## STATUS GANDA LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJALANKAN AKAD MUDHARABAH
Wasman dan Asep Hilman Nuryaman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: wasman1959@yahoo.co.id dan aseph8276@gmail.com

## Abstract
Mudharabah is the most important contract muamalah underlying Islamic banking products. However, implementation as one of the mudharabah contract in Islamic banking products has attracted criticism. This criticism appears, because in the scheme of mudharabah run Islamic banking violate the provisions described in the economic law of sharia, one of which is their dual status of Islamic banking (bank acts as shahibul maal and mudharib) when running the scheme mudharabah in the product collection and disbursement of funds. The results showed that the misalignment between the intermediary function of the characteristics of mudharabah resulted mudharabah who do become damaged, it can be seen from their dual status and the absence  of  real  business  in  Islamic  banking  should  be  in  mudharabah,  in  addition  to  their dual  status  in  banking  sharia  in  mudharabah  it  self  makes  laws  mudharabah  run  islamic banking needs to be questioned.
Keywords: Dual Status and Islamic Banking.

## Abstrak
Mudharabah  merupakan  akad  muamalah  paling  utama  yang  melandasi  produk  perbankan syariah.  Namun  implementasi  mudharabah  sebagai  salah  satu  akad  dalam  produk  di perbankan  syariah  telah  menuai  kritik.  Kritik  ini  muncul,  karena  dalam  skema  akad mudharabah  yang  dijalankan  perbankan  syariah  menyalahi  ketentuan-ketentuan  yang dijelaskan  dalam  hukum  ekonomi  syariah,  salah  satunya  adalah  adanya  status  ganda perbankan syariah (bank berperan sebagai shahibul maal dan mudharib) ketika menjalankan skema  akad  mudharabah  dalam  produk  penghimpunan  dan  penyaluran  dana.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  ketidakselarasan  antara  fungsi  intermediasi  dengan karakteristik  akad  mudharabah  mengakibatkan  akad  mudharabah  yang  dilakukan  menjadi rusak, hal ini bisa dilihat dari adanya status ganda dan tidak adanya usaha riil di perbankan syariah  yang  seharusnya  ada  dalam  akad  mudharabah,  selain  itu  adanya  status  ganda  di perbankan  syariah  dalam  akad  mudharabah  itu  sendiri  membuat  hukum  mudharabah  yang dijalankan perbankan syariah perlu dipertanyakan.
Kata Kunci: Status Ganda dan Perbankan Syariah.

## PENDAHULUAN
Lembaga Keuangan menurut SK Menkeu RI No.  792  Tahun  1990  adalah  suatu  badan yang  kegiatannya  di  bidang  keuangan, melakukan  penghimpunan  dan  penyaluran dana  kepada  masyarakat  terutama  guna membiayai investasi perusahaan. 1
Salah  satu  lembaga  keuangan  ialah Bank.  Menurut  Undang-Undang  No.10 tahun  1998  tentang  Perbankan,  dalam  pasal 1  ayat  2  disebutkan  bahwa  Bank  adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak. 2 Dari  pengertian  di atas  dapat  disimpulkan  peran  bank  sebagai lembaga  perantara  keuangan  antara  pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.
Pesatnya  laju  perekonomian  yang banyak bergantung dengan aktifitas perbankan.  Maka  para  konseptor  perbankan syariah ( islamic bank ) di Indonesia berupaya  melakukan  penyelarasan  sistem perbankan  agar  bersesuaian  dengan  hukum Islam.
Sistem  yang  digunakan  dalam  bank konvensional  telah  terbukti  secara  nyata tidak  mengindahkan  berbagai  larangan dalam  ketentuan  syariah  Islam,  contohnya dalam  layanan  meminjamkan  uang  atau memungut  pinjaman  dengan  mengenakan bunga  pinjaman  ( riba ),  padahal  telah diketahui  bersama  berdasar  kesepakatan para  ahli  ilmu  agama  (ahli  fiqh)  bahwa dalam  akad  muamalah  pinjam  meminjam didalam  ketentuan  syariat  Islam  tidak dibolehkan  didalamnya  dimasukan  unsur komersil  atau  pengambilan  keuntungan,  hal ini  disebabkan  bahwa  keuntungan  dari transaksi  pinjam  meminjam  adalah  riba. Oleh  karena  itu,  para  ulama  menyusun
1 Y.  Sri  Susilo  at  all, Bank  dan  Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.
2 Lihat  pasal  1  ayat  2  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang dipublikasikan oleh www.sjdih.depkeu.go.id. Diakses pada 10 Desember 2016.
sebuah  kaidah  penting  untuk  mengetahui aplikasi  riba  dalam  berbagai  jenis  akad yaitu:
ق لك ر هف اعفن رج ض و بر ا
Artinya: Setiap pinjaman yang memberikan manfaatan adalah riba . 3
Seiring waktu berjalan, saat terjadinya interaksi diantara praktisi perbankan, pengguna  perbankan  (nasabah)  dengan  para ahli  ilmu  (para  ulama)  serta  dengan  kajian- kajian  yang  mendalam  maka  sedikit  demi sedikit  mulai  bermunculan  temuan  nyata berbagai  penyimpangan  yang  terjadi  di perbankan  syariah  baik  dalam  produk penghimpun maupun produk pembiayaannya.
Menurut  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, bank  syariah  yang  terdiri  dari  Bank  Umum Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (Pasal 18) serta Unit Usaha Syariah, pada  dasarnya  melakukan  kegiatan  usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan  penghimpunan  dan  penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. 4
Undang-Undang  di  atas  menjelaskan bahwa  fungsi  bank  syariah  sama  dengan bank konvensional yakni fungsi intermediasi,  dimana  bank  menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan.
Hal  ini  menjadi  bermasalah  ketika fungsi  intermediasi  ini digabungkan dengan akad mudharabah yang secara konsep saling bertolak  belakang,  dimana  dalam  akad mudharabah memerlukan usaha riil sedangkan dalam fungsi intermediasi (perantara)  tidak  perlu  adanaya  usaha  riil, selain  itu  saling  bertolak  belakangnya konsep  intermediasi  dan  akad mudharabah membuat perbankan syariah memiliki status
3 Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat Kontemporer (Bogor:  PT.  Berkat  Mulia  Insani, 2014), 351-352.
4 Iktisar  Undang-Undang  Nomor  21  tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  dipublikasi oleh www.bi.go.id. Diakses pada 12 Desember 2016.
ganda dalam menjalankan akad mudharabah ,  dimana  perbankan  syariah bertindak  sebagai mudharib (pengelola usaha)  ketika  berhadapan  dengan  nasabah (investor), disisi lain perbankan syariah juga bertindak  sebagai shahibul  mal (pemilik modal)  ketika  berhadapan  dengan  nasabah (yang kekurangan dana).
Oleh  karena  itu  dengan  adanya  latar belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini,  yaitu pertama ,  bagaimana  peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi  keuangan  terhadap  keabsahan akad mudharabah ?  Dan kedua ,  bagaimana status  ganda  perbankan  syariah  dalam  akad mudharabah menurut  hukum  ekonomi syariah beserta dampaknya?

## LANDASAN TEORI
Perbankan  Syariah  sebagai  Lembaga Intermediasi Keuangan Intermediasi secara bahasa adalah perantara/penghubung. 5
Intermediasi keuangan  merupakan  proses  penyerapan dana  dari  unit  surplus  ekonomi,  baik  sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu  (rumah  tangga)  untuk  penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. 6
Jadi,  intermediasi  keuangan  adalah kegiatan  pengalihan/penyaluran  dana  dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  sebagai mediator.
Lembaga  keuangan  menurut  SK Menkeu  RI  No.  792  Tahun  1990  adalah suatu  badan  yang  kegiatannya  di  bidang keuangan,  melakukan  penghimpunan  dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. 7 Secara umum dapat disimpulkan  bahwa  lembaga  keuangan
5 KBBI  IV  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia) Online  diakses  dari  http://kamus123.com.  Diakses pada 09 Februari 2017.
6 Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 29.
7 Y.  Sri  Susilo  at  all., Bank  dan  Lembaga Keuangan Lain, 2-3.
berperan  sebagai  lembaga  intermediasi keuangan.
Pengertian  bank  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah yakni Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. 8
Pengertian di atas merupakan pengertian  umum  yang  menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul  dan  penyalur  dana.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  bank  merupakan  suatu lembaga  yang  berfungsi  sebagai  perantara (intermediasi)  antara  pihak  yang  kelebihan dana  dan  pihak  yang  membutuhkan  dana, memperlancar  arus  pembayaran  dimana aktivitasnya  bertujuan  untuk  meningkatkan taraf kehidupan rakyat.
Jika  dicermati,  maka  kegiatan  bank umum  baik  bank  umum  konvensional maupun bank umum syariah pada hakikatnya  sama,  tidak  terkecuali  dengan fungsi  intermediasi  ini,  dimana  fungsi intermediasi  (perantara)  ini  juga  merupakan fungsi  inti  yang  melekat  pada  perbankan syariah.  Hal  ini  tercermin  pada  isi  Undang- Undang  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  bank  syariah  yang terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 18) serta Unit Usaha Syariah, pada dasarnya melakukan  kegiatan  usaha  yang  sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat  disamping  penyediaan  jasa keuangan lainnya. 9
Hal  ini  diperjelas  dalam  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa
8 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh  www.ojk.go.id.  Diakses  pada  10  Desember 2016.
9 Iktisar  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  yang  dipublikasi  oleh www.bi.go.id. Diakses pada 12 Desember 2016.
Bank  Syariah  dan  UUS  wajib  menjalankan fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat. 10
Akad Mudharabah Mudharabah disebut  juga Qirad . 11 Makna keduanya sama, dalam bahasa irak (penduduk
irak) menamakannya mudharabah ,  sedangkan  penduduk  hijaz menyebutnya
qiradh . 12
Pengertian Mudharabah juga  dikemukakan  oleh  Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni:
Artinya: Penduduk Iraq menggunakan istilah  mudharabah  untuk  menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai  mudharabah,  karena  diambil dari  kata  dharb  di  muka  bumi.  Yang artinya,  melakukan  perjalanan  yang umumnya untuk berniaga dan berperang.  Allah  berfirman.  Artinya: “(Dia mengetahui bahwa akan ada di antara  kamu)  orang-orang  yang berjalan  di  muka  bumi  mencari sebagian karunia
Allah” Al-
Muzzammil  :  20  Ada  juga  yang mengatakan  diambil  dari  kata  dharb (mengambil) keuntungan dengan saham  yang  dimiliki.  Dalam  istilah bahasa  Hijaz,  disebut  juga  dengan qiradh . 13
Sedangkam  menurut  istilah  fiqih, mudharabah adalah ;
هو و لاام عفدي نأ إ جتيل صخش ىل ر هيف ، و مهنيب حبرلا ا Artinya : (Mudharabah) yakni memberikan  harta  kepada  seseorang
10 Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  Lihat  Prides  dan Tim  Manajemen, Kompilasi  Perundang-undangan tentang  Ekonomi  Syariah (Jakarta:  Gaung  Persada Press, 2008), 8.
11 Abu  Zakaria  An  Nawawi, Raudhatut  Thalibin Wa  Umdatul  Muftin ,  Jilid  5  (Beirut:  Al  Maktab  Al Islami, 1991), 117.
12 Lihat Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 223.
13 Ibnu Qudamah, Al Mughni, jilid 7 (Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997), 133.
untuk  diniagakan  dan  keuntungan dibagi antara mereka. 14
Prinsip mudharabah terbagi  menjadi dua  yaitu mudharabah  mutlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). 15
Dalam mudharabah ,  salah  satu  pihak berfungsi  sebagai shahibul  maal (pemilik modal) dan pihak yang lain berperan sebgai mudharib (pengelola)  dengan  nisbah  bagi hasil  menurut  kesepakatan  di  muka. Mudharib merupakan  orang  yang  diberi amanah  dan  juga  sebagai  agen  usaha. Sebagai  orang  yang  diberi  amanah,  ia dituntut  untuk  bertindak  hati-hati  dan bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang terjadi  karena  kelalaiannya.  Sebagai  agen usaha,  ia  diharapkan  mempergunakan  dan mengelola  modal  sedemikian  rupa  untuk menghasilkan laba optimal bagi  usaha  yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah islam. 16
Rukun dan Syarat Mudharabah Imam An-Nawawi dalam Rhaudhatut Thalibin menyebutkan  bahwa Mudharabah memiliki  lima  rukun 17 ,  yaitu  1)    لاملا  سأر Modal,  2)  لمعلا    Kerja  /  Jenis  usaha (Pekerjaan), 3)  رلا ب ح Keuntungan (Laba), 4) صلا
ةغي Pelafalan  Transaksi  /  Ijab  Qabul,  dan 5) نادقاعلا  Dua Pelaku Transaksi. 18
14 Abu  Zakaria  An  Nawawi, Raudhatut  Thalibin Wa  Umdatul  Muftin ,  Jilid  5  (Beirut:Al  Maktab  Al Islami, 1991), 117.
15 Sofyan Syafri Harahap, dkk., Akutansi Perbankan  Syariah (Jakarta:  LPFE  Usakti,  2005), 67.
16 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa  Segi  Hukum (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2009), 70.
17 Selengkapnya  lihat  Abu  Zakaria  An  Nawawi, Raudhatut  Thalibin  Wa  Umdatul  Muftin ,  Jilid  5 (Beirut:Al Maktab Al Islami, 1991), 117-124.
18 ُب ِراَضُمْلا َو  ِلاَمْلا  ُّب َر اَمُه َو  yaitu pemilik modal dan pengelola  Usaha/Pengusaha,  Lihat  Al  Kasany  Al Hanafy, Badaa’i Ash Shanaa’i Fi Tartib Asy Syara’i, Jilid  6  (Beirut:  Darul  Kutub  Al  Ilmiyah,  1986),  81. Lihat juga Isriani Hardini dan  Muh. Giharto, Kamus Perbankan  Syariah:  Dilengkapi  Penjelasan  Singkat dan  Perbandingan  dengan  Bank  Konvensional (Bandung: Marja, 2007), 52 & 65.
Adapun  Syarat-syarat  yang  terdapat dalam  akad Mudharabah adalah  sebagai berikut:
Pertama ,  penyedia  dana  ( sahibul maal )  dan  pengelola  ( mudharib )  harus cakap hukum.
لولأا نكرلاف و نادقاعلا طرشف طورش امهل أ كلاملا ه ت ةيل و أ لماعلاو ليك ه تلا ةيل و ك ل Artinya :  Dan  rukun  pertama  adalah dua orang yang berakad dan mempunyai  syarat  yakni  pemilik modal  dan  pengelola  usaha  harus cakap. 19
Kedua ,  pernyataan  ijab  dan  qabul harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam mengadakan  kontrak  (akad), 20 dengan memperhatikan hal-hal berikut;
1)
Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).  2)  Penerimaan  dari  penawaran dilakukan  pada  saat  kontrak.  Dan ketiga , akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui korespondensi  atau  dengan  menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Dan ketiga ,  modal  ialah  sejumlah uang  dan/atau  aset  yang  diberikan  oleh penyedia dana kepada pengelola ( mudharib ) untuk  tujuan  usaha  dengan  syarat  sebagai berikut;  1)  Modal  harus  diketahui  jumlah dan jenisnya.
و ش نم ر ي نأ ةبراضملا ط ك لاملا سأر نو لاو رادقملا مولعم ي ي نأ زوج ك لاوهجم نو فازج لاو ا
Artinya :  Dan  termasuk  persyaratan mudharabah  adalah  modal  harus diketahui  jumlah  nominalnya  dan tidak diperbolehkan bila majhul (tidak diketahui)  nominalnya  atau  juzaf
19 Muhammad  Bin  Umar  Nawawi  Al  Jawi,
Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi’in (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2002), 249.
20 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor
07/Dsn-Mui/Iv/2000
tentang
Pembiayaan
Mudharabah ( Qiradh )  yang  dipublikasikan  oleh www.dsnmui.or.id diakses pada 15 Desember 2016.
(sesuatu  yang  dikira-kira  tanpa  ada timbangan atau takaran). 21
مولعم نوكي نأ :يناثلا طرشلا ا Artinya :  Syarat  yang  kedua,  (modal) harus diketahui. 22
2) Modal harus berbentuk uang (alat bayar) baik dinar, dirham atau yang lain An Nawawi menjelaskan syarat modal yakni;
هو و ضملا ريناندلاو مهاردلا ر ليلدو ،ةبو ه عامج ِلإا
Artinya : Yakni dirham dan dinar yang dicetak,  dan  dalilnya  adalah  ijma (konsensus). 23
3)  Modal  tidak  dapat  berbentuk piutang  dan  harus  dibayarkan  kepada mudharib (pengelola  modal),  baik  secara bertahap  maupun  tidak,  sesuai  dengan kesepakatan dalam akad.
و :هريغل  لاقف  ،لجر  ىلع  نيد  هل  ناك  ول ق بقاف  ،نلاف  ىلع  ينيد  ىلع  كتضرا ض ه أ  ،هيف  رجتاو و ضبقتل  هيلع  كتضراق و ضبق  اذإف  هضبقا  وأ  ،فرصتت ت ه دقف لماعلا ضبق اذإو ،حصي مل ،هيلع كتضراق شملا  حبرلا  قحتسي  مل  ،هيف  فرصتو
ر ،طو جلا  لب ل  عيم ر للو  ،لاملا  ب ع لثم  ةرجأ  لما فرصتلا .
Artinya :  Kalau  seandainya  dia  punya piutang  pada  seseorang  lalu  berkata kepada  pihak  ketiga:  ‘Aku  lakukan akad  qiradh  denganmu.  Modalnya adalah piutangku pada si fulan. Ambil dan  kelolalah  untuk  sebuah  usaha’ atau  dia  berkata   ‘Aku  adakan  akad qiradh  denganmu.  Ambil  piutangku dan pakai sebagai modal usaha’ atau dia  berkata  ‘Ambil  piutangku,  jika
21 Ibnu Qudamah, Al Mughni, jilid 7 (Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997), 183.
22 Abu  Zakaria  An  Nawawi, Raudhatut  Thalibin Wa  Umdatul  Muftin ,  Jilid  5  (Beirut:Al  Maktab  Al Islami, 1991), 117
23 Abu  Zakaria  An  Nawawi, Raudhatut  Thalibin Wa Umdatul Muftin , 117.
sudah  kamu  pegang  maka  itu  sebagai modal  qiradh  antara  kita.’  Ini  semua tidak  sah.  Bila  sang  amil  (pengelola) sudah  mengambilnya  dan  mengelola sebuah  usaha,  maka  dia  (si  A)  tidak berhak mendapatkan laba yang dipersyaratkan.  Semua  harta  milik pemodal  (shahibul  maal),  sedangkan sang  amil  hanya  mendapatkan  upah sebagai pegawai. 24
Keempat ,  keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan  dari  modal. Syarat  keuntungan berikut  ini  harus  dipenuhi;  1)  Harus diperuntukkan  bagi  kedua  pihak  dan  tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
رلا ك لا  ن خ ما رلا  س ب اهنم  طورش  هلو  ح لاو  كلاملاب  هصاصتخا ع امهكارتشاو  لما تو هيف ق مهنم لك بيصن ريد ةيئزجب ا
Artinya :  Rukun  mudharabah  kelima adalah keuntungan. Rukun ini memiliki  beberapa  persyaratan  di antaranya,  keuntungan  hanya  milik pemodal dan pelaku usaha.
Hendaknya  mereka  berdua  sama- sama  memilikinya,  dan  hendaknya bagian  masing-masing  dari  mereka ditentukan dalam prosentase. 25
2)  Bagian  keuntungan  proporsional bagi  setiap  pihak  harus  diketahui  dan dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati dan  harus  dalam  bentuk  prosentasi  (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 26
Dan  3)  Penyedia  dana  menanggung semua  kerugian  akibat  dari mudharabah , dan  pengelola  tidak  boleh  menanggung kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari
24 Abu  Zakaria  An  Nawawi, Raudhatut  Thalibin Wa Umdatul Muftin , 117-118.
25 Muhammad  Bin  Umar  Nawawi  Al  Jawi, Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi’in (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2002), 250.
26 Lihat  Muhammad  Bin  Umar  Nawawi  Al  Jawi, Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi’in 250.
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 27
Dan kelima ,  kegiatan  usaha  oleh pengelola ( mudharib ), sebagai  perimbangan modal  yang  disediakan  oleh  penyedia dana, 28 harus memperhatikan hal-hal berikut; pertama , kegiatan usaha adalah hak eksklusif  pengelola  ( mudharib ),  tanpa campur  tangan  penyedia  dana,  tetapi  ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.  Kedua,  penyedia  dana  tidak boleh  mempersempit  tindakan  pengelola sedemikian  rupa  yang  dapat  menghalangi tercapainya  tujuan mudharabah , yaitu keuntungan.  Dan ketiga ,  pengelola  tidak boleh  menyalahi  hukum  Syari’ah  Islam dalam  tindakannya yang  berhubungan dengan mudharabah . Sebagaimana
ditegaskan di bawah ini:
ل  سيلو  :لصف ه تشي  نأ ر لاو  ارمخ  ي نخ ز س  ،اري و نيملسم  اناك  ءا أ و ناك أ ح د ه لآاو  املسم  ام ،لعف  نإف  ،ايمذ  رخ نامضلا هيلعف و . يعفاشلا لاق اذهب . Artinya :  Tidak  diperbolehkan  bagi sang amil membeli khamr atau babi, baik keduanya (pemodal dan pengelola) muslim atau salah satunya muslim yang lainnya dzimmi1.  Bila  dia  lakukan  maka wajib ganti rugi. Ini juga pendapatnya Asy-Syafi’i. 29

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  ialah penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang bersifat  deskriptif.  jenis  penelitian  kualitatif adalah  jenis  penelitian  yang  temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 30
27 Lihat Ibnu Qudamah, Al Mughni, 162.
28 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor
07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah ( Qiradh )  yang  dipublikasikan  oleh www.dsnmui.or.id. Diakses pada 15 Desember 2016.
29 Ibnu Qudamah, Al Mughni, 158.
30 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam  (Muamalah) (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.
Adapun sumber data yang digunakan dalam  penelitian  kali  ini,  yaitu pertama , sumber  primer  yaitu  hasil-hasil  penelitian atau  tulisan-tulisan  karya  peneliti  atau teoritisi yang orisinil, 31 dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah berbagai literatur  yang  khusus/berkaitan  membahas tentang  status  ganda  di  Perbankan  Syariah, literatur dapat berupa buku, jurnal, majalah, dan sebagainya.
Dan kedua ,  sumber  data  sekunder yang  menjadi  pendukung  adalah  literatur pendukung lain yang masih ada hubungannya dengan analisi yang dilakukan,  namun  tidak  secara  khusus membahas  tentang  status  ganda  perbankan syariah.
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian  terhadap  berbagai  literatur  dan dilakukan  untuk  mencari  konsep  yang  ada relevansinya  dengan  topik  pembahasan melalui  pengkajian  buku-buku,  jurnal, majalah  serta  pendapat-pendapat  para  ahli secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini literatur  yang  digunakan  merujuk  kepada fikih muamalah Islam, praktek dan peraturan perbankan syariah. Semua literatur  yang  ada  akan  dibandingkan  satu sama  lain  dengan  pendapat  yang  sesuai dengan  hukum  ekonomi  syariah  pada literatur  fikih  muamalah  Islam,  hal  tersebut dilakukan dengan analisis yang mendalam.
Kemudian,  analisis  data  adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data  kedalam  pola,  kategori  dan  satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 32
Teknik  analisa  data  yang  digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data
31 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian  Kuantitatif  dalam  Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.
32 Ley  J.  Moeloeng, Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung:  Remadja  Karya  CV,  1986), 281.
adalah  dengan  menggunakan  teknik  analisa data kualitatif yaitu dengan cara;
Pertama ,  menelaah  seluruh  data yang  telah  terkumpul,  dalam  hal  ini dilakukan  dengan  cara  penelaahan  data primer  terlebih  dahulu,  yakni  data  yang memang berkaitan erat dengan tema analisis yang  dilakukan,  dalam  proses  tersebut, peneliti  dapat  menganalisa  dan  mengkritisi penelitian terdahulu dan membandingkannya  satu  sama  lain,  Data primer juga sangat dibutuhkan dalam proses analisis  permasalahan  karena  data  tersebut dapat memperjelas, memperkuat dan menambah  analisis  yang  dilakukan  agar memiliki  argumen  yang  kuat.  Setelah  itu barulah  menelaah  data  sekunder.  Dalam menelaah  data  dilakukan  secara  deskriptif dan  reflektif.  Deskriptif  yaitu  menerangkan gambaran  umum  mengenai  objek  yang sedang  diteliti,  sedangkan  Reflektif  yaitu menerangkan  objek  penelitian  yang  kita teliti  secara  lebih  mendalam  dengan menambahkan  intepretasi  dan  persepsi terhadap obyek yang diteliti/sedang dikaji.
Kedua ,  melakukan  reduksi  data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting  saja  sehingga  rangkuman  inti  dari penelitian  tersebut  tetap  berada  didalamnya dan  hasil  penelitian  yang  diteliti  akan  lebih fokus.
Ketiga , kategorisasi, yaitu mengelompokkan  data  sesuai  kategori dengan  menyesuaikan  obyek  kajian  yang akan dianalisa.
Dan keempat ,  mamaknai  data  yang sudah  didapat  yaitu  semakin  dimaknai dengan  pertimbangan-pertimbangan  apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai atau belum.
TINJAUAN PERAN
PERBANKAN

## SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN TERHADAP KEABSAHAN

## AKAD

## MUDHARABAH
Pertama,  status  perbankan  yang  tidak  jelas.
Perbankan syariah berstatus sebagai sebagai pengelola usaha ( mudharib ) ketika berhubungan  dengan  nasabah  pemodal ( shahibul  maal ),  kemudian  dalam  waktu sekejap  berubah  status  menjadi  pemodal ( shahibul  maal )    untuk  mencari  pelaku usaha ( mudharib ) yang sesungguhnya.
Kedua,  bank  tidak  memiliki  usaha riil.  Undang-undang  Perbankan  Syariah tidak  mengisyaratkan  bank  syariah  untuk memiliki  usaha  riil  dan  terjun  langsung dalam  dunia  usaha,  maka  dengan  hal  ini sesuatu  yang  musykil  bagi  bank  syariah dalam  menjalankan  akad mudharabah pada usaha  riil  yang  hakekatnya  memang  tidak pernah  dimiliki.  Dengan  demikian,  pada setiap  unit  usaha  yang  dikelola,  peran perbankan  hanya  sebagai  penyalur  dana nasabah
ANALISIS STATUS GANDA PERBANKAN SYARIAH DALAM AKAD MUDHARABAH MENURUT

## HUKUM EKONOMI SYARIAH
Menurut para ulama bila perbankan memerankan  peranan  ganda  atas  seizin pemodal, maka bank tidak berhak mendapatkan  bagian  dari  keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo/wakil),
Jika  bank  bertindak  sebagai shahibul mal ,  maka  hal  tersebut  menunjukan  bahwa modal  yang  diberikan  nasabah  pemodal ( shahibul  maal )  berpindah  kepemilikan kepada bank, dan akad tersebut adalah akad piutang. Selain itu, ketika nasabah (investor) menyetorkan modalnya dalam akad mudharabah kepada pihak bank seharusnya konsekuensi  dari  akad  tersebut  adalah  si nasabah  memiliki  bagian  atas  kepemilikan lembaga  keuangan  bank  tersebut  tapi    pada kenyataannya tidak demikian, ini menjelaskan bahwa akad yang terjadi adalah utang piutang.
DAMPAK

## STATUS GANDA TERHADAP  METODE  BAGI  HASIL PERBANKAN SYARIAH
Di Perbankan syariah, seluruh nasabah mendapatkan  bagian  dari  hasil/keuntungan, padahal  status  bank  hanya  sebagai  wakil bukan pelaku usaha, dalam metode mudharabah yang  Islami,  yang  menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan  yang  diperoleh  dari  masing- masing  dana  nasabah.  Sehingga  nasabah yang  dananya  belum  disalurkan,  tidak berhak  untuk  mendapatkan  bagian  dari hasil.
Selain  itu,  dalam  perbankan  syariah, salah  satu  perhitungan  bagi  hasilnya  adalah rata-rata  total  modal  (dana)  nasabah. Adapun  dalam  akad mudharabah ,  maka yang  dihitung  adalah  keuntungan  atau hasilnya, oleh karenanya akad ini dinamakan bagi hasil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  urian  di  atas  dapat  diambil  2 (dua)  kesimpulan,  yaitu pertama ,  perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam akad Mudharabah menghasilkan  dua  tinjauan,  Pertama,  status perbankan  yang  tidak  jelas  (status  ganda). Kedua,  bank  tidak  memiliki  usaha  riil. Undang-undang  Perbankan  Syariah  tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha  riil  dan  terjun  langsung  dalam  dunia usaha,  maka  dengan  hal  ini  sesuatu  yang musykil bagi bank syariah dalam menjalankan akad mudharabah pada usaha  riil  yang  hakekatnya  memang  tidak pernah dimiliki.
Dan kedua , Menurut para ulama bila perbankan  memerankan  peranan  ganda  atas seizin  pemodal,  maka  bank  tidak  berhak mendapatkan  bagian  dari  keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (wakil),  Jika  bank  bertindak  sebagai shahibul maal , maka hal tersebut menunjukan  bahwa  modal  yang  diberikan nasabah pemodal ( shahibul maal ) berpindah kepemilikan kepada bank, dan akad tersebut adalah akad piutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Boedi  dan  Beni  Ahmad  Saebani.
Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) . Bandung: Pustaka Setia, 2014. Al-Hanafy, Al-Kasany.
Badaa’i Ash Shanaa’i  Fi  Tartib  Asy  Syara’i, Jilid  6. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1986. Al-Jawi,  Muhammad  Bin  Umar  Nawawi. Nihayatuz  Zain  Fi  Irsyadil  Mubtadi’in . Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2002. Al-Nawawi, Abu Zakaria. Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin , Jilid 5.
Beirut: Al Maktab Al Islami, 1991. Hadjar,  Ibnu. Dasar-dasar  Metodologi
Penelitian Kuantitatif
dalam Pendidikan. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 1996. Harahap,  Sofyan  Syafri, eds. Akutansi
Perbankan  Syariah. Jakarta:  LPFE Usakti, 2005.
Hardini,  Isriani  dan    Muh.  Giharto. Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional . Bandung: Marja, 2007.
Ibnu  Qudamah, Al  Mughni, jilid  7.  Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997.
Moeloeng,  Ley  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung:  Remadja Karya CV, 1986.
Prides  dan  Tim  Manajemen. Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi  Syariah .  Jakarta:  Gaung
Persada Press, 2008. Soemitra,  Andri. Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta:
Kencana, 2009.
Susilo,  Y.  Sri  eds. Bank  dan  Lembaga
Keuangan  Lain .  Jakarta:  Salemba
Empat, 2000. Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah.
Bandung : Pustaka Setia, 2001.
Tarmizi,  Erwandi. Harta  Haram  Muamalat Kontemporer. Bogor:  PT.  Berkat Mulia Insani, 2014.
Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
www.dsnmui.or.id. www.sjdih.depkeu.go.id.