## REKONSTRUKSI TEORITIS PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
Siti Rohmah 1
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sitirohmah@ub.ac.id 081913731008

## Abstract
The  effort  of  absorption  ofIslamic  law  into  national  law  has  gone  through  a  long  history, from Theory Receptio has been countered with theory Receptio exit to the theory of Reception a  contrario,  and  finally  was  born  the  theory  existence  of  Islamic  law  as  the  embryology  of Islamic legislation. The Existence of these theories are very significant on transforming the Islamic law into the national law in Indonesia. Even the transformation products of Islamic law  after  Soeharto’s  rezim  had  fallen  to  be  syariah’s-symbolic.  So  that,  it’s  necessary  to reconstuct  a  new  theory  transformation  of  Islamic  law  into  national  law,  which  could produce  the  substancial  Islamic  law  transformation,  because  the  substancial  Islamic  law transformation  is  easier  to  be  compromized  with  character  of  Indonesian  society  that  is pluralistic.
Key words: Islamic law, National law, Reconstruction, Absorption.

## Abstrak
Upaya  penyerapan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  telah  melewati  sejarah  panjang, dari keberadaan teori Recptie yang kemudian diantitesis dengan teori Receptie Exit dan teori Receptio a contrario, yang pada klimaksnya lahir teori Eksistensi sebagai embriologi legislasi hukum Islam. Keberadaan teori-teori tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap warna penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia.Bahkan produk penyerapan hukum  Islam  pasca  tumbangnya  era  Orde  Baru  cenderung  normatif  syariah symbolik.Sehingga  perlu  ada  rekonstruksi  toeritis  sebagai  tawaran  baru  penyerapan  hukum Islam  ke  dalam  hukum  nasional;  yaitu  dengan  produk  penyerapan  hukum  Islam  yang subtansial.  Sebab  produk  hukum  Islam  yang  subtansial  akan  mudah  disinergikan  dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Rekonstruksi, Penyerapan.

## Pendahuluan
Tarik  ulur  antara  Teori    Resepsidan  Teori  Resepsi Exit ,  membawa  warna  perdebatan antara Founding  Fathers dalam  merumuskan  Pancasiladan  UUD  1945  yang  kelak  akan dijadikan  sebagai  pijakan  filosofis  dan  konstitusional  dalam  merumuskan  setiap  peraturan
1 Penulis adalah Dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Brawjaya
perundang-undangan. 2 Perdebatan  tersebut  kemudian  terkonfigurasi  dalam  bentuk  Piagam Jakarta, yang salah satu proyeksinya adalah menjadikan hukum Islamsebagai hukum Negara Indonesia.Nampaknya  Teori Resepsi tersebut  benar-benar  telah  mengakar  dalam  sistem prilaku  akademisi  hukum  di  Indonesia.Kondisi  tersebut  memaksa  Hazairin  dengan  Teori Resepsi Exitnya berupaya  memberikan  penjelasan  konseptual  tentang  bahaya  Teori Resepsi.Hazairin  dengan  Tegas  menyatakan  bahwa  Teori ResepsiSnouck  Hurgronje adalah teori  Iblis  yang  bertolak  belakang  dengan  kultur  mayoritas  bangsa  Indonesia.  Tidak  Ingin ketinggalan  dengan  Hazairin,  Sajuthi  Thalib  juga  ikut  mewarnai  pergulatan  teori pemberlakuan  hukum  Islamdi  Indonesia,  dengan magnum  opusnya Teori Reception  a Contrario .  Teori  ini  dengan  konfrontatif mencounter tesis  Snouck Snouck  Hurgronje yang tidak  sesuai  dengan  kultur  keindonesiaan.  Sampai  pada  klimaksnya  lahirlah  teori  Eksistensi hukum Islamyang menjadi embriologi legislasi hukum Islamdi Indonesia. 3
Fakta  historis  diakomodasinya  legislasi  hukum  Islamtersebut  berawal  dari terbentuknya UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga terbentuknya UU RI No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Rentang  waktu  yang  begitu  panjang  tersebut tercatat menghasilkan 18 produk hukum Islamyang melalui jalur legislasi. 4 Sudah tentu posisi hukum Islamke dalam hukum nasional melalui jalur legislasi tersebut tidak lepas dari peran partai  politik  Islam  seperti  PPP,  PKB,  PAN  dan  PKS.  Partai-partai  politik  tersebut  selama initelah  berjuang  keras  dalam  mengawal  eksistensi  hukum  Islamdalam  kerangka  hukum nasional dengan jalan legislasi.
Ironisnya  dari  berbagai  teori-teori  penyerapanhukum  Islamyang  berkembang  di negara yang sangat heterogen tersebut, eksistensi Partai-partai Islam ternyata melahirkan pola yang  cenderung  bersifat  syariah-simbolik,  yang  lebih  mengedepankan  ego  sektoral keislamanya  yang eksklusif dan formalitas belaka, tidak pada tataran aspek Islam subtansial yang bersifat universal.
Fakta  dilapangan  tersebut  senada  dengan  apa  yang  dielaborasi  An  Naim  tentang formalisasi  syariah  Islam.  Menurutnya  terdapat  dua  pola  dalam  menpenyerapankan  hukum Islamke dalam hukum Nasional, yaitu penyerapan  dengan pola “Islamisasi hukum nasional” dan  penyerapan  dengan  pola  “nasionalisasi  hukum  Islam”.    Pola  pertama    berupaya memasukkan  hukum  Islamsecara  normatif  ke  dalam  hukum  nasional.Defacto  pola  pertama lebih  mengedepankan  ego  sektoral  keislaman  yang  eksklusif  dan  mengabaikan  pluralitas masyarakat  Indonesia  yang  heterogen.  Konsekuensi  dari  pola  ini  akan  melahirkan Islamsimbolik  yang  tidak  ramah  lingkungan 5 .  Sebagaimana  fenomena  formasilisasi  syariah Islam yang belakangan semakin berdiaspora di Indonesia melalui Perda-perda syariah.
Secara  das  sollen  menurut  An  Naim 6 ,    pola  ideal  dalam  proses  penyerapanhukum Islam ke dalam hukum nasional adalah dengan pola yang ke dua yaitu “nasionalisasi hukum
2 Jawahir Tonthowi, Hak Konstitusional Perda Syariat, (Al Mawarid Edisi XVI Tahun 2006), h. 220
3 A . Sukmawati Assaad, Teori  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,    (Al  Ahkam  STAIN,  Vol.  IV  No.  2,  Juli- Desember, 2014), h. 5
4 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya, 2005), h. 7
5 Muhyar  Fanani, Membumikan  Hukum  Islam:  Nasionalisasi  Hukum  Islam  dan  Islamisasi  hukum  nasional  Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara wacana, , 2009), h 178
6 Abdullah  Ahmad  An-Na’im, Dekonstruksi  Syariah:  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan Internasional  dalam  Islam  (Toward  an  Islamic  Reformation:  Civil  Liberties,  Human  Rights  and  International  Law), diterjemahkan oleh Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani (Yogyakarta:Lkis, 1994), h. 17
Islam”, bukan pola islamisasi hukum nasional yang cenderung ortodoks. Menurut An Na’im pola  nasionalisasi  hukum  Islam  adalah  upaya  mensinergikan  hukum  Islam  dengan  hukum nasional  secara  transformatif-kontekstual;  yang  tidak  mengedepankan  simbol-simbol  Islam (formalisasi Hukum Islam) dalam produk perundang-undangannya, akan tetapi substansinya adalah diadopsi dari hukum Islam namun menggunakan simbol nasional. Upaya inilah yang dimaksud  penulis  sebagai  upaya  rekonstruksi  teoritis  penyerapanhukum  Islam  ke  dalam hukum nasional.

## Pembahasan Teori Penaatan Hukum Dalam Perspektif Islam
Penaatan  hukum  Islam 7 untuk  muslim  telah  jamak  disuratkan  maupun  disiratkan dalam  Al  Quran,  dalam  artian  dijelaskan  secara  eksplisit  maupun  secara  implisit: sebagaimana dalamQS.1:5 , QS 2:179 , QS 3:7, QS 4:59 ,QS 4:64, QS 4:105
Dari  beberapa  ayat  Al  Quran  di  atas  dapat  diambil  beberapa  pemahaman  tentang ajaran penaatan hukum  Islam antara lain sebagai berikut; Pertama , adanya prinsip bagi orang Islam  berlaku  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya. Kedua, Ketaatan pada Ulil amri (Pemerintah) menggambarkan ketaatan muslim kepada ijtihad yang dilakukan oleh Ulil amri untuk menjawab tantangan kebutuhan kehidupan karena perubahan dan  perkembangan. Ketiga, penerapan  hukum  Islam  dilakukan  bertahap  dengan mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  masyarakat. Keempat, kesadaran  lahir  dan  batin  dan cita-cita lahir dan manusia menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam. Kelima, masyarakat Islam,  hukum  Islam  dan  agamaIslam  adalah  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Keenam , ketaatan  terhadap  hukum  Islam  adalah  parameter  keimanan  dan  ketaqwaan  masyarakat Islam. Ketuju, ketaatan  terhadap  hukum  Islam  tidak  ada  keterkaitan  dengan  kondisi  sosio politik sebuah negara.
Konsepsi  tersebut  selaras  dengan  konsepsi  yang  ditawarkan  Ibnu  Taimiyyah  tentang tujuan  negara,  menurutnya  bahwa  berlakunya  syari’ah  dan  menjadikan  syari’ah  sebagai otoritas  kekuasaan  tertinggi  di  negara  merupakan  salah  satu  bentuk  manefestasi  ketaatan kepada  Allah.  Oleh  karenanya  kewajiban  seorang  imam  atau  kepala  pemerintah  ditentukan oleh  fungsi  dan  tujuan  syari’ah  yaitu  membangun  akidah,  akhlak,  kebudayaan  dan  tradisi sosial  berbasis  agama.Menurut  Pembacaan  Ibnu  Taimiyah  negara  timbul  karena  perlunya menegakkan  doktrin amar  ma’ruf  nahî  munkar .  Bagi  Ibnu  Taimiyyah, Amar  ma’ruf  nahi
7 Ajaran Islam tentang penaatan hukum sebenarnya bukan sebuah teori, tetapi lebih merupakan doktrin normatif ajaran  agama  Kata  teori  berasal  dari  kata theory (Inggris)  yang  diartikan  sebagai  sebuah  susunan  fakta  yang sistematis  yang  condong  kepada  sesuatu  yang  nyata  atau  sesuatu  yang  hipotetis. The  New  Grolier  Webster International  Dictionary  of  thr  English  Language 1019  dalam:  A.  Rahmat  Rosyadi  dan  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi Syariat  Islam dalam  Perspektif Tata  Hukum  Indonesia .  (Bogor:  Ghalia,  2006),    h.  67.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  teori  berarti  peraturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  (pemerintah)  atau  adat  yang  berlaku  bagi  semua orang di suatu masyarakat (Negara). Lihat Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1989),  h.  314.  Ajaran  Islam  tentang  penaatan  hukum  dalam  berbagi literature sering kali dijumpai masuk dalam pembahasan teori berlakunya Hukum Islam, akan tetapi literature lain memasukkan  bahasan  ajaran  penaatan  Hukum  Islam  digunakan  sebagai  wacana  pengantar  dalam  teori pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian teori pemberlakuan Hukum Islam hanya ada enam.
mungkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya piranti negara. Negara adalah amanah, dan negara bertujuan untuk menegakkan syariah 8 .
Pada  aras  yang  samaIbnu  Taimiyyah  mencela  model  agama  tanpa  kekuasaan, demikian  pula  kekuasaan  tanpa  agama.  Baginya  ini  adalah  jalan  yang  termurkai  dan  sesat yang dalam terminologi Al Quran disebut Maghdubi alaihim wa al-dhallin .Berkaitan dengan hal  ini,  Ibnu  Taimiyyah  menyebutkan  bahwa  jalan  yang  termurkai  itu  adalah  jalan  orang- orang  Yahudi,  sedangkan  jalan  yang  sesat  adalah  jalan  orang-orang  Kristen.  Yahudi  dalam konteks  ini,  identik  dengan  Daud  yang  selalu  membangun  kekuasaan,  sedangkan  Kristen identik  dengan  Yesus  yang  tidak  berhasil  membangun  kerajaan  duniawi.Menurut  Ibnu Taimiyyah yang paling ideal adalah Nabi Muhammad yang berhasil mengambil jalan tengah atau  mewujudkan  keduanya,  dia  menyebutnya  sebagai al-shirat  al-mustaqîm (jalan  yang lurus).  Berpijakpada  keberadaan  negara  tersebut  agama  akan  lebih  mudah  berjalan,  karena untuk  menyebar  luaskan  syariat,  agama  memerlukan  sistem  yang  terkoodinir  dan  memiliki legitimasi hukum 9 .
Dalam  konteks  negara  Indonesia  ajaran  Islam  tentang  penaatan  hukum  mulai  timbul polemik  ketika vis  a  vis dengan  hukum  adat  dan  hukum  kolonial.  Hasil  dari  pergulatan  ini sangat  ditentukan  aspek  politik  hukum  pemerintah  yang  berkuasa  sebagaimana perkembangan  teori  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Namun,  sejak  masuknya agama  Islam  di  wilayah  Nusantara,  hukum  Islam  telah  menjadi  kesadaran  dan  keyakinan hukum  masyarakat  IslamNusantara  sebagaimana  yang  termaktub  dalam Al  Ahkam  al Shultaniyah yang  digunakan  untuk  membentuk  unit-unit  kemasyarakatan  Aceh  dan tingkatan-tingkatannya 10 .  Kesadaran  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk  mau  dan  taat menjalankan  syariat  itulah  yang  disebut  sebagai  teori  penaatan  hukum,  yang  pada  nantinya menjadi cikal bakal lahirnya teori Resespi in Complexu 11
Teori Penerimaan Otoritas Hukum Islam dalam Sistem  Perundang-undangan Negara: Sebuah Pijakan Teoritis Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia
Teori  ini  diperkenalkan  oleh  seorang  orientalis  Kristen,  H.A.R.  Gibb  lewat  bukunya The  Modern  Ternds  of  Islam , 12 bahwa  orang  Islam  jika  menerima  Islam  sebagai  agamanya maka ia harus menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, seorang muslim akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat  Islam.  Akan  tetapi,  ketaatan  ini  akan  berbeda  satu  dengan  lainnya,  dan  sangat
8 Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa menegakkan imamah merupakan keharusan doktrinal dan praktis.Ia percaya bahwa nabi diutus juga untuk menciptakan suatu tatanan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi yang kekal dan universal.  Prinsip-prinsip  ini  diabadikan  dalam  kitab  Allah,  agama  yang  sejati  harus  memiliki  kitab  yang memberikan  petunjuk  dan  pedang  yang  memberikan  pertolongan.  Dengan  demikian,  ia  berpendapat  bahwa kebutuhan manusia terhadap negara atau pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam  atau akal yang melibatkan  manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama. La  Ode  Ismael Ahmad, Relasi  Agama  dengan  Negara  dalam  Pemikiran  Islam,  ( Millah.  Vol.  X,  No.  2  Februari  2011),  h.  41  . Bandingkan dengan Munawir Syadzali, Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: UIP, 2008), h. 65
9 La Ode Ismael Ahmad, Relasi Agama dengan Negara ,h. 41
10 Ichtijanto S.A, Hukum Islam dan Hukum Nasional . (Jakarta: IND-HILL, 1990), h.  10.
11 Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional, ( Jurnal Hukum Vol. 16, No 2 April 2009), h.268
12 Ichtijanto  S.A, Pengembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam:  Hukum  Islam  di  Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),  114.
bergantung  pada  tingkat  keimanan  dan  ketakwaannya.  Charles  J.  Adams 13 juga mengungkapkan,  bahwa  hukum  Islam  merupakan  subjek  terpenting  dalam  kajian  Islam karena  sifatnya  yang  menyeluruh.Meliputi  bidang  “ibadah”  dan  mu’amalah”  menyangkut hubungan  manusia  dengan  Tuhan  dan  hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Hal  ini tentu  saja  berbeda  dengan  hukum  lain  yang  bersifat antroposentris. Kondisi  kultur  sosial- keagmaan  yang  terjadi  pada  masyarakat  Islam  Indonesia  membuktikan  bahwa  Islam  telah diterima  di  masyarakat,  dan  masyarakat  muslim  punya  komitmen  untuk  terus  menjaga  dan menjalankan  hukum  Islam.  Sekulerisasihukum  Islam  dari  masyarakat  Islam  Indonesia menjadi  hal  yang  hampir  mustahil  terjadi  pada  masyarakat  Islam  Indonesia  yang keislamannya  merujuk  pada  fanatisme  ajaran  atau  ketokohannya  yang  selalu mempertahankan syariat dan akidahnya.Gambaran tersebut menyiratkan bahwa hukum Islam tidak  dapat  dilepaskan  dari  agama  Islam  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat Islam.Bahkan – sebagaimana dikatakan Gibb – hukum Islamlah yang telah berhasil menjaga tetap  utuhnya  masyarakat  Islam.Hukum  Islam  adalah  instrument  vital  bagi  kehidupan masyarakat Islam, jika telah menerima Islam sebagai agamanya.
Untuk melihat tipologi teoritis penerimaan otoritas hukum Islam di Indonesia, penulis menggunakan  tipologi  yang  dikemukakan  oleh  JND  Anderson  dalam  mentipologikan penerimaan  otoritas  hukum  Islam  dalam  hukum  negara.  Perlu  dikemukakan  bahwa  analisis Anderson  tidaklah  merupakan  kajian  spesifik  terhadap  kasus  Indonesia,  tetapi  ia mengemukakan  gambaran  umum  yang  terjadi  di  Negara-negara  Muslim  di  dunia  ini.  Ia membuat tipologi ke dalam tiga tipe, yaitu 14 :
1. Negara-negara  yang  menganggap  syariah  sebagai  hukum  dasar  dan  masih  dapat diterapkan seluruhnya.
Menurut  Anderson  negara-negara  yang  kini  masih  mempertahankan  syariah  sebagai hukum asasi dan masih berupaya menerapkannya dalam segi hubungan kemanusiaan, adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria. Negara ini belum mau menerima sistem hukum lain manapun juga, dan sangat sedikit melaksanakan hukum yang bersumber pada inspirasi Barat. Meskipun  seperti  diketahui,  bahwa  dalam  soal  politik,  negara  ini  menjalin  aliansi  dengan barat  terutama  Amerika.Memang  pernah  ada  berita  bahwa  di  Arab  Saudi  telah  dibentuk semacam  lembaga  legislatif,  tapi  belum  diketahui  perkembangannya  lebih  lanjut.  Dalam hukum asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh mendiang Raja Abd al Aziz ibn Sa’ud Pasal 6 menegaskan: “Aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan Kitab Allah  (Al  Quran),  Sunnah  Nabi  dan  perbuatan  para  sahabat  serrta  para  pengikut  setianya.” Namun  demikian  secara  otoritatif,  meskipun  Arab  Saudi  terikat  dengan  aliran  Wahabi (Mazhab Hanbali), tidak berkeberatan terhadap ajaran mazhab-mazhab Sunni lainnya, selama cocok dengan keadaan dan atas perintah raja.
2. Negara  yang  membatalkan  hukum  syariah  dan  menggantinya  dengan  hukum  yang seluruhnya sekuler atau hukum barat.
Negara  yang  mewakili  tipe  ini  adalah  Turki.  Pada  saat  dimulainya  revolusi, pemerintah  Attaturk  memang  mendeklarasikan  akan  diberlakukannya  Undang-Undang  baru
13 Charles  J.  Adams,  dalam  Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , (Cet:VII, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1999), h.  11.
14 JND Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern , (Surabaya: Amar Press, 1991), h. 91-95.
yang  bersumber  dari  warisan  Islam  Turki,  tapi  setelah  progam  tersebut  berjalan  beberapa bulan,  perbedaan  pendapat  di  antara  anggota  komite  (legislatif)  tidak  habis-habisnya  untuk merumuskan  tujuan  ini,  pemerintah  kehilangan  kesabarannya.  Pada  saat  inilah  mereka menetapkan  untuk  membawa  negaranya  ke  dunia  barat  bukan  ke  duni  timur.Secara  drastis mereka  mengambil  alih  hukum  Eropa.  Pada  tahun  1927  hukum  Swiss  ditetapkan  sebagai pengganti  Syariah,  termasuk  hukum  keluarga;  monogami  diterapkan  sebagai  pengganti poligami, dan perceraian atas ketetapan hakim, berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sama bagi  suami  atau  istri  yang  berperkara  diterapkan  sebagai  pengganti  talak  yang  dijatuhkan secara  sepihak  oleh  suami  atau  yang  dijatuhkan  atas  kesepakatan  kedua  suami  istri  yang bersangkutan.  Lebih  dari  itu  sekulerisasi  di  Turki  bukan  saja  dalam  bidang  institusi,  tetapi juga  dalam  bidang  kebudayaan.Pada  tahun  1924  jabatan  Khalifah  dihilangkan,  jabatan syaikhul  Islam dihapuskan,  dan  kemudian  disusul  dengan  penghapusan  mahkamah- mahkamah Islam.Pemakaian tarbus dilarang pada tahun 1925.
Tahun  1937  Truki  secara  resmi  menjadi  negara  sekuler, 15 namun  demikian kelihatannya  sekulerisasi  yang  dilancarkan  oleh  rezim  Attaturk  merupakan  tawar  menawar politik  ( political  bargaining  position )  yang  berjalan  intens,  terutama  dalam  kalangan tradisionalis, yang secara monumental dapat dilihat dalam Al Majallah al Ahkam al ‘Adliyah sebagai  cikal  bakal  kodifikasi  hukum  Islam.  Masih  menurut  Anderson  bahwa  sekulerisasi Turki  merupakan  kelanjutan  dari  gerakan Tanzimat tahun  1860-an  melalui  gerakan  Usmani muda.  Mereka  berkeyakinan  bahwa  kerajaan  Turki  hanya  dapat  dipertahankan  bila  mau mengadopsi perdaban Eropa tanpa perubahan dari sisi struktur.
3. Negara yang menempuh jalur kompromi antara Syariah dan hukum sekuler.
Negara  yang  menunjukkan  tipe  ketiga  antara  lain  menurut  Anderson  adalah  Mesir, Syiria, dan Irak.Ia tidak menyebut Indonesia sebagai bertipe ketiga ini. Tidak ada informasi yang  tegas,  tetapi  besar  kemungkinan  karena  memang  pembaharuan  hukum  Islam  di Indonesia baru dapat dilihat pada dekade 70 an hingga 90-an. Anderson sendiri menyiapkan tulisannya  tahun  1959.  Praktis  di  Indonesia  masih  dalam  masa-masa  transisi  untuk  tidak mengatakan  gelap.Ini  karena  Indonesia  pada  saat  Anderson  melakukan  penelitian,  masih sibuk dengan urusan-urusan politik maupun ideologi. Mengenai karakteristik atau tipe ketiga ini,  Anderson  memberi  ilustrasi    sebagai  berikut;  daripada  mengambil  alih  aturan  hukum asing, system hukum yang cocok untuk kehidupan modern dapat diadosi dari prinsip-prinsip syariah  itu  sendiri.  Tentu  saja  dengan  penafisiran  dan  formulasi  ulang  untuk  memenuhi tuntutan modernitas.Teori yang dikemukakan oleh Anderson tersebut Penulis menilai bahwa Indonesia bila dilihat dari karakteristiknya, maka Indonesia termasuk dalam tipe Negara yang mengkompromikan antara tipe yang pertama dan yang kedua.
Teori Berlakunya Hukum
Islamdi Indonesia: Sebuah Akar Geneologi
PenyerapanHukum Islamke dalam Hukum Nasional
1. Teori Receptio Incomplexu
Teori ini dikemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927), seorang ahli dibidang hukum Islam  yang  pernah  tinggal  di  Indonesia  pada  tahun  1870-1887.Ia  mengatakan  bahwa  bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya walaupun
15 Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, cet. 4, 1986), h. 149-150.
dalam  pelaksanaannya  terdapat  penyimpangan-penyimpangan.  Pada  aras  yang  sama  juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim- hakim  pengadilan  dengan  bantuan  para  penghulu  Qadi  Islam.  Pemikiran  itu  berkembang karena memang sebelum Belanda datang ke Indonesia, dengan misi dagang VOC disini telah banyak kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam.Paham yang dianut ( legal system ) pada  umumnya  bermadzhab  Imam  Syafi’i.Kerajaan-kerajaan  tersebut  telah  menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat telah memberlakukannya. 16
Penerapan  kerajaan-kerajaan  dan  kesultanan  dalam    mengawasi  penerapan  hukum Islam diantara lain dengan cara selalu membentuk badan-badan Peradilan untuk memeriksa, mengadili,  dan  juga  memutuskan  suatu  perkara  berdasarkan  hukum  acara  peradilan  Islam ( mukhassamat ). 17 Berangkat  dari  fakta  itulah  kerajaan  dan  kesultanan  menerapkan  hukum waris  dan  hukum  perkawinan  Islam  sebagai  hukum  yang  hidup  ( living  law )  dimasyarakat sekaligus manjadi budaya hukum Indonesia ketika itu, dan itupun berhasil.
Hukum  Islam  telah  merubah  pola  pikir  dan  pandangan  kesadaran  masyarakat Indosesia  hingga  mereka  menjadikanhukum  Islam  sebagai  hukum  adat  dan  perilaku keseharian.Misalnya  masyarakat  Minangkabau  telah  memberlakukan  kaidah  yang  bersendi syara’,  dipulau  Jawa  yang  dijadikan  pedoman  kebenaran  ilmiah  dan  prilaku  adalah  Al-Qur an, As- Sunnah dan  Ijma’, apalagi di Aceh  yang hingga masyarakatnya  menyatakan hukum Islam  adalah  adatnya dan adatnya  adalah hukum  Islam. Ketika orang-orang barat datang ke Indonesia  khususnya  Belanda  yang  tergabung  dalam  VOC,  masyarakat  telah  menerima pengaruh  otoritas  hukum  Islam,  hingga  meski  beberapalama  Belanda  menguasai  sebagian wilayah  Indonesia,  mereka  mengakui  kenyataan  bahwa  bagi  orang-orang  pribumi  berlaku hukum agamanya.
Teori Receptio inComplexu merupakan formulasi hasil pergulatan pemikiran Van Den Berg setelah memperhatikan dan mencermati fakt-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi.Van  den  Berg  kemudian  mengonsepkan  Stbl.  1882  No.  152  yang  berisi  ketentuan bagi  rakyat  pribumi  atau  jajahan  berlaku  hukum  agama  di  lingkungan  hidupnya.Efek teoritisnya  adalah  rakyat  jajahan  yang  beragama  Islam  di  Indonesia  berlaku  hukum Islam.Peradilan Agama Islam yang memang ada dan terbentuk sebelum Belanda datang tetap diakui kewenangan hukumnya 18 .
Berdasarkan fakta ini, sesungguhnya Van Den Berg telah bejasa terhadap masyarakat pribumi khusunya yang beragama Islam, karena ia telah memformulasikan eksistensi hukum Islam  dengan  teori  “ Receptio  in  Complexu ”,  yang  artinya  hukum  yang  berlaku  diIndonesia adalah  menurut  agama  yang  dianut  di  daerah  setempat.  Iajuga  berjasa  dalam  penerbitan Staatsblaad (Stbl.  1882  No.  152)  yang  mengaku  kewenangan  bidang-bidang  Peradilan Agama  yang  berbeda  namanya  disetiap  tempat,  untuk  menjalankan  yurisdikasi  hukumnya
16 Diantara  kerajaan-kerajaan  yang  terkenal  adalah:  Samudra  Pasai,  Kesultanan  Demak,  Kesultanan  Mataram, Cirebon,  Banten,  Ternate,  Kesultanan  Buton  (Butuni),  Sumbawa,  Kalimantan  Selatan,  Kutai,Pontianak, Surakarta Palembang, dan lain-lainya. Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional, h.268
17 Masykuri Abdillah, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional , (Jauhar Vo. 1 No. 1, Juli-Desember 2000), h. 72
18 Muh Tahmid Nur, Maslahat dalam Hukum Pidana Islam, ( Diskursus Islam, Vol. 1, No 2, Agustus 2013), h. 306
sesuai  dan  berdasarkan  hukum  Islam. 19 Jasa  Van  den  Bergtidak  hanya  itu,  ia  juga memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap  hukum  Islam  bagi  pejabat-pejabat pemerintah  Hindia  Belanda  dan  para  hakimnya.  Karya-karya  tulis  hasil  pemikirannya  yang berkaitan  dengan  hukum  Islam  dan  Islam  sendiri  telah  berguna  dalam  meningkatkan pengertian  normahukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia.  Misalnya  tulisan  tentang  hukum family dan  hukum  waris  Islam  di  Jawa  dan  Madura  (1892),  Asas-asashukum  Islammenurut ajaran  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi.  Bahkan  ia  juga  telah  berhasil  menerjemahkan  kitab berbahasa Arab FathulQorib dan Minhajul’Abidin kedalam bahasa Perancis. 20

## 2. Teori Resepsi
Teori  ini  dikemukakan  olehChristian  Snouck  Snouck  Hurgronje  (1857-1936),  yang berprofesi    sebagai  penasihat  pemerintah  Hindia  Belandayang  berkenaan  Islam  dan masyarakat.  Teori  ini  tertera  dalam  Pasal  134 Indiche  Staatsregeling (IS)  ayat  2  yang  lebih dikenal  sebagai  PasalResepsi.  Sebelum  menentukan  kebijakannya  dibidang  hukum  Islam  di Indonesia, ia sempat menjadi orientalis, ia sengaja mempelajari agama Islam di Mekkah pada tahun 1884-1885 dengan menggunakan nama samaran “Abdul Ghaffar” dan juga menyamar mejadi  fotografer  hingga  dia  menjadi  seorang  yang  ahli  dalam  hukum  Islam.  Selain  ahli dalam  hukum  Islamia  juga  menguasai  hukum  adat  di  wilayah  Indonesia  bagian  utara, tepatnya  di  Aceh  yang  juga  merupakan  jujukan  utamanya  ketika  datang  ke  Indonesia. Kondisi tersebut termanifestasikan dalam buku tulisannya yang berjudul De Atjehers dan De Gojaland . 21
Melalui  perjuangan  yang  sangat  mendalam  mempelajari  agama  Islam  dan  adat  di sebagian  daerah  Indonesia,  ia  mengemukakan  pemikirannya  yang  diformulasikan  sebagai teori Resepsi .  Melalui  teorinya  itu,  ia  menyatakan  bahwa  rakyat  pribumi    pada  dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian mendapatkan penguatan dan pengembangan oleh Vollenhoven dan Ter Haar.Teori ini dilatar belakangi dari keinginan  Snouck  Hurgronje  agar  orang-orang  pribumi,  sebagai  rakyat  jajahan,  jangan sampai kuat memegang agama Islam.Ia berfikir dan berkesimpulan, bahwa hukum Islam dan masyarakatnya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat.
Akan  tetapi  kefanatikan  umat  Islam  terhadap  agamnya  pada  saat  itu  terutama diwilayah  Aceh  dan  Jawa  Barat  menyikapi  kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda.  Sikap Umat  Islam  ini  tertuang    dalam    stbl  1882  No.  152  yang  melahirkan  teori Receptio  in Complexu ,  yang  berisi,  “kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap  masyarakat  Islam selama  ini  telah  merugikan  pemerintah  jajahannya  sendiri.  Snouck  Snouck  Hurgronje  yang sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda memberikan nasihatnya yang terkenal dengan dengan Islam  Policy .Ia  meformulasikan  nasehatnya  untuk  menjauhkan  hukum  Islam  di
19 Sebelumnya,  untuk  pengadilan-pengadilan  agama  ada  berbagai  nama,  antara  lain  pengadilan  Serambi,  karena pelaksanaanynya  dilaksanakan  diserambi  masjid.  Di  beberapa  tempat,  seperti  dikaimantan,  pengadilan  agama disebut  dengan  Kerapatan  Qadhi.Oleh  karena  itu,  peraturan  perundang-undangan  dibidang  peradilan  agama memakai berbagai istilah.Sebelum Stbl 1882 No. 152.
20 Mardani, Kedudukan Hukum Islam, h. 268
21 Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sistem Hukum Nasional: Sebuah ide yang Harmoni, ( Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011), h. 93-94
Indonesia,  dengan  menarik  rakyat  pribumi  agar  lebih  mendekat  kepada  budaya  Eropa  dan pemerintah Hindia Belanda.
Latar  belakang  sosio-politik  dari  teori  ini  adalah  adanya  kekhawatiran  terhadap pengaruh  Pan-Islamisme  yang  dipelopori  oleh  Jamaluddin  Al-Afgani.Berpijak  pada  teori Resepsiini, ia  menyampaikan  usul  kepada  pemerintah  Hindia  Belanda  tentang  kebijakannya terhadap Islam, yang dikenal dengan Islam Policy . Rumusan kebijakan tersebut antara lain:
1) Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam.
2) Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku.
3) Dalam  bidang  ketatanegaraan,  mencegah  tumbuhnya  ideologi  yang  dapat  membawa dan  menumbuhkan  gerakan  Pan  Islamisme,  yang  mempunyai  tujuan  mencari kekuatan-kekuatan lain dalam mengahadapi pemerintah Hindia Belanda 22 .
Menurut  Alfian 23 ,  teori Resepsi berpijak  pada  asumsi  dan  pemikiran  bahwa  jika  orang-orang pribumi  mempunyai  kebudayaan  yang  sama  atau  dekat  dengan  kebudayaan  Eropa,  maka penjahahan  atas  Indonesia  akan  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  akan  timbul  guncagan- guncangan  terhadap  kekuasaan  pemerintah  Hindia  Belanda.  Oleh  karena  itu,  pemerintah Belanda  harus  mendekati  golongan-golongan  yang  akan  menghidupkan  hukum  adat  dan memberikan  dorongan  kepada  mereka,  untuk  mendekatkan  golongan  hukum  adat  kepada pemerintahannya.  Hurgronye  dengan  dasar  teori  ini  telah  berhasil  meminimalisasi  Hukum Islam dari masyarakat  Indonesia.Hukum  Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan dan tersubordinasi

## 3. Teori Resepsi Exit
Teori  ini  menentang  Teori Resepsi yang  dikembangkan  oleh  Snouck  Hurgronje  tidak hanya  selama  masyarakat  Indonesia  dijajah  oleh  Belanda  tetapi  berlanjut  hingga  Indonesia memasuki  kemerdekaan.  Para  ahli  hukum  Indonesia  mencermati  betul  teori  tersebut  yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menjauhi Hukum Islam. Salah satu yang menentangnya adalah  Hazairin  dalam  bukunya Tujuh  Serangkai  Tentang  Hukum  Islam. Ia  berpendirian bahwa  setelah  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaan  pada  tanggal  17  Aggustus  1945 melalui  Pasal  2  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakn  hukum warisan  kolonial  Belanda  yang  mendasarkan  pada  Teori Resepsi dianggap  tidak  berlaku  lagi karena  jiwanya  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  teori Resepsi harus  keluar atau  ( exit )  karena  bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Hazairin  menyebutnya Teori Resepsi adalah Teori ‘Iblis’. 24
Dalam  hal  ini  Pendapat  Hazairin,  berdasarkan  pada  pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia III yang menyatakan: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didororng oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini dengan ini kemerdekaannya”, demikian juga pada alenia IV menyebutkan:  “Negara  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa”.  Kedua  rumusan  tersebut
22 Ichtijanto S.A, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam , h.  124
23 Alfian (editor), Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh , (Jakarta: LP3S, 1997), h. 207-209.
24 Mardani, Kedudukan Hukum Islam, h.268
menggambarkan  bahwa  negara  Indonesia  sangat  akrab  dengan  keyakinan  terhadap  Tuhan yang Maha Esa dan agama.
Istilah  “Ketuhanan”  yang  Maha  Esa  menurut  Hazairin  menginterpretasikan  bahwa istilah  itu  merupakan  istilah  “Kompromi”,  menggantikan  istilah  “Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”.  Meski  istilah  itu  telah diganti  dengan  istilah  “Ketuhanan  yang    Maha  Esa”  bukan  berarti  menyingkirkan  hukum Islam  atau  hukum  agama.  Berpijak  pada  istilah  tersebut,  maka  hukum  agama  yang diberlakukan  di  Indonesia  tidak  hanya  untuk  penganut  agama  Islam  saja,akan  tetapi  juga penganut agama-agama lain. 25
Pandangan Hazairin bahwa UUD 1945 Pasal 29 mempunyai fungsi besar dalam tata negara  Indonesia. 26 Karena  dalam  kehidupan  bernegara  Indonesia  tidak  boleh  ada  aturan hukum  yang  bertentangan  dengan  ajaran  atau  Tuhanyang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  ia berpendapat  bahwa  teori  Resepsi  bertentangan  dengan  Al-  Qur  an  dan  As-Sunnah  dan  juga UUD 1945.
Berdasarkan  atas  pemikiran  dan  penentangannya    terhadap  teori  Resepsi,  Hazairin memberikan kongklusi bahwa; 27 Pertama, teori Resepsi dianggap tidak berlaku dan harus exit dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945. Kedua, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29  ayat  1,  maka  Indonesia  berkewajiban  membentuk  hukum  nasional  yang  salah  satu sumbernya  adalah  hukum  agama. Ketiga, sumber  hukum  nasional  itu  selain  agama  Islam, juga  agama  lain  bagi  pemeluk  agamanya  masing-masing,  baik  dibidang  hukum  perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional 28 .
Pemikirian  Hazairin  di  atas  sangat  penting  untuk  dijadikan  pedoman  dalam mengembalikan  puritanisasihukum  Islam  yang  sejalan  dengan  ajaran  tentang  penaatan hukum.Memperkuat teori Penaatan Otoritas Hukum dan juga mempertajam teori Receptio in Complexu yang  disampaikan  oleh  para  ahli  Belanda  tentang  kebijakannya  terhadap  hukum Islam.

## 4. Teori Reception a Contrario
Teori  ini  digagas  oleh  Sayuti  Thalib,  yang  mengungkapkan  perkembangan  hukum Islam  dari  segi  politik  hukum,  berkaitan  dengan  politik  hukum  penjajah  Belanda  selama  di Indonesia.Dinamakan  teori Reception  aContrario karena  memuat  teori  tentang  kebalikan ( contra )  dari  teori Receptio .  Teori  ini  muncul  berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  hukum perkawinan  dan  kewarisan  yang  berlaku  saat  ini,  di  antara  poin-poin  pemikirannya  adalah sebagai berikut 29 ;
1) Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam
2) Hal  tersebut  sesuai  dengan  keyakinan  dan  cita-cita  hukum,  cita-cita  batin  dan moralnya,
25 Agama/ kepercayaan yang diakui di Indonesia anatara lain: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.
26 UUD  1945  Bab  XI  Agama.  Pasal  29:  (1)  Negara  berdasarkan  aas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  (2)Negara menjamin  kebebasan  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agam dan kepercayaanya itu.
27 H. Ichtijanto S.A, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam , h.131.
28 Ibid .
29 Selengkapnya lihat,  Sayuti Thalib, Resepsi a Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam , (Bina Aksara, 1980), h. 15-70
3) Hukum  adat  berlaku  bagi  orang  Islam  jika  tidak  bertentangan  dengan  agama  Islam dan hukum Islam.
Sayuti  Thalib  berpendapat  bahwa  di  Indonesia  dengan  dasar  hukum  Pancasila  dan UUD 1945, semestinya orang  yang beragama menaati hukum agamanya, sesuai dengan sila “Ketuhanan  yang  Maha  Esa.”  Terhadap  aturan-aturanlain,  hukum  adat  misalnya,  aturan- aturan  itu  dapat  diberlakukan  bagi  orang  Islam  kalau  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.  Menurut  Sayuti  Thalib  bahwa  dalam  perkembangan  masyarkat  modern,  ada kemungkinan  norma-norma  adat  bertentangan  dengan  Pancasila,  UUD  1945  dan  hukum Islam,  oleh  karenanyamasyarakat  Indonesia,  norma-norma  adat  yang  bertentangan  dengan Pancasila,  UUD  1945  dan  hukum  agamanya  masing-masing  hendaknya  tidak  diberlakukan. Dalam hal ini begitu juga sikap  yang harus diambil oleh masyarakat  Islam Indonesia ketika menjumpai  pertentangan  antara  hukum  adat  dengan  hukum  Islam 30 .Kalau  Teori Resepsi melihat kedudukan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka  teori Reception  a  Contrario mendudukkan  hukum  adat  pada  posisi  sebaliknya,  dan hukum adat dapat diberlakukan jika benar-benar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## 5. Teori Eksistensi
Teori  Eksisitensi  ini  dikemukakan  oleh  seorang  Dosen  mata  kuliah  Kapita  Selekta Hukum Islam dan Sejarah Hukum Islam di Fakultas Pascaserjana Universitas Indonesia (UI), yaitu  Ichtijanto  S.A. 31 Ia  berpendapat,  bahwa  teori  eksistensi  dalam  keterkaitannya  dengan hukum Isalam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional.  Teori  ini  mengungkapkan  bentuk  eksistensinya  hukum  Islam  sebagai  salah  satu sumber hukum nasional, bunyi dari teori ini adalah sebagai berikut :
a. Hukum Islam merupakan integral dari hukum nasional Indonesia.
b. Keberadaaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta serta diberi status sebagai hukum nasional.
a. Norma-norma  hukum  Islam  (agama)  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
b. Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.
Bentuk  eksistensi  seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  merupakan  ekses  dari  fakta sosio  yuridis  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  jika  kita review kembali  catatan  sejarah perkembangan  bangsa  Indonesia.  Mulai  dari  rumusan Jakarta  Charter dengan  dasar ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya,  yang kemudian  dirubah  dalam  arti  yang  lebih  luas  demi  kepentingan  nasional  pada  tanggal  18 Agustus  1945  diganti  dengan  redaksi  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”,  Pembukaan  UUD  1945 berikut  Pasal  29  ayat  1  dan  2,  GBHN  yang  senantiasa  mengharapkan  agama  tidak  hanya terletak  di  wilayah  personal  tapi  juga  harus  masuk  di  wilayah  komunal  dan  hasil  penelitian hukum yang mengindikasikan adanya hasrat untuk merujuk pada Hukum Islam 32 .
30 La Ode Ismael Ahmad, Relasi Agama dengan Negara ,h. 42
31 H. Ichtijanto S.A., Pengembangan Teori berlakunya Hukum Islam, h.137.
32 Ibid .,  80-81.
Upaya  memberikan  legitimasi  teori  ini,  lebih  lanjut  Ichtijanto  menjelaskan  tentang banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  sedikit  banyak  memasukkan  hukum  Islam sebagai materi ataupun norma hukumnya antara lain 33 :
1) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960 jo. PP No.28/1977)
2) Undang-Undang  Perkawinan  (UU  No.  1/1974  jo.  PP  No.9/1975  per.  Menteri Agama No. 3/1975 dan No.4/1975).
3) Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU  No.14/1970  Jis.  UU  Darurat No.1/1951 PP No. 45/1957, UU No.14/1985).
4) Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15/1961)
5) Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara (UU No.13/1961)
6) Undang-Undang Nikah Talak Rujuk (UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954)
Berbagai  bentuk  perundang-undangan  di  atas  sepertinya  belum  termasuk  Undang- Undang  yang  memang  diperuntukkan  hanya  bagi  orang  Islam.  Seperti  Undang-Undang sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
c. Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  sebagai  pengganti  Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
e. Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
f. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa  Aceh  yang  mana  pemerintah  memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam,
g. Undang-Undang  No.  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  sebagai Pengganti Undang- Undang No. 17 Tahun 1999,
h. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
i. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Eksistensi  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  dewasa  ini,  dipengaruhi  juga oleh pola hubungan agama dan Negara  yang semakin demokratis.Iklim yang demokratis ini tentu  saja  tidak  bisa  kita  temukan  pada  masa  Orde  Lama  atau  Orde  Baru.  Semakin  mantap posisi  agama  terhadap  Negara,  akan  mendukung  proses  internalisasi  hukum-hukum  agama dalam praktek ketatanegaraan.
Hubungan hukum  Islam dan hukum nasional di Indonesia jika berangkat dari norma dasar  ( Groundnorm )  Pancasila  yang  telah  jelas  menunjukan  adanya  aspek  religiusitas kebangsaan  seperti  yang  digambarkan  pada  Sila  Pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”, Sehingga  beberapa  pakar  hukum  menyebut  Indonesia  bukan  negara  sekuler,  bukan  juga negara  Islam,  melainkan  hasil  kompromi  dari  keduanya  dan  menghasilkan  istilah Nation State Religion, negara kebangsaan yang berketuhanan . Jika ditarik garis lurus dari konsep di atas,  maka  posisi  hukum  Islam  mengalami  keniscayaan  pertumbuhan  eksistensinya  dalam ranah  hukum  nasional,  walaupun  dalam  perjalanannya  mengalami  pasang  surut  sebagai
33 Ibid .,  82-85.
bentuk  dinamika multicultural .Pada  perkembangan  terakhirnya  hukum  Islam  dalam  upaya strategis sebagai salah satu pijakan hukum nasional.
Konsep Nation State Religion (Negara Kebangsaan yang Berketuhanan), menunjukan posisi  hukum  Islam–  sebagai  salah  satu  representasi  hukum  agama  yang    senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan eksistensinya dalam ranah hukum nasional. Hal tersebut  merupakan  keniscayaan  sebagai  sebagai  salah  satu  bentuk  amanat  konsitusi, sebagaimana  dalam  sila  pertama  Pancasila  dan  Pasal  29  UUD  1945.  Meskipun  demikian, nyatanya perkembangan eksistensi hukum Islam mengalami pasang surut yang berarti.Pasang surut  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  bisa  kita  tinjau  dari  politik hukum  pemerintah  yang  memang  tidak  memberikan  porsi  lebih  pada  hukum  Islam.  Pasang surut hukum Islam dalam hukum nasional, lebih jelas bisa kita lihat dari perkembangan teori pemberlakuan  hukum  Islamyang  menggambarkan  proses  eksistensi  hukum  Islam  dalam hukum nasional.
Berangkat dari kerangka konseptual tersebut, Azizy mengajukan suatu tawaranPositivisasi  hukum  Islam.Tawaran  teoritis  ini  terkait  dengan  berakhirnya  Teori ResepsiCristian Snouck Hurgronje 34 , khususnya pada masa reformasi.Menurut Azizy secara de  jure, teori  Resepsi  berakhir  dengan  dinyatakannya  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus 1945.    Acuan  konstitusi  tidak  lagi  berdasar  pada Indische  Staatregeling, akan  tetapi  sudah berkiblat  pada  UUD  1945 35 .  Lanjut  Azizy,  secara de  facto, teori  Resepsi  berakhir  setelah lahirnya UU No.7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 36 . Pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa  kewenangan PA dalam  menyelesaikan perkara  yang mengakibatkan penerapan hukum Islam tidak lagi didasarkan atas penerimaan hukum adat.
Berbagai  bentuk  perundang-undangan  di  atas  sepertinya  belum  termasuk  Undang- Undang yang memang diperuntukkan hanya bagi orang Islam, seperti Undang-UndangZakat, Haji  dan  sebagainya.Selain  itu  praktek  ketatanegaraan  Indonesia  telah  terakulturasi  secara efektif  dari  praktek  sosial  keagamaan.Sebut  saja  hari-hari  besar  nasional  yang  diperingati dalam rangka mengamalkan ajaran agama, adanya Departemen agama yang sekarang dirubah menjadi  Kementrian  agama  sebagai  legitimasi  bahwa  negara  ini  bukan  negara  sekuler  dan praktek  sosial  keagamaan  lainnya  yang  sudah  mendarah  daging  dalam  perilaku  masyarakat Indonesia.Semua itu adalah bagian dari masifikasi eksistensi hukum Islam di Indonesia.
Menurut  Ichtijanto,  perjuangan  dalam  memformulasikan  hukum  dan  perundang- undangan  Indonesia  yang  telah  dipengaruhi  oleh  ajaran  Islam  tentang  teori-teori  penaatan hukum, diantaranya teori Penerimaan Otoritas Hukum, teori Resepsi Complexu , teori Resepsi Exit ,  teori Resepsia  Contrario ,  merupakan  suatu  bukti  bahwa  hukum  tertulis  Indonesia
34 Politik hukum pemerintah Kolinial Belanda banyak dipengaruhi oleh pemikiran C. Snouck Snouck Hurgronje. Diantaranya adalah teori Receptio dari yang termuat dalam Pasal 134 ayat 2 IS ( Indische Staarsregeling ) 1929. “akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain dengan ordonansi, maka perkara perdata antar orang Islam harus diperiksa oleh  hakim  agama,  kalau  dikehendaki  oleh  hukum  adat”.  Ketentuan  dalam  IS  tersebut  mengakibatkan pencabutan  sebagian  kewenangan  absolute  pengadilan  agama  yaitu  bidang  kewarisan  dan  wakaf  dan  dialihkan kepada pengadilan negeri ( Landraad) stb. No. 116 Tahun 1937. Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam , h. 93-94
35 Adanya, ketentuan Pasal aturan peralihan pada tahun 1945, “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung  berlaku,  selama  belim  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang  dasar  ini”.Pasal  ini  menjadikan teori Resepsi tetap hidup dalam beberapa bagian.Hal ini penulis pikir adalah suatu kewajaran untuk menghindari kekosongan hukum ( rechtvacuum ) dari sebuah negara yang baru berdaulat.
36 Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, h. 161-163.
banyak  dipengaruhi  dan  mengambil  ajaran  hukum  Islam.  Oleh  karenanya,  hukum  Islam  itu ada  ( exist )  didalam  hukum  nasional  Indonesia.Kondisi  ini  diperkuat  dengan  berdirinya Departement Agama pada tanggal 13 Januari 1946.Kenyataan ini mendorong ditemukannya teori hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga hukum Islam yang hidup di  Indonesia  bisa  menjadi  sumber  bagi  hukum  positif  untuk  perkembangan  dan  kemajuan hukum nasional pada masa mendatang.
Kerangka  pemikiran  yang  berkembang  dalam  peraturan  dan  perundang-undangan nasional didasarkan pada kenyataan hukum Islam yang yang berjalan di masyarakat.Pengamalan dan pelaksanaan hukum Islam yang berkenaan dengan puasa, zakat, haji,  infak,  sedekah,  hibah, baitul-mal ,  hari-hari  raya  besar  Islam,  dan  do’a  pada  hari-hari raya  nasional  selalu  ditaati  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.Melihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara hukum Islam dan hukum nasional, maka dapat menjadi suatu indikator bahwa hukum Islam telah eksis dan semestinya diakomodasi sebagai sumber hukum nasional 37 .
Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Sebuah  Konfigurasi  Teoritis  PenyerapanHukum Islam dalam Hukum Nasional
Penyerapan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  ditandai  dengan  masuknya beberapa aspek hukum Islam ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) dengan produkUndang-Undang  nasionalnya,  baik  yang  langsung  menyebutkan  produk  perundang- undangan  dengan  istilah  hukum  Islam  maupun  tidak.  Tujuan  dari  upaya  dimasukkannya hukum  Islamke  dalam  program  legislasi  nasional  adalah  menemukan  kesesuaian  antara hukum  Islam  dengan  hukum  nasional,  sehingga  dengan  sendirinya  ketegangan-ketegangan pemeluk  agama  Islam  terhadap  tanah  airnya  bisa  diminimalisir.Secara legal  Policy Kondisi itu mutlak diperlukan, karena dalam catatan statistik, Islam merupakan kelompok mayoritas, pada  aras  yang  samajuga  harus  melihat  sisi  heteroginitas  bangsa  dari  berbagai  agama. Menurut  Ali  Yafie,  upaya  memperjuangkan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  dalam arti  hukum  positif  untuk  memenuhi  kebutuhan  rakyat  Indonesia  perlu  dipikirkan kembali. 38 Pembentukan Hukum  Islam ke dalam hukum nasional hanya sebatas pada hukum yang  pelaksanaannya  memerlukan  bantuan  kekuasaan  negara  dan  berkorelasi  dengan ketertiban  umum,  seperti  kekuasaan  peradilan,  pernikahan,  perbankan  syariah,  dan  lain sebagainya.
Unifikasi  hukum  dalam  sejarah  Islam  sudah  lama  terjadi.  Unifikasi  dan  kodifikasi hukum  Islam  telah  pernah  dilontarkan  pada  Abad  II  Hijriyyah  oleh  Ibn  al-Muqaffa  yang pernah  mengirim  surat  kepada  khalifah  Abu  Ja’far  al-Manshur  penguasa  Dinasti  Abbasiyah yang  intinya  meminta  kepada  khalifah  untuk  melakukan  penyeragaman  hukum  dengan mengundangkannya dalam kodifikasi hukum  yang menjadi pedoman dan berlaku di seluruh wilayah negara. Hukum tersebut harus bersumber dari al-Qur’an, Sunnah dan Ra’yu dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat dalam hal tidak ada ketentuan nash.  Ini  dilakukan  agar  terjadi  keseragaman  hukum  sehingga  konflik  dan  perbedaan  dapat diatasi  dan  mayarakat  mendapat  kepastian  hukum.Pada  sisi  lain  juga  diterbitkannya  Kitab
37 Abdillah, Masykuri, “ Kedudukan Hukum Islam , h. 73
38 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 348-349
Undang-Undang Hukum Perdata pada masa dinasti Usmani, dikenal Majallat Al-Ahkam Al- Adliyah tahun 1326 H/1908 M.
Sistemhukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  sejak  sebelum  dan  sesudah  kemerdekaan tidak mengalami pergeseran yang berarti, karena masih mejadikan ketiga sistem yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional jika dilihat dari pandangan yuridis normatif.Konfigurasi pembentukan hukum Islam ke dalam hukum  nasional  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pembentukan  hukum  sangat  erat  kaitannya dengan politik, sebab hukum adalah produk politik, sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa  hukum  Islam  bisa  menjadi  hukum  nasional  karena  umat  Islam  adalah  mayoritas. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Jeremy  Bentham The  Great  Happynes  For  the  Great Number ,dengan  maksud  bahwa  penduduk  mayoritaslah  yang  selalu  mewarnai  sebuah kebijakan legislasi hukum nasional 39 .
Penyerapanhukum  Islam  ke  dalam  legislasi  nasional  tersebut    memperoleh momentumnya pada tahun 1970-an. Sejak itu muncul secara berurutan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Momentum  yang tidak  kalah  signifikan  adalah  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  tahun  1991  yang  oleh sebagian  kalangan  dianggap  sebagai  konsensus  ulama  nasional.Bahkan  dalam  periode selanjutnya  telah  banyak  berlahiran  beberapa  Undang-Undang  yang  merupakan  produk  dari legislasihukum Islam, seperti UU Zakat, UU Haji, UU wakaf bahkan UU Perbankan syariah dll 40 .
Legislasi,  sebagai  upaya  konfigurasi  hukum  Islam  dalam  kerangka  konstitusional, tentu saja tidak boleh berarti sekadar pemberlakuan hukum Islam secara formal melalui tata hukum  nasional  bagi  masyarakat 41 .Akan  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  pemberlakuan hukum  Islam  secara  mandiri  tanpa  harus  menunggu  pengakuan  dan  campur  tangan  negara atau  pemerintah.Kondisi  itu  tidak  saja  terbatas  pada  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan ibadah mahdah bahkan juga beberapa aspek dalam hukum muamalah .

## Rekonstruksi Teoritis PenyerapanHukum Islam ke Dalam Hukum Nasional
Merekonstruksi secara teoritis penyerapanhukum Islam ke dalam hukum nasional, tidak pernah  lepas  dari  cara  pandang  Abdullah  Ahmad  An  Na’im,  yang  sangat  getol  dalam mengkritisi penarapan syari’ah secara formal oleh otoritas negara. Jikalau ada, Menurut An Na’im hal itu bukanlah kehendak hukum Islam, melainkan kehendak politik negara. 42 Agama adalah  ranah  privat,  dimana  al-Qur’an  sendiri  mengatakan  bahwa  tidak  ada  paksaan  dalam agama.Oleh  sebab  itu,  aktualisasinya  tergantung  ijtihad  masing-masing.Tidak  mudah mengetahui  dan  menerapkan  syari’ah  dalam  hidup  ini  kecuali  melelaui  keterlibatan  agen manusia (agency  of  human  being) 43 Dengan  demikian,  ketika  Islam  diformalkan  dalam sebuah  negara.Ia  akan  mempunyai  sifat  memaksa  dan  bertentangan  dengan  kehendak  Islam
39 Warkum Sumitro dkk, Politik Hukum Islam, ( Malang: UB Press, 2014) h. 17
40 Ibid
41 Muhammad Atho  Mudzhar, Pengaruh  Faktor  Sosial  Budaya  terhadap  Produk  Pemikiran  Hukum  Islam, dalam  jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), h. 21-30
42 Ahmed  Abdullah  An-Na’im, Islam  dan  Negara  Sekuler:  Menegosiasikan  Masa  Depan  Syari’ah (Bandung:  Mizan, 2007), h. 15
43 Ibid .,. 39
itu  sendiri.  Perundang-undangan  dan  kebijakan  publik  memang  sudah  semestinya mencerminkan  nilai-nilai  warga  negara,  termasuk  nilai-nilai  agama.Kondisi  ini  sangat dimungkinkan dalam sistem negara sekuler yang demokratis.
Kendati  demikian,  Menurut  An  Na’im  bentuk  negara  dengan  konsep  sekuler,  bukan berarti  aktualisasi  syari’ah  menjadi  terpasung.  Sebab,  syari’ah  masih  dapat  diaktualisasikan melalui  jalan  yang  disebutnya  sebagai public  reason .  Prinsip  ini  memungkinkan  penerapan prinsip-prinsip  Islam  dalam  kebijakan  publik  secara legitimate ,  namun  tetap  tunduk  kepada prinsip-prinsip  ketatanegaraan  yang  belaku,  serta  menjamin  kesetaraan  hak  setiap  warga negara  tanpa  membedakan  agama,  ras,  suku,  dan  gender,  dan  ideologi  politik. 44 Ini  berarti bahwa  relasi  Islam  tidak  dilepaskan  begitu  saja  dengan  politik.Nilai-nilai  syari’ah  bisa diaktualisasikan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik secara subtansial.
Menurut An Naim bahwa semua muslim saat ini tinggal di sebuah teoriti yang disebut sebagai The nation state ” (negara bangsa). 45 Model negara seperti ini ditandai dengan adanya administrasi dan tata hukum yang terpusat dan terorganisasi secara birokratis dan dijalankan oleh  sekelompok  administratur,  serta  mempunyai  otoritas  atas  apa  pun  yang  terjadi  di wilayah kekuasaannya, basis teritorial dan monopoli untuk menggunakan kekuasaan. 46
Sebagai  sumber  otoritatif  kekuasaan  dan  pemilik  otoritas  atas  wilayah,  serta  yang memonopoli  penggunaan  kekuatan  secara  sah,  negara  merupakan  otoritas  terakhir. 47 Oleh sebab  itu,  ia  berfungsi  sebagai  aktor  utama  yang  memiliki  jangkauan  luas  dalam  struktur politik  masyarakat.  Kendati  demikian,  dalam  operasionalnya,  negara  tetap  dibatasi  oleh dinamika dan realitas sosial di sekelilingnya. 48 Negara tidak bisa berada di atas praktik politik massa  dan  terputus  sepenuhnya  dari  masyarakat  yang  diaturnya.  Karena  untuk  disebut  sah, sebuah  negara  harus  bisa  mengakar  di  masyarakat,  seperti  halnya  bisa  menjaga  otonomi operasional dan fungsionalnya dari politik keseharian. 49
Dalam perkembangan vertikal, negara akan banyak berhubungan dengan berbagai aktor sosial yang berkepentingan mewakili masyarakat dalam kebijakan tertentu, 50 sehingga harus ada hubungan dinamis antara negara dan aktor sosial ini. Hubungan keduanya bersifat saling menguntungkan.  Pada  aras  yang  sama,  negara  berkepentingan  dalam  mempengaruhi sebanyak mungkin konstituen, sebagai  gantinya,  negara harus mengizinkan penetrasi pihak- pihak  tersebut  pada  institusinya.  Penterasi  ini  biasanya  dilakukan  baik  secara  formal  dan institusional  seperti  yang  terjadi  dalam  proses  tawar  menawar  antara  negara  dengan organisasi masyarakat, Non Goverment Organization (NGO), lembaga swadaya masyarakat, maupun melalui cara informal dengan memanfaat relasi dan pengaruh perorangan.
Hal  ini  menjadikan  negara  sebagai  satu-satunya  perwakilan  dari  kelompok  tertentu, bahkan  negara  tetap  dapat  melaksanakan  otonominya  karena  ia  mampu  berinteraksi  dengan berbagai  kelompok.  Kondisi  inilah  yang  sangat  memungkinkan  bagi  syari’ah  untuk dimasukkan melalu cara public reason (penalaran publik). Konsep ini berisi beberapa elemen,
44 Ahmed Abdullah An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler, h. 146
45 Ibid.,. 147 46 Ibid., Atas dasar ini, An-Na’im berkeyakinan bahwa negara pada saat ini bukanlah representasi atas satu bangsa yang koheren dan homogen. Melainkan lebih merujuk kepada latar belakang kekuasaan territorial.
47 Ibid.,
48 Ibid ., 152 49 Ibid
50 Ibid ., 153
misalnya prosedur efektif untuk menjamin partisipasi bebas dan sehat, pedoman mengenai isi dan  etika  debat  publik,  bahkan  perangkat  pendidikan  dan  perangkat  lain  yang  digunakan untuk meningkatkan legitimasi dan efektifitas persyaratan tersebut. 51
Dengan  demikian,  umat  Islam  yang  sangat  berkepentingan  dalam  menjaga  dinamika sosial agar selaras dengan syari’ah dapat memanfaatkan mekanisme ini.Sebagaimana telah di terapkan  dalam  negara-negara  yang  mempunyai  sistem  terbuka  dan  demokratis.Hanya  saja, An-na’im  mencatat  bahwa  mekanisme  ini  harus  diterapkan  dengan  adanya  jaminan kesetaraan antar kelompok masyarakat sehingga tidak menyebabkan adanya penyelenggaraan negara yang diskriminatif.
Singkatnya  dalam  pembacaan  penulis  terkait  apa  yang  dielaborasikan  An  Naim 52 , bahwa  pola  ideal  dalam  proses  penyerapanhukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  adalah dengan  pola  nasionalisasi  hukum  Islam,  bukan  pola  Islamisasi  hukum  nasional  yang cenderung  ortodoks.  Menurut  An  Na’im  pola  nasionalisasi  Hukum  Islam  adalah  upaya mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum nasional secara transformatif-kontekstual, yang tidak mengedepankan simbol-simbol Islam dalam produk perundang-undanganya, akan tetapi subtansinya adalah diadopsi dari hukum Islam namun menggunakan simbol nasional.
Sedangkan  untuk  pola  yang  kedua  menurut  An  Naim  adalah  pola  Islamisasi  hukum nasional  yaitu  sebuah  upaya  memasukkan  hukum  Islam  secara  tekstual-normatif  ke  dalam hukum  nasional.Pola  ini  dalam  pembacaan  penulis  lebih  mengedepankan  ego  sektoral keislaman yang eksklusif dan mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia yang heterogen. Konsekuensi  dari  pola  ini  akan  melahirkan  Islamsimbolik  yang  tidak  ramah  lingkungan dalam konteks ke Indonesiaan 53
Kritik-kritik  An  Na’im  terhadap  teori  penyerapanhukum  Islam  ke  dalam  hukum nasional secara simbolik terkonfigurasi dalam karyanya yang berjudul “dekonstruksi syariah” yang  kemudian  An  Na’im  mengembangkan  karya  tersebut  menjadi  karya  yang  tak  kalah populer yaitu “Islam dan Negara Sekuler”. Dalam ke dua karya tersebutlah emosi tulisan An Naim  tentang  penolakan  formalisasi  syariah  sangat  konfrontatif.Bahkan  para  aktivis fundamentalis  sering  kali  memberikan  teror  terahadap  karya-karya  An  Naim  yang  dinilai bertolak  belakang  dengan  tujuan  formalisasi  syariah  secara  simbolik-normatif.    Dalam konteks  negara  Indonesia,  pemikiran  An  Na’im  juga    dipandang  liberal  oleh  para  kelompk fundamentalis,  bahkan  tak  jarang  dalam  kajian  akademisi  mereka,  pemikiran  An  Naim dianggap  sebagai  literatur  yang  haram  untuk  dikutip.  Cara  pandang  seperti  inilah  yang menjadi embriologi ortodoksi legislasi simbolik-normatif di Indonesia.
Dalam  sejarahnya,  ortodoksi  legislasi  hukum  Islam  di  indonesia  pertama  kali digawangi oleh Partai Masyumi pada masa Orde Lama, yang kemudian dilanjutkan oleh PPP pada  waktu  orde  baru 54 .  Pada  kedua  rezim  itulah  ortodoksi  legislasi  hukum  Islam  sangat dibutuhkan.Sebab  kedua  partai  pada  zaman  yang  berbeda  tersebut  memang  menjadi  garda terdepan dalam menjaga eksistensi hukum Islam dalam kancah nasional.
51 Ibid
52 Abdullah  Ahmad  An-Na’im, Dekonstruksi  Syariah:  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan Internasional  dalam  Islam  (Toward  an  Islamic  Reformation:  Civil  Liberties,  Human  Rights  and  International  Law), diterjemahkan oleh Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani (Yogyakarta:Lkis, 1994),h. 17
53 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Islam , h. 178
54 Abdul Halim, Politik Hukum Islam Orde Baru Terhadap Ibadah Islam, ( Tajdid Vol 6 No. 3, November 2003)
Tentunya  ortodoksi  tersebut  tidak  untuk  Era  Reformasi  yang  demokratis  seperti sekarang  ini.  Sebab  sejak  dibukanya  keran  demokrasi  di  Indonesia  ini,  keberadaan  partai politik  yang  berbasis  Islam  di  Indonesia,  seperti  PKB,  PBB,  PKS,  PAN  sangat  menjamur dengan pola ideologi keislaman yang berbeda-beda 55 . Mulai dari karakter Islam fundamental hingga  karakter  Islam  kebangsaan.Namun  yang  perlu  digaris  bawahi,  bahwa  karakter  Islam timur  tengah  harus  direkonstruksi  dan  mampu  dibumikan  dalam  konteks  lokal keindonesiaan 56 .PadahalIslam  keindonesiaan  merupakan  Islam  yang  mempunyai  ciri  dan karakteristik  yang  unik  dengan  heterogenitas  penduduknya.  Sehingga  dalam  proses legislasinya  para  elit  partai  yang  berbasis  Islam  harus  benar-benar  mengakomodasi karakteristik  hukum  Islam,  dengan  cara  merekonstruksi  teoritis  proses  legislasi  hukum Islamdi Indonesiaan. 57

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwamempersoalkaneksistensihukum  Islamke  dalam  hukum  nasional  dalam  bentuk  yang tekstual,  kini  sudah  tidak  zamannya  lagi.  Sebagaimana  yang  pernah  disinggung  oleh  Qodry Azizy  bahwa  era  pertarungan  antara teori  Resepsi dengan  hukum  Islam  yang  tekstual- normatif  sudah  selesai.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  kekinian  pembahasan  posisi  hukum Islam  tidak  sekadar  mencari  legitimasi  legal  formal,  akan  tetapi  harus  lebih  diarahkan  pada kuantitas  dan  kualitashukum  Islam  untuk  mampu  menyumbangkan  nilai-nilainya  dalam rangka  kemajuan,  keteraturan,  ketentraman  dan  kesejahteraan  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Pada aras yang sama, di masa  yang akan datang hukum Islam harus mampu berdialog  dengan  kebutuhan  sosiologi  hukum  masyarakat  Indonesia,sehingga  teori  Otoritas hukum  Islam  yang  pernah  digagas  oleh  Gibb  tidaklah  cocok  untuk  konteks  keindonesiaan. Sebab  teori  Otoritas  hukum  Islam  tersebut  hanya  cocok  untuk  negara  yang  berideologikan Islam  seperti  Arab  Saudi  dan  Pakistan.  Kalaupun  teori  otoritas  hukum  Islam  itu  ada, keberadaannya sudah mengakulturasi dengan sosio-antropologi masyarakat muslim .
Untuk  mengupayakan  hal  tersebut,  yang  harus  direkonstruksi  dari  beberapa  teori penyerapanhukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  di  atas  adalah  aspek  subtansinya,  yaitu dengan  pola  nasionalisasi  bukan  dengan  pola  Islamisasi.  Sehingga  di  tengah  heterogenitas masyarakatnya  yang  pluralhukum  Islam  mampu  diterima  secara  universal  bukan  partikular umat Islam saja.
55 Teguh  Imansyah, Pembaruan  Regulasi  Partai  politik  Sebagai  Upaya  Penguatan  Kelembagaan  Partai    Politik  Dalam Mewujudkan Peran dan Fungsingnya, ( Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 No 3 Desember 2012), h. 211
56 Ansori, Kontekstualitas Fiqih Melalui Prinsip Kemaslahatan. ( Al Manahij. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2008), h. 43
57 Kurangnya sambutan warga Indonesia terhadap fiqh dikarenakan fiqh yang ada diterapkan berdasarkan pranata timur  tengah  yang  tidak  sesuai  dengan  rasa  kesadaran  diri  yang  telah  melembaga  dalam  hukum  adat.  Ini  akan terasa  asing,  tapi  tetap  dilakukan  dengan  dasar  taqlid.  Padahal  berlakunya  hukum  yang  baik  adalah  jika  hukum tersebut  sesuai  dengan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Sehingga  usaha  agar  fiqh  mendapatkan  sambutan hangat  bangsa  Indonesia,  mengkaji  dan  menelaah  hukum  yang  akan  dikembangkan  haruslah  mencari  pendapat yang  sesuai  dengan  watak,  tabiat  dan  alam  pikiran  masyarakat  Indonesia  masa  kini.  Keharusan  kaum  Muslimin Indonesia  untuk  mengambangkan  fiqh  yang  bersumber  pada  pranata  sosial  khas  Indonesia  dan  dapat menampung  seluruh  kemaslahatan  masyarakat,  serta  dapat  menjadi  pelopor  utama  bagi  pembangunan  Hukum Nasional  Indonesia.  Baca:  Imam  Syaukani,  2006 Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia,  ( Jakarta: Rajagrafindo Persada) h. 34-35. Bandingkan dengan Ansori, Kontekstualitas Fiqih  Melalui  Prinsip  Kemaslahatan.( Al Manahij. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2008), h. 43

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri. Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jauhar  Vo.  1 No. 1, Juli-Desember 2000
Abdul, Halim. Politik Hukum Islam Orde Baru Terhadap Ibadah Islam, Tajdid Vol 6 No. 3, November 2003
Ahmad,  La Ode  Ismael. Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam, Millah. Vol. X, No. 2 Februari 2011
Alfian (editor). Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh , Jakarta: LP3S, 1997
Ali,  Daud. Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia , Cet:VII, RadjaGrafindo Persada, Jakarta
Anderson, JND, Hukum Islam di Dunia Modern , Surabaya: Amar Press, 1991.
An-Na’im,  Abdullah  Ahmad. Dekonstruksi  Syariah:  Wacana  Kebebasan  Sipil,  Hak  Asasi Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam  (Toward  an  Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law), diterjemahkan oleh Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani, Yogyakarta:Lkis, 1994
Ansori. Kontekstualitas  Fiqih  Melalui  Prinsip  Kemaslahatan. Al  Manahij.  Vol.  2  No.  1 Januari-Juni 2008
Assaad , A . Sukmawati.Teori  Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Al  Ahkam  STAIN, Vol. IV No. 2, Juli-Desember, 2014
Fanani,  Muhyar. Membumikan  Hukum  Islam:  Nasionalisasi  Hukum  Islam  dan  Islamisasi hukum nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara wacana, 2009.
Ichtijanto S.A. Hukum Islam dan Hukum Nasional . Jakarta: IND-HILL, 1990.
Imam,  Syaukani. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia, Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2006
Imansyah,  Teguh. Pembaruan  Regulasi  Partai  politik  Sebagai  Upaya  Penguatan Kelembagaan Partai  Politik Dalam Mewujudkan Peran dan Fungsingnya, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 No 3 Desember 2012
Jazuni. Legislasi Hukum Islam di Indonesia , Bandung: Citra Aditya, 2005
Mardani, Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Hukum  Nasional, Jurnal  Hukum  Vol.  16,  No  2 April 2009
Muhzor,  Muhammad  Atho. Pengaruh  Faktor  Sosial  Budaya  terhadap  Produk  Pemikiran Hukum  Islam, Mimbar  Hukum  No.  4  tahun  II,  Jakarta:  Al-Hikmah  dan Ditbinbapera Islam, 1991
Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sistem Hukum  Nasional:  Sebuah  ide  yang  Harmoni, Dinamika  Hukum  Vol.  11  Edisi Khusus Februari 2011
Nasution, Harun. Pembaruan Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, cet. 4, 1986
Nur,  Muh  Tahmid. Maslahat  dalam  Hukum  Pidana  Islam, Diskursus  Islam,  Vol.  1,  No  2, Agustus 2013
Rosyadi,  A.  Rahmat  dan  M.  Rais  Ahmad. Formalisasi  Syariat  Islam dalam  Perspektif Tata Hukum Indonesia .Bogor: Ghalia, 2006
Sadzali,  Munawir. Islam  Dan  Tata  Negara:  Ajaran  Sejarah  Dan  Pemikiran, Jakarta:  UIP,
2008
Sumitro, Warkum, Mujaid Kumkelo, dan Moh Anas Kholish. Politik Hukum Islam, Malang: UB Press, 2014
Thalib,  Sajuti. Resepsi  a  Contrario:  Hubungan  Hukum  Adat  Dengan  Hukum  Islam ,  Bina Aksara, 1980
Tonthowi, Jawahir. Hak Konstitusional Perda Syariat, Al Mawarid Edisi XVI Tahun 2006