## IMPLEMENTASI  TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERDATA DI LUAR PENGADILAN
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH)

## IMPLEMENTING THE DUTIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AS STATE ATTORNEY PROSECUTOR IN RESOLVING CIVIL CASES OUTSIDE THE COURT
(RESEARCH STUDY AT THE ACEH TENGAH DISTRICT PROSECUTOR OFFICE)
1 Adenan Sitepu, Yulia Yulia 2 , Sulaiman 3
1 Kejaksaan Negeri Sabang, Aceh, Indonesia
2,3 Dosen Magister Hukum Unimal

## Abstrak
Jenis  penelitian    ini  adalah    dengan  metode  yuridis  normatif,  dimana  rumusan  penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam proses  menuntaskan  perkara  keperdataan  di  luar  pengadilan  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh Tengah  yang  mewakili  negara  dalam  upaya  penyelesaian  pelaksanaan  tugas  kejaksaan  di luar  pengadilan  di  bidang  perdata.  Hasil  penelitian  tentang  pelaksanaan  tugas  Kejaksaan Negeri  Aceh  Tengah  dalam  menyelesaikan  perkara  di  luar  pengadilan  sebanyak  50 perkara.  Kendala  yang  dihadapi  seperti  kurangnya  aturan  yang  baku  tentang  tatacara penyelesaian  non  litigasi,  dan  institusi  maupun  lembaga  pemerintah  yang  tidak  siap sebagai mitra kejaksaan. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan  metode  lain.  Ini  karena  banyaknya  kasus  perdata  yang  saat  ini  masuk  ke Pengadilan  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  putusan.  Disarankan  hendaknya akses  kejaksaan  dalam  menangani  hal-hal  keperdataan  lebih  didukung  lagi  dengan kebijakan-kebijakan  yang  konkret.  Pemerintah  mesti  memperhatikan  tentang  peran kejaksaan  terhadap  hal  keperdataan  dan  tata  usaha  negara  disatu  sisi  dan  dengan  peran kejaksaan disisi lainnya.
Kata Kunci: Jaksa, Perkara Keperdataan, Non Litigasi

## Abstract
This  type  of  research  is  a  normative  juridical  method,  where  the  research  formulation  is how  to  carry  out  their  duties  and  what  obstacles  the  prosecutor  faces  in  the  process  of resolving  civil  cases  outside  of  court  at  the  Central  Aceh  District  Prosecutor's  Office which  represents  the  state  in  efforts  to  complete  the  implementation  of  the  prosecutor's tasks outside of court in the field of civil. The research results regarding implementing the duties  of  the  Central  Aceh  District  Prosecutor's  Office  in  resolving  50  cases  outside  of court.  Obstacles  include  the  lack  of  standard  rules  regarding  non-litigation  settlement procedures  and  government  institutions  and  institutions  that  are  not  ready  to  act  as partners  for  the  prosecutor's  office.  The  non-litigation  method  of  resolving  cases  to achieve the goal of restoring state finances is a very effective alternative when compared
to  other  methods.  This  is  because  many  civil  cases  are  currently  in  court,  and  it  takes  a long  time  for  a  decision.  Concrete  policies  are  recommended  further  to  support  the prosecutor's access to civil matters. The government must pay attention to the role of the prosecutor's office in civil and state administration matters on the one hand and the role of the prosecutor's office on the other hand.
Keywords : Prosecutor, Civil Case, Non-Litigation

## A. PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  hakikatnya dibangunan  untuk  mendorong  adanya  kesadaran  dan  perubahan  sikap  mental  yang  nyata dan  membina  pola  pikir  dimana  kedudukan  hukum  tidak  dipandang  dan  diposisikan sebagai  perangkat  norma  semata,  namun  juga  di  lihat  sebagai  sarana  dan  alat  dalam merubah  masyarakat  ( law  as  the  tool  social  enginering ).  Hukum  itu  bersambungan  erat dan  tidak  terpisah  dari  kehidupan  manusia  sebagai  obyek  pengaturannya,  kehidupan manusia  dan  hukum  ini  saling  bersinggungan  dalam  menciptakan  ketertiban.  Karena  itu Roeslan  Saleh  menyebutkan  hukum  semestinya  dipelajari,  dan  seterusnya  senantiasa diterapkan  berkelanjutan  dalam  kehidupan  dan  aktifitas  bersama,  meskipun  ada  revisi sesuai  dengan  keadaan  yang  aktual. 1 Lebih  lanjut L.  M.  Friedman  dalam  Marwan  Efendi menyampaikan perlu dibangun sub-sub sistem hukum dalam pembangunan hukum, seperti struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. 2
Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional 2000- 2004  secara  umum  memberikan  langkah  maju  dari  aspek  yuridis  untuk  melaksanakan pembangunan  di  Indonesia  dari  berbagai  sisi.  Salah  satu  sisi  yang  diatur  adalah pembangunan  di  bidang  hukum  yang  dimuat  dalam  Bab  III. 3 Mengenai  penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) juga diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan adanya aturan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan penegak keadilan dewasa ini  masih  banyak  terdapat  kelemahan-kelemahan  yang  belum  bisa  memberikan pengayoman  pada  masyarakat  luas.  Dengan  demikian  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga peradilan terutama kejaksaan masih belum tampak sebagaimana yang diharapkan. Membangun sebuah sistem hukum yang sempurna salah satunya perlu pembangunan dari aspek  struktur  hukum.  Aspek  tersebut  menjadi  bagian  dari  salah  satu  dari  sistem  hukum,
1 Roeslan  Saleh ,  Suatu  Peringatan  Bagi  Cendekiawan  Hukum  Indonesia  ( Jakarta:  Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah, 1991), 9.
2 Marwan  Effendi ,  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.
3 Undang-Undang  No.  25  Tahun  2000  Tentang  Program  Pembangunan  Nasional  (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Republik Indonesia, 2000).
diantara  struktur  hukum  tersebut  salah  satunya  ialah  lembaga  kejaksaan  sebagai  penuntut dalam perkara pidana dan juga yang mewakili negara dalam hal-hal keperdataan.
Kewenangan perdata tidak kalah pentingnya untuk diketahui, karena kewenangan ini adalah  menyangkut  dalam  mewakili  negara  dan  pemerintah  di  luar  maupun  di  dalam pengadilan.  Selama  ini  tanggapan  umum  bahwa  kedudukan  dan  kewenangan  kejaksaan lebih  populer  dengan  kewenangan  dalam  bidang  pidana  dari  pada  kewenangan  dalam bidang  perdata.  Padahal  bila  dilihat  dari  sejarah  kewenangan  kejaksaan  dalam  bidang perdata pada dasarnya telah ada sejak silam.
Sejarah pelaksanaan tugas kejaksaan di bidang keperdataan ini berdasarkan Stb. 1922 No.  522  mengenai vertegenwodiging  van  den  dared  in  rechten (Wakil  Negara  dan Hukum). 4 Namun seiring perkembangan jaman pelaksanaan tugas kejaksaan dari tahun ke tahun terus berubah, perubahan tersebut semata–mata untuk menyesuaikan peran kejaksaan dalam memperbaiki dan menyempurnakan tugas dan kewenangan secara umum dan dalam hal keperdataan secara khusus, seperti pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terutama pada Pasal  30 Ayat (2), kejaksaan  melekat dua bidang dalam tugas maupun wewenangnya yaitu non yudisial dan yudisial. 5
Semakin  berkembang  kehidupan  masyarakat,  semakin  meningkat  pula  kebutuhan masyarakat  akan  hukum  yang  mengatur  kebutuhan  tersebut.  Begitu  juga  dengan implementasi tugas kejaksaan dalam ranah perdata yang pada awalnya tidak terlalu dikenal dalam  masyarakat,  tetapi  pada  saat  ini  pelaksanaan  tugas  tersebut  mulai  dikenal  seiring dengan  semakin  dibutuhkan  kewenangan  tersebut  untuk  menyelesaikan  permasalahan  di ranah perdata dan tata usaha negara untuk atas nama negara dan pemerintah yang bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. 6
Berdasarkan laporan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat 50 (lima puluh) kasus diselesaikan di luar pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. 7 Penyelesaian kasus  di  dalam  pengadilan  tentu  hal  yang  biasa  terjadi  dalam  masyarakat,  namun penyelesaian  kasus  di  luar  pengadilan  masih  asing  dikenal  oleh  masyarakat,  mengenai dasar  hukum  yang  mengatur  dalam  hal  pelaksanaan  tugas  yang  telah  diberikan  kuasa
4 Peraturan  Kolonial  Stb.  1922  No.  522  Tentang  Vertegenwoordiging  Van  De  Land  In  Rechten (Kolonial Belanda, 1922) .
5 Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Republik  Indonesia, 2004) .
6 Pasal  30  Ayat  (2)  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Republik Indonesia, 2004).
7 Sumber Laporan: Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 (Takengon: Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2021) 10 Januari 2021.
khusus  dalam  mewakili  negara  atau  pemerintah.  Dengan  memaparkan  kajian  ini diharapkan  pada  masa  kedepan  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah  pada  khususnya  dan kejaksaan negeri di Indonesia pada umumnya dapat mendongkrak kualitas jaksa pengacara negara  yang  ada  untuk  menguasai  pengetahuan  dan  keahlian  ilmu  hukum  perdata  yang mumpuni, supaya memahami akan pelaksanaan tugas yang dituangkan didalam peraturan perundang-undangan.  Lebih  lanjut  jaksa  pengacara  negara  kedepan  juga  senantiasa  lebih meningkatkan  keamampuan  dalam  tehnik  beracara  untuk  penyelesaian  perkara,  sehingga instansi  pemerintah  yang  mempercayakan  jasa  hukum  merespon  positif  dan  hasil  yang diperolehpun maksimal sesuai tujuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Berangkat  dari  penjelasan  diatas,  tumbuh  keinginan  untuk  melaksanakan  penelitian yang  lebih  luas  dan  mendalam  mengenai  pelaksanaan  tugas  kejaksaan  dalam menyelesaikan kasus perdata di luar pengadilan yang studi penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh  Tengah.  Dari  penjelasan  yang  telah  dikemukanan  sebelumnya,  tujuan  yang  akan diperoleh  dalam  kajian  ini  adalah  1)  menganalisis  dan  menjelaskan  pelaksanaan  tugas kejaksaan  mewakili  negara  dalam  proses  penyelesaian  perkara  keperdataan  di  luar pengadilan  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah,  2)  untuk  menjelaskan  kendala  yang dihadapi  oleh  pihak  kejaksaan  mewakili  negara  dalam  upaya  penyelesaian  pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  pendekatan  yang  diterapkan  terhadap  penelitian  ini  adalah  kajian  yuridis  normatif, dimana  mengkaji  dan  membahas  berbagai  peraturan  yang  bersinggungan  dengan penyelenggaraan    tugas  kejaksaan  sebagai  JPN  dalam  menyelesaikan  kasus  perdata  di  luar pengadilan. 8 Studi  dokumen,  pengamatan,  dan  wawancara  digunakan  sebagai  alat  pengumpul datanya. Penelitian  ini mengambil lokasi di  Kejaksaan Negeri  Aceh  Tengah,  Kabupaten  Aceh Tengah,  Provinsi  Aceh,  Indonesia.  Responden  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2  (dua)  orang yakni Kepala Seksi Perdata dan TUN dan Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang langsung terlibat dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan ( non litigasi), sedangkan informan berjumlah 4 (empat) orang masing-masing terdiri 2 (dua) orang jaksa pengacara negara serta 2 (dua) orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah.  Berdasarkan  metode  pendekatan  dan  tahapan  penelitian  di  atas  maka  data  yang terhimpun dianalisis secara kualitatif dan kemudian menguraikan secara deskriptif berdasarkan
8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006).
landasan  teoritis  dan  yuridis  untuk  menjawab  permasalahan  mengenai  pelaksanaan  tugas kejaksaan sebagai JPN dalam menyelesaikan kasus perdata di luar pengadilan. 9

## C. HASIL PENELITIAN
1. Pelaksanaan  Tugas  Kejaksaan  Mewakili  Negara  Dalam  Proses  Penyelesaian Perkara Keperdataan di Luar Pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
Berdasarkan  laporan  pada  tahun  2017  sampai  dengan  2020  terdapat  53  (lima  puluh tiga) kasus yang diselesaikan di dalam dan di luar pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, diantara kasus yang diselesaikan tersebut pada umumnya menyangkut:
a. Iuran tenaga kerja BPJS ketenagakerjaan;
b. Iuran BPJS kesehatan;
c. Gugatan tanah wakaf.
Dari penelitian terhadap 53 (lima puluh tiga) kasus perdata yang telah diselesaikan, terdapat  50  (lima  puluh)  kasus  diselesaikan  di  luar  pengadilan  sedangkan  3  (tiga)  kasus diselesaikan melalui Mahkamah Syari’ah 10 . Dengan demikian pelaksanaan tugas JPN yang ditunjuk maupun dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang berhubungan langsung dengan pemerintah terlaksana dengan maksimal.
Mekanisme pelaksanaan gugatan perdata pengembalian kerugian negara, dapat dilihat dari alur prosesnya berdasarkan 2 (dua) bagan berikut:
Bagan 1. Alur Persiapan Pengajuan Gugatan Perdata.
9 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
10 Sumber Laporan: Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 (Takengon: Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2021) 10 Januari 2021.
Bagan 2. Alur Proses Gugatan Perdata Pengembalian Kerugian Negara.

## 2. Kasus Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan
Hasil  penelitian  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah  terhadap  perkara-perkara  yang diselesaikan didalam pengadilan adalah perkara-perkara yang menyangkut tentang gugatan terhadap lembaga. Dari 53 (lima puluh tiga) kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Tengah,  yang  diselesaikan  di  dalam  pengadilan  terdiri  dari  3  (tiga)  kasus.  Sedangkan  50 (lima puluh) kasus diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada tabel bantuan hukum  dibidang  perdata  yang  diterima  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah  tahun  2017  s/d tahun 2019.
Tabel 1. Bantuan Hukum Dibidang Perdata Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
Tahun Perdata Pemulihan dan Perlindungan Hak Jumlah Litigasi Non-Litigasi 2017 4 - 4 2018 46 - 46 2019 3 -- - 3 Jumlah 3 50 - 53 Persentase 100% 100% - 100%
Dari  data  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan lebih  diminati  oleh  para  pencari  keadilan.  Fenomena  tersebut  harus  dapat  diungkap mengapa  pada  umumnya  masyarakat  mengutamakan  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan, jawaban responden dalam quesioner yang disebar, didapatkan hasil penelitian kecenderungan  tersebut  disebabkan  oleh  tiga  hal  yang  mendasar  yaitu  agar  penyelesaian kasus  perkara  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  luas  (terjaminnya  rahasia),  biaya  murah, serta  proses  cepat.  Dengan  gambaran  tersebut  di  atas  maka  dapat  dipahami  bahwa  tiga faktor di atas merupakan indikasi yang menyebabkan mengapa para kreditor atau debitor menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan.

## 3. Kasus-Kasus Yang Ditangani Kejaksaan Dalam Bidang Perdata
Data  dibawah  ini  memperlihatkan  bantuan  hukum  dibidang  perdata  yang  diterima Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilihat dari pemohon atau Instansi yang meminta bantuan hukum.
Tabel 2. Bantuan Hukum Dibidang Perdata Dari Pemohon Atau Instansi
No Pemohon atau Instansi yang meminta Bantuan Hukum Jumlah Persentase 1. BPJS Ketenagakerjaan Kab Aceh Tengah 40 79,36 % 2. BPJS Kesehatan Kab Aceh Tengah 3 4,76 % 3. Kemenag Kab Aceh Tengah 3 4,76 % 4. PLTA Peusangan 1 1,58 % 5. Pemda Aceh Tengah 2 3,17 % 6. IAIN Takengon 1 1,58 % 7. BPN Kab Aceh Tengah 1 1,58 %
8. BRI Cabang Takengon 1 1,58 % 9. PT. Bank Aceh Cabang Takengon 1 1,58 % Jumlah 53 100

## a. Gugatan terhadap lembaga pemerintahan
Gugatan  masyarakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  terhadap  lembaga negara  seperti  jabatan  bupati  serta  lembaga  pemerintah  lainya,  kerap  terjadi  karena masyarakat  menganggap  kebijakan  lembaga  pemerintah  sering  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  bawah  ( grassroot ).  Dari  penelitian  lapangan  di  Kabupaten  Aceh Tengah,  dijumpai  beberapa  kasus  yang  menggugat  lembaga,  dari  sampel  yang  diambil penulis  maka  penyelesaian  kasus  tersebut  bervariasi  dan  ada  yang  sudah  berkekuatan hukum.
Dari  hasil  penelitian  sementara  diketahui  bahwa  perkara  yang  diselesaikan  didalam pengadilan  yang  telah  mempunyai  putusan  tetap  berjumlah  3  (tiga)  kasus  atau  (100%). Dari  gambaran  di  atas,  diketahui  bahwa  penyelesaian  perkara  litigasi  dominan  mendapat putusan  tetap  tanpa  adanya  upaya  hukum  banding  maupun  kasasi.  Hal  ini  menunjukkan pada umumnya para pihak yang kalah menerima putusan yang ditetapkan.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pihak  yang  dimenangkan  adalah  tergugat  3 (tiga) atau 100%. Sedangkan penggugat berjumlah 0 (nol) atau 0%. Dengan gambaran di atas, bahwa yang dimenangkan seluruhnya adalah tergugat, sedangkan penggugat tidak ada yang  dimenangkan.  Pada  dasarnya  ada  beberapa  hal  yang  mesti  ditelaah  mengapa  pada umumnya  tergugat  yang  dimenangkan  dalam  setiap  gugatan.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  mengapa  tergugat  selalu  menang  dalam  putusan  perkara.  Faktor  tersebut adalah pertama tergugat  adalah  instansi  pemerintah  yang  cenderung  lebih  menguasai informasi. Kedua ,  materi  gugatan  yang  ditujukan  terhadap  tergugat  adalah policy pemerintah,  yang  sebagian  atau  seluruhnya  tidak  dikehendaki  oleh  mayarakat. Ketiga gugatan  yang  ditujukan  pada  umumnya  tentang  ganti  rugi,  penguasaan  tanah  negara  oleh sebagian masyarakat.

## b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Perkara  yang  kedua  yang  ditangani  Kejaksaan  adalah  tentang  iuran  BPJS Ketenagakerjaan.  Sebelum  adanya  upaya  untuk  menangani  kasus  pemulihan  keuangan negara,  lembaga  kejaksaan  mesti  mengadakan  semacam  nota  kesepahaman  atau
kesepakatan  antara  pihak  kejaksaan  dengan  pemerintah,  badan  hukum  lain,  atau  badan usaha pemerintah  baik yang berbentuk BUMN maupun yang berbentuk BUMD.
Dari  hasil  kajian  diketahui  bahwa  bantuan  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  terhadap perusahaan atau badan usaha dengan upaya pemanggilan terhadap 40 (empat puluh) kasus perdata  dengan  persentase  79,  36%  selesai  dilakukan  dengan  mekanisme  penyelesaian diluar  pengadilan.  Gambaran  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  pada  umumnya  penunggak iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  masih  mempunyai  itikad  baik  ( good  faith ),  untuk menyelesaikan  tunggakan.  Karena  dari  seluruh  yang  ditangani  kejaksaan  berhasil  dengan baik.
Pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  pembantu  Aceh  Tengah  saudara  Fadli menyebutkan  sinergisitas  kejaksaan  dan  BPJS  cukup  efektif  dan  berhasil  menurunkan jumlah  tunggakan  iuran  jaminan  sosial  dari  perusahaan-perusahaan.  Fadli  juga mengungkapkan  rentang  tahun  2017  s/d  2019  BPJS  Ketengakerjaan  Cabang  Pembantu Aceh  Tengah  telah  mempercayakan  Surat  Kuasa  Khusus  sebanyak  40  kepada  kejaksaan dalam hal piutang atau tunggakan yang macet dari perusahaan-perusahaan mitra.
Selanjutnya  Fadli  mengatakan  pilihan  dengan  memberikan  SKK  ke  kejaksaan merupakan  langkah  terakhir,  setelah  terlebih  dahulu  melakukan  pendekatan-pendekan persuasif dengan  mengeluarkan  surat  peringatan  ke-satu  sampai  dengan  ke-tiga  kepada perusahaan  mitra.  Pernyataan  yang  sama  juga  disebutkan  Muttaqin  selaku  pengawas kepatuhan  BPJS  NK  Cabang  Lhokseumawe,  sebelum  diserahkan  SKK  terlebih  dahulu dilakukan kerjasama dengan kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Inti dari kerjasama ini adalah untuk  membangun  kepatuhan  perusahaan  atau  pemberi  kerja  dalam  merealisasikan program BPJS NK.
Dely  Kurnia  menyampaikan  pengalamannnya  sebagai  anggota  JPN.  Salah  satu persoalan  dalam  perkara  perdata  dalam  menjalankan  program  jaminan  sosial  adalah piutang  perusahaan.  Dalam  hal  ini  kejaksaan  menurut  UU  Nomor  16  Tahun  2004 mempunyai  wewenang  dalam  bantuan  hukum,  pertimbangan  hukum,  pelayanan  hukum, tindakan  hukum  lainnya  dan  penegakan  hukum  untuk  memulihkan  keuangan  negara. Dalam  hal  ini  kerjasama  kejaksaan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Pembantu  Aceh Tengah  telah  membuat  MoU  dengan  Nomor  B-03/N.1.15/Gs.1/08/2015  dan  Nomor PER/20/08/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dan terbukti selama tahun 2017 s/d 2019 telah diterbitkan sebanyak 43 SKK. Dalam hal pendampingan hukum non litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan  Aceh  Tengah,  tim  Jaksa  Pengacara  Negara    Kejari  Aceh  Tengah
membantu  BPJS  Ketengakerjaan  Aceh  Tengah  dalam  penyelesaian  piutangnya  sejumlah kurang lebih Rp.1.3000.000.000,00 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah ).
Dari  40  (empat  puluh)  SKK  yang  diterima  oleh  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah, tunggakan denda piutang terbesar adalah PT. Hyundai Engineering & Co.Ltd (Perusahaan Kores Selatan). Pihak BPJS Ketenagakerjaan KCP Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya  agar  perusahaan  tersebut  membayar  kewajibannya,  yaitu  membayar  BPJS  bagi tenaga  kerja  asing  mereka  yang  bekerja  di  wilayah  Aceh  Tengah.  Upaya  yang  dilakukan oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Aceh  Tengah  diantaranya  yaitu  mendatangi  kantor perusahaan  tersebut  dan  menegur  beberapa  kali  dengan  surat,  diantaranya  dengan  Surat Peringatan  (SP-I)  yang  bernomor:  B/453/112016  tanggal  24  November  2016  kemudian Surat  Peringatan  kedua  (SP-II)  pada  tanggal  27  Oktober  2016  untuk  menagih  tunggakan denda piutang negara sebesar Rp. 1.115.023.514.- (s atu miliar seratus lima belas juta dua puluh  tiga  ribu  lima  ratus  empat  belas  rupiah ),  namun  hal  ini  oleh  pihak  PT.  Hyundai tidak pernah ditanggapi dengan alasan sesuai surat balasan dari pihak PT. Hyundai nomor IHP1/LOT  I/1612/007  tanggal  28  Desember  2016  yang  ditandatangani  oleh  Sin  Kwang Kyoon ( Finance Manager Hyundai E&C PT.PP Tbk J/V)) dengan alasan sebagai berikut:
a. Pembangunan  proyek  PLTA  Peusangan  1  &  2  Lot  I  Main  Civil  Work  dibiayai  oleh dana  bantuan  LOAN/OECF  kepada  pemerintah  Indonesia  melalui  PT.  PLN  (Persero) dengan  pelaksana  pekerjaan  dilakukan  oleh  Hyundai  E&C  dan  PT.  PP  (Persero)  Tbk J/V;
b. PT.  Hyundai  E&C  memohon  diberikan  keringanan  terhadap  selisih  kekurangan pembayaran  iuran  sebesar  Rp.1.115.023.514,-  karena  dana  untuk  pelaksanaan  proyek PLTA Peusangan 1&2 Lot I Main Civil Works berasal dari bantuan LOAN/OECF;
c. Khusus  untuk  tenaga  kerja  asing  yang  ikut  kepesertaan  Jaminan  Hari  Tua  (JHT), bilamana TKA tersebut telah kembali kenegara asal karena sakit, mohon  kiranya dana JHT tenaga kerja asing tersebut dapat dikirimkan melalui nomor rekening PT. Hyundai E&C;
d. Tenaga  kerja  asing  tersebut  selama  bekerja  di  PT.  Hyundai  E&C  proyek  PLTA Peusangan  1&2  Lot  I  Main  Civil  Work  telah  dilindungi  dengan  asuransi  yang  sesuai dengan  hak  dari  TKA  tersebut  dinegara  asal  dan  juga  telah  diikutkan  dalam  program BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  denda  piutang  iuran  BPJS Ketenagakerjaan  telah  berkepastian  hukum  karena  memiliki  dasar  hukum.  Selain  itu,
secara  struktur  hukum  dan  budaya,  BPJS  Ketenagakerjaan  harus  aktif  menghitung  dan mengupdate denda untuk perusahaan terdaftar.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  44,  45  dan  46  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Peraturan  Direksi  BPJS Ketenagakerjaan  Nomor  PERDIR/26/082016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengawasan  dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Program Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan,  perusahaan  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  harus membayar  iuran  yang  tidak  dibayarkan.  Tidak  ada  undang-undang  yang  tegas  yang mewajibkan perusahaan yang tidak membayar denda, sehingga perusahaan terdaftar tidak mau  membayarnya.  Selain  itu,  BPJS  Ketenagakerjaan  hanya  memperioritaskan pembayaran  iuran  daripada  denda,  yang  hanya  digunakan  untuk  mendorong  perusahaan untuk membayar iuran tepat waktu.

## 4. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Perdata
1. Kendala Internal
a. Aturan hukum tentang penyelesaian kasus perdata
Dalam  Undang-undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  telah  diatur tentang kewenangan kejaksaan dalam pasal 30 ayat (1) s.d ayat (3). Dalam penanganan perkara-perkara  perdata,  yang  kurang  adalah  aturan  hukum  yang  harus  ditempuh  oleh jaksa, terutama dalam penyelesaian perkara non litigasi. Bila perkara litigasi mengenai hukum  formil  tentu  mengacu  pada  KUHPerdata,  dan  peraturan  lainya  yang  bersifat keperdataan  serta  sumber  hukum  materiil  nya  bersumber  pada  Hukum  Acara  Perdata. Namun  jika  perkara  tersebut  diselesaikan  dengan  cara  non  litigasi,  belum  ada  aturan teknis yang seragam. Seharusnya sebagai lembaga yang profesional mesti ada aturan ini selain  cara-cara  lain  yang  digunakan  sepanjang  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  dan moral.
b. Tidak ada aturan tentang lembaga negara yang layak diwakili oleh kejaksaan
Dalam  UU  No.  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  seorang  jaksa  diberikan kewenangan  ganda  dalam  menjalankan  tugas  penegakan  hukum.  Disatu  sisi  jaksa diberikan  wewenang  untuk  melakukan  penuntutan  dalam  perkara  pidana,  sedangkan disisi  lain  seorang  jaksa  juga  harus  bisa  menyelesaikan  perkara  perdata  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan.  Namun  hal  ini  akan  sulit  apabila  tidak  ada  aturan  lebih lanjut  dari  UU  No.  16  tahun  2004  yang  jelas,  mengenai  batasan-batasan  yang  harus dilakukan  jaksa  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  tersebut,  sehingga  kedudukan
seoarang  jaksa  akan  sulit  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Sewaktu-waktu  pasti  ada benturan-benturan hukum antara penyelesaian pidana dengan perkara perdata. Misalnya seorang jaksa menangani dan menyelesaikan perkara perdata, yang menjadi tergugatnya adalah lembaga pemerintah, kemudian jaksa mewakili negara sebagai pengacara negara. Disatu  sisi  jaksa  berperan  sebagai  pengacara  untuk  melindungi  kliennya,  namun  bila kliennya  tersebut  betul-betul  menyimpang  dari  aturan  hukum,  apakah  seorang  jaksa juga wajib melindungi kliennya tersebut. Bukankah seorang jaksa juga sebagai lembaga pengawas  dan  penuntut  apabila  ada  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  dilakukan instansi pemerintah. Jadi bila ini tidak dituntaskan maka akan terjadi sifat yang mendua, atau  seperti  adanya  sandiwara  hukum.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan  sikap  seorang jaksa  tahu  kalau  lembaga  atau  instansi  negara  tersebut  tidak  bersih  dari  aspek  pidana namun  dari  aspek  perdata  seorang  jaksa  mesti  membela  lembaga  tersebut.  Jadi  hal  ini menyebabkan kerancuan-kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Kendala Eksternal
a. Ada diantara instansi pemerintah tidak siap menerima kejaksaan sebagai mitra
Posisi  kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak  hukum  selalu  terkesan  hanya mengurusi urusan pidana semata. Pandangan ini telah menjadi sebuah dokrin tersendiri, dengan  demikian  diantara  lembaga  pemerintah  enggan  berurusan  dengan  pihak kejaksaan.  Keengganan  ini  tentu  tidak  tak  beralasan,  hal  ini  terjadi  karena  ada  dua faktor yang berbeda. Pertama , instansi pemerintah baik yang BUMN maupun BUMD, telah  terbiasa  dengan  kebiasaan  masa  lalu  yang  selalu  tidak  transparan  dalam menjalankan  kebijakan  instansi  tersebut.  Kebiasaan  masa  lalu  ini  berlanjut  hingga sekarang, sehingga bagi sebagian lembaga dan instansi akan risih bila hal-hal yang tidak transparan  tersebut  diketahui  oleh  lembaga  lain  terutama  kejaksaan. Kedua, urusan internal  kelembagaan  pemerintah  tersebut  mesti  membuat  aturan-aturan  dan kesepahaman-kesepahaman yang kadang-kadang diantara instansi ada yang belum siap untuk  menerima  pembaharuan-pembaharuan  yang  memang  diperlukan  untuk pengembangan ke arah perbaikan instansi pemerintah tersebut.
b. Banyaknya instansi yang tidak bersih
Kendala ini adalah kendala klasik yang telah berakar, sehingga perlu penanganan- penangan  khusus  untuk  merubahnya.  Lembaga  yang  tidak  bersih  tentu  akan menghindari  mitra  dengan  lembaga  kejaksaan.  Karena  dengan  masuknya  kejaksaan tersebut  sebagai  mitra  maka  boleh  jadi  kebobrokan  tersebut  akan  nampak  dan  akan menjadi  persolan  baru.  Persoalan  ini  bisa  jadi  akan  menghasilkan  dua  hal  yang
berlawanan. Satu sisi kejaksaan akan membongkar kebobrokan tersebut karena lembaga pemerintah  tersebut  tidak  bersih.  Disisi  lain  juga  akan  menjadi  sebuah  kesepakatan bersama  yaitu  sama-sama  saling  menutupi  kebobrokan  tersebut  dengan take  and  give. Kemungkinan-kemungkinan ini akan terus terjadi. Oleh karena itu lembaga yang tidak bersih cenderung tidak terlalu menerima kejaksaan sebagai mitra. Menerima kejaksaan sebagai  mitra  adalah  sebagai  buah  simalakama,  maka  segala  kekurangan  instansi tersebut  akan  nampak,  dan  bisa  dijadikan  bahan  tuntutan  hukum  secara  pidana.  Bila tidak menerima kejaksaan sebagai mitra juga menjadi pertanda bahwa instansi tersebut betul-betul tidak bersih.
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kendala  yang  dihadapi  oleh kejaksaan tersebut sangat kompolek mulai dari struktur lembaga yang harus bersih, matriel hukum  yang  mengatur  mesti  terus  disempurnakan  dan  budaya  masyarakat  yang  masih perlu  diberikan  pencerahan-pencerahan.  Dengan  rekonstruksi,  reformasi  dan  reformulasi ketiga aspek tersebut, baru nampak pencerahan-pencerahan tentang peran kejaksaan.

## D. KESIMPULAN
Sangat penting bagi Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode  lain.  Ini  karena  banyaknya  kasus  perdata  yang  saat  ini  masuk  ke  Pengadilan  dan membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  diputuskan.  sehingga  tujuan  pemulihan  keuangan negara  dapat  dicapai.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah pada    penyelesaian  pelaksanaan  tugas  kejaksaan  di  luar  pengadilan  di  bidang  perdata adalah yaitu tidak adanya  aturan yang baku  tentang  mekanisme penyelesaian non litigasi, sehingga  lebih  terstruktur,  hal  ini  bertujuan  untuk  mudah  di  analisis  apakah  tatacara tersebut  efektif  atau  tidak  dalam  menangani  perkara  di  luar  pengadilan  atau  non  litigasi. Selain  itu,  kendala  lain  adalah  lembaga    pemerintah  yang  tidak  siap  sebagai  mitra kejaksaan  karena  kurang  transparan  dalam  lembaga  tersebut  dan  banyak  instansi pemerintah  yang  tidak  bersih  sehingga  menganggap  kerja  sama  dengan  kejaksaan  akan menimbulkan persoalan baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
1.
Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). Harumiati Natadimaja, 2009, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), 2.
Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN),
XXII (Jakarta: Kejaksaan Agung RI), 12.
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1980),
19.
Marwan  Effendi ,  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.
Pasal  30  Ayat  (2)  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2004).
Peraturan  Kolonial  Stb.  1922  No.  522  Tentang  Vertegenwoordiging  Van  De  Land  In Rechten (Kolonial Belanda, 1922) .
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Repuplik Indonesia, 2010).
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-018/A/J.A/07/2014  Tahun  2014  tentang  Standar Operasional  Prosedur  pada  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara (Jakarta, 2014).
Roeslan Saleh , Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia ( Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah, 1991), 9.
Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Peresada, 2006).
Sri Soedewi Masjcjun Sofyan, Hukum Benda (Yogyakarta: Liberty, 1974), 1.
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1982), 16.
Subekti,  R,  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
Sumber Laporan: Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah,  Periode  Januari  2017  sampai  dengan  Desember  2020 (Takengon: Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2021) 10 Januari 2021.
Tan Kamello, Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga (Medan: USU Press,2011), 11 .
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2000  Tentang  Program  Pembangunan  Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Republik Indonesia, 2000).
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia (Republik Indonesia, 2004) .