Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## HAK KARYAWAN YANG TERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DI PT. YOUNG TREE INDUSTRIES
Aden Fadli Mukhammad 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: adenfadli2@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Termination of employment or what is often called layoffs is the end of an employment relationship between i workers  or laborers i and employers i where the i end of i an employment i relationship results i in the i loss of i the obligations and i rights of i workers. Layoffs are often carried out by a company where a situation occurs which results in a reduction in workers so that the company can survive its operations. Workers who experience layoffs also have their own legal protection for the rights and obligations that must be given by the company because  it has  laid off its  workers/laborers.The i method used in i this study i is  a i normative  juridical i method  with i a  statutory  and  conceptual  approach i which  will  discuss in i detail what are the i legal protections for employees who experience layoffs and what are the rights of employees when laid off i by the i company. The i results of i this study i are that i many companies carry out layoffs of workers arbitrarily without giving the rights that workers must receive when laid off. The existence of a rule in the law also cannot guarantee whether a company can fulfill certain rights and obligations to workers who have been laid off. With unilateral layoffs by companies, it can also increase the unemployment rate in this country, therefore strengthening laws and regulations is also one way so that companies do not arbitrarily lay off workers unilaterally.
Keywords : layoffs, workers, companies, Legal protection

## ABSTRAK
Pemutusan x hubungan  kerja x atau  yang x sering  disebut x dengan x PHK  adalah x berakhirnya  suatu hubungan x pekerjaan x antara  pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha  yang  mana  berakhirnya  suatu hubungan pekerjaan itu mengakibatkan hilangnya kewajiban dan hak para pekerja. PHK sering kali di lakukan  oleh  suatu  perusahaan  yang  mana  terjadinya  suatu  keadaan  yang  mengakibatkan  harus berkurangnya  para  pekerja  agar  perusahaan  itu  bisa  bertahan  operasionalnya.  Para  pekerja  yang mengalami PHK juga memiliki suatu perlindungan hukum tersendiri atas hak dan kewajiban yang harus di  berikan  oleh  perusahaan  karena  telah  melakukan  PHK  pada  pekerja/buruhnya.  Metode  yang  di gunakan pada penelitian x ini yaitu dengan metode x yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan i dan konseptual i yang akan i membahas x secara i detail mengenai apa saja perlindungan z hukum bagi karyawan z yang mengalami PHK dan apa saja hak z hak karyawan z yang di z dapatkan ketika di PHK oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya banyak perusahaan perusahaan yang melakukan PHK pada pekerja dengan semena mena tanpa memberikan hak z hak yang z harus di z terima para pekerja ketika z di PHK. Dengan adanya suatu aturan dalam perundang undangan juga tidak dapat menjamin apakah suatu perusahaan bisa memenuhi suatu hak dan kewajibannya pada para  pekerja  yang  telah  di  PHK.  Dengan  adanya  PHK  secara  sepihak  oleh  perusahaan  juga  dapat meningkatkan angka pengangguran dalam negeri ini,oleh karena itu dengan memperkuat peraturan z perundang  undangan z juga  menjadi z salah  satu z cara  agar z perusahaan  tidak  dengan z seenaknya sendiri melakukan PHK secara sepihak pada pekerjanya.
Kata Kunci : PHK,Pekerja,Perusahaan,Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  individu  dan  keluarga,  seseorang  perlu  bekerja. Oleh karenanya, mendapatkan pekerjaan merupakan hak dasar bagi setiap orang. Kebutuhan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hidup yang dimaksud antara lain adalah kemampuan untuk mendapatkan pangan, sandang, papan,  edukasi,  kesehatan,  dan  jaminan  hari  tua.  Pekerjaan  dapat  berupa  usaha  mandiri maupun bekerja kepada pihak lain. Keterlibatan pihak ketiga merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang tidak  memilih pekerjaan berupa usaha mandiri. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah  pemerintah  dan  atau  pengusaha,  karena  kepada  dua  pihak  itulah  seseorang  yang memilih  bekerja  kepada  pihak  lain  akan  mengikatkan  dirinya  agar  dapat  memiliki penghidupan yang baik.
Suatu  pekerjaan  adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  masyrakat  dan  sangat  melekat pada  kehidupan  manusia  karena  dala  suatu  pekwerjaan  manusia  bisa  mendapatkan upah/gaji, jenjang karir, dan lain-lain. Hal tersebut sabgat berperan penting bagi kehidupan masyarakat dan perlunya kebutuhan hidup untuk mencapai suatu hal yang di inginkan. Tidak dapat  dihindarkan  lagi  pada  jaman  modern  ini.  Pekerjaan  tidak  terbatas  pada  tujuan pemenuhan kehidupan sehari-hari, namun juga untuk gaya hidup atau meningkatkan status sosial  yang  nantinya  akan  berdampak  besar  kepada  dirinya  sendiri  pada  gaya  hidup  yang dijalani. Terlepas dari pada hal tersebut, kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh manusia agar dapat dianggap sejahtera adalah sandan, papan, dan pangan. Ketiga kebutuhan tersebut bersifat naluriah, kontinu dan segera. Pemenuhannya tidak dapat ditunda dan berlangsung terus-menerus sepanjang hidupnya.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  adalaah  sesuatu  yang  lumrah  terjadi  dalam  dunia pekerjaan.  Bagi  pengusaha,  keputusan  PHK  kadang  kala  merupakan  langkah  yang  harus diambil  untuk  menjamin  keberlanjutan  usahanya.  Untuk  pekerja/buruh,  PHK  merupakan ancaman  besar  yang  akan  memengaruhi  kehidupan  pekerja  berserta  pihak-pihak  yang menjadi tanggung jawab pekerja tersebut. Sebab, terjadinya PHK secara otomatis memutus pendapatan. Saat melakukan PHK, pengusaha tidak cukup dengan memutus kontrak pekerja saja. Ada beberapa resiko yang harus dihadapi dan dipenuhi. Djumialdi (2005) menjelaskan bahwa  mana  kala  pekerja  tidak  lagi  bekerja,  baik  karena  berhenti  atau  sebab  PHK  oleh pengusaha,  maka  pengusaha  selaku  pemberi  kerja  harus  memberikan  dana  berupa  dana pension,  atau  pesangon,  atau  tunjangan  lain  yang  berkenaan dengan  berhentinya  pekerja. Disamping  itu,  pengusaha  perlu  melakukan  rekruitmen  ulang  untuk  mengisi  posisi  yang kosong akibat berhentinya pekerja.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Pada  hakikatnya,  PHK  dan  hubungan  kerja  dalam  sudut  pandang  hukum  merupakan lingkup  hukum  privat  sebab  berkenaan  dengan  relasi  hukum  perorangan  antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Akan tetapi, seiring perjalannnya, PHK berkaitan dengan berbagai  kepentingan,  oleh  karena  itu  membutuhkan  campur  tangan  pemerintah. pemerintah  dalam  konteks  ini  tidak  untuk  melakukan  intervensi  langsung  kepada  setiap perusahaan,  melainkan  dengan  perannya  sebagai  pembuat  peraturan  yang  dapat diberlakukan  secara  massal.  OlehI  karenaI  itu,  kendati  pun  hubunganI  kerjaI  termasuki  ke dalami relasi personal antara pengusaha dan pekerja, hubungan tersebut tetap diatur oleh Undang-Undang. Di dalamnya termasuk pula terkait PHK. Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  menyebutkan  bahwa  PHK merupakan  atau  dapat  menjadi  salah  satu  penyebab  perselisihan  hubungan  industrial. Penyelesaiani perselisihani hubungani industriali yangi merupakani pengadilani khusus yangi beradai  padai  lingkungani  pengadilani  umum  yang  berfungsi  dani  berwewenang  untuki memeriksai dani memutus sebagai berikut:
1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. di tingkat pertama perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
4. di tingkat pertama dan terakhir perselisihan di antara serikiat pekerja/buruh dalam satu perusahaan yang sama (Zaeni 2009).
Adalah  tidak  mungkin  untuk  sepenuhnya  menghindari  PHK  dalam  bidang ketenagakerjaan.  Pengusaha  merupakan  pihak  yang  umumnya  melakukan  PHK.  Meskipun pemutusan  hubungan  kerja  ini  diperkenankan  dan  legal,  pada  Pasalx151  ayatx(1)xUndang- UndangxNomorx13  Tahunx2003  mengaturxxbahwa  sejatinya  setiapxxpihak  wajib mengusahakan agar supaya pemutusan kerja dapat dihindari. Pada kenyataannya, PHK tetap tidak  dapat  terelakkan.  Bahkan  seringkali  berujung  perselisihan  antarpihak  yang  terikatx dalam hubunganx kerja. Perselihanx dalam hubungan xkerja diistilahkan sebagai perselisihanx hubunganx industrial. Penyelesaiannya tertuang dalamx Undang-Undang Nomorx 2 Tahunx 2004 tentangx penyelesaianx perselisihanx hubunganx industrial.
Undang-undangx  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  menyebutkan  bahwa penyelesaianx  perselisihan  industrialx  dapat  ditempuh  melalui  duax  cara.  Pertama, memecahkan  persoalan  lewat  pengadilan  hubungan  industrial.  Sedang  jalani  yangi  kedua
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
adalahi  dix  luari  pengadilani  hubungani  industriali  yang  meliputix  penyelesaian  secara bipartit, x konsiliasi,x arbitrasex maupunx mediasi. Perselisihan PHK pun dapat diselesaikan melalui  dua  cara  tersebut.  Akan  tetapi,  sebelum  menempuh  jalur  pengadilan  hubungan industrial, terlebih dahulu wajib diusahakan penyelesaian melalui jalan non-pengadilan (‘Bab 1 Ums’ [n.d.]) .
Perselisihan yang dapat terjadi akibat PHK di antaranya adalah alasan dari pemutusanc hubunganc kerja.c Pekerja/buruhc dapat merasa tidak diuntungkan dan ingin meminta hak yangc  telah  diaturc  dalamc  undang-undang.  Dalamc  hal  inilah  keterlibatan  pemerintah menjadi  sangat  penting.  Sebab  dengan  wewenang  dan  kekuasaannya,  pemerintah  dapat mengupayakan  penegakan  keadilan  dalam  hukum  ketenagakerjaan.  Apabila  upaya menghindari  PHK  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  telah  dilakukan  namun  PHK  tetap harus  dilakukan,  pengusaha  diperkenankan  mengambil  keputusan  termaksud  dengan pertama-tama mendiskusikan hal tersebut bersama serikat pekerja. Dapat pula disikusikan langsung  denganc  pekerja  apabilac  tidak  ada  serikatc  pekerja  yang  menaungi  pihak bersangkutan.  Uui  No.  i  13  iTahuni  2003i  Tentangi  Ketenagakerjaani  Pasali  1i  angkai  25i menjelasakani bahwa “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena  suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara pekerja/buruh  dan  pengus aha”.  Persoalan i  yangi  terjadi  akibat  PHKi  tidaki  selalu  mudahi idiselesaikan,  baik  yang  berkenaani  dengani  pengakhiranc  hubungan  ituc  sendiric  maupun dampak  hukumc  dari  pengakhiranc  hubunganc  kerja.  Permasalahan  seperti  yang  demikian akan terjadi apabila salah satu pihak memaksakan kehendak dan merugikan hak dari pihak lain.
Kebijakan  pengusaha  memutus  hubungan  kerja  tanpa  bersandar  kepada  isi  kontrak kerja  disebut  dengan  istilah  PHK  sepihak.  Tindakan  tersebut,  menurutc  Undang-Undang Nomorc 13 Tahunc 2003 tentangc Ketenagakerjaan, c adalah sesuatuc yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena itu, PHK sepihak dianggap sebuah pelanggaran dalam ranah sistem hukum di Indonesia (Subagyo [n.d.]). Ketidaksesuaian prosedur PHK dengan undang-undang yang berlaku merupakan salah satu alasan tersebesar dari terjadinya perselisihan PHK. Di luar itu, alasan lain perselisihan PHK hadir adalah ketidaksamaan persepsi mengenai alasan PHK yang  berimbas  kepada  hak-hal  normative  pekerja.  Umumnya,  pemutusan  hubungan  kerja secara  sepihak  saja  terjadi  karena  dua  sebab.  Pertama,  penyebab  PHK  ada  pada  persona
pekerja/buruh, dan kedua, penyebab PHK ada pada persona pengusaha. PHK karena sebab pertama  berkenaan  dengan  pelanggaran  perjanjian  kerja  oleh  pekerjac  yang  tidakc  dapat dimaklumi  olehc  pengusaha.  Sementara  itu,  pemutusanc  hubungan  kerjac  karena  alasan kedua  berkenaan  dengan  hambatan  yang  dialami  oleh  perusahaan  sehingga  menuntut pengusaha  untuk  melakukan  PHK.  Realitanya,  PHK  sepihak  lebih  banyak  terjadi  karena persoalan pada pengusaha dari pada persoalan pada diri pekerja.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitianc  ini  adalahc  penelitian  hukumc  (penelitian yuridisc  normatif).c  Penelitian  yuridiscc  normatif  adalahc  penelitian  yangc  dilaksanakan denganc  menelitic  teori-teori,  konsep-konsep,c  dan  mengkajic  aturanc  perundangc undanganc  yang  berkaitanc  atau  berhubunganc  dengan  penelitianc  ini  atauc  pendekatanc perundangc undanganc (Peter Mahmud Marzuki 2005). Penelitianc yuridis normatif adalah jenis penelitian yang kerap dimanfaatkan dalam kajian hukum. Jenis penelitian ini tidak sama dengan  jenis  penelitian  empiris  atau  tipe  kajian  dalam  lingkup  keilmuan  lain  (Latumahina, 2014). Karena itu, penelitian ini mengambil focus pada satu tinjauan Pustaka dengan berbagai sudut pandang untu memahami hukum positif yang berlaku (Shinta, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pengertian Perlindungan c Hukum terhadap c pekerja PT.Young Tree Industries
Keterjaminan  berlangsungnya  hubungan  kerja  yang  baik  antarac  pekerjac  dengan pemberi  kerjac  (pengusaha)  diaturc  dalam  Undang-Undangc  Nomor  13c  Tahunc  2003 tentangc Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum yang mengatur  tidak  adanya  intimidasi  dair  pihak  superior  kepada  piahk  inferior.  Pengusaha, sebagai  piahk  yang  unggul  secara  sosio-ekonomi  dalam  relasi  ini  harus  mengupayakan ditegakkannya  perlindungan  kepada  para  pekerja  sebagaimana  perundang-undangan  yang berlaku (Rosyita, 2016). Perlindungan hukum untuk individu yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak karena perusahaan menghadapi force majure tertuang padac pasal 164c Ayat (1)c Undang-Undangc NO 13c Tahun 2003c tentangc Ketenagakerjaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Penelitian  terhadap  berbagai  sumber  Pustaka  dan  realita  yang  terjadi  di  lapangan, perlindunganc  hukum  bagix  pekerja/buruh  tertianx  dalam  sebuah  dokumenx  perjanjian kerjax  bersama.  Dalam  perjanjian  ini  tercantum  kewajibanx  dan  hakx  darix  masing-masing pihakx  yangx  menandatangani  perjanjian  (Joses  Sembiring,  2016).  Lebih  lanjut  mengenai perlindunganx  hukumx  yangx  semestinya  didapat  olehx  pekerja/buruhx  terbagi  menjadi antarax lain (‘Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)’ [n.d.]) :
1. Perlindungan  Hukum  Pekerja/Buruh  Dalam  Proses  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Ini mengindikasikan  bahwa  hubungan i kerja  belum  terputus.  Kedua  belah  pihak  masih dalam  satu  hubungan  kerja  yang  menuntut  keduanya  utnuk  menjalankan  kewajiban dan memenuhi hak satu sama lain. Hak x dan kewajiban x yang dimaksud telah x diatur dalam x 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Ini berarti  hubungan  kedua  belah  pihak  tekah  terputus  dan  oleh  karenanya  pengusaha harus memberikan upah atau pesangon, dan hal-hal berikut:
a. Imbalan x kerja  (gaji, upah  dan x lainnya),  sesuai  dengan  perjanjian  apabila kewajiban pekerja tekah dilaksanakan.
b. Tunjangan berupa fasilitas dan atau dana yang dijanjikan oleh pengusaha kepada pekerja dan hal tersebut tertuang dalam perjanjian hubungan kerja.
c. Sikap  menghargai  dan  menghormati  sebagai  suatu  representasi  keselarasan martabat manusia di x antara x kedua x belah x pihak.
d. Perilaku  adil  dari x pengusaha  kepada  setiap  individu  pekerja  tanpa  adanya perbedaan, sesuai dengan distribusi tugas dan imbalan masing-masing.
e. Pengusaha menjamin pekerja dapat hidup dengan wajar dan layak.
f. Jaminan x kehidupan yang x wajar dan x juga layak i dari i pihak i majikan.
g. Jaminan x perlindungan i dan x keselamatani  diri x dan i juga  kepentingannya x selama i hubungan x kerja tersebut masih atau sedang berlangsung.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  adalah  suatu  usaha  mencegah  adanya  perbuatan yang semena-mena dan tidak sesuai dengan perjanjian oleh pihak pengusaha. Perlindungan hukum ini juga berussaha mencegah pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan tempat individu  yang  bersangkutan  bekerja.  PT.  Young  Tree  Industries  adalah  perusahaan  sepatu yang  berada  di  Desa  Bannar  Kecamatan  Winoayu  Kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
memiliki  karyawan  ±  6000  org.  Dan  pada  bulan  mei  kemarin  perusahaan  tersebut  telah melakukan  PHK  sepihak  terhadap  4500  karyawanya  dengan  alasan  kontrak  kerjanya  telah selesai.  Menurut  ketua  PUK  SP  KEP  PT.  Young  Tree  Industries  kontrak  kerja  yang  ada  di perusahaan tersebut telah melanggar ketentuanx UU Ketenagakerjaan Nox 13 tahunx 2003 pasalx  59,  hal  itu  telah  dibuktikan  dengan  diturunkanya  Nota  Khusus  Pemeriksaan Disnakertrans  Prov.Jawa  Timur  yang  menyatakan  bahwa  sistem  kontrak  di  perusahaan tersebut  telah  melanggar  undang-undang  ketenagakerjaan  Nox  13  tahunx  2003.  Sehingga perusahaanx  tersebut  tidakx  boleh  melakukanx  PHK  secarax  sepihak  terhadap anggotanya.(Ratusan  Buruh  Anggota  PUK  SP  KEP  PT.  Young  Tree  Industries  Yang  Di  PHK Melakukan Konsolidasi 2020).
Terdapat  empat  jenis  PHK  yang  umumnya  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  atau pengusaha, yaitu:
1. Termination .  Pengusaha  memutus  hubungan  kerja  dengan  pekerja/buruh  karena kontrak x kerja antarkeduanya telah x berakhir.
2. Dismissal. x Terputusnya hubungan x kerja karena x kesalahan fatal yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Kesalahan ini berkenaan dengan pelanggaran kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
3. Redundancy .  Pengusaha  telah  mengaplikasikan  perkembangan  teknologi  untuk menggantikan tenaga pekerja/buruh, sehingga dilakukan PHK. Misalnya, mesin dengan teknologi dapat menggantikan manusi dalam menjalankan perusahaan, dan
4. Retrenchment .  Pengusaha  mengalami  instabilitas  ekonomi  di  dalam  perusahaannya sehingga  harus  mengurangi  jumlah  pekerja.  Misalnya  kerugian  beruntun  karena menurunnya tingkat penjualan (Manulang 2001).
Persoalan  hukum  terkait  ketenagakerjaan  hingga  kini  sering  terjadi  di  Indonesia. Perusahaan  tidak  memenuhi  hak-hak  yang  semestinya  diterima  oleh  pekerja  yang dimanfaatkan jasanya terus menerus terjadi. Salah satu dari sekian banyak persoalan adalah problematika hukum yang berhubungan dengan PHK (Maulinda, Rizka., & Dahlan 2016). PHK adalah  permulaan  hilangnya  sumber  penghidupan  bagi  para  pekerja.  Hilangnya  mata pencaharian ini pada akhirnya berujung pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari.  Perlindungan  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh  bertujuan  untuk memenuhi hak dasar pekerja/buruh. Selain itu, perlindungan ini juga mengupayakan adanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hubungan yang selaras, sesuai kesepakatan, dan terhindar dari tindak tidak menyenangkan apapun  di  lingkungan  kerja.  Hal  ini  berfungsi  untuk  melahirkan  pekerja/buruh  dan keluarganya yang sejahtera serta bidang usaha yang maju dan berkembang.
Tujuan  dari  adanya  perlindungan  kerja  adalah  mengupayakan  terjalinnya  hubungan kerja  yang  setara,  tidak  bersifat  diskriminatif.  Untuk  itu,  ketetapan  tentang  perlindungan sebagaimana  tertuang  dalam  undang-undang  wajib  dilaksanakan  oleh  pengusaha.  Hal  ini berarti  pengusaha  wajib  memenuhi  hak  pekerja  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Menjadi  demikian  karena  bekerja  berkenaan  dengan  setiap  upaya  yang  dapat  membantu keberlangsungan hidup yang pantas untik individu. Ini telah tercantumx dalamx UUD Negarax Kesatuanx Republikx Indonesiax Tahunx 1945.

## Hak hak Pekerja PT.Young Tree Industries
Hukum  perburuan  bertujuan  untuk  memenuhi  dan  menegakkan  keadilan  sosial  di lingkup  ketenaga  kerjaan  (Senjun  H.  Manulang  dalam  Supriyanto  2004).  Termasuk  dari tujuannya pula adalah melindungi pekerja dari wewenang mutlak dari pengusaha, seperti isi perjanjian  dan  aturan  yang  semata-mata  menguntungnkan  pengusaha  saja  namun  tidak memperhatikan hak-hak pekerja.
Pekerjaan  yang  layak  merupakan  hak  semua  individu.  Akses  terhadap  perkerjaan menjadi landasan untuk memenuhi hal lain yang termasuk pada hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dengan layak. Kesempatanx untuk mencarix pengidupan dengan pekerjaanx yang  dipilihx  secara  bebasx  merupakan  bagian  dari  hak  pekerja.  Dalam  standar  HAM internasional, pemenuhan penuh hak pekerja harus terus menerus diupayakan oleh  negara secara  progresif.  Dalam  konteks  ini,  progresif  maksudnya  adalah  menggunakan  setiap kekuatan yang ada untuk memenuhi hak pekerja sebaik-baiknya. Baik melalui aturan hukum maupun pembuatan kebijakan.
Perlindungan  terhadap  hak  pekerja  menjamin  distribusi  pendapatan  yang  lebih  baik. Kesejahteraan pekerja dan keluarganya pun membaik. Akses ke Pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri pun mungkin untuk diraih. Adanya kesejahteraan pekerja adalah cita-cita Gerakan pekerja (Jehani 2006).
Situasi  kerja  yang  kondusif  dan  nyaman,  adil,  serta  menguntungkan  merupakan  hak setiap  pekerja.  Konvenan  Internasionalx  Hak-Hakx  Ekonomi,  x  Sosial,  danx  Budaya  (ICESR)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
juga mengaturx hak para pekerja. Lebih lanjut, konvenan ini mengatur secara detail hak setiap individu untuk memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan suportif. Yaitu:
1. Keadilan upah atau gaji bagi setiap pekerja. Tolok ukur keadilan yang digunakan dalam konteks ini adalah kesetaraan antarpekerja dan kesesuaian jumlah gaji dengan beban kerja.
2. Penghasilan  yang  dapat  mengakomodasi  kehidupan  yang  pantas  untuk  pekerja  dan tanggungannya.
3. Keamanan dan kesehatan dalam lingkungan kerja.
4. Kesempatan yang sama rata untuk kenaikan pangkat bersandar pada pengalaman dan kemapuan;
5. Jam  kerja  yang  dapat  mengakomodasi  kebututuhan  pekerja  untuk  beristirahat, rekreasi, hari libur dengan tetap dibayar, cuti kerja dengan tetap menerima gaji, dan hari libur bersama (‘Kupas Tuntas Hak Pekerja’ 2021) .
Termasuk bagian dari hak pekerja adalah membentuk atau mengikuti serikat pekerja, yang secara bersama-sama bernegoisasi untuk mendapatkan kondisi kerja dan standar hidup yang  ideal.  Para  pekerja  juka  memilikix  hakx  untukx  bergabungx  dengan  kelompok  ataux serikat pekerja manampunx yang merekax pilih, baik nasional maupun internasional. Bahkan, mogok  kerja  pun  termasuk  bagian  dari  hak  pekerja  selama  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.
Berbagai  macam  penjelasan  tentang  PHK  baik  yang  tertulis  dalam  undang-undang maupun  pendapat  para  ahli  mampu  memberikan  pemahaman  mendetail  tentang  arti  PHK yang sebenarnya. Salah satu Pasal yang mengatur tentang perlindungan hak pekerja/buruh yang  di  PHK  adalah  Pasal  156  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjan  menyatakan,  dalam  hal  terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  pengusaha diwajibkan  membayar  uang  pesangon  dan/  atau  uang  penghargaan  masa  kerja  dan  uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima.
Pemenuhani terhadapi hak-haki pekerjai akibati PHKx dapatx dilihatx dalamx Pasalx 1 Keputusanx Menterix Tenagax Kerjax Nomorx Kep-150/Men/200 yaitui sebagaii berikut:
1. Uangi Pesangoni
Uang x pesangon i berarti  biaya  yang x harus  diberikan  oleh x pengusaha x kepada pekerja/buruh x sebagai kompensasi dari x PHK yang terjadi.
2. Uang x Penghargaan x Masa x Kerja
Maksud dari  hal  ini x adalah pengusaha  memiliki  suatu  kewajiban untuk  memberikan sejumlah x uang  kepada  pekerja/buruh x yang  telah  diputus x hubungan  kerjanya x sebagai ganti atau upah yang sesuai dengan jumlah masa kerja yang bersangkutan.
3. Ganti Kerugian
Oleh karena PHK dapat menimbulkan kerugian di pihak pekerja, maka pengusaha wajib memberikan  nominal  yang  sesuai  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut.  Ganti  rugi mencakup  penggantian  istirahat  panjang,  istirahat  umum,  biaya  transportasi  dari tempat  tinggal  ke  tempat  bekerja,  dana  kesehatan,  dana  perumahan,  dan  lainnya (Cristoforus Valentino 2017).
Akan tetapi yang terjadi pada karyawan PT.Young Tree Industries  tidak mendapatkan hak  hak  dan  kewajibannya  sebagai  karyawan  yang  mengalami  PHK  secara  sepihak,  karena perusahaan juga tidak memberikan alasan yang jelas mengapa ada PHK secara sepihak dan tidak memberikan hak hak sesuai aturan yang ada,oleh karena itu perusahaan juga melanggar aturan  yang  ada  di  Undang  Undang  ketenagakerjaan  yang  menjelaskan  tentang  hak  hak karyawan ketika mendapatkan PHK secara sepihak.
Ketentuanx  dalam  pasalx  156  ayatx  (1)  danx  (2)  menuntut  pengusaha  agar  supaya memberikan  uang  kompensasi  atas  hak  yang  semestinya  diterima  oleh  pekerja  sebelum terjadinya PHK (Ibrahim 2016). Pasal 61 ayat (1) mengatur tentang ketentuan peemutusan hubungan  kerja  yang  diperkenankan.  Apabila pemutusan hubungani  kerjai  yangi  dilakukan olehi  salahi  satui  pihaki  dalami  hubungani  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  maka kompensasi  atas  kerugian  wajib  untuk  dibayar.  Tempo  pembayaran  komensasi  tersebut disesuaikan dengan waktu berakhirnya kontraki kerja, i sebagaimana yang sudah dijelaskan dalami pasali 62i Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomori 13i Tahuni 2003.

## KESIMPULAN
Dengan  adanya  pembahasan  yang  telah  di  jabarkan,  maka  dengan  ini  dapat  di  tarik kesimpulan yaitu, Karyawan yang telah mengalami PHK secara sepihak harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak hak yang tidak terpenuhi sebelumnya, maka dari itu diharapkan dengan  adanya  aturan  aturan  hukum  tentang  ketenagakerjaan  tersebut  yang  ada  dapat menguatkan bahwasannya perlindungan hukum atas hak hak karyawan tidak boleh di lupakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
begitu saja. Salah satu contoh hak hak atas karyawan yang terdampak PHK secara sepihak yaitu uang pesangon yang di mana uang pesangon ini adalah sebagai bentuk permintaan maaf dan  terimakasih  dari  perusahaan  yang  mana  telah  melakukan  PHK  karyawannya  atau memutuskan  hubungan  kerja  secara  sepihak  secara  sengaja.  Namun  pada  kenyataan  yang ada  di  lingkungan  meskipun  adanyai  peraturani  perundang  undangani  yangi  mengaturi sebagaimana perlindungan hukum tentang ketenagakerjaan ini dan juga hak hak karyawan yang mengalami PHK secara sepihak, pihak perusahaan juga tidak dapat memenuhi secara penuh hal tersebut, bahkani adai jugai yang tidaki memberikani samai sekalii hak hak tersebut kepada karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Bab 1 Ums’. [n.d.]. <http://eprints.ums.ac.id/64293/4/BAB 1.pdf> Cristoforus  Valentino,  Alexander  Putra.  2017.  ‘Urgensi  Klausula  Definisi  D alam  Perjanjian Kerja’, 39: 63
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32709/19795>
Djumialdji, FX. 2005. Perjanjian Kerja, Edisi Revisi , PT Sinar Grafika
Ibrahim,  Zulkarnain.  2016.  ‘Eksistensi  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja’, 23.2
Jehani, Libertus. 2006. Hak- Hak Pekerja Bila DiPHK (visi media) Joses Sembiring, Jimmy. 2016. Hak Dan Kewajiban Pekerja (jakarta: Visimedia) ‘Kupas Tuntas Hak Pekerja’. 2021. <https://www.amnesty.id/kupas -tuntas-hak-pekerja/> Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. ‘Di Dunia Maya’, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya , 3.2: 14 – 25
Manulang,  Sendjun.  2001. Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia (Jakarta:  PT. Rineka Cipta)
Maulinda, Rizka., & Dahlan, M.Nur Rasyid. 2016. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu  Tertentu  Dalam  Perjanjian  Kerja  Pada  PT.  IU.  Kanun’;, Jurnal  Ilmu  Hukum, 18: (No.3), pp.337 – 51 ‘Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)’. [n.d.]. <https://gajimu.com/peke rjaan- yanglayak/jaminan-kerja-1/pemutusan-hubungan-kerja>
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Ratusan  Buruh  Anggota  PUK  SP  KEP  PT.  Young  Tree  Industries  Yang  Di  PHK  Melakukan Konsolidasi . 2020. (sidoarjo)
Ros yita, Ita, et al. 2016. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Garmen’, Jurnal Living Law, ISSN 2087-4936 , 8: 121 Shinta,  D  A  E.  2022.  ‘Hak  Mahasiswa  Yang  Mengikuti  Program  Magang  Merdeka  Belajar Ka mpus  Merdeka’, Webinar  Hak  Uji  Materiil  Pada  Bab  … <https://conference.untag- sby.ac.id/index.php/whum/article/download/542/228>
Subagyo,  Ferryansah  Cahyo.  [n.d.].  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Yang Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13

## Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’
Supriyanto, Hari. 2004. Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya)
Zaeni. 2009. Peradilan Hubungan Industrial (jakarta: Raja Wali Pers)