PERANAN   PENETAPAN    PENGADILAN   TERHADAP PERKAWINAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

## DI KELURAHAN PENARUKAN  KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Dewa Ketut Satria Wibowo 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Lemes 3
(sugi.ardana@unipas.ac.id, nym.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak: Dalam  praktek  hal  perkawinan  yang  kedua  (poligami)  masih  menjadi masalah.  Apakah  syarat  perkawinan  pertama  berlaku  sama  untuk  perkawinan yang kedua, atau untuk perkawinan setelah yang pertama berlaku ketentuan yang berbeda.  Artinya,  apakah  jika  perkawinan  setelah  yang  kedua,  meskipun dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan belum dianggap sah jika syarat yang  ditentukan  Undang-undang  Perkawinan  belum  dipenuhi.  Syarat  yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal  3 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974,  yang  menyatakan  bahwa  pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh memiliki  seorang  isteri,  seorang  wanita  hanya  boleh  memiliki  seorang  suami. Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai tata cara perkawinan seseorang beristri  lebih  dari  seorang  di  Kelurahan  Penarukan    Kabupaten  Buleleng  dan peranan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan  Penarukan  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Tata cara  perkawinan  lebih  dari  seorang  di  Kelurahan  Penarukan  tidak  jauh  berbeda dengan  tata  cara  perkawinan  pertama,  hanya  disayaratkan  adanya  izin  dari pengadilan. Pengadilan hanya mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada persetujuan dari istri/istri terdahulu. Putusan pengadilan berupa izin untuk kawin lagi  merupakan syarat  materiil  umum, sehingga berlaku mutlak bagi  perkawinan berikutnya, yang tanpa izin tersebut perkawinan tidak dapat didaftarkan.
Kata Kunci: Perkawinan, Beristri Lebih dari Seorang, Penetapan Pengadilan.

## PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  Undang-Undang  Perkawinan)  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya menyangkut soal keperdataan  dan  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  secara  legal saja,  tetapi    merupakan  ikatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kewajiban  dan kerokhanian  (agama).  Perkawinan  merupakan  ikatan  sakral,  yang  harus  dihargai dan dihormati tidak hanya oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh masyarakat.
Hal  demikian  kemudian  ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Dalam  penjelasannya  dinyatakan bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu  sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar  1945.  Dalam  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Meskipun  telah  diundangkan  lebih  dari    30  tahun,  masih  banyak  masalah hukum, berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan. Kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut  saja  kadang  masih  ditafsirkan  berbeda.  Ada  yang  menganggap  Pasal  2 ayat  (1)  telah  berarti  penuh  tanpa  dihubungkan  dengan  ayat  (2).  Artinya perkawinan tanpa pencatatan telah sah. Tetapi ada juga yang berpendapat berbeda, tanpa  ada  pencatatan,  suatu  perkawinan  baru  sah  menurut  hukum  agama,  belum menurut hukum nasional.
Hal lain yang dalam praktek masih bermasalah adalah dalam hal perkawinan yang  kedua  (poligami).  Apakah  syarat  perkawinan  pertama  berlaku  sama  untuk perkawinan  yang  kedua,  atau  untuk  perkawinan  setelah  yang  pertama  berlaku ketentuan  yang  berbeda.  Artinya,  apakah  jika  perkawinan  setelah  yang  kedua, meskipun dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan belum dianggap sah jika  syarat  yang  ditentukan  Undang-undang  Perkawinan  belum  dipenuhi.  Syarat yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal  3, yang menyatakan bahwa  pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh  memiliki  seorang  isteri,  seorang wanita  hanya  boleh  memiliki  seorang  suami.  Pengadilan,  dapat  memberi  izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, jika dalam perkawinan setelah yang pertama
Pasal 2 harus dihubungkan dengan Pasal 3, maka poligami baru dapat dilakukan/ baru sah jika telah ada izin dari pengadilan.
Masalah ini menjadi  menarik, karena di  masyarakat  terdapat  kecenderungan untuk  melaksanakan  perkawinan  setelah  yang  pertama  tanpa  izin  pengadilan. Umumnya tidak dipermasalahkan. Tetapi sah tidaknya perkawinan tersebut harus dipastikan,  di  antaranya  karena  Pasal  42  Undang-Undang  Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  tata  cara  perkawinan  seseorang  beristri  lebih  dari  seorang di Kelurahan Penarukan  Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah peranan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Undang–undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1974    tentang Perkawinan  Pasal  1  memberikan  definisi  perkawinan  ialah  “Ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  adalah  bentuk  yang  paling  sempurna  dari  kehidupan  bersama inilah  pandangan  akhli–ahli  moral.  Hidup  bersama  tanpa  perkawinan  hanyalah membuahkan  kesenangan  semu  atau  sekilas  waktu  saja,  kebahagiaan  hakiki  dan sejati  didapatkan  dalam  kehidupan  bersama  yang  diikat  oleh  perkawinan,  itulah sebabnya semua  Agama  menganjurkan perkawinan kepada umatnya  (Ali  Akbar, 1999:  10).  Paul  Scholten  menyatakan  bahwa:  “perkawinan  adalah  hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara” (Happy Marpaung, 1993: 9).
Pasal  4  Undang-undang  Perkawinan  menentukan  bahwa  Dalam  hal  seorang suami  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  maka  wajib  mengajukan  permohonan  ke
Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.  Pengadilan  dimaksud  hanya  memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  harus  dipenuhi  syarat-syarat berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan anak-anak mereka.
Persetujuan  istri/  istri-istri  tidak  diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila isteri/isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  mengatur  perihal  beristri  lebih dari seorang dalam Bab tersendiri yaitu Bab VIII, yang di dalamnya diatur sebagai berikut:
Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a. Ada  atau  tidaknya  alasan  yang  memungkinkan  seorang  suami  kawin lagi, ialah:
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis,  apabila  persetujuan  itu  merupakan  persetujuan  lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. ada  atau  tidak  adanya  kemampuan  suami  untuk  menjamin  keperluan hidu isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- surat keterangan pajak penghasilan; atau
- surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri  dan  anakanak  mereka  dengan  pernyataan  atau  janji  dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Pasal 42
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan  Pengadilan  untuk  itu  dilakukan  oleh  Hakim  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya,  surat  permohonan beserta lampiran-lampirannya.

## Pasal 43
Apabila  Pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi  pemohon  untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
Pasal 44
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian  hukum  empiris  adalah  sebagai  berikut  (Fakultas  Hukum  Universitas Panji Sakti, 2016: 19):
a. Adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan  fakta  hukum,  dan/atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data sekunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  sekunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  meneliti  tentang pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  pelaksanaan  hukum  perkawinan,  khsusunya berkenaan  dengan  poligami,  di  Kelurahan  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Dalam penelitian ini dideskripsikan tata cara perkawinan seseorang beristri lebih  dari  seorang  di  Kelurahan  Penarukan    Kabupaten  Buleleng  dan  peranan putusan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan- tujuan  tertentu,  di  antaranya  karena  berdasarkan  penjajagan,  di  Kelurahan Penarukan  terdapat  pasangan,  yang  melakukan  poligami  tanpa  adanya  putusan pengadilan mengenai dapat tidaknya yang bersangkutan melakukan poligami.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  di antaranya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumen atau studi kepustakaan adalah (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 160):
1) adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas;
2) autentisitas  data  sekunder  harus  ditelaah  secara  kritis  sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri;
3) apabila  tidak  ada  penjelasan,  sukar  untuk  mengetahui  metode  yang dipergunakan  dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  data  sekunder tersebut;
4) kerap  kali  sukar  untuk  mengetahui  secara  pasti  lokasi  terhimpunnya data sekunder tersebut.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2004).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.  (Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pejabat  dan  tokoh masyarakat  yang  ada  di  Kelurahan  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian  (Moleong, L. 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkaitan  dengan  masalah  perkawinan,  pewarisan,  silsilah,  masyarakat Kelurahan  Penarukan  masih  terikat  dan  tunduk  pada  Hukum  Adat  Bali.  Hal demikian  juga  dibenarkan  oleh  Klian  Desa  Pakraman  Penarukan.  Namun
demikian  jika  ada  yang  meminta  surat  keterangan  atyau  penjelasan  dari Kelurahan,  Gusti  Nyoman  Oka  menjelaskan  bahwa  yang  dijadikan  pegangan adalah Undang-undang Perkawinan. Hal yang sangat diperhatikan adalah larangan perkawinan,  jangan  sampai  Kelurahan  memberikan  surat  keterangan  yang memudahkan  seseorang  melakukan  perkawinan  yang  bertentangan  dengan Undang-undang  Perkawinan.  Larangan  perkawinan  yang  dimaksud  adalah sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  8    Undang-undang  Perkawinan,  yang    melarang perkawinan antara 2 orang yang:
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri;
4. berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan, dan bibi/ paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Di  Bali  ada  aturan  pelengkap  tentang  pelaksanaan  tata  cara  pencatatan perkawinan yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 241 Tahun  1988  tanggal  4  Juli  1988,  yang  kemudian  diubah  dan  diganti  dengan Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  233  Tahun  1990 tentang  Penunjukkan  kepada  Urusan  Pemerintahan  Kecamatan  dan  Bendesa Adat/Kelihan  Adat  di  tingkat  desa  sebagai  pembantu  pencatat  perkawinan  bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam hal pelaksanaan perkawinan kedua, dan seterusnya, diduga sebagian besarnya tidak dicatatkan di desa maupun di tingkat lebih tinggi.
Perkawinan  pertama  dan  perkawinan  berikutnya  yang  dilakukan  oleh  umat Hindu  harus  memenuhi  syarat-syarat  hukum  Agama  maupun  Hukum  Nasional. Umat  Hindu  percaya  bahwa  pasangan  yang  menikah  tidak  boleh  berasal  dari
keluarga  yang  sama.  Untuk  memastikan  bahwa  pasangan  tersebut  tidak  berasal dari gotra (garis  silsilah  atau  leluhur)  yang  sama,  merupakan  suatu  kebiasaan untuk  memeriksa  gotra  sebelum  melakukan  pernikahan.  Susastra  mengatakan bahwa  pernikahan  dengan  keluarga  adalah  sesuatu  yang  bertentangan  dengan agama, dikutuk, dan penuh dengan dosa (Prem P. Bhalla,. 2010: 131).
Tata cara pelaksanaan perkawinan kedua, ketiga, dan sterusnya (poligami) di Desa Pakraman Penarukan tidak jauh berbeda dengan perkawinan pertama. Secara garius besar dilakukan sebagai berikut:
1. Pada saat seorang laki-laki, meskipun telah beristri hendak menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut atau keluarganya menyampaikan kepada keluarga  pihak  perempuan  maksudnya  tersebut.  Hal  ini  disebut masedek/ mapejati .  Pada  saat  ini,  keluarga  perempuan  umumnya  menanyakan  status pihak  laki-laki,  lajang  atau  tidak.  Kalau  ternyata  sudah  beristri,  ditanyakan masalah  izin  dari  istri  atau  istri-istri  terdahulu.  Tidak  banyak  keluarga  yang kemudian mensyaratkan agar izin istri ini ditindaklanjuti dengan meminta ijin ke pengadilan.
2. Jika  keluarga  perempuan  mengijinkan  maka  Pihak  laki-laki  akan  meminang ( ngidih) yaitu keluarga laki-laki ( purusa ) meminta anak keluarga perempuan ( pradhana )  untuk  diperistri  oleh  keluarga  laki-laki.  Banyak  keluarga  pada saat  ini  sudah  menghadirkan prajuru desa  pakraman,  sekurang-kurangnya Klian Banjar Adat. Untuk kepentingan praktis, seringnya acara mapejati dan ngidih dilakukan  bersamaan,  bahkan  penentuan  hari  pelaksanaan  upacara juga dapat dilakukan pada saat yang sama.
3. Penentukan  waktu.  Setelah  keluarga  perempuan  memenuhi  atau  menerima permintaan keluarga laki-laki maka biasanya dilanjutkan dengan menentukan waktu  pelaksanaan  upacara  di  rumah  pihak  perempuan  dan  laki-laki (mapiuning) .
4. Upacara  perkawinan  sebagai  tindak  lanjut  dari  penentuan  hari  tersebut  tadi, maka  diadakan  upacara  perkawinan  menurut  tradisi  setempat.  Upacara perkawinan  dipimpin  oleh  pendeta  atau  pinandita,  disaksikan  oleh masyarakat  setempat  dan  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  surat-surat
perkawinan secara agama oleh kedua mempelai, pandita/pinandita ( pamuput ) dan  saksi-saksi.  Pada  saat  ini,  keluarga  perempuan  umumnya  sudah menginginkan  pihak  laki-laki  telah  memiliki  ijin  pengadilan  untuk  beristri lebih dari seorang.
5. Perkawinan  dilangsungkan  pada  hari  yang  telah  ditetapkan  (penetapan  hari sesuai  dengan desa,  kala,  patra ).  Bertindak  sebagai  saksi  dalam  upacara perkawinan  adalah  dua  orang  yang  berumur  diatas  21  tahun  dan  berbadan sehat. Tempat upacara pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan  perempuan.
6. Setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan pengurusan akte perkawinan,  dengan  melampirkan  surat-surat  yang  telah  ditandatangai  oleh kedua mempelai, pamuput, serta Prajuru Desa pakraman.
Jadi, jika seorang suami hendak berpoligami, maka harus mendapat izin dari Pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan dalam hal ini Pengadilan akan memberi izin jika :
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sesuai  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  permohonan berpoligami  ini  harus  dilakukan  secara  tertulis  oleh  seorang  suami  kepada Pengadilan.
Setelah  pengadilan  memeriksa  dan  terbukti  bahwa  pihak  isteri  memang mempunyai salah satu kekurangan sebagaimana dimaksud, maka Pengadilan juga harus memeriksa mengenai :
a. Ada tidaknya persetujuan isteri baik lisan maupun tulisan.
b. Ada tidak kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anaknya dengan memperhatikan :
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja.
2) Surat keterangan pajak penghasilan.
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
c. Ada  atau  tidaknya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri  dan  anak  mereka  dengan  pernyataan  atau  janji  dari  suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Sejalan  dengan  apa  yang  telah  diuraikan  di  depan,    Wahyono  Darmabrata menyebutkan  ada  dua  macam  syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang  mengenai  pribadi  calon  suami  istri  yang  akan  melangsungkan  perkawinan, sedangkan  syarat  formil  ialah  syarat  yang  mengenai  formalitas-formalitas  yang harus  dipenuhi  atau  dilakukan  (Wahyono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan  Sjarif, 2004: 65).
Lurah  Penarukan  menjelaskan  bahwa  tidak  akan  memberikan  keterangan belum pernah menikah kepada penduduk Kelurahan Penarukan yang berdasarkan data  yang  ada  di  Kelurahan  telah  pernah  menikah  sebelumnya.  Jika  dianggap meragukan  Lurah  dapat  meminta  keterangan  dari  Kepala  Lingkungan,  di  mana yang bersangkutan bertempat tinggal.
Peranan  prajuru  desa  pakraman  sangat  menentukan  dalam  mencegah terjadinya  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan.  Dari  uraian  tata  cara perkawinan tampak bahwa pencatatan perkawinan bari dilaksanakan setelah acara dan upacara perkawinan selesai dilakukan menurut Hukum Adat dan kepercayaan mempelai.  Artinya,  perkawinan  tersebut  telah  sah  dan  selesai  dilakukan.  Jika ternyata  terlanjur  telah  disahkan  ternyata  belum  ada  ijin  dari  pengadilan,  tentu akan mendatangkan masalah tidak saja bagi kedua mempelai dan keluarga, tetapi juga  bagi  pihak-pihak  ( prajuru) serta pandita/pinandita yang  mengesahkan perkawinan tersebut secara adat/agama.

## PENUTUP
Dari pemaparan pada bagian sebelumnya,  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Tata  cara  perkawinan  seseorang  beristri  lebih  dari  seorang  di  Kelurahan Penarukan  Kabupaten Buleleng adalah:
a. Apabila  seorang  laki-laki  yang  telah  beristri  hendak  menikahi  seorang perempuan,  maka  laki-laki  tersebut  atau  keluarganya  menyampaikan kepada  keluarga  pihak  perempuan  maksudnya  tersebut.  Hal  ini umumnya disebut masedek/ mapejati . Pada saat ini, keluarga perempuan umumnya  menanyakan  status  pihak  laki-laki,  lajang  atau  tidak.  Kalau ternyata  sudah  beristri,  ditanyakan  masalah  izin  dari  istri  atau  istri-istri terdahulu.
b. Jika  keluarga  perempuan  mengijinkan  maka  Pihak  laki-laki  akan meminang    ( ngidih) yaitu  keluarga  laki-laki  ( purusa )  meminta  anak keluarga perempuan ( pradhana ) untuk diperistri oleh keluarga laki-laki. Banyak  keluarga  pada  saat  ini  sudah  menghadirkan prajuru desa pakraman,  sekurang-kurangnya  Klian  Banjar  Adat.  Untuk  kepentingan praktis,  seringnya  acara mapejati dan ngidih dilakukan  bersamaan, bahkan  penentuan  hari  pelaksanaan  upacara  juga  dapat  dilakukan  pada saat yang sama.
c. Penentuan  waktu.  Setelah  keluarga  perempuan  memenuhi  atau menerima  permintaan  keluarga  laki-laki  maka  biasanya  dilanjutkan dengan  menentukan  waktu  pelaksanaan  upacara  di  rumah  pihak perempuan dan laki-laki (mapiuning) .
d. Upacara  perkawinan  sebagai  tindak  lanjut  dari  penentuan  hari  tersebut tadi,  maka  diadakan  upacara  perkawinan  menurut  tradisi  setempat. Upacara  perkawinan  dipimpin  oleh  pendeta  atau  pinandita,  disaksikan oleh  masyarakat  setempat  dan  dilanjutkan  dengan  penandatanganan surat-surat perkawinan secara agama oleh kedua mempelai, pandita/pinandita  ( pamuput )  dan  saksi-saksi.  Pada  saat  ini,  keluarga perempuan umumnya sudah mensyaratkan pihak laki-laki telah memiliki ijin pengadilan untuk beristri lebih dari seorang.
e. Perkawinan  dilangsungkan  pada  hari  yang  telah  ditetapkan  (penetapan hari  sesuai  dengan desa,  kala,  patra ).  Bertindak  sebagai  saksi  dalam upacara perkawinan adalah dua orang yang berumur diatas 21 tahun dan
berbadan  sehat.  Tempat  upacara  pelaksanaan  perkawinan  dapat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan  perempuan.
f. Setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan pengurusan akte  perkawinan,  dengan  melampirkan  surat-surat  yang  telah ditandatangai  oleh  kedua  mempelai, pamuput, serta Prajuru Desa pakraman.
2. Peranan putusan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng adalah sebagai syarat materiil yang bersifat  umum,  sehingga  dengan  demikian  jika  tidak  dipenuhi  menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dicatatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Akbar. 1999. Merawat Cinta Kasih . Jakarta: Pustaka Antara. Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016 . Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Singaraja.
Happy Marpaung. 1993. Masalah Perceraian. Bandung: Tonis. Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Prem P. Bhalla,. 2010. Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu . Surabaya: Paramita.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Wahyono  Darmabrata.  Surini  Ahlan  Sjarif.  2004. Hukum  perkawinan  dan Keluarga di Indonesia . Cet ke2. Jakarta: FHUI.