* Alamat korespondensi: rikasaraswati@unika.ac.id
** Alamat korespondensi: lopid@unika.ac.id
*** Alamat korespondensi: yunika@unika.ac.id
**** Alamat korespondensi: emanuel@unika.ac.id

## PERANAN MEDIATOR HAKIM DAN MEDIATOR NON HAKIM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN
Rika Saraswati*, V. Hadiyono**, Yuni Kusniati***, Emanuel Boputra**** Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang

## Abstract
Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Mediation Procedurel in Court, mediation is a step that must undertaken before the court hearing process. Therefore, it is important to know the implementation of mediation in Semarang Religious Court and Semarang District Court, especially its role to resolve marriage disputes and child custody cases. The question of the study is how is the role of mediators (both judge and non-judge) in the mediation process of divorce and child custody disputes, and how the role of mediators in implementating of children’s rights on the mediation process is. Data was obtained through a documentary research and distributed questionnaires to 3 (three) District Court Judges and 2 (two) Semarang Religious Court Judges, and 3 (three) mediators at Walisongo Mediation Centre (WMC). The findings demonstrated that the role of judge and non-judge mediators in the mediation process of divorce and child custody cases was only as a facilitator. The non-judge mediators held more strict principle of not giving advice in order to maintenance of their neutrality than that of the judge mediators. The mediator has implemented their role by conveying and explaining children’s rights, encouraging the parties to put forward the best interests of the child, facilitating women disputant to be able to fight for themselves and their children’s interests and needs, and reminding the obligation of both parties to fulfil the needs and the cost of their children’s lives if divorce was undertaken as a final solution.

## Keywords: Child custody; Divorce dispute; Mediator.

## Intisari
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pra mediator baik mediator hakim maupun non hakim mengingat mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan, termasuk dalam menyelesaikan kasus perceraian dan hak asuh anak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak?, dan bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menerapkan hak-hak
anak melalui proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyeba kuesioner kepada 3 Hakim Pengadilan Negeri dan 2 Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan 3 mediator di WMC. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran mediator hakim dan non- hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak adalah sebagai fasilitator dan untuk non-hakim tidak memberikan saran demi terjaganya netralitas. Para mediator selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak. Peran mediator dalam mewujudkan hak-hak anak melalui mediasi dengan cara menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak.
Kata kunci: Hak asuh anak; Sengketa Perceraian; Mediator.

## A. Latar Belakang Masalah
Secara yuridis keberadaan mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah diatur Pasal 6 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi juga dilakukan di Lembaga pengadilan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi di pengadilan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa. 1
1 I Made Sukadana, 2012, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan , Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 186.
Mediasi diyakini mampu menghilangkan konflik atau permasalahan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka di setiap tingkatan peradilan upaya mediasi harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. 2
Pasal 8 PERMA Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa mediator dapat dilakukan oleh hakim, dan pegawai Pengadilan, atau mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan sepanjang memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator non-hakim semakin dilibatkan karena diyakini memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim dikarenakan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Seorang mediator non- hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (tidak hanya berasal dari fakultas
2 Maskur Hidayat, 2016, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Kencana, Jakarta, hlm. 49.
hukum). Hal tersebut tentu saja sangat bermanfaat untuk melihat suatu sengketa tidak hanya dari perspektif hukum saja, melainkan dari berbagai aspek yang multidisipliner. 3 Selain itu, Mediator non-hakim semakin dilibatkan dalam proses mediasi untuk kasus-kasus di pengadilan, mengingat beban hakim yang cukup tinggi dan jumlah perkara yang ditangani rata-rata rata seorang hakim di atas 40 perkara perbulan. 4
Para mediator ini dapat melakukan mediasi pada kasus-kasus perceraian. Pasal 31 PERMA bahkan mengatur secara khusus bahwa mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mediator di pengadilan agama
3 Nugraha Pranadita, “Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”, Res Nullius Law Jurnal , Volume 1 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 100.
4 Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa, Jurnal Hukum Media Bhakti , Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 144.
untuk menyelesaikan sengketa perceraian dan tuntutan lainnya termasuk yang berkaitan dengan hak-hak anak. Peran mediator hakim dan non hakim menjadi sangat penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena peran para mediator ini akan berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai, serta nasib anak-anak mereka terkait dengan hak-haknya untuk dijamin dan dilindungi pemenuhannya. Apabila para pihak tetap menghendaki perceraian, sejauh mana peran mediator ini menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak kepada para pihak agar menjamin hak-hak anak mereka yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya melalui kesepakatan atau perjanjian untuk berbagi peran, tempat dan waktu dalam mengasuh anak secara bersama-sama ( sharing parental ).
Perd amai an d a l am s eng ket a perceraian membutuhkan keahlian dan kemampuan mediator mengingat sengketa perceraian memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dapat dipicu oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 5 ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri serta anak-anaknya, 6
5 Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering diselesaikan melalui mediasi penal. Istilah yang dipakai adalah mediasi penal karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan perkara perdata. Fatahillah A. Syukur, 2011, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia , Mandar Maju, Bandung, hlm. 3. Lihat juga Ridwan Mansyur, 2010, Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) , Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.260.
6 Trina Grillo, “ The Mediation Alternative: Process Dangers for Women ” , Yale Law Journal , Volume100, Nomor 6, 1991, hlm. 100; Lihat
serta keterlibatan anak untuk didengar pendapatnya demi masa depan mereka dan kepentingan terbaik anak. 7 Oleh karena itu, sejauh mana peran para mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang di dalamnya terkandung hal-hal demikian. Mengingat bahwa kasus perceraian tidak hanya diajukan di pengadilan agama, melainkan juga di pengadilan negeri maka penelitian ini hendak mengetahui lebih lanjut peran mediator hakim di lembaga- lembaga negara tersebut 8 karena melalui perdamaian maka harapannya adalah terwujudnya keutuhan rumah tangga dan kelanjutan kepentingan terbaik anak yang seyogyanya selalu dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah, orang dewasa dan orangtua. 9 Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. 10 Adil karena juga Kyle J Bourassa, David A. Sbarra, and Mark A. Whisman, “Women in Very Low Quality Marriages Gain Life Satisfaction Following Divorce”, Journal of Family Psychology . Volume 29, Nomor 3, Juni 2015, hlm. 490–499.
7 Siún Kearney, “The Voice of the Child in Mediation”, Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 150.
8 Lydia Nussbaum, “Mediation as Regulation: Expanding State Governance over Private Disputes”, Utah Law Review , Volume 2016, Nomor 2, Issue 4, 2016, hlm. 363.
9 Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Kencana, Jakarta, hlm 1- 494.
10 Al Fadili, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama. Sebagai Family Counseling”, An-nisa , Volume 12, Nomor
masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya win-win solution. Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Direktur Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluative mediation . 11
Settlement mediation dikenal sebagai mediasi kompromi dan merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong ter wujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Model settlement mediation mengandung sejumlah prinsip, yaitu: mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi “bottom line” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. Pada model ini biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
1, April 2019, hlm. 4. 11 Jay Folberg dan Allison Taylor , 1984 , Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation , Cambridge University Press, Cambridge, hlm 7.

## Facilitative mediation disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan
(interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.
Transformative mediation dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip antara lain: fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi yang terjadi mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan
emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan. Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Oleh karena itu seorang mediatorr diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “counseling”, proses dan teknik mediasi mengingat penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.
Evaluasi mediasi atau lebih dikenal sebagai mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.
Model evaluasi mengandung sejumlah prinsip di mana mediator harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut sehingga fokusnya lebih tertuju kepada hak-hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
Berbagai model tersebut digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam studi ini, yaitu: bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian
dengan hak asuh anak dan bagaimana peran mediator hakim dan non-hakim dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak?

## B.  Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada tiga (3) Hakim Pengadilan Negeri, yaitu: Hakim Dr. Eddy P Siregar, S.H., M.H , Hakim Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H , dan Hakim Esther Megaria Sitorus, SH., M.Hum ; dua (2) Hakim Pengadilan Agama Semarang, yaitu: Hakim Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H dan Hakim Drs. Wachid Yunarto, SH; dan tiga (3) mediator di Walisongo Mediation Centre, yaitu: Tolkah M. Pil, MA , Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum dan Dr. Syaifullah, SH.M.Hum.
Kuesioner telah disusun oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan- permasalahan yang telah ditentukan. Kuesioner dibuat dengan sistem terbuka sehingga memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab berdasar pengetahuan dan pengalamannya selama menjadi mediator. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. 12
12 Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D Setianto, Donny Danardono, Endang Wahyati, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum , Fakultas Hukum Universitas Katolik
WIB. Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30
14 Hasil kuesioner mediator Hakim Eko di Pengadilan melaksanakan fungsi mediator. penting untuk menunjang skill hakim dalam pelatihan mediasi kepada calon mediator sangat materi dalam bidang litigasi. Pendidikan dan yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekali fasilitasi proses mediasi. Sebagaimana seseorang hakim memiliki ketrampilan tambahan dalam tentang teori dan praktek ini akan membekali minimal 40 (empat puluh) jam lebih. Pelatihan setelah seseorang mengikuti pelatihan mediasi proses mediasi. Sertifikat mediator diperoleh karena berkaitan dengan profesionalisme dalam menjalankan fungsi mediator sangat penting
13 Sertifikat mediator bagi setiap orang yang Soegijapranata, Semarang, hlm 17-18. yang sebenarnya dikehendaki” oleh para dimaksud dengan interest adalah “apa pihak. Menurut M. Syaifullah, yang interest dan need dari klien atau para sistematis, terutama dalam menggali mediasi yang dilakukan menjadi lebih t e r m a s u k m e d i at or h a k i m , t e k n i k Bagi mediator yang telah bersertifikat, me d i ator d a l am me nang an i k asus . Sertifikasi akan berpengaruh bagi menjalankan fungsi mediator. 14 yang tidak/belum bersertifikat pun dapat
Dengan demikian maka bagi hakim menjalankan fungsi sebagai mediator. lingkungan pengadilan tersebut dapat yang b ers er t if i kat, ma ka ha k im di wilayah pengadilan tidak ada hakim oleh Mahkamah Agung. Apabila di o l e h l e m b a g a y a n g t e r a k r e d i t a s i
Mediator (PKPM) yang diselenggarakan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi s e r t i f i k at 13 y ang d ip e rol e h s e te l a h hakim dan non hakim yang memiliki oleh mediator yang berasal dari unsur Semarang dan PN Semarang) dilakukan
Proses mediasi di pengadilan (PA Pembahasan Hasil Penelitian dan C.
pihak ( what we really want ), sedangkan yang dimaksud dengan need adalah apa yang seharusnya “dimiliki” ( what we must have ). Jadi berdasarkan interest dan need tersebut proses mediasi dilakukan, tidak semata-mata hanya mendasarkan pada posisi ( positions ). Makna dari positions adalah apa yang ‘dikatakan’ itulah yang ‘diinginkan’ ( what we say that we want ). Posisi juga diartikan suatu keinginan yang telah dipilih secara sadar oleh satu pihak dan yang berlawanan dengan yang dipilih pihak lain. Apabila hal tersebut terjadi maka tidak mungkin dapat dipenuhi, karena dengan memenuhi salah satunya, berarti meniadakan yang lain. 15
Untuk mendapatkan interest dan need dari para pihak tentunya tidak hanya membutuhkan ketrampilan dan pengalaman saja dari para mediator melainkan juga membutuhkan waktu, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar mediator (baik mediator hakim maupun non hakim) menjawab bahwa mereka membutuhkan waktu minimal dua (2) hingga maksimal lima (5) kali pertemuan untuk memediasi kasus perceraian dengan perebutan hak asuh anak.
Apabila kasusnya tunggal, artinya kasus hanya berupa gugatan untuk satu perkara saja (misalnya hanya gugatan perceraian, atau hanya berupa gugatn hak nafkah anaknya) maka maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
15 Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, Jurnal AL- AHKAM , Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm 188. Agama Jawa Tengah”, Jurnal AL-AHKAM , Volume Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan 18 Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Volume 8, Nomor 1, Juni 2016, hlm.1-14. Malang”, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah , Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama
17 Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi - Juli 2020, hlm. 29-30. Raad Kertha , Volume 3, Nomor1, Pebruari 2020 Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi”, Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara 16 Dely Bunga Saravistha, “Peran Ganda Hakim
melainkan memfasilitasi para pihak. 18
memberikan saran kepada para pihak tegas menyatakan bahwa mereka tidak bersengketa, maka para mediator dengan ( impartial ) kepada pihak- pihak yang netral ( non-intervensi ) dan tidak berpihak melibatkan pihak ketiga yang bersikap pengadilan, melalui perundingan yang adalah cara penyelesaian sengketa diluar Berdasarkan prinsip bahwa mediasi mengikuti pendidikan tersebut. 17 lebih daripada hakim yang belum pernah Mediator akan memiliki ketrampilan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi s i ng k at k are n a h a k i m y ang s u d a h penyebab mediasi dilakukan secara
Faktor ketrampilan Hakim juga menjadi h a k i m u nt u k m e l a ku k a n m e d i a s i . PERMA dan menjadi kewajiban bagi formalitas karena sudah diatur dalam sehingga terkesan hanya memenuhi maka mediasi dilakukan secara singkat menghindari penumpukan perkara, merupakan tugas tambahan. 16 Untuk hakim tugas untuk memediasi perkara dilaksanakan secara singkat karena bagi menunjukkan bahwa penyebab mediasi kasusnya. Berdasarkan hasil penelitian satu kali pertemuan untuk menyelesaikan ada mediator yang hanya membutuhkan gugatan perkaranya digabung. Bahkan l ebi h s i ng k at d ar ip a d a k asus y ang
Mediator hanya membantu memperbaiki komunikasi antara pihak pihak yang bertikai, membantu untuk memperjelas s a l a h   p e n af s i r an   y ang   te r j a d i, memperkuat pihak pihak yang lemah, dan meningkatkan kemampuan para pihak yang berselisih untuk membuat keputusan yang terbaik dengan jalan menyediakan informasi bagi sebelumnya tidak tersedia. Hal-hal inilah yang dimaksud sebagai memfasilitasi. Dengan mediasi diharapkan akan tercapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang muncul dari inisiasi para pihak bukan dari mediator. Titik temu ini selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama di mana pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Bentuk fasilitasi ini tidak hanya terkait dengan sarana fisik (seperti ruang mediasi yang memadai dan tertutup) melainkan juga kemampuan mediator dalam mendorong para pihak mencapai kesepakatan. 19
Menurut David Spencer dan Michael Brogan “ mediation is a process in wich the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endevour to reach an agreement . 20 Peran mediator sebagai fasilitator semakin dipertegas oleh Christopher
25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 188-190.
19 Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.
20 David Spencer dan Michael Brogan, 2006, Mediation Law and Practice , Cambrigde University Press, Cambridge, hlm. 9.
W. Moore yang menyatakan bahwa “ The intervention in a negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but assist the involved paties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute .” 21
Dengan demikian seorang mediator harus memiliki kemampuan membantu p ar a   pi ha k   d a l am   me ne ntu k an juru runding, merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilakukan jika seorang mediator memiliki ketrampilan untuk mendengarkan dan bertanya para pihak yang berselisih. 22 Kemampuan dalam berkomunikasi ini merupakan ketrampilan berkomunikasi secara interpersonal yang diharapkan akan mempermudah jalannya mediasi. Kemampuan b er ikutnya adalah kemampuan berunding dan keterampilan memfasilitasi perundingan berupa kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak dan kemampuan mengatasi jalan buntu. 23 Kemampuan tersebut terkait dengan peran hakim dalam
21 Christopher W. Moore, 1996, The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict , Jossey-Bass Publisher, San Francisco, hlm. 15.
22 Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Mimbar Hukum , Volume XV, Nomor 63, Maret-April 2004, hlm. 28.
23 Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi”, Al-Risalah-Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 297-308.
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator yang diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara lain: membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak; menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); menyusun jadwal mediasi bersama para pihak; memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas; memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian; membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian; menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan tugas lain dalam menjalankan fungsinya. Kemampuan atau ketrampilan interpersonal para mediator terlihat dari jawaban para mediator terkait dengan upaya-upaya yang ditempuh untuk mendapatkan interest atau need dari para pihak.
Menurut Tolkah, mediator non- hakim, dalam melakukan mediasi kepada mereka yang berperkara maka ia
biasanya menyampaikan agar para pihak berpikir ulang sebelum memutuskan sesuatu atas kasus yang sedang dihadapi. Selain itu, para pihak juga diminta untuk mempertimbangkan alternatif- alternatif penyelesaian terhadap faktor- faktor yang menjadi penyebab pasangan hendak bercerai, termasuk interes atau keinginan dari para pihak tersebut. 24 Sementara mediator non hakim yang lain menyatakan bahwa mereka tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest (kepentingan bersama) sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak; 25 dengan tidak memberikan saran karena untuk menjaga netralitas dan imparsialitas. 26
Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa mediasi dilakukan dengan cara menggali kondisi psikologis para pihak dengan cara memikirkan ulang cinta mereka dahulu 27 , memikirkan ulang komitmen, memikirkan anak-anak yang terluka. 28 Kemudian ada Hakim yang menggunakan pendekatan agama: “Supaya suami-istri menghormati
24 Hasil kuesioner mediator non-hakim Tolkah di Walisongo Mediation Centre Semarang, 21 Mei 2019, 14.30 WIB.
25 Hasil kuesioner mediator non-hakim M. Elizabeth di Walisongo Mediation Centre Semarang, 21 Mei 2019, 14.30 WIB.
26 Hasil kuesioner mediator non-hakim M. Syaifullah di Walisongo Mediation Centre Semarang, 2 Mei 2019, 14.30 WIB
27 Hasil kuesioner mediator Hakim Eko BS di Pengadilan Negeri Semarang, 2 Mei 2019, 10.30 WIB. Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z di Pengadilan Agama Semarang, 12 Mei 2019, 11.30 WIB
28 Hasil kuesioner mediator Hakim Eddy P S di Pengadilan Negeri Semarang, 2 Mei 2019, 10.30 WIB.
firman Tuhan yang melarang tentang perceraian (bagi Nasrani) dan supaya suami-istri percaya bahwa Tuhan yang sudah mempersatukan mereka (bagi non Nasrani).” 29 Selain itu, Hakim di Pengadilan Agama menyatakan bahwa mereka memberi alternatif penyelesaian berupa: kembali rukun lagi atau jika bercerai maka harus bercerai dengan baik tanpa ada saling menghujat atau mengungkit-ungkit masa lalu. 30 Upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator tersebut dalam m e m f a s i l it a s i   p ar a   pi h a k   a g ar terwujudnya kompromi atau mencapai common interest dari tuntutan kedua pi ha k dar ip ada memb er i s aran dikatakan sebagai mediasi yang berbasis kepentingan ( interest-based ). Meskipun tidak memberi saran, beberapa mediator berperan sebagai settlement mediator dengan cara menentukan “ bottom lines ” dari pihak-pihak yang berselisih dan secara persuasive mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi “bottom line” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
Peran sebagai fasilitator dan mendorong kedua belah pihak bertikai
29 Hasil kuesioner mediator Hakim Esther P di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
30 Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z dan Hakim Yunarto di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi dilakukan oleh semua mediator non hakim dan mediator hakim dalam menghadapi sengketa perceraian dan perebutan hak asuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mediator non-hakim M Elisabeth yang menyatakan bahwa:
“Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka utnuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak.” 31
Para mediator meskipun tidak memberikan saran, melalui komunikasi interpersonal 32 selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak, misalnya: hak- hak dan kebutuhan anak yang mungkin akan terkurangi atau malah akan hilang jika mereka berselisih, 33 menjaga kondisi psikologis anak. 34 Mediator Hakim di Pengadilan Agama menyarankan anak yang belum mumayyiz (belum cukup umur 12 tahun) diasuh oleh ibu kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/biaya hidupnya dan
31 Hasil kuesioner mediator non-hakim M Elizabeth di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
32 Darisy Syafaah dan Lismawati, “Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, Al-I’lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam , Volume 2, Nomor 2, Maret 2019, hlm, 46-55.
33 Hasil kuesioner mediator non-hakim Tolkah di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB
34 Hasil kuesioner mediator Hakim Eko di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak. Selain itu juga mengingatkan agar anak jangan diperebutkan dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan mengutamakan kepentingan anak.
Dalam proses mediasi terhadap pasangan yang hendak bercerai, para mediator menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. Kesulitan-kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan ketidakpercayaan, egoisme, kebencian, dan adanya campur tangan pihak lain. 35 Selain keinginan kuat dari para pihak untuk melanjutkan perkaranya di persidangan, ketidak hadiran para pihak dalam proses mediasi juga menjadi penyebab kegagalan mediasi 36
Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Syaifullah bahwa tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimak dari upaya damai yang gagal sehingga meskipun dimediasi mereka tetap memilih untuk bercerai. Akhir dari mediasi ini tentunya dapat ditebak, yaitu tidak terjadi kesepakatan
35 Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, Jurnal AL-AHKAM , Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm 188-190.
36 Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkaradi Pengadilan Agama Malang”, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah , Volume 8, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 1-14
atau gagal dan pada akhirnya diselesaikan melalui cara litigasi. Fakta lain juga menunjukkan bahwa beberapa gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses mediasi, pada bulan- bulan berikutnya didaftarkan lagi sebagai gugatan. Hal ini disebabkan karena hasil kesepakatan mediasi tidak dapat dilaksanakan atau kesepakatan damai dilakukan tidak sepenuhnya. 37
Hal tersebut juga terjadi ketika para mediator menangani kasus dimana para pihak hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak. Kesulitan tersebut antara lain berupa: ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak. Selain itu, ada ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekhawatiran bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya, atau disebabkan karena anak telah dikuasai satu pihak dan melarang pihak lain untuk bertemu.
Kesulitan yang ditimbulkan oleh para pihak dapat sebenarnya dapat diatasi melalui kesepakatan bersama pengasuhan ( joint custody ). Akan tetapi tidak semua mediator menyatakan setuju dengan model joint custody dengan alasan setiap kasus memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri. Hal ini akan dibahas dalam penjelasan berikut ini.
Dalam kaitannya dengan tugas
37 Robi Maulana, Sutisna, Syarifah Gustiawati, “Optimalisasi Peran Mediator dalam Memediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Bogor”, Aksara Public, Volume 4, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 276.
memfasilitasi kasus perceraian, perebutan hak anak atau kedua-keduanya, para mediator akan bersinggungan dengan persoalan tanggung jawab orang tua dan hak-hak anak. Para mediator seluruhnya mengetahui mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi ketika terjadi perceraian dan berselisih mengenai hak asuh anak. Melalui mediasi, para mediator ini juga telah menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta menekankan kepentingan terbaik anak yang harus dikedepankan oleh para pihak antara lain:
a.  Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis. Contoh: Seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu 38 b.  Memfasilitasi kedua pihak untuk dapat mementingkan hak anak 39 c.  Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kepentingan anak yang harus diprioritaskan dalam segala segi termasuk psikologi anak. 40
d.  Memberitahu pihak-pihak kepentingan anak yang terbaik. 41
38 Hasil kuesioner mediator non-hakim Tolkah di Walisongo Mediation Center, tanggal 21 Mei 2019, jam14.30 WIB.
39 Hasil kuesioner mediator non-hakim M. Elizabeth di Walisongo Mediation Center, tanggal 21 Mei 2019, jam14.30 WIB.
40 Hasil kuesioner mediator Hakim Eko BS di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
41 Hasil kuesioner mediator Hakim Eddy PS di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
e.  Dengan mempertimbangkan hak anak untuk sejahtera pasca perceraian 42
f.   Pada pokoknya prioritas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kesehatan, lingkungan, ibadah sesuai agama yang dipeluknya. 43
g.  Berupaya membuka kesadaran dan tanggungjawab orangtua tehadap anaknya 44
Para mediator hakim dan non- hakim yang diwawancarai tetap merasa mengalami kesulitan dalam memediasi kasus perceraian dengan perebutan hak anak, atau kasus perebutan hak anak. Kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan oleh ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing- masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak, ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekhawatiran bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya, atau disebabkan karena anak telah dikuasai satu pihak dan pihak yang menguasai anak telah melarang pihak lain untuk bertemu.
Kesulitan yang ditimbulkan oleh para pihak dapat sebenarnya dapat diatasi apabila mediator memberikan penjelasan tentang hak-hak anak dan
42 Hasil kuesioner mediator Hakim Esther di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
43 Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
44 Hasil kuesioner mediator Hakim Yunarto di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
penyelesaian pengasuhan anak dengan menggunakan kesepakatan pengasuhan bersama ( joint custody ). Mengingat mediator tidak bisa menyarankan maka sebaiknya mediator tetap memberikan penjelasan atau gambaran dan manfaat mengenai kesepakatan pengasuhan bersama. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi mediator untuk memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, bekerja sama mencapai penyelesaian, dan membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian (Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
Berdasarkan jawaban para mediator tampak bahwa sebagian besar mediator memandang bahwa joint custody bermanfaat untuk kepentingan anak. Akan tetapi kesepakatan tersebut tampaknya tidak bisa “dipaksakan” karena fungsi mediator hanya memfasilitasi para pihak. Apabila mediator menjelaskan tentang joint custody maka hasil akhir pun akan bergantung pada kesadaran para pihak atas hak-hak anak.
Peran mediator sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan joint custody dan keuntungannya/ kelebihannya , menumbuhkan kesadaran dan “menggiring” para pihak membuat kesepakatan pengasuhan bersama tersebut. Apabila mediator tidak pernah memperkenalkan, menumbuhkan dan “menggiring” maka joint custody tidak akan pernah dikenal dan para pihak akan tetap berpegang pada ego
dan kehendak masing-masing karena merasa lebih berhak atas kehidupan anak dibandingkan pihak yang lain.
Para mediator menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka menyetujui jika ada joint custody karena akan memudahkan untuk mengontrol kewajiban masing-masing dan agar para pihak memiliki komitmen. Mereka menyatakan bahwa kesepakatan pengasuhan bersama harus memuat hal-hal seperti: kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan, mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan, mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak, mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak, mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak dan juga mengatur waktu liburan. Akan tetapi, tidak semua mediator menganggap bahwa kesepakatan tersebut perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai. Adapun alasannya karena setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing, dan tidak selalu mediasi mencapai kata sepakat sehingga bisa berlanjut ke pengadilan.
Joint custody merupakan hal yang jarang diperkenalkan dan belum dipandang sebagai upaya hukum yang wajib dilakukan untuk melindungi hak- hak anak. Memang tidak dapat diingkari bahwa joint custody dalam hal tertentu tidak tepat diterapkan apabila salah satu pihak ditengarai sebagai pelaku
kekerasan dalam rumah tangga. 45 Akan tetapi joint custody memiliki kelebihan dibandingkan dengan pengasuhan tunggal. Keuntungan utamanya adalah bahwa cara ini memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orangtua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orangtua yang tidak memiliki hak asuh. Hanya saja, ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orangtua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi. Pengasuhan bersama harus diletakkan dan didasarkan pada kepentingan terbaik anak yang harus melibatkan kedua orang tua.
Melalui joint custody , maka mediator sebenarnya bisa mengarahkan para pihak membuat perencanaan pengasuhan dan jadwal pengasuhan yang meletakkan tanggung jawab dari setiap orangtua dalam menyediakan kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia anak dan kedewasaannya. Jadwal pengasuhan ( parenting time ) merupakan bagian dari kesepakatan pengasuhan bersama sebagai suatu perencanaan pengasuhan untuk menjamin anak- anak secara berkala, berkelanjutan dan melakukan kontak yang bermakna dengan kedua orangtua. Alokasi perencanaan jadwal pengasuhan berarti bahwa orangtua harus memiliki periode 45 Trina Grillo, “The Mediation Alternative: Process Dangers for Women” , Yale Law Journal, Volume 100, Nomor 6, 1991 , hlm. 1594-1595.
waktu tertentu dimana seorang anak tinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan pengawasan dari setiap orangtua. Perencanaan ini juga memuat hal-hal tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian perselisihan melalui non-adversial.
Melalui joint custody maka hak-hak anak menjadi lebih terjamin karena terdapat kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai pengasuhan bersama sehingga komitmen para pihak dapat dikontrol. Selain itu, apabila joint custody dibuat oleh para pihak, maka kesepakatan tersebut memiliki akibat hukum karena kesepakatan yang dibuat berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata) sehingga jika terjadi pelanggaran dapat ditempuh jalur hukum untuk menindak pelaku. Apabila pembuatan joint custody ini difasilitasi oleh para mediator kepada para pihak maka kekuatiran “karena tidak ada ada UU Contempt of Court , sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi’ 46 dapat teratasi dan hak-hak anak menjadi lebih terjamin dan terlindungi.
Peran mediator untuk mendorong para pihak membuat kesepakatan pengasuhan bersama menjadi sangat penting untuk menghindari dan menjauhkan anak dari perilaku kekerasan di dalam rumah tangga mengingat seluruh mediator pernah menangani
46 Hasil kuesioner mediator Hakim Eddy PS di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
kasus perceraian di mana salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Para mediator telah berupaya untuk melindungi hak-hak anak dari orangtua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT. Selain itu ada upaya dari mediator untuk mencari tahu lebih jauh mengenai kenyamanan anak apabila anak tersebut diberikan kepada orangtua yang melakukan kekerasan tersebut.
Me di ator non ha k im s angat berpegang pada prinsip bahwa peran mediator adalah sebagai fasilitator dan tidak memberi saran, sehingga para mediator tetap mencari common interest dari para pihak dalam kasus perceraian dan perebutan anak yang di dalamnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga. 47 Mediator tetap harus adil dan tidak memihak meskipun salah satu pihak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mediator yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka tidak bersedia memberikan saran; hanya ada dua mediator yang menyarankan agar para pihak tetap berdamai dan saling memaafkan, jangan memperebutkan anak dan mengutamakan kepentingan anak.
Para mediator juga menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak juga
47 Lihat Helen Cleak, Margot J. Schofield, Lauren Axelsen, and Andrew Bickerdike, “Screening for Partner Violence Among Family Mediation Clients: Differentiating Types of Abuse”, Journal of Interpersonal Violence , Volume 33, Nomor 7, April 2018, hlm. 1118-1146.
dipengaruhi kemampuan perempuan dalam menyampaikan interests dan needs . Berdasarkan pengalaman para mediator, mereka menghadapi kasus yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan tidak seimbang dan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan yang berstatus sebagai istri sering berada dalam kedudukan yang lemah dan tersubordinat oleh suaminya sehingga tidak memiliki daya tawar dalam proses mediasi. Menurut para mediator, ketidakberdayaan istri dalam proses mediasi dikarenakan antara lain: secara budaya perempuan lemah, para istri tersebut tidak memiliki penghasilan atau secara ekonomi tidak mandiri karena bergantung pada suaminya. Selain itu, faktor kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab istri tidak memiliki daya tawar di dalam proses mediasi karena dipengaruhi oleh rasa takut, cemas dan khawatir.
Menghadapi situasi di mana perempuan tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan laki-laki maka beberapa mediator menyatakan bahwa mereka menjalankan perannya untuk memfasilitasi perempuan tersebut dengan cara: aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/ cerita untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi interesnya sehingga relasinya menjadi lebih seimbang, mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi, menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang istri/ibu buat anak- anaknya dan menghimbau agar bersedia
memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak.
Upaya yang dilakukan oleh para mediator tersebut tidak semata-mata didasarkan pada menjalankan peran atau fungsinya sebagai mediator namun juga tanggungjawab untuk mencerdaskan dan menyadarkan para pihak bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di muka hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga seorang istri pun mempunyai hak yang sama dan diberi kesempatan agar mampu untuk memperjuangkannya. 48
Apabila dalam proses mediasi tidak tercapai kata sepakat maka perempuan masih dapat memperjuangkannya dalam proses litigasi (di pengadilan) karena peraturan peundangan sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak paska perceraian. 49 selain itu, para mediator berupaya untuk mendorong dan menggiring pihak yang lebih mendominasi agar dapat mengurangi perasaan yang mementingkan sendiri dan mengingat kepentingan anak merupakan perwujudan dari peran mediator yang memberi fasilitas, perwujudan pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak) dan juga pelaksanaan Pasal 41 dan 45 UU Perkawinan.
48 Hasil kuesioner mediator Hakim Eko di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
49 Hasil kuesioner mediator Hakim Yunarto di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
Berdasarkan uraian tersebut maka mediasi yang dilakukan oleh para mediator tidak hanya terbatas pada settlement mediation dan facilitative mediation , melainkan juga berupa transformative mediation dan evaluative mediation . Para mediator melakukan settlement mediation atau mediasi kompromi karena tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Peran yang dimainkan oleh mediator membujuk dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Sebagai contoh adalah jawaban dari para mediator hakim PN Semarang dan PA Semarang terkait dengan kasus perceraian:
a.  Anak jangan diperebutkan, selesaikan secara kekeluargaan dan utamakan kepentingan anak. 50
b.  Disarankan anak yang belum mu m ay y i s   ( b e l u m   c u k u p umur 12 tahun) diasuh oleh ibu kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/ biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak. 51
Para mediator yang menjadi responden ternyata juga berfungsi sebagai fasilitator. Bentuk mediasi ini disebut dengan facilitative mediation .
50 Hasil kuesioner mediator Hakim Yunarto di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
51 Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan ( interest-based ) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya- upaya negosiasi dan upaya kesepakatan. Berikut ini adalah contoh jawaban para mediator yang menunjukkan model fasilitatif antara lain:
a.  Asalkan berbasis kesepakatan mediasi bukan disarankan 52
b.  Tidak, pasti ada jalan keluar dengan catatan para pihak sepakat untuk mencari win-win solution 53
c.  B ercerai dengan baik dan anak disarankan diasuh tanpa mengurangi akses bapak/ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kepentingan anak yang terbaik 54
d.  Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis. Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia
52 Hasil kuesioner mediator non hakim M. Elisabette di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
53 Hasil kuesioner mediator non hakim M. Syaifuloh di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
54 Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu? 55
Melalui model facilitative mediation tersebut mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest-based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa para mediator juga menggunakan model transformative mediation . Transformative mediation dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip antara lain: fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi yang terjadi mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan. Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Model ini digunakan oleh para mediator ketika menghadapi kasus perceraian dengan kesulitan yang didasari dan dipengaruhi aspek psikologis dan emosional, seperti: ketidakpercayaan, perasaan benci dan
55 Hasil kuesioner mediator non hakim Tolkah di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
dendam, perselingkuhan. Mediator tentunya harus memulihkan rasa percara diantara mereka sebelum melangkah lebih lanjut mencari alternatif penyelesaian dan mencapai kesepakatan.
Mediasi model ini juga menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Langkah ini juga telah dilakukan oleh beberapa mediator ketika menghadapi para perempuan yang tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki:
a.  Aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran d i a   b i c a r a / c e r i t a )   u n t u k memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi interesnya 56
b.  Proses mediasi mensyaratkan keseimbangan jadi perempuan difasilitasi agar relative seimbang 57 c.  Mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi 58
d.  Menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang ibu buat anak-anaknya/ Menghimbau
56 Hasil kuesioner mediator non-hakim Tolkah di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
57 Hasil kuesioner mediator non-hakim M. Elizabeth di Walisongo Mediation Centre, tanggal 21 Mei 2019, jam 14.30 WIB.
58 Hasil kuesioner mediator Hakim Eddy PS di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak 59 Selanjutnya adalah model evaluative mediation . Model ini lebih sering digunakan oleh mediator hakim, baik hakim PN dan PA. Evaluasi mediasi atau lebih dikenal sebagai mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.
Pe r an   y ang   bi s a   d ij a l an k an oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan, misalnya:
a.  Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dan mampu untuk memperjuangkannya 60 b.  Su a m i - i s t r i   a d a   h a k   d a n kewajibannya sebagai orangtua 61 c.  S e k a l ip u n   t i d a k   t e rc ap a i kata sepakat dalam proses mediasi, perempuan dapat m e m p e r j u a n g k a n   d a l a m proses litigasi karenaperaturan perundangan sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. 62
59 Hasil kuesioner mediator Hakim Esther di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
60 Hasil kuesioner mediator Hakim Eko BS di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
61 Hasil kuesioner mediator Hakim Amroh Z di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
62 Hasil kuesioner mediator Hakim Yunarto di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 12 Mei 2019, jam 11.30 WIB.
d.  Karena tidak ada UU Contempt of Court, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi 63
Model evaluasi tersebut mengandung sejumlah prinsip di mana mediator harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut sehingga fokusnya lebih tertuju kepada hak-hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Oleh karena itu Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Dalam hal ini kiranya sudah tepat karena para mediator yang memberikan jawaban tersebut adalah para hakim di PN dan PA Semarang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka kesimpulan untuk menjawab kedua perumusan masalah adalah: Para mediator hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang, serta mediator non-hakim di Walisongo Mediation Centre telah menjalankan perannya sebagai fasilitator. Model mediasi yang sering digunakan para mediator adalah evaluative mediation yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, Perwujudan
63 Hasil kuesioner mediator Hakim PN Eddy PS di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.30 WIB.
penerapan hak-hak anak melalui mediasi telah dilakukan para mediator dengan cara: menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, memfasilitasi perempuan agar mampu memperjuangkan interest dan needs untuk dirinya sendiri dan kepentingan anak, dan menyadarkan pihak laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Folberg, Jay dan Allison Taylor , 1984 , Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation , Cambridge University Press, Cambridge.
Hidayat, Maskur, 2016, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Kencana, Jakarta.
Manan, Abdul, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Kencana, Jakarta. Mansyur, Ridwan, 2010, Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) , Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
Moore, Christopher W, 1996, The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict , Jossey-Bass Publisher, San Francisco. Rahmadi, Takdir, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Petrus Soerjowinoto, Hermawan
Pancasiwi, Benny D Setianto, Donny Danardono, Endang Wahyati, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum , Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
Spencer, David and Michael Brogan,
2006, Mediation Law and Practice , Cambrigde University Press, Cambridge.
Sukadana, I Made, 2012, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan , Prestasi Pustaka,
Jakarta.
Syukur, Fatahillah A, 2011, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia , Mandar Maju, Bandung.

## Jurnal
Bourassa, Kyle J., David A. Sbarra, and Mark A. Whisman, “Women in Very Low Quality Marriages Gain Life Satisfaction Following Divorce”, Journal of Family Psychology. Volume 29, Nomor 3, Juni 2015. Cleak, Helen, Margot J. Schofield, Lauren Axelsen, and Andrew Bickerdike, “Screening for Partner Violence Among Family Mediation Clients: Differentiating Types of Abuse”, Journal of Interpersonal Violence , Volume 33, Nomor 7, April 2018. Damis, Harijah, Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Mimbar Hukum , Nomor 63, Tahun XV, Maret-April 2004. Fadili, Al, Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling, An-nisa , Volume 12, Nomor 1, April 2019.
Grillo, Trina, “The Mediation Alternative: Process Dangers for Women” , Yale Law Journal , Volume 100, Nomor 6, 1991.
Kearney, Siún, “The Voice of the Child in Mediation”, Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis , Volume 1, Nomor 2, 2014. Maulana, Robi, Sutisna, Syarifah Gustiawati, “Optimalisasi Peran Mediator Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Bogor”, Aksara Public , Volume 4, Nomor 1, Februari 2020. Mustika, Dian, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi”, Al-Risalah-Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
Nussbaum, Lydia, “Mediation as Regulation: Expanding State Go Intervernance over Private Disputes”, Utah Law Review , Volume 2, Nomor 4, 2016.
Pranadita, Nugraha, “Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan

## Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”, Res Nullius Law Journal , Volume 1, Nomor 2, Desember 2019. Rahmawati, Erik Sabti, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkaradi Pengadilan Agama Malang”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah , Volume 8, Nomor 1, Juni 2016.
Saifullah, Muhammad, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, Jurnal AL-AHKAM
, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.
Saravistha, Dely Bunga, Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi, Raad Kertha , Vol. 03, No. 01, 1 Februari-1 Juli 2020. Sunarsi, Dessy., Yuherman, Sumiyati, Efektifitas Peran Mediator Non Ha k im D a l am Penyeles ai an Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa, Jurnal
Hukum Media Bhakti , Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.