## Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum
Yasser Arafat 1 * Fathurrahman Fathurrahman 2
Abstrak: Penyuluhan hukum kepada wartawan mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum digagas dengan tujuan untuk meningkatkan peran wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol atas  setiap  regulasi  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  diskusi  awal  dengan pengurus  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI)  Kota  Tarakan  disimpulkan  bahwa  wartawan  sebagai insan pers mengetahui kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun mereka belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai operasionalisasi kedudukan Pancasila tersebut. Hasil dari  penyuluhan  hukum  ini  yakni  meningkatnya  pemahaman  wartawan  terhadap  operasionalisasi kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Wartawan  memiliki  pemahaman mengenai  cara  menderivasikan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  semua  regulasi  maupun  kebijakan  yang dirumuskan oleh pemerintah dan menguji regulasi serta kebijakan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi variabel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya.
Kata Kunci : Pancasila, Sumber dari segala sumber hukum, Wartawan, Penyuluhan Hukum

## Abstract :
Legal counseling to journalists regarding the position of Pancasila as the source of all sources of law was initiated with the aim of increasing the role of journalists in carrying out the control function over every regulation and policy made by the government. Based on initial discussions with members of the Tarakan City Indonesian Journalists Association (PWI), it was written that journalists as members of the press know the position of Pancasila as the source of all sources of law. However, they do not yet have a complete understanding of the operationalization of Pancasila's position. The results of this legal counseling are increasing journalists' understanding of the operationalization of Pancasila's position as the source of all sources of law. Journalists have an understanding of how to derive Pancasila values into all regulations and policies formulated by the government and examine regulations and policies from the perspective  of  Pancasila  values.  Henceforth,  PWI  Tarakan  City  needs  to  formulate  guidelines  or  guidelines  for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators formulated based on Pancasila values so that they can carry out their role of social control in overseeing the formulation of policies or regulations by using Pancasila values as the touchstone.
Keywords : Pancasila; Sources of law, Journalist; Legal Counseling
1 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Kalimantan Utara, Indonesia. *E-mail Correspondence: cutyasser@gmail.com
2 Fakultas  Hukum  Universitas  Borneo  Tarakan.  Kalimantan  Utara,  Indonesia.  E-mail: rahmanfathur466@gmail.com
How to cite ( Chicago Style):
Arafat, Yasser, and Fathurrahman Fathurrahman. 2023. “Peningkatan Pemahaman Wartawan Tentang Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian & Humaniora 3 (1): 16–31.
© 2023 – Arafat, Yasser, and Fathurrahman Fathurrahman Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Pancasila  merupakan  dasar  falsafah  Negara  Republik  Indonesia  secara  resmi tercantum  di  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus  1945.  Pancasila  yang  disahkan  sebagai  dasar  negara  yang  dipahami  sebagai sistem  filsafat  bangsa  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  budaya  bangsa.  Kedudukan Pancasila  sebagai  dasar  negara  membawa  sejumlah  konsekuensi  yakni  kehidupan berbangsa dan bernegara, kegiatan penyelenggaraan negara dan peraturan perundang- undangan yang berlaku harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Kerangka  dasar  negara  dari  Pancasila  tersebut  dalam  sistem  hukum  nasional menempatkan Pancasila sebagai cita hukum. Pancasila bukan hukum, melainkan pra- pemahaman tentang hukum yang menjadi “bintang pemandu ( leitstern )” hukum. (Rhiti 2020). Pra-pemahaman yang dimaksud dipahami bahwa Pancasila merupakan pijakan awal dalam merumuskan, memahami, dan mengevaluasi hukum. Oleh sebab itu, tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila. (Bo’a 2018).
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  No.  11/2011),  Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus dasar filosofis negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam perumusan kebijakan dan regulasi penting adanya partisipasi masyarakat, tidak cukup hanya sekedar wewenang dari pejabat saja. Yang harus diakui adalah upaya preventif  yang  berbasis  pemberdayaan  dan  sifatnya  berkeberlanjutan  masih  tetap menjadi fokus penting yang harus dilakukan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, publik bisa merasionalkan kebijakan dan regulasi yang terbentuk.
Pers,  sebagai  pilar  keempat  demokrasi  di  samping  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif  memegang  peranan  penting  dalam  berjalannya  kehidupan  bernegara  yang demokratis.  Pers  berperan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pilar-pilar penyelenggaraan  negara,  serta  menjadi  sarana  bagi  masyarakat  untuk  mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara.
Salah  satu  fungsi  yang  paling  penting  dari  pers  saat  ini  adalah  fungsi  kontrol. Fungsi  kontrol  tersebut  diaktualisasikan  dengan  cara  mengambil  peran  mengawasi, menjaga,  dan  melakukan  penyelidikan  terhadap  regulasi  atau  kebijakan  yang  dibuat oleh lembaga-lembaga negara. Fungsi kontrol atau watchdog ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat lainnya. Fungsi inilah yang meletakkan  pers  sebagai  salah  satu  pilar/kekuatan  keempat  dalam  sistem  demokrasi. (Lestaluhu 2015). Hal ini sangat disadari oleh wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan.
Mereka  juga  memahami  bahwa  seharusnya  nilai-nilai  Pancasila  menjadi “kacamata” dalam menjalankan fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang akan ataupun sudah dirumuskan. Namun selama ini ada beberapa kendala yang mereka hadapi, yakni:
1) Tidak semua wartawan memiliki pemahaman yang utuh bahwa sila-sila Pancasila merupakan  satu  kesatuan  utuh  yang  saling  berkaitan  dan  berhubungan  secara koheren.
2) Nilai-nilai  Pancasila  merupakan  nilai  abstrak  sehingga  sulit  untuk  mengukur, menilai,  dan  menyatakan  kesesuaian  regulasi  dan  kebijakan  dengan  Pancasila hanya dengan modal sila-sila yang ada di Pancasila.
Contohnya  yakni  apa  tolak  ukur  suatu  regulasi  atau  kebijakan  dikatakan bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Bagaimana menilai suatu regulasi atau kebijakan sudah sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Oleh sebab itu,  penting  kiranya  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  wartawan  anggota  PWI Kota Tarakan terkait realisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum  dan  cara  mengoperasionalisasikan  nilai-nilai  Pancasila  agar  benar-benar  bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum.
Wartawan  Anggota  PWI  Kota  Tarakan  perlu  memahami  bahwa  selama  ini kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  seakan  tidak  jelas realisasinya.  Hal  ini  terlihat  dari  minimnya  kajian  filosofis  atas  pembentukan  suatu peraturan perundang-undangan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kajiannya  dalam  Naskah  Akademik.  Berdasarkan  data  Rancangan  Undang-Undang Program  Legislasi  Nasional  Jangka  Menengah  Usulan  Pemerintah  Tahun  2015-  2019 yang berjumlah 84, hanya 6 yang mencantumkan Pancasila sebagai latar belakangnya, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Hukum Acara Pidana, RUU Perkumpulan, RUU Persandian, dan RUU Balai Harta Peninggalan.  Sementara  itu,  78  lainnya,  tidak  menggunakan  Pancasila  namun menggunakan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. (Arfa’i, Nasution and Febrian 2020)
Idealnya, naskah akademik harus menguraikan 3 landasan dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan,  yakni  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dengan  memberikan  pemahaman  yang  utuh  mengenai  operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diharapkan wartawan anggota PWI Kota Tarakan dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi untuk memastikan agar nilai-nilai Pancasila benar- benar menjadi landasan dalam pembuatannya.

## Luaran
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan sejumlah luaran. Luaran tersebut antara lain:
1) Luaran dalam bentuk laporan akhir pengabdian pada masyarakat.
2) Draf buku saku mengenai operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
3) Artikel Jurnal yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat.
4) Publikasi pada media massa.

## Metode Pelaksanaan
Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  merupakan  wujud  keseriusan  untuk mendukung  peningkatan  pemahaman  hukum  bagi  masyarakat.  Sebelum  kegiatan penyuluhan  hukum  ini  dilakukan,  diadakan  diskusi  awal  terlebih  dahulu  antara  tim penyuluh  dengan  wartawan  anggota  PWI  Kota  Tarakan.  Diskusi  awal  tersebut dilakukan  untuk  mengetahui  pemahaman  wartawan  anggota  PWI  Kota  Tarakan mengenai  Pancasila  dan  kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber
hukum.  Hasil  diskusi  awal  tersebut  menjadi  dasar  bagi  tim  penyuluh  untuk merumuskan  rancangan  kegiatan  penyuluhan  hukum  dengan  tema  Peningkatan Pemahaman  Wartawan  anggota  PWI  Kota  Tarakan  tentang  Kedudukan  Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, tim penyuluh menyampaikan 2 (dua) materi yaitu:
1) Materi proses pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
2) Materi operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dalam istilah Hans  Nawiasky,  Pancasila  merupakan Staatsfundamentalnorm (norma  fundamental negara). Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm , maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai- nilai  Pancasila.  Pembentukan  produk  hukum  harus  bersumber  dan  tidak  boleh bertentangan dengan Pancasila.
Sumber  hukum  pada  hakikatnya  adalah  tempat  kita  dapat  menemukan  dan menggali  hukumnya.  (Mertokusumo  2010).  Sumber  hukum  merupakan  sumber  asal, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum ( welbron van recht ). Pancasila  merupakan  sumber  hukum  materiil  karena  nilai-nilai  Pancasila  menjadi sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum.
Setidaknya  terdapat  tiga  kualitas  materi  Pancasila  yaitu:  pertama,  muatan Pancasila  merupakan  muatan  filosofis  bangsa  Indonesia.  Kedua,  muatan  Pancasila sebagai  identitas  hukum  nasional.  Ketiga,  Pancasila  tidak  menentukan  perintah, larangan  dan  sanksi  melainkan  hanya  menentukan  asas-asas  fundamental  bagi pembentukan hukum (meta-juris). (Pinasang 2012)

## Permasalahan-permasalahan dalam Regulasi dan Kebijakan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  1945).  Sebagai  konsekuensi  dari  pilihan  negara  hukum  maka  segala  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  harus  senantiasa  berdasarkan  atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara.
Peraturan  negara  ( staatsregelings )  dapat  dibagi  dalam  3  (tiga)  kelompok  yakni wettelijk  regeling (peraturan  perundang-undangan), beleidsregels (peraturan kebijaksanaan), dan beschikking (penetapan). Termasuk dalam wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah, Peraturan  Desa,  lain-lain.  Termasuk beleidsregels (peraturan  kebijaksanaan),  seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain. (Astawa and Na’a 2008).
Dalam  pembentukan  regulasi  dan  kebijakan  wajib  menyertakan  konsiderans. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, konsiderans adalah pertimbangan dasar  penetapan  keputusan,  peraturan,  Konsiderans  tersebut  terbagi  3  (tiga)  yaitu landasan  filosofis,  landasan  yuridis,  dan  landasan  sosiologis.  Landasan  filosofis merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  yang meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945. Berdasarkan uraian di atas, maka regulasi maupun kebijakan yang dibentuk harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan nilai-nilai Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Namun pada praktiknya, tak banyak regulasi dan kebijakan yang menguraikan nilai-nilai  Pancasila  secara  filosofis  sebagai  pembenaran  atas  pembentukannya.  Salah satu contohnya dalam Naskah Akademik dari suatu Rancangan Undang-Undang, jika diamati yang terlihat hanya pencantuman sila tertentu saja dari Pancasila, bukan nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalamnya.  Naskah  Akademik  juga  masih  dominan menggunakan tolok ukur pasal-pasal dalam Konstitusi UUD NRI 1945. (Arfa’i, Nasution and Febrian 2020)

## Penyuluhan Hukum tentang Operasionalisasi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Pada  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini,  wartawan  anggota  PWI  Kota  Tarakan diberikan  pemahaman  bahwa  selama  ini  kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari segala sumber hukum seakan hanya sebatas simbolis. Dalam praktik pembuatan regulasi dan  kebijakan,  tidak  jarang  nilai-nilai  Pancasila  tidak  menjadi  dasar  pertimbangan. Bahkan tidak sedikit pula regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, dalam UU No. 12/2011 disebutkan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Oleh sebab itu peranan pers begitu penting untuk membawa pemahaman publik pada  pemahaman  yang  benar  dalam  menempatkan  Pancasila  pada  kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Salah satu peranan penting pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diatur di dalam Pasal 6 yakni melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran. Pada satu sisi wartawan sebagai insan pers  perlu  memberikan  penyadaran  kepada  pembentuk  regulasi  dan  kebijakan  agar
menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembentukannya. Di sisi lain, wartawan juga  perlu  menjadikan  Pancasila  sebagai  batu  uji  dalam  mengevaluasi  regulasi  dan kebijakan yang dibentuk pemerintah.
Namun yang menjadi persoalan yakni bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi dan kebijakan? Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai abstrak. Nilai abstrak tersebut memerlukan  nilai-nilai  yang  lebih  bersifat  operasional.  Seperti  misalnya  bagaimana mengaktualisasikan  nilai  ketuhanan  yang  maha  esa?  Bagaimana  cara  menilai  apakah suatu regulasi atau kebijakan itu sudah sesuai dengan sila ketuhanan yang maha esa sedangkan sila tersebut masih perlu penjabaran lebih lanjut?
Pertanyaan tersebut diajukan kepada para wartawan yang hadir pada kegiatan penyuluhan  hukum  ini.  Dari  semua  wartawan  yang  hadir,  tidak  ada  satu  pun  yang mampu  menjelaskan  secara  tepat.  Sampai  di  sini  muncul  asumsi  bahwa  salah  satu penyebab pembentuk regulasi dan kebijakan belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya dalam regulasi dan kebijakan yang dibentuk karena sila-sila Pancasila sebagai nilai abstrak tidak cukup jelas untuk diaktualisasikan. Perlu adalah penjabaran lebih lanjut bagaimana mewujudkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi dan kebijakan.
Pada  penyuluhan  hukum  ini  disampaikan  bahwa  dalam  rangka  menjawab kebutuhan tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan No. PHN-01.HN.01.03-07 Tahun 2019. Tujuan umum dari Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berstandar  ilmiah  berdasarkan  kaidah keilmuan. Adapun tujuan khususnya menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan perundang-undangan; menjelaskan secara teknis operasional  tolok  ukur  dan  hal-hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  melakukan
evaluasi  peraturan  perundang-undangan;  dan  menyamakan  persepsi  mengenai pemahaman  tentang  evaluasi  peraturan  perundang-undangan  dan  bagaimana prosedurnya.
Instrumen  evaluasi  perundang-undangan  yang  ada  pada  pedoman  evaluasi tersebut  yakni  berupa  variabel  dan  indikator  penilaian  nilai-nilai  Pancasila.  Contoh variabel ketuhanan. Indikatornya antara lain:
1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta  takwa  kepada  Tuhan  YME  (tidak  mengakui  ateis)  atau  tidak  ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan.
2) Adanya  ketentuan  yang  melindungi  setiap  orang  untuk  saling  menghormati pilihan  agama  dan  kepercayaan  serta  kebebasan  menjalankan  ibadah  menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.
3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan  yang  menegasikan  penghormatan  bagi  kepentingan  masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.
4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan prinsip-prinsip tersebut.
5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan  kerjasama  antar  pemeluk  agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda-beda sehingga  terbina  kerukunan  hidup  atau  tidak  ditemukan  ketentuan  yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.
6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama
7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.
Selain  BPHN,  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  juga  merumuskan Petunjuk  Teknis  Penyelarasan,  Pengkajian,  Analisis  dan  Rekomendasi  di  Kedeputian bidang hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020. Instrumen  evaluasinya  juga  menggunakan  variabel  nilai-nilai  Pancasila  beserta  nilai jabarannya.  Contohnya  variabel  ketuhanan  yang  maha  esa,  nilai  jabaran  atau indikatornya yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaan secara berkeadaban. Nilai jabaran tersebut lebih dirincikan lagi sebagai berikut:
1) Peraturan  perundang-undangan  menjamin  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa;
2) Peraturan  perundang-undangan  menjamin  bahwa  setiap  warga  negara  dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya;
3) Peraturan  perundang-undangan  menjamin  kebebasan  dan  penghormatan  bagi tiap-tiap  pemeluk  agama  dan  penganut  kepercayaan  untuk  beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.
4) Peraturan  perundang-undangan  menjamin  setiap  orang  dalam  menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5) Peraturan  perundang-undangan  menjamin  penghormatan  kepada  setiap  orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.
Berdasarkan fakta bahwa ada 2 (dua) lembaga negara yang menyusun pedoman masing-masing  untuk  mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan,  maka  bisa disimpulkan  bahwa  pihak  lain  pun  terbuka  kemungkinannya  untuk  menyusun pedoman  evaluasi  regulasi  dan  kebijakan  sendiri.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Pusat Studi Pancasila yang menyusun Standar Protokol “Fora Pemeriksaan Regulasi” (FPR). Standar  protokol  “Fora  Pemeriksaan  Regulasi”  (FPR)  PSP  UGM  merupakan  standar praktis ( practical standards ) yang dapat dipergunakan oleh para adjudikator, reviewer dan juri  yang  terlibat  dalam  proses  adjudikasi  program  FPR  PSP-UGM  untuk  tujuan memberikan keputusan atau pendapat tentang bahan atau materi regulasi yang menjadi subjek atau sasaran program FPR PSP UGM.
Pada  Standar  Protokol  FPR  PSP  UGM  tersebut  juga  digunakan  pendekatan variabel dan indikator berbasis pada sila-sila Pancasila. Adapun variabelnya yakni:
1) Prinsip  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  dan  Peran  Negara  Dalam Menjaga  dan  Melindungi  Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  Warga Negara;
2) Prinsip Menjaga dan Melindungi Nilai Nilai Kemanusiaan dan Hak-Hak Asasi Manusia;
3) Prinsip Menjaga dan Mengelola Persatuan Bangsa dan Negara;
4) Prinsip Demokrasi dan Prosedur Pengambilan Keputusan Menyangkut Masalah Publik dan Politik; dan
5) Prinsip Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik dan Politik.
Sebagai contoh, untuk variabel Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan  Peran  Negara  Dalam  Menjaga  dan  Melindungi  Hak  Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan Warga Negara, indikatornya antara lain:
1) Setiap konten protokol yang mengandung pernyataan, atau memberikan indikasi untuk  mendukung  pernyataan  yang  dapat  mengurangi  atau  menghilangkan “kebebasan  beragama”  ( freedom  of  religions )  dan  “kebebasan  berkeyakinan”
( freedom  of  conscience )  adalah  bertentangan  dengan  Pancasila.  Sebaliknya,  hak setiap  orang,  warga  negara  Indonesia  untuk  memeluk  agama  dan  menganut kepercayaan,  termasuk  untuk  berganti  atau  berubah  agama  atau  kepercayaan merupakan  prinsip  yang  tidak  boleh  dicampuri  oleh  pejabat  publik  atau pemerintah.
2) Setiap konten protokol yang mengandung pernyataan, atau memberikan indikasi mendukung  pernyataan  yang  menjadikan  “konsepsi  kebaikan”  dari  sesuatu agama  atau  sesuatu  keyakinan  dari  sekelompok  warga  negara  atau  seseorang sebagai satu satunya konsepsi kebaikan untuk dipaksakan berlaku kepada warga negara lain yang berbeda agama atau keyakinannya adalah bertentangan dengan Pancasila.
3) Setiap  konten  protokol  yang  memberikan  atau  menyebutkan  hak-hak  dan wewenang  pemerintah  demi  tujuan  memberikan  perlindungan  atas  hak  hak warga  negara  dalam  menjalankan  kebebasan  agama  dan  keyakinannya  adalah sesuai dengan Pancasila. Sebaliknya, konten protokol yang memberikan hak atau menyebutkan  hak  kepada  pemerintah  yang  dapat  mendorong  warga  negara untuk  mencampuri  urusan  agama  dan  keyakinan  warga  negara  lain  dan/atau untuk melakukan pemaksaan agama atau keyakinan oleh warga negara terhadap warga negara lain, adalah bertentangan dengan Pancasila.
4) Konten  protokol  yang  memberikan  hak-hak  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya, meskipun konten protokol itu kemungkinan dapat melegitimasi pemerintah  mencampuri  urusan  agama  dan  keyakinan  warga  negara,  demi mengatur  pelaksanaan  hak  agar  tidak  bertentangan  dengan  keadaban  publik ( public civility ), atau untuk mengurangi perilaku tak beradab seperti merendahkan atau meremehkan, hingga menyerang ajaran agama atau keyakinan yang berbeda adalah sesuai dengan Pancasila.
5) Setiap  konten  Protokol  yang  memberikan  atau  menyebutkan  hak-hak  dan wewenang pemerintah dalam mencampuri urusan agama dan keyakinan warga negara  hanya  dan  hanya  demi  usaha-usaha  mengembangkan  sikap  hormat menghormati, kerukunan hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda adalah sesuai dengan Pancasila.
Pada akhir kegiatan penyuluhan hukum ini disampaikan pula bahwa PWI Kota Tarakan sebagai organisasi yang mewadahi wartawan dari berbagai perusahaan media massa  juga  dapat  membuat  panduan  atau  pedoman  atau  protokol  sendiri  untuk mengevaluasi regulasi dan kebijakan. Pedoman atau protokol tersebut berisi variabel dan indikator  penilaian  yang  dirumuskan  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila.  Baiknya  jika perumusan  dan  penyusunannya  melibatkan  kalangan  akademisi  yang  berkompeten. Dengan  adanya  pedoman  tersebut  diharapkan  wartawan  anggota  PWI  Kota  Tarakan dapat turut serta secara aktif dalam mengawal setiap regulasi atau kebijakan yang akan atau telah dibentuk pemerintah dalam perspektif nilai-nilai Pancasila.

## Kesimpulan
Wartawan  harus  mampu  melaksanakan  fungsinya  sebagai  kontrol  sosial.
Idealnya,  setiap  regulasi  dan  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  perlu mendapatkan  perhatian  khusus  dari  wartawan  untuk  turut  serta  dalam  mengujinya sebelum kemudian disahkan. Dalam rangka menguji setiap regulasi dan kebijakan yang akan diberlakukan ataupun yang sudah berlaku, wartawan perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila  sebagai  batu  ujinya  karena  pada  hakikatnya  kedudukan  Pancasila  sebagai dasar  negara  berkonsekuensi  bahwa  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum. Kedudukan Pancasila ini mengharuskan bahwa setiap regulasi dan kebijakan dalam perumusannya harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pijakannya. Penyuluhan  hukum  ini  telah  memberikan  pemahaman  bagi  wartawan  bahwa  untuk mengoperasionalisasikan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum dibutuhkan suatu pedoman atau protokol yang berisi variabel dan indikator penilaian yang  disusun  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila.  Pedoman  atau  protokol  tersebut dirumuskan dan disusun melalui kajian filosofis dan akademik. Untuk selanjutnya, PWI sebagai organisasi wartawan perlu merumuskan pedoman dan protokol tersebut.

## Referensi
Admin.  Lingkup  Hukum  dan  Humaniora  dalam  Social  Science.  11  November  2020. www.wikipedia.com (diakses Desember 13, 2020).
Arfa’i,  Bahder  Johan  Nasution,  dan  Febrian.  “Aktualisasi  Pancasila  sebagai  Sumber Hukum  dalam  Pembentukan  Undang-Undang.” Undang:  Jurnal  Hukum  Volume Nomor 2 , 2020: 377-407.
Astawa, I Gde Pantja, dan Suprin Na’a. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: Alumni, 2008.
Bo’a, Fais Yonas. “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1 , 2018: 27-49.
Lestaluhu,  Said.  “Peran  Media  Cetak  Dalam  Mengawal  Kebijakan  Publik  Di  Kota Ambon.” Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Volume 19 Nomor 1 , 2015: 01- 15.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum  (Edisi  Revisi). Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pusaka, 2010.
Nasran,  Imran,  dan  Sukmawati.  “Pentingnya  Penyuluhan  NIlai  Kearifan  Lokal Pekatunda Sebagai Semangat Gotong Royong pada Masyarakat di Desa Wombo Kecamatan Tanatove Kabupaten Donggala.” Jurnal DAS SEIN , 2021.
Pinasang, Dani. “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Hukum UNSRAT , 2012.
Puluhulawa, Jufryanto, Ahmad Wijaya, Usman Rasyid, dan Risman Kaku. “Ilmu Hukum dalam  Pengabdian.” Das  Sein  Jurnal  Pengabdian  Hukum  &  Humaniora 1,  no.  3 (November 2020): 50-62.
Rhiti,  Hyronimus. Cita  Hukum  dan  Postmodern:  Kajian  Gagasan  Ekologis  Pancasila.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
Towadi, Mellisa. Eksisten Jurnal Hukum Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
Towadi,  Mellisa,  dan  Novendri  M  Nggilu.  “Perkembangan  pengabdian  Hukum  di Indonesia.” Dalam Eksistensi Jurnal Hukum Pengabdian , oleh Irwansyah Irwansyah, 50-62. Makassar: UNHAS Press, 2020.