Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020

## DUNIA DALAM CENGKERAMAN INVISIBLE HAND
(Telaah Kritis Atas Globalisasi Melalui Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate )
Nyoman Ayu Sukma Pramestisari Magister Sosiologi Universitas Gajah Mada Allgtr.asp@gmail.com

## Abstrak
The Mega Agenda of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project in Papua is  one  of  the  global  efforts  to  respond  the  2008  world  food  crisis.  This  project  includes  the procurement of food and energy barns for world needs. Around one million hectares of land were cleared for extractive industries in the form of corn, palm oil, rice and sugar cane in the hope of absorbing the local workforce. Unfortunately, this industrialization process has implications for the loss of forests as a source of life, drought, the environment polluted by extractive industrial waste,  exploitation  of  workers  also  horizontal  conflicts.  Through  the  Empire  and  Multitude approach  by  Negri  and  Hardt  the  analysis  leads  to  the  occurrence  of  biased  interests  of  local, national  and  global  elites  as  empire  in  the  MIFEE  project.  With  the  main  principle  of neoliberalism,  namely  the  accumulation  of  capital,  the  empire  exploits  natural  and  human resources  on  the  pretext  of  global  interests.  Seeing  the  struggles  of  the  people  are  often accommodated by political devide et impera , the offer of multitude can be an alternative solution. Communities all over the world can help in their own ways in the simplest lines, such as reducing consumptive actions and saving lives.

## Keywords : Invisible Hand, MIFEE, Globalisasi

## I. PENDAHULUAN
“Disobedience to authority is one of the most natural and healthy acts.” (Negri & Hard) .
Pembangunan  pada  tahun  1980  di Indonesia  tumbuh  sebagai  wacana  sekaligus implementasi  guna  membawa  kesejahteraan bagi masyarakat. Adopsi pembangunan sebagai produk  paradigma  barat  secara  signifikan mengubah tatanan negara khususnya infrastruktur.  Infrastruktur  menjadi  instrumen vital  bagi  pengembangan  pembangunan berorientasi  pada  industrialisasi.  Penerapan
pembangunan dengan penekanan pada industrialisasi  dilakukan  sebagai  upaya meninggalkan keterbelakangan dengan memacu  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengejar negara maju (Hadirman, 2017). Maka dari itu, pada  era  orde  baru  pemerintah  mendorong industrialisasi  dengan  membuka  akses  pada sistem  neo  liberalisme,  sehingga  lembaga donor  global  seperti  IMF,  Bank  Dunia  dan WTO  dapat  masuk  baik  sebagai  pendonor maupun  arahan  pembangunan  ekonomi  bagi sebuah  negara.  Trajektori  sejarah  ini  secara
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
tegas  telah  menjelaskan  bahwa  bagaimana pembangunan di Indonesia merupakan implikasi atas globalisasi, termasuk penandatanganan Letter of Intent dengan IMF pada tahun 1998.
Dinamika  industrialisasi  di  Indonesia hingga  kini  nampak  belum  sepenuhnya mencapai cita-cita mensejahterakan masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan sebagai upaya dalam mengentaskan  kemiskinan  telah  masuk  dalam agenda  politik  nasional,  nampak  selama  39 tahun  justru  yang  terjadi  ialah  jurang kesenjangan  dalam  masyarakat  semakin melebar.  Penurunan  jumlah  penduduk  miskin nampak  tidak  sejalan  dengan  implementasi industrialisasi yang kerap memicu ketegangan sosial.  Implikasi  negatif  atas  industrialisasi sebagai  produk  globalisasi  sejalan  dengan bagaimana  perspektif  kritis  memandang globalisasi  sebagai  proyek  yang  hanya menguntungkan sebuah negara yang telah siap berkompetisi baik secara sumber daya manusia dan  modal  (Wibowo  &  Wahono,  2003). Sebaliknya,  apabila  negara  tidak  sanggup bersaing maka akan tersingkir dari persaingan global,  meningkatkan  ketergantungan  dan menciptakan masyarakat marjinal.
Beberapa  kasus  menunjukkan  iklim industrialisasi di Indonesia cenderung disambut dengan  gerakan  kontra  pembangunan  oleh
masyarakat  setempat  sebagai  isu  lokalitas hingga  isu  nasional,  baik  industri  manufaktur maupun  ekstraktif.  Dalam  sepuluh  tahun terakhir  misalnya  beberapa  kasus  populer seperti penolakan New
Yogyakarta International Airport , penolakan pabrik semen di  Rembang,  penolakan  Reklamasi  Teluk Benoa  di  Bali,  penolakan  Reklamasi  Teluk Jakarta  dan  penolakan  mega  proyek Merauke Integrated  Food  and  Energy  Estate di  Papua. Menjadi menarik ketika kasus MIFEE sebagai proyek  pengembangan  industri  ekstraktif nampak  padam  dari  liputan  media  sehingga informasi  pada  masyarakat  menjadi  sangat terbatas bahkan hampir tidak ada sama sekali. Padahal  jika  dicermati,  proyek  MIFEE dilakukan  dalam  rangka  mengatasi  isu ketahanan  pangan  global  dengan  melakukan pembukaan lahan sekitar satu juta hektare yang dibebani hak ulayat (Ismira, 2014).
Proyek  kelahiran  tahun  2008  ini setidaknya  dikelola  oleh  46  korporasi  yang telah  menerima  izin  pemanfaatan  lahan, diantaranya Sinar Mas, Dongin Prabhawa dan PT.  Rajawali.  Niat  mulia  yang  terbalut  dalam wacana  sebagai  penyelamat  krisis  global nampak  tidak  sejalan  ketika  melihat  realita masyarakat  terdampak  khususnya  masyarakat asli  suku  Malind.  Kompensasi  berupa  uang tunai,  sarana  pendidikan,  kesehatan  hingga pekerjaan  bagi  masyarakat  lokal  dianggap
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
sebagai  pemanis  karena  tidak  sepenuhnya terealisasikan. Alih-alih mendapatkan kompensasi  ganti  untung,  masyarakat  justru lebih banyak terpapar risiko seperti kehilangan hutan sebagai sumber penghidupan, pencemaran  air  akibat  limbah  kelapa  sawit, konflik  horizontal  antar  anggota  adat  hingga kekurangan  gizi  serta  gangguan  kesehatan (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).
Kompleksitas  permasalahan  implikasi globalisasi  dalam  produk  sebarannya  yaitu industrialisasi  dengan  dalih  mensejahterakan masyarakat  justru  menjerumuskan  masyarakat ke  dalam  perangkap  kemiskinan  menjadi sebuah refleksi bersifat paradoks. Bertolak dari paradoks  tersebut,  tulisan  ini  hadir  guna menyoal  secara  spesifik  kasus  mega  proyek MIFEE  dalam  konteks  globalisasi  sebagai sebuah  proyek  kepentingan  segelintir  elite. Penggunaan  data  sekunder  dalam  tulisan  ini diperoleh melalui literatur terdahulu baik buku, jurnal, berita maupun dokumen di media cetak maupun  online.  Guna  mempertajam  analisis akan  dihadirkan  berbagai  perspektif  sosial terkhusus  Teori  Multitude  dan  Empire  milik Antonio Negri dan Michael Hardt.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Untuk menjelaskan kepentingan global beserta  elit  global  perlu  dilakukan  pemetaan atas  kompleksitas  permasalahan  MIFEE. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan
kualitatif deskriptif demi menjelaskan kemampuan  masyarakat  dalam  menjawab tantangan gelombang besar tersebut. Kualitatif deskriptif  mengeksplor  fenomena-fenomena yang  tidak  dapat  dikuantifikasikan  yang bersifat  deskriptif.  Penelitian  difokuskan  pada hal  alamiah  dengan  dimotori  oleh  peneliti sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dengan  triangulasi,  analisis  data  bersifat induktif  atau  kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi  (Sugiono,  2012:  9).  Sandelowsky melengkapi paparan tentang deskriptif kulitataif bahwa penelitian ini cenderung tidak melakukan interpretasi data secara mendalam. Penelitian  menggambarkan  simpulan  yang komprehensif  atas  suatu  fenomena  atau kejadian  dalam  bahasa  sehari-hari.  Metode penelitian  deskriptif  kualitatif  cenderung bersifat eklektik dan didasarkan oleh pendapat umum inkuiri naturalistik (dalam Polit, 2003, h. 263).  Melalui  proses  penggalian  data  dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan tindak konsumerisme masayarakat  dalam  merespon  mega  proyek MIFEE.

## III. PEMBAHASAN
A. Industri  Ekstratif  MIFEE:  Sebuah Perjuangan Neo Liberalisme
Peristiwa baby boom paska perang dunia II  menyebabkan  jumlah  penduduk  meledak
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
secara  signifikan.  Bertambahnya  jumlah penduduk  dalam  era  kontemporer  sejalan dengan  peningkatan  kebutuhan  atas  lahan. Pada  tahun  2008 menjadi  titik  tolak  menyoal perbincangan  dunia  global  terkait  isu ketahanan  pangan  dengan  menetapkan Indonesia khususnya Merauke sebagai daerah penyokong kebutuhan pangan dunia.
Keputusan ini menimbang aspek ketersediaan lahan,  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan nasional. Berangkat dari segala pertimbangan maka  MIFEE  sebagai  proyek food  estate dijalankan  dengan  membuka  lahan  ulayat setidaknya sejumlah satu juta hektare (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).
Melacak posisi MIFEE sebagai agenda mulia,  secara  kritis  mulai  menyurut  ketika mengetahui  keberadaanya  di  bawah  kebijakan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan  Ekonomi  (MP3EI).  Kebijakan MP3EI diterbitkan pada tahun 2011
menargetkan pertumbuhan perekonomian Indonesia  pada  tahun  2025  mencapai  U$D 16.000. Maka dari itu, program pembangunan digencarkan  dengan  menggandeng  pemodal baik  asing  maupun  dalam  negeri  mengingat keterbatasan  dana  negara  apabila  melakukan pembangunan  tanpa  melibatkan  investor. Telaah  kritis  akan  kebijakan  MP3I  nampak pada  implementasi  prinsip  neoliberal  demi
menarik investor berpartisipasi yaitu deregulasi, privatisasi dan liberalisasi.
Tiga keyakinan utama atas pembangunan ekonomi  dari  sistem  neoliberal  ini  meyakini dengan  minimalisasi  peran  pemerintah  terkait kebijakan yang menekan investor (deregulasi), membebaskan  investasi  serta  perdagangan komoditi  barang  dan  jasa  (liberalisasi)  serta mengijinkan  swastanisasi  sektor  publik  dan mendorong  korporasi  mengembangkan  diri (privatisasi) akan mempercepat laju pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara (Wibowo & Wahono, 2003). Ketiga pilar inilah yang  diadopsi  pada  pembangunan  Indonesia termasuk  tersirat  dalam  program  MP3EI dengan  beberapa  turunan  kebijakan  praktis salah satunya mega proyek MIFEE.
Pengaruh  global  dalam  menekankan kepentingan  persaingan  antar  negara  melalui meninggalkan keterbelakangan sangat mencerminkan  prinsip  ekonomi  deterministik. Bertolak  dari  berbagai  gagasan  mulia  yang terlontar  dalam  berbagai  wacana,  proyek MIFEE  justru  nampak  tidak  memuliakan masyarakat setempat. Masyarakat suku Malind Merauke  selalu  mempertanyakan  “Apa  tujuan dari  proyek  MIFEE?”.  Lontaran  pertanyaan tersebut  lahir  begitu  saja  sebab  masyarakat lokal  merasa  hadirnya  proyek  MIFEE  tidak membawa signifikansi perbaikan penghidupan. Hal  ini  dikarenakan  pertumbuhan  industri
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
ekstraktif seperti perkebunan sawit, padi, tebu dan  jagung  dilakukan  melalui  perampasan lahan  adat  dengan  beban  ulayat  (AwasMifee, 2017). Ironinya, keterikatan masyarakat Malind dengan lahan adat sebagai sumber penghidupan sangat erat sehingga ketika terjadi perampasan lahan  adat  maka  serta  merta  merampas penghidupan masyarakat setempat.
Kehilangan alat produksi oleh masyarakat  suku  Malind  berimplikasi  buruk hampir  setiap  aspek  kehidupan  baik  individu, keluarga  dan  kelompok  (Zakaria,  Kleden,  & Franky,  2011). Pertama ,  pelepasan  lahan dimulai  dari  pendekatan  dengan  kepala  suku karena  memiliki  otoritas  atas  beberapa keputusan  terkait  permasalahan  adat  termasuk lahan ulayat. Penawaran kompensasi umumnya meliputi  uang  ganti  rugi,  pekerjaan  bagi masyarakat, pengadaan kesehatan dan pendidikan  bagi  masyarakat  lokal.  Meskipun begitu  disebagian  besar  kasus  masyarakat melakukan  resistensi  terkait  upaya  proses industrialisasi karena merasa terancam kehilangan  penghidupan.  Dalam  tataran  ini, menjadi  relevan  bagaimana  implikasi  spirit globalisasi mengenai pembangunan berdampak signifikan  pada  tercerabutnya  masyarakat  dari sistem  nilai,  norma  dan  budaya  yang  menjadi panutan  (Eller,  1989).  Cara  hidup  selama bertahun-tahun  masyarakat  Malind  dengan menggantungkan  diri  kepada  alam  seperti
memburu  dan  meramu  terpaksa  dicerabut akibat  praksis  dari  pembangunan  nasional berskala global.
Beragam  wajah  perjuangan  pernah dilakukan  dengan  partisipasi  publik  hingga skala  global.  Dalam  beberapa  forum,  diskusi serta  gerakan  sosial  pernah  dilakukan  guna mengkaji  kembali  kebijakan  MIFEE  nampak gagal. Kegagalan spirit emansipatoris disebabkan  oleh  beragam  upaya  pemangku kepentingan  demi  menyukseskan  proyek mereka. Tindak dominasi ditempuh diantaranya dengan  memanfaatkan  aparat  negara  TNI termasuk  dengan  cara  represif  jika  terjadi resistensi oleh masyarakat, menerapkan politik devide  et  impera  melalui  akomodasi  terhadap beberapa  kepentingan  masyarakat  atau  suap kepala  suku  serta  mempekerjakan  beberapa keluarga di industri mereka (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011). Upaya ini akhirnya menyebabkan  konflik  horizontal  di  tengah masyarakat  akibat  produksi  kecemburuan sosial.  Upaya  hegemoni  melalui  produksi wacana  oleh  para  oligarki  dalam  tataran  ini nampak  cukup  efektif  guna  menekan counter hegemony dari masyarakat kontra MIFEE.
Kedua,  paska  keberalanjutan  segenap program MIFEE kompensasi terkesan semakin klise  akibat  tidak  terealisasi  secara  penuh. Sarana  publik  seperti  kesehatan  dan  sekolah masih belum mampu diakses oleh masyarakat
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
sekitar.  Kompensasi  ganti  untung  semakin diyakini sebagai mimpi indah sebab masyarakat justru  mengalami  kenyataan  pahit.  Setelah kehilangan  alat  produksi,  masyarakat  justru terdampak dari pembangunan seperti kekeringan,  gizi  buruk,  gangguan  kesehatan serta  ketahanan  pangan  masyarakat  lokal terganggu.  Sekalipun  masyarakat  bekerja  di industri  ekstraktif,  perolehan  gaji  dianggap tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  keluarga akibat tarif gaji tergolong rendah yaitu 1,8 juta. Kondisi  ini  tentu  berbeda  ketika  hutan  ulayat masih menjadi hak mereka, berburu rusa, ikan dan  mencari  sagu  menjadi  hal  mudah.  Maka dari  itu,  pemaksaan  transformasi  masyarakat subsisten  menuju  masyarakat  industri  tanpa pengimbangan  sumber  daya  manusia  hanya akan  memperlebar  jurang  kesenjangan  di masyarakat.
Status  Hak  Guna  Lahan  yang  melekat selama  kontrak  35  tahun  untuk  para  investor MIFEE  tetap  saja  menjadi  mimpi  buruk  bagi masyarakat  adat.  Hal  ini  dikarenakan  selain kontrak dapat saja diperpanjang, sekalipun hak ulayat  pemanfaatan  hutan  telah  kembali, kondisi  hutan  tidak  akan  sama  seperti  dulu. Spirit  perjuangan  menuntut  berbagai  hak  baik sebagai  buruh  pekerja  maupun  masyarakat menjadi sulit untuk dilakukan akibat ketakutan kehilangan sumber kehidupan, lagi. Resistensi menjadi  mustahil  mengingat  pengusaha  dapat
saja  dengan  mudah  mengganti  buruh  ketika dianggap terlalu menyusahkan dalam kegiatan industri.
Upaya  hegemoni  dan  dominasi  para oligarki  melalui  produksi  wacana  maupun praktek  tindakan  secara  persuasif  maupun represif sesungguhnya berangkat dari spirit neo liberalisme  terkait  akumulasi  kapital.  Neo liberalisme  meyakini  kemajuan  perekonomian harus  dilakukan  sebagai  upaya  bersaing  dan bertahan di ranah global dengan mengakumulasikan kapital semaksimal mungkin.  Siapapun  dapat  menjadi  aktor termasuk  pemerintah,  institusi,  kelompok maupun individu (Wibowo & Wahono, 2003). Maka dari itu, ketika memahami kasus MIFEE terlihat  bagaimana  program  pemerintah nampak tidak tuntas dalam hal social assesment terkait  menyikapi  berbagai  risiko  yang  harus ditanggung oleh masyarakat. Disisi lain, ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi sangat kental terasa  melalui  berbagai  kebijakan  penyokong investor  seperti  MP3EI  dan  Perpres  No  40 Tahun  2013  hingga  melibatkan  aparat  negara untuk  menyelesaikan  jika  terjadi  upaya perlawanan terhadap proyek MIFEE.
Refleksi  kritis  atas  permasalahan  ini bermuara  pada  bagaimana  perspektif  neo liberalisme telah menginfeksi ke dalam proyek pembangunan  pangan  dan  agrikultural  secara global. Melalui isu krisis pangan global, agenda
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
ekonomi  politik  global  menyelinap  sebagai dewi penyelamat dalam isu ini. Suntikan dana dari  negara-negara  kaya  modal  maupun korporasi  dari  berbagai  negara  menanamkan investasi  produksi  pangan  pada  lahan-lahan luas  umumnya  berada  di  negara  berkembang, termasuk  Merauke  dengan  mega  proyek MIFEE.  Maka  dari  itu,  sifat  adaptif  sistem kapitalistik  dengan  spirit  neoliberalisme sebagai  pendorong  globalisasi  berselancar melalui  hegemoni  politik  dalam  konteks menentukan  arah  pembangunan  di  negara sedang  berkembang.  Pemerintah  bahkan  ikut berselancar  baik  sebagai  aktor  sadar  maupun terhegemoni secara politik sehingga mengikuti ide-ide  yang  disebarkan  para  pendukung  neo liberal.

## B. Invisible  Hand:  Pemetaan  Aktor Hegemonik
Pemetaan peran ekonomi politik global neo liberalisme dalam konteks proyek MIFEE memperlihatkan  bagaimana  hegemoni  melalui negosiasi politik, dialog, konstruksi sosial serta teknologi media dilakukan sehingga membentuk  berbagai  kebijakan  nasional  yang menopang upaya perluasan kapitalisme. Kasus MIFEE memperkuat globalisasi sebagai sebuah upaya  ekspansi  kapitalisme  dalam  proses akumulasi  surplus  dengan  mudah  dan  efisien. Maka dari itu, dapat dilihat secara kritis bahwa terdapat kepentingan besar dibalik wacana yang
dikembangkan  dalam  globalisasi  sebagai sebuah  pencerahan  melalui  mereduksi  batas regional dan waktu.
Pemetaan aktor menjadi penting dalam memahami  kasus  MIFEE  guna  melihat kepentingan  besar  apa  yang  melatarbelakangi keteguhan pemerintah melakukan mega proyek MIFEE disamping mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Perspektif  Negri  dan  Hardt  terkait Empire  menjadi  relevan  untuk  analisis  kasus ini.  Negri  dan  Hardt  memandang  era kontemporer  dewasa  ini  membentuk  tatanan global  baru  dari  proses  yang  kontemporer hingga  mewujudkan network  power (Hardt  & Negri,  2000).  Kedaulatan  baru  terdiri  dari elemen penting seperti negara-negara dominan, institusi supranasional, korporasi kapitalis dan sebagainya. Pada konteks ini, kekuatan masing- masing  aktor  tidak  sama  besar,  tetapi  mereka mampu  melengkapi  satu  sama  lain  dengan bekerjasama mewujudkan tujuan mereka, yaitu melanggengkan tatanan global beserta hierarki di dalamnya.
Empire  dalam  konteks  mega  proyek MIFEE  tidak  dapat  ditentukan  melalui  satu aktor tunggal baik negara, individu, kelompok maupun  institusi  adikuasa  yang  powerfull. Aspek kolaboratif lintas batas lebih mencolok dalam  peran  berbagai  kapitalis  pemangku kepentingan  dengan  membawa  isu  global sebagai  dalih  pembenaran  atas  wujud
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
pembangunan  merujuk  pada  industrialisasi MIFEE. Seluruh stakeholder pendukung mega proyek  MIFEE  baik  pemerintah,  investor, lembaga donor dunia seperti IMF, Bank Dunia dan  WTO  termasuk  menggunakan  aparat negara  merupakan  suatu  sinergi  semu  dalam sebuah  pembangunan  dengan  pondasi  spirit akumulasi  kapital  dengan  memarjinalkan masyarakat. Proses marjinalisasi masyarakat ini sangat  berkolerasi  dengan  sistem  kapitalisme dimana  akumulsi  kapital  menjadi  kondrat kehidupan  sekalipun  menyingkirkan  yang dianggap merugikan.
Fakta  bahwa  globalisasi  berdampak pada pengambilan keputusan suatu negara tidak lagi  independen  diperkuat  melalui  fenomena MIFEE.  Pembuatan  keputusan  tidak  lagi bersifat otonom tetapi tergantung oleh berbagai pihak global (Held, 1999). Apabila kita sepakat menyebut  fenomena  ini  sebagai  sebuah implikasi  negatif  maka  tonggak  awal permasalahan bersumbu ketika krisis ekonomi melanda  Eropa  dan  Amerika  tahun  1970an yang  melahirkan  Konsensus  Washington. Melalui konsensus tersebut secara tersirat untuk melakukan  globalisasi  demi  menyelamatkan kondisi keuangan negara. Maka dari itu peran lembaga  internasional  dalam  menentukan peraturan  perdagangan  lintas  negara  menjadi penting seperti WTO, GATT, AFTA dan APEC (Hiariej,  2004).  Dalam  perspektif  Soekarno
penyebaran free  market melalui  pembentukan lembaga  internasional  inilah  yang  disebut sebagai imperialisme karena dilandasi fenomena  krisis  ekonomi  guna  ekspansi  para kapitalis (Soekarno, 2004). Agenda ekspansi ini berwujud berbagai ideologi seperti demokrasi, free  market  termasuk  didalamnya  privatisasi, deregulasi dan liberalisasi, mempengaruhi para politisi,  akademisi  serta  LSM  guna  meyakini pentingnya free market .
Keberadaan  IMF  dan  Bank  Dunia dalam  kajian  kritis  menyebutkan  sebagai penyuksesan  terhadap  kepentingaan  ekspansi akumulasi kapital. Melalui paradigma pembangunan  maka  negara  berkembang  akan membutuhkan  modal  untuk  melakukan pembangunan,  disinilah  hadir  iMF  dan  Bank Dunia  yang  dalam  beberapa  kesempatan muncul sebagai NGO untuk “menyelamatkan” negara agar mampu melakukan pembangunan. Fakta inilah yang pada nyatanya melatarbelakangi mengapa proyek MIFEE ada dan kepentingan besar apa dibalik mega proyek yang memarjinalkan masyarakat Suku Malind. Secara  nasional,  Indonesia  membuka  diri  atas free  market dilakukan  pada  masa  orde  baru termasuk LOI Soeharto dengan IMF pada krisis moneter  1998.  Kini  pembangunan  dipercepat melalui  kebijakan  MP3EI  dan  salah  satu turunannya ialah proyek MIFEE.
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
Realita kritis dibalik seperti pemaparan sebelumnya  terkait  wacana  MIFEE  sebagai dewi  penyelamat  menjadi  tidak  kasat  mata akibat  produksi  dan  reproduksi  wacana  yang ditebarkan  oleh  empire.  Wacana  pangan  dan energi  non  fosil  menjadi  isu  kunci  dalam menjalankan proyek dengan memposisikan diri sebagai  juru  selamat  atas  krisis  pangan  dan energi melalui penemuan inovasi baru. Dengan mengedepankan  efisiensi  dan  efektivitas melalui  industrialisasi  maka  hasil  produksi akan  maksimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil produksi  kepala  sawit  di  Indonesia  paska diimbangi  dengan  optimalisasi  teknologi semakin  meningkat  (Gelbert,  2016).  Bahkan mereka meyakini terealisasinya proyek ini akan berdampak  baik  terhadap  masyarakat  lokal karena  mampu  mengentaskan  kemiskinan melalui  penyerapan  tenaga  kerja  di  industri ekstraktif, meskipun standar kelayakan pekerja tidak dijelaskan secara gamblang.
Kompleksitas  di  atas  sesungguhnya telah menggambarkan bagaimana para Empire bekerja. Dalam kajian Negri dan Hardt empire tidak  dapat  dibatasi  oleh  satu  aktor  tunggal melainkan berbagai stakeholder adikuasa yang saling  melengkapi  satu  sama  lain  (Hardt  & Negri,  2000)  telah  terbukti.  Maka  dari  itu, konsep Invisible  Hand muncul  sebagai  upaya memahami  berbagai  agen-agen  globalisasi dalam  melancarkan  praktik  kapitalisme  di  era
kontemporer  yang  bahkan  sangat  jarang disadari  oleh  khalayak  umum.  Realitas  ini menggiring  pada  bagaimana  kesulitan  juga dirasakan  oleh  pemerintah  sebagai  pengambil kebijakan karena tergantung dengan perjanjian lembaga-lembaga perdagangan internasional.
Berbagai kiat empire dalam melakukan hegemoni dan dominasi tercermin melalui cara persuasif  hingga  represif.  Refleksi  penulis berujung  pada  kesimpulan  bahwa  langkah dalam menyalahkan pemerintah dan menuntut secara  tunggal  tidaklah  dapat  dibenarkan sepenuhnya  mengingat  permasalahan  yang terlalu kompleks. Sehingga diperlukan sebuah solusi alternatif yang lebih nyata dan riil dapat dilakukan oleh setiap agen penolak perpanjang tanganan  kapitalisme  mengingat  pasar  tidak pernah mengakomodasi moral.
C. Multitude:  Perjuangan  Resistensi
Agen  Atas  Implikasi  Globalisasi Menggunakan Cara Globalisasi
Degradasi  moral  tergambar  jelas  ketika memandang  melalui  kajian  kritis  atas free market sebagai  sebuah  spirit  kolonialisme masa  kini.  Dalam  kasus  MIFEE  masyarakat terdampak harus menanggung risiko pembangunan  terutama  masalah  kesehatan akibat  polusi  pembangunan,  pencemaran lingkungan serta kehilangan sumber makanan berdampak pada gizi buruk. Masyarakat lokal Malind  juga  harus  menganggung  tercerabut dari  sistem  budaya  lokal  mereka,  bergantung
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
kehidupan  sebagai  buruh  pekerja  di  bawah dominasi  perusahaan  serta  konflik  horizontal dengan sesama masyarakat suku Malind.
Resistensi  dan  upaya  perjuangan dengan skala perlawanan bersifat lokalitas dan bersifat  langsung  nampak  kurang  maksimal dalam mencapai tujuan. Mengingat masalah ini muncul dikarenakan globalisasi maka diperlukan sebuah alternatif solusi baru dalam melakukan  resistensi  pada  sistem  ini.  Konsep Negri  dan  Hardt  terkait  Multitude  secara kontekstual  sangat  relevan  dalam  upaya perlawanan  sistem  neo  liberalisme.  Multitude menekankan  sebuah  perlawanan  yang  dapat dilaksanakan  dimanapun,  kapanpun,  oleh siapapun  dan  dengan  cara  apapun  (Hardt  & Negri,  2004).  Alternatif  solusi  ini  diperlukan menyoal  kemandegan  perjuangan  masyarakat dalam  melakukan  resistensi  akibat  wacana counter  hegemony masih  seringkali  mampu diakomodir  oleh  para  empire  sehingga  yang terjadi  perpecahan  dalam  masyarakat  kontra empire.  Seperti  isu  pencemaran  lingkungan akibat  limbah  pabrik  mendapatkan  respon pengembangan  teknologi  pengelolaan  limbah pabrik, pembuatan drainase ramah lingkungan serta  alokasi  secuil  dana  untuk  kepentingan masyarakat  terdampak,  namun  tetap  spirit utama ialah akumulasi kapital.
Menurut hemat penulis, masyarakat dan dunia hari ini membutuhkan sebuah penyegaran
cara  berfikir.  Pemikiran  kritis  diperlukan  agar tidak terus menerus masyarakat menjadi objek pasar  yang  vakum  oleh  para  empire.  Ketika memahami  konteks  kelahiran  MIFEE  adalah isu ketahanan pangan dan energi global, maka seharusnya upaya perlawanan berkaitan dengan bagaimana masing-masing dari kita mempertahankan ketahanan pangan dan energi. Misalnya  menyoal  kebutuhan  kelapa  sawit yang  kian  meningkat  akibat  kebutuhan masyarakat  dunia  sehingga  harus  dilakukan ekspansi  industri  kelapa  sawit.  Mengingat setiap perlawanan dapat dilakukan dimana saja, maka  perlawanan  utama  paling minim  namun signifikan ialah menghindari tindak konsumtif. Hemat  dalam  hal  sehari-hari  misalnya menggunakan  shampo,  kondisioner,  minyak goreng,  detergen  dan  bahan  bakar  minyak menjadi  langkah  kecil  namun  jika  dilakukan dalam skala global akan berdampak signifikan.
Memahami tindak konsumerisme sebagai  sebuah  konstruksi  struktural  para kapitalis  guna  akumulasi  profit,  melalui produksi  wacana  kebutuhan  maka  diperlukan langkah strategis. Melalui filterisasi pemikiran dan  paradigma  neoliberalisme  yang  bersifat individualistis dan eksploitatif merupakan pintu utama  dalam  melakukan  perubahan  sederhana namun  radikal.  Hal  inilah  yang  disebut  oleh Negri dan Hardt, dimana perlawanan terhadap sebuah  sistem  rezim  kemapanan  dapat
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
dilakukan  bahkan  tanpa  wadah  sekalipun. Dengan  begitu,  ketika  seluruh  pihak  mampu menjadi agen perlawanan atau multitude maka implikasi  negatif  dari  proses  globalisasi  dapat dihindari  khususnya  melalui  pemikiran  kritis terutama  memilah  antara  kebutuhan  dan keinginan. Pada tataran inilah ketika dikatakan globalisasi membawa dampak negatif termasuk pada  kehidupan  sehari-hari,  maka  cara menanggulanginya ialah dengan cara melakukan  perlawanan  dari  lini  terkecil  yaitu kebiasaan sehari-hari.

## VI. KESIMPULAN
Mega proyek MIFEE menjadi salah satu wujud pembangunan di suatu daerah meliputi agenda  nasional  berskala  global.  Proyek MIFEE  hadir  guna  merespon  krisis  pangan dunia  tahun  2008  melalui  inovasi  baru  yaitu pengadaan lumbung pangan dan energi dunia. Melalui pembukaan lahan atas lahan ulayat di Merauke diharapkan produksi pangan meliputi jagung,  kelapa  sawit,  padi  dan  tebu  dapat dimaksimalkan  memenuhi  kebutuhan  dunia. Proyek ini juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga  mengurangi  pengangguran  serta meningkatkan  perekonomian  negara.  Di  lain sisi tujuan tersebut berbanding terbalik dengan apa  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  paska realisasi  proyek  seperti  hilangnya  hutan sebagai  sumber  kehidupan,  kekeringan, lingkungan  tercemar  akibat  limbah  industri
ekstraktif,  eksploitasi  pekerja  hingga  konflik horizontal.
Kompleksitas  peramasalahan  MIFEE dapat  dipahami  ketika  memetakan  terdapat kepentingan  global  beserta  elite  global  yang berkepentingan. Logika neoliberalisme nampak  nyata  diadopsi  ketika  melihat  proses pembentukan, penetapan kebijakan, minimnya partisipasi publik serta risiko industri ekstraktif yang  harus  ditanggung  oleh  masyarakat. Agenda  kapitalisme  dalam  akumulasi  profit lintas  negara  melalui  free  market  dan paradigma  pembangunan  dilakukan  beserta penciptaan wacana doktrin kebutuhan.
Misalnya, kebutuhan masyarakat akan produk berbahan  baku  kelapa  sawit  berujung  pada tingkat konsumerisme. Dengan dalih pemenuhan  kebutuhan  global,  maka  ekspansi perkebunan pangan menjadi sebuah kebenaran ketika  mengorbankan  masyarakat  lokal. Stakeholder dalam tataran ini yang berkolaborasi dalam menyukseskan pembangunan  bersendikan  neoliberalisme yang  ekonomi  deterministik  disebut  sebagai empire  (seperti:  pemerintah,  korporasi, lembaga donor internasional).
Perlawanan  masyarakat  kontra  MIFEE bahkan  dengan  mudah  diakomodir  dengan berbagai  cara  oleh  para  empire,  bahkan mengerahkan  aparat  negara.  Alih-alih  sukses masyarakat justru dianggap sebagai
Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 2, Desember 2020
penghambat  kemajuan  dan  tidak  mampu beradaptasi dengan dunia global. Marjinalisasi masyarakat  semakin  dirasakan  khususnya  di negara  sedang  berkembang  sebagai  dampak atas globalisasi sebagai fakta sosial. Maka dari itu,  dioerlukan  alternatif  solusi  yaitu perlawanan bersifat radikal dan bisa dilakukan oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  terhalang waktu,  jarak  bahkan  tanpa  wadah  apapun. Meminimalisasi tindak konsumerisme menjadi salah  satu  cara  jitu  untuk  melawan  dominasi sistem  neoliberalisme  yang  berdampak  buruk pada globalisasi. Memilih dan memilah antara kebutuhan  dan  keinginan  menjadi  penting sehingga  perlawanan  kecil  ini  jika  dilakukan dalam  skala  global  maka  akan  mampu mempengaruhi  ekspansi  kapitalisme  dalam akumulasi  profit  yang  semena-mena  atas masyarakat bawah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
AwasMifee.  (2017). Pernyataan  Sikap  Aksi Hari  HAM  2017  di  Merauke. Diakses pada 7 Oktober 2019. https://awasmifee.potager.org/?p=1588 &lang=id. Eller.  (1989). Bantuan  Mematikan. Jakarta:
LP3ES.
Gelbert,  P.  (2016).  Palm  Oil  Expansion  In
Indonesia: Land Grabbing As
Accumulation  by  Dispossession.  (34),
65-99.
Hadirman,  F.  (2017). Dalam  Moncong Oligarki. Yogyakarta: Kanisius.
Hardt,  M.,  &  Negri,  A.  (2000). Empire. Cambridge: Harvard University Press. Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and Democracy In The Age Of Empire. New York: The Penguin Press.
Held,  D.  (1999). Global  Transformations  . Cambridge: Polity Press.
Hiariej,  E.  (2004,  November).  Gerakan  Anti Kapitalisme Global. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8 (2), 139-160.
Ismira,  A.  (2014). Pengembangan  Pertanian Pangan  Skala  Luas  dan  Socio- Environmental  Conflict  Dalam  Kasus Merauke  Integrated  Food  and  Energy Estate. diakses melalui ETD UGM.
Polit,  Denise  F.  2003. Nursing  Research, Principles  and  Methods .  New  Jersey: Lrancott Williams and Wilxins.
Soekarno.  (2004). Indonesia  Menggugat.
Yogyakarta: PUSTEP UGM.
Sugiyono.  2012. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Wibowo,  I.,  &  Wahono,  F.  (2003).
Neoliberalisme. Yogyakarta: CPRC.
Zakaria,  R.  Y.,  Kleden,  E.,  &  Franky,  Y. (2011). MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind. Jakarta: Yayasan Pusaka.