## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)
Elma Habibah Naila 1 , Saliki 1
1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, elmanailahabibah@gmail.com
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, salikipumas@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 27, 2023 Revised :  May 21, 2023 Accepted :  June, 14 2023 Available online    :   July 04, 2023
How to Cite:  Elma Habibah Naila and Saliki (2023) “Application of Law No. 16 of 2019 Concerning Minimum Age for Marriage Perspective of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency)”,  al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), pp. 653–664. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.72
Application  of  Law  No.  16  of  2019  Concerning  Minimum  Age  for  Marriage  Perspective  of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency)
Abstract. The regulation on the minimum age for marriage in Indonesia is a never-ending problem. Since the stipulation of Law No. 1 of 1974 until it was changed by Law No. 16 of 2019, many Indonesians do not comply with the regulations regarding the minimum age limit for marriage that has been set. In this regard, couples who do not obtain permission to marry from the state then choose to carry out marriages based on religious regulations, namely with a sirri contract. Such cases can be found in the

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
village of Sukosari, as an area where the majority of the population marry early with sirri contracts. The  problem  is  analyzed  using  an  empirical  juridical  approach  with  the  effectiveness  theory  of Lawrence M. Friedman. The results of this study state that the ineffectiveness of the minimum age limit for marriage is the local legal culture which makes early marriage with a sirri contract a habit, assuming that there is nothing more important than hastening marriage when it reaches the age of maturity. In the form of legal substance, the absence of direct sanctions against couples who do not register their marriage is the main factor in ignoring these regulations.
Keywords: application of law, marriage, theory of effectiveness, Sukosari village.
Abstrak. Peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia merupakan problematika yang tak kunjung usai. Sejak ditetapkaannya peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 hingga dirubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, banyak dari penduduk Indonesia yang tidak mentaati peraturan tentang batas minimal  usia  perkawinan  yang  telah  ditetapkan.  Berkaitan  dengan  hal  ini  pasangan  yang  tidak mendapatkan  izin  menikah  dari  negara  kemudian  memilih  untuk  melaksanakan  pernikahan berdasarkan peraturan agama, yaitu dengan akad sirri. Kasus yang demikian dapat ditemukan di desa Sukosari,  sebagai  daerah  yang  mayoritas  penduduknya  menikah  dini  dengan  akad  sirri.  Problem tersebut  dianalisis  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  teori  efektivitas  Lawrence  M. Friedman. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tidak efektifnya peraturan batas minimal usia perkawinan adalah budaya hukum setempat  yang menjadikan nikah dini dengan akad  sirri  sebagai suatu kebiasaan, menganggap tidak ada hal yang lebih utama dari pada menyegerakan pernikahan saat telah  mencapai  usia  balligh.  Dalam  bentuk  substansi  hukum,  tidak  adanya  sanksi  secara  langsung terhadap pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan adalah faktor utama dihiraukannya peraturan tersebut.
Kata Kunci: Penerapan UU, Perkawinan, Tori Efektivitas, Desa Sukosari.

