## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2135-2141 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2463

## Penerapan Prinsip Noodweer dalam Kasus Anak yang Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak

## Agatha Nalaroses Thomas*, Marthsian Y. Anakotta
Universitas Katolik Darma Cendika *Correspondence email: agatha.thomas@student.ukdc.ac.id
Abstrak. Anak yang berperkara dengan hukum tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang dewasa yang berperkara dengan  hukum.  yang  menjadi  pembeda  ketika  anak  berperkara  dengan  hukum  ialah  terdapat  dalam  sistem  peradilan  yang dijalaninya.Istilah anak dalam UU SPPA dikaitkan dengan anak yang memiliki konflik dengan pelanggaran hukum, yang dimana pelanggaran  hukum tersebut berorientasi  masuk  wilayah tentang anak  dan  hal  ini tidak ditunjukan pelaku anak, tetapi ditujukan kepada  korban  anak  dan  saksi  anak  yang  dilindungi  secara  hukum.  Dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak,  ia tidak  serta  merta  terhindar  atau  lepas  dari  tuntutan  pidana.Terhadapnya  disebut  sebagai  anak  yang  berperkara  dengan hukum.Hukum  hanya  dapat  mengatur  dan  menghukum  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  pidana  yang  sebelumnya  telah  diatur dalam hukum, bukan yang belum diatur. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Maka pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anak yang terlibat dengan hukum akan dipertimbangankan sesuai hukum pembelaan terpaksa dan juga sistem hukum pidana Anak.
Kata kunci : Anak; Pembelaan Terpaksa; Sistem Peradilan Pidana Anak
Abstract. Children who have litigation with the law do not have a significant  difference with adults who have litigation with the law. what makes a difference when a child has litigation with the law is in the justice system he is living in. The term child in the SPPA  Law  is  associated  with  a  child  who  has  a  conflict  with  a  violation  of  the  law,  where  the  violation  of  the law  is  oriented towards the area of children and this is not indicated by the child perpetrator, but addressed to child victims and child witnesses who are legally protected. In a criminal act committed by a child, he is not necessarily spared or free from criminal prosecution. Against him is referred to as a child who is in litigation with the law. set. Whoever commits an act of forced defense for himself or for another person, honor, decency or property for himself or for another person, because there is an attack or threat of attack that is very close at that time which is against the law. So the forced defense carried out by children who are involved with the law will be considered according to the law of forced defense and the criminal law system of children.

## Keywords : Child; Juvenile Criminal Justice System; Noodweer

## PENDAHULUAN
Masyarakat selalu lekat dengan adanya berbagai permasalahan hukum di dalam perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Permasalahan tersebut berwuduj  suatu  tindak  pidana.  Pelaku  tindak  pidana tidak  mengenal  batas  umur/usia  seseorang,  mulai  dari orang  dewasa  hingga  anak-anak.  Hanya  saja  konsep kejahatan/perbuatan jahat dari keduanya dibedakan. Jika pelakunya  orang  dewasa  maka  perbuatan  jahatnya disebut  sebagai  kejahatan.  Sedangkan,  jika  pelakunya anak-anak,  maka  perbuatan  jahat  tersebut  disebut sebagai  kenakalan  remaja  atau  juvenile  delinquency. Perbuatan  tersebut  dapat  berupa  penyalahgunaan narkoba,  Perbutan  tersebut  dapat  berupa  pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Menurut Kartini Kartono, juvenile delinquency ialah “perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang  disebabkan  oleh  satu  bentuk  pengabdian  sosial, sehingga  mereka  itu  mengembangkan  bentuk  tingkah laku yang menyimpang.
Siapa  pun  anak  itu,  apapun  status,  dan bagaimanapun  kondisinya,  Negara  wajib  memberikan
perlindungan. Pada Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa “Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat, keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  wali  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak”. Ini menjadi  payung  hukum  untuk  melindungi  anak, termasuk  ketika  sedang  berperkara  dengan  hukum, khususnya  hukum  pidana.  Dalam  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seorang  anak,  ia  tidak  serta  merta terhindar  atau  lepas  dari  tuntutan  pidana.  Terhadapnya disebut sebagai anak yang berperkara dengan hukum.
Hukum  untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk hukum.  Itulah  adagium  terkenal  dari  Prof.  Satjipto Rahardjo, seorang begawan hukum Indonesia. Ungkapan ini  hampir  mirip  dengan  adagium  terkenal  dari  Marcus Tullius  Cicero,  Advokat  dan  Filsuf  pada  zaman Romawi-Kuno,  yaitu  “ubi  societas  ibi  ius”  yang  berarti “Ada  masyarakat,  Ada  hukum“.  Adagium  ini  bermakna hukum  tidak  berguna  jika  tidak  ada  masyarakat,  oleh karenanya hukum diciptakan seiring dengan perkembangan  masyarakatnya.    Selain  tujuan  hukum sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  hukum  berfungsi
Agatha  Nalaroses  Thomas  dan  Marthsian  Y.  Anakotta,  Penerapan  Prinsip  Noodweer  dalam  Kasus  Anak  yang  Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
untuk mengatur, memberi batasan  tingkah laku manusia agar  sesuai  dan  tidak  menyimpang  dari  norma-norma, seperti  halnya  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan atau  tindak  pidana.  Perkembangan  hukum  sendiri  selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, oleh sebab itu pemberlakuan  asas  legalitas  menjadi  penting.  Hukum hanya  dapat  mengatur  dan  menghukum  pelaku  yang melakukan  perbuatan  pidana  yang  sebelumnya  telah diatur dalam hukum, bukan yang belum diatur.
Pasal  1  ayat  (1)  KUHP-WvS  berbunyi  “Tiada suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum  perbuatan  dilakukan”,  yang  dalam  bahasa Latin-nya  berbunyi  “Nullum  delictum,  nulla  poena  sine praevia lege poenali”, yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman  pidana  tanpa  undang-undang  hukum  pidana terlebih  dahulu.  Adanya  asas  legalitas  membuat  siapa pun  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  diduga  telah melakukan  kesalahan.  Dalam  hukum  pidana,  kesalahan merupakan  sifat  melawan  hukum  yang  didalamnya memuat  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur subjektif  ialah  mengenai  subjek  serta  terdapat  unsur kesalahan  didalamnya  seperti;  dengan  sengaja;  adanya perbuatan: merampas nyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan  Unsur  objektif  ialah  adanya  perbuatan  yang terdapat  pada  luar  diri  seseorang  dimana  seseorang tersebut  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  atau melawan  hukum.  Kesalahan  dalam  ilmu  hukum  pidana memiliki  dua  segi,  yaitu  psikologis  dan  yuridis.  Dalam tindak  pidana,  kesalahan  merupakan  unsur  subjektif yang melekat pada diri pelaku. Adapun kesalahan terdiri dari  dua  bentuk,  yaitu  kesengajaan  dan  kealapaan. Adanya  kesengajaan  dan  kealpaan  dalam  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  seseorang  dapat  dipengaruhi  oleh faktor  internal  (dari  dalam  diri  pelaku)  dan  faktor eskternal  (dari  luar  diri  pelaku).  Dalam  konsep  sifat melawan  hukum,  kesalahan  atau  dalam  bahasa  Belanda disebut  schuld,  menjadi  unsur  utama  karena  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, maka sebelum menghukum  seseorang  atas  suatu  tindak  pidana,  harus dibuktikan  terlebih  dahulu  bahwa  unsur  kesalahan terpenuhi,  sebab  jika  tidak  maka  tidak  dapat  dipidana. Hal ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai geen straf zonder  schuld  yang  berarti  “tiada  pidana  tanpa kesalahan.”
Hal yang sama berlaku juga dalam tindak pidana yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  (disebut  anak  yang berperkara  dengan  hukum).  Namun  demikian,  harus diingat bahwa ada tindak pidana dapat terjadi karena ada faktor objektif yang berasal dari  luar diri pelaku.  Faktor objektif  tersebut  dapat  membuat  anak  melakukan pembelaan yang diketahuinya bahwa perbuatan membela diri  tersebut  merupakan  suatu  tindak  pidana,  namun tetap  dilakukan.  Dalam  hukum  pidana,  perbuatan  itu disebut  sebagai  pembelaan  terpaksa  atau  noodweer. Pembelaan  terpaksa  juga  dikatakan  sebagai  pembelaan
diri,  yang  mana  dilakukan  oleh  seseorang  untuk menyelamatkan  diri  dari  bahaya  yang  dating  baik  diri sendiri  maupun  diri  orang  lain  yang  mana  keadaannya dianggap  terancam.  Secara  umum,  prinsip  pembelaan terpaksa  atau  noodweer  melandasi  ketentuan  Pasal  49 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP-WvS,  yang  pada  intinya menjelaskan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat dihapuskan  tuntutan  pidana  terhadapnya  apabila  tindak pidana  yang  dilakukan  didasarkan  oleh  pembelaan terpaksa  atau  noodweer.  Prinsip  ini  merupakan  salah satu  bentuk  penghapusan  pidana  sebagaimana  diatur dalam Bab III KUHP-WvS. Selain penghapusan pidana, Bab  III  juga  mengatur  mengenai  pengurangan  dan pemberatan pidana.
Dalam  hukum  pidana,  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  tidak  terlepas  dari  niat  awal yang  dimiliki  atau  dikehendakinya.  Ketika  sedari  awal seseorang  memiliki  niat  atau  kehendak  untuk  berbuat jahat,  maka  tindakan  tersebut  tidak  dapat  dikatakan sebagai  pembelaan  terpaksa  atau  noodweer.  Niat  atau kehendak  untuk  melakukan  pembelaan  terpaksa  atau noodweer  memiliki  alasan  mendasar  yang  menjadikan perbuatan  tersebut  dapat  dibernarkan  karena  memenuhi unsur-unsur  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf. Adapuan  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  dapat dijadikan  sebagai  alasan  penghapus  pidana,  yang merupakan  alasan-alasan  seseorang  tidak  dapat  dijatuhi pidana.  Alasan  pembenar  berkaitan  dengan  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  sementara alasan  cpemaaf  berkaitan  dengan  sikap  batin  dari seseorang  yang  melakukan  kesalahan.  Ada  beberapa pendapat  yang  mengemukakan  bahwa  suatu  noodweer itu tidak dapat dihukum dengan asalan, yaitu: (1) bahwa noodweer  sebagai  suatu  pembelaan  yang  sah  menurut hukum  atau  suatu  legitime  defense;  dan  “De  wet  staat hier  eigen  richting  toe”  yaitu  bahwa  dalam  suatu noodweer,  undang-undang  telah  mengizinkan  seseorang untuk  main  hakim  sendiri.  Hal  ini  dapat  berarti  suatu tindak pidana dapat memiliki alasan pembenar manakala hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  goncangan jiwa  atau  dalam  keadaan  yang  tersedak  yang  dialami oleh saksi korban.

## METODE
Dalam  rangka  menjawab  rumusan  masalah tersebut  di  atas,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian yuridis-normatif  dengan  studi  kepustakaan  melalui pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan- bahan  hukum lain  yang berkaitan  dengan permasalahan. Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder,  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan dalam permasalahan ini, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mendeskripsikan,
Agatha  Nalaroses  Thomas  dan  Marthsian  Y.  Anakotta,  Penerapan  Prinsip  Noodweer  dalam  Kasus  Anak  yang  Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## HASIL
Prinsip  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dalam  Kasus Anak Yang Berperkara Pembelaan Terpaksa (noodweer)
Dalam penerapannya para aparat yang berwenang  pada  penyelesaiaan  suatu  perkara  ini  tidak serta  merta  memberikan  keputusan  untuk  mengabulkan alasan pembenar atau pemaaf, namun kembali lagi pada mekanisme  yang  telah  di  tentukan.  Mulai  dengan dilakukannya  proses  penyidikan  yang  menjadi  awalan para  penyidik  dapat  menilai  dan  mengamati  apakah perbuatan  yang  dilakukan  memiliki  unsur  keterpaksaan dan  korban  sedang  berada  pada  kondisi  terancam  baik untuk  jiwanya  sendiri  maupun  orang  lain.  Sebagaimana yang  terjadi  di  bekasi  remaja  berusia  18  tahun,  yang membunuh  begal  dengan  merebut  sebilah  celurit  atas kepemilikan  pelaku  begal  tersebut,  hal  itu  dilakukan korban tanpa direncanakan guna melepaskan dirinya dari bahaya  yang  diperbuat  oleh  pelaku  begal.  Pelaku  begal melakukan  pembacokkan  beberapa  kali,  kemudian korban merampas celurit itu dan balik membacok pelaku begal yang berjumlah 2 orang, dari aksi pembelaan yang dilakukan  oleh  korban  itu  satu  diantara  pelaku  begal tersebut  meninggal.  Sesuai  dari  keterangan  para  saksi, korban  dan  pelaku,  serta  dilakukannya  konstruksi  maka remaja  yang  turut  menjadi  korban  tersebut  tidak dipidana, karena perbuatan yang dilakukan dikategorikan  sebagai  bela  paksa.  Polisi  menggunakan Pasal  49  ayat  1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana sebagai dasar.
Dalam  hal  ini  remaja  tersebut  dinyatakan melakukan  pembelaan  terhadap  dirinya  karena  sedang berada dalam kondisi terancam, dengan ketidaksengajaan mengakibatkan kematian dan disebabkan  oleh  perilakunya  sendiri.  Dari  keadaan sebenarnya yang dilalui oleh remaja itu merupakan suatu perbuatan  yang  masuk  dalam  kategori  pembelaan terpaksa  (noodweer)  yang  dilakukan  terhadap  dirinya, dengan  teteap  mempertahannya  nyawanya.  Pembelaan terpaksa  (noodweer)  merupakan  perbuatan  khusus  dan dianggap  sah  dimata  hukum  yang  berlaku,  dan  telah diatur secara tertulis pada Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  yang  dikutip  sebagai  berikut “Tidak  dipidana,  barangsiapa  melakukan  perbuatan untuk  pembelaan,  karena  ada  serangan  atau  ancaman serangan  ketika  itu  yang  melawan  hukum,  terhadap kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda  sendiri  dan orang  lain.  Pada  Pasal  tersebut  diterangkan  secara  tegas dan  jelas  bahwa  seseorang  yang  melakukan  pembelaan terpaksa tidak bisa dipidana.
Pembelaan  terpaksa  merupakan  suatu  jalan buntu yang dilakukan seseorang dalam kondisi terdesak, hal  itu  menjadi  sebagaimana  mestinya  dilakukan  oleh seseorang  yang  berusaha  mempertahankan  dirinya  atau
orang  lain  dari  serangan  terhadap  jiwa,  kehormatan  dan harta  benda.  Namun  hal  itu  menjadi  berlainan  dengan melihat  sudut  pandang  hukum,  dimana  suatu  perbuatan yang  dilakukan  melihat  dari  kewajiban  atau  hak  yang dimiliki  orang  tersebut.  Sebagaimana  jika  ada  laki-laki yang hendak memperkosa seorang perempuan, dan jalan keluar  satu-satunya  yang  ada  hanya  dengan  membunuh guna  untuk  mempertahankan  kehormatannya  maka perempuan  tersebut  berhak  untuk  melakukannya  begitu pula untuk mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Atas dasar terpaksa itulah dapat dilakukan berbagai cara bagi anak  dan  termaafkan  perbuatannya.  Namun  lain  halnya bila dalam keadaan tersebut terdapat orang banyak yang tenaga  dan  kemampuannya  dapat  menolongnya  dan terhindarkan dari keadaan yang terdesak, namun ia tetap membunuh  itu  bukan  merupakan  pembelaan  terpaksa (noodweer).  Dasar  penghapusan  suatu  pidana  pada pembelaan terpaksa (noodweer) terletak pada perbuatannya.  Dalam  pembelaan  terpaksa  (noodweer), memuat asas susidaritas yakni harus adanya keseimbangan  antara  kepentingan  yang  dibela  dan  cara yang  dipakai  di  satu  pihak  dan  kepentingan  yang dikorbankan.

## Prinsip  Pembelaan  Terpaksa  atau  Noodweer  dalam Hukum Pidana
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1)  kitab UU Hukum Pidana  Indonesia  yang  tertulis,  “Barangsiapa  terpaksa melakukan  perbuatan  untuk  pembelaan,  karena  ada serangan  atau  ancaman  serangan  ketika  itu  yang melawan  hukum,  terhadap  diri  sendiri  maupun  orang lain  terhadap  kehormatan  kesusilaan  (eerbaarheid)  atau harta  benda  sendiri  maupun  orang  lain  tidak  dipidana”. Berdasarkan  Pasal  tersebut,  jika  ada  individu  yang mendapatkan  ancaman  serangan  tindakan  jahat  dan tindakan  tersebut  adalah  tindakan  yang  melanggar hukum,  Pembelaan  diri  ialah  bagian  dari  salah  satu  hak dan  kewajiban  manusia  yang  diberikan  oleh  Undang- undang kepada setiap individu untuk mejaga keselamatan  hidupnya.  Kesalamatan  ini  bisa  berupa jiwa,  harta  benda  ataupun  kehormatan.  Pembelaan  diri sendiri  adalah  hak  yang  telah  menjadi  naluri  setiap individu  agar  dapat  mempertahankan  diri,  harta  beda, kehormatan  ataupun  mempertahankan  orang  lain  dari tindak kejahatan pihak lain.
Ada  3  Asas  yang  dikemukakan  Schaffmeister yang berlaku d idalam pembelaan terpaksa, yakni : 1. Asas Subsidiarias. Jika terdapat hal/sesuatu yang bisa diperbuat  selain melawan hukum  hingga  hal  tersebut diperbuat  lebih  dulu.  Contohnya  jika  seseorang terjebak  di  kondisi  terdesak  dan  memiliki  pilihan untuk melarikan diri, orang tersebut harus mengambil pilihan untuk melarikan diri.
2. Asas  Proporsionalitas.  Perbuatan  yang  diperbuat tidak  boleh  tinggi  atau  berlebih.  Dalam  hal  ini kesepadanan  antara  keinginan  yang  ingin  diberikan dengan perbuatan yang dilakukan harus ada. Contoh :
Agatha  Nalaroses  Thomas  dan  Marthsian  Y.  Anakotta,  Penerapan  Prinsip  Noodweer  dalam  Kasus  Anak  yang  Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
Seorang  anak  mencuri  kue  yang  dijual  ditoko,  dan dijatuhi  hukuman  pidana  mati.  Dapat  dipahami bahwa  tidak  adanya  kesepadanan  antara  perbuatan dan juga hukuman yang diberikan.
3. Asas  Culpa  In  Causa.  Setiap  individu  harus menanggung  setiap  akibat  dari  setiap  hal  atau tindakan  yang  diperbuat.  Jika  kejadian  ini  terjadi, maka ini tidak bisa masuk dalam pembelaan terpaksa. Contoh : Seorang laki-laki AS dengan umur 20 tahun, tidak  memiliki  SIM  (Surat  Izin  Mengemudi) mengendarai  motor  dan  menabrak  pejalan  kaki karena  melanggar  rambu  lalu  lintas.  AS  sudah melanggar peraturan lalu lintas dan melakukan tindak kejahatan  dengan  menabrak  pejalan  kaki.  Dari  sini AS  tidak  dapat  melakukan  pembelaan  dan  harus menanggung semua perbuatannya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  yang melawan  hukum  untuk  pembelaan  diri  terdapat  3 kesalahan, yakni:
1. Sengaja  yaitu  dibayangkan,  diinginkan,  diharapkan, dikehendaki pelaku perbuatan.
2. Kelalaian  (Culpa)  yaitu  ada  diantara  sengaja  dan kebetulan  (dipandang  lebih  ringan  dibandingkan sengaja. Berarti individu atau pelaku tidak ada niatan dalam menggunakan atau melakukan kemampuannya tersebut.
3. Bisa dipertanggungjawabkan yaitu tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya tindakan melawan hukum.
Di  dalam  KUHPidana  sendiri,  ada  2  (dua) macam  self  defense  atau  pembelaan  diri  yakni: pembelaan  terpaksa  (Noodweer)  yang  telah  diatur  pada Pasal  49  ayat  (1)  KUHP-WvS  dan  pembelaan  terpaksa yang melampaui batas (Noodweerexes). Adapaun unsur- unsur dari setiap macam ini, yaitu:
1. Pembelaan darurat dan Pembelaan Teraksa, yakni: (a) Terdapat  serangan;  (b)  Serangan  tersebut  datang secara  tiba-tiba  atau  ancaman  yang  suatu  hari  akan diperbuat;  (c)  Serangan  yang  diberikan  melawan hukum;  (d)  Serangan  tersebut  diberikan  kepada individu  lain,  kehormatan,  harta  benda,  keselamatan individu  atau  bahkan  diri  sendiri;  (e)  Noodzakelijk atau  pembelaan  tersebut  bersifat  darurat;  dan  (f) Benda  atau  objek  yang  digunakan  untuk  pembelaan maupun cara pembelaan harus sepadan .
Ada syarat dalam Pembelaan Terpaksa, yaitu: a. Perberbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  terpaksa guna  mempertahankan  yang  harus  diperbuat karena tidak memiliki pilihan lain;
b. Pembelaan yang dilakukan guna mempertahankan kehormatan  diposisi  kesusilaan  dan  harta  benda milik diri sendiri atau milik individu lain; dan
c. Adanya serangan seketika yang melawan hukum.
Syarat  ini  memiliki  point  yang  sama  namun  lebih sederhana dengan unsur-unsur Pembelaan darurat. 2. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Noodweerexces).  Ada  Syarat  dalam  pembelaan
terpaksa yang telah melampaui batas yaitu kecemasan,  rasa  takut  serta  kemarahan  hebat  yang mengubah  serangan  pembelaan  diri  tersebut  menjadi berlebihan  .  Dua-duanya  berdasarkan  dari  postulat Necessitas  Quod  Cogit  Defendit  yang  memiliki  arti “Keadaan  terpaksa  melindungi  apa  yang  harus diperbuat”

## Konsep  Anak  Yang  Berperkara  Dengan  Hukum  Dalam Hukum Pidana
Hukum  dan  Pidana  anak  memiliki  perbedaan masing-masing,  jika  membahas  tentang  hukum  maka yang  akan  dibahas  adalah  hukum  secara  luas  yang menangkup  pidana  untuk  individu  berumur  18  tahun atau  lebih,  hukum  pidana  anak,  hukum  perdata,  hukum ruang  angkasa,  hukum  laut,  hukum  lingkungan,  hukum internasional,  hukum  asuransi,  hukum  pertanahan, hukum  tata  usaha  negara,  hukum  dagang,  dan  pastinya hukum-hukum  lain  tidak  sama  dengan  pidana  yang membahas  mengenai  tindak  kejahatan  yang  dilakukan individu  dewasa  ataupun  dilakukan  oleh  anak.  Hukum dan  Pidana  anak  adalah  dua  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan, hukum sendiri memiliki banyak definisi dari para  ahli,  seperti  Van  Apeldoorn.  Menurut  van apeldoorn hukum adalah peraturan yang menghubungkan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  Hukum  bertujuan  untuk  mengatur tingkah  laku  serta  pergaulan  manusia  dan  bertujuan untuk  mencapai  perdamaian.  Menurut  Van  Apeldoorn Hukum  juga  sangat  sulit  untuk  dibuat,  karena  tidak mungkin  dalam  pengadaannya  selalu  sesuai  dengan kenyataan.
Dalam  kehidupan  manusia,  dibutuhkannya peraturan,  hukum.  Karena  tanpa  adanya  hukum  tidak akan ada  yang namanya maka  tidak akan ada ketertiban dan  tanpa  ketertiban  manusia  akan  kacau,  tidak  tahu kemana  manusia  akan  pergi,  tidak  tahu  apa  yang  akan dikerjakan  manusia  dan  situasi  ini  memiliki  arti bahwasanya  manusia  memiliki  peraturan  dalam  setiap kehidupannya.  Sudah  menjadi  sebuah  kesepakatan bersama  bahwa  istilah  “Straf”  diartikan  “Pidana”  dan istilah  “Hukuman”,  masih  bersifat  umum  dikarenakan masih  mencangkup  “hukuman  perdata”  atau  “hukuman administrasi  negara”.  “Pidana”  merupakan  arti  khusus dalam  bidang  hukum  dan  “Tindakan”  yang  juga diketahui sebagai sanksi lain (maatregelen). sekumpulan peraturan  hukum  yang  dibuat  oleh  Negara,  yang  isinya berupa  larangan  maupun  keharusan  sedang  bagi pelanggar  terhadap  larangan  dan  keharusan  tersebut dikenakan  sanksi  yang  dapat  dipisahkan  oleh  Negara adalah  pengertian  dari  istilah  pidana  tersebut.  Ada  tiga unsur  utama  dari  pengertian  Pidana:  (1)  Merupakan reaksi  (Peraturan  hukum)  atas  suatu  aksi  kriminal  atau tindak  pidana;  (2)  Bersujud  nestapa;  dan  (3)  Dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (daader) oleh negara.
Membahas  hukum  anak  tentunya  harus  dicari dalam  peraturan  UU  yang  terkandung  dalam  UU  No 11
Agatha  Nalaroses  Thomas  dan  Marthsian  Y.  Anakotta,  Penerapan  Prinsip  Noodweer  dalam  Kasus  Anak  yang  Berperkara

## Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
Tahun  2012  yang  membahas  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  tentu  saja  hukum  anak  juga  membahas mengenai korban dan juga saksi anak. Istilah anak dalam UU SPPA dikaitkan dengan anak yang memiliki konflik dengan  pelanggaran  hukum,  yang  dimana  pelanggaran hukum tersebut berorientasi masuk wilayah tentang anak dan hal ini tidak ditunjukan pelaku anak, tetapi ditujukan kepada  korban  anak  dan  saksi  anak  yang  dilindungi secara  hukum melalui UU SPPA, hal ini sejalan dengan Pasal  1  ayat  2  dimana  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  adalah  anak  yang  memiliki  konflik  dengan pelanggaran  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  dan  anak  yang  merupakan  saksi  tindak  pidana. Ketentuan  anak  sebagai  pelaku  telah  dijelaskan  dalam ketentuan  menurut  Pasal  1  ayat  3  UU  SPPA,  yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang  selanjutnya disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.”  Maka batas usia anak yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana  atas  aksinya  adalah  12  (Dua  belas)  tahun  hingga 18  (Delapan  belas)  tahun,  dibawah  itu  perbuatannya tidak  bisa  dimasukan  kedalam  proses  peradilan  pidana anak dan harus diakhiri di tingkat penyidikan kepolisian dengan  membawa  anak  (pelaku)  tersebut  kembali  pada keluarga  atau  orang  tua  atau  diserahkan  kepada  LPKS (Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial)  jika orang  tua,  keluarga  atau  wali  anak  (pelaku)  tersebut tidak  dapat  dibimbing  sang  anak.  LPKS  sendiri  adalah “Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan  sosial  yang  melaksanakan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  bagi  Anak.”  Sesuai  dengan  Pasal  1 ayat 22 UU SPPA.”
Jika  anak  dikatakan  atau  ditetapkan  sebagai korban  maka  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  4  UU  SPPA, yang  mengatakan,“Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak  Korban  adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Dan anak dikatakan  atau  ditetapkan  sebagai  saksi  maka  diatur dalam  Pasal  1  ayat  5  UU  SPPA,  yang  mengatakan, “Anak  yang  Menjadi  Saksi  Tindak  Pidana  yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan tentang  suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”
Adapun  pihak-pihak  yang  memiliki  keterkaitan dengan  proses  peradilan  pidana  anak  yaitu  penyidik, penuntut  umum,  hakim,  pembimbing  kemasyarakatan dan  pekerja  sosial  Penyidik  yang  dikerjakan  oleh penyidik  yang  sudah  dipilih  berdasarkan  keputusan kepolisian  ataupun  pejabat  lain  yang  dipilih  oleh  kepala kepolisian  RI  sementara  itu  penuntut  dikerjakan  oleh
penuntut  umum  yang  ditetapkan  dari  ketetapan keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  lain  yang  dipilih oleh  Jaksa  Agung.  Penyelidikan  dilakukan  setelah meminta pertimbangan dari pembimbing masyarakat dan paling  lama  hasil  penelitian  diserahkan  3  hari  sejak permintaan  penyidik  diserahkan.  Pemeriksaan  kepada anak  korban,  penyidik  harus  memohon  laporan  sosial dari pekerja sosial saat sesudah dilaporkan tindak pidana dan  anak  diajukan  menjadi  Anak  Berkonflik  Hukum atau  ABH  kepada  penyidik,  penuntut  dan  pemeriksa perkara  anak  saat  pada  pengadilan  wajib  diupayakan diversi.
Diversi  sendiri  ialah  pengalihan  proses  pada sistem  penyelesaian  perkara  anak  yang  panjang  dan sangat  kaku.  Mediasi  atau  dialog  atau  musyawarah sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  diversi untuk  mencapai  keadilan  restoratif  .  Dengan  tujuan:  (1) Dicapainya  perdamaian  antara  korban  dan  anak;  (2) Diselesaikannya  perkara  anak  diluar  peradilan;  (3) Dihindarinya  perampasan  kemerdekaan  anak;  (4) Memberi  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi;  dan  (5)  Memberi  anak  rasa  tanggung jawab.
Sesuai dengan PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah  Diversi  ialah  musyawarah  pihak  anak  dan orang  tua  atau  wali,  korban  dan  orang  tua  atau  wali, pembimbing masyarakat, pekerja sosial yang profesional,  perwakilan  dan  pihak-pihak  yang  terlibat supaya mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan  keadilan  restoratif  sementara  fasilitator adalah  hakim  yang  dipilih  oleh  Ketua  Pengadilan  untuk menangani  perkara  anak  yang  bersangkutan.  Diversi  ini berlaku  pada  anak  yang  sudah  berusia  12  (dua  belas) tahun  namun  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun ataupun  berusia  12  (dua  belas)  tahun  walaupun  sudah pernah  kawin  namun  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun .

## Prinsip Pembelaan Terpaksa Dalam Peradilan Anak
Sebuah  usaha  dalam  melindungi  anak  tidak boleh  mengakibatkan  matinya  inisiatif,  kreativitas  dan hal-hal  yang  mengakibatkan  ketergantungan  pada individu  lain  dan  berperilaku  tidak  terkendali,  sehingga mengakibatkan  anak  tidak  mempunyai  kemampuan ataupun  keinginan  dalam  menggunakan  haknya  dan melakukan kewajibannya .Sistem pembelaan  paksa juga berlaku  untuk  anak  yang  terlibat  dengan  hukum.  Sang anak (pelaku) harus memenuhi persyaratan :
1. Dilakuan  pada  suatu  serangan  dan  ancaman  yang datang  dan  ditujukan  kepada  tiga  hal  hukum,  yaitu kepentingan tubuh, kehormatan atau harta benda
2. Diterapkan  agar  dapat  mengatasi  serangan  dan ancaman seketika yang bersifat melawan hukum.
3. Pembelaan dilakukan karena terpaksa.
Adapun  juga  pertimbangan  mengenai  kasus pembelaan terpaksa adalah sistem hukum anak:
Agatha  Nalaroses  Thomas  dan  Marthsian  Y.  Anakotta,  Penerapan  Prinsip  Noodweer  dalam  Kasus  Anak  yang  Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Pasal  1  ayat  (3)  UU  SPPA,  yaitu  “Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.”  Maka  batas usia  anak  yang  dapat  diminta  pertanggung  jawaban pidana  atas  aksinya  adalah  12  (dua  belas)  tahun hingga  18  (delapan  belas)  tahun,  dibawah  itu perbuatannya  tidak  bisa  dimasukan  kedalam  proses peradilan  pidana  anak  dan  harus  diakhiri  di  tingkat penyidikan  kepolisian  dengan  membawa  anak (pelaku)  tersebut  kembali  pada  keluarga  atau  orang tua atau diserahkan kepada LPKS.
2. Pengajuan Diversi
3. Jika pembelaan ditolak, Pada ancaman sanksi pidana, merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat  (2)  UU  SPPA  bahwasanya  pidana  pembatasan kebebasan  yang  dijatuhkan  kepada  anak  paling  lama adalah  1/2  (satu  per  dua)  dari  ancaman  maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
4. Jika  pembelaan  diterima,  maka  Tidak  dipidana karena barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa  untuk  diri  sendiri  maupun  untuk  orang  lain, kehormatan  kesusilaan  atau  harta  Benda  sendiri maupun  orang  lain,  karena  ada  serangan  atau ancaman  serangan  yang  sangat  dekat  pada  saat  itu yang melawan hukum.
Maka  pembelaan  terpaksa  yang  dilakukan  oleh  anak yang  terlibat  dengan  hukum  akan  dipertimbangankan sesuai  hukum  pembelaan  terpaksa  dan  juga  sistem hukum pidana Anak.
Sebab  Akibat  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Karena Adanya Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer)
Dalam  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh semua  orang  memiliki  dampaknya  masing-masing.  Hal ini  sejalan  dengan  ajaran  kausalitas  yang  jika  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  perihal  sebab akibat.  Dalam  ilmu  hukum  pidana  ajaran  mengenai kausalitas  digunakan  untuk  memastikan  keterkaitan objek  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  manusia dengan  akibat  yang  ditimbulkan  yang  dianggap bertentangan  dengan  kaidah  dan  norma  oleh  undang- undang.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana sendiri tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci mengenai  pemakaian  ajaran  kausalitas  pada  tindakan pidana  yang  ditimbulkan  seseorang,  namun  terdapat beberapa  Pasal  yang  menerangkan  mengenai  delik tertentu  dibutuhkan  tentang  suatu  akibat  yang  berasal dari  “sebab”  dari  suatu  akibat  tertentu.  Dalam  tindak pidana  pembunuhan  tidak  semua  dapat  dinyatakan kebenarannya  dengan  mudah,  namun  memerlukan penyidikan dan penyelidikan yang tepat dan cepat.
Banyak  tindak  pidana  yang  menimbulkan kematian  pada  seseorang  tidak  seketika  itu  muncul  di permukaan,  ada  kalanya  butuh  beberapa  hari  hingga keberadaannya  muncul  karena  adanya  suatu  tindakan
lain  yang  dilakukan  pelaku  yang  berakibat  kematian. Seperti  peristiwa  yang  menimpa  ZA  seorang  pelajar,  di daerah  Jawa  Timur.  ZA  yang  saat  itu  sedang  bersama teman perempuannya, didatangi oleh seorang begal yang hendak  membegal  ZA  tidak  hanya  meminta  barang berharga  ZA  tapi  pelaku  begal  itu  juga  mengutarakan ucapan pelecehan kepada teman perempuan ZA. ZA pun melakukan  pembelaan  diri  dengan  mengeluarkan  pisau dari  tasnya  yang  selalu  ia  sediakan  untuk  praktik  di sekolahnya,  dan  pisau  itu  diarahkan  pada  dada  pelaku begal.  Akibat  dari  pembelaan  diri  yang  dilakukan  oleh ZA,  pelaku  begal  itu  meregang  nyawanya.  ZA  didakwa dengan  hukuman  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  atas perbuatannya,  dengan  dikenai  Pasal  351  ayat  3  KUHP tentang  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian. Namun  hakim  memberikan  vonis  1  (satu)  tahun pembinaan  terhadap  ZA,  dengan  segala  pertimbangan yang ada.
Satu  diantaranya  putusan  Mahkamah  Agung menyatakan secara jelas mengenai pentingnya kausalitas causal  verband.  “Menurut  doktrin,  tindak  pidana pembunuhan  merupakan  delik  materiil,  artinya  untuk terpenuhinya  unsur  ini  dengan  sempurna  harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkannya dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam  hal  ini,  akibat  dari  perbuatan  terdakwa  tersebut harusnya nyata ada orang lain yang terbunuh atau hilang nyawanya.  Selanjutnya  disebutkan,  bahwa  untuk  dapat terpenuhinya  unsur  ini  harus  dibuktikan  yaitu:  1) perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa;  2)  perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; dan 3)  hubungan  kausalitas  (causaal  verband)  antara perbuatan  terdakwa  dan  akibat  hilangnya  nyawa  orang lain  tersebut.  Untuk  membuktikan  hubungan  kausalitas ini  haruslah  nyata  terdapat  hubungan  antara  perbuatan dan  akibat  hilangnya  nyawa  sehingga  dapat  ditetapkan secara  pasti  bahwa  suatu  kematian  merupakan  akibat dari kelakuan perbuatan konkrit tertentu oleh terdakwa”. Dalam  kitab  hukum  undang-undang  pidana  adanya perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan mengenai dari  sebab  (causa)  dari  perilaku  seseorang.  Seperti dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menenggelamkan atau  mendamparkan,  menghancurkan,  membikin  tidak dapat  dipakai  atau  merusak  kapal  (Pasal  198),  dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338).
Perbuatan itu merupakan sebab musabab (causa) dari  perilaku  seseorang.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  itu  tidak  perlu  lagi  dilihat  kedalam  unsur- unsur  terkait,  mengenai  pencarian  sebab  yang  akan timbul diwaktu yang akan datang. Atau juga  tidak perlu lagi  menguraikan  penyebab  terjadinya  di  masa  lampau. Hal  itu  menjadi  berkaitan  dengan  suatu  akibat,  adapun dalam  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang menimbulkan  suatu  dampak.  Seperti  bila  ada  seseorang yang  melakukan  begal  akan  terjadi  perkelahian, penganiayaan,  hingga  pembunuhan.  Namun  dengan berbagai  macam  kasus  yang  ada,  Pasal-Pasal  tersebut
Agatha  Nalaroses  Thomas  dan  Marthsian  Y.  Anakotta,  Penerapan  Prinsip  Noodweer  dalam  Kasus  Anak  yang  Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak
tidak  luput  dari  unsur  kesalahan  yang  perlu  dibuktikan kebenarannya dimuka pengadilan,  untuk mempidanakan pelaku.  Pelaku  yang  telah  terbukti  melakukan  tindak pidana,  manakah  unsur  kesengajaan  dan  kealpaan  yang ada  juga  harus  dibuktikan  kebenarannya,  dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam.

## SIMPULAN
Pasal  49  ayat  1  kitab  UU  Hukum  Pidana Indonesia menjelaskan bawa barang siapa yang terpaksa melakukan  perbuatan  untuk  pembelaan  tidak  dipidana. pembelaan  paksa  terpaksa  harus  digunakan  secara terpaksa untuk mempertahankan hak dan tidak memiliki pilihan lain dan serangan yang datang haruslah tiba-tiba. Hukum  sendiri  memiliki  banyak  sekali  macam  dan memiliki  sistem  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan kebutuhannya  dan  hukum  dibuat  agar  kehidupan manusia  dapat  teratur.  Pidana  memiliki  3  unsur  utama dalam  pengertiannya,  yaitu  merupakan  reaksi  atau  aksi kriminal,  berwujud  nestapa  dan  dijatuhkan  kepada pelaku  tindak  pidana.  Hukum  pidana  ada  khusus  dibuat untuk  semua  kalangan  usia  anak  -  dewasa.  Hukum Pidana  Anak  diatur  dalam  UU  SPPA.  Anak  yang memiliki  konflik  dengan  hukum  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  3  UU  SPPA,  sebagai  korban  diatur  dalam  Pasal  1 ayat 4 UU SPPA, dan sebagai saksi diatur dalam Pasal 1 ayat  5  UU  SPPA.  jika  ada  anak  pelaku  pidana  karena pembelaan terpaksa, maka proses hukum akan dilakukan sesuai dengan syarat pembelaan terpaksa dan juga sistem pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A, Anak Agung Gede Agung, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku
Pembunuhan  Begal  Atas  Dasar  Pembelaan Terpaksa. Bali. Jurnal Interpretasi hukum . 2(1). Ariani,  Nevey  Varida.  2014.  Implementasi  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan  Anak.  Jakarta. Jurnal  Media Hukum . 21(1)
Aprillya  Devita  Cahyani,  Dewi  Agung  Ari,  dkk.  2019.
Analisis Pembuktian Alasan
Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana  Yang  Menyebabkan  Kematian.  Bali. Jurnal Analogi Hukum .1(2).
Bahri, Saiful.2021. Problem dan Solusi Peradilan Pidana yang  Berkeadilan  dalam  Perkara  Pembelaan Terpaksa.  Malang. Jurnal  Wawasan  Yuridika . 5(1).
Hosnah,  Asmak  Ul  dkk.  2020.  The  Implementation  of Noodweer Exceeds  to Perpetrators of Murder in the  Practice  of  Criminal  Justice  Practices  in Indonesia.  Indonesia. International  Journal  of Multicultural  and  Multireligious  Understanding (IJMMU) , 7(2).
Insani,  Nursolihi.  2019.  Hilangnya  Pidana  Terhadap Pidana  Terhadap  Seseorang  Yang  Melakukan Pembelaan  Diri  Menurut  Pasal  49  ayat  1  dan  2 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Banten. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan . 10(2).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-WvS) Marselino,  Rendy.  2020.  Pembelaan  Terpaksa  Yang Melampaui Batas (Noooweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2). Surabaya . Jurist-Diction . 3(2).
S,  Laurensius  Arliman.  2017  Perlindungan  Terhadap Anak  Sebagai  Salah  Satu  Wujud  Tujuann  Bela Negara.  Padang. Jurnal  Hukum  Respublica , 17(1).
Sulchan,  Achmad dam Muchamad Gibson Ghani. 2017.
Mekanisme  Penuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum terhadap Tindak Pidana Anak. Semarang. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam . 1(1).
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak