JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.9 No.2, 2016 Hal. 146-160

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI BANTEN

## Dadan Ramdhani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ddn_ramdhani@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the factors that affect the level of financial disclosure of  local government  district  and  city    in  Banten  province's.The  views  of  representatives  of  the  BPK  opinion Banten Province. The population used in this research that the local government district or city in Banten province, the research sample of local government financial statements have been audited by local BPK, and  then  the  BPK  issued  subsequently  Inspection  Report  (LHP)  as  well  as  the  opinion  that  LKPD. Sampling techniques using purposive sampling. Types of data used are secondary data, and hypothesis testing using multiple linear analysis. The results showed that the area of wealth, level of dependence, and  the  amount  on  education  in  each  region  negative  significantly  influence  the  level  of  local government financial statement disclosure, while the size of the area, the complexity of the area, and the expenditure area does not affect the level of local government financial statement disclosure.
Keywords:  SAP,  Level  disclosure  LKPD,  Wealth  area,  Dependency  Level  Regional,  Regional  Size,

## Complexity Regions, Local Shopping, SKPD

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterbukaan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Pandangan para wakil dari BPK berpendapat  Provinsi  Banten.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pemerintah  daerah kabupaten atau kota di Provinsi Banten, sampel penelitian laporan keuangan pemerintah daerah telah diaudit  oleh  BPK  setempat,  kemudian  BPK  mengeluarkan  Laporan  Inspeksi  (LHP)  selanjutnya  serta pendapat bahwa LKPD . Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  luas  kekayaan,  tingkat  ketergantungan,  dan  jumlah  pendidikan  di masing-masing  daerah  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  ukuran  wilayah,  kompleksitas  wilayah,  dan  daerah pengeluaran tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  Kunci:  SAP,  Level  disclosure  LKPD,  Wealth  area,  Dependency  Level Regional,  Ukuran  Regional, Wilayah Kompleksitas, Belanja Lokal, SKPD

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi  yang  berfungsi  untuk memberikan  informasi  kepada  pengguna  laporan  keuangan  untuk  keperluan  perencanaan, pengendalian,  dan  pengambil  keputusan.  Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan keuangan juga digunakan  untuk  mengetahui  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan  untuk melaksanakan  kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi
efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  dan  membantu  menentukan  ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  menjadi  tuntutan  masyarakat  guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik ( good government governance ) yang ditandai dengan  adanya  transparansi,  akuntabilitas  publik,  partisipasi,  efisiensi  dan  efektivitas,  serta penegakan hukum (Sukhemi, 2011).
Masyarakat  memiliki  hak  dasar  untuk  mengetahui  ( basic  right  to  know )  dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan  atau  program  dilakukan  (Stiglitz,  1999)  serta  (Silver,  2005)  bagaimana  organisasi menjalankan aktifitasnya untuk kesejahteraan rakyat (Arsyadi dan Basuki, 2012).
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik ( good governance ), pemerintah terus melakukan  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara  yang  mencakup  bidang  peraturan  perundang-undangan,  kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  yang  mewajibkan  Kepala  Daerah  untuk  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  berupa  laporan  keuangan  yang  setidaknya meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Berkaitan  dengan  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  daerah,  opini  BPK  atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meliputi empat jenis tingkatan, (1) Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified  opinion);  (2) Wajar  Dengan  Pengecualian (qualified  opinion);  (3) Tidak  Menyatakan  Pendapat (disclaimer  opinion)  dan  (4) Tidak  Wajar (adverse  opinion) . Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI  perwakilan  Banten  diantaranya  adalah  permasalahan  pengelolaan  aset  tetap, penatausahaan  persediaan,  pengelolaan  pajak  dan  retribusi,  serta  mekanisme  verifikasi  atas kegiatan belanja.
Hilmi  dan  Martani  (2012)  meneliti  mengenai  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi’  dengan menggunakan variabel-variabel seperti kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah asset pemerintah,  jumlah  penduduk,  jumlah  SKPD,  dan  Hasil  audit.  Sampel  yang  digunakan  oleh mereka  yaitu  LKPD  Provinsi  di  Indonesia  dari  tahun  2006  sampai  2009.  Hasilnya  ditemukan bahwa  semua  variabel  tersebut  secara  bersamaan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan  Laporan  Keuangan  PEMDA.  Namun  jika  dilihat  secara  parsial  hanya  variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan saja yang berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel lainnya tidak signifikan.
Puspita  dan  Martani  (2012)  meneliti  tentang  ‘Analisis  Pengaruh  dan  Karakteristik PEMDA  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  dan  Kualitas  Informasi  Dalam  Website  Pemda’. Penelitian  ini  menggunakan  variabel-variabel  PAD,  tingkat  Ketergantungan,  ukuran  PEMDA, komplekitas  pemerintahan  dan  belanja  daerah  terhadap  pengungkapan  dalam website PEMDA,  apakah  sudah  disajikan  seluruhnya  secara  baik  didalam  situs  resmi website yang dimiliki  oleh  masing-masing  PEMDA.  Hasilnya  adalah  hanya  tingkat  ketergantungan,  ukuran pemda, & kompleksitas pemerintahan yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel lainnya tidak ikut mempengaruhi.
Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan  Martani  (2012),  namun  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini mengungkapkan tingkat pengungkapan LKPD yang telah diaudit oleh BPK serta opini apa yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan yang telah disajikan oleh masing-masing pemerintah daerah,  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuraeni,  Martani  (2012).  Penilitian  ini  tidak
menggunakan  sampel  seluruh  PEMDA  yang  ada  di  Indonesia,  melainkan    lebih  spesifik  lagi yaitu  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten  dalam  tahun  anggaran  2009- 2011.
Penelitian ini sangat penting karena dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan  wajib  akuntansi  pemerintah  daerah  Kab/Kota  di  Provinsi  Banten  untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK perwakilan Provinsi Banten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada  pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  membuat  kebijakan  akuntansi  sektor  publik  serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya good governance .

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## SAP ( Standar Akuntansi Pemerintahan )
Standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku  di  Indonesia  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010.  Standar  akuntansi  pemerintah  dalam  PP  ini dinyatakan  dalam  bentuk  Pedoman  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP).  PSAP  dibuat  oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).  PSAP dalam PP No. 71 tahun 2010 merupakan SAP transisi dari basis kas ke basis akrual atau biasa disebut cash toward accrual basis . Dengan basis  ini,  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  menggunakan  basis  kas  sedangkan  aset, hutang, dan ekuitas dicatat dengan menggunakan basis akrual.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  (PP  No.  71/2010).  Dengan demikian,  SAP  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia  (Bastian,  2005).  SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa  laporan  keuangan  yang  setidaknya  meliputi  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca, Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Dengan  diberlakukan  SAP  dalam pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah,  diharapkan  akan  menghasilkan  sebuah  laporan pertanggungjawaban  yang  bermutu,  memberikan  informasi  yang  lengkap,  akurat  dan  mudah dipahami  berbagai  pihak  terutama  DPR  dan  BPK  dalam  menjalankan  tugasnya  (PP  No. 71/2010).

## Tingkat Pengungkapan LKPD
Otonomi  daerah  yang  telah  dicanangkan  sejak  2000  telah  memperkuat  tugas, wewenang dan hak pemerintah daerah serta meningkatkan anggaran negara yang dialokasikan kepada  pemerintah  daerah.  Keberadaan  Perwakilan  BPK  di  setiap  Provinsi  antara  lain dimaksudkan  untuk  memeriksa  apakah  keuangan  daerah  telah  dikelola  dan  dipertanggung jawabkan  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku, apakah keuangan  daerah  telah  digunakan  secara  hemat,  efisien  dan  apakah  keuangan daerah  telah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Salah  satu  jenis  pemeriksaan  yang  dilakukan  BPK  terhadap  pemerintah daerah  adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus dilakukan oleh BPK setiap  tahun,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UU  Keuangan  Negara  dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara dimana Gubernur/Bupati/Walikota harus menyampaikan LKPD kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK diberikan  waktu  selama dua  bulan  sejak  LKPD  diterima  untuk  melakukan  pemeriksaan  LKPD tersebut.
Pemeriksaan  LKPD  ditujukan  untuk  menilai  dan  memberikan  pendapat  (opini)  apakah LKPD  telah  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP). Dalam rangka  pemeriksaan  LKPD,  BPK  juga  melakukan  pengujian  terhadap  peraturan perundang- undangan yang berlaku, terutama untuk transaksi-transaksi yang bernilai signifikan dan rawan KKN. Pendapat  atau  opini  atas  LKPD  merupakan  pernyataan  profesional  pemeriksa  tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

## Penelitian Terdahulu
Puspita, Martani (2012) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik PEMDA  terhadap  Tingkat  Pengungkapan  dan  Kualitas  Informasi  dalam  Website  PEMDA, dengan  menggunakan  variable  rasio  PAD,  tingkat  ketergantungan,  ukuran  PEMDA, komplektisitas  pemerintahan,  dan  belanja  daerah  sebagai  factor=factor  yang  mempengaruhi website  PEMDA.  Hasilnya  tingkat  keterghantungan,  ukuran  PEMDA,  dan  kompleksitas pemerintah  berpengaruh  positif  signifikan,  sedangkan  variable  lainnya  tidak  ikut mempengaruhinya.
Hilmi  dan  Martani  (2012)  meneliti  mengenai  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi’  dengan menggunakan variabel-variabel seperti kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah asset pemerintah,  jumlah  penduduk,  jumlah  SKPD,  dan  Hasil  audit.  Sampel  yang  digunakan  oleh mereka  yaitu  LKPD  Provinsi  di  Indonesia  dari  tahun  2006  sampai  2009.  Hasilnya  ditemukan bahwa  semua  variabel  tersebut  secara  bersamaan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan  Laporan  Keuangan  PEMDA.  Namun  jika  dilihat  secara  parsial  hanya  variable kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan saja yang berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel lainnya tidak signifikan
Kemudian Nuraeni, Martani (2012) melakukan penelitian mengenai The Impact of Local Governments  Characteristics  Toward  Their  Audit  Quality  For  Financial  Reports  of  2008-2009. Penelitian  ini  menggunakan  opini  dari  BPK  sebagai  variable  dependennya,  hasilnya  yaitu variable Size, population, types of region , dan BPKP assistance berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan level of dependence dan wealth tidak berpengaruh terhadap opini audit. Suhardjanto  dan  Yulianingtyas  (2011)  meneliti  tentang  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  dalam  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran daerah, jumlah SKPD,  status  daerah  sebagai  factor  yang  mempengaruhi  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah.  Hasilnya  hanya  satu  variabel  yang  berpengaruh  secara  signifikan  yaitu  variabel status  daerah  dengan  membedakan  daerah  Kota  dan  Kabupaten  dalam  penelitiannya. Sedangkan variabel ukuran daerah & jumlah SKPD tidak berpengaruh.

## Pengembangan Hipotesis Penelitian Kekayaan Daerah
Kekayaan daerah diasumsikan dengan seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatanya, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun lain-lain pendapatan  yang  sah.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki  kekayaan  daerah  yang  tinggi cenderung  akan  memberikan  informasi  atas  laporan  keuangannya  secara  penuh  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas  dan  menunjukkan  kepada  para stakeholdernya bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah menghasilkan kinerja yang tinggi dan telah ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula.
Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012), menemukan bahwa kekayaan daerah  berhubungan  positif  dan  signifikan  dengan  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan
pemerintah  Kabupaten  maupun  Kota.  Semakin  besar  kekayaan  daerah,  maka  semakin  besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kekayaan daerah yang besar,  maka  akan  semakin  besar  pula  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  melakukan pengungkapan sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kekayaan daerah   mungkin memiliki beberapa dampak  pada  tingkat  pengungkapan  pelaporan  keuangan  pemerintah.  Berdasarkan  literatur diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H1  :  Adanya  pengaruh  antara  kekayaan  daerah  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## Tingkat Ketergantungan
Tingkat ketergantungan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Tingkat ketergantungan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat  dalam  konteks  otonomi  daerah  yang  biasa  disebut  dengan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) maupun  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Semakin  besar  pendapatan  asli  daerah  yang  dihasilkan suatu pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun bisa jadi akan lebih kecil.
Puspita  dan  Martani  (2012)  menemukan  bahwa  tingkat  ketergantungan  pemerintah kota  berhubungan  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  kota.  Adanya  ketergantungan  yang  besar  maka  kemungkinan  pemerintah  pusat melakukan  pembatasan  operasi  pemerintah  daerah  (Kab/kota)  dan  meminta  pengungkapan lebih  untuk  memonitor  kinerja  pemerintah  daerah  (Kab/kota)  dengan  pembatasan  operasi tersebut.  Hal  ini  berarti  semakin  besar  tingkat  ketergantungan  maka  semakin  besar  tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat    mungkin  memiliki  beberapa  dampak  pada  tingkat  pengungkapan  pelaporan  keuangan pemerintah. Berdasarkan literatur diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H2  :  Adanya  pengaruh  antara  tingkat  ketergantungan  terhadap  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Ukuran Daerah
Ukuran  daerah  digambarkan  dengan  seberapa  besar  aset  yang  dimiliki  oleh  daerah. Besarnya  aset  yang  dimiliki  daerah  akan  menggambarkan  seberapa  besar  ukuran  daerah tersebut.  Kabupaten/Kota  dengan  total  aset  yang  lebih  besar  akan  apakah  lebih  kompleks dalam  menjaga  dan  mengelola  asetnya.  Konsekuensinya,  pemerintah  daerah  perlu mengungkapkan  lebih  lanjut  tentang  daftar  aset  yang  dimiliki,  pemeliharaan,  dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh  perhatian  yang  lebih  tinggi  dalam  pengungkapan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan  (Patrick,  2007;  Cohen  dan  Kaimenakis,  2008).  Setiap  Kabupaten/Kota  pasti memiliki jumlah asset yang bervariasi dan berbeda-beda, tergantung dari kemampuan daerah itu sendiri. Daerah yang memiliki pendapatan yang banyak biasanya memiliki total asset yang banyak pula, namun tidak sedikit dari asset-tersebut tidak dipelihara dan dijaga dengan baik.
Penelitian  Puspita  dan  Martani  (2012)  membuktikan  bahwa  ukuran  daerah berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan.  Ukuran  daerah  disini  dinilai  dari  Jumlah  Asset
yang  dimiliki  olejh  pemerintah  Kabupaten  maupun  Kota.  Penjelasan  di  atas  menunjukkan bahwa  ukuran  daerah  mungkin  memiliki  beberapa  dampak  pada  tingkat  pengungkapan pelaporan  keuangan  pemerintah.  Berdasarkan  literatur  diatas,  maka  dapat  ditarik  hipotesis sebagai berikut :
H3  :  Adanya  pengaruh  antara  ukuran  daerah  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## Kompleksitas Daerah
Mengutip  dari  Pasal  28  ayat  2  UU  No.  33  Tahun  2004  yang  menjelaskan  bahwa besarnya  penduduk  mencerminkan  besarnya  kebutuhan  akan  penyediaan  layanan  publik  di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang  dilakukan  oleh  pemerintahnya  mengingat  fungsi  Pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat. Ingram (1984) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksi dengan jumlah penduduk) memberikan dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspita  dan  Martani  (2012)  mengatakan  bahwa kompleksitas  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan  konten website Pemda.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  daerah  yang  memiliki  tingkat  kompleksitas  yang tinggi  akan  menyebabkan willingness dari  Pemda  daerah  tersebut  untuk  mengungkapkan informasi  lebih  banyak  kepada  masyarakat  tersebut  juga  tinggi.  Berdasarkan  literatur  diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H4  :  Adanya  pengaruh  antara  komplektisitas  daerah  terhadap  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Belanja Daerah
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  Pasal  167  ayat  1,  belanja  daerah  digunakan  untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi  jumlah  belanja  daerah,  Pemda  seharusnya  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  dan berkualitas  kepada  masyarakatnya.  Namun  demikian,  sebagai  daerah  dinegara  berkembang peranan pemerintah daerah dalam memacu pelaksanaan pembangunan masih haruslah besar, dengan rasio belanja pembangunan yang relative masih kecil maka perlu adanya peningkatkan sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  didaerah  masing-masing  dan  diharapkan  semakin besar  belanja  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  pengungkapan  pada  laporan keuangannya.
Puspita  dan  Martani  (2012)  dalam  penelitianya  mengatakan  bahwa  belanja  daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dalam website Pemda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  Pemda  yang  memiliki  belanja  yang  tinggi  tidak  secara  otomatis  akan  melakukan pengungkapan yang tinggi juga pada website Pemda. Menurut penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H5  :  Adanya  pengaruh  antara  belanja  daerah  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## Jumlah SKPD
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  pada  setiap daerah  memiliki  ukuran  dan  fungsi  yang berbeda-beda.  Jumlah  SKPD  menggambarkan  jumlah  urusan  yang  menjadi  prioritas pemerintah  daerah  dalam  membangun  daerah  (Zulhilmi  &  Martani,  2012).  Semakin  banyak
urusan  yang  menjadi  prioritas  pemerintah  daerah  maka  semakin  kompleks  pemerintahan tersebut  melakukan  kegiatannya.  Semakin  besar  SKPD  yang  dimiliki  berarti  semakin  besar pemerintahan dan akan semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan,  Damanpour (1991),  Patrick  (2007).  Pengukuran  jumlah  SKPD  dalam  penelitian  ini  menggunakan  total seluruh  SKPD  yang  terdapat  dalam  suatu  daerah.  Variabel  ini  digunakan  di  dalam  penelitian Damanpour (1991), Suhardjanto, Yulianingtyas (2011) dan Hilmi, Martani (2012).
Hilmi  dan  Martani  dalam  penelitiannya  menjelaskan  Jumlah  SKPD  tidak  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi.  Hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hipotesis  bahwa  jumlah  SKPD  berhubungan  positif  dan  signifikan  dengan tingkat  pengungkapan.  Berdasarkan  literatur  diatas,  maka  dapat  ditarik  hipotesis  sebagai berikut:
H6  :  Adanya  pengaruh  antara  jumlah  SKPD  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.

## Kerangka dan Metode Penelitian

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  hipotesis  dalam  kerangka  penelitian  diatas  diuji  dalam  sebuah  model regresi sebagai berikut ini :
Pengukuran untuk operational variabel adalah:
1. Tingkat Pengungkapan LKPD (DISC)= Opini BPK
2. Kekayaan Daerah (KD) = Total PAD/Jumlah Penduduk
3. Tingkat ketergantungan (TK) = Dana Transfer/Total Pendapatan
4. Ukuran Daerah (UD) = Total Aset
5. Kompleksitas Pemerintahan (KP)= Jumlah Penduduk
DISCLOUSURE = βo + β 1 PAD + β 2 TK + β 3 UD + β 4 KD + β 5 BD + β 6 SKPD + e
Kekayaan Daerah
(H1) Tingkat Ketergantungan (H2)
Ukuran Daerah (H3) Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kab/Kota Kompleksitas Daerah (H4) Belanja Daerah (H5) Jumlah SKPD (H6)
6. Belanja Daerah (BD) = Total Belanja
7. SKPD (SKPD)= Jumlah SKPD
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi  Banten.  Terdapat  8  pemerintah  daerah,  diantarannya  4  Kota  dan  4  Kabupaten.  Jenis data yang digunalan adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten yang telah diaudit oleh BPK yang diperoleh dari situs resmi BPK-RI maupun dari kantor BPK-RI perwakilan Provinsi Banten. Pengumpulan data dalam penelitian ini diupayakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  cukup  memadai  sesuai  dengan permasalahan  yang  ada.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  dengan  studi  pustaka  atau literatur  melalui  buku  teks,  jurnal  ilmiah,  artikel  dan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan sebagai sumber pengumpulan data.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  kuantitatif  dengan  cara  menganalisis  suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini  akan  dianalisis  secara  kuantitatif  dengan  menggunakan  tekhnik  analisis  regresi  berganda untuk  mengukur  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  dan  menunjukkan  arah  hubungan antara  variabel  dependen  dan  independen  dengan  menggunakan software SPSS  versi  20.0 (Statistical Product and Service Solution) .

## HASIL PENELITIAN
Tabel  statisti  deskriptif  dapat  dilihat  pada  table  1  menunjukkan  nilai  minimum, maximum,  rata-rata,  dan  standar  deviasi  atas  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Variabel  pengungkapan  (DISC)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  2,  nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,25, serta standar deviasi sebesar 0.676. Hal ini menunjukkan  tingkat  pengungkapan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  paling  rendah sebesar  2  yaitu  mendapatkan  opini  tidak  memberikan  pendapat  dari  BPK,  dan  yang  paling besar adalah 4 yaitu opini wajar tanpa pengecualian, dengan standar deviasi sebesar 0,676.
Variabel  kekayaan  daerah  (PAD)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  21488,45,  nilai maksimum  sebesar  657854,87,  nilai  rata-rata  sebesar  150499,9464,  serta  standar  deviasi sebesar  154414,2692.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat  kekayaan  daerah  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah paling kecil sebesar 21488,45, dan yang paling banyak sebesar 657854,87, dengan standar deviasi sebesar 154414,2692.
Pada  variabel  tingkat  ketergantungan  (TK)  berdasarkan  hasil  pengujian  statistik menunjukkan nilai minimum sebesar 0,67, nilai maksimum sebesar 0,96, nilai rata-rata sebesar 0,8344. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan paling kecil sebesar 0,67 dan paling banyak sebesar 0,96 dengan standar deviasi sebesar 0.08344.
Pada  variabel  ukuran  daerah  (UD)  berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  menunjukkan nilai  minimum  sebesar  45,31,  nilai  maksimum  sebesar  5968,89,  nilai  rata-rata  sebesar 2678,7729, serta standar deviasi sebesar 1792,35052. Hal ini menunjukkan ukuran daerah yang paling kecil, yang dinilai dari total aset sebesar 45.310.495.830 yaitu terdapat pada pemerintah daerah  Kota  Serang  pada  tahun  2009,  dan  yang  paling  banyak  sebesar  5.968.887.977.129 terdapat pada pemerintah daerah Kab. Tangerang tahun 2009.
Pada  variabel  kompleksitas  daerah  (KD)  berdasarkan  hasil  pengujian  statistik menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  349,16,  nilai  maksimum  3676,68, nilai  rata-rata  sebesar 1387,3710,  serta  nila  deviasi  sebesar  834,38972.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kompleksitas daerah  yang  paling  kecil,  yang  dinilai  berdarkan  jumlah  penduduk  sebesar  349162  terdapat
pada  pemerintah  daerah  kota  cilegon  pada  tahun  2009,  dan  yang  paling  banyak  sebesar 3676684 terdapat pada pemerintah Kab. Tangerang tahun 2009.
Pada variabel belanja daerah (APBD) berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan nilai  minimum  sebesar  156,99,  nilai  maksimum  sebesar  2027,97,  nilai  rata-rata  sebesar 1018,1363,  serta  standar  deviasi  sebesar  491,29699.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat  belanja daerah yang paling kecil, yang dinilai dari total belanja sebesar 156.994.599.681 yaitu terdapat pada  pemerintah  daerah  Kota  Tangerang  Selatan  pada  tahun  2009,  dan  yang  paling  banyak sebesar 2.027.969.740.162 terdapat pada pemerintah daerah Kab. Tangerang tahun 2011.
Pada  variabel  jumlah  SKPD  (SKPD)  berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  menunjukkan nilai minimum sebesar 79, nilai maksimum sebesar 400, nilai rata-rata sebesar 236,50. Hal ini menunjukkan jumlah SKPD yang dimiliki oleh pemerintah daerah paling sedikit sebesar  79 dan paling banyak sebesar 400 dengan standar deviasi sebesar 137,684.

## Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil regresi persamaan dapat dilihat pada pada tabel 2 Tabel Uji Koefisien Determinasi  terlihat  besarnya  nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,726.  Hal  ini  menunjukan bahwa  72,6%  variasi  indeks  pengungkapan  LKPD  (DISC)  dapat  dijelaskan  oleh  variable independen, yaitu kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan (TK), Ukuran Daerah (UD), kompleksitas daerah (KD), belanja daerah (APBD) dan Jumlah SKPD (SKPD) sedangkan sisanya sebesar  27,4%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukan  ke  dalam  model penelitian  ini.  Pada  tabel  3  tampilan  Uji  ANOVA  atau  Uji  F,  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar 11,176  dengan  tingkat  signifikansi  0.000  (signifikan)  dengan  F  tabel  sebesar  2.51.  Karena  F hitung  >  F  tabel,  maka  model  regresi  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  independen  secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Kekayaan Daerah
Variabel kekayaan daerah memiliki nilai B sebesar -3,291 dengan nilai t hitung sebesar - 3,587 dan nilai sig sebesar 0,002. Nilai sig sebesar 0,002 < α (0,05). Yang berarti bahwa variabel kekayaan  daerah  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  H1 “diterima” .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekayaan daerah  mampu  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Semakin  tinggi  kekayaan  daerah  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  maupun Kota,  maka  dapat  memberikan  kontribusinya  secara  maksimal  untuk  kemakmuran penduduknya,  akan  tetapi  akan  semakin  sulit  juga  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangan pemerintah daerah mereka, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  sependapat  denagn  dengan  (puspita,  martani)  (2012),  Nuraeni,  Martani (2012),  Sumarjo  (2010),  yang  mengatakan  bahwa  Pemda  yang  memiliki  kinerja  tinggi  untuk memperoleh pendapatan asli daerah yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan kinerja maupun pengungkapan yang baik pula.

## Tingkat Ketergantungan
Variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai B sebesar -5,237 dengan t hitung sebesar -2,350  dan  nilai sig sebesar  0,031.  Nilai sig sebesar  0,031  <  α  (0,05).  Yang  berarti  bahwa variabel tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan lapran keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  H2 “diterima” .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan dana transfer lebih dari pemerintah provinsi maka akan
semakin sulit bagi pemerintah daerah tersebut dalam mengungkapkan laporan keuangannya, karena akan semakin banyak yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah tersebut.
Hasil ini sependapat dengan  Hilmi, Martani (2012) Ingram (1984) dan Liestiani (2008), yang  menolak  hipotesis  tingkat  ketergantungan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dengan tingkat  pengungkapan  LKPD.  Hal  ini  karena  dalam  era  desentralisasi  hubungan  pemerintah pusat  dan  daerah  tidak  terlalu  erat  sehingga  tidak  ada  ada  monitoring  khusus  pelaporan keuangan Pemda oleh Pemerintah Pusat, dan kurang adanya kontrol dalam menentukan dana perimbangan  di  daerah  sehingga  tidak  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

## Ukuran Daerah
Variabel ukuran daerah memiliki t hitung sebesar 1,830 dan nilai sig sebesar 0,085. Nilai sig sebesar  0,085  >  α  (0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  kekayaan  daerah    tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan  demikian  H3 “ditolak”. Semakin  banyak  jumlah  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  tidak  diiringi  dengan  semakin  tinggi  juga  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerahnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor  diantaranya,  masih  terdapat pemerintah  daerah  yang  kurang  maksimal  dalam  perhitungan  kembali  aset  yang  telah dimilikinya  terutama  dalam  pengelolaan  aset  tetap  dan  penatausahaan  persediaan.  Hasil  ini sependapat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hilmi,  Martani  (2012),  yang  menunjukkan bahwa  aset  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  provinsi.  Besaran  kepemilikan aset oleh  pemerintah  daerah  tidak  mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan total aset yang banyak, pemerintah  daerah  cenderung  memiliki  kualitas  pengelolaan  aset  yang  kurang  baik,  hal  ini terlihat  dari  adanya  beberapa  temuan  BPK  mengenai  pengelolaan  aset  khususnya  aset  tetap yang  pada  ahirnya  memperoleh  catatan  dari  BPK  sehingga  mempengaruhi  kualitas  audit  dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## Kompleksitas Daerah
Variabel  kompleksitas  daerah  memiliki  t  hitung  sebesar  0,556  dan  nilai sig sebesar 0,586.  Nilai sig sebesar  0,586  >  α  (0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  kompleksitas daerah  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  H4  “ditolak”.  Hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008), puspita, martani (2012), dan hilmi, martani (2012). Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984), dan Robbins dan Austin (1986). Jumlah penduduk  yang  diharapkan  menjadi  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap tingkat pengungkapan dalam penelitian ini ternyata berbanding terbalik. Jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Jumlah  penduduk  dalam  penelitian  ini  tidak  mampu  mendorong  pemerintah  dalam mengungkapkan laporan keuangan.

## Belanja Daerah
Variabel belanja daerah memiliki t hitung sebesar 0,450 dan nilai sig sebesar 0,658. Nilai sig sebesar  0,658  >  α  (0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja  daerah  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengungkapan  lapran  keuangan  pemerintah  daerah. Dengan demikian H5 “ditolak”.
Hasil  ini  sependapat  dengan  penelitian  puspita  dan  martani  (2012)  yang  menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentase pengungkapan,
dan total pengungkapan website Pemda. Semakin tinggi jumlah belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan yang baik juga. Hal tersebut dapat disebabkan karna adanya belanja daerah yang dilakukan secaratidak efektif dan efisien oleh pemerintah daerah setempat, dan secara keseluruhan belum digunakan untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

## Jumlah SKPD
Variabel jumlah SKPD memiliki nilai B sebesar -.002 dengan t hitung sebesar -2,390 dan nilai sig sebesar 0,029. Nilai sig sebesar 0,029 < α (0,05). Yang berarti bahwa variabel jumlah SKPD  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Dengan demikian H6 “diterima”.
Variabel jumlah SKPD memperoleh hasil yang negatif signifikan, hasil ini menunjukkan bahwa  keberadaan  SKPD  pada  masing-masing  pemda  dapat  membantu  pemerintah  dalam menjalankan pekerjaan pemerintahannya karena akan membuat suatu pemerintahan semakin kompleks  dalam  menjalankan  aktivitas  dan  kegiatan  pemerintahan  sesuai  dengan  fungsi  dan tujuannya masing-masing. Akan tetapi dengan jumlah SKPD yang semakin banyak pada suatu PEMDA  belum  tentu  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  pemda  itu  sendiri  dengan melakukan  pekerjaan  yang  baik,  terutama  dalam  mengelola  anggaran  yang  dimiliki,  karena dengan banyaknya  SKPD  maka  akan  semakin  sulit  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengawasi setiap  pekerjaan  dari  masing-masing  SKPD  yang  ada  dalam  hal  pengungkapan  laporan keuangannya.
Suhardjanto  (2010)  berpendapat  semakin  banyak  jumlah  SKPD  proses  kooperasi  dan koordinasi  antar  SKPD  akan  semakin  rumit,  kondisi  seperti  itu  akan  membuat  pemerintah daerah  kesulitan  dalam  mengontrol  kepatuhan  pengungkapan  wajib  akuntansi  oleh  setiap SKPD.  Sehingga  akan  semakin  sulit  bagi pemerintah  daerah  setempat  dalam  mengungkapkan laporan keuangan dan mendapatkan hasil audit yang baik dari BPK.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Kekayaan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD.  Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan semakin sulit bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga akan  mempengaruhi  pula  tingkat  pengungkapan  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  maupun  pengguna informasi laporan keuangan.
2. Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh  pemerintah daerah  dari  pemerintah  provinsi  maupun  pusat,  maka  cenderung  akan  membuat  daerah tersebut  tidak  dapat  memaksimalkan  sumber  daya  dan  potensi  yang  dimiliki  daerah tersebut  untuk  memaksimalkan  PADnya,  sehingga  akan  mempengaruhi  tingkat pengungkapannya  karena  akan  semakin  banyak  hal-hal  yang  yang  harus  dilaporkan  oleh pemda  sebagai  pertanggung  jawabannya  dalam  mengelola  dana  transfer  yang diterimanya.
3. Ukuran  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD.  Dapat disimpulkan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah
tidak menjamin akan meningkatkan pengungkapan laporan keuanganya. Dengan total aset yang  banyak,  pemerintah  daerah  cenderung  memilikii  kualitas  pengelolaan  aset  yang kurang  baik,  terlihat  dari  adanya  beberapa  temuan  BPK  mengenai  pengelolaan  asset khususnya  asset  tetap  yang  pada  ahirnya  memperoleh  catatan  dari  BPK  sehingga mempengaruhi  kualitas  audit  dan  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah
4. Kompleksitas  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD.  Dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya.
5. Belanja  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD.  Dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak  meningkatkan  pengungkapan  laporan  keuangannya.  Hal  ini  disebabkan  karena belanja  daerah  yang  dilakukan  belum  efektif  dan  efisien  untuk  pemerintah  daerah  itu sendiri.
6. Jumlah SKPD berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak SKPD yang terdapat dalam pemerintah daerah belum tentu  dapat  secara  efektif  dan  efisien  dalam  mengelola  keuangan  pemerintah,  sehingga akan  tidak  mempengaruhi  kinerja  pemerintahan  dalam  hal  meningkatkan  pengungkapan laporan keuangan daerahnya.
Penelitian  ini  masih  dapat  dikembangkan  dengan  memperhatikan  keterbatasan penelitian  dan  saran  berikut  yang  dapat  dijadikan  referensi  dan  rujukan  untuk  penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian dan saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Objek dalam penelitian ini hanya Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi  Banten  tahun  anggaran  2009-2011.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya mungkin dapat memperluas objek penelitiannya agar cakupanya lebih besar lagi.
2. Peneliti  lain  yang  berminat  untuk  meneliti  bidang  yang  serupa  sebaiknya  dapat mengembangkan  penelitian  ini  dengan  menambah  variabel-variabel  lainnya  yang  dapat mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  PEMDA  seperti  jumlah  pegawai  lulusan  akuntansi yang bekerja dalam PEMDA, independensi BPK, pengendalian internal pemda.
3. Penelitian  selanjutnya  disarankan  menggunakan  periode  waktu  yang  lebih  panjang  lagi, karena  diharapkan  dengan  periode  waktu  yang  lebih  panjang  akan  mendapatkan  hasil penelitian yang lebih baik, serta dapat menemuka bukti empiris yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. 2005. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Darmastuti,  Dewi,  Setyaningrum,  Dyah.  2012.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Pengungkapan  Belanja  Bantuan  Sosial  pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah tahun 2009. Jurnal SNA 048 ASPAK 08. Banjarmasin.
Giroux, Gary dan Andrew J. McLelland, 2003, ’Governance Structures and Accounting at Large Municipalities’, Journal of Accounting and Public Policy , 22, pp. 203-230. Ingram, Robert W & Douglas V. De. Jong 1987, ’The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices’, Journal of Accounting and Public Policy , vol. 6, issue 4, pp. 245- 269.
Liestiani,  Annisa.  2008.  Pengungkapan  LKPD  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  untuk  Tahun Anggaran 2006. Skripsi Sarjana. FEUI . Depok.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat .
Nuraeni,  Martani,  Dwi.  2012.  The  Impact  of  Local  Goverments  Characterisics  Their  Audit Quality  for  Financial  Report  of    2008-2009. 3rd  INTERNATIONAL  CONFERENCE  ON BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH (3rd ICBER 2012) . Bandung.
Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Puspita, Rora, Martani Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Jurnal SNA 054 ASPAK 18 . Banjarmasin
Ridha, M. Arsyadi, Basuki, Hardo. 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Pastian Manajer,
Komitmen  Manajemen  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan. Jurnal SNA 046 ASPAK 06 . Banjarmasin
Suhardjanto,  Djoko,  Yulianingtyas,  Rukmita,    Rena.  2011.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  Terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  Dalam  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal SNA ASPAK
Sukhemi,  2011.  Pengaruh  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Terhadap  Transparansi Keuangan Daerah. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen , Volume 8, 2011. Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah  Kab/Kota  di  Indonesia. Skripsi . Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Zulhilmi,  Amirudin,  Martani,  Dwi.  2012.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Jurnal SNA 053 ASPAK 17. Banjarmasin
Lampiran Tabel
Tabel 1 Analisis Deskriptif
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.3 Hasil Uji F
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
Descriptive Statistics N Minimu m Maximum Mean Std. Deviation DISC 24 2 4 3,25 ,676 PAD 24  21488,45 657854,8 7 150499,946 4 154414,2691 6 TK 24 ,67 ,96 ,8344 ,08996 UD (dlm milyar rupiah) 24 45,31 5968,89 2678,7729  1792,35052 KD (dalam ribuan) 24 349,16 3676,68 1387,3710 834,38972 APBD (dalam milyar rupiah) 24 156,99 2027,97 1018,1363 491,29699 SKPD 24 79 400 236,50 137,684 Valid N (listwise) 24 Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,893 a ,798 ,726 ,353
a. Predictors: (Constant), SKPD, KD, TK, APBD, PAD, UD
b. Dependent Variable: DISC
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 8,376 6 1,396 11,176 ,000 b Residual 2,124 17 ,125 Total 10,500 23 a. Dependent Variable: DISC
b. Predictors: (Constant), SKPD, KD, TK, APBD, PAD, UD

## Tabel 4.4

## Regresi Linier Berganda
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant ) 7,833 2,168 3,614 ,002 PAD -3,291E- 006 ,000 -,752 -3,587 ,002 TK -5,237 2,228 -,697 -2,350 ,031 UD ,000 ,000 ,504 1,830 ,085 KD 6,544E-005 ,000 ,081 ,556 ,586 APBD ,000 ,000 ,125 ,450 ,658 SKPD -,002 ,001 -,424 -2,390 ,029 a. Dependent Variable: DISC