## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE)
Ahmad Razaki Rambe ahmad0205202064@uinsu.ac.id UIN Sumatera Utara, Medan
Zaid Alfauza Marpaung zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id UIN Sumatera Utara, Medan

## Abstract
This research examines the crime of involuntary manslaughter in the perspective of Islamic criminal law and analyzes it through the concept of  restorative justice. In Islamic criminal  law, involuntary manslaughter  is  categorized  as  murder  that  occurs  without  prior  intention  and  plan,  where  the perpetrator remains responsible even without intent. This analysis uses a normative approach with a descriptive-analytical  method,  focusing  on  verses  from  the  Quran,  Criminal  Code,  Prosecutor's Regulations, Police Regulations, hadith, as well as classical and contemporary Islamic legal literature. Restorative justice, as an alternative to the conventional justice system, emphasizes the restoration of relationships between perpetrators and victims, as well as conflict resolution through mediation and reconciliation. In the context of Islamic criminal law, this concept is in line with sharia principles that prioritize peace, restorative justice, and forgiveness. Diyah (fine) and kafarat (atonement) are the main mechanisms  in  the  implementation  of  restorative  justice  in  accidental  murder  cases,  which  aim  to compensate the victim's family and restore social balance. This study found that the application of restorative justice in accidental murder cases according to Islamic criminal law is able to provide justice that is more holistic and humanist than the retributive approach. Through a settlement that involves the victim's family and the community, it is hoped that social relations damaged by the criminal offense will be restored.
Keywords : Restorative justice, involuntary manslaughter, Islamic criminal law

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja  dalam  perspektif  hukum  pidana Islam dan menganalisisnya melalui konsep restorative justice . Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja dikategorikan sebagai pembunuhan yang terjadi tanpa niat dan rencana sebelumnya, di mana  pelakunya  tetap  bertanggung  jawab  meski  tanpa  kesengajaan.  Analisis  ini  menggunakan pendekatan  normatif dengan  metode  deskriptif-analitis,  berfokus pada  ayat-ayat  Al-Quran,  KUHP, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, hadis, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Restorative justice , sebagai alternatif dari sistem peradilan konvensional, menekankan pada pemulihan hubungan  antara  pelaku  dan  korban,  serta  penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  dan  rekonsiliasi. Dalam  konteks  hukum  pidana  Islam,  konsep  ini  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang mengutamakan  perdamaian,  keadilan  restoratif,  dan  pengampunan.  Diyah  (denda)  dan  kafarat (penebusan)  merupakan  mekanisme  utama  dalam  implementasi restorative  justice pada  kasus pembunuhan  tidak  sengaja,  yang  bertujuan  untuk  mengganti  kerugian  keluarga  korban  dan mengembalikan  keseimbangan  sosial.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  penerapan restorative  justice dalam kasus pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam mampu memberikan keadilan
yang lebih  holistik  dan  humanis  dibandingkan  dengan  pendekatan  retributif. Melalui  penyelesaian yang melibatkan keluarga korban dan komunitas, diharapkan terjadi pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.
Kata kunci: Restorative justice , pembunuhan tidak sengaja, hukum pidana islam

## PENDAHULUAN.
Tindak pidana pembunuhan  tidak  sengaja merupakan situasi tragis yang seringkali melibatkan kecelakaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 1 Terkait tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP yaitu : Barang siapa karna kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara, atau pidana kurungan paling sedikit 1 tahun. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP yaitu menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja seperti seseorang yang ingin berburu binatang, tanpa disengaja tembakan yang ia lontarkan meleset  dan  mengarah  kepada  seseorang,  yang  mengakibatkan  orang  tersebut  meninggal. Dalam menghadapi kasus semacam ini, sistem hukum di indonesia sering kali mengutamakan hukuman terhadap pelaku, tanpa memperhatikan secara mendalam terhadap niat dan maksud dari pelaku serta pemulihan antara pihak yang terlibat. Restoratif justice muncul sebagai suatu pendekatan yang menawarkan alternatif, menempatkan perhatian pada pemulihan hubungan yang rusak dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bahkan yang tidak sengaja sekalipun. 2
Tindak pidana pembunuhan  tidak  sengaja memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari menghilangkan  nyawa dengan  sengaja.  Adanya  unsur  kelalaian atau kecelakaan membuatnya menjadi kasus yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih cermat. Kasus semacam ini tidak selalu mencerminkan niat jahat, sehingga pendekatan hukuman konvensional mungkin tidak selalu sesuai,yang  mana  jika  kita  lihat  didalam persepektif  islam perbuatan tidak sengaja  dijelaskan melalui hadist ibnu majah yang dinilai sahih oleh albani yaitu
اوُه ِرْكُتْسا اَم َو ،َناَيْسِ نلا َو ،َأَطَخْلا يِتَّمُأ  ْنَع  َز َواَجَت ْدَق َ َّاللَّ َّنِإ ِهْيَلَع
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  memaafkan  dari  umatku  kesalahan  karena  tidak  sengaja,  lupa,  atau dipaksa ” (HR. Ibnu Majah dan lainnya, dinilai shahih oleh Al Albani),
1 Husnul Khotimah et al., “Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim,” JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora 2, no. 3 (2023): 155 – 77.
2 Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 2 (2018): 142 – 58.
Submit Approve Publish 11 Desember 2023 30 Desember 2023 30 Januari 2024
kemudian  dijelaskan  kembali  oleh  syaikh  As  Sa’di  mengenai  kaidah  tersebut  yaitu apabila seseorang lupa,tidak sengaja dan dipaksa melakukan perbuatan yang salah maka ia tidak berdosa atas kesalahan nya akan tetapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain atau menghilangkan nyawa maka  wajib menggantinya. Dari hadist tersebut orang yang melakukan perbuatan tidak sengaja khususnya menyebabkan kerusakan dan menghilangkan nyawa tidak dapat di hukum dengan cara pembalasan (Retributive) melainkan dengan cara ganti rugi, oleh karena itu Pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dengan penekanan pada pemulihan. 3
Keadilan  restoratif  menyediakan  solusi  yang  lebih  inklusif  dan  berfokus  pada pemulihan. Pendekatan ini mencoba untuk memperbaiki hubungan yang terganggu, mendengarkan suara korban, dan melibatkan pelaku dalam proses rekonsiliasi. Dalam konteks tindak pidana menghilangkan  nyawa  karena  kelalaian, restoratif  justice dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog, memahami perspektif satu sama lain, dan mencapai kesepakatan yang adil.
Indonesia memiliki kekayaan budaya dan hukum yang diwariskan dari berbagai sumber, termasuk Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. Kedua sistem hukum ini memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam menghadapi tindak pidana. Hukum Pidana Islam, misalnya, menekankan pada konsep keadilan dan rahmat, sementara Hukum Positif Indonesia cenderung lebih terfokus pada penegakan hukum dan hukuman.
Didalam  hukum  pidana  islam  pada  bab  pembunuhan  dijelaskan  mengenai  metode penyelesaian tindak pidana pembunuhan yaitu dengan qishas dan diyat . Hal ini menjelaskan didalam  penyelesaian  tindak  pidana  pembunuhan  baik  disengaja  dan  semi  sengaja  ada alternative  lain  yang  digunakan  yaitu  dengan diyat yang  mana  hukuman qishas tidak diberlakukan  terhadap  pelaku  karena  adanya  pemaafan  dari  korban  namun  mereka  wajib untuk membayar diyat , namun didalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak sengaja tidak dijelaskan qishas didalamnya yang mana artinya hanya satu bentuk penyelesaian dalam tindak pidana  pembuhan  tidak  sengaja  yaitu diyat yang  mana diyat merupakan  salah  satu  metode pendekatan restorative 4 .
Analisis konsep dalam konteks restoratif justice untuk tindak pidana pembunuhan tidak sengaja penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat persamaan, perbedaan, dan tantangan yang muncul dalam penerapan restoratif  justice dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan memandu perubahan kebijakan hukum.  Oleh  karena  itu,  perbuatan melawan  hukum  khususnya  tindak  pidana  pembuhan  tidak  sengaja  harus  menggunakan hukum pidana Islam. Sebagaimana yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 92:
3 Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal, “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10, no. 1 (2022): 113 – 38.
4 Ali Sodiqin, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 49, no. 1 (2015): 63 – 100.
ْؤُّم ٍةَبَق َر  ُرْي ِرْحَتَف أًـَطَخ اًنِمْؤُم َلَتَق  ْنَم َو ۚ أًـَطَخ  َّلَِّا اًنِمْؤُم َلُتْقَّي  ْنَا ٍنِمْؤُمِل َناَك اَم َو ْنَا ٰٓ َّلَِّا ٰٓ  هِلْهَا ىٰٓ لِا ٌةَمَّلَسُّم ٌةَيِد َّو ٍةَنِم ْن ِم َناَك  ْنِا َوۗ ٍةَنِم ْؤُّم ٍةَبَق َر  ُرْي ِرْحَتَف ٌنِمْؤُم  َوُه َو ْمُكَّل ٍ وُدَع  ٍم ْوَق  ْنِم َناَك  ْنِاَف ۗ ا ْوُقَّدَّصَّي
ٌةَمَّلَسُّم ٌةَيِدَف ٌقاَثْي ِم ْمُهَنْيَب َو ْمُكَنْيَب  ٍٍۢم ْوَق َن ِ م ًةَب ْوَت  ِِۖنْيَعِباَتَتُم ِنْي َرْهَش ُماَي ِصَف ْد ِجَي ْمَّل  ْنَمَف ۚ ٍةَنِمْؤُّم ٍةَبَق َر  ُرْي ِرْحَت َو   هِلْهَا ىٰٓ لِا ۗ ِ هاللَّ اًمْيِكَح اًمْيِلَع ُ هاللَّ َناَك َو Terjemahan : “ Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang  hamba  sahaya  mukmin  dan  (membayar)  tebusan  yang  diserahkan  kepada  keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari  kaum  yang  memusuhimu,  padahal  dia  orang  beriman,  (hendaklah  pembunuh)  memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta  memerdekakan  hamba  sahaya  mukminah.  Siapa  yang  tidak  mendapatkan  (hamba  sahaya) hendaklah  berpuasa  dua  bulan  berturut-turut  sebagai  (ketetapan)  cara  bertobat  dari  Allah.  Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana .”
Terdapat tantangan signifikan dalam mengimplementasikan restoratif  justice dalam konteks tindak pidana menghilangkan nyawa karena kelalaian. Faktor-faktor seperti budaya, norma sosial, dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan akan mempengaruhi penerimaan dan efektivitas dari pendekatan ini. Namun, peluang juga muncul dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan korban, dan perbaikan hubungan sosial di tingkat lokal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  menganalisis  potensi  penerapan keadilan  restoratif  dalam  penanganan  kasus  pembunuhan  tidak  disengaja,  dengan memperhatikan  perspektif  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  Indonesia.  Dengan memahami secara mendalam kedua sistem hukum tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan  sumbangan  bagi  perbaikan  sistem  hukum  yang  lebih  responsif  dan  sejalan dengan nilai-nilai keadilan baik lokal maupun global.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif (legal  research)  dikarenakan  sepadan  dengan  judul  penelitian  yang  penulis  angkat yaitu"tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja  perspektif  hukum  pidana  islam  (analisis terhadap  konsep  restorative  justice)"  metodologi  yuridis  normatif  dinilai  sangat  relevan dengan judul atau tema yang ingin penulis angkat karena pada penelitian ini penulis mencoba untuk fokus terhadap penyelesaian perkara pidana pembunuhan tidak sengaja menggunakan pendekatan  restorative  justice  sebagai  alternative  penyelesaian  pada  hukum  yang  ada  di indonesia,yang mana dalam hal ini KUHP Nasional,Peraturan kejaksaan republik indonesia dan tinjauan hukum pidana islam terhadap penyelesaian perkara pidana pembunuhan tidak sengaja  dengan  menggunakan  pendekatan  restorative  justice  atau diyat menjadi  objek kajiannya. Metodologi hukum yuridis normatif merupakan suatu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap pengaplikasian asas - asas atau ajaran - ajaran baik dalam hukum positif maupun hukum pidana islam. 5
5 Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi (Prenada Media, 2018).
Cakupan  dari  penelitian  yuridis  normatif  diantaranya  studi  dokumen,  karena  sesuai dengan  definisi  hukum  secara  normatif  yaitu  pengkajian  terhadap  dokumen  diantaranya, sebagai data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an, Hadist dan data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Dr. Chairul Huda, S.H., M.H · Dari 'Tiadak Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada  Tiadak  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan;  2)Leden  Marpaung, Asas- teori-praktik  hukum  pidana  3)  Umi  Rozah  Aditya,  Asas  Dan  Tujuan  Pemidanaan  Dalam Perkembangan  Teori  Pemidanaan.  4)  'Abdul  'Azhim  bin  Badawi  Al-Khalafi,  AL  -  WAJIZ. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mekanisme pengumpulan data  melalui  studi  kepustakaan  (library  research)  dengan  cara  mengunjungi  langsung perpustakaan  yang  berada  di  kampus  (baik  di  dalam  kampus  maupun  di  luar  kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) serta peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan  mengunjungi  langsung  website  ataupun  media  internet  untuk  mendapatkan datasekunder  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini.  Analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  Comparative  Legal  Analysis  atau  analisis  perbandingan  hukum  yaitu membandingkan  sistem  hukum  atau  peraturan  dari  beberapa  yurisdiksi  untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Restorative  justice atau  keadilan  restoratif,  merupakan  model  pendekatan  penyelesaian perkara pidana yang muncul pada era tahun 1970-an yang dikemukakan oleh Albert Eglash seorang psikolog asal Amerika Serikat 6 . Model ini dianggap sebagai opsi paling mutakhir dari berbagai  model  dan  mekanisme  dalam  sistem  peradilan  pidana  saat  ini. 7 Konsep  keadilan restoratif  telah  mendapatkan  perhatian  besar  di  Indonesia,  khususnya  dalam  penanganan tindak pidana. Konsep ini menekankan keterlibatan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana,  termasuk  pelaku,  korban,  dan  keluarganya,  dalam  proses  penyelesaian  masalah. Keadilan  restoratif  didefinisikan  sebagai  proses  di  mana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam tindak pidana bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya pada hukuman. 8 . Dalam hukum pidana Islam, keadilan restoratif juga ditekankan sebagai prinsip utama  dalam  menangani  tindak  pidana.  Konsep  ini  berakar  pada  nilai-nilai  Islam  tentang kasih sayang, pengampunan, dan perbaikan.
Hukum  Islam  menekankan  pentingnya  memulihkan  hak-hak  korban  dan mengupayakan rehabilitasi pelaku, daripada hanya berfokus pada hukuman. Hal ini dapat kita lihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Amr bin Syuaib yang artinya:
Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya, jika wali  korban  ingin  melakukan  pembalasan  atau  (qishas)  mereka  dapat  membunuh  nya  namun  jika mereka  tidak  ingin  membunuhnya  mereka  dapat  mengambil  diyat  (denda)  dan  apabila  mereka
6 Fajar Ari Sudewo, Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Penerbit Nem, 2021).
7 Nor Soleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia,” Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 2, no. 2 (2015): 123 – 35.
8 Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 173 – 90.
berdamai, itu terserah kepada walinya , 9 implementasi restorative terlihat sangat jelas dalam jarimah qishas dan diyat yang mana hal ini sering kita temukan pada kasus pembunuhan, baik pembunuhan dengan sengaja (qatlu al-amdy),semi sengaja (qatl syibh al-amd) dan tidak sengaja (al-k ḥ at ā ) 10 . Di Indonesia tindak pidana pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan tidak sengaja memiliki penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan  retributive  yang  mana  pendekatan retributive  adalah suatu metode yang hanya berfokus terhadap pelaku yaitu memberikan pembalasan atau  penghukuman  yang  setimpal  atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  namun  tidak memperhatikan pemulihan yang dialami oleh korban. 11

## Pengaturan Dan Sanksi  Pembunuhan Tidak Sengaja
Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat dari pelaku atau pelaku tidak menginginkan hasil dari tindakannya tersebut. 12 . Pembunuhan tidak sengaja  menurut  syeikh  Wahbah  Zuhaili  adalah  pembunuhan  yang  terjadi  tanpa  maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun dalam objeknya 13 . Pembunuhan tidak sengaja didalam hukum positif yang ada di Indonesia diatur didalam KUHP pada pasal 359 yaitu: Barang siapa karna kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara, atau pidana kurungan paling sedikit 1 tahun. 14 didalam hukum pidana Indonesia tepatnya didalam KUHP terdapat pengaturan mengenai unsur unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja  yaitu :
1) Kealpaan  dengan  kesadaran  (bewuste  schuld).  Dalam  konteks  ini,  pelaku  telah menyadari  atau  memiliki  dugaan  akan  munculnya  suatu  akibat  tertentu,  namun meskipun berupaya mencegahnya, akibat tersebut tetap terjadi.
2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Pada kasus ini, pelaku tidak memiliki bayangan  atau  dugaan  akan  munculnya  suatu  akibat  yang  dilarang  dan  diancam hukuman  oleh  Undang-Undang,  padahal  seharusnya  ia  mempertimbangkan kemungkinan munculnya akibat tersebut. 15 .
Pengaturan pembunuhan tidak sengaja juga terdapat didalam hukum pidana islam, pada surah An- Nisa ayat  92 yang artinya “ Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh),  kecuali  jika  mereka  (keluarga  terbunuh)  membebaskan  pembayaran.  Jika  dia  (terbunuh)  dari
9 Soleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.”
10 Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2022, 144 – 59.
11 Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”
12 Ahmad Ropei and STAI Miftahul Huda Subang, “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 9, no. 1 (2021): 55 – 80.
13 Desri Ari Enghariano, “Narasi Term Zholim Dalam Tafsir Al -Wasith Karya Wahbah Al- Zuhaili,” Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis 2, no. 1 (2021): 1 – 18.
14 Raden Soesilo, “Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
15 Leden Marpaung, “Asas -Asas Teori Praktik Hukum Pidana ,” 2005.
kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut- turut  sebagai  (ketetapan)  cara  bertobat  dari  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Mahabijaksana .”. Di Indonesia,  unsur-unsur  tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja,  seperti  dalam  hukum pidana, juga dijelaskan dalam perspektif hukum Islam yaitu:
1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3) Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  kesalahan  dengan  kematian korban 16 .
Dengan demikian, jika unsur-unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan tidak sengaja terpenuhi,  baik  menurut  hukum  Islam  maupun  KUHP,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  diuraikan  dalam  kedua  hukum  tersebut,  maka  pelaku  dapat  dikenai  hukuman  yang berlaku, dari pengaturan yang berlaku baik dalam hukum pidana islam dan KUHP memiliki perbedaan dalam proses penyelesaiannya, dalam KUHP penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan  tidak  sengaja  dengan  hanya  memberikan  hukuman  terhadap  pelaku  yaitu  5 tahun dipenjara  paling  lama  dan  1  tahun kurungan  sedangkan  dalam  hukum  pidana  islam, menurut ulama fiqih memberikan beberapa metode penyelesaian yang pertama yaitu diyat dan kaffarat,  besar  nya diyat dalam  pembunuhan  tidak  sengaja  yaitu  sebesar  100  ekor  unta, klasifikasi unta yang diberikan kepada korban ialah 20 ekor unta hiqqah, 20 unta jaza’ah 20 ekor unta  bintu makhad, 20 ekor unta bintu labun dan 20 ekor unta bani makhad betina 17 . diyat dalam konteks pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam, diyat yang  dikenakan adalah  diyat  mukhafafah  (diyat  ringan),  yang  memungkinkan  pembayarannya  dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun. Selain itu, pembayaran diyat tidak hanya menjadi tanggung jawab  pelaku,  tetapi  juga  dapat  ditanggung  oleh  keluarganya.,namun  apabila  baik  pelaku maupun  keluarga  pelaku  tidak  mampu  untuk  membayar diyat kepada  korban  maka  yang membayar diyat kepada korban adalah negara yang dina diyatnya berasal dari baitul mal (kas negara  ) 18 ,  kemudian  hukuman  pengganti  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja yaitu berpuasa selama dua bulan berturut turut dan hukuman tambahan nya adalah terhalang untuk  mendapatkan  harta  warisan  dan  wasiat.  Regulasi  tindak  pidana  pembunuhan tidak sengaja  dalam  KUHP  dan  hukum  pidana  Islam  dapat  dipandang  dari  perspektif monodualistik, yang dalam konteks ini dikenal dengan istilah " Daad-dader Strafrecht " 19 , Yakni sistem  hukum  pidana  yang  mempertimbangkan  aspek  objektif  dari  perbuatan  ( daad )  serta
16 Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 13, no. 2 (2013): 1 – 12. 17 Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia (Sinar Grafika, 2022).
18 Rafida Sinulingga and R Sugiharto, “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana,” Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020): 31 – 43. 19 D R Lilik Mulyadi and M H SH, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik (Penerbit Alumni, 2023).
aspek subjektif dari pelaku atau pembuatnya ( dader) . 20 dari istilah tersebut jika kita kaitkan terhadap pemberian sanksi  kasus pembunuhan tidak sengaja, dari segi hukuman sama sama memiliki  hukuman  yang  lebih  ringan  baik  dalam  KUHP  maupun  hukum  pidana  islam dikarenakan  dari  segi  pembuat( dader )  melakukan  nya  dikarenakan  adanya  unsur  kelalaian ( culpa ) yang menyebabkan hukuman nya lebih ringan dibanding pembuat yang melakukan nya karena  adanya  unsur  sengaja  ( dolus )  namun  jika  kita  lihat  dalam  proses  penyelesaian  nya terdapat suatu perbedaan mekanisme penyelesaian terhadap pembunuhan tidak sengaja, yang mana dalam hukum pidana di Indonesia hanya berfokus terhadap pemberian hukuman kepada pelaku sedangkan dalam hukum pidana islam untuk kasus tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dibebaskan dari hukuman, namun tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dibuat melalui konsep diyat (ganti kerugian).

## Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Di Indonesia
Restorative justice dalam konteks hukum pidana (hukum positif) dapat diterapkan pada berbagai tindakan pidana sesuai dengan tahapan proses penegakan hukum pidananya, seperti:
1) Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan
a. Terhadap pelaku:
a) Pelaku  memiliki  tingkat  kesalahan  yang  relatif  tidak  berat,  yaitu  kesalahan  yang bersifat sengaja.
b) Pelaku bukan seorang residivis.
2) Dalam proses tindak pidana:
a. Pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  sebelum  SPDP  (Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim ke penuntut umum.
b. Perdamaian pada tahap penuntutan:
Proses  perdamaian  ini  diatur  dalam  Perkejaksaan  15/2020.  Penuntut  umum  dapat menawarkan perdamaian dengan memanggil korban secara resmi dan dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Proses ini dilakukan secara musyawarah dan sukarela oleh kedua belah pihak  tanpa  adanya  tekanan  atau  paksaan  dari  pihak  mana  pun.  Keadilan  restoratif,  atau restorative  justice berbeda  dengan  pendekatan  sistem  peradilan  pidana  konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
Sementara  itu    peraturan  kepolisian  negara  republik  indonesia  nomor  8  tahun  2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative,dalam hal ini penerapan restorative justice harus la memenuhi syarat baik materil maupun formil hal ini dijelaskan dalam pasal  5  dan  6  peraturan  kepolisian  negara  republik  indonesia nomor  8  tahun  2021  tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yaitu:
Pasal 5,persyaratan materil sebagaimana dimaksud adalah:
a) Tidak menimbulkan keresahan dan / atau penolakan dari masyarakat
b) Tidak berdampak konflik social
20 Eber Ngolu Hasoloan Simbolon, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Berdasarkan Teori Kualifikasi Dader Pada Ajaran Penyertaan” (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020).
c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
d) Tidak bersifat radikalisme dan separatism
e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan 21
f) Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. 22
Senada dengan hal itu konteks hukum pidana di Indonesia, penerapan restorative justice menjadi topik yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan tidak sengaja. Berdasarkan Peraturan Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No.  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif, dijelaskan bahwa tindak pidana  tertentu,  terutama yang melibatkan nyawa manusia, tidak dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme restorative  justice .  Peraturan  ini  menegaskan  bahwa penanganan kasus pembunuhan, baik disengaja  maupun tidak sengaja, tidak boleh melalui jalur restorative justice karena tingginya dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
Namun,  terdapat  ketentuan  yang  berbeda  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Peraturan ini memungkinkan penerapan restorative justice dalam kasus pembunuhan atau tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan syarat terdapat kesepakatan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku. Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan  kemerdekaan  orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.” Dan dilanjutkan pada pasal 5 ayat (4) dikatakan bahwa “ Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan ”. Kemudian Pasal 5 ayat (6) huruf b “telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka” . 23 Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan jika korban atau keluarga korban dan pelaku mencapai  kesepakatan  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  di  luar  pengadilan. Kesepakatan  ini  harus  mencakup  permintaan  maaf,  ganti  rugi,  atau  tindakan  lain  yang dianggap memadai oleh semua pihak yang terlibat.
Adanya  dua  regulasi  yang  berbeda  ini  mencerminkan  dualisme  dalam  penanganan tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja  melalui  mekanisme restorative justice .  Di  satu  sisi, Perkapolri No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa kasus pembunuhan tidak dapat diselesaikan secara restorative, sementara di sisi lain, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 membuka peluang untuk penyelesaian secara  restorative asalkan terdapat  kesepakatan antara pelaku dan korban atau keluarga korban. 24
21 Badruzzaman Hamdani, Si git Herman Binaji, And Eko Nurharyanto, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Diy ,” Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 2 (2022): 16 – 32.
22 Hamdani, Binaji, and Nurharyanto.
23 Andri Kristanto, “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia,” 2021.
24 Kristanto.
Perbedaan  pandangan  ini  menimbulkan  tantangan  dalam  penegakan  hukum  di lapangan.  Aparat  penegak  hukum  perlu  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan, sebelum memutuskan pendekatan yang tepat. Dalam  praktiknya,  upaya  untuk  menyelaraskan  kedua  regulasi  ini  memerlukan  dialog  dan kerja sama yang erat antara polisi, jaksa, dan pihak-pihak terkait lainnya, guna memastikan bahwa  keadilan  yang  ditegakkan  tidak  hanya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, meskipun terdapat peluang untuk penerapan restorative justice dalam kasus  pembunuhan  tidak  sengaja  berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  No.  15  Tahun  2020, implementasinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memperhatikan kepentingan dan hak  semua  pihak  yang  terlibat,  serta  memastikan  bahwa  proses  tersebut  benar-benar menunjukkan  nilai-nilai  keadilan  restoratif  yang  otentik.  Hal  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  diatas  menguraikan  bahwa  perbedaan  antara  kedua  peraturan  tersebut  serta menghadapi  tantangan  yang  muncul  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif untuk kasus pembunuhan tidak sengaja, serta memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.
Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Dalam  Penerapan Restorative  justice  Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja
Dalam sistem hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja ( qatl al- khata’ ) memiliki penanganan yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana konvensional. Hukum pidana Islam  mengedepankan  prinsip-prinsip  keadilan,  kemanusiaan,  dan  pemulihan  hubungan sosial,  yang  tercermin  dalam  pendekatan restorative  justice .  Dalam  hukum  pidana  Islam, pembunuhan dibagi menjadi tiga kategori:
a) Pembunuhan Sengaja ( Qatl al-Amd )
b) Pembunuhan Semi-Sengaja ( Qatl Shibh al-Amd )
c) Pembunuhan Tidak Sengaja ( Qatl al- Khata’ )
Pembunuhan  tidak  sengaja  terjadi  ketika  seseorang  menyebabkan  kematian  tanpa adanya niat untuk membunuh. Contohnya termasuk kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Hukum pidana Islam mengenal konsep diyat (kompensasi) dan afw (pemaafan) sebagai bagian dari  mekanisme restorative justice .  Dalam  hukum  pidana  Islam,  prinsip  pertanggungjawaban individu adalah dasar yang fundamental. Setiap individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik di hadapan Tuhan, korban, maupun masyarakat. Prinsip  ini  sejalan  dengan  konsep  keadilan  restoratif.  Pada  penerapan  hukum qisas , pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta masyarakat luas. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, pelaku diwajibkan untuk membayar diyat kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan yang mereka derita.
Melaksanakan  pemidanaan  dengan  fokus  pada  melindungi  kehidupan  merupakan manifestasi  konkret  dari  prinsip  keadilan  restoratif.  Dalam  konteks  hukum  Islam  terkait pembunuhan,  perhatian  utamanya  terletak  pada  pencarian  solusi  hukum  yang  dapat memulihkan ketertiban sosial di masyarakat, bukan sekadar menetapkan jenis hukuman yang
diberikan. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana Islam lebih holistik dibandingkan  dengan  pendekatan  dalam  sistem  hukum  pidana  Barat.  Salah  satu  contoh konkret dari perhatian hukum Islam terhadap kepentingan keluarga korban adalah adanya hukum  diyat.  Ketika  tujuan  pemidanaan  adalah  rehabilitasi  pelaku  dan  restorasi  integrasi sosial,  pilihan  hukuman  dalam  Islam  menjadi  alternatif  terbaik  untuk  mencapai  tujuan tersebut.
Nilai-nilai  keadilan  restoratif  dalam  hukum  qisas  mencakup  konsep-konsep  seperti martabat  manusia,  penghormatan,  dan  keterlibatan  masyarakat.  Konsep  martabat  manusia secara khusus tercermin dalam filosofi hukum qisas, seperti yang dijelaskan dalam Al Baqarah ayat 179 yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, dengan menyatakan:
َو ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلا َو  ِ رُحْلاِب  ُّرُحْلَا  ۗى لْتَقْلا ىِف  ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع  َبِتُك ا ْوُنَم ا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰ ي ِهْي ِخَا  ْنِم ٗهَل َيِفُع  ْنَمَف  ۗى ثْنُ ْلَّاِب ى ثْنُ ْلَّا ا  ِنَمَف ٌۗةَمْحَرَو ْمُكِ بَّر ْن ِم  ٌفْيِفْخَت َكِل ذ  ٍۗناَسْحِاِب ِهْيَلِا ٌءۤاَدَاَو ِف ْوُرْعَمْلاِب ٍۢ ٌعاَبِ تاَف ٌءْيَش ٌمْيِلَا  ٌباَذَع ٗهَلَف  َكِل ذ َدْعَب ى دَتْع
۝ ١ ىِف ْمُكَل َو
25 ۝ ١  َن ْوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ِباَبْلَ ْلَّا ىِلوُاــٰٓهي ٌةو يَح  ِصاَصِقْلا Wahai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu  (melaksanakan)  kisas  berkenaan  dengan orang-orang  yang  dibunuh.  Orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  sahaya  dengan  hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.(178)Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.(179)
Qisas  harus  diterapkan  dengan  tujuan  menjaga  martabat  manusia  dan  melindungi kehidupan sesama. Prinsip qisas bukanlah untuk membalas dendam atas pembunuhan, tetapi untuk  mempertahankan  hak  hidup  manusia  yang  dijamin  oleh  Tuhan.  Kemungkinan menerima  diyat  atau  memberi  maaf  kepada  pelaku  Mengonfirmasi  dedikasi  hukum  qisas terhadap perlindungan martabat manusia. Kejahatan diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap ikatan kemanusiaan, baik antara pelaku dan korban maupun dengan masyarakat. Korban  dan  masyarakat  mengalami  luka  yang  memerlukan  pemulihan atau recovery. Proses pemulihan atau recovery ini menjadi kunci dalam penyelesaian hukum dan menjaga martabat kemanusiaan.
Penghormatan dalam hukum qisas tercermin dari prinsip kesetaraan kedudukan semua pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  pembunuhan..  Pelaku,  korban,  dan  masyarakat  semuanya memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus ini. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya,  korban  dan  keluarganya  perlu  diberdayakan,  dan  masyarakat  harus  diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Akhirnya, solusi hukum untuk kasus pembunuhan dicapai melalui  mediasi  yang  mempertemukan  semua  pihak  secara  langsung.  Pendekatan  ini mendukung  pemulihan  situasi  sosial  secara  psikologis  dan  mengurangi  keinginan  untuk membalas dendam antara pelaku dan keluarga korban.  Pemulihan situasi ini adalah  tujuan utama dalam penyelesaian kasus pidana di masyarakat.
25 Muhammad Dilla Khoirona, “Kajian Qi ṣāṣ Dalam Al-Qur ’ an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Menurut Muhammad ‘ Al ī A ṣ - Ṣā b ū n ī Dan Ar-R ā z ī ) ” (IAIN KUDUS, 2023).
Restorative  justice  merupakan  pendekatan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Di Indonesia, konsep restorative justice telah diadopsi dalam berbagai peraturan di instansi penegak  hukum,  meskipun  terdapat  perbedaan  signifikan  dalam  penerapannya,  terutama antara  kejaksaan  dan  kepolisian.  Berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Pasal  5  Ayat  3,  4,  dan  6  Huruf  b,  pembunuhan  tidak  sengaja  dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dengan syarat tertentu. Pertama, tindak pidana dilakukan atas dasar kelalaian. Kedua, terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya. Peraturan ini menunjukkan adanya peluang untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan tujuan mengembalikan kondisi sosial dan psikologis seperti sebelum kejadian.
Berbeda dengan peraturan kejaksaan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  2021  tentang  Keadilan  Restorative  Justice  menyatakan  bahwa  restorative  justice tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Pendekatan  ini  menunjukkan  ketegasan  dalam menangani  kasus  yang  melibatkan  kehilangan  nyawa,  sehingga  memprioritaskan  proses peradilan formal.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  pendekatan  terhadap  pembunuhan  tidak  sengaja  juga memiliki  kesamaan  dengan  peraturan  kejaksaan  dalam  hal  mekanisme  penyelesaiannya. Pembunuhan  tidak  sengaja  dalam  hukum  Islam  tidak  dikenakan  hukuman  qisas  (balasan setimpal), melainkan dikenakan sanksi diyat (denda) dan kaffarat (tebusan). Menurut ulama fiqih,  besaran diyat untuk  pembunuhan  tidak  sengaja  adalah  100  ekor  unta,  yang diklasifikasikan sebagai berikut:
1) 20 ekor unta hiqqah
2) 20 ekor unta jaza’ah
3) 20 ekor unta bintu makhad
4) 20 ekor unta bintu labun
5) 20 ekor unta bani makhad betina 26
Diyat dalam pembunuhan tidak sengaja disebut sebagai diyat mukhafafah ( diyat ringan), yang mana pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun. Pembayaran diyat ini tidak hanya dibebankan  kepada  pelaku,  tetapi  juga  dapat  melibatkan  keluarganya.  Jika  pelaku  dan keluarganya tidak mampu membayar diyat , maka negara yang akan membayar dari baitul mal (kas negara).
Perbedaan signifikan dalam penerapan restorative justice antara instansi kejaksaan dan kepolisian  di  Indonesia  mencerminkan  perbedaan  pendekatan  dalam  menangani  tindak pidana  pembunuhan  tidak  sengaja.  Sementara  kejaksaan  memberikan  ruang  untuk penyelesaian melalui restorative justice dengan syarat-syarat tertentu, kepolisian menegaskan ketidakmungkinan  penerapan  restorative  justice  dalam  kasus  hilangnya  nyawa.  Dalam perspektif  hukum  pidana  Islam,  mekanisme  penyelesaian  pembunuhan  tidak  sengaja  lebih
26 Muh Taufiqurrahman, Irwan Fitri Aco, and Muhammad Saddam Nurdin, “Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al- ’Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah,” AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 2, no. 3 (2023): 254 – 74.
mendekati pendekatan kejaksaan dengan penerapan diyat sebagai bentuk sanksi. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pendekatan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang  ingin  dijaga  oleh  masing-masing  instansi,  serta  membuka  ruang  diskusi  lebih  lanjut mengenai bagaimana konsep restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil dalam berbagai kasus tindak pidana.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengeksplorasi  tindak  pidana  pembunuhan  tidak  sengaja  dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada konsep restorative justice. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan restorative justice antara instansi kepolisian  dan  kejaksaan  di  Indonesia.  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri  No.  8  Tahun  2021, restorative  justice  tidak  dapat  diterapkan  pada  kasus  tindak  pidana  yang  menghilangkan nyawa orang, sehingga tindak pidana pembunuhan tidak sengaja harus diproses secara hukum tanpa penyelesaian melalui restorative justice. Di sisi lain, peraturan Jaksa Republik Indonesia mengizinkan  penerapan  restorative  justice  pada  kasus  pembunuhan,  baik  sengaja  maupun tidak sengaja, asalkan terdapat kesepakatan antara korban atau keluarganya dengan pelaku.
Pandangan  hukum  pidana  Islam  mengenai  pembunuhan,  baik  sengaja  maupun  tidak sengaja,  pada  dasarnya  menegaskan  penerapan  hukuman  qisas  (balasan  setimpal),  yaitu "nyawa dibalas nyawa". Namun, jika pihak korban atau keluarganya memberikan maaf, maka hukuman qisas dapat ditiadakan. Pemaafan ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang diakui dalam peraturan Jaksa Republik Indonesia, yang memungkinkan penyelesaian konflik melalui  rekonsiliasi  dan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Keselarasan  antara  hukum pidana Islam dan peraturan Jaksa Republik Indonesia menekankan pentingnya persetujuan dari  pihak  korban  atau  keluarga  korban  dalam  penyelesaian  kasus  melalui  jalur  restoratif. Prinsip-prinsip  ini  menegaskan  bahwa  keadilan  restoratif  dapat  mendukung  penyelesaian konflik secara damai dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diusung dalam hukum  pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan humanis dan fleksibel dalam penegakan hukum dapat mencapai keadilan yang  lebih  komprehensif  dan  mendamaikan,  meskipun  terdapat  perbedaan  pengaturan restorative justice antara kepolisian dan kejaksaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi . Prenada Media, 2018.
Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 173 – 90.
Burlian, Paisol. Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia . Sinar Grafika, 2022.
Enghariano, Desri Ari. “Narasi Term Zholim Dalam Tafsir Al -Wasith Karya Wahbah Al-
Zuhaili.” Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis 2, no. 1 (2021): 1 – 18.
Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 2 (2018): 142 – 58.
Hamdani, Badruzzaman, Sigit Herman Binaji, and Eko Nurharyanto. “ Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Diy .” Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 2 (2022): 16 – 32.
Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2022, 144 – 59.
Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10, no. 1 (2022): 113 – 38.
Khoirona, Muhammad Dilla. “Kajian Qi ṣāṣ Dalam Al- Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 178- 179 Menurut Muhammad ‘Al ī A ṣ - Ṣā b ū n ī Dan Ar-R ā z ī ).” IAIN KUDUS, 2023.
Khotimah, Husnul, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika Virdi, and Siti Umi Khoiriah. “Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim.” JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora 2, no. 3 (2023): 155 – 77.
Kristanto, Andri. “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia,” 2021.
Marpaung, Leden. “Asas - Asas Teori Praktik Hukum Pidana,” 2005.
Mulyadi, D R Lilik, and M H SH. Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik . Penerbit Alumni, 2023.
Ropei, Ahmad, and STAI Miftahul Huda Subang. “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 9, no. 1 (2021): 55 – 80.

## Simbolon, Eber Ngolu Hasoloan. “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH BERDASARKAN TEORI KUALIFIKASI DADER PADA AJARAN
PENYERTAAN.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2020.
Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana.” Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020): 31 – 43.
Sodiqin, Ali. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 49, no. 1 (2015): 63 – 100.
Soesilo, Raden. “Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
Soleh, Nor. “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi
Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.” Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 2, no. 2 (2015): 123 – 35.
Sudewo, Fajar Ari. Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum . Penerbit Nem, 2021.
Taufiqurrahman, Muh, Irwan Fitri Aco, and Muhammad Saddam Nurdin. “Sanksi Atas
Pembunuhan Syibhu Al- ’Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 2, no. 3 (2023): 254 – 74.
Yusuf, Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 13, no. 2 (2013): 1 – 12