Jurnal Keperawatan Silampari Volume 6, Nomor 2, Januari-Juni 2023 e-ISSN: 2581-1975 p-ISSN: 2597-7482 DOI: https://doi.org/10.31539/jks.v6i2.4540

## PERSEPSI KELOMPOK ORANG DENGAN KONDISI PENYERTA KOMORBID
HIPERTENSI TERHADAP PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Ardiansyah 1 , Indri Puji Lestari 2
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Delima Bangka Belitung 1,2
ansyaha672@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi kelompok orang dengan kondisi penyakit  penyerta  komorbid  hipertensi  terhadap  pelayanan  vaksinasi  COVID-19.  Desain penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semua  partisipan,  partisipan  mengaku  ingin  divaksin, namun  dipengaruhi  oleh  beberapa  kendala  terutama  kondisi  kesehatan  dari  partisipan, partisipan  menilai  vaksinasi  sebagai  syarat  untuk  keperluan  administrasi,  kegiatan  umum dan  lain-lain,  partisipan  menilai  adanya  unsur  paksaan  untuk  mewajibkan  dalam pelaksanaan  COVID-19.  Simpulan,  persepsi  kelompok  orang  dengan  kondisi  penyakit penyerta  komorbid  hipertensi  terhadap  pelayanan  vaksinasi  COVID-19  menghasilkan  4 tema utama yaitu Pengetahuan terhadap vaksinasi COVID-19, hambatan dalam penerimaan vaksinasi  COVID-19,  kewajiban  vaksinasi  sebagai  syarat  untuk  melakukan  kegiatan umum, kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Kata Kunci: COVID-19, Hipertensi, Komorbid, Vaksin

## ABSTRACT
This  study  aims  to  see  how  groups  of  people  with  hypertension  comorbid  conditions perceive the COVID-19 vaccination service. The research design uses qualitative methods with a phenomenological approach. The results of this study indicate that all participants claimed to want to be vaccinated but were influenced by several obstacles, especially the participants'  health  conditions;  participants  considered  vaccination  a  requirement  for administrative purposes, public activities, and others. Participants assessed that there was an  element  of  coercion  to  make  it  mandatory  in  the  implementation  of  COVID  -19.  In conclusion,  the  perception  of  groups  of  people  with  comorbid  conditions  of  hypertension towards COVID-19 vaccination services produces four main themes, namely Knowledge of COVID-19  vaccination,  barriers  to  receiving  COVID-19  vaccination,  mandatory vaccination  as  a  condition  for  carrying  out  public  activities,  government  policy  towards implementation COVID-19 vaccination.
Keywords: COVID-19, Hypertension, Comorbid, Vaccines

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Deisease (COVID-19)  adalah  salah  satu  penyakit  menular  yang disebabkan oleh jenis virus tipe beta (β-CoV) yang dinamakan SARS-CoV-2 (Peretto et al., 2020). Word  Health  Organistation telah  menetapkan coronavirus  disease yang  dikenal dengan  COVID-19  menjadi  masalah  kesehatan  global  sejak  ditemukannya  kasus  infeksi
pertama  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China  pada  Desember  2019  (WHO,  2020). Orang-orang  dengan  faktor  komorbid  seperti  tekanan  darah  tinggi,  berisiko  lebih  besar mengalami  keparahan  jika  terinfeksi  (Kemenkes,  2020).  Karyono  &  Wicaksana  (2020) melaporkan  bahwa  tiga  faktor  komorbid  yang  banyak  ditemukan  pada  populasi  orang Indonesia  adalah  hipertensi  (52,1%),  diabetes  (33,6%)  dan  penyakit  kardiovaskular (20,9%). Ketiga faktor komorbid ini merupakan faktor-faktor yang menyumbangkan angka terbanyak jumlah kasus dirawat dan juga jumlah kasus COVID-19 yang meninggal.
Untuk  memutus  rantai  penularan,  selain  penerapan  protokol  kesehatan,  dilakukan pemberian vaksinasi  (Kemenkes, 2021). Vaksinasi dapat mencegah seseorang  yang sudah tertular  agar  tidak  mengalami  gejala  yang  lebih  buruk  lagi  serta  mencapai  kekebalan kelompok  di  masyarakat  ( herd  immunity )  (Gunawan  et  al.,  2021).  Sehingga  diperlukan untuk  membuat  pengembangan  vaksin  agar  lebih  efektif  untuk  melemahkan  infeksi  virus corona. Sejauh ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan  vaksin  mereka  untuk melawan virus  COVID- 19 (Makmun & Hazhiyah, 2020).
Orang  dengan  penyakit  penyerta  (komorbid)  merupakan  salah  satu  kelompok  yang sangat  rentan  terpapar  virus  di  masa  pandemi  COVID-19  (Susilo  et  al.,  2020).  Beberapa penyakit  penyerta  diantaranya  yaitu  hipertensi  (Latifin  et  al.,  2020).  Komorbid  atau penyakit  penyerta  paling  banyak  dialami  pasien  COVID-19  yang  meninggal  dunia terbanyak, berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per tanggal  13  Oktober  2020,  yaitu  hipertensi  (Gunawan  et  al,  2020).  Oleh  karena  itu, pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan  memberikan  perhatian  serius  dan  khusus, dikarenakan  orang  tersebut  bila  terkonfirmasi  COVID-19  berpotensi  besar  mengalami perburukan klinis sehingga meningkatkan risiko kematian (Susilo et al., 2020).
Selain itu tidak semua golongan masyarakat langsung dapat diberikan vaksinasi hal ini  berdasarkan  Surat  Edaran  nomor  HK.02.02/I/368/2021  tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi COVID-19  pada  Kelompok  Sasaran  Lansia,  Komorbid,  dan  Penyintas  COVID-19  serta Sasaran  Tunda  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pencegahan  dan  Pengendalian Penyakit Kemenkes (Kemenkes, 2021).
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  peneliti,  masih  banyak ditemukan  pada  kelompok  pada  saat  dilakukan  vaksinasi  yang  terpaksa  di  tunda  untuk dilakukan  vaksin  atau  tidak  lolos  pada  tahap  skrining  karena  tekanan  darah  yang  terlalu tinggi dan didapatkan data bahwa kelompok orang dengan kondisi komorbid mengatakan takut dan stres dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mereka mengatakan khawatir dengan  kondisi  komorbid  yang  dimilikinya  akan  menyebabkan  mereka  beresiko  tinggi untuk terinfeksi COVID-19 dan mengalami perburukan  yang cepat. Hal ini terjadi karena masih minimnya sumber informasi dan program yang khusus diperuntukkan bagi populasi beresiko  seperti  kelompok  komorbid.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana persepsi  kelompok  orang  dengan  kondisi  penyakit  penyerta  komorbid  hipertensi  terhadap pelayanan vaksinasi COVID-19.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  menggunakan  metode  riset  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Populasi  target  yang  akan  diteliti  adalah  kelompok  orang  dengan  kondisi memiliki  penyakit  penyerta  komorbid  dengan  hipertensi  yang  mendapatkan  vaksinasi  di Wilayah Kerja Puskemas Gerunggang Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan 6 partisipan  berdasarkan  saturasi  data.  Pemilihan  partisipan  dalam  penelitian  ini menggunakan metode purposive sampling  yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria  yang
akan  dimasukkan  ke  dalam  penelitian.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode indepth interview yaitu  wawancara  mendalam  pada  partisipan.  Media  yang  digunakan  adalah catatan  lapangan  ( field  notes ),  dan  alat  perekam  suara  ( voice  recorder ).  Wawancara dilakukan  sesuai  dengan  kontrak  waktu  dan  tempat  yang  disepakati,  durasi  wawancara antara 30 sampai 55 menit.
Analisa  data  menggunakan  metode  Colaizzi  yakni  mendeskripsikan  makna pengalaman  melalui  indentifikasi  tema  penting  dengan  membaca  kembali  semua  data verbatim hasil wawancara serta membuat daftar pertanyaan spesifik, dengan memilih kata kunci, dan temuan tema-tema kepada partisipan untuk menyusuaikan dengan keadaan yang dialami oleh partisipan sesuai dengan kode etik.

## HASIL PENELITIAN
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dengan  teknik  wawancara dilakukan  pada  tanggal  29-30  Juni  2022,  untuk  mengeksplorasi  persepsi  kelompok  orang dengan  kondisi  penyakit  penyerta  komorbid  hipertensi  terhadap  pelayanan  vaksinasi COVID-19.  Hasil  penelitian  disajikan dalam  bentuk transkip verbatim beserta intisarinya. Proses  pengambilan  data  dilakukan  dengan  memperoleh  izin  dari  ketua  RT,  dan mendatangi rumah kader untuk mendapatkan data partisipan yang bisa dikunjungi. Peneliti bersama  kader  mendatangi  rumah  partisipan  untuk  dilakukan  wawancara,  menjelaskan tujuan  penelitian  dan  meminta  kesediaan  partisipan  untuk  berpartisipasi  dalam  penelitian dengan menandatangani informed consent.
Berdasarkan  analisis  tematik  dari  hasil  wawancara  mendalam (in-depth  interview) pada  6  partisipan  dan  selanjutnya  data  dikumpulkan  dari  partisipan,  semua  rangkaian wawancara  direkam  dan  ditranskip,  maka  dapat  diidentifikasi  4  tema  utama  yang menjelaskan informasi tentang persepsi kelompok orang dengan kondisi penyakit penyerta komorbid hipertensi terhadap pelayanan vaksinasi COVID-19 sebagai berikut :

## Tema 1 : Pengetahuan terhadap Vaksinasi COVID-19
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 6 orang partisipan tentang persepsi kelompok orang  dengan kondisi  penyakit  penyerta  komorbid  hipertensi terhadap pelayanan  vaksinasi  COVID-19  didapatkan  kesamaan  jawaban  partisipan  tentang pengetahuan  terhadap  vaksinasi.  Enam  partisipan  mengetahui  apa  itu  vaksinasi,  hal  ini sesuai dengan beberapa ungkapan dari partisipan sebagai berikut :
“Vaksin  itu  untuk  memberikan  anti  body  atau  kekebalan  tubuh,  supaya  virus  corona tidak menyebar terutama untuk orang yang sudah tua“ (P1) . “Vaksin itu untuk mencegah supaya tidak terpapar virus corona atau sakit COVID-19” (P2).
“Dari  informasi  yang  saya  liat  di  berita  semua  orang  wajib  vaksin,  tujuannya  untuk mencegah supaya terhindar dari prularan virus corona” (P3). “Menurut saya vaksin adalah obat untuk mencegah penularan virus corona” (P4, P5). “Program vaksin yang di selenggarakan pemerintah, supaya masyarakat terhindar dari COVID“ (P6).

## Tema 2 : Hambatan dalam Penerimaan Vaksinasi COVID-19
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan partisipan didapatkan hasil bahwa beberapa partisipan mengaku ingin divaksin, namun dipengaruhi oleh beberapa kendala  terutama  kondisi  kesehatan  dari  partisipan,  hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari partisipan sebagai berikut :
“Vaksin pertama kemarin di suruh pulang dulu, karena tekanan darah tinggi, habis itu ikut lagi program vaksin di tempat lain baru bisa di vaksin“ (P1).
“Sempat di suruh orang kesehatan ke rumah untuk vaksin, tapi saya tidak mau tekanan darah saya tinggi, takut efek sampingnya gitu“ (P3).
Saya belum vaksin, karena gula saya tinggi, tensi saya juga tinggi, mau bagaimana lagi dari pada nantinya takut kenapa-kenapa“ (P4).
“Pada saat skrining tekanan darah saya tinggi., habis itu di suruh pulang., kalo tekanan darah nya sudah normal baru bisa di vaksin“ (P5).

## Tema 3 : Kewajiban Vaksinasi sebagai Syarat untuk Melakukan Kegiatan Umum
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan partisipan didapatkan hasil  bahwa  partisipan  menilai  vaksinasi  sebagai  syarat  untuk  keperluan  administrasi, kegiatan  umum  dan  lain-lain,  hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  partisipan  sebagai berikut :
“Kalo  sudah  vaksin  semestinya  saya  sudah  berangkat  haji  agustus  ini.,  karena  saya tidak vaksin, saya batalin pergi hajinya” (P2).
“Gimana  ya.,  karena  mau  pergi  kemana-mana  susah.,  apa  lagi  kalau  sekarang  pergi keluar kota harus vaksin dulu” (P3).
“Tidak bisa pergi kemana-mana., sekarang mau naik pesawat harus pakai kartu vaksin., repot sekarang banyak syaratnya“ (P4).
“Repot sekali tidak ada kartu vaksin., karena sekarang untuk syarat keperluan apapun harus menggunakan kartu vaksin“ (P5, P6).

## Tema 4 : Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan partisipan didapatkan hasil bahwa partisipan menilai adanya unsur paksaan untuk mewajibkan dalam pelaksanaan COVID-19, hal ini sesuai dengan pernyataan dari partisipan sebagai berikut :
“Saya  meragukan  kok  ada  vaksin  ketiga  lagi.,  dari  pemerintah  juga  kurang  jelas informasinya  kenapa  harus  ada  vaksin  ketiga.,  apkah  vaksin  pertama  dan  kedua  di ragukan., atau memang ada unsur politik “ (P1, P6).
“Biarkan orang memilih mau divaksin apa tidak., kalau pemerintah mewajibkan vaksin bearti banyak unsur permainan politik dimasa pendemi ini“ (P2).
“Takut  sakit  saya  tambah  parah  kalau  di  vaksin.,  pak  RT  sempat  mengancam  kalau warganya tidak mau vaksin, satpol pp akan datang ke rumah warga“ (P4). “Saya merasa zaman sekarang ini tidak ada lagi kebebasan semua orang harus wajib vaksin“ (P5).

## PEMBAHASAN Tema 1 : Pengetahuan terhadap Vaksinasi COVID-19
Pengetahuan  merupakan  hasil  “Tahu”  dan  ini  terjadi  setelah  orang  melakukan penginderaan terjadi melalui panca indra seseorang  yaitu mata, penedengaran, penciuman dan  rasa.  Sebagian  besar  pengetahuan  seseorang  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga (Febriyanti et al., 2021) . Pengetahuan sangat penting dalam melanjutkan aspek perilaku dan sikap karena jika seseorang tidak tahu maka tidak akan ada tindakan yang nyata dilakukan. Pengetahuan  masyarakat  dalam  mencegah  transmisi  penyakit  akan  menekan  penularan COVID-19  (Kartikasari  et  al.,  2021).  Pengetahuan  yang  baik  dapat  didukung  oleh penerimaan  terhadap  informasi  di  lingkungan  masyarakat  tentang  vaksinasi  (Arumsari  et al., 2021).
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  beberapa  partisipan  yang  tidak mengikuti  program  vaksin  mengatakan  bahwa  takut  dilakukan  tindakan  vaksin  akan membuat seseorang menjadi tambah sakit. Hali ini sesuai dengan penelitian Silitonga et al., (2021)  yang  mengatakan  ketidakpahaman  mereka  tentang  vaksin  COVID  19  ini,  mereka takut dengan berbagai informasi yang mereka dengar dari media elektronik maupun cetak berkaitan dengan banyaknya  yang ikut vaksin menjadi sakit dan bahkan meninggal dunia (Silitonga et al., 2021). Menurut Sukmana et al., (2021) mengatakan bahwa seseorang yang merasa takut di  vaksin dengan alasan  sudah ada penyakit bawaan  sebelumnya, takut efek samping  kalau  di  vaksin  bahkan  ada  yang  meragukan  manfaat  vaksin  tersebut.  Studi penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  di  Amerika  Serikat  menunjukkan  bahwa  47% penduduknya ragu-ragu dan cendrung tidak mengikuti program vaksin COVID-19, dimana faktor tingkat Pendidikan menunjukkan korelasi signifikan dengan mereka tidak mengikuti program vaksin tersebut (Dewy, 2019).
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Mustain  &  Afriyani  (2022)  dimana  pengetahuan lansia  untuk  mengikuti  program  vaksinasi  COVID-19  masih  rendah,  hal  ini  di  pengaruhi oleh  beberapa  faktor  yaitu  faktor  tingkat  Pendidikan  masih  tergolong  rendah,  faktor penyakit bawaan terdahulu, serta faktor lingkungan yang masih beredar berita menyimpang tentang  vaksin  COVID-19.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  menyebabkan  lansia  ragu-ragu untuk mengikuti program vaksin COVID-19 (Mustain & Afriyani, 2022). Banyaknya issue masyarakat  menolak  program  vaksinasi,  mengakibatkan  timbulnya  persepsi  negative  dan kepanikan tersendiri di kalangan masyarakat dalam penerimaan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini informasi terkait vaksinasi COVID-19 dapat membentuk persepsi seseorang atau mempengaruhi kesediaan untuk melakukan vaksinasi (Sigalingging & Sherlly, 2021).

## Tema 2 : Hambatan dalam penerimaan vaksinasi COVID-19
Persepsi hambatan  adalah hambatan  yang dirasakan oleh masyarakat ketika  hendak mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 (Puspasari & Achadi, 2021). Persepsi  hambatan  atau  rintangan  merupakan  persepsi  terhadap  aspek  negatif  yang menghalangi  individu  untuk  melakukan  tindakan  kesehatan  misalnya  efek  samping  yang ditimbulkan,  pengalaman  yang  tidak  menyenangkan,  dan  sakit  yang  dialami  (Harianja  & Eryando, 2021).
Dalam hasil penelitian tersebut dibalik antusiasme beberapa partisipan yang mengaku ingin  dan  bersedia  untuk  dilakukan  vaksin  namun  tentu  saja  hal  ini  dipengaruhi  oleh beberapa kondisi terutama kondisi kesehatan dari partisipan. Kondisi ini tentu tidak dapat dilanjutkan untuk dilakukan vaksin karena akan berbahaya jika tetap dipakasakan. Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional telah mengumumkan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan  pada  kelompok  komorbid,  usia  60  tahun  keatas,  dan  ibu  menyusui  dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa tambahan (Tiana & Amalia, 2021).
Dalam  surat  edaran  Kementrian  Kesehatan  RI  menyampaikan  kepada  Dinas Kesehatan  Provinsi,  Kabupaten/Kota  terkait  pemberian  vaksinasi  COVID-19  yang  berisi perihal  pemberian  vaksinasi  bagi  kelompok  komorbid  dengan  ketentuan  yang  harus dipenuhi  dengan  tetap  mengikuti  petunjuk  teknis  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19 (Kemenkes,  2021). Jadi  pelaksanaan  pemberian  vaksinasi  bagi  orang  dengan  kelompok komorbid  sebenarnya  masih  dapat  dilakukan  vaksinasi  sepanjang  belum  ada  komplikasi akut.
Selain itu  persepsi hambatan  yang diungkapkan  dari partisipan  dalam penelitian ini yaitu kekhawatiran mereka mengenai vaksin COVID-19 yang menimbulkan efek samping. Berdasarkan studi peneliatan Puspasari & Achadi (2021) dalam melakukan tindakan suatu pencegahan penyakit maupun mencari pengobatan dipengaruhi oleh perceived barier yaitu hambatan  yang  timbul  dalam  melakukan  suatu  tindakan,  dimana  hambatan  umum  yang dialami  seseorang  dalam  peberian  vaksinasi  COVID-19  diantaranya  takut  karena  efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin COVID-19.
Orang  yang  mempunyai  penyakit  bawaan  seperti  komorbid  lebih  kepada  tidak bersedia  untuk  dilakukan  vaksinasi  dikarenakan  mereka  merasa  khawatir  akan  efek samping  yang  akan  mereka  alami,  hal  ini  dikarenakan  tubuh  mereka  tidak  bisa  menahan rasa sakit dari efek samping vaksin COVID-19 dan akan menyebabkan komplikasi antara penyakit bawaan atau komorbid dengan vaksinasi COVID 19 (Ainun et al., 2021).

## Tema 3 : Kewajiban vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum
Kewajiban  vaksin  sebagai  syarat  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  umum menimbulkan  banyak  persepsi  dikalangan  masyarakat.  Persepsi  masyarakat  terhadap kebijakan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum timbul dikarenakan adanya hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau pola fikir dan keadaan masyarakat. Hal  tesebut  akan  memicu  masyarakat  untuk  berpendapat  sesuai  denga  napa  yang  mereka fikirkan dan rasakan (Siregar & Prabawati, 2022).
Dari  hasil  penelitian  tersebut,  partisipan  mengemukakan  bahwa  vaksinasi  bisa dikatakan menjadi syarat dalam melakukan kegiatan umum seperti syarat untuk bepergian, bekerja,  administrasi  dan  lain  sebagainya.  Adanya  vaksinasi  sebagai  syarat  untuk melakukan  kegiatan  umum  hanya  membuat  mereka  atau  masyarakat  kesulitan  untuk beraktivitas.  Berdasarkan  hal  tersebut,  berita  vaksin  COVID-19  menjadi  syarat  untuk melakukan kegiatan umum diterima oleh masyarakat dan kemudian masyarakat meninjau vaksinasi  sebagai  syarat  untuk  melakukan  kegiatan  yang  ditinjau  dari  kondisi  lingkungan tempat mereka melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya (Darman, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  beberapa  partisipan  mereka  juga  menilai vaksinasi  tetap  penting  untuk  dilakukan,  terutama  bagi  mereka  yang  ingin  melakukan perjalanan.  Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  persepsi  terbentuk  dari  adanya  stimulus dan perhatian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pemhaman mereka terhadap vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan (Siregar & Prabawati, 2022).
Hasil  peneltian  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Siahaan  &  Adrian  (2021) menjelaskan bahwa proses terjadinya persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah objek yang dapat menimbulkan stimulus. Stimulus  yang  diterima oleh  indra diteruskan  kesensori dan menuju ke otak (fungsi fisiologis). Dengan demikian dapat diketahui bahwa individu dapat menyadari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar yaitu stimulus yang diterima (Siahaan & Adrian, 2021).
Peneliti berpendapat bahwa dari segi kemudahan untuk melakukan kegiatan umum, partisipan menilai bahwa vaksinasi tetap dibutuhkan untuk merkea  yang ingin melakukan perjalanan baik itu keluar daerah dan keperluan lainnya. Pada akhirnya partisipan ataupun masyarakat  menilai  bahwa  vaksin  COVID-19  hanya  sebuah  syarat  agar  mereka  dapat melakukan aktivitas kegiatan, bukan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari bahaya virus COVID-19.

## Tema 4 : Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  sangat  penting  dalam  seluruh  proses kebijakan,  karena  kebijakan  publik  yang  sudah  dibuat  akan  bermanfaat  jika diimplenetasikan. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar bisa berdampak dan tujuan yang di inginkan terealisasi. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses interaksi  antara suatu perangkat tujuan  dan tindakan  yang mampu  untuk mencapai tujuan suatu kebijakan yang telah di implementasikan (Nurlaiah, 2021).
Berdasarkan  hasil  wancara  dilakukan  dengan  beberapa  partisipan  didapatkan kesamaan  jawaban  yang  mengatakan  bahawa  menilai  adanya  unsur  paksaan  atau  politik untuk  mewajibkan  dalam  pelaksanaan  COVID-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  studi  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mulyanus,  (2021)  meneliti  tentang  persepsi  masyarakat  terhadap program  pelaksanaan  vaksin  COVID-19  didapatkan  bahwa  program  suntikan  vaksin tersebut tidak menjadi pilihan masyarakat, tetapi menjadi adanya paksaan pemerintah untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 .
Tetapi  program  pemerintah  terkait  dengan  adanya  program  vaksin  COVID-19  ini menuai pro dan kontra, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang akan menolak untuk dilakukan vaksin akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sampai adanya sanksi  pidana  (Chairunnisa  et  al.,  2022).    Adapun  regulasi  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi yaitu  dalam  Keputusan  Presiden  No.  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  peraturan Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  pengadaan  vaksin  dan  pelaksanaan  vaksinasi dalam  rangka  penanggulangan  pandemi  COVID-19  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 14, 2021).
Adapun  kebijakan hukum lainnya  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah terkait dengan sanksi  orang  yang  menolak  vaksinasi  yaitu  terdapat  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Ibu Kota  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2020  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  30  Perda  DKI Jakarta  seseorang  yang  menolak  untuk  dilakukan  vaksinasi  dikenakan  Pidana  Denda sebesar 5 Juta Rupiah (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2, 2020). Peraturan daerah ini bertolak  belakang  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan. Dalam  pasal  5  ayat  30  yang  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  setiap  orang  berhak  secara mandiri  dan  bertanggung  jawab  dalam  menentukan  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan untuk dirinya (Undang-Undang Nomor 36, 2009).

## SIMPULAN
Persepsi  kelompok  orang  dengan  kondisi  penyakit  penyerta  komorbid  hipertensi terhadap  pelayanan  vaksinasi  COVID-19  menghasilkan  4  tema  utama  yaitu  pengetahuan terhadap  vaksinasi  COVID-19,  hambatan  dalam  penerimaan  vaksinasi  COVID-19, kewajiban  vaksinasi  sebagai  syarat  untuk  melakukan  kegiatan  umum,  Kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

## SARAN
Diharapkan dengan adanya penelitian ini pelayanan  yang diberikan oleh puskesmas setempat lebih baik lagi terutama dalam memberikan pelayanan terkait vaksinasi COVID- 19  dan  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  secara  personal  terstruktur    agar  lebih termotivasi untuk mengikut program vaksin COVID 19. Bagi pemerintah setempat dalam proses penerapan kebijakan tentang vaksin COVID-19, dibutuhkan sosialisasi dan promosi yang  baik  dalam  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  vaksin  COVID-19
sehingga  masyarakat  bisa  memberikan  respon  positif  sebagai  bentuk  proses  komunikasi yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainun,  N.,  Haniarti,  H.,  &  Hengky,  H.  K.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Vaksin COVID-19  di  Wilayah  Kecamatan  Bacukiki  Kota  Parepare. Tirtayasa  Medical Journal , 1 (1), 1-5. https://doi.org/10.52742/tmj.v1i1.12471
Arumsari, W.,  Desty, R.  T.,  &  Kusumo, W.  E.  G. (2021). Gambaran Penerimaan  Vaksin COVID-19 di Kota Semarang. Indonesian Journal of Health Community, 2 (1), 35-45. https://doi.org/10.31331/ijheco.v2i1.1682
Chairunnisa, Q. A., Herdiyeni, Y., Hardhienata, M. K. D., & Adisantoso, J. (2022). Analisis Sentimen  Pengguna  Twitter  terhadap  Program  Vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia Menggunakan Algoritme Support Vector Machine. Jurnal Ilmu Komputer Dan Agri- Informatika , 9 (1), 79–89. https://doi.org/10.29244/jika.9.1.79-89
Darman, A. A. E. (2021). Efektifitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin sebagai Syarat Berpergian  ke  Tempat-Tempat  Publik  pada  Masa  Pandemi. Jurnal  Analisis Kebijakan, 5 (2), 113-131. https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485
Dewy, Y. A. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Pendidikan  Ibu  tentang  Vaksin MR  (Measles  Rubella)  dengan  Minat  Keikutsertaan  Vaksin  MR  (Measles  Rubella) Di Posyandu Desa Keji Urangan Barat. Artikel, 1-9. http://repository2.unw.ac.id/45/ Febriyanti,  N.,  Choliq,  M.  I.,  Mukti,  A.  W.  (2021).  Hubungan  Tingkat  Pengetahuan  dan Kesediaan  Vaksinasi  COVID-19  pada  Warga  Kelurahan  Dukuh  Menanggal  Kota Surabaya. Seminar  Nasional  Hasil  Riset  Dan  Pengabdian , 3 ,  36–42. https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/168
Gunawan,  A.,  Prahasanti,  K.,  Utama,  M.  R.  (2020).  Pengaruh  Komorbid  Hipertensi terhadap  Severitas  Pasien  Coronavirus  Disease  2019. Jurnal  Implementa  Husada ,
1 (2), 136–151. http://dx.doi.org/10.30596%2Fjih.v1i2.4972
Gunawan,  S.,  Rumawas,  M.  E.,  Herwanto,  H.,  Wahyuni,  O.  D.,  Martaria,  N.  (2021). Skrining  Faktor  Komorbid  Hipertensi  pada  Sasaran  Lansia  Vaksinasi  COVID-19. Journal of Sustainable Community Development , 3 (3), 143–149. https://doi.org/https://doi.org/10.32924/jscd.v3i3.55
Harianja,  R.  R.,  &  Eryando,  T.  (2021).  Persepsi  Kelompok  Lansia  terhadap  Kesediaan Menerima  Vaksinasi  COVID-19  di  Wilayah  Rural  Indonesia. PREPOTIF :  Jurnal
Kesehatan Masyarakat , 5 (2), 775–783. https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i2.1946 Kartikasari,  D.,  Nurlaela,  E.,  &  Mustikawati,  N.  (2021).  Peningkatan  Pengetahuan Masyarakat  dengan  Edukasi  Vaksinasi  COVID-19. Link ,  17(2),  145–149. https://doi.org/10.31983/link.v17i2.7773
Karyono,  D.  R.,  &  Wicaksana,  A.  L.  (2020).  Current  Prevalence,  Characteristics,  and Comorbidities  of  Patients  with  COVID-19  in  Indonesia. Journal  of  Community Empowerment for Health , 3 (2), 77-84. https://doi.org/10.22146/jcoemph.57325 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020). Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) . https://COVID19.kemkes.go.id/protokol-COVID-19/kmk-no-hk-01-07-menkes-413-
2020-ttg-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-COVID-19
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2021). 5  Saran  Hindari  Tekanan  Darah Tinggi Sebelum Vaksinasi COVID-19 . https://promkes.kemkes.go.id/5-saran-hindari- tekanan-darah-tinggi-sebelum-vaksinasi-covid-19
Latifin,  K,  Purwanto,  S    dan  Wahyuni,  D.  (2020).  Aplikasi  Keperawatan  Komplementer “Cupping”  dalam  Mengontrol  Hipertensi  di  Masa  Pandemi  COVID-19. Prosiding Applicable  Innovation  of  Engineering  and  Science  Research ,  374–377. http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/AVoer/article/view/711 Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID
19. Molucca Medica , 13 (2), 52–59. https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.52 Mulyanus, M. (2021). Pro Kontra Kebijakan Pelayanan Publik Wajib Sertifikasi Vaksin di Kota  Pekanbaru. Seminar  Nasional  Karya  Ilmiah  Multidisiplin , 1 (1),  268–271. http://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/7915/3305
Mustain,  M.,  &  Afriyani,  L.  D.  (2022).  Edukasi  Manfaat  Vaksinasi  COVID-19  dalam Upaya  Peningkatan  Keikutsertaan  Masyarakat. SELAPARANG  Jurnal  Pengabdian
Masyarakat Berkemajuan , 6 (1), 160–164. https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7522 Nurlaiah,  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  COVID-19  di  Kab.  Ogan Komering Ulu. Jurnal Dinamika , 1 (2), 59–68. https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1135
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  2.  (2020). Penanggulangan  Coronavirus Disease  2019  (COVID  19) .  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/155082/perda- prov-dki-jakarta-no-2-tahun-2020
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14.  (2021). Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID  19) .  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161210/perpres-no-14-tahun- 2021
Peretto,  G.,  Sala,  S.,  &  Caforio,  A.  L.  P.  (2020).  The  Origin,  Transmission  and  Clinical Therapies  On  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19). European  Heart  Journal , 41 (22), 2124–2125. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa396
Puspasari, A., & Achadi, A. (2021). Pendekatan Health Belief Model  untuk Menganalisis Penerimaan  Vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 6 (8), 3709-3721. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3750 Siahaan,  C.,  &  Adrian,  D.  (2021).  Komunikasi  dalam  Persepsi  Masyarakat  tentang Kebijakan  Pemerintah  di  masa  Pandemi. Jurnal  Kinesik , 8 (2),  158–167. https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.159
Sigalingging, I. M., & Sherlly, M. (2021). Pembentukan Persepsi Lansia tentang Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Merauke. Jurnal Signal , 9 (2), 227-235.
https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.5929
Silitonga, E., Sinaga, T. R., &  Ningsih, S. D. (2021). Sosialisasi Vaksin COVID-19 pada Kelompok Lanjut Usia di Dusun 14 Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli. Jurnal Abdimas Mutiara , 2 (2), 169–175.
http://114.7.97.221/index.php/JAM/article/view/2190
Siregar,  R.  A.,  &  Prabawati,  I.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  COVID-19  di Puskesmas  Kedungdoro  Kecematan  Tegalsari  Kota  Surabaya. Publika , 10 (2),  471– 486. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p471-486
Sukmana, R. A., Iyansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. F. (2021). Implementasi Strategi  Komunikasi  Kesehatan  dalam  Meyakinkan  Masyarakat  untuk  Pelaksanaan Vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Barito  Kuala. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 5 (1), 409–419. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14153
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H.,  Sinto,  R.,  Singh,  G.,  Nainggolan,  L.,  Nelwan,  E.  J.,  Chen,  L.  K.,  Widhani,  A.,
Wijaya,  E.,  Wicaksana,  B.,  Maksum,  M.,  Annisa,  F.,  Jasirwan,  C.  O.  M.,  &
Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45-67. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415 Tiana, E., Amalia, N. (2021). Gambaran Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin COVID-19. Borneo Student Research , 3 (1), 526–531. https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/2816/1112 Undang-Undang (UU) No. 36. (2009). Kesehatan .
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009
Word  Health  Organistation,  (2020). Advice  for  Public .  https://www.who.int /emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public