## PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEREKAMAN KTP ǧ E L

## DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POSOPROVINSI SULAWESI TENGAH

## Dedi Kusmana¹, Andika Nugra Deo Bermuli²
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2 Pemerintah Kabupaten Poso
dedi_kusmana@ipdn.ac.id

## ABSTRACT
This study takes title ”Implementation Of Citizen Administration Information System In Recording Electronic Identity In Poso, Central Sulawesi”. This research was description about how the realization of KTP-el input based on Administration Information System worked in Poso. The purpose of this study was to determine the Population Administration Information System Implementation in recording the ID card-el in Poso and to determine the limiting factor Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso. Research method the writer used was exploratory method by analyzing data through inductive approachment. As for how to collect data is by observation, interview and documentation. Based on an analysis conducted by the authors, it turns Population Administration Information System Implementation in recording KTP-el in Poso has not gone well because they wear long-Standard Operating Procedure and also still hampered by several obstacles that are still people who do not do the recording, the Internet is still often dif ϔ icult conditions KTP-el recorders are sometimes broken. At that moment lasted, socialization Administration Information System Implementation to the public hopefully maximized followed by improving the competence of the relevant institutions about damage to goods KTP-el input based arga Administration Information System Implementation in the town of Poso could be better and the maximum.
Keywords: implementation, population administration information system

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengambil  judul  “Pelaksanaan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP-el  Di  Kabupaten  Poso  Provinsi  Sulawesi Tengah”.  Penelitian  ini  merupakan  deskripsi  sejauh  mana  perekaman  KTP-el berbasis  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  berjalan  di  Kabupaten Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP-el  di  Kabupaten  Poso.  Metode  penelitian
yang  penulis  gunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  data melalui  pendekatan  induktif.  Adapun  cara  mengumpulkan  data  adalah  dengan menggunakan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil analisis yang penulis lakukan, ternyata Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik  karena  masih  memakai  Standar  Operasional  Prosedur  lama  dan  juga  masih terkendala oleh beberapa hambatan diantaranya masih ada masyarakat yang belum melakukan  perekaman,  jaringan  internet  yang  masih  sering  terjadi  trouble  dan kondisi  peralatan  perekaman  KTP-el  yang  terkadang  rusak.  Selanjutnya  penulis menyarankan  untuk  kedepannya  sosialisasi  perekaman  KTP-el  berbasis  Sistem Informasi  Adminitrasi  Kependudukan  kepada  masyarakat  bisa  lebih  maksimal yang disertai dengan peningkatan kompetensi operator perekaman KTP-el dengan BIMTEK ataupun Diklat dan melaporkan kepada pihak telekomunikasi dan instansi terkait  mengenai  kerusakan  alat  perekaman  yang  terjadi  agar  perekaman  KTP-el berbasis  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Poso  dapat lebih baik dan maksimal.
Kata kunci: pelaksanaan, sistem informasi administrasi kependudukan

## PENDAHULUAN
T ertib  administrasi  kependudukan mutlak diperlukan agar terciptanya suatu  kondisi  keteraturan  dalam perencanaan kependudukan yang digunakan untuk menunjang pembangunan suatu bangsa. Perencanaan kependudukan yang didasarkan  dari  data  kependudukan dan pencatatan sipil seperti kartu tanda penduduk,  akta  perkawinan,  bahkan sampai  akta  kematian  digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis agar kebijakan tersebut efektif dan tepat sasaran. Walaupun dalam menyediakan sistem  administrasi  kependudukan yang  handal  juga  tidak  mudah  dan membutuhkan  anggaran  yang  tidak sedikit,  namun  hal  ini  bermanfaat untuk memperoleh data kependudukan yang  valid  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.
Kebijakan  pada  era  dasentralisasi pemerintah daerah memerlukan sistem administrasi
kependudukan, agar
dapat  mendapat  data  kependudukan yang  akurat  untuk  merencanakan pembangunan dan mengatasi permasalahan yang muncul pada lapisan masyarakat.  Kebijakan  yang  telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan landasan  dan  prosedur  yang  dikenal dengan  implementasi  kebijakan.  Syafri dan  Setyoko  (2010:15)  menyatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuannya.  Tujuan  kebijakan pada hakekatnya melakukan intervensi,
maka implementasi kebijakan sebenarnya merupakan tindakan (action) ”.
Keberadaan  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi  ini  dijadikan  sebagai alat  pendukung  yang  sangat  penting dalam  pembentukan  suatu  sistem informasi.  Menurut  Indrayani  dan
Gatiningsih (2013:3) menyatakan bahwa  “sistem  informasi  merupakan jaringan  yang  terdapat  dalam  suatu organisasi yang membuat para pimpinan bisa  mengakses  informasi  secara  terus menerus”.
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
Salah  satu  sistem  informasi  di Indonesia saat ini adalah sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK) yang digunakan untuk terselanggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional  yang  terpadu,  tertib,  lengkap, dan  mutakhir  serta  mudah  diakses secara  akurat  dan  juga  dapat  memberi Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) secara  otomatis,  sehingga  menghindari kepemilikan data kependudukan ganda.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Pasal  1  ayat (21)  menyebutkan  bahwa,  Sistem
Informasi  Administrasi  Kependudukan, selanjutnya  disingkat  SIAK,  adalah sistem  informasi  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan di  tingkat  penyelenggara  dan  instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  dalam perekaman  KTP-el  merupakan  bagian dari  pelayanan  kependudukan  dan catatan  sipil,  telah  dilaksanakan  di Kabupaten  Poso  Provinsi  Sulawesi Tengah  dengan  penerapan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  yang berlaku  secara  nasional  dan  KTP-el (KTP elektronik). Pelaksanaan program penerapan  KTP-el  ini  dilaksanakan di  19  (sembilan  belas)  Kecamatan  di Kabupaten Poso dan perekaman KTP-el dilaksanakan langsung oleh pemerintah kecamatan masing-masing.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Poso laporan kemajuan pelaksanaan perekaman dan percetakan KTP-el di Dinas Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Poso  pada  Tahun  2017,  selama  3 tahun  pelaksanaan  perekaman  dan percetakan  KTP-el  disetiap  Kecamatan belum mencapai target yang ditetapkan, terlihat  dari  jumlah  penduduk  yang belum melaksanakan Perekaman
KTP-el  sebanyak  39.225  orang.  Hal ini  disebabkan  oleh  faktor-faktor antar  lain  tempat  tinggal  penduduk  ke tempat  pelaksanaan  perekaman  yang jauh,  kurangnya  kesadaran  masyarakat memiliki  KTP-el,  sistem  jaringan internet  yang  masih  sering  mengalami gangguan  koneksi,  sehingga  proses pengumpulan  data  ke  sistem  nasional terlambat,  serta  keterlambatan  blanko yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat sehingga percetakan KTP-el tertunda.
Adapun tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK) dalam  perekaman  KTP-el  di  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso  Provinsi  Sulawesi Tengah,  serta  untuk  mengetahui faktor  penghambat  dan  upaya  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dalam  mengatasi  faktor  penghambat dari  Pelaksanaan  Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam perekaman KTP- el di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

## KAJIAN TEORETIS

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  adalah  salah  satu kegiatan  yang  dapat  kita  jumpai dalam  proses  administrasi.  Menurut
Tjokroadmudjoyo (1995:98) mengemukakan  bahwa  pelaksanaan
sebagai  proses  dapat  kita  pahami dalam  bentuk  rangkaian  kegiatan yang  berawal  dari  kebijakan  guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu  diturunkan  dalam  suatu  program dan  proyek.  Lebih  lanjut  Westra,  dkk (1989:210) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang  dilakukan  untuk  melaksanakan semua  rencana  dan  kebijaksanaan yang  telah  dirumuskan  dan  ditetapkan dengan  melengkapi  segala  kebutuhan alat-alat  yang  diperlukan,  siapa  yang akan  melaksanakan,  dimana  tempat pelaksanaannya  dan  kapan  waktu dimulainya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan  berhubungan  juga dengan manajemen karena menyangkut perencanaan.  Secara  etimologis  kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno  ménagement,  yang  berarti seni  melaksanakan  dan  mengatur. Sedangkan  secara  terminologis  para pakar mende inisikan manajemen secara  beragam,  diantaranya:  Follet yang  dikutip  oleh  Wijayanti  (2008:  1) mengartikan  manajemen  sebagai  seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Menurut  George  R.  Terry  and Leslie  W.  Rue  (1992:9-10)  mengatakan bahwa  lima  fungsi  utama  manajemen, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja.  Manajer,  dalam  melakukan pekerjaannya,  harus  melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan  fungsi-fungsi  manajemen,
yang terdiri dari :
Planning, menentukan tujuan-
tujuan  yang  hendak  dicapai  selama suatu  masa  yang  akan  datang  dan apa  yang  harus  diperbuat  agar  dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
Organizing, mengelompokkan  dan menentukan berbagai kegiatan penting dan  memberikan  kekuasaan  untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  itu. Pengorganisasian (organizing) adalah:
•  Penentuan  sumber  daya-sumber daya  dan  kegiatan-kegiatan  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan organisasi
•  Perancangan  dan  pengembangan suatu  organisasi  kelompok  kerja yang  akan  dapat  membawa  hal-hal tersebut kearah tujuan.
•  Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian
•  Pendelegasian  wewenang  yang diperlukan kepada individu- individu untuk melaksanakan tugas- tugasnya.  Fungsi  ini  menciptakan struktur formal dimana pekerjaan  ditetapkan,  dibagi  dan dikoordinasikan  (Handoko,  1999:
24).
G.R.  Terry  berpendapat  bahwa pengorganisasian  adalah:  “Tindakan mengusahakan  hubungan-hubungan kelakuan  yang  efektif  antara  orang- orang,  sehingga  mereka  dapat  bekerja sama  secara  efesien  dan  dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi  dalam  hal  melaksanakan tugas-tugas  tertentu  dalam  kondisi lingkungan  tertentu  guna  mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Hasibuan, 2001: 23).”
Staf ϔ ing, menentukan  keperluam- keperluan  sumber  daya  manusia, pengerahan,  penyaringan,  latihan  dan pengembangan tenaga kerja.
Menurut  Handoko  (2000:  230) langkah-langkah dalam proses staf ing  meliputi  beberapa  aspek yaitu sebagai berikut.
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi .... Perencanaan sumber daya manusia Pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi tertentu, untuk itu perlu  adanya  perencanaan  yang  terdiri atas; penentuan jabatan yang akan diisi,
kemampuan  yang  dibutuhkan,  serta jumlah  yang  dibutuhkan,  pemahaman pasar tenaga kerja potensial, pertimbangan  kondisi  permintaan  dan penawaran  karyawan.  Apabila  suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja  baru,  maka  perusahaan  akan mencari orang yang cakap dan terampil untuk  mengisi  tugas  yang  kosong tersebut  serta  mempunyai  motivasi untuk  melaksanakan  misi  dan  tujuan perusahaan  tersebut.  Perusahaan  bisa memperoleh  tenaga  kerja  tersebut melalui  2  sumber  yaitu  sumber  dari dalam perusahaan (intern) dan sumber dari luar perusahaan (ekstern), sumber dari  dalam  perusahaan  yaitu  dengan menggunakan orang-orang yang bekerja  dalam  perusahaan  tersebut terutama  dalam  rangka  promosi  dan mutasi jabatan, sedangkan sumber yang berasal dari luar perusahaan seperti dari sekolah-sekolah,  departemen  tenaga kerja, iklan, teman pegawai perusahaan, dan lain-lain.
Penarikan tenaga kerja, Rek ruitmen karyawan dilakukan untuk menggantikan pekerja lama yang telah  berhenti  dikarenakan  pensiun, meninggal,  mengundurkan  diri  atau diberhentikan  karena  suatu  kebijakan tertentu.  Pada  organisasi  itnesscenter, penambahan  dan  rekruitmen  jumlah karyawan/instruktur  juga  disesuaikan dengan penambahan jumlah pendaftaran members baru. Penyeleksian  tenaga  kerja,    Seleksi adalah  kegiatan  untuk  mendapatkan tenaga  kerja  yang  paling  cakap  dan
memenuhi  persyaratan  jabatan.  Dalam proses  seleksi  ini  diadakan  penilaian sifat-sifat  dan  karakteristik  calon pegawai  yang  diterima,  yaitu  calon yang  memenuhi  syarat  sebagaimana telah  ditentukan.  Dalam  rekruitmen karyawan, terjadi tahapan pengumuman pendaftaran, tahapan pendaftaran sesuai bidang  yang  dibutuhkan,  serangkaian tes/seleksi, dan pengumuman kelulusan. Para  peserta  yang  lulus  seleksi  akhir, dinyatakan sebagai karyawan baru yang siap berkontribusi pada organisasi.
Pengenalan dan orientasi organisasi Orientasi  atau  masa  pengenalan pegawai  baru  perlu  diadakan,  tetapi bukan dengan melempar pegawai begitu saja  dalam  kelompok  kerja  yang  masih asing baginya tanpa ada bimbingan dan persiapan  mental.  Calon  pegawai  baru melalui masa percobaan dan hendaknya dipandang sebagai salah satu fase dalam proses seleksi. Pada masa percobaan ini atasan  dapat  menilai  kualitas  pegawai baru  orientasi  pegawai  sangat  penting terutama bagi perusahaan besar di mana pimpinan  tidak  mungkin  mengadakan pengawasan langsung. Masa percobaan ini  merupakan  proses  penerimaan pegawai  dari  penerimaan  sampai diterimanya  pegawai  tersebut  menjadi pegawai tetap atau secara resmi.
Latihan dan pengembangan karyawan  Tenaga  kerja  perlu  dilatih dan dikembangkan agar dapat
melaksanakan pekerjaanya dengan baik. Manfaat dari latihan dan pengembangan adalah untuk mempermudah seseorang melakukan  tugasnya.  Dengan  adanya latihan  dan  pengembangan  yang  baik, perusahaan  akan  memperoleh  tenaga kerja  yang  cakap  dan  terlatih  sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan e isien.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,
seorang karyawan tidak mungkin statis, tetapi  harus  dinamis  serta  senantiasa berusaha  untuk  dapat  meningkatkan prestasi dan hasil karyanya, oleh karena itu  keterampilan  dan  pengetahuan karyawan  perlu  dikembangkan  melalui “in service training”.
Penilaian pelaksanaan kerja karyawan  Pada  dasarnya  penilaian pegawai  mempunyai  manfaat  ganda karena  dapat  digunakan  sebagai  alat dalam  mengambil  keputusan  seperti untuk  pembayaran  upah,  gaji,  bonus, alat  dan  pemberian  nasehat  kepada pegawai. Penilaiannya
sebaiknya dilakukan  oleh  suatu  tim  yang  terdiri dari  atasan  langsung  sebagai  ketua, psikolog,  dan  seorang  lainnya  sebagai anggota.  Penilaian  karyawan  mengacu pada  sistem  karier  dan  hasil  prestasi kerja.  Pada  sistem  karier  yang  dilihat adalah  kecakapan  karyawan  yang bersangkutan,  pengalamannya  dalam bekerja,  kesetiaan  pada  organisasi, pengabdian  dari  segi  lamanya  waktu bekerja dan syarat objektif lainnya.
Pemberian balas jasa dan penghargaan  Kompensasi  diberikan sebagai  balas  jasa  dan  penghargaan kepada  karyawan.  Kompensasi  yang diberikan  perusahaan  bisa  sebagai alat  untuk  memotivasi  pegawai agar  bekerja  dengan  lebih  baik. Kompensasi  merupakan  komponen biaya  yang  besar  bagi  perusahaan. Hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian agar  biaya  yang  dikeluarkan  tidak sia-sia.  Pemberian  balas  jasa  disini meliputi  pembayaran  insentif/gaji harus  adil,  layak,  tepat  waktu  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan memberikan  kepuasan  kepada  semua pihak  baik  karyawan  maupun  atasan atau pimpinan.
• Motivating , mengarahkan atau menyalurkan  perilaku  manusia kearah tujuan-tujuan. • Controlling, mengukur  pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan,  menentukan sebab-sebab
penyimpangan-
penyimpangan  dan  mengambil tindakan-tindakan  korektif  dimana perlu.

## Administrasi Kependudukan
Jumlah  penduduk  Indonesia  yang terus  bertambah  setiap  tahunnya tentunya  akan  menimbulkan  suatu bentuk  administrasi  kependudukan untuk  mengontrol  segala  hal  yang berkaitan  dengan  dokumen  penduduk tersebut.  Soemartono  dan  Hendrastuti (2011:12)  menyatakan  3  (tiga)  fungsi administrasi kependudukan, yaitu:
a. Fungsi hukum
Penertiban dokumen kependudukan  (KK,  KTP,  Akta- akta  serta  Surat-surat  keterangan kependudukan)  yang  diberikan kepada penduduk merupakan perlindungan  dan  pengakuan/ legitimasi  yang  diberikan  oleh negara kepada penduduk.

## b. Fungsi data
Pelayanan  pendaftaran  penduduk dan  pencatatan  sipil  berbasis SIAK  tidak  hanya  menghasilkan
Dokumen Kependudukan
tetapi  juga  menghasilkan  data kependudukan  yang  tersimpan dalam  database  kependudukan (kabupaten,  provinsi,  dan  dirjen Adminduk).  Menurut  (Robbins and  Coulter,2005),  Perencanaan adalah suatu proses yang meilibatkan  penentuan  sasaran
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi .... atau  tujuan  organisasi,  menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk  alokasi  sumber  daya yang  diperlukan,  jadwal  kerja serta  tindakan-tindakan  lain  yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

## c.  Fungsi Kerjasama Lembaga
Database  kependudukan  serta agregat  atas  izin  Menteri  Dalam Negeri  dapat  dimanfaatkan  oleh instansi terkait untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, pemilu dan lainnya. Mengingat sifat data kependudukan  yang  dinamis  karena dipengaruhi  oleh  adanya  peristiwa kependudukan  seperti  pindah  datang ke  suatu  tempat  maka  diperlukan pencatatan data kependudukan yang  mutakhir  melalui  administrasi kependudukan sehingga terwujud tertib  administrasi  kependudukan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal  1  ayat  (1)  menyatakan  bahwa Administrasi  Kependudukan  adalah rangkaian  kegiatan  penataan  dan penertiban dalam penertiban dokumen dan  Data  Kependudukan  melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan sektor lain.

## Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Menurut Soemartono dan Hendrastuti  (2011:160)  mengatakan bahwa  “Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  (SIAK)  adalah  sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk
memfasilitasi  pengelolaan  administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana”.
Pembangunan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  dilakukan dengan  menggunakan  perangkat  keras, perangkat  lunak  dan  sistem  jaringan komunikasi  data  yang  e isien  dan afektif agar dapat diterapkan diseluruh wilayah  yang  ada  di  Indonesia.  Bagi daerah  yang  belum  memiliki  fasilitas komunikasi  data,  sistem  komunikasi data dilakukan secara manual dan semi elektronik.  Perekaman  secara  manual, dilakukan  secara  periodik  dengan sistem  pelaporan  berjenjang  karena tidak  tersedia  listrik  atau  jaringan komunikasi  data.  Sedangkan  semi elektronik  adalah  perekaman  data dengan komputer tetapi pengirimannya menggunakan Compact Disc (CD) secara periodik.
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK) bertujuan untuk: •  Meningkatkan  kualiatas  pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil •  Menyediakan informasi skala nasional  dan  daerah  mengenai hasil  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil yang akurat lengkap dan mudah diakses
•  Mewujudkan pertukaran data secara sistem  melalui  sistem  pengenal tunggal  dengan  tetap  menjamin kerahasiaan.
Kesimpulan dari Pengertian Sistem
Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK)  dari  para  ahli  adalah  sistem administrasi kependudukan kegiatan  pelayanan  yang  mengikuti perkembangan teknologi untuk
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 1, April 2020: 47–72
meningkatkan kualitas pelayanan, penyediaan  Informasi  dari  daerah  ke pusat  maupun  sebaliknya  secara  valid atau lengkap.

## KTP-el
Salah satu program yang dijalankan oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  yang bersifat  nasional  saat  ini  adalah  KTP- el  (KTP  elektronik).  Indrayani  dan Gatiningsih  (2013:175)  menyatakan bahwa:
KTP-el atau KTP elektronik adalah  dokumen  kependudukan yang  memuat  sistem  keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi  ataupun  teknologi informasi  dengan  berbasis  pada database  kependudukan  nasional. Penduduk  hanya  diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK  merupakan  identitas  tunggal setiap  penduduk  dan  berlaku seumur hidup.
NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan  dasar  dalam  penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM),
NPWP, Polis Asuransi, Serti ikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen lainnya. Tertib Administrasi kependudukan perlu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk didalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Pencatatan Sipil
Menurut Soemartono dan Hendrastuti  (2011:109)  “Pencatatan sipil  adalah  pencatatan  peristiwa penting  yang  dialami  oleh  seseorang
dalam  register  Pencatatan  Sipil  pada instansi pelaksana”.
Pencatatan  sipil  adalah  pencatatan kependudukan  atau  warga  negara pemerintah  terhadap  peristiwa  yang membawa  akibat  hukum  keperdataan atas  diri  seseorang  dimulai  sejak kelahiran  sampai  kematian,  khusus untuk  perkawinan  dan  perceraian  bagi mereka  yang  tata  caranya  menurut agama selain Islam.
Dari  pengertian  tersebut  diatas dapat  diketahui  bahwa  Pencatatan Sipil  itu  adalah  berupa  pencatatan warga  negara  kepada  pemerintah yang  menyangkut  tentang  kelahiran, kematian,  perkawinan,  perceraian, pengesahan, dan pengakuan anak yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti jelas sebagai warga negara resmi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  merupakan  unsur pelaksana  pemerintahan  Kabupaten atau  Kota  dipimpin  oleh  seorang kepala  yang  berada  di  daerah  dan bertanggung  jawab  kepada  Walikota melalui  Sekretaris  Daerah.  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam  rangka  pelaksanaan  tugas Desentralisasi  dibidang  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  dan  mempunyai fungsi pembuat kebijakan teknis dalam lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil  serta  pemberian  perizinan  dan pelaksanaan pelayanan umum.

## Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Administrasi  Kependudukan  Pasal  1
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
ayat (21), SIAK adalah “sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan  komunikasi  untuk  memfasilitasi pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan  instansi  pelaksanaan  sebagai  satu kesatuan.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2013  menjelaskan  penyelenggaraan SIAK untuk: •  Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; •  Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal,  permanen,  wajib,  dan berkelanjutan;
•  Terpenuhinya  hak  penduduk  di bidang  administrasi  kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
•  Tersedianya  data  dan  informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan  sipil  pada  berbagai tingkatan  secara  akurat,  lengkap, mutakhir,  dan  mudah  diakses sehinngga  menjadi  acuan  bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  102  Tahun  2012 Tentang  perubahan  atas  peraturan Pemerintah    Nomor  37  Tahun  2007 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kepedudukan.
Terkandung  didalam  Pasal  71  SIAK merupakan  satu  kesatuan  kegiatan terdiri  dari  unsur, database, perangkat teknologi  dan  informasi,  sumber daya  manusia,  pemegang  hak  akses, lokasi database, pengelolaan database,
pemeliharaan database, pengamanan database, pengawasan database, data cadangan, perangkat pendukung, tempat pelayanan, pusat data, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data. Berdasarkan  Pasal  78  ayat  (1) pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pasal 78 ayat (3)  menerangkan  bahwa  menteri menetapkan  tatacara  dan  prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.
Pasal 79 ayat (1) menyatakan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan  SIAK  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.
Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan (SIAK) juga telah diatur dalam  keputusan  Presiden  Nomor 88  Tahun  2004  Tentang  Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan yaitu  mengenai  Kebijakan  pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan diarahkan untuk terwujudnya:
•  Peningkatan  kualitas  pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
•  Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan  dan  pemerintahan; dan
•  Penyelenggaraan  pertukaran  data secara  tersistem  dalam  rangka veri ikasi  data  individu  dalam pelayanan publik.
Pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan dilakukan dengan mengunakan  SIAK.  SIAK  dilaksanakan
secara tersambung dan tidak tersambung. SIAK tersambung dilaksanakan di daerah yang telah tersedia fasilitas listrik, sarana komputer dan jaringan komunikasi data. SIAK tak tersambung dilaksanakan pada daerah-daerah:
•  Kabupaten  yang  sebagian  atau seluruh kecamatannya tidak tersedia  jaringan  komunikasi  data; dan •  Kabupaten  yang  tidak  tersedia jaringan komunikasi data. Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodi ikasi wilayah administrasi  pemerintahan,  perangkat lunak,  perangkat  keras,  formulir dan  blanko  dokumen  penduduk yang  dibakukan  secara  nasional yang  pelaksanaannya  diatur  dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”.
Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor 25  Tahun  2008  Tentang  Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk dan Pencatatan Sipil, Unsur SIAK terdiri dari Database kependudukan, Perangkat teknologi  Informasi  dan  komunikasi, Sumber  daya  manusia,  Pemegang  hak akses,  Lokasi  database  kependudukan, Pengelolaan  database  kependudukan, Pemeliharaan  database  kependudukan, Pengamanan  database  kependudukan, Pengawasan  database  kependudukan dan  Data  cadangan  dan  pusat  data pengganti.
Sedangkan dalam Pengkajian dan  pengembangan  SIAK  menurut Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun
2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil, dilakukan oleh:
•  Kementerian  Dalam  Negeri  melalui Direktorat  Jenderal  Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
•  Pemerintah  Provinsi  melalui  satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi  urusan  kependudukan dan pencatatan sipil; dan
•  Pemerintah kabupaten/kota melalui  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat  Jenderal  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  melaksanakan pengkajian SIAK dalam rangka penyempurnaan  dan  pengembangan SIAK  berskala  nasional.  Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota  melaksanakan  pengkajian  SIAk dalam  rangka  penyempurnaan  dan pengembangan  SIAK  berskala  provinsi, kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskrptif  kualitatif  dengan  pendekatan induktif. Teknik  Pengumpulan  Data
Observasi,  Wawancara,  Dokumentasi. Adapun  informan  dalam  penelitian  ini yaitu: No Informan Jumlah 1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso 1 2 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 3 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 1 4 Staf (administrator database ) 1 Jumlah 4
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
Dalam  menganalisis  data,  penulis menggunakan tahapan-tahapan menurut  Milles  dan  Huberman  dalam Satori  dan  Komariah  (2014:218-
220),  yaitu: Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian  Data),
Conclusion Drawing
(Penarikan
Kesimpulan)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
Pelaksanaan suatu kebijakan dapat  kita  lihat  dan  dapat  kita  ukur dengan  menggunakan  suatu  teori yang  telah  dikeluarkan  oleh  para  ahli. Sesuai  dengan  judul  dari  penelitian  ini yaitu  “Pelaksanaan  Sistem  Informasi
Administrasi  Kependudukan  dalam Perekaman  KTP-el  di  Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah” peneliti  memilih  menggunakan  teori Implementasi  George  R.  Terry  untuk mengukur  bagaimana  Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP- el di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

## Planning
Planning adalah proses memutuskan tujuan-tujuan  apa  yang  akan  dikejar selama  suatu  jangka  waktu  yang  akan datang  dan  apa  yang  akan  dilakukan agar  tujuan-tujuan  itu  dapat  tercapai. Dalam  hubungan  ini  proses “objectives setting” (penyusunan  tujuan)  sebagai suatu bagian dari proses Planning .
Planning sebagai suatu pendekatan terorganisasi terhadap persoalan-
persoalan  yang  akan  datang  dan menguraikannya  secara  lambat  laun membentuk  pola  sekarang  untuk kegiatan  yang  akan  datang. Planning tidak bersangkut paut dengan keputusan-keputusan yang akan datang, tetapi dengan dampak akan datang dari keputusan-keputusan  yang  sekarang. Planning menjembatani lowongan antara dimana anda berada dan ke mana anda hendak pergi. Planning menjawab, terlebih  dahulu,  siapa,  apa,  kapan,  di mana,  mengapa,  dan  bagaimana  dari kegiatan-kegiatan yang akan datang.
Planning efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas  emosi  dan  keinginan.  Fakta-fakta yang  bersangkutan  langsung  dengan situasi  yang  dalam  pembahasan, dikaitkan  dengan  pengalaman  dan pengetahuan manajer itu. Cara berpikir re lektif  diperlukan:  imajinasi  dan pandangan kedepan sangat membantu.
Perencana harus mampu untuk membayangkan  pola  kegiatan  yang diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba memandang kedepan,  menduga-duga kemungkinan- kemungkinan,  bersedia  siap  untuk hal  tak  terduga,  memetakan  kegiatan- kegiatan,  dan  mengadakan  urutan- urutan  yang  teratur  untuk  mencapai tujuan-tujuan.
Perencanaan yang memadai  harus  berlangsung  sebelum kegiatan. Membalikkan urutan-
urutan  ini  berarti,  bahwa  kegiatan dikacaubalaukan dengan hasil. Apa yang dipikirkan  seorang  manajer  banyak mempengaruhi  tindakan-tindakan  apa yang diambil. Inilah sebabnya mengapa perencanaan itu begitu penting artinya.
Setiap  manajer  harus  menjalankan suatu fungsi perencanaan.
Berkaitan  dengan  Perencanaan dari  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el,  di  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso  telah dilaksanakan  program-program  yang berkaitan  dengan  perekaman  KTP- el.  Berdasarkan  Hasil  Wawancara dengan  Kepala  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso tanggal 18 Januari 2018, Ibu Dra. Sophia Porajouw, M.AP mengatakan bahwa:
“Sebelum  program-program  dalam sistem informasi administrasi kependudukan  dalam  perekaman KTP-el dilakukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Poso  telah  melakukan p e r e n c a n a a n - p e r e n c a n a a n mengenai Perekaman KTP-el, agar  tidak  ada  Kesalahan  dalam melakukan perekaman KTP-el.”
Hal tersebut diipertegas oleh Kepala Seksi  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan, Bapak Fikry A. Mardjun, S.STP menjelaskan bahwa:
“Ada  beberapa  program  yang dilakukan  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Poso agar terlaksananya perekaman KTP-el,  seperti:  sosialisasi  kepada masyarakat,  penyediaan  layanan mobil  keliling,  dan  sarana  dan prasarana yang menunjang pencetakan KTP-el.” Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan dalam perekaman KTP-el  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso  perlu di  adakan  evaluasi  untuk  mengetahui bagaimana  perkembangan  Perekaman KTP-el. Evaluasi dilakukan agar supaya  ada  tolak  ukur  berhasil  atau tidaknya program-program yang
dilaksanakan  dalam  perekaman  KTP-el Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso.    Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso    dalam  wawancara yang  penulis  lakukan  pada  tanggal  18 Januari 2018, mengatakan bahwa:
“Evaluasi  sering  dilakukan  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Poso dalam menjalankan program-program
perekaman
KTP-el,  seperti  :  merekapitulasi perkembangan  perekaman  KTP-el tiap bulan berjalan”. Berdasarkan keterangan
yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso,  program-program dari  perencanaan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  dalam perekaman  KTP-el  di  Kabupaten  Poso sudah dilakukan.
Program-program perencanaan yang dilakukan dalam Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  dalam perekaman  KTP-el  di  Kabupaten  Poso sudah  berjalan  dengan  baik  tetapi harus  tetap  melakukan  evaluasi  agar mengetahui  apa  saja  kendala-kendala yang akan dialami.
Perencanaan  berasal  dari  kata rencana,yang  artinya  rancangan  atau rangka  sesuatu  yang  akan  dikerjakan. Dari  pengertian  sederhana  tersebut dapat  diuraikan  beberapa  komponen penting,yakni  tujuan  (apa  yang  ingin dicapai),  kegiatan  (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan  bilamana  kegiatan  tersebut hendak  dilakukan).  Apapun  yang
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
direncanakan  tentu  saja  merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa  depan).  Dengan  demikian  suatu perencanaan  bisa  dipahami  sebagai respon  (reaksi)  terhadap  masa  depan. (Abe,2005:27).
Tercantum  di  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011  Tentang  Pedoman  Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pengelolaan dan pengembangan  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan meliputi  beberapa  aspek,  seperti  yang tertuang  didalam  pasal  56  bahwa Pengembangan  SIAK  yang  dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat  Jenderal  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  meliputi  seluruh unsur SIAK.
Kemudian  pengembangan  SIAK yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/ Kota  meliputi:  perangkat  teknologi informasi  dan  komunikasi;  aplikasi tambahan  sesuai  dengan  kebutuhan daerah;  sumber  daya  manusia;  lokasi database  kependudukan;  pengelolaan database kependudukan; pemeliharaan database  kependudukan;  pengamanan database  kependudukan;  pengawasan database  kependudukan;  dan  data cadangan dan pusat data pengganti.
Pengembangan SIAK seperti yang  tercantum  dalam  pasal  56  ini bahwa  dilarang  untuk  mengubah,
merusak aplikasi SIAK standar nasional dan  mengubah  struktur database kependudukan, tetap menjaga integritas, keamanan  sistem  nasional  dan  seluruh perangkat  teknologi  informasi  tetap terjaga.  Pengelola  SIAK  di  pusat  paling sedikit,  terdiri  dari  Kepala  pusat  data dan  pusat  data  pengganti;  Manager
keamanan;  Supervisor  aplikasi  SIAK; Supervisor ajudikasi identi ikasi
sidik  jari;  Sistem  analis;  Programmer;
Administrator  database;  Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Administrator  ajudikasi  identi ikasi sidik  jari;  Ajudikator  identi ikasi  sidik jari; Operator; dan Teknisi.
Pengelola  SIAK  di  provinsi,  paling sedikit  terdiri  dari  Kepala  pusat  data; Manager keamanan; Supervisor aplikasi SIAK;  Sistem  analis;  Programmer;
Administrator  database;  Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Operator; dan Teknisi.
Pengelola  SIAK  di  kabupaten/kota, paling  sedikit  terdiri  dari  Kepala  pusat data;  Manager  keamanan;  Supervisor aplikasi SIAK; Sistem analis; Programmer; Administrator  database  kependudukan dan  rekaman  sidik  jari;  Administrator perangkat keras; Administrator jaringan; Operator; dan Teknis.
Berkaitan dengan Planning dari  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el,  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso  telah dilakukan planning atau  perencanaan terkait  perekaman  KTP-el,  baik  dalam intern  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten    Poso maupun  sosialisasi  yang  dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Poso  pada tanggal 18 Januari 2018 yang dilakukan di ruangan Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso,  Ibu  Dra.  Sophia Porajouw, M.AP mengatakan bahwa:
“Sebelum  kegiatan  dilakukan  ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis  dari  Pemerintah  Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan  sosialisasi  kegiatan  di bawah  dan  menghimbau  kepada seluruh masyarakat bahwa KTP-el merupakan program Pemerintah  Pusat  dalam  rangka untuk melakukan perubahan sesuai  dengan  amanat  peraturan pemerintah  tentang  percepatan pelaksanaan KTP-el di 19 Kecamatan”. Berdasarkan keterangan yang diberi kan  oleh  Kepala  Dinas  Kepen- dudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Peren- canaan    Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP- el  di  Kabupaten  Poso  sudah  dilakukan, baik  pada  intern  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso maupun masyarakat.
Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el  di  Kabupaten  Poso  seperti yang  dikemukakan  sebelumnya  telah di  rencanakan  pada  intern  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso  maupun  masyarakat. Perencanaan  yang  akan  dilakukan  saat ini  akan  berpengaruh  pada  kegiatan yang akan datang.

## Organizing
Mengorganisir adalah suatu proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan penugasan  setiap  kelompok  kepada manajer,  yang  mempunyai  kekuasaan, yang  perlu  untuk  mengawasi  anggota- anggota  kelompok.  Pengorganisasian dilakukan  untuk  menghimpun  dan mengatur semua sumber-sumber
yang  diperlukan,  termasuk  manusia, sehingga  pekerjaan  yang  dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.
Manusia  adalah  yang  paling terdepan  dalam  pentingnya  dan perhatian.  Dengan  cara  mengorganisir,
orang-orang dipersatukan dalam pelaksanaan  tugas-tugas  yang  saling berkaitan. Tinjauan teratas dari
“organizing” adalah  untuk  membantu orang-orang  dalam  bekerja  bersama- sama  secara  efektif.  Seorang  manajer harus  mengetahui,  kegiatan-kegiatan apa  yang  akan  diurus,  siapa  yang membantu  dan  yang  dibantu,  saluran- saluran  komunikasi,  pengelompokkan pekerjaan  yang  diikuti,  hubungan- hubungan  antara  kelompok-kelompok kerja  yang  berbeda-beda  susunan umum dari kelompok kerja itu. Jawaban- jawaban untuk persoalan-persoalan ini diberikan dengan cara pengorganisasian yang efektif.
Seharusnya  semua  pegawai  harus mempunyai pengertian yang tepat dan ringkas mengenai keperluan-keperluan pekerjaan  mereka  dan  mengetahui hubungan  mereka  dengan  manajer langsungnya dan juga dengan manajer yang  lain-lain  dalam  kelompok  kerja itu.
Mengorganisasi  perlu  karena  kerja yang  akan  dilakukan  adalah  terlampau banyak untuk ditangani oleh perorangan saja. Karena itulah, diperoleh pembantu- pembantu,  dan  diciptakan  masalah memperoleh kegiatan yang lebih efektif. Banyak  otak,  tangan,  dan  kecakapan yang mungkin dihimpun, dan semuanya ini  harus  dikoordinasikan  tidak  saja untuk  menyelesaikan  pekerjaan  yang ditentukan, tetapi juga denga cara yang paling efektif.
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi .... Berkaitan dengan organisasi dalam  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso,
telah  dibuat  struktur  organisasi  untuk mengerjakan  Tugasnya  masing-masing seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso  dalam  wawancara yang  penulis  lakukan  dengan  Beliau, mengatakan bahwa :
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso  telah  membuat  strukutur organisasi  agar  supaya  setiap  sub- sub  atau  seksi-seksi  dalam  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  bekerja sesuai  Tugas  Pokok  dan  Fungsi masing-masing  sehingga  tidak  ada pegawai  yang  menghindar  dari tanggungjawabnya.
Dipertegas  penjelasan  Sekretaris Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  dalam  Wawancara  yang  peneliti lakukan  dengan  beliau,  mengatakan bahwa:
“Sinergitas  pegawai  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  ini  sudah  baik,  karena  setiap pegawai  saling  berkomunikasi ketika menghadapi suatu pekerjaan dan dan ketika menghadapi kendala selalu  melakukan  evaluasi  dengan mengadakan  rapat  dalam  internal dinas.” Berdasarkan hasil wawancara yang  telah  penulis  lakukan  dengan Kepela  Dinas  dan  Sekretaris  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Poso, Organisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP- el  di  Kabupaten  Poso  sudah  berjalan
dengan  baik.  Dinas  Kependudukan dan  pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso dalam  hal  ini  sebagai  organisasi  yang terkait  sudah  mengorganisir  pegawai- pegawainya sesuai dengan penempatan bagian-bagian  yang  akan  dikerjakan dalam perekaman KTP-el dan mempersiapkan  segala  sesuatu  dengan matang  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  memiliki  keseriusan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan  tersebut  dimana  keseriusan itu  dapat  dilihat  dari  kemauan  untuk merencanakan sebelumnya pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP-
el di Kabupaten Poso.
Staf ϔ ing
Menurut  Kadarman  (1996:87) fungsi  manajemen  dalam  pengisian jabatan (staf ϔ ing) dide inisikan  sebagai pengisian  jabatan  dalam  struktur organisasi dengan cara mengidenti ikasi kebutuhan  tenaga  kerja,  mendaftar tenaga  kerja  yang  ada,  merekrut, memilih, menempatkan, promosi, menilai,  memberiimbalan,  dan  melatih orang yang diperlukan.
Staf ϔ ing sering  dimulai  dengan rencana sumber daya manusia,
dimana  terdiri  dari  antisipasi  dan mempersiapkan  untuk  perpindahan karyawan  ke  dalam,  masuk  dan  keluar dari  perusahaan.  Menurut  Terry (1990:112) staf ing merupakan kegiatan merekrut,  memilih,  mempromosikan, memindahkan  dan  pengunduran  diri dari para anggota manajemen.
Menurut  Muchtarom  (1996:39) staf ϔ ing adalah  proses  merekrut,
penempatan  dan  pelatihan  untuk mengembangkan tenaga kerja atau SDM bagi  kemajuan  organisasi.  Dari  de inisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa  proses  staf ingdiawali  dengan mengidenti ikasi  kebutuhan  tenaga kerja, dilanjutkan menarik calon pekerja dengan  usaha  mengumpulkan  calon pelamar kerja.
Kualitas  para  pegawailah,  yang biasanya  membuat  perbedaan  antara keberhasilan  dan  kegagalan  sebuah organisasi.  Kalau  pegawai-pegawai tidak  mampu  dibimbing  oleh  manajer, manajer  tidak  mampu,  maka  hampir pastilah,  bahwa  hasil-hasilnya  akan mengecewakan. Karena itu maka sangat penting,  bahwa  tugas  penunjukan  staf dilakukan dengan keahlian.
Staf ϔ ing melibatkan  pemeriksaan teliti (Screening) dan  perkembangan personal untuk pekerjaan-pekerjaan, yang diciptakan oleh fungsi pengorganisasian. Ia  meliputi  pengerahan,  penyaringan, penaikan  pangkat,  pemindahan,  dan memensiunkan pegawai. Sebagian orang mengganggap  staf ing  suatu  fungsi manajer tersendiri, sedangkan yang lain- lain menganggapnya sebagai bagian dari fungsi pengorganisasian.
Staf ϔ ing dipandang  sebagai  sebuah fungsi  manajemen  yang  tersendiri. Tanggung  jawab  untuk  staf ing  sebuah organisasi terletak pada setiap manajer pada  setiap  tingkat.  Biasanya,  bagian kepegawaian,  kalau  ada,  memberikan setidak-tidaknya  bantuan  teknis  dan memberikan  sumbangannya  menurut keinginan  dan  kesediaan  dari  manajer, yang  menjalankan  urusan  dalam  suatu keadaan khusus.
Dalam banyak hal, bagian kepegawaian membatasi usaha-
usahanya sampai (screening) penelitian seksama para pegawai dan menentukan mereka,  yang  dianggap  memberi harapan-harapan;  manajerlah  yang melakukan  pemilihan  akhir.  Karena manajer  yang  bertanggung  jawab  atas pekerjaan, manajer itu harus dapat ikut berbicara dalam pemilihan orang-orang bawahan. Kebijakan-kebijakan untuk meliputi staf ϔ ing adalah  penting,  dan perkembangannya  adalah  kewajiban dari  pelaksana  utama  dan  bawahan- bawahan langsung tim manajer puncak. Dengan  di  tetapkannya  kebijakan- kebijakan seperti itu, melaksanakannya dalam  praktek,  adalah  tanggung  jawab dari tim manajemen keseluruhannya.
Berkaitan dengan staf ing, perekrutan  staf  database  pelaksanaan SIAK  dalam  perekaman  KTP-el  penulis melakukan  wawancara  dengan  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan sipil  Kabupaten  Poso  Ibu  Dra.  Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 18 Januari 2018, mengatakan bahwa:
“Operator database atau staf database kami yang mengoperasikan  perekaman  KTP- el memang harus orang yang sudah ahli  karena  semua  data  yang  ada langsung dikirim langsung ke pusat secara online”.
Hal tersebut diipertegas dengan  penjelasan  Sekretaris  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Poso Bapak Drs. Muh. Nur K. Karima dalam wawancara yang penulis lakukan  dengan  beliau,  mengatakan bahwa:
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso dalam  perekrutan  staf  database
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
telah  membekali  staf  database dengan  pelatihan  yang  diberikan agar  staf  database  dapat  terampil dalam melakukan perekaman KTP- el”.
Jika kita melihat apa yang tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  102  Tahun  2012 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  pasal  71 di  sebutkan  bahwa  SIAK  merupakan satu kesatuan kegiatan yang tergabung dalam  beberapa  unsur  salah  satunya sumber  daya  manusia  dan  pemegang hak akses.
Hasil  observasi  penulis  dari  segi sumber  daya  manusia  yang  ada  dan pemegang  hak  akses  SIAK  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil masih  kurang  disiplin,  padahal  untuk mendapatkan data yang akurat dengan basis teknologi informasi maka pegawai harus berkomitmen penuh.
Seperti  yang  telah  disampaikan oleh  kepala  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso Ibu  Drs.  Sophia  Porajouw,  M.AP  pada wawancara  yang  penulis  laksanakan pada  tanggal  18  januari  2018  di  ruang kerja beliau :
“Pegawai harus berkomitmen penuh jika tidak maka tidak akan berjalan sistem SIAK ini dalam memberikan pelayanan  kependudukan  kepada masyarakat”. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007  Tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  Kependudukan  tersebut, dalam  pemilihan  staf  atau  pegawai- pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  dalam  Perekaman  KTP- el  di  Kabupaten  Poso,  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso  harus  benar-benar teliti  dalam  pemilihan  pegawainya lebih  khusus  dalam  perekaman  KTP-el karena berbicara tentang KTP-el berarti berbicara  tentang  sistem  internet  yang servernya tersambung langsung dengan Direktorat  Jendral  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  di  Kementerian  dalam Negeri.

## Motivating
Motivasi  menyangkut  perilaku manusia  dan  merupakan  sebuah unsur  yang  vital  dalam  manajemen.  Ia dapat  dide inisikan  sebagai  membuat seseorang  menyelesaikan  pekerjaan dengan semangat, karena orang itu ingin melakukannya.  Tugas  manajer  adalah menciptakan kondisi-kondisi kerja yang akan  membangkitkan  dan  memelihara keinginan yang bersemangat ini.
Pengetahuan  mengenai  manusia dan kecakapan dalam berurusan dengan perilaku  mereka,  adalah  penting. Motivasi  berbeda-beda  diantara  orang- orang,  tergantung  dari  banyak  faktor- faktor  seperti  kewibawaan,  ambisi, pendidikan, dan umur.
Manajer  yang  tidak  bermotivasi untuk  kemajuan  dan  berhasil,  akan mendapatkan  hal  yang  sangat  sulit untuk  memotovasikan  orang-orang lain.  Motivasi  diri  sendiri  berasal  dari keinginan  yang  keras  untuk  mencapai suatu  tujuan  tertentu.  Tidak  perduli kesulitan-kesulitan  apapun  yang  harus
diatasi.  Pemikiran-pemikiran  positif dan ketaatan kepada jalannya kegiatan, yang dinyatakan, yang juga merupakan faktor-faktor motivasi.
Sebagai  seorang  pemimpin  dalam Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil,  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso harus mampu  memberikan  motivasi  kepada bawahannya  sebagai  suatu  acuan untuk  membuat  bawahan  dan  staf-staf yang  ada  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dapat bersemangat  melaksanakan  pekerjaan yang  mereka  emban  masing-masing dari tiap-tiap orangnya.
Berkaitan dengan motivasi dari  Pelaksanaan  Sistem  Informasi administrasi Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso penulis  telah  melakukan  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso Bapak  Dra.  Sophia  Porajouw,  M.AP, mengatakan bahwa:
“Memberikan  motivasi  kepada staf  memang  sangat  penting, karena  dapat  membuat  seluruh staf  berpacu  dalam  bekerja.  Saya selaku  kepala  Dinas  biasanya memberikan reward kepada  staf yang  berprestasi  supaya  mereka bisa  mempertahakan  apa  yang mereka  kerjakan  dan  memberikan funishment kepada staf yang malas dalam bekerja”.
Hal  tersebut  dipertegas  sekretaris Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  Bapak  Drs.  Muh. Nur  K.  Karima  dalam  wawancara  yang penulis  lakukan  dengan  beliau  pada tanggal  19  Januari  2018,  mengatakan bahwa:
“Dinas kependudukan dan pencatatan  sipil  kabupaten  Poso dalam  hal  ini  kepala  dinas,  selalu memberikan apresiasi kepada pegawai  dinas  supaya  pegawai termotivasi dan menambah kinerja pegawai dalam bekerja”. Berdasarkan hasil wawancara
dengan  Kepala  Dinas  dan  sekretaris Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso,  motivasi  yang diberikan  bagi  seluruh  staf  dapat memberikan  mereka  semangat  untuk berpacu dalam bekerja sehingga seluruh staf  bersaing  secara  positif  dalam bekerja.  Bagi  pegawai  yang  melakukan pelanggaran mereka diberikan funishment agar  supaya  ada  efek  jerah bagi  staf  yang  melakukan  pelanggaran dan  tidak  akan  mengulangi  apa  yang sudah dilakukan.

## Controlling
Pegawasan  menyeluruh  berlaku terhadap  seluruh  organisasi  atau sebagian  besar  dan  tidak  terbatas sampai pada kegiatan tertentu saja. Pengawasan-pengawasan ini memberikan suatu cara untuk: •  Mengukur performance dari keseluruhan  organisasi  dan  bukan dari suatu bagian saja •  Menjamin,  bahwa performance keseluruhannya  adalah  konsistens dengan  rencana  keseluruhannya,
dan
•  Mengawasi  unit-unit  yang  semi otonom.
Kebanyakan  pengawasan  menye- luruh  adalah  bersifat  keuangan.  Ini memang sudah diduga, karena keuangan adalah  denominator  penyebut  atau bahasa setiap kegiatan dan merupakan
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
kekuatan  pengikat  diantara  kegiatan- kegiatan.
Pengawasan  keuangan  membantu manajer tetap menghubungkan belanja- belanja  dengan  tujuan-tujuan.  Ada tersedia  bermacam-macam  alat  atau media  untuk  pengawasan  menyeluruh. Kebanyakan  diantaranya  menekankan perbandingan  antara performance dan
ekspetanse.
Berkaitan dengan controlling dalam  Pelaksanaan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan dalam  perekaman  KTP-el  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  penulis  telah melakukan  wawancara  dengan  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  Ibu  Dra.  Sophia
Porajouw, M.AP pada tanggal 18 januari 2018, mengatakan bahwa:
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan  sipil  kabupaten  Poso telah  membuat  standar  kerja untuk seluruh pegawai dinas untuk memantapkan  apa  yang  pegawai kerjakan dan memfokuskan kepada apa  yang  dikerjakan  tiap-tiap pegawai”.
Hal  tersebut  dipertegas  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  Bapak  Drs.  Muh. Nur  K.  Karima  dalam  wawancara  yang penulis  lakukan  dengan  beliau  pada tangggal  19  Januari  2018,  mengatakan bahwa:
“Dalam  melakukan  pengawasan biasanya  saya  bersama  ibu  Kepala
Dinas melakukan pengawasan melalui  monitoring  ke  tiap-tiap pegawai  melihat  hasil  kerja  yang mereka  lakukan  agar  pegawai- pegawai tersebut merasa
diperhatikan  dan  hal  ini  kami lakukan  keseluruh  pegawai  supaya tidak  ada  kecemburuan  antar pegawai”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Kepala  Dinas  dan  Sekretaris
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso,  dapat  dilihat bahwa controlling yang  dilakukan oleh  Dinas  memang  benar-benar ada.  Dilakukannya  controling  kepada pegawai  agar    mengetahui  bagaimana kondisi dilapangan sebenarnya.
Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Poso  Nomor  4  Tahun  2016 Tentang  perubahan  atas  Peraturan Daerah  Kabupaten  Poso  Nomor  36 Tahun  2008  Tentang  Administrasi Kependudukan  Pasal  1  ayat  (21)  yang berbunyi:
“Sistem  Informasi  Administrasi
Kependudukan  yang  selanjutnya disingkat  SIAK,  adalah  sistem informasi  yang  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan”.
Pelaksanaan di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  terkait  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Poso Nomor 4 Tahun 2016 Tentang perubahan atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Poso  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Administrasi  Kependudukan  tersebut secara  umum  sudah  baik  tetapi  ada terdapat  masalah  pada  sistem  jaringan internet yang masih sering terjadi trouble sehingga  proses  input  data  ke  sistem nasional  terlambat  dan  membutuhkan waktu yang lama.
Susahnya  sistem  jaringan  ini otomatis  akan  menghambat  proses input data ke sistem nasional terhambat. Disampaikan  oleh  Ibu  Dra.  Sophia Porajouw,  M.AP    selaku  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupten  Poso  pada  wawancara  yang penulis  laksanakan  pada  tanggal  18 Januari 2018 di ruang kerja beliau :
“untuk  sekarang  kelemahan  kita yaitu jaringan internet sering lelet, itu  yang  membuat  input  data  ke sistem sangat terlambat”.

## Hambatan dalam Pelaksanaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.
Berdasarkan hasil analisis terdapat  beberapa  hambatan  dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam  perekaman  KTP-el  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Faktor penghambatnya  antara  lain  rendahnya sumber  daya  aparatur,  terbatasnya sarana  dan  prasarana  pada  dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil dan yang terakhir  kurangnya kesadaran masyarakat. Berkaitan dengan Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Sistem informasi  Administrasi  Kependudukan dalam  Perekaman  KTP-el  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  penulis  telah melakukan  wawancara  dengan  Kepala
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  Ibu  Dra.  Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 19 Januari 2018 mengatakan bahwa:
“Ada  beberapa  Kendala  atau masalah-masalah yang menghambat Pelaksanaan SIAK dalam perekaman KTP-el sehingga membuat perekaman  KTP-el  tertunda  antara lain: kurangnya pegawai, sarana dan prasarana  dinas  sendiri,  dan  yang terutama  kurangnya  kesadaran dari  masyarakat  kabupaten  Poso sendiri”.

## Rendahnya Sumber Daya Aparatur
Observasi penulis di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil  bahwa  hanya  terdapat  1  (satu) orang  yang  mengendalikan  secara penuh  dan  bertanggung  jawab  dalam pengoperasian dan pengembangan SIAK dengan jabatan Administrator database artinya 1 (satu) orang tersebutlah yang memangku seluruh urusan SIAK dimulai dari  jabatan  Kepala  Pusat  Data  hingga teknis.
Jumlah  pegawai  yang  kurang tersebut  otomatis  akan  menghasilkan suatu  permasalahan  yang  terjadi sebab  mereka  pasti  akan  kewalahan dalam  meng cover seluruh  aspek  dalam pengoperasian  SIAK  yang  seharusnya lebih  dari  1  (satu)  orang,  seperti  yang tercantum  dalam  pasal  57    tentang pengelolaan  SIAK  ini  Tertuang  di dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 pasal 57 tentang  pengelolaan  SIAK,  di  jelaskan bahwa  pengelola  SIAK  di  Kabupaten/ Kota  paling  sedikit  terdiri  dari  Kepala pusat  data;  Manager  keamanan; Supervisor aplikasi SIAK; Sistem analis; Programmer;  Administrator  database kependudukan  dan  rekaman  sidik jari;  Administrator  perangkat  keras; Administrator  jaringan;  Operator;  dan Teknis.
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
Seperti  yang  telah  disampaikan oleh  kepala  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso Ibu  Dra.  Sophia  Porajouw,  M.AP,  pada wawancara  yang  penulis  laksanakan pada  tanggal  18  januari  2017  di  ruang kerja beliau :
“Pegawai  yang  membawahi  SIAK hanya  terdapat  1  (satu)  orang yaitu dengan jabatan administrator database ,  ini  masih  kurang  karena mereka  pasti  kewalahan  karena hanya  mereka  yang  bergelut  di bidang  SIAK  ini  perlu  diadakan penambahan pegawai tetapi karena mereka mandapatkan tambahan penghasilan maka perlu  disesuaikan  dengan  APBD maupun bantuan dari APBN dan di tahun anggaran berikutnya akan di realisasikan  penambahan  pegawai khusus membawahi SIAK”.

## Terbatasnya sarana dan Prasarana
Berdasarkan  judul  penelitian  ini maka  terdapat  regulasi  yang  menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaannya terutama dalam pengaturan sarana dan prasarana yaitu  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun  2012  Tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  Kependudukan  diaman terkandung  didalam  Pasal  71  SIAK merupakan  satu  kesatuan  kegiatan terdiri  dari  unsur; database ,  perangkat teknologi  dan  informasi,  sumber daya  manusia,  pemegang  hak  akses, lokasi database ,  pengelolaan database , pemeliharaan database ,  pengamanan database ,  pengawasan database ,  data cadangan, perangkat pendukung,
tempat  pelayanan,  pusat  data,  pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data.
Pemeliharaan,  pengamanan  dan pengawasan database kependudukan dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/ kota.  Menteri  menetapkan  tatacara  dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan, segala  biaya  yang  diperlukan  bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan  regulasi  diatas  maka Pelaksanaan  di  lapangan  haruslah sesuai  dengan  bunyi  dari  setiap  pasal- pasal  yang  ada  tersebut  karena  telah ditetapkan dan disahkan secara hukum, Pelaksanaan  yang  terjadi  di  lapangan saat  penulis  melaksanakan  kegiatan magang  dan  penelitian  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso  secara  umum  sudah berlangsung  dengan  baik  tetapi  ada sedikit yang masih belum sesuai dengan regulasi.
Tertuang  juga  dalam  pasal  71  di sebutkan  bahwa  SIAK  merupakan  satu kesatuan  kegiatan  yang  tergabung dalam  beberapa  unsur  salah  satunya sumber  daya  manusia  dan  pemegang hak  akses.  Hasil  observasi  penulis  dari segi  sumber  daya  manusia  yang  ada dan pemegang hak akses SIAK di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil masih  kurang  disiplin,  padahal  untuk mendapatkan data yang akurat dengan basis teknologi informasi maka pegawai harus berkomitmen penuh.
Seperti  yang  telah  disampaikan oleh  kepala  Dinas  Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso Ibu  Dra.  Sophia  Porajouw,  M.AP  pada wawancara  yang  penulis  laksanakan pada  tanggal  18  januari  2018  di  ruang kerja beliau:
“Pegawai harus berkomitmen penuh jika tidak maka tidak akan berjalan sistem SIAK ini dalam memberikan pelayanan  kependudukan  kepada masyarakat”.
Secara  umum  dari  pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ini masih terdapat hambatan yang terjadi  yaitu  pemeliharaan  fasilitas- fasilitas  penunjang  yang  kurang  baik sehingga  menyebabkan  banyaknya komputer  yang  tidak  digunakan  dan dibiarkan begitu saja karena rusak yang disebabkan  kurangnya  pemeliharaan yang dilakukan.

## Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Salah  satu  bentuk  pengaplikasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  ini  adalah  pada  saat perekaman  KTP-el  dimana  pada  saat warga  melakukan  perekaman  KTP-el digunakan sistem SIAK yang dijalankan oleh  operator  KTP-el  dan  data  dari hasil  perekaman  akan  tersimpan menjadi  database  dari  SIAK.  Sehingga masyarakat  tidak  dapat  melakukan perekaman  lebih  dari  satu  kali  karena data sudah tersimpan di database SIAK.
Dalam implementasi SIAK
ini  di  Kabupaten  Poso  memang mempermudah pekerjaan karena segala sesuatu sudah terstruktur dalam sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi informasi  yang  ada,  tetapi  setelah dijalankan  masih  terdapat  beberapa kendala  yang  menjadi  permasalahan dalam  Implementasi  Sistem  Informasi
Administrasi  Kependudukan  dalam Perekaman KTP-el.
Kendala  yang  terjadi  diantaranya seperti yang disampaikan oleh administrator  database  di  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Poso  Bapak  Rezah  pada wawancara  yang  penulis  lakukan tanggal  19  januari  2018  di  ruangan operator bahwa :
“Penduduk  yang  pindah  datang tetapi  tidak  melapor  ke  pihak terkait sehingga menghasilkan data yang  tidak  valid  dari  masyarakat, jaringan  komunikasi  data  yang terintegrasi  dengan  server  pusat kadang-kadang  mengalami trouble dan aplikasi SIAK juga masih sering mengalami  error  sehingga  sangat menghambat  kinerja  dari  operator SIAK  ini  dalam  mengolah  data kependudukan”.
Berdasarkan  apa  yang  telah menjadi kendala dari penjelasan diatas Pemerintah  Kabupaten  Poso  telah melakukan  upaya  untuk  mengatasi permasalahan tersebut  agar pelayanan yang  di  berikan  serta  output  yang  di dapatkan  masyarakat  menjadi  lebih baik  lagi  dan  menghasilkan  kegiatan Administrasi Kependudukan yang baik.
Upaya Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Perekaman KTP-el  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Upaya  Dalam  Pelaksanaan  Sistem
Informasi  Administrasi  Kependudukan dalam  Perekaman  KTP-el  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Poso
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi ....
Kabupaten Poso dalam menyikapi suatu permasalahan  ataupun  hambatan  yang sering terjadi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan dalam Perekaman KTP-el, maka dinas  melakukan  upaya  yang  sudah dilaksanakan ataupun upaya yang akan dilaksanakan, yaitu:

## Meningkatkan Sumber Daya
Aparatur dan        Menempatkan Petu gas Sesuai Keahliannya
Suatu pelaksanaan system informasi administrasi  kependudukan  dalam perekaman KTP-el akan berjalan dengan lancar  jika  sumber  daya  aparatur  di suatu dinas berkualitas dan mencukupi.
Berkaitan  dengan  peningkatan Sumber  daya  aparatur  penulis  telah melakukan  wawancara  dengan  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil  Kabupaten  Poso  Ibu  Dra.  Sophia Porajouw, M.AP pada tanggal 19 januari 2018, mengatakan bahwa: “Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso telah berupaya meningkatkan sumber  daya  aparatur  dalam hal  ini  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Poso  giat  dalam  memberikan Diklat  kepada  pegawai-pegawai lebih  khusus  operator database
untuk  menambah  ilmu  dibidang Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil”. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Poso selain memberikan diklat kepada pegawainya, dinas akan menambah jumlah
pegawainya  terlebih  khusus  bagian operator database.

## Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Meningkatkan sarana dan prasarana yang  dimiliki  dengan  mengganggarkan dalam  APBD  maupun  bantuan  dari APBN  seperti  printer  KK,  printer  KTP- el,  komputer  KTP-el  dan  perangkat SIAK hingga pembenahan kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil yang  termasuk  dalam  Renja  (Rencana Kerja)  2018  SKPD.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Kepala  Seksi  Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan Bapak  Fikry  A.  Mardjun  dalam wawancara  yang  penulis  laksanakan pada  tanggal  23  januari  2018  di  ruang kerja beliau:
“ada  penambahan  printer  KTP-el dan  printer  KK  dan  di  APBD  2017 dianggarkan  untuk  penambahan komputer  KTP-el  dan  perangkat SIAK  maupun  pengadaan  mobil keliling”
Hasil  wawancara  diatas  dapat diketahui  bahwa  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso berupaya  mengatasi  hambatan  yang terjadi dan memberikan pelayanan yang maksimal  kepada  masyarakat  dengan berproses  meningkatkan  kualitas  SDM yang  dimiliki  maupaun  meningkatkan sarana dan prasarana yang dimilki.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  menggiatkan  program sosialisasi akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bahkan
untuk perekaman KTP-el di Kecamatan dibuka  proses  perekaman  hingga  hari sabtu  dikarenakan  masih  banyaknya penduduk  yang  belum  melaksanakan perekaman  KTP-el.  Selain  itu  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sedang  menganggarkan  penambahan
jumlah  mobil  keliling  pelayanan dokumen  kependudukan  yang  sedang dianggarkan  pada  tahun  2018  ini sehingga  masyarakat  yang  berada  jauh dari  tempat  perekaman  bisa  dengan mudah untuk melaksanakan perekaman KTP-el.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Administrator database saat  penulis melaksanakan wawancara pada tanggal 19 januari 2018 di ruang operator : “Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menggiatkan program sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan dibuka pelayanan perekaman KTP-el sampai hari sabtu”

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dari  kegiatan penelitian  yang  peneliti  laksanakan  di
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Poso  yang  berjudul Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  dalam Perekaman  KTP-el,  maka  penulis mengambil simpulan sebagai berikut. •  Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  belum  berjalan dengan baik dikarenakan masih ada kekurangan sehingga terjadi kendala seperti  SOP (Standard Operating Procedures) masih  menggunakan yang lama. •  Hambatan-hambatan  yang  dialami dalam proses pengaplikasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu, jaringan  komunikasi  data  dari server  pusat  yang  sering down hal
ini  dikarenakan  oleh  banyaknya
database kependudukan yang dimasukkan oleh perangkat di  seluruh  Indoneisa  sehingga membuat sistemnya down , masalah sarana  dan  prasarana  yang  masih kurang seperti komputer KTP-el dan kurangnya operator KTP-el. •  Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  yaitu  untuk  masalah jaringan dengan menghubungi server pusat atau pihak telekomunikasi, penambahan sarana  dan  prasarana  pendukung melalui  APBD  maupun  bantuan pusat melalui APBN, menggalakkan sosialisasi  ke  masyarakat  terkait tentang betapa pentingnya mengurus dokumen kependudukan, bukan  mengurus  ketika  disaat  ada keperluan. SARAN Berdasarkan penelitian yang
peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Poso, maka peneliti dapat memberikan saran khususnya  terkait  Pelaksanaan  Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan dalam Perekaman KTP-el, yaitu :
•  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  harus  meningkatkan  kualitas SDM  yang  dimiliki  termasuk  dalam segi disiplinnya dengan memberikan DIKLAT  secara  rutin  agar  kualitas SDMnya  semakin  baik  dan  proses Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  dalam Perekaman KTP-el ini bisa berjalan dengan  baik  dan  maksimal,  serta dengan  menambah  kuantitas  SDM yang  menaungi  SIAK  ini  agar  tidak terjadinya  tumpang  tindih  urusan dan  tidak  terlalu  menyulitkan pegawai yang sudah ada.
Dedi Kusmana, Andika Nugra Deo B. — Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi .... •  Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  harus  mengatasi masalah  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  terutama  di  setiap Kecamatan-Kecamatan  yang  masih belum  memadai  padahal  untuk memberikan pelayanan yang maksimal harus dengan tersedianya fasilitas-fasilitas  penunjang  yang cukup  baik.  Penambahan  atau pembaharuan  peralatan  seperti printer KK, printer KTP-el, komputer KTP-el  maupun  perangkat  SIAK serta dengan melakukan pengadaan terhadap  mobil  keliling.  Pengadaan mobil  keliling  ini  dinilai  sangat perlu  untuk  menjangkau  wilayah penduduk  yang  jauh  dan  untuk menggiatkan program jemput bola. •  Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengkon irmasi kepada pihak pusat atau  pihak  telekomunikasi  agar proses pengimputan data ke sistem nasional  dapat  berjalan  lancar  dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander Abe, 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaharuan.
AM.  Kadarman,  1996, Pengantar Ilmu Manajemen, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
George R. Terry dan Leslie W. Rue, Principles of Management , Terjemahan : G. A.
Ticoalu, Dasar-Dasar manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.
Hani  Handoko,  1999, Manajemen ,BPFE Yogyakarta,Yogyakarta,
Handoko, T. Hani. (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia , Edisi ke 2.Yogyakarta: BPFE.
Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Indrayani  Etin  dan  Gatiningsih.  2013. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan .  Jatinangor  :  IPDN PRESS.
Muchtarom,  Zaini. Dasar-Dasar Manajemen Dakwah. 1996.  Yogyakarta  :  Al Amin Press.
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  102  Tahun  2012  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun  2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan . Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor  4  Tahun  2016  Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten  Poso  Nomor  36 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
Syafri, Wirman dan Israwan, Setyoko. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Sumedang : Alqa Print Jatinangor.
Soemartono,  Triyuni  dan  Sri  Hendrastuti. 2011. Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi. Bandung  : Yayasan Bina Profesi Mandiri.
Satori  dan  Komariah.  2014. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung  :
Alfabeta Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : Pustaka LP3ES Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Westra, P.Sutarto, Syamsi. 1989. Ensiklopedia Administrasi .  Jakarta:  CV.  Haji Masagung Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. Manajemen. Editor:  Ari  Setiawan.
Yogyakarta : Mitra Cendikia.