## PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
Taufani Yunthia Putri a , Citra Dewi Saputra b , M. Martindo Merta c , Alip Dian Pratama d a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email:taufaniputri@fh.unsri.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Sjahyakirti, email: citra_dewi@unisti.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Sjahyakirti, email: m3r7a_mail@yahoo.co.id
d Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: alippratama@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima:5 September; revisi:5 November 2023; disetujui: 30 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3153

## Abstrak:
Pemanfaatan  tanah  sebagai  benda  berharga  merupakan  hak  dari  setiap  masyarakat  untuk memanfaatkan  dan  menikmati  dari  hasil  pengelolaan  tanh  tersebut.  Namun  dalam  kenyataanya, dengan  semakin  banyaknya  jumlah  penduduk  di  Indonesia,  memberikan  permasalahan  tersendiri lantaran  tidak  sebandingnya  rasio  antara  jumlah  penduduk  dan  jumlah  luas  tanah.  Selain  itu  faktor ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan tanah baik dari segi teknis, manajerial, dan finansial yang  diawali  dengan  kegiatan  jual  beli  yang  berhubungan  dengan  objek  tanah,  menyebabkan banyaknya terjadi penelantaran tanah, sehingga berpotensi dapat mengakibatkan hapusnya hubungan hukum  antara  pemilik  tanah  dan  tanah  yang  ditelantarkan.  Penelantaran  tanah  yang  kian  banyak terjadi di wilayah Indonesia karena hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi baik  dari  segi  administratif  maupun  dari  segi  finansial.  Tentu  perlu  adanya  campur  tangan  dari pemerintah  untuk  melakukan  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  terlantar.  Peraturan  pemerintah Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Terlantar,  sebagai  landasan  hukum yang  digunakan  dalam  melakukan  pencegahan  terhadap  lahan  dan  potensi  kawasan  terlantar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tahapan dari penertiban tanah terlantar serta mengkaji mengenai upaya pendayagunaan tanah terlantar tersebut,  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  dan  memberikan  dampak  yang  baik  dalam  hal ketertiban  administrasi  pertanahan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  penertiban kawasan  dan  tanah  yang  terlantar,  serta  disertai  dengan  pendekatan  kontekstual.  Dengan  tujuan memperoleh  pemahaman  akan  peraturan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  studi  kepustakaan,  yaitu  teknik  pengumpulan  data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.
Kata Kunci: Pendayagunaan Tanah; Penertiban Tanah; Peraturan Pemerintah; Tanah Terlantar

## Abstract:
Land  use  as  a  valuable  object  is  the  right  of  every  person  to  utilize  and  enjoy  the  results  of  land management. However, in reality, the increasing population in Indonesia presents a problem because the ratio between population and land area is different. Furthermore, the inability to carry out land management from a technical, managerial, and financial perspective, starting from buying and selling activities related to land, causes a lot of land abandonment, which has the potential to result in the elimination  of  the  legal  relationship  between  the  land  owner  and  the  abandoned  land.  Land abandonment  is  increasingly  occurring  in  Indonesia,  and  this  occurs  due  to  various  underlying factors from an administrative and financial perspective. Indeed, there needs to be intervention from the government to control and utilize abandoned land. Government Regulation Number 20 of 2021 on Controlling  Abandoned  Areas  and  Land  as  the  legal  basis  for  preventing  abandoned  land  and
potential  areas.  Based  on  the  things  described  above,  the  author  wants  to  research  the  stages  of controlling  abandoned  land  to  provide  legal  certainty  and  have  a  good  impact  on  orderly  land administration.  Moreover,  how  to  utilize  this  abandoned  land.  This  research  is  normative  legal research  that  uses  a  statutory  approach and regulations  relating to  the  control of  abandoned  areas and land and also uses a contextual approach. To gain an understanding of the regulations related to this  research.  The  data  collection  technique  used  is  a  library  study  technique,  namely  a  data collection technique by conducting a library study of primary and secondary legal materials. Keywords: Abandoned Land, Government Regulations, Land Control, Land Utilization

## LATAR BELAKANG
Dalam Pasal 4 U l ndang-U l ndang Pokok Agraria me l nyatakan bahwa “Atas  dasar  hak  me l ngu l asai  dari  Ne l gara  se l bagai  yang  dimaksu l d  dalam  Pasal  2 dite l ntu l kan  adanya  macam-macam  hak  atas  pe l rmu l kaan  bu l mi,  yang  dise l bu l t  tanah, yang  dapat  dibe l rikan  ke l pada  dan  dipu l nyai  ole l h  orang-orang,  baik  se l ndiri  mau l pu l n be l rsama-sama dengan orang lain se l rta badan-badan hu l ku l m”.
Be l rdasarkan  u l raian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  tanah  dalam  pe l nge l rtian yu l ridis adalah pe l rmu l kaan bu l mi.  Makna pe l rmu l kaan bu l mi te l rse l bu l t maksu l dnya se l bagai bagian dari tanah yang dapat  dihaki ole l h se l tiap orang  atau  badan hu l ku l m.  Ole l h kare l na itu l , hak-hak yang  timbu l l  diatas  pe l rmu l kaan  bu l mi  te l rse l bu l t  te l rmasu l k  bangu l nan  atau  be l nda-be l nda  yang te l rdapat  di  atasnya me l ru l pakan su l atu l pe l rsoalan hu l ku l m.  Maksu l d pe l rsoalan hu l ku l m  ini adalah pe l rsoalan  yang  be l rsinggu l ngan  e l rat  dengan  dianu l tnya  asas-asas  yang  be l rkaitan  dengan hu l bu l ngan antara tanah dengan tanaman dan bangu l nan yang te l rdapat di atasnya. 1
Tanah  adalah  be l nda  be l rharga  yang  dapat  dimiliki  dan  dimanfaatkan  ole l h  orang dise l su l saikan dengan fu l ngsi dan pe l runtukkannya. Namu l n pe l rbandingan antara lu l as tanah dan ju l mlah  pe l ndu l du l k  be l rbanding  te l rbalik,  dimana  ju l mlah  pe l ndu l du l k  se l makin  be l rtambah se l dangkan lu l as tanah tidak akan be l rtambah. Be l rdasarkan Gini Ratio te l rkait pe l ngu l asaan tanah di  Indone l sia  yang  me l nde l kati  angka  0,58,  ini  artinya  hanya  1%  pe l ndu l du l k  te l tapi  me l ngu l asai 58%  su l mbe l r  daya  agraria,  tanah,  dan  ru l ang.  Hal  ini  be l rarti  bahwa  99%  pe l ndu l du l k  hanya me l miliki akse l s dan ase l t atas sisa su l mbe l r daya agraria, tanah, dan ru l ang di Indone l sia se l be l sar 42%. 2
Kondisi  ini  se l makin  dipe l rbu l ru l k  dengan  banyaknya  pemegang  Hak  Atas  Tanah  atau Dasar  Pe l ngu l asaan  Atas  Tanah  Skala  Be l sar  yang  me l ne l lantarkan  tanahnya.  Pe l ne l lantaran  ini te l rjadi dikare l nakan faktor ke l se l ngajaan se l pe l rti motif spe l ku l lasi untuk me l ndapatkan pinjaman dari le l mbaga ke l u l angan/pe l rbankan, untuk ju l al be l li namu l n dengan me l nu l nggu l nilai harga tanah me l njadi  tinggi,  dan  bisa  ju l ga  ke l tidakmampu l an  baik  se l cara  te l knis,  manaje l rial,  dan  finansial dari  pemegang  hak  atas  tanah  te l rse l bu l t  untuk  me l ngu l payakan  se l su l atu l di  atas  tanahnya,  ini me l njadi be l be l rapa pe l nye l bab adanya pe l ne l lantaran tanah. 3
Hingga saat ini ke l be l radaan tanah yang su l dah te l rinde l ntifikasi te l rlantar te l lah me l nye l bar me l rata di hampir se l lu l ru l h Indone l sia. Badan Pe l rtanahan Nasional (BPN) me l ncatat ada se l kitar 1.200.000  he l ktare l (ha)  lahan  te l ride l ntifikasi  te l rlantar  di  Indone l sia.  Dari  total  te l rse l bu l t,  lahan dengan  statu l s  Hak  Gu l na  U l saha  me l ndominasi  ju l mlah  lahan  te l ride l ntifikasi  te l rlantar  se l lu l as 1,19  ju l ta  he l ktare l ,  lahan  te l rlantar  dengan  statu l s  Hak  Gu l na  Bangu l nan  se l lu l as  67.605  he l ktare l , dan  lahan  te l rlantar  dengan  statu l s  Hak  Pakai  dengan  jangka  waktu l te l rte l ntu l se l lu l as  6.043 he l ktare l 4 .  Yang mana  dengan angka ini me l nu l nju l kkan bahwa pe l ne l lantaran tanah me l ru l pakan
1 S H Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
2 Lavinda, ‘Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Program Strategis Agraria Dan Tata Ruang Mendesak’, Bisnis.Com , 2016.
3 Iskandar Syah, Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah 2021 (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2021).
4 CNN Indonesia, ‘BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar’, CNN Indonesia , 2021.
isu l strate l gis  yang  pe l rlu l dilaku l kan  pe l nye l le l saian  me l lalu l i  pe l ne l rbitan  tanah  te l ride l ntifikasi te l rlantar dan se l lanju l tnya pendayagunaan tanah ne l gara be l kas tanah te l rlantar.
Gambar 1: Sebaran potensi tanah teridentifkasi terlantar di Indonesia
Su l mbe l r : Dire l ktorat Je l nde l ral Pe l nge l ndalian dan Pe l ne l rtiban Tanah dan Ru l ang Ke l me l nte l rian ATR/BPN, Laporan Kine l rja Dire l ktorat Pe l ne l rtiban Pe l ngu l asaan Pe l milikan dan Pe l nggu l naan Tanah, 2021.
Tanah  dibe l rikan  dan  dipu l nyai  ole l h  orang  dengan  hak-hak  yang  dise l diakan  dalam U l U l PA untuk  diu l sahakan, digu l nakan atau dimanfaatkan, se l rta dipe l lihara  dengan  baik  se l su l ai dengan  fu l ngsinya.  Tu l ju l annya  adalah  se l lain  untuk  ke l se l jahte l raan  bagi  pemegang  haknya se l ndiri  ju l ga  haru l s  ditu l ju l kan  untuk  ke l se l jahte l raan  masyarakat,  bangsa,  dan  ne l gara.  Namu l n be l rdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 U l U l PA te l rse l bu l t ju l ga dikatakan bahwa hak atas tanah akan hapu l s apabila tanah te l rse l bu l t dite l lantarkan.
Me l nu l ru l t  Pasal  7  Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah  Nomor  20  Tahu l n  2021  te l ntang  Pe l ne l rbitan Kawasan  dan  Tanah  Te l rlantar,  dikatakan  bahwa  tanah  hak  gu l na  bangu l nan,  hak  pakai,  hak pe l nge l lolaan, hak gu l na u l saha, dan tanah yang dipe l role l h be l rdasarkan Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah  akan  me l njadi  obje l k  pe l ne l rbitan  tanah  te l rlantar  jika  dengan  se l ngaja  tidak  diu l sahakan, tidak  dipe l rgu l nakan,  tidak  dimanfaatkan,  dan/atau  tidak  dipe l lihara  te l rhitu l ng  mu l lai  2  (du l a) tahu l n se l jak dite l rbitkannya hak.
Waktu l 2 (du l a) tahu l n ini me l njadi masa yang singkat jika su l atu l tanah tidak diu l sahakan, dipe l rgu l nakan,  dan  dimanfaatkan  se l rta  dipe l lihara  dengan  baik  kare l na  akan  me l ngakibatkan hu l bu l ngan  hu l ku l m  yang  be l rsangku l tan  dengan  tanahnya  akan  dihapu l skan  dan  dite l gaskan se l bagai  tanah  yang  dikuasai  langsu l ng  ole l h  ne l gara.  Hal  ini  be l rtu l ju l an  untuk  me l laku l kan pe l ne l rtiban tanah te l rlantar. Be l rdasarkan hal-hal di atas me l njadi bahan pe l nu l lis untuk me l ne l liti te l ntang  bagaimana  tahapan  dari  pe l ne l rtiban  tanah  te l rlantar  dan  bagaimana  u l paya pendayagunaan tanah te l rlantar te l rse l bu l t.
Pe l ne l litian  hu l ku l m  me l ru l pakan  se l rangkaian  aktifitas  ilmiah  yang  dilaku l kan  dalam  rangka me l mahami  pe l rmasalahan  hu l ku l m  yang  te l rjadi  dan  pada  akhirnya  akan  me l nyimpu l lkan  dan me l mbe l rikan  su l atu l solu l si  untuk  me l ngatasi  pe l rmasalahan  hu l ku l m. 5 Me l todologi  pe l ne l litian adalah ilmu l me l nge l nai je l njang-je l njang yang haru l s dilalu l i dalam su l atu l prose l s pe l ne l litian, atau ilmu l yang  me l mbahasa  me l tode l ilmiah  dalam  me l ncari,  me l nge l mbangkan,  dan  me l ngu l ji ke l be l naran su l atu l pe l nge l tahu l an, pe l nge l tahu l an yang dimaksu l d dalam hal ini adalah pe l nge l tahu l an hu l ku l m. 6
Pe l ne l litian  hu l ku l m  ini  me l nggu l nakan  me l tode l pe l ne l litian  normatif.  Pe l ne l litian  normatif adalah  je l nis  pe l ne l litian  dimana  prose l s  untuk  me l ne l mu l kan  su l atu l atu l ran  hu l ku l m  dan  prinsip hu l ku l m  untuk  me l njawab  isu l yang  be l rhu l bu l ngan  dengan  hu l ku l m 7 .  Pe l ne l litian  hu l ku l m  se l cara siste l mastis me l ngu l ngkap atu l ran-atu l ran hu l ku l m yang me l ngatu l r su l atu l wilayah hu l ku l m te l rte l ntu l , me l nganalisis  hu l bu l ngan  antara  norma  hu l ku l m  yang  satu l dengan  norma  hu l ku l m  lainnya,  dan me l ngkaji  bagian-bagian  norma  hu l ku l m  yang  su l lit  dipahami  dengan  tu l ju l an  me l nje l laskan  dan dapat ju l ga me l mpre l diksi pe l rke l mbangan hu l ku l m te l rte l ntu l di masa de l pan. 8
Pe l ne l litian  ini  me l nggu l nakan  pe l nde l katan  pe l ru l ndang-u l ndangan  dan  pe l nde l katan konte l kstu l al.  Dengan  tu l ju l an  me l mpe l role l h  pe l mahaman  akan  pe l ratu l ran  yang  be l rhu l bu l ngan dengan  pe l ne l litian  ini.  Te l knik  pe l ngu l mpu l lan  data  yang  digu l nakan  adalah  te l knik  stu l di ke l pu l stakaan,  yaitu l te l knik  pe l ngu l mpu l lan  data  dengan  me l laku l kan  stu l di  pu l staka  te l rhadap bahan-bahan hu l ku l m, baik bahan hu l ku l m prime l r se l rta bahan hu l ku l m se l ku l nde l r. 9

## ANALISIS DAN DISKUSI Tahapan Penertiban Tanah Terlantar
Sehubungan dengan diu l ndangkannya U l ndang-U l ndang Nomor 11 Tahu l n 2020 te l ntang Cipta Ke l rja,  Pe l me l rintah  Re l pu l blik  Indone l sia  te l lah  me l ngu l bah  ke l te l ntu l an-ke l te l ntu l an  hu l ku l m  yang be l rlaku l te l rmasu l k  dalam  bidang  agraria  dan  pe l nataan  ru l ang.  Pe l me l rintah  te l lah  sah me l ngu l ndangkan be l be l rapa pe l ratu l ran pe l laksanaan  dari  U l ndang-U l ndang Cipta Ke l rja te l rse l bu l t, antara  lain  Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah  Nomor  20  Tahu l n  2021  te l ntang  Pe l ne l rbitan  Kawasan  dan Tanah Te l rlantar. 10
Se l tiap  orang  atau  badan  hu l ku l m  yang  me l miliki  hak  atas  tanah  atau  hak  pe l nge l lolaan wajib  untuk  mengusahakannya,  mempergunakannya,  memanfaatkannya  se l rta  memelihara dengan  baik  tanah  te l rse l bu l t,  dan  tidak  me l ne l lantarkannya.  Apabila  kondisi  ini  te l rjadi  maka akan  te l rdapat  konse l ku l e l nsi  hu l ku l m  yaitu l hapu l snya  hak  atas  tanah  dan  pe l mu l tu l san  hu l bu l ngan hu l ku l m. Me l skipu l n orang atau badan hu l ku l m be l rada dalam statu l s be l lu l m me l ndapatkan hak atas tanah  te l rse l bu l t,  te l tapi  apabila  te l lah  me l ne l lantarkan  tanahnya  maka  akan  dihapu l skan  dan dite l gaskan se l bagai tanah yang dikuasai langsu l ng ole l h ne l gara. 11
Dalam  rangka  untuk  me l laku l kan  pe l ne l rtiban  tanah-tanah  te l rlantar  ini,  Pe l me l rintah Re l pu l blik  Indone l sia  te l lah  be l be l rapa  kali  me l laku l kan  u l paya  te l rmasu l k  me l mbu l at  re l gu l lasi pe l ratu l ran  te l ntang  pe l ne l rtiban  tanah  te l rlantar  yang  pe l rtama  kali  te l lah  diu l ndangkan  dalam Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 36 Tahu l n 1998 te l ntang Pe l ne l rtiban dan  Pendayagunaan Tanah Te l rlantar, lalu l se l iring dengan be l rjalannya waktu l se l lanju l tnya PP ini diganti dengan Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 11 Tahu l n 2010 te l ntang Pe l ne l rtiban dan Pendayagunaan Tanah Te l rlantar,
5 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20–33.
6 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004).
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
8 Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani, ‘Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan’, Jurnal Konstruksi Hukum , 3.3 (2022), 515–20.
9 Ibid
10 Ghazi Luthfi, ‘Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’, Hukumproperti.Com , 2021.
11 Luthfi.
dan  yang  te l rbaru l kare l na  PP  se l be l lu l mnya  dianggap  su l dah  tidak  re l le l van  lagi  dengan pe l rke l mbangan  kondisi  yang  te l rjadi  di  lapangan  maka  digantikan  dengan  U l ndang-U l ndang Nomor  20  Tahu l n  2021  te l ntang  Pe l ne l rtiban  Kawasan  dan  Tanah  Te l rlantar  dengan  caku l pan yang  lu l as  tidak  te l rbatas  pada  tanah  te l rlantar  saja  namu l n  ju l ga  me l ngatu l r  me l nge l nai  kawasan te l rlantar.
