## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa  di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan

## Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, Usman, Nys. Arfa, Dheny wahyudhi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email penulis: elly_sudarti@unja.ac.id ; slasmadi@gmail.com; usman.marjamat@unja.ac.id;nys_arfa@unja.ac.id;dheny_wahyudhi@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Mensosialisasikan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang    Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  kepada  Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa;  (2)  Memberikan  pemahaman  serta  peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2)  Mitra belum memahami  isi dari Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hasil  dan  pembahasan:  menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi  kegiatan,  yaitu  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  isi materi berkaitan dengan keasadaran dan ketaatan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Saran : Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif,  sehingga  kegiatan  penyuluhan  hukum  terkaitan  Kesadaran  Dan  Ketaatan Hukum Kepala Desa  Di  Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi  Pada Dana Bantuan  Desa  dapat  dilaksanakan  secara  terus-menerus  (berkelanjutan)  dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.
Kata kunci:  Ketaatan dan Kesadaran; Kepala Desa; Korupsi; Dana Desa

## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

## PENDAHULUAN
Desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini  disebabkan  desa  lebih  dekat  dengan  masyarakat  sehingga  program  dari pemerintah  lebih  cepat  tersampaikan.  Desa  mempunyai  peran  untuk  mengurusi serta mengatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang  salah  satu  pasalnya  menjelaskan  bahwa  desa  memiliki  kewenangan  dalam bidang  penyelenggaraan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa  dengan memberikan  dana  bantuan  berupa  alokasi  dana  desa  (ADD) 1 ,  di  samping merupakan  penguatan  status  desa  sebagai  pemerintahan  masyarakat,  sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa 2 .
Alokasi  Dana  Desa  merupakan  salah  satu  dana  yang  bersumber  dari  dana perimbangan pusat dan daerah. Dana ini dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat diperlukan mengingat dana ini bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Masyarakat  terlibat  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  pertanggungjawaban.  Namun  saat  ini  dana publik  sangat  rawan  terhadap  penyelewengan,  sehingga  dibutuhkan  adanya transparansi dalam pengawasan 3 .
Namun  dalam  penggunaan  Dana  Desa  ini  rawan  terhadap  penyelewengan yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  dipercaya  untuk  mengelola  Alokasi  Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam  mengawasi  penggunaan  anggaran  yang  didapat  dari  pemerintah  pusat. Mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  dalam pelaporannya  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik 4 . Pengelolaan  keuangan  desa  harus  transparan,  akuntabel,  partisipatif  dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Transparan yaitu prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tetang keuangan desa. Akuntabel yaitu
1 Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto, Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) , Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, Juli 2015, hlm. 1099.
2 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa , Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 8.
3 Komang  Adi  Kurniawan  Saputra, Praktek  Akuntabilitas  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Untuk  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa ,  Jurnal  KRISNA:  Kumpulan  Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2 Januari 2019, hlm. 175.
4 Rizki  Zakariya, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  Dana  Desa:  Mengenali  Modus Operandi , INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2), hlm. 264,

## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  mengikutsertakan  kelembagaan  desa  dan  unsur masyarakat  desa.  Tertip  dan  disiplin  anggaran  yaitu  pengeloaan  keuangan  desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya 5 .
Tindak  pidana  korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah  desa  dan  semua  lapisan.  Tindakan  dilakukan  oleh  para  oknum  yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya.  Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan  pemerintah  desa,  adanya  gratifikasi  yang  diterima  oleh  oknum  desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendekap dibalik jeruji sebagai tahanan 6 .
Jika dulu korupsi menjadi konsumsi birokrasi murni, dengan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) maka merangsang Kepala Desa dan perangkat Desa untuk ikut melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kesejahteraan tidak dinikmati oleh masyarakat desa namun hanya dinikmati Kepala Desa dan perangkatnya serta keluarga. Ini terbukti  masih banyaknya pengaduan masyarakat  bahwa  adanya  Operasi  Tangkap  Tangan  KPK  di  beberapa  Desa Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  masih  banyaknya  masuk  keranah  hukum  baik Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian 7 .
Tertangkapnya para pejabat pemerintah Kabupaten dan kepala desa, karena adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi diantaranya  karena  tidak  pahamnya  administrasi  pertanggung  jawaban  kepala desa/perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  serta    masih  lemahnya pembinaan dan pengawasan serta kesadaran dan ketaatan hukum.
5 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa , Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa 2015, hlm. 35.
6 Susilawati dan Panca Sarjana Putra, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa , Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 30.
7 Karmani, Erny Herlin Setyorini dan Otto Yudianto, Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa , Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 201.

## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam  upaya  peningkatan  pemahaman  tentang  kesadaran  dan  ketaatan  hukum Kepala  Desa    Kecamatan  Sekernan  guna  mencegah  korupsi  pada  dana  bantuan desa. Kecamatan Sekernan Kab. Ma Jambi terdiri atas 15 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan 562  jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 262 KK. Jarak Desa Gerunggung ke Kecamatan Sekernan 7 km serta jarak Kecamatan Sekernan ke ibu kota Provinsi 25 km 8 .
Kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan guna mendukung program pemerintah  dalam  rangka  pemahaman  tentang  kesadaran  dan  ketaatan  hukum Kepala Desa guna mencegah korupsi pada dana bantuan desa khususnya Kepala Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

## Permasalahan Mitra
Kepala Desa adalah jabatan yang didalamnya melekat kewenangan dan kekuasaan. Setiap kekuasaan  selalu  mengandung potensi disalahgunakan  atau dilaksanakan sewenang-wenang atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang, hal ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu:  (1). Kekuasaan mengandung hak dan wewenang; (2). Hak  dan  wewenang  memberikan  posisi  lebih  jika  dibandingkan  dengan  subyek yang dituntut atau pencari keadilan 9 .
Pengelolaan  keuangan  desa  harus  transparan,  akuntabel,  partisipatif  dan dijalankan  dengan  tertip  dan  disiplin  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Namun  pada kenyataannya, masih terdapat potensi penyimpangan di Desa yang dilakukan oleh para  oknum  yang  berkecimpung  secara  langsung  dalam  pengelolaan  dana bantuan desa seperti Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya, yakni tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa.
Terdapat  beberapa  kasus  yang  ditangani  oleh  Kepolisian  Resor  (Polres) Kabupaten Muaro Jambi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dana desa, diantaranya ialah tahun 2019 terdapat 6 (enam) kasus korupsi oleh Kepala Desa yang diselidiki oleh Polres Muaro Jambi yakni tentang adanya indikasi dugaan terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dalam  kegiatan  pembangunan  yang menggunakan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa dengan kerugian keuangan negara/daerah  pada  salah  satu  kasus  mencapai  Rp.  357.650.000,-.  Tahun  2020 terdapat  3  (tiga)  kasus  korupsi  oleh  Kepala  Desa,  tindak  pidana  yang  dilakukan adalah korupsi pada kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019
8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.
9 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi , Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 25.
dengan  kerugian  keuangan  negara/daerah  pada  salah  satu  kasus  sebesar  Rp. 50,223,020,-.  Tahun  2021  masih  dalam  proses,  terdapat  3  (tiga)  kasus.  Tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi pada pengelolaan keuangan Desa dengan kerugian  keuangan  negara/daerah  pada  salah  satu  kasus  mencapai  Rp. 834.759.958,-. Lalu pada tahun 2022 ini, sudah terdapat 3 (tiga) kasus penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan oleh Kepala Desa, yang mana pada salah satu kasus kerugian keuangan negara/daerah  mencapai  Rp.  220.000.000,-.  Selain  itu,  terdapat  pula  3  (tiga) perkara  inkracht  tindak  pidana  korupsi  dugaan  penyimpangan  kegiatan pengelolaan dana desa yang terjadi masing-masing pada tahun 2019, 2020 dan 2021.  Dari  data  tersebut  diketahui  terdapat  18  (delapan  belas)  kasus  yaitu  pada tahun 2019-2022 dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan berkaitan dengan Dana Desa. Permasalahan ini adalah permasalahan hukum dan persoalan tersebut merupakan  persoalan  prioritas  mitra  yang  harus  diberikan  pemahaman  terkait peraturan tentang tindak pidana korupsi guna pencegahan secara dini agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali Mitra dengan mensosialisasikan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  Jo.Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sosialisasi  hukum  tentang  pemahaman  isi  dan  aturan  ini  untuk membangun kesadaran dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tidak  terjerat  tindak  pidana  korupsi.  Dari  penjelasan  di  atas,  undang-undang  ini perlu  pemahaman  bersama.  Sehingga  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa,  serta masyarakat  dapat  ikut  berperan  aktif  memberikan  pencegahan  terjadinya  tindak pidana korupsi.
Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Mitra  belum  mengetahui  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mitra  belum  memahami  isi dari Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa.

## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

## Tujuan Umum
Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  sehingga  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  mengetahui, memahami  serta  mentaati  isi  peraturan  tersebut  yang  diharapkan  tidak    terjerat tindak pidana korupsi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta  peningkatan  kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa  di  Desa  Gerunggung  Kecamatan  Sekernan  Kabupaten  Muaro Jambi agar tidak terjerat tindak pidana korupsi

## METODE   PELAKSANAAN
Sosialisasi  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Jo.Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  1999  Tentang    Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  Pada  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  Kecamatan    Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

## Persiapan
Tim  pengabdian  melakukan    Audiensi  kepada  aparat  pemerintahan  Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin  kesediaan  menjadi  mitra  untuk  mengadakan  penyuluhan  di  Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

## Materi  kegiatan
Dalam hal ini penyampaian materi tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kepala Desa dan Perangkat Desa  mampu  memahami  isi  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  kurang  lebih  50  orang,  terdiri  dari  Kepala  Desa beserta  perangkatnya,  tokoh  pemuda,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  di lingkungan  Kecamatan    Sekernan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  materi sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang    Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Sengeti Kecamatan  Sekernan.  Penyuluhan  hukum  ini  merupakan  gabungan  dari  dua kelompok  pengabdian  yang  dihadiri  oleh  masyarakat,  perangkat  lurah  Sengeti serta  masyarakat  dan  perangkat  desa  Gerunggung  Kecamatan  Sekernan kabupaten Muaro Jambi.
Dalam  kegiatan  ini  dilakukan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi  pengamatan  secara  langsung    mengenai  sikap  dan  melalui  daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  melalui  kuis  yang  dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang korupsi keuangan  negara,  karena  melawan  hukum  dan  menyalahgunakan kewenangan  kesempatan  atau  sarana  karena  kedudukan  dan  jabatan  yang ada padanya; serta pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana korupsi.
2. 80%  peserta  penyuluhan  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan berlangsung  dengan  ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai dengan  materi  penyuluhan  serta  menunjukkan  kedisiplinan  dan  tata  tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 85%  peserta  penyuluhan  mampu  menyampaikan  ide  pemikiran  berkaitan dengan pencegahan  korupsi  pada perangkat Desa.
4. Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan ditandai  banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada Narasumber/instruktur.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  tema, ”Membangun  Kesadaran  Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa ” , menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra  terhadap  kegiatan  mengalami  peningkatan  yang  diukur  dari  tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  tentang  isi  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  jo  UU  No  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.

## Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  mempunyai  nilai  yang  sangat  positif  dan sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya  Perangkat  Desa.  kegiatan penyuluhan  hukum  terkaitan  Kesadaran  Dan  Ketaatan  Hukum  Kepala  Desa    Di Kecamatan  Sekernan  Guna  Mencegah  Korupsi    Pada Dana  Bantuan  Desa  dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

## DAFTAR  PUSTAKA
Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan.  2015. Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan  &  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa ,  Juklak  Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa . Fokus Media, Bandung.
Karmani, Erny Herlin Setyorini dan Otto Yudianto. 2019. Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2.
Komang  Adi  Kurniawan  Saputra.  2019. Praktek  Akuntabilitas  Dan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa . Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2.
Kristian & Yopi Gunawan. 2015. Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung. Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. Bunga Rampai Korupsi . LP3ES, Jakarta.
Rahmi  Fajri,  Endah  Setyowati,  dan  Siswidiyanto.  2015. Akuntabilitas  Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) . Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4150 ).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  7,  Tambahan Lembaran Negara Nomor  5495).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
Rizki  Zakariya. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  Dana  Desa: Mengenali Modus Operandi . INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2). Susilawati dan Panca Sarjana Putra. 2022. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa , Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3,
No. 1.