## Legalitas

## Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
* Kartika Sasi Wahyuningrum, Agus Irawan, Alendra, dan Ridha Kurniawan
Universitas Adiwangsa jambi
* Correspondence email:  kartikasasi989@gmail.com
Abstract . The police are said to be the front guard which has one of the duties and authorities, namely to protect the public in all situations and conditions, especially during the Covid-19 pandemic. The increase in crime rates during the pandemic and PSBB was due to the increasingly weakening economic situation. So the National Police, which has the duty and authority to safeguard society, must provide safe conditions in the current pandemic situation. To achieve this safe condition, the National Police found new  challenges  and  strategies  in  dealing  with  crime  during  the  pandemic.  The  research  approach  used  in  this  research  is  the juridical-empirical method, which is a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The type of legal research used is descriptive, namely research that aims to describe something in an area at a certain time. This research shows that the challenges faced by the National Police in the pre-pandemic era were classic challenges so that the strategies used were  also  classic.  This  is  different  from  the  challenges  and  strategies  used  during  the  pandemic  which  prioritized  Polri's humanism and the use of technology in investigations and inquiries.
Keywords : Strategy; National Police; Crime prevention; Pandemic.
Abstrak . Kepolisan disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang  yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemik Covid-19. Naiknya angka kriminalitas selama pandemi dan PSBB  karenan  situasi  perekonomian  yang  semakin  melemah.  Sehingga  Polri  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam pengamanan  masyarakat  harus  memberi  kondisi  aman  dalam  sitasi  pandemic  saat  ini.  Utnuk  mencapai  kondisi  aman  ini  Polri menemukan  tantangan  dan  Strategi  baru  dalam  penggulangan  kejahatan  pada  masa  pandemi.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis-empiris,  yaitu  merupakan  jenis  penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan mengkaji  bekerjanya  hukum  di  masyarakat.  Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  deskriptif  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  melukiskan  tentang  suatu  hal  di  suatu  daerah  pada  saat  tertentu.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  tantangan yang dihadapin oleh Polri pada masa sebelum pandemi adalah tantangan yang kalsik sehingga strategi  yang digunakan pun juga klasik. Hal ini berbeda dengan tantangan dan startegi yang digunakan pada masa pandemi lebih mengutamakan humanisme Polri dan penggunakan Teknologi dalam penyidikan dan penyeldiikan .
Kata Kunci: Strategi,Polri; Penanggulangan kejahatan; Pandemi. .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat,  seiring  dengan  fenomena-fenomena  supremasi hukum,  hak  asasi  manusia,  globalisasi,  transformasi,  desentralisasi,  persetujuan,  dan  akutablitias,  telah  memperoleh berbagai  paradigma  baru  dalam  melihat  arah,  tugas,  fungsi,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  Kepolisian  Negara Republik    Indonesia  yang  selanjutnya  menyebabkan  tumbuhnya  berbagai  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  terhadap pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  semakin  meningkat  dan  lebih  terorientasi  kepada masyarakat yang dilayaninya. Dilihat dari sisi historis, istilah "polisi" di Indonesia mengikuti dan menggunakan istilah "politie" di Belanda. Hal ini terkait dengan hasil dari pembangunan sistem hukum Belanda yang lebih banyak dianut di  negara  Indonesia.  Istilah "politie "  mengandung  arti  sebagai  organ  dan  fungsi,  yaitu  sebagai  organ  pemerintah dengan tugas-tugas, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah yang melakukan dan tidak melakukan larangan- larangan meminta. 1
Pengertian  kepolisian  sendiri  berdasarkan  undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Indonesia  (UU  Kepolisian)    yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  berisi  “Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”.  Tugas  dan  fungsi Kepolisian Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3  UU Kepolisian. Kepolisian Negara Repbulik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanaan  dalam  negeri.    Maka Kepolisan disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam  semua  situasi  dan  kondisi,  terutama  dalam  keadaan  pandemik  Covid-19.  Terjadinya  pandemi  beberapa  bulan
1 Sadjijoni, Hukum Kepolisian Persfektif kedudukan dan Hubungannya Dlam Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2006, hlm 1-3.
Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Agus  Irawan,  Alendra,  dan  Ridha  Kurniawan. Tantangan  dan  Strategi  Polri  Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
belakangan ini bukan hanya menggemparkan Indonesia, tetapi juga dunia. Virus tersebut adalah Corona virus Diseas atau Covid-19. Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  melabeli  Covid-19  dengan  status  pandemi  karena  sifat  penularannya cepat  yang  cenderung  sulit  dikendalikan  dan  juga  penyebarannya  sudah  meluas  seceara  global  hingga  ke  beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, Covid-19 bukanlah suatu pandemi yang bisa diabaikan begitu saja. Hal ini membuat beberapa Negara, khususnya Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown atau karantina dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Sehingga ada pembatasan dalam hal aktifitas keluar rumah,  bekerja  dari  rumah (work  from  home) ,  kegiatan  sekolah  dirumahkan,  bahkan  kegiatan  beribadah  pun dirumahkan. 2 Selain itu, terdapat pula kebijakan untuk menghimbau dilakukannya s ocial distancing atau pembatasan sosial dengan cara physical distancing (membuat jarak fisik antar individu) berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  yang  memiliki  tujuan  untuk  memutus mata rantai penyebaran Covid-19, mengingat sifat penularan Covid-19 cenderung cepat dan mudah.
Angka  penularan  yang  sangat  cepat  membuat  masyarakat  dan  pemerintah  khawatir.  Kekhawatiran  ini  tidak hanya  karena  takut  tertular  Covid-19  akan  tetapi  juga  khawatir  dengan  turunnya  perekonomian  sehingga mengakibatkan naiknya tingkat kejahatan yang terjadi selama  pandemi ini. Ketakutan yang dirasakan masyarakat ini disebabkan selama Covid-19 terjadi lemahnya perekonomian masyarakat hingga perekonomian nasional. Berdasarkan data  Kementerian  Ketenagakerjaan  per  20  April  2020,  tercatat  data  total  perusahaan,  pekerja  atau  buruh  formal  dan tenaga  kerja  sektor  informal  yang  terdampak  Covid-19,  itu  sektor  formal  yang  dirumahkan  dan  di  PHK  ada  84.926 perusahaan,  Sedangkan  untuk  jumlah  pekerja  atau  buruh  berjumlah  1.546.208  orang.  Sementara,  untuk  sektor informal yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK  mencapai  538.385  orang.  Jadi  totalnya  antara  sektor  formal  dan  sektor  informal,  perusahaannya  ada  116.370, dan  Jumlah  pekerjanya  ada  2.084.593  orang.  Jumlah  tersebut  bukan  lah  jumlah  yang  sedikit,  meningkatnya  angka pengangguran  di  Indonesia  bisa  memberikan  dampak  yang  luar  biasa  besar  pada  masa  yang  akan  dating. 3 Melemahnya kondisi perekonomian masyarakat akibat dari Covid-19, berujung menimbulkan terjadinya peningkatan kriminalitas di negara Indonesia.
Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  menyatakan  tingkat  kriminalitas  mengalami  peningkatan  selama pandemi  Covid-19  ini.  Tingkat  kejahatan  sepanjang  masa  pandemi  dan  PSBB  yang  mengalami  kenaikan  maupun penurunan.  Pada  bulan  Februari  terdapat  17.411  kasus,  bulan Maret  naik  menjadi  20.845  kasus, lalu  April  menurun kembali menjadi 15.322 kasus. Data terbaru statistik kejahatan terbaru yang dicatat Polri, pada minggu ke-19 dan ke- 20  terjadi  kenaikan  sebesar  7,04  persen.  Kabagpenum  Divisi  Humas  Polri  Kombes  Pol  Ahmad  Ramadhan menjelaskan  pada  pekan  ke-19  pandemi  terjadi  3.481  kasus  kemudian  dipekan  ke-20  naik  245  kasus  menjadi  3.726 kasus kejahatan. 4 Naiknya angka kriminalitas selama pandemi dan PSBB karenan situasi perekonomian yang semakin melemah. Sehingga Polri yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengamanan masyarakat harus memberi kondisi aman dalam sitasi pandemic saat ini. Utnuk mencapai kondisi aman ini Polri menemukan tantngan dan Strategi baru dalam penggulangan kejahatan pada masa pandemi.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  untuk  mengkaji  dan  mengetahui  Bagaimana  Tantangan  Dan  Strategi  Polri Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Pada  sebelum  pandemic  dan  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Bagaimana Tantangan Dan Strategi Polri Dalam PenanggulanganKejahatan Pada Masa pandemi.
Sejauh   penelusuran   penulis   ada beberapa artikel   yang   terkait   dengan   tulisan   ini. Beberapa penelitian dilakukan  oleh  Izza  Aliyatul  Millah  tentang  Penanggulangan  Kejahatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Dalam Perspektif  Kriminologi  Dan  Viktimologi). 5 Penelitian  berikutnya  oleh  Muhammad  Khairul  Muqhorobin  tentang Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. 6 Penelitian berikutnya
2 Henny  Natasha Rosalina dan  Lazarus Tri  Setyawanta, Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif TeoriBekerjanya Hukum di Masyarakat, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 182- 183.
3 Rahma  Ainul  Mardiyah  Dan  R.  Nunung  Nurwati ,  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Peningkatan  Angka Pengangguran Di Indonesia, 2020, hlm. 12.
4 Yakub  Prayatama  Wijayaatmaja ,  Lima  Bulan  Pandemi  Covid-19,  Kriminalisasi  Naik  7  Persen ,  diakses  pada  web https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen.
5 Izza  Aliyatul  Millah, Penanggulangan  Kejahatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Dalam  Perspektif  Kriminologi  Dan Viktimologi), Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm 501.
6 Dayat Hadijaya, dkk, Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup , Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vo. 1, No. 2, 2014, hlm 38.
Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Agus  Irawan,  Alendra,  dan  Ridha  Kurniawan. Tantangan  dan  Strategi  Polri  Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
oleh  Gatot  Eddy  Pramono  tentang  Telaah  Kritis  Kejahatan  Penyebaran  Hoaks  Saat  Pandemi  Covid-19. 7 Penelitian Berikutnya  Udin  Rosidin  tentang  Perilaku  Dan  Peran  Tokoh  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Pandemi  Covid  -19  Di  Desa  Jayaraga,  Kabupaten  Garut. 8 dan  penelitian  yang  terakhir  oleh  Darmin  Tuwu  tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. 9

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis-empiris,  yaitu  merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. tipe penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat  tertentu.  Lokasi  penelitian  adalah  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah,  Kota  Semarang.  Sumber  Data  yaitu  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Data  primer  dapat  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan kuesioner. Data Sekunder diperoleh dengan cara kegiatan kepustakaan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris merupakan metode pengumpulan data  yang digunakan  bersama-sama  dengan  metode  lain  dalam  teknik  pengambilan  data  primer.  Bahan  hukum  tersier,  bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 10 sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penangulangan Kejahatan Pada Masa sebelum pandemi
Berdasarkan  tugas  dan  wewennagan  Polri  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Kepolisian  Negara  republik Indonesia jelas mengutamkan keamanan rakyat atau masarakat. Dalam menjalankan tugas dan mwewenang Polri salah satunya  menaggulangin  kejahatan  pasti  memiliki  tantangan,  dilihat  dari  angka  kejahatan  yang  masih  tetap  tinggi. Berdasarkan  data  Kepoolisan  daerah  (Polda)    Jawa  tengah  (Jateng),  bahwa  angka  kejahtan  jalanan  ( Street  Crime ) masih tinggi, terlihat dari data pada tabel berikut:
Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat jumlah persentasi kejahatan yang terdata pada Polda Jateng masih menujukan angka persentasi yang tinggi. Penyelesaian kasus kejahatan kovensional yang telah selesai sebesar 64,0%, dengan jumlah pelapor terhadap kejahatan konvensional sebanyak 9.022 (Sembilan Ribu dua puluh dua) dan jumlah penyelesaian  kasus  kejahatan  kovensional  yang  selesai  sebesar  5.774  (lima  ribu  tujuh  ratus  tujuh  puluh  empat). Berdasarkan  data  diatas  maka  jumlah  kasus  kejahatan  konvensional  yang  belum  terselesaiakan  sebanyak  36,0% dengan  jumlah  kasus  kejahatan  konvensional  yang  belum  selesai  sebesar  3.246  (  tiga  ribu  dua  ratus  empat  puluh enam) kasus.
Masih tingginya jumlah kasus  yang belum selesai ini  membuat beban penanggulangan kejahatan  pada tahun 2020 bertambah, hal ini dikarenakan penyelesaiannya  kasus 2019 dilanjutkan pada tahun 2020. Bertambahnya kasus kejahatan  ini  dikarenakan  banyaknya  tantangan.  Tantangan  penanggulangan  kejahatan  pada  saat  sebelum  pandemik yaitu tahun 2019,   menurut bapak AKP Gede Yoga Sanjaya bagian Kanit 4 Subdit 3 mengatakan terdiri atas:

## 1. Kurangnya personel Polri
Menurut  AKP  Gede  Yoga  Sanjaya  bahwa  tantangan    yang  paling  klasik  dan  selalu  ada  adalah  kurangnya personil  kepolisian.  Personel  menurut  KBBI  adalah  pegawai;  anak  buah;  awak  (kapal,  pesawat  terbang,  dan sebagainya),  urusan  pegawai;  urusan  personalia.    Personel  Polri  sangat  dibutuhkan  untuk  menangguangin  kejahtan. Kekurangan personil kepolisian ini berdampak pada lambatnya penaggulangan kejahatan khusus daerah jawa tengah. Lambatnya penaggulangan kejahatan terlihat dari masih tingginya angka kejahatan di Jawa tengah.
7 Pramono,  Gatot  Edy.  "Telaah  Kritis  Kejahatan  Penyebaran  Hoaks  Saat  Pandemi  COVID-19."  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 9.2 (2020): 304-317.
8 Rosidin,  Udin,  Laili  Rahayuwati,  and  Erna  Herawati.  "Perilaku  dan  peran  tokoh  masyarakat  dalam  pencegahan  dan penanggulangan pandemi covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut." Umbara 5.1 (2020): 42-50.
9 Tuwu, Darmin. "Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19." Journal Publicuho 3.2 (2020): 267-278.
10 Suteki & Galang Taufani, Mmetodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: 2018, hlm. 148.
No Uraian Kejahatan Total jumlah Persentasi 1. Jumlah kejahatan 9.022 100% 2. Kasus terselesaikan 5.774 64,0%, 3. Kasus tidak terselesaikan 3.246 36,0%

## 2. Kurang Memadainya Saran dan Prasarana
Kurangnya saranan dan prasarana ini menurut AKP Gede Yoga Sanjaya sering terjadi pada tingkat kepolisian sektor  (Polsek).  Kata  sarana  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  (1)  segala  sesuatu  yang  dapat dipakai sebagai alat dalam  mencapai  maksud atau tujuan; alat;  media, (2) syarat, upaya, dan sebagainya. Sedangkan pengertian  kata  prasarana  menurut  KBBI  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya suatu  proses  (usaha,  pembangunan,  proyek,  dan  sebagainya.    Sarana  dan  prasana  sangat  penting  untuk  menunjang penanggulangan  kejahatan  oleh  Polri.  Kekurangan  sarana  bisa  membuat  profesionalisme  polisi  terhambat  oleh minimnya sarana dan biaya operasional kerja sehari-hari. Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya,  sekaligus  merupakan  “ruh”  atau  semangat,  cara  pandang,  metoda,  dan/atau  praktek  yang  menelusupi sekaligus  dijabarkan  dari  serangkaian  karakteristik  profesi  yang  bersangkutan.  Selain  masalah  profesionalisme, adapun  masalah  jumlah  personel  yang  belum  cukup  yang  telah  dijelaskana  diatas.  Membahas  mengenai  Kendala kurangnya sarana, maka kendala itu berupa kendaraan roda dua dan empat beserta bahan bakar minyaknya yang masih terbatas,  serta  biaya-biaya  operasional  sehari-hari  yang  belum  memadai,  juga  masih  menjadi  kendala.  Sehingga Perlunya  peningkatan  sarana  dan  prasarana  berikut  juga  biaya  operasionalnya  agar  pemanfaatan  sarana  prasarana dapat  dilakukan  untuk  mendukung  tercapainya  professionalisme  pengemban  Fungsi  Utama  kepolisian  dalam penegakan hukum dan penaggulangan kejahtan. 11

## 3. Bentuk modus operandi kejahatan yang semakin canggih.
Menurut  AKP  Gede  Yoga  Sanjaya,  bentik-bentuk  modus  operandi  yang  baru  sesuai  dengan  perkembangan jaman  memebuat  para  angota  Polri  khusunya  bagian  penyidikan  kesulitan  dalam  penaggulangan  kejahatan. Menurut AKP  Gede  dengan  munculnya  modus  operandi  yang  semakin  cangih  membuat  para  penyidik  harus  berkerja  dengan lebih  cekatan  mengingat  bahwa  fungsi  kepolisian  salah  satunya  menjaga  keamanan  masyarakat.  Modus  operandi adalah  teknik  cara-cara  beroperasi  yang  dipakai  oleh  penjahat. 12 berdasarkan  hasil  wawnacara  bersama  AKP  Gede bahwa  modus  operandi  kejahtan  khususnya  di  jawa  tengah  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  sangat  beragam  serta cangih.  Berdasarkan  pengamatannya  modus  operandi  kejahatan  jalanan  khusunya  kejahtan  pencurian  dengan kekerasan  mulai  menggunakan  sejata  api  dan  senjata  tajam.  Selain  penggunaan  sejarah  api  dan  pembentukan kelompok  yang  terorganisir,  para  pelaku  dalam  melakukan  kejahatan  biasanya  selalu  melakukan  tekanan  secara psikologis  agar  para  pelaku  tidak  melawan,  bentuk  kekrasan  psikologi  seperti  berupa  berteriak-teriak,  mengancam serta  merendahkan  korban.  Apabila  dirasa  tekanan  psikologis  tidak  membuat  korban  takut  maka  bentuk  kekerasan fisik  berupa  memukul,  menampar,  melukai  dengan  tangan  kosong  atau  alat  atau  senjata.  Bahkan  pelaku  bisa  saja melakukan  kekerasan  seksual  yakni  melakukan  tindakan  yang  mengarah  ke  ajakan  atau  desakan  seksual  dan  yang paling terkahir adalah bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang dan harta benda korban. 13
Tantangan-tantangan  diatas  membuat  Polri  Jateng  harus  membuat  strategi  untuk  mengatasi  kejahatan.  Oleh sebab  itu  ada  beberapa  staretegi  yang  dilakukan  untuk  melakukan  penagggulangan  kejahatan  agar  tercapainya keamanan bagi masyarakat. Strategi-startegi itu menurut Kompol Suwardi Kanit 3 Bagwassidik bagian Direskrimum Polda Jateng mangatakan ada beberapa startegi yang bersifat preemetif, preventif dan represif, yaitu:

## 1) Strategi yang bersifat preemetif
a. Mengerahkan  dan  mengintensifkan  kegiatan  Para  Babinkamtibmas  sampai  ketingkat  Desa  dan  Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku Wira-wiri bagi para anggota Babinkamtibmas kesetiap wilayah. b. Meningkatkan kerjasama antara Polri dengan masyarakat untuk mengembangkan Community Policing /Perpolisian Masyarakat  melalui Program sosialisasi pada lingkungan  masyarakat luas dengan  bekerja sama  dengan  instansi  terkait  khususnya  dilingkungan  lembaga  pendidikan  dalam  rangka  penanggulangan narkoba, kenakalan remaja dan kejahatan yang bersifat konvensional.
c. Melakukan  penggalangan  kepada  masyarakat  agar  melaksanakan  Kamtibmas  ( Kemanan  dan  ketertiban masyarakat) secara Swakarsa.
d. Meningkatkan pengalangan/ proses dan penyelidikan guna pengembangan setiap kasus untuk mengungkap latar belakang  atau  jaringan  dengan  melakukan  koordinasi  dengan  aparat  intelijen  daerah  yang  berada  dalam  suatu daerah, tujuannya supaya membantu koordinasi Polri dalam penanggulangan kejahatan.
11 Erlyn Indarti, Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah, Jurnal Masalah-masalah hukum, Vol. 43, No. 3, 2017., hlm 352-255.
12 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil , (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980), hlm. 80.
13 Dona  Raisa  Monica, Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyebaran  Hoax, Poenale:  Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 3.

## 2) Strategi yang bersifat preventif
a.  Meningkatkan  kegiatan  Patroli  Samapta  dan  Lalu  Lintas  baik  dilingkungan  perkotaan,  pada  jalur  utama (Pantura  dan  Jalur  Selatan)  dengan  berkoordinasi  antara  Satwil  Jajaran  khusunya  pada  jam  rawan  siang maupun malam hari.
b.  Menentukan titik Strong Point pada tempat Strategis dengan menyiagakan personil Samapta dan Lalulintas di Kesatuan kewilayahan yang berada pada jalur utara dan selatan  guna menanggulangi bentuk kejahatan Curas (antara lain Bajing loncat, perampokan kendaraan bermotor.
c.  Meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Kring Reserse pada daerah rawan kejahatan.
d.  Melakukan  koordinasi  intern  Jajaran  POLDA  dan  antar  wilayah  diluar  POLDA  guna  mencegah  kelompok pelaku kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.
e.  Menyebarkan informasi tentang daftar pencarian orang (DPO) dan daftar pencarian barang (DPB) ke Jajaran Satwil diwilayah Polda Jateng atau Polda diluar Jawa Tengah.
3) Strategi yang bersifat represif
a. Upaya-upaya represif yang diwujudkan dalam bentuk operasi Kepolisian
1) Operasi Sikat Candi 2019, dengan sasaran penanggulangaan kejahatan pencurian dengan kekerasan;
2) Operasi Jaran Candi 2019, dengan sasaran penangulangan pencurian kendaraan bermotor;
3) Operasi Panah Candi 2019, dengan sasaran penangulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan;
4) Operasi Pekat Candi 2019, dengan sasaran penangulangan kejahatan penyakit masyarakat
b. Berfokus  pada  penyidikan  dan  penangkapan  pelaku  kejahtan  jalanan,  terutama  kejahtan  kekerasan  dengan pemberatan.  Upaya  represif  yang  dilakukan  adalahdengan  melalui  penyelidikan,  penangkapan,  penyidikan, hingga  sampai  pada  peradilan  yang  kemudian  diputuskan  oleh  hakim.  Dilakukannya  upaya  represif  ini bertujuan  untuk  pemberian  sanksi  bagi  para  pelaku  tindak  pidana.  upaya  represif  dalam  bidang  proses  pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Proses penegakan hukum melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:
1) tahap penyelidikan / penyidikan;
2) tahap penuntutan;
3) tahap pemidanaan; dan
4) tahap pelaksanaan
Setelah  melalukan  keempat  proses  tersebut  dapat  dikatakan  penegakan  hukum  oleh  polri  telah dijalankan.Dengan  adanya  ketiga  strategi  yang  meliputi  upaya  preemetif,  preventif  dan  represif,  diharapkan  dapat menanggulangin  kejahatan  walaupun  angka  kejahatan  jalanan  tidak  akan  mungkin  hilang,  karena  menuru  Kompol Suwardi  selama  masih  adanya  masyarakat  maka  tetap  akan  ada  kejahatan.  Oleh  sebab  itu  Polri  dalam  melaksankan Fungsi, Tugas serta wewenangnya harus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik  Indonesia.  Pelaksanaan  tugas  dan  wewenangan  Polri  berdasarkan  UU  kepolisan  tersebut  agar  tidak terjadinya  pelanggaran  HAM  dan  tetap  menajga  keamanan  masyarakat.  Tercapainya  kemaanan  masyarakat merupakan usaha Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU Kepolisian,  maka dapat dilihat bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat    terus  berjalanan  selama  polisi  melakukan  tugas  dan  wewennagnya  tanpa melanggar HAM.

## Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penangulangan Kejahatan pada Masa pandemik
Kepolisian Negara Repbulik Indonesia merupakan  alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanaan dalam negeri.  Maka Kepolisan disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu  tugas  dan  wewenang  yaitu  melindungi  masyarakat  dalam  semua  situasi  dan  kondisi,  terutama  dalam  keadaan pandemik  Covid-19.  Terjadinya  pandemi  beberapa  bulan  belakangan  ini  bukan  hanya  menggemparkan  Indonesia, tetapi juga dunia. Virus tersebut adalah Corona virus Diseas atau Covid-19. Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  saat  ini  mau  tidak  mau  memberikan  dampak  terhadap  berbagai  sektor.  Pada sektor ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan  bahwa  pandemi  ini  berimplikasi  terhadap  ancaman  krisis  ekonomi  besar  yang  ditandai  dengan terhentinya  aktivitas  produksi  di  banyak  negara,  jatuhnya  tingkat  konsumsi  masyarakat,  hilangnya  kepercayaan konsumen,  jatuhnya  bursa  saham  yang  pada  akhirnya  mengarah  kepada  ketidak  pastian.      Ketidak  pastian  ini  akan
Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Agus  Irawan,  Alendra,  dan  Ridha  Kurniawan. Tantangan  dan  Strategi  Polri  Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
mengakibatkan  terjadinya  lemahnya  pereknomian  Negara  Indonesia.  Apabila  perekonomian  melemah  maka  akan menyebabkan faktor kriminogen muncul.
Berdasarkan  data  pada  Polda  Jateng  mengalamin  penurunan  angka kejahatan,  angka  kejahatan  pada  wilayah Jateng  selama  pandemi  mengalami  penurunan.  Penurunanan angka  kejahtan  terlihat  apabila  dilakukan  perbandingan dengan  jumlah  kejahatan  yang  terjadi  pada  tahun  2019  sebelum  adanya  pandemi.  Hal  ini  menjadi  sangat  menarik, mengingat  angka  kejahataan  yang  meningkat  secara  nasional,  akan  tetapi  wilayah  jateng  menagalami  penurunan. Penuruanna angka kejahatan tahun 2020 bisa dilihat dari table berikut:
Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat jumlah persentasi kejahatan yang terdata pada Polda Jateng masih menujukan angka persentasi yang lebih rendah dibanding tahun 2019. Penyelesaian kasus kejahatan kovensional yang telah  selesai  sebesar  59,6%,  dengan  jumlah  pelapor  terhadap  kejahatan  konvensional  sebanyak  4.805  (empat  ribu delapan ratus lima) dan jumlah penyelesaian kasus kejahatan kovensional yang selesai sebesar (dua ribu delapan ratus enam  puluh  tiga)  kasus.  Berdasarkan  data  diatas  maka  jumlah  kasus  kejahatan  konvensional  yang  belum terselesaiakan  sebanyak  40,4%  dengan  jumlah  kasus  kejahatan  konvensional  yang  belum  selesai  sebesar  (seribu Sembilan ratus empat puluh dua) kasus.
Maka apabila dibuat dalam bentuk table Perbandingan angka kejahatan kovensional pada tahun 2019 (sebelum pandemi) dan 2020 (saat pandemi) sebagai berikut:
Berdasarkan  data  kejahatan  konvensional  pada  tahun  2020  Polda  Jeteng,  menunjukan  lima  besar  kasus kejahatan selama masa pandemi yang merasakan warga. Kelima kasus tersebut adalah pencurian dengan  pembertana sebesar 1.056 (seribu lima puluh enam) kasus, Curanmor (pencurian motor) sebesar 662 (enam ratus enam puluh dua) kasus,  penipuan  sebsar  460  (  empat  ratus  enam  puluh)  kasus,  pencurian  biasa  dan  penggelapan  menunjukan  angka yang sama yaitu (tiga ratus empat puluh dua) kasus dan yang terakhir Judi sebsar 197 (sertaus Sembilan puluh tujuh) kasus. Apabila digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

## Tabel 4: Tabel lima kejahtan yang paling sering dilakukan pada tahun 2020
Jumlah  kejahatan  yang  menurun  Jateng  pada  masa  pandemi  menurut    Kompol  Suwardi  Kanit  3  Bagwassidik bagian  Direskrimum  Polda  Jateng  mangatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yaitu  adanya  Covid-19,  hal  ini  dikarenakan para  pelaku  merasa  takut  dengan  adanya  Covid-19  ini.  Akan  tetapi  ketakutan  yang  doirasakan  pelaku  mungkin  saja idak akan bertahanan lama apabila “ perut terasa kosong” menurut Kompol Suwardi keadaan “perut terasa kosong” ini lah yang akan memaksa para pelaku melakukan kejahtan.
Keadaan-keadaan  yang  memaksa  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut  haruslah  di  cegah  dan  di tnaggulangin.  Dalam  proses  penanggulangan  kejahatan  terdapat  tantangan-tangan  baru  yang  mucul.  Selain  tantang kalsik  yang  dihadapi  Polri  seperti  kurang  personel  kepolisian,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  serta  bentuk  modus operandi  yang  semakin  canggih,  adapu  tantangan  baru  dalam  penggulangan  kejahatan  pada  masa  pandemic  ini.
No Uraian Kejahatan Total jumlah Persentasi 1. Jumlah kejahatan 4.805 100% 2. Kasus terselesaikan 2,863 59,6%, 3. Kasus tidak terselesaikan 1.942 36,0% No Uraian Kejahatan Covid-19 Trend Sebelum Saat 1 Jumlah Kejahatan 9.022 4.805 Turun 4.217 2. Penyelesaian kejahatan 5774 2.863 Turun 2.911 3. Presentasi selra 64,0% 59,6% Turun 4,4% No Bentuk kejahatan Jumlah laporan 1 Pencurian dengan pemberatan 1.056 2 Pencurian Motor 662 3 Penipuan 460 4 Pencurian biasa dan penggelapan 342 5 Judi 197
Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Agus  Irawan,  Alendra,  dan  Ridha  Kurniawan. Tantangan  dan  Strategi  Polri  Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
Menurut  Kompol  Suwardi  Kanit  3  Bagwassidik  bagian  Direskrimum  Polda  Jateng  mangatakan  tantangan  yang muncul pada masa pandemi adalah:
1. Tantangan dalam proses penyidikan
a. Tantangan  dalam  pemanggilan  sanksi  dan  korban  munculnya  tantangan  dalam  pemanggilan,  saksi  dan  korban untuk  memberi  keterangan  cukup  sulit.  Kesulitan  ini  terjadi  karena  adanya  pandemi  Covid-19.  Dengan dikeluarkan peraturan Social Distancing membuat segala pemanggilan dilakukan melalui media online (daring) aplikasi  Zoom.  Kesulitan  melakukan  pemanggilan  melalui  zoom  dirasakan  saat  para  saksi  atau  korban bertempat tinggal di daerah pelosok yaitu daerah  yang susah mendapatkan jaringan internet. Dengan susahnya mengakses  menggunakan  jaringan  internet  mengakibatkan  terhambatnya  proses  pembuatan  BAP  (berita  acara pemerikasaan) dan memperoleh keterangan saksi atau korban.
b. Tantangan pengurangan penahanan pelaku kejahatan
Menurut  Kompol  Suwardi  Kanit  3  Bagwassidik  bagian  Direskrimum  Polda  Jaateng,  pengurangan  penahanan yang  diterapkan  di  Polda  jateng  sesuai  dengan  telegram  yang  bersifat  rahasia  yang  dikeluarkan  oleh Kabareskrim  mengenai  penggurangan  penahanan.  Penggurangan  penahanna  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi penyebaran virus Covid-19 didalam tahanan yang  mengakibtkan tahnan lain terkenan virus Covid-19. Dengan adanya pembatasan penahanan tersebut para anggota Polri merasa kesusahan apbila para pelaku tersebut tidak di tahan dan di jadikan tahanan rumah, menurut Kompol Suwardi hal ini sangat beresiko karena kemungkinana para pelaku kejahtan kabur semakin tinggi padahal untuk menangkap psatu orang pelaku membutuhkan banyak sekali prosedur penyidikan dan para anggota Polri.
2. Tantangan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penangulangan kejahatan.
Pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  penaggulangan  kejahatana  menurut  Kompol  Suwardi  sedikit  terhambat,  hal ini disebabkan karena sulitnya pemanggilngan saksi dan korban serta pembatasan penahanan. Dengan pembatasan penahanan  dan  pemanggilan  terhadap  saksi  dan  korban,  membuat  proses  penanggulangan  kejahatan  pengalami kesulitan. Kesulitan tersebut ditambah dengan masyarakat yang panik dan ingin merasa aman, sehingga timbulnya desakan dari Polri untuk bertindak. Kepanikan tersebut di akibatkan adanya pandemi Covid-19 serta pembebasan napi asmilasi oleh kemenetrian Hukum dan HAM yang dianggap menjadi timbulnya kejahatan. 14
Untuk  menyelesaikan  tantangan  diatas  maka  dibutuhkan  strategi  melalui  sarana    yang  bersifat  Preemetif, Preventif dan represif.
1. Strategi yang bersifat preemetif
a. Bakti  Sosial  (Baksos),  Kegiatan  baksos  ini  dilakukan  oleh  Polda  Jateng  sebagai  salah  satu  strategi  preemetif. Tujuan di selengarakannya kegiatan baksos ini untuk menciptkan social building sehingga terbentuknya empaty building, empaty building adalah rasa saling memiliki antara masyarakat dan Polri. Dengan adanya rasa saling memiliki  tersebut  maka  hubungan  antara  masyarakat  dan  Polri  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  saling mencegah terjadinya kejahatanan. Kegiatan baksos ini dilakukan Polri bersama TNI untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan melakukan kegiatan bakso.
b. Dapur  Umum,  Dapur  umum  ini  dinilai  bisa  mengurangi  beban  masyarakat.  kegiatan  dapur  umum  dilakukan setiap Kamis, dapur umum yang juga melibatkan TNI dan pemerintah daerah setempat ini telah diselenggarakan sebanyak 369 Kal. 15
c. Ketahanan  panganan,  Berpartisipasi  dalam  ketahnana  pnaggan  dibidang  pertanian,  pertenakan  dan  perikanan. Seluruh  jajaran  Polri  Jateng  telah  penyediakan  lahan  sebesar  194,140m 2 .  Lahan  yang  disedikan  oleh  Polda Jateng  ini  telah  ditanamin  38.9400  pohon  dan  dibidang  pertenakan  3350  ekor  dari  seluruh  jenis  ternak.  Dan padat  karya,  dari  asosia  buruh  dan  pekerja  yang  terdampak  Covid-19  disediakan  padat  karya  29  kolam  ikan hampir 67.00 benih ikan.
d. Kampung siaga Covid-19, Kampong siaga Covid-19 merupakan bentuk partisipasi masyarakat. kampong siaga Covid-19 ini bertujuan untuk masyarakat, oleh masyarakat dan dari masyarakat. Jateng telah memiliki dibentuk 475 Kampung Siaga COVID-19. Adapun kampung tersebut telah terbentuk di 35 kabupaten/kota dari target 870 kampung  (www.semarangkota.go.id).  Kampong  siaga  digunkan  untuk  mengantisipasi  dampak  covid-19  itu sendiir.  Kampong  siaga  covid-19  membuat  handnitaizer,  masker,  disinfektan  dan  tracking  seseorang  untuk masuk  kedalam  kampong  itu  sendiri.  Polri  dalam  kegiatan  kampong  siaga  Covid-19  hanya  berperan  sebagai fasilitator.  Sehingga  kampong  siaga  Covid-19  diharpkan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  mencegah terjadinya kejahatan.
14 Barda  Nawawi  Arief  , Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara, (Semarang:  CV.  Anna, 2017), hlm. 18.
15 Rifqi Gozali, Dukung Ketahanan Pangan, Polda Jateng Panen Ikan 5,4 Ton, https://jateng.tribunnews.com/2020/07/09/dukung- ketahanan-pangan-polda-jateng-panen-ikan54-ton.

## 2. Strategi yang bersifat preventif
Upaya  Preventif  yang  dilakukan  Polda  Jateng  bertujuan  untuk  cegah  bertemunya  niat  (n)  dengan  unsur kesempatan (k) sehingga tidak terjadi kejahatan (c), upay-upaya preventif itu antara lain:
a.  Pembentukan  UKL  (  Unit  kecil  lengakap)  UKl  ini  terdiri  atas,  Polri,  TNI  dan  Pemda  Jateng.  Tujuan  di bentuknya UKL untuk terjaganya keamana dan ketertiban masyarakat disuatu daerah.
b.  Amankan dan kawal bansos, Bansos  yang diberikan oleh pemerintah harus didistribusikan dengan aman, oleh sebab  itu  dibutuhkan  pengawalan  agar  tidak  terjadi  penumpukan  atau  penimbunan  bansos  untuk  masyarakat yang  mebutuhkan.  Pengawalan  dan  pengamanan  ini  dilakukan  diseluruh  wilayah  Jateng  agar  bansos  dapat diterima sesuai dengan nama dan alamat yang berhak.
c.  Polda jateng Hadir, Polda jateng hadir merupkana suatu startegi preventif yang digunakan untuk menghilangkan niat pelaku kejahtan. Niat pelaku kejahtan akan hilang apbila Polri berada diskeitar para pelaku kejahtan.
3. Strategi Represif, Upaya represif yang dilakukan Polda Jateng antar lain:
a. Bentuk Satgas Pangan , Satuan Tugas (satgas) pangan dibentuk pada bulan Mei 2017 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito  Karnavian  bersama  sejumlah  menteri.  Satgas  pangan  memiliki  tugas  yaitu  melakukan  pengawasan  harga pangan di pasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya pada tiap dua pekan. Selain melakukan pengawasan harga dan  ketersediaan  sembilan  bahan  pokok  (sembako),  satgas  ini  juga  bertugas  melakukan  penegakan  hukum terhadap  kartel  dan  mafia  pangan.  Satgas  pangan  juga  dibentuk  pada  tinggat  daearah.  Di  tingkat  daerah dibentuk  Satgas  Pangan  Polda  bersama  sejumlah  dinas  terkait  yakni  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Perdagangan. Satgas Pangan Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda.
b. Bentuk  Timsus  Reaksi  cepat,  Satuan  Brimob  Polda  Jateng  memiliki  Kompi  Khusus  yang  dinamakan  "Kompi Pemukul Reaksi Cepat" atau juga disibut Kompu Power On Hand Kapolda Jateng yang bertempat di Kompi 3 Batalyon  C  Pelopor,  Gunung  Kendil,  Boyolali.  Kompi  ini  didisain  untuk  bergerak  cepat  sewaktu-waktu dibutuhkan  oleh  satuan  wilayah  (www.Brimobomjateng.com).    Timsus  reaksi  cepat  ini  terdapat  pada  Polres Semrang  yang  disebut  Timerang,  Polrestabes  Semarang  yang  disebut  Sembrani,  Salat  Tiga  memiliki  Timsus reaksi cepat  yang diberi nama ganesa, Kendal diberinama Rjawalai dan Denmak Gonda. Tmsusu reaksi cepat ini  dibuat  untuk  untuk  bergerak  cepat  sewaktu-waktu  dibutuhkan  oleh  satuan  wilayah  dalam  meanggulangin kejahtan.
Penegakan  Hukum,  Penegakan  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fundamental  hukumnya  sendiri,  yaitu tercapainya  keadilan  dan  kemanfaatan  sosial.  Keadilan  salah  satunya  dapat  terwujud  apabila  terhadap  pelaku  diberi ganjaran  yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana), jadi bukan pidana  yang sama terhadap perbuatan  yang  sama.  Tindakan  hukum  apakah  yang  tepat  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan  tergantung  kepada faktor-faktor  sekitar  perbuatan  seperti  motif,  keadaan  lingkungan,  maupun  karakteristik  si  pelaku  sendiri.  Apabila kejahatan dilakukan dilatarbelakangi keserakahan seperti tindak pidana korupsi, maka hukuman plus harus dijatuhkan. Artinya di samping pidana badan berupa perampasan kemerdekaan, denda, maupun pembayaran uang pengganti juga harus diikuti dengan sanksi sosial atau sanksi moral.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  analisis  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Polri  memiliki  peran  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  Indonesia  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan  pelayanan  masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia. Mewujudkan keamanan dalam negeri serta melindungin masyarakat dari kejahatan adalah tugas dari Polri. Dalam mewujudkan keamanan memiliki banyak sekali tantangan. Tantangan yang dihadapin Polri Jateng pada  masa  sebelum  pandemi  dalam  penanggulangan  kejahtan  antara  lain,  kurangnya  personil  Polri,  kuranya sarana dan prasarana serta modus operadi yang semakin canggih. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut Polri membuat  strategi  melalui  upaya  preemetif,  seperti  mengerahkan  dan  mengintensifkan  kegiatan  Para Babinkamtibmas sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku Wira-wiri bagi para anggota Babinkamtibmas kesetiap wilayah, upaya preventif seperti eningkatkan kegiatan Patroli Samapta dan Lalu Lintas dan menentukan titik Strong Point untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti curanmor dan yang  terkahir  upaya  represif  yaitu  upaya  operasi  sikat  candi  dengan  sasaran  penanggulangaan  kejahatan pencurian dengan kekerasan.
Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Agus  Irawan,  Alendra,  dan  Ridha  Kurniawan. Tantangan  dan  Strategi  Polri  Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
2. Polri  disebut  sebagai  garda  terdepan  yang  memiliki  salah  satu  tugas  dan  wewenang  yaitu  melindungi masyarakat  dalam  semua  situasi  dan  kondisi,  terutama  dalam  keadaan  pandemic  Covid-19.  Penanggulangan kejahatan  pada  pada  masa  pandemi  memiliki  tantangan  dan  strategi  yang  berbeda  dengan  pemamggulangan kejahtan  padnb  nnv  ba  masa  sebelum  pandemi.  Pada  masa  pandemi  tantangan  yang  di  hadapin  Polri  Jateng selain  kekurangan  personel,  kekurangan  sarana  dan  prasarana  serta  modus  operandi  kejahtan  yang  semkain canggih,  juga  terdapat  tantangan  baru.  Tatangan  baru  tersebut  seperti  tantangan  dalam  proses  penyidikan, tantangan  dalam  proses  penyidikan  sepeeti  susahnya  dalam  mendapatkan  kesaksian  hal  ini  disebabkan  saksi takut akan terpapar Covid-19, selain kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi, tantangan yang dihadapin dalam  proses  penyidikan  yaitu  penahanna,  melihat  situasi  pandemic  saat  ini  penahan  dibatasin  dan  hal  ini membuat para penyidik kebingunan dalam menahan pelaku kejahatan. Tantangan selanjutnya  yaitu Tantangan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  hal  Penanggulangankejahatan,  hal  ini  disebabkan  karena  sulitnya pemanggilngan saksi dan korban serta pembatasan penahanan. Dengan pembatasan penahanan dan pemanggilan terhadap  saksi  dan  korban,  membuat  proses  penanggulangan  kejahatan  pengalami  kesulitan.  Wsehingga dibentuk  strategi  dalam  menghadapin  tantangan  penanggulangan  kejahatan  pada  masa  pandemic  yaitu  srategi dengan upaya preemetif seperti Bakti Sosial (Baksos), Dapur umum, ketahanan pangan dan kampung covid-19. Upaya  preventif  Pembentukan  UKL  (Unit  kecil  lengakap),  Amankan  dan  kawal  bansos,  Polda  jateng  hadir. Terkahir upaya represif seperti Bentuk Satgas Pangan, Bentuk Timsus Reaksi cepat, Penegakan hukum

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Indarti,  Erlyn,  “profesionalisme  Pengemban  Fungsi  Utama  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum  Di  Polda  Jawa Tengah”, Jurnal Masalah-masalah hukum .  Vol. 43, (No. 3), 2017.
Millah,  Izza  Al,  “Penanggulangan  Kejahatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Dalam  Perspektif  Kriminologi  Dan Viktimologi)”. Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 6 (No. 2), 2020.
Monica,  Dona  R.  “Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyebaran  Hoax”, Poenale:  Jurnal Bagian Hukum Pidana . Vol. 5 (No. 2),2017.
Muqorobin, Mohammad Khairu., & Arief, Barda Nawawi, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang PemberantasanTindak  Pidana  Korupsi  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Vol 2 (No. 3), 2020.
Pramono, Gatot Eddy,“Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9 (No.2), 2020.
Rosidin,  Udin,  “Peran  Tokoh  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Pandemi  Covid  -19  Di  Desa Jayaraga, Kabupaten Garut”, Jurnal Umbra . Vol 5. (No.1), 2020.
Tuwu,  Darmin,  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  publichuo .  Vol.  3  (No.2), 2020..
Yunus,  Nur  Rohim  &  Rezki,  Annissa,  “Kebijakan  Pemberlakuan  Lockdown  Sebagai  Antisipasi  Penyebaran  Corona Virus Covid-19, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , Vol. 7, No. 3, 2020.

## Buku
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: CV. Anna. 2017.
Sadjijoni, Hukum  Kepolisian  Persfektif  kedudukan  dan  Hubungannya  Dalam  Hukum  Administrasi .  Yogyakarta: Laksbang Presindo.2006. Soesilo, R, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bandung: PT. Karya Nusantara.2010. Mardiyah  ,  Rahma  Ainul  &R.  Nunung  Nurwati, Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Peningkatan  Angka Pengangguran Di Indonesia , Jakartat:PT. Persada. 2020.

## Internet
Gozali, Rifqi, (2020). Gebrakan di Tengah Pandemi, Polda Jateng Buka Dapur Umum hingga Budidaya Kolam Lele. Retrieved  from https://jateng.tribunnews.com/2020/07/06/gebrakan-di-tengah-pandemi-polda-jateng-buka- dapur-umum-hingga-budidaya-kolam-lele.
Brimob,  Jateng.  (2020)  .Dansat  Brimob  Jateng  Dampingi  Danpas  Gegana  Cek  Kompi  Pemukul  Reaksi  Cepat.
Retrieved  from https://korbrimob.polri.go.id/news/dansat-brimob-jateng-dampingi-danpas-gegana-cek-kompi- pemukul-reaksi-cepat.
Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Agus  Irawan,  Alendra,  dan  Ridha  Kurniawan. Tantangan  dan  Strategi  Polri  Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal
Pemerintah  Kota  Semarang.  (2020).  Pemkot  Semarang  :  Kampung  Siaga  Covid-19  Siap  Hadapi  New  Normal.
Retrieved from https://semarangkota.go.id/p/1817/pemkot_semarang_:_kampung_siaga_covid- 19_siap_hadapi_new_normal .
Wijayaatmaja,  Yakub  Prayatama.  (2020).  Lima  Bulan  Pandemi  Covid-19,  Kriminalisasi  Naik  7  Persen,  Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen.