## ANALISIS ZONASI SEMBILAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## DETERMINING ZONES OF NINE MARINE PROTECTED AREA IN SULAWESI TENGGARA PROVINCE
Desita Anggraeni a* , Christian N. N. Handayani a , Dirga Daniel a , Agus Wahyudi b , Tarlan Subarno c , Zulfikar Afandy d , Dyah R.D. Darmawan e , Fikri Firmansyah a , Estradivaria a a WWF-Indonesia b Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor c Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK- Institut Pertanian Bogor d Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor
e Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: danggraeni-temp@wwf.id

## ABSTRACT
Southeast Sulawesi Province is part of Sunda Banda Seascape and occupies the area of Coral Triangle that has high biodiversity. One of the way to protect areas of high ecological value is by establishing a Marine Protected Area (MPA). According to Goverment Regulation No. 60/2007 section 17. The purpose of this study is to find potential areas to be recommended as core zones, utilization zones and sustainable fisheries zones or other zones. Marxan analysis is a tool used to identify potential sites for the placement of core zones and utilization zones. The target of conserving this location is to protect the habitat of coral reefs, seagrass and mangrove. The proportions of targets used in the Marxan scenario for all three habitats are 30%, 40% and 50%.  Result of nine MPAs zonation analysis in Southeast Sulawesi recommendations such as: core zone of MPA Muna Barat is 8% and 13% and utilization zone is 12%; Core zone in MPA  Bombana is 8.6% and 5.7% meanwhile the utilization zone of 4.6% and 7.5%; Core zone in MPA Kolaka is Kolaka 10% and 6% moreover utilization zone 7%; Core zone of MPA Central Buton is 3% and 2% while utilization zone 9%; Core zone of MPA South Buton while utilization zone of 6.4% and 6.2%; Core zone of MPA Muna is 10% and 7% besides, utilization zone 8,5% and 23%; Core zone MPA North Kolaka is 4% and 7% while utilization zone is 4% and 49%; core zone MPA Buton is 2.5% and 3% while the utilization zones are 2.5% and 2.6%.

## Keywords : Sunda Banda Seascape, Marxan, coral triangle

## ABSTRAK
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari Sunda Banda Seascape dan menempati kawasan Coral Triangle yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Salah satu cara untuk melindungi area dengan nilai ekologi tinggi adalah dengan membentuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) PP No. 60/2007 Pasal 17. Tujuan kajian ini adalah untuk menemukan area potensial untuk direkomendasikan sebagai zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan atau zona lainnya. Analisis Marxan merupakan alat bantu yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  lokasi  potensial  penempatan  zona  inti  dan  zona  pemanfaatan. Target  konservasi  lokasi  ini  adalah  untuk  melindungi  habitat  terumbu  karang,  lamun  dan  mangrove. Proporsi target yang digunakan dalan skenario Marxan untuk ketiga habitat tersebut adalah 30%, 40% dan 50%. Hasil analisis zonasi 9 KKPD di Sulawesi Tenggara menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain: zona inti KKPD Muna Barat 8% dan 13% sedangkan zona pemanfaatan 12%; zona inti KKPD Bombana 8,6% dan 5,7% sedangkan zona pemanfaatan 4,6% dan 7,5%; zona inti KKPD Kolaka 10% dan 6% sedangkan zona pemanfaatan 7%; zona inti KKPD Buton Tengah 3% dan 2% sedangkan zona pemanfaatan 9%; zona inti KKPD Buton Selatan 2% sedangkan zona pemanfaatan 6,4% dan 6,2%; zona inti KKPD Muna 10% dan 7% sedangkan zona pemanfaatan 8,5% dan 23%; zona inti KKPD Kolaka Utara 4% dan 7% sedangkan zona pemanfaatan 4% dan 49%; zona inti KKPD Buton 2,5% dan 3% sedangkan zona pemanfaatan 2,5% dan 2,6%.
Kata Kunci : Sunda Banda Seascape, Marxan, coral triangle

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223
Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id
1. PENDAHULUAN
Provinsi
Sulawesi Tenggara merupakan,  salah  satu  dari  tiga  sub- seascape  yang  berada  di  Sunda  Banda Seascape  (SBS)  dan  menempati  Kawasan Coral Triangle. Bentang laut ini merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia karena  dipengaruhi  oleh  topografi  dan kondisi  oseanografi  yang  unik  sehingga mampu  mendukung  keberagaman  biota dan  habitat-habitat  penting  didalamnya (Burke  et  al.,  2012).    Menurut  Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun  2007,  KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola  dengan  sistem  zonasi  untuk mewujudkan  pengelolaan  sumber  daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.  Agar  sebuah  KKP  menjadi efektif  dan  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  yang  tinggal  disekitarnya, penentuan lokasi
KKP harus memperhatikan empat prinsip utama yaitu Connected
(Keterkaitan), Adequate (Keterwakilan), Representative (Keterulangan) dan Effective (Efektif) atau
CARE (Possingham et al, 2006). Berdasarkan  banyak  penelitian  luas  ideal kawasan pesisir yang sebaiknya dilindungi adalah  20-30%  dari  total  luas  pesisir. Selanjutnya  luas  zona  inti  dalam  KKP minimum  adalah  20-30%  untuk  menjaga keberlangsungan stok  biota yang menjadi target  pemanfaatan  (Krueck  et  al.,  2017). Perancangan zonasi terutama zona inti ini diharapkan  berbasis  ilmu  pengetahuan dengan  menerapkan  metode  yang  tepat sehingga  menghasilkan  area-area  zona yang  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan kawasan konservasi perairan. Tujuan dari kajian  ini  adalah  membuat  desain  zonasi dalam  KKP  yang  dapat  melindungi keanekaragaman  hayati  dan  mendukung perikanan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Area Kajian
Area  kajian  dalam  analisis  ini meliputi sembilan KKP yang berada dalam wilayah  administratif  Provinsi  Sulawesi Tenggara  (Tabel  1).  Letak  dan  sebaran analisis data dapat dilihat pada Gambar 1.

## Tabel 1. Daftar Kawasan Konservasi Perairan dalam Kajian
No. KABUPATEN NAMA  KAWASAN LUAS (Hectare) 1 Muna Barat Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya 27.936 2 Bombana Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana –Taman Wisata Perairan 171.650 3 Kolaka Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kolaka - Suaka Perikanan 60.400 4 Buton Tengah Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Tengah – Taman Wisata Perairan 121.339 5 Buton Selatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Selatan– Taman Wisata Perairan 182.147 6 Muna Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Muna - Taman Wisata Perairan 76.417,16 7 Kolaka Utara Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kolaka Utara - Suaka Alam Perairan 37.320,33 8 Buton Kawasan Konservasi Perairan  Daerah Kabupaten Buton 10.129,60 9 Konawe Kepulauan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Wawonii 28.340
Sumber: DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017
Gambar 1. Peta Area Kajian Analisis Zonasi Sembilan KKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

## 2.2 Analisis Marxan
Marxan  adalah salah  satu perangkat lunak  konservasi  secara  sistematik  yaitu perangkat lunak untuk menemukan lokasi, merancang,  dan  memanajemen  kawasan lindung  (kawasan  konservasi)  secara komprehensif mencakup keanekaragaman hayati dalam setiap area (Mace et al, 2006). Marxan  digunakan  sebagai  pendukung keputusan  yang  mencoba  menemukan kawasan  konservasi  potensial  dengan
target  dan  biaya  yang  paling  efisien (Possingham et al, 2006).
Marxan  bekerja  melalui  sistem alogaritma  yang  dinamakan  simulated annealing  yang  dikembangkan  untuk mendapatkan hasil optimal dengan waktu yang singkat dengan melakukan optimalisasi dalam alogaritmanya (Angelis and  Stamatellos  2004  dalam  Loos,  2011). Secara umum alogaritma di dalam Marxan bekerja dalam 4 ketentuan sebagai berikut:

## ∑Cost + (BLM) ∑Boundary Length + ∑(Species Penalty x SPF) + CTP
(a)                 (b)                                                (c)                          (d)
Dimana:
a) Planning  unit  cost  adalah  nilai  kombinasi  dari  nilai  sosial  ekonomi  dalam  setiap  unit perencanaan dalam solusi terpilih
b) Total  Boundary  Length.  Nilai  ini  merupakan  nilai  yang  diatur  oleh  pengguna  dan berhubungan  dengan  tingkat  konektivitas  setiap  planning  units.  Semakin  tinggi  nilai Boundary Lenght semakin kompak area solusi.
c) Species  Penalty  adalah  nilai  penalti  yang  diberikan  apabila  target  perlindungan biodiversitas tidak tercapai. Sementara Species Penalty Factor (SPF) merupakan nilai yang diatur  oleh  pengguna  yang  mana  berhubungan  dengan  seberapa  penting  tujuan  target biodivesitas. Semakin tinggi SPF diberikan pada suatu fitur , maka marxan akan semakin memprioritaskan target fitur tersebut.
d) Cost Treshold Penalty (CTP) adalah penalti solusi yang menghasilkan cost walaupun seluruh target fitur tercapai. (Bruce to Milton Transmission Reinforcement Project, 2010).
Marxan  mempunyai  dua  keluaran sebagai  hasil  analisis  yaitu  area  terbaik (best  selected  area)  dan  area  solusi (solution  area).  Area  terbaik  hanya memberikan satu opsi yaitu terpilih untuk dikonservasi  atau  tidak  terpilih  untuk dikonservasi.  Sedangkan  area  solusi adalah  akumulasi  dari  frekuensi  terpilih setiap unit perencanaan.

## 2.3 Pemodelan ukuran zona inti
Pemodelan ukuran minimum zona inti menjadi dasar dalam menentukan dan mendesain ukuran zona inti dalam analisis. Sehingga zona inti yang
direkomendasikan diharapkan akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan sekaligus tetap menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

## 2.4 Data dan Skenario
Data yang akan digunakan diperoleh  dari  berbagai  sumber  baik berupa  data  primer  atau  data  yang diperoleh  langsung  dari  analisis  ataupun pengukuran lapangan. Skenario merupakan  langkah  merancang  data sebagai  bahan  analisis  masukan  sebelum melakukan proses eksekusi Marxan.

## Tabel 2. Fitur Konservasi
No Fitur Konservasi Sumber Fitur Bobot (%) 1 Terumbu karang 30, 40, 50 (IUCN) - Badan Informasi Geospasial, 2016 - Laporan survei kondisi terumbu karang Kab. Buton - Thesis Yusniar, 2010, IPB - DKP Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2016 2 Lamun - Badan Informasi Geospasial, 2016 - DKP Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2016 3 Mangrove - Badan Informasi Geospasial, 2016 - DKP Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2016 4 Mangrove kerapatan tinggi Badan Informasi Geospasial, 2016 5 Kondisi tutupan karang (>50 %) Laporan Monitoring Terumbu Karang FDC UNHAS Tahun 2015 6 Biomassa ikan karang Ekspedisi Sulawesi Tenggara 2016, WWF-ID 7 Daerah perlindungan laut - La Ode Sairuddin, 2014, DKP Kab. Muna - Thesis La Ila, 2010, IPB 8 Geomorfologi lembah laut (GSFM) http://www.bluehabitats.org/ www.worldoceanassessment.org 9 Lokasi spesies penting Data perjumpaan spesies dan mamalia laut, WWF Indonesia

## Tabel 3. Fitur Cost
No Fitur Cost Sumber Fitur Bobot 1 Ancaman sedimentasi Tinggi Rupabumi Indonesia skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial 2004-2014 2 Budidaya eksisting Tinggi Badan Informasi Geospasial, 2016 3 Budidaya mutiara Rendah Badan Informasi Geospasial, 2016 4 Keramba jaring apung Tinggi Badan Informasi Geospasial, 2016
No Fitur Cost Sumber Fitur Bobot 5 Tambak Tinggi Badan Informasi Geospasial, 2016 6 Sedimentasi dari aliran sungai Tinggi Rupabumi Indonesia skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial 2004-2014 7 Pariwisata Locked out - Laporan survei UHO Tahun 2016 - RIPPARDA Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - Google Earth, 2017 dan Wikimapia 8 Permukiman Tinggi sampai rendah Badan Informasi Geospasial, 2016 9 Budidaya rumput laut Tinggi sampai rendah Badan Informasi Geospasial, 2016 10  Tekanan perikanan Tinggi sampai rendah - Daerah Dalam Angka, BPS Tahun 2016 - Badan Informasi Geospasial, 2016

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Hasil Analisis Marxan Lokasi Prioritas Keanekaragaman Hayati Tinggi Hasil  rekomendasi  menunjukkan area prioritas dengan keterpilihan >75 kali dari analisis marxan. Hasil keterpilihan ini lokasinya  mengakomodir  atau  atau  lebih dari  3  habitat  biota  (terumbu  karang, mangrove  dan  lamun).  Lokasi  yang berwarna  merah  (Gambar  2)  merupakan lokasi  yang  terpilih  >75  kali  dan menunjukkan lokasi dengan keanekaragaman hayati tinggi. Lokasi yang ditunjukkan dengan warna merah ini juga
yang menjadi lokasi prioritas utama untuk penempatan  zona  inti.  Sedangkan  untuk penempatan zona pemanfaatan, ditentukan  berdasarkan  pertimbangan eksisting  lokasi  wisata  di  lokasi  kajian. Kedua  zona  ini  (zona  inti  dan pemanfaatan)  merupakan  no  take  zone, sedangkan  sisanya  dapat  digunakan sebagai  zona  perikanan  berkelanjutan yang  potensinya  dapat  diambil  dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

## 3.1 Desain zonasi KKPD di Muna Barat
Gambar 3. Rekomendasi Muna Barat
Zona  inti  yang  direkomendasikan adalah  3.696  ha,  atau  13%  dari  luas KKPD. Zona inti ini mampu melindungi  setidaknya  95%  dari keseluruhan  spesies  ikan  karang utama  yang  terdapat  di  KKPD  Muna Barat.  Luas  zona  pemanfaatan 3.560,73  ha,  sedangkan  untuk  zona perikanan berkelanjutan seluas 18.465, 67 ha. Gambar 4. Zonasi Buton Tengah Rekomendasi  luas  zona  inti  sebesar 3.382 ha atau 3% dari total luas KKPD.
Zona  pemanfaatan  pariwisata  9.084 ha, dan zona perikanan berkelanjutan 113.001  ha.  Dari  ukuran  minimum diameter  zona  inti  adalah  dan  dapat melindungi 83% spesies ikan di KKPD
Buton Tengah.
Gambar 5. Zonasi KKPD Bombana
Rekomendasi  luas  zona  inti  sebesar 14.841  ha  atau  9%  dari  total  luas KKPD Kab. Bombana. Zona pemanfaatan  pariwisata  dengan  total 7.933  ha,  sedangkan  luas  zona perikanan berkelanjutan adalah 148.876 ha
Gambar 6. Zonasi KKPD Kolaka
Rekomendasi  luas  zona  inti  adalah 1.774  ha  atau  3.6%  dari  total  luas seluruh  KKPD  Kolaka.  Dari  zona pemanfaatan  pariwisata  2.239  ha.
Zona perikanan berkelanjutan 45.353 ha. Diameter terkecil zona inti adalah 0,85  km  dengan  dapat  melindungi 70% spesies ikan di KKPD Kolaka.
Gambar 8. Zonasi KKPD Muna
Rekomendasi  luas  zona  inti  yang adalah  7.671  ha,  atau  10%  dari  total luas  KKPD  Muna,  zona  pemanfaatan pariwisata adalah 18.212 ha, dan zona perikanan  berkelanjutan  dengan  luas 50.534  ha.  Rekomendasi  zona  inti mempunyai  diameter  terpendek  3,5 km dan dapat melindungi 95% spesies ikan utama
Gambar 7. Zonasi KKPD Buton Selatan
Rekomendasi  luas  zona  inti  adalah 1.501 ha atau 4% dari luas total KKPD. Zona pemanfaatan pariwisata 2.190 ha. Zona  perikanan  berkelanjutan  dengan 17.1307  ha.  Berdasarkan  perhitungan minimum  ukuran  diameter  zona  inti, rekomendasi  memiliki  diameter  zona inti  terkecil  sebesar  0,6  km dapat  60% spesies ikan utama.

## Gambar 9. Zonasi KKPD Kolaka Utara
Zona  inti  yang  direkomendasikan adalah 2.931 ha atau 8% dari total luas KKPD Kolaka Utara. Zona pemanfaatan pariwisata  34.238  ha.  Zona  inti  yang direkomendasikan dengan mempunyai diameter  terpendek  sebesar  1,23  km dan  mampu  melindungi  77%  spesies ikan
Gambar 10. Zonasi KKPD Buton
Rekomendasi  zona  inti  KKPD  Buton seluas 293 ha merupakan 3% dari luas total KKPD. Zona pemanfaatan seluas 263 ha. Zona perikanan berkelanjutan dengan total luas 9.573 ha. Perhitungan minimum ukuran diameter zona inti, rekomendasi zona inti tersebut mampu melindungi 69% spesies ikan utama di KKPD Buton. G ambar  11.  Zonasi  KKPD  Kab.  Konawe Kepulauan
Rekomendasi  luas  zona  inti  1.206  ha atau 4% dari total luas KKPD Konawe Kepulauan.  Luas  total  pemanfaatan pariwisata  1.904,17  ha,  sedangkan zona perikanan berkelanjutan 25.287,86  ha.  Berdasarkan  diameter terkecil  yaitu  3  km  dan  mampu melindungi  84%  spesies  ikan  yang ditemukan.

## Tabel 4. Fitur konservasi yang dapat dilindungi
Kabupaten Pembagian Zonasi Terumbu Karang % Lamun % Mangrove % Geomorfologi Lembah Laut % Muna Barat Zona Inti 303,52  16,29 Zona Pemanfaatan 556,08  29,85 Zona Perikanan Berkelanjutan 1003,39  53,86 Bombana Zona Inti 6600,40  37,12 1,19  17,32 Zona Pemanfaatan 1812,28  10,19 Zona Perikanan Berkelanjutan 9370,60  52,69 Kolaka Zona Inti 776 35 Zona Pemanfaatan 724 33 Zona Perikanan Berkelanjutan 702 32 Buton Tengah Zona Inti 570 21 Zona Pemanfaatan 755 27 Zona Perikanan Berkelanjutan 1429 52 Buton Selatan Zona Inti 388 14 Zona Pemanfaatan 571 21 Zona Perikanan Berkelanjutan 1766 65 Muna Zona Inti 1361 11 20 1 2935 10 Zona Pemanfaatan 5865 49 1663 99 427 1 Zona Perikanan Berkelanjutan 4772 40 0,2 0 25459 88 Kolaka Utara Zona Inti 232 55 0,6 48 Zona Pemanfaatan 34 8 0,06 2 Zona Perikanan Berkelanjutan 155 37 0,67 51 Buton Zona Inti 214,31 0,12 Zona Pemanfaatan 264,48 0,15 Zona Perikanan Berkelanjutan 175840,02  99,73 Konawe Kepulauan Zona Inti 140,99  27,42 360,41  35,13 Zona Pemanfaatan 210,91  41,01 370,81  36,14 Zona Perikanan Berkelanjutan 162,35  31,57 294,77  28,73

## 4. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  menghasilkan ukuran  zona  inti  ideal  antara  2%  hingga 13%.  Besaran  prosentase  ini  sangat dipengaruhi  oleh  luasan  KKP  dan  luasan area yang memiliki nilai konservasi tinggi. Berdasarkan perhitungan dalam permodelan zona inti, sebagian besar KKP di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  ini  belum masuk  dalam  lebar  zona  inti  yang  ideal. Desain yang direkomendasikan umumnya hanya  bisa  melindungi  69%  hingga  95%
jenis  ikan. Dalam  desain  kawasan  ini  juga menempatkan  zona  pariwisata  yang berfungsi  sebagai  zona  penyangga  untuk zona  inti. Zona  perikanan  berkelanjutan dalam desain zonasi 9 kawasan konservasi perairan ini dapat dimanfaatkan masyarakat  untuk  berbagai  keperluan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Untuk  aspek  perikanan,  spesies  yang belum terlindungi penuh mayoritas adalah ikan  target  yang  memiliki  daya  jelajah tinggi  sehingga  dibutuhkan  pengaturan perikanan untuk mengelola SDI.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada WWF- Indonesia,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  serta  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, serta  Tim  Science  WWF-Indonesia  yang telah  membantu  memberikan  masukan dan saran dalam penyusunan Jurnal ini

## DAFTAR PUSTAKA
Ardron, JA, Possingham, HP, and Klein, CJ. (2010).    Marxan  Good  Practices Handbook,  Version  2.    Pacific Marine  Analysis  and  Research Association,  Victoria,  BC,  Canada. 165 pages.
Burke, L., Reytar, K., Spalding, M. & Perry, A., 2012. Reefs at Risk Revisited in the  Coral  Triangle.  s.l.:World Resources Institute.
Bruce EM, Eliot IG (2006) A spatial model for  marine  park  zoning.  Coast Manage 34: 17–38.
Green  SJ,  White  AT,  Christie  P,  Kilarski  S,
Meneses A, Samonte-Tan G, Karrer
LB, Fox H, Campbell S, Claussen JD (2011)
Emerging marine protected  area  networks  in  the Coral  Triangle:  Lessons  and  way forward. Conservation and Society 9:173 Handayani, Christian. N. 2015. Menentukan  Prioritas  Kawasan Konservasi Menggunakan Qmarxan  dan  Zonae  Cogito  Studi
Kasus Kab. Maluku Tenggara Barat
(Power  Point).  Jakarta  :  WWF Indonesia.
IUCN-WCPA  (2008) Establishing  Resilient Marine Protected Area Networks- Making  it  Happen:  Full  Technical Version,  Including  Ecological, Social and Governance Considerations,  as  Well  as  Case Studies. IUCN Krueck  NC,  Ahmadia  GN,  Possingham  HP,
Riginos  C,  Treml  EA,  Mumby  PJ (2017) Marine Reserve Targets to Sustain  and  Rebuild  Unregulated Fisheries.  PLoS  Biol  15(1): e2000537. doi:10.1371/journal.pbio.200053 7 Loos,  S.  2011.  Marxan  analyses  and prioritization  of  conservation areas  for  the  Central  Interior Ecoregional
Assessment. BC Journal  of  Ecosystems  and Management 12(1):88–97. http://jem.forrex.org/index.php/j em/article/ view/62/63 Mace  GM,  Balmford  A,  Boitani  L  et  al (2000) It’s time to  work together and stop duplicating conservation efforts. Nature 405:393. doi:10.1038/35013247 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Pressey RL, Cabeza M, Watts ME, Cowling RM, Wilson KA (2007) Conservation Planning in Changing  World.  TRENDS  in Ecology and Evolution Vol. 22 No.
11: 582-593