## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 5 No. 2 Oktober 2022
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Strategi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kekuatan Partisipasi Masyarakat Tani di Desa Tumih
The Potency of the Tumih Village Farmer Community's Participation in the Agricultural Development Planning Strategy
Surti 1) Syahrial Shaddiq 2) Ahmad Suhaimi 3) Muhammad Helmy Abdillah 4)
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Yani 1) Program Studi Manajemen, Universitas Cahaya Bangsa 2) Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai 3) Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Hasnur 4) e-mail: surti.uay@gmail.com
Disubmit: 15 Agustus 2022; Direvisi; 22 September 2022; Dipublish; 4 Oktober 2022

## Abstract
In  Tumih  Village,  Wanaraya  District,  Barito  Kuala  Regency,  South Kalimantan  Province,  this  study  attempts  to  assess  the  strategy  and growth  of  the  agricultural  sector  as  well  as  the  level  of  community engagement in relation to agriculture. The settlement of Tumih itself has excellent  potential  for  agriculture,  particularly  rice  production.  The analytical technique used employs the Strength Field Analysis approach to  identify  development  plans  and  Participation  Strength  Analysis  to identify the level of community involvement in agriculture in Tumih Village while  determining  the  agricultural  sector's  strategy.  The  analysis' findings  indicate  that  the  key  influencing  elements  for  agricultural development  plans  in  Tumih  Village  are  the  availability  of  human resources in the agricultural sector, particularly in the case of rice, and the farmers' receptivity to new technology. A hindrance in Tumih Village is the absence of irrigation and agricultural technologies. With only 36.5 percent, the assessment of the level of community involvement in planning for agricultural growth is still insufficient.
Keywords : Agricultural Development; Welfare; Farmer Income; Analysis Field of Strength; Power of Participation.
28% 22% 18% 18% 3% 11%
Manufaktur Pertanian Kontruksi Perdagangan
Pertambangan Lain-lain

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  saat  ini  mengalami  perubahan  di  sektor  pertanian  yang mengarah  ke  sektor  diluar  pertanian.  Dampak  dari  kondisi  ini membuat meningkatnya  tekanan  terhadap  pemanfaatan  lahan  pertanian  ditandai dengan  meningkatnya  konversi  lahan  pertanian  (Handoyo,  2010).  Sektor pertanian  juga  memiliki  andil  yang  sangat  besar  dalam  pemenuhan ketahanan pangan nasional serta sebagai bahan baku bagi kelangsungan aktivitas sektor lainnya, pelestarian lingkungan, hingga menjadi intrumen unik dalam peranannya untuk membangun negara (Susilowati et al , 2010). Menurut  Todaro  (2011)  sektor  pertanian  sangat  bermanfaat  dalam  hal penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia sektor pertanian memiliki jumlah pekerja terbesar kedua setelah sektor Industri pengolahan seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Utama; Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2021 (diolah)

## Abstrak
Penelitian ini mencoba menganalisis strategi dan pengembangan sektor pertanian  serta  kekuatan  partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  di Desa  Tumih,  Kecamatan  Wanaraya,  Kabupaten  Barito  Kuala,  Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Tumih sendiri memiliki potensi pertanian yang besar,  khususnya  pertanian  padi.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  menggunakan  pendekatan  Analisis  Medan  Kekuatan  untuk menentukan  strategi  dalam  pembangunan  dan  Analisis  Kekuatan Partisipasi  untuk  mengetahui  sejauh  mana  partisipasi  masyarakat terkait  pertanian  di  Desa  Tumih  dalam  perencanaan  sektor  pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di  sektor  pertanian  khususnya  padi  dan  keterbukaan  petani  terhadap teknologi  baru  menjadi  faktor  pendorong  utama  terkait  perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih. Sementara itu, minimnya irigasi dan  teknologi  pertanian  di  Desa  Tumih  menjadi  faktor  penghambat. Penilaian  kekuatan  partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  dalam perencanaan  pembangunan  pertanian  masih  lemah  yaitu  hanya  36,5 persen.
Kata Kunci : Pembangunan Pertanian; Kesejahteraan; Pendapatan Petani; Analisis Medan Kekuatan; Kekuatan Partisipasi.
1.66 5 2.96 8 1.91 9 1.21 1.50 8 1.64 1 1.49 1 1.12 7 1.41 5 1.7 2.55 2 1.95 1.57 3 1.7
1.48 3 1.67
P e r t a m b a n g a n &   P e n g g a l i a n M a n u f a k t u r L i s t r i k ,   G a s   & A i r   B e r s i h
K o n t r u k s i P e r d a g a n g a n ,
H o t e l   & R e s t o r a n T r a n s p o r t a s i   &
K o m u n i k a s i K e u a n g a n , P e m b i a y a a n   & J a s a   K e u a n g a n J a s a   L a i n Forward Linkage Backward Linkage
Selain  menyerap  tenaga  kerja  cukup  besar,  keterkaitan  sektor pertanian  dengan  sektor  lainnya  juga  dapat  dikatakan  tinggi.  Data  dari tabel input-output Indonesia  2010  diketahui  sektor  pertanian  memiliki forward dan backward linkage yang tinggi dengan sektor lainnya.
Gambar 2 Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Sektor Lainnya; Tahun 2010 Sumber: Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2010 (data diolah)
Gambar 2 menjelaskan adanya potensi yang besar dari sektor pertanian dalam  mengembangkan  sektor-sektor  ekonomi  lain  dimana  nilai  seluruh keterkaitan ke depan dengan sektor lain lebih dari 1 (satu). Pengembangan di  sektor  pertanian  baik  langsung  dan  tidak  langsung  paling  berdampak positif  adalah  bagi  Industri  pengolahan  dimana  nilai  keterkaitan  ke depannya sebesar 2,968 atau yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Seperti  pada  gambar  1  yang  menunjukkan  sektor  Industri  pengolahan memiliki  jumlah  tenaga  kerja  terbesar  di  Indonesia.  Sehingga pengembangan sektor pertanian juga akan berdampak positif bagi sektor pengolahan dan menjamin 28% pekerja di sektor ini untuk tetap memiliki mata pencaharian. Meski demikian, strategi peningkatan sektor pertanian tidaklah  mudah  dikarenakan  rentannya  sektor  ini  terhadap  perubahan iklim global yang buruk yang menyebabkan produksi komoditas pertanian menurun (Steg, 2005). Hal yang sama dikemukakan Cline (2007) masalah perubahan iklim menjadi ancaman bagi seluruh lini kehidupan manusia tidak terkecuali sektor pertanian. Perubahan musim yang tidak menentu memicu  kesulitan  bagi  petani  dalam  melakukan  proses  bertani  menjadi tidak  tepat  waktu  dan  berimbas  pada  menurunnya  produksi  pertanian sementara permintaan tidak berubah. Menurut (Rosenzwelg & Parry, 1994) Negara berkembang cenderung mendapat dampak yang lebih besar terkait perubahan iklim yang tidak menentu ini, khususnya negara tropis, seperti Indonesia.  Para  ahli  melakukan  prediksi  seperti  yang  dinyatakan  oleh (Mendelsohn,  2008)  bahwa  penurunan  produktivitas  pertanian  sebesar 20% akan melanda Asia, Afrika dan Amerika Latin. Di  lain  sisi  Rahadian  (2010)  mengatakan  bahwa  meningkatnya pengelolaan  lahan  pertanian  dalam  bentuk  bagi  hasil  atau  status  petani sebagai penggarap dan bukan pemilik lahan dapat menyulitkn dan inefisien dalam  proses  penyuluhan  tani  serta  keberlanjutan  program  pemerintah lainnya.  Selain  itu,  jika  dilihat  secara  mikro,  sarana  prasarana  yang terbatas menjadi penyebab menurunnya pengembangan dan
pembangunan  daya  saing  pada  sektor  pertanian  (Ramlawati,  2020). Pembangunan  pertanian  sendiri  belum  mampu  mengintegrasikan kekuatan  pemerintah  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunannya.  Bukti  empiris  yang  dijelaskan  Mellor  (2001) menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  pertanian  masih  diabaikan.  Lebih  lanjut  Yonis  (2016) menyatakan  pendekatan  perencanaan  partisipatif  juga  belum  menjadi kekuatan  dalam  sektor  pertanian  dimana  peranan  masyarakat  bersifat sementara dan tidak berkelanjutan dalam setiap program pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan efektif perlu dirumuskan dalam upaya pengembangan  sektor  pertanian.  Menurut  Chambers  (1996)  pendekatan partisipatif  akan  berdampak  baik  terhadap  kualitas  perencanaan  dan keberlanjutan  pelaksanaan  program  dari  perencanaan  tersebut.  Tujuan utamanya  adalah  untuk  mengentaskan  kemisikinan  pada  cakupan  lokal dnegan  harapan  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat Indonesia secara luas.
Pendekatan  perencanaan  partisipatif  diperlukan  guna  mengetahui potensi  lokal  suatu  daerah  dengan  menggunakan  metode  top-down dipadukan  dengan  metode  bottom-up  atau  menggunakan  pendekatan ilmiah dengan ditunjang pendekatan praktis lainnya serta pendekatan on- farm  maupun  out-farm.  Pendekatan  perencanaan  pembangunan partisipatif  dalam  bentuk  apapun  tentunya  harus  diimbangi  dengan tersedianya  akses  informasi  agar  masyarakat  dapat  berinteraksi  dalam proses  perencanaan.  Ada  beberapa  aspek  penilaian  dalam  mengukur kekuatan  partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  dalam  sebuah perencanaan pertanian, seperti yang disampaikan peneliti (Yonis, 2016).
Tabel 1 Indikator Penentuan Kekuatan Partisipasi Masyarakat terkait
Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Aspek Penting Deskripsi/Indikator Keluasan Partisipasi 1. Luasnya/Kuantitas  keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan pertanian
2. Jumlah dan keragaman stakeholder yang berpartisipasi
Kedalaman Partisipasi
1. Kedalaman/Kualitas  keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan pertanian
2. Peran  dan  kontribusi stakeholder dalam  proses perencanaan pembangunan pertanian Saluran Partisipasi 1. Penggunaan  saluran  dan  media  informasi  yang melibatkan stakeholder dalam perencanaan pembangunan pertanian 2. Penggunaan  forum  perencanaan  maupun  penggunaan media  komunikasi  dan  informasi  dalam  perencanaan pembangunan pertanian Keterpaduan Partisipasi 1. Kerjasama antara seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan pertanian. 2. Dapat  dilihat  dari  data  dan  informasi  baik  berupa rencana dan program, pelaksanaan yang bersinergi, dan pasca pelaksanaan rencana pembangunan.

## Sumber: Yonis, 2016
Berbicara mengenai kelompok tani, maka di Indonesia memiliki banyak sekali  kelompok  tani  dengan  sejumlah  penyuluh  pertanian  yang  telah ditunjuk  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas  para petani  dengan  tujuan  akhir  kesejahteraan  masyarakat  tani  yang meningkat. Namun banyak tantangan yang dihadapi para kelompok tani dalam  usaha  peningkatan  produktivitas  tersebut.  Seperti  yang  di  alami kelompok  tani  di  Desa  Tumih,  Kecamatan  Wanaraya,  Kabupaten  Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dimana sebagian besar masyarakatnya belum  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  melalui  sektor
pertanian.  Sektor  pertanian  di  Desa  Tumih  sangat  potensial  untuk dikembangkan, disamping lahan yang cocok untuk pertanian seperti padi, jeruk, karet dan palawija, sumber daya manusia dengan keahlian dalam mengelola pertanian juga cukup melimpah yakni hampir 86% warga Desa Tumih  berprofesi  sebagai  petani.  Berada  dalam  kabupaten  penghasil produk  pertanian  terbesar  di  Kalimantan  Selatan,  ternyata  tidak  serta merta  membuat  sektor  pertanian  di  Desa  Tumih  berkembang  sesuai harapan  dimana  masih  sedikit  petani  di  temoat  ini  yang  memiliki pendapatan yang tergolong tinggi. Melihat hal tersebut, maka perlu adanya strategi dalam pengembangan sektor pertanian demi peningkatan sektor- sektor lain (Sihombing, 2022).
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  tujuan  penelitian  dapat  dirumuskan menjadi: 1) Menganalisis potensi pertanian yang ada pada Kelompok Tani di Desa Tumih selain pertanian padi, 2) Membuat strategi pengembangan pertanian  di  Desa  Tumih  yang  optimal  dan  berkelanjutan  menggunakan Force  Field  Analysis (FFA).  FFA  adalah metode  yang  sangat  unggul  dan ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang holistik dari berbagai kekuatan  yang  ada  dalam  isu  utama  suatu  kebijakan  juga  untuk memperkirakan  sumber  dan  tingkat  kekuatan  kekuatan  tersebut. Penelitian terdahulu dengan analisis FFA diantaranya oleh ( Norona et al , 2022). Dimana  ditemukan  bahwa  strategi  pembangunan  partisipatif berdampak  positif  terhadap  pembangunan  pertanian.  3)  Menganalisis kekuatan  partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  dalam  perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih, menggunakan Analisis kekuatan Partisipasi, yang juga pernah digunakan peneliti lain yakni Pratiwi (2015). Dimana Tingkat partisipasi masyarakat Desa Pulutan dalam perencanaan Desa  tergolong  tinggi  dan  berdampak  dengan  tingginya  produktivitas khususnya di sektor perkebunan di Desa ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data primer berupa  hasil  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  kuisioner  yang diperoleh  dari key  responden ditambah  masyarakat  terkait  pertanian  di Desa  Tumih.  Kemudian  data  sekunder  berupa  laporan  dan pertanggungjawaban  kelompok  tani,  pemerintah  Desa  Tumih,  UPTD pertanian  Kecamatan  Wanaraya,  dan  SKPD  pertanian  Kabupaten  Barito Kuala, hasil data statistik, monografi wilayah dan sumber data lain yang relevan.  Untuk  menjawab  masalah  pertama  penelitian  ini  menggunakan metode  analisis  desriptif  melalui  pengamatan  langsung,  observasi  dan waewancara  terkait  potensi  Desa  Tumih  di  bidang  pertanian.  Kemudian tujuan kedua penelitian menggunakan analisis Force Field Analysis (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan. Dalam analisis FFA ada beberapa tahapan analisis (Sianipar & Entang, 2003):
1. Menganalisis  isu  sosial,  ekonomi,  aspek  input-output,  pasar,  teknis, dan sistem panen dengan metode self selling dan tebang.
2. Menganalisis  faktor  pendorong  dan  penghambat  pembangunan pertanian (resisting strength).
3. Menyusun skala prioritas faktor pendorong dan penghambat. Keberhasilan tujuan tergantung peniliaian setiap faktor pendorong dan penghambat berdasarkan aspek-aspek penilaian sebagai berikut (Sianipar & Entang, 2003):
1. Kepentingan faktor terhadap tujuan pembangunan yakni: Nilai Urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF).
2. Tingkat  dorongan  faktor  terhadap  tujuan  pembangunan,  yakni:  Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (NBD).
3. Keterkaitan  antar  faktor  terhadap  tujuan  pembangunan,  yakni:  Nilai Keterkaitan  (NK),  Nilai  Rata-rata  Keterkaitan  (NRK),  dan  Nilai  Bobot Keterkaitan (NBK). NU, ND, dan NK dinilai menggunakan skala nilai antara 1 – 5 dimana: nilai urgensinya sangat tinggi diberi skor 5; nilai urgensinya tinggi diberi skor 4; nilai urgensinya cukup diberi skor 3; nilai urgensinya kurang diberi skor 2; dan nilai urgensinya sangat kurang diberi skor 1. Sementara dalam penilaian  kepentingan  faktor  penghambat  tersebut,  penilaian  dilakukan sama seperti menentukan faktor pendorong, hanya skor yang digunakan terbalik.
Untuk memperoleh nilai BF adalah melalui NU/TNU x 100%. Kemudian NU  dan  BF  faktor  pendorong  dan  penghambat  dicantumkan  ke  dalam kolom yang telah ditentukan seperti pada Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2 Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat No Faktor Pendorong dan Penghambat NU BF ND NBD NK NRK NBK TNB FKK D1  D2  Dn  H1  H2  Hn D1 D2 Dn
H1 H2 Hn Sumber: Sianipar dan Entang, 2003
Perhitungan nilai NBD diperoleh dari ND x BF. Perhitungan nilai NRK diperoleh dari TNK/(N-1). TNK sendiri adalah jumlah nilai keterkaitan satu faktor dengan yang lainnya dengan N merupakan jumlah faktor pendorong dan penghambat. Kemudian perhitungan nilai NBK diperoleh dari NRK x BF, sementara TNB diperoleh dari NBD ditambah NBK. Setelah nilai semua komponen  diperoleh  maka  kemudian  digunakan  Faktor  Kunci Keberhasilan (FKK). FKK sendiri adalah faktor-faktor kunci yang strategis. Cara  menentukan  FKK  adalah  yakni  memilih  2  faktor  pendorong  dan  2 faktor penghambat, dengan ketentuan sebagai berikut (Sianipar & Entang, 2003):
1. Pilih 2 faktor penghambat dan 2 faktor pendorong yang Nilai Total Bobot Faktor (TNB) terbesar.
2. Apabila TNB beberapa atau semua faktor bernilai sama maka pilih BF yang terbesar.
3. Apabila  BF  bernilai  sama  maka  pilih  Nilai  Bobot  Dukung  (NBD)  yang terbesar.
4. Apabila NBD bernilai sama maka dipilih Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) yang terbesar.
5. Apabila  NBK  bernilai  sama  maka  pilihan  didasari  pada  pertimbangan dan pengalaman yang relevan dan rasional.
Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga digunakan analisis deskriptif kuantitatif seperti pada Tabel 3 berikut.

## Tabel 3 Faktor Bobot dan Skor Penggunaan Kekuatan Partisipasi
No. Variabel Unit Interval Score Weight Max Score Total 1. Keluasan Partisipasi % ≤24 25-49 50-74 ≥75 1 2 3 4 25 100 2. Kedalaman Partisipasi % 25 100 3. Saluran Partisipasi % 25 100 4. Keterpaduan Partisipasi % 25 100 Total 100 400 Sumber: Yonis, 2016
343 20 18
18 8 2 Petani Pedagang Wiraswasta Buruh Lepas PNS Lainnya
Masing-masing  variabel  memiliki  bobot  25,  dengan  interval  mulai dibawah 24 hingga diatas 75. Pemberian skor dalam setiap variabel, yakni: Interval ≤ 24 diberi skor 1; Interval 25 – 49 diberi skor 2; Interval 50 – 74
diberi skor 3; dan Interval ≥ 75 diberi skor 4.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Potensi Pertanian Desa Tumih
Desa  Tumih  menjadi  salah  satu  desa  yang  digarap  untuk mengakomodir  penduduk  transmigran  melalui  program  Kota  Terpadu Mandiri  pada  tahun  1960an.  Potensi  lahan  yang  digarap  sangat  besar dikarenakan  lahan  mineral  bergambut  sehingga  cocok  untuk  pertanian seperti padi dengan tumpang-sari jeruk, karet dan palawija. Kondisi alam ini kemudian membuat Desa ini sejak awal keberadaannya di tahun 1979 menjadikan  sektor  pertanian  sebagai  mata  pecaharian  utama  sebagian besar penduduknya. Data dari kantor desa, bahwa mayoritas masyarakat Desa Tumih sebanyak 86% dari total masyarakat adalah petani khususnya petani padi.
Gambar 3 Pekerjaan Penduduk Desa Tumih, Agustus 2021 Sumber : Kantor Desa Tumih, 2021
Selanjutnya, Gambar 4 menggambarkan jenis pertanian yang digarap oleh  para  petani  Desa  Tumih  adalah  padi,  jeruk,  karet  dan  palawija. Namun, tidak semua petani di Desa Tumih memiliki lahan sendiri untuk digarap. Beberapa diantaranya bekerja menggarap lahan orang lain, baik masyarakat  desa  Tumih  maupun  bukan.  Adapun  pembagian  petani berdasarkan  jenis  komoditas  pertanian  dan  penguasaan  lahan  atas pertanian  di  Desa  Tumih.  Rata-rata  lahan  yang  menjadi  milik  sendiri adalah 1-2 hektar sementara untuk lahan orang lain yang di garap petani berkisar  lebih  dari  2  hektar.  Sebagian  petani  pemilik  lahan  juga menggunakan jasa petani penggarap untuk membantu aktivitas produksi mereka. Sebesar 60% petani menggarap sendiri lahan miliknya, sementara 30% petani dan pemilik malaksanakan kegiatan produksi lahan pertanian bersama, dan sisanya sekitar 10% menggarap lahan pertanian milik orang lain  baik  merupakan  masyarakat  Desa  Tumih  ataupun  bukan.  Kondisi karakteristik pertanian tersebut membuat Kabupaten Barito Kuala, dimana Desa  Tumih  berada  menjadi  kabupaten  penghasil  padi  terbesar  di Kalimantan Selatan dengan jumlah panen Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 sebesar lebih dari 263 ribu ton gabah kering giling (Sensus Pertanian, 2018).  Dari  17  kecamatan  di  Kabupaten  Barito  Kuala,  Kabupaten Wanaraya  sendiri  termasuk  penghasil  padi  paling  sedikit  setelah kecamatan Kuripan yakni sebesar 10.945 ton di tahun 2018 atau hanya sekitar  3  persen  dari  total  produksi  padi  di  kabupaten  Barito  Kuala, padahal potensi alamnya sangat melimpah dengan karakteristik lahan dan
SDM yang tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan kecamatan lainnya di Barito Kuala.
Desa  Tumih  sendiri  memiliki  lima  Kelompok  Tani  yakni  Kelompok Tani  Sumber  Rezeki  35  anggota,  Kelompok  Tani  Suka  Maju  32  anggota, Kelompok  Tani  Suka  Jadi  42  anggota,  Kelompok  Tani  Bangun  Tani  56 anggota, dan Kelompok Tani Bina Mandiri 16 anggota. Secara umum desa Tumih adalah wilayah yang geografisnya merupakan dataran sedang yakni 1  meter  diatas  permukaan  air  laut.  Desa  Tumih  memiliki  luas  wilayah kurang lebih 642,5 ha dengan lahan produktif sebesar 632 ha. Sebagian besar lahan produktif diusahakan untuk pertanian khususnya pertanian padi. Dari 632 ha lahan produktif tersebut sebesar 489 ha atau sekitar 77,4 persen  digunakan  untuk  persawahan.  Sementara  itu  jumlah  penduduk Desa Tumih adalah 766 jiwa pada Agustus 2021.
Tabel 4 Kelompok Tani Desa Tumih Tahun 2021 No.  Kel. Tani Nama Jumlah Luas Lahan (Ha) Pola Usaha Tani Ketua  Sekretaris  Bendahara  Anggota  Sawah Tegal Pekarangan 1 Sumber Rejeki Sugihono  Sudrajat  Edy Susrajat 35 73 Padi 2 Suka Maju Fahmi Safrudin  Paimin 32 51 Padi 3 Suka Jadi  Syahrani  Mahrur  Sutanto 42 73 Padi 4 Bangun Tani Marjani Bahrani  Hamdani 56 73 Padi 5 Bina Mandiri M. Sami'in A. Soleh  Kurniawan 16 26 Padi
Sumber: UPTD Pertanian Kecamatan Wanaraya, 2021
Mayoritas penduduk Desa Tumih bekerja di sektor pertanian dengan jumlah 296 jiwa dengan tiga kategori, yakni pertanian lahan sawah (489 ha), lahan tegal (111 ha), dan pekarangan (32 ha). Untuk pertanian lahan sawah sejauh ini hanya 296 ha atau 60,5% yang terdaftar dalam kelompok tani.  Sisanya  termasuk  lahan  penduduk  yang  tidak  termasuk  kelompok tani dan sebagiannya belum dikelola atau hanya berupa lahan kosong yang sebenarnya produktif. Sementara itu sistem pengairan sawah seluruhnya menggunakan  tadah  hujan  dan  ini  sekaligus  menjadi  penghambat pengembangan sektor pertanian sawah di desa ini. Desa Tumih memiliki potensi  pertanian  yang  baik  dan  didukung  dengan  adanya  kelembagaan kelompok  tani.  Hingga  tahun  2021  terdapat  lima  kelompok  tani  dengan kondisi aktif. Dari hasil wawancara mendalam kepada lima kelompok tani di Desa Tumih  diperoleh hasil bahwa potensi pertanian yang ada adalah tanaman  pangan  berupa  padi.  Kondisi  pertanian  di  Desa  Tumih  sangat minim  serangan  Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT)  untuk  seluruh jenis  pertanian  yang  ada.  Selain  menghasilkan  padi  sebagai  komoditas, sebenarnya  Desa  Tumih  juga  menghasilkan  jeruk,  karet  dan  tanaman palawija serta sayur mayur. Untuk komoditas jeruk sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengingat jenis jeruk yang di produksi cukup  diminati  di  wilayah  provinsi  Kalimantan  Selatan  karena  rasanya yang manis, yakni jenis jeruk manis dengan nama latin Citrus  Sinensis . Namun,  karena  jeruk  tergolong  komoditas  yang  cepat  busuk  maka masyarakat belum banyak yang mengoptimalkan potensi pertanian jeruk ini.  Selain  itu  tidak  seperti  padi/gabah  dimana  dapat  disimpan  dalam waktu  lama,  masyarakat  juga  belum  memiliki  pasar  yang  baik  untuk memasarkan produksi jeruk mereka. Selain potensi alam, Desa Tumih juga memiliki SDM yang melimpah. Banyak masyarakat yang memiliki keahlian bertani, khususnya pertanian padi.

## 4.2 Strategi Pengembangan Pertanian Desa Tumih
Menurut Indrayani dan Nurkholis (2001) strategi adalah rencana yang sifatnya umum dan luas serta memiliki orientasi masa akan datang. Meski demikian dan perencanaan dan strategi pembangunan tetap harus disusun secara spesifik dan detil agar tepat dan efektif. Strategi atau perencanaan sendiri  dapat  berasal  dari  pemerintah  ataupun  dari  pihak  petani  dan masyarakat terkait pertanian sebagai pelaku utama usaha. Hasil analisis FFA  terhadap  pengembangan  pembangunan  Pertanian  Desa  Tumih menemukan  faktor  pendorong  dan  penghambat  utama  yang  dijelaskan pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 Indentifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat
Upaya Pengembangan Potensi Pertanian di Desa Tumih No. Faktor Pendorong TNB No. Faktor Penghambat TNB Kekuatan Kelemahan D1 Potensi alam melimpah 1,85  H1 Pengairan pertanian padi sulit 3.06* D2 Lahan yang subur 1,85  H2 Kurang efektifnya penyuluh pertanian 2.88 D3 SDM pertanian melimpah 1,89*  H3 Kelembagaan desa minim 2.70 H4 Toko perlengkapan dan peralatan (termasuk bibit, pupuk, obat pertanian) minim 2.88 Total Kekuatan 5,58 Total Kelemahan 11,52 Peluang Tantangan D4 Pasar produk pertanian luas 1,81  H5 Teknologi pertanian minim 2,88* D5 Petani terbuka dengan teknologi baru 1,85*  H6 Bencana banjir 2,88 D6 Meluasnya pemasaran produk pertanian secara digital 1,81  H7 Meluasnya alih fungsi lahan pertanian 2,82 Total peluang 5,47 Total tantangan 8,58 Total peluang 11,05 Total penghambat 20,10 Sumber: Data Primer, 2021
Tabel  5  menjelaskan  bahwa  dalam  perencanaan  pembangunan pertanian  di  Desa  Tumih,  faktor  penghambat  cenderung  lebih  dominan dibandingkan  faktor  pendorong  sehingga  perlu  kerja  keras  untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor penghambat utama agar faktor pendorong  utama  dapat  optimal.  Kedua  faktor  penghambat  pengairan pertanian yang kurang memadai (H1) dan Teknologi pertanian yang minim (H5) menjadi  faktor  yang  jika  dibiarkan  akan  melemahkan  dan mungkin mengancam  keberlangsungan  pertanian  padi  di  Desa  Tumih.  Pengairan sawah  yang  selama  ini  hanya  mengandalkan  tadah  hujan  menyebabkan produktivitas  padi  tidak  dapat  maksimal  dan  petani  sangat  tergantung dengan cuaca. Jika memasuki musim panas dengan intensitas curah hujan yang sangat minim maka sawah petani akan mengalami kekeringan yang akan berdampak pada gagal panen.
Kemudian faktor penghambat kedua adalah teknologi yang digunakan pertanian masih belum memadai. Jenis teknologi yang digunakan petani padi  di  Desa  Tumih  sementara  ini  hanya  alat  perontok/pemanen  padi manual  atau  disebut  DOS,  dan  traktor.  Sementara  faktor  pendorong pengembangan pertanian padi di Desa Tumih adalah sumber daya manusia di  sektor  pertanian  padi  sangat  besar  jumlahnya.  Hampir  seluruh
penduduk  di  Desa  Tumih  memiliki  keahlian  dalam  mengelola  pertanian padi.  Selain  SDM  melimpah,  hasil  perhitungan  FFA  juga  menyatakan bahwa selain memiliki keahlian mengelola pertanian khususnya pertanian padi, penduduk Desa Tumih juga terbuka akan teknologi baru. Dimana, penduduk  Desa  Tumih  akan  sangat  merespon  dengan  baik  jika  ada teknologi  baru  di  sektor  pertanian  yang  dapat  di  aplikasikan.  Penduduk menyatakan bersedia untuk mempelajari tata cara penggunaan teknologi yang disiapkan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian.
Alternatif  perencanaan  atau  strategi  dalam  upaya  pengembangan potensi  pertanian  di  Desa  Tumih  diantaranya:  1)  Membuat  sistem pengairan  jangka  panjang  yang  dapat  mengairi  sawah-sawah  petani  dan tidak  menutup  kemungkinan  untuk  jenis  pertanian  lain  yang  potensial dikembangkan;  2)  Memperkenalkan  dan  mendorong  upaya  penyediaan teknologi  baru  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  sektor  pertanian. Adapun faktor penghambat lain berdasarkan hasil wawancara dengan key responden memiliki bobot TNB yang tidak terpaut jauh dengan dua faktor penghambat  utama,  yakni  kurang  aktifnya  penyuluh  pertanian  yang bertugas  memberikan  penyuluhan  pertanian  di  Desa  Tumih,  masih minimnya  toko  yang  menjual  perlengkapan  dan  peralatan  pertanian termasuk bibit, pupuk dan obat serta ancaman bencana banjir yang juga menghambat  pengembangan  sektor  pertanian  khususnya  pertanian  padi yang dominan di Desa Tumih.

## 4.3 Kekuatan Partisipasi Kelompok Tani dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Tumih
Hasil  analisis  kekuatan  partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  di Desa Tumih menunjukkan nilai yang lemah padahal potensi kekuatan lebih besar.  Hasil  penilaian  keluasan  partisipasi  dalam  penelitian  ini ditunjukkan  melalui  kuantitas  atau  frekuensi  keterlibatan stakeholder dalam wadah forum perencanaan baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.  Dari  hasil  perhitungan  hanya  sekitar  40%  luas  keterlibatan masyarakat terkait pertanian dalam forum perencanaan pembangunan.
Tabel 6 Keluasan Keterlibatan Kelompok Tani Terkait Pertanian dan Instansi Pemerintah dalam Forum Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020.
No Forum Perencanaan Pembangunan Pertanian Keterlibatan Stakeholder Masyarakat Terkait Pertanian Instansi Pemerintah KT LPP PS UTP IPP IP FP ITP 1.  Musrenbang Desa 1 0 0 1 0 0 1 0 2.  Musrenbang Kecamatan 1 0 0 0 1 1 0 1 3.  Musrenbang Pertanian Kabupaten 1 0 0 0 1 1 1 0 4.  Forum SKPD Kabupaten 0 0 0 0 1 1 0 1 5.  Musrenbang Kabupaten 0 0 0 0 1 1 0 1 Jumlah 3 0 0 1 4 4 2 3
Sumber: Diolah Dari Hasil Observasi, Interview dan Dokumentasi, 2021
Keterangan: 1 = Ada 0 = Tidak Ada KT = Kelompok Tani IP = Instansi Pertanian IPP = Instansi Pengelola Perencanaan FP = Tenaga Fungsional Pertanian LPP = Lembaga Pembiayaan Pertanian UTP = Usaha Terkait Produk Pertanian PS = Distributor ITP = Instansi Terkait Pertanian
Forum  perencanaan  pembangunan  pertanian  di  tingkat  Desa  masih belum  maksimal  dimana  kurangnya  keterlibatan  instansi  pengelola perencanaan, instansi dari pertanian dan instansi pertanian. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan key  responden ditingkat  desa,  kecamatan  dan kabupaten,  tidak  kuatnya  hubungan  yang terbangun  antara masyarakat terutama kelompok tani dengan instansi pengelola pertanian baik ditingkat desa,  kecamatan  hingga  kabupaten.  Masalah  ini  menimbulkan  kesulitan dalam mengintegrasikan  pengalaman  dan  pengetahuan  kelompok  tani  di lapangan dengan pengetahuan teoritis dan teknis dari instansi pertanian demi  mewujudkan  perencanaan  pembangunan  yang  sistemik  dan berkelanjutan.  Dalam  penelitian  ini,  ada  sepuluh  tahapan  perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih yang digunakan sebagai indikator pengukuran  tingkat  kedalaman  keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan  (Yonis, 2016). Sepuluh infikator pengukuran tingkat kedalaman keterlibatan ini dimulai dari tahap perumusan masalah apa  saja  yang  dialami  masyarakat  tani  secara  langsung  dan  apa  saja kebutuhan yang mereka perlukan agar aktivitas tani dapat berjalan dengan baik  dan  sesuai  harapan,  hingga  perumusan  pemanfaatan  dan pemeliharaan  segala  hasil  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  masyarakat yang  merupakan  implementasi  rencana  pembangunan  pertanian.  Dalam sepuluh  indikator  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  7  ini  harus  melibatkan tidak hanya pemerintah terkait tetapi juga masyarakat tani itu sendiri.
Tabel 7 Kedalaman Keterlibatan Masyarakat Tani dan Pemerintah terkait dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020 No. Uraian Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian PD PKe PKa 1. Perumusan masalah dan kebutuhan 1 1 1 2. Perumusan tujuan dan sasaran 1 0 0 3. Perumusan alternative-alternatif program kerja 1 0 0 4. Perumusan skala prioritas 1 0 0 5. Perumusan secara terperinci terkait kegiatan 0 0 0 6. Penetapan jenis kegiatan 0 0 0 7. Perumusan persiapan pelaksanaan 0 0 0 8. Perumusan mekanisme dan system pengawasan 0 0 0 9. Perumusan evaluasi dan perbaikan kegiatan 0 0 0 10. Perumusan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan 0 0 0 Jumlah 4 1 1

## Sumber: Hasil Observasi, Interview dan Dokumentasi, 2021
Keterangan:
Kekuatan  saluran  partisipasi  baik  dalam  forum  formal  seperti pertemuan  rutin  maupun  melalui  media  sosial  seperti  penggunaan  grup whatsapp, telegram maupun media lainnya juga merupakan cara menilai kekuatan  partisipasi.  Di  era  digital  forum  perencanaan  formal  seperti musrembang baik ditingkat desa hingga kabupaten cenderung membatasi saluran  partisipasi,  sehingga  penggunaan  saluran  non  formal  menjadi penting.
1
= Ada 0 = Tidak Ada
PKa = Perencanaan Tingkat Kabupaten PD = Perencanaan Tingkat Desa PKe = Perencanaan Tingkat Kecamatan
Tabel 8 Penggunaan Saluran Partisipasi Kelompok Tani dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020 No. Saluran Partisipasi Masyarakat Jumlah Ruang Partispasi Ruang Partisipasi Masyarakat Pemerintah 1.  Wadah Perencanaan (forum formal) 7 2 5 2.  Media Perencanaan (informasi & teknologi komunikasi) 6 0 6 Jumlah 13
Sumber: Diolah dari Observasi dan Dokumentasi, 2021
Forum non formal melalui media teknologi, komunikasi dan informasi belum  ada  di  dalam  lingkup  kelompok  petani,  namun  di  lingkup pemerintah ada Sembilan yakni, 1) Grup Whatsapp antara aparat desa dan seluruh kelompok tani dan penyuluh pertanian, 2) Grup Whatsaap tingkat kecamatan yang memuat ketua kelompok tani di Desa, UPTD pertanian, dan pemerintah Desa sekecamatan yang bertugas mengelola pertanian, 3) Grup Whatsapp antara UPTD pertanian tingkat kecamatan dengan SKPD pertanian  di  tingkat  kabupaten,  ketua  kelompok  tani  kecamatan  dan Kepala  Desa  kecamatan  4)  Grup  Whatsapp  terkait  pertanian  di  tingkat kabupaten  yang  melibatkan  kepala  SKPD  pertanian,  Instansi  terkait pertanian lainnya. 5) Grup Telegram tingkat kabupaten yang melibatkan kepala SKPD pertanian, Instansi terkait pertanian lainnya. 6) Instagram SKPD  pertanian  di  tingkat  kabupaten.  Selanjutnya  penilaian  kekuatan partisipasi dilihat dari keterpaduan masyarakat dengan pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
Tabel 9 Keterpaduan Keterlibatan Masyarakat Tani dan Instansi Pemerintah dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020 No. Tingkat Perencanaan Pembangunan Pertanian Keterpaduan Dalam Proses Perencanaan Masyarakat Pemerintah Rata-rata % Rata-rata % 1. Perencanaan Desa 32 10 52 16,25 2. Perencanaan Kecamatan 11 6,88 41 25,63 3. Perencanaan Kabupaten 3 2 94 62,67 Jumlah rata-rata 6,29 34,85 Sumber: Hasil Observasi dan Dokumentasi, 2020
Partisipasi  yang  rendah  dari  masyarakat  sangat  mempengaruhi keakuratan  data  dan  informasi  dalam  tujuan  perencanaan  dan  kualitas perencanaan,  sedangkan  peningkatan  kualitas  dan  keterpaduan perencanaan  yang  efektif  dan  efisien  sangat  dipengaruhi  oleh  partisipasi pemerintah  yang  terkait.  Tabel  9  merupakan  hasil  perhitungan  dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan  kekuatan  partisipasi stakeholder berdasarkan  penilaian  keluasan,  kedalaman,  saluran  partisipasi  yang digunakan, dan keterpaduan pemerintah dan masyarakat terkait pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih.
Tabel 10 Kekuatan Partisipasi Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tumih, tahun 2019-2020 No. Indikator/Sub Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Perencanaan Pembangunan % Nilai Skor Bobot Jumlah Skor 1.  Keluasan Partisipasi 40,00 2 25 50 2.  Kedalaman Partisipasi 20,00 1 25 25 3.  Saluran Partisipasi 18,19 1 25 25 4.  Keterpaduan Partisipasi 18,05 1 25 25 Jumlah 100 125 Sumber: Hasil Rekapitulasi Data Primer, 2022
Tabel  10  menjelaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tani  terkait pertanian dalam pembangunan pertanian di Desa Tumih masih tergolong rendah yakni dengan skor 125 dari skor maksimal 400 atau hanya sekitar 31,25%.  Kondisi  ini  menjelaskan  bahwa  68,75%  perencanaan pembangunan  pertanian  di  Desa  Tumih  dilaksanakan  tanpa  peartisipasi masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Tumih. Hal ini perlu menjadi perhatian  pemerintah  mulai  tingkat  Desa  hingga  Kabupaten.  Hasil perhitungan  diatas  menggambarkan  bahwa  ruang  yang  memadai  dalam forum  perencanaan  pembangunan  pertanian  belum  tersedia.  Melalui pendekatan partisipatif yang sebenarnya seharusnya mampu memecahkan masalah  tersebut  dan  memberikan  keluasan  dan  kedalaman  partisipasi masyarakat terkait pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian. Hasil penelitian ini juga menjelaskan kurangnya pemberdayaan kekuatan kelembagaan masyarakat tani termasuk dalam pemanfaatan media massa dan  elektronik  untuk  membangun  saluran  perencanaan  pembangunan pertanian.  Dari  hasil  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa:  1)  Masih rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  dalam kegiatan-kegiatan  perencanaan  pembangunan  baik  ditingkat  desa, kecamatan dan  kabupaten.  2)  Masih rendahnya  keterlibatan  masyarakat terkait  pertanian  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  pertanian mulai tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat  terkait  pertanian  dalam  forum-forum  formal  dan  non  formal termasuk  penggunaan  media  informasi,  dan  telekomunikasi.  4)  Masih kurangnya  tingkat  keterpaduan  antara  masyarakat  terkait  pertanian dengan  pemerintah  yang  terkait  dalam  perencanaan  pembangunan pertanian.  Hal  ini  diharapkan dapat  menjadi  kajian  bagi  instansi  terkait dalam  perencanaan  pembangunan  kedepannya  agar  tujuan  dan  sasaran pembangunan  pertanian  khususnya  dalam  hal  mensejahterakan masyarakat tani di Desa Tumih dapat terealisasi. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian Norona,  Burman,  dan  Mills  pada  tahun  2021 yakni  fokusnya pada  penelitian  terdahulu  yang  juga  menggunakan  metode  yang  sama dengan penelitian ini.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulannya adalah potensi pertanian yang dimiliki Desa Tumih adalah jumlah lahan produktif yang besar dapat dikatan sangat baik khususnya untuk pertanian padi. Potensi pertanian lain diantaranya jeruk, karet dan tanaman palawija. Adapun faktor pendorong yakni ketersediaan SDM yang
mampu mengelola pertanian banyak serta para petani yang terbuka akan teknologi  baru  yang  diterapkan  di  Desa  Tumih.  Sementara  faktor penghambat yakni sistem pengairan pertanian padi yang menjadi sektor mayoritas  di  Desa  Tumih  masih  menggunakan  tadah  hujan  dan  ini dianggap  sebagai  penghambat  pembangunan  pertanian  di  Desa  Tumih serta teknologi yang dimiliki petani masih minim. Sementara itu, tingkat partisipasi  masyarakat  terkait  pertanian  di  Desa  Tumih  masih  rendah dengan tingkat kekuatan partisipasi hanya sebesar 36,5 persen.
Hasil penelitian diatas dapat menjadi pertimbangan bagi stakeholders terkait,  dimana  pemerintah  dan  masyarakat  terkait  dapat  mulai melakukan  jenis  pertanian  potensial  lainnya  selain  padi  untuk  mengisi lahan  yang  masih  belum  digarap  tentunya  dengan  riset  mengenai  jenis usaha tani yang akan dilaksanakan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh pihak khususnya petani di Desa Tumih.  Faktor  ketersediaan  SDM  dalam  mengelola  pertanian  yang melimpah  harus  dimanfaatkan  dengan  baik.  Berbagai  bentuk  stimulan dapat  dilaksanakan  agar  SDM  ini  mampu  mengelola  pertanian  dengan lebih efisien dan efektif baik dengan memberikan teknologi canggih tepat guna  kepada  mereka  agar  mampu  meningkatkan  produktivitas.  Hal  ini akan sangat berguna dikarenakan keterbukaan masyarakat tani di Desa Tumih  terhadap  teknologi  baru.  Dengan  demikian,  hambatan  minimnya teknologi juga dapat teratasi. Sementara itu, faktor penghambat lain yang tidak  bisa  diabaikan  adalah  minimnya  pengairan,  maka,  disini  peran pemerintah  sangat  penting,  dengan  memberikan  pengairan  yang  baik untuk lahan-lahan pertanian. Terkait partisipasi masyarakat tani dalam perencanaan pembangunan harus ditingkatkan dengan pelibatan mereka dalam forum-forum perencanaan baik formal maupun non-formal. Saran untuk  peneltian  yang  akan  datang  ( future  research )  ialah  untuk  sampel dapat  diperluas  pada  desa-desa  yang  terdapat  di  Kabupaten  Banjar, Kabupaten  Tapin,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,  Kabupaten  Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong, kemudian hasil penelitiannya dapat di komparasi untuk setiap Kabupaten.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku :
Badan Pusat Statistik (2019) Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Tahun 2018
Badan  Pusat  Statistik  (2021)  Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Sektor  Ekonomi Utama Tahun 2020
Badan Pusat Statistik (2011) Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2010
Chambers,  R.  (1996). PRA  Participatory  Rural  Appraisal:  Memahami  Desa Secara  Partisipatif (6th  ed.).  Yogyakarta:  Kanisius  kerjasama  dengan Yayasan  Mitra  Tani  Yogyakarta.  Arsyad,  L.  (2015).  Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. STIM YKPN.
Cline, W. R. (2007). Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country .  Washington  D.C:  Peterson  Institute  for  International Economics.
Hoff, K. (2008). Joseph E. Stiglitz. World Bank .
Sianipar,  J.  P.  G.,  &  Entang,  H.  M.  (2003). Teknik-teknik  Analisis Manajemen . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Susilowati,  S.  H.,  Hutabarat,  B.,  Rachmat,  M.,  Purwoto,  A.,  Sugiarto, Supriyati,  …  PUSAT.  (2010). Indikator  Pembangunan  Pertanian  dan Pedesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi .
Todaro,  Michael,  P.  (2010)  Pembangunan  Ekonomi  Jilid  3.  Jakarta.
Erlangga.

## Jurnal :
Handoyo, E. (2010). Konversi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian : Fungsi Ekologis yang Terabaikan. Forum Ilmu Sosial , 37 (2), 118 – 126.
Indrayani,  M.,  &  Nurkholis.  (2001).  Persepsi  Manajemen  Perusahaan terhadap Prinsip-prinsip Good Governance (Studi pada 36 Perusahaan di Indonesia). TEMA , 2 (2), 136 – 157.
Mendelsohn,  R.  (2008).  The  Impact  of  Climate  Change  on  Cgriculture  in Developing  Countries. Journal  of  Natural  Resources  Policy  Research ,
1 (1), 5 – 19. https://doi.org/10.1080/19390450802495882 Mellor, J. W. (2001). Employment Multipliers from Agricultural Growth and Poverty Reduction. The Pakistan Development Review , 40 (1), 371 – 400.
https://doi.org/10.30541/v40i4ipp.371-400
Rahadian, A. S. (2010). Pertanian Terpadu dan Aspek Ketenagakerjaan di Perdesaan. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia , 36 (2), 267 – 285. Ramlawati.  (2020).  Peranan  Sektor  Pertanian  dalam  Perencanaan Pembangunan  Ekonomi  di  Kecamatan  Galang  Kabupaten  Tolitoli.
GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 173 – 193.
Rosenzwelg, C., & Parry, M. L. (1994). Potentian Impact of Climate Change on World Food Supply. Nature , 367 (January), 133 – 138. Sihombing, Y. (2022). Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi  sebagai  Upaya  Peningkatan  Produksi  Komoditas  Pertanian Strategis  dan  Pendapatan  Petani  Mendukung  Ketahanan  Pangan. Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil  Penelitian  Agribisnis  VI , 6 (1),  137 – 143. Steg, L. (2005). Environmental Problems and Human Behavior, 2nd edition. Journal of Environmental Psychology , 25 (1), 120 – 123. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.01.003
Stern, P. C. (2000). New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues , 56 (3), 407 – 424. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175
Yonis,  R.  (2016).  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman).
Jurnal Pembangunan Nagari , 1 (2), 71 – 88.

## Sumber Web :
Peraturan  Menteri  Pertanian.  (2013). Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor : 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi  dan  Ketahanan  pangan  Masyarakat  Badan  Ketahanan Pangan  Tahun  Anggaran  2013 .  Jakarta:  Kementerian  Pertanian. Retrieved from https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/ files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Repo rt_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation %2C society and inequalities%28lsero%29.pdf%0Ahttps: //www.quora.com/What-is-the
Dokumen lainnya :
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wanaraya (2021) Data Kelompok Tani Desa Tumih