How to cite: Luthfi Kurniawan, Ardiansyah (2023) Analisis Yuridis Atas Kebijakan Selective Policy dalam Penanganan Warga Negara Asing yang Masuk Ke Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19 Periode Tahun 2020, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023
ANALISIS  YURIDIS  ATAS  KEBIJAKAN  SELECTIVE  POLICY  DALAM PENANGANAN  WARGA  NEGARA  ASING  YANG  MASUK  KE  INDONESIA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE TAHUN 2020
Luthfi Kurniawan, Ardiansyah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: Om.bro70@yahoo.co.id, ardiansyah@iblam.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dengan  tujuan  untuk mengendalikan  penyebaran  Covid-19  dan  menghentikan  penularan  yang disebabkan  oleh  mobilitas  masyarakat  dari  dan  ke  luar  wilayah  Indonesia. Pemerintah  menerapkan  kebijakan  regulasi  di  lapangan  untuk  penanganan pembatasan kedatangan orang asing ke Indonesia selama pandemi Covid-19. Kajian ini  membahas  tentang  kebijakan  selektif  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam membatasi  kedatangan  orang  asing  ke  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19. Metode  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang- undang  dan  pendekatan  kasus.  Penerapan  kebijakan  selektif  juga  berlaku  untuk penerbitan  Visa  dan  izin  tinggal  yang  jumlahnya  sangat  terbatas.  Visa  dan  izin tinggal  hanya  diberikan  kepada  orang  asing  pemegang  Visa  Dinas,  Visa Diplomatik, Visa Kerja, Visa Tinggal Terbatas, dan selanjutnya yang secara khusus wajib memiliki paspor dinas diplomatik. Pembatasan izin masuk tidak berlaku bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional. Hal ini dimaksudkan agar  rencana  pembangunan  ekonomi  melalui  pembangunan  proyek  strategis nasional tetap berjalan dan tidak terhambat oleh wabah Covid-19 di Indonesia.
Kata kunci: Covid 19; Kebijakan selektif, Imigrasi.

## Abstract
The government has issued various policies with the aim of controlling the spread of Covid-19 and stopping transmission caused by public mobility from and outside the territory of Indonesia. The government implemented regulatory policies in the field  to  handle  restrictions  on  the  arrival  of  foreigners  to  Indonesia  during  the Covid-19  pandemic.  This  study  discusses  the  selective  policy  of  the  Directorate General of Immigration in limiting the arrival of foreigners to Indonesia during the Covid-19  pandemic.  The  method  in this  study  is  normative  juridical  with  a  legal approach and a case approach. The application of selective policies also applies to the  issuance  of  a  very  limited  number  of Visas  and  residence  permits. Visas  and residence permits are only granted to foreigners holding Service Visas, Diplomatic Visas, Work Visas, Limited Stay Visas, etc. who are specifically required to have a diplomatic service passport. Entry restrictions do not apply to foreigners who will
work  on  national  strategic  projects.  This  is  intended  so  that  the  economic development plan through the development of national strategic projects continues to run and is not hampered by the Covid-19 outbreak in Indonesia.
Keywords: Covid 19; Selective policy, Immigration.

## Pendahuluan
Cepatnya  perkembangan  globalisasi  membuat  pergaulan  dan  kerjasama  antar negara  semakin  meningkat  dan  intens  yang  berdampak  pada  menipisnya  batasan antar negara yang diakibatkan oleh makin tingginya tingkat ketergantungan antar negara dan pergaulan internasional yang semakin terintegrasi. Menurut Castles (2005), De Hass dan Miller  bahwa  aliran  dana  dan  modal  melalui  perdagangan  dan  investasi,  nilai-nilai demokrasi,  produk  kultural,  dan  media  juga  semakin  meningkat.  Di  atas  semua  itu, perpindahan orang atau migrasi antar negara semakin tidak terbendung (Sande, 2020). Aktivitas  migrasi  internasional  menunjukan  peran  penting  negara.  Negara berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah akses individu maupun kelompok untuk melakukan  migrasi  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  negara  masing-masing. Meningkatnya  arus  migrasi  antar  negara  baik  untuk  tujuan  singkat  serta  untuk  tujuan jangka  panjang  membuat  setiap  negara  menerapkan  aturan-aturan  tertentu.  Peraturan- peraturan  yang  dibuat  oleh  setiap  negara  dalam  bidang  imigrasi  bisa  bersifat mempermudah ataupun membatasi pola migrasi orang asing.
Tahun 2020 menjadi ujian berat bagi seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini  disebabkan  mewabahnya  penyakit  baru  novel  coronavirus  (2019-nCov)  atau  yang dikenal  Covid-19  atau  corona  virus  disease  yang  oleh  Organisasi  Kesehatan  WHO (World  Health  Organization)  merupakan  kumpulan  virus  yang  masuk  dalam  kategori baru dari keluarga orthocronavirinae dan masuk dalam keluarga coronaviridae dan ordo nidovirales.  Virus  ini  memiliki  persamaan  seperti  mers,  sars  yang  menyerang  saluran pernapasan.
Covid-19 ini merupakan virus mematikan dan dalam penyebaran yang cepat tanpa bersentuhan  langsung.  Awal  mula  virus  ini  berasal  dari  Wuhan,  China  yang  diduga berasal  dari  kelelawar,  yang  digemparkan  dengan  seorang  yang  positif  virus  tersebut. Wabah virus corona atau novel coronavirus (2019-nCov) saat ini menjadi perhatian penuh oleh  dunia,  tidak  hanya  soal  ancaman  atau  gangguan  kesehatan  bagi  manusia  secara personal  maupun  kelompok  melainkan  juga  ancaman  dalam  bidang  ekonomi  suatu negara.
Penghentian mobilitas dan pergerakan manusia dalam lingkup domestik maupun internasional  merupakan  satu  Tindakan  yang  wajib  diambil  oleh  pemerintah  untuk menekan  penularan  dan  penyebaran  virus  Covid-19.  Sebagai  langkah  konkret  oleh Pemerintah memastikan akan mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial dalam  skala  besar  (lockdown)  yang  diiringi  dengan  kebijakan  darurat  sipil (Syauqi, 2020). Atas dasar peristiwa kejadian luar biasa tersebut maka Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol orang dari luar ke dalam atau dalam keluar wilayah indonesia.
Fungsi  tersebut  berdasarkan  amanat  undang-undangan  diselenggarakan  oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam Bab 1 Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa  fungsi  dari  keimigrasian  adalah  fungsi pelayanan  keimigrasian,  keamanan  negara,  penegakkan  hukum,  dan  sebagai  fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berbagai aturan turunan untuk melaksanakan Undang-undang merupakan elemen penting dalam mengoptimalkan fungsi keimigasian salah satunya adalah pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk dan tinggal di Indonesia selama masa pandemi COVID 19 (Ghazy & Mirwanto, 2020).
Prinsip  kebijakan  selektif  (selective  policy)  merupakan  kebijakan  utama  yang diberlakukan  bagi  setiap  WNA  yang  akan  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  dimana  hanya Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  memberikan  manfaat  dan  tidak  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  yang  diperbolehkan  masuk  dan  tinggal  di  wilayah Indonesia. WNA yang akan masuk dan tinggal pun harus memiliki maksud dan tujuan yang  jelas  selama  berada  di  wilayah  Indonesia.  Dalam  jurnal  yang  diteliti  oleh  Junior Perdana Sande menyebutkan bahwa setiap Negara memiliki istilah masing-masing dalam mengkategorikan  negara  rawan  tersebut  dalam  istilah  keimigrasian  Indonesia  negara dalam kategori rawan tersebut dikategorikan sebagai negara calling visa.
Dalam  pelaksanaannya,  diberlakukan  juga  kebijakan-kebijakan  lain  yang mendukung  kebijakan  selektif,  seperti  diterbitkannya  peraturan  menteri  atau  peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi global sehingga kebijakan selektif dapat bersifat fleksibel  dan  dinamis  mengikuti  fluktuasi  perkembangan  virus  Covid-19  di  dunia internasional.  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dengan  tujuan  untuk mengontrol  penyebaran  Covid-19  dan  menghentikan  penularan  yang  diakibatkan mobilitas orang dari dan keluar wilayah Indonesia.
Diawali  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3 Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan,  Visa,  Dan Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga  Negara  Republik  Rakyat Tiongkok  Dalam  pelaksanaannya,  diberlakukan  juga  kebijakan-kebijakan  lain  yang mendukung  kebijakan  selektif,  seperti  diterbitkannya  peraturan  menteri  atau  peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi global sehingga kebijakan selektif dapat bersifat fleksibel  dan  dinamis  mengikuti  fluktuasi  perkembangan  virus  Covid-19  di  dunia internasional.
Pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dengan  tujuan  untuk  mengontrol penyebaran Covid-19 dan menghentikan penularan yang diakibatkan mobilitas orang dari dan keluar wilayah Indonesia. Diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa,  Dan  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga  Negara  Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 05 Februari 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Pelarangan  Sementara  Orang  Asing  Masuk  Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020.
Dengan pemberlakuan aturan tersebut tentunya berdampak langsung pada sektor riil, antara lain pariwisata, industri, ekonomi dan sektor vital lainnya serta ribuan orang asing  akan  terdampar  (stranded)  di  wilayah  indonesia  dan  pada  bulan  september 2020 melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru,  perlu  dilakukan  perubahan  kriteria  Orang  Asing  yang  dikecualikan  dalam pelarangan  sementara  Orang  Asing  masuk  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dan mencabut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun  2020 (Widyanto  & Ardyaningtyas, 2020).
Melalui  instrument-instrument  pendukung  diatas  dan  sebagai  bentuk implementasi kebijakan yang fleksibel, mudah dan cepat untuk menjawab tantangan dan perubahan yang sangat dinamis sebagai dampak penyebaran wabah virus Covid-19 cepat dan menjaga stabilitas kesehatan serta proyeksi peningkatan ekonomi nasional. Untuk itu prinsip selektif berdasarkan perundang-undangan harus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan  yang  dapat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  dan  tentunya  tidak membawa dampak buruk yang diakibatkan kesalahan dalam penyusunan kebijakan.
Dari  latar  belakang  diatas  peneliti  akan  menganalisa  bagaimana  kebijakan regulasi  serta  implementasi  di  lapangan  terhadap  penanganan  pembatasan  kedatangan WNA ke Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan urgensi penelitian yang telah dijabarkan dalam pendahuluan artikel ini,  maka  beberapa  hal  yang  menjadi  fokus  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini antara lain: 1) Apa saja regulasi yang menjadi landasan kebijakan selective policy pihak Direktorat Jendral Imigrasi dalam melakukan pembatasan kedatangan WNA ke  Indonesia  dalam  masa  pandemi  Covid-19?  2)  Bagaimana  implementasi  kebijakan selective  policy  dalam  rangka  upaya  mendukung  program  pemerintah    dalam  upaya menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif Soekanto (1985),  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi Marzuki (2005), dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif (Soekanto, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan pendekatan  kasus  (case  approach)  berupa  penerapan  implementasi  kebijakan  selective policy  dalam  rangka  upaya  mendukung  program  pemerintah  dalam  upaya  menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia (Johnny, 2006) .

## Hasil dan Pembahasan

## A. Regulasi Yang Menjadi Landasan Kebijakan Selective policy Pihak Direktorat Jendral  Imigrasi  Dalam  Melakukan  Pembatasan  Kedatangan  WNA  Ke Indonesia Dalam Masa
Globalisasi  telah  memberikan  kemudahan  setiap  orang  dalam  hal  melakukan perjalanan,  untuk  berpindah  antar  wilayah,  antar  negara  dan  antar  benua  hal  tersebut dijamin dalam konstitusi atas dasar hak asasi manusia. Sehingga, tidak ada larangan bagi seseorang  untuk  melakukan  migrasi  dari  suatu  negara  ke  negara  lainnya  selama  tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku yang berlaku di negara tersebut (Li, 2008).
Negara mempunyai peranan penting dalam aktivitas migrasi internasional, yaitu sebagai  fasilitator,  dimana  dalam  melakukan  migrasi  yang  telah  disesuaikan  dengan kepentingan  nasional  masing-  masing  negara,  diberikan  kemudahan  akses,  baik  bagi individu maupun kelompok.
Fenomena  bermigrasinya  seseorang  dari  satu  negara  ke  Negara  yang  lainnya makin menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini tidak dipungkiri lagi dapat membawa dampak yang positif maupun negatif bagi Negara yang menjadi fokus untuk seseorang  melakukan  migrasi.  Beberapa  dampak  positif  yang  menurut  penulis  dapat ditimbulkan dari adanya proses migrasi antar Negara yaitu penyerapan tenaga kerja dari luar  wilayah  Negara  sehingga  berdampak  langsung  terhadap  meningkatnya perekonomian di suatu Negara. Selain itu, dengan adanya proses migrasi tersebut dinilai mampu untuk mendorong kemajuan suatu egara, termasuk dengan adanya peningkatan infrastruktur yang berkembang disuatu Negara tersebut (Castles et al., 2005).
Sementara itu, penulis berasumsi bahwa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari  adanya  proses  migrasi  tersebut  adalah  penyebaran  dan  penularan  virus  Covid-19 yang  dibawa  oleh  WNA  masuk  ke  wilayah  indonesia,  terjadinya  lonjakan  jumlah penduduk di suatu Negara, sehingga beban di Negara tersebut semakin meningkat. Selain itu,  bila  tidak  ditangani  secara  serius,  maka  bukan  hal  yang  mustahil  dengan  adanya migrasi  ini  juga  mendorong  terjadinya  lonjakan  tindakan  kriminalitas  di  suatu  negara. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya upaya preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah di suatu Negara untuk dapat menyaring setiap orang yang akan masuk. Saat  ini,  kewenangan  untuk  mengatur  masuk  dan  keluarnya  seseorang  ke  Negara Indonesia berada di Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian, tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian.  Dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  :  “Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian”.
Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku bagian dari Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsi  di  bidang keimigrasian,  memiliki  empat  fungsi  keimigrasian.  Keempat  fungsi  tersebut  adalah
memberikan layanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, fungsi  hadirnya  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya saling mengikat dan dapat mempengaruhi satu sama  lain.  Selain  itu,  penerapan  dari  keempat  fungsi  tersebut  juga  dapat diimplementasikan  dalam  kurun  waktu  yang  bersamaan.  Sebagai  contoh,  penerapan fungsi pelayanan keimigrasian dan penegakkan hukum yang dilakukan bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan izin masuk orang asing di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah  dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 maka Dirjen Imigrasi pun menerapkan selective policy dalam rangka membatasi masuknya WNA ke Indonesia demi mengantisipasi meluasnya penularan virus Covid-19 diseluruh wilayah Indonesia.
Jika mengacu pada selective policy yang memang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi didalamnya terkandung dua pendekatan yang diambil sebagai tolak ukur yaitu pendekatan keamanan  dan  pendekatan  kesejahteraan.  Pendekatan  keamanan  menjadi  sangat memungkinkan ketika Indonesia memasuki awal Pandemi Covid-19 pada kurun waktu sepanjang tahun 2020 (Gusnelly, 2016). Dimana merebaknya virus Covid-19 merupakan bagian dari antisipasi keamanan seluruh WNI agar membatasi masuknya para WNA yang diduga  bisa  menambah  merebaknya  serta  tingginya  penyebaran  Virus  Covid-19  di Indonesia.
Pendekatan  kedua  tentunya  alasan  kesejahteraan,  dengan  tidak  dibatasinya pergerakan masuknya para WNA ke Indonesia bisa membuat meningginya kasus Covid- 19 yang tentunya pada faktanya banyak korban meninggal dunia akibat virus tersebut. Hal  tersebut  tentunya  sangat  mempengaruhi  faktor  kesejahteraan  seluruh  WNI  yang bermukim di wilayah Indonesia (Santoso, 2012).
Dalam  paragraf  kesembilan  bab  pembahasan  pada  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa  “Berdasarkan  kebijakan  selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing  ke  dalam  Wilayah  Indonesia,  demikian  pula  bagi  Orang  Asing  yang  telah memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuan selama  berada  di  Indonesia.  Berdasarkan  kebijakan  dimaksud  serta  dalam  rangka melindungi  kepentingan  nasional,  hanya  orang  asing  yang  memberikan  manfaat  serta tidak  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban  umum  yang  diperbolehkan  masuk  dan tinggal di Wilayah Indonesia”.
Berdasarkan  aturan  tersebut  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  tidak  semua orang asing diperbolehkan untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa serta tidak mengganggu kepentingan umum yang diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia dan orang asing yang dinilai tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka permohonan visa, dan  atau  izin  masuk  ke  wilayah  Indonesia  akan  ditolak.  Penolakan  permohonan  izin
masuk kepada orang asing dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Ditetapkannya  Covid-19  sebagai  pandemi  global  oleh  WHO  memperkuat argumentasi sebelumnya bahwa sebagai barisan terdepan yang melakukan “penyaringan” terhadap keluar masuknya seseorang ke wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi telah  menerapkan  selective  policy  untuk  menekan  semakin  bertambahnya  kasus persebaran Covid-19 di wilayah Indonesia. Diantaranya, dengan mengimplementasikan sejumlah aturan mengenai pembatasan pemberian izin masuk bagi Warga Negara Asing (WNA).
Pembatasan  pemberian  izin  masuk  diawali  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa  Kunjungan,  Visa,  Dan  Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga Negara  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  pada  tanggal  05  Februari  2020.  Penetapan RRT  sebagai  negara  pertama  yang  menjadi  objek  pembatasan  izin  masuk  disebabkan awal  penyebaran  Covid-19  berasal  dari  negara  tersebut,  sehingga  diberlakukan pembatasan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga negara RRT.
Sebagai gantinya, setiap warga negara RRT yang tidak bisa kembali ke negaranya dan masa berlaku izin tinggalnya akan habis diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa selama  30  (tiga  puluh)  hari.  Dalam  aturan  tersebut,  penerapan  selective  policy  dapat terlihat  dalam  pasal  2  dan  3.  Dalam  pasal  2  disebutkan  bahwa  pemberian  bebas  visa kunjungan  dan  visa  kepada  Warga  Negara  Tiongkok  atau  orang  asing  dari  Negara Tiongkok  sementara  waktu  dihentikan.  Kemudian,  dalam  pasal  selanjutnya  dijelaskan bahwa  warga  negara  dan  orang  asing  yang  dihentikan  pemberian  visanya adalah  yang pernah tinggal atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk ke wilayah Republik Indonesia.
Penerapan selective policy juga terdapat pada saat pemberian Izin Tinggal Dalam Keadaan Terpaksa (ITDKT) bagi WNA  asal negara RRT. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.
Dalam  huruf  e  sub  bab  isi  Surat  Edaran,  disebutkan  bahwa  “Kepala  Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Prosedur  Teknis  Pemberian,  Perpanjangan,  Penolakan, Pembatalan  dan  Berakhirnya  Izin  Tinggal  Kunjungan,  Izin  Tinggal  Terbatas,  dan  Izin Tinggal  Tetap  Serta  Pengecualian  dari  Kewajiban  Memiliki  Izin  Tinggal,  dengan melampirkan persyaratan: a) Paspor Kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, b) visa, dan/atau, c) izin tinggal yang dimiliki”.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua WNA asal RRT dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan  Terpaksa (ITKT). Hanya WNA yang  dapat  memenuhi  kriteria  tersebut  saja  yang  boleh  mengajukan  ITKT.  Sementara, bagi WNA yang izin tinggalnya tidak sah atau telah habis masa berlakunya, tidak dapat
diberikan  ITKT.  Bahkan,  bagi  yang  telah  habis  masa  berlaku  izin  tinggalnya  akan dikenakan biaya beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2019  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Melihat penyebaran Covid-19 yang semakin luas, pada tanggal 28 Februari 2020 dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang Pemberian  Visa  Dan  Izin  Tinggal  Dalam  Upaya  Pencegahan  Masuknya  Virus  Corona menggantikan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2020.  Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus  mengajukan  permohonan  visa  kepada  Pejabat  Dinas  Luar  Negeri  di  Perwakilan Republik Indonesia di RRT.
Penerapan selective policy dalam aturan ini dapat ditinjau dari adanya kewajiban kepada setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia untuk melengkapi diri dengan surat keterangan sehat dari otoritas resmi dalam bahasa Inggris, berada di wilayah yang  bebas  corona  selama  14  (empat  belas)  hari,  dan  mengisi  pernyataan  bersedia dikarantina atau singgah di wilayah bebas corona selama 14 hari jika terbukti memiliki gejala-gejala  Covid-19  untuk  warga  negara  RRT  pemegang  Izin  Tinggal  Keadaan terpaksa diperbolehkan untuk menambah masa berlaku izin tinggalnya selama 30 hari ke depan.
Pada  tanggal  17  Maret  2020,  Kementerian  Luar  Negeri  mengeluarkan  Surat Edaran Nomor D/00663/03/2020/64 Tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait  Perlintasan  Orang  Dari  dan  Ke  Indonesia.  Dalam  surat  edaran  ini,  diputuskan untuk  dilakukan  penangguhan  pemberian  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK),  Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival), dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas selama 1 (satu) bulan. Sehingga setiap WNA diharuskan untuk memiliki visa yang dikeluarkan oleh  Perwakilan  Republik  Indonesia,  dengan  melampirkan  surat  keterangan  sehat  dari otoritas resmi di masing-masing negara.
Juga  untuk  setiap  pendatang  yang  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sebelum kedatangan pernah berkunjung ke Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan Inggris tidak diijinkan masuk/transit di wilayah Indonesia. Melengkapi pernyataan Kementerian  Luar  Negeri  tersebut,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan  Dan  Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan  Serta Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa.  Bagi  WNA  yang  tidak  bisa  kembali  ke negaranya  disebabkan  kebijakan  lockdown  di  negaranya,  dapat  diberikan  Izin  Tinggal Keadaan Terpaksa.
Kebijakan  selective  policy  juga  terkait  dengan  konsep  kedaulatan  bahwa keimigrasian sangat terkait dengan aspek kedaulatan kemerdekaan dalam mengendalikan keluar  masuknya  orang  didalam  Negara  tersebut.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  isu pengendalian  keluar  masuknya  antar  lintas  negara  dan  kewenangan  untuk  menerapkan seluruh regulasi yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara (Dewansyah, 2015).
Menurut Deden Rafi Syafiq Rabbani, Indonesia memberlakukan selective policy ini  secara  normatif  dalam  seluruh  regulasi  yang  terkait  keimigrasian  untuk  mengatur masuknya  WNA  kedalam  wilayah  Indonesia  yang  juga  termasuk  bagian  dari  langkah antisipasi  pencegahan  terhadap  wabah  pandemi  Covid-19  sebagai  kondisi  kedaruratan negara.  Pendekatan  selective  policy  juga  dianggap  memakai  pendekatan  keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam lingkup urusan keimigrasian (Rabbani, 2021).
Keterkaitan  asas  selective  policy  tidak  terlepas  dari  proses  pengawasan, pemantauan  dan  pengendalian  dari  pejabat  Imigrasi  terkait  terhadap  WNA  yang  akan masuk  kedalam  wilayah  Indonesia  termasuk  yang  memang  sudah  berada  di  Indonesia. Hal ini terkait juga dengan peran Dirjen Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas WNA yang akan masuk ke Indonesia. Pengawasan disini juga termasuk juga dalam upaya penindakan bagi para WNA yang tidak memiliki kelengkapan administrasi yang memang telah ditetapkan oleh regulasi dari Dirjen Imigrasi.
Menurut  penulis,  penerbitan  peraturan  tersebut  merupakan  Langkah  yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya pembatasan aturan terhadap warga negara asing yang ingin masuk ke Wilayah Indonesia sebagai langkah peningkatan terhadap selective policy. Dalam peraturan tersebut, tidak hanya orang asing asal negara RRT  atau  yang  pernah  berada  dan  tinggal  di  negara  tersebut  saja  yang  diberikan pembatasan izin masuk ke Wilayah Indonesia.
Namun,  penghentian  sementara  pemberian  bebas  visa  kunjungan  juga  berlaku kepada orang asing penerima bebas visa kunjungan sesuai dengan yang tercantum pada lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan. Lebih  lanjut,  disebutkan  bahwa  pemberian  visa  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan permohonan melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Dengan  semakin  menyebarnya  COVID  19  di  wilayah  Indonesia,  pemerintah kembali  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia pada  tanggal  31  Maret  2020.  Dalam  peraturan  ini  dijelaskan  bahwa  WNA  yang  bisa masuk ke wilayah Indonesia adalah WNA pemegang Izin Tinggal Sementara (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), Visa Diplomatik dan Visa Dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan, awak alat angkut, dan Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.
Bagi WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal  Tetap  yang  telah  berakhir  dan/atau  tidak  dapat  diperpanjang  masa  berlakunya dilakukan  penangguhan  otomatis  dengan  memberikan  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa tanpa harus mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.

## B. Implementasi  Kebijakan  Selective  Policy  Dalam  Rangka  Upaya  Mendukung Program  Pemerintah  Dalam  Upaya  Menekan  Penyebaran  Virus  Covid-19  di Indonesia
Pelaksanaan selective policy merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penerapan kebijakan selektif merupakan upaya yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk membatasi hanya orang asing yang membawa manfaat saja yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia.
Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi berwenang di bidang keimigrasian, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran yang strategis dalam  mewujudkan  agenda  pembangunan  nasional  dengan  mengeluarkan  berbagai kebijakan di bidang keimigrasian yang disesuaikan dengan situasi terkini dan juga terkait kepentingan nasional.
Menurut  Morgenthau,  kepentingan  nasional  mengacu  kepada  kesejahteraan umum  dan  proses  hukum.  Dalam  kepentingan  nasional  mengandung  unsur  tuntutan secara rasional sesuai kebutuhan serta hal yang dapat berubah yang ditentukan oleh situasi tertentu. Oleh karenanya semua Negara pun melakukan segala upaya agar identitas politik dan budaya mereka agar tidak hilang tergerus oleh Negara lain. Morgenthau berpendapat bahwa konfik dan ancaman perang harus diminimalisir melalui penyesuaian kepentingan nasional (Sande, 2020).
Dalam  kasus  pandemi  global  Covid-19  ini,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi memberlakukan  berbagai  kebijakan  dalam  rangka  memberi  rasa  aman  dan  kepastian hukum kepada setiap warga negara, khususnya bagi orang asing yang saat ini berada di wilayah  Indonesia.  Pembatasan  pemberian  izin  masuk  bagi  orang  asing  yang  ingin memasuki wilayah Indonesia di tengah menyebarnya wabah Covid-19 sebagai pandemi global,  juga  sejalan  dengan  amanat  yang  terkandung  dalam  pasal  13  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  Pejabat  Imigrasi  mempunyai  kewenangan untuk menolak orang asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut; 1) Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; 2) Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; 3) Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; 4) Tidak memiliki Visa,  kecuali  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  Visa;  5)  Telah  memberi keterangan  yang  tidak  benar  dalam  memperoleh  Visa;  6)  Menderita  penyakit  menular yang  membahayakan  kesehatan  umum;  7)  Terlibat  kejahatan  internasional  dan  tindak pidana transnasional yang terorganisasi; 8) Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; 9) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau 10) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyeludupan manusia.
Dengan dibatasinya izin masuk terhadap orang asing ke Wilayah Indonesia selain bertujuan untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19 yang mungkin saja berasal dari  orang  asing  yang  memasuki  wilayah  Indonesia.  Sehingga,  diharapkan  dapat membantu menurunkan angka penyebaran Covid-19 secara nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan izin tinggal keadaan terpaksa bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang terkena dampak lockdown akibat virus corona.
Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa kepada setiap orang asing yang berada di  wilayah  Indonesia  yang  terkena  dampak  virus  corona  tersebut  merupakan  bentuk penegakkan  hukum  keimigrasian  serta  pemberian  kepastian  hukum  dari  Pemerintah Republik  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Sehingga,  keberadaan  orang
asing  tersebut  dinyatakan  legal  secara  hukum,  meskipun  izin tinggalnya  telah  berakhir atau tidak dapat dilakukan perpanjangan.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun  2020, pelarangan  sementara  orang  asing  untuk  masuk  wilayah  Indonesia  diberikan pengecualian terhadap orang asing yang masuk ke dalam kategori berikut; 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; 2) Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; 4) Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; 5)  Awak  alat  angkut;  dan  6)  Orang  asing  yang  akan  bekerja  pada  proyek  strategis nasional.
Dari ketentuan diatas, disimpulkan bahwa pembatasan izin masuk tidak berlaku bagi  orang  asing  yang  akan  bekerja  pada  proyek  strategis  nasional.  Menurut  penulis, pencantuman daftar orang asing tersebut bertujuan agar rencana pembangunan ekonomi melalui  pengerjaan  proyek  strategis  nasional  tidak  tetap  berjalan  dan  tidak  terhambat dengan adanya wabah Covid-19 di Indonesia.
Salah  satu  contoh  penggunaan  orang  asing  sebagai  tenaga  kerja  dalam  proyek strategis nasional adalah pada pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari 5 fokus pembangunan selain pembangunan manusia, ekonomi wilayah, dan polhukhanham. Keberlangsungan  pembangunan  infrastruktur  harus  dapat  terus  berjalan,  sebab  sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian negara.
Terkait  penerapan  penyesuaian  Dirjen  Imigrasi  terhadap  penerapan  selective policy  dalam  masa  pandemi  Covid-19  berakibat  pada  terjadinya  penurunan  jumlah okupansi  baik  dari  keberangkatan  dan  kedatangan  di  Indonesia  baik  WNA  atau  WNI sepanjang periode Januari-Desember 2020. Contoh dalam hal ini data yang diambil dari Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  Soekarno-Hatta  mengalami  penurunan  sebesar  82 persen.  Hal  ini  sebabkan  akibat  kebijakan  PSBB  yang  diambil  pemerintah  Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 (Halimah, 2021).
Penerapan  selective  policy  juga  berlaku  untuk  pemberian  Visa  dan  ijin  tinggal yang sifatnya sangat terbatas. Visa dan ijin tinggal hanya diberikan kepada WNA yang memegang  Visa  Dinas,  Visa  Diplomatik,  Visa  Kerja,  Visa  Tinggal  Terbatas  dan selanjutnya yang dikhususkan wajib memiliki paspor dinas diplomatik.  Dirjen Imigrasi dalam  upaya  penuh  mendukung  program  pemerintah  dalam  rangka  mengantisipasi mewabahnya  virus  Covid-19  turun  berperan  aktif  dalam  memperketat  pelaksanaan selective policy guna mengurangi keluar masuknya para WNA yang mungkin disinyalir akan membawa masuk virus Covid-19 ke wilayah Indonesia.
Dirjen Imigrasi secara hukum memiliki kedaulatan untuk berhak mengeluarkan kebijakan  menolak  serta  membatasi  kedatangan  para  WNA  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia khususnya yang tidak masuk dalam kategori prioritas pemberian Visa. Dirjen Imigrasi  pun  selama  status  daruat  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  telah  banyak mengeluarkan beberapa instrumen hukum yang telah dijelaskan sebelumnya diatas. Hal tersebut  terkait  juga  sebagai  bagian  peran  aktif  Dirjen  Imigrasi  untuk  menjadi  garda
terdepan dalam upaya menekan lajur penyebaran virus Covid-19 pada periode sepanjang kurun waktu tahun 2020.
Didalam Permen Hukum dan Ham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan ijin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru mencakup hal-hal penting sebagai berikut; 1) Syarat bagi WNA pemegang visa atau ijin tinggal sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia dengan tempat pemeriksaan tertentu dan telah memenuhi protokol kesehatan. 2)  Orang  asing  pemegang  ijin  tinggal  kunjungan  yang  telah  memperoleh  ijin  tinggal keadaan terpaksa dan berada di Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan ijin  tinggal  pada  kantor  Imigrasi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  3) Pemberian tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang tidak memenuhi ketentuan syarat yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

## Kesimpulan
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  telah  memberlakukan  berbagai  kebijakan  strategis secara  cepat  dan  tepat  dalam  status  pandemi  global  Covid-19  di  wilayah  Indonesia. Dimulai  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 05 Februari 2020.
Setelah  dilakukan  evaluasi,  kembali  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Pemberian  Visa  Dan  Izin  Tinggal  Dalam  Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona pada tanggal 28 Februari 2020. Menyikapi semakin banyaknya negara yang melakukan lockdown dan bertambahnya wilayah epidemi Covid- 19, dikeluarkan Surat Edaran Nomor D/00663/03/2020/64 Tentang Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.
Melihat perlunya pembatasan masuknya WNA ke wilayah Indonesia, dikeluarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Pelarangan Sementara  Orang  Asing  Masuk  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  pada  tanggal  31 Maret 2020.
Implementasi  kebijakan  selective  policy  dalam  masa  pandemi  Covid-19  yaitu ditetapkan bahwa hanya WNA pemegang ITAS, ITAP, visa diplomatik, visa dinas, dan yang  bekerja  pada  proyek  strategis  nasional  yang  bisa  masuk  ke  wilayah  Indonesia dengan membawa surat keterangan sehat dan telah berada di wilayah atau negara bebas Covid-19 selama 14 hari sebelum masuk ke wilayah Indonesia.
Terkait  penerapan  penyesuaian  Dirjen  Imigrasi  terhadap  penerapan  selective policy  dalam  masa  pandemi  Covid-19  berakibat  pada  terjadinya  penurunan  jumlah okupansi  baik  dari  keberangkatan  dan  kedatangan  di  Indonesia  baik  WNA  atau  WNI sepanjang periode Januari - Desember 2020. Contoh dalam hal ini data yang diambil dari Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  Soekarno-Hatta  mengalami  penurunan  sebesar  82
persen.  Hal  ini  sebabkan  akibat  kebijakan  PSBB  yang  diambil  pemerintah  Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Penerapan  selective  policy  juga  berlaku  untuk  pemberian  Visa  dan  ijin  tinggal yang sifatnya sangat terbatas. Visa dan ijin tinggal hanya diberikan kepada WNA yang memegang  Visa  Dinas,  Visa  Diplomatik,  Visa  Kerja,  Visa  Tinggal  Terbatas  dan selanjutnya yang dikhususkan wajib memiliki paspor dinas diplomatik. pembatasan izin masuk tidak berlaku bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional hal ini bertujuan agar rencana pembangunan ekonomi melalui pengerjaan proyek strategis nasional  tidak  tetap  berjalan  dan  tidak  terhambat  dengan  adanya  wabah  Covid-19  di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Castles, S., Miller, M. J., & Ammendola, G. (2005). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World: New York: The Guilford Press,(2003),
$30.00, 338 pages .
Dewansyah,  B.  (2015).  Perkembangan  Politik  Hukum  dan  Kebutuhan  Hukum Keimigrasian  Indonesia:  Menjawab  Sebagian,  Melupakan  Selebihnya. Hasanuddin Law Review , 1 (2), 140–162.
Ghazy,  M.  A.,  &  Mirwanto,  T.  (2020).  THE  IMPORTANCE  OF  PREVENTIVE MONITORING  MECHANISM  ON  REPLACEMENT  OF  PASSPORT  DUE  TO FORCE MAJEURE. Journal of Law and Border Protection , 2 (2), 51–62.
Gusnelly, S. H. (2016). Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda. Jurnal Kajian Wilayah , 1 (1), 59–78.
Halimah,  B.  A.  (2021).  IMPLEMENTATION  OF  VISA  SERVICES  AS IMMIGRATION  POLICY  DURING  PANDEMIC  OF  COVID-19. Journal  of Administration and International Development , 1 (1), 15–33.
Johnny,  I.  (2006).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing .
Li,  P.  S.  (2008).  World  migration  in  the  age  of  globalization:  Policy  implications  and challenges. New Zealand Population Review , 33 (34), 1–22.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum, Kencana . Jakarta.
Rabbani,  D.  R.  S.  (2021).  Dinamika  Penerapan  Asas  Selective  Policy  Dalam  Hukum Keimigrasian  Terhadap  Penangkalan  Warga  Negara  Asing  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 10 (1), 43.
Sande,  J.  P.  (2020).  Selective  Policy  Imigrasi  Indonesia  terhadap  Orang  Asing  dari Negara Calling Visa. Indonesian Perspective , 5 (1).
Santoso, I. (2012). Perspektif Imigrai Dalam Migrasi Indonesia. Bandung: Pustaka Raka Cipta .
Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Syauqi, A. (2020). Jalan Panjang Covid19. Jkubs , 1 (1), 1–19.
Widyanto, G., & Ardyaningtyas, R. (2020). Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi  Pandemi  Global  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigrasian Politeknik Imigrasi , 3 (2).

## Copyright holder:
Luthfi Kurniawan, Ardiansyah (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: