ANALISIS KEWENANGAN AMNESTI PRESIDEN PADA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERKARA NOMOR 1909 K/PID.SUS/2021

## ANALYSIS OF PRESIDENTIAL AMNESTY AUTHORITY ON
DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA IN CASE NUMBER 1909 K/PID.SUS/2021
Zulkifli 1, Muhammad Nur 2, Malahayati 3
1. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Menyampaikan  pendapat,  masukan,  dan  teguran  telah  dijamin  oleh  Konstitusi.  Selain  itu, kebebasan  berpendapat  juga  bagian  dari  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  sudah  diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: “tidak merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  terang  dilakukan  demi kepentingan  umum  atau  karena  terpaksa  untuk  bela  diri”.  Dengan  demikian,  tidak  semua perbuatan subyek hukum dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum. Problematika di atas salah satunya terjadi pada perkara hukum  Saiful  Mahdi  (selanjutnya  disingkat  SM),  seorang  akademisi  di  Universitas  Syiah Kuala (selanjutnya disingkat Unsyiah) Banda Aceh yang divonis melalui pelanggaran Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa banyak memberitakan dan mengulas tentang kasus ini sehingga mendapatkan perhatian publik. Besarnya atensi publik terhadap kasus ini akhirnya direspon oleh Presiden dan dibahas di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI).  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah Menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1909  K/PID.SUS/2021  Juncto  Nomor 104/PID/2020/PT  BNA  Juncto  Nomor  432/Pid.Sus/2019/PN  Bna  dan  untuk  Memahami urgensi  pemberian  amnesti  dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  yang dikaitkan  dengan  hak  kebebasan  berpendapat.  Tulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ). Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  ilmiah  yang  dijalankan  dalam  rangka menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari sisi normatifnya. Hasil dari penelitian ini menujukkan Kewenangan amnesti merupakan salah satu hak yudikatif Presiden sebagai suatu bentuk pembagian kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan). Sebelum amandemen UUD 1945, seluruh hak milik Presiden adalah kewenangan absolut dari Presiden. Namun  setelah  hasil  amandemen  UUD  1945,  kewenangan  Presiden  tersebut  harus dikonsultasikan  dengan  DPR.  Presiden  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  amnesti terhadap SM dalam perkara pencemaran nama baik dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan  perlindungan  terhadap  hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.Pemberian  amnesti oleh  Presiden  terhadap  kasus-kasus  pencemaran  nama  baik  yang  berkaitan  dengan  kritik
terhadap jalannya roda pemerintahan sangat perlu dan mendesak di Indonesia terutama demi melindungi hakikat berdemokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi
Kata Kunci : Pencemaraan nama baik, Saiful Mahdi, Presiden, Amnesti

## Abstract
Conveying  opinions,  input  and  warnings  is  guaranteed  by  the  Constitution.  Apart fromthat,  freedom  of  opinion  is  also  part  of  human  rights  (HAM)  which  have  been  ratified through statutory regulations. Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code confirms that: "it does not constitute written defamation or defamation if the act is clearly carried out in the public interest or because it is forced to defend oneself." Thus, not all acts of legal subjects can be categorized as defamation so they should not be brought into the realm of law. One of the problems above occurred in the legal case of Saiful Mahdi (hereinafter abbreviated to SM), an academic at Syiah Kuala University (hereinafter abbreviated to Unsyiah) Banda Aceh who was convicted of  violating Law Number 11 of 2008 concerning  Information and Electronic Transactions  (UU  ITE)  .  The  mass  media  reported  and  reviewed  this  case  a  lot  so  that  it received  public  attention.  The  President  finally  responded  to  the  great  public  attention regarding this case and discussed it at the Indonesian People's Representative Council (DPR RI). The aim of this research is to analyze the President's amnesty authority for the offense of defamation  through  social  media  regarding  the  Supreme  Court  Decision  Number  1909 K/PID.SUS/2021  Juncto  Number  104/PID/2020/PT  BNA  Juncto  Number  432/Pid.Sus/2019/ PN Bna and to understand the urgency of granting amnesty in cases of defamation through social media which is linked to the right to freedom of expression. This paper uses a type of juridical-normative legal research with a statutory approach. Normative legal research is a scientific procedure carried out in order to find the truth based on the logic of legal science seen from its normative side. The results of this research show that the amnesty authority is one of the President's judicial rights as a form of power sharing (not separation of powers). Prior to the amendment to the 1945 Constitution, all rights belonging to the President were under  the  absolute  authority  of  the  President.  However,  after  the  amendments  to  the  1945 Constitution, the President's authority must be consulted with the DPR. The President has the authority  to  grant  amnesty  to  SM  in  cases  of  defamation  on  the  basis  of  humanitarian considerations and protection of the right to freedom of opinion and expression. The granting of  amnesty  by  the  President  to  cases  of  defamation  related  to  criticism  of  the  running  of government is very necessary and urgent in Indonesia primarily aims to protect the essence of democracy which guarantees freedom of opinion and expression.
Keywords: Defamation, Saiful Mahdi, President, Amnesty

## A. PENDAHULUAN
Hak  atas  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  adalah  hak-hak  asasi  yang fundamental  yang  menjadi  salah  satu  ciri  khas  negara  demokratis.  Proses-proses  demokrasi
mustahil  berjalan  tanpa  sebuah  wadah  yang  mampu  melingkupi  gagasan  dan  sikap  warga negara  dalam  ruang  publik  yang  dikenal  dengan  hak  atas  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi.  Hak-hak  tersebut  telah  diakui  dan  dijamin  dalam  berbagai  instrumen  HAM internasional dan nasional, termasuk diamanahkan dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang- Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Menyampaikan pendapat, masukan, dan teguran telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, kebebasan berpendapat juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang sudah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: “tidak merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  terang  dilakukan  demi kepentingan  umum  atau  karena  terpaksa  untuk  bela  diri”.  Dengan  demikian,  tidak  semua perbuatan subyek hukum dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum. 1
Keberadaan produk hukum di atas memberi landasan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak segan menyampaikan aspirasinya dalam rangka kebaikan bersama. Oleh sebab itu, bila ada warga negara yang mengungkapkan opini dan kritikan baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta menjerat yang bersangkutan dengan pasal pencemaran nama baik lalu menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut atas perbuatannya.  Aparat  penegak  hukum  banyak  yang  gegabah  menafsirkan  UU  ITE  secara sempit  dan  tekstual  tanpa  mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat.  Hal  itu mengakibatkan banyak warga negara terseret ke pengadilan karena mengunggah sebuah kritik dan  gagasan  di  media  sosial.  Dengan  kata  lain,  banyak  warga  yang  dikriminalisasi  melalui penerapan UU ITE.
Problematika  di  atas  salah  satunya  terjadi  pada  perkara  hukum  Saiful  Mahdi (selanjutnya  disingkat  SM),  seorang  akademisi  di  Universitas  Syiah  Kuala  (selanjutnya disingkat Unsyiah) Banda Aceh yang divonis melalui pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Media  massa  banyak memberitakan  dan  mengulas  tentang  kasus  ini  sehingga  mendapatkan  perhatian  publik.
1 Supriyadi,  “Penerapan  Hukum  Pidana  dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik,” Mimbar  Hukum 22 (Februari 2010), hlm. 164.
Besarnya  atensi  publik  terhadap  kasus  ini  akhirnya  direspon  oleh  Presiden  dan  dibahas  di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
SM merupakan terdakwa pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena mengkritisi hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk formasi dosen Fakultas Teknik Unsyiah. Ia merasa ada kejanggalan sebab pihak kampus meloloskan berkas salah seorang peserta yang tidak layak sesuai persyaratan. 2 Perkara hukum ini telah inkracht van gewijsde karena telah mendapatkan putusan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Putusan  Nomor 1909  K/PID.SUS/2021  tertanggal  29  Juli  2021  pada  tingkat  kasasi  yang memperkuat  putusan  di  bawahnya,  yakni  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  Nomor 104/PID/2020/PT BNA tertanggal 21 April 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tertanggal 16 Juni 2020. SM melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung tersebut.
Fakta  yang  menarik  bahwa  pemberian  amnesti  yang  telah  berjalan  dalam  sejarah Indonesia selama ini cenderung hanya tertuju pada tindak pidana politik, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan perpajakan dengan dasar hukum yang berbeda-beda. 3 Namun amnesti untuk alasan kemanusiaan dan perkara hukum pencemaran nama baik seperti yang terjadi pada kasus SM  ini  belum  begitu  lazim  dalam  praktik  ketatanegaraan  di  Indonesia,  walaupun  pernah diberikan belum lama ini pada kasus yang menjerat Baiq Nuril Maknun (BNM), seorang guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mendalami tentang kebijakan amnesti  sebagai  upaya  terakhir  yang  memungkinkan  untuk  ditempuh  oleh  pencari  keadilan yang terjerat UU ITE.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis-normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Penelitian  hukum  normatif adalah  suatu  prosedur  ilmiah  yang  dijalankan  dalam  rangka  menemukan  kebenaran
2 Wahyuni  Sahara,  “Awal  Mula  Saiful  Mahdi  Dijerat  UU  ITE  hingga  Dapat  Amnesti  dari  Jokowi,” https://nasional.kompas.com/, diunduh 30 Agustus 2022.
3 Shanti Dwi Sartika, “Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?,” Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis 14 (Juli 2019), hlm. 2.
berdasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari sisi normatifnya. 4 Penelitian ini berfokus pada norma ( law in the book ). Oleh sebab itu, data utama yang dibutuhkan oleh peneliti ialah data sekunder (bahan hukum).

## C. Kewenangan Amnesti Presiden Pada Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Perkara Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021
Sistem pemerintahan parlementer menempatkan peran Presiden hanya sebagai Kepala Negara.  Sementara  itu,  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial,  kedudukan  Presiden membuatnya berperan ganda karena di samping sebagai Kepala Negara juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan Eksekutif. Namun sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, organ eksekutif pada suatu waktu dapat berperan sebagai organ yudikatif dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) hukum. . Dengan demikian, Presidenmemiliki kewenangan yang sangat luas yang dapat dikelompokkan menjadi empat bidang kekuasaan, yaitu: 5
1. Kewenangan  dalam  bidang  militer  yang  terkait  dengan  angkatan  perang  dan pemerintahan;
2. Kewenangan dalam bidang administratif yang terkait dengan aktivitas pengoperasian undang-undang dan politik administrasi;
3. Kewenangan dalam bidang diplomatik yang terkait dengan hubungan luar negeri;
4. Kewenangan  dalam  bidang  legislatif  yang  terkait  dengan  aktivitas  mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) dan mengesahkan undang-undang;
5. Kewenangan dalam bidang yudikatif yang terkait dengan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi.
Pemaknaan di atas menunjukkan bahwa Presiden memiliki kewenangan khusus dalam bidang  yudikatif  melalui  kebijakan  pemberian  amnesti.  Sebelum  dilakukan  amandemen terhadap  UUD  1945,  Presiden  memiliki  hak  mutlak  (absolut)  terhadap  pemberian  grasi,
4 Muksalmina,  M.,  Tasyukur,  T.,  &  Yustisi,  N.  (2023).  DINAMIKA  KEWENANGAN  DEWAN PERWAKILAN  DAERAH  SEBAGAI  LEMBAGA  LEGISLATIF  DALAM  SISTEM  KETATANEGARAAN INDONESIA. Unes Journal of Swara Justisia , 7 (2), 764-773.
5 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 315.
rehabilitasi,  abolisi,  dan  amnesti.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Amnesti) dinyatakan bahwa:
“Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang  telah  melakukan  sesuatu  tindakan  pidana.  Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”
Amnesti  adalah  hak  Kepala  Negara  untuk  memberikan  pengampunan.  Oleh  karena selama ini sering diberlakukan untuk kasus bernuansa politik maka pemberian amnesti oleh Presiden  dilakukan  secara  massal.  Kasus  bernuansa  politik  yang  dimaksudkan  di  sini  yaitu kesalahan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  berupa  separatisme  dan  kudeta.  Kewenangan Presiden  dalam  pemberian  amnesti  terhadap  pelaku  pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial sebenarnya tidak  diatur secara gamblang.  Amnesti adalah tindakan penghapusan atau pengampunan hukuman pidana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekelompok tahanan atau pelanggar hukum tertentu. Namun, dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, pemberian amnesti adalah suatu hal yang baru.
Presiden  Joko  Widodo  tepat  pada  tanggal  12  Oktober  2021  telah  menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) sehubungan dengan pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi (SM).  DPR  turut  menyetujui  penandatanganan  Keppres  ini.  Kasus  yang  menimpa  SM  itu sendiri  sesungguhnya  murni  kasus  hukum  pidana  biasa  (tidak  bernuansa  politik).  Tentunya dalam  pemberian  amnesti  terhadap  pelanggaran  UU  ITE  ini  banyak  hal  yang  sudah dipertimbangkan.  Derasnya  arus  tuntuan  publik  telah  menarik  atensi  Presiden,  sehingga Presiden selaku penguasa tertinggi di Republik Indonesia merasa ada sesuatu hal yang jauh lebih  penting  ketimbang  menghukum  seseorang  atas  perbuatannya  yang  telah  lalu. Pertimbangan  utama  pemberian  amnesti  terhadap  SM  yang  dihukum  karena  putusan pengadilan  yang  terlalu  kaku  dalam  menafsirkan  Pasal-Pasal  KUHP  dan  UU  ITE  sehingga seolah melupakan esensi yang lebih besar daripada itu yang terkait dengan tujuan didirikannya negara  dan  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri,  yakni  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatannya.
