PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen
Endah Tri Anomsari
E-mail: endaht.anomsari@yahoo.com
This  qualitative  descriptive  research  aims  to  understand  citizen  participation  in Community Based Forest Management (PHBM) case study in Karanggayam, Kebumen. Participation  media  consists  of  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH), Communication  Forum,  Non-governmental  organization,  and  others.  Citizen participation in  planning process  is  scarce in  grass  root level.  Communication Forum  is the media in which PHBM stakeholders can have deliberative dialogue but the forum is not  implemented  as  expected.  Meanwhile,  people  participate  in  PHBM  implementation as they charge responsibility to manage and maintain forest safety. They also support the program by providing labors and cooperating with Perhutani such as making communal farm and making land rent contract. Citizen participation also includes sharing profit and benefits  of  PHBM.  The  obstacles  of  participation  is  ineffective  stakeholders‟  dialogue, dependent civil society, and Perhutani‟s domination over other stakeholders.
Keywords : citizen participation, PHBM.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk  mengelola  tanah  yang  berada  di  dalam wilayahnya  dan  dimanfaatkan  di  antaranya  sebagai  wilayah  hutan.  Dalam  UUD  1945 Pasal  33  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara, sebuah  organisasi  keseluruhan  rakyat.  Pasal  ini  merupakan  konstitusi  tertinggi  yang melegitimasi kekuasaan negara atas tanah. Dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA  Pasal  1  disebutkan  bahwa  seluruh  wilayah  Indonesia adalah  kesatuan  tanah-air  dari  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai  sebuah bangsa. Klaim atas wilayah kehutanan semakin kukuh dengan pembuatan berbagai aturan sektoral  seperti  UU  No.  5/1967  tentang  Pokok-Pokok  Kehutanan  dan  direvisi  menjadi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
Di Pulau Jawa dan Madura, terdapat Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara  yang  berwenang  untuk  mengelola  lahan  seluas  2.446.907,27    Ha  (Perum Perhutani,  2014)  tanah  untuk  dijadikan  kawasan  kehutanan.  Perum  Perhutani  telah
memiliki  sejarah  panjang  yaitu  dimulai  sejak  Gubernur  Jenderal  Daendels  (1808-1811) yang  mendirikan  jawatan  pengelola  hutan  ( Dienst  van  het  Boschwezen ).  Daendels memiliki  empat  konsep  pengelolaan  hutan  yaitu  kawasan  hutan  sebagai  tanah  negara ( landstaatdomein ), otoritas  pengelolaan hutan ada pada jawatan  yang memang dibentuk untuk  itu,  mengintroduksi  pendekatan  teknis  rotasi  tebang  yang  disesuikan  dengan pembagian  petak  kawasan,  dan  mencegah  masyarakat  yang  hidup  di  dalam  atau  sekitar hutan  untuk  mengakses  hasil  hutan  (Nancy  Peluso,  1992:  45-46).  Saat  ini,  Perhutani dijalankan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72/2010.
Dengan  bergulirnya  reformasi  politik  tahun  1998,  Indonesia  memasuki  babak baru  demokrasi.  Gelombang  reformasi  ini  ikut  memicu  kemunculan  berbagai  kebijakan negara  untuk  melibatkan  masyarakat.  Perhutani  kemudian  mengeluarkan  program Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  pada  tahun  2001.  Program  ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pengelolaan hutan yang sebelumnya seringkali muncul,  yaitu: keterbatasan  akses masyarakat atas wilayah hutan dan sumber daya  di  dalamnya,  kemiskinan  masyarakat  yang  hidup  di  sekitar  hutan,  kerusakan ekosistem di dalam hutan, ketimpangan kepemilikan lahan antara negara dan masyarakat, serta  adanya  arogansi  sektoral  para  pengelola  hutan.  Berbagai  masalah  tersebut  dicoba diatasi dengan pembentukan program PHBM.
PHBM dirancang sebagai sebuah program  yang memberi ruang bagi masyarakat desa  hutan  untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  hutan.  Konsep  program  ini  sejalan dengan  demokrasi  yang  menuntut  adanya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  urusan pemerintahan. Hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan tidak dianggap sebagai milik mutlak Perum Perhutani tetapi juga masyarakat, swasta, dan pihak  yang berkepentingan ( stakeholders )  lainnya.  Tujuan  yang  diharapkan  PHBM  tidak  terbatas  pada  keuntungan Perhutani  tetapi  memperhatikan  kesejahteraan  sosial.  Namun,  setelah  tiga  belas  tahun diberlakukan,  masih  banyak  masalah  pengelolaan  hutan  yang  dihadapi.  Konsep  PHBM yang  mencoba  menggantikan  konsep timber  management yang  sebelumnya  populer belum  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Dalam  sistem  pemerintahan  yang  melibatkan  lebih  dari  satu  pihak  yang berkepentingan, dibutuhkan adanya dialog antarpihak dan pembagian peran dan tanggung jawab  yang  proporsional.  Dalam  PHBM,  kedua  hal  tersebut  belum  terpenuhi  secara optimal sehingga Perhutani  menunjukkan dominasi  atas stakeholders lainnya. Dominasi
Perhutani  muncul  karena  badan  usaha  tersebut  memiliki  modal  yang  lebih  banyak  dari stakeholders lain baik modal finansial maupun sumber daya manusia. Sejarah juga telah membentuk  badan  usaha  tersebut  sebagai  pihak  yang  dianggap  paling  mampu  untuk mengelola hutan.
Partisipasi  masyarakat  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  PHBM.  Moeljarto Tjokrowinoto  (1978:  29)  memaknai  partisipasi  sebagai  penyertaan  mental  dan  emosi seseorang  didalam  situasi  kelompok  yang  mendorong  mereka  untuk  menyumbangkan ide,  pikiran  dan  perasaan  yang  terciptanya  tujuan  bersama-sama  bertanggung  jawab terhadap  tujuan  tertentu.  Sedangkan  menurut    (Koentjoroningrat,  1981:  79)  partisipasi berarti frekuensi tinggi sertanya rakyat dalam aktivitas-aktivitas bersama.
Dalam  bidang  pemerintahan,  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu dimensi governance. Menurut  Warsito  Utomo  (2012:  212), governance merupakan konsep  yang  menggambarkan  kondisi  ketika  pemerintah  ( government )  bukan  lagi  satu- satunya pihak yang menjalankan pemerintahan. Miftah Thoha (2010: 91) mengemukakan bahwa  konsep governance merupakan  konsep  demokratis.  Menurutnya  konsep penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  terletak  seberapa  jauh  konstelasi  antara  tiga komponen  rakyat,  pemerintah  dan  pengusaha  berjalan  secara  kohesif,  selaras,  kongruen dan  sebanding.  Apabila  sistem  keseimbangan  di  antara  ketiganya  tidak  berjalan  baik, berbagai penyimpangan dapat terjadi.
Ketika  dalam  Administrasi  Negara  muncul  konsep New  Public  Service yang memandang  pemerintahan  bukan  sebagai  bisnis  melainkan  demokratis.  Mempraktikkan demokrasi tidak dimulai dan diakhiri hanya dengan memberikan pelayanan publik tetapi lebih kepada melibatkan proses partisipasi masyarakat (Paul R. Lachapelle dan Elizabeth A.  Shanahan,  JPAE  16(3):  401).  Dalam  konsep  NPS,  keterlibatan  masyarakat  menjadi esensi demokrasi.
Konsep  partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan  sendiri  dalam  pemerintahan telah  ada  sejak  sebelum  reformasi  tahun  1998.  Pada  masa  Orde  Baru,  partisipasi  telah didengungkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Definisi partisipasi yang  berlaku  di  lingkungan  aparat  perencana  dan  pelaksana  pembangunan  adalah kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan  tujuannya oleh  pemerintah  (Lukman  Soetrisno,  1995:  207). Definisi  tersebut  jelas  mengasumsikan  bahwa  masyarakat  merupakan  pihak  yang disubordinasikan. Menurut Lukman Soetrisno (1995: 207) definisi yang berlaku universal
adalah partisipasi sebagai kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.
Studi  Universitas  Oregon  mendefinisikan  partisipasi  masyarakat  sebagai  proses yang menyediakan kesempatan bagi individu untuk mempengaruhi keputusan publik dan telah  lama  menjadi  komponen  dari  proses  pengambilan  keputusan  yang  demokratis. Partisipasi  masyarakat  berarti  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menyalurkan  suaranya  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dalam  pengambilan keputusan  yang  teknokratis,  masyarakat  diasumsikan  tidak  memiliki  hak  untuk berpartisipasi.  Sebaliknya,  dalam  pengambilan  keputusan  yang  demokratis,  siapapun yang dipengaruhi oleh suatu keputusan dianggap memiliki hak untuk berpartisipasi.
Sherry  Arnstein  (1969)  menggambarkan  tingkatan  dalam  partisipasi  masyarakat. Partisipasi  menurutnya  dibagi-bagi  ke  dalam  tiga  level  utama,  yaitu: nonparticipation ( manipulation dan therapy ), degree of tokenism ( informing, consultation, placation ), dan degree of citizen power ( partnership, delegated power , dan citizen control ). Secara lebih spesifik,  partnership  mengasumsikan  bahwa  kekuasaan  didistribusikan    antara masyarakat  dan  pemegang  kekuasaan  lainnya.  Sedangkan  menurut  Hetifah  Sj  Sumarto, p artnership dilaksanakan untuk mencapai tujuan governance dan memiliki tiga prinsip dasar. Ketiga prinsip dasar dalam partnership tersebut adalah prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian (Hetifah Sj Sumarto, 2009: 16).
Sejalan  dengan  perkembangan  politik  dan  pemerintahan,  partisipasi  kemudian lebih  condong  pada  pengertiannya  sebagai  bagian  dari  demokrasi.  Dalam  masyarakat demokratis,  orang  berpartisipasi  melalui  cara  yang  berbeda.  Misalnya  dengan  cara voting,  mengungkapkan  pendapat  tentang  isu-isu  publik  dan  tindakan  pemerintah, membentuk kelompok-kelompok kepentingan, mempengaruhi keputusan dengan melobi, mengajukan tuntutan hukum untuk melawan, atau membangun kemitraan dengan instansi pemerintah  (NRC,  2008).  Partisipasi  dapat  dilaksanakan  dalam  tiga  tahap,  yaitu:  tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan (Y Slamet, 1993: 3).
Partisipasi  masyarakat  madani  dapat  menjadi  kekuatan  penyeimbang  ( balancing forces )  bagi  pemerintah.  Dalam  penelitian  ini,  partisipasi  dimaknai  sebagai  kerja  sama antara  masyarakat  dan  swasta  yang  terbentuk  memungkinkan  pemerintahan  dijalankan bersama  menuju  tata  pemerintahan  yang  baik (good  governance ).  Partisipasi  bukan hanya peran masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan tetapi  juga merujuk  pada tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemanfaatan  hasilnya.  Pada  tahap  perencanaan,
pihak  yang  berkepentingan  melakukan  identifikasi  masalah  dan  kebutuhan  kemudian membuat  rencana  program  untuk  mengatasi  masalah  dan  memenuhi  kebutuhan  semua pihak. Pada tahap pelaksanaan, pihak berkepentingan berbagi tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana. Ketika program membuahkan hasil, ada pembagian hasil dan manfaat yang dibagi secara proporsional.
Kecamatan Karanggayam merupakan wilayah administratif Kabupaten Kebumen. Kecamatan ini terdiri dari sembilan belas desa yang keseluruhannya berbatasan langsung dengan  hutan  negara  di  bawah  kewenangan  Perhutani.  Hutan  di  wilayah  kecamatan Karanggayam  berada  di  bawah  kewenangan  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (KPH)  Kedu Selatan  dan  Bagian  KPH  Karanganyar.  Hanya  Desa  Giritirto  yang  berada  di  bawah kewenangan BKPH Kebumen.
Sebagai kecamatan yang keseluruh desanya memiliki lahan Perhutani, Kecamatan Karanggayam telah melaksanakan program PHBM sejak tahun 2004. Dalam program ini, masyarakat setempat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Partisipasi  yang dilakukan meliputi  proses  perencanaan,  pelaksanaan  program  kerja,  dan  keterlibatan  dalam memetik hasil dan manfaat program PHBM.

## METODE
Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Karanggayam,  Kabupaten  Kebumen  yang  memiliki lahan  Perhutani  dalam  wilayah  kewenangan  KPH  Kedu  Selatan,  BKPH  Karanganyar. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2013 sampai Februari 2014. Informan penelitian terdiri  dari  masyarakat  setempat,  pengurus  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH), karyawan  BKPH  Karanganyar,  dan  LSM  Kembang  Mas.  Teknik  pengambilan  data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan terdiri dari data primer hasil dari wawancara dan observasi dilengkapi data sekunder dari dokumen  dan  buku.  Instrumen  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  setelah  melakukan validasi  logistik  dan  akademik.  Uji  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber sedangkan  teknik  analisis  data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Saluran Partisipasi Masyarakat dalam PHBM
Masyarakat  Karanggayam  menurut  Keputusan  Direksi  Perhutani  No.  682/2009 Pasal  1  ayat  (4)  dapat  dikategorikan  sebagai  masyarakat  desa  hutan.  Dalam  peraturan tersebut disebutkan bahwa masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang tinggal di desa  hutan  dan  melakukan  kegiatan  berinteraksi  dengan  sumber  daya  hutan  atau  di sekitar kawasan hutan. Kesembilan belas desa  yang berada di Kecamatan Karanggayam seluruhnya memiliki petak lahan negara di bawah kewenangan BKPH Karanganyar dan BKPH  Kebumen  dan  dapat  disebut  sebagai  masyarakat  desa  hutan.  Dalam  program PHBM, masyarakat desa hutan memiliki hak dan kewenangan untuk berpartisipasi.
Dalam  melakukan  partisipasi  di  dalam  program  PHBM,  masyarakat Karanggayam  memiliki  beberapa  saluran.  Saluran-saluran  tersebut  meliputi  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH),  Forum  Komunikasi,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM), dan saluran partisipasi lainnya.
Pertama , masyarakat Karanggayam berpartisipasi melalui LMDH, yaitu lembaga yang  dibentuk  pada  masing-masing  desa  yang  di  wilayahnya  terdapat  lahan  Perhutani. LMDH  berperan  sebagai  representasi  masyarakat  desa  hutan  dan  memiliki  kewenangan untuk  bekerja  sama  dengan  Perhutani  dalam  melaksanakan  kegiatan  apapun  terkait dengan petak hutan negara yang berada di wilayah desa tempat  LMDH tersebut berada. Pembentukan  LMDH  di  Kecamatan  Karanggayam  dimulai  pada  tahun  2004  dan pembentukannya menandai pelaksanaan PHBM di wilayah tersebut.
Proses  pembentukan  LMDH  diawali  dengan  pengumpulan  para  tokoh  di  desa yang  memiliki  hutan  pangkuan  oleh  BKPH  Karanganyar  selalu  pihak  yang  pertama berinisiatif  mendirikan  LMDH.  Tokoh  masyarakat  seperti  tokoh  agama,  tokoh  pemuda, aparatur  desa,  sampai  anggota  masyarakat  yang  berkepentingan  langsung  dengan  hutan seperti petani, penyadap getah, dan pesanggem diundang untuk membahas pembentukan LMDH.  Setelah  para  tokoh  masyarakat  terkumpul,  dibentuk    Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  sebagai  dasar  sebuah  lembaga.  Setelah  memiliki format kepengurusan, keanggotaan dan AD/ART, LMDH kemudian diresmikan sebagai sebuah lembaga dengan akta notaris.
Sebagai  organisasi  masyarakat  desa  hutan,  LMDH  di  Kecamatan  Karanggayam belum  secara  komplit  merepresentasikan  masyarakat  setempat.  Sejalan  dengan  O‟neil (2001)  bahwa  meskipun  partisipasi  sering  terinspirasi  dari  keinginan  untuk  membuat proses  pengambilan  keputusan  yang  terbuka,  jelas  tidak  mungkin  untuk  melibatkan semua  orang  sehingga  keterwakilan  semua  orang  tidak  pernah  komplit.  Keterwakilan
yang  tidak  komplit  ini  muncul  karena  adanya  lapisan  sosial  di  dalam  masyarakat Karanggayam.  Tidak  seluruh  anggota  masyarakat  dapat  aktif  dalam  organisasi kemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan masyarakat yang belum memadai juga  menyebabkan  banyak  anggota  masyarakat  belum  mengetahui  keberadaan  LMDH atau kegiatan-kegiatannya.
Kedua, masyarakat  dapat  berpartisipasi  melalui  Forum  Komunikasi  (Forkom). Forum  ini  sengaja  dibentuk  untuk  mempertemukan  pihak  yang  berkepentingan  dalam PHBM pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Forum ini menjadi ruang dialog berbagai pihak terkait dengan masalah, kebutuhan, kegiatan, sampai pada evaluasi dan  masukan  kegiatan-kegiatan  PHBM.  Keanggotaan  forum  komunikasi  berbeda-beda pada  tiap  tingkatan.  Pada  tingkat  desa,  keanggotaan  Forkom  terdiri  dari  pemerintahan desa,  organisasi-organisasi  di  desa  dan  Perhutani  dengan  diketuai  oleh  Sekretaris  Desa. Kepala  Desa  tidak  dapat  menjadi  ketua  Forkom  tingkat  desa  karena  secara  otomatis berperan  sebagai  penanggung  jawab.  Pada  tingkat  kecamatan,  pemerintahan  yang bergabung adalah pemerintahan kecamatan dan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan. Pada tingkat kabupaten, ketuanya adalah Sekretaris Daerah.
Ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PHBM melalui  LSM. Di Kecamatan Karanggayam, ada satu LSM yang aktif mendampingi pelaksanaan PHBM yaitu  LSM  Kembang  Mas.  LSM  tersebut  tidak  menjadi  anggota  Forkom  tetapi mendampingi desa-desa secara independen. Namun, LSM ini memiliki sumber daya yang sangat  terbatas.  Satu  penggiat  LSM  ini  mendampingi  LMDH  di  wilayah  BKPH Karanganyar  dan  BKPH  Gombong  Utara,  tidak  hanya  Kecamatan  Karanggayam  saja. Dengan  sumber  daya  manusia  yang  secara  kuantitas  kurang  ini,  pendampingan  LSM untuk desa-desa di Kecamatan Karanggayam masih belum optimal.
Keempat, partisipasi  masyarakat  lainnya  yang  tidak  terorganisasi.  Untuk masyarakat  desa  hutan,  keberadaan  hutan  negara  merupakan  bagian  terintegrasi  dari mereka.  Partisipasi  masyarakat  yang  tidak  terorganisasi  lebih  banyak  berkaitan  dengan keamanan  hutan  dan  aspek  lingkungan.  Masyarakat  desa  hutan  setelah  adanya  PHBM saling mengawasi  dan mencegah terjadinya perusakan hutan baik  sengaja  ataupun tidak sengaja. Selain itu, masyarakat setempat juga dapat berpartisipasi dalam PHBM dengan menempatkan  diri  sebagai  pihak  swasta.  Pihak  swasta  yang  dibutuhkan  dalam  program PHBM  di  Kecamatan Karanggayam  masih terbatas pada jasa  angkutan saja. Sedangkan untuk  media  massa  sebagai  salah  satu  saluran  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai
bidang  kehidupan,  masyarakat  di  Kecamatan  Karanggayam  belum  memanfaatkanya dengan optimal.

## Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Kerja PHBM
Rangkaian  program  kerja  dalam  PHBM  dapat  diidentifikasi  menjadi  beberapa program kerja berdasarkan pihak yang memiliki inisiatif untuk mengagendakan kegiatan, yaitu:  program  rutin  Perhutani,  program  kerja  PHBM  oleh  KPH  Kedu  Selatan,  dan program  PHBM  oleh  LMDH.  Dua  program  pertama  lebih  banyak  dirancang  oleh Perhutani  sedangkan  program  terakhir  dirancang  oleh  LMDH  dengan  pendampingan mandor tingkat desa yang dipekerjakan oleh Perhutani.
Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  program  kerja  PHBM  sangat  minim karena  mayoritas  kegiatan  telah  ditentukan  oleh  Perhutani.  Kawasan  Kecamatan Karanggayam  oleh  Perhutani  difungsikan  sebagai  hutan  produksi  (pinus).  Kegiatan seperti  penyadapan  getah  dan  pengangkutannya,  penebangan  dan  penanaman  kembali, penentuan  petak  lahan  yang  akan  ditanami  dan  jenis  tanamannya  telah  ditentukan  oleh Perhutani  dan  merupakan  program  rutin.  Keputusan  tidak  dihasilkan  dari  dialog  di tingkat  Forkom  Kecamatan  melainkan  telah  ditentukan  oleh  Perhutani  baik  di  tingkat BKPH maupun KPH.
Program  yang  dibuat  pada  tingkat  KPH  adalah  program  kerja  yang  dirancang Mandor  Pendaping  PHBM  tingkat  KPH  Kedu  Selatan  yang  ditempatkan  di  BPKH Karanganyar. Pembuatan program ini menjadi hak mandor berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan yang dibuatnya meliputi pendampingan LMDH melalui pertemuan- pertemuan, pelatihan, maupun pengawasan.
Pada  tingkat  LMDH,  program  kerja  PHBM  dibuat  oleh  masyarakat  sendiri dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  Perhutani.  Program  kerjanya  tidak  terbatas  pada pengelolaan hutan tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Program LMDH tidak dibatasi hanya  pada  kegiatan  yang  direncanakan  oleh  Perhutani  tetapi  juga  pada  kegiatan  lain yang dipilih masyarakat setempat.
Berdasarkan  tujuan  PHBM,  program  kerja  yang  dikembangkan  Perhutani  dan LMDH  seharusnya  memenuhi  beberapa  unsur,  yaitu:  peningkatan  pendapatan, pemberdayaan  masyarakat,  dan  kelestarian  lingkungan.  Namun,  LMDH  yang  ada  di Kecamatan  Karanggayam  belum  mengembangkan  program  kerja  PHBM  dengan  baik. LMDH  Rimba  Sejahtera  di  Desa  Logandu  merupakan  contoh  LMDH  yang  telah
membuat  program  kerja  secara  lengkap  sedangkan  LMDH  desa  lain  hanya  menjadikan agenda rutin Perhutani sebagai program kerjanya.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kerja PHBM
Ada  berbagai  program  kerja  dalam  PHBM  yang  melibatkan  berbagai  pihak termasuk masyarakat. Masyarakat Karanggayam bersedia bekerja sama dengan Perhutani dalam melaksanakan PHBM terutama berkaitan dengan pemanenan getah pinus dan sewa atau kontrak lahan Perhutani untuk kepentingan masyarakat setempat.
Pertama, masyarakat Karanggayam berpartisipasi dalam pemanenan getah pinus. Dalam  pemanenan  getah  pinus,  masyarakat  berpartisipasi  dengan  menyediakan  tenaga kerja  yang  berperan  sebagai  penyadap  getah  sedangkan  segala  keperluan  lainnya  telah diatur  dan  disediakan  oleh  Perhutani.  Perhutani  menyediakan  alat  sadapan  getah  dan menghitung target produksi. Penyadap hanya perlu untuk menyadap pohon-pohon pinus yang  telah  ditentukan  di  petak  lahan  yang  telah  ditentukan  Perhutani.  Masing-masing penyadap mendapatkan upah Rp2.500,00 per kilogram getah yang berhasil disadapnya.
Kedua, masyarakat  Karanggayam  bekerja sama dalam sistem kontrak Perhutani. PHBM  di  Kecamatan  Karanggayam  memiliki  sedikitnya  dua  macam  kontrak  lahan. Kontrak lahan yang pertama adalah kontrak tumpangsari atau penggarapan lahan kosong antara Perhutani dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Perhutani telah menentukan tanaman apa yang ditanam dan lahan mana yang akan disewakan atau ditanami tumpangsari. KTH dan  Perhutani  kemudian  menandatangani  perjanjian  kerja  sama  kontrak  lahan  tersebut. Sebagai contoh, ada kontrak tumpangsari antara Perhutani dan KTH Petak 121e di Desa Karanggayam. KTH mendapatkan Rp80.000,00 sebagai biaya kontrak dari Perhutani dan seluruh  hasil  tumpangsari  dinikmati  oleh  KTH  tanpa  perjanjian  bagi  hasil  dengan Perhutani.  Kontrak  jenis  lain  ada  di  Desa  Karanggayam,  yaitu  Perhutani  menyewakan lahannya  untuk  dimanfaatkan  sebagai  pasar  rakyat.  Masyarakat  membayar Rp6.000.000,00 setiap tahun untuk menyewa lahan tersebut.
Ketiga, BKPH Karanganyar dan masyarakat Karanggayam menggagas kerja sama dalam  program  peternakan  rakyat.  Masyarakat  menyediakan  lahan  untuk  kandang komunal  sedangkan  Perhutani  menyediakan  lahan  untuk  ditanami  pakan  ternak.  Kerja sama  ini  direncanakan  akan  dikembangkan  tahun  2014  antara  BKPH  Karanganyar dengan LMDH di Kecamatan Karanggayam.
Keempat, masyarakat  Karanggayam  berpartisipasi  dalam  pengawasan  keamanan hutan.  Sebelum  ada  program  PHBM,  masyarakat  memiliki  akses  yang  sangat  terbatas terhadap  sumber  daya  hutan.  Masyarakat  dianggap  tidak  mampu  mengelola  hutan  dan apabila  diberi  akses  mereka  akan  merusak  hutan.  Puncaknya  pada  masa  reformasi, masyarakat  melakukan  pembakaran  hutan  secara  sengaja  dan  menjadikannya  lahan pertanian. Setelah adanya program PHBM, masyarakat telah mendapat sosialisasi tentang pentingnya  menjaga  hutan.  Masyarakat  diperbolehkan  untuk  memasuki  hutan  dan memanfaatkan  sumber  dayanya  selama  tidak  melanggar  peraturan  yang  ditetapkan Perhutani.  Apabila  ada  masyarakat  yang  merusak  hutan  baik  sengaja  atau  tidak, Perhutani  bukan  satu-satunya  pihak  yang  mengawasi.  Masyarakat  juga  ikut  mengawasi dan  mencegah  karena  perusakan  akan  mengurangi  keuntungan  yang  didapat  dari  petak lahan bersangkutan.

## Partisipasi Masyarakat dalam Memetik Hasil dan Manfaat PHBM
Bagi  hasil  di  Kecamatan  Karanggayam  paling  banyak  berasal  dari  bagi  hasil getah  pinus.  Dalam  sistem  bagi  hasil  ini,  Perhutani  adalah  pihak  yang  menentukan persentase  bagi  hasilnya.  Peraturan  ini  berasal  dari  tingkat  pusat  (Direksi  Perum Perhutani)  sehingga  di  tingkat  Resor  Pemangkuan  Hutan  (RPH)  di  Kecamatan Karanggayam dan BKPH Karanganyar hanya mengikuti aturan tersebut.
Berdasarkan  keterangan  dari  BKPH  Karanganyar,  bagi  hasil  getah  pinus  bagi masyarakat  sebesar  5%  jika  target  penyadapan  tercapai  95%  atau  lebih  dari  target  per tahun.  Jika  panen  getah  pinus  hanya  90-94%  dari  target  hak  bagi  hasil  untuk  LMDH adalah 2,5%. Jika getah yang dihasilkan kurang dari 90% target per tahun, hak bagi hasil untuk  LMDH  hanya  1,5%.  Semua  persentase  diambil  dari  pendapatan  dari  getah  pinus selama satu tahun setelah dikurangi biaya operasional dan administrasi.
Hutan  di  Kecamatan  Karanggayam  selain  memberikan  keuntungan  bagi  hasil nonkayu  seperti  getah  pinus  juga  memberikan  bagi  hasil  kayu.  Bagi  hasil  diberikan kepada  LMDH  jika  selama  setahun  petak  pangkuan  di  desa  LMDH  bersangkutan memiliki  kayu  yang  dipanen.  Panen  kayu  dilakukan  atas  hutan  produksi  yang tanamannya  telah  mencapai  usia  boleh  tebang.  Pemanenan  tidak  dilakukan  secara  rutin tetapi  insidental  berdasarkan  usia  pepohonan/kelompok  umur  (KU)  atau  sebab  lain seperti bencana alam.
Perincian  bagi  hasil  kayu  telah  ditentukan  oleh  Perhutani,  yaitu  LMDH  di  desa bersangkutan  berhak  mendapatkan  maksimal  25%  dari  total  pendapatan  panen  kayu. Total  pendapatan  tersebut  telah  dikurangi  biaya  operasional  yang  mungkin  muncul selama proses penebangan. Total pendapatan tersebut juga telah dikurangi faktor koreksi. Perhitungan  ini  berlaku  apabila  tanaman  yang  dipanen  mulai  ditanam  setelah  Perhutani bekerja  sama  dengan  LMDH  setempat.  Perhitungan  berbeda  dilakukan  apabila  saat LMDH didirikan pepohonan bersangkutan telah ditanam. Ketentuan tersebut telah dibuat oleh  Perhutani  melalui  SK  Direksi  Perum  Perhutani  No.  436/KPTS/DIR/2011  tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.
Tiap  LMDH  di  Kecamatan  Karanggayam  menerima  bagi  hasil  setiap  tahun. Nominal  yang  diterima  masing-masing  LMDH  kurang  dari  Rp1.000.000,00  per  tahun. Jumlah  tersebut  dihasilkan  dari  hasil  yang  didapat  di  petak  lahan  masing-masing  desa tempat  LMDH  tersebut  berada.  Nominal  tersebut  termasuk  kecil  karena  setiap  desa  di kecamatan  tersebut  hanya  memiliki  luas  lahan  yang  relatif  kecil  dibandingkan  wilayah lain  di  KPH  Kedu  Selatan.  Desa  Selogiri  dengan  luas  1.081,595  Ha  memiliki  lahan Perhutani  seluas  332,0  Ha  merupakan  wilayah  terluas.  Desa  dengan  wilayah  Perhutani terkecil  adalah  Desa  Pagebangan  yaitu  hanya  54,4  Ha  (BPKH  Karanganyar,  2014). Nominal tersebut harus  dialokasikan untuk  kas  LMDH, iuran paguyuban, alokasi untuk pemerintah  desa,  alokasi  untuk  pengurus  LMDH,  dan  lain  sebagainya  sesuai  AD/ART yang ditetapkan masing-masing LMDH.
Dari  sisi  ekonomi,  bagi  hasil  yang  didapat  masyarakat  tidak  besar  dan  hanya dirasakan anggota masyarakat yang aktif di dalam LMDH. Namun, keuntungan ekonomi lain  dapat  didapat  oleh  masyarakat  dari  program  kontrak  atau  sewa  lahan  baik  lahan kosong ataupun tumpangsari. Bagi para pesanggem dan penyadap getah, program PHBM juga telah memberikan mata pencaharian.
Selain  bagi  hasil,  manfaat  PHBM  lain  yang  dapat  dinikmati  masyarakat Karanggayam  adalah  peningkatan  keamanan  hutan.  Sebelum  adanya  PHBM,  kontrol terhadap  hutan  hanya  dilakukan  oleh  Perhutani.  Masyarakat  yang  memasuki  wilayah hutan  seringkali  dianggap  sebagai  perusak  karena  menggarap  lahan  hutan  atau mengambil  sumber  daya  dari  dalamnya.  Setelah  ada  PHBM,  ada  pembagian  kontrol dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi dianggap sebagai perusak hutan tetapi agen pengawas keamanan hutan.
Dalam  pelaksanaannya,  masyarakat  memang  tidak  lagi  dianggap  perusuh  atau musuh  Perhutani.  Sebaliknya,  Perhutani  meminta  masyarakat  setempat  untuk  proaktif menjaga  keamanan  hutan.  Semenjak  adanya  LMDH,  masyarakat  telah  mendapatkan sosialisasi  untuk  berhenti  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  merusak  hutan  dan melaporkan  kepada  Perhutani  apabila  terjadi  kegiatan  yang  merusak  tersebut,  baik disengaja ataupun tidak.
Kawasan  hutan  Perhutani  di  Kecamatan  Karanggayam  berada  di  wilayah pegunungan yang seringkali sulit untuk dijangkau. Perhutani kesulitan melakukan kontrol sampai  ke  pelosok-pelosok  hutan  di  bawah  kewenangannya.  Namun,  masyarakat setempat  sering  menjangkau  hutan  tersebut  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka.  Masyarakat  bersentuhan  dengan  hutan  lebih  intens  daripada  Perhutani. Kemitraan  dengan  masyarakat  membawa  keuntungan  penjagaan  keamanan  karena  jika sesuatu  terjadi  di  dalam  hutan,  masyarakat  dapat  menginformasikan  Perhutani  atau menyelesaikannya masalahnya sendiri sebelum berkembang lebih jauh.
Perhutani  menyebut  kegiatan  kontrol  atau  pengawasan  atas  keamanan  hutan tersebut  merupakan  peningkatan  tanggung  jawab  dan  peran  pihak  yang  berkepentingan khususnya masyarakat. Perhutani bukan lagi satu-satunya pihak yang melakukan kontrol atas  kondisi  lingkungan  dan  keamanan  hutan  tetapi  didukung  oleh  masyarakat  sekitar hutan.  Peningkatan  tanggung  jawab  dan  peran  inilah  yang  membuat  keamanan  hutan meningkat  sejak  adanya  PHBM.  Pengawasan  masyarakat  juga  meningkatkan  keamanan hutan  dari  adanya  kemungkinan  pencurian,  penjarahan,  dan  pengrusakan  hutan. Berdasarkan kondisi di lapangan, keamanan hutan meningkat sejak PHBM diberlakukan di wilayah Kecamatan Karanggayam

## Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam PHBM
Ada  beberapa  tujuan  PHBM  yang  telah  dirumuskan  sejak  pertama  kali  program tersebut dibentuk.  Dalam pengelolaan hutan, PHBM melibatkan masyarakat masyarakat sekitar  hutan  mulai  dari  perencanaan,  pengelolaan  sampai  dengan  pengawasan  (Perum Perhutani, 2014). Sedangkan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Keputusan  Direksi  Perhutani  Tahun  2009  meliputi  peningkatan  peran  dan  tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak berkepentingan lain, perluasan akses masyarakat terhadap hutan, sinergitas dan keselarasan dengan pembangunan daerah, dan peningkatan usaha produktif.
Tujuan yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai di Kecamatan Karanggayam. Banyak  proses  partisipasi  bertujuan  untuk  menghasilkan  konsensus  karena  dianggap sebagai basis kuat dari keputusan yang legitimate (Innes dan Booher, 2004). Namun, apa yang terjadi  dalam pelaksanaan PHBM di  tingkat akar rumput ( grass root level )  seperti Kecamatan  Karanggayam  partisipasi  justru  belum  menitikberatkan  pada  proses pengambilan keputusan melainkan sebatas partisipasi fisik selama pelaksanaan kegiatan. Konsep-konsep  kegiatan  dan  keputusan  diambil  di  tingkat  atasnya.  Masyarakat Karanggayam  memiliki  partisipasi  terbatas  dan  belum  menyentuh  esensi  partisipasi publik yang diinginkan berupa suatu konsensus.
Partisipasi  masyarakat  Kecamatan  Karanggayam  dalam  PHBM  belum  dapat menjadi kekuatan penyeimbang bagi Perhutani sebagai pihak yang telah memiliki sejarah panjang dalam memegang kewenangan pengelolaan hutan negara. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab partisipasi masyarakat belum berjalan dengan optimal.
Pertama, dialog deliberatif antarpihak yang berkepentingan dalam PHBM belum berjalan  dengan  baik.  Forum  Komunikasi  sebagai  salah  satu  wadah  untuk  dialog deliberatif ini tidak berjalan dengan baik. Keberadaan Forkom di tingkat kecamatan dan desa  sendiri  baru  sebatas  formalitas  program  dan  belum  difungsikan  sebagaimana mestinya. Selain itu, program PHBM yang lebih banyak mengacu pada program-program yang  ditentukan  di  jajaran  birokrasi  tingkat  atas  membuatnya  kurang  inklusif.  Program tidak  dihasilkan  dari  keputusan  bersama  di  tingkat  Kecamatan  Karanggayam  sehingga komitmen  bersama  untuk  mewujudkan  program  juga  kurang.  Komitmen  akan  terwujud apabila seluruh pihak merasa telah mencapai konsensus sehingga setiap keputusan yang dihasilkan merupakan tanggung jawab bersama.
Kedua, masyarakat Kecamatan Karanggayam belum mandiri sebagai masyarakat madani  ( civil  society ).  Peran civil  society dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila civil society tersebut  mandiri.  Darmawan  Triwibowo  (2006:  2)  mengutip  Cohen  kemudian menjelaskan  bahwa civil  society yang  mandiri  menembus  batas-batas  kelas  yang  ada  di dalam masyarakat. Masyarakat sipil tersebut berdiri sebagai sebuah entitas yang memiliki kapasitas  politik  memadai  sehingga  dapat  menempatkan  diri  sebagai  kekuatan penyeimbang  ( balancing  forces )  bagi  pemerintah  yang  memiliki  kecenderungan mengintervensi pemerintahan.
Ada  beberapa  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  Kecamatan  Karanggayam sehingga  mereka  belum  menjadi  masyarakat  madani  yang  mandiri,  yaitu:  sumber  daya
manusia,  modal  finansial,  dan  modal  sosial  ( social  capital ).  Sumber  daya  manusia  di kecamatan  ini  belum  memadai  karena  tingkat  pendidikannya  rendah.  Masyarakat Karanggayam adalah masyarakat desa hutan yang bermatapencaharian mayoritas sebagai petani  dan  sangat  bergantung  pada  hutan.  Mayoritas  anggota  masyarakat  merupakan rakyat  miskin  yang  jelas  bermasalah  dengan  modal  finansial  untuk  membangun masyarakat  madani.  Modal  sosial  juga  menjadi  komponen  penting  dalam  masyarakat madani  yang  belum  dapat  dipenuhi  oleh  masyarakat  Karanggayam.  Menurut  Hetifah  Sj Sumarto  (2009:  16)  modal  sosial  terbangun  melalui  interaksi  antarmanusia  yang membentuk jaringan, norma-norma kepercayaan sosial dan memfasilitasi koordinasi dan kerja  sama  bagi  kepentingan  bersama.  Kualitas  yang  baik  dari  modal  sosial  akan memiliki  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan  dan  pembangunan  di  tingkat  lokal. Dengan  masalah  pada  SDM,  finansial,  dan  modal  sosial,  masyarakat  Karanggayam belum dapat berpartisipasi dengan optimal dalam program PHBM.
Ketiga, adanya  dominasi  Perhutani  atas  pihak  berkepentingan  lainnya  dalam PHBM  di  Kecamatan  Karanggayam.  Di  satu  sisi,  dominasi  ini  muncul  karena keterbatasan  masyarakat  setempat  dalam  berpartisipasi  dan  minimnya  peran  pihak swasta.  Di  sisi  lain,  dominasi  Perhutani  atas  pihak  berkepentingan  lain  terjadi  karena Perhutani memiliki keunggulan kekuasaan dalam sejarahnya, keunggulan kualitas SDM, dan keunggulan modal finansial.
Organisasi  yang  kini  disebut  Perhutani  telah  berwenang  untuk  mengelola  hutan negara di Pulau Jawa dan Madura sejak masa penjajahan. Sejarah telah mencatat mereka sebagai  pihak  yang  berwenang  dan  dianggap  mampu  mengelola  hutan.  Masyarakat Karanggayam  menganggap  bahwa  Perhutani  lebih  tahu  dan  lebih  mampu  sehingga mereka  tidak  bersikap  sebagai partner kerja  sama  yang  mandiri  melainkan  menunggu instruksi dari Perhutani.
Pada  bidang  SDM,  Perhutani  memiliki  karyawan  yang  masuk  melalui  proses seleksi  dan  telah  melalui  berbagai  pelatihan.  SDM  yang  direktur  memiliki  kualifikasi pendidikan  dan  kemampuan.  Perhutani  menempatkan  karyawannya  sampai  ke  tingkat akar rumput, yaitu menempatkan Mantri di tingkat Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dan Mandor pendamping PHBM di tingkat desa.
Sebagai  sebuah  badan  usaha  milik  negara,  Perhutani  memiliki  keunggulan finansial  dibandingkan  pihak  berkepentingan  lain  dalam  PHBM  terutama  masyarakat sekitar  hutan  yang  berada  dalam  kemiskinan.  Sebagai  pihak  yang  mendapat  proporsi
besar  dalam  bagi  hasil,  Perhutani  memiliki  lebih  banyak  dana  dari  masyarakat.  Dengan dana  tersebut,  sistem  Perhutani  mengalokasikan  sebagian  untuk  menjalankan  program PHBM.  Dengan  hambatan-hambatan  tersebut  di  atas,  partisipasi  masyarakat Karanggayam dalam program PHBM belum berjalan optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Ada beberapa saluran partisipasi masyarakat dalam PHBM, yaitu: LMDH, Forum Komunikasi, LSM, dan saluran partisipasi lainnya. Partisipasi masyarakat dalam program PHBM  adalah  sebagai  berikut. Pertama, partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan program kerja PHBM. Forum Komunikasi dapat menjadi saluran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tetapi belum dapat berjalan optimal. Program kerja PHBM lebih banyak ditentukan pada keputusan di level atas seperti jajaran direksi, unit, dan KPH. Sedangkan pada tingkat akar rumput di Kecamatan Karanggayam, partisipasi dalam  proses  perencanaan  belum  berjalan  baik. Kedua, partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  kerja  PHBM.  Partisipasi  tersebut  dilakukan  melalui  adanya kegiatan-kegiatan  LMDH  untuk  mendukung  program  PHBM.  Melalui  LMDH, masyarakat  bersedia  bekerja  sama  dengan  Perhutani  untuk  melaksanakan  berbagai kegiatan  seperti  kerja  sama  peternakan  rakyat  dan  penyewaan  lahan  Perhutani  sebagai pasar  tradisional.  Masyarakat  juga  menyalurkan  tenaga  kerja  kepada  Perhutani  dan  ikut serta  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  keamanan  hutan. Ketiga , masyarakat  ikut serta  dalam  memetik  hasil  dan  manfaat  PHBM.  Keuntungan  yang  didapat  dari  petak lahan Perhutani dibagi  antara Perhutani dan LMDH. Manfaat lain  yang didapatkan oleh masyarakat  adalah  adanya  peningkatan  keamanan  hutan  di  wilayah  Karanggayam.  Ada beberapa  kekurangan  atau  hambatan  partisipasi  masyarakat  yaitu  meliputi  dialog deliberatif  yang  berjalan  kurang  baik,  masyarakat  Karanggayam  belum  dapat  menjadi masyarakat  sipil  yang  mandiri,  dan  dominasi  Perhutani  atas  pihak  berkepentingan lainnya.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  perlunya  meningkatkan  peran  Forum Komunikasi sebagai sarana partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan dalam PHBM. Masyarakat  dan  pihak  yang  berkepentingan  lain  dapat  menjadi  lebih  aktif  apabila
memanfaatkan  Forum  Komunikasi  dengan  baik  terutama  yang  berkaitan  dengan  proses perencanaan  program  kerja  PHBM.  Seluruh  pihak  juga  diharapkan  memberdayakan masyarakat  Karanggayam  agar  dapat  menjadi  masyarakat  sipil  yang  mandiri  dan berperan sebagai kekuatan penyeimbang ( balancing force ) bagi pemerintah (Perhutani).

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Sukardi.  (2009). Participatory  Governance  dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
BPS Kabupaten Kebumen. (2013). Statistik Daerah Kecamatan Karanggayam ., (Online),
( http://kebumenkab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi_54/publikasi/files /search/searchtext.xml, diakses pada 16 Desember 2013, pukul 06.30 WIB).
Darmawan  Triwibowo  (Ed).  (2006). Gerakan  Sosial  Wahana  Civil  Society  Bagi Demokratisasi. Jakarta: LP3ES.
Edah Jubaedah, Nugraha  Lili  &  Haris Faozan. (2008). Model  Pengukuran Pelaksanaan Good  Governance  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/KotaI. Bandung:  PKP2A  I LAN.
Gunawan Wiradi dkk. (2001). Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Hetifah  Sj.  Sumarto.  (2009). Inovasi,  Partisipasi,  Dan  Good  Governance .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor  682/KPTS/DIR/2009  tentang  Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.
Lukman  Soetrisno.  (1995). Menuju  Masyarakat  Partisipatif. Yogyakarta:  Penerbit Kanisius.
Moleong, Lexy J.. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya.
Peluso, Nancy  Lee. (1992). Rich Forest, Poor People Resource Control and Resistance in Java. Los Angeles: University of California Press.
Pemerintah  Kabupaten  Kebumen.  (2014). Kecamatan  Karanggayam ,  (Online),
( http://www.kebumenkab.go.id/index.php/  public/page/index/140, diakses  pada  16 Maret 2014 pukul 07.00 WIB).
Hasanu  Simon.  (2008). Pengelolaan  Hutan  Bersama  Rakyat  (Cooperation  Forest Management)  Teori  dan  Aplikasi  pada  Hutan  Jati  di  Jawa. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Perhutani.  (2013). Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM) ,  (Online), ( http://perumperhutani.com/csr/phbm/ diakses pada 20 Desember 2013 pukul 07.00 WIB).
Slamet,  Y.  (1993). Pembangunan  Masyarakat  Berwawasan  Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Sugayo  J.  Adam  dan  Imam  F.  Raharjo.  (2007). Dialog  Hutan  Jawa  Mengurai  Makna Filosofis PHBM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Turnhout,  E.,  S.  Van  Bommel,  and  N.  Aarts.  2010.  How  participation  creates  citizens: participatory  governance  as  performative  practice. Ecology  and  Society 15 (4):  26. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art26/ .
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA).
University of Oregon. Planning Analysis: The Theory of Citizen Participation, (Online), (http://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class10theory.htm, diakses pada 18 Agustus 2014 pukul 08.00 WIB).