P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada) Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang) Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang) Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

## DAFTAR ISI
Budhy Prianto Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi 105-117 Rijal Ramdani Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 118-131 Wydha Mustika Maharani Sukardi Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015) 132-152 Catur Wahyudi Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya 153-169 Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial 170-182 Khoiron Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 183-195 Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang 196-211

## BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL
Venezia Indra Ghassani ¹ Praptining Sukowati ²
¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Merdeka Malang ² Dosen Program Studi Administrsi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang
Email: veneziaghassani@gmail.com

## Abstract
The  relationship  between  the  press  and  the  government  is  symbiotic  mutualism.  A  relationship  that  is  mutually beneficial.  Expected  media  as  partners  are  able  to  socialize  development  program  to  provide  insight  to  the community  on  any  public  policy  undertaken  by  the  local  government.  It  is  therefore  important  for  a  government  to have a good relationship with the mass media  in order to convey  information about  government activities properly. Press is expected in reporting can be a friend of the community through preaching constructive (building), accurate, balanced, and not defamatory and comply with the code of ethics of Indonesia journalists.
Key Word: Press, Government, Liberal Press, Social Responsibility

## Intisari
Hubungan  antara  pers  dan  pemerintah  dapat  dikatakan  simbiosis  mutualisme,  hubungan  yang  saling menguntungkan.  Media  sebagai  mitra  diharapkan  mampu  mensosialisasikan  program  pembangunan  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan  media  massa  untuk menyampaikan  informasi  tentang  kegiatan  pemerintah  benar.  Pers  diharapkan  dalam  pemberitaannya  dapat menjadi  teman  masyarakat  melalui  pemberitaan  yang  konstruktif  (membangun),  akurat,  seimbang,  dan  tidak memfitnah serta mematuhi kode etik wartawan Indonesia.
Kata Kuci:Pers, Pemerintah, Pers Liberal, Social Responsibility

## PENDAHULUAN
Media  massa  mempunyai  tugas  dan kewajiban menjadi sarana dan prasarana komunikasi untuk mengakomodasi segala jenis isi dunia  dan  peristiwa-peristiwa  di  dunia  ini  melalui pemberitaan atau publikasinya dalam aneka wujud (berita,  artikel,  laporan  penelitian,  dan  lain sebagainya),  dari  yang  kurang  menarik  sampai yang sangat menarik, dari yang tidak menyenangkan
sampai
yang sangat menyenangkan, tanpa ada batasan kurun waktu.
Media  massa  ada  dimana-mana  di  sekitar kita.  Hidup  satu  hari  tanpa  komunikasi  massa adalah hal yang mustahil bagi kebanyakan orang, terutama  di  masa  sekarang.  Meskipun  demikian, banyak  di  antara  kita  yang  tidak  mengetahui bagaimana media beraksi dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita.
Dunia  memiliki  peranan  dan  kekuatan untuk mempengaruhi media massa, dan sebaliknya,  media massa  juga  mempunyai peranan dan kekuatan yang begitu besar terhadap dan  bagi  dunia  ini,  terlebih  dalam  segala  sesuatu
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) | 171
yang  berkaitan  dengan  manusia  dengan  segala aspek  yang  melingkupinya.  Oleh  karenanya, dalam  komunikasi  melalui  media  massa,  media massa  dan  manusia  memiliki  hubungan  saling membutuhkan karena masing-masing saling memiliki kepentingan.
Komunikasi massa ditujukan kepada massa –  sejumlah  besar  khalayak.  Karena banyaknya jumlah khalayak, pesan dari komunikasi massa harus difokuskan pada pemirsa atau  khalayak  rata-rata.  Dengan  cara  ini,  media dapat  merangkul  khalayak  sebanyak  mungkin. Komunikasi  massa  berlangsung  dalam  suatu konteks  sosial.  Media  mempengaruhi  konteks sosial  dan  konteks  sosial  mempengaruhi  media. Dengan  kata  lain,  terjadi  hubungan  transaksional antara media dan masyarakat.
Media  massa  adalah  salah  satu  elemen penting  dalam  kehidupan  berdemokrasi  untuk menghubungkan  masyarakat  dengan  pemimpin yang  mereka  pilih  melalui  pemilu  atau  pilkada. Karena  itu  sangatlah  penting  bagi  sebuah pemerintahan  untuk  memiliki  hubungan  yang  baik dengan  media  massa  agar  dapat  menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dengan baik dan benar.
Pers  diharapkan  dalam  menyampaikan informasinya dapat menjadi sahabat bagi masyarakat  melalui  pemberitaan  yang  konstruktif, akurat,  dan  berimbang  dan  tidak  megandung fitnah  serta  mematuhi  kode  etik  jurnalis  wartawan Indonesia.

## PERS DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF
Teori Pers Liberal
Teori  pers  liberal  adalah  merupakan perkembangan  dari  teori  pers  sebelumnya,  yaitu teori  pers  otoriter  yang  jelas-jelas  sangat didominasi oleh kekuasaan danpengaruh penguasa  melalui  berbagai  upaya  yang  sangat mengekang dan menekankeberadaan pers. Selama dua ratus tabun pers Amerika dan Inggris menganut  teori  liberal  ini,  bebas  dari  pengaruh pemerintah  dan  bertindak  sebagai fourth  estate (kekuasaan keempat) dalam proses pemerintahan setelah  kekuasaan  pertama  :  lembaga  eksekutif, kekuasaan kedua: lembaga legislatif, dan kekuasaan ketiga: lembaga yudikatif.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  pada abad  ini  muncul new  authoritarianism di  negara- negara komunis sedangkan di negara-negara non- komunis  timbul new  libertarianism yang  disebut social  responsibility  theory atau  teori  tanggung jawab  sosial.  Di  negara-negara  yang  menganut sistem  demokrasi  yang  memberikan  kebebasan kepada  rakyat  untuk  menyatakan  pendapatnya ( free  of  expression ),  sampai  sekarang  pers  tetap dianggap sebagai fourth estate . Hal  ini  disebabkan  oleh  daya  persuasinya  yang kuat  dan  pengaruhnya  yang  besar  kepada masyarakat.  Kata-kata  Napoleon  Bonaparte,  "Aku lebih  takut  pada  empat  surat  kabar  yang  terbit  di Paris  daripada  seratus  serdadu  dengan  senapan bersangkur  terhunus",  masih  berlaku.  Pers diperlukan, tetapi juga ditakuti.
Konsep  pers  yang  diterapkan  di  Barat merupakan penyimpangan demokratis dari kontrol otoritarian  tradisional.  Perjuangan  konstitusional yang  panjang  di  Inggris  dan  Amerika  Serikat lambat-laun  telah  melahirkan  sistem  pers  yang relatif  bebas  dari  kontrol  pemerintah  yang
172 |  PUBLISIA  (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
sewenang-wenang.  Pada  kenyataannya,  definisi tentang kebebasan pers merupakan hak dari pers untuk  melaporkan,  mengomentari  dan  mengkritik pemerintah.  lni  disebut  "hak  berbicara  politik". Sejarah  mencatat,  fitnah  yang  menghasut  berarti kritik  terhadap  pemerintah,  hukum,  atau  pejabat pemerintah. Ketiadaan dalam suatu negara, fitnah yang  menghasut  sebagai  kejahatan  dianggap sebagai  ujian  terhadap  kebebasan  menyatakan pendapat  yang  secara  pragmatis  dibenarkan sebab  berbicara  yang  relevan  secara  politik merupakan  semua  pembicaraan  yang  termasuk dalam kebebasan pers.
Dengan  ujian  yang  dibutuhkan  adalah  hak berbicara  politik.  Konsep  Barat jarang  digunakan dalam dunia saat ini, meskipun banyak pemerintah otoritaian  memberikan  basa-basi.  Pers  yang benar-benar  bebas  dan  independen  hanya  ada disebagian  kecil  negara-negara  Barat  yang memiliki karakter sebagai berikut: 1.  Suatu sistem hukum yang memberikan perlindungan  yang  berati  bagi  kebebasan  sipil perorangan  (di  sini  bangsa  yang  menerapkan common  law ,  yaitu  hukum  yang  menjamin kebebasan individu bagi rakyat untuk menyatakan  pendapat,  seperti  Amerika  Serikat dan  Inggris)  tampaknya  menerapkan  sistem pers  yang  lebih  baik  ketimbang  Perancis  atau Itali yang menerapkan tradisi civil law.
2.  Tingkat  pendapatan  rata-rata  yang  tinggi dalam: pendapatan per kapita, pendidikan atau tingkat melek-huruf.
3.  Pemerintahan dengan sistem multipartai, demokrasi parlementer atau sekurang- kurangnya dengan oposisi politik yang sah.
4.  Modal cukup atau perusahaan swasta diperbolehkan  mendukung  media  komunikasi berita.
5.  Tradisi  yang  mapan  mengenai  kemandirian jurnalistik.
Pemikiran  jurnalistik  Barat  merupakan  hasil sampingan dari Zaman Pencerahan (abad pertengahan)  dan  tradisi  politik  liberal  seperti tercermin  pada  tulisan  John  Milton,  John  Locke, Thomas Jefferson, dan John Stuart Mill. Utamanya,  harus  ada keragaman  pandangan  dan sumber  berita  di  "bursa  pemikiran"  agar  khalayak dapat  memilih  apa  yang  ingin  dibaca  dan dipercaya.  Tak  seorang  pun  dan  kekuasaan manapun, spritual atau temporal, memiliki monopoli  kebenaran.  Judge  Learned  Hand mengatakan: Bahwa industri surat kabar merupakan  satu  dari  seluruh  kepentingan  umum yang paling vital; penyebar dan berita dari banyak sumber  yang  berbeda-beda  denganbanyak  tahap adalah mungkin. Ini menunjukan bahwa kesimpulan yang benar agaknya mungkin diperoleh  lewat  banyaknya  lidah  daripada  melalui bentukseleksi  otoritaian.  Bagi  banyak  orang,  ini merupakan  pendapat  yang  selalu konyol;  tapi kita telah  mempertaruhkannya  dengan  segala  milik kita.
Yang mendasari proses untuk "membenarkan  diri-sendiri"  ( self-righting )  adalah keyakinan bahwa warga negara akan menentukan pilihan  yang  benar  terhadap  apa  yang  harus dipercayainya  jika  cukup  suara  didengar  dan pemerintah  berlepas  tangan.  Dalam  konteks intenasional,  ini  berarti  harus  ada  arus  informasi bebas  yang  tidak  dihalangi  oleh  campur  tangan
negara  manapun.  Pemerintah  dimanapun  tidak boleh merintani pengumpulan berita yang sah.
Kebebasan politik tidak menghalangi kontrol  ekonomi  dan  campur  tangan  terhadap praktek  jumalistik.  Suatu  sistem  media  yang dimiliki swasta, dalam derajat yang berbeda, akan mencerminkan kepentingan dan kepedulian pemiliknya.  Supaya  tetap  bebas  dari  control  luar, termasuk  pemerintah,  media  harus  kuat  secara financial  dan  menguntungkan.  Tapi  keunggulan dan  keuntungannya  tidak  memiliki  arah  yang sama,  meskipun  beberapa  media  berita  yang terbaik sangat menguntungkan pemiliknya.
Bagaimanapun,  mencari  uang  merupakan tujuan  utama  jumalistik.  Dan  bagi  mereka, kemandirian  serta  pelayanan  publik  kurang memiliki makna (atau sedikit diberi perhatian). Lagi pula,  keanekaragaman  di  tingkat  nasional  dan intemasional tampak sedang mengalami kemerosotan.  Meningkatnya  monopoli  media  dan pemusatan  pemilikan  telah  mengurangi  jumlah suara  bebas  yang  terdengar  di  perdebatan terbuka.  Semakin  banyak  surat  kabar,  majalah, dan  stasiun  siaran  yang  menjadi  bagian  dari konglomerasi media yang sangat besar. Beberapa  perusahaan  dalam  konsep  Barat  jatuh di  bawah  rubrik  tanggung jawab  sosial  ( social responsibility ). lni berarti bahwa media mempunyai kewajiban yang jelas dengan memberikan pelayanan  publik  termasuk  di  dalamnya  ukuran- ukuran profesional bagi wartawan serta pelaporan yang  jujur  dan  objektif.  Media juga  berkewajiban menjamin  bahwa  semua  suara  dan  pendapat masyarakat didengar. Lagi pula, pemerintah diberi peran terbatas dalam mencampuri urusan operasional media dan dalam mengatur peraturan
jika  kepentingan  umum  tidak  akan  dilayani secukupnya.
Peraturan  pemerintah  dalam  siaran  di negara-negara  Barat  menunjukkan  contoh  yang baik mengenai kedudukan tanggung jawab sosial. Pada umumnya, negara-negara di dunia, khususnya  di  negara-negara  barat  yang  memiliki sistem  pemerintahan  liberal,  teori  pers  seperti  ini sudah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Teori  pers  liberal  ini  pada  masa  sekarang  sudah dipandang secara luas sebagai prinsip pengabsahan yang utama bagi media cetak dalam demokrasi liberal.
Pada  dasarnya  teori  pers  liberal  adalah merupakan  teori  yang  sederhana  dan  merupakan teori  yang  berisi  atau  menimbulkan  ketidak konsistenan mendasar. Dalam bentuk yang paling dasar,  teori  ini  hanya  menyatakan  bahwa seseorang  seyogyanya diberi dan memiliki kebebasan  untuk  mengungkapkan  pendapat, pikiran,  gagasan,ataupun  ide-idenya.  Hal  ini disebabkan  kerena  teori  pers  ini  menganggap kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat,  pikiran, gagasan, ataupun ide mutlak merupakan hakasasi manusia.  Setiap  orang  dianggap  memiliki  hak untuk berpendapat secara bebas dan berhak pula untuk  mengungkapkannya,  selain  itu  setiap  orang juga memiliki hak untuk bergabung dan berserikat dengan yang lain.
Dengan  demikian,  prinsip  dan  nilai-nilai yang  mendasarinya  identik  dengan  prinsip  dan nilai-nilai  yang  dianut  olehnegara  demokrasi liberal,  yaitu  adanya  keyakinan  akan  keunggulan individu,  akal  sehat,  kebenaran  dan  kemajuan,
174 |  PUBLISIA  (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
dan  pada  akhimya  adanya  kedaulatan  kehendak rakyat.
Meskipun  dalam  teorinya,  pers  liberal merupakan  bentuk  pers  yang  paling  ideal,  tetapi dalam aplikasinya kebebasan pers masih jauh dari apa  yang  diharapkan.  Persoalan  tentang  apakah hal  itu  merupakan  tujuan  pers  itu  sendiri,  sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan,  atau  merupakan hak  mutlak  belum  benar-benarterwujudkan.  Ada yang  menyatakan  bahwa  apabila  kebebasan  pers itu  dipasung  sampai  tingkat  yang  mengancam moral  yang  baik  dan  kewenangan  negara,  maka hal itu harus dikekang.
Menurut  De  Sola  Pool  (1973), "Tidak  ada negara yang akan benar-benar mentolerir kebebasan pers yang mengakibatkan perpecahan negara  dan  membuka  pintu  banjir  kritik  terhadap pemerintah  yang  dipilih  secara  bebas  yang memimpin negara itu. ” Hampir semua masyarakat yang telah mengakui kebebasan pers, pemecahannya  adalah  dengan  membebaskan pers  dari  sensor  pendahuluan,  tetapi  pers  tidak bebas dari adanya peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  setiap  konsekuensi aktivitasnya  yang  melanggar  hak  orang  lain  dan tuntutan  yang  sah  dari  masyarakat.  Perlindungan orang-orang  secara  individu,  kelompok,  minoritas (atas  reputasi, harta benda, kemerdekaan pribadi, perkembangan  moral),  serta  keamanan  dan bahkan  kehormatan  negara  seringkali  lebih diutamakan  dari  pada  nilai  mutlak  kebebasan untuk mempublikasikannya.
Dalam  negara  yang  menganut  sistem politik liberal dan menganut asas-asas demokrasi, kehidupan  persnya  sangat  kental  dengan  adanya persaingan  yang  bebas.  Maksudnya  yaitu,  setiap
usaha  penerbitan  pers  secara  alami  berusaha untuk menarik sebesar-besamya khayalak pembaca melalui pemberitaannya masing-masing. Adanya persaingan ini, membuat para pelaku pers berlomba-lomba mencari,menulis, dan menyajikan informasi-informasi  yang  "besar"  dan  boombastis untukmenarik perhatian khalayak.
Hal seperti ini merupakan hal yang lumrah, karena  bagaimanapun  juga  pers  tidak  hanya melulu  mengatasnamakan  idealisme  semata, namun  dibalik  semuanya  itu,  terdapat  politik bisnis,  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  begitu saja.  Dengan  adanya  persaingan  ini,  maka pemberitaan pers menjadi beragam. Satu hal yang positif  dari  keadaan  seperti  ini,  yaitu  bahwa masyarakat  dapat  menjadi  lebih  dewasa,  dan dapat  mengarahkan  masyarakat  untuk  menjadi rasional  dan  dapat  berpikir  logis.  Hal  ini disebabkan karena dengan adanya informasi yang variatif,  maka  masyarakat  akan  dapat  memilah- milih  sendiri  informasi  yang  dipercayainya  benar sesuai dengan rasionalitasnya masing-masing dan hasil pengamatannya di lapangan.
Teori Tanggung Jawab Sosial ( Social Responsibility )
Pers  sebagai  suatu  sistem  sosial  selalu tergantung dan berkaitan erat dengan masyarakat dimana  ia  beroperasi.  Pers  itu  sendiri  lahir  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  informasi sehingga  ia  berkedudukan  sebagai  lembaga masyarakat (institusi sosial). Sementara itu segala aktivitas  pers  tergantung  pada  falsafah  yang dianut  oleh  masyarakat  dimana  pers  itu  berada. Lyod Sommerlad menyatakan, sebagai institusisosial,  pers  mempunyai  fungsi  dan  sifat
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) | 175
yang  berbeda  tergantung  pada  sistempolitik, ekonomi  dan  struktur  sosial  dari  negara  dimana pers itu berada. Hal senada disampaikan John C. Merril, "A  nation's  press  or  media  closely  tied  to the politicalsystem." (John C. Merril, "A
Conceptual  Overview  of  World  Journalism" dalam International  Intercultural  Communication,  Heinz Dietrich  Fischer  &  John  C.  Merril,Hasting  House Publisher,  New  York).  Bagi  Siebert,  Peterson  dan Schramm,  buku Four  Theories  of  the  Press mencoba  memahami  mengapa  negara-negara yang  berbeda  memiliki  pola  hubungan  yang berbeda pacta medianya.
Jika  ditelaah  lebih  jauh,  tambah  mereka dalam  bagian  pengantar  buku  tersebut,  dunia barat  sesungguhnya  hanya  mengenal  dua  dari teori  pers,  model  autoritarian  dan  libertarian. Soviet  Communist  model,  menurut  mereka, merupakan  variasi  dari  autoritarian  sementara social  responsibility  model  adalah  perkembangan/ peningkatan dari libertarian.
Dasar  pemikiran  utama  dari  teori  ini  ialah  bahwa, kebebasan  dan  kewajiban  berlangsung  secara beriringan  dan  pers  yang  menikmati  kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab  kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak berbeda jauh dengan yang terdapat pada  teori  libertarian  namun  pada  teori  yang disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan  terhadap  interpretasi  fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku  pers  dalam  model  libertarian  yang  ada selama  ini.  Penganut  libertarian  mempercayai bahwa  orang  dapat  mengetahui  kebenaran  saat
mereka boleh memilih dan pers sebagai penyedia ide-ide/pasar  ide.  Mereka  percaya  bahwa  media itu  beragam  dan  independen  dan  orang-orang memiliki  akses ke media.  Namun kenyataan  yang terjadi  adalah  pers  itu  menjadi  berorientasi  profit, dimana  lebih  mengutamakan  penjualan  dan  iklan di atas kebutuhan untuk menjaga publik mendapat informasi lengkap dan akurat sehingga membahayakan  moral  publik,  melanggar  hak-hak pribadi dan dikontrol oleh satu kelas sosioekonomi, yaitu kelas bisnis yang membahayakan  pasar  ide  yang  bebas  dan terbuka.
Teori  tanggung  jawab  sosial  berasal  dari Commission  on  Freedom  of  the  Press (Hutchins, 1947)  sebagai  reaksi  atas  interpretasi  dan pelaksanaan  model  libertarian  yang  ada.  Komisi tersebut  merumuskan  beberapa  persyaratan  pers sebagai berikut:
1.  Memberitakan  peristiwa-peristiwa  sehari-hari dengan  benar,  lengkap  danberpekerti  dalam konteks yang mengandung makna.
2.  Memberikan  pelayanan  sebagai  forum  untuk saling tukar komentar dan kritik.
3.  Memproyeksikan  gambaran  yang  mewakili semua lapisan masyarakat.
4.  Bertanggung  jawab  atas  penyajian  disertai penjelasan  mengenai  tujuan  dan  nilai-nilai masyarakat.
5.  Mengupayakan  akses  sepenuhnya  pada peristiwa sehari-hari.
Secara umum suatu berita haruslah mendukung konsep non-bias, informatif dan institusi  pers  independen  yang  akan  menghindari penyebab ancaman terhadap kaum minoritas atau yang mendorong tindak kejahatan, kekerasan dan
176 |  PUBLISIA  (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
kekacauan sipil. Tanggung jawab sosial seyogyanya dicapai melalui self control /kontrol diri (dari  pers  itu),  bukan  dari  pemerintah.  Tanggung jawab  sosial  jika  dikaitkan  dengan  jurnalis melibatkan  pandangan  yang  dimiliki  oleh  pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut  haruslah  memprioritaskan  tiga  hal  yaitu keakuratan,  kebebasan  dan  etika.  Tak  pelak  lagi profesionalisme  menjadi  tuntutan  utama  disini. Jadi  pelaku  pers  tidak  hanya  bertanggung  jawab terhadap  majikan  dan  pasar  namun  juga  kepada masyarakat.
BENTUK

## HUBUNGAN PERS
DAN

## PEMERINTAH
Kebebasan  pers  secara  substansif  tidak saja  dijadikan  indikator  atau  cermin  tingkat kebebasan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan,  namun  ia  juga  merupakan  cermin tingkat  kematangan  dan  kedewasaan  politik  yang telah  mereka  perjuangkan.  Indikatornya  oleh sementara  kalangan,  khususnya  oleh  mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang  peranan  penting  di  dalam  masyarakat dimanapun,  seperti  para  wartawan,  cendikiawan, para  profesional  maupun  para  politisi  sendiri menganggap  sangat  penting  didalam  menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.
Pertentangan  antara  kekuatan-kekuatan sosial  dan  politik  yang  ada  sesungguhnya bermuara pada dua masalah yang esensial dalam kehidupan bernegara, yaitu masalah pembangunan  nasional  dalam  hal  ini  penetapan kebijakan oleh pemerintah dan masalah kebebasan  pers.  Kekuatan-kekuatan  sosial  dan
politik  tersebut  mempertanyakan  tentang  kadar atau  bobot  yang  harus  diberikan  kepada  upaya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara,  sedangkan  pada  sisi  yang  lain  juga dipertanyakan  tentang  kadar  dan  bobot  yang diperjuangkan untuk memperoleh kebebasan yang layak dimiliki oleh semua anggota masyarakat.
Pembangunan  nasional  dan  kebebasan pers  memberi  tekanan  yang  berbeda,  artinya  bila kita  menganggap  bahwa  salah  satu  lebih  penting dari  pada  yang  lainnya,  sudah  barang  tentu  akan mengundang  banyak  pertanyaan.  Hal  tersebut telah  lama  dipersoalkan  tidak  saja  di  Indonesia, akan  tetapi  juga  hampir  di  seluruh  negara-negara berkembang,  dalam  konteks  ini,  kita  menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelenggaraan suatu kekuasaan  negara,  maka  merupakan  suatu keharusan  yang  mutlak  bahwa  persatuan  dan kesatuan  kesatuan  nasional  merupakan  suatu prioritas yang harus dipelihara dan dijaga. Bahkan apabila  kita  melihat  di  negara-negara  sedang berkembang,  hal  ini  merupakan  salah  satu  tugas utama,  yaitu  pada  sisi  lain  meningkatkan  laju pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  pada  sisi  lain meningkatkan  pertumbuhan  kehidupan  politik. Kedua  ciri   khas  ini  didalam  mengembang makna yang  dalam  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari pengertian  stabilitas,  pembangunan  ekonomi  dan efisien.
Ketiga pengertian tersebut mampu menggeser  prinsip –prinsip  kebebasan.  Hal  ini disebabkan  pada  umumnya  sering  terdapat dugaan keras bahwa ciri –cirri  kebebasan mempunyai  potensi  untuk  mengganggu  stabilitas, bahkan  mampu  mengacaukan  kehidupan  politik dan tidak heran bila terpaksa harus
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) | 177
mengorbankan  makna  pentingnya  efisiensi  dalam pembangunan.
Permasalahan  yang  kita  hadapi  sekarang ini  tidak  sekedar  hanya  menggambarkan  suatu pertentangan antara prinsip-prinsip efisiensi berlawan  dengan  prinsip  kebebasan  sematara akan tetapi tidak mustahil bahwa dalam masyarakat tradisional seperangkat nilai-nilai telah menjadi  acuan  untuk  pembenaran  dari  para penyelenggara  kekuasaan  negara  yang  notabene sangat  mengagungkan  unsur  stabilitas,  antara stabilitas  dan  pembangunan  ekonomi  memang berjalan  seiring  bahkan  saling  mendukung  pada suatu  masa  tertentu,  namun  akan  janggal  bila unsur  stabilitas  dijadikan  alasan  untuk  menutup saluran-saluran  komunikasi  dan  tersumbatnya sumber-sumber informasi yang mampu menentukan kadar kebebasaan yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas.
Dari  gambaran  tersebut,kita  menyadari bagaimana  sesungguhnya  posisi  pers  Indonesia dalam mengantisipasi keadaan yang berat sebelah.Ada  dua  pandangan  dalam  hal  ini. Pandangan  pertama  lebih  menekankan  kepada peran  dari  para  profesional  yang  menganut  dan berpihak  kepada  prinsip-prinsip  kebebasaan, sedang  pandangan  kedua  lebih  menekan  kepada pentingnya  unsur  stabilitas  sebagai  indicator didalam mengantisipasi perkembangan atau perubahan  yang  terjadi  .oleh  Karena  itu  sebagai suatu  kelompok  profesional,  para  wartawan dengan  sendirinya  pula  akan  tunduk  kepada prinsip-prinsip  kebebasan  tadi,  akan  tetapi  bila dilihat  dari  sisi  lain  terutama  wartawan  sebagai insan  sosial-politik,  ia  terpaksa  harus  berjuang untuk  mempertahankan  eksistensinya  melalui
sanggahan-sanggahan  filosofisnya  agar  ruang gerak kebebasan yang diperjuangkan itu mempunyai  makna  dalam  kenyataan  hidupnya. Melihat  uraian  diatas,  maka  fokus  yang  diamati tidak  lain  adalah  masalah  hubungan  antara pemerintah dan peserta posisi masyarakat diantaranya. Hubungan itu tidak jarang menimbulkan distorsi karena masing-masing pihak mencoba  mempertahankan  posisinya  terhadap kepentingan  umum.  Apabila  kita  menggunakan pendekatan  yang  dilandasi  atas  prinsip-prinsip kebebasan,  seperti  apa  yang  diperjuangkan  oleh sebagian  besar  insan  pers,maka  wartawan Indonesia  menyadari  sepenuhnya  bahwa  pada akhirnya beban tanggung jawab politik atas esensi dari arti kepentingan umum itu ternyata harus pula dipikul  oleh  para  penyelenggara  pemerintahan negara.  Demikian  juga  keadaannya  sikap  para kelompok  professional  cendikiawan  maupun  para politisi  sendiri  disebagian  besar  negara-negara  di dunia  ini,  berlaku  dan  bertindak  yang  sama, batasan  atas  makna  kepentingan  umum  pada dasarnya hanyalah suatu interpretasi atau penentuan  dari  sudut  pandang  professional belaka.
Pemberitaan-pemberitaan  dalam  media massa  yang  banyak  menyangkut  masalah- masalah  suku,  agama,  danras  (SARA)  pada dasarnya juga tidak lepas dari kepentingan umum. Dan  pemberitaan  semacam  itu  akhirnya  akan menjadi  sajian  berita  yang  memiliki  kepekaan politik  dan  social  dengan  kadar  yang  tinggi. Dengan demikian bila berita-berita yang semacam ini muncul dimedia massa dan bila penanganannya  didasarkan  atas  pertimbangan keamanan  semata-mata  maka  sesungguhnya
pemecahannya  tidaklah  terlalu  rumit  Karena penyelesaiannya  cukup  dengan  menggunakan pertimbangan politik saja. Akan tetapi sesungguhnya masalah yang ada tidaklah sesederhana  itu,  karena  apabila  kepentingan umum  terlibat  didalamnya  maka  tinjauan  dari sudut filosofis maupun analisis secara kontekstual ternyata  sangat  dibutuhkan.  Dengan  demikian jenis pemberitaan yang bermuatan SARA tidaklah semata-mata  hanya  masalah  keamanan  dan ketertiban saja melainkan juga merupakan masalah  strategis  yang  akan  memakan  waktu lama.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  pemberitaan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggung  jawabkan,  tidak  lain  merupakan bagian  dari  tindakan  politik  tidak  saja  akan memperhatikan  tetapi  juga  akan  menunjang prinsip-prinsip  stabilitas  pertumbuhan  ekonomi maupun  efesiensi.  Itu  sebabnya  pers  Indonesia dan  pers  dimana  saja  dituntut  untuk  berani berjuang  pada  tingkat  pemikiran  filosofis  dan mampu  meyakinkan  para  pelaksana  kekuasaan pemerintah negara, bahwa setiap upaya pemantapan  suatu  keadaan  tertentu  misalnya masalah-masalah  yang  peka  dimata  masyarakat maupun  pemerintah,  acap  kali  pers  harus mengambil jalan dengan resiko tinggi.
Sikap  dan  tindakan  semacam  ini  oleh sementara  dipandang  sebagai  kontribusi  pers terhadap  setiap  pemecahan  masalah  yang dihadapi  oleh  pemerintah  dimana  saja.  Tindakan semacam  ini  pada  dasarnya  adalah  merupakan tugas  yang  sifatnya  simbiosis,  artinya  antara pemerintah  dan  pers  mengemban  fungsi  saling membutuhkan.Dilihat  dari  tugas  pers  untuk  bisa meyakinkan  pemerintah  maka  pada  dasarnya
pekerjaan  ini  hanya  merupakan  sebagian  dari tugas  pers  yang  memberi  ruang  gerak  yang  lebih luas  didalam  proses  pembangunan  nasional  pada umumnya.  Pada  satu  sisi  negara-negara  yang memiliki pertumbuhan pers yang majemuk ditambah  pada  sisi  lainnya  dengan  model pemerintahan  yang  dibentuk  atas  dasar  pusat- pusat kekuatan politik yang hidup dalam masyarakat baik yang didasarkan atas pengelompokkan  politik  maupun  pengelompokan atas  dasar  kekuatan  ekonomi,  yang  satu  dengan yang  lain  sesungguhnya  mempunyai  corak  yang tidak  sama,  maka  pada  umumnya  dan  acap  kali terjadi  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  diambil hanya  menguntungkan  salah  satu  kekuatan tertentu  dari  pusat-pusat  kekuatan  yang  ada. Dalam  kondisi  seperti  ini  dan  apabila  hal  ini  kita cari  padanannya  secara  analogi  dalam kehidupan pers yang majemuk itu, maka akan sukar tercapai suatu  keselarasan  tentang  kebijakan  pers  secara nasional kalaupun terjadi di lapangan implementasinya  akan  mengundang  beragam interpretasi.  Situasi  seperti  ini  akan  sering mengundang lahirnya perbedaan penilaian keluwesan  dan  simpatik  sedangkan  pada  sisi lainnya  memberi  penilaian  sebagai  pejabat  yang galak dan bersikap apriori.

## DUA PIHAK PERS
Hubungan  pers  dan  pemerintah  di  atas sesungguhnya menggambarkan adanya dua pihak hubungan  yang  satu  dengan  yang  lain  saling bertolak  belakang.  Pada  pihak  pertama  lebih menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah  dan  pers.  Kerja  sama  ini  dapat diungkapkan dalam lingkup konotasi yang
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) | 179
negatif,seperti menggunakan istilah crony (“ konco ”),  ataudapatmenggunakan  terminologi yang  lebih  moderat  dengan  memberi  tekanan kepada  aspek  positif  yang  lebih  banyak  bentuk hubungan  senacam  ini  dibanyak  negara  biasa menggunakan  istilah  system  partnership  atau kemitraan. Umumnya negara-negara yang menggunakan system semacam ini, sifat hubungan  tersebut  lebih  banyak  dicerminkan dalam  bentuk  kerja  sama  yang  sifatnya  saling mendukung  dan  saling  menghidupkan  antara kepentingan  pemerintah  disatu  pihak  dengan kepentingan  pers  pada  pihak  lainnya  atau  lebih dikenal  dengan  menggunakan  istilah  simbiosis mutualitisme.  Perlu  dicatat  kiranya  disini  bahwa bentuk  hubungan  yang  sifatnya cronies  (konco) tersebut  juga  dijumpai  dalam  system  pers  liberal, akan  tetapi  pola  hubungan  itu  kurang  mendapat tempat dikalangan libertarian. Dalam pikiran liberal, bentuk simbiosis itu dikhawatirkan bisa merugikan posisi  wartawan  sendiri.  Pada  pihak  lainnya penganut  paham  liberal  seperti  apa  yang  di ungkapkan  oleh De  Sola  Pool (1972),  maka  para wartawan  sangat  yakin  bahwa  posisi  mereka dengan  pemerintah  bertolak  belakang.  Wartawan digambarkan  sebagai  pihak  yang  baik  dan  mau membantu  masyarakatdalam  mencari  kejelasan informasi. Sebaliknya, pihak pemerintah digambarkan  sebagai  penguasa  yang  ditakuti. Bentuk  hubunganyang  diutarakan  seperti  ini memiliki  sifat  yang  sangat  dominan,  yaitu  sifat advesary .  Dalam  artian,  pada  pers  liberal mencoba  menempatkan  diri  seolah-olah  berada dalam  posisi Fis  a  Fis dengan  pemerintah. Dengan asumsi bahwa pers ibarat pahlawan yang hendak membebaskan masyarakat dalam
memperjuangkan  hak-haknya  yang  terancam dirampas  oleh  perlakuan  para  politisi  yang dipandang  sebagai  orang  jahat  yang  selalu mementingkan diri sendiri. Maka dalam hal ini kita biasa  mengenal  istilah Bad  News  Is  Good  News . Dengan  pemberitaan  pers  selalu  dipenuhi  kritikan terhadap  pemerintah  dan  politisi.Apabila  melihat apa  yang  digambarkan  oleh De  Sola  Pool, maka secara  tidak  langsung  ia  ingin  menggambarkan bahwa  pola  adversari  itu  pada  umumnya  bersifat satu sisi dan tidak akurat. Ia hanya mementingakan satu sisi saja atau tidak melakukan Cover Both Side sehingga
mengakibatkan sisi yang lain terabaikan.
HUBUNGAN PEMERINTAH, PERS, DAN MASYARAKAT
Bila melihat kembali kepada teori pertentangan  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh De  Sola  Pool ,  maka  teori  kebebasan  selalu berpandangan bahwa elemen permusuhan merupakan  sesuatu  yang  penting  karena  dengan begitu  pers  mampu  menjalankan  fungsinya sebagai watch  dog .  Mengingat  media  massa memandang  dirinya  sebagai  pihak  yang  selalu memandang dirinya sebagai benteng dari masyarakat  dan  kepentingan  umum  dalam melawan  persekongkolan  dari  penguasa  yang dapat merugikan. Teori ini berpijak pada pandangan  bahwa  media  massa  mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu consensus di balik kebijakan  nasional.  Meski  hal  tersebut  dianggap canggung  oleh  sebagian  praktisi  media  yang menganggap  bahwa  salah  satu  fungsi  media massa  adalah  membantu  pemerintah  dalam melaksanakan kebijakan politik nasionalnya.
Dalam  hal  ini  pers  terkadang  dibutuhkan  untuk bertindak  sebagai  sebagai  inspektur  jenderal  bagi pemerintah agar pemerintah lebih terbuka sekaligus sebagai penghubung antara penyusunan  kebijakan  dengan  publik.  Dengan kata lain pers bertindak sebagai komunikator bagi pemerintahan.  Dalam  fungsinya  yang  demikian maka  pers  akan  mampu  membantu  mendekatkan jarak antara kebutuhan publik dengan kebijaksanaan pemerintah. Terutama hal-hal yang bersangkutan  dengan  kepentingan  masyarakat banyak.  Meskipun  demikian,    fungsi  pers sebagaimana yang digambarkan sebagai jembatan  ataupunsebagai  penghubung  antara masyarakat  dan  pemerintah  jika  dihubungkan dengan realitas pers di Indonesia maka hubungan segitiga  antara  pers,  masyarakat  dan  pemerintah belum mencerminkan suatu hubungan yang ideal. Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  hal  seperti kapitalisme media, intervensi partai politik terhadap  pers  itu  sendiri,  adanya  kedekatan wartawan dengan pejabat yang terkadang wartawan  menjadi  subjektif,  namun kita  tidak  bisa serta  merta  menumpahkan  kesalahan  ini  kepada pers  semata  karena  begitu  banyak  variabel  yang menjadi  kendala  bagi  keharmonisan  hubungan segitiga ini baik dari politisi, penguasa dan pers itu sendiri.  Namun  yang  harus  diwaspadai  bahwa jangan  sampai  masyarakat  menjadi  korban  dari ketidakharmonisan  ini  untuk  itu  dibutuhkan tanggung jawab sosial media.

## MEDIA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Salah  satu  fungsi  media  adalah  sebagai alat kontrol social. Dalam hal ini media dapat saja melakukan kritik, bahkan kritik yang dilakukan oleh
media tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari kedewasaan politik. Dalam budaya politik manapun kritik melalui media adalah sesuatu yang lumrah  kecuali  dalam  sistem  perpolitikan  yang otoriter.  Namun  yang  perlu  diperhatikan  disini adalah  jangan  sampai  berbagai  kritik  yang dilakukan  oleh  media  menimbulkan  ketidak tenangan sosial. Antisipasi dari timbulnya keadaan tersebut,  maka  setiap  pemberitaan  media  dituntut semacam adanya tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab sosial bagi media sesungguhnya telah dikenal semenjak berakhirnya perang  dunia  II,  serta  dirintis  di  Amerika  Serikat. Inti  pokok  dari  tanggung  jawab  sosial  bagi  media ini  adalah  dilatar  belakangi  oleh  muculnya kebebasan  pers,  bahwa  setiap  kebebasan  itu membawa  konsekuensi  tanggung  jawab  kepada masyarakat.
Dalam  hal  ini  media  massa  dikontrol pemanfaatannya  oleh  masyarakat  bahkan  oleh kelompok minoritas sekalipun mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka mengutarakan  pendapatnya  apabila  ada  sesuatu atau  isu  tertentu.  Salah  satu  ciri  dari  tanggung jawab sosial media ini adalah bahwa media massa boleh dimiliki oleh swasta untuk mencari keuntungan,  akan  tetapi  media  massa  atau  pers harus  berfungsi  untuk  kepentingan  umum  atau kesejahteraan  umum.  Dan  apabila  pers  gagal melakukan  fungsinya  tersebut  maka  masyarakat berhak  menuntut  dan  meluruskannya.  Hal  ini disebut  oleh  Dennis  Mc  Quail‟s  sebagai The Frame  of  Public  Responsibility yaitu  media berperan  sebagai  wadah  penyaluran  aspirasi masyarakat.  Selain  itu,  organisasi  media  juga merupakan  intitusi  sosial  tempat  bertemunya
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) | 181
banyak komitmen profesional (baik secara sukarela  maupun  sebaliknya)  yang  bertujuan untuk  mencapai  tujuan  bersama  perusahaan, memperoleh  keuntungan  dalam  bisnis  media. Keunggulan  dari  alternatif  ini;  pertama,  memberi kesempatan  kepada  publik  untuk  menyuarakan aspirasi  secara  langsung  sehingga  publikasi  akan lebih  demokratis  dan  objektif.  Kedua,  membuka peluang  kerja.  Kendalanya  adalah  banyak  media yang menolak statusnya sebagai „wakil‟
masyarakat dengan mengatasnamakan kebebasan media.

## KESIMPULAN
Media massa dapat memperkaya masyarakat  dengan  menyebarkan  karya  kreatif terbaik  dari  manusia.  Media  massa  yang,  yang tergantung  kepada  audien  yang  besar  demi kelangsungan  hidup  ekonominya,  sulit  untuk menjangkau spektrum yang dikehendaki.
Kebebasan  pers  secara  subtansif  tidak saja  dijadikan  indikator  atau  cermin  tingkat kebebasan yang dimilki masyarakat yang bersangkutan,  namun  ia  juga  merupakan  cermin tingkat  kematangan  dan  kedewasaan  politik  yang telah  mereka  perjuangkan.  Pemerintah  dibentuk sebagai  produk  demokrasi  untuk  membuat sejahtera rakyatnya yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya  dan  karena  itu  harus  dikontrol produk  demokrasi  lain,  yakni  parlemen.  Namun, keduanya  bisa  saja  tidak  harmonis  dan  dapat merugikan  rakyat,  karena  itu  keduanya  harus dikontrol  oleh  alat  demokrasi  lain  yang  bernama pers.
Pemerintah  merupakan  produk  demokrasi yang  dipilih  oleh  rakyat  melalui  pemilihan  umum.
Tugasnya  melindungi,  melayani,  dan  membuat rakyatnya  sejahtera.  Pers  yang  hidup  bersama rakyat  sebagai  alat  demokrasi,  seperti  halnya pemerintah,  juga  mengabdi  kepada  rakyat  karena rakyatlah pemilik kedaulatan. Pemerintah dan pers harus  bersinergi  demi  rakyat.  Pers  dituntut  harus mampu  memberdayakan  pemerintah  dan  rakyat sesuai  hukum  dan  etika  pers.  Pemerintah  dan pers  harus  sama-sama  profesional  melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Teori  pers  liberal  merupakan  penerapan filsafat  umum  rasionalisme  dan  hak-hak  ilmiah dalam bidang pers. Tugas pers yang terpenting di sini  memberikan  informasi,  menghibur,  menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan  kontrol  sosial  serta  pemerintahan. Pemanfaatan  pers  secara  terbuka,  maksudnya siapapun berhak untuk menggunakannya. Pemberitaan  yang  dilarang  berupa  pemberitaan yang  bersifat  fitnah,  cabul,  tidak  senonoh,  dan penghianatan saat perang.
Perusahaan  pers  biasanya  dimiliki  oleh kalangan  pribadi  (swasta).  Mekanisme  aktivitas pers difokuskan pada tindakan memeriksa/mengontrol pemerintah dan
mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat.  Libertarian  theory  akan  berkembang menjadi responsibility  theory .  Dalam  teori  liberal, pers  bukan  alat  pemerintah  melainkan  sebagai alat  untuk menyajikan fakta, alasan dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah ( social control terhadap pemerintah) sebagai berikut:
1.  Memberi penerangan kepada masyarakat
2.  Melayani kebutuhan pendidikan politik
masyarakat
3.  Melayani kebutuhan bisnis
4.  Mencari keuntungan
5.  Melindungi hak warga masyarakat
6.  Memberi hiburan kepada masyarakat.
Masa  berkembang  di  Amerika  Serikat  pada abad  ke-20,  Pelopor Commission  on  Freedom  of Fress yang  tujuan  utama  memberi  informasi, menghibur,  menjual  (komersil)  namun  terutama untuk  membangkitkan  konflik  yang  membentuk diskusi. Yang berhak menggunakan media adalah setiap  orang  yang  memiliki  sesuatu  yang  ingin dikatakan.  Lalu  bagaimana  media  dikontrol  juga dengan  opini  publik,  aksi  konsumen,  etika  profesi kepemilikan  swasta,  kecuali  jika  pemerintah mengambil  alih  untuk  memastikan  pelayanan publik.  Perbedaan  mendasar  dari  teori-teori  lain adalah  media  harus  mengambil  kewajiban  dari tanggung  jawab  sosial,  dan  jika  mereka  lalai, harus ada yang memastikan mereka melaksanakannya.  Jika  teori  libertarian  dilahirkan dari konsep kemerdekaan negatif, yang
didefinisikan sebagai
kemerdekaan
dari/kebebasan dari pengekangan eksternal.
Sedangkan  teori  tanggung  jawab  sosial  berpijak pada  konsep  kebebasan  positif,  yaitu  kebebasan untuk menghendaki menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
DeVito,
A, Joseph, 2011, Komunikasi Antarmanusia ,  Karisma  Publishing  Group,
Tangerang Selatan.
Sardar,  Ziauddin,  2002,  Memaknai  Kembali Hubungan  Pers  Dan  Pemerintah,  Resist Book, Yogyakarta.
Kahya,  Eyo,  2004,  Perbandingan  Sistem  dan Kemerdekaan  Pers,  Pustaka  Bani Quraisy,
Jakarta.
Sendjaja,  S.  Djuarsa,  2005,  Paradigma  Baru Pendidikan  Ilmu  Komunikasi  di  Indonesia, Dalam  Jurnal  Komunika,  Vol.8,  2005, Jakarta.
Vivian,  John,  2008,  Teori  Komunikasi  Massa, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
http://widdy.weebly.com/blog/category/all

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

## PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI) PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  imformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.