Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1057-1063
Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat
Ahmad Munandar 1*) , Asyari Hasan 2)
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta *Email korespondensi: nandar9698@gmail.com

## Abstract
Talking about waqf is familiar to us both in practice and in theory. Waqf in the concept of religion has a dimension of worship, waqf is also called charity charity. The development of waqf has recently been increasingly supported by the government and MUI issued MUI Fatwa No. 2 of 2002 concerning Cash Waqf. The data used in this study are primary data obtained from direct interviews with the Central MUI Waqf Institution and the official website of the Indonesian Ulema Council and MUI Waqf Institutions. The findings of this study are that there is still no provision if direct investment in the form of investment in the MSME and agricultural sectors suffers losses, so when referring to the value of the waqf itself, the waqf may not decrease in the least from the initial nominal amount.  This  study  also  recommends  the  need  for  collaboration  with  financial  institutions  that  already  have applications or features that already contain waqf, such as with Bank Syariah Indonesia so that it is easier for people to make waqf transactions.

## Keywords: Central MUI Waqf Institution, Cash Waqf, Cash Waqf Management
Saran sitasi : Munandar, A., & Hasan, A. (2023). Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital pada  Lembaga  Wakaf  Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  1057-1063.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8433
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8433

## 1. PENDAHULUAN
Tahun  2022  Indonesia  kembali  menjadi  negara dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre  (RISSC),  populasi  muslim  di  Indonesia diperkirakan  sebanyak  237,56  juta  jiwa  (The  Royal Islamic  Strategic  Studies  Centre,  2022).  Jumlah penduduk  muslim  tersebut  setara  dengan  86,7% populasi  di  dalam  negeri  jika  dibandingkan  secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa. Melihat jumlah  data  tersebut,  Indonesia  mempunyai  potensi besar  dalam  perwakafan  untuk  membantu  dan mengembangkan perekonomian negara jika dibarengi dengan kesadaraan umat muslim di Indonesia. Melihat laporan BWI tidak lebih hanya sekitar Rp 860 miliar dari  potensi  yang mencapai  Rp  180  triliun  pertahun, jumlah nominal tersebut masih belum separuh potensi yang  bisa terkumpul  dari  dana  wakaf  (Badan  Wakaf Indonesia,  2021).  Peran  dan  dukungan  perlu  di galakan tidak hanya sebatas mendorong perwakafan di
Indonesia,  melainkan  harus  membangun  pula kepercayaan masyarakat dari segi pengelolaan wakaf dengan  membuat  peraturan  yang  dilengkapi  dengan hukuman  bagi  penyalahguna  dana  wakaf  dan ketentuan yang melihat hakikat wakaf itu sendiri.
Wakaf di Indonesia mengalami pasang surut baik dari segi peraturannya maupun dari penghimpunannya.  Sehubungan  dengan  itu,  maka disinilah  kita  harus  mengetahui  sejauh  mana  peran BWI secara tugas dan fungsi mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia,  sehingga  nantinya  wakaf  dapat  berfungsi semana  mestinya.  Sampai  sekarang  undang-undang Wakaf  yang  menjadikan  salah  satu  pedoman  oleh BWI  masih  terus  menerus  disempurnakan  dan disinilah  juga  peran  penting  MUI  yang  sebelumnya sudah  mengeluarkan  Fatwa  MUI  No.2.  Tahun  2002 Tentang  Wakaf  Uang.  Wakaf  uang  disini  memiliki potensi  yang  sangat  tinggi  sebagai  salah  satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam, dalam
berbagai  aspek  pembangunan  seperti  pada  kegiatan- kegiatan  sosial  dan  ekonomi  yang  kemudian meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara otomatis mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.
Perbicara  mengenai  tingkat  kemiskinan  di Indonesia  maka  kita  mempunyai  tanggung  jawab bersama yang tidak hanya berpusat kepada tanggung jawab pemerintah. Hal seperti inilah perlu kita sadari bersama bahwa pentingnya wakaf untuk kemaslahan umat yang bertujuan membantu yang kurang mampu dengan cara memaksimalkan skill yang dimiliki untuk keluar dari list orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf.  Wakaf  uang  disini  hanya  sebatas  ilusi  jika tidak  diimbangi  dengan  pengelolaan  yang  benar  dan profosional dengan mengacu kepada aturan yang ada baik secara undang-undang maupun ajaran agama.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Wakaf merupakan penahanan harta yang  diambil manfaatnya  tanpa  musnah  seketika  dan  untuk penggunaan  yang  mubah  serta  dimaksudkan  untuk mendapatkan  ridho  Allah  SWT. Sementara  wakaf dalam  undang-undang  no.41  tahun  2004  tentang wakaf,  disebutkan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  atau  menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan kesejahteraan  umum  menurut  syariah  (Undang- Undang Republik Indonesia, 2004). Sedangkan dalam perjalanannya, wakaf mengalami pergeseran ke ranah yang  lebih  fleksibel  untuk  mengelolanya,  seiring dengan  berkembangnya  teknologi  yang  seakan semuanya  serba  bisa  digunakan  dan  mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi wakaf. Wakaf yang dimaksud disini merupakan wakaf uang berbasis digital, dalam hal ini banyak platform yang dilengkapi dengan  fitur  pembayaran  wakaf  sebut  saja  mobile banking di Bank Syariah Indonesia. Disamping wakaf mengalami transformasi pembayaran kearah digitalisasi,  perlu  kiranya  harus  diimbangi  dengan pengelolaan  yang  sesuai  dengan  aturan  syariah maupun dengan peraturan pemerintah.
Penelitian  ini  membedah dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada sudut pandang wakaf  uang  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dan peraturan pemerintah, namun penulis disini menganilisis pengelolaan wakaf uang berbasis digital di Lembaga Wakaf MUI Pusat. Penelitian sebelumnya
meliputi  sebagai  berikut  Wakaf  Uang  dalam Perspektif  Majelis  Ulama  Indonesia  (Analisis Terhadap  Fatwa  MUI  No.2.  Tahun  2002  Tentang Wakaf  Uang)  dengan  hasil  penelitian  bahwa  Fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (jawaz) wakaf uang tunai memiliki dasar pertimbangan dalil nash (hadits Ibn  Umar)  yang  berbunyi  ihbas  ashlaha  wa  sabbil tsamarataha.  Dasar  pertimbangan  MUI  juga  terdapat pada  aspek  mashlahah-nya,  bahwa  wakaf  uang memiliki fleksibelitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya  dalam  menjaring  waqif.  MUI memandang  perlu  kepada  pengembangan  makna karena  dari  substansi  pengertian  tersebut  adalah keharusan  adanya  ta’bid  pada  pokok  zat  mawquf (baqa  ‘ainih).  Jadi  unsur  keabdiannya  hanya menekankan  pada  aspek  zat  saja  tidak  termasuk dalamnya  sifat  benda  seperti  halnya  kekekalan  nilai intrinsik  pada  uang  (baqa  ‘ashlih).  Maka  dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi  pengertian  wakaf  yang  lebih  relevan dalam  perkembangan  perekonomian  masyarakat. MUI juga melihat perlunya penambahan “aw ashlihi” (baqa  ashlih)  yang  berarti  pokok  harta  tetap  tidak hilang,  penambahan  kalimat  dalam  definisi  wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabdian  pada  aspek  sifat  barang  wakaf  atau naturenya (Armiadi, 2017).
Sedangkan penelitian lainnya berjudul Efektivitas  Wakaf  Uang  Menurut  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Perundang-Undangan dalam  Mendorong  Pemberdayaan  Ekonomi  Ummat dengan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan  perundang-undangan  dalam  pelaksanaannya belum  sepenuhnya  mengacu  pada  Undang-undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  (Hasmia Wahyunisa, Syahruddin Nawi, Ahyani Yunus, 2020). Hal  ini  disebabkan  pemahaman  masyarakat  yang menganggap  bahwa  wakaf  itu  hanya  sebatas  benda tidak  bergerak  saja  dan  peruntukannya  pun  hanya sebagai  tempat  ibadah  (masjid),  sekolah/pesantren ataupun  lahan  kuburan,  padahal  potensi  wakaf  uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun  2004  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya:  Faktor  hukumnya  sendiri  (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan
hukum;  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  budaya hukum.
Maka  penulis  disini  tidak  membahas  kembali terkait  penelitian  diatas,  akan  tetapi  lebih  ke  ranah pengelolaan wakaf uang digital yang ada di lembaga wakaf MUI-nya sendiri apakah sudah sejalan dengann fatwa  MUI  dan  peratiran  pemerintah  dalam  hal pengelolaan  wakaf  uang  mengingat  berkembangnya era  digital  yang  sangat  mempermudah  masyarakat untuk  melakukan  transaksi  wakaf  uang  baik  skala kecil  maupun  besar.  Kemudian  masyarakat  harus mengetahui  pula  penggunaan  wakaf  tersebut  sesuai dengan ketentuaan syariah yang memang manfaatnya harus dimanfatkan oleh masyarakat luas.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  tentang  masalah-masalah  manusia  dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu  realitas  sebagaimana  dilakukan  penelitian kuantitatif  dengan  positivismenya  (Imam  Gunawan, 2016).  Sementara  deskriftif  merupakan  penelitian yang  bertujuan  untuk  menggambar,  meringkas berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  atau  berbagai fenomena,  realita  sosial  yang  mungkin  ada  di masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian  dan berupaya  menarik  rialitas  itu  kepermukaan  sebagai suatu ciri, krakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang  kondisi,  situasi,  ataupun  fenomena  tertentu yang  ada  di  masyarakat.  Sedangkan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer yang  diperoleh  dari  wawancara  langsung  terhadap Lembaga  wakaf  MUI  Pusat.  Sedangkan  data pendukung  tetap  dijadikan  acuan,  seperti  data  dari website resmi MUI Pusat dan Lembaga Wakaf nya itu sendiri serta UU terkait wakaf.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
Sejarah lahir dan berkembangannya wakaf tunai di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  suatu  kondisi perekonomian  yang  cukup  memprihatinkan  yaitu terjadi  ketimpangan  antara  golongan  menengah  ke atas  dengan  menengah  bawah  yang  kebetulan didominasi  oleh  umat  beragama  Islam.  Melihat  data umat  muslim  di  Indonesia  yang  begitu  dominan namun  jika  melihat  dari  kesejahteraan  ekonominya malah  kebalak,  maka  timbulnya  solusi  untuk
mendorong agar umat muslim yang perekonomiannya menengah keatas untuk  menunaikan transaksi  wakaf uang  tersebut  dengan  harapan  adanya  Gerakan tersebut  mampu  mengurangi  jumlah  kemiskinan  di Indonesia  yang  didominasi  oleh  umat  muslim. Wacana  untuk  menjadikan  wakaf  tunai  khususnya sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi  harapan  umat  Islam.  Adanaya  wacana tersebut sering kali dibuat kajian ilmiah atau semacam seminar  sebut  saja  yang  pernah  dilakukan  oleh lembaga wakaf MUI Pusat yaitu mengadakan Gerakan Wakaf Uang.
Hal yang substansial dan prinsipil dalam ibadah wakaf  tunai  ini  adalah  berkenaan  dengan  keamanan dari  aset  wakaf itu  sendiri dari  penyusutan, mestilah ada  upaya  untuk  mewujudkan  atau  menggaransikan bahwa pokok nilai uang (ra‟sul mal) yang dijadikan mauquf  (benda  wakaf)  adalah  tetap  utuh  dan  kekal. Demikian  juga  tentang  kaharusan  melakukan pendayagunaan atau pengembangan (istismar) merupakan sebuah keniscayaan dengan kata lain harta tersebut  harus  diinvestasi  di  sektor  produktif.  Disisi lain  jika  melihat  dari  peraturan  yang  ada,  hakikat wakaf yang tidak boleh berkurang masih belum diatur di  undang-undang  wakaf.  Sesuai  dengan  pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:
Artinya: menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan tanpa  lenyap  bendanya  atau  pokoknya,  dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda  tersebut  (menjual,  memberikan,  atau mewariskannya),  untuk  disalurkan  (hasilnya) pada  sesuatu  yang  mubah  (tidak  haram)  yang ada.
Maka  dari  Pendapat  diatas,  MUI  menetapkan terkait wakaf uang sebagai berikut:
a. Wakaf  Uang  (Cash  Wakaf/Waqf  al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum dalam bentuk uang tunai.
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat- surat berharga.
c. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
d. Wakaf  Uang  hanya  boleh  disalurkan  dan digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan  secara syar’iy
e. حابم فرصم .  Nilai  pokok  Wakaf  Uang  harus dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan,  dan/atau  diwariskan  (Komisi  Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002)
Alasan-alasan  MUI  tentang  kebolehan  wakaf Tunai a. Pendapat  al-Zuhri  yang  menyatakan  bahwa mewakafkan  dinar  hukumnya  boleh  dengan menjadikan  dinar  tersebut  sebagai  modal  usaha, dan  hasilnya  disalurkan  kepada  mawquf  alaih (penerima wakaf).
b. Ulama  mutaqaddimin  dari  mazhab  Hanafi membolehkan  wakaf  uang  dinar  dan  dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-„urf, dengan  mendasarkannya  pada  sunnah  (atsar) Abdullah bin Mas‟ud bin R.A yang artinya “apa yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin  maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang  buruk  oleh  kaum  muslimin  maka dalam pandangan Allah pun buruk.
c. Diperhatikan  MUI  adalah  penjelasan  Abu  Tsur tentang  hukum  kebolehan  wakaf  dinar  atau dirham  (uang)  tersebut,  oleh  MUI  dikutip  dari tulisan  al-Mawardi  dalam  kitabnya  al-Hawi alKabir12  namun  perlu  juga  diperhatikan  lebih lanjut  secara  lebih  kemperehensif  terhadap bahagian  penjelasan  al-Mawardi  yang  lainnya yang  berhubungan  dengan  riwayat  Abu  Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan  wakaf  uang  yang  diriwayatkan  Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan  pokoknya  („ain-nya)  dari  dirham dan dinar tersebut.
d. Alasan  keempat  yang  diperhatikan  MUI  adalah pandangan  dan  pendapat  Komisi  Fatwa  MUI kepada  perlunya  tinjauan  ulang  (perlu  adanya pengembangan)  terhadap  definisi  wakaf  yang telah  makruf  dipahami  masyarakat,  dengan memperhatikan  maksud  hadits  riwayat  dari  Ibnu Umar yang menjelaskan (“ihbas ashlaha wa sabbil tsamarataha).
Melalui fatwa MUI tersebut maka secara sah bisa dilakukan  oleh  umat  muslim,  jika  melihat  transaksi wakaf  tempo  dulu  kebanyakan  orang-orang  muslim melakukannya  wakaf  dengan  benda  yang  tidak bergerak  seperti  tanah,  bangunan  bahkan  benda. Perkembanga  wakaf  kearah  lebih  fleksibal  membuat orang lebih mudah ditambahnya dengan berkembangnya  teknologi  yang  semua  orang  bisa
mengakases  dimanapun  berada,  maka  disinilah lembaga  wakaf  MUI  pada  23  Mei  2018  didirikan dengan berdasarkan hasil keputusan Dewan Pimpinan MUI  nomor:  Kep-720/DP-MUI/V/2018.  Hal  seperti inilah perlu di singkronkan dengan digitalisasi, maka terdapat  lima  hal  yang  harus  diupayakan  dalam menerapkan  manajemen  wakaf  berbasis  digital menurut sekretaris lembaga wakaf MUI Bapak Guntur Subagja dalam webinar bertajuk “Manajemen Wakaf Berbasis Digital Untuk Tingkatkan Produktivitas dan Akuntabilitas Publik” pada Selasa, 2 November 2021 sebagai berikut.
a. Mempermudah  donasi.  Dengan  mempermudah cara  berdonasi,  masyarakat  tidak  lagi  harus mendatangi  lembaga  wakaf  secara  langsung. “Mempermudah  masyarakat  berdonasi.  Bisa didemokan di lembaga wakaf MUI tidak perlu lagi nanya  norek  (nomor  rekening).  Sekarang  cukup melihat  barcode,  di-scan,  udah  langsung  tinggal ditransfer  berapa  donasi  yang  akan  diberikan,” jelasnya.
b. Akuntabilitilas  pengelolaan  keuangan,  yakni bagaimana  laporan  keuangan  dikelola  secara akuntabel.
c. Publikasi berbagai kegiatan melalui sosial media.
d. menyampaikan  program-program  yang  akan dikerjakan.
e. perlunya  ada  sistem  informasi  yang  padu, termasuk  database  ( Majelis  Ulama  Indonesia,
2021).
Penerapan  manajemen  berbasis  digital  tersebut didasari  pada  adanya  perubahan  paradigma  sejak tahun  2000-an  yang  disebut  megatren.  Megatren ditandai  dengan  terjadinya  perubahan  pada  cara kehidupan masyarakat dan perubahan pada teknologi. Maka Lembaga Wakaf MUI memiliki misi mengubah para  mustahik  menjadi  muzaki  dan  menjadi  wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dengan sejumlah program unggulan Lembaga Wakaf MUI yaitu antara lain Bank Waqf Mikro MUI, Green House Aquaponik Pesantren, Rumah UMKM Halal Pusat Pengemasan & pemasaran, Green waqf MUI Tambak modern Udang vaname, dan Klinik MUI Healtcare. Semua program tersebut masih belum semuanya berjalan dengan baik hanya  baru  berjalan  untuk  UMKM  dan  Pertanian sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  pengurus Lembaga  wakaf  tersebut.  Cara  demikian  pelan  tapi pasti hasil diperoleh dari UMKM dan pertanian akan dibagi  hasil  keuntungannya  sebesar  60:40,  melalui
hasil  keuntungan  tersebut  yang  nantinya  akan disalurkan  ke  ranah  sektor  ekonomi  dan  pendidikan kemudian  visa  untuk  mengubah  para  mustahik menjadi muzaki dan menjadi wakif tercapai dan tanpa sadar  akan  mengurangi  jumlah  pengangguran  dan kemiskinan di Indonesia.
Lembaga  wakaf  sampai  sekarang  mempunyai  6 langkah strategis yang dihasilkan melalui rapat kerja pengurus LWMUI yang berlangsung di Jakarta, pada 24 Mei 2022 sebagai berikut:
a. LWMUI  akan  lebih  fokus  dalam  strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
b. Tata  kelola  manajamen  di  LWMUI  akan  lebih transparan, akuntabel, dan informatif. Hal ini juga mengacu pada aturan wakaf di Indonesia.
c. Penghimpunan  wakaf  pun  bisa  diakses  melalui www.wakafmui.or.id  dan  www.wakafmui.com untuk mengetahui akses informasi baik itu profil dan program LWMUI.
d. Lembaga Wakaf MUI ini juga akan memperkuat kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  secara profesional. “Dalam tata kelola wakaf produktif, baik secara pendanaan maupun secara operasional,” sambungnya.
e. Lembaga  Wakaf  MUI  akan  mendorong  semua pihak  untuk  bersama-sama  memberikan  dampak yang besar, luas dan cepat melalui kebijakan dan peraturan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menggerakan dakwah dan penguatan ekonomi umat.
f. Lembaga Wakaf MUI akan fokus pada program- program  sosial  melalui  penerima  manfaat  di masyarkat  yang  memiliki  dampak  langsung secara adil dan merata dengan tujuan kesejahteraan  dan  menggerakan  perekonomian masyarakat
Wakaf  digital  ini  kemudian  dipertegas  kembali oleh Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, K.H.  Sholahuddin  Al  Aiyub,  menyampaikan  bahwa wakaf melalui media digital sah secara syariah. Akad pada wakaf boleh dilakukan secara sepihak sehingga tidak mensyaratkan adanya ijab qobul. Merujuk pada pendapat  ulama,  ikrar  dalam  wakaf  boleh  dilakukan secara  sepihak.  Hal  tersebut  sah  secara  syariah.  Ijab dan  qobul  dalam  wakaf  berbeda  dengan  nikah. Pendapat  ini  bisa  menjadi  sandaran  untuk  berwakaf secara  digital.  Sebelum  memasuki  era  digital  seperti sekarang,  praktik  wakaf  sudah  berjalan  sejak  zaman Rasulullah  SAW  dan  para  sahabat.  Contoh  yang paling  masyhur  adalah  kisah  sumur  Raumah  yang
merupakan  wakaf  Utsman  bin  Affan.  wakaf merupakan  donasi  sekaligus  investasi  dunia  akhirat. Wakaf mewajibkan pengelolanya agar tidak mengurangi  apalagi  menghilangkan  nilai  pokoknya. itu  salah  satu  kunci  wakaf  bisa  menjadi  penggerak ekonomi nasional Majelis Ulama Indonesia, 2021) . Berdasarkan  jumhur  (kesepakatan  mayoritas) ulama yang bersandar pada hadis Rasulullah SAW:
الِإ ُه ُ ل َم َع  َع َط َ ق ْ نا  َم َدآ  ُنْبا  َتا َم ا َذ ِإ ْو َ أ ، ٍةَي ِرا َج ٍةَق َد َص :  ٍثالَث  ْنِم ُه َ ل و ُع ْدَي  ٍحِلا َص  ٍد َ ل َو  ْو َ أ ، ِهِب  ُع َ فَت ْ نُي  ٍم ْ ل ِع Artinya: Ketika  seseorang  telah  meninggal  dunia, maka  terputuslah  amalnya  kecuali  3  (perkara) yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa baginya.

## 4.2. Pembahasan
Program Lembaga wakaf MUI tersebut terdapat yang perlu dituangkan dalam skema kerjasama dengan beberapa mitra, terutama di sektor investasi langsung mengingat hakikat wakaf yang tidak boleh berkurang sedikitipun ( Hasil  Wawancara  dengan  Lembaga Wakaf MUI Pusat pada tanggal 14 November 2022). Perlu  kiranya  lembaga  wakaf  harus  jelas  melakukan kerjasama baik dari skema akad, bagi hasil dan risiko agar visi yang sudah dituangkan mampu diwujudkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya lembaga  wakaf  MUI.  Hal  tersebut  penulis  tuangkan dalam skema sebagai berikut:

## Gambar 1 Skema Lembaga Wakaf MUI
Gambar diatas sudah jelas, sejak wakaf uang itu diterima  oleh  Lembaga  wakaf  kemudian  dikelola untuk  di  investasi  langsung  ke  sektor  UMKM  dan Pertanian  dengan  pembagian  hasil  60:40.  Perbedaan dari  table  diatas  dengan  alur  yang  ada  di  lembaga wakaf  MUI  yaiu  mencantumkan  jika  mengalami risiko.  Maka  kerugian  yang  ditimbul  dari  2  sektor tersebut harus ditanggung bersama untuk mengembalikan dana wakaf yang dikelola oleh pihak Lembaga  wakaf  dengan  mitra  tersebut.  Hal  inilah yang  perlu  difahami  dan  diterapkan  oleh  lembaga
wakaf  lainnya  mengingat  hakikat  wakaf  itu  sendiri tidak boleh berkurang sedikitpun.
Kebanyakan Lembaga
wakaf hanya memfokuskan  kepada  cara  penghimpunan  saja sedangkan dari pengelolaan perlu difikarkan dampaknya  yaitu  bagaimana  caranya  masyarakat mempercayai  lembaga  wakaf  sebagai  lembaga  yang amanah baik secara pelapolannya dan pengelolaannya secara syariah dengan cara di laporkan di media atau web  yang  dimiliki.  Adanya  web  seperti  ini  lebih memudahkan  untuk  di  monitor  oleh  masyarakat seperti  halnya  dilakukan  oleh  lembaga  wakaf  MUI dalam  pelaporannya  yang  dituangkan  di  web  resmi Lembaga  Wakaf  MUI  Pusat https://wakafmui.org/ sebagai berikut:

## Gambar 2
Website Lembaga Wakaf MUI ( Lembaga Wakaf,
2022).
Pemanfaatan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi  menjadi  menarik,  karena  benevit  atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal  ini  dimungkinkan  karena  benefit  atas  investasi tersebut  berupa  cash  yang  dapat  ditransfer  ke beneficiary  manapun  diseluruh  dunia.  Sementara investasi  akan  dana  wakaf  tersebut  dapat  dilakukan dimana  pun  tanpa  batas  negara,  mengingat  wakaf tunai  yaitu  cash  yang  dapat  diinvestasikan  dinegara manapun.  Hal  inilah  yang  diharapkan  maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “kaya” dengan  masyarakat  “miskin”,  karena  diharapkan terjadi  transfer  kekayaan  (dalam  bentuk  keuntungan
investasi)  dari  masyarakat  kaya  kepada  masyarakat miskin.
Dana  wakaf  juga  dapat  digunakan  untuk mendukung  berbagai  aktivitas,  baik  dibidang pengadaan  social  good  maupun  private  good.  Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut  dapat  membuka  peluang  bagi  analisa ekonomi  yang  menarik  berkenan  dengan  alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Perkembangan digital, maka penulis juga merekomendasi  untuk  melakukan  kerjasama  dengan lembaga keuangan yang mempunyai fitur atau mobile banking  seperti  halanya  dengan  Bank  Syariah Indonesia.  Adanya  kerajasama  disini  menempatakan lembaga wakaf MUI dalam menghimpun wakaf uang lebih  mudah,  Kerjasama  seperti  inilah  yang  perlu  di tindaklanjuti  oleh  lembaga  wakaf  MUI  dengan persaingan yang ketat didunia digital saat sekarang ini.

## 5. KESIMPULAN
Secara  praktek  pengelolaan  wakaf  uang  di Lembaga wakaf MUI Pusat sudah sesuai prsedut yang ada di undang-undang wakaf dan syariah baik secara akad dilakukan, transparasni dan bagi hasil. Disisi lain lembaga  wakaf  MUI  masih  sama  dengan  Lembaga wakaf  lainnya  hanya  lebih  memfokuskan  kepada menghimpun  wakaf  dan  cara  mengelolannya  saja tanpa memikirkan hakikat wakaf itu sendiri. Wakaf itu berbeda  dengan  zakat,  shadaqah  dan  infaq  cara penggunakanya  bebas  sedangkan  wakaf  boleh dikelola  dengan  bebas  dengan  catatan  tidak  boleh berkurang.  Hal  ini  di  Lembaga  wakaf  MUI  masih belum  diatur  di  skema  pengelolaan  wakaf  yang semestinya  harus  dituangkan  apalagi  lembaga  wakaf MUI  sudah  berjalan  melakukan  investasi  langsung dengan  UMKM  dan  Pertanian.  Temuan  penelian  ini juga  merekomendasikan  perlu  kiranya  melakukan kerjasama dengan lemabaga keuangan yang mempunya  fitur  atau  aplikasi  seperti  halnya  mobile banking  yang  didalamnya  memuat  wakaf  agar kedepannya  dalam  penghimpunan  dana  wakaf  lebih mudah dilakukan oleh lembaga wakaf MUI Pusat.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Program  Studi  S2 Perbankan  Syariah,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang telah mensupport atas selesainya tulisan ini.

## 7. REFERENSI
Armiadi.  (2017).  Wakaf  Uang  Dalam  Perspektif Majelis  Ulama  Indonesia  (Analisis  Terhadap Fatwa  MUI  No.2.  Tahun  2002  Tentang  Wakaf Uang), Vol VII. No.2.Juli-Desember 2017. Badan  Wakaf  Indonesia.  (2021).  Laporan  Indeks Wakaf
Nasional. https://www.bwi.go.id/7830/2022/03/15/laporan -ideks-wakaf-nasional-tahun-2021/
Hasil Wawancara dengan Lembaga Wakaf MUI Pusat pada tanggal 14 November 2022.
Hasmia  Wahyunisa,  Syahruddin  Nawi,  Ahyani Yunus. (2020). Efektifitas Wakaf Uang Menurut Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan Perundang-Undangan Dalam Mendorong Pemberdayaan  Ekonomi  Ummat,  Vol  1  No.  6, Nopember 2020.
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.  (2002). Wakaf Uang.
Imam  Gunawan.  (2016). Metode  Penelitian.  Jakarta: PT Bumi Aksara
Lembaga  Wakaf  Majelis  Ulama  Indonesia.  (2022).
Laporan Wakaf MUI.
Majelis Ulama Indonesia. (2021). Manajemen Wakaf
Berbasis
Digital.
https://mui.or.id/berita/32102/lembaga-wakaf- mui-ungkap-pentingnya-manajemen-wakaf- berbasis-digital/
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2021).  Wakaf  Melalui
Media Digital Sah Secara Syariah.
https://mui.or.id/berita/32089/ketua-mui-wakaf- melalui-media-digital-sah-secara-syariah/
The  Royal  Islamic  Strategic  Studies  Centre.  (2022).
Jumlah Populasi Muslim Indonesia. https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi- muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022 Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_0 4.pdf