## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |105

## PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI PROVINSI ACEH

## ARIESTA NURLAILATUL JANNAH
FARIHA RAMADHANTI

## WENNY OKTAFERANI
Universitas Pendidikan Indonesia

## Abstrak
Berlatar belakang dari pecahnya  konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Akibatnya, Provinsi Aceh memiliki hak  istimewa  untuk  mengatur  pemerintahannya  sendiri.  Selain perjanjian tersebut, pemberian status istimewa yang terjadi pada 1959 juga  memengaruhi  hadirnya  hak  istimewa  bagi  Provinsi  Aceh.  Hal  ini juga  yang  menyebabkan  munculnya  hak  bagi  kemandirian  Aceh  untuk mengelola  daerahnya  sendiri  dalam  segala  bidang.  Kemandirian  ini menjadikan  Aceh  dapat  mengatur  segala  urusan  daerahnya  secara mandiri  tanpa  campur  tangan  pemerintah  Indonesia.  Salah  satunya adalah  di  bidang  hukum  serta  politik.  Karena  adat  yang  kental  serta memiliki  sejarah  sebagai  kerajaan  Islam,  penerapan  syariat  Islam menjadi  sesuatu  yang  biasa.  Salah  satu  penerapannya  adalah penggunaan  Qanun,  yang  berarti  peraturan,  kemudian  Jarimah  yang berarti  tindak  pidana,  serta  Uqubat  yang  berarti  sanksi.  Penerapan hukum  dengan  syariat  Islam  ini  tentu  akan  memunculkan  berbagai pendapat  dari  masyarakat  luas.  Entah  itu  pendapat  yang  pro  dengan hukum tersebut, maupun yang kontra. .
Kata Kunci : Aceh, Jinayat, Qanun, Syariat Islam, Uqubat

## A. Pendahuluan
Provinsi Aceh merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau  Sumatera.  Menurut  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (2019), Provinsi Aceh berubah nama

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |106
menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada  tahun 1959 berdasarkan Surat  Keputusan  Perdana  Menteri  Nomor  1/Missi/1959.  Hal  ini dilakukan  untuk  memberhentikan  pemberontakan  DI/TII  atau  Darul Islam/Tentara  Islam  Indonesia  karena  dileburnya  Aceh  dengan  yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dengan predikat baru  ini,  Aceh  kembali  berdiri  atas  namanya  sendiri,  yaitu  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  dan  memiliki  keistimewaan  dalam  bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat. 1
Berbagai  keistimewaan  ini  tentu  tidak  lepas  dari  sejarah provinsi ini sendiri. Menurut Huda (2013) dalam situs Inspektorat Kota Banda  Aceh,  sebelum  provinsi  ini  terbentuk  seperti  sekarang,  terdapat Kesultanan  Aceh  Darussalam  yang  berdiri  di  abad  ke-14.  Kerajaan  ini pun  tidak  lepas  dari  pengaruh  Kerajaan  Islam  Lamuri  yang  sempat menjalin  hubungan  baik  dengan  Kesultanan  Aceh  Darussalam  yang menjadikan ibu kotanya, Banda Aceh menjadi suatu kota yang memiliki pertahanan  dan  mampu  untuk  menjadi  salah  satu  jalur  untuk perdagangan maritim.
Karena  pengaruh  yang  cukup  kuat  dan  Aceh  memiliki  banyak harta  yang  melimpah,  para  penjajah  tentu  tertarik  untuk  menguasai daerah ini, salah satunya adalah Belanda. Akibatnya, terjadi perlawanan yang dimulai pada tahun 1873 dan selesai pada 1904 dan menyebabkan 70.000 korban.
Setelah  lepas  dari  penjajah,  provinsi  ini  mengalami  konflik dikarenakan  adanya  kelompok  separatis  bernama  Gerakan  Aceh
1 Adam,  A.  (2013,  Oktober  28). Sejarah  Kota  Banda  Aceh .  Diakses  dari Inspektorat Kota Banda Aceh:
http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |107
Merdeka atau GAM. Gerakan ini menginginkan Aceh untuk berpisah dari NKRI  dikarenakan  pembangunan  yang  terlalu sentral,  atau berpusat di tengah  yang  menyebabkan  pembangunan  tidak  merata  bagi  daerah- daerah lain. 2
Gerakan  ini  terus  berlanjut  sampai  masa  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  yang  dapat  menyelesaikan  konflik  ini  dengan melalui Perjanjian Helsinki, yang berisi catatan pembenaran antara GAM dan pemerintah Indonesia yang berisi kemandirian pengelolaan sistem politik, ekonomi, hukum, HAM dan pemanfaatan sumber daya di Aceh. 3
Didukung  dan  dilatarbelakangi  oleh  sejarah  Islam  di  Aceh, mayoritas  masyarakat  yang  beragama  Islam,  kuatnya  pengaruh  adat, serta  hak  untuk  mengatur  pemerintahan  secara  mandiri  menyebabkan timbulnya  beberapa  peraturan  dan  kewenangan  yang  dianggap berlebihan,  seperti  penerapan  hukum  berdasarkan  syariat  Islam  di daerah tersebut
B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  kami  gunakan  untuk  penulisan  artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif. Menurut Ali dan Yusof, 2011 (dalam djkn.kemenkeu.go.id)  penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  penelitian  di mana  penelitian  tersebut  tidak  menggunakan  alat-alat  statistik  dan proses  penelitiannya  lebih  menekankan  pada  pengamatan  fenomena
2 Huda,  M.  A.  (2016). Penerapan  Otonomi  Khusus  di  Daerah  Aceh Dalam  Rangka Penguatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. (Tesis). Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.
3 Ulya,  Z.  (2014).  Refleksi  Memorandum  of  Understanding  (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. Jurnal Konstitusi , 371-392.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |108
dan  meneliti  ke  substansi  makna  dari  fenomena  tersebut.  Proses pengumpulan  datanya  kami  ambil  dengan  cara  studi  pustaka,  yaitu mengkaji  sumber  tertulis  seperti  dokumen,  peraturan  perundangan, pencarian artikel yang berkaitan dengan judul, dan lainnya.
Bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan  mendalam  baik  pada  kondisi  maupun  proses,  dan  juga  hubungan atau  saling  keterkaitannya  mengenai  hal-hal  pokok  yang  ditemukan. Setelah  mencari  data  dari  berbagai  sumber  seperti  jurnal, e-book ,  atau website resmi, selanjutnya kami melakukan olah data dan hasilnya akan diinterpretasikan  dengan  menggunakan  metode  penyajian  informal. Metode penyajian informal adalah metode penyajian yang menggunakan kata-kata  biasa  agar  terkesan  rinci  dan  cukup  terurai.  Untuk memperoleh hasil analisis yang lengkap dalam penelitian ini, maka hasil analisis  disajikan  dengan  menggunakan  deskripsi-deskripsi  yang bersifat kualitatif.

## C. Pembahasan
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  Provinsi  Aceh  atau yang  sekarang  dikenal  sebagai  Nanggroe  Aceh  Darussalam  merupakan sebuah  daerah  provinsi  yang  memiliki  kewenangan  khusus  untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dengan hak tersebut, Aceh menetapkan banyak syariat Islam ke dalam hukum yang berlaku di sana. Menurut  KBBI,  syariat  merupakan  hukum  agama  yang  menetapkan peraturan hidup manusia.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |109
Berdasarkan  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  pasal  3  ayat  2 menjelaskan tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Aceh meliputi (1) penyelenggaraan kehidupan beragama; (2) penyelenggaraan kehidupan adat; (3) penyelenggaraan pendidikan; dan (4)  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah.  Hukum-hukum yang mengatur masyarakat Aceh tersebut biasa dikenal dengan sebutan “Qanun”. Namun, secara spesifik, hukum yang menerapkan syariat Islam di Aceh itu disebut dengan “Jinayat”.

## 1. Qanun
Dikutip  dari  Business-law.binus.ac.id, Qanun  merupakan  kata  serapan dari  bahasa  Arab,  yaitu  “qanun”  ( نوناق )  yang  berarti  undang-undang, legislasi, atau norma hukum.
Menurut  Al  Yasa  dan  Daud,  Qanun  adalah  sebuah  aturan  yang diberlakukan oleh seorang pemimpin dalam wilayah kekuasaanya yang bersumber dari hukum Islam.
Sedangkan,  berdasarkan  pasal  1  ayat  21  UU  RI  No.  11  Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Qanun Aceh adalah sebuah peraturan perundang-undangan  yang  berfungsi  untuk  mengatur  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  baik  pemerintah  daerah  maupun pemerintahan  kabupaten/kota  dan  kehidupan  bermasyarakat  Aceh. Qanun  Aceh  ini  tak  hanya  berlaku  untuk  mengatur  penyelenggaraan

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |110
kegiatan  pemerintahan  daerah  saja,  tetapi  juga  turut  berlaku  dalam kegiatan pemerintahan kabupaten/kota. 4

## 2. Jinayat/Jinayah
Selain  qanun,  dalam  sistem  politik/hukum  Aceh  juga  ada  yang namanya  istilah  “Jinayat”  atau  “Jinayah”.  Hampir  sama  dengan pengertian  Qanun,  hukum  Jinayat  adalah  hukum  pidana  yang  sesuai dengan  syariat  Islam  yang  meliputi  tindak  pidana  Hudud,  Ta’zir,  dan Qisas. 5
Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan  bahwa  hukum  Jinayat  merupakan  hukum  yang  mengatur perihal perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, seperti meminum  minuman  keras,  berjudi,  melakukan  sesuatu  secara sembunyi-sembunyi  berdua  bersama  orang  yang  bukan  mahram, bermesraan  dengan  lawan  jenis  yang  bukan  suami-istri,  berzina, melakukan  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan,  menuduh  orang  lain berzina  tanpa  dapat  membawa  minimal  empat  orang  saksi,  serta melakukan homoseksual atau lesbi. 6
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Jinayat meliputi tiga jenis Jarimah (tindak pidana/hukum kepidanaan), yaitu Jarimah Hudud,
4 Amindoni,  A.  (2019,  Desember  17). Qanun  Jinayat  di  Aceh  Dianggap 'Diskriminatif: 'Kalau Rakyat Kecil Membuat Kesalahan, Langsung Dibawa Jalur Hukum' . Diakses  dari  BBC  News  Indonesia:  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 50818812
5 Irfan, N., & Masyrofah. (2013). Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. Muslich,  H.  A.  (2004). Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam: Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika.
6 Gayo,  A.  A.  (2017).  Aspek Hukum  Pelaksanaan  Qanun  Jinayat  di
Provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . 133-134

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |111
Jarimah  Ta’zir,  dan  Jarimah  Qisas.  Berikut  penjelasan  lebih  rinci berdasarkan artikel yang ditulis dalam situs mh.uma.ac.id.
a. Jarimah Hudud , merupakan sebuah tindak pidana yang dimana ancaman  hukumannya  adalah  hukuman  had  (hukuman  yang sudah  ditentukan  macam  dan  jumlah  hukumannya)  atau perbuatan  dosa  yang  memiliki  bentuk  dan  perbuatan,  dan hukumannya  berupa  sanksi  berdasarkan  Al-Quran.  Ada  tujuh perbuatan  yang  termasuk  tindak  pidana  Jarimah  Hudud,  yaitu melakukan  zina,  menuduh  orang  lain  berzina,  meminum minuman  yang  memabukkan,  mencuri,  mengganggu  keamanan, keluar  dari Islam  (murtad), dan melakukan  suatu pemberontakan (al-Bagyu).
b. Jarimah  Ta'zir ,  merupakan  Jarimah  yang  hukumannya  tidak menentu  dan  hukumannya  belum  ditentukan  oleh  syara,  serta penetapan hukuman adalah hak hakim.
c. Jarimah  Qisas dapat  juga  disebut  sebagai  ‘Hukum  Balas’,
merupakan  perbuatan  dosa  seperti  pembunuhan  dan pencederaan  kepada  orang  lain  yang  hukumannya  adalah perlakuan  yang  sama  atau  setimpal  kepada  pelaku.  Hukum  ini ditujukan  agar  pelaku  mendapatkan  hukuman  yang  setimpal sebagai balasan atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Ada lima perbuatan yang termasuk tindak pidana Jarimah Qisas, yaitu Qatl ‘Amd (pembunuhan  sengaja), Qatl  Shibh  ‘Amd (pembunuhan menyerupai  sengaja), Qatl  Khat’a (pembunuhan  karena kesalahan), Jarh‘Amd (penganiayaan  sengaja),  dan Jarh  Khat’a
(penganiayaan tidak sengaja).

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |112

## 3. Uqubat
Hukum  Jinayat  tentu  memiliki  sanksi  atau  hukuman  tersendiri jika  ada  orang  yang  melanggarnya.  Sanksi  tersebut  dikenal  dengan sebutan “Uqubat”. Uqubat adalah suatu sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh hakim kepada para pelaku tindak pidana (Jarimah). 7
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Uqubat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu  Uqubat  Hudud  dan  Uqubat  Ta’zir.  Dalam  Pasal  4  tersebut  juga dijelaskan  tentang  bentuk  hukuman  yang  didapat  dari  masing-masing jenis Uqubat.
a. Uqubat Hudud : Berupa hukuman cambuk.
b. Uqubat Ta’zir :
- Uqubat  Ta’zir  Utama:  Berupa  hukuman  cambuk,  denda, penjara, dan restitusi.
- Uqubat Ta’zir Tambahan: Berupa hukuman pembinaan oleh negara,  restitusi  oleh  orang  tua/wali,  pengembalian  kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan  hak,  perampasan  barang-barang  tertentu,  dan kerja sosial.
Namun,  dalam  Pasal  10  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Hukum  Jinayat,  dijelaskan  bahwa  seseorang  yang  melakukan Jarimah bisa tidak dikenakan Uqubat jika memiliki alasan berikut.
7 Susanti,  N.,  &  Nursiti,  N.  (2017).  Penentuan  Jenis  Uqubat  dan Pelaksanaan  Putusan  dalam  Penerapan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 56-66.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk Penerapan Syariat.... . |113
a. Dipaksa oleh suatu ancaman, tekanan, kekuasaan, atau kekuatan yang  tidak  dapat  dihindari,  kecuali  perbuatan  tersebut merugikan orang lain.
b. Pada saat melakukan Jarimah, orang tersebut sedang  menderita gangguan  jiwa,  penyakit  jiwa,  atau  keterbelakangan  mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
Dengan  demikian,  Uqubat  dalam  Hukum  Jinayat  ini  pun  tidak sembarangan diberikan kepada para terduga pelaku Jarimah.

## 4. Tanggapan Masyarakat terhadap Hukum Jinayat
Dengan diberlakukannya hukum Jinayat di Provinsi Aceh yang di mana  hukum  tersebut  menerapkan  syariat  Islam  ke  dalamnya,  tentu akan  memunculkan  berbagai  pendapat  dari masyarakat  luas.  Entah  itu pendapat yang pro dengan hukum tersebut, maupun yang kontra.
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Shandia,  dkk. terhadap mahasiswa ITB mengenai hukum Jinayat dalam jurnal De Cive (2021),  50%  mahasiswa  dalam  survei  tersebut  memiliki  pandangan kontra  terhadap  hukum  Jinayat.  Menurut  mereka,  hukum  Jinayat seharusnya hanya  diberlakukan pada masyarakat Aceh  yang beragama Islam,  sehingga  kita  dapat  saling  menghargai  urusan  agama  masing- masing.  Padahal,  dikutip  dari  situs  Hukumonline.com,  Dekan  Fakultas Hukum  Universitas  Syiah  Kuala  Banda  Aceh,  yaitu  Profesor  Faisal  A. Rany  telah  menegaskan  bahwa  hukum  Jinayat  itu  hanya  berlaku  pada orang  yang  beragama  Islam.  Hukum  Jinayat  akan  diberlakukan  pada orang  non-Muslim  jika  hanya  dalam  keadaan  atau  kasus  tertentu  saja, contohnya  saat  pelaku  lebih  memilih  untuk  menyatakan  tunduk

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |114
sukarela.  Pernyataan  tersebut  diperkuat  dalam  Pasal  129  ayat  (1)  UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan:
“Dalam hal perbuatan Jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  secara  bersama-sama  yang  diantaranya  beragama  bukan Islam,  pelaku  yang  beragama  bukan  Islam  dapat  memilih  atau menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayah”.
Selain  hukum  Jinayat,  salah satu yang  paling terkenal  akan  pro- kontranya  dalam  hukum  Jinayat  adalah  Uqubat  berupa  hukuman cambuk.  Cukup  banyak  orang  yang  kontra  dan  keberatan  terhadap hukum  cambuk  dikarenakan  banyak  yang  menganggap  hukuman  ini telah melanggar hak asasi manusia.
Hukum  cambuk  itu  sendiri  sudah  tertera  dalam  Al-Quran  surah An-Nur  ayat  2  yang  artinya  berbunyi:  “Perempuan  yang  berzina  dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus  kali  cambukan,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya mencegah  kamu untuk  (menjalankan)  agama Allah,  jika  kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”
Kontra  terhadap  hukum  cambuk  ini  dapat  dilihat  dari  pendapat mayoritas  anggota  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang  dikutip oleh  Shandia,  dkk.  dalam  jurnal  De  Cive  (2021)  yang  beranggapan bahwa  hukum  cambuk  itu  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  dianggap bersifat  kejam  dan  dapat  merendahkan  martabat  seseorang.  Sehingga, mayoritas  anggota  LSM  lebih  memilih  hukuman  dalam  bentuk  lain, seperti hukuman penjara.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |115
Di  sisi  lain,  ada  yang  merasa  bahwa  hukum  cambuk  ini  terlalu ringan  jika  diberikan  pada  para  pelaku  kejahatan  seksual.  Dikutip  dari situs  BBC.com,  salah  satu  presidium  Balai  Syura  Ureung  Aceh,  yakni Rasyidah  berpendapat  bahwa  hukuman  cambuk  itu  tidak  dapat memenuhi  keadilan  bagi  para  korban  pelecehan  seksual.  Menurut beliau,  setelah  para  pelaku  selesai  menjalani  hukuman  cambuknya, mereka  masih  bisa  kembali  seperti  biasa  di  kehidupan  masyarakat, sedangkan para korban harus mengalami penderitaan seumur hidupnya dikarenakan ulah para pelaku..

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  dalam  artikel  mengenai  penerapan syariat Islam dalam hukum di Provinsi Aceh ini, dapat kami simpulkan bahwa Provinsi Aceh memiliki dasar latar belakang adat, sejarah, jumlah mayoritas penduduk, dan juga hak istimewa, sehingga Provinsi ini pun dapat  menerapkan  syariat  Islam  ke  dalam  sistem  hukumnya.  Dengan terbaginya  Qanun  (peraturan),  Jarimah  (tindak  pidana),  dan  Uqubat (sanksi)  menjadi  beberapa  sub  bagian  sesuai  dengan  urgensinya masing-masing, dapat dilihat bahwa hukum Jinayat yang berlaku di Aceh ini bukanlah sembarang hukum yang asal diberikan kepada masyarakat, melainkan hukum yang sudah dipikirkan dengan cukup matang.
Selain  itu,  dengan  ditetapkannya  hukum  Jinayat  ini  juga  telah menimbulkan  berbagai  macam  tanggapan  dari  masyarakat.  Ada  yang merasa  pro  dengan  hukum  Jinayat  yang  berlaku  dan  ada  juga  yang merasa  bahwa  salah  satu  Uqubat  dalam  hukum  Jinayat,  yaitu  hukum cambuk  justru  melanggar  hak  asasi  manusia,  sehingga  mereka mengharapkan hukuman yang dianggap lebih pantas.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |116
Menurut  kami  sendiri  sebagai  penulis,  setuju atau  tidaknya  kita terhadap suatu hukum yang berlaku, sudah sepatutnya kita harus tetap menghormati dan melaksanakan peraturan atau hukum yang berlaku di tempat  tersebut.  Sesuai  dengan  peribahasa  “Di  mana  bumi  dipijak,  di situ langit dijunjung”.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  A.  (2013,  Oktober  28). Sejarah  Kota  Banda  Aceh .  Diakses  dari
Inspektorat Kota Banda Aceh: http://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah- kota-banda-aceh/
Amindoni,  A.  (2019,  Desember  17). Qanun  Jinayat  di  Aceh  Dianggap 'Diskriminatif:  'Kalau  Rakyat  Kecil  Membuat  Kesalahan, Langsung  Dibawa  Jalur  Hukum' .  Diakses  dari  BBC  News Indonesia:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
50818812
Apa  Itu  Hukum  Pidana  Islam? (2021).  Diambil  kembali  dari  Magister Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Medan  Area: http://mh.uma.ac.id/tag/jarimah-tazir/
Ardianto,  Y.  (2019,  Maret  6). Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif . Diakses  dari  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Mema hami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html Audah, A. Q. (2008). Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kharisma
Ilmu.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  (Pusat  Bahasa).  (t.thn.). Syariat .  Diakses  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI): https://kbbi.web.id/syariat.html Dinas Syariat Islam Aceh. (2014). Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Djazuli,  H.  A.  (1996). Fiqh  Jinayah:  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan dalam Islam. Depok: RajaGrafindo Persada.
Dwiyanto, D. (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Hukum De Jure .

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Ariesta,dkk
Penerapan Syariat.... . |117
Huda,  M.  A.  (2016). Penerapan  Otonomi  Khusus  di  Daerah  Aceh  Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tesis). Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta.
Ibrahim,  A.  (2019). Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang
Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh .  Diakses  dari  Mahkamah Syar'iyah Aceh: https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel- galeri/artikel/183-peraturan-perundang-undangan-tentang- pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh.html Irfan, N., & Masyrofah. (2013). Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. Muslich,  H.  A.  (2004). Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam:  Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika. MYS. (2015, Februari  11). Dua Kategori Non-Muslim yang Bisa Terjerat
Qanun Jinayah . Diakses dari HukumOnline:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54da9dfa18fc9/ dua-kategori-non-muslim-yang-bisa-terjerat-qanun-jinayah/ Pemerintah  Pusat.  (1999). Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta. Pemerintah  Pusat.  (1999). Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh.
Shandi,  K.  F.,  Izzurahman,  T.,  Dewi,  A.  N.,  &  Ridwan,  M.  (2021). Pandangan  Mahasiswa  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam Penerapan  Hukum  Qanun  Jinayah  di  Aceh. De  Cive:  Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Shidarta.  (2015,  Januari  6). Etimologi  “Qanun”  dan  Posisinya  Sebagai Sumber  Hukum .  Diakses  dari  Business  Law  Binus:
https://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi- qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/
Susanti,  N.,  &  Nursiti,  N.  (2017).  Penentuan  Jenis  Uqubat  dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Hukum  Jinayat. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Pidana , 56-66.
Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh. Jurnal Konstitusi , 371-392.
Yasa'Abubakar,  A.,  &  Yoesoef,  M.  D.  (2018).  Qanun  Sebagai  Peraturan Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam. Jurnal Legislasi Indonesia , 15-30.