Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme

## Mohamad Oky Muji Ashari mokymujiashari@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstrak
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Tentara Nasional Indonesia berwenang dalam penanggulangan tindakan pidana terorisme, berpedoman pada tugas pokok TNI. Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dengan POLRI dalam upayah penanggulangan tindak pidana terorisme. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 ayat 2b butir. Dalam pasal 7 ayat 2b ini terdapat ketentuan mengatasi gerakan separatis bersenjata, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).  Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam pasal 70 ayat 1. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula aturan yang mengatur hubungan dengan institusi lain, yakni terdapat pada pasal 42 ayat 1.
Kata Kunci: Pembatalan Merek; Merek Terkenal; Istilah Umum.

## Pendahuluan
Di Indonesia, terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Dasar hukum penanganan terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.UU No 15 Tahun 2003 menjelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah tindak pidana.Hal ini berimplikasi pada penanganan terorisme dengan langkah penegakan hukum.Inilah yang menjadi dasar polisi melakukan tindakan-tindakan terhadap kasus terorisme.Sekaligus muncul wacana agar Tentara Nasional Indonesia ikut dalam menindak teroris bersama dengan Polri, yang dinilai baik oleh banyak pihak.
Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
471

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Mohamad Oky Muji Ashari, ‘Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i2.18199

## 472 Mohamad Oky: Kedudukan dan Kewenangan TNI
Peran Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorisme sebenarnya diakomodir dalam regulasi Negara, dengan dasar hukum Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan terdapat dua operasi militer yaitu (a) operasi militer untuk perang, dan (b) operasi militer selain perang. Pada poin b disebutkan bahwa operasi militer selain perang adalah mengatasi aksi terorisme, untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
Oleh sebab itu, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorisme di Indonesia tidak melanggar hukum.Ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan dan penanggulangan tindak terorisme pada posisi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam revisi UU No 15 Tahun 2003, tentang kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorisme yang kemudian menjadi RUU Anti Terorisme, kewenangan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam Pasal 43 J Ayat 1, 2, dan 3.
Setyo mengatakan, selama ini TNI juga sudah berperan banyak dalam membasmi teroris. Salah satu contoh keberhasilan TNI yakni dalam Operasi Tinombala dengan menggempur dan membasmi kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur  (MIT) pimpinan Santoso.
“Kita sudah melihat di Operasi Tinombala di Poso, yang mana (TNI) beyond police capacity.Jadi kalau sudah melebihi kapasitas kemampuan kepolisian, TNI harus berperan di situ.Itu TNI harus ikut, TNI itu sudah berperan.Yang nembak Santoso itu siapa?Yang nembak Santoso itu TNI.Yang dapatkan Santoso di Poso itu TNI.Jadi, enggak ada masalah”.
Adanya mengenai pola adaptasi dari upaya restrukturisasi perangkat normative terhadap dinamika perkembangan zaman dalam arti perkembangan teknologi kejahatan (objek regulasi dari perangkat normatif), adalah mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan agar tidak ada (proses mendahului, dalam hal kemajuan modus operandinya) dati objek penegakan hukum (terorisme) terhadap materi penegakan hukum itu sendiri (peraturan-peraturan tentang pemberantasan terorisme). Gejala semacam ini sangat rentan terjadi pada negara yang sedang dalam bahaya seperti halnya Indonesia saat ini, dan hal ini adalah merupakan problema mendasar yang
merupakan bagian integral dalam bahasa belanda ketertinggalan hukum dari peristiwanya itu disebut dengan ungkapan het recht hinkt achter de feiten aan (hukum/ aturan itu selalu bergantung/berjalan di belakang kejadian/ peristiwa). Dalam hal ini diperlukan improvisasi hukum yang cerdas untuk berkelit dan menyelesaikan problema yang melilit hukum transisi saat ini. Dalam rangka permasalahan legislasi pemberantasan terorisme dengan berbagai sifat delik yang melekat padanya yang terkualifisir,  sangat  memungkinkan  atasnya  diperlakukan  prinsip-prinsip  dan prosedur yang (juga) luar biasa yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi kearah adanya pelanggaran hak asasi manusia (penyelewengan dan penyalahgunaan aturan) oleh aparat yang menegakkan aturan itu. Selain dari upaya signifikan pembenahan integritas moral dan mental dari para aparat penegak hukum yang akan menegakkan regulasi tentang pemberantasan terorisme tersebut, dalam tulisan ini penulis juga akan menengahkan ada gagasan pemberantasan terorisme dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan Negara Republik Indonesia.
Program legislasi nasional sudah seharusnya menjadi faktor mengintegrasi yang memadukan gerak langkah  semua instansi dan semua lembaga pemerintah serta badan pembentuk undang-undang dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengintegrasikan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan ini penting agar prakarsa yang diambil oleh masing-masing Departemen dan lembaga untuk mempersiapkan RUU dan RPP yang menyangkut bidang tugasnya dapat diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran yang telah digariskan dalam penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh. Penyusunan materi hukum tersebut dapat berupa pembentukan hukum baru, perubahan atau penyempurnaan dan pencabutan yang telah ada yang diarahkan untuk:
1.  Mendukung tugas umum pemerintahan sebagai pelaksanaan ketentuan UUD 1945 dan mendukung pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN dan Ketetapan MPR lainnya;
2.  Melaksanakan Ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyebutkan perlu diatur lebih lanjut dengan Undang-undang; 1
3.  Menggantikan/mencabut produk hukum peninggalan Kolonial;
1 Oka Mahendra, Memberdayakan program legislasi Nasioal Sebagai Dokumen Hukum Pengintegrasi Penyusunan peraturan perundangan ( Majalah Hukum Basional No.1 1999). [123].

## 474 Mohamad Oky: Kedudukan dan Kewenangan TNI
4.  Menggantikan/mencabut Undang-undang Nasional yang dibuat setelah Proklamasi Kemerdekaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman;
5.  Mendukung komitmen internasional yang wajib dilaksanakan baik ditingkat ASEAN, ASIA PASIFIK maupun GLOBAL serta sebagai konsekuensi dari ratifikasi berbagai konvensi atau persetujuan internasional.
Dasar peletakkan sasaran itu mutlak diperlukan, mengingat proses legislasi yang dilakukan tanpa sasaran yang jelas dan kabur cenderung hanya akan dijadikan alat perekayasaan dan alat penindasan oleh sekelompok pihak yang berkepentingan terhadap strata kelompok lainnya, atau dalam bahasa yang lebih ekstrem, produk/ legislasi tersebut hanya merupakan alat penguasa untuk menekan rakyatnya. Kondisi semacam ini tentu saja bukan merupakan sasaran yang kita harapkan, terlebih mengingat isu terorisme merupakan isu yang sangat sensitif, yangatasnya penguasa (pemerintah) memiliki kecenderungan dan tingkat probabilitas yang tinggi untuk menyelewengkan sasaran pemberantasan terorisme kepada upaya-upaya mempertahankan status quo dari lawan-lawan politik dan pihak oposisionis dengan menerapkan status teroris kepada mereka. 2 Distribusi akhir dari permasalahan di atas akan mengarah pada adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Dalam wacana perdebatan yang lebih tinggi akan diperdebadkan apakah upayah legislasi nasional pemberantasan terorisme tersebut justru akan menciptakan dan melegistimasi serta memperluas terorisme oleh negara ( state terrorism ).
Signifikan dengan uraian di atas, perlu dicermati apa yang diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis dalam tulisan nya tentang konsep negara hukum :Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaat ), dan bukan negara kekuasaan ( machtsstaat ).
Akan tetapi, belakangan ini pengertian negara hukum ini dimanipulasi sedemikian rupa menjadi negara yang menggunakan instrument hukum sebagai pembenaran bertindak.Jadi bukan lagi negara bersandar pada hukum untuk bertindak. 3 Akibatnya, subyektivitas politik bisa mendikte hukum sedemikian rupa sehingga hukum betul- betul digunakan sebagai “instrument politik” atau “instrument kekuasaan”.
2 Todung Mulya lubis , Rule Law atau Rule by Law (kompas 15 Agustus 2000).[IV].
3 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (C.V. Mandar Maju 2012) [1].
Indonesia adalah negara yang tidak luput dari dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang mengenai terorisme yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Setelah adanya aturan pun yang mengatur tentang terorisme tetap masih banyak sekelompok orang maupun oknum yang masih melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat vaksin dari virus terorisme di negara ini yakni Tentara Nasional indonesia (TNI) yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah diatur dalam Undang-Undang. Meskipun Tentara Nasional Indonesia sudah mempunyai kekuatan dan kepastian dimata hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XII Pasal 30, tetapi adapun Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai Tentara Nasional Indonesia.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian sekripsi ini adalah, penelitian hukum atau penelitian normatif.Suatu penelitian yang memberikan suatu eksposisi sistematis mengenai aturan yang menentukan kategori hukum tertentu untuk menganalisis hubungan antara aturan-aturan, dan kewenangan TNI untuk menjelaskan dan pembangunan hukum di masa mendatang.

## Peran Tentara Nasional Indonesia untuk Mencegah Terjadinya Terorisme di Indonesia ke Depannya
Untuk langkah kedepannya adalah TNI dan POLRI harus bersatu dalam menyeselehan permasalahan di poso, jalan satu-satunya adalah karna ada TNI yang penugasan disana dan POLRI juga ada penugasan disana adapun TNI dan POLRI itu pasukan penyerang dan ada pasukan intelejen disitulah ada TNI dan POLRI berkerja sama untuk mencari teroris yang berkeliyaran di kampung berkeliaran nah kita pegang dia kan dari hutan keluar untuk beli makan atau mencari dana galangan, nah disitu TNI dan POLRI kedepan nya akan berkerjasama untuk menyelesekan permasalahan-permasalahan di poso mengenai terorisme itu.

## 476 Mohamad Oky: Kedudukan dan Kewenangan TNI

## Tentara Nasional Indonesia dengan POLRI dalam Upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 ayat 2b butir 3.Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).Dalam pasal 7 ayat 2b ini terdapat ketentuan mengatasi gerakan separatis bersenjata, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).Gerakan separatis bersenjata ini dapat di kategorikan sebagai terorisme yang ada di dalam negeri di karenakan adanya karakteristik hampir sama dengan layaknya kejahatan terorisme. Pertama, organisasinya tersusun secara sistematis oleh suatu kelompok-kelompok tertentu.Kedua, menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.Ketiga memiliki tujuan tertentu hingga memberikan rasa kengerian.
Adapun asas-asas yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang adalah sebagai berikut: 4
a.  Asas tujuan; b.  Asas kesatuan komando dan pengendalian;
c.  Asas proporsionalitas;
d.  Asas keamanan Tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan;
e.  Asas legitimasi;
f.  Asas keterpaduan;
g.  Asas ekonomis.
Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintahuntuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan professional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada saat Densus 88 terbentuk, TNI masih di embargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti teror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan
4 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, OMP; OMSP (Babinkum TNI 2011).[85].
mengembangkannya di kepolisian. 5
Kedua, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas Negara ( transnational crime) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat.Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain hukum pidana, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dan masyarakat. 6
Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan Intelijen. Sebagaimana diketahui, sejak Soeharto dan rezimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mendukung kekuasaan Soeharto, sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti teror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitik beratkan pada penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 7
Didalam Undang-Undang yang lebih spesifik yang mengatur tugas dan fungsi dari kedua institusi tersebut mengatur adanya korelasi tugas yang mereka emban satu sama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam pasal 70 ayat 1 yang berunyi : Hubungan dan kerjasama TNI dengan lembaga, badan serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan Negara.
Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, terdapat pula aturan yang mngatur hubungan dengan institusi lain, yakni terdapat pada pasal 42 ayat 1 yang berbunyi : Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan lembaga, serta instansi didalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
5 Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme dan Praktik (Gramata Publishing Jakarta 2012).[70].
6 ibid. 7 ibid.

## 478 Mohamad Oky: Kedudukan dan Kewenangan TNI

## Kesimpulan
Pasal 30 Undang-undang  Dasar 1945, TNI merupakan kekuatan utama dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam penjelasan pasal 7 ayat 2. Perbedaannya pada Undang-undang Teroris lama adalah tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan pada TNI sedangkan Undang-undang yang baru adalah TNI sekarang berwenang dalam memberantas terorisme.
Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dengan POLRI dalam upayah penanggulangan tindak pidana terorisme . Merekalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
Peran mereka berdua saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kewenangan Tentara Nasional  Indonesia  secara  signifikan  tertera  didalam  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.  Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 ayat 2b butir 3. Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP). Dalam pasal 7 ayat 2b ini terdapat ketentuan mengatasi gerakan separatis bersenjata, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

## Daftar Bacaan

## Buku
Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme dan Praktik (Gramata Publishing Jakarta 2012).
Oka Mahendra, Memberdayakan program legislasi Nasioal Sebagai Dokumen
Hukum Pengintegrasi Penyusunan peraturan perundangan ( Majalah Hukum Basional No.1 1999).
Todung Mulya lubis , Rule Law atau Rule by Law (kompas 15 Agustus 2000).
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, OMP; OMSP (Babinkum TNI 2011).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--