## PENDAHULUAN
Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan yang mendapatkan izin dari negara adalah apabila calon mempelai pria sudah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Ketentuan ini kemudian oleh  sekelompok  masyarakat  diajukan  untuk  mendapatkan  judicial  review  (hak  uji baik  materi  ataupun  formil)  dan  dinaikkan  hingga  mencapai  angka  18  tahun  bagi perempuan. Seiring berjalannya waktu, ketentuan ini kembali mendapatkan protes dari sekelompok masyarakat yang ditandai dengan munculnya gugatan pada MK di tahun 2017 dengan dalih equality before the law (semua manusia sama dan setara di depan  hukum). 1 Upaya  tersebut  mendapatkan  hasil  dengan  adanya  perubahan Peraturan Perundang- Undangan Batas Perkawinan pada tahun 2019. Pada akhirnya peraturan  tentang  batas  usia  perkawinan  secara  resmi  tercantum  dalam  UU  No.16 tahun  2019  pada  pasal  7  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  di  Indonesia hanya  dapat  diizinkan  bagi  pasangan  laki-laki  ataupun  perempuan  yang  sudah berusia 19 tahun. 2
1 Xavier  Nugraha,  dkk.,  Rekonstruksi  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  (Analisa  Putusan  MK  No.  22/Puu-Xv/2017),  Lex  Scientia Law Review, Vol.3, No.1, (Mei 2019), hlm.3.
2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
Realita di kalangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan hingga saat ini nyatanya masih tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, banyak terdapat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan di bawah batas minimal Undang- Undang.  Ketidak  taatan  ini  merupakan  suatu  bentuk  refleksi  dari  rendahnya kesadaran  hukum  masyarakat.  Lemahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat disebabkan  oleh  tidak  pastinya  suatu  hukum,  peraturan  yang  bersifat  statis,  dan masyarakat yang mempertahankan hukum secara tidak efisien. 3
Adanya  batas  usia  perkawinan  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk kepentingan dan kemaslahatan masing-masing personal rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut  ditetapkan  melalui  berbagai  macam  pertimbangan  yang  sesuai  dengan kondisi  masyarakat.  Pembatasan  usia  minimal  perkawinan  dimaksudkan  supaya setiap calon mempelai memiliki kematangan yang cukup dalam berfikir, bekerja, dan menjaga  keutuhan  keluarga  secara  fisik  dan  psikis.  Lebih  lanjutnya,  secara  umum tujuan dari dirumuskannya peraturan batas usia minimal perkawinan adalah untuk menjaga  hak  reproduksi  wanita,  mengendalikan  jumlah  kelahiran,  meningkatkan potensi  tercapainya  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  dalam  kehidupan  rumah tangga. 4
Peraturan batas minimal pernikahan faktanya banyak diabaikan di beberapa daerah,  tidak  terkecuali  di  desa  Sukosari  kecamatan  Jatiroto  Kabupaten  Lumajang Jawa  Timur.  Masyarakat  di  daerah  tersebut  mayoritas  adalah  suku  Madura  yang masih berpegang teguh terhadap ajaran Islam dalam pembatasan usia perkawinan. Mereka  meyakini  bahwa  batas  usia  perkawinan  yang  ideal  adalah  ketika  seorang perempuan mulai mengalami mesntruasi dan laki-laki sudah mengeluarkan sperma (baliigh).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Imam  Syafi`i  dan  Imam  Hambali  yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan balligh adalah sempurnanya berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. 5
Faktor-Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  dini  menurut Hollean  dan  Suryono  adalah  faktor  ekonomi,  pendidikan,  dan  faktor  orang  tua. 6 Adapun di daerah Sukosari, faktor yang paling mendominasi adalah faktor orang tua. Kebanyakan  pernikahan  sirri  yang  dilakukan  adalah  merupakan  paksaan  dan perjodohan masing-masing orang tua. Tidak pahamnya masyarakat dan berpegang teguhnya  mereka  pada  kebiasaan  orang  terdahulu  adalah  faktor  utama  penyebab inefisien peraturan UU No.16 tahun 2019. Di lain sisi, ada satu mitos yang hingga saat ini  masih menjadi kepercayaan dikalangan para orang tua, yaitu kepercayaan yang mengatakan  bahwa  “jika  seseorang  menolak  lamaran  orang  yang  pertama  kali melamarnya,  maka  selanjutnya  anak gadis  tersebut  akan  sulit  untuk  mendapatkan jodoh”. 7 Pemahaman  ini  perlu  di  putus  demi  berkembangnya  kualitas  generasi masyarakat desa Sukosari.
3 Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung: 1991, Edisi Revisi, hlm.112.
4 Sudirman,  Pembatasan  Usia  Minimal  Perkawinan:  Upaya  Meningkatkan  Martabat Perempuan, Egalita, Vol.1, No.2, (2006), hlm.16.
5 Muh. Jawad Mughiyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 317.
6 Mubasyaraoh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, dalam jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016.
7 Khotimah, Salah Satu Orang Tua yang Menikahkan Dini Anaknya, Tanggal  01 Mei 2023

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
Tidak  terlaksananya  suatu  hukum  secara  efektif  dalam  masyarakat  didasari oleh  berbagai  problematika  dan  kepercayaan  masing-masing  individu.  Hal  ini menjadi  persoalan  bagi  peneliti  untuk  menemukan  akar  dari  masalah  tersebut menggunakan  teori  efektivitas  hukum  yang  di  gagas  oleh  Lawrence  M.  Friedman. Pada  prakteknya,  teori  efektivitas  hukum  Lawrence  menekankan  pada  aspek keberhasilan  atau  kegagalan  penegakan  suatu  hukum.  Berhasil  atau  tidaknya pemberlakuan suatu sistem hukum dapat dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu: budaya  hukum  (legal  culture),  substansi  hukum  (legal  substance),  dan  struktur hukum itu sendiri (legal stucture). 8
Penjelasan  sebelumnya  secara  keseluruhan  memberi  kesimpulan  bahwa pernikahan  dini  merupakan  persoalan  yang  tak  kunjung  berakhir  di  kalangan masyarakat  indonesia,  begitupun  di  desa  Sukosari  yang  mayoritas  penduduk melakukannya. Berdasarkan deskripsi tersebut peneliti menganggap penting untuk menganalisis  keadaan  daerah  yang  dimaksud,  menggali  informasi  tentang  alasan mengapa  problem  itu  terjadi,  dan  bagaimana  penyelesaiannya,  sehingga  peneliti dalam  artikel  ini  memilih  judul  “Penerapan  Uu  No.16  Tahun  2019  Tentang  Batas Minimal  Usia  Perkawinan    Perspektif  Teori  Efektivitas  Lawrence  Milton  Friedman (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang”

## METODE
Penelitian  ini  menggunkan  jenis  penelitian  adalah  field  reserch  (penelitian lapangan), atau dapat disebut juga dengan case study (studi kasus). Ranah atau objek penelitian  ini  adalah  peristiwa  ataupun  fenomena  yang  terjadi  pada  kelompok masyarakat khususnya di desa Sukosari. Pendekatan yang digunakan adalah adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum dalam bentuk implementasi (in action) hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di  kalangan  masyarakat. 9 Yuridis  empiris  dalam  kata  lain  dapat  di  artikan  dengan penelitian lapangan atau pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana keadaan serta kenyataannya di kalangan masyarakat. 10 Adapun yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan  UU  No.16  Tahun  2019  Tentang  Batas Minimal Usia Perkawinan di desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Persoalan tersebut kemudian peneliti analisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan dan Budaya Desa Sukosari
Desa  Sukosari  merupakan  daerah  yang  terletak  di  provinsi  Jawa  Timur kabupaten Lumajang kecamatan Jatiroto dengan luas 20.92 km². Jumlah penduduk
8 Lawrence  M.  Friedman,  Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  Legal  System  A  Social Science Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm.10.
9 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum  ,  (Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2004), hlm. 134.
10 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  cet.  ke-15,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 126.

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
berkisar  5367  jiwa  dan  kepadatan  sekitar  256  jiwa/  km². 11 Mayoritas  masyarakat Sukosari  adalah  suku  Madura.  Pada  praktek  kehidupannya  Pendidikan  bukanlah prioritas  utama  masyarakat  setempat.  Pernyataan  ini  terbukti  dengan  banyaknya masyarakat  yang  memilih  anak-anaknya  mengenyam  pendidikan  salafiyah  dalam waktu singkat ataupun pendidikan formal akan tetapi tidak sampai tamat SMA. Hal tersebut  kenyataannya  tidak  selalu  disebabkan  oleh  finansial  masyarakat  yang  di bawah  rata-rata,  di  lain sisi  motivasi dan  semangat  untuk  meneruskan  pendidikan tidak  dimiliki  oleh  kebanyakan  anak  karena  minimnya  dukungan  dan  dorongan orang tua. 12
Akibat dari tindakan tersebut adalah pola pikir masyarakat yang tidak kunjung berkembang dan akan berkelanjutan pada generasi setelahnya, utamanya dalam hal pernikahan. Pernikahan oleh masyarakat setempat dianggap lebih penting dari pada pendidikan. Mereka berpikir bahwa dengan adanya pernikahan kehidupan seorang anak menjadi lebih terjamin, khususnya bagi anak perempuan. Menurut kacamata sosial masyarakat setempat, usia ideal pernikahan adalah berkisar 14 sampai 18 tahun bagi perempuan (balligh), sedangkan laki-laki biasanya hanya akan menikah setelah mempunyai pekerjaan (20 tahun ke atas).
Klasifikasi tersebut terjadi karena masyarakat yang kurang percaya terhadap pendidikan.  Orientasi  seorang  perempuan  menurut  mereka  adalah  bagaimana menjadi pendukung yang baik, patuh dan taat pada suaminya, sehingga banyak dari masyarakat terpengaruh terhadap sebuah kepercayaan yang berasal dari kebiasaan, bahwa “reng binik riah kapranah bedeh e budih, sekola ghi tengghi tadek pengarunah sebebeh mon la akabin pangghun se nengghuk cobik ben sotel” (seorang perempuan kaprahnya adalah ada dibelakang (suami), tidak ada pengaruhya bagi mereka untuk sekolah tinggi-tinggi sebab setelah menikah tetap saja pegang ulekan dan sodet). 13 Pendapat tersebut memiliki makna bahwa fitrah seorang istri adalah di bawah kuasa suami, sehingga tidak ada gunanya mengenyam pendidikan tinggi- tinggi sebab pada akhirnya perempuan tidak akan lepas dari tanggung jawab dapur dan mengurusi kebutuhan rumah tangga lainnya, sebab ini banyak orang tua yang menikahkan anak- anaknya pada usia yang kurang tepat atau belum cukup umurnya. Pernikahan yang dilakukan  di  bawah  umur  sebagaimana  kisaran  yang  dijelaskan  sebelumnya berdampak terhadap proses terjadinya akad nikah itu sendiri. Mayoritas akad nikah yang dilakukan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya berada di bawah umur adalah  sirri  atau  akad  yang  tidak  dicatatkan.  Meski  demikian,  pelaksanaan pernikahan akad siiri di daerah Sukosari dilangsungkan dengan meriah, yaitu adanya pesta pernikahan, mulai dari resepsi, kondangan dan rangkaian upacara pernikahan lainnya.
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di desa Sukosari
11 Wikipedia, Sukosari, Jatiroto, Lumajang:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukosari,_Jatiroto,_Lumajang, diakses tanggal 19 Mei 2023.
12 Abdullah, Bapak Lurah Dusun Lor Kanal, Sukosari,  Tanggal 08 Mei 2023.
13 Ny. Musrifah Spdi, Tokoh agama setempat, Tanggal 7 Mei 2023.

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
Batas  usia  minimal  dibolehkannya  seseorang  melangsungkan  pernikahan menurut  hukum  positif  adalah  19  tahun  sebagaimana  peraturan  dalam  UU  No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun.”  Jika  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur tersebut  maka  orang  tua  pihak  laki-laki  ataupun  perempuan  dapat  mengajukan dispensasi nikah dengan bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang mendesak. 14 Tidak  ada sanksi  yang  identik  dengan  pelaku  (pasangan).  Pelanggaran  yang dilakukan  akan  berdampak  pada  orang  tua  sebagai  suatu  tindak  pidana  kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan pernikahan terhadap anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan  peraturan  yang  ada  di  dalam  UU  No.12  tahun  2022  pasal  10  ayat  1-2  yang disahkan pada bulan april lalu, yaitu: “Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perkawinan  dengannya  atau  dengan orang  lain,  dipidana  karena  pemaksaan  perkawinan,  dengan  pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp200.00O.0O0,00 (dua  ratus  juta  rupiah).  Termasuk  pemaksaan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1):  a.  perkawinan  Anak;  b.  pemaksaan  perkawinan  dengan mengatasnamakan  praktik  budaya;  atau  c.  pemaksaan  perkawinan  Korban  dengan pelaku perkosaan.” 15
Secara keseluruhan kecamatan Jatiroto sepanjang tahun 2020-2023 memiliki presentase  sekitar  20%  terkait  pasangan  di  bawah  usia minimal  perkawinan  setiap tahunnya. 16 Data tersebut menjelaskan bahwa hanya sedikit pasangan di bawah batas minimal perkawinan yang melakukan dispensai ke pengadilan. Namun faktanya, di daerah  ini  mayoritas  pasangan  suami  istri  adalah  dari  kalangan  muda-mudi  yang masih  di  bawah  umur,  khususnya  di  desa  Sukosari.  Keterangan  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  masyarakat  desa  Sukosari  tidak  menerapkan  aturan  UU  No.16 Tahun  2019  Tentang  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  dan  lebih  mengedepankan kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu sebab kebiasaan tersebut nyatanya tidak memberikan  dampak  negatif  terhadap  kehidupan  rumah  tangga.  Berikut  fakta  – faktanya:

## Pernikahan dini yang dilakukan dengan akad sirri
Istilah  yang  lebih  populer  tentang  pernikahan  dini  adalah  pernikahan  di bawah  umur  atau  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  usianya  belum mencapai  kategori  dewasa. 17 Adapun  menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, akan tetapi salah satu atau kedua pasangan tersebut belum memiliki  kesiapan  baik  secara  psikis  maupun  fisik  dalam  menjalani  kehidupan
14 Lembaran Negara Republik Indonesia, No.186, (2019).
15 UU No.12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16 Wawancara dengan Bapak Hamim , Kepala KUA Jatiroto, Tanggal 23 Februari 2023.
17 Koro, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih, (Bandnung: Alumni, 2012), hlm. 72

