Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ASPEK RESIDIVIS DAN PEMBERATAN PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP TINDAK PIDANA DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DARMA SUBUR
Sumiati
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstract
Residual and weighting in criminal offenses for theft causes harm and suffering experienced by  victims  of  crime,  this  has  attracted  the  attention  of  the  author  to  examine  one  of  the decisions of the South Jakarta District Court Case Number 538 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.Sel. Darma alias Subur was charged with a single indictment of violating Article 363 paragraph (1)  of  the  4th  Criminal  Code,  prosecuted  by  the  South  Jakarta  District  Prosecutor's  Public Prosecutor  with  a  prison  sentence  of  2  (two)  years,  and  terminated  by  a  Court  Judge  The land  of  Muara  Bulian  with  criminal  penalties  of  9  (nine)  months.  In  the  decision  the defendant  has  been  proven  legally  and  convincingly  guilty  of  committing  "criminal  acts  of theft  in  a  burdensome  state".  The  defendant's  actions  were  carried  out  during  the  day  with the  destruction  of  the  victim's  property.  The  purpose  of  the  research  carried  out  in  the framework of writing in this research is to find out the basis of the consideration of the Judge in bringing criminal charges against the perpetrators of criminal offenses against theft with a weighting against Case Number 538 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.Sel. The type of research used in  writing  this  thesis  is  Normative  Jurisdiction,  which  is  to  study  the  laws  and  regulations relating to the consideration of the judge dropping the criminal against the perpetrator of the crime of theft with the weighting of Case Number 538 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.Sel.

## Keywords: residivis and administration, threating criminal, darma subur
 Alamat korespondensi: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077 E-mail: sumiati2019@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Pada  sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  yang  dibangun  dan  dibentuk  yang merupakan bagian dari sub-sub sistem hukum, yang memiliki tujuan dalam penanggulangan kejahatan  yang  terjadi,  sehingga  masyarakat  puas  pada  keadilan  yang  telah  ditegakkan  dan yang bersalah dipidana. 1)
Aturan  pemidanaan  dalam  KUHP  WvS  tidak  hanya  ditujukan  pada  orang  yang melakukan tindak pidana saja, akan tetapi  juga terhadap mereka  yang melakukan perbuatan dalam  bentuk  percobaan,  pemufakatan  jahat,  penyertaan,  berbarengan (consurcus), dan penanggulaangan (resedive). Hanya  dalam  KUHP  WvS,  pemufakatan  jahat  dan resedive tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, melaikan diatur dalam Aturan Khusus yaitu Buku II dan Buku III. 2)
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  diatur  dalam dalam  Pasal  363  KUHP,  pendapat  R.  Soesilo  berkenaan  dengan  Pasal  363  KUHP merumuskan sebagai berikut : 3)
-  Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi  dan  diancam  hukuman  yang  lebih  berat.  Apakah  yang  diartikan  pencurian dengan pemberatan itu ?, Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :
-  Apabila  pencurian  itu  dilakukan  pada  waktu  malam,  dalam  rumah  atau  pekarangan tertutup yang ada rumahnya. ”Malam hari atau siang” = waktu antara matahari terbenam dan  terbit.  Rumah (woning )  =  tempat  yang  dipergunakan  untuk  berdiam  siang  malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak  masuk  pengertian  rumah  sebaiknya  gubug,  kereta,  perahu  dsb  yang  siang  malam dipergunakan  sebagai  kediaman,  masuk  sebutan  rumah.  Pekarangan  tertutup  =  suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar  bambu,  pagar  hidup,  pagar  kawat  dsb.  Tidak  perlu  tertutup  rapat-rapat,  sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui  jendela  dengan  tongkat  atau  mengulurkan  tangannya  saja  ke  dalam  rumah  untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.
Tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  363  KUHP,  merupakan  pencurian  dengan unsur-unsur  memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam   Pasal  363  KUHP, 4) sesungguhnya   hanya   satu   kejahatan,   dan  bukan merupakan  dua  kejahatan  yang  terdiri atas  kejahatan  pencurian  dan  kejahatan  pemberatan,  dari  kejahatan  pencurian  dengan pemberatan,  maka  sudah  jelas  bahwa  pada  hakekatnya  mengenai  pencurian  dengan pemberatan  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan  maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Apabila  ditinjau  dari  kepentingan  nasional,  pelaku  pencurian  dengan  pemberatan merupakan  pelaku  yang  negatif  dan  merugikan  terhadap  moral  masyarakat.  Tindak  pidana yang penulis teliti  terdapat  unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal  363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :
- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuan tahun dihukum :
- Ke-5; Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat  mencapai  barang  untuk  diambilnya,  dengan  jalan  membongkar,memecah  atau memanjat  atau  dengan  jalan  memakai  kunci  palsu,  perintah  palsu  atau  pakaian  jabatan palsu.
Sehubungan dengan fakta hukum yang penulis teliti dan analisa adalah kasus pencurian dengan  pemberatan  yang  terjadi  di  Cilandak,  Jakarta  Selatan  dengan    pelakunya    yang bernama    Darma  Alias  Subur,  yang  dijerat  dengan  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan perundang-undangan yang lain yang masih terkait.
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  penelitian  lapangan  dari  penulis,  peristiwa  terjadi  pada hari Senin  tanggal  20  Maret  2017 diketahui  sekitar jam 12.00 wib, di  rumah Jl.  MPR Raya Kav.  7  Cilandak  RT.03/RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec.  Cilanda,  Jakarta  Selatan,  telah terjadi  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  terhadap  barang  milik  korban  Sdr.  Ny. Kusumastuti, berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai berikut sarungnya dan 20 (dua puluh)  baju  wanita,  diduga  tersangka  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  seorang  laki-laki yang bernama Darma Alias Subur.
Tersangka  melakukan  pencurian  dengan  cara  memanjat  pagar  rumah  korban,  lalu menuju  ke  garasi  mobil  dan  ternyata  pintu  rollingdoornya  dalam  keadaan  tidak  terkunci, kemudian tersangka membuka pintu dan masuk  kedalam  garasi  mobil,  setelah itu tersangka menarik salah satu besi trails hingga terlepas kemudian tersangka masuk kedalam kamar dan membuka lemari untuk  mengambil pakaian  yang berada didalam lemari,  setelah mengambil pakaian pakian lalu tersangka memasukan kedalam karung yang tersangka sudah persiapkan.
Kemudian  tersangka  menuju  kekamar  sebelahnya  untuk  mengambil  2  (dua)  buah samurai  yang  terletak  di  lemari  panjang  lalu  tersangka  masukan  kedalam    karung,    namun tiba-tiba    tersangka  mendengar  pintu  trails  ada  yang  membuka  sehingga  tersangka bersembunyi di samping lemari kamar, selanjutnya korban membuka pintu kamar dan masuk kedalam  kamar,  mengetahui  tersangka  bersembunyi  di  samping  lemari  pakaian  sehingga membuat  korban  terkejut  lalu  keluar  kamar    dan  tersangka  berusaha  melarikan  diri  dengan cara  memanjat  pagar  samping  belakang  menuju    ke    rumah    sebelahnya    yang    sedang diperbaiki,  kemudian  tersangka  keluar  dari  tempat  tersebut  hingga  akhirnya  tersangka berhasil di tangkap oleh warga sekitar tempat kejadian tersebut. 5)
Adapun rumusan masalahnya adalah : bagaimana pengaturan residivis dan pemberatan pidana  pencurian  dengan  pemberatan  terhadap  tindak  pidana  delik  pencurian?  Dan bagaimanakah penerapan pemberatan pidana bagi residivis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  sebagai  metode  penelitian  yuridis  normatif,  hal  ini disebabkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  norma  kaidah  hukum  tertulis  yang  sebagaimana sudah  atur  dan  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  secara  sistematis  dan holistic  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pencurian  dengan pemberatan yang melanggar hukum pidana.
Mengenai  tipe  dari  penelitian  ini  adalam  termasuk  ke  dalam  penelitianprespektif, yaitu penelitian yang memberikan saran dan perbaikan disertai dengan pendapat hukum yang terkait  erat  dengan  tindap  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang  melanggar  hukum pidana.  Sedangkan  dari  segi  sifatnya,  tipe  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  evaluatif  yang melakukan  penelahaan  yang  bersifat  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  penananganan  kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari aparat penegak hukumnya.
Sedangkan  data  yang  diperlukan  adalah  data  primer  yang  berkaitan  dengan  meneliti pelanggaran  hukum  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan.  Untuk  bahan  atau  sumber yang dipergunakan didalam penelitian ini adala sebagai berikut :
1.  Bahan  atau  sumber  hukum  primer,  adalah  Petikan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.
2.  Bahan  atau  sumber  hukum  sekundernya,  adalah  buku-buku  hukum,  artikel  jurnal  ilmiah hukumdan situs online yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Setelah data sekunder terkumpul maka dilakukan penelahaan, pengolahan,  analisis  dan kontruksi  data dengan metode kualitatif, sehingga bentuk laporan penelitian akan dipisahkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
antara  data  dan  analisis,  dengan  maksud  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilakukan  oleh  Sdr.  Damar  alias  Subur  atas pelanggaran hukum  pidana  yang dilakukannya,  mulai  dari landasan teori sampai ke analisis hukumnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, maka hasil dari penelitian akan lebih bersifat evaluative preskriptif analisi.
Sedangkan  metode  penelitian  hukum  dapat  diartikan  sebagai  cara  ilmiah  untuk mendapatkan data hukum yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,   dikembangkan   dan dibuktikan, 18) untuk      suatu      pengetahuan  tertentu  sehingga  dapat  dipergunakan  untuk memahami,  memecahkan  masalah  dan  mengantisipasi  masalah  dalam  bidang  ilmiah  dan bidang pendidikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Aspek Residivis Dan Pemberatan Tindak Pidana Delik Pencurian
Sebelum  penulis  menguraikan  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  dalam  kasus putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis  Hakim,  dengan  melihat  acara  pemeriksaan  biasa  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Dalam Duduk Perkara
Terdakwa bernama Darma alias Subur, tempat lahir Jakarta, umur 32 tahun, tanggal lahir 23 Januari 1985, jenis kelamini laki-laki, kabangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal : Kp. Rawa Kulon RT.05 RW.10 Kel. Grogol Kec. Limo, Kota Depok.
Terdakwa Darma alias Subur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di  Jl.  MPR Raya Kav. 7 Cilandak RT.03 RW.11 Kel.  Cilandak  Barat,  Kec. Cilandak,  Jakarta  Selatan,  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan, telah mengambil seuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oaring  lain,  dengan  maksud  ketempat  kejahatn  itu  atau  dapat  mencapai  barang  untuk mengambilnya dengan cara melopat pagar dan merusak trails jendela untuk masuk ke dalam rumah, terdakwa mealakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 padi sekita pukul 09.00 WB terdakwa Darma alias Subur  berangkat  dari  Kp.  Karang  Kalong,  Depok,  bejalan  kaki  yang  bekerja  sebagai pemulung  menujuk  Cilanda  Jakarta  Selatam,  mencari  rumah  yang  sepi  ditinggal  kerja penghuninya untuk di curi.
b. Sekita pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. MPR Raya Kav. 7 Cilandak RT.03 RW. 11 Kel. Cilandak  Barat,  Kec.  Cilandak,  Jakarta  Selatan.  Terdakwa  Darma  alias  Subur  melopat pagar  masuk  kedalam  halaman  rumah,  karena  pintu  rumah  terkunci  terdakwa  merusak tralis  pintu  dapur  dan  masuk  kedalam  rumah  mengambil  barang-barang  yang  ada  di lemari rumah tersebut :
1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
2) 2 (dua) buah samuarai.
3) Pakaian 20 (dua puluh) baju wanita.
c. Barang-barang tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah disiapkan  oleh  terdakwa.  Selanjutnya  terdakwa  bersiap-siap  untuk  pergi  meninggalkan rumah tersebut.
d. Waktu  bersiap-siap  untuk  pergi,  tiba-tiba  terdakwa  Darma  alias  Subur  mendengar  pintu halaman  dibuka  oleh  pemeliknya,  dan  terdakwa  bersembunyi  di  samping  lemari  yang berada di ruangan kamar tempat barang-barang  yang  dicuri  oleh  tardakwa Darma alias Subur, ketika pemilik rumah Ny. Kusumastuti masuk ke dalam kamar dan melihat orang asing  atau  terdakwa  Darma  bin  Subur  bersembunyi  disamping  lemari  kamar,  Ny.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kusumastuti  langsung  lari  keluar  rumah  dan  memberitahukan  para  tetangga  kalau  ada pencuri bersembunyi di rumahnya.
e. Maksud  terdakwa  Darma  alias  Subur  melakukan  perbuatan  pencurian  tersebut  yakni untuk memiliki secara tidak sah atas barang-barang tersebut. Sedangkan akibat perbuatan terdakwa mederita kerugian atas barang-barang yang dicuri terdakwa.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan  perkara  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  terdakwa  diajukan  ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Barang siapa.
b. Mengambil suatu barang.
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.
e. Dilakukan oleh satu orang atau lebih.
f. Dengan jalan memanjat atau membongkar.
3. Keterangan Saksi Dan Barang Bukti
a. Keterangan Saksi
Di dalam persidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum berupa 3 (tiga) orang saksi  yang  kesemuanya  telah  didengar  keteranganya  di  bawah  sumpah.  Saksi-saksi tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Saksi : Ny. Kusumastuti Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
a) Saksi  sudah  pernah  dimintai  keterangan  di  Kepolisain  Cialandak  Jakarta Selatan,  dan  apa  yang  telah  diberikan  di  Kepolisan  Cilandak  Jakarta  Selatan telah benar semua.
b) Pencurian  tersebut  terjadi  pada  hari  Senin    tanggal  20  Maret  2017  sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
c) Saksi sendiri melihat rumah berantakan dan sudah ada beberapa pakaian yang dimasukan ke dalam karung, lalu melihat pelaku Darma alias Subur sembunyi di samping lemari.
d) Benar barang-barang yang diambil oleh pelaku di   rumahnya  di  Jl.  MPR Raya  Kav.  7  RT.03  RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec.  Cilandak,  Jakarta Selatan i tersebut adalah berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang jadi barang bukti di persidangan.
e) Saksi  mengetahui  adanya  pencuruan  di  rumahnya  di  Jl.  MPR  Raya  Kav.  7 RT.03  RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec.  Cilandak,  Jakarta  Selatan,  setelah masuk  kedalam  rumah  dan  mendapati  rumahnya  dalam  keadaan  berantakan dan  sudah  ada  beberapa  pakaian  yang  dimasukan  ke  dalam  karung  dan diletakan di dekat ruang makan, serta melihat pelaku seorang laki-laki sedang sembunyi  di  samping  lemari,  kemudain  saksi  lari  keluar  rumah  sambil berteriak “maling-maling” hingga akhirnya pelaku ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
2) Saksi : Sukarti Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kesaksiannya sebagai berikut :
a) Saksi sebelumnya sudah dimintai keterangan di Kepolisian dan kesaksian apa yang  sudah  diberikan sudah benar.
b) Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Cilandak,  Jakarta  Selatan,  sedangkan  yang  menjadi  korbanya  yaitu  Sdr.  Ny. Kusumastuti.
c) Saksi  membenarkan  barang-barang  yang  telah  diambil  oleh  pelaku  barang- barang  yang  diambil  oleh  pelaku  di  rumah  di  Jl.  MPR  Raya  Kav.  7  RT.03 RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec.  Cilandak,  Jakarta  Selatan  tersebut  adalah berupa;  1  (satu)  pasang  sepatu  warna  coklat,  2  (dua)  samurai  berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang jadi barang bukti di persidangan.
3) Saksi : Agus Awaludin Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan kesaksiannya sebagai berikut :
a) Saksi sebelumnya sudah dimintai keterangan di Kepolisian dan kesaksian apa yang sudah diberikan sudah benar.
b) Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl.MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak,  Jakarta  Selatan,  sedangkan  yang  menjadi  korbanya  yaitu  Sdr.  Ny. Kusumastuti.
c) Saksi  membenarkan  barang-barang  yang  telah  diambil  oleh  pelaku  barang- barang  yang  diambil  oleh  pelaku  di  rumah  di  Jl.  MPR  Raya  Kav.  7  RT.03 RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec.  Cilandak,  Jakarta  Selatan  tersebut  adalah berupa;  1  (satu)  pasang  sepatu  warna  coklat,  2  (dua)  samurai  berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang jadi barang bukti di persidangan.
b. Barang Bukti Di  dalam  persidangan  Jaksa  Penuntu  Umum  telah  mengajukan  barang  bukti berupa :
1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
2) 2 (dua) samuarai berikut sarungnya.
3) 20 (dua puluh) baju wanita.
4. Keterangan Terdakwa
Dipersidangan  telah  didenganrkan  pula  keterangan  terdakwa  yang  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut :
a. Terdakwa  sebelumnya  pernah  dihukum  dalam  perkara  pencurian  dan  di  hukum selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Permasyarakat Pondok Rajek Bogor.
b. Terdakwa  melakukan  pencurian  dengan  cara  melompat  pagar  dan  merusak  tralis jendela  dan  setalah  berhasil  dibuka  selanjutnya  masuk  untuk  mengambil  barang- barang yang ada di lemari di dalam rumah.
c. Terdakwa  yang  melakukan  tindakan  lompat  pagar  dan  merusak  trails  jendela,  serta mengambil  barang  berupa;  1  (satu)  pasang  sepatu  warna  coklat,  2  (dua)  samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita.
d. Awalnya  pada  hari  Senin  tanggal  20  Maret  2017,  saya  berangkat  dari  kolong jembatan  Fatmawati  dengan  membawa  2  (dua)  buah  karung  untuk  mencari  barang- barang  bekas  lalu  saya  menuju  arah  Fatmawati  hingga  akhirnya  sampai  di  Jl.  MPR Raya  Kav.  7  RT.03  RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec.  Cilandak,  Jakarta  Selatan, melihat  sebuah  rumah  dalam  keadaan  kosong  dan  bak  sampah  yang  tidak  ada sampahnya  sehingga timbul niatnya untuk  mengambil  barang-barang  yang berada di rumah  tersebut,  setalah  itu  saya  melompat  pagar  masuk  ke  dalam  halaman  rumah masuk  ke  dalam  garasi  mobil  yang  ternyata  rollingdoornya  tidak  terkunci,  lalu  saya masuk dan menuju kearah dapur  yang pintu tralisnya terkunci  shingga saya menarik salah satu besi trails tersebut sehingga terlepas  dan  kemudian  saya  masuk  kedalam ruangan untuk menuju kearah kamar korban yang ternyata pintu kamar tidak  terkunci
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kemudian    saya  masuk  kedalam  kamar  dan  membuka  lemari  untuk  mengambil pakaian yang berada didalam lemari, kemudian saya menuju kamar sebelahnya untuk mengambil  2  (dua)  buah  samurai  yang  terletak  didalam  lemari  pajangan  lalu  saya masukan  kedalam  karung,  namun  tiba-tiba    saya  mendengar  pintu  tralis  ada  yang membuka  sehingga  saya  bersemnyi  di  balik  lemari  kamar  selanjutnya  korban membuka  pintu  kamar  dan  masuk  kedalam  kamar,  mengetahui  pada  saat  itu  saya bersembunyi  di  samping lemari pakaian hingga  membuat  korban terkejut lalu keluar dari  kamar  kemudian  saya  berusaha  melarikan  diri  dengan  cara  memanjat  pagar samping  belakang  menuju  ke  rumah  sebelah  yang  sedang  diperbaiki  kemudian  saya keluar  dari  tempat  tersebut  hingga  akhirnya  saya  berhasil  di  tangkap  warga  sekitar tempat kejadian tersebut.

## 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Penuntut umum dalam tuntutan pidananya, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini menjatuhkan hukuma sebagai berikut:
a. Menyatakan  terdakwa  Darma  alias  Subur  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian  dalam  keadaan  memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 tersebut dalam dakwaan kami.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma alias Subur dengan pidana 8 (delapan) bulan  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  masa  penahanan  sementara  dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
c. Menyatakan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
2) 2 (dua) buah samurai berikut sarungnya.
3) 20 (dua pulu) baju wanita.
d. Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

## 6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Bahwa  terdakwa  diajukan  kepersidangan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan tunggal,  yaitu  melanggar  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  yang  mengandung  unsur-unsur sebagai berikut :
a. Barang siapa.
b. Mengambil suatu barang.
c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
e. Dengan jalan memanjat atau membongkar.
Penjelasan  dari  unsur-unsur  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  tersebut  adalah  sebagai berikut :
a. Unsur Barang Siapa
Yang dimaksud  dengan   barang  siapa  adalah  setiap orang sebagai  pendukung hak dan  kewajiban  yang  identitasnya  jelas,  diajukan  ke  persidangan  karena  didakwa melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatannya  dapat  dipertanggung  jawabkan kepadanya.
Jaksa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan  terdakwa  yang  bernama;  Darma  alias Suburyang  identitas  selengkapnya  sebagaimana  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum.  Setelah  mendengar  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  di persidangan,  didapat  fakta  tidak  ada  kekeliruan  orang (error  in  persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Darma alias Subur.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan  demikian  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Berdasarkan  pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi.
b. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang  dimaksud  dengan  mengambil  adalah  membawa  sesuatu  benda  di  bawah kekuasaannya  secara  mutlak  dan  nyata,  dan  yang  dimaksud  dengan  barang  adalah sesuai  yang  berwujud.  Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa sendiri  dipersidangan  telah  terungkap  fakta  bahwa  pada  awalnya  hari  Senin  tanggal 20  Maret  2017,  terdakwa  berangkat  dari  kolong  jembatan  Fatmawati  dengan membawa 2 (dua) buah karung untuk mencari barang-barang bekas lalu saya menuju arah Fatmawati hingga akhirnya sampai di Jl. MPR Raya Kav. 7 RT.03 RW.11, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
Melihat  sebuah  rumah  dalam  keadaan  kosong  dan  bak  sampah  yang  tidak  ada sampahnya sehingga timbul niatnya untuk  mengambil  barang-barang  yang berada di rumah tersebut, setalah itu terdakwa melompat pagar masuk ke dalam halaman rumah masuk ke dalam garasi mobil yang ternyata rollingdoornya tidak terkunci.
Lalu terdakwa masuk dan menuju kearah dapur yang pintu tralisnya terkunci shingga saya  menarik  salah  satu  besi  trails  tersebut  sehingga  terlepas  kemudian  terdakwa masuk  kedalam  ruangan  untuk  menuju  kearah  kamar  korban  yang  ternyata  pintu kamar  tidak  terkunci    kemudian  terdakwa masuk kedalam kamar dan   mengambil barang-barang  berupa ; 1 (satu)  pasang  sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya,  dan  20  (dua  puluh)  baju  wanita.  Berdasarkan  pertimbangan  hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.
c. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Berdasarkan    keterangan    saksi-saksi    dan    keterangan terdakwa di persidangan didapat  fakta  bahwa  barang-barang  berupa;  1  (satu)  pasang  sepatu  warna  coklat,  2 (dua)  samurai  berikut  sarungnya,  dan  20  (dua  puluh)  baju  wanita,  yang  dijadikan barang di persidangan bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi Ny. Kusumastuti, dan  pada  saat  mengambil  barang  tersebut  terdakwa  tidak  ada  ijin  dari  pemiliknya. Berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas  maka  unsur  ketiga  ini  telah terpenuhi.
d. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  sendiri  di  persidangan telah terungkap fakta bahwa waktu mengambil barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna  coklat,  2  (dua)  samurai  berikut  sarungnya,  dan  20  (dua  puluh)  baju  wanita, yang  sekarang  dijadikan  alat  bukti  di  persidangan  bukan  milik  terdakwa,  melainkan miliki  saksi  Ny.  Kusumastuti,  dan  pada  saat  mengambil  barang  tersebut  terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.  Berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  di atas maka unsur ini telah terpenuhi.
e. Unsur Dengan Jalan Memanjat Atau Membongkar Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan  keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa   sendiri   telah   terungkap   fakta   bahwa pada waktu mengambil barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai  berikut  sarungnya,  dan  20  (dua  puluh)  baju  wanita  yang  sekarang  dijadikan alat bukti di persidangan dengan cara melompat pagar dan merusak tralis pintu dapur yang  akhirnya  mengambil  barang-barang  milik  Ny.  Kusumastuti  tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.
Karena  unsur-unsur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  telah  terpenuhi,  maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan terdakwa
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bukanlah  orang  yang  dikecualikan  dari  tanggung  jawab  pidana,  maka  terdakwa  harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
Sebelum  menjatuhkan  putusan  Majelis  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan, mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  sebagai  dasar  pemidanaan atas diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, yaitu :
a. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu pencurian.
b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
c. Merugikan orang lain.
Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :
a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
b. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
c. Terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya,  sehingga  memperlancar  jalannya persidangan.
7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
a. Menyatakan  terdakwa  Darma  alias  Subur  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”.
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 9 (Sembilan) bulan.
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
e. Menyatakan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
2) 2 (dua) buah samurai berikut sarungnya.
3) 2 (dua) buah karung yang berisi 20 (dua puluh) pakian.
f. Dikembalikan kepada saksi Ny. Kusumastuti, sekaligus sebagai pemiliknya yang sah.
g. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 2000,- (dua ribu rupiah).
B. Hasil Pembahasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
Dari  hasil  penelitian  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  perkara Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  tentang  tidak  pidana  pencurian  dalam  keadaan memberakan,  ditambahkan  dengan  melakukan  studi  pustaka  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian,  maka  daris  hasil  penelitian  ini  dimaksudkan  dapat  disusun  suatu pembahasan sebagai berikut:
1. Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP
Dalam  putusan  perkara  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri Jakarta  Selatan,  menuntut  terdakwa  dengan  dakwaan  tunggal  yaitu  melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
- Ke-5 :    Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri   itu   dengan jalan  membongkar,  memecah  atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pemakaian jabatan palsu.
Menurut  pendapat  Andi  Hamzah,  yang  memberikan  pengertian  tentang surat dakwaan sebagai berikut : 1
- “Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan  pendahuluan  yang  meruapakan  dasar  bagi  Hakim  untuk melakukan pemeriksaan.”
1 Andi Hamzah, Surat Dakwaan, Bandung: Penerbit Alumni, 1987, Hal. 17.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Terkait  dengan  masalah  surat  dakwaan,  dalam  perkara  ini  Jaksa  Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mempergunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dakwaan tunggal menurut pendapat Andi Hamzah, adalah bahwa surat dakwaan  disusun  secara  tunggal  jika  sesorang  atau  lebih  terdakwa  melakukan tindak  pidana  hanya  satu  perbuatan  saja,  penyusunan  dakwaan  tunggal merupakan  penyusunan  surat  dakwaan  yang  teringan  jika  dibandingkan  dengan penyusunan  surat  dakwaan  lainnya,  karean  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  tunggal  yaitu  melanggar  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP,  yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Barang siapa.
b. Mengambil suatu barang.
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
d. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
f. Dengan jalan memanjat atau membongkar. Penjelasan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :
a. Unsur Barang Siapa
Unsur  barang  siapa  menurut  undang-undang  hukum  pidana  menunjukkan pada  suatu  subjek  tindak  pidana,  yang  berarti  siapa  saja  baik  laki-laki  atau  pun perempuan  tanpa  terkecuali,  sehat  jasmani,  rohani  dan  dapat  berlaku  sebagai pelaku tidak pidana.
Menurut  pandangan  KUHP,  yang  dapat  menjadik  subjek  hukum  adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut, juga dapat  terlihat  pada  wujud hukuman atau pidana  yang termuat  dalam  pasal- pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 2
Sedangkan  menurut  pendapat  Sudarto,  bahwa  unsur  pertama  tindak  itu adalah  perbuatan  orang,  pada  dasarnya  yang  dapat  melakukan  tindak  pidana  itu adalah  manusia (natuurlijkpersonen). Hal  ini  dapat  disimpulkan  berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
1) Rumusan  delik  dalam  undang-undang  lazim  dimulai  dengan  kata  “barang siapa”  …  kata  “barang  siapa”  ini  tidak  dapat  diartikan  lain  daripada “orang”.
2) Dalam Pasal 10 KUHP  disebutkan jenis-jenis pidana  yang dikenakan pada subjek tindak pidana, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.
3) Pengertian  kesalahan  yang  dapat  berupa  kesengajaan  dan  kealpaan  itu merupakan sikap batin manusia. 3
Di  dalam  persidangan  perkara  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejasaan Negeri Jakarta Selatan telah menghadapkan terdakwa yang bernama Drama alias Subur,  yang  identitas  lengkapnya  seperti  dalam  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum.  Stelah  mendengarkan  keterangan  dari  saksi-saksi  dan  keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar  Darma  alias  Subur,  dan  atas  pertanyaan  Hakim  yang  telah  menerangkan
2 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak  Pidana  Tertentu Di  Indonesia, Bandung:  Penerbit  Eresco, 1989, Hal. 55.
3 Sudarto, Hukum  Pidana  Jilid  1A-1B, Purwokerto:  Pewnerbit  Fakultas  Hukum  Unsoed, 1990/1991, Hal. 18-19.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa  ia  adalah  orang  yang  dimaksudkan  sebagai  terdakwa  dalam  dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  Kejasaan  Negeri  Jakarta  Selatan.  Berdasarkan  pendapat Sudarto  yang  sebagaiman  disebutkan  di  atas,  apabila  unsur  barang  siapa dihubungan  dengan  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan Perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  maka unsur “barang siapa” dalam hal  ini  adalah  Darma  alias  Subur,  yang  telah  diperiksa  dan  diteliti  identitasnya oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  ternyata  sesuai  dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini telahterpenuhi pada diri terdakwa.
b. Unsur Mengambil Suatu Barang o Yang dimaksud dengan “mengambil” pada umunya adalah memindahkan sesuatu dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain  atau  ke  dalam  kekuasannya.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  “barang”  pada  umunya  adalah  segala  sesuatu  yang berwujud,  yang  mempunyai  nilai  ekonomis.  Sedangkan  kaitanya  dengan “mengambil”.  Menurut  Moch.  Anwar,  mengemukan  pendapatnya  tentang “mengambil” dari tindak pidana pencurian sebagai berikut : 4
o “Unsur  ‘mengambil’  mengalami  mengalami  berbagai  penafsiran  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat.  ‘Mengambil’  pada  mulanya  diartikan  memindahkan barang  dari  tempat  semula  ke  tempat  lain.  Ini  berarti  bahwa  barang  di  bawah kekuasaannya  yang  nyata.  Perbuatan  ‘mengambil’  berarti  perbuatan  yang mengakibatkan  barang  berada  di  bawah  kekuasaan  yang  melakukan  atau  yang mengakibatkan  barang  itu  berada  di  luar  kekuasaan  pemiliknya.  Tetapi  hal  ini tidak  selalu  demikian,  sehingga  tidak  perlu  disertai  akibat  dilepaskannya  dari kekuasaan pemiliknya”.
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  sendiri  di persidangan  telah  terungkap  fakta  bahwa  awalnya  pada  hari  Senin  tanggal  20  Maret 2017  pada  pukul  12.00  WIB  terdakwa  bernama  Darma  alias  Subur,  pada  awalnya terdakwa berangkat dari kolong jembatan Fatmawati dengan membawa 2 (dua) buah karung untuk  mencari barang-barang bekas lalu saya menuju  arah Fatmawati hingga akhirnya  sampai  di  Jl.  MPR  Raya  Kav.  7  RT.03  RW.11,  Kel.  Cilandak  Barat,  Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
Melihat  sebuah  rumah  dalam  keadaan  kosong  dan  bak  sampah  yang  tidak  ada sampahnya sehingga timbul niatnya untuk  mengambil  barang-barang  yang berada di rumah tersebut, setalah itu terdakwa melompat pagar masuk ke dalam halaman rumah masuk  ke  dalam  garasi  mobil  yang  ternyata  Rollingdoornya  tidak  terkunci.  Lalu terdakwa masuk dan menuju kearah dapur yang pintu tralisnya terkunci shingga saya menarik  salah  satu  besi  trails  tersebut  sehingga  terlepas  kemudian  terdakwa  masuk kedalam ruangan untuk menuju kearah kamar korban yang ternyata pintu kamar tidak terkunci  kemudian  terdakwa  masuk  kedalam  kamar  dan  mengambil  barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.
Dari  definisi  di  atas,  apabila  dihubungankan  dengan  fakta  hukum  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  terdakwa  Darma  alias  Subur,  telah  memindahkan  barang yang  bukan  miliknya  ketempat  lain  untuk  dimiliki  sendiri,  barang  tersebut
4 Moch.  Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (Jilid  1), Bandung:  Penerbit  Alumni,  1986,  Hal. 17.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempunyai  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian  maka  unsur  “mengambil  barang sesuatu” telah terpenuhi.
c. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Mengenai benda-benda “milik orang lain”, menurut pendapat Simons, bahwa tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku  mengetahui  bahwa  benda-benda  yang  diambilnya  itu  “bukan”  milik pelakunya. 5
Tentang pengertian “barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, menurut Moch. Anwar mengemukakan pendaptnya sebagai berikut :
“Pengertian  barang  yang  telah  mengalami  proses  perkembangan.    Dari  arti    barang yang    berwujud    menjadi  setiap  barang  yang  menjadi  bagian  dari  harta  kekayaan. Semula  barang  ditafsirkan  sebagai  barang-barang  yang  berwujud  dan  dapat dipindahkan  (barang  bergerak).  Tetapi  kemudian  ditafsirkan  sebagai  suatu  yang mempunyai  nilai  di  dalam  kehidupan  sekonomi  dari  seseorang.  Barang  tidak  perlu kepunyaan  atau  milik  orang  lain  pada  keseluruhannya  sedangkan  obyek  pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan atau miliki pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan ‘res nellius’ dan res derelictae”.
Untuk  membuktikan  adanya  unsur  “barang  yang  diambil  seluruhnya  atau  sebagaian miliki orang lain” dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendasarkan  pada  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  dari  terdakwa, dipersidangan didaptkan fakta sebagai  berikut; bahwa barang-barang berupa 1 (satu) pasang  sepatu  warna  coklat,  2  (dua)  samurai  berikut  sarungnya,  dan  20  (dua  puluh) baju  wanita, dan pada saat  pengambilan barang tersebut  terdakwa tidak ada ijin  dari pemiliknya.
Dengan demikian berdasrkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi  unsur  “barang  yang  diambil  seluruhnya  atau  sebagian  milik  orang  lain”, maka unsur ini telah terpenuhi.
d. Unsur Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak Menurut  pendapat  Moch.  Anwar,  bahwa  memilikibagi  diri  sendiri  adalah  setiap perbuatan  penguasaan  atas  barang  tersebut,  melakukan  tindakan  atas  barang  itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi  diri  sendiri  itu  wujud  dalam  berbagai  jenis  perbuatan,  yaitu  menjual,  memakai, memberikan  kepada  orang  lain,  menggadaikan,  menukarkan,  merubahnya,  dan sebagainya. Pedeknya setiap penggunaan atas barang  yang dilakukan pelaku seakan- akan  pemilik,  sedangkan  ia  bukan  pemiliknya.  Maksud  untuk  memiliki  barang  itu tidak  perlu    terlaksana,    cukup    apabila  maksud  itu  sudah  ada.  Meskipun  barang  itu belum  sempat  dipergunakan,  misalnya  sudah  tertangkap  duluan,  karena  kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengabil barang.
Dalam  unsur  secara  melawan  hukum,  pada  umumnya  adalah  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  atau  melawan  hak,  pendapat  Moch.  Anwar,  bahwa pengertian “dengan maksud   memiliki  barang  dengan  melawan  hukum”,  istilah  ini terwujud  dalam  kehendak,  keinginan  atau  tujuan  dari  pelaku  untuk  memiliki  barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang  dikehendaki  tanpa  hak  atau  kekuasaan  sendiri  dari  pelaku.  Pelaku  harus  sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik oaring lain.
5 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia), Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989, Hal. 22.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dari  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dapat  disebutkan  sebagai  berikut; Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  sendiri  di  persidangan telah terungkap fakta bahwa waktu mengambil barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita yang sekarang  dijadikan  sebagai  alat  bukti  di  persidangan  bukan    milik    terdakwa, melainkan    milik    dari    saksi    Ny.  Kusumastuti,  dan  pada  saat  mengambil  barang tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dihubungkan  dengan  petunjuk  yang  diperkuat oleh  keterangan  terdakwa  di  muka  persidangan  maka  diperoleh  fakta  yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
Dengan demikian, berdasrkan pertimbangantersebut di atas, maka dapat  disimpulkan bahwa  perbuatan  terdakwa  melawan  haknya  saksi  Ny.  Kusumastuti  dan  melangga hukum,  maka  unsur  “dengan  maksud  untuk  dimiliki  dengan  melawan  hak”  dalam perkara ini telah terpenuhi.
e. Unsur Dilakukan Oleh Satu Orang Atau Lebih Menurut  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro,  bahawa  unsur  dilakukan  oleh  satu  orang atau  lebih,  hal  ini  menunjukan  dalam  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan,  seperti  misalnya  seseorang  mengambil  barang-barang  dengan  kehendak sendiri.  Jadi  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  apabila  hanya  ada  satu  orang  “pelaku” (dader).
Dari fakta yang ada terungkap di persidangan ternyata perbuatan  mengambil  barang milik    dari    saksi  Ny.  Kusumastuti  tersebut  dilakukan  oleh  satu  orang  terdakwa dengan nama Darma alias Subur, perbuatan terdakwa mengambil barang milik Saksi Ny.  Kusumastuti  tersebut  dilakukan  dengan  diawali  dan  diakhiri  atau  selesainya perbuatan melakukan pencurian barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita yang dijadikan bukti di persidangan bukan milik terdakwa.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas,  bahwa  pencurian  dilakukan  satu orang yaitu terdakwa Darma alias Subur, maka unsur ini tetpenuhi.
f. Unsur Dengan Jalan Memanjat Atau Membongkar Unsur  yang  memberatkan  pidana  pada  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan yang  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  tersebut,  ialah  karena  untuk  dapat memperoleh  jalan  masuk  ke  tempat  kejahatan  atau  untuk  dapat  mecapai  benda  yang diambilnya  itu,  dengan  jalan  membongkar,  memecah  atau  memanjat  atau  dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu. 6
Pengertian ‘memanjat’  menurut  pendapat  R. Soesilo adalah suatu  perbuatan naik  ke pagar agar dapat masuk ke halaman   rumah orang lain. 7 Selanjutnya terdakwa Darma alias Subur merusak pintu tralis dapur untuk masuk ke dalam rumah, menurut  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia  tindakan  merusak  pintu  tralis,  termasuk  di  dalamnya tindakan mencuri dengan merusak pintu, dinding dan sebagainya. 8
Pencurian  dengan  pemberatan  yang  diatur  dalam  Pasal  363  KUHP,  dapat  dijelaskan bahwa  “pencurian  dengan  pemberatan”  yang  secara  doctrinal  disebut  sebagai “pencurian  dengan  dikualifikasikan”.  Pencurian  yang  dikualifikasikan  ini
6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Penerbit Politea, 1989, Hal. 251.
7 Ibid. , Hal. 252.
8 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Penerbit  Balai  Pustaka, 1991, Hal. 150.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menunjukkan  pada  suatu  pencurian  yang  dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu  atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.
Oleh  karema  pencurian  yang  dikualifikasikan  tersebut  merupakan  pencurian  yang dilakukan  dengan  cara-cara  tertentu  dan  dalam  keadaan  tertentu  yang  bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadp unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberata harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasrkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  yaitu  dari  keterangan  saksi- saksi  dan  keterangan  terdakwa  sendiri  telah  terungkap  fakta  bahwa  pada  waktu mengambil  barang-barang  berupa  ;    1  (satu)  pasang  sepatu  warna  coklat,  2  (dua) samurai berikut sarungnya, dan 20 (dua puluh) baju wanita, yang sekarang dijadikan bukti  di  persidangan  dengan  cara  meloncati  pagar  dan  merusak  pintu  tralis  dapur tersbut  dan  akhirnya  berhasil  masuk  ke  dalam  rumah  dan  mengambil  barang-barang miliki Ny. Kusumastuti tersebut.
Dengan  mendasarkan  pada  pengertian  “merusak  pintu”  yang  dikemukakan  oleh pendapat  R.  Soesilo  dan  pengertian  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  penulis mengambil pengertian “merusak pitu tralis” sebagaimana dikemukakan dalam Kamus
Bahasa  Indonesia  bahwa  perbuatan  merusak  disini  adalah  tindakan  mencuri  dengan merusaki  pintu,  dinding  dan  sebagainya.  Sehingga  perbuatan  terdakwa  dengan  cara merusak  pintu  tralis  rumah  tersebut  dan  berhasil  masuk  ke  rumah  yang  akhirnya mengambil  barang-barang  milik  saksi  Ny.  Kusumastuti  tersebut  telah  memenuhi unsur pengertian “mebongkar seperti tercantum dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP. Berdasarkan  pertimbangan  hukum  terhadap  peristiwa  tersebut  di  atas,  maka  unsur “dengan  jalan  memanjat  atau  membongkar”  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  telah terpenuhi.
Berdasarkan  uaraian  tersebut  di  atas,  yaitu  dengan  terpenuhinya  semua  unsur-unsur sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  oleh  Jaksa  Penuntu  Umum Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan,  maka  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  Darma  alias  Subur  telah  terbukti  secara  sah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  menyakinkan  atas  dasar  pemeriksaan,  maka terdakwa  tersebut  dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
Menurut  pendapat  Sudarto,  bahwa  untuk  dapat  mengenakan  saksi  pidana  itu  harus dipenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Syarat-syarat  tertentu  ini  lazimnya  disebut  dengan unsur-unsur  tindak  pidana.  Jadi  seseorang  dapat  dikenakanpidana  apabila  perbuatan yang  dilakukan  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana (strafbaarfeit) .  Hal  ini  sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.
Sehubungan  dengan  telah  terpenuhinya  semua  unsur  yang  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  menurut  hukum,  dengan  demikian  maka  Terdakwa  Darama  alias Subur  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut,  yaitu  melakukan tindak  pidana  pencurian.  Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi.
2.  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Dalam  Putusan Perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.
Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negerti  Jakarta  dalam  pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat  disebut  sebagai  pemidanaan.  Berkaitan dengan masalah pemidanaan, menurut pendapat Sudarto, bahwa ada beberapa hal pokok yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempengaruhi  kualitas  penetapan  pidana  yang  dijatuhkan.  Sehingga  dalam  penetapan pidana, menurut Sudarto mengajukan kepada Hakim agar “…. Pertama-tama harus dipahami benar  oleh  Hakim,  apakah  mana  kejahatan,  penjahat  atau  pembuat  dan  pidana.  Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejatan”.
Sebelum  menjatuhkan  putusannya  Hakim  mepertimbangkan  tentang  alat-alat  bukti yang  digunakan  dalam  persidangan  tersebut  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal 183  KUHP  yang  merumuskan  sebagai  berikut:  “Hakim  tindak  boleh  menjatuhkan  kepada seseorang kecuali apabila demgan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Dengan  berdasarkan  penelitiaan  dapat  diketahui  dasar  peetimbangan  hukum  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  pada  perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., adalah sebagai berikut :
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Untuk  mengatahui  sampai  seberapa  jauh  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  terdakwa Darma  alias  Subur  pada  putusan  perkara  Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  yaitu  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberata.  Dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHP,  merumuskan  ada  5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, antara lain sebagai berikut ;
a. Keterangan Saksi.
b. Keterangan Ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa.
Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  183  KUHP,  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap seseorang  diperlukan  sekurang-kurangnya  alat  bukti  yang  sah,  sedangkan  dalam  ketentuan Pasal  1  butir  26  KUHAP  dirumuskan;  “Bahwa  yang  dimaksud  dengan  saksi  adalah  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidik,  penuntutan,  dan  peradilan suatu  perkara  pidana  yang  dia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri”. Berdasarkan dari hasil penelitian pada putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi dimaksud adalah :
a. Saksi Ny. Kusumastuti.
b. Saksi Sukarni.
c. Saksi Agus Awaludin.
Selain  saksi-saksi  tersebut  di  atas  ada  saksi  lain  yaitu;    Darma  alias  Subur  yang keteranganya  dibacakan  dipersidangan.  Dari  semua  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  telah dibenarkan  oleh  terdakwa.  Pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  yang  diatur  dalam Pasal  183  KUHP,  yaitu  telah  diajukan  sebagai  barang  bukti  oleh  Jaksa  Penuntu  Umum Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHP, dalam pekara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa sebagai bertikut :
a. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat.
b. 2 (dua) samurai dengan sarungnya.
c. 20 (dua pulu) baju wanita dalam 2 (dua) karung.
Menurut  Pasal  189  ayat  (1)  KUHP,  dirumuskan  tentang  pengertian  keterangan terdakwa,  yaitu;  “Keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau ia alami sendiri”.
Berdasarkan hasil penelitian ini, apabila dihubungkan dengan kasus penulis teliti yaitu putusan  perkara  Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  dapat  dikemukan  bahwa  keterangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdakwa        tersebut      sama      dengan  arti      pengakuan      dari          terdakwa.  Pengakuan  yang dimaksud  di  sini  adalah  ucapan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yang  dalam perkara ini adalah Darma alias Subur.
Dari  uraian  tersebut  dikemukakan  bahwa  dalam  hal  pemeriksaan  keterangan  para saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan terdakwa Darma bin Subur, maka pertimbangan hukum  Hakim  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  dengan  demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinka bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan,  oleh  karena  itu sudah sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana.
Menurut  pendapat  Sudarto,  bahwa  dalam  hal  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa adalah  merupakan  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  undang-undang,  artinya  perbuatan konkrit  dari  pembuat  harus  mempunyai  sifat-sifat  atau  ciri-ciri  dari  delik  itu  sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan itu harus masuk dalam delik tersebut.  Syarat  untuk  dapat  dipidananya  orang  yang  pertama  untuk  memungkinkan  adanya penjatuhan  pidana  adalah  adanya  perbuatan  manusia  yang  memenuhi  rumusan  delik  dalam undang-undang,  yang  merupakan  konsekuensi  dari  asa  legalitas.  Rumusan  delik  ini  penting sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus ada dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau pun yang diperintahkan. Dalam perkara perkara perbuatan terdakwa Darman bin Subur telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
Terdakwa Darama bin  Subur selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani  dan  rohani,  dengan  demikian  terdakwa  dapat  dimintai  pertanggungjwaban  atas perbuatannya  atau  mampu  bertanggung  jwab.  Mampu  bertanggung  jawab  dapat  diartikan sebagai  suatu  keadaan  physchis  sedmikian,  yang  membenarkan  adanya  penetapan    sesuatu uapaya    pemidanaan,    baik    dilihat    dari  unsur  sudut  umum  maupun  orangnya,  bahwa sesorang  mampu  bertanggung  jawa,  jika  jiwanya  sehat,  yaitu  apabila;  ia  mampu  untuk mengetahui  atau  menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum,  dan  ia  dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.
Dalam  putusan  perkara  Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa terdakwa Darma alias Subur adalah orang yang  telah  dewasa  dan  mampu  bertanggung  jawab  perbuatan  atau  tindakanya  loncat  pagar dan  merusak  tralis  pintu  dapur  terus  masuk  ke  dalam  rumah,  mengambil  barang-barang berupa; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 2 (dua) samurai dengan sarungnya, dan 20 (dua pulu)  baju  wanita,  yang  menjadi  bukti  di  persidangan,  barang  tersebut  sama  sekali  bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa Darma alias Subur menyesali perbuatannya.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  perkara  Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  juga  telah  mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa Darma alias Subur yaitu sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  192  ayat  (1)  huruf  f  KUHAP.  Adapun  hal-hal  yang memberatkan  yaitu;  Perbuatan  terdakwa  Darma  alias  Subur  meresahkan  masyarakat  dan merugikan  oaring  lain,  sedangkan  hal-hal  yang  meringakan  yaitu;  Terdakwa  Darma  alias Subur  bersikap  sopan  di  persidangan  dan  menyesali  perbuatannya,  terdakwa  belum menikmati  hasil  kejahatannya,  terdakwa  mengaku  terus-terang  sehingga  memperlancar jalannya persidangan.
Berdasartkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan mendasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  hukum,  maka  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan,  menjatuhkan  hukuman  penjara  kepada  terdakwa  Darma  bin  Subur dengan  pidana  penjara  selama  9  (sembilan)  bulan,  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdakwa  Darma  alias  Subur  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## 3. Kasus Pembanding Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
a.  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Makassar
Dalam  putusan  perkara  Nomor  1153/Pid.B/2012/PN.Mks,  Majelis  Hakim menilai  bahwa  terdakwa  adalah  orang  yang  telah  dewasa  dan  mampu  bertanggung jawab  sebab  terdakwa  dapat  membuat  penilaian  dengan  pikiran  dan  perasannya bahwa perbuatan atau tindakan pencurian atau jambret dan mengambil barang berupa: 1 buah tas perempuan warna putih  yang berisi  subuah handphone merek  VIO warna cokelat  dan  sebuah  dompet  warna  kuning,  yang  jadi  bukti  di  persidangan,  barang tersebut  sama  sekali  bukan  milik  sendiri  melainkan  milik  orang  lain,  perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa menyesali perbuatannya.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap putusan  perkara  No.  1153/Pid,B/2012/PN.Mks,  juga  telah  mempertimbangkan terhadap  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  terdakwa  yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
Adapun  hal-hal  yang  memberatkan  terdakwa  Muh.  Hidayat  bin  Haeruddin yaitu:  Akibat  perbuatan  terdakwa  menyebabkan  saksi  korban  mengalami  rasa  sakit pada bagian pipinya.
Hal-hal yang meringankan terdakwa Muh. Hidayat bin Haerddin yaitu :
1) Terdakwa  mengakui  perbuatannya,  menyesali  dan  berjanji  tindak  akan mengulanginya lagi.
2) Terdakwa belum pernah dihukum. Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan  mendasarkan  pada  pertimbangan-  pertimbangan  hukum,  maka  Hakim menjatuhkan  hukuman  penjara  kepada  terdakwa  denga  pidana  penjara  6  (enam) bulan,  masa  penahanan  yang  telah  diajalani  oleh  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
1) Amar  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  Perkara  Nomor 1153/Pid.B/2012/PN.Mks.
Suatu  proses  peradilan  dapat  dikatakan  berakhir  apabila  ada  putusan  akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi dasar amar putusannya.
Pada hakekatnya Majelis  Hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan   tersebut   harus didasari  oleh   undang-undang, norma-norma  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  yurisprudensi,  serta  peraturan- peraturan  hukum  lainnya.  Hakim  harus  melihat  dasar-dasar  tuntutan  hukum  yang diajukan kepada terdakwa. Majelis  Hakim tidak boleh memutus suatu  perkara diluar tuntutan  yang tercantum dalam surat  dakwaan,  yang pada intinya kebebasan Majelis Hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  dari  keterangan saksi-saksi,  serta    keterangan  terdakwa  yang  diperkuat  dengan  barang  bukti  dan pertimbangan-pertimbangan  lainnya,  dengan  mengingat  dan  memperhatikan  Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP serta ketentuan hukum lain.
2) Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  Perkara  Nomor 1153/Pid.B/2012/PN.Mks.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a) Menyatakan  terdakwa:  Muh.  Hidayat  bin  Haeruddin  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
c) Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
e) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis
f) Yamaha  Mio,  1  (satu)  tas  kulit  warna  putih  merk  Guess  yang  berisi  yaitu  1 (satu) buah Hand Phone merk  IVIO  dan  1  (satu)  buah  tas  make  up  maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ardalia dan 1 (satu) bilah senjata tajam dirampas untuk dimusnahkan;
g) Membebani  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  1.000,- (seribu rupiah).
b.  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Medan Dalam  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Medan dengan Perkara Nomor  728/PID/2015/PT-MDN., terdakwa Raja  Inal  Siregar dengan kasus  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan,  kronologi  dan  putusan  Majelis Hakim kejadian sebagai berikut :
1) Kronologi Kejadian
Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15  WIB   ketika terdakwa      Raja      Inal        Siregar  mengendarai  sepeda  motor  Beat  warna  putih dengan No. Pol. BK 4536 YBC No. Rangka MH1JFD118EK080137   No.   Mesin JFD1E1078541 menuju persimpangan di Jl. Padat Karya Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau  Selatan,  Kab.  Labuhan  Batu,  Medan  dan  di  persimpangan  tersebut terdakwa berhenti dan melihat saksi korban Elvi Yulyarni bersama Ade Tirtawati juga  melintas  di  persimpangan  tersebut    lalu    terdakwa    mengikuti    dan  berjarak sekitar  +  3  (tiga)  meter  dari  simpang  tersebut  saksi  melihat  saksi  korban memegang 1 (satu) buah tas merk Sophie Martin berwarna cream kombinasi  hitam  coklat  yang  berada  di  atas  paha  saksi  korban  dan  talinya dimasukkan ke tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah  melihat  tas  tersebut  lalu  terdakwa  menarik  tas  tersebut  akan  tetapi  saksi korban  memberikan  perlawanan  dengan  ikut  menarik  tas  tersebut  kembali sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil tas tersebut lalu terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa sehingga akhirnya tas tersebut berhasil terdakwa ambil  namun  ketika  itu  terdakwa  terjatuh  dari  sepeda  motor  yang  dikendarai terdakwa  dan  begitu  juga  dengan  saksi  korban  dan  ketika  terdakwa  akan  pergi, saksi  korban  menjerit  dan  saksi  Ade  Tirtawati  menghalangi  terdakwa  sehingga terdakwa  menepiskan  tangan  kearah  wajah  saksi  Ade  Tirtawati  dan  mengenai wajah  saksi  Ade  Tirtawati  sehingga  datang  saksi  Fadly  mengamankan  dan menyerahkan  terdakwa  berikut  barang  bukti  ke  pihak  yang  berwajib.  Akibat perbuatan  terdakwa  tersebut  maka  saksi  korban  Elvi  Yuliyarni  mengalami kerugian  materil  sebesar  lebih  kurang  Rp.3.300.000,-  (tiga  juta  tiga  ratus  ribu rupiah) atau  setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah uang tersebut.
2) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
a) Bahwa perbuatan terdakwa Raja  Inal  Siregar diatur dalam Pasal  368 ayat (1) KUHP.
b) Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat Medan pada tanggal 22 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
i. Menyatak  terdakwa  Raja  Inal  Siregar,  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "Pencurian  dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
ii. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
iii. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
a) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
b) Menetapkan barang bukti berupa : - 1  (satu)  buah  tas  merek  Sophie  Martin  berwarna  coklat kombinasi hitam coklat. - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo.
iv. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
v. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Elvi Yuliyarni.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi  BK  4536  YBC,  Nomor  Rangka  MH1JFD118EK080137,
Nomor Mesin JFD1E1078541.
vi. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Putri Andriani.
.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasn  terhadap  hasil  penelitian,  maka  penulis  dengan  judul penelitainnya  Aspek  Residivis  Dan  Pemberatan  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan Terhadap  Tindak  Pidana  Delik  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh  Darma  Subur  (Studi  Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.), maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan  unsur-unsur  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP  dalam  putusan  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  perkara  Nomor  538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Barang siapa.
b. Mengambil suatu barang.
c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum.
e. Dilakukan oleh terdakwa Darma alias Subur.
f. Dengan jalan memanjat pagar  atau merusak tralis pintu.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  diketahui  bahwa  semua unsur-unsur  tersebut  telah  terpenuhi.  Dengan  telah  terpenuhinya  semua  unsur-unsur  dalam Pasal  363 ayat  (1) ke-5  KUHP,  maka terdakwa  Darma  alias Subur telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  sebagai mana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2. Dasar  pertimbangan  dari  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma alias Subur dalam putusan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.,  adalah  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan  dalam  menjatuhkan  putusan  perkara  tersebut.,  telah  mepertimbangkan  dasar penjatuhan pidananya sebagai bertikut :
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi :
1) Keterangan saksi-saksi.
2) Barang-barang bukti.
3) Keterangan terdakwa.
4) Dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
b. Semua  fakta  yuridis  yang  terungkap  di  persidangan  telah  sesuai  dan  terbukti  benar adanya sehingga  memenuhi  semua   unsur-unsur sebagaimana   dirumuskan   dalam Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP,  dengan  demikian  telah  membuat  keyakinan  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dan  sebagai  dasar  dalam  memutuskan perkara Nomor 538/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel., terhadap terdakwa Darma alias Subur.
c. Adanya  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  Darma  alias  Subur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
d. Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa Darma alias Subur dengan pidana penjara selam 9 (Sembilan) bulan.
e. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Surat Dakwaan, Bandung: Penerbit Alumni, 1987. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia), Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid 1), Bandung: Penerbit Alumni, 1986. R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Penerbit Politea, 1989.
Sudarto, Hukum  Pidana  Jilid  1A-1B, Purwokerto:  Pewnerbit  Fakultas  Hukum  Unsoed, 1990/1991.
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Penerbit  Balai  Pustaka, 1991.
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia, Bandung:  Penerbit  Eresco, 1989.