Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) pada BANK UMUM SYARI’AH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018)
Sri Mulyani 1)
1) Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
1) srimulyanife05@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Syariah yang ada di Indonesia. Good Corporate  Governance (GCG)  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  bagi bank  syariah  karena  bank  syariah  merupakan  lembaga  bisnis  yang mempunyai resiko tinggi. Oleh karena itu bank syariah perlu melaksanakan prinsip  kehati-hatian,  salah  satunya  adalah  dengan  menerapkan  prinsip- prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  dengan  benar  dan  tepat  sesuai dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian ini menggunakan data sekunder secara time series mulai tahun 2014-2018. Hasil  dari  penelitian  menjunjukkan  bahwa  bank  BCA  Syariah  telah melakukan  GCG  dengan  self  asessment  dengan  predikat  sangat  baik. Sedangkan bank syariah lainnya yang meliputi Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat  Indonesia,  BRI  Syariah,  BNI  Syariah,  Bank  Panin  Syariah,  Bank Mega  Syariah,  dan  Bank  Bukopin  Syariah  telah  melaksanakan  prinsip- prinsip GCG dengan predikat baik.

## Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG) dan Bank Umum Syariah

## A. Latar Belakang
Bank  Syariah  merupakan  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam  dan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah Islam yaitu menghindari transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisir, dholim dan hal-hal lainnya yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah. Good  Corporate  Governance (GCG)  merupakan  suatu  bentuk tata  kelola yang  wajib  dilaksanakan  oleh  bank  konvensional  maupun  bank syariah.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  pemicu  utama  berkembangnya tuntutan pelaksanaan GCG ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
tahun  1997  yang  terus  berlangsung  hingga  tahun  2000.  Krisis  Perbankan yang  melanda  Indonesia  tersebut  bukan  sebagai  akibat  merosotnya  nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannnya praktek Good Corporate Governance di kalangan perbankan.
Terjadinya  pelanggaran  batas  maksimum  pemberian  kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham  dalam  mengatur  operasional  perbankan  menyebabkan  rapuhnya industri perbankan nasional. Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate  Governance/GCG) mengemuka.  Dimulai  dengan jatuhnya  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  yang  disebabkan  oleh  tidak patuhnya  manajemen  perusahaan  terhadap  prinsip-prinsip  GCG.  Dengan melaksanakan konsep GCG yang baik pada bank syariah, diharapkan tercipta citra yang baik bagi bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia bisa tumbuh dengan besar dan sehat.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) juga merupakan salah satu aspek yang perlu dilihat dan dinilai selain analisis rasio-rasio keuangan. Selama  ini  konsep  penilaian  kinerja  bank  syariah  hanya  dilihat  dari  aspek finansial.  Padahal  selain  aspek  finansial,  aspek  tata  kelola  atau  GCG  juga merupakan faktor yang sangat penting untuk melihat apakah bank syariah tersebut sudah dikelola dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau belum.
Perusahaan  yang  memiliki  peringkat  100  teratas  dalam  penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan memiliki rasio keuangan yang sehat dan  tingkat  saham  yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan perusahaan yang  tidak  menerapkan Good  Corporate  Governance (GCG). 1 Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Klapper    dan  love  yang  menyatakan  bahwa Corporate Governance yang  baik  akan  berkorelasi  pada  kinerja  operasi  perusahaan yang lebih tinggi. 2 Penelitian yang dilakukan Mayangsari menemukan bahwa Good  Corporate  Governance  (GCG) terbukti  bisa  menurunkan  peluang terjadinya kebangkrutan perusahaan. 3 Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting bagi  bank syari’ah seiring  dengan  tumbuh  dan  berkembangnya  bank syari’ah karena terkait dengan berbagai resiko kerugian yang jika tidak
1 Hamdani.  2016. Good  Corporate  Governance,  Tinjaun  Etika  dalam  Praktik  Bisnis . Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 128.
2 Klapper,  LF  dan  I  Love.  2002. Corporate  Governance,  Investor  Protection  and Performance In Emerging Markets . Working Paper, Development Research Group, The World Bank. Diakses melalui : http://web.mit.edu/kothari/www/
3 Lillananda  Putri  Mayangsari.  2015 .  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4, No.4
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
diperhatikan akan merusak citra bank syari’ah dan bisa menjerumuskan bank syari’ah pada  kehancuran. 4 Oleh  karena  itu  pertumbuhan  bank syari’ah perlu diiringi dengan pencegahan dari berbagai resiko kerugian, baik  kerugian  fiansial  maupun  resiko  reputasi.  Sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Muliaman  D  Hadad,  Deputi  Gubernur  BI  bahwa  kita harus  mengawal  bank syari’ah dengan  ekstra  keras  dari  kemungkinan buruk  di  masa  depan  karena  untuk  mengembalikan  kepercayaan masyarakat pada bank syari’ah dibutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. 5 Umar  Chapra  menekankan  pentingnya Good  Corporate Governance di  lembaga  keuangan syari’ah . Good  Corporate  Governance (GCG) adalah  pilar  penting  yang  harus  diciptakan  untuk  mewujudkan bank syari’ah yang  unggul  dan  tangguh.  Penerapan Good  Corporate Governance (GCG) menjadi semakin penting karena konsep bank syari’ah menggunakan risk sharing . 6
Pentingnya  penerapan Good  Corporate  Governance  (GCG) juga didukung  oleh  teori kebangkrutan (Fraud) menyebutkan  bahwa fraud yang  terungkap  merupakan  bagian  kecil  dari  seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Karena itu upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Pohon fraud dalam perusahaan terdiri atas corruption , asset misappropriation (pengambilan  aset  secara  ilegal)  dan fradullent statement (laporan  yang  dimanipulasi).  Dan fraud yang  paling  sering terjadi di dalam perusahaan adalah manipulasi dalam laporan keuangan. Good  Corporate  Governance merupakan  tatakelola  perusahaan  yang dapat  diandalkan  untuk  mengurangi  dan  mencegah  terjadinya kecurangan tersebut. 7
Demikian  pentingnya  pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG) pada  bank syari’ah ,  maka  mendorong  Bank  Indonesia  untuk melakukan  penyempurnaan  metode  dalam  penilaian  kesehatan  bank. Metode  yang  digunakan  dalam  penilaian  kesehatan  bank  pada  saat  ini adalah  menggunakan  metode Risk  Profile,  Good  Corporate  Governance, Earning  dan  Capital  (RGEC), dimana didalamnya  telah  memasukkan
4 Agustianto. 2011. Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari’ah dan Peran Dewan Pengawas  Syari’ah. Diakses  melalui https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank- syariah-dan-peran-dps/
5 Agustianto. Good  Corporate  Governance  (GCG)  Bank  Syari’ah  dan  Peran  Dewan Pengawas Syari’ah.
6 M.Umer Chapra and Habib Ahmed. 2002. Corporate Governance InIslamic Financial Institutions. Islamic Development Bank. King Fahad National Cataloging in Publication Data. hlm 14
7 Hamdani. Good Corporate Governance , hlm 154
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
unsur risk  profile dan Good  Corporate  Governance sebagai penyempurnaan dari metode yang sebelumnya yaitu metode CAMEL dan CAMELS. Risk profile dalam metode RGEC merupakan penilaian terhadap resiko  inhern  dan  kualitas  manajemen  resiko  dalam  aktivitas operasional bank.
Pengukuran  kesehatan  bank syari’ah berdasarkan  pendekatan Risk  Profile,  Good  Corporate  Governance,  Earning dan Capital (RGEC) tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP  tanggal  25  Oktober  2011  menggantikan  Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan  Bank  Umum  yang  merupakan  petunjuk  pelaksanaan  dari
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/1/PBI/2011  yang  mewajibkan  Bank Umum  untuk  melakukan  penilaian  sendiri (self  assessment) tingkat kesehatan  bank  dengan  menggunakan  pendekatan  Risiko  ( Risk-Based Bank  Rating/ RBBR)  secara  individual  namun  secara  konsolidasi. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang  baru  menggolongkan  faktor penilaian  menjadi  4  faktor  yaitu Risk  profile,  GCG  (Good  Corporate Governance), Earnings, Capital yang disingkat dengan RGEC. Tujuan  dibuatnya  Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  adalah agar  bank  dapat  mengidentifikasi  permasalahan  lebih  dini,  melakukan perbaikan yang sesuai dan  lebih cepat, serta menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko lebih baik 8 sehingga bank  bisa  tetap  dalam  kondisi  sehat  dan  dapat  menentukan  kebijakan dan solusi yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## B. Kajian Teori
1. Good Corporate Governance (GCG)
a) Pengertian Good Corporate Governance (GCG)
Definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Bank Dunia adalah  aturan,  standar  dan  organisasi  di  bidang  ekonomi  yang mengatur  perilaku  pemilik  perusahaan,  direktur  dan  manajemen serta  perincian  dan  penjabaran  tugas  dan  wewenang  serta pertanggungjawabannya  kepada  investor  (pemegang  saham  dan kreditur). 9
8 Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syari’ah. 2014 . hlm 2.
9 Hamdani.  2016. Good  Corporate  Governance,  Tinjauan  Etika  dalam  Prkatik  Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 20
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
The  Indonesian  Institute  for  Corporate  Governance  (IICC) mendefinisikan  GCG  sebagai  proses  dan  struktur  yang  diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  pihak  petaruh  lainnya. 10 Selain pemenuhan  kepentingan  para  pemegang  saham,  GCG  dimaksudkan untuk menjamin sustainability . 11
Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy) , akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility) ,
profesional (proffesional) dan kewajaran (fairness). 12
b) Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
1. Transparansi (Transparancy) \ Prinsip  dasar  transparansi  menunjukkan  tindakan  perusahaan untuk  dapat memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  seluruh stakeholders .  Transparansi  mengandung  unsur  pengungkapan (disclosure) dan  penyediaan  informasi  secara  tepat  waktu, memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat  diperbandingkan  serta  mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi merupakan  suatu  komitmen  untuk  memastikan  ketersediaan informasi  penting  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan (stakeholders) mengenai  keadaan  keuangan,  pengelolaan  dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. 13
2. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip  dasar  akuntabilitas (accountability) bagi  perusahaan  harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan  untuk mencapai  kinerja  yang  berkesinambungan.  Akuntabilitas  yang dimaksud  adalah  akuntabilitas  yang  menjamin  tersedianya mekanisme,  peran  tanggungjawab  jajaran  manajemen  yang profesional  atas  semua  keputusan  dan  kebijakan  yang  diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. 14
3. Responsibilitas (Responsibility)
10 Hamdani .Good Corporate Governance, hlm 73 11 Ibid 12 Ibid 22 13 Ibid 73 14 Ibid 74
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Responsibilitas  diartikan  sebagai  tanggungjawab  perusahaan sebagai  anggota  masyarakat  untuk  mematuhi  peraturan  yang berlaku  dan  pemenuhan  terhadap  kebutuhan-kebutuhan  sosial. Prinsip  dasar  responsibilitas  pada  dasarnya  perusahaan  harus mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta  melaksanakan tanggungjawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen . 15
4. Independensi (Independency)
Prinsip  dasar  indepensi  dalam  pelaksanaan  GCG  bagi  perusahaan diharapkan  pengelolaan  dapat  dilakukan  secara  independen sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak  lain,  bebas dari  segala  benturan  kepentingan (conflict  of  interest) dan  dari segala  pengaruh  atau  tekanan  sehingga  pengambilan  keputusan dapat dilakukan secara objektif. 16
5. Kewajaran (Fairness)
Prinsip  dasar  kewajaran  dan  keserataraan (fairness) dalam melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 17 Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur  keadilan,  yang  menjamin  bahwa  setiap  keputusan  dan kebijakan  yang  diambil  adalah  demi  kepentingan  seluruh  pihak yang  berkepentingan  termasuk  para  pelanggan,  pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. 18
c) Penerapan Good  Corporate  Governance  (GCG) Pada  Perbankan Syari’ah S elf  assessment pelaksanaan  GCG  dapat  dilakukan  pada  Bank Umum  Syari’ah  seperti  yang  dimaksud  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia    No.12/13/DPbs/2010,  yaitu  penilaian  atas  pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 faktor sebagai berikut 19 :
15 Hamdani .Good Corporate Governance, hlm 75 16 Ibid 76 17 Ibid
18 Ibid 77 19 Ibid 204-205
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Tabel 1
Bobot Faktor Self Assessment Bank Umum Syari’ah (BUS) No Faktor Bobot (%) 1 Pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  Dewan Komisaris 12,50 2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 17,50 3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 10,00 4 Pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  Dewan Pengawas Syariah 10,00 5 Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 5,00 6 Penanganan benturan kepentingan 10,00 7 Penerapan fungsi kepatuhan 5,00 8 Penerapan fungsi audit intern 5,00 9 Penerapan fungsi audit ekstern 5,00 10 Batas maksimum penyaluran dana 5,00 11 Transparansi  kondisi  keuangan  dan  non keuangan  BUS,  laporan  GCG  serta  pelaporan internal. 15,00 Total 100,00 Sumber: SEBI No.12/13/DPbS/2010
Untuk  mendapatkan  nilai  komposit,  Bank  menjumlahkan  nilai dari  seluruh  faktor.  Berdasarkan  nilai  komposit  tersebut,  bank menetapkan predikat komposit sebagai berikut 20 :
Tabel 2 Nilai Komposit Penilaian GCG pada Bank Umum Syariah (BUS) Nilai Komposit Predikat Komposit Nilai komposit < 1,5 Sangat baik 1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5 Baik 2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5 Cukup baik 3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5 Kurang baik 4,5 ≤ Nilai Komposit < 5 Tidak baik
Sumber: SEBI No.12/13/DPbS/2010
20 Hamdani . Good Corporate Governance, hlm 206
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
d) Good  Corporate  Governance (GCG)  dan  Teori  Kecurangan
(Fraud)
Terjadinya  kecurangan (fraud) dapat  berdampak  buruk terhadap  prestasi  perusahaan.  Hasil  penelitian Global  Economic Crime  Survey 2005  yang  dilakukan  oleh  Pricewaterhouse  Cooper menemukan bahwa di Indonesia, pelaku fraud 51% adalah pegawai perusahaan yang berada pada posisi middle management atau level yang lebih tinggi. 21
Tindakan  kecurangan  dapat  terjadi  karena  lemahnya penerapan corporate  governance atau  kurangnya  pemahaman  yang menyeluruh  tentang  konsep fraud termasuk  mengetahui  motivasi orang  melakukan fraud serta  tanda-tanda (red  flags) terjadinya fraud . 22 Semua  pemangku  kepentingan  khusunya  manajemen perusahaan hendaknya memahami bahwa dengan menerapkan GCG, termasuk  mempertimbangkan  semua  prinsip  dan  fungsi  tatakelola, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadi kecurangan.
Kecurangan (fraud) merupakan  suatu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  kebanaran  dan  dilakukan  dengan  sengaja untuk  memperoleh  sesuatu  yang  bukan  merupakan  hak  pelakunya, sehingga  dapat  mengakibatkan  kerugian  pada  perusahaan. Kecurangan dilakukan  oleh  orang-orang  yang  berada di  lingkungan perusahaan  itu  sendiri  dan  biasanya  dilakukan  oleh  individu  yang memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidangnya.  Kecurangan (fraud) dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu: 23
1. Kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud)
Fraud dalam  laporan  keuangan  merupakan  bentuk  salah  saji atau  kelalaian  yang  disengaja  atas  jumlah  atau  pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, seperti menyajikan  aset  atau  pendapatan  lebih  tinggi  dari  yang sebenarnya atau menyajikan aset dan revenue lebih rendah dari yang sebenarnya.
2. Penyalahgunaan aset (aset misappropriation) Fraud jenis  ini  merupakan  penyalahgunaan  aset  dalam  bentuk kecurangan  kas  dan  kecurangan  atas  persediaan  aset  lainnya, serta  pengeluaran-pengeluaran  biaya  secara  curang (fraudulent disbursement).
21 Anugrah, R. 2014. Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud . Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014. hlm 101-113
22 Hamdani. Good Corporate Governance. hlm 145
23 Hamdani . Good Corporate Governance, hlm 152-154
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… .
Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020

## 3. Korupsi (corruption)
Korupsi  berarti  merusak,  tidak  jujur,  dapat  disuap.  Dalam  Al- Qur’an  korupsi  artinya ghulul yang  berarti  penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan.
Menurut  teori fraud  triangle terjadinya  kecurangan (fraud) disebabkan  karena  3  hal  yaitu rationalization,  pressure dan opportunity: 24
1. Rasionalisasi adalah sikap, karakter atau seperangkat nilai yang mendorong manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan tidak  jujur,  atau  lingkungan  perusahaan  yang  memberikan pembenaran atas tindakan yang tidak jujur tersebut.
2. Pressure atau  tekanan,  kebutuhan  individu  secara  personal dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi.
3. Opportunity ,  kecurangan  akan  dilakukan  jika  ada  kesempatan dimana  seseorang  harus  memiliki  akses  terhadap  aset  atau memiliki  wewenang  untuk  mengatur  prosedur  pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan.
Sedangkan cara dan upaya untuk mengurangi dan mencegah tindakan kecurangan (fraud) diantaranya adalah: 25
1. Implementasi etika, yaitu pola manajemen dengan mengedepankan etika dan moralitas sebagai pendekatan holistik dalam pengembangan sumber daya manusia.
2. Implementasi sistem pengendalian internal
Dengan  melakukan  pengendalian  internal,  perusahaan  dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan harapan.
3. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dengan  menerapkan  tata  kelola  perusahaan,  termasuk mempertimbangkan  semua  prinsip  dan  fungsi  tata  kelola perusahaan, dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadi kecurangan (fraud).

## 2. Bank Umum Syariah
a) Pengertian Bank Syari’ah Bank  Syariah  menurut  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  perbankan syari’ah ,  bank syari’ah adalah  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syari’ah dan
24 Hamdani . Good Corporate Governance, hlm 156-158 25 Ibid 162-163
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum Syari’ah ,  Unit  Usaha Syari’ah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) 26 . Menurut  Karnaen  Purwaatmadja,  bank syari’ah adalah  bank yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  yakni  bank dengan  tata  cara  dan  operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan syari’ah Islam.  Satu  unsur  yang  harus  dijauhi  dalam  muamalah Islam  adalah  praktik-praktik  yang  mengandung  unsur  riba (spekulasi dan tipuan) 27 . Bank syari’ah adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip Syari’ah ,  yaitu  aturan  perjanjian berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari’ah 28 . Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syari’ah dapat  pula  didefinisikan  sebagai  sebuah  lembaga intermediasi  yang  mengalirkan  investasi  publik  secara  optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan  larangan  judi),  serta  dijalankan  sesuai  nilai,  etika,  moral, dan  prinsip  Islam. 29 Bank s yari’ah sering  dipersamakan  dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit  dari  bank syari’ah ,  ketika  sejumlah  instrumen  atau operasinya  bebas  dari  bunga.  Bank syari’ah ,  selain  menghindari bunga,  juga  secara  aktif  turut  berpartisipasi  dalam  mencapai sasaran  dan  tujuan  dari  ekonomi  Islam  yang  berorientasi  pada kesejahteraan sosial 30 .
b) Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syari’ah Bank syari’ah memang  berbeda  dengan  bank  konvensional. Bank syari’ah memiliki  beberapa  karakteristik  unik  yang  tidak dimiliki  oleh  bank  konvensional.  Beberapa  karakter  unik  tersebut diantaranya  adalah  bank syari’ah lebih  banyak  melibatkan stakeholder ,  tuntutan  pemenuhan  prinsip syari’ah ( syariah compliance ), karakteristik sistem bagi hasil, dan relasi antara bank
26 Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana. hlm.
61-62 27 Muhammad  Firdaus  NH,  dkk.  2005. Konsep  &  Implentasi  Bank  Syariah, Jakarta: Renaisan, hlm 18
28 Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. Bank Syari’ ah: Gambaran Umum . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. hlm 1
29 Ibid. hlm. 2 30 Ibid. hlm. 4
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
dan nasabah  yang  bersifat  kemitraan. Berdasarkan pada  landasan filosofis  dan  karakter  uniknya,  bank syari’ah memiliki  dua  fungsi yang  harus  dijalankan,  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  UU Perbankan Syariah ,  yaitu  fungsi  bisnis  dan  fungsi  sosial. 31 Dalam operasinya,  bank syari’ah mengikuti  aturan-aturan  dan  norma- norma  Islam,  seperti  yang  disebutkan  dalam  pengertian  di  atas, yaitu 32 :
a) Bebas dari bunga ( riba );
b) Bebas  dari  kegiatan  spekulatif  yang  non  produktif  seperti perjudian ( maysir );
c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan ( gharar );
d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah ( bathil ); dan
e) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Perbedaan bank syari’ah dan bank konvensional dapat dilihat
dalam tabel berikut ini 33 :

## Tabel 3
Perbedaan Bank Syari’ah dan Bank Konvensional Bank Syari’ah Bank Konvensional Melakukan investasi hanya yang halal menurut hukum Islam. Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam. Memakai prinsip bagi hasil, jual- beli, dan sewa. Memakai perangkat suku bunga. Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam). Berorientasi Keuntungan. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 34) Dari  tabel  2.2  diatas  dapat  diketahui  bahwa  bank syari’ah memang  berbeda  dengan  bank  kovensional.  Bank syari’ah mempunyai  visi  dan  orientasi  yang  lebih  jauh  yaitu  selain mendapatkan  keuntungan,  bank syari’ah berorientasi  pada
31 Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syari’ah: Gambaran Umum. hlm 5 32 Ibid 33 Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. hlm 34
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
mashlahlah dan  mencapai falah (kebahagiaan  dan  kemenangan) untuk  kehidupan  yang  abadi  di  akherat  yang  tidak  dimiliki  oleh bank konvensional.
c) Tujuan dan Fungsi Bank Syari’ah Beberapa  tujuan  dan  fungsi  penting  yang  diharapkan  dari sistem perbankan Islam, menurut Chapra 34 antara lain:
1) Kemakmuran  ekonomi  yang  meluas  dengan  tingkat  kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
2) Keadilan  sosial-ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  serta kekayaan yang merata;
3) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi  suatu  unit  perhitungan  yang  terpercaya,  standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil; 4) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
5) Pelayanan  yang  efektif  atas  semua  jasa-jasa  yang  biasanya diharapkan dari sistem perbankan . Dalam pandangan Chapra,
jelas  sekali  bahwa  selain  memberikan  jasa  keuangan  yang halal  bagi  komunitas  muslim  sebagai  tujuan  khusus,  sistem keuangan  dan  perbankan  Islam diharapkan  juga  memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.
Selain itu fungsi dan Peran Bank syari’ah adalah menjalankan fungsi  intermediasinya  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariat  Islam. Peran dan fungsi bank syari’ah , di antaranya sebagai berikut 35 :
1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha  dalam  bentuk  tabungan  ( mudharabah ),  dan  giro ( wadiah ),  serta  menyalurkannya  kepada  sektor  rill  yang membutuhkan.
2) Sebagai  tempat  investasi  bagi  dunia  usaha  (baik  dana  modal maupun  dana  rekening  investasi)  dengan  menggunakan  alat- alat investasi yang sesuai dengan syari’ah .
3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
34 Muhammad  Umer  Chapra. Sistem  Moneter  Islam. Jakarta:  Gema  Insani  Press  & Tazkia Cendekia, 2000. Hlm. 2.
35 Imamul Arifin. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi. Jakarta: Setia Purna Inves. hlm 14 .
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
d) Landasan Hukum Perbankan Islam
1) Landasan Hukum Islam
Larangan praktek riba 36 :
Artinya :  “ Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual- beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275) 37
Demikian juga dengan firman Allah dalam Al- Qur’an surat Al - Baqarah ayat 78 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa riba.
Artinya: “Wahai  oran -orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada Allah,  dan  tinggalkan  sisa  riba  jika  kamu  adalah  orang-orang  yang beriman”. (QS. Al-Baqarah : 278)
Sedangkan  larangan  riba  dalam  hadist  nabi  dapat  dilihat  dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda :
36 Mardani. Ayat- Ayat dan Hadist Ekonomi Syari’ah . Jakarta: Rajawali Pers. hlm 13
37 Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  2008. Al-Quran  dan  Terjemah. Jakarta:
Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur’an . hlm. 47.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Artinya :    “Dari  Ibnu  Mas'ud  ra  bahwa  Rasulullah  SAW  melaknat pemakan  riba’,  yang  memberi  makan,  kedua  orang  saksinya  dan pencatatnya”. (HR Muslim: 2995) 38

## 2) Landasan Hukum Positif
Landasan hukum positif bank syari’ah di Indonesia diantaranya 39 :
a) Undang-undang  No.7  Tahun  1992  Sejak  diberlakukannya  UU No.7 tahun 1992 yang memposisikan bank syari’ah sebagai bank umum  dan  bank  perkreditan  rakyat,  memberikan  angin  segar kepada  sebagian  umat  muslim  yang  anti-riba,  yang  ditandai dengan  mulai  beroperasinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.
b) UU  No.10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  undang-undang No.7  Tahun  1992  hadir  untuk  memberikan  kesempatan meningkatkan  peranan  bank syari’ah untuk  menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan  agar  ada  peningkatan  peranan  bank  nasional sesuai  fungsinya  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat  dengan  prioritas  koperasi,  pengusaha  kecil,  dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat  untuk  mendirikan  bank  yang  menyelenggarakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syari’ah ,  termasuk pemberian  kesempatan  kepada  Bank  Umum  Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah . c) Undang-undang  No.23  Tahun  2003  tentang  Bank  Indonesia telah  menugaskan  kepada  BI  untuk  mempersiapkan  perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis syari’ah serta penerapan dual bank system .
d) Undang-undang No.21 Tahun 2008 \ Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:
38 https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/bahaya-riba.htm# Diakses 26 Januari 2017
39 http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah- di.html . Diakses 27 Januari 2017
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
1. Pertama , adanya kewajiban mencantumkan kata “ syari’ah ” bagi bank syari’ah ,  kecuali  bagi  bank-bank syari’ah yang  telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha  syariah  (UUS)  diwajibkan  mencantumkan  nama syari’ah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
2. Kedua ,  adanya  sanksi  bagi  pemegang  saham  pengendali  yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
3. Ketiga ,  satu-satunya  pemegang  fatwa syari’ah adalah  MUI.
Karena  fatwa  MUI  harus  diterjemahkan  menjadi  produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI),  dalam  rangka  penyusunan  PBI,  BI  membentuk  komite perbankan syari’ah yang  beranggotakan  unsur-unsur  dari  BI, Departemen  agama,  dan  unsur  masyarakat  dengan  komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syari’ah (pasal
26).
4. Keempat , adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah .
Dalam  definisi  lama  disebutkan  bahwa murabahah adalah  jual beli  barang  sebesar  harga  pokok  barang  ditambah  dengan margin  keuntungan  yang  disepakati.  Menurut  UU  No.21  Tahun 2008  disebutkan  akad murabahah adalah  akad  pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai keuntungan yang disepakati.
e) Beberapa  Peraturan  Bank  Indonesia  mengenai  perbankan syari’ah
1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana serta pelayanan jasa bank syari’ah .
2. PBI  No.7/35/PBI/2005  tentang  perubahan  atas  peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari ’ah .
3. PBI  No.6/24/PBI/2004  tentang  bank  umum  yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah .

## C. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif yaitu  sebuah proses  menemukan  pengetahuan  yang  menggunakan  data-data  yang
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
berupa angka-angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. 40
Penelitian  dilakukan  dengan  pengambilan  data  pada  perusahaan Bank  Umum  Syari’ah  yang  terdaftar  di  Bank  Indonesia  periode  2014 - 2018  yaitu  yang  bisa  diakses  melalui  website  Bank  Indonesia ( www.bi.go.id )  website  Otoritas  Jasa  Keuangan  ( www.ojk.go.id )  dan website dari masing-masing Bank Umum Syari’ah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syari’ah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Dalam hal ini diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum Syari’ah (BUS).  Sedangkan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  8  Bank  Umum Syar i’ah yang  terdaftar  di  Bank  Indonesia pada periode tahun 2014-2018.

## D. Hasil Penelitian dan Pembasahan
1. Implementasi Good  Corporate  Governance  (GCG) pada  Bank Umum Syariah
Good  Corporate  Governance (GCG)  menurut  Bank  Dunia adalah  aturan,  standar  dan  organisasi  di  bidang  ekonomi  yang mengatur  perilaku  pemilik  perusahaan,  direktur  dan  manajemen serta  perincian  dan  penjabaran  tugas  dan  wewenang  serta pertanggungjawabannya  kepada  investor  (pemegang  saham  dan kreditur). 41
Pengertian  GCG  sendiri  menurut  Pasal  1  angka  6  Peraturan Bank  Indonesia  No.8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum.  Disebutkan  bahwa good corporate  governance adalah  tatakelola  bank  yang  menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( transparancy ), akuntabilitas
( accountability ),  pertanggungjawaban  ( responsibility ),  independensi
( independency ), dan kewajaran ( fairness ). Secara umum, fungsi bank syariah  sama  dengan  perbankan  konvensional  yakni  sebagai lembaga  intermediasi (intermediary  institution) yang  mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam  bentuk  fasilitas pembiayaan.
40 Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta. hlm 103
41 Hamdani.  2016. Good  Corporate  Governance,  Tinjauan  Etika dalam  Prkatik  Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 20
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Berikut  ini  adalah  hasil  pelaksanaan Good  Corporate Governance  (GCG) pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  Tahun 2014-2018:
Tabel 4 : Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syari’ah di Indonesia Tahun 2014 -2018 No Nama Bank 2014  2015  2016  2017  2018  Rata- Rata Predikat Penilaian 1 PT.BSM 1,65 2 2,12 2 1 1,75 Baik 2 PT.BMI 1,14 1,15 3 3 2 2,06 Baik 3 PT.BRIS 1,37 1,35 1,74 1,61 1,6 1,53 Baik 4 PT.BNIS 1,24 1,35 1,62 1,8 1,9 1,58 Baik 5 PT.BANK PANIN SYARI’AH 1,34 1,35 1,4 2 2 1,62 Baik 6 PT. BANK MEGA SYARI’AH 1,56 1,86 2 1,54 1,64 1,72 Baik 7 PT.BANK BUKOPIN SYARI’AH 1,53 1,5 1,65 1,5 1,5 1,53 Baik 8 PT.BCA SYARI’AH 1,79 1,55 1 1,5 1,5 1,47 Sangat Baik Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti (2019) Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa seluruh Bank Umum
Syari’ah yang diteliti dalam  penelitian  ini telah  melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat “Baik” , yaitu PT Bank Syariah  Mandiri,  PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  BRI  Syariah.  BNI Syariah,  Bank  Panin  Syariah,  Bank  Mega  Syariag,  Bank  Bukopin Syariah.  Sedangkan  Bank  BCA  Syari’ah  telah  melaksanakan Good Corporate  Governance (GCG)  dengan  predikat  “Sangat  Baik” karena mempunyai  rata-rata  nilai  komposit  sebesar  1,47  selama  periode 2014-2018.
Berdasarkan  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  penilaian tingkat  kesehatan  bank  umum  dengan  menggunakan  pendekatan risiko  (RBBR),  maka  penialain  GCG  dikelompokkan  dalam  suatu governance system yang terdiri dari 3 aspek: 42
a) Governance Structure
42 Hamdani.  2016. Good  Corporate  Governance,  Tinjauan  Etika dalam  Praktik  Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm 189-190
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Penilaian governance  structure bertujuan  untuk  menilai  kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip  GCG  menghasilkan outcame yang  sesuai  dengan  harapan stakeholder bank.  Yang  termasuk  struktur  tata  kelola  bank  adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satan kerja pada bank. Adapun yang termasuk  infrastruktur  tata  kelola  bank  antara  lain  kebijakan  dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
b) Governance Process Penilaian governance  process bertujuan  untuk  menilai  efektivitas proses  pelaksanaan  prinsip  GCG  yang  didukung  oleh  kecukupan struktur  dan  infrastruktur  tata  kelola  bank  sehingga  menghasilkan outcame yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.
c) Governance Outcame
Penilaian  govenance  outcame  bertujuan  untuk  menilai  kualitas outcame  yang  memenuhi  harapan  stakeholders  bank  yang merupakan hasil proses pelasanaan prinsip GCG yang didukung oleh struktur  dan  infrastruktur  tata  kelola  bank.  Yang  termasuk  dalam outcame yang  menjadi  penilaian  mencakup  aspek  kualitatif  dan kuantitatif, antara lain yaitu: 1) Kecukupan transparansi laporan
2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3) Perlindungan konsumen
4) Objektivitas dalam melakukan assessment atau kredit
5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
6) Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti kecurangan. Pelaksanaan Good  Corporate  Governance  (GCG) menjadi penting  bagi  bank syari’ah seiring  dengan  tumbuh  dan berkembangnya bank syari’ah karena terkait dengan berbagai resiko kerugian  yang  jika  tidak  diperhatikan  akan  merusak  citra  bank syari’ah dan bisa menjerumuskan bank syari’ah pada kehancuran. 43 Oleh  karena  itu  pertumbuhan  bank syari’ah perlu  diiringi  dengan pencegahan  dari  berbagai  resiko  kerugian,  baik  kerugian  finansial maupun resiko reputasi.
Hal  tersebut  dikuatkan  oleh  pendapat  Muhammad  Umar Chapra, yang menekankan pentingnya Good Corporate Governance di
43 Agustianto. https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan- peran-dps/
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
lembaga keuangan syari’ah . Good Corporate Governance (GCG) adalah pilar  penting  yang  harus  diciptakan  untuk  mewujudkan  bank syari’ah yang  unggul  dan  tangguh.  Penerapan Good  Corporate Governance  (GCG) menjadi  semakin  penting  karena  konsep  bank syari’ah menggunakan risk sharing . 44 Pentingnya  penerapan Good  Corporate  Governance  (GCG) pada  bank syari’ah juga  didukung  oleh  teori  kebangkrutan (fraud) karena fraud diantaranya  bisa  terjadi  pada fradulent  statement (laporan keuangan yang dimanipulasi). 45 Teori kebangkrutan (Fraud) menyebutkan bahwa fraud yang terungkap  merupakan  bagian  kecil  dari  seluruh fraud yang sebenarnya  terjadi.  Karena  itu  upaya  utama  yang  harus  dilakukan adalah  pencegahan. Fraud dalam  hubungan  kerja  menggunakan suatu  bagan  yang  dikenal  dengan fraud  tree (pohon fraud )  yang dikembangkan oleh Association of Fraud Examiners dan merupakan acuan  yang  digunakan  dalam  pemerikasaan fraud .  Pohon fraud dalam  perusahaan  terdiri  atas corruption ,  asset misappropriation
(pengambilan  aset  secara  ilegal)  dan fradullent  statement (laporan yang  dimanipulasi).  Dan fraud yang  paling  sering  terjadi  di  dalam perusahaan  adalah  manipulasi  dalam  laporan  keuangan. Good Corporate Governance merupakan tatakelola perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan tersebut. 46 Prinsip-prinsip  pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG) yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki
10  karakteristik  khusus  diantaranya: participation , rule  of  law (penegakan  hukum),  transparansi,  orientasi  pada  konsensus  atau kesepakatan,  keadilan  (kesetaraan),  efektivitas  dan  efisiensi, akuntabilitas, strategic  vision (wawasan  kedepan),  responsif  dan daya  tanggap. 47 Prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG) tersebut  diperlukan  untuk  mencapai  kesinambungan  perusahaan (sustainability) dengan memperhatikan para pemangku kepentingan (stakeholder).
Prinsip  keterbukaan (Transparency) mengandung  unsur pengungkapan  ( disclosure )  dan  penyediaan  informasi  secara  tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta
44 M.Umer Chapra and Habib Ahmed. Corporate Governance . hlm 14
45 Hamdani. Good Corporate Governance . hlm 153
46 Ibid hlm 154
47 Ibid hlm 71
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat.  Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa’: 58:
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat  (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa:58)
Sedangkan  prinsip  keadilan  ( fairness )  mengandung  unsur perlakuan  yang  adil  dan  kesempatan  yang  sama  sesuai  dengan proporsinya  dalam  memenuhi  hak-hak  pemangku  kepentingan berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Kesetaraan  mengandung  unsur  kesamaan  perlakuan  dan kesempatan,  sehingga  senantiasa  memperhatikan  kepentingan pemegang  saham,  nasabah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya berdasarkan  asas  kewajaran  dan  kesetaraan  dari  masing-masing pihak  yang  bersangkutan.  Prinsip  keadilan  tersebut  sesuai  dengan perintah Allah dalam Al- Qur’an Surat An -nahl ayat 90:
Artinya: “Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kamu  untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan” (QS.An.Nahl : 90)
Dengan  melaksanakan  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance (GCG)  maka  kecurangan  dalam  perusahaan  dapat dihindari  sehingga  bisa  meningkatkan  kesehatan  perusahaan  baik secara  finansial  maupun  non  finansial. Good  Corporate  Governance (GCG)  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  pencapaian  laba maksimal  pada  perusahaan  sehingga  semakin  meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Good
Corporate  Governance (GCG)  yang  baik  akan  berdampak  pada
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
peningkatan  kinerja  perusahaan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Fauzi menyebutkan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja  keuangan keuangan  bank  syari’ah  yang  diprosikan  dengan Return  On  Asset (ROA) . 48 Hal  tersebut  dikarenakan,  dengan  tata  kelola  perusahaan yang  baik  ditandai  dengan sistem  pengawasan  yang  baik  yang  bisa meminalisir  terjadinya  kecurangan-kecurangan  dalam  perusahaan tersebut,  khsusunya  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan perusahaan  sehingga  laba  perusahaan  bisa  dipertahankan  dan ditingkatkan. 49 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  GCG berpengaruh positif terhadap performance kesehatan bank syari’ah . Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian Anugrah,  bahwa  tindakan  kecurangan  dapat  terjadi  karena lemahnya  penerapan corporate  governance atau  kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep kecurangan termasuk mengetahui  motivasi  orang  melakukan  kecurangan  serta  tanda- tanda terjadinya kecurangan. 50
Penelitian  sejenis  dilakukan  oleh  Hisamuddin  yang menemukan  hubungan  positif  antara  pelaksanaan Good  Corporate Governance (GCG)  terhadap  kinerja  keuangan  Bank  Umum  Syari’ah
(BUS). 51 Pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan  oleh  dewan  dengan  keputusan  yang  menguntungkan sendiri  dan  umumnya Good Corporate  Governance dapat meningkatkan  kepercayaan  investor  untuk  menanamkan  modalnya yang  berdampak  terhadap  kinerjanya.  Selain  itu,  praktik Good Corporate  Governance akan  mendorong  bank  umum  syari’ah  untuk menjunjung  nilai-nilai syari’ah yang  dimasukkan  kedalam  prinsip syar i’ah  agar  dapat  menjaga  pengelolaan  institusi  ekonomi  dan keuangan  syari’ah  secara  profesional  dan  menjaga  interaksi ekonomi,  bisnis  dan  sosial  agar  berjalan  sesuai  dengan  aturan permainan dan best practice yang berlaku.
48 Nur Achmad Fauzi. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (S tudi pada Bank Umum Syari’ah di Indonesia Tahun 2011 -2015). Tesis. Surakarta: IAIN Surakarta. hlm ii 49 Nur Achmad Fauzi. Pengarug Good Corporate Governance. hlm 65
50 Anugrah, R. 2014. Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud . Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014. Hlm 101
51 Nur  Hisamuddin.  2012. Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Keuangan Bank Umum Syari’ah. Jurnal  Akuntansi Universitas Jember. Hlm 134
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori  dari  Acmad  Daniri dalam Nuswandari bahwa esensi dari good corporate governance ini secara  ekonomis  akan  menjaga  kelangsungan  usaha,  baik profitabilitasnya  maupun  pertumbuhannya. 52 Penerapan Good Corporate  Governance akan  membuat  investor  memberikan  respon yang  positif  terhadap  kinerja  perusahaan  dan  meningkatkan  nilai pasar perusahaan. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  adalah  bahwa  Bank  Umum  Syariah (BUS) di Indonesia yang meliputi PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat  Indonesia,  BRI  Syariah.  BNI  Syariah,  Bank  Panin  Syariah, Bank Mega Syariag, Bank Bukopin Syariah telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat “baik” dan BCA Syariah telah  melaksanakan  G ood  Corporate  Governance (GCG)  dengan predikat “sangat baik”.
2. Saran
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  bahwa  penelitian  tentang implementasi  GCG  pada  Bank  Umum  Syariah  ini  bisa  dikaitkan dengan  pencapaian  profitabilitas  ataupun  likuiditas  Bank  Umum Syariah  (BUS)  karena  bank  syariah  yang  telah  melaksanakan tatakelola  dengan  baik  biasanya  juga  bisa  mempunyai  kinerja keuangan yang bagus.
52 Cahyani  Nuswandari.  2009. Pengaruh  Corporate  Governance  Perception  Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa  Efek Jakarta . Jurnal Bisnis dan Ekonomi , Vol. 16, No. 2. Hlm: 70-84.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto.  2011. Good  Corporate  Governance  (GCG)  Bank  Syari’ah  dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah. Diakses melalui https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan- peran-dps/
Antonio,  Syafi’i.  2001. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani.
Anugrah,  R.  2014. Peranan  Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud . Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1, Oktober 2014.
Chapra,  Umer.  and  Habib  Ahmed.  2002. Corporate  Governance  InIslamic Financial Institutions. Islamic Development Bank. King Fahad National Cataloging in Publication Data.
Ascarya  dan  Diana  Yumanita.  2005. Bank  Syari’ah:  Gambaran  Umum . Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Studi  Kebanksentralan  (PPSK)  Bank Indonesia.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  2008. Al-Quran  dan  Terjemah.
Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur’an.
Firdaus  NH,  Muhammad  dkk.  2005. Konsep  &  Implentasi  Bank  Syariah,
Jakarta: Renaisan.
Hamdani.  2016. Good  Corporate  Governance,  Tinjaun  Etika  dalam  Praktik Bisnis .  Jakarta: Mitra Wacana Media.
Klapper, LF dan I Love. 2002. Corporate Governance, Investor Protection and Performance  In  Emerging  Markets .  Working  Paper,  Development Research  Group,  The  World  Bank.  Diakses  melalui  : http://web.mit.edu/kothari/www/
Maradita, Aldira. 2014. Karakteristik Good Corporate Givernance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. Journal Yuridika Volume 29 No.2 Mei- Agustus 2014.
Mayangsari,  Putri  Lillananda.  2015 .  Pengaruh  Good  Corporate  Governance dan  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Financial  Distress. Jurnal  Ilmu  dan
Riset Akuntansi Vol.4, No.4
-----------.  2000. Sistem  Moneter  Islam. Jakarta:  Gema  Insani  Press  &  Tazkia Cendekia.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN …………… . / E-ISSN ………… . Volume 1, Nomor 1 / Januari 2020
Nuswandari,  Cahyani.  2009. Pengaruh  Corporate  Governance  Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta . Jurnal Bisnis dan Ekonomi , Vol. 16, No. 2.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Surat  Edaran  OJK  No.  10/SEOJK.03/2014  Tentang Penilaian Tin gkat Kesehatan Bank Umum Syari’ah. 2014 .
Soemitra,  Andri.  2009. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jakarta  : Kencana.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/bahaya-riba.htm#
Diakses 26 Januari 2019
http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan- syariah-di.html . Diakses 27 Januari 2019