## PERAN STRATEGI POLITIK ISLAM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Hisam Ahyani, Elah Nurhasanah
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia Email: hisamahyani@gmail.com, nahla.banjar29@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  Islam  sedang  dalam  posisi  berkembang  maju  menuju sangat  pesat  (Up  to  date),  hal  ini  dimulai  dengan  mulai  adanya  muncul  beberapa lembaga keuangan syari’ah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi  masyarakat.  Diantara  karakteristik  daripada  sistem  ekonomi  Islam  yaitu munculnya  tuntutan  untuk  lebih  mengutamakan  aspek  hukum  dan  etika  bisnis  yang Islami.  Sehingga  sistem  yang  ada  pada  ekonomi  Islam  terdapat  suatu  kewajiban  untuk menerapkan  prinsip-prinsip  syari’ah  dan  etika  bisnis  yang  Islami  pula.  Secara  filosofis mengapa  prinsip  yang  ada  pada  ekonomi  Islam  tersebut  harus  memenuhi  beberapa criteria  prinsip,  yang  diantaranya  prinsip  ibadah  (al-tauhid),  persamaan  (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (al-ta’awun) dan toleransi (al- tasamuh).  Peran  strategis  ekonomi  Islam  memberikan  daya  yang  sangat  positif  bagi percepatan  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  melalui  kemitraan  usaha  dengan kalangan  usaha  kecil  dan  menengah.  Pemberdayaan  ekonomi  Islam  melalui  sebuah kemitraan  usaha  antara  lembaga  keuangan syari’ah  dan  usaha  kecil menengah  dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian semisal, industry dan perdagangan  serta  jasa  dan  lembaga  keuangan  syari’ah  perlu  diberdayakan  dan dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri.
Kata kunci: Ekonomi Islam, Peran Strategis, Politik

## Abstract
The development of  Islamic  economics  is  in  a  position  to  develop  forward  to  very rapidly (Up to date), this starts with the emergence of several sharia financial institutions that  have emerged along  with  efforts  to  accelerate  economic  growth  in  the  community. Among the characteristics of the Islamic economic system is the emergence of demands to put more emphasis on the legal aspects and  Islamic business ethics. So that the existing system in the Islamic economy there is an obligation to apply the principles of sharia and Islamic  business  ethics  as  well.  Philosophically  why  the  principles  in  Islamic  economics must  meet  several  criteria,  including  the  principles  of  worship  (al-tauhid),  equality  (al- musawat), freedom (al-hurriyat), justice (al-'adl), help- help (al-ta'awun) and tolerance (al- tasamuh).  The  strategic  role  of  Islamic  economics  provides  a  very  positive  power  for accelerating economic development in Indonesia through business partnerships with small and  medium  businesses.  Empowerment  of  Islamic  economics  through  a  business partnership  between  Islamic  financial  institutions  and  small  and  medium  businesses  by developing real sector business activities in agriculture, such as agriculture, industry and trade  as  well  as  Islamic  financial  services  and  institutions,  needs  to  be  empowered  and carried out to encourage the acceleration of national economic development and efforts to improve the economic welfare of the Indonesian people themselves.

## Keywords: Islamic Economy, Strategic Role, Politics
PENDAHULUAN
Politik Ekonomi Islam relatif masih asing bagi sebagian kalangan umat Islam, bahkan  bagi  kalangan  ekonom  Muslim  saat  ini.  Hal  ini  dikarenakan,  bahwa ekonomi  Islam  yang  serba  lengkap  telah  tergerus  sedemikian  rupa  sehingga seolah-olah hanya membincangkan mikro ekonomi yang sangat parsial, temporal, ( Muaqqot ) sehingga diketahui hanya sebatas zakat, infak, sedekah serta lembaga keuangan  syariah.  Politik  Ekonomi  Islam,  yang  terkait  dengan  makro  ekonomi, sama sekali tak tersentuh dan bahkan dilupakan terkait adanya Maqosid Syari’ah nya  yang  meliputi  etika  Islam  dan  ujung  pangkan  daripada  ekonomi  syariah  itu sendiri adalah terletak pada akhlak atau prilaku manusia itu sendiri.
Sangat  kurang  tepat  dikatakan  bahwa  Islam  hanya  berhubungan  dengan kehidupan  spiritual,  tanpa  sangkut  paut  sama  sekali  dengan  masyarakat  dan Negara.  Ini  mungkin  sama  jauhnya  dari  kenyataan  dengan  menyatakan  bahwa Islam  telah  memberikan  sebuah  sistem  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang menyeluruh  dan  terperinci  mendetail.  Bahkan  masalah  hubungan  politik  antara Islam  dan  negara,  sudah  sangat  lama  menjadi  perdebatan  yang  menghangat  di kalangan pemikir Islam maupun orientalis.
Hal  tersebut  terjadi  karena  memang  penjelasan  Islam  melalui  sumber hukumnya  maupun  fakta  historis  Islam  itu  sendiri  sangat  dimemungkinkan munculnya  multi  interpretasi  terhadap  hubungan  Islam  dan  negara,  terlebih  lagi bila melihat kondisi riil, beragamnya corak dan bentuk negara, di wilayah-wilayah yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  /negara  muslim.  Para  pemikir muslim  senantiasa  berupaya  menjawab  tantangan  zaman  dengan  Islam,  karena Islam dinyatakan sebagai agama penyempurna dan relevan untuk segala masa dan tempat.
Jika  kita  hubungkan  antara  Islam  dan  negara,  dalam  kajian  politik  ekonomi Islam  klasik  maupun  modern,  terdapat  tiga  paradigma,  yaitu  paradigma integralistik,  paradigma  sekuleristik,  dan  paradigma  simbiotik.  Dari  paradigma integralistik  akan  kita  jumpai  yang  dinamakan  konsep  bersatunya  agama  dan negara.  Apa  yang  merupakan  wilayah  agama  juga  otomatis  merupakan  wilayah daripada politik atau Negara itu sendiri.
Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama sebagai penyempurna dan lengkap  dengan  mengatur segala aspek  kehidupan  manusia termasuk  kehidupan bernegara dan tak kalh pentingnya  agama sebagai peran dalam system ekonomi syariah.  Para  penganut  paham  ini  berikukuh  bahwa  Islam  adalah  agama  yang serba  lengkap  termasuk  sistem  ketatanegaraan  atau  politik  ekonomi  dan  sistem
ketatanegaraan  yang  Islami  dan  ideal  dan  wajib  diteladani  adalah  sistem  yang dilaksanakan  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para  sahabat  yaitu  Khulafa  Rasyidin. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Analisis. Dalam menggali data,  peneliti  berusaha  untuk  mengetahui  fakta  terhadap  data  yang  terkumpul dari  hasil  penelitian  untuk  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis.  Pola  berpikir  yang peneliti  gunakan  adalah  dengan  pola  induktif,  yakni  menggambarkan  konsep politik  ekonomi  Islam  secara  khusus  (dalil  teori),  lalu  dikorelasikan  dengan  kasus yang terjadi secara umum, yaitu ekonomi ASEAN, dengan maksud  teori tersebut dipadukan  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan  yakni  mengungkap  bagaimana Peran  strategis  ekonomi  Islam  memberikan  daya  yang  sangat  positif  bagi percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah.
Sedangkan  Pemberdayaan  ekonomi  Islam  melalui  sebuah  kemitraan  usaha antara  lembaga  keuangan  syari’ah  dan  usaha  kecil  menengah  dengan mengembangkan  kegiatan  usaha  sektor  riil  dalam  bidang  pertanian  semisal, industri  dan  perdagangan  serta  jasa  dan  lembaga  keuangan  syari’ah  perlu diberdayakan dan dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional  dan  usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat Indonesia  itu  sendiri.  Pendekatan  ekonomi  politik  dilakukan  dengan  cara menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan penelitian, lalu didukung dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.
 Observasi merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  serius, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan. 1
 Wawancara  adalah  tanya  jawab  peneliti  dengan  responden  yang  sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan  sesuai  dengan kebutuhan penelitian.
Data merupakan bentuk jamak dari datum , dapat dipindahkan dengan tanda bukti  yang  akan  diolah  atau  dianalisis  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.
1 Heri  Jauhari, Panduan  Panulisan  Penelitian  Teori  dan  Aplikasi, (Bandung  :  CV.Pustaka Setia,2010), Cet ke-1, hlm. 50.
Sebagai jawaban atas pertanyaan  penelitian  maka jenis data  yang  dikumpulkan dalam  penulisan  ini  adalah  data  kualitatif,  yaitu  data-data  yang  dideskriptifkan dengan kata-kata.
Sumber Data
Sumber  data  yang  dihimpun  dalam  penulisan  ini  terdiri  dari  dua  sumber, yaitu:
Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  dari  sumber  pertama  baik  dari individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  dari  wawancara  atau  hasil  pengisian kuisioner.  Sumber  ini  adalah  sumber  pokok  yang  yang  dijadikan  rujukan  utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi  yang  berisi  materi  dan  teori  yang  mendukung  masalah  yang  akan  diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. 2
Teknik Pengolahan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dikenal  adalah  studi  kepustakaan; pengamatan  ( observasi ),  wawancara  ( interview ),  dan  daftar  pertanyaan (kuesioner).  Sesuai  dengan  sumber  data  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan serta mengkaji  kebijakan-kebijakan politik Islam yang berkaiatan dengan ekonomi Islam baik dalam bentuk peraturan perundang- undangan,  rancangan  undang-undang,  hasil      penelitian,  jurnal  ilmiah,  artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan politik ekonomi Islam.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Peran Strategis Prinsip Politik Ekonomi Islam
Diantara  salah  satu  karakteristik  sistem  ekonomi  Islam  yaitu  adanya tuntutan  untuk  lebih  mengutamakan  aspek  hukum  dan  etika  bisnis  yang  Islami. Dalam  sistem  ekonomi  Islam  terdapat  suatu  keharusan  untuk  menerapkan prinsip-prinsip  syari’ah  dan  etika  bisnis  yang  Islami. 3 Secara  filosofis,  prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  tersebut  mencakup  atas:  prinsip  ibadah  ( al-tauhid ), persamaan  ( al-musawat ),  kebebasan  ( al-hurriyat ),  keadilan  ( al-‘adl ),  tolong-
2 Husein  Umar, Metode  Penelitian  untuk  Penelitian  dan  Tesis  Bisnis, (Jakarta  :  PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.
3 Karim,  Adiwarman  dkk. Sistem  Ekonomi  Islam,  makalah  Seminar  “Perbankan  Syari‟ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional” Jakarta, 2001, Hal 12
menolong  ( al-ta’awun )  dan  toleransi  ( al-tasamuh ). 4 Prinsip-prinsip  tersebut dijadikan  pijakan  yang  sangat  mendasar  bagi  penyelenggaraan  semua  lembaga keuangan  syari’ah  baik  bank  maupun  non  bank.  Sedangkan  etika  bisnis  Islami terkait  dengan  politik  ekonomi  Islam  yang  mengatur  segala  bentuk  kepemilikan, pengelolaan  dan  juga  pendistribusian  harta  antar  individu  dan  kelompok  secara proporsional. Etika bisnis Islami menolak tegas praktek monopoli, eksploitasi dan diskriminasi  serta  pengabaian  hak  dan  kewajiban  ekonomi  antar  individu  dan kelompok.
Islam  melarang  kegiatan  ekonomi  yang  ilegal  dan  bertentangan  dengan etika  bisnis  Islami  yang  dalam  hal  ini  berarti  akhlak,  sehingga  praktek  monopoli dan  oligopoli  secara  tegas  dilarang  dalam  Islam  sebab  akan  berdampak  negatif kepada  terjadinya  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  di  masyarakat.  Perumusan sebagaimana  etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu jalannya ekonomi di kalangan masyarakat Indoneisa. Etika bisnis Islami tersebut  selanjutnya  dijadikan  sebagai  kerangka  praktis  yang  secara  fungsional yang diharpkan dapat menjadikan sebuah kesadaran beragama dalam melakukan setiap  kegiatan  ekonomi  ( religiousness  economyc  practical  guidance ),  sehingga terdapat  upaya  agar  supaya  terhindar  dari  perilaku  ekonomi  yang  batil.  Etika ekonomi  Islam  ini  sebagaimana  dirumuskan  oleh  para  ahli  ekonomi  Islam merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  aspek-aspek  bagaimana  tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan  amal  perbuatan  manusia  sejauh  mana  dapat  diketahui  menurut akal fikiran (rasionalitas) dan bimbingan wahyu (nash Al-Qur’an dan hadits).
Sedangkan  daripada  sebuah  konsep  etika  ekonomi  ini  dipandang  perlu disamakan  atau  kita  qiyaskan  dengan  akhlak,  karena  keduanya  sama-sama membahas  terkait  kebaikan  dan  keburukan  pada  tingkah  laku  manusia.  Adapun tujuan  daripada  etika  Islam  menurut  kerangka  berfikir  filsafat  yaitu  agar memperoleh  suatu  kesamaan  ide  bagi  seluruh  manusia  dimana  disetiap  waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia. 5
Dengan  demikian,  agar  terwujudnya  daripada  tujuan  diatas  etika  dalam ekonomi  Islam  mengalami  agak  kesulitan  karena  pandangan  masing-masing mengenai  golongan  di  dunia  ini  berbeda-beda  terkait  standar  normatifnya.
4 Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi Atas Persoalan KeIslaman . Bandung: Mizan, 1992, Hal 18
5 Nabhani,  Taqiyudin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perpspektif  Islam .  Jakarta: Risalah Gusti, 1996, Hal 52.
Sehingga  masing-masing  punya  dan  dapat  mengukur  dan  mengkriteriakan  apa yang  telah  disebutkan  secara  berbeda-beda  pula.  Sebagai  cabang  dari  filsafat, mengenai ajaran etika bertitik tolak dari akal fikiran dan tidak dari ajaran agama. Dalam Islam, ilmu akhlak dapat difahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang  kebaikan  dan  keburukan  berdasarkan  ajaran  Islam  yang  bersumber kepada  akal  dan  wahyu.  Atas  dasar  itu,  maka  etika  ekonomi  yang  dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.
Dari  nilai-nilai  etika  ekonomi  Islam  yang  tercatat  dalam  ajaran  filsafat ekonomi  Islam  adalah  terdapat  dua  prinsip  pokok  yaitu  Pertama  tauhid,  prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah SWT. Sehingga  terdapat  suatu  konsekwensi  logis  bahwa  keyakinan  terhadap  segala sesuatu  hendaknya  berawal  dan  berakhir  hanya  kepada  Allah  SWT.  Maka  tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tanpa batasan-batasan yang dikehendaki oleh  Allah  SWT.  Keyakinan  yang  demikian,  dapat  mengantar  seorang  muslim untuk  menyatakan  bahwa:  “ Sesungguhnya  shalatku,  ibadahku,  hidupku,  dan matiku  adalah  semata-mata  demi  Allah,  Tuhan  seru  sekalian  alam ”.  Prinsip  ini kemudian  menghasilkan  kesatuan-kesatuan  sinergis  dan  saling  terkait  dalam kerangka  tauhid.  Tauhid  diumpamakan  seperti  beredarnya  planet-planet  dalam tata  surya  yang  mengelilingi  matahari.  Kesatuan-kesatuan  dalam  ajaran  tauhid hendaknya  berimplikasi  kepada  kesatuan  manusia  dengan  tuhan  dan  kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.
Prinsip  keseimbangan  mengajarkan  manusia  tentang  bagaimana  meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat difahami dari al-Quran yang telah menjelaskan bahwa: Kamu sekali-kali tidak  melihat  pada  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Pemurah  sesuatu  yang  tidak seimbang.  Maka  lihatlah  berulang-ulang,  adakah  kamu  lihat  sesuatu  yang  tidak seimbang?(QS. Al-Mulk Ayat 3)
Prinsip inilah yang menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras  dengan  dirinya  sendiri,  tetapi  juga  menuntun  manusia  untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prinsip  tauhid  mengantarkan  manusia  dalam  kegiatan  ekonomi  agar  meyakini bahwa  harta  benda  yang  berada  dalam  genggamannya  adalah  milik  Allah  SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi  terdapat  partsisipasi  orang  lain  pula.  Tauhid  yang  akan  menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid akan dapat pula
mengantarkan para pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata- mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.
Oleh  karena  itu,  seorang  pengusaha  dipandu  untuk  menghindari  segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam  melarang  segala praktek riba dan pencurian, demikian juga penipuan  yang terselubung.  Bahwa  Islam  melarang  kegiatan  bisnis  hingga  pada  tawar  menawar barang  pada  saat  konsumen  menerima  tawaran  yang  sama  dari  orang  lain. Dengan demikian  halnya  dengan  prinsip  keseimbangan  akan  mengarahkan  umat Islam  kepada  pencegahan  segala  bentuk  monopoli  dan  pemusatan  kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula,  al-Qur’an  menolak  dengan  sangat  tegas  daur  sempit  yang  menjadikan kekayaan hanya berkisar pada sesorang atau kelompok tertentu saja:
“Apa saja  harta  rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah untuk  Allah,  untuk  Rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa  yang diberikan  Rasul  kepadamu,  maka  terimalah.  Dan  apa  yang  dilarangnya bagimu,  maka  tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS al-Hasyr: 7).
Umat Islam dilarang tegas melakukan penimbunan dan pemborosan sesuai dengan  apa  yang  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  Surat  At-Taubah  ayat  34  yang berbunyi sebagai berikut :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  sebahagian  besar  dari orang-orang  alim  Yahudi  dan  rahib-rahib  Nasrani  benar-benar  memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari  jalan  Allah.  Dan  orang-orang  yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah  kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
Ayat  ini  menjadi  dasar  bagi  pemberian  wewenang  kepada  penguasa  untuk mencabut  hak-hak  milik  perusahaan  spekulatif  yang  melakukan  penimbunan, penyelundupan  dan  yang  mengambil  keuntungan  secara  berlebihan,  karena penimbunan  mengakibatkan  kenaikan  harga  yang  tidak  semestinya,  “Makan  dan minumlah,  tetapi  jangan  berlebih-lebihan  sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS al-‘Araf: 31).
Akibat  dari  sifat  pemborosan  dan  sikap  konsumtif  dapat  menimbulkan kelangkaan  barang-barang  yang  dapat  menimbulkan  ketidakseimbangan  yang
diakibatkan  kenaikan  hargaharga.  Dalam  rangka  memelihara  keseimbangan ekonomi,  Islam  mene-gaskan  pemerintah  untuk  mengontrol  harga-harga  yang tidak  wajar  dan  cenderung  spekulatif  tersebut,  yakni  dengan  berpegang  kepada etika  ekonomi  Islami.  Itulah  salah  satu  pilihan  di  mana  politik  ekonomi  Islam mempertimbangkan  kepentingan  ekononomi  yang  bersifat  umum  ( maslahat  al- ammah ).
Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  beberapa  misi  diataranya  yaitu  Pertama, melaksanakan  aqidah  dan  syari’at  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis;  Kedua, mencapai  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  ekonomi  yakni kemakmuran  secara  efisien;  dan  Ketiga,  memberdayakan  dan  mengembangkan potensi  ekonomi  umat.  Peran  Strategis  Ekonomi  Islam  yang  merupakan  sebagai sistem  ekonomi  alternatif,  sebagaimana  dijelaskan  M.  Dawam  Rahardjo  bahwa ekonomi  Islam  berbeda  dengan  ekonomi  konvensional.  Ekonomi  Islam mengajarkan  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  memiliki  muatan  ajaran  agama,  etika dan moralitas. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban Barat berlandaskan  nilai-nilai  kebebasan  dan  sekulerisme  ( value  free ). 6 Kritik  utama yang terhadap dalam visi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam tidak dapat dikatakan sebagai sebagai ilmu, melainkan sebuah ideologi.
Oleh karenaya  maka pemberdayaan sistem ekonomi  Islam dapat dilakukan dengan  dua  cara  diantaranya  yang Pertama, melakukan  pengkajian  teoritis  dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan; dan kedua, mempraktikan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan syari’ah baik bank maupun non- bank. 7 Selain  penjelasan  diatas  itu,  perlu  pula  mempertimbangkan  Islam  sebagai ajaran  yang  universal  memberikan  pedoman  tentang  kegiatan  ekonomi  berupa prinsip-prinsip  dan  asas-asas  muamalah.  Juhaya  S.  Praja  menyebutkan  terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam antara lain: 8
Pertama,  prinsip la  yakun  dawlatan  bayn  al-agniya ,  yakni  prinsip  hukum ekonomi  yang  menghendaki  pemerataan  dalam  pendistribusian  harta  kekayaan; Kedua, prinsip antaradin ,  yakni  pemindahan  hak  kepemilikan  atas  harta  yang dilakukan  secara  sukarela; Ketiga, prinsip tabadul  al-manafi‟, yakni  pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat; Keempat, prinsip takaful al-
6 Rahardjo,  M.  Dawam.  “Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang  Ekonomi”,  kata  pengantar Buku Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal 3.
7 Ibid 8-9
8 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam .  LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hal 54.
ijtima” ,  yakni  pemindahan  hak  atas  harta  yang  didasarkan  kepada  kepentingan solidaritas  sosial;  dan Kelima, prinsip haq  allah  wa  haq  al-adami, yakni  hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.
Prinsip  dan  etika  bisnis  yang  terdapat  dalam  konsep  ekonomi  Islami  ini merupakan penerapan dan sekaligus diimplementasikan serta dijadikan landasan operasional  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Prinsip-prinsip  dan etika bisnis Islami tersebut dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan di lembaga-lembaga  keuangan  syari’ah  dalam  bentuk  penerapan  mekanisme  bagi hasil  ( profit  and  loss  sharing ),  seperti  halnya  simpanan  dan  pembiayaan mudharabah,  musyarakah, giro wadi’ah , murabahah,  qardh  al-hasan, dan  lain sebagainya. 9 Peran strategis yang ada pada system pemberdayaan ekonomi Islam dalam  bentuk  pendirian  lembaga-lembaga  keuangan  syari’ah  baik  bank  maupun non-bank  telah  digaransi  secara  positif  dalam  bentuk  perundang-undangan. Misalkan dalam UU Perbankan No. 7/1992 yang direvisi menjadi UU No. 10/1998 yang merupakan landasan hukum yang paling kuat bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia. Lembaga keuangan syari’ah berupa bank (BMI dan BPRS)  dan  non-bank  (Asuransi  Takaful,  BMT,  dan  PINBUK)  merupakan  pranata- pranata  ekonomi  Islam  yang  cukup  valid  dan  efisien  untuk  mendukung  proses percepatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Masyarakat  akan  memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah, antara lain: 10
a. Adanya  jaminan  keuntungan  hasil  investasi  yang  jelas,  terukur  dan rasional.
b. Adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi.
c. Transaksi dapat dilakukan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang.
d. Terhindar dari praktek bisnis monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif.
e. Adanya  jaminan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  antara  pihak  yang melakukan transaksi
Peran Strategis dalam Pemikiran Politik Islam
Pada fase setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dunia percaturan politik dan  tata  negara  mengalami  berbagai  perubahan,  seperti  pada  masa  Khalifah  al- ‘Arba’ah,  sistem  negara  memakai  pola  Khilafah,  namun  setelah  terjadinya
9 Antonio,  Muhammad  Syafi’i. Bank  Islam  dari  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  Gema  Insani, 2002, hal 45
10 Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011, hal 6.
pengkudetaan  di  masa  Ali,  sistem  kenegaraan  berubah  menjadi  monarkhi  atau kerajaan yang dimasa-masa selanjutnya kekuasaan selalu diserahkan kepada putra mahkota,  dimulai  dengan  pemegangan  tampuk  kekuasaan  Muawiyah  bin  Abi Sufyan dengan putra mahkotanya Yazid.
Pada setiap zaman pasti memiliki pemikir yang disebut sebagai anak zaman, dan  dari  tiap  pemikir  tersebut  pasti  akan  menghasilkan  berbagai  konsepsi  yang berbeda-beda, bukan tidak mungkin kita yang ada pada saat ini, hanya suatu saat nanti  akan  menjadi  tokoh  terkemuka  dalam  dunia  perpolitikan  Islam,  seperti halnya Al-Farabi dengan konsepnya yang sama dengan “Negara Sempurna” Plato atau  Muhammad  Abduh  yang  menganut  pemikiran  sekularistik,  tapi  jelas  yang diharapkan  bukan  pemikiran-pemikiran  yang  sifatnya  mem-plagiat  pendapat orang  lain  ataupun  yang  keluar  dari  koridor  Islam,  melainkan  bentuk  pemikiran “Otentik  Islamiyyah”  yang  mampu  menjawab  segala  permasalahan  yang  terjadi pada masyarakat kita.
Sejarah  mencatat  bahwa  dunia  politik  bukan  hanya  dimulai  sejak  turunnya Islam,  namun  jauh  sebelum  itu.  Dalam  kisah  Nabi-nabi  terdahulu.  Nabi  Ibrahim hidup  antara  tahun  1700-2000  SM.  Pada  peradaban  orang-orang  Sumeria manusia  sudah  mengenal  sistem  pemerintahan,  seperti  zaman  Nabi  Ibrahim dengan  rajanya  “Namrudz”  yang  terkenal  lalim.  Empat  belas  abad  sudah  Islam bertahan  sebagai  agama  yang  dipegang  di  daerah  Jazirah  Arab,  tentunya  bukan merupakan  waktu  yang  singkat,  dan  seiring  waktu  yang  terus  berputar,  segala permasalahan  yang  belum  terjamah  oleh  sejarah-sejarah  Islam  sebelumnya, menjadi  sebuah  problematika  dalam  kehidupan,  dan  terdesak  untuk dilegitimasikan  oleh  Islam,  maka  muncul  para  pemikir  yang  handal  serta menggagaskan konsep pemikirannya dan sampailah kepada kita buah tangan dari mereka yang siap dikaji ulang serta siap untuk diperbaharui oleh kita melihat dari situasi dan kondisi kita saat ini. 11
Dimulai  dengan  masa  Khulafaurrasyidin  di  masa  Nabi  konsep  bernegara dikenal dengan Negara Madinah. corak praktek dalam bernegara belum memiliki teori-teori  yang  utuh,  maka  dari  itu  mekanisme  penggantian  Khalifah  pun berubah-ubah  dari  masa  Abu  Bakar  kepada  Umar  dengan  cara  wasiat,  Umar kepada  Usman  dengan  tim  formatur,  Usman  kepada  Ali  dengan  cara  aklamasi. Setelah itu, akhirnya kekuasaan Islam diambil alih oleh Mu’awiyah dan mengawali sistem monarkhi dalam pemerintahan.
11 Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam: S ejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX ,Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003) hal. 26.
Pada  masa  Khalifah  Abbasiyah  merupakan  awal  ilmu  pengetahuan berkembang  pesat  dan  kebebasan  berfikir  yang  diberikan  pemerintah,  para  ahli ilmu  mulai  bermunculan,  termasuk  para  pemikir  politik,  tokoh-tokoh  yang terkenal sebagaimana disebutkan Suyuthi Pulungan yaitu Al-Baqillani (w. 1013 M), Al-Baghdadi  (w.  1037  M),  Ibn  Abi  Rabi  (Hidup  pada  masa  Khalifah  Al-Mu’tashim 833-842  M),  Al-Mawardi  (974-1058  M),  Al-Juwaini  (1028-1087  M),  AlGhazali (1058-1111  M),  Ibn  Taimiyah  (1262-1328  M)  dan  Ibnu  Khaldun  (1332-1406  M) yang terakhir disebutkan hidup pada abad pertengahan. 12
Menurut  Azyumardi  Azra  dalam  karyanya  Al-Mawardi  memberikan gambaran  ideal  mengenai  kekhalifahan.  Namun  diklaim  bahwa  para  pemikir  ini sama  sekali  tidak  membuat  sistem  politik  atau  garis-garis  besar  aturan pemerintahan  yang  komprehensif,  melainkan  sekedar  membuat  gambaran  ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya. Diawali dengan pemikiran mengenai proses  terbentuknya  negara,  para  ahli  mendominasi  pemikiran  dari  alam  pikiran Yunani,  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial,  saling  membutuhkan  satu  sama lain  guna  memenuhi  hajat  dalam  kehidupan.  Ditambah  dengan  pernyataan- pernyataan  lanjutan  yang  kelihatannya  terjadi  satu  sama  lain  antara  satu  tokoh dengan  tokoh  yang  lain,  namun  dalam  pola  pikir  para  ahli  juga  diwarnai  dengan pengaruhpengaruh  dari  aqidah  Islam,  seperti  Al-Mawardi  yang  menganggap proses  berdirinya  negara  bukan  hanya  didasari  sekedar  untuk  membentuk regenerasi  manusia  pada  satu  komunitas.  Namun  juga  untuk  mengingatkan manusia  pada  Allah,  bahwa  manusia  diciptakan  sebagai  makhluk  yang  lemah, karenanya saling membutuhkan. 13
Kemudian  dengan  kriteria  memilih  dan  mengangkat  pemimpin,  para  tokoh juga  lebih  mengedepankan  pemikiran  Islam  yang  kental.  Dengan  memberikan berbagai kriteria yang hampirhampir menyerupai manusia yang sempurna, seperti menurut AlFarabi yang menetapkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki 12 kualitas  luhur  lengkap  anggota  badannya,  baik  daya  pemahamannya,  tinggi itelektualitasnya,  pandai  mengemukakan  pendapatnya,  dll.  Bila  kriteria  yang  ada dua  belas  itu  dimiliki  semuanya  oleh  seseorang,  maka  ia  berhak  untuk  ditunjuk kepala negara apabila ada lebih dari satu orang maka yang lain menunggu giliran untuk  menjadi  pengganti.  Namun  apabila  dalam  satu  wilayah  tidak  ada  yang memiliki kriteria tersebut secara sempurna maka pemimpin negara dipikul secara
12 Suyuthi  Pulungan,  J. Fiqh  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 216.
13 Azyurmadi  Azra, Pergolakan  Plitik  Islam:  Dari  Fundementalisme,  Modernisme  dan  Post Modernisme Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 4
kolektif.  Untuk  lebih  mudah  melihat  beberapa  perbedaan  atau  persamaan  yang terdapat  pada  pemikiran  pakar  politik  periode  klasik  dan  pertengahan,  dapat dilihat sebagai berikut:
Ibn  Rabi’  mendefinisikan  Manusia,  makhluk  sosial.  Allah  menciptakan manusia  dengan  watak  yang  cenderung  berkumpul  dan  bermasyarakat,  Otoritas Raja  adalah  mandat  dari  Tuhan,  didasari  dari  nash  AlQuran.  Ibn  Rabi’  dengan gagasannya  yang  dalam  hal  bentuk  pemerintahan  yang  Monarkhi  dimana Pemikirannya berpengaruh pada pemerintahan Khalifah Mu’tashim. Kemudian Al- Farabi  dimana  eksistensi  sebuah  negara  adalah  Memenuhi  hajat  hidup  manusia untuk  dunia  dan  akhirat.  kemudiann  eksistensi  seorang  kepala  negara  adalah Seorang kepala negara haruslah dari golongan kelas atas, dengan konsep Negara yang berbentuk Utopian. Al-Mawardi eksistensi sebuah Negara adalah merupakan kebutuhan  untuk  meneruskan  roda-roda  kehidupan,  adapun  mekanismenya manusia  menggunakan  akalnya,  kemudian  Seorang  kepala  negara  mempunyai kredibilitas  dalam  bernegara  dan  agama,  mengenai  konsep  negara  adalah  Teori kontrak social.
Al-Ghazali,  adanya  eksistensi  sebuah  negara  adalah  Faktor  regenarasi, kemudian  Kepala  negara  adalah  bayang-bayang  Tuhan  di  bumi,  jabatan  kepala negara adalah sesuatu yang suci/Muqad das. bentuk pemerintahan Teokrasi dan Agama  dan  raja  adalah  ibarat  dua  anak  kembar,  agama  adalah  pondasi  dan  raja adalah  penjaganya.  IbnTaimiyah  membahas  mengenai  sebuah  Negara  adalah pengaruh daripada terbentuknya sebuah Negara adalah karena faktor sosial, juga karena manusia mengemban amanat dari Tuhan, kemudian terkait seorang kepala Negara  harus  mempunyai  kepala  negara  adalah  satu  hal  yang  sangat  urgen, Pemikirannya  yang  klasik,  zahid  dan  penekanan  pada  penegakan  keadilan.  Ibn Khaldun  adanya  eksistensi  sebuah  negara  adalah  Kodrat  manusia  saling membutuhkan  satu  sama  lain,  bentuk  system  Negara  berhubungan  langsung dengan Keefektifan dalam pelaksanaan syari’at  Islam, Sistem pemerintahan yang diterapkan  adalah  Khilafah  atau  Imamah,  Pemikiran  yang  lain  dari  ibn  Khaldun adalah adanya Teori Ashabiyah.
Melihat  dari  penjabaran  yang  telah  disebutkan  di  atas  mengenai  beberapa pemikiran-pemikiran para pakar, dalam literatur dikatakan, adanya sebuah realita bahwa tiap tokoh tersebut tidak memberikan penjabaran yang eksplisit mengenai mekanisme  pengangkatan  dan  pemberhentian  seorang  kepala  negara.  Sehingga menjadi  sebuah  pertanyaan,  adakah  pemikir  Islam  yang  nantinya  berani menggagas secara gamblang  mengenai  mekanisme baku  bernegara dalam  Islam, sehingga  pengharapan  dengan  adanya  penyeragamana  umat  Islam  dalam
bermasyarakat  terwujud. Tidak  satupun  pengkategorian  yang  jelas  mengenai karakteristik  pemikiran  pada  zaman  ini,  namun  bisa  ditarik  pernyataan  bahwa pendapat para tokoh tersebut Pertama, cenderung diwarnai oleh  pemikiran dari alam  Yunani,  terutama  konsep  Plato,  meskipun  kadar  pengaruh  itu  tidak  sama antara  satu  pemikir  dengan  pemikir  yang  lain.  Kedua,  selain  Al-Farabi,  mereka mendasarkan  pikirannya  atas  penerimaan  terhadap  sistem  kekuasaan  yang  ada pada  zaman  mereka  masing-masing.  Bahkan  diantara  mereka  ada  yang  dalam penyajian gagasannya bertitik tolak pada pemberian legitimasi/keabsahan kepada sistem  pemerintahan  yang  ada,  atau  mempertahankan status  quo bagi kepentingan  penguasa,  dan  baru  kemudian  menawarkan  saran-saran  perbaikan dan reformasi.
Masuk  kedalam  era  kontemporer  Setelah  sekian  lama  dunia  Islam tenggelam  tertutup  oleh  peradaban  Barat  yaitu  ketuika  Pasca  takluknya  Dinasti Abbasiyah, selaku pusat pemerintahan Islam, ketangan bangsa Mongol kemudian dilanjutkan  oleh  para  leader  /pemimpin  Islam  yang  dimulai  sejak  abad  XVIII  M. Bahwa  pada  saat  itu  Islam  sudah  tertinggal  jauh  dari  peradaban  lainnya.  Dan bangkitlah  mereka  dengan  berbagai  upaya  untuk  menghidupkan  kembali  dunia pemikiran  Islam.  Berbeda  dengan  dua  masa  sebelumnya,  para  tokoh  dimasa  ini tidak mengemukakan kembali dasar-dasar berdirinya negara, dll. Melainkan lebih terfokus  pada  praktek  berpolitik  praktis,  seperti  Al-Maududi  yang mengembangkan  konsep  Jihad  guna  pengembalian  keeksistensian  Islam. Sekalipun konsep jihad ini mempunyai pandangan yang negatif dari Barat kepada pemeluknya.
Cita-cita  yang  luhur  tersebut  ditandai  dengan  munculnya  para  tokoh  dan beberapa  organisasi  beserta  pemikiran-pemikiran  yang  mengutamakan revivalisasi  ajaran  Islam,  diantara  tokoh-tokoh  yang  terkenal  adalah  Sayid  Jamal Al-Din Al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid  Ridha  (1865-1935  M),  Ali  Abd  Al-Raziq  (1888-1966  M),  Hasan  Al-Banna (1906-1949  M),  Sayyid  Quthb  (1906-1966  M).  Dua  nama  yang  disebut  terakhir adalah  termasuk  aktifis  dari  organisasi  Al-Ikhwan  AlMuslimin,  Abu  Al-A’la  Al- Maududi  (1903-1979  M).  Para  tokoh  dalam  upaya  revivalisasi  ini  terbagi  kepada tiga corak; Sekuleristik, Moderat, dan Integralistik.
Dasar pemikiran terbentuk sekuleristik berpendapat bahwa jalan sekuleristik merupakan  bukan  “barang”  baru  lagi  dalam  Islam,  mengingat  pada  pembahasan sebelumnya  ada  pemikiran  Ibn  Taimiyah  (dikutip  dari  buku  Munawir  Syadzali) yang  menyetujui  pendapat,  bahwa  seorang  kepala  negara  yang  adil  walaupun tidak  beragama  Islam  itu  lebih  baik,  daripada  kepala  negara  muslim  namun
berbuat zalim adalah Ali Abd Al-Raziq. Beliau mengemukakan pada bagian kedua kesimpulan  dibukunya  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  itu  hanya seorang  utusan  Tuhan  dan  tidak  diperintah  untuk  mendirikan  sebuah  negara. Jelas,  tergambar  pada  pernyataan  Raziq  di  atas,  Islam  tidak  mencampuri  urusan duniawi.  Raziq  mengambil  dalil  dari  pernyataannya  yaitu  hadits  Nabi  yang berbunyi,  “Kalian  lebih  mengetahui  urusan  dunia  Kalian”.  Dalam  pemikirannya pun Raziq banyak dipengaruhi dari sang guru, Muhammad Abduh. Yang akhirnya di  kembangkan  sendiri  menjadi  pemikiran  sekuler,  selain  itu  melihat  dari  basic pendidikan Raziq yang pernah mengenyam pendidikan di Barat.
Pada perkembangannya pemikiran Raziq sangat ditentang oleh orang-orang dari  golongan  Islamic  Oriented,  yang  mulanya  sangat  bersemangat  untuk menanamkan  kembali  sendi-sendi  Islam  pada  setiap  elemen  kehidupan,  namun ketika  melihat  pengaruh  Raziq  mereka  menjadi  takut  kalau-kalau  pemikiran tersebut memiliki pengaruh yang sangat luas nantinya. Kemudian, pada golongan Moderat  yang  menganggap  bahwa  Islam  tidak  sepenuhnya  mencampuri  urusan ketatanegaraan  ialah  Dr.  Muhammad  Husin  Haikal  dan  Muhammad  Abduh. Meskipun  Islam  tidak  memberikan  bentuk  baku  dalam  prototype  bernegara, namun  memberikan  asas-asas  yang  nantinya  dipergunakan  dalam  bernegara. Oleh karena  itu mereka  memberikan keleluasaan  umat  Islam  untuk  melihat  pola bernegara  yang  dipakai  oleh  Barat,  tentunya  dengan  pemikiran  yang  masih  satu rel  dengan  Islam. Ketiga, tipologi  yang  dipakai  adalah  tipe  integralistik,  dimana Islam dan agama menyatu.
Golongan  ini  merujuk  kepada  pemikiranpemikiran  klasik,  juga  pola pemerintahan  yang  dianjurkan  menurut  golongan  ini  adalah  tipe  pemerintahan yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  seperti  halnya  negara-kota  Madinah,  dan  juga pola  pemerintahan  pada  masa  Khulafaurrasyidin,  mereka  tidak  menghendaki umat  Islam  meniru  pada  pola  pemeritahan  yang  dipakai  oleh  Barat.  Tokohnya adalah Abu Al-A’la Al-Maududi,  Sayyid Quthb, dan  ikhwannya,  serta Muhammad Rasyid  Ridha.  Asumsi  penulis,  apakah  pola  pemerintahan  seperti  ini  masih  bisa diterapkan, mengingat alur kehidupan pada saat ini yang tergolong majemuk dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moralitas.  Dalam  pola  ini  Al-Maududi  mencetuskan gagasan yaitu rakyat mempunyai otoritas dalam hal pengambilan kebijakan pada pemerintahan. Namun dibatasi oleh ketetapan yang telah dicantumkan oleh nash, meminjam dari istilah Munawwir Syadzali, tipe negara ini disebut Teo-demokrasi. Penulis  pun  lebih  condong  kepada  pemikiran  kedua  yang  mengedepankan keseimbangan antara segi agama dan kemaslahatan.
Jika melihat letak distings corak dalam tiga zaman, tidak ada dalam literatur yang  penulis  ambil  yang  menyebutkan  secara  spesifik  corak  pemerintahan  dari tiap zaman, namun sebagaimana dengan pembahasan yang telah penulis uraikan di  atas,  dapat  penulis  simpulkan  beberapa  perbedaan  yang  tampak  jelas. Pemikiran Periode Klasik Pertama Kebanyakan para ahli yang menjelaskan tentang asal-usul  berdirinya  sebuah  negara,  artinya  hal-hal  yang  bersifat  esensi  sekali dalam  bersosialisasi  masih  menjadi  topik  pembahasan  utama. Kedua Pemikiran para ahli yang memiliki kecenderungan terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari alam Yunani,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Sebagai  contoh,  pendapat Plato  yang  mengatakan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial. Ketiga Pada umumnya  para  ahli  di  periode  ini,  ide  pemikirannya  berpengaruh  pada pemerintahan  yang  berkuasa  dimana  mereka  hidup. Keempat Corak  pemikiran integralistik Agama dan politik menyatulah yang mewarnai pemikiran politik pada masa  ini,  maka  tidak  heran  ada  tokoh  yang  mengatakan,  “Raja  adalah bayingbayang Tuhan di muka bumi”. 14
Pemikiran Periode Pertengahan tidak banyak tokoh yang muncul pada masa ini,  hanya  Ibn  Taimiyah  dan  Ibn  Khaldun  lah  yang  bisa  dikatakan  sebagai perwakilan dari tokoh pertengahan ini, itupun jika dilihat pada pembagian periode yang  dirujuk  dari  Harun  Nasution.  Adapun  pemikiran  pada  dua  tokoh  yang mewakili  zaman  ini,  tidak  jauh  berbeda  dengan  tokoh-tokoh  zaman  klasik. Mengingat  dua  tokoh  yang  dianggap  sebagai  wakil  dari  zaman  pertengahan  ini, masih  sama-sama  hidup  pada  kondisi  masyarakat  yang  sama  dengan  para  tokoh kalsik. Mungkin kalaupun harus ada perbedaan corak pada zaman ini harus dilihat pada  sejarah  Islam  setelah  runtuhnya  Dinasti  Abbasiyah.  Dimana  pada  saat  itu Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Namun sayangnya pada masa ini Islam mengalami saat-saat kembali ke titik nadirnya. Ketika Barat bangkit dengan reformasi  gerjanya  sementara  dunia  Islam  sedang  sibuk  mengurusi  kekuasaan masing-masing  dan  dunia  pengetahuan  mengalami  kemunduran  sehingga  tidak muncul para tokoh yang membuat ide brilian yang bersifat progresif.
Pemikiran  Periode  Kontemporer pertama Para  tokoh  tidak  lagi  terfokus pada tema bagaimana asal mula suatu negara terjadi. Kedua Teori politik praktis lebih  dimunculkan  pada  masa  ini,  beberapa  bukti  adalah  dengan  munculnya beberapa  ide  pemikiran  pada  masa  ini,  diantaranya:  Integralistik,  Moderat,  dan Sekuleristik. Ketiga Pemikiran  para  tokoh  pun  disinyalir  terpengaruh  dengan ideide yang dicetuskan pemikir Barat (Prancis, Jerman, dll) seperti pada pola pikir
14 Triono, Corak Pemikiran Politik Dalam Islam. Jurnal TAPIs Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011, hal 41
yang  menganut  paham  sekuleristik. Keempat mengenai  bentuk  bernegara  yang ideal para ahli tidak menentukan apakah harus Khilafah, Imamah atau Monarkhi. Akan  tetapi  lebih  mengutamakan  bagaiamana  syariat  Islam  itu  bisa  dilaksanakan sebagaimana mestinya di wilayah tersebut.
Ada ungkapan bahwa Orang Barat lebih melihat ke bumi, orang Timur lebih melihat  kelangit  Bunyi  ungkapan  yang  dikutip  dari  Sayid  Muhammad  Baqr  Ash- Shadr, ini merupakan justifikasi yang memang terjadi pada realita kehidupan saat ini. Orang Barat yang tergila-gila dengan konsep imperialisnya yang menghendaki pemenuhan  kepuasan  kepada  materi,  sementara  orang  Islam  berpolitik  di  muka bumi  sebagai  Khalifah  yang  merupakan  titah  dari  langit,  sehingga  bertendensi religius  (moralitas).  Mungkin  ini  hanya  pengklaiman  sepihak,  namun  pertanyaan tadi  memaksa  kita  untuk  tetap  menjaga  kemurnian  dari  tujuan  berpolitik  umat Islam  dan  menghindari  dari  upaya  Islam  sebagai  bentuk  pe-legitimasi-an  dalam berpolitik,  padahal  banyak  terdapat  kebusukan-kebusukan  yang  dilakukan  para oknum birokrat. Layaknya nikmat allah yang tak dapat dihitung, ilmu pengetahuan juga  seperti  itu.  Masih  banyak  mungkin  bentuk-bentuk  pemikiran  yang  belum sempat  diangkat  oleh  manusia.  Oleh  karena  itu,  generasi  Islam  selaku  penerus tonggak peradaban dunia jangan hanya diam, bersiaplah untuk menjawab segala permasalahan dimasa sekarang dan mendatang dengan mencatatkan karya-karya pada tinta emas sejarah peradaban dunia.
Peran Strategis KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)
Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah  Agung  (MA)  RI  yang  kemudian  dilegalkan  dalam  bentuk  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  02  Tahun  2008  merupakan  respon  terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Praktik hukum  ekonomi  Islam  secara  institusional  di  Indonesia  itu  sudah  dimulai  sejak berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991,  kemudian  disusul oleh  lembaga  keuangan  syari‟ah  (LKS)  lainnya  setelah  melihat  prospek  dan ketangguhan  LKS  seperti  BMI  ketika  melewati  krisis  ekonomi  nasional  sekitar tahun  1998.  Belakangan,  perkembangan  LKS  tersebut  semakin  pesat  yang  tentu akan  menggambarkan  banyaknya  praktek  hukum  muamalat  di  kalangan  umat Islam.
Kehadiran  KHES  merupakan  bagian  upaya  positifisasi  hukum  perdata  Islam dalam  sistem  hukum  nasional.  Untuk  saat  ini  positifisasi  hukum  ekonomi  Islam sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari‟ah sudah  semakin  semarak  melalui  LKS-LKS.  Kompilasi  tersebut  kemudian  dijadikan acuan  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  ekonomi  syari‟ah  yang  semakin  hari
semakin  bertambah,  seiring  dengan  perkembangan  LKS.  Adapun  lembaga peradilan  yang  berkompetensi  dalam  penerapan  KHES  adalah  Peradilan  Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.
Banyaknya  praktek  hukum  tersebut  juga  sarat  dengan  berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam  persoalan  ekonomi,  sementara  untuk  saat  ini  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  terhadap  permasalahan  itu. Sejak  tahun  1994,  jika  ada  sengketa  ekonomi  syariah  maka  diselesaikan  lewat Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  yang  hanya  sebagai  mediator (penengah)  dan  belum  mengikat  secara  hukum.  Peraturan  yang  diterapkan  juga masih  terbatas  pada  peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  yang  merujuk  kepada fatwafatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Sedangkan  fatwa  itu,  sebagaimana  dimaklumi  dalam  hukum  Islam,  adalah pendapat  hukum  yang  tidak  mengikat  seluruh  umat  Islam.  Sama  halnya  dengan fikih.
Peran Strategis Gerakan Wakaf tunai Gerakan
Gerakan Wakaf tunai Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  di  Istana  Negara  Jakarta  pada  8  Januari  2010, pengelolaannya  diserahkan  ke  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  BWI  sudah membuat  aturan  tentang  wakaf  uang  sehingga  pengumpulan,  penggunaannya dan  pertanggungjawabannya  dapat  transparan  serta  akan  diaudit  oleh  auditor independen.  Wakaf  selama  ini  identik  dengan  tanah  namun  dengan dicanangkannya  gerakan  nasional  wakaf  tunai  maka  kini  masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf  karena ada  alternatif  bentuk  wakaf.  Wakaf  tunai  hukumnya  adalah  dibolehkan,  dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf.
Peran Strategis PP Nomor 39 Tahun 2008
Dengan dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Asuransi syariah adalah  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992 tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perasuransian.  Walaupun  pemerintah  belum mengundangkan secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya PP Nomor  39  tersebut  menunjukkan  keberpihakan  pemerintah  terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.
Peran Strategis Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU Direktorat  Pembiayaan  Syariah,  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Utang Departemen Keuangan RI  merupakan direktorat yang  melaksanakan  amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.
Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia
World  Islamic  Economic  Forum  (WIEF)/Forum  Ekonomi  Negara-  Negara Islam  ke-5  yang  diselenggarakan  di  Indonesia,  pada  2-3  Maret  2009  dengan didukung penuh oleh pemerintah merupakan suatu bukti  dukungan dan political will pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum  ke-5  tersebut  berkontribusi  sebagai  salah  satu  upaya  menemukan  solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam. Peran Strategis Politik Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
Dunia  politik  ekonomi  Islam  telah  diregulasikan  bahwa  kepemilikan, pengelolaan  dan  pendistribusian  harta  hendaknya  didasarkan  kepada  prinsip- prinsip dan etika bisnis yang syari’ah. Oleh karena itu, pada saat lembaga-lembaga keuangan  konvensional  mengalami collapse sebagai  implikasi  dari  meningkatnya suku bunga, keadaan ini justru menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang menggunakan sistim bagi hasil. Hampir dapat dipastikan, terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak akhir tahun 1997 relatif tidak berpengaruh terhadap stabilitas neraca keuangan di lembaga-lembaga  keuangan syari’ah  seperti  BPRS,  BMT  dan  sejenisnya.  Krisis  ekonomi  dan  moneter  dapat diasumsikan  terjadi  karena  infrastruktur  ekonomi  dibangun  untuk  meraih keuntungan material semata. Hal ini tampak pada penggunaan sistim bunga (bank interest)  yang  ada  di  lembaga-lembaga  keuangan  konvensional  yang  selalu mengikuti  patokan  suku  bunga  sesuai  ketentuan  pemerintah  melalui  Bank Indonesia (BI). Padahal jika suku bunga tersebut mengalami kenaikan yang cukup tajam,  kalangan  pelaku  usaha  relatif  menahan  diri  untuk  berinvestasi  karena tingkat pendapatan yang diperoleh tidak akan sebanding dengan pengeluaran.
Setiap  zaman  memiliki  sejarah  yang  berbeda,  pemikiran-pemikiran  yang berbeda  dan  tokoh-tokoh  yang  berbeda  jua.  Islam  yang  diklaim  sebagai  agama yang  komprehensif,  baik  dari  kalangan  intern  maupun  kalangan  ekstern-bahkan orientalis  sekalipun  juga  mempunyai  cerita  tersendiri  dalam  sejarah  ketata negaraannya.  Bermula  sejak  Nabi  telah  memiliki  konsep  dasar  dalam  bernegara, terbukti dengan adanya penyebutan dalam sejarah yaitu adanya negara Madinah, yang  dianggap  merupakan  praktek  bernegara  pertama  yang  dilakukan  Nabi.
Dengan konsep di dalamnya antara lain nilai-nilai hak azazi manusia (HAM), serta penanaman sikap tenggang rasa ( tepo sliro ) antar sesama umat beragama. Karena pada  saat  itu  umat  Yahudi  juga  berdampingan  dengan  umat  Islam  di  Madinah.
Dalam  Al-Quran  sendiri  tidak  ditemukan  adanya  petunjuk  eksplisit  pada  ayat- ayatnya  mengenai  tata  cara  bernegara  dalam  Islam,  melainkan  hanya  melalui penyebutan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Keadaan  yang  demikian  akan  memungkinkan  bagi  penyelenggaraan lembaga  keuangan  syari’ah  terhindar  jauh  dari  praktek  bunga,  jauh  dari  unsur kesamaran  ( gharar )  dan  mendapatkan  untung  yang  tidak  ada  kegiatan ekonominya  ( riba ).  Praktek  bagi  hasil  tidak  didasarkan  kepada  ketentuan  yang kaku ( rigid ), seperti halnya praktek bunga ( riba ) yang lebih ditentukan salah satu pihak serta mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi ( Profit And Loss Sharing ) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi di BMT  dan  Bank  Syari’ah  didasarkan  kepada  perolehan  keuntungan  yang  fleksibel. Kedua  belah  pihak  dapat  saling  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  berdasarkan pertimbangan  kelayakan  dan  rasionalitas  sesuai  kesepakatan. 15 Hal  demikian sangatlah  relevan  dengan  tujuan  Islam  lebih  dari  sekedar  agama  tauhid,  tetapi juga mengajarkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, seimbang dan rasional. Nilai  ideologis  yang  tampak  pada  sistem  ekonomi  Islam  adalah  membangun tatanan  ekonomi  yang  lebih  terbuka  dan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apa pun.
Lembaga  keuangan  syari’ah  sebagai  lembaga  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  jelas  masih  dibutuhkan  peranannya,  khususnya  bagi  kalangan  usaha kecil dan menengah yang  memerlukan bantuan modal usaha. Dalam konteks ini, BMT  akan  diposisikan  sebagai  mitra  utama  dan  bahkan  menjadi  mitra  utama pemerintah  dalam  mendorong  proses  percepatan  kegiatan  usaha  kecil  dan menengah.  Terlebih  lagi  hampir  seluruh  kalangan  usaha  kecil  dan  menengah menggantungkan kelangsungan usahanya dari modal yang diberikan oleh lembaga keuangan  syari’ah.  Berdasar  penjelasan  tersebut,  maka  strategi  pengembangan ekonomi Islam melalui pemberdayaan lembaga keuangan syari’ah dapat dilakukan secara  maksimal.  Pada  gilirannya,  hal  ini  akan  menumbuhkan  kepercayaan  dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syari’ah. Masyarakat akan lebih memilih lembaga  keuangan  syari‟ah  sebagai  prioritas  mitra  usaha  ( business  partner ),
15 Rahardjo,  M.  Dawam.  “ Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang  Ekonomi”,  kata  pengantar Buku Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal 5
karena  keberpihakannya  lebih  jelas  dan  terasa  bagi  pelaku  usaha  skala  kecil  dan menengah.
Peran Strategis Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006
Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah memberikan  arah  baru  bagi  kompetensi  Peradilan  Agama.  Semula  kompetensi Pengadilan  Agama  identik  dengan  NTCR  (Nikah,  Talak,  Cerai  dan  Rujuk),  akan tetapi  dengan  adanya  UU  Nomor  3  Tahun  2006  tersebut,  kompetensi  Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni  Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.
Ekonomi  Syariah  yang  dimaksud  dalam  pasal  49  huruf    i,  penjelasannya mencakup  (a)  bank  syari‟ah;  (b)  lembaga  keuangan  mikro  syari‟ah;  (c)  asuransi syari‟ah; (d) reasuransi syari‟ah; (e) Reksa dana syari‟ah; (f) obligasi syari‟ah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syari‟ah;  (g)  sekuritas  syari‟ah;  (h) pembiayaan syari‟ah; (i) Pegadaian syari‟ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah; dan bisnis syari‟ah. Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c adalah bahwa Peradilan Agama  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  dan  kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Hal  ini  memang  sangat  benar.  Perkembangan  kebutuhan  hukum masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan UU No. 7 Tahun 1989, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah adalah pengadilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah,  mediasi  perbankan, lembaga  arbitrase,  atau  melalui  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Umum sepanjang  disepakati  di  dalam  akad  oleh  para  pihak.  Ketentuan  ini  juga memberikan kepastian saluran hukum bagi pencari keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.
Peran Strategis UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
Dengan  diundangkannya  UU  Zakat  menunjukkan  politik  ekonomi  Islam dalam  ranah  keuangan  publik  pemerintah  RI  cukup  akomodatif  terhadap kebutuhan  umat  Islam  untuk  melaksanakan  rukun  Islam  yang  ke-3.  Angka  ini hampir  sama  dengan  hasil  kajian  Rumah  Zakat  pada  tahun  2007.  Padahal  dari
potensi  yang  sebegitu  besar  itu,  baru  1  triliun-an  yang  dapat  dihimpun.  Oleh karena  itu,  UU  Zakat  adalah  kebutuhan  umat  Islam.  Persoalannya,  ternyata  UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat. Oleh karena itu perlu politik ekonomi Islam lanjutan, untuk lebih memikat muzakki, mestinya zakat yang semula  hanya  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  (PPKP)  ditingkatkan menjadi pengurang pajak (tax deductible).
Misalnya  PPh  terhadap  penghasilan  (profesi)  di  atas  Rp.  50.000.000,00  s.d Rp.  250.000.000,00  adalah  15%  (Tarif  PPh  Pasal  17  UU  PPh  No  36  tahun  2008). Subyek  pajaknya  sudah  membayar  zakat  sebesar  2,5%,  maka  tinggal  membayar Pajak  kekuarangannya,  yaitu  15%-2,5%  =  12,5%.  Dengan  demikian,  fungsi  zakat sebagai penghargaan (reward) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan  kebijakan  itu,  meski  pajak  secara  prosentase  menjadi  lebih  kecil  namun proyeksi  total  amount-nya  akan  lebih  besar  seiring  besarnya  semangat  rakyat membayar  pajak.  Menurut  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  yang  disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun.
Peran Strategis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan  kepentingan  umat  Islam Indonesia  membentuk suatu dewan  syariah  yang  berskala  nasional  yang  bernama  Dewan  Syariah  Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI  No.  kep-754/MUI/II/1999.  Lembaga  DSN  MUI  ini  merupakan  lembaga  yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah  dan  lain-lain.  Hal  ini  sebagaimana  termuat  dalam  UU  No.21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  pasal  32  maupun  UU  No.40  Th  2007  tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib  dibentuk  di  bank  Syariah  maupun  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  tersebut  hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.
Kewenangan ulama  dalam  menetapkan dan mengawasi plaksanaan hukum perbankan  syariah  berada  di  bawah  koordinasi  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  DSN  adalah  dewan  yang  dibentuk  oleh  MUI  untuk menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada  di  lembaga  keuangan  syariah  dan  bertugas  mengawasi  pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.
Keberadaan  ulama  dalam  stuktur  kepengurusan  perbankan  maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama  yang  berkompeten  di  bidang  hukum  syariah  dan  aplikasi  perbankan  dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi  dan  peranan  yang  amat  besar  dalam  penetapan  dan  pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis.
DSN  membantu  pihak  terkait  seperti  Departemen  keuangan,  Bank Indonesia,  dan  lain-lain  dalam  menyusun  peraturan  atau  ketentuan  untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para  pakar  dalam  bidang  yang  terkait  dengan  muamalah  syariah.  Keanggotaan DSN  ditunjuk  dan  diangkat  oleh  MUI  untuk  masa  bakti  4  tahun.  Tugas  dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
Agar memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurusi sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama  dengan  DSN-MUI  yang  memiliki  otoritas  di  bidang  hukum  syariah.  Bentuk kerja  sama  antara  Bank  Indonesia  dengan  DSN-MUI  diwujudkan  melalui  nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk  menjalankan fungsi pembinaan  dan  pegawasan  terhadap  perbankan  syariah.  Dengan  adanya  kerja sama  tersebut,  berarti  keberadaan  DSN-MUI  menjadi  sangat  penting  dalam pengembangan  sistem  ekonomi  dan  perbankan  syariah  negeri  ini  (Himpunan Fatwa DSN, 281-284).
Agar  dapat  menjalankan  tugas,  Dewan  Syariah  Nasional  memiliki kewenangan:  (a)  Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat  DPS  di  masing-masing lembaga  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar  tindakan  hukum  pihak  terkait.  (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instasi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.  (c)  Memberikan  rekomendasi  dan  atau  mencabut  rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. (d)  Mengundang  para  ahli  menjelaskan  suatu  masalah  yang  diperlukan  dalam pembahasan  ekonomi  syariah,  termasuk  otoritas  moneter  atau  lembaga keuangan  dalam  maupun  luar  negeri.  (e)  Memberikan  peringatan  kepada lembaga-lembaga  keuangan  syariah  untuk  menghentikan  penyimpangan  dari
fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  DSN.  (f)  Mengusulkan  kepada  instansi  yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Peran Strategis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
Peran  daripada  MUI  yang  merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam  bidang  keagamaan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  umat  Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  berdiri  pada  tanggal  10  Februari  1999  sesuai dengan  Surat  Keputusan  (SK)  MUI  No.  kep-754/MUI/II/1999.  Lembaga  DSN  MUI ini  merupakan  lembaga  yang  memiliki  otoritas  kuat  dalam  penentuan  dan penjagaan  penerapan  prinsip  Syariah  dalam  operasional  di  lembaga  keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain.
Hal  ini  sebagaimana  termuat  dalam  UU  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  pasal  32  maupun  UU  No.40  Th  2007  tentang  Perseroan Terbatas  pasal  109  yang  pada  intinya  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  wajib dibentuk  di  bank  Syariah  maupun  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  tersebut  hanya  dapat diangkat  jika  telah  mendapatkan  rekomendasi  DSN  MUI.  Walaupun  MUI  sendiri tidak memiliki kekuatan hokum tetap di Indonesia  yang notabene yang dijadikan dalam  hokum di Indonesia itu  snediri adalah Hukum  Positif, bukan hokum  Islam. Namun  dalam  hal  sengketa  ekonomi  syariah  akan  lebih  singkron  ketika  kasus persengketaan yang ada pada akad ekonomi syariah di selesaikan pada Peradilan agama, bukan di Pengadilan Negeri.
Peran Strategis UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pada  17  Juni  2008  telah  diundangkan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah  berpayung  hukum  jelas.  Dengan  UU  Perbankan  Syariah  ini  makin memperkuat  landasan  hukum  perbankan  Syariah  sehingga  dapat  setara  dengan bank  konvensional.  Selain  itu,  payung  hukum  ini  makin  menguatkan  eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan  kontribusi  perbankan  syariah  dalam  mengentaskan  kemiskinan  (poverty alleviation),  kesejahteraan  masyarakat,  dan  pembukaan  lapangan  kerja  serta pembangunan  nasional. Perlu  digarisbawahi  bahwa  perkembangan  pesat perbankan  syariah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dukungan  regulasi.  Kehadiran  bank syariah  pertama  pada  1992,  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia,  terjadi  berkat dukungan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992.  Booming  perbankan  syariah sejak  1999  juga  hasil  dari  dukungan  regulasi,  yaitu  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 1998 dan Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat
oleh  UU  Nomor  3  Tahun  2004.  Setelah  diundangkannya  UU  Perbankan  Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah  yang dibuktikan bahwa pada Januari  2011,  jumlah  bank  Syariah  telah  menjadi  11  BUS,  23  UUS,  151  BPRS dengan  asset  mencapai  95  Trilyun  plus  745  M  (per  Januari  2011)  (BI,  2011:  6). padahal sebelumnya hanya ada 3 BUS saja dengan total aset 48 T plus 82 M. 16 Peran Strategis UU Nomor 19  tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pemerintah  RI  untuk  penerbitan  sukuk  negara  guna  menarik  dana  dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar  negeri  karena  antara  lain  mengandung  unsur  kerja  sama  investasi,  berbagi risiko  dan  keterlibatan  aset  (proyek  riil)  yang  juga  mendasari  penerbitan  sukuk (Ismal dan Musari, 2009). Sukuk negara ada yang diterbitkan untuk investor besar (institusi)  disebut  IFR  (ijara  fixed  rate)  yang  minimal  pembeliannya  1  Miliar. Sedangkan  untuk  perorangan  (ritel)  disebut  Sukuk  Ritel  (SR)  yang  diterbitkan setiap  Februari.  Hingga  tahun  2011  telah  diterbitkan  3  seri  SR.  Tujuan  utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai  pembangunan  proyek.  Ini  menunjukkan  dukungan  pemerintah  untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk  global  maupun  ritel  sangat  pesat  setelah  ada  political  will  pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN. UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya UU SBSN memberikan harapan  di  tengah  APBN  yang  selalu  defisit  untuk  bisa  mendorong  tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi rakyat Indoneisa.

## SIMPULAN
Peran  Strategis  dalam  Sistem  ekonomi  Islam  menawarkan  suatu  konsep pemberdayaan  ekonomi  yang  berkeadilan,  pemerataan  dan  keseimbangan ekonomi  baik  secara  mikro  maupun  makro,  lembaga  keuangan  syari’ah merupakan  instrumen  ekonomi  yang  dianggap  memiliki  banyak  keunggulan dibanding dengan lembaga  keuangan konvensional, karena  lebih  mengutamakan aspek  hukum,  etika  bisnis  dan  moralitas  keagamaan.  Politik  ekonomi  Islam memberikan  daya  tawar  positif  bagi  percepatan  pembangunan  ekonomi  melalui kemitraan  usaha  dengan  kalangan  usaha  kecil  dan  menengah.  Pemberdayaan ekonomi syari’ah melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan syari’ah dan
16 Sri  Sudiarti, Strategi  Politik  Ekonomi  Islam ,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  IAIN  SU Medan, Human Falah: Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2016, Hal 64
usaha  kecil menengah dengan  mengembangkan kegiatan usaha sektor riil dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa dan lembaga keuangan syari‟ah perlu  terus  dilakukan  untuk  mendorong  percepatan  pembangunan  ekonomi nasional  dan  usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat Indonesia.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  praktik  ekonomi  syariah  adalah  masalah penyelesaian  sengketa  yang  ada  pada  ekonomi  syariah  yang  mana  dalam  hal  ini ketika  ada  sengketa  ekonomi  syariah  maka  peradilan  agamalah  yang  harusnya memutuskan, bukan pengadilan negeri.
Pertumbuhan  praktik  ekonomi  Islam  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sangat pesat  setelah  mendapat  dukungan  pemerintah  dalam  bentuk  politik  ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat terlihat dalam berbagai  bidang  ekonomi  yang  menerapkan  sistem  ekonomi  Islam,  seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain. Pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang  berorientasikan  pada  sistem  ekonomi  Islam,  misalnya  zakat  yang  semula hanya  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  (PPKP)  ditingkatkan  menjadi pengurang  pajak  ( tax  deductible ),  mengkonversi  bank  BUMN  menjadi  bank Syariah  agar  market  share  bank  Syariah  meningkat  pesat,  dan  lain-lain. Diharapkan  penerapan  politik  ekonomi  Islam  yang  lebih  luas  akan  mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX , Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
An-Nabhani,  Taqiyuddin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perpspektif Islam. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i. Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta:  Gema Insani Press, 2002.
Azyurmadi Azra, Pergolakan Plitik Islam: Dari Fundementalisme, Modernisme dan Post Modernisme . Jakarta: Paramadina, 1996
Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi Atas Persoalan KeIslaman . Bandung: Mizan, 1992. Effendy,  Bahtiar. Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1999.
Faisal Anandra Arfa, Filsafat hukum Islam , Medan: Cita Pustaka, 2007
Himpunan Fatwa  DSN . Edisi Kedua.  Diterbitkan  atas  kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia.
Ifdlolul  Maghfur, Peran  Politik  Ekonomi  Islam  dalam  Melaksanakan  Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jurnal Hukum Islam, Volume 14, No. 2, Desember 2016. Universitas Yudharta Pasuruan Jawa Timur.
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam .  LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
Karim, Adiwarman A., Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam, makalah  Seminar  “Perbankan  Syari‟ah  Sebagai  Solusi  Bangkitnya Perekonomian Nasional” Jakarta, 6 -12- 2001.
Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
Rahardjo,  M.  Dawam. “Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang  Ekonomi”,  kata pengantar  Buku  Adiwarman  Karim,  Bank  Islam,  Analisis  Fiqh  dan Keuangan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
Sri Sudiarti, Strategi Politik Ekonomi Islam , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan, Human Falah: Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2016.
Suyuthi Pulungan, J. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Triono, Corak Pemikiran Politik Dalam Islam . Jurnal TAPIs Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011.
UU No. 10/1998 tentang Perbankan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
UU  Nomor  3  Tahun  2006  juncto  UU  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama