## PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM FATWA MUI BIDANG MUNÂKAḤAT PERSPEKTIF

## MAŞLAḤAH

## Fathonah K. Daud, Aah Tsamrotul Fuadah
Hukum Keluarga Islam, Fak. Syariah, IAI Al-Hikmah Tuban, Hukum Keluarga Fakultas syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: fathkasuwi@gmail.com, aahtsamrotulfuadah@uinsgd.ac.id

## Abstract
This paper discusses the MUI fatwa in the field of family law, viewed from a maslahah  perspective.  Have  the  MUI  fatwas  reflected  the  maslahah  for society, not only fair for men, but also fair for women? In addition, this study aims to examine MUI fatwas in the field of family law and whether it has been influenced  by  the  developing  law  on  a  local  scale  and  the  globalization  of international human rights. However, this article is limited to discussing the theme  of  nikah  mut'ah,  tourism  marriage  and  unregistered  marriage.  This study  method  is  a  literature  study  (library  research)  with  a  maṣlaḥah perspective. This study finds that the MUI fatwas in the law of nikah mut'ah and marriage of touris are haram, these fatwas have taken into account the concept of maṣlaḥah in determining their fatwa which also fulfills a gender perspective. However, in the law of under-handed marriage, MUI seems not firm  by  claiming  that  sirri  marriage  is  legal,  meaning  that  it  is  justified according  to  religion,  provided  there  is  no  violation  (madarat).  If  there  is madarat,  then  the  law  becomes  haram.  In  fact,  an  underhand  marriage  is prone to  abuse and often has  a bad impact,  especially on women and their children.  Here,  MUI  is  still  influenced  by  classical  fiqh,  although  it  pays attention  to  the  maslahah,  it  does  not  necessarily  affected  by  contextual conditions  or  global  influences  where  many  women  are  still  disadvantaged from post-sirri marriages.

## Keywords: Fatwa of MUI, family law, women’s right

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  fatwa  MUI  dalam  bidang  hukum  keluarga, ditinjau  dalam  perspektif  maslahah. A pakah  fatwa-fatwa  MUI  selama  ini sudah mencerminkan maslahah bagi masyarakat, bukan hanya adil bagi lelaki, tetapi juga adil bagi perempuan? Selain itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti
fatwa MUI adakah telah terpengaruh dengan hukum-hukum global terkait Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Namun,  tulisan  ini  hanya  terbatas  membahas  tema nikah mut’ah, nikah nikah wisata dan nikah di bawah tangan. Metode kajian ini  adalah  studi literature ( library  research )  dengan  perspektif maṣlaḥah. Kajian  ini  menemukan  bahwa  fatwa  MUI  dalam  hukum  nikah  mut’ah  dan nikah  wisata  adalah  haram,  fatwa  tersebut  telah  memperhatikan  konsep maṣlaḥah dalam  menetapkan  fatwanya  juga  telah  memenuhi  perspektif gender.  Namun  dalam  hukum  nikah  di  bawah  tangan,  MUI  terkesan  tidak tegas  dengan  menfatwakan  bahwa  nikah sirri itu  sah,  artinya  dibenarkan menurut agama, dengan catatan tidak terjadi pelanggaran (madarat). Apabila terjadi  madarat,  maka  hukumnya  haram.  Padahal  realitanya  nikah  di  bawah tangan  itu  rentan  terhadap  penyelewengan  dan  sering  membawa  dampat buruk,  terutama  kepada  perempuan  dan  anak-anaknya.  Di  sini  MUI  dalam berfatwa masih dipengaruhi fiqh klasik, meskipun memberi perhatian kepada kemaslahatan, tetapi tidak serta merta terpengaruh kepada kondisi kontekstual atau  pengaruh  global  dimana  perempuan  masih  banyak  yang  dirugikan  dari pasca pernikahan sirri .

## Keywords: Fatwa MUI, hukum keluarga, hak-hak perempuan

## PENDAHULUAN
Era  modern  ini  banyak  isu-isu  kontemporer  yang  berkembang  dalam bidang  hukum,  terutama  bidang ahwal  al-syakhsiyyah ,  dan  itu  perlu pemecahan. Padahal wahyu yang turun, pada era nabi Muhammad saw, telah terhenti.  Al-Qur’an  telah  final,  tidak  ada  yang  perlu  ditambahkan  lagi. Demikian  Hadits  tidak  akan  ada  yang  muncul  lagi,  karena  Rasulullah  saw telah  wafat.  Sementara  persoalan  umat  manusia  dinamis,  terus  berkembang seiring  zamannya  dan  persoalan-persoalan  tersebut  tidak  semua  terekam dalam sumber-sumber hukum Islam.
Di  sisi  lain,  dalam  masyarakat  juga  masih  ada  persoalan  dalam menyimpulkan  pesan  teks-teks  suci,  yang  diakibatkan  dari  ketidaktepatan dalam  memahami  terjemah,  menafsirkan  atau  pesan  tersebut  sering  hanya difahami  dari  perspektif  laki-laki.  Akibatnya  akan  fatal  dalam  memahami pesan ayat suci, terlebih apabila hal itu digunakan dalam mengatasi problema masyarakat luas.
Dalam tradisi Islam, setiap permasalahan umat dalam hukum agama akan dicarikan  jawabannya.  Orang  yang  lebih  tepat  memberi  jawaban  atas persoalan agama adalah alim ulama, baik secara individual ataupun kelompok.
Di Indonesia sudah banyak ulama yang credible dalam membimbing umat dan dalam  memberikan  jawaban-jawaban  (fatwa)  atas  problematika  umat.  Hasil ketetapan hukum atau fatwa ulama ini yang sudah berlalu biasanya ada yang mengkompilasikan  dan  didokumentasikan  sebagai  rujukan  hukum-hukum Islam bagi masyarakat luas.
Dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, sebenarnya mempunyai sejarah panjang, hingga terbentuklah hukum yang mengatur khusus hukum keluarga Islam  ( Islamic  family  law ). Hukum  Keluarga  Islam  ini  menjadi  perhatian penting Negara dan merupakan kebutuhan dalam sistem hukum Negara, yang sudah terbentuk sejak era Belanda (melalui VOC). 1 Hukum Islam selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pada tahun 1991 berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 dinyatakan bahwa Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  mengatasi persoalan di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. 2
Hal  tersebut  bukan  berarti  permasalahan  hukum  keluarga  Islam  sudah final.  Dalam  praktiknya  di  masyarakat  masih  timbul  banyak  persoalan  baru dalam berbagai keragaman. Oleh itulah, untuk merespon persoalan-persoalan baru  umat  yang  terus  berkembang  tersebut  perlu  jawaban  segera.  Lembaga keagamaan di Indonesia yang sering merespons persoalan umat di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia, yang disingkat MUI. MUI, yang kini lebih menunjukkan  sebagai pelayan  umat  ( khadam  al-ummah ),  dibanding mendukung  pemerintah, selalu  mengeluarkan  fatwa-fatwa  atau  pandangan hukum yang fresh terkait persoalan masyarakat yang memerlukan pemecahan segera.
Namun,  selama  ini  MUI  kerap  dipandang  sebagai  lembaga  produk hukum yang konservatif dan kurang berpihak kepada perempuan. Di samping itu,  MUI  juga  tidak  jarang  menerbitkan  fatwa  yang  kontroversial.  Hal  ini sebagaimana  dikatakan  Martin  van  Bruneissen  pada  tahun  2005,  bahwa Muslim  di  Indonesia  memperlihatkan  titik  balik  gerakan  konservatif  pasca Suharto.  Bahkan,  menurut    Martin,  Fatwa  MUI  tersebut  terisnpirasi  dari tokoh-tokoh  Islam  radikal  yang  bergabung  di  MUI. 3 Demikian  Kikue
1 Warkum Sumitro, Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia,
(Malang: Setara Press, 2016), hlm.143
2 Malthuf Siroj, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), hlm. 167
3 https://www.matamatapolitik.com/analisis-apakah-mui-tak-dapat-direformasi- jangan-terlalu-yakin/ diakses pada 15 Maret 2021, pukul 12.14
Hamayotsu  juga  membaca  kecenderungan  yang  serupa.  Menurutnya ,  MUI after the end of the authoritarian rule has gained larger clout ti issue a number of  anti-liberal  and  anti-minority  fatwa  (Islamic  rulings ). 4 Oleh  karenanya,
MUI kadang menuai pro kontra dari masyarakat.
Tulisan  ini  akan  meneliti  fatwa-fatwa  MUI  terkait  hukum  keluarga. A pakah  fatwa-fatwa  MUI  selama  ini  sudah  mencerminkan maslahah bagi masyarakat,  bukan  hanya  adil  bagi  lelaki,  tetapi  juga  adil  bagi  perempuan? Kajian ini bertujuan untuk meneliti fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga dan  adakah  telah  memberi  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan, termasuk keterpengaruhan fatwa MUI dengan hukum yang berkembang dalam skala  lokal  dan  globalisasi  HAM  internasional.  Namun,  karena  fatwa  MUI dalam munakahat terlalu  banyak.  Maka  skop  kajian  ini  hanya  terbatas membahas tema nikah mut’ah, nikah wisata dan di bawah tangan.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  studi literature ( library research )  dengan  perspektif maṣlaḥah ,  yakni  dengan  mengumpulkan literatur-literatur atau pustaka yang terkait dengan tema kajian dan disajikan dalam  bentuk  naratif.  Metode  ini  merupakan  serangkaian  kegiatan  dengan pengumpulan data kepustakaan, melalui pembacaan terhadap tema-tema yang serupa, diteliti, dicatat dan kemudian diolah dengan menggunakan literature review . Selanjutnya diperdalam kajian teoritisnya dalam penerapannya terkait fatwa MUI dalam tema nikah mut’ah, nikah di bawah tangan dan nikah wisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Maṣlaḥah
Maṣlaḥah ( ةحلصم ) secara etimologis, bentuk masdar dari kata حلص , artinya baik atau manfaat. 5 Dalam kamus Lisān al ‘Arab dijelaskan berarti kebaikan yang  bermaksud  hilangnya  kerusakan  atau  kemadaratan. 6 Sementara  di  al-
4 Kikue Hamayotsu, Conservatism Turn? Religion, State, and Conflict in Indonesia,
Journal of Facific Affairs Volume87, No. 4 Desember 2014.
5 Cahyono, Eko, Undian Berhadish Perspektif Hukum Islam (Studi Maslahah Program Tabungan “Muamalat Berbagi Rezeki” di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang),
Skripsi Fakultas syariah , UIN Malang, 2012, hlm, 18
6 Ibn Manzȗr, Lisân al-Arab, (Beirut: Dâr Sâdir, 1994), Juz 2, Cet.III, hlm. 516
Munjȋd, maṣlaḥah adalah perbuatan-perbuatan manusia yang dapat membawa kebaikan dan memberi manfaat kepada diri sendiri serta orang sekitarnya. 7
Dalam Mukhtâr al-Sihah disebutkan bahwa maṣlaḥah adalah lawan dari muḍarat (bahaya). 8 Demikian juga dalam Mu’jām al Mustalahāt al- Alfāz al- Fiqhiyyah, maṣlaḥah adalah kebaikan ( al-khair ), yaitu lawan dari kerusakan. 9
Secara umum, dari segi bahasa, pengertian maslahah adalah sesuatu yang dapat  mendatangkan  kebaikan  atau  manfaat  pada  manusia.  Setiap  kebaikan atau manfaat yang dikaitkan kepada manusia dipandang sebagai maṣlaḥah.
Sedangkan secara terminologis, pengertian maṣlaḥah di sini diambil dari ta’rif para ulama klasik. Ternyata para ulama klasik ini belum ittifaq dalam pengertian maṣlaḥah , sehingga berbeda-beda pendapatnya hingga kurun ke- VII. 10 Namun mereka tidak mencampuradukkan antara yang maslahah dengan mafsadah. Misalnya, rumusan dari definisi yang disampaikan oleh Imâm Al- Gazâlî  (1111  M/505  H).  Menurut  Imâm  Al-Gazâlî, maṣlaḥah ialah  suatu penjagaan  terhadap  tujuan  Syara’.  Lebih  lanjut,  beliau  menyatakan  bahwa maṣlaḥah sebagai  suatu  pernyataan  terhadap  terwujudnya  manfaat  atau kebaikan dan menolak maḍarat. 11 Pendapat Imâm Al-Gazâlî ini sejalan dengan pendapat al-Khawarizmi: 12
م لا  ر مدا ِب  ل م ص  ل ح ِة م لا ح فا ظ مة ع ل م ى ق مص و ِد شلا ر ِع ِب ي د  ف ِع ا  ل فم ِسا ِد ع ِن ا ل  ل ِق
Definisi ini sungguh jelas, bahwa yang dimaksud dengan maṣlaḥah di sini adalah memelihara tujuan syara’ dengan menolak keburukan dari manusia . Maksud  Imâm  Al-Gazâlî  “terwujudnya  manfaat  dan  menolak kemudaratan”  di  sini  bukanlah  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  kehendak manusia, tetapi untuk mencapai tujuan Syara’ yang meliputi penjagaan agama, jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Hal  itu  karena  maslahah  menurut  manusia sering berdasarkan pentimbangan nafsu. Oleh itu, bagi Imâm Al-Gazâlî, setiap sesuatu perkara atau perbuatan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap
7 Al-Ab  Luwis  Ma’lūf  al-Yasu’î, al-Munjid  fi  al-Lugah  wa  al-Adab  wa  al-‘Ulūm , (Beyrūt: Matba‘ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX, hlm. 432.
8 Muḥammad Ibn Abȗ Bakr Ibn ‘Abd al-Qâdir al-Râzî, Mukhtâr al-Sihah , (Beirȗt: Dâr al Kutub al ‘Arabî, 1967M), Cet 1, hlm. 367
9 Mahmȗd ‘Abd al Raḥmân ‘Abd al Mun’im, Mu’jâm al Mustalahât al-Alfâz al- Fiqhiyyah maslahah , Juz 3, (Qâhirah: Dâr al Fadȋlah, 1999), hlm. 300 10 Mustafa Zaid, Al Maslaḥah fi Al Tasyrȋ‘ al Islâmȋ , (Mesir: Dâr al Yasar, 2006 M), Cet.3, hlm. 23 11 Abȗ  Ḥâmid  al-Ghazâlî, Al  Mustasfâ  min  ‘Ilm  al  Uṣul ,  ‘Abdullah  Mahmūd Muhammad Umar (Mutahqiq), (Beirut: Dâr al Kutub al ‘Ilmiyah, 2008), Cet. 1, hlm. 275
12 Al-Zuhaily, Wahbah, Ushul Fiqh al-Islamy, (Beyrut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 757.
maṣlaḥah .  Sebaliknya,  setiap  yang  menghilang  atau  merusak  maqasid  al- syariah yang lima tersebut, dipandang sebagai mafsadah. 13
Dasar  pemikiran  dari Imām  al-Gazālî  dan  al-Khawarizmi  inilah  yang menjadi acuan perspektif penulis dalam menganalisa materi fatwa MUI terkait hukum  keluarga  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan.  Sekali  lagi,  karena keterbatasan skop dalam artikel ini, maka penulis membatasi hanya kepada 3 tema dari fatwa MUI saja. Yakni tentang fatwa hukum nikah mut’ah, nikah sirri (di bawah tangan) dan nikah wisata.

## Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  badan  atau  lembaga keagaamaan  independen  yang  mewadahi  para  ulama  dan  cendekia  Muslim untuk membina, membimbing dan mengayomi masyarakat muslim di wilayah Indonesia. MUI dapat juga disebut sebagai lembaga fatwa Indonesia. Di sini eksistensi MUI bagi masyarakat Indonesia sangat signifikan, terutama dalam merespon permasalahan umat Islam yang selalu dinamis.
Fatwa MUI merupakan salah satu produk hukum Islam Indonesia, yang dihasilkan  dari  ijtihad  kolektif  para  pakar  hukum  Islam  (ulama)  Indonesia yang  dikeluarkan  untuk  merespon  sebuah  kasus.  Sejak  berdiri  pada  tahun 1975,  MUI  telah  memberikan  sejumlah  fatwa  dalam  berbagai  persoalan kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum keluarga.
Secara historis, sebelum terbentuk MUI, sebenarnya sudah ada lembaga fatwa  dari  organisasi  terbesar  di  Indonesia,  Muhammadiyyah  dan  NU. Lembaga  fatwa  Muhammadiyah  dinamakan Majlis  Tarjih Muhammadiyah dan  lembaga  fatwa  NU  dikenal  dengan Bahstul  Masail. Namun,  kedua lembaga ini masih mencirikan khas dan representasi dari pemikiran masing- masing organisasi tersebut. Ciri utama terbentuknya lembaga fatwa ini adanya polemic , pembahasan, perdebatan dan perselisihan di bidang khusus masalah khilafiyah  keagamaan.  Pada  awal-awal  tersebut  persoalan  fiqh  furuiyyah memang sering mendatangkan persoalan tersendiri bagi umat Islam. Persoalan hal-hal  furuiyyah  alam  beragama  sering  dipandang  sebagai  persoalan  yang serius.  Dalam  permasalahan  ini  setiap  orang  hanya  berpegang  kepada pendapatnya,  bahkan  terkesan  tidak  ada  toleransi  terhadap  pendapat  orang lain.
13 Abȗ Hâmid al-Ghazâlî, Al Mustasfâ min ‘Ilm al Usul , …. hlm. 275
Sejak Muktamar NU ke-I, pada tanggal 21 Oktober 1926 di Surabaya, fatwa telah lama dibudayakan di NU dan masih berlangsung pada Muktamar- muktamar berikutnya. Di samping itu, fatwa juga terjadi di forum Pengurus Besar Syuriah NU ke-I (1960) yang berlangsung di Jakarta, termasuk dalam Rapat  Dewan  Partai  NU  (  25  Oktober  1961)  di  Salatiga,  Keputusan  Munas Alim Ulama di Yogyakarta (30 Agustus 1981), dan beberapa keputusan lain dalam  tubuh  NU. 14 Sebenarnya  soal  berdiskusi  dan  mengeluarkan  fatwa  ini sudah mentradisi hingga lapisan bawah di pesantren-pesantren, yang diadakan para kyai dan santri yang kemudian diterbitkan dalam sebuah bulletin, Lailatul Ijtima’ Nahdlatul  Oelam .  Salah  satu  contoh  kasus  adalah  perdebatan  serius yang terjadi antara Kyai Murtadlo dari Tuban dengan Kyai Mahfudz dari Jawa Tengah  tentang  khutbah  Jum’at.  Jika  kyai  Murtadlo  menyatakan  bahwa khutbah Jum’at  tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka Kyai Mahfudz memperbolehkan hal tersebut. 15
Namun,  lembaga  tersebut  baru  dikukuhkan  secara  permanen  pada Muktamar NU ke-28 di P.P. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-28 November  1989  dengan  rekomendasi  tentang  pendirian  lembaga Bahsul Masa’il yang permanen yang digunakan untuk merespons persoalan mauqūf dan  kontemporer  yang  terus  berkembang.  Lembaga  ini  bermazhab  Syafi‟i. Kitab-kitab  atau  bahan  rujukannya  mayoritas  dari  kalangan  Syafi’iyyah seperti kitab ‘Iānah al-Ṭālibīn yang merupakan kitab penting dalam NU dan sudah  lama  menjadi  referensi  di  pesantren. 16 Adapun  sistem  pengambilan keputusan  hukum  dalam Bahtsul Masāil dikukuhkan  kembali  pada  forum Munas Alim Ulama pada 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung. 17
Adapun Majelis  Tarjih Muhammadiyah  pertama  diusulkan  pada Muktamar  Muhammadiyah  XVI  di  Pekalongan  tahun  1927.  Saat  Pimpinan Pusat  Muhammadiyyah  dijabat  oleh  KH.  Ibrahim  (1878-1934).  Selanjutnya
14 Tobibatussa’adah, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  2005:  Otoritas Keagamaan  versus  Liberalisme  Pemikiran  Islam  Pasca  Orde  Baru ,  Disertasi  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 87.
15 Sahal Mahfudz, Ba h tsul Masāil dan Istinbaṭ Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek. dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005), hlm. x-xi.
16 Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid,  I,175.  Lihat  juga  Sahal  Mahfudz, Ba h tsul  Masāil  dan  Istinbaṭ  Hukum  NU:  Sebuah Catatan Pendek., ….. , hlm. 3. 17 Sahal Mahfudz, Ba h tsul Masāil dan Istinbaṭ Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek. dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, ,….. hlm. 467-469.
baru diresmikan pada Muktamar XVII di Yogyakarta tahun 1928 dan dipimpin oleh  KH.  Mas  Mansur. 18 Kisah  mulanya Majlis  Tarjih ini  fokus  pada persoalan fiqh khilafiyyah, tetapi akhirnya membahas dinamika kontemporer seperti  masalah  sosial  dan  kedokteran.  Anggotanya  terdiri  dari  alim  ulama, dari kaum Hawa dan Adam. 19
Lembaga-lembaga fatwa dari dua organisasi besar di Indonesia tersebut telah  berperan  aktif  dalam  fatwa  dinamika  hukum  Islam  di  Indonesia. Keduanya  memiliki  perbedaan,  terutama  dalam  memandang  hal-hal  cabang fiqh (khilafiyah). NU dipandang di jalur Tradisionalis dan Muhammadiyyah di  jalur  modernis.  Namun  seiring  perjalanan  waktu,  anggapan  demikian semakin menipis dan sedikit memudar, sebab kaum Nahdliyin dalam bidang pemikiran sudah mulai memodernisasikan diri. 20 Lebih mengedepankan sikap tawasut , tawazun dan tasamuh , sehingga gap atau perbedaan di antara kedua organisasi ini semakin memudar.
Dalam catatan Atho Mudzhar, selain kedua lembaga besar tersebut juga berdiri lembaga fatwa yang berasal dari organisasi Islam lainnya. Seperti, Al- Irsyad lembaga yang didirikan oleh Ahmad Surkati dari Sudan dan Persatuan Islam (Persis) yang didirikan oleh Ahmad Hasan dari Singapura, yang berdiri sebelum  kemerdekaan.  Keduanya  dianggap  sebagai  organisasi  yang cenderung reformis skriptualis. Hal ini sejalan dengan Muhammadiyah baik dalam  hal  teologi  maupun  ajaran  Islam. 21 Hal  tersebut  kemudian  menjadi alasan bagi para ulama dan umara untuk membentuk sebuah lembaga fatwa dalam skala nasional, yang tidak sektarian. Maka pada pada tanggal 26 Juli 1975  pemerintah  mendeklarasikan  terbentuknya  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).  Lembaga  inilah  yang  paling  responsif  dalam  menanggapi  persoalan yang berkembang hingga dinamika kontemporer dewasa ini.

## Fatwa MUI dalam Munâkaḥat (Hukum Keluarga)
Di  tengah  pluralisme  hukum  pada  era  reformasi,  secara  umum  fatwa MUI  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  muslim  Indonesia.  Sifat  fatwa
18 Saefullah, KH. Mas Mansyur Sapukawat Jawa Timur, (Surabaya: Hikmah Press, 2005), hlm. x.
19 Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam….. Jilid,  III, 1064.
20 M.  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Sebuah  Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 edisi dwibahasa, ( Jakarta: INIS, 1993), hlm. 24-25 21 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia ,…., hlm. 24-25.
yang  tidak  memiliki  daya  ikat,  bersifat  kasuistik  telah  mendorong  adanya rekayasa social dalam penduduk Islam Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
Sejak  berdiri,  MUI  telah  berupaya  mengambil  peran  sebagai problem solver dalam masalah keluarga dengan cara mengeluarkan fatwa yang terkait masalah keluarga. Antaranya perkawinan campuran (1980), talak tiga dalam satu  majlis  (1981),  ‘ iddah wafat  (1981),  adopsi  anak  (1984),  prosedur pernikahan (1996), pengucapan sighat ta’lik talak pada waktu upacara akad nikah  (1996),  nikah  mut’ah  (1997),  pernikahan  beda  agama  (2005), pernikahan di bawah tangan (tahun 2005 dan 2008), hukum pencatatan nikah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2006) hukuman takzir  bagi  pelaku  zina,  RUU  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  Bidang Perkawinan  (2009), 22 nikah  wisata  (2010),  kedudukan  anak  hasil  zina  dan perlakuan terhadapnya (2012).. 23
Meskipun  fatwa  MUI  ini  tidak  mengikat  karena  tidak  mengandung kekuatan  hukum,  tetapi  fatwa  MUI  telah  memberikan  pengaruh  terhadap pemahaman agama dan kehidupan masyarakat di Indonesia. MUI bagaimana pun  dipandang  oleh  sebagian  masyarakat  Muslim  dan  pemerintah  sebagai corong  agama,  terlebih  MUI  tidak  berafiliasi  ke  partai  politik  atau  pun  ke organisasi  kemasyarakatan  dan  keagamaan  tertentu.  Maka  bagi  sebagaian masyarakat  Indonesia,  fatwa  MUI  merupakan  suatu  kebenaran  yang  harus disikapi, diterima, bahkan direalisasikan secara taken for granted .

## Fatwa MUI tentang Pernikahan Mut’ah
Dewan  Pimpinan  Pusat  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa  terkait  nikah mut’ah  pada  tahun  1997.  Fatwa  tersebut  dikeluarkan  dengan memperhatikan: 24
(1) Surat Sekjen Departemen Agama RI nomor: BVI/4PW.01/4823/1996, tentang “perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut’ah”.
(2) Surat DPP Ittihadul Muballighin nomor: 35/IM/X/1997 Oktober 1997, Oktober
22 Ma’ruf Amin dkk., Himpunan  Fatwa  MUI  sejak  1975, (Jakarta:  Erlangga,  2011), Majelis Ulama Indonesia.
23 DP MUI, Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Wisata , ditetapkan di Jakarta pada  25- 28 Juli 2010M/13-16 Sya’ban 1431 H, nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
24 DP MUI, Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut’ah , ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H., hlm. 350-355
1997, tentang  “Keputusan Bahtsul Masail” yang tertanggal pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain, nikah mut’ah.
(3). Makalahnya Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML berjudul Hukum Nikah Mut’ah dan makalah KH.Ma`ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari yang bertema  “Mencermati  Hukum  Nikah  Mut’ah”.  Makalah  ini disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut’ah.
(4). Usul dan pendapat serta saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa
MUI pada tanggal 25 Oktober 1997.
Biasanya fatwa dikeluarkan untuk merespon keadaan dan hasil fatwa juga  merupakan  bagaian  dari  berbagai  pertimbangan.  Fatwa  ini dikeluarkan  pada  tahun  1997,  karena  pertimbangan  keadaan  atau  realita berikut ini:
(1) Nikah  mut’ah  kebelakangan  itu  mulai  marak  dipraktikkan  oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum muda.
(2) Bahwa  praktik  nikah  mut’ah  tersebut  telah  menimbulkan keprihatinan,  keresahan  dan  kekhawatiran  bagi  mayoritas masyarakat.  Seperti  para  orang  tua,  kyai,  pendidik,  tokoh masyarakat,  dan  umat  Islam  Indonesia  pada  umumnya,  serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.
(3) Bahwa  sebagian  besar  masyarakat  Islam  Indonesia  adalah penganut aliran Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang menolak paham  Syi`ah  secara  umum  dan  ajarannya  tentang  nikah  mut’ah secara khusus.
(4) Bahwa atas dasar itu semua, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut’ah oleh MUI.
Dasar fatwa MUI ini merujuk kepada dalil-dalil otoritatif dari masadir al- Ahklam ,  baik  al-Qur’an  maupun  hadits.  MUI  telah  memberi  fatwa  bahwa hukum bentuk pernikahan mut’ah adalah haram dengan merujuk kepada dalil- dalil yang digunakan sebagai dasar hukum oleh jumhur ulama, antara lain: 25
(i) Firman Allah SWT :
25 DP MUI, Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut’ah , ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H., hlm. 350-355
( ن ومظِفا ح  مِهِج وًرمفِل  ممه  ن يِذ لا و ۵

## مر ـي غ  ممه ـنِإ ـف  مِِنِ ا يْ أ  ت ك ل ما م و أ  مِهِج او ز أ ى ل ع  لاِإ )
(   يِْم ومل م ۶ )
“Dan  (diantara  sifat  orang  mukmin  itu)  mereka  memelihara kemaluannya  kecuali  terhadap  isteri  atau  jariah  mereka:  maka sesungguhnya  mereka  (dalam  hal  ini)  tiada  tercela” (QS.  Al- Mukminun [23]: 5-6).
Menurut MUI, ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa hubungan seksual  hanya  dibolehkan  kepada  perempuan  yang  berkedudukan sebagai  istri  (atau jariah ).  Sedangkan  perempuan  yang  dipilih dengan  jalan  nikah  mut’ah  tidak  berkedudukan  sebagai  istri  (atau sebagai jariah ). Ia bukan jariah , karena akad mut’ah itu bukanlah akad  nikah.  Hal  itu  dapat  ditunjukkan  dengan  beberapa  alasan sebagai berikut:
1) Akad mut’ah tidak menjadikan saling mewarisi. Sedangkan akad nikah menjadi sebab saling mewarisi harta.
2) Iddah nikah  daim  sudah  jelas  ketentuannya  dalam  al-Qur’an,
sementara iddah mut’ah hanya separohnya.
3) Dengan akad nikah menjadi  berkuranglah hak seseorang dalam berpoligami  beristeri   empat.  Sedangkan  nikah  mut’ah  tidak dipandang beristri.
4) Dengan melakukan mut’ah,  seseorang tidak dianggap menjadi muhsan , karena perempuan yang dinikahi dengan jalan mut’ah tidak berstatus sebagai istri (atau jariah ).
Orang-orang  yang  melakukan  mut’ah  termasuk  di  dalam firman Allah berikut ini:
ن ومدٰع لا مممه  كِٕى ۤ ٰلوما ف  كِلٰذ  ء ۤا ر و ىٰغ ـت ـبا ِن م ف
“Barang siapa mencari selain dari pada  itu,  maka  mereka  itulah orang yang melampaui batas” (QS. al-Mukminun [23]: 7
(ii) Hadits Nabi saw:
1. Hadits-hadits  yang  menjelaskan  bahwa  nikah  mut’ah dibolehkan  telah  di- nasakh ;  antara  lain  Rasulullah  SAW
bersabda:
كِل ٰذ مرح دق الله نإو ءاـسنلا نم عاتمتسلإا في مكل تنذأ تنك دق نيإ سانلا اهي  ي أئيش نهومتيتأامم اوذختألاو هليبس لخيلف ءيش نهنم هدنع ناك نمف ةمايقلا موي لىإ
)ملسلا هاور(
“Wahai  manusia,  aku  pernah  membolehkan  kamu  melakukan (nikah)  mut’ah  dengan  perempuan.  Kemudian  Allah  telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih  ada  yang  memiliki  perempuan  melalui  jalan  mut’ah, maka  hendaklah  ia  melepaskannya  dan  janganlah  kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR Muslim)
Dalam Hadits, yang diriwayatkan oleh Aḥmad dan Muslim dari  ar-Rabi’  bin  Sabrah  al-Juhani  dari  ayahnya  (Sabrah),  ini sangat jelas menunjukkan bahwa nikah mut’ah telah di- nasakh dan menjadikan hukumnya haram untuk selamanya.
2. Hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dari  Salamah  bin Akwa’: الله لوسر صخر – ىلص ملسو هيلع الله - طوأ ماع ةعتلا في سا اهنع ىنِ ثم ثالاث )ملسم هاور(
“Rasulullah  SAW  pernah  memberikan  kelonggaran  ( rukhsah ) pada  tahun  Auṭas  mengenai  mut’ah  selama  3  (tiga)  hari, kemudian beliau melarangnya”. (HR Muslim). Kata صخر dalam hadist tersebut  dapat difahami bahwa mut’ah itu pada  dasarnya dilarang,  kemudian  dibolehkan   sebagai rukhsah .  Hal  ini menunjukkan  bahwa rukhsah ( صخر )  tersebut  adalah  karena ḍarurat. Setelah hilang darurat,  kembali haram lagi  sebagaimana diketahui dari perkataan “ اهنع ىنِ ثم “ dalam hadist tersebut.
a) Nikah  mut’ah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  persyari`atan pernikahan daim , yaitu untuk melahirkan keturunan ( لسانتلا ) dan mewujudkan keluarga sejahtera .
b) Praktik nikah mut’ah melanggar peraturan Undang-Undang
Negara  Republik  Indonesia  (antara  lain  UU.  Perkawinan
Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, taat peraturan perundang-undangan perwujudan dari taat kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara lain:
- Firman Allah:
“Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu...” (QS. an-Nisa [4]: 59)
- Kaidah Fiqhiyah: مكح مكالحا مازلإ عفريو فلالا
“Keputusan  hakim  atau  pemerintah  itu  mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.
Atas dasar beberapa pertimbangan dan dalil  tersebut,  MUI memutuskan hukum  nikah  mut’ah  adalah  haram.  Bagi  pelaku  pernikahan  mut’ah  harus dihadapkan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan  tersebut  ditetapkan  pada  25  Oktober  1997/22  Jumadil  Akhir 1418 H di Jakarta. Sejak tanggal tersebut hingga hari ini MUI belum pernah merubah konten fatwa tersebut. Artinya, fatwa tersebut masih berlaku hingga saat ini. 26

## Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan
Ketika  marak  nikah  sirri  atau  di  bawah  tangan,  MUI  kemudian meresponnya  dengan  mengeluarkan  fatwa.  Apa  yang  dimaksud  nikah  di bawah tangan dalam fatwa ini adalah pelaksanaan pernikahan dengan semua rukun  dan  syarat  terpenuhi,   namun  tanpa  pencatatan  resmi  di  instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan hukum pernikahan di Negara ini. Istilah ini kadang dikenal masyarakat dengan nikah sirri.
Terkait  hukum  nikah  sirri,  Dewan  Pimpinan  Pusat  MUI  telah mengeluarkan  fatwa  pada  tahun  2008.  Fatwa  tersebut  dikeluarkan  dengan memperhatikan: 27
a. Bahwa praktek nikah yang tidak dicatatkan telah terjadi di masyarakat. praktik  pernikahan  ini  jelas  bertentangan  dengan  undang-undang
26 DP MUI, Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut’ah , ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H., hlm. 350-355
27 DP MUI, Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan , ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadlan 1429 H., hlm. 528-532
pernikahan. Pernikahan jenis ini tidak jarang menimbulkan dampak buruk ( maḍarrah ) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;
b.  Bahwa  hasil  Ijma  Ulama  Komisi  Komisi  Fatwa  se-Indonesia  pada tanggal, 28 Rabi’ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M tentang hukum nikah sirri;
c.  Bahwa  oleh  karena  itu,  MUI  memandang  perlu  menetapkan  fatwa tentang nikah di bawah tangan ini untuk dijadikan pedoman.
Adapun  dasar  hukum  ketetapan  fatwa  MUI  tersebut  berdasarkan kepada sumber hukum Islam:
1. Firman Allah swt dalam al-Qur’an: ( ١ ) و ِهِتٰ يا ء  نِم ٓۦ ًة  حْ ر و ًة د و م ممك ن ـي ـب  ل ع ج و ا ه ـي لِإ اومنمك س تِل اًجٰ و ز أ  ممكِسمفن أ  نِِّم ممك ل  ق ل خ  ن أ ۚ نومر ك ف ـت ـي ٍم و قِِّل  ٍتٰ ياٰ لَ  كِلٰ ذ  ِفِ  نِإ
Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaanNya  ialah  Dia  menciptakan umutkmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa saling kasih dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21
Firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 59
( ٢ ) ممك نِم ِر م  لَا  ِلِومأ و   لومس رلا اومعيِط أ و   للَّا اومعيِط أ اومن مآ  نيِذ لا ا هُّـي أ  يَ ۖ نِإ ف
ِم و ـي لا و ِ للَِّب  نومنِم ؤمـت  ممت ـنمك  نِإ  ِلومس رلا و ِ للَّا   لىِإ مهوُّدمر ـف ٍء ي ش  ِفي  ممت ع زا ن ـت
ِخ  لْا ِر ۖ ًلايِو  تأ من س ح أ و ٌر ـي خ  كِلٰ ذ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil amri di antara kamu.Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya. Jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  Kemudian.  Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2. Hadits Nabi saw: ع  ل  ي مك م ِب سل م ِع و طلا عا ِة و ِإ ن مو  ِِّلِ يِش ب ح ٌد ب ع  ممك ي ل ع (i). “Diwajibkan  atas  kalian  untuk  mendengarkan  dan  taat  (kepada pemimpin)  sekalipun  kalian  dipimpin  oleh  seorang  budak  dari habasyah”
(ii). “Wanita  itu  (boleh)  dinikahi  karena  empat hal:  (1)  karena hartanya  (2)  karena  keturunannya  (3)  karena kecantikannya  (4) karena  agamanya.  Maka  hendaklah  kamu  berpegang  teguh  (pada perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (muttafaq alaih).
ٍةا شِـب و ل و  ِلِ و أ
(iii). “Laksanakanlah  walimah  (atas  pernikahan) sekalipun  hanya dengan menyembelih kambing” (HR. Al-Bukhari) . 28 أ  ع ِنل مو ِِّنلاا اك ح او ِرض مب عاو ل ِِّفُّدِلب ِه ي
“Umumkanlah  pernikahan,  lakukanlah  pernikahan  di  masjid  dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)”. (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan al-Turmudzī) . 29

## 3. Qaidah Fiqhiyyah
رارضلاو ررضلا
“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan.

## بلج ىلع مدقم دسافلاءرد
Menolak  kemafsadatan  (kerusakan)  lebih  didahulukan  dari  pada menarik kemaslahatan, dan qaidah sad al-dzariah.
Fatwa MUI juga memperhatikan pendapat Imam Nawawi al-Bantani: تناك نإ زئابج بجوأاذإو ,بجو بحتسبم بجوأاذإو هبوجو دكتأ بجاوب ماملإا بجوأاذإ بجو ناخدلا برش كترك ةماع ةحلصم هيف
28 Shahīh al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan III, juz 5, hadis nomor 4858, 1979
29 Ibn Hajar al-’Asqalānī, Fath al-Bārī, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), juz 9, hlm. 226
Berdasarkan dasar dalil di atas, Fatwa MUI menetapkan hukum nikah di bawah tangan adalah sah, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi hukumnya menjadi haram apabila terdapat madarat. Maka, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada intansi berwenang, kemudian mempunyai buku nikah, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau madarat ( sadd  li  al-dzariah ).  Hasil  fatwa  tersebut  ditetapkan  di  Jakarta  pada  10 Ramadan 1429 H/17 September 2008 M oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. 30

## Fatwa MUI tentang Nikah Wisata
Pada tahun 2010, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan hukum nikah wisata.  Dalam  ketetapan  fatwa  ini  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud pernikahan  wisata adalah  sebuah pernikahan  yang diniatkan dalam akadnya untuk sementara, meskipun syarat-rukun nikah telah terpenuhi. Jadi pelaksaan pernikahan  ini  bukan  untuk  selamanya,  tetapi  hanya  untuk  memenuhi kepentingan  (bersenang-senang)  selama  dalam safar (perjalanan  jauh)  atau melancong.
Fatwa  tersebut  dikeluarkan  dengan  beberapa  pertimbangan  sebagai berikut: 31
a.  Bahwa  di  tengah  masyarakat  saat  ini  muncul  praktik  pernikahan  yang dilakukan  seseorang  ketika  dalam  bepergian,  dikenal  dengan  istilah “nikah wisata”;
b. Bahwa atas dasar  realita tersebut,  masyarakat  bertanya-tanya mengenai hukum praktik “nikah wisata”;
Atas  dasar  kedua  poin  tersebut,  MUNAS  VIII  MUI  memandang  perlu menetapkan fatwa tentang “nikah wisata” sebagai pedoman. Fatwa tersebut diputuskan berdasarkan dalil dari sumber hukum Islam:
1. Berdasarkan beberapa Firman Allah swt: ( ١ ) ( ن ومظِفا ح  مِهِج وًرمفِل  ممه  ن يِذ لا و ۵ ) يِْم ومل م مر ـي غ  ممه ـنِإ ـف  مِِنِ ا يْ أ  ت ك ل ما م و أ  مِهِج او ز أ ى ل ع  لاِإ ( ۶ ) ن ومدٰع لا مممه  كِٕى ۤ ٰلوما ف  كِلٰذ  ء ۤا ر و ىٰغ ـت ـبا ِن م ف
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri- isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka
30 DP MUI, Fatwa MUI no. X tentang Nikahdi Bawah Tangan , ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadlan 1429 H., hlm. 528-532
31 DP MUI, Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata , ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H.
dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka  itulah  orang-orang  yang  melampaui  batas.” (QS  al-Mu’minun [23]: 5 – 7)
( ٢ ) ِهِتٰ يا ء  نِم و ٓۦ ًة  حْ ر و ًة د و م ممك ن ـي ـب  ل ع ج و ا ه ـي لِإ اومنمك س تِل اًجٰ و ز أ  ممكِسمفن أ  نِِّم ممك ل  ق ل خ  ن أ ۚ ِفِ  نِإ نومر ك ف ـت ـي ٍم و قِِّل  ٍتٰ ياٰ لَ  كِلٰ ذ
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS ar-Rum [30]: 21) ( ٣ ) ا ممهنِم  ث ب و ا ه جو ز ا هنِم  ق ل خ و ٍة دِحا و ٍسف ن نِِّم ممك ق ل خ ىِذ لا مممك ب ر اومق ـتا مسا نلا ا هُّـي اـ ۤ ٰي ًءا سِن و اًيرِث ك  ًلاا جِر ۚ ما حر لاا و هِب  نومل ءا س ت ىِذ لا  ِّٰللَّا اومق ـتا و ۚ اًبيِق ر ممكي ل ع  نا ك  ِّٰللَّا  نِا
Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmy dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  istrinya;  dan daripada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan perempuan  yang  banyak  dan  bertaqwalah  kepada  Allah  yang  dengan nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain.  dan  peliharalah hubungan  silaturrahim,  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan mengawasimu (QS an-Nisa [4]: 1).
2. Hadits Nabi saw: 32 ( ١ ) ى ه ـن ملسو هيلع الله ىلص بي نلا  ن أ : ل اق هنع الله ىضر يل ع  ن ع ِن ع حاكن موي  ة ع ـتمم لا ةِيل ه  لَا ِم ومملح  نِع  و  ر ـب ـي خ
Dari Ali bin Abi Țalib ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang nikah mut’ah pada perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan,” (Muttafaq Alaih)
32 DP MUI, Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata , ditetapkan di Jakarta pada 25- 28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H.
( ٢ ) ع ن سايإ نب ةملس نع هيبأ لاق : صخر لوسر الل ملسو هيلع الله ىلص ثالاثةعتلا في ساطوأ ماع – ميَأ ةثلاث يأ - )ملسم هاور( اهنع ىنِ ثم
Dari  Iyas  bin  Salamah  dari  ayahnya  ia  berkata,  “Rasulullah  Saw. memberikan keringanan (rukhshah) pada tahun Authas untuk melakukan mut’ah  selama  tiga  hari  kemudian  melarang  praktek  tersebut,” (HR Muslim).
( ٣ )
اذإف ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىلع تودغ :لاق هيبأ نع نيهلجا ةبرس نب عيبرلا نع ادنسم ماقلاو نكرلا يْب مئاق وه :لوقب ةبعكلا لىإ هرهظ
ِع ات مِت سلاب مكترمأ  ِِّنيِإ مسا نلا ا ه ـي أ  يَ
ٌء ي ش  نمه ـنِم مه د نِع  ن اك  ن م ف ,ةمايقلا موي لىإ مكيلع اهمرح دق الله نإو لاأ,ِءا سِِّنلا هذه  نِم )ملسم هاور( ًائ ي ش  نمه وممت ي ـتآ ا ِمم ا ومذمخ  تأ   لا ,مه ل ـيِب س ِل خمي ل ـف
Rabi’ bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata, “Saya pergi hendak menghadap
Rasulullah Saw., namun beliau sedang berdiri antara rukun (Yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka’bah seraya bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian  untuk  istimta’  dari  para  perempuan  ini.  Ketahuilah, sesuangguhnya  Allah  SWT  sungguh  telah  mengharamkan  atas  kalian hingga  hari  Kiamat.  Siapa  saja  yang  masih  memiliki  perempuan- perempuan  tersebut  hendaknya  melepaskannya.  Jangan  ambil  sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka ,” (HR Muslim(
Demikian juga sebuah hadits berikut ini yang melarang nikah mut’ah:
Dari  Ali  Karramallahu  Wajhah  bahwa  Rasulullah  Saw  melarang  untuk melakukan nikah mut’ah dan untuk  memakan daging  keledai piaraan,” (Muttafaq ‘Alaih).
3. Ijma’
Ulama’ sepakat (ijma’) mengatakan bahwa hukum nikah mut’ah adalah haram  untuk  selamanya,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Kitab Fathul Qodir , 33 dan kitab-kitab fiqh lainnya. 34

## 3. Atsar Sahabat
Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaṭṭab suatu saat naik mimbar, kemudin membaca hamdalah serta memuji Allah kemudian berkata, “Bagaimana urusan  sekelompok  orang  yang  melakukan  nikah  mut’ah  padahal Rasulullah saw telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melakukan mut’ah kecuali saya rajam dengan batu. Diriwayatkan bahwa  Umar  bin  Khaṭṭab  berkata,“Sesungguhnya  Rasulullah  Saw. memberi izin mut’ah selama tiga hari saja kemudian mengharamkannya.
Demi  Allah,  saya  tidak  mengetahui  satupun  laki-laki  yang  melakukan mut’ah, sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu,” (HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih). 35
Keputusan  dibuat  dengan  memperhatikan  fatwa  MUI  tentang  nikah mut’ah yang ditetapkan pada 25 Oktober 1997/22 Jumadil Akhir 1418 H di Jakarta.  Selain  itu  fatwa  MUI  ini  juga  memperhatikan  pendapat  dan  saran peserta  MUNAS  VIII  MUI  tanggal  27  Juli  2010.  Fatwa  MUI  menetapkan hukum  nikah  wisata  haram,  karena  merupakan  nikah muaqqat (sementara). Nikah wisata merupakan salah satu bentuk nikah mut’ah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2010/13 Sya’ban 1431 H oleh Komisi C Bidang Fatwa MUI.

## ANALISIS FATAWA MUI TENTANG NIKAH MUT’AH, DI BAWAH TANGAN DAN NIKAH WISATA PERSPEKTIF MASLÂHAH
Dari segi pengertiannya, nikah mut’ah di Indonesia dapat juga disebut nikah kontrak.  Disebut  dikah kontrak  karena akad  pernikahannya  dilakukan antara  kedua  mempelai  dengan  kontrak  (perjanjian)  dalam  batas  waktu tertentu saja dengan pemberian sesuatu yang berharga sebagai mahar. Ciri ini juga sama dalam pernikahan wisata. Pernikahan jenis ini dalam fiqh disebut nikah muaqqat, yaitu  akad  nikah  yang  terbatas  dalam  waktu  sementara.
33 Ibnu al-Humam, Fathul Qodir, (t.t: t.p., t.th), jil. 3, hlm. 246 – 247 34 DP MUI, Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata , ditetapkan di Jakarta pada 25- 28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H.
35 DP MUI, Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata , ditetapkan di Jakarta pada 25- 28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H.
Apabila masa (kontrak) telah habis, secara otomatis perpisahan ( furqah ) jatuh dengan sendirinya tanpa ada kata ‘ thalaq’ atau warisan. Ini sungguh problem yang  nyata.  Meskipun  demikian,  apabila  dikehendaki,  batas  masa  kontrak pernikahan  jenis  ini  dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kesepakatan  antara kedua pihak. 36
Pengertian  mut’ah  ( ةعتم )  dari  bahasa  Arab,  yang  artinya  antara  lain bersenang-senang. Pengertian ini seirama dengan makna mut’ah ( ةعتم ) dalam firman Allah swt berikut ini: 37
ًة ض يِر ف  نم لَ ا ومضِر ف ـت  و ا  نمه وُّس  تَ   لِ ا م  ء ۤا سِِّنلا مممت ق ل ط  ن ِا  ممك ي ل ع  حا نمج   لا ۖ ِعِس ومم لا ى ل ع  نمه ومعِِّت م و همر د ق ِِتر قمم لا ى ل ع و همر د ق ۖ ِف ومر ع م لِب اًعا ت م ۖ يِْنِس حمم لا ى ل ع اًّق ح Dalam ayat tersebut ada نمه ومعِِّت م seakar dengan mut’ah ( ةعتم ). Mut’ah di sini berarti berkumpul, bersenang-senang dengan bersenggama bersama istri, dan pemberian dari suami kepada istri. 38
Sedangkan  proses  pernikahan mut’ah ( ةعتم )  ada  perbedaan  pendapat.
Menurut MUI, proses nikah mut’ah tidak sama dengan akad pernikahan pada umumnya ( nikah daim ). Akad nikah mut’ah yang terjadi itu bukan akad nikah, dengan  alasan  akad  nikah  menjadi  sebab  saling  mewarisi.  Sementara  akad mut’ah , tidak ada.
Sementara dari beberapa sumber menjelaskan bahwa proses nikah mut’ah itu seperti akad nikah daim . Antaranya ada  calon kedua pengantin, ada ijab qabul , mahar, penghulu dan bahkan kadang ada beberapa saksi. Saksi ini pun umumnya  dari  orang  terdekat  saja.  Namun  perbedaan  jenis  nikah  ini  jelas terletak kepada adanya kesepakatan menikah hanya dalam waktu tertentu saja, misalnya,  hanya  sehari  semalam,  atau  beberapa  hari  saja  atau  lebih  sesuai dengan yang disepakati, termasuk tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).  Pernikahan  jenis  ini  terkesan  ‘main-main’,  tidak  serius  dan  hanya
36 Al  Harist,  Khairul .  Praktek  Pelaksanaan  Nikah  Mut’ah  di  Desa  Tugu  Utara, Kecamatan Cisarua Bogor, skripsi S-1 Syariah, 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 4
37 Q.S. al-Baqarah [2]: 236
38 Sapiuddin Shidiq, Fikih Kontemporer , (Jakarta: Prenada, 2019), cet. III, hlm. 67
untuk urusan kenikmatan sesaat, tidak untuk meraih kebahagian rumah tangga yang langgeng ( daim ) dan sakinah mawaddah wa rahmah . 39
Dalam buku putih Mazhab Syiah dijelaskan bahwa bahwa nikah mut’ah ada  beberapa  persamaan  dengan  nilah daim (umumnya).  Selain  sudah disebutkan di atas, masih ada lagi, misalnya, status atau hubungan nasab anak dengan  ayah  biologisnya  tidak  bisa  hilang. 40 Hanya  saja  realitanya  tidak demikian, karena biasanya setelah kontrak habis, maka hubungan suami istri seketika  putus.  Pasca  perpisahan  inilah  yang  tidak  dapat  dipastikan tanggungjawab  dari  laki-laki,  apabila  ternyata  istrinya  dari  hasil mut’ah tersebut hamil. Hubungan mereka tidak terikat lagi. Terlebih apabila si laki- laki itu adalah orang jauh atau luar negeri. Para perempuan ini juga tidak dapat menuntut  apa-apa,  dikarenakan  pernikahan  mereka  tidak  dicatatkan. Menjadikan  kebanyakan  para  perempuan  ini  akhirnya  membesarkan  anak hasil mut’ah tersebut  secara  mandiri.  Dari  tinjauan  perspektif maṣlaḥah maupun perspektif gender, keadaan ini tentu tidak adil bagi  perempuan dan anak tersebut.
Selain itu, mahar dari pernikahan mut’ah tidak dirincikan, juga tidak ada ketentuan kewajiban nafkah zahir ke atas perempuan, hingga waktunya tiba. Apabila  waktu  kontrak  telah  habis, iddah nikah mut’ah hanya  separoh  dari nikah daim (hanya  2  kali  masa  haid). 41 Ini  sungguh  ketentuan  hukum  yang sembronoh , tidak ada dasar hukumnya dalam maṣâdir al-ahkam Islam.
Demikian  juga  dengan  nikah  wisata,  apabila  ditinjau  dari  tujuan  dan pelaksanannya yang hanya untuk main-main dan dalam waktu yang terbatas, maka nikah wisata adalah mirip dengan nikah mut’ah, sebagaimana dijelaskan dalam  fatwa  MUI.  Pernikahan  jenis  ini  dalam  pelaksanaannya  sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan, maka ini tergolong nikah sirri (nikah di bawah tangan). Ketiga bentuk pernikahan tersebut dalam fatwa MUI sudah jelas hukumnya masing-masing.

## Tinjauan Hadits tentang Nikah Mut’ah
Pelaksanaan  nikah mut’ah pada  era  Rasulullah  saw  ini  dipraktikkan sebelum stabilnya Islam, Islam belum tersebar luas dan praktik tersebut hanya
39 K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah , Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8 (2), 2018, hlm. 255
40 Tim Ahlul Bait Indonesia, Buku Putih Mazhab Syiah, (Jakarta: Dewan PP ABI, 2012),hlm. 75-79
41 Tim Ahlul Bait Indonesia, Buku Putih Mazhab Syiah ,….., hlm. 75-79
sebentar  saja.  Dasar  ini  mengacuh  kepada  beberapa  hadits  yang  telah disebutkan  di  atas.  Hadits-hadits  tersebut  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan Muslim.
Sejarah  mencatat  peristiwa  pembolehan  nikah mut’ah terjadi  ketika peristiwa Fath  al-Makkah pada  tahun  8  H/630  M.  Harus  difahami  bahwa bentuk  nikah mut’ah dibolehkan  ketika  itu  tidak  untuk  umum,  tetapi  pada keadaan  yang  sangat  mendesak. 42 Dalam  hal  ini  Yusuf  al-Qardlawi menjelaskan, bahwa rahasia nikah mut’ah diperbolehkan pada waktu tersebut, karena umat Islam ketika itu berada pada “masa transisi” dari era Jahiliyyah ke ajaran Islam. Di mana pada era Jahiliyyah, perzinaan membudaya di mana- mana.  Dengan  adanya  akad  nikah  itu  dipandang  masih  lebih  baik,  daripada zina, walaupun tujuannya hanya untuk urusan seksual belaka. Ketika itu Islam baru saja didakwakan oleh Rasulullah dan belum tersebar luas. Demikian juga dengan para umat Islam baru sedikit secara kuantitas, itupun masih belum kuat imannya.
Memahami redaksi hadits tersebut, tidak bisa lepas dari kondisi  sosial ketika  itu.  Masyarakat  Arab  Muslim  masih  sangat  sedikit,  mereka  juga berangsur-angsur dan pelan-pelan dianjurkan untuk mengikis adat jahiliyyah . Nabi  Muhammad  saw  pun  tidak  secara  spontan  merombak  seluruh  adat budaya  Arab  dari  adat  Jahiliyyah.  Adapun  nikah muaqqat ketika  itu dibolehkan  juga  hanya  dalam  kondisi  khusus  saja,  artinya  tidak  digunakan untuk  semua  keadaan  dan  tidak  berlaku  bagi  semua  orang. Asbab  al-wurud hadits  tersebut  menunjukkan  bahwa  beberapa  sahabat  sedang  berada  dalam kondisi berjihad, tidak bermukim bersama keluarga. Jadi, Rasulullah saw telah berusaha mencarikan jalan keluar persoalan yang dihadapi para Sahabat yang terjepit  dalam  sebuah  kondisi  jauh  dari  keluarga  mereka  dan  tidak  dapat kembali sesaat ke rumah masing-masing. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang,  era  itu  belum  ada  kendaraan  dengan  teknologi  canggih  dan  bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. 43
Keadaan  semacam  itu  oleh  banyak  ulama  dipandang  sebagai  kondisi darurat.  Ada  kaidah  fiqhiyyah  yang  popular  berbunyi:
متا ر ومر ضلا مت ِب ي مح مظ ح م لا و  ر تا ( kondisi  darurat  membolehkan  sesuatu  yang  diharamkan ).  Kondisi  darurat
42 Muhammad  Husain  Fadlullah,  2000, Dunia  Wanita  dalam  Islam, terjemahan Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera), hlm. 255
43 K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah , Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8 (2), 2018, hlm. 254
yang dimaksud di sini sudah jelas, yaitu di medan jihad yang lama dan jauh dari keluarga. Apabila dilarang menikah muaqqat (sementara) dengan wanita- wanita di sekitar medan jihad yang jauh tersebut, para sahabat dikhawatirkan justru terjerumus ke lembah dosa zina.
Merujuk kepada dasar argumentasi di atas, jika bisa dianalogikan bentuk keharaman nikah mut’ah dan nikah wisata ini adalah karena tidak muabbad . Hukum  haramnya  juga  tidak  seperti  haramnya  menikah  dengan  saudara kandung. Bisa jadi hukumnya seperti bentuk hukum haramnya makan daging binatang  buas  atau  daging  babi  yang  haram  dimakan,  tetapi  menjadi  boleh dimakan untuk menghindari mati kelaparan. Namun, keadaan tersebut berlaku kaidah اه ردقب ردقت تارورضلا . Artinya, melakukan perkara yang dilarang karena darurat  tidak  boleh  melampaui  batas,  tetapi  hanya  sekedarnya  untuk menghindarkan  madarat.  Tidak  boleh  makan  sepuas-puasnya,  tetapi  hanya untuk menghindarkan kebinasaan diri. Kaidah tersebut hakikatnya membatasi menusia agar tidak berlebih-lebihan melakukan perkara haram dalam kondisi darurat.  Kadar  darurat  itu  diukur  hanya  untuk  sekedarnya,  setelah  keadaan darurat  itu  hilang,  maka  hukum  kembali  kepada  asalnya.  Inilah  yang  telah dilakukan  oleh  Rasulullah  ketika  memutuskan  hukum  nikah  mut’ah diperbolehkan  di  medan  perang  sekali  saja  ketika  itu,  karena  kondisi  dan lokasi medan perang yang jauh dari wilayah istri dan keluarga para sahabat. Sedang mereka yang ikut perang adalah para sahabat yang masih muda. Hal ini untuk menghindarkan perzinaan. Namun, setelah itu dilarang selamanya.
Maka  dihalalkan  nikah muaqqat pada  waktu  itu  adalah  dalam  rangka untuk menguatkan hati para sahabat yang berjihad dan tetap dalam membela agama Allah. Meskipun bisa saja Rasulullah saw memerintahkan para sahabat yang  ikut  berjihad  untuk  melakukan  puasa,  agar  dapat  menahan  syahwat. Namun,  hal  itu  sungguh  tidak  rasional  jika  Rasulullah  saw  menuntut demikian. 44 Karena sesungguhnya berjihad itu berat, bukan hanya perlu nyali keberanian, tetapi juga perlu kekuatan iman, fisik dan psikis.
Dapat disimpulkan bahwa nikah mut’ah hukumnya mubah pada waktu itu karena: 45
44 Al-Jaziry, Abd al-Rahman, 1990. Kitâb al-Fiqh c ala al-Madzâhib al-Arba c ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 85
45 Sapiuddin Shidiq, Fikih Kontemporer , ….., hlm. 69
(1) Menjadi rukhsah (keringanan), semacam solusi dari persoalan khusus para sahabat yang berjihad perang di kawasan yang sangat jauh (ada yang imannya kuat dan lemah).
(2) Merupakan  tahap  awal  bagi  perkembangan  hukum  Islam,  yang  baru untuk  menuju  kesempurnaan  undang-undang  keluarga  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  pernikahan,  mendapatkan  dzurriyyat, menjaga nasab, dan memperluas kekeluargaan melalui perbesanan.

## Tinjauan Fenomena Nikah Mut’ah dan Nikah Sirri di Indonesia
Sudah  dijelaskan  di  depan  bahwa  praktik  nikah  wisata  sejenis  dengan nikah muaqqat (tidak  permanen),  maka  hukumnya  juga  sama.  Praktik pernikahan yang tidak langgeng ini, selain mengundang polemik, juga telah menjurus  ke  penyimpangan. 46 Hal  itu  dapat  ditinjau  dari  dampak  praktik pernikahan  mut’ah  secara  otomatis  mengabaikan  hak-hak  perempuan  dan anaknya jika ada, pernikahan ini tiada saling mewarisi.
Nikah mut ’ ah ,  pada  dasarnya  tidak  lazim  di  Indonesia,  karena  kaum Muslimin  Indonesia  pada  umumnya  bermazhab  Syafi’i  dan  beraliran  Islam Sunni.  Dalam  faham  ahlussunnah  praktik  nikah  mut’ah  sudah  tidak dibenarkan dalam agama, karena mengundang madarat daripada kebaikannya. Amalan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Nikah mut ’ ah merupakan budaya masyarakat kecil di beberapa Negara penganut aliran Syi’ah saja.
Namun,  realitanya,  di  Indonesia  ditemukan  ada  orang-orang  yang memparktikkan  jenis  nikah muaqqat (sementara)  ini  jelas  karena  urusan syahwat atau untuk tujuan ekonomi bagi yang lain, sebagaimana nikah wisata atau  nikah misyar .  Seperti  diketahui,  ada  di  beberapa  tempat,  praktik pernikahan jenis ini justru dibisniskan, semacam prostitusi terselubung. Oleh sebab  itu,  fenomena  praktik  nikah mut’ah cukup  memprihatinkan  banyak kalangan.
Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  no.1  Tahun  1974  tentang perkawinan, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Mengacu kepada UU pernikahan ini, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya ‘membentuk
46 https://www.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan- perempuan diakses 21 Januari 2021
keluarga  yang  bahagia’  saja  tetapi  juga  ‘kekal’  alias langgeng (tidak sementara).  Sementara  prosedurnya,  sebagaimana  diatur  dalam  UU pernikahan tersebut pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat (1) yakni perkawinan adalah sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.  Ayat  (2),  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 47
Selanjutnya  dalam  pasal  2  (1),  pernikahan  harus  dilangsungkan  secara hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Sementara nikah mut’ah ini dalam ajaran mazhab Syafi’i yang beraliran Sunni telah dilarang. Dalam pasal  2  (2),  bahwa  pernikahan  tersebut  dicatatkan.  Ayat  ini  tidak  tegas, sehingga  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda.  Versi  pertama,  menganggap bahwa  pernikahan  di  Indonesia  harus  dicatatkan  sehingga  mempunyai dokumen berupa buku nikah. Sedangkan versi yang lain, menganggap bahwa pernikahan  yang  syarat  rukunnya  terpenuhi  tetap  dipandang  sah  meskipun tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang. 48 Dalam posisi ini, fatwa MUI masuk dalam kategori versi kedua.
Meskipun  dipandang  sah,  namun  bentuk  pernikahan  di  Indonesia  yang tidak  dicatatkan  ini  apabila  ditinjau  dalam  perspektif maṣlaḥah atau  pun gender  jelas  lebih  rentan  kepada  kesewenang-wenangan  dan  membawa madariat  bagi  perempuan  dan  anaknya  sekaligus.  Bahkan  praktik  nikah muaqqat ini  dapat  diguunakan  dalam  bentuk  kejahatan  yang  lain,    seperti kasus human trafficking (perdagangan manusia) . Intinya, bentuk pernikahan di  bawah  tangan  disinyalir  dapat  mengundang  madarat  yang  lebih  besar daripada maslahahnya, terutama dalam sudut pandang tiada perlindungan bagi perempuan dan anaknya.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, MUI telah menfatwakan bahwa hukum nikah mut’ah dan nikah wisata adalah haram, karena jelas tidak memenuhi tujuan disyariatkan  pernikahan.  Fatwa  MUI  tersebut  telah  memperhatikan  konsep maṣlaḥah dalam menetapkan fatwanya dan juga berperspektif gender. Dimana tidak  hanya  telah  berdasarkan  kepada  dalil-dalil  otoritatif  dari maṣadir  al-
47 K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah , Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8 (2), 2018, hlm. 254
48 K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah ,….. , hlm. 254
ahkam  al-syar’iyyah ,  tetapi  juga  telah  memenuhi  tujuan  syara’,  yaitu mencapai kemaslahatan dan menolak madarat. Sisi maslahat yang dimaksud adalah memuat misi perlindungan hak-hak perempuan, sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali di atas.
Namun,  MUI  juga  memandang  sah  hukum  pernikahan  sirri  yang  telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pernikahan yang  tidak  dicatatkan  tersebut  terdapat  madarat,  maka  hukumnya  menjadi haram. Pernyataan ini tidak tegas, karena pada realitanya hampir kebanyakan nikah sirri adalah menimbulkan madarat, terutama bagi perempuan dan anak- anaknya.  Oleh  itu  sebagai  bentuk  ikhtiyar,  pernikahan  itu  harus  dicatatkan secara  resmi  pada  intansi  berwenang,  sebagai  langkah  preventif  untuk meminimalisir  dampak  negatif  yang  akan  timbul  ( saddan  li  al-dzariah ). Wallâhu a’lam bi al-ṣawâb .

## Daftar Pustaka
Al-Ab Luwis Ma’lūf al-Yasu’î, (t.th) Al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-‘Ulūm , (Beyrūt: Matba‘ah al-Katulikiyyah. t.t). Cet XIX.
Al-Ghazālî,  Abū  Hāmid,  (2008), Al  Mustasfā  min  ‘Ilm  al  Usul ,  ‘Abdullah Mahmūd  Muhammad  Umar  (  Mutaqiq).  Beirut:  Dār  al  Kutub  al ‘Ilmiyah. Cet. 1.
Al-Jaziry,  Abd  al-Rahman  (1990), Kitâb  al-Fiqh c ala  al-Madzâhib  al- Arba c ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Al-’Asqalānī, Ibn Hajar, (t.th), Fath al-Bārī, (Beirut: Dār al-Ma’rifah), juz 9. Al-Zuhaily, Wahbah, (1986), Uṣul Fiqh al-Islâmȋ, (Beirut: Dâr al-Fikr) .
Aziz  Dahlan,  (2003), Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Jakarta:  Ikhtiar  Baru  Van Hoeve), Jilid, I dan 3.
DP  MUI,  (2010), Fatwa  MUI  no.  XX  tentang  Nikah  Wisata ,  ditetapkan  di Jakarta  pada  13-16  Sya’ban  1431  H/  25-28  Juli  2010  M,  nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
DP  MUI,  (1997), Fatwa  MUI  no.  XX  tentang  Nikah  Mut’ah ,  ditetapkan  di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H.
DP  MUI,  (2008), Fatwa  MUI  no.  X  tentang  Nikah  di  Bawah  Tangan , ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadlan 1429
H.
Eko  Cahyono,  (2012),  Undian  Berhadiah  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi Maslahah  Program  Tabungan  “Muamalat  Berbagi  Rezeki”  di  Bank Muamalat  Indonesia  Kantor  Cabang  Malang), Skripsi  Fakultas syariah , UIN Malang, 2012.
Kikue  Hamayotsu, Conservatism  Turn?  Religion,  State,  and  Conflict  in Indonesia, Journal  of  Facific  Affairs  Volume87,  No.  4  Desember 2014.
Ibnu al-Humam, (t.th.), Fathul Qodir, (t.t: t.p.), jil. 3. Ibn  Manzūr,  (1994/1414  H), Lisān  al  ‘Arab ,  Juz  II,  (Beyrūt:  Dār  Sādir),
Cet.III.
K. Daud, Fathonah, (2018), Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah , Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8 (2). Khairul Al Harist, (2017), Praktek Pelaksanaan Nikah Mut;ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor, skripsi S-1 Syariah, UIN Jakarta, 4 Mahmūd ‘Abd al Rahmān ‘Abd al Mun’im, (1999), Mu’jām al Mustalahāt al- Alfāz al-Fiqhiyyah maslahah , Juz III, (Qāhirah: Dār al Fadîlah). Ma’ruf  Amin  dkk,  (2011), Himpunan  Fatwa  MUI  sejak  1975, (Jakarta: Erlangga), Majelis Ulama Indonesia,
Malthuf Siroj, (2017), Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).
Muhammad Husain Fadlullah, (2000), Dunia Wanita dalam Islam, terjemahan Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera).
MuÍammad  Ibn  Abū  Bakr  Ibn  ‘Abd  al-Qādir  al-Rāzî,  (1967), Mukhtār  al- Sihah , (Beyrūt: Dār al Kutub al ‘Arabî), Cet I.
Mustafa Zayd, (2006 M/ 1427 H) , Al Maslahah fi Al Tasyrî‘ al Islāmî , (Mesir:
Dār al Yasar), Cet.III.
M.  Atho  Mudzhar,  (1993), Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Sebuah Studi  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia  1975-1988  edisi dwibahasa, (Jakarta: INIS).
Saefullah,  (2005), KH.  Mas  Mansyur  Sapukawat  Jawa  Timur, (Surabaya:
Hikmah Press)
Sahal  Mahfudz,  (2005), Bahtsul  Masāil  dan  Istinbaṭ  hukum  NU:  Sebuah Catatan  Pendek.  dalam  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  1926- 1999 M (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jatim).
Sahal Mahfudz, (1999), Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M.
Sapiuddin Shidiq, Fikih Kontemporer , (Jakarta: Prenada, 2019), cet. III, 67 Shahīh al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407-1987), cetakan  ketiga, juz 5, hadis nomor 4858.
Tobibatussa’adah,  (2009), Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  2005: Otoritas Keagamaan versus Liberalisme Pemikiran Islam Pasca Orde
Baru , Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ma’ruf Amin dkk, (2011), (Jakarta: Erlangga), Majelis Ulama Indonesia,
Warkum Sumitro, (2016), Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia, (Malang: Setara Press).
https://www2.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak- rugikan-perempuan diakses 21 Januari 2021 https://www.matamatapolitik.com/analisis-apakah-mui-tak-dapat- direformasi-jangan-terlalu-yakin/ diakses pada 15 Maret 2021, pukul 12.14