Pasal  1  Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah  Nomor  20  Tahu l n  2021  me l nje l laskan  bahwa  Tanah Te l rlantar  adalah  tanah  hak,  tanah  Hak  Pe l nge l lolaan,  dan  tanah  yang  dipe l role l h  be l rdasarkan Dasar  Pe l ngu l asaan  Atas  Tanah,  yang  se l ngaja  tidak  diu l sahakan,  tidak  dipe l rgu l nakan,  tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipe l lihara.
Se l su l ai dengan amanat Pasal 7 ayat  (3) Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 20 Tahu l n 2021 ini  bahwa  tanah  hak  gu l na  bangu l nan,  hak  pakai,  dan  hak  pe l nge l lolaan  me l njadi  obje l k pe l ne l rtiban  Tanah  Te l rlantar  jika  dengan  se l ngaja  tidak  dipe l rgu l nakan,  tidak  dimanfaatkan, dan/atau  tidak  dipe l lihara  te l rhitu l ng  2  (du l a)  tahu l n  se l jak  dite l rbitkannya  hak.  Maka  ini  dapat diartikan bahwa se l lama masa waktu l 2 (du l a) tahu l n apabila tanah ini tidak difu l ngsikan se l su l ai dengan amanat dalam PP Nomor 20 Tahu l n 2021 ini maka dikatakan se l bagai tanah te l rlantar. Lalu l untuk tanah yang be l rstatu l s hak milik diatu l r dengan ke l te l ntu l an dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu l “Tanah  hak  milik  me l njadi  obje l k  pe l ne l rtiban  Tanah  Te l rlantar  jika  dengan  se l ngaja tidak  dipe l rgu l nakan,  tidak  dimanfaatkan,  dan/atau  tidak  dipe l lihara  se l hingga:  a. dikuasai  ole l h  masyarakat  se l rta  me l njadi  wilayah  pe l rkampu l ngan,  b.  dikuasai  ole l h pihak  lain  se l cara  te l ru l s-me l ne l ru l s  se l lama  20  (du l a  pu l lu l h)  tahu l n  tanpa  adanya hu l bu l ngan hu l ku l m dengan Pemegang Hak; atau c. fu l ngsi sosial Hak Atas Tanah tidak te l rpe l nu l hi, baik Pemegang Hak masih ada mau l pu l n su l dah tidak ada.” Se l ru l pa  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  lainnya,  untuk  tanah  hak  gu l na  u l saha  dan tanah yang dipe l role l h be l rdasarkan Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah se l su l ai dengan Pasal 7 ayat (4)  dan  ayat  (5)  PP  Nomor  20  Tahu l n  2021  dikatakan  bahwa  tanah  te l rse l bu l t  dapat  me l njadi obje l k pe l ne l rtiban Tanah Te l rlantar jika dengan se l ngaja tidak diu l sahakan, tidak dipe l rgu l nakan, tidak  dimanfaatkan,  dan/atau  tidak  dipe l lihara  te l rhitu l ng  mu l lai  2  (du l a)  tahu l n  se l jak dite l rbitkannya hak.
Dan tanah hak pe l nge l lolaan yang dike l cu l alikan dari obje l k pe l ne l rtiban Tanah Te l rlantar adalah  tanah  hak  pe l nge l lolaan  masyarakat  hu l ku l m  adat  dan  tanah  hak  pe l nge l lolaan  yang me l njadi  Ase l t  Bank  Tanah,  se l bagaimana  te l lah  diatu l r  dalam  Pasal  8  PP  Nomor  20  Tahu l n 2021.
Se l be l lu l m tanah dite l tapkan se l bagai Tanah Te l rlantar, tanah yang te l rindikasi te l rlantar ini dilaku l kan  tahapan  inve l tarisasi  yang  dilaku l kan  ole l h  Kantor  Pe l rtanahan.  Inve l ntarisasi  ini dilaku l kan paling ce l pat 2 (du l a) tahu l n se l jak dite l rbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pe l nge l lolaan, atau Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah. Me l nu l ru l t Pasal 11 ayat (3) Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 20 Tahu l n 2021, inve l ntarisasi se l bagaimana dimaksu l d pada ayat (1) dilaksanakan be l rdasarkan laporan atau informasi yang be l rsu l mbe l r dari: a.  Pemegang  Hak,  Pemegang  Hak  Pe l nge l lolaan,  atau  Pemegang  Dasar  Pe l ngu l asaan Atas Tanah;
b. hasil pe l mantau l an dan e l valu l asi Hak Atas Tanah dan Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah yang dilaku l kan ole l h Kantor Pe l rtanahan, Kantor Wilayah, dan Ke l me l nte l rian; c. ke l me l nte l rian/le l mbaga; d. pemerintah daerah; dan/atau e l . masyarakat.
Hasil  inve l ntarisasi  tanah  te l rindikasi  te l rlantar  ini  dilampiri  dengan  data  te l kstu l al  dan data  spasial.  Lalu l dari  hasil  pe l laksanaan  inve l ntarisasi  ini  akan  diprose l s  me l njadi  data  tanah te l rindikasi te l rlantar. Data ini nantinya akan me l njadi basis data pe l laporan, bahan analisis, dan
pe l ne l ntu l an  tindakan  se l lanju l tnya.  Yang  se l lanju l tnya  akan  diinte l grasikan  dengan  siste l m informasi pe l rtanahan Ke l me l nte l rian. 12 Ke l bijakan  me l nge l nai  pe l ne l rtiban  tanah  te l rlantar  ini  me l lalu l i  be l be l rapa  tahapan.  Dari data  tanah  yang  te l rindikasi  te l rlantar  ditindaklanju l ti  dengan  pe l ne l rbitan  Tanah  Te l rlantar. Se l su l ai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  yang  be l rbu l nyi  Pe l ne l rbitan  Tanah  Te l rlantar  se l bagaimana dimaksu l d pada ayat (1) dilaku l kan me l lalu l i tahapan:
1. e l valu l asi Tanah Te l rlantar;
2. pe l ringatan Tanah Te l rlantar; dan
3. pe l ne l tapan Tanah Te l rlantar.
Tu l ju l an  dari  e l valu l asi  Tanah  Te l rlantar  ini  adalah  untuk  memastikan  pemegang  hak, pemegang  hak  pe l nge l lolaan,  atau  pemegang  dasar  pe l ngu l asaan  atas  tanah  mengusahakan, mempergunakan,  memanfaatkan,  dan/atau  memelihara  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai. E l valu l asi  ini  dilaku l kan  ole l h  panitia  yang  te l lah  dibe l ntu l k  dan  dite l tapkan  ole l h  ke l pala  Kantor Wilayah dan dilaksanakan dalam jangka waktu l 180 (se l ratu l s de l lapan pu l lu l h) hari kale l nde l r. 13 Me l nu l ru l t  atu l ran  dalam  Pasal  23  ayat  (3)  e l valu l asi  Tanah  Te l rlantar  se l bagaimana dimaksu l d pada ayat (1) paling se l dikit me l lipu l ti:
a) pe l me l riksaan  te l rhadap  doku l me l n  Hak  Atas  Tanah,  Hak  Pe l nge l lolaan,  atau  Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah;
b) pe l me l riksaan  te l rhadap  re l ncana  pe l ngu l sahaan,  pe l nggu l naan,  pe l manfaatan,  dan/atau pe l me l liharaan tanah;
c) pe l me l riksaan  te l rhadap  pe l ngu l sahaan,  pe l nggu l naan,  pe l manfaatan,  dan/atau l pe l me l liharaan tanah se l cara faktu l al; dan
d) pe l mbe l ritahu l an  ke l pada  Pemegang  Hak,  Pemegang  Hak  Pe l nge l lolaan,  atau  Pemegang Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Jika  dalam  hasil  e l valu l asi  ini  tidak  dite l mu l kan  data  tanah  yang  dite l lantarkan  dengan se l ngaja, maka ke l pala Kantor Wilayah dapat me l ngu l su l lkan pe l nghapu l san dari basis data tanah te l rindikasi te l rlantar ke l pada Me l nte l ri.
Namu l n apabila be l rdasarkan hasil e l valu l asi dike l tahu l i bahwa me l mang Pemegang Hak, Pemegang Hak Pe l nge l lolaan, atau Pemegang Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah me l mang dengan se l ngaja  tidak  mengusahakan,  tidak  mempergunakan,  tidak  memanfaatkan,  dan/atau  tidak memelihara  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  maka  ke l pala  Kantor  Wilayah  akan me l nyampaikan  pe l mbe l ritahu l an  ke l pada  para  Pemegang  Hak  te l rse l bu l t  untuk  mengusahakan, mempergunakan,  memanfaatkan,  dan/atau  memelihara  tanah  yang  dimiliki  atau  dikuasai dalam  waktu l 180  (se l ratu l s  de l lapan  pu l lu l h)  hari  kale l nde l r  se l jak  tanggal  dite l rbitkannya pe l mbe l ritahu l an.  Dan  apabila  dalam  jangka  waktu l yang  te l lah  dibe l rikan  tidak  te l rjadi  ju l ga pe l manfaatan atas tanah te l rse l bu l t maka akan dilaku l kan prose l s pe l mbe l rian pe l ringatan. 14
Te l rkait  dengan  obye l k  tanah  te l rindikasi  te l rlantar  ini,  ada  hal-hal  yang  haru l s me l ndapatkan pe l rhatian khu l su l untuk dikaji, ke l mu l dian dite l laah, dan dibahas, antara lain:
1) Obye l k tanah yang su l dah te l rindikasi te l rlantar yang se l be l lu l m te l rcatat dalam Basis Data Tanah Te l rindikasi Te l rlantar ini su l dah be l rakhir haknya: 15
12 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’ (Jakarta: Kemenhumham RI, 2021).
13 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’.
14 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’.
15 Syah.
2) Obye l k tanah yang te l lah te l rindikasi te l rlantar namu l n be l lu l m dilaku l kan pe l ne l rtiban tanah te l rlantar dan  te l rcatat  dalam  Basis  Data  Tanah  Te l rindikasi  Te l rlantar  ke l mu l dian be l rakhir haknya;
3) Obye l k  tanah  te l rindikasi  te l rlantar  yang  ke l tika  dilaku l kan  pe l ne l rtiban  tanah  te l rlantar be l lu l m  be l rakhir  haknya  dan  ke l mu l dian  be l rakhir  hak  pada  saat  pe l ne l rtiban  masih be l rjalan;
4) Obye l k  tanah  te l rindikasi  te l rlantar  yang  ke l tika  dilaku l kan  pe l ne l rtiban  tanah  te l rlantar be l lu l m be l rakhir haknya dan ke l mu l dian be l rakhir hak se l te l lah pe l ne l rtiban tanah te l rlantar su l dah dilaksanakan;
5) Obye l k  yang  pada  saat  diu l su l lkan  pe l ne l tapan  tanah  te l rlantar  be l lu l m  be l rakhir  dan ke l mu l dian be l rakhir haknya.
Tahap ke l du l a adalah tahap pe l mbe l rian pe l ringatan Tanah Te l rlantar. Be l rdasarkan Pasal 25  PP  ini,  apabila  dalam  hasil  e l valu l asi  disimpu l lkan  bahwa  te l rdapat  tanah  te l rlantar  maka ke l pala  Kantor  Wilayah  me l mbe l rikan  pe l ringatan  pe l rtama  dalam  be l ntu l k  te l rtu l lis  ke l pada pemegang Hak,  Pemegang Hak Pe l nge l lolaan,  atau  Pemegang Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah dan  pihak  lain  yang  be l rke l pe l ntingan.  Isi  dari  pe l ringatan  pe l rtama  ini  adalah  agar  para pemegang  hak  mengusahakan,  mempergunakan,  memanfaatkan,  dan/atau  memelihara tanahnya  dalam  jangka  waktu l paling  lama  90  (se l mbilan  pu l lu l h)  hari  kale l nde l r  se l jak  tanggal dite l rimanya su l rat pe l ringatan pe l rtama.
Ketika  Pemegang  Hak,  Pemegang  Hak  Pe l nge l lolaan,  atau  Pemegang  Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah tidak me l laksanakan pe l ringatan te l rtu l lis pe l rtama maka ke l pala Kantor Wilayah  me l mbe l rikan  pe l ringatan  te l rtu l lis  ke l du l a.  Yang  isinya  ju l ga  me l minta  para  pemegang hak  untuk  mengusahakan,  mempergunakan,  memanfaatkan,  dan/atau  memelihara  tanahnya dalam  jangka  waktu l 45  (e l mpat  pu l lu l h  lima)  hari  kale l nde l r  se l jak  tanggal  dite l rimanya  su l rat pe l ringatan ke l du l a. Dan apabila masih be l lu l m dimanfaatkan tanah te l rlantar te l rse l bu l t maka akan ke l lu l ar  pe l ringatan  te l rtu l lis  ke l tiga  yang  dibe l rikan  jangka  waktu l 30  (tiga  pu l lu l h)  hari  kale l nde l r se l jak tanggal dite l rimanya su l rat pe l ringatan ke l tiga.
Tahapan  te l rakhir  adalah  pe l ne l tapan  Tanah  Te l rlantar.  Dalam  hal  Pemegang  Hak, Pemegang  Hak  Pe l nge l lolaan,  atau  Pemegang  Dasar  Pe l ngu l asaan  Atas  Tanah  tidak me l laksanakan  pe l ringatan  te l rtu l lis  ke l tiga  maka  ke l pala  Kantor  Wilayah  dalam  jangka  waktu l paling  lama  30  (tiga  pu l lu l h)  hari  ke l rja  me l ngu l su l lkan  pe l ne l tapan  Tanah  Te l rlantar  ke l pada Me l nte l ri,  se l bagaimana  te l lah  diatu l r  dalam  Pasal  27  PP  Nomor  20  Tahu l n  2021.  Dan  untuk se l bidang  tanah  yang  diu l su l lkan  pe l ne l tapannya  se l bagai  Tanah  Te l rlantar  maka  tidak  dapat dilaku l kan pe l rbu l atan hu l ku l m sampai dengan dite l rbitkannya Ke l pu l tu l san Me l nte l ri.
Atu l ran  dalam  pasal  30 ayat  (1) dan ayat  (2) Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 20 Tahu l n 2021  dalam  hal  tanah  yang  akan  dite l tapkan  se l bagai  Tanah  Te l rlantar  be l ru l pa  tanah  hak  atau tanah  Hak  Pe l nge l lolaan  dan  me l ru l pakan  se l bagian/ke l se l lu l ru l han  hamparan,  pe l ne l tapan  Tanah te l rlantar me l mu l at ju l ga: a.  hapu l snya Hak Atas Tanah atau Hak Pe l nge l lolaan; b.  pu l tu l snya hu l bu l ngan hu l ku l m; dan c.  pe l ne l gasan se l bagai tanah ne l gara be l kas Tanah Te l rlantar yang dikuasai langsu l ng ole l h ne l gara Sementara  untuk  pe l ne l tapan  Tanah  Te l rlantar  yang  me l ru l pakan  se l bagian  hamparan maka  dipe l rintahkan  untuk  me l laku l kan  re l visi  lu l as  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Pe l nge l lolaan. Dalam hal tanah yang akan dite l tapkan se l bagai Tanah Te l rlantar me l ru l pakan tanah yang te l lah dibe l rikan Dasar Pe l ngu l asaan Atas Tanah, pe l ne l tapan Tanah Te l rlantar me l mu l at ju l ga:
1. pe l mu l tu l san  hu l bu l ngan  hu l ku l m  antara  Pemegang  Dasar  Atas  Pe l ngu l asaan  Atas  Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
2. pe l ne l gasan  se l bagai  tanah  ne l gara  be l kas  Tanah  Te l rlantar  yang  dikuasai  langsu l ng  ole l h ne l gara.
Tabel 1: Rekapitulasi Capaian Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar
Su l mbe l r : Dire l ktorat Je l nde l ral Pe l nge l ndalian dan Pe l ne l rtiban Tanah dan Ru l ang Ke l me l nte l rian ATR/BPN, Laporan Kine l rja Dire l ktorat Pe l ne l rtiban Pe l ngu l asaan Pe l milikan dan Pe l nggu l naan Tanah, 2021.

## Pendayagunaan Tanah Terlantar
Be l rdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40  U l ndang-U l ndang Pokok Agraria, su l atu l bidang tanah  dengan  statu l s  hak  milik,  hak  gu l na  u l saha,  dan  hak  gu l na  bangu l nan  akan  hapu l s  antara lain  apabila  tanah  te l rse l bu l t  dite l lantarkan.  Bahwa  saat  ini  pe l ne l lantaran  tanah  makin me l nimbu l lkan  ke l se l njangan  sosial,  e l konomi,  dan  ke l se l jahte l raan  rakyat  se l rta  me l nu l ru l nkan ku l alitas lingku l ngan, se l hingga pe l rlu l pe l ngatu l ran ke l mbali pe l ne l rtiban dan pendayagunaan tanah te l rlantar. 16
Se l bagai  u l paya  untuk  me l ne l tapkan  tanah  yang  tidak  diu l sahakan,  digu l nakan,  dan dimanfaatkan  se l su l ai  dengan  ke l adaan  atau  sifat  dan  tu l ju l an  pe l mbe l rian  hak  atas  dasar pe l ngu l asaannya  se l bagai  tanah  te l rlantar,  untuk  ke l mu l dian  diatu l r  ke l mbali  pe l ngu l asaan, pe l milikan,  pe l nggu l naan,  dan  pe l manfaatannya  me l lalu l i  pe l ne l tapan  alokasi  pe l runtuk  Tanah Cadangan U l mu l m Ne l gara.
16 Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar’ (Jakarta: Kemenkumham RI, 2010).
Be l rdasarkan  Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah  Nomor  20  Tahu l n  2021,  su l atu l bidang  tanah  yang su l dah  dite l tapkan  se l bagai  Tanah  Te l rlantar  dan  dite l gaskan  me l njadi  tanah  yang  dikuasai  ole l h ne l gara dise l bu l t se l bagai Tanah Cadangan U l mu l m Ne l gara (TCUN).
Se l lanju l tnya dije l laskan dalam atu l ran Pasal 35 ayat (1) bahwa  Pendayagunaan TCUN ditu l ju l kan  untuk  pe l rtanian  dan  nonpe l rtanian  dalam  rangka  ke l pe l ntingan  masyarakat  dan ne l gara me l lalu l i:
a) re l forma agraria;
b) proye l k strate l gis nasional;
c) Bank Tanah; dan
d) cadangan ne l gara lainnya.
Pendayagunaan  TCUN  ini  dapat  diu l su l lkan  ole l h  ke l me l nte l rian/le l mbaga,  Kantor Wilayah  dan  Kantor  Pe l rtanahan;  dan/atau  ole l h  pemerintah  daerah  dengan  memperhatikan ke l bijakan strate l gis nasional, re l ncana tata ru l ang, dan/atau ke l se l su l aian tanah dan daya du l ku l ng wilayah.
Be l rdasarkan  Ke l pu l tu l san  Pe l ne l tapan  Pe l runtukan  Pendayagunaan  TCUN  yang dite l tapkan  ole l h  Me l nte l ri  Agraria  dan  Tata  Ru l ang/Ke l pala  Badan  Pe l rtanahan  Nasional, pe l laksanaan  pendayagunaan  TCUN  didayagu l nakan  untuk  ke l pe l ntingan  masyarakat  dan ne l gara me l lalu l i: 17
1.  Program Re l forma Agraria a.  Dimanfaatkan untuk pe l rtanian dan non pe l rtanian; b.  Se l cara administrasi dilaksanakan me l lalu l i program-program pe l rtanahan, dan c.  Dilaksanakan Ke l pala Kantor Wilayah Badan Pe l rtanahan Nasional, se l te l lah me l ne l rima ke l pu l tu l san Me l nte l ri Agraria dan Tata Ru l ang / Ke l pala Badan Pe l rtanahan Nasional te l ntang Pe l runtukan TCUN.
2.  Proye l k  Strate l gis  Nasional,  dimanfaatkan  untuk  ke l pe l ntingan  se l ktor  yang  dite l tapkan dalam  re l ncana  Proye l k  Strate l gis  Nasional  dan  instansi  te l rkait  dan  se l su l ai  dengan ke l te l ntu l an pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan me l nge l nai Proye l k Strate l gis Nasional. 3.  Bank  Tanah,  dimanfaatkan  me l lalu l i  Bank  Tanah  dan  se l lanju l tnya  pe l ngatu l rannya dilaksanakan se l su l ai dengan Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 64 Tahu l n 2021 Te l ntang Badan Bank Tanah.
4.  Pe l runtukan Cadangan Ne l gara Lainnya Dilaksanakan  gu l na  me l me l nu l hi  ke l bu l tu l han  tanah  untuk  ke l pe l ntingan  pe l me l rintah, pe l rtahanan  dan  ke l amanan,  akibat  be l ncana  alam,  re l lokasi  dan  pe l mu l kiman  ke l mbali masyarakat  yang  te l rke l na  pe l mbangu l nan  untuk  ke l pe l ntingan  u l mu l m.  Se l be l lu l m didayagu l nakan  untuk  ke l pe l ntingan  Nasional,  ke l we l nangan  pe l nge l lolaannya  ole l h  Me l nte l ri Agraria dan Tata Ru l ang/Ke l pala Badan Pe l rtanahan Nasional.
Me l nge l nai  Tata  Cara  Pendayagunaan  Tanah  Te l rlantar  dalam  rangka  prose l s pendayagunaan  me l lipu l ti  pe l rsiapan,  pe l ne l tapan  pe l runtukan  pendayagunaan  TCUN  dan pe l laksanaan pendayagunaan TCUN, te l rdiri dari: 18
a.  Ke l pastian obje l k TCUN;
Ide l ntifikasi ke l pastian obje l k TCUN dipe l rlu l kan dalam memastikan obje l k hasil pe l ne l tapan tanah te l rlantar te l lah cle l ar and cle l an untuk dapat dilaku l kan prose l s pendayagunaan. b.  Pe l ngamanan TCUN;
Dilaku l kan untuk me l nce l gah masu l knya pe l nggarap baru l dan pe l nggarap tidak te l rdata. c.  Pe l runtukan TCUN;
17 Budi Situmorang, Petunjuk Teknis Pendayagunaan Tanah Terlantar (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2022).
18 Situmorang.
Dialokasikan untuk ke l pe l ntingan masyarakat dan ne l gara me l lalu l i Re l forma Agraria, Bank Tanah, atau Cadangan Ne l gara lainnya. d.  Tim Nasional;
Tim yang be l rtu l gas dalan me l mbantu l me l nte l ri dalam rangka pendayagunaan TCUN. e l .  Ke l wajiban, Larangan, dan Sanksi Pe l ne l rima TCUN;
Dibu l at  dalam  rangka  memastikan  pe l runtukan  TCUN  dilaksanakan  se l su l ai  dengan alokasi  yang  dite l tapkan  dalam  Ke l pu l tu l san  Pe l ne l tapan  Pe l runtukan  TCUN  se l hingga be l rjalan te l pat sasaran dan optimal. f.  Basis Data TCUN;
Basis  data  TCUN  yang  te l rinte l grasi  dengan  Siste l m  Informasi  Pe l rtanahan  dibu l at dalam rangka me l mpe l rmu l dah pe l nyiapan data te l kstu l al dan data spasial pendayagunaan TCUN mau l pu l n se l bagai sarana pe l nge l ndalian, pe l ngawasan dan pe l laporan pe l laksanaan pendayagunaan TCUN. g.  Pe l ngawasan dan Pe l nge l ndalian TCUN;
Dilaku l kan se l be l lu l m mau l pu l n se l te l lah pe l ne l tapan pe l runtukan TCUN. h.  Pe l laporan Pendayagunaan TCUN.
Dilaku l kan ole l h Ke l pala Kantor Wilayah Badan Pe l rtanahan Nasional dalam rangka pe l laporan calon obje l k pe l ne l tapan pe l runtukan TCUN mau l pu l n pe l laporan pe l laksanaan pendayagunaan TCUN yang te l lah dite l tapkan dalam Ke l pu l tu l san Pe l ne l tapan Pe l ru l ntjan Alokasi TCUN.
Gambar 2: Proses Penetapan Peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah dan Cadangan Negara Lainnya
Su l mbe l r : Dire l ktorat Pe l ne l rtiban Pe l ngu l asaan Pe l milikan dan Pe l nggu l naan Tanah Dire l ktorat Je l nde l ral Pe l nge l ndalian dan Pe l ne l rtiban dan Ru l ang, Pe l tu l nju l k Te l knis Pendayagunaan Tanah Te l rlantar, 2022
Se l lain  itu l dalam  pendayagunaan  tanah  te l rlantar  ju l ga  haru l s  memperhatikan  be l be l rapa hal diantara lain:
1. Pe l ngatu l ran Pe l r U l ndang-u l ndangan Pe l ratu l ran  yang  me l ngatu l r  me l nge l nai  tanah  te l rlantar  adalah  U l U l PA,  PP  No.  36  Tahu l n 1998,  dan  PP  No.  11  Tahu l n  2010.  Ke l te l ntu l an  U l U l PA  tidak  me l ngatu l r  se l cara  je l las me l nge l nai  pe l nge l rtian  tanah  te l rlantar  me l lainkan  hak  atas  tanah  akan  be l rakhir  atau hapu l s  kare l na  tanahnya  dite l lantarkan.  Pe l ratu l ran  yang  me l ngatu l r  se l cara  khu l su l s me l nge l nai  tanah  te l rlantar,  tata  cara  pe l ne l rtiban  dan  pendayagunaan  se l rta  tindakan
te l rhadap  tanah  te l rlantar  adalah  PP  No.  36  Tahu l n  1998  te l ntang  Pe l ne l rtiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Te l rlantar.  Dalam  pe l rjalanan  te l rnyata,  PP  ini  dirasa  ku l rang e l fe l ktif  kare l na  me l mbe l ri  pe l lu l ang  ke l pada  pe l milik  tanah  untuk  me l nyiasati  langkah- langkah  pe l ne l rtiban.  Untuk  itu l ,  dike l lu l arkanlah  pe l ratu l ran  yang  baru l yaitu l PP  No.  11 Tahu l n  2010  se l kaligu l s  dinyatakan  bahwa  PP  No.  36  Tahu l n  1998  dicabu l t  dan  tidak be l rlaku l lagi.  Se l cara  politis  se l su l nggu l hnya  ada  tu l ju l an  yang  le l bih  be l sar  dan  lu l as  se l rta strate l gis  dengan  dite l rbitkannya  PP  No.  11  Tahu l n  2010  adalah  untuk  me l nu l njang ke l be l rhasilan  pe l laksanaan  Program  Pe l mbaru l an  Agraria  Nasional  (PPAN).  Di  mana tanah te l rlantar te l lah dite l tapkan se l bagai salah satu l obye l k Re l forma Agraria. 19
2. Inve l ntarisasi ole l h BPN Inve l ntarisasi  tanah  te l rindikasi  te l rlantar  dilaku l kan  ole l h  Kakanwil  Badan  Pe l rtanahan Nasional  (se l lanju l tnya  dise l bu l t  BPN)  Provinsi  be l rdasarkan  informasi  dari  hasil pe l mantau l an  lapangan  ole l h  Ke l pala  Kantor  Pe l rtanahan  Kabu l pate l n/Kota.  Pe l milik  hak be l rke l wajiban  me l laporkan  pe l nggu l naan  se l rta  pe l manfaatan  tanah  se l su l ai  dengan ke l pu l tu l san  pe l mbe l rian  hak  atas  tanah  atau  dasar  pe l ngu l asaan  atas  tanah  dari  pe l jabat yang  be l rwe l nang.  Kakanwil  BPN  Provinsi  akan  me l mbe l ritahu l kan  se l kaligu l s me l nge l lu l arkan Su l rat Pe l ringatan Te l rtu l lis I ke l pada pe l milik hak atas tanah, agar dalam jangka  waktu l satu l bu l lan  se l jak  tanggal  dite l rbitkannya  Su l rat  Pe l ringatan,  haru l s me l nggu l nakan  tanahnya  se l su l ai  dengan  ke l adaannya  atau  me l nu l ru l t  sifat  se l rta  tu l ju l an pe l mbe l rian  haknya  atau  se l su l ai  izin/ke l pu l tu l san/su l rat  se l bagai  dasar  pe l ngu l asaannya. Su l rat Pe l ringatan ini dibe l rikan se l banyak tiga kali. Data lu l as tanah yang dite l lantarkan dipe l rgu l nakan  se l bagai  bahan  pe l mbu l atan  Su l rat  Pe l ringatan  I  se l dangkan  Su l rat Pe l ringatan II dan III me l nggu l nakan data pada akhir pe l ringatan se l be l lu l mnya. 20
3. Pe l mbe l rian Sanksi Sanksi  yang  dapat  dijatu l hkan  te l rhadap  pemegang  hak  kare l na  tidak  dapat  me l me l nu l hi pe l rsyaratan  yang  dise l bu l t  dalam  Su l rat  Pe l ringatan  adalah  tanah  hak  atau  dasar pe l ngu l asaan atas tanahnya dite l tapkan me l njadi tanah te l rlantar, se l kaligu l s hapu l s haknya, pu l tu l s hu l bu l ngan hu l ku l m, dan tanahnya dite l gaskan dikuasai langsu l ng ole l h ne l gara. 21

## KESIMPULAN
Penerbitan Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan melalui tahapan evaluasi Tanah Terlantar, peringatan Tanah Terlantar; dan penetapan Tanah Terlantar. Tujuan dari  evaluasi  Tanah  Terlantar  ini  adalah  untuk  memastikan  pemegang  hak,  pemegang  hak pengelolaan,  atau  pemegang  dasar  penguasaan  atas  tanah  mengusahakan,  mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
Pendayagunaan  tanah  terlantar  Berdasarkan  Peratulran  Pemerintah  Nomor  20  Tahun 2021,  suatu  bidang  tanah  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Tanah  Terlantar  dan  ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara disebut sebagai TCUN. Pendayagunaan TCUN ini dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau oleh  pemerintah  daerah  dengan  kelbijakan  stratelgis  nasional,  rencana  tata  ruang,  dan/atau kesesuaian  tanah  dan  daya  dukung  wilayah.  Dalam  pendayagunaan  tanah  terlantar  harus memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  inventarisasi  oleh  BPN  dan  kemungkinan pemberian sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004)
19 Sarjita, ‘Tantangan RA Di Kawasan Timur Indonesia’, in Seminar Lingkar Belajar RA (LIBRA) Kerjasama STPN-Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana , 2009.
20 Waskito and Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang (Jakarta: Kencana, 2016).
21 Waskito and Arnowo.
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20–33 CNN Indonesia, ‘BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar’, CNN Indonesia ,
2021
Lavinda, ‘Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Program Strategis Agraria Dan Tata Ruang Mendesak’, Bisnis.Com , 2016 Luthfi, Ghazi, ‘Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’, Hukumproperti.Com , 2021 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005)
Prasista, Putu Amalia Diva, Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani, ‘Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan’, Jurnal Konstruksi Hukum , 3.3 (2022), 515–20
Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar’ (Jakarta: Kemenhumham RI, 2021)
———, ‘Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar’ (Jakarta: Kemenkumham RI, 2010)
Sarjita, ‘Tantangan RA Di Kawasan Timur Indonesia’, in Seminar Lingkar Belajar RA (LIBRA) Kerjasama STPN-Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana , 2009 Situmorang, Budi, Petunjuk Teknis Pendayagunaan Tanah Terlantar (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2022)
Supriadi, S H, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
Syah, Iskandar, Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah 2021 (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2021) Waskito, and Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang (Jakarta: Kencana, 2016)