## Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman
Vol. 19, No. 2, Juli 2024, pp. 177~184 DOI: 10.56338/iqra.v19i2.5397 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA

## Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf  pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu
Effectiveness of Supervision of Waqf Asset Management at the Religious Affairs Office, North Belopa District, Luwu Regency
Ahmad Fauzan¹*, Muhammadiyah Amin², Patimah³ ¹ , ² , ³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Article Info ABSTRAK
Article history:
Wakaf merupakan aktivitas keislaman yang sangat erat dengan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf ajaran nya tidak hanya  dilihat dari sudut pandang  religi saja melainkan juga dari aspek sosial, sebab wakaf bisa membantu mengatasi persoalan tentang sosial- ekonomi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya tempat ibadah juga sarana pendidikan yang asalnya dari pengelola wakaf. Maka dari itu wakaf mempunyai bagian penting pada kemajuan peradaban islam jika dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Ada dua permasalahan yang dihadapi, yaitu peran  KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dan Faktor apa saja yang menjadi kendala KUA dalam pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf di kecamatan belopa utara kabupaten luwu, Penelitian lapangan (field research) merupakan metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  data  primer,  yaitu  informasi  yang diperoleh  di  lapangan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  digunakan  dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari buku dan artikel yang relevan  dengan  penelitian,  dan  analisis  deskriptif  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menjadi kendala implementasi dalam proses pengawasan tentang penanganan benda wakaf pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Belopa  Utara  secara  khusus  yakni kurangnya sumber  daya pada KUA  selaku  PPAIW,  kurangnya sarana  dan  prasarana  perwakafan,  kurangnya  pembinaan  hukum  perwakafan  di  masyarakat, sehingga nazhir kurang memiliki kepedulian terhadap tugas dan fungsinya selaku pengelola wakaf. 2)  peran  KUA  dalam  pengawasan  terhadap  pengelolaan  benda  wakaf  selaku  edukator  belum terlaksana dengan baik  oleh  KUA Kecamatan  Belopa  Utara  sebagai  PPAIW.  Hal  ini  terlihat  dari lemahnya  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  nazhir  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk menilai  kinerja  nazhir  dan  menyisakan  beberapa  nazhir  yang  meninggal  dunia  tanpa  ada penggantinya.

## ABSTRACT
Waqf is an Islamic activity that is very closely related to the social economy of society. The teachings of waqf are not only seen from a religious perspective but also from a social aspect, because waqf can help overcome socio-economic problems in society. This can be seen through the many places of worship as well as educational facilities that originate from waqf managers. Therefore, waqf has an important part in the progress of Islamic civilization if it is managed and utilized optimally. There are two problems faced, namely what factors hinder the KUA's supervision of the management of waqf objects in North Belopa sub-district, Luwu Regency, and the role of the KUA in supervising the  management  of  waqf  objects  in  North  Belopa  District,  Luwu  Regency.  Field  research  is  a research method. used in this research. Meanwhile, primary data, namely information obtained in the field through observation, interviews and documentation, is used in data collection. Secondary data  is  information  collected  from  books  and  articles  that  are  relevant  to  the  research,  and qualitative descriptive analysis  is  the  method  used  for  data  analysis.  The  results  of  this  research show that: 1) Factors that hinder implementation in the process of monitoring the handling of waqf objects at the Religious Affairs Office of North Belopa Regency specifically are the lack of resources at the KUA as PPAIW, lack of waqf facilities and infrastructure, lack of development of waqf law in the community , so that the public is less concerned about monitoring the performance of nazhir and KUA as PPAIW. 2) Supervision of the management of Nazir's waqf objects as an educator has not been carried out properly by the North Belopa District KUA as PPAIW. This can be seen from the weak implementation of nazhir guidance and supervision, making it impossible to assess the nazhir's performance and leaving several nazhir to die without a replacement.
Received 23 May, 2024 Revised 30 June, 2024
Accepted 16 July, 2024

## Kata Kunci:
Wakaf; Efektivitas; Kantor Urusan Agama

## Keywords

## Waqf;
Effectiveness; Office of Religious Affairs
This is an open access article under the CC BY-SA license.
*Corresponding Author:
Ahmad Fauzan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: ahmdfauzn2@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Manusia diciptakan oleh Allah swt berpasangan di dunia dan saling melengkapi.  Hidup seorang pria tidak lengkap tanpa wanita yang akan selalu menemaninya. Sebaliknya laki-laki dan perempuan saling  membutuhkan  dalam  kehidupan  ini  karena  hidup  seorang  perempuan  tidak  lengkap  tanpa kehadiran laki-laki yang selalu mendampinginya. Islam telah mengatur kehidupan manusia dalam hal ini dengan menggunakan tata cara yang sesuai dengan kaidah syariat, melalui akad dan perjumpaan dimana  dua  orang  yang  semula  hidup  berjauhan  bersatu  membentuk  suatu  kesatuan  yang  disebut perkawinan.  Kehidupan  berkeluarga  diawali  dengan  perkawinan  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Islam  bukan  hanya  agama  yang  mengatur  ibadah manusia  kepada  Allah  SWT,  namun  juga  mengatur  kehidupan  keluarga  dan  kehidupan  sosial masyarakat.
Hukum Islam adalah keadilan, kepedulian, kasih sayang dan kesetaraan. Tidak hanya kesamaan di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum Islam memberikan hak yang setara kepada setiap orang berdasarkan norma hidup yang berlaku di masyarakat.
Wakaf  adalah  komponen  penting  dalam  hukum  Islam  yang  menghubungkan  ranah  spiritual dengan  ranah  sosial  ekonomi  masyarakat  Muslim.  Selain  aspek  Ubudiyah  Ilahiyah,  wakaf  juga mempunyai  fungsi  sosial.  Selain  itu,  ibadah  wakaf  merupakan  wujud  keimanan  seseorang  yang mempunyai rasa stabilitas dan solidaritas kemanusiaan yang cukup kuat. Wakaf juga menggambarkan hubungan yang bersifat horizontal dengan manusia dan vertikal dengan Allah.  Sedangkan pengertian lain Wakaf berasal dari akar kata bahasa arab yaitu. Al-waqf terambil dari akar kata wakafa-yaqifu- wawuqufan  yangberarti:  Ragu-ragu,  Berhenti,  Memberhentikan,  Memahami,  Mencegah,  Menahan, Mengaitkan, Memperlihatkan, Meletakkan, Memperhatikan, Mengabdi dan tetap Berdiri.
Setelah  kedatangan  Islam,  wakaf  di  Indonesia  semakin  menunjukkan  eksistensinya.  Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.
Menurut  Imam  al-Syafi’i,  pemberian  berupa  hibah  dan  wasiat  sudah  sempurna  dengan  hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (ijab), dan kedua, adanya  penerimaan  dari  yang  diberi  (qabul).  Tetapi  ini  hanya  disyaratkan  pada  wakaf  yang  hanya ditujukan  untuk  orang-orang  tertentu.  Sedangkan  untuk  wakaf  umum  yang  dimaksudkan  untuk kepentingan umum tidak diperlukan qabul.
Dengan adanya proses wakaf maka kebutuhan umum akan terpenuhi seperti penyediaan sarana Ibadah, penyediaan tempat pendidikan bahkan wakaf juga memiliki ruang lingkup masalah mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial ekonominya, maupun dalam pemenuhan spiritualnya.
Benda  wakaf  yang  banyak  jumlahnya  tersebut  mayoritas  berupa  sebidang  tanah  karena merupakan salah satu jenis barang tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Tanah wakaf bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, namun jika tidak memiliki status hukum atau sertifikat, hal ini juga dapat menimbulkan konflik.
Wakaf sangatlah penting, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan aset wakaf terbesar karena  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 49 ayat (1), hak milik badan-badan keagamaan dan dilindungi; badan- badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”
Supaya harta dari wakaf bisa berkembang dan dapat  menghasilkan manfaat yang baik. Maka wakaf  perlu  dikelola  dengan  cara  profesional,  transparan  dan  akuntabel.  Orang  atau  badan  hukum yang  disebut  Nazir  berwenang  mengawasi  wakaf.  nazhir  berkewajiban  untuk  mengurus  dan bertanggung  jawab  atas  kekayaan  wakif  serta  hasilnya  dan  pelaksanaan  perwakafan  sesuai  dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Wakaf  dilakukan  dengan  suka  rela  dengan  mewakafkan  sebagian  harta  benda  dan memperhatikan  kebutuhan  masyarakat.  Konsep  yang  dimiliki  wakaf  ialah  konsep  dengan  dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang  erat  kaitannya  dengan  sosial  ekonomi masyarakat.  Dalam  mengembangkan  kegiatan-kegiatan
yang  bersifat  sosial,  peningkatan  perekonomian  dan  pengembangan  kebudayaan  masyarakat  maka kehadiran wakaf sangat penting serta memiliki peran yang sangat menentukan.
Pada hakikatnya tanggung jawab nazhir meliputi pengelolaan dan perlindungan harta wakaf yang telah diserahkan wakif.  Guna mengelola sekaligus memelihara harta wakaf dengan aman, maka nazhir tidak boleh menanggung segala bahaya akibat rusaknya harta wakaf, kecuali kerusakan yang  terjadi karena  kesengajaan  nazhir.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penetapan  hakim  atau  pejabat  lain  yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah kerugian disebabkan oleh nazhir.
Dalam kompilasi hukum islam, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah orang perseorangan atau organisasi  yang  diberi  amanah  untuk mengawasi  benda-benda  wakaf.  Pasal  227  KHI  menerangkan bahwa : Majelis Ulama Daerah, Pengadilan Agama di wilayah hukumnya, dan Kepala Kantor Agama bekerja sama mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir.
Namun  pengawasan  justru  masih  menjadi  permasalahan  penting  di  Indonesia.  Belum terkumpulnya data wakaf yang lengkap, kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi nadzhir dalam mengelola  wakaf,  hingga  konflik  kepemilikan  dan  masalah  lainnya  menjadi  bukti  pentingnya pengawasan di dalam pengawasan wakaf di Indonesia. Atas dasar itulah penulis berupaya memberikan analisis terhadap skema pengawasan wakaf di Indonesia.
Berdasarkan  paparan  tersebut,  adalah  yang  melatarbelakangi  dan  juga  peneliti  tertarik  untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul “Efektivitas Pengawasan Benda Wakaf Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu” merupakan sebuah penelitian yang patut diperhatikan bahwa masih banyak data wakaf yang belum lengkap dan kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan tanggung jawab nazhir dalam hal pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Belopa Utara sehingga seharusnya menjadi tantangan berat bagi lembaga wakaf adalah menunjukkan profesionalitas dalam mengelola wakaf agar meningkatkan  kepercayaaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  lembaga  wakaf  diharuskan  memiliki akuntabilitas yang baik, bersedia di audit dan memberikan data pengelolaan wakaf kepada lembaga pengawas wakaf.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  atau  penelitian  lapangan  (field research)  penelitian  berfokus  pada  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  telah  ditemukan  di Lapangan. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif (syar’i) dan pendekatan Yuridis. Sumber data penelitian ini yaitu data Primer yang diperoleh langsung dari pegawai KUA. Data Sekunder yang diambil  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal,  teori,  pendapat  para  ahli,  dan  lain sebagainya.  Data  Tersier  data  yang  diperoleh  dari  petunjuk  atau  penjelasan  dari  data  Primer  atau Sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar wawancara. Teknik pengelohan dan analisi data dilakukan dalam  dua  tahap  editing,  dan  classifying.  Pengujian  keabsahan  data  menggunakan  dua  metode, dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

## HASIL
Peran  KUA  dalam  Pengawasan    Terhadap  Pengelolaan  Benda  Wakaf  di  Kecamatan  Belopa Utara
Wakaf merupakan salah satu kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada tujuan untuk kepentingan umum. Hal itu dikuatkan dengan pengembangan materi hukum dalam perkara peradilan agama  yang  menyangkut  hukum  islam  yang  merupakan  peraturan-peraturan  yang  bersumber  dari wahyu dan di formulasikan kedalam produk pemikiran hukum Islam terutama undang-undang.
Pelaksanaan pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Belopa Utara dilakukan oleh dua pihak, yaitu  Nazir  (sebagai  pengelola  tanah  wakaf  yang  diberi  wewenang  untuk  mengelolanya)  dan pemerintah (sebagai pengawas wakaf), untuk menjaga dan menjamin bahwa Wakaf senantiasa sesuai dengan maksud  dan  tujuan Wakaf  serta  pengelolaannya sesuai  dengan  syariat  Islam  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Wakaf. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Bab IV, Pasal 10.
Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola wakaf, mulai dari pembuatan akta ikrar wakaf hingga pengawasan pelaksanaannya. Fungsinya tidak hanya terbatas pada  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  umum,  tetapi  juga  melibatkan  pengawasan  terhadap
manajemen wakaf di wilayah kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuannya adalah untuk memastikan  bahwa  harta  yang  diwakafkan  sesuai  dengan  ikrar  yang  telah  dibuat  oleh  wakif,  serta sesuai dengan kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip Islam.
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi terpenting Kementerian Agama di bawah ini, diharapkan menjadi pendorong utama dalam memberikan pelayanan prima masyarakat, sehingga visi mulia Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai pembangun, inspirasi, motivator terwujudnya toleransi agama serta misi penghayatan moral dan pendalaman spiritual dapat terwujud.
KUA  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam  peroses  pernikahan,  tujuan  dari  pernikahan kehidupan yang rukun dan keturunan yang baik, oleh sebab itu calon mempelai diharapkan memiliki kematangan dan kedewasaan fisik dan psikis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini agar tidak terjadi perceraian di kemudian hari atau masalah. Angka perceraian yang tinggi berdampak pada masyarakat secara luas. Persoalan rumah tangga akibat perceraian akan menimbulkan trickle down effect  yang  meluas  ke  berbagai  hal  semisal  angka  putus  sekolah,  rendahnya  indeks  pembangunan manusia, stabilitas negara dan sebagainya. Keinginan membangun sebuah ikatan perkawinan sudah ada  sejak  dulu  sampai  sekarang,  dalam  hal  ini  biasa  disebut  dengan  keluarga.  Salah  satu  tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Akan tetapi, hal tesebut bukanlah hal yang mudah, karena dalam mewujudkannya itu terbentuk dari sepasang suami isteri yang masingmasing memiliki  latar  belakang,  kepribadian  dan  suku  yang  berbeda.  Sebab  perkawinan  adalah  sebuah perjalanan kehidupan manusia di bumi.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  Belopa  Utara  dilakukan  melalui  sebuah badan  hukum  yang  melibatkan  pejabat  dari  KUA  Kecamatan  Belopa  Utara  serta  melibatkan partisipasi  masyarakat  setempat.  Proses  pengawasan  ini  tidak  dilakukan  secara  individual,  tetapi merupakan  upaya  bersama  antara  KUA  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  sesuai  dengan pedoman  yang  tertuang  dalam  Pasal  227  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  Nadzir  dilakukan  secara  bersamasama  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
Meski  demikian,  kasus  perselisihan  yang  terjadi  di  Desa  Lebani,  Kecamatan  Belopa  Utara, muncul diakibatkan ahli waris merasa bahwa tanah sawah yang diwakafkan sebenarnya adalah milik mereka. Ini terjadi karena nazhir yang ditunjuk untuk mengelola tanah tersebut tidak memperhatikan proses administrasi wakaf dengan baik dan enggan melaporkan pengelolaannya selama ini. Karena hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh KUA belum optimal. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak, termasuk pengawas wakaf seperti KUA dan beberapa nazhir, ditemukan  bahwa  KUA  sebagai  pengawas  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi  terhadap  tugas  dan fungsi  nazhir.  Akibatnya,  pengelola  wakaf merasa  kebingungan  dalam  menjalankan tugas  mereka. Hal  ini  menyebabkan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KUA  terkesan  hanya  sebagai  formalitas belaka.
Sebagaimana    pendapat  Sofyan  Syafri  Harahap  mengemukakan  bahwa  pengawasan  yang efektif itu salah satunya harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Namun dalam kinerja pengawasan yang dilakukan  KUA  Belopa  Utara  kecamatan  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  praktiknya.  Sehingga masyarakat  tidak  sepenuhnya  terdampak  secara maksimal.  Hal  ini disebabkan  karena  pengetahuan pengawas terhadap teori dan kemampuannya dalam mengawasi objek wakaf masih terbatas sehingga pelaksanaannya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Hal ini karena teori dan praktek tidak dapat berjalan secara bersamaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian, informasi  yang  valid tentang jumlah wakaf  yang  dikelola  oleh KUA  Kecamatan  Belopa  Utara  tidak  diperoleh.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  antara  data mengenai  benda  wakaf  dan  nazhir  yang  dimiliki  oleh  KUA  dan  data  yang  terdapat  dalam  Sistem Informasi  Wakaf  (SIWAK)  yang  dapat  diakses  secara  online  setelah  peneliti melakukan  observasi dan  wawancara  dengan  beberapa  pihak.  Oleh  karena  itu,  terlihat  jelas  bahwa  peran  KUA  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dalam  menyediakan  informasi  dan  data  perwakafan yang akurat dan lengkap belum terlaksana dengan baik.
Selain itu, laporan berkala yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari nazhir sebagaimana dijelaskan  pada  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  1  Tahun  1978  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 10 ayat (1) dan (2) salah satunya adalah Menyelenggarakan pembukuan/administrasi dan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir
bulan Desember. Namun, dalam praktiknya, pelaporan nazhir kepada KUA Kecamatan Belopa Utara yang  bertugas  menangani  masalah  wakaf  tidak  pernah  terlaksana  karena  perhatian  utama  hanya terfokus pada proses penyertifikatan.
Sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Bapak H. Muhammad Suyuti, S. Ag.  Selaku kepala KUA Kecamatan Belopa Utara bahwa:
Dari  pihak  pengelola  wakaf  tidak  pernah  datang  ke  KUA  untuk  melakukan  pelaporan  dan pencatatan  perwakafan  tanah  miliknya.  Dan  dari  pihak  KUA  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi terhadap tugas dan tanggung jawab nazhir karena hanya terfokus pada proses penyertifikannya saja.
Berdasarkan pernyataan tersebut, secara jelas bahwa dalam proses pelaporan yang seharusnya menjadi  tanggung  jawab  nazhir  tidak  pernah  dilakukan  karena  tidak  adanya  himbauan  tentang  hal tersebut sehingga nazhir dalam menjalankan tugasnya tidak dapat mengoptimalkan dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf.
Akibatnya,  pengakuan  KUA  yang  belum  melakukan  pengawasan  dengan  baik  dan permasalahan  yang muncul  seperti  gugatan tanah  wakaf  desa  oleh  ahli  waris  membuktikan  bahwa pengawasan yang dilakukan KUA Kabupaten Belopa Utara belum optimal. belum dilakukan dengan benar atau efektif. Distrik Belopa Utara, Lebanon.

## Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf
Di  Indonesia,  umumnya  wakaf  dianggap  sebagai  bagian  dari  institusi  keagamaan.  Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Djatnika, terlihat bahwa di dalam masyarakat Muslim  Indonesia,  wakaf  tidak  hanya  dianggap  sebagai  institusi  keagamaan  atau  masalah  hukum Islam,  tetapi  juga  sebagai  fenomena  yang  beragam  dan  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan sosial masyarakat. Wakaf juga dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim itu sendiri.
Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada berbagai pihak, dan menemukan bahwa masih banyak kekurangan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Belopa Utara. Salah satu permasalahannya adalah beberapa benda wakaf dibiarkan tanpa nazhir karena nazhir yang ditunjuk  untuk  mengelola  tanah  wakaf  yang  dijadikan  madrasah  tersebut  telah  meninggal  dunia. Dalam  hal ini,  KUA  berwenang  mengusulkan  penggantian  nazhir yang  tidak mampu  menjalankan tugasnya  dengan  baik  atau  anggota  nazhir  lain  memberitahukan  bahwa  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, salah satu anggota nazhir mengundurkan diri dari jabatannya karena meninggal dunia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Peraturan Pelaksanaan tentang wakaf tanah milik Pasal 8 Ayat (2) Huruf B tidak dipatuhi. Akibat lemahnya kendali dan pengawasan KUA terhadap tanggung jawab nazhir, benda wakaf pada akhirnya bisa saja jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepentingan.
Jika  masyarakat  memahami  suatu  aturan  hukum  dengan  jelas  maka  akan  efektif.  Di  sinilah pentingnya  sosialisasi  dan  nasihat  dari  individu-individu  yang  berpengetahuan  mengenai  norma- norma  sosial  yang  mencakup  semua  hal.  KUA  hendaknya  memenuhi  kewajibannya  untuk mengedukasi  masyarakat  mengenai  sosialisasi  seluruh  proses  pendaftaran  benda  wakaf  dan penatausahaan benda tersebut. Jika tindakan ini dilakukan, diyakini akan membantu meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  mendaftarkan  dan  memelihara  benda  wakaf  agar  lebih maksimal.
Pada dasarnya masyarakat di Kecamatan Belopa Utara belum sepenuhnya memiliki kesadaran terhadap  pentingnya  berwakaf,  hal  ini  disebabkan  oleh  alasan  yang  paling  mendasar  yaitu  pada rumitnya  pengurusan  pendaftaran  wakaf,  apalagi  harta  benda  yang  hendak  diwakafkan  tersebut berupa tanah.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  Bapak  H.  Muhammad  Suyuti,  S.  Ag.    Selaku  kepala  KUA Kecamatan Belopa Utara bahwa:
masyarakat  sering  menginformasikan  dan  menyampaikan  keinginannya  untuk  berwakaf, namun  ketika  diminta  untuk  melengkapi  berkas  administasi  yang  dibutuhkan  untuk  pendaftaran wakaf,  permintaan  itu  hanya  diabaikan,  hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  proses  yang  harus ditempuh untuk mendaftarkan benda wakaf tersebut.
Berdasarkan  temuan  wawancara  KUA,  minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  wakaf menunjukkan pentingnya bantuan KUA Kecamatan Belopa Utara dalam memfasilitasi pendaftaran objek wakaf.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  tersebut,  KUA  Kabupaten  Belopa  Utara  menghadapi  tantangan  sebagai berikut dalam menjalankan peran pengawasan terhadap pengelolaan objek wakaf:

## Tidak adanya pegawai khusus yang menangani wakaf
Pelayanan  wakaf  memerlukan  penanganan  yang  hati-hati  meskipun  jumlah  wakaf  tidak sebanyak jumlah pernikahan. Pegawai pada posisi eksekutif menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan pengamatan dan percakapan peneliti dengan KUA,  terlihat  jelas  bahwa  tidak  ada  staf  khusus  yang  ditugaskan  untuk  menangani  permasalahan terkait  wakaf.  Di  KUA  Kecamatan  Belopa  Utara,  tugas  untuk  memberikan  layanan  perwakafan dilakukan oleh salah satu penghulu yang ditunjuk langsung oleh kepala KUA sebagai tugas tambahan. Akibatnya, layanan wakaf hanya difokuskan pada proses penyertifikasinya saja. Hal ini menyebabkan manajemen, pengawasan, dan pembinaan terhadap pengelolaan benda wakaf tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## Tidak adanya laporan hasil perwakafan dari nazhir
Adanya overlapping tersebut menyebabkan pengelolaan benda wakaf oleh mereka yang telah ditunjuk tidak optimal, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah terkait pengelolaan benda wakaf  di  masa  mendatang.  Contohnya,  masalah  muncul  ketika  tidak  ada  nazhir  yang  bertanggung jawab  atas  tanah  wakaf  yang  digunakan  untuk  membangun  sarana  Pendidikan  (madrasah)  di Kecamatan Belopa Utara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap  laporan  nazhir  secara  berkala,  serta  keengganan  untuk  memberikan  sanksi  atau  teguran kepada  nazhir  yang  tidak  membuat  laporan.  Keadaan  ini  tidak  dapat  diterima  karena  dapat menghambat optimalisasi pengelolaan benda wakaf.

## Keterbatasan waktu dalam pengawasan benda wakaf
KUA khususnya Bapak Hardianto Bahar, S.Kom., pengelola wakaf di KUA Kabupaten Belopa memberikan penjelasan sebagai berikut terkait hal tersebut:
Kendala  yang  dihadapi  juga terbatasnya  waktu  dalam  melakukan  pengawasan,  karena  KUA tidak hanya menangani masalah wakaf saja, namun juga menangani masalah perkawinan.
Penegasan ini menunjukkan bahwa KUA kekurangan tenaga untuk mengawasi obyek wakaf karena tidak ada staf yang menangani urusan wakaf secara eksklusif, sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan.

## Minat masyarakat yang lebih memilih hibah dibanding wakaf
Mengutip temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Muhammad Suyuti, S.Ag. Ia selaku Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara menyatakan hal itu:
Masyarakat pada umumnya lebih memilih menghibahkan hartanya dibanding untuk berwakaf, menurut warga hal ini dapat menghindari terjadinya sengketa kepemilikan.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  dalam  hal perpindahan  harta  yang  diberikan  kepada  orang lain, wakaf bukan yang menjadi satu-satunya alternatif, namun terdapat beberapa alternatif lain yang dapat  digunakan  untuk  menyerahkan  harta  kepada  orang  lain  untuk  dimanfaatkan,  salah  satunya hibah.  Hibah  diartikan  sebagai  “pemberian  suatu  benda  dengan  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  memilikinya”  dalam  Pasal  171  huruf  (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan pada umumnya sebagian masyarakat di kecamatan belopa utara lebih memilih  hibah  sebagai  alternatif  lain  selain  wakaf  utuk  menyerahkan  hartanya  kepada  orang lain demi kebermanfaatan harta tersebut bisa terjaga. Ia bersifat mandiri, tidak disertai syarat apa pun, dan diberikan tanpa meminta imbalan apa pun.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah nazhir menguasai benda wakaf yang dikelola adalah  dengan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KUA.  Dalam  kuliah  Hukum  Wakaf,  Prof.  Dr.  H. Muhammadiyah Amin, M., Ag., selaku mantan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, menyatakan bahwa berkembangnya wakaf kuncinya ada di tangan nazhir, tapi wakaf juga bisa hilang  di  tangan  nazhir,  apabila  nazhir  tidak  amanah  dan  tidak  mampu  mengelola  serta mendayagunakan asset wakaf secara produktif untuk kemashlahatan umat.
Karena  mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap  proses  hukum  perkara  wakaf berdasarkan ketentuan hukum, maka peran KUA yang profesional sebagai PPAIW sangat besar. Oleh
karena itu, KUA menjadi lembaga penting dalam pengelolaan wakaf nasional. Selain itu, peran KUA lainnya adalah menjadi pihak yang memiliki data luas mengenai wakaf di tingkat kecamatan untuk menjaga aset wakaf. Peran KUA sebagai PPAIW adalah sebagai mediator apabila terjadi perselisihan wakaf  di  lingkup  KUA  yang  bersangkutan,  baik  menyangkut  unsur  hukum  maupun  perselisihan internal antar nazir.
Atas dasar tersebut diharapkan apabila KUA berhasil menjalankan perannya sebagai PPAIW maka  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  perlindungan  harta  wakaf  dan  mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa wakaf. KUA juga diharapkan  menampilkan data wakaf yang akurat dan lengkap sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemetaan konsolidasi dan pengembangan wakaf. Selain itu, KUA dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai wakaf, menumbuhkan kesadaran  bersama  akan  pentingnya  pengelolaan  wakaf  secara  profesional  dan  potensinya  untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Kurangnya  sumber  daya  di  KUA  sebagai  PPAIW,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  wakaf, serta  belum  berkembangnya  hukum  wakaf  di  masyarakat  menjadi  faktor  yang  menghambat pelaksanaan  proses  pemantauan  pengelolaan  objek  wakaf  di  Belopa  Utara.  kantor  urusan  agama kecamatan. Akibatnya, masyarakat tidak peduli dalam memantau kinerja KUA sebagai PPAIW dan kinerja  nazhir.  Adapun  peran  KUA  Kecamatan  Belopa  Utara  selaku  PPAIW  dalam  pengawasan terhadap  pengelolaan  benda  wakaf  selaku  verifikator  dan  fasilitator  telah  terlaksana  dengan  baik, yakni  persyaratan  administrasi  perwakafan  sudah  sesuai  dengan  regulasi,  serta  fungsinya  sebagai pemungkin  dalam  kelancaran  pendaftaran  tanah  wakaf.  Persentase  tanah  wakaf  yang  sudah bersertifikat  (66,67%)  dan  persentase  tanah  wakaf  yang  belum  (33,33%).  Pembinaan  dan pengawasan nazhir yang belum terlaksana membuat tidak mungkin diketahui seberapa baik kinerja nazhir, bahkan ada yang meninggal dunia tanpa digantikan. Sementara itu, peran KUA Kecamatan Belopa Utara sebagai pendidik belum terlaksana dengan baik.

## REKOMENDASI
Demi perbaikan penelitian selanjutnya kiranya dapat mempertimbangkan apa yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Sehingga para pembaca dapat memahami apa yang menjadi tujuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2005) Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir,  TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Akademika Presindo, 1995) Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketa (Jakarta: Kencana,
2021)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018)
Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta : Lkis, 2005 )
Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Makassar: Alauddin Pres, 2011) Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 132. Supardin,  Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Rekonstruksi  Perkara  Tertentu  (Cet.1;  Makassar: Alauddin Unversity Press, 2016).
Jurnal
Dr. Patimah Halim, M.Ag, Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph.D, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan  Pernikahan  Anak  di  Kabupaten  Pangkep,  Jurnal  Al-Qaḍāu  Volume  7  Nomor  2 Desember Tahun 2020.
Fatimah Zahra, Patimah, Realisasi Isbat Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama, Jurnal QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020.
Indah Nawir, Musyfika Ilyas, Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar, Jurnal QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021.
Jamal  Jamil,  Riswa  Syamwali,  Muh.  Rasywan  Syarif,  Efektivitas  BP4  KUA  Kecamatan  Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Memanimalisir Percaraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam, Jurnal QaḍāuNā Volume 3 Nomor 3 Agustur 2022.
Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018). Muammar  Muhammad  Bakry,  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in  Understanding Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar,”  JICSA  (Journal  of  Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020).
Muhammad Asri, Patimah,  Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam , Jurnal QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April 2021,
Mukhtar Luthfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Makassar: Alauddin University Press, 2011). Munawir  Nurum,  Mukhtar  Lutfi,  Asni,  Urgensi  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek Wakaf Produktif di Kecamtan Tompobulu Kabupaten Gowa, Jurnal Al-Qaḍāu Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021,
Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, Jurisprudentie vol. 3, no. 2 Desember (2016).
Nur  Ilma  and  Muammar  Bakry,  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami ;  Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ’ i Dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020).
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas, Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, Jurnal QaḍāuNā Volume 5 Nomor 1 Desember 2023.
Patimah, Aby Abdillah Ibnu Yahya dan Muhammad Fajri,” Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam” Qadauna 2, Vol. 4 2023
Rochmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Bab IV, Pasal 10
Wawancara Hardianto Bahar (33 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Belopa Utara, wawancara, 25 maret 2024 M. Suyuti takko (47 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belopa Utara, wawancara, belopa, 20 Maret 2024.