## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Analisis Argumentasi Arif Sugitanata Terhadap Berkembangnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

## Lujeng Rizkiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Lujengrizqiah21@gmail.com

## Pendahuluan
Kata  hukum  keluarga  Islam  sangat  menarik  sehingga  layak  untuk dieksplorasi  secara  mendalam  dan  teratur  karena  tulisan-tulisan  Al- Qur'an  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  lebih  mendominasi daripada  teks-teks  hukum  lainnya,  dengan  sebanyak  70  ayat  yang berkaitan dengan hukum keluarga. 1 Oleh karena itu, sangat penting untuk
1 Abd  al-Wahhab  Khallaf, ‘Ilm  Ushul  al-Fiqh, (ttp:  Maktabah  al-Dakwah  al-Islamiyyah,
Abstrak: Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  terhadap sejumlah  karya  dari  Arif  Sugitanata  yang  berbicara  tentang analisis argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  di Indonesia. Memanfaatkan metode hybrid di mana data hasil wawancara dengan Arif Sugitanata sebagai bukti keabsahan data  tentang  Arif  Sugitanata  dan  studi  kepustakaan  yang data  utamanya  berasal  dari  narasumber  kemudian  ranah kepustakaan  berupa  buku-buku  dan  jurnal  ilmiah.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  terdapat  4  argumentasi  dasar Arif  Sugitanata  terhadap  berkembangnya  pembaharuan hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia,  yakni,  Pertama, Ketetapan  yang  ada  dalam  literatur  fikih  kuno  tidak  dapat menjawab  persoalan  yang  terus  muncul  di  tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan-aturan baru  dan  mapan  untuk  mengatasi  masalah-masalah masyarakat. Kedua, Pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan  dan  teknologi  kontemporer  yang  semakin canggih  sebagai  suatu  alasan  akan  keharusan  suatu perubahan.  Ketiga,  Tuntutan  untuk  melakukan  reformasi  di berbagai  elemen  agar  hukum  Islam  dapat  menjadi  acuan dalam  perumusan  undang-undang  nasional,  khususnya  di Indonesia. Keempat, Tuntutan perubahan hukum Islam dari para ahli  hukum  Islam  dunia  kepada  ahli  hukum  Islam asli Indonesia terkait masalah kesetaraan gender.
Kata  Kunci: Pembaharuan,  Hukum  Keluarga,  Arif Sugitanata, Indonesia.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
menyelidiki  evolusi  reformasi  Islam  di  bidang  hukum  keluarga,  yang sangat terkait dengan masalah modernisasi sebagai bentuk pembaharuan.
Era  saat  ini  ialah  hasil  dari  perkembangan  masyarakat  yang  akan terus memberikan tuntutan perubahan di setiap elemennya, termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga. Pembaharuan doktrin yang dimaksud dapat berupa Intra-Doctrinal Reform dan Extra-Doctrinal Reform, di mana Intra-Doctrinal  Reform  merupakan  penggabungan  pemikiran  mazhab yang ada atau memilih pendapat di luar mazhab yang dianutnya, seperti penerapan  takhayyur  dan  talfiq.  Takhayyur  merujuk  pada  keputusan hakim  untuk  meninggalkan  satu  mazhab  dan  memilih  mazhab  lain.
Sedangkan istilah talfiq mengacu pada sintesis dari banyak mazhab untuk menghasilkan norma hukum. 2 Contoh-contoh seperti ini dapat dilihat di berbagai  negara  Muslim,  termasuk  Pakistan,  Malaysia,  Indonesia,  dan Maroko,  di  mana  penerapan  hukum  keluarga  dalam  undang-undang mereka  dilakukan  sebagai  tanggapan  terhadap  tuntutan  zaman  untuk menciptakan persyaratan mayoritas yang ditetapkan dalam fikih. 3
Reformasi  Ekstra  Doktrinal  adalah  jenis  reformasi  hukum  keluarga yang melibatkan penambahan ketentuan tambahan pada teks yang ada. 4 Tunisia  dan  Turki,  misalnya,  memiliki  peraturan  keluarga  yang  sangat sensitif  terhadap  gender,  dengan  mempelai  wanita  menikah  tanpa  wali, poligami dilarang, dan warisan didistribusikan secara merata antara pria dan wanita. 5
Pada  hakikatnya,  gagasan-gagasan  para  mujtahid  tertuang  dalam bidang  ijtihadi,  dan  dapat  diperbaharui  seiring  dengan  perkembangan zaman  dengan  terus  mengikuti  nash-nash  yang  ada.  Dengan  demikian, hasil  ijtihad  para  mujtahid  selalu  didasarkan  pada  wahyu  yang  bersifat transendental,  tetapi  harus  dipahami  bahwa  hasil  ijtihad  tersebut
t.th.), hlm. 32-33
2 Mahmood, Tahir, (1972), Family Law Reform in The Muslim World, New Delhi: The Indian Law Institut.
3 Miftahul Huda, Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern , (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 129
4 Atun Wardatun dan Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam , (Mataram:
LEPPIM IAIN Mataram, 2014), hlm. 3
5 Huda, Hukum  Keluarga,  Potret  Keragaman  Perundang-undangan  di  Negara-negara  Muslim Modern , hlm. 122
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
bukanlah  wahyu  itu  sendiri,  melainkan  hasil  penafsiran  atas  tujuan wahyu tersebut. 6
Dari  penjabaran  di  atas,  pada  penelitian  ini,  peneliti  berusaha menjabarkan hasil pemikiran dari Arif Sugitanata mengenai argumentasi Arif Sugitanata terhadap berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara spesifik peneliti sarikan dari tulisan-tulisan yang pernah dilakukan oleh Arif  Sugitanata. Arif Sugitanata merupakan pemerhati dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam. Lahir di Dusun Lendang Beso, Keluarahan Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan  pendidikan  Arif  Sugitanata  mulai  dari  S1  hingga  saat  ini sedang  menempuh  S3  menjadi  motivasi  peneliti  kenapa  mengangkat nama  tokoh  muda  ini  sebagai  objek  kajian  dari  segi  penelitiannya.  Pada tingkat  S1,  Arif  Sugitanata  mulai  mendalami  Hukum  Keluarga  Islam  di UIN  Mataram  yang  kemudian  di  lanjutkan  ke  tingkat  Magister  di  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Arif merupakan lulusan terbaik Magister Ilmu Syari’ah  Konsentrasi  Hukum  Keluarga  Islam  dan  tercepat  tahun  2021 dengan masa studi hanya 1 Tahun 5  Bulan 23 Hari. Saat ini Arif sedang menempuh masa Doktroral Ilmu Syari’ah dengan konsentrasi yang sama yakni  Hukum  Keluarga  Islam  di  kampus  yang  sama  juga  yakni  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 7
Kajian  ini  berusaha  menganalisa  bagaimana  argumentasi  Arif Sugitanata  terhadap  berkembangnya  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  di  Indonesia  dengan  memanfaatkan  metode  hybrid  di  mana  data hasil  wawancara  dengan  Arif  Sugitanata  sebagai  bukti  keabsahan  data tentang  Arif  Sugitanata  dan  studi  kepustakaan  yang  data  utamanya berasal dari narasumber kemudian ranah kepustakaan berupa buku-buku dan  jurnal  ilmiah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  terdapat  4 argumentasi  Arif  Sugitanata  terhadap  berkembangnya  pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni, Pertama, Ketetapan yang ada dalam  literatur  fikih  kuno  tidak  dapat  menjawab  persoalan  yang  terus muncul di tengah perkembangan era globalisasi dengan mencari aturan- aturan  baru  dan  mapan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  masyarakat. Kedua,  Pertumbuhan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan
6 Iffatin  Nur,  “Pembaharuan  Konsep  Kesepadanan  Kualitas  (Kafaa’ah)”, Jurnal  Studi Agama dan Pemikiran Islam , Vol. 6, No. 2, (Desember 2012), hlm. 412
7 Wawancara dengan Arif Sugitanata pada tanggal 1 April 2023

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
suatu  perubahan.  Ketiga,  Tuntutan  untuk  melakukan  reformasi  di berbagai  elemen  agar  hukum  Islam  dapat  menjadi  acuan  dalam perumusan  undang-undang  nasional,  khususnya  di  Indonesia.  Keempat, Tuntutan  perubahan  hukum  Islam  dari  para  ahli  hukum  Islam  dunia kepada  ahli  hukum  Islam  asli  Indonesia  terkait  masalah  kesetaraan gender
Memahami Konsep dan Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Ada  beberapa  padanan  kata ahkam  al-zawaj,  huquq  al-'alaih,  qanun  al- usrah, qanun, dan juga al-ahwal al-sykhshiyyah (
), yang oleh
Wahbah  al-Zuhaili  didefinisikan  sebagai  hukum  yang  berkaitan  dengan hubungan manusia dengan keluarganya, yang diawali dengan pernikahan dan  diakhiri  dengan  pembagian  harta  peninggalan  yang  diakibatkan karena anggota keluarga sebagai pewaris telah meninggal dunia. 8 Hukum keluarga,  sebagaimana  didefinisikan,  adalah  hukum  yang  mengatur ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  anggota  keluarga  dalam lingkup  rumah  tangga,  termasuk  ranah  perkawinan,  nafkah,  keturunan, warisan hingga hadhanah.
Wahbah  al-Zuhaili  membagi  hukum  keluarga  Islam  kedalam  tiga katagori:  pertama,  hukum  keluarga  yang  dimulai  dari  proses  melamar hingga  cerai,  baik  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  atau  akibat  dari perceraian;  kedua,  hukum  harta  keluarga,  yang  meliputi  warisan  dan wasiat;  dan  ketiga,  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  transaksi  lainnya, seperti  penerimaan  dan  pengeluaran. 9 Pandangan  kedua  adalah Mushthafa  Ahmad  Az-Zarqa,  yang  mengkategorikan  hukum  keluarga menjadi  tiga  golongan:  pertama,  pernikahan  dan  hal-hal  yang berhubungan  langsung  dengannya,  kedua,  perwalian  dan  wasiat,  dan ketiga, warisan. 10
Al-Quran  dan  Hadis  adalah  sumber  hukum  keluarga  Islam.  Kedua sumber  tersebut  kemudian  diteliti,  dengan  kesimpulan  yang  berbentuk fikih,  fatwa,  dan  bahkan  hukum  (qânun).  Para  akademisi  yang
8 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 1
9 Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu ,  (Bairut:  Dar  al-Fikr,  1989),  Jilid  VI, hlm. 6 10 Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid, (Damsyiq: Al-Adib, t.t.), Jilid I, hlm. 34

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mempelajari  hukum  keluarga  Islam      telah  menciptakan  banyak  fikih. fikih  yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  termasuk  semua  konsekuensi hukumnya,  termasuk  dalam  fikih  munâkahat.  Sementara  itu,  fiqh mawarits merupakan ringkasan dari  hukum fiqh yang berkaitan dengan warisan,  kedua  item  hukum  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai hukum  tertulis.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  diterapkan  secara  hukum, barang  hukum  Islam  (fikih  dan  fatwa)  harus  dimasukkan  ke  dalam undang-undang. 11
Banyak  konsep  dalam  hukum  keluarga  yang  dibentuk  berdasarkan telaah atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
1. Konsep  monogami  menyatakan  bahwa  seorang  pria  hanya  boleh memiliki  satu  istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  memiliki  satu pasangan.
2. Konsep konsensualisme menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah  apabila  calon  suami  dan  istri  yang  akan  melangsungkan perkawinan sepakat atau mencapai kata sepakat.
3. Konsep  kesatuan  total,  yaitu  kesatuan  kepemilikan  properti  antara suami dan istri (Pasal 119 KUH Perdata);
4. Konsep proporsional, yaitu konsep di mana hak dan kedudukan istri dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  masyarakat  adalah  seimbang dengan  hak  dan  kewajiban  suami  (Pasal  31  UU  Perkawinan  No.1 Tahun 1974);
5. Konsep  indivisibility,  yang  menekankan  bahwa  hanya  ada  satu  wali dalam setiap perwalian. 12
Pertanyaan mengenai reformasi hukum keluarga telah diperdebatkan dalam sejarah Indonesia sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Topik ini berkembang pada Kongres Perempuan tahun 1928 sebagai akibat dari banyaknya  kejadian  yang  menimpa  perempuan  dalam  kehidupan pernikahan mereka. Misalnya, perkawinan di bawah umur, kawin paksa,
11 Mohammad Daud Ali, Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer ·, Makalah , dipresentasikan  pada  simposium  nasional  Pengadilan  Agama  dalam  Masyarakat Kontemporer  sebagai  Pengadilan  Keluarga,  (Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia dan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1993).
12 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure,
Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
poligami,  perceraian  yang  sewenang-wenang,  dan  pengabaian  hak-hak perempuan, dan lain-lain. 13
Peraturan  pencatatan  pernikahan  dikembangkan  pada  tahun  1937 oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  sebagai  peraturan  pernikahan kontemporer. Tindakan ini diadopsi atas permintaan kelompok-kelompok perempuan pada saat itu. Peraturan pencatatan pernikahan di Indonesia ini  berlaku  untuk  penduduk  pribumi,  Arab,  dan  Asia  non-Tionghoa. Secara  mengejutkan,  peraturan  ini  menetapkan  aturan  monogami  dan memberikan hak cerai yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Namun, peraturan  ini  hanya  berlaku  untuk  individu  yang  memutuskan  untuk mendaftarkan  pernikahan  mereka.  Pada  tahun  1950,  Indonesia  belum memiliki  undang-undang  pernikahan  yang  memenuhi  semua kepentingan  agama  dan  ras.  Pemerintah  Indonesia  menolak  peraturan pernikahan monogami. Sebelumnya, terdapat peraturan pemerintah pada tahun  1946  yang  mewajibkan  pencatatan  pernikahan,  menghimbau  agar tidak  ada  pernikahan  anak  dan  pernikahan  paksa,  mengusulkan  agar otoritas pernikahan menginformasikan hak-hak pasangan, dan bertujuan untuk menghindari perceraian dengan cara menilai kesulitan kedua belah pihak.  Sayangnya,  pernikahan  anak  dan  pernikahan  paksa  masih  sering terjadi.  Mungkin  hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  larangan-larangan ini hanya bersifat anjuran. Akibatnya, permintaan untuk undang-undang pernikahan  yang  menjamin  hak  yang  sama  bagi  semua  orang  terus berlanjut hingga komisi pernikahan didirikan pada tahun 1950. 14
Panitia perkawinan terdiri dari para ahli agama, yang sebagian besar adalah  laki-laki,  serta  para  pemimpin  perempuan  dari  berbagai  agama, termasuk Katolik dan Islam. Panitia ini berhasil membuat undang-undang perkawinan  yang  komprehensif  yang  dapat  diadopsi  oleh  semua penduduk  Indonesia.  Namun,  dalam  bentuk  aslinya,  pernikahan didasarkan  pada  persetujuan  bersama,  dan  poligami  hanya  diizinkan dalam kondisi yang berat dan dengan persetujuan agama dari pasangan.
Namun,  sebuah  kejadian  luar  biasa  terjadi  ketika  Komisi  Perkawinan merumuskan  undang-undang  perkawinan.  Dekrit  No.  19  tahun  1952, sebuah  deklarasi  pemerintah  pada  masa  itu,  membahas  peraturan  yang
13 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145
14 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mengatur  pembayaran  pensiun  bagi  janda  pejabat  pemerintah.  Aturan tersebut  antara  lain  mengatur  bahwa  dalam  kasus  poligami,  tunjangan pensiun  diberikan  dua  kali  lipat  dari  jumlah  yang  diterima  oleh  janda pegawai,  sehingga  dibagi  sama  rata  dengan  pasangan  tambahan  yang jumlahnya  tidak  lebih  dari  empat  orang.  Sementara  itu,  pejabat  federal pria  yang  melakukan  poligami  dibayar  lebih  tinggi.  Ini  berarti  bahwa poligami diizinkan dan bahkan didorong oleh negara, yang membayarnya dengan dana publik. Dekrit ini tak pelak menimbulkan protes dan unjuk rasa  dari  berbagai  organisasi  hak-hak  perempuan.  Namun  demikian, karena  hubungan  mereka  yang  bermasalah  dengan  sejumlah  kelompok agama  yang  dipimpin  oleh  laki-laki  pada  saat  itu,  tidak  ada  satu  pun organisasi perempuan Muslim yang berpartisipasi. 15
Akibatnya,  upaya  untuk  mengubah  hukum  keluarga  berlangsung hingga  tahun  1974.  Sejumlah  pemimpin  menuntut  segera  dibuatnya undang-undang yang mengatur pernikahan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Undang-undang ini  harus  membahas  masalah-masalah  seperti:  (1)  persetujuan  dari  calon suami  dan  istri  untuk  mencegah  pernikahan  paksa;  (2)  penetapan  usia minimum  untuk  menikah  mengingat  pentingnya  kesejahteraan  keluarga dalam pernikahan; (3) pernikahan berdasarkan prinsip monogami dengan pengecualian yang sangat ketat.
Dengan  adanya  permintaan  tersebut,  aturan  yang  dibutuhkan akhirnya  dibuatlah  Undang-Undang  Hukum  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974.,  di  sisi  lain,  adalah  norma-norma  normatif  yang  mengatur  pola perilaku  manusia.  Hukum  tidak  terbentuk  dalam  ruang  hampa; sebaliknya,  hukum  muncul  dari  kebutuhan  sadar  masyarakat  akan pedoman  bersama.  Dengan  demikian,  hukum  harus  berubah  untuk mencerminkan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat,  termasuk tradisi  masyarakat,  adat  istiadat,  dan  agama.  Dalam  pemikiran  Islam, inilah  yang  dimaksud  dengan  al-adat  muhkamat,  atau  kebiasaan masyarakat  yang  dapat  dijadikan  hukum.  Hukum  tidak  boleh mengecualikan  diri  dari  upaya-upaya  untuk  memperbaruinya berdasarkan  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  umum.  Lebih  jauh lagi,  idealnya,  sebuah  hukum  harus  selalu  menghormati  cita-cita  Islam dan  hak  asasi  manusia  seperti  keadilan,  kemaslahatan  ( maslahah ),
15 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure,
Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
pluralisme  ( al-ta’addudiy ),  demokrasi  ( al-dimuqratiy ),  dan  kesetaraan  ( al- musâwah ),  khususnya  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Akibatnya,  tuntutan  untuk  melakukan  amandemen  terhadap  UU Perkawinan  No.  1  tahun  1974  akhir-akhir  ini  semakin  meningkat.  Tidak hanya  di  Indonesia,  di  beberapa  negara  Muslim  lainnya,  tuntutan  yang sama juga muncul karena hukum keluarga yang berlaku di negara mereka masih  timpang  gender  dan  belum  memenuhi  kebutuhan  keadilan bersama.  Reformasi  hukum  keluarga,  bisa  ditebak,  selalu  menjadi  topik yang  diperdebatkan  di  negara-negara  Muslim  modern.  Akibatnya, inisiatif  untuk  memodifikasi  hukum  keluarga  biasanya  mendapat tentangan  yang  cukup  besar,  terutama  dari  organisasi-organisasi keagamaan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  memodifikasi  hukum keluarga  dianggap  mengubah  substansi  agama.  Mereformasi  hukum keluarga  dapat  dianggap  sebagai  penolakan  terhadap  hukum  Islam. Akibatnya,  tidak  semua  negara  Muslim  memodernisasi  hukum  keluarga mereka. Akibatnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga berlangsung hingga tahun 1974. Beberapa orang dalam rapat dengar pendapat umum dengan  DPR  pada  saat  itu  meminta  agar  undang-undang  tentang perkawinan segera dibentuk. 16

## Sekilas Biografi Arif Sugitanata
Sebagaimana  disinggung  di  awal  bahwa  Arif  Sugitanata  merupakan pemerhati  dan  peneliti  di  bidang  hukum  keluarga  Islam  dan  juga merupakan  dosen  di  perguruan  tinggi.  Lahir  di  Dusun  Lendang  Beso, Kelurahan  Praya  Lombok  Tengah,  Nusa  Tenggara  Barat.  Perjalanan pendidikan  Arif  Sugitanata  mulai  dari  S1  hingga  saat  ini  sedang menempuh S3 menjadi motivasi peneliti kenapa mengangkat nama tokoh muda  ini  sebagai  objek  kajian  dari  segi  penelitiannya.  Pada  tingkat  S1, Arif  Sugitanata  mulai  mendalami  Hukum  Keluarga  Islam  di  UIN Mataram yang kemudian di lanjutkan ke tingkat Magister di UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta.  Arif  merupakan  lulusan  terbaik  Magister  Ilmu Syari’ah  Konsentrasi  Hukum  Keluarga  Islam  dan  tercepat  tahun  2021 dengan  masa  studi  hanya  1  Tahun  5  Bulan  23  Hari  Hari.  Saat  ini  Arif sedang  menempuh  masa  Doktroral  Ilmu  Syari’ah  dengan  konsentrasi
16 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
yang  sama  yakni  Hukum  Keluarga  Islam  di  kampus  yang  sama  yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 17
Perhatian  yang  serius  Arif  Sugitanata  lakukan  pada  ranah  bidang hukum  keluarga  Islam  dibuktikan  dengan  beberapa  kajian  oleh  Arif Sugitanata  yang  menjadi  daya  tarik  peneliti  untuk  menganalisis pemikirannya.  Seperti Konsep  Pertunangan  Dalam  Perspektif  Agama  (Studi Komperatif  Agama  Islam  Dan  Kristen) 18 ,  Manajemen  Membangun  Keluarga Sakinah  Yang  Hidup  Berbeda  Kota  Tempat  Tinggal, 19 Relevansi  Pembaharuan Islam  Bidang  Hukum  Keluarga  Terhadap  Egaliter  Laki-Laki  Dan  Perempuan, 20 Memberikan  Hak  Wali  Nikah  Kepada  Kyai:  Praktik  Taukil  Wali  Nikah  Pada Masyarakat  Adat  Sasak  Sade, 21 Hukum  Keluarga  Islam  Di  Brunei  Darussalam (Studi  Analisis  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Islam), 22 Larangan  Adat Nyongkolan  Dalam  Perkawinan  Masyarakat  Sasak  Lendang  Beso  Pada  Masa Pandemi  Covid-19, 23 Penalaran  Istislah  Dalam  Pencatatan  Perkawinan, 24 Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami Dan Istri, 25 Product Renewal In  The  Field  Of  Family  Law  In  Indonesia, 26 Produk-Produk  Pembaharuan
17 Wawancara dengan Arif Sugitanata pada tanggal 1 April 2023
18 Arif  Sugitanata,  “Konsep  Pertunangan  Dalam  Perspektif  Agama:  Studi  Komperatif Agama Islam Dan Kristen,” ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 139–147.
19 Arif  Sugitanata,  “Manajemen  Membangun  Keluarga  Sakinah  yang  Hidup  Berbeda Kota Tempat Tinggal.” MADDIKA: Journal Family Law 1.2 (2020): 1-10 20 Arif  Sugitanata,  “Relavansi  Pembaharuan  Islam  Bidang  Hukum  Keluarga  Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, Bilancia, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 303-318 21 Arif  Sugitanata,  “Memberikan  Hak  Wali  Nikah  Kepada  Kyai:  Praktik  Taukil  Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam ,
Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 161-172
22 Arif  Sugianata,  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam  (Studi  Analisis Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Islam), Al-Qadha:  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perundang- Undangan , Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 1-12
23 Arif  Sugitanata,  “Larangan  adat  nyongkolan  dalam  perkawinan  masyarakat  Sasak Lendang Beso  pada  masa  pandemi  COVID-19.” Al-Ahwal: Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,
Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78
24 Arif  Sugitanata.  “Penalaran  Istislah  Dalam  Pencatatan  Perkawinan” ,  Jurnal  Hukum Islam, Vol. 21, No. 2, (2021), hlm. 279
25 Arif Sugitanata dan Moh Zakariya, “Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri”, Mahkamah: Jurnal Hukum Islam , Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 239-247
26 Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, Law and Justice, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Hukum  Keluarga  Islam  Di  Turki, 27 Living  Law  And  Women  Empowerment: Weaving  Skills  as  Marriage  Requirement  in  Sade,  West  Nusa  Tenggara, 28 Genealogi dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang Perceraian di Pakistan, 29 Genealogi  dan  Produk  Pembaharuan  Hukum  Waris  Turki, 30 Genealogy  and Reform  of  Islamic  Family  Law:  Study  of  Islamic  Marriage  Law  Products  in Malaysia, 31 Pembaharuan  Konsep  Kafa’ah  Dalam  Perkawinan, 32 Perkawinan Campuran Di Indonensia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup, 33 Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. 34
Kajian atau karya-karya yang disebutkan di atas adalah sebagian dari penelitian  Arif  Sugitanata  yang  berkaitan  langsung  dengan  hukum keluarga  Islam  baik  berupa  tulisan  individu  maupun  kolaborasi  dengan kolega-koleganya.  Namun  fokus  dari  peneliti  pada  tulisan  ini  ialah menganlisis  argumentasi  Arif  Sugitanata  terhadap  berkembangnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## Analisis  Argumentasi  Arif  Sugitanata  Terhadap  Berkembangnya
27 Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah dan Mohamad Sobrun Jamil, “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”, Familia: Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 2,
No. 1, (2021), hlm. 68-87
28 Arif  Sugitanata,  Siti  Aminah  dan  Ahmad  Muhasim,  “LIVING  LAW  AND  WOMEN EMPOWERMENT:  Weaving  Skills  as  Marriage  Requirement  in  Sade,  West  Nusa Tenggara”, Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 144- 161
29 Doni  Azhari  dan  Arif  Sugitanata,  “Genealogi  dan  Produk  Dari  Reformasi  Undang- Undang Perceraian di Pakistan”, Jurnal Asy-Syukriyyah , Vol. 23, No. 1, (2022), hlm. 36-53 30 Suud  Sarim  Karimullah,  Wifa  Lutfiani  Tsani,  dan  Arif  Sugitanata,  “Genealogi  dan Produk  Pembaharuan  Hukum  Waris  Turki”, BIlancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  dan Hukum, Vol. 16, No. 2, (2022), hlm. 207-224
31 Siti Aminah dan Arif Sugitanata, “Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia”, Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 94-110 32 Suud  Sarim  Karimullah  dan  Arif  Sugitanata,  “Pembaharuan  Konsep  Kafa’ah  Dalam Perkawinan”, Jurnal Keislaman , Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 63-74
33 Suud  Sarim  Karimullah,  Arif  Sugitanata  dan  Regita  Amelia  Cahyani,  “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan”, SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.
1, (2022), hlm. 14-31
34 Doni  Azhari,  Arif  Sugitanata  dan  Siti  Aminah,  “Trend  Ajakan  Nikah  Muda:  Antara Hukum Agama dan Hukum Positif”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 1-17
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Dalam  karyanya,  Arif  Sugitanata  memulai  pemikirannya  tentang dasar-dasar  perubahan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia. 35 dengan mengutip suatu kaidah yakni:
“ Fatwa  berubah  dan  berbeda  sesuai  dengan  perubahan  waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan” 36
Kaidah yang lain juga seperti:
“ Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”
Arif Sugitanata kemudian menegaskan bahwa dalam sebuah tahapan kehidupan,  selalu  ada  peluang  untuk  melahirkan  pembaharuan,  dengan catatan tetap mempertahankan skenario sebelumnya, yaitu maslahat, dan jika  menggunakan  yang  baru,  harus  lebih  maslahat. 37 Meskipun  aturan- aturan  sebelumnya  dapat  digunakan  dalam  subjek  apa  pun,  termasuk hukum  keluarga.  Menurut  Arif  Sugitanata,  munculnya  pembaharuan hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, antara lain:
Pertama , Ketetapan yang ada dalam  literatur fikih kuno tidak dapat menjawab  persoalan  yang  terus  muncul  di  tengah  perkembangan  era globalisasi  dengan  mencari  aturan-aturan  baru  dan  mapan  untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.
Alasan  pertama  ini  sering  kali  digunakan  sebagai  tindakan keagamaan  yang  paling  mendasar  oleh  komunitas  Muslim,  sehingga mereka  terkungkung  dalam  "perspektif  sempit"  fikih  (khususnya)  atau bahkan  Islam  itu  sendiri  tanpa  mengenalnya  (secara  umum).  Mayoritas
35 Arif  Sugianata,  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam  (Studi  Analisis Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Islam), Al-Qadha:  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perundang- Undangan , Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 1-12
36 A. Djazuli , Kaidah-Kaidah Fikih , cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 109
37 Arif  Sugitanata,  “Relavansi  Pembaharuan  Islam  Bidang  Hukum  Keluarga  Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, Bilancia, Vol. 14, No. 2, (Desember 2020), hlm. 303- 318

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
masyarakat Muslim melihat fikih tradisional sebagai fikih yang sempurna, matang, dan siap. Akibatnya, upaya untuk menyerap, mengasimilasi, dan melanjutkan  pemikiran  umum  fukaha  masa  lalu  tanpa  syarat  lebih berkembang,  tetapi  ide-ide  yang  dimaksudkan  untuk  menerangi paradigma  fikih  oleh  para  akademisi  modern  sering  "dicurigai"  sebagai upaya untuk merusak hukum Islam. 38 Kenyataan ini menyebabkan para ahli hukum Islam pada periode kontemporer terus berubah dan berusaha untuk  membebaskan  diri  dari  dukungan  yang  memunculkan  sudut pandang  yang  membatasi  ketika  dihadapkan  pada  kesulitan-kesulitan baru sambil tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.
Kedua , Pertumbuhan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kontemporer yang semakin canggih sebagai suatu alasan akan keharusan suatu perubahan.
Argumen  kedua  ini  konsisten  dengan  tujuan  hukum  Islam  untuk menciptakan  manfaat  bagi  masyarakat,  dan  harus  sejalan  dengan perubahan  keadaan.  Semangat  ijtihad  selalu  diregenerasi,  dan  Syariah dapat  beradaptasi  dengan  perkembangan  masyarakat  serta  dapat diimplementasikan di mana saja dan kapan saja. 39
Ketiga, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum  Islam  dapat  menjadi  acuan  dalam  perumusan  undang-undang nasional, khususnya di Indonesia.
Mereformasi hukum keluarga sebagai perwujudan dari  keinginan ini telah lama menjadi sumber perdebatan di negara-negara Muslim modern. Akibatnya, inisiatif untuk memodifikasi hukum keluarga selalu mendapat tentangan  yang  luar  biasa,  terutama  dari  organisasi-organisasi keagamaan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  memodifikasi  hukum keluarga  dianggap  mengubah  substansi  agama.  Mereformasi  hukum keluarga  dapat  dianggap  sebagai  penolakan  terhadap  hukum  Islam.
Akibatnya,  tidak  semua  negara  Muslim  memodernisasi  hukum  keluarga mereka. Akibatnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga berlangsung hingga tahun 1974. Beberapa orang dalam rapat dengar pendapat umum dengan  DPR  pada  saat  itu  meminta  agar  undang-undang  tentang
38 N urcholis Madjid, dkk., Fiqh Lintas Agama, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 1
39 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariat, (al-Din wa alDawlah wa al-Tatbiq al-Syari’ah), terj.  Mujiburrahman, (Yogyakarta:  Pustaka Baru, 2001), hlm. 158. Lihat juga Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an, Qira’ah Mu’asirah , (Damaskus: al-Ahali, 1995), hlm. 580-588
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
perkawinan segera dibentuk. 40
Keempat, Tuntutan  perubahan  hukum  Islam  dari  para  ahli  hukum Islam  dunia  kepada  ahli  hukum  Islam  asli  Indonesia  terkait  masalah kesetaraan gender. 41
Islam  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  karena menurut  Al-Qur'an,  semua  orang,  baik  laki-laki  maupun  perempuan, adalah  sama  di  mata  Allah.  Anggapan  bahwa  laki-laki  adalah  manusia yang  paling  sempurna  kemudian  dibantah  oleh  istilah  "gender",  yang terbentuk  dan  berkembang,  dimana  laki-laki  dan  perempuan  memiliki posisi yang sama. Meskipun demikian, banyak perubahan terhadap status perempuan  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Al-Qur'an  dan  Sunnah dengan  mengatasnamakan  kesetaraan  gender.  Hukum  Islam,  yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan  perempuan  dapat  melakukan  tugas-tugas  yang  yang  sama  dengan laki-laki,  juga  dapat  dikaitkan  dengan  permasalahan  gender.  Kesetaraan gender antara pria dan wanita tidak melanggar hukum Islam karena Islam telah menggariskan apa yang menjadi kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan tanggung jawab. 42
Kebutuhan  pembaharuan  hukum  Islam  saat  ini  mendorong  para mujtahid  untuk  berusaha  menghasilkan  dan  memberikan  keputusan hukum  yang  menjadi  jawaban  atas  keresahan  masyarakat,  termasuk dalam  hal  yang  tidak  kalah  pentingnya,  yaitu  pengembangan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## Penutup
Hukum  keluarga,  sebagaimana  didefinisikan,  adalah  hukum  yang mengatur  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  anggota  keluarga dalam lingkup rumah tangga, yang meliputi sektor-sektor tertentu seperti pernikahan,  keturunan,  nafkah,  hadhanah,  perwalian,  dan  waris.  Arif Sugitanata  sebagai  seorang  peneliti  yang  menekuni  bidang  Hukum Keluarga  Islam  kemudian  mengkatagorikan  munculnya  pembaharuan hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, antara lain: Pertama, Ketetapan yang ada dalam literatur fikih kuno tidak
40 Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 144-145
41 Arif  Sugitanata,  “Product  Renewal  in  the Field  of  Family Law in  Indonesia”, Law  and Justice, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79
42 Solikul  Hadi,  “Bias  Gender  dalam  Konstruksi  HuKum  Islam  di  Indonesia”. PALASTREN , Vol. 7, No.1, (Juni 2014), hlm. 25-46

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
dapat  menjawab  persoalan  yang  terus  muncul  di  tengah  perkembangan era  globalisasi  dengan  mencari  aturan-aturan  baru  dan  mapan  untuk mengatasi  masalah-masalah  masyarakat.  Kedua,  Pertumbuhan  ekonomi, ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kontemporer  yang  semakin  canggih sebagai suatu alasan akan  keharusan suatu perubahan. Ketiga, Tuntutan untuk melakukan reformasi di berbagai elemen agar hukum Islam dapat menjadi acuan dalam perumusan undang-undang nasional, khususnya di Indonesia.  Keempat,  Tuntutan  perubahan  hukum  Islam  dari  para  ahli hukum  Islam  dunia  kepada  ahli  hukum  Islam  asli  Indonesia  terkait masalah kesetaraan gender.

## Referensi
A. Djazuli . Kaidah-Kaidah Fikih . cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2011. Abd  al-Wahhab  Khallaf. ‘Ilm  Ushul  al-Fiqh, ttp:  Maktabah  al-Dakwah  al- Islamiyyah, t.th.
Ahmad Rajafi. Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
Arif  Sugianata,  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam  (Studi Analisis  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Islam), Al-Qadha:  Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan , Vol. 8, No. 1, 202. Arif  Sugitanata  dan  Moh  Zakariya.  “Peralihan  Peran  Pasangan  Terdidik Antara Suami dan Istri”. Mahkamah: Jurnal Hukum Islam , Vol. 6, No. 1, 2021.
Arif  Sugitanata.  “Konsep  Pertunangan  Dalam  Perspektif  Agama:  Studi Komperatif  Agama  Islam  Dan  Kristen.” ADHKI:  JOURNAL  OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 2, No. 2, 2020.
___,  “Larangan  adat  nyongkolan  dalam  perkawinan  masyarakat  Sasak Lendang  Beso  pada  masa  pandemi  COVID-19.” Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 13, No. 1, 2020.
___,  “Manajemen  Membangun  Keluarga  Sakinah  yang  Hidup  Berbeda Kota Tempat Tinggal.” MADDIKA: Journal Family Law 1.2. 2020.
___,  “Memberikan  Hak  Wali  Nikah  Kepada  Kyai:  Praktik  Taukil  Wali Nikah  Pada  Masyarakat  Adat  Sasak  Sade”, Jurnal  Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 12, No. 2, 2019.
___, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, Law and Justice, Vol. 6, No. 1, 2021.
___,  “Relavansi  Pembaharuan  Islam  Bidang  Hukum  Keluarga  Terhadap Egaliter  Laki-Laki  Dan  Perempuan”, Bilancia, Vol.  14,  No.  2,  Juli-

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Desember 2020.
Arif Sugitanata, Siti Aminah dan Ahmad Muhasim, “LIVING LAW AND WOMEN EMPOWERMENT: Weaving Skills as Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara”, Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 15, No. 1.
Arif  Sugitanata,  Suud  Sarim  Karimullah  dan  Mohamad  Sobrun  Jamil, “Produk-Produk  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Turki”, Familia: Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 2, No. 1, 2021.
___.  “Penalaran  Istislah  Dalam  Pencatatan  Perkawinan” ,  Jurnal  Hukum Islam, Vol. 21, No. 2, 2021. Atun  Wardatun  dan  Hamdan. Kontekstualisasi  Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam , Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.
Doni Azhari dan Arif Sugitanata. “Genealogi dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang  Perceraian  di  Pakistan”, Jurnal  Asy-Syukriyyah ,  Vol. 23, No. 1, 2022.
Doni  Azhari,  Arif  Sugitanata  dan  Siti  Aminah.  “Trend  Ajakan  Nikah Muda:  Antara  Hukum  Agama  dan  Hukum  Positif”, The  Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 3, No. 1, 2022. Eko  Setiawan.  “Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia.”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.
Hamdan. Kontekstualisasi Hukum Keluarga DI Dunia Islam .
Iffatin  Nur.  “Pembaharuan  Konsep  Kesepadanan  Kualitas  (Kafaa’ah)”,
Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam , Vol. 6, No. 2, Desember 2012.
Mahmood Tahir. Family Law Reform in The Muslim World, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.
Miftahul Huda. Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern . Malang: Setara Press, 2018.
Mohammad  Daud  Ali. Hukum  Keluarga  dalam  Masyarakat  Kontemporer , Makalah , disajikan pada seminar nasional Pengadilan Agama sebagai Peradilan  Keluarga  dalam  Masyarakat  Modern,  Jakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  dan  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan Agama, 1993.
Muhammad  ‘Abid  al-Jabiri. Agama,  Negara  dan  Penerapan  Syariat ,  (al-Din wa  alDawlah  wa  al-Tatbiq  al-Syari’ah),  terj.    Mujiburrahman, Yogyakarta:  Pustaka Baru, 2001.
Muhammad Syahrur. al-Kitab wa al-Qur’an, Qira’ah Mu’asirah . Damaskus:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
al-Ahali, 1995. Mushthafa  Ahmad  Az-Zarqa. Al-Fiqhul  Islami  fi Tsaubihil  Jadid .  Damsyiq:
Al-Adib, t.t.
N urcholis Madjid, dkk., Fiqh Lintas Agama . Jakarta: Paramadina, 2003.
Siti  Aminah  dan  Arif  Sugitanata.  “Genealogy  and  Reform  of  Islamic Family  Law:  Study  of  Islamic  Marriage  Law  Products  in  Malaysia”, Journal of Islamic Law (JIL), Vol. 3, No. 1, 2022.
Solikul  Hadi.  “Bias  Gender  dalam  Konstruksi  HuKum  Islam  di Indonesia”. PALASTREN , Vol. 7, No.1, Juni 2014.
Suud  Sarim  Karimullah  dan  Arif  Sugitanata.  “Pembaharuan  Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan”. Jurnal Keislaman , Vol. 5, No. 1, 2022. Suud  Sarim  Karimullah.  Arif  Sugitanata  dan  Regita  Amelia  Cahyani, “Pembaharuan  Konsep  Kafa’ah  Dalam  Perkawinan”. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022.
Suud  Sarim  Karimullah,  Wifa  Lutfiani  Tsani  dan  Arif  Sugitanata.
“Genealogi dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki”, BIlancia:
Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 16, No. 2, 2022.
Wahbah al-Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Bairut: Dar al-Fikr, 1989. Wawancara dengan Arif Sugitanata pada tanggal 1 April 2023.