## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Madiun Melalui Pendaftaran Hak Merek
Kenes Annesia Herlambang 1 , Andina Elok Puri Maharani 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami Nomor 36, Kota Surakarta, 57126 E-mail :  kenesannesia@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami Nomor 36, Kota Surakarta, 57126
Abstract
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  has  an  important  and  strategic  role  in  national  economic  development.  The importance of the legality of brand rights as an effort to legally protect UMKM, and the creation of a guide on procedures for processing legality documents for brand rights for UMKM. This activity is important because law is an inseparable part of human  existence.  This  is  in  line  with  the  adage  ubi  societas  ibi  ius  which  means  where  there  are  humans,  there  is  law. Remembering that the legality of trademark rights is a legal umbrella for a business entity. However, there are still quite a lot of  UMKM  industry  players  in  Madiun  City  who  have  not  registered  their  trademarks  due  to  limited  capital  and  lack  of understanding  of  the  benefits  of  trademark  registration  for  the  UMKM  industry.  Thus,  UMKM  that  do  not  register  their trademarks  do  not  receive  legal  protection,  because  a  trademark  will  receive  legal  protection  if  the  trademark  has  been registered.  Thus,  a  policy  is  needed  that  regulates  the  UMKMindustry  in  Madiun  City  to  obtain  legal  protection  for  its trademarks. So this research will examine the legality of brand rights as an effort to legally protect UMKM in Madiun City and how to create a guide on procedures for processing legality documents for brand rights for UMKM in Madiun City. This research uses normative research methods.
Keywords — : Legal Protection; UMKM; Brand Rights.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kegiatan Perekonomian di Indonesia sebagian besar didominasi oleh masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya  disebut  UMKM).  UMKM  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008,  yang  mengatur  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Pada umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan,  olahan  tanaman,  dan  sebagainya.  Produk  inilah  yang  perlu  mendapat  perlindungan  hukum,  salah  satunya  adalah perlindungan  hukum  merek  produk. 1 Legalitas  hak  merek  merupakan  informasi  bagi  masyarakat,  terutama  bagi  pihak  yang berkepentingan  terhadap  identitas  dan  hal-hal  yang  menyangkut  dunia  usaha  dan  perusahaan  yang  didirikan,  bekerja  serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. 2 Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Sebagian besar UMKM belum tertarik untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan dalam hal ini merek. Meskipun mereka sudah memberi label (istilah mereka untuk merek) pada produk yang dihasilkan, bagi mereka hal yang penting adalah jumlah penjualan  dari  produk,  apalagi  desain  dari  produk  yang  mereka  hasilkan. 3 Merek  merupakan  tanda  yang  dapat  membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 4 Jadi apa yang bisa dikenal sebagai merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari badan usaha lain. Secara konvensional, merek
1 Indrawati,  Septi  dan  Setiawan,  Budi,  2020.  “Penyuluhan  Kesadaran  Hukum  Perlindungan  Produk  UMKM  Di  Kabupaten  Kebumen  Melalui Pendaftaran Merek”. Surya Abdimas Volume 4 Nomor 2, hal.38
2 Indrawati,  Septi dan  Rachmawati,  Amalia  Fadhila.  2021.  “Edukasi  Legalitas  Usaha  sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi  Pemilik  UMKM”. Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1, No. 3. hal. 232
3 Inayah. 2019. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual”. Law And Justice Vol. 4, No. 2, pp.26-xxx e-ISSN : 2549-8282. hal. 121
4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi. 5
Undang-undang  tersebut  hanya  berhubungan  dengan  merek  konvensional,  sedangkan  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  memperluas  merek  yang  akan didaftarkan, meliputi penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
Merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan pada instansi yang berwenang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran dapat diajukan pada Kementrian Hukum dan HAM  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam  Bahasa  Indonesia. 6 Adapun  tata  cara  dan  prosedur  untuk  mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
Pemerintah  Kota  Madiun  (atau  selanjutnya  disebut  Pemkot  Madiun)  membentuk  Perda  Nomor  31  Tahun  2017  Tentang UMKM, Perda ini dilatar belakangi oleh ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pada Pasal 12 ayat (2) huruf k UU Nomor 23 Tahun 2014: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan  dengan Pelayanan Dasar meliputi: ... koperasi, usaha kecil, dan menengah. Kemudian pada Lampiran: Huruf Q diatur Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.  Pengembangan  usaha  mikro  dengan  orientasi  peningkatan  skala  usaha  menjadi  usaha  kecil.  Pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013:  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya menyelenggarakan  pemberdayaan  UMKM. 7 Pertumbuhan  UMKM  di  Kota  Madiun  tercatat  tersebar  di  27  kelurahan  dan  3 kecamatan  Kartoharjo,  Taman  dan  Manguharjo.  UMKM  tersebut  bergerak  di  berbagai  bidang,  di  antaranya  konveksi,  jasa, produksi makanan, produksi minuman, kerajinan, perdagangan, dan lainnya. Oleh karena itu, Pemkot Madiun melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hak merek terhadap UMKM di wilayah Kota Madiun.
Pasal 33 ayat (1) Perda Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM,  mengatur tentang perlindungan (Pemberdayaan UMKM). Adapun jenis perlindungan: 8
a. Fasilitasi permodalan;
b. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
c. Pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  manajerial  dan  produksi  serta  lain-lain  jenis  pendidikan  dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
e. Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
f. Fasilitasi HAKI untuk usaha mikro;
g. Fasilitasi sertifikasi halal.
Pengaturan  merek juga dimaksudkan  sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama  para konsumen agar  mereka tidak keliru  dalam  mendapatkan  suatu  barang  yang  kualitasnya  dibawah  standart.  Selain  itu  juga  dimaksudkan  sebagai  upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah.
Penyelesaian  masalah  yang  diusulkan  dalam  jurnal  ini  adalah  pentingnya  legalitas  hak  merek  sebagai  upaya  perlindungan hukum  UMKM,  dan  pembuatan  panduan  tata  cara  mengurus  dokumen  legalitas  hak  merek  untuk  UMKM.  Kegiatan  tersebut penting  dilakukan  karena  hukum  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  eksistensi  manusia.  Hal  ini  sejalan  dengan adagium  ubi  societas  ibi  ius  yang  bermakna  dimana  ada  manusia  disitu  ada  hukum. 9 Kepentingan-kepentingan  beragam  dari manusia baik secara personal maupun publik membutuhkan instrument untuk memoderasi agar tidak ada yang dirugikan sekaligus menjadi titik temu antar kepentingan serta membatasi ruang perilaku manusia agar tujuan bermasyarakat dapat terwujud. Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, mengingat legalitas hak merek merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas hak merek juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana legalitas hak merek sebagai upaya perlindungan hukum UMKM di wilayah Kota Madiun?
2. Bagaimana formulasi pengurusan dokumen legalitas hak merek untuk UMKM di wilayah Kota Madiun?
5 Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2011. “ Mengenal HAKI- Hak Kekayaan Intelektual ”. Erlangga. Jakarta. hal. 50
6 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
7 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
8 Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM
9 Indrawati, Septi dan Rachmawati, Amalia Fadhila. op. cit .. hal. 233

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah diatas yang sudah dijelaskan penulis, antara lain: (1) menjelaskan pentingnya legalitas hak merek dalam produk UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum produk UMKM antara satu dengan yang lain meskipun produknya sama di wilayah Kota Madiun. (2) Memberikan paparan tata cara pengurusan dokumen legalitas hak merek untuk UMKM di wilayah Kota Madiun.

## II. TINJAUAN TEORITIS
Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 10
Hadjono juga memberikan pengertian lain mengenai perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu  dengan  menjadikan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  dalam  sebuah  hak  hukum. 11 Dapat  dikatakan  bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Sejalan  dengan  teori  Hadjon  pandangan  Satijipto  Raharjo  mengenai  teori  perlindungan  hukum,  yang  menjelaskan  bahwa perlindungan hukum adalah langkah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (atau selanjutnya disebut dengan HAM)  yang  terganggu  oleh  pihak  lain. 12 Tujuan  perlindungan  ini  adalah  agar  masyarakat  dapat  merasakan  semua  hak  yang dijamin oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 13

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  suatu penelitian  yang  menggunakan  sumber  data  sekunder. 14 Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  doktrinal.  Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang–undangan atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atu  norma  yang  merupakan  patokan  berprilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. 15 Data sekunder  dalam  penelitian  hukum  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. 16 Menurut  Agus  Budianto,  metode  penelitian  hukum  adalah  seperangkat  aturan,  atau  aturan  yang  diorganisasikan  ke dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan sebagai komunitas manusia dalam kehidupan sosial, dan yang berasal baik dari komunitas itu sendiri atau dari sumber lain yang diakui sah oleh otoritas tertinggi komunitas, yang benar-benar mengontrol anggota komunitas (secara keseluruhan) dan memberikan otoritas tertinggi dalam otoritas hidup sendiri. 17 Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah dara yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelola literatur, peraturan perundang – undangan, artikel - artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ayang akan diteliti.  Analisis  merupakan penjelasan dari semua bahan  – bahan sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Teknik untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan library research (studi kepustakaan) dan akses internet. Kemudian analisis bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interprestasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. 18
10 Wuri  Sumampouw et  al. , 2021,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Usaha Mikro  Kecil  Dan Menengah  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Cipta Kerja”, Jurnal de jure , Volume 13 Nomor 1 April 2021 ISSN (Print): 2085-8477; ISSN (Online): 2655-4348, hal. 30
11 Ibid., hal. 32
12 Satjipto Raharjo, 2000, “ Ilmu Hukum ”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 44
13 Ibid., hal. 44
14 Octhorina, Dyah dan Efendi, A’an. 2014. “ Penelitian Hukum (Legal Research) ”. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 20
15 Amirudin dan Asikin. H Zainal. 2006. “ Pengantar Metode Penelitian Hukum ”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 11
16 Nugroho, Sigit Sapto Nugroho et al . 2020.  “ Metodelogi Riset Hukum ”. Oase Pustaka. Surakarta. hal. 66
17 Budiono, Agus. 2016. “ Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan ”. Universirtas Pelita Harapan.
Jakarta.  slide 2
18 Nasution, Johan Bahder Nasution. 2008. “ Metode Penelitian Hukum ”. Mandar Maju. Bandung. hal. 93

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Legalitas Hak Merek Sebagai Upayah Perlindungan Hukum UMKM Di Wilayah Kota Madiun
Merek  adalah  suatu  tanda  ( sign )  untuk  membedakan  barang-barang  yang  sejenis  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 19 Jenis  legalitas  usaha  yang  dibutuhkan  oleh  UMKM  diantaranya  adalah  Merek  Dagang,  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk. 20 Merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. “Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih. Merek dagang adalah jati diri yang dipakai oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. 21
Adanya  merek  dagang  tersebut,  dapat  membuat  usaha  dikenal  oleh  khalayak  atau  masyarakat,  dicirikan  sebagai  usaha tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Agar ciri tersebut tidak ditiru orang lain, maka merek dagang harus didaftarkan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan merek dagang dapat diajukan oleh si  pemilik  merek dagang atau  kuasanya, kepada Menteri Hukum dan HAM RI. 22 Adanya bukti daftar  menyebabkan pengusaha pemegang merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, memiliki hak ekslusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 23 Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip first to file . Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya. 24
Perlindungan  hukum,  merupakan  satu  hal  terpenting  dari  unsur  suatu  negara  hukum.  Dianggap  penting  karena  dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dan perlindungan hukum akan  menjadi  hak  tiap  warga  negaranya.  Menurut  Philipus  M.  Hadjono  berpendapat  bahwa  Perlindungan  Hukum  adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  subyek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 25
UMKM  sebagai  suatu  industri  berskala  kecil  masih  menganggap  bahwa  perlindungan  kekayaan  intelektual  bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran merek UMKM di Direktur Jendral Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut  dengan  Ditjen  KI).  Data  statistik  pendaftaran  Ditjen  KI  menunjukkan  bahwa selama periode 16-20 April 2021 pendaftaran Merek Non  UMKM  mendominasi sebesar 91,45% sedangkan  untuk  merek UMKM hanya sebesar 8.55%. 26 Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (atau selanjutnya disebut dengan  WIPO),  UMKM  memiliki  banyak  potensi  untuk  tumbuh  kembang  inovasi  dan  kreativitas  atas  produk.  Namun, sayangnya  kesadaran  pengusaha  UMKM  akan  pentingnya  pemanfaatan  Hak  Kekayaan  Intelektual  untuk  mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah. 27
Pendaftaran merek telah menjadi sangat penting bagi pelaku usaha UMKM karena meningkatnya jumlah kasus sengketa merek di kalangan pelaku usaha UMKM. 28 Di sisi lain, merek juga sebagai tanda jasa berfungsi sebagai identifikasi untuk layanan  yang ditawarkan oleh individu atau  sekelompok  individu, atau entitas  hukum,  membedakan  mereka dari layanan sejenis. 29 Ditjen KI telah memperkenalkan sistem elektronik daring, menyederhanakan proses bagi individu UMKM untuk mendaftarkan hak merek mereka masing-masing. 30 Merek berperan penting dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak
19 Saidin, OK. 1995. “ Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ”. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 264
20 Maheni, Septi Ayu Estri. 2019. “Kinerja Pendampingan Usaha Rintisan Binaan Pada Orangenest Incubis”, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Volum 16, Nomor 1. hal. 19
21 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
22 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
23 Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
24 Hidayah, Khoirul. 2017. “ Hukum Hak Kekayaan Intelektual ”. Setara Press, Jakarta. hal. 54
25 A, Aninda. 2021. “ Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjual Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ”. Doctoral dissertation. Universitas Internasional Batam. hal. 64
26 https://kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual , diakses tanggal 28 November 2023 pukul 07.40 WIB
27 Belthn, Andrew Betlehn dan Samosir, Prisca Oktaviani. 2018. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia” Jurnal Law and Justice Volume 3, Nomor 1. hal. 7
28 Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi. 2020 “Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek” Surya Abdimas Volum 4, Nomor 2. hal. 40
29 Amboro, F. Yudhi Priyo. 2019. “Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam” Journal of Judicial Review Volum 21, Nomor. hal. 10
30 Hana, Krisnamurti. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Volum 20 Nomor 4. hal. 61

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
adil karena memungkinkan pengenalan produk serupa melalui atribut seperti asal, kualitas, dan keaslian produk. Terkadang, bahkan produk dari kategori yang sama dapat dibedakan oleh konsumen melalui hak mereknya. 31
Pemkot Madiun mengamati faktor-faktor yang bisa mendukung atau menghambat kesadaran hukum di kalangan UMKM, Pemkot  Madiun  memerlukan  upaya  kreatif  untuk  mengatasi  permasalahan  ini.  Solusi  dapat  berbentuk  revitalisasi  peran Pemerintah Pusat yang diterapkan dalam Pemkot Kota Madiun, serta partisipasi aktif dari instansi yang relevan dan juga dari pihak oleh Dinas Tenaga Kerja, Koprasi dan UMKM itu sendiri, agar mereka bisa mandiri. Dalam hal ini, perlu ada langkah- langkah yang memampukan masyarakat dalam menjaga Hak Kekayaan Intelektual mereka khusunya dalam Hak Merek, dan ini tentunya akan sejalan dengan program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah. Konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang melibatkan tindakan dari pemerintah maupun kelompok berbasis komunitas untuk merawat dan melindungi Hak  Merek  yang  dimiliki.  Salah  satu  pendekatan  yang  menarik  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengelolaan dan perlindungan Hak Merek adalah melalui pendekatan partisipatif, yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam melindungi hak tersebut. 32
Bapak Angga Wahyu, selaku seksi pemberdayaan UMKM mengatakan sebagai berikut:
“Dari dinas hanya bisa membantu atau memfasilitasi surat keterangan keringanan biaya untuk pendaftaran hak merek atau hak  paten,  hak  dagang,  maupun  sertifikasi  halal,  untuk  selanjutnya  mereka  yang  mempunyai  usaha  dapat  langsung mendaftarkan  melalui  link  atau  kami  arahkan  untuk  bagaimana  pengajuan  pendaftaran  UMKM  di  Kementrian  Hukum  & HAM.”
Pernyataan  yang diberikan selaku seksi pemberdayaan UMKM sesuai dengan Pasal 41 huruf D Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
“Memfasilitasi pemilik ha katas kekayaan intelektual atas produk desain koperasi dan usaha mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri maupun ekspor.” 33
Mulai 10 tahun terakhir dimulai tahun 2012-2022 tercatat melalui Dinas Tenaga Kerja, Koprasi dan  UMKM itu sendiri pertumbuhan  UMKM  Kota  Madiun  Jawa  Timur  terbilang  signifikan.  Tercatat  ada  23  ribu  pelaku  UMKM  saat  ini  yang mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebar di 27 Kelurahan di 3 Kecamatan yakni Kartoharjo, Taman dan Manguharjo. Terbukti dalam jumlah rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Madiun.
Dinas juga wajib menyapaikan laporan pelaksanaan kebijakan, progam, dan pendataan dan pengelolaan data UMKM ke walikota madiun setiap tahunnya. 34
Tabel 1 Jumlah Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Madiun Tahun 2012-2022
31 Padyanawati, Ayu Diah dan Hardjomidjojo, Hartrisari. 2019. “Strategi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor” Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri Volum 7 Nomor 1. hal. 153
32 Purwaningsih, Endang. 2019. “ Hak kekayaan intelektual dan investasi: kajian HKI dalam dunia investasi termasuk pada UMKM ”. Setara Press. Malang. hal 54
33 Pasal 41 huruf D Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
34 Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
NO TAHUN
USAHA
JUMLAH MIKRO KECIL MENENGAH 1 2012 20.282 2.084 291 22.662 2 2013 20.469 2.091 291 22.851 3 2014 20.546 2.098 291 22.935 4 2015 20.587 2.098 223 23.094 5 2016 20.770 2.195 223 23.189 6 2017 20.857 2.195 223 23.276 7 2018 20.941 2.195 223 23.360 8 2019 21.038 2.195 223 23.457 9 2020 21.126 2.195 223 23.545 10 2021 21.199 2.195 223 23.618 11 2022 21.253 2.195 223 23.672

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Sumber : Data UMKM Kota Madiun, Dinas Tenaga Kerja, Koprasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Tabel 2 Jumlah UMKM Per Sektor/ Lapangan UMKM Kota Madiun
Jumlah  UMKM  Per  Sektor/ Lapangan Usaha Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 satuan UMKM per Sektor/Lapangan Usaha Pertanian 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 Pertambangan dan Penggalian 26 26 26 26 26 26 Industri Pengolahan 1,041 1,119 1,170 1,238 1,288 1,342 Listrik, Gas dan Air 0 0 0 0 0 0 Konstruksi 42 42 42 42 42 42 Perdaganagn, Hotel dan Restauran 14,601 14,604 14,634 14,654 14,677 14,677 Transportasi 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 2,111 Keuangan 98 98 98 98 98 98 Jasa-Jasa 3,806 3,806 3,822 3,822 3,822 3,822 TOTAL 23,279 23,360 23,457 23,545 23,618 23,672
Sumber : Data UMKM Kota Madiun, Dinas Tenaga Kerja,
Koprasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, karena menurut UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Buku Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum atau menggunakannya. 35
2. Formulasi Pengurusan Dokumen Legalitas Hak Merek Untuk UMKM Di Wilayah Kota Madiun
Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengakomodir pendaftaran legalitas hak merek oleh pelaku usaha UMKM. 36 Peran  Pemkot  Madiun  dalam  mengkomodir  pendaftaran  legalitas  hak  merek  produk  UMKM  adalah  dengan  membuat dokumen  panduan  tata  cara  mengurus  legalitas.  Pembuatan  dokumen  panduan  tata  cara  mengurus  dokumen  legalitas  ini dimaksudkan  untuk  memudahkan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  memahami  proses  pengurusan  dokumen  legalitas pendaftaran hak merek.
Prosedur pendaftaran merek terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengajuan merek oleh pemohon langsung dan melalui proses verifikasi  yang  dilakukan  oleh  Ditjen  HKI.  Pemohon  akan  mengisi  formulir  pendaftaran  merek  dengan  berbagai  syarat lainnya yang harus dipenuhi seperti surat keterangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), etiket merek, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek, dan bukti penerimaan. permintaan pendaftaran merek. Setelah ini Ditjen HKI akan memeriksa pendaftaran tersebut, hingga akhirnya terbit sertifikat merek.
35 Verawati, Devi Eka. 2022, “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur” Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN: 2655-9706 Vol 5, No. 2. hal. 130
36 Saputra et al . 2021. “The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME ’s Product Trademarks” Amnesti: Jurnal Hukum ,

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Gambar 1. Prosedur Pendaftaran Merek

## Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Berikut adalah pendaftaran hak merek berupa logo merek dagang secara offline sebagai berikut: 37
1. Datanglah  ke  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  terdekat.  Lalu  buatlah  surat  permohonan  untuk mendapatkan hak merek logo dan nama bisnis ke Dirjen HAKI Kanwil secara tertulis.
2. Surat permohonan dipastikan dengan format dan tata Bahasa yang benar. Jangan lupa lampirkan:
a. Fotokopi KTP asli terlegalisir
b. Lembar fotokopi akta pendirian perusahaan
c. Fotocopi peraturan dari pemilikan bersama, apabila permohonan yang kamu ajukan atas nama badan hukum
d. Surat pernyataan bahwa logo dan nama bisnis adalah milikmu.
e. Surat kuasa jika permohonan pendaftaran melalui orang lain
3. Selanjutnya, isi formular pendaftaran seteliti  mungkin dan  pastikan nama logo dan nama bisnis  yang akan kamu patenkan tidak salah. Beberapa unsur dalam formular yang nantinya kamu isi, misalnya:
a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
b. Kewarganegaraan, nama lengkap, dan Alamat pemohon, atau nama kuasa dan Alamat yang diberi kuasa bila dikuasakan
c. Warna-warna dalam logo bila memakai sejumlah unsur warna
d. Tanggal permintaan kepengurusan daftar logo dan nama negara (jika diajukan dengan hak prioritas)
4. Setelah mengisi formular, bayar biaya permohonan
37 https://merek.dgip.go.id/ , diakses tanggal 28 November 2023 pukul 15.45 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
5. Selanjutnya  kamu  hanya  perlu  menunggu  pengumuman,  biasanya  kurang  lebih  6-18  bulan  untuk  melihat  respon publik.

## Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Merek Secara Online
Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Berikut adalah pendaftaran hak merek secara online: 38
Syarat :
1. Etiket/ Lebel Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangaan UKM Binaan Dinas (Asli) – Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Contoh Surat UMK)
4. Surat  Pernyataan  UMK  Bermatrai  –  Untuk  Pemohon  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  (Unduh  Contoh  Surat Pernyataan UMK).
Prosedur :
1. Pesan kode billing di http://simpaki.dgip.go.id
2. Pilih ‘Merek dan Indikasi Geografis’ pada jenis pelayanan
3. Pilih ‘Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:’
4. Pilih ‘Usaha Mikro dan Usaha Kecil’ atau ‘Umum’
5. Pilih ‘Secara Elektronik (Online)’
6. Memasukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
7. Lakukan pembayaraan PNBP melalui ATM/internet banking/m-banking
Buat Akun :
38 https://merek.dgip.go.id/, diakses tanggal 28 November 2023 pukul 16.38 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
1. Log in pada akun merek http://merek.dgip.go.id/
2. Pilih ‘Permohonan Online’
3. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan, masukkan Kode Billing yang telah dibayarkan
4. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
5. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultasi ki)
6. Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
7. Langkah 5 : masukkan Data Merek
8. Langkah 6 : masukkan data Kelas dengan klik ‘Tambah’,
9. Langkah 7 : klik ‘tambah’ untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
10. Langkah 8 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
11. Langkah 9 : Cetak Draf Tanda Terimkasih Klik ‘Selesai’
Hak  merek  logo  dan  nama  bisnismu  akan  kamu  nikmati  selama  20  tahun  terhitung  sejak filling  date .  Segala  bentuk persyaratan harus dipenuhi baik mendaftar melalui online ataupun offline untuk bisa mendapatkan sertifikat Hak Merek logo merek dagang UMKM pasalnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kendala-kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik Merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum Pada umumnya masalah-masalah yang sering menjadi kendala dalam perlindungan hukum pemilik merek terdaftar antara lain: 39
1. Sikap lalai dari masyarakat/UMKM untuk mendaftarkan mereknya;
2. Partisipasi masyarakat/UMKM yang masih perlu ditingkatkan, karena masih enggan mendaftarkan merek usahanya;
3. Kerjasama  dengan  instansi/badan  tertentu,  baik  yang  berkaitan  langsung  maupun  tidak  langsung  masih  perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya berjalan sistem pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) dengan baik;
5. Belum optimalnya penyelesaian sertifikat merek;
6. Kurangnya Sosialisasi tentang Manfaat Pendaftaran Merek.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar bagi UMKM, diperoleh penjelasan bahwa ada 2 (dua) hambatan atau kendala, yaitu pertama kendala internal dan kendala eksternal.
Kendala internal yaitu hambatan yang berasal dari luar instansi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM: 40
1. Belum  optimalnya  berjalan  SIMPAKI  dengan  baik.  SIMPAKI  adalah  Sistem  Pembayaran  PNBP  Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) yang memfasilitasi penerbitan kode billing dari SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) sebagai  sarana  pembayaran  PNBP  suatu  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  diberikan  oleh  Kementerian Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  khususnya  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual dengan  menggunakan  sistem  komputerisasi  dalam  memproses  permohonan  pendaftaran  merek  yang  dilakukan secara online, namun proses penyelesaian sertifikat mereknya memakan waktu lama;
2. Pendaftaran merek sering terkendala oleh jaringan internetnya;
3. Waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI memakan waktu yang lama; dan
4. Kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. K ESIMPULAN
Sertifikat hak merek merupakan alat bukti yang paling kuat dalam bidang kepemilikan hak merek. Sertifikat merek diperoleh melalui  pendaftaran  merek  dengan  disertai  syarat-syarat  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Merek.  Tanpa  adanya  sertifikat merek, kepemilikan merek masih belum sah dan kuat. Perlindungan hukum merek terdaftar bagi UMKM di Jawa Timur khusunya di Kota Madiun adalah hanya diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk menggunakannya, agar merek tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dan sebagai alat bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum.
39 Verawati, Devi Eka. op. cit . hal. 130
40 Vera, Devi Eka Verawati. op. cit . hal. 131

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Peran Pemkot Madiun dalam mengkomodir pendaftaran legalitas hak merek produk UMKM adalah dengan membuat dokumen panduan tata cara mengurus legalitas. Pembuatan dokumen panduan tata cara mengurus dokumen legalitas ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memahami proses pengurusan dokumen legalitas pendaftaran hak merek. Hak merek logo dan nama bisnismu akan kamu nikmati selama 20 tahun terhitung sejak filling date . Segala bentuk persyaratan harus dipenuhi baik mendaftar melalui online ataupun offline untuk bisa mendapatkan sertifikat Hak Merek logo merek dagang UMKM pasalnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

## 2. S ARAN
a. Pemkot Madiun harus memberikan himbauan lagi kepada pelaku UMKM bahwasanya pentingnya legalitas pendaftaran hak  merek  produk  UMKM  mereka  ke  Dinas  terkait  meskipun  mungkin  beberapa  produk  UMKM  sama  karena  akan memberikan perlindungan hukum bagi produk mereka.
b. Pelaku  UMKM  seharusnya  sudah  mendaftarkan  produknya  karena  dari  pihak  Pemerintah  Daerah  juga  sudah memfasilitasi pendaftaran melalui online ataupun offline yang sangat mudah dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A,  Aninda. 2021.  “ Perlindungan  Hukum bagi Pemegang  Hak terhadap Penjual  Tas  Tiruan  Merek  Terkenal berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun 2016 ”. Universitas Internasional Batam: Doctoral dissertation. Amirudin dan Asikin. H Zainal. 2006. “ Pengantar Metode Penelitian Hukum ”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Budiono, Agus. 2016. “ Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan ”. Jakarta: Universirtas Pelita Harapan. Hidayah, Khoirul. 2017. “ Hukum Hak Kekayaan Intelektual ”. Jakarta: Setara Press. Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2011. “ Mengenal HAKI- Hak Kekayaan Intelektual ”. Jakarta: Erlangga.
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Nasution, Johan Bahder Nasution. 2008. “ Metode Penelitian Hukum ”. Bandung: Mandar Maju. Nugroho, Sigit Sapto Nugroho et al . 2020. “ Metodelogi Riset Hukum ”. Surakarta: Oase Pustaka. Octhorina, Dyah dan Efendi, A’an. 2014. “ Penelitian Hukum (Legal Research) ”. Jakarta: Sinar Grafika. Purwaningsih, Endang. 2019. “ Hak kekayaan intelektual dan investasi: kajian HKI dalam dunia investasi termasuk pada UMKM ”. Malang: Setara Press. Saidin, OK. 1995. “ Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Jurnal
Amboro, F. Yudhi Priyo. (2019).  “Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam” Journal of Judicial Review Volum 21, Nomor 1.
Belthn, Andrew Betlehn dan Samosir, Prisca Oktaviani. (2018). “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia” Jurnal Law and Justice Volume 3, Nomor 1.
Hana, Krisnamurti. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Volum 20 Nomor 4.
Inayah. (2019). “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual”. Law And Justice Vol. 4, No. 2, pp.26-xxx e-ISSN : 2549-8282.
Indrawati, Septi dan Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM”. Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1, No. 3.
Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi. (2020). “Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek”. Surya Abdimas Volume 4 Nomor 2.
Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi. (2020). “Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek” Surya Abdimas Volum 4, Nomor 2 (2020). Maheni, Septi Ayu Estri. (2019). “Kinerja Pendampingan Usaha Rintisan Binaan Pada Orangenest Incubis” Jurnal Manajemen Dan Bisnis Volum 16, Nomor 1. Padyanawati, Ayu Diah dan Hardjomidjojo, Hartrisari. (2019). “Strategi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor” Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri Volum 7 Nomor 1 (2019). Saputra et al (2021). “The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME ’s Product Trademarks” Amnesti: Jurnal Hukum , Volum 3, Nomor 1.
Verawati, Devi Eka. (2022). “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur” Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN: 2655-9706 Vol 5, No. 2.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
D. Internet https://kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual , diakses tanggal 28 November 2023 pukul 07.40 WIB https://merek.dgip.go.id/ , diakses tanggal 28 November 2023 pukul 15.45 WIB