Ada  banyak  polemik  yang  terjadi  terkait  penyelesaian  kasus  pencemaran  nama  baik yang melibatkan SM sehingga atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 16 September 2021 sejumlah akademisi yang merupakan perkumpulan alumni
dari kampus Australia mengirimkan surat permohonan pengabulan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terhadap SM. Mereka tergerak oleh keprihatinan terhadap carut marut UU ITE yang  telah  menelan  banyak  korban,  terlebih  yang  disasar  kali  ini  berkaitan  dengan  hak kebebasan  berbicara  ( freedom  of  speech )  yang  menjadi  salah  satu  pilar  demokrasi.  Seorang akademisi  memang  sejatinya  berada  di  garis  depan  dalam  menyampaikan  kebenaran  yang mereka  yakini.  Sementara  tindakan  yang  dilakukan  oleh  SM  tersebut  diyakini  oleh  para koleganya  sesama  alumni  kampus  Australia  merupakan  kritik  yang  tidak  bersifat  pribadi. Adapun kritik yang disampaikan oleh SM murni didorong oleh keinginannya sebagai bagian dari  sivitas  akademika  Unsyiah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  moral  bersama  dalam meningkatkan integritas dari lembaganya tersebut.
Kasus yang menjerat SM termasuk isu isu yang kompleks terkait dengan penggunaan kewenangan  amnesti  oleh  Presiden  dalam  situasi  tersebut.  Pada  dasarnya,  pertimbangan penggunaan  kewenangan  amnesti  oleh  Presiden  harus  mempertimbangkan  sejumlah  faktor penting.  Pertama,  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.  Hak  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang sangat penting dalam masyarakat demokratis. Jika SM  hanya  menyuarakan  pandangannya  tentang  suatu  masalah  di  dalam  sebuah  grup percakapan kampus, hal ini merupakan bagian dari haknya untuk berpendapat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa kritik tersebut mematuhi batasan etika dan hukum yang berlaku. Kedua, terkait tindakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang melibatkan  penyebaran  informasi  palsu  atau  merendahkan  yang  dapat  merusak  reputasi seseorang. Jika ada bukti yang mendukung bahwa postingan SM menyebabkan pencemaran nama  baik,  hal  ini  juga  perlu  dipertimbangkan.  Ketiga,  terkait  dengan  proporsionalitas hukuman. Salah satu pertimbangan etika dalam penggunaan amnesti adalah apakah hukuman yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  kejahatan  yang  dilakukan.  Dalam  kasus  seperti  ini, pertimbangan  apakah  hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  SM  proporsional  dengan tindakannya perlu diperhitungkan.
Penggunaan  kewenangan  amnesti  oleh  Presiden  pada  delik  pencemaran  nama  baik melalui media sosial menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pertama, terkait dengan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik. Pemberian amnesti dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  harus  mencari  keseimbangan  antara  hak  kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nama baik individu. Sementara kebebasan berpendapat
adalah  hak  asasi,  tindakan  pencemaran  nama  baik  dapat  merugikan  reputasi  dan  psikologis seseorang.  Oleh  sebab  itu,  Presiden  dan  DPR  harus  mempertimbangkan  penggunaan kewenangan  ini  secara  arif  dengan  memperhatikan  seluruh  aspek.Kedua,  terkait  dengan tantangan identifikasi kriteria. Menentukan kriteria yang objektif untuk memberikan amnesti dalam kasus pencemaran nama baik dapat menjadi sulit.
1. Urgensi  Pemberian  Amnesti  Dalam  Kasus  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Media  Sosial  Sebagai  Perlindungan  Hak  Kebebasan  Berpendapat  Dan Berekspresi
Hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  merupakan  salah  satu  pijakan  penting dalam  masyarakat  demokratis.  Hal  ini  memiliki  implikasi  yang  mendalam  terhadap keberlangsungan  demokrasi  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu pilar utama demokrasi. 6 Demokrasi didasarkan pada  partisipasi  aktif  warga  negara  dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Hak  kebebasan berpendapat  dan  berekspresi  memungkinkan  individu  untuk  memberikan  pandangan, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintahan.
Ketika ada ketidakwajaran dalam proses penerimaan CPNS formasi dosen di Fakultas Teknik Unsyiah yang dipertanyakan oleh SM, pihak panitia penyelenggara sejatinya memiliki hak jawab atau hak untuk menjelaskan kebijakan yang mungkin disalahpahami oleh SM, bukan malah  mempidana  yang  bersangkutan  dengan  pasal  pencemaran  nama  baik.  Kebebasan berpendapat dan berekspresi memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan informasi yang kritis untuk  pengambilan  keputusan  yang  baik.  Hal  ini  sesungguhnya  membantu  pemerintah membuat keputusan yang lebih responsif terhadap isu-isu kompleks. Dengan demikian, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan hanya hak individu, tetapi juga fondasi penting bagi masyarakat demokratis yang inklusif, adil, dan berdaya.
Pada kasus yang menjerat SM ini, pemberian amnesti oleh Presiden terhadap terpidana pencemaran  nama  baik  memiliki  keterkaitan  dengan  upaya  menjamin  hak  kebebasan berpendapat.  Tindakan  pemberian  amnesti  kepada  SM  sebagai  terpidana  pencemaran  nama baik dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berpendapat.  Hal  ini  meninggalkan  kesan  bahwa  negara  menghargai  hak  warganya  untuk
6 Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia , (Bandung: Grafiti  Kuntjoro, 2003), hlm. 73.
berbicara dan menyampaikan pandangan, bahkan jika ada kasus pencemaran nama baik yang terjadi dalam konteks tersebut.
Adanya  ancaman  hukuman  atas  tindakan  pencemaran  nama  baik  bila  tidak  disikapi dengan  bijaksana  oleh  penegak  hukum  bisa  menjadi  faktor  pembungkaman  dalam menyuarakan  pendapat.  Setiap  orang  semestinya  tidak  diancam  penjara  saat  mengutarakan pendapat.  Namun  setelah  SM  menggugat  vonis  pengadilan  hingga  ke  tingkat  kasasi  di Mahkamah Agung, ternyata SM tetap dinyatakan bersalah. Maka dengan memberikan amnesti, Presiden  dapat  mengurangi  ketakutan  masyarakat  dalam  menyampaikan  pandangan  mereka atas  risiko  penindakan  hukum  yang  berlebihan.  Namun,  pemberian  amnesti  tetap  harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keseimbangan antara  hak-hak  individu  dan  perlindungan  masyarakat  serta  norma  hukum  yang  berlaku. Keterkaitan  ini  menunjukkan  kompleksitas  hubungan  antara  pemberian  amnesti,  hak kebebasan berpendapat, dan kebijakan hukum yang berlaku.
Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan hak-hak terkait komunikasi dan informasi bagi setiap orang. Berikut adalah analisis lebih lanjut terkait ketentuan tersebut:
a. hak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi.  Pasal  28F  UUD  1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.  Hak  ini  diakui  sebagai  bagian  integral  dari  perkembangan  pribadi  dan lingkungan sosial individu.
b. Hak  untuk  mencari,  memperoleh,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi. Hak tersebut mencakup serangkaian aktivitas seperti mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi.  Hak  ini  dapat dijalankan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media massa dan media digital.
c. Keterbukaan dan akses informasi. Mendorong keterbukaan dan akses informasi sebagai upaya untuk memberdayakan individu dalam mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
d. Batasan  untuk  melindungi  hak-hak  orang  lain  dan  kepentingan  umum.  Hak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  tidak  bersifat  absolut,  tetapi  tunduk  pada batasan yang diperlukan. Batasan ini diterapkan demi melindungi hak-hak orang lain
dan kepentingan umum, mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.
e. Inklusi media massa dan media digital. Hak ini secara eksplisit mencakup hak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  melalui  media  massa  dan  media  digital sehingga  mengakui  perkembangan  teknologi  dan  peran  media  dalam  memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Pengakuan  dan  peningkatan  jaminan  atas  HAM  dalam  UUD  1945  menandai perkembangan  signifikan  dalam  memperkuat  hak-hak  individu  dan  kelompok  dalam masyarakat. Pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur HAM memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Meluasnya jaminan HAM di dalam konstitusi menciptakan pondasi hukum yang kokoh untuk prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Konstitusi menjadi instrumen utama yang mengatur dan melindungi hak- hak rakyat, serta memberikan dasar untuk pembentukan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Jaminan HAM dapat dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial antara penguasa dan rakyat. Dengan  adanya  perlindungan  hukum  atas  HAM,  terjalinlah  hubungan  yang  lebih  seimbang antara  pemerintah  dan  warganegara,  di  mana  pemerintah  diharapkan  untuk  melindungi  dan menghormati hak-hak individu.
Perkembangan  ini  sejalan  dengan  semangat  konstitusionalisme  Indonesia,  di  mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, dan hak-hak warga negara diakui dandihormati. Konstitusionalisme mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan  diperoleh  melalui  representasi  rakyat.  Majunya  jaminan  HAM  dapat  dianggap  sebagai indikator  kemajuan  sistem  hukum  dan  negara  Indonesia.  Hal  ini  mencerminkan  komitmen untuk mewujudkan negara yang menghormati hak asasi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif.
Pentingnya kebebasan akademik dalam konteks kritik terhadap institusi adalah untuk memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan ide. Kritik konstruktif  dari  para  ilmuwan  terhadap  lembaga  atau  institusi  dapat  menjadi  sarana  untuk memperbaiki  dan  memajukan  sistem  pendidikan  tinggi.  Pertukaran  ide  ini  dapat  mengarah pada  inovasi,  perbaikan  kebijakan,  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  riset.  Dengan memfasilitasi  kebebasan  akademik,  sebuah  lembaga  pendidikan  tinggi  dapat  menciptakan lingkungan yang dinamis dan inklusif di mana para ilmuwan merasa nyaman untuk berbagi
gagasan mereka, bahkan jika itu melibatkan kritik terhadap institusi tempat mereka bekerja. Hal  ini  merupakan  landasan  penting  dalam  proses  pembangunan  pengetahuan  dan pembentukan  masyarakat  yang  lebih  baik  secara  intelektual.  Oleh  sebab  itu,  upaya membungkam kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sepatutnya tidak perlu terjadi. Sebaliknya, bila sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mampu mengakomodasinya, maka penggunaan kewenangan amnesti oleh Presiden menjadi sesuatu yang urgen dalam kasus yang menjerat SM ini.

## D. KESIMPULAN
1. Kewenangan amnesti merupakan salah satu hak yudikatif Presiden sebagai suatu bentuk pembagian kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan). Sebelum amandemen UUD 1945, seluruh  hak  milik  Presiden  adalah  kewenangan  absolut  dari  Presiden.  Namun  setelah hasil  amandemen  UUD  1945,  kewenangan  Presiden  tersebut  harus  dikonsultasikan dengan DPR. Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan amnesti terhadap SM dalam  perkara  pencemaran  nama  baik  dengan  dasar  pertimbangan  kemanusiaan  dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Pemberian  amnesti  oleh  Presiden  terhadap  kasus-kasus  pencemaran  nama  baik  yang berkaitan dengan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan sangat perlu dan mendesak di  Indonesia  terutama  demi  melindungi  hakikat  berdemokrasi  yang  menjamin kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.  Selain  didukung  oleh  dunia  internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil  dan  Politik),  pemberian  amnesti  terhadap  kasus  SM  juga  dijamin  oleh  sistem hukum  nasional,  mulai  dari  Konstitusi  hingga  peraturan  perundang-undangan  di bawahnya.  Di  samping  itu,  pemberian  amnesti  terhadap  SM  adalah  bentuk  perhatian Kepala  Negara  terhadap  kebebasan  mimbar  akademik  dan  cerminan  rasa  keadilan  di tengah  masyarakat  yang  mulai  terasa  gersang  karena  penalaran  hukum  yang  terlalu tekstual  dan  kaku  dalam  putusan-putusan  di  pengadilan  terhadap  kasus-kasus pencemaran nama baik yang sejatinya hanyalah kritik yang konstuktif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , Tangerang: Universitas Pamulang Press, 2008.
Basuki Kurniawan, Politik Hukum di Indonesia , (Bondowoso: CV Licensi, 2020).
Faisal dan Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum , Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
Hotma Pardomuan Sibuea, Politik Hukum , Jakarta: Krakatauw Book, 2010.
Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).
Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia , Bandung: Grafiti  Kuntjoro, 2003.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2016.
Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

## B. Jurnal
Muksalmina,  M.,  Tasyukur,  T.,  &  Yustisi,  N.  (2023).  DINAMIKA  KEWENANGAN DEWAN  PERWAKILAN  DAERAH  SEBAGAI  LEMBAGA  LEGISLATIF DALAM  SISTEM  KETATANEGARAAN  INDONESIA. Unes  Journal  of  Swara Justisia , 7 (2), 764-773.