## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  800-809|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8396.800-809

## ATURAN HUKUM REKAYASA GENETIKA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA
Riza Cadizza 1 , Mainita 2 , Nurhafni 3
123 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Aceh, Indonesia riza.cadizza@unmuha.ac.id ,mainita@unmuha.ac.id, nurhafni@unmuha.ac.id,

## ABSTRAK
Rekayasa Genetikaa atau genetical  modified organism  merupakan sebuah hal  yang baru di Indonesia sehingga masih perlunya pengaturan yang jelas agar terhindarnya dari hal-hal yang berbahaya seperti adanya keracunan, kerusakan  tanah,  dan  munculnya  penyakit.  Dalam  perkembangannya  sampai  saat  ini,  telah  dikeluarkannya beberapa  aturan  dalam  ruang  lingkup  Undang-undang,  Peraturan  pemerintah,  dan  juga  beberapa  aturan-aturan yang  mengatur  tentang  penggunaan  rekayasa  genetika  di  Indonesia,  Saat  ini  pengaturan  tentang  rekayasa genetika belum di atur didalam suatu undang-undang yang khusus padahal produk-produk rekayasa genetika ini sudah  banyak  di  temukan  di  Indonesia  mulai  dari  produk  olahan  sampai  dengan  tumbuhan  yang  merupakan hasil  rekayasa  genetika.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan  melihat  aturan  apa  saja  yang  telah  ada  di Indonesia  terkait  dengan  rekayasa  genetikaa  dan  bagaimana  negara-negara  maju  dalam  mengatur  penggunaan rekayasa genetikaa.Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  normatif, dengan  mengkaji  berbagai sumber sumber bacaan baik  secara  primer ataupun sekunder, seperti peraturan perundang-undangan,  jurnal, dan buku- buku  yang  berkaitan  dengan  topik  permasalahan  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini  dapat  memberikan tambahan  wawasan  untuk  pengaturan  penggunaan  rekayasa        genetikaa  di  Indonesia  dengan  melihat implementasi negara-negara maju yang lebih dahulu menggunakan rekayasa genetikaa di negaranya.
Kata Kunci : Aturan Hukum, Rekayasa Genetika, Indonesia

## ABSTRACT
Genetic modified is something new in Indonesia so clear regulations are still needed to avoid dangerous things such  as  poisoning,  soil  damage  and the  emergence  of  disease.  In  its  development  to  date,  several  regulations have been issued within the scope of laws, government regulations, and also several regulations governing the use of genetic engineering in Indonesia. Currently, the regulation of genetic engineering has not been regulated in  a  specific  law.  even  though  many  genetically  engineered  products  have  been  found  in  Indonesia,  ranging from processed products to plants that are the result of genetic engineering. Therefore, this research will look at what regulations exist in Indonesia related to genetic engineering and how developed countries regulate the use of  genetic  engineering.  It  is  hoped that  this  research  can  provide  additional  insight  into  regulating  the  use  of genetic engineering in Indonesia by looking at the implementation of developed countries that first used genetic engineering in their countries.
Keywords : Regulation, Genetical Modified, Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Genetical Modified Organism atau disebut dengan rekayasa genetika merupakan sebuah hal yang baru di  Indonesia,  terkaitdengan  perkembangan Genetical  Modified  Organism yang  selanjutnya  disebut dengan  rekayasagenetikasaat  ini  telah  di  atur  di  dalam  peraturan  terbaruyaitu  Undang-undang Republik  Indonesia tentang Pangan No.18 Tahun 2012. Dengan diberlakukannya peraturan ini maka terkait  dengan  rekayasa  genetika  sudah  memilikin  aturan  hukum.  Hal  ini  untuk menghindari munculnya  timbulnya  risiko  yang  merugikan  yang  disebabkan  karena  keanekaragaman  hayati  yang timbul  karena  adanya  pemanfatan  rekaya  sagenetikadan  menghindari  adanya  risiko  yang  merugikan dan membahayakan kesehatan  manusiaa kibat dari adanya kandungan rekayasa genetika. Pengaturan
terkait  dengan  rekayasa  genetika  di  Uni  Eropa  telah  ada  jauh  di  bandingkan  dengan  di  Indonesia. Terkait dengan rekayasa genetika telah diatur sejak tahun 1990,
Permasalahan  terkait  dengan  sumber  makanana  akan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi negara  Indonesia  di  masa  akan  datang.  Saat  ini  jumlah  penduduk  Indonesia  berjumlah  kurang  lebih sekitar  270.000.000.,  dan  diprediksikan  akan  terjadi  peningkatan  sebanyak  10  %  dalam  10  tahun mendatang.  Sumber  makanan  hal  yang  paling  penting  bagi  sebuah  negara,  di  belahan  dunia  lain seperti  di  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  saat  ini  mulai  melakukan  inovasi  untuk  meningkatkan dan  mengembangkan  system  pertanian,  perkebunan  yang  modern  yang  bertujuan  agar  terpenuhinya sumber makanan (Novianto, 2022).
Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbesar nomor 4 harus sangat peka dengan pentingnya  melakukan  pengelolaan  sumberdaya  alam,  karena  apabila  pemerintah  salah  dalam mengambil  kebijakan  terkait  dengan  pengelolaan  pangan,  maka  dampak  yang  akan  dirasakan  oleh masyarakat Indonesia akan sangat besar. Sampai saat ini sangat banyak produk-produk utama yang di konsumsi  oleh  masyarakat  Indonesia  bukan  merupakan  hasil  pertanian  yang  dikelola,  ataupun  di kembangkan  di  Indonesia,  melainkanproduk-produktersebutberasaldariberbagai  negara  dariseluruh dunia  contohnya  seperti  kedelai,  sumber  makanan  utama  penduduk  Indonesia  ataupun  bahan  baku dari  tahu  dan  tempe  merupakan  hasil  impor  dari  negara  Amerika,  hal  ini  sangat  berbahaya  apabila sewaktu-waktu timbulnya ketidak stabilan politik ataupun timbulnya konflik antara 2 negara ini. Asal usul  teknologi  modifikasi  DNA  ditemukan  di  awal  tahun  1944,  ketika  para  ilmuwan  menemukan bahwa materi rekayasa genetica dapat ditransfer antar spesies yang berbeda ( Judith L. & Diaz, 2021) . Pada  tahun  1954,  Watson  dan  Crick  jurnal  yang  membuka  jalan  menuju  ilmu  biologi  molekuler modern.  Pada  tahun  1954,  Watson  dan  Crick  menemukan  struktur  heliks  ganda  DNA,  dan  “dogma sentral” – DNA yang ditranskripsike RNA pembawapesan, diterjemahkan menjadi protein. Tanaman rekayasa genetika pertama – yaitu tembakau dan petunia – diproduksi pada tahun 1983. Di Cina para ilmuwan pertama kali mengkomersialkan tembakau rekayasa genetika pada awal 1990-an. Pada tahun 1994  pasar  AS  melihat  tanaman  tomat  yang  merupakan  hasil  dari  rekayasa  genetika  disetujui  oleh Food  and  Drug  Administration  (FDA).  Sejakitu,  adabe  berapatanaman  yang  diterima  oleh  FDA, termasuk “Canola” ( Judith L. & Diaz, 2021) . Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang  Regulasi  Keamanan  Hayati  Produk  Rekayasa  Genetika  di  Indonesia  ( Estiati,  Amy,  and  M. Herman,  2015) yang  telah  menjelaskan  bahwa  Teknologi  rekayasa  genetika  telah  banyak  digunakan untuk  meningkatkan  produktivitas  tanaman,  seperti  beberapa  tanaman  yaitu  padi  yang  memiliki kemampuan  tahan  hama,  papaya  yang  dapat  terhindar  dari  penyakitdan  beras  yang  memiliki kandungan beta carotene. Dalam penelitian ini menjelaskan sebatas  tentang aturan yang telah di atur di Indonesia saja, namun belum melakukan penelitian terkait dengan negara-negara lain

## II. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder, disebut  juga  penelitian  doktrinal,  dimana  hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang dianggap pantas.
Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti  dengan  menggunakan  bahan  pustaka  (bahan  sekunder)  atau  penelitian  hukum  perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Rekayasa Genetika di Indonesia Indonesia, yang dikenal dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa,melakukanratifikasiterhadapkonvensiKonvensi  Keanekaragaman  Hayati  (KKH)  menjadi  UU No.5  Tahun  1994.  KKH  mengandung  ketentuan-ketentuan  mengenai  penggunaan  bioteknologi
modern yang aman, yang mewajibkan penambahan Protokol dalam KKH untuk mengatur penanganan pergerakan  lintas  batas.  Para  pihak  konvensi  mulai  bernegosiasi  tentang  Protokol  Keamanan  Hayati sejak  tahun  1995,  akhirnya  pada  tahun  2000  yang  dikenal  dengan  sebutan  Protokol  Cartagena akhirnya  di  ratifikasi.  Tujuan  dari  Protokol  Cartagena  adalah  memastikan  adanyaperlindungan  yang memadai  untuk  penanganan,  pemanfaatan,  dan  persinggahan  yang  aman  dari  produk  rekayasa genetika.  Tingkat  perlindungan  ini  diterapkan  untuk  mencegah  dampak  merugikan  terhadap Kesehatan Masyarakat.

## 3.2 Aturan Rekayasa Sejak 1990
Guna  mengantisipasi  masuknya  Produk  Rekayasa  Genetika  yang  selanjutnyadisebut  (PRG)  ke Indonesia,  di  1996, di  sahkan  peraturan  perundang-undangan  pertamanya  yang  terkait  dengan  PRG, yakni  UU  No.  7  Tahun  1996  tentang  Pangan.  Dalam  Pasal  13  UU  Pangan,  dijelaskan  bahwa  setiap individu  yang  memproduksi  pangan  atau  menggunakan  bahan  baku,  bahan  tambahan  pangan,  atau bahan  bantu  lain  dalam  produksi  pangan  yang  dihasilkan  melalui  rekayasa  genetika  wajib  untuk menjalani  evaluasi  keamanan  pangan  untuk  kesehatan  manusia  sebelum  produk  tersebut  dapat beredar.  Pemerintah  juga  menetapkan  persyaratan  dan  prinsip  penelitian,  pengembangan,  dan pemanfaatan  metode  rekayasa  genetika  dalam  produksi  pangan,  serta  menetapkan  aturan  untuk pengujian  pangan  hasil  dari  rekayasa  genetika.  Setelah  itu,  berbagai  peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  aspek  keamanan  hayati,  keamanan  pangan,  dan  keamanan  pakan  PRG  diterbitkan, termasuk  dalam  bentukundang-undang,  keputusan  bersama  menteri,  peraturan  pemerintah  dan keputusan menteri.
Selanjutnya  pada  tahun  1999  diterbitkan  Keputusan  Bersama  oleh  Menteri  NegaraPangan  dan Hortikultura, MenteriPertanian, MentriPerkebunan, Menteri Kesehatan Menteri Kehutanandengannomor 998.1/Kpts/OT.210/9/99; 790.a/KptsIX/1999; 1145A/MENKES/SKB/IX/99; 015A/NmenegPHOR/09/1999.  Kepber  ini  berjudul.  Konsep  keamanan  hayati  dalam  Keputusan Bersama  tersebut  merujuk  pada  kondisi  yang  diperlukan  untuk  mencegah  Produk  Pertanian  Hasil Rekayasa Genetika (PPHRG) dari berpotensi menimbulkan gangguan, kerugian, atau bahaya terhadap keanekaragaman  hayati,  termasuk  hewan,  ikan,  tumbuhan,  dan  lingkungan.  Dalam  rangka menjalankan  ketentuan  tersebut,  Kepber  membentuk  Komisi  Keamanan  Hayati  dan  Keamanan Pangan  PPHRG  (KKHKP).  Selanjutnya,  KKHKP  membentuk  Tim  Teknis  Keamanan  Hayati  dan Keamanan Pangan PPHRG (TTKHKP) yang terbagimenjadi lima kelompok, yaitukelompok Pangan, Tanaman, Hewan, Ikan, dan Jasad Renik.
Pada  tahun  1999,  adanya  perubahan  dalam  peraturan  tentang  keamanan  hayatidan  keamanan pangan  produk  pertanian  hasil  rekayasa  genetika  dengan  diberlakukannya  Keputusan  Bersama (Kepber) olehMenteri Negara Pangan dan Hortikultura, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Pertanian,  Menteri  Kesehatan,  dengan  nomor  998.1/Kpts/OT.210/9/99;  790.a/Kpts  IX/1999; 1145A/MENKES/SKB/IX/99;  015A/menegPHOR/09/1999.  Kepber  ini  menggantikan  Keputusan yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  Pertanian  dengan  No.  856/Kpts/HK.330/9/1997  yang  sebelumnya mengatur ketentuan keamanan hayati produk bioteknologi pertanian yang berasal dari produkrekayasa genetika.  Konsep  keamanan  hayati  dalam  Kepber  ini  mengacu  pada  kondisi  dan  upaya  yang diperlukan  untuk  mencegah  kemungkinan  dampak  yang  dapat  mengganggu,  merugikan,  dan membahayakan keanekaragaman hayati, termasuk hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan akibat dari Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika (PPHRG) (Herman, 2010).
Di  tahun2004,  diterbitkan  sebuah  aturan  berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  berkaitan dengan  penggunaan  Produk  Rekayasa  Genetika  (PRG),  terutama  dalam  konteks  pangan  PRG. Peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Keamanan,  Mutu,  dan  Gizi  Pangan.  PP  ini  merupakan  langkah  implementasi  dari  Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam Pasal 14 PP ini dijelaskan bahwa setiap individu  yang  memproduksi  pangan  atau  menggunakan  bahan  baku,  bahan  tambahan  pangan,  atau bahan bantu lain dalam proses produksi pangan yang berasal dari rekayasa genetika diwajibkan untuk melakukan  evaluasi  keamanan  pangan  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  manusia  sebelum  produk tersebut boleh beredar di pasaran.
Pada  tanggal  16  Agustus  2004,  Pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Protokol  Cartagena  tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Cartagena Protocol on Biosafety to the  Convention  on  Biological  Diversity )  dengan  menggunakan  UU    No.  21  Tahun  2004.  Dalam
Protokol  Cartagena  ini,  terdapat  halpenting  yang  mengatur  aspek-aspek  seperti  persetujuan  di  awal prosedur  penggunaan  PRG,  evaluasi  risiko  ( risk  assessment ),  pengelolaan  risiko  ( risk  management ), tindakan  darurat  dalam  kasus  perpindahan  lintas  batas  yang  tidak  disengaja  (emergency  measures), penanganan,  pengangkutan,  pengemasan,  dan  pemanfaatan,  lembaga  penyedia  informasi  keamanan hayati ( biosafety clearing house ), pembangunan kapasitas, dan tanggung jawab pihak-pihak terhadap masyarakat.
Tahun  2005,  dikeluarkan  sebuah  keputusan  Bersama  oleh  empat  menteri  tahun  1999  yang kemudian  di  ubah  menjadi  PP  No.  21  Tahun  2005  tentang  Keamanan  Hayati  Produk  Rekayasa Genetika  (PRG).  Dalam  PP  No.  21  Tahun  2005  ini,  konsep  keamanan  hayati  PRG  mencakup  tiga aspek utama: keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan pakan PRG.
1. Keamanan  lingkungan  PRG  adalah  kondisi  dan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencegah timbulnya  risiko  yang  dapat  merugikan  keanekaragaman  hayati  sebagai  akibat  dari  penggunaan PRG dalam lingkungan.
2. Keamanan  pangan  PRG  adalah  kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencegah kemungkinan risiko yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia sebagai akibat dari seluruh proses produksi, penyiapan, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangan PRG.
3. Keamanan pakan PRG adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan dampak  yang  merugikan  dan  membahayakan  kesehatan  hewan  dan  ikan  sebagai  akibat  dari proses produksi, penyiapan, penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan pakan PRG.
Dengan  adanya  PP  No.  21  Tahun  2005  ini,  pemerintah  mengatur  dan  mengawasi  keamanan  PRG dengan  lebih  rinci  dan  komprehensif  untuk  melindungi  lingkungan,  kesehatan  manusia,  serta kesehatan hewan dan ikan.
Undang-Undang  No  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  telah  dilakukan  revisi  pada  tahun  2012 menjadiUndang-Undang  No.18  Tahun  2012,  Dalam  UU  terbaru  ini,  pemerintah  menegaskan  bahwa siapa  pun  yang  memproduksi  makanan  atau  minuman  yang  menggunakan  bahan  baku  yang  berasal dari  produk-produk  rekayasa  genetika  harus  adanya  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Apabila Perusahaan  produksi  yang  mengeluarkan  tanpa  adanya  izin  dari  pemerintah  maka  akan  diberikan sanksi administrative kepada pelanggar ketentuan tersebut.

## 3.3 Pengaturan Rekayasa Genetika di Negara-Negara Maju
Proses  perkembangan  zaman  telah  mencakup  ke  berbagai  aspek  mulai  dari  aspek  ekonomi,  sosial budaya politik dan berbagai macam hal lainnya. Akibat berkembangnya di berbagai aspek salah satu permasalahan  yaitu  muculnya  kebutuhan  asupan  makanan  oleh  karena  itu  maka  muncullah  produk- produk  rekayasa  genetikaa.  Produk-produk  yang  dihasilkan  dengan  rekayasa    genetikaa  ini  dapat memproduksi  bahan  baku  makanan  dengan  lebih  cepat  dan  lebih  baik  hal  ini  akan  memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  di  bidang  pangan  industry,  pertanian  Kesehatan  manusia  maupun dalam proses menjaga lingkungan (Yuwono Prianto, Swara Yudhasasmita, 2017).
Pengaturan  ini  bukan  hanya  diatur  oleh  neara-negaramaju  saja  yang  terlibat  namun  banyak Organisasi  Internasional  yang  terlibat  dalam  membuat  regulasi  tentang  rekaysa        genetikaa  seperti salah  satunya  adalah  UNEP  (Risa  Mahdewi,  Desia  Rakhma  Banjarani,  2020)  (Dewan  Pengatur Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1987 membentuk kelompok kerja Ad Hoc yang terdiri dari dari para ahli keanekaragaman hayati. Tidak hanya UNEP yang terlibat namun INC Komite  Negosiasi  Antar  Pemerintah  mengadakan  total  tujuh  pertemuan  yang  mulai  dilakukan  sejak tahun  1991  hingga  1992  (Risa  Mahdewi,  Desia  Rakhma  Banjarani,  2020).  Pertemuan  tersebut berubah  menjadi  konferensi  untuk  mengadopsi  teks  final  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  pada tanggal  22  Mei  1992  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  lahir  sebagai  wujud  kepedulian  umat manusia  atas  berkurangnya  nilai  keanekaragaman  hayati  yang  disebabkan  oleh  laju  kerusakan keanekaragaman  hayati  yang  cepat  dan  kebutuhan  masyarakat  dunia  untuk  mengintegrasikan  semua perlindungan untuk kelangsungan hidup alam dan umat manusia lebih lanjut.
Melalui  konvensi  ini,  masyarakat  dunia  mengakui  bahwa  keanekaragaman  hayati  merupakan perhatian  bersama  umat  manusia,  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses pembangunan.  Ada  bebrapa  organisasi  Internasional  lain  juga  melihat  pengaturan  terkait  dengan rekayasa  genetikaa  menjadi  hal  yang  penting.  Dengan  berpedomoan  kepada  hasil-hasil  konvensi internasional, banyak negara-negara di dunia menyususn hukum yang khusus untuk mengatur terkait dengan rekayasa genetikaa seperti EU, Korea, India, Brasil, dan Kenya.
Dengan  semakin  pesatnya  penggunaan  produk-produk  rekayasa  genetic  maka  adanya  sebuah konvensi  Cartagena  yang  mana  konvensi  ini  memeberikan  pengaruh  sangat  besar  terkait  dengan penggunaan  produk  rekayasa        genetika,  dalam  perjanjian  internasional  ini  mengatur  tentang pergerakan  produk-produk  rekayasa  genetika  antara  satu  negara  ke  negara  lain.  Perjanjian  ini diterapkan  pada  tanggal  29  Januari  2000.  Perjanjian  ini  sangat  spesifik  yaitu  untuk  melindungi keanekaragaman  hayati  yang  kemungkinan  akan  muncul  diakibatkan  dari  adanya  penggunaan  bahan dari  rekayasa  genetika.  Perjanjian  ini  juga  menjadi  paksaan  bagi  setiap  negara  untuk  memperoleh informasi  secara  lengkap  dan  jelas  sebelum  memutuskan  untuk  melakukan  proses  impor  produk rekayasa genetika untuk masuk ke wilayah sebuah negara.

## 1. China
Perkembangan rekayasa genetika juga menjadi satu hal yang sangat penting oleh Cina, sesuai dengan garis  besar  yang  dikeluarkan  oleh  Organisasi  Internasional  Cina  mengeluarkan  banyak  aturan-aturan yang  menggunakan  bahan  baku  rekayasa  genetika  atau  produk  yang  dihasilkan  dari  rekayasa genetika  (Kou  Jian  Ping,  et  al,  2015).  Regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  negara  China  dilakukan  pada tahap awal dengan mengumumkan undang-undang peraturan yang relevan sesuai dengan persyaratan, komisi  ilmiah  Teknologi  Negara  Cina  mengumumkan  Tindakan  untuk  pengendalian  Keamanan Rekayasa  genetika  pada  tanggal  24  Desember  1993,  selanjutnya  Kementerian  Pertanian  Cina mengumumkan  Tindakan implementasi penggunaan rekayasa   genetika pada 10 Juli 1996 dan mulai berjalan  peraturan  tersebut  pada  November  1996  dan  Administrasi  Monopoli  Tembakau  Negara China  mengeluarkan  Tindakan  Administratif  untuk  Penelitian  dan  Penerapan  Rekayasa    genetika Tembakau pada tanggal 25 Maret 1998 (Kou Jian Ping, et al, 2015).
China  dalam  mengembangkan  teknologi  rekeyasa  genetika  telah  berinvestasi  dengan  sangat serius  dalam  penelitian  dan  perkembangan  hal  ini  berdampak  sangat  positif.  Budidaya  dan komersialisasi kapas BT-GM telah memberikan hasil yang signifikan; Beras GM BT dan jagung fitase GM  telah  diterbitkan  dengan  sertifikat  keamanan  hayati  dan  memenuhi  syarat  untuk  komersialisasi. Cina  telah  memperoleh  lebih  dari  300  gen  dengan  sifat-sifat  penting,  seperti  nutrisi  yang  lebih  baik, tahan  kekeringan,  toleran  garam  dan  alkali,  dan  pemanfaatan  nutrisi  yang  efisien.  Dan  Cina  telah menyaring  dan  memilih  46  gen  fungsional  dengan  hak  kekayaan  intelektual  independen  dan  nilai pemuliaan penting (James, 2015). Cina memulai impor produk GM pada tahun 1996 dan merupakan importir  dan  konsumen  utama  produk  GM.  Tanaman  pengimpor  utama  adalah  kedelai,  jagung,  dan kapas.  Pada  tahun  2014,  Cina  mengimpor  71,40  juta  ton  kedelai,  2,59  juta  ton  jagung,  2,93  juta  ton lobak  dan  2,67  juta  ton  kapas  (James  2015).  Produk-produk  ini  terutama  diimpor  dari  Amerika Serikat,  Kanada,  Brasil,  dan  Argentina,  yang  semuanya  merupakan  negara-negara  besar  penghasil tanaman GM. Produk GM yang diimpor semuanya digunakan  untuk pengolahan lebih lanjut, seperti untuk  minyak  peremukan,  produksi  pakan  dan  produksi  pangan  (CAIW  2015).  Untuk  penanaman tanaman transgenik, Cina hanya menanam kapas transgenik dan pepaya transgenik secara  komersial. Pada tahun 2014, luas tanam kapas GM adalah 3,9 juta ha, dan pepaya GM diabaikan (James, 2015).
Cina menjadikan industri bio-teknologi menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi, hal ini dimulai  dengan  tahun  2006  Dewan  Negara  China  menyatakan  bahwa  teknologi  rekayasa        genetika menjadi salah satu teknologi terdepan yang akan sangat dibutuhkan pada masa depan. Oleh karena itu Pemerintah Cina meluncurkan program rekayasa genetika menjadi program penting pada tahun 2008, selanjutnya  pada  tahun  2009  Dewan  Negara  Cina  mengusulkan  untuk  menigkatkan  industri  bio- teknologi  sebagai  pilar  industri  dan  industri  baru  strategis  nasional.  Dalam  Dokumen  Pusat  No.  1 China  pada  tahun  2009,  2010  dan  2012,  pemerintah  pusat  semua  mendesak  untuk  melanjutkan pelaksanaan  program  rekayasa        genetika,  memfasilitasi  R&D  rekayasa        genetika,  dan mempromosikan komersialisasi varietas rekayasa genetic (CAIW, 2015).
Dalam  hal  untuk  tercapainya  tujuan  untuk  meningkatkan  rekayasa  genetika  sebagai  prioritas maka  China  melalui Minister  of  Agricalture (MOA)  yang  selanjutnya  akan  disebut  MOA  memiliki peranan  yang  sangat  penting  yaitu  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  nasional  dan  pengelolaan transgenic  pertanian  (Ministry  of  Agriculture  of  China,  1996),  melalui  MOA  juga  mengadakan pertemuan Bersama tingkat Menteri untuk memfasilitasi kordinasi dan manajemen di antara berbagai departemen.  MOA  telah  membentuk  sebuah  Komite  Standar  Nasional  untuk  Manajemen  Keamanan Organisme  Pertanian  yang  Dimodifikasi        genetika  yang  bertanggung  jawab  atas  penelitian  dan pengembangan  standar  teknologi  pengujian,  sebanyak  40  lembaga  pengujian  keamanan  lingkungan
dan pangan telah disertifikasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok No. 588 menetapkan bahwa departemen terkait dari pemerintah di atas tingkat kabupaten harus bertanggung jawab untuk inspeksi keamanan  makanan  GM  sesuai  dengan  ketentuan  yang  relevan  dari  Undang-Undang  Keamanan Pangan Tiongkok.
Dalam  proses  pelebelan  produk-produk  yang  memiliki  kandungan  rekayasa        genetika,  China mengahruskan  adanya  label  terhadap  semua  produk  baik  yang  mengandung  komponen  rekayasa genetic atau menggunakan proses rekayasa genetika. Sampai saat ini hanya produksi kapas transgenic dan  pepaya  yang  disetujui,  sedangkan  kedelai,  jagung  kapas,  biji  lobak  diizinkan  untuk  diimpor  ke China  sebagai  bahan  baku  untuk  diproses.  Sampai  saat  ini  daftar  tersebut  tidak  ada  perubahan dikarenakan belum adanya produk rekayasa genetika  yang disetujui. Dilakukan pelebelan yang ketat terhadap  produk-produk  transgenic  bertujuan  untuk  melindungi  hak  konsumen  untuk  mengetahui dalam memilih produk yang ada kandungan transgenic atau tidak.
Sejauh  ini,  belum  ada  negara  di  dunia  yang  melabeli  semua  produk  GM.  Kebijakan  pelabelan tentang  rekayasa  genetika  di  negara  lain  terbagi  dalam  tiga  kategori.  Beberapa  negara  mengambil kebijakan  pelabelan  sukarela,  seperti  Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Argentina  Beberapa  negara mengambil  kebijakan  pelabelan  kuantitatif  wajib,  yaitu  setiap  produk  yang  mengandung  komponen GM melebihi ambang batas harus diberi label. Tetapi negara yang berbeda mengambil ambang batas yang  berbeda,  misalnya,  masing-masing  adalah  0,9%  di  UE  dan  3%  di  Brasil.  Negara-negara  lain mengambil  pelabelan  kuantitatif  wajib  selektif.  Dengan  kata  lain,  hanya  produk  tertentu  yang mengandung  komponen  GM  yang  melebihi  ambang  batas  yang  harus  diberi  label.  Misalnya,  di Jepang,  24  jenis  makanan  yang  terbuat  dari  kedelai  atau  jagung  perlu  diberi  label  jika  mengandung komponen  GM  melebihi  5%  Sebagai  transgenik  komponen  dalam  makanan  biasanya  di  bawah ambang batas, pelabelan hampir tidak diperlukan. Dalam kasus ini, makanan yang diberi label sebagai makanan transgenik hampir tidak terlihat di pasar negara-negara. Hal ini telah menyebabkan de facto non-pelabelan produk produk rekayasa    genetika. Faktanya, China memiliki jumlah produk rekayasa genetika berlabel terbesar.

## 2. America
Amerika  menjadi  negara  pengekspor  produk  rekayasa  genetika  ke  pasar  internasional,  Ekspor komoditas pertanian AS ke negara-negara di dunia terjadi peningkatan mulai tahun 2011 hingga tahun 2014.  Secara  beturut-turut  total  ekspor  komoditas  AS  pada  tahun  2011,  2012,  dan  2013  sebesar US$136.444.449,  US$141.550.211,  dan  US$144.359.309.  Sedangkan  posisi  tertinggi  tahun  2014 mencapai US$150.014.539. semakin meningkatnya impor produk rekayasa genetic disebabkan karena terjadinya perkembangan teknologi di AS dalam sector pertanian yang sangat pesat. AS menganggap rekayasa  genetic  menjadi  cara  untuk  mencegah  terjadinya  kekurangan  pangan  (Ministry  of Agriculture of China, 1996).
Dalam  hal  regulasi  terkait  dengan  produk  rekayasa  genetic  di  Amerika  melakukan  evaluasi berdasarkan  prinsip  sains,  pemerintah  dapat  melakukan  intervensi  jika  adanya  efek  berbahaya  yang ditimbulkan  dari  produk  rekayasa        genetika  analisis  terhadap  produk  GM  harus  mengikuti  prinsip kesetaraan  substansial  yaitu  melihat  dampak  produk  rekayasa  genetic  terhadap  Kesehatan  manusia dan  lingkungan  dengan  kriteria  yang  sama  yang  digunakan  dalam  evaluasi  produk  konvensional. Sampai  saat  ini  tidak  ada  pengaturan  khusus  yang  dibuat  untuk  mengatur  terkait  produk  rekayasa genetic, tetapi dikategorikan berdasarkan penggunaan spesifiknya oleh karena itu hanya tunduk pada undang-undang  yang  telah  berlaku  sebelumnya. Food  and  Drug  Administrasion FDA  mengatur sebagian besar makanan manusia dan hewan, termasuk makanan transgenik. Dengan demikian, FDA memastikan  bahwa  makanan  yang  merupakan  rekayasa  genetika  atau  memiliki  bahan  rekayasa genetika memenuhi standar keamanan yang sama ketatnya dengan semua makanan lainnya.
FDA menetapkan dan memberlakukan standar keamanan pangan yang harus diikuti oleh mereka yang  memproduksi,  memproses,  menyimpan,  mengirim,  atau  menjual  makanan,  tidak  peduli bagaimana  makanan  tersebut  dibuat.  Selain  FDA  dalam  mengatur  dan  mengawasi  terkait  dengan makanan rekayasa genetic U.S Environmental Protection Agency EPA, EPA terlibat dalam hal ini  ini bertanggung  jawab  untuk  melindungi  kesehatan  manusia  dan  lingkungan,  termasuk  mengatur pestisida.  EPA  mengatur  keamanan  zat  yang  melindungi  tanaman  transgenik,  yang  disebut  sebagai pelindung  tanaman  (PIP),  yang  ada  di  beberapa  tanaman  transgenik  untuk  membuatnya  tahan terhadap serangga dan penyakit. EPA juga memantau semua jenis pestisida lain yang digunakan pada
tanaman, termasuk tanaman transgenik dan non-transgenik. U.S Department of Agricalture Menyusun aturan untuk memastikan produk rekayasa genetic tidak berbahaya untuk tanaman lainnya.
Dalam hal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Amerika aman untuk di makan  meskipun  produk  tersebut  memiliki  kandungan  rekayasa  genetika  disini  3  lembaga  memiliki keterikatan  antara  satu  dengan  lainnya,  yaitu  FDA  bekerja  sama  dengan  EPA  dan  USDA  untuk memastikan  makanan  dan  tumbuhan  aman.  Kolaborasi  antar  Lembaga  ini  diharapkan  akan memberikan dampak positif dengan memastikan penyedia makanan memahami pentingnya makanan yang  aman  sehingga  mereka  dapat  menciptakan  makanan-makanan  yang  sesuai  dengan  aturan meskipun adanya kandungan rekayasa genetic dalam tanaman tersebut.
Karena makanan rekayasa    genetika termasuk dalam klasifikasi FDA “umumnya diakui sebagai aman,” produk rekayasa ini biasanya tidak memerlukan pelabelan khusus atau persetujuan pra-pasar, yaitu,  mereka  tidak  harus  disetujui  sebelum  memasuki  pasar.  FDA  merekomendasikan  agar perusahaan  melalui  proses  konsultasi  sukarela  untuk  menentukan  apakah  makanan  GM baru  mereka akan  memerlukan  persetujuan  pra-pasar.  Persetujuan  diperlukan  jika  makanan  GM  mengandung  zat beracun  atau  alergen  tingkat  tinggi  atau  tingkat  nutrisi  penting  yang  berkurang,  tetapi  ini  jarang terjadi.  Memang,  dari  168  konsultasi  publik  yang  tercatat  dari  tahun  1995  hingga  2015,  semuanya telah menghasilkan makanan GM yang dibebaskan dari persetujuan pra-pasar.

## 3. Uni Eropa
Perhatian  terhadap  produk  rekayasa    genetika  di  Eropa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi masyarakat  sehingga  pembuat  kebijakan  sangat  memperhatikan  produk  rekayasa        genetika. Berdasarkan  keyakinan  bahwa  baik  teknologi  yang  menggunakan  rekayasa        genetika  dan  maupun produk  rekayasa  genetika  memiliki  resiko  yang  berbahaya  bagi  manusia.  Untuk  meminimalisir  hal tersebut  maka  pemerintah  Uni  Eropa  menerapkan  Langkah-langkah  administrasi  keselamatan  yang sangat  kepada  setiap  tahap  penelitian  dan  produksi  GM  dengan  berbagai  cara  seperti  melakukan evaluasi  keamanan  yang paling  ketat pada produk akhir. Sampai saat ini memang  efek negative dari penggunaan rekayasa      genetika belum muncul  atau tidak memiliki sisi negatif, hal ini tidak berarti produk  rekayasa  genetika  bebas  resiko.  Oleh  karena  itu  negara-negara  Eropa  mengambil  prinsip kehati-hatian.  Bagi  negara-negara  Uni  Eropa  membuat  sebuah  Undang-undang  khusus  dan memperkenalkan  kebijakan  umum  tentang  administrasi  keselamatan  produk  rekayasa        genetika, negara-negara  anggota UE membuat  sistem peraturan mereka sendiri tentang  administrasi  keamanan transgenik.  Saat  ini,  UE  adalah  wilayah  yang  memberlakukan  administrasi  paling  ketat  pada  produk GM (Jessica Lau, 2015).
Di Uni Eropa, semua produk makanan GM harus melalui proses terpusat untuk persetujuan pra- pasar  dan  mengikuti  pedoman  pelabelan.  Ketika  perusahaan  mengajukan  aplikasi  untuk  persetujuan makanan  GM  ke  negara  anggota  UE, European  Food  Safety  Authority (EFSA)  yang  tersentralisasi melakukan penilaian risiko ilmiah. EFSA adalah komite ilmiah independen yang mengevaluasi risiko Kesehatan  manusia  dan  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  makanan  rekayasa  genetic.  Kembali kecontoh  jagung  Bt11,  Syngenta  menyerahkan  data  yang  menunjukkan  bahwa  komposisi  nutrisi tanaman  secara  substansial  setara  dengan  jagung  tanpa  protein  insektisida,  protein  insektisida  tidak beracun pada mamalia laboratorium, dan kemungkinan gen insektisida dipindahkan kelingkungan itu rendah.  Keputusan  persetujuan  disusun  oleh  Komisi  Eropa  berdasarkan  evaluasi  EFSA,  kemudian dipilih  oleh  komite  perwakilan  negara  anggota  Uni  Eropa.  Jika  komite  negara  anggota  tidak  dapat mencapai  keputusan  mayoritas,  maka  Komisi  Eropa  membuat  keputusan  akhir  untuk  persetujuan. Setelah  disetujui,  makanan  rekayasa  genetika  di  pasar  harus  mematuhi  pedoman  pelabelan.  Secara khusus,  produk  makanan  yang  mengandung  lebih  dari  0,9%  bahan  GM  harus  diberi  label  sebagai makanan trangenetika (Jessica Lau, 2015).
Persetujuan  makanan  hasil  dari  rekayasa  genetika  di  tingkat  Uni  Eropa  da  pat  bertentangan dengan  kebijakan  di  setiap  negara  anggota,  sebelumnya  negara-negara  Uni  Eropa  dapat  melarang penggunaan  dan  budidaya  yang  mengandung  rekayasa  genetic.  Salah  satu  contoh  ketidaksepakatan antara  UE  dan  masing-masing  negara  adalah  larangan  jagung  MON810,  versi  pesaing  Monsanto jagung  Bt11  yang  mengandung  protein  insektisida  rekayasa  yang  sama.  Prancis  berpendapat  bahwa seperti  Bt11,  MON810  berisiko  terhadap  Kesehatan  lingkungan  karena  potensi  serangga  resisten. Sebagai  tanggapan,  EFSA  mempertahankan  temuana  slinya  bahwa  risiko  keseluruhan  terhadap Kesehatan lingkungan rendah, dan pedoman komite untukmengurangi potensi resistensi cukup untuk
mengurangi risiko. Pada tahun 2011, larangan MON810 di Prancis dinyatakan melanggar hukum oleh pengadilan tertinggi UE, Pengadilan Eropa. Terlepas dari keputusan hukum, pemerintah Prancis terus melarang  MON810.  Karena  dasar  ilmiah  larangan  itu  tidak  jelas,  Tindakan  pemerintah  Prancis dikritik  sebagai  Tindakan  politis  dari  pada  ilmiah.  Perselisihan  antara  pemerintah  UE  dan  Prancis menyoroti  fakta  bahwa  negara-negara  anggota  memiliki  kekuatan  praktis  yang  signifikan  mengenai apakah makanan rekayasa diperbolehkan.
Undang-undang yang disahkan pada tahun 2015 memungkinkan masing-masing negara memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menyetujui makanan rekayasa genetika; secara khusus, keputusan persetujuan  negara  dapat  didasarkan  pada  faktor-faktor  di  luar  risiko  kesehatan.  Sebelumnya, pembenaran  untuk  larangan  negara  terhadap  makanan  GM  terbatas  pada  data  ilmiah  yang menunjukkan  risiko  makanan  GM  terhadap  Kesehatan  manusia  atau  lingkungan.  Namun,  negara- negara  anggota  sekarang  dapat  melarang  makanan  GM  berdasarkan  pertimbangan  seperti  kebijakan sosial  ekonomi  dan  tradisi  budaya  penggunaan  lahan.  Undang-undang  tersebut  mewakili  dua perubahan besar dalam regulasi makanan GM UE: lebih banyak kekuatan keputusan diberikan kepada masing-masing negara anggota, dan pengaruh ilmiah data tentang keamanan pangan GM berkurang.

## 3.4 Evaluasi Perbandingan aturan yang Telah Diterapkan di Negara Maju
Dari perbandingan tiga negara—China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat—dalam pengaturan rekayasa genetika,  Indonesia  dapat  mengambil  beberapa  panduan  untuk  mengembangkan  pendekatan  yang lebih holistik terhadap rekayasa genetika
1. Keterbukaan  dan  pengaturan  yang  ketat:  Indonesia  dapat  meniru  prinsip  keterbukaan  yang diterapkan  oleh  Uni  Eropa  dan  China  dalam  regulasi  rekayasa  genetika.  Hal  ini  termasuk memerlukan  pelabelan  yang  jelas  pada  produk-produk  yang  mengandung  komponen  rekayasa genetika, memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat
2. Fleksibilitas  dan  Pertimbangan  Multi  Faktor:  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  UE,  Indonesia dapat  mempertimbangkan  faktor-faktor  lebih  luas  dalam  keputusan  terkait  rekayasa  genetika, termasuk  sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Hal  ini  dapat  memungkinkan  Indonesia  untuk  membuat keputusan yang lebih seimbang dan responsif terhadap kebutuhan dan perspektif masyarakat
3. Kolaborasi Lembaga dan Keterlibatan Masyarakat: Melihat pada AS, Indonesia bisa mengadopsi pendekatan  yang  melibatkan  berbagai  lembaga  terkait  seperti  FDA,  EPA,  dan  USDA  untuk memastikan regulasi dan pengawasan yang  menyeluruh. Selain itu, melibatkan masyarakat sipil dan  berbagai  pemangku  kepentingan  dapat  memperkaya  diskusi  tentang  rekayasa  genetika  di Indonesia
4. Investasi  dalam  Penelitian  dan  Pengembangan  :  Mengikuti  jejak  China,  Indonesia  dapat berinvestasi  secara  serius  dalam  penelitian  dan  pengembangan  teknologi  rekayasa  genetika.  Ini dapat  membantu  negara  tersebut  mendapatkan  manfaat  dari  inovasi  genetik  yang  dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan keamanan Pangan
5. Keadilan  dan  Ketelitian  dalam  Pengaturan:  Penting  untuk  memastikan  bahwa  regulasi  yang diterapkan  juga  memperhatikan  aspek  keadilan,  keberlanjutan,  dan  ketelitian  dalam  menilai risiko serta manfaat rekayasa genetika bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Untuk  meningkatkan  kualitas  makanan-makanan  di  Indonesia  ini  khususnya  makanan  yang mengandung  kandungan  rekayasa  genetika  di  dalam  nya  seperti  jagung,  kedela,  padi  dan  makanan dan  minumanlainnya,  makaharusadanyapengaturanterkaitdengankandungan  yang  memilikirekayasa genetic. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit yang akan timbul disebabkan karena  dalam  proses  penggunaan  produk  yang  memiliki  rekayasa  genetika  ini  masih  belum  cukup lama  dalam  hal  efek  sampingnya,  oleh  karena  itu  maka  harus  adanya  aturan  yang  tegas  khususnya bagi  produsesn-produsen  yang  menghasilakan  produk  untuk  dijual  dengan  menaruh  di  kemasan adanya  kandungan  rekayasa  genetika.  Hal  ini  akan  membantu  Masyarakat  untuk  berhati-hati  dalam memilih makanan untuk dikonsumsi.

## 4.2 Saran
Kepada  pihak-pihak  terkait  seperti  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Pertanian  dan  beberapa kementerian  yang  saling  berkaitan  dengan  produksi  makanan,  maka  sudah  semstinya  selalu melakukan  update  undang-undang  agar  tidak  terjadinya  kekosongan  hukum.  Karena  jika  melihat negara-negara  maju  yang  telah  mengatur  tentang  rekayasa  genetika  dengan  efektif  seperti  Amerika Serikat,  Uni  Eropa,  Kanada,  Australia,  dan  Jepang.  Melalui  lembaga-lembaga  seperti  FDA  di Amerika Serikat, EFSA di Uni Eropa, Health Canada di Kanada, OGTR di Australia, dan MHLW di Jepang, negara-negara ini telah menetapkan regulasi yang ketat terkait penggunaan rekayasa genetika dalam  makanan,  obat-obatan,  dan  produk  kesehatan.  Peran  lembaga-lembaga  ini  meliputi  evaluasi risiko,  penentuan  standar  keamanan,  serta  pengawasan  penerapan  teknologi  rekayasa  genetika  guna memastikan keselamatan konsumen dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ami  Hestiati,  M.  Herman,  2015,  RegulasiKeamanan  Hayati  Produk  Rekayasa  Genetika  di  Indonesia,  Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 13 No. 2, Desember
Ajeng  Pamela  &Efrida  Lubis,  Efektifitas  Pengaturan  Penggunaan  Rekayasa  genetikaa  pada  Produk  Pangan Jagung Event Mon, 2018, Jurnal Hukum De’ Rechstaatt Vol. 4 No.2 September.
an-Peter Nap, Peter L, J Metz, Marga Escaler, Anthonny J.Connor  The release of Genetically Modified Crops into the environment, the plant journal 2003 p 1-18 volume 33 issue 1
CAIW  (China  Agricultural  Information  Website).  2015.  Statistics.  [2015-08-22].  http://www.agri.gov.cn  (in Chinese)
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, (2000) Montreal European Commission. (2015). More freedom for Member States to decide on the  Rekayasa Genetikas use for food & feed. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm
REKAYASA  GENETIKA  Safety.  (2012).  MON810  GM  maize:  France  seeks  new  cultivation  ban.  Retrieved from http://www.rekayasa genetika-safety.eu/news/1407.genetic-engineering-maize-mon810-france- cultivation-ban.html
Fridovich-Keil,  Judith  L.  and  Diaz,  Julia  M..  May.  2021,  “genetically  modified  organism”. Encyclopedia Britannica ,  1  ay.  2021,  https://www.britannica.com/science/genetically-modified-organism.  Diakses  23 Maret 2022.
Herman,  M.  2009.  Pengaturan  keamanan  tanaman  PRG  di  Indonesia.  Dalam:  B.  Purwantara  dan  M.  Thohari (eds.): Tanaman Produk Rekayasa    genetika dan Kebijakan Pengembangannya. Volume 2: Status Global Tanaman Produk Rekayasa    genetika dan Regulasinya. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya    genetika Pertanian
Herman, M. 2010. Empat belas tahun perkembangan peraturan keamanan hayati dan keamanan pangan produk rekayasa    genetika dan implementasinya di Indonesia. Jurnal AgroBiogen 6(2):113-125.
How  are  Rekayasa  Genetikas  Regulated  for  Food  and  Plant  Safety  in  The  United  States,  FDA  US  Food  and Drugs  Accesed  25  Juli  2022,  https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/how-rekayasa genetikas-are-
Islah Farah Amallina, (2011) Fakto-Faktor Penolakan Uni Eropa Terhadap Produk-Produk Genetical  Modified Organism dari Amerika Serikat, Skripsi.
James  C.  2015.  Global  Status  of  Commercialized  Biotech/  GM  Crops:  2014.  International  Service  for  the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA). Ithaca, New York
Jessica  Lau,  (2015)  Same  Science,  Different  Policies:  Regulating  Genetical  Modified  Foods  in  the  U.S  and Europe,  diakses  tanggal  25  Juli  2020,  https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/same-science-different- policies/
Kou  Jian  Ping,  et  al,  (2015)  Agricaltural  Rekayasa  Genetika  Safety  Administration  in  China,  Journal  of Agriculture Vol. 14 Issue 11
Mahrus, Kontroversi Produk Rekayasa genetikaa Yang Dikonsumsi Masyarakat, 2014, JurnalBiologiTropis Vol 14. No. 2, Juli
Merits  of  Ratifying  and  Implementing  the  Cartegena  Protocol  on  Biosafety,  (2001)  Northwestern  Journal  of International Law and business, Vol. 21 Issue 2
Ministry of Agriculture of China, 1996. Implementation Measures for Safety Control of Agricultural Biological GenticEngineering,
[2015-08-22],
http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/qtbmgz/200601/t20060120_539984.htm (in Chinese) Prof.  Drs,  Sutarno  M.Sc.,  Ph.D,  2016,  RekayasaGentikdanPerkembanganBioteknologi  di  BidangPeternakan,
Procedding Biology Education Conference, Vol 13 No 1
Raka  Dwi  Novianto,  Data  Terbaru  Jumlah  Penduduk  Indonesia  :  273  Juta  Jawa  Barat  Terbanyak,  Kamis  24 Februari 2022
Risa Mahdewi, Desia Rakhma Banjarani, (2020), Food Safety On Genetically Modofied Organism  Accoring to International Law and  its Implemantation  in Indonesia Vol. 2, Issue 1, Lampung Journal of Internasional Law.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Pengesahan Cartagena  Protocol  on  Biosafety  to  the Convention on Biological Diversity
Undang- UndangNomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United NationsConvention On Biological Diversity Yuwono  Prianto,  Swara  Yudhasasmita,  2017,  Tanaman  Genetical  Modified  Organism  (REKAYASA GENETIKA) dan PerspektifHukumnya di Indonesia, Journal of Biology Vol 10 No. 2