## Legalitas

## Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum
Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)

## *Wahyu Sukma, Alpi Sahari, dan Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: wahyusukma@gmail.com
Abstrak . Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum  yang  telah  dilakukan  Polri  terhadap  pelanggar  Protokol  Kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19  serta  apa  -  apa  saja hambatan yang ditemui Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  pelanggar  Protokol  Kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19  belum  terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih masif nya pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Data Biroops Polda Sumut. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri setidaknya telah berhasil mendukung  upaya  Pemerintah  dalam  menghadapi  gelombang  kedua  Covid-19  pada  bulan  Juli  –  Agustus  2021  dan  gelombang ketiga  Covid-19  pada  bulan  Februari  2022,  sehingga  terjadi  penurunan  angka  konfirmasi  positif  yang  signifikan  di  wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19 .
Abstract .  This  research  was  conducted  in  order  to  examine  and  analyze  the  legal  arrangements  and  implementation  of  law enforcement that has been carried out by the Police against violators of the Health Protocol during the Covid-19 pandemic and what obstacles the Police have encountered in law enforcement efforts against violators of the Health Protocol. The results in this study indicate that law enforcement against violators of the Health Protocol during the Covid-19 pandemic has not been carried out optimally. This can be seen from the massive violations of the Health Protocol carried out by the public based on the data from the North Sumatra Police Bureau of Operations. However, law enforcement carried out by the National Police has at least succeeded  in  supporting  the  Government's  efforts  in  dealing  with  the  second  wave  of  Covid-19  in  July  –  August  2021  and  the third  wave  of  Covid-19  in  February  2022,  resulting  in  a  significant  decrease  in  the  number  of  positive  confirmations  in  the province. North Sumatra.
Keywords : Law Enforcement, Health Protocol, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Pada  awal  perkembangan  pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah mengeluarkan  beberapa  peraturan  dan  kebijakan  agar  penyebaran  Covid-19  tidak  meluas  dan  berkembang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19,  mengingat  perkembangan  situasi  Negara Indonesia pada saat itu sedang tidak normal dan diharapkan melalui pemberlakuan Peraturan tersebut dapat mencegah penyebaran pandemi Covid-19 sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik.
Selanjutnya  Presiden  Republik  Indonesia  Ir.  H.  Joko  Widodo  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Instruksi tersebut diberikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima  TNI,  Kapolri,  para  Kepala  Lembaga  Pemerintah  /  Non  Pemerintah,  Para  Gubernur  dan  Para  Bupati  / Walikota  dalam  rangka  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum,  memperkuat  upaya  dan  meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten / Kota di Indonesia.
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 1
Dalam  menegakkan  hukum  terhadap  pelanggar  Protokol  Kesehatan,  Pemerintah  membentuk  Satgas Penanganan  Covid-19  di  seluruh  wilayah  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  Operasi  Yustiti  Protokol  Kesehatan. Operasi ini dilaksanakan oleh personel TNI  – Polri, Satpol PP, BNPB dan Kejaksaan. Operasi Yustisi pertama kali
1 Syahrani, Riduan. (2010). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, p. 25.
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
digelar  pada  tanggal  14  November  2020 2 dan  dilaksanakan  pada  pagi,  siang  dan  malam  hari  untuk  memberikan sanksi  tegas  kepada  masyarakat  yang  melanggar  Protokol  Kesehatan  seperti  tidak  menggunakan  masker  dan berkumpul. Kegiatan Operasi Yustisi dilakukan secara masif di seluruh Jajaran Polda se-Indonesia serta dilaksanakan secara mobile dan stationer.
Pemerintah,  TNI  dan  Polri  juga  terus  melakukan  sosialisasi  dan  himbauan  terhadap  masyarakat  untuk mematuhi  Protokol  Kesehatan,  meskipun  pada  implementasinya  masih  banyak  masyarakat  dan  tempat  usaha  yang belum menaati peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan. Oleh karena itu, petugas  Satgas  Penanganan  Covid-19  yang  menemukan  pelanggaran  Protokol  Kesehatan  harus  memberikan  sanksi atau  tindakan  baik  teguran  tertulis,  teguran  lisan,  kurungan,  denda  administrasi,  kerja  sosial,  tindakan  fisik,  serta penutupan  sementara  tempat  usaha  sebagaimana  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Penegakan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara.
Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh  setiap  manusia,  masyarakat  dan  bahkan  Negara.  Kenyataan  telah  membuktikan  bahwa  kejahatan  hanya  dapat dicegah  dan  dikurangi  tetapi  sulit  diberantas  secara  tuntas. 3 Benedict  S.  Alper  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda Nawawi  Arief  bahkan  menyebut  tindak  pidana  sebagai  “ the  oldest  social  problem ”.  Benedict  S.  Alper  juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain daripada fenomena tindak pidana. 4 Masalah sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan  sosial  dan  kultural,  yaitu  akibat  dari  perbedaan  dan  multifikasi  kepentingan  dan  fungsi  masyarakat, gangguan  alam  sekitar  fisik.  Masalah  sosial  dapat  menimbulkan  satu  gejala  dimana  tidak  ada  penyesuaian  antara berbagai  unsur  dari  satu  kesatuan,  sehingga  dapat  membahayakan  kehidupan  kelompok  atau  yang  sangat mempengaruhi pemuas keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya.
Keberadaan  internet  pada  sektor  perdagangan  juga  berakibat  pada  munculnya  revolusi  sistem  pembayaran yang  dulunya  konvensional  ( cash )  menjadi  sistem  elektronik  ( non  cash ).  Pelaku  usaha  memanfaatkan teknologi ini untuk  menghasilkan  revenue  stream  atau  sumber  pendapatan  bagi  para  pelaku  usaha  yang  mungkin  tidak  dapat disediakan  pada  cara  konvensional.  Salah  satunya  diwujudkan  dengan  cara  transaksi  jual-beli  melalui  internet  atau disebut e-commerce, dimana proses transaksi jual-beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung. Dasar Hukum mengenai implementasi e-commerce atau transaksi elektronik di Indonesia telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE). Wujud dari e-commerce atau transaksi jual-beli online ini  bergerak  lebih  luas  bagi  masyarakat  dalam  memilih  produk  barang/jasa.  Berdasarkan  Pasal  1457  Kitab UndangUndang  Hukum  Perdata  disebutkan  Jual-Beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.
Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut di atas telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam  cara.  Salah  satu  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  itu  dilakukan  dengan  menggunakan  hukum  pidana dengan  sanksinya.  Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  sanksi  pidana  pada  hakikatnya merupakan  cara  yang  paling  tua,  setua  peradaban  manusia  itu  sendiri. 5 Penerapan  sanksi  pidana  dalam  situasi pandemi  Covid-19  memang  sulit  diterapkan.  Adanya  ketimpangan  dimana  ketika  pelanggar  Protokol  Kesehatan diberikan  hukuman  kurungan,  namun  disaat  yang  bersamaan  puluhan  ribu  narapidana  menikmati  pembebasan  dini dari  Pemerintah 6 .  Hal  tersebut  membuat  masyarakat  menjadi  bingung  terhadap  sikap  ketegasan  Pemerintah  dalam menindak  tegas  pelaku  pelanggar  Protokol  Kesehatan  dan  menjadi  salah  satu  faktor  sulitnya  sulitnya  penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Protokol Kesehatan.  Padahal ancaman sanksi pidana mutlak diatur secara jelas dan tegas  kepada  para  pelanggar  Protokol  Kesehatan  dan  bukan  hanya  menghiasa  lembaran  peraturan.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  menimbulkan  efek jera  kepada  masyarakat  yang  melanggar  dan  seiring  waktu  akan  menumbuhkan kedisiplinan dalam mematuhi Protokol Kesehatan demi kepentingan bersama.
Untuk  menumbuhkan  kedisiplinan  masyarakat  dalam  mematuhi  Protokol  Kesehatan,  Polda  Sumatera  Utara menggelar  beberapa  kegiatan  Operasi  Kepolisian  setiap  tahunnya  baik  bersifat  Mandiri  Kewilayahan  maupun
2 Data dan Bahan paparan Biroops Polda Sumut tahun 2020 - 2022.
3 Waluyo, Bambang. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Jakarta : Sinar Grafika, p. 70.
4 Arief, Barda Nawawi. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta : Genta Publishing, p. 87.
5 Prasetyo, Teguh. (2019). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Cetakan Kedua. Bandung : Nusa Media, p. 56.
6 Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  :  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalan rangka penanggulangan penyebaran Covid-19.
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
Mandiri  Terpusat  antara  lain  :  Operasi  Ketupat,  Operasi  Lilin,  Operasi  Zebra,  Operasi  Antik  dan  Operasi Keselamatan.  Operasi  –  operasi  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung  Program  Presisi  Kapolri  pada  Bidang Transformasi  Operasional  dalam  Pemantapan  Dukungan  Polri  Dalam  Penanganan  Covid-19.  Polri  akan  terus melakukan  penegakan  hukum  secara  tegas  dan  proporsional  terhadap  setiap  pelanggar  Protokol  Kesehatan sebagaimana bentuk dukungan kepada kebijakan Pemerintah.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  melihat  peran  Polri  dalam  menegakkan  hukum  terhadap  pelanggar  Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 apakah sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam penegakan hukum yang ada  di  Indonesia,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  hukum  dengan  judul “Peran  Polri  Dalam Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol  Kesehatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus Polda Sumut)”.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 7 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 8 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 9 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian  atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Tentang Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19
Upaya  Pemerintah  RI  dalam  menyikapi  perkembangan  situasi  ekonomi  nasional  yakni  melalui  program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  masyarakat.  Hal  tersebut  dilakukan  karena dampak  pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  inflasi  dan  menambah  angka  pengangguran  di  Indonesia  sehingga memicu  terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas).  Oleh  karena  itu,  untuk  menangani pandemi  Covid-19,  Pemerintah  melakukan  berbagai  langkah  mulai  dari  mengantisipasi  dampak  Covid-19  hingga penanganan  penyebaran  Covid-19  di  seluruh  wiilayah  Indonesia.  Adapun  langkah  –  langkah  Pemerintah  tersebut antara lain:
1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
2. Mempersiapkan Sumber Daya untuk menangani dan menekan epidemic penyebaran  Covid-19.
3. Mengoperasionalkan langkah strategis, taktis dan teknis.
4. Mengambil kebijakan demi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
5. Menetapkan Peraturan – Peraturan sebagai landasan untuk bertindak secara cepat, tepat, legal, transparan dan akuntabel.
6. Membuat  Program  Vaksinasi  Nasional  dalam  rangka  membentuk  imunitas  (Herd  Immunity)  di masyarakat.
Salah  satu  contoh  pengambilan  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  dalam  menjaga  kesehatan, keselamatan  dan  kesejahteraan  rakyat  yakni  melalui  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  yang  dilakukan  di  sejumlah  Daerah  termasuk  Sumatera  Utara untuk  menekan  penyebaran  Covid-19  agar  tidak  meluas.  PSBB  merupakan  upaya  dan  strategi  Pemerintah  dalam penanganan  covid-19  dalam  rangka  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  ke  wilayah  tertentu,  dengan  lebih  dulu melihat  kondisi  ekonomi  sebagai  pertimbangan  utama.  Kebijakan  ini  untuk  mencegah  dan  menangkal  keluar masuknya virus dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. 11 Menurut Apolinaris Snoe Tonbesi, kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan dirasa mengganggu roda kehidupan manusia dan melahirkan perasaan yang berbeda-beda. Ada segelintir orang yang kurang paham akan kebijakan ini merasa bahwa kebebasan mereka dikekang. Ada yang merasa takut dan cemas bahwa pasti virus ini berbahaya sekali dari virus lainnya. Ada yang berpikir bahwa pekerjaan mereka
7 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
8 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
9 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
10 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
11 Made,  I.  L.  (2020). Signifikansi  Pengaruh  Sentimen  Pemberlakuan  PSBB  Terhadap  Aspek  Ekonomi:  Pengaruh  Pada  Nilai  Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19). Jurnal Bina Akuntansi , 7(2), p. 223-239.
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
akan terhambat dan dirasakan terseok-seok. Ada yang berpikir bahwa perjalanan mereka akan terhalang dan mungkin akan dibatalkan atau ditunda. Ada yang berpikir dan merasa tidak senang serta protes dengan kebijakan ini. Ada yang berpikir  bahwa  usaha  mereka  bisa  bangkrut.  Ada  yang  merasa  tidak  senang  karena  mungkin  saja  acara  yang  telah dirancangkan akan gagal. Ada yang merasa bahwa mereka akan dirugikan dalam banyak hal. Ada yang merasa tidak senang karena mungkin saja mereka yang jauh tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka ditempat lain pada saat liburan  atau  cuti  pekerjaan.  Ada  yang  merasa  cemas  dan  takut  karena  mereka  akan  kehilangan  pekerjaan  dan kehilangan  sumber  pencaharian  untuk  menghidupi  keluarga  mereka.  Tentunya  masih  terdapat  banyak  perasaan  dan gejolak dalam hati yang berkecamuk. 12
Berkenaan  dengan  pelaksanaan  kebijakan,  Islamy 13 menjelaskan  mengenai  definisi  dari  kebijakan  publik, yaitu:
1. Kebijakan Negara dimana bentuk asalnya berwujud ketetapan sikap dan tindakan Pemerintah.
2. Kebijakan  Negara tidak  bisa  hanya  berwujud  pernyataan,  namun  wajib di implementasikan  dalam  sikap dan tindakan yang nyata.
3. Kebijakan Negara baik yang mewajibkan, membolehkan, atau melarang dalam mengerjakan sesuaatu hal harus merujuk pada landasan tujuan dan maksud tertentu.
4. Kebijakan  Negara  yang  diputuskan,  diharuskan  supaya  selalu  memenuhi  dan  mengakomodasi kepentingan dan keperluan semua warga masyarakat.
Di masa pandemi Covid-19, Polri melakukan upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia antara lain:
1. Mendukung  kebijakan  Adaptasi  Kebiasan  Baru  (AKB)  dengan  melakukan  berbagai  kegiatan  mulai  dari memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan publikasi Humas, melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dan kegiatan pembubaran massa.
2. Melaksanakan  Program  Keselamatan  2020  dengan  menyalurkan  bantuan  uang  tunai  sebesar  600  ribu rupiah kepada para supir dan kernet melalui 3 tahap sejak bulan Mei s.d. Agustus 2020.
3. Mendistribusikan bantuan beras.
4. Menyalurkan bantuan sosial berupa paket Sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19.
5. Menginisiasi terbentuknya Kampung Tangguh Nusantara (KTN).
6. Bersama  TNI  dan  Stakeholder  terkait  melaksanakan  kegiatan  secara  serentak  dalam  mendukung Ketahanan Pangan di masa pandemi Covid-19.
7. Optimalisasi 3T (Testing, Tracing dan Treatment).
8. Mendukung Akselerasi Program Vaksinasi Covidi-19, melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi Vaksin  serta  menyiapkan  tenaga  medis,  RS  Bhayangkara  dan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP) Polri.
9. Mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, 2, 3 dan 4.
10. Melakukan  pengetatan  dan  pengawasan  Protokol  Kesehatan  serta  memperbanyak  dan  memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat kegiatan publik.
11. Pengetatan terhadap pelaku perjalanan termasuk Pekerja Imigran Indonesia (PMI).
Kewajiban  mematuhi  Protokol  Kesehatan  sebagaimana  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1 Tahun  2021  tentang  Penegakan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara , dalam rangka untuk:
1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan
a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan / atau pelindung wajah (face shield), jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
b. Membersihkan tangan  pakai  sabun secara  teratur  dan/  atau  memakai  cairan  pembersih tangan  (hand sanitizer).
c. Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
a. Sosialisasi,  edukasi  dan  penggunaan  berbagai  media  informasi  untuk  memberikan  pengertian  dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
b. Penyediaan  sarana  cuci  tangan  pakai  sabun  yang  mudah  diakses  dan  memenuhi  standar  atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
c. Upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas.
12 Tonbesi, Apolinaris Snoe. (2020). Dampak Virus Corona terhadap Kehidupan Perekonomian. Yogyakarta : Mbridge Press, p. 23.
13 Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11 (01), p. 1–12.
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
d. Upaya pengaturan jaga jarak.
e. Pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala
f. Penegakan  kedisiplinan  pada  perilaku  masyarakat  yang  beresiko  dalam  penularan  dan  tertularnya Covid-19.
g. Fasilitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebraran Covid-19.
Sementara ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum pada pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Penegakan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara, antara lain:
1. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum masih melanggar Protokol Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  ancaman  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam) bulan dan pidana paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
3. Sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dikenakan  apabila  sanksi  administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
4. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa ijin membawa jenazah yang berstatus Probable atau konfirmasi yang berada di Fasilitas Kesehatan, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan – undangan dimaksud.
Dalam  rangka  penanganan  Covid-19,  Pemerintah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  dan  kebijakan  agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, cepat dan tepat sehingga penyebaran virus corona tidak berkembang dan berdampak kepada gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam Negeri. Hal itulah yang menjadi  dasar  Polri  dalam  memberikan  sanksi  pidana  guna  menegakkan  hukum  terhadap  pelanggar  Protokol Kesehatan antara lain:
1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  34  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Covid-19  Di  Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.

## PELAKSANAAN  PENEGAKAN  HUKUM  YANG  DILAKUKAN  POLRI  TERHADAP  PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan oleh Polri bersama TNI, Pemda, BNPB dan Kejaksaan yang tergabung dalam Satgas Covid-19. Jalinan hubungan dan kerjasama antara  Polri  dengan  Badan,  Lembaga  serta  Instansi  didasarkan  atas  sendi  –  sendi  hubungan  fungsional,  saling menghormati,  saling  membantu,  mengutamakan  kepentingan  umum  serta  memperhatikan  hierarki. 14 Pelaksanaan ketentuan  atas  hubungan  dan  kerja  sama  tersebut  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  dengan  berdasarkan  asas partisipasi  dan  subsidiaritas.  Hal  ini  sebagaimana  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  penegakan  hukum  adalah kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai  –  nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah  –  kaidah  mantap  dan  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup. 15 Operasi  Yustisi  Protokol  Kesehatan  dilakukan  secara  masif  dan  dilaksanakan  dengan  bersifat mobile  (bergerak)  dan  stationer  (tetap).  Petugas  Operasi  Yustisi  yang  menemukan  pelanggaran  harus  memberikan sanksi  atau  tindakan  seperti  teguran  tertulis,  teguran  lisan,  sanksi  kurungan,  sanksi  denda  administrasi,  kerja  sosial, tindakan fisik serta penutupan sementara tempat usaha.
14 Pasal 42 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
15 Soerjono Soekanto. (2004). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafinfo Persada, p. 28.
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggar  Protokol  Kesehatan  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat, karena  hukum  pidana  dalam  perspektif  umum  berfungsi  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  dan  memelihara ketertiban  umum.  Penerapan  sanksi  pidana  dalam  situasi  darurat  pandemi  Covid-19  dilakukan  untuk  menimbulkan efek jera dan menumbuhkan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan demi kepentingan bersama. Berdasarkan  data  Biroops  Polda  Sumut,  hasil  menyebutkan  hasil  kegiatan  Operasi  Yustisi  yang  dilakukan  Polda Sumut  beserta  Polres  Jajaran  dari  tanggal  14  November  2020  s.d.  21  Mei  2022,  yang  dilaksanakan  di  503.847  titik lokasi  dengan  jenis  kegiatan  yakni  314.410  kegiatan  Stasioner  dan  340.232  kegiatan  Mobile.  Adapun  jumlah pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Sumatera  Utara  sebanyak  2.155.752  pelanggaran  dengan  perincian sebagai berikut:
1. Perorangan      : 2.124.217 pelanggar
2. Pelaku Usaha   : 31.535 pelanggar
Untuk jumlah total sanksi / tindakan yang diberikan antara lain:
1. Teguran lisan : 6.614.740 kegiatan
2. Teguran tertulis : 568.625 kegiatan
3. Kurungan : nihil
4. Denda administrasi : 15 kegiatan
5. Jumlah denda : Rp. 2.700.000,-
6. Kerja sosial / tindakan fisik : 626.764 kegiatan.
7. Penghentian usaha sementara : 21 kegiatan.
Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  dapat  diajukan  ke  Persidangan  Tindak  Pidana  Ringan  (Tipiring),  dimana  salah satu contohnya yakni Sidang Tipiring terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Protokol Kesehatan dan PPKM Level IV sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Covid-19  di  Provinsi  Sumut  .  Adapun  pelanggar  an.  Muhkoimah yang  membuka  Usaha  Rumah  Makan  dan  an.  Puji  Angraini  yang  membuka  usaha  Toko  Ponsel.    Mereka  disidang pada tanggal 3 Agustus 2021 di Posko Gugus Tugas Covid-19 (terletak di Gedung Dharma Wanita Kota Medan Jl. Sei Rotan Kec. Medan  Petisah  Medan).  Dalam  persidangan  tersebut  Hakim  Tunggal  dari  Pengadilan  Negeri Medan an. Dr.  Ulina  Br.  Marbun,  S.H.,  M.H.,  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  Muhkoimah  yang  membuka  Usaha Rumah Makan yakni kurungan 2 hari dan denda 300 ribu rupiah, namun dengan catatan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani  hukuman  kurungan  tersebut  kecuali  dalam  tempo  14  hari  kedepan  pelaku  mengulangi  perbuatannya kembali. Sementara untuk Terdakwa an. Puji Angraini dijatuhi hukuman sebanyak 2 hari kurungan dan denda sebesar 150 ribu rupiah, namun dengan  catatan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman kurungan tersebut kecuali dalam tempo 14 hari kedepan pelaku mengulangi perbuatannya kembali.
Karoops Polda Sumut Kombes. Pol. Drs. Desman Jaya Tarigan, S.H., juga menyebutkan beberapa kasus menonjol dalam kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 antara lain:
1. Sanksi  Penutupan  sementara  Taman  Bermain  Air  Hairos  Waterpark  di  Kab.  Deli  Serdang  diberikan  oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Penanganan Covid-19 pada tanggal 2 Agutus 2020 karena terbukti  melanggar  Protokol  Kesehatan  yakni  terjadinya  kerumunan  yang  besar  dari  pengunjung  dan diperkirakan  mencapai  750  orang.  Banyaknya  pengunjung  yang  datang    karena  adanya  diskon  biaya  tiket masuk  yang  diberikan  pihak  Taman  Bermain  Air  Hairos.  Selain  itu,  Polrestabes  Medan  juga  menetapkan status  Tersangka  terhadap  General  Manager  Hairos  Waterpark  berinisial  ES  karena  melanggar  Pasal  93  Jo Pasal 9 ayat 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Permenkes Nomor 107 Menkes / 382  Tahun  2020  tentang  Protokol  Kesehatan  bagi  masyarakat  dan  fasilitas  mencegah  Covid-19  dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau dendan 100 Juta.
2. Pelanggaran Protokol Kesehatan pada kegiatan kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara memberikan sanksi tegas berupa larangan kegiatan kampanye  selama  3  hari  terhadap  2  (dua)  pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Nias  Selatan  yakni pasangan Hilarius Duha – Firman Giawa dan pasangan  Idealisman Dachi – Sozanolo Nduru. Kedua pasangan tersebut dianggap melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.
3. Turnamen Futsal “Fun Futsal” yang diselenggarakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Mini Futsal Jl. Williem Iskandar Deli Serdang melanggar Protokol Kesehatan karena menyebabkan kerumunan massa pada tanggal 23 Januari  2021  dan  menjadi  viral  di  Media  Massa.  Kapolda  Sumut  Irjen.  Pol.  Drs.  Martuani  Sormin,  M.Si., mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Ricky P. Atmaja, S.I.K., karena membiarkan pelaksanaan Turnamen Futsal tersebut berlangsung serta mencopot Kanitreskrim Polsek Medan Kota IPTU Ainul Yaqin karena menjadi salah satu pemain dari Turnamen tersebut.. Selanjutnya Polda Sumut menetapkan 1 orang Tersangka an. Bania Teguh Gintingsuka yang merupakan mantan Pegawai Honor Polda Sumut dan kemudian dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP serta Undang – Undang Karantina Kesehatan
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
karena  menyelanggarakan  Turnamen  Futsal  dan  mencatur  logo  Polda  Sumut,  padahal  Polda  Sumut  maupun Polrestabes Medan tidak pernah mengeluarkan ijin keramaian Turnamen Futsal.
4. Terjadi  tindak  pidana  pelanggaran  Pasal  14  ayat  1  dan  2  Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang Wabah Penyakit Menular karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan Wabah, yang dilakukan oleh  dr.  Tengku  Gita  Aisyaritha  selaku  petugas  Vaksinator  yang  melaksanakan  Vaksinasi  pada  tanggal  17 Januari 2022 di Sekolah Dasar Wahidin Sudirohusodo Jl. KL. Yos Sudarso Medan. Adapun dr. Tengku Gita Aisyaritha ditetapkan sebagai Tersangka dan saat ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan
Hambatan  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol  Kesehatan  Di  Masa  Pandemi COVID-19
Berdasarkan hasil  wawancara  dengan Karoops  Polda Sumut  Kombes.  Pol.  Drs. Desman  Jaya Tarigan,  S.H., terdapat hambatan internal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 antara lain:
1. Belum meratanya sosialisasi terhadap kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.
2. Keterbatasan  waktu  pengawasan  terhadap  Protokol  Kesehatan  Covid-19  yang  dilakukan  Satgas Penanganan  Covid-19  dalam  melakukan  Operasi  Yustisi  yang  hanya  berlangsung  memiliki  jam  operasi yustisi sekitar 2-3 jam.
3. Keterbatasan  jumlah  petugas  Satgas  Penanganan  Covid-19  dan  harus  dapat  membagi  tugas  pokoknya dengan tugas khusus daalam melakukan pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 terhadap masyarakat.
4. Sarana  dan  Prasarana  pendukung  operasional  yang  terbatas  bila  dibandingkan  dengan  luasnya  wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil  wawancara  dengan Karoops  Polda Sumut  Kombes.  Pol.  Drs. Desman  Jaya Tarigan,  S.H., terdapat hambatan eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 antara lain:
1. Kurangnya kepatuhan Masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan.
2. Masyarakat sudah jenuh dengan keadaan di masa pandemi Covid-19.
Pelanggaran  terhadap  Protokol  Kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19  antara  lain  tidak  memakai  masker, mencuci  tangan  dan  menjaga  jarak  /  menjauhi  kerumunan.  Pada  Protokol  Kesehatan  yang  ditetapkam  Pemerintah tersebut merupakan cara terbaik yang dapat diterapkan dalam mencegah penyebaran Covid-19 sebagaimana yang telah diinstruksikan  oleh  WHO  ( World  Health  Organization ).  Penerapan  Protokol  Kesehatan  bertujuan  agar  masyarakat dapat beraktifitas dengan aman, nyaman dan memberikan keselamatan baik diri maupun orang lain. Masyarakat yang dimaksud  adalah  suatu  kesatuan  manusia  yang  saling  berinteraksi  menurut  suatu  sistem  adat  istiadat  tertentu  yang bersifat  kontinu  dan  saling  terikat  oleh  suatu  rasa  dan  identitas  yang  sama  dalam  dirinya. 16 Namun  pada implementasinya, Protokol Kesehatan disikapi dengan beragam oleh masyarakat baik yang  memiliki kepedulian dan maupun  yang  tidak  memiliki  ketidakpedulian.  Ketidakpedulian  inilah  yang  memperburuk  situasi  pandemi  Covid-19 dengan  naiknya  angka  kasus  terkonformasi  virus  Covid-19.  Masyarakat  yang  memiliki  sifat  ketidakpedulian  dan kemudian melanggar Protokol kesehatan.

## SIMPULAN
Pengaturan  hukum  tentang  Protokol  Kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19  antara  lain  :  Pasal  212  s.d  218 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang - Undang Nomor 21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1991 tentang  Penanganan  Wabah  Penyakit  Menular,  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  33  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Covid-19  Di  Provinsi  Sumatera  Utara,  Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian  Covid-19  Di  Provinsi  Sumatera  Utara,  serta  Peraturan  Kepala  Daerah  Kabupaten  /  Kota  yang  ada  di Provinsi  Sumatera  Utara.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polri  terhadap  pelanggar  Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 dilakukan bersama Pemda, TNI dan Stakeholder lainnya yang tergabung dalam Satgas  Penanganan  Covid-19  dilaksanakan  pada  pagi,  siang  dan  malam  hari  setiap  hari  untuk  menekan  penyebaran Covid-19  di  masyarakat.  Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  sanksi  pidananya,  penyidik  Polri  berkoordinasi  dengan penyidik  Pengawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan.  Hambatan  Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Intenal yakni belum meratanya sosialisasi Protokol Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, terbatasnya jumlah personel  Polda  Sumut  (masih  belum  memenuhi  DSP  Polda  Sumut),  terbatasnya  waktu  pengawasan  Protokol
16 Koentjoroningrat. (2000). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta, p. 76.
Wahyu  Sukma,  Alpi  Sahari,  dan  Ida  Nadirah. Peran  Polri  Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polda Sumut)
Kesehatan terhadap masyarakat, dan terbatasnya sarana prasarana milik Polri. Sedangkan faktor eksternal antara lain luasnya  wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  (33  Kabupaten  /  Kota),  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam mendukung  Kebijakan  Pemerintah  untuk  menekan  penyebaran  Covid-19  dengan  menerapkan  Protokol  Kesehatan, masyarakat  masih  menilai  bahwa  sanksi  /  tindakan  yang  diberikan  dianggap  belum  memberatkan  serta  adanya jenuhnya dari masyarakat menghadapi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  2010. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara. Yogyakarta : Genta Publishing.
Made,  I.  L.  2020. Signifikansi  Pengaruh  Sentimen  Pemberlakuan  PSBB  Terhadap  Aspek  Ekonomi:  Pengaruh  Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19). Jurnal Bina Akuntansi , 7(2). Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  :  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalan rangka penanggulangan penyebaran Covid-19.
Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Koentjoroningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta. Prasetyo, Teguh. 2019. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Cetakan Kedua. Bandung : Nusa Media.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2). Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11 (01). Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafinfo Persada. Syahrani, Riduan. 2010. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
Tonbesi,  Apolinaris  Snoe.  2020.  Dampak  Virus  Corona  terhadap  Kehidupan  Perekonomian.  Yogyakarta  :  Mbridge Press.
Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta : Sinar Grafika.