## INDEPENDENSI DAN URGENSI RESTRUKTURISASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN ASPEK KEKUASAAN KEHAKIMAN

## ¹Rico Yodi Tri Utama, ²Retno Saraswati
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
Correspondent email : ricoutama56@gmail.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved :
: : : 24 April 2021
10 Juni 2021 13 Juni 2021
19 Juni 2021

## Abstrack
Settlement of crimes by the criminal justice subsystem as a whole often does not run optimally. The position of the subsystems that are under the executive branch is sometimes used as a tool by the authorities to achieve their political goals regardless of the prevailing legal principles. This study aims to provide an overview of the position and function of criminal justice subsystems and focuses  on  finding  the  ideal  system  concept  so  that  the  implementation  of  an  independent criminal  justice  system  can  be  optimally  realized  by  implementing  a  systems  approach  and restructuring  the  legal  system.  This  study  uses  a  normative  juridical  research  method  with  a statute approach which is studied using a descriptive analysis. Based on the research results, the components  of  the  criminal  justice  subsystem  seem  separate  from  one  another,  giving  rise  to sectoral egos and not yet showing the independence of each criminal justice subsystem. On that basis, to create an integrated, free and independent criminal justice system without any influence from  power,  it  must  provide  a  clear  space  for  judicial  independence  (judicial  power),  thus placing  the  Supreme  Court  as  the  supervisor  and  controller  of  the  entire  criminal  law enforcement process. The criminal justice subsystems must be under one door, not fragmented in other state institutions so that it is hoped that these subsystems can work optimally and be free from the influence of power.
Keywords: Criminal; Justice System; Independence; Reconstruction; Judicial Power.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  sistem  peradilan  yang  menganut  prinsip Ketuhanan  yang  bertujuan  menegakkan  prinsip  Keadilan  bagi  masyarakat  sesuai  dengan Pancasila.  Peradilan  yang  adil (fair  trail) akan  menjadi  suatu  prinsip  terbangunnya masyarakat  dan  sistem  hukum  yang  adil.  Perjuangan  untuk  menjadikan fair  trail telah diterapkan  semenjak  disahkannya  maha  karya  agung  bangsa  Indonesia  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengubah sistem  beracara  pidana  di  Indonesia.  Paradigma  yang  dibangun  dalam  KUHAP  mengenai tersangka  atau  terdakwa  dipandang  sebagai  subjek  hukum  tidak  lagi  sebagai  objek  hukum sehingga tersangka atau terdakwa mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.
Sasaran  akhir  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  menganut due  process  of  law akan membentuk  hukum  yang  adil,  layak  dan  tidak  memihak  sesuai  dengan  prosedur-prosedur yang diatur. A. Hamzah menjelaskan bahwa peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam  menjalankan  tugas  dan  tupoksinya  selaku  corong  undang-undang  tidak  membeda- bedakan  para  pihak  yang  bersengketa.  Hal  ini  terlihat  dari  irah-irah  putusan  hakim  yang wajib  mencantukan  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Keadilan yang  dicantumkan  dalam  irah-irah  putusan  hakim  tersebut  menandakan  bahwa  keadilan yang  Seobyektif-objektifnya,  dengan  pemeriksaan  dilakukan  oleh  3  (tiga)  orang  hakim, jaksa  penuntut  umum  dan  penasehat  hukum  yang  semuanya  dilakukan  dengan  sidang terbuka untuk  umum dan tetap sesuai dengan prosedur dan asas-asas hukum  yang berlaku. Secara  teori  bahwa  keadilan  yang  dianut  sistem  peradilan  pidana  tersebut  memberikan keadilan yang berimbang terhadap para pihak yang bersengketa.
Rekontruksi  sistem  peradilan  pidana  dalam  kekuasaan  kehakiman  sebagai  langkah untuk  mewujudkan  sistem  peradilan  pidana  yang  merdeka  dan  bersih.  Sebagaimana disampaikan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  “kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan demi  tegaknya  hukum  serta  keadilan  agar  terwujudnya  negara  hukum  itu”.  Selain  itu kekuasaan  kehakiman  mampu  dimaknai  sebagai  kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum  dan tidak hanya sebagai kekuasaan mengadili saja. kekuasaan kehakiman dilihat dari perspektif lain  yaitu  sistem  peradilan  pidana  merupakan  kekuasaan  dibidang  hukum  pidana  yang meliputi  keseluruhan  wewenang  dalam  penegakkan  hukum  pidana  antara  lain  kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili serta pelaksanaan putusan.
Dalam sistem peradilan pidana, Barda Nawawi Arief pernah menjelaskan subsistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem diantaranya:
1. Kewenangan “Penyidikan” oleh Badan/ lembaga Penyidik
2. Kewenangan “Penuntutan”  oleh badan/lembaga Penuntut Umum
3. Kewenangan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” oleh Badan Pengadilan
4. Kewenangan  “pelaksanaan  Putusan  Pidana”  oleh  Aparat  Pelaksanaan  pidana/ Eksekusi
Hakekat lembaga sistem peradilan pidana secara luas merupakan suatu lembaga yang dijadikan organ ( bentuk /  wadah ) , disisi  lain f unctie merupakan isi sesuai  dengan tujuan dari  pembentukannya.  Lembaga  atau  organ  sistem  peradian  pidana  adalah  instrumen Eksekutif  yang  diselenggarakan  bersamaan  dengan  lembaga  pengadilan  yaitu  penopang kekuasaan yudikatif. Hal ini memperlihatkan tidak adanya sinkronisasi antara kedua dimensi (organ  dan  fungsi  ).  Sistem  penegakan  hukum  yang  berada  di  lembaga  kekuasaan  yang berbeda  akan  sering  menimbulkan  permasalahan  yang  bermuara  seperti  sistem  peradilan pidana tidak berjalan secara optimal.
Mardjono  Reksodipuro  berpendapat  komponen  sistem  peradilan  pidana  teridir  dari beberapa  subsistem  yaitu  “kepolisian”,  “kejaksaan”,  “pengadilan”  dan  “lembaga pemasyarakatan”  yang  diharapkan  dapat  bekerjasama  membentuk  suatu  “Sistem  Peradilan Pidana  terpadu”  atau  “ Intergrated  Criminal  Justice  System” .  Jika  subsistem  peradilan pidana  tidak  terpadu  maka  diperkirakan  terjadi  tiga  hal  kerugian  1)  Kesulitan  untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing instansi, 2) kesukaran dalam memecahkan permasalahan masing masing instansi sebagai subsistem dari peradilan pidana,  3)  Tanggungjawab  masing-masing  instansi  sering  terjadi  ketidak  jelasan,  sehingga setiap  instansi  tidak  memperhatikan  efektifitas  menyeluruh  dalam  sistem  Peradilan  pidana yang mengakibatkan adanya egosektoral.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  dibawah  satu  kelembagaan  sangat  tidak menguntungkan  sebagai  satu  kesatuan  manajemen  peradilan.  Hal  ini  dapat  menyebaban terjadinya kurang independenya subsistem peradilan pidana serta gampang terintervensinya oleh faktor kekuasaan – kekuasaan lain, entah dari eksekutif maupun induk organisasi. Salah satu faktor utama dari adanya kekuasaan kehakiman yang independen serta merdeka adalah usaha  dalam  mencapai  tujuan  negara  hukum  yang  berkeadilan.  Dalam  penegakannya, diperlukan  adanya  sinkronisasi  yang  menyeluruh.  Tidak  hanya  diperlukan  pembaharuan substansi  hukum,  tetapi  juga  pembaharuan  struktur  hukum,  serta  pembaharuan  budaya hukumnya.
Dengan  demikian,  permasalahan  yang  mampu  diambil  dalam  kajian  ini  adalah bagaimana  fungsi,  kedudukan,  independensi  dari  sistem  peradilan  pidana  dalam penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  serta  faktor  apakah  yang  mempengaruhi penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  serta  independensi  dan  bagaimana restrukturisasi  membangun  keterpaduan  Sistem  Peradilan  secara  intergral  agar  bekerja secara optimal.

## B. METODE PENELITIAN
Menyelesaikan  suatu  permasalahan  hukum  sejatinya  harus  disertai  dengan  metode penelitian  yang  bertujuan  untuk  melakukan  suatu  analisis  dan  konstruksi  yang  dilakukan secara  metedologis  sistematis  dan  konsisten.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach) .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pendekatan statute  approach disini  memiliki  arti  pendekatan  yang  dititikberatkan  terhadap legislasi  dan  regulasi  hukum.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif analistis  sebagai  cara  untuk  mengkaji  permasalahan  hukum  yang  dibahas.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Independensi  dan  Urgensi  Rektrukturisasi Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Aspek  Kekuasaan  Kehakiman  disertai dengan bahan hukum  sekunder  yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal,  artikel  atau sejenisnya yang  terkait.  Hingga  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  analistis  data secara kualitatif guna mengungkap kebenaran baik formil atau materil.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi  Dan  Kedudukan  Sub-sistem  Sistem  Peradilan  Pidana  dalam  Penegakan Hukum Pidana.
a. Sub-sistem Penyidikan
1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  kepolisian  sebagai  ujung  tombak  sistem peradilan pidana. Kepolisian yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus mengupayakan agar usaha preventif dan represif dalam penanggulangan  tindak  pidana  dapat  berjalan  sebaik-baiknya.  Sesuai  dengan Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia  (UU  Kepolisian),  Bahwa  Kepolisian  mempunyai  tugas  pokok  untuk “pemeliharaan  dan  ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat”.  Dalam menjalankan  tugasnya  Kepolisian  harus  lebih  mandiri,  profesional  serta independen.  Sesuai  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  “Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya”.  Dalam  Pasal  1  angka  (1),  proses  penyidikan  dilakukan  oleh “pejabat  kepolisian”  atau  “pejabat  pegawai  negeri  sipil”  yang  telah  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  Kepolisian  dalam  proses  penyidikan  dilakukan  oleh  satuan reserse  yang  memiliki  kewenangan  melaksanakan  penyelidikan,  penyidikan  dan koordinasi  dan  pengawasan  terhadap  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS). Dalam  proses  penyidikan  institusi  kepolisian  wajib  independen  dan  merdeka dalam mengungkap pelaku tindak pidana, bagaimana dan mengapa dia melakukan tindak  pidana  tersebut.  namun  jika  mengamati  hukum  positif  di  Indonesia  yang
mengatur  mengenai  kepolisian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  kepolisian itu  berada  langsung  dibawah  Presiden  dimana  posisi  lembaga  kepolisian  berada lebih  rendah  dari  posisi  Presiden  dapat  diartikan  bahwa  lembaga  kepolisian tunduk  kepada  Presiden  selaku  pemegang  kekuasaan  eksekutif.    Jika memperhatikan  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  kepolisian  secara  otomatis wajib  bertanggungjawab  kepada  presiden  selaku  pemegang  kekuasaan. Kedudukan  Kepolisian  dalam  proses  penegakan  hukum  baik  penyelidikan  dan penyidikan  seharusnya  tidak  berada  dibawah  pengaruh  presiden  karena  sangat dimungkinkan penegakan hukum akan cenderung dipolitisasi dan disalahgunakan.
2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  hukum  Indonesia  diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi penyidik adalah “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Dapat  diartikan  bahwa  PPNS  sebagai  penyidik  yang  ditujukan  untuk  melakukan penyidikan  hanya  terhadap  kasus  tertentu  berbeda  dengan  kepolisian.  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan upaya  paksa  maupun  wewenang  lainnya  guna  melancarkan  proses  penyidikan. Beberapa  Penyidik  pegawai  negeri  sipil  yang  diembankan  untuk  melakukan penyidikan seperti;
1. PPNS  tindak  pidana  Merek  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun 20016 tentang Merek
2. PPNS  tindak  pidana  perikanan    diatur  dalam  Undang-Undang  No.  31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. PPNS  tindak  pidana  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. PPNS  tindak  pidana  perusakan  hutan    diatur  dalam  Undang-Undang  No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
5. PPNS tindak pidana di bidang Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan.
Peraturan  perundang  undang-undangan  hingga  saat  ini  telah  memberikan kewenangan  penyidikan  kurang  lebih  52  (lima  puluh  dua)  jenis  PPNS  yang terletak diberbagai lembaga negara. Banyaknya PPNS tersebut akan menimbulkan terjadinya  permasalahan  dalam  hal  melakukan  upaya  paksa,  pemberitahuan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dimulai  penyidikan  (SPDP),  fungsi  koordinasi  dan  penyampaian  berkas  perkara. Sehingga  sangat  dimungkinkan  terjadi  disharmonisasi  antar  PPNS  yang  satu dengan yang lainnya.
3) Penyidik Kejaksaan
Kejaksaan  adalah  suatu  institusi  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  dan  membuat  dokumen seperti  dakwaan  dan  surat  tuntutan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  jaksalah sebagai  tokoh  utama  dalam  penyelenggara  peradilan  pidana.  Kejaksaan  yang menyandang  asas dominus  litis memiliki  fungsi  yang  dominan  dalam  proses penuntutan.  Dalam  proses  peradilan  pidana,  kejaksaan  tidak  hanya  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  atau  melaksanakan  putusan  hakim, akan  tetapi  kejaksaan  juga  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi “Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang”.
Proses  penyidikan  oleh  kejaksaan  dapat  terlihat  dalam  penanganan  kasus tindak pidana korupsi. Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan sekaligus penuntutan  akan  menghapuskan  mata  rantai  pra  penuntutan  sehingga  tidak  akan terjadi bolak-balik berkas, sehingga proses penyelesaian perkara diharapkan dapat diselesaikan secara efektif dan efesien.
4) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang ditugaskan  untuk  mencegah  dan  memberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang bersifat  independen  dan  bebas  dari  kekuasaan  manapun.  Sesuai  dengan  Pasal  6 huruf  e  UU  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bertugas  melakukan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi”.  Penyidik  KPK diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan  kewenangan,  Sesuai  Pasal  10  A  ayat  (5)  KPK  dalam  hal  Penyidikan berwenang  untuk  mengambil  alih  penyidikan  dan/atau  penuntutan  terhadap perlaku  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  dilakukan  oleh  kepolisian  atau kejaksaan. Hal ini memberikan arti bahwa KPK merupakan suatu lembaga super power dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kewenangan  yang  dimiliki  KPK  bisa  digolongkan  sangat  kompleks, namun  dalam proses perekrutan penyidik KPK  yang dibatasi  akan menimbulkan
stigma negative dalam penegakan hukum pidana yang harus independen. Hal ini terlihat  dalam  undang-undang  KPK  yang  menjelaskan    penyidik  KPK  dapat berasal  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  PPNS  dan  penyelidik  KPK,  padahal  sesuai dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tahun  2006  menjelaskan  bahwa  KPK dapat  melakukan  perekrutan  dari  instansi  kepolisian  atau  kejaksaan.  Akibat perubahan  yang  ada  dalam  undang-undang  KPK,  dapat  dikatakan  bahwa  KPK yang pada prinsipnya harus bersifat independen, akan tetapi penyidik KPK  yang hanya  dibatasi  dari  instansi  tertentu  yang  secara  hukum,  penyidik  yang  berasal dari instansi tertentu akan bertanggungjawab terhadap instansi asalnya. Selain itu, putusan  MK  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah  loyalitas  ganda  para  penyidik KPK,  namun  dalam  pelaksanaanya  masih  tetap  memberikan  ruang  kepada kejaksaan  dan  kepolisian  sehingga  dalam  proses  rekrutmen  penyidik  KPK dikhawatirkan terdapat interpensi dari lembaga negara lain.
5) Penyidik Angkatan Laut
Menjaga  dan  mempertahankan  kedaulatan  bangsa  di  perairan  Indonesia dilakukan  oleh  TNI  Angkatan  Laut.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  TNI Angkatan  Laut  dalam  menegakkan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  9  huruf  b  UU Nomor  34  Tahun  2004    diantaranya  melakukan  pengejaran,  penangkapan, penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya berkas hasil penyidikan Angkatan Laut  akan  diberikan  kepada  Jaksa  untuk  melakukan  penuntutan  disidang pengadilan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  tupoksi  dalam  hal  penyidikan  oleh Angkatan Laut tidak dapat berjalan dengan optimal karena beberapa keterbatasan yaitu keterbatasan personil dan keterbatasan sarana prasarana.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Penyidik  Angkatan  Laut  untuk melakukan  penyidikan  bertujuan  untuk  melakukan  penegakan  hukum  diwilayah perairan  Indonesia,  menjaga  dan  melindungi  sumberdaya  alam  baik  hayati  dan hewani  serta  menjaga  kekayaan  alam  yang  berada  dilaut  nasional  serta  mampu memberikan  keamanan  dan  ketertiban  di  laut  dan  mendukung  pembangunan bangsa dalam sector perairan nusantara.

## b. Sub-sistem Penuntutan
Penuntutan  secara  yuridis  adalah  tindakan  oleh  penuntut  umum  untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  Pengadilan  Negeri  sesuai  yang  tercantum  dalam undang-undang  (Pasal  1  butir  7  KUHAP).  Dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia undang-undang hanya memberikan kepada 2 (dua) lembaga negara untuk melakukan  penuntutan  yaitu  tindak  pidana  umum  beserta  tidak  pidana  khusus lainnya dilakukan oleh jaksa sedangkan untuk tindak pidana korupsi dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
1) Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan
Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa  kejaksaan  sebagai  lembaga  pemerintahan  mengemban  dan  melaksanaan kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan  secara  merdeka.  Dalam  sistem  hukum Indonesia  kejaksaan  merupakan  lembaga  negara  yang  berada  dibawah  lembaga eksekutif,  namun  jika  melihat  tugas  dan  tupoksinya  bahwa  kejaksaan  pada dasarnya  merupakan  lembaga  negara  yang  ditugaskan  untuk  menegakkan keadilan sehingga sangat jelas bahwa kekuasaan  kejaksaan berada dalam  bidang yudikatif.  Disinilah  terjadi  keambivalensian  kedudukan  kejaksaan  sebagai penegak hukum. secara yuridis sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004  Tentang  Kejaksaan,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dalam  menjalakan tugasnya harus dilakukan secara merdeka, namun kedudukan kejaksaan disatu sisi harus  menegakkan  hukum  sebagai  tugas  pokok  kejaksaan  dan  sebagai  lembaga yang berada dilembaga eksekutif kejaksaan harus tunduk pada penguasa.
Kedudukan  kejaksaan  yang  masih  berada  dibawah  Presiden  tidak  ada jaminan kejaksaan akan menjalankan kewenangannya secara independen, padahal sangat  jelas  bahwa  kejaksaan  adalah  salah  satu  elemen  terpenting  dalam penegakan  hukum.  Atas  dasar  itu  menurut  penulis  independensi  yang  terbebas dari conflict of interest kejaksaan sangat sulit untuk dihindarkan. Meskipun dalam menjalankan tugas penyidikan oleh Kejaksaan harus bebas dan merdeka.
2) Lembaga Penuntut Umum KPK
Penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  mampu  dilakukan  oleh penuntut umum KPK. Hal ini  dapat dilihat di dalam rumusan Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK  mempunyai  tugas  melakukan  tindakan  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Sesuai  dengan  Pasal  3  UU  KPK bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam kekuasaan eksekutif. Padahal  dasar  berdirinya  KPK  harus  bersifat  Independen  dan  tidak  ditempatkan dalam  lembaga  manapun  sehingga  menimbulkan  kontraporduktif.  Keberadaan KPK  dalam  lingkaran  kekuasaan  eksekutif  akan  terjebak  terjadinya  konflik kepentingan,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  proses  keorganisasian  yang  mana  KPK tetap  tergantung  kepada  kekuasaan  eksekutif  dan  berhubungan  khusus  dengan kekuasaan  yudikatif  dalam  hal  penuntutan  dan  penyidikan  serta  pelaksanaan sidang.
Personil  Penuntut  Umum  Kejaksaan  untuk  sementara  diperbantukan kepada  KPK,dimana  menjadi  pegawai  dibawah  komando  KPK  ini  merupakan bentuk  adanya  kurang  mendukungnya  sumber  daya  manusia  darin  KPK.  Ketika sudah tidak diperlukannya tenaga bantuan dapat dialihkan kembali kepada instasi
terkait  (mengingat  KPK  bersifat  Ad-Hoc),  atau  sewaktu-waktu  bisa  ditarik  oleh instansinya  apabila  instansi  asal  membutuhkan.  Kurang  independennya  serta kinerja yang kurang maksimal inilah yang memicu adanya kondisi seperti ini.
3) Sub-sistem Peradilan
Kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  jo.  UU No. 48 tahun 2009 dalam Pasal 25, pada intinya menjelaskan Mahkamah Agung terdiri dari beberapa lingkup peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan  PTUN  dan  Peradilan  Militer.  Kewenangan  masing-masing  lembaga peradilan  tersebut  telah  diatur  dalam  undang-undang.  jika  mengacu  terhadap Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  Mahkamah  Agung  merupakan  puncak  dari peradilan. Selain itu dalam Pasal 20 ayat (1)  UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi.
Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  peradilan  memberikan  arti  bahwa sejatinya  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  harus  berpuncak  MA. Sehingga  struktur  organisasi,  administrasi,  finansial  dan  kepegawaian  harus berada  dibahwa  kewenangan  Mahkamah  Agung.  Atas  dasar  itu  sistem  satu  atap dalam  sistem  peradilan  pidana  ditujukan  untuk  spirit  independensi  peradilan, namun pada faktanya subsistem peradilan pidana mementingkan sektoral semeta.
c. Sub sistem Pelaksana Pidana
Instansi  teknis  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  atau  lembaga pemasyarakatan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana  merupakan  bagian  dari  institusi  Pemerintah  (eksekutif)  yang  menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum, sebagai pelaksanaan pidana. Dalam pelaksanaan pidana diidentikan dengan pemberian sanksi pidana seperti penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan pidana yang berimbang. Pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari tujuan pemidanaan.  Penetapan  hukum  berkaitan  dengan  kebijakan  “pemidanaan” merupakan  kewenangan  dari  Lembaga  Pemasyarakatan.  Selain  itu,  Lembaga Pemasyarakatan  juga  memiliki  wewenang  untuk  “mengurangi”  masa  pidana  yang ditetapkan  Hakim.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan dapat  “mengubah”  putusan  Hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Adapun kebijakan  “perubahan”  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  instrumen  pemberian “remisi” maupun “pelepasan bersyarat”.
Dalam  pelaksanaanya,  lembaga  pemasyarakatan  yang  berada  dibawah Presiden juga harus bertanggungjawab terhadap Presiden selaku atasan. Hal ini jelas bahwa  akan  terdapat  interpensi  Presiden  yang  berujung  terhadap  pengaruh  yang besar  dari  kepala  negara,  sehingga  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Hakim  selaku
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
corong  undang-undang  dengan  sendirinya  dapat  membatasi  pidana  yang  dijatuhkan terhadap terpidana.
2. Faktor Penyebab Kekuasaan Kehakiman Tidak Merdeka dalam Penegakan Hukum Pidana
Adapun beberapa faktor yang menjadikan kekuasaan kehakiman tidak independen dalam hal penegakan hukum pidana dikaji dari aspek kelembagaan.
a) Penyidik Kepolisian.
Garis komando yang masih sangat kuat dalam badan kepolisian berimplikasi pada  Penyidik  dalam  hal  melakukan  kewenangannya  yang  bergantung  dengan komando,  menyebabkan  penyidik  tidak  bertindak  dalam  kapasitas  personal,  tidak professional dan mandiri. Penyidik kerap tidak memiliki kedudukan yang terhormat dalam hal  harga dirinya  di  mata tersangka, hal  tersebut  disebabkan karena perasaan tersangka yang merasa ada kedekatan dan dapat “menguasai” atasan.
Intervensi  yang  bersifat  vertikal  datang  dari  atasan  yang  memiliki kepentingan secara pribadi terhadap kasus yang sedang dalam tahap penyidikan oleh polisi  reserse  sebagai  bawahannya.  Wujud  intervensi  tersebut  berupa  komunikasi “minta  dibantu”  atau  “minta  ditunda”.  Secara  administrasi,  terkait  dengan  izin pemeriksaan  tersangka  yang  memiliki  kedudukan  sebagai  pejabat,  kerap  terhambat oleh  izin  yang  bahkan  tidak  diberikan  oleh  tingkatan  birokorasi  administrasi (pengantar  izin  pemeriksaan),  disebabkan  karena  faktor  kepentingan  pejabat  atasan langsung yang tidak menginginkan kasus untuk ditindak lanjut.
Adapun penyebab lainnya  yang menjadikan penyidik tidak independen ialah posisi  pejabat  structural  resere  (Kepala  Unit,  Satuan,  Kepala  Direktorat  bahkan Kepala  Badan)  kerap  terjadi  bukan  berasal  dari  pejabat  yang  berkarier  dari  serse, misalnya bisa dari Satuan Lalu Lintas. Masih minimnya pengetahuan baik di bidang identifikasi  maupun  manajemen  dai  segi  sumber  daya  manusia  polisi  penyidik, menyebabkan sulitnya memperoleh penyidik  yang professional.  Pemeriksaan dalam tahap penyidikan terhadap semua jenis kejahatan masih dilakukan oleh reserse umum dan  belum  dilakukan  oleh  penyidik  yang  memiliki  keahlian  khusus  terkait  dengan jenis  kejahatan  yang  terjadi.  Dalam  rangka  meningkatkan  sumber  daya  polisi penyidik  peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan  pendidikan  berperan  penting  dalam rangka kemandiriannya.
b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dalam  prakteknya  yang  ditemui  dilapangan,  PPNS  kerap  tidak  independen, bahkan seolah-olah kedudukannya tersubordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik  Kepolisian.  PPNS  yang  berkedudukan  dibawah  pengawasan  serta koordinasi  penyidik  Polri  akan  menimbulkan  dampak  yang  menjadikan  PPNS
inferior,  tidak  ada  kepercayaan  diri  dalam  melakukan  sebagaimana  yang  menjadi tugas dan wewenangnya, dan pada akhirnya mengkerdilkan mental, eksistensi, peran, dan  kemampuan  PPNS.  Peran  PPNS  yang  belum  melaksanakan  kewenangannya, untuk memberdayakan sumber daya manusianya dan makin terperangkap oleh sistem yang secara sistematis dapat melemahkan mereka
PPNS  berkedudukan  dalam  bidang  penyidikan  (penegakan  hukum)  sebagai pembantu  fungsi  kepolisian.  Hal  ini  sanga  bertentangan  dengan  Pasal  1  angka  (1) KUHAP  yang  secara  tegas  memberikan  arti  bahwa  PPNS  dan  Kepolisian  memiliki kedudukan yang sama dalam pelaksanaan penyidikan. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP  PPNS  dalam  menjalankan  tugasnya  berada  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan  Penyidik  Polri.  Namun  undang-undang  juga  memberikan  kesempatan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.
Beberapa perundang-undangan menyatakan bahwa PPNS dapat menyerahkan secara  langsung  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  tanpa  harus  melalui  Penyidik  Polri. Dalam  hal  ini  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  kapasitas  PPNS  tidak  sebagai pembantu  Penyidik  Polri,  terlebih  lagi  sebagai  “assesoris”  atau  “pelengkap”  dalam fungsi penyidikan. Kemudian, dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan fungsi PPNS sering  terjadi,  sehingga  Polri  dalam  hal  ini  sanggup  untuk  mengambil  alih kewenangan  PPNS.  Tindakan  Kepolisian  yang  melakukan  proses  hukum  terhadap PPNS  yang  melakukan  tugasnya  dalam  hal  penyidikan  dinilai  tidak  positif  karena berujung  pada  kasusnya  yang  tidak  berlanjut.    PPNS  sebagai  pegawai  negeri sekaligus  memiliki  tugas  tambahan  dalam  hal  penyidikan  secara  internal keorganisasian  PPNS  sangat  tidak  independen.  Dalam  prakteknya,  kinerja  PPNS sering  terhambat  oleh  ijin  pimpinan  dan  oleh  karena  pendidikan  yang  ditempuh hanya  beberapa  bulan,  maka  dinilai  tidak  profesional  dan  tidak  terhimpun  dalam suatu badan.
c) Penyidik Kejaksaan
Kedudukan  kejaksaan  yang  merupakan  elemen  dari  sistem  peradilan  pidana dituntut  untuk  tetap  menjaga  independensinya  dari  adanya  intervensi  dari  pihak manapun termasuk pihak eksekutif. Akan tetapi,  hal  tersebut  secara konkret  terlihat sulit bagi kejaksaan untuk bisa mandiri dari intervensi pihak eksekutif karena secara struktural, penempatan kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Kewenangan Presiden  yang  dapat  mengangkat  dan  memberhentikan  Jaksa  Agung  sebagaimana ditegaskan  dalam  UU  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI  membuat  posisi Jaksa  Agung  tidaklah  independen.  Berkaitan  dengan  periode  masa  jabatan  Jaksa Agung,  tidak  ada  penjelasan  secara  rinci.  Kondisi  yang  demikian  akan  berpotensi hilangnya  independensi  kekuasaan  penuntutan.  Presiden  kapanpun  dapat
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
memberhentikan  Jaksa  Agung  sesuai  keinginan  Presiden,  sehingga  dalam  hal melaksanakan  tugas  untuk  menegakan  hukum  harus  waspada,  jangan  sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang pada akhirnya membuat ia menjadi tidak independen.
Kedudukan  yang  tidak  mandiri  tersebut  berakibat  pada  tidak  independennya fungsi yang dilaksanakan karena sebagai pejabat pemerintah dituntut untuk memiliki loyalitas  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  walaupun terdapat jaminan kemerdekaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  16  Tahun  2004.  Dalam  kedudukan  dan fungsi  Kejaksaan,  terdapat  keadaan  yang  bersifat  kontradiktif  dan  dilematis. Dalam indikatornya,  terciptanya  independensi  sangat  dipengaruhi  oleh  proses  pemilihan serta  pengangkatan  kekuasaan  Lembaga  Yudisial  dan  hal  tersebut  merupakan indikator  yang  penting.  Apabila  dikaji  lebih  lanjut,  proses  pengangkatan  Jaksa Agung  yang  hanya  melibatkan  Presiden,  secara  actual  dapat  mengurangi  makna penting  Jaksa  sebagai  pihak  yang  mewakili  kepentingan  umum  dan  penegakan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Jaksa  Agung  tidak independen.
d) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU  No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Konsekuensinya,  KPK  bernuansa  eksekutif.  Hal  ini  dikarenakan  proses kepagawaian,  status  penyidikan  serta  mutasi  tunduk  terhadap  regulasi  aparat  sipil negara  yang  bercorak  eksekutif.  Meskipun  dalam  Pasal  3  UU  KPK  menjelaskan bahwa  dalam  proses  penyidikan  harus  dilakukan  secara  independen  namun kenyataanya  sangat  sulit,  apabila  KPK  memiliki  hubungan  erat  dengan  Presiden secara vertical maka independensi KPK akan berubah menjadi Dependen.
Konsep lembaga negara independen tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun  yang  dijadikan  fokus  adalah  membangun  sistem  pengawasan.  Apabila lembaga  pemberantasan  korupsi  berada  dibawah  Presiden  dan  bertanggungjawab kepada Presiden maka sampai kapanpun pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan  berjalan  dengan  efektif  dan  optimal.  Seperti  Badan  Pengawas  Kegiatan Aparatur  Negara  di  bawah  Soekarno  dan  Operasi  Tertib  di  bawah  Soeharto.  Susan Baer menyatakan bahwa kehadiran lembaga independen muncul sebagai pemicu atas cara  kerja  lembaga  konvensional  yang  tidak  lagi  optimal.  Hal  senada  juga disampaian oleh Ackerman, menjelaskan lembaga independen merupakan gejala auto kritik terhadap pemisahan kekuasaan secara konvensional antara legislatif, eksekutif dan legislatif.
Pasal  45  jo.  Pasal  45  A  menyatakan  bahwa  Penyidik  KPK  adalah  penyidik yang  berasal  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  instansi  pemerintah  lainnya,  dan/atau internal  KPK.  Dalam  perekrutan  anggota  penyidik  KPK  cenderung  melibatkan kepolisian dan kejaksaan sehingga akan menimbulkan hilangnya independensi KPK dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia.  Meskipun  KPK  memberikan  syarat  untu membuka  peluang  untuk  instansi  lainya  namun  sesuai  pasa  selanjutnya  harus mempunyai  kersama  dengan  kepolisian  dan/atau  kejaksan.  Oleh  karena  itu,  apabila masih adanya penyidik yang berasal dari Polri atau Kejaksaan, maka KPK tidak akan bisa bekerja secara independen atau sesuai pada jalurnya. Artinya di dalam penyidik independen ini diarahkan bebas oleh lembaga apapun.
e) Penyidik Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL)
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  Oleh  TNI  AL  terhadap  terjadinya  tindak pidana  diperairan  Indonesia  merupakan  suatu  langkah  untuk  menjaga  keamanan bangsa. Fungsi penyidikan yang diemban oleh Penyidik TNI AL, jika ditelusuri lebih luas  bahwa  penyidik  yang  berasal  dari  TNI  AL  merupakan  anggota  yang  tunduk terhadap  disiplin  militer  baik  atasan  maupun  satuannya.  Sehingga  apabila  TNI  AL mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  sangat  dikawatirkan timbulnya  kerawanan  terjadinya  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  Namun  jika ditinjau  dari  segi  kelembagaan  maka  TNI  AL  wajib  mementingkan  garis  komando sehingga  sangat  besar  timbulnya  intervensi  dari  atas  TNI  AL  dalam  penegakan hukum di perairan Indonesia
3. Restrukturisasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Menuju  Kekuasaan  Kehakiman  yang Merdeka Secara Integral
a. Restrukturisasi Substansi Hukum
Pada dasarnya legal substance dalam bidang peradilan dan penegakan hukum pidana  mencakup  substansi  hukum  materil,  hukum  formil  dan  substansi  hukum pelaksanaan/  eksekusi.  Restrukturisasi  substansi  hukum  yang  dimkasud  berkaitan dengan substansi hukum  yang mengatur fungsi,  kedudukan dan wewenang lembaga penegakan   hukum  pidana. Berbagai  peraturan perundang-undangan  yang mengatur sub-sistem  masih  belum  memberi  ruang  dan  atmosfir  yang  kondusif  bagi independensi  dan  kemandirian  kekuasaan  kehakiman.  Adanya  aturan  yang  bersifat overlapping ,  keadaan  ini  muncul  sehubungan  beberapa  aturan  memberikan pengaturan kewenangan yang sama terhadap beberapa lembaga penegak hukum.
Banyak peraturan yang bersifat parsial dan belum integral dalam keseluruhan kekuasaan  kehakiman,  aturan  yang  tidak  selaras,  tidak  harmonis  dan  inkonsistensi antara satu  dengan lainnya. Selain itu, sesuai dengan telaah subtantif eksistensi  dan relasi lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang tidak harmonis menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  tidak  sesuai  dengan  fungsi  dan  tupoksi
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
lembaga tersebut, bahkan bertentangan dengan ide reformulasi pada sistem peradilan pidana  yang  mengendepankan  nilai  nilai  demokrasi  sehingga  perlu  dilakukan penataan  ulang  maka  sistem  peradilan  pidana  terpadu  harus  dibawah  kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri, bebas dan tidak terikat.
Jadi  yang  harus  dilakukan  ialah  bagaimana  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  kekuasaan  kehakiman  memberikan  ruang  dan  atmosfir  yang  tegas bagi independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan  legislative  misalnya  dalam  proses  rekruitmennya  dilakukan  tanpa  perlu melibatkan  peran  pemerintah  maupun  DPR,  serta  mengharmonisasikan  antara peraturan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  tidak  ada  tumpang  tindih kewenangan antar sub-sistem.
b. Restrukturisasi Struktur Hukum
Dalam  penegakan  hukum  pidana  untuk  mewujudkan integrated  criminal justice  system maka  diperlukan  sinkronisasi  secara  menyeluruh  sub-sistem  dalam sistem  peradilan  pidana  yang  ditata  secara  integral  dalam  tatanan  baru.  Kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengadili. Pengertian itu dikatakan dalam arti sempit. Barda Nawawi Arief menjalaskan bahwa kekuasaan  kehakiman  yang  diselenggarakan  bukan  sekedar  kekuasaan  mengadili tetapi juga kekuasaan penegakan hukum dalam arti “luas”.
Rekonstruksi  proses  peradilan  pidana  sangat  perlu  dilakukan  guna menciptakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  berkualitas  dan  memiliki integritas  yang  bagus.  Penataan  kembali  kekuasaan  kehakiman  dalam  rangka menjalankan kekuasaan penegakan hukum, yang memberikan kedudukan Mahkamah Agung  sebagai  otoritas  tunggal  dalam  penyelenggaraan  kekuasan  kehakiman  yang merdeka  dan  mandiri,  mampu  mengintegrasikan  keseluruhan  lembaga  penegak hukum dalam menjalan sistem peradilan pidana.
Menempatkan  Mahkamah  Agung  menjadi  pengawas  dan  pengendali puncak/tertinggi dari  keseluruhan  proses  penegakan  hukum  pidana  (tahap penyidikan,  penuntutan,  peradilan,  pelaksanaan  pidana).  Adanya  pengendali puncak/tertinggi ini, merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana  yang  terpadu.  Tanpa  adanya  pengendali  puncak,  dikhawatirkan  bekerjanya sistem peradilan pidana bersifat fragmentaris atau instansi sentries. Oleh karena itu, desain  sistem  peradilan  yang  berpuncak  dalam  satu  atap  sangat  tepat  diberlakukan Dengan  demikian  Komponen-komponen  subsistem  peradilan  pidana  tidak  bisa dipandang  secara  parsial  atau  terpisah  akan  tetapi  keseluruhan  subsistem  tersebut harus  saling  bekerja  sama  dan  saling  mendukung  dalam  kesatuan  dan  keterpaduan untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.
c. Restrukturisasi Budaya Hukum
Budaya  hukum  pelaksanaan  penegakan  tindak  pidana  saat  ini  muncul arogansi kelembagaan yang sifatnya inkonsistensi dan kontradiksi dalam penegakan hukum.  Dewasa  ini  penegakan  hukum  cenderung  mengutamakan  kepentingan kekuasaan  dibandingkan  kepentingan  masyarakat.  Ego  sektoral  yang  semakin  lama semakin  menjadi-jadi  diantara  subsistem  peradilan  pidana.  Fenomena  ini  sudah terjadi  sejak  lama  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum tergolong  rendah.  Ego  sektoral  yang  semakin  meningkat  dikawatirkan  akan menimbulkan moral para penegak hukum yang rendah.
Dalam  realita  yang  terjadi  dimasyarakat  terdapat  budaya  amplop  (mafia peradilan) dalam upaya penegakan hukum pidana. hal ini menandakan bahwa budaya hukum  yang  lemah.  Namun  untuk  meningkatkan  marwah  penegakan  hukum  di Indonesia  salah  satu  cara  yang  harus  didorong  adalah  meningkatkan  kualitas  ilmu pengatahuan dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam proses penyelesaian tindak pidana.  Sebagaimana  hukum  akan  dapat  ditegakkan  apabila  penegak  hukum memiliki  nilai-nilai  moral  yang  tinggi  dan  menghindari  praktik-praktif  yang melemahkan kekuatan hukum.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan  subsistem  Sistem  Peradilan  Pidana  tidak  bersifat  mandiri  atau  merdeka karena  kedudukannya  berada  dibawah  lembaga  eksekutif  maupun  di  lembaga  yudikatif. Sehingga  dalam  menjalankan  kekuasaan  dan  kewenangan  secara  independen  atau  terbebas dari conflict of interest tidak dapat dijamin . Faktor ketidakmandirian sistem peradilan pidana ialah banyak peraturan yang bersifat parsial dan belum integral dalam kekuasaan peradilan, aturan  yang  tidak  harmonis  dan  inkonsistensi  antara  satu  dengan  lainnya.  Mewujudkan sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu  dan  mandiri  maka  diperlukan  restrukturisasi penegakan  hukum  pidana  yang  dilakukan  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  kekuasaan  kehakiman.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  ruang  yang tegas  bagi  independensi  kekuasaan  kehakiman  dari  pengaruh  kekuasaan  eksekutif  maupun kekuasaan  legislatif.  Sehingga  lembaga  sub-sistem  peradilan  pidana  harus  ditempatkan  di bawah  kekuasan  kehakiman.  Oleh  karena  itu,  rekontruksi  sistem  peradilan  pidana  akan mampu memberikan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA
Ackerman, Bruce, (2000), “The New Separation of Power”, The Harvard Law Review , Volume 113
Afifah, T., Fuqoha, F., & Sukendar, S. (2021). Implikasi Ideologi Pancasila pada Gerakan Sosial Islam  dalam  Prinsip  Demokrasi  Konstitusional. Ajudikasi  :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (2), 181-191. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003
Ali, Mahrus, (2013). Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia , Yogyakarta: UII Press Appuldnopsanji,  Hari  Sutra  Disemadi,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  (2021)  Reformasi  “Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia  Berwawasan  pancasila”, Kertha  Wicaksana:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa , Vol.15, No. 1
Arsheldon,  Samuel,  Supriardoyo  Simanjuntak,  Kornelius  Benuf,  (2020),  “Strategi  Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan pencegahan Penyebaran Covid-19”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1
Borman,  M.  Syharul,  (2017),  “Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  dari  Pengaruh  Kekuasaan Indonesia ”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , Vol.1, No.1
Budi  Waskito,  Achmad,  (2018)  “Implementasi  SIstem  Peradilan  Pidana  dalam  Perspektif Integrasi” Jurnal Daulat Hukum , Vol.1, No. 1 Djafar  Saidi,  Muhammad,  (2007), Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  dalam  Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rajagrafindo Persada D.  Baer,  Susan,  (1998), “ The  Public  Trust  Doctrine  –  A  Tool  to  Make  Federal  Administrative Agencies Increase Protection of Public Law and Its Resources ”, Boston, Boston College Environmental Affairs Law Review Vol. 15 Handoko, Duwi, (2015), Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. Hendrowinoto, Nurinwa Ki S, dkk, (2010), Polri Mengisi Republik , Jakarta: PTIK
Institute  For  Criminal  Justice  Reform,  (2018),  “Penerapan  Prinsip  yang  Adil  dalam  Sistem Peradilan Pidana”
J.P,  Widodo,  (2012),  “Reformulasi  Sistem  Peradilan  Pidana  dalam  Rangka  Penanggulangan Mafia Peradilan”, Jurnal Dinamika Hukum, , Nomor 12, Vol. 1
Madril, Oce, “The President’s Power and Anti-Corruption Policy:  What  Can Be  Learned from
New Order Experience ”, Hasanuddin Law Review , Vol. 3, Issue 3 Magnis  Suseno,  Frans,  (2003), Etika  Politik,  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern ,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mahmud  Marzuki,  Peter  (2015), penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Surabaya:  Kencana  Prenada Group
Mardihana  Sari,  Novi  dan  I  Nyoman  Budiana,  (2020)  “Limitatif  Kewenangan  Jaksa  Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Keritha Semaya , Vol. 8, No. 9 Nawawi  Arief,  Barda,  (1998),  “ Beberapa  Aspek  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
---------,  (2008), Masalah  Penegakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
---------, (2013), Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Pujiyono,  (2012), Rekonstruksi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman , Jurnal MMH, Jilid 41 No 1.
Reksodipuro,  Mardjono,  (1997), Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: UI.
Rokilah,  R.  (2020).  The  Role  of  the  Regulations  in  Indonesia  State  System. Ajudikasi  :  Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 29-38. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216 Supriyanta,  (2010)  “U ndang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP  sebagai  Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu ,” Jurnal Wacana Hukum Vol IX Tahir,  Heri,  2010, Proses  Hukum  yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia , Cetakan Pertama, Yogyakarta: LaksBang Presssindo
Velentino Kaligis, Rainaldy, (2020), “Implikasi Hukum Atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  Tentang  KPK  Terhadap  Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi”Lex Crime, Vol. IX, No. 1
Wahidin, Samsul, 2017, Politik Penegakan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Waluyo, Bambang, (2016), Penegakan Hukum Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika
Wicaksono,  Arif,  Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, http://fh.undip.ac.id/perpus, diakses pada tanggal 25 Juni 2020
Wulansari,  C.  D.,  &  Yorisca,  Y.  (2020).  Persoalan-Persoalan  Kontemporer  dalam  Ilmu
Hukum. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 83-98.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.1999
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 53-70 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman