## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## Sistem  Pengawasan  Bagi  Orang  Asing  Yang  Tinggal  Di  Indonesia Menurut UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Mahmuda Pancawisma Febriharini 1,a , Benny Bambang Irawan Nitinegoro 2,b , Krismiyarsi 3,c
1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
a mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id, b benny-bambang@untagsmg.ac.id, c krismiyarsi@untagsmg.ac.id * email korespodensi : mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia sebagai negara yang terletak di posisi yang strategis di antara dua benua Asia dan  Australia,  menyebabkan  banyak  orang  melakukan  aktifitas  lalu  lintas  keluar  masuk  di negara  Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  negara  Indonesia  sebagai  perlintasan  orang  untuk menghubungkan  beberapa  negara.  Ditunjang  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin maju  menyebabkan  aktivitas,  legalitas  dan  mobilitas  orang  asing  di  Indonesia  semakin  lebih meningkat. 1
1 Muhammad Alvi Syahrin, ‘Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18.1 (2018), 43 – 57.

## I N F OR M A SI A R TI KE L A B STR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2023-08-23 Diterima 2023-10-23 Dipublikasikan 2023-10-31 This study aims to find out the supervision system for foreigners living in Indonesia according to the Law of the Republic of Indonesia no. 6 of 2011 concerning Immigration. This research is a normative juridical legal  research,  the  specification  of  this  research  is  a  "discrete analysis" research because it will analyze the subject matter studied based  on  laws  and  regulations.  Immigration  Law  No.  6  of  2011 contains  administrative  law  rules  and  sanctions  that  explain immigration criminal provisions. Immigration aspects of entering and leaving Indonesian territory  include an obligation to obtain a travel letter (passport) for anyone entering or leaving Indonesian territory, there  is  a  guarantee  of  the  rights  of  every  citizen.  To  exit  or  enter Indonesian  territory,  entering  and  exiting  Indonesian  territory  must go through immigration officer checks at the border entrance, while foreigners  must  have  a  visa,  visas  are  given  to  foreigners  whose purpose and purpose of coming to Indonesia is beneficial and does not disturb national order and security. Foreigners living in the territory of  the  Republic  of  Indonesia  need  supervision  so  that  the  foreigner does not abuse the stay permit that has been granted. In immigration practice, there are many cases of violations  of the time limit of stay permits  committed  by  foreigners.  This  is  regulated  in  Article  124 letter b of the RI Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, it will be punished  with  a  maximum  imprisonment  of  3  (three)  months  or  a maximum fine of Rp. 25,000,000,. (twenty-five million rupiah).
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Foreigner; Stranger; Surveillance system;
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455

## D
Dampak era globalisasi telah  mempengaruhi sistem perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan perubahan peraturan perundang- undangan,  baik  di  bidang  ekonomi,  industri,  maupun  perdagangan.  pergerakan  orang  dan barang.  Perubahan  tersebut  diperlukan  untuk  mempererat  hubungan  Republik  Indonesia dengan dunia internasional  yang berdampak sangat penting terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas  keimigrasian.  Penyederhanaan  prosedur  keimigrasian  bagi  investor  asing  yang  akan menanamkan  modalnya  di  Indonesia  harus  dilakukan,  terutama  dengan  memfasilitasi penerbitan  izin  tinggal  tetap  bagi  investor  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Oleh karena itu, diharapkan akan tercipta lingkungan investasi yang kondusif dan ini akan menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Kehadiran  orang  asing  di  Indonesia,  di  samping  telah  memberikan  pengaruh  positif (mendatangkan  devisa),  juga  telah  memberikan  pengaruh  negatif  (kontrol  sosial),  berupa timbulnya  ancaman  terhadap  perkembangan  budaya  dari  luar  semakin  meningkat.  Dampak yang lain adalah: banyaknya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita  yang  berdimensi  internasional  dan  meningkatnya  sindikat-sindikat  internasional  di bidang terorisme, narkotika, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain berkembang dengan begitu pesat. 2
Sebagai  negara  hukum  Indonesia  akan  mengatur  orang  asing  yang  ada  di  wilayah  Republik Indonesia  berdasarkan  UU  dengan  menjamin  hak  dan  kewajibannya,  seperti  yang  dikatakan oleh Awaloedin Djamin, yaitu: 3
“ Dalam  menjalankan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi dinamis  masyarakat  sebagai  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya keamanan,ketertiban,  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya  ketentraman  yang mendukung  kemampuan  membina  serta  mencegah  dan  menanggulangi  segala bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gggangguan  lainnya  yang  dapat meresahkan masyarakat.”
Dalam  rangka mengatur perbedaan jenis  warga  negara  asing  yang  masuk dan  keluar  wilayah Indonesia,  maka  kebijakan  pemerintah  di  bidang  keimigrasian  menganut  asas  politik  selektif, yaitu  kebijakan  yang  berdasarkan  asas  seleksi.  Berdasarkan  asas  ini,  hanya  orang  asing  yang dapat  membawa  manfaat  bagi  rakyat,  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia,  tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, orang diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu harus ada pengaturan dan  pembatasan  berupa  izin  yang  diberikan  kepada  orang  asing  apabila  ingin  tinggal  di Indonesia. 4
Berdasarkan  ketentuan  umum  keimigrasian,  setiap  negara  memiliki  kewenangan  untuk mengizinkan  atau  menolak  masuk  atau  keluarnya  seseorang  dari  suatu  negara.  Berdasarkan pengakuan  universal  tersebut,  keberadaan  peraturan  keimigrasian  merupakan  atribut  yang
2 M. Iman Santoso, ‘Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian’, Binamulia Hukum , 7.1 (2018), 1 – 16. 3 Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, Bandung: Sanyata Sumasana Wira, 2015, Hal. 23.
4 Anindito Rizki Wiraputra, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian’ (unpublished PhD Thesis, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) <https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf> [accessed 8 December 2023].
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
sangat  penting  untuk  menjaga  kedaulatan  hukum  suatu  negara  atas  wilayah  negara  yang bersangkutan dan setiap warga negara asing. negara. maupun rakyat itu sendiri. 5
Definisi  keimigrasian  adalah  urusan  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  sambil mengawasi  orang  asing  tersebut. 6 Kita  menyaksikan  pergeseran  paradigma  ke  arah keimigrasian yang selektif, yaitu menyaring keimigrasian, kemudian mengontrol dan mengatur orang  asing,  yang  tidak  saja  membawa  konsekuensi  memerlukan  peran  yang  optimal  dalam merumuskan  kebijakan  keimigrasian  terhadap  orang  asing,  tetapi  juga  dapat  membawa manfaat dan kemudahan bagi kehidupan orang asing. negara dan negara Indonesia.
Pengertian  pengawasan  dalam  fungsi  masuk  dan  keluar  adalah  seluruh  proses  operasi  untuk mengontrol dan memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak.  Pada  awalnya  pelaksanaan  pengawasan  hanya  melibatkan  orang  asing,  namun  karena perkembangan  dan  dinamika  masyarakat  yang  semakin  kompleks,  maka  dilakukan  secara umum  termasuk  terhadap  WNI  terutama  dalam  kasus  penyalahgunaan  dan  pemalsuan  surat jalan.  Dari uraian diatas maka timbul suatu permasalahan bagaimanakah Sistem pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dengan menggunakan norma – norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat serta dengan menggunakan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.  Menurut soerjono soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah metode  penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan. 7 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  “diskritif  analisa”,  karena akan  menganalisis  pokok  permasalahan  yang  diteliti  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  keimigrasian  berasal  dari  kata  imigrasi  yang  diterjemahkan  dari  bahasa  Belanda "immigratie" dan bahasa Latin "immigratio". Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata, yaitu "in" yang berarti "dalam" dan "migrasi" yang berarti "pindah, datang, masuk, atau boyong". Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  keimigrasian  mengacu  pada  masuknya  orang-orang  ke dalam sebuah negara. 8
Hukum  keimigrasian  adalah  hukum  tertulis  yang berkaitan  dengan  keimigrasian,  karena  asas mazhab hukum afirmatif adalah mazhab hukum yang menegaskan bentuk (status) hukum, isi hukum (perintah penguasa), ciri-ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan) dan sistem hukum. 9 Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang  isinya  terdiri  dari  pengaturan  yang  bersifat  hukum  administratif  dan  sanksi  yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.
Prinsip dasar keimigrasian yang terkait dengan masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi kewajiban untuk memperoleh paspor bagi setiap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah
5 Yudha Bhakti, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003, Hal. 19-17.
6 Koemiatrnanto Soetorawiro, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 74.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal.14.
8 T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia , Jilid II, W.Van Hoeve, Bandung: Gravenhage, 1957, Hal. 649.
9 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001, Hlm. 87.
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
Indonesia,  serta  memberikan  hak  untuk  melakukan  perjalanan  atau  masuk  ke  wilayah Indonesia.
Bagi siapa pun yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia, wajib melewati pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang masuk atau keluar dari Indonesia adalah orang yang sah dan tidak memiliki maksud yang tidak baik. Selain itu, orang asing yang ingin masuk ke Indonesia juga harus mendapatkan visa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Visa ini berfungsi sebagai izin masuk sementara ke Indonesia  dan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  memastikan  bahwa  orang  asing yang datang ke Indonesia memiliki alasan yang sah untuk masuk dan tinggal di sini. Kewajiban melewati  pemeriksaan  petugas  imigrasi  dan  memperoleh  visa  merupakan  aturan  yang  wajib dipatuhi oleh semua orang yang ingin masuk atau keluar dari Indonesia.
UU RI No. Bagian Imigrasi 6 tahun 2011, yang mengatur tentang persyaratan visa untuk orang asing,  tetapi  undang-undang  tersebut  juga  memberikan  pengecualian  untuk  orang  asing  dari negara  tertentu  yang  harus  diberikan  pembebasan  visa  dengan  perintah  eksekutif.  Pejabat imigrasi  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  dapat  menolak  atau  menolak  orang  asing  masuk  ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia wajib memiliki paspor. Izin keimigrasian dalam prakteknya adalah izin yang diatur menurut kepentingan atau tujuan orang asing masuk ke Indonesia, dan izin tinggal dikeluarkan dari izin tersebut. Izin tersebut adalah UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdiri dari:
a. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
b. Izin  Tinggal  Tetap adalah  izin  yang  diberikan  kepada  Orang  Asing  tertentu  untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
c. Izin  Masuk  Kembali adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  Pejabat  Imigrasi  kepada Orang  Asing  pemegang  Izin  Tinggal  terbatas  dan  Izin  Tinggal  Tetap  untuk  masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
Pejabat  imigrasi  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  dapat  menolak  atau  tidak  memberikan  izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:
a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah.
b. Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa.
c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
e. Ternyata  telah  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  dalam        memperoleh  surat perjalanan/visa.
Orang  asing  menurut  Pasal  1  angka  9  UU  RI  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  adalah: “ orang  yang  bukan  warga  negara Indonesia”.  Hal  ini  memberi  gambaran  bahwa  di  Negara Indonesia ada ada  warga negeara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia. Setiap orang asing  harus  mempunyai  ijin  tinggal  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  RI  No.  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian.  Ijin  tinggal  yang  dimaksudkan  dalam  UU  RI  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  adalah:  “i zin  yang  diberikan  kepada  Orang  Asing  oleh  Pejabat  Imigrasi  atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. 10
10 Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, ‘Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2.2 (2020), 145 – 57.
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
Ijin  tinggal  bagi  orang  asing  harus  sementara  dan  tidak  bisa  selamanya.  Setelah  orang  asing tersebut  selesai  melaksanakan  kegiatan  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  harus  meninggalkan wilayah  RI.  Untuk  itu  perlu  adanya  pegawasan  yang  diperlukan  untuk  orang  asing  yang melakukan kegiatan yang ada di Indonesia.
Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyahgunakan  ijin  tinggal  yang  telah  diberikan.  Sistem  pengawasan  yang  berlaku  di Indonesiaa dapat dibedakan menjadi:
1. Pengawasan administrasi, khususnya: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat menyurat atau dokumen lainnya, daftar hitam, pengambilan foto, sidik  jari  dan  pengurusan  data  keimigrasian  warga  negara  Indonesia  dan orang  asing, pemeriksaan yang dilakukan dalam proses pemberian atau penolakan izin keimigrasian di  tempat  pemeriksaan  imigrasi,  kantor  imigrasi,  di  bidang  keimigrasian  pada  Kanwil Kementerian  Hukum  dan  HAM  serta  Perwakilan  RI  di  Luar  Negeri  dan  Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan  operasional,  yaitu  melakukan  operasi  dan  kegiatan  rutin  di  lapangan dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  pengawasan  atau  investigasi  melalui wawancara,  observasi  dan  deskripsi,  pengintaian,  penyadapan  telepon,  penembakan, peretasan,  pengintaian,  penyusupan,  pemanfaatan  informasi  dan  kegiatan  lainnya. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mengumpulkan informasi atau informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan  keimigrasian,  khususnya  dalam  hal  pengawasan  terhadap  semua,  warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia, memantau tempat  tinggal  dan  kegiatan  orang  asing  yang  melanggar.  atau  tidak  melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  membahayakan  ketertiban  dan keamanan  umum,  memusuhi  rakyat  dan  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  untuk kelancaran  dan  keberhasilan  penyidikan  dilakukan  tindakan  pengamanan  dan penggalangan dana.
Sistem pengawasan orang asing yang ada di Indonesia dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat imigrasi dalam hal ini Departeman Kehakiman dan HAM.  Pejabat imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:
a. mengumpulkan dan memproses informasi mengenai orang asing yang datang atau pergi dari wilayah Indonesia.
b. Registrasi orang asing yang sedang berada di Indonesia.
c. Pengawasan, pengumpulan, dan pengolahan informasi mengenai aktivitas orang asing. Dalam konteks ini, pemantauan merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini kejadian-kejadian yang diduga melanggar aturan keimigrasian.
d. Penyusunan daftar orang asing yang tidak diinginkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Dewasa ini bidang keimigrasian yang luas tidak lagi meliputi pengaturan dan pengurusan keluar masuknya orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi juga menyangkut larangan keluar masuk wilayah Indonesia.  wilayahnya  dan  mencegah  orang  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Untuk  kepentingan umum, penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian, serta ketentuan prosedur keimigrasian dan mekanisme perizinan keimigrasian.
Pengawasan  terhadap  orang  asing  masih  perlu  diperkuat  dalam  rangka  meningkatnya kejahatan internasional atau transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan manusia dan  kejahatan  terkait  narkoba  terutama  oleh  geng  kriminal  pelaksanaan  yang  terorganisir secara  internasional.  Para  pelaku  kejahatan  tersebut  ternyata  tidak  dapat  dipidana  di  bawah undang-undang  keimigrasian  yang  lama  karena  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992  tidak mengatur  tentang  ancaman  pidana  terhadap  orang-orang  yang  mengorganisir  kejahatan
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
internasional.  Orang  yang  dapat  dipidana  berdasarkan  UU  No.  9  Tahun  1992  adalah  mereka yang mengorganisir diri sebagai korban untuk memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah.
Pengawasan terhadap orang asing dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama berada  di  wilayah  Indonesia,  termasuk  kegiatannya.  Pengawasan  keimigrasian  meliputi penegakan  hukum  keimigrasian,  baik  tindakan  administratif  maupun  tindak  pidana keimigrasian.  Oleh  karena  itu,  perlu  pula  diatur  keimigrasian  dan  DPNS  untuk  menjalankan fungsi dan kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang ini. Tindak pidana keimigrasian merupakan  tindak  pidana  khusus,  sehingga  hukum  formil  dan  substantifnya  berbeda  dengan hukum pidana umum, seperti memiliki pidana minimum khusus.
Pengendalian  keberadaan  orang  asing  dengan  cara  “berkeimigrasian”  dilakukan  dengan mempertahankan  daftar  orang  asing  yang  telah  ada,  kemudian  dilakukan  kajian  terhadap keberadaannya,  dalam  hal  ini  masa  berlaku  izin  keimigrasian  (izin  tinggal)  orang  asing  di wilayah kerjanya. sebuah kantor imigrasi. Selain penertiban administrasi, proses lainnya adalah pelaksanaan proses penertiban kegiatan orang asing.  Kegiatan orang asing di Indonesia dapat dipantau antara lain melalui laporan masyarakat, laporan dari pos pemeriksaan imigrasi.
Dalam  Undang-Undang  Keimigrasian  Nomor  6  Tahun  2011,  terdapat  kewajiban,  khususnya, setiap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  wajib  memberikan  informasi  yang diperlukan tentang identitas dirinya dan keluarganya tentang perubahan kewarganegaraan. dan perubahan  alam.  Status  perkawinan  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah  perubahan  yang berkaitan  dengan  perkawinan,  perceraian,  kematian,  kelahiran,  perubahan  pekerjaan,  dan pemutusan hubungan kerja. 11
Pengawasan  terhadap  warga  negara  asing  di  Indonesia  dilakukan  dengan  penegakan  hukum yang  cepat  dan  tepat  terhadap  setiap  pelanggaran  keimigrasian.  Pengawasan  orang  asing dilakukan secara terpadu dengan  koordinasi antar berbagai tingkatan, yaitu  pada level pusat, provinsi, dan daerah melalui pembentukan Sistem Pemantauan Orang Asing secara teratur.
Pelaksanaan  mekanisme  tersebut  harus  melibatkan  koordinasi  dengan  badan  atau  instansi pemerintah  yang  memiliki  tanggung  jawab  terkait  orang  asing,  antara  lain  Departemen  Luar Negeri,  Departemen  Dalam  Negeri,  Departemen  Pertahanan  Keamanan,  Departemen  Tenaga Kerja, Kejaksanaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 12 Pada  level  pusat,  pelaksanaan  pengawasan  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dijalankan oleh  Direktur  Jenderal  Imigrasi,  sedangkan  pada  level  provinsi  pengawasan  dilakukan  oleh Kepala Kantor Wilayah dan pada tingkat kabupaten/kota oleh Kepala Kantor Imigrasi. Seorang Pejabat  Imigrasi  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  dalam  konteks keimigrasian. 13
Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat diterapkan melalui dua pendekatan, yaitu::
1. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dalam hal keimigrasian mengharuskan bahwa  orang  asing  yang diizinkan  masuk,  tinggal,  dan  melakukan  kegiatan  di  wilayah Indonesia hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memberikan manfaat yang jelas bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
11 Jazim Hamidi and Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia (Sinar Grafika, 2021) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dk9WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=KEimigrasian&ots=brsbc5V v4b&sig=yYSCC0AMmCc6AfddFBk4ABKZiLY> [accessed 8 December 2023].
12 Muhammad Indra, ”Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008. Hal. 38 .
13 Wafia Silvi Dhesinta Rini, ‘Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan’, in Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang:" Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), III , 5 – 28 <http://repository.ubaya.ac.id/32306/> [accessed 8 December 2023].
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
2. Pendekatan keamanan (security approach) dalam konteks keimigrasian mengharuskan pemberian  izin  tinggal  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  tidak  membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.
Ditjen  Imigrasi  juga  memprioritaskan  pembangunan  sistem  teknologi  data  tersebut.  Melalui Aplikasi  Pelaporan  Orang  asing  (APOA),  penerapan  sistem  pengawasan  orang  asing memberikan  keringanan  akses  untukpihak  manajemen  hotel  atau  penginapan  untuk memberikan laporan terkaitkeberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat. 14
Di samping itu, terdapat pihak-pihak pelaksana pengawasan orang asing. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk keimigrasian, dibentuklah suatu  badan atau tim yang dikhususkan  untuk  melakukan  pengawasandan  tindakan  lain  bagi  orang  asing  di  teritorial negara Indonesia yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). TIM PORA merupakan tim pengawas  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  melakukan  pengawasan  bagi  orangasing  yang berada  di  teritorial  administratif  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  TIM  PORA  bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
TIM PORA merupakan salah satu upaya meningkatkan pengawasan bagi orang asing baik lalu lintas,  kegiatan  maupun  keberadaan  orang  asing  di  TeritorialIndonesia,  Menteri  Hukum  dan HAM membentuk sebuah tim yang beranggotakanbadan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat ataupun di daerah yang dikenaldengan tim pengawasan orang asing. 15
Dengan majunya perkembangan jaman Ditjen Imigrasi  membuat Aplikasi Elektronik Pelaporan dan  Koordinasi  atau  disingkat  e-LAPKOR  merupakan  aplikasi  yang  berfungi  sebagai  media pertukaran  informasi  antar  instansi  terkait  yang  tergabung  dalam  keanggotaan  Tim Pengawasan orang Asing.
Tugas pemantauan (orang asing) akan sangat terbantu dengan dibentuknya aplikasi ini. Namun karena aplikasi ini terkait data yang sangat rahasia, maka harus dirumuskan dalam PKS untuk mengatur kerahasiannya.
Banyak kasus pelanggaran batas waktu izin tinggal dilakukan oleh  orang asing dalam praktik keimigrasian,  meskipun  undang-undang  keimigrasian  telah  memberikan  sanksi  pidana  yang tegas.  Batas  waktu  keberadaan  orang  asing  penting  untuk  menjaga  kedaulatan  negara  dan memastikan  tujuan  kedatangan  serta  keberadaan  mereka  jelas  agar  tidak  merugikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  maka  akan  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).
Ketentuan tentang pelembagaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara pidana di bidang keimigrasian  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  nasional,  karena  tujuan  dari kejahatan  tersebut  adalah  bahwa  kejahatan  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  kejahatan  itu sendiri, tetapi karena tujuan yang berguna yaitu untuk melindungi masyarakat. 16

## 4. KESIMPULAN
14 Adam Firdaus et al.,“ Evaluasi Perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing Dalam Upaya Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Bogor ” 1, No. 1,2019 .
15 Bambang Hartono, ‘Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian’, Keadilan Progresif , 3.1
(2012) <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=158433&val=5958&title=Upaya%20Penegakan%20H ukum%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Keimigrasian> [accessed 8 December 2023].
16 Sudarto, Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1993, Hal. 83 (Bandung: Alumni, 1993).
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
Sistem  pengawasan  orang  asing  yang  tinggal  di  Indonesia  Menurut  UU  RI  No.  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian, dilihat dari ijin yang diberikan kepada orang asing yang akan tinggal di Indonesia.  Pengawasan  secara  adminstrasi,  yakni:  melakukan  pemeriksaan  dan  penelitian secara  adminsistrasi  terhadap  surat  perjalanan,  surat  ijin  tinggal,  pengambilan  sidik  jari,  dan pengelolaan data keimigrasian terhadap orang asing dengan cara pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
Pengawasan  operasional,  yaitu  melakukan  kegiatan  rutin  dan  operasi  di  lapangan  dengan melakukan  serangkaian  pemantauan  atau  penyelidikan  dengan  cara  wawancara,  pengamatan dan  penggambaran,  pengintaian,  pemotretan,  penjejakan,  pemantauan,  pengumpulan  dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing, serta penyusunan daftar  nama-nama  orang  asing  yang  tidak  dikehendaki  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia. Selain  itu  ada  dua  hal  yang  menjadi  sasaran  pengawasan  terhadap  orang  asing  di  Indonesia, yaitu  pengawasan  terhadap  keberadaannya  (secara immigratoir )  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  orang  asing  selama  berada  di  Indonesia  Dalam  pelaksana  pengawasan  orang  asing. Melalui  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat untuk  keimigrasian,  dibentuklah suatu badan atau tim yang dikhususkan untuk melakukan pengawasandan tindakan lain bagi orang asing di teritorial negara Indonesia yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). TIM PORA merupakan  tim  pengawas  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  melakukan  pengawasan  bagi orangasing  yang  berada  di  teritorial  administratif  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  TIM PORA bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Firdaus  et  al.,  ‘Adam  Firdaus  et  al.,  “Evaluasi  Perubahan  Sistem  Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing Dalam  Upaya  Peningkatan  Pengawasan  Keimigrasian  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  Tpi  Bogor”  1,  No. 1,2019’, 1.1 (2019)
Awaloedin  Djamin, Awaloedin  Djamin,  Administrasi  Kepolisian  RI  Menghadapi  Tahun  2000,  Bandung: Sanyata Sumasana Wira, 2015, Hal. 23 (: Sanyata Sumasana Wira,: : Sanyata Sumasana Wira, 2015)
Hamidi, Jazim, and Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia (Sinar Grafika, 2021) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dk9WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=KEimigrasian& ots=brsbc5Vv4b&sig=yYSCC0AMmCc6AfddFBk4ABKZiLY> [accessed 8 December 2023]
Hartono, Bambang, ‘Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian’, Keadilan Progresif , 3.1
(2012)
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=158433&val=5958&title=Upaya%20Pene gakan%20Hukum%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Keimigrasian> [accessed 8 December 2023]
Koemiatrnanto  Soetorawiro, Koemiatrnanto  Soetorawiro,  Hukum  Kewarganegaraan  Dan  Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 74. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
Lili  Rasjidi, Lili  Rasjidi,  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem,  Bandung:  Remadja,  Rosdakarya,  2001,  Hlm.  87. (Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001)
Muhammad Indra, Muhammad Indra, ”Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008. Hal. 38. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008)
Muhlisa,  Aisyah  Nurannisa,  and  Kholis  Roisah,  ‘Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2.2 (2020), 145 – 57
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 Doi: 10.56444/sh.v20i2.4455
D
Rini,  Wafia  Silvi  Dhesinta,  ‘Fungsi  Pengawasan  Keimigrasian  Dalam  Pengendalian  Radikalisme  Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan’, in Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang:" Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas  Negeri  Semarang,  2017), III ,  5 – 28  <http://repository.ubaya.ac.id/32306/>  [accessed  8 December 2023]
Santoso,  M.  Iman,  ‘Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang  Keimigrasian’, Binamulia Hukum , 7.1 (2018), 1 – 16
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Soerjono  Soekanto  Dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal.14. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
Sudarto, Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1993, Hal. 83 (Bandung: Alumni, 1993) Syahrin, Muhammad Alvi, ‘Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18.1 (2018), 43 – 57
T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, ‘T.S.G. Mulia Dan K.A.H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid II, W.Van Hoeve, Bandung: Gravenhage, 1957, Hal. 649’, Jilid II, W.Van Hoeve (Bandung: Gravenhage, 1957), p. Hal. 649
Wiraputra,  Anindito  Rizki,  ‘Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dengan  Subjek  Tenaga  Kerja  Indonesia Dalam  Perspektif  Hukum  Keimigrasian’  (unpublished  PhD  Thesis,  Doctoral  dissertation,  Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta,  2020)  <https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf> [accessed 8 December 2023]
Yudha  Bhakti, Yudha  Bhakti,  Hukum  Internasional:  Bunga  Rampai,  Bandung:  Alumni,  2003,  Hal.  19-17 (Bandung: Alumni, 2003)