INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4477-4486 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Politik Hukum Terhadap Masyarakat Dilarang Memberi Uang Kepada Pengemis (Studi Kasus : Kota Pontianak, Kalimantan Barat)
Tri Dian Aprilsesa 1 ✉ , Edy Suasono 2 , Siti Aminah 3, , bunawas 4
Dosen Hukum Universitas Tanjungpura
Email: diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pada dasarnya pemerintah Kota Pontianak sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi penertiban umum terhadap masyarakat untuk tidak memberi uang pada pengemis dan pengamen di beberapa titik di Kota Pontianak. Tetapi masih banyak masyarakat memberi uang ke pengemis dan gelandangan tidak  dikenakan  sanksi  denda  atau  administrasi.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Sumber  datanya menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan  Pasal  42  Huruf  e  Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Ketenteraman,  Ketertiban  Umum  Dan  Perlindungan  Masyarakat  masih  belum terlaksana sepenuhnya. Jika masyarakat masih memberi uang kepada pengemis dan pengamen maka semakin banyak pula pengamen dan pengemis di tempat-tempat umum di Kota Pontianak karena mereka merasa sebagai pengemis dan pengamen sebuah pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang  lebih  banyak.  Diharamkan  bagi  mengeksploitasi  orang  untuk  meminta-minta  ataupun mengamen. Dan bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena itu mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik untuk warga negara. Upaya yang diharapkan pemerintah lebih bijak lagi untuk menegakkan aturan yang ada kepada masyarakat yang memberi uang pada pengemis dan pengamen  agar fenomena sosial ataupun masalah sosial berupa pengamen dan pengemis tidak semakin berkembang.
Kata Kunci : Pengemis, Ketertiban Umum, Politik Hukum
Abstract
Basically, the Pontianak City government has tried to socialize public order to the community not to give money to beggars and buskers at several points in Pontianak City.  However, many people still give  money  to  beggars  and  homeless  people  without  being  subject  to  fines  or  administrative sanctions.  This  research  is  descriptive  in  nature.  The  data  source  uses  primary  data,  namely  data obtained through the interview and documentation process. The implementation of Article 42 Letter e of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Orderliness and Community Protection is still not fully implemented. If people still give money to beggars and buskers, there will be more and more buskers and beggars in public places in Pontianak City because they feel that as beggars and buskers it is a job that earns them more income. It is forbidden to exploit people for begging or busking. And for givers, it is haram to give to beggars on the streets and in public spaces because it supports those who exploit beggars and does not educate good  character  for  citizens.  It  is  hoped  that  the  government  will  be  wiser  in  enforcing  existing regulations against people who give money to beggars and buskers so that social phenomena or social problems in the form of buskers and beggars do not continue to develop.

## Keyword: Beggars, Public Orderliness, Legal Politics

## PENDAHULUAN
Politik  dan  hukum  adalah  dasar  dari  politik  hukum  dengan  ketentuan  bahwa pelaksanaan  pengembangan  politik  hukum  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  pelaksanaan pengembangan  politik  secara  keseluruhan.  Atau  dapat  dikatakan,  prinsip  dasar  yang dipergunakan  sebagai  ketentuan  pengembangan  politik  akan  juga  berlaku  bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.
Padmo Wahjono (1986:160) mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah,  bentuk, maupun isi  dari hukum yang  akan  dibentuk. Definisi  ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik  Proses  Terbentuknya  Perundang-undangan,  yang  dikatakan  bahwa  politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan  sesuatu.  Dalam  hal  ini  kebijakan  tersebut  dapat  berkaitan  dengan pembentukan  hukum,  penerapan  hokum,  dan  penegakannya  sendiri  (Padmo  Wahjono, 1991:65). Wahjono berpendapat bahwa pelatihan, implementasi, dan penegakan hukum itu penting dan salah satu penyebab utamanya adalah masalah hukum itu sendiri. Perumusan norma hukum yang jelas dalam bentuk hukum seringkali terkesan kaku dan membatasi, padahal dalam melakukannya hakim tetap mampu memberikan penafsiran, karena setiap penyusunan setiap penyusunan norma hukum dilakukan dalam keadaan yang selalu tidak lengkap. Oleh karena itu, ketika diterapkan pada perkara tertentu di hadapan pengadilan,
norma  atau  aturan  hukum  seringkali  memunculkan  berbagai  permasalahan  yang menyulitkan tercapainya keadilan substantif bagi pihak yang mencarinya.
Politik hukum ditinjau dari sudut pandang teori hukum murni berarti bahwa hukum adalah  suatu  ilmu  yang  membahas  tentang  tindakan  pejabat  yang  berwenang  dalam memilih  alternatif-alternatif  yang  ada  untuk  menciptakan  produk  hukum  (karya  hukum) guna  mencapai  tujuan  bernegara.  Politik  hukum  nasional  tidak  hanya  dilihat  dari  sudut formal,  melihat  kebijakan  hukum  dari  rumusan-rumusannya,  namun  juga  dilihat  dari konteks  proses  diundangkannya  rumusan  resmi  tersebut.  Fungsi  instrumental  hukum sebagai alat kekuasaan politik lebih kuat dibandingkan fungsi lainnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang dewasa ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini senada  dengan  apa  yang  termaktub  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia  Tahun  1945  yang  salah  satu  tujuan  daripada  negara  Indonesia  adalah mewujudkan kesejahteraan.
Salah satu masalah sosial yang paling dikenal oleh banyak orang yaitu “kemiskinan‟. Banyak  yang  mengatakan  bahwa  kemiskinan  adalah  akar  dari  masalah  sosial  lainnya, contoh: ketergantungan alkohol, pengangguran, diskriminasi, masalah kesehatan. Masalah- masalah tersebut dapat terjadi bermula dari faktor kemiskinan atau kondisi perekonomian yang melemah, namun sebaliknya, masalah-masalah tersebut dapat juga menjadi penyebab adanya kemiskinan.
Konsekuensi  menjadi  pusat  pemerintah,  pembangunan  kantor-kantor,  tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan menjadi suatu keniscayaan, tak pelak faktor ini menjadi pendorong kaum urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang memiliki keterampilan dan  ilmu  pengetahuan,  tentunya  tidak  sulit  jika  hanya  sekedar  menafkahi  keluarga  dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin akan cepat tereliminasi dan dengan terpaksa mencari rezeki dengan menggelandang atau mengemis.
Pengemis memang identik dengan pemalas. Seperti yang kita lihat saat ini, semakin banyak orang memilih pengemis untuk jadi ladang bisnisnya. Dengan hanya meminta belas kasihan, mereka bisa mendapatkan rupiah tanpa perlu bersusah payah. Padahal tubuhnya kuat dan umurnya pun masih muda. Sehingga dengan gerakan anti memberi ke pengemis, kita bisa memotivasinya untuk mencari pekerjaan lain.
Setiap  pengemis  memiliki  banyak  sekali  latar  belakang.  Mulai  dari  benar-benar membutuhkan uang, ingin memperkaya diri dan juga karena disuruh orang lain. Nah, pada poin disuruh orang lain ini kita harus bisa membasminya. Ya dengan cara tidak memberikan
mereka sepeserpun.
Mungkin  cara  ini  bisa  menyengsarakan  si  pengemis  tadi,  tapi  dengan  metode tersebutlah kita secara tidak langsung dapat membasmi perbudakan tersebut. Si penyuruh akan berhenti dengan sendirinya jika mereka terus-terusan tidak mendapatkan pemasukan.
Dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 42 Huruf e  yang berbunyi “Setiap orang/badan  dilarang: memberi uang  dan/atau  barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan ( traffic light) yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya.”
Menurut Suharto,  kebijakan sosial  adalah ketetapan yang  didesain secara  kolektif untuk  mencegah  tejadinya  masalah  sosial  (fungsi  kuratif)  dan  mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. (Suharto, 1997)
Berharap agar masyarakat tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis karena  semakin  sering  dikasih  uang  maka  mereka  semakin  betah  mengemis.  Jadi  kalau dirazia terus dipulangkan ke daerah asal, pasti balik lagi (mengemis).
Inilah yang menjadi perhatian kami, karena hal tersebut dianggap menjadi pekerjaan berpenghasilan  tinggi.  Sehingga,  bisa  berdampak  buruk  kedepannya.  Bukan  dilarang sedekah,  tapi  kurang  mendidik  memberikan  sedekah  di  jalan  karena  akan  menambah menjamurnya pengemis.
Larangan memberi uang ke pengemis bukan berarti tidak peduli, tapi harus tepat. Menurutnya, sumbangan lebih baik diberikan ke masjid atau panti yang jelas penerimanya. Dalam agama dan budaya, diatur adab memberi. Dan memberi pun harus ada tanggung jawab moral, digunakan untuk apa pemberian uang itu.
Penyebab adanya pengemis disebabkan karena terdapat dua faktor penyebab, yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  sifat-sifat  malas,  tidak  mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.
Pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi, yaitu dengan  cara  mengirimkan  para  gepeng  ke  luar  daerah  bahkan  ke  luar  pulau,  sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  cara analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis,  yaitu  data  yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Suwandi, 2008)
Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
1. Undang-Undangg Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
3. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
5. Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
Bahan  Sekunder  dalam  Penelitian  Hukum  Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,  baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai  perilaku  masyarakat  yang  berpola  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan metode sistematis atau dogmatis dimana adanya peraturan hukum yang saling berkaitan antara satu dengan  yang  lainnya  yang  berhubungan  erat  dan  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu dengan yang lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  daerah  mempunyai  yurisdiksi  dan  mengatur  pekerjaannya  Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di pusat. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  berbunyi:  “Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  menjalankan  fungsi  otonom  dan penunjangnya”.
Sifat  kerangka  penyampaian  pekerjaan  pemerintah  ditunjukkan  dengan  perbaikan manajemen usaha di berbagai sektor, termasuk peraturan yang berlaku secara regional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan dengan meningkatkan daya saing daerah dalam
pertumbuhan. kemajuan. berkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah. Peran administrasi publik dalam memberikan  pelayanan kepada masyarakat mendorong kemandirian daerah dan sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan  pemerintahan  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Bagi  pejabat pemerintah  daerah  (Pemda)  yang  mempunyai  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Kewenangan  yang  sangat  penting  dari  suatu  daerah  yang  mempunyai  kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kewenangan yang bertanggung jawab  untuk  menetapkan  peraturan  daerah.  Kekuasaan  untuk  mengeluarkan  peraturan daerah  disebut  dengan  kekuasaan  legislatif  daerah.  Peraturan  Daerah  adalah  peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota yang diterbitkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Munculnya  Peraturan  Daerah  adalah  untuk  mengatur  kondisi  sosial  ditengah permasalahan  masyarakat.  Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 42 berbunyi:
Setiap orang/badan dilarang:
A. Mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau memperkerjakan orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan;
B. Mengamen di persimpangan jalan (traffic light);
C.  Meminta-minta  belas  kasihan  orang  atau  mengemis  di  rumah  ibadah,  tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, rumah makan, warung kopi/cafe dipersimpangan jalan/ traffic light yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya;
D. Meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, persimpangan jalan/ traffic light, angkutan umum, rumah tinggal, taman kota, perkantoran dan tempat umum lainnya;
E.  Memberi  uang  dan/atau  barang  kepada  pengemis  dan/atau  peminta-minta  belas kasihan orang dipersimpangan jalan ( traffic light) yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; dan
F. Melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa dipersimpangan jalan ( traffic light), yang termasuk  daerah  milik  jalan,  taman  kota,  perkantoran  pemerintahan  atau  tempat umum lainnya.
Subtansi  otonomi  daerah  menjadi  sangat  penting  karena  adanya  reformasi  yang
mendalam  Sistem  pemerintahan  daerah  yang  terlibat  dalam  pengembangan  tata  kelola masyarakat  dapat  dilihat  pada  beberapa  aspek  sistem  pengaturan  politik,  sosial,  dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kota,  dan kabupaten.  (Sodik, 2009)
Tindakan  mengemis  tersebut  dilakukan  karena  ada  dalam  pikiran  mereka.  Dengan keterbatasan  yang  mereka  miliki,  mereka  tidak  punya  pilihan  selain  mengemis  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dengan  berbagai  cara  dan  alasan,  mereka  berlatih mengemis  untuk  mendapatkan  simpati,  dan  belas  kasihan  rakyat.  Mengemis  bukanlah pekerjaan  Hal  ini  membutuhkan  keahlian  dan  keterampilan  karena  sudah  menjadi  tren mereka untuk menghasilkan uang.
Negara hukum Indonesia merupakan wujud nyata dari kontrak sosial masyarakat, sulit dipisahkan dari wacana hukum, etika dan politik. Padahal, dokumen sejarah menilai aspek hukum, etika, dan politik mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan negara hukum.  Berbicara  mengenai  konsep  negara  hukum  yang  sedang  berjalan  berarti  kita sepakat  dengan  pandangan  Sajtjipto  Rahardjo  yang  menyatakan  bahwa  negara  hukum Indonesia merupakan suatu proyek yang belum selesai namun masih dan sedang dalam proses berkembang tergantung pada keadaan. motivasi kepemilikan sosial. (Faisal, 2015)
Menurut  Hans  Kelsen,  Jika  Berbicara  tentang  efektifitas  hukum,  dibicarakan  pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti  bahwa  orang  benar-benar  berbuat  sesuai  dengan  norma-norma  hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Usman, 2009)
Berbagai  isu  perlindungan  sosial  menjadi  bagiannya  faktor  pemicu  hadirnya tunawisma  dan  pengemis  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  melemahnya  kekuatan  ekonomi untuk  membantu  pengembangan  peluang  kerja  baru  sambil  bersikap  reseptif  sejumlah besar pekerja. Sebagai gejala sosial, masalahnya sudah lama berada di antara kita. Di daerah perkotaan misalnya, keberadaan tunawisma dan pengemis semakin hari semakin meningkat dan kehadirannya tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat.
Setiap individu atau kelompok  orang tidak  diperbolehkan memberi uang  dan/atau barang  untuk  anak  jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis  serta  pengemis  yang mengatasnamakan organisasi sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat  di  tempat  umum  dan  di  jalanan.  Sedangkan  sanksi  yang  ditentukan  oleh  daerah mengatur bahwa pelaku akan dikenakan sanksi berupa pembinaan melalui pemeriksaan,
identifikasi, dan perjanjian pengikatan agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat  umum  dan  atau  jalanan  yang  disaksikan  oleh  aparat  dan  atau  petugas  yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
Demikian  juga  dalam  kebijakan  larangan  mengemis  atau  memberi  uang/barang kepada  pengemis,  tentunya  ini  tidak  terlepas  dari  terus  meningkatnya  angka pengemis/gelandangan dan jika dibiarkan akan menjadi masyarakat yang tidak produktif. Namun, konsep  ini tidak begitu saja  dapat diterima oleh  masyarakat. Bukti  di  lapangan, masih  banyak  orang  yang  mengasihani  pengemis  dan  memberi  uang  kepada  mereka, meskipun  di  daerah  tersebut  terdapat  Perda  yang  mengatur  larangan  memberi  uang kepada pengemis.
Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah  tersebut  seperti  yang  dikemukakan  Suwarjati  Hartono  bahwa  :  Menciptakan Undang-Undang  itu  bukanlah  merupakan  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap orang  (bahwa  tidak  dapat  dilakukan  oleh  setiap  sarjana  hukum)  terbukti  dari  ganti bergantinya dan susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan surut karena hlm-hlm diatas itu kita tidak perlu heran,  bahwa  tidak  setiap  orang  yang  ditugaskan  untuk  merancang  Peraturan  Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan. (Irawan Soejito, 1989)
Dalam teori dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu penegakan hukum dapat dikatakan efektif atau  berhasilnya tidaknya tergantung pada 3 (tiga)  unsur sistem hukum  di  atas.  Keberadaan  tiga  patokan  dari  Freidman  memiliki  peranan  menguji  dan memastikan terjadi singkronisasi antara regulasi dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (Hermawanto, 2019)
Tujuan  yang  ingin  di  wujudkan  oleh  hukum  adalah  hukum  itu  digunakan  untuk menghasilkan suatu perubahan dalam masyarakat atau sebagai alat rekayasa social. Demi terjaminnya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial masyarakat agar lebih baik, maka yang  di  butuhkan  tidak  hanya  ketersediaan  hukum  dalam  arti  hukum  materiil  atau peraturan, akan tetapi juga terdapat suatu jaminan atas perwujudan hukum materiil tersebut dalam praktek hukum atau adanya penegakkan hukum (law enforcement) yang baik. Suatu hukum dapat bekerja bukan hanya karena peraturan perundang-undangannya saja, tetapi pada bagaimana aktifitas pelaksanaan dari lembaga penegakan hukumnya. (Ali, 2002)
Struktur Hukum (Legal Structure) adalah lembaga hukum yang menjalankan tugas dari perangkat  hukum  yang  ada.  Struktur  hukum  juga  merupakan  susunan  badan  legislatif, tindakan dan sikap yang harus diambil oleh lembaga eksekutif, serta etika profesi yang harus dihormati oleh organisasi seperti kepolisian dan Lembaga-lembaga lainnya.
Jika  berbicara  mengenai  struktur  hukum  di  Indonesia,  maka  yang  bisa  dianggap termasuk  dalam  struktur  hukum  adalah  lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman atau pengadilan.
Substansi Hukum (Legal Substance) (1) Aturan, norma, dan pola perilaku orang dalam system hokum daerah tersebut; dan (2) Produk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam system hukum tersebut berdasarkan keputusan yang mereka buat dan menerapkan aturan baru yang diperoleh dari keputusan itu. (Putra, 2017)
Jika mengacu  pada teori Friedman tentang  sistem hukum dalam suatu  penegakan hukum  dapat  efektif  atau  tidaknya,  maka  harus  ada  harmonisasi  dari  3  (tiga)  elemen strukutur Hukum,Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Jika dilihat larangan mengemis di Muka Umum secara Substansi sudah di atur di dalam Pasal 42 huruf e Peraturan Daerah Kota  Pontianak  Nomor  19  Tahun  2021,  dan  mengenai  penegakan  terhadap  Peraturan tersebut sudah di atur dalam Pasal 63 huruf SS. Akan tetapi tingkat kepatuhan masyarakat Kota  Pontianak  terhadap  hukum  masih  kurang  sehingga  banyak  terjadi  pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 huruf e dan hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan maksimal.

## SIMPULAN
Sebaik-baiknya  bersedekah  kepada  orang  yang  membutuhkan,  apalagi  jika  kita mengenal  orang  tersebut,  entah  kita  mengenalnya  secara  mendalam  dalam  kehidupan sehari-hari  atau  sekedar  mengenalnya  saja.  Baik  diberikan  melalui  lembaga  resmi pemerintah maupun swasta yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat, infaq, dan shadaqah. Sebaiknya jangan memberikannya kepada siapa pun, terutama seseorang yang dikenal berprofesi sebagai pengemis. Selain melanggar ketentuan Perda ini, kita juga melanggar  hak  pihak  yang  seharusnya  mempunyai  hak  lebih  tinggi  dalam  menerima sedekah.
Sebagai sebuah regulasi nyata di tengah masyarakat sebagaimana cita-cita Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2021 Kota Pontianak Penegakan sanksi pidana dan administrasi bagi Pemberi Uang kepada pengemis di Kota Pontianak belum berjalan. Sehingga hal ini dapat  dikatakan sebagai fenomena  permasalahan  hukum  di tengah  roda  pemerintahan Kota Pontianak khususnya dalam hal pelaksanaan dan penegakannya ditengah masyarakat sebagai aturan yang memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Suharto,  Edi  (1997),  Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial:  Spektrum Pemikiran, Bandung: LSP Press
Basrowi  dan  Suwandi, Memahami  Penelitian  Kualitatif,  (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, 2008),.
Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara,Jakarta,1989.
Hermawanto,  Kurniawan,  dkk. Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman.  Diakses  dari https:// www.academia.edu/ pada tanggal 8 Desember 2019.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung : Nuansa, 2009)
Faisal, 2015, Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir, Thafa Media, Yogyakarta.
Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009),
Ali, Achmad. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia.Jakarta. Ghalia Indonesia.
Putra, Jaka Raya Andika. 2017. Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor (Studi di Satlantas Polres Kota Batu). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.