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
berumah tangga. 18 Adapun menurut peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan  pernikahan  dini  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  di  bawah  batas  usia minimal  19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dilakukan  oleh mayoritas  penduduk  desa  Sukosari.  Fakta  lain  yang  terjadi  adalah  pernikahan  dini tersebut banyak dilakukan dengan akad sirri.
Akad atau nikah sirri secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu sirran yang berarti  diam-diam,  tertutup  atau  di  dalam  hati.  Mahmud  Syalthut  menjelaskan bahwa akad sirri merupakan praktik pernikahan yang akadnya tidak dipublikasikan, tidak  dihadiri  para  saksi,  dan  tidak  dicatatkan  secara  resmi.  Ulama  fikih  sepakat bahwa pernikahan dengan model tersebut tidak sah sebab saksi sebagai salah satu syarat  sah  perkawinan  tidak  terpenuhi.  Namun  jika  pernikahan  sirri  dilakukan dengan menghadirkan saksi, maka Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah mentolerir hal tersebut dan pernikahan masih dianggap sah secara syara`. 19
Dalam  pandangan  hukum  positif  sebagaimana  yang  didefinisikan  oleh  A. Mukti Arto, nikah sirri adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 akan tetapi tidak memenuhi syarat formil dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Adapun  yang  dimaksud  dengan  tidak  memenuhi  syarat  formil  adalah  bahwa  akad sirri adalah pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perkawinan  No.1 Tahun  1974  akan  tetapi  memenuhi  syarat  dan  rukun  pernikahan  sebagaimana ketentuan syariat Islam. 20
Praktik nikah sirri di desa Sukosari sudah menjadi budaya dan tradisi turun temurun dalam bentuk perjodohan ataupun paksaan orang tua. Bentuk pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat adalah pernikahan yang tidak didaftarkan pada KUA namun  terbuka  bagi  kalangan  sekitarnya.  Pernikahan  sirri  biasanya  dilakukan sebagaimana pernikahan normal, yaitu dengan diadakan pesta, mengundang sanak saudara dan menyediakan sarana yang menunjang kemeriahan lainnya. Fenomena ini tidak pernah putus sejak zaman dahulu.
Berkenaan dengan pernikahan dini yang dilakukan dengan akad sirri di desa Sukoasari  peneliti  menemukan  7  kasus  sejak  akhir  tahun  2021  sampai  awal  tahun 2023. Kasus pertama adalah pernikahan yang dilakukan oleh Nur Haliza (17 tahun), Khoirunnisa  (16  tahun),  Siti  Saidah  (15  tahun),  Veera  (17  tahun),  Siti  Nur  Faiza  (18 tahun), Muzakki (17 tahun), Ulfa Qomariyah (17 tahun). Pernikahan yang dilakukan ke  tujuh  orang  tersebut  adalah  pernikahan  dengan  akad  sirri,  dimana  yang menikahkan  adalah  dari  kalangan  Kiai  atau  kerabat  dekat  tanpa  mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu.
18 Ali  Imron,  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  dalam  Perkawinan  di  Bawah  Umur,  Al- Tahrir: No. 2, (November 2013), hlm.256
19 M. Qurash Shihab, Perempuan, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), hlm. 215.
20 Akhsin Muamar,  Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps (Depok: Qultum Media, 2005), hlm. 18.

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman

## Faktor-Faktor terjadinya nikah dini dengan akad sirri di desa Sukosari
Faktor  utama  terjadinya  nikah  dini  dengan  akad  sirri  adalah  tuntutan  atau perjodohan  yang  dilakukan  oleh  para  orang  tua.  Hal  ini  didasari  oleh  kondisi  dan kebutuhan  masing-masing  keluarga.  Keadaan  tersebut  dapat  digambarkan  dengan klasifikasi berikut:
a. Perjodohan yang didasari faktor ekonomi
Pasangan  yang  dinikahkan  sebab  perekonomian  keluarga  adalah Khoirunnisa`, dan Ulfa Qomariyah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu dari saudari  Khoirunnisa  (Latifah)  bahwa  “tujuan  dinikahkannya  anak  saya  adalah sebab  finansial  keluarga  yang  tidak  lagi  bisa  mencukupi  biaya  pendidikannya. Sebab lain karena sudah ada yang melamar dan syukurnya seorang PNS”.
Serupa dengan alasan di atas, ibu Ulfa yaitu Kholifah mengatakan bahwa ia menikahkan anaknya adalah karena yang melamar dahulu adalah orang berada (kaya),  sehingga  ia  tidak  memiliki  alasan  yang  tepat  untuk  menolak  lamaran tersebut. Secara garis besar kedua orang tua ini berkeyakinan bahwa menikahkan anaknya ditengah krisis ekonomi internal rumah tangga merupakan jalan keluar yang tepat dalam menghindari problematika yang lebih besar, terutama persoalan materi atau finansial.
b. Perjodohan yang didasari faktor pendidikan orang tua Pendidikan orang tua menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Dikatakan oleh saudari Siti Saidah bahwa sebenarnya ia terpaksa menikah sebab tuntuan  dari  ibunya  (Siti  Jamilah)  yang  sudah  menerima  lamaran  dari  seorang lelaki. Ibu Siti Jamilah mengatakan “kalau sudah ada yang melamar kenapa harus menunda pernikahan?, saya saja dulu menikah di umur 14 tahun, baru lulus SD dan  Alhamdulillah  hidup  nyaman,  tidak  susah”.  Begitu  pula  statements  yang dikatakan  oleh  ibu  dari  saudara  Muzakki,  (Sutik):  “tidak  harus  sekolah  tinggi- tinggi,  ujung-ujungnya  juga  mengurus  sawah  orang.  Lebih  baik  menikah,  biar fokus kerja saja”.
Dari  kedua  kasus  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini adalah mereka yang dahulu juga tidak  sampai  menyelesaikan  pendidikannya  bahkan  hanya  tingkat  Sekolah Menengah  Pertama.  Hal  ini  mempengaruhi  pola  pikir  dan  pengasuhan  anak. Secara  jelas  mereka  mengatakan  bahwa  pernikahan  adalah  hal  yang  lebih  bisa mensejahterakan  kehidupan  seorang  anak  dari  pada  hanya  belajar  dan  tidak menghasilkan apapun. Singkatnya, para orang tua berfikir bahwa sekolah hanya akan menghabiskan biaya yang banyak sedangkan menikah adalah menghasilkan uang.
c. Perjodohan yang didasari kebiasaan setempat Pernikahan dini dengan akad sirri merupakan persoalan yang telah terjadi sejak zaman dahulu secara mayoritas di desa Sukosari dan masih tetap berlanjut dikalangan  penduduk  setempat  hingga  saat  ini.  mereka  yang  tidak  kunjung menikah padahal sudah ada yang melamar dan sudah balligh dianggap suatu hal yang  tidak  biasa.  Alasan  ini  ditemukan  pada  pernikahan  Nur  Haliza,  Siti  Nur Faizah  dan  Veera.  Keluarga  dari  kedua  anak  tersebut  pada  dasarnya  tidak memiliki  masalah  dengan  finansial  ataupun  pendidikan.  Pernikahan  tersebut

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
dilakukan  demi  menghindari  anggapan  masyarakat  seperti  “mungkin  dia  tidak laku, sok jual mahal dan lain sebagainya” (Jum`ati: Ibu dari Nur Haliza).
Kebiasaan  tersebut  menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk  menolak setiap  pelamar  pertama,  disamping  karena  aspek  mistis  yang  masih  melekat  di lingkungan sekitar. Alasan kebiasaan menikah dini dan sirri tetap kuat dikalangan penduduk setempat adalah karena tidak adanya akibat negatif yang ditimbulkan. Setiap pasangan dini yang memulai pernikahan dengan sirri kenyataannya hingga saat ini masih bertahan dengan baik. Hanya satu dari ketujuh kasus yang telah dipaparkan pada akhirnya mengalami perceraian pasca setahun menikah, yakni Ulfa Qomariyah. Kenyataan ini memperkuat persepsi masyarakat terhadap tidak pentingnya  mengikuti  peraturan  pemerintah  untuk  batas  usia  minimal perkawinan.
Alasan pokok yang menjadikan mayoritas orang tua memilih menikahkan anak-anaknya dengan akad sirri adalah karena terburu-buru. Mereka mengatakan bahwa saat itu tidak mungkin mengajukan dispensasi dengan berbagai prosedur dan persyaratannya dalam beberapa waktu, sedangkan mereka mengkhawatirkan terjadinya  perzinahan  di  waktu  dekat.  Sebagaimana  yang  kepala  desa  (Ishaq Aminuddin) katakan bahwa salah seorang perangkat desa secara bergilir sudah memberikan  pengertian  dan  penjelasan  secara  detail  mengenai  pentingnya mendaftarkan  dan  mencatatkan  pernikahan  kepada  pihak  yang  berwenang. Mereka  juga  menjelaskan  segala  konsekuensi  yang  akan  terjadi  kepada  setiap orang  tua  dan  pasangan  yang  memilih  melakukan  pernikahan  sirri  dari  pada meminta dispensasi ke Pengadilan.

## Analisis  Teori  efektivitas  Lawrence  M.  Friedman  tentang  nikah  dini  dengan akad sirri di desa Sukosari
Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman (seorang profesor hukum, penulis,  dan pakar sejarah Amerika) adalah keberhasilan dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh  tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah lembaga hukum yang bertujuan untuk menegakkan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum merupakan norma, pola  prilaku  manusia,  dan  aturan  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  itu  sendiri. Adapun budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence adalah kepercayaan, pemikiran,  sikap,  dan  harapan  masyarakat.  Syarat  penegakan  suatu  hukum  adalah berfungsinya  tiga  komponen  tersebut.  Jika  ada  satu  bagian  komponen  yang  tidak berfungsi, maka efektivitas hukum hanya menjadi angan-angan saja. 21
Komponen struktur hukum adalah meliputi sistem hukum, aparat hukum dan pranata  hukum  yang  ada.  Struktur  hukum  erat  kaitannya  dengan  sistem  yang ditegakkan oleh para penegak hukum di pengadilan. Adapun dua aspek yang harus ada dalam struktur hukum adalah:
a. Aparat  hukum,  yaitu  aparat  yang  berwibawa.  Termasuk  dalam  aparat  hukum adalah  para  penegak  hukum,  pelaksana  hukum,  dan  perumusan  hukum.
21 Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Tatanusa), hlm. 9.

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
Kewibawaan aparat penegak hukum dan kedisiplinannya adalah hal yang wajib ada  pada  semua  aparat  penegak  hukum  sebab  mereka  pada  dasarnya  menjadi cerminan masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum.
b. Sarana  dan  prasarana,  yaitu  fasilitas  lengkap  yang  harus  tersedia  untuk menunjang  pemberlakuan  hukum  oleh  para  penegak  hukum.  Hal  ini  sangat diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan suatu hukum. 22
c. Komponen substansi hukum adalah meliputi seluruh aturan hukum material dan formal serta aturan tertulis maupun tidak tertulis. Adapun tiga aspek yang dapat menjadikan  substansi hukum bersifat valid adalah:
d. Aspek filosofis, yaitu hukum harus tidak bertentangan dengan prinsip hidup dan nilai moral yang ada pada masyarakat. Hukum harus memiliki nilai agung yang menjadi filosofi kehidupan
e. Aspek  sosiologis,  yaitu  hukum  harus  diterima  oleh  masyarakat.  Hukum  harus memiliki nilai-nilai hidup yang diterapkan oleh masyarakat.
f. Aspek  yuridis,  yaitu  hukum  harus  tidak  menimbulkan  kebingungan  dalam masyarakat.  Hukum  perlu  dibuat  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang lainnya. 23
Komponen budaya adalah cara berpikir, bertindak, kepercayaan, adat-istiadat, yang berorientasi kepada kekuatan sosial masyarakat. Adapun beberapa arti dalam budaya hukum adalah sebagai berikut:
a. Budaya hukum dalam arti nilai hukum, yaitu hukum materil yang menjadi jiwa mayoritas masyarakat Indonesia. Termasuk dalam nilai ini adalah nilai keislaman yang ada di dalam Al-Qur`an dan hadis, hal ini karena agama Islam merupakan agama masyoritas masyarakat Indonesia.
b. Budaya  hukum  dalam  arti  nilai  hukum,  yaitu  prinsip-prinsip  yang  bersifat universal dan dikembangkan dari nilai hukum. Adapun asas hukum di Indonesia digali dari hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.
c. Budaya  hukum  dalam  arti  norma  hukum,  yaitu  segala  bentuk  peraturan  dan ketentuan  yang  termaktub  dalam  kitab  fiqih  klasik  bagi  hukum  Islam,  prasasti kuno bagi hukum adat dan join agreement bagi hukum barat. 24
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dan  bagaimana  gambaran  penerapan  UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia yang telah dipaparkan  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  peraturan  tentang  batas  usia menikah  19  tahun  di  daerah  Sukosari  tidak  teraplikasi  dengan  efektif.  Sesuai  teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, hal tersebut terjadi karena: : 1). Budaya hukum
a). Cara berpikir masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan lebih penting dari pada pendidikan.
22 Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm.170
23 Huda,  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  SISTEM  HUKUM  MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN SISTEM HUKUM INDONESIA  - Tugas Makalah 96, diakses  tanggal 04 Maret 2023.
24 Nur Yasin, Op.cit., hlm. 172.

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
b).  Masyarakat  yang  lebih  memilih  balligh  sebagai  batas  minimal  usia  layak menikah
c). Kebiasaan menikah dini dengan akad sirri yang terjadi sejak zaman dahulu
d).  Masyarakat  yang  menjadikan  akad  sirri  sebagai  cara  untuk  menghindari perzinahan
e). Hal-hal mistis masih mengakar di kalangan penduduk setempat
2). Substansi hukum
Masyarakat  memilih  untuk  mengesampingkan  peraturan  negara  dan  lebih mengutamakan  aturan  agama.  Tidak  ada  sanksi  langsung  baik  tertulis  ataupun tidak tertulis bagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan atau menikah di bawah umur. Hal ini menyebabkan aparat hukum dan para penegaknya tidak memiliki  alasan  kuat  untuk  menghentikan  pernikahan  dini  dengan  akad  sirri sebagaimana yang terjadi di desa Sukosari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  No.16 Tahun  2019  Tentang  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan  di  desa  Sukosari  tidak diterapkan  dengan  baik  oleh  masyarakat  setempat.  Sesuai  dengan  teori  efektivitas Lawrence  M.  Friedman  bahwasanya  kesenjangan  tersebut  terjadi  disebabkan  oleh budaya hukum masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan dalam hukum positif. Hal  ini  dibuktikan  dengan  fakta  jika  penduduk  Sukosari  lebih  mengutamakan ketentuan  dalam  agama  serta  kepercayaan  dan  kebiasaan  yang  telah  terjadi  sejak zaman dahulu berkaitan dengan batas usia perkawinan. Adapun menurut substansi hukumnya, peraturan tentang batas minimal usia perkawinan menjadi tidak efektif adalah karena tidak ada sanksi secara langsung bagi pernikahan yang dilakukan di bawah  umur  atau  dengan  akad  sirri  sehingga  masyarakat  meremehkan  hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  cet.  ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
Basuki, Wishnu., Terj. Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Tatanusa).
Friedman, M. Lawrence., Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2011)
Huda, Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN SISTEM HUKUM INDONESIA - Tugas Makalah 96, diakses tanggal 04 Maret 2023.
Imron,  Ali.,,  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak  dalam  Perkawinan  di  Bawah Umur, Al- Tahrir: No. 2, (November 2013).
Koro,  Perlindungan  Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Perkawinan  Usia  Muda  dan Perkawinan Sirih, (Bandnung: Alumni, 2012).
Lembaran Negara Republik Indonesia, No.186, (2019).

## Elma Habibah Naila, Saliki
Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan  Perspektif Teori Efektivitas Lawrence Milton Friedman
Muamar, Akhsin.,  Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps (Depok: Qultum Media, 2005)
Mubasyaraoh,  Analisis  Faktor  Penyebab  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  bagi Pelakunya”, dalam jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016
Mughiyah, Muh. Jawad.,  Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2003) Muhammad,  Abdulkadir,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum  ,  (Bandung,  Citra  Aditya
Bakti, 2004)
Nugraha, Xavier, dkk., Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu- Xv/2017), Lex Scientia Law Review, Vol.3, No.1, (Mei 2019)
Satjipto, Rahardjo., Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Citra aditya Bakti, (Bandung: 1991) Shihab, M. Qurash., Perempuan, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), hlm. 215. Sudirman.,  Pembatasan  Usia  Minimal  Perkawinan:  Upaya  Meningkatkan  Martabat
Perempuan, Egalita, Vol.1, No.2, (2006)
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU No.12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Wikipedia, Sukosari, Jatiroto, Lumajang: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukosari,_Jatiroto,_Lumajang, diakses tanggal
19 Mei 2023.
Yasin, Nur.,  Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press,
2018).