## UPAYA PENINGKATAN KINERJA LAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOPPENG

## EFFORTS TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE SOPPENG DISTRICT SECRETARIAT SERVICE DPRD
Anirwan 1 , Aswar Annas 2 1 Universitas Pancasakti Makassar
2 Institut Teknologi dan Pariwisata Amanaggapa Makassar Email: anirwan.science@gmail.com
ABSTRACT The  purpose  of  this  study  was  to  determine  efforts  to  improve  the performance  of  the  Soppeng  Regency  DPRD  Secretariat  services.  The research method used is the input method (the infut storage), namely the Internal  Factor  Evaluation  (IFE)  Matrix  and  the  External  Factor Evaluation  (EFE)  and matching (the  matching stage)  Matrix,  the  SWOT matrix. The IFE matrix and EFE matrix are made using five steps, namely identification  of  key  internal  and  external  factors,  the  weighting  stage, the scale setting stage, the weight and scale calculation stage, the sum of the  weighting  stages  with  the  rating  scale,  while  the  preparation  of  a strategy for improving service performance is done by selecting the top 5 of the highest scoring value of the internal and external key factors which are then entered into the SWOT matrix for matching (matching tool). The results  showed  that  efforts  to  improve  service  performance  of  the Soppeng District DPRD Secretariat had received good ratings by members of  the  DPRD  although  it  was  still  necessary  to  continue  to  improve services in order to achieve a very good rating. Therefore, to improve the performance  of  the  DPRD  Secretariat  services,  a  strategy  that  can  be carried out is to provide online-based aspiration media in support of the work  of  DPRD  members  and  to  increase  socialization  and  publication related  to  the  duties,  functions  and  performance  of  DPRD  members; increasing education and training support for secretariat staff in creating the  professionalism  of  the  DPRD  secretariat  apparatus  and  updating information and regulations through the DPRD Website integrated with the  central,  provincial  and  district  government  websites;  increasing  the adaptability  of  DPRD  secretariat  employees  in  adjusting  regulatory changes  without  reducing  service  quality;  providing  TV  information  on the  activities  of  DPRD  members  based  on  IT  and  making  regulation pocket books in support of the performance of DPRD members.
Keywords: Strategy; Improved Service Performance ; Organization

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya  peningkatan kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode masukan (the infut storage), yakni  Matriks  Internal  Factor  Evaluation  (IFE)  dan  Matriks  Eksternal Factor  Evaluation  (EFE)  dan  pencocokan  (the  matching  stage),  yakni matriks  SWOT.  Matriks  IFE  dan  matrix  EFE  dibuat  dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi factor kunci internal dan eksternal,  tahap  pemberian  bobot,  tahap  penetapan  skala,  tahap kalkulasi  bobot  dan  skala,  tahap  menjumlahkan  bobot  dengan  skala penilaian, sedangkan penyusunan strategi peningkatan kinerja layanan dilakukan  pemilihan  5  besar  dari  nilai  scoring  tertinggi  dari  faktor- faktor kunci internal dan ekternal yang kemudian dimasukkan kedalam matrix  SWOT  untuk  dilakukan  pencocokan  (matching  tool).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  peningkatan  kinerja  layanan Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  telah  mendapatkan  penilaian baik  oleh  anggota  DPRD  meskipun  masih  tetap  perlu  untuk  terus dilakukan  peningkatan  layanan  agar  bisa  mencapai  penilaian  sangat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD  maka  strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  penyediaan  media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja- kerja anggota DPRD dan  peningkatan  sosialisasi  dan  publikasi  terkait  tugas,  fungsi  dan kinerja  anggota  DPRD;  peningkatan  dukungan  pendidikan  dan pelatihan  pegawai  sekretariat  dalam  menciptakan  profesionalitas aparatur  sekretariat  DPRD  dan  update  informasi  dan  regulasi  melalui Website  DPRD  yang  terintegrasi  dengan  website  pemerintah  pusat, provinsi  dan  kabupaten;  peningkatan  kemampuan  adaptasi  pegawai secretariat  DPRD  dalam  menyesuaikan  perubahan  regulasi  tanpa mengurangi  kualitas  layanan;  penyediaan  TV  informasi  kegiatan anggota  DPRD  yang  berbasis  IT  dan  pembuatan  buku  saku  regulasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD.
Kata kunci : Strategi; Peningkatan Kinerja Layanan; Organisasi.

## PENDAHULUAN
Sekretariat  DPRD  berdasarkan  pasal  204  Undang-Undang  nomor  17 tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  pasa  l5  ayat  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah, merupakan  salah  satu  perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk  mendukung
kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  DPRD  kabupaten/kota. Sekretariat  DPRD  merupakan  unsur  pelayanan  administrasi  dan  pemberian dukungan  terhadap  tugas  dan  fungsi  DPRD  kabupaten/kota.  Kemudian Undang-Undang tersebut menjadi dasar ditetapkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  perangkat  daerah  Kabupaten Soppeng.  Selanjutnya  Peraturan  Daerah  tersebut  dijabarkan  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  23  tahun  2019 tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
Pada  pasal  204  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah dan pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,  Sekretariat  DPRD  sebagai  salah satu  perangkat  daerah,  dibentuk  untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan tugas  dan  wewenang  DPRD  kabupaten/kota.  Sekretariat  DPRD  merupakan unsur  pelayanan  administrasi  dan  pemberian  dukungan  terhadap  tugas  dan fungsi DPRD kabupaten/kota.
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  17  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah.  Kemudian  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan perangkat daerah Kabupaten Soppeng. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugasdan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Sekretariat  DPRD Kabupaten Soppeng.
Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng mempunyai tugas
menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan  dan  keuangan,  mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD  Kabupaten  Soppeng,  serta  menyediakan dan  mengoordinasikan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  DPRD  Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  dalam  menyelenggarakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah;  2)  penyelenggaraan administrasi  keuangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah;  3)  fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Penyediaan dan  pengkordinasian  tenaga  ahli  yang  diperlukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah; 5) pembinaan, pengkordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas kepala bagian; dan 6) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  dipimpin  oleh  sekretaris  DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng dan secara administratif  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  Soppeng  melalui  Sekretaris Daerah  Kabupaten  Soppeng.  Dalam  menjalankan  tugas  Sekretaris  DPRD Kabupaten Soppeng dibantu oleh 3 Kepala bagian yaitu; Kepala Bagian Umum dan  Keuangan,  Kepala  Bagian  Persidangan  dan  Perundang-undangan,  dan Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
Setiap  Kepala  Bagian  dibantu  masing-masing  2  kepala  Sub  Bagian. Kepala  Bagian  Umum  dan  Keuangan  dibantu  oleh  Sub  Bagian  Perencanaan, Pelaporan  dan  Keuangan,  dan  Sub  Bagian  Umumdan  Kepegawaian  yang dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Sub  Bagian.  Kepala  Bagian  Persidangan  dan Perundang-Undangan  dibantu  oleh  Sub  Bagian  Kajian  Perundang-undangan, dan  Sub  Bagian  Persidangan,  Risalah  dan  Publikasi  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Sub  Bagian.  Kepala  Bagian  Fasilitasi  Penganggaran  dan  Pengawasan dibantu  oleh  SubBagian  Fasilitasi  Penganggaran  dan  Sub  Bagian  Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
Berdasarkan  observasi  awal  bahwa  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Soppeng  belum  maksimal  yang  disebabkan  karena  kurangnya pemahaman  anggota  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  keterbatasan
kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  professional  yang  memahmi  tugas  dan fungsinya,  belum  tersedianya  buku  regulasi  sebagai  salah  satu  bentuk pelayanan  dalam  rangka  mendukung  kelancaran  tugas  anggota  DPRD,  belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam membantu kinerja layanan  Sekretariat  DPRD  terhadap  kebutuhan  informasi  anggota  DPRD, pelaksanaan system dan prosedur pelayanan yang belum optimal.
Berangkat  permasalah  tersebut  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  gambaran  upaya  peningkatan  kinerja  layanan Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  sehingga  dapat  menemukan  strategi yang  tepat  untuk  meningkatkan  kinerja  layanan  dalam  mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.
Annas  dkk  (2019)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  dalam peningkatan  pelayanan  kinerja  diperlukan  optimalisasi  fungsi  organisasi  dan peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota sebuah  lembaga.  Sutanti  (2014)  dalam  temuannya  menguraikan  strategi peningkatan layanan di sekretariat DPRD dengan cara: menempatkan pegawai sesuai  dengan  kemampuan  atau  kompetensi  sehingga  mampu  menjalankan pekerjaan  sesuai  uraian  tugas  pokok  dan  fungsinya,  Mengupayakan peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan pegawai  agar  lebih  bermanfaat  dan  dapat  menunjang  aktivitasnya,  serta memanfaatkan  anggaran  yang  tersedia  secara  optimal  dan  merencanakan kebutuhan anggaran untuk masa yang akan datang guna mencukupi kurangnya sarana dan prasarana kantor penunjang kegiatan pelayanan.
Tingginya  komitmen  pegawai  Sekretariat  DPRD  untuk  bekerja  secara optimal  dalam  melayani  anggota  DPRD  merupakan  salah  satu  faktor  untuk meningkatkan  layanan  sekeretariat  DPRD  (Nim,  2016).  Kulitas  dan  kuantitas pegawai  Sekretariat  DPRD  dan  motivasi  kerja  merupakan  hal  yang  dominan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana yang diteliti oleh
(Septiani,  2018;  Zamzam,  2016; Mukhlishoh  et  al,  2016;  Harahap  et  al, 2016; Novitasari, 2014 ).

## METODE PENELITIAN
Menurut  Rangkuti  (2005),  analisis  strategi  dan  pilihan  strategi mencoba  menetapkan  macam  tindakan  alternatif  yang  mungkin  terbaik  bagi suatu  daerah  dalam  usaha  mewujudkan  misi  dan  sasarann  Aplikasi  untuk menentukan  strategi  utama  berdasarkan  konsep  Rangkuti  dilakukan  melalui pemakaian  beberapa  matriks  dengan  dua  tahap  pelaksanaan,  yaitu  tahap  1  : tahap  masukan  (the  infut  storage),  yakni  Matriks  Internal  Factor  Evaluation (IFE) dan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) kemudian tahap 2 : tahap pencocokan (the matching stage), yakni matriks SWOT.
Penyusunan  strategi  ini  pada  dasarnya  tidak  hanya  sekedar  kegiatan pengumpulan  data,  tetapi  juga  merupakan  suatu  kegiatan,  pengklasifikasian dan  pra-analisis.  Pada  tahap  ini  data  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  data eksternal dan internal. Dalam evaluasi faktor strategis yang digunakan adalah model matriks faktor strategis eksternal dan matriks faktor strategis internal. Setelah  penetapan  kekuatan  dan  kelemahan  antara  faktor  internal  dengan faktor eksternal, maka disusunlah hasil analisis melalui suatu prosedur Internal Factor  Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Matrix  IFE dan EFE digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman  dalam  mengidentifikasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  kinerja layanan Sekretariat DPRD dikabupaten Soppeng.
Faktor Evaluasi Internal (IFE) matriks adalah alat manajemen strategis untuk  audit  atau  mengevaluasi  kekuatan  dan  kelemahan  dan  Faktor  Evaluasi Eksternal  (EFE)  matriks  adalah  alat  manajemen  strategis  untuk  audit  atau mengevaluasi peluang dan ancaman/hambatan utama terhadap permasalahan dalam  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  di  Kabupaten  Soppeng. Matriks IFE juga menyediakan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
hubungan  di  antara  fungsional  permasalahan  tersebut  yang  selanjutnya digunakan  dalam  perumusan  strategi.  Matriks  IFE  dan  matrix  EFE  dibuat dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi factor kunci internal dan eksternal,  tahap  pemberian  bobot,  tahap  penetapan  skala,  tahap  kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian.
Untuk  menyusun  strategi  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Soppeng  digunakan  alanalis  SWOT.  Penyusunan  strategi peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai scoring tertinggi dari faktor-faktor kunci internal dan  ekternal  yang  kemudian  dimasukkan  kedalam  matrix  SWOT  untuk dilakukan pencocokan (matching tool).

## HASIL DAN DISKUSI
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
Pada  tahap  ini  data  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  data  eksternal  dan internal  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Setelah  penetapan  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman/hambatan  terhadap  faktor  internal  dan  faktor eksternal,  maka  disusunlah  hasil  analisis  melalui  suatu  prosedur  Internal  Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) yang kemudian Matrix IFE dan EFE  digunakan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
Adapun Internal Factor Evaluation (IFE) dan Eksternal Factor Evaluation (EFE) yang  mempengaruhi  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  adalah sebagai berikut :
1) Internal Factor Evaluation (IFE) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
Faktor  Evaluasi  Internal  (IFE)  matriks  adalah  alat  manajemen  strategis  untuk audit  atau  mengevaluasi  faktor-faktor  kekuatan  dan  kelemahan  utama  terhadap permasalahan  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng. Pada  Faktor  Evaluasi  Internal  (IFE)  terdapatdua  matriks  yakni  matriks  kekuatan  dan
matriks  kelemahan.  Matriks  tersebut  merupakan  hasil  pengklasifikasian  dan  pra- analisis  kekuatan  dan  kelemahan  terhadap  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor kunci pada faktor kekuatan dan kelemahan diberikan penilaian skala rating dan nilai bobot yang kemudian dilakukan  kalkulasi bobot  dan  skala  untuk  mendapatkan  nilai  scoring  di  setiap  faktor-  factor  kunci. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini.
Tabel 1.
Matriks IFE (Kekuatan) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
No o Faktor-Faktor Kekuatan Total Skore Rating x Bobot Rating  Bobot 1  Ketersediaan  fasilitas  rapat-rapat  anggota  DPRD  sudah representative 3,14 0,06 0,197 2  Terlaksananya  dengan  baik  tugas  sekretariat  DPRD  atas pelayanan terhadap hak keuangan anggota DPRD 3,21 0,06 0,207 3  Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dalam menfasilitasi  kegiatan  DPRD  melaksanakan  Tugas  Pokok dan Fungsinya 3,07 0,06 0,198 4  Tersedianya jumlah aparatur yang memadai 3,07 0,07 0,204 5  Kemitraan  Sekretariat  DPRD  dengan  media  dan  kelompok kepentingan  serta  pemerintah  daerah  untuk  sosialsasi program 3,07 0,07 0,207 6  Sekretariat  DPRD  mampu  menyediakan  dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf secretariat fraksi untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD 3,29 0,07 0,214 7  Tersedianya Ruangan dan Sarana Staf Ahli Fraksi 0,14 0,01 0,001 8  Memahami Tatib DPRD 0,29 0,01 0,002 9  Pengeahuan  Terakait  Regulasi-Regulasi  Setiap  Pembahasan RANPERDA 0,29 0,01 0,002 10  Sekretariat  Yang  Menyediakan  Tugas  Ahli  Pada  Setiap  Alat Kelengkapan DPRD 0,21 0,01 0,001 11  Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif Sudah Maksimal 0,07 0,01 0,000 12  Penyusunan  Perda  Dari  Lembaga  DPRD  Sudah  Menyentuh Kebutuhan Masyarakat 0,21 0,00 0,001 13  Frekuensi  Sekretariat  DPRD  Berkoordinasi  Dengan  DPRD Terkait Rencana Kerja DPRD 0,14 0,00 0,001 14  Penyususnan  Rencana  Kerja  DPRD  Tepat  Waktu  Sebelum Penyususnan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 0,29 0,01 0,002 15  Ditempatkannya Pegawai Yang Tidak Sesuai Kemampuan 0,21 0,01 0,001
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2 , November 2020 139
16  Suasana Lingkungan Yang Kotor 0,21 0,00 0,001 17  Adanya  Kebutuhan  Kerja  Anggota  Yang  Sekretariat  Dan Anggota DPRD 0,21 0,00 0,001 Jumlah SKOR 0,45 1,23 Sumber Data: Data Primer, 2019 Tabel 2. Matriks IFE (Kelemahan) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng No Faktor-Faktor Kelemahan Total Skore Rating x Bobot Ratin g Bobot 1  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  belum  lengkap dan  memadai  untuk  mendukung  perkembangan  tugas secretariat DPRD 2,64 0,06 0,167 2  Akses  jaringan  internet  yang  mesih  belum  memadai  di kantor DPRD Kabupaten Soppeng 3,00 0,06 0,192 3  Belum  optimalnya  pemanfaatan  sarana  teknologi  informasi dalam  membantu  kinerja  layanan  sekretariat  DPRD terhadap  kebutuhan  informasi  anggota  DPRD  (contoh: Ketersediaan  TV  berbasis  aplikasi  dalam  menyiapkan informasi jadwal rapat-rapat anggota DPRD) 3,00 0,07 0,201 4  Keterbatasan  kapasitas  sumberdaya  manusia  yang professional yang memahami tugas dan fungsinya 3,00 0,07 0,208 5  Belum tersedianya buku regulasi sebagai salah satu bentuk pelayanan dalam rangka mendukung  kelancaran tugas-tugas anggota  DPRD  (Contoh:  Buku  saku  UU,  PP,  Perpres, Permendagri) 3,00 0,07 0,204 6  Sistem dan prosedur pelayanan belum optimal 3,00 0,07 0,199 7  Kurangnya  pemahaman  anggota  terhadap  peraturan perundang-undangan 3,29 0,07 0,224 8  Kurangnya  pelatihan  dan  pendidikan  yang  mampu meningkatkan kebutuhan kualitas sumber daya Manusia 2,79 0,06 0,160 9  Tidak Adanya Diklat Kepemimpinan Anggota DPRD 0,29 0,01 0,002 10  Kurangnya  Pemahaman  Anggota  DPRD  Terkait  Tata  Cara Pelaksanaan Rapat 0,29 0,01 0,002 11  Alokasi Anggaran Tidak Merata Sesuai Kebutuhan dan Belum Berbasis ASB 0,21 0,00 0,001 12  Aparatur  Sekretariat  DPRD  Masih  Mengedepankan  Ego Pribadi 0,21 0,00 0,001 13  Kurangnya Koordinasi Antara STAF 0,00 0,00 0,000 14  Kurangnya Pegawai PNS 0,00 0,01 0,000 Jumlah W 0,55  1,557 Total (S+W) 1
2) Eksternal Factor Evaluation (IFE) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
Faktor  Evaluasi  Eksternal  (EFE)  matriks  adalah  alat  manajemen  strategis untuk  audit  atau  mengevaluasi  faktor-faktor  peluang  dan  ancaman/hambatan utama  terhadap  permasalahan  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Soppeng.  Pada  Faktor  Evaluasi  Eksternal  (EFE)  juga  terdapat  dua matriks yakni matriks peluang dan matriks ancaman/hambatan. Matriks tersebut merupakan hasil pengklasifikasian dan pra-analisis peluang dan ancaman/hambatan  terhadap  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Soppeng.  Faktor-faktor  kunci  pada  faktor  peluang  dan  ancaman/hambatan diberikan penilaian skala rating dan nilai bobot yang kemudian dilakukan kalkulasi bobot  dan  skala  untuk  mendapatkan  nilai  scoring  disetiap  faktor-faktor  kunci. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3 dan 4 berikut ini.
Tabel 3.
Matriks EFE (Peluang) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
No Faktor-Faktor Peluang Total Skore Rating x Bobot Ratin g Bobot 1  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  mengatur  Eksistensi  kedudukan  Sekretariat  DPRD semakin baik dan strategis 3,21 0,09 0,277 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  telah  mengatur  tugas  dan fungsi sekretariat DPRD 3,21  0,09 0,280 3  Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsiserta  Tata  Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 3,07 0,09 0,267 4  Tersedianya  Tata  Tertib  DPRD  berdasarkan  Peraturan  DPRD yang  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Sekretariat DPRD 3,43  0,09 0,304 5  Hubungan  kerja  yang  harmonis  antar  lembaga  DPRD  dengan pemerintah daerah dan Anggota Forkopimda 3,57  0,09 0,322 6  Adanya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis ke DPRD 3,07  0,09 0,275 7  Tersedianya SOP Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Dan Kegiatan Anggota DPRD 0,21  0,01 0,001
8  Peningkatan SDM 0,29  0,01 0,002 9  Memahami Regulasi Yang Berlaku 0,29  0,01 0,002 10  Terbukanya Peluang Pengalokasian Anggaran Untuk Pelaksanaan Fungsi DPRD Melalui Jalur Pokok Pikiran DPRD 0,21  0,00 0,001 11  Harus Rajin Mengikuti Perkembangan 0,21  0,01 0,001 12  Sekretariat  Yang  Perlu  Mengetahui  PendalamanTugas (Bimtek) 0,21  0,01 0,001 Jumlah O 0,57 1,73 Sumber Data: Data Primer, 2019 Tabel 4. Matriks EFE (Ancaman) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng No Faktor-faktor ancaman Total Skore Rating x Bobot Ratin g Bobo t 1  Tuntutan  pelaksanaan  tugas  yang  cepat,  dan  memuaskan  dari anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng  sesuai  kebutuhan  tugas DPRD 3,21  0,08 0,262 2  Perubahan  peraturan  perundang-undangan,  pedoman  atau petunjuk  teknis  secara  langsung  maupun  tidak  terkait  system pelayanan dan fasilitas kedewanan yang tidak  berbanding lurus dengan  sosialisasi  terhadap  anggota  DPRD  dan  aparatur sekretariat DPRD 2,86 0,09 0,244 3  Adanya  perubahan  personil  melalui  mutasi  baikpejabat struktural maupun pejabat fungsional umum 2,50  0,07 0,181 4  Cepatnya  perubahan  instrumen  penyelenggara  pemerintahan daerah  dengan  sering  berubah-  ubahnya  peraturan-peraturan dari pemerintah pusat 2,71 0,08 0,215 5  Tingginya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis 2,79  0,09 0,247 6  Kuragnya  Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Prosedur Penyerapan  Aspirasi  dan  Tata  Kerja  Pada  Saat  Penyerapan Aspirasi 0,29  0,01 0,002 7  Setiap  Anggota  DPRD  Wajib  Memahami  Regulasi  Yang Berlaku 0,29  0,01 0,002 8  Peningkatan SDM Anggota dan kesektariatan 0,29  0,01 0,002 9  Penyaluran  aspirasi  masyarakat  tidak  diimbangi  dengan kompetensi DPRD 0,21  0,00 0,001 Jumlah T 0,43 1,16 Total (O+T) 1 Sumber Data: Data Primer, 2019

## Nilai Scoring Tertinggi pada Faktor Kunci Internal dan Eksternal Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
Berdasarkan  matriks  IFE  dan  EFE  yang  menyediakan  hasil pengidentifikasian  dan  evaluasi  hubungan  antara  permasalahan  terhadap  kinerja layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng  yang  selanjutnya  akan  digunakan dalam  perumusan  strategi  dalam  matriks  SWOT.  Berikut  grafik  nilai  scoring masing-masing  pada  factor  kekuatan,  kelemahan,  Peluang  dan ancaman/hambatan.
Grafik 1.
Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Kekuatan Dimiliki Sekretariat

## DPRD
Sumber Data: Data Primer, 2019
Berdasarkan  pada  Grafik  1  nilai  skoring  pada  faktor  kekuatan,  kemudian terpilih 5 nilai scoring tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan strategi dalam matriks SWOT untuk peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten  Soppeng,  yaitu;  1)  Sekretariat  DPRD  mampu  menyediakan  dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi untuk kelancaran tugas dan fungsi  DPRD;  2)  Terlaksananya  dengan  baik  tugas  sekretariat  DPRD  atas pelayanan  terhadap  hak  keuangan  anggota  DPRD;  3)  Kemitraan  Sekretariat  DPRD dengan media dan kelompok kepentingan serta pemerintah daerah untuk sosialsasi program;  4)  Tersedianya  jumlah  aparatur  yang  memadai;  dan  5)  Tersedianya dukungan  anggaran  yang  cukup  memadai  dalam  menfasilitasi  kegiatan  DPRD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## Grafik 2.
Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Kelemahan Dimiliki Sekretariat DPRD
Sumber Data: Data Primer, 2019
Berdasarkan pada Grafik 2 nilai skoring pada faktor kelemahan, kemudian terpilih 5 nilai scoring tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan strategi  dalam  matriks  SWOT  untuk  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Kurangnya pemahaman anggota terhadap peraturan  perundang-  undangan;  2)  Keterbatasan  kapasitas  sumber  daya manusia  yang  profesional  yang  memahami  tugas  dan  fungsinya;  3)  Belumter sedianya  buku  regulasi  sebagai  salah  satu  bentuk  pelayanan  dalam  rangka mendukung  kelancaran  tugas-tugas  anggota  DPRD  (Contoh:  Buku  saku  UU,PP, Perpres,  Permendagri);  4)  Belum  optimalnya  pemanfaatan  sarana  teknologi informasi dalam membantu kinerja layanan sekretariat DPRD terhadap kebutuhan informasi  anggota  DPRD  (contoh:  Ketersediaan  TV  berbasis  aplikasi  dalam menyiapkan  informasi  jadwal  rapat-rapat  anggota  DPRD);  dan  5)  Sistem  dan prosedur pelayanan belum optimal.
Grafik 3.
Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Peluang Dimiliki Sekretariat DPRD
Sumber Data: Data Primer, 2019
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2 , November 2020 144
Berdasarkan pada Grafik 3 nilai skoring pada faktor peluang, kemudian terpilih 5 nilai scoring tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan strategi dalam matriks SWOT untuk peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Hubungan kerja yang harmonis antar lembaga DPRD dengan  pemerintah  daerah dan  Anggota Forkopimda;  2)  Tersedianya  Tata  Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat  DPRD;  3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengatur tugas dan fungsi sekretariat DPRD; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Eksistensi  kedudukan  Sekretariat  DPRD  semakin  baik  dan  strategis;  dan  5)  Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis ke DPRD.
Grafik 4.
Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Ancaman/Hambatan Dimiliki Sekretariat DPRD
Sumber Data: Data Primer, 2019
Berdasarkan pada Grafik 4 nilai skoring pada faktor acaman/hambatan, kemudian  terpilih  5  nilai  scoring  tertinggi  yang  kemudian  akan  digunakan  dalam perumusan  strategi  dalam  matriks  SWOT  untuk  peningkatan  kinerja  layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat,  dan  memuaskan  dari  anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng  sesuai  kebutuhan tugas DPRD; 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya  penyaluran aspirasi  secara  demokratis;  3)  Perubahan  peraturan  perundang-undangan,
pedoman atau petunjuk teknis secara langsung maupun tidak terkait sistem pelayanan dan  fasilitas  kedewanan  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan  sosialisasi  terhadap anggota  DPRD  dan  aparatur  sekretariat  DPRD;  4)  Cepatnya  perubahan  instrumen penyelenggara  pemerintahan  daerah  dengan  sering  berubah-ubahnya peraturan-  peraturan  dari  pemerintah  pusat;  dan  5)  Adanya  perubahan personil melalui mutasi baik pejabat structural maupun pejabat fungsional umum.

## Strategi Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
Untuk  menyusun  strategi  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Soppeng  dengan  meggunakan  alanalis  SWOT  berdasarkan  dari  faktor- faktor kunci kekuatan ( Strengths ), kelemahan (Weaknesess) secara internal dan pada faktor-faktor  kunci  peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats) dalam lingkungan  yang  dihadapi  secara  eksternal.  Kemudian  digunakan  matriks  SWOT sebagai  alat  pencocokan (matchingtool) dalam  menyusun  strategi  yang  efektif untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2009).
Adapun  kekuatan  ( Strengths ),  kelemahan (Weaknesess) secara  internal dan  pada  faktor-faktor  kunci  peluang (Opportunity) dan  ancaman (Threats) peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :
1) Strenght (S)
a) Secretariat  DPRD  mampu  menyediakan  dukungan  Tenaga  Ahli  Fraksi, Kelompok Pakar, Staf Sekretariat Fraksi untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD.
b) Terlaksananya  dengan  baik  tugas  Sekretariat  DPRD  atas  pelayanan terhadap hak keuangan anggota DPRD.
c) Kemitraan  Sekretariat  DPRD  dengan  media  dan  kelompok  kepentingan serta pemerintah daerah untuk sosialisasi program.
d) Tersedianya jumlah aparatur yang memadai.
e) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dalam menfasilitasi kegiatan DPRD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2) Weaknes (W)
a) Kurangnya  pemahaman  anggota  terhadap  peraturan  perundang- undangan.
b) Keterbatasan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  professional  yang memahmi tugas dan fungsinya.
c) Belum tersedianya buku regulasi  sebagai salah satu bentuk pelayanan dalam  rangka  mendukung  kelancaran  tugas  anggota  DPRD  (contoh  : Buku Saku UU, PP, Perpres, Permendagri).
d) Belum  optimalnya  pemanfaatan  sarana  teknologi  informasi  dalam membantu  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  terhadap  kebutuhan informasi anggota DPRD, pelaksanaan system dan prosedur pelayanan yang  belum  optimal  (contoh  :  ketersedian  TV  berbasis  aplikasi  dalam menyiapkan informasi jadwal rapat-rapat anggota DPRD).
3) Oportunities (O)
a) Hubungan  kerja  yang  harmonis  antar  lembaga  DPRD  dengan pemerintah daerah dan anggota Forkopimda.
b) Tersedianya  tata  tertib  DPRD  berdasarkan  Peraturan  DPRD  yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungus Sekretariat DPRD.
c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  organisasi Perangkat  Daerah  yang  telah  mengatur  tugas  dan  fungsi  Sekretariat DPRD.
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur  eksisteni  kedudukan  Sekretariat  DPRD  semakin  baik  dan strategis.
e) Adanya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  penyaluran aspirasi secara demokratis ke DPRD.
4) Threats (T)
a) Tuntutan pelaksanaan tugas  yang  cepat dan  memuaskan dari  anggota DPRD Kabupaten Soppeng sesuai kebutuhan DPRD.
b) Tingginya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  penyaluran aspirasi secara demokratis.
c) Perubuhan  peraturan  perundang-undangan,  pedoman  atau  petunjuk teknis  secra  langsung  maupun  tidak  terkait  system  pelayanan  dan fasilitas  kedewanan  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan  sosialisasi terhadap anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD.
d) Cepatnya  perubahan  instrument  penyelenggara  pemerintahan  daerah dengan seiring berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerinah pusat.
e) Adanya  perubahan  personil  melalui  mutasi  baik  pejabat  structural maupun pejabat fungsional umum.
Sedangkan  strategi  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten
Soppeng adalah sebagai berikut :
1) Strategi (SO), yakni penyediaan media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja-  kerja  anggota  DPRD  dan  peningkatan  Sosialisasi  dan  Publikasi  terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD.
2) Strategi  (WO),  yakni  peningkatan  dukungan  pendidikan  dan  pelatihan  pegawai sekretariat  dalam  menciptakan  profesionalitas  aparatur  sekretariat  DPRD  dan update  informasi  dan  regulasi  melalui  Website  DPRD  yang  terintegrasi dengan website pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
3) Strategi  (ST),  yakni  peningkatan  kemampuan  adaptasi  pegawai  secretariat  DPRD dalam menyesuaikan perubahan regulasi tanpa mengurangi kualitas layanan.
4) Strategi  (WT),  yakni  penyediaan  TV  informasi  kegiatan  anggota  DPRD  yang berbasis  IT  dan  pembuatan  buku  saku  regulasi  dalam  mendukung  kinerja anggota DPRD.

## KESIMPULAN
Upaya  peningkatan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap  perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan  agar  bisa  mencapai  penilaian  sangat baik.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  kinerja  layanan  Sekretariat  DPRD maka  strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  penyediaan  media  aspirasi  berbasis  online dalam  mendukung  kerja-  kerja  anggota  DPRD  dan  peningkatan  sosialisasi  dan publikasi  terkait  tugas,  fungsi  dan  kinerja  anggota  DPRD;  peningkatan  dukungan pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  sekretariat  dalam  menciptakan  profesionalitas aparatur sekretariat DPRD dan update informasi dan regulasi melalui Website DPRD yang  terintegrasi  dengan  website  pemerintah  pusat,  provinsi  dan  kabupaten; peningkatan  kemampuan  adaptasi  pegawai  secretariat  DPRD  dalam  menyesuaikan perubahan  regulasi  tanpa  mengurangi  kualitas  layanan;  penyediaan  TV  informasi kegiatan  anggota  DPRD  yang  berbasis  IT  dan  pembuatan  buku  saku  regulasi  dalam mendukung kinerja anggota DPRD. maka dari itu, disarankan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten  Soppeng  melakukan  pengukuran  indeks  layanan  agar  dapat  melihat kelebihan dan kekurangan disetiap bidang yang ada di Sekertariat  DPRD, selain itu dapat menjadi evaluasi kinerja layanan Sekretariat DPRD secara berkala.

## REFERENSI
Annas,  A.,  &  Anirwan,  A.  (2019).  Upaya  Peningkatan  Kinerja  DPRD Kabupaten  Soppeng. Journal  of  Governance  and  Local
Politics , 1 (2), 82-99.
Dwiyanto, A. 2006. Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Makalah Dalam Seminar  Sehari:  Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik,  Kebijakan  dan Penerapannya . Fisipol UGM, Yogyakarta.
Harahap, A. S., & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten
Padang  Lawas. Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas Medan Area, 4(1), 29-42.
Mukhlishoh,  I.,  Hamid,  A.,  &  Arenawati,  A.  (2016). Pengaruh  motivasi kerja  terhadap  kinerja pegawai  di  sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Banten (Doctoral  dissertation,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
Novitasari,  A.  (2014).  Evaluasi  terhadap  implementasi  standar
pengukuran kinerja karyawan bagian umum untuk meningkatkan  kualitas  layanan  keluhan  masyarakat  di  Kantor DPRD Propinsi Jawa Timur. CALYPTRA, 3(1), 1-9.
Septiani,  E.  (2018).  Analisis  Kinerja  Pegawai  Dalam  Penyelengaraan Pelayanan Publik Di Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh. Jurnal Administrasi Nusantara , 1 (2), 58-73.
Sutanti, N. (2014). Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Di Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2012. Jurnal Riset Manajemen Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya  Wiwaha  Program  Magister Manajemen , 1 (1), 1-21
Rangkuti  F  D.  2005. Strategic  Management  Concepts  and  Cases  Ninth Edition . New Jersey, Prentice Hall.
Ratminto,  dan  Winarsih.  2013. Manajemen  Pelayanan .  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Zamzam,  F.  (2016).  Pengaruh  Pengembangan  Karier  dan  Iklim Organisasi  terhadap  Kinerja  Pegawai  Sekretariat  DPRD Kabupaten  OKI  dengan  Variabel  Kepuasan  Kerja  sebagai Intervening. Ekonomica Sharia , 1 (2), 1-12.

## Dokumen-Dokumen
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Soppeng  Nomor  43  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata
Kerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng .  Sekretariat  DPRD Soppeng.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Soppeng  Nomor  32  Tahun  2019. Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng .
Peraturan  Daerah  Nomor  5,  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng .
Peraturan  DPRD  Kabupaten  Soppeng  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Tata Tertib Sekretariat DPRD Soppeng .
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  Tentang Pedoman  Penyusunan
Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Sekretariat  DPRD.  2016. Laporan  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Soppeng .
Sekretariat  DPRD.  2017. Laporan  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Soppeng .
Sekretariat  DPRD.  2018. Laporan  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Soppeng .
Sekretariat  DPRD.  2019. Laporan  Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten
Soppeng .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.