Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 4, No. 2, 2013, Hal. 127-149
Legalitas dan Motivasi NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya

## Jerry Indrawan
Abstract
The Arab Spring phenomena attack Tunisia, Yemen, and Egypt in early 2011, has finally infected Libya. Massive demonstration toward Colonel Muammar Gaddafi carried out by a group of people in the society that want changes in Libya to be more democratic. In order to maintain his leadership and control over Libya, Gaddafi has no hesitation to use military strength to face the demonstrator. Consequently, many civilian become casualties of such use of force. Based on the situation in Libya, The  United  Nation  (UN)  takes  action.  The  UN  Security  Council  issued UN  Resolution  1970,  and  then  followed  by  UN  Resolution  1973.  This UN Resolution 1973 then used to legitimate NATO in conducting their so called ‘humanitarian intervention’ to Libya. This course of action is done without UN consent. In other words, NATO sent their multinational forces, lead by the United States, to perform an invasion to a sovereign state. This paper will observe NATO reason and motivation to justify their action in Libya. Do they really want to uphold human rights by saving lives or it’s only part of their campaign to extend their power, to have a full control over Libya.  It is very interesting for us to see how NATO legitimated  themselves,  and  also  what  motivate  them  to  do  such operation in Libya.
Keywords:  Humanitarian  Intervention,  NATO  Legality  and  Motivation, the United States Involvement, and Oil.

## Pendahuluan
Libya  terletak  di  Afrika  Utara  berbatasan  dengan  Mesir  di  sebelah  Timur, Tunisia  di  bagian  Barat,  Chad  dan  Niger  di  sebelah  Selatan  serta  Aljazair di  Barat  Daya.  Sebagian  besar  wilayah  Libya  merupakan  gurun  pasir. Ini  yang  menjadikan  alasan  mengapa  populasi  penduduk  lebih  banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania. Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Toareg, dan Toubou. Konflik di  Libya  ini    menarik  untuk  kita  pelajari  karena  tidak  seperti  umumnya
konflik  yang  terjadi  di  Afrika  yang  didasari  oleh  masalah-masalah  seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.
Menurut  Paul  Tiyambe  Zeleza,  tipikal  konflik  di  Afrika  tidaklah terlalu berbeda dengan konflik yang terjadi di belahan dunia lainnya. Yang membedakan  hanya  banyaknya  jumlah  konflik  yang  terjadi  di  satu  benua Afrika saja (Williams, 2011: 4). Bahkan, sejak tahun 1970, terjadi lebih dari 30 perang di benua ini. Di tahun 1996 saja, 14 dari 53 negara di Afrika terlibat dalam konflik bersenjata, di mana jumlah ini mengakibatkan 8 juta pengungsi dan internal displaced persons (Welsh, 2004: 126-127). Praktis hanya beberapa negara saja yang tidak terlalu parah mengalami konflik, itu pun tetap ada konflik walaupun dalam skala minor. Akan tetapi, sebab  konflik di Libya sangatlah berbeda. Fenomena Arab Spring yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir yang mengawali konflik Libya (Salma, 2012). Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa angin perubahan terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini (Index Mundi, 2012).
Kejadiannya ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang  pengacara  yang  dikenal  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah (BBC,  2011).  Meski  dikabarkan  polisi  sudah  membebaskan  pengacara  itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 41 tahun, Kolonel Moammar Gaddafi,  secara  khusus.  Mereka  menyerukan  pergantian  kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung  dengan  damai,  namun  dalam  beberapa  hari  jumlah  warga yang protes semakin banyak. Pada tanggal 17 Februari, terjadi protes besar- besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri.  Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Gaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Gaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.
Demi  mempertahankan  kendalinya  atas  kepemimpinan  di  negara tersebut,  Gaddafi  bahkan  tidak  segan-segan  memerintahkan  pasukannya untuk  mengambil  tindakan  apapun  yang  diperlukan.  Di  samping  dengan menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi. Dipicu  eskalasi  yang  semakin  tinggi,  ketegangan  lalu  meningkat  menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.  Bahkan, pada tanggal 22 Februari, The Economist menggambarkan protes di Libya sebagai “pemberontakan untuk merebut kembali Libya dari tangan otokrat yang paling lama memimpin di dunia (The Economist, 2011).”
Pihak  pemberontak  lalu  mendirikan  pemerintahannya  sendiri  yang dinamakan  Libyan  National  Council  atau  National  Transitional  Council (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota yang terletak di bagian timur Libya. Oleh karena itu, Benghazi kemudian menjadi identik dengan  kaum  pemberontak.  Merasa  kekuasaannya  semakin  terancam, Gaddafi  tanpa  ampun  memerintahkan  pasukannya  untuk  menembak  dan menghabisi  siapa  saja  yang  melawannya.  Sampai  dengan  akhir  februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa (BBC, 2011). Atas  tindakan  tak  berperikemanusiaan  tersebut,  International  Criminal Court  (ICC)  memperingatkan  Gaddafi  dan  anggota  pemerintahannya bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. International Federation for Human Rights (FIDH) menyimpulkan, Gaddafi telah  menerapkan  strategi  bumi  hangus.  Hal  ini  wajar  untuk  takut  bahwa ia  telah  memutuskan  untuk  menghilangkan  sebagian  besar  warga  Libya yang berdiri melawan rezim dan, selanjutnya, untuk secara sistematis dan tanpa pandang bulu menindas warga sipil. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 7 Statuta Roma ICC (Fidh, 2011).
Menyikapi  tindakan  militeristik  rezim  Gaddafi  terhadap  warganya sendiri,  Dewan  Keamanan  PBB  kemudian  mengeluarkan  Resolusi  1970 untuk  memberlakukan  embargo  senjata,  membekukan  aset  Gaddafi  dan sepuluh  orang  yang  termasuk  dalam  lingkaran  dekatnya,  dan  melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbauan untuk memberikan bantuan kemanusiaan  bagi  Libya.  Resolusi  tersebut  juga  menyerukan  kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. DK PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, no-fly zone (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.
Masalah utama muncul ketika pada 19 Maret dini hari, pasukan koalisi yang  dipimpin  oleh  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Perancis  melancarkan operasi  Odyssey  Dawn . Mereka  mulai  memasuki  dan  menyerbu  target- target  pemerintahan  di  Libya  dengan  alasan  untuk  menegakkan  Resolusi 1973.  Setelah  sekitar  lima  hari,  tongkat  kendali humanitarian  intervention di Libya  diambil  alih  oleh  pasukan  koalisi  NATO  melalui  Operation  Unified Protection. Pada tanggal 24 Maret, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara.
Pertanyaan  muncul  di  benak  kita  terkait  legalitas  dari  intervensi kemanusiaan  yang  dilakukan  pasukan  koalisi  NATO,  apakah  mereka
memiliki  justifikasi  untuk  melakukan  tindakan  tersebut?  Lalu,  motivasi apakah  yang  melandasi  NATO  untuk  melakukan  intervensi  kemanusiaan di Libya? Apakah benar-benar karena ingin menegakkan hak asasi manusia dan mencegah meluasnya genosida, atau memang ada faktor-faktor lain yang menjadi  penyebab?  Tulisan  ini  akan  membahas  dua  problematika  terkait legalitas dan motivasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

## Intervensi Kemanusiaan
Intervensi  ( intervention )  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya  (Coady,  2002:  10).  Intervensi  juga  dapat  diartikan  sebagai bentuk  campur  tangan  diktatorial  terhadap  urusan  dalam  negeri  suatu negara,  yang  mencakup  penggunaan  ancaman  kekerasan  atau  pelemahan ekonomi secara substansial (Donnelly, 1983: 311).
Beberapa  analis  menggunakan  terminologi forcible atau  pemaksaan, yang memiliki dua skala pengukuran. Skala rendah intervensi bisa diartikan sebagai tindakan mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara, sedangkan skala  tinggi  adalah  dengan  melakukan  tindakan  koersif  yang  bisa  berupa upaya-upaya  militer  (Nye,  2009:  166-167).  Walaupun  demikian,  intervensi tetap menjadi salah satu elemen dalam hubungan internasional dewasa ini, meskipun jelas sangat bertentangan dengan norma hukum dan moral.
Sementara,  istilah humanitarian merupakan  istilah  yang  pada  saat  ini lazim  digunakan  untuk  menunjukkan  intervensi  yang  ditujukan  untuk menyelamatkan  warga  negara  asing  dari  bahaya  yang  sedang  dilakukan, atau akan dilakukan, terhadap mereka oleh otoritas negara yang seharusnya melindungi mereka (2002: 11-12). Berdasarkan definisi tersebut, humanitarian intervention merujuk  kepada  suatu  keadaan  di  mana  suatu  negara  atau gabungan  dari  beberapa  negara  mengerahkan  kekuatan  militernya  untuk membantu mengatasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di wilayah negara lain.

## Pro Kontra Intervensi
Masalah  intervensi  kemanusiaan  muncul  dalam  kasus-kasus  di  mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara telah kolaps dan hukum tidak berlaku lagi (Wheeler, 2000: 27). Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dewasa ini sudah berkembang menjadi masalah internasional, tetapi apakah
legitimasi menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah pelanggaran itu terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan. R.J. Vincent mengatakan apabila sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan (Vincent, 1986: 127).
Kritik  yang  mempertanyakan  tentang  pelanggaran  kedaulatan  Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan:
“… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity ? (Guraizu, 2008: 7).  Pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kemanusiaan  merupakan prioritas  utama  yang  seharusnya  melandasi  setiap  operasi  intervensi. Jika  tragedi  kemanusiaan  terjadi  di  suatu  negara,  maka  sudah  merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip Responsibility to Protect yang menyatakan bahwa “ State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself, but, where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non- intervention yields to the international responsibility to protect .” Kedaulatan suatu negara berarti tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal memerankan tanggung jawab tersebut maka komunitas internasional-lah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pada saat tersebut, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.
Di  sisi  lain,  Hedley  Bull  menekankan  pada  bahaya  yang  ditimbulkan praktek tersebut  pada ketertiban masyarakat dunia. Ia mengatakan bahwa negara-negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena ketidakinginan mereka untuk mengancam aturan kedaulatan negara lain dan prinsip non-intervensi, serta tidak mengakui hak untuk melakukan intervensi  terhadap  sebuah  negara,  oleh  suatu  negara  (Bull,  1984:  193). Pandangan ini diperkuat oleh konsep keamanan kolektif ( collective security ), di  mana  kumpulan  negara-negara  anggota  (kolektif)  berjanji  untuk  tidak menggunakan  kekuatan  senjata  terhadap  sesama  anggotanya,  kecuali  jika salah  satu  anggota  menyerang  anggota  lainnya  terlebih  dulu.  Akan  tetapi, konsep ini hanya berlaku pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi, seperti  dalam  non-blok  contohnya.  NATO  tidak  dikategorikan  masuk dalam keamanan kolektif karena dibuat sebagai tandingan Pakta Warsawa, alias  ancamannya  datang  dari  luar  kolektif  (Barash  dan  Webel,  2009:  323). Masalahnya,  ketika  NATO  praktis  tidak  ada  organisasi  tandingan  yang mampu  menandinginya  lagi,  bolehkah  sekarang  ia  menggunakan  prinsip
intervensi  kemanusiaan  pada  siapapun  yang  dianggapnya  berpotensi menentangnya?
Pada abad ke-19 pun, seorang John Stuart Mill bahwa kewajiban moral tertinggi  dari  masyarakat  dunia  adalah  untuk  menghormati  hak  untuk menentukan nasib sendiri. Komunitas politik harus menghargai prinsip self- government dari sebuah negara, karena dengan cara inilah mereka menyadari nilai-nilai kebebasan dan kebajikan. Pihak luar tidak boleh mengintervensi proses ini, karena menurut Mill melalui perjuangan yang sulit untuk merdeka dari  sebuah  negara,  berdasarkan  usaha  mereka  sendiri,  maka  nilai-nilai kebajikan tersebut akan muncul (Welsh, 2004: 60).
Nicholas  Wheeler  mengatakan  bahwa  ada  empat  syarat  di  mana sebuah  intervensi  dianggap  memiliki  kualifikasi  sebagai  sebuah  intervensi kemanusiaan.  Pertama,  harus  karena  adanya  darurat  kemanusiaan  yang tinggi sifatnya. Kedua, penggunaan kekuatan senjata harus menjadi pilihan terakhir.  Ketiga,  harus  memenuhi  syarat  proporsionalitas,  dan  keempat harus ada probabilitas tinggi yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan senjata akan memperoleh hasil kemanusiaan yang positif (2000: 33-34).
Prinsip ius  ad  bellum (hukum  tentang  keabsahan  perang)  harus diperhatikan juga di sini, karena prinsip ini menentukan sebuah perang dapat diterima atau tidak. Beberapa kriterianya adalah, pilihan terakhir; mempunyai kewenangan  yang  sah;  tujuan  yang  benar  dan just  cause ;  kemungkinan keberhasilan besar; bertujuan akhir untuk perdamaian (Kolb dan Hyde, 2008: 9-14).  Saat  ini,  dalam  masyarakat  internasional ius  ad  bellum telah  berubah menjadi ius  contra  bellum (hukum  yang  melarang  perang).  Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, setiap negara dilarang melakukan tindakan keras, kecuali sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan  dari  Dewan  Keamanan  PBB,  atau  dalam  rangka  menegakkan hak  rakyat  untuk  menentukan  nasibnya  ( self-determination ).  Serupa  halnya dengan  hukum  internasional,  semua  hukum  nasional  juga  melarang warganya  menggunakan  tindakan  keras  terhadap  pemerintah  atau  badan- badan penegak lainnya (Ambarwati, 2010: 48-49).
Dalam  praktiknya,  belum  ada  satu  kasus  intervensi  sekalipun  sejak tahun 1945 yang memenuhi semua syarat-syarat ini, dan juga sangat tidak masuk  akal  untuk  berpikir  bahwa  kasus-kasus  intervensi  di  masa  depan akan mampu memenuhi secara sempurna empat kriteria di atas. Seharusnya, masyarakat internasional melakukan segala daya upaya, baik secara individu maupun  kolektif,  untuk  mempengaruhi  dan  membujuk  para  pemimpin negara untuk hidup dalam etika solidaritas yang bertanggung jawab (2010: 52). Beberapa kasus intervensi yang sempat terjadi di Afrika pun, seperti di Somalia, Rwanda, dan Sierra Leone menghadapi hambatan struktural terhadap intractable conflict yang terjadi di sana. Daniel Bar-Tal banyak membahas isu- isu terkait intractable conflict ini, terutama kasus Palestina dan Israel (Bar-Tal,
1998: 22-50). Selain itu, faktor utama kegagalan memang karena kontradiksi- kontradiksi  yang  terjadi  dalam  pemahaman  tentang  konsepsi  intervensi kemanusiaan itu sendiri (2004: 132-139).
Dalam  Piagam  PBB,  larangan  menyerang  terhadap  sebuah  negara adalah  sebuah  prinsip  yang  sangat  fundamental,  dan  tindakan  bela  diri terhadap serangan bersenjata adalah satu-satunya justifikasi yang paling jelas terhadap negara-negara yang menggunakan paksaan. Pasal 2 ayat 7 menjadi jaminan  bahwa  tidak  ada  upaya-upaya  mencampuri  urusan  dalam  negeri sebuah  negara.  Seperti  yang  telah  disebutkan,  memang  tahun  sejak  1945 cukup banyak terjadi intervensi militer, yang terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu,  akan  tetapi  PBB  secara  rutin  selalu  mengutuk  tindakan  tersebut (Roberts, 1993: 431).
Sejauh  NATO,  yang  adalah  anggota  tetap  DK  PBB,  peduli,  situasi  ini memperumit  masalah  legalitas  dari  penggunaan  kekuatan  internasional. Pasal 27 dari Piagam PBB, seperti yang sudah disebut di atas, secara tidak langsung adalah sebuah “penjelmaan” dari asas ius ad bellum . Pasal tersebut memberikan anggota tetap dari DK PBB sebuah hal veto khusus, yang mana tidak  mewajibkan  mereka  untuk  abstain  dari  pemungutan  suara  apabila mereka sendiri terlibat dalam sengketa internasional. Kekebalan secara de facto dari segala upaya-upaya penegakan hukum (termasuk penggunaan angkatan bersenjata)  terhadap  tindakan  agresi  yang  dilakukannya  sendiri  (maupun sekutunya) sekarang telah meningkat menjadi “hak khusus” yang diperoleh NATO sebagai organisasi militer regional, dan juga untuk mendukung klaim globalnya terhadap kekuasaan. Memang faktanya seperti ditunjukkan ketika NATO  mengintervensi  Yugoslavia,  masyarakat  internasional  tidak  bisa mengambil tindakan yang efektif terhadap “intervensi kemanusiaan” sepihak oleh NATO, selama anggota tetap DK PBB terus menggunakan hak vetonya (Kochler, 2000: 25).
Argumen-argumen  di  atas  memang  menarik  karena  masing-masing secara akademis memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, secara praktis biasanya sebuah negara tidak akan mengambil resiko untuk berperang  di  perang  orang  lain  hanya  karena  alasan-alasan  kemanusiaan. Negara akan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya ketika mereka menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, negara juga tidak ada urusan membahayakan nyawa pasukannya tempur, maupun personel non-militernya untuk  menyelamatkan  nyawa  orang  asing.  Kepentingan  pasti  bermain  di sini, untuk itu akan penulis akan lebih menjelaskan terkait motivasi apa yang melandasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan ke Libya.
Walaupun diindikasikan ada asas “ just cause ” terkait intervensi NATO, situasi  di  Libya  tidak  cukup  terlihat  serius  alasan  mengintervensi  demi menurunkan  rezim  Gaddafi,  atau  lebih  tepatnya  memaksakan  perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak
Libya.  Bahaya  dari  perubahan  rezim  lebih  besar  daripada  intervensi kemanusiaan.  Banyak  dari  penduduk  sipil  tak  berdosa  akan  terbunuh, kemungkinan terjadinya instabilitas kawasan akan membesar, dan biaya serta resiko  pengiriman  pasukan  akan  tinggi  mengingat  perlunya  menurunkan pasukan darat di sana. Karena itu, banyak sekali bermunculan kritik terkait dengan serangan militer NATO ke Libya. Resolusi 1973 yang pada mulanya ditujukan  sebagai  instrumen  penjaga  agar  Gaddafi  tidak  semakin  kejam, diterjemahkan  menjadi  serangan  militer  masif  di  wilayah  teritorial  Libya. Selain itu jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil dan awak media juga menjadi target kecaman banyak kalangan.

## Alasan Kemanusiaan atau Alasan Politis?
Terkait legalitas intervensi, menurut Walzer, justifikasi terhadap aksi intervensi dapat  digolongkan  menjadi  tiga  bagian.  Pertama,  sebuah  intervensi  dapat dikatakan  legal  apabila  mendapatkan  mandat  dari  lembaga  internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi untuk  mempertahankan  kedudukan  mereka  menghadapi  ancaman  dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah alasan kemanusiaan. Intervensi  dilakukan  dengan  tujuan  menyelamatkan  nyawa  manusia  dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut (Walzer, 1977: 86-108).
Apabila  kita  lihat  tiga  alasan  intervensi  mendapatkan  justifikasinya, maka untuk alasan pertama dan kedua intervensi di Libya bisa dibilang tidak sah. Di Libya, intervensi dilakukan atas inisiatif pasukan koalisi dan bukan atas  mandat  PBB  atau  institusi  internasional  yang  berwenang.  Sedangkan pihak Libya (pemerintahan Gaddafi) sendiri jelas tidak meminta negaranya diintervensi,  sama  sekali  berbeda  dengan  kasus  Perancis  yang  dimintai bantuannya oleh Pemerintah Mali untuk menghadapi pemberontak di Mali Utara (Aljazeera, 2013). Berbeda jika dilihat bahwa pada saat itu representasi yang  mewakili  rakyat  Libya  adalah  NTC  maka  intervensi  yang  dilakukan bisa dikatakan sah.
Ditinjau dari alasan kemanusiaan, memang saat itu telah jatuh cukup banyak  korban,  sekitar  2.000  orang  tewas  pada  masa-masa  awal  revolusi, terutama di Benghazi dan kota-kota sekitarnya (Kuperman, 2013: 111). Karena alasan itulah, intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin bertambah. Jadi secara moral, intervensi di Libya dilakukan untuk menyelamatkan  warga  sipil  Libya  dari  kekejaman  Gaddafi.  Apabila  tidak dilakukan intervensi, dikhawatirkan korban yang  berjatuhan bakal semakin bertambah,  mengingat  rekam  jejak Gaddafi  yang  tak  segan  melakukan kekerasan  terhadap  HAM  kepada  siapa  saja  yang  menentangnya.  Apalagi pasukan oposisi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan
perlawanan terhadap Rezim. Hal ini sesuai dengan Bab VII Piagam PBB yang menjelaskan tentang tanggung jawab memelihara perdamaian internasional dari ancaman dan kekerasan terhadap hak asasi manusia. Kemudian pada Pasal  39  dijelaskan  bahwa  “ The  Security  Council  shall  determine  the  existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security .”
Apabila  mengacu  pada  ayat  diatas  dalam  melihat  situasi  di  Libya, dapat  dikatakan  bahwa  tindakan  Gaddafi  yang  menekan  oposisi  dengan mengerahkan senjata dapat digolongkan sebagai threat to the peace, sehingga kemudian DK PBB berhak untuk menentukan apabila telah terjadi ancaman terhadap  perdamaian,  pelanggaran  terhadap  perdamaian,  ataupun  aksi agresi,  maka  DK  PBB  dapat  membuat  rekomendasi  atau  memutuskan langkah-langkah  apa  yang  akan  diambil  untuk  menciptakan  dan  menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Akan  tetapi,  masalahnya  tidak  sesederhana  itu.  Resolusi  yang dikeluarkan terkait legalitas intervensi kemanusiaan ke Libya oleh DK PBB, yaitu nomor 1970 dan 1973, tidak hanya mengacu pada pasal 41 dan pasal 42, tetapi harus juga mempertimbangkan pasal 39 Piagam PBB (Bellamy, 2003: 263-264).  Berdasarkan  pasal  39  ditegaskan  bahwa  kata  perdamaian  yang dimaksud  harus  mengacu  kepada  perdamaian  internasional.  Sebab,  akan terjadi kontradiksi jika DK PBB mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak tergolong kepada ancaman perdamaian internasional (2008: 12). Persengketaan yang terjadi di Libya menurut hemat penulis merupakan masalah internal Libya dan tidak berkembang menjadi masalah internasional yang besar. Alasannya konflik di Libya adalah masalah yang terkait dengan keinginan rakyat Libya untuk mengakhiri kepemimpinan Moammar Gaddafi yang dianggap otoriter.
Meskipun  demikian,  penulis  juga  memahami  bahwa  dampak  ikutan ( spillover effect ), seperti munculnya pengungsian besar-besaran pasca konflik juga harus diperhitungkan. Konflik di Suriah, yang awalnya bersifat internal, sekarang  berkembang  sangat  meluas,  tidak  hanya  soal  pengungsi,  tetapi juga  respon  dunia  internasional  yang  sangat  besar  untuk  terlibat  dalam upaya-upaya resolusi konflik. Mengutip Charles King, internasionalisasi dari konflik-konflik internal ini menghubungkan keterkaitan antara perang sipil dan keamanan internasional, dan ini menjadi alasan bahwa tidak ada perang sipil saat ini yang seluruhnya bersifat internal (King, 1997: 17).
Faktanya  memang  terjadi  konflik  antara  pasukan  loyalis  pemerintah dengan  pemberontak  yang  memakan  korban  jiwa  di  kedua  belah  pihak yang bertikai. Akan tetapi, bukan berarti DK PBB dapat dengan serta-merta menyelesaikan  perdamaian  di  Libya.  Tindakan  DK  PBB  dengan  pasukan koalisinya (AS dan Sekutunya) jelas menyalahi aturan, karena mencampuri
kedaulatan dan yuridiksi Negara tersebut. Indikasi intervensi terhadap urusan dalam  negeri  Libya  adalah  adanya  motif  serangan  pasukan  Koalisi  untuk menurunkan Gaddafi dari kursi kepresidenan (Detik News, 2011). Selain itu, tentunya motif politik dan ekonomi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Jelas  tindakan  demikian  adalah  pelanggaran  hukum  internasional.  Pasal  2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi. Begitu pula dengan Resolusi 1973 dalam konsideransnya menegaskan bahwa resolusi diterbitkan dengan  memperhatikan  kedaulatan,  keutuhan  dan  persatuan  dari  Libya. Di  lain  pihak,  karena  PBB  tidak  mampu  mengatasi  konflik  di  Libya  maka DK PBB mendukung para anggota para anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menandatangani perjanjian untuk mengambil alih komando operasi militer di Libya melalui pasukan koalisi pimpinan Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Memang terkait dengan NATO menurut Piagam PBB pasal 43 tidak ada salahnya untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada prakteknya  sama  sekali  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Serangan  tentara koalisi  justru  menimbulkan  korban  jiwa  dari  masyarakat  sipil  yang  tidak terlibat pertempuran.
Karena  itu,  keberadaan  NATO  di  Libya  tampak  jelas  sebagai  bentuk perpanjangan tangan Amerika Serikat yang hampir selalu mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Padahal,  bukti-bukti  tentang  pelanggaran  HAM  dan  demokrasi  yang dilakukan  Amerika  Serikat  sesungguhnya  tidak  sulit  ditemukan.  Dalam setiap  peristiwa  kekerasan  atau  konflik  pada  umumnya  Amerika  Serikat selalu mengambil peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka, seperti  di  Libya,  maka  pemerintah  Amerika  Serikat  akan  terjun  dan memainkan standar ganda (intervensi kemanusiaan atau minyak?). apalagi, jika konflik terjadi di wilayah atau kawasan yang strategis dan kaya dengan sumber-sumber daya alam, maka hampir dipastikan di situ Amerika Serikat mengambil peran untuk intervensi (Soelhi, 2007: 71).
Kepentingan  Amerika  Serikat  menguasai  cadangan  minyak  tampak terlalu  jelas  di  balik  posisinya  membela  hak  sipil.  Pasalnya,  tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari collective security karena tidak ada  satu  pun  dari  anggota  NATO  yang  mendapatkan  ancaman,  bahkan serangan dari Libya (Barash, 2009: 323). NATO justru seakan menyulut api terlebih dahulu dan Amerika Serikat seolah mencari dasar yang legal-formal untuk menggunakan legitimasinya melalui pengajuan isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB.
Walaupun begitu, Barat telah dibuat malu di depan umum karena gagal bertindak  lebih  awal,  terutama  mengingat  Gaddafi  tanpa  henti  memburu pasukan pemberontak. Akan tetapi, mengingat keniscayaan kelambatan itu, haruskah Barat atau NATO bertindak tanpa otorisasi PBB? Newt Gingrich, kandidat  Partai  Republik  yang  difavoritkan  untuk  maju  sebagai  presiden
AS  pada  tahun  2012,  pada  8  Maret  menyerukan  AS  untuk  secara  sepihak memberlakukan no-fly zone , bahkan tanpa perlu berkonsultasi kepada para sekutunya di Eropa (Huffington Post, 2011).  Saat itu, sebagian pemberontak pun telah meminta Barat agar segera bertindak.
Masalah  ini  membawa  dalam  apa  yang  disebut  sebagai responsibility to protect (tanggung jawab untuk melindungi), yang sering disebut sebagai R2P.  Pada  tahun  2005,  Majelis  Umum  PBB  menyetujui  prinsip  ini,  yang membebankan  tugas  pada  setiap  negara  untuk  melindungi  rakyatnya  dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap agresi (UN, 2009). Jika suatu negara, seperti Libya, gagal melindungi rakyatnya, R2P diserahkan kepada masyarakat internasional, khususnya DK PBB. Majelis Umum tidak berbicara  mengenai  bagaimana  R2P  bermain  keluar  jika  DK  gagal  untuk bertindak  sehingga  sangat  sulit  untuk  berpendapat  jika  otoritas  diberikan kepada suatu negara atau sekelompok negara, seperti halnya pasukan koalisi dan selanjutnya pasukan NATO, untuk mengambil kendali R2P.
R2P adalah lisensi internasional untuk mengintervensi Libya. Presiden AS  Barack  Obama  menggarisbawahi  akan  pentingnya  tugas  masyarakat internasional  untuk  bersama-sama  bertindak  demi  menjaga  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Pada  bulan  Maret  2011,  Obama  menegaskan kembali  akan  pentingnya  masyarakat  internasional  untuk  bertindak  (The White House, 2011). Lebih lagi, intervensi di Libya membuktikan pentingnya peran dari R2P dalam politik internasional dewasa ini dan penggunaannya sebagai  payung  normatif  dari  upaya-upaya  melegalkan  intervensi kemanusiaan.  Untuk  itu,  terlalu  naif  jika  kita  berkata  bahwa  NATO  tidak memiliki kepentingan terkait intervensinya di Libya, dan hanya semata-mata bersandar pada pertimbangan moral dan etika (Christina-Jude, 2012: 43).
Kini,  R2P  melalui  ideologi humanitarian  intervention tidak  lebih  dari bentuk lain paternalisme rasis (Human Rights Investigations, 2012). Ideologi ini  dipelihara  melalui  afirmasi  bahwa  orang-orang  di  Dunia  Ketiga  tidak dapat  membebaskan  diri  dari  kediktatoran  tanpa  bantuan  negara-negara imperialis  di  Amerika  dan  Eropa.  R2P  mengalami  pemerkosaan  makna, ia  mulai  dijustifikasi  sebagai right  to  invade (Rabble,  2013).  Dengan  terus menggantungkan diri terhadap AS dan Eropa akan menghancurkan prospek rezim kemanusiaan yang lebih luas sebab negara tersebut tentu tidak akan bisa menghindarkan  diri  dari  kepentingan,  nilai,  dan  hiruk-pikuk  media  Barat. Dengan kata lain, Barat akan melakukan “ triase ” dan rezim yang dihasilkan pasti akan membantah tuduhan inkonsistensi, bias, dan tidak adil tersebut (Keating dan Knight, 2004: 6).
Biaya yang harus dibayar dari intervensi kemanusiaan membuat NATO akan sepenuhnya tergantung pada beberapa negara, yaitu AS dan sekutu- sekutunya di Eropa (2004: 12). Itulah cara yang digunakan para imperialis,
yaitu  dengan  memberikan  harapan  palsu  kepada  pihak  oposisi  melalui intervensi  kemanusiaan,  harapan  bahwa  pasukan  koalisi  dan  kemudian pasukan NATO akan melindungi warga sipil dan menghentikan aksi biadab rezim  Gaddafi  atas  dasar  simpati.  Dorongan  terhadap  perang,  yang  diberi “lampu hijau” oleh Dewan Keamanan PBB, tidak ada hubungannya dengan dalih kemanusiaan yang ditawarkan oleh negara-negara besar. Sebaliknya, hal  tersebut  merupakan  bentuk  penaklukan  imperialis  dari  bekas  negara kolonialis.  Intervensi  kemanusiaan  tersebut  jauh  lebih  ditentukan  oleh kepentingan  ekonomi  dan  pertimbangan  strategis  geopolitik  yang  tidak ada hubungannya dengan HAM rakyat Libya. Ladang minyak yang sangat menjanjikan dan kepentingan untuk melindungi sekutu kaum imperialis di Timur Tengah lebih menjadi alasan dilakukannya intervensi.
Pengeboman Libya oleh pesawat Perancis, Inggris, dan AS tidak akan melindungi  kehidupan  manusia,  tetapi  akan  mengubah  negara  menjadi medan perang dengan ribuan korban sipil tak berdosa. Ini jelas-jelas tidak menunjukkan  alasan  kemanusiaan,  melainkan  memperlihatkan  perang imperialis.  Selain  itu,  perang  ini  akan  berlangsung  tanpa  ada  legitimasi demokratis.  Tidak  ada  indikasi  sedikitpun  bahwa  hal  itu  didukung oleh  penduduk  dari  negara-negara  yang  terlibat.  Sekali  lagi,  sejumlah besar  uang  sedang  dihabiskan  untuk  perang,  sementara  ada  pemerintah negara  koalisi  yang  menyatakan  tidak  ada  alokasi  uang  untuk  program- program  sosial.  Walaupun,  NATO  mendapatkan  mandat  dari  PBB  untuk melakukan  intervensi.  Dengan  landasan  tersebut,  NATO  dalam  mencapai kepentingannya,  menggunakan  instrumen  kekerasan  dengan  menyerang pangkalan-pangkalan  militer  pasukan  loyalis  Gaddafi,  walaupun  dalam implementasinya banyak menewaskan warga sipil.
Alasan  lain  dari  intervensi  militer  terhadap  Libya  menjadi  jelas  jika mempertimbangkan  logika  terjadinya Arab  Spring .  Hanya  dua  bulan  sejak diktator Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, digulingkan oleh rakyat, Presiden Mesir  Hosni  Mubarak  pun  harus  turun  tahta.  Akibatnya,  kekuatan  Barat telah  kehilangan  dua  sekutu  utama  mereka  di  wilayah  ini.  Seperti  halnya dengan Gaddafi, AS dan Eropa telah bekerja sama erat dengan para diktator ini  sampai  menit  terakhir.  Perancis,  yang  sekarang  berteriak  paling  keras untuk melaksanakan intervensi militer terhadap Libya, bahkan menawarkan bantuan  polisi  kepada  Ben  Ali  ketika  aksi  protes  terhadapnya  berada  di ujung  tanduk.  Hanya  dalam  beberapa  minggu  kemudian, great  powers itu mempersiapkan sebuah intervensi militer di Afrika Utara.
Mereka yang mengatakan serangan militer terhadap basis Gaddafi akan mendukung gerakan oposisi demokratis melawan rezim diktator keji harus dapat menjawab pertanyaan berikut: Mengapa great powers tidak menerapkan hal  yang  sama  terhadap  Afghanistan  dan  Pakistan  di  mana  rezim  kedua negara  tersebut  kembali  menggunakan  kekerasan  terhadap  setiap  oposisi?
Bagaimana dengan Bahrain, markas dari Armada Kapal Kelima ( Fifth Fleet ) AS, di mana Sheikh Al Khalifa menembak para demonstran tak bersenjata dengan dukungan Arab Saudi? Bagaimana dengan Gaza di mana Israel dengan biadabnya  membantai  penduduk  Palestina?  Bagaimana  dengan  Yaman  di mana  Presiden  Ali  Abdullah  Saleh  yang  didukung  Barat  menembak  mati puluhan pengunjuk rasa? Dan, terakhir tentunya Suriah yang sampai saat ini jumlah korban jiwanya mencapai lebih dari 100.000 orang selama dua tahun konflik sampai detik ini. Ke mana NATO? Barat mengapa diam saja? Mengapa harus ada standar yang berbeda? Kegagalan untuk bertindak secara militer terhadap  kasus-kasus  di  atas  menunjukkan  betapa  inkonsistennya  standar moral,  serta  dominannya  kepentingan  pribadi  dari  koalisi  NATO  tentang siapa yang harus diintervensi, dan tentu legitimasinya (Pattison, 2011: 6).

## Langkah Lain Selain Intervensi
Oleh  sebab  itu,  jalan  kekerasan  yang  dilakukan  tentara  koalisi  sebaiknya dihentikan,  dan  diganti  dengan  jalan  damai  seperti  yang  tertuang  dalam Pasal 33 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 33 penyelesaian dengan jalan damai meliputi  negosiasi  (perundingan)  dan enquiry (penyelidikan).  Kemudian konsiliasi  (persetujuan)  usaha  ini  diserahkan  kepada  panitia  atau  badan internasional  yang  ditunjuk  oleh  pihak-pihak  dalam  perselisihan  untuk mengusulkan atas insiatif sendiri suatu persetujuan yang layak diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi (perantara/jasa-jasa baik) dapat diselenggarakan oleh suatu negara, suatu komisi atau seorang tokoh saja, yang ditunjuk oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan  untuk  mempermudah  dan  mempercepat tercapainya perdamaian (Kolb dan Hyde, 2008: 175). Selain itu, diatur pula cara-cara  melalui  jalur  hukum  seperti arbitration (pewasitan)  pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan  bersedia  menjalankan  keputusan  seorang  pendamai  dari  Mahkamah Arbitrasi.  Serta  keputusan  kehakiman  yang  diambil  oleh  mahkamah Pengadilan  Internasional.  Sepantasnya  cara-cara  damai  demikianlah  yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi konflik di Libya.
Penggunaan preventive  diplomacy adalah  salah  satu  metode  yang  kita bisa  gunakan  untuk  menegahi  konflik  Libya.  Metode  ini  tidak  dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, tetapi melalui keterlibatan pihak ketiga, khususnya  di  mana  pihak-pihak  yang  berkonflik  sendiri  tidak  mampu mencari jalan keluar dari konflik itu sendiri. Pihak ketiga ini bertugas untuk mengurangi intensitas konflik dan mendorong pihak-pihak yang terlibat ke dalam  meja  perundingan  untuk  mencari  solusi  bersama.  Untuk  itu,  pihak ketiga  yang  akan  melakukan preventive  diplomacy harus  bersikap  netral dengan tidak mendukung salah satu pihak yang bertikai (Wallensteen, 2012: 281-282). Preventive diplomacy umumnya diambil untuk mencegah sengketa
atau  perselisihan  yang  terjadi  berkembang  (eskalasi)  menjadi  konflik bersenjata (The Point, 2011). Dalam melakukan preventive diplomacy , cara-cara diplomatik menjadi sarana yang ditempuh untuk mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak menggunakan kekuatan senjata dan menggiring mereka ke arah negosiasi untuk penyelesaian damai bersama.
Preventive diplomacy dapat dilakukan oleh Sekjen PBB pribadi, melalui pejabat senior, badan-badan khusus atau program, oleh Dewan Keamanan maupun  Majelis  Umum  dan  oleh  organisasi-organisasi  regional  bekerja sama  dengan  PBB. Preventive  diplomacy memerlukan  langkah-langkah untuk  menciptakan  kepercayaan;  membuat  satu  peringatan  dini  dengan pengumpulan  informasi  dan  misi  pencari  fakta  baik  resmi  maupun  tidak resmi; di samping juga harus melibatkan penempatan pasukan preventif; dan dalam keadaan tertentu menetapkan wilayah bebas militer (Suryokusumo, 2004:  148).  Diharapkan  dengan  langkah  ini  rakyat  Libya  dapat  menikmati kehidupannya tanpa dibayang-bayangi dengan serangan-serangan bom yang mengakibatkan banyak korban yang bertentangan dengan HAM. Seyogyanya hal  inilah  yang  sesuai  dengan  resolusi  DK  nomor  1973  yang  menyerukan upaya  gencatan  senjata  dan  mengakhiri  kekerasan  serta  semua  serangan terhadap warga sipil.

## Kepentingan Menguasai Minyak
Intervensi  NATO  ke  Libya  memiliki  kepentingan  yang  sama  seperti intervensi  AS  dan  sekutunya  di  Afghanistan  Irak  tahun  satu  dekade  lalu. Motivasi utama AS dan sekutunya di Afganistan dan Irak sampai sekarang masih dipertanyakan, apakah benar membasmi teroris atau mencari minyak (Engdahl,  2011:  304-307).  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengambil  alih cadangan  minyak  negara  itu,  destabilisasi  perusahaan  minyak  nasional (NOC),  dan  akhirnya  memprivatisasikan  industri  minyak,  dengan  transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing (Global Research, 2011). Karena itu, minyak adalah sumber kekuasaan yang memiliki efek luar biasa dan juga sangat kompleks di era globalisasi ekonomi ini  (Barash  dan  Webel,  2009:  225).  Terminologi  intervensi  kemanusiaan  di Libya,  negara  di  mana  sumber  daya  energinya  telah  menjadi  obyek  intrik imperialis  selama  beberapa  dekade,  kini  sedang  disalahgunakan  untuk mengamankan akses minyak (Rakyat Merdeka Online, 2011). Minyak mentah asal Libya yang memiliki kadar belerang rendah dihargai tinggi karena lebih mudah dan lebih murah diproses menjadi bahan bakar, sementara sebagian besar minyak asal Arab Saudi kualitasnya lebih rendah dan lebih sulit untuk dimurnikan.    Karena  kualitasnya  itu,  minyak  Libya  menjadi  incaran.  Tak kurang banyak negara besar yang mengimpor minyak Libya. Tujuan ekpor minyak  Libya  pada  tahun  2009  di  antaranya  Italia  (32%),  Jerman  (14%), Perancis (10%), China (10%), Spanyol (9%), dan AS (5%) (Detik.com, 2005).
Sebagai  salah  satu  negara  di  kawasan  Timur  Tengah,  Libya  memiliki kekayaan  alam  yang  memadai  salah  satunya  adalah  ketersediaan  sumber alam berupa minyak bumi yang di perkirakan memiliki cadangan minyak untuk  keperluan  minyak  internasional  dalam  skala  besar,  Libya  memiliki cadangan  minyak  terbesar  ketujuh  dari  negara-negara  lain  di  dunia  dan produksi minyak tertinggi ketujuh belas (Annual Statistical Bulletin, 2004). Di Afrika, Libya ketiga yang paling produktif, di bawah Angola dan Nigeria, dengan  menghasilkan  sampai  1,8  juta  barel  perhari  (kira-kira  dua  persen dari  total  permintaan  dunia),  bahkan,  tahun  1970-an  produksi  minyak  di Libya mencapai rekor 3 juta barel perhari (Vandewalle, 1998: 74). Selain itu, Libya juga diprediksi memiliki lebih dari 60 tahun pasokan minyak mentah (SISMEC, 2011). Karena itulah, menurut Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Sumber daya alam dan minyak Libya menjadi penyebab krisis dan konflik terjadi di negara itu (Republika Online, 2011).
Beberapa  teori socioeconomic menjelaskan  secara  umum  bahwa  faktor ekonomi merupakan hal yang relevan dalam mengkaji kebijakan politik suatu negara, dalam hal ini socioeconomic merupakan suatu bagian terpenting dalam kehidupan  bernegara.  Upaya-upaya  suatu  negara  dalam  mempertahankan perekonomian dari krisis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kehidupan  bernegara  dapat  mempengaruhi  aspek  lain  seperti  pertahanan dan  keamanan,  politik  dan  lain  sebagainya  pada  era  globalisasi  saat  ini. Kebutuhan negara-negara maju seperti Amerika Serikat akan minyak secara tidak langsung dapat mempengaruhi segi ekonomi suatu negara. Seperti di jelaskan oleh beberapa kalangan teoritis ekonomi yang menjelaskan secara umum  mengenai  kepentingan  segi  ekonomi  dalam  kehidupan  bernegara berkaitan  erat  dengan supply atau  kebutuhan  dan  ketersediaan  minyak sebagai komoditor yang menggelobal dan dibutuhkan saat ini. Dalam hal ini Libya sebagai penyedia pasokan minyak untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam supply minyak, beberapa perusahaan minyak yang ada di libya seperti; Waha Oil Company (WOC), diikuti  oleh  Arabian  Gulf  Oil  Company  (Agoco),  dan  Sirte  Oil  Company (SOC)  memiliki  hubungan  yang  erat  terhadap  ketersediaan  minyak  global khususnya  terhadap  s upply ke  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  dunia pertama  (Global  Research,  2011).  Faktanya  adalah  sumber  kekayaan  Libya dan minyak negara ini selalu menjadi perhatian Amerika, bahkan kehadiran pasukan  Pakta  Pertahanan  Atlantik  Utara  (NATO)  dalam  proses  revolusi Libya  dengan  dalih  melindungi  warga  sipil  untuk  menggulingkan  rezim Muammar Gaddafi tidak tanpa alasan. NATO dan AS sebenarnya mengincar sumber energi negara ini (Iran Indonesia Radio, 2012).
Selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan minyak Eropa mendapat kontrak yang membuat mereka mampu mengakses sampai setengah produksi minyak  mentah  di  ladang-ladang  minyak  Libya  (The  Wall  Street  Journal,
2012).  Beberapa  perusahaan  minyak  besar  berharap  Libya  mau  membuka investasi lebih lanjut pasca sanksi dari Washington dicabut tahun 1994 dan perusahaan-perusahan minyak besar asal AS mulai memasuki negara Afrika Utara tersebut. Akan tetapi, keinginan tersebut sepertinya tidak terlaksana. Pemerintah Libya, di bawah Gaddafi, merenegoisasi ulang jatah perusahaan- perusahaan  tersebut.  Pembagian  jatah  minyak  dari  masing-masing  ladang hanya  sekitar  12%,  dari  awalnya  50%.  Gaddafi  menyuarakan  alasannya mengapa  pemerintahannya  berusaha  untuk  mengalirkan  keuntungan minyak dari Libya untuk rakyatnya sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengontrol bisnis minyak di Libya, dan mereka mendapat keuntungan yang sangat  besar  karenanya.  Untuk  itu,  mulai  sekarang  rakyat  Libya-lah  yang harus mendapat keuntungan dari minyak mereka sendiri.
Intervensi NATO ke Libya adalah efek dari keberatannya negara-negara barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Gaddafi. Gaddafi terbukti menjadi  mitra  yang  menyulitkan  bagi  perusahaan-perusahaan  minyak internasional.  Ia  sering  kali  menaikkan  biaya  dan  pajak,  serta  meminta tuntutan-tuntutan yang sulit dipenuhi. Kejahatan Gaddafi bukanlah terhadap kemanusiaan, tetapi karena kebijakannya. Reputasi Gaddafi pun dihancurkan, pemerintahannya diturunkan, negaranya dikepung dari luar dan digoyahkan dari dalam, hidupnya berakhir karena keberaniannya menyampaikan ide-ide radikal. Penguasaan ekonomi diserahlan kepada orang-orang Libya sendiri, daripada kepada penguasaan kepentingan bisnis orang asing.

## Kepentingan Geopolitik
Selain kepentingan kapital, kepentingan geopolitik juga merupakan hal yang diperjuangkan. Kepentingan kapital berkaitan dengan ladang minyak yang dimiliki  Libya,  seperti  yang  sudah  dijelaskan.  Jika  negara-negara  NATO seperti  Amerika  Serikat  dan  negara  Barat  lainnya  dapat  menanamkan pengaruhnya, tentunya hal ini akan berimplikasi pada kontrol perminyakan Libya (NBC News, 2011). Di lain hal, kepentingan geopolitik lebih dikaitkan dengan pergolakan politik di negara-negara Arab dan posisi strategis Libya dalam  kawasan  tersebut,  karena  itulah  secara  kewilayahan  posisi  Libya memegang peranan yang cukup penting bagi penanaman pengaruh AS dan sekutunya di Afrika.
Libya adalah pintu masuk ke Afrika Tengah, di mana banyak negara- negara anggota NATO yang punya kepentingan di sana. Beberapa diantaranya adalah Perancis di Aljazair, Niger, Chad, dan Tunisia. Chad memiliki kekayaan minyak yang cukup banyak, ditandai dengan beroperasinya ExxonMobil dan Chevron di Selatan Chad, yang  juga pintu  masuk ke Darfur (Sudan) yang terkenal juga dengan kekayaan minyaknya. Niger menjadi strategis karena industri uraniumnya yang diincar AS, Perancis, bahkan Cina. Selain itu, Uni
Eropa sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas dari Libya. Untuk minyak, delapan puluh lima persennya dijual ke Eropa dan untuk gas, Italia, Jerman, dan Perancis dangat bergantung pada jalur pipa gas dari Libya yang melewati Laut Mediterania (Global Research, 2011). Libya pun memiliki akses penuh terhadap Laut Mediterania yang berbatasan langsung dengan benua Eropa.
Berbicara  dalam  konteks  ini,  peran  utama  dalam  intervensi  NATO tentunya  dipegang  oleh  Amerika  Serikat.  Dalam  hal  ini,  NATO  menjadi kepanjangan  tangan  Amerika  Serikat  dalam  melihat  kepentingannya  yaitu menanamkan pengaruhnya di Libya dan terkait ladang minyaknya. Inggris dan  Perancis  juga  merupakan  dua  negara  yang  turut  serta  dalam  operasi militer di Libya (Tempo, 2011). Kedua negara ini memiliki kepentingan untuk memperbaiki perekonomian negaranya dengan melirik kekayaan minyak dan sejumlah  mineral  lainnya  yang  melimpah  di  Libya.  Seperti  halnya  dengan Amerika Serikat, kedua negara ini juga berkepentingan untuk menurunkan Gaddafi  dari  tampuk  kekuasaannya  dalam  menanamkan  pengaruhnya di  Libya.  Gaddafi  dikenal  sebagai  pemimpin  yang  anti-Barat  dan  menjadi penghambat kepentingan Barat.
Kehadiran militer di Libya, yang berbatasan dengan Mesir di sebelah timur  dan  Tunisia  di  sebelah  barat,  akan  membantu  negara-negara  besar untuk  mengintimidasi  gerakan-gerakan  revolusioner  di  seluruh  dunia Arab.  Mereka  akan  memiliki  sumber  daya  militer  yang  sangat  besar  di region  Afrika  Utara,  yang  tentunya  menguntungkan  dari  sisi  geopolitik. Pencengkraman pengaruh Barat di negara-negara non-demokratis (otoriter) makin  terasa  jika  Khadafi  akhirnya  tumbang.  Hal  ini  penting  bahwa  Liga Arab yang menyerukan zona larangan terbang di atas wilayah teritorial Libya, memberikan  AS  dan  sekutunya  imperialisnya  dukungan  regional  untuk intervensi militer. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, dan lainnya, yang akhir- akhir ini semakin sering menangkap, menyiksa, dan menghabisi lawan dari rezim mereka sendiri di era gelombang demonstrasi, memilih setuju terhadap suatu intervensi militer untuk tujuan memperkuat demokrasi di Libya.
Sebenarnya  ada  beberapa  penolakan  di  antara  negara-negara  Barat sendiri.  Jerman  contohnya,  pada  prinsipnya  memang  menolak  tindakan militer  terhadap  Libya  dan  lebih  memilih  untuk  menjatuhkan  sanksi ekonomi  terhadapnya  (The  Guardian,  2011).  Namun,  keputusan  tersebut bisa jadi lebih didasarkan atas kurangnya pengaruh mereka di Afrika Utara dan  Timur  Tengah  pada  bidang  militer  ketimbang  faktor-faktor  ekonomi dan kekhawatiran mereka akan kehilangan yang besar dalam petualangan militer.  Hal tersebut cukup beralasan sebab Jerman merupakan negara tujuan ekspor minyak Libya nomor dua setelah Italia. Jadi, Jerman cukup memiliki pengaruh di Libya meskipun hanya sebatas bidang ekonomi.
Sementara  itu,  negara-negara  besar  lain  cenderung  bertindak sembarangan  dalam  kasus  ini.  Terlepas  dari  keserakahan  atas  minyak dan  dominasi,  mereka  tampak  tidak  terlalu  memiliki  strategi.  Presiden Sarkozy, ditenggarai sering menjamu Gaddafi dengan mewah di Paris untuk menegosiasikan  kesepakatan  perdagangan  senilai  miliaran.  Gaddafi  juga diduga menyumbang jutaan dollar untuk kampanye Sarkozy sebagai presiden tahun  2007  lalu  ( Rima  News ,  2012).  Sarkozy  memiliki  alasan  sendiri  untuk melakukan intervensi ini sebenarnya. Setahun sebelum pemilihan presiden berikutnya,  Sarkozy  jatuh  dalam  jajak  pendapat  dan  berharap  membuat namanya kembali terangkat melalui kebijakan luar negeri yang agresif.
Disinilah  poin  penting  dari  dilema  intervensi  kemanusiaan  dan kemunafikan mereka yang melakukannya. Selain alasan-alasan mulia untuk melindungi  warga  sipil  libya,  tidak-mungkin-tidak  AS  tidak  memiliki “udang dibalik batu”, yang tentunya tidak segampang itu AS dan sekutunya mau untuk mengeluarkan biaya operasi militer yang pastinya sangat mahal. Selain itu maksud mulia AS dan sekutunya untuk melindungi warga sipil Libya, justru dalam beberapa operasi militer terhitung sejak 19 Maret lalu, sudah  puluhan,  dan  bahkan  hampir  mencapai  ratusan  korban  warga  sipil yang seharusnya mereka lindungi dari Gaddafi. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan tidak hanya berbau politis, tetapi juga mengancam konsep  kedaulatan  negara-bangsa.  Ditambah  dengan  era  globalisasi, intervensi  kemanusiaan  menunjukkan  konsep  kedaulatan  negara-bangsa sudah usang, digantikan oleh kedaulatan PBB, menuju suatu konsep global governance , atau suatu konsep tata kepemerintahan secara global.
Semua ini berujung pada adagium “ peace through strenght ” yang selalu dikonsepsikan  manusia.  Selama  ini  terkesan  jika  kita  ingin  mengusahakan kedamaian untuk terjadi, pastilah diawali dengan upaya-upaya adu kekuatan senjata,  sehingga  berkembang  konsep security  dilemma .  Konsep  ini  muncul karena  negara-negara  mencoba  meningkatkan  keamanan  mereka  melalui kekuatan militer dan membentuk aliansi. Kondisi ini berujung pada kondisi ketidakamanan yang terjadi antar negara, alhasil mereka juga meningkatkan kemampuan militernya sebagai respon dari negara-negara lain yang terlebih dulu  melakukannya  (2009:  327).  Fakta  seperti  ini  menjadi  tantangan  kita semua  di  abad  ke-21  ini,  di  mana  penggunaan  kekuatan  militer  bukanlah solusi,  melainkan  bagian  dari  masalah.  Lepas  dari  itu  semua,  dilihat  dari sisi manapun, sulit untuk menyatakan bahwa humanitarian intervention yang dilakukan di Libya sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

## Kesimpulan
Proses  intervensi  kemanusiaan  terjadi  karena  berbagai  alasan  yang mendorongnya. Perbedaan karakter konflik, tipologi konflik, langkah-langkah
penanganan konflik serta alasan pragmatis seperti kepentingan negara-negara pelaku merupakan variabel-variabel yang menentukan urgensi dilakukannya intervensi serta arah proses intervensi yang dilakukan. Akan tetapi, secara praktis memang biasanya sebuah negara tidak akan mengambil resiko untuk berperang  di  perang  orang  lain  hanya  karena  alasan-alasan  kemanusiaan. Negara akan selalu dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya ketika mereka menjalankan politik luar negerinya. Selain itu, negara juga tidak ada urusan membahayakan nyawa pasukannya tempur, maupun personel non-militernya untuk menyelamatkan nyawa orang asing.
Keberadaan NATO di Libya tampak jelas sebagai bentuk perpanjangan tangan  Amerika  Serikat  yang  hampir  selalu  mengatasnamakan  HAM  dan demokrasi sebagai basis instrumen untuk melakukan intervensi. Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Intervensi ke Libya memiliki kepentingan yang sama seperti intervensi NATO di Irak tahun 2003 lalu. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak nasional (NOC), dan akhirnya memprivatisasikan industri minyak, dengan  transfer  kendali  dan  kepemilikan  kekayaan  minyak  Libya  kepada tangan-tangan asing. Terminologi intervensi kemanusiaan di Libya, negara di mana sumber daya energinya telah menjadi obyek intrik imperialis selama beberapa  dekade,  kini  sedang  disalahgunakan  untuk  mengamankan  akses minyak.
Situasi di Libya tidak cukup terlihat serius alasan mengintervensi demi menurunkan  rezim  Gaddafi,  atau  lebih  tepatnya  memaksakan  perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak Libya.  Bahaya  dari  perubahan  rezim  lebih  besar  daripada  intervensi kemanusiaan. Banyak dari penduduk sipil tak berdosa akan terbunuh dan kemungkinan  terjadinya  instabilitas  kawasan  pastinya  akan  membesar. Ini jadinya jika nafsu kekuasaan dan materi menguasai manusia. Legalitas hukum yang harusnya murni digunakan untuk membuat manusia beradab, diselewengkan demi syahwat sesaat. Motivasi primitif untuk selalu dominan dan berkuasa pun mengalahkan konsensus milenium bahwa manusia harus berada dalam alam damai dengan sesamanya. l

## Referensi
Aljazeera. 2013. Mali seeks France help against rebel advances . (online) 11 Januari.
< http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/01/201311114542915
79.html > (Diakses 16 Juni 2013).
Ambarwati, Ramdhany, D. dan Rusman R. 2009. Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional . Jakarta: Rajawali Press. Annual Statistical Bulletin. 2004. World proven crude oil reserves by country, 1980–
2004 .  (oline)  < http://www.opec.org/library/annual%20statistical%20 bulletin/interactive/2004/filez/XL/T33.HT M > (Diakses 10 Juni 2013). Barash, D. P. dan Webel, C. P. 2009. Peace and Conflict Studies . California: Sage
Publications.
Bar-Tal, D. 1998. “Societal beliefs in times of intractable conflict: the israeli case”. International Journal of Conflict Management , 9(1). BBC Indonesia. 2011. Unjuk rasa mulai muncul di Libya . (online) 16 Februari.
< http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110216_ libyaunrest.shtml > (Diakses 1Juli 2013).
Bellamy, A. J. 2003. “Humanitarian responsibilities and interventionist claims in international society”. Review of International Studies, 29.
Bull,  H.  ed.  1984. Intervention  in  World  Politics .  Oxford:  Oxford  University
Press.
Christina-Jude,  S.  2012. Saving  strangers  in  Libya:  traditional  and  alternative discourse on humanitarian intervention . Master Thesis European Institute,
UK.
Coady, C.A.J. 2002. The ethics of armed humanitarian intervention . Washington: United States Institute of Peace. < http://www.usip.org/sites/default/ files/resources/pwks45.pd f > (Diakses pada 30 Mei). Detik.com.  2005. Pertamina  mulai  ngebor  minyak  di  Libya  Februari 2006 . (online) 12 Desember. < http://finance.detik.com/ read/2005/12/12/180230/496939/4/pertamina-mulai-ngebor- minyak-di-libya-februari-2006 > (Diakses 16 Juni 2013). Detik News. 2011. Bila serangan AS dkk ke Libya untuk lengserkan khaddafi, itu pelanggaran .  (online)  30  Maret.  < http://news.detik.com/read/2011
/03/30/091901/1604287/10/bila-serangan-as-dkk-ke-libya-untuk- lengserkan-khadafi-itu-pelanggara n > (Diakses 11 Juni 2013). Donnelly,  J.  1983. Human  Rights,  Humanitarian  Intervention,  and  American Foreign Policy . New York: Columbia University.
Engdahl, F. W. 2011. A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order . Wiesbaden: Edition Engdahl.
Global Research. 2011. Operation Libya and the Battle for Oil: Redrawing the Map of Africa . (online) 9 Maret. < http://www.globalresearch.ca/operation- libya-and-the-battle-for-oil-redrawing-the-map-of-africa/23605 > (Diakses 19 Juni 2013). Guraizu, R. 2008. Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified? London: Middlesex University School of Health and Social Sciences. . < http://archive.atlantic-community.org/app/webroot/ files/articlepdf/Is%20humanitarian%20military%20intervention%20 ever%20justified.pd f > (Diakses 23 Juni 2013).
Huffington  Post.  2011.  Newt  Gingrich:  Libya  no-fly  zone  should  happen this  evening.  (online)  8  Maret.  < http://www.huffingtonpost.
com/2011/03/08/newt-gingrich-libya-no-fly-zone_n_832967.html > (Diakses 12 Juni 2013).
Human  Rights  Investigations.  2012.  Libya,  racism,  imperialism, and  humanitarian  intervention.  (online)  21  Oktober.  < http:// humanrightsinvestigations.org/2012/10/21/libya-racism- imperialism-humanitarian-interventionism/ >  (Diakses 13 Juni 2013). Index Mundi. 2012. Libya demographics profile 2013. (online) Juli. < http:// www.indexmundi.com/libya/demographics_profile.htm l >  (Diakses 23 Juni 2013).
Iran  Indonesian  Radio.  2012.  Trik  Amerika  intervensi  Libya.  (online)  8 November.  < http://indonesian.irib.ir/en/fokus/-/asset_publisher/ v5Xe/content/trik-amerika-intervensi-liby a > (Diakses 10 Juni 2013). Keating, T. dan Knight, W. A. ed. 2004. Building Sustainable Peace . Edmonton:
The University of Alberta Press.
King,  C.  1997. Ending  civil  wars .  Adelphi  Paper,  no.  308.  Oxford:  Oxford University Press for the IISS.
Kochler,  H.  2000. Humanitarian  intervention  in  the  context  of  modern  power politics .  In  China  Institute  of  Contemporary  International  Relation.
Beijing, China, 22 December 2000.
Kolb, R. dan Hyde, R. 2008. An Introduction to the International Law of Armed Conflicts . Portland: Hart Publishing.
Kuperman,  A.  J.  2013.  “A  model  humanitarian  intervention?  Reassessing
NATO’s  Libya  campaign”. International  Security, Vol.  38,  No.  1 (Summer).
Mutia  Zakia  Salma.  2012. Geopolitik  dunia  Arab:  Libya,  Mesir,  Tunisia,
Bahrain,  dan  fenomena  Arab  Spring .  (online)  18  Juni.  < http://mutia- z-s-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48539-Geopolitik%20 dan%20Geostrategi-Geopolitik%20Dunia%20Arab:%20%20Libya,%20 Mesir,%20Tunisia,%20Bahrain,%20dan%20Fenomena%20Arab%20 Spring.html > (Diakses 23 Juni 2013). NBC  News.  2011. Restoring  Libyan  oil  output  could  take  years .  (online)  22 Agustus.  Tersedia  pada:  < http://www.nbcnews.com/id/44229170/ ns/business-oil_and_energy/t/restoring-libyan-oil-output-could-take- years/#.UWze-Erddfw > (Diakses 12 Juni 20130. Nye, J. S. 2009. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History . New York: Pearson and Longman.
Pattison, J. 2011. The ethics of humanitarian intervention in libya. Ethics and International Affair , 25(3).
Rabble.  2013. Responsibility  to  Protect,  or  Right  to  Invade? (online).  Tersedia pada: . < http://rabble.ca/babble/international-news-and-politics/ responsibility-protect-or-right-invade > (Diakses 12 Juni 2013). Rakyat  Merdeka  Online.  2011. Minyak,  alasan  utama  intervensi  AS  dan sekutunya .  (online)  21  Maret.  < http://internasional.rmol.co/
read/2011/03/21/21672/Minyak,-Alasan-Utama-Intervensi-AS-dan- Sekutunya- > (Diakses 30 Juni 2013). Republika.,  23  Maret  2011. Endorgan:  minyak  Libya  di  balik  intervensi  asing . (online)  23  Maret.  < http://www.republika.co.id/berita/breaking- news/internasional/11/03/23/171676-erdogan-minyak-libya-di-balik- intervensi-asing >  (Diakses 30 Mei 2013). Rima  News.,  2012. Dibongkar,  misteri  skandal  Muammar  Khadafi  dan  mantan presiden  Perancis  Nicolas  Sarkozy .  (online)  2  Oktober.  < http://www. rimanews.com/read/20121002/77196/dibongkar-misteri-skandal- muammar-khadafi-dan-mantan-presiden-prancis-nicola s >  (Diakses  28 Mei 2013).
Roberts, A. 1993. Humanitarian war: military intervention and human rights.
International Affairs , 69(3).
Shoelhi, M. 2007. Di Ambang Keruntuhan Amerika . Jakarta: Grafindo Khazanah
Ilmu.
SISMEC. 2011. Dropping the barrel?  Libyan rebel oil production: a lost opportunity?
(online) 25 Maret. < http://www.sismec.org/tag/national-oil-company- of-libya/ > (Diakses 16 Juni 2013).
Suryokusumo, S. 2004. Praktik Diplomasi . Jakarta: BP Iblam. Tempo. 2011. Jerman tolak intervensi militer ke Libya . (online) 18 Maret. < http:// www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2011/03/18/brk,20110318- 321176,id.html > (Diakses 12 Juni 2013).
The Economist. 2011. Protest in Libya: blood in the streets . (online) 20 Februari.
< http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/02/protests_ libya > (Diakses 15 Juni 2013). The  Guardian.  2011. Germany  blocks  plans  for  Libya  no-fly  zone .  (online)  15 Maret.  < http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/15/germany- blocks-libya-no-fly-zon e > (Diakses 20 Juni 2013). The  Point.  2011. Conflict  prevention  mechanisms:  mediation  and  preventive diplomacy .  (online)  17  Februari.  < http://thepoint.gm/africa/gambia/ article/conflict-prevention-mechanisms-mediation-and-preventive- diplomacy > (Diakses 29 Juni 2013). The Wall Street Journal. 2012. For big oil, the Libya opening that wasn’t . (online)
4  Mei.  < http://online.wsj.com/article/SB1000142405270230387760457
7383932684721676.html > (Diakses 16 Juni 20130).
The White House. 2011. The President on Libya: The Violence must Stop; Muammar Gaddafi  Has  Lost  the  Legitimacy  to  Lead  and  He  Must  Leave .  (online)  3
Maret.
< http://www.whitehouse.gov/blog/2011/03/03/president-libya-violence- must-stop-muammar-gaddafi-has-lost-legitimacy-lead-and-he-m >
(Diakses 30 Mei 2013).
United  Nations.  2009. The  responsibility  to  protect .  (online).  < http://www. un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml >  (Diakses 16 Juni 2013). Vandewalle, D. 1998. Libya Since Independence: Oil and State Building . London:
I.B. Tauris Publishers
Vincent,  R.  J.  1986. Human  Rights  and  International  Relations .  Cambridge: Cambridge University Press.
Wallensteen,  P.  2012. Understanding  Conflict  Resolution .  London:  Sage Publications.
Walzer, M. 1977. Intervention: Just and Unjust War . New York: Basic Books. Wheeler, N. J. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society . New York: Oxford University Press.
Williams, P. D. 2011. War and Conflict in Africa . UK: Polity Press. Welsh, J. M, (ed.). 2004. Humanitarian Intervention and International Relations . Oxford: Oxford University Press.