Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

## TINJAUAN YURIDIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN NEGARA
Budi Aspani 1 dan Riza Yusmanda 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail  : budiaspani@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail  : rizayusmanda@unpal.ac.id

## Abstract
The formation of the Regional Representative Council was decided in the third Amendment to the 1945 Constitution. This accommodates aspirations and gives the regions a greater role in decision-making  processes  that  are  directly  related  to  the  region.  This  study  discusses  the authority of  the  Regional  Representatives  Council only  to participate  in discussing  certain Draft  Laws  related  to  regional  autonomy  and  can  give  consideration  to  the  House  of Representatives when exercising its authority. The role of the Regional Representative Council in  the  decision-making  process  on  State  policies.  Implicitly  the  Regional  Representative Council as a state legislative institution is very limited, namely only proposing and discussing and not as a breaker like the People's Representative Council.

## Keywords: Regional Representative Council; state policy

## Abstrak
Pembentukan  Dewan  Perwakilan  Daerah  diputuskan  pada  Amandemen  ketiga  Undang- Undang  Dasar 1945.   Hal  tersebut  mengakomodasi  aspirasi  dan  memberi  peran yang  lebih besar  kepada  daerah dalam proses pengambilan keputusan   yang berkaitan  langsung  dengan daerah.  Penelitian  ini  membahas  kewenangan    Dewan  Perwakilan  Daerah    hanya    ikut membahas  Rancangan Undang-Undang  tertentu  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah dan  dapat  memberi  pertimbangan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  saat melaksanakan wewenangnya. Peranan  Dewan Perwakilan  Daerah  dalam  proses  pengambilan  keputusan terhadap  kebijakan  Negara.  Secara implisit   Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  lembaga legislasi  negara  sangat  terbatas,  yaitu  hanya  mengusulkan  serta  membahas  dan  bukan sebagai  pemutus  seperti  Dewan Perwakilan Rakyat.
Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah; kebijakan negara

## PENDAHULUAN
Perubahan
Undang-Undang
Dasar  (UUD)  1945  telah  mengubah banyak ketentuan-ketentuan UUD 1945, sehingga ada pendapat yang menyatakan  bahwa  dengan    perubahan UUD  1945  yang  terjadi  bukalah sekedar  perubahan  tetapi  penggantian UUD. Namun,  sebagai  kenyataan  pula
bahwa  hasil  perubahan  UUD  1945 yang  aslinya  pada  substansi  atau kelembagaannya. 1
Lahirnya lembaga Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  juga  sangat
1 Ha rjono,  “Fungsi  Dewa n  Pera kila n  Da erah Da la m  Pembuata n  Undang-Unda ng”. Jurnal Legislasi  Indonesia Vol.  2  No.  3  Direktora t Jendera l Pera tura n Perunda ng-Unda nga n
Depa rtemen  Hukum  da n  HAM  RI.  Jaka rta ,
2005.
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
terkait dengan struktur serta kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MPR sebagaimana  diatur  oleh  UUD  1945 sebelum  perubahan.  Unsur  utusan daerah  dalam  susunan  keanggotaan Majelis  Perwakilan  Rakyat  (MPR) sebelum UUD 1945 diubah  merupakan embrio  bagi  lahirnya  lembaga  Dewan Perwakilan  Daerah.  Unsur  golongan yang semula terdapat dalam keanggotaan MPR tidak lagi
dipertahankan  keberadaannya  dalam perubahan UUD 1945, dimana rangkaian  proses  perubahan  pertama sampai  keempat  UUD  1945  hanya dalam  kasus  menentukan  eksistensi utusan  golongan  di  MPR.  MPR mengambil putusan dengan cara voting dan  sebagai  hasilnya  unsur  utusan golongan  tidak  lagi  dipertahankan keberadaannya di MPR. 2
Berdasarkan uraian diatas,
maka penulis merumuskan permasalahan  bagaimana    wewenang Dewan  Perwakilan  Daerah  sebagai lembaga  negara,  serta  bagaimana peranannya  sebagai  lembaga  negara dalam  proses  pengambilan  keputusan terhadap kebijakan-kebijakan  negara.
Ruang  lingkup  penelitian  ini dibatasi  pada  peranan  DPD    dalam
2 Ha rjono
pengambilan kebijakan-kebijakan negara    menurut  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penulisan penelitian ini mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui wewenang  DPD  sebagai  lembaga negara  Indonesia.  Selain  itu  juga bertujuan  untuk  mengetahui  peranan DPD dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan negara.
Penelitian yang dilakukan merupakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  mengkaji hukum    yang  dikonsepsikan  sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap  orang. 3 Fokus  kajian  penelitian ini  adalah  melaksanakan  penelusuran terhadap  bahan-bahan  pustaka  berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  DPD  dalam menentukan  kebijakan negara menurut Undan-Undang Nomor  17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
3 Abdulka dir Muha mma d, Hukum Dan Penelitian Hukum (Ba ndung: PT. C itra  Aditya Ba kti, 2004).
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## PEMBAHASAN
A. Proses

## Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah
Perubahan  konstitusi   ini  pada mulanya    terasa    mustahil    karena diharamkan      perubahannya.    Bahkan MPR    sendiri,    yang    secara konstitusional    berwenang    dan bertugas    untuk    suatu    Undang- Undang  Dasar,   membentengi   upaya pensakralan      tersebut    seperti  terlihat
pada Ketetapan MPR No.I/MPR/1978  Tentang   Tata  Tertib MPR, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 Tentang
Referandum,    yang    secara    organik dijabarkan    pada    tingkat    peraturan perundang-undangan    yang    lebih rendah  lewat  UU  No.5  Tahun   1985 Tentang  Referendum. 4
Ihwal   perubahan  UUD  1945 yang    terkait    klausul    pembentukan Dewan    Perwakilan    Daerah    (DPD), maupun    konteks    keterkaitannya dengan    Dewan    Perwakilan    Rakyat (DPR)    dan    keberadannya    dalam struktur    Majelis    Permusyawaratan
4 Robert Endi Ja weng, et.a l, Mengenal DPD RI.
Sebuah Gambaran Awal (PT. Na ra gita Dina mika , 2005).
Rakyat    (MPR)    yang    baru,    secara khusus  diuraikan  pada sisa-sisa  ruang berikut  ini.   Namun  fokus   uraiannya lebih    menyangkut    konteks    kelahiran dan proses
pembahasan/pembentukannya di MPR,    sementara    hasil    jadinya sebagaimana      yang      terlihat      dalam UUD    1945    baru      maupun      jabaran pengaturannya    dalam    berbagai peraturan      perundang-undangan    yang lebih  rendah    akan    mendapat    ruang pada  sub-bab  berikutnya.
Secara  hukum    kelahiran    DPD merupakan    hasil    dari  perubahan tahap    ketiga    UUD    1945    dalam Sidang    Tahunan    MPR    bulan November  2001.

## B. Keanggotan Dewan Perwakilan Daerah
Dewan    Perwakilan    Daerah terdiri    atas    wakil-wakil    daerah provinsi  dan    dipilih    melalui pemilihan  umum.  Anggota  DPD  dari setiap    provinsi    ditetapkan    sebanyak 4    (empat)    orang. 5 Jumlah      Anggota DPD   tidak   lebih    dari    1/3    (satu per  tiga)      jumlah    Anggota    DPR. Keanggotaan    DPD    diresmikan
5 UU No.17  Tahun 2014, Tentang MD3, pasal 252 ayat (1) (Ja ka rta : Sina r Gra fika , 2014).
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
dengan  Keputusan  Presiden.  Anggota DPD    dalam    menjalankan    tugasnya berdomisili    di    daerah    pemilihanya dan  mempunyai   kantor  di   ibu  kota provinsi    daerah  pemilihannya.    Masa jabatan DPD adalah 5 (lima) tahun dan berkahir  bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

## C. Wewenang    DPD    Dalam Ketatanegaraan  Indonesia
Kedudukan (status) erat kaitannya  dengan  fungsi.  Maksudnya fungsi  dari  sesuatu  akan  ditentukan oleh  kedudukan  sesuatu  itu.  Agar fungsi-fungsi  tersebut    berjalan,  maka sesuatu  itu  diberi  sejumlah  wewenang. Sementara, kedudukan sesuatu itu akan ditentukan  oleh  dasar  pemikiran  atau gagasan yang  melandasi kelahiran atau keberadaannya. 6 Salah  satu  fungsi pokok  DPD  adalah  fungsi  legislasi yaitu  Pengajuan  Rancangan  Undang- Undang  kepada  DPR,  memerikan pertimbangan kepada DPR,  dapat ikut membahas  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
6 La mba ng  Trijono, Mekanisme Kerja Internal Dewan Perwakilan Daerah, Dewa n Perwa kila n Da era h Da la m Sistem Keta tanega raa n Republik Indonesia (Jaka rta : Sekretria t
Jendera l MPR, 2004).
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diajukan baik oleh pemerintah  maupun DPR.
Optimalisasi fungsi DPD secara kelembagaan  mutlak  dilakukan  karena ketentuan  yang  terdapat  di  pasal  22D UUD  1945  yang  mengatur  fungsi  dan kewenangan  DPD  sebagai  lembaga legislasi  negara  terbatas,  yaitu  hanya mengusulkan  dan    membahas  dan bukan  sebagai  pemutus.  Keberadaan DPD  secara  kelembagaan  selama  ini, sangat tergantung undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang di dalam menentapkan APBN. Bikameralisme yang terbentuk sangatlah  semu,  karena  DPD  hanya menjadi  bentuk  lain  dari  “Utusan Daerah”  dengan  wewenang  sempit yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan.  Terlihat  dengan  jelas bahwa  sistem  bikameralisme  yang diterapkan  tidaklah  sesuai  dengan prinsip bikameral yang umum dipahami,  yaitu  fungsi  parlemen  yang dijalankan  oleh  kedua  kamar  secara
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
seimbang  dalam  hal  legislasi  maupun pengawasan. 7
Hakikat DPD terkait erat dengan  kepentingan  daerah,  maka fungsi-fungsi  yang  dimiliki  seperti fungsi  legislasi,  fungsi  pengawasan, dan  fungsi  pertimbangan  dikaitkan secara  khusus  dengan  kepentingan daerah  atau  berkenaan  dengan  hal-hal yang mempunyai sangkut paut langsung dengan kepentingan daerah.
Berdasarkan  ketentuan  dalam pasal  22D  UUD  1945  (perubahan) kewenangan  DPD  dapat  dibedakan dalam beberapa bidang, yaitu. 8
1. Bidang Legislasi (Pembentukan
Undang-Undang) Dalam bidang Legislasi DPD mempunyai
wewenang untuk
mengajukan  suatu  rancangan  undang- undang kepada DPR serta ikut membahas  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan :
a. Otonomi Daerah.
b. Hubungan pusat dan daerah
7 M.  Solly  Lubis , Kedudukan  dan  Peranan Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Sistem
Ketatanegaraan    Republik  Indonesia (Ja ka rta : Sekreta ria t Jendera l MPR, 2004).
8 Ma ria  Fa rida  Indrati. S. “ Ke wena nga n Dewa n Perwa kila n Da erah (DPD) da lam Pembentuka n Unda ng-Undang.” Jurnal  Legislasi  Indonesia
Vol.  2  No.  3  Direktora t  Jedera l  Pera tura n Perundang-Unda ngan Depa rtemen Hukum da n HAM RI. Ja ka rta , 2005: .35
c. Pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah.
d. Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
e. Perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.
Kewenangan DPD dalam melaksanakan  fungsi  legislasi  atau pembentukan  undang-undang  diatur lebih  lajut  dalam  Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014  dan Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Perundang-undangan serta peraturan lainya yang terkait.
Menurut pasal 248 sampai pasal 249  UU  No.  17  Tahun  2014, kewenangan  DPD  sebagai  pembentuk undang-undang hanya sebatas pengajuan terhadap rancangan undang- undang  yang  ditetapakan  dalam  pasal 22  D  1945  (perubahan).  DPD  tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan setuju atau tidak, menolak atau  menerima  terhadap  rancangan undang-undang dalam tahap pembahasan dan pemberian persetujuan  bersama  antara  DPR  dan pemerintah.
2. Bidang Konsultasi (pemberian pertimbangan)
Dalam  Bidang  konsultasi  atau pemberian pertimbangan,
DPD
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
mempunyai
kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR  atas  rancangan  undang-undang tentang  anggaran  pendapatan  dan belanja negara, dan rancangan undang- undang  yang  berkaitan  dengan  pajak, adalah  terkait  dengan  dimilikinya wewenang  untuk  ikut  memberikan pertimbangan  kepada  DPR  dalam pemilihan  anggota  Badan  Pemeriksaan Keuangan.
Bidang konsultasi atau pemberi  pertimbangan  pada  dasarnya berkaitan  erat  dengan  bidang  legislasi, sehingga  bidang  ini  dapat  disatukan dengan  pembahasan  bidang  legislasi. Teknis memberi pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum tahap pembahasan antara DPR dengan  Pemerintah,  pertimbangan  ini perlu disepakati secara internal di DPD, DPD  perlu  meminta  DPR  untuk melakukan penjelasan tertulis mengenai  diterima  atau  ditolaknya pertimbangan tersebut, perlu ada kerangka  waktu  yang  jelas  untuk memberi pertimbangan, perlu dilakukan  rapat  terbuka,  kemudian
pertimbangan  tersebut  menjadi  bahan
bagi DPR dalam
melakukan
pembahasan dengan Pemerintah.
Ketentuan  didalam  pasal  22D ayat (2) 1945 jo. Pasal 224 huruf d UU MD3,  akan  melemahkan  peran  DPD dalam  bidang  legislasi,  karena  hanya memberi wewenang sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR  mengenai  RUU  APBN dan  RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,  dan  agama.  Justru  di  era otonomi  sekarang  ini  masalah  APBN, pajak,  pendidikan,  dan  agama  harus dibahas  bersama  DPD  karena  bukan saja  menyangkut  kepentingan  politik negara  tetapi  juga  kepentingan  daerah. Kelemahan  lainnya  adalah  DPD  tidak mempunyai  hak  tolak  suatu  RUU, sehingga  apabila  pertimbangan  DPD tidak  dipergunakan  oleh  DPR,  DPD tidak dapat  berbuat  apa-apa.  Untuk  itu DPD  sebaiknya  diberikan  hak  tolak terhadap suatu RUU. 9
3. Bidang Kontrol (pengawasan)
Dalam bidang kontrol (pengawasan), DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang mengenai :
a. Otonomi Daerah
9 Ni’ma tul  Huda , Politik  Ketatanegaraan Indonesia. Kajian Terhadap Dinamika
Peubahan UUD 1945 (FH. UII Press . Ceta ka n Kedua . 2004).
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
c. Hubungan pusat dan daerah.
d. Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya.
e. Pelaksanaan  anggaran  pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan dan agama
Implementasi
Sistem Bikameral  dalam  Parlemen  Indonesia, bahwa  yang  dimaksud  DPD  dapat melakukan  pengawasan  sebagaimana ketentuan ini adalah sebagai berikut ; a. DPD  menerima  dan  membahas hasil-hasil  pemeriksaan  keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  sebagai  bahan untuk  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan undang-undang tertentu. b. DPD dapat menerima secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang terentu.
c. DPD menampung dan menidaklajuti aspirasi  dan  pengaduan  masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
d. DPD  mengadakan  kunjungan  kerja ke daerah untuk melakukan
monitoring/pemantauan
atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
Hasil pengawasan
sebagaimana  dimaksud  disampaikan
kepada
DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklajuti. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan  secara  optimal  DPD  perlu menciptakan  mekanisme  bagaimana pengawasan  tersebut  akan  dilakukan agar  menghasilkan  rekomendasi  yang berkualitas. Ketentuan UU Susduk saja tidak  akan  dapat  dengan  sendirinya membuat  pelaksanaan  fungsi  DPD menjadi optimal.
Memang  benar  bahwa  DPD mempunyai  fungsi  dan  wewenang legislasi,  fungsi  pertimbangan,  dan fungsi  pengawasan.  Tetapi  wewenang DPD tersebut ternyata tidak mempunyai  daya  ikat.  Dengan  tidak adanya  ketentuan-ketentuan  daya  ikat mengenai fungsi legislasi, pertimbangan,  dan  pengawasan  dalam RUU  menjadikan  usaha  meningkatkan representasi politik dengan pelembagaan  DPD  menjadi  sia-sia belaka. 10
Karena keterbatasan wewenang, fungsi  dan  tugas  DPD  yang  relatf terbatas,  baik  dari  segi  volume, maupun  juga  dari  segi  banyaknya persoalan-persoalan yang dapat
10 Muha mma d  Fajrul  Fa la kh, Susunan  dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Ja ka rta : Sekreta a t Jendera l MPR, 2004).
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
ditangani DPD, memunculkan
anggapan  yang  mengatakan  bahwa DPD  itu  merupakan  setengah  lembaga legislatif.
Secara  kelembagaan,  ke  depan DPD  diharapkan  bisa  lebih  berdaya. Jika  kewenangan  tidak  dibatasi  seperti sekarang,  DPD  akan  bisa  berperan lebih besar dalam sistem ketatanegaraan.  Oleh    karenanya, sejumlah  perangkat  perundangan  yang ada  dan  membatasi  ruang  gerak  DPD perlu ditinjau kembali.

## D. Peranan    DPD    dalam    proses pengambilan
keputusan
terhadap  kebijakan  Negara Kehadiran
DPD sebagai lembaga  perwakilan  dengan  sistem distrik  adalah  fenomena  baru  d alam proses demokratisasi di Indonesia yang acapkali  dipertanyakan  orang.  Apakah lembaga  baru  ini  berperan  penting sebagai  lembaga  perwakilan  bagi rakyat pemilih di daerah yang diwakilinya?  Apakah  DPD  sebagai pengganti utusan (plus beberapa kewenangan)  dalam  sistem  UUD  1945 yang lama (asli) atau status kedudukannya  seperti  senat  dalam
sistem KRIS 1949 dengan pengurangan kewenangan. 11
Gagasan    pembentukan    DPD tidak  terlepas  dari,  pertama,   adanya tuntutan  demokratis,  bahwa  pengisian anggota    lembaga    Negara    senantiasa dapat    mengikutsertakan    rakyat pemilih,  sehingga  keberadaan  Utusan Daerah  dan  Utusan  Golongan  dalam kompetisi    MPR    yang    semula ditunjuk    oleh    unsur    pemerintah digantikan dengan  pembentukan  DPD. Kedua,    pembentukan    DPD    juga terlekati    dengan    semakin    maraknya tuntutan    penyelenggaraan    otonomi daerah,  yang  jika  tidak  dikendalikan dengan  baik  berujung  pada  tuntutan seperatisme,  sehingga  DPD  dibentuk sebagai    representasi    kepentingan rakyat  di daerah. 12
Secara Implisit, kedudukan DPD  berada  dibawah  DPR  dan Presiden.    DPD  dapat  mengajukan RUU kepada DPR yang berkait dengan
11 H. Ma chmud Aziz. “Peran  Dewan Perwa kila n Da era h Da lam Pembentuka n Unda ng-Undang.” Jurnal  Legislasi  Indonesia Vol.  2  No.  3.  Direktora t  Jendera l  Pera tura n Perundang-Unda ngan Depa rtemen Hukum da n HAM RI. Ja ka rta  2005: 23.
12 Sri Soema ntri Ma rtosoewigno dan Mochama d  Isna eni  Ra mdha n, Prihal  Dewan
Perwakilan Daerah dalam Prespektif
Ketatanegaraan , Dewan  Perwakilan  Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jaka rta :  Sekreta ria t  Jendera l  MPR. 2004).
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
(1) otonomi daerah, (2) hubungan pusat dan  daerah,  (3)  pembentukan  dan pemekaran serta penggabungan daerah, (4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta berkaitan  dengan  (5)  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  (22D  ayat 1). DPD ikut membahas sejumlah RUU yang  diajukan  dalam  bagian  pertama diatas, serta memberikan pertimbagnan kepada  DPR  atas  RUU  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan  RUU  yang  berkaitan dengan  pajak,  pendidikan,  dan  agama (22D  ayat  2).  DPD  dapat  melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU pada bagian kedua diatas, dan
menyampaikan  hasil  pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklajuti (22D ayat 3).
Kedudukan dapat diartikan status. Dalam kaitannya dengan kedudukan  DPD,  hal  itu  berkenaan dengan  tempat  DPD  dalam  struktur ketatanegaraan  menurut  UUD  1945. Setelah  adanya  perubahan  terhadap UUD  1945  lembaga-lembaga  negara meliputi: Badan
Permeriksaan
Keuangan  (BPK),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil
Presiden, Mahkamah Agung(MA), Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan Komisi  Yudisial  (KY).  Lembaga- lembaga  itulah  yang  menurut    teori konstitusi dinamakan susunan (struktur) ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 13
Kedudukan  DPD  sebagai  salah satu lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah, di  samping  itu  DPD  bersama-sama dengan DPR merupakan sidang gabungan  ( joint  session )  dalam  MPR sebagaimana  diatur dalam  pasal  2  ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945. 14
Mengenai kedudukan DPD, berdasarkan pasal 22D ayat (1,2 dan 3) UUD  1945  amandemen,  rumusan mengenai  DPD  memang  masih  lunak, seperti digunakannya kata-kata “dapat”, “ikut”. Dan juga penggunaan terminologi “pertimbangan” juga mempunyai  implikasi  yang  sangat besar,    karena  hal  itu  sangat  jauh berbeda dibandingkan dengan terminologi  “persetujuan”. 15
Sebenarnya, pembentukan DPD sebagai lembaga negara baru
13 Sri  Soema ntri
14 Sri  Soema ntri
15 Ha jrianto Y. Toha ri, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah . Dewa n  Perwa kila n  Da era h  Da la m  Sistem Keta tanega raa n  Indonesia   (Ja ka rta :  Sekreta ra t Jendera l MPR, 2004).
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
diharapkan dapat melahirkan kebijakan bagi  pengembangan  wilayah  Indonesia secara nasional yang juga memperhatikan  kepentingan  daerah. Namun  pada  kenyataannya  di  dalam UUD  1945    yang  diamandemen, kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan  negara RI  sangat lemah. DPD    hanya  memiliki  kewenangan yang  terbatas  pada  hal-hal  yang menyangkut daerah.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Wewenang    DPD    hanya    ikut membahas    RUU    tertentu    yang berkaitan    dengan    otonomi    daerah dan    dapat    memberi    pertimbangan
kepada DPR saat
DPR melaksanakan    wewenangnya.  Peranan DPD    dalam    proses    pengambilan keputusan  terhadap  kebijakan  Negara Secara  implisit      DPD    sebagai lembaga    legislasi    negara    sangat terbatas,    yaitu    hanya    mengusulkan serta    membahas    dan    bukan    sebagai pemutus    seperti    Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebaiknya  DPD    dimasa    yang akan    datang    harus    mendapatkan fungsi    dan    peran    utuh    sebagai lembaga perwakilan rakyat
sebagaimana    halnya    DPR    sehingga apa    yang    diperjuangkan    anggota DPD  guna  kepentingan  rakyat  dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dan Penelitian  Hukum ,  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Harjono,  “Fungsi  Dewan  Perakilan
Daerah Dalam Pembuatan Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
Jakarta.2005.
Hajrianto  Y.  Tohari, Susunan  dan Kedudukan Dewan Perwakilan  Daerah .  Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,  Jakarta:  Sekretarat Jenderal MPR, 2004. H.  Machmud  Aziz.  “Peran  Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang- Undang.” Jurnal  Legislasi Indonesia Vol.  2  No.  3.
Direktorat  Jenderal  Peraturan
Perundang-Undangan
Departemen Hukum dan
HAM RI. Jakarta 2005.
Lambang    Trijono, Mekanisme  Kerja Internal  Dewan  Perwakilan Daerah, Dewan  Perwakilan Daerah
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87
Indonesia.  Jakarta:  Sekretriat Jenderal MPR, 2004.
Maria  Farida  Indrati.  S.  “Kewenangan Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  dalam  Pembentukan
Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 3  Direktorat  Jederal  Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2005.
M.  Solly  Lubis, Kedudukan  dan Peranan  Dewan  Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR, 2004.
Muhammad  Fajrul  Falakh, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan  Daerah,    Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik  Indonesia ,  Jakarta: Sekretaat Jenderal MPR, 2004. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian  Terhadap  Dinamika Peubahan  UUD  1945, FH.
UII  Press  .  Cetakan  Kedua.
2004.
Robert  Endi  Jaweng,  et.al, Mengenal
DPD  RI.  Sebuah  Gambaran
Awal, PT. Naragita Dinamika,
2005.
Sri  Soemantri  Martosoewigno  dan
Mochamad  Isnaeni  Ramdhan,
Prihal Dewan Perwakilan
Daerah dalam Prespektif Ketatanegaraan , Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik  Indonesia, Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR. 2004.