INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 466-475 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengawasan Produk Bahan Makanan Beku ( Frozen Food) Yang Beredar Di Masa Pandemi Dan Sesudahnya Dalam Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen
Preisy C.J. Mokoagouw 1 ✉ , Wulanmas A.P.G. Frederik 2 , Ronny A. Maramis 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: preisymokoagouw88@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tren  makanan  beku  (frozen  food)  di  kalangan  masyarakat  semakin  meluaskarena  gaya  hidup masyarakat modern saat ini yang serba sibuk sehingga lebih memilih makanan yang praktis, cepat saji, dan sekaligus enak. Fenomena ini terlihat dengan banyaknya dijumpai makanan olahan yang berasal dari  frozen  food  sejak  masa  pandemi  hingga  sesudahnya.  Ketentuan  izin  edar  bagi  pelaku  usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi agar tidak merugikan konsumen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa konsumen yang  tidak  memperhatikan  mengenai  izin  edar  pangan,  serta  masih  adanya  pelaku  usaha  yang bersikap  tidak  bertanggung  jawab  dengan  tidak  mencantumkan  izin  edar  produk  pangan.  Bentuk pengawasan  terhadap  makanan  olahan  ini,  dipertanyakan  pengawasannya  karena  menyangkut dengan  perlindungan  konsumen.  Sehingga  pada  penelitian  ini,  berfokus  pada  Upaya  pemerintah dalam mengawasi makanan olahan. Penelitian ini menitik beratkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normative untuk menemukan Upaya pemerintah dalam mengawasi makanan olahan sehingga aman sampai pada konsumen atau masyarakat. Hasil penelitian menujukan Ijin edar makanan dan minuman beku merupakan kewenangan kementerian Kesehatan dan kementerian perdagangan dan semua  kewenangan  itu  telah  dilimpakan  kepada  BPOM  untuk  memeriksa  produk  makanan  dan minuman beku yang layak diedarkan kepasar ditengah masa pandemi dan penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku usaha produsen makanan dan minuman beku yang melanggar aturan dan standart mutu Kesehatan.
Kata Kunci: Makanan Beku, Pandemi, Perlindungan Konsumen.

## Abstract
The trend of frozen food among the public is increasingly widespread due to the busy lifestyle of modern  society,  so  they  prefer  food  that  is  practical,  fast  and  delicious  at  the  same  time.  This phenomenon can be seen by the many processed foods found from frozen food since the pandemic period until after. Circulation permit provisions for business actors are based on protect the public from the risks of unsafe, low quality, and food products not nutritious so as not to harm consumers. However, there are still some consumers who do not pay attention to food distribution permits, and they still exist business actors who behave irresponsibly by not including a permit distribution of food products. This form of supervision of processed food is questionable because it concerns consumer protection. So that in this study, it focuses on government efforts to properly supervise processed food so  that  there  are  no  complaints  from  consumers.  This  research  focuses  on  Law  No.  8  of  1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical approach to find government efforts in supervising processed food so that it is safe for consumers or the public. The research results show that Frozen food and beverage distribution permits are the authority of the Ministry of Health and the Ministry of Trade and all this authority has been delegated to BPOM to inspect frozen food and beverage products that are suitable for distribution to the market during a pandemic and law enforcement must be carried out against business actors or manufacturers of frozen food and beverages that violate health rules and quality standards.
Keywords: Frozen Food, Pandemic, Consumer Protection.

## PENDAHULUAN
Makanan  dan  minuman  merupakan  hal  penting  bagi  kehidupan  manusia,  dan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia agar senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berbagai produk makanan beku olahan dan minuman import maupun buatan dalam negeri telah dipasarkan kepada  konsumen  melalui  supermarket,  retail,  hotel,  restoran  hingga  ke  e-commerce. Konsumsi makanan dan minuman beku terus diminati masyarakat Indonesia sejak adanya COVID – 19 oada tahun 2020 dan melandai pada tahun 2022. Hak-hak konsumen termasuk makanan dan minuman beku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK No 8 Tahun 1999  yakni  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya dan tidak mengandung bakteri atau virus, hak untuk memilih makanan dan minuman yang terjamin kesehatannya tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, penjual pelaku usaha produk pangan baik dalam iklan maupun secara langsung. Perlindungan konsumen terutama kesehatan konsumen dalam Pasal  8  ayat  (1)  a,  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan
makanan  dan  minuman  yang tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Pangan  dan  kesehatan. UUPK  tidak  ditemukan  ketentuan  yang  khusus  menyebutkan  bahwa  untuk  melindungi kesehatan konsumen, dan hanya menyebutkan kata keamanan dan keselamatan konsumen pada uraian tentang asas perlindungan konsumen dan hak konsumen, tanpa uraian lebih lanjut. Selain dalam Undang-undang Pangan, ketentuan perlin¬dungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21. Undang-undang no  36  tahun  2009  tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  da  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan. Persetujuan Pendaftaran izin edar tersebut diterbitkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Salah satu pangan yang wajib didaftarkan  adalah  pangan  olahan.  Izin  edar  diberikan  pada  produk  pangan  yang  telah memenuhi  standar  kemanan  dan  mutu.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen menjamin adanya kepastian hukum  dan  juga  pemberdayaan konsumen terhadap segala perolehan  kebutuhan  setiap  masyarakat.  Kerugian  yang  dialami  akibat  kurang  kritisnya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang rendah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam  penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis  normatif  yaitu  suatu  prosedur  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan logika  keilmuan  dan  sisi  normatifnya  yang  objeknya  adalah hukum  terkait  pengawasan produk bahan makanan beku dimasa pandemi.
Adapun  pendekatan  yang  dipakai  dalam  peneltiian  ini  yakni  Penelitian  ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) mengenai masalah- masalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian karena menkonsumsi produk bahan makanan dan minuman beku dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan  (statute  approach)  terutama  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen,  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Metode penelitian Hukum Normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian tentang pengawasan terhadap produk impor bahan makanan beku dimasa pandemi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian hukum normatif ini focus pada kajian tertulis  yakni  menggunakan  data  sekunder seperti  menggunakan  peraturan  perundang-
undangan, keputusan  Pengadilan,  teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).
Di  dalam  penelitian  hukum  ini,  dipergunakan  jenis  data  sekunder,  yang  dari sudut kekuatan  mengikatnya  digolongkan  kedalam  beberapa  sumber  data,  yaitu Bahan  hukum primer berupa undang – undang,  bahan hukum sekunder berupa  hasil  penelitian, buku, dokumen  terkait  penelitian  yang  berhubungan,  dan  bahan hukum  tersier  yakni  kamus hukum dan artikel lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Regulasi Produk  Bahan  Makanan  Beku  terhadap  keamanan  Pangan  di  Masa  Pandemi dan Sesudahnya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.
Pengaturan  mengenai  ijin  edar  makananan  beku  terkait  kewenangan  kementrian Kesehatan  dan  perdangang sudah dilimpahkan kepada Balai Besar pengawasan obat dan makanan BPOM. makanan beku  dan berbagai jenis makann dan minuman yang  diedarkan yaitu Undang Undang  Nomor 18 Tahun 2012  Tentang Pangan. Pengaturan khusus untuk makanan  beku  yang  dijual  kepasaran  telah  diitetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan iklan pangan Pasal 1 ayat (1) , menentukan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik  yang  diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan  yang digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan  dan  atau  pembuatan  makanan  atau minuman.  Pengawasan  mutu  makanan  dan  minuman  harus  dilakukan  mulai  dari  proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan,  bahan tambahan pangan, residu cemaran dan kemasan pangan. BPOM sebagai  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  merupakan  Lembaga  Negara  Non Departemen  dimana  dalam  melaksanakan  tugasnya  dikoordinasikan  dengan  Menteri Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal I Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan pada Bab VII diatur mengenai izin edar pangan  olahan dimana  Izin  Edar  diterbitkan  apabila  berdasarkan  hasil  penilaian,  data pendaftaran, dan data pendukung dinyatakan lengkap dan benar.
Peranan BPOM di dalam pelaksanaan fungsinya bila dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang diatur dalam aturan Hukum Administrasi Negara adalah saling menunjang dan
berkaitan,  karena  sebagai  suatu  organisasi,  BPOM  melakukan  pembentukan  peraturan- peraturan  yang  sifatnya  penetapan  (beschiking).  Dimana  dalam  mengeluarkan  sertifikasi obat  dan  makanan  yang  di  registrasikan  ke  BPOM  tentunya  melalui  proses yang  sesuai dengan mekanisme dan sistem yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu proses yang terus  menerus  yang  dilaksanakan  dengan  jalan  mengulangi  secara  teliti  dan  periodik. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan  dalam  waktu  yang  tepat  sehingga  dapat  diadakan  perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya suatu kesalahan. Perlindungan konsumen merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak  yaitu  pemerintah,  pelaku  usaha,  organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan  fungsinya  masing-masing,  maka  tidaklah  mudah  mewujudkan  kesejahteraan konsumen.
B. Tangung  Jawab  Pemerintah  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pelaku Usaha Produk  Bahan  Makanan  Beku  yang  Beredar  di  Masyarakat  pada  Masa  Pandemi  dan Sesudahnya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Sebagai  bentuk  tangung  jawab  pemerintah  dalam  melindungi  masyarakat  dari peredaran  makanan  dan  minuman  beku  yang  membahayakan  Kesehatan  maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun  2004  tentang  Keamanan,  Mutu  Dan  Gizi  Pangan,  Peraturan  Pemerintah tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan,  sebagai  peraturan  pelaksana  merupakan  bentuk pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman beku.Undang- Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal  dari  sumber  hayati  dan  air,  baik  yang  di olah  maupun  yang  tidak  diolah,  yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan  dan  bahan  lain  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan,  pengolahan  dan  atau  pembuatan  makanan  atau  minuman.  Pengawasan makanan  dan  minuman  beku  dilakukan  pemerintah  untuk  melindunggi  masyarakat Indonesia dari efek samping dari mengkonsumsi makanan beku yang dibawah mutu dan standar Kesehatan yang ditetapkan BPOM.
Di masa pandemi ini, di mana semua sektor kehidupan terdampak, pada peredaran virus  melalui  makanan  dan  minuman  tentunya  pemenuhan  hak  atas  pangan  bagi masyarakat  juga  akan  sangat  besar  dampaknya,  bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia terutama masyarakat pada level ekonomi menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya penutupan besar-besaran sejumlah toko, pabrik, tempat usaha dan sebagainya yang
tentu  saja  berdampak  pada  kegiatan  ekonomi  di  tengah  masyarakat  dan  tentunya mengakibatkan banyak sejumlah orang yang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaanya atau kehilangan pekerjaan. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan  mengacu  pada  filosofi  pembangunan  nasional  bahwa  pembangunan  nasional termasuk  pembangunan  hukum  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.
Kajian  tentang  teori  perlindungan  konsumen  dimulai  dengan  batasan  pengertian konsumen  dalam  Undang-undang  konsumen.  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  UUPK sangat menekankan pada pentingnya arti dari “konsumen”, yaitu dalam penjelasan Undang- undang Perlindungan Konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa:” Di dalam kepustakaan ekonomi  dikenal  istilah  konsumen  akhir  dan  konsumen  antara.  Konsumen  akhir  adalah pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk,  sedangkan  konsumen  antara  adalah konsumen  yang  menggunakan  suatu produk sebagai  bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Konsumen pada prinsipnya adalah sebagai secara individual pemakai atau pengguna  dari  satu produk  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  Konsumen  (dari  bahasa Inggris  yaitu  consumer,  secara  harafiah  berarti “seseorang yang  membeli  barang  atau menggunakan jasa”; atau “seseorang atau  sesuatu  perusahaan  yang  membeli  barang tertentu  atau  menggunakan  jasa  tertentu”;  juga  “sesuatu  atau  seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Kesewenang- wenangan produsen, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan  akan  kepastian  hukum,  ukurannya  secara  kualitatif  ditentukan  dalam  undang- undang  perlindungan  konsumen  dan  undang-  undang  lain  yang  berkaitan  yang  masih berlaku  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  baik  dalam  bidang  hukum privat  maupun  publik. Dalam  Guide¬lines  for Consumer  Protection  Bagian  II  (General Principles), terdapat 6 (enam) kepentingan konsumen(legitimated needs) sebagai berikut:
1) Perlindungan  konsumen  dari  bahaya-bahaya  terhadap  kesehatan  dan keamanannya;
2) promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3) tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampu melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4) pendidikan konsumen;
5) tersedianya upaya ganti kerugian yang efektif;
6) kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan
dan  memberikan  kesempatan  kepada  organisasi  tersebut  untuk  menyuarakan pendapatnya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan mereka.
Pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan  ketahanan  pangan  baik  sebelum  era pandemic saat pandemic dan sesudah pandemic. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 ini disusun sebagai penyempurnaan dari KUKP 2005- 2009 yang telah dijadikan referensi berharga oleh para perumus dan pelaksana kebijakan di lapangan, pelaku ekonomi dan masyarakat madani pada umumnya.
Tujuan  pembangunan  ketahanan  pangan  adalah  menjamin  ketersediaan  dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga,  daerah,  nasional  sepanjang  waktu  dan  merata  melalui  pemanfaatan sumberdaya dan  budaya  lokal,  teknologi  inovatif  dan  peluang  pasar,  serta memperkuat ekonomi pedesaan  dan  mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan.  KUKP  2010-2014 mempertimbangkan  beberapa  perubahan  yang  terjadi  pada  tingkat  global  seperti pergerakan  harga-harga  pangan  strategis,  baik  sebagai  dampak  berantai  dari  kenaikan harga mi`nyak bumi dunia, sebagai dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global, maupun  sebagai  dampak  dari  krisis  finansial  global  yang  mempengaruhi  daya  beli konsumen miskin, terutama di negara-negara berkembang. Pada KUKP 2010-2014, secara esensial dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Peran  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  masih  sangat  penting  dalam mencapai ketahanan pangan, Pemerintah pusat menentukan arah kebijakan, strategi yang akan  ditempuh,  dan  sasaran  yang  akan  dicapai  menuju  tingkat  ketahanan  pangan  dan kesejahteraan  masyarakat  secara  umum.  Ketidakjelasan  dan keterputusan  antara  hierarki level politis-strategis, organisasi, dan implementasi sangat mempengaruhi perjalanan serta kualitas ketahanan pangan, yang meliputi dimensi ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas harga, serta utilisasi produk pangan di Indonesia.  Dengan adanya virus Corona berpengaruh pada kualitas makanan dan minuman inport lingkungan tentang dampak pemanasan global. Perubahan iklim bahkan telah dianggap sebagai salah satu kontributor pada laju eskalasi harga pangan dan pertanian saat ini, karena telah mengakibatkan gangguang besar pada sistem produksi pangan. Negara  dapat dianggap lalai jika peran dan tanggung jawabnya dalam  menjamin  ketersediaan  pangan  yang  aman  dikonsumsi  oleh  warga. Dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  dan  dirubah  dengan  Undang- Undang  nomor  18  tahun  2012  tentang  Pangan,  merupakan  sebuah langkah  maju  telah
dicapai  pemerintah  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen  dan  juga  produsen akan  pangan  yang  sehat,  aman  dan  halal.  Dalam upaya  penjabaran  undang-undang tersebut,  telah  disusun  Peraturan  Pemerintah tentang Keamanan Pangan serta Label dan Iklan  Pangan.  Demikian  juga  Peraturan Pemerintah tentang Mutu  dan Gizi Pangan serta Ketahanan Pangan.

## SIMPULAN
Ijin  edar  makanan  dan  minuman  beku  merupakan  kewenangan  kementerian Kesehatan  dan  kementerian  perdagangan  dan  semua  kewenangan  itu  telah  dilimpakan kepada  BPOM  untuk  memeriksa  satu  produk  makanan  dan  minuman  beku  yang  layak diedarkan  kepasar.  Di  Indonesia,  pengujian  kelayakan  makanan  dan  minuman  beku  ada pada BPOM yang setelah diperiksa menerbitkan ijin edar. Ijin Edar makanan dan minuman beku (Frozen Food) diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1998, Undang-Undang Pangan Nomor  18 Tahun 2012, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta peraturan Teknis yaitu Peratutan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang BPOM, dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2011 Tentang prosedur pengawasan peredaran Makanan dan Minuman yang beredar dan dijual bebas. Sedangkan Pada era Covid 19 muncul berbagai praturan teknis tentang protocol Kesehatan baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang juga terkait dengan makanan beku,  Pengawasan  peredaran  dilakukan  secara  langsung  oleh  BPOM  yang  diberi kewenangan untuk itu.
Tanggungjawab pemerintah sangat penting terkait dengan menindak lanjuti temuaan temuan  hasil  penemuan  BPOM  terhadap  makanan  dan  minuman  beku  yang  berindikasi Virus  Corona  dan  virus  lainya.  Tangung  jawab  pemerintah  terkait  dengan  Tindakan mencabut  ijin  dan  menghentikan  kegiatan  produksi  makanan  dan minuman  beku  yang berbahaya  didukung  dengan  penerpan  aaturan-aturan  yang  terkait  dengan  transparansi penindakan  terhadap  pelaku  usaha  penegakan  hukum harus  dilakukan  terhadap  pelaku usaha atau produsen makanan dan minuman beku yang  melanggar  aturan  dan  standart mutu Kesehatan. Unsur kepatuhan pelaku usaha dan penerapan sanksi dalam aturan harus tegas terhadap semua pihak yang terkait seperti produsen, distributor, penjual, pengedar dan sebagainya.
Terdapat  beberapa  saran  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini,  yakni  Pelaksanaan pengawasan  peredaran  Minuman  dan  makanan  beku  terfokus  pada  dua  aspek  yaitu ketidaktegasan peraturan dan kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman beku . Untuk mengantisipasi  hal-hal  tersebut,  yang  bisa  mengancam  kesehatan  bahkan  keselamatan
konsumen,  maka  harus  segera  dibuat  peraturan  yang  baru  yang  isinya  lebih  tegas menegaskan  bahwa  pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  mengeluarkan  produk  hukum daerah yang menindak pelaku usaha makanan dan minuman beku yang tidak patuh pada hukum. Selanjutnya, Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pengawasan masyararakat harus segera  diatasi  dengan  sosialisasi  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  kepada  pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  membuat  produk  hukum  daerah  tentang  standart  Kesehatan makanan dan minuman beku yang beredar dipasaran. Agar supaya baik pengusaha sampai pelaku usaha yang ada pelosok desa dapat mematuhinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar. 2006. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Depkes RI, Jakarta,
Ahmadi  Miru, 2000,  Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia,
(Disertasi),  Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya,
Ahmadi  Mirru  dan  Sutarman  Yodo,  2004,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Fuady  Munir,  2002,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Muhammad  dan  Alimin.  2004.  Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam Ekonomi  Islam. BPFE. Yogyakarta.
Muthiah Aulia. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Nitisusastro H.  Mulyadi,  2012.  Perilaku  Konsumen  Dalam  Perspektif Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung.
Putra  Agung.  2005.  Pengendalian  dan  Pengawasan  Mutu  Produk.  Balai Pengujian  dan Sertifikasi Mutu Barang. Jawa Timur.
Rusyad Zakir. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Press. Malang.
Setiawan  Bambang.  Tanpa  Tahun.  Meningkatkan  Citra  Konsumen  Indonesia yang Berkualitas. Universitas Airlangga. Surabaya.
Sirait  Midian.  2005.  Pengaturan  Tentang  Makanan  Daluwarsa.  BPOM.  Jakarta. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang Nomor 7 Tahun

## 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2017  Tentang  Pendaftaran  Pangan  Olahan Zoebir Rambal.  2006.  Penerapan  Standarisasi  Produk  dalam  Hubungannya dengan Sistem Jaminan Mutu. Analisa Perdagangan Internasional. Jakarta.