Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)
Khairuddin Julianda Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry khairhanin@gmail.com

## Abstrak
Itsbat  nikah  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  belum  mempunyai  akta  nikah, sehingga  dapat  menetapkan  kembali  pernikahan  mereka.  Salah  satu program  pemerintah  dalam  masalah  ini  yaitu  program  itsbat  nikah keliling yang dilaksanakan di Kebupaten Bireuen. Itsbat nikah keliling tersebut  tentunya  memiliki  aspek  positif  dalam  memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawianan yang telah dilangsungkan.  Namun,  dalam  prosesnya,  masing  banyak  pasangan yang tidak dapat mencatatkan pernikahan, karena keterbatasan jumlah kuota  pasangan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen. Untuk  itu,  masalah  yang  diajukan  adalah  apa  yang  melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kebupaten Bireuen, kemudian bagaimana  teknis  pelaksanaan  itsbat  nikah  keliling,  serta  bagaimana dampak  pelaksanaan  itsbat  nikah  keliling  terhadap  ketertiban pencatatan  pernikahan  di  Kabupaten  Bireuen.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  dilakukan  dengan  menggunakan metode deskriptif-analisis , yaitu menggambarkan masalah itsbat nikah di lapangan, mulai dari latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya  itsbat  nikah  keliling  di  Kebupaten  Bireuen  yaitu mengingat  masih  banyak  pasangan  suami-istri  yang  tidak  memiliki buku  nikah  atau  akta  nikah.  Kemudian,  tehnik  pelaksanaan  itsbat nikahnya  yaitu  dengan  melakukan  pendaftaran  di  setiap  kecamatan, kemudian  disidangkan  dalam  satu  tempat  yang  dihadiri  dengan  dua orang  saksi  untuk  masing-masing  pasangan, dan kemudian  dilakukan kesimpulan  dan  penetapan.  Adapun  dampak  positif  dari  itsbat  nikah

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
320
keliling  tersebut  adalah  dapat  membantu  masyarakat  berikut  dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.
Kata Kunci: Itsbat, Nikah, Dampak dan Ketertiban

## Pendahuluan
Islam  mengajarkan  manusia  untuk  hidup  dalam  naungan keluarga,  karena  keluarga  merupakan  gambaran  terkecil  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Keluarga  yang  baik  menurut Islam  sangat  menunjang  untuk  menuju  kepada  kesejahteraan. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan  oleh  Islam  bagi  yang  telah  mempunyai  kemampuan. Tujuan  perkawinan  menurut  agama  Islam  ialah  unuk  memenuhi petunjuk  agama  dalam  rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis, sejahtera  dan  bahagia.  Sejahtera  artinya  terciptanya  ketenangan  lahir dan  batin,  sehingga  timbul  kebahagiaan  yakni  kasih  sayang  antara anggota keluarga. 1 Kesejahteraan dan kebahagiaan tidak akan tercipta apabila  hak  dan  kewajiban  dalam  sebuah  keluarga  (antara  pasangan suami-istri) tidak terlaksana dengan baik.
Ditinjau  dari  segi  yuridis,  perkawinan  merupakan  suatu hubungan  hukum  yang  bersifat  kontrak,  yaitu  mengikatkan  hak  dan kewajiban  antara  suami-istri  secara  timbal  balik.  Begitu  juga  dalam sisi  keagamaan,  dimana  perkawinan  merupakan  suatu  kontrak  atau akad,  yang  dapat  menghalalkan  hubungan  yang  sebelumnya diharamkan oleh syara’ . Untuk itu, pada prinsipnya perkawinan telah ada  aturan  mengenai  proses  pelaksanaannya,  baik  dalam  agama maupun  dalam  suatu  negara.  Setiap  orang  harus  tunduk  atas
1 Abdur  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006), hlm. 22.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
321
ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam konsep pernikahan yang telah dibentuk. 2
Di  Indonesia,  konsep  dan  ketentuan  proses  pelaksanaan  telah dimuat dalam regulasi perundang-undangan. Namun, tidak mengecualikan  adanya  aturan  agama  di  dalamnya.  Dalam  konsep hukum  Islam,  secara  umum  perkawinan  telah  dipandang  sah  ketika telah  memenuhi  ketentuan  syarat  dan  rukun  pernikahan.  Adapun rukun  pernikahan  tersebut  yaitu  adanya  mempelai  laki-laki  dan mempelai  perempuan,  wali  dari  pihak  perempuan,  dua  orang  saksi serta adanya ijab dan qabul ( sighah al-aqd ). 3
Adapun  rukun  nikah  yang  harus  terpenuhi  agar  perkawinan dapat  dikatakan  sah  menurut  fuqaha  di  kalangan  Malikiyah  adalah wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighat. Fuqaha dari kalangan Syafi’iyah  mengelompokkan  rukun  nikah  menjadi  lima  yaitu  calon suami,  calon  istri,  wali,  dua  orang  saksi  dan  sighat.  Sedangkan Abdurahman  al-Jaziri  menyimpulkan  bahwa  rukun  nikah  terdiri  dari dua yaitu ijab dan qabul. 4 Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat- syarat  yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut. 5 Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum  Islam  tidak  ada  ditetapkan  mengenai  kaharusan  untuk mendokomentasikan atau mencetatkan pernikahan.
2 Abdurrahman dan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Bandung: Alumni, 2001), hlm. 17.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), hlm. 59.
4 Mardani, Akad  Nikah  Melalui  Telepon,  Televisi,  dan  Internet  dalam  Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 248.
5 Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajiz  fi  Ahkam  al-Usrah  al-Islamiyah; Penduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadhly  &  Ahmad  Khotib),  (Surakarta: Era  Intermedia,  2005),  hlm.  33;  Keterangan  yang  sama  juga  terdapat  dalam  buku  Amir Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2009), hlm. 59.
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
322
Namun  demikian,  jika  dilihat  melalui  perspektif  peraturan perundang-undang  atau  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia, pencatatan  perkawinan  adalah  sesuatu  yang  mesti  dilakukan,  dengan tujuan  untuk  menertibkan  proses  perkawinan  dan  sebagai  bukti autentik  dalam  bentuk  akta  nikah.  Mengingat  posisi  pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif. 6
Syarat  administratif  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  bagi  tiap- tiap  pasangan  dalam  mengurus  masalah-masalah  keluarga,  seperti harta bersama, hak nafkah, hak waris dan hak keperdataan lainnya.
Berdasarkan  masalah  di  atas,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kontor pencatatan nikah, baik sebelum diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  maupun  setelahnya.  Untuk  itu,  agar  dapat  diakui  oleh hukum  (hukum  positif)  terkait  dengan  tidak  adanya  bukti  pernikahan yang  dilangsungkan,  maka  pemerintah  memberikan  suatu  jalan dengan  proses  menetapkan  kembali  pernikahan  yang  sebelumnya telah  dilakukan  namun  tidak  dicatat,  atau  dalam  istilah  lain  disebut dengan itsbat nikah. 7
Itsbat  nikah  mengandung  arti  suatu  penetapan  nikah  kepada Pengadilan  Agama  melalui  permohonan  karena  pasangan  suami-istri sebelumnya  tidak  dapat  membuktikan  perkawinannya  melalui  akta nikah. 8 Itsbat  nikah  juga  diartikan  sebagai  suatu  permohonan
6 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 103.
7 Kementerian  Agama  RI, Menelusuri  Makna  di  Balik  Fenomena  Perkawinan  di Bawah  Umur  dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat, (Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115.
8 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  6,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada), hlm. 117.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  untuk dinyatakan  sahnya  pernikahan  yang  dilangsungkan  menurut  syari’at agama  Islam  dan  mendapatkan  kekuatan  hukum. 9 Proses  itsbat  nikah ini  kemudian  menghasilkan  satu  buku  nikah  (akta)  yang  memiliki fungsi  sebagai  akta  autentik  dalam  pembuktian  kepastian  pernikahan memang  betul-betul  telah  dilaksanakan.  Dengan  adanya  akta  nikah maka  akan  mempermudah  suatu  pasangan  dalam  memperjuangkan hak-haknya  jika  terjadi  perceraian,  serta  memudahkan  dalam pembuatan akte kelahiran anak. 10
Sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  belum  mempunyai  akta  nikah, itsbat  nikah  tentunya  memiliki  aspek  positif  dalam  memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawianan yang telah dilangsungkan.  Kedudukan    itsbat  nikah  ini  sendiri  telah  mendapat pengakuan  dengan  dibuktikan  adanya  regulasi  hukum,  seperti  dalam bunyi  Pasal  7  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan menganai sah tidaknya salah satuu syarat perkawinan. Bertalian dengan masalah di  atas,  di  wilayah  Kabupaten  Bireuen  telah  dilakukan  suatu  langkah oleh  pihak  pengadilan  terhadap  pasangan  yang  belum  atau  tidak  ada akta  nikah  untuk  ditetapkan  kembali  pernikahan  melalui  itsbat  nikah keliling.
Pelaksanaan  itsbat  nikah  keliling  ini  menimbulkan  dampak negatif.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikemukakan  bahwa  dalam pelaksanaannya  tidak  semua  pasangan  (yang  tidak  memiliki  buku nikah)  dapat  melakukan  itsbat  nikah.  Karena  itsbat  nikah  keliling  ini
9 Permberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA), Panduan  Pengajuan Itsbat Nikah, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012), hlm. 2.
10 Ibid.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hanya  dibatasi  untuk  tiga  pasangan  per  Kecamatan.  Sedangkan menurut  keterangan  dari  salah  satu  Kepala  KUA,  bahwa  pasangan yang  mendaftar  dan  ingin  untuk  diitsbat  banyak. 11 Dampak  negatif dari  itsbat  nikah  keliling  ini  juga  mengarah  pada  tidak  terdatanya seluruh pasangan yang belum memiliki buku nikah, sehingga langkah pencatatan  nikah  melalui  sidang  itsbat  berpengaruh  pada  ketertiban pencatatan pernikahan yang ada di setiap kecamatan. 12

## Landasan  Hukum  tentang  Istbat  Nikah  dan  Pencatatan Pernikahan
Sebelum  dijelaskan  makna  dari  itsbat  nikah,  terlebih  dahulu dijelaskan  tentang  nikah.  Ulama  telah  membuat  rumusan  nikah sebagai  sebuah  akad  antara  seorang  pria  dengan  pihak  wali  wanita, dengan  tujuan  untuk  penghalalan  hubungan  suami-istri  (senggama). Dalam  fikih  Islam,  perkawinan  disebut  dengan  istilah nikah atau zawwaj , yang memiliki arti al-jam’u dan al-dhamu , yaitu kumpul atau menyetubuhi. 13 Menurut  Mustofa  Hasan,  menikahi  wanita  pada hakikatnya  ialah  menggauli  istri. 14 Sedangkan  menurut  istilah (terminologi), sebagaimana dijelaskan oleh Zakiyah Darajad, 15 bahwa perkawinan atau pernikahan yaitu:
اَمُهاَنْعَمْوَأ ِجْيِوْزَّتلاِوَأ ِحاَكِّنلا ٍظْفَلِب ٸْطَو َةَحاَبِإ ُنَّمَضَتَي ٌدْقَع
11 Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
12 Ibid.
13 H.M.A.  Tihami  &  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat;  Kajian  Fikih  Nikah
Lengkap, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7
14 Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  (Bandung,  Pustaka  Setia,  2011), hlm. 10 15 Zakiyah  Darajat,  dkk, Ilmu  Fikih …,  dalam  buku  H.M.A.  Tihami  &  Sohari Sahrani, Fikih  Munakahat…, hlm.  8;  keterangan  yang  sama  juga  terdapat  dalam  buku Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat, cet.  5,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Meida Group,  2012),  hlm.  8;  Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhajul  Muslim;  Pedoman  Hidup Seorang Muslim , (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 325
Artinya:  “ Akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan hubungan  kelamin  dengan  lafaz  nikah  atau  tazwij  atau  yang semakna keduanya ”.
Defenisi  yang  lebih  luas  dinyatakan  oleh  Muhammad  Abu Ishrah  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Rahman  Ghazali  sebagai berikut:
ٍ ْىُقُح ْنِم اَمِهْيَكِلاَم دُّدَ ُيَو اَمُهُنَواَعَتَو ِ َأ ْ َمْلاَو ِ ُ َّ لا َنْيَب ِ َ  ُعْلا َّ َح ُدْيِفُي ٌدْقَع ِااَ ِ اَو ْنِم ِ ْيَلَع اَمَو
Artinya:  “ Akad  yang  memberikan  kaidah  hukum  kebolehan mengadakan  hubungan  keluarga  (suami-istri)  antara  pria  dan wanita  dan  mengadakan  tolong-menolong  dan  memberi  batas hak  bagi  pemiliknya  serta  pemenuhan  kewajiban  bagi  masing- masing ”. 16
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  pengertian  nikah  secara  bahasa sama  seperti  pengertian  sebelumnya,  yaitu  mengumpulkan,  atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/teminologi, perkawinan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung  pembolehan  bersenang-senang  dengan  perempuan, dalam  arti  sempit  yaitu  berhubungan  intim,  menyentuh,  mencium, memeluk  dan  sebagainya,  jika  perempuan  tersebut  bukan  sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. 17
Dalam  peraturan  perundang-undangan,  pernikahan  justu diartikan  bukan  hanya  sebagai  akad  yang  membolehkan  hubungan
16 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat…, hlm. 9 17 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Islam  Waadillatuhu:  Pernikahan,  Talak,  Khulu’,  Ila’, Li’an,  Zihar  dan  Masa  Iddah ,    (terj:  Abdul  Haiyyie  Al-Kattani,  dkk),  jilid  9,  (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
326
senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal  ini  seperti  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan;
Pasal  1:  “ Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
Pada  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  perkawinan diartikan  sebagai  sebuah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan ghalidzan ,  kemudian  akad  tersebut  merupakan  sunnah  rasul yang  intinya  adalah  perbuatan  ibadah.  Adapun  bunyi  pasal tersebut sebagai berikut:
Pasal 2: “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqan  ghalidzan  untuk mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah”.
Dari  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan tidak dimaknai  hanya  sebagai  hubungan  intim  (jima’/senggama),  dimana dalam  kedua  aturan  tersebut  diistilahkan  dengan  “ikatan  lahir  dan batin”  dan  istilah  “akad”,  melainkan  perkawinan  dimaknai  secara lebih  luas  yang  meliputi  tujuan-tujuan  dari  dilaksanakannya perkawinan,  serta  pemenuhan  dari  adanya  hak  dan  kewajiban  yang justru lebih besar pengaruhnya dalam perkawinan itu sendiri.
Adapun  frasa  “itsbat  nikah”,  memiliki  arti  sebagai  suatu penetapan  kembali  pernikahan  yang  sebelumnya  telah  dilakukan namun  tidak  memenuhi  syarat  administratif  negara,  yaitu  pencatatan nikah.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  itsbat  merupakan

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penetapan, penyungguhan, dan penentuan. Adapun itsba nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. 18
Itsbat  nikah  juga  mengandung  arti  suatu  penetapan  nikah kepada  Pengadilan  Agama  melalui  permohonan  karena  pasangan suami-istri  sebelumnya  tidak  dapat  membuktikan  perkawinannya melalui  akta  nikah. 19 Ahmad  Rafiq  menyebutkan  bahwa  nikah  yang tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  maka  harus  melakukan permohonan penetapan kembali pernikahan yang telah dilangsungkan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa itsbat nikah merupakan suatu  upaya  yang  diberikan  oleh  pemerintah  bagi  sebuah  pasangan suami-istri  yang  belum  memiliki  akta  nikah  untuk  ditetapkan (diabsahkan)  kembali  oleh  pengadilan  melalui  permohonan  itsbat nikah.
Itsbat  nikah  adalah  langkah  atau  upaya  yang  diberikan  oleh pemerintah  bagi  setiap  pasangan  yang  belum  memiliki  akta  nikah. 20
Pada  dasarnya  kewenangan  perkara  itsbat  nikah  bagi  pengadilan agama  dalam  sejarahnya  adalah  diperuntukkan  bagi  mereka  yang melakukan  perkawinan  di  bawah  tangan  sebelum  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan.  Namun  kewenangan  ini  berkembang dan  diperluas  dengan  dipakainya  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).
18 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.
19 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  6,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada), hlm. 117.
20 Kustini, dalam Kementerian  Agama RI, Menelusuri  Makna  di  Balik  Fenomena Perkawinan  di  Bawah  Umur  dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat, (Jakarta:  Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
328
Landasan  hukum  itsbat  nikah  ini  prinsipnya  tertuang  dalam beberapa peraturan. Diantaranya dalam KHI, Pasal 7 disebutkan:
Ayat (2): Itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama;
Ayat  (3): Itsbat  nikah  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan;
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan;
d. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  UndangUndang No.1 Tahun 1974.
Pasal  7  ayat  (2)  KHI  tersebut  telah  memberikan  kompetensi absolut  yang  sangat  luas  tentang  itsbat  nikah  ini  tanpa  batasan  dan pengecualian,  walaupun  dalam  penjelasan  pasal-pasalnya  hanya dijelaskan  bahwa  pasal  ini  diberlakukan  setelah  berlakunya  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan  Kehakiman  beserta  penjelasannya  menentukan  bahwa adanya  kewenangan  suatu  peradilan  untuk  menyelesaikan  perkara yang  tidak  mengandung  unsur  sengketa  (voluntair)  adalah  dengan syarat  apabila  dikehendaki  (adanya  ketentuan/penunjukan  )  oleh undang-undang, salah satunya yaitu perkara itsbat nikah.
Mengenai  itsbat  nikah  ini,  Pasal  39  ayat  (4)  PERMENAG Nomor  3  Tahun  1975  telah  menentukan  bahwa  jika  KUA  tidak  bisa membuatkan  duplikat  akta  nikah  karena  catatannya  telah  rusak  atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan)  Pengadilan  Agama.  Dengan  demikian  mengenai

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
329
kompetensi  absolut  tentang  itsbat  nikah  sebagai  perkara  voluntair  ini tidak  bisa  dianologikan  dengan  perkara  pembatalan  perkawinan, perceraian,  atau  poligami.  Prinsipnya  pengadilan  tidak  mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang. Menurut Wasit Aulawi, perkara itsbat nikah  adalah  perkara  voluntair  yang  harus  ditunjuk  undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan  kewenangan maka pengadilan  tidak  berwenang.  Apabila  perkawinan  di  bawah  tangan setelah  berlakunya  Undang  Undang  Perkawinan,  diberikan  tempat untuk  itsbat  perkawinan,  maka  secara  sosiologis  pastilah  akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif. 21
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  itsbat  nikah diakui keberadaannya dalam undang-undang yang menjadi landasannya,  dan  menjadi  bagian  dari  kewenangan  pengadilan  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  perkawinan  yang  notabene  menjadi kompetensi  (kewenangan)  absolute  suatu  peradilan  (tepatnya Pengadilan Agama).

## SYARAT PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH
Ketentuan  mengenai  itsbat  nikah  hanya  dijumpai  dalam regulasi  perundang-undangan,  namun  tidak  dijumpai  dalam  kitab- kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh sebab itu, tentang syarat itsbat  nikah  ini  hanya  dapat  dilihat  dalam  aturan  undang-undang. Itsbat  nikah  (penetapan  nikah)  pada  dasarnya  adalah  penetapan  suatu perkawinan  yang  telah  dilakukan  sesuai  denganketentuan  yang terdapat  dalam  syariat  Islam.  Bahwa  perkawinan  ini  telah  dilakukan dengan  sah  yaitu  telah  sesuai  dengan  syarat  dan  rukun  nikah  tetapi pernikahan  ini  belum  dicatatkan  ke  pejabat  yang  berwenang  yaitu Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN).  Maka  untuk  mendapatkan  penetapan
21 Wasit  Aulawi, Pernikahan  Harus  Melibatkan  Orang  Banyak ,  dalam  Dian Syafrianto, Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Di  Pengadilan  Agama ,  dimuat  dalam http://lib.unnes.ac.id /18209/1/3450407114.pdf. diakses pada tanggal 24 September 2016.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
330
(pengesahan  nikah)  harus  mengajukan  terlebih  dahulu  perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Dalam  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  seperti  telah disebutkan  secara  jelas  bahwa  itsbat  nikah  dapat  dilakukan  karena belum  mempunyai  akta  nikah  yang  disebabkan  karena  beberapa  hal. Di  antaranya  yaitu  adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian,  hilangnya  Akta  Nikah,  adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan,  adanya  perkawinan  yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Itsbat  nikah  ini  dilakukan  melalui  proses  pengajuan permohonan  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Pada  Pasal  7  ayat  (4) Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa,  yang  berhak  mengajukan permohonan  itsbat  nikah  ialah  suami  atau  istri,  anak-anak  mereka, wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  perkawinan  itu. Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  bagi  suatu  pasangan yang telah melakukan pernikahan sah menurut agama, dan mengalami kesulitan dalam membuktikan perkawinannya, maka harus mengajukan  permohonan  untuk  dapat  ditetapkan  kembali  pernikahan mereka melalui jalan itsbat nikah.

## Landasan Hukum Pencatatan Pernikahan
Dari segi bahasa, seperti termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  terma  pencatatan  diambil  dari  kata  “catat”,  yaitu menuliskan  sesuatu  untuk  peringatan.  Sedangkan  pencatatan  yaitu proses,  cara,  perbuatan  mencatat  atau  pendaftaran. 22 Adapun  makna pencatatan  pernikahan,  Amiur  Nuruddin  menyebutkan  bahwa
22 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 51.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pencatatan  nikah  adalah  suatu  proses  dimana  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  akan  dicatat  dan  telah  ditandatangani  oleh  masing- masing  pihak  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  melangsungkan perkawinan. 23
Redaksi  yang  berbeda  seperti  dikemukakan  Neng  Djubaidah bahwa  pencatatan  perkawinan  merupakan  pencatatan  atas  suatu perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  Islam,  yaitu  perkawinan  yang memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  sesuai  syari’at  Islam  yang dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  setempat.  Adapun yang  dimaksud  dengan  perkawinan  tidak  dicatat  adalah  perkawinan yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  yang  belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya  perkawinan.  Hal  yang  terakhir  disebut  disebabkan beberapa  faktor,  di  antaranya  yaitu  kurangnya  pengetahuan  anggota masyarakat setempat, atau karena pembiayaan pendaftaran pencatatan dan lokasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 24
Jika  dilihat  dalam  regulasi  perundang-undangan,  tidak ditemukan rumusan pencatatan perkawinan. Hanya saja, dalam aturan yang  ada  disebutkan  tentang  kegunaan  dan  fungsi  dari  pencatatan tersebut.  Sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Kompilasi Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  pencatatan  perkawinan  bertujuan untuk  menjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  yang berada  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Selain  itu,  undang-undang perkawinan  menyebutkan  setiap  perkawinan  dilangsungkan  harus
23 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974,  sampai  KHI ,  cet.  3,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2006),  hlm.  129-
130.
24 Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam ,  cet.  2,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2012), hlm. 3.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
332
dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dalam hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Dari  beberapa  defenisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  proses  pendaftaran perkawinan  kepada  lembaga  tertentu  (baik  di  Kantor  Urusan  Agama bagi  muslim  maupun  Kantor    Catatan  Sipil  bagi  non  muslim)  untuk dibukukan  dalam  bentuk  akta  nikah.  Adapun  tujuan  dari  pencatatn tersebut yaitu agar setiap perkawinan diakui oleh hukum.
Pencatatan  perkawinan  memiliki  peranan  penting  dalam sebuah  perkawinan.  Eksistensi  pencatatan  dalam  hukum  perkawinan akan  berpengaruh  pada  diakui  atau  tidaknya  perkawinan  di  hadapan hukum.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  konsep  pencatatan  nikah  ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  sudah  dianggap sah  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan  agama  (yaitu  terpenuhinya syarat  dan  rukun  pernikahan),  dan  hal  ini  diyakini  oleh  umat  Islam sebagai  ketentuan syari’ yang  harus  dilaksanakan.  Akan  tetapi, pencatatan  itu  sebagai  syarat  diakui  atau  tidaknya  suatu  perkawinan oleh  negara  dan  hal  ini  banyak  membawa  konsekuensi  bagi  yang melaksanakan perkawinan tersebut. 25
Merujuk  pada  pembahasan  awal  sub  bab  ini,  memang  tidak ditemukan  persoalan  pencatatan  dalam  fikih  klasik,  dan  perihal pencatatan  ini  bukan  menjadi  sesuatu  yang  signifikan  bila dibandingkan  dengan  tolok  ukur  kehidupan  modern  saat  ini.  Dalam arti  bahwa  dalam  fikih,  pencatatan  itu  tidak  harus  dilakukan.  Namun demikian,  ide  moral  pencatatan  ini  pada  prinsipnya  telah  dimuat dalam al-Qur’an, khususnya masalah interaksi bermuamalah, tepatnya
25 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. xix.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282.  Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan secara  rinci  dimana  seseorang  yang  melakukan  akad  jual  beli  yang tidak  tunai,  maka  harus  menuliskannya  dan  dipersaksikan.  Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:
                                                                                               
                                                                          …
Artinya:  “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.  dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya sebagaimana  Allah  mengajarkannya…, (QS.  Al-Baqarah: 282).
Pasal 2: “ Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.
Pasal tersebut di atas hanya satu-satunya ketentuan pencatatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, aturan yang lebih  rinci  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 3, yaitu:
Ayat (1): “ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan  kehendaknya  kepada  pegawai  pencatat  di tempat perkawinan akan dilangsungkan ;
Ayat  (2):  “ Pemberitahuan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan sekurang-kurangnya  10  hari  kerja  sebelum  perkawinan  itu dilangsungkan ;

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 334
Ayat (3): “ Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat  (2)  disebabkan  suatu  alasan  yang  penting,  diberikan  oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah ”.
Keberadaan  pencatatan  perkawinan  dalam  materi  hukum Undang-Undang  Perkawinan  bukan  sebagai  pengesah  suatu perkawinan,  akan  tetapi  keberadaannya  sangat  penting  dan  memiliki beberapa  manfaat.  Sahnya  sebuah  perkawinan  jika  telah  dilakukan menurut ketentuan agama, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:
Pasal  2:  “ Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu .”
Dari  beberapa  aturan  tersebut,  tentunya  negara  dalam  hal  ini Pegawai Pencatat Nikah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Di samping sebagai syarat administratif dalam arti  sebagai  jaminan  ketertiban  dalam  pelaksanaan  perkawinan sebagaimana  tertera  dalam  materi  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam sebagai berikut:
Pasal  5  ayat  (1):  “ Agar  terkamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat ”.
Dari beberapa aturan tersebut, terlihat bahwa aturan pencatatan diposisikan  sebagai  syarat  administratif  yang  harus  dilaksanakan. Dalam  hal  ini,  Amiur  Nuruddin  menyatakan  bahwa  mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat pakar hukum menjadikan masalah  tersebut  sebagai  suatu  kewajiban  dan  sebagai  penentu  bagi sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. 26
26 Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia…, hlm.123

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pencatatan  pernikahan  memiliki  beberapa  manfaat,  di antarannya  yaitu sebagai  jalan  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum.  Kemudian  memudahkan  urusan  perbuatan  hukum  lain  yang terkait  dengan  pernikahan,  misalnya  dalam  hal  peralihan  hak-hak keperdataan.  Legalitas  formal  pernikahan  di  hadapan  hukum  dalam arti  bahwa  pernikahan  dapat  diakui  oleh  hukum  negara  jika perkawinan  tersebut  telah  dicatat.  Terakhir yaitu  terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan.

## Sebab  Dilaksanakannya  Itsbat  Nikah  Keliling  di  Kabupaten Bireuen
Isbat  nikah  ini  prinsipnya  bagian  dari  upaya  atau  langkah pemerintah  dalam  melayani  masyarakat  yang  berada  dalam  lingkup kompetensinya,  terkait  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  tidak mencatatkan  pernikahan.  Keberadan  itsbat  nikah  dianggap  penting, karena bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, tidak akan dapat  membuktikan  perkawinan  mereka  ketika  terjadi  suatu  perkara yang melibatkan unsur-unsur (badan hukum) negara, salah satunya di persidangan  pada  suatu  pengadilan.  Walaupun  secara  agama  telah diakui  keabsahannya,  namun  satu-satunya  dapat  dijadikan  bukti autentik di pengadilan adalah akta pernikahan. Untuk itu, itsbat nikah ini  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  awam  yang  notabene  sebagai subjek  hukum  dan  harus  dilayani  oleh  subjek  hukum  lain,  yaitu pemerintah.
Bertalian  dengan  permasalahan  di  atas,  dalam  praktek  atau proses pelaksanaan itsbat nikah, masyarakat atau pasangan yang tidak memiliki  buku  nikah  mendapat  kesulitan  ketika  berurusan  dengan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Khoiruddin Harahab, Ketua Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  mengungkapkan  bahwa  pihak Mahkamah  memberikan  suatu  pelayanan  terpadu  bagi  masyarakat untuk  mempermudah  menjangkau  pengadilan  dalam  rangka

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan terkait dengan itsbat  nikah.  Itsbat  nikah  ini  dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke wilayah  kecamatan.  Artinya  sidang  itsbat  dilakukan  di  tempat  yang telah ditentukan sebelumnya di kecamatan, yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara itsbat nikah. 27
Menurut  keterangan  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen tersebut,  dapat  dipahami  paling  tidak  terdapat  tiga  alasan  atau  sebab dilaksanakannya  itsbat  nikah  keliling  di  Kabupaten  Bireuen.  Ketiga alasan tersebut sebagai berikut:
a. Masalah akses ke Mahkamah Syar’iyah Bireuen
Kendala  yang  menghambat  masyarakat  dalam  melakukan sidang  perkara  itsbat  nikah  untuk  pengurusan  buku  nikah  dan pengajuan  itsbat  nikah  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  adalah kendala  transportasi,  karena  jarak  yang  jauh  antara  Mahkamah Syar’iyah  Bireuen  dengan  beberapa  kecamatan  yang  ada  di  Bireuen. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen Khoiruddin  Harahap,  bahwa  untuk  menempuh  perjalanan  ke Mahkamah  dalam  rangka  pengurusan  itsbat  nikah,  membutuhkan biaya  yang  relatif  tidak  sedikit  serta  kendala  waktu  yang  lama  untuk mendaftarkan  sidang  itsbat,  dan  sidang  juga  tidak  bisa  dilakukan dalam  satu  kali  untuk  mendapatkan  penetapan  Mahkamah. 28
Pernyataan  yang  sama  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Wakil  Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen, bahwa:
“Pengajuan  permohonan  serta  pelaksanaan  itsbat  nikah  tidak begitu  mudah,  karena  terdapat  kendala  terkait  masalah  jarak tempuh  masyarakat  yang  ingin  melakukan  proses  itsbat  nikah. Dengan rentang jarak yang sangat jauh ini, untuk masyarakat di
27 Hasil  Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal  3 Oktober 2016.
28 Hasil  Wawancara  dengan  Khoiruddin  Harahap,  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
beberapa  kecamatan  mengalami  kesulitan,  bahkan  timbul kejenuhan  dan  tidak  ingin  melakukan  proses  itsbat  nikah  di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. 29
Dari  permasalahan  tersebut,  timbul  keinginan  dalam mengupayakan  kemudahan  kepada  masyarakat  yang  belum  memiliki buku  nikah  untuk  dapat  mengikuti  program  sidang  itsbat  nikah keliling  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen. Mahkamah  membantu  memfasilitasi  masyarakat  dari  segi  biaya pengurusan  sidang  keliling  serta  mengurus  dan  mendata  masyarakat yang  tidak  mempunyai  buku  nikah  untuk  mengikuti  sidang  itsbat nikah  keliling  yang  dilakukan  di  setiap  Kantor  Kecamatan  di Kabupaten Bireuen. 30
Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen menambahkan bahwa:
“Sidang  perkara  itsbat  nikah  keliling  tersebut  tidak  dipungut biaya,  karena  biaya  pendaftaran  sidang  keliling  tersebut  sudah dianggarkan  oleh  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Aceh.  Selain itu,  mengenai  dana  akomodasi  tim  sidang  keliling  Mahkamah Syar’iyah  Bireuen  juga  sudah  dianggarkan  oleh  Dinas  Syari’at Islam,  yang  meliputi  dana  program  sidang  keliling  dan trasportasi untuk menjangkau kecamatan”.
Menurut  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  Khoiruddin Harahap, dengan adanya program sidang itsbat nikah keliling ini maka akan  tercipta  asas  Mahkamah  Syar’iyah  atau  istilah  lain  Pengadilan Agama  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Karena  masyarakat lebih mudah dalam mengakses Mahkamah Syar’iyah serta masyarakat juga  tidak  kesulitan  dalam  hal  biaya  untuk  menjangkau  wilayah
29 Hasil  Wawancara  dengan  Amiruddin,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah Bireuen. Pada tanggal 3 Oktober 2016.
30 Ibid.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
338
Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  yang  relatif  jauh  dari  beberapa kecamatan yang ada.
b. Masalah Keadilan, Kemaslahatan dan Kepastian Hukum
Di  samping  adanya  kendala  terkait  akses  masyarakat  ke Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  juga  yang  menjadi  alasan dilaksanakannya  itsbat  nikah  keliling  adalah  demi  keadilan, kemaslahatan  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  pula  yang  diungkapkan oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  bahwa  dengan  dilaksanakan sidang  keliling  perkara  itsbat  nikah  tersebut  mempermudah  dan membantu  masyarakat  yang  awam  tentang  hukum  serta  membantu masyarakat  mengetahui  apa  sebenarnya  itsbat  nikah  tersebut  dan pentingnya  pencatatan  perkawinan  untuk  memberikan  perlindungan hukum.
Menurut  keterangan  salah  seorang  hakim  di  Mahkamah Syar’iyah  Bireuen,  itsbat  nikah  keliling  ini  dapat  membawa  dampak maslahat  bagi  pasangan  yang  tidak  memiliki  buku  nikah  khususnya, dan umumnya bagi masyarakat luas  yang berada di setiap kecamatan yang ada. Beliau menambahkan pendapat sebagai berikut:
“Dengan  adanya  itsbat  nikah  keliling,  juga  sangat  membantu pasangan  dalam  proses  sidang  itsbat  nikah  yang  belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan,  sehingga  setelah  adanya  penetapan  Mahkamah Syar’iyah  Bireuen,  hak-hak  pasangan  yang  sebelumnya  tidak memiliki  akta  nikah,  akan  mendapatkan  kepastian  hukum. Misalnya,  dalam  pengurusan  hak-hak  keperdataan  seperti warisan,  nafkah,  hak  suami  dan  istri  setelah  terjadi  perceraian dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran anak”. 31
31 Hasil  wawancara  dengan  Rubaiyyah,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen, pada tanggal 5 Oktober 2016.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Adapun  sidang  itsbat  nikah  keliling  ini  diprioritaskan  untuk pernikahan  sebelum  ataupun  setelah  Undang  Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Namun,  mayoritas  perkawinan  yang diitsbat  nikah  keliling  ini  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  setelah adanya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Hal  ini  sebagaimana dijelaskan  oleh  Khoiruddin  (Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen), karena  bagi  pasangan  yang  menikah  sebelum  Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan, telah melakukan itsbat nikah secara serentak  yang  dilakukan  oleh  KUA  di  setiap  kecamatan  di  Bereun, melalui instruksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bireuen saat itu. 32
Terkait  dengan  pelaksanaan  itsbat  nikah  bagi  pasangan  yang melakukan  perkawinan  sebelum  Undang-Undang  Perkawinan diundangkan,  didasari  pada  Kompilasi  Hukum  Islam,  tepatnya  pada Pasal  7  ayat  (3),  yang  menyatakan  bahwa  itsbat  nikah  yang  diajukan ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan dengan  adanya  perkawinan  dalam  rangka  perceraian,  hilangnya  akta nikah,  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  serta  perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Sedangkan  alasan  terkait pelaksanaan  itsbat  nikah  keliling  untuk  perkawinan  setelah  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dikarenakan perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  sebuah  pasangan  tidak  termasuk perkawinan  yang  batal  demi  hukum,  hal  ini  sebagaimana  ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk terciptanya  kemaslahatan  masyarakat  serta  memberikan  keadilan khususnya bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka itsbat
32 Wawancara  dengan  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  pada  tanggal  3 Oktober 2016.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
340
nikah  keliling  ini  adalah  langkah  yang  tepat  dan  merupakan  bagian dari upaya Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam melayani masyarakat dengan  dikeluarkannya  penetapan  Mahkamah  Syar’iyah  mengenai akta  nikah.  Berawal  dari  adanya  keinginan  untuk  menegakkan keadilan serta untuk menciptakan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi  masyarakat  yang  belum  mencatatkan  pernikahan,  maka  itsbat nikah keliling ini dilakukan dengan dibantu oleh pihak KUA di setiap kecamatan dalam mendata pasangan yang belum memiliki akta nikah.
c. Masalah Sosialisasi Itsbat Nikah dan Pencatatan Nikah
Umum  dipahami  bahwa  tugas  dan  wewenang  hakim  dalam suatu  badan  peradilan  adalah  sebagai  media  dalam  menyelesaikan perkara-perkara  yang  diajukan.  Namun  demikian,  unsur-unsur peradilan  seperti  halnya  hakim  tidak  hanya  sebatas  pelaksanaan penyelesaian  kasus  yang  ada  dalam  melakukan  persidangan  secara formal  dan  kaku,  tetapi  lebih  dari  itu  bahwa  hakim  membawa  misi atau  tugas  untuk  mensosialisasikan  amanah-amanah  negara  yang dibebankan  pemerintah  kepada  mereka.  Salah  satu  tugas  dalam  hal sosialilasi ini adalah mengenai pencatatan perkawinan.
Sosialisasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan masyarakat  pengetahuan  terkait  adanya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  serta  Kompilasi  Hukum  Islam mengenai  pencatatan  nikah,  dalam  kaitan  masalah  penelitian  ini termasuk  juga  sosialisasi tentang  itsbat  nikah.  Hal ini  dianggap  perlu karena  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  arti  dari pentingnya  pencatatan  nikah.  Di  Kabupaten  Bireuen  tidak  sedikit masyarakat  lebih  percaya  dinikahkan  oleh  seorang  Tengku  daripada menikah  di  KUA  setempat,  sehingga  budaya  nikah  sirri  marak dilakukan.  Namun  demikian,  semenjak  Undang-Undang  Perkawinan disebarluaskan,  dan  menjadi  bagian  dari  rujukan  hukum  seorang hakim  di  setiap  Pengadilan  Agama,  mayoritas  masyarakat  yang melakukan  perkawinan,  paling  tidak  kisaran  tahun  1990,  telah

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
341
mencatatkan  perkawinannya.  Hal  ini  seperti  yang  telah  dikemukakan oleh salah seorang Kepala KUA Peudada, yaitu sebagai berikut:
“Mayoritas masyarakat di Kecamatan Peudada, umumnya telah menyadari  arti  dari  pentingnya  pencatatan  nikah.  Sehingga,  di setiap  ada  peristiwa  nikah  tetap  dilakukan  berdasarkan  aturan yang dibuat oleh negara. Sepengetahuan saya, masyarakat telah mencatatkan  pernikahan  di  tahun  sembilan  puluh  (1990:pen), walaupun  pada  tahun  sebelumnya  ada  juga  yang  mencatatkan pernikahannya,  namun  tidak  sebanyak  pada  tahun  itu.  Hal  ini tentunya terdapat pengaruh dari pimpinan pengadilan pada saat itu yang mewajibkan pernikahan dicatatkan”. 33
Dari  penjelasan  di  atas,  dipahami  bahwa  pengaruh  dari kuatnya sosialisasi dari pengadilan akan pencatatan nikah tentu secara sadar masyarakat dapat memahami kegunaan dari pencatatan tersebut. Terkait  dengan  aspek  sosialisai  ini,  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah Bireuen menerangkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya itsbat nikah keliling ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam  hal  pencatatan  pernikahan.  Beliau  melanjutkan  dengan menyatakan bahwa:
“Tidak  mungkin  ada  itsbat  nikah  jika  memang  bukan disebabkan  karena  pencatatan  nikah.  Itsbat  nikah  ini  diadakan karena  banyak  di  antara  masyarakat  belum  paham,  dan  belum mengerti  manfaat  dari  pencatatan  tersebut.  Untuk  itu,  itsbat nikah  keliling  ini  dilakukan  di  samping  melaksanakan  tujuan utama,  yaitu  mendata  pasangan  yang  belum  memiliki  buku nikah  dan  mendatakan  pernikahannya  kembali  melalui  itsbat nikah,  juga  sebagai  ajang  sosialisasi  kepada  masyarakat setempat mengenai pencatatan nikah. 34
33 Hasil  wawancara  dengan  Mursal  M.  Nur,  Kepala  KUA  Kecamatan  Peudada, pada tanggal 27 September 2016.
34 Wawancara  dengan  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  pada  tanggal  3 Oktober 2016.
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dengan  adanya  program  itsbat  nikah  ini,  pihak  pengadilan berikut  dengan  unsur-unsur  yang  ada  di  dalamnya,  seperti  hakim, ketua  pengadilan,  dan  perangkat  lainnya  dapat  secara  langsung bertatap  muka  dengan  masyarakat,  serta  memberikan  pengetahuan mengenai kedudukan pencatatan dan itsbat nikah.

## Teknik Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling di Kabupaten Bireuen
Dalam  pelaksanaan  itsbat  nikah  keliling  di  Kabupaten Bireuen, sidang keliling ini dilakukan berdasarkan sinergi antara KUA di  setiap  kecamatan  dengan  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  dimana lembaga  Mahkamah  Syar’iyah  mengirimkan  surat  pemberitahuan untuk  diadakannya  sidang  keliling  perkara  itsbat  nikah  di  Kantor Urusan  Agama  di  masing-masing  kecamatan. 35 Sebagaimana keterangan  Ketua  Mahkamah,  bahwa  diadakannya  progam  sidang itsbat  nikah  terebut  dikarenakan  sidang  keliling  merupakan  program bantuan  hukum  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  kesulitan untuk  menjangkau  Mahkamah,  di  samping  masih  banyak  diperoleh pasangan yang belum memiliki akta nikah.
Sidang keliling dan itsbat nikah dilaksanakan untuk membantu masyarakat  yang  buta  hukum  untuk  mendapatkan  buku  nikah  dalam rangka pencatatan pernikahannya. Adapun prosedur dan teknik sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Makamah Syar’iyah Bireuen adalah sebagi berikut:
a. Pendaftaran  perkara  sidang  itsbat  nikah  keliling  di  Kantor Urusan Agama Kecamatan
Langkah  awal  dalam  pelaksanaan  sidang  keliling  perkara itsbat nikah ini adalah melakukan pendaftaran. Proses pendaftaran ini dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  dengan  cara  mendata  masyarakat yang  belum  memiliki  akta  nikah,  kemudian  pihak  Kantor  Urusan
35 Wawancara  dengan  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  pada  tanggal  3 Oktober 2016.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda

## 343
Agama  Kecamatan  memberikan  data  tersebut  kepada  pihak Mahkamah untuk kemudian ditindaklanjuti.
Terkait  dengan  blanko  pendaftaran,  pihak  Mahkamah sebelumnya  telah  menyediakannya  dan  diberikan  kepada  masing- masing  Kepala  KUA  se-Kecamatan  di  Bireuen.  Adapun  mengenai administrasi masyarakat tidak dibebani biaya pembayaran pendaftaran. Karena, seluruh keperluan dana untuk pelaksanaan itsbat nikah  ini  telah  disediakan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  yang diperoleh dari Dinas Syari’at Islam Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini, Dinas  Syari’at  Islam  Islam  Kabupaten  memperolehnya  dari  Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh. 36
Pendaftaran  dalam  sidang  itsbat  nikah  keliling  ini  secara umum  sama  dengan  pendaftaran  itsbat  nikah  langsung  seperti  ke Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah.  Permohonan  dalam  sidang keliling  perkara  itsbat  nikah  ini  tetap  yang  bersangkutan  yang mengajukan permohonan, hanya perbedaannya sidang itsbat nikah ini bersifat  kolektif  dan  pembiayaan  di  fasilitasi  oleh  Mahkamah Syar’iyah  yang  bekerja  sama  dengan  KUA  di  setiap  kecamatan. Sedangkan  mengenai  tanda  tangan  di  SKUM  (Surat  Kuasa  Untuk Membayar) tetap yang bersangkutan yang menandatangani.

## Proses Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Keliling
Proses  perlaksanaan  itsbat  nikah  keliling  ini  dilakukan  secara serentak/bersamaan,  dalam  arti  bahwa  setiap  peserta  atau  pasangan yang  telah  mendaftar  di  17  (tujuh  belas)  kecamatan  kemudian dikumpulkan di  Aula  SEKDA  Kabupaten  Bireuen.  Dalam  proses perlaksanaan  itsbat  ini,  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  menugaskan
36 Wawancara  dengan  Irpanusir,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen,  pada tanggal 3 Oktober 2016.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
344
hakim-hakim  untuk  melaksanakan  sidang  keliling.  Sidang  tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016.
Terkait  dengan  pelaksanaan  sidang  keliling  perkara  itsbat nikah  yang  diadakan  di  Aula  SEKDA  Kabupaten  Bireuen,  dilakukan dalam  satu  kali  sidang,  sehingga  pada  hari  itu  juga  peserta  sidang keliling perkara itsbat nikah langsung mendapatkan penetapan. Proses dan  tahapan  persidangan  itsbat  nikah  keliling  sama  seperti persidangan  itsbat  nikah  pada  umumnya,  yaitu  ada  pemeriksaan identitas,  pemberian  arahan-arahan,  pertanyaan  hakim,  bacaan permohonan,  pembuktian,  dan  apabila  sudah  ditemukan  fakta  hukum maka  diberikan  penetapan. 37 Adapun  teknik  dan  proses  tahapan- tahapan  pelaksanaan  sidang  itsbat  nikah  keliling  ini  meliputi pemeriksaan, pembuktian, serta kesimpulan dan penetapan. Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tahap pemeriksaaan
Dalam  pemeriksaan  sidang  keliling  itsbat  nikah  sama  dengan sidang  itsbat  nikah  pada  umumnya.  Dalam  pemeriksaan  perkara terlebih  dahulu  hakim  mengangkat  sumpah  para  pasangan,  kemudian menanyakan identitas para pihak, setelah itu memberikan nasehat atau arahan-arahan seperlunya, kemudian hakim melanjutkan  pemeriksaan dengan  membaca  surat  permohonan  itsbat  nikah  yang  sebelumnya surat  permohonan  tersebut  telah  disediakan  oleh  pihak  Mahkamah. Dalam  hal  ini,  hakim  menanyakan  tentang  kebenaran  identitas  para pemohon,  hingga  pada  pertanyaan  terkait  proses  pelaksanaan pernikahan  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  masing-masing pasangan. 38
37 Hasil wawancara dengan Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 5 Oktober 2016
38 Ibid.
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
345

## b. Tahap pembuktian
Pada tahap ini, para hakim menguji bukti-bukti yang diajukan baik surat, saksi dan wali. Diawali dengan bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak, foto kopi kartu keluarga atas nama  para  pemohon,  surat  asli  keterangan  pernikahan  belum  tercatat atas nama pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kepala desa berikut dengan tanda tangan Tengku Imum yang menjabat waktu pelaksanaan nikah sebelumnya.
Selanjutnya  setelah  bukti  surat  telah  dimintai  keterangan, dilanjutkan  untuk  pemanggilan  para  saksi,  kemudian  saksi  ini disumpah  terlebih  dahulu,  dan  Ketua  Majelis  mulai  memberikan beberapa  pertanyaan.  Pemohon  bebas  mengemukakan  peristiwa  yang berhubungan  dengan  terjadinya  perkawinan.  Apabila  semua  bukti telah  diungkapkan  dan  menyatakan  bahwa  pernikahan  dinyatakan tidak  cacat  demi  hukum.  Dalam  prose  pembuktian  ini,  bukti  saksi dihadirkan untuk tiap-tiap pasangan yaitu dua orang saksi.

## c. Tahap kesimpulan dan penetapan
Pada  tahap  ini,  setelah  adanya  pembuktian-pembuktian  yang lengkap,  baik  berupa  bukti  surat  dan  saksi,  para  hakim  yang melakukan proses sidang mengambil kesimpulan. Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar  telah  dilakukan  sebelumnya.  Selanjutnya  dilangsungkan pembacaan  penetapan  itsbat  nikah.  Setelah  penetapan  tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis kepada masing-masing pasangan itsbat nikah  beserta  dengan  para  saksi  dari  masing-masing  pasangan, selanjutnya  diberitahukan  kepada  pemohon  akan  hak-haknya,  jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.
Dari ketiga proses atau langkah-langkah persidangan tersebut, tidak ada  penundaan  sidang  seperti  sidang  pada  umumnya.  Pada  hari

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
itu  juga  hakim  langsung  membacakan  penetapan  itsbat  nikah  kepada para  pihak.  Setelah  ada  hasil  penetapan  tersebut,  kemudian  masing- masing pasangan harus menandatangani buku nikah pada hari itu juga, yaitu  para  peserta  disuruh  mendatangi  Kepala  KUA  yang  juga  hadir pada hari itu. 39

## Dampak  Itsbat  Nikah  Keliling  terhadap  Pencatatan  Nikah  di Kabupaten Bireuen
Setiap  peristiwa  perkawinan  yang  sah  dilangsungkan,  secara langsung  menimbulkan  keterikatan  hak  dan  kewajiban.  Prinsipnya, keterikatan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  suami-istri  ini sebetulnya ditentukan oleh kebenaran peristiwa perkawinan yang telah mereka  lakukan.  Dalam  arti  bahwa  perkawinan  mereka  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  suatu  perkawinan,  sehingga  perkawinan itu  sah  secara  hukum  (Islam).  Dalam  hal  ini,  tidak  ada  tuntutan  bagi kedua  pasangan  untuk  melengkapi  syarat-syarat  lain,  misalnya melakukan pencatatan perkawinan.
Namun  demikian,  pencatatan  tersebut  penting  adanya  ketika peristiwa  perkawinan  itu  dikaitkan  dengan  adanya  intervensi  negara dalam  melindungi  hak-hak  warga  atau  rakyatnya.  Karena,  dengan pencatatan  itulah  nantinya  dapat  dibuktikan  kebenaran  perkawinan, walaupun sebetulnya nikah yang dilakukan telah memenuhi syarat dan ketentuan  menurut  hukum  Islam.  Untuk  itu,  umum  dipahami  bahwa meski  pencatatan  dimaksud-fungsikan  sebagai  syarat  administratif, namun  keberadaannya  dapat  menentukan  apakah  hubungan  antara suami-istri  atau  anak-anak  yang  dihasilkan  itu  sah  menurut  hukum perundangan  atau  tidak.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  di  sini bahwa  satu  sisi  perkawinan  sah  menurut  agama  ketika  telah  lengkap
39 Hasil wawancara dengan Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 5 Oktober 2016

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
347
syaratnya,  namun  sisi  lain  tidak  sah  menurut  negara,  sehingga  perlu adanya pencatatan.
Terhadap  pasangan  yang  tidak  memiliki  akta  nikah,  yang sebelumnya tidak dicatatkan perkawinannya, maka untuk menetapkan hubungan  perkwainan  mereka  sah  secara  hukum  (negara),  terlebih dahulu  harus  dilakukan  itsbat  nikah.  Itsbat  nikah  ini  tujuannya  untuk menetapkan  kembali  perkawinan.  Dalam  kaitannya  dengan  proses itsbat  nikah  keliling  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Bireuen,  tentunya memiliki  dampak.  Dampak  di  sini  dimaksudkan  adalah  suatu pengaruh yang dihasilkan dari adanya itsbat nikah.
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  dampak  itsbat  nikah  keliling terhadap  pencatatan  nikah  di  Kabupaten  Bireuen  tentunya  memiliki dampak positif. Mengenai dampak positif setelah dilakukannya itsbat nikah  dalam  kaitannya  dengan  pencatatan  perkawinan  secara  umum yaitu  terlindunginya  hak-hak  pasangan  suami-istri  serta  anak  yang dihasilkan,  berikut  dengan  penetapan  adanya  kewajiban-kewajiban yang  melekat  bagi  masing-masing  pasangan,  yang  oleh  negara  dapat dipaksakan pemenuhannya ketika terjadi perselisihan.
Secara umum, Amiruddin menyatakan bahwa dampak hukum dari  diadakannya  sidang  istbat  nikah  keliling  di  kebupaten  ini  paling tidak terdapat 7 (tujuh), yaitu sebagai berikut:
a. Dengan  adanya  itsbat  nikah  bagi  pasangan  yang  tidak  memiliki akta  nikah,  maka  perkawinan  mereka  dapat  diakui  oleh  hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan melalui proses sidang itsbat.
b. Timbulnya  hak-hak  dan  kewajiban  antara  suami-istri.  Dalam  hal ini,  hak  dan  kewajiban  suami-istri  diakui  dan  dilindungi  oleh peraturan  perundang-undangan.  Sehingga,  ketika  ada  salah  satu pihak  suami-istri  tidak  memenuhi  hak  masing-masing  mereka, mereka  dapat  menuntut  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen khususnya.
c. Anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapa itsbat ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara. Dalam hal

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
348
ini,  juga  dapat  dituntut  ke  Mahkamah  ketika  hak-hak  anak  tidak terpenuhi dengan baik.
d. Timbulnya  kewajiban  suami  untuk  mendidik  anak-anaknya  dan istri  serta  mengusahakan  tempat  tinggal  bersama.  Berhak  saling waris-mewarisi  antara  suami  dan  istri  dan  anak-anak  dengan orang tua.
e. Bapak  berhak  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  perempuannya, sehingga kewaliannya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang  sebelumnya  telah  dibuat  bersamaan  dengan  adanya  itsbat nikah yang kami tetapkan.
f. Bila  di  antara  suami-istri  meninggal  salah  satunya,  maka  yang lainnya  berhak  menjadi  wali  pengawas  terhadap  anak-anak  dan hartanya. 40
Contohnya  pasangan  suami-istri  yang  tidak  memiliki  buku nikah,  maka  ia  akan  terkendala  dalam  mengurus  Kartu  Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anaknya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua sangat erat hubungannya dengan buku nikah,  begitu  juga  bila  terjadi  sengketa  kewarisan,  maka  buku  nikah sangat  dibutuhkan  sebagai  bukti  autenthik  ada  hubungan  perkawinan dan  hubungan  darah  yang  akan  mendapat  hak  waris  secara berkesinambungan. Oleh karena itu, tugas Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan  Agama  untuk  menerima,  menyidangkan  dan memberi  penetapan  perkara  itsbat  nikah  dalam  upaya  menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga, hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.
Buku  Nikah  merupakan  dukumen  yang  sangat  penting  dan bahkan  menjadi  persyaratan  dalam  proses  pelayanan  adminstrasi kependudukan.  Pasangan  suami-istri  yang  tidak  memiliki  buku  nikah sangat berpengaruh terhadap semua urusan administrasi
40 Hasil  Wawancara  dengan  Amiruddin,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah Bireuen. Pada tanggal 3 Oktober 2016.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kependudukan. Kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Bireuen  yang  belum  memiliki  buku  nikah,  meskipun  mereka  telah mempunyai keturunan.

## Kesimpulan
Hal  yang  melatarbelakangi  dilaksanakannya  itsbat  nikah keliling di Kebupaten Bireuen adalah masih banyak pasangan suami- istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Di samping itu, karena  akses  ke  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  terlalu  jauh  dengan beberapa  kecamatan  yang  ada  di  Bireuen.  Kemudian  karena  ingin menegakkan  keadilan,  kemaslahatan  dan  kepastian  hukum  bagi pasangan  yang  tidak  memiliki  buku  nikah.  Sehingga  dengan  adanya program  itsbat  nikah  tersebut,  pemerintah  dapat  menjamin perlindungan  hukum  atas  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pasangan  yang bersangkutan.  Teknis  pelaksanaan  itsbat  nikah  keliling  di  Kabupaten Bireuen sama dengan teknis pelaksanaan itsbat nikah pada umumnya, yaitu  dilakukannya  pendaftaran  sebelum  dilakukannya  sidang  itsbat. Namun, itsbat nikah keliling ini didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan,  setelah  itu  dilakukan  proses  pelaksanaan  sidang  itsbat nikah  keliling.  Teknik  dan  tahapan  dalam proses  pelaksanaan  sidang itsbat  nikah  keliling  melalui  tiga  tahapan,  yaitu  pemeriksaaan, pembuktian, serta kesimpulan dan penetapan. Pada tahap pemeriksaan,  hakim  memberikan  pertanyaan  terkait  dengan  identitas para  pihak  berikut  dengan  pertanyaan  mengenai  proses  perkawinan masing-masing  pasangan.  Kemudian,  dilakukan  tahap  pembuktian dengan  menghadirkan  dua  orang  saksi  nikah  berikut  dengan penjelasan-penjelasannya.  Terakhir  yaitu  tahap  kesimpulan  dan penetapan,  dalam  hal  ini  peristiwa  perkawinan    masing-masing pasangan  telah  dapat  dibuktikan,  kemudian  dikeluarkan  penetapan untuk kemudian dapat dimintakan buku nikah di masing-masing KUA Kecamatan.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan itsbat  nikah  keliling  di  Kabupaten  Bireuen  memiliki  dampak  positif

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
350
yang cukup besar. Dimana  pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka perkawinan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan  dicatatkannya  kembali  perkawinan  melalui  proses  sidang  itsbat. Kemudian  timbulnya  hak-hak  dan  kewajiban  antara  suami-istri  yang secara  hukum  dapat  dilindungi.  Serta,  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan setelah ada penetapan itsbat ini menjadi anak yang sah di mata  hukum  dan  negara.  Namun  pencatatan  nikah  melalui  program itsbat  nikah  belum  terealisasi  secara  menyeluruh  bagi  masyarakat Kabupaten Bireuen. Karena Mahkamah Syar’iyah Bireuen membatasi kouta  istbat  nikah,  yang  berakibat  pada  masih  banyak  ditemukan pasangan  yang  tidak  bisa  mengikuti  program  itsbat  nikah  dan mencatatkan pernikahannya.

## Daftar Pustaka
Abdur  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006.
Abdurrahman dan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di
Indonesia, Bandung: Alumni, 2001. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  6,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajiz  fi  Ahkam  al-Usrah  al- Islamiyah;  Penduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits Fadhly  &  Ahmad  Khotib),  Surakarta:  Era  Intermedia,  2005. Keterangan  yang  sama  juga  terdapat  dalam  buku  Amir Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari Fikih,  Undang-Undang  Nomor  1/1974,  sampai  KHI ,  cet.  3,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  6,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling
Khairuddin, Julianda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
351
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajiz  fi  Ahkam  al-Usrah  al- Islamiyah.
Mardani, Akad  Nikah  Melalui  Telepon,  Televisi,  dan  Internet  dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , Bandung, Pustaka Setia, 2011.
Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak Dicatat  menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum Islam , cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Permberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA), Panduan Pengajuan  Itsbat  Nikah, Jakarta:  Australia  Indonesia
Partnership, 2012.
Taufiqurrahman Syahuri , Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
H.M.A.  Tihami  &  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat;  Kajian  Fikih Nikah Lengkap, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Islam  Waadillatuhu:  Pernikahan,  Talak, Khulu’,  Ila’,  Li’an,  Zihar  dan  Masa  Iddah ,    (terj:  Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011. Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, cet.  4,  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.