Abstrak —Salah  satu  wilayah  permukiman  kumuh  berat  di  Kota Bekasi  terletak  di  sekitar  TPST  (Tempat  Pengelolaan  Sampah Terpadu)  Bantargebang  yang  termasuk  ke  dalam  wilayah administrasi Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan  Bantargebang.  Kekumuhan  yang  ada  dapat  dilihat dari  kualitas  lingkungan  yang  menurun  serta  ketersediaan infrastruktur  yang  tidak  memadai.  Berdasarkan  isu  tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan arahan yang tepat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayah tersebut. Terdapat tiga metode yang digunakan yaitu (1) Delphi, untuk menganalisis variabel penyebab kumuh, (2) AHP (Analytical Hierarchy Process), untuk menentukan prioritas peningkatan kualitas variabel penyebab kumuh, dan (3) Deskriptif kualitatif,  untuk  menentukan  arahan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  jaringan  air  bersih  merupakan  prioritas tertinggi  dalam  peningkatan  kualitas  lingkungan  dengan  arahan sebagai berikut : (a) Penutupan sumur bor yang tercemar di RW 01 Sumurbatu RT 01 – 07. Penutupan dapat dilakukan dengan cor semen, (b) Revitalisasi sumur artesis yang telah tidak berfungsi di RT 01/03 dan 02/04  Sumurbatu,  dan  (c)  Pengadaan  HIPPAM  di RW 04 Ciketingudik, RW 01, 03 (RT 02 dan 05), 04 Sumurbatu.
Kata  Kunci — Permukiman  Kumuh  Berat,  Prioritas  Peningkatan Kualitas, Peningkatan Kualitas Lingkungan .

## I. PENDAHULUAN
ALAH  satu  lokasi  permukiman  kumuh  di  Kota  Bekasi terletak  di  permukiman  sekitar  TPST  Bantargebang. Permukiman kumuh tersebut terbagi atas kumuh ringan, sedang, dan  berat.  Penelitian  ini  difokuskan  hanya  pada  kawasan permukiman  kumuh  berat    yang  terletak  di  Kelurahan Ciketingudik (RW 1, RW 4, RW 5) dan Kelurahan (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5).
Terdapat beberapa isu lingkungan yang terjadi pada kawasan permukiman kumuh tersebut seperti  pelayanan  persamapahan, air bersih, dan drainase yang tidak baik serta jaringan jalan yang tidak  sesuai  persyaratan  teknis  baik  dari  segi  perkerasan maupun  kelengkapannya.  Selain  itu,  tidak  terdapat  hidran kebakaran  dan  pembuangan  air  limbah  yang  masih  bersatu dengan  saluran  drainase.  Terkait  kedekatannya  dengan  TPST Bantargebang,  permasalahan  lingkungan  utama  yang  terjadi adalah pencemaran air tanah  pada sumur warga oleh interupsi
air lindih yang bersumber dari TPST. [1]
Upaya penanganan permukiman kumuh yang telah dilakukan Pemerintah  Kota  Bekasi  diantaranya  adalah  memperbaiki rumah  tidak  layak  huni  melalui  program  RUTILAHU  dengan memberikan  bantuan  berkisar  12-15  juta  per  hunian  serta pembangunan  sumur-sumur  artesis  dan  MCK  umum.  Akan tetapi upaya penanganan tersebut belum berhasil memberantas kekumuhan yang ada.
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  arahan  peningkatan  kualitas lingkungan  yang  tepat  untuk  menangani  permasalahan permukiman  kumuh  yang  ada  di  Kelurahan  Ciketingudik  dan Sumur Batu, Kota Bekasi. [2]

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  kualitatif. Sementara pendekatannya menggunakan rasionalistik. Variabel penelitian ini dikelompokkan ke dalam 6 faktor, yaitu (1) Faktor infrastruktur,  terdiri  dari  jaringan  air  bersih,  sanitasi lingkungan,  fasilitas  persampahan,  saluran  air  hujan/drainase, jaringan jalan, ruang terbuka, keterbatasan lahan permukiman; (2)  Faktor  peran  pemerintah,  terdiri  dari  kemampuan pemerintah  dalam  menyediakan  hunian  layak;  (3)  Faktor ekonomi,  terdiri  dari  tingkat  pendapatan  dan  jenis  pekerjaan informal;  (4)  Faktor  kependudukan,  terdiri  dari  laju pertumbuhan,  urbanisasi,  kepadatan  penduduk,  tingkat pendidikan; (6) Faktor standar pemanfaatan ruang sekitar TPA, terdiri  dari  bahaya  banjir,  bahaya  longsor,  jarak  terhadap permukiman,  jarak  terhadap  badan  air,  kawasan  lindung,  bau, transportasi sampah.
Penelitian ini terdiri dari tiga sasaran. Sasaran pertama yaitu analisis  variabel  penyebab  kekumuhan  menggunakan  metode Delphi. Stakeholders yang berpartisipasi adalah Bappeda Kota Bekasi, Dinas PUPR, Dinas Bangunan dan Permukiman, Dinas Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta,  Kelurahan  Ciketingudik, Kelurahan  Sumurbatu,  Akademisi,  dan  perwakilan  warga. Sasaran kedua yaitu analisis prioritas variabel penyebab kumuh untuk  peningkatan  kualitas  lingkungan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP).    AHP  menggunakan bantuan Expert  Choice  11 dan  respondennya  terdiri  dari Bappeda  Kota  Bekasi,  Dinas  PUPR,  Dinas  Bangunan  dan

## Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi
Anindita Wilandari dan Haryo Sulistyarso
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : haryo.its@gmail.com
S
Permukiman,  Dinas  Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta,  dan Akademisi. Sasaran ketiga yaitu penentuan arahan peningkatan kualitas lingkungan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode  ini  mengomparasikan  antara  kondisi  eksisting  dari variabel penyebab kekumuhan, kebijakan, dan best practice.

## III. HASIL DAN DISKUSI
Wilayah  studi  terletak  pada  Kelurahan  Ciketingudik  dan Sumurbatu,  Kecamatan  Bantargebang,  Kota  Bekasi.  Wilayah ini  berbatasan  langsung  dengan  TPST  Bantargebang.  Batas administrasi wilayah studi adalah sebagai berikut :
Sebelah utara : Kec. Pedurenan dan Kec. Cimuning
Sebelah timur : Kabupaten Bekasi Sebelah selatan  : Kabupaten Bogor Sebelah barat : RW 2, 3, 6, 7, 8, 9 Kel. Ciketingudik
Gambar 1. Peta Batas Wilayah Studi (Participatory Mapping, 2017 ).
A. Analisis  Variabel  Penyebab  Kekumuhan  di  Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu
Analisis menggunakan metode Delphi yang dilakukan dalam tiga  tahap.  Pada  Delphi  tahap  pertama,  terdapat  beberapa variabel  yang  disetujui  dan  tidak  disetujui  menyebabkan kekumuhan. Selain itu, terdapat beberapa variabel temuan baru. Variabel  yang  belum  mencapai  tahap  iterasi  akan  digunakan pada  Delphi  tahap  berikutnya.  Keterangan  tiap-tiap  variabel dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.
Hasil Delphi Tahap 1 1. Variabel yang disetujui responden : Tingkat  pendapatan,  urbanisasi,  jaringan air bersih, dan jarak terhadap badan air.
2. Variabel  yang  tidak disetujui responden : Ruang  terbuka,  bahaya  banjir,  bahaya longsor, dan kawasan lindung.
3.  Variabel temuan baru : Kesadaran dan kepedulian warga,
ketersediaan hydran, listrik, dan kebakaran. 4. Variabel yang dilanjutkan  ke  tahap  2 (belum mencapai iterasi) :
Kemampuan  pemerintah,  jenis  pekerjaan informal,  laju  pertumbuhan,  kepadatan penduduk,  tingkat  pendidikan,  sanitasi, fasilitas  persampahan,  saluran  drainase, jaringan jalan, keterbatasan lahan permukiman,  jarak  terhadap  permukiman, bau, dan transportasi sampah.
Pada  Delphi  tahap  kedua, input yang  digunakan  adalah variabel yang belum mencapai iterasi seperti yang terdapat pada Tabel  1.  Sementara  itu,  tidak  ada  temuan  variabel  baru  pada tahap ini. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2

## Hasil Delphi Tahap 2
1. Variabel yang disetujui responden : Jenis  pekerjaan  informal,  kesadaran  dan kepedulian  warga,  fasilitas  persampahan, saluran drainase, jaringan jalan, kebakaran, jarak terhadap permukiman, dan bau. 2. Variabel  yang  tidak disetujui responden : Laju  pertumbuhan,  keterbatasan  lahan permukiman,  listrik,  ketersediaan  hydran, dan transportasi sampah. 3. Variabel yang dilanjutkan  ke  tahap  2 (belum mencapai iterasi) : Kemampuan pemerintah, tingkat pendidikan, dan sanitasi.
Pada  Delphi  tahap  ketiga,  input  yang  digunakan  adalah variabel yang belum mencapai iterasi pada Delphi tahap kedua seperti pada Tabel 2. Tidak terdapat temuan variabel baru pada tahap ini, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.
Hasil Delphi Tahap 3 1. Variabel yang disetujui responden Kemampuan  pemerintah  dan  tingkat pendidikan. 2. Variabel  yang  tidak disetujui responden : Sanitasi 3. Variabel yang dilanjutkan  ke  tahap  2 (belum mencapai iterasi) : -
Berdasarkan  hasil  analisis  Delphi  tahap  pertama  hingga ketiga  tersebut,  maka  didapatkan  variabel-variabel  yang disetujui stakeholders menjadi penyebab kekumuhan di wilayah studi.  Berikut  adalah  variabel  penyebab  kumuh  beserta alasannya.
Tabel 4. Faktor dan Variabel Penyebab Kekumuhan Faktor Variabel Alasan Peran pemerin tah Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak Kemampuan  pemerintah  dalam menyediakan hunian yang layak belum signifikan. Ekonomi Jenis pekerjaan informal Sebagian  besar  tidak  memiliki pekerjaan  tetap  dan  terdapat pengangguran. Tingkat pendapatan Pendapatan sebagian besar warga masih di bawah UMR. Kependudukan Urbanisasi Pendatang  mendirikan  hunian temporer di lahan kosong tanpa MCK pribadi dan fasilitas yang tidak  memadai  terkesan  tidak teratur. Tingkat pendidikan Kualitas pendidikan rendah. Kesadaran dan kepedulian warga Kesadaran dan kepedulian warga masih rendah. Infrastruktur permukiman Jaringan air bersih Air  tanah  tercemar  dan  PDAM belum menjangkau warga. Fasilitas persampahan Tidak terdapat sistem persampahan. Saluran air hujan/drainase Saluran drainase terputus. Jaringan jalan Perkerasan  jalan  dalam  kondisi tidak baik. Bahaya Bahaya kebakaran Terdapat kemungkinan terjadinya kebakaran mengingat sebagian  wilayah  merupakan pemukiman padat bangunan.
Standard
pemanfaatan ruang sekitar Jarak  terhadap  badan air Kali Kramat hanya berjarak 590 km  dari  TPST  dan  kondisinya tercemar.
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2 (2017),  2337-3520 (2301-928X Print)                                      C559
TPA Jarak terhadap permukiman Permukiman  hanya  berjarak 50-100 meter dari TPST. Bau Dampak  bau  terasa  signifikan karena jarak permukiman terlalu dekat dengan TPST. Sumber : Penulis, 2017 B. Prioritas Variabel Penyebab Kekumuhan untuk
Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  di  Kelurahan  Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu
Metode  yang  digunakan  dalam  menyusun  prioritas  adalah AHP.  Adapun input yang digunakan adalah variabel penyebab kumuh  yang  telah  teridentifikasi  sebelumnya.  Berikut  adalah prioritas tiap-tiap faktor dan variabel beserta bobotnya :
Tabel 5.
Prioritas Faktor dan Variabel untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan
Permukiman Kumuh Prioritas Faktor Prioritas Variabel 1 Infrastruktur permukiman (0,360) 1 Jaringan air bersih (0,531) 2 Fasilitas persampahan (0,270) 3 Saluran air hujan/drainase (0,137) 4 Jaringan jalan (0,063) 2 Peran pemerintah (0,299) 1 Kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak 3 Standard pemanfaatan ruang sekitar TPA (0,207) 1 Jarak terhadap permukiman (0,667) 2 Bau (0,202) 3 Jarak terhadap badan air (0,131) 4 Ekonomi (0,057) 1 Tingkat pendapatan (0,550) 2 Jenis pekerjaan informal (0,450) 5 Kependudukan (0,046) 1 Urbanisasi (0,510) 2 Kesadaran dan kepedulian warga (0,249) 3 Tingkat pendidikan (0,241) 6 Bahaya (0,031) 1 Kebakaran
Sumber : Penulis, 2017
C. Arahan  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu
Berdasarkan  analisis  prioritas  pada  tahap  sebelumnya, didapatkan  hasil  bahwa  infrastruktur  permukiman  merupakan prioritas peningkatan kualitas tertinggi. Oleh karena itu, analisis arahan akan difokuskan pada variabel yang termasuk ke dalam faktor  ini  saja.  Arahan  dihasilkan  dengan  membandingkan antara  kondisi  eksisting  tiap-tiap  variabel  penyebab  kumuh, kebijakan terkait, dan best practice . Berikut adalah prosesnya.
Tabel 6.
Analisis Variabel Jaringan Air Bersih
Kondisi Eksisting Kebijakan Best Practice Tidak  ada  pelayanan PDAM, air tanah tercemar (RW 04 Ciketingudik dan RW 01, 02, 03, 04 Sumurbatu) oleh interupsi  air  lindih TPST,  dan  terdapat  5 sumur artesis (2 tidak berfungsi).
Permen No 43 Tahun 2008 Pasal 46 (menutup  sumur  bor atau gali yang tercemar) [3], Permen No 43 Tahun 2008 Pasal 53 (Pengeboran/ penggalian  air  tanah wajib mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitarnya) [4], RPJMD  2013-2018 (Perluasan  pelayanan air bersih) [5]. Penyediaan Air Bersih pada Kawasan Rawan  Air  Bersih  di Pesisir Utara Lamongan [6].  Melakukan kerjasama antara pemerintah  daerah, untuk pengembangan HIPPAM.
 Membuat sumur bor air bersih,
melalui pengembangan HIPPAM.
 Mengembangkan HIPPAM dengan sumber embung dan waduk penangkapan air hujan (PAH) untuk desa/kelurahan yang memiliki
sumber  air  tanah langka. Sumber : Penulis, 2017
Berdasarkan  komparasi  kondisi  eksisting,  kebijakan,  dan best  practice di  atas,  maka  arahan  yang  tepat  untuk meningkatkan  kualitas  air  bersih  di  wilayah  studi  adalah penutupan sumur bor yang tercemar di RW 01 Sumurbatu RT 01  –  07  yang  dapat  menggunakan  semen,  revitalisasi  sumur artesis  yang  telah  tidak  berfungsi  di  RT  01/03  dan  02/04 Sumurbatu, serta pengadaan HIPPAM di RW 04 Ciketingudik, RW 01, 03 (RT 02 dan 05), 04 Sumurbatu  karena kondisi air tanah yang tecemar dan belum tersedia sumur artesis.
Tabel 7.

## Analisis Variabel Fasilitas Persampahan
Kondisi Eksisting Kebijakan Best Practice Tidak ada manajemen sampah, kurangnya kesadaran warga, pengelolaan TPST dilakukan secara tunggal oleh Pemerintah DKI Jakarta. RTRW Bekasi 2011-2031 (Menuntut kebutuhan green infrastructue dan penanganan  sampah dengan  pola  3R)  [7], RPJMD Bekasi 2013-2018 (Mengolah sampah yang berbasis teknologi dan partisipasi). Pengelolaan Persampahan  di  Kota Semarang [8]
 Menambah  sarana prasana pengelolaan, pengangkutan,  dan pengolah sampah  Mengadakan lomba  kebersihan lingkungan
 Pembentukan pasgad (pasukan sapu jagad)
Sumber : Penulis, 2017
Berdasarkan komparasi kondisi eksisting, kebijakan, dan best practice di  atas,  maka  arahan  yang  tepat  untuk  meningkatkan kualitas  fasilitas  persampahan  di  wilayah  studi  adalah penyediaan  bak  sampah  di  tiap  rumah  warga  dan  tiap  RW, pengadaan  sistem  pengangkutan  sampah  dengan  rute  rumah warga – bak sampah RW – TPST dan alat angkut berupa motor bak  untuk  menyesuaikan  dengan  dimensi  jalan,  pemberian reward untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penerapan pola 3R dan menghentikan kebiasaan membakar sampah, serta mengadakan kerjasama antar daerah dengan pihak swasta untuk mengolah sampah organik di TPST sehingga bisa meminimalisir residu sampah.
Tabel 8.
Analisis Variabel Saluran Air Hujan/Drainase
Kondisi Eksisting Kebijakan Best Practice
Saluran  drainase  tipe terbuka,  diameter  20 40  cm,  kedalaman ±30 cm, terdapat saluran drainase terputus. RPJMD Bekasi 2013-2018 (Terpenuhinya kebutuhan utilitas dengan indikasi saluran drainase dalam  kondisi  tidak tersumbat). Penataan  Drainase  di Kota Kepanjen Malang [9] • Normalisasi • Saluran baru
• Pengurangan beban • Penampang saluran ganda
Sumber : Penulis, 2017
Berdasarkan komparasi kondisi eksisting, kebijakan, dan best practice di  atas,  maka  arahan  yang  tepat  untuk  meningkatkan
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2 (2017),  2337-3520 (2301-928X Print)                                      C560
kualitas  saluran  air  hujan/drainase  di  wilayah  studi  adalah mengadakan  saluran  baru  dengan  sistem  drainase  terpadu sehingga  dapat  mengalirkan  air  dari  saluran  tersier  ke  saluran sekunder serta melakukan pelebaran diameter saluran, terutama pada RW 01 Ciketingudik dan RW 01, 05 Sumurbatu.
Tabel 9. Analisis Variabel Jaringan Jalan Kondisi Eksisting Kebijakan Best Practice Telah menerima 40.000  unit  lampu dan 10.000 diantaranya dialokasikan untuk Kec.  Bantargebang. Akan  tetapi,  tiang lampu belum tersedia. RPJMD Bekasi 2013-2018 (Mengamanatkan program pemeliharaan jalan dan  jembatan  serta peningkatan  fasilitas penerangan jalan umum). -

## Sumber : Penulis, 2017
Berdasarkan komparasi kondisi eksisting, kebijakan, dan best practice di  atas,  maka  arahan  yang  tepat  untuk  meningkatkan kualitas jaringan jalan di wilayah studi adalah pengadaan tiang lampu bagi ruas-ruas jalan tanpa penerangan jalan umum (PJU) serta  perbaikan  perkerasan  jalan  terutama  pada  Kelurahan Ciketingudik (RW 01, 04, 05) dan Kelurahan Sumurbatu (RW 01, 03, 05).

## IV. KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  arahan peningkatan kualitas lingkungan  kawasan  permukiman  kumuh berat  berdasarkan  penyebab  kekumuhannya.  Berikut  ini merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian ini : 1. Prioritas  tertinggi  adalah  peningkatan  kualitas  jaringan  air bersih  dikarenakan  kondisinya  yang  telah  mengalami pencemaran  oleh  air  lindih  TPST.  Arahan  yang  diusulkan terkait  isu  tersebut  adalah  penutupan  sumur  bor  yang tercemar,  revitalisasi  sumur  artesis,  dan  pemerataan distribusi air bersih oleh PDAM.
2. Beberapa  arahan  lain  dalam  meningkatkan  kualitas lingkungan di wilayah studi adalah terkait penyediaan serta perbaikan prasarana dan sarana lingkungan, pemberdayaan ekonomi  masyarakat,  dan  peningkatan  peran  pemerintah Kota Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] RPKPP Kota Bekasi Tahun 2016 . 2016. [2]
A. Wilandari, “Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman  Kumuh  Berat  di  Kelurahan  Ciketingudik  dan Sumurbatu  Kota  Bekasi,”  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, 2017.