## PROSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN KORBAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS
Oleh: Ino Susanti inosusati22@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Andi Metra Wijaya
metra.momod78@gmail.com
Kejaksaan Tinggi Lampung Naskah Diterima : 16 Mei 2022 Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

## Abstrak
Kaum  difabel  sering  menjadi  korban  tindak  pidana  perkosaan  bahkan  pelaku kejahatan  datang  dari  lingkungan  sekitar  korban.  Deskripsi  yang  terjadi  di Lampung Tengah terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang telah diperkosa.  Korban  tersebut  adalah  perempuan  yang  selama  ini  mengalami gangguan dalam komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban  adalah  penyandang  disabilitas.  Dalam  kasus  ini,  Jaksa  menuntut  enam tahun penjara. Sementara Hakim hanya menghukum lima tahun penjara.
Hasil  penelitian  ini  pada  akhirnya  memberikan  jawaban  bahwa  faktor  yang menyebabkan  pelaku  melakukan  tindak  pidana  perkosaan  terhadap  wanita penyandang  disabilitas  adalah:  1)  penyandang  disabilitas  mudah  menjadi  target kejahatan; 2) penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan perkara  yang  dialaminya;  3)  penyandang  disabilitas  mudah  dipengaruhi  dan berpikir  bahwa  mereka  hanya  diperlakukan  secara  wajar  serta  tidak  menyadari bahwa  dirinya  menjadi  korban  kejahatan.  Penegakan  hukum  tindak  pidana perkosaan  terhadap  korban  wanita  penyandang  disabilitas  di  Lampung  Tengah dengan  acara  pemeriksaan  biasa  merefleksikan  bahwa  selama  ini  penegakan hukum  yang  ada  di  Indonesia  jauh  dari  nilai-nilai  keadilan,  dalam  putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan,  serta  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun  penjara. Sehingga  tidak  ada perbadaan  yang  mendasar  apa yang  menjadi  putusan  hakim ketika  dalam  hal  ini  korbannya  adalah  penyandang  disabilitas,  hal  ini  tentunya telah  menciderai  niilai  keadilan.  Selanjutnya  prospektif  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perkosaan  korban  wanita  penyandang  disabilitas  adalah dengan  melahirkan  Aparat  Penagak  Hukum  yang  progresif,  seperti  memiliki pemahaman  dan  perspektif  tentang  disabililitas  serta  mempertimbangkan  hasil assessment  terhadap  profil  dan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  secara  rinci dengan  bantuan  psikolog,  psikiater,  pendamping,  atau  organisasi  penyandang disabilitas,  selain  itu  Hakim  dapat  menggali  kebutuhan  penyandang  disabilitas
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas.
Kata Kunci: prospektif, penegakan hukum, tindak pidana perkosaan, wanita penyandang disabilitas.

## Abstract
People  with  disabilities  are  often  victims  of  the  crime  of  rape,  even  the perpetrators  of  crimes  come  from  the  environment  around  the  victim.  The description of what happened in Central Lampung was a woman with a disability who  had  been  raped.  The  victim  is  a  woman  who  has  experienced  problems  in communication and the panel of judges has concluded that the victim's witness is a  person  with  a  disability.  In  this  case,  the  Prosecutor  demanded  six  years  in prison. Meanwhile, the judge only sentenced him to five years in prison.
The results of this study ultimately provide an answer that the factors that cause the  perpetrators  to  commit  the  crime  of  raping  women  with  disabilities  are:  1) people with disabilities are easy targets of crime; 2) Persons with disabilities are less  likely  to  report  the  cases  they  experience;  3)  Persons  with  disabilities  are easily influenced and think that they are only treated fairly and do not realize that they are victims of crime. Law enforcement of the crime of rape against female victims  with disabilities in  Central Lampung with regular examinations reflects that  so  far  law  enforcement  in  Indonesia  is  far  from  the  values  of  justice. imprisonment for 6 (six) years in prison. So there is no fundamental difference as to  what  the  judge's  decision  is  when  in  this  case  the  victim  is  a  person  with  a disability, this of course has violated the value of justice. Furthermore, prospective law enforcement against the crime of rape of female victims with disabilities is to produce progressive Law Enforcement Officials, such as having an understanding and perspective on disability and considering the results of an assessment of the profile  and  needs  of  persons  with  disabilities  in  detail  with  the  help  of psychologists, psychiatrists, assistants, or organizations. persons with disabilities, in  addition,  judges  can  explore  the  needs  of  persons  with  disabilities  such  as access  to  sign  language  interpreters,  writing  instruments,  or  carry  out examinations according to the conditions of persons with disabilities.
Keywords: prospective, law enforcement, rape, women with disabilities.

## I. PENDAHULUAN
Perlakuan diskriminasi masih banyak diterima oleh para perempuan difabel. Baik itu  perlakuan  diskriminasi  dari  segi  sosial,  dari  segi  hukum,  dari  segi  ekonomi, pendidikan dan dari segi pelayanan kesehatan. Perilaku diskriminasi ini semakin meluas  karena  masih  minimnya  pemahaman  masyarakat  secara  umum  tentang konsep  difabel  atau  keragaman  disabilitas.  Hal  ini  yang  membuat  mereka menganggap bahwa orang difabel tidak mampu melakukan fungsi sosial seperti biasanya, lemah dan penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh perempuan difabel baik itu kejahatan fisik, emosial dan kekerasan seksual. Definisi difabel menurut Undang- Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu :  “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 1 ”
Sebagaimana  yang  terjadi  di  Lampung  Tengah  telah  terjadi  tindak  pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap wanita penyandang disabilitas. Sejalan  dengan  pemaparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  disabilitas  juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Negara. Hak tersebut bisa berupa mental  maupun  fisik  yang  harus  mendapatkan  penghormatan  integritas.  Oleh karena  itu  sudah  seharusnya  pemerintah  memberikan  perlakuan  yang  sama terhadap disabilitas, baik melalui aparat penegak hukum maupun instansi-instansi lain  yang  relevan.  Kedepannya  apabila  ada  persoalan  yang  berkaitan  dengan penyandang disabilitas dapat diselesaikan secara tuntas.
Deskripsi kasus yang diangkat dalam penelitian ini terjadi di Lampung Tengah, yang  mana  terdapat  seorang  perempuan  penyandang  disabilitas  yang  telah diperkosa  oleh  seorang  laki-laki.  Korban  perkosaan  tersebut  adalah  perempuan yang  selama  ini  dianggap  oleh  warga  sekitar  mengalami  gangguan  dalam
1 Febrina  Annisa, Penegakkan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Perkosaan Dalam Konsep Restorative Justice , Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2, hlm. 4
komunikasi  dan  majelis  hakim  telah  menyimpulkan  bahwa  saksi  korban  adalah penyandang  disabilitas.  Dalam  kasus  ini,  JPU  menuntut  enam  tahun  penjara. Sementara hakim hanya menghukum lima tahun penjara.
Hal ini mempengaruhi tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai  terpidana  masih  setengah  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  hukuman yang  diatur  dalam  pasal  285  KUHP  yang  menyatakan:  “Barang  siapa  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam proses penyelesaian perkara korban seharusnya mendapatkan hak-hak perlindungan hukum bagi wanita penyandang disabilitas, yaitu seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham tentang difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping  hukum,  hak  untuk  mendapatkan  penerjemah,  dan  hak  untuk mendapatkan ahli.
Hal  ini  tentunya  sangat  bertentangan  dengan  konvensi  Hak-hak  penyandang disabilitas CPRD (convention of the rights of person with disabilities), yang mana pada  Pasal  5  menerangkan  bahwa:  “Negara  menjamin  kesetaraan  perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas difabilitas“. Dengan  adanya  pengertian  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  jaminan  kesetaraan diberikan  oleh  negara  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  penyandang disabilitas  sehingga  tidak  terjadi  diskriminalitas  dan  serta  dapat  mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan nilai kepastian, manfaat dan keadilan hukum. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah?
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
2. Bagaimana  prospektif  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perkosaan korban wanita penyandang disabilitas?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini lebih bersifat hukum normatif ditunjang penelitian hukum empiris. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin  (ajaran).  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. 2
Sedangkan  penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  mempunyai  objek kajian  mengenai  perilaku  masyarakat. 3 Perilaku  masyarakat  yang  dikaji  adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi  dalam  mempengaruhi  pembentukan  sebuah  ketentuan  hukum  positif. 4
Penelitian  yuridis  empiris  dalam  penulisan  ini  dilakukan  melalui  wawancara langsung, terkait prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas.
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  model  pendekatan  kasus  yaitu  dengan mempelajari  penerapan  norma  serta  kaidah  hukum  dalam  praktek  hukum,  yang mana menggunakan tiga (3) bahan hukum sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka t, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.
3 Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum ,  Yogyakarta,  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, hlm.114.
4 Sunarsimi Arikunto, Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek , Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
b. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP);
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
d. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisa  dan  memahami  bahan hukum primer, meliputi :
a. Buku-buku  mengenai  Hukum  Pidana,  Penegakan  Hukum,  Hak  Asasi
Manusia  (HAM),  majalah-majalah  akademik  tentang  Lembaga  Hak Asasi Manusia, artikel artikel yang berkaitan dengan Penegakan Huum,
internet, serta buku-buku metodologi penelitian.
b. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Hukum Pidana.
c. Hasil penelitian tentang Hukum Pidana.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
a. Kamus Hukum;
b. Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perkosaan  Terhadap  Korban Wanita Penyandang Disabilitas di Lampung Tengah
Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan  hukum  adalah  pikiran-pikiran badan  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan hukum. 5 Proses  penegakan  hukum  menjangkau  pula  sampai  kepada  pembuatan hukum  perumusan  pikiran  pembuat  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan
5 Bambang  Heri  Supriyanto, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Perkosaan  Berdasarkan Hukum Positif Indonesia , Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, (2015), hlm. 8
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
hukum  akan  turut  menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu  dijalankan. 6
Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.
Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum  agar  sistem  penegakan  hukum  yang  ada  saat  ini  masih  berkiblat kepada nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. 7
Tindak  pidana  perkosaan  bukan    merupakan  tindak  pidana  yang  baru  tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana perkosaan  tidak  jera  akan  atau  tidak  takut  sama  sekali  akan  sanksi  yang  akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman  kekerasan  memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia  di  luar  pernikahan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika melihat formulasi sanski yang ditertulis dalam  Pasal  285  KUHP  di  atas  maka  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana perkosaan  adalah  sangat  berat  dua  belas  tahun,  tetapi  dalam  kenyataannya  di dalam  masyarakat  Hakim  sangat  jarang  menjatuhkan  sanksi  pidana  maksimal seperti  yang  tercantum  didalam  Pasal  285  KUHP,  banyak  Hakim  menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebakan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.
Tindak  pidana  perkosaan  sebagaimana  diatur  dalam    KUHP    Pasal  285  yang berbunyi  sebagai  berikut:‘’Barang  siapa  yang  dengan  kekerasan  atau  dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun’’. Dalam  Pasal  285  KUHP  mensyaratkan  keharusan  adanya  persetubuhan  yang bukan  istrinya  disertai  dengan  ancaman  kekerasan.  Perkosaan  ditandai  dengan
6 Chandra  Surya  Turnip, Upaya  Penanggulangankejahatan  Perkosaan  Terhadap  Anak  (Studi  Di Wilayah Provinsi Lampung) , Poenale: Jurnal bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.2, 2015, hlm. 5
7 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.
penetrasi  penis  kepada  lubang  vagina  dalam  hubungan  seks  disertai  dengan ancaman  dan  kekeraasan  fisik  terhadap  diri  korban  oleh  pelaku.  Berdasarkan uraiandi atas dapat diambil kesimpulan bahwa  yang dinamakan perkosaan adalah:
a. Suatu  hubungan  kelamin  yang  dilarang  dengan  seorang  wanita  tanpa persetujuannya;
b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan  dengan  cara  paksaan  dan  bertentangan  dengan  kemauan  wanita yang bersangkutan;
c. Perbuatan  hubungan    kelamin  yang    dilakukan  oleh  seorang  pria  terhadap seorang  wanita  yang  bukan  isterinya  atau    tanpa  persetujuanya,  dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.
Tindak  pidana  merupakan  kasus  yang  kasuistis,  tindak  pidana  perkosaan  hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti.  Dalam  membuktikan  telah  terjadi  atau  belum  terjadi  tindak  pidana perkosaan  sering  mengalami  kesulitan.  Kesulitan  dalam  hal  ini  yaitu    kesulitan tidak terdapatnya saksi yang pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim  sulit  untuk  membuktikan  dan  memutuskan  perkara.  Pembuktian  unsur- unsur  tindak  pidana  perkosaan  diatur  dan  diancamkan  pidana  seperti  yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:
1. Unsur barang siapa;
Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab, dalam kaitan ini adalah pelaku ( dader ) dari suatu tindak pidana. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Junaidi Bin Ju`in dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan  rohani  serta  dapat  memberikan  tanggapan  atau  jawaban  atas  pertanyaan majelis  Hakim  maupun  Penuntut  Umum  secara  baik  dan  lancar,  serta  tidak ditemukannya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  sehingga  dapat
disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai dengan fakta persidangan, baik melalui keterangan para saksi,  petunjuk,  keterangan  terdakwa  sendiri  maupun  barang  bukti,  telah menunjukan bahwa benar  pelaku  dalam  perkara  ini  adalah terdakwa  Junaidi Bin Ju`in bukan orang lain.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
Bahwa  berdasarkan  saksi  Siti  Lestari,  Sunarto  dan  Arnanada,  terdakwa membuat takut korban dengan menggunakan tenaganya dan mengancam akan mendobrak pintu rumah jika saksi siti lestari tidak keluar rumah sehingga saksi siti  merasa  takut  dan  dapat  disetubuhi  oleh  terdakwa;  Bahwa  terdakwa  juga mengajak saksi siti lestari untuk disuntuk agar tidak hamil ke Bidan; Bahwa kekerasan  dan  ancaman  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  terhadap  korban  siti lestari diperkuat dengan keterangan ahli, bahwa berdasarkan tes psikotes yang dilakukan Ahli terhadap Sisti Lestari dari hasil gambar yang dibuat oleh saksi siti lestari dapat disimpulkan bahwa ada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan saksi siti lestari terhadap sosok terdakwa dan saat ini korban mengalami trauma psikologis atas kejadian yang ia alami.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi- saksi,  petunjuk  dan  barang  bukti  yang  dihubungkan  satu  sama  lain,  yang dihubungkan  pula  dengan  keterangan  dan  pengakuan  terdakwa  Junaidi,  telah nyata.  Unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  merupakan  suatu perbuatan  yang  dilakukan  tenaga  dan  badan  yang  dapat  membuat  seseorang pingsan  atau  tidak  berdaya,  luka  atau  tertekan  sehingga  membuat  seseorang mengalami rasa takut yang mendalam..
Dalam konteks korban adalah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mental dan fisik, sehingga asas-asas persamaan dimata hukum harus benar-benar dikedepankan  oleh  para  penegak  hukum  itu  sendiri,  yang  mana  dalam  hal  ini faktor struktur hukum harus objektif dalam menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas,
menjelaskan  bahwa  penyandang  disabilitas  yaitu  orang  yang  memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan  yang  menyulitkan untuk berpartisipasi  penuh  dan  efektif  berdasarkan kesamaan hak.
Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  orang  yang  menyandang  disabilitas  sangat rentan menjadi korban tindak pidana, melihat keadaannya yang lemah dan tidak mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  perlawanan.  Keadaan  dan  situasi tersebut  biasanya  digunakan  oleh  seseorang  untuk  melakukan  suatu  tindak kejahatan.  Dalam  kenyataan  yang  terjadi  bahwa  faktor  penyebab  pelaku melakukan  suatu  tindak  pidana  perkosaan  terhadap  kaum  difabel  adalah  karena adanya kesempatan dimana korban berada di suatu tempat yang sepi dan pada saat kejadian  tersebut  berlangsung,  yang  ada  hanyalah  si  korban  dan  si  pelaku  saja. Penyebab lainnya adalah karena pelaku yang tidak bisa menahan nafsunya untuk melampiaskannya kepada korban.
Berangkat  dari  fakta  tersebut  diatas,  faktor  penyebab  pelaku  dapat  melakukan tindak pidana perkosaan yang dalam hal ini korban adalah penyandang disabilitas, maka dapat ditelaah secara filsafah dengan berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. 8
Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan  fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya  untuk  melakukan  kegiatan  secara  selayaknya,  yang  terdiri  dari: penyandang  disabilitas  fisik,  penyandang  disabilitas  mental  serta  penyandang disabilitas fisik dan mental. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang  hidup  dengan  karakteristik  khusus  dan  memiliki  perbedaan  dengan  orang pada umumnya.  Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi  ini.Orang  berkebutuhan  khusus  memiliki  defenisi  yang  sangat  luas,
8 Wawancara penulis  dengan  Djoko selaku  Orang  Tua Korban  wanita  penyandang disabilitas, pada tanggal 5 Mei 2022.
mencakup  orang-orang  yang  memiliki  cacat  fisik,  atau  kemampuan  IQ ( Intelligence Quotient ) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.
Deskripsi  kasus  yang  melibatkan  kaum  difabel  sebagai  korban  tindak  pidana perkosaan terjadi pada Pengadilan Negeri Gunug Sugih yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum  yang  ada  di  Indonesia  jauh  dari  nilai-nilai  keadilan,  dalam  putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara. 9
Penulis  melihat  bahwa  tidak  ada  perbadaan  yang  mendasar  apa  yang  menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai niilai keadilan yang mana nilai tersebut adalah yang menjadi cita-cita msyarakat dalam bernegara tanpa memandang suatu hal apapun. Rumusan pasal yang digunakan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya berbedaan delik yang dilakukan antara pelaku biasa dengan penyandang cacat.
M.  Marwan  Jaya  Putra  menerangkan bahwa  putusan  Hakim  pun  lebih  condong pada corak putusan yang berupa Ia bouche des lois atau sering kita dengar bahwa hakim  sebagai  corong  undang-undang.  Untuk  menciptakan  rasa  keadilan  bagi kaum-kaum  difabel  perlu  adanya  sebuah  trobosan  hukum  baru  bagi  para  catur wangsa penegak hukum, khususnya hakim untuk berani memberikan putusan yang lebih  humanis,  dan  bahkan  dapat  memberikan  beban  restitusi  tersendiri  kepada terpidana yang dicantumkan pada amar putusannya. 10
Selaras  dengan  penjabaran  tersebut  bahwa  akses  menuju  keadilan  adalah kesempatan  atau  kemampuan  setiap  warga  negara  tanpa  membedakan  latar belakangnya  (ras,  agama,  keturunan,  pendidikan,  atau  tempat  lahirnya)  untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses menuju keadilan adalah
9 Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.
10 Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.
hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia. Mengenai akses menuju keadilan, Joshua  Rozenberg  berpendapat: Few  of  usgiveita  second  thought.  We  assume justice  will  some  how  be  available,  on  tab,  when  ever  weneedit,  but  when  thet imecomestoen force our rights many of us will  find it very  difficult–if not down right impossible to obtain true justice from hecourts. 11
The  Conventionon  The  Rightsof  Personswith  Disabilities dalam  Pasal  13 dijelaskan  secara  eksplisit  mengenai  akses  terhadap  keadilan  yang  menyatakan bahwa:
a. Negara  menjamin  bahwa  penyandang  disabilitas  bisa  mendapatkan kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama  dalam  peradilan.  Negara  menjamin bahwa setiap aturan peradilan harus disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas  sehingga  bisa  berperan  penuh  dalam  semua  tahap  peradilan  dan persidangan misalnya sebagai saksi;
b. Negara akan memberikan pelatihan untuk memahami penyandang disabilitas bagi  mereka  yang  bekerja  di  lembaga  peradilan  seperti  polisi  dan  pegawai penjara. 12
Sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka  negara  harus  menjamin  persamaan  setiap  orang  di  hadapan  hukum  serta melindungi hak asasi manusia. 13
Selanjutnya,  dalam rangka  menegakkan  keadilan,  ada beberapa  asas  yang perlu dipatuhi  guna  memperoleh acces  to  justice .  Namun,  menurut  M.  Marwan  Jaya Putra bahwa asas-asas ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  tetapi  justru  terdapat  pada Konsideran  dan  Penjelasan  Umum  KUHAP,  khususnya  dalam  angka  3  bahwa: asas  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  keluhuran  harkat  serta  martabat manusia  yang  telah  diletakkan  di  dalam  undang-undang  tentang  ketentuan-
11 Joshua Rozenberg, The Search For Justice An Anotamy od the Law , Hodder and Stoughton Ltd, hlm. 194 12 Djohansjah, Akses Menuju Keadilan, Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung , 30 Juni-3 Juli 2010.
13 Sabar Slamet, Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan , Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 5
ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  ,  yaitu  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. 14

## B. Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas
Prospektif  penegakan  hukum  merupakan  peluang  atau  harapan,  pandangan (kedepan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan dalam penegakan hukum.  Dalam  perspektif  hukum  progresif  diingatkan  bahwa  kita  tidak  boleh kemudian  terjebak  pada  formalisme  hukum  yang  dalam  praktik  menunjukkan banyak  kontradiksi  dan  kebuntuan  dalam  pencarian  kebenaran  dan  keadilan substansial. 15 Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun,  akan  berjalan  sistematis  ibarat  rumusan  matematika  yang  jelas,  tegas  dan pasti. 16 Tidakada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula. 17
Peran  lembaga  kejaksaan  dalam  prospektif  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  perkosaan  tidak  lepas  dari  kodinasi  dari  lembaga-lembaga  hukum  lain dalam  membangun  sistem  hukum  nasional,  dimana  pada  dasarnya  jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum.  Sehingga  baik  buruknya  kinerja  jaksa  dalam  bidang  penuntutan  umum akan sangat mempengaruhi sistem hukum nasional. 18
Pembangunan sistem hukum nasional sangat berkaitan erat dengan teori tentang sistem  hukum  dikemukakan  pertama  kali  oleh  Lawrence  M.  Friedman  yang membagi  sistem  hukum  menjadi  tiga  unsur  yakni  struktur  hukum,  substansi hukum  dan  budaya  hukum  (kultur  hukum).  Tiga  unsur  dari  sistem  hukum  ini
14 Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.
15 Azis, S, Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Jurnal Kependidikan , Vol. II No. 2, 2014, hlm. 9 16 Sabar Slamet, Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan , Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 8 17 Barda  Nawawi  Arief, Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana ,  Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.l/No.I, 1998, hlm.8
18 Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System (tiga elemen dari sistem hukum).
Mendapatkan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa contoh hambatan yang dihadapi, yaitu:
1. Internal/ Difabilitas itu sendiri
Hambatan individu dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas.Tetapi  ada  hambatan  individu  penyandang  disabilitas  yang secara  langsung  berkaitan  dengan  kondisi  disabilitasnya.  Hambatan  ini diperkuat  oleh  pola  asuh  yang  tidak  tepat  dan  lingkungan  yang  tidak mendukung, seperti:
a. Disabilitas  fisik:  pemikiran  tentang  kondisi  fisik  dan  kesulitan  mobilitas yang  tidak  dipahami  orang  lain  menjadi  alasan  penyandang  disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
b. Disabilitas sensorik: disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan  untuk  menangkap  dan  menyampaikan  informasi  atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
c. Disabilitas intelektual: mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks  dan/atau  abstrak  (tidak  bisa  dilihat  secara  visual).  Termasuk membuat  kesimpulan  sederhana  atas  runtutan  kejadian.  Sebagian  dari mereka  mempunyai  hambatan  untuk  memahami  bahwa  sebuah  tindakan atau  keputusan  mempunyai  konsekuensi  atau  risiko  pada  diri  atau  orang lain atau mempunyai risiko hukum. 19
2. Informasi
Pengetahuan  tentang  kekerasan  yang  dialami  oleh  kelompok  disabilitas  di masyarakat, khususnya terkait penanganannya secara hukum, masih minim. 20
Banyak yang tidak mengerti apa itu kekerasan, menganggap wajar terjadinya
19 RR. Putri A. Priamsari, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas , Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, hlm. 3
20 Harahap,  Rahayu  Repindowaty,  Bustanuddin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) , Volume VIII Nomor I Januari, 2015, hlm. 11
kekerasan, mereka tidak tahu kemana dan bagaimana harus melapor, dan tidak mengetahui hak-hak hukumnya.
Sosialisasi  mengenai  hukum  sudah  dilakukan  namun  jarang  melibatkan penyandang  disabilitas  sebagai  penerima  manfaat.  Media  informasi  semakin canggih tapi masih minim memberikan informasi tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas.
3. Mobilitas
Hambatan  ini  banyak  dirasakan  oleh  disabilitas  daksa  khususnya  pengguna kursi  roda,  walaupun  tidak  terkecuali  disabilitas  yang  lain  misalnya  difabel netra. Banyak difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarganya. Misalnya, ada seorang istri yang selalu mendapat kekerasan dari suami tetapi tidak bisa bercerita atau melapor kepada keluarganya sendiri. Sehingga suami merasa  aman  perbuatannya  tidak  akan  terbongkar.  Untuk  pergi  melapor  ke APH,  terkendala  lingkungan  sekitar  yang  tidak  aksesibel,  jarak  ke  tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.
4. Layanan atau fasilitas fisik
Fasilitas  fisik  dan  non-fisik  di  kantor  polisi,  kejaksaan,  pengadilan,  bahkan kantor  pemerintahan  selama  ini  masih  belum  dapat  diakses  bagi  disabilitas, misalnya  belum  adanya  ramp,  hand  rail,  guiding  block,  maupun  toilet  yang dapat  diakses  penyandang  disabilitas.  Selain  itu,  belum  ada  dokumen  yang mudah  diakses,  khususnya  bagi  difabel  netra,  penerjemah,  pendamping  dan fasilitas  lainnya.  Hambatan  dalam  layanan  ini  semakin  memperlambat penyandang  disabilitas  mendapatkan  hak-haknya.  Penyandang  disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di Posbakum Pengadilan.  Banyak  petugas  yang  tidak  paham  terhadap  disabilitas/  belum memiliki  perspektif  disabilitas,  ruangan  yang  tidak  ramah  disabilitas,  serta tidak  adanya  panduan  bagi  petugas  bagaimana  memberikan  pelayanan  bagi disabilitas.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## 5. Penghukuman atau sanksi
Dalam  ranah  putusan,  ada  beberapa  hakim  yang  sudah  memasukkan pertimbangan  mengenai  kondisi  disabilitas  seseorang  dalam  putusannya. Sayangnya,  beberapa  putusan  belum  cukup  menggambarkan  adanya pertimbangan  tentang  kondisi  disabilitas  seseorang  dan  kerentanan  yang melekat padanya, sehingga putusan hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.
Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif, maka dalam membangun pengadilan yang inklusif tidak bisa lepas dari beberapa hal, antara lain:
1. Penguatan  kelembagaan  untuk  membangun  sistem  yang  berbasis  kebijakan peradilan yang inklusif
Penguatan  lembaga  sangat  berkaitan  dengan  peraturan  tentang  prosedur peradilan,  serta  peraturan  yang  implementatif  di  lingkungan  pengadilan  dan lembaga  terkait.  Penyusunan  mekanisme  peradilan  dan  standar  operasional prosedur  (SOP)  akan  memperkuat  kelembagaan  guna  memastikan terselenggara  peradilan  yang  inklusif.  Penguatan  kapasitas  sumber  daya manusia  dalam  lingkungan  pengadilan  dan  proses  peradilan.  Setiap  APH sangat menentukan bagaimana sebuah kasus hukum akan berjalan. APH yang memahami  penyandang  disabilitas  akan  mempengaruhi  bagaimana  proses hukum  bagi  penyandang  disabilitas  harus  dilaksanakan.  Oleh  sebab  itu, penting adanya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi APH.
2. Pembangunan infrastruktur
Penyesuaian  gedung  dengan  desain  yang  mudah  diakses  dan  berguna  bagi penyandang  disabilitas,  seperti  guiding  block,  ramp  standar,  lift  untuk bangunan bertingkat, serta papan informasi yang berupa running text, audio, braille, dan tertulis.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## 3. Kerjasama
Pengadilan  dapat  melaksanakan  kerja  sama  dengan  organisasi  penyandang disabilitas,  organisasi  masyarakat  dan  akademisi  yang  dapat  menyediakan pendamping, penerjemah, atau saksi ahli. 21
Penulis  melihat  bahwa  prospektif  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana perkosaan di masa yang akan datang dapat diaplikasikan dengan cara memberikan pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas  di  Pengadilan.  Selanjuntya  para  Aparat Penegak  Hukum  dalam  tupoksinya  harus  menegkan  hukum  yang  berbasis  / bersepektif  disabilitas,  hal  ini  dilakukan  demi  terwujudnya  persamaan  dimata hukum bagi kaum difabel yang khsusnya menjadi korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan    penjabaran  tersebut  diatas  bahwa  prospektif  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perkosaan  korban  wanita  penyandang  disabilitas  adalah dengan  melahirkan  aparat  penagak  hukum  yang  progresif,  hal  ini  dapat  di spesifikasikan dengan berbagai komponen sebagai berikut:
a) Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabililitas,
b) Aparat  Penegak  Hukum  memastikan  kondisi  fisik  dan/atau  mental penyandang disabilitas,
c) Mengidentifikasi  posisi  penyandang  disabilitas  yang  lebih  rentan  untuk menjadi  korban  dan  mendapatkan  diskriminasi  Aparat  Penegak  Hukum diharapkan jeli dalam melihat dampak psikis yang bentuknya beragam ketika dialami penyandang disabilitas,
d) Mempertimbangkan  hasil  penilaian  atau  assessment  terhadap  profil  dan kebutuhan  penyandang  disabilitas  secara  rinci  Dengan  bantuan  psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat  tulis,  atau  melaksanakan  pemeriksaan  sesuai  kondisi  penyandang disabilitas,
21 Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2022.
e) APH  dapat  mengganti  pakaian  atau  melepas  toga  Saksi/korban  haruslah memberikan  kesaksian  dengan  bebas  dan  tanpa  tekanan.  Sebagai  sebuah terobosan dalam persidangan disabilitas mental atau intelektual, hakim dapat mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak di mana seluruh APH melepas seragam / toga saat pemeriksaan,
f) Memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping,
g) Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/ juru bahasa,
h) Mendengarkan  Keterangan  Ahli.  Sehingga  prospektif  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perkosaan  korban  wanita  penyandang  disabilitas dimasa yang akan datang tidak terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik  menunjukkan  banyak  kontradiksi  dan  kebuntuan  dalam  pencarian kebenaran dan keadilan substansial.
Sehingga aparat penegak hukum dapat merefleksikan apa yang mnejadi cita-cita negara  dengan  menjamin  bahwa  penyandang  disabilitas  bisa  mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam peradilan. Negara menjamin bahwa setiap aturan peradilan harus disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas sehingga  bisa  berperan  penuh  dalam  semua  tahap  peradilan  dan  persidangan misalnya sebagai saksi serta dimasa yang akan datang Negara akan memberikan pelatihan untuk memahami penyandang disabilitas bagi mereka yang bekerja di lembaga peradilan seperti polisi dan pegawai penjara.

## IV. PENUTUP
Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas  di  Lampung  Tengah  dengan  acara  pemeriksaan  biasa  merefleksikan bahwa  selama  ini  penegakan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  jauh  dari  nilai-nilai keadilan,  dalam  putusannya  Hakim  mengadili  menyatakan  terdakwa  Junaidi bersalah  melakukan  tindak pidana  perkosaan,  serta  menjatuhkan  pidana  penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Sehingga tidak ada perbadaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas,  hal  ini  tentunya  telah  menciderai  niilai  keadilan.  Selanjutnya  terkait dengan  prospektif  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perkosaan  korban
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan aparat penagak hukum yang progresif, hal ini dapat di spesifikasikan dengan berbagai komponen sebagai berikut:  a)  Memiliki  pemahaman  dan  perspektif  tentang  disabililitas,  b)  Aparat Penegak  Hukum  memastikan  kondisi  fisik  dan/atau  mental  penyandang disabilitas,  c)  Mengidentifikasi  posisi  penyandang  disabilitas  yang  lebih  rentan untuk  menjadi  korban  dan  mendapatkan  diskriminasi  Aparat  Penegak  Hukum diharapkan  jeli  dalam  melihat  dampak  psikis  yang  bentuknya  beragam  ketika dialami  penyandang  disabilitas,  d)  Mempertimbangkan  hasil  penilaian  atau assessment  terhadap  profil  dan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  secara  rinci Dengan  bantuan  psikolog,  psikiater,  pendamping,  atau  organisasi  penyandang disabilitas, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru  bahasa  isyarat,  alat  tulis,  atau  melaksanakan  pemeriksaan  sesuai  kondisi penyandang disabilitas.
Sehingga prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita  penyandang  disabilitas    dimasa  yang  akan  datang  tidak  terjebak  pada formalisme  hukum  yang  dalam  praktik  menunjukkan  banyak  kontradiksi  dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Sehingga dapat direkomendasikan hendaknya Aparat Penegak Hukum dapat menanyakan dampak kasus,  kerugian  yang  dialami  dan  apakah  telah  diajukan  permohonan  restitusi, serta  mekanisme  pemulihan  yang  dapat  dilakukan.  Walaupun  PERMA  No.  3 Tahun 2017 mengatur mengenai cara mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pada dasarnya belum ada perma yang mengatur penyandang disabilitas,  namun  penyandang  disabilitas  dan  perempuan  termasuk  kedalam kelompok  rentan  yang  seringkali  kesulitan  untuk  mendapatkan  akses  keadilan. Serta  butuh  diakomodir  terhadap  kebutuhan  dan  hak-hak  wanita  pemyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam beberapa perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto  Sunarsimi,  Prosedur  Penulisan:  Suatu  Pendekatan  Praktek,  Rieneka Cipta, Jakarta, 2002
Fajar  Mukti,  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum,  Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007 Joshua Rozenberg, The Search For Justice An Anotamy od the Law, Hodder and Stoughton Ltd
Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

## Jurnal dan Artikel Ilmiah
Annisa  Febrina,  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak Pidana  Perkosaan  Dalam  Konsep  Restorative  Justice,  Adil:  Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2
Arief  Barda  Nawawi,  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.l/No.I, 1998 Azis, S, Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2, 2014
Djohansjah,  Akses  Menuju  Keadilan,  Pelatihan  Hak  Asasi  Manusia  Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung, 30 Juni-3 Juli 2010.
Harahap,  Rahayu  Repindowaty,  Bustanuddin,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyandang  Disabilitas  Menurut  Convention  On  The  Rights  Of Persons  With  Disabilities  (CRPD),  Volume  VIII  Nomor  I  Januari, 2015
RR. Putri A. Priamsari, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019 Sabar Slamet, Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016
Slamet Sabar, Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016
Supriyanto  Bambang  Heri,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, (2015)
Turnip  Chandra  Surya,  Upaya  Penanggulangankejahatan  Perkosaan  Terhadap Anak  (Studi  Di  Wilayah  Provinsi  Lampung),  Poenale:  Jurnal  bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.2, 2015.