Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer
Rizki Rahmadini Nurika *
rr_nurika@yahoo.com

## Abstrak
Globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan pada kajian hubungan internasional. Salah satunya  adalah ketika  globalisasi  memperluas cara  bagaimana  diplomasi  itu dilakukan. Diplomasi tidak hanya dipandang sebagai agenda resmi yang di dalamnya hanya terdapat negara yang berperan sebagai satu-satunya aktor. Lebih dari itu, kini diplomasi dapat dilakukan oleh aktor  bukan  negara  pada  agenda  resmi  maupun  tak  resmi.  Diplomasi  juga  dibekali  dengan penyebaran isu-isu baru. Seiring dengan arus globalisasi, isu-isu hubungan internasional pun kini turut berkembang dan meluas sebagai dampak dari fenomena menyempitnya ruang dan waktu.  Kondisi  yang  demikian  ini  lah  yang  kini  menjadi  karakteristik  diplomasi  di  era kontemporer,  yang  membuat  diplomasi  tertantang  untuk  mempertahankan  eksistensinya. Penelitian  ini  didesain  untuk  mengungkap  logika  tentang  bagaimana  globalisasi  memicu munculnya  tantangan  baru  bagi  diplomasi.  Metode  yang  digunakan  untuk  menjawab pertanyaan  tersebut  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tantangan  baru  bagi  diplomasi  muncul  ketika  globalisasi mengubah sifat alamiah dari diplomasi itu sendiri.
Kata Kunci : Diplomasi, Globalisasi, Tantangan

## Abstract
Globalization has given its significance influences on the study of international relations. One of them is when it has expanded the way diplomacy is performed. Diplomacy is no longer perceived only on a formal agenda in which state acts as the only one actor. Far beyond that, now  diplomacy  can  be  conducted  by  non-state  actor  both  in  formal  and  informal  agenda. Diplomacy is also equipped by the spread of new issues. In line with the flow of globalization, international relations issues have developed and broadened rapidly as well as the narrowing space and time phenomena happened. Here, those given circumstances are now perceived as the characteristics of diplomacy in this contemporary era, by which diplomacy is challenged to maintain  its  existence.  This  research  is  designed  to  reveal  the  logic  for  how  globalization triggers the emergence of new challenges for diplomacy. Method used to answer such question is qualitative  research  by  using  secondary  data. The  finding  shows that new  challenges for diplomacy come when globalization changes the nature of diplomacy itself.
Key Words: Challenge, Diplomacy, Globalization

## Pendahuluan
Pasca  berakhirnya  Perang  Dingin,  kajian  hubungan  internasional dihadapkan  pada  tatanan  dunia  yang  baru.  Hubungan  internasional  kini  tidak  lagi merujuk  pada  ketegangan  global  sebagai  dampak  dari  adanya  struktur bi - polar yang
* Korespondensi: Departemen Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Raya Prajurit Kulon no.45 Kota Mojokerto.
membagi negara-negara di dunia menjadi  dua kelompok besar yaitu blok Barat dan blok Timur. Bubarnya imperium eksternal Uni Soviet di Eropa Timur yang kemudian diikuti  oleh  kehancuran  Uni  Soviet  itu  sendiri  telah  menghapuskan  struktur bi-polar yang telah mendominasi hubungan internasional selama lebih dari setengah abad.
Tatanan  baru  yang  dimulai  ketika  Perang  Dingin  usai  tersebut  menjadi penanda akan terciptanya era baru yang disebut-sebut sebagai era kontemporer, yaitu era di tahun-tahun terakhir sampai sekarang yang memfokuskan pada berbagai hal yang berkembang hingga saat ini. Era kontemporer ini identik dengan pengaplikasian ilmu dan  teknologi  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  manusia  yang  berkembang  dengan sangat  pesat.  Namun,  hal  paling  utama  yang  menjadi  pemicu  terciptanya  era kontemporer ini sejatinya adalah modern globalization.
Meskipun belum ada definisi yang pasti tentang apa itu globalisasi, tetapi secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  globalisasi  ini  seringkali  digambarkan  sebagai situasi ketika ruang dan waktu terasa semakin menyempit. Fenomena tersebut dapat dirasakan  dari  adanya  peningkatan  interaksi  antar  masyarakat  dunia,  yaitu  ketika masyarakat  di  berbagai  belahan  dunia  saling  terhubung  satu  sama  lain  seakan  tak terhambat oleh batasan jarak dan waktu. Peningkatan interaksi ini lah yang kemudian memberikan kontribusi atas terciptanya situasi saling ketergantungan antar bangsa.
Seiring dengan peran globalisasi sebagai roda penggerak era kontemporer, kajian  hubungan  internasional  pun  mau  tidak  mau  akan  turut  mengikuti  pola perkembangan era ini. Sebagai salah satu konsep yang menjadi karakteristik dari kajian hubungan internasional, diplomasi pun dihadapkan pada sejumlah tantangan baru yang menuntutnya untuk mengikuti pola perkembangan era kontemporer. Jika dilihat dari kaca mata diplomasi, globalisasi memicu tumbuhnya dua kondisi baru yang kerap kali menjadi sorotan dalam kajian hubungan internasional, yaitu munculnya aktor bukan negara dan meluasnya ragam isu. Dengan adanya kedua kondisi demikian, tantangan bagi  diplomasi  untuk  mempertahankan  eksistensinya  pun  semakin  tak  terelakkan. Penelitian  ini  memuat  alur  pemikiran  tentang  bagaimana  kedua  kondisi  yang diakibatkan  oleh  globalisasi  tersebut  dapat  memunculkan  tantangan  bagi  diplomasi beserta contoh kasus yang dapat mewakilinya.

## Kajian Pustaka
Diplomasi  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam  pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini lah sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada  umumnya diplomasi diterapkan sejak tingkat paling awal sebuah  negara  hendak  melakukan  hubungan  bilateral  dengan  negara  lain  hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.
Menurut G.R. Berridge (2010), konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya  melalui  negosiasi,  tanpa  menggunakan  kekerasan,  propaganda,  atau hukum. Diplomasi terdiri dari komunikasi antar sejumlah pihak yang didesain untuk mencapai  kesepakatan.  Sedangkan  menurut  KM  Panikkar  (1956),  diplomasi,  dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Roy 1991, 2-3). Pendapat yang berbeda  dikemukakan  oleh  Sir  Earnest  Satow  (1957)  yang  mengartikan  diplomasi sebagai  penerapan  kepandaian  dan  taktik  pada  pelaksanaan  hubungan  resmi  antar pemerintah negara-negara berdaulat.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep  diplomasi,  konsep  globalisasi  pun ditafsirkan  secara  berbeda-beda  oleh  para  pengamat.  Beberapa  di  antaranya  adalah Robert Keohane dan Joseph Nye (2000) yang menyatakan bahwa globalisasi adalah turunan  dari  globalisme.  Globalisme  itu  sendiri  merujuk  pada  situasi  dunia  yang melibatkan  jaringan-jaringan  interdependensi  atau  saling  ketergantungan  pada  jarak yang  membentang  luas.  Jika  globalisme  mengalami  peningkatan,  maka  yang  terjadi adalah globalisasi. Sebaliknya, jika globalisme mengalami penurunan, maka yang terjadi adalah  deglobalisasi.  Keohane  dan  Nye  (2000)  menggambarkan  kondisi  saling ketergantungan  tersebut  dalam  lima  bidang,  yaitu  ekonomi,  budaya,  masyarakat, lingkungan,  dan  militer.  Globalisasi  secara  abstrak  juga  dirumuskan  sebagai  proses ketika masyarakat di dunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu global society (Allbrow and King. eds 1990)  dan sebagai intensifikasi hubungan sosial berskala  dunia  yang  memungkinkan  keterkaitan  masyarakat  lokal  dengan  kejadian- kejadian di bagian-bagian dunia lainnya atau sebaliknya (Giddens 1990).
Beberapa orang menganggap bahwa globalisasi terjadi di tahun 1990-an, yaitu ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin. Namun, awal mula dari munculnya globalisasi sebenarnya bukan dimulai di  tahun 1990-an, tetapi bahkan jauh sebelum tahun tersebut, globalisasi telah ada. Dalam sejarahnya, gelombang globalisasi terbagi ke dalam tiga periode.
Pertama,  globalisasi  pada  periode  sebelum  tahun  1600-an,  atau  yang disebut  sebagai Archaic  Globalization .  Pada  periode  ini,  globalisasi  terjadi  ketika  ada interaksi antara penduduk di wilayah suatu negara dengan penduduk di wilayah negara lain.  Interaksi  ini  terjadi  karena  penduduk  di  negara  yang  berbeda  tersebut  saling melakukan  perdagangan,  yaitu  dengan  adanya  jual  beli  barang  mewah  dan  antik. Aktivitas  perdagangan  tersebut  membuat  para  pedagang  di  berbagai  negara  saling menyadari kehadiran mereka satu sama lain. Aktivitas perdagangan ini juga lah yang membuat  barang  dan  budaya  menyebar  di  luar  batas  negara  asalnya.  Saling ketergantungan  pun  pada  akhirnya  tercipta  di  antara  mereka.  Ciri  khas  dari Archaic Globalization adalah penggunaan Jalur Sutera. Jalur Sutera adalah jalur perdagangan yang dilewati  ketika  kerajaan  Roma  dan  Cina  saling  melakukan  jual  beli  barang.  Jalur  ini membentang dari benua Eropa ke dataran Cina.
Kedua,  globalisasi  pada  periode  tahun  1600–1800,  atau  yang  disebut sebagai Proto-Globalization . Pada periode ini, hubungan perdagangan di antara negara- negara  semakin  meningkat,  diikuti  dengan  meningkatnya  pertukaran  budaya  secara lintas  negara.  Ekspansi  negara-negara  besar  untuk  menguasai  negara  lain pun  mulai marak  terjadi.  Ciri  dari Proto-Globalization adalah  terbentuknya  kesepatakan perdagangan antara negara yang satu dengan negara yang lain, salah satunya yaitu East India  Company  yang  merupakan  kesepakatan  perdagangan  antara  Inggris  dengan India.
Ketiga, globalisasi pada periode tahun 1800–sekarang, atau yang disebut sebagai Modern Globalization . Globalisasi di periode ini lah yang banyak dikenal oleh masyarakat  luas.  Pada  periode  ini,  banyak  ditemukan  teknologi  baru  yang  sangat berperan penting dalam memfasilitasi interaksi antar individu termasuk penggunaan internet yang semakin menyebar ke masyarakat luas, dari anak-anak hingga para orang tua sekalipun. Kemajuan teknologi pun pada akhirnya semakin membuat ruang dan waktu terasa semakin menyempit, Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) menjadi ciri khas dari Modern Globalization .
Sementara  itu,  Jan  Aart  Scholte  (2000),  seorang  peneliti  globalisasi, mengemukakan  bahwa  konsep  dasar  globalisasi  menggambarkan  lima  macam fenomena.  Pertama,  internasionalisasi,  yaitu  meningkatnya  intensitas  interaksi  lintas batas dan saling ketergantungan antar negara. Kedua, liberalisasi, yaitu pengurangan hambatan-hambatan perdagangan hingga membuat perekonomian dunia menjadi lebih terintegrasi.  Ketiga,  universalisasi,  yaitu  menyebarnya  berbagai  macam  obyek  dan pengalaman  dari  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Keempat,  westernisasi,  yaitu  kritik terhadap  proses  yang  sedang  berjalan  sebagai  proses  peniruan  budaya  Barat  atau bahkan proses memaksakan sistem budaya, sistem politik, dan sistem ekonomi negara- negara Barat dalam panggung dunia.
Secara  garis  besar,  terdapat  empat  karakteristik  dasar  dari  globalisasi (Hermawan.ed 2007). Pertama, meluasnya hubungan sosial, yang berarti adanya saling keterhubungan antara jaringan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat yang melintasi  batas  negara  bangsa.  Kedua,  meningkatnya  intensitas  komunikasi,  yaitu berkaitan  dengan  makin  meningkatnya  intensitas  hubungan  antar  aktor  dengan munculnya perkembangan ilmu dan teknologi. Ketiga, meningkatnya interpenetrasi di hampir  segala  bidang,  yang  kemudian  mengakibatkan  budaya  dan  masyarakat  yang berada di wilayah berbeda akan saling berhadapan pada level lokal dan internasional. Keempat,  munculnya  infrastruktur  global,  yang  merujuk  pada  dibutuhkannya pengaturan institusional yang bersifat formal dan informal agar jaringan global bekerja.

## Metode Penelitian
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yang berarti bahwa data yang akan digunakan penulis dalam hal ini adalah data sekunder. Dengan kata lain, penulis bertindak sebagai tangan kedua karena menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber  yang  ada  seperti  buku,  jurnal,  dan  artikel online ,  yang  selanjutnya  dilakukan proses  analisa  dan  interpretasi  terhadap  data-data  tersebut  sesuai  dengan  tujuan penelitian. Terkait dengan proses analisa, penulis dalam hal ini melakukan analisa data secara kualitatif, yaitu setelah fakta dan data yang mendukung penelitian ini ditemukan
melalui  sumber-sumber  yang  dapat  dipercaya,  maka  selanjutnya  penulis  akan menghubungkannya dengan konsep yang relevan, untuk kemudian diambil kesimpulan berdasarkan relevansi dari konsep tersebut. Selain itu, mengingat bahwa penelitian ini bersifat menggeneralisasi obyek penelitian, yaitu praktek diplomasi di era kontemporer, maka  lokasi  dan  jangka  waktu  penelitian  pun  berada  pada  tataran  hubungan internasional secara keseluruhan dari waktu ke waktu.

## Hasil dan Pembahasan
1. Globalisasi Menyebabkan Munculnya Aktor-Aktor Baru dan Perkembangan Isu
Inti  dari  globalisasi  itu  sendiri  pada  dasarnya  terletak  ketika  negara memutuskan untuk membuka batas-batas teritorialnya terhadap arus barang, modal, ide,  dan  manusia,  serta  perubahan  teknologi  yang  memfasilitasi  pesatnya  arus  lintas batas  tersebut  (http://uspublicdiplomacy.org,  diakses  10  Januari  2014).  Selain kemajuan  nyata  yang  nampak  dari  perkembangan  teknologi  transportasi,  revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi pun turut memperdalam adanya integrasi global.
Dalam  konteks  hubungan  internasional,  arus  globalisasi  mengakibatkan munculnya  aktor-aktor  baru  seiring  dengan  isu-isu  internasional  yang  juga berkembang.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Alatas  (dalam  Rochmadi  2008)  yang menggambarkan  sejumlah  kecenderungan  mutakhir  dalam  hubungan  internasional. Menurutnya, ada empat perubahan mendasar terkait dengan permasalahan di atas yang mempunyai  pengaruh  sangat  besar  dalam  hubungan  antar  bangsa.  Pertama, kecenderungan ke arah perubahan dalam konstelasi politik global, dari suatu kerangka bi-polar ke kerangka multi-polar . Kedua, menguatnya gejala saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah global di berbagai bidang meliputi politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan sebagainya. Seiringan dengan hal itu, semakin menguat pula dampak globalisasi dengan segala implikasinya, baik yang positif  maupun  yang  negative.  Ketiga,  meningkatnya  peranan  aktor-aktor  non- pemerintah  dalam  tata  hubungan  antar  negara.  Keempat,  munculnya  isu-isu  baru dalam agenda internasional seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, good governance , lingkungan hidup, dan sebagainya.
Munculnya  aktor  baru  merupakan  hasil  dari  adanya  perubahan  politik dalam hubungan internasional sebagai akibat dari eksistensi keempat karakteristik dasar yang dimiliki oleh globalisasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hermawan. ed (2007). Jika dijabarkan, dampak keempat karakteristik dasar dari globalisasi tersebut di atas terhadap perubahan politik dapat meliputi tiga hal. Pertama, rekonstruksi negara, yaitu  bahwa  negara  kehilangan  kedaulatannya  dalam  pengertian  kedaulatan  yang mutlak. Kedua, makin banyaknya lapisan dalam pemerintah publik, yang memunculkan makin banyak aktor dalam pemerintahan. Ketiga, privatisasi pemerintahan, yang dalam hal ini terjadi penguatan peran dari agen-agen seperti kelompok masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah dalam persoalan kebijakan.
Sebagai dampak dari ketiga perubahan politik yang demikian, maka definisi terbaru  tentang  hubungan  internasional  kini  mengindikasikan  perluasan  aktor hubungan  internasional.  Aktor  dalam  hal  ini  merujuk  pada  pelaku  dalam  interaksi internasional. Dengan adanya perluasan aktor, maka aktor hubungan internasional kini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu aktor negara dan aktor bukan negara atau aktor non-pemerintah. Jika aktor negara, maka yang menjadi aktor adalah negara secara utuh, yaitu negara berdaulat yang dibangun oleh kesadaran kebangsaan sehigga dapat juga  disebut  juga  sebagai  negara  bangsa  atau nation  state ,  misalnya  adalah  Indonesia,
Amerika  Serikat,  Australia,  Timor  Leste,  dan  sebagainya.  Aktor  negara  ini berbeda- beda sistem politiknya. Pada umumnya mereka mengarah kepada negara demokratis, di mana politik pemerintahnya merupakan representasi dari kemauan rakyatnya. Akan tetapi,  banyak  juga  negara  yang  dikuasai  elit  pemerintah  dan  pengusaha,  sehingga seolah  lepas  dari  gambaran  politik  warganya.  Sistem  politik  dalam  negeri  ini berpengaruh kuat terhadap karakteristik hubungan internasional.
Aktor  bukan  negara  dapat  berupa  berbagai  macam  hal.  Salah  satunya adalah  perusahaan  multinasional  atau Multinational  Corporation (MNC).  MNC  adalah perusahaan yang bergerak hampir di seluruh negara di dunia. Misalnya yaitu perusahaan Coca Cola yang kantor pusatnya terletak di Amerika Serikat, tetapi kantor cabangnya terletak  di  banyak  negara  termasuk  Indonesia.  Selain  MNC,  aktor  lain  juga  dapat berupa organisasi pemerintah internasional atau International Governmental Organization (IGO). IGO adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara atau pemerintah. IGO dapat berskala regional maupun global. IGO yang berskala regional
contohnya adalah ASEAN dan EU, sedangkan yang berskala global contohnya adalah PBB. Aktor yang bertema organisasi internasional juga dapat berupa organisasi non- pemerintah  atau International  Governmental  Organization (NGO).  Bertolak  belakang dengan IGO, anggota dalam NGO ini justru adalah bukan negara maupun pemerintah karena  NGO  merupakan  organisasi  non-profit  berskala  internasional  yang  biasanya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup. Beberapa contoh dari NGO adalah Green Peace, World Wild Foundation , dan sebagainya.
Kejahatan  transnasional  terorganisir  atau Transnational  Organized  Crime (TOC)  adalah  aktor  lainnya  yang  juga  merupakan  aktor  bukan  negara  karena pengaruhnya  yang  signifikan  terhadap  interaksi  antar  negara.  Salah  satunya  adalah Yakuza  yang  merupakan  kejahatan  terorganisasi  asal  Jepang.  Yakuza  membuka jaringannya  di  Amerika  Serikat  dan  negara  lain,  bukan  hanya  untuk  peredaran narkotika, tetapi juga uang palsu dan perdagangan manusia. Selain Yakuza ada juga aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok bernama Al Qaeda. Mereka mengembangkan jaringan  terorisme  di  sejumlah  negara  hingga  menimbulkan  ancaman  keamanan internasional.
Sedangkan terkait dengan perkembangan isu, pada dasarnya ada dua hal yang  dapat  menjadi  penjelasan  mengapa  isu-isu  internasional  dapat  berkembang. Pertama,  adanya  peningkatan  interaksi  antar  masyarakat  yang  memicu  potensi terjadinya  konflik  dengan  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Kedua,  kaburnya  batas- batas antar negara yang turut mengkaburkan batas-batas antara isu domestik dengan isu internasional. Kedua hal ini tidak terlepas dari peran globalisasi dalam membentuk global  society sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Allbrow  dan  King.  eds  (1990)  dan dalam  menciptakan  intensifikasi  hubungan  sosial  berskala  dunia  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Giddens (1990).
Munculnya isu baru dalam hubungan internasional merupakan akibat dari adanya broadening dan deepening pada isu sebagai salah satu pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi. Broadening merujuk pada perluasan aspek dari isu, dari yang sebelumnya cenderung  merupakan  isu-isu high  politics yang  meliputi  isu-isu  keamanan  dan kekuasaan, sekarang meluas menjadi isu-isu low politics yang meliputi isu-isu seperti isu pangan, lingkungan, kemanusiaan, dan sebagainya. Sedangkan deepening lebih merujuk pada spesifikasi obyek atau sasaran dari isu, dari yang sebelumnya cenderung isu-isu
yang  menyangkut  persoalan  kenegaraan,  sekarang  menjadi  isu-isu  yang  dapat menyangkut siapa saja, termasuk perorangan, bumi, hewan, dan sebagainya. Perluasan isu-isu  ini  mengindikasikan  bahwa  hubungan  internasional  kini  tidak  hanya menyangkut  interaksi  antar  negara,  tetapi  juga  interaksi  siapa  pun,  kapan  pun,  dan dimana pun.

## 2. Kemunculan  Aktor  Baru  dan  Perkembangan  Isu  Mempengaruhi Perkembangan Diplomasi
Berdasarkan  pengertian  dari  diplomasi  sebagaimana  yang  dikemukakan G.R.  Berridge  (2010)  bahwa  konsep  diplomasi  merujuk  pada  aktivitas  politik  yang dilakukan  oleh  para  aktor  untuk  mengejar  tujuannya  dan  mempertahankan kepentingannya, maka dalam hal ini akan terlihat bahwa diplomasi cenderung bersifat dinamis  karena  disesuaikan  dengan  bagaimana  aktor  tersebut  akan  menggunakan diplomasi nantinya. Sebagai dampaknya, perkembangan pada diplomasi pun bisa saja terjadi.
Munculnya  aktor-aktor  baru  beserta  isu-isu  yang  berkembang  akibat globalisasi,  secara  otomatis  berdampak  pada  perkembangan  diplomasi  di  era kontemporer.  Sebagai  respon  atas  munculnya  aktor-aktor  baru  dalam  isu-isu internasional, praktek diplomasi mengalami perluasan dari sisi aktivitas diplomasi yang sekarang menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan oleh siapa pun, di mana pun, dan  dalam  bentuk  apapun. Multi-track  diplomacy adalah  wujud  dari  perkembangan diplomasi dari sisi ini. Sedangkan untuk respon atas isu-isu yang berkembang, praktek diplomasi  kini  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  lebih  bervariatif  dibandingkan sebelumnya. Isu-isu seperti perdagangan, keuangan, migrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan, menjadi isu-isu yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan menggunakan hard power . Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya kreativitas dalam praktek diplomasi.
Salah  satu  bentuk  kreativitas  praktek  diplomasi  yang  kini  banyak digunakan  oleh  negara-negara  adalah  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  seperti  surat  elektronik,  media  sosial,  dan  sebagainya. Perkembangan  teknologi  tersebut  diyakini  dapat  mempengaruhi  penyebaran  akses informasi  yang  lebih  luas  dan  cepat.  Dengan  begitu,  praktek  diplomasi  dengan
perantara  media  akan  membuat  kinerja  diplomasi  menjadi  lebih  efektif.  Bentuk kreativitas lainnya dalam praktek diplomasi dapat ditemukan dari beragamnya konsep diplomasi  yang  berkembang.  Beberapa  di  antaranya  adalah  diplomasi  panda,  yaitu diplomasi  yang  dilakukan  Cina  ke  Amerika  Serikat  dengan  memberikan  panda; diplomasi  pingpong,  yaitu  diplomasi  yang  dilakukan  dengan  cara  mempertukarkan pemain  tenis  dari  kedua  negara;  diplomasi  publik,  yaitu  diplomasi  yang  dilakukan dengan  cara  mempengaruhi  masyarakat  dari  negara  yang  menjadi sasaran  diplomasi dengan memanfaatkan budaya, pariwisata, kuliner, dan sebagainya; diplomasi dollar, yaitu diplomasi yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan; serta masih banyak lagi  bentuk-bentuk  diplomasi  yang  dapat  dikembangkan  di  era  kontemporer  ini. Perkembangan tipe diplomasi ini mengindikasikan bahwa praktek diplomasi kini tidak lagi  identik  dengan  pertemuan  atau  perundingan  yang  dilakukan  antar  negara sebagaimana diplomasi yang berkembang di era tradisional.
3. Perkembangan  Diplomasi  Mengakibatkan  Adanya Changing  Nature  of Diplomacy
Perkembangan yang dialami oleh praktek diplomasi di era kontemporer pada akhirnya mengarahkan kepada adanya changing nature of diplomacy. Dalam changing nature of diplomacy , perkembangan praktek diplomasi berakibat pada sejumlah kondisi berikut (Tariqul Islam 2005). Pertama, berkurangnya peran diplomat dalam mengambil keputusan.  Hal  ini  terjadi  karena  peran  diplomat  mulai  tergantikan  oleh  kehadiran teknologi yang mempermudah aktivitas diplomasi untuk dapat dilakukan dengan lebih efektif  tanpa  harus  mengirim  seorang  diplomat  sebagai  perwakilan  negara.  Kedua, intensitas  diplomasi  bilateral  mengalami  penurunan.  Aktor-aktor  baru  mulai bermunculan, mereka memiliki kepentingan masing-masing, dan melakukan diplomasi dalam  bentuk  yang  berbeda-beda.  Kemunculan  para  aktor  baru  tersebut  kemudian mendorong  dominasi  diplomasi  multilateral  dalam  hubungan  internasional  sebagai akibat atas lahirnya organisasi-organisasi internasional. Ketiga, meredupnya eksistensi institusi diplomatik yang berperan dalam membantu terjadinya hubungan diplomatik dan memfasilitasi hubungan diplomatik melalui aturan dan perjanjian. Hal ini terjadi karena  peran  institusi  diplomatik  tesebut  sudah  tidak  begitu  dibutuhkan  dengan pertimbangan bahwa praktek diplomasi kini dapat dilakukan melalui beragam cara.
4. Changing  Nature  of  Diplomacy  Memunculkan  Tantangan  Baru  Bagi Diplomasi
Akibat adanya changing nature of diplomacy , diplomasi di era kontemporer pun kemudian dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan tersebut tidak lain adalah bagaimana  diplomasi  merespon  kompleksitas  isu  jika  diplomasi  dihadapkan  pada situasi  ketika  peran  diplomat  tergantikan  oleh  teknologi,  ketika  aktivitas  diplomasi bilateral mulai berkurang, serta ketika keberadaan institusi diplomatik mulai tenggelam. Hal  inilah  yang  membuat  para  aktor  diplomasi  dituntut  untuk  berpikir  secara  lebih kreatif dan membuka wawasan lebih luas untuk menemukan cara penyelesaian yang strategis disesuaikan dengan isu yang dihadapi.
Ketika hard  power sudah  tidak  lagi  mampu  menyelesaikan  suatu  isu internasional, maka yang dibutuhkan adalah cara yang dapat menarik perhatian agar mengundang respon positif dari pihak lain. Untuk menarik perhatian agar pihak lain memberikan  respon  positif,  para  aktor  diplomasi  dituntut  untuk  mengembangkan kreativitas penggunaan soft power . Salah satu caranya adalah dengan menarik minat kerja sama melalui unjuk kekuatan. Misalnya saja ketika negara A mengetahui potensi yang dimiliki  oleh  negara  B,  maka  ketika  negara  B  menawarkan  kerja  sama,  besar kemungkinan  bagi  negara  A  untuk  menerima  tawaran  kerja  sama  tersebut  karena tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh negara B. Kerja sama inilah yang nantinya akan  menjadi  perpanjangan  tangan  bagi  negara  B  untuk  mencapai  kepentingan nasionalnya  di  negara  A.  Banyaknya  kerja  sama  ekonomi  yang  mengatasnamakan perdagangan bebas, seperti ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), North American Free  Trade  Area (NAFTA),  dan  sebagainya  adalah  salah  satu  perwujudan  praktek diplomasi dari segi ini.
Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membangun opini publik di mata masyarakat internasional. Opini publik dibutuhkan untuk menggalang dukungan bagi  eksistensi  aktor  dalam  suatu  isu  internasional  yang  tengah  berkembang.  Pada umumnya, pembangunan opini publik dilakukan dengan bantuan media karena media berperan  dalam  mempublikasikan  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  para  aktor diplomasi serta isu-isu internasional yang tengah memanas. Keberadaan media tersebut kemudian akan memberikan efek yang baik bagi para aktor diplomasi dengan adanya pemberitaan tentang tindakan-tindakan positif yang dilakukan oleh para aktor, hingga
pada  akhirnya  akan  menarik  perhatian  masyarakat  internasional.  Akan  tetapi,  di  sisi lain, media juga dapat memberikan efek buruk ketika tindakan-tindakan negatif para aktor disoroti, yang pada akhirnya berdampak pada citra negaranya di mata masyarakat internasional. Oleh karena itulah maka para aktor diplomasi diharuskan untuk berhati- hati dalam bertindak di manapun ia berada.
5. Contoh Kasus : Peran USAID terhadap Ekspansi Multinational Corporation (MNC) Sektor Migas Asal Amerika Serikat di Indonesia
USAID  merupakan  lembaga  independen  yang  berada  di  bawah Departemen Luar negeri AS dan memiliki program untuk memberikan bantuan bagi negara-negara dunia ketiga. Posisi USAID sendiri dalam politik luar negeri AS adalah sebagai  agen  utama  pemerintah  AS  dalam  memberikan  bantuan  ekonomi  dan kemanusiaan pada negara-negara berkembang. Bantuan luar negeri yang dikeluarkan oleh USAID akan selalu sejalan dengan kepentingan AS, seperti meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi AS, mempromosikan perdagangan bebas, dan sebagainya.
Dalam  kaitannya  dengan  Indonesia,  salah  satu  kepentingan  AS  dalam memberikan program USAID bagi Indonesia adalah agar peraturan undang-undang untuk sektor migas yang berlaku di Indonesia dapat sejalan dengan kepentingan MNC sektor migas asal AS. Mengingat banyaknya MNC sektor migas asal AS yang beroperasi di Indonesia, maka AS pun berharap bahwa peraturan undang-undang untuk sektor migas yang diberlakukan di Indonesia tidak akan menyulitkan MNC dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Kepentingan tersebut berangkat dari hubungan antara pemerintah AS  dengan  sejumlah  MNC  sektor  migas  di  negaranya  yang  secara  umum  dapat digambarkan  sebagai  hubungan  yang  saling  menguntungkan.  Pemerintah  AS membutuhkan MNC untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, sementara MNC membutuhkan peran pemerintah AS untuk membantu meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi bisnis migasnya di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika pemerintah AS selalu mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi para MNC-nya.
Peran USAID dalam mencapai kepentingan AS untuk sektor migas adalah ketika  USAID  berhasil  mempengaruhi  pemerintah  Indonesia  untuk  meliberalisasi sektor  migas.  Liberalisasi  sektor  migas  nampak  dari  adanya  perubahan  Undang-
Undang  No  8  Tahun  1971  menjadi  Undang-Undang  No  22  Tahun  2001.  Undang- Undang No 8 tahun 1971 bersifat menjamin kepentingan nasional Indonesia karena dalam UU tersebut pengelolaan sektor hulu dan hilir migas tidak dipisahkan mengingat migas sebagai kebutuhan yang sangat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. UU ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan sumber energi  bagi  masyarakat.  Sedangkan  Undang-Undang  No  22  Tahun  2001  dirancang untuk membuka dan meliberalisasi sektor migas di Indonesia. Secara umum, UU ini mengandung empat agenda utama (http://suma.ui.ac.id, diakses 12 Januari 2014), yaitu (1)  mengakhiri  kedudukan  Pertamina  sebagai  pemegang  Kuasa  Pertambangan;  (2) mengakhiri Pertamina sebagai pemegang monopoli atas penyelenggaraan sektor hilir migas serta memecah Pertamina menjadi beberapa ranting perusahaan dengan badan hukum  tersendiri;  (3)  menghapus  subsidi  BBM  secara  bertahap  untuk  akhirnya menyerahkan harga BBM kepada  mekanisme pasar; dan  (4) membuka peluang bagi badan usaha swasta, baik domestik maupun asing, untuk bergerak di sektor hulu dan hilir migas.
Keempat  agenda  utama  tersebut  di  atas  merupakan  hasil  dari  pengaruh yang  diberikan  oleh  USAID  kepada  pemerintah  Indonesia,  yang  pada  akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah UU migasnya. Pengaruh USAID sebagaimana  dimaksud  dalam  hal  ini  dapat  dijumpai  pada policy  paper nya yang berjudul Energy  and  Sector  Governance  Stengthened ,  497-013.  Sebagian  dari isi policy paper tersebut berhubungan dengan bentuk-bentuk intervensi USAID.
Dalam poin pertama, USAID menyebutkan bahwa dengan meminimalisir peran  pemerintah  sebagai  regulator  di  bidang  migas,  mengurangi  subsidi  kepada masyarakat, serta mereformasi sektor energi akan menghasilkan miliaran dollar setoran pajak. USAID menekankan bahwa dengan lebih mengefisiensikan sektor energi akan memberikan  dampak  positif  terhadap  lingkungan,  membuat  harga  sumber  energi menjadi lebih rasional, meningkatkan akses terhadap pelayanan energi, dan membantu menopang SDA yang dimiliki Indonesia. USAID juga menegaskan bahwa ia adalah lembaga bilateral yang menjadi aktor utama dalam proses reformasi sektor energi di Indonesia, dengan dibantu oleh beberapa lembaga donor lainnya.
Dalam  poin  kedua,  USAID  menyatakan  akan  membantu  pemerintah Indonesia  agar  parlemen,  LSM,  media,  dan  universitas  dilibatkan  dalam  program
penghapusan subsidi, sehingga penghapusan subsidi tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan dari masyarakat. Adanya peran USAID dalam membantu pemerintah Indonesia ini terlihat dari pernyataan Kepala BAPPENAS pada waktu itu, yaitu Paskah Suzetta, yang menyarankan agar subsidi energi dicabut secara bertahap. Paskah juga menyarankan  agar  harga  minyak  dinaikkan  sebesar  2%  setiap  bulan  selama  setahun sehingga harga minyak nantinya akan sesuai dengan harga pasar (Nizami 2008).
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peran USAID  terhadap  pemerintah  AS  dinilai  sangat siginifikan karena  telah  berhasil mendorong ekspansi bisnis MNC sektor migas asal AS melalui adanya perubahan UU migas di Indonesia. Dengan demikian, upaya pemerintah AS dalam mengeksploitasi sumber daya migas di Indonesia melalui para MNC-nya pun akan menjadi semakin mudah.
Terkait kasus USAID ini, upaya diplomasi yang nampak jelas adalah ketika pemerintah  AS  mengatasnamakan  USAID  untuk  menjalin  hubungan  dengan Indonesia. Namun dalam analisa penulis, sebenarnya praktek diplomasi dalam kasus tersebut  dilakukan  secara  berantai  karena  USAID  ditujukan  untuk  mendukung kelancaran bisnis MNC, sementara MNC tersebut kemudian akan dijadikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah AS dalam mendongkrak kepentingan perekonomian negaranya.  Ini  adalah  bentuk  bagaimana  AS  merespon  tantangan  diplomasi  dengan menggunakan soft power yang lebih kreatif dalam aktivitas diplomasinya.
Pemerintah AS menggunakan USAID untuk menarik perhatian Indonesia akan pentingnya bantuan pembangunan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Selain untuk mendorong  kerja  sama,  keberadaan  USAID  juga  ditujukan  untuk  membangun  citra positif AS di mata masyarakat Indonesia. Sedangkan kegigihan pemerintah AS dalam menopang  ekspansi  bisnis  MNC  adalah  untuk  mewujudkan  kepentingan  AS  dalam menguasai sumber-sumber energi yang secara  tidak langsung didapatkannya melalui ekspansi bisnis MNC tersebut. Dengan demikian, diplomasi AS terhadap Indonesia dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui  peran  aktor-aktor  diplomasi,  yaitu  MNC sebagai track 3  (bisnis)  dan  USAID  sebagai track 8  (pendanaan).  Hal  inilah  yang mencerminkan munculnya aktor-aktor baru dalam diplomasi kontemporer.

## Kesimpulan
Keterkaitan  antara  globalisasi  dengan  diplomasi  di  era  kontemporer membentuk suatu mata rantai. Dalam konteks hubungan internasional, arus globalisasi mengakibatkan munculnya aktor-aktor baru seiring dengan isu-isu internasional yang juga  berkembang.  Kedua  hal  tersebut  kemudian  mempengaruhi  perkembangan diplomasi, hingga berdampak pada adanya changing nature of diplomacy .  Dengan adanya changing nature of diplomacy inilah sejumlah tantangan baru pun muncul. Secara sederhana, dapat  dikatakan  bahwa  inti  dari  tantangan  diplomasi  di  era  kontemporer  ini  adalah upaya aktor diplomasi dalam melakukan tindakan atau pernyataan persuasif yang dapat mempengaruhi  kehendak  pihak  lain.  Upaya  ini  berkaitan  dengan  pengembangan kreativitas dalam penggunaan soft power karena hard power dipandang sudah tidak lagi kompatibel untuk beberapa isu yang telah mengalami perkembangan.

## Daftar Rujukan
Buku
Allbrow, M. & Elizabeth K. (eds). (1990). Globalization Knowledge and Society . London: Sage Publication.
Berridge, G. R. (2010). Diplomacy : Theory and Practice , 2 nd ed. New York: Palgrave Giddens, A.. (1990). The Consequences of Modernity . Stanford: Stanford University Press. Hermawan, Y. P. (Ed.). (2007). Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Panikkar, K. M. (1956). The Principle and Practice of Diplomacy . Asia Publishing House.
Perwita, A. A. B. dan Yani, Y. M. (2006). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung: Remaja Rosdakarya
Rochmadi, N. W. (2008). Hubungan dan Organisasi Internasional. Malang: P4TK PKn dan IPS.
Roy, S. L. (1991). Diplomasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Scholte, J. A. (2000). Globalization: A Critical Introduction . London: Macmilan.

## Jurnal
Keohane, R. dan Joseph, S. N. (2000). Globalization: What’s New? What’s Not (And so What?) , Foreign Policy , 118.
Nizami,  A.  (2008). USAID  Buat  Draft  UU  Migas  Tahun  2000:  Indonesia  Dijajah  AS?, Suara Merdeka, 25 Juni.
Tariqul,  I.  S.  M.  (2005).  “Changing  Nature  and  Agenda  of  Diplomacy:  A  Critical
Analysis”, dalam Asian Affairs, Vol.27, No.1. CDRB Publication.

## Artikel Online
Starr, P. K. (n.d.). “Globalization, Interdependency, and Public Diplomacy.” Diakses
10 Januari 2014, pada http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/pdin_monitor/article/globali zation_interdependency_and_public_diplomacy/ Suara  Mahasiswa.  (2012).  Kebijakan  Migas  di  Indonesia:  Milik  Bangsa  atau Asing? Diakses 12 Januari 2014, pada http://suma.ui.ac.id/2012/01/26/kebijakan-migas-di-indonesia-milik- bangsa-atau-asing/