Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis
INFO PENULIS
Dedon Dianta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: dedondianta86@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 1, April 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi: Dianta,  D.  (2023).  Urgensi  Penegakan  Hukum  E-Commerce  di  Indonesia:  Sebuah  Tinjauan  Yuridis. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (1), 1-14.

## Abstrak
Semakin bergejolaknya dunia pada era globalisasi ini atas hadirnya perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  membuat  dunia  sangatlah  modern.  Hadirnya  e- commerce merupakan salah satu dampak dari berkembangnya teknologi dalam dimensi perdagangan.  Hadirnya  e-commerce  ini  juga  memperluas  perdagangan  dari  yang semula  hanya  bersistem  tatap  muka,  sekarang  menjadi  online.  Tentunya  juga  dengan hadirnya  e-commerce  ini,  mengharuskan  adanya  hukum  yang  mengatur  tentangnya, sebagai  kepastian  hukum  terhadap  sistematika  e-commerce  dengan  berbagai  macam kelebihan  dan  kekurangannya.  Penelitian  ini  bertujuan  meninjau  dan  mengetahui terkait  dengan  hukum  e-commerce  yang  ada  di  Indonesia  beserta  dengan  regulasi perijinan dalam pendirian usaha e-commerce. Hadirnya penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat lebih paham mengenai keadaan hukum positif di Indonesia mengenai e- commerce.
Kata Kunci : Perdagangan, E-commerce, Hukum.

## Abstract
The  world  is  increasingly  turbulent  in  this  era  of  globalization  with  the  presence  of developments in science and technology. This makes the world very modern. The presence of e-commerce is one of the impacts of technological developments in the trade dimension. The presence of e-commerce also expands trade from what was originally only a face-to- face system, now it is online. Of course, also with the presence of e-commerce, requires that there  be  laws  governing  it,  as  legal  certainty  for  e-commerce  systematics  with  various kinds of advantages and disadvantages. This study aims to review and find out related to e-commerce  laws  in  Indonesia and  licensing  regulations  in  establishing  e-commerce businesses.  With  the  presence  of  this  research,  the  authors  hope  that  readers  can understand more about the positive legal situation in Indonesia regarding e-commerce.
Keywords : Trade, E-commerce, Law.

## A. Pendahuluan
Globalisasi, itulah 1 kata yang dapat dideskripsikan jika seseorang bertanya tentang kondisi dunia saat ini. Dalam dekade terakhir pada abad ke-20 ini, globalisasi telah menjadi tren yang menentukan  dan  menandai  pembaruan  interaksi  antara  ekonomi,  negara,  dan  manusia. Integrasi  global  dalam  era  globalisasi  ini  prosesnya  meliputi:  (i)  budaya;  (ii)  interaksi  politik; (iii)  informasi  dan  teknologi  informasi  dan  (iv)  ekonomi  integrasi  melalui  perdagangan, investasi dan arus modal. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu dan teknologi, tentu sangat mempengaruhi aspek perdagangan. Objek dagang dari yang semula barang saja, berubah menjadi  barang  dan  jasa  merupakan  salah  satu  perkembangan.  Pada  tahun  2022,  setiap  hari arus modal di seluruh dunia lebih dari 100 triliun dolar AS  (Mutia, 2022). Saat ini,  globalisasi ekonomi  berdampak  pada  sektor  ekonomi  dan  pembangunan  berkelanjutan  di  berbagai  cara dan melalui banyak saluran. Melalui globalisasi ini, terdapat peluang dagang yang sangat besar dengan perkembangan teknologi yang kian pesat.
Dalam  tahun  2020-an,  Amerika  Serikat  menetapkan  Indonesia  sebagai  negara  maju (Junita,  2020).  Sebagai  negara  yang  dikatakan  maju,  tentunya  banyak  sekali  hal-hal  yang memang harus diperhatikan. Terkait dengan statement bahwasannya Indonesia sebagai negara maju ini, banyak penelitian dan juga pendapat mulai dari pro hingga kontra, mulai dari kalangan masyarakat hingga ke para akademisi dan praktisi.
Tujuan  penelitian  ini  dibuat  yakni  untuk  mengetahui  terkait  regulasi e-commerce di negara Indonesia saat ini. Tentunya hal ini sangat penting dikarenakan dengan adanya hukum yang baik, maka akan terciptanya keadilan, kepastian, dan juga kemenafaatan dari terciptanya hukum  itu  sendiri.  Banyak  juga  penelitian  yang  memiliki  implikasi  bahwasannya e-commerce dapat memiliki pengaruh yang luar biasa terutama bagi negara terutama dari segi pertumbuhan ekonomi.

## B. Metode Penelitian
Yuridis  normatif  menjadi  metode  penelitian  ini  dengan  meninjau  dari  beberapa  data sekunder  misalnya  teori  hukum,  keputusan  pengadilan,  peraturan  perundang-undangan,  bisa juga  berupa  pendapat  sarjana  yang  telah  menelitinya  (Diantha,  2016).  Data  yang  dibutuhkan tidak perlu dikuantifikasikan sehingga  penulis  menggunakan  metode  penelitian  ini.  Penelitian ini akan menggunakan data das sein tentang bagaimana hukum positif mengenai e-commerce di Indonesia baik dari literatur hukum maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang akan dikorelasikan  dengan  data das  sollen yakni  perihal  sistematika  penerapan das  sein di  dalam masyarakat Indonesia.
1. Jenis dan Sumber Data Penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  yang  merupakan  hasil  penelitian  yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, dan juga data primair yang bersumber dari telaah literatur. 2. Teknik Pengumpulan Data
Sebagaimana di atas, penelitian ini akan melihat dari berbagai macam hasil penelitian dari peneliti  sebelumnya  sebagai  data  sekunder,  dan  juga  beberapa  teori  dari  telaah  literatur  dan juga peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022,    dan  juga beberapa peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2019,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019,  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  7  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 36/MDAG/PER/9/2007,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2020,  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerntah Nomor 5 Tahun 2021.
3. Analisis Data
Hasil  data  yang  didapatkan  dari  data  primer  dan  data  sekunder  pada  penelitian  ini  akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

## C. Pembahasan
E-commerce E-commerce adalah transaksi berbasis internet. E-commerce merupakan hasil dari pesatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Zaman  sekarang,  objek  suatu  perdagangan bukan  lagi  barang  saja,  melainkan  juga  jasa.  Dengan  adanya e-commerce ini  juga  metode perdagangan bukan lagi berbasis offline atau tatap muka, melainkan juga berbasis online.
Hal ini bermula pada tahun 1991, saat itu internet memiliki kurang dari 3 juta pengguna di seluruh dunia dan masih belum ada e-commerce . Dikutip dari databoks, yang bersumber dari We Are  Social  and  Hootsuite ,  dari  8,01  total  populasi  dunia,  pengguna  internet di  dunia  mencapai 64,4, yang secara spesifik pada Januari 2023 pengguna  internet global menyentuh angka 5,16 miliar  (Annur,  2023).  Secara  spesifik, Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII) pada  surveinya  yakni  dari  jumlah  populasi  Indonesia  yaitu 275.773.901  jiwa,  tercatat  bahwa terdapat  215.626.156  jiwa  yang  berarti  mencapai  78,19  persen  pengguna  internet  di  seluruh Indonesia.
Transaksi e-commerce berprospek  dapat  memperoleh  bagian  yang  cukup  besar  dari keseluruhan  perdagangan  hanya  dengan  satu  dimensi.  Struktur  terbuka  Internet  dan  biaya rendah untuk menggunakannya sangat memungkinkan interkoneksi informasi dan komunikasi baru  dan  yang  sudah  ada  teknologi,  dan  menawarkan  bisnis  dan  konsumen  sistem  informasi baru dan kuat dan bentuk baru komunikasi. Hal ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk berkumpul  dengan  cara  yang  lebih  efisien  dan  menciptakan  pasar  dan  peluang  baru  untuk reorganisasi  proses  ekonomi.  Itu  juga  mengubah  cara  terhadap  suatu  produk  itu  disesuaikan, didistribusikan,  dan  dipertukarkan  serta  cara  pebisnis  dan  konsumen  mencari  dan mengkonsumsi suatu produk.
Sejarah Berdirinya E-commerce di Indonesia
Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengenal internet secara luas. Perkembangan e-commerce di  Indonesia  bermula  pada  tahun  1999.  Andrew  Darwis  sebagai  pendiri  Kaskus menjadi  pelopor  lahirnya e-commerce di  Indonesia,  disusul  dengan  hadirnya  Bhinneka.com sebagai platform jual  beli  di  Indonesia.  Pemerintah  sadar  akan  potensi  sekaligus  dampak e- commerce yang  hadir  saat  itu  yang  membuat  adanya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  tersebut  seiringan  dengan  adanya  beberapa  startup seperti  TokoBagus  dan  juga  beberapa  startup  lainnya.  Pada  tahun  2008,  lahir  juga  peraturan mengenai  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yakni  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 sebagai  peraturan  yang  membahas  secara  spesifik  mengenai e-commerce Pada  tahun  2015, masyarakat  Indonesia  mulai  mengalihkan  cara  transaksi  dari  yang  semula  transaksi konvensional, menjadi transaksi online karena kemudahan dari kecanggihan teknologi yang ada (Mustajibah & Trilaksana, 2021).
Permulaaannya,  masayarakat  kurang  mengenal  tentang e-commerce ini.  Bahkan  tentunya dengan  perkembangan e-commerce tersebut,  pastinya  terdapat  banyak  sekali  penolakan. Dampak  terhadap  mall,  toko,  pasar  yang  semakin  sepi  juga  merupakan  dasar  dari  penolakan masyarakat.  Adapun  penolakan  tersebut  juga  berupa  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap barang  yang  akan diterimanya.  Penolakan ini  juga  kerap  hadir  dari  pelaku  usaha dikarenakan kebiasaan  transaksi  konvensional  menjadikan  suatu  paksaan  dalam  perubahan  dikarenakan pelaku usaha tersebut akan kalah saing jika tidak belajar untuk memasarkan produknya secara online (Mustajibah & Trilaksana, 2021).
Selain  itu, e-commerce memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan  sistem  dagang konvensional. Dengan e-commerce , pembeli hanya dapat melihatnya dari layar gadget, dan tidak dapat melihat barang dengan jelas untuk mengamati tentang cacat, rusak, originalitasnya, dan melihat  apakah  produk  tersebut  sesuai  dengan  keinginan  pembeli  tersebut.  Faktor keamanan juga menjadikan titik pusat perhatian jika seseorang ingin membeli.

## Jenis-Jenis E-commerce
Travers  &  Laundon  (2014)  membagi  beberapa  jenis e-commerce ke  dalam  beberapa  tipe, antara lain:
1. Mobile e-commerce ( m-commerce )
M-commerce ini  adalah  penjualan  dan  pembelian  barang  dan  jasa  melalui smartphone dan tablet. M-commerce adalah bentuk e-commerce yang dapat digunakan oleh pengguna dalam mengakses platform belanja online tanpa menggunakan komputer
desktop.  Contoh  platform m-commerce yang  ada  pada  saat  ini  yaitu  Shopee,  Lazada, Tokopedia.
2. E-commerce bisnis ke konsumen (B2C)
Business  to  consumen (B2C)  atau  bisnis  ke  konsumen,  merupakan  transaksi perdagangan  antara  produsen  dan  konsumen.  Secara  tradisional,  istilah  tersebut mengacu pada proses penjualan produk langsung ke konsumen, termasuk berbelanja di toko atau makan di restoran. Hari ini menggambarkan transaksi antara pengecer online dan pelanggan mereka.
3. E-commerce bisnis ke bisnis (B2B) E-commerce ini  bersistem  penjualan  produk  dan  layanan  secara  langsung  antara dua  bisnis. E-commerce  business  to  business (B2B)  sebagai  salah  satu  bentuk  bisnis, berbeda  secara  signifikan  dari  B2C,  dimana  bisnis  menjual  langsung  ke  konsumen. E- commerce B2B  melibatkan  transaksi  antara  grosir  dan  pengecer,  atau  grosir  dan produsen melalui portal penjualan online.
4. E-commerce lokal
E-commerce lokal adalah tindakan menjual barang dan jasa dalam suatu wilayah. Ini melibatkan pendirian toko suatu daerah untuk menjual suatu barang tertentu di daerah tersebut.
Banyak sekali keuntungan menjalankan bisnis secara lokal. Biaya melakukan bisnis secara  lokal  biasanya  jauh  lebih  rendah  daripada  menjual  secara  online.  Selain  itu, penjual  dapat  menjangkau  lebih  banyak  pembeli  dengan  biaya  pemasaran  yang cenderung  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  pasar  besar  seperti  Amerika  Serikat  di mana  semua  produk terpusat di  satu tempat. Keuntungan terbesarnya  adalah  pembeli akan  dapat  berinteraksi  langsung  dengan  penjual,  yang  dapat  mengarah  pada  tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi karena mereka akan merasa seperti membeli dari seseorang yang tinggal di dekat mereka.
5. E-commerce sosial
E-commerce sosial  mengacu  pada  pembeli  yang  melakukan  pembelian  dalam platform  media  sosial,  segala  sesuatu  mulai  dari  pemilihan  suatu  produk  hingga pembayaran terjadi dalam platform media sosial. Dengan adanya e-commerce ini, suatu merek dapat menjualkan produk mereka melalui platform media sosial mereka.
6. E-commerce konsumen ke konsumen (C2C)
Dalam  lingkungan  online,  model  bisnis  konsumen  ke  konsumen  atau costumer  to costumer (C2C) ini menjadikan pelanggan dapat bertransaksi dengan pelanggan lainnya. Lelang  dan  iklan  adalah  dua  bentuk  implementai  pasar  C2C.  Hadirnya  internet  dan perusahaan  yang  memasarkan  dengan  metode  C2C  seperti  contohnya  eBay,  Etsy,  dan Craiglist,  menjadikan  model  pemasaran  C2C  ini  semakin  populer  (Laudon  &  Traver, 2014).

## Sistematika Aplikasi E-commerce
Sistematika  aplikasi e-commerce yaitu:  Pada  toko/pasar  online,  konsumen  bertransaksi secara online. Berbagai macam kebutuhan konsumen yang diinginkan ada di sana. Setelahnya, konsumen tersebut memasuki suatu tempat dienkripsinya segala keperluan belanja konsumen berdasarkan informasi yang diberikan pada suatu server transaksi online. Konsumen tersebut selanjutnya  melakukan order atau  pemesanan,  yang  mana  semua  informasi  ini  dikirimkan kepada suatu private gateway atau jaringan rahasia ke dalam suatu tempat di mana transaksi tersebut oleh bank yang bersangkutan dinyatakan sah atau tidak (Purbo & Wahyudi, 2001).
Problematika umum e-commerce Dengan banyak sekali kompleksitas permasalahannya, e-commerce juga memiliki beberapa problem yang akan menjadi tantangan global, antara lain:
1. Penipuan
Jika  ditilik  dari  masa  sebelumnya,  pada  2018-2021,  banyak  sekali  pembeli  yang  terkena penipuan akibat e-commerce dengan total kerugian mencapai 305 miliar rupiah (Hidayat, 2021). Hal  ini  biasanya  terjadi  ketika  pembeli  sudah  melakukan  pembayaran,  namun  barangnya  tak kunjung sampai. Untuk itu, resiko penipuan seperti ini menjadi perhatian lebih bagi masyarakat yang hendak melakukan jual-beli online.
2. Cybertax (pajak)
Internet  bersifat  fleksibel,  tidak  bisa  dikontrol  sepenuhnya  dan  tidak  memiki  batasan negara.  Maka,  timbullah  pertanyaan  atas  kerumitan  yang  ada  pada e-commerce tersebut
mengenai:  siapa  yang  berwenang  atas  pajaknya  dari  transaksi e-commerce ?  Bahkan  Amerika Serikat  dengan  negara  yang  memiliki  pengaruh  perdagangan  terkuat  sekalipun,  ingin mengembangkan  kembali  bisnis  tersebut,  karenanya  melalui  konektivitas  internet,  negara tersebut enggan untuk mengatur pajak perdagangan (Chou, 1999). Pada skala internasional juga belum  ada  kesepakatan  dalam  menghadapi  perkembangan  ekonomi  digital  di  bidang perpajakan.  Sehingga  pada  level  nasional,  menimbang  pada  asas  keadilan  dan  pro  terhadap industri berskala nasional, terdapat kendala dalam mengatur kebijakan perpajakan terhadap e- commerce (Sya’bani, 2016). Jika terjadi transaksi e-commerce lintas negara, maka menjadi suatu yang ambigu mengenai hak memungut pajak. Cybercash adalah seluruh kartu kredit yang ada di dunia dapat digunakan pembeli sebagai pembayaran. Jika negara konsumen merupakan negara yang berhak memungut pajak,  maka  darimana  negara  tersebut  tahu  jika  sudah  terjadi  transaksi,  karena  yang  keluar pada pemegang kartu kredit hanyalah tagihan bulanan. Sebagai salah satu contoh umum  saja, pasti dikenakan pajak jika ada seseorang yang membaca majalah dari luar negeri secara fisik, tetapi jika berlangganan untuk membaca jurnal secara online, maka cukup menggunakan kartu kredit yang dipunyai oleh pembaca tersebut.
3. Audit Trail
Kemungkinan terjadi anonimitas sangat tinggi. Hal tersebut karena terdapat password yang terenkripsi  sebagai  proses  perlindungan  terhadap  transaksi  elektronik  itu  sendiri,  dan  juga memang  pada  dasarnya  internet memiliki  sifat  yang  tidak  bisa  dikontrol.  Selain  itu,  tidak  ada bukti audit berupa bukti transaksi secara fisik karena semua dilakukan secara elektronik baik pemesanan  hingga  ke  pembayaran.  Mudahnya  menggandakan,  merubah,  atau  bahkan menghapus  tanpa  meninggalkan  jejak  terhadap  suatu  dokumen  digital,  menjadikan  tidak  ada jaminan  terhadap  valid  atau  tidaknya  dokumen  digital  yang  memungkinkan  untuk  dicetak (Ratnasingham, 1998).
4. Kerahasiaan/keamanan e-commerce Kerahasiaan  ( secrecy )  kerap  kali  dipahami  sebagai  keamanan  ( security ).  Padahal, kerahasiaan  tidak  hanya  merupakan  keamanan  tapi  artinya  lebih  luas  daripada  itu. Ratnasingham  (1998)  mengutarakan  bahwa  terkait  keamanan e-commerce ,  terdapat  beberapa persyaratan sebagai faktor yang diperlukan, antara lain:
a) Privacy
Ketidakbolehan  untuk  menyebarluaskan  kepada  pihak  yang  tidak  berkepentingan maupun secara umum terkait data atau informasi semua pihak dalam sebuah transaksi.
b) Non-repudiation Jika  ada  pihak  tertentu  yang  menyangkal  telah  melakukan  komunikasi  atau transaksi, maka mekanisme non-repudiation ini dapat digunakan
c) Confidentiality
Data  dalam  transaksi,  haruslah  pihak  berkepentingan  saja  yang  dapat mengaksesnya, hal ini merupakan sebuah jaminan dalam transaksi
d) Availability
Jasa  atau  informasi  haruslah  terdapat  ketersediaan  akses  yang  resmi  sebagai jaminan.
e) Integrity
Barang  yang  memang  dipesan  oleh  pembeli,  harus  tanpa  adanya  perubahan  dan memang  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan  baik  selama  dalam  pengolahan  atau transmisi.
f) Authentication
Transaksi tersebut bukan sekedar fiktif, tetapi memang benar adanya. Pembuktian keabsahan  dari  suatu  transaksi  e-commerce  salah  satunya  ialah  tanda  tangan  digital. Terdapat trade-off antara  kenyamanan  dengan  keamanan  (untuk  menjaga  keabsahan) pada praktiknya. Tingkat keamanan akan melemah jika mendapat kenyamanan. Namun, jika tingkat keamanan ditingkatkan, maka biaya cenderung mahal beserta prosedur yang rumit dan ketat, akan menimbulkan ketidaknyamanan (Coffee, 1998).
Mengenai  tanda  tangan  digital  ini,  terdapat  2  contoh  yang  diutarakan  oleh  Weber (1999),  yaitu Arbitrated  Schemes dan Public-Key  Approaches .  Pertama  ialah  dengan menggunakan  sistem  pihak  ketiga  yang  memverifikasi  terhadap  pihak  pengirim  dan dokumen-dokumen  terkait  sekaligus  juga  mengirimkan  secara  digital  juga  kepada penerima dokumen. Kedua ialah hanya dengan bersistem 2 pihak dalam transaksi, yaitu penerima  dokumen  dan  juga  pengirim  dokumen, cryptosystems lah  yang  menjadi andalan kedua belah pihak, baik public-key maupun private-key (Weber, 1999).
g) Authorization
Di  dalam  sebuah  transaksi,  harus  lah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memang memiliki kewenangan di dalamnya (Ratnasingham, 1998).
5. Kartel/Monopoli
Dalam  melakukan  suatu  transaksi  online  dengan  sebuah  perusahaan  manufaktur,  maka akan  ada  standarisasi  tertentu,  seperti  menggunakan  suatu  aplikasi  tertentu. Supplier yang bergabung,  secara  langsung  atau  tidak  dengan  suatu  perusahaan  yang  memasang  sistem tertentu,  maka  akan  menciptakan  ketergantungan.  Permasalahan  timbul  karena  perusahaan tersebut  mengetahui  tentang  struktur  biaya  produksi  hingga  seluk  beluk supplier dari perusahaan  manufaktur  tersebut.  Lebih  lanjut,  kemampuan  perusahaan  manufaktur  dalam mengetahui  informasi  tersebut,  jika  digunakan  untuk  memonopoli  atau  bahkan  menekan barang dari supplier maka akan sangat berbahaya.

## Manfaat e-commerce
Dari  pandangan  Mohammad  Suyanto  (2003),  manfaat  dari  adanya e-commerce ,  yaitu penjual dapat  menjualkan produknya secara  luas.  Selain  itu,  tanpa  harus  keluar rumah,  dapat memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara work from home . Kemudian, e-commerce juga memudahkan  masyarakat  pelosok  desa  untuk  mendapatkan  barang dan jasa  dengan  berbagai macam pilihan karena konektivitas e-commerce yang begitu luas (Suyanto, 2003). Sangat besar dampaknya  bagi  pasar,  toko,  dan  tempat  jual-beli  konvensional  lainnya  dikarenakan  minat masyarkat yang tinggi terhadap platform online jual-beli.
Perkembangan e -commerce yang semakin meluas, menjadikan e-commerce ini sebagai salah satu  tombak  dalam  dunia  perdagangan.  Bertambahnya  pengguna  internet  beriringan  dengan semakin  cepat dan  semakin  luasnya layanan  internet,  maka dengan  kehadiran e-commerce ini akan  meningkatkan  dan  mempengaruhi  suatu  Produk  Domestik  Bruto  tiap  tahun  (Galindo Martin dkk., 2008).
Telah terbukti oleh Sixun Liu (2013) serta Lili Qu dan Yan Chen (2014) dalam penelitiannya bahwasannya  kehadiran e-commerce ini  di  terima  oleh  mayarakat,  dan  Cina  memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang sangat pesat. E-commerce ini merupakan suatu sistem dagang  baru  yang  melalui  kebijakan  dan  regulasi-regulasi  yang  ada  (Liu,  2013;  Qu  &  Chen, 2014).
Nur Kholifatul Aula (2019) pada jurnalnya, memiliki implikasi bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya sangat dipengaruhi oleh e-commerce . Akan tetapi, dengan banyaknya impor barang di Indonesia, menjadi dampak negatif dari adanya e-commerce . Namun, hadirnya E-commerce meningkatkan  permintaan  domestik  sehingga  memberikan  kehidupan bagi industri-industri untuk semakin meningkatkan produktivitasnya (Aula, 2019).
Dengan berkembangnya e-commerce di suatu negara, tentu akan berkembang juga Produk Domestik Bruto (PDB) dari negara tersebut. Pada data yang didapat dari International Monetary Fund (IMF) melalui databoks.katadata.co.id, Indonesia menduduki peringkat ke 17 dalam pada data International Monetary Fund (IMF) terkait dengan total penyebaran Produk Dometik Bruto per 2 November 2022 yang mencapai angka $101,56 (Mutia, 2022).
Pada  tahun  2023  ini,  e-commerce  masih  menjadi  penopang  dalam  perekonomian Indonesia.  Jumlah  transaksi  e-commerce  pada  2023  diperkirakan  mencapai  600-700  triliun rupiah  oleh  Indonesian  E-commerce  Association  (idEA),  Hal  tersebut  karena  pada  November 2022, Bank Indonesia (BI) telah memproyeksikan bahwa diperkirakan dapat menyentuh angka 572 triliun rupiah (Sari, 2023).

## Hukum E-commerce Di Indonesia
Terkait  dengan  problematika  yang  terjadi,  dalam  hal  terjadinya  kerugian  terhadap konsumen,  tentunya  ada  peraturan  yang  mengatur  terkait  hal  tersebut,  regulasi  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi awal  mula e-commerce baru  dikenal  dari  segi  hukumnya  (Hariyanto,  2009).  Sebelum  Undang- undang  ITE  disahkan,  secara  umum, e-commerce telah  diatur  ke  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lain yang diatur ke dalam Perlindungan Konsumen pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga perkembanganya dengan adanya ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Pada umumnya, metode analogi dapat digunakan terhadap hubungan hukum perjanjian konvensional dengan e-commerce seperti yang tertulis pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sebuah  kesepakatan  sebenarnya  termasuk  dalam  segala  sesuatu  yang  bersifat persetujuan dengan tuntutan keadilan, jadi bukan hanya ditentukan mengikat secara tegas (Pasal 1339 KUHPer). Menurut kebiasaan, syarat syarat yang selalu diperjanjikan meskipun tidak  secara  tegas  dicantumkan,  harus  tetap  dianggap  telah  masuk  ke  dalam  suatu perjanjian (Pasal 1347 KUHPer). Dengan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya hubungan hukum perdata-lah yang menjadi hubungan hukum dalam e-commerce .
Pada  saat  terjadinya  suatu  persetujuan  atau  kesepakatan,  maka  daripadanya  suatu perjanjian  dinyatakan  lahir  terhadap  dua  belah  pihak  atau  lebih  yang  bersepakat.  Saat terjadi pertemuan antara 2 belah pihak, jika terjadinya kesepakatan, maka suatu perjanjian akan lahir.
Umumnya, perjanjian bersifat bebas dan terhadap bentuk apapun tidak terikat. Namun, jika adanya syarat sah perjanjian yang diatur dalam suatu peraturan, terdapat formalitas- formalitas tertentu, seperti adanya kekecualian disamping kata sepakat, maka perjanjian ini disebut dengan perjanjian formil dan batalnya perjanjian akan menjadi konsekuensi hukum jika tidak dipenuhinya formalitas-formalitas tersebut.
Transaksi jual beli pada dasarnya termasuk perjanjian riil pada buku III Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  yang  berarti  bahwasannya  jika  telah  diserahkannya barang yang menjadi pokok perjanjian, barulah perjanjian terebut terjadi.
Kedudukan hukum perdata juga terdapat e-commerce sebagai huku, positif yang ada di Indonesia,  tentunya  pada  buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Hal  ini menjadikan  berlakunya juga  Pasal  1320  KUHPer terhadap e-commerce mengenai  4 syarat sahnya  suatu  perjanjian,  antara  lain:  i)  Adanya  suatu  sebab  yang  diperbolehkan;  ii) Merupakan  suatu  pokok  persoalan  tertentu;  iii)  Kecakapan  para  pihak  dalam  membuat perjanjian; iv) Terdapat kesepakatan yang mengikatkan para pihak (Salim H. S, 2003).
Pada  dasarnya, E-commerce bisa  dikategorikan  sebagai  jual  beli  yang  termasuk  dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga terdapat prestasi atau kewajiban yang  timbul  dalam  suatu  transaksi e-commerce .  Pelaku  usaha e-commerce dikatakan wanprestasi jika (Makarim, 2003):
1) Menyanggupi sesuatu namun tidak dilaksanakan. Keadaan ini dapat dilihat jika merchant atau  penjual  tidak  menyerahkan  suatu  barang/jasa  yang  seharusnya  diwajibkan sebagaimana  diperjanjikan,  seperti  menyembunyikan  cacad  yang  bahkan  berdampak terhadap fungsi barang.
2)  Melakukan  sesuatu  yang  diperjanjikan,  tetapi  tidak  sesuai  dengan  sebagaimana mestinya.  Keadaan  ini  dapat  dilihat  ketika  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak  sesuai  dalam pemberian  suatu  barang/jasa  kepada  konsumen  seperti  yang  disepakati  pada  saat transaksi.
3) Terlambat dalam melaksanakan hal yang diperjanjikan. Keadaan ini terlihat jika barang yang diperjanjikan terlambat datang.
4)  Melakukan  sesuatu  yang  dilarang.  Keadaan  ini  contohnya  ialah  tindakan  pelaku  usaha melakukan penyebaran data diri pembeli.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Selain  pada  KUHPer,  hukum e-commerce di  Indonesia  juga  mengatur  perlindungan konsumen yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Dalam  konteksnya,  hak  dan  kewaiban  konsumen  telah  diatur  pada  Undang-Undang Nomor Tahun 1999 ini sebagai perlindungan hukum. Pada Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen  ini  diatur  tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Lalu,  pada  Pasal  6  dan  7  UU Perlindungan  Konsumen  ini  diatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha. Sebagaimana  di  atas,  kedudukan  atau  proporsi  pelaku  usaha  dan  konsumen  pada  suatu transaksi telah diatur di dalamnya.
Berkaitan  dengan  konsumen,  aspek  perlindungan  hukum  yang  berlaku  terhadapnya pada  suatu  transaksi e-commerce adalah  suatu  tanggung  jawab  dan  aspek  yang  dilarang bagi pedagang e-commerce. Hal ini mengacu pada Pasal 8-17 UU Perlindungan Konsumen. Berlakunya  aspek  ini  terhadap e-commerce ,  jika  barang  yang  diperjanjikan  terbukti melanggar  ketentuan  tersebut.  Larangan  ini  juga  menyangkut  mengenai  iklan  yang mengelabuhi  dan/atau  menyesatkan  konsumen,  kondisi  barang  dan/atau  jasa  yang dicantumkan tidak sebagaimana mestinya dengan tujuan menarik konsumen (Az, 2001).
Konsumen  yang  menjumpai  objek  yang  pemberiannya  berbeda  dengan  kesepakatan pada  suatu  transaksi e-commerce ,  maka  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  juga  terdapat  aspek tanggung jawab. Hal ini tertulis pada Pasal 19-28 UU Perlindungan Konsumen. Berlakunya aspek ini apabila konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha, dalam hal  ini  ialah  pencemaran dan/atau  kerusakan terhadap  apa yang telah  diperjanjikan  oleh keduanya. Pelaku usaha importir barang serta usaha periklanan juga belaku terhadap aspek tanggung jawab, jadi tidak hanya perihal produsen saja.
 UU  ITE  atau  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Selain pada KUHPer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengenai pengaturan e- commerce di  Indonesia  juga  tertuang  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Elektronik, yaitu Nomor 19 Tahun 2016 yang memiliki dua poin penting, antara lain:
Pertama,  Adanya  kepastian  hukum  terhadap  transaksi  elektronik  karena  adanya pengakuan  terkait  dokumen  dan  transaksi  elektronik  dalam  persidangan  dan  keabsahan perikatan.
Kedua,  terdapat  sanksi  pidana  terhadap  beberapa  tindakan  yang  daripadanya diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan dalam Teknologi dan Informasi.
Hal  yang  ada  pada  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  beserta beberapa  pengaturan  terkait,  sebenarnya  sudah  terdapat  perluasan  alat  bukti  (Heryogi dkk., 2017). Misalnya pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Terorisme,  Undang-undang  Pemberantasan  Korupsi,  Undang-undang  Dokumen Perusahaan.  Bedanya,  di  dalam  UU  ITE,  terdapat  pengakuan  mengenai  seluruh  dokumen elektronik  beserta  hard  filenya  dapat  digunakan  di  persidangan.  Namun,  pada  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 20/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE ini  menjadi  perhatian  bahwasannya  adanya  inkonstitusional  terhadap  frasa  “informasi elektronik  dan  dokumen  elektronik”.  Selain  itu,  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini dapat disimpulkan bahwasannya sepanjang tidak dimaknai secara khusus sebagai alat bukti persidangan  sebagaimana  Pasal  31  ayat  (3)  UU  ITE  maka  frasa  tersesbut  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat (Heryogi dkk., 2017).
Putusan  MK  di  atas  memiliki  pertimbangan  hukum  yang  menegaskan  bahwasanya dalam  rangka  penegakkan  hukum,  setiap  intersepsi  harus  dilakukan  secara  sah.  Wajib dipenuhinya  syarat  formil  dan  materiil  terkait  dengan  keabsahan  suatu  informasi  dan dokumen elektronik.
Mengenai  syarat  formil  dari  informasi  dan  dokumen  elektronik,  tertuang  pada  Pada Undang-undang ITE Pasal 5 ayat (4). Pasal ini menegaskan bahwasannya dokumen elektronik tidak  harus  berbentuk  tertulis.  Di  samping  itu,  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang didapatkan  dengan  jalan  yang  tidak  sah,  maka  tidak  memiliki  nilai  pembuktian  di  pengadilan dan akan dikesampingkan oleh hakim. Pada UU ITE Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 UU ITE memiliki unsur  syarat  materiil  dari  suatu  dokumen  dan/atau  informasi  elektronik.  Syarat  materiil tersebut dibuktikan dengan digital forensik sebagai jaminan keotentikan dan kelayakan sebagai alat bukti persidangan terhadap suatu dokumen dan/atau informasi elektronik.
Kewajiban Untuk Mendaftarkan E-commerce di Indonesia Dalam  penerapan  asas lex  specialis  derogate  legi  generalis di  Indonesia,  mengenai perdagangan pada UU 7/2014 itu dijadikan sebagai dasar pengaturan dalam aktivitas transaksi e-commerce . Dalam kaitannya bagi pedagang e-commerce di Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama. Namun, hanya terdapat 2 pasal yang mengatur terkait dengan e-commerce ,  karena  lebih  lanjutnya  ketentuan  mengenai e-commerce ini  diatur  dalam pembahasan  mengenai  uang  elektronik  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/12/PBI/2009, dan  peraturan  mengenai  penyelenggaraan  sitem  dan  transaksi  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, serta peraturan-peraturan lainnya.
Perizinan adalah suatu hal yang wajib dalam kegiatan usaha perdagangan e-commerce yang mengacu  pada  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014.  Sebagaimana  pada peraturan  mengenai  Penerbitan  Surat  izin  Usaha  Perdagangan  pada  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pelaku usaha e-commerce merupakan  bentuk  dari  perizinan  yang  dimaksud  dari  pasal  tersebut. Peraturan  menteri  ini  bermaksud  mewajibkan  setiap  perusahaan  dagang  untuk  mempunyai SIUP (Paryadi, 2018), tetapi terdapat sebuah pengecualian yakni:
 Pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan, pedagang asongan, dan pedagang keliling
 Perusahaan  kecil  perorangan  yang  dikelola  atau  dijalankan  sendiri  oleh  pemiliknya  atau kerabat  terdekat/anggota  keluarganya,  yang  tidak  berbentuk  Persekutuan  atau  Badan Hukum
 Kantor Perwakilan Perusahaan atau Kantor Cabang Perusahaan Pada  kewajiban  perizinan  tersebut,  ketidakpastian  hukum  timbul  karena  adanya pengecualian.  Terhadap  usaha e-commerce yang  tidak  berbadan  hukum  dan  dikelola  secara perorangan dapat bermain-main dengan tidak melakukan pendaftaran karena hal tersebut. Jika pelaku  usaha  yang  tidak  terdaftar  sangat  banyak,  maka  akan  mempersulit  pemerintah  dalam melakukan kontrol.
Dengan  hadirnya  peraturan  mengenai  penyelenggaraan  sistem  elektronik  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2019  ini,  pelaku  usaha e-commerce akan  mendapatkan  sanksi berupa  pemutusan  akses,  penghentian  sementara,  denda  administrasi,  dan  dihapuskan  dari daftar jika pedagang e-commerce tersebut belum memperbarui informasinya atau bahkan sama sekali  tidak  mendaftarkan e-commerce nya.  Peraturan  tersebut  juga  sejalan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang mewajibkan pendaftaran bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE).  Ditegaskan  juga  pada  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  bahwasannya  pendaftaran  wajib  dilakukan  bagi  setiap  PSE Lingkup Privat. Peraturan-peraturan tersebut diberlakukan dengan tujuan membuat kepastian hukum  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha e-commerce .  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  (SIUPMSE)  merupakan  wujud  dari  pelaku  usaha e-commerce yang telah terdaftar.
Pada  PP E-commerce Pasal  5,  yang  termasuk  pelaku  usaha  baik  itu  dalam  maupun  luar negeri, terbagi menjadi 3, yaitu: Pertama pedagang, yakni seseorang yang berkegiatan PSE baik yang  secara  langsung  dikelola  secara  privat  maupun  menggunakan  sarana  elektronik  seperti PPMSE.  Pengecualian  pedagang  terdapat  pada  penjual  yang  menjual  produknya  secara  tidak komersial dan temporal. Kedua Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yakni merupakan sarana bagi pelaku usaha dalam kegiatan PMSE, jenisnya seperti marketplace , daily  deals ,  retail online , platform pembanding  harga,  iklan  baris online .  Ketiga  Penyelenggara Sarana  Perantara  ( intermediary  services ),  yakni  penyedia  sarana  komunikasi  elektronik, lingkupnya  ialah  penampungan  sementara  ( caching ),  penyedia  ruang  penyimpanan  informasi secara tetap ( hosting ), dan juga sistem penelusuran informasi ( search engine ). Pada  hukum  positif  di  Indonesia,  untuk  melakukan  pendaftaran e-commerce ,  dapat dilakukan  melalui  satu  pintu,  yaitu Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach (OSS  RBA). Penyelenggaraan  perizinan  ini  sebagai  implementasi  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yakni pada  Nomor  11  Tahun  2020  dan  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yakni pada Nomor 5 Tahun 2021.
Pendaftaran  e-commerce  kini  dapat  melalui  laman  OSS.  Pelaku  usaha  wajib  memiliki identitas/legalitas  usaha,  yakni  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  kode  Klasifikasi  Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). NIB dan KBLI yang telah terbit, dapat dilanjutkan oleh pelaku usaha  melalui  skema  Perizinan  Berusaha  Untuk  Menunjang  Kegiatan  Berusaha  (PB-UMKU) dalam  mendapatkan  Tanda  Daftar  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  (TD-PSE).  Kewajiban pendaftaran  ini  memiliki  urgensi  dari  upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan, pendataan, dan controlling terhadap penyelenggaraan sistem elektronik.
Pada  tataran  implementasinya,  KOMINFO  (Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika) memiliki  data  yakni  sebesar  26,7  juta  unit  pelaku  usaha  e-commerce  indonesia,  tetapi  hanya 2698 usaha e-commerce yang didaftarkan oleh pelaku usaha tersebut. E-commerce informal juga termasuk  pada  data  tersebut  dengan  jumlah  lebih  dari  setengah  (65,14  persen).  Terdapat beberapa  alasan  yang  mendasari  dari  data  yang  tidak  sebanding  tersebut  (Ardikha  Putri  & Ruhaeni, 2022).
Alasan  pertama  yang  menyebabkan  data  yang  tidak  sebanding  tersebut  yaitu Penyelenggaraan  sistem  elektronik  pada  PP  80/2019  yang  cenderung  masih  sangat  luas  dan umum, hal ini mempersulit pendaftaran pelaku usaha e-commerce informal karena tidak adanya penjabaran mengenai klasifikasi dan jenis jenis e-commerce seperti hal yang dibutuhkan untuk mendaftarkan e-commerce nya.
Alasan kedua yang menyebabkan data yang tidak sebanding tersebut yaitu sulitnya pelaku usaha e-commerce informal  yang  berdagang  sebagai  pedagang  kecil  dan  tidak  tetap, reseller , serta dropshipper . Hal tersebut karena kurangnya support dari regulasi persyaratan pendaftaran yang  terlalu  rumit  seperti  nama  dan  sektor  sistem  elektronik,  sistem  nama  domain,  URL
website,  deskripsi  singkat  fungsi  sistem  elektronik,  deskripsi  model  bisnis,  domain  yang digunakan  haruslah  tingkat  tinggi  sebagaimana  tertulis  pada  Pasal  3  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  5  Tahun  2020.  Selain  itu,  bagi  pelaku  usaha reseller dan dropshipper ,  belum  ada  peraturan  sebagai  ketentuan  pendaftaran  sistem  elektronik  tersebut secara spesifik.
Alasan ketiga yaitu penarikan pajak yang tidak adil. Umumnya, mekanisme perpajakan pada e-commerce di  Indonesia  diatur  di  dalam  ketentuan  yang  ada  pada  peraturan  tertulis  dalam undang-undang  berdasar  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Pasal  8 mengenai  Perniagaan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Ketidakpastian  hukum  timbul  dari  undang- undang  tersebut  karena  antara  golongan  UKM  atau  golongan  bukan  UKM  tidak  dibedakan terkait dengan penerimaan penghasilan. Pada peraturan pajak atas penghasilan yakni Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018,  para  pelaku  usaha  yang  berpenghasilan  bruto  di  bawah Rp4.800.000.000  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) akan tetap terkena pajak penghasilan. Namun, pelaku usaha UMKM yang terbebas dari pajak ada beberapa jenis, antara lain pelaku usaha UMKM yang menggunakan sarana dan/atau prasarana yang seharusnya tidak digunakan untuk berdagang karena merupakan kepentingan umum,  dan  juga  pelaku  usaha  UMKM  baik  menetap  maupun  tidak  menetap,  yang  melakukan usahanya  dengan  sarana  atau  prasarana  bongkar  pasang.  Beberapa  pelaku  usaha  akan  tidak nyaman dan merasa dirugikan karena perpajakan yang tidak adil ini.
Alasan  keempat  yaitu  kewajiban  memiliki  izin  usaha  dan  kewajiban  pendaftaran  pelaku usaha e-commerce Informal pada tataran implementasinya memiliki daya sosialisasi yang lemah. Akibatnya ialah para pelaku usaha e-commerce informal tidak mengetahui mengenai kewajiban untun  mendaftarkan e-commerce nya.  Selain  itu,  tidak  dilakukannya  sosialisasi  terkait  dengan maksud  dan  tujuan  dari  adanya  pengesahan  peraturan  mengenai e-commerce yakni  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019.  Banyak  sekali  pedagang e-commerce informal yang  tidak  mengetahui  peraturan  tersebut  sehingga  terhadap  pedagang e-commerce informal tersebut  akan  muncul  kekhawatiran  dan  dampak  dibenaknya,  dan  dalam  kegiatan perdagangannya secara subjektif akan merasa dipersulit.
Perlindungan Hukum E-commerce bagi Para Pihak Terkait Terdapat 2 macam perlindungan hukum, antara lain (Hadjon, 1987):
 Perlindungan Hukum Preventif
Hukum  Preventif  merupakan  sebuah  kesempatan  rakyat  terhadap  suatu  keputusan pemerintah  dalam  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya.  Terkait  Perlindungan Konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan suatu manifestasi dari  perlindungan  hukum  preventif  ini  dapat  meningkatkan  kualitas  produk  suatu perusahaan yang lahir serta mendorong iklim usaha yang sehat. Pada gilirannya, harkat dan martabat  konsumen  akan  meningkat  dari  segi  kemampuan,  kepedulian,  kesadaran, pengetahuan,  serta  perilaku  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  untuk  tidak  merugikan konsumen dalam perbuatannya. Hukum preventif ini juga dilengkapi dengan pengawasan dan  pembinaan  terhadap  penerapan  suatu  peraturan  yang  dilakukan  ole  rakyat  dan pemerintah.
Dalam  perkembangannya,  pemerintah  menggunakan  langkah  sebagai  upaya  hukum preventif terkait dengan perlindungan data konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Data  Konsumen yakni  pada  Nomor  27  Tahun  2022.  Undang-Undang  ini  dibentuk  sebagai upaya penghormatan dan pengakuan terhadap data pribadi seseorang. Terdapat beberapa prinsip  dalam  perlindungan  data  individu  (Devitasari  dkk.,  2019),  yakni  keamanan  data ( data  security ),  kerahasiaan  ( confidentiality ),  integritas  ( integrity ),  akurasi  ( accuracy ), minimalisasi  data  ( data  minimisation ),  batasan  tujuan  ( purpose  limitation ),  transparansi ( transparency ), keadilan ( fairness ), keabsahan ( lawfulness ).
 Perlindungan Hukum Represif Penyelesaian  sengketa  lebih  ditekankan  dalam  hukum  represif  sebagai  bentuk perlindungan hukum, antara lain:
1) Sanksi Administratif
Tertuang pada Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20,  Pasal 25, dan Pasal 26, sanksi  administratif  berupa  pencabutan  izin  usaha  dan  ganti  rugi  dengan  penetapan paling banyak yaitu berjumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar.
2) Ganti Rugi (Perdata)
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  atas  perbuatan  pedagang e-commerce ini, dapat diupayakan keadilan dengan adanya gugatan melalui lembaga atau peradilan yang di  bawah  lingkungan  peradilan  umum  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa antara  pedagang  dan  konsumen.  Penyelesaian  sengketa  merupakan  kehendak berdasarkan kesepakatan para pihak untuk melakukannya di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tanggung jawab pidananya tidak akan hilang meskipun sengketa dilakukan secara  Non-Litigasi.  Gugatan  ke  pengadilan  dapat  dilancarkan  atas  dasar ketidakberhasilannya suatu penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non-litigasi.
2) Sanksi Pidana
Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran,  maka  akan  dihukum  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) seperti halnya pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18. Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  akan  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000.00  (lima  ratus  juta  rupiah)  seperti halnya pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal, 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
Tidak  adanya  kontak  fisik  antara  para  pihak  dalam  suatu  transaksi  sebagaimana karakteristik  yang  ada  pada e-commerce ,  menjadikan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku usaha  tidak  beresiko  lebih  besar  daripada  konsumen  itu  sendiri,  maka  dari  itu  lebih  rentang terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pada suatu transaksi e-commerce .
Di Indonesia, perlindungan hukum pada umumnya terdapat pada UUITE dan UUPK. Dalam hal perlindungan konsumen, maka dasar hukumnya pada UUPK, sedangkan dalam hal transaksi e-commerce yang  dilakukan  oleh  konsumen,  maka  dasar  hukumnya  pada  UU  ITE  (Yadi  dkk., 2022).
Pada dasarnya, hak-hak konsumen dalam hal perlindungan konsumen yang terdapat pada UUPK  Tahun  1999  ini  dibagi  menjadi  3  (tiga),  yakni:  1)  Hak  untuk  mendapatkan  harga  yang wajar  terkait  suatu  barang  dan/atau  jasa;  2)  Dalam  hal  kerugian  harta  kekayaan  maupun kerugian  personal,  maka  adanya  hak  konsumen  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum;  3) Terhadap suatu sengketa atau permasalahan, konsumen juga terdapat hak untuk mendapatkan penyelesaian yang patut.

## Jenis-Jenis Upaya Penyelesaian Sengketa Transaksi E-commerce
Sengketa konsumen terkait dengab transaksi dagang secara online pada praktiknya masih sangat  minim,  tetapi  jika  terdapat  suatu  sengketa  konsumen,  maka  dapat  dilakukan  melalui jalur-jalur berikut:
 Secara Konvensional Melalui Jalur Litigasi
Disebabkan  tidak  adanya  definisi  mengenai  litigasi  secara  eksplisit  pada  peraturan perundang-undangan,  maka  kita  akan  melihat  di  dalam  peraturan  mengenai  arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa yakni pada UU 20/1999 yang tertulis bahwasannya litigasi ini dapat dikesampingkan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang artinya proses litigasi ini merupakan ultimum remedium atau akhir jika tidak adanya hasil pada saat melakukan alternatif penyelesaian  sengketa.  Penyelesaian  sengketa  terkait  suatu  transaksi e-commerce dengan transaksi  dagang  secara  konvensional  ini  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda.  Para  pihak ditempatkan satu sama lain saling berlawanan (Pramesti, 2020).
 Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Non Litigasi
Selain  litigasi,  ada  juga  beberapa  pilihan  lain  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa e- commerce . Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution ) menjadi salah satu opsi  dalam  menyelesaikan  sengketa e-commerce .  Jalur  ini  merupakan  jalur  selain jalur  litigasi sesuai  apa  yang  telah  para  pihak  sepakati,  contohnya  ialah  penilaian  ahli,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, dan konsultasi. Terkait penyelesaian sengketa secara online, terdapat banyak seskali tulisan -tulisan para sarjana baru baru ini, penyelesaian ini biasa disebut dengan Online Dispute Resolution (ODR) yang juga merupakan bagian dari ADR (Nurpadila & Marpaung, 2021). Upaya penyelesaian ini menggunakan media internet tanpa harus bertatap muka dengan pihak-pihak yang  bertempat  tinggal  berjauhan  satu  sama  lain.  ODR  dengan  penyelesaian  sengketa konvensional pada umumnya sama, media internetlah yang membedakan keduanya. Beberapa tipe yang ada pada ADR ( Alternative Dispute Resolution ) antara lain:
i) Arbitrase
Upaya  penyelesaian  sengketa  pada  arbitrase  ini,  lebih  menekankan  perjanjian  para  pihak sebagai  dasar  hukum,  menggunakan  pihak  ketiga  yang  berlaku  netral  oleh  suatu  lembaga ataupun para pihak dengan putusan yang bersifat binding dan final. ii) Mediasi online Dalam hal mediasi online , terkait dengan objeknya sama saja dengan arbitrase. Namun, di sini mediasi  memiliki  beberapa  jenis  yang  membedakannya  dengan  upaya  penyelesaian  sengketa arbitrase  (Abdurrasyid,  2011).  Pertama,  yaitu  mediasi  evaluatif,  di  sini  pandangan  mediator dapat diutarakan dalam segi bukti, hukum, dan fakta. Kedua, yaitu mediasi fasilitatif, yang mana posisi  mediator  di  sini  tidak  dapat  merekomendasikan  penyelesaian  atau  memberikan  opini, karena dalam  mediasi  fasilitatif,  mediator berperan  sebagai  fasilitator. Ketiga,  mediasi  dengan mencari  jalan  tengah,  yakni  jika  dalam  hal  negosiasi  para  pihak  telah  gagal,  maka  mediator berupata untuk intervensi atas persetujuan dan permintaan para pihak. Prosedur ini bertujuan agar  komunikasi  antara  para  pihak  dan  mediator  dapat  terfasilitasi.  Mediasi online ini  dapat menggunakan media teknologi seperti video conference , e-mail , dan internet relay chats . iii) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Peranan BPSK dapat digunakan oleh konsumen pada saat terjadi suatu sengketa konsumen e- commerce .  Proses  jalur  litigasi  (pengadilan)  terhadap  ssuatu  sengketa  konsumen e-commerce cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan mekanisme pada jalur BPSK. Pada Undang- Undang  Perlindungan  konsumen  yakni  Pasal  56  ayat  (2)  dan  Pasal  58  ayat  (2)  tertulis bahwasannya  keberatan  dapat  diajukan  terhadap  putusan  BPSK  pada  Pengadilan  Negeri  dan juga melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena pada pasal sebelumnya, yakni 54 ayat (3) tertulis bahwasannya putusan BPSK bersifat mengikat dan final.

## C. Kesimpulan
E-commerce merupakan  suatu  sistem  perdagangan  yang  lebih  modern  karena menggunakan  media  teknologi  yang  terkini  jika  dibandingkan  dengan  perdagangan  secara konvensional.  Dalam  perkembangannya,  jenis  jenis e-commerce diantaranya  ialah  mobile e- commerce ( m-commerce ), konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis, e-commerce lokal,  serta e-commerce sosial.  Dengan  perkembangan tersebut, tentu e-commerce memiliki  problematika  diantaranya  adalah  resiko  penipuan  yang  kian  marak,  hak  pajak  yang ambigu jika terjadi perdagangan lintas negara, kemungkinan terjadinya anonimitas yang sangat tinggi karena kemudahan dalam memanipulasi bentuk dokumen digital, kerahasiaan/keamananan dalam suatu transasksi e-commerce , resiko monopoli, dan juga privasi para pihak. Di samping problematika tersebut, hadirnya e-commerce juga memberikan manfaat bagi  banyak  kalangan,  mulai  dari  suatu  instansi  dagang,  konsumen,  masyarakat,  dan  juga terhadap  kepentingan  pelanggan.  Secara  spesifik  juga e-commerce memberikan  pengaruh kepada Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara secara signifikan. Perkembangan dari e-commerce di Indonesia tentunya menjadi perhatian bagi negara untuk membuat  sebuah  peraturan  untuk  mengontrol  dan  mengondisikan  setiap  perdagangan e- commerce yang sekarang  mengacu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang,  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yakni  Nomor  8 Tahun 1999, dan Undang-undang Informasi dan Teknologi yakni pada Nomor 19 Tahun 2016. Di samping itu, pelaku usaha e-commerce juga berkewajiban untuk mendaftarkan e-commerce nya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja yakni pada Nomor 11 Tahun 2020. Pada saat ini juga perlindungan data pribadi para pihak telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020.
Pada  suatu  transaksi e-commerce ,  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  terdiri  dari perlindungan  hukum  represif  dan  preventif.  Jika  terdapat  sengketa  dalam  suatu  transaksi e- commerce , maka terdapat pilihan bagi para pihak untuk jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa atau  Non  Ligitasi  sebagai  langkah  awal,  contohnya  ialah  arbitrase,  mediasi  online,  dan menggunakan  peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Jika  dalam  proses  Non Litigasi  tidak  selesai,  maka  para  pihak  akan  melanjutkannya  ke  jalur  litigasi  atau  pengadilan, yang menjadikan satu sama lain di antara para pihak tersebut sebagai lawan.

## Saran
(1) Terhadap  pemerintah,  pemerintah  harus  terus  melakukan  penegakan  hukum  dan  upaya pengawasan terhadap e-commerce agar dapat memanfaatkan potensi dari e-commerce .
(2) Terhadap  para  konsumen,  hendaknya  lebih  berhati-hati  dalam  bertransaksi e-commerce . Jika  merasa  dirugikan  dan  ingin  membawanya  ke  jalur  hukum,  hendaknya  melalui  Online
Dispute  Resolution  (ODR) terlebih  dahulu.  Jika  tidak  berhasil,  maka  hendaknya  mengikuti jalur litigasi dengan tertib.
(3) Terhadap pelaku usaha e-comm erce segala sektor, hendaknya lebih memperhatikan regulasi dengan  cara  mendaftarkan e-commerce nya  sesuai  hukum  yang  berlaku.  Jika  terdapat sengketa  suatu  transaksi e-commerce ,  hendaknya  dilakukan  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab.

## E. Referensi
Abdurrasyid, P. (2011). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS): Arbitration - alternative dispute resolution  - ADR : suatu pengantar (Cet. 2, ed. 2, rev). Fikahati Aneska.
Annur,  C.  M.  (2023). Jumlah  Pengguna  Internet  di  Seluruh  Dunia  (Januari  1990-2023) . Jumlah  Pengguna  Internet  Global  Tembus  5,16  Miliar  Orang  Pada  Januari  2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/jumlah-pengguna- internet-global-tembus-516-miliar-orang-pada-januari-2023
Aula, N. K. (2019). Pengaruh e-commerce terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.
Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan , 39–48.
https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art4
Az, N. (2001, September). Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet.
Jurnal Keadilan , 1 (3), 28.
Chou, D. C. (1999). The Economics of Taxing Electronic Commerce. Information Systems Management , 16 (1), 7–14. https://doi.org/10.1201/1078/43187.16.1.19990101/31156.2
Coffee, P. (1998). Authentication Risk Weigh Against Rewards. Pc Week , www. Coppel,  J.  (2000).  E-Commerce:  Impacts  and  Policy  Challenges. The  Organization  for Economic Co-Operation and Development (OECD) , 252 . https://dx.doi.org/10.1787/801315684632
Diantha,  I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum . Prenada Media Group. Galindo  Martin,  M.  A.,  Guzman  Cuevas,  J.,  Ribeiro,  D.,  &  Galindo,  M.-A.  (2008). Entrepreneurship and business: A regional perspective . Springer.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya, PT. Bina Ilmu , 4. Hariyanto, E. (2009). Problematika Dan Perlindungan Hukum E-Commerce Di Indonesia.
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 4 (2), 293–310. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.278
Heryogi, A., Ruba’i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (1), 7–17. https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p007
Hidayat, R. (2021, November 8). “Sudah Ikhlas”: Banyaknya Kasus Penipuan Daring Tak Diproses  Polisi .  tirto.id.  https://tirto.id/sudah-ikhlas-banyaknya-kasus-penipuan- daring-tak-diproses-polisi-gk9r
Junita, A. (2020).  Menakar Kesiapan Pembangunan Manusia Indonesia Menuju Negara Maju. WEBINAR  Fakultas  Ekonomi  Unimed  “Strategi  Dunia  Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19,” 19–34.
Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2014). E-commerce: Business, technology, society (10. ed., global ed). Pearson.
Liu,  S.  (2013).  An  Empirical  Study  on  E-commerce’s  effects  on  Economic  Growth. Proceedings  of  the  2013  Conference  on  Education  Technology  and  Management Science .  2013  Conference  on  Education  Technology  and  Management  Science, Nanjing, China. https://doi.org/10.2991/icetms.2013.260
Makarim, E. (2003). Kompilasi Hukum Telematika . PT Raja Grafindo Persada.
Mustajibah, T., & Trilaksana, A. (2021). DINAMIKA E-COMMERCE DI INDONESIA TAHUN 1999-2015 . 10 (3).
Mutia,  A.  (2022). Daftar  20  Negara  Ekonomi  Terkuat  di  Dunia  2022,  Indonesia  Masuk Daftar . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/02/daftar-20- negara-ekonomi-terkuat-di-dunia-2022-indonesia-masuk-daftar
Nurpadila,  M.,  &  Marpaung,  D.  S.  H.  (2021). Online  Dispute  Resolution  (ODR)  Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia . 5 (2).
Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 48 (3), 652. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750
Pramesti,  T.  J.  A.  (2020,  Juli  10). Litigasi  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan [Hukum  Online].  https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan- alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f prolegal.id.  (2022,  Januari  19).  Pemilik  Olshop  Wajib  Tahu!  Berikut  Ini  Prosedur Pengajuan Izin SIUPMSE! Prolegal .6
Purbo, O. W., & Wahyudi, A. A. (2001). Mengenal E-commerce . Elec Media Komputindo. Putri, R. P. A., & Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  dan  Implementasinya  terhadap  E- Commerce  Informal. Bandung  Conference  Series:  Law  Studies , 2 (1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.441
Qu, L., & Chen, Y. (2014). The Impact of e-commerce on China’s Economic Growth . Ratnasingham, P. (1998). Trust in Web‐based electronic commerce security. Information Management & Computer Security , 6 (4), 162–166.
https://doi.org/10.1108/09685229810227667 Salim H. S. (2003). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak (Cet. 1). Sinar Grafika.
Suyanto, M. (2003). Strategi periklanan pada e-commerce perusahaan top dunia . Andi. Sya’bani, A. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia . Weber, R. (1999). Information systems control and audit . Prentice Hall.
Yadi, D. K., Sood, M., & Martini, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi  E-Commerce  Menurut  Tata  Hukum  Indonesia. Commerce  Law , 2 (1). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368