## Kedudukan Upaya Administratif dalam Dismissal Process dan Konstruksi Ideal Pemeriksaan Syarat Formal Gugatan
Rizky Ramadhan Baried 1 dan Ridwan 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia. E-mail: rizkyr.baried@uii.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia. E-mail: ridwanhr67@gmail.com

## Abstract
This article analyzes administrative effort in the relation of Article 62 Law 5/1986 with Article 75 Law 30/2014 and Article 2 Supreme Court Regulation 6/ 2018. The purposes are: 1) To analyze the position and urgency taken by administrative effort in the dismissal process examination by the chairman; and 2) To formulate the ideal formula for examining the formal requirements of the administrative lawsuit before being examined by the panel of judges. This article aims to provide a practical explanation of these norms. It is a normative juridical type with a statute, a conceptual, and a caseapproach. The results are: 1) Administrative effort is a formal requirement in filing a lawsuit related to competence, so the chairman can determine that the lawsuit is not accepted; 2) The dismissal process and the preparatory examination by analogy has similarities, therefore these examinations can be combined with the condition that in filing a lawsuit, the plaintiff is required to attach evidence of having taken administrative effort. It recommends that executive/legislature make regulations related to the procedural law for examining administrative effort, and for the supreme court to review the norms and practices of the dismissal process and the preparatory examination in relation to formal requirements for filing a lawsuit.

## Pendahuluan
Gugatan merupakan sebuah tuntutan hak oleh seseorang ( natuurlijk persoon ) atau badan hukum ( rechts person ) terhadap satu atau lainnya yang mengandung sengketa.
Media Iuris Vol. 7 No. 2, June 2024                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v7i2.43207                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 4 February 2023; Accepted 21 June 2024; Available online 27 June 2024. How to cite: Rizky Ramadhan Baried dan Ridwan, ‘Kedudukan Upaya Administratif dalam Dismissal Process dan Konstruksi Ideal Pemeriksaan Syarat Formal Gugatan’ (2024) 7 Media Iuris.
Keywords: Dismissal Process; Administrative Lawsuit;
Administrative Effort.
Copyright © 2024 Rizky Ramadhan Baried dan Ridwan. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Artikel ini menganalisis upaya administratif dalam pertautan Pasal 62 UU 5/1986 dengan Pasal 75 UU 30/2014 dan Pasal 2 PERMA 6/2018. Tujuan penulisan artikel ini adalah: 1) Menganalisis kedudukan dan urgensi telah tempuh upaya administratif dalam pemeriksaan dismissal process oleh ketua pengadilan; dan 2) Memberi gagasan soal konstruksi ideal pemeriksaan syarat formal gugatan sengketa tata usaha negara sebelum diperiksa pokok perkaranya oleh majelis hakim. Artikel ini juga memberikan penjelasan praktis terhadap norma pasal tersebut di atas. Artikel ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini memeroleh hasil: 1) Upaya administratif merupakan syarat formal di dalam mengajukan gugatan tata usaha negara yang berhubungan dengan kompetensi, sehingga ketua pengadilan dapat menetapkan gugatan dinyatakan tidak diterima; dan 2) Dismissal process dengan pemeriksaan persiapan secara analogi memiliki kesamaan, oleh sebab itu kedua tahapan pemeriksaan ini dapat digabungkan/dilebur dengan syarat dalam mengajukan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti pernah tempuh upaya administratif. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar eksekutif/legislatif membuat peraturan terkait dengan hukum acara pemeriksaan upaya administratif dan agar Mahkamah Agung mengkaji kembali norma dan praktik dismissal process dan pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan dalam kaitannya upaya administratif sebagai syarat formal diajukannya gugatan tata usaha negara.
Kata Kunci: Dismissal
Process ; Gugatan Tata Usaha Negara; Upaya Administratif.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
Gugatan adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dalam corak litigasi, yakni membutuhkan bantuan institusi resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang- undangan, dalam hal ini ialah pengadilan. Pengadilan sebagai fungsi yudisiil, menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diletakkan pada 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A UUD NRI 1945 menyebut MA memiliki berbagai kewenangan, salah satunya ialah menyelesaikan perkara dalam tingkat kasasi terhadap perkara-perkara badan peradilan di bawahnya, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Badan peradilan di bawah MA pada umumnya berfungsi menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, dengan asas dasar utama dalam peradilan perdata dan tata usaha negara adalah asas point d’interet point d’action, yang berarti barangsiapa mempunyai kepentingan (hak) dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. 1 Permasalahan hukum tersebut dapat sesuatu yang tidak mengandung sengketa ( voluntaria ) melalui instrumen permohonan atau mengandung sengketa ( contentiosa ) melalui instrumen gugatan. 2 Setiap tuntutan hak harus memenuhi syarat- syarat, diantaranya adalah syarat formal dan syarat materiil. 3
Syarat formal acapkali berkaitan dengan persoalan kompetensi, identitas, dan persyaratan lain yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Sebaliknya, syarat materiil berkaitan dengan pokok perkara yang harus didalilkan dalam posita gugatan dengan menjelaskan duduk perkara/peristiwa/faktanya yang disebut feitelijk gronden dan hubungan hukumnya atau rechts gronden . 4 Mengenai syarat formal dan syarat materiil dalam gugatan, setiap hukum acara memiliki aturan tersendiri, tidak terkecuali hukum acara peradilan tata usaha negara. Syarat gugatan diatur Pasal 53 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986), sebagaimana undang-undang ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-
1 M Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama (Revisi, UII Press 2019).
2 Asnawi (n 1). 3 Asnawi (n 1). 4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet 1, Universitas Atma Jaya 2010).
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) dan terakhir menjadi Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009). Salah satu syarat formal yang diatur adalah mengenai ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan.
Negara Belanda memiliki andil dalam kehidupan bernegara maupun ketatanegaraan terhadap rakyatnya, hal ini mulai dari pembatasan kekuasaan raja pada 1887 melalui Grondwet. Pembatasan kekuasaan itu ada pada wewenang memutuskan perselisihan yang diserahkan kepada Raad van State, dan selanjutnya terbentuk komisi negara pada 1894. Kemudian pada 1947, dibentuklah komisi negara yang bertugas memberikan perlindungan hukum rakyat dalam perselisihannya terhadap tindakan/ kekuasaan negara, bernama administratieve beroep. Prosedur ini disebut juga upaya administrasi sebelum memasuki peradilan administrasi ( administrative rechtspraak ), yaitu pengajuan keberatan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi pada kesatuan administrasi yang sama. 5
Di Indonesia, upaya administrasi/upaya administratif adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila ia merasa tidak puas/keberatan terhadap terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan instansi yang bersangkutan yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut dan instansi atau pejabat di atasnya atau instansi lain berdasarkan kewenangan atributif. 6 Upaya administrasi yang dimaksud terdiri dari:
1. Keberatan, adalah prosedur tuntutan keadilan oleh seseorang atau warga masyarakat atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas tindakan administratif atau terbitnya keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara atau melakukan tindakan administratif tersebut.
5 Martitah Arif, Hidayat Aziz and Widhi Nugroho, PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (BPFH UNNES 2018) <http://press.fh.unnes.ac.id>.
6 W Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara (Cet 6, Universitas Atma Jaya 2015).
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
2. Banding administrasi, adalah proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya keberatan, dimana putusan upaya keberatan tersebut tidak memuaskan pihak seseorang atau warga masyarakat atau badan hukum perdata.
Proses ini dilakukan oleh instansi atasan badan/pejabat tata usaha negara yang dirasa merugikan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara bersangkutan.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) membawa konsekuensi yuridis kepada penegak hukum pada peradilan tata usaha negara maupun justiciabelen , dalam konteks proses dan prosedur mengajukan gugatan tata usaha negara. Sebagai komparasi, UU 5/1986 yang telah mengatur terlebih dahulu mengenai upaya administratif dalam Pasal 48, hanya menekankan kepada sengketa tata usaha negara tertentu yang menurut peraturannya menghendaki ditempuhnya upaya administratif. Namun demikian, di dalam Pasal 75 UU 30/2014, seakan-akan upaya administratif tersebut terbuka pada seluruh sengketa tata usaha negara. 7
Implementasi Pasal 75 UU 30/2014 disebut imperatif dan berjenjang, sebagaimana pendapat Ridwan, yang menggunakan metode interpretasi hukum noscitur a sociis dari Mc.Leod, bahwa suatu redaksi atau kalimat harus diartikan sesuai konteksnya. 8 Ada pula yang berpendapat sebaliknya, oleh karena UU 30/2014 tidak terdapat kaidah bahwasanya pengadilan baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili setelah upaya administratif yang tersedia telah ditempuh, dengan demikian pengadilan tidak boleh menyatakan gugatan niet onvantkelijk verklaard . 9 Setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan baru terwujud setelah menempuh upaya administratif. Hal ini menunjukkan upaya
7 Ridwan HR., Urgensi Upaya Administratif di Indonesia (UII Press 2019).
8 ibid.
9 Tri Cahya Indra Permana, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (Ahmad Fikri Hadin ed, Genta Press 2016).
administratif sebagaimana diatur Pasal 75 UU 30/2014 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA 6/2018 merupakan proses dan prosedur yang wajib ditempuh seseorang atau badan hukum perdata yang berkeberatan atas terbitnya keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara.
Penulis berpendapat, hal tersebut di atas belum menyelesaikan diskursus mengenai sifat imperatifnya upaya administratif untuk ditempuh. Belum lagi persoalan hukum acara penyelesaian upaya administratif yang mungkin saja akan ada berbagai variasi di setiap instansi, sepanjang belum ada peraturan pemerintah yang terkait. Termasuk juga persoalan teknis yuridis, apabila belum/tidak ditanggapi pejabat/badan tata usaha negara, sedangkan kepada justiciabelen juga terikat Pasal 55 UU 5/1986, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima/diketahui/ diumumkan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang merugikan dirinya. 10
Setiap gugatan tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan terlebih dahulu akan diproses dalam agenda dismissal process oleh ketua pengadilan setelah menjalani penelitian administrasi. Demikian yang dimaksud oleh Pasal 62 UU 5/1986 juncto UU 9/2004 juncto UU 51/2009. Dengan perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, ketua pengadilan mempunyai wewenang salah satunya untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, apabila pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Maksud wewenang pengadilan di sini adalah kompetensi absolut maupun relatif, kompetensi absolut yang dimaksud adalah termasuk juga apabila upaya administratif belum ditempuh penggugat, karena masih dalam ranah keberatan atau banding administrasi .
Fakta terjadi pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2020/PTUN.YK.. Gugatan dapat ditangkis oleh tergugat karena gugatan diajukan dengan telah melampaui batas waktu upaya administratif. Hal ini mengakibatkan
10 Rizky Ramadhan Baried, ‘Analisis Putusan Dengan Amar Tidak Dapat Diterima Terhadap Guga- tan Yang Melampaui Waktu Tempuh Upaya Administratif (Studi Kasus Putusan Perkara Ibrahim Malik Melawan Rektor Universitas Islam Indonesia)’ in Ridwan (ed), Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital (UII Press 2021) <https://drive.google.com/file/d/10L_PU-k1lwUiSGaSqJOCDrT16F7h - 1dXg/view?usp=sharing>.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
gugatan tidak diterima, sebab gugatan tidak memenuhi syarat formal, yang dimaknai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Jika sudah melampaui batas waktu dalam upaya administratif dan diajukan gugatan tata usaha negara, maka dismissal process dapat menjadi palang pintu utama untuk dapat diteruskan atau tidak gugatan tersebut. Penulis menyebutnya sebagai screening process , yaitu suatu prosedur untuk menentukan suatu gugatan dapat dilanjutkan pada acaraatau tahap berikutnya atau tidak.
Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, juga pernah membuat putusan dengan menolak gugatan, lantaran penggugat dinilai belum menempuh upaya administratif, yakni dalam Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.SMG 11 yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 53/B/2021/PT.TUN. SBY. Hal ini tertuang dalam putusan oleh majelis hakim, bukan oleh penetapan ketua pengadilan setelah dismissal process maupun rapat permusyawaratan.
Penelitian ini melakukan komparasi terhadap tiga pengadilan, di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta, khususnya terhadap pendapat dan tindakan ketua pengadilan dalam dismissal process terhadap syarat formal gugatan berupa tempuh upaya adminsitratif. berdasarkan Pasal 62 UU 5/1986 juncto Pasal 75 UU 30/2014 juncto Pasal 2 PERMA 6/2018. Isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kedudukan dan urgensi tempuh upaya administratif sebagaimana Pasal 2 PERMA 6/2018 dikaitkan dengan kekaburan norma Pasal 62 UU 5/1986 juncto UU 9/2004 juncto UU 51/2009, sebab ketua pengadilan memiliki 5 (lima) opsi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Melalui penelitian ini pula diharapkan memiliki sumbangsih akademik dalam simplifikasi proses dan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara di pengadilan sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh majelis hakim. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan karena sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka akses keadilan akan didapatkan oleh rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1.) Apa kedudukan dan
11 Angling Aditya Purbaya, ‘PTUN Semarang Tolak Gugatan Mantan Polisi Gay karena Alasan Ini’ ( news.detik.com, 2019) <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4563047/ptun-semarang-tolak- gugatan-mantan-polisi-gay-karena-alasan-ini> diakses 1 Januari 2022.
urgensi tempuh upaya administratif dalam pemeriksaan dismissal process oleh ketua pengadilan tata usaha negara?; 2.) Apa konstruksi ideal pemeriksaan syarat formal gugatan tata usaha negara sebelum diperiksa pokok perkaranya oleh majelis hakim?.
Hasil penelitian ini kemudian mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai bahan revisi peraturan, khususnya tentang prosedur tempuh upaya administratif sebagai syarat formal mengajukan gugatan tata usaha negara dan proses/acara pemeriksaan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Hal ini yang membedakan dengan hasil penelitian sebelumnya, misalnya Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara oleh Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto. Di dalam artikel tersebut menyimpulkan upaya administratif dalam Pasal 75 UU 30/2014 sudah seharusnya wajib dilakukan sebagai konsekuensi negara hukum dan Pancasila, sehingga proposisi Pasal 75 harus diubah menjadi kewajiban menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif. 12 Artikel yang memiliki kesamaan dijumpai dalam judul Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Baherman. 13 Menurut hemat penulis, dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaannya ada pada pemaknaan kedudukan upaya administratif dalam dismissal process dan konstruksi ideal pemeriksaan syarat formal gugatan sengketa tata usaha negara sebelum diperiksa pokok perkaranya oleh majelis hakim.

## Metode Penelitian

## Pendekatan
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian doktrinal ( doctrinal research ), yaitu penelitian berdasarkan pada membaca dan memahami serta mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. 14 Dalam
12 Hari Sugiharto and Bagus Oktafian Abrianto, ‘Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2018) 11 Arena Hukum 24 <https://arenahukum.ub.ac. id/index.php/arena/article/view/352> accessed 21 September 2021.
13 Baherman, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif ’ (TESIS, 2020) http://repository.iainbengkulu.ac.id/6185/.
14 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (UNPAM Press 2018).
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
penelitian ini, penulis mengetengahkan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dengan analisis terhadap syarat formal gugatan dihadapkan dengan syarat tempuh upaya administratif berdasarkan Pasal 62 UU 5/1986 juncto Pasal 75 UU 30/2014 juncto Pasal 2 PERMA 6/2018. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang disarikan dari teori/doktrin/konsep yang dikompilasikan dari berbagai referensi dengan ditunjang hasil wawancara ketua pengadilan TUN yang memeriksa persyaratan gugatan dalam tahap dismissal process atau hakim pengadilan TUN yang memberikan pendapat soal upaya administratif sebagai syarat formal gugatan . Dalam penelitian ini juga menggunakan, pendekatan kasus ( case approach ), dengan menganalisis Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN. YK, Putusan Nomor 63/G/2020/PTUN.SMG, dan Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN- JKT. Khusus untuk pendekatan kasus, ini berbeda dengan studi kasus yang cenderung kepada perkara/kasus nyata yang sedang diperiksa pengadilan, misalnya kasus korupsi dana bantuan sosial. Pendekatan kasus ialah telaah terhadap persoalan nyata yang terjadi untuk referensi isu hukum 15 yang sebelumnya telah ditentukan dalam penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen atau studi pustaka dilakukan dengan melakukan penelusuran atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dari teknik ini diperoleh data sekunder yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian.

## Teknik Analisis Data
Model analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Model ini merupakan model analisis yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu. 16 Bahan hukum primer yang telah dihimpun akan diuraikan secara sistematis, terstruktur, dan logis, serta efektif, dimana apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. 17
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (1st edn, Prenada Media Group 2006).
16 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi (Penerbit Erlangga 2013).
17 M Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (1st edn, PT RajaGrafindo Persada 2007).
Kedudukan dan Urgensi Telah Tempuh Upaya Administratif oleh Penggugat dalam Pemeriksaan Dismissal Process oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Rapat permusyawaratan yang seolah terdapat forum yang dihadiri oleh hakim dan/atau pegawai pengadilan, kendati nomenklaturnya demikian, secara praktik ternyata hanya dilakukan secara tunggal oleh ketua pengadilan. 18 Pemeriksaan oleh ketua pengadilan ini lantaran adanya gugatan yang dialamatkan ke kantor kepaniteraan pengadilan yang dimaksud. 19 Sebelum rapat permusyawaratan dilakukan, gugatan yang telah diberi nomor register perkara, dilakukan pemeriksaan kelengkapannya oleh panitera dalam acara penelitian administrasi (menggunakan formulir). 20 Selanjutnya diserahkan kepada ketua pengadilan sesuai kewenangannya, yakni menilai kelengkapan dan syarat formal sebuah gugatan.
Gugatan yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kelengkapannya oleh panitera dalam acara penelitian administrasi (formulir), selanjutnya diserahkan kepada ketua pengadilan sesuai dengan kewenangannya, yakni menilai kelengkapan dan syarat formal sebuah gugatan. Ketua pengadilan dapat memerintahkan panitera, atau panitera hukum, atau pegawai pengadilan lainnya untuk berperan layaknya sebagai panitera pengganti di dalam acara rapat permusyawaratan, istilahnya ialah rapourteur (raportir) . 21 Hal ini untuk membantu ketua pengadilan dalam menilai gugatan, apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 62 UU 5/1986 atau tidak.
Gugatan yang diterima oleh kepaniteraan baik secara langsung yang diajukan melalui petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun melalui aplikasi e-court , kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan cara checklist ada/ tidaknya, lengkap/kurangnya sesuai dengan panduan lembaran tersebut. Setelah selesai dilakukan checklist , gugatan akan dibawa oleh panitera atau panitera hukum
18 Azzahrawi Azzahrawi, Husni Djalil and Zahratul Idami, ‘Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif’ (2019) 3 Syiah Kuala Law Journal 202 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12189> accessed 21 September 2021.
19 Anggita Doramia Lumbanraja, ‘Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif’ (2019) 2 Administrative Law and Governance Journal 677.
20 Muhammad Adiguna Bimasakti, ‘Renewing the Law of Administrative Court Post-Reformation in the Era of Electronic Litigation’ (2021) 3 Jurnal Hukum Peratun 111.
21 I Putu Ristandi Pradana and Marwanto, ‘Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2013) vol.1 Kerthanegara pp. 1.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
untuk diserahkan kepada ketua pengadilan. Demikian yang dimaksud dalam proses acara Rapat permusyawaratan atau sering disebut juga dengan istilah dismissal procedure atau process , diartikan sebagai “ read kamer ”, yaitu pemeriksaan dalam kamar tertutup yang dilakukan oleh ketua pengadilan. 22 Istilah tersebut hanya dapat ditemui dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang mengantarkan Rancangan Undang-Undang tentang PERATUN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh pada 29 April 1986. 23
Apabila ketua pengadilan berpendapat gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan kelengkapan gugatan, maka yang bersangkutan akan menerbitkan penetapan penunjukan majelis hakim guna melanjutkan pemeriksaan gugatan itu dalam acara pemeriksaan persiapan atau pemeriksaan pendahuluan. 24 Sebaliknya, ketua pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pihak akan membacakan penetapan dengan amar gugatan tidak dapat diterima, apabila menurut penilaian ketua pengadilan, gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 UU 5/1986. Penggugat memiliki hak upaya hukum yang disebut dengan perlawanan/ verzet, dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan itu dibacakan. 25
Pasal 62 UU 5/1986 tidak mengatur secara rinci mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam tahap dismissal procedure , oleh karena itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA 2/1991) angka romawi II, mengatur sebagai berikut:
a.  Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai reporteur (raportir).
b.  Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
c.  Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.
d.  Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar
22 ibid. 23 Enrico Simanjuntak, ‘Dismissal Prosedur dan Upaya Hukum Perlawanan’ (2021).
24 Ujang Abdullah, ‘Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2009).
25 Jefri, ‘Rapat Permusyawaratan, Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tatausaha Negara’ (2019).
dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua berhalangan.
e.  Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
f.  Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut ( dismissal parsial). g.  Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap penetapan dismissal berlaku juga dalam hal ini.
h.  Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e. 26
Pasal 62 ayat (1) huruf a menegaskan makna pada kompetensi pengadilan, sedangkan huruf e berkaitan dengan makna daluwarsa/melewati tenggang waktu mengajukan gugatan. Kedua hal ini acapkali berkaitan dengan telah tempuh/tidaknya upaya administratif. 27 Hal ini disebabkan adanya Pasal 2 PERMA 6/2018 yang mewajibkan tiap-tiap gugatan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu.
Reporteur (raportir) sebagaimana disebut dalam butir a SEMA 2/1991 berfungsi layaknya panitera pengganti saat pemeriksaan pokok perkara, khusus diadakan dalam hal ketua pengadilan memandang penting dan perlu adanya penjelasan dari para pihak. Sedangkan rapat permusyawaratan cenderung pada forum dimana ketua pengadilan memanggil para pihak guna mendengarkan penjelasan masing-masing sebelum membuat penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah lolos dismissal procedure atau sebaliknya, tidak lolos, sedemikian gugatan dinyatakan tidak diterima ( niet ontvankelijk verklaard ).
Penggugat memiliki hak upaya hukum yang disebut dengan perlawanan/ verzet , dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan itu dibacakan. 28
Perlawanan berupa gugatan yang dikehendaki oleh Pasal 56 UU 5/1986 yang akan diperiksa oleh hakim tunggal dengan acara cepat. Apabila perlawanan tersebut
26 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 62/Td./TUN/IV/1993 Perihal Check-List Bagi Pemeriksaan Perkara di PTUN tertanggal 4 April 2003.
27 Bagus Sudiarawan, Kadek Agus; Hermanto, ‘Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah’ (2019) 16 Jurnal Legislasi Indonesia 325.
28 Erna Dwi Safitri and Nabitatus Sa’adah, ‘Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2021) 3 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 34.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
diterima, maka penetapan ketua pengadilan dianggap gugur dan akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya apabila ditolak, maka tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan perlawanan ini. 29 Menggunakan formulir resume gugatan tata usaha negara, ketua pengadilan akan mampu menentukan: “apakah gugatan akan diperiksa dengan acara cepat atau acara biasa”, 30 yang kemudian akan membuat penetapan penunjukan majelis hakim. Sebaliknya, apabila gugatan setelah dilakukan resume ternyata memenuhi ketentuan Pasal 62 UU 5/1986, maka ketua pengadilan dapat memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya sebelum membuat penetapan bahwasanya gugatan dinyatakan tidak diterima. 31 Dalam pertimbangan apakah akan memanggil para pihak atau tidak, ini merupakan wewenang diskresi oleh ketua pengadilan, sehingga penilaian penting/perlu untuk memanggil dilakukan secara subyektif, apakah ketua memandang membutuhkan informasi lebih lanjut atau tidak sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya atau akan dinyatakan tidak diterima melalui penetapan. Misalnya apabila datang peraturan yang baru sepanjang gugatan diajukan dan sedang dalam pemeriksaan pada tahapan ini, merupakan salah satu alasan ketua pengadilan untuk dapat memanggil para pihak. 32
Terbitnya UU 5/1986 juncto UU 9/2004 juncto UU 51/2009 selain memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas kerugian yang diderita lantaran keputusan tata usaha negara/tindakan pejabat/badan tata usaha negara, di lain pihak juga memberikan perlindungan bagi pejabat/badan tata usaha negara, khususnya dalam tahapan dismissal procedure . 33 Melalui tahapan ini, gugatan dapat dinilai oleh ketua pengadilan, apakah memenuhi kriteria-kriteria, syarat-syarat gugatan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, apakah gugatan tersebut “bertanggung jawab” – sehingga dengan ini pejabat/badan tata usaha negara dapat tetap berkonsentrasi
29 Dezonda R Pattipawae, ‘Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2014) 20 Sasi 37.
30 Abdullah (n 24).
31 Baherman (n 13).
32 Wawancara dengan Enrico Simanjuntak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 5 November 2021.
33 Muten Nuna and others, ‘Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat’ (2020) 5 University Of Bengkulu Law Journal 106.
dalam menjalankan pekerjaannya tanpa terganggu dalam menghadapi gugatan yang asal-asalan tersebut. 34 Di sisi yang lain, bagi justiciabelen/ masyarakat/badan hukum perdata dalam hal ini sebagai penggugat juga segera menemukan kepastian hukum atas tuntutan haknya tersebut. 35 Apabila dinyatakan tidak dapat diterima, sepanjang masih memiliki waktu untuk mengajukan gugatan, maka dapat diperbaiki terlebih dahulu dengan menempuh upaya administratif.
Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU 5/1986, Pasal 75 UU 30/2014, dan Pasal 2 PERMA 6/2018, secara sistematis, urgensi telah tempuh upaya administratif merupakan syarat formal gugatan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Apabila penggugat belum menempuh upaya administratif ini melainkan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, maka dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua pengadilan dalam dismissal process ini. Dengan kata lain, jika sebuah gugatan yang belum menempuh upaya administratif, maka pengadilan belum berwenang memeriksa secara absolut. 36
Setelah PERMA 6/2018 terbit, petugas pengadilan yang sedang piket/bertugas jaga pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengadilan diperbolehkan mengembalikan gugatan yang senyatanya belum menempuh upaya administratif. Pengembalian gugatan ini dengan diikuti edukasi kepada justiciabelen untuk mencabut gugatan (apabila telah terlanjur diregister) agar terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebelum kembali lagi mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila telah menempuh upaya administratif, berdasarkan Pasal 5 PERMA 6/2018, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari akan mulai dihitung sejak badan/pejabat tata usaha negara mengumumkan keputusan atas upaya administratif tersebut atau keputusan itu diterima oleh justiciabelen .
Sifat pemeriksaan dalam tahap penelitian administrasi ini sangat terbatas, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formal atau tidak, petugas tidak melakukan penilaian. Dengan kata lain oleh karena pada saat awal pengajuan gugatan tidak diikuti
34 Tri Cahya Indra Permana, ‘Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice’ (2015) 4 Jurnal Hukum dan Peradilan 419.
35 Firzhal Arzhi Jiwantara, ‘Upaya Administratif  Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi’ (2019) 34 Jatiswara 131 <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/203> accessed 21 September 2021.
36 Dola Riza, ‘Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 3 Jurnal Bina Mulia Hukum.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
dengan alat bukti sebagaimana Pasal 100 UU 5/1986, maka penilaian apakah gugatan tersebut memenuhi syarat atau tidak tetap ada pada agenda pembuktian pokok perkara. 37 Dengan demikian petugas hanya melihat kelengkapan berkas gugatan, dimana salah satunya tempuh upaya administratif dalam lampiran gugatan.
Herisman menambahkan bahwasanya untuk hal itu biasanya akan ditanyakan di awal oleh majelis hakim saat persiapan pemeriksaan, apakah upaya administratifnya sudah ditempuh. Namun jika nyatanya dalam pemeriksaan persidangan ada fakta-fakta terkait upaya administratif yang membuat terang dan jelas bahwa upaya administratif ini belum ditempuh dan lain-lain, 38 sehingga membuat putusan itu menyatakan gugatan tidak diterima, itu lain persoalan. Pada saat persidanganlah isu ini bisa dibuktikan, ada upaya administratif atau tidak. Jika dalam dismissal process atau pemeriksaan persiapan, hanya penggugat saja informasi diperoleh, kemudian ada jawab-jinawab yang belum dikonfirmasi melalui bukti, bisa saja upaya administratif ini gagal atau bisa saja tidak pernah ditempuh tetapi diakui penggugat sudah pernah ditempuh sehingga banyak variabel.
Kemudian mengenai diskursus apakah upaya administratif harus ditempuh secara berjenjang, artinya kumulasi antara keberatan dan banding administratif, dapat disampaikan bahwasanya berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU 30/2014, apabila warga masyarakat tidak puas dengan hasil keputusan dalam penyelesaian keberatan, maka dapat mengajukan banding. Norma pasal tersebut bermakna syarat, sepanjang badan/pejabat tata usaha negara dalam waktu yang ditentukan merespon atau bahkan membuat keputusan atas aduan tersebut. Dalam hal ternyata tidak diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka keberatan dianggap dikabulkan.
Atas hal ini Sumartanto menjelaskan wacana diskusi mengenai problem ini secara kasuistis banyak terjadi, misalnya kalau ada pihak sudah mengajukan keberatan tetapi ternyata tidak dijawab-jawab, menurutnya dalam praktik sering terjadi. Akhirnya dalam pembinaan teknis upaya administrasi disebut apabila keberatan sudah ditempuh penggugat namun setelah tenggang waktu 10 (sepuluh) hari ternyata tergugat tidak
37 Wawancara dengan Enrico Simanjuntak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 5 November 2021.
38 Wawancara dengan Herisman, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2021.
menjawab, maka demi keadilan, 39 penggugat diperbolehkan untuk langsung menggugat ke pengadilan dalam tenggang yang ditentukan. Sehingga solusi saat ini, regulasi yang diterapkan, mengacu pada hasil putusan pembinaan teknis itu, jika tidak dijawab dalam tenggang waktu 10 hari menurut Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014, penggugat diperkenankan untuk langsung mengajukan gugatan dengan melampirkan bukti dulu bahwasanya telah mengajukan keberatan. Apabila sudah dijawab oleh pejabat/badan tata usaha negara, justru penggugat harus harus mengajukan banding administratif kepada atasan/badan lain yang ditunjuk untuk itu.
Oleh  karena  itu  sangat  penting  dan  perlu  bahwasanya  telah  tempuh  upaya administratif ini didalilkan atau disajikan penggugat di dalam gugatannya. Tempuh upaya administratif ini tidak hanya didalilkan dalam posita dengan menjelaskan kapan keputusan diterima/diumumkan, kapan penggugat mengajukan upaya keberatan dan berikut respon dari tergugat – namun juga melampirkan dokumen telah tempuh upaya administratif itu dalam gugatan. Konteks di dalam e-court , setiap gugatan yang diajukan secara online , di dalam proses e-filing akan  menemui  fitur  ‘bukti’  apa  yang diajukan dalam perkara ini. Menurut hemat penulis, ini adalah bukti permulaan terkait dengan perkara tersebut, artinya dapat secara luas dimaknainya, bisa dilampirkan objek gugatan, bisa juga dilampirkan dokumen telah tempuh upaya administratif. Selain itu apabila dalam perumusan dalil gugatan dirasa belum jelas kalimatnya, ketua pengadilan dapat memanggil para pihak untuk didengar informasi mengenai upaya administratif ini. Termasuk dalam hal ini petugas setelah mendapatkan perintah dari panitera dapat berkorespondensi dengan penggugat untuk melampirkan dokumen telah tempuh upaya administratif jika belum diunggah dalam e-filing itu tadi.
Secara prinsip tempuhnya upaya administratif dipandang sebagai syarat formal dalam mengajukan gugatan, sebab apabila tidak/belum diajukan, hal ini melanggar Pasal 62 ayat (1) huruf e UU 5/1986. Kendati demikian, pengadilan tidak secara legalistik positivis sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) UU 30/2014, upaya keberatan harus secara tertulis. Apabila secara lisan dan tidak secara formal, ada keberatan oleh
39 Wawancara dengan Sumartanto, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 8 Oktober 2021.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
justiciabelen , pengadilan akan memandang bahwa orang tersebut telah menempuh upaya administratif.
Kehadiran PERMA 6/2018 berfungsi untuk menyeragamkan persepsi hakim mengenai upaya administratif sebagai syarat formal mengajukan gugatan. Berdasarkan norma yang ada, upaya administratif bersifat imperatif bagi setiap justiciabelen , sedangkan tempuhnya dilakukan secara kumulatif dan berjenjang atau tidak, menurut Enrico Simanjuntak, hal ini dikembalikan pada peraturan dasarnya, apakah menghendaki hal semacam itu atau tidak. Misalnya di dalam sengketa kepegawaian, secara terang- terangan upaya administratif wajib ditempuh setiap ASN yang menghadapi sengketa, termasuk melakukan banding administratif kepada badan kepegawaian (BAPEK). 40
Secara umum sepanjang sudah ditempuh upaya administratif itu, baik hanya keberatan saja atau keberatan dan banding administratif, maka pengadilan terbuka untuk menerima gugatan.
Hakim judex factie baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, pola berpikirnya berdasarkan bukti yang ada, bukti artinya memperlihatkan fakta atau peristiwa yang menjadi sengketa tersebut. Dalam tahapan dismissal process dan pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan, hakim cenderung menggunakan pendekatan deduktif, melihat norma dahulu. Jadi apakah ada hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan atau dipenuhi oleh para pihak, misalnya syarat upaya administratif, syarat tenggang waktu mengajukan gugatan, dan lain-lain. Sedangkan kalau masuk pada tahap pembuktian, majelis hakim menggunakan pendekatan induktif, yaitu berdasarkan fakta yang disajikan melalui alat bukti terlebih dahulu, baru disesuaikan dengan norma yang ada sebagai dasar penyelesaian sengketa itu. 41
Di dalam praktik, apabila sudah lolos dari dismissal process maupun pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan, ketika telah diperiksa oleh majelis hakim
40 Wawancara dengan Enrico Simanjuntak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 5 November 2021. Beberapa peraturan dasar yang mewajibkan tempuh upaya administratif secara kumulatif dan berjenjang dapat ditemui selain dalam sengketa kepegawaian, juga ada pada sengketa pengadaan barang dan jasa, serta sengketa penerimaan negara bukan pajak.
41 ibid.
dalam pokok perkara, ternyata gugatan dinyatakan tidak diterima ( niet ontvankelijk verklaard ) lantaran tidak atau belum atau terlambat menempuh upaya administratif yang dikualifikasikan sebagai melanggar syarat formal gugatan. 42 Hal ini terjadi karena di dalam pemeriksaan dismissal process maupun pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan tidak disyaratkan pemeriksaan bukti, memang ada pra bukti, tapi istilah penulis adalah lack of evidence dan pembuktian yang mendalam ada pada pemeriksaan pokok  perkara.  Dengan  demikian  tidak  mudah  untuk  mengidentifikasi  tentang  isu tenggang waktu maupun isu upaya administratif dalam dismissal process maupun pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan. 43
Adanya berbagai tahapan pemeriksaan dan ketatnya persyaratan gugatan di pengadilan, ini menunjukkan bahwasanya agar pengadilan diletakkan atau difungsikan sebagai ultimum remidium . Seperti halnya mediasi yang pada akhirnya dapat dilembagakan menjadi satu kesatuan sebagai syarat tempuh para pihak sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh pengadilan. Apabila tidak bisa diselesaikan secara win-win solution , barulah dibawa ke pengadilan. Hal ini karena penyelesaian sengketa tata usaha negara di pengadilan bersifat win-lose solution , berpandangan pada rechtmatigheid dan normatif yuridis. 44

## Konstruksi Ideal Pemeriksaan Syarat Formal Gugatan Tata Usaha Negara sebelum Diperiksa Pokok Perkaranya oleh Majelis Hakim
Salah satu asas di dalam hukum acara yang berlaku secara jamak adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 45 Makna cepat berarti speedy trial , sedapat mungkin justiciabelen yang mengadukan persoalan hukumnya melalui pengadilan dapat ditindaklanjuti dan memberikan kepastian statusnya melalui putusan pengadilan. 46 Hal
42 Safitri and Sa’adah (n 28). 43 Wawancara dengan Enrico Simanjuntak (n 40).
44 ibid.
45 M Usrin, ‘Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2018) Vol. 16 Solusi 60.
46 Maya Hildawati Ilham, ‘Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan’ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)’ (2017) 7 Jurnal Verstek 8.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
ini kemudian oleh MA dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 (SEMA 2/2104) yang mengatur setiap penyelesaian sengketa oleh pengadilan di tingkat pertama diberi batas waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak hari pertama sidang.
Di dalam SEMA 2/2104 mengatur sebagai berikut: 47
“Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
a.  Penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
b.  Ketentuan waktu sebagimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
c.  Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Terhadap Sifat keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan untuk pengadilan tingkat banding harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang tembusannya ditunjukan kepada ketua mahkamah agung, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama majelis hakim membuat laporan kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang tembusannya ditunjukkan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua mahkamah agung.  Untuk  efektifitas  monitoring  terhadap  kepatuhan  penanganan  perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”
Hal ini menunjukkan representasi pengadilan sebagai instansi publik yang memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya terhadap perwujudan keadilan- kepastian-dan kemanfaatan hukum. 48 MA selalu berbenah demi menegakkan marwah pengadilan, agar tidak disebut sebagai gudangnya mafia perkara. Reformasi birokrasi dan penguatan teknologi informasi kemudian menjadi pilihan, diantaranya dengan meluncurkan aplikasi e-court dan e-litigation . 49 Dalam berbagai aspek penegakan hukum juga terdapat penyederhanaan proses, mulai dari penerbitan Peraturan Mahkamah
47 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.
48 Ismail Rumadan, ‘Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian’ (2017) 6 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 69.
49 Muhamad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah and Naila Amrina, ‘Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern’ (2019) 3 Legislatif 97 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10209>.
Agung Nomor 2 Tahun 2010 (PERMA 2/2010), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (PERMA 2/2015) juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (PERMA 4/2019). Kesemuanya ada di luar yurisdiksi/kompetensi absolut badan peradilan tata usaha negara. Penyederhanaan proses tuntutan hak sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut merupakan implementasi asas peradilan sederhana dan cepat.
Terakhir mengenai asas peradilan dengan biaya ringan. Komitmen MA di dalam justice for all, justice for the poor , ditindaklanjuti dengan berbagai program. 50 Misalnya di dalam program prodeo yang juga diatur di dalam Pasal 60 UU 5/1986, justiciabelen yang tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki kepentingan dan akan mengajukan gugatan pada badan peradilan tata usaha negara, dapat disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dimana penggugat itu bertempat tinggal. Hal yang lain juga ada pada program pos bantuan hukum, dimana pemenang tender ini akan mengawal masyarakat yang hendak mengajukan tuntutan haknya di pengadilan tanpa ada pungutan biaya sepeserpun.
Dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir banyak peraturan sektoral yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara khusus, misalnya mengenai penyelesaian sengketa informasi, keputusan fiktif-positif, sampai dengan pra pemilihan umum. Di dalam sengketa-sengketa khusus tersebut tidak mengenal tahapan dismissal process . Ini membuat hukum acara peradilan tata usaha negara menjadi komplek.
Mengingat hal tersebut, apabila akan diseragamkan hukum acara umum dan acara khusus di pengadilan, maka justru akan menambah beban pengadilan yang makin berat.
Isu peleburan acara pemeriksaan dalam dismissal process dan pemeriksaan pendahuluanatau pemeriksaan persiapan sesungguhnya menjadi perhatian penulis, a. Hal ini karena dalam praktik peradilan ditemukan berbagai fenomena, putusan pengadilan tata usaha negara menyatakan gugatan tidak diterima, lantaran persoalan upaya administratif, tidak menempuh atau terlambat menempuh. Seperti pada pertimbangan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 17/G/2020/PTUN.YK., majelis
50 Susana Andi Meyrina, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan’ (2017) 8 Jurnal HAM 25.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
hakim mendasarkan Pasal 3 PERMA 6/2018 juncto Pasal 77 UU 30/2014, dan setelah dihadapkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, berkesimpulan bahwasanya upaya administratif yang ditempuh oleh penggugat telah melampaui batas waktu, sedemikian PTUN Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Melalui amar putusan, majelis hakim menyatakan menerima eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
Penulis mencatat sebagian besar perkara gugatan tata usaha negara yang tidak lolos dismissal procedure di PTUN Jakarta disebabkan penggugat belum menempuh upaya administratif secara tepat dan tuntas, artinya keliru forum yang dituju dalam upaya administratif tersebut atau keliru addresaat -nya. Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN-JKT, alasan gugatan tidak lolos dismissal procedure diuraikan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat serta mendengarkan keterangan dari Para Pihak, ternyata atas Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 196/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 22 Desember 2020, Pihak Penggugat belum mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU PERATUN, Pasal 7 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan dasarnya dan PERMA Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan upaya administrasi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum waktunya dan meskipun upaya administratif tersebut telah dilalui oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU PERATUN menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi TUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( niet ontvankelijk verklaard ).”
Demikian halnya dalam Putusan PTUN Semarang Nomor 63/G/2020/PTUN SMG, yang mengabulkan eksepsi tergugat tentang upaya administratif yang belum ditempuh oleh penggugat. Dalam salah satu pertimbangannya, majelis menyebut bahwasanya ketentuan UU 30/2014 mengenai tempuh upaya administratif harus dimaknai secara kumulatif dan berjenjang. Apabila upaya keberatan maupun banding administratif tersebut tidak ditanggapi oleh badan/pejabat TUN, maka berdasarkan
Pasal 5 ayat (1) PERMA 6/2018, menghitung 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan didasarkan pada tanggal diterimanya pengajuan upaya administratif ditambah 10 (sepuluh) hari kerja.
Soal kompetensi yang berasal dari tempuh/tidaknya upaya administratif sesungguhnya menjadi domain ketua pengadilan dalam dismissal process termasuk majelis hakim yang ditunjuk dalam pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian antara dua tahapan tersebut dapat disatukan/dilebur melalui pendekatan analogi. Analogi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan, kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. 51 Menurut Poespoprodjo, analogi adalah suatu perbandingan yang dipakai untuk mencoba membuat suatu ide yang dapat digunakan untuk membuat suatu konsep yang sulit menjadi mudah dan jelas. 52 Poedjawijatna menyebutkan pengertian analogi adalah pengertian yang menunjuk sesuatu hal yang sama akan tetapi terdapat sesuatu hal yang berbeda di dalamnya. 53
Dalam memecahkan sebuah permasalahan, analogi dapat dilakukan dengan cara menyamakan  atau  memperbandingkan  fenomena  yang  ada.  Dalam  berfikir  analogi, seseorang akan menganggap kebenaran dalam fenomena yang telah terjadi berlaku pula pada fenomena yang dihadapi saat ini. Mundiri  mengklasifikasikan  analogi  menjadi dua macam. 54 Pertama, Analogi Induktif adalah analogi yang berdasar pada persamaan prinsipal yang terdapat pada dua fenomena, yang nantinya keduanya akan ditarik kesimpulan bahwa hal yang terjadi pada fenomena pertama juga terjadi pada fenomena kedua. Kedua, Analogi Deklaratif adalah analogi yang digunakan untuk menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar, dengan sesuatu hal yang lain yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. 55
51 Analogi, <https://kbbi.web.id/analogi,>, diakses tanggal 14 Februari 2022.
52 Yusup Rohmadi and Waryunah Irmawati, Dasar-Dasar Logika (Efudepress 2020).
53 ibid. 54 Mundiri, Logika (Raja Grafindo Persada 2010) 159-160 , dikutip dari Thesis, Nurhidayah, Deskripsi Kemampuan Berpikir Analogi Siswa Smk Negeri 1 Purwokerto (TESIS, 2016) Program Studi Pendidikan Matermatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 13.
55 Kadir Sobur, ‘Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan’ (2015) 14 TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 387.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
Oleh  karena  antara dismissal process dan pemeriksaan persiapanatau pemeriksaan pendahuluan sama-sama memeriksa tentang keabsahan gugatan, pemeriksa juga dapat meminta keterangan kepada para pihak yang bersengketa. Menurut hemat penulis, ke depan ( ius constituendum ), dua tahapan ini dapat dilebur. Kendati demikian, tiga narasumber yang penulis temui nampaknya tidak mempersoalkan adanya pemeriksaan yang bertahap ini, justru akan menunjukkan betapa khas acara dalam peradilan tata usaha negara.
Kemudian agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemeriksaan keabsahan pengadilan karena apakah sudah tempuh/tidaknya upaya administratif, penulis berharap ke depan reformasi hukum acara di pengadilan tata usaha negara dilakukan dengan penggugat melampirkan bukti permulaan yang menunjukkan apakah benar-benar telah tempuh upaya administratif tersebut. Setidaknya regulasi ini jelas dicantumkan, minimal dalam surat edaran mahkamah agung (SEMA), yang menginstruksikan ketua pengadilan agar mewajibkan penggugat untuk melampirkan bukti telah tempuh upaya administratif. Hal ini yang kemudian diusulkan oleh Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, bahwasanya proposisi tempuh upaya administratif menghendaki sifat mandatory kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk menyelesaikan dahulu sengketa tata usaha negara, 56 agar berfungsi dan berdaya – serta pengadilan menjadi tujuan akhir di dalam mencari keadilan.

## Kesimpulan
Upaya administratif merupakan syarat formal gugatan tata usaha negara, hal ini sesuai Pasal 62 huruf a UU 5/1986 juncto Pasal 2 ayat (1) PERMA 6/2018, apabila penggugat belum menempuh upaya administratif maka pengadilan belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tempuh upaya administratif sebagai syarat formal akan menjadi screening process sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh majelis hakim, hal ini sesuai dengan kedudukan pengadilan sebagai ultimum remidium.
Dismissal process dan pemeriksaan persiapan/pemeriksaan pendahuluan memiliki kesamaan objek pemeriksaan, yakni syarat formal/aspek formal gugatan, oleh karena
56 Sugiharto and Abrianto (n 12).
itu keduanya dapat digabungkan/dilebur. Hal ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena yang pada awalnya terdapat 2 (dua) tahapan oleh pemeriksa yang berbeda, maka dengan adanya peleburan, kepastian hukum juga akan segera didapatkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Dari kedua simpulan tersebut, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban tempuh upaya administratif dalam mengajukan gugatan tata usaha negara. Hal ini bisa diawali oleh mahkamah agung melalui SEMA yang menginstruksikan ketua pengadilan untuk menyebarluaskan urgensi tempuh upaya administratif agar hak/kepentingan justiciabelen dapat diakomodasi oleh pengadilan. Hal lain yang dapat ditempuh adalah sosialisasi pengadilan kepada khalayak umum, yang dapat dilakukan melalui pencantuman aturan PERMA 6/2018 dalam website pengadilan, media mitra, seperti televisi atau radio, bahkan dibuka hotline agar lebih dapat diakses langsung oleh masyarakat.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
-

## Daftar Bacaan
Abdullah U, ‘Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2009).
Arif M, Aziz H and Nugroho W, PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (BPFH UNNES 2018) <http://press.fh.unnes.ac.id>.
Asnawi MN, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama (Revisi, UII Press 2019).
Azzahrawi A, Djalil H and Idami Z, ‘Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif’
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
(2019) 3 Syiah Kuala Law Journal 202 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/ view/12189> accessed 21 September 2021.
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (UNPAM Press 2018).
Baherman, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif ’ (TESIS, 2020) http://repository.iainbengkulu.ac.id/6185/.
Baried RR, ‘Analisis Putusan Dengan Amar Tidak Dapat Diterima Terhadap Gugatan Yang Melampaui Waktu Tempuh Upaya Administratif (Studi Kasus Putusan Perkara Ibrahim Malik Melawan Rektor Universitas Islam Indonesia)’ in Ridwan H.R. (ed), Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital (UII Press 2021) <https://drive.google.com/file/d/10L_PU-k1lwUiSGaSqJOCDrT16F7h1dXg/ view?usp=sharing>.
Bimasakti MA, ‘Renewing the Law of Administrative Court Post-Reformation in the Era of Electronic Litigation’ (2021) 3 Jurnal Hukum Peratun 111.
Hasil wawancara dengan Enrico Simanjuntak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 5 November 2021.
Hasil wawancara dengan Herisman, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2021.

## Hasil wawancara dengan Sumartanto, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,
tanggal 8 Oktober 2021.
H.R. Ridwan, Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia (UII Press 2019).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3344.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4380.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5079.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3851.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4843.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5601.
Ilham MH, ‘Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan’ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)’ (2017) 7 Jurnal Verstek 8.
Jefri, ‘Rapat Permusyawaratan, Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara’ (2019).
Jiwantara FA, ‘Upaya Administratif  Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi’ (2019) 34 Jatiswara 131 <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/ js/article/view/203> accessed 21 September 2021.
Khoirul  Majid  ME,  Ainayyah  NH  and  Amrina  N,  ‘Optimalisasi  Sistem  Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern’ (2019) 3 Legislatif 97 <https://journal.unhas.ac.id/index. php/jhl/article/view/10209>.
Leo S, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis Dan Disertasi (Penerbit Erlangga 2013).
Lumbanraja AD, ‘Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif’ (2019) 2 Administrative Law and Governance Journal 677.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.
Marzuki PM, Penelitian Hukum (1st edn, Prenada Media Group 2006).
Mertokusumo S, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet 1, Universitas Atma Jaya 2010).
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
Meyrina SA, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan’ (2017) 8 Jurnal HAM 25.
Nuna M and others, ‘Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat’ (2020) 5 University Of Bengkulu Law Journal 106.
Pattipawae DR, ‘Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2014) 20 Sasi 37.
Permana TCI, ‘Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice’ (2015) 4 Jurnal Hukum dan Peradilan 419.
——, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (Ahmad Fikri Hadin ed, Genta Press 2016).
Purbaya AA, ‘PTUN Semarang Tolak Gugatan Mantan Polisi Gay karena Alasan Ini’ (news.detik.com, 2019) <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4563047/ ptun-semarang-tolak-gugatan-mantan-polisi-gay-karena-alasan-ini> diakses 1 Januari 2022.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2020/PTUN.YK.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 63/G/2020/PTUN SMG.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN-JKT.
Pradana IPR and Marwanto, ‘Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2013) vol.1 Kerthanegara pp. 1.
Riza D, ‘Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan’ (2018) 3 Jurnal Bina Mulia Hukum.
Rohmadi Y and Irmawati W, Dasar-Dasar Logika (Efudepress 2020).
Rumadan I, ‘Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian’ (2017) 6 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 69.
Safitri ED and Sa’adah N, ‘Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2021) 3 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 34.
Simanjuntak E, ‘Dismissal Prosedur Dan Upaya Hukum Perlawanan’ (2021).
Sobur K, ‘Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan’ (2015) 14 TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 387.
Sudiarawan, Kadek Agus, Hermanto B, ‘Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah’ (2019) 16 Jurnal Legislasi Indonesia 325.
Sugiharto  H  and  Abrianto  BO,  ‘Upaya  Administratif  Sebagai  Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2018) 11 Arena Hukum 24 <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/352> accessed 21 September 2021.
Syamsudin M, Operasionalisasi Penelitian Hukum (1st edn, PT RajaGrafindo Persada 2007).
Tjandra WR, Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara (Cet 6, Universitas Atma Jaya 2015).
Usrin M, ‘Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2018) Vol.16 Solusi 60.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/analogi-adalah/,>, diakses tanggal 14 Februari 2022.
Rizky Ramadhan dan Ridwan: Kedudukan Upaya Administratif...
--This page is intentionally left blank--