e-ISSN : 2621-4105

## Urgensi Penerbitan Izin Jasa Penilai Properti Sederhana
Yudi Irwan, 1 Diah Sulistyani Ratna Sediati, 2 Sugiyo Sugiyo 3
1 Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2 Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang Indonesia irwanyudi.28061987@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui  implementasi penerbitan izin jasa  Penilai Properti Sederhana di Indonesia, kendala dalam penerbitannya dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang  dipergunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Urgensi Penelitian ini akan meneliti tentang implementasi penerbitan izin jasa penilai properti sederhana di Indonesia. Penelitian ini akan menguraikan tentang hasil analisis dari implementasi penerbitan izin jasa  Penilai  Properti  Sederhana  di  Indonesia,  yang  dikaitkan  dengan  teori  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan penerbitan  izin  jasa  Penilai  Properti  Sederhana  di  Indonesia.  diawali  dengan  pihak calon  Penilai  Properti  Sederhana  wajib  melakukan  tahapan  menjadi  Penilai  Publik  dimulai  dari Pendidikan  dasar  samapi  dengan  pengajuan  izin  penilai  publik.    Kendala  dalam  proses  perizinin penilai sederahana pengajuan aplikasi pengajuan permohonan properti sederhana sering error , dan kurangnya pemahaman para pemohon menggunakan daring Aplikasi elSa-PK. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi cara penggunaan kepada calon penilai.
Kata kunci: Izin; Penerbitan; Penilai; Properti Sederhana

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  investigate  the  implementation  of  issuing  permits  for  simple property appraisal services in Indonesia, the challenges in their issuance, and efforts to overcome them. The research method used is normative juridical research with a legislative approach. The urgency  of  this  research  lies  in  examining  the  implementation  of  issuing  permits  for  simple property appraisal services in Indonesia. This study will elaborate on the results of the analysis of the implementation of permits for simple property appraisal services in Indonesia, associated with theories  and  regulations  related  to  the  issues  under  discussion.  The  results  of  this  research indicate the issuance of permits for simple property appraisal services in Indonesia. It begins with prospective  simple  property  appraisers  going  through  the  stages  of  becoming  public  appraisers, starting  from  basic  education  to  the  submission  of  a  public  appraiser  permit.  Constraints  in  the licensing  process  for  simple  appraisers  often  arise  in  the  application  submission  phase  and  the applicants'  lack  of  understanding  in  using  the  online  application  elSa-PK.  This  is  due  to  the insufficient socialization of the application usage process with prospective appraisers.
Keywords: Permit; Issuance; Appraiser; Simple Property
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi dapat  didefinisikan  sebagai: “Perkembangan kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah. 1 Jasa  Penilai  atau appraisal sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena membentuk kebijakan pembangunan yang  berkelanjutan  dan  keputusan  finansial  yang  bijak.  Salah  satu  komponen utama dalam transaksi properti adalah penilaian aset dan properti yang dilakukan oleh jasa Penilai; ini memberikan kepastian nilai tanah, struktur, dan aset properti lainnya. Investor dan pelaku pasar modal dapat menggunakan penilaian ini untuk membuat  keputusan  investasi  yang  informasional  dan  tepat.  Selain  itu,  dalam industri perbankan, jasa penilai membantu lembaga keuangan menilai risiko kredit dengan  lebih  akurat  dengan  menilai  jaminan  yang  digunakan  untuk  mendukung pemberian kredit.
Jasa  Penilai  dibutuhkan  untuk  kepentingan  penjaminan,  tindakan  korporasi di  pasar  modal,  pelaporan  keuangan,  dalam  rangka  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  dan  terdapat  sejumlah  kepentingan lainnya. 2 Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 101/PMK.01/2014  tentang  Penilai  Publik,  Penilai  adalah  seseorang  yang  dengan keahliannya  menjalankan  kegiatan  Penilaian.  Penilai  publik  adalah  Penilai  yang telah  memperoleh  izin  dari  Menteri  untuk  memberikan  jasa  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  ini  atau  Penilai  eksternal  sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  di  bidang  kekayaan  negara  dan lelang.  Jasa  Penilai  atau  jasa appraisal adalah  sebuah  profesi  yang berkegiatan dalam  melakukan  penilaian  secara  profesional  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip penilaian serta sesuai dengan peraturan penilaian yang dikeluarkan oleh asosiasi.
Salah  satu  tugas  Penilai Publik  adalah  menilai  aset  dan  bisnis  berdasarkan perhitungan  serta  harga  pasaran.  Penilai  juga  memberikan  pendapat  hingga estimasi terkait nilai ekonomis objek penilaian sesuai standar Penilaian Indonesia. Untuk  itu  agar  dapat  menentukan  Penilai  suatu  aset,  Penilai  perlu  menguasai pendekatan, metode, dan tujuan penelitian untuk sebuah subjek penelitian, Penilai aset atau jasa harus memahami disiplin ilmu yang berkaitan dengan penilaian. 3
Penilai  menentukan  seberapa  besar  nilai  kekayaan  emiten  dan  hal  ini  akan berpengaruh  pada  penentuan  harga  saham  atau  obligasi  yang  akan  dikeluarkan emiten  dalam  rencana go  public . 4 Sebelum  berkembangnya  lembaga  penilai, penilaian  dilakukan  oleh  lembaga  pajak  dengan  melakukan  perhitungan  indeks. Namun karena tujuan emisi lebih meminta kelengkapan penilaian kembali aktiva
1 Bappeda,  “No  Title,” https://bapeda.bulengkap.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan- pertumbuhan-ekonomi , 2021.
2 Infokumbinbangkum, ‘No Title’,
Https://Jdih.Bpk.Go.Id/Wpcontent/Uploads/2011/03/PenilaianAset , 2021.
3 Agneta  Az  Zahra  and  Binov  Handitya,  ‘Fungsi  Lembaga  Apraissal  (Penilai  Agunan)  Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan’, ADIL Indonesia Jurnal , 4.2 (2023), 49–53.
4 Swawidji  Widoatmodjo, Jurus  Jitu  Go  Public ,  Cetakan  2  (Jakarta:  PT  Lex  Media  Komputindo, 2004).
e-ISSN : 2621-4105
perusahaan  yang  akan go  public tersebut  dari  pada  sekedar  perhitungan  pajak, maka  kemudian  Penilai  selalu  dituntut  untuk  menjaga  kepentingan  pemegang saham  publik  dan  lembaga  penilaian  dirasa  lebih  dibutuhkan  dalam  hal  ini. 5 Definisi  Penilai  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  101/2014  adalah seseorang  yang  memiliki  kompetensi  dalam  melakukan  kegiatan  penilaian,  yang sekurang-kurangnya  telah  lulus  pendidikan  awal  penilaian  (yaitu  Pendidikan Dasar  Penilaian  I  dan  II  yang  diselenggarakan  oleh  asosiasi  penilai  (MAPPI). Sedangkan  menurut  KEPI,  Penilai  didefinisikan  seseorang  yang  memiliki kualifikasi,  kemampuan  dan  pengalaman  dalam  melakukan  kegiatan  praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang penilaian yang dimiliki.  Seorang  Penilai  yang  telah  memperoleh  izin  dari  Menteri  Keuangan dinamakan sebagai Penilai Publik. 6
Penilai  publik  memiliki  kewenangan  dan  peran  yang  besar  dan  tentunya diikuti  dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula  serta  terdapat  banyak  peraturan perundangundangan  di  Indonesia  yang  bersinggungan  dan  secara  eksplisit menyebut  tentang  penilaian  sehingga  berpotensi  terjadinya  tumpang  tindih  dan ketidakjelasan  pengaturan  hukum. 7 Profesi  Penilai  Publik  dengan  klasifikasi bidang  jasa  penilaian  properti  sederhana  harus  memenuhi  oleh  seseorang  yang ingin  mendapatkan  izin  penilai  publik  dengan  klasifikasi  bidang  jasa  penilaian properti sederhana. 8 Keuntungan Mempunyai Izin Jasa Penilai Publik antara lain: a. Sarana Perlindungan Hukum, b. Sarana Promosi,  c. Bukti Kepatuhan Terhadap Aturan Hukum.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  antara  lain  dari Agusti (2021). 9 Penelitian Agusti tersebut membahas tentang peranan Jasa Penilai dalam kredit perbankan di BRI Kantor Wilayah Yogyakarta dan pertanggungjawaban  atas  hasil  penilaian  dari  jasa  yang  dikerjakan  jasa  Penilai.
Peran jasa penilai sangat dibutuhkan bank dalam menilai aset dan studi kelayakan usaha  calon  debitur  untuk  menentukan  besaran  kredit  yang  dapat  diberikan  serta pengawasan  dalam  kredit  tertentu.  Kesalahan  penilaian  akan  berakibat  pada kerugian  bank  ketika  terjadi  kredit  macet.  Jasa  Penilai  bertanggung  jawab  atas laporan  penilaiannya  sebatas  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  penilaian  dengan asumsi  dan  syarat  pembatas  ruang  lingkup  kerjanya  yang  dimaksudkan  sebagai pelepas tanggung jawab. Jasa Penilai yang berbentuk persekutuan tanggung jawab hukum  berada  pada  penilai  yang  mengikat  persekutuan  dengan  klien  sedangkan yang  berbentuk  perorangan  tanggung  jawab  Penilai  itu  sendiri.  Penilai
5 Sumantoro, Pengantar  Tentang  Pasar  Modal  Di  Indonesia ,  Cetakan  1  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1990).
6 Sekretariat  Jenderal  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  (Bidang  Profesi  Jasa  Penilai  Publik  dan Aktuaris  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  )  Kementrian  Keuangan, Profesi  Penilai  Publik  Dan  Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Panduan Dan Pedoman Perizinan (Jakarta, 2015), p. 1.
7 Doni Septo, Suparji Suparji, and Anis Rifai, ‘Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia’, Jurnal Magister Ilmu Hukum , 7.2 (2022), 14 <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1270>.
8 Bappeda.
9 Ew.Agustin,  ‘Peranan  Jasa  Penilai  Dalam  Proses  Kredit  Perbankan  Dan  Pertanggung  Jawaban Penilaiany Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Yogyakarta’, 2021.
e-ISSN : 2621-4105
bertanggung  jawab  kepada  bank  dan  debitur  sehingga  Bank  berhak  menuntut pertanggungjawaban penilai dalam hal kesalahan penilaiannya
Penelitian  yang  kedua  dari  Yamin  (2021), 10 dalam  penelitian  tersebut membahas  dasar  pengaturan  kewenangan  Penilai/KJPP  melakukan  penilaian dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  unsur-unsur  perbuatan melawan  hukum  atau  korupsi  yang  dilakukan  Penilai/KJPP  terkait  pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Kerugian  yang  dialami  pemilik  tanah,  disebabkan  oleh  jasa  penilai  publik  atau KJPP  akibat  penilaian  yang  dilakukan  justru  akan  memberikan  keuntungan kepada  pihak-pihak  tertentu.  Pihak-pihak  yang  memperoleh  keuntungan  dari kerugian  yang  muncul  atau  dialami  pemilik  tanah  ialah  KJPP  atau  pihak-pihak dari instansi pemerintahan terkait yang patut diduga melakukan kesepakatan agar melakukan kekeliruan penilaian.
Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya  secara  garis  besar  terdapat kesamaan  dalam  karakteristik  yang  diangkat,  namun  dalam  permasalahan  dan hasil  penelitian  sebelumnya  berbeda.  Penelitian  ini  dibuat  untuk  memecahkan masalah terhadap penilai yang menjalakan profesinya terlebih dahulu mempunyai izin jasa penilai. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi dan kendala penerbitan izin jasa Penilai Properti Sederhana di Indonesia.

## 2. METODE
Metodologi  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  unsur  yang  mutlak  dalam suatu  penelitian  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Berdasarkan  uraian rumusan masalah yang dipaparkan,bahwa penelitian merupakan penelitian yuridis sosiologis.  penelitian  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif-analitis  dalam penelitian ini menggunakan metode non  random sampling dengan menggunakan purposive sampling.  Penelitian ini untuk  mendapat  data yang akurat  dan  faktual, maka diperlukan data primer. dan data sekunder  pengumpulan data ini dilakukan dengan  studi  atau  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  penelitian  ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian  kualitatif  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  terkumpul  dari berbagi sumber
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan  atau  individu  yang  menggunakan  jasa  penilai  properti  adalah perusahaan  atau  individu  yang  meminjam  kredit  bank  untuk  mengembangkan bisnisnya,  serta  perusahaan  yang  bermasalah,  seperti  perusahaan  pailit,  kredit macet,  dan  lainnya.  Untuk  perbankan,  penilaian  aset  sangat  penting  untuk menentukan  kredit,  atau  pinjaman  uang,  sedangkan  untuk  perusahaan  yang
10 M. Yamin, ‘Peranan Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  Umum  (  Antara  Profesionalisme  Dan  Perbuatan  Melawan  Hukum/Tindak  Pidana  Korupsi’, 2021.
e-ISSN : 2621-4105
bermasalah,  penilaian  aset  tetap  penting  untuk  penilaian  lelang. 11 Tak  hanya terbatas  pada  sektor  properti,  jasa  penilai  berperan  untuk  memastikan  penilaian properti  dilakukan  secara  adil  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dengan memastikan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  umum.  Penilaian  aset  dan properti membantu membuat laporan keuangan perusahaan yang jelas dan akurat. Dalam  industri  asuransi,  jasa  penilai  sangat  penting  karena  mereka  menentukan nilai aset yang diasuransikan dan memberikan dasar yang kuat untuk menanggapi klaim  asuransi.  Pada  tingkat  strategis,  jasa  penilai  membantu  perusahaan  dan pemerintah  membuat  keputusan  tentang  pengelolaan  properti,  pengembangan, atau  penjualan  yang  dapat  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Penilaian  aset oleh  jasa  penilai  akan  berdampak  langsung  pada  pembebanan  pajak  dan kepatuhan hukum. Nilai properti menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah pajak  yang  harus  dibayar  oleh  pemilik  properti,  menjaga  integritas  sistem  pajak dan  keadilan  dalam  kontribusi  masyarakat  terhadap  pendapatan  negara.  Secara keseluruhan,  jasa  penilai  tidak  hanya  meningkatkan  nilai  transaksi  bisnis  tetapi juga mendukung integritas dan transparansi.
Di  Indonesia,  profesi  penilai  terdiri  dari  tiga  (tiga)  kategori:  Penilai  yang menawarkan  layanan  penilai  kepada  masyarakat  disebut  Penilai  Publik;  Penilai yang  bekerja  untuk  lembaga  pemerintah  dibagi  menjadi  dua  kategori:  Penilai Pemerintah  yang  dilatih  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  dan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dalam rangka pengelolaan  barang milik negara (BMN). 12
Adanya  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  diharapkan  dapat    membantu sektor  ekonomi  khususnya  di  dunia  perbankan  dalam  memberikan penilaian yang  objektif    yang    tidak    ada    rekayasa    atau over    value ,    karena    jika    hal tersebut    terjadi    maka    akan  menimbulkan  kerugian  secara  material  bagi  pihak bank terlebih lagi jika mengalami wanprestasi  atas aset yang dinilai, hal tersebut akan  menimbulkan  dampak  berupa  gugatan  terhadap  Kantor  Jasa  Penilai  Publik berikut dengan penilai yang berperan atas laporan yang telah disajikan. 13 Sebagai sebuah  profesi,  penilai  publik  tentunya  harus  mengikuti  kriteria  yang  telah ditetapkan  agar  proses  penilaian  dapat  memberikan  hasil  yang  terbaik  dan menjaga  kredibilitas  profesi.  Profesi  penilai  publik  yang  harus  berbentuk  KJPP diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 101/PMK.01/2014  tentang  Jasa  Penilai  Publik.  Hal  ini  dilakukan  untuk
11 Pricilia  Dwi  Anggreni  Putri,  ‘Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perusahaan  Jasa  Penilai  (Appraisal Company)  [Studi  Pada  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  Henricus  Judi  Adrianto’, Lex  Et  Societatis ,  8.2  (2020), 159–67 <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.
12 Edy  Riyanto,  ‘Identifikasi  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Nilai  Properti  Residensial Berdasarkan Persepsi Penilai Pemerintah’, Info Artha , 5.1 (2021), 55–65
<https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1250>.
13 Trias,  Kusumaningrum  Palupi,  ‘Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan Intellectual  Property  As  Banking  Credit  Guarantee’, Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan Dan Kesejahteraan , 8 (2017), 31–54 <jurnal.dpr.go.id>.
e-ISSN : 2621-4105
menghindari  penyimpangan  atau  dugaan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  oknum yang tidak bertanggung jawab. 14
Jenis  penilai  publik  berdasarkan  kualifikasi  penilaian:  1)  Penilai  properti sederhana,  2)  Penilai  Properti,  3)  Penilai  bisnis,  4)  Penilai  Personal  Properti. Penilai Properti Sederhana yang melakukan kegiatan penilaian di Indonesia harus memiliki  izin  dalam  menjalankan  kegiatannya.  karena  suatu  persetujuan  dari penguasa  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  larangan  peraturan perundang-undangan.  Penilai  Properti  Sederhana  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  101/PMK.01/2014  tentang  Penilai  Publik  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  228/PMK.01/2019 sebagai  Jasa  Penilai  Publik  di  keluarkan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian Keuangan RI dan pemenuhan terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia bersifat wajib. Keharusan mematuhi Standar Penilai Indonesia  ini  termaktub  di  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  dan  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Profesi Penilai. Meskipun penilai publik memiliki banyak otoritas dan peran yang penting, mereka juga memiliki tanggung jawab  yang  signifikan.  Jasa  Penilai  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan penilaian dan menyebutkannya secara eksplisit, sehingga  dapat  menyebabkan  tumpang  tindih  dan  ketidakjelasan  dalam pengaturan  hukum. 15 Hal  ini  termasuk  kelemahan  KJPP,  yaitu  belum  memiliki perumdang-undangan  yang  jelas.  Undang-undang  tentang  Penilai  diharapkan dapat  menjadi  payung  hukum  dam  memberikan  perlindungan  hukum  dalam penilaian transaksi properti dan bisnis di Indonesia. 16
Sebagai ketentuan wajib bagi Penilai dalam melakukan kegiatan yang terdiri dari  dan  tidak  terbatas  kepada  penilaian,  penilaian  ulang  ( re-appraisals ),  kaji ulang  penilaian  ( appraisal  reviews ),  dan  perhitungan  manfaat  ekonomi ( calculation  of  worth ).  Apabila  Penilai  menyimpang  dari  ketentuan  ini,  maka Penilai  harus memenuhi  segala peraturan  perundang-undangan  yang disyaratkan, yang berlaku untuk  kasus  tertentu. 17 Untuk Penilai Properti Sederhana  beregister mengajukan  permohonan  secara  tertulis,  kepada  Sekretaris  Jenderal  u.p.  Kepala Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  dengan  memenuhi  persyaratan  Permenkeu 101/PMK.01/2014.Adapun  untuk  menjadi  Penilai  teregister,  sekurang-kurangnya telah  lulus  pendidikan  awal  penilaian  dan  memiliki  kompetensi,  yang  diperoleh dengan  cara;  pendidikan  awal  penilaian,  ujian  sertifikasi  Penilai,  pendidikan profesional lanjutan.
14 Aisyah  Aisyah  and  others,  ‘Peranan  Perusahaan  Jasa  Penilai  Bagi  Perbankan  Dalam  Pemberian Kredit (Studi Kantor Jasa Perusahaan Penilai Cabang Medan)’, Jurnal  Intepretasi Hukum , 4.2 (2023), 240– 47.
15 Septo, Suparji, and Rifai.
16 Suciati  Suciati  and  Endjelin  Amapoli,  ‘Mengenal  Kantor  Jasa  Penilai’, Jurnal  Pijar ,  1.2  (2023), 179–90 <https://e-journal.naureendigition.com/index.php/pmb/article/view/183>.
17 KEPI & SPI, ‘Kode Etik Penilaian Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VIII’, 2008, 2.
e-ISSN : 2621-4105
Penilai  properti  sederhana  yang  melakukan  kegiatan  penilaian  di  indonesia harus  memiliki  izin  dalam  menjalankan  kegiatannya.  Izin  sebagai  jasa  Penilai properti  sederhana  di  keluarkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Keuangan RI dan pemenuhan terhadap Kode Etik Penilai Indonesia bersifat wajib. Dasar  hukum    Penerbitan    izin    Penilai    Publik  adalah  Peraturan    Menteri Keuangan  Nomor 101/PMK.01/2014 tentang  Penilai  Publik sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  228/PMK.01/2019. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan setingkat menteri ini memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan Penilai publik di Indonesia. 18
Dalam  menerbitkan  izin  jasa  Penilai  publik,  Pusat  Pembinaan  Profesi Keuangan membuat sebuah S.O.P ( Standard Operating Procedure ) dalam rangka memberikan  pelayanan  dalam  penerbitan  jasa  Penilai  Publik.  Penilai  properti sederhana, harus melakukan tahapan-tahapan pendidikan dan ujian untuk menjadi Penilai Properti Sederhana, data dari Kantor Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, di  peroleh  data  jumlah  Penilai  Properti  Sederhana  yang  sudah  mendaptkan  izin sampai  2021  berjumlah  242  orang.  Setelah  pemohon  mendapatkan  izin  jasa Penilai Properti  Sederhana,  harus    mematuhi  aturan  dan  ketentuan  yang  telah  di keluarkan  oleh  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  selama  melakukan  jasa penilaian  dan  juga  mematuhi  Kode  Etik  Penilai  yang  sudah  ditetapkan  oleh Asosiasi  Penilai  Indonesia,  jika  ditemukan  pelanggaran  selama  melaksanakan jasa penilaian, akan diberikan sanksi. Berikut  jasa penilai properti sederhana yang di  sanksi    pembekuan:  1)      Damianus  dominggus  Patty  S.E.,    klasifikasi  Izin Properti  Sederhana  Nomor  Izin  1428/KM.1/2016.  dibenkukan  selama  1  tahun dimulai dari 13 September 2021 sampai 13 September 2022; 2)  Ir.dasril natorius madjid  klasifikasi  Izin  Properti  Sederhana  Nomor  Izin  1293/KM.1/2017. dibekukan  selama  3  Bulan  di  mulai  dari  8  November  2021  sampai  8  Februari 2022.
Dalam  penerapan  penerbitan  izin  jasa  Penilai  Properti  Sederhana  oleh Kantor Pusat Pembinaan  Profesi keuangan dalam hal ini Subbid Perizinan Penilai Publik,  masih  menemukan  kendala-kendala  dalam  penerbitan  izin  tersebut. Apalagi  perubahan  dari  pengajuan  permohonan  ke  Kantor  Pusat  Pembinaan Profesi Keuangan  ke cara pengajuan permohonan melalui sistem daring aplikasi. Kendala  aplikasi  terhadap  pengajuan  permohonan  Penilai  Properti  Sederhana seprti  sistem  pengajuan  permohonan  melalui  aplikasi  elsa-PK.  terkadang mengalami    kendala  seperti  sering error dan  tidak  bisa  dibuka.    hal  ini  dapat memperhambat  dan  memperlambat  penyelesaian  penerbitan  izin  bagi  pemohon Penilai  Properti  Sederhana.  Dari  kendala  tersebut  upaya  pihak  kantor  Pusat Pembinaan  Profesi Keuangan untuk memperbaiki sistem aplikasi tersebut, seperti upgrade sistem  nya.  Pemohon  Penilai  Properti  Sederhana  dipersilahkan berkonsultasi  ke  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  dengan  mengirimkan  surat
18 Septo, Suparji, and Rifai.
e-ISSN : 2621-4105
elektronik ke pppk3-1@kemenkeu.go.id . Kendala kselanjutnya adalah kurangnya pemahaman para pemohon menggunakan daring Aplikasi eLSa-PK
Kurangnya  pemahaman  para  pemohon  dalam  perubahan  cara  pengajuan permohonan  secara  langsung  ke  Kantor  Pusat  pembinaan  Profesi  Keuangan  ke cara  daring  Aplikasi  eLSa-PK.  maka  dari  itu  Prosedur  dan    Syarat  yang  sudah ditetapkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan  tidak bisa dipenuhi oleh para pemohon  Penilai  Properti  Sederhana.  Dari  kendala  tersebut  pihak  Pusat Pembinaan  Profesi  Keuangan  berupaya  melakukan  sosialisasi-sosialisasi  dengan memberikan  Informasi  dari website Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  maupun sosialisasi  langsung ke Asosiasi  Penilai.  Sejak pandemi melanda dunia, terutama di Indonesia, industri penilaian adalah salah satu industri yang sudah harus mulai berbenah  dan  mengembangkan  diri  untuk  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan teknologi  digital  yang  semakin  luar  biasa.  Industri  ini  dekat  dengan  sektor ekonomi  dan  keuangan,  sehingga  pandemi  memengaruhi  pasar  modal  dan  pasar uang,  yang  kemudian  memengaruhi  kebijakan  ekonomi  dan  keuangan  di  banyak negara  di  seluruh  dunia,  dan  berdampak  pada  pekerjaan  penilaian. 19 Dari  hal tersebut  maka  jasa  Penilai  dan  lembaga  yang  terkait  dengan  jasa  Penilai  harus adaptif  terhadap  kemajuan  teknologi  digital.  Dengan  mengikuti  perkembangan teknologi  digital  maka  akan  mudah  bagi  setiap stakeholder jasa  Penilai  dalam memberikan  pelayanannya  kepada  masayraka  maupun  kepada  anggota  jasa Penilai itu sendiri.
4. PENUTUP
Penerbitan izin jasa Penilai Properti Sederhana di Indonesia. diawali dengan pihak  calon  Penilai  Publik  wajib  melakukan  tahapan  menjadi  Penilai  Publik, seperti  Pendidikan  Dasar  Penilaian  (PDP)  1  dan  2,  Pendidikan  Dasar  Standar Penilaian  Indonesia  (PDS),  Penilai  Beregister,  Pendidikan  Lanjutan  Penilaian (PLP) 1 dan 2, Pendidikan Lanjutan Standar Penilaian Indonesia, Ujian Sertifikasi Penilaian,  Pengalaman  Penilaian,  Pengajuan  Izin  Penilai  Publik.  Kemudian Pemohon  tersebut  melengkapi  syarat-syarat  untuk mendapatkan  Izin  Jasa Penilai Publik,  kemudian  mengajukan  permohonan  Izin  Penilai  Publik.  Kendala  dalam implementasi  penerbitan  Izin  Jasa Penilai Publik  di Indonesia dipengaruhi oleh kendala  pertama,  aplikasi  pengajuan  permohonan  Penilai  Properti  Sederhana sering error ,  dalam  hal  ini  dapat  diupayakan  dengan  cara  mengupgrade  sistem; Kedua, kurangnya pemahaman para pemohon menggunakan daring aplikasi elSa- PK, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, Aisyah, Burhan Sidabariba, Adinda Farahdina Suyitno, Andrian Winata Nahulae, and Juna Brema Ginting, ‘Peranan Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankan Dalam Pemberian Kredit (Studi Kantor Jasa Perusahaan Penilai Cabang Medan)’, Jurnal Intepretasi Hukum , 4.2 (2023), 240–47
19 Dessy  Kartika  Yudityawati,  ‘Adopsi  Teknologi  Digital  Dalam  Industri  Penilaian’, Business  and Economics Conference in Utilization of Modern Technology , 2022, 24–36 <https://journal.unimma.ac.id>.
e-ISSN : 2621-4105
Bapeda,  ‘No  Title’, Https://Bapeda.Bulengkap.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Artikel- Pembangunan-Pertumbuhan-Ekonomi , 2021
Ew.Agustin,  ‘Peranan  Jasa  Penilai  Dalam  Proses  Kredit  Perbankan  Dan  Pertanggung Jawaban Penilaiany Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah
Yogyakarta’, 2021 Infokumbinbangkum, ‘No Title’, Https://Jdih.Bpk.Go.Id/Wpcontent/Uploads/2011/03/PenilaianAset , 2021
Jasa  Appraisal,  KJPP  Aksa  Nelson  &  Rekan,  ‘No  Title’, Http://Www.Kjpp- Anr.Com/Artikel/15-Jasa-Appraisal-Jasa-Penilai/24-Jasa-Penilai-Aset-Atau-Jasa- Appraisal , 2021
Kementrian Keuangan, Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (Bidang Profesi  Jasa  Penilai  Publik  dan  Aktuaris  Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  ), Profesi  Penilai  Publik  Dan  Usaha  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  Panduan  Dan Pedoman Perizinan (Jakarta, 2015), p. 1
Palupi,  Trias,  Kusumaningrum,  ‘Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan  Intellectual  Property  As  Banking  Credit  Guarantee’, Negara  Hukum: Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan ,  8  (2017),  31–54 <jurnal.dpr.go.id>
Putri,  Pricilia  Dwi  Anggreni,  ‘Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perusahaan  Jasa  Penilai (Appraisal  Company)  [Studi  Pada  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  Henricus  Judi Adrianto’, Lex Et Societatis , 8.2 (2020), 159–67 <https://www.e- ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
Riyanto, Edy, ‘Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Properti Residensial Berdasarkan  Persepsi  Penilai  Pemerintah’, Info  Artha ,  5.1  (2021),  55–65 <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1250> Septo,  Doni,  Suparji  Suparji,  and  Anis  Rifai,  ‘Kepastian  Hukum  Jasa  Penilai  Publik  Di Indonesia’, Jurnal Magister Ilmu Hukum , 7.2 (2022), 14 <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1270>
SPI,  KEPI  &,  ‘Kode  Etik  Penilaian  Indonesia  Dan  Standar  Penilaian  Indonesia  Edisi VIII’, 2008, 2
Suciati, Suciati, and Endjelin Amapoli, ‘Mengenal Kantor Jasa Penilai’, Jurnal Pijar , 1.2 (2023), 179–90 <https://e- journal.naureendigition.com/index.php/pmb/article/view/183> Sumantoro, Pengantar  Tentang  Pasar  Modal  Di  Indonesia ,  Cetakan  1  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990)
Widoatmodjo,  Swawidji, Jurus  Jitu  Go  Public ,  Cetakan  2  (Jakarta:  PT  Lex  Media Komputindo, 2004)
Yamin,  M.,  ‘Peranan  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (  KJPP  )  Dalam  Kegiatan  Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  (  Antara  Profesionalisme  Dan  Perbuatan Melawan Hukum/Tindak Pidana Korupsi’, 2021
Yudityawati,  Dessy  Kartika,  ‘Adopsi  Teknologi  Digital  Dalam  Industri  Penilaian’, Business  and  Economics  Conference  in  Utilization  of  Modern  Technology ,  2022, 24–36 <https://journal.unimma.ac.id>
Zahra,  Agneta  Az,  and  Binov  Handitya,  ‘Fungsi  Lembaga  Apraissal  (Penilai  Agunan) Dalam  Pengikatan  Sempurna  Di  Sektor  Perbankan’, ADIL  Indonesia  Jurnal ,  4.2 (2023), 49–53