Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG WANITA YANG DINIKAHI SECARA SIRI OLEH SEORANG LAKI-LAKI YANG SUDAH MEMILIKI
ISTRI YANG SAH
(Ditinjau Dari Hukum Islam)
Author :
Mohammad Faris Basharahil 1 dan H. Sutrisno 2
1 Mohammadfaris0204@gmail.com 2 sutrisno.sh@upnjatim.ac.id
Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional

## “Veteran” Jawa Timur

## Abstraks
Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang  terinstitusi  dalam  satu  lembaga  yang  kokoh,  dan  diakui  baik  secara  agama maupun  secara  hukum.  Namun,  pekawinan  sendiri  telah  banyak  masyarakat  yang melaksanakannya  secara  siri  atau  hanya  sesuai  dengan  ketentuan  agama  sehingga menimbulkan  pertanyaan  terkait  jaminan  pelindungan  hukum  terhadap  perempuan yang  dinikahinnya  secara  siri  dan  status  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri tersebut  karena  dalam  kasus  perkawinan  siri  ini  bersifat  poligami.  Berdasarkan deskripsi  di  atas,  ada  2  tujuan  penelitian  pada  penelitian  ini  yaitu:  pertama  untuk mengetahui  hak  seorang  istri  yang  dinikahi  secara  siri  oleh  seorang  laki-laki  yang memiliki istri secara sah ditinjau dari Hukum Islam dan untuk mengetahui status anak hasil  perkawinan  siri  yang  dihasilkan  oleh  laki-laki  yang  memiliki  istri  yang  sah ditinjau  dari  Hukum  Islam.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan yuridis-normatif sebagai jenis dari penelitian ini.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Analisis  daa dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  yang  dinikahi  secara siri oleh laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah juka ditinjau dari hukum islam tentu memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat karena balasan untuk laki-laki yang tidak berlaku adil kepada para istrinya tidak tentu akan langsung terbalaskan oleh Allah SWT, maka solusinya adalah dengan melakukan isbat nikah. Dengan melakukan isbat nikah  tentu  akan  membuat  hak-hak  istri  menjadi  kuat,  serta  bisa  menemukan  status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri secara hukum.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan, Perkawinan Siri, Poligami

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang  terinstitusi  dalam  satu  lembaga  yang  kokoh,  dan  diakui  baik  secara  agama maupun  secara  hukum.  Al-Qur'an,  secara  normatif  banyak  menganjurkan  manusia untuk  hidup  berpasang-pasangan  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang bahagia dan tentram. Allah SWT di dalam surat Ar-rum ayat 21 menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah  adalah diciptakannya diri kita berjodoh-jodoh, agar supaya diantara kita saling terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Yang dimaksud dengan  berjodoh-jodoh  disini  yaitu  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  diikat dengan tali perkawinan yang sah. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka akan  timbul  hak  dan  kewajiban  diantara  keduanya.  Diantara  anak-anak  yang dilahirkannya.  Di  samping  itu  akan  menimbulkan  hubungan  hukum  terhadap  harta mereka serta terhadap masyarakat luas.
Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah  syarat  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada  sebelum  suatu  perbuatan  hukum dilakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum  itu  dilakukan. 1 Setiap  perkawinan  tidak  hanya  didasarkan  kepada  kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat  hidup  manusia.  Demikian  juga  dalam  hukum  perkawinan  Islam  mengandung unsur-unsur  pokok  yang  bersifat  kejiwaan  dan  kerohanian  meliputi  kehidupan  lahir batin,  kemanusiaan  dan  kebenaran.  Selain  itu  perkawinan  juga  berdasarkan  religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah.  Sedangkan  dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakanya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas. 2
Sebagai kita ketahui bahwa negara kita adalah Negara Hukum, sebagai negara hukum  tentu  segala  sesuatu  pasti  diatur  menurut  aturan  hukum,  termasuk  juga mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974.  Adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dimaksudkan  untuk
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 13
2 Abdul  Djamali, Hukum  Islam  (Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum  Konsorsium  Ilmu Hukum) ,  Masdar  Maju,  Bandung,  2002.  Hlm.  75-76.  Dikutip  dalam  Santoso, Hakekat  Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, UNISSULA Semarang, Vol. 7, 2016, Hlm. 412
menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait, sehingga apabila ada peristiwa  hukum  seperti  halnya  bila  ada  perceraian  atau  kematian,  dimana  dalam keadaan tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta benda dan hal- hal lain yang berhubungan dengan warisan. Begitu pentingnya suatu ikatan perkawinan antara  seseorang  pria  dan  wanita,  sehingga  ikatan  perkawinan  tersebut  perlu adanya bukti otentik, yaitu akta nikah atau akta perkawinan. Perkawinan tanpa akta nikah akan menimbulkan masalah besar, apabila suau nanti terjadi persengketaan.
Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam  dan  sah  menurut  Hukum  Negara  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:
“Tiap-tiap  pernikahan  harus  dicatat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku ”. 3
Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  yang  intinya:  “ Sebuah  pernikahan  baru  dianggap  memiliki  kekuatan hukum dihadapan Undang-Undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah ”. 4 Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan bahwa  “ Agar  terjamin  ketertiban  bagi  masyarakat  Islam  maka  setiap  perkawinan harus  dicatat ”. 5 Sedangkan  berdasarkan  konsep  Konvensional  pernikahan  dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. 6
Suatu  kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  masih  dijumpai    adanya sebagian  anggota  masyarakat  yang  melaksanakan  perkawinan  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Yang  dimaksud  tidak  sesuai  dengan  perundang- undangan  disini,  pada  umumnya  menyangkut  masalah  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  kepada  pejabat  yang  berwenang.  Sebagai  akibat  tidak  dicatatkan perkawinannya,  maka  ikatan  perkawinannya  tidak  ada  akta  nikahnya.  Padahal  akta nikah  atau  akta  perkawinan  ini  merupakan  bukti  otentik  tentang  adanya  suatu perkawinan.  Salah  seorang  warga  Dusun  Kramat,  Desa  Larangan,  Kecamatan
3 Lihat  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)
4 Mahmud Hadi Riyanto, NIkah Siri: Apa Sih Hukumnya?, Jurnal Hukum, Bandung , Hlm. 2 5 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1)
6 Mahmud Hadi Riyanto, Op Cit. Hlm. 2
Larangan,  Pamekasan,  Madura,  Jawa Timur  mengungkapkan  alasannya  berpoligami secara  siri  karena  dengan  istri  pertamanya  beliau  menikah  lagi  dengan    seorang perempuan tetangga desanya karena pernikahan dengan istri keduanya tidak dikarunia anak.  Padahal  beliau  menikah  karena  ingin  mempunyai  anak,  sedangkan pernikahannya  dengan  istri  yang  pertama  sudah  10  tahun  dan  belum  memiliki keturunan.  Beliau  melangsungkan  pernikahan  tersebut  secara  siri  karena  waktu  itu biayanya terlalu mahal, dan beliau tidak memiliki cukup uang untuk mendaftarkan di KUA, meski istri pertamanya tidak keberatan jika menikah lagi. 7
Di wilayah utara Pamekasan, justru ada sebuah kebiasaan dimana pencatatan nikah baru dilakukan setelah banyak warga melakukan pernikahan, minimal lima orang lalu  aparat  akan  mendaftarkan  pernikahan  ke  KUA.  Namun,  ada  juga  karena ketidaktahuan. Mereka menganggap pernikahan cukup dilakukan melalui seorang kiai. Di kalangan masyarakat Madura, ada anggapan bahwa jika pasangan muda-mudi lama bertunangan dan sering melakukan pertemuan dengan pasangan mereka, itu berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, sehingga memilih untuk melakukan pernikahan meskipun secara siri. Dari 13 kecamatan di Pamekasan, praktik nikah  siri  terbanyak  terdapat  di  wilayah  utara  Pamekasan,  seperti  di  wilayah Kecamatan  Batumarmar,  Kecamatan  Pegantenan  dan  Kecamatan  Proppo.  Selain karena faktor ekonomi dan letak geografis yang jauh dari pusat kota, di tiga kecamatan itu,  mayoritas  penduduknya  memang  rata-rata  berpendidikan  rendah,  sehingga  ada anggapan bahwa pencatatan nikah kurang dianggap penting.
Menurut  pemahaman  umum  para  ulama,  menikah  secara  siri  memang  sah secara agama, namun hal itu juga bisa berdampak negative terhadap kaum perempuan yang  dinikahinya,  jika  di  kemudian  hari  terjadi  perceraian.  Sebab,  orang  yang melakukan nikah siri akan dengan mudah meninggalkan istrinya, tanpa proses hukum, karena pada pelaksanaan pernikahan juga tanpa proses hukum, yakni tidak tercatat di KUA. 8
Salah  satu  kerangka  awal  untuk  mendapatkan  jaminan  hukum  dalam  sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha.
7 Antara News, https://www.antaranews.com/berita/174996/dinamika-nikah-siri-di- madura#mobile-nav , Dinamika Nikah Siri di Madura , Diakses Kamis, 19 April 2023
8 Mahmud Hadi Riyanto, Op Cit , Hlm. 9
Pasal  3  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengatakan  bahwa azasnya  suatu  perkawinan  pada  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri, seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami,  dan  pada  ayat  (2)-nya dikatakan  bahwa  Pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 9 Normalnya suatu pernikahan adalah menyatukan suatu individu pria dengan individu wanita.  Akan  tetapi,  individu  pria  disini  bisa  menikahi  individu  wanita  lain  apabila persyaratan  permohonan  poligami  terpenuhi.  Syarat  yang  wajib  dipenuhi  dalam melakukan permohonan poligami yang dimaksud sesuai dengan pasal (4) dan pasal (5) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Apabila  seorang  laki-laki  tersebut  telah  direstui  untuk  melaksanakan perkawinan  yang  kedua-kalinya,  maka  laki-laki  tersebut  haruslah  mampu  untuk menafkahi dan bersikap adil sebagaimana dikatakan pada Pasal 5 ayat (1) huruh b dan c  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Tapi,  hal  tersebut  bisa  saja  dijadikan permasalahan  apabila  perkawinan  keduanya  tidak  sesuai  dengan  Undang-undang Perkawinan atau perkawinannya dilakukan secara siri.
Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan apabila dilaksanakan maka tentu akan merugikan salah seorang pihak yang melaksanakan perkawinan, yaitu pihak perempuan.  Beberapa  akibat-akibat  hukum  yang  merugikan  pihak  perempuan diantaranya ialah:
1. Apa yang harus dilakukan oleh seorang isteri apabila suaminya tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah lahir dan batin. Sementara isterinya sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan, padahal keduanya masih terikat suami isteri. Isteri akan mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak punya bukti akta nikah.
2. Persengketaan  harta  bersama,  waris,  bahkan  persengketaan  anak,  apabila  harus diselesaikan  ke  Pengadilan  tentu  diperlukan  bukti  bahwa  suami  isteri  tersebut adalah sah sebagai suami isteri.
3. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya bukti akta nikah, tidak akan tenang dan banyak  hambatan-hambatan,  sebab  ketika  anak  memerlukan  akta  kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tuanya, akan mengurus asuransi diperlukan akta nikah demikian seterusnya.
9 Lihat  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1   Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3
Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif  (hukum  negara)  dengan  mengabaikan  sebagian  atau  beberapa  aturan  hukum positif  yang  berlaku,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat  melaksanakan  perkawinan  adalah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam. 10
Anak  hasil  perkawinan  siri  juga  sering  kali  dikucilkan  oleh  keluarga  kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau  dengan  persetujuan  yang  terpaksa.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah mengatur  undang-undang  tentang  perkawinan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  dan  intruksi  presiden  nomor  1  tahun  1991  tentang  kompilasi hukum islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. 11
Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah  yang  berjudul PERLINDUNGAN  HUKUM  SEORANG  WANITA  YANG DINIKAHI  SECARA  SIRI  OLEH  SEORANG  LAKI-LAKI  YANG  SUDAH MEMILIKI ISTRI YANG SAH (Ditinjau Dari Hukum Islam) .

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuiridis-normatif yaitu  penelitian  dengan  menganalisa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian  yang  mengacu  pada  studi  kepustakaan  yang  ada  ataupun  terhadap  data sekunder  yang  digunakan.  Sedangkan  penelitian  hukum  secara  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  normatif  tentang hubungan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  lain  dan  penerapan  dalam prakteknya.
Pendekatan  dalam  penulisan  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual
10 Mahmud Hadi Riyanto, Op Cit , Hlm. 3 11 I  Kadek  Adi  Surya, Status  Hukum  Anak  Dari  Perkawinan  Siri  Berdasarkan  Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan ,  Majalah  Ilmiah  Untab,  Vol.  18  No.  2, 2021, Hlm. 217
approach ). 12 Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan.  Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  konsep- konsep untuk tujuan dapat memahami, menerima, dan menangkap konsep-konsep yang terkait dengan pokok bahasan.

## PEMBAHASAN

## 1. Hak Nafkah Seorang Istri yang Dinikahi Secara Siri
Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum  perkawinan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah- sah saja.
Perkawinan siri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang  mana  menurut  ketentuan  Hukum  Islam  adalah  sah,  sedangkan  secara  hukum dapat  dikatakan  tidak  sah  (batal)  atau  dapat  dibatalkan.  Untuk  mendapatkan  status Hukum  perkawinan  siri  dengan  jalan  mengisbatkan  dahulu  (mengesahkan)  akan perkawinannya  di  Pengadilan  Agama.  Bagi  orang-orang  yang  melaksanakan perkawinan  siri  dapat  dikenakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Pasal (45),  yang  dikenakan aturan  ini  bukan  karena  pelaksanan  dari  perkawinan  itu  tetapi karena pelanggarannya.
Apabila dilihat dari aspek sosial, bahwa suatu perkawinan itu mempunyai arti yang  penting  dan  teristimewa  dimana  hal  ini  telah  terjadi  dua  orang  manusia  yang tadinya tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain), apabila terjadi suatu ikatan suami istri, sebenarnya ikatan itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai pada  hubungan  famili,  kerabat  dan  hubungan  kekeluargaan.  Sehingga  semua  agama memandang  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  kejadian  yang  sangat  penting  dan diistimewakan.
Fenomena  poligami  siri  sejatinya  bukanlah  fenomena  baru  di  masyarakat Indonesia.  Poligami  siri  biasanya  dilakukan  karena  adanya  kekurangpahaman masyarakat  akan  adanya  hukum  negara  yang  mengatur  mengenai  perkawinan. Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  lebih  melihat  persoalan  perkawinan  sebagai
12 Bahder Johan Nasution, Penelitian Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 92
persoalan individu dan agama masing-masing dan jarang yang mengkaitkannya dengan adanya  peran  negara  mengenai  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  dalam proses perkawinan. Praktik poligami siri di masyarakat bisa disebabkan karena adanya dua  kemungkinan,  pertama,  sang  suami  dengan  sengaja  dan  memiliki  niat  untuk beristeri lebih dari seorang untuk kepentingan pemuasan hawa nafsu, bukan digunakan sebagai  salah  satu  solusi  dalam  suatu  keadaan  tertentu  yang  memperbolehkan dilaksanakannya  suatu  poligami.  Kedua,  poligami  dilakukan  sebagai  solusi  untuk mengatasi keadaan darurat tertentu, misalnya sang isteri mengalami kemandulan, sakit berkepanjangan, maupun kondisi-kondisi darurat lain yang memperbolehkan seorang suami melakukan poligami, tentunya dalam hal ini harus dengan izin dan persetujuan dari isteri. 13 Jika alasan poligami adalah pada kemungkinan ‘pertama’ maka poligami jelas merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam.
Dengan  adanya  suatu  perkawinan  yang  digunakan  sebagai  dasar  yuridisnya yaitu firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut ini:
Arti Surat An-Nisa ayat 3:
“ Nikahilah  oleh  kalian  wanita-wanita  (lain)  yang  kalian  senangi:  dua,  tiga,  atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki” (Qs. An-nisa‟ : 3).
Arti Surat An-Nuur ayat 32:
"Dan  kawinlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu  dan  orang-orang  yang layak  berkawin  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. " (An-Nuur ayat 32).
Sebagaimana firman Allah dalam Surah An–Nisa ayat 3 tersebut, maka sejatinya poligami diperbolehkan dilakukan dengan dua batasan sebagaimana di dalam Surah Surah An-Nisa ayat 3 tersebut. Batasan pertama dalam poligami yaitu hanya boleh dilakukan (menikahi) maksimal empat wanita. Batasan kedua adalah
13 Djubaedah, Pemohonan Isbat Nikah Poligami Sirri , hidayatullah.com https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2019/01/10/157984/permohonan-isbath-nikah- poligami-siri.html , 2019, Dalam Nurul  Hikmah, Pelindunan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam , Journal of Gender and Children Studies, Volume 1, No. 1, 2020, Hlm. 43
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
adanya pemenuhan akan ‘rasa adil’. Dalam hukum Islam, keadilan ( al-‘adl ) merupakan salah satu prinsip atau asas utama dalam hukum Islam. 14
Setelah menikah, suami dan istri akan bekerja sama dalam banyak hal. Mulai dari  menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban,  berbagi  fikiran  dan  perasaan  untuk masa depan,  beradaptasi  satu  sama  lain  dalam  satu  atap,  hingga  bercengkrama  mengenai masalah  finansial.  Setelah  menikah,  seorang  laki-laki  memiliki  tanggung  jawab terhadap istri dan anak-anaknya.
Menurut Jurnal  Studi  Hukum  Islam  Universitas  Islam  Nahdatul  Ulama (Unisnu),  nafkah  merupakan  kewajiban  seseorang  yang  timbul  sebagai  akibat perbuatannya yang memiliki tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya.
Pada dasarnya, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala  rumah  tangga.  Namun  adakalanya  kewajiban  tersebut  tidak  bisa  terpenuhi karena satu dan lain hal. Nafkah di sini meliputi nafkah lahir dan batin.
Kewajiban  ini  juga  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat  223. Allah SWT berfirman yang artinya:
" Dan  kewajiban  ayah  (suami)  memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  (istri) dengan  cara  ma’ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya ," (QS Al-Baqarah:2 Ayat 233).
Selain  itu,  rasulullah  SAW  pun  menjelaskan  dalam  sebuah  hadis  shahih. Rasulullah SAW bersabda:
“Dan  mereka  (para  istri)  mempunyai  hak  diberi  rezeki  dan  pakaian  (nafkah)  yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami) ,’’ (HR Muslim 2137).
Jadi, hukum suami tidak memberi nafkah dalam Islam itu adalah haram dan berdosa besar. Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas.
Sebelum menikah, tanggung jawab perempuan ada pada orang tuanya. Namun setelah menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih ke suami. Memberi uang belanja, uang makan, membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai kesanggupan
14 Izomoddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam , Prenada Media Group, 2018, Dalam Ibid Hlm. 44
menjadi  kewajiban  suami.  Apabila  suami  tidak  memenuhi  kewajibannya  tersebut, maka ia pun berdosa.
Rasulullah  SAW  bersabda:  " Cukuplah  seseorang  dikatakan  berdosa  jika  ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya ,” (HR. Abu Daud-Ibnu Hibban).
Selain hak nafkah, istri-istri tersebut juga berhak untuk mendapatkan hak waris, Al-Qur'an mengatur pembagian warisan secara jelas. Setiap pewaris dan ahli waris memiliki hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi.
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni  dalam  bukunya  Pembagian  Warisan  Menurut Islam,  dijabarkan  pembagian  warisan  berdasarkan  Al-Qur'an  surat  An-Nisa, persentasenya  terdiri  dari  setengah  (1/2),  seperempat  (1/4),  seperdelapan  (1/8),  dua pertiga  (2/3),  sepertiga  (1/3),  dan  seperenam  (1/6).  istri  termasuk  dalam  pembagian persentasenya seperempat (1/4) dan seperdelapan (1/8).

## 2. Perlindungan Wanita yang Dinikahi Secara Siri
Dalam  hukum  Islam  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  bentuk  kriminalitas ( jarimah ).  Bentuk  Jarimah  meliputi Jarimah  Hudud,  Jarimah  Qishash/diyat, dan Jarimah Ta’zir . Jariman Hudud Meliputi : perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamar,  pencurian,  perampokan,  pemberontakan  dan  murtad. Jarimah  Qishash meliputi  :  pembunuhan  sengaja,  pembunuhan  semi  sengaja,  pembunuhan  karena kesalahan, pelukan sengaja dan pelukan semi sengaja. Jarimah ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : 15
1. Jarimah  hudud  atau  qishash/diyat yang subhat atau  tidak  memenuhi  syarat, namun sudah merupakan maksiat;
2. Jarimah-jarimah yang  ditentukan  oleh  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits,  namun  tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghianaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama;
3. Jarimah-jarimah yang  ditentukan  oleh Ulil  Amri untuk  kemaslahatan  umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.
Pengertian kriminalitas ( jarimah ) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah tercela ( al-qobih ) yang ditetapkan oleh hukum syara’ , bukan yang lain. kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama, faktor individu. Tidak hanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman
15 Ibid Hlm. 15
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
terhadap relasi keluarga, dan karakteristik individu yang tempramental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’ , termasuk melakukan tindakan kekerasan. Kedua, Faktor Sistematik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala dimasyarakat menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik.
Jika ditinjau dari hukum islam sang suami akan berdosa, maka solusi lain agar pihak perempuan  yang  dinikahi  siri  untuk  mendapatkan  perlindungan  adalah  dengan mengajukan  penetapan  berupa  isbat  nikah  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama (PA). Fungsinya adalah untuk mendapatkan:
1. Kepastian Hukum;
2. Perlindungan Hukum;
3. Tertib Administrasi.
Dalam mengajukan isbat nikah siri, ada beberapa proses yang harus dilakukan, berikut proses pengajuan isbat nikah siri :
1. Mendaftarkan isbat nikah di Pengadilan Agama (PA);
2. Memenuhi persyaratan administrasi, seperti:
a. KK;
b. KTP;
c. Surat  rekomendasi  dari  KUA  (untuk  menjelaskan  kepada  PA  bahwa perkawinan yang diajukan tidak tercatat di KUA manapun.
3. Mengikuti proses sidang
4. Menunggu hasil putusan. jika dalam persidangan tidak ada masalah, maka hasil putusan akan lebih cepat yang keluar. Sebaliknya, apabila ada permasalahan lagi, maka akan diadakan sidang lanjutan yang menyebabkan hasil putusan lebih lama yang keluar dari pada yang tidak ada permasalahan.
Berikut adalah  data  pengesehan isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  sejak tahun 2018 sampai 2022 :
Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak istri-istrinya, maka  istri-istrinya  berhak  untuk  melakukan  fasah  di  pengadilan  agama.  Fasah merupakan  gugatan  yang  diberikan  kepada  istri  terhadap  suami  karena  hak-haknya yang tidak dipenuhi atau diceraikan.
Sedangkan, jika yang menjadi korban adalah istri yang dinikahi siri, maka sang istri bisa dengan cara melakukan cerai dengan cara harus melakukan siding isbat cerai. Isbat  cerai  merupakan  siding  untung  mengesahkan  perkawinan  tersebut  terlebih dahulu, lalu menceraikan pekawinan tersebut.
Jika  dilihat  dari  hukum  islam  maka  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  surat  Al- Baqarah  (2)  ayat  282-283,  dimana  Allah  SWT  menganjurkan  kepada  manusia hendaknya  suatu  perikatan  dilakukan  secara  tertulis,  dihadiri  oleh  saksi-saksi,  dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain  itu,  dianjurkan  pula  bahwa  apabila  suatu  perikatan  dilaksanakan  tidak  secara tunai,  maka  dapat  dipegang  suatu  benda  sebagai  jaminan.  Adanya  tulisan,  saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. 16
Apabila  wanita  yang  dinikahi  siri  hendak  mengajukan  perlindungan  melalui sidang isbat, maka saksi yang dimaksud bisa dijadikan bukti baik untuk melaksanakan isbat  nikh  ataupun  bisa  untuk  melaksanakan  isbat  cerai  (apabila  hak-haknya  tidak dipenuhi).
16 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 37-38
No  Tahun Banyaknya Perkara Dicabut dan Diputus Tahun Ini Sisa Akhir Tahun Sisa Tahun Lalu Diterima Tahun Ini Dicabut  Dikabulkan  Ditolak Tidak Diterima digugurkan Dicoret dari Register 1. 2018 21 558 4 324 0 0 6 0 245 2. 2019 245 532 8 730 3 0 9 0 27 3. 2020 27 474 10 462 5 1 10 0 13 4. 2021 13 421 19 384 1 2 17 1 10 5. 2022 10 580 19 514 8 3 8 0 38
3. Status anak hasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh seorang laki- laki yang memiliki istri sah diinjau dai hukum islam
Anak  merupakan  salah  satu  elemen  di  kehidupan  bermasyarakat.  Menurut ajaran islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi. Istilah anak sering disebutkan dalam Al-Qur’an dengan kata al-walad (jamaknya al- walad ) yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.
Islam membagi anak yang lahir menjadi dua status, yaitu anak syar’iy dan anak thabi’iy . Anak syar’iy adalah anak dimana hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Sedangkan anak thabi’iy adalah anak dimana secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki- lakinya. 17 Secara  hukum,  anak  di  bagi  dalam  2  kelompok  besar,  yaitu  anak  sah  dan anak  tidak  sah  atau  anak  di  luar  perkawinan.  Anak  tidak  sah  atau  anak  di  luar perkawinan  dibagi menjadi  3  kelompok yaitu anak  zina, anak  sumbang  dan anak  di luar perkawinan yang dapat diakui. 18
Anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi di mata hukum, sebab anak sah  menyandang  seluruh  hak  yang  difasilitasi  oleh  hukum.  Adapun  anak  zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan paling rendah kedudukannya di mata hukum  bahkan  sosial.  Anak  zina  merupakan  jenis  anak  di  luar  perkawinan  dalam pengertian luas (anak tidak sah). 19 Sedangkan anak sumbang atau yang sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita  dimana  diantara  keduanya  dilarang  untuk  melangsungkan  perkawinan,  baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susunan dan lain-lain.
Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. 20 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:
“ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain
17 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh as-Islam wa Adillatuh , Beirut: Dar al-Fikr, tth, Juz VII, Hlm. 689. Dikutip dalam Bahruddin Muhammad, Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 , Semarang: Fatawa Publishing, 2014., Hlm. 59
18 J. Satrio, Hukum Waris , Bandung: Alumni, 1992, Hlm. 173. Dikutip dalam Ibid
19 Ibid ., Hlm. 40. Dikutip dalam Ibid ., Hlm. 64.
20 Ibid., Hlm. 292
(wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)
Dalam hadits  Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa  yang  menanggung  dua  anak  perempuan  kecil  atau  budak perempuan sehingga mereka baligh, maka dia datang pada hari kiamat, aku dengan  dia  seperti  dua  berikut;  beliau  menghimpun  jari-jarinya.” (H.R.  Al- Tirmidzi).
Terhadap  pandangan  masyarakat,  status  anak  hasil  perkawinan  siri  sangat diterima  oleh  masyarakat  dan  bukan  merupakan  aib.  Akan  tetapi,  untuk  pengurusan administrasi yang berhubungan dengan anak tersebut akan sulit karena pernikahannya tidak dicatatkan, sedangkan jika dicatat maka hak-haknya sama sepertianak-anak lain pada umumnya yang dimana perkawinannya dicatatkan. Karena secara hukum Islam, anak  yang  dilahirkan  adalah  anak  sah  karena  pelaksanaan  perkawinannya  sesuai dengan syariat-syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat. 21
Dampak dari perkawinan siri terhadap anak yang dilahirkan yaitu, status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status anak kelahirnya akan sama seperti anak di luar nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) KHI yang menyebutkan “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Perkawinan  siri  merugikan  anak-anak  dikemudian  hari,  karena  untuk  masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.
Akibat  hukum  secara  umum  bagi  anak-anak  hasil  perkawinan  siri,  sebagai dampak  adanya  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  (sebelum  adanya keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010)  Anak  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, perkawinan siri memiliki dampak negatif  bagi  status  anak  yang  dilahirkan  di  mata  hukum,  yakni:  status  anak  yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai
21 KUA Kabupaten Pamekasan. 5 Juni 2023.
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.
Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan  secara  umum  membawa  implikasi  adanya  perlindungan  hukum  secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan  tersebut  memunculkan  adanya  hukum  baru,  yaitu  adanya  hubungan perdata  antara  anak  dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya  yang  berupa  hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak.
Supaya  anak  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  siri  tersebut  mendapatkan statusnya yang terjamin, maka tentu harus melaksanakan isbat nikah terlebih dahulu, karena dengan melalui isbat nikah maka selain hak istri yang dinikahi secara siri  akan terjamin secara hukum, tentu hak administrasi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri akan baik-baik saja.
Apabila anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami yang bersifat siri, maka bisa  dengan  dilaksanakan  isbat  nikah  poligami,  dengan  syarat  istri  pertama  yang dinikahi secara sah memberikan persetujuan. Jika tidak disetujui perkawinannya oleh istri pertama, maka anak itu akan dicari asal-usulnya dengan cara:
1. Diajukan di Pengadilan Agama (PA);
2. Isbat nikah (Kronologi perkawinan orang tua);
3. Identitas pengajuan (suami dan istri);
4. Identitas kawin tidak tercatat.
Perkara terkait status anak tersebut juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum  Keluarga  Point  Nomor  8  dimana  Untuk  menjamin  kepentingan  anak  dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Dengan terlaksananya pencarian asal-usul anak tersebut, maka hak-hak anak tersebut bisa terpenuhi serta statusnya akan dinyatakan sah secara hukum.

## KESIMPULAN
1. Perkawinan pada dasarnya sah apabila terlaksana sesuai dengan syarat-syarat dan rukun agama masing-masing. Perkawinan siri tentu sah jika dilaksanakan secara hukum  islam  tapi  dampaknya  akan  merugikan  pihak  perempuan  karena perkawinan  tersebut  tidak  tercatatkan  sehingga  dikhawatirkan  akan  terjadi permasalah rumah tangga apabila suami dari perempuan yang dinikahi secara  siri tidak  merasa  mendapatkan  hak-haknya  sehingga  solusinya  yaitu  dengan melaksanakan isbat nikah. Isbat nikah dilaksanakan supaya perlindungan hukum untuk pihak perempuan terjamin secara hukum karena perkawinan mereka yang awalnya  bersifat  tidak  tercatat  berubah  menjadi  tercatat  dan  hak-hak  dari perempuan akan terjamin secara hukum baik hak nafkahnya dan hak-hak lainnya.
2. Anak yang lahir dari perkawinan siri akan berbeda pelaksanaan administrasinya jika dibandingkan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatatkan, karena  perkawinan  siri  sifatnya  tidak  tercatat  sehingga  anak  yang  lahir  dari perkawinan siri akan sulit untuk mengurus administrasinya seperti akta kelahiran, sehingga solusinya yaitu dengan melaksanakan isbat nikah untuk orang tua anak tersebut  sehingga  anak  tersebut  akan  mudah  untuk  menyelesaikan  masalah administrasinya.

## SARAN
1. Pemerintah  sekaligus  aparat  penegak  hukum  berperan  penting  terkait  adanya pencatatan  perkawinan  yang  dimana  sangat  penting  bagi  masyarakat  yang  akan melaksanakan  pekawinan  karena  dengan  adanya  pencatatan  maka  tentu perkawinan tersebut akan terlindungi secara hukum. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut  tidak  dicatatkan  maka  perkawinannya  tidak  terlindungi  secara  hukum negara dan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga tentu permasalahan tersebut akan sulit untuk teratasi secara hukum, tetapi terlindungi secara agama. Akan  tetapi,  balasannya  belum  tentu  terbalaskan  secara  langsung  apabila perkawinannya tidak dicatatkan.
2. Masyarakat  pelaku  perkawinan  siri  tentu  juga  membutuhkan  kesadaran  hukum karena perkawinan yang dilaksanakan secara siri tentu memiliki kekurangan yang fatal  walau  prosesnya  sangat  mudah,  karena  akibat  dari  tidak  dicatatkannya perkawinan  tersebut  akan  bermasalah  dalam  kehidupannya  salah  satunya administrasi  untuk  kelahiran  anaknya  yang  akan  susah  untuk  diurus  karena perkawinannya tidak dicatat. Sehingga perkawinan mereka harus dilakukan isbat
nikah supaya administrasi untuk kelahiran anak mereka bisa terlaksanakan dengan baik.
Daftar Pustaka
Buku
Dewi, G. (2006). Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Kencana.
Muhammad, B. (2014). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). Semarang: Fatawa Publishing.
Nasution, B. J. (2008). Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1974  NOMOR  1,  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA NOMOR 3019
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (LEMBARAN  NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  2OI9  NOMOR  186,  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (LEMBARAN  NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1975  NOMOR  12,  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3050)
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.
Kompilasi Hukum Islam

## Jurnal
Isnaini, e. 2014. Jurnal Independent. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam,
Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia . , Vol.II.
DOI: https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18
Arafat, Y. 2015. Jurnal Rechtens. Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak, Vol. IV, No. II.
DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.117
Cahyani, A. I. 2018. Jurnal Hukum. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. V, No. II
DOI: https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108
Santoso. 2016. Jurnal Hukum. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Vol. VII, No. II .
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162

## Website
Antara News, Dinamika Nikah Siri di Madura
https://www.antaranews.com/berita/174996/dinamika-nikah-siri-di- madura#mobile-nav ,  , Diakses Kamis, 19 April 2023.
Hikmah, N. 2020. Journal of Gender and Children Studies. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam . , Vol. II, No. I. diakses dari
https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/9039 diakses 4 Juni 2023, 21.30 WIB
Mahmud  Hadi  Riyanto, Nikah  Siri:  Apa  Sih  Hukumnya? ,  diakses  dari https://pa- soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukum nya.pdf diakses 11 April 2023.
Lain-lain
Al-Qur’an
Hadits
Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pamekasan
Pengadilan Agama Pamekasan