…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## ANALISIS  PENERAPAN  AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Oleh Helen Irawati Taileleu 1 , Suklimah Ratih 2
1,2 Universitas Widya Kartika E-mail: 1 helenirawati24@gmail.com , 2 ratihratih177@gmail.com
Article History: Received: 21-07-2023 Revised: 30-07-2023 Accepted: 24-08-2023
Abstract: Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui efektivitas  penerapan  akuntansi  pertanggungjawaban pada  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Mentawai  dan  untuk  mengetahui kesesuaian biaya anggaran realisasi yang dikeluarkan dalam  setiap  periode  akuntansi  dengan  biaya yang di anggarkan.  Jenis  penelitian  ini  menggugunakan metode deskriptif kualitatif, subjek dalam penilitian ini Kantor Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Mantawai.dengan  mengambil  3  informan yakni  kepala  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah Mentawai  Kasubid  Perencaaan  dan  Pendapatan  Serta Kasubid  Akuntansi  Pelaporan  Pendapatan.  Sumber data  adalah  data  primer  data  yang  dikumpulkan langsung oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  penarapan  akuntansi  pertanggungjawaban dalam  melaksanakan  penganggaran  dan  realisasi laporan  dibuat  oleh  masing-masing  Unit  Pelaksanaan
Teknik Daerah (UPTD) berupa laporan pertanggungjawaban kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Kepuluan  Mentawai.  Secara  umum penerapan  akuntansi  pertanggungjawaban  dalam mengevaluasi  kinerja  masing-masing  unit  sudah efektif.
Keywords: Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN
Pengertian dari  judul  “ Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  Pada Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai”. Analisis  adalah penyelidikan  tahap  suatu  peristiwa  untuk  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya. Penerapan  adalah proses  cara  pembuatan  menerapkan  penggunaan, dan  mempraktikkan. Akuntansi  adalah  sistem  pelaporan  yang  yang  memberikan  laporan  kepada  pemangku kepentingan  tentang  aktivitas  ekonomi  dan  kondisi  kerja.  Pertanggungjawaban  adalah tanggungjawab pimpinan atas kegiatan yang dilakukan di instansi. Badan Keuangan Daerah adalah lembaga pendukung pemerintah yang merupakan otoritas yang berwenang disetiap daerah  pemerintah.  Pulau  Mentawai  sendiri  ber  Provinsi  di  Sumatera  Barat,  Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Kabupaten  yang  terletak  diluar  Pulau  Sumatera  ini  terdiri  dari  empat  Pulau  utama. Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  di  bentuk  berdasarkan  UU  RI  No.  49  Tahun  1999,  dan dinamai  berdasarkan  asal  Geografisnya.  Yaitu  Pulau  Siberut,  Pulau  Sipora,  Pulau  Pagai Utara  dan  Pulau  Pagai  Selatan.  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai terletak pada Pulau Sipora yang bertepatan di Km.09 Sipora Utara. Kantor Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  bertugas  menghimpun  dan mengalokasikan  keuangan  daerah  memelihara  kepemilikan  daerah  dan  mengelolah pendapatan  daerah  serta  dapat  melakukan  pengelolaan  pendapatan  keuangan  dan kekayaan  daerah  secara  tertib,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  efesiensi ekonomi, transparansi dan akuntabilitas untuk rasa keadilan dan kepatuhan.
Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan  Mantawai  pada  parktik  masih  ditemui  kelemahan  perencanaan  pelaksanaan pada  penyusunan  dan  pembahasan  anggaran  hingga  akhir  tahun,  format  rencana pendapatan  dan  pengeluaran.  Lembaga  keuangan  daerah  saat  ini  masih  memerlukan penelitian  terutama  dalam  hal  pengawasan,  pemahaman  sistem  akuntansi  keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya pelayanan publik.

## LANDASAN TEORI 1. Pengertian Akuntansi
Secara umum akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak  yang  berkepentingan  tentang  kegiatan  ekonomi  dan  kondisi  perusahaan. American Accounting  Association mendefenisikan  akuntansi  sebagai  prosess  pengidentifikasian, pengukur  dan  pelapor  informasi  ekonomi  untuk  memungkinkan  adanya  penilaian- penilaian  dan  keputusan  yang  jelas  daan  tegas  bagi  mereka  yang  melakukan  informasi tersebut.  Dapat  diketahui  akuntansi  dapat  dianggap  sebagai  analisis  data  keuangan  yang dilakukan  dengan  cara  tertentu  dan  ukuran  moneter  yang  dapat  digunakan  dalam keputusan  ekonomi  dan  perusahaan.  Menurut  pendapat  Charles  T.  Horngren  dan  George Foster  akuntansi  adalah sistem  informasi  yang  mengukur  kinerja  bisnis,  mengelolah  data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Jadi akuntansi  adalah  sesuatu  yang  mengukur  bisnis  dari  mulai  penggolongan  transaksi  dan pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan, kemudian setelah itu akan diambil sebuah keputusan dari laporan tersebut.
Berdasarkan pengertian mengenai akuntansi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Kegiatan akuntansi: akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
b. Kegunaan  akuntansi:  informasi  yang  hasilkan  harus  berguna  untuk  evaluasi  dan pengambilan keputusan mengenai unit bisnis yang relevan.

## 2. Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban
Syarat  dan  penerapan  akuntansi  pertanggungjawaban  dalam  perusahaan  adalah suatu  organisasi  yang  terdiri  dari  pusat-pusat  pertanggungjawaban  dan  memiliki  hirarki yaitu  suatu  organisasi  yang  pengambilan  keputusannya  tidak  terbatas  pada  beberapa manajer  saja  saja  tetapi  meluas  ke  seluruh  organisasi.  Menurut  Garrison,  Noreen,  dan Brewer (2013), organisasi yang dibagi dalam pusat pertanggungjawaban merupakan syarat
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
untuk  melakukan  akuntansi  pertanggungjawaban,  karena  stuktur  organisasi  merupakan acuan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  sistem  akuntansi  ini.  Di  setiap  pusat pertanggungjawaban, setiap departemen menyusun anggaran dengan mempertimbangkan misi  perusahaan  secara  keseluruhan.  Ada  lima  syarat  penerapan  akuntansi pertanggungjawaban (Mulyadi 2010) pusat biaya yang memadai sebagai berikut:
1. Struktur organisasi, yang menetapkan secara tegas kedaulatan dan tanggungjawab tiap strata manajemen.
2. Anggaran, biaya yang disusun bagi tiap strata manajemen.
3. Penggolongan biaya, sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam suatu organisasi
4. Sistem akuntansi biaya, yang disesuaikan dengan struktur organisasi
5. Sistem  pelaporan  biaya  kepada  manajer  yang  bertanggungjawab  (responsibility reporting).
Drs.  Abdul  Halim  (1999),  berpendapat  bahwa  tujuan  akhir  dari  akuntansi  biaya adalah  memberikan  informasi  biaya  kepada  manajemen  untuk  membantu  mereka mengelolah  perusahaan  atau  departemennya.  Penetapan  biaya  yang  akurat  membantu menentukan biaya yang tepat dari suatu produk. Pengklasifikasian biaya yang benar adalah dengan  menggunakan  konsep  “biaya  yang  berbeda  untuk  tujuan  yang  berbeda”,  yang berarti bahwa biaya diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaan data biaya tersebut.

## 3. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban
Pusat  pertanggungjawaban  ( responsibilty  center) digunakan  untuk  setiap  bagian organisasi yang bertanggung jawab atas biaya, laba dan investasi.
Menurut Garisson Noreen Brewer (2013) , terdapat tiga jenis pusat pertanggungjawaban yaitu :
1. Pusat  biaya (cost  center) yang  mengendalikan  pengeluaran  seperti  akuntansi, keuangan,  manajemen  umum,  dan  sumber  daya  manusia  sering  dianggap  sebagai pusat  biaya.  Manajer  pusat  biaya  diharapkan  untuk  meminimalkan  biaya  dan memberikan layanan atau produk yang dibutuhkan oleh bagian lain dari organisasi.
2. Pusat laba (profit center) mengendalikan biaya dan pendapatan. Seperti manajer pusat biaya,  manajer  pusat  laba  tidak  memiliki  kendali  atas  dana  investasi.  Manajer  pusat laba  sering dinilai dengan  membandingkan  laba  aktual  dengan target  atau  laba  yang dianggarkan
3. Pusat  investasi (investment  center) mengendalikan  pendapatan  dan  pengeluaran investasi aset operasi.

## 4. Jenis – Jenis Pusat Petanggungjawaban
Menurut  Mulyadi  (2005),  Pusat  Pertanggungjawaban  unit  organisasi  didalam perusahaan  yang  dipimpin  oleh  seorang  manajer  yang  bertanggung  jawab.  Secara  umum aktivitas  setiap  pusat  pertanggungjawaban  dalam  suatu  perusahaan  adalah  mengubah input  menjadi  output.  Jika  input  dari  pusat  pertanggungjawaban  dikalikan  dengan  harga maka  akan  diperoleh  biaya,  sebaliknya  jika  output  dikalikan  dengan  harga  maka  akan diperoleh  pusat  pertanggungjawaban.  Namun,  tidak  semua  keluaran  pusat  akuntabilitas dapat  diukur  secara  kuantitatif.  Atas  dasar  masukan  dan  keluaran,  pusat
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:
1. Pusat  biaya (expence  center) adalah  pusat  pertanggungjawaban  yang  prestasi manajemennya diukur berdasarkan masukannya.
2. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasaarkan keluarannya.
3. Pusat  laba  adalah  pusat  pertanggungjawaban  yang  prestasi  manajernya  diukur berdasarkan selisih antara kekurangan dan masukan (laba).
4. Pusat  investasi  adalah  pusat  tanggung  jawab  di  mana  kinerja  manajer  diukur  dengan membandingkan  pengembalian  yang  diperoleh  dengan  berinvestasi di  pusat  tanggung jawab.

## 5. Tipe Pusat Pertanggungjawaban
Menurut Safira (2018), jika suatu perusahaan atau instansi ingin mendirikan organisasi yang berpusat pada tanggungjawaban, maka ada beberapa tipe yang harus dipenuhi yaitu:
a. Adanya  pembagian  tugas  tanggungjawab  yang  jelas  diantara  pusat-pusat pertanggungjawaban maupun dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri
b. Adanya pelimpahan wewenang yang jelas kepada pimpinan pusat pertanggungjawaban
c. Manajer atau pimpinan pusat pertanggungjawaban harus mengawasi biaya – biaya yang terjadi dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang  dilakukan  secara  wajar  dengan  memperhatikan  kondisi  objektif  lapangan  tanpa  ada manipulasi apapun. Pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses berpikir terkait dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan selalu menggunakan karya ilmiah.

## Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah Analisis laporan pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yaitu  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam,  pengembangan  teori  dan  gambaran  praktis penerapan akuntansi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data kualitatif juga memuat gambaran tentang kantor-kantor yang diteliti.

## Sumber Data
Data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti langsung mengumpulkan data yang diperoleh dari orang pertama.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi lapangan dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih jelas.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
1. Wawancara
Teknik pengumpulan datanya melalui proses wawancara lisan satu arah dan dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden kemudian tanggapan responden dicatat.
2. Dokumentasi Dokumentasi dikumpulkan dengan cara mengambil gambar langsung pada kantor badan keuangan daerah kabupaten kepulauan mentawai.

## Langkah-Langkah Pembahasan
Langkah -langkah dari pembahasan ini adalah:
1. Analisis  struktur  organisasi  kantor  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Kepulauan Mentawai  secara  jelas dan  tegas  untuk  mengetahui  wewenang dan tanggungjawab tiap devisi
2. Analisis  anggaran  Tahun  2021  pada  kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Analisis  pelaksanaan  APBD  oleh  kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Tahap  konsolidasi  pelaksanaan  APBD  oleh  kantor  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021
5. Pembuatan laporan Akuntansi Pertanggungjawaban
6. Pembahasan
HASILDAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  peraturan  daerah  kantor  Badan  Keuangan  Daerah  merupakan  unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang dipimpin oleh kepala  badan  terafiliasi  dan  bertanggung  jawab  kepada  bupati  melalui  sekretaris  daerah. Menurut Peraturan Otorita Kepulauan Mentawai No. 14 Tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013, Otorita Kepulauan Mentawai memiliki 10 kecamatan, 43 dusun dan desa menjadi 354 desa, yaitu:
Tabel 4.1 Uraian masing-masing tiap Kecamatan No Kecamatan Ibukota Kecamatan  Desa  Dusun 1. Pagai Selatan Bulasat 4 49 2. Sikakap Taikako 3 44 3. Pagai Utara Saumanganya 3 30 4. Sipora Selatan Sioban 7 48 5. Sipora Utara Sido Makmur 6 29 6. Siberut Selatan Muara Siberut 5 36 7. Siberut Barat Daya  Taileleu 3 30 8. Siberut Tengah Saibi Samukop 3 33 9. Siberut Utara Muara Sikabaluan 6 26 10. Siberut Barat Simalegi 3 29 Jumlah 43 354 Sumber: Data BPS (Hal 226)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Tabel 4.4 Laporan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2021 (Dalam Rupiah) No Uraian Anggaran Raelisasi Varians  (%) 1. PENDAPATAN – LRA 869.799.014.618.00  830.153.085.297.37  95,88 4,12 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LRA 45.340.441.160.00 31.638.013.029.37 69.78 30,22 3. Penetapan pajak daerah – LRA 7661.649.285.00 3.860.497.217.00 50,39 49,61 4. Pendapatan restribusi daerah – LRA   8.976.710.358.00 3.033.172.965.00 33,79 66,21 5. Pendapatan hasil pengelolaan kekeayaan daerah yang dipisahkan – LRA 10.684.123.854.00 10.684.123.854.00 100,00 0,00 6. Lain-lain PAD yang sah LRA 18.017.957.663.00 14.060.219.003.37 78,03 21,97 7. PENDAPATAN TRANSFER – LRA 795.905.338.458.00  775.266.457.268.00  97,41 2,59 8. Pendapatan transfer pemerintah pusat LRA 755.604.196.205.00 742.958.193.981.00 98,33 1,67
9. Pendapatan transfer pemerintah antar daerah – LRA 40.301.142.253.00 32.308.263.287.00 80,17 19,83 10. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA 24.553.235.000.00 23.248.615.000.00 94,69 5,31 11. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 24.553.235.000.00 23.248.615.00 94,69 5,31 12. BELANJA 907.054.073.744.00  829.394.144.601.02  91,44 8.56 13. BELANJA OPERASI 594.317.753.544.00  544.000.215.852.02  91,53 8,47 14. Belanja pegawai 293.257.908.438.00 284.566.995.633.00 97,04 2,96 15. Belanja barang dan jasa 283.526.877.106.00 243.479.793.619.02 85,88 14,12 16. Belanja subsidi 10.550.000.000.00 9.585.794.613.00 90,86 9,14 17. Belanja hibah 6.012.328.000.00 5.491.419.256.00 91,34 8,66 18. Belanja bantuan sosial 970.640.000.00 876.212.731.00 90,27 9,73 19. BELANJA MODAL 190.832.037.953.00  164.639.582.130.00  86,27 13,73 20. Belanja modal tanah 0.00 0.00 0,00 100,00 21. Belanja modal peralatan dan mesin 29.569.593.220.00 25.876.770.459.00 87,51 12,49 22. Belanja modal gedung dan bangunan 28.879.361.653.00 21.708.856.761.00 75,17 24,83 23. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan 131.490.757.080.00 115.471.089.584.00 87,82 12,18 24. Belanja modal aset tetap lainnya 892.326.000.00 1.582.865.326.00 177,39 -77,39 25. BELANJA TAKTERDUGA 2.114.665.260.00 1.587..597.109.00 75,08 0,92 26. Belanja takterduga 2.144.665.260.00 1.587.597.109.00 75,08 0,92 27. BELANJA TRANSFER 119.789.616.957.00  119.166.749.510.00  99,48 0,52 28. Belanja bagi hasil 2.506.385.687.00 2.446.929.619.00 97,63 2,37 29. Belanja bantuan keuangan 117.283.231.300.00 116.719.819.891.00 99,52 0,48 30. Surplus / defisit 41.255.059.126.00 758.940.696.35 1,84 101,84
Sumber: Data Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 (diolah) Rumus yang digunakan untuk mengukur efesien biaya adalah sebagai berikut:
Ket:
Realisasi = Realisasi Biaya x 100% Anggaran Biaya Varian = Anggaran Biaya – Realisasi x 100% Anggaran Biaya
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## Atau
Rupiah = Realisasi Biaya – Anggaran Biaya

## Analisis dan Pembahasannya
Pendapatan
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD-LRA)  pada  APBD  2021  adalah  Rp.  45.340.441.160,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 31.638.013029,37 sehingga terdapat nilai presentase 69,79%  dengan  varian  30,22%.  Oleh  karena  itu  semakin  besar  variansnya  semakin luas  nilai  rata-ratanya  Selisih  ini  tidak  menguntungkan  karena  dari  tabel  terlihat selisih  target  penyelesaian  pendapatan  sebesar  93,20%.  Dilihat  dari  pendapatan alokasi  daerah,  terealisasi  33,79%,  diikuti  penerimaan  pajak  daerah  50,39%  dan pendapatan awal daerah lainnya 78,03%. Pasalnya, adanya wabah pandemi Covid-19 telah  menghambat  aktivitas  pembangunan dan  perekonomian  masyarakat. seperti di sektor  pariwisata  yang  menjadi  sumber  pendapatan  utama  bagi  pemerintah  daerah Kepulauan  Mentawai  karena  adanya  social  distancing  dan  pembatasan  skala  besar (PSBB),  bahkan  negara-negara  di  dunia  juga  ikut  lockdown  sehingga  mengurangi jumlah wisatawan. di daerah dan wisatawan dari luar negeri.
2. Pendapatan  Transfer  LRA,  dengan  angaran  Rp.  795.905.338.458.00,  sedangkan realisasinya Rp.775.266457268,00, sehingga terdapat nilai presentase 97,41% dengan varian  2,59%.  Target  yang  dianggarkan  tahun  anggaran  2021  tersebut  lebih  tinggi Rp.79.137.769.123,00 atau naik 11,04%. perbedaan pendapatan tidak menguntungkan.  dapat  dilihat  dari  nilai  persentase  anggaran  yang  dilaksanakan. Masalah perbedaan ini adalah bahwa sebenarnya transfer pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat sedang tidak baik. Penyertaan dana melebihi target anggaran.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp.23.248.615.000,00  atau  94,69%  dan  mendapatkan  nilai  varian  5,31%,  dari  yang dianggarkan  sebesar  Rp.24.553.235.000,00.  Pendapatan daerah  yang  sah  merupakan pendapatan dari  Dana Bos. Pendapatan Hibah Dana Bos  adalah program pemerintah untuk  mendanai  biaya  operasional  lembaga  pendidikan  inti  non-pegawai  sebagai penyelenggara wajib belajar. Penyaluran prestasi diberikan kepada 127 Sekolah Dasar Negeri  (SD)  dengan  capaian  dana  BOS  sebesar  Rp16.183.336.000,00  dan  25  Sekolah Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN)  dengan  Rp7.065.279.000,00  di  Kabupaten Kepulauan  Mentawai.  Penyebaran  ini  tidak  menguntungkan  karena  realisasi  sumber pendapatan  lain  yang  sah  di  daerah  belum  mencapai  target  yang  ditetapkan  untuk tahun  2021.  Oleh  karena  itu,  di  tahun-tahun  mendatang,  pemerintah  Kepulauan Mentawai  harus  berhati-hati  dalam  mengidentifikasi  setiap  objek.  penghasilan  sah lainnya.

## Belanja
1. Belanja  operasi  dengan  realisasi  sebesar  Rp.  544.000.215.852,02  atau  89,08%  dari anggaran  sebesar  Rp.594.317753.544,00  dengan  varian  8,47%.  Selisih  ini menguntungkan  karena  tidak  ada  tambahan  biaya  personalia  untuk  dana  Bos dibandingkan tahun lalu.
2. Belanja  Modal  dengan  angaran  Rp.  190.832.037.953,00  sedangkan  realisasi Rp.164.639.582.130.00.  sehingga  terdapat  nilai  presentase  86,27%  dengan  varian
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
13,73%.  Selisih  ini  menguntungkan  Selisih  tersebut  memiliki  laba  aktual  lebih  rendah dari  anggaran.  Melalui  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  setiap  item  telah  disesuaikan anggarannya, investasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan  aset  tetap  lainnya  yang  mendatangkan  manfaat  lebih  dari  satu  periode/tahun. sebenarnya jika dilihat dari total nilai belanja modal, ada Rp 207.706.486,00 termasuk belanja modal dari JKN/FKTP.
3. Belanja  tak  terduga  dengan  anggaran  Rp.  2.114.665.260.00  dengan  realisasi  Rp. 1.587.597.109,00.  Sehingga  nilai  presentase  75,08%  dengan  varian  26,34%.  Belanja tidak  terduga  tahun  2021  digunakan  untuk  kegiatan  operasi  dan  untuk  pemeliharaan Breakwater/Seawall  dan  bangunan  pengamanan  pantai  lainnya  pekerjaan  rehabilitas bangunan  bantuan  pengamanan  pantai  pastoran  Desa  Sikakap  senilai Rp.676.820.000,00,  bantuan  bangunan  bencana  bagi  masyarakat  sebesar Rp.255.000.000,00  Biaya  adm  penutupan  rekening  tabungan  Dorman/Fasit  sebesar Rp.586.365,00 penyetoran sisa dana desa tahun 2015-2019 sebesar Rp.455.190.744,00 dan  pengembangan  belanja  dana  hibah  kepada  Palang  Merah  Indonesia  (PMI), Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebesar Rp.200.000,00 Pada Badan Keuangan Daerah dengan rincian SP2D.
4. Belanja modal aset tetap lainnya dengan anngaran Rp.892,326.000,00 dengan realisasi Rp. 1.582.865.326,00 dengan nilai presentase 117,39% sehinga mendapat nilai varian - 77,9%.  Selisih  ini  cukup  merugikan  karena  jumlah  yang  terealisasi  lebih  tinggi  dari anggaran  yang  diharapkan.  Biarkan  perbandingannya  cukup  tinggi  dan  mengarah  ke varian dengan poin minus dan harus menghormati pelaksanaan dengan anggaran yang direncanakan.
5. Belanja  Transfer  dengan  anngaran  Rp.  119.789.616.957.00  dengan  realisasi  Rp. 119.166.749.510,00  dengan  presentase  99,48%  sehingga  memperoleh  varian  0,52. selisih  ini  cukup  menguntungkan  karena  anggran  lebih  besar  dibanding  realisasi.  Dan dapat dilihat dari nilai presentase jumlah yang terealisasi sehingga memperoleh selisih antara target dengan realisasi anggaran dengan nilai yang signifikan. Selisih ini terjadi karena sedikitnya realisasi.

## Pembiayaan
Pembiayaan  (financing)  adalah  setiap  peneriman  yang  perlu  dibayar  kembali  atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali  baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan maupun anggaran tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutupi defist atau memanfaatkan surplus anggaran.

## TABEL 4.12 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 No Uraian Anggaran Realisasi (%) 1. PENDAPATAN 2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LRA 3. Pendapatan pajak daerah LRA 7.661.649.285,00 3.860.497.217,00 50,39 4. Pendapatan restribusi daerag – LRA 8.976.710.357,00 3.033.172955,00 33,79 5. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – 10.684.123.854,00 10.684.123.854,00  100,00
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
LRA 6. Lain-lain PAD yang sah LRA 18.017.957.663.00 14.060.219.003,37 78,03 7. Jumlah pendapatan asli daerah 45.340.441.160,00 31.638.013.029,37  69,78
8. PENDAPATAN TRANSFER – LRA
9. Pendapatan transfer pemerintah pusat – LRA 755.604.196.205,00 742.958.193.981.00 98,33 10. Pendapatan transfer pemerintah antar desa – LRA 40.301.142.253.00 32.308.263.287,00 80,17 11. Jumlah pendapatan transfer 795.905.338.000,00  775.266.457.268,00  97,41 12. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

## YANG SAH -LRA
13. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 24.553.235.000,00 23.248.615.000,00 94,69 14. Jumlah pendapatan lain-lain yang sah 24.553.235.000,00 23.248.615.000,00  94,69 15. JUMLAH PENDAPATAN 865.799.014.618,00  830.153.085.297.37  95,88 16. BELANJA
17. BELANJA OPERASI 18. Belanja pegawai 293.257.908.438,00 284.566.995.633,00 97,04 19. Belanja barang dan jasa 283.526.877.106,00 243.479.793.619,02 83,88 20. Belanja subsidi 10.550.000.000,00 9.585.794.613,00 90,86 21. Belanja hubah 6.012.328.000,00 5.491.419.256.00 91,34 22. Belanja bantuan sosial 970.640.000,00 876.212.731,00 90,27 23. Jumlah Belanja Operasional 594.317.753.544,00  544.000.215.852,02  91,53 24. BELANJA MODAL 25. Belanja modal tanah 0,00 0,00 26. Belanja modal peralatan dan mesin 29.569.593.220,00 25876.770.459,00 87,51 27. Belanja modal gedung dan bangunan 28.879.361.653.00 21.708.856.761,00 75,17 28. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 131.490.757.080,00 115.471.089.584,00 87,82 29. Belanja modal aset tetap lainnya 892.326.00,00 1.582.865.326,00  177,39 30. Jumlah Belanja Modal 190.832.037.953,00  164.639.582.130,00  86,27 31. BELANJA TAK TERDUGA 32. Belanja takterduga 2.114.665.260,00 1.587.109,00 75,08 33. Jumlah Belanja Takterduga 2.114.665.260,00 1.587.109,00  75,08 34. Jumlah belanja transfer 787.264.456.757,00  710.227.395.091,02  90,21 35. Belanja Transfer 36. Belanja bagi hasil 2.506.385.687,00 2.446.929.619,00 97,63 37. Belanja bantuan keuangan 117.283.231.300,00 116.719.819.891,00 99,52 38. Jumlah Transfer 119.789.616.987,00  119.166.749.510,00  99,48 39. Jumlah Belanja dan Transfer 907.054.075.744,00  892.394.144.601,02  91,44 40. SURPLUS/DEFISIT (41.255.059.126,00) 758.940.696,35 -1,84
Sumber: BKD Mentawai (diolah)

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.3, Agustus 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Pembahasan Pembiayaan
1. Jumlah  pendapatan  asli  daerah  menurut  kelompok  dan  jenis  pendapatan  belanja pembiayaan  tahun  anggaran  2021  terrealisasi  sebesar  Rp.31.638.013.029,37  atau 69,78%  dari  yang  dianggarkan  sebesar  Rp.45.340.441.160,00.  Selisih  ini  tidak menguntungkan  karena  dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  selisih  anggaran  realisasi pendapatan yang ditargetkan adalah 93,20%. Dilihat pada pendapatan restribusi daerah terrealisasi  33,79%,  diikuti  dengan  pendapatan  pajak  daerah  50,39%,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  78,03%.  Hal  ini  disebabkan  karena  Adanya  wabah  pandemi Covid  -19  yang  mengakibatkan  terhambat  nya  kegiatan  pembangunan  dan perekonomian masyarakat.
2. Jumlah  pendapatan  transfer  menurut  kelompok  dan  jenis  pendapatan  belanja pembiayaan  tahun  anggaran  2021  terrealisasi  sebesar  Rp.775.266.457.268,00  atau 97,41%  dari  yang  dianggarkan  sebesar  Rp.795.905.338.458,00.  selisih  tidak menguntungkan,  dapat  dilihat  dari  nilai  presentase  jumlah  anggaran  yang  terealisasi. Masalah  dari  selisih  ini  karena  pendapatan  realisasi  transfer  pemerintah  pusat mengalami  masalah  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Dana  bagi  hasil  tersebut  melebihi target yang dianggarkan.
3. Ralisasi  penghasilan  lain-lain  Pendapatan  yang  efektif  tahun  anggaran  2021  sebesar Rp.23.248.615.000,00  atau  94,69%  dari  anggaran  yang  dianggarkan  sebesar  Rp. 24.553.235.000,00.  Selisih  ini  terjadi  karena  adanya  realisasi  dana  Bos  pada  sekola Dasar  (SD)  sebesar  Rp.16.183.336.000,00  dan  realisasi  penyaluran  dana  pada  SMP dilingkungan  pemerintah  daerah  kabupaten  kepulauan  mentawai  sebesar  Rp. 7.065.279.000,00, selisish ini tidak menguntungkan karena belum mencapai target anggaran yang disediakan.
4. Jumlah  belanja  Operasional  menurut  kelompok  dan  jenis  pendapatan  belanja pembiayaan  terrealisasi  sebesar  Rp.544.000.215.852,02  atau  dengan  presentase 91,51%,  dengan  anggaran  sebsesar  Rp.594.317.553.544,00.  %.  Selisih  ini menguntungkan karena tidak ada penambahan belanja pegawai dari dana Bos.
5. Jumlah belanja Modal terrealisasi sebesar Rp.164.639.582.130,00 atau 86,27% dengan anggaran  sebesar  Rp.190.832.037.953,00,  Selisih  ini  terjadi  karena  belanja  modal  aset tetap lainnya lebih besar realisasi dibanding anggaran hal ini disebabkan karena adanya penambahan  belanja  modal  aset  tidak  berwujud  antara  lain  belanja  modal  sofware realisasi sebesar Rp. 351.583.000,00 dan anggaran sebsar Rp. 352.380.000,00.
6. Jumlah belanja tak terduga terrealisasi sebesar Rp. 1.587.109,00 atau 75,08% dengan anggaran  sebesar  Rp.2.114.665.260,00,  belanja  takterduga  ini  tidak  menguntungkan karena mengalami penurunan, selisish ini terjadi karena disebabkan alokasi belanja tak terduga  tahun  sebelumnya  diperuntukkan  untuk  belanja  penanganan  Covid-19.dan untuk tahun ini sudah dialikan kepada belanja pada kegiatan masing-masing OPD.
7. Jumlah  Belanja  dan  Transfer  dengan  realisasi  sebesar  Rp.892.394.144.601,02  atau 91,44%  dengan  anggaran  sebesar  Rp.907.054.075.744,00.  Selisih  ini  menguntungkan karena setiap belanja yang direalisasikan lebih kecil dari anggaran.
8. Surplus/defisist dengan realisasi sebesar Rp.758.940.696,35 dengan presentase -1,84% dengan  anggaran  sebesar  Rp.41.255.059.126,00.  Selisish  ini  menguntungkan  karena
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
anggaran lebih besar dari realisasi, selisih ini disebut surplus, dimana kondisi keuangan daerah berlebih atau membaik.

## Pembahasan
Akuntansi pertanggungjawaban adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen di mana manajer kantor mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada  mereka.  Akuntansi  pertanggungjawaban  juga  menekankan  sistem  pemantauan yang  bertanggung  jawab  atas  hasil  kerja  yang  dicapai  dan  menentukan  tindakan  korektif yang  harus  diambil  atas  penyimpangan  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  kegiatan  kantor. Berdasarkan  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  setiap  laporan  pertanggungjawaban  telah diselesaikan  dengan  baik.  Pelaksanaan  perencanaan  dan  pengendalian  anggaran memerlukan  sistem  akuntansi  yang  akuntabel.  Setiap  pusat  tanggung  jawab  selalu menetapkan  target  operasi  untuk  dana  anggaran,  membandingkan  anggaran  aktual  dan anggaran  untuk  menentukan  apakah  biaya  sedang  berlangsung.  Di  sisi  lain,  ini  dapat digunakan untuk menentukan apakah itu hemat biaya untuk digunakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  Kantor Keuangan  Daerah sebagai  salah  satu instansi pemerintahan  di  Kepulauan  Mentawai  sudah  sangat  efisien  dalam  pembagian  kerja. Akuntansi  pertanggungjawaban  bertindak  sebagai  alat  pengendalian  biaya  dengan mengasosiasikan biaya dengan pihak yang dikeluarkan atau diperoleh biaya tersebut oleh manajer  yang  bertanggung  jawab  atas  pihak  tersebut.  Berdasarkan  data  laporan pertanggungjawaban  dapat  dijelaskan  bahwa  pengendalian  biaya  pada  Kantor  Badan Keuangan  Daerah  Kepulauan  Mentawai  efektif  karena  mengalami  margin  keuntungan ketika  kinerja  lebih  rendah  dari  anggaran  yang  ditetapkan.  Hal  ini  lebih  lanjut  dapat dijelaskan  dengan  fakta  bahwa  Laporan  Pertanggungjawaban  Kantor  Keuangan  Daerah Kepulauan  Mentawai  telah  selesai,  namun  pada  kenyataannya  masih  abu-abu.  Yang  bisa terjadi adalah biaya aktual sama dengan perkiraan biaya.
Mandak  (2013)  mengemukakan  alasan  ketidak  pastian  karena  perubahan  situasi dan kondisi. Namun, laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh oleh Kantor Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  dalam  bentuk  laporan  kinerja  yang  dianggarkan sudah  cukup  untuk  pemantauan  kinerja  yang  berkelanjutan  dalam mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  visi  dari  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah. Mengelolah  keuangan  daerah,  Badan  Keuangan  Daerah  Kepulauan  Mentawai  telah melaksanakan  pengelolaan  laporan  pertanggungjawaban  yang  transparan  dan objektif.Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa pusat pertanggungjawaban berada pada  Kepala  Badan  Keuangan  Daerah.  Kepala  Badan  Keuangan  Daerah  memiliki  otoritas tertinggi  dalam  mengambil  keputusan  dan  mengendalikan  biaya.  Melalui  laporan penjelasan  pelaksanaan  anggaran,  kepala  Badan  Keuangan  Daerah  dapat  menilai  kinerja dengan  membandingkan  anggaran  yang  diharapkan  dengan  hasil  pelaksanaan  anggaran. Penetapan  standar  kinerja  pada  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kepulauan  Mentawai  di atur dengan aturan baku.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## KESIMPULAN
Dari analisis di atas, peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  struktur  organisasi  terlihat  jelas  pembagian  tugas  masing-masing  departemen  di kantor  per  fungsi.  Namun  pelaksanaan  struktur  organisasi  belum  jelas,  dan  sebagian angkatan kerja masih menganggap remeh pelaksanaan fungsinya.
2. Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dalam  penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  sangat  efektif  dalam  meyusun laporan.
3. Melakukan pembukuan  Pertanggungjawaban  di  kantor  “Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai “ sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
4. Analisis  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  pada  kantor  Badan  Keuangan Daerah  Kepulauan  Mentawai  telah  menerapkan  akuntansi  pertanggungjawaban sehingga  penyimpangan  terhadap  biaya  dapat  dicegah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari Penerapan  akuntansi  pertanggungjawaban  di  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Mentawai dapat dilihat pada kejelasan struktur organisasi, adanya laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, dan Pusat pertanggunjawaban yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Charles T. Horngren. Akuntansi  Biaya. Edisi ke enam  jilid 1.  Erlangga, Jakarta:  PT. Gelora Aksara Pratama
[2] Garisson Noreen Brewar (2013) Akuntansi Manajerial. Edisi ke -14 buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
[3] Abdul  H.  (1999).  Dasar-Dasar  Akuntansi  Biaya.Edisi  ke  Empat.Yogyakarta:  BPFE- YOGYAKARTA
[4] Garisson Noreen Brewar (2013) Akuntansi Manajerial. Edisi ke -14 buku 2. Jakarta: Salemba Empat
[5] Mulyadi .2005 Akuntansi Biaya. Edisi 5. Yogyakarta: Salemba Empat.
[6] Safira,  2018. Syarat-syarat  Akuntansi  Pertanggungjawaban (2023).  Available  at: https://123dok.com/article/syarat-syarat-akuntansi-pertanggungjawaban.zgw48pr2 (Accessed: 21 August 2023).
[7] Perda  No  2  Tahun  2022.  Tentang  Pertanggungjawaban APBD Kabupaten  Kepulauan Mentawai.