## PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG
(STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG)
Nia Rosmiati Amiludin Niarosmiati12@gmail.com tsamanytrans@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK
Pemilikan tanah pertanian secara Absentee, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria, larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok Landreform yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Kecamatan Mauk yang memiliki lahan seluas 18.644 ha setiap tahun semakin berkurang luasnya  karena  terjadinya  peralihan  lahan  pertanian  menjadi  pemukiman.  Selain  hal  tersebut kepemilikan  lahan  pertanian  yang  terjadi  di  Kecamatan  Mauk  kebanyakan  dimiliki  oleh  orang  yang berada  di  luar  kecamatan  Mauk  itu  sendiri.  Penelitian  ini  penulis  lakukan  karena  ingin  mengetahui bagaimana pelaksannaan  pelarangan  tanah  absentee/guntai  di  Kecamatan  Mauk  Kabupaten Tangerang dan juga penegakan hukum terhadap tanah absentee/guntai berdasarkan Undang - Undang  Pokok  Agraria.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif  empiris,  maksud  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dengan keadaan  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  kemudian  dianalisa  dengan  cara  deskriptif  kualitatif  yang menggambarkan secara keseluruhan isi dan kualitas data tersebut.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pemilikan tanah absente di kecamatan mauk masih terjadi sampai saat ini dikarenakan pasal 7, 10 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyakanya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  hal  kepemilikan  tanah  secara  absente  di Kecamatan Mauk seperti faktor masyarakat, budaya, hukum, sarana prasarana, dan ekonomi. Penegakan hukum terhadap larangan pemilikan tanah absente sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 3 ayat 5 PP No. 224/1961 jo PP No 41 /l964 dengan cara retribusi tanah kepada rakyat yang membutuhkan seperti petani penggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian.
Kata Kunci: Larangan Pemilikan, Tanah Pertanian, Absentee.

## ABSTRACT
Absentee  ownership  of  agricultural  land,  is  expressly  prohibited  by  the  Basic  Agrarian  Law,  this prohibition  relates  to  the  main  provisions  of  Land  Reform  which  are  regulated  in  Articles  7,  10  and Article 17 of the LoGA. Mauk Subdistrict, which has a land area of 18,644 ha, is decreasing in size every year  due  to  the  transition  of  agricultural  land  into  settlements.  In  addition  to  this,  agricultural  land ownership in Mauk District is mostly owned by people outside the Mauk district itself. This research was conducted  by  the  author  because  he  wanted  to  find  out  how  to  ban  absentee  /  guntai  land  in  Mauk District, Tangerang Regency and also law enforcement on absentee / guntai land based on the Basic Agrarian Law. The method used in this study is empirical normative juridical research, the purpose of this research this is reviewing the laws and regulations with the conditions that occur in the community which are then analyzed in a qualitative descriptive way that illustrates the overall content and quality of the data. 7, 10 and article 17 of the Basic Agrarian Law are not functioning properly and there are still many factors that affect absent land ownership in Mauk District such as community, cultural, legal, infrastructure, and economic factors. Law enforcement against the prohibition of ownership of absentee land as stated in Article 3 paragraph 5 PP No. 224/1961 jo PP No. 41 / l964 by way of land levies to people in need such as sharecroppers or permanent farm workers who are Indonesian citizens, residing in the sub-district where the land is concerned and strong in working in agriculture.
Keywords: Prohibition of Ownership, Agricultural Land, Absentee

## I. Pendahuluan
Kabupaten  Tangerang  yang  terdiri  dari  29  Kecamatan  dan  salah  satunya adalah yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian ini adalah Kecamatan Mauk yang menurut penulis dan masyarakat yang banyak bercerita bahwa banyak tanah absente baik yang dimiliki oleh warga masyarakat biasa maupun para pegawai negeri  sipil.  Dari  seluruh  tanah  absente  tersebut  ada  yang  masih  tetap  dimiliki pemiliknya  dan  ada  juga  yang  sudah  diredistribusi  termasuk  banyaknya  juga tanah yang diterlantarkan oleh para pemiliknya dan penulis berpendapat bahwa akibat  hal  ini  terjadi  suatu  kesenjangan  antara  tujuan  dari  yang  ingin  dicapai dengan kenyataan dilapangan.
Luas area persawahan di Kecamatan Mauk seluas 18.644 ha yang semakin hari  luas  tersebut  berkurang  karena  banyaknya  peralihan  hak  atas  tanah  dan termasuk terjadinya konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh  masyarakat  setempat.  Kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  adalah  terkait larangan  terhadap  pemilikan  tanah  secara  absentee  tidak  berlaku,  pemilikan dan/atau  penguasaan  tanah  pertananian  secara  absentee  juga  banyak  dijumpai sampai sekarang di Kecamatan Mauk.  Dan Kecamatan Mauk merupakan salah satu  Kecamatan  yang  bisa  dibilang  sebagai  penghasil  padi  terbaik  di  wilayah Kabupaten Tangerang.
Pemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee  di  Kecamatan  Mauk  menjadi suatu  permasalahan  sosial  karena  Mauk  memiliki  tanah  yang  subur  dan
masyarakat  yang  mayoritas  sebagai  petani  yang  harus  mengikuti  arus perekonomian  yang  menuntut  adanya  pelaksanaan  larangan  pemilikan  tanah pertanian secara absentee. Penyusutan hasil pertanian di Kecamtan Mauk dapat dilihat dari data yang didapat melalui pengkajian terhadap laporan tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Mauk dan data terkait pertanian di Kecamatan Mauk. Dasar hukum dari pada larangan pemilikan tanah secara absentee ini adalah Pasal 10 Ayat  (1)  UUPA,  yaitu  setiap  orang  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
Pemilikan  tanah  pertanian  secara  Absentee,  secara  tegas  dilarang  oleh UUPA.  Larangan  ini  berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  pokok  Landreform yang  diatur  dalam  Pasal  7,  10  dan  Pasal  17  UUPA.  Maksud  dari  larangan pemilikan tanah secara absentee ini adalah agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktifitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tanah-tuan tanah.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  meskipun  pemilikan  tanah pertanian secara absentee dilarang, tetapi sampai saat ini masih, berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, masih dijumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Mauk. Hal ini dapat ditunjukkan pada bukti tempat tinggal/domisili  pemilik  tersebut  adalah  di  luar  Kecamatan  tetapi  pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan tersebut.
Pembahasan  tanah  absentee  sebelumnya  pernah  dilakukan  oleh  Juraida dalam sebuah skripsi di  Universitas  Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dalam penelitian ini pembahasannya lebih kepada kajian normatif terkait undang- undang pokok agraria dan peraturan pelaksanannya yang dianggap masih belum optimal  dikarenakan  peraturan  tersebut  belum  bisa  mencegah  terkait  praktek penguasan tanah secara absentee.
Berbeda  yang  akan  dibahas  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah larangan  pelaksanaan  pemilikan  tanah  secara  absentee  oleh  Kantor  BPN Kabupaten  Tangerang,  dan  penegakan  hukum  terhadap  tanah  absentee berdasarkan undang-undang pokok agraria, sehingga penulis beranggapan butuh penelitian lebih mendalam dan menganalisa terkait masalah tersebut, agar praktek monopoli pertanahan tidak hanya dikuasai oleh mereka yang mempunyai modal banyak.
Berdasarkan  hal  tersebu  penulis  ingin  membahas  dan  menganalisa  lebih jauh  terkait  larangan  tanah  absente  di  wilayah  Kecamatan  Mauk  dengan  judul Pelaksanaan  Larangan  Pemilikan  Tanah  Pertanian  Secara  Absentee  Di
Kecamatan  Mauk  Kabupaten  Tangerang  (Studi  kasus  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  maka  Bagaimana pelaksanaan  pelarangan  pemilikan  tanah  secara  absentee  di  Kecamatan  Mauk Kabupaten  Tangerang  dan  Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang akan diperoleh dari sebuah hasil penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pelaranagn tanah secara abseente di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemilikan tanah secara absentee berdasarkan UUPA.

## II. Metode Penelitian
Dengan sumber data yang terdiri dari data primer yang mana data diperoleh secara  langsung  melalui  wawancara,  observasi  maupun  laporan.  Data  yang diperoleh dari lapangan yang berasal dari Kecamatan Mauk dan Kantor BPN Kab Tangerang.  Penelitian  lapangan  dalam  hal  ini  adalah  data  atau  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian.  Sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah  ada.  Data  yang diperoleh  dan  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tentang tanah absentee yang tercantum dalam undang-undang pokok agraria dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dibagi lagi menjadi beberapa macam yaitu Bahan hokum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
III. Hasil Penelitian dan Analisa
1. Faktor  Penyebab  Tanah  Absente  Dan  Peran  Bpn  Kabupaten Tangerang  Dalam  Mengatasi  Kepemilikan  Tanah  Absente  Di Kecamatan Mauk
Pemerintah  Kabupaten  Tangerang,  Banten,  menetapkan  Kecamatan Mauk  dan  Sepatan  sebagai  lumbung  padi  abadi  untuk  mendukung swasembada pangan memenuhi kebutuhan sekitar 3,2 juta penduduk daerah itu.  Penetapan  itu  telah  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh  Bupati  Tangerang  Ahmed  Zaki dalam  wawancaranya  dengan  salah  satu  media  online  bahwa  penetapan
Kecamatan  Mauk  dan  Sepatan  sebagai  sebagai  lumbung  beras  yang  areal persawahan tidak boleh dijual. 1
Pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Tangerang ini secara tidak langsung  memberikan  sebuah  ketetapan  bahwa  untuk  wilayah  mauk  yang mana  sawah  tidak  boleh  diperjualbelikan  untuk  kegiatan  lain,  tetap  ada sedikit  permasalahan  yang  dianggap  oleh  penulis  bahwa  kesuksesan kecamatan  mauk  yang  ditetapkan  sebagai  lumbung  padi  ternyata  tidak berdampak secara ekonomi bagi para petani dikarenakan posisi petani yang ada sekarang ini hanyalah sebagai buruh tani.
Permasalahan  yang  lain  adalah  larangan  kepemilikan  tanah  secara absentee  ini  adalah  Pasal  10  Ayat  (1)  UUPA,  yaitu  setiap  orang  yang mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada  dasarnya  diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara  pemerasan,  Pemilikan  tanah  pertanian  secara  Absentee,  secara tegas  dilarang  oleh  UUPA.  Larangan  ini  berkaitan  dengan  ketentuan- ketentuan  pokok  Landreform  yang  diatur  dalam  Pasal  7,  10  dan  Pasal  17 UUPA.  Maksud  dari  larangan  pemilikan  tanah  secara  absentee  ini  adalah agar  petani  bisa  aktif  dan  efektif  dalam  mengerjakan  tanah  pertanian miliknya,  sehingga  produktifitasnya  bisa  tinggi  dan  melenyapkan pegumpulan tanah di tangan segelintir tanah-tuan tanah.
salah satu sebab timbulnya pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah  petani  pemilik  tanah  kadang-kadang  dalam  keadaan  mendesak memerlukan  uang  yang  diharapkan  dari  hasil  penjualan  tanahnya  dapat membantu  kebutuhannya  sehingga  pemilik  uang  yang  berada  di  kota membeli tanah tersebut dan berakhir pada penguasaan tanah sehingga tanah yang  tanah  yang  telah  dikuasai  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  petani  dan berakibat kepada penelantaran tanah.
1 Esthi  Maharani,  Mauk  dan  Sepatan  Ditetapkan  Sebagai  Lumbung  Padi  Abadi, https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/19/nn1s51-mauk-dan- sepatan-ditetapkan-sebagai-lumbung-padi-abadi ,  diakses  pada  tanggal  16  Juli  2018  Pukul  21:35 WIB
2. Peran  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Tangerang  dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absente di Kecamtan Mauk
Tanggung  jawab  yang  di  bebankan  kepada  Badan  Pertanahan Nasional untuk dapat memecahkan berbagai macam persoalan yang muncul di  bidang  pertanahan  tentu  sangatlah  berat.  Demikian  juga  halnya  dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah Kabupaten Tangerang terkait permasalahan  kepemilikan  tanah  absentee  atau  tanah  yang  dimiliki  orang lain  diluar  kecamatan  sehingga  kewenangan  pemerintah  untuk  melakukan perbuatan  hukum  baik  itu  berhubungan  dengan  hukum  publik  maupun dengan hukum privat, harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan  itu  sendiri  memiliki  arti  sebagai  hak  dan  kekuasaan  untuk bertindak,  atau  juga  memerintah.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon  sendiri membagi  cara  memperoleh  wewenang  atas  dua  cara,  yaitu:  “atribusi;  dan delegasi dan juga mandat”.
Konsep  Negara  hukum  ini  harus  memberikan  suatu  alat  sebagai jaminan  bagi  organ  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Sehingga tindakan  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  dilakukan  berdasarkan wewenang yang sah dan tanggung jawab dari wewenang yang dilakukannya. Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee walaupun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang dirubah dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1964  tentang  Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dan ditegaskan kembali dalam Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, berdasarkan penelitian dilapangan di Kabupaten Tangerang masih terdapat tanah yang pemilikannya dimiliki secara absentee, sejauh ini Kantor Badan  Pertanahanan  Kabupaten  Tangerang  belum  banyak  melakukan tindakan untuk menanggulangi masalah ini, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Mauk.
Peran Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas dan kewajiban dibidang pertanahan dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  salah  satu  pertimbangan terbitnya  Peraturan  Presiden  ini  adalah  bahwa  tanah  merupakan  perekat Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sehingga  perlu  diatur  dan  dikelola secara  nasional  untuk  menjaga  keberlanjutan  sistem  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Pengkajian  Dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan.  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tangerang  bertanggung  jawab  dalam  mengatasi  kepemilkan tanah secara Absentee yang merupakan tindak lanjut  dari wewenang yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Pengkajian  Dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan  yang menyatakan Badan Pertanahan harus “Meyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan  kepada  kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  agar  tanah  dapat dikuasai,  dimiliki,  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  pemiliknya  serta dalam  rangka  kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Badan  pertanahan Nasional juga bertanggung jawab atas segala persoalan menganai tanah dan tentu juga mengenai pemilikan tanah Pertanian Absentee yang telah dimiliki oleh orang diluar Wilayah Kecamatan letak tanah itu berada.
Peran  yang  akan  dilakukan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Tangerang  sebagaimana  yang  penulis  dapatkan  dalam  hasil  wawancara dengan Bapak Asep Erwin SH  bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh  pihak  BPN  Kabupaten  Tangerang  adalah  dengan  cara  menolak permohonan  untuk  hak  milik  atas  tanah  tersebut  apabila  domisili  pemilik tersebut  berbeda  dengan  lokasi  tanah  yang  akan  di  ajukan  haknya  kepada BPN. Ketentuan ini sesuai dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata  Cara  Pemberian  Dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak Pengelolaan,yangmenyebutkan  “Keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah karena  cacat  hukum  administratif  dalam  penerbitannya,  dapat  dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa  permohonan.  ”Cacat  hukum  administratif  yang  disebutkan  dalam Pasal 106 ayat (1) antara lain:
a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;
d. Kesalahan objek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.
Upaya selanjutnya yang  dilakukan oleh BPN Kabupaten Tangerang dalam hal larangan pemilikan tanah absentee Peraturan Menteri Agraria Dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor    18  Tahun  2016 pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak  tanggal  perolehan  hak  harus  mengalihkan  hak  atas  tanahnya  kepada pihak  lain  yangberdomisili  di  kecamatan  tempat  letak  tanah  tersebut  atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
Larangan  kepemilikan  tanah  absente  dikecamatan  mauk  atau  BPN Kabupaten Tangerang sendiri tidak bisa maksimal walaupun secara regulasi pemerintah  sudah  membuat  sebuah  peraturan  terkait  larangan  tersebut. Adapun hambatan yang membuat larangan kepemilikan tanah absente tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering sekali terjadi kompromi baik dari  tingkat  kecamatan  atau  keluarhan  dalam  membantu  pembeli  untuk dibuatkan  Kartu  Tanda  Penduduk  ganda  dan  pemberian  sanksi  yang  tidak maksimal  yang  akhirnya  para  pemilik  modal  tidak  merasa  takut  untuk melakukan atau memiliki tanah diluar kecamatan tempat tinggalnya.
3. Pelaksanaan Pelarangan Tanah Absente Dan Penegakan Hukum Bagi Pemilik Tanah Absente Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 6 Tahun 1960
Indonesia  sebagai  negara  agraris,  setelah  kemerdekaan  (1945) menghadapi  masalah  mendasar  di  bidang  hukum  pertanahan,  yaitu terdapatnya  masalah  kepemilikan  tanah  yang  tidak  proporsional  dan kebutuhan  tanah  pertanian  yang  meningkat  terus  di  dorong  oleh pertambahan  penduduk.  Dalam  rangka  mengatasi  masalah  di  atas  sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh berusaha untuk mengatur kehidupan bernegara dengan mewujudkan hukum Agraria Nasional.
Tanah merupakan sumber daya  yang penting bagi  masyarakat,  baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan  berbagai  kegiatan.  Indonesia  merupakan  negara  yang  sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik  tanah  pertanian,  petani  penggarap  maupun  buruh  tani.  Sebagai pelaksanaan  dari  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur lebih lanjut dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Pengendalian Penguasaan  Tanah  Pertanian,  masih  banyak  terdapat  orang  yang  memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai , sehingga dalam prakteknya adanya peraturan  mengenai  larangan  tanah absentee/guntai belum  bisa  diterapkan secara efektif. 2
Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa, “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada  asasnya  diwajibkan mengerjakan  atau  mengusahakan  sendiri  secara  aktif,  dengan  mencegah cara-cara pemerasan”.
Asas  ini  berarti  pemilik  tanah  pertanian  mengerjakan  atau mengusahakan  sendiri  tanahnya  dan  masih  diperbolehkan  menggunakan tenaga buruh tetapi harus dicegah praktek cara-cara pemerasan. Pemberian upah  yang  terlampau  rendah  kepada  buruh-tani  yang  membantu mengerjakan  dan  mengusahakan  tanah  yang  bersangkutan  merupakan “ exploitation de l’homme par l’homme “ merupakan cara pemerasan, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan. 3
Langkah pertama ke arah pelaksanaan asas tersebut,  bahwa pemilik tanah  pertanian  wajib  mengerjakan  atau  mengusahakannya  sendiri  secara aktif  maka  diadakan  ketentuan  untuk  menghapuskan  penguasaan  tanah pertanian  secara  absentee  atau  dalam  bahasa  sunda  :  “Guntai,”  dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana UUPA berupa Peratuan Pemerintah No. 224  Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian Ganti  Kerugian  jo  Peratuan  Pemerintah  No.41  Tahun  1964  tentang Perubahan  dan  Penambahan  Peratuan  Pemerintah  No.  224  Tahun  1961. Secara substansi larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee diatur dalam pasal 3 PP No. 224 / 1961 jo Pasal I PP No. 41 / 1964 tambahan Pasal 3  a  sampai  dengan  3e)  Sedang  dasar  hukumnya  adalah  Pasal  10  ayat  2
2 Anastasia  Apsari  Astutiningsih,  Isharyanto, peran  kantor  pertanahan  terhadap pelaksanaan  larangan  kepemilikan  tanah  secara  absentee/  guntai  di  kabupaten  sukoharjo, Jurnal Repertorium,  Vol.  Vol.  No.  1  Tahun  2018 https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18222 diakses pada tangga; 14 juli 2018 pukul 11:30 WIB
3 Boedi Harsono, Op.Cit. hlm. 238-239
UUPA.  Pada  pokoknya  dilarang  pemilikan  tanah  pertanian  oleh  pemilik yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya.
Yang  dimaksud  tanah  pertanian  dijelaskan  dalam  Intruksi  Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. sekra 9/1/12 sebagai berikut : “Tanah pertanian ialah juga  semua  tanah  perkebunan,  tambak  untuk  perikanan,  tanah  tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak”.
Pada  umumnya  tanah  pertanian  adalah  semua  semua  tanah  yang menjadi hak orang selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat  itulah  yang  menentukan,  berapa  luas  yang  dianggap  halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian “. 4
Sebelum  berlakunya  Peratuan  Pemerintah  No.  224  Tahun  1961, mengenai  pemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee  tidak  dilarang.  Baru sudah berlakunya PP No. 224 / 1961 pada tanggal 24 September 1961 adanya larangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee.  Untuk  itu  kepada pemilik  tanah  pertanian  absentee  di  dalam  jangka  waktu  6  bulan  sejak tanggal  24  September  1961  wajib  mengalihkan  hak  atas  tanahnya  kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan atau pindah ke  kecamatan  tersebut  (pasal  3  ayat  1  PP  No.  224  Tahun  1961)  bahwa kenyataan jangka waktu 6 bulan untuk mengalihkan tanah – tanah pertanian absentee itu tidak cukup. Maka oleh Menteri Agraria diambil kebijaksanaan untuk  memperpanjangnya  hingga  tanggal  31  Desember  1962  (Keputusan Menteri Agraria No. SK.VI/6/Ka/1962).
Tentu saja, dilarang semua bentuk pemindahan hak milik atas tanah pertanian yang menimbulkan pemilikan secara absentee (pasal 3 d PP. No. 224/1961  jo  PP  No.  41  /  1964  ).  Pemilikan  tanah  pertanian  absentee  ada perkecualiannya  yaitu  terhadap  Pemilik  yang  bertempat  tinggal  di kecamatan  yang  berbatasan  dengan  kecamatan  tempat  letak  tanah  yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan panitia Landreform Daerah Tingkat II  dinilai  efisien  untuk  mengerjakan  tanah  tersebut.  Pegawai  negeri  dan Pensiunan  pegawai  negeri  juga  terhadap  janda  pegawai  negeri  dan  janda pensiunan  pegawai  negeri  seluas  2/5  dari  luas  maksimum  untuk  Daerah Tingkat  II  yang  bersangkutan.  Mereka  yang  sedang  menjalankan  tugas
4 Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  Landreform  di  Indonesia  Beserta  Petunjuk Pelaksanaanya , 198l hlm. 148
Negara,  menunaikan  kewajiban  agama  atau  mempunyai  alasan  khusus lainnya yang dapat diterima pada waktu itu oleh Menteri Agraria (sekarang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional).
Tujuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee ini sesuai dengan tujuan landreform yang sudah dilaksanakan di berbagai negara untuk menghapuskan sistem absentee/absenty landlord yang merugikan buruh tani. Tujuan landreform  secara langsung memeratakan Hak Atas Tanah kepada sebanyak mungkin petani dengan cara membagikan kembali tanah luas milik tuan  tanah  kepada  orang  yang  tidak  menggarap  tanah  itu  dan  tujuan landreform secara tidak langsung adalah untuk meniadakan keresahan sosial yang  ada  di  daerah  pertanian  yang  disebabkan  oleh  penguasa  tanah  untuk segolongan kecil manusia yang tidak menggarap sendiri tanahnya.
4. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pemilikan  Tanah  Secara  Absentee  dan Peredistribusian Tanah Absente Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu
Demi  tercapainya  cita-cita  negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam alinea  ke-4  pembukaan  UUD  1945,  yakni  “.  .  .  .  untuk  memajukan kesejahteraan umum”, tanah merupakan hal sangat penting khususnya bagi masyarakat  yang  bermata  pencaharian  sebagai  petani.  Kegelisihan  yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, banyaknya tanah-tanah pertanian di daerah  maupun  di  kota  sekalipun  yang  terlantar  dan  tidak  di  kelola  oleh pemiliknya dengan baik. Sehingga dalam hal ini, menimbulkan sesuatu yang tidak produktif bagi masyarakat di sekitar tanah yang ditelantarkan tersebut.
Jika  kita  berbicara  tentang  Keadilan,  berangkat  dari  Sila  ke-5 Pancasila yakni, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, keadilan merupakan  salah  satu  tujuan  negara  Indonesia.  Sila  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Penegakkan  keadilan  merupakan  salah  satu  upaya  dari  Pemerintah  untuk menerapkan  hukum  yang  sudah  berlaku  di  Indonesia  yang  akan  membuat kehidupan  masyarakat  Indonesia  menjadi  aman  dan  tenteram  sekaligus untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia.
Berangkat  dari  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”4.  Bunyi  pasal tersebut  menyinggung  tentang  bagaimana  kemakmuran  rakyat  itu  bisa
dicapai.  Menuju  pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Pokok-pokok  Agraria,  bahwa  pemilik  tanah  pertanian  diwajibkan untuk  mengerjakan  dan  mengusahakan  sendiri  tanah  pertaniannya. Pelaksanaan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  1960  tersebut  yakni Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti  Kerugian  dalam  Pasal  3  ayat  (1), yang  berbunyi  “Pemilik  tanah  yang  bertempat  tinggal  diluar  kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas  tanahnya  kepada  orang  lain  di  kecamatan  tempat  letak  tanah  itu  atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
Dipertegas kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia (Permentan)  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Pengendalian  Penguasaan Tanah  Pertanian  pasal  7  ayat  (1),  yang  berbunyi:  “Pemilik  tanah  yang pertanian  bertempat  tinggal  diluar  kecamatan  tempat  letak  tanah  dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak.” Tanah pertanian yang  terlantar  dalam  istilah  hukum  agraria  adalah  tanah  absentee.  Tanah absentee  adalah  tanah  yang  letaknya  berjauhan  dengan  pemiliknya  Tanah pertanian  berhubungan  erat  dengan  program  landreform.  Pengaruh landreform dan pertanian secara timbal balik sudah jelas karena salah satu tujuan  dari  program  tersebut  adalah  peningkatan  produktifitas.  Tanah absentee tersebut  menghambat salah satu  proses peningkatan produktifitas yang merupakan tujuan dari program landreform.
Penegakkan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 5 Untuk  mewujudkan  apa  yang dinamakan  Penegakkan  Hukum,  maka  dalam  hal  ini  faktor-faktor  yang sudah  dijelaskan  sebelumnya  haruslah  sudah  paham  dan  mengerti  tentang apa itu tanah absentee. Dilihat dari segi substansinya, hukum tersebut benar- benar jelas melarang adanya kepemilikan tanah absentee. Akan tetapi, sanksi pidana yang terdapat dalam PP No. 224 tahun 1961 pasal 19, masih belum terlihat tegas dan hanya berupa pelanggaran. Menurut penulis perlu kiranya ada sanksi yang lebih tegas sehingga warga atau masyarakat sampai dengan
5 Jimly  Asshiddiqie,  Penegakan  Hukum,  Makalah  yang  dipublikasikan  dalam  http://jimly.com/ pemikiran/makalah?page=12, 2002, diakses pada tanggal 25 Juli 2018 Pukul 21:45
alat  hukumnya  benar-benar  tidak  akan  melakukan  pelanggaran  tersebut. Sanksi pidana yang diterapkan dalam peraturan tersebut meliputi, pertama, Pemilik  Tanah  yang  menolak  atau  dengan  sengaja  menghalang-halangi pengambilan  tanah  oleh  Pemerintah.  Kedua,  kepada  barangsiapa  dengan sengaja menghalangi terlaksananya Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, peneliti  masih  belum  menemukan  adanya  sanksi  pidana  bagi  alat  hukum (Notaris, PPAT dan Pihak BPN) yang dalam hal ini sangat berperan penting untuk  menegakkan  peraturan  tersebut.  Tindakan  langkah  preventif  yang mungkin  bisa  dipertimbangkan,  yakni  perlu  adanya  hukum  atau  sanksi pidana mengikat kepada alat hukum. Kemudian jika alat hukumnya sudah patuh terhadap hukum, masyarakat yang menjadi korban ataupun pelaku dari pemilik tanah absentee bisa taat dan patuh terhadap hukum.
Berdasarkan permasalahan di atas, solusi dan langkah preventif yang di  sarankan  oleh  peneliti  perlu  adanya  penyuluhan  hukum  sekaligus pemahaman  tentang  landreform  khususnya  tanah  absentee  sendiri.  Guna mengurangi ketidakpahaman sampai ketidaktahuan hukum atau permasalahan tanah absentee. Walaupun jika kita melihat asas hukum yakni asas fiksi hukum, tidak ada peraturan yang mengikat bagi alat hukum sendiri.
Hal  tersebut,  menjadi  suatu  problematika  tersendiri  dan  apabila  substansi dari hukum tersebut sudah ditambahkan barulah untuk pemahaman bagi alat hukum yang sudah mengetahui dan belum mengetahui dapat berjalan dengan adanya penyuluhan hukum tersebut.
Berbicara  masyarakat,  banyak  sekali  yang  belum  mengerti  tentang tanah  absentee.  Bahkan  masyarakat  disana  belum  tahu  sama  sekali  terkait tanah  absentee,  walaupun  dalam  hal  ini  mereka  mengetahui  tentang  tanah yang  terlantar  karena  tidak  dikerjakan  oleh  pemiliknya.  Kurangnya sosialisasi terkait masalah tanah absentee dan penyuluhan tentang hukumnya sendiri,  membuat  masyarakat  masih  buta  terhadap  hukum.  Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat membuat hukum tersebut tidak akan bisa ditegakkan. Walaupun dalam hal ini jika kita menerapkan asas fiksi hukum, masyarakat  malah  menganggap  hal  itu  sudah  biasa  dan  bukan  menjadi permasalahan.
Tanah-tanah  pertanian  absentee  dalam  rangka  pelaksanaan  program landreform  yang  terkena  PP  No.  224/1961  jo  PP  No.  41/  1964,  oleh pemerintah diredistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan, dan kepada bekas  pemilik  tanah  pertanian  secara  absentee  diberikan  ganti  kerugian. Serta untuk mencegah terjadinya penyelundupan pemilikan tanah pertanian
secara absentee, pemerintah berupaya untuk melakukan tindakan preventif dan refresif.
Upaya  hukum  atau  penegakan  hukum  terhadap  larangan  pemilikan tanah  absente  pemerintah  membuat  sebuah  kebijakan  tanah  yang  harus direbistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan dengan cara tanah-tanah yang diredistribusikan dalam rangka landreform tidak hanya tanah absentee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 PP No. 224/1961 jo PP No 41 /l964 melainkan pula tanah kelebihan batas maksimun berdasarkan UU No. 56/Prp/  1960  serta  tanah-tanah  yang  jatuh  kepada  negara  karena  subyek haknya melanggar ketentuan landreform, tanah swapraja dan tanah negara eks  swapraja  yang  beralih  kepada  negara  sebagai  mana  dimaksud  diktum keempat huruf A UU No. 5 tahun 1960 dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung  oleh  negara  yang  akan  ditegaskan  lebih  lanjut  oleh  Menteri Agraria.
Penguasaan  tanah-tanah  kelebihan  maksimum  dan  tanah  bekas absentee dimulai pada tanggal 24 September 1961 secara berangsur–angsur, setelah ditetapkan bagian mana yang akan dikuasai  oleh pemerintah maka tanah-tanah yang bersangkutan di ijinkan untuk dikerjakan oleh para petani penggarapnya untuk paling lama 2 tahun dengan kewajiban membayar sewa kepada  pemerintah  sebesar  1/3  dari  hasil  panen  atau  uang  yang  senilai dengan itu (pasal 14 ayat 1 PP No. 224 / 1961).
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan menerima redistribusi  tanah,  yaitu  petani  penggarap  atau  buruh  tani  tetap  yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian. Tempat tinggal ini masih dapat dispensasi sesuai dengan ketentuan tentang absentee yaitu tidak ada keberatan jika petani penggarap bertempat tinggal yang berbatasan dengan letak tanahnya asal jarak antara tempat tinggal penggarap dan tanah yang  bersangkutan  masih  memungkinkan  mengerjakan  tanah  itu  secara efisien (pasal 3 ayat (2) PP No. 224 / 1961).
Oleh karena luas tanah yang akan diredistribusikan sangat sedikit jika dibandingkan  dengan  jumlah  petani  yang  membutuhkan  maka  diadakan prioritas  dalam  pembagiannya.  Para  penggarap  tanah  yang  bersangkutan mendapat  prioritas  pertama  karena  mereka  mempunyai  hubungan  yang paling erat dengan tanah yang digarapnya sehingga atas dasar prinsip ”tanah untuk  tani  yang  menggarap”  hubungan  tersebut  tidak  boleh  dilepaskan, bahkan  harus  dijamin  kelangsungannya  (  penjelasan  pasal  8  PP  No.  224 /
1961 ).
Pasal 8 PP No. 224/1961 apabila setelah dibagikan kepada golongan petani  penggarap  yang  mengerjakan  tanah  yang  bersangkutan  sebagai prioritas  pertama  masih  ada  sisa,  maka  sisanya  dibagikan  berdasarkan prioritas berikutnya yang terdiri dari:
a. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
b. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan ;
c. Penggarap  yang  belum  sampai  3  tahun  mengerjakan  tanah  yang bersangkutan
d. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
e. Penggarap  tanah-tanah  yang  oleh  pemerintah  diberikan  untuk peruntukan lain
f. Penggarap yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
g. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
h. Petani atau buruh tanji lainnya
Tanah-tanah  yang  dibagi-bagikan  itu  diberikan  dengan  hak  milik dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1) Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan .
2) Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas.
3) Haknya  harus  didaftarkan  kepada  kantor  pendaftaran  tanah  untuk memperoleh setifikat hak milik.
4) Menerima redistribusi wajib mengerjakan / mengusahakan tanahnya secara aktif.
5) Setelah  dua  tahun  sejak  tanggal  ditetapkannya  surat  keputusan pemberian  haknya  wajib  dicapai  kenaikan  hasil  tanaman  setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh dinas pertanian daerah.
6) Yang  menerima  hak  wajib  menjadi  anggota  koperasi  pertanian  di daerah letak tanah yang bersangkutan.
7) Selama  uang  pemasukannya  belum  dibayar  lunas  hak  milik  yang diberikan  itu  dilarang  untuk  dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa  ijin terlebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).
Kelalaian dalam memenuhi kewajiban – kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian.
Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria  atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya.  Uang  pemasukan  yang  harus dibayar oleh para petani penerima redistribusi ditetapkan berdasarkan harga tanah yang besarnya sama dengan rata-rata jumlah ganti kerugian tiap hektar yang diberikan kepada bekas pemilik di daerah tingkat II yang bersangkutan menurut  klasifikasi  tanahnya,  ditambah  biaya  administrasi  6  %.  Uang pemasukan  boleh  diangsur  selama  15  tahun  sejak  tanggal  ditetapkannya surat keputusan pemberian hak milik yang bersangkutan dengan bunga 3 % pertahun.
Dan  sekarang  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.3  tahun  1991  tentang  Peraturan  Penguasaan  Tanah  Obyek Landreform Secara Swadaya, bahwa kepada petani yang memperoleh tanah obyek  landreform  secara  swadaya  membayar  ganti  rugi  kepada  bekas pemilik  tanah  melalui  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dengan pengendalian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan.
Para pemilik tanah absentee yang diambil oleh negara dalam rangka landreform berhak untuk mendapat ganti rugi atas tanah mereka menurut PP Nomor:  224  /  1961  dan  PP  Nomor:  41  /  1964  ini  merupakan  ciri  utama pelaksanaan  landreform  di  Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  tidak  ada penyitaan dalam politik pertanahan di Indonesia.
Kepada  bekas  pemilik  tanah  absentee  diberikan  ganti  rugi  yang besarnya  ditetapkan  oleh  panitia  landreform  daerah  tingkat  II  yang bersangkutan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata – rata selama lima tahun terakhir yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya. Dengan menggunakan degresivited dibawah ini:
a) Untuk  5  hektar  yang  pertama  tiap  hektarnya  10  kali  hasil  bersih setahun;
b) Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga, keempat tiap hektarnya 9 kali hasil bersih per tahun;
c) Untuk yang selebihnya tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;
Dengan  ketentuan  bahwa  jika  harga  tanah  menurut  perhitungan tersebut lebih tinggi dari harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk  menetapkan  ganti  kerugian  tersebut.  (pasal  6  ayat  (1)).  Ganti  rugi diberikan  sejumlah  10  %  dalam  bentuk  uang  simpanan  di  Bank  sedang sisanya berupa Surat Hutang Landreform (SHL). Surat Hutang Landreform tersebut diberi bunga 3 % setahun. Selama pemilik belum dapat mengambil uangnya dibank mendapat bunga 3 % setahun (pasal 7 ayat (1) dan (4) PP No. 224 / 1961).
Berdasarkan pasal II PP No. 41 / 1964 bunga 3 % diubah menjadi 5
% pertahun. Pada Tahun 1967 Direktur Jenderal Agraria mengeluarkan suatu peraturan hubungannya dengan penyesuaian jumlah ganti rugi untuk obyek – obyek landreform (Peraturan Dirjen Agraria No. 4 Tahun 1967) antara lain ditentukan ganti rugi yang akan dibayar kepada  bekas pemilik pada tahun 1968 akan terbatas sampai Rp. 50.000,- .
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 257 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tekhnis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung dinyatakan bahwa para penerima redistribusi asal tanah absentee dan  tanah  kelebihan  dapat  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  secara langsung dengan pembayaran tunai pada suatu waktu tertentu untuk seluruh ganti  rugi  yang  belum  dibayar.  Pembayaran  gantai  rugi  secara  langsung tersebut  dilakukan  di  kantor  Kecamatan  tempat  letak  tanah.  Lalu  lintas pembayaran  ganti  rugi  secara  langsung  dan  biaya  administrasi  dicatat  dan dibukukan secara terpisah oleh Bendaharawan Yayasan Dana Landreform.
IV. Penutup
1. Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan dalam hal pelaksanaan larangan kepemilikan tanah absentee di Kecamatan Mauk diantaranya adala sebagai berikut:
a. Pelaksanaan larangan kepemilikan tanah absentee di Kecamatan Mauk belum  bisa  dilaksakanakan  secara  efektif,  karena  masih  banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor  masyarakat,  budaya, hukum, sarana prasarana, dan ekonomi. Selain beberapa faktor ini ada juga beberapa hal lain yang menyebabkan pelaksanaan ini tidak bisa berjalan  degan  baik  adalah  karena  tidak  adanya  sanksi  pidana  yang tegas  terkait  larangan  kepemilikan  tanah  absente  yang  sebagaimana
telah  diatur  dalam  pasal  7,  10,  17,  dan  18  Undang-Undang  Pokok Agraria  yang  kemudian  diatur  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi. Peraturan untuk larangan ini juga diatur dalam peraturan tambahanya yang terdapat dalam pasal 3a sampai dengan 3e tentang  peraturan  yang  sama  nomor  41  tahun  1964  dan  selanjutnya ditegaskan  kembali  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
b. Retribusi tanah kepada rakyat yang membutuhkan merupakan sebuah penegakan  hukum  terhadap  larangan  pemilikan  tanah  absente sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  Pasal  3  ayat  5  PP  No. 224/1961 jo PP No 41 /l964. Adapun syarat utama bagi penerima tanah retribusi  adalah  petani  penggarap  atau  buruh  tani  tetap  yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian.

## 2. Saran
Kritik ilmiah atau saran dalam penulisan karya tulis ini diharapkan bisa memberikan masukan atau pandangan bagi para instansi yang berkaitan dengan pertanahan terutama Badan Pertanahan Nasional, adapun saran dalam pelaksanaan larangan kepemilikan tanah absente adalah sebagai berikut:
a. Bagi  masyarakat,  agar  lebih  memahami  kembali  bagaimana mekanisme  atau  prosedur  pembelian  tanah  pertanian  yang  berada diluar  kecamatan  domisi  tempat  tinggal  masyarakat  tersebut,  agar tidak terjadi penyelewangan secara hukum dalam transaksi jual beli tanah b. Bagi  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  BPN  Kabupaten  Tangerang agar  lebih  sering  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  bawah terkait  bagaimana  larangan  pemilikan  tanah  secara absente, dan menjelaskan akibat hukum yang akan terjadi ketika terjadi transaksi jual beli tanah.

## Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia .  Jakarta:
Balai Pustaka, 2001.
Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2002. ___________. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan,  2008. Harsono,  Budi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria  Isi dan Pelaksaannya , Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan ,1994.
Harsono,  Budi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan, 2005. Hutagalung, S Arie , dkk, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesi. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia , Jakarta : Gramedia, 1996. Maria  S.W.  Sumardjono,  Kebijakan  Pertanahan,  Antara  Regulasi  dan  Implementasi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005
Nawawi,  Hadar. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial ,  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1993.
Perangin,  Effendi. Hukum  Agraria  di  Jakarta,  Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum . Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
Perangin,  Effendi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
Salindeho, John. Masalah Tanah dalam Pembangunan . Jakarta : Sinar Grafika, 1993. Suparman, Usman. Hukum Agraria Indonesi  , Serang : Suhada Press, 2009.
Supriadi. Hukum Agraria, Cetakan Keempat . Jakarta:Sinar Grafika,2010. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pokok -Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penerapan Luas Tanah Pertanian, dan Pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan
Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan land Reform.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Anastasia  Apsari  Astutiningsih,  Isharyanto, peran  kantor  pertanahan  terhadap pelaksanaan larangan kepemilikan tanah secara absentee/ guntai di kabupaten sukoharjo, Jurnal Repertorium, Vol. Vol. No. 1 Tahun 2018
https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18222 diakses  pada  tangga; 14 juli 2018 pukul 11:30 WIB
Jimly  Asshiddiqie, Penegakan  Hukum ,  Makalah  yang  dipublikasikan  dalam http://jimly.com/  pemikiran/makalah?page=12,  2002,  diakses  pada  tanggal  25  Juli 2018 Pukul 21:45
Esthi  Maharani,  Mauk  dan  Sepatan  Ditetapkan  Sebagai  Lumbung  Padi  Abadi, https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek- nasional/15/04/19/nn1s51-Mauk-dan-sepatan-ditetapkan-sebagai-lumbung- padi-abadi , diakses pada tanggal 16 Juli 2018 Pukul 21:35 WIB Sigit Budi Prabowo, Iwan Permadi  dan Agus Yuliyanto Pemilikan Tanah Pertanian Secara  Absentee  Dan  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Badan  Pertanahan
Kabupaten  Boalemo  Atas  Penerbitan  Sertifikat Program  Studi  Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
https://media.neliti.com/media/publications/117998-ID-pemilikan-tanah- pertanian-secara-absente.pdf diakses  pada  tanggal  20  Juli  2018  Pukul  23:00 WIB