## MEMBANGUN PLURALISME SISWA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH NON MUSLIM
Oleh: Indah Wahyuni 1
Abstrak : Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non muslim berbeda-beda bentuknya. Sebagian sekolah telah memberikan PAI  bagi  siswa  muslim  dan  diajarkan  oleh  guru  seagama  dalam bentuk mata pelajaran, tetapi sebagian sekolah yang lain memberikan pendidikan  agama  Islam  berupa  kegiatan  ke-Islam-an.  Kebijakan sekolah  dalam  memberikan  pendidikan  agama  Islam  bagi  siswa muslim  tidak  sepenuhnya  dilandasi  misi  ideologi  dan  ketaatan terhadap perundang-undangan, tetapi lebih didasari pertimbangan misi sosial,  terutama  marketing  sekolah.  Problematika  Pendidikan  Agama Islam di sekolah non muslim cukup beragam, yaitu problem ideologi, sosiologi dan budaya. Adapun faktor mikro yang menghambat PAI di sekolah non  muslim adalah; (1) sarana ke-Islam-an  masih  minim, (2) metode pembelajaran kurang sesuai konteks, (3) materi pembelajaran tidak  sesuai  kemampuan  awal  siswa,  (4)  pembinaan  kemenag  belum intensif,  serta  (5)  input  siswa  rendah.  Idealitas  pendidikan  agama Islam  di  sekolah  non  muslim  dilaksanakan  berbasis  multikultural, yaitu  pendidikan  yang  tidak  doktrinal-tekstualis,  tetapi  memberikan pemahaman  kepada  diri  peserta  didik  tentang  perbedaan  agama  dan sistem  nilai.  Pendidikan  agama  Islam  menggunakan  pendekatan doktrinal-kontekstual  dengan  memperhatikan  sistem  nilai  dan  ajaran agama lain.

## Pendahuluan
Pendidikan  agama  merupakan  hak  setiap  siswa,  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Republik  Indonesia  Bab  V  pasal  12  ayat  1  poin  a,  yang  menyatakan setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang seagama”. 2 Siswa muslim yang berada di sekolah non muslim memiliki hak untuk mendapatkan  pendidikan  agama  Islam  dan  diajarkan  oleh  guru  yang  beragama Islam.
1 Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Lamongan
2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Meski secara teoritis dan yuridis telah ditegaskan, pelaksanaan Pendidikan Agama  Islam  (PAI)  di  sekolah,  terutama  sekolah  non  muslim,  masih  banyak kendala  dan  problem  serius  dan  komplek,  baik  dari  sisi  pelaksanaan  maupun metodologi pembelajaran. Kajian Arief Furchan menyatakan metode pembelajaran  PAI  masih  monoton  dan  menggunakan  konsep  pembelajaran tradisional sehingga tidak kontekstual. 3
Hasil studi awal menunjukkan, model pembelajaran PAI pada sekolah non muslim  memiliki  karakteristik  dan  keunikan  tersendiri  dibandingkan  dengan pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  umum  atau  madrasah  pada umumnya.  Hal  ini  dipengaruhi  kebijakan,  kurikulum,  dan  atmosfer  ideologi sekolah.
Posisi  ideologi  selain  sebagai  tata  pengetahuan  mendalam,  juga  dapat dijadikan  sebagai  pola  gagasan  khusus  yang  dinamis  serta  berfungsi  sebagai pengarah tindakan sosial. 4 Oleh sebab  itu, arah pengelolaan sekolah non muslim, sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama, cenderung mengacu pada sistem ideologi yang telah menjadi sistem keyakinan. Kondisi ini sesuai kajian Syamsul Arifin,  yang  menyatakan  agama  dalam  gerakan  sosial  dapat  dikonstruks  sebagai ideologi. 5 Pembentukan  ideologi  berbasis  agama  dalam  lembaga  pendidikan  pun dapat  terjadi  dan  menjadi  fenomena  di  sekolah  berciri  khas  agama,  termasuk sekolah  non  muslim.  Menurut  Kuntowijoyo,  formalisasi  pendidikan  agama  di sekolah  merupakan  faktor  penting  terjadinya  konvergensi  sosial  dan  Islam  di Indonesia. 6 Problem  pembelajaran  agama  sangat  beragam,  dan  sebagian  sekolah belum memberikan pendidikan agama sesuai agama siswa. 7
Penelitian ini dibatasi pada aspek pelaksanaan pendidikan  agama Islam di sekolah,  bukan  pendidikan  agama  Islam  di  rumah  atau  di  masyarakat.  Batasan
3 Arief Furchan, Developed Pancasialist Muslim: Islamic Religions Education in Publice Schools in Indonesia (Australia: La Trobe University Bundoora Victoria, 1993). Tidak dipublikasikan.
4 William F. O’neil, Educational Ideologies . Penerjemah: Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 33.
5 Syamsul  Arifin, Ideologi  dan  Praksis  Gerakan  Sosial  Kaum  Fundamentalis, Edisi  kedua. (Malang: UMM Press, 2010), 274.
6 Kuntowijoyo, “Konvergensi dan Politik Baru Islam” , dalam Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri (Yogyakarta: Sipress, 1999), xi.
7 Listia, Problematika  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah (Yogyakarta:  Interfidei,  2007),  208- 209.
masalah  di  atas  dimaksudkan  untuk  menjadi  acuan  awal  dalam  penelitian. Penelitian  difokuskan  pada  kajian  tentang  pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam pada  Sekolah  non  muslim,  problematika  pendidikan  agama  Islam  pada  sekolah non muslim, dan idealitas pendidikan agama Islam yang sesuai untuk sekolah non muslim.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus . Pemilihan studi kasus ini dengan alasan bahwa penelitian kasus bersifat grounded serta  ideal  untuk  melakukan  sintesis  data  yang  muncul  dari  konteks  dan  kancah penelitian,  dalam  hal  ini  situs  dan  latar  penelitian. 8 Secara  operasional,  peneliti menerapkan  model  multi  kasus  komparatif,  yaitu  dengan  membandingkan  unit kasus berbeda untuk dianalisis secara bersama.
Penelitian  ini  dilakukan  di  tiga  sekolah  non  muslim  yang  ada  di  Jawa Timur,  yaitu  SMK  Pelayaran  Kristen  Tuban,  SMP  Mutiara  Bunda  Sidoarjo,  dan SMP Katholik Wijana Jombang.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara:  (1)  observasi  pertisipatif,  (2) wawancara  mendalam,  (3)  analisis  dokumentasi.  Analisis  data  penelitian  ini menggunakan  analisis  komparatif  konstan  dengan  menerapkan  logika  induktif. Peneliti membandingkan kejadian-kejadian yang muncul dengan tampilan berbeda sesuai  lokus  atau  kasus  di  setiap  sekolah. 9 Pemeriksaan  keabsahan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi,  yang  dipertajam  melalui  kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

## Konsepsi PAI di Sekolah Non Muslim
Pendidikan  Islam  memiliki  makna  dan  filosofi  lebih  luas  dibandingkan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan Islami yang memiliki  komponen-komponen  untuk  mendukung  terwujudnya  sosok  muslim ideal  yang teorinya  didasarkan pada al-Qur’an dan Hadisth . Menurut Muhaimin,
8 Rulam  Ahmadi, Memahami  Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Malang:  Universitas  Negeri Malang, 2005), 36.
9 Burhan Bungin, Analisis Data,. 101-104.
pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. 10

## 1. Antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam
Istilah  pendidikan  Islam  diartikan  sebagai  usaha  sadar  untuk menyiapkan  peserta  didik  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran  atau latihan bagi anak melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan  perkembangannya. 11 Pendidikan  Islam  menekankan  pada  orientasi moral dan spiritual dalam proses pembelajaran.
Konsep  ini  senada  dengan  definisi  M.  Yusuf  al-Qardhawi,  yang menyatakan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya yang meliputi  akal,  hati,  jasmani,  rohani,  akhlak  serta  keterampilan. 12 Dalam pemahaman  ini  pendidikan  Islam  dimaknai  secara  totalitas  dan  bersifat makro.  Fondasi  pemikiran  pendidikan  Islam  berasal  dari  konsep  teologis Islami yang bersumber dari al-Qur’an, Hadith, dan ijtihad ulama. 13
Hasil  Konferensi Internasional Pendidikan Islam  se-dunia pertama di  Jeddah  tahun  1977  disusun  rekomendasi  bahwa  pendidikan  Islam dikonotasikan  dengan  esensi  makna ta’lim , ta’dib ,  dan tarbiyah .  Setiap kata ini  memiliki makna harfiyah berbeda, namun memiliki esensi makna sama  dalam  perspektif  pendidikan  Islam,  yaitu  bimbingan  untuk  menuju kepada ajaran Ilahiyah . 14
Merujuk berbagai definisi di atas, penulis mengambil pemahaman, pendidikan  Islam  adalah  usaha  untuk  membimbing  manusia  melalui internalisasi  nilai dan ajaran Islam untuk dijadikan pedoman dalam  hidup agar  menjadi  manusia  seutuhnya  dan  menjadikan  al-Qur’an  dan  hadith sebagai rujukan nilai.
Sementara itu, pendidikan agama Islam adalah nama kegiatan atau usaha-usaha dalam mendidikkan agama Islam. 15 Secara formal, pendidikan
10 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 4.
11 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22.
12 M. Yusuf al-Qardhawi, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna, terj. Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 157.
13 Tobroni, Pendidikan Islam;Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis (Malang: UMM Press, 2008), 19.
14 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 23.
15 Muhaimin, Nuansa Baru., 4.
agama  Islam  dipahami  sebagai  mata  pelajaran  yang  diberikan  kepada siswa  di  setiap  satuan  pendidikan.  Penulis  memahami  bahwa  pendidikan agama Islam adalah kegiatan dan usaha untuk mengajarkan  materi agama Islam melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Dalam sistem kurikulum nasional, PAI merupakan salah satu  dari  tiga  mata  pelajaran  yang  harus  dimasukkan  dalam  kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. 16
Secara  terminologi,  dasar  adalah  sesuatu  yang  dipakai  sebagai landasan dalam  berpijak, dan dari sanalah segala  aktivitas  yang  berdiri di atasnya  akan  dijiwai  dan  diwarnai. 17 Menurut  Ahmad  D.  Marimba, pengertian  dasar  yang  dianalogikan  pada  suatu  bangunan  adalah  “bagian dari  bangunan  yang  menjadi  sumber  kekuatan  dan  keteguhan  tetap berdirinya bangunan itu”. 18
Dasar  pendidikan  adalah  suatu  landasan  yang  dijadikan  pegangan dalam  menyelenggarakan  pendidikan  yang  berorientasi  pada  pandangan hidup  dan  falsafah  hidupnya.  Tujuan  pendidikan  Islam  tidak  hanya berorientasi pada aspek  jasmaniah,  tetapi  juga  intelektual serta emosional untuk menjadi manusia yang paripurna. Perilaku manusia hasil pendidikan Islam  hakikatnya  dijiwai  iman  dan  taqwa  kepada  Allah. 19 Dalam  konsep lain  inilah  yang  disebut  pribadi  muslim  yang  kaffah  serta  memiliki keimanan. Secara operasional, tujuan umum pendidikan agama Islam ialah membimbing  anak  agar  mereka  menjadi  orang  muslim  sejati,  beriman teguh, beramal shalih, dan berakhlaq mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara. 20
2. Dinamika Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Praktik  pendidikan  agama  Islam  telah  berlangsung  jauh  sebelum
16 Ahmad  Munjih  Nasih  dan  Lilik  Nur  Kholidah, Metode  dan  Teknik  Pendidikan  Agama  Islam (Bandung: Refika Aditama, 2009), 6.
17 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 100.
18 Marimba, Pengantar Filasafat Pendidikan Islam , 41.
19 Djumransjah dan Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2007) , 68.
20 Ibid., 45.
kemerdekaan  melalui  berbagai  lembaga  pendidikan.  Pada  era  pra kemerdekaan  pendidikan  agama  Islam  dijalankan  oleh  kelompok- kelompok  Islam,  yang  kemudian  terorganisir  dalam  bentuk  organisasi keagamaan.  Di  antaranya  adalah  Jami’at  Khair,  Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Persatuan Islam (Persis), al-Washliyah , dan organisasi keagamaan lain sesudahnya. 21
Pendidikan  Islam  di  sekolah,  secara  formal,  terjadi  setelah kemerdekaan. Secara historis, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah umum diawali sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia  Pusat  (BP-KNIP)  tanggal  17  Desember  1945.  Pertemuan  ini merekomendasikan  agar  pendidikan  agama  mendapatkan  tempat  yang teratur.  Sehingga  pada  tahun  1946  menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan merekomendasikan agar pendidikan agama diberikan kepada semua siswa di  sekolah  dalam  bentuk  jam  pelajaran. 22 Secara  teknis  dan  pembinaan, pembelajaran  PAI  di  bawah  koordinasi  menteri  agama.  Sehingga pelaksanaan  PAI  di  sekolah  dibina  oleh  kementerian  agama  hingga sekarang.  Isu  kebijakan  pendidikan  tersebut  menjadi  kekuatan  tersendiri dalam pengambilan kebijakan pendidikan. 23
Secara  historis,  telah  terjadi  tiga  kali  perubahan  kebijakan pendidikan ditinjau dari paradigma yang digunakan. Kebijakan pendidikan pada  Era  Orde  Lama,  Era  Orde  Baru,  dan  Era  Reformasi.  Dalam  tiga dekade  ini  kebijakan  bidang  pendidikan  mengalami  perubahan,  baik  dari sisi  perundang-undangan  maupun  pelaksanaan.  Pendidikan  agama  juga menjadi bagian dalam dinamika perubahan kebijakan tersebut.
Perbaikan  kebijakan  yang  terkait  dengan  pendidikan  agama  Islam dilahirkan  melalui  Undang-Undang  No  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 ditegaskan bahwa pendidikan agama,
21 Enung  K  Rukiati  dan  Fenti  Hikmawati, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 79-97.
22 Ali Riyadi, Politik Pendidikan;Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), 161.
23 Ace  Suryadi  dan  Dasim  Budimansyah, Paradigma  Pembangunan  Pendidikan  Nasional (Bandung: Widya Aksara Press, 2009), 2.
pendidikan  kewarganegaraan  dan  pancasila  merupakan  mata  pelajaran wajib di sekolah umum. 24
Kebijakan  pendidikan  agama  Islam  Era  Reformasi  terkait  dengan pendidikan  agama  Islam  di  sekolah.  Di  antaranya  adalah  melalui  UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab 5 pasal 12 ayat 1 menyatakan setiap peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan pendidikan  agama  sesuai  agama  yang  dianut  dan  diajarkan  oleh  pendidik yang seagama. 25
Setelah  itu,  lahir  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada Bab II pasal 3  ayat  1  ditegaskan,  setiap  satuan  pendidikan  pada  semua  jalur,  jenjang dan  jenis  pendidikan  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  agama, termasuk pendidikan agama Islam.
Dinamika  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  dalam  perjalanan bangsa  selalu  terjadi  perubahan-perubahan,  sesuai  dengan  kondisi  politik pemerintah.  Intinya,  pendidikan  agama  Islam  tetap  menjadi  fokus perhatian pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan.

## Temuan dan Pembahasan Penelitian
Penelitian  ini  memperoleh  beberapa  temuan  sesuai  fokus  dan  subtansi masalah yang diangkat. Secara institusional, ada dua tipologi sekolah non muslim, yaitu  tipologi  sekolah  non  muslim  terbuka  dan  sekolah  non  muslim  tertutup, dalam terminologi lain dapat dikatakan moderat dan puritan.
Penelitian ini memperoleh temuan. Pertama, pendidikan agama di sekolah tidak  selalu  bermotif  ideologi,  yang  ajaran  agamanya  harus  dipraktikkan  dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan agama Islam bisa didasarkan pada motif  sosiologi,  yaitu  dengan  memposisikan  agama  sebagai  pengetahuan,  bukan sebagai sistem nilai yang harus diterapkan sebagai way of life . Temuan ini secara tidak langsung mendukung teori Clifford Geertz, yang mengatakan Religion as a
24 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Dokumen Kemendiknas, di www.kemendiknas.go.id. Di akses tanggal 20 Maret 2010
25 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
cultural system, agama sebagai sistem budaya . 26
Temuan  kedua,  pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  non muslim  membangun  dialektika  agama,  yaitu  dialog  antara  agama  Islam  dengan agama  Kristen,  Katholik,  Hindu,  dan  Budha.  Temuan  ini  memperkuat  penelitian Listia  dkk,  yang  menyatakan  pemberian  pendidikan  agama  secara  inklusif  di sekolah  dapat  memudahkan  siswa  untuk  menerima  perbedaan. 27 Selain  itu, temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Abdul  Mu’ti  dan  Fajar  Riza  ul  Haq  yang menyatakan pendidikan konfessional dan  non konfessional  berperan penting atas terjadinya konvergensi sosial Islam-Kristen.
Temuan  Ketiga,  militansi ke-Islam-an pada diri siswa  muslim tidak dapat terbentuk secara baik di lembaga pendidikan non muslim. Militansi ini tidak bisa terbangun  karena  faktor  rendahnya  pemahaman  siswa  tentang  agama  Islam. Dalam  istilah  Nur  syam,  tindakan  religius  pada  dasarnya  merupakan  hasil negosiasi  antara  satu  individu  dengan  individu  lain.  Agama  merupakan common knowledge ,  sehingga  agama  merupakan  hasil  konstruksi  bersama  melalui pemahaman antar individu yang terinstitusionalisasi. 28 Jika pola ini terjadi dalam interaksi  multi  agama,  maka  perilaku  dan  militansi  keagamaan  seseorang  akan terbangun dalam konsep multi religi.
Temuan  keempat , kebijakan  pemerintah  tentang  kewajiban  satuan pendidikan untuk memberikan pendidikan agama belum sepenuhnya dilaksanakan oleh  sekolah,  yang  salah  satu  faktor  penghambatnya  adalah  faktor  ideologi. Pendekatan  politik  dengan  menggunakan  perangkat  struktural  terbukti  belum dapat  dilaksanakan.  Meski  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003 serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  telah  resmi  diundangkkan, kenyataannya  masih  banyak  sekolah  non  muslim  yang  tidak  memberikan  hak pendidikan agama bagi siswa muslim.
Terjadi  tarik  menarik  pada  dua  ranah,  yaitu  antara  misi  ideologi  dengan misi  sosiologi  lembaga  pendidikan  non  muslim.  Secara  historis,  salah  satu  latar
26 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Book, inc Publishers, 1973), 94.
27 Listia  dkk, Problematika  Pendidikan  Agama  di  Sekolah (Yogyakarta:  Institut  Dian  dan Interfidei, 2007), 208.
28 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta:LkiS, 2006), 295.
belakang  pendirian  sekolah  berciri  khas  agama  adalah  untuk  media  dakwah. Keberadaan  sekolah  menjadi  salah  satu  media  untuk  mempertahankan  eksistensi ideologi kelompok kepentingan melalui tindakan sosial, dalam hal ini pendidikan.
Persoalan ideologi dalam pelaksanaan PAI di sekolah non muslim menjadi temuan  menarik  dalam  penelitian  ini.  Ada  sekolah  non  muslim  yang  tetap mempertahankan  eksistensi  ideologi  dalam  pengelolaan  pendidikan,  ada  juga sekolah non muslim yang memposisikan ideologi di tengah kebijakan pemerintah dan tuntutan pasar sekolah.
Jenis sekolah pada kategori pertama cenderung menganut konsep ideologi tertutup,  dengan  tidak  menerima  masuknya  ideologi  baru  dari  luar kepentingannya.  Sekolah  tipe  ini  secara  praktis,  tidak  memberikan  pendidikan agama  Islam  secara  terbuka  dalam  bentuk  mata  pelajaran.  Pengelola  sekolah masih mewajibkan siswa muslim untuk mengikuti pendidikan agama non muslim.
Sementara  itu,  sekolah  tipe  kedua  memposisikan  ideologi  sekolah  berada di  tengah  kepentingan  bersama.  Dalam  tataran  praktis,  sekolah  tipe  ini  telah melaksanakan pendidikan agama Islam sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Keagaman. Pendidikan agama Islam juga telah dijadikan sebagai mata pelajaran  yang  diajarkan  oleh  guru  yang  beragama  Islam.  Siswa  muslim  tidak diwajibkan  mengikuti  pendidikan  agama  lain,  yang  menjadi  ciri  khas  keagaman sekolah.
Melihat berbagai temuan ini, peneliti dapat memaknai bahwa telah terjadi pergeseran  misi,  dari  misi  ideologi  menuju  misi  sosiologi  dalam  pengelolaan lembaga  pendidikan.  Pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  didasari  motif sosiologi, secara lebih khusus adalah pertimbangan marketing sekolah. Kebijakan pendidikan  agama  Islam  yang  dibuat  pemerintah  belum  direspon  secara  positif dan  belum  terlaksana  secara  optimal  karena  dipengaruhi  faktor  ideologi.  Secara lebih  jelas,  alur  penerapan  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  yang  dipengaruhi ideologi dipaparkan dalam skema berikut ini:
Alur Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah yang dipengaruhi Ideologi
Pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  non  muslim  tidak terlepas  dari  dua  faktor,  yaitu  faktor  makro  dan  faktor  mikro.  Faktor  makro pendidikan agama Islam di sekolah non muslim meliputi; (1) faktor ideologi; (2) faktor sosiologi; dan (3) faktor kultur. Ketiga faktor ini menjadi problem tersendiri dalam pendidikan agama Islam di sekolah non muslim.

## Problem makro PAI di Sekolah non Muslim
Ketiga problem ini saling berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam  di  sekolah  non  muslim.  Ideologi  sekolah  akan  membangun  kondisi sosiologi  yang  mengarah  pada  ideologi  asal.  Interaksi  sosial  di  sekolah  secara tidak  sadar  akan  terbangun  sesuai  ideologi  yang  telah  dijadikan  pedoman  dalam bertindak.  Sementara  itu,  kondisi  sosial  yang  telah  terbangun  tersebut  akan memunculkan budaya-budaya tersendiri di sekolah.
Pada sekolah yang memposisikan ideologi tertutup, maka ketiga faktor ini menjadi  problem  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam. Temuan  ini  senada  dengan  hasil  penelitian  Listia  dkk  yang  menyatakan,
Kebijakan Pendidikan Agama Islam
Ketaatan pada Kebijakan Pemerintah
Sekolah berciri khas agama Ideologi Sekolah Tipologi
Sekolah Terbuka
-  Melaksanakan PAI
-   PAI sebagai mata pelajaran
-  Memberi  kebebasan  siswa muslim untuk beribadah
-  Tidak  mewajibkan  siswa muslim untuk mengikuti pendidikan agama lain Sekolah Tertutup -   Pembiasaan agama Islam -  PAI  bukan  sebagai  Mata Pelajaran -   Membatasi penerapan agama Islam di sekolah -   Siswa  muslim  diwajibkan mengikuti pendidikan agama lain Model Pelaksanaan PAI di Sekolah non Muslim
pelaksanaan  pendidikan  agama  di  sekolah  masih  menyisakan  banyak  masalah. Pendidikan  agama  berada  pada  lingkaran  kepentingan  politik  dan  sistem pendidikan yang dinilai kurang demokratis.

## Idealitas: Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim
Temuan penelitian di SMK Pelayaran Kristen Tuban, SMP Mutiara Bunda Sidoarjo, dan di SMP Katholik Wijana Jombang menunjukkan bahwa pendidikan agama  selalu  dikorelasikan  dengan  agama  lain  dalam  pembelajaran.  Salah  satu hasil  pendidikan  model  ini  adalah  pribadi  siswa  yang  dapat  menerima  dan menghargai  agama  lain  di  lingkungan  sekolah.  Inilah  embrio  pluralisme, multikultural dan terbangunnya sikap inklusif di sekolah.
Pendidikan  agama  tidak  diposisikan  sebagai  doktrinasi  ideologi  agama yang  dianut  siswa,  tetapi  pendidikan  agama  diekspresikan  dalam  simbol kebersamaan  melalui  berbagai  kegiatan  di  sekolah.  Nuansa  kebersamaan  dalam setiap  kegiatan  inilah  yang  kemudian  membangun  komunitas  inklusif  dan multikultural.
Pendekatan convessionalism dalam  pengelolaan  budaya  yang  ditawarkan Zainuddin  Maliki,  nampaknya  memiliki  kesamaan  dengan  situasi  kancah penelitian.  Kondisi  multi  religi  di  sekolah  non  muslim  ternyata  mampu membentuk collective conciousness (kesepakatan bersama) untuk hidup bersama. Kepercayaan dan konsep ideologi agama diterjemahkan dalam nilai-nilai kultural dalam perspektif multikultural dan inklusivisme.
Idealitas  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  non  muslim  dibangun berdasarkan  nilai-nilai  multikultural  dan  keterbukaan.  Pendidikan  agama  Islam yang  ideal  untuk  diterapkan  di  sekolah  non  muslim  adalah  pendidikan  agama berbasis multikultural. Pendidikan agama Islam tidak disampaikan secara tekstual- doktriner, tetapi perlu dikembangkan dengan nilai-nilai multikultural.

## Simpulan
Pelaksanaan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  sekolah  non  muslim berbeda-beda  bentuknya.  Sebagian  sekolah  telah  memberikan  PAI  bagi  siswa
muslim  dan  diajarkan  oleh  guru  seagama  dalam  bentuk  mata  pelajaran,  tetapi sebagian sekolah yang lain memberikan pendidikan agama Islam berupa kegiatan ke-Islam-an. Kebijakan sekolah dalam memberikan pendidikan agama Islam bagi siswa  muslim  tidak  sepenuhnya  dilandasi  misi  ideologi  dan  ketaatan  terhadap perundang-undangan,  tetapi  lebih  didasari  pertimbangan  misi  sosial,  terutama marketing sekolah.
Problematika  Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  non  muslim  cukup beragam,  yaitu  problem  ideologi,  sosiologi  dan  budaya.  Adapun  faktor  mikro yang  menghambat  PAI  di  sekolah  non  muslim  adalah;  (1)  sarana  ke-Islam-an masih  minim,  (2)  metode  pembelajaran  kurang  sesuai  konteks,  (3)  materi pembelajaran tidak sesuai kemampuan awal siswa, (4) pembinaan kemenag belum intensif, serta (5) input siswa rendah.
Idealitas  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  non  muslim  dilaksanakan berbasis  multikultural,  yaitu  pendidikan  yang  tidak  doktrinal-tekstualis,  tetapi memberikan  pemahaman kepada diri peserta didik  tentang perbedaan agama dan sistem  nilai.  Pendidikan  agama  Islam  menggunakan  pendekatan  doktrinal- kontekstual dengan memperhatikan sistem nilai dan ajaran agama lain.

## Implikasi Teoritik
Penelitian  ini  memperoleh  beberapa  temuan  sesuai  fokus  dan  subtansi masalah yang diangkat. Secara institusional, ada dua tipologi sekolah non muslim, yaitu  tipologi  sekolah  non  muslim  terbuka  dan  sekolah  non  muslim  tertutup, dalam  terminologi  lain  dapat  dikatakan  moderat  dan  puritan.  Kedua  tipologi lembaga pendidikan ini terbangun secara situasional, tidak mengenal aliansi basis teologis  yang  dianut.  Misalnya,  tidak  semua  sekolah  Kristen  terbuka  dan  tidak semua  sekolah  Katholik  berciri  tertutup.  Kancah  penelitian  ini  diambil  dari sekolah Katholik dan sekolah Kristen  yang  menggunakan  ideologi terbuka,  yaitu sekolah non muslim yang memberikan pendidikan agama Islam.
Menurut  pengelola  sekolah  bertipologi  tertutup,  pemerintah  tidak  perlu mengatur urusan agama sampai pada level sekolah. Regulasi yang perlu dilakukan pemerintah  adalah  regulasi  administrasi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,
sedangkan  regulasi  materi  agama  menjadi  porsi  sekolah.  Sementara  itu,  sekolah non muslim terbuka memposisikan agama sebagai urusan publik dan setiap orang memiliki  hak  untuk  mendapat  pendidikan  agama  yang  dianut.  Meski  demikian, kedua tipologi sekolah non muslim tetap membatasi diri bahwa pendidikan agama Islam  di  sekolah  non  muslim  tidak  berimbas  pada  praktik  dan  pembudayaan ajaran  Islam  di  lingkungan  sekolah.  Pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  hanya sebatas pemberian pengetahuan tentang agama, tidak praksis beragama. Penelitian ini  memperoleh  temuan.  Pertama,  pendidikan  agama  di  sekolah  tidak  selalu bermotif  ideologi,  yang  ajaran  agamanya  harus  dipraktikkan  dalam  kehidupan sehari-hari.
Pelaksanaan pendidikan agama Islam bisa didasarkan pada motif sosiologi, yaitu  dengan  memposisikan  agama  sebagai  pengetahuan,  bukan  sebagai  sistem nilai yang harus diterapkan sebagai way of life . Temuan ini secara tidak langsung mendukung teori Clifford Geertz, yang mengatakan Religion as a cultural system, agama sebagai sistem  budaya . 29 Simbol agama dan sistem simbol merupakan hal esensi dari pikiran manusia.
Pendidikan  agama  di  sekolah  non  muslim  sebatas  mata  pelajaran  yang lebih  cenderung  dipahami  sebagai  pengetahuan  agama,  sehingga  sekolah  tidak memberi  ruang  dan  waktu  yang  lebih  luas  untuk  mempraktikkan  agama  Islam secara sempurna di sekolah non muslim.
Temuan  kedua,  pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  non muslim  membangun  dialektika  agama,  yaitu  dialog  antara  agama  Islam  dengan agama  Kristen,  Katholik,  Hindu,  dan  Budha.  Dialog  yang  terbangun  secara alamiah  dalam  interaksi  keseharian  membangun  sikap  multikultural  dan inklusivisme pada diri siswa. Temuan ini memperkuat penelitian Listia dkk, yang menyatakan  pemberian  pendidikan  agama  secara  inklusif  di  sekolah  dapat memudahkan siswa untuk menerima perbedaan. 30
Selain  itu,  temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Abdul  Mu’ti  dan  Fajar
29 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Book, inc Publishers, 1973), 94.
30 Listia  dkk, Problematika  Pendidikan  Agama  di  Sekolah (Yogyakarta:  Institut  Dian  dan Interfidei, 2007), 208.
Riza  ul  Haq  yang  menyatakan  pendidikan  konfessional  dan  non  konfessional berperan  penting  atas  terjadinya  konvergensi  sosial  Islam-Kristen.  Intensitas interaksi  sosial  antar  umat  yang  berbeda  keyakinan  dalam  lingkungan  sekolah serta  pemahaman  terhadap  isi  ajaran  agama  menumbuhkan  sikap  multikultural positif serta menerima perbedaan antar agama. 31 Kondisi ini sesuai konsep Parsudi Suparlan dalam memaknai multikultural.
Temuan  Ketiga,  militansi ke-Islam-an pada diri siswa  muslim tidak dapat terbentuk secara baik di lembaga pendidikan non muslim. Militansi ini tidak bisa terbangun  karena  faktor  rendahnya  pemahaman  siswa  tentang  agama  Islam.  Di sisi  lain, sistem dan peraturan sekolah  yang kuat  dapat membendung  munculnya sikap  militansi  beragama  siswa  di  lingkungan  sekolah.  Selain  itu  juga  karena pengaruh pola interaksi dengan siswa non muslim yang berbeda sistem nilai religi dengan  siswa  muslim.  Transaksi  perilaku  dalam  kutub  multi  agama  menjadikan nilai  agama  terlebur  dalam  bentuk  perilaku  sehari-hari.  Dalam  istilah  Nur  syam, tindakan  religius  pada  dasarnya  merupakan  hasil  negosiasi  antara  satu  individu dengan  individu  lain.  Agama  merupakan common  knowledge ,  sehingga  agama merupakan  hasil  konstruksi  bersama  melalui  pemahaman  antar  individu  yang terinstitusionalisasi. 32 Jika  pola  ini  terjadi  dalam  interaksi  multi  agama,  maka perilaku dan  militansi keagamaan seseorang akan terbangun dalam konsep  multi religi.  Siswa  muslim  memahami dan  menghargai  sistem  nilai agama  lain. Begitu juga  sebaliknya.  Sikap  inilah  yang  kemudian  dapat  membendung  munculnya militansi keagamaan siswa muslim di sekolah non muslim.
Temuan  keempat , kebijakan  pemerintah  tentang  kewajiban  satuan pendidikan untuk memberikan pendidikan agama belum sepenuhnya dilaksanakan oleh  sekolah,  yang  salah  satu  faktor  penghambatnya  adalah  faktor  ideologi. Pendekatan  politik  dengan  menggunakan  perangkat  struktural  terbukti  belum dapat  dilaksanakan.  Meski  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003 serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  telah  resmi  diundangkkan, kenyataannya  masih  banyak  sekolah  non  muslim  yang  tidak  memberikan  hak
31 Abdul Mu’ti dan fajar Riza Ul Haq, Kristen-Muhammadiyah; Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan (Jakarta: al-Wasat, 2009), 235.
32 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta:LkiS, 2006), 295.
pendidikan  agama  bagi  siswa  muslim.  Lemahnya  implementasi  kebijakan pemerintah  ini  dipengaruhi  banyak  hal,  diantaranya  adalah  adanya  perdebatan bahwa  sekolah swasta berciri khas agama memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu sekolah sebagai  media untuk  menjaga  eksistensi  ideologi kelompok. Di  sisi  lain, pemerintah  sebagai  regulator  pendidikan  berkepentingan  untuk  memberikan pelayanan  pendidikan  sesuai  agama  siswa.  Secara  umum,  belum  tegaknya perundang-  undangan  ini  dikarenakan  lemahnya  organisasi  dan  pelaksana  teknis di lapangan.
Kemenag  sebagai  institusi  yang  memiliki  kewenangan  mengkoordinasi pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  juga  belum  melangkah  secara  intensif. Pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  akhirnya  bersifat  opsional  bagi  lembaga pendidikan  non  muslim.  Sejumlah  lembaga  pendidikan  non  muslim  yang  telah melaksanakan pendidikan agama Islam lebih didasari adanya kesadaran lembaga, bukan  karena  patuh  undang-undang.  Hal  ini  sesuai  konsep  Arif  Rohman  yang menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  pendidikan  sangat  dipengaruhi keterlibatan pengguna kebijakan ( constituents ) serta pihak  yang tergabung dalam kelompok berkepentingan. 33 Jika pengguna kebijakan  tidak terlibat  implementasi maka kebijakan yang dibuat tidak memiliki nilai positif.
Proposisi  yang  menjadi  temuan  di  atas  menghantarkan  peneliti  untuk merumuskan  sebuah  idealitas  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  non  muslim, yang  didasarkan  pada  kondisi  empiris  dari  temuan  penelitian.  Model  ideal pendidikan agama Islam di sekolah non muslim adalah pendidikan Islam berbasis inklusif-multikultural. Dalam tataran pembelajaran, materi, metode, serta evaluasi mata pelajaran agama Islam diarahkan pada implementasi konsep keterbukaan dan multikulturalisme.  Pendidikan  berbasis  multikulutral  dapat  menjadi  pendidikan agama Islam alternatif di sekolah non muslim.
Konsepsi  pendidikan  multikultural  ini  bukan  berarti  meleburkan  nilai agama Islam dalam sistem sosial yang multi religi, tetapi pendidikan agama Islam tetap  dibangun  dalam  karakter  ke-Islam-an  yang  kuat.  Pendidikan  karakter  ke- Islam-an  inilah  yang akan  membangun aqidah atau ranah  ideologi siswa  muslim
33 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 160.
sehingga  keimanannya  menjadi  kokoh  meski  secara  individual  berada  di  tengah setting sosial multi religi . Salah satu indikatornya adalah tarik menarik antara misi ideologi  dan  sosiologi  tidak  membuahkan  konflik  di  sekolah,  tetapi  membangun inklusivisme komunitas yang multi religi.

## Daftar Pustaka
Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan : Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Ahmadi,  Rulam. Memahami  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Malang: Universitas Megeri Malang, 2005.
Arifin,  Syamsul, Ideologi  dan  Praksis  Gerakan  Sosial  Kaum  Fundamentalis.
Edisi kedua, Malang: UMM Press, 2010.
Arifin. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Bungin,  Burhan. Analisis  data  Penelitan  Kualitatif. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo,
2003.
Djumransjah dan Abdul Malik Karim A. Pendidikan Islam. Malang: UIN Malang Press, 2007.
Enung  K  Rukiati  dan  Fenti  Hikmawati, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia: Bandung, Pustaka Setia, 2006.
Furchan,  Arief. Developed  Pancasialist  Muslim:  Islamic  Religions  Education  in Publice  Schools  in  Indonesia. Australia:  La  Trobe  University  Bundoora Victoria, 1993. Tidak dipublikasikan.
Geertz,  Clifford. The  Interpretation  of  Cultures. New  York:  Basic  Book,  inc Publishers, 1973.
Listia  dkk,. Problematika  Pendidikan  Agama  di  Sekolah. Yogyakarta:  Institut Dian dan Interfidei, 2007.
Mu’ti,  Abdul  dan  Fajar  Riza  ul  Haq. Kristen  Muhammadiyah;Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan. Jakarta: al-Wasat, 2009.
Muhaimian. Nuansa Baru Pendidikan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
Mulkhan,  Abdul  Munir. Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri, Yogyakarta:  Sipress, 1999
Nasih,  Ahmad  Munjih  dan  Lilik  Nur  Kholidah. Metode  dan  Teknik  Pendidikan Agama Islam. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Nur Syam. Islam Pesisir. Yogyakarta:LkiS, 2006.
O’neil,  William  F, Educational  Ideologies. Penerjemah:  Omi  Intan  Naomi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Qardhawi,  M.  Yusuf  . Pendidikan  Islam  dan  Madrasah  Hasan  al-Banna,  terj.
Bustami  A  Gani  dan  Zainal  Abidin  Ahmad.  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1980.
Riyadi,  Ali. Politik  Pendidikan;Menggugat  Birokrasi  Pendidikan  Nasional.
Jogjakarta: Ar- Ruzz ,2006.
Rohman,  Arif. Politik  Ideologi  Pendidikan. Yogyakarta:  Laksbang  Mediatama,
2009.
Suryadi,  Ace  dan  Dasim  Budimansyah. Paradigma  Pembangunan  Pendidikan Nasional. Bandung: Widya Aksara Press, 2009.
Tobroni. Pendidikan  Islam:  Paradigma  Teologis,  Filosofis,  dan  Spiritualitas. Malang:UMM Press, 2008.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Dokumen  Kemendiknas,  di  www.kemendiknas.go.id.  Di  akses  tanggal 20  Maret  2010  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun 2003.
Yasin,  A.  Fatah. Dimensi-Dimensi  Pendidikan  Islam. Yogyakarta:  UIN-Malang Press, 2008.