## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA (KELAINAN SEKSUAL)
Maria Ana Liwa, Aji Titin Roswitha Nursanthy, Emilia Bernadetha Astuty Sekolah tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia maria.ana@stih-awanglong.ac.id, aji.titin@stih-awanglong.ac.id, bernadethaastuty@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2020 Accepted: Nov 30, 2020 Pedophilia  is  a  sexual  disorder  in  the  form  of  sexual  desire  for adolescents  or  children  under  the  age  of  14  years.  People  who suffer  from  pedophilia  are  called  pedophiles.  A  person  can  be considered a pedophile if he is at least 16 years old. Pedophilia is known as child abuse, and it is important to know that pedophilia is a  disease.  Not  all  pedophiles  abuse  children,  and  not  all  people who  abuse  children  are  pedophiles.  Law  Number  35  of  2014 concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning Child  Protection  in  Article  290  regulates  these  criminal  acts.  But these  sanctions  do  not  cause  a  deterrent  effect  for  perpetrators.
This research is library research that aims to analyze positively the criminal  act  of  pedophilia  so  that  this  research  is  descriptive analytic.  In  this  study,  the  author  uses  a  juridical-normative  and sociological  approach,  namely  research  with  the  aim  of  finding legal doctrines or principles related to pedophilia crimes, so that it is  expected  to  be  able  to  analyze  clearly  the  Indonesian  positive legal  views  on  pedophilia  crimes  with  data  collection  techniques.
through a review of library materials related to these problems.
Keywords:
Pedophilia, Crime, Law Enforcement

## Abstrak
Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di  bawah  usia  14  tahun.  Orang  yang  mengidap  pedofilia  disebut  pedofil.  Seseorang  bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Pedofillia dikenal sebagai pelecehan anak, dan penting  untuk  diketahui  bahwa  pedofilia  penyakit.  Tidak  semua  pedofil  melakukan  pelecehan pada  anak,  dan  tidak  semua  orang  yang  melakukan  kekerasan  pada  anak  adalah  pedofilia. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  290  mengatur  tindak  pidana  tersebut, tetapi  sanksi  tersebut  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kepustakaan  (library  research)  yang  bertujuan  menganalisa  secara  hukum  positif terhadap  tindak  pidana  pedofilia  sehingga  penelitian  ini  bersifat  diskriptif  analitik.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, yaitu penelitian dengan tujuan untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang berkaitandengan tindak  pidana  pedofilia,  sehingga  diharapkan  dapat  menganalisa  dengan  jelas  pandangan hukum  positif  Indonesia  terhadap  tindak  pidana  pedofilia  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  penelaahan  terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  permasalahan tersebut.
Kata Kunci : Pedofilia, Tindak Pidana, Penegakan Hukum

## LATAR BELAKANG
Hampir  semua  pedofil  adalah  pria,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  bagi wanita  mengidap  pedofilia.  Data  yang  akurat  belum  berhasil  dikumpulkan karena  mayoritas  pasien menutup  dirinya dari  masyarakat.  Penelitian penyakit ini  dilakukan  pada  pedofil  yang  melakukan  kekerasan  seksual,  maka  dari  itu hasilnya  masih  belum  pasti.  pedofilia  biasanya  terdeteksi  oleh  diri  sendiri setelah  masa  puber,  saat  orientasi  seksual  seseorang  terfokus  pada  anak- anak,  bukan  orang  dewasa.  Ia  tidak  dapat  menentukan  orientasi  seksual mereka  dan  kemudian  merasa  takut  akan  diri  mereka  sendiri.  Mereka  juga sering  mengalami  diskriminasi  sosial;  sulit  bagi  mereka  untuk  terlibat  dalam komunitas  dan  berhubungan  dengan  orang  lain.  Ini  membuatnya  tertarik  pada anak-anak karena mereka tergolong masih polos dan tidak menghakimi gejala pedofilia di antara lain perasaan inferior, terisolasi, dan bahkan depresi; mereka takut  orientasi  seksual  mereka  diketahui,  jadi  mereka  mengisolasi  diri  dari orang lain. seperti orang dewasa.
Para pasien menganggap gairah mereka salah dan illegal untuk dipenuhi. Maka dari  itu  mereka  selalu  mengontrol  diri  mereka  sendiri  dan  mencari  cara  aman untuk memuaskan diri sendiri. Beberapa kasus dari kekerasan pada anak-anak sering  melibatkan  penyakit  kejiwaan  yang  lain  seperti  schizophrenia  dan distorsi-distorsi  kognitif.  Di  sisi  lain,  beberapa  kasus  kriminal  pada  anak sebenarnya  bukan  merupakan  pedofilia.  Pasien  dapat  mengidap  penyakit kejiwaan  lain  seperti  kecemasan,  depresi  parah,  gangguan  suasana  hati,  dan penggunaan stimulan yang berlebihan.
Penyebab pedofilia masih belum dapat diketahui dengan jelas karena penyakit psikologis  hanya  baru-baru  ini  dipelajari  lebih  lanjut.  Kesulitan  untuk menentukan  penyebab  yang  pasti  juga  didasari  oleh  perbedaan  karakteristik dan latar belakang pada setiap orang.
Banyak  ahli  berasumsi  bahwa  penyebab  utama  datang  dari  faktor  psikologi sosial,  bukan  biologis.  Beberapa  dokter  menyatakan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  kepribadian  pasien  adalah  latar  belakang  keluarga  yang  tidak normal.  Dilecehkan  pada  usia  dini  juga  dapat  menjadi  penyebabnya.  Namun demikian,  angka  kasus  ini  tidak  banyak,  sehingga  tidak  pasti  menyebabkan pedofilia.
Sejak  tahun  2002,  beberapa  penelitian  tentang  pedofilia  dari  faktor-faktor biologis  telah  dilakukan.  Beberapa  faktor  dan  teori-teori  dalam  menentukan penyebab pedofilia, seperti:
• IQ rendah dan ingatan jangka pendek
• Kurangnya white matter pada otak
• Kurangnya testosteron
• Masalah-masalah otak
Dikatakan Bahwa Seorang pedofilia tidak selalu melakukan kekerasan seksual pada  anak.  Sebaliknya,  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  belum  tentu pedofilia,”  hal  ini  disampaikan  dr.  Tara  Aseana,  psikiater  yang  berpraktik  RS Cipto Mangunkusumo.
Tidak  semua  pedofil  hanya  melakukan  aktivitas  seksual  dengan  anak-anak. Menurut keterangan Dr. Nur Arif seorang Psikiater di RS Cipto Mangunkusumo, ada sebagian pedofil yang ingin berhubungan seks dengan orang dewasa. Hal ini  bisa  terkait  dengan  kuatnya  penolakan  masyarakat  terhadap  aktivitas  seks
yang  melibatkan  anak-anak,  sehingga  seorang  pedofil  tetap  berupaya  tampak “normal”  lewat  upaya  berelasi  dengan  sesama  orang  dewasa  kendati  ada konflik internal pada dirinya.
Secara  medis  pedofilia  adalah  penyakit  yang  sebenarnya  haryus  diobati,  tapi yang  terjadi  pada  kehidupan  sosial    Pedofilia  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan  yang  luar  biasa,  selain  merusak  moral  juga  memberikan  dampak negatif yang berkepanjangan bagi korbannya.
Kewaspadaan  masyarakat  akan  adanya  bahaya  pedofilia  perlu  ditingkatkan. Masing-masing keluarga juga harus meningkatkan pengawasan terhadap anak- anak  mereka  agar  tidak  menjadi  mangsa  penderita  pedofilia.  Orang-orang terdekat  dengan  keluarga  juga  harus  diwaspadai  karena  pelaku  pedofilia adalah orang yang telah dikenal baik seperti saudara, tetangga, guru, dll. Bila anak-anak mengalami perubahan perilaku,  hendaknya  orangtua peka dan segeralah  berkomunikasi  dengan  anak,  agar  tidak  terjadi  hal  yang membahayakan masa depan anak.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  membuat  kasus  pedofilia  semakin marak.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  KPAI,  mengungkapkan  rata-rata hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak hanya sekitar lima tahun, karena kurangnya pemahaman para penegak hukum dalam kasus perlidungan anak.  Sekjen  KPAI,  Erlinda,  mengatakan  aparat  penegak  hukum  pada  kasus anak  menggunakan  KUHP  ataupun  kalau  menggunakan  UU  Perlindungan Anak, maka tidak bersifat retroactive justice.
Hakim  agung  mengatakan  kebanyakan  kasus  kekerasan  seksual  paling  tinggi adalah  lima tahun,  belum  pernah  ada  yang divonis diatas  lima  tahun.  Ini  yang membuat pelaku nyaman, jadi efek jera tak pernah  diberikan, hal ini dijelaskan oleh Erlinda.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., pelaku kekerasan terhadap anak diancam hukuman 3-15 tahun penjara.
Erlinda  mengatakan  selain  hukuman  fisik  berupa  penjara  bagi  para  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak,  maka  juga  dibutuhkan  rehabilitasi  agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, apalagi untuk pelaku yang berusia masih muda.
Beberapa kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
1.  Mario Manara
Warga Negara: Italia. Korban: Mencabuli 9 anak kecil pada 2001. Lokasi: Kabupaten Buleleng, Bali. Modus: Memberikan uang dan pakaian pada korban. Hukuman: 9 bulan penjara.
2. Michael Rene Heller
Warga Negara: Prancis. Korban: Mencabuli 3 orang remaja berusia 14 tahun pada Januari hingga Juni 2001. Lokasi: Karang Asem, Bali. Modus: Korban dijadikan anak angkat. Hukuman: Dituntut hukuman tiga tahun penjara pada 22 September 2005.
3.  Tonny William Stuart Brown
Warga Negara: Australia.
Korban: Mencabuli 2 remaja, yakni IB (16) dan IM (14), pada 2004. Lokasi: Bali. Modus: Membujuk korban dengan uang dan makanan. Hukuman:  Pada  Mei  2004,  Pengadilan  Negeri  (PN)  Karangasem menjatuhkan  vonis  13  tahun  penjara.  Namun  sehari  setelah  menerima vonis, Brown bunuh diri di sel LP Ambapura, Bali.
4.  Max Le Clerco
Warga Negara: Belanda. Korban:  Mencabuli  bocah  berinisial  K,  yang  baru  berusia  9  tahun  pada 2005.
Lokasi: Banjar Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Bali. Modus  :  Membujuk  korbannya  dengan  berpura-pura  berbuat  baik. Terlebih dia menjadi sponsor kegiatan sepak bola anak-anak di kawasan Lovina.  Pelaku  memberikan  uang,  kaos,  dan  sepatu  sepak  bola  untuk mengiming-imingi korban.
Hukuman:  Max  ditahan  pada  29  Juli  2005.  Atas  perbuatannya,  Max dijerat  pasal  82  UU  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak juncto Pasal 289 juncto Pasal 292 KUHP.
5.  MH
Warga Negara: Indonesia.
Korban: enam siswa sekolah dasar pada 2006. Lokasi: Tabanan, Bali
Modus:  Selalu  memberi  upah  kepada  korban  Rp  1.000  setelah  puas menyodomi  korban.  Ia  mengancam  anak-anak  yang  menolak  atau mengadukan perbuatannya kepada orang lain.
Hukuman: Diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Namun, hingga kini belum jelas status hukumannya.
6.  Grandfield Philip Robert alias Philip
Warga Negara: Australia.
Korban:  Remaja  usia  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan  sekolah menengah  atas  (SMA),  yang  semula  hanya  empat  orang,  menjadi sembilan orang sepanjang 2008.
Lokasi: Singaraja, Bali. Modus:  Menyediakan  meja  biliar  di  rumahnya  yang  memancing  para korban  senang  berkunjung  ke  rumah  tersangka.  Permainan  biliar  itu disertai  taruhan.  Untuk  bertaruh,  para  remaja  tersebut  mendapat  uang dari Philip setelah bersedia melakukan oral seks dengan imbalan Rp 25- 30 ribu.
Hukuman: Belum jelas.
7.  Baekuni alias Babe
Warga Negara: Indonesia Korban: Mencabuli bocah yang merupakan anak jalanan dan membunuh 14 korbannya, 4 di antaranya dimutilasi pada 2010. Lokasi: Jakarta Modus:  Babe  yang  merupakan  koordinator  pedagang  asongan  dan anak-anak pengamen jalanan mengajak korban bermain ding-dong atau memberi  makan.  Kemudian  korban  dibunuh  dengan  cara  dijerat lehernya.  Setelah  tewas,  korban  kemudian  disodomi  lalu  dimutilasi  dan mayatnya dibuang.
Hukuman: Baekuni ditangkap di kediamannya pada Januari 2010. Pada 6  Oktober  2010,  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur,  Baekuni dijatuhi hukuman seumur hidup. Putusan ini diperkuat oleh putusan MA.
8.  Tjandra Adi Gunawan
Warga Negara: Indonesia. Korban: Menyebarkan 10 ribu foto porno anak-anak di bawah umur pada Maret 2014 Lokasi: Surabaya, Jawa Timur. dari Surabaya, Jawa Timur. Modus:  Membuat  akun  Facebook  dengan  menyamar  sebagai  wanita yang berprofesi sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja. Kemudian pelaku  meminta  korban  untuk  memfoto  dirinya  sendiri  berpakaian lengkap  hingga  telanjang.  Bahkan  anak  anak  diminta  melakukan masturbasi di foto.
Yang  ironis  terjadi  di  Padang  Sumatera  Barat,  Pedofilia  perkosa  anak hingga kena kanker rectum.
Perbuatan persetubuhan  anak  di  bawah  umur  yang  dilakukan  pelaku telah empat kali, dilakukan di semak-semak, keterangan dari Kapolresta Padang,  Kombes  Yulmar  Try  Himawan,  di  Mapolresta  Padang.  Modus yang  dipakai  tersangka,  dengan  cara  memberikan  uang  sebagai pengganti hasil jualan keripik milik korban.  Tersangka juga mengancam korban  agar  tidak  tidak  menceritakan  kepada  orang  lain.  Setiap  dikasih Rp20  hingga  Rp30  ribu  korban  diancam  tidak  boleh  diberitahukan kepada  orang  lain.  Memang  akibat  peristiwa  ini,  korban  mengalami kanker  stadium  4.  Kasus  ini  memang  menjadi  perhatian  kita  semua. Pelaku juga harus diberikan hukuman yang berat.
Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari: a.  Persetubuhan
Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  umurnya  belum  lima  belas tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak  ternyata,  belum  mampu  kawin  diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam  pernikahan, yang diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga,  bahwa  sebelum  mampu  kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.
b.  Perbuatan Cabul. Dalam Pasal 290 ayat (1) menyatakan bahwa: bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul, diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: 2.barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.
Pasal 293 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: Bahwa  barang  siapa  dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau  barang menyalahgunakan perbawa  yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan  seorang  belum  cukup  umur  dan  baik  tingkahnya  lakunya untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukannya  perbuatan  cabul  dengan dia,  padahal  belum  cukup  umurnya  itu  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun.
Pasal 294 ayat (1) menyatakan bahwa: Bahwa  barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  anaknya,  anak tirinya,  anak  angkatnya,  anak  dibawah  pengawasannya  yang  belum  cukup umur,  atau  dengan  orang  yang  belum  cukup  umur  yang  memeliharanya, pendidikan  ata  penjagaannya  diserahkan  kepadanya  ataupun  dengan bujangnya  atau  bawahannya  yang  belum  cukup  umur,  diancam  dengan pidana paling lama tujuh tahun.
Didalam  KUHP  memang  tidak  dijelaskan  mengenai  pelecehan  seksual terhadap  anak  dibawah  umur  (pedofilia),  namun  pedofilia  tetap  dianggap sebagai penyimpangan seksual.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang        Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.dalam Pasal 59:
1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada anak.
2. Perlindungan  terhadap  anak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) diberikan kepada:
a.  Anak dalam situasi darurat,
b.  Anak yang berhadapan dengan hukum,
c.  Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
d.  Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
e.  Anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
f.  Anak yang menjadi korban pornografi,
g.  Anak dengan HIV/AIDS,
h.  Anak korban penculikan, penjualan dan /atau perdagangan,
i.  Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis ,
j.  Anak korban kekerasan seksual,
k.  Anak korban jaringan terorisme,
l.  Anak penyandang disabiltas,
m.  Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
n.  Anak dengan prilaku sosial menyimpang,
o.  Anak  yang  menjadi  korban  stigmasasi  dari  pelabelan  terkait  dengan kondisi orang tuanya.
Dalam Pasal 76 D disampaikan;
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan, dengannya atau dengan orang lain. Dalam Pasal 76 E disampaikan:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Dalam Pasal 81 disampaikan:
Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Dalam Pasal 82 disampaikan;
Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 76E
dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## KESIMPULAN
Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga  dan  Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak  asasi  Anak  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan elama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk  mendapatkan  perlakuan  dan  kesempatan  yang  sesuai  dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak  Anak oleh Pemerintah harus didasarkan  pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu  penghormatan,  pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak.

## REFERENSI
Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan .Bandung: Refika Aditama.
Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Rika Saraswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Https://nasional.okezone.com/ Deretan  Aksi  Pedofil  di  Indonesia  dengan Berbagai Mode.