## PENERAPAN PREPOPULATED DATA PAJAK MASUKAN PADA APLIKASI E- FAKTUR 3.0 DAN KESESUAIANNYA DENGAN PERATURAN PPN
Adi Bayu Firdaus 1) ; Andri Marfiana 2)
1) adifirdaus2@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The purpose of this study is to analyze more deeply about the application of prepopulated data, especially for input Value Added Tax (VAT) on e-Faktur 3.0. The application of prepopulated data is analyzed in terms of rules and technical implementation. Such as the impact of its applicaction for taxpayers and tax authorities, conformity with VAT regulations, mechanisms of use, problems in use, and the impact in improving compliance with the delivery of  VAT  period  tax  returns  seen  through  the  timeliness  of  reporting.  The  result  of  the  study  indicate  that  the application  of  prepopulated  data  has an  impact  for  taxpayers  and  the  tax  authorities  to  be  more  facilitated  in carrying out VAT administration. Related to alignment with current VAT regulations, there is no need to change the rules because the nature of prepopulated data is only technical in helping reporting. The mechanism using prepopulated data consists of several steps that are easy to apply. Prepopulated data does not directly have an impact in improving the timeliness of reporting VAT period tax returns and the impact is only seen 6 months after application. Finally, the main problem of data is the process of synchronizing and updating data that is not / late to enter the prepopulated database.
Keywords : VAT, e-Reporting, Tax Compliance, Tax Return, TAM

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan prepopulated data khususnya untuk  pajak  masukan  pada  e-Faktur  3.0.  Penerapan  prepopulated  data  dianalisis  dari  segi  aturan  dan  teknis pelaksanaannya. Seperti dampak penerapannya bagi Wajib Pajak dan fiskus , kesesuaian dengan peraturan PPN, mekanisme penggunaan, masalah dalam penggunaan, dan dampak dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN yang dilihat melalui ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prepopulated data memberikan dampak bagi Wajib Pajak dan fiskus untuk lebih dimudahkan dalam menjalankan administrasi PPN. Terkait keselarasan dengan aturan PPN saat ini belum perlu dilakukan perubahan aturan karena sifat  prepopulated  data  hanya  bersifat  teknis  dalam  membantu  pelaporan.  Mekanisme  penggunaan  prepopulated data  terdiri  dari  beberapa  langkah  yang  mudah  untuk  diaplikasikan.  Prepopulated  data  tidak  secara  langsung memberi dampak dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN dan dampaknya baru terlihat 6 bulan pasca penerapan. Terakhir, permasalahan utama prepopulated data adalah proses sinkronisasi dan update data yang tidak / terlambat masuk pada database prepopulat.
Kata Kunci : PPN, Pelaporan Elektronik, Kepatuhan Pajak, SPT, TAM

## PENDAHULUAN
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  penyumbang  penerimaan  pajak  terbesar kedua  dengan  kontribusi  sekitar  30%  dari  penerimaan  pajak  (Renata  et  al.,  2016).  Menurut Sukardji (2014) PPN memiliki beberapa kelemahan, salah satunya sangat rentan dari tindakan penyelewengan  pajak,  dan  konsekuensi  dari  kelemahan  tersebut  membutuhkan  tingkat pengawasan  yang  lebih  cermat  pada  administrasi  pajak  yang  bertujuan  meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.
Okoye, P. V., & Ezejiofor (2014) menjelaskan bahwa E-taxation dapat mengurangi isu penyimpangan  pajak,  dan  dapat  mencegah  terjadinya  praktik  korupsi.  Teori  ini  mengilhami Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang  meliputi  reformasi  kebijakan,  reformasi  administrasi,  dan  reformasi  pengawasan  (Sari, 2019).  Salah  satu  reformasi  administrasi  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  teknologi  yaitu melalui pengembangan aplikasi e -Faktur. Aplikasi e -Faktur pertama kali diberlakukan secara bertahap  dari  tahun  2014  untuk  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  tertentu,  hingga diimplementasikan secara nasional pada tahun 2016 (Musri, 2019).
Sistem e -Faktur  mewajibkan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  memiliki  kewajiban menerbitkan  faktur  pajak  secara  elektronik  menggantikan  faktur  manual  yang  sebelumnya digunakan (Perangin-angin  et  al.,  2016). Kehadiran e -Faktur memberikan banyak hal  positif baik bagi Wajib Pajak maupun DJP. E -Faktur menawarkan banyak manfaat bagi PKP dari segi cost  compliance yang  selama  ini  membebani  PKP  (Christin,  2017).  Sistem e -Faktur  juga memberikan manfaat bagi DJP yaitu kemudahan dalam mengawasi dan melayani WP sehingga mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak (Khairani & Mukarromah, 2015).
Sebagai sebuah sistem, e -Faktur tetap saja memiliki kelemahan. Menurut Baderi (2017), e -Faktur belum dapat menjadi alat deteksi secara kontinu dari masa ke masa jumlah lebih bayar kompensasi yang benar, dan yang dapat dikompensasi pada masa berikutnya atau masa tertentu. Sari (2019) juga menjelaskan bahwa salah satu kelemahan e -Faktur adalah memerlukan waktu lebih dalam melakukan input faktur pajak masukan karena input harus dilakukan satu per satu secara manual.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Davis  (1989)  mengenai perceived  ease  of  use yang merupakan  salah  satu  faktor  dalam  teori Technology  Acceptance  Model  (TAM) ,  untuk menghindari  penolakan,  sebuah  sistem  teknologi  informasi  harus  mudah  digunakan penggunanya tanpa perlu usaha yang menyulitkan. Dalam rangka memenuhi perceived ease of use inilah,  DJP  terus  bekerja  keras  melakukan  penyempurnaan  dalam  sistem e -Faktur. Pembaharuan aplikasi e -Faktur sampai saat ini terus dilakukan. Terbaru, melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e -Faktur Desktop Versi 3.0, DJP memperkenalkan aplikasi e -Faktur 3.0 menggantikan versi sebelumnya e -Faktur 2.2. Penambahan fitur yang cukup signifikan dilakukan pada e -Faktur 3.0. Salah satu fitur baru  yang  diperkenalkan  yaitu  fitur prepopulated  data .  Berdasarkan  artikel  pada website news.ddtc.co.id  sistem prepopulated merupakan  sistem  penyediaan  data  oleh  instansi  pajak berdasarkan database yang telah dimiliki sebelumnya (DDTC, 2020). Fitur prepopulated dalam e -Faktur 3.0 sendiri terdiri dari prepopulated pajak masukan, PIB, dan SPT Masa PPN. Dalam materi sosialisasi Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi e -Faktur 3.0 dari  Direktorat  Peraturan  Perpajakan  I,  tujuan  utama  fitur prepopulated yang  pertama  untuk membantu  WP  melakukan  pengisian  SPT  Masa  PPN  secara  tepat  dan  benar,  kedua menghubungkan proses penerbitan faktur pajak dengan pelaporan SPT Masa PPN dalam satu sistem. Dengan prepopulated data, PKP tidak perlu lagi menerbitkan faktur pajak dengan input data pajak masukan atau PIB secara manual.
Menurut Perangin-angin et al. (2016), sebuah teknologi yang baru tidak menjamin dapat diterima oleh para stakeholders . Walaupun menawarkan banyak kemudahan bagi DJP maupun PKP,  sebagai  sebuah  fitur  yang  baru  diimplementasikan  wajar  jika  akan  memunculkan beberapa  masalah  baik  dari  sisi  aturan  maupun  teknis  pelaksanaanya.  Perbedaan  penelitian yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  penulis  berusaha menganalisis  lebih  dalam  bagaimana  penerapan  prepopulated  data  pajak  masukan  pada  e- Faktur 3.0 dari segi aturan, teknis pelaksanaan, dan dampaknya bagi fiskus dan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan dampak penerapan prepopulated data pajak masukan dan kesesuaiannya dengan peraturan PPN yang berlaku saat ini;  (2)  menjelaskan  mekanisme  penggunaan prepopulated data  pajak  masukan  dalam pelaporan SPT Masa PPN; menjelaskan penerapan prepopulated data pajak masukan memiliki dampak  dalam  meningkatkan  ketepatan  waktu  pelaporan  SPT  Masa  PPN;  dan  menjelaskan masalah yang timbul terkait penggunaan prepopulated data pajak masukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan  di  atas  akan  digunakan  metode  penelitian  yang  akan  dibahas  pada bagian berikutnya.

## EDUCORETAX

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance  Model  (TAM) merupakan teori  yang sering digunakan dalam hal  bagaimana sebuah teknologi dapat  diterima oleh  penggunanya. Teori ini ditemukan oleh Davis  pada  tahun  1986.  Menurut  Davis  (1989),  diterima  atau  tidaknya  sebuah  teknologi informasi oleh seseorang paling tidak disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah perceived usefulness yaitu sejauh apa sebuah sistem teknologi dapat memberi manfaat kepada penggunanya,  kedua  adalah perceived  ease  of  use yaitu  sebuah  sistem  teknologi  dapat digunakan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan usaha yang lebih dan lepas dari kesulitan. Dalam rangka memenuhi teori ini, DJP terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi e -Faktur hingga sampai saat ini menjadi versi e -Faktur 3.0.

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak mengarah pada kerelaan wajib pajak dalam bertindak sesuai Undang- Undang  perpajakan  tanpa  perlu  dilakukan  penegakan  hukum  (James  &  Alley,  2002). Sedangkan menurut Nugraheni (2015) kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu formal dan materiil.  Kepatuhan  formal  berhubungan  dengan  kepatuhan  melaporkan  SPT,  sedangkan kepatuhan  material  adalah  telah  dipenuhinya  semua  ketentuan  teknis  dan  material  secara substantif oleh Wajib Pajak seperti mengisi SPT dengan benar dan tepat.

## Kemudahan Administrasi Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Menurut  Saad  (2014)    hal  yang  paling  disorot  dalam  sistem  self  assessment  adalah perilaku ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dikarenakan karena ketidaktahuan atas  peraturan  dan  sistem  administrasi  yang  menyulitkan  mereka  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, kewajiban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak juga  harus  didukung  otoritas  pajak  dengan  memberikan  administrasi  pajak  yang  baik  dan mudah.  Kemudahan  administrasi  bisa  dikaitkan  dengan  dua  faktor  pada  teori  TAM  yang diajukan  oleh  (Davis,  1989)  yaitu  Persepsi  Kebermanfaatan  (Perceived  of  Usefulness)  dan Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use).
Banyak  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  kemudahan  administrasi  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Penelitian  (Setiawan  et  al.,  2018)  menjelaskan  persepsi kebermanfaatan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Penelitian  (Saad, 2014)  juga  menunjukkan  bahwa  persepsi  kebermanfaatan  dapat  meningkatkan  kepatuhan pajak. (Setiawan et al., 2018) menunjukkan persepsi kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap  kepatuhan  pajak.  Wajib  pajak  yang  merasa  sebuah  sistem  dapat  digunakan  dan dipahami dengan mudah akan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

## Faktur Pajak
Undang-Undang  (UU)  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai mendefinisikan  Faktur  Pajak  sebagai  “bukti  pemungutan  pajak  yang  dibuat  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  yang  melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  /  Jasa  Kena  Pajak”.  Menurut Waluyo (2013), Faktur Pajak digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang sah dan sebagai alat  dalam  pengkreditan  pajak  masukan.  Bukti  pemungutan  pajak  ini  merupakan  wujud transparansi  dalam  administrasi  perpajakan  dan  sebagai  sarana  bagi  DJP  dalam  melakukan pengawasan atas aktivitas Pengusaha Kena Pajak.

## Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)
Penggunaan  faktur  pajak  dalam  administrasi  PPN  masih  memiliki  celah  terjadinya fraud ,  salah  satu  yang  sering  terjadi  yaitu  peredaran  faktur  pajak  fiktif  /  Tidak  Berdasarkan Transaksi  Sebenarnya  (TBTS).  Hal  ini  menimbulkan  kerugian  yang  besar  bagi  negara  yang melatarbelakangi DJP untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau biasa disebut e -Faktur. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pelaporan  Faktur  Pajak  Berbentuk  Elektronik,  “Faktur  Pajak
berbentuk  elektronik,  yang  selanjutnya  disebut e -Faktur,  adalah  Faktur  Pajak  yang  dibuat melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang  ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal Pajak”.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan di  Kota  Pasuruan,  Jawa  Timur,  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan fitur teknologi baru pada daerah yang tidak termasuk dalam daerah / kota besar, dan ketersediaan data didapatkan penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pasuruan sebagai unit vertical dari Direktorat Jenderal Pajak.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif,  dengan mengolah data  sekunder,  yaitu  data  yang  tersedia  di  KPP  Pratama  Pasuruan  dari  tahun  2018  sampai dengan tahun 2021(triwulan pertama). Sumber data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber seperti Account Representative dan Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN.
Populasi penelitian ini adalah WP yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan dan terdaftar sebagai PKP dan data SPT Masa PPN yang diterima dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 (triwulan pertama). Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan alasan fokus penelitian ini adalah pada program atau fitur yang baru diterapkan dalam aplikasi e- Faktur 3.0 yaitu prepopulated data  pajak  masukan.  Menurut  Rahardjo  (2017)  strategi  studi  kasus digunakan dalam aktivitas ilmiah secara mendalam tentang suatu peristiwa, dilakukan di tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi sehingga didapatkan pengetahuan mendalam atas  peristiwa  tersebut.  Hasil  penelitian  berdasarkan  metode  ini  akan  diuraikan  pada  bagian selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Dampak Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan dan Kesesuaian dengan Peraturan PPN Saat Ini
Dampak Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Aplikasi e- Faktur  dengan  berbagai  perbaikan  dan  penyempurnaan  hingga  mencapai versi e- Faktur 3.0 ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam admnisitrasi PPN baik bagi wajib  pajak  maupun  fiskus.  Fitur prepopulated data  pada e -Faktur  3.0  membawa  beberapa dampak  positif.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Widyaiswara  Pusdiklat  Pajak,  adanya fitur prepopulated dari  sisi  Wajib  Pajak  sangat  membantu  untuk  memastikan  bahwa  pajak masukan yang ada sudah diakui atau divalidasi oleh DJP dan WP tidak perlu lagi menginput secara manual sehingga human error dapat terminimalisir. Sedangkan hasil wawancara dengan Account  Representative Pengawasan  dan  Konsultasi  I  KPP  Pratama  Pasuruan  berpendapat bahwa selama ini WP serinng mengalami masalah dalam pengkreditan pajak masukan karena harus menunggu faktur pajak dari rekanan agar dapat dilakukan input secara manual. Dengan adanya prepopulated data setelah penjual melakukan approve faktur pajak akan otomatis masuk kedalam data prepopulated .
Fitur prepopulated juga  memiliki  dampak  positif  bagi  fiskus.  Menurut Account Representative Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, fitur prepopulated data memudahkan  fiskus  dalam  hal  pengawasan  pajak  masukan  karena  sebelum  adanya  fitur  ini faktur pajak yang di input tidak dapat dipastikan validitasnya apakah faktur pajak tersebut asli, ganda, atau fiktif.
Dampak  lain  dari  penerapan prepopulated data  pajak  masukan  adalah  dapat meminimalisir peredaran faktur pajak tidak sah / fiktif. Dengan tersedianya data pajak masukan di database DJP, kesalahan pengkreditan pajak masukan dikarenakan faktur pajak fiktif dapat dikurangi.  Kualitas  data  atas  faktur  pajak  masukan  yang  tersedia  juga  dapat  lebih
dipertanggungjawabkan. Menurut Widyaiswara Pusdiklat Pajak, penerapan prepopulated data ini dapat meminimalisir peredaran faktur pajak fiktif. Namun beliau mengingatkan belum tentu juga akan menghilangkan fraud sepenuhna karena semakin hari pelaku fraud semakin pintar mencari celah yang masih ada. Sehingga kepada DJP seharusnya tidak berpuas diri dan tetap terus melakukan pengawasan akan adanya potensi fraud lain kedepannya.

## Kesesuaian dengan Peraturan PPN Saat Ini
Penerapan prepopulated data pajak masukan merupakan hal baru yang tidak ada pada versi  sebelumnya  sehingga  perlu  ditinjau  apakah  ada  aturan  yang  perlu  direvisi  atau disesuaikan. Widyaiswara Pusdiklat Pajak berpendapat bahwa sampai saat ini belum perlu ada penyesuaian atau perubahan dari aturan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan prepopulated data merupakan  ketentuan  teknis  untuk  membantu  pelaporan.  Jika  diperlukan  aturan  baru  dapat diterbitkan ketentuan mengenai tata cara penggunaan fitur tersebut.
Pada  dasarnya  pajak  masukan  dalam  suatu  masa  pajak    dikreditkan  dengan  pajak keluaran  dalam  masa  pajak  yang  sama  sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  (2)  UU  PPN.  Namun demikian, DJP memberikan ruang untuk mengkreditkan pajak masukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) UU PPN untuk mengakomodir faktur pajak yang belum  /  terlambat  diterima.  Adanya prepopulated data  dapat  meminimalisir  kemungkinana faktur  pajak  terlambat  atau  belum  diterima  oleh  PKP  karena  sudah  tersedia  dalam  sistem sehingga  PKP  dapat  melakukan  pengkreditan  pada  masa  pajak  yang  sama.  Lalu  apakah ketentuan pasal 9 ayat (9) UU PPN tentang pengkreditan pajak masukan paling lama 3 (tiga) bulan masih relevan?
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, didapatkan fakta bahwa aturan pengkreditan  pajak  masukan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  masih  relevan.  Menurut Account Representative Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, tidak semua faktur yang sudah di approve langsung masuk ke database prepopulated bahkan ada beberapa yang baru muncul  tiga-empat  bulan  kemudian.  Menurut  Widyaiswara  Pusdiklat  Pajak,  aturan pengkreditan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  masih    relevan  dengan  kebutuhan  mengakomodir penginputan pajak keluaran yang terlambat dari PKP penjual sehingga faktor penginputan PK oleh  penjual  juga  perlu  diperhatikan.  Berdasarkan  fakta  tersebut,  dapat  dikatakan  fitur prepopulated belum  mampu  menyediakan  data realtime secara  konsisten  karena  masih  ada beberapa faktur yang sudah di approve belum muncul di database.
Widyaiswara Pusdiklat Pajak juga berpendapat ketentuan pengkreditan paling lama 3 bulan  demi  keadilan  masih  tetap  ada  karena  alasan  lain  seperti  likuiditas  yang  embuat  PKP penjual menunda melaporkan faktur pajak keluarannya atau alasan lain. Beliau menyarankan aturan  tersebut  dapat  dipertahankan  dengan  tambahan  syarat-syarat  tertentu  yang diperbolehkan.

## Tax Planning dalam Pengkreditan Pajak Masukan
Dengan  masih  berlakunya  ketentuan  Pasal  9  ayat  (9)  UU  PPN  tentang  pengkreditan pajak  masukan  paling  lama  3  (tiga)  bulan,  memungkinkan  PKP  tidak  mengkreditkan  faktur pajak pada masa pajak yang sama melainkan di bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi tiga bulan  walaupun  sebenarnya  data  pajak  masukan  telah  tersedia  di database .  Jika  hal  ini dilakukan dapat dikatakan PKP melakukan tax planning atau manajemen pajak. Lalu, apakah tax planning dalam hal ini diperbolehkan?
Widyaiswara Pusdiklat Pajak berpendapat hal tersebut mungkin saja dilakukan dan sah- sah saja karena secara aturan diperbolehkan. Walaupun filosofi pasal 9 ayat (9) UU PPN bukan untuk tax management melainkan untuk membantu WP jika pajak masukan belum diperoleh. Menurut Account Representative Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan, secara
aturan hal yang dilakukan WP tidak melanggar sepanjang tidak melebihi jangka waktu yaitu tiga bulan sejak berakhirnya masa pajak.

## Mekanisme Penggunaan Prepopulated Data Pajak Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN
Berdasarkan  materi  sosialisasi  Direktorat  Peraturan  Perpajakan  I,  agar  dapat memanfaatkan fitu prepopulated data, WP perlu melakukan update aplikasi terlebih dahulu dari e- Faktur versi 2.2 ke versi 3.0 dengan melakukan download patch yang dapat diunduh di laman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi .
Mekanisme  penggunaan prepopulated data  pajak  masukan  berdasarkan  materi sosialisasi prepopulated pajak masukan dan SPT Masa PPN dari KPP Pratama Pontianak Barat adalah sebagai berikut :
a. Langkah 1 - Akses Menu Prepopulated Data
Masuk  ke  menu prepopulated data  PM,  pilih  menu prepopulated data  =>  Faktur  Pajak Masukan.
b. Langkah 2 - Penarikan Data
Lakukan penarikan data, isikan Masa Pajak dan Tahun Pajak untuk data yang akan dilakukan penarikan,  masukkan  juga  nomor  NPWP  dan  Nomor  Faktur  jika  diperlukan  =>  Klik Get Data.
c. Langkah 3 – Konfirmasi Captcha
Setelah melakukan “ Get Data ”, akan ada permintaan untuk mengisi captcha .
d. Langkah 4 – Tampilan Prepopulated Data
Data  pajak  masukan  yang  diperlukan  ditampilkan  per  halaman  sebanyak  1000  data  / halaman.  Pilih  tombol next untuk  berpindah  ke  halaman  berikutnya.  Setiap  perpindahan halaman akan diminta memasukkan captcha .
e. Langkah 5 – Pemilahan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan Status default data  pada prepopulated adalah  “dikreditkan”.  Jika  terdapat  Pajak  Masukan yang  tidak  ingin  /  tidak  dapat  dikreditkan,  silahkan  pilih  faktur  pajak  yang  akan  di  ubah statusnya, lalu pilih tombol “Ubah Pengkreditan” => pilih “tidak dapat dikreditkan” => pilih OK.
f. Langkah 6 – Upload Data
Setelah memilah pajak masukan yang akan dikreditkan dan yang tidak dikreditkan. Proses selanjutnya  adalah  proses upload data.  Untuk  menjalankannya,  sorot  seluruh  data  yang ditampilkan, lalu tekan “Upload”.
g. Langkah 7 – Validasi Upload Data
Selanjutnya akan muncul informasi keterangan jumlah faktur pajak masukan yang akan di upload . Pastikan data yang akan di upload sudah sesuai karena data tidak dapat diubah lagi setelah di upload. Untuk memulai upload , tekan tombol “yes”. Lalu akan muncul notifikasi bahwa faktur pajak siap diproses oleh uploader. Lanjutkan dengen pilih “OK”.
h. Langkah 8 – Pengecekan Uploader Faktur Pajak
Pastikan uploader faktur pajak masukan dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Untuk memastikan uploader berjalan, masuk ke manajemen upload lalu pilih upload faktur /  retur  (Alt+Shift+M).  Lanjutkan  dengan  memilih  “ Start  Uploader” hingga  muncul notifikasi “ Uploader berjalan”, pilih “OK” untuk menutup.
i. Langkah 9 – Hasil Upload Prepopulated Data
Lakukan  pengecekan  apakah  faktur  pajak  hasil prepopulated data  tadi  sudah  berhasil  di upload dan telah masuk ke Administrasi Pajak Masukan dengan cara pilih menu Faktur => Pajak Masukan => Administrasi Faktur. Pastikan seluruh data hasil prepopulated yang sudah di upload telah masuk dan statusnya adalah approval sukses.
j. Langkah 10 – Proses Selesai

## Penerapan  Prepopulated  Data  Pajak  Masukan  pada  E-Fakur  3.0  dalam  Peningkatan Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN
Untuk  melihat  dampak  penerapan  prepopulated  data  pajak  masukan  dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN dapat dilihat melalui ketepatan waktu perlaporan  SPT  Masa  PPN.  Didapatkan  data  sekunder  dari  seksi  Pengolahan  Data  dan Informasi KPP Pratama Pasuruan, adapun hasil data yang didapatkan adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Jumlah Keseluruhan PKP Terdaftar Tahun 2018-2021
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

## Tabel 2 Jumlah SPT Masa PPN yang Diterima Tahun 2018-2021
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan
Tingkat  kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  melaporkan  SPT  Masa  PPN  dapat dilihat  menggunakan  rumus  perhitungan  sesuai  penelitian  (Lintang  et  al.,  2017)  yang menghitung kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado, yaitu sebagai berikut :

## Tabel 3 Tingkat Kepatuhan Sebelum SPT Masa PPN Sebelum Penerapan e-Faktur 3.0
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan

## Tabel 4 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Setelah Penerapan e-Faktur 3.0
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan
Berdasarkan  data  pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  sebelum  penerapan e -Faktur  3.0 tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Pasuruan berada di kisaran  60%  yaitu  di  Tahun  2018  sebesar  62,94%,  di  Tahun  2019  mengalami  peningkatan menjadi  64,33%,  dan  di  Tahun  2020  pada  periode  Januari-September  tingkat  kepatuhan menurun menjadi 61,84%.
Berdasarkan  data  pada  tabel  4  menunjukkan  bahwa  setelah  penerapan e- Faktur  3.0 tingkat kepatuhan justru turun menjadi 59,52% pada periode Oktober-Desember Tahun 2020. Penurunan  ini  dapat  disebabkan  karena  adanya  masa  transisi  dan  PKP  memerlukan  adaptasi terhadap fitur-fitur baru dalam e- Faktur 3.0. Dampak positif mulai terlihat di periode Januari- Maret Tahun 2021 dimana terjadi tren perbaikan atas tingkat kepatuhan menjadi 62,25%.
Tabel 5 Tren Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan Berdasarkan data pada tabel 5 dapat dilihat bahwa persentase SPT Tepat waktu pada 3 bulan sebelum penerapan e- Faktur 3.0  yaitu periode Juli-September Tahun 2020 sangat rendah yaitu  hanya  3,19%.  Pada  periode  Oktober-Desember  Tahun  2020  yaitu  3  bulan  setelah penerapan e -Faktur 3.0 persentase SPT tepat waktu masih belum membaik bahkan turun dari periode sebelumnya menjadi 2,94%. Penurunan ini disebabkan masa transisi dan masih banyak PKP  yang  belum  mampu  menyesuaikan  dengan e- Faktur  versi  terbaru.  Dampak  penerapan prepopulated data  pajak  masukan  pada e- Faktur  3.0  mulai  terlihat  di  periode  Januari-Maret Tahun 2021 dengan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 22,76%.
Berdasarkan  data  yang  telah  didapatkan,  pada  3  bulan  awal  penerapannya  yaitu Oktober-Desember  Tahun  2020, prepopulated data  pajak  masukan  pada e- Faktur  3.0  tidak langsung memberikan dampak dalam meningkatkan kepatuhan atau ketepatan waktu pelaporan SPT  Masa  PPN.  Dampaknya  baru  mulai  terlihat  pada  triwulan  berikutnya,  yaitu  periode Januari-Maret 2021 dan diharapkan dapat terus membaik kedepannya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Account Representative Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pasuruan bahwa dalam masa transisi, besar kemungkinan akan banyak masalah yang dihadapi oleh PKP karena terdapat fitur baru pada e- Faktur 3.0 yang tidak adal di versi sebelumnya.  Faktor  pengetahuan  perpajakan  Wajib  Pajak  juga  berpengaruh  karena  semisal wajib pajak sudah fasih dan paham terkait kewajiban perpajakannya, kecil kemungkinan yang bersangkutan terlambat lapor.

## Masalah Terkait Penggunaan Prepopulated Data Pajak Masukan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Account  Representative Pengawasan  dan Konsultasi  I  KPP  Pratama  Pasuruan,  ada  beberapa  WP  yang  tidak  menemukan  faktur  pajak masukan yang ingin dikreditkan pada fitur prepopulated walaupun sudah di approve oleh PKP penjual. Bahkan beberapa faktur pajak masukan baru muncul di prepopulated beberapa bulan kemudian. Ada juga faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual yang sama dan diterbitkan pada waktu yang sama tetapi data yang masuk di prepopulated berbeda da nada beberapa yang belum masuk.
Tertundanya  data  yang  masuk  di prepopulated data  ini  menjadi  masalah  yang  harus diperhatikan DJP. Memang, PKP masih dapat melakukan input faktur pajak secara manual jika sudah menerima faktur pajak namun belum menemukan datanya di prepopulated data. Namun hal ini menjadikan fitur otomatis yang menjadi konsep adanya prepopulated data tidak dapat dimanfaatkan  dengan  baik.  Kendala  ini  juga  membuat  aturan  pengkreditan  pajak  masukan diperbolehkan paling lambat 3 (tiga) bulan masih diberlakukan.
Widyaiswara Pusdiklat Pajak memberikan saran agar kedepannya dokumen-dokumen yang  dipersamakan  sebagai  faktur  pajak  agar  juga  dapat  dimasukkan  kedalam  prepopulated data. Untuk diketahui, selain pajak masukan e-Faktur 3.0 juga menyediakan prepopulated data untuk  Pemberitahuan  Impor  Barang  (PIB),  dan  prepopulated  VAT  refund.  Diharapkan  data- data  lain  sebagai  dokimen  yang  dipersamakan  sebagai  faktur  pajak  dapat  diintergrasikan kedalam sistem DJP dan tersedia di prepopulated pada e-Faktur versi berikutnya.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  pengujian  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat  dijabarkan  bahwa penerapan prepopulated data  pajak  masukan  pada e- Faktur  3.0  memberikan  dampak  bagi beberapa  pihak  yaitu  Wajib  Pajak  yang  memberikan  kemudahan  dalam  menjalankan admnistrasi PPN, bagi fiskus sebagai alat pengawasan administrasi PPN yang efektif, dan dapat meminimalisir peredaran faktur pajak fiktif. Terkait kesesuaian dengan peraturan PPN, saat ini belum  diperlukan  perubahan  dari  aturan  yang  sudah  ada  karena  sifat prepopulated data merupakan teknis dalam membantu pelaporan. Sedangkan aturan pengkreditan pajak masukan paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  masa  pajak  saat  pembuatan  faktur  masih  relevan walaupun  setelah  adanya prepopulated data  kecil  kemungkinan  faktur  pajak  terlambat  atau belum diterima. Hal ini karena fitur prepopulated belum mampu menyediakan data realtime secara konsisten sehingga masih ada beberapa faktur yang belum muncul di database walaupun sudah di approve . Faktor PKP penjual yang menunda penginputan pajak keluaran juga menjadi pertimbangan dipertahankannya aturan ini. Selain itu, masih dterapkannya aturan pengkreditan paling  lambat  3  (tiga)  bulan  ini  membuat  dimungkinkan  adanya Tax  Planning dalam pengkreditan Pajak Masukan.
Mekanisme penggunