ISSN: 1858-4837 E-ISSN: 2598-019X Volume 13, Nomor 2 (2018), https://jurnal.uns.ac.id/region

## Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta )

## The Factors Influencing the Availability of the Green Open Space in every Land Use Domination (Case Study: Surakarta City)
Nida Hayu Prabowoningsih a , Rufia Andisetyana Putri b , Erma Fitria Rini c
a Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret b Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret c Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret * Corresponding author’s email: nidahayu17@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  Kota  Surakarta  berupaya  meminimalisir  emisi  dengan  penyediaan  ruang terbuka  hijau.  Kondisi  eksisting  RTH  publik  sebesar  12.74%  dari  luas  Kota  Surakarta, angka tersebut menggambarkan bahwa ruang terbuka hijau eksisting di Kota Surakarta belum  dapat  memenuhi  standar  RTH  publik  20%.  Selain  itu,  menurut  Permen  PU  No  5 Tahun 2008 menjelaskan bahwa RTH pada karakteristik guna lahan yang berbeda, maka arahan  RTH  juga  berbeda.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  pada  setiap  dominasi penggunaan  lahan  di  kota  surakarta.  Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan ruang  terbuka  hijau  pada  setiap  dominasi  penggunaan  lahan  di  Kota  Surakarta,  yaitu ketersediaan  anggaran,  alokasi  ruang  terbuka  hijau  dalam  perencanaan  tata  ruang, implementasi  rencana  kerja  terkait  RTH,  penghargaan  dalam  program  penghijauan, pelaksana  program,  partisipasi  masyarakat,  pengaruh  tokoh  masyarakat,  keberadaan komunitas hijau, daya  serap pohon terhadap CO2, ketersediaan lahan, nilai lahan, dan pengawasan  pengendalian  tata  guna  lahan.  Analisis  AHP  digunakan  untuk  mengetahui tingkatan faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian menunjukkan  setiap  dominasi  penggunaan  lahan  industri,  perumahan,  perdagangan jasa, perlindungan setempat, dan ruang terbuka memiliki faktor prioritas yang berbeda- beda.  Faktor  utama  yang  paling  berpengaruh  di  zona  industri  adalah  pengawasan pengendalian  tata  guna  lahan,  zona  perumahan  dan  perdagangan  jasa  adalah  alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, zona perlindungan setempat adalah ketersediaan  anggaran,  sedangkan  zona  ruang  terbuka  adalah  daya  serap  pohon terhadap CO2.

## Kata Kunci: ketersediaan, faktor, penggunaan lahan, ruang terbuka hijau

## Abstract
Surakarta City Government seeks to minimize emissions by providing green open space. The condition of existing public green space amounted to 12.74% of the Surakarta City, this  figure  illustrates  that  the  existing  green  open  space  in  Surakarta  cannot  meet  the public  green  space  standard  20%.  In  addition,  according  to  Minister  of  Public  Works Decree No. 5 Year 2008 explained that green space on different land use characteristics, the direction of green space is also different. The purpose of this study is to determine
the  factors  that  influence  the  availability  of  green  open  spaces  in  every  land  use domination in Surakarta city. The factors affecting the availability of green open spaces in every land use domination in Surakarta City, i.e. budget availability, green open space allocation  in  spatial  planning,  implementation  of  RTH  related  work  plans,  awards  in reforestation programs, program implementers, community participation, communities, the  existence  of  green  communities,  the  absorption  of  trees  on  CO 2 ,  land  availability, land values, and monitoring of land use controls. AHP analysis was used to determine the level  of  factors  that  affect  the  availability  of  green  open  space.  The  results  show  that every land use domination of industrial land, housing, trade in services, local protection, and  open  space  have  different  priority  factors.  The  most  influential  factor  for  the industrial  zone  is  the  control  of  land  use,  for  housing  zones  and  trade  in  services  is allocation  of  green  open  space  in  spatial  planning,  for  local  protection  zones  is  the availability  of  budget,  while  for  the  local  protection  zone  is  the  absorption  of  trees towards CO 2 .
Keywords: availability, factor, land use, green open space

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  di  Kota  Surakarta  menghasilkan  emisi  yang tinggi.  Total  emisi  Kota  Surakarta  dari  berbagai  sektor  menurut  DLH  Kota  Surakarta tahun  2012  sebesar  1.383.284  ton  CO2e.  Pemerintah  Kota  Surakarta  berupaya meminimalisir  emisi  dengan  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau.  Menurut  DLH  Kota Surakarta  tahun  2015,  kondisi  eksisting  RTH  publik  sebesar  12.74%  dari  luas  Kota Surakarta, angka tersebut menggambarkan bahwa ruang terbuka hijau eksisting di Kota Surakarta  belum  dapat  memenuhi  standar  RTH  publik  20%  menurut  UU  No  26  Tahun 2007.  Selain  itu,  menurut  Permen  PU  No  5  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa  RTH  pada karakteristik  guna  lahan  yang  berbeda,  maka  arahan  RTH  juga  berbeda  dan  pada kondisi eksisting karakteristik RTH di guna lahan perdagangan jasa adalah berupa jalur hijau dengan tanaman keras, sedangkan guna lahan sempadan sungai karakteristik RTH berupa  jalan  inspeksi  dan  jalur  hijau  dengan  tanaman  yang  tidak  keras.  Hal  ini menggambarkan bahwa penyediaan RTH di Kota Surakarta untuk dominasi penggunaan lahan  yang  berbeda  maka  penyediaan  RTH  juga  berbeda.    Oleh  karena  itu,  perlu diketahui  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  pada setiap dominasi penggunaan lahan di Kota Surakarta.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penggunaan Lahan
2.1.1 Pengertian Lahan dan Penggunaan Lahan
Lahan adalah satu kesatuan wilayah daratan yang memiliki ciri mencakup semua karakter  yang  melekat  pada  atmosfer,  tanah,  geologi,  tumbuhan,  hidrologi,  dan populasi  tumbuhan  dan  hewan,  baik  yang  permanen  maupun  yang  bersifat  mendaur, serta  kegiatan  manusia  diatasnya,  sehingga  lahan  memiliki  ciri  alami  dan  budaya. (Notohadiprawiro  1996  dalam  Yuwono,  2009).  Sedangkan  penggunaan  lahan
merupakan suatu bidang lahan yang berhubungan dengan kegiatan manusia (Lillesand dan Kiefer, 1993 dalam Sajow,2015).

## 2.1.2 Jenis Penggunaan Lahan
Sadyohutomo  dalam  Tampi  et  al.  (2015)  mengklasifikasikan  penggunaan  lahan terdiri  dari    perumahan  perdagangan,  industri,  jasa  ,  taman,  perairan,  dan  lahan kosong. Sedangkan menurut Hartshorne (1980) dalam Sajow (2015) penggunaan lahan terdiri  dari  Industri,  permukiman,  komersial,  rekreasi,  pendidikan  dan  jalan. Sedangkan  menurut  Malingreau  (1982)  dalam  Sabngiarso  (2008)    jenis  penggunaan lahan  yaitu  terdiri  dari  perairan,  daerah  bervegetasi,  daerah  tak  bervegetasi,  dan permukiman  serta  lahan  bukan  pertanian.  Sedangkan  Chapin  dan  Kaise  (1979)  dalam Marno  (2016)    menjelaskan  bahwa  lahan  dapat  terbagi  menjadi  industri,  perumahan, perdagangan  dan  jasa,  perkantoran,  ruang  terbuka,  perairan,  pertanian,  rekreasi, transportasi, kuburan, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan menurut SNI 7654- 2010,  lahan  diklasifikasikan  menjadi  permukiman  dan  lahan  bukan  pertanian  yang berkaitan,  daerah  bukan  pertanian,  lahan  terbuka,  perairan,  dan  daerah pertanian.Terakhir dalam Permen PU no 20 Tahun 2011, penggunaan lahan terdiri dari industri,  perdagangan  jasa,  perumahan,  perlindungan  setempat,  ruang  terbuka, perkantoran,  zona  peruntukkan  lainnya,  zona  peruntukkan  khusus,  dan  sarana pelayanan umum.
Berdasarkan  teori-  teori  tersebut  dapat  disimpukan  bahwa  jenis  penggunaan lahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  industri,  perumahan,  perdagangan jasa, perlindungan setempat, dan ruang terbuka.

## 2.1.3 Karakteristik Ruang Terbuka Hijau untuk setiap Penggunaan Lahan 2.1.3.1Industri
Menurut  Permen  Perindustrian  No  35  Tahun  2010,  karakteristik  RTH  untuk kawasan industri dapat berupa jalur hijau (Green Belt)dan taman. Menurut Purnomohadi (2002),  jalur  hijau  yang  mengelilingi  kawasan  industri  (lebar  50m)  dapat  menurunkan polusi SO2 sebesar 70% dan NO2 67%. Sedangkan menurut RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, KDH industri sebesar 30% dari luas zona industri.
Berdasarkan  teori-  teori  tersebut  dapat  disimpukan  bahwa  karakteristik  RTH pada guna lahan industri adalah memiliki KDH sebesar 30% dari luas zona industri dan RTH dapat berupa jalur hijau (Green Belt) dan taman.

## 2.1.3.2Perumahan
Menurut  Permen  PU  No  5  Tahun  2008,  pekarangan  rumah  harus  memiliki minimal  pohon,  semak,  perdu  dan  rumput.  Sedangkan  menurut  SNI-03-1733-2004
Lingkungan perumahan harus menyediakan taman RT 250m2 untuk penduduk 250jiwa, Lingkungan  perumahan  harus  menyediakan  taman  RW  1250  m2  untuk  penduduk 2500jiwa, Lingkungan perumahan harus menyediakan taman Kelurahan 9000 m2 untuk penduduk  30000jiwa,  Lingkungan  perumahan  harus  menyediakan  taman  Kecamatan 24000  m2  untuk penduduk  120000  jiwa, Penyediaan  jalur hijau  15m2/  penduduk yang menyebar.  Sehingga  dapat  disimpukan  bahwa  karakteristik  RTH  pada  guna  lahan perumahan  adalah  pekarangan  rumah  harus  memiliki  minimal  pohon,  semak,  perdu dan  rumput,  ketersediaan  taman  RT,  ketersediaan  taman  RW,  ketersediaan  taman kelurahan, ketersediaan taman kecamatan, dan ketersediaan jalur hijau.

## 2.1.3.3Perdagangan dan jasa
Susanti  (2015)  menjelaskan  bahwa  halaman  hijau  perdagangan  (pertokoan rumah makan) merupakan bentuk dari RTH privat. Sedangkan menurut Permen PU no 5 Tahun 2008, penyediaan RTH pada kawasan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut  :    untuk  KDB  lebih  dari  90%  maka  RTH  dalam  bentuk  taman  atap  bangunan, untuk  bangunan  yang  memiliki  KDB  70-90%  perlu  menambahkan  tanaman  dalam  pot, untuk  KDB  yang  lebih  dari  70%  minimal  memiliki  dua  pohon  kecil  atau  sedang  yang ditanam di lahan atau di pot dengan ukuran diameter 60 cm, dan untuk KDB di bawah 70%  berlaku  persyaratan  RTH  untuk  pekarangan  perumahan.  Sehingga  dapat  sintesis karakteristik  RTH  pada  guna  lahan  perdagangan  jasa  adalah  ketersediaan  taman  atap bangunan,  ketersediaan  tanaman  dalam  pot,  serta  ketersediaan  dua  pohon  kecil  atau sedang yang ditanam di lahan.

## 2.1.3.4Ruang Terbuka
Ruang  terbuka  terdiri  dari  ruang  terbuka  hijau  dan  ruang  terbuka  non  hijau (Permen  PU  No  5  Tahun  2008).  Menurut  UU  no  26  tahun  2007,  sistem  ruang  terbuka terdiri  dari  ruang  terbuka  hijau  dan  ruang  terbuka  non  hijau.  Sama  hal  nya  dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009, ruang terbuka terdiri dari ruang  terbuka  hijau  dan  ruang  terbuka  non  hijau.  Sehingga  dapat  disimpukan  bahwa karakteristik  RTH  pada  guna  ruang  terbuka  adalah  ruang  selain  ruang  terbuka  non hijau.

## 2.1.3.5Perlindungan Setempat(Perairan)
Menurut  Huda  (2013),  Salah  satu  bentuk  RTH  publik  adalah  jalur  hijau  di sepanjang  sungai.  Karakteristik  RTH  di  sempadan  sungai  adalah  jalur  hijau  yang terletak  di  kanan  kiri  sungai  sebagai  pelindung  sungai  dari  berbagai  gangguan  dan untuk  sungai  di  kawasan  permukiman,  sempadan  sungai  diperkirakan  cukup  untuk membangun jalan inspeksi 10-15m, serta dominasi tanaman tahunan (Permen PU No 5
Tahun  2008).  Sehingga  dapat  disimpukan  bahwa  karakteristik  RTH  pada  guna perlindungan  setempat  adalah  ketersediaan  jalur  hijau,  jalan  inspeksi  sungai,  dan dominasi tanaman tahunan di sempadan sungai

## 2.2 Ruang terbuka hijau

## 2.2.1 Pengertian, Fungsi, Tipologi, dan Jenis Ruang Terbuka Hijau
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  5  Tahun  2008  tentang penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan  perkotaaan,  ruang terbuka  hijau  merupakan  area  memanjang/  jalur  dan  atau  mengelompok,  dengan penggunaan ruangnya yang lebih bersifat terbuka, sebagai area tumbuh tanaman, baik secara  alamiah  maupun  sengaja ditanam. RTH memiliki  fungsi  yang terdiri dari  fungsi utama  yaitu  fungsi  ekologis  dan  fungsi  tambahan  yaitu  fungsi  sosial  budaya,  fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Tipologi ruang terbuka hijau di perkotaan dibagi menjadi empat  tipologi  yaitu  berdasarkan  fisik,  fungsi,  struktur,  dan  kepemilikan.  Jenis  RTH berdasarkan kepemilikan terdiri dari RTH publik dan privat.
2.2.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Kusumawardani  (2017)  menyatakan  bahwa  faktor  yang  berpengaruh  dalam ketersediaan ruang terbuka hijau studi kasus kawasan industri yaitu yang paling utama adalah Faktor Porsi Luasan Tutupan Pohon, faktor Daya Serap Pohon terhadap CO2, dan Faktor  jenis-  jenis  tanaman.  Sedangkan  menurut  Kurnia  (2013)  faktor-  faktor  yang mempengaruhi  kurang  tersedianya  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Depok  yaitu  Faktor perencanaan  pembangunan,  Faktor  implementasi  rencana  kerja,  Keterbatasan anggaran,  Lemahnya  pengawasan,  Faktor  keterbatasan  lahan,  Kurangnya  kesadaran masyarakat.  Faktor-  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  RTH  apabila dilihat dari sisi kebijakan/hukum, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam  implementasi  RTH  adalah  adanya  kebijakan  yang  tepat  yaitu  alokasi  RTH terhadap  kebijakan  tata  ruang  wilayah  serta  komitmen  kota  untuk  mewujudkan  Kota Hijau,  adanya  LSM  yang  memberikan  kegiatan  green  action,  serta  ketersediaan anggaran untuk ruang terbuka hijau. Sedangkan faktor penghambat ketersediaan RTH adalah  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  pemeliharaan  dan  pengelolaan lingkungan  serta  program  penghijauan  yang  masih  kurang.  (Miranti  et  al,  2011). Sedangkan menurut Rini et al. (2014) faktor ketersediaan RTH baik di kampung maupun di perumahan formal adalah alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, program  penghijauan,  koefisian  dasar  hijau,  insentif  dan  disinsentif,  pengawasan  dan pengendalian  tata  guna  lahan,  partisipasi  masyarakat,  pengaruh  tokoh  masyarakat, kesadaran  masyarakat,  komunitas  hijau,  penghargaan  dalam  program  reboisasi,
fasilitator, dan keragaman inovasi penghijauan, sementara faktor ketersediaan rth yang berpengaruh  di  kampung  adalah  keterbatasan  lahan,  kepadatan  perumahan, perubahan  tata  guna  lahan,  dan  terbatasnya  dana.    Untuk  faktor  ketersediaan  RTH  di perumahan  formal  adalah  faktor  koordinasi  antara  instansi  pemerintah  dan pengembang  dan  juga  konsep  yang  ditawarkan  pengembang.  Dan  yang  terakhir menurut Fattah (2011), faktor yang mempengaruhi  ketersediaan rth adalah pelaksana program, keuangan, faktor ketersediaan lahan, dan nilai lahan.
Berdasarkan  teori-  teori  tersebut  dapat  disimpukan  bahwa  faktor-  faktor  yang mempengaruhi  ketersediaan  RTH,  Variabel  faktor  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini antara lain:
1) Ketersediaan anggaran
2) Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang
3) Implementasi rencana kerja terkait RTH
4) Penghargaan dalam program penghijauan
5) Pelaksana program
6) Partisipasi masyarakat
7) Pengaruh tokoh masyarakat,
8) Keberadaan Komunitas hijau
9) Daya serap pohon terhadap Co2
10) Ketersediaan lahan
11) Nilai lahan
12) Pengawasan pengendalian tata guna lahan

## 3. METODE
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  pendekatan  deduktif  dengan jenis  penelitian  kuantitatif.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan survei primer berupa penyebaran kuesioner AHP kepada stakeholder untuk mengetahui tingkatan  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  pada  setiap dominasi  penggunaan  lahan  di  Kota  Surakarta.  Kuesioner  disebarkan  kepada  20 stakeholder kunci yang merupakan ahli atau orang yang berpengalaman dalam bidang ruang terbuka hijau pada setiap guna lahan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis AHP pada software Expert Choice 11. Kerangka analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

## Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1   Karakteristik Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta
Ruang terbuka hijau di Kota Surakarta terdiri dari berbagai jenis karakteristik, berikut ini luasan RTH eksisting Kota Surakarta tahun 2014 :
Tabel 1. Luasan RTH Eksisting Kota Surakarta Tahun 2014 No Jenis RTH Luas (Ha) Persentase RTH terhadap Wilayah 1 Taman Kota 11.33 0.257% 2 Lapangan 63.25 1.436% 3 Jalur Hijau Jalan 211.01 4.791% 4 TPU (yang dikelola DKP) 68.76 1.561% TPU (yang dikelola kelurahan) 0.04 0.001% 5 Sempadan Sungai 77.61 1.762% Taman Balai Sungai 0.15 0.003% 6 Taman Bekas TPS 0.11 0.002% 7 Hutan Kota (Perwali) 49.94 1.134% 8 Tanah  kosong  diperuntukkan (Privat yang terukur) 77.23 1.754% 9 Taman Kelurahan 1.83 0.042% Jumlah 561.26 12.744%
Sumber : Penyusunan Dokumen Peta Tutupan Vegetasi Kota Surakarta, 2015
Data diatas menunjukkan bahwa total luas ruang terbuka hijau di Kota Surakarta adalah 561.26 Ha yaitu sekitar 12.74% terhadap total luas wilayah Kota Surakarta. Hal ini menggambarkan bahwa luasan RTH publik eksisting belum mencapai standar minimum RTH publik yaitu 20%. Berikut peta RTH eksisting di Kota Surakarta :
Gambar 2. Ruang Terbuka Hijau Eksisting di Kota Surakarta Sumber : Penyusunan Dokumen Peta Tutupan Vegetasi dan RTH Publik Kota Surakarta, 2015
4.2 Karakteristik  Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi  Ketersediaan  Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta

## 4.2.1 Ketersediaan Anggaran
Faktor  ketersediaan  anggaran  dilihat  dari  data  anggaran  yang  dikhususkan untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada setiap dominasi penggunaan lahan di Kota Surakarta.  Berdasarkan  data dari  DLH kota Surakarta,  tercatat  di  tahun  2016-2018  DLH Kota Surakarta memiliki berbagai program diantaranya :
Tabel 2. Realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengelolaan RTH Publik Tahun 2016-2018
No  Program Lokasi Zona Anggaran Tahun 2016 1 Revitalisasi Taman Gilingan Gilingan, Banjarsari  Perdagangan dan Jasa 600 juta 2 Revitalisasi  Taman  Jurug (Pembuatan taman dan Plang “Kota  Solo”  di  perbatasan Karanganyar- Solo) Jebres Ruang Terbuka
No  Program Lokasi Zona Anggaran 3 Revitalisasi Taman Banjarsari (Pembangunan  air  mancur, peningkatan  instalasi  dan fasilitas) Setabelan, Banjarsari Perumahan 2 M Tahun 2017 1 Taman Mojosongo Mojosongo, Jebres Perumahan 3.7 M Tahun 2018 1 Penataan  Taman  Jalur  Hijau Jl.  Adi  Sucipto  (Segmen Makuto-Fajar indah) Kerten, Laweyan Perdagangan dan Jasa  1 M 2 Rencana Pembangunan Taman Gajah Putih Karangasem, Laweyan Perumahan 200 juta 3 Bendung karet tirtonadi Gilingan Perlindungan Setempat 178 M

## Sumber : DLH Kota Surakarta, 2018
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui  anggaran  untuk  penataan  sempadan sungai  (Bendung  Karet  Tirtonadi)  di  zona  perlindungan  setempat  memiliki  nilai anggaran yang lebih tinggi daripada pembangunan di zona lain.
Untuk  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  privat  baik  di  zona  industri,  zona perumahan,  maupun  zona  perdagangan  dan  jasa,  menjadi  tanggungjawab  pemilik lahan  masing-  masing  sesuai  pemanfaaatan  lahannya.  Di  zona  perumahan,  alokasi anggaran untuk penyediaan ruang terbuka hijau didapatkan dari swadaya masyarakat yaitu dari iuran setiap bulan, di perumahan informal menurut data wawancara dengan warga  di  perumahan  informal  (Kelurahan  Semanggi),  setiap  bulannya  terdapat  iuran untuk lingkungan sebesar Rp 10.000,- /KK. Sedangkan di perumahan formal (Kelurahan Mojosongo) sebesar Rp 20.000,-.

## 4.2.2 Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang
Faktor  alokasi  ruang  terbuka  hijau  dalam  perencanaan  tata  ruang  dilihat  dari aturan KDH di masing- masing dominasi penggunaan lahan di Kota Surakarta. Berikut ini aturan  KDH  di  masing-  masing  dominasi  penggunaan  lahan  menurut  Materi  Teknis RTRW Kota Surakarta 2011-2031:
Tabel 3. Aturan KDH pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan No Zona Ketentuan Umum KDH 1 Industri (I) Minimal 30% dari luas industri 2 Perumahan (R) Lebih atau sama dengan 20 % dari luas perumahan 3 Perdagangan dan Jasa (P) Minimal 30% dari luas perdagangan jasa 4 Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai) (PS) Minimal 20% dari luas sempadan sungai 5 Ruang Terbuka (RT) Minimal 20%

## Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Surakarta 2011-2031
Nilai KDH dari zona perlindungan setempat dan zona ruang terbuka lebih besar dikarenakan,  zona  tersebut  didominasi  oleh  RTH,  sehingga  nilai  KDH  nya  tinggi,
sedangkan  untuk  perumahan,  perdagangan  jasa,  dan  industry  nilai  KDH  di  dapatkan dari KDB bangunan.

## 4.2.3 Implementasi Rencana Kerja Terkait RTH
Faktor  ini  berkaitan  dengan  program-  program  terkait  ruang  terbuka  hijau  di Kota  Surakarta,  baik  pembangunan  maupun  pendekatan  dengan  masyarakat.  Menurut data  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rialun  selaku  Kepala  Seksi  Pertamanan  DLH  Kota Surakarta,  dalam  mengimplementasi  rencana  kerja  terkait  RTH,  DLH  berperan  dalam kegiatan  teknis,  sehingga  rencana  penyediaan  RTH  bermula  dari  Bappeda  dan Pemerintah Kota Surakarta yang mengusulkan taman mana yang akan dibangun. Setiap dominasi  guna  lahan  memiliki  rencana  kerja  terkait  RTH  kecuali  untuk  zona  industri, karena  di  zona  industri  RTH  yang  disediakan  bersifat  privat  sehingga  menjadi tanggungjawab pelaku industri.

## 4.2.4 Penghargaan dalam Program Penghijauan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pertamanan  DLH  Kota  Surakarta, bentuk  penghargaan  dalam  program  penghijauan  bagi  yang  telah  melaksanakan program dengan baik di setiap dominasi penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

## Tabel 4. Penghargaan Lingkungan pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan
No Zona Penghargaan 1 Industri  Pelibatan ke Green City  Mendapatkan piagam penghargaan dari walikota
2 Perdagangan
3 Perumahan  Penghargaan dari walikota untuk pemenang PROKLIM
 “Adiwiyata” untuk sekolah yang mengedepankan lingkungan

## Sumber : Wawancara DLH Kota Surakarta, 2018
Untuk  zona  perlindungan  setempat  dan  ruang  terbuka,  RTH  yang  disediakan bersifat publik sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Surakarta.

## 4.2.5 Pelaksana Program
Pelaksana  program  terkait  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  publik  di  Kota Surakarta berdasarkan dominasi penggunaan lahan adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Pelaksana Program RTH pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan No Zona Program RTH Pelaksana Program 1 Industri Pembangunan jalur Hijau Pelaku Industri 2 Perumahan Pembangunan Taman RT Ketua RT, masyarakat, PKK Pembangunan Taman Kelurahan Masyarakat, Ketua RT, RW, Kelurahan 3 Perdagangan dan Jasa Pembangunan Jalur Hijau Jalan DLH, DPU, Bappeda, BPKAD, Dishub, Kecamatan, Kelurahan, Koramil, Swasta (CSR Bantuan) 4 Perlindungan Setempat Pembangunan Jalur Hijau Sempadan Sungai BBWS,  DLH,  DPU,  Bappeda,  BPKAD, Swasta 5 Ruang Terbuka  Pembangunan Taman Kota DLH, DPU, Bappeda, BPKAD, Dishub, Kecamatan, Kelurahan, Koramil, Swasta (CSR Bantuan) Sumber : Wawancara DLH Kota Surakarta, 2018

## 4.2.6 Partisipasi Masyarakat
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota Surakarta berdasarkan dominasi guna lahan :
Tabel 6. Partisipasi Masyarakat dalam penyediaan RTH pada Setiap Dominasi Penggunaan
Lahan No Zona Bentuk RTH Bentuk Partisipasi Masyarakat 1 Industri - Pengaduan  apabila  terjadi  pencemaran lingkungan 2 Perumahan RTH  pekarangan rumah Masyarakat melakukan penghijauan di sekitar rumahnya 3 Perdagangan dan Jasa Tanaman  di  area perdagangan Pelaku usaha melakukan penghijauan dengan penyediaan  tanaman  dalam  pot,  pohon, rumput 4 Perlindungan Setempat RTH  Sempadan Sungai Penyediaan lahan untuk tempat alat berat 5 Ruang Terbuka Taman Kota, Hutan Kota Ikut  menjaga  keberlanjutan  taman  dan  hutan kota
Sumber : Wawancara dengan Kasi Konservasi DLH Kota Surakarta dan BBWS Bengawan Solo, 2018

## 4.2.7 Pengaruh Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat merupakan stakeholder yang terkait dengan penyediaan RTH di setiap zona dominasi penggunaan lahan. Pada kondisi di lapangan, tokoh masyarakat hanya  pada  zona  perumahan,  yaitu  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan (LPMK)  yang  berperan  sebagai  wakil  dari  masyarakat  yang  memberikan  usul  kepada Lurah  dalam  kegiatan  pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Di  zona  industri  dan perdagangan jasa tidak ada tokoh masyarakat karena sifat RTH yang berada di dalam pabrik dan pertokoan sehingga tidak ada intervensi dari pihak luar. Untuk RTH di zona perlindungan setempat dan ruang terbuka bersifat publik sehingga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

## 4.2.8 Keberadaan Komunitas Hijau
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  DLH  Kota  Surakarta,  komunitas  hijau  di Kota Surakarta antara lain:
 Forum Solo Hijau
Forum solo hijau mengikuti berbagai aktivitas hijau antara lain pencabutan paku di pohon,  penanaman  bibit,  bersih-  bersih  sepanjang  jalan  Slamet  Riyadi  (6/17), sosialisasi Indonesia Bebas Sampah 2020 di Car Free Day Slamet Riyadi (2/18).
 Perkumpulan Ahli Lingkungan Hidup (PERALHI) cabang Solo PERALHI pernah mengikuti berbagai aktivitas hijau antara lain pencabutan paku di pohon, penanaman bibit, bersih- bersih sepanjang jalan Slamet Riyadi (6/17).
 Sekolah Sungai Solo
Forum solo hijau mengikuti berbagai aktivitas hijau antara lain pencabutan paku di pohon, penanaman bibit, bersih- bersih sepanjang jalan Slamet Riyadi (6/17).
 Komunitas Kresek Solo
Sosialisasi Indonesia Bebas Sampah 2020 di Car Free Day Slamet Riyadi (2/18).

## 4.2.9 Daya Serap Pohon terhadap CO2
Daya serap pohon terhadap CO2 dilihat dari data luasan tutupan vegetasi, yaitu daya serap pohon, semak, rumput, dan sawah terhadap emisi CO2 pada dominasi guna lahan  di  Kota  Surakarta.  Menurut  Prasetyo  et.al,  2002  dalam  Pradiptiyas  et.al,2011, menjelaskan  bahwa  vegetasi  pohon  memiliki  daya  serap  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  semak,  rumput,  dan  sawah.  Berikut  ini  luasan  pohon  di  setiap  zona  :Berikut persentase luasan vegetasi di  setiap zona:
Gambar 3. Persentase Luasan Pohon di Setiap Zona Sumber : Analisis Peneliti, 2018
Diagram diatas menunjukkan bahwa, jenis vegetasi pohon tertinggi terdapat di zona perumahan, yaitu 51%. Berikut peta tutupan vegetasi di Kota Surakarta :
Gambar 4. Peta Jenis Tutupan Vegetasi Kota Surakarta Sumber : Citra Satelit , 2017

## 4.2.10 Ketersediaan Lahan
Faktor ketersediaan lahan didapatkan dari data lahan yang diperuntukkan untuk penyediaan  ruang  terbuka  hijau  di  setiap  zona  dominasi  penggunaan  lahan  di  Kota Surakarta,  dimana  setiap  dominasi  penggunaan  lahan  di  hitung  dengan  persentase aturan  KDH  yang  seharusnya  diperuntukkan  untuk  ruang  terbuka  hijau.  Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa RTH eksisting sebagian besar telah memenuhi aturan KDH di masing- masing zona dominasi penggunaan lahan. RTH yang  belum  sesuai  dengan  KDH  adalah  di  zona  perdagangan  jasa  deret  dan permukiman kepadatan tinggi. Berikut persentase lahan penyediaan RTH di setiap zona:

## Gambar 5.Persentase Ketersediaan Lahan di Setiap Zona
Sumber : Analisis Peneliti, 2018

## 4.2.11 Nilai Lahan
Nilai  lahan  berpengaruh  dalam  penyediaan  ruang  terbuka  hijau.  Berdasarkan data Peta Zona Nilai tahan Tahun 2018 (Kementerian ATR/ BPN Surakarta), sampel harga lahan di setiap zona sebagai berikut :
Gambar 6. Persentase Harga Lahan di Setiap Zona Guna Lahan Sumber : : Dokumen Zona Nilai Tanah Kota Surakarta oleh ATR/ BPN Kota Surakarta, 2018
Berdasarkan data  diatas  dapat diketahui  bahwa  harga  lahan  tertinggi  adalah di zona perdagangan dan jasa dikarenakan letak zona yang strategis berada di sepanjang jalan kolektor seperti di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Ir. Juanda (Pucangsawit, Jebres). Harga  lahan  terendah  adalah  di  zona  perlindungan  setempat,  semakin  lahan  dekat dengan sungai maka nilainya semakin rendah.

## 4.2.12 Pengawasan Pengendalian Tata Guna Lahan
Bentuk pengawasan pengendalian tata guna lahan menurut DLH Kota Surakarta, adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Bentuk Pengaruh Tokoh Masyarakat dalam penyediaan RTH pada Dominasi
Penggunaan Lahan No Zona Bentuk Pengawasan Pengendaliaan Tata Guna Lahan 1 Industri  UKL/UPL dan AMDAL  Apabila ada pencemaran lingkungan, seksi penegakan hukum DLH mendapatkan aduan dari warga
 DLH menjadi mediator antara warga dengan pelaku industri
 Perbaikan fasilitas agar tidak mencemari lingkungan 2 Perumahan Pengawasan melalui IMB 3 Perdagangan dan Jasa Pengawasan melalui IMB, IUP (Izin Usaha Perdagangan) 4 Perlindungan Setempat Apabila  terjadi  alihfungsi  lahan  sebagai  permukiman,  dilakukan pembebasan lahan sempadan sungai dari permukiman (relokasi) 5 Ruang Terbuka
-
Sumber : Wawancara dengan Kasi Konservasi DLH Kota Surakarta, 2018
4.3 Tingkatan  Faktor  yang  Mempengaruhi  Ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau pada setiap Dominasi Penggunaan Lahan di Kota Surakarta
Berdasarkan  analisis  AHP  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  software Expert  Choice  11,  dapat  diketahui  tingkatan  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan ruang terbuka hijau pada setiap dominasi penggunaan lahan. Model Name: Analisis AHP Faktor Ketersediaan RTH COPY
Priorities with respect to: Combined Goal: Faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH >Industri Pengawasan Pengendalian tata guna lahan .164 Ketersediaan lahan .136 Nilai lahan .131 Daya serap pohon terhadap CO2 .115 Keberadaan komunitas hijau .074 Pengaruh tokoh masyarakat .069 Penghargaan dalam program penghijauan .068 Pelaksana program .066 Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang .061 Partisipasi masyarakat .047 Implementasi rencana kerja terkait RTH .038 Ketersediaan anggaran .030 Inconsistency = 0.03
with 0  missing judgments.
Page 1 of 1 5/8/2011 10:09:51 AM
Gambar 7. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor RTH pada Industri Sumber : Analisis AHP (Expert Choice 11), 2018
Model Name: Analisis AHP Faktor Ketersediaan RTH COPY
Priorities with respect to:
Combined Goal: Faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH >Perumahan Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang .175 Ketersediaan lahan .171 Keberadaan komunitas hijau .097 Penghargaan dalam program penghijauan .090 Pengawasan pengendalian tata guna lahan .090 Nilai lahan .081 Partisipasi masyarakat .064 Pengaruh tokoh masyarakat .059 Daya serap pohon terhadap CO2 .054 Pelaksana program .047 Implementasi rencana kerja terkait RTH .038 Ketersediaan anggaran .034 Inconsistency = 0.02 with 0  missing judgments.
5/8/2011 10:11:15 AM
Nida Nida Gambar 8. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor RTH pada Perumahan Sumber : Analisis AHP (Expert Choice 11), 2018
Model Name: Analisis AHP Faktor Ketersediaan RTH COPY
Priorities with respect to: Combined Goal: Faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH >Perdagangan dan Jasa Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang .174 Implementasi rencana kerja terkait RTH .121 Pelaksana program .121 Ketersediaan lahan .110 Nilai lahan .082 Pengaruh tokoh masyarakat .060 Ketersediaan anggaran .059 Pengawasan pengendalian tata guna lahan .059 Keberadaan komunitas hijau .057 Daya serap terhadap CO2 .057 Partisipasi masyarakat .054 Penghargaan dalam program penghijauan .047
Inconsistency = 0.03 with 0  missing judgments.
Page 1 of 1
5/8/2011 10:12:23 AM
Nida Nida
Gambar 9.Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor RTH pada Perdagangan Jasa Sumber : Analisis AHP (Expert Choice 11), 2018
Model Name: Analisis AHP Faktor Ketersediaan RTH COPY
Priorities with respect to:
Combined Goal: Faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH >Perairan Ketersediaan anggaran .130 Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang .110 Pelaksana Program .106 Ketersediaan lahan .094 Keberadaan komunitas hijau .092 Pengawasan pengendalian tata guna lahan .083 Nilai lahan .079 Pengaruh tokoh masyarakat .077 Daya serap pohon terhadap CO2 .071 Partisipasi masyarakat .058 Implementasi rencana kerja terkait RTH .051 Penghargaan dalam program penghijauan .050
Inconsistency = 0.04 with 0  missing judgments.
Page 1 of 1 5/8/2011 10:13:39 AM
Gambar 10.Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor RTH pada Perlindungan Setempat Sumber : Analisis AHP (Expert Choice 11), 2018

## Model Name: Analisis AHP Faktor Ketersediaan RTH COPY
Priorities with respect to:
Combined
Goal: Faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH
>Ruang Terbuka Daya serap pohon terhadap CO2 .162 Ketersediaan Anggaran .145 Alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang .114 Ketersediaan lahan .101 Pelaksana program .087 Nilai lahan .083 Implementasi rencana kerja terkait RTH .061 Keberadaan komunitas hijau .051 Pengawasan pengendalian tata guna lahan .051 Pengaruh tokoh masyarakat .050 Partisipasi masyarakat .048 Penghargaan dalam program penghijauan .047
Inconsistency = 0.03 with 0  missing judgments.
Nida Nida
Gambar 11. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor RTH pada Ruang Terbuka Sumber : Analisis AHP (Expert Choice 11), 2018
Berikut  ini  prioritasi  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  ruang terbuka hijau pada setiap dominasi penggunaan lahan di Surakarta:
Tabel 8. Prioritasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan RTH di Kota Surakarta
Zona Industri Zona Perumahan Zona Perdagangan dan Jasa Zona Perlindungan Setempat Zona Ruang Terbuka 1. Pengawasan pengendalian tata guna lahan 1. Alokasi RTH dalam perencanaan tata ruang 1. Alokasi RTH dalam perencanaan tata ruang 1. Ketersediaan anggaran 1. Daya serap pohon terhadap CO2 2. Ketersediaan Lahan 2. Ketersediaan Lahan 2. Implementasi rencana kerja terkait RTH 2. Alokasi RTH dalam perencanaan tata ruang 2. Ketersediaan anggaran 3. Nilai Lahan 3. Keberadaan Komunitas Hijau 3. Pelaksana Program 3. Pelaksana Program 3. Alokasi RTH dalam perencanaan tata ruang 4. Daya serap pohon terhadap CO2 4. Penghargaan dalam program penghijauan 4. Ketersediaan Lahan 4. Ketersediaan Lahan 4. Ketersediaan Lahan 5. Keberadaan Komunitas Hijau 5. Pengawasan pengendalian tata guna lahan 5. Nilai Lahan 5. Keberadaan Komunitas Hijau 5. Pelaksana Program 6. Pengaruh tokoh masyarakat 6. Nilai Lahan 6. Pengaruh tokoh masyarakat 6. Pengawasan pengendalian tata guna lahan 6. Nilai Lahan 7. Penghargaan dalam program penghijauan 7. Partisipasi Masyarakat 7. Ketersediaan anggaran 7. Nilai Lahan 7. Implementasi rencana kerja terkait RTH 8. Pelaksana Program 8. Pengaruh tokoh masyarakat 8. Pengawasan pengendalian tata guna lahan 8. Pengaruh tokoh masyarakat 8. Keberadaan Komunitas Hijau 9. Alokasi RTH dalam perencanaan tata ruang 9. Daya serap pohon terhadap CO2 9. Keberadaan Komunitas Hijau 9. Daya serap pohon terhadap CO2 9. Pengawasan pengendalian tata guna lahan 10. Partisipasi Masyarakat 10. Pelaksana Program 10. Daya serap pohon terhadap CO2 10. Partisipasi Masyarakat 10. Pengaruh tokoh masyarakat 11. Implementasi rencana kerja terkait RTH 11. Implementasi rencana kerja terkait RTH 11. Partisipasi Masyarakat 11. Implementasi rencana kerja terkait RTH 11. Partisipasi Masyarakat 12. Ketersediaan anggaran 12. Ketersediaan anggaran 12. Penghargaan dalam program penghijauan 12. Penghargaan dalam program penghijauan 12. Penghargaan dalam program penghijauan
Sumber : Analisis Peneliti, 2018
Berdasarkan  hasil  analisis  AHP,  setiap  dominasi  penggunaan  lahan  industri, perumahan,  perdagangan  jasa,  perlindungan  setempat,  dan  ruang  terbuka  memiliki faktor  prioritas  yang  berbeda-  beda.  Alokasi  ruang  terbuka  hijau  dalam  perencanaan tata ruang merupakan faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH di sebagian besar zona  kecuali  di  zona  industri,  karena  dalam  mencapai  standar  minimum  RTH  30%  di Kota Surakarta, penyediaan RTH di setiap zona harus memenuhi syarat KDH yang telah ditetapkan.  Ketersediaan  lahan  juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan RTH  di  zona  industri  dan  perumahan,  ketersediaan  lahan  untuk  penyediaan  RTH tergantung  pemanfaatan  guna  lahannya,  seperti  halnya  di  zona  perumahan,  semakin padat permukiman semakin RTH yang disediakan sedikit.
Pelaksana  program  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  ketersediaan  RTH  di zona  perdagangan  jasa  dan  perlindungan  setempat,  apabila  pelaksana  program memiliki  kemampuan  dan  menerapkan  perannya  masing-  masing  maka  penyediaan RTH  baik.  Selain  itu,  ketersediaan  anggaran  juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi ketersediaan  RTH  di  zona  perlindungan  setempat  dan  zona  ruang  terbuka,  hal  ini dikarenakan  RTH  di  zona  perlindungan  setempat  dan  zona  ruang  terbuka  adalah  RTH publik  dan  penyediaannya  tergantung  oleh  anggaran,  semakin  besar  anggaran  RTH yang disediakan semakin baik.

## 5 KESIMPULAN
Faktor- faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau pada setiap dominasi  penggunaan  lahan  di  Kota  Surakarta  dilihat  dari  berbagai  faktor,  yaitu ketersediaan  anggaran,  alokasi  ruang  terbuka  hijau  dalam  perencanaan  tata  ruang, implementasi  rencana  kerja  terkait  RTH,  penghargaan  dalam  program  penghijauan, pelaksana  program,  partisipasi  masyarakat,  pengaruh  tokoh  masyarakat,  keberadaan komunitas hijau, daya serap pohon terhadap CO2, ketersediaan lahan, nilai lahan, dan pengawasan  pengendalian  tata  guna  lahan.  Berdasarkan  hasil  analisis  AHP,  setiap dominasi  penggunaan  lahan  industri,  perumahan,  perdagangan  jasa,  perlindungan setempat,  dan  ruang  terbuka  memiliki  faktor  prioritas  yang  berbeda-  beda.  Faktor utama yang paling berpengaruh di zona industri adalah pengawasan pengendalian tata guna lahan, zona perumahan dan perdagangan jasa adalah alokasi ruang terbuka hijau dalam  perencanaan  tata  ruang,  zona  perlindungan  setempat  adalah  ketersediaan anggaran, sedangkan zona ruang terbuka adalah daya serap pohon terhadap CO2.

## REFERENCES
Badan  Standardisasi  Nasional.  2004.  SNI-03-1733-2004  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  2010.  SNI  7654-2010  tentang  klasifikasi  tutupan  lahan.
Jakarta.
DLH  Kota  Surakarta.  (2015,  September  27).  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Surakarta. Retrieved  from http://http://dlh.surakarta.go.id/new/?p=ss&id=23 .  Diakses tanggal 12 Oktober 2017.
DLH  Kota  Surakarta.  (2015).  Penyusunan  Dokumen  Peta  Tutupan  Vegetasi  dan  RTH Publik Kota Surakarta.
Fattah, Q. (2001). Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) dalam Upaya  mendukung  Kota  Medan  Sebagai  Kota  Metropolita.  Theses,  Universitas Sumatera Utara.
Huda,  F.  N.  (2012 ).  Impelementasi  Perda  No.  4  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Tegal (Studi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau). Journal of Politic and Government Studies, Volume 2, Nomor 2.
Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No 5 Tahun 2008  tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan Perkotaan. Jakarta.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2009.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2011  tentang  Penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi Kabupaten/ Kota. Jakarta.
Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Menteri  Perindustrian No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Jakarta.
Kurnia, S. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  Publik  di  Kota  Depok.  Jurnal  Ekstensi  Administrasi Negara.Universitas Indonesia.
Kusumawardani, D. (2017). Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Menyerap Emisi  Gas  CO2  Kendaraan  Bermotor  pada  KAwasan  Industri  Sier  ,  Surabaya. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan.
Marno.  (2016).  Pemetaan  Penggunaan  Lahan  Kelurahan  Loa  Bahu  Kecamatan  Sungai Kunjang Kota Samarinda Menggunakan Software Arcgis 10.2.
Miranti,  M.,  Sundarso,  &  Purnaweni,  H.  (2011).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang. 1-11.
Pemerintah  Kota  Surakarta.  2012.  Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  No.  1  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Surakarta  Tahun  2011-  2031.  Kota Surakarta.
Purnomohadi  (2002).  Pengendalian  Banjir  di  Jakarta.  Jurnal  Arsitektur  Lansekap Indonesia.
Rahman,  M.  D.,  Awaluddin,  M.,  &  Hani'ah  (2016).  Analisis  Spasial  Ketersediaan  Ruang Terbuka  Hijau  terhadap  Jumlah  Penduduk  di  Kota  Solo.  Jurnal  Geodesi  Undip, Vol. 5 No.3.
Republik Indonesia. 2007. Undang Undang  No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.
Rini, E. F., Sulistyarso, H., & Pamungkas, A. (2014). Factors Influencing The Avaibility Of Green Open Space in East Surabaya. architecture & Environtment, Vol. 13, No.1, 75-92.
Saaty,  T.L.  Decision  Making  with  The  Analytic  Hierarchy  Process,  Int.  J.  Services. Sciences, Vol.1,No. 1, pp.83-98
Sabngiarso. (2008). Evaluasi penggunaan tanah terhadap rencana detail tata ruang Kota Semarang  dengan  memanfaatkan  citra  QuickBird  ::  Studi  kasus  pada  bagian wilayah kota (BWK) VI Kecamatan Tembalang .
Sajow,  H.  S.  (2015).  Perubahan  Fungsi  Lahan  Di  Koridor  Segitigamapanget-Talawaan.
Universitas Sam Ratulangi Manado.
Susanti  (2015).  Tipologi  Tata  Massa  Bangunan  Rumah  Tinggal  dan  Preferensi Penyediaan RTH Privat. CoUSD Proceedings. Hlm. 197-206
Tampi, D. M,. Sonny, T., & Wuisang, C. E. V. (2015). Tata Guna Lahan di Sekitar Kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. Jurnal ISSN: 2442-3262, Vol. 1 No.1.
Yuwono. (2009). Membangun Kesuburan Tanah di Lahan Marginal. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, Vol.9 No.2 p:137-141.