UPAYA  PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN (Perspektif Sosio-Historis Islam)
M. Sulthon IAIN  Sunan Ampel  Surabaya Sulthonmuhammad99@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan utama Eera Regormasi di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan. Namun pada kenyataannya hal itu belum berjalan maksimal. Indikasinya masih banyak kasus jual beli putusan pengadilan, kekecewaan pada pihak yang berperkara, serta anarkisme yang di sebabkan putusan pengadilan yang kurang tepat.
Dalam perspektif sosio-historis  Islam , tulisan ini memberikan tawaran pemikiran bahwa upaya penegakan  hukum  dan  keadilan  diperlukan  langkah-langkah  sebagai  beriktu: pertama , merekonstruksi  hukum  yang  selama  ini  cenderung  bercorak  positivistik  dengan  pendekatan yuridis formal, dengan pengayaan pada etic-substanttive-pragmatic: kedua, sumber daya manusia dari penegak hukum yang memiliki  komitmen moral untuk menempatkan supremasi hukum dan keadilan  bagi  masyarakat;  dan  ketiga,  adanya  political-will  dan  good-will  darai  para  pemimpin politik dan pemerintahan.
Kata Kunci: Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan.

## A. Pendahuluan
Ikhtiar  untuk  melakukan  penegakan  hukum  di  negara  kita  merupakan  fokus  utama dalam  proses  reformasi,  tetapi  kenyataannya  upaya  itu  masih  belum  menunjukkan  hasil yang  maksimal,  untuk  tidak  menyatakan  masih  sebatas  retorika  pejabat,  para  pemerhati hukum, penegak hukum dan tidak kurang Presiden pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini  tumbuh  subur  “mafia  atai  mafia  peradilan”.  Hukum  dapat  dipermainkan,  vonis  atau keputusan hukum dapat diperjualbelikan.
Tidak jarang terjadi, persoalan yang murni hukum, tiba-tiba kandas begitu saja, akibat intervensi  kepentingan-kepentingan  politik  tertentu,  memang  disadari  sepenuhnya  bahwa tidak  mudah  membuktikan  adanya  “mafia  perdailan”  atau  “jual  beli  vonis  hakim”.  Bahwa suatu  perbuatan  yang  jelas-jelas  merupakan  pelanggaran  terhadap  norma-norma  hukum, susila,  dan  etika,  aparat  penegak  hukum  “Terpaksa  harus”  menanggung  rasa  untuk  dapat melakukan  tindakan  hukum,  karena  penyelesaia  secara  drastis  dan  frontal,  akan  berakibat muncul permasalahan baru yang tidak kalah rumitnya.
Masih banyak lagi kasus-kasus besar yang menimpa ‘orang-orang besar” tidak banyak yang  sampai  pada  ujung  penyelesaiannya,  sementara  ketika  sebuah  perkara  menimpa masyarakat  kecil,  persidangan  dan    vonis  pengadilan  pun  berjalan  dengan  lancer.  Ada  14 kendala penegakan hukum di Indonesia, 1 yaitu:
1. Ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri;
2. Sistem perundangan yang belum memadai;
3. Factor sumber daya manusia;
4. Factor  kepentingan  yang  melekat  para  aparat  pelaksana  ,  baik  itu  kepentingan  pribadi, golongan, maupun politik kenegaraan;
5. Corpsoiest dalam institusi
6. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum;
7. Faktor budaya;
8. Factor agama;
9. Legislative  sebagai  “Lembaga  legislasi”  kurang  memberi  contoh  tauladan  yang  baik dalam penegakan hukum;
1 Masatria  Liba, 14  Kendala  Penegakkan  Hukum,  Mahasiswa  dan  Pemuda  Pilar  Reformasi  Tegaknya Hukum dan HAM (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hal 26-48.
10. Kemasan politik pemerintah
11. Factor kepemimpinan;
12. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan;
13. Kuatnya pengaruh kondisi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum, dan
14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.
Tidak  berjalannya  secara  maksimal  upaya  hukum  di  negeri  ini,  membawa  implikasi yang  cukup  serius,  yakni  munculnya  apatisme  hukum  dalam  masyarakat  yang  berakibat timbulnya anarkhi, fenomena amuk massa atau tindakan main hakim sendiri oleh sebagian masyarajat,  adalah  gambaran  nyata  dari  pesimisme  dan  apatisme  masyarakat  terhadap stagnasi penegakan hukum dan keadilan.
Ada  sebagian  pendapat  menyatakan  bahwa  ketidakberdayaan  penegakan  hukum  dan keadilan  di  Negara  kita  ini,  salah  satunya  adalah  kerana  corak  dan  format  hukum  yang positivistik.  Kebenaran  dilihat  dan  diukur  lebih  pada  kebenaran  formal  dan  prosedural, tanpa menimbang tepa selira kepada rasa keadilan dalam masyarakat.
.Faktor  lain  yang  turut  menyebabkan  maandegnya  penegakan  hukum  dan  keadilan adalah  sumber  daya  manusia  dlam  penegakan  hukum,  aparat  penegak  hukum  kurang  atau tidak  cukup  memiliki  integritas  moral  dan  komitmen  yang  tinggi  dalam  mewujudkan  rasa keadilan dalam masyarakat, sudah terlalu banyak terjadi, rasa keadilan  masyarakat dilukai, karena  pertimbaangan-pertimbangan  pragmatis  politik,  penegakan  supremasi  hukum  harus dikorbankan.
Berbagai pelanggaran dalam proses penegagkan hukum tekah terjadi seperti suap, jual beli  keputusan  hakim  dan  ketidakadilan  hukum.  Jika  demikian  halnya,  dari  mana  harus dimulai suatu ikhtiar untuk untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah pekerjaan besar namun  mulia  dan  menuntut  kesungguhan  kita  secara  bersama-sama  secra  simultan. Prof.  Sucipto  Roharjo,  Begawan  Sosiologi  Hukum  Universitas  Diponegoro  Semarang menegaskan, hukum bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri, akan tetapi hukum haruslah membahagiakan masyarakat. 2
2 Sucipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat , (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 130-135

## B. Rambu-rambu Hukum Islam
Islam  menggariskan  bahasa  penegakan  hukum  bias  berjaalan  dengan  baik,  menuntut sumber  daya  manusia  yang committed terhadap  pelaksanaan  amanat  dan  keadilan. Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. 3
Karena  itu  untuk  dapat  melakukan  ikhtiar  penegakan  hukum  dan  keadilan  tersebut, dibutuhkan  adanya political  will dan good-will para  pemimpin  bangsa  ini  secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Dalam konteks ini pula al-Quran menempatkan perintah kepada masyarakat untuk taat kepada ulil amri, pada ayat 59 surat an-nisa’, apabila ulil amri didalam  melaksanakan  tugas-tugas  dan  programnya,  termasuk  penegakan  dan  keadilan sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Menurut  Ibn  Taimiyah, 4 dua  kata  kunci  yang  harus  dipegang,  yakni  menjalankan amannat  kepada  yang  berhak  dan  menegakkan  hukum  secara  adil  sebagaimana  dimaksud QS  An-nisa’  (4):58  mewajibkan  kepada  kita  untuk  memenuhi  amanat  kepada  yang  berhak dan  menegakkan  hukum  secara  adil.  Duaa  hal  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  politik yang adil dan kekuasaan yang baik yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Kata  adil  atau  “adl  disebutkan  dalam  al-Quran  tidak  kurang  dari  dua  puluh  delapan kali.  Secara  harfiyah  adil  artinya  lurus,  tegak  atau  tidak  condong.  Adil  bisa  dipahami sebagai memberikan hak kepada yang berhak menerimanya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Berbuat  adil  adalah  kewajiban  baik  kepada  diri  sendiri,  kepada  orang  lain,  maupun kepada Allah, inilah yang oleh ibn’Araby dielaborasi pertama , adil dalam hubungan hamba dengan tuhannya, adanya hamba senantiasa mengutamakan hak tuhannya dibanding haknya sendiri, kedua ,  adil  dengan  hubungan  diri  sendiri,  yang  berarti  melarang  diri  sendiri  dari
3 QS. Al-Annsia’; 4:58
4 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah,  al-Syari’yyah,  fi Ishlah,  al-Ra’iywa,  al-Ra’iyyah, (Beirut: Dar Al-Fikr al- Hadits, tt), hal. 12
semua  yang  mengandung  bahaya, ketiga ,  adil  dalam  berhubungan  dengan  makhluk      lain, seperti menghindari khianat dan perbuatan yang mengganggu.
Dalam  komunitas  Negara  bangsa,  maka  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  atas penegakan  hukum  dan  keadilan  adalah  pejabat  Negara  dan  pemerintah.  Secara  harfiyah, pemerintahan  yang  dalam  bahasa  arab  digunakan  kata  hikmah,  satu  akar  kata  dengan al-hakim artinya hakim atau aparat yang menegakkan hukum. Dari sini pemerintah memiliki tugas  pokok  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dalam  redaksi  lain  Rasyid  Ridha mengidentikkan al-amanah dengan al-imarah, atau al-imanah al-adhma yang memiliki tugas utama menjaga agama dan mengatur urusan dunia. 5
Upaya penegakan hukum pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin banyak kasus yang di hadapi pada zaman Rasulullah SAW kadang beliu sendiri yang menyelesaikan dan kadang  melimpahkan  otoritas  peradilan  untuk  memutuskan  perkara  kepada  para  sahabat. Perkara-perkara  yang  diajukan  meliputi  perkara  warisan,  utang  piutang,  sengkata  tanah, pidana  perizinan,  nafkah  istri,  pidana  pembunuhan,  dan  sengketa  air.    Tidak  ada  keraguan sedikitpun  pada  masa  Rasulullah  SAW.,  penegakan  hukum  berjalan  dengan  baik,  para sahabat  yang  ditugasi  menjadi  hakim,  juga  dengan  sungguh-sungguh  menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Rasulullah  SAW.  sangat    tegas  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Beliau tampaknya  menenggarai  adanya  kecenderungan  untuk  menegakkan  hukum  hanya  untuk kalangan  masyarakat  bawah,  sementara  untuk  kaum  bangsawan  atau  pejabat  tidak dilaksanakan, ini dapat dilihat dalam riwayat al-Bukhori dari Aisyah: “Usamah melaporkan kepada  nabi  SAW.    tentang  seorang  perempuan,  beliu  menegaskan:  “sesungguhnya  akan hancur  orang-orang  (umat)  sebelum  kalian,  karena  mereka  memperlakukan  hukuman (hudud)  bagi  orang-orang  lemah  (al-wadl’i)  dan  mereka    meninggalkan    (penerapan hukuman)  orang-orang  yang  berkedudukan  tinggi  (al-syarif),  dan  demi  Zat  yang  diriku  di genggaman-Nya,  sekiranya  Fatimah (anakku) melakukan demikian (mencuri) sungguh  aku akan memotong tanggannya.” 6
5 Rasyid Ridha; al-Khilafah al-Imanah al-Udhma (Mesir, Mathba’ah al-manar, tt), hal. 10
6 Al-Bukhari; Shahih al-Bukhari : Juz II (Beirut;  dar al-fikr, 1981), hal. 16
Sepeninggal  Rasulullah  SWA  setelah  melalui  perdebatan  yang  panjang  dan  alot  di tsaqifah    bani  saidah,  akhirnya  Abu  Bakar  as-Siddiq  dipilih  menjadi  pengganti  beliu. Disinilah awal kata “khalifa” digunakan sebagai peran teknis, sebagai jabatan politik untuk menggantikan  Rasulullah  SAW.    dan  tugas-tugas  profetik,  berupa  melindungi  agama (harasah al-din) dan mengatur urusan dunia (siyasah al-dunya).
Abu  bakar  as-Siddiq  (573-634  M)    yang  berkuasa  tidak  lama,  pada  masa  awal jabatannya  dihadapkan  pada  munculnya  “gerakan”  orang-orang  murtad  dan  orang-orang pembohong untuk membayar zakat, mengirim tentara untuk menaklukkan Syam dan  Iraq. 7 Tetapi  kesungguhan  abu  bakar  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  begitu  nyata. Bahkan tidak segan-segan menyerahkan harta pribadinya untuk baitul mal demi kepentingan Islam dan umatnya.
Pada masa Umar Ibn Al-Khattab, dimulai usaha untuk memisahkan antara kekuasaan Eksekutif  dan  Yudikatif.  Diantara  hakim  yang  diangkat  adalah  Abu  Darda  di  Madinah, Syuraih  Ibn  Qais  di  Mesir,  hakim-hakim  ini  diserahi  menangani  perkara-perkara  perdata, sementara untuk perkara pidana masih ditangani oleh Kalifah dan penguasa daerah.
Umar  juga  menyusun  dustur  peradilan  atau  disebut  dengan  dustur  Umar  atau  risalah al-Qadla’  yang  dikirim  kepada  Abu  Musa  Al-asya’ry  berisi  tentang  pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang. 8
Disamping  menyusun  dustur  pengadilan,  Umar  juga  yang  meletakkan  dasar-dasar penetaan pemerintahan.  Pada tahun 641 membentuk dewan kantor catatan daftar  gaji  guna memudahkan  pembagian  gaji,  itu  sebabnya  ia  disebut  sebagai  peletak  dasar-dasar perpajakan yang sering disebut Al-Kharaj. 9
Dustur  Umar  inilah  yang  kelak  menjadi  referensi  para  hakim  pada  masa-masa sesudahnya  prinsip-prinsip  penting  yang  dikemukakan  dalam  dustur  tersebut  antara  lain adalah:
7 Hasbi Asl-Shiddiq, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Bandung: Al- Maarib, 1964), hal. 15
8 M. Salam Madzkun, Tarikh al-Qadla’ fi al-Islam, Terj. Imron AM , (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hal. 42-43
9 Noul J. Coulson: Hukum  Islam dalam  Perspektif  Sejarah,  Terj. Hamid Ahmad ,  (Jakarta: P3M, 1987), hal. 137
1. Orang yang memutuskan hukum harus paham dulu perkaranya, karena tidak ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
2. Sama  ratakan  pihak-pihak  yang  berperkara  dalam  majelismu,  dalam  pandanganmu, dalam  keputusanmu,  sehingga  orang  yang  berpangkat  tidak  akan  mengharapkan penyelewenganmu,  dan  orang  yang  lemah  tidak  sampai  putus  asa  mendambakan keadilanmu.
3. Bukti  itu  wajib  atas  penggugat  atau  penuduh,  sedang  sumpah  wajib  atas  pihak  yang menolak tuduhan atau gugatan.
Usman Bin Affan dikenal sebagai khalifah yang membangun gedung pengadilan, yang pada  pendahulunya  menjalankan  pengadilan  di  masjid.  Usman  dikenal    sangat  dermawan, mempersiapkan  tentara  dengan  hartanya  sendiri,  selain  dikenal  sebagai  tokoh  yang membukukan  al-Qur’an,  juga  dikenal    sebagai  orang  pertama  yang  menambah  bangunan masjid al-Haram dan Masjid Nabawi.
Ali  Bin  Abi  Thalib  adalah  Khalifah  ke  empat,  yang  sejak  Rasulullah  SAW,  masih hidup  pernah  ditugasi  sebagai  hakim,  kemunculannya  sebagai  khalifah  akibat  terbunuhnya Usman bi Affan membawa iklim politik dan pemerintahannya berjalan tidak stabil. Nuansa politik  begitu  kental  menyelimuti  hari-hari  pelaksanaan  tugasnya.  Muawiyah  menuntut pertanggungjawaban    atas  terbunuhnya  Usman,  dan  memang  tidak  mudah  untuk membuktikan  siap  sesunggunya  pelaku  pembunuhan  Usman  itu.  Peristiwa  pembunuhan Usman inilah oleh sejarah dicatat sebagai fitnah al-kubra dalam lembaran sejarah islam.
Ilsutrasi  di  atas,  memberikan  gambaran  yang  jelas,  bahwa  penegakan  hukum  dan keadilan  mendapat  tempat  yang  sangat  terhormat.  Dalam  pelaksanaannya  juga  selain mengedepankan hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak bias diabaikan begitu saja.

## C. Membangun Mazhab Alternatif
Perdebatan  paradigmatic  tentang  definisi  dan  tujuan  hukum  diantara  mazhab  hukum kelihatannya  masih  mewarnai  wacana  intelektual  kita.  Mazhab  ilmu  hukum  murni    yang dipelopori oleh kelsen (1881) menentang filsafat dan berkeinginan menciptakan ilmu hukum
murni,  menegakkan  semua  materi  yang  tidak  relevan,  dan  memisahkan  yurispredensi  dari ilmu  sosial.  Karena  menurutnya  ilmu  hukum  adalah  studi  tentang  sifat  norma-norma  yang ditegakkan oleh hukum. Jadi etika dan filsafat sosial jauh dari hukum.
Mazhab  positivisme  yang  di  awali  oleh  pemikiran  auguste  comte  (1798-1875)  lebih menekankan pada penolakan semua konstruksi hipotesis didalam filsafat dan membatasi diri pada  observasi  empiric  dan  hubungan  fakta-fakta  di  bawah  panduan  metode-metode  yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam. 10
Mazhab  realis  Amerika  yang  juga  disebut  positivisme  pragmatis  menegaskan  hukum harus  ditentukan  oleh  fakta-fakta  sosial  yang  mengalami  peerubahan  terus-menerus,  yang menempatkan bukan yang seharusnya.
Mencermati  pemikiran  mazhab-mazhab  hukum  tersebut  di  atas,  pemikiran  hukum Indonesia  tampaknya  lebih  banyak  “terjebak”  pada  positivisme  analitik  ketimbang pragmatis-empirik.  Meskipun  ada  upaya  menempatkan  perkambangan  nilai-nilai  yang tumbuh  dalam  kesadaran    masyarakat  menjadi  bagian  lain  hukum  yang  berlaku.  Sistem hukum  yang  positivistik  memunculkan  budaya  hukum  yang  formalistik.  Ide-ide  keadilan yang  menjadi  tujuan  hukum  tidak  cukup  terakomodasi  dengan  baik.  Maka  yang  terjadi adalah banyak putusan pengadilan memilikii kepastian hukum tetapi menusuk rasa keadilan masyarakat.
Dalam  perspektif  sosio-historis  Islam,  hukum    diformulasikan  sarat  dengan  muatan nilai  kemaslahatan  dan  keadilan.  Konsep  al-Dlaruriyat  al-Khamsah  seperti  dikemukakan oleh  imam  al-Juwaini    dan  al-Ghazali  menjelaskan  bahwa  hukum    dilegalisasikan  adalah untuk  kepentingan  memelihara  agama  (hifdh  al-din),  memelihara  jiwa  (hifdh  al-nafs), memelihara aakl (hifdh al-‘aql), memelihara harta (hifdh al-mal) dan memelihara keturunan (hifdh al-nasl). 11
Karena  itu,  dalam  memformulasikan  hukum  yang  berwatak  Indonesia,  jika diperdebatkan eklektik menjadi satu pilihan, maka pengayaan terhadap materi-materi hukum dengan  konsep  kemaslahatan    dalam  hukum  islam  dapat  dilakukan 12 .  Atau  meminjam bahasa  Prof.  Satjipto  Rahardjo,  hukum    haruslah  membahagiakan  masyarakat,  yang  dalam
10 Yasmil Anwar & Adaug, Pembaruan Hukum Pidana , (Jakarta: Gramedia, 208) hal. 1-5
11 H. Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1999), hal. 123-131
12 A. Qadri Azizy, EkletismeHukum Nasional. (Yogayakarta: Gama Media, 2002), hal. 247-252
terminologi,  ushul  fiqh  hukum  haruslah  bermuara  kepada  merealisasikan  kemaslahatan masyarakat.
Dalam  penerapan  hukum,  aparat  perlu  mempertimbangkan  psiko-sosial  masyarakat sebagai pelaku hukum. Dalam hukum Islam dikenal konsep “Azimah”, artinya hukum yang berlaku dalam situasi normal, yang berbeda halnya dengan apabila situasi normal, Umar ibn al-Khattab  mislanya,  pernah  tidak  menjatuhkan  hukuman  potong  tangan  kepada  Ubaid pembantu  Hathib  ibn  Abi  Albata’ah  mencuri  unta  untuk  dimakan,  dalam  riwayat  lain, pembantu  Hathib  mencuri  unta  seorang  laki-laki  dari  Madinah,  mereka  bersama-sama menyembelih. Kasus ini kemudian dilaporkan keepada Umar. Umar memerintahkan kepada Katsir  Ibn  al-Shalat  agar  memotong  tangan  mereka.  Akan  tetapi  setelah  diinformasikan bahwa  mereka  melakukan  pencurian  itu  karena  kelaparan,  maka  umar  tidak  jadi melaksanakannya. 13
Untuk  dapat  mewujudkan  upaya  tersebut  ada  beberapa  factor  yang  perlu  di perhatikan. 14 Pertama ,persepsi penegak hukum terhadap masyarkat,agar tidak lagi sebagai sasaran tetapi mereka adalah pemegang peran .kedua,penegak hukum hendaknya melakukan perubahan  terhadap  makna,  kedudukan  dan  fungsi  kekuasaan,  aparat  hendaknya  menjadi pelayan  masyarakat  untuk  mencerdaskan  mereka,sehingga  akan  tumbuh  budayah  hukum yang  sehat  .ketiga  aparat  penegak  hukum  perlu  menyadari  bahwa  masyarakat  makin  kritis dan tidak lagi bisa dianggap remeh
Dalam  khazanah  hukum  islam,  dikenal term  ijtihat atau  kerja  intelektual  untuk memformulasikan  hukum dalam menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ini di maksudkan,  aparat  penegak  hukum  tidak  di  benarkan,  dengan  dasar  tidak  atau  belum  ada ketentuan  hukum  yang  mengatur,  kemudian  membiarkan  persoalan  hukum  tanpa  jawaban atau solusi

## D. Kesimpulan
Bahwa  dalam  upayah  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dibutuhkan  kerja  keras konsisten  dan  komitmen  yang  tinggi  dari  aparat  penegak  hukumnya.  diawali  dari  upaya
13 Muhammad Rawas Qal’ah, mausu’ah Fiqh Umar Ibn Al-Khattab , (Beirut> Dar Al-Nafais, 1989), h1l. 491
14 Esmi  Warasih, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Proses  Penegakan  Hukum  dan  Persoalan  Keadilan, (makalah  disampaikan  dalam  orientasi  Kader  Ulama  Majelis  Ulama  Indonesia  Propinsi  Jawa  Tengah, Semarang: 26 Juli 2004)
merekonstruksi hukum yang selama ini cenderung bercorak positivistik dengan pendekatan yuridis formal, dengan pengayaan pada etic-subtantive-pragmatic dengan mengambil bahan baku dari sistem hukum manapun, yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mejemuk termasuk  hukum  islam  yang  kerakteristiknya  tidak  terpisahkan  dari  nilai  nilai  taransedetal sebagai penjabaran dari konsep “rahmatan lilalamin“
Agar  upayah  penegakan  hukum  dan  keadilan  dapat  berjalan  dibutuhkan  adaya political-will dan good will dan integritas moral yang memadai dari para pemimpin politik dan pemerintahan, mengingat peran, tugas, dan fungsi para pemimpin ini sangat besar dan efektik.  Memang  harus  segera  di  sadari,  upayah  demikian  membutuhkan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  komitmen  moral  untuk  menempatkan  supremasi  hukum  dan keadilan bagi masyarakat

## Daftar Pustaka
Al-Qurannul Karim
Al-Bukharu, 1981, Shahih Al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr.
Qadri Azizy, 2002, Ekletisisme Hukum Nasional . Yogyakarta: Gama Media
Faturrahman Djamil, 1999, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Logos Wahana Ilmu
Esmi  Warasih,  26  Juli  2014, Materi  Makalah  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan , disampaikan dalam Orientasi Kadel Ulama Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
Hasbi Asl-Shiddiq, 1964, Peradilan dan Hukum Acara Islam , Bandung: Al-Maarib
Ibn Tamiyah, tt, Al-Siyasah, Al-Syar’iyyah, Fi Ishlah, Al-Ra’iyyah, Beirut: Dar al-fikr al-Haditz.
M. Salam Madzkur, tt, Tarikh al-Qadla’ fial-Islam (terj. Imron AM), Surabaya: Bina Ilmu.
Masatria  Liba,  2002, 14  Kendala  Penegak  Hukum;  Mahasiswa  dan  Pemuda  Sebagai  Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM , Jakarta: Yayasan Annisa’’.
Muhammad Rawas Qal’ah, 1989, Mausu’ah Fiqh Umar Ibu al-Khattab , Beirut: Dar Al-Nafais
Noul    J.  Coulson,  1987, Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Sejarah ,  (Terj.  Hamid  Ahmad),
Jakarta: P3M
Rasyid Ridha, tt, Al-Khilafah Al-Imamah Al Udhma , Mesir: Mathba’ah  Al-Manar.
Sucipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat , Bandung: Angkasa
Yasmil Anwar & Adaug, 20008, Pembaruan Hukum Pidana , Jakarta: Gramedia