## Pelarangan Buku di Indonesia Era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault

## Muhammad Iqbal
Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Palangkaraya

## Abstrak
Pelarangan  buku  adalah  bentuk  paradoks  di  negara  demokrasi  karena memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan  berekspresi.  Padahal  semua  itu  dijamin  oleh  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi,  bahkan secara  tegas  ditulis  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Melarang  buku  juga  menjadi paradoks  bagi  kehidupan  bermedia  di  Indonesia  yang  lebih  dari  satu  dekade  terakhir  telah mengumandangkan  dukungan  terhadap  kebebasan  pers.  Pelarangan  buku,  di  sisi  lain, mengindikasikan    ambiguitas    kebijakan    penguasa.  Alih-alih  mengantisipasi  polemik  di masyarakat,  lewat  tindakan  pelarangan  buku,  pemerintah  memperlihatkan  praktik-praktik primitif  dalam  mengontrol,  mengarahkan,  membatasi,  bahkan  memandulkan  cara  berpikir masyarakat.  Pelarangan  buku  juga  mencerminkan  ketakutan  penguasa  dengan  mengekang hak politik warga negaranya, tidak mengakui adanya keanekaragaman perspektif dan sudut pandang. Artikel ini ingin meneroka sejarah kebijakan pelarangan buku oleh rezim Orde Baru (Orba), guna mencatat perubahan bentuk dan orientasi yang melatari tindakan pelarangan buku  sesuai  konteks  zamannya,  serta  apa  dampaknya  terhadap  pendisiplinan  masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Pelarangan Buku, Orde Baru, Panoptikon

## Pendahuluan
Pelarangan buku di Indonesia dapat ditelusuri  dari  rekam  jejak  yang  melintasi berbagai  periodisasi  zaman.  Dirunut  dari akar  sejarahnya,  pelarangan  buku  se- benarnya  sudah  jauh  terjadi  sejak  zaman kerajaan-kerajaan  di  Nusantara.  Kerajaan- kerajaan  itu  melarang  berbagai  bentuk perlawanan  titah  raja  dengan  dalih  bahwa kekuasaan  mutlak  itu  milik  penguasa  atau status  raja  sebagai  representasi  titisan dewa/Tuhan di dunia.
Dokumentasi  sejarah  pelarangan buku  di  Indonesia  secara  nyata  mulai terlacak  sejak  masa  kolonial.  Bentuknya berupa  pemenjaraan  atau  pengasingan seseorang  karena  hasil  karyanya  dianggap berlawanan  dengan  pandangan  politik  dan
kebijakan  pemerintah  kolonial.  Setelah merdeka,  pelarangan  buku  tetap  berlanjut, bahkan  dengan  ekskalasi  yang  terus meningkat,  yakni  dari  masa  Demokrasi Terpimpin  di  bawah  kendali  Soekarno  dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru di  bawah  pimpinan  Suharto.  Setelah  Orde Baru  tumbang  diganti  era  Reformasi, pelarangan buku dianggap tidak ada lagi.
Namun,  kondisi  bebas  pelarangan buku  tersebut  ternyata  tidak  berlangsung lama.  Era  Reformasi  yang  mengusung agenda kebebasan berekspresi dan penegakan  hak  asasi  manusia  kembali melanggengkan  praktik  pelarangan  buku. Fakta  sejarah  mencatat,  motif  utama pelarangan buku yang terjadi dari zaman ke zaman  mengulang  sebuah  pola,  yakni manifestasi  otoritarianisme  penguasa  dan
dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi  kekuasaan.  Meskipun  struktur kekuasaan  berganti,  budaya  otoriter  dari rezim  yang  berkuasa  menjadi  pendorong utama  segala  bentuk  pemberangusan  sikap kritis masyarakat. Ini dilakukan dengan cara memberi label “membahayakan keamanan”, “mengganggu  ketertiban  umum”,  “tafsir yang keliru”, “ajaran sesat”, dan sebagainya.
Kemudian,  dalam  rangka  mencari pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai sejarah  pelarangan  buku,  uraian  pada  bab ini akan dibagi ke dalam tiga periode, yakni periode  kolonial,  demokrasi  terpimpin,  dan masa Orde Baru. Pembagian periode sejarah dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada pertimbangan  adanya  kebijakan  dan tindakan  pelarangan  buku  oleh  pemerintah yang  berkuasa  pada  saat  pelarangan  itu berlangsung, dan bukan pada era kepemimpinan  presiden  siapa  yang  sedang menjabat.
Meskipun  periode  kolonial  belum menjadi  bagian  dalam  sejarah  Indonesia merdeka,  periode  ini  sengaja  dimasukkan guna  memberikan  konteks  atas  pelarangan buku  di  Indonesia.  Secara  politis,  paparan pada  bagian  ini  pada  dasarnya  bertujuan untuk menunjukkan bahwa motif pelarangan  buku  pada  masa  Indonesia merdeka  dan  era  kolonial  tidaklah  jauh berbeda.  Semuanya  demi  kepen-  tingan kekuasaan.  Lalu,  pengambilan  periode demokrasi  terpimpin  didasarkan  pada argumen  bahwa  pada  era  inilah  demokrasi
mengalami  penyesatan,  dan  Soekarno sebagai  pemimpin  besar  revolusi  telah melakukan beberapa kesa- lahan. Pelarangan buku, karenanya, banyak terjadi pada masa ini. Berikutnya adalah pelarangan  buku  selama  pemeritahan otoriter Orde Baru. Pada era kiwari, banyak buku dilarang karena alasan-alasan subsversif, menyebarkan paham marxisme-komunisme, atau karena penulisnya  mempunyai  hubungan  dengan komunisme. Periode kolonial menandai penjajahan  berbagai  sektor  kehidupan.
Berbagai  peraturan  yang  ada  semata-mata bertujuan mengendalikan orang-orang tanah  jajahan  agar  tidak  melawan  apalagi memerdekakan  dirinya.  Saat  itu,  me-  mang belum  ada  peraturan  khusus  berbentuk regulasi  pelarangan  buku.  Namun,  banyak penulis  buku  dipenjarakan  atau  diasingkan karena  karya  mereka  dianggap  berlawanan dengan  pandangan  politik  dan  kebijakan pemerintah kolonial.
Pelarangan  brosur  karya  Soewardi Soerjaningrat  bertajuk  Seandainya  Saya Warga  Belanda  ( Als  ik  eens  Nederlander was ),  misalnya,  yang  isinya  mengecam peringatan 100 tahun lepasnya Belanda dari penjajahan  Prancis  pada  1913  yang dirayakan  di  Hindia  Belanda,  menjadi contoh konkret dalam hal ini. Dalam brosur itu, Seowardi menuturkan ironi masyarakat jajahan  yang  harus  membiayai  pesta kemerdekaan  penjajah.  Brosur  itu  dilarang
beredar  dan  Soewardi  Soerjaningrat diasingkan  ke  negeri  Belanda.    Salah  satu koran besar pada masa itu, De Express tidak ketinggalan  memuat  isi  brosur  tersebut sebagai artikel. Dengan alasan “ rust en orde ” (keamanan  dan  ketertiban),  penguasa kolonial  menyita  semua  bentuk  brosur pemikiran kritis Seowardi Soerjaningrat dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya.
Meski  reaksi  bermunculan  dari berbagai  kalangan,  tetapi  pemerintah kolonial  tetap  pada  keputusannya.  Bahkan, pada tahun yang sama, Tjipto Mangoenkoesomo  dan  Douwes  Dekker masing-masing  dibuang  ke  Banda  dan
Kupang. Setelah melalui negosiasi, keduanya diizinkan  pergi  ke  Belanda.  Sejak  saat  itu, pemerintah kolonial semakin ketat mengawasi  perkembangan  pemikiran  kritis di  tanah  jajahan.  Daftar  orang  yang  harus dibuang pun terus bertambah.
Pemenjaraan  juga  dialami  oleh tokoh-tokoh  pergerakan  yang  dikenal karena  tulisan  kritis  mereka  terhadap permerintah kolonial.
Beberapa di antaranya adalah Darsono, Marco Kartodikromo, dan Semaoen. Politik perbukuan  zaman  Belanda  secara  formal sesungguhnya  mulai  dibentuk  pada  14 September 1908 saat pemerintah
mendirikan Commissie  voor  de  Inlandsche School  en  Volkslectuur (Komisi  Bacaan Rakyat)  yang  dipimpin  G.  A.  J.  Hazeu, seorang  doktor  dalam  bidang  bahasa  dan sastra  Nusantara  dari  Universitas  Leiden
dan  Penasehat  Gubernur  Jendral  untuk urusan  bumi  putera.  Komisi  ini  bertugas memilih  “buku­buku  baik  yang  dapat menjadi  bacaan  bagi  penduduk  pribumi” dan memberi pertimbangan kepada Direktur  Pendidikan  yang  mengurus sekolah-sekolah
pribumi. Awalnya,
tema-tema  bacaan  yang  dipilih  komisi  ini berkisar  pada  pelajaran  keterampilan teknik,  pertanian,  tanaman,  dan  ilmu  alam atau  yang  berkaitan  dengan  sikap  dan perilaku yang baik.
Titimangsa  1917,  D.A  Rinkes,  yang diberi  wewenang  pemerintah  kolonial untuk menata ulang Komisi Bacaan Rakyat, berhasil  mengembangkan  komisi  itu menjadi  sebuah  lembaga  otonom, Kantoor voor  de  Volkslectuur ,  yang  secara  khusus mengatur pengumpulan
naskah,
pencetakan,  penerbitan,  dan  peredaran buku-buku  yang  dianggap  pemerintah bermutu.  Lembaga  ini  kemudian  dikenal sebagai Balai Poestaka. Balai Poestaka tidak hanya berperan menyediakan bacaan-bacaan ringan, tapi juga mendorong minat  baca  dan  membentuk  selera  rakyat tentang sastra.
Balai  Poestaka  menerjemahkan  dan mengadaptasi karya-karya pengarang Eropa yang  terkenal,  seperti  Charles  Dickens  dan Mark Twain ke dalam bahasa Melayu, Jawa, Madura,  dan  Sunda.  Selain  itu,  Balai Poestaka  juga  menerbitkan  hikayat,  cerita rakyat,  dan  kisah  perwayangan  dari khazanah  kesusastraan  Jawa,  Melayu,  dan
PELARANGAN BUKU DI INDONESIA ERA ORDE BARU ………| 59 Sunda. Selanjutnya, Balai Poestaka
mendorong  penulis-penulis  pribumi  untuk menghasilkan  karya-karya  mereka  sendiri dalam bahasa Melayu Tinggi, seperti Marah Rusli, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Armijn Pane.  Buku-buku  yang  diterbitkan  Balai Poestaka  memiliki  kecenderungan  yang seragam,  yakni  tidak  berani  memuat masalah  politik,  apalagi  kritik  terhadap pemerintah kolonial.
Kemajuan  Balai  Poestaka  semakin menguatkan  peran  pemerintah  kolonial memanfaatkan  lembaga  tersebut  untuk menjalankan  kontrol  yang  ketat  terhadap barang  cetakan  sejak  pemilihan  dan penyuntingan naskah sampai pada penjualan.
Di bidang kesusastraan, pengaruh  Balai  Poestaka  masih  terasa sampai  masa  kini.  Karya-karya  sastra  hasil penulis Tionghoa, Eropa peranakan,
ataupun  pribumi  yang  sudah  beredar  jauh sebelum  Balai  Poestaka  berdiri  tersingkir dari sejarah kesusastraan Indonesia modern.
Namun,  selama  masa  penjajahan, terdapat  periode  kritis  antara  1920-1926 yang  ditandai  menjamurnya  bacaan  liar yang  memfasilitasi  lahirnya  semangat pergerakan. Bacaan liar adalah bagian yang tak  terpisahkan  dari  “mesin  pergerakan” untuk  mengikat  dan  menggerakkan  kaum kromo-kaum  buruh  dan  kaum  petani  yang tak  bertanah.  Bacaan  merupakan  media penyampaian  pesan  dari  organisasi  atau aktivis  pergerakan  kepada  rakyat.  Melalui
bacaan liar, rakyat mengenal kata-kata baru yang  berkaitan  dengan  gerak  perlawanan terhadap  kekuasaan  kolonial,  seperti kapitalisme,  sosialisme,  internasionalisme, beweging
(pergerakan), staking
(pemogokan),  dan vergadering (rapat umum),  dan  sebagainya.    Bacaan  liar melukiskan  situasi  pergerakan,  eksploitasi kolonial,  dan  mendorong  pembacanya untuk berpartisipasi dan bergerak bersama kaum pergerakan untuk menentang kediktatoran kolonial. Pada masa kolonial, antara 1906-1912,  kaum  bumi  putera  baru mempunyai  penerbitan  sendiri  dengan munculnya NV  Javasche  Boekhandel  en Drukkerrij  en  Handel  in  Schrijfbehoeften “Medan  Priaji”  pimpinan  R.M.  Tirto  Adhi Soerjo.  Tirto  menjadi  pelopor  pergerakan nasional yang  memelopori bacaan fiksi dan nonfiksi untuk mendidik bumi putera. Selain itu, ada percetakan Insulinde yang disokong H.M. Misbach yang menerbitkan Mata Gelap (Mas  Marco,  3  jilid,  1914)  dan  percetakan VSTP (Serikat Buruh Kereta Api  dan Tram) yang menerbitkan koran Si Tetap.
Pemerintah  kolonial  tidak  pernah mengeluarkan undang-undang khusus untuk melarang peredaran bacaan liar, tapi mereka berusaha menghambat kelanjutannya dengan menguasai
percetakan,  penerbitan,  dan  peredaran bahan  bacaan  melalui  Balai  Poestaka. Pemerintah  melakukan  pelarangan  ketika terjadi aksi perlawanan yang dimotori atau
didukung  organisasi-organisasi  pergerakan. Misalnya,  ketika  pada  1920  terjadi pemogokan  buruh  percetakan  van  Dorp yang  disusul  pemogokan  buruh  percetakan sejumlah  surat  kabar,  yang  didukung Sarekat  Islam  Semarang,  pemerintah menyita  buku-buku  karangan  Mas  Marco dan  menutup  toko-toko  buku  milik organisasi ini.
Runtuhnya  bacaan  liar  erat  dengan perkembangan politik nasional,   khususnya pemberontakan      nasional  1926/1927. Pemberangusan  organisasi  radikal  diikuti dengan  pemberangusan  produksi  bacaan liar  sejak  pemberontakan  itu.  Aksi-reaksi berlangsung terus-menerus sepanjang masa penjajahan  Belanda.  Ketika  pemerintahan penjajah  berganti  di  tangan  kekuasaan militer  Jepang,  sensor  diganti  dengan kontrol  total.  Hampir  semua  jenis  media digunakan oleh tentara pendudukan Jepang demi kepentingan propaganda.
Implikasinya, semua alternatif pemikiran  dan  pendapat  diseragamkan dengan  berbagai  cara,  tidak  jarang  dengan kekerasan.  Praktik  pelarangan  buku  di Indonesia  modern  secara  resmi  muncul pertama  kali  pada  akhir  1950-an,  seiring dengan  meningkatnya  kekuasaan  militer dalam  politik  Indonesia.    Pada  awal  masa kemerdekaan,  Indonesia  diguncang  krisis politik  seperti  jatuh-bangunnya  kabinet, ketegangan  antara  pimpinan  sipil  dan militer,  serta  timbulnya  pemberontakan- pemberontakan  oleh  sejumlah  perwira
militer  di  Jakarta  (Peristiwa  17  Oktober 1952), yang disusul dengan pemberontakan militer lebih besar dan lebih terorganisir di hampir  seluruh  bagian  di  Sumatera, Sulawesi,  dan  Jawa  Barat  (PRRI/Permesta dan DI/TII). Upaya memadamkan
pemberontakan  ini  memberikan  dalih  bagi militer,  khususnya  Angkatan  Darat  (AD), untuk  memperkuat  peran  mereka  dalam menentukan kebijakan politik.
Di  tengah  situasi  itu,  pers  secara terbuka  memberitakan  korupsi  dan  konflik di  tubuh  militer,  kecaman  terhadap kebijakan  pemerintah,  serta  konflik  politik antarpimpinan  parpol.  Ironisnya,  di  tengah penerapan status darurat untuk menghadapi  berbagai    pemberontakan sejumlah  perwira militer yang menamakan gerakan mereka PRRI/Permesta dan DI/TII, KSAD Mayjen AH Nasution selaku Penguasa Militer  melalui  Peraturan  Kepala  Staf  AD selaku  Penguasa  Militer  mengeluarkan peraturan  No.  PKM/001/9/1956  yang mengontrol kebebasan berekspresi, terutama pemberitaan pers.
Dengan  adanya  peraturan  tersebut, AD  setiap  saat  dapat  melarang  peredaran barang-barang  cetakan  yang  dianggap memuat  atau  mengandung  ketajaman- ketajaman, persangkaan ( insinuaties ), bahkan  penghinaan  terhadap  pejabat negara, memuat atau mengandung pernjataan  permusuhan,  kebencian  atau penghinaan  terhadap  golongan-golongan masyarakat, atau menimbulkan “keonaran”’.
Batasan atas konsep-konsep itu sepenuhnya ditentukan  oleh  penafsiran  subjektif  AD. Larangan  itu  pada  awalnya  lebih  banyak ditujukan  kepada  pers.  Sepanjang  1957, penguasa militer melarang penerbitan tidak kurang  dari  33  penerbitan  dan  menutup  3 kantor  berita,  termasuk  Kantor  Berita Antara. Puluhan wartawan diinterogasi, dan belasan  di  antaranya  ditahan  di  rumah tahanan  militer.  Setidaknya,  3  buku kumpulan puisi juga dilarang beredar.
Salah  satu  buku  kumpulan  puisi adalah  karya  Sabar  Anantaguna  yang berjudul Yang  Bertanah  Air  tapi  Tak Bertanah ,  sementara  dua  lainnya  karya Agam  Wispi  yang  berjudul Yang  Tak Terbungkamkan dan Matinya Seorang Petani (Lekra,  1961).  Brosur Demokrasi  Kita ,  yang dibuat  oleh    Mohammad  Hatta  pasca pengunduran  dirinya,  juga  tidak  lolos  dari pemberangusan.  Brosur  tersebut  adalah tanda  dukungan  Hatta  terhadap  Liga Demokrasi  yang  dibentuk  beberapa  saat sebelumnya,  berisi  kritik  terhadap  pribadi Presiden Soekarno.
Pelarangan  brosur  itu  diikuti penangkapan  Hamka,  pimpinan Pandji Masyarakat yang  pertama  kali  memuat naskah  dalam  brosur.  Antara  Maret  1957 hingga  1  Mei  1963,  Penguasa  Perang memiliki  kekuasaan  tak  terbatas  untuk memberlakukan  sensor  dan  pelarangan terbitan.  Nasib  dunia  penerbitan  semakin memburuk karena para penguasa militer di berbagai  daerah  dengan  leluasa  dapat
mengambil  tindakan  untuk  membungkam pers,  terutama  yang  memberitakan  militer tanpa  merujuk  pada  sumber  yang berwenang  atau  pada  bagian  penerangan militer  sendiri.  Status  keamanan  negara diubah  dari  “keadaan  perang”  ke  “keadaan bahaya”  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  23  Tahun 1959  tentang  Keadaan  Bahaya.  Dalam  UU tersebut,
Penguasa Perang berhak
mengontrol  berbagai  bentuk  ekspresi  dan menutup percetakan.
Penguasa  Perang  di  antaranya melarang peredaran buku karya Pramoedya Ananta  Toer  yang  berjudul Hoakiau  di Indonesia pada  1959  dan  memenjarakan penulisnya selama satu tahun (Jones 2013). Adapun  rumusan  masalah  dan  tujuan penelitian ini yaitu: mengetahui  Bagaimana praktik  pelarangan  buku  oleh  Pemerintah Orde  Baru  dan  Apa  dampaknya  terhadap masyarakat  Indonesia  saat  itu?  Dapat memberikan  kontribusi  pemikiran  tentang hasil  penelitan  sejarah  pelarangan  buku  di masa Rezim Suharto berkuasa.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Panoptik
Panoptik ( Panopticon ) pada awalnya adalah  konsep  bangunan  penjara  yang dirancang  oleh  filsuf  Inggris  dan  teoretisi sosial  Jeremy  Bentham  pada  1785.  Konsep desain  penjara  itu  memungkinkan  seorang pengawas  untuk  mengawasi  (- opticon ) semua  ( pan -)  tahanan,  tanpa  tahanan  itu
bisa  mengetahui  apakah  mereka  sedang diamati.  Karena  itu,  konsep  panoptik  ini menyampaikan  apa  yang  oleh  seorang arsitek  disebut  ”sentimen  kemahatahuan yang tak terlihat”. Bentham memperoleh ide panoptik  ini  dari  rencana  pembangunan sekolah  militer  di  Prancis,  yang  dirancang untuk memudahkan pengawasan.
Rancangan  awal  itu  berasal  dari kakak  Bentham,  Samuel,  yang  menjadikan panoptik  sebagai  solusi  bagi  rumitnya keterlibatan,  dalam  upaya  menangani sejumlah  besar  orang.  Panoptik  oleh Bentham  dimaksudkan  sebagai  model penjara  yang  lebih  murah  dibandingkan penjara  lain  pada  masanya,  karena  hanya membutuhkan sedikit staf (Downing, 2008). Perkembangannya  panoptik  bukan  lagi sekadar desain arsitektur, namun ia menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan masyarakat,  yang  juga  diterapkan  sampai zaman sekarang.
Filsuf  sejarawan  yang  mengulas masalah  pendisiplinan  masyarakat  dengan model  panoptik  ini  adalah  Michel  Foucault. Desain  panoptik  ini  disebut  oleh  Michel Foucault dalam bukunya Surveiller et punir:
Naissance de la Prison (1975) yang terbit di Prancis, dan lantas diterjemahkan ke bahasa Inggris  dengan  judul Discipline  and  Punish:
The  Birth  of  the  Prison (1977).  Desain panoptik  ini  menjadi  metafora  bagi masyarakat “disiplin” modern dan kecenderungannya  yang  menyebar,  untuk mengawasi  dan  menormalisasi  (Foucault
1995). Discipline  and  Punish merupakan penelaahan mekanisme sosial dan teoretikal di  belakang  perubahan-perubahan  masif, yang  terjadi  pada  sistem  penghukuman Barat  selama  zaman  modern.  Foucault mengawali  bukunya  dengan  mengkontras- kan  dua  bentuk  hukuman:  kekerasan  dan penyiksaan  di  depan  publik  yang  kacau pada  akhir  abad  ke-18;  serta  penjadwalan harian  yang  sangat  teratur  bagi  para tahanan pada awal abad ke-19.
Contoh-contoh  ini  menunjukkan gambaran,  betapa  besarnya  perubahan dalam  sistem  penghukuman  Barat  sesudah kurang dari seabad. Foucault ingin agar para pembaca  bukunya  mempertimbangkan  hal ihwal  ini.  Bagaimana  budaya  Barat  bisa bergeser  begitu  radikal?  Untuk  menjawab hal  itu,  Foucault  mulai  menguji  penyiksaan itu sendiri. Menurut Foucault, penyiksaan di depan  publik  merupakan  forum  teatrikal yang  melayani  sejumlah  maksud  yang diniatkan  dan  tidak  diniatkan  bagi masyarakat.
Maksud  yang  diniatkan  itu  adalah, pertama ,  pencerminan  kekerasan  dari kejahatan  asal  kepada  tubuh  terpidana untuk  dilihat  semua  orang. Kedua , melakukan  pembalasan  terhadap  tubuh terpidana,  di  mana  upaya  oleh  yang  pihak berkuasa untuk memilikinya, telah dicederai oleh kejahatan. Di sini Foucault berargumen bahwa hukum dianggap sebagai kepanjangan  dari  tubuh  pihak  yang berkuasa, dan dengan demikian pembalasan
terhadap  terpidana  harus  berbentuk menyakiti tubuh terpidana. Pembahasannya terfokus pada dokumen-dokumen bersejarah  dari  Prancis,  tetapi  isu-isu  yang ditelaahnya  tetap  relevan  bagi  setiap masyarakat  Barat  modern.  Karya  Foucault ini  dianggap  sebagai  karya  yang  punya kemungkinan  berkembang,  dan  telah memengaruhi  banyak  ahli  teori  dan seniman (Foucault, 1995).
Menurut  Foucault,  dampak  utama panoptik  adalah  sebegitu  rupa  sehingga menyebabkan  adanya  kesadaran  dan visibilitas  pada  tahanan,  yang  memastikan berfungsinya  kekuasaan  secara  otomatis. Jadi,  ia  mengatur  pelbagai  hal  yang–pada dampaknya  pada  si  tahanan–pengawasan itu seolah-olah dirasakan bersifat permanen,  sekalipun  sebenarnya  mungkin terjadi  ketidaksinambungan  pengawasan. Foucault menyatakan, bukan hanya penjara tetapi  seluruh  struktur  hirarkial–seperti tentara,  sekolah,  rumah  sakit  dan  pabrik telah  mengembangkan  dalam  sejarahnya pembentukan struktur yang mirip panopticon -nya Bentham.
Keterkenalan  desain  itu  saat  ini (walaupun  tidak  memiliki  pengaruh  yang bertahan  lama  dalam  realitas  arsitektural) berasal dari analisis Foucault yang terkenal tentang  hal  tersebut  (Ransom,  2007).  Para pengritik sosial kontemporer sering
menegaskan bahwa teknologi telah memungkinkan pengerahan struktur- struktur panoptik yang tidak bisa terlihat di
seluruh  masyarakat.  Pengawasan  lewat kamera  CCTV  di  tempat-tempat  publik adalah  contoh  teknologi  yang  membawa cara  pandang  serius  dari  orang  unggul  ke kehidupan  sehari-hari  populasi.  Foucault berpendapat  bahwa  munculnya  penjara sebagai  bentuk  penghukuman  bagi  setiap kejahatan  tumbuh  dari  perkembangan disiplin pada abad ke-18 dan ke-19.
Dia  melihat  ke  perkembangan bentuk-bentuk disiplin yang sangat dipercanggih.  Yakni,  disiplin  yang  terkait dengan  aspek-aspek  terkecil  dan  paling persis dari tubuh manusia. Institusi-institusi modern  mensyaratkan  bahwa  tubuh  harus diindividuasikan  sesuai  dengan  tugas-tugas mereka,  serta  untuk  pelatihan,  observasi, dan kontrol. Karena itu, disiplin menciptakan  keseluruhan  bentuk  baru individualitas  bagi  tubuh-tubuh,  yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya  dalam  bentuk  baru  organisasi- organisasi  ekonomi,  politik,  dan  militer, yang muncul pada zaman modern dan terus berlangsung sampai saat ini.
Individualitas  yang  mendisiplinkan konstruksi  bagi  tubuh  yang  dikontrolnya memiliki  empat  ciri,  yang  katakankah membentuk  individualitas,  yaitu:  Selular (menentukan  distribusi  spasial  tubuh- tubuh).  Organik  (memastikan  bahwa aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh-tubuh bersifat  “alamiah”  bagi  mereka).  Genetik (pengontrolan  evolusi  selama  waktu aktivitas tubuh-tubuh itu), Bersifat

## 64   | JURNAL AGASTYA VOL 9 NO 1 JANUARI 2019
kombinasi (memungkinkan kombinasi kekuatan  dari  banyak  tubuh  ke  dalam sebuah  kekuatan tunggal  yang sangat kuat) (Dillon  &  Neal,  2008).  Foucault  menduga bahwa  individualitas  ini  dapat  diterapkan dalam sistem yang secara resmi egalitarian, namun  yang  menggunakan  disiplin  untuk mengkonstruksi  relasi-relasi  kuasa  yang non-egalitarian.
Argumen  Foucault  adalah  bahwa disiplin  menciptakan  “tubuh-tubuh  yang tenang dan mudah dikelola” ( docile bodies ), yang ideal bagi ekonomi, politik, dan perang zaman  industri  modern–tubuh-tubuh  yang berfungsi  di  pabrik-pabrik,  resimen- resimen  militer  yang  diperintahkan,  dan ruang-ruang kelas di sekolah. Namun, untuk mengkonstruksi  tubuh  yang  tenang  dan mudah diatur, lembaga-lembaga pendisiplinan  harus  sanggup  untuk:  a) secara  terus-menerus  mengawasi  dan merekam  tubuh-tubuh  yang  dikontrol;  b) memastikan  internalisasi  individualitas pendisiplinan  di  dalam  tubuh  yang dikontrol.
Maka,  disiplin  harus  datang  tanpa kekuatan yang berlebihan melalui pengawasan  yang  cermat,  dan  melebur tubuh-tubuh  ke  dalam  bentuk  yang  benar melalui  observasi.  Ini  menuntut  adanya bentuk  partikular  dari  institusi,  yang menurut
argumentasi Foucault, dicontohkan  oleh panopticon -nya  Jeremy Bentham.  Panoptik  adalah  perwujudan puncak dari institusi pendisiplinan modern.
Panoptik  memungkinkan  observasi  terus- menerus  yang  dicirikan  oleh  sebuah “tatapan  yang  tidak  setara”  ( unequal  gaze ), sebuah  kemungkinan observasi  yang  terus- menerus.  Mungkin  gambaran  yang  paling penting  dari  panoptik  adalah  bahwa pengaturan  itu  secara  spesifik  dirancang sedemikian  rupa,  sehingga  tahanan  tidak pernah bisa merasa pasti, apakah ia sedang diawasi atau tidak.
Tatapan  yang  tidak  setara  ini menyebabkan  internalisasi  individualitas pendisiplinan  dan  kebutuhan  tubuh-tubuh yang  mudah  diatur  itu  akan  adanya  teman setahanan.  Ini  berarti  seseorang  kecil kemungkinan  melanggar  peraturan  atau hukum  jika  mereka  yakin  sedang  diawasi, bahkan  sekalipun  mereka  sebenarnya sedang  tidak  diawasi  (Ernst,  2012).  Oleh karena  itu,  penjara,  dan  khususnya  penjara yang mengikuti model panoptik, menyediakan  bentuk  ideal  penghukuman modern.  Foucault  menganggap,  inilah sebabnya  mengapa  hukuman  “lembut” bersifat  umum,  yang  berupa  kelompok- kelompok  kerja  untuk  publik,  kalah  oleh penjara.
Perihal  ini  adalah  modernisasi penghukuman yang ideal, karena
dominasinya pada akhirnya bersifat alamiah.  Di  sini  Foucault  menantang  ide yang secara umum diterima, bahwa penjara menjadi bentuk penghukuman yang konsisten berkat keprihatinan kemanusiaan dari  kaum  reformis,  walaupun  Foucault
tidak  membantah  hal  itu.  Foucault melakukan  hal  ini  dengan  melacak  secara cermat pergeseran-pergeseran dalam budaya, yang menjurus ke dominasi penjara, dengan  memfokuskan  pada  tubuh  dan pertanyaan-pertanyaan tentang kuasa (Lemm  &  Vatter  2015).  Penjara  adalah bentuk  yang  digunakan  oleh  “disiplin- disiplin”  sebuah  kekuatan  teknologis  baru, yang  juga  bisa  ditemukan  (menurut Foucault)  pada  sekolah,  rumah  sakit,  barak militer, dan lain-lain.
Dalam  menguji  konstruksi  penjara sebagai  sarana  sentral  penghukuman kriminal,  Foucault  membangun  kasus  bagi gagasan bahwa penjara menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yang telah menjadi sebuah  lembaga  berdaulat  yang  mencakup semuanya.  Penjara  ialah  satu  bagian  dari jejaring  yang  sangat  besar,  yang  mencakup sekolah,  lembaga  militer,  rumah  sakit,  dan pabrik-pabrik,  yang  membangun  sebuah masyarakat panoptik bagi anggota- anggotanya.
Sistem  ini  menciptakan  karir-karir pendisiplinan  bagi  mereka  yang  terkurung dalam  koridor-koridornya.  Sistem  ini beroperasi  di  bawah  otoritas  ilmiah kedokteran,  psikologi,  dan  kriminologi. Sistem  ini  juga  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang  memastikan  bahwa  ia tidak  boleh  gagal  menghasilkan  penjahat- penjahat.  Kejahatan  itu  diproduksi  ketika kriminalitas sosial kecil-kecilan tak lagi bisa ditoleransi,  dan  menciptakan  sebuah  kelas
“pelaku  pelanggaran”  yang  terspesialisasi, yang bertindak sebagai proksi (kepanjangan tangan) polisi dalam mengawasi
masyarakat. Dalam  penelitian  ini,  teori  panoptik dari  Michel  Foucault  digunakan  sebagai pisau analisa bagi penulis untuk menjelaskan  bagaimana  lembaga-lembaga pelarangan  buku  milik  para  penguasa dijalankan  dan  bagaimana  konstruksi budaya  mereka  dalam  praktik  sensor berubah  selama  berabad-abad  di  dunia. Berfokus  pada  praktik  sensor  buku merupakan  cara  penting  untuk  melacak perubahan sepanjang waktu, dan meneroka bagaimana kekuasaan begitu dinamis dalam melakukan pendisiplinan masyarakatnya.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian
Sejarah menggunakan  metode  historis,  yaitu  suatu metode  penelitian  kualitatif  yang  khusus digunakan dalam penelitian sejarah dengan melalui  tahapan  tertentu.  Penerapan metode  historis  ini  menempuh  tahapan- tahapan kerja, sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Notosusanto  (1971:  17) sebagai berikut:
a. Heuristik, yakni  menghimpun  jejak-jejak masa lampau
b. Kritik (sejarah),  yakni  mennyelediki apakah  jejak  itu  sedjati  baik  bentuk maupun isinja.

## 66   | JURNAL AGASTYA VOL 9 NO 1 JANUARI 2019
c. Interpretasi ,  yakni  menetapkan  makna dan  saling  berhubungan  dari  fakta  jang diperoleh sedjarah itu.
d. Historiografi , yakni menyampaikan sintesa  yang  diperoleh  dalam  bentuk sebuah kisah.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Membangun Sistem Kontrol
Pada  masa  Orde  Baru,  kegiatan politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah  dianggap  sebagai  sebuah kejahatan, sama halnya seperti perampokan atau  pencurian  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Puluhan orang  yang  aktif  menyuarakan  pikiran politiknya  menjadi  korban  dan  dijerat dengan  ‘pasal-pasal  penyebar  kebencian’ ( haatzaai  artikelen ).  Pelbagai  pasal  ini ditetapkan  pada  zaman  kolonial  oleh pemerintah Hindia Belanda untuk
melindungi  penguasa  dari  perlawanan rakyat pribumi.
Dua  pasal  di  antaranya,  yaitu  pasal 153  bis  dan  161  bis  dan  ter  yang mengerikan,  dicabut  pada  1946  tatkala pemerintah Republik Indonesia yang masih belia memberlakukan kembali kitab undang-undang  hukum  pidana  Hindia Belanda  dengan  sedikit  perubahan.  Dalam sidang-sidang para korban haatzaai artikelen beserta pengacara mereka berulangkali  mengkritik  penggunaan  pasal- pasal  warisan  kolonial,  sebagai  tindakan yang  tidak  patut.  Amat  ironis  menurut
mereka,  bahwa  di  zaman  ini  pemerintah Orde  Baru  justru  menerapkan  pasal-pasal yang  pernah  dipakai  penguasa  kolonial untuk  membelenggu  kemerdekaan.  Para ahli hukum umumnya mendukung pandangan  itu,  dan  mengatakan  bahwa pasal-pasal  itu  sudah  kehilangan  basis legitimasinya,  baik  dari  segi  sosio-historis maupun  yuridis;  apalagi kalau  ditinjau  dari perspektif hak asasi manusia internasional.
Seluruh  nafas  dari  instrumen  hak asasi  manusia  internasional  berasal  dari kritik  yang  mendasar  dan  menyeluruh terhadap pengalaman masyarakat- masyarakat  yang  berada  di  bawah kekuasaan rezim otoriter. Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatur  masalah  kebebasan  berbicara, berpikir,  dan  berpendapat  menyebutkan ‘keamanan  nasional’  sebagai  batas-batas yang  boleh  dijaga  oleh  pemerintahan,  tapi sama  sekali  tidak  disinggung  masalah ‘kewibawaan pemerintah’ atau ‘kehormatan Presiden’.
Artinya,  kritik  terhadap  pemimpin negara,  sekalipun  sangat  tajam  dan mendasar,  patut  mendapat  perlindungan hukum,  sejauh  tidak  bersifat  mencemarkan nama baik atau mengganggu haknya sebagai manusia.  Pasal-pasal  penyebar  kebencian itu  hanya  beberapa  dari  sekian  banyak warisan  kolonial  di  dalam  sistem  hukum Indonesia era kiwari. Melihat bahwa aturan hukum  adalah  legal  expression  dari hubungan  kuasa  antara  negara  dan
masyarakat,  maka  dapat  disimpulkan, bahwa  hubungan  itu  belum  mengalami pergeseran  yang  berarti.  Dalam  kasus ‘pasal-pasal  penyebar  kebencian’,  ada pendapat  yang  keras  mengatakan  bahwa pergantiannya  tidak  lebih  dari  sekadar nama saja, ‘Raja/Ratu’ diganti ‘Presiden’ dan ‘Kerajaan’  diganti  ‘Republik’.  Negara  tetap berada pada posisi mendominasi, sementara masyarakat luas dalam posisi didominasi.
Peralatan  represif  dipakai  untuk mempertahankan dominasi ini, dan berkembang  semakin  canggih  seiring terjadinya  perlawanan  dari  masyarakat. Haatzaai artikelen digunakan untuk menghukum  kalangan  pergerakan  yang menentang  kekuasaan  kolonial,  tetapi maksud  sebenarnya  tidak  lain  untuk meredam  perlawanan  secara  menyeluruh. Aturan  yang  sama  kemudian  dipakai  oleh pemerintah  Orde  Baru  umumnya  terhadap aktivis  mahasiswa  dan  pemuda.  Walaupun dari  aspek  institusi  ada  kesejajaran, kepentingan yang dilindungi oleh perangkat-perangkat negara tidak sepenuhnya sama. Pertanyaannya  kepentingan  apa yang sesungguhnya dilindungi oleh perangkat  represif  negara?  Pertanyaan  itu dengan  sendirinya  melampui  penjelasan legal-formal  yang  ada  di bagian  konsideran produk-produk  hukum,  bahwa  peralatan represif dibuat untuk
melindungi
kepentingan bersama, atau dalam pernyataan lebih abstrak ‘menjaga stabilitas
nasional’.  Juga  sudah  umum  diketahui, bahwa  perumusan  ‘stabilitas  nasional’ biasanya  dilakukan  secara  sepihak  oleh pemegang  kuasa,  bukan  melalui  cara-cara yang  demokratis  seperti  pengumpulan pendapat umum. Dalam konteks pelarangan buku, pernyataannya lebih spesifik: kepentingan apa yang sebenarnya dilindungi  oleh  rezim  pelarangan  dengan segala  perangkat  birokrasi  dan  aturan hukumnya?.
Di masa Orde Baru, gaya Demokrasi Terpimpin  yang  memberi  wewenang  besar pada lembaga ekskutif tetap dipertahankan. Partai-partai  politik  dan  dewan  perwakilan cenderung  menjadi  pelengkap  sistem politik,    dan  sejak  awal  tidak  memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pemerintah membantu pembentukan organisasi- organisasi korporatis dan terus mendorong organisasi  independen  untuk  bergabung dalam ‘wadah tunggal’.
Di  sisi  lain,  kekuasaan  birokrasi negara  makin  besar,  sekaligus,  semakin terpusat  di  tangan  badan-badan  militer. Jabatan-jabatan sipil yang penting diisi oleh personel militer, terutama yang berkelindan dengan pengawasan dan kontrol, mulai dari tingkat  departemen,  kantor  wilayah, gubernur,  sampai  bupati.  Cara  lain  ialah membuat  lembaga-lembaga  baru,  seperti rapat,  forum  atau  badan  koordinasi,  yang memberi  ruang  bagi  intervensi  dalam pengambil  keputusan.  Lembaga  liyan  yang
tidak  kalah  pentingnya  adalah  Kopkamtib, yang  memiliki  kekuasaan  nyaris  tidak terbatas untuk ‘memulihkan keamanan dan ketertiban’.  Oleh  para  pengendali  negara kemudian  dianggap  berdiri  di  atas perbedaan  politik  dan  kepentingan;  sebuah senjata ampuh untuk membenarkan tindakan  dan  menekan  para  pembangkang (Awaluddin,  2010).  Pembentukan  lembaga kontrol  sedemikian  rupa  tidak  lain  untuk menjaga hubungan dominasi di setiap orde.
Dalam  khazanah  pemikiran  politik, pelarangan  buku termasuk  tindakan represif  karena  membuntungi  hak  secara paksa  melalui  surat  keputusan  dan  aturan tertentu.  Dengan  begitu,  seluruh  peralatan dan perlengkapannya dikategorikan sebagai peralatan  koersif  negara  ( coercive  state apparatus )  karena  memiliki  kekuatan memaksa,  dan  dibedakan  dari  peralatan yang  bekerja  di  tingkat  ideologi  atau kesadaran ( ideological apparatus ).
Peralatan  ini  bekerja  untuk  menciptakan konsensus  dalam  masyarakat  bahwa  orde atau  tatanan  yang  sedang  berjalan  adalah yang  terbaik,  dan  untuk  itu  perlu  dijaga keamanan dan ketertibannya.
Dengan  lembaga  semacam  inilah setiap  penalaran  atau  ekspresi  yang berbeda dapat dijaga agar tidak berkembang  menjadi  (dalam  rumusan  BP-
7)  ancaman,  gangguan,  hambatan,  dan tantangan (AGHT). Sebagian sarjana berpendapat  bahwa  semua  ini  dilakukan rezim  Orde  Baru  untuk  mempertahankan
kepentingan  mereka  sendiri,  sementara yang lainnya berpandangan bahwa birokrasi  diciptakan  untuk  melindungi kepentingan  ekonomi  dan  politik  tertentu. Pelarangan  buku  lebih  mungkin  disigi sebagai upaya kontrol terhadap masyarakat secara  menyeluruh,  dan  kepentingan  yang dilindungi  oleh  upaya  kontrol  ini  dipakai untuk  melindungi  kepentingan  bersama para pemegang kuasa di segala bidang, yang tidak menginginkan perubahan berarti yang mengancam  kedudukan  dan  dominasi politiknya.
Hal  ihwal  ini  dapat  dilihat  dalam kasus-kasus  pelarangan  buku  yang  dibahas dalam  penelitian  ini.  Dalam  studi  atau komentar  tentang  pembatasan  kebebasan ekspresi  di  Indonesia  sering  muncul simpulan bahwa tidakan pelarangan adalah produk  kesewenang-wenangan  penguasa yang  tidak  peduli  hukum,  atau  bahkan menginjak-injak  hukum.  Dengan  kata  lain, pemegang  kekuasaan  yang  menjatuhkan larangan  telah  bertindak  menyimpang  dari aturan  yang  berlaku  atau  membelokkan hukum  untuk  kepentingan  lain  di  luar keadilan .

## B. Mekanisme Pelanggaran
Pada  tahun-tahun  pertama  Orde
Baru,  pelarangan  buku  masih  dilakukan serampangan  oleh  berbagai  instansi,  tapi umumnya  melibatkan  pihak  militer.  Pada periode  transisi  ini  boleh  dibilang wewenang  pelarangan  dan  pengawasan praktis  terpusat  di  tangan  Kopkamtib,
sementara lembaga-lembaga kontrol
lainnya  lebih  banyak  memberikan  bantuan saja.  Antara  tahun  1968  sampai  1977, Kejaksaan  Agung  sebagai  pemegang  kuasa masalah pelarangan tercatat hanya mengeluarkan 10 surat keputusan melarang,  berarti  rata-rata  satu  keputusan setiap  tahunnya.  Sejak  1978  peran Kejaksaan
Agung sebagai lembaga pelarangan  makin  penting,  dan  tercatat lebih  aktif  mengeluarkan  surat  keputusan pelarangan.
Akan tetapi, perihal itu tidak berarti bahwa  lembaga-lembaga  kontrol  lainnya melemah  dalam  urusan  pelarangan.  Untuk melihat  hubungan  antarlembaga  yang secara  keseluruhan  membentuk  rezim pelarangan,  ada  baiknya  melihat  prosedur pelarangan  buku  dalam  praktik,  artinya tidak hanya seperti ditetapkan oleh undang- undang.
Dengan pengamatan ini juga terlihat ruang-ruang  intervensi  bagi  lembaga  lain yang masih terus terjadi. Dari uraian pasal- pasal  dan  penjelasan  UU  No.  4/Pnps/1963 terlihat  prosedur  pelarangan  buku  oleh Kejaksaan  Agung  terbagi  dalam  empat tahap: pengumpulan bahan, penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan, dan penyitaan (JKB 1999). Pasal 2  undang-undang  tersebut  mewajibkan setiap percetakan untuk mengirimkan hasil cetakannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, selambat-lambatnya 48 jam pasca cetak.  Untuk  barang  cetakan  yang
diproduksi  di  luar  negeri  tetapi  diterbitkan di  Indonesia,  maka  kewajiban  itu  jatuh  ke pundak  penerbitnya.  Pelanggaran  terhadap ketentuan ini dikenakan hukuman denda Rp 10.000,00. Di samping itu  Jaksa Agung juga berwenang,  seperti  diatur  dalam  pasal  4, untuk  memeriksa  semua  barang  cetakan yang  dikirim  dari  luar  negeri,  termasuk yang  dikirim  melalui  pos.  Menurut pengakuan  Kejaksaan  Agung,  ketentuan pasal  2  sering  diabaikan  oleh  percetakan dan  penerbit,  sehingga  seringkali  harus turun  ke  lapangan  mencari  buku-buku untuk diperiksa.
Untuk  keperluan  itu,  Jaksa  Agung menugaskan  Jaksa  Agung  Muda  Bidang Intelijen beserta stafnya untuk
mengumpulkan barang cetakan yang diduga berbahaya  secara  rutin.  Pada  November 1993  misalnya,  Kejaksaan  Tinggi  Jawa Tengah  memeriksa  kiriman  ribuan  buku untuk  Universitas  Diponegoro  dari  10 mahasiswa  Indonesia  yang  belajar  di Amerika Serikat. Dalam kiriman itu, 87 judul dicurigai mengandung ajaran komunis, yang kemudian  disita  untuk  diperiksa  lebih lanjut.
Bagaimanapun,  inisiatif  pemeriksa- an  sebuah  buku  selalu  datang  dari  pihak kejaksaan.  Lembaga-lembaga  pemerintah dan  organisasi  masyarakat  kerap  kali mengadukan  beredarnya  barang  cetakan yang meresahkan kepada Kejaksaan Agung, seperti  terlihat  dari  beberapa  contoh  di bawah ini:
70   | JURNAL AGASTYA VOL 9 NO 1 JANUARI 2019

## 1. September  1968.  Pengurus  Besar  Front
Muballigh  Islam  di  Medan  mengirim surat kepada Kejaksaan Agung menuntut pelarangan  ensiklopedi  Funk  and Wagnalls.  Alasannya  karena  ensiklopedi itu  memuat  gambar  Nabi  Muhammad saw  yang  tidak  diperkenankan  dalam Islam,  dan  memberikan  informasi  yang keliru  mengenai  agama  Islam.  Jaksa Agung  meluluskan  tuntutan  itu  melalui SK No. Kep-121/DA/11/1968.
2. Juni  1982.  Kantor  Departemen  Agama Tegal dan Brebes mengirim surat kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah.
Pejabat  kantor  itu  mempersoalkan peredaran  buku  Kunci  Mencari  Rizqi karya KH. Zahwan Anwar, yang dianggap
‘bisa  menimbulkan  dampak  negatif  bagi akidah  Islam’.  Kanwil  Departemen
Agama Jawa Tengah mendukung pernyataan  itu  dan  menarik  buku  itu tanoa menunggu keputusan Jaksa Agung.
3. Juni  1986.  Dalam  dengar  pendapat Komisi I DPR dengan Bakin, Wakil Ketua Komisi I dari F-KP Rusli Desa, mendesak pemerintah  melarang  buku  Militer  dan Politik  karya  Harold  Crouch  yang diterbitkan oleh Sinar Harapan beberapa bulan sebelumnya. Menurutnya, buku itu akan  ‘menyebabkan  ketidakpercayaan rakyat  terhadap  Presiden’.  Buku  itu dilarang  sebulan  kemudian  melalui  SK No. Kep-044/JA/6/1986.
4. September  1995.  Forum  Studi  dan
Komunikasi  (Fosko)  ’66  mendatangi
Kejaksaan Agung
menyampaikan gugatan terhadap buku Memoar Oei Tjoe
Tat  yang  disunting  oleh  Pramoedya
Ananta  Toer  dan  Stanley  Adi  Prasetyo. Dalam  gugatan  itu  dikatakan,  ‘kalau ditemukan hal yang dapat
membahayakan  kepentingan  persatuan dan  kesatuan  bangsa,  buku  itu  harus dilarang.’  Tanggal  25  September,  dua minggu  pasca  kunjungan  delegasi  itu, Jaksa  Agung  melarang  buku  tersebut melalui SK No, Kep-111/JA/9/95.
Usulan  pelarangan  secara  rutin dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  lain, melalui  berbagai  forum  atau  rapat koordinasi.  Salah  satu  yang  penting  adalah rapat  koordinasi  bidang  politik  dan keamanan  yang  dipimpin  oleh  Menko Polkam.  Rapat  itu  berlangsung  rutin  dan dihadiri  oleh  Jaksa  Agung  serta  pejabat pemerintah  dan  petinggi  militer,  seperti Panglima ABRI.
Dari konsideran surat-surat keputusan  pelarangan  terlihat  bahwa beberapa  lembaga,  antara  lain:  Bakin, Bakorstanas,  Bais  ABRI,  Polri,  Departemen Agama, secara rutin mengirim pandangannya  langsung  kepada  Jaksa Agung  melalui  surat.  Hubungan  yang  lebih langsung  (meskipun  mungkin  berlangsung secara informal) dapat ditelusuri dari posisi Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen,  yang salah  satu  tugasnya  ialah  mengumpulkan informasi  tentang  buku-buku  rawan.  Posisi ini  hampir  selalu  ditempati  oleh  perwira
tinggi  militer,  yang  lama  bekerja  dalam bidang  intelijen.  Dalam  pasal  12  Keppres 55/1991  tentang  susunan  organisasi  dan tata kerja Kejaksaan Agung disebutkan:
Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai  tugas  dan  wewenang melakukan kegiatan intelijen yudisial  di  bidang  ideologi,  politik, ekonomi,  keuangan,  sosial  budaya, dan  pertahanan  keamanan  untuk mendukung  kebijakan  penegakan hukum  dan  keadilan  baik  preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban  dan  ketentraman  umum serta  pengamanan  pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan  peraturan  perundang- an-undangan  dan  kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Dengan  fungsi  resmi  seperti  ini, praktis  Jaksa  Agung  Muda  Intelijen  dapat berhubungan  dengan  semua  instansi penyelenggara ketertiban dan ketenteraman  umum.  Di  samping  ruang- ruang yang memberi peluang intervensi, ada dua  lembaga  yang  secara  langsung menghubungkan  kejaksaan  dengan  aparat keamanan  dan  birokrasi  sipil.  Lembaga pertama  adalah  Musyawarah  Pimpinan Daerah  yang  dibentuk  melalui  Keppres 10/1986.
Dalam  keputusan  itu  disebutkan tugas  Muspida  antara  lain  ialah  koordinasi seluruh  aparatur  negara  di  tingkat  daerah untuk  mencegah  dan  menanggulangi gangguan  ketenteraman  dan  ketertiban  di dalam  masyarakat.  Di  tingkat  provinsi, lembaga  ini  melibatkan  Jaksa  Tinggi,
Gubernur,
Panglima Daerah
Militer
(Pangdam),  dan  Kepala  Kepolisian  Daerah (Kapolda),  sementara  di tingkat  kabupaten, terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri, Bupati atau  Wali  Kota,  Komandan  Distrik  Militer (Dandim),  dan  Kepala  Kepolisian  Resort (Kapolres).  Gangguan  keamanan  seperti peredaran  buku-buku  berbahaya  sering dibicarakan  dalam  lembaga  ini,  yang selanjutnya juga menjadi bahan pertimbangan  Kejaksaan  setempat  untuk mengambil tindakan, terkadang mendahului keputusan Jaksa Agung.
Lembaga  lain  yang  tidak  kurang pengaruhnya  adalah  Bakorstanas  yang dibentuk  dengan  Keppres  29/1988  sebagai ganti Kopkamtib yang dibubarkan beberapa waktu  sebelumnya.  Secara  umum,  lembaga ini  sama  fungsi  dan  tugasnya  seperti Muspida,  tetapi  tekanan  lebih  besar  pada aspek  keamanan.  Di  tingkat  nasional, lembaga  ini  dipimpin  oleh  Panglima  ABRI yang  bertanggung  jawab  langsung  ke Presiden  dan  wakil-wakil  dari Mabes  ABRI, kelima  angkatan,  Kepolisian,  Kejaksaan Agung, dan BAKIN sebagai anggota tetap.
Pimpinan juga dapat meminta setiap departemen atau instansi pemerintah untuk mengirimkan  wakilnya  sebagai  anggota tidak  tetap  jika  diperlukan.  Dari  segi keanggotaan,  Bakorstanas  berbeda  dari Kopkamtib dengan melibatkan unsur lain di luar  militer.  Akan  tetapi,  struktur  dan kontrol  kelembagaannya  praktis  tidak berubah,  karena  baik  di  tingkat  nasional
maupun  regional,  kepemimpinannya  ada  di tangan  pejabat  militer  setempat  dan keuangannya  dibebankan  kepada  Mabes ABRI. Dari gambaran ini terlihat bahwa pola yang  berlaku  pada  awal  kekuasaan  Orde Baru,  di  mana  militer  sangat  berperan dalam kontrol terhadap arus informasi terus bertahan,  sekalipun  nampak  tumpang- tindih  dan  pembagian  tugasnya  menjadi tidak jelas.
Kejaksaan  Agung  tentunya  lebih berperan  aktif,  tapi  sesungguhnya  tidak lepas dari pengaruh bahkan campur tangan dari  pihak  militer.  Lembaga-lembaga  itu juga  berperan  dalam  tahap  selanjutnya, yaitu  proses  penelitian/penyelidikan  atas sebuah  buku.  Pada  masa  awal  Orde  Baru ‘kerjasama’  ini  tidak  dilembagakan  dan diumumkan  kepada  masyarakat  luas.  Baru pada  Oktober  1989,  keluar  keputusan membentuk clearing  house yang  berfungsi meneliti  isi  sebuah  buku  dan  memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung, sebelum mengambil keputusan.
Namun  dari  kasus-kasus  yang  ada, seringkali  sebuah  buku  dilarang  hanya selang  beberapa  minggu  dari  waktu penerbitannya, sehingga dapat diperkirakan
bahwa Jaksa Agung sepenuhnya
mempercayai  rekomendasi  dari clearing house atau  pihak-pihak  lain,  tanpa melakukan  konfirmasi  melalui  penelitian sendiri.  Pelembagaan  hubungan  instansi- instansi  kontrol  pikiran  ini,  tidak  berarti intervensi  langsung  sudah  selesai.  Dalam
kasus  pelarangan  Nyanyi  Sunyi  Seorang Bisu  karya  Pramoedya  Ananta  Toer  pada Maret  1995,  Jaksa  Agung  mencantumkan surat  dari  Badan  Intelijen  ABRI  sebagai salah  satu  bahan  pertimbangannya.  Tahap selanjutnya,  adalah  keputusan  pelarangan. Setelah  mendengarkan  masukan  dari clearing  house dan  instansi-instansi  lain,
Jaksa Agung menjatuhkan larangan melalaui surat keputusan.
Dalam  surat  ini,  Jaksa  Agung  selalu merujuk  pada  UU  No.  15/1961  tentang Kejaksaan Agung (kemudian diganti dengan UU No. 5/1991) serta UU No. 4/Pnps/1963 sebagai  landasan  hukumnya.  Pada  bagian keputusan disebutkan bahwa pelarangan itu berlaku di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia,  serta  pihak  yang  menyimpan, memiliki,  dan  memperdagangkan  barang cetakan  itu  harus  menyerahkannya  kepada Kepala  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala Kejaksaan  Tinggi  setempat.  Surat-surat keputusan itu biasanya hanya mencantumkan  alasan  yang  umum,  seperti merendahkan  martabat  Kepala  Negara  RI, mengadu  domba  golongan,  dan  tentunya mengganggu ketertiban umum.
Hanya  dalam  beberapa  kasus,  Jaksa Agung  memberikan  alasan  yang  cukup lengkap  dan  menunjuk  bagian-bagian  yang dianggap  ‘mengganggu  ketertiban  umum’, serta  penjelasan  lebih  lanjut  melalui  siaran pers.  Keputusan  Jaksa  Agung  ini  kemudian diumumkan  kepada  masyarakat  melalui surat  kabar  atau  media  massa  lainnya.
Penulis  dan  penerbit  hampir  tidak  pernah diberitahu  secara  langsung  bahwa  barang cetakan mereka sudah dinyatakan dilarang, dan  dari  sejumlah  wawancara  diketahui bahwa mereka umumnya mendapat informasi dari media massa. Kadang-kadang pengumuman  ini  dilakukan  terlambat, bahkan  sampai  dua  bulan  setelah  surat keputusan dikeluarkan.
Pada  tahap  pelarangan  ini  juga sering  terjadi  tumpang-tindih  tindakan antara  Jaksa  Agung  dengan  Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun lembaga- lembaga  lain.  Selama  bulan  Mei  dan  Juni 1995, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menarik buku  terjemahan  Desain  Yahudi  atau Kehendak  Tuhan,  karena  dianggap  bisa meresahkan  umat  muslim.  Menghindari perdebatan  perihal  tumpang-tindihnya wewenang ini, Kajati Jawa Barat H. Soegeng Marsigit,  SH  mengatakan  tindakannya berbeda dengan penyitaan, walaupun akibat yang ditimbulkannya sama.
Di  atas  sudah  disebutkan  bahwa Kanwil  Departemen  Agama  Jawa  Tengah juga  pernah  melakukan  tindakan  serupa terhadap  buku  Kunci  Mencari  Rizqi. Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan juga  melakukan  hal  ihwal  yang  sama, meskipun  biasanya  berlaku  terbatas  di wilayah kerjanya saja. Menghadapi ini, Jaksa Agung  beberapa  kali  menguatkan  tindakan itu dengan menjatuhkan pelarangan melalui surat  keputusan.  Surat  keputusan  Jaksa Agung  biasanya  diikuti  oleh  instruksi
kepada kepala-kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan  Negeri  di  seluruh  Indonesia untuk  mengambil  tindakan  pengamanan terhadap  buku  yang  dilarang.  Aparat kejaksaan dan kepolisian lantas mendatangi alamat  penerbit  dan  percetakan,  jika tercantum,  dan  menyita  semua  barang cetakan terlarang yang masih tersisa. Pasca dibersihkan,  sasaran  berikutnya  adalah agen atau toko buku yang diketahui menjual barang cetakan tersebut.
Dalam instruksi itu tidak disebutkan ketentuan  ganti  rugi,  baik  bagi  penerbit maupun  toko  buku,  sehingga  sering keduanya mengalami kerugian besar karena tindakan  itu.  Di  samping  itu,  Jaksa  Agung juga  memberi  instruksi  melakukan  Operasi Yustisi  untuk  menyita  buku  terlarang  dari tangan  masyarakat  dengan  penggeledahan rumah  atau  di  jalan-jalan.  Dalam  pasal  1 ayat  (3)  UU  No.  4/Pnps/1963  disebutkan ancaman  hukuman  satu  tahun  bagi  siapa saja yang melanggar keputusan Jaksa Agung. Sampai  saat  ini  belum  pernah  diketahui kasus hukum yang memperkarakan seseorang  karena  menyimpan  barang cetakan terlarang.
Akan  tetapi,  hukuman  yang  jauh lebih berat pernah dialami oleh Bonar Tigor Naipospos,  Bambang  Isti  Nugroho,  dan Bambang  Subono  dari  Yogyakarta  karena menjual  buku-buku  karangan  Pramoedya Ananta  Toer.  Jaksa  Penuntut  Umum ketiganya  tidak  menggunakan  pasal-pasal UU  No.  4/Pnps/1963,  tapi  justru  UU  No.
11/Pnps/1963  tentang  pemberantasan kegiatan  subversif.  Pasca  melalui  proses pengadilan  yang  kontroversial,  ketiganya dihukum  penjara  selama  enam  sampai delapan  setengah  tahun.  Titimangsa  1993, beberapa  mahasiswa  Timor  Timur  ditahan oleh  polisi  di  daerah  asalnya  karena membawa  buku-buku  yang  diterbitkan organisasi non-pemerintah di Jakarta.
Sekalipun  buku-buku  tersebut  tidak masuk  daftar  larangan,  sehingga  boleh diedarkan  dengan  bebas,  mereka  sempat ditahan  dan  diinterogasi  oleh  kepolisian setempat.  Nasib  serupa  menimpa  Rachmad Buchori alias Buyung RB, sekretaris pribadi Soebadio  Sastrosatomo,  pengarang  brosur Era  Baru  Pemimpin  Baru  yang  dilarang melalui SK No. Kep-020/JA/3/1997 tanggal 4 Maret 1997 karena dituduh mengedarkan
‘selebaran
gelap’.
Dalam surat
penahanannya juga tidak tercantum pelanggaran terhadap UU No. 4/Pnps/1963, sehingga para pengacaranya mempertanya- kan keabsahan penahanan tersebut.
Buku-buku yang berhasil disita oleh aparat  kejaksaan  atau  aparat  keamanan lainnya,  kemudian  dikirimkan  kepada kantor  kejaksaan  tinggi  setempat  untuk dimusnahkan, dengan cara membakar. Cara ini  selanjutnya  mengundang  protes  karena mengingatkan  orang  kepada  tindakan Jepang atau Jerman di masa Perang Dunia II, dan  pembakaran  massal  buku-buku  USIS pada  1960-an.  Mulai  akhir  1980-an,  ada ketentuan  baru  untuk  memusnahkan  buku
dengan  cara  daur  ulang  menjadi  bubur kertas.  Untuk  buku-buku  yang  dinilai kontroversial,  Kejaksaan  Agung  juga mengambil sikap yang kontroversial dengan membakar  sendiri  buku-buku  itu  dengan diliput  oleh  media  massa  (cetak  maupun elektronik).  UU  No.  4/Pnps/1963  sendiri tidak memberi keterangan tentang pemusnahan  barang  cetakan,  sehingga  bisa dikatakan bahwa pembakaran maupun daur ulang adalah keputusan Jaksa Agung sendiri.
Penjelasan pasal 1 UU itu sebenarnya  mengatakan  bahwa  pelarangan dilakukan  mengingat  kesadaran  hukum rakyat  pada  suatu  ketika.  Artinya,  barang cetakan tidak selamanya dianggap terlarang, karena  konsep  ‘ketertiban  umum’  juga berubah  mengikuti  perkembangan  sosial- politik.  Pemusnahan  buku  dengan  begitu juga  perlu  dipertanyakan  karena  menutup kemungkinan meninjau kembali pelarangan berdasarkan  perkembangan  kesadaran hukum rakyat.
Satu aspek penting dari pembahasan tentang  hukum  dan  lembaga  ini  adalah kriteria yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung selama ini dalam pelarangan buku. Di atas  sudah  disinggung  beberapa  batas, seperti  Marxisme-Leninisme/Komunisme, barang  cetakan  dengan  aksara  Cina  dan semua  tulisan  dari  pengarang  yan  ‘diduga terlibat  G30S/PKI’.  Di  bawah  Orde  Baru, Penpes  No.  4/1963  mengalami  perubahan dengan  digantinya  beberapa  kata  kunci seperti  Revolusi  dan  Sosialisme  karena
dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  haluan baru  yang  ditetapkan.  Rumusan  ketertiban umum  dengan  begitu  sepenuhnya  menjadi wewenang Jaksa Agung seperti diatur dalam penjelasan pasal 1 UU itu. Dalam pelarangan buku  selama  ini,  Jaksa  Agung  juga cenderung  memberi  tafsiran  sendiri,  tanpa merasa  perlu  merujuk  kepada  ketentuan hukum  lain.  Hanya  ada  beberapa  undang- undang  yang  dirujuk  untuk  memperkuat argumentasinya, seperti UU
No.
1/Pnps/1965  tentang  pencegahan  dan penyalahgunaan agama. Titimangsa  1989,  majalah Jakarta-
Jakarta , berdasarkan informasi dari Kejaksaan  Agung  menerbitkan  daftar kriteria yang mendedahkan isi ‘mengganggu ketertiban umum’. Disebutkan antara lain:
1. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mengandung  dan  menyebarkan  ajaran atau paham Marxisme- Leninisme/Komunisme. 3. Merusak persatuan  dan kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara RI. 4. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. 5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. 6. Merusak akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi.
7. Memberikan  kesan  anti-Tuhan,  anti agama  dan  penghinaan  terhadap  salah satu  agama  yang  diakui  di  Indonesia,
sehingga  merupakan  penodaan  dan merusak kerukunan hidup beragama.
8. Menimbulkan pertentangan SARA.
9. Bertentangan  dengan  GBHN,  dan  lain- lain (Fauzan, 2003).
Sifat  karet  dari  konsep  ketertiban umum  terus-menerus  menjadi  pertanyaan ahli-ahli  hukum  dan  aktivis  hak  asasi manusia,  karena  membuka  kemungkinan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung  maupun  aparat  lain  yang  memberi masukan.  Di  atas  sudah  diperlihatkan bagaimana rezim pelarangan ini melakukan konsolidasi terus-menerus dengan menyatukan  langkah  lembaga-lembaga kontrol, mengembangkan kriteria yang lebih ketat, dan pelbagai tindakan lainnya.
Semua  ini  terjadi  dalam  situasi sejarah  tertentu,  dan  karena  itu  konsep ‘ketertiban umum’ dibentuk oleh pengalaman  pemegang  kuasa  peralatan represif  menghadapi  perlawanan  atau  apa saja yang dianggap ‘ancaman’. Menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme misalnya,  dianggap  kejahatan  karena pengalaman  pemegang  kuasa  Orde  Baru berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru pada tahap selanjutnya pengalaman  nyata  ini  menjadi  umpan  bagi fantasi  yang  menciptakan  ukuran-ukuran baru  selesai  dengan  perkembangan  zaman. Konsep  ‘ketertiban  umum’  yang  begitu abstrak  dan  bersifat  karena  juga  dikritik karena  menciptakan  kebingungan  di  dalam
masyarakat.  Satu-satunya  pegangan  untuk memahami  apa  yang  boleh  dilakukan  dan apa  yang  tidak  adalah  keputusan  dari pemegang kuasa sendiri, betapapun pemegang  kuasa  itu  selalu  merujuk  pada undang-undang atau aturan yang berlaku.
Dalam pelarangan
buku,
perkembangannya  sama  saja.  Tindakan pelarangan  yang  sulit  dimengerti  ini akhirnya hanya menciptakan ketakutan bagi masyarakat, khususnya penulis dan penerbit.  Sebagian  berkembang  lebih  jauh ke  sikap  sinis  dan  apatis  yang  berakibat pembunuhan  kreativitasnya  sendiri.  Tidak adanya  konsistensi  dan  kejelasan  kriteria mungkin menjadi sebab utama di sini.

## Penutup
Peristiwa  1965  yang  terjadi  pada periode  ini  menjadi  titik  balik  bagi Indonesia.  Dimulai  dari  peristiwa  G30S, yang kemudian berlanjut pada penumpasan dan  penghancuran  lembaga-lembaga  yang dianggap berafiliasi pada PKI serta anggota- anggotanya.  Lembaga  terpenting  yang dibentuk pada periode ini adalah  Komando Pemulihan  Keamanan  dan  ketertiban (Kopkamtib)  (tepatnya  dibentuk  pada  10 Oktober 1965).
Lembaga  ini  memiliki  wewenang besar  untuk  mengambil  tindakan  apa  saja dalam  rangka  ’memulihkan  keamanan  dan ketertiban’. Hasilnya: jutaan orang diperkirakan mengalami kekerasan, dibunuh  dan  ditangkap  tanpa  proses
peradilan  karena  didakwa  sebagai  anggota atau simpatisan PKI dan ormas-ormas yang berafiliasi  dengannya.  Secara  perlahan, kekuatan  kiri  dimusnahkan  dari  Indonesia, tidak  hanya  dengan  cara  menumpas organisasi-organisasinya,  tapi  juga  dengan menciptakan sikap anti terhadap ideologinya. Selain membentuk lembaga pengawasan  keamanan  dan  ketertiban  ini, pemerintah  juga  menetapkan  Tap  MPR XXV/ MPRS/ 1966  yang  membubarkan  PKI dan  melarang  ajaran-ajaran  Marxisme- Leninisme/  Komunisme.  Ketetapan  ini menjadi  alat  penting  untuk  mengontrol masyarakat  secara  luas  dan  menjadi  dasar penyusunan  berbagai  peraturan  yang mengekang  kebebasan  berekspresi  dan berkumpul  yang  tidak  terbatas  pada  bekas anggota  PKI  atau  pengikut  Marxisme- Leninisme/Komunisme.  Sama  seperti  pada masa  Orde  Lama,  Kejaksaan  Agung sebenarnya  hanya  menerima  pengaduan dari lembaga-lembaga lain dan menerbitkan SK  pelarangan  berdasarkan  pengaduan tersebut.
Dari konsideran surat-surat keputusan  pelarangan  memang  terlihat bahwa lembaga-lembaga lain seperti BAKIN,
Bakorstanas,  Bais,  ABRI,  Polri,  Departemen Agama, secara rutin mengirim pandangannya  langsung  kepada  Jaksa Agung.  Dalam  praktiknya,  memang  posisi Jaksa  Agung  Muda  bidang  Intelijen  (JAM Intel)  yang  hampir  selalu  ditempati  oleh
perwira  tinggi  militer,  dengan  mudah berhubungan  dengan  semua  instansi penyelenggara  ketertiban  dan  ketentraman umum  dalam  mengumpulkan  informasi tentang  buku-buku  rawan.  Kerja  sama informal  antara  jaksa  agung  dengan lembaga-lembaga  (militer)  lainnya  baru diformalkan  pada  Oktober  1989  ketika Kejaksaan  Agung  membentuk Clearing House yang  berfungsi  meneliti  isi  sebuah buku  dan  memberi  rekomendasi  langsung kepada Jaksa Agung.
Melalui  SK  No.  Kep-114/  JA/  10/ 1989, clearing house secara resmi bekerja di bawah  Jaksa  Agung  dan  terdiri  atas  19 anggota  dari  JAM  Intel  dan  Subdirektorat bidang pengawasan media massa,
Bakorstanas,  Bakin,  Bais,  ABRI  (kemudian menjadi  BIA),  Departemen  Penerangan, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, serta Departemen Agama.
Lembaga  pemerintah  lain,  selain kejaksaan  agung  yang  melarang  buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  melalui  Instruksi  Menteri Pendidikan  Dasar  dan  Kebudayaan  RI  no. 1381/1965 tentang Larangan
Mempergunakan  Buku-buku  Pelajaran,
Perpustakaan  dan  Kebudayaan  yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota- anggota  Ormas/Orpol  yang  Dibekukan Sementara  Waktu  Kegiatannya,  disertai dengan  dua  buah  lampiran.  Lampiran pertama  berisi  11  daftar  buku  pelajaran yang  dilarang  pemakaiannya,  antara  lain
buku-buku karangan Soepardo SH, Pramoedya  Ananta  Toer,  Utuy  T.  Sontani, Rivai  apin,  Rukiyah,  dan  Panitia  Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan. Sedangkan  lampiran  kedua  berisi  52  buku- buku karangan pengarang-pengarang LEKRA  yang  harus  dibekukan  seperti Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara
Akustian/A.S  Dharta,  Hr.  Bandaharo,  Hadi, Hadi  Sumodanukusumo,  Riyono  Pratikto, F.L  Risakota,  Rukiah,  Rumambi,  Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi, Utuy Tatang. S, Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A.A.
Selain  Departemen  P&K,  Menteri Perdagangan dan Koperasi juga
mengeluarkan  Keputusan  Menteri  no.  286/
KP/  XII/  78  yang  diturunkan  dalam
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perdagangan Luar  Negeri  No.  01/  DAGLU/  KP/  III/  79 melarang impor, perdagangan dan pengedaran  segala  jenis  barang  cetakan dalam huruf/ aksara dan bahasa Cina. Pada masa itu, pemerintah Cina yang berideologi komunisme,  dianggap  berbahaya  dan mengimpor  barang  cetakannya  dapat membuka  kesempatan  untuk  menyebar- luaskan ideologi tersebut.
Larangan ini membuat pengecualian untuk  barang  cetakan  yang  bersifat  ilmiah, namun  barang-barang  tersebut  harus memperoleh  persetujuan  dari  Departemen P&K, ijin beredar dari Kejaksaan Agung dan importir pelaksana harus memiliki TAPPI(S) serta ditunjuk oleh Departemen

## 78   | JURNAL AGASTYA VOL 9 NO 1 JANUARI 2019
Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar  pendapat  Kejaksaan  Agung. Dalam  praktiknya,  selain  menyita  buku, pemerintah  Orde  Baru  juga  menyita  dan memusnahkan  kaset  dan  CD  berirama mandarin serta beraksara Cina.
Tindakan  pelarangan  ini  selain berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan dengan  Cina,  juga  terkait  dengan  politik diskriminasi  warga  Tionghoa  di  dalam negeri.  Arkian,  Pelarangan  buku  masih dapat  terus  terjadi  di  masa  mendatang selama  UU  No.  4/PNPS/1963  terus dipertahankan.

## Daftar Pustaka
Baez,  Fernando.  2017. Penghancuran  Buku dari  masa  ke  masa. Edisi  Baru. Serpong,  Tangerang  Selatan:  Marjin Kiri.
Dillon,  Michael  dan  Andrew  W.  Neal  (eds.).
2008. Foucault  on  Politics,  Security, and War. London: Palgrave.
Downing,  Lisa.  2008. The  Cambridge Intoduction  to  Michel  Foucault . Cambridge: Cambridge University.
Ernst,  Anne  Brunon.  2012. Utilitarian Biopolitics:  Bentham,  Foucault,  and
Modern  Power. London:  Pickering  & Chatto.
Fauzan.  2003. Mengubur  Peradaban:  Politik Pelarangan Buku di Indonesia. Yogyakarta: LKIS dan YSIK.
Fischer,  Steven  Roger.  2003. A  History  of Reading . London: Reaktion Books.
Foucault,  Michel.  1995. Discipline  and Punish:  The  Birth  of  the  Prison .  New York: Vintage Books.
Jaringan  Kerja  Budaya.  1999. Menentang Peradaban:  Pelarangan  Buku  di Indonesia. Jakarta: ELSAM.
Jones,  Tod.  2013. Culture,  Power,  and Authoritarianism  in  the  Indonesian State:  Cultural  Policy  across  the Twentieth  Century  to  the  Reform  Era. Leiden & Boston: Brill.
Ladenson,  Elisabeth.  2013.  “Censorship”,  in Michael F. Suarez & H. R. Woudhuysen (eds.). The  Book:  A  Global  History. halaman.  169-182.  Oxford:  Oxford University.
Lemm,  Vanessa  dan  Miguel  Vatter  (eds.), 2015. The  Government  of  Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism . USA: Fordham University Press. Maguel, Alberto Manguel. 1998. A History of Reading . London: Flamingo.
Ransom,  John  S.  2007. Foucault’s  Disipline: The  Politics  of  Subjectivity .  London: Duke University Press.
Ricklefs,  M.C.,  2001, A  History  of  Modern Indonesia since c. 1200. Third Edition. London: Palgrave.
Yusuf,  Iwan  Awaluddin.  2010. Pelarangan Buku  di  Indonesia:  Sebuah  Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi . Jakarta:  Fredrich  Ebert  Stifyung  & Pr2media.