## a. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya,  baik  pada  manusia,  hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 1 Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa  sakral,  sebagaimana  peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. 2
1 Slamet Abidin dan Aminuddin. Fiqh Munakahat 1. (Bandung: Pustaka setia, 1999).  H. 9; Lihat Juga, Supiana dan M. Karman. Materi Pendidikan Islam Cet Ke-3.
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004). H. 125.
2 Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011).  H. 279.
Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. 3
Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan  No  1  Tahun  1974,  mengenai ketentuan,  tata  cara  dan  sahnya  suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum  adat,  perkawinan  adalah  suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan
3 Atho,  Mudzhar  dan  Khairuddin  Nasution  (ed.). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UUModern dari Kitab-kitab Fikih (Jakarta  :  Ciputat  Press, 2003). H. 10-11.

## tINJaUaN fILOSOfIS
(PaSaL 2 aYat (2) UNdaNG-UNdaNG PErKaWINaN NO 1 taHUN 1974 tENtaNG PENCatataN PErKaWINaN)

## Nastangin
Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga nastangin62@gmail.com
aBStraCt
The registration of marriage is an administrative obligation under the provisions of ordinance number 1 of 1974 about marriage which aims to provide assurance of protection, if in the future there arises a legal act which implies the occurrence of legal consequences so that it can be proved with perfect evidence with an authentic deed as a form of certainty law. The purpose of this paper is to know about the essence of marriage registration rule article 2 section 2 of marriage ordinance number 1 of 1974. This research uses a philosophical approach that is explaining the nature and wisdom of the formal object. The conclusion of this paper is, that the registration of marriage is to provide assurance of legal protection the parties if in the future there is a problem that will result in law and to gain benefit to all people.
Keywords: Philosophy, Article 2 Section (2) of Marriage ordinancenumber 1 of 1974, Registration, Marriage.
keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. 4 Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka terjadi uniﬁkasi  hukum  dalam  perkawinan  di Indonesia. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua  warga  Negara  oleh  karena  itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. 5 Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Pencatatan perkawinan tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur`an maupun Hadits. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan terkait pernikahan,  dan  negara-negara  muslim menyadari bahwa kontrak pernikahan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran dengan jelas. 6 Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  yang menjadi kegelisahan penulis bahwa pencatatan perkawinan bukan persoalan remeh yang bisa diabaikan begitu saja,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan keberlangsungan rumah tangga khusunya
4 Soerjono Wignjodipoere. Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1988). H .55.
5 K. Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982). H. 3. Lihat juga, Dyah  Ochtorina  Susanti,  Siti  Nur  Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), Vol. 11. No. 2, Desember 2016). H. 167.
6 Asep Saepudin Jahar dkk. Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional. Jakarta: Kencana, 2013. H. 25.
berkaitan dengan kepentingan isteri dan anak.

## 2.  rumusan Masalah
Adapun pokok masalah yang penyusun angkat yaitu
1. Bagaimana hakikat ditetapkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat (2) tentang Pencatatan Perkawinan?
2. Apakah urgensi dari pencatatan perkawinan?

## 3. Kerangka teori
Pembahasan pencatatan perkawinan dalam  kitab-kitab  ﬁqh  konvensional tidak ditemukan. Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dalam kitab Al-Mudawwanah karangan Sahnun (160-240/776-854),  dan  pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh fuqaha’ lain. Hal ini memperkuat keyakinan,  bahwa  masalah  pencatatan perkawinan memang erat hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi) dalam perkawinan. 7 Di  Indonesia,  aturan  tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-undang mengatur tentang administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. 8

## 4. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka ( library research ) dengan menelaah
7 Khoruddin Nasution. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009. H. 321.
8 Khoruddin Nasution. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. H. 26.
berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif.  Menurut  Satori,  penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan  suatu  objek,  fenomena, atau social setting yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. 9 Senada dengan pendapat Soerjono dan Abdurrahman,  Dyah  Ochtorina  Susanti dan A’an Efendi menegaskan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu,  menganalisis  hubungan  antara aturan hukum yang satu dengan yang lalin, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. 10
B. Pembahasan 1. Perkawinan a. Hakikat Perkawinan 1) Pengertian Perkawinan Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 11 Makna nikah ( Zawaj ) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yag artinya akad nikah. Juga bisa diartikan ( wath’u  al-zaujah ) bermakna menyetubuhi isteri. Deﬁnisi yang hampir sama  juga  dideﬁnisikan  oleh  Rahmat Hakim,  bahwa  kata  nikah  berasal  dari bahasa  arab  “ nikahun ” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja ( fi’il madhi )  “ nakaha ”  sinonimnya  “ tazzawaja ” kemudian diterjemhkan dalam bahasa
9 Djam’an Satori. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2011. H.  28.
10 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. H. 11.
11 Sulaiman Al-Mufarraj. Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi,  Hikmah,  Kisah,  Syair,  Wasiat,  Kata  Mutiara. Alih Bahasa,  Kuais  Mandiri  Cipta  Persada.  Jakarta:  Qisthi Press, 2003. H. 5.
Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering digunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. 12
Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. 13 Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974  Bab  1  Pasal  1  disebutkan  bahwa  “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Dengan  demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. 14
Di dalam Islam ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah akad (perjanjian) yang kuat ( mitsaqan  galizha ). Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah,  jadi  bukan  perjanjian  biasa. Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk melaksanakan ajara Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunan yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai ( mawadah ) dan kasih sayang ( rahmah ) antara suami isteri. 15 Firman Allah SWT:
12 Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2000. H. 11.
13 Sosroatmodjo & Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. H. 33.
14 Tihami dan Sohari Sahrani. Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet Ke-4 .  Jakarta:  PT  Raja  Graﬁndo Persada, 2014. H. 8.
15 M. Karyasuda. Perkawinan  Beda  Agama:  Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Total Media, 2006. H. 66.
اَهْيَلِإ اوُنُك ْسَتِل اًجاَوْزَأ  ْمُكِسُفْنَأ  ْنِم  ْمُكَل  َقَلَخ  ْنَأ  ِهِتاَيآ  ْنِمَو َنوُرَّكَفَتَي ٍمْوَقِل  ٍتاَيلآ  َكِلَذ  ِف َّنِإ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْيَب  َلَعَجَو Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar- rum (30) : 21). 16
Kemudian selain itu perkawinan juga dapat diartikan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. 17
2)  rukun dan Syarat Perkawinan 18
1. Rukun dan syarat nikah
i. Mempelai laki-laki : Syarat: Bukan mahrom,  tidak  terpaksa,  jelas orangnya dan tidak ihram ii. Mempelai perempuan: Syarat: tidak  ada  halangan  syara’, kemauan  sendiri,  jelas  orangnya dan tidak ihram
iii. Wali:  Syarat:  laki-laki,  baligh, sehat, tidak terpaksa, tidak ihram dan adil
2. Dua  orang  saksi:  Syarat:  laki-laki, baligh, sehat, adil, dapat melihat dan mendengar tidak dipaksa, tidak ihram dan paham bahasa ijab dan qabul 3. Shigat ijab kabul
b. Landasan Hukum Nikah
Hukum  nikah  (perkawinan),  yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis  antar  jenis,  dan  hak  serta
16 QS. Ar-Rum:21. 17 Anwar,  Harjono. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya . Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987. H. 221.
18 Pasal  14,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2011.
kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. 19
Di dalam undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu”. 20 Selain dari itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. 21

## c. asas dan Prinsip Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Menurut Islam
Didalam UUP terdapat pula asas dan prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas dan prinsip tersebut ialah:
1) Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.
3) Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
19 Tihami & Sahrani. Fiqh  Munakahat. Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada, 2010. H. 8.
20 Pasal 2. Undang-Undang  Perkawinan  No. 1 Tahun 1974.
21 Pasal 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2011.

## 4) Asas  perkawinan  adalah  monogami,
kecuali suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan izin Pengadilan.
5) Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
6) Calon suami dan isteri harus sudah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu maka UU ini menentukan batas  umur  untuk  nikah,  yaitu  16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
7) Hak dan kewaijban suami dan isteri adalah seimbang. 22
Ada beberapa prinsip perkawinan dalam ajaran Islam, yaitu: 1) Harus ada persetujuan dan atas sukarela tidak adanya suatu paksaan.
2)  Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang  pria,  karena  ada  ketentuan- ketentuan larangan perkawinan pria dan wanita yaang harus diindahkan.
3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun pelaksanaan nikah itu sendiri.
4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga yang tentram,  damai  dan  kekal  selama- lamanya.
5) Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang
6) Ada persaksian dalam pernikahan 7) Perkawinan tidak ditentukan dalam waktu tertentu
8) Ada kewajiban membayar maskawin atas suami
9) Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
22 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No. 1/1974), Cet Ke-6. Yogyakarta:  Liberty,  2007.  H.  5-6. Lihat juga Mulati. Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1999. H. 14-16.
10) Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga 23
d. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam
1) Keabsahan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974
Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa  pasal,  pasal  2  ayat  1  secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini,  maka  tidak  ada  perkawinan  diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,  sesuai  dengan  UUD 1945. 24
Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwasannya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang  berlaku.  Dengan  demikian,  sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut agama masing- masing dan kepercayaannya dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.

## 2) Keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam
Sejak berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut  hukum  agama  masing-masing,
23 A.  Azhar  Basyir,  MA. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990. H. 14- 15. Lihat juga Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011. H. 35-36.
24 Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1. H.  45.
maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau dikantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah.
Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam Agama Islam perkawinan yang dianggap sah adalah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. 25 Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang keabsahannya suatu perkawinan yaitu tertuang pada Pasal 4 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
1. Analisis  Filosofis  Terhadap  Pasal  2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan
a. aspek Ontologis Pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani;  on,  ontos  (ada,  keberadaan) dan  logos  (studi,  ilmu  tentang).  Dengan demikian,  ontologi  berarti  pengetahuan tentang  yang  ada.  Dalam  studi  ﬁlsafat, terma ontologi sering kali dikaitkan dengan metaﬁsika. 26
Pada  dasarnya  dari  segi  ontologis, bahwa hakekat keberadaan hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan  yang  aman,  tenteram,  damai, sejahtera,  dan  merasakan  nikmatnya
25 Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1.H. 50.
26 Biyanto. Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. H. 139.
keadilan. 27 Manusia telah diciptkan oleh Allah dimuka bumi ini sebagai pemimpin dan juga menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. 28
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa manusia hendaknya harus berhati- hati terhadap suatu aturan yang sudah ada. Dalam memahami polemik tentang pencatatan perkawinan sebagai manusia harus  bisa  berﬁkir  lebih  mendalam tentang bagaimana eksistensi daripada manusia itu sendiri yang sebenaranya mengharapkan kemaslahatan dari adanya sebuah aturan hukum. Karena dalam melangsungkan perkawinan tidak semata- mata demi kepentingan sepihak akan tetapi kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan.
Dalam kaitannya dengan adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan maka sudah sepantasnya orang-orang yang berada di Indonesia ini senantiasa mematuhi peraturan yang sudah ada tersebut. Karena meskipun dalam Islam tidak secara eksplisit dijelaskan baik dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits,  akan tetapi di Indonesia sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan tersebut. Dibuatnya aturan tersebut tidak lain tujuannya yaitu untuk kemaslahatan orang banyak karena dengan dicatatkan suatu perkawinan maka nantinya ketika terjadi sebuah permasalahan maka tidak ada pihak yang saling terdzalimi. Misalnya: tentang status anak, ketika perkawinan dicatatkan maka anak juga akan mempunyai akta kelahiran,  sebaliknya  jika  perkawinan
27 Efran Helmi Juni. Filsafat Hukum, cet. ke-1 . Bandung: Pustaka Setia, 2012.  H. 5.
28 Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur’an Adz-Dzariyat (51): 56 . ( نودبعيل  لاإ  سنلو  نجلا  تقلخ  امو ) Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-KU.
tidak dicatatkan ketika mempunyai anak dan ingin membuat akta kelahiran maka akan sulit sebab pernikahan kedua orang tua tersebut tidak masuk dalam data administrasi negara.
Adapun tujuan pencatatan perkawinan antara lain:
1) Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan,  baik  menurut  hukum agama maupun menurut perundang- undangan.
3) Melindungi martabat dan kesucian perkawinan,  terutama  isteri  dalam kehidupan rumah tangga dan anak- anak.
4) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab,  maka  pihak  yang  lain  dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan  gugatan,  karena  Akta Perkawinan merupakan bukti otentik. Dengan demikian, keberadaan aturan hukum tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2 UUP No 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dapat mengakomodir realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai- nilai hukum yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia baik muslim maupun non-muslim. Dasar hukum mengenai peraturan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan tidak  lain  yaitu  untuk  kemaslahatan, keadilan mengenai hak-hak setiap orang dan menjauhi kemudharatan.
Hakekat adanya  peraturan undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum dan juga kemaslahatan bagi suami isteri dan anak itu sendiri ketika nantinya
terjadi sebuah permasalahan mengenai kehidupan keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian atau kematian agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
b.  aspek Epistemologis Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No
1 tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan
Epistemologi ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan ﬁrman  Tuhan.  Hakekat  hukum  bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitas. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan- pertanyaan tentang peraturan pencatatan perkawinan yaitu pasal 2 ayat 2 UUP No 1 Tahun 1974. 29 Berkaitan dengan peraturan pencatatan perkawinan teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang aturan perundang-undangan yaitu dasar hukum pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2. 30
Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2 terdapat dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. 31 Di  Indonesia,  aturan  tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam di UU No. 22/1964. Undang- undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatn pernikahan diperkuat dalam UU No. 1 Tahun1974 dan
29 Efran Helmi Juni. Filsafat Hukum. H. 5.
30 Asmoro Achmadi. Filsafat Umum , cet. ke-7. Jakarta: PT. Raja Graﬁndo Persada, 2007. H. 5.
31 Estyindra,  pencatatan-perkawinan.  (https:// weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan diakses tanggal 02) Januari 2018, pukul 10.35 WIB.
Kompilasi Hukum Islam. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat pernikahan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat tidak keabsahannya perkawinan dan uapaya hukum di Pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. 32 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  disebutkan,  tujuan  pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. 33 Di dalah KHI keharusan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal  5,  dan  akibat  dari  penyimpangan tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) yaitu: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh  petugas  pencatat  nikah,  (2)  dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
32 Asep Saepudin Jahar dkk. Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional. H. 26.
33 Khoruddin Nasution. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. H. 337.
dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 34 Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa: 1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi  mereka  yang  bukan  Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Keniscayaan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan dari ikatan lahir batin yang menyatukan tiga dimensi religius, sosial dan hukum tersebut, akan melahirkan beberapa konsekuensi berupa:
1. Yuridis, sebagaimana diakui oleh masyarakat, perkawinan merupakan lembaga yang diakui oleh  hukum,  sehingga  keutuhan  dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarat dan bernegara dijamin oleh hukum.
2. Biologis, meskipun sebelumnya diharamkan,  setelah  adanya  ikatan lahir  batin,  suami  dan  isteri  yang melangsung akad nikah dihalalkan untuk melakukan hubungan intim biologis baik semata-mata penyaluran libido (istimta’) maupun dalam proses pembuahan dan pelahiran genetika dengan implikasi hubungan hukum baru.
3. Sosial,  terbentuknya  struktur  sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial,  sebagai  cikal-bakal  komunitas sosial.
4. Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan,
34 Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1. H. 62.
indikasi  kedewasaan,  status  marital demograﬁs, dan sebagainya. 5. Ekonomis,  perkawinan  melahirkan hak dan kewajiban alimentasi, nafkah hidup, penyatuan pendapatan, hubungan kewarisan dan sebagainya. 35 Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan  dan  Akta  Perkawinan,  akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan  pada  masa  sekarang,  maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam. 36 Pembenaran tersebut setidaknya didasarkan kepada:
1) Qiyâs aulâwi kepada isyarat untuk menuliskan transaksi muamalah sebagaimana disebutkan dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 282.
َبْأَي لاَو  ِلْدَعْلاِب  ٌبِتاَك ْمُكَنْيَب  ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُتْكاَف ىًّم َسُم  ٍلَجَأ ِهْيَلَع يِذَّلا  ِلِلْمُيْلَو  ْبُتْكَيْلَف ُهَّللا ُهَمَّلَع  َمَك  َبُتْكَي  ْنَأ  ٌبِتاَك
37 اًئْيَش ُهْنِم  ْسَخْبَي لاَو ُهَّبَر َهَّللا  ِقَّتَيْلَو  ُّقَحْلا
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis
35 Aam Hamidah. “Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri. (http://www. Badilag.net dalam “Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri” diakses tanggal 14) Februari 2018, pukul 11.00 WIB.
36 Terhadap ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan,  para  ahli  hukum  berbeda  pendapat.  Satu pendapat mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya  merupakan  syarat  administratif,  sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah asal memenuhi ketentuan agama dan kepercayannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat tambahan sahnya perkawinan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 merupakan satu kesatuan dan tidak dipisah-pisahkan. Sahnya perkawinan tidak saja sah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya tapi juga harus dicatat.
37 QS. Al-Baqarah : 282.
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun  daripada  hutangnya”.  (QS.  Al- Baqarah (2): 282)
Apabila transaksi muamalah saja harus  dicatat,  maka  pencatatan akad perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat lagi suci (mitsâqan ghalîzhan) lebih utama dan lebih penting.
2) Berdasarkan  maslahah  mursalah, 38
pencatatan perkawinan dengan bukti akta  perkawinan,  meskipun  secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi kandungan maslahatnya besar sekali dan sejalan dengan ketentuan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala kemudaratan.
Sementara  itu,  dengan  mengutip pendapat  Ahmad  Roﬁq,  Yayan  Sopyan 39 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat preventif dan represif. Pertama , manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan  syarat  perkawinan,  baik  menurut hukum dan kepercayaannya itu, meupun menurut Undang-Undang. Kedua, manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat represif  adalah  sebagai  bukti  hukum,  di mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik.
38 Teori ini dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas (93-179 H) sebagaimana dikutip oleh Wahbah al- Zuhaili yang mengadopsi pendapat al-Syathibi.
39 Yayan Sopyan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta: RM Books, 2012. H. 134-135.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa adanya suatu peraturan perundang- undang tentang perkawinan khususnya pasalnya 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam tata hukum Indonesia.  Sebab,  itu  merupakan  sebuah produk hukum yang sudah lama di perjuangkan oleh para pakar hukum dan pada akhirnya disepakati oleh semua masyarakat Indonesia.
c.  aspek aksiologi Pasal 2 ayat 2

## Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Pencatatan
Perkawinan Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari  segi  manfaatnya,  baik  pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif. 40 Dalam perspektif falsafah hukum Islam,  kemaslahatan  yang  dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha  memelihara  agama,  akal,  jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai maqasidu syari’ah. 41
Dalam aspek aksiologi pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan merupakan suatu  hal  yang  urgent,  bahkan  menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi  yang  bersangkutan,  keluarga  kedua belah  pihak,  orang  lain,  maupun  bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang
40 Efran Helmi Juni. Filsafat Hukum. H. 6.
41 Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al- Lakhmi  asy-Syāthibi, Al-Muwāfaqāt  fi Usūlu asy-Syarī’ah. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H. jilid 2. H. 20.
bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang  sengaja  dipersiapkan  untuk  itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

## 42
Dengan  adanya  surat  bukti  tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan  persyaratan  administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi  lainnya,  khususnya  yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.
Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat  bukti  tertulis,  khususnya  dalam penyelesaian perkara di Pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain  itu,  alat  bukti  tertulis  ini  dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa  berlakunya,  yaitu  selama  yang bersangkutan  masih  hidup,  kecuali  jika kesaksian itu ditulis. 43
Adapun tujuan pencatatan pernikahan menurut Shaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak  dalam  perkawinan,  yakni  hak-hak pihak suami/isteri dan anak-anak atau keturunan,  seperti  pemeliharaan  dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman orang muslim. Sebab menurut Shaltut, sebab menipisnya imam seorang Muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibtkan dalih untuk lari dari kwajiban. Karena ukuran iman itu adalah
42 Kamal Muchtar. Nikah  Sirri  Di  Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994. H. 14-15.
43 Kamal Muchtar. Nikah  Sirri  Di  Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994. H. 21.

## sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah
satu jalan keluar sebagai usaha preventif agar orag tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis. 44 Dengan adanya pemahaman yang benar terkait dengan adanya aturan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan pernikahan diharapkan seseorang akan mencapai suatu  keadilan,  kesejahteraan  dan kebahagiaan yang semestinya. Adapun manfaat atau kegunaan (aksiologi) dari adanya suatu peraturan perundang- undangan tentang pencatatan pernikahan yaitu:
1. Untuk mendapat kepastian hukum
2. Untuk memiliki bukti otentik bahwa kedua belah pihak sudah melangsungkan pernikahan secara sah
3. Untuk mendapat perlindungan hukum
4. Agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya
5. Terhindar dari hal-hal perampasan hak-hak pihak yang terkait
6. Agar terjamin hak waris diantara keduanya

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari uraian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memang merupakan hal yang sangat urgent di zaman yang modern ini. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dan tidak adanya pihak yang terdzalimi. Sudah sepantasnya orang- orang Indonesia untuk patuh terhadap aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
44 Khoruddin Nasution. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. H. 363.
Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun  1954  Tentang  Pencatatan  Nikah, Talak, dan Rujuk.
Kompilasi  Hukum  Islam,  sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap  masyarakat,  dengan  adanya pencatatan pernikahan maka timbul manfaat diantaranya: Untuk mendapat kepastian  hukum,  untuk  memiliki  bukti otentik bahwa kedua belah pihak sudah melangsungkan  pernikahan  secara  sah, untuk  mendapat  perlindungan  hukum, untuk tidak merugikan salah satu pihak yang  bersangkutan,  terhindar  dari  hal- hal perampasan hak-hak antar pihak yang terkait dan terjamin atas hak-hak waris diantara keduanya.

## 2. Saran
Untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dalam proses perkawinan, konsep tentang pencatatan dalam perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawianan di Indonesia ini maka sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan khususnya bagi mereka yang terlibat.

## daftar PUStaKa
Achmadi, Asmoro. Filsafat Umum , cet. ke- 7. (Jakarta: PT. Raja Graﬁndo Persada,
2007).
Al-Mufarraj,  Sulaiman. Bekal Pernikahan: Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah,  Syair, Wasiat, Kata Mutiara. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).
Asy-Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn  Muhammad  al-Lakhmi,  M/1332 H. Al-Muwāfaqāt  fi  Usūlu  asy-Syarī’ah.
( Mesir:  Maktabah  at-Tijāriyah  al- Kubro, 1973).
Aulawi  & Sosroatmodjo. Hukum Perkawinan di Indonesia. (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1975).
Azhar Basyir, A. Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII. Lihat juga Wasman dan Wardah  Nuroniyah,  2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1. (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 1990).
Biyanto. Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
Dyah Ochtorina, Susanti dan Efendi A’an. Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta: Sinar Graﬁka, 2014).
Estyindra. (Diakses di https://weebly.com/ mkn-journal/pencatatan-perkawinan diakses pada tanggal 02 Januari 2018).
Hakim,  Rahmat. Hukum Perkawinan Islam . (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
Hamidah, Aam. “Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri”. (dalam http://www. Badilag.net.)
Harjono,  Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya . (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987).
Jahar, Asep Saepudin dkk. ( Hukum Keluarga, Pidana  Dan  Bisnis,  Kajian  Perundang- Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional. (Jakarta: Kencana, 2013.) Juni, Efran Helmi. Filsafat Hukum, Cet. Ke-1. ( Bandung: Pustaka Setia, 2012).
Karyasuda,  M. Perkawinan Beda Agama: Menakar  Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Total Media, 2006).
Muchtar,  Kamal. Nikah  Sirri  Di  Indonesia. (dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994).
Mudzhar, Atho., dan Nasution, Khoirudin (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih. (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
Nasution,  Khoruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009).
Saleh,  K.  Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia,  1982).  Lihat  juga,  Dyah Ochtorina  Susanti,  Siti  Nur  Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), Vol.  11.  No.  2, Desember 2016.
Satori,  Djam’an. Metodologi  Penelitian Kualitatif . (Bandung: Alfabeta, 2011).
Slamet,  Abidin  dan  Aminuddin. Fiqh Munakahat 1. (Bandung: Pustaka setia. Tth.).
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No. 1/1974), Cet Ke-6. (Yogyakarta: Liberty,  2007).  Lihat  juga  Mulati, Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam, Jakarta:  Universitas  Tarumanegara,
1999.
Sohari,  Sahrani  dan  Tihami, Fiqh Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap

## Cet Ke-4, (Jakarta:  PT  Raja  Graﬁndo Persada, 2014).
Sopyan,  Yayan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. (Jakarta: RM Books, 2012).
Supiana dan M. Karman 2004. Materi
Pendidikan Islam Cet Ke-3 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).
Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2011).
Wasman dan Nuroniyah, Wardah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet. ke-1. (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011).
Wignjodipoere, Soerjono. Asas-Asas Hukum Adat . (Jakarta: Gunung Agung, 1988).
-