Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 399 - 408

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SELAT LEMBEH KECAMATAN LEMBEH SELATAN KOTA BITUNG

## IMPLEMENTATION OF TOURIST DEVELOPMENT POLICIES LEMBEH STRAIT SUBTRACT SOUTHERN BITUNG CITY
Mex Iver Mapahena (1) , Agustinus B. Pati (2) , Deysi Tampongangoy (2)
1) Staf dan peneliti pada Pemerintah Kota Bitung/ASN
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: mexmapahena24@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
:  Rabu, 10 Maret 2021
Disetujui diterbitkan :  Rabu, 28 Juli 2021

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  implementation  of  the  policy  for  the development of the Lembeh Strait tourism object, South Lembeh District, Bitung City. as well as to determine the factors supporting and inhibiting the implementation of the policy. The research method used in this study is a qualitative descriptive. Data collection techniques used are interviews, observations and documents The theory  used  is  the  Van  Meter  and  Van  Horn  implementation  model,  the  model  consisting.  The  research informants  were  15 people. The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Lembeh  Strait  tourism  object development policy, South Lembeh District, Bitung City has not been carried out properly due to the difficulty of  establishing  communication  with  the  surrounding  community  in  terms  of  cooperation  in  maintaining  and supporting  development  facilities  and  the  implementation  of  planned  activities.  In  implementing  this  policy, human resources are still experiencing obstacles. Inadequate and ineffective coordination with other agencies is caused by the agency's own department, and the agency assumes itself that this development task is only the task of the related institutions.
Keywords : policy implementation; development; tourism objects

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  pelaksanaan  kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara,  observasi  dan dokumen.  Teori  yang  digunakan  adalah  model  implementasi  Van  Meter  dan  Van Horn.  Informan  penelitian berjumlah 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung belum terlaksana dengan baik karena sulitnya menjalin komunikasi  dengan  masyarakat  sekitar  dalam  hal  kerjasama  dalam  pemeliharaan  dan  penunjang  fasilitas pembangunan serta pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dalam implementasi kebijakan ini, sumber daya manusia  masih  mengalami  kendala.  Koordinasi  yang  tidak  memadai  dan  tidak  efektif  dengan  lembaga  lain disebabkan  oleh  departemen  lembaga  itu  sendiri,  dan  lembaga  tersebut  berasumsi  sendiri  bahwa  tugas pengembangan ini hanya tugas lembaga terkait.
Kata kunci : implementasi kebijakan; pemgembangan; objek wisata
Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh…….….....(Mex Mapahena, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Wilayah Indonesia
sebagian besar merupakan  kawasan  perairan  dengan  berbagai keindahan alam pesisir, laut dan keanekaragaman hayati  yang  sangat  potensial  untuk  dijadikan tempat  tujuan  wisata  bagi  wisatawan  domestik maupun  mancanegara.  Berdasarkan  PP  No.  50
Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional,
Pemerintah  akan  mengembangkan  Destinasi Pariwisata  Nasional  (DPN),  Kawasan  Strategis Pariwisata  Nasional  (KSPN),  serta  Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). KPPN ini di antaranya juga termasuk KSPN dan tersebar di 50 DPN. United Nation World Tourism
Organizations  (UNWTO)  mengakui  bahwa  sektor pariwisata  adalah  sektor  unggulan  dan  merupakan salah  satu  kunci  penting  untuk  pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Kemenpar, 2015).
Pariwisata merupakan sektor penting penunjang  perekonomian.  Pariwisata  juga  menjadi sarana pengembangan sosial budaya dan mempromosikan  citra  bangsa  di  luar  negeri. Pariwisata  di  Indonesia  merupakan  sektor  yang berkembang  pesat,  dianggap  sebagai  salah  satu sektor  ekonomi  terpenting.  Sektor  ini  diharapkan menjadi nomor satu dalam hal pendapatan devisa.
Menurut  Undang-Undang  Pariwisata  Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah. Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan  oleh  satu  partai  politik,  tetapi  sebagai bentuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  yang  mensyaratkan kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat setempat.  Teori-teori  pembangunan  pariwisata  yang dijelaskan  di  bawah  ini  merupakan  perspektif pemikiran  peneliti  dalam  mengimplementasikan topik  penelitian.  Teori  yang  digunakan  akan menggambarkan  bagaimana  industri  pariwisata mendukung perekonomian kota dengan mengandalkan  sektor  agrowisata  (pertanian)  yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Akibat  pertumbuhan  ini,  pariwisata  kini menjadi  kebutuhan  pendapatan  per  kapita  dunia. Tiga  revolusi  "T" (Technology  Transport,
telecommunications,  and  travel  and  tourism) , yang  dia  berikan  kemudahan  dan  kelancaran perjalanan  di  seluruh  dunia,  meninggalkan keluarga  di  rumah  tanpa  ragu-ragu.  Menurut Visi Organisasi  Pariwisata  Dunia  (WTO)  2020  di Villiers  (1999:  14),  pertumbuhan  pariwisata sekarang  rata-rata  4,1%  pertumbuhan  tertinggi  di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  ribuan Selat  dengan  keindahan  alam  yang  beragam  dan jumlah  penduduk  yang  terdiri  dari  ratusan  suku bangsa  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  baik dari  segi  wisata  alam,  sosial  dan  budaya  (Dahuri dalam  Labolo,  2011:  233).  Potensi  dan  sumber daya  alam  yang  ada  sebaiknya  dimanfaatkan  dan disulap  menjadi  sarana  wisata  yang  menarik. Daya  tarik  utama  wisatawan  yang  berkunjung  ke Indonesia  adalah  keindahan  alam  dan  kekayaan budayanya,  potensi  ini  sangat  menarik  untuk dikembangkan.
Jumlah  kunjungan  wisatawan  dari  tahun  ke tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Adapun  pengelompokan  jenis  objek  wisata pengelompokan  di  Selat  Lembeh  dibagi  menjadi  4 (empat) jenis, yaitu wisata bahari, religi atau budaya, ekowisata,  dan  event  pariwisata  (Festival  Selat Lembeh).  Pengembangan  objek  wisata  pantai  di Selat  Lembeh  ini,  harus  diimbangi  dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah karena sasaran yang ingin dicapai adalah berkebangnya  kontribusi  pariwisata  yang  begitu besar agar dapat menjadi tujuan wisata mancanegara yang siap bersaing ditingkat internasional (Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah Daerah bewenang  untuk  mengelola  kekayaan  daerah  yang secara  nyata  ada  dan  berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan  potensi  unggulan  daerah  yang disesuaikan  dengan  karakteristik  daerah yang bersangkutan.  Strategi  pengembangan  objek wisata  harus  dituangkan  dalam  produk  formal agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi.
Kebijakan  yang  ideal  tidak  akan  menjadi kebijakan yang baik apabila tidak diimplementasikan.  Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat  mencapai  tujuannya  (Nugroho,  2014:657). Pemerintah  dalam  hal  ini  memiliki  tanggung jawab  mengatur,  membina  dan  mengawasi  serta mengendalikan penyelenggaraan pariwisata. Tujuan pengembanagan kawasan wisata adalahuntuk  membangun  dan  mengembangkan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 399 - 408
kepariwisataan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan,  adil  dan  merata,  keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.
Dinas  Pariwisata  Kota  Bitung  memiliki beberapa  langkah  strategis  demi  memaksimalkan potensi  daerah  yang  dimiliki  oleh  Kota  Bitung yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan  Kepariwisataan  (RIPPARKOT) Kota  Bitung  Tahun  2017  -  2025.  Pokok  dari RIPPARKOT  adalah  mengembangkan  pariwisata berbasis  wisata  alam  dan  budaya  dengan memanfaatkan  potensi  alam  dan  memperhatikan kelestarian  lingkungan  hidup  dan  budaya  yang dilakukan melalui: Peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor
potensial;
Pengembangan  obyek  wisata  potensial  dengan meningkatkan  aspek  pemasaran  pariwisata  bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; Pengembangan kapasitas masyarakat dalam mendukung  pengembangan  kawasan  pariwisata yang  bertumpu  pada  pengelolaan  pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan pariwisata potensial.
Objek  wisata  merupakan  kawasan  fungsi utama  dengan  sarana  dan  prasarana  penunjang kegiatan  wisata.  Pengembangan  kawasan  harus melihat  potensi  yang  dimilikinya  dan  menjadi  daya tarik  bagi  konsumen  wisata.  Kriteria  yang  harus dipertimbangkan  meliputi:  Pemandangan  panorama keindahan  alam,  potensi  pertanian  dan  kekayaan alam  yang  unik  dan  menarik.  Kekayaan  budaya, tradisi  dan  adat  istiadat  yang  bernilai  tinggi,  serta kebutuhan wisatawan. Peninggalan budaya dan nilai sejarah lainnya.
Kenyataannya implementasi pengembangan objek  wisata  Selat  Lembeh  dirasakan  belum maksimal.Pengembangan  wisata  bahari  tidak  hanya fokus dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan  faktor  lain  yang  tidak  kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas,  keamanan  dan  sikap  masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh  Ristiana  (2016)  terdapat  temuan  bahwa  ada beberapa  variabel  yang  masih  menjadi  kendala dalam  implementasi  kebijakan  pengembangan kawasan  wisata  bahari  di  wilayah  pesisir  Sulawesi Utara  yaitu  aksesibilitas  yang  masih  buruk, kurangnya  fasilitas,  kurang  seimbangnya  partisipasi pemerintah  dan  LSM,  pemasaran  yang  belum
maksimal dan belum ada pelatihan untuk peningkatan  ekonomi  kreatif  serta  kurangnya ketersediaan  SDM  yang  handal  terhadap  para agen  pelaksana  yaitu  pemerintah  kabupaten, pemerintah  provinsi  dan  keterbatasan  sumber daya finansialyang menjadi penghambat keberhasilan  implementasi  kebijakan  (Ristiana,
2016). Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan Jupir (2013:27-37) menyimpulkan bahwaefektifitas Implementasi kebijakan
pengembangan  pariwisata  (studi  di  Kabupaten Manggarai) lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down. Akibatnya ruang partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas. Serta dipengaruhi  oleh  kinerja  implementator/agensi kebijakan  belum  optimal,  terbatasnya  kuantitas dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang tersedia,ego  sektoral  yang  masih  sangat  kuat, sehingga  koordinasi  dan  komunikasi  tidak berjalan efektif dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat  cenderung  menghalangi  terjadinya Implementasi Kebijakan efektif.
Hal  serupa  juga  diperkuat  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hermawan  dan Pratidina (2015) pelaksanaan pembangunan bidang  kepariwisataan  di  selama  ini  menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan,baik  secara  kuantitas  maupun kualitas  (kompeten  dan  profesional);  belum baiknya  infrastruktur  (sarana  dan  prasarana), khususnya  akses  jalan  dan  jaringan  transportasi, menuju  destinasi  wisata  sehingga  berpengaruh terhadap  kinerjasektor  kepariwisataan;  koordinasi lintas-instansi  dan  lintas-pelaku  yang  belum optimal.
Berdasarkan latar belakang  diatas  penulis menganggap  penting  untuk  melakukan  penelitian dengan tujuan mengetahui efektivitas implementasi  kebijakan  dan  upaya  pemerintah mempersiapkan tiap-tiap
komponen pengembangan pariwisata di kawasan wisata Selat Lembeh  serta  penerapan  mekanisme  pengelolaan yang  ada  saat  ini  dalam  upaya  mempersiapkan kawasan  wisata  Selat  Lembeh  sebagai  destinasi wisata unggulan.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Bitung provinsi
Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh…….….....(Mex Mapahena, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
Sulawesi  Utara  (studi  kasus  di  kawasan  objek wisata Lembeh)?
Tujuan Penelitian Penelitian
ini bertujuan untuk
mendeskripsikan  dan  menganalisis  implementasi kebijakan  pengembangan  objek  wisata  Selat Lembeh menggunakan model implementasi kebijakan  menurut  Donald  Van  Meter  dan  Carl Van Horn.

## Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini adalah a. Secara  akademis,  penelitian  ini  sebagai  salah satu  kajian  ilmu  pemerintahan  yang  berkaitan dengan kebijakan pembangunan wilayah khususnya kebijakan publik.
b. Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  masukan  dan  bahan  pertimbangan bagi  Dinas  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif serta  masyarakat,  dalam  mengelola  objek wisata di masa yang akan datang, serta sebagai sumber  referensi  bagi  penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembanagan objek wisata.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Bitung Provinsi  Sulawesi  Utara  tepatnya  di  Selat  Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan.

## Metode Pengumpulan Sampel
Metode pengumpulan sampel dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan objek wisata selat  Lembeh  di  Kecamatan  Lembeh  Selatan  Kota Bitung  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Argumen  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  pertama, implementasi kebijakan sangat membutuhkan masukan  serta  saran  yang  dapat  diwawancara. Kedua,  implementasi  kebijakan  pengembangan objek  wisata  selat  Lembeh  di  Kecamatan  Lembeh Selatan Kota Bitung ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

## Fokus Penelitian
Implementasi  kebijakan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dinilai  dari  aspek  -  aspek implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan Van Horn yang terdiri dari:
1.  Standar  dan  tujuan  kebijakan,  dimana  tujuan pengembangan  obyek  wisata  sudah  sesuai dengan  RIPPARKOT  No  5  Tahun  2017  –  2025 dan  dianggap  dapat  diterapkan  pada  masyarakat yang  memperhatikan  kemampuan  implementor tentang standard tujuan kebijakan.
2.  Sumber  daya,  ketersediaan  tenaga  kerja  atau sumberdaya  manusia  serta  keuangan  atau finansial  serta  jangka  waktu  pelaksanaan pengembang obyek wisata.
3.  Karakteristik  agen  pelaksana,  yaitu  pelaksana pengembangan  obyek  pariwisata  Selat  Lembeh yang  mampu  memberi  pengaruh  implementasi kebijakan  serta  kesiapan  jumlah  pelaksana implementasi  kebijakan  didasarkan  pada  luas wilayah  pelaksanaan  pengembangan  obyek wisata.  Pelaksana  implementasi  terdiri  dari organisasi  formal  yaitu  pemerintah  Kota  Bitung dalam hal Pramuwisata Kota Bitung.
4.  Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, yaitu sikap pelaksana kebijakan dalam pengembangan obyek wisata.
5.  Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana  difokuskan  pada  sinergitas  antar organisasi,  baik  dari  pemerintah  Kota  Bitung yaitu Dinas Pariwisata Kota Bitung dengan pihak – pihak yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata Selata Lembeh.
6.  Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  dimana memperhatikan  lingkungan  ekonomi,  social  dan politik  yang  dapat  membantu  keberhsilan  proses pengembangn obyek wisata Selat Lembeh.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui  wawancara  langsung  dengan  para  informan penelitian.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  diperoleh melalui dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian,  yaitu  gambaran  umum  mengenai  objek wisata  Selat  Lembeh  RKPD  dan  Rencana  Strategis pengembangan  pariwisata  Selat  Lembeh,  foto-foto dokumentasi,  dan  data-data  terkait  informasi  Selat Lembeh, buku dan peraturan terkait kepariwisataan, Tupoksi  Dinas  Pariwisata  Selat  Lembeh,  katalog destinasi  wisata  Selat  Lembeh,  serta  data  jumlah hotel/ losmen / villa/ cottage di Selat Lembeh.

## Informan Penelitian
Informan  adalah  individu  atau  kelompok yang  dipercaya  memiliki  informasi  tentang
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 399 - 408
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan  Ekonomi dan Teknologi Pangan serta Teknologi Pertanian).
pelaksanaan  pembangunan  obyek  wisata  di  Selat Lembeh.  Dalam mengidentifikasi  informan, penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling . yang  bertujuan  untuk  menemukan  informasi dengan  tingkat  relevansi  dan  kredibilitas  tenag pengembangn obyek wisata Selat Lembeh.
Kelompok  informan  dalam  penelitian  ini berjumlah 15 orang terdiri dari :
1) Dinas Pariwisata Kota Bitung  (3 orang)
2) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung (1 orang)
3) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung (1 orang)
4) Himpunan Pramuwisata Kota Bitung (1 orang)
5) Pemerhati Wisata kota Bitung (1 orang)
6) Perangkat Kelurahan Selat Lembeh (1 orang)
7) Pengunjung/wisatawan  objek  wisata  Pantai Selat Lembeh (3 Orang)
8) Masyarakat  Kawasan  Objek  wisata  Selat Lembeh (4 orang).

## Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam  jangka  waktu  tertentu  (Sugiyono,  2014). Selain  itu,  dalam  menganalisis  data  yang diperoleh  di  lapangan  peneliti  menggunakan model  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Penelitian
Kecamatan  Lembeh  Selatan  terletak  pada - - Selatan berbatasan dengan:
• Sebelah  Utara  dengan  Kecamatan  Lembeh Utara
• Sebelah Timur dengan Laut Maluku
• Sebelah Selatan dengan Kabupaten
Minahasa Utara
• Sebelah Barat dengan Selat Lembeh
Kecamatan  Lembeh  Selatan  merupakan bagian  dari  sebuah  pulau  yakni  Pulau  Lembeh yang  merupakan  suatu  punggung  pegunungan  yang panjang dengan ketinggian < 600 m dari permukaan laut  yang  terdiri  dari  material-material  vulkanis muda.  Di  Kecamatan  Lembeh  Selatan  Terbagi dalam  7  Wilayah  Kelurahan  dengan  jarak  dari Ibukota Kecamatan, yaitu :
1. Papusungan - PasirPanjang 6,7 Km 2. Papusungan - Paudean 3,8 Km
3. Papusungan - Batulubang 1,5 Km
4. Papusungan - Dorbolaang 10,7 Km 5. Papusungan - Pancuran 17,3 Km 6. Papusungan - Papusungan 0 Km 7. Papusungan - KelapaDua 1,5 Km Selat Lembeh merupakan wilayah administratif  Kota  Bitung  di  Provinsi  Sulawesi Utara, dan terkenal di dunia penyelaman karena menjadi  tujuan  wisata  selam  paling  populer  di Indonesia.  Selat  tersebut  memanjang  hampir utara-selatan,  memisahkan  dua  daratan,  yaitu daratan utama Sulawesi dan pulau Lembeh yang membentang  dari  utara-selatan.  Selat  Lembeh telah  dianugerahi  gelar  salah  satu  situs penyelaman  terbaik  untuk  fotografi  bawah  air karena  keunikannya  yang  mempesona  dan keanekaragaman  biota  laut  kecil  yang  spesifik. Karena  itulah,  tempat  penyelaman  ini  dijuluki "surga  fotografi  makro  bawah  air",  yang  artinya ada  banyak  miniatur  makhluk  unik,  langka  dan menakjubkan  atau  gnome  bawah  air  yang tersembunyi  di  balik  karang  dan  puing-puing bawah air. Karena keunikan ini, fotografer bawah air  profesional  bahkan  menyebutnya  sebagai "pemujaan fotografi makro bawah air".

## Pembahasan
Melalui  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 yang bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  kota  yang produktif,  aman,  nyaman  dan  berkelanjutan sebagai  pusat  kegiatan  nasional  yang  berbasis pada  kegiatan  bahari  pemerintah  kota  Bitung menerapkan  kebijakan  untuk  penataan  ruang wilayah kota yang meliputi :  perwujudan pusat- pusat  pelayanan  Kota  yang  bersinergi,  efektif, dan  efisien  dalam  menunjang  perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari;  peningkatan peran  kota  bahari  yang  ditunjang  oleh  kegiatan industri,  kelautan/perikanan,  perdagangan/jasa dan  pariwisata;  pengembangan  infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional  yang  terpadu  dengan  sistem  regional; pemantapan  kelestarian  kawasan  lindung  untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;  penetapan  kawasan  strategis wilayah  kota  dalam  rangka  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  wilayah;  dan  peningkatan
Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh…….….....(Mex Mapahena, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Hasil Wawancara Hasil  wawancara  yang  dilakukan  pimpinan Dinas Pariwisata Kota Bitung, ibu VL mengatakan bahwa :
“Tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata di  Kota  Bitung  paling  besar  berfokus  pada obyek  wisata  bahari.  Oleh  sebab  itu  banyak sekali  kegiatan  –  kegiatan  untuk  menarik wisatawan  dilakukan  yang  bertema  bahari. Lihat saja festival Selat Lembeh. Seperti yang jadi  obyek penelitian  bapak  di  selat  Lembeh. Jujur  saja,  memang  untuk  saat  ini,  secara keseluruhan  obyek  wisata  yang  ada  di  Kota Bitung,  terjadi  penurunan  kunjungan  yang dikarenakan pandemic. Apalagi dengan kebijakan  tentang  3M,  kemudian  kerja  dari rumah  serta  jaga  jarak,  yang  secara  otomatis membuat  wisatawan,  orang  –  orang  suka berplesiran  ke  tempat  –  tempat  wisata mengurungkan niat untuk berkunjung ke tempat wisata.  Saat  ini  pemkot  Bitung,  melalui  Dinas Pariwisata sedang menyusun langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan termasuk pengembangan obyek wisata melalui pengadaan saran aprasarana pendukung.”
Senada  dengan  hal  tersebut,  peneliti mewawancarai pengelola obyek wisata  di kawasan  obyek  wisata  Selat  lembeh.  Hasil wawancara  dengan  OK,  pengelola  obyek  wisata mengatakan bahwa :
“Kalau  untuk  kami  sendiri  sebagai pengelola  mengalami  kerugian  itu  pasti. Karena kami harus tetap mengurus kebutuhan obyek  wisata  yang  kami  miliki.  Tentunya membutuhkan  dana  untuk  pemeliharaan  tapi untuk  seperti  masa  sekarang  kami  mau  tidak mau  harus  menggunakan  modal  sendiri. Karena  mau  bagaimana  lagi,  kita  tidak mendapatkan pemasukan, ya…. kalaupun ada tetap  masih  kuirang  untuk  pemeliharaan. Bayar  orang  kerja,  petugas  kebersihan  listri dan  dan  lain  –  lain”.  Harapannya  mudah  – mudahan  pandemic  covid-19  segera  berkhir dan semoga secepatnya
rencana pembangunan jalan,,, jembatan yang menghubungkan langsung dari Bitung ke sini (Selat  Lembeh)  cepat  terlaksaa.  Spya  orang yang berkunjung bisa langsung menuju kesini tanpa  lagi  harus  naik  perahu.  Alasannya karena  kalau  diperahu  otomatis  bergabung
dengan wisatawan lainnya sedangkan sekarang jaga jarak harus diterapkan.”
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang berada  di  kawasan  objek  wisata  Selat  Lembeh menjelaskan  bahwa  pengembangan  pariwisata pulau Lembeh secara keseluhan untuk saat ini belum baik  dan  belum  dikelola  oleh  pemerintah  dengan maksimal,  karena  masih  ada  tempat-tempat  wisata yang  ada  di  Kecamatan  Lembeh  Selatan  butuh perbaikan dan pembenahan. Namun jika dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya  ada peningkatan  dalam  pengembangan  pariwisata pulau  lembeh.  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan oleh WS dan AJ yang mengatakan :
“Memang  kalau  dibandingkan  dengan tahun  –  tahun  sebelumnya,  keadaan  tempat wisata  di  sini  (Selat  Lembeh)  memang  lebih bagus. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan sebenarnya tidak jauh berbeda, artinya  masih  banyak  hal  –  hal  yang  perlu ditambah  agar  lebih  bisa  menarik  wisatawan untuk  dapat  mengunjungi  objek  wisata  di  Selat Lembeh secara khusus. Bersyukur untuk saat ini akan  dibangun  jembatan  yang  menghubungkan Kota  Bitung  dengan  Selat  Lembeh.  Kalau tidak salah proyek jembatan dimulai tahun ini (2020)  bersamaan  dengan  proyek  jalan  tol. Mudah – mudahan saja secepatnya.”
Pemerhati wisata dan Himpunan Pramuwisata  Kota  Bitung,  AW  dann  JG mengatakan bahwa : “Tujuan pemerintah untuk
mengembangkan  obyek  wisata,  memang sudah  seharusnya  terlebih  untuk  obyek wisata  di  selat  Lembeh.  Vila,  restoran, tempat diving, dan even – even bahari yang dilakukan,  bagi  kami  ini  menjadi  daya  jual dan daya ukur kemampuan obyek wisata di kota  Bitung  secara  keseluruhan.  Kalau untuk  Selat  Lembeh  sendiri,  dari  namya saja  sudah  di  kenal  Festival  selat  Lembeh, tentunya  itu  menjadi  penilaian  tersendiri untuk  para  wisatawan  baik  dalam  negeri ataupun  luar  negeri.  Salah  satu  kebijakan pemerintah pusat yang bekerjsama dengann pemerintah  daerah  untuk  membangun jembatan  penghubung,  kami  kira  itu menajdi satu solusi juga untuk pengembangan obyek wisata di Kota Bitung khususnya Selat Lembeh yang memang jadi primadona wisata Kota Bitung. Belum lagi, kalau  di  Selat  Lembeh,  spotnya  bagus.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 399 - 408
Sebelum  adanya  pandemic,  lokasi  wisata Selat  Lembeh  tidak  pernah  sepi,  artinya tempat  wisata  disini  selalu  penuh  wisatawan bahkan  ada  yang  menginap  sampai  berhari  – hari.  Tapi,  untuk  sekarang  pandemic  jadi masalah.  YA…  mudah  –  mudahan  secepatnya selesai  dan  pengunjung  bisa  kembali  ke  sini. Dan otomatis juga membantu UMKM yang ada di sekitar obyek wisata terbantu.”
Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  mayarakat  yang diwawacara, UT, LS, BL yang mengatakan bahwa :
“Pas masa corona begini, pendapatan kami berkurang  jauh  sekali.  Karena  sudah  tidak  ada yang datang berkunjung. Jualan yang biasanya kami  jual  ke  pengunjung  sekarang  sudah  tidak lagi.  Kan  walau  pekerjaan  utama  nelayan,  kan kalau ada sampingan yang dijual ke pengunjung bia  menambah  biaya  beli  bumbu  dapur.  Tapi sekarang  mau  tidak  mau  Cuma  berharap  hasil jualan  ikan.  Mudah  –  mudahan  secepatnya kembali normal.”
Oleh  sebab  itu  kebijakan  pengembangan objek wisata khususnya di Selat Lembeh Kecamatan Lembeh  Selatan  perlu  untuk  di  implementasikan. Menurut  perangkat  kelurahan  dan  masyarakat sekitar obyek wisata, GO dan Ap mengatakan bahwa :
“Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah Kota  Bitung  untuk  pengembangan  objek wisata merupakan  langkah  –  langkah  strategis  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  PAD  tentunya. Namun  memang  masih  terdapat  beberapa  hal yang harus dibenah. Dan tentunya itu harus ada kolaborasi  bukan  hanya  dari  pemerintah  tetapi masyarakat juga dalam hal ini pengelola wisata ataupun orang disekitar kawasan objek wisata.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  yang tertuang dalam RIPPARKOT  Nomor 5 Tahun 2017 –  2025  dijalankan    sesuai  prosedur  yang disampaikan dan sesuai dengan standar pelaksanaan serta  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  dimana kebijakan  yang  dibuat  memperhatikan  kebutuhan masyarakat  dalam  hal  ini,  pengelola  obyek  wisata dan  parawisatawan  yang  dilaksanakan  oleh  dinas pariwisata  dibantu  orleh  orgaisasi  informal  seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Bitung.
a) Sumber daya,
Selain  standar  dan  tujuan  pelaksanaan kebijakan,  sumberdaya  juga  menjadi  faktor  penting dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Sumberdaya  yang dibutuhkan yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya  finansial.  Sumberdaya  manusia  dalam pelaksanaan  kebijakan  ini  terdiri  dari  para  petugas
pelaksana kebijakan yang tetunya berasal dari Dinas Pariwisata Kota Bitung sert adibantu oleh organisasi –  organisasi  dan  pemerhati  wisata.  Menurut pimpinan dinas pariwisata, VL mengatakan bahwa :
“Sumberdaya  manusia  yang  dimaksud tentunya  bukan  Cuma  sekedar  berapa  banyak pegawai atau orang yangh dapat melaksanakan tugas  atau  kebijakan  yang  dibuat  tetapi  orang yang  kompeten  dengan  tupoksi  yang  diberikan. Untuk  dinas  pariwisata,  tentunya  dibagi  di berbagai  obyek  wisata  tidak  hanya  di  fokuskan disatu tempat saja, otomatis dikarenakan dibagi – bagi secara otomat tdk cukup. Oleh sebab itu kami mengadakan kerjasama dengan organisasi –  organisasi  bidang  kepariwisataan  untuk membantu  pelaksanaan  kebijakan  yang  dibuat. Untuk  pendanaan  kami  tentunya  difokuskan dari  APBD  Kota  Bitung.  Kalau  untuk  sarana prasarana  penunjung  yang  skala  besar, ditangani  langsung  oleh  pemerintah  pusat. Misalnya untuk pembangunan jembatan ke Selat Lembeh,  itu  dibangun  oleh  pemerintah  pusat bersamaan  dengan  proyek  jalan  tol.  Kami hanya  mebantu  mengawasi  namun  itu  lebih difokuskan oleh dinas pekerjaan umum.”
Berhubungan
dengan pendanaan pembangunan  dalam  rangka  pengembangan  obyek wisata  terutama  dalam  hal  keuangan,  peneliti mewawancarai pimpinan Bapeda Kota Bitung. Oleh GS mengatakan bahwa :
“Khusus  untuk  pembangunan  jembatan yang  menuju  kearah  Selat  Lembeh,  yang panjangnya  1  KM,  itu  membutuhkan  biaya estimasti  mencapai  500  milyar  rupiah.  Nah  itu ditangani  langsung  oleh  pemerintah  pusat dibawah  Kementerian  PUPR.  Untuk  dari Bapeda  sendiri,  kas  Kota  untuk  sekarang memang mengalami penyusutan. Sehingga PAD berkurang  dan  tentunya  tidak  cukup.  Untuk pembiayaan  disektor  pariwisata,  diambil  dari APBD  tapi  tidak  sepenuh  diberikan  sesuai permintaan  dikarenakan  harus  juga  dibagikan dgn  SKPD  lainnya.  Ini  semua  karena  corona. Tapi  harus  dicari  solusi,  dan  untuk  saat  ini dikembalikan ke SKPD masing-masing.”
Sama  halnya  juga  di  sampaikan  oleh  ML, salah  satu  staf  di  dispar  Kota  Bitung  yang menyampaikan bahwa :
“Biasanyakan kita bisa dapat bantuan dana dari retribusi yang dibagikan ke obyek  – obyek wisata  yang  ada.  Membantu  PAD.  Dengan adanya covid-19 ini, kunjungan bsa disimpulkan tidak  ada  kunjungan,  otomatis  pemasukan  pun tidak ada.”
Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh…….….....(Mex Mapahena, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
Hasil  wawancara  dan  pengamatan  yang dilakukan  oleh  peneliti,  menunjukkan  bahwa sumberdaya manusia dan finasial dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan pengembangan  obyek  wisata  di  Selat  Lembeh Kecamatan  Lembeh  Selatan  Kota  Bitung  tidak dapat  memenuhi  permintaan  dalam  hal  ini  dinas pariwisata.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  belum dapat  membantu  memberikan  bantuan  berupa dana  intensif  bagi  pengelola  obyek  wisata. Khususnya  di  obyek  wisata  Selat  Lembeh  untuk membantu  pengelolaan  obyek  wisata.  Semua dikembalikan  kepada  pengelola  obyek  wisata masing –  masing.
b) Karakteristik agen pelaksana,
Dalam menjalankan implementasi kebijakan untuk  pengembangan  obyek  wisata  di  Selat Lembeh Kecamatan  Lembeh  Selatan,  Kota  Bitung, diperlukan  pelaksana  kebijakan  yang  memiliki kompetensi  termasuk attitude yang  sesuai  dengan yang  dibutuhkan.  Dalam  pelaksanaan  pemeritah Kota  Bitung  bekerjasama  dengan  organisasi informal  seperti  Himpunan  Pramuwisata  yang berada di Kota Bitung.
Hasil  wawancara  dengan  pengurus  HPI,  AW mengatakan bahwa :
“Obyek  wisata  bukan  hanya  menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Kami dari HPI  merasa  menjadi  bagian  dalam  menangani obyek  wisata,  termasuk  mempromosikan  obyek wisata  Selat  Lembeh.  Secara  nasional  Selat Lembeh sudah dikeal karena pernah melaksanakan  even  Festival  Selat  Lembeh.  Itu menjadi  daya  jual.  Namun  yang  terpenting disini  juga,  bagaimana  pemerintah  bersama kami  dan  juga  msyarakat  saling  topang menopang untuk mengelola obyek wisata sesuai dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab  itu  komunikasi  kami  bangunn  serta  dari HPI  sendiri  bersama  dengan  pemerhati  wisata yang  ada  di  Kota  Bitung,  kami  membantu mempromosikan  bahwa  obyek  wisata  di  Kota Bitung  tentunya  untuk  saat  ini  sudah  berjalan meskipun  harus  dijalankan  mengkuti  anjuran pemerintah.  Dimasa  seperti  ini,  pengembangan obyek  wisata  harus  dilakukan  secara  besar besaran termasuk sarana prasarana pendukung.”
Dapat dikatakan bahwa pelaksana kebijakan untuk  pengembangan  obyek  wisata  selat  Lembeh tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Bitung  semata  tetapi  dibantu  oleh  organisasi  – organisasi informal termasuk dalam proses
mempromosikan  obyek  wisata  di  Kota  Bitung khususya di Selat lembeh.
c) Sikap/kecenderungan,
Dalam menyampaikan kebijakan yang dibuat, dalam  hal  ini  tentang  pengembangan  obyek  wisata Selat  Lembeh, tentunya dibutuhkan kerjasama antar masyarakat  dalam  hal  ini  pengelola  obyek  wisata yang  ada  di  Selat  Lembeh  dan  pemerintah  Kota Bitung.  Sinergitas  sangat  dibutuhkan,  dikarenakan pemerintah  mempromosikan  obyek  wisata  tentunya akan berdampak pada PAD Kota Bitung sendiri dan pada  pengelola  obyek  wisata  tentunya  menambah pendapatan  dari  hasil  pengelolaan  obyek  wisata yang dikelola. Hasil wawancara dengan JU, PK dan UD, pengelola wisata mengatakan bahwa:
“Pada  saat  ini  kami  memang  pengelolala obyek  wisata,  banyak  yang  kelabakan.  Karena mau  tidak  mau  kami  harus  merogoh  dana pribadi  untuk  pengelolaan  dalam  hal  ini pemeliharaan  obyek  wisata  yang  kami  kelola. Kami  memahami  akan  situasi  sekarang,  dan kami  juga  berterima  kasih  dengan  PemKot Bitung  yang  tetap  menjaga  sinergitas  dengan kami.  Hasil  pertemuan  yang  kami  lakukan bersama pemerintah, terdapat beberapa penyampaian solusi untuk pengembangan obyek wisata  di  tempat  kami  (Selat  Lembeh),  Salah satunya  kami  menayakan  tentang  rencana pembuatan  jalan,  akses  yang  dibuat  dan disampaikan  bahwa  hal  tersebut  merupakan proyek  nasional  dan  akan  dibuat  pemerintah pusat  bersamaan  dengan  proyek  jalan  tol.  Dan kami  sendiri  diminta  untuk  mempersiapkan akomodasi  secara  baik  terlebih  pada  masa sekarang  yang  secara  bertahap  obyek  –  obyek wisata  akan  dibuka  meskipun  dengan  protocol kesehatan.  Intnya  kami  sinergitas  dengan pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata di Selat Lembeh.”
Senada  dengan  para  pengelola  obyek  wisata, wisatawan  yang  ada  ditemui  dalam  hal  ini  pernah dating  ke  obyek  wisata  Selat  Lembeh  sebelum adanya pandemic, Ibu RS,  BD dan KO mengatakan bahwa:
“Pemerintah  dan  pengelola  obyek  wisata memang harus bekerja keras untuk mengembangkan obyek wisata di Selat Lembeh. Karena  memang  tempaya  bagus  –  bagus.  Dari pemeritah  dan  pengelola  juga menyampaikan bahwa mudah  –  mudahan secepatnya jembatan penghubung  ke  Selat  Lembeh  selesai.  Supaya kami  juga  ke  Selat  Lembeh  lebih  mudah.  Dan itu  yang  selalu  kami  dengar  dari  teman  yang kerja dinas  pariwisata, bahwa sebagai promosi pariwisata di Selat Lembeh tidak lama lagi aka
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 399 - 408
nada  akses  yang  mempermudah.  Tidak  perlu lagi  naik  perahu.  Dan  itu  saya  pikir  bagus, untuk  mempromosikan  Selat  Lembeh.  Apalagi disampaikan dengan antusias dari petugas.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  ditarik kesimpulan bahwa, pelaksana kebijakan
menyampaikan  perihal  sarana  –  prasarana  serta upaya yang dilakukan pemeritah untuk mengembangkan obyek wisata diterima dengan baik oleh  pengelola  obyek  wisata  Selat  Lembeh  serta masyarakat dalam hal ini para wisatawan.
d) Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana
Komunikasi  antar  organisasi  formal  dan informal  dapatkan  berjalan  dengan  baik.  Terdapat hubungan  yang  sinergis.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dari  hasil  wawancara  dengan  pengurus HPI  dengan  Pimpinan  dinas  Pariwisata  sebagai perwakilan pemerintah Kota Bitung dalam mengembangkan  obyek  wisata  di  Kota  Bitung terlihat  mereka  saling  mendukung.  Dari  pengurus HPI mengatakan “
“Bisa  dikatakan  bahwa  kami  sudah  saling terikat.  Sudah  punya  hubungan  yang  dalam. Ibarat orang kami sudah seperti kekasih (Sambil tertawa)….Pemkota  melalui  Dispar  sangat sering  menghubungi  dan  mengundang  kami untuk  membicarakan  tentang  upaya  untukk mengembangkan  obyek  wisata  di  Kota  Bitun secara keseluruhan buan hanya Selat Lembeh”.
Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Pimpinan Dispar  Kota  Bitung  VL.  Yang  mengatakan bahwa:
“Kami  tentunya  tidak  bisa  apabila  hanya mengandalakn kami saja, kami harus membina  hubungan  dengan  organisasi  yang tentunya  dapat  membantu  pekerjaan  kami terlebih  obyek  wisata,  untuk  Kota  Bitung yang  lebih  dikenal  dengan  lokasi  wisata bahari, tentunya kami membutuhkan kerjasama  dnengan  organisasi.  Kerjasama  itu perlu dan harus.”
Kesimpulannya  adalah  koordinasi  antar organisasi  dalam  hal  ini  pemerintah  Kota  Bitung terjalin  baik  dengan  organisasi  diluar  pemerintah dalam  hal  ini  Himpunan  Pramuwisata  Indonesia Kota  Bitung  serta  para  pemerhati  wisata  di  kota Bitung.
e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Hasil  wawancara  dengan  perangkat  dan masyarakat  di  kawasan  obyek  wisata  selat  Lembeh menunjukkan  bahwa,  kebijakan  pemerintah  tentang sarana  prasarana  untuk  mengembangkan  obyek
wisata  di  kota  Bitung  khususnya  di  Selat  Lembeh, merupakan  hal  yang  baik  dan  ditunggu  –  tunggu. Hasil  wawancara  dengan  ST,  AH  dan  RK mengatakan bahwa :
“Obyek  wisata  di  Selat  Lembeh  tentunya tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata.  Karena keindahaanya  memang  luar  biasa.  Mengenai rencana pemerintah membuat jembatan langsung  ke  Selat  Lembeh,  menurut  kami merupakan kebijakan yang tepat untuk pengembangan  obyek  wisata  di  Selat  Lembeh. Untuk kami sendiri, tentunya dari segi ekonomi akan  sangat  mebantu  kami  yang  memiliki UMKM  di  sekitar  obyek  pariwisata.  Kalau sekarang kan, sebelum pandemic, orang – orang kalau mau berkunjung tentunya harus melewatinya  harus  pakai  perahu,  memang untung  untuk  pengemudi  perahu,  tapi  untuk kami yang jualan makanan begitu, kami tetunya agak susah. Karena kebanyak sudah mempersipakan  dari  rumah  atau  membeli dilokasi sebelum naik perahu. Tapi kalau sudah ada jembatan, pengunjung tidak repot lagi untuk membayar perahu atau belanja makanan di luar, mereka bisa lebih menghemat biaya perahu dan uangnya  bisa  dibelikan  makanan  yang  kami jual”.
Menurut perangkat kelurahan, HM, mengatakan bahwa:
“Sebelum  ada  corona  memang  banyak orang dating kesini, tetapi sedikit yang membeli di warung – warung dekat obyek wisata. Karena ada  yang  mengatakan  bahwa,  uang  sudah  habis karena  sudah  bayar  perahu.  Belum  untuk  balik lagi.  Jadi  dengan  kata  lain,  kalau  sarana pendukung sudah jadi, menurut saya pendapatan masyarakat  di  sekitar  obyek  wisata  pati meningkat.  Kan  tidak  semua  orang  data  hanya langsung  ke  resort.  Ada  yang  sekedar berkeliling. Mudah – mudahan secepatnya yang drencanakan pemerintah terlaksana cepat.”

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang implementasi  kebijakan  pengembangan  obyek wisata  Selat  Lembeh  Kecamatan  Lembeh  Selatan Kota  Bitung  menggunakan  tolak  ukur  teori implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh Van Meter dan van Horn tidak terlaksana dengan
Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh…….….....(Mex Mapahena, Agustinus Pati, Deysi Tampongangoy)
baik.  Adapun  aspek  –  aspek  implementasi kebijakan yaitu:
1. Standar dan Tujuan Kebijakan
Standar  dan  tujuan  kebijakan  tertuang  dalam peraturan daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang  RIPPARKOT  Tahun  2017  2025.  Dalam RIPPARKOT  ditetapkan  tentang  pengembangan fisik  berupa  pembangunan  infrastruktur  jalan namun  pada  kenyataannya  pembangunan  jalan belum  berhasil  sedangkan  untuk  akomodasi  obyek wisata  sudah  berhasil.  Tujuan  kebijakan  ini  oleh para  pelaksana  dipahami  sebagai  pengembangan kegiatan  rekreasi  yang  mengarah  pada  pelestarian pantai  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  hal  ini pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar.
2. Sumberdaya
Sumberdaya  dalam  implementasi  kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh disimpulkan  bahwa  belum  tersedia  secara  optimal., hal  tersbut  dikarenakan  minimnya  profesionalisme petugas pelaksana serta sumber dana / finansial yang minim.
3. Karakteristik agen pelaksana
Para  agen  pelaksana  dari  Dinas  Pariwisata Kota Tomohon menjalankan  tugas untuk menopang pengembangan obyek wisata Selat Lembeh terkoordinasi  dengan  baik  yang  secara  internal maupun ekternal Dinas Pariwisata Kota Bitung.
4. Sikap/kecenderungan
Sikap  pelaksana  kebijakan  pengembangan obyek  wisata  Selat  Lembeh  Kota  Bitung  dapat dikatakan  belum  optimal  hal  ini  dilihat  dari  sikap pegawai  tentang  kebijakan  yang  dirumuskan.  Hal tersebut  diakibatkan  oleh  adanya  komponen pendukunf  yang  belum  memenuhi  kebutuhan pengimplementasian  kebijakan  yaitu  sumbe  daya finansial  dalam  menjalankan  kebijakan  terutama pada pembangunan infrastruktur jalan.
5. Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana Proses mengimplementasikan kebijakan pengembangan  obyek  wisata  Selat  Lembeh,  terjalin secara baik, hal tersebut dilihat dari koordinasi yang dilakukan  baik  secara  formal  (sosialisasi)  maupun informal  (diskusi)  meskipun  dengan  itensitas  yang kurang.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Kondisi  lingkungan  dipengaruhi  dari  luar dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan  obyek  wisata  Selat  Lembeh  seperti pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  pembangunan pengnapan  yang  terlihat  sudah  siap,  sehingga  tidak diperoleh  alas  an  untuk  menentang  kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  saran penelitian ini adalah:
1. Pemerintah harus menyelesaikan ketersediaan sumber  daya  manusia  di  industri  pariwisata dimana  pemerintah  menambah  SDM  yang memiliki  kompetensi  dibidang  pariwisata dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  jumlah kujungan  wisatawan  ke  objek  wisata  di  Kota Bitung  umumnya  dan  di  Selat  Lembeh khususnya;
2. Meningkatkan  aksesibilitas  ke  tempat  wisata di  Selat  Lembeh  sebagai  upaya  pembenahan sarana prasarana yang diprioritaskan.
3. Meningkatkan  koordinasi  lintas  sektoral dibidang  pariwisata  dengan  menggandeng OPD,  para  pengelola  tempat  wisata,  serta asosiasi yang bergerak dibidang pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  PP  No.  50  Tahun  2011  Tentang  Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional.
Anonim.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan.
Anonim.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah Kementrian  Pariwisata,  2015.  Rencana  Strategis,
Pengembangan  Destinasi  dan  Industri Pariwisata 20115-2019. (diunduh november 2019).  http://www.  kemenpar.go.id/user files/Renstra% 20 Deputi%20 PDIP 3_0%20versi%20pdf.pdf. Labolo,  Muhadam.  2011. Kepemimpinan  Bahari: Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintahan  Indonesia. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Nugroho,  Riant.  2014. Public  Policy. Jakarta:  Elex
Media Komputindo.
Susantono,  B.  2004.  Langkah  Kecil  Yang  Kita
Lakukan Menuju Transportasi Yang Berkelanjutan. Jakarta: Masyarakat Transportasi Indonesia