Aristanti Widyaningsih  & Eneng

## ANALISIS ETEICIVTTAS PEI\TERIIVIAAN PAJAK  HOTEL  DAI\[ KONTRIBUSIhIYA IEREADAP PAD DALAM RANGKA KEMANDIRIAN
DAERAH PADA KOTA BA}IDTING . OIeh: . Aristanti Widyaningsih (Dosen  Progrom  Studi Ah&tqnsi  Fohtttas  Pendidken Ekinomi & Bisnis WI BHMN Banfung)
Eneng SitiKomariah (Alumni Progran  Sadi Ahntansi  Fahiltas Pendidikan  Ekonomi & Bisnis apl BHMN Banfurg)
Abstrak Efektivitas penerima.an ryJ"k dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan @ipenda)  Kota  Bandung. Penerimaan pajak dikatakan efektii apabila penerimaan  tersebut sesu?t dengan potensi  yang  sebenarnya  Tujuan  yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetdrui gan uara" Lr"**i"itu" p"niriri'uu puja. hotelterdasarkan p"Fntlyang sesungguhnya-dan kontibusi p"r"ri,r*r, pu.luL tot"t terhadap PAD Kota Bandung sehingga  dapat  mengetatrui tingkat  kemandiriin daerah Kota Bandung. Pene{tian ini menggunakan  metode deskriptil dengan *.ogg*uk* tamRel  Laporan APBD Kota Bandung tahun arggaran  2004  sampai tulr* ZOi-g. Hasil penelitian menunjukkan batrwa (1) tingkat  efektivitas penerimaan ia:at hotel dari tahun 2004 sampai 200E  mengalami fluktuatif dengan  mta-rata efektivitas sebesar  gZO5% dengan kriteria efektif.-(2) Rata-rata laju pertumbuhan PAD Kota Bandung  dari tahun 2004 sampai 2008 sebesar 9,1yo. (3) rata-rata kontribusi penerimaan -pajak hotel terhadap PAD sebesar lsYoyangberafii  konfibusinya dapat dikatakan kII;; baik (4) ?ta*?ta tingkat kemandirian Kota Bandung  sebesar lg:16% dengan pola f,ubungan instruktif,
V^1^ L--^:- h-! .
Kata ff.iEnci: pajakHoteio  FAI), dan Kemandirian Daerah tatar Belakang Penelitian Dengan  diberlakukannya Undang-undang Nornor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah revisi dari UU No.22 Tahun igqg Oao Undang-undang Nomor 33 T"l"f?Oo+ tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah purit Oun d-aerah revisi dari UU No- 25 Tahun 1999, maka  terjadi prubairan dalam tata pemerintahan  yakni pembe-nan kesempatan pemerintah kabupatenlkota untuk ^menyelenggaLkan pemerintahan dengan olon9mi yang  luas, nyata dan bertangg*gia*ub seqra professional, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah  kabupaten/kota dituntut untuk meningkadcan kemampuannya  dalam merencanakarL menggali, mengelola  dan menggunakan ,u*b".- keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimititi.--tdeatnya semua pengeluaran pemerintah  daerah  dapat dicukupi d*gun menggunakan -pADnyq sehingga  daerah me4iadi benar-benar  mandiri. Nam*]U itu G-lum  dapat terwujud dikarenakan  menururmya  pemnan pAD crhadap  jumlatr  pendapatan APBD
mengindikasikan bahwa terjadi pningkatan peranan  mekanisme trans r dari pemerinah pumt melalui dana perimban$n.
Peninglratan fiansfer  peinerintah pusat ini ditegaskan  dengan  dikeluar{<annya  PP No. 55 Tahun  2005  tentang dana perimban$& dalam  PP tersebut  dijelaskan  bahwa besamya  dana alokasi umum (DALD  rmtuk Tatrun Anggaran  2006  ditetapkan meryadi26 Yo . Hal ini berarti  terjadi  peningkatan  porsi DAU sebesar I % &n tahm debelumnya yang  ditegaskan dalam Kepres 0l tahun  2003 yaitu besarnya  Dana Alokasi  Umum untuk Tatrun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar 25 % dari
dalam negeri APBN
Tatum Anggaran 2003 setelah dikurangi dengan penerimaan negam yang dibagihasil*an kepada  daerah  (PP No.55 Tahun 2005). Berdasarkan Catatan Atas  Laporan Keuangan APBD Kota Bandung  Tahun 2007, perolehan penerimaan  PAD diantaranya berasal dari:  pendapahn  pajak daerah Rp 190.496-238.611,00,  pendapatan retribusi daerah Rp 76.099.329.030,A0 pendapatan hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan W3.763.740.190,00 lain-lain PAD yang sah Rp 16.890.226-Zl4,W. (www.BPK.go.O Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sumber penerimaan PAD  yang terbesar berasal dri penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan  efektivitas  pajak daerah berdasarkan potensi  yang  sesungguhnya Berikut disajikan tabel target dan realisasi masing-masing  pajak daerah Kota Bandung:
Sumber : Bandung Dalam  Angka  2005 BPS Kota Bandung  (data diolah)
Secara grafik target dan realisasi nnasing-masing pajak daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut;
Rp50.000.000.00O,00 Rp40.000.0O0.000,00 Rp30.000.0OO.000,00 Rp20.000.0OO.000,00 Rp10.000.00O.000,00 RpO,O0
Il Realisasi E Targ€t *uso***ru-.".*-""d .dy Ga mbl r : Prrolehan Paj  ak Dmrah  Hota Bandrmg Tahun 2OO5
Target dan  Reatisasi lfiasinglVlasing  Pajak Daerah
r0.537.385.000 14.E41.996.000 41.215-76E.000 |urnal  Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol- 1, No- 2 r40
Dari tabel dan gambar dapat dilihat bahwa keseluruhan  realisasi  masing-masing pqiak daerah  berada  diatas target  yang  ditetapkan Pemkot  Bandung sehinggi sekilas kinerja Dinas Pendapatan dapat  dikatakan  cukup baik. Tetapi jika diukur efektivitasnya berdasa*an  potensi  yang seslngguhnya apakah penerimaan  pajak daeratr sudah efektif atau tidak  maka  harus dilakukan  analisis  potensi  masing-masing  pqiak daerah. Gambar di atas memberikan bahwa pajak hotel salah satu  pajak  yang perolehanya  cukup besar dalam penerimaan pajak daerah pada tahun 2005. Agar pajak daerah dapat berperan baik sebagai sumber penerimaan  perekonomian daerah maka pajak daerah harus  dapat meningkatkan efektivitasnya dari potensi sesungguhnya, sehingga pajak daerah  dapat berpengaruh nyata pada penerimaan daerah. Ketua Komisi B DPRD Kota  Bandung Endrizal  Nazar  menyatakan, "Patential losspaiah dmi sektor restoran dan hotel me,ncapai 507q saat ini penarikan hitungan besaran pajak hotel baru  pada kamar yang terisi, belum dari  event-event  yang digJhr hotel  tersebuf' (flarian Seputar Indonesia, 2009). Pemerintah Kota Bandung  sendiri b"l* serius  menggarap PAD Hotel di Kota Bandung. pAD Hotel sebesar Rp sz,5 miliar untuk  tatrun anggaran 2007 masih termasuk dalam  kategori sedikit. Pemkot Bandung  hanrs lebih serius mfiggarap dan melakukan  intensifikasi dan ekstensifikasi di berbagai pos PAD. Menurut  Husni  Muttaqien  Ketua DPRD  Kota Bandung  (Pelita News, 2008). Dari sektor pajak ini diharapkan akan membentuk  suatu struktur PAD yang kuat di Kota  Bandung,
Penelitian  yang dilakukan Rani  Wendiyani (2007) menyatakan bahwa efektivitas Pajak Hotel  tahun 2006  sebesar 65,520/o berdasarkan kriteria Depdagri termasrk  dalam kategori  kurang  efektif  dan tingkat efektivias  Pajak Restoran tahun 2fi)6 sebesar 7l,54Yo  dengan kriteria kurang efektif, Persamaan dari penelitian ini dengan pnelitian sebelumnya  adalah objek pajak yang dianalisis  adalah Pajak Hotel dan perbedaannya penelitian ini tidak menghitung  Pajak Restoran. Dalam penelitian ini ditambahkan  unsur Kemandirian daerah Kota Bandung jadi setelah dianalisis  efektivitas  penerimaan Pajak Hotel serta kontribusinya  terhadap PAD, dianalisis juga  Tingkat Kemandirian  Daerah -^l^ f,Z^+^ D^-l---- Pau4 f\t lir, Irartuulrg.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  beserta identifikasiny4 rnaka dapat dibuat Rrmus€rn masalahyaitu:
1. Bagaimanatingkat  efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Bandung 2- Bagaimana  laju pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Bandung 3. Seberapa besar kontibusi penerimaan  pajak hotel terhadap  pendapatan asli daerah di KotaBandung 4. Bagaimana tingkat  kemandirian daerah di Kota Bandung

## Kerangka  Pemikiran
Dengan  diberlakukannya UU No. 32 tahun  2004 tentang  pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 20M tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pumt dan daera!,  maka terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, hal ini berdampak pada pengelolaan  keuangan  antara pemerintah  pusat dan daerah. Dirnana  pemerintah daerah ]urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1, No. Z l4l
harus  mengelola  keuangan daerahnya sendiri de,ngan meningkatkan penerimaan untuk dapt membiayai  pengeluaran  atau belaqia  daerah s@ara efektif dan efisien.
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang  perimbangan keuangan antara pemerintatr  pusat dan daerah, sumber-sumbor  keuangan pemerintah daerah  b€rasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lainlain pendapatan daeratr yang sah. PAD yang salah  satunya berupa pqiak daeratL diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  daeratt,  unfuk meningkatkan  dan memeratakan  kesejahteraan  masyarakat. flengan demikiarU daeralt mampu melaksanakan otonomi,  yaitu mampu  mengafur dan mengtrms rumahtangganya sendiri.
Menurut UU No. 34 tahun  2000  tentang  pajak  daerah dan refibusi daerah paml l, pengertian pajak daeratr yang selar{utnya  disebut pajak adalatr : "Iuran wajib yang dilahkan oleh orang pribadi atau  badan kepada daffah tanp imbalan  langsung  yang seimbang yang dapat  dipaksakan berdasa*an peraturan penrndang-undang yang berlaku, yang  digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pernerintahan daeratr dan pembangunan daerah.
Untuk dapat mengoptimalkan  penerimaan pajak da€rah  salatr satrmya dengan cara  melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi  penerimaan pajak daerah.  Salatr satu upaya intensifikasi  pajak daerah yaitu dengan  cara menilai efektivitas  penerimaan pajak daerah dengan  tujuan untuk meningkatkan pengelolaan  p4iak  daeratt. Yang dimaksud efektivitas yaitu: 'Efektivitas menurut  The Liang  Gie, adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehe,ndaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya  maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan  akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya" (Abdul Halim, 2004: 166)- Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan  yang  bisa dilaksanakan dan bukan  atas konsep tujuan  yang marimum.  Jadi efektivitas menurut  ukuran, seberapa jauh organisasi berhasil rnencapai tujuan  yang iayak dicapai, menunrt pendapat  R.ichard M. Steers dalam  Magdalena Yamru 1985:5 (AMul Halirn, 20M:166). Berdasarkan beberapa definisi diatas yang dimaksud efektivitas pajak hotel adalah rasic perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan potensi  yang sesungguhnya. Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota Bandung No.02 tahun 2003 tenang pajak hotel, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan di hotel  yang objeknya  adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dan disediakan hotel dengan  pernbayaran-  Iil<a penerimaan pajak hotel sudah efektif sezuai  potensi maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dari suatu pemerintahan khususnya Kota Bandung. Secara umum,  semakin t:nggi kontibusi pendaptan asli daerah (PAD) dan semakin tinggt kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri  akan menunjukkan kinerja daeratr yang positif, Kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian  keuangan daerah dalam  membiayai kebutuhan  daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daeratr tersebut (Abdul Halim, 2007:263).
142
]urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1, No. 2
"Kemandiritt (self+elioree) adalatl suatu  konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan". Rasio  kemandirian menggambarkan tinglet partisipasi masyarakat dalam  pmbangunan  daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,  semakin  tinggi partisipasi  masyarakat dalam mepbayar  pajak dan retribusi daerah yang menrpakan utama asli daerah (AMul llalim, 2AAT:263). Hasil penelitian  Bappenas  (2003)  menunjukkan adanya peningkatan PAD di selunrh hopinsi dalam era otonomi daerah. Upaya peningkatan  lpertumUutran; fAD menunrt Sidft (2002) dapat  dilakukan dengan  intensifikasi pemungutan pajak dan rytribusi  yang sudah ada' (Harianto  dan Adi, 2007). Hal ini berarti peningkatan kemandirian ini tidak akan  mungkin terjadi apabila tidak  terjadi peningkatan-peran serta masyarakat  yang tercermin dalam - perobuyu*n pajak ut "p"" retribusi (HeriansyatL  2005).
JDari  beberapa teori dan  penelitian  dapat disimpulkan bahwa jika penerimaan pajak hotel sudah efektif sesuai dengan potensi yarg sesungguhnya maka akan meningkatkan pajak daerah,  secara otomatis  peningkatan  pajak daerah akan meningkatkan pula PAD. PAD  yang salalr satunya  berupa p",i* ai*i"n" diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daeratr untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat Dengan  demikian, daerah mampu melaksanakan  otonomi, yaitu mampu  mengatur  dan mengurus rumah tangganya secam mandiri.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Deslaipti{ adapun tujuan dari penelitian {eskriptif adalah untuk membuat  deskripsi,  gambaran atau lukisan  secara  sistematiq faktual dan akurat  mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan  antar fenomena yang diselidiki  (Moh. Nazr, 2003:54). Maka dilal$kan pengumpulan data sekunder **lul,ri teknik telaah dokumen"
Teknik sampel yarrg digunakan adaiah nonprobabiiity  sampling, sampling purposive. Pada penelitian ini, populasinya adalah Laporan APBD  Kota Bandunt dan yang akan diiadikan sampel  adalah Laporan APBD Kota Bandung Tahun  20041003" Alasan pemilihan tahun dasar 2004-20A9 dikarenakan ketersediaannya data pajak hotel. Pada tahun 200I sampai 2003 data jumtah  pajak hotel bergabung dengan pajak restooao sehingga tidak diketahui berapa realisasi pajak  hotel dan realisasipajak r"tt r*. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel  penelitian adalatr Efektivitas P_enerimaan Pajak  Hotel,  Pendapatan Asli Daeratr, dan Tingkat Kemandirian  Daerah Kota Bandung.
Penulis melakukan  pengolahan data dengan langkahJangkah sebagai berikut:
l. Menyusun tabel analisis efektivitas pajak hoiel yaitu perbandingan  antara penerimaan  dan potensi  pajak hotel pada tahun 20M-2008 dengan menggunakan rumus:
Potensi Pajak Hotel : (Yr x TarifPajak) Dimana: Pajak  Hotel :Y1: JlxRfxJhxTh
143
|urnal Akuntansi Ris€t, Prodi Akuntansi  UpL Vot. 1, No.2
Aristanti Widyaningsih  & Eneng
Keterangan: Y1 : Jumlah Pembayaran yang diterima untuk  hotel/losmen Jk : Jumlah kamar Rf : Rata-ratatarifkamar J  : Jumlah hari Th : Tingkat hunian Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat  efektivitas Pajak Hotel adalah:
lsalrsrsl ^= r:ei :. c,ts, ri-ei=-':trs = --:.= :t l$f's: r-".tr*s: iB'"iFi itif.
(AMut Halim,2004:164)
lnterprestasi kriteria  efe*tivitas:
Ifiteria Kir Persentase Kriteria >100%
90 -100o/o
80 -90% 60 -80% <60 % Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang efektif Tidak efektif
Sumber : Tim litbang Depdagri - KepMendagri  No.690.900.327  (Rani  Wendiyani, 2007)
2. Menyusun tabel laju pertumbuhan PAD Kota Bandung dari  tahun 2A0t4-2A08, menggunakan rumus sebagai berikut:
cx = xt-x(t -1) xloo% x(t-l)
{Abdul Halim.2ffi4:163}
Keterangan: G, = Laju pertumbuhan PAI) Kota  Bandung  pertahun
& : Realisasi  penerimaan PAD Kota  Bandung tertentu
&t-u : Realisasi  penerimaan PAD Kota  Bandung pada tahun  sebelumnya
3" Menyusun  tabel tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD
I . Kontibusi Pajak  hotel terhadap PAD : { X f OOX z 2. Kontribusi  pajak hotel terhadap pajak daerah : I I lW %
Keterangan: X :Realisasi penerimam pajak hotel Y
:Realisasi penerimaan pqiak daerah Z : Realisasi  penerimaan PAD
Sumber: (AMul  Halim, 2004:163)
Kontribusi pajak hotel terhadap PAD, ker4udian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun dalam  tabel berikut ini :
Jumal Akuntansi  Riset, Prodi  Akuntansi  UPL Vol. 1, No.2 144
Aristanti Widyaningsih  & Eneng
Kriteria Kinerja Keuangan Persentase kineria keuansan Kriteria 0-10,00 Sangat kurang 10,10-20,00 Kurang 20,10-30,00 CukuD 30,1040,00 Sedane 40,10-50,00 Baik >50,00 Sangat baik : ftmLitbmg UGMtahrm 1991 (Yuni

## 4. Menghitung Tingkat  Kemandirian Daerah
PiD
Rul:li.ts =  =:=- s 1000.r
TFE
Sumber: Abdul Halim eN7:262)
Setelatr menghitung  rasio  kemandirian  yang dapat dilihat dari msio  kemandirian keuangan daerah, rasio yang  dihasilkan diukur dengan }riteria pola  hubungan sebagai
berikut:
Pola Ifubu dan I)aerah Kemampuan Keuangan Kemandirien(o/ol Pola Hubunsan Rendah sekali Oo/cZ1o/o Instruktif Rendah 25o/o-50o/o Konsultdif Sedane 50Yo:75o/o Partisioatif Tinssi 75o/o-10@/" Delesatif Sumber: AMul  Halim (2004:189)
trIasil Penelitian
"4. Analisis Efektivitas Penerimaan  Pajak Hotel
Efektivitas penerimaan pajak  hotel adalah rasio  perbandhgan  antara realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan  dengan potensi yang sesungguhnya.  Berikut gambaran  target,  realisasi, dan potensi pajak hotel Kota Bandung  tatrun ZbO+  sampai dengan 2008 pada tabel  berikut:
Perbandingan Target,  Realisasi,  dan Potensi pajak rrotel Kota Bandung lar un 20O4 hingqa tahun 2fi)E (Dalam Ru Tahun Tarpet Realisasi Potensi 2044 34.000.000.000-00 35.663.2t8.724.0A 50.77t.957-76s-66 2005 38.000.000.000.00 39.204.993.647"00 29.244.723.085.00 2006 43.015.080.000-00 44.521.528.069.00 46.798.559.315,00 2007 51.850.584.201.00 58.706.270.0I0,00 68.973.099.905,00 2008 58.261.324.313,00 65.t86.749.663,00 86.086.419.82s.00 Sumber: Laporan  Target dan isasi  Pajak  Daerah  Dipenda Kota Bandung
145
Jumal Akuntansi  Riset, Prodi  Akuntansi  UpL Vol. 1, No.2
Secara grafilq target, rcalisasi, dan potensi pajak  hotel  tahun 2004 sampai dengan 2008 dap* dilihat pada  gambar berikut ini:
r.00.oo0.000.000,@
80.000.000.000,00 60.000.000.000,00 40.ooo.000.000,o0
20.000.000.000.00 0,oo I Targ,et .,: Bealisasi IPotenri |! .L 4
2004  2005  2006  2007 2008 Tahun Gnmbar 3. I Perbanclingan :utarfl Target,  Rerlisasi, clan Potensi Pajak Hotel Kota  Banrlung  Tahun  200+2008
Sumber: Lapman  Target  dan R€alisasi  Pajak  Daeratr  Dipenda Kota  Bandung (diolah)
Analisis  yang dapat  diperoleh dari data perbandingan target, realisasi, dan potensi  penerimaan  pajak  hotel  adalah target pajak hotel selalu tercapai oleh Dipenda setiap tahunnya  tetapi realisasi penerimaan  pajak hotel masih berada  dibawah  potensi sesungguhnya.  Pada tahun  2004,2006 sampai 2008 potensi p{ak hotel jauh di atas realisasiny4  hal ini disebabkan  oleh kenaikan jumlah wisatawan  dari tahun sebelumnya baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara yang berkunjung dan menglnap di hotel-hotel Kota Bandung. Jumlah potensi yang besar ini belum sepenuhnya  diperhatikan Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai  gambaran  untuk penentuan target  pajak hotel, sehingga  target pajak berada dibawah realisasinya. Tetapi pada tahun  2005  realisasi  penerimaan  pajak  hotel berada  diatas potensi disebabkan untuk  perhitungan  potensi pada tahun 2005 Dinas Pariwisata  Kota  Bandung hanya menerima data jumlah wisatawan  yang rnenginap  dari sebagian hotel  yang ada di Bandung,  sehingga  berpengaruh  pada tingkat hmian i<amar dan perhitungan potensi pajak mengalami  penurunan yang signifikan. Dengan melihat  dan membandingkan antara target, realisasi, dan potensi dari pajak hotel,  maka kinerja  Dipenda Kota Bandung  harus ditingkatkan lagi agar peneetuan target meneerminkan potensi yang sesungguhnya,
Pendapatan Asli  Daerah Menghitung laju pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota Bandung. Sebagai gambaran berikut  disajikan  realisasi  dan pertumbuhan PAD Kota Bandung  tahun 2004 hingga 2008:
Jumal  Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UPI,  Vol. 1, No. 2 t46
PAD Kota tahun 200+2408 Tahun Realisasi Perkembansan Pertumbuhan 2004 222.909.941.9s2"7s 2005 225.596.438.613,00 2.686.496.660.00 l.zlYo 2006 253.882.919.542-87 28.286.48A.930.00 12,540/o 2AA7 287.249.534.044,93 33.366.614.502-00 13,l4yo 2048 314.627.155.412"A0 27.377.621.367-00 9.53% Rata-rata 260.E53.197.913,1t 22.y2930336s.00 9.l0%o Max 314.627.155.412.00 33366.614.502.00 13.l4Y" Min 222.909.941.952.75
2.6ffi.496.660.00
l2l%o Aristanti Widyaningsih & Eneng ISSN  : zOffi -25ffi
Realisasi dan Pertumbuhan
Sumber:  Laporan APBD Kota Bandrmg  tahun  2004-2008  (diolah)
Secara grafik laju pertumbuhan  PAD dari tahun 2004 sampai  dengan 2008 dapat dilihat pada berikut ini:
14 12 -10 a8 !b t4 2 0 -+--Pertumbuhan PAD I cr'"R[s3.r
uhanPAD Kota Bandrurg  Tnhrnr  200d-2008 Pertumb
Sumber:  Laporan APBD Kota Bandung  tahun 2004-2008  (diolah)
Dari gambar di atas  dapat dilihat bahwa realisasi  dan perkernbangan PAD Kota Bandung tahun  2004  sampai dengan  2008 terus mengalami fluktuafiq perkembangan dan laju pertumbuhan  terbesar terjadi pada  tahun  2007 sebesar Rp 33.366"614.502,00 dengan laju pertumbuhan sebesar 13,14o/o dimana  pada tahun ini perkembangan pendapatan pajak  hotel saja menjadi  perkembangan terbesar sehingga berpengaruh pada perkembangan PAD. Perkembanganrutfl-ratasebesar  Pip22.929.303.355,00  denganlaju pertumbuhan sebesar 9,l0%o  dan perkembangan terkecil  terjadi pada tahun  2005 sebesar Rp 2.686.496.660,00  dengan laju  pertumbuhan  hanya sebesar l,Zlyo.
Kontribusi  Pajak Hotel terhadap PAI) Pajak Hotel merupakan bagian dari pendapatan asli daerah khususnya dari seltor pajak daerah. Karena itu untuk meningkatkan PAD, Pemda Kota Bandung  perlu meningkatkan  pajak daerah salah satunya seperti meningkatkan  penerimaan pajak hotel, agar kontribusi pajak hotel dapat berpengaruh  besar pada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Kontribusi Pajak Hotel  terhadap PAD bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel terhadap PAD.
Jurnal Akuntansi  Rise!  Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1, No.2
t47
Kontribus Hotel terhadap  PAD  Kota  Banduns  Tahun 200+2OOE Tahun PaiakHotel PAI) Kontribusi 2004 35.663.218.724.00 222.909.941.9s2.7s l60/o zffi5 39.204.993.647-00 225.s96.438.613^00 17.38o/o 2006 44.521.528.M9^40 253,882.919.542-87 17-54Yo 2W7 58.706.270.010.00 287249534.0M-93 20,440/o 2008 65.186.749.663.00 314.627.155.412-W 20.72o/o Rata-rata 4E 656.552.V22.60 260-853.197.913.1r t&4toh IlIax 65.1t6.749.66:r.00 314.e27,155.412.W 20.12o/s Min 35.66311&724.00 222.W9541.9523s 160/0 Sumber: Laporan Target dan Realisasi  Pajak Daerah dan Laporan APBD Kota Bandung (diolah)
Dari tabel di atas dapat diperoleh  gambaran  bahwa  ruta-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesx  l&,4lYo yang termasuk  dalam  kategori  kurang bailq peningkatan  rata-rata kontribusi ini disebabkan pada tahun 20A7 dan 2008 kontribusi pajak hotel terhadap PAD cukup besar dibandingkan  dengan tahun  2004 sampai 2006  yang  hanya berkontribusi sebesar  167o- 17,54yo.  Selain itu adanya  pertumbuhan hotel-hotel baru,  dikenalnya Kota Bandung sebagai Kota Kuliner, Kota  Seni memberikan  dampak  peningkatan jumlah wisatawan. Untuk kontribusi  pajak  hotel terhadap PAD yang terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan konribusi sebesar 20,72Yo dengan kriteria cukup bailL s€dangkan kontibusi pajak hotel terhadap PAD  yang terendah terjadi pada  tahun 2004 dengan kontribusi sebesar l67o dengan kriteria kurang  baik.

## Tingkat Kemandirian  I)aerah
Kemandirian  daerah dapat dilihat  dari kanandirian keuangan  daerah  (otonomi "fis"ot) dalam Abdul Halim Q002:128), yaitu menunjukkan  kemampuan pemerintah daerah  dalam membiayai sendiri  kegiatan pemerintahan. Rumus  untuk  menghitung  rasio kemandirian daerah yaitu pendapatan asli daerah  dibandingkan dengan total pendapatarlpenerimaan daerah. Untuk mengetahui  gambaran tentang Rasio Kemandirian Kota Bandung tahun  2004 sampai  dengan  2008  dapat dilihat pada tabe! sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Kota  Bandung Tahun 201)4-2{Xt8 Tahun PAD TPD Rasio Kemandirian Poh Hubunsan 2004 222.909.941-952,75 t.118-761.646-228,75 2O,0O o/o Insbuktif 2AO5 225.596.438.613,0A t.123.o97.756.370,00 ZA,No/o Instruktif 2006 253.8E2.919.542,87 1.3y1.711.614.415,E7 18,16% Instruktif 2ffi7 2E7-249.$4-A4493 l-6E5.63E.878 -E92,93 l7,No/o Instuktif 2008 314-627.155.412,00 2.018-841.349.189,00 15,58 0/o Instruktif Sumber: Laporar APBD Kota Bandung  tahrm 200+2008 (data diolah)
|urnal Akuntansi  Riset, Prodi  Akuntansi  UPI, Vol. 1, No.2
148
Aristanti Widyaningsih & Enorg ISSN:20{#-2563
. Dari tabel tersebut dapat  diketahui  bahwa  rata-rata tingkat kemandirian Kota Bandung  pada tahun  2004 sampai 2008 sebesar l8,l6yo yang  berarti kemampuan keuangannya berkategori rendah dan memiliki pola truUungan instruktif yaitu menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daeratr tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Artinya pemnan  pemerintatr pusat  dalam memberikan transfer keuangan unfuk kebutuhan daerah lebih besar dari pada  pendapatan asli daerah Kota Bandung. Untuk tingkat kemandirian  terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar  20Yo dan terendah terjadi pada tahun  2008 sebesar l5,58yo  dengan  pola  hubungan  yang  sama yaitu  instnrktif. Dapat disimpulkan dari tahun 2004 sampai 2008 tingkat kemandirian Kota Bandung  terus mengalami  penun  nan yang  diakibatkan  adanya peningkatan  transfer pernerintah  pusat dan  peranan PAD.terhadap PAD semakin kecil.

## Pembahasan
1. Anatisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel
^ - . .Setelah mengetahui realisasi dan potensi pajak hotel,  maka dihitung tingkat e{ektivitas penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi.  berikut hasil perhitungan efeltivitas penerimaan pajak hotel  yang disajikan dengan tabel tingkaf efektivitas berdasarkan potensi  untuk  pajak hotel  Kota Bandung tahun 2004 sampai 2009:
Efektivitas Penerimaan Paiak llotel Berdasarkan potensi Kota Bandung Tahun 2fi)4 Hinsqa Tahun 2008 un n Tahun Paiak  Hotel berdasarkan Potensi Efektivitas Kriteria 2404 70,24 Kurans efektif 2005 134.46 Sansat efektif 2006 95,13 Efektif 2007 85,1 1 Cukup Efektif 2008 75,72 Kuranc Efektif Sumber : Dinas Pendapafan  dan Dinas  Pariwisata (diolah)
Efektivitas  pajak  hotel terendah pada tahun  2004 sampai 2008 terjadi pada tahun 2004 sebesar 70,24yo  dengan kriteria kurang efektif, hal ini disebabkan jumlah potensi jauh diatas realisasi  penerimaan pajak hotel. Perbedaan  antara realisaii dan potensi pajak hotel sebesar Rp 15.108.739.040,00, perbedaan  sebesar l5 Miliyar ini jika potensi {ihitung hanya dari rata-rata tarif kamar terendah saja padahal tarif kamar yang digunakan wisatawan yang menginap  bermacam-macam mulai dari tarif terendatr, menengalr" ataupun tertinggi  sehingga dapat dibayang$an poteuial losspajak  dari satah satu sektor pqiak daerah yaitu  pajak  hotel. Untuk efektivitas  rata-rata pajak  hotel pada tahun 2004  sampai 2008 sebesar g2,}syodengan kriteria efektif, Sedangkan efektivitas  pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 134,A60/o efektivitas yang tinggr ini karena pada perhitungrn potensi belum optimal disebabkan  data potensi jumlah wisatawan tidak  selunrhnyi ditirima Dinas  pariwisata lumal Akuntansi Riset, Prodi Akunhnsi UPI, Vol- 1, No. 2 l4g
Aristanti  Widyaningsih & Eneng ISSN:2086-2563
Kota Bandung. Untuk  tahun 2005 laiteria efektivitasnya  sangat efektif dan men$adi efektivitas  terbesar  selama tahun  2004 mmpai dengan tahun 2008. Setelah  dianalisis efektivitas  pajak  hotel berdasar*an potensi  dari  tatrun 2004 sarrpai  2008, realimsi penerimaan pajak hotel belum sesuai dengan potensi yang ada. Kenyataannya ini mendukung  pernyataan  Ketua Komisi.B DPRD Kota Bandung Endrizal  Nazar bahwa "Potettial losspajak dari sektor restoran  dan  hotel mencapai 507q saat ini penarikan hitungan besaran pajak hotel  baru pada kamar  yang terisi, belum  dari event-event yang digelar  hotel  tersebut
Dalam penelitian ini perhitungan  potensi baru  pada kamar yang terisi saja Pemkot  Bandung  mengalami Potefiial losspajak dmi tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 38.591.999.782,66 dari sektor pajak hotel saja dimana  pajak  hotel memiliki kontribusi  yang tinggi terhadap pajak daerah dan PAD  Kota  Bandrmg. Pendap*tan Asli Daerah Laju pertumbuhan PAD pada tahun 2004 sampai 2005 sebesar 1,2 yo dengan realisasi pada tahun 2W4 sebesar Rp 222.909.941.952,75 menjadi Rp 225.596.438.613,00 pada tahun 2005, hal ini dikarenakan sumber-sumber PAD mengalami kenaikan.  Contohnya dari sektor  pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 10%, belum dmi se*Ior PAD lainnya sehingga dapat meningkatkan  pertumbuhan PAD dari tahun  2004. Sedangkan  pada tahun  2005 sampai  2006 laju pertumbuhan PAD drastis naik sebesar l2,54Yo sehingga berpengaruh pada realisasi PAD  yang mengalami kenaikan  dari  tahun 2005 sebesar Rp 28.286.480.900,00. Untuk tahun 2006 sampai 2007 laju pertumbuhan PAD sebesar  13,14 Yo dart merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2004 hingga 2008 dengan peningkatan  realisasi pada tahun 2006 hingga2007 sebesar Rp 33.366,614.500,93. Laju pertumbuhan PAD untuk tahun 2008 mengalami penurunan menjadi  9,5Yo dan realisasinya  menjadi Rp 314.627.155.412,00. Laju  pertumbuhan PAD terendah terjadi pada tahun 2004  hingga  2A05 sebesar  1,2yo  dengan realisasi sebesar Rp 225.596"438.613,00  dan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun  2007  sebesar 13,74Yo dengan reaiisasi sebesar Rp 287 .249.534.044,93.
Kontribusi  Pajak llotel terhadap PAI) Pajak Filotel merupakan bagian dari pendapatan asli daeratl khususnya dari sektor pajak daerah. Karena itu untuk meningkatkan PAD, Pemda Kota Bandung perlu meningkatkan  pajak daerah  salah  satunya  seperti meningkatkan  penerimaan pajak hotel, agar kontribusi pajak hotel  dapat  berpengaruh besar pada pendapatan asli daerah Kota Bandung.  Kontribusi  pajak  hotel terhadap PAD  Kota Bandung pada tatrun  2004 sampai 2008 yang  terbesar terjadi  pada tahun 2008 sebesar 2A,72Yo  dengan kategori kontribusi cukup bailc Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada ahun 2004  sampai tahun  2008  sebesar l&,lyo dan dapat dikatakan kontribusinya  kurang baik. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang terkecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 16% dengan kriteria  kurang  baik.
Jika dibandingkan kontribusi pajak  hotel dengan kontribusi sumber-sumber PAD lainnya, dapat dilihat dari hasil  penelitian sebelumnya (Yahya 2009) yang menunjukkan kontibusi  pajak reklame  terhadap PAD pada tahun  2007 sebesar 8,l4oh ]umal Akuntansi Riset, Prodi  Akuntansi  UPL Vol. 1, No.2 150
yang masuk dalam  kategori  sangat kurang. Untuk kontribusi pajak  restoran  terhadap PAD  dari hasil penelitian  Rani (2007)  menur$ukkan pada ahun 2006 kontribusi  pajak restoran terhadap PAD sebesar 15,660/o yang  artinya masih kurang. Maka dapat disimpulkan kontribusi pajak hotel.terhadap PAD Kota  Bandung masih yang  tertinggi diantara zumber-sumber PAD  lainnya.
Analisis  Tingkat  Kemandirian Daerah  Pada Kota Bandung
Perhitungan tingkat kemandirian  daerah untuk Kota Bandung dari  tahun 20M hingga 2008 terus  mengalami  penurunan  dengan  kemampuan  keuangan  yang  rendah sekali dan pola hubungan instruktif. Hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah  pusat lebih dominan  daripada  kemandirian  pemerintah daerah  (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) hal ini dapat terlihat dari total pendapatan daerah  yang menunjukkan sumbangan jumlah dana transfer (dana  perimbanganf  dari pemerintatr pusat lebih besar daripada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Hal ini berarti Pemerintah  Kota  Bandung  masih belum mandiri dalam hal keuangan daerahnya
dan masih gan  terhadap  dana pemerintah pusat.

## Simpulan
1. Efektivitas penerimaan pajak hotel  yang tertinggi dicapai pada tahun  2005 dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas terendah pada  tahun 2004  dengan kriteria  kurang efektif.
2. Laju Pertumbuhan PAD tertinggi  terjadi pada tahun 20A7 dan laju pertumbuhan terkecil pada tahun  2004.
3" Kontribusi  pajak hotel terhadap PAD yang terbesar dicapai pada tahun 2007  dengan kategori cukup baik, rata-rata kontribusi  pajak hotel  terhadap PAD pada tahun  2004 sampai  2008  kontribusinya  kurang baik. Sedangkan kontribusi  terendah pada tahun 2004 dengan kategori kurang baik.
4" Tingkat kei:rrandirian Kota Bandung tertinggi terjarii pacta tahun 20A4 dan tingkat kernandirian terendah terjadi pada tahun 2008 dengan pola hubungan instruktif.
Saran 1. Dipenda Kota  Bandung harus terus meningkatkan  kinerjanya agar penentuan target mencerminkan  potensi yang sesungguhnya.
2. Pengusaha Hotel sebagai wajib pajalq baik wajib pajak  untuk hotel berbintang maupun  melati  perlu  lebih ditingkatkan  kepatuhannya  dalam  membayar  pajak hotel sehingga  dapat berkontribusi besar bagi PAD Kota Bandung.
3. Bagi peneliti  selaqiutryq hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan  penelitian  lanjutan  dengan  menambahkan  tempat  penelitian lebih lrras seperti efektivitas penerimaan pajak  hotel di Kab/I(ota  di Jawa Barat dan tahun yang dijadikan  sampel lebih  banyak lagi.
Jurnal  Akuntansi Riset, Prodi Akunhnsi UPL Vol. 1, No.2 t51

## DaftarPustaka
Abdul  Hafim.  (2002).  Manajemen  l{euangan  Daerah. Jakarta: Salemba Empat AMul Halim.  (2004). Manajemen l(euotgan Daerah. Jakarta:  SalembaEmpat Abdul Halim. Q007).  Mmqiemen lGwngan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Bambang  Ismawan. (2003). Kemandirian suetu Refleksi [online].Tersedia: http://www.ekonomirakyat.com.Htul-[ 1 5 April 2009] BPK. (2008). Lqoran Realisasi Anggaran oudit BPK [online].Tersedia:  http:/&vrvw. BPK. go. Id. Html. [Desember 2008] BPS.  (2005). Bm&mg Dalqn Angko 2005  [online]. Tersedia:  http://www.BPS.eo.id. Html. puli 20091 David Harianto dan Priyo Hari Adi. Q007)."Habungan &rtara Dana Aloktui Umum, Belaryia Modal, Pendapam  Asli Drerah dan Pendapatan Per Kapita". SI{A X Juli. Makasar Dinas Pendapatan Kota Bandung. (2009). Realisasi Pqak Daerah  Dipenda  Kota
Bondung.  Bandung:  Dinas Pendapatan Kota  Bandung. Machfud Sidik. Q002). Format Hubungan  Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan  Nasional. [Online]. Tersedia:
http://www.  Deokeu.go.id. Hml.
I Juni 2009] Mardiasmo. Q002). Otonomi don Manajemen Keaangon Daerah. Yogyakarta: Andi Yoryakarta
Mardiasmo.  (2005). Ah*ttotsi &kor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Nazir. (2003).  Metode  Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Pelita News. (2008).  Pemerintah Kota Bandung belum serius  menggarap PAf) Hotel [online]. Tersedia: htEr://www. pelita news. Com. Html.  [29 Desember 2008].
Peraturan  Daerah No. 02 tentang Pajak Hotel.  Dipenda  Kota  Bandung Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 20A5, tentangPengelolaon Keuongan  Daeroh. Rani Wendiyani. (2007). Analisis  Efekivitas  Pajak  Hotel  dan  Pajak Restoran  dan Kontribusinya Terhadq Pendapatan Asii Daerah  (PADi Kota Bandung" Bandung:  FPIPS IIPI Sugiyono.  (2007). Stotistika untuk Penelit;bra. Bandung: Alfabeta. Suparrnoko . QAA}. Ekonomi Publik. Y agyah,arta  : Andi. Undang-  Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 20fl,4, teutang Femerintch Doerah" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun  2004, tentang Ferimbangan
Keuangan Antara Pemerintah  Pusat don Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 34 Tatrun 2OO0 tentong Pajak don Retribusi Drerah. Yahya  (2009). Anolisis Efekivitas Pemungutan Pajak ReHame don PAD terhadap Kemandirian Dwah Kota Bondung. Bandung: FPEB  LIPI
Jumal  Akuntansi RiseL Prodi Akuntansi  UPL  Vol. 1, No. 2 152