## PERAN MEDIA MASSA SEBAGAI PENDUKUNG CITRA ORGANISASI

## Ihsanira Dhevina Enggarratri
Widyaiswara Madya Kementerian Sekretariat Negara iradhevina@setneg.go.id
Abstract: Each organization certainly have a strategic task to running the organization specially governmental and support the realization of good government. Tasks related to service delivery and prioritizing the public interest. Society and government organizations are elements that need each other, both have dependence. Without society, the organization will not be formed. The existence of an organization is determined by the extent to which society views or assesses the organization. Therefore, the position of government organization can not be separated from the interests of the community and the image of the organization in the eyes of the community is a matter to note. This study aims to describe the media’s role in supporting the establishment of the organization’s image by writ- ing headlines and package information to the public in print and online media (online). The concept used as the basis for the study is the organization’s identity (corporate identity) and the image of the organization (corporate image). The research method uses literature and text analysis framing, with a selection of news about government organizations in the daily Media Indonesia. The benefits of the results of this study also show the important role of the mass media as supporting the formation of image and the need for the organization to formulate strategic thinking in the formation of the organization’s image.
Keywords: judicial institution, information, media, organizational image
Abstrak:
Setiap organisasi khususnya organisasi pemerintah tentu memiliki tugas strategis dalam membantu kelancaran roda pemerintahan dan mendukung terwujudnya good government . Tugas-tugas yang terkait dengan pemberian pelayanan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Masyarakat maupun organisasi pemerintah merupakan unsur-unsur yang saling memerlukan, keduanya memiliki ketergantungan. Tanpa adanya masyarakat, organisasi tidak akan terbentuk. Eksistensi suatu organisasipun ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memandang atau menilai organisasi tersebut. Oleh karena itu, kedudukan organisasi pemerintah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat dan citra organisasi dimata masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai peran media massa dalam mendukung terbentuknya citra organisasi melalui penulisan judul berita dan mengemas informasi kepada masyarakat di media cetak maupun media daring (online) . Konsep yang digunakan sebagai dasar kajian adalah identitas organisasi (corporate identity) dan citra organisasi (corporate image). Metode penelitian menggunakan studi literatur dan analisis teks framing, dengan pilihan pem- beritaan mengenai organisasi pemerintah pada harian Media Indonesia. Manfaat dari hasil kajian ini juga mem- perlihatkan adanya peran penting media massa sebagai pendukung pembentukkan citra dan perlunya organisasi menyusun pemikiran strategis dalam pembentukan citra organisasi.
Kata kunci: lembaga yudikatif, informasi, media massa, citra organisasi
D alam kehidupan bernegara, tata kepemer- intahan  merupakan  faktor  utama  dalam penyelenggaraan negara yang sesuai den- gan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi  melindungi  kepentingan  bangsa  dan  neg- ara.  Kekuasaan  pemerintahan  di  seluruh  negara
merdeka dan berdaulat tentu melaksanakan segala aktivitasnya  dengan  ditopang  oleh  unsur-unsur kelembagaan  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif. Lembaga  legislatif,  meliputi  kekuasaan  pemerin- tahan  di  bidang  pembuatan  undang-undang  atau disebut dengan rule making function dan memiliki
peran  sebagai  pengawas  jalannya  pemerintahan. Legislatif ialah badan deliberatif pemerintah den- gan kekuasaan membuat peraturan hukum. Lem- baga legislatif , yaitu lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Lembaga eksekutif, meliputi kekuasaan menjalankan pemerintahanyang dilaksanakan oleh presiden dan para menteri. Sedangkan pemegang kekuasaan  di  bidang  yudikatif  yaitu  Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudi- sial yang berperan dalam mengawal dan meman- tau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia.
Konsep  pemisahan  kekuasaan (The  separa- tion  of  powers) diperkenalkan  oleh  filsuf  asal Perancis, Montesquidalam buku The Spirit of the Laws (1748) membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat UU), kekuasaan eksekutif (kekua- saan untuk menjalankan UU) dan kekuasaan yudi- katif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili). Adanya  konsep trias  politica ini , mencegah  ad- anya kekuasaan yang terpusat di salah satu unsur kekuasaan. Dengan terpisahnya  kekuasaan dalam kewenangan  yang  berbeda  tersebut,  diharapkan jalannya  pemerintahan  negara  menjadi  terarah, jelas, dan tidak timpang,  serta memunculkan me- kanisme penggunaan kekuasaan secara seimbang (saling memberi koreksi dan saling menyeimbang- kan), atau  dikenal dengan “checks and balances”. Masyarakat  Indonesia  memandang  organisa- si-organisasi  pemerintah  sebagai  unsur  penting dalam kehidupan bernegara. Organisasi-organisasi pemerintah  memiliki  peran  sebagai  penggerak roda  pemerintahan  serta  sebagai  pengayom  ma- syarakat.  Peranan  lembaga  yudikatif  erat  terkait dengan fungsi pengayoman dan memberikan per- lindungan akan keadilan di masyarakat. Lembaga yudikatif juga bersifat independen (bebas dari in- tervensi pemerintah maupun pihak manapun) dan netral.  Dengan  demikian,  badan  yudikatif  dapat menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik demi  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Pasal  10 Declaration of Human Rights mencantumkan ke- bebasan dan tidak memihaknya badan-badan pen- gadilan di semua negara adalah hal yang penting. Indonesia memiliki lima lembaga yudikatif yaitu:
Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi  dan Komisi Yudisial.
Mahkamah  Agung  adalah  pengadilan  kasa- si  yang  bertugas  membina  keseragaman  dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang- undang di seluruh wilayah Negara di tetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah.Mahkamah Agung  (MA)  adalah  pengadilan  negara  tertinggi sebagai badan peradilan kasasi (terakhir) bagi pu- tusan-putusan  yang  berasal  dari  pengadilan-pen- gadilan  lain  meliputi  peradilan  umum,  peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan tugasnya, MA memi- liki 5 fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi penga- wasan, fungsi pemberian nasehat, fungsi adminis- trasi dan fungsi pengaturan. Penjelasan dari kelima fungsi tersebut adalah (a) Fungsi Peradilan yaitu kewenangan  mengadili  pada  tingkat  terakhir  dan untuk  membatalkan  semua  keputusan  dari  pen- gadilan  dibawahnya  yang  dianggap  mengandung kekeliruan  dalam  penerapan  hukum;  (b)  Fungsi Pengawasan  yaitu  melakukan  pengawasan  ter- tinggi  atas  kegiatan  pengadilan  agar  pengadilan dapat  berjalan  secara  seksama  dan  semestinya; (c)  Fungsi  Pengaturan  yaitu  Mahkamah  Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlu- kan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang (Pasal 27 Undang-undang No.14  Tahun  1970,  Pasal  79  Undang-undang No.14  Tahun  1985);  (d)  Fungsi  Pemberian  Nas- ehat,  wajib  memberi  laporan  atau  pertimbangan hukum  kepada  lembaga-lembaga  tinggi  negara, atau Presiden dalam rangka pemberian/ penolakan grasi dan rehabilitasi; (e) Fungsi Administrasi yai- tu  menjalankan  fungsi  administrasi  badan-badan peradilan lain (peradilan umum, militer dan pera- dilan tata usaha negara) serta mengatur tugas dan tanggung jawab, organisasi dan tata kerja kepani- teraan  pengadilan .  (Sumber:  https://www.mahka- mahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi) . MA sebagai salah satu lembaga Yudikatif me- miliki fungsi penting dan strategis di bidang pen- egakan  supremasi  hukum  di  Indonesia,  adanya saling  memerlukan  antara  masyarakat  dan  MA
sangat  jelas.  Setiap  organisasi,  khususnya  organ- isasi yudikatif tertinggi seperti MA akan lekat den- gan pandangan masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap organisasi yang ter- kait  dengan  kepentingan  masyarakat.  Pandangan atau bagaimana kesan masyarakat terhadap suatu organisasi inilah yang dinamakan dengan citra or- ganisasi.Organisasi yang dapat menyesuaikan dir- inya dengan setiap perkembangan dalam dinamika kehidupan masyarakat dan bergerak sesuai dengan kepentingan  dan  harapan  masyarakat  tentu  akan memiliki citra yang baik. Citra organisasi atau cor- porate image tidak lepas dari reputasi suatu organ- isasi yang nantinya berpengaruh pada tingkat ke- percayaan  masyarakat  terhadap  organisasi. Tidak hanya MA, setiap organisasi khususnya organisasi pemerintah pada era ini perlu memiliki dan men- jaga citra positif, karena citra akan mempengaruhi eksistensi organisasi tersebut di masyarakat.
Pada  era  saat  ini,  dimana  perkembangan teknologi  informasi  sudah  demikian  kuat,  peran media  massa  sebagai  penyebar  informasi  sema- kin memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Berbagai penelitian menunjukkan  informasi yang disampaikan  media    mengenai  suatu  organisasi yang  mempengaruhi  pandanganpublik  pembaca terhadap citra organisasi.
Ditengah  masyarakat  yang  semakin  mengan- dalkan informasi, citra suatu organisasi (corporate image) khususnya  organisasi  pemerintah  senan- tiasa  menjadi  perhatian  publikkarena  organisasi pemerintah  seperti  MA  berperan    dalam  mendo- rong terbentuknya good governance yang memer- lukan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

## Kerangka Teoritis
Peran media massa sebagai penyebar informasi melalui sajian beritanya, tentu akan memberi pen- garuh terhadap wawasan pemahaman dan penilaian publik terhadap organisasi yang diberitakan, yang pada akhirnya media turut berperan dalam mem- bentuk citra organisasi di mata masyarakat – dalam hal  ini  citra  MA.Media  massa  memiliki  kemam- puan  dalam  mengembangkan  berbagai  topik  ke- pada masyarakat, hal ini seperti yang dinyatakan oleh Walter Lippmann (1992), seorang columnist,
bahwa  media  merupakan  perantara  antara  dunia luar dan gambaran di benak kita – “ a mediator between the world outside and the pictures in our heads” (Morissan; 2014) dengan demikian, media memiliki  peran  kuat  dalam  membentuk  pandan- gan publik terhadap hal-hal diluar dirinya. Media massa, khususnya surat kabar memiliki kekhasan sendiri  yaitu  terbit  berkala  dan  seiring  dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menya- jikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, fiksi, dan  bentuk  karangan  lain  (Ensiklopedi  Nasional Indonesia:1991).
Media kerap mengangkat realitas yang berkem- bang dan menjadi perhatian di masyarakat sekal- igus berperan dalam memilih informasi-informasi yang patut diketahui oleh masyarakat terkait den- gan  isu  tersebut.  Dari  perspektif  politik,  media massa  juga  berperan  dalam  proses  demokratis karena memberikan ruang bagi penyebaran infor- masi mengenai pemerintahan dan lembaga negara. Hal ini juga menggambarkan adanya peran media dalam membangun kesadaran bagi masyarakat dan menempatkan dinamika pemerintahan sebagai wa- cana yang perlu diketahui secara luas.
Teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) menyebutkan bahwa ter- dapat hubungan kuat antara penyajian berita oleh media  dengan  hal-hal  yang  dinilai  penting  bagi masyarakat; artinya selain sebagai penyebar infor- masi, media berperan dalam menentukan hal apa yang  perlu  diketahui  oleh audiences nya.  Media tidak menentukan what to think namun memberi pengaruh pada what to think about. Karen Siune dan  Ole  Borre  (1975)  dalam  penelitiannya  men- emukan adanya tiga faktor pengaruh dalam agenda setting yaitu: representasi, persistensi dan persuasi. Representasi, yaitu mengukur seberapa besar me- dia dapat menggambarkan apa yang dinilai pent- ing  oleh  masyarakat  (agenda  publik).  Dalam  hal ini,  kepentingan  publik  mempengaruhi  apa  yang dianggap  penting  oleh  media.  Persistensi,  yaitu mempertahankan  kesamaan  agenda  antara  apa yang menjadi isu media dan apa yang menjadi isu publik; dan yang terakhir adalah pengaruh persua- si, yang terjadi saat agenda media mempengaruhi agenda publik. Dalam hal ini, informasi yang disa-
jikan oleh media (agenda media) menjadi bagian dari wacana, perhatian  atau pemikiran masyara- kat (agenda publik).Teori ini menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi antara media dan publik; keduanya memiliki peran yang perlu diper- hatikan dan dengan kata lain hubungan keduanya menunjukkan adanya saling ketergantungan.
Chaffee dan Wilson (1977) menyatakan bahwa tugas para jurnalis atau editor surat kabar adalah melakukan identifikasi terhadap isu yang ada dan menyampaikannya  kepada  pembaca.”Berita  dari media akan efektif bila isi media memenuhi hara- pan pembaca dan memberikan pengaruh yang akan dirasakan oleh publiknya yang akanmemunculkan persepsi yang beragam terhadap isu-isu yang ada, sehingga publik berpendapat bahwa isu-isu terse- but  memang  penting  dan  mengambil  berbagai kesimpulan”.    Dalam  penyampaian  berita,  surat kabarpun mengemasnya dengan baik agar menarik perhatian dan membangkitkan keingintahuan pem- baca. Hal ini sejalan dengan definisi berita menu - rut Williard B. Bleyer sebagai segala sesuatu yang hangat dan menarik perhatian sejumlah pembaca, dan  berita  yang  terbaik  ialah  berita  yang  paling menarik perhatian bagi jumlah pembaca yang pal- ing besar (Suhandang, 2004, p. 103).
Pengaruh  media  memungkinkan  adanya  pe- rubahan pada masyarakat baik di tingkat kesadaran akan suatu obyek berita  hingga membentuk per- sepsi  publik.  Persepsi  publik  terhadap  organisasi senantiasa  ada  dan  tak  terhindarkan  serta  dapat berubah tergantung dari kinerja atau performance organisasi yang disebarluaskan oleh media. Kecen- derungan yang terbentuk pada persepsipublikdapat
bersifat  positif,  netral  bahkan  negatif.“Persepsi disebut  sebagai  inti  dari  komunikasi  karena  jika persepsi  seseorang  tidak  akurat,  tidak  mungkin dapat  berkomunikasi  dengan  efektif.  Persepsi yang menentukan seseorang untuk memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain” (Muly- ana:2004).  Sebagai  inti  dari  komunikasi  maka, persepsi  dapat  berupa  tanggapan,  pendapat,  pan- dangan atau penilaian bahkan reaksi seseorang ter- hadap obyek berita.
Hal  ini  tergambar  dalam  konsep  Lippmann (1922)  yang  dikenal  sebagai triangular  relation- ship, yaitu  hubungan  segitiga  antara  (1)  situa- si  tindakan  (ditafsirkan  orang  sebagai  seluruh fenomena yang mungkin ada, seperti orang, tem- pat,  kegiatan);  (2)  persepsi  terhadap  tindakan; dan  (3)  respon  berdasarkan  persepsi.  Media  ber- peran  dalam  membentuk  hubungan  pertama  dan kedua sedangkan hubungan ketiga terlihat setelah respon  memberi  dampak  pada  situasi  tindakan. Walter Lippmann juga menyatakan bahwa media massa  membantu  dalam  membentuk  “gambaran terpercaya”mengenai  dunia  diluar  jangkauan  dan pengalaman  kita (a  “trustworthy  picture”  of  the world  that  is  beyond  our  reach  and  direct  expe- rience.) (Cutlip,et.al: 2011). Media massa menye- diakan ruang bagi publik untuk mengetahui hal-hal diluar dirinya serta hal-hal yang bukan merupakan pengalamannya sendiri.
Media Indonesia sebagai surat kabar nasional, dalam  penyajiannya  mengenai  organisasi  pemer- intah memberikan perhatian terhadap Mahkamah Agung baik dalam versi cetak dan daring (dalam jaringan/ online). Pemberitaan yang disajikan um-
Sumber: “Hubungan Segitiga” Walter Lippmann (Cutlip, et.al: 2011)

## SITUASI TINDAKAN
PERSEPSI TERHADAP TINDAKAN
RESPON BERDASARKAN PERSEPSI MEDIA MASSA
umnya  terkait  tugas  dan  fungsi  serta  peran    MA seperti  pengawasan  pelaksanaan  UU,  persoalan calon  hakim,  kasus  korupsi,  KPU,  reformasi  hu- kum  serta  mekanisme  penanganan  perkara.Gam- baran  mengenai  Mahkamah Agung  berupa  infor- masi yang disampaikan oleh media memungkinkan terbentuknya persepsipublik. Persepsi publik yang terbentuk  mengenai  suatu  organisasi  tentu  mem- beri  pengaruh  terhadap  citra  organisasi  di  mata publik – jika publik memberikan respon atau tang- gapan, tentu akan berdasarkan pada persepsi yang dimilikinya.
Citra organisasi dalam Kamus Besar Bahasa In- donesia menyebutkan citra sebagai gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi, pe- rusahaan, organisasi atau produk yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat. Sedangkan dalam business  dictionary disebutkan  sebagai gambaran  dalam  benak  seseorang  yang  muncul seketika  disaat  nama  organisasi  disebutkan. Ada kesan psikologis yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan  organisasi,  liputan  media,  kinerja,  per- nyataan (yang disampaikan) dsb. “Mental picture that springs up at the mention of a firm’s name. It is a composite psychological impression that con- tinually changes with the firm’s circumstances, me - dia coverage, performance, pronouncements, etc”.
Citra  itu  sendiri  bersifat  abstrak (intangible) namun,  dampaknya  terasa  dan  dapat  diketahui, seperti dari ada tidaknya penerimaan atau tangga- pan positif dari publik (khalayak sasaran ) terha- dap organisasi. Beragam penelitian mengenai citra organisasi  (corporate  image)  telah  membuktikan bahwa  citra  dapat  berubah,  walaupun  perubahan citra  relatif  lambat.  Dengan  kata  lain  suatu  citra akan bertahan pada kurun waktu tertentu (Sutisna, 2001:  330).  Organisasi  pemerintah  tidak  hanya perlu  membentuk  namun  juga  mempertahankan citra baiknya di tengah masyarakat karena segala perubahan atau dinamika yang terjadi baik di ling- kup  internal  maupun  eksternal  organisasi  dapat mempengaruhi  citra  organisasi;    dari  citra  yang baik menjadi netral atau bahkan berubah menjadi negatif  atau sebaliknya.
MA  merasa  bahwa  citra  perlu  dibentuk  atas dasar kejujuran dan kebenaran agar citra yang di- persepsikan oleh publik adalah benar dan baik, ada konsistensi  antara  citra  dengan  realitas;  konsis- tensi antara  kinerja organisasi dengan citra yang ditampilkan dan dikomunikasikan oleh media.  In- formasi yang dikomunikasikan oleh media, meru- pakan proses pembentukan citra yang akan meng- hasilkan sikap, pendapat, tanggapan, atau perilaku individu terhadap organisasi.
Kognisi Persepsi Sikap Motivasi Stimulus Rangsang Respon Perilaku

## Model Pembentukan Citra

## Pengalaman mengenal stimulus
Model  pembentukan  citra  ini  menunjukkan bagaimana  stimulus  yang  berasal  dari  luar  dior- ganisasikan  dan  mempengaruhi  respons  melalui tahapan-tahapan persepsi, kognisi, motivasi dan si- kap.Makna dari keempat komponen tersebut yaitu persepsi merupakan hasil pengamatan terhadap un- sur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan individu atau pemberian makna terha- dap  rangsang  atau  stimulus  yang  diterima;  kog- nisi sebagai pengetahuan individu yang diperoleh dari  pemahaman  terhadap  stimulus,  diantaranya berupa  informasi-informasi  yang  mempengaruhi pengetahuan (kognisi) individu; motivasi yaitu do- rongan dalam pribadi seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dan yang terakhir adalah tahapan yang mempengaruhi sikap yaitu kecenderungan untuk berperilaku, bertindak, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai.
Pada model ini, proses penyampaian informasi mengenai MA  oleh Media Indonesia merupakan stimulus  yang  diterima  oleh  individu  pembaca, selanjutnya  pembaca  membentuk  persepsi  yang merupakan hasil dari proses pemaknaan terhadap teks-teks  informasi yang diterima dan pada akh- irnya membentuk pengetahuan kognisi mengenai obyek berita yaitu MA. Kognisi kemudian mendo- rong terbentuknya sikap dan respon berupa gam- baran atau citra terhadap Mahkamah Agung.
Citra  perlu  dibentuk  atas  dasar  kejujuran  dan kebenaran  agar  citra  yang  dipersepsikan  oleh publik adalah benar dan baik, ada konsistensi an- tara citra dengan realitas; konsistensi antara  kin- erja organisasi dengan citra yang ditampilkan dan dikomunikasikan  oleh  media.    Informasi  yang dikomunikasikan  oleh  media,  merupakan  proses pembentukan citra yang akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan, atau perilaku individu terha- dap organisasi.
Pengelolaan  citra  organisasi  terkait  segala kegiatan  untuk  membentuk,  memelihara  dan merancang  suatu  citra  yang  diinginkan  oleh  or- ganisasi  itu  sendiri.  Citra  organisasi  merupakan hal  yang  tak  dapat  diabaikan  karena  organisasi yang  tidak  mengelola  citra  dengan  baik  akan meningkatkan  peluang  kegagalan.  Sebagaimana
diungkapkan,“ Organization that donot engage in successful image management increase the chanc- es for failure“ (Seeger, Sellnow & Ulmer, 1998). Citra  organisasi  memerlukan  pengelolaan  yang baik yaitu dengan menggabungkan identitas organ- isasi dengan reputasi organisasi. Keduanya meru- pakan keunikan atau sifat khusus yang dimilikinya dan membedakannya dengan organisasi lain. Bagi MA , posisi strategis sebagai organisasi yudikatif merupakan identitas atau corporate identity yang terkait erat dengan citra atau corporate image.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuali- tatif dengan sifat penelitian deskriptif yang dilaku- kan pada kajian teks dengan teknik pengumpulan data  melalui  studi  dokumentasi  dengan  pengum- pulan  teks  pada  judul  dan  isi  berita.  Penyebaran informasi melalui media  mengandalkan kemasan isi berita disertai dengan judul yang menarik. Judul berita merupakan daya tarik tersendiri bagi pem- baca karena bagi sebagian pembaca, judul kadang sudah dianggap cukup untuk menggambarkan sub- stansi dari berita. Unit analisis adalah beritaterkait Mahkamah Agung pada surat kabar Media Indone- sia (cetak)dan Media Indonesia.com (daring)edisi bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2016 Periode  penelitian  ditetapkan  secara  acak  se- lama 4 bulan pertamadi awal pertengahan tahun. Pemilihan  Media  Indonesia  sebagai  unit  obser- vasi  karena  Media  Indonesia  termasuk  kategori surat kabar nasional,  tipologi quality newspaper dan  sebagai leading  newspaper. Media  Indonesia versi  cetak  memiliki  oplah  sebesar  280.380  den- gan pembaca yang tersebar di 429 kabupaten/kota di 34 provinsi (Profile Media Indonesia, 2017)dan media Indonesia.com yang menjangkau netizen di dalam hingga luar negeri.
Analisis teks meliputi analisis terhadap teks pada isi  berita  dan  teks  judul  –  dengan  menggunakan analisis framing dari  Robert M. Entman,“ Framing essentially  involves  selection  and  salience.  To frame is to select same aspects of a perceived real- ity and make them more salient in a communicat- ing text, in such a way as to promote a particular problem  definition,  casual  interpretation,  moral
evaluation,  and/  or  treatment  recomendation  for the  item  described”. (Entman,  1993).  Pembing- kaian memiliki makna memilih beberapa sisi dari realitas/  fakta  dan  mengangkatnya  dalam  teks pesan (komunikasi), menjadikannya sebagai suatu permasalahan, penafsiran awam, evaluasi dan/atau langkah  rekomendasi.  Intinya,  analisis  ini  meng- gambarkan  adanya  aspek  tertentu  dari  faktayang disampaikan oleh media massa. Selain itu, framing menunjukkan  adanya  kekhasan  dalam  informasi sehingga memberi penekanan lebih pada teks yang ditampilkan dan menonjolkan bagian tertentu khu- susnya yang dianggap penting oleh pembuat teks (Eriyanto, 2002).
Beberapa  literatur  menyebutnya  bahwa  anali- sis framing memberikan  gambaran  kekuatan  dari suatu  teks  dalam  penyampaian  informasi  dan memperlihatkan pengaruhnya terhadap kesadaran manusia (human  consciousness) –  “ Analysis  of frame illuminates the precise way in which influ - ence over a human consciousness is exerted by the transfer  (or  communication)  of  information  from one  location  such  as  a  speech,  ulterance,  news report, or novel - to that consciousness (Entman, 1993).  Dengan  demikian,  informasi  yang  tertulis pada  judul  ataupun  materi  berita  memiliki  daya pengaruh ke pada diri seseorang – pengaruh yang mampu memunculkan pendapat atau persepsiyang positif,  netral  atau  negatif  –  mendukung,  netral atau menolak.
Penelitian pada  judul,  dilakukan  dengan  men- ganalisis  pemilihan  kata  yang  dipergunakan  dan mengelompokkannya pada kategori positif, netral atau negatif atau dalam penelitian ini digunakan is- tilah kecenderungan dampak terhadap opini publik dan citra organisasi. Demikian pula pada framing materi berita, penelitian menganalisis dan menge- lompokkannya  pada  kategori  positif,  netral  atau negatif.Kategori  positif  artinya  setelah  membaca judul atau materi berita, pembaca akan cenderung memiliki pandangan positif terhadap MA. Begitu pula sebaliknya bagi judul atau materi berita yang bernuansa negatif akan mendorong timbulnya pan- dangan  negatif  sedangkan  untuk  kategori  netral tentu  tidak  menyebabkan  timbulnya  pandangan baik  positif  atau  negatif  bagi  pembaca.Dengan
demikian dapat diketahui sejauh mana penyebaran informasi mengenai Mahkamah Agung dalam har- ian Media Indonesia dikemas dan berperan dalam pembentukan opini publik dan citra organisasi.

## Hasil Penelitian
Penelitian  ini  melihat  peran  media  terkait  pe- nyajian dan membingkai (framing) informasi men- genai  Mahkamah Agung  oleh  surat  kabar  Media Indonesia  dan  Media  Indonesia.com.  Penelitian menggunakan  analisis  teks  pada  judul  dan  isi berita yang dimulai pada edisi Juli, Agustus, Sep- tember dan Oktober 2016 dari tanggal 1 Juli sam- pai  dengan  31  Oktober  2016.  Tabel  1  dan  Tabel 2  merupakan  gambaran dari  hasil  analisis    Judul berita dan pembingkaian pada isi berita pada har- ian Media Indonesia.
Pemberitaan di harian Media Indonesia selama empat bulan periode penelitian, menyoroti topik- topik  terkait  Mewujudkan  reformasi  peradilan, hakim, undang-undang, sistem peradilan, korupsi dan sebagainya. Selama 4 bulan terdapat 19 artikel yang  dimuat  dan  setelah  dilakukan  analisa  judul berita,  terdapat  3  judul  termasuk  dalam  kategori positif,  7 netral dan 9 negatif.Judul-judul dengan kategori positif dimaksud adalah Jangan Cuma An- dalkan MA, Integritas Hakim Nonkarier Terjaga, dan Nurhadi Lengser Pacu Reformasi. Judul-judul tersebut memberikan makna positif di benak pem- baca karena, memberi makna MA memiliki tugas yang sangat tidak mudah sehingga selayaknya jan- gan hanya MA yang menjadi andalan, begitu juga judul kedua menimbulkan makna adanya integri- tas yang terjaga baik dikalangan hakim nonkarier dan  judul  ketiga  menggambarkan  adanya  faktor pemicu terwujudnya reformasi di tubuh MA. Dari keseluruhan  judul  tampak  didominasi  oleh  teks judul-judul  yang  menimbulkan  persepsi  negatif  , diantaranya yaitu Darurat Yudikatif, Praktik Mafia Hukum Menggurita di MA,Kualitas Hakim di Dae- rah Rendah, dan Terjadi Pelanggaran Independensi di  MA –  judul-judul  tersebut  menginformasikan hal-hal yang mengusik kesadaran publik akan ad- anya kondisi lembaga yudikatif yang tidak semes- tinya.
Adapun  pembingkaian (framing) terhadap  isi
beritaterdapat 3 termasuk kategori positif, 9 netral dan  7  negatif.  Jika  kita  perhatikan  ternyata  dari 19 artikel ditemukan ada perbedaan jumlah antara kategori netral dan negatif pada judul dan framing . Hal ini cukup menarik karena menunjukkan bahwa judul tidak selalu menggambarkan isi berita yang disampaikan walaupun faktanya , judul diperoleh dari  muatan  informasi  dalam  berita.Terdapat  dua (2)  judul  artikel  yang  termasuk  dalam  kategori negatif namun hasil framing terhadap isi berita ma- suk pada kategori netral yaitu artikel yang berjudul
Uang Suap Disebut Untuk Hakim Agung dengan frame berita mengenai prosespengadilan perkara- Kasubdit Kasasi Perdata  nonaktif dimuat tanggal 15 Juli 2016 dan artikel yang dimuat pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan judul 5 Hakim tidak Penuhi Syarat Jadi Hakim Agung dengan frame berita ne- tral  mengenaipermintaan  Gayus  Lumbun  kepada Presiden agar berani mencopot hakim agung yang cacat syarat terkait adanya penerapan  paket refor- masi hukum yang akan dikeluarkan.
Tabel 1. Analisis Judul Dan Bingkai (Frame) Berita Pada Harian Media Indonesia
No.
Hari/Tanggal Judul  (J) dan Frame (F) Berita Kecenderungan Positif Netral Negatif 1 Senin, 4 Juli (J) Jangan Cuma Andalkan MA * (F) Perlunya dukungan dari presiden kepada MA untuk mewujudkan reformasi peradilan. * 2 Selasa, 5 Juli (J) Darurat Yudikatif * (F) Korupsi pada lembaga peradilan telah dianggap dalam tahap darurat karena dari 10 OTT oleh KPK, 5 diantaranya melibatkan aparatur peradilan dan belum ada kemauan kuat MA membenahi lembaga peradilan. * 3 Selasa, 5 Juli (J) MA Kekurangan Hakim Agung Kamar Pidana * (F) Mendesaknya kebutuhan hakim agung kamar pidana * 4 Jum’at, 15 Juli (J) Integritas Hakim Nonkarier Terjaga * (F)Eksistensi hakim non karier di MA * 5 Jum’at, 15 Juli (J) Uang Suap Disebut Untuk Hakim Agung * (F)Pengadilan perkara Kasubdit Kasasi Perdata  nonaktif * 6 Sabtu, 23 Juli (J)  Sistem  Peradilan    dan  Perlindungan Anak *
(F)  Adanya  perangkat  Undang-Undang yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, seperti nondiskriminasi,  kelangsungan hidup dan tumbuh  kembang,  serta  menghargai partisipasi anak. * 7 Minggu, 31 Juli (J) Nurhadi Lengser Pacu Reformasi * (F)Reformasi Mahkamah Agung * No. Hari/Tanggal Judul  (J) dan Frame (F) Berita Kecenderungan Positif Netral Negatif 1 Jum’at,5 Agustus (J) Praktik Mafia Hukum Menggurita di MA * (F) Praktik mafia peradilan merajalela di badan MA * 2 Sabtu, 6 Agustus (J) Menguak Pintu Masuk Reformasi MA * (F) Lambannya penanganan kasus Nurhadi, membuat publik menilai ada invisible hand untuk selamatkan jaringan mafia peradilan * 3 Selasa, 9 Agustus (J) Reformasi MA Belum Sentuh Hal Pokok * (F ) Penilaian terhadap Mahkamah Agung oleh Masyarakat pemberdayaan Hukum Nasional mengenai kelambatan dalam melakukan pembenahan, khususnya pada persoalan fundamental. * No. Hari/Tanggal Judul  (J) dan Frame (F) Berita
Kecenderungan
Positif Netral Negatif 1 Kamis, 15 September (J) MA Diminta Gugurkan Calon tidak Penuhi Syarat * (F) Permintaan terhadap MA untuk membatalkan putusan kemenangan calon wali kota * 2 Kamis, 29 September (J) UU Narkotika Harus Proanak * (F) Desakan MaPPI atas revisi UU Narkotika  agar meliputi upaya perlindungan terhadap anak. * 3 Jum’at, 30 September (J) Istana Godok Ide Sanksi Sosial * (F)Sanksi sosial bagi koruptor *
Hasil pengkategorian terhadap judul maupun isi menunjukkan  bahwa  penyajian  informasi  dalam bentuk  pemberitaan  mengenai  MA  pada  harian Media Indonesia umumnya bersifat netral.
Pada tabel 2 memuat hasil analisis teks judul di
mediaindonesia.com terdapat 7 judul artikel den- gan kategori terdapat 1kategori positif,2 judul ter- masuk netral dan 4 negatif. Framing pada artikel memperlihatkan sebanyak 1 artikel dalam kategori positif,  3  netral  dan  3  negatif.  Terdapat  satu  (1)
No. Hari/Tanggal
Judul  (J) dan Frame (F) Berita Kecenderungan Positif Netral Negatif 1 Sabtu, 1 Oktober (J) Reformasi Diusulkan Merambah Budaya Hukum * (F)Usulan cakupan aspek budaya hukum dari sudut pandang masyarakat pencari keadilan dalam paket reformasi hukum yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi * 2 Senin, 3 Oktober (J) Reformasi Hukum Diminta Perhatikan Pembenahan Lembaga Peradilan * (F) Permintaan atas  reformasi hukum yang fokus   pada pembenahan lembaga peradilan * 3 Selasa, 4 Oktober (J)5 Hakim tidak Penuhi Syarat Jadi Hakim Agung * (F) Permintaan keberanian Presiden untuk mencopot hakim agung yang cacat syarat pada penerapan  paket reformasi hukum yang akan dikeluarkan. * 4 Rabu, 5 Oktober (J) Kualitas Hakim di Daerah Rendah * (F) Pengakuan peneliti dari LeIP terhadap rendahnya kualitas   hakim di daerah. * 5 Kamis, 6 Oktober (J)Evaluasi Segera Hakim Agung * (F) Dukungan pakar hukum  agar hakim agung yang tidak memenuhi syarat administrasi segera dievaluasi * 6 Rabu, 12 Oktober (J) Terjadi Pelanggaran Independensi di MA * (F) Perlunya reformasi peradilan dan cetakbirureformasi MA demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap MA
*
judul artikel yang termasuk dalam kategori nega- tif namun hasil framing terhadap isi berita masuk pada  kategori  netral  yaitu  artikel  yang  berjudul Ketua MA Cacat Syarat dengan frame berita men- genai permintaan Gayus lumbun kepada Presiden untuk mencopot hakim yang cacat syarat , dimuat tanggal 5 Oktober 2016.Pemilihan kata-kata den- gan makna kuat tampak mewarnai judul-judul ar-
Tabel 2. Analisis Judul Dan Topik Berita Pada Mediaindonesia Daring (online)(www.mediaindonesia.com)
No. Hari/Tanggal Judul  (J) dan Frame (F) Berita Kecenderungan Positif Netral Negatif 1 Jum’at, 1 Juli (J) MA Dituntut Lakukan Pembenahan * (F)MA dituntut untuk rombak dan evaluasi pimpinan dan mengakui lemahnya pembinaan. * 2 Jum’at, 1 Juli (J) Target MA tidak Terpenuhi * (F) Calon hakim agung tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai hakim agung * 3 Sabtu, 2 Juli (J) Reformasi Peradilan Dimulai dari MA * (F)Upaya bersih-bersih di lingkungan peradilan oleh MA dinilai sebagai langkah awal reformasi pengadilan * 4 Sabtu, 23 Juli (J) Sistem Peradilan  dan Perlindungan Anak * (F)Perangkat  UU tentang prinsip  umum perlindungan  anak,  seperti  nondiskriminasi, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang,  serta menghargai partisipasi anak. * No Hari/Tanggal Judul  (J) dan Frame (F) Berita Kecenderungan Positif Netral Negatif 1 Selasa, 30 Agustus (J) Calon Hakim Agung Dinilai tidak Memiliki Integritas * (F)Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor * No. Hari/Tanggal Judul  (J) dan Frame (F) Berita Kecenderungan Positif Netral Negatif 1 Senin, 26 September (J) MA Diminta Batalkan Aturan Terpidana Percobaan bisa Maju di Pilkada * (F)INDONESIA Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) mengajukan uji materi kepada MA bagi pembatalan Pasal 4 Ayat 1F tentang Pencalonan Kepala Daerah. *
tikel pada versi daring di semua kategori. Seperti penggunaan  kata dituntut,  tidak  terpenuhi,  tidak memiliki  integritas, r eformasi  peradilan  dimulai dsb.
Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 4 bulan terdapat 26 artikel pemberitaan mengenai MA di Media Indonesia pada edisi cetak maupun daring. Judul artikel yang bermakna positif sebanyak ar- tikel 4 artikel, 9 netral dan 13 negatif sedangkan frame berita memperlihatkan 4 artikel berisi infor- masi  positif,  12  netral  dan  10  bermakna  negatif. Sehingga dapat diperoleh gambaran pada tabel 3 sebagai berikut:
Gambaran diatas memperlihatkan dalam peny- ajian dan penyebaran informasi, Media Indonesia cenderung menyajikan judul maupun berita yang bersifat netral dan negatif serta memberikan porsi informasi pemberitaan positif paling sedikit yaitu kurang  dari  seperempat  bagian  dari  artikel  yang ada  yaitu  4  dari  26  artikel.Keempatpemberitaan dengan framing positif  memuat  artikel  mengenai mewujudkan reformasi peradilan yang tidak han- ya mengandalkan MA, tetapi perlu dukungan dari presiden kepada MA; Eksistensi hakim non karier di MA; Reformasi Mahkamah Agung;  Reformasi Peradilan dimulai dari MA; Bersih-bersih di ling- kungan peradilan oleh MA dinilai dapat menjadi langkah  awal  sebelum  menjalankan  reformasi pengadilan.
Berdasarkan frame seluruh artikel dengan pem-
beritaan positif memperlihatkan adanya keterkai- tan antara isi pemberitaan dengan upaya reformasi dan  perwujudan  lembaga  yudikatif  yang  bersih. Dalam situasi pemerintahan saat ini, isu reformasi khususnya  di  lembaga  peradilan  memang  masih menduduki  porsi  prioritas  sebagai  isu  penting. Pada konteks teori agenda setting, dimana adanya keterkaitan antara agenda media dan agenda pub- lik  maka,  isu  reformasi  menjadi  perhatian  bagi media  Indonesia  dalam  penyajiannya  dan  sekal- igus sebagai gambaran adanya ketertarikan publik terhadap isu reformasi.
Dari lebih sedikitnya artikel positif jika diband- ingkan dengan pemberitaan yang netral dan nega- tif memperlihatkan adanya kepekaan media untuk menyampaikan agenda media yang tentunya juga berdasarkan  kondisi  yang  sebenarnya  terkait  ke- pentingan  publik  terhadap  kekuasaan  yudikatif. Saling keterkaitan antara media dengan publiknya juga memiliki arti adanya ikatan saling pengaruh; saling  memerlukan  dan  saling  memiliki  kepent- ingan  akan  informasi  –  eksistensi  mediapun  ber- gantung pada publik. Adanya tiga faktor pengaruh dalam agenda setting yaitu representasi, persistensi dan persuasi serta karakteristik kategori penyajian memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
Representasi,  kepentingan  publik  mempen- garuhi  apa  yang  dianggap  penting  oleh  media. Dalam  hal  ini,  media  berperan  untuk  memenuhi kepentingan  publik  akan    informasi  terhadap  isu tertentu. Jika pemberitaan netral dan negatif lebih mendominasi  artinyasebagai  lembaga  yudikatif yang  berupaya  untuk  melaksanakan  reformasi, publik perlu mengetahui bahwa MA masih memi- liki  banyak  persoalan  yang  perlu  dibenahi  untuk menampilkan diri dan citranya sebagai bagian dari good govermance.
Tabel 3. Penyajian dan Penyebaran Informasi
No.
Hari/Tanggal
Judul  (J) dan Frame (F) Berita

## Kecenderungan
Positif Netral Negatif 1 Rabu, 5 Oktober (J) Ketua MA Cacat Syarat * (F)Gayus lumbun meminta Presiden untuk mencopot hakim yang cacat syarat *
Persistensi,  yaitu  mempertahankan  kesamaan agenda antara apa yang menjadi isu media dan apa yang menjadi isu publik. Hal ini perlu dilakukan untuk menjadi bagian dari media mainstream di tanah air dengan menyajikan informasi dari berb- agai kategori baik positif, netral maupun negatif. Sejauh  media  dapat  tetap  menjaga  eksistensinya berarti media tersebut dapat menyelaraskan agen- danya dengan agenda publik.
Persuasi, yaitu saat agenda media mempenga- ruhi agenda publik. Penyebaran informasi dengan proporsi dominan dalam  kategori netral dan nega- tif  dapat  mempengaruhi  opini  publik  dan  dapat dianggap sebagai cerminsebuah persepsi atau pan- dangan  publik.Pandangan  publik  yang  dominan terhadap MA inilah yang membentuk citra MA di masyarakat.
Penyajian  berita  dengan  proporsi  tertentu  di- karenakan  oleh  tiga  faktor  (Schramm  dan  Rob- erts:1977) yaitu pertama, reporter dan editor me- mandang  dan  menafsirkan  dunia,  dalam  hal  ini objek berita sesuai dengan citranya tentang reali- tas; kedua adalah jurnalis selalu memberi respon pada  isyarat  yang  merupakan  kebijaksanaan  pe- mimpin media dan ketiga adalah adanya kecend- erungan dari media itu sendiri untuk menghindari hal-hal  yang  bersifat  kontroversi  karena  adanya kekhawatiran yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publiknya.

## Simpulan
Adanya  saling  mempengaruhi  antara  agenda publik dan agenda media memperlihatkan bahwa pemberitaan mengenai MA merupakan informasi yang  diperlukan  dan  menjadi  perhatian  publik. Media  mampu  mempengaruhi  citra  organisasi  di mata publik. Namun, aktor utama dalam pemben- tukan citra organisasi adalah organisasi itu sendiri dengan orang-orang yang ada di dalamnya.. Citra organisasi  merupakan  gambaran  yang  dihasilkan dari pembentukan kesan oleh kelompok dan komu- nikasi  dalam  organisasi  untuk  mendapatkan  sim- pati publik , An organization’s image “is a holistic and  vivid  impression  held  by  an  individual  or  a particular group towards an organization and is a result of sense-making by the group and communi-
cation by  the organization…such communication by the organization occurs as top managers and corporate  spokespersons  orchestrate  deliberate attempts to influence public impression” (Hatch & Schultz: 1997).
Pemberitaan ataupun kiprah MA yang termuat dalam Media Indonesia tampaknya bukan sesuatu yang sifatnya sensasional; sebagai media dengan posisi leading newspaper tentu paham untuk mem- berikan porsi yang seimbang antara agenda publik dan agenda media dalam pemberitaannya. Propor- si pemberitaan mengenai MA di media Indonesia dapat  menggambarkan  adanya  proses  pembentu- kan citra organisasi yang perlu mendapat perhatian dari MA. Seluruh pemberitaan yang ada menyoroti beragam  hal  yang  memang  menjadi  bagian  dari wewenang MA selaku lembaga pemerintah peme- gang  kekuasaan  yudikatif.  Ketiga  faktor  penentu dalam  penyajian  berita  memposisikan  media  se- bagai  sarana  penyebar  informasi  “aktual  terper- caya” sehingga citra MA yang ditampilkan adalah citra seperti yang dimaksud oleh Cheney & Vib- bert  sebagai An  image  is  “something  projected” by the organization, and “something perceived or interpreted by others”- citra adalah “sesuatu yang ditampilkan”  oleh  organisasi,  dan  “sesuatu  yang diperkirakan  atau  diinterpretasikan  oleh  pihak lain” (Cheney & Vibbert, 1987).

## Daftar Pustaka
Cutlip, Scoot M; Center, Allen H; Broom, Glen M.
2011. Effective Public Relations (edisi Ke- sembilan).
McQuail, Denis. Mass Communication Theory, 4 th Ed, Sage Publication. London.
Morissan. 2014. Teori Komunikasi: Individu Hing- ga Massa. Jakarta: Kencana Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengan- tar. Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya. 2004. Price,  Vincent  dan  Donald  F.  Roberts,  “Public Opinion Process,” dalam Cutlip, Scoot M; Center, Allen H; Broom, Glen M. Effective Public Relations (edisi Kesembilan). Jakar- ta: Kencana. 2011.
Suhandang, Kustadi. Pengantar Jurnalistik sepu- tar  Organisasi,  produk,  dan  Kode  Etik. Bandung: Penerbit Nuansa. 2004.
Sutisna. Perilaku konsumen & komunikasi pema- saran (edisi ke-3). Bandung: Remaja Ros- dakarya. 2001
Schramm,W  dan  D.F.  Roberts. The  process  and Effects  of  Mass  Communication. Urbana: University  of  Illionis  Press  dalam  Jalalu- ddin  Rakhmat. Psikologi  Komunikasi. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2015.
Sumber Lain http://www.businessdictionary.com/definition/ corporate-image.html Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) http:// kbbi.web.id  akses 1 Maret 2017
Ensiklopedi  Nasional  Indonesia Jilid  15.  1991. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, hal.  431 Chaffee, Steven H. and Donna G. Wilson, Media Rich, media Poor: Two Studies of Diver- sity in Agenda Holding, Journalism Qua- terly  1977  .  (daring).  www.aejmc.org/ home/wp-content/.../Journalism-Quarter- ly-1977-Chaffee-466-76.pdf - akses 9 Ma- ret 2017
Cheney,G.,&  Vibbert,S.L.  (1987). Corporate Discourse:Public  Relations  and  Issue
Management pada A  Theory  of  Organi- zational  Image  Management:  Anteced- ents, Processes & Outcomes Joseph Eric Massey, Ph.D. Paper presented at the In- ternational  Academy  of  Business  Disci- plines Annual Conference, held in Orlan- do, April,  2003.  (online)  www.citeseerx. ist.psu.edu/viewdoc/download?doi  akses 20 Februari 2017
Hatch,  M.  J.  &  Schultz,  M.  (1997).  Relations between  organizational  culture,  identity and image. European Journal of Market- ing, 31(5), pp. 356-365 pada A Theory of Organizational  Image  Management:  An- tecedents, Processes & Outcomes Joseph Eric Massey, Ph.D. Paper presented at the International  Academy  of  Business  Dis- ciplines Annual  Conference,  held  in  Or- lando, April, 2003 di citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi akses 20 Februari 2017
Robert  M.  Entman, Framing:  Toward  Clarifica - tion of a Fractured Paradigm, Journal of Communication, Volume 43, Issue 4 De- cember 1993  Pages 51–58
Siune, Karen dan Ole Borre, Setting the Agenda for a Danish Election, Journal of Commu- nication 25, 1975, hal. 65-73 , http//www. onlinelibrary.wiley.com