## PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN BAGAN MANUNGGAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH TAHUN 2013-2014
Oleh :
Regina Ayu, Adlin*
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## ABSTRACT
Background  research  problems.  In  the  Rural  Development  Planning
Meeting  (Musrenbangdes) aims to accommodate all the aspirations of the community to set  priorities  according  to  the  needs  of  community  activities  in  order  to  overcome  the existing  problems.  The  program  proposed  in  Musrenbangdes  Chart  Manunggal  an  elite formulation refresentasi only and not based on the level of the priorities and needs of the community so that there are many  developments  that  communities  need  that  should be  included  in  the proposed development  plan  will  be but  is  not recommended  in the    proposed  development  plan.  And  also  the  lack  of  participation  of  stakeholders  and communities  in  the  implementation  and  lack  of  socialization  Musrenbangdes representatives of government agencies Kepenghuluan about Musrenbangdes. Success or failure  in  the  implementation  of  Musrenbangdes,  can  be  seen  from  the  quality  of Musrenbangdes  as  well  as  effective,  efficient  and  keoptimalannya  in  Musrenbangdes implementation and the factors that affect the implementation of Musrenbangdes.
The  purpose  of  this  research  is  known  that  in  order  to  know  the  process  of  village development  planning  meeting  (Musrenbangdes)  chart  Manunggal  look  of  the  stages Musrenbangdes  and  the  factors  that  cause  not  suksenya  development  planning Kepenghuluan Chart Manunggal theoretical concepts used are as for the  cause  of  weak governance  capacity  of  villages  in  village  development planning (Asmara Hadi 2001) and the factors that influence the process of preparing the development rencanan villages / wards (Raharjo Adisasmita). The method  used  is  a  method  of  qualitative  research study  conducted  by  the descriptive data in the data collection, research using interview techniques,  documentation  and  literature  studies  using  informants  as  sources  of information. Results of this study, a portrait that from the results of the implementation of Musrenbangdes  Chart  Manunggal  said  not  optimal  and  maximum  efficiency  and effectiveness has not been done so that the results Musrenbangdes priotitas not based on
the  scale  and  needs  of  the  community  at  large  so  that  actually  perceived  benefits  and impacts positively by the public.
Keywords: Planning, Development, Kepenghuluan.

## ABSTRAk
Latar  belakang  masalah  penelitian.  Dalam  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  bertujuan  untuk  menampung  semua  aspirasi masyarakat  untuk  menetapkan  prioritas  sesuai  dengan  kebutuhan  kegiatan  masyarakat dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  yang  ada.  Program  yang  diusulkan  dalam Musrenbangdes Bagan Manunggal merupakan refresentasi hanya formulasi elit dan tidak berdasarkan kepada tingkat prioritas dan   kebutuhan masyarakat sehingga masih banyak pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang seharusnya masuk dalam  usulan  perencanaan  pembangunan    akan    tetapi    tidak    diusulkan    dalam    usulan perencanaan  pembangunan.  Dan  juga  kurangnya  peran  serta  dari  Stakeholders  dan  juga masyarakat  dalam  pelaksanaan  Musrenbangdes  serta  kurangnya  sosialisasi  perwakilan dari  aparat  pemerintah  Kepenghuluan  tentang  Musrenbangdes.  Kesuksesan  atau kegagalan dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dapat dilihat dari kualitas Musrenbangdes serta efektif, efisien dan keoptimalannya dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbangdes.
Tujuan  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  untuk  mengetahui  proses  Musyawarah Perencanaan    Pembangunan    Desa    (Musrenbangdes)    bagan  Manunggal  melihat  dari tahapan-tahapan  Musrenbangdes  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak  suksenya perencanaan  pembangunan  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  konsep  teori  yang digunakan  adalah  adapun  yang  menyebabkan  lemahnya    kapasitas    pemerintahan    desa dalam  membuat  perencanaan pembangunan  desa  (Asmara   Hadi  2001)  dan  faktor- faktor    yang    berpengaruh  dalam  proses  penyusunan  rencanan  pembangunan desa/kelurahan  (Raharjo  Adisasmita).      Metode      penelitian      yang      digunakan      adalah metode      penelitian  kualitatif  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh  data  deskriptif  dalam pengumpulan  data,  penelitian  menggunakan  teknik  wawancara,  dokumentasi  dan  studi literatur  dengan  menggunakan  informan  sebagai  sumber  informasi.  Hasil  penulisan  ini mengambarkan  bahwa  dari  hasil  pelaksanaan  Musrenbangdes  Bagan  Manunggal dikatakan belum optimal dan maksimal efisiensi dan efektifitas kegiatan belum terlaksana sehingga      hasil      Musrenbangdes      tidak      berdasarkan      kepada      skala  priotitas  dan
kebutuhan masyarakat banyak sehingga benar-benar dirasakan manfaat serta dampaknya secara positif oleh masyarakat.
Kata Kunci:Perencanaan, Pembangunan, Kepenghuluan

## PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintahan  daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan,  pembangunan,  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran serta masyarakat 1
Otonomi  daerah  (Otoda) diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penggelolaan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pemberdayaan  kepada masyarakat  melalui  pembangunan  yang salah  satunya  dalam      perencanaan  pembangunan.  Sedangkan  Didalam  Undang- Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan  bahwa    Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  adalah  satu kesatuan  tata  cara  perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana- rencana pembangunan.
Baik pembangunan  jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan  oleh  unsur  penyelenggara  negara  dan  masyarakat  di  tingkat  Pusat dan  Daerah. 2 Perencanaan  pembangunan  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting terutama  Perencanaan  pembangunan  ditingkat  desa  merupakan  salah  satu  cara merumuskan  kebutuhan  pembangunan  yang  menempatkan  masyarakat  sebagai pelaku  utama  dalam  mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  lebih  baik  ditingkat desa. Perencanaan berupaya membumikan berbagai konsep pembangunan seperti pembangunan partisipatif, pembangunan berbasis kebutuhan dasar, pembangunan berbasis rakyat, manajemen berbasis masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep  ini  menempatkan  masyarakat  lapisan  bawah  sebagai  perencana  dan penentu  kebijakan  di  tingkat  lokal. 3 Seperti  di  tingkat  lokal  yaitu  Pemerintahan Kepenghulun berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir  No 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan.
Menjelaskan bahwa Pemerintahan Kepenghuluan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan  Kepenghuluan  (BPK)  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3 Wahjudin Sampeno, 2011. Perencanaan desa terpadu (konsep, kerangka kerja dan praktek dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Indonesia. Banda aceh- Indonesia: Read (Reinforcement Action and Devolepment. Halaman: 32-34.
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Dalam  Paraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  66  Tahun  2007  dijelaskan bahwa  perencanaan  pembangunan  desa  dalam  pengertian  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  yang  selanjutnya  disebut  MUSRENBANGDES adalah  forum  musyawarah  tahunan  yang  dilaksanakan  secara  partisipastif  oleh para  pemangku  kepentingan  desa  (pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan. 5
Dalam  Musrenbang  perencanaan  dari  tingkat  desa  (Musrenbangdes), Kecamatan  (Musrenbangcam),  Kabupaten/Kota  (Musrenbangda)  hingga  level Nasional  dilakukan  melalui  musyawarah.  Musrenbang  merupakan  salah  satu wahana yang bertujuan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat. Tahapan-tahapan atau mekanisme musrenbang desa adalah sebagai berikut: Pengorganisasian Musrenbang, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)
b. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang)
c. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu:
1) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa
2) Pengumuman  kegiatan  Musrenbang  desa  dan  penyebaran undangan  kepada  peserta  dan  narasumber  (minimal  17  hari sebelum hari-H) 3) Mengkoordinir  persiapan  logistik  (tempat,  konsumsi,  alat  dan bahan). Hani  Handoko  (1984)  dalam  M  Arifin  (2007)  menyatakan  dua  alasan dasar  mengapa  perencanaan  diperlukan,  yaitu:  (a)  perencanaan  dilakukan  untuk mencapai  “ protective benefits ”  yang  dihasilkan  dari  pengurangan  kemungkinan terjadinya  kesalahan  dalam  pengambilan  keputusan;  dan  (b)  perencanaan dilakukan untuk mencapai “ positive benefits ” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. 6
Dalam  Pelaksanaan  Musrenbangdes  sangat  berkaitan  dengan  Kapasitas dan  kinerja  desa  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  merupakan  komponen penting dalam kemandirian desa. Banyak pihak, termasuk pemerintah desa, selalu menyebut  kapasitas  merupakan  komponen  sentral  kemandirian  desa,  tetapi mereka selalu mengatakan bahwa kemampuan desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi  adalah  ketergantungan  desa  kepada  pemerintah. 7 Imposisi  hadir  dalam bentuk  kebijakan,  regulasi  maupun  program  paket  dari  atas,  mulai Desa Membangun  Indonesia dari  aturan  ADD  yang  sangat  rigid  sampai  dengan pembentukan BUMDesa secara serentak dan seragam di seluruh desa.
Penentuan  program  pembangunan  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan merupakan  bentuk  mekanisme  perencanaan  dari  bawah,  dari  akar  rumput  atau bottom-up  planning .    Peningkatan  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu
4 Peraturan Daerah Kabupaten Roka Hilir No 08 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kepenghuluan.
5 Permendagri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
6 ibid., Wahjudin sampeno.
7 Sutero Eko. Dkk, 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Halaman: 131
bentuk pemberdayaan masyarakat (sosial empowering ) secara nyata dan terarah. 8 Beberapa  produk  perencanaan  desa  antara  lain  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJM  Desa)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa). Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi  dan  gagasan  pembangunan  desa  yang  menitik  beratkan  pada  peran  serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.
Konsep  ini  dilandasi  oleh  nilai-nilai  dan  semangat  gotong  royong  yang telah  mengakar  dalam  budaya  masyarakat  Indonesia. 9 Dan  dengan  aktor-aktor maupun  pelaku-pelaku    yang  terlibat  dalam  perencanaan  pembangunan  di  desa seperti  Kepala  Desa,  perangkat  desa  seperti  Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan, Badan  Permusyawaratan  Kepenghuluan  (BPK),  Lemabaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Kepala Dusun,  RT/RW, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, tokoh agama  dan Tokoh Masyarakat. 10
Merujuk  pada  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  William Ramphele pada tahun 2003, diidentifikasikan beberapa keterbatasan pengembangan  kapasitas  pemerintahan  daerah  termasuk  pemerintahan  desa dinegara-negara berkembang antara lain:
a. Tidak memadainya infrastruktur dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah  dan  desa,  meskipun  sudah  tersedia  infrastruktur  yang  memadai  di beberapa daerah, namun pemerintahan daerah belum mampu mengoptimalkan  system  yang  sudah  dibangun  untuk  menghasilkan pelayanan  yang  prima,  hal  tersebut  sangat  tergantung  dari  kucuran anggaran  yang  ketersediaannya  sangat  terbatas.  Kondisi  demikian diperkeruh  dengan  adanya  hubungan  antar  struktur  pemerintahan  daerah (Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa)  yang  kurang  solid,  sehingga keberadaan  mereka  tidak  dalam  kondisi  yang  sinergis  dan  cenderung mementingkan kepentingan unit kerjanya sendiri.
b. Lemahnya  dalam  mengelola  kapasitas  yang  tersedia,  sebagian  besar pemerintahan  daerah  (Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa)  belum  mampu membangun sistem dan prosedur kerja internal unit kerja secara memadai.
c. Kurangnya  motivasi  dari  pemerintahan  daerah  (Kabupaten,  Kecamatan dan Desa untuk mengembangkan kapasitas daerahnya masing-masing. 11
Dalam konteks ini permasalahan yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Manunggal yaitu  masih rendahnya kemampuan sember daya menusia dan kekeliruan Kepala Desa,  perangkat  desa  serta    lembaga-lembaga  pemerintahan  desa  dalam menemukan  dan  merumuskan  serta  mengusulkan  pembangunan-  pembangunan yang  menjadi  kebutuhan  dari  masyarakat  Bagan  Manunggal  seperti    sarana    dan prasarana yang dibutuhkan di Kepenghuluan Bagan Manunggal.
Dalam  hal  ini  Penghulu  Bagan  Manunggal  sebagai  penanggungjawab  penuh pembangunan  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  belum  mampu  melakukan pengelolaan  serta  pembuatan    usulan  Perencanaan  secara  maksimal  dan  optimal
8 Ibid., Halaman: 47-48
9 Op.Cit., Perencanaan desa terpadu.
10 Op.Cit. Undang-undang no 25 tahun 2004. Sppn.
11 Suryanto, S. Sos. M.Si. Dkk. 2009. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah- Lembaga Administrasi Negara. Halaman: 28-30.
yang  mana  seperti  usulan  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  Kepenghuluan seperti  Kepenghuluan-kepenghuluan  lain  yang  ada  di  Kecamatan  Bagan Sinembah.  Sebagaimana  kepala  desa  dan  perangkat  desa  dituntut  untuk  dapat melakukan atau membuat usulan perencanaan semaksimal dan seoptimal mungkin yang  mana  segala  bentuk  kebutuhan  dari  masyarakat  mampu  untuk  dirumuskan dalam usulan perencanaan pembangunan Desa.
Jika dilihat dari Kepenghuluan Bagan Manunggal yang belum melakukan perencanaan  pembangunan  secara  maksimal  dan  optimal  tidak  berdasarkan kebutuhan  yang  sangat  diprioritaskan  dan  juga  sulit  menemukan  permasalahan yang ada sehingga mengahasilkan sedikit usulan perencanaan pembangunan  jika dibandingkan  dengan  Kepenghuluan  yang  membuat    usulan  perencanaan  yang berlebihan.  Maka  disini  dikatakan  pentingnya  usulan  perencanaan  pembangunan agar  setiap  aparat  Kepenghuluan  agar  mampu  melaksanakan  dan  membuat perencanaan  pembangunan  yang  baik  dan  juga  harus  mengetahui  pembangunan- pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat demi  untuk kesejahteraan dan kemajuan  sarana dan prasarana Kepenghuluan tersebut.
Berdasarkan  data  dan  fenomena-fenomena  diatas  bahwa  Penghulu  dan aparat  pemerintahan  Kepenghuluan  beserta  masyarakat  Kepenghuluan  Bagan Manunggal  dalam  menyelenggarakan  dan  melaksanakan  usulan  perencanaan pembangunan  kuranglah  mampu  untuk  merumuskan  dan  menemukan permasalahan  pembangnan-pembangunan  yang  dibutuhkan  di  Kepenghuluan tersebut. Dan juga dapat dilihat bahwa dalam menjalankan roda pemerintahanan. Penghulu  Bagan  Manunggal  belum  mampu  membina  dan  mengayomi masyarakatnya  dalam  kegiatan  sosial,  budaya  ataupun  terlibat  dalam  kegiatan masyarakat  setempat,  dan  juga  lemahnya  kapasitas  pemerintahan  Kepenghuluan dalam  membuat  usulan  perencanaan  pembangunan  Kepenghuluan.  Dan  juga Lemahnya  kerjasama  dalam  melaksanakan  dan  meyelenggarakan  perenacanaan pembangunan Kepenghuluan bersama lembaga dan  komponen masyarakat. Serta Kurangnya  sosialisasi  perwakilan  dari  aparat  pemerintah  baik  di  tingkat Kepenghuluan,    Kecamatan  maupun  tingkat  Kabupaten/Kota  tentang  pentingnya musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  (Musrenbangdes)  terhadap pemeritahan  Kepenghuluan  masalah  pembangunan  yang  akan  dibahas  di  tingkat Kepenghuluan.
Dapat dilihat dari gejala-gejala diatas bahwa masih lemahnya kemampuan aparat pemerintahan Kepenghuluan dalam pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Untuk  itu  penulis  beranggapan  bahwa masih  ada  kekurangan-kekurangan  baik  itu  keefektifitasnya,  keefesiennya,  serta kemaksimalan  dalam  memperoleh  hasil  perencanaan  yang  baik. 12 Dan  dari  data dan  fenomena  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di Kepenghulaun  Bagan  Manunggal  dengan  judul: “ Perencanaan  Pembangunan Kepenghuluan  Bagan  manunggal  Kecamatan  Bagan  Sinembah  Tahun  2013- 2014 ’’

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian  deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif  Kualitatif  menurut  Kirk  dan  Milner  (1998:9)  penelitian  kualitatif
12 Ibid., Halaman: 76
adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik  dalam  kawasannya  maupun dalam  peristilahannya.  Menurut  Bungin  (2009:  68)  format  deskriptif  kualitatif pada  umumnya  dilakukan  pada  penelitian  dalam  bentuk  studi  kasus.  Format deskriptif  kualitatif  studi  kasus  tidak  memiliki  ciri  seperti  air  (menyebar  di permukaan)  tetapi memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai fenomena.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal    salah satu  Kepenhuluan  yang  ada  Kecamatan  Bagan  Sinembah  yang  terletak  di Kabupaten Rokan Hilir
Penelitian ini menggunakan Jenis dan Sumber Data:
a. Jenis Data
1. Data Primer
Data  Primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber berupa informasi dari hasil proses wawancara dan informasi penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian serta didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis.  Data  inilah  yang  dijadikan  rujukan  penulis  dalam  mendiskripsikan tentang  apa  yang  menyebabkan  lemahnya  pemerintah  Kepenghuluan  Bagan Manunggal dalam mebuat perencanaan pembangunan tahun 2013-2014.
2. Data Sekunder
Data Sekunder yang dimaksud adalah data informasi dan keterangan lainnya yang  diperlukan  untuk  menyususn  penelitian  guna  menjelaskan  permasalahan yang  diteliti  data  tersebut  diperoleh  di  Kantor  Penghulu  Bagan  Manunggal, Kantor Camat Bagan Sinembah, Antara lain:
1. Data tentang jumlah penduduk
2. Data tentang keadaan lokasi penelitian.
3. Data Keadaan wilayah.
4. Keadaan sarana dan prasarana
5. Data tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat
6. Data perencanaan pembangunan tahun 2013-2014
7. Data realisasi pembangunan tahun 2013-2014.
b. Sumber Data
1. Informan Penelitian
Informan  adalah  orang  yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  atau orang  yang  memberikan  keterangan.  Informan  adalah  suatu  istilah  yang memberikan pengertian kepada seseorang  atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui. Dalam tekhnik penelitian kulaitatif ini  tekhnik  sampling  yang  sering  digunakan  adalah purposive  sampling ,  yaitu, teknik  pengambilan  sampel  data  dengan  pertimbangan  tertentu.  Dimana pertimbangan  tertentu  misalnya  orang  yang  dianggap  paling  tahu  terhadap permasalahan  yang  teliti,  atau  mungkin  orang  yang  dianggap  paling  menguasai sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Camat Bagan  Sinembah,  Penghulu,  Sekretaris  Penghulu,  Kepala  Urusan  Pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan
Kepenghuluan (BPK), Kepala Dusun, RT/RW dan Tokoh Masyarakat.
Analisa data dilakukan dengan cara,
Karena penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka untuk analisa data menggunakan  teknik  analisa  data  kualitatif  menurut Lexy.  J.  Moleong adalah upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain.  Setelah  memperoleh  data  yang diperlukan,  maka  semua  data  dan  informasi  yang  diperoleh  ditabulasi, diklasifikasikan,  dianalisis  dan  disimpulkan  jenisnya  dengan  menggunakan analisa kulaitatif dalam bentuk uraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  masalah  penelitian  dilatar belakang, yaitu bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  ternyata  belum  sesuai  dengan  harapan  dan tujuan  yang  diinginkan.  Hal  ini  salah  satunya  dikarenakan  bahwa  masyarakat belum  terlibat  sepenuhnya  dalam  penentuan  perencanaan  pembangunan  baik ditingkat  rukun  warga,  rukun  tetangga,  maupun  tingkat  desa.  Sehingga  usulan yang  ada  hanya  perumusan  dari  keterwakilan  saja  sehingga  output  dari  usulan- usulan yang ada, belum efektif yang direncanakan dalam Musrenbangdes.
Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembnagunan  Desa  (Musrenbangdes), peranan  penting pemerintah desa, stakeholder dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan  program  yang  direncanakan.  Sehingga  dengan  kerja  sama  unsur tersebut dapat menstrukturkan permasalahan yang terjadi disekitar dan mekanisme penanganannya.    Adapun    proses  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (Musrenbangdes)  di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  Kecamatan  Bagan Sinembah yaitu sebagai berikut:
1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes (TPM)
Pembentukan  Tim  Penyelenggara  Musrenbangdes  merupakan  kegiatan  Pra- Musrenbangdes  yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  tim  penyelenggara Musrenbangdes  dan  segala  sesuatu  yang  diperlukan  pada  saat  Musrenbangdes. Kemampuan  merupakan langkah  pertama  dalam  membuat  perencanaan  sehingga dalam pelaksanaannya nanti menjadi terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin  dicapai.  Dalam  melaksanakan  Musrenbangdes  ini  masih  adanya kekurangan-  kekurangan  dalam  persiapan.  Disini  dalam  Pembentukan  Tim Penyelenggara  musrenbangdes  (TPM)  dan  juga  dalam  memilih  tim  pemandu. Yang  sama  sekali  tidak  dilakukan  oleh  aparat  pemerintahan  Kepenghuluan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.
2. Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  upaya  mengkomunikasikan  kegiatan  untuk  menciptakan dialog  dengan  masyarakat.  Melalui  sosialisasi  akan  membantu  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  dan  pihak  terkait  tentang  program  atau kegiatan  pembangunan  masyarakat  yang  telah  direncanakan.  Proses  sosialisasi menjadi  sangat  penting  karena  akan  menentukan  minat  atau  keterkaitan masyarakat  untuk  berpartisipasi  (berperan  atau  terlibat)  dalam  program
pemberdayaan  masyarakat  yang  dikomunikasikan. 13 Bahwa  pemerintah Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  harus  lebih  aktif  dalam    melakukan  sosialisasi secara  terbuka  kepada  masyarakat  tentang  pelaksanaan  Musrenbangdes  sehingga anggota masyarakat dengan lebih mudah memahami dan mengetahui pelaksanaan Musrenbangdes.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus)
Musrenbangdus  adalah  kegiatan  musyawarah  yang  dilakukan  ditingkat  dusun guna mengetahui apa yang menjadi persoalan kebutuhan pembangunan di tingkat dusun  dengan  membuka  kesempatan  dari  tiap-tiap  RT  dan  RW  dan  juga masyarakat  untuk  menyampaikan  persoalan-persoalan  atau  aspirasi-aspirasi masyarakat  yang  ada  di  RT  dan  RW  masing-masing.  Di  Kepenghuluan  Bagan Manunggal  itu  sendiri  dalam  pelaksanaan  Musrenbangdus  berdasarkan  perintah dari  aparat  pemerintah  desa  yang  disampaikan  secara  langsung  kepada  kepala dusun  untuk  dapat  melakukan  Musrenbangdus  terlebih  dahulu  sebelum pelaksanaan  Musrenbangdes  di  tingkat  desa  memang  sama  sekali    tidak terselenggara oleh pemerintah tiap-tiap dusun.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Musyawarah  Perencanaan  Pembangnan  Desa  (Musrenbangdes)  adalah suatu  kegiatan  formal  yang  dilakukan    ditingkat  pemerintahan  desa  yang  mana didalamnya  terdapat  musyawarah  mengenai  perencanaan  pembangunan  desa untuk  menemukan  dan  merumuskan    persoalan-persoalan  pembangunan  atau untuk  manampung  kebutuhan-kebutuhan  pembangunan  dari  masyarakat  desa, yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  organisasi-organisasi  desa,  tokoh masyarakat  dan  anggota  masyarakat.  Untuk  mengetahui  seberapa  jauh perencanaan  program  yang  dirumuskan  itu  telah  ‘’baik’’  bahwa  dalam pelaksanaan  musrenbangdes  pemerintah  desa  sudah  mempersiapkan  semaksimal mungkin  untuk  dapat  berjalan  dengan  lancar  acara musrenbangdes  tersebut akan tetapi,  masih  banyak  kendala-kendala  maupun  hambatannya  seperti  masih minimnya  dana  dan  juga  rendahnya  tingkat  kehadiran  baik  aparat  pemerintah Kepenghuluan maupun anggota masyarakat.
Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka  mampu  dan  mau  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  setiap  program  dan kegiatan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  mutu  hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan  pada  proses  pembangunan,  namun  didalam  praktiknya    tidak  selalu diupayakan sungguh-sungguh.
Dipihak  lain,  tumbuh  dan  berkembangnya  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pembangunan  mensyaratkan  adanya  kepercayaan  dan  kesempatan  yang diberikan  oleh  ‘’pemerintah’’  kepada  masyarakatnya  untuk  terlibat  secara  aktif didalam  proses  pembangunan.  Artinya,  tumbuh  dan  berkembangnya  partisipasi masyarakat  memberikan  indikasi  adanya  pengakuan  (aparat)  pemerintah  bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subjek  atau  pelaku  pembangunan  yang  memiliki  kemampuan  dan  kemauan  yang
13 Dr. Aprillia Theresia dan NTP,Msi., 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta, Halaman:220-221.
dapat  diandalkan  sejak  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pemanfaatan hasil-hasil  pembangunan. 14 Kurang  keterlibatan  maupun  partisipasi  masyarakat baik  kehadiran  Saat  didalam  forum  Musrenbangdes  kebanyakan  dari  masyarakat atau  perwakilan  dari  masyarakat  sebagaimana  seperti  biasanya  mereka  hanya datang, diam,  mendengarkan dan tidak mampu  menggeluarkan pendapat mereka.
Dengan  kemampuan  sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  desa merupakan  syarat  mutlak  bagi  keberhasilan  pemerintahan  desa,  artinya  dalam penyusunan  perencanaan  pembangunan  di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal kemampuan  sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  desa  masih  rendah kualitas  dan  kemampuannya  kerena  dapat  dilihat  dari  perumusan  perencanaan pembangunan masih banyak aparat pemerintah desa yang hanya mengikut-ngikut saja  apa  yang  diputuskan  tanpa  ada  masukan  dan  komentar  dan  juga  sulitnya untuk menemukan permsalahan dan fakta yang ada dilingkungan desa itu sendiri. Selama  ini  di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  aparat  pemerintahan
Kepenghuluanpun  tidak pernah  mendapatkan pelatihan khusus mengenai proses perencanaan  pembangunan  oleh    pemerintah  Kecamatan  maupun  Kabupaten. Selama  ini  pemerintah  Kabupeten    memang  memberikan  wewenang  kepada pemerintah  desa  melalui  pemerintah  Kecamatan  untuk  dapat  melalukan Musrebangdes  di  tiap-tiap  Kepenghuluan  tanpa  ada  campur  tangan  dari pemerintahan    Kabupaten.  Akan  tetapi  pemerintah  Kabupaten  tidak  pernah terpikir  untuk  memberikan  dukungan  kegiatan  seperti    pelatihan  dan  bimbingan kemampuan pemerintah desa dalam proses perencanaan.
Ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintahan desa agar pengetahuan  dan  kemampuan  pemerintahan  desa  dalam  proses  musrenbangdes menjadi  lebih  baik  dan  mudah  untuk  dijalankan  sehingga  menghasilkan perencanaan  yang  baik.  Kemampuan  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsi  tersebut  akan  menjadi  tolok  ukur  bagi  pencapaian  kinerja pemerintahan desa.
Artinya, dukungan individu, organisasi, dan sistem yang memadai sangat diperlukan dalam rangka pencapaian kinerja pemerintahan desa. Kemampuan atau kapasitas  yang  dimiliki  oleh  aparatur  desa  (individu)  dan  kepemimpinan  kepada desa  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  muncul  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Namun  demikian,  keberhasilan  pencapaian kinerja  pemerintahan  desa  tidak  hanya  ditentukan  oleh  sekretaris  desa  saja,  oleh karenanya  tuntutan  kemampuan  menyelenggarakan  kepemerintahan  desa  juga menjadi tanggung jawab kepala desa, para kepala urusan dan anggota BPD, BPK . Berkenaan dengan tersebut, upaya peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi penting untuk dilakukan secara terus menerus.
Pertanyaannya  adalah,  sejauhmana  keberhasilan  pemerintah  dalam mengembangkan  kapasitas  pemerintahan  desa,  karena  berdasarkan  uraian sebelumnya ternyata masih terdapat sejumlah persoalan besar yang terjadi di desa desa. Untuk alasan inilah, nampaknya pemerintah dan pemerintahan daerah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan kapasitas atau  kemampuan  pemerintahan  desa,  sehingga  kedepan  desa  tidak  lagi terpinggirkan seperti yang terjadi pada masa lalu.
14 Op.Cit., Dr Aprillia Theresia dan NTP, M.Si, halaman:206-207.
Desa  masa  depan  adalah  desa  yang  mampu  mengelola  potensi  yang  ada berdasarkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  desa  yang  demokratis  dan  memiliki keunggulan  dibidang  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya. 15 Melihat  dan mengamati  dari  hasil  penelitian,  maka  ada  kekurangan-  kekurangan  dalam melaksanakan  perencanana  pembangunan.  Ini  menyebabkan  bahwa  belum optimalnya  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  Kepenghuluan  sehingga hasilnyapun  belum  maksimal,  efektif,  dan  efisien.  Untuk  itu,  aparat  pemerintah Kepenghuluan sebagai pelaksana harus melakukan langkah-langkah yang konkret guna  mengatasi  kekurangan  dan  menjadikan  musrenbangdes  itu  supaya  berhasil dengan baik.
Dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  perlu  diperhatikan  kualitas  atau kemampuan  aparat  pemerintahan  desa,  karena  akan  berpengaruh  pada  kualitas hasil  perencanaan  pembangunan  sekarang  dan    tahun  berikutnya  sehingga  dapat pula berpenggaruh pada proses alokasi anggaran untuk usulan yang dibahas dalam musrenbangdes.  Selain  itu  pelaksanaan  musrenbangdes  penting  ditinjau  agar pelaksanaan  musrenbangdes  tidak  hanya  sebagai  formalitas  saja.  Karena  dewasa ini  muncul  kecenderungan  bahwa  pelaksanaan  musrenbangdes  tidak  dapat dijadikan tolok ukur perencanaan yang partisipatif dan transparansi (keterbukaan) sehingga  output  dari  pelaksanaan  musrenbangdes  tersebut  kurang  sesuai  seperti yang diharapakan.
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Suksesnya Perencanaan
Pembangunan  Di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  Kecamatan  Bagan Sinembah Tahun 2013-2014 .
Adapun  Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Lemahnya  Kapasitas Pemerintah  Desa  Dalam  Membuat  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Menurut Asmara Hadi (2001) Adalah Sebagai Berikut:
1. Lemahnya  Kapasitas  Lembaga-Lembaga    yang  Selama  Ini  Menangani Perencanaan.
Sebagaimana  dalam  penelitian  ini  bahwa  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal kapasitas  ataupun  kemampuan  lembaga-lembaga  pemerintah  desa    masih sangatlah  lemah.  Dapat  dilihat  dari  lemahnya  pengetahuan  lembaga-lembaga LPM, BPK tentan pelaksanaan  perencanaan pembangunan dan bahwa pentingnya perencanaan  tersebut  untuk  dapat  melangkah  lebih  baik  kedepan  dengan  awal upaya  yang  dilakukan  yaitu  musrenbangdes  dan  jika  dilihat  dari  pendidikan formal  mereka  atau  pendidikan  akhir  orang-orang  yang  menduduki  lembaga- lembaga pemerintahan desa  tersebut masih rendah rata-rata dari mereka ada yang pendidikan terakhir Sekolah Menenggah Pertama (SMP) sehingga kontribusi yang mereka berikan tidak dapat memenuhi tuntutan yang ada dan akhirnya berdampak kepada hasil yang diberikan.
Selain  itu  kelemahan  kapasitas  lembaga-lembaga  pemerintah  desa  yaitu  bahwa pada  saat  didalam  forum  musrenbangdes  terlihat  masih  kaku  lembaga  tersebut untuk  dapat  memberikan  masukan  dan  pendapat  mengenai  perencanaan pembangunan  hanya  sedikit  dari  mereka  yang  mampu  mengeluarkan  pendapat sehingga forum musrenbangdes setiap tahunnya  hanya dijadikan sebagai kegiatan
15 Op. Cit., Suryanto, S. S.sos, Halaman: 26-27.
formalitas atau rutinitas pemerintah desa saja. Dan juga pada saat didalam forum musrenbangdes bahwa terlihat kurangnya kekompakan antar lembaga satu dengan lembaga yang lain ataupun dengan aparat pemerintah desa itu sendiri  baik dalam menetapkan perumusan masalah perencanaan pembangunan, dan penentuan skala prioritas maupun kurangnya  kekompakan mereka untuk dapat hadir dalam forum.
2. Kelemahan Identifikasi Masalah
Identifikasi  masalah  merupakan  upaya  untuk  merumuskan  hal-hal  yang tidak dikahendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya keadaan yang  tidak  dikahendaki.  Identifikasi  masalah,  dapat  dilakukan  dengan menganalisis kesenjangan:
1. Antara data-potensial dengan data aktual
2. Antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai.
3. Antara  teknologi  yang  seharusnya  dilakukan/diterapkan  dengan  yang sudah diterapkan.
4. Antara  peraturan  yang  harus  dilaksanakan/diberlakukan  dengan  praktik atau  kenyataan  yang  dijumpai  dalam  penerapan  peraturan-peraturan tersebut.
keadaan  atau  kondisi  serta  masalah-masalah  yang  ada  dilingkungan sekitarnya  baik  berdasarkan  dari  hasil  analisis  fakta  dan  keadaan,  biasannya mengahasilkan  berbagai  masalah  (baik  masalah  yang  sudah  dirasakan  maupun belum  dirasakan  masyarakat  setempat)  sehubungan  dengan  hal  ini,  perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata (real-problms) yang telah dirasakan  masyarakat (felt-problems) artinya,  perumusan  masalah  hendaknya dipusatkan  pada  masalah-masalah  yang  dinilai  sebagai  penyebab  tidak terpenuhinya  kebutuhan  nyata (real-needs) masyarakat,  yang  telah  dapat dirasakan (felt-needs) oleh mereka.
Berkenaan  dengan  itu,  setiap  perumusan  program  harus  sejauh  mungkin mengajak  mereka  untuk  mengemukakan  kebutuhan-kebutuhannya,  tujuan  yang diharapkan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah atau pemilihan kegiatan yang  pemecahan  masalah  mereka  inginkan.  Sebagaimana  yang  terjadi  di kepenghuluan  Bagan  Manunggal  bahwa  terdapat  kelemahan  identifikasi masalah pada forum musrenbangdes oleh aparat pemerintah desa itu sendiri sulitnya untuk menemukan  dan  merumuskan  prioritas  pembangunan  yang  ada  dilingkungan sekitarnya yang akan menjadi usulan perencanaan pembangunan.
Seharusnya  aparat  pemeritah  desa  ataupun  lembaga-lembaga  pemerintah  desa mengetahui  dengan  benar  apa  saja  yang  menjadi  permasalahan  pembangunan didesanya sendiri.
3. Dukungan Data dan Informasi Pemerintahan Yang Lemah
Data  dan  informasi  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan karena  setiap  informasi  harus  didukung  dengan  sebuah  data  agar  informasi tersebut  dapat  dikatakan  fakta  maka  sebuah  data  sangat  diperlukan  dan  data merupakan hal sangat penting karena tanpa adanya suatu data maka belum dapat sesuatu  itu  dikatakan  fakta  yang  ada  dilapangan.  program  yang  baik,  harus mengungkapkan  hasil  analisa  fakta  dan  keadaan  yang  lengkap  yang  menyangkut keadaan,  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  kelembagaan  tersedianya
sarana  dan  prasarana  dan  dukungan  kebijaksanaan,  keadaan  sosial,  stabilitas politik.  Untuk  keperluan  data  dan  informasi  tersebut  dapat  dilakukan  oleh lembaga/aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi.
Data  dan  informasi  diperlukan  guna  mengetahui  dan  lebih  memudahkan dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  dengan  data  dan  informasi  maka akan diketahui apa saja yang sangat diperlukan baik itu data tentang perencanaan pembangunan.  Seperti    data  dan    informasi  tentang  perubahan  yang  terjadi diamasa  lampau    ke  masa  sekarang,  dan  kecenderungan  ke  masa  depan  serta dilengkapi  dengan  penyebab  terjadinya  perubahan-perubahan  tersebut    dan dengan  adanya  suatu  informasi  maka  akan  lebih  lebih  mudah  mengetahui  apa yang  belum  kita  ketahui.  dengan  tujuan  agar  menghasilkan  perencanaan  yang sesuai dengan tuntutan.
Masih  belum  tersedianya  data  yang  akurat  mengenai  potensi  alam  dan  manusia (SDM)  serta  sarana  dan  prasarana  yang  ada  disetiap  Dusun  sehingga  dalam pelaksanaan  Musrenbangdes  seringkali  tidak  mendapatkan  dukungan  data  yang akurat.  Keadaan  ini  dapat  menjadi  hambatan  dalam  penyusnan  perencanaan pembangunan . Bahwa lemahnya data dan informasi pemerintahan Kepenghuluan yang  membuat  salah  satu  penyebab  tidak  suksenya  perencanaan  pembangunan kepenghuluan Bagan Manunggal dikarenakan pemerintahan Kepenghuluan belum mampu  mengumpulkan  data  yang  ada  dilapangan  dan  juga    sulitnya  untuk mendapatkan  informasi  yang  ada  dilapangan  mengenai  pembangunan  karena kurangnya  kegigihan  dan  kemauan  serta  kahendak    aparat  pemerintah Kepenghuluan untuk mengetahuinya.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Yang Lemah.
Seperti halnya pada setiap aktivitas/kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh individu  maupun  organisasi/  kelompok,  sumber  daya  manusia  selalu  menjadi faktor  utama  sebagai  ‘’motor’’  penggerak.  Begitu  pula  halnya  dengan  proses perencanaan  pembangunan.  Perencana  selaku  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) perencanaan  merupakan  faktor  utama  yang  menggerakkan  pelaksanaan perencanaan.  Sebagai  motor  penggerak  perencanaa,  SDM  perencana  menjadi sangat  penting  dan  bahkan  menjadi  kunci  bagi  berhasil  tidaknya  proses perencanaan  pembangunan.  Kualitas  perencanaan  yang  baik  akan  lebih memungkinkan  terciptanya  oleh  SDM  yang  tepat  dan  berkualitas,  sementara  itu perencanaan  yang  lebih  memungkinkan  untuk  dapat  diimplementasikan  dalam program-program pembangunan.
Dengan  demikian  kualitas  perencanaan  yang  baik  sangat  tergantung  pada kemampuan,  keahlian,  dan  keluwesan  dari  para  perencananya. 16 Seperti perencanaan  Pembangunan  desa  yaitu  didalam  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  (Musrenbangdes).  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  desa (kepemimpinan).  Terbatasnya  pengetahuan,  kemampuan  keterampilan  kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting bagi keberhasilan
16 Ruyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Halaman: 24- 25.
penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  karena  kepala  desa  menjadi  ‘’lokomotif’’ bagi  akselerasi  atau  percepatan  pencapaiaan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh karena  itu  mekanisme  pemilihan  kepala  desa  diharapkan  menajdi  pintu  gerbang untuk  memilih  kepala  desa  yang  berkualitas. 17 Seperti  halnya  yang  terjadi  di kepenghuluan  Bagan  Manunggal  bahwa  masih  rendahnya  sumber  daya  mansuia desa  baik  itu  kepela  desa,  perangkat  desa,  BPD  dan  LPM  dapat  dilihat  dari pendidikan akhir yang mana mayoritas aparat pemerintah desa pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)
5. Lemahnya dukungan kegiatan pendamping didalam perencanaan
Dukungan  kegiatan    pendamping  merupakan  kegiatan-kegiatan  baik  yang bersifat  formal  maupun  non-  formal  yang  diselenggarakan,  baik  itu  aparat pemerintah Kepenghuluan, Kecamatan,  maupun pemerintahan Kabupaten seperti kegiatan-kegiatan  pelatihan,  bimbingan  dan  kegiatan  yang  mensosialisasikan tentang  pelaksanaan  Musrenbangdes  dengan  tujuan  agar  pemerintah  desa mengetahui  tentang  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (Musrenbangdes)  agar  penyelenggaraan  Musrenbangdes  dapat  berjalan  dengan baik  sesuai  prosedur  yang  ditentukan.  Akan  tetapi  lain  halnya  dengan    di Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  bahwa  masih  lemahnya  dukungan  kegiatan pendamping  mengenai  perencanaan  yang  ada  di  Kepenghuluan  tersebut  baik  itu kegiatan  formal  maupun  non-formal  mengenai  kegiatan    perencanaan pembangunan  baik  yang  disediakan  atau  difasilitasi  oleh  pemerintah Kepenghuluan, Kecamatan, maupun pemerintahan  kabupaten.
6. Lemahnya Dukungan Pendanaan Untuk Kegiatan Iuran Perencanaan.
Anggaran  atau  dana  merupakan  hal  yang  sangat  penting  jika  ingin menyelenggarakan suatu kegiatan karena tanpa adanya dana atau minimnya dana maka suatu kegiatan tersebut tidak dapat terselenggara dengan baik seperti halnya dalam  menyelenggarakan  kegiatan  Musrenbangdes  memerlukan  dana  dan anggaran yang cukup  agar dapat memfasilitasi segala peralatan dan perlengkapan dalam perencanaan yang diperlukan  jika tidak terpenuhi maka perencanaan tidak dapat  terselenggara  dengan  baik.  Bahwa  masih  minimnya  pendanaan  untuk kegiatan iuran  perencanaan  baik itu  dana  dari  Kepenghuluan  maupun  dana  iuran dari  aparat  pemerintahan  Kepenghuluan  karena  sulitnya  untuk  mengumpulkan dana  dari  aparat  pemerintahan  Kepenghuluan  sehingga  terdapat  banyak kekurangan dari segi peralatan dan perlengkapan dalam Musrenbangdes.
Selanjutnya  menurut  Raharjo  Adisasmita  adapun  faktor-faktor  yang berpengaruh  dalam  proses  penyusunan  rencana  pembangunan  desa  sehingga program yang diusulkan tidak semua disetujui, disebabkan oleh:
1. Lemahnya Sumber Daya Tenaga Perencanaan di Tingkat Desa/ Kelurahan
Sumber  daya  tenaga  dapat  dilihat  dari  bentuk  keterlibatan  maupun partisipasi dari aparat pemerintah desa, lembaga-lembaga pemerintahan desa serta masyarakat untuk mengahadiri maupun ikut terlibat dalam forum Musrenbangdes. Dengan  meluangkan  dan  memberikan  tenaga,  waktu,  kesempatan  dan  mau meninggalkan  aktivitas  yang  biasa  dilakukan  sehari-hari  untuk  menghadiri pelaksanaan Musrenbangdes.
17 Op. Cit., Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Halaman 34.
Karena  sumber  daya  tenaga  dari  mereka  sangat  diperlukan  yaitu keterlibatan  dalm  forum  Musrenbangdes  dengan  ikut  berpartisipasi  dan  juga mampu untuk mengeluarkan argumen-argumen serta pendapat dengan satu tujuan dan  menunjukkan  suatu  kekompakan  maka  barangkali  usulan  program pembangunan  akan  dapat  diterima  dan  mudah  untuk  masuk  dalam  usulan begitupun  sebaliknya  jika  partisipasi  rendah  dan  tidak  mampu  merespon  serta mengeluarkan  argumen  maupun  pendapat  maka  adapun  usulan  program  yang ingin dirumuskan barangkali sulit untuk diterima.
Sebagaimana  di  Kepenghuluan  Bagan  Manuggal  masih  dikatakan  lemahnya sumber daya tenaga dalam proses penyusunan perencanana pembangunan seperti keterlibatan  maupun  partisipasi  baik  oleh  aparat  pemerintah  Kepenghuluan, lembaga-lembaga  pemerintahan  Kepenghuluan  serta  anggota  masyarakat  untuk dapat  meluangkan  dan  memberikan  tenaga  serta  waktu  dan  kesempatan  untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan Musrenbangdes
2. Terbatasnya Waktu
Waktu  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  proses  penyusunan perencanaan  pembangunan  karena  waktu  sangat  diperlukan  untuk  mengukur keefektifan  perencanaan.  Dengan  waktu  yang  cukup  kita  bisa  melakukan  dan membahas perencanaan pembangunan dengan baik.  Keterbatasan waktu menjadi salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  proses  penyusunan  rencana pembangunan  di  Desa/Kelurahan  karena dengan  waktu  yang  sedikit  dan  terbatas maka  sulit  untuk  membahas  dan  merumuskan  serta  menyetujui  program  yang diusulkan.  Dalam    pelaksanaan  Musrenbangdes  di  Kepenghuluan  Bagan Manunggal dilihat dari segi waktunya sangat terbatas.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mengikuti Program Tahun Lalu
Badan  Perencananaan  Pembangunan  Daerah  atau  disingkat  dengan Bappeda,  adalah  lembaga  teknis  daerah  di  bidang  penelitian  dan  perencanaan pembangunan  daerah  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  badan  yang  berada dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Gubernur/  Bupati/  Walikota  melalui Sekretaris  Daerah.  Badan  ini  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Gubernur/ Bupati/Walikota  dalam  penyelenggaraaan  pemerintahan  daerah  dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan.
Akan  tetapi  Banyak  pihak,  baik  dikalangan  negara-negara  yang  sudah maju  maupun  dilingkungan  negara-negara  yang  sedang  berkembang  yang  sudah lama  terlihat  dalam  diskusi  tentang  dimana  kedudukan  yang  paling  tepat  dari suatu  badan  sentral  yang  bertanggungjawab  melakukan  perencanaan.  Dikatakan bahwa  dimanapun  letak  kedudukan  badan  perencanaan  ditempatkan,    jalur pertanggungjawabannya  adalah  langsung  kepada  kepala  pemerintahan.  Dalam hubungan  ini  para  ahli  administrasi  pembangunan  nampaknya  tidak  menggalami kesulitan  untuk  menyepakati  bahwa  suatu  badan  perencanaan  pembangunan, karena  sifat  tugasnya  fungsional  seyogyanya  merupakan  organisasi  yang  kecil akan tetap dengan tingkat profesionalisme dari para perencana yang tinggi dengan integritas yang terjamin.
Kecilnya  organisasi  perencanaan  pembangunan  berangkat  dari  pendapat  bahwa suatu  badan  perencanaan  memang  tidak  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  yang sifatnya  operasional  karena  kegiatan  operasional  diserahkan  kepada  satuan  kerja yang sifatnya dapat sektoral. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Kepenghulan
Bagan Manunggal baik itu ditahun-tahun yang lalu hingga sekarang  bahwa tidak terlibatnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Musrenbangdes.
4. Perencanaan Yang Tidak Terintegrasi.
Pembangunan  berorientasi  pada  masyarakat  bearti  hasil  pembangunan yang  akan  dicapai  akan  bermanfaat  dan  berguna  bagi  masyarakat  setempat, berbagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  didalam  perencanaan  program pembangunan  dapat  dibentuk  atau  diciptakan.  Hal  ini  sangat    tergatung  pada kondisi  masyarakat  setempat  baik  kondisi  sosial,  budaya,  ekonomi,  maupun tingkat  pendidikannya.  Dalam    menetapkan  program  pembangunan  harus mendapatkan  sejumlah  usulan  program  pembangunan  yang  sudah  disepakati apabila ternyata diperlukan perubahan atau perbaikan atas kesepakatan yang telah diambil  rangkaian  proses  ini  harus  diulangi  lagi,  sehingga  seluruh  masyarakat merasa hasratnya telah ditampung dan pada akhirnya mereka akan merasa memiki hasil dari perencanaan pembangunan tersebut.
Perencanaan  yang  terintegrasi  ataupun  perencanaan  yang  terpadu    memiliki beberapa  indikator  yaitu  adanya  suatu  tujuan  bersama,  adanya  keterkaitan  antar sasaran  dalam  pencapaian  tujuan  bersama,  adanya  satu  kesatuan  wilayah, keterkaitan antar input sumber daya, keterkaitan antar output kegiatan, penerapan pendekatan sistem berkelanjutan, pengelolaan masing-masing unsur secara efisien dan  efektif.  Apabila  indikator-indikator  tersebut  dapat    dilakukan  pada  saat Musrenbangdes  maka  akan  menghasilkan  perencanaan  pembangunan  yang terintegrasi.  Sebaliknya      perencanaan  pembangunan  yang  terjadi  di Kepenghuluan Bagan Manunggal bahwa dilihat dari hasilnya belum menerapkan indikator-indikator  perencanaan  yang  terintegrasi  sehingga  diperoleh  hasil  yang tidak  maksimal  dan  efisien  maka  dari  itu  dinilai  perencanaan  tersebut  tidak terintegrasi.
5. Pengalokasian  Proyek  Tidak  Efektif  dan  Tidak  Beradasarkan  Skala Prioritas.
Pembangunan  yang  efektif,  bukanlah  semata-mata  karena  adanya kesempatan,  tetapi  merupakan  hasil  dari  penentuan  pilihan-pilihan  kegiatan, bukan hasil ‘ ’trial and error’’ tetapi akibat dari perencanaan yang baik karena itu perlu  untuk  selalu  diingat  bahwa,  kegiatan  perencanaan  pembangunan  yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik.  Dengan kata lain, pembangunan  yang  baik  harus  direncanakan  sebaik-baiknya.  Sebagaimana pengertian  perencanaan  itu  sendiri  diantara  sebagai  suatu  proses  pemilihan  dan menghubung-hubungkan  fakta  serta  menggunakannnya  untuk  menyusun  asumsi- asumsi  yang  diduga  bakal  terjadi  dimasa  mendatang,  untuk  kemudian merumuskan  kegiatan-kegaiatan  yang  diusulkan  demi  tercapainya  tujuan-tujuan yang  diharapkan  (Terry,  1960)  dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai  kegiatan-kegiattan  yang  harus  dilaksanakan  demi  tercapanya  tujuan yang diharapkan atau yang dikahendaki. 18
Pembangunan  seyogyanya  dimulai  menemukenali  potensi  dan  kebutuhan dari  masyarakat  penerima  manfaat  dan  penanggung  resiko.  Langkah  selanjutnya adalah mencari cara dan upaya untuk mewujudkannya. Dengan demikian kegiatan
18 Op. Cit Dr Aprilia Theresia, NTP, M.Si. Dkk, Halaman: 250-251
pembangunan  yang  mencakup  perencanaan  beranjak  dari  keinginan  dan kemampuan masyarakat penerima manfaat.  Perumusan kebijakan serta pemilihan prioritas  yang  tajam  terpercaya  merupakan  sarana  untuk  mengejewantahkan  apa yang tercantum dalam perencanaan program pembangunan dukungan masyarakat, terutama  masyarakat  lokal,  dapat  dilakukan  dengan  berperan  aktif  dalam  proses perecanaan.  Peran  aktif  masyarakat  dapat  berarti  berperan  langsung  dalam berbagai  proses  politik  dan  perwakilan,  dalam  proses  perumusan  program,  peran juga  bisa  dilakukan  secara  tidak  langsung  misalnya  dengan  pemberdayaan masyarakat  (motivator),  menjadi  penasehat  dan  juru  bicara  masyarakat (advocate ),  menjadi  penengah  antara  masyarakat  dengan  pengambil  keputusan (mediator), menjadi penyebar informasi dan menjadi tokoh masyarakat informal 19 Sebagaimana  hasil  dari  Musrenbangdes  di  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal bahwa  menunjukkan  pengalokasian  proyek  tidak  efektif  dan  tidak  berdasarkan skala  prioritas  yang  mana  dari  proses  perencanaan  yang  tidak  baik  tidak  sesuai dengan  tujuan  dan  keinginan  masyarakat  sehingga  hasilnya  tidak  besar manfaatnya bagi masyarakat.
Memang  secara  umum  pengalokasian  proyek  sangat  dipentingkan  bagi setiap pembangunan baik yang telah berjalan maupun sedang dan belum berjalan sangat dibutuhkan masyarakat demi memudahkan kelangsungan aktivitas mereka sehari-hari akan tetapi alangkah baiknya  dengan penerimaan usulan proyek  yang tidak  meyeluruh  aparat  pemerintah  Kepenghuluan  dan  juga  bersama  lembaga- lembaga  pemerintahan  Kepenghuluan  lebih    teliti,    jeli    dan  meilihat  fakta  serta keadaan yang ada dilingkunagn desa tersebut dalam melihat pembangunan mana saja  yang  memang  sangat  dibutuhkan  sekali,  sehingga  akan  berdampak  kepada pengalokasian proyek tersebut yang dinilai efektif dan berdasarkan skala prioritas.
Sebagaimana  usulan  pembangunan  semenisasi  jalan  dan  pengerasan  serta  Box cullver  yang  berada  di  Dusun  Manunggal  Makmur  khusunya  disekitar  jalan menuju  kantor  penghulu  dan  juga  usulan    pembangunan  Drainase  dan  puskemas yang  berada  Manunggal  Jaya.  Dan  jika  dilihat  dari  tingkat  prioritasnya dibandingkan  pembangunan  yang  berusaha  diusulkan  akan  tetapi  tidak  diterima dan  tidak  masuk  dalam  usulan  seperti  pembangunan  semenisasi  jalan  dan  aucas serta  renovasi  jembatan  yang  ada  di  Dusun  Manunggal  Jaya  dan    pembangun jembatan  yang  berada  di  Dusun  Manunggal  Makmur  yang  sangat  dibutuhkan yang mana jalan tersebut yang sering dilalui oleh masyarakat maupun masyarakat yang  bekerja  sebagai  petani  menuju  kekebunnya  masing-masing  dan  juga jembatan  yang  dilalui  mengalami  kerusakan.  Suatu  hal  yang  perlu  diperhatikan dan juga dilihat dari tingkat prioritasnya yaitu sangat dibutuhkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  tentang  perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksenya  perencanan  pembangunan  di  Kepenghuluan  bagan  manunggal kecamatan  bagan  sinembah,  maka  pada  bab  ini  akan  dikemukan  beberapa kesimpulan dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait:
19 Op. Cit., Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. Halaman: 310.
1. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)    Bagan  Manunggal  terdiri  dari  kegiatan  pembentukan tim  penyelenggara  Musrenbangdes  (TPM),    sosialisasi,  Musrenbangdus dengan tujuan untuk menampung dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan  yang  ada  di  setiap  Dusun,  Musrenbangdes  dilakukan  untuk menjaring  aspirasi  dan  menyusun  arah  dan  kebijakan.  Musrenbangdes  di Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  dikatakan  belum  optimal  dan  belum melakukan  perencanaan  yang  baik  karena  dapat  dilihat  dari  lemahnya kemampuan  aparat  pemerintah  desa  dan  juga  masyarakat    dalam melaksanakan musrenbangdes masih ada kekurangan-kekurangan baik itu kemampuan sumber daya manusia ataupun  secara teknis pelaksanaannnya dan  kinerjanya  juga  belum  optimal    belum  mengikuti  prosedur  maupun tahapan  Musrenbangdes  sehingga  hasil  yang  diperoleh  belum  efektif, efisien,    belum  maksimal  dan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksenya perencananan pembangunan  Kepenghuluan  Bagan  Manunggal  yaitu  bahwa  lemahnya kapasitas  lembaga-lembaga  yang  selama  ini  menanggani  perencanaan, kelemahan  identifikasi  masalah,  lemahnya  dukungan  data  dan  informasi pemerintahan, kualitas sumber daya desa yang lemah, lemahnya dukungan kegiatan pendamping dalam perencanaan, lemahnya dukungan pendanaan untuk  kegiatan  iuran  perencanaan,  lemahnya  sumber  daya  tenaga perencanaan,  terbatasnya  waktu,  perencanaan  pembangunan  yang  tidak terintegrasi  dan  pengalokasian  proyek  tidak  efektif  dan tidak  berdasarkan skala prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Referensi
Sunyoto Usman.  2010. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Raharjo Adisasmita.  2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta Graha Ilmu Riant Nugroho. 2003. Reinventing Pembangunan . Jakarta: PT Elex Media  Komp putindo.
Diana Conyers, 1991, Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga : SuatuPenganta. Yog- Yakarta: Graha Ilmu.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008.
Raharjo Adisasmita, 2006. Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Taliziduhu Ndraha. 2009. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyara- Kat Tinggal Landas .  Rineka Cipta: Jakarta. Hagul Peter. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat . Cv Rajawali:  Jakarta
Inu Kencana Syafii. 2005. Pengantar ilmu Pemerintahan .  PT Refika Aditama :Bandung.
Bintaro Tjokroamidjojo.  1996. Perencanaan Pembangunan . Gunung Agung: Jakarta.
Bugin Burhan. 2009. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Media.
Moleong lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Suryanto Dkk. 2009. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa . Jakarta: pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah- Lembaga Administrasi Negara.
Sait Abdullah. Dkk ‘’ Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pelaks- sanaan  Otonomi  Daerah’’ Jurnal  Transformasi    Administrasi.Volume I. No.01.2011. Halaman 41-42
Wahjudin Sumpeno. 2011. Prencanaan Desa Terpadu (konsep, Kerangka kerja dan  praktek  dalam  penyusunan  rencana  Pembangunan  des  diIndonesia . Banda Aceh-Indonesia: Read.
Sutero Eko. Dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia . Yogyakarta: Forum Pengembangan  pengembangan pembaharuan desa (FPPD).
Wisnu Hidayat. Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Partisipatif. Yogyakarta Yogayakarta : YPAPI.

## Skripsi
Hadijah.  2009. Analisis  Pelaksanaan  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes)  di  Desa  Karya  Tani  Kecamatan  Kempas  Kabupaten Indragiri  Hilir .  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik. Universitas Riau.
Akbar  Hidayat.  2011. Perencanaan  Pembangunan  Di  Kabupaten  Pelalawan  ( Studi  Kasus:  Kecamatan  Langgam  Tahun  2012-2013). Skripsi.  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
Heri  Saputra.  2013. Dinamika  Musrenbang  Kecamatan  Dalam  Pelaksanaan Perencanaan  Pembangunan  Di  Kota  Pekanbaru .  Skripsi.  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
Haricha Dwi Randa. 2010. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Tahun  2014). Skripsi.  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan. Pembangunan Nasional.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  66  Tahun  2007  Tentang  Perencanaan Pembangunan Desa.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hilir  No.  08  Tahun  2009  Tentang Pemabangunan Kawasan Kepenghuluan.