## TRAFFICKING PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

## Dian Novita
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Jl. Dr. Cipto 51 Sumenep email: rudi_gymer@yahoo.com )

## Abstract:
Trafficking  is  a  classic  matter  that  has  been  existed  since  the establishment  of  human  culture.    The  major  cause  of  the trafficking  is  the  lack  of  information about  trafficking,  poverty and  the  law  level  of  education  and  skill  of  people,  specifically villagers.  To  fight  against  trafficking,  the  government  needs  to accelarate  the  education  and  skill  quality  and  cooperate  with other  countries.  Besides,  it  is  important  to  provide  a  sufficient law  device  for  international  scale  in  order  to  drag  feet  the trafficking  network.  Furthermore,  trafficker  must  be  punished with heavy penalties and the victim must be protected properly.

## Key Words:
Trafficking , hukum pidana, pelaku dan korban

## Pendahuluan
Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi salah satu  ancaman  besar  dimana  setiap  tahun  hampir  ribuan  perempuan dan  anak  di  Indonesia  yang  harus  menjadi  korban  trafficking  yang terkadang  tidak  pernah  merasa  bahwa  dirinya  adalah  korban, pemasalahan  ini  bukanlah  masalah  baru  dan  tidak  hanya  terjadi  di Indonesia  saja  melainkan  di  Negara-negara  lain  juga  terjadi.  Bahkan masalah  perdagangan  orang  sebenarnya  telah  terjadi  sejak  abad  ke empat  dimana  pada  masa  itu  perdagangan  orang  masih  merupaan hal  biasa    terjadi  dan  bukanlah  merupakan  bentuk  suatu  kejahatan dimana saat itu masih marak-maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan dan dijadikan sebagai objek.

## Dian Novita
keadaan  seperti  itu  terjadi  dan  marak  karena  masih  kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang sama  tanpa  adanya  perbedaan  satu  sama  lain.  dan  hal  itu  terus mengalami  perkembangan  sampai  dengan  sekarang  tanpa  dapat dicegah.  Permasalahan  lama  yang  kurang  mendapatkan  perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam  prakteknya  sudah  merupakan  permasalahan  sosial  yang berangsur  angsur  menjadi  suatu  kejahatan  masyarakat  dimana kedudukan  manusia  sebagai  obyek  sekaligus  sebagai  subyek  dari trafficking. 1 Selain  masalah  utama  Kurangnya  upaya  hukum pencegahan  yang  kuat  bagi  para  pelaku,  masalah  ini  juga  didasari oleh  lemahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  mengerti  dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek trafficking.
Lemahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  ini  tentunya  akan semakin  memicu  praktik  trafficking  untuk  terus  berkembang.  Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk teru mengupayakan adanya  bentuk  formal  upaya  perlindungan  hukum  bagi  korban trafficking dan  tindakan  tegas  bagi  pelaku  maka  diperlukan  juga kesadaran  masyarakat  agar  masyarakat  juga  berperan  aktif  dalam memberantas  praktek  trafficking  sehingga  tujuan  pemberantasan trafficking dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 2
Dari  semua  kasus  yang  mampu  diungkap  kepermukaan merupakan  contoh  kecil  praktik  trafficking  karena  permasalahan trafficking diibaratkan seperti gunung es yang mana yang tampak ke permukaan hanyalah sedikit sedangkan yang tidak terungkap sekian banyaknya kasus. Permasalahan trafficking juga menjadi
permasalahan  yang  juga  disorot  oleh  dunia  intenasional  karena hampir  semua  Negara  didunia  terjadi  kasus  trafficking,  bahkan kejahatan  trafficking  menduduki  posisi  ketiga  sebagai  kejahatan internasional setelah perdaganagn senjata dan obat-obat terlarang. Asia  pasifik  dan  timur  tengah  merupakan  kawasan  utama  tujuan buruh  imigran  perempuan  termasuk  korban  trafficking  yang
1 NN, Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan , 1999, hlm. 12 2 Editor,  “Sosialisasi  Bahaya  Trafficking”,  Jurnal  Perempuan,  Edisi  15  Februari  2005, hlm. iii
Trafficking Prespektif Hukum Pidana
diperdagangkan,  dengan  tujuan  Negara  antara  lain:  Malaysia. Singapura, Arab Saudi, Jepang, Korea, Hongkong.
Perdagangan  perempuan  dan  anak  dapat  terjadi  di  dalam maupun diluar batas Negara, migrasi perpindahan  orang merupakan elemen  utama  dalam  perdagangan.  Perdagangan  wanita  yang digolongkan  sebagai bentuk perbudakan modern  dan  sangat meluas telah digambarkan sebagai suatu pelanggaran di banyak Negara dan dianggapnya sebagai organisasi kejahatan pada tingkat nasional juga internasional. 3 Bahkan  organisasi  kejahatan  mafia,  triads  dan  yakusa merupakan organisasi internasioanl yang juga aktif dibidang tersebut dan  menjadikan  wanita  dan  anak-anak  sbagai  komoditi  yang memiliki nilai pasar untuk dijadikan pekerja seks yang memiliki nilai ekonomi  dimana  perempuan  dan  anak-anak  dipandang  sebagai barang kesukaan.
Dalam  sejarah  perkembangan  kejahatan,  perdagangan perempuan  dan  anak-anak  termasuk  didalam  kejahatan  yang terorganisir  (organized  crime)  yang  artinya  suatu  kejahatan  yang dilakukan  dalam  suatu  jaringan  yang  terorganisir  tapi  dalam  suatu organisasi  bawah  tanah  dan  dilakukan  dengan  cara  canggih  karena pengaruh  kemajuan  tekhnologi  informasi  dan  transformasi  sehingga batas Negara hampir tidak dikenal apalagi dengan pengawasan yang tidak  ketat  di  daerah  perbatasan  atau  tempat  pemeriksaan  imigrasi juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan sifatnya  lintas  Negara. 4 Perdagangan  orang  merupakan  salah  satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama  perempuan  dan  anak  termasuk kejahatan  dan  pelanggaran hak asasi manusia.Maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara terutama negar yang sedang berkembang seperti di Indonesia dimana  Negara-negara  yang  sedang  berkembang  seringkali mengirimkan  warga  negaranya  untuk  bekerja  di  luar  negeri  untuk mencukupi  permintaan  pengiriman  tenaga  kerja  ke  Negara  maju untuk  dijadikan  buruh.  Pengiriman  tenaga  kerja  di  Indonesia khususnya  TKW  tersebut  mampu  menghasilkan  devisa  bagi  Negara
3 Andi  Yentriyani,  Politik  Perdagangan  Perempuan,  (Yogyakarta:  Galang  Press,  2004), hlm. 90
4 Fathul Jannah, et.al., Kekerasan terhadap Istri, (Yogyakarta: LKIS,2003), hlm. 143

## Dian Novita
Indonesia  bahkan  para  TKW  ini  dikenal  dengan  istilah  pahlawan devisa  dimana  dalam  prakteknya  pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar negeri dapat dijadikan sebagai salah satu jalan legal dan illegal untuk terjadinya praktek trafficking.
Sedikit  langkah  untuk  dapat  mengurangi  praktek  trafficking ini para perempuan dan anak harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan  dan  perlindungan  agar  perempuan  benar-benar  memiliki kesetaraan  gender,  kekuatan  dan  rasa  percaya  diri  dalam menyongsong  masa  depan.  Tidak  sedikit  perempuan  di  Indonesia meskipun  pintar  tetapi  tidak  mendapatkan  akses  pelayanan pendidikan  yang  pada  akhirnya  mereka  tidak  mampu  untuk melanjutkan  sekolah  bahkan  mereka  dijual  untuk  medapatkan keuntungan dibidang ekonomi
Dalam  kasus  perdagangan  wanita  dan  anak-anak  selain tersangkanya  yang  bertambah  dalam  daftar,  para  korban  kasus  jual beli  orangpun  semakin  panjang.  Faktor  ekonomi  biasanya  yang dipakai  sebagai  senjata  bagi  para  pelaku  sehingga  pelaku  memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas mencari dan sebagai  penyuplai.  Dari  semua  pihak  tersebut  mereka  bekerja  sama secara  sindikat  dan  saling  menutup  diri  sehingga  tidak  begitu mencolok di dalam masyarakat.
Ketentuan  mengenai  larangan  perdagangan  orang  pada dasarnya  telah  diatur  dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana pasal  297  KUHP  yang  mengatur  larangan  perdagangan  wanita  dan laki-laki  belum  dewasa  merupakan  kualifikasi  kejahatan  karena tindakan  tersebut  tidak  manusiawi  dan  layak  mendapatkan  human yang  berat  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun. 5 Namun ketentuan  pasal  297  tersebut  saat  ini  tidak  dapat  diterapkan  secara lintas  Negara  sebagai  kejahatan  internasional.  Demikian  pula terhadap  pasal  32  KUHP  tentang  “barang  siapa  dengan  ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau  melakukan  pebuatan  niaga  budak  belian  atau  dengan  sengaja turut campur dalam segala sesuatunya baik secara langsung maupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Substansinya tidak  lagi  memadai.  selain  KUHP  perlindungan  terhadap perdagangan orang juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor.
5 Yentriyani, Politik Perdagangan Perempuan, hlm. 33
Trafficking Prespektif Hukum Pidana
39  tahun 1999 tentang  Hak  Asasi Manusia.  Undang-undang  tersebut merupakan  Undang-undang  payung  bagi  seluruh  peraturan perundangan  yang  substansinya  mengatur  mengenai  perlindungan hak  asasi  manusia.  Karena  sifatnya  yang  payung  tersebut,  Undang- undang  Nomor  39  tahun  1999  belum  dapat  diterapkan  secara langsung  sehingga  perlu  suatu  Undang-Undang  yang  mengatur pemberantasan perdagangan orang.
Pada  dasarnya  perdagangan  orang  merupakan  kejahatan lintas wilayah dan lintas Negara yang terorganisir sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu ketentuan materiil yang berbeda yaitu dengan adanya ancaman pidana  yang  berat  bagi  para  pelakunya,  perlu  juga  pengaturan khusus huum formilnya yakni hukum acara yang tidak diatur dalam ketentuan  hukum  acara  pidana.  Keberadaan  undang-undang  ini diharapkan  dapat  mencegah,  memberantas  perdagangan  orang  dan melindungi  para  korban.  Selain  itu  juga  untuk  mewujudkan komitmen nasional dalam rangka kerja sama internasional, baik pada tingkat  bilateral,  regional  maupun  multilateral  untuk  melakukan upaya pemberantasan perdagangan orang.
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  tidak  terlalu berlebihan jika penulis tertarik  untuk membahas  lebih  lanjut tentang apa  itu  trafficking  lebih  mendalam  lagi  sehingga  lebih  jelas  dan terbuka  pemahaman  kita  tentang  trafficking,  dimana  permasalahan yang dapat diangkat dalam uraian diatas adalah berupa pembahasan dari rumusan permasalahan yang berupa pertanyaan: pertama, modus operandi apa  saja  yang  digunakan  dalam  praktek  trafficking;  kedua, Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu trafficking  dan ketiga Apa sajakah  dasar  hukum  yang  bisa  dipakai  dalam  kasus  trafficking    dan upaya  penanggulangan  yang  dapat  dilakukan  dalam  mencegah terjadinya praktek trafficking?

## Pembahasan
Trafficking adalah bisnis nomer tiga yang paling
menguntungkan  dalam  perdagangan  gelap  di  dunia  setelah  senjata dan  narkoba,  serta  merupakan  kegiatan  yang  lebih  kecil  resikonya dibandingkan  dengan  menjual  senjata  atau  barang  adiktif.  Modus rekrutmen  biasanya  dengan  bujuk  rayu,  gaji  pekerjaan  dengan  gaji besar,  duta  seni,  pertukaran  pelajar,  pengantin  pesanan  pos,  kawin

## Dian Novita
kontrak, pengiriman  tenaga  kerja, adopsi,  kasus adopsi anak dengan golongan  darah  tertentu  yang  kemudian  baru  diketahui  yang dibutuhkan  adalah  organ  tubuh  anak  itu  untuk  keperluan  organ tubuh  untuk  kepentingan  transplantasi,  pemindahan  dari  tempat yang dikenal ke dalam komunitas yang tidak dikenal, penyelewengan kekuasaan,  penipuan  dengan  tawaran  pekerjaan  imbalan  tinggi, paksaan  karena  korban  memiliki  hutang,  paksaan  dengan  ancaman penggunaan  kekerasan,  paksaan  dengan  penculikan,  perkawinan berbagai  kesenangan  dan  kemewahan  yang  banyak  menarik perempuan desa yang ingin mengubah nasib. 6
Banyak  agen  perekrutan  yang  tidak  memiliki  izin  beroperasi ke seluruh negeri terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia pada berbagai  tingkatan.  Beberapa  agen  yang  berlisensi  pemerintah  juga terlubat  dalam  perdagangan  manusia.  Agen  tersebut  seringkali mengenakan  uang  jasa  yang  tinggi  sehingga  menyebabkan  calon pekerja  terperangkap  dalam  ikatan  hutang  dan  orang-orang  yang direkrut  ini  bekerja secara  illegal  di  luar  negeri  sehingga  menambah kmudahan bagi pekerja tersebut untuk menjdai korban perdagangan manusia dan pelecehan lainnya.
Perdagangan manusia merupakan  fenomena global yang saat ini  telah  meluas  di  berbagai  belahan  dunia  dengan  berbagai  bentuk dan  penjelasan  antara  lain:  Pertama,  eksploitasi  seksual  komersial anak.  Anak  di  sini  yang  usianya  belum  mencapai  1  tahun,  bentuk eksploitasi seksual komersial diantaranya pelacuran anak,
perdagangan  anak  dengan  tujuan  seksual,  dan  pornogafi  anak. Ekspolitasi  seksual  komersial  dibedakan  dari  eksploitasi  non komersial  seperti,  pencabulan  anak,  perkosaan,  dan  kekerasan seksual.  Di  Indonesia  keberadaan  anak  yang  dijerumuskan  dalam prostitusi  anak yang di  perdagangkan seksualitasnya dan anak yang digunakan  untuk  memproduksi  pornogafi  merupakan  fakta  yang tidak dapat dibantah. Dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak semuladijanjikan  untuk  bekerja  sebagai  buruh,  PRT,  pekerja restaurant,  praminiaga,  dll.  Tetapi  kemudian  dipaksa  bekerja  pada industri seks pada saat mereka telah tiba di daerah tujuan.
Kedua ,  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  sebagai  PRT  di  luar maupun di  dalam negeri.  PRT yang  bekerja baik  dil  uar ataup un di
6 Ibid., hlm 103
Trafficking Prespektif Hukum Pidana
Indonesia  di-traffick  ke  dalam  kondisi  kerja  yang  berada  di  bawah paksaan,  pengekangan  dan  tidak  diperbolehkan  menolak  bekerja, mereka  bekerja  dengan  jam  kerja  yang  panjang,  penggelapan  illegal, upah  yang  tidak  dibayar/dikurangi  dari  jumlah  yang  disepakati sebelumnya, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik dan psikis, penyerangan  seksual,  tidak  diberi  makan/kurang  makan  dan  tidak boleh  menjalankan  agamanya  atau  perintah  untuk  melanggar agamanya. Ada juga beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen  lain  untuk  memastikan  para  pembantu  tersebut  tidak mencoba melarikan diri, perekrutan perempuan sebagai buruh murah dalam  negeri,  buruh  imigran,  sebagai  TKW  dengan  perlindungan hukum  yang  minim  sehingga  pahlawan  devisa  ini  rentan  terhadap masalah kejahatan  sekunder lainnya  seperti  penipuan oleh agen dan penyalur atau provider, diskriminasi gender dan xenophobia di negara asing sampai penipuan di ruang pemberangkatan dan kepulangan di Bandar  udara.menyangkut  perempuan  dan  anak  pekerja  di  sector informal,  maka  cukup  banyak  kasus  dimana  mereka  dieksploitasi hak-haknya  mengiringi  berbagai  tindak  kekerasan  yang  mereka derita. Ada yang pilang karena melarikan diri sehingga kembali tanpa membawa  uang  sepersenpun,  ada  yang  diperkosa  oleh  majikannya, ada  yang  disiksa  sehingga  menimbulkan  cacat  fisik  dan  psikis,  ada yang  stress  berat  dan  sakit,  bahkan  yang  lebih  parah  lagi  mereka pulang  tanpa  nyawa  lagi.  Melihat  kondisi  diatas  tidak  terlalu berlebihan  jika  banyak  tuntyutan  terhadap  pemerintah  untuk  lebih perhatian  kepada  para  TKW  karena  walau  bagaimanapun  juga  dan apapun  pekerjaan  mereka  di  negei  orang  mereka  tetaplah  saudara- saudara  kita  yang  sedang  mencari  nafkah  untuk  memperbaiki  nasib mereka di negeri orang. Mereka tetap sebagai komponen bangsa yang memiliki nurani dan harga diri sebagai bangsa yang besar. Demikian pula  dengan  fenomena  pemulangan  para  TKW  secara  besar-besaran dan  hukuman  kepada  TKW  yang  melanggar  peraturan  pemerintah Malaysia.
Ketiga , penari, penghibur, dan pertukaran budaya. Perempuan dan  anak  semula  dijanjikan  bekerja  sebagai  penari  duta  budaya, penyanyi  atau  penghibur  di  Negara  asing  tetapi  pada  saat kedatanggannya  ditempat  tujuan  banyak  dari  perempuan  dan  anak ini  dipaksa  untuk  bekerja  di  industri  seks  atau  pekerjaan  dengan kondisi mirip perbudakan. Trafficking  disinyalir terselubung didalam

## Dian Novita
pengiriman  tenaga  kerja  wanita  secara  illegal  ke  timur  tengah  dan Malaysia  sejak  tahun  1984  yang  lalu,  yaitu  pada  saat  Indonesia kesulitan  untuk  menyerap  tenaga  kerja  yang  kurang  terampil  dan miskin.
Keempat ,  trafficking  in  child  dan  penjualan  bayi  di  luar  negeri atau  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  yang  terlibat  adalah  anak-anak dibawah  umur  kurang  dari  17  tahun  dan  belum  menikah.mereka terlibat  dalam  pelacuran  dan  pornografi  baik  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  seperti  banyaknya  kasus  penculikan  bayi akhir-akhir  ini  yang  kemudian  bayi  tersebut  ternyata  di  jual.  Selain itu beberpa buruh imigrn Indonesia di tipu dengan perkawinan palsu saat  di  luar  negeri  dan  kemudian  mereka  dipaksa  untyuk menyerahkan bayinya untuk di adopsi secara illegal, dalam kasus lain ibu  rumah  tangga  di  tipu  oleh  pembantu  kepercayaannya  dengan melarikan  bayi  majikan  kemudian  menjual  bayi  tersebut  ke  pasar gelap,  PSK  dihamili  kemudian  anaknya  diperdagangkan  juga termasuk  dalam  kategori  ini.  Belum  lagi  perdagangan  anak  untuk tujuan  transplantasi  organ  tubuh,  maraknya  bisnis  anak  yang dilacurkan  juga  didukung  oleh  mitos  yang  berkembang  dikalangan penikmat  seks  bahwa  berhubungan  seks  dengan  anak-anak menambah kekuatan laki-laki juga membuat awet muda.
Kelima ,  anak  jalanan.  Untuk  dijadikan  pengemis,  pengamen, pedagang  asongan,  pencopet,  penyemir  sepatu,  bekerja  di  lepas pantai atau jermal,dan bekerja diperkebunan telah di-traffick ke dalam kondisi  situasi  kerja  yang  tertekan  dan  tidak  bisa  melarikan  diri, berbahaya  dengan  bayaran  yang  rendah  atau  bahkan  tidak  dibayar sama sekali. Fenomena anak jalanan ini agaknya memiliki kaitan erat dengan  perkembangan  wilayah  menjadi  metropolis  atau  kota  besar, sehingga ketika ada upaya untuk advokasi anank jalanan maka kajian insentif  tentang  dampak  perkotaan  dan  urbanisasi  menjadi keniscayaan  untuk  menemukan  solusi  teringan  mengatasi  persoalan nasib suram penerus bangsa ini.
Keenam ,  penyeludup  narkoba.  Perdagangan  perempuan  juga dikaitan  dengan  perdagangan  narkoba  dimana  perempuan dimanfaatkan sebagai penyalur atau perantara. Disinyalir
perdagangan anak dan bayi di medan yang melibatkan seorang bidan di  awal  tahun  2003  terkait  dengan  sindikat  peredaran  barang  haram narkoba.  bisnis  seks  sendiri  erat  kaitannya  dengan  dunia  narkoba,

## Trafficking Prespektif Hukum Pidana
sehingga tidak jarang PSK dimanfaatkan untuk mengedarkan barang haram ini.
Ketujuh ,   pengantin pesanan atau mail bride  order.  Perkawinan yang  dilakukan  dengan  sengaja  antara  pria  asing  yang  membeli perempuan  setempat  yang  ingin  keluar  dari  jeratan  kesulitan ekonomi.  Bagi  orang  yang  mengagungkan  ikatan  pernikahan  tentu dapat menerima jika pengantin pesanan ini dianggap sebagai bentuk lain  dari  modus  operandi  human  trafficking.  Hal  ini  terjadi  karena secara  ideal  orang  menggambarkan  bahwa  perkawinan  sebagai persatuan  kasih  antar  suami  dan  istri  dalam  sebuah  ikatan perkawinan yang dianggap sacral serta merupakan salah satu bentuk peribadatan kepada sang pencipta.
Adanya  aspek  ikut  campurnya  pihak  keluarga  dalam menentukan  dan  mengatur  perkawinan  berlaku  bagi  pihak perempuan  yang  menolak  keputusan  perkawinan  yang  diatur keluarga  merupakan  hal  sulit  karena  kedudukan  perempuan  dalam keluarga  dianggap  second  class  atau  sering  juga  disebut  subordinate. Bahkan  perempuan  juga  tidak  memiliki  hak  atas  tubuhnya  sendiri, hal  ini  diperburuk  dengan  dua  streotip:  (1)  Perempuan  cenderung emosional  sehingga  dianggap  tidak  mampu  mengambil  keputusan yang  rasional,  hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  ajaran  agama  yang menyatakan  bahwa  akal  perempuan  setengah  dari  laki-laki;  (2) Perempuan  adalah  makhluk  yang  lemah  dan  oleh  karena  itu memerlukan  perlindungan  dari  laki-laki  yang  secara  khusus  akan diperoleh segera setelah perempuan menikah.
Seringkali  perkawinan  yang  diatur  bagi  pihak  perempuan dengan  berdasarkan  kepentingan  ekonomi  dan  politisasi  laki-laki yang  memperoleh  keuntungan  dari  posisi  subordinat  seorang perempuan  dan  ketergantungan  perempuan.  Adanya  pihak-pihak yang  diuntungkan  dalam  perkawinan  pesanan  tersebut  kemudian menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  trafficking  in  women  melalui perkawinan.  Terdapat  dua  metode  yang  dikembangkan  dalam melihat  perkawinan sebagai salah satu penipuan  pertama Perempuan disalurkan dalam dunia industri seks atau prostitusi atau juga diperas tenaganya untuk bekerja mencari nafkah sedangkan si pemesan atau suami  hidup  berfoya-foya.  Kedua  Bila  perkawinan  tersebut dikomersialkan yang biasanya dilakukan melalui  proses perjodohan. Meskipun  demikian  tidak  semua  proses  perjodohan  melalui  mail

## Dian Novita
bride  order  tersebut  merupakan  trafficking  karena  pada  beberapa kebudayaan, instansi perjodohan ini justru menempati wilayah status yang tinggi dan harus dijalani sebelum proses pernikahan.
Kedelapan , migrasi perempuan dan jeratan hutang.
Perdagangan  manusia  jika  dilihat  dari  konteks  perpindahan  dan imigrasi  internasional  dan  nasional  yang  terus  meningkat  sebagai akibat  globalisasi  ekonomi,  feminisme  migrasi,  konflik  bersenjata, runtuh  Negara,  dan  transformasi  batas-batas  politik  dimana  dalam kenyataan  bahwa  perdagangan  perempuan  merupkan  sebuah komponen  dari  fenomena  yang  lebih  luas.  Selain  itu  juga perdagangan  anak  dengan  tujuan  eksploitasi.  Perempuan  berpindah dan  dipindahkan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  mereka  untuk berbagai  alasan  perdagangan  perempuan  harus  dipahami  berada dianratara  rangkaian  gerak  dan migrasi  perempuan 7 .  Walaupun  kita yakin  bahwa  perempuan  dan  semua  orang  harus  menikmati kemerdekaan  bergerak,  perdagangan  yang  dialami  perempuan  itu sendiri  bukanlah  satu-satunya  penyebab  pelanggaran  hak  asasi perempuan  akibat  perpindahan  mereka  di  dalam  suatu  Negara maupun  secara  internasional.  Bentuk-bentuk  kekerasan  yang  jelas dialami  oleh  pihak  perempuan  yang  mengalami  migrasi  tidak terbatas  pada  perkosaan,  penyiksaan,  penghukuman  semena-mena, perampasan  kemerdekaan,  kerjapaksa  dan  perkawinan  paksa. Dilakukan  terhadap  perempuan  yang  mencoba  menggunakan kebebasan  bergerak.  Perempuan  migrant  yang  bermgrasi  secara internasional  atau  domestik  untuk  mencari  pekerjaan  telah menempatkan  diri  mereka  dalam  jeratan  hutang  saat  mereka  setuju untuk  membuat  pinjaman  uang  untuk  membayar  biaya  perjalanan mereka  sehingga  pekerja  yang bermigrasi  ini  kehilangan kebebasannya untuk bergerak karena orang  yang  menguasai  hutang ingin  memastikan  bahwa  pekerjanya  tidak  berusaha  melarikan  diri dari  hutangnya.  Pembatasan  ruang  gerak  ini  dimana  mereka mengunci  para  calon  buruh  ke  luar  negeri.  Mereka  tidak  diijinkan untuk membatalkan rencananya untuk bekerja ke luar negeri kecuali mereka  melunasi  utangnya  yang  timbul  dari  biaya  pemrosesan, pelatihan,  tempat  tinggal  dan  transportasi.  Jumlah  utang  sangatlah
7 Maria Hartiningih, Feminisme Migrasi dalam Migrasi Internasional ,
http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?. (diakses tanggal 20 November 2010)

## Trafficking Prespektif Hukum Pidana
bervariasi sering kali biaya yang timbul bersifat tidak resmi dan tidak transparan.  Pinjaman  juga  mengakibatkan  adanya  tingkiat  bunga yang berbeda-beda. Para pekerja terkadang tidak mengetahui berapa besar  hutang  yang  harus  mereka  bayar  sampai  pada  akhirnya  kerja paksa  di  mulai  sering  kali  majikan  atau  perekrut  tidak  menjelaskan berapa banyak hutang yang telah terbayar seiring dengan waktu dan ini  mengakibatkan  pekerja  tidak  mengetahui  berapa  lama  lagi  dia harus bekerja untuk melunasi hutangnya.
Para  traficker  yang  berperan  dalam  kegiatan  trafficking  ini menggunakan  berbagai  macam  cara  rekrutmen  selain  menculik mereka  juga  memakai  orang-orang  terdekat,  kerbat,  tetangga  atau kenalan  untuk  membujuk  atau  membohongi  korban.  Modus  lain misalnya  calo  pertama  mendatangi  calon  korban  dan  iming-iming pekerjaan di kota tertentu sebagai pelayan toko atau restoran, namun sesampainya  di  kota  tujuan  ternyata  dijual  kepada  germo  di  tempat lokalisasi  atau  tempat  hiburan.  Proses  rekruitmen  perdagangan perempuan dan anak biasanya melibatkan orang-orang terdekat calon korban seperti anggota keluarga sendiri. Aparat yang berpengaruh di tingkat desa dengan imbalan yang bervariasi. Selain itu korban yang potensial  adalah  mereka  yang  ingin  pergi  dari  tempat  asalnya  dan beberapa mencari kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Sebagian dari mereka menyadari dirinya ditipu namun tetap bertahan dengan harapan  suatu  saat  akan  bekerja  di  perusahaan  yang  sah  secara hukum.
Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Trafficking
Permasalahan  yang  melatarbelakangi  terjadinya  illegal rafficking antara  Negara  yang  satu  dengan  negara  yang  lain  tidak sama, namun secara umum faktor-faktor yang mendorong terjadinya illegal  trafficking di  Indonesia  adalah:  Pertama,  Kemiskinan.  Krisis ekonomi  yang  melanda  Indonesia  sejak  tahun  1997  membawa dampak yang sangat luar biasa bagi  mayoritas penduduk  Indonesia. Puluhan juta jiwa terperosok di bawah garis kemiskinan, harga bahan pokok  menjulang  tinggi  sehingga  tidak  terjangkau,  elaparan  dan kekurangan  menjadi  pemandangan  yang  biasa  dialami  penduduk menengah  kebawah  sebagai  akibat  krismon.  Akibatnya  jutaan penduduk  terpaksa  menurunan  kualitas  kehidupan  mereka  agar dapat bertahan hidup dimasa kritis, kualitas makanan dan kesehatan

## Dian Novita
anak-anak  menjadi  sangat  menurun.  Akibat  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan ini juga membawa dampak yang luar biasa bagi anak usia  sekolah.  Dalam banyak kasus anak-anak  yang putus sekolah  ini terpaksa memasuki dunia kerja, mereka dipaksa mencari uang untuk meringankan  beban  keluarga.  Tidak  sedikit  anak-anak  ini  yang bekerja dalam kondisi yang tidak sepatutnya di alami oleh anak-anak. Ribuan  anak-anak  bekerja  di  pabrik  yang  berbahaya,  mereka dihadapkan pada pekerjaan yang beresiko tinggi  bagi kesehatan dan keselamatan  jiwa  tidak  jarang  pula  anak  tersebut  menjadi  korban eksploitasi seksual komersial dan menjadi korban trafficking.
Kedua, Pengangguran. Setiap tahun ribuan orang meninggalkan kampong halamannya dan keluarganya  demi  mencari kerja  di  daerah  lain    baik  di  Indonesia  ataupun di  luar  negeri.  sejak krismon  angka  partisipasi  anak  bekerja  cenderung  mengalami peningkatan,  disaat  inilah  para  sindikat  trafficking  aktif  mencari korban siapapun dapat menjadi mangsanya namun kebanyakan yang menjadi korban adalah pihak anak dan perempuan yang masih polos dengan  pendidikan  rendah,  tidak  tahu  cara  berimigrasi  yang  aman dan  tidak  tahu  informasi  tentang  adanya  perdagangan  orang. Merekalah  yang  rentan  dan  mudah  ditipu  mereka  mudah  terkena bujuk  rayu  calo  kerja,  tawaran  kerja  dengan  gaji  dan  fasilitas  yang sangat  baik  meeka  telan  mentah  tanpa  ada  rasa  curiga  sedikitpun, padahal sampai ditempat tujuan mereka dijual untuk dijadikan PSK.
Ketiga , kurangnya kesadaran. Masalah utama yang menyebabkan  terjadinya  trafficking  adalah  kurangnya  informasi masyarakat  akan  tindakan  trafficking    dengan  kurangnya  informasi yang  diterima  maka  tawaran  para  calo  untuk  bekerja  di  luar  negeri maupun di Indonesia diterima dan dipercayai secara mentah-mentah padahal calo tersebut menggunakan rayuan dan iming-iming tersebut untuk  menipu  dan  menjebak  korban  dalam  pekerjaan  menyerupai perbudakan. Penipuan inilah yang banyak terjadi dan berujung pada tindakan  trafficking.  Karena  itulah  sebaiknya  pihak  perempuan khususnya  lebih  waspada.  Jika  berminat  bekerja  ke  luar  negeri sebaiknya  mencari  informasi  yang  akurat  terlebih  dahulu  sehingga tidak terjebak dalam praktek trafficking.
Keempat, kurangnya  pendidikan  dan  ingin  cepat  kaya. Minimnya  pendidikan  yang  dialami  oleh  penduduk  Indonesia dikarenakan  alasan  tidak  mampu  dalam  pembiayaan  serta  budaya

## Trafficking Prespektif Hukum Pidana
masyarakat  dimana  perempuan  tidak  perlu  untuk  sekolah  tinggi- tinggi. Namun  yang  dikategorikan  pendiikan  dalam  factor trafficking tidak  hanya  berupa  pendidikan  formal  semata  namun  didalamnya juga diperhatikan pendidikan keterampilan hidup yaitu suatu proses pendidikan  yang  mengarah  kepada  pembekalan  keterampilan seseorang agar mampu dan berani menghadapi problem hidup secara wajar.  Semakin  rendah  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  maka semakin  lebar  jalan  untuk  menjadi  korban  trafficking  entah  disadari atau  tidak.  Apalagi  ditambah  oleh  keinginan  untuk  memiliki  materi dan  standart  hidup  yang  lebih  tinggi  dengan  angan-angan  yang muluk  tanpa  dibekali  dengan  pendidikan  yang  memadai  untuk mewujudkan  impiannya  maka  hal  ini  dapat  memicu  terjadinya migrasi  dan  membuat  orang  yang  bermigrasi  rentan  terhadap trafficking.
Kelima, jeratan  hutang.  Kepatuhan  anak-anak  terhadp  orang tua  dan  kewajiban  untuk  membantu  keluarga  dalam  kondisi  dan situasi  ekonomi  yang  buruk  atau  jeratan  hutang  yang  melilit membuat  anak-anak  rentan  terhadap  trafficking. 8 Meskipun  menurut norma  budaya  menekankan  bahwa  perempuan  adalah  dirumah sebagai  istri  dan  ibu  tetapi  harus  diakui  bagaimana  peran  aktif seorang  perempuan  dalam  membantu  mencari  penghasilan  untuk keluarga  tidak  dapat  dianggap  remeh,  hal  ini  dikarenakan  rasa tanggung  jawab  dan  kewajiban  membuat  banyak  perempuan bermigrasi  untuk  bekerja  agar  dapat  membantu  keluarga  hal  ini dibuktikan dengan banyaknya. 9 Negara Indonesia yang mengirimkan para TKW ke luar  negeri  untuk bekerja  baik melalui  cara  yang  legal ataupn  illegal.  Para  perempuan  yang  berangkat  menjadi  TKW  tidak lain  untuk  mencari  uang  sebanyk-banyaknya  agar  dapat  membantu ekonomi keluarga di kampung, untuk membayar hutang yang melilit keluarga selama ini. Modus jeratan hutang akan sangat rentan untuk dijadikan  alasan  menjebak  korban,  dimana  para  trafiker  akan memaksa korban untuk tetap melakukan pekerjaannya dan tidak bisa lari dari paksaan tersebut.
8 NN,  Mematahkan  Persepsi  Anak  Perempuan  sebagai  Asset  Bakti  vs.  Eksploitasi: http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?. (diakses tanggal 20 November 2010)
9 Komnas  Perempuan,  Peta  Kekerasan  Pengalaman  Perempuan  Indonesia,  (Jakarta, Ameepro, 2002), hlm 56

## Dian Novita
Keenam , sosial budaya. Suatu anggapan bahwa anak adalah hal milik  yang  dapat  diperlakukan  sekendak  keluarganya,  disamping ketidak  adilan  gender  dimana  kedudukan  perempuan  dalam masyarakat  maupun  keluarga  lebih  rendah  dibandingkan  dengan posisi  laki-laki  sikap  yang  memarginalkan  kaum  hawa  ini  ternyata sampai saat ini masih ada dalam masyarakat walaupun sudah sampai pada tahap manusia modern.
Ketujuh ,  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan  dan  anak  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologi  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum 10 .  Di  dalam  rumah  tangga  itu sendiri  ketegangan  maupun  konflik  merupakan  hal  yang  sering terjadi,  perselisihan  pendapat,  perdebatan,  pertengkaran  bahkan makian  merupakan hal  yang  umum  terjadi. Kekerasan  dalam  rumah tangga  dapat  terjadi  pada  siapa  saja  termasuk  ibu,  bapak,  anak  atau pembantu  rumah  tangga,  akan  tetapi  kebanyakan  korbannya  adalah istri.
Kedelapan ,  meningkatnya  permintaan  akan  pelacuran  anak. Meningkatnya  permintaan  akan  pelacuran  anak  dipacu  juga  antara lain  oleh  ketakutan  terhadap  HIV/AIDS  membuat  petualang  seks mencari objek seksual  baru yang  mereka kira  lebih  aman dari resiko yaitu anak-anak. Permintaan akan prostitusi juga dipicu oleh jaringan kriminal  pemasok  pelacuran  anak  yang  beroperasi  hingga  berbagai pelosok desa.
Ketentuan Hukum Sebagai Penanggulanggan Trafficking
Ketentuan  pidana  yang  dapat  diterapkan  terhadap  pelaku trafficking diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  serta Perundangan  lainnya,  yaitu:  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana/KUHP Pasal 297: perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki  yang  belum  dewasa,  dihukum  penjara  selama-lamanya  6 tahun.  Pasal  324:  Perdagangan  budak  belia;  (2)  Undang-undangan nomor 39  tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenaga
10 Suparti Handhyono, Human Trafficking dan Kaitannya dengan Tindak Pidana KDART, Makalah dalam Seminar di Kota Batu-Malang, tanggal 30 November 2006, hlm 12
Trafficking Prespektif Hukum Pidana
kerja  Indonesia  di  Luar  negeri;  (3)  Undang-undang  nomor  25  tahun 2003 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana  pencucian  uang;  (4)  Undang-undang  nomor  23  tahun 1992.tentang  kesehatan;  (5)  Undang-undang  nomor  23  tahun  2004 tentang perlindungan anak; (6) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  (7)  Undang- undang  nomor  9  tahun  1992  tentang  keimigrasian;  (8)  Undang- undang  nomor  21  tahun  2007  tentang  tindak  pidana  perdagangan orang.
Langkah kebijakan yang diambil menurut cabodia womens crisis centre yaitu: Pertama, langkah pencegahan. Merupakan sebuah upaya untuk  mencegah  agar  anak  dan  perempuan  tidak  diperdagangkan dengan  melalui  peningkatan  kesadaran  tentang  hak-haknya,  bahaya eksploitasi seksual maupuntrik yang digunakan pelaku perdagangan anak  dan  perempuan.strategi  yang  bisa  digunakan  di  antaranya  (a) kesadaran  multi  media  bagi  masyarakat  umum,  (b)  Pencegahan dalam  sekolah  khususnya  integrasi  ke  dalam  kurikulum  hak  anak, pendidikan seks dan eksploitasi seks, (c) Peningkatan kesadaran dan sensitivitas  bagi  staf  pemerintah  dan  staf  professional  lainnya,  (d) Mobilitas  komunitas  untuk  mengembangkan  system  pemonitoran melalui  daerah,  (e)  Peningkatan  kesadaran  melalui  program pendidikan  informal  dan  pustaka  keliling.  Strategi  tersebut  dapat berlaku  efektif  jika  dilakukan  dengan  kerja  sama  semua  pihak diantaranya pihak sekolah untuk pembinaan, pihak ulama atau tokoh masyarakat untuk pembinaan di lingkungan rumahnya.
Kedua ,  langkah  perlindungan.  Langkah  ini  sebagai  upaya untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban  dengan  cara peningkatan  jaringan  hukum,  langkah  tersebut  berjalan  efektif  jika berbagai  bentuk  jaminan  dan  mekanisme  hukum  berlaku.  Strategi yang bisa  digunakan adalah sebagai berikut: (a) peninjauan berbagai peraturan  dan  pengembangan  hukum  baru  tentang  perlindungan anak  dan  perempuan,  (b)  peninjauan  dan  penguatan  mekanisme implementasi  legalisasi  tentang  perlindungan  anak  dan  perempuan, (c)  pelatihan  bagi  staf  pemerintah  tentang  mekanisme  implementasi yang  baik,  (d)  melakukan  pendidikan  kepada  masyarakat  tentang perlindungan hukum dan mekanisme implementasi berbagai produk hukum, (e) pendirian unit-unit perlindungan khusus, (f) peningkatan kerjasama  regional  dan  internasional  untuk  menangani  masalah

## Dian Novita
perdagangan  orang,  (g)  pengembangan  standart  khusus  mengenai penyebaran  pornografi  dan  video  serta  majalah  seks  di  tempat umum. 11
Ketiga ,  langkah  rehabilitasi/pemulihan.  Langkah  ini  untuk menangani  korban  pasca  penyelamatan  dari  kejahatan  trafficking, terutama  korban  yang  mengalami  dampak  psikologi  yang  buruk diantaranya trauma psikologi, rasa takut dan cemas berkepanjangan,rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah. Strategi yang dipilih adalah pembentukan crisis centre layanan dukungan bagi korban  yang  diselamatkan,  pemonitoran  dan  perencanaan  layanan serta pendidikan nonformal dan  pelatihan keahlian serta pendidikan alternatif.
Keempat ,  langkah  reintegratif.  Yaitu  suatu  upaya  penerimaan korban di tengah-tengah keluarganya, masyarakatnya dan lingkungannya.  Ada  dua  tujuan  program  reintegratif  yaitu  untuk memfasilitasireintegratif  korban  dan  untuk mengembangkan alternative  permukiman  bagi  korban  yang  tidak  bisa  /  tidak  ingin kembali ke keluarga.
Dalam  penanganan  pemberantasan  trafficking    Indonesia  saat ini  sudah  menunjukkan  adanya  upaya  yang  serius  dan  signifikan. Masalah  kemiskinan  dan  rendahnya  pendidikan  merupakan hambatan  yang  utama  di  dalam  penanganan  pemberantasan trafficking di  Indonesia,  upaya  tersebut  antara  lain:  (a)  Pendataan korban  trafficking  yang  telah melapor ke polisi  dan pengajuan kasus ke  pengadilan,  (b)  dikeluarkanya  Keputusan.  Presiden  nomor  88 tahun  2002  tentang  rencana  aksi  nasional  penghapusan  trafficking perempuan  dan  anak,  (c)  pembentukan  ruang  pelayanan  khusus  di kepolisian  dan  mendirikan  pelayanan  terpadu  bagi  korban perdagangan  orang  di  beberapa  propinsi  di  Indonesia  yaitu  Jakarta, Medan,  Bandung,  Jawa  Timur  dan  lainnya,  (d)  di  keluarkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tantang perlindungan anak, (e) Dikeluarkannya  Undang-Undang  nomor  21  tahun  2007  tentang perdagangan  orang,  (f)  Advokasi,  sosialisasi  dan  disseminasi  issu trafficking kepada  aparat  terkait  seperti  kepolisian,  keimigrasian,
11 Farhah Ciciek, Ikhtiar Mengatasi KDRT, (Jakarta: LKAJ, The Asia Foundation,1999), hlm.45.
Trafficking Prespektif Hukum Pidana
kejaksaan  dan  kehakiman,  (g)  Menjalin  kerja  sama  regional  dan internasional.
Dari  berbagai  upaya  pemerintah  maupun  organisasi  non pemerintah  yang  telah  dilakukan  dan  masih  perlu  terus dikembangkan  adalah  pemberdayaan  korban  melalui  program pendidikan  keterampilan  hidup  agar  para  korban  lebih  dapat mengatasi problem hidup dan kehidupan yang dihadapinya.

## Penutup
Trafficking merupakan  permasalahan  klasik  yang  sudah  ada sejak  kebudayaan  manusia  itu  ada  dan  terus  terjadi  sampai  dengan hari  ini.  Penyebab  utama  terjadinya  trafficking    adalah  kurangnya informasi akan adanya trafficking, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan  serta  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat terutama  mereka  yang  berada  di  pedesaan,  sulitnya  lapangan pekerjaan  selain  itu  juga  masih  lemahnya  pelaksanaan  hukum  di Indonesia  tentang  perdagangan orang. Situasi  ini  terbaca oleh  pihak calo,sponsor,rekruter  untuk  mengambil  manfaat  dari  keadaan  ini dengan  mengembangkan  praktek  trafficking    di  tempat-tempat  yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya.
Untuk  memberantas  dan  mengurangi  trafficking    memerluan juga kerja sama lintas  Negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan  keterampilan.  Selain  itu  penyedian  perangkat  hukum  yang memadahi  untuk  skala  internasional,  regional  bahkan  lokal  juga penegakan  hukum  oleh  apart  hukum  untuk  menghambat  laju pergerakan  jaringan  trafficking.  Bahkan  tindakan  pemberian  sanksi yang  berat  terhadap  pelaku  trafficking    dan  perlindungan  terhadap korban  juga  harus  diperhatikan.  Dan  yang  tak  kalah  pentingnya dengan  sosialisasi  isu  tentang  perdagangan  anak  dan  perempuan terhadap  semua  komponen  masyarakat  sehingga  masalah  ini mendapat  perhatian  dan  menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  untuk diperjuangkan  dan  mendapatkan  penanganan  yang  maksimal  dari semua pihak.

## Daftar Pustaka
Ciciek,  Farhah.  Ikhtiar  Mengatasi  KDRT.  Jakarta:  LKAJ,  The  Asia Foundation,1999.

## Dian Novita
Editor,  “Sosialisasi  Bahaya  Trafficking”,  Jurnal  Perempuan,  Edisi  15 Februari 2005
Handhyono,  Suparti.  Human  Trafficking  dan  Kaitannya  dengan  Tindak Pidana  KDART ,  Makalah  dalam  Seminar  di  Kota  Batu-Malang, tanggal 30 November 2006.
Hartiningih,  Maria.  Feminisme  Migrasi  dalam  Migrasi  Internasional, http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?.  (diakses  tanggal 20 November 2010)
Jannah, Fathul et.al., Kekerasan terhadap Istri. Yogyakarta: LKIS,2003.
Komnas  Perempuan,  Peta  Kekerasan  Pengalaman  Perempuan  Indonesia, Jakarta, Ameepro, 2002
NN,  Aliansi  Global  Menentang  Perdagangan  Perempuan:  Standar  HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan , 1999
NN,  Mematahkan  Persepsi  Anak  Perempuan  sebagai  Asset  Bakti  vs. Eksploitasi : http://www.kompas.com./kolomctil.asp.098!?.
(diakses tanggal 20 November 2010)
Yentriyani,  Andi.  Politik  Perdagangan  Perempuan.  Yogyakarta:  Galang Press, 2004