## JAKTIA

## PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2017
NensiYuniarti Zs 1 ,Elvis Nopriyanti Sherly 2 , Dewi Nopita Sari 3
123 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: nensiyuniarti@umb.ac.id , elvisnopriyantisherly@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  pengaruh  Kepemilikan  Institusional  terhadap penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  dan  (2)  pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen  terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada  tahun  2015-2017.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Sampel  dalam  penelitian terdiri  dari  29  perusahaan  dengan  metode purposive  sampling .  Data  yang  digunakan  merupakan data sekunder yang diambil dari website www.idx.co.id dengan analisis yang digunakan merupakan analisis  regresi  linear  berganda.  Berdasarkan  hasil  dari  analisis  regresi  berganda  dengan  tingkat signifikansi  5%  maka  dapat  disimpulkan  kepemilikan  institusional  dan  dewan  komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ). Berdasarkan hasil penelitian  pada  penelitian  selanjutnya  juga  disarankan  untuk  memasukkan  variabel  lain  yang mungkin  mempengaruhi  penghindaran  pajak  seperti  kualitas  audit,  komite  audit,  kompensasi manajemen dan kepemilikan manajerial.
Kata  Kunci: Kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen,  penghindaran  pajak (tax avoidance).

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  (1)  Institutional  ownership  Against  Tax  Avoidance  and  (2) Independent  Board  of  Commissioners  Against  Tax  Avoidance  in  LQ-45  companies  registered  in Indonesia  Stock  Exchange  (IDX).  This  research  is  quantitative  research.  The  population  in  this study were all LQ-45 companies listed on the Stock Exchange in 2015-2017. While the sample of this study was determined by purposive sampling method to obtain 29 sample companies. The type of  data  used  is  secondary  data  obtained  from  www.idx.co.id  and  sample  company  websites.  The analytical method used is multiple linear regression analysis. Based on the results of multiple linear regression analysis with a significance level of 5%, the results of the study concluded: institutional ownership  and  independent  board  of  commissioners  proved  to  have  a  significant  effect  on  tax avoidance.  The  results  of  this  study,  it  is  suggested  to  add  other  variables  that  are  thought  to influence  tax  avoidance  such  as:  audit  quality,  audit  committee,  management  compensation,  and managerial ownership.
Keywords: Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, and Tax Avoidance

## JAKTIA

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1  ayat  1  menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Pajak merupakan beban bagi  perusahaan  yang dapat  mengurangi  laba bersih suatu  perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak, untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan  oleh  perusahaan  yaitu  dengan  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance). Menurut  Fenny Winata  (2014)  Penghindaran  pajak (tax  avoidance) merupakan  upaya  penghindaran  pajak  yang memiliki  dampak  terhadap  kewajiban  pajak  yang  dilakukan  dengan  cara  masih  tetap  dalam ketentuan  perpajakan  tidak  melanggar  ketentuan  perpajakan  yang  telah  ditetapkan,  penghindaran pajak ( tax avoidance) tidak melanggar hukum dan di perbolehkan oleh undang-undang perpajakan, namun  dengan  di  berlakukannya  penghindaran  pajak  ( tax  aviodance) ini  menimbulkan  kurangnya pemasukan yang diterima oleh negara.
Terkait dengan penghindaran pajak ( tax avoidance) di Indonesia terdapat beberapa  fenomena perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak ( tax avoidance) salah satunya yaitu kasus PT  Rajawali  Nusantara  Indonesia  (RNI). Sebuah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa kesehatan  terafiliasi  perusahaan  di  Singapura,  yakni  PT  RNI,  yang  kini  tengah  menjalani  proses pemeriksaan  oleh  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Jakarta  Khusus.  Perusahaan tersebut  diduga  melakukan  upaya-upaya  penghindaran  pajak (tax  avoidance), padahal  memiliki aktivitas cukup banyak di  Indonesia  yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. dalam kasus ini  PT  RNI  sudah  terdaftar  sebagai  perseroan  terbatas,  namun  dari  segi  permodalan,  perusahaan tersebut  menggantungkan  hidup  dari  utang  afiliasi.  Artinya,  pemilik  di  Singapura  memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Sedangkan modal yang digunakan oleh PT RNI tersebut masih bergantung  pada  utang  afiliasi.  Lantaran  modal  yang  digunakan  oleh  PT  RNI  berasal  dari  utang maka  perusahaan  tersebut  akan  terhindarkan  dari  kewajibannya.  Apalagi  laporan  keuangannya mengalami  kerugian  maka  praktis  tidak  melakukan  kewajiban  perpajakan.  Laporan  keuangan  PT RNI tahun 2014, menunjukkan utang sebesar RP 20,4 M. Sedangkan omzet  yang didapat oleh PT RNI tersebut hanya sebesar Rp 2,178 M dan pada tahun yang sama masih terdapat kerugian ditahan senilai  26,12M.  Strategi  yang  dilakukan  oleh  PT  RNI  yaitu  memanfaatkan  Peraturan  Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Selain itu, dua pemegang saham PT RNI berkewaganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak  2007-2015  dan  pemegang  saham  yang  berasal  dari  Singapura  tidak  melaporkan  pajak penghasilannya padahal memiliki usaha di Indonesia.
Penghindaran  pajak  ( tax  avoidance) salah  satunya  dapat  diminimalisir  melalui  kepemilikan institusional  dan  dewan  komisaris  independen.Para  investor  cenderung  menghindari  perusahaan- perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang buruk dan memperhatikan perusahaan yang memiliki  tata  kelola  yang  baik  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  ( stakeholders )  dan  nilai  perusahaan.Nilai  Perusahaan  merupakan  suatu  indikator keberhasilan  kinerja  suatu  perusahaan  dalam  mencapai  penghargaan  dari  lingkungan  bisnis, bertujuan  menciptakan  kekayaan  bagi  perusahaan  atau  memaksimumkan  laba,  agar  tujuan perusahaan  tercapai  memerlukan  pengendalian  manajemen,  salah  satu  cara  melakukan penghindaran  pajak.(Soerzawa,  Yusmaniarti,  &  Suhendra,  2018). Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sartori,  Nicola  (2010)  menjelaskan  bahwa  apabila  suatu  perusahaan  memiliki  suatu  mekanisme goodcorporate  governance yang  terstruktur  dengan  baik  maka  akan  berbanding  lurus  dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut  Tendi  Haruman  (2008) Good  Corporate  governance merupakan  tata  kelola perusahaan  yang  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  partisipan  dalam  perusahaan  yang

## JAKTIA
menentukan  arah  kinerja  perusahaan.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fenny  Winata (2014) good corporate governance memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal  mengambil  keputusan  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Good  Corporate  Governance yang  diterapkan  dengan  baik  seharusnya  sejalan  dengan  definisi  pajak  yaitu  pajak  adalah  sebagai kewajiban. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2015- 2017. Penelitian ini memfokuskan pada variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap tax avoidance yaitu good corporate governance yang diproksikan kepemilikan institusional dan dewan komisaris  independen.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdahulu  dan  hasilnya menunjukkan  belum  konsistennya  hasil  dari  penelitian  terdahulu,  maka  peneliti  tertarik  untuk menguji  kembali  penelitian  mengenai tax  avoidance ini  dengan  pengambilan  sampel  perusahaan LQ-45  dari  tahun  2015-2017  dengan  judul  penelitian“Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dan Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance ”.

## TINJAUAN LITERATUR Teori Agency
Jansen  dan  Mecking  (1976)  mengemukakan  definisi agency  theory adalah  sebagai  berikut: “Hubungan  keagenan  muncul  pada  saat  satu  atau  lebih  pemilik  perusahaan  mempekerjakan manajer  perusahaan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  jasa  dan  memberikan  kekuasaan  kepada agen  tersebut  untuk  membuat  suatu  keputusan  atas  nama  principal  tersebut” .  Dalam  kegiatan usahanya  pemilik  perusahaan  memberikan  wewenang  atau  tanggung  jawab  kepada  pihak manajemen  perusahaan  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  diharapkan  dapat  memaksimalkan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  pemilik perusahaan baik dalam rentang waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Manajer perusahaan merupakan  pengelola  dari  suatu  perusahaan  yang  lebih  mengetahui  tentang  informasi  internal bahkan prospek perusahaan tersebut pada masa yang akan datang jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan.
Menurut  Warsono  dkk  (2009)  dalam  Nuralifmida  Ayu  Annisa  (2011)  Terdapat  cara-cara langsung  yang  digunakan  pemegang  saham  untuk  memonitor  manajemen  perusahaan  sehingga membantu  memecahkan  konflik  keagenan.  Pertama,  pemegang  saham  mempunyai  hak  untuk mempengaruhi  cara  perusahaan  dijalankan  melalui  voting  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  , hak  voting  pemegang  saham  merupakan  bagian  penting  dari  asset  keuangan  mereka.  Kedua, pemegang  saham  melakukan  resolusi  dimana  suatu  kelompok  pemegang  saham  secara  kolektif melakukan  lobby  terhadap  manajer  (mewakili  perusahaan)  berkenaan  dengan  isu-isu  yang  tidak memuaskan  mereka.  Pemegang  saham  juga  mempunyai  opsi  divestasi  (menjual  saham  mereka), divestasi mereprestasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi  diakibatkan  oleh  ketidakpuasan  pemegang  saham  atas  aktivitas  manajer.  Implikasi  teori keagenan  terhadap  penelitian  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  manajemen  tidak  bisa  terlepas  dari tindakan  penghindaran  pajak.  Manajemen  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  karena  ingin memaksimalkan  laba  perusahaan  untuk  mengimbangi  keinginan  dari  pemilik  perusahaan  yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Selain itu agar kinerja manajemen dapat dinilai baik dan meningkat dari tahun ke tahun.

## Theory of Planned Behavior
Tindak  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tidak  bisa  lepas  dari  adanya Theory of Planned Behavior , teori ini menjelaskan tentang kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan  yang  sebelumnya  telah  direncanakan  secara  sengaja.  Ajzen,  I  (1991)  menjelaskan bahwa  perilaku  individu  melakukan  tindakan  tidak  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan  karena dipengaruhi  oleh  niat  untuk  berperilaku  tidak  patuh.  Sebelum  individu  melakukan  hal  tersebut, individu  akan  memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang  akan  diperoleh  atas  perilaku  yang  telah

## JAKTIA
diperbuatnya.  Kemudian  mereka  akan  memutuskan  bahwa  akan  melakukannya  atau  tidak melakukannya.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  kesadaran  wajib  pajak,  karena  keyakinan  mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara.
Menurut Tryana A.M. Tiraada (2013) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor,  yaitu:  (1). Behavioral Beliefs.  Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu  akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil dari tindakan yang dilakukannya tersebut; (2) Normative Beliefs. Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi  harapan  tersebut.  Atau normative  belief dapat  juga  diartikan  sebagai  kepercayaan- kepercayaan atau motivasi mengenai suatu harapan-harapan yang diinginkan, dan harapan tersebut muncul karena pengaruh dari orang lain; (3) Control Beliefs. Control beliefs merupakan keyakinan atau  kepercayaan  tentang  adanya  keberadaan  hal-hal  yang  dapat  mendukung  atau  menghambat perilaku  yang  akan  ditampilkan.  Selain  itu  suatu  persepsi  seseorang  akan  muncul,  dan  persepsi tersebut  juga  berhubungan  tentang  seberapa  kuat  hal-hal  yang  mendukung  dan  menghambat perilakunya tersebut.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  teoritis  membantu  menjelaskan  hubungan  antar  variabel  independen  terhadap variabel  dependen,  yaitu  kepemilikan  institusional,  dan  dewan  komisaris  independen  terhadap tax avoidance .  Berdasar  pada  telaah  literatur  yang  tertulis  di  atas,  maka  kerangka  pemikiran  yang  di kembangkan dalam penelitian ini secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

## RUMUSAN HIPOTESIS
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  kepemilikan  manajerial  dan  kepemilikan institusional  adalah  dua  mekanisme corporate  governance yang  dapat  mengendalikan  masalah keagenan.  Ngadiman  dan  Puspitasari  (2014)  menyatakan  bahwa  Kepemilikan  institusional merupakan  kepemilikan  saham  oleh  pemerintah,  institusi  keuangan,  institusi  berbadan  hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.  Menurut Hashemi dan Zulaikha (2013)  dengan  adanya  kepemilikan  institusional  di  suatu  perusahaan  maka  kepatuhan  dan  kinerja manajemen  akan  meningkat.  Semakin  besar  kepemilikan  institusi  keuangan  maka  akan  semakin besar  kekuatan  suara  dan  dorongan  dari  institusi  keuangan  tersebut  untuk  mengawasi  manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Investor  institusional  memilki  andil  didalam  keputusan  maka  secara  otomatis  akan  mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah sehingga perusahaan patuh terhadap
Tax Avoidance Kepemilikan Institusional Dewan Komisaris Independen

## JAKTIA
pajak. Dengan begitu, perusahaan akan menghindari perilaku penghindaran pajak (tax avoidance ) yang menyimpang dari ketetapan pajak yang sesuai di negeri ini.
Berdasarkan  penelitian  Fenny  Winata  (2014)  menunjukkan  hasil  penelitian  bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini sejalan dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Hotman Tohir Pohan (2008) dan Nuralifmida Ayu Annisa (2011). Sehingga hipotesis pertama yang akan diuji sebagai berikut:
H1:    Kepemilikan  institusional  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax avoidance) .
Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut Elsiana Ruddian (2017) Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik Good Corporate  Governance diterapkan  dengan  baik,  mematuhi  hukum  dan  perundangan  yang  berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Salah satu syarat  pencatatan  saham  bagi  calon  perusahaan  tercatat  adalah  memiliki  komisaris  independen sekurang-  kurangnya  30%  dari  jajaran  anggota  Dewan  Komisaris,  apabila  jumlah  komisaris independen  pada  dewan  komisaris  semakin  banyak,  maka  akan  semakin  baik  karena  komisaris independen  dapat  memenuhi  peran  mereka  didalam  fungsi  monitoring  terhadap  tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas tax avoidance akan semakin rendah.
Berdasarkan  pandangan  Nurshamim  Sabli  (2011),  komisaris  independen  melakukan pengawasan yang sangat baik yaitu dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.  Menurut  Maria  Andriyani  (2008)  komisaris  independen  dapat  melaksanakan  fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih  obyektif.  Komite  audit  bertugas  melakukan  kontrol  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik  serta  mendukung good  corporate  governance .  Penelitian  Fenny  Winata  (2014)  dapat membuktikan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance . Sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :
H2: Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap  penghindaran pajak (tax avoidance) .

## METODE

## Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu Tax Avoidance , sedangkan variabel independennya yakni kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen.

## Cash ETR ( cash effective tax rate)
Menurut  Chen  et  al  (2010)  menghitung  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance) dengan  proksi cash ETR ( cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.
𝑐𝑎𝑠ℎ ETR = 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑒 − 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

## JAKTIA

## Kepemilikan Institusional
Menurut  Elsiana  Ruddian  (2017)  kepemilikan  institusional  sebagai  pengawas  yang  berasal dari luar perusahaan memegang peranan penting dalam  memonitoring  manajemen.  Indikator  yang digunakan dalam mengukur suatu kepemilikan institusional adalah dengan persentase jumlah saham yang  dimiliki  oleh  pihak  institusi  dari  seluruh  jumlah  modal  saham  yang  beredar.  Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus:

## Dewan komisaris independen
Menurut  Elsiana  Ruddian  (2017)  Komisaris  independen  adalah  anggota  dewan  komisaris yang  berasal  dari  luar  perusahaan.  Variabel  tersebut  diukur  berdasarkan  presentase  jumlah  dewan komisaris  terhadap  total  komisaris  yang  ada  dalam  jajaran  dewan  komisaris  perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan rumus sebagai berikut :

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  dipakai  dalam  menentukan  data  yang  sudah  dikumpulkan  tersebut berdistribusi  normal  atau  tidak  (Nazaruddin  dan  Agus,  2015).  Model  regresi  dapat  dikatakan  baik apabila  model  regresi  yang  memiliki  nilai  residual  yang  mengikuti  berdistribusi  normal.  Uji normalitas dideteksi dengan analisis grafik histogram, normal probability plot , dan analisis statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Z  (1-Sample  K-S)  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  akan terdistribusi secara normal maupun tidak normal. Dapat dikatakan normal jika hasil analisis nilai sig > 0.05 maka model regresi dikatakan normal.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi  tertentu dalam suatu periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat uji  autokorelasi  yaitu  uji Durbin-Watson (Uji  DW).  Model  yang  bebas  autokorelasi  adalah  model yang nilai dW-nya lebih besar dari dU dan nilai dW-nya lebih kecil dari 4-dU dengan kata lain dU <  dW  <4-dU  (Ghozali,  2013).  Pengambilan  keputusan  ada  atau  tidaknya  autokorelasi  pada  suatu model diperlihatkan pada Tabel berikut:
Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl ≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl ≤ d ≤4 Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan   4-du ≤ d ≤ 4-dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak
du < d< 4-du
Sumber: (Ghozali, 2013)
kepemilikan institusional = kepemilikan saham institusional total saham beredar
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

## JAKTIA

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  mempunyai  korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya antara variabel bebas tidak terjadi korelasi. Untuk mengetahui data tersebut terdapat ataupun tidak terdapat multikolinearitas di dalam model regresi menurut Ghozali (2013), dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) < 10 dan tolerance >0,10.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  untuk  semuaa  pengamatan  pada  model  regresi.  Jika  variance  dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut  heteroskedastisitas.  Model  regresi yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Uji glejser di uji dengan cara meregresi variabel dependen dengan nilai absolute dari residual (Abs_Res). Jika hasil pengujian diperoleh nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskesdastisitas.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  berganda. Analisis regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dari dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara  dua  variabel  bebas  atau  lebih  dengan  satu  variabel  terikat  (Ghozali,  2013).  Penelitian  ini dihitung dengan menggunakan model regresi linear berganda sebagai berikut:

## =

## HASIL DAN PEMBAHASAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ-45 yang terdaftar diBursa Efek Indonesia  (BEI)  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2017.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftardi BEI dengan periode pengamatan ini dari tahun 2015- 2017  yang  memenuhi  kriteria.Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode purposive sampling . Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 29 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 87 observasi.
Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Data
Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 62 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation .04514506 Most Extreme Differences Absolute .075 Positive .075 Negative -.066 Kolmogorov-Smirnov Z .590 Asymp. Sig. (2-tailed) .877 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

## JAKTIA
Berdasarkan  hasil  pengujian one  sampel  kolmogrov  smirnov (KS),  terlihat  bahwa  semua variabel  memiliki asymp.  Sig ( 2-tailed) lebih  besar  dari  0,05  maka  menunjukan  semua  variabel telah  terdistribusi  secara  normal  dengan  nilai  probabilitas  >  0,05    yang  artinya  data  telah terdistribusi secara normal.
Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi Pengujian autokorelasi awal Model K dL Du Durbin
Kriteria Keterangan Watson Model 4 1,5567 1,7485 1,327 dU<dW<4- dU Terkena Autokorelasi

## Sumber: Data Sekunder diolah, 2019
Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian autokorelasi pada model 1 variabel bebas dan jumlah observasi  sebanyak  87,  diperoleh  nilai  dL  sebesar  1,5567  dan  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1,327. Nilai  Durbin-Watson  yang  lebih  rendah  dari  pada  nilai  dU  meunjukan  bahwa  model  1  terkena masalah  autokorelasi.  Untuk  mengatasi  masalah  autokorelasi  tersebut,  dilakukan  tindakan membentuk variabel baru pada seluruh model regresi dengan cara melakukan transform cochrance- orcutt .  Setelah  dilakukan  perbaikan  maka  dilakukan  pengujian  autokorelasi  secara  ulang  dengan menggunakan  model  persamaan  regresi  yang  baru.  Hasil  uji  autokorelasi setelah  perbaikan  model dapat dilihat pada tabel berikut:
Hasil Uji Autokorelasi (setelah diperbaiki)
Pengujian autokorelasi sebelum diperbaiki Model K dL Du Durbin Kriteria Keterangan Watson Model 4 1,4554 1,7288 1,940 dU<dW<4- dU Bebas Autokorelasi

## Sumber: Data Sekunder diolah, 2019
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa model persamaan telah bebas dari masalah  autokorelasi karena pada model persamaan  nilai dW lebih besar dari pada dU dan lebih rendah daripada 4-dU yaitu dU < dW < 4-dU sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Model  dikatakan  baik  jika  tidak  terjadi  korelasi  di antara  variabel  indepeneden  (Ghozali,  2013).  Untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  masalah multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  nilai Tolerance dan Variance  Inflation  Factor  (VIF). Jika  nilai tolerance > 0,1 dan  nilai VIF < 10 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas dan model regresi dapat dikatakan baik. Sedangkan jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka terjadi masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## JAKTIA

## Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF KI1 0.726 1.377 Bebas dari multikolearitas DKI1 0.654 1.529 Bebas dari multikolearitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tidak  terdapat  model  persamaan  yang  terkena masalah  multikolinearitas.  Variabel  kepemilikan  institusional  (KI)  pada  hipotesis  1  merupakan varibel  independen  memiliki  nilai tolerance 0.726  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,1,  selanjutnya nilai VIF sebesar 1.377 nilai tersebut < 10, jadi variabel KI terbebas dari masalah multikolinearitas. Variabel  dewan  komisaris  independen  (DKI)  pada  hipotesis  2  merupakan  variabel  independen memiliki nilai tolerance 0.654 nilai tersebut lebih besar dari 0,1, selanjutnya nilai VIF sebesar 1.529 nilai tersebut < 10, jadi variabel DKI terbebas dari masalah multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu  observasi  keobservasi  yang  lain.  Dalam  penelitian  ini untuk  menguji  heteroskedastisitas  digunakan uji  glejser yang  dilakukan  dengan  meregresikan variabel-variabel  bebas  terhadap  nilai  absolut  residualnya  (Ghozali,  2013).  Jika  koefisien  korelasi semua  variabel  terhadap  residual  >  0,05  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel dibawah ini:
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model T Sig. Keterangan 1  (Constant) 3.530 .001 KI1 -1.007 .318  Bebas Heteroskedastisitas DKI1 -2.003 .050  Bebas Heteroskedastisitas

## Sumber: Data Sekunder diolah, 2019
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai variabel KI memiliki nilai signifikansi  sebesar 0.318  >  0,05,  maka  model  regresi  untuk  variabel  KI1  bebas  heteroskedastisitas.  Variabel  DKI1 memiliki nilai signifikansi 0,050 > 0,05, maka model regresi untuk DKI bebas heteroskedastisitas. Jadi keseluruhan model pada penelitian ini bebas masalah heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaruh  kepemilikan  institusional  dan  dewan komisaris  independen  terhadap tax  avoidance .    Hipotesis  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  hipotesis. Dalam pengujian setiap hipotesis akan dilakukan secara terpisah sebagai berikut:
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance
Hipotesis  pertama  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  adalah  kepemilikan  institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance). Uji  t  digunakan pada seluruh  model  regresi  untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini.  Pengujian  dilakukan  dengan menggunakan significance level 5%. Hasil uji hipotesisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

## JAKTIA
Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Keterangan B Std. Error Beta 1 (Constant ) .134 .016 8.503  .000 - KI1 .099 .041 .299  2.428  .018 Diterima
a. Dependent Variable: TA1

## Sumber: Data Sekunder dioleh, 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut  hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukan  koefisien  regresi kepemilikan  institusional  (KI1)  bernilai  sebesar  0,099  nilai  t  sebesar  2.428  dan  nilai  signifikansi sebesar  0,018  (tingkat  signifikansi  <  0,05).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance) . Hasil  penelitian  ini menunjukkan  hasil  yang  konsisten  dengan  hipotesis  pertama  yang  dibangun  yaitu  untuk  menguji apakah  kepemilikan  institusional  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax avoidance) sehingga hipotesis pertama diterima .
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fenny  Winata  (2014). Kepemilikan  institusional  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax avoidance) memiliki  arti  bahwa  besar  kecilnya  kepemilikan  institusional  bisa  membuat  praktik penghindaran  pajak  ( tax  avoidance) yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  dapat  dihindari. Menurut  Hashemi  dan  Zulaikha  (2013)  dengan  adanya  kepemilikan  institusional  di  suatu perusahaan  maka  kepatuhan  dan  kinerja  manajemen  akan  meningkat.  Semakin  besar  kepemilikan institusi  keuangan  maka  akan  semakin  besar  kekuatan  suara  dan  dorongan  dari  institusi  keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Investor institusional memilki andil didalam keputusan maka secara  otomatis  akan  mendorong  manajemen  untuk  mematuhi  peraturan  yang  dibuat  pemerintah sehingga perusahaan patuh  terhadap pajak. Dengan begitu, perusahaan akan menghindari perilaku penghindaran pajak (tax avoidance ) yang menyimpang dari ketetapan pajak yang sesuai di negeri ini. Sedangkan menurut Wien Ika Permanasari (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer  dan  pemegang  saham.  Keberadaan  investor  institusional  dianggap  mampu  menjadi mekanisme  monitoring  yang  efektif  dalam  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  manajer.  Hal  ini disebabkan  investor  institusional  terlibat  dalam  pengambilan  yang  strategis  sehingga  tidak  mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya,antara  lain  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  Rahmawati  (2016)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  kepemilikan institusional  memiliki  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance), dan berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fenny  Winata  (2014)  yang menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance).
Pengaruh Dewan komisaris independen terhadap tax avoidance Hipotesis  kedua  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  adalah  dewan  komisaris  independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) . Uji  t  digunakan  pada seluruh  model  regresi  untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini.  Pengujian  dilakukan  dengan menggunakan significance level 5%. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut:

## JAKTIA
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. Keteranga n B Std. Error Beta 1 (Constant) .229 .021 10.946 .000 - DKI1 -.196 .065 -.360  -2.993 .004 Diterima

## a. Dependent Variable: TA1
Sumber : Data Sekunder diolah, 2019
Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan koefisien regresi dewan komisaris  independen  (DKI1)  bernilai  sebesar  -0.196  nilai  t  sebesar  -2.993  dan  nilai  signifikansi sebesar 0,004 (tingkat signifikansi < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance). Hasil  penelitian  ini menunjukkan  hasil  yang  konsisten  dengan  hipotesis  kedua  yang  dibangun  yaitu  untuk  menguji apakah  dewan  komisaris  independen  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak ( tax  avoidance) sehingga  hipotesis  kedua diterima .Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2016).
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  persentase  variabel  dewan  komisaris independen  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pengawasan  yang  efektif  dan  pengendalian  dalam sebuah  perusahaan  oleh  direksi  dan  manajemen,  sehingga  keberadaan  mereka  tidak  hanya formalitas belaka. Menurut Hotman Tohir Pohan (2008) Dewan komisaris independen adalah pihak yang  tidak  terafiliasi  dalam  segala  hal  dengan  pemegang  saham  pengendali,  tidak  memiliki hubungan afiliasi  dengan direksi  atau dewan komisaris serta tidak menjabat  sebagai  direktur pada suatu  perusahaan  yang  terkait  dengan  perusahaan  pemilik.  Dewan  komisaris  independen  harus memahami  undang-undang  dan  peraturan  tentang  pasar  modal  serta  diusulkan  oleh  pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) . Menurut  Fenny  Winata  (2014)  Dewan  komisaris  bertanggung  jawab  dan  mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka  mencapai  tujuan  organisasi,  serta  memberikan  nasihat  bilamana  diperlukan.  Karena posisinya yang sangat penting dalam perusahaan, kemampuan dan pemahaman komisaris terhadap bidang  usaha  dan  emiten  akan  sangat  mempengaruhi  persetujuan  dan  keputusan  yang  dibuat, sehingga komisaris harus memiliki dan menguasai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi.
Apabila  jumlah  komisaris  independen  pada  dewan  komisaris  semakin  banyak,  maka  akan semakin  baik  karena  komisaris  independen  dapat  memenuhi  peran  mereka  didalam  fungsi monitoring  terhadap  tindakan-tindakan  para  direktur,  maka  aktivitas tax  avoidance akan  semakin rendah.  Berdasarkan  pandangan  Nurshamimi  Sabli  (2011),  komisaris  independen  melakukan pengawasan yang sangat baik yaitu dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ayu Rahmawati (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris  independen  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax avoidance) . Namun sebaliknya, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh  Nuralifmida  Ayu  Anissa  (2011)  menunjukkan  bahwa  dewan  komisaris  independen  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance).

## JAKTIA

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  yang  konsisten  dengan  hipotesis  pertama  yang dibangun  yaitu  untuk  menguji  apakah  kepemilikan  institusional  berpengaruh  secara  signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) sehingga hipotesis pertama dan hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil dari analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%  maka  dapat  disimpulkan  kepemilikan  institusional  dan  dewan  komisaris  independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak seperti kualitas audit, komite audit, kompensasi manajemen dan kepemilikan manajerial.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991) The  Theory  of  Planned  Behavior.Organizational  Behavior  and  Human  Decision Processes , 50: 179-211.
Ayu  Rahmawati  dkk  .(2016).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate  Sosial  Responsibility  dan Corportae  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance.Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014.Jurnal Perpajakan, Vol 10 N0.1 2016.
Chen, S., Chen X et.al. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non Family Firms?. Journal of Financial Economics.
Elsiana  Ruddian.  (2017).  PengaruhTata  Kelola  Perusahaan  terhadap  Penghindaran  Pajak  pada Perusahaan Pertambangan. Skripsi: Universitas Lampung.
Fenny Winata, (2014) . Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidanc e pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 4, NO.1, 2014.
Ghozali,Imam.  2013.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hashemi  Rodhian  Hanum  dan  Zulaikha.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik Corporate  Governance terhadap Effective  Tax  Rate .  Diponegoro  Journal  of  Accounting  ISSN  (Online):  2337-3806 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Halaman 1-10.
Hotman  Tohir  Pohan.  (2008).  Pengaruh Corporate  Governace,  Rasio  Tobin  Q, Perata  Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jakarta: Universitas Trisakti.
Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.” Journal of Financial Economics 3 (4): 305-360. Maria Andriyani.( 2008). “Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Insider Ownership, Investment  Opportunity  Set, dan Profitability terhadap  Kebijakan  Dividen”  Universitas Diponegoro, Semarang.
Nazaruddin  dan  Agus  Tri  Basuki.(2015).  Analisis  Statistik  dengan  SPSS.Yogyakarta:  Danisa Media.
Ngadiman dan Puspitasari, C. (2014). “Pengaruh Leverage , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Akuntansi , 8(3), hal.408- 421.
Nuralifmida  Ayu  Annisa.  (2011).  Pengaruh Corporate  Governance terhadap Tax  Avoidance . Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
Nurshamimi  Sabli.  (2011). Tax  Planning  and  Corporate  Governance : Evidence  from  Shariah Compliant Companies . Universitas Teknologi MARA.

## JAKTIA
Sartori,Nicola. (2010) . Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. www.ssrn.com Soerzawa, D., Yusmaniarti, Y., & Suhendra, C. (2018). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN LEVERAGE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi,, 2 (4), 367-377.
Tendi  Haruman.  (2008).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  terhadap  Keputusan  Keuangan  dan  Nilai Perusahaan:  Survey  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Simposium Nasional  Akuntansi  XI.  23-24  Juli  2008,  Pontianak..  2008.  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli 2008, Pontianak Tryana  A.M.  Tiraada,  (2013),  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap Kepatuhan  WPOP  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan,  Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
Wien  Ika  Permanasari.  (2010).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan  Institusional,  dan Corpotate  Social  Responsibility Terhadap  Nilai  Perusahaan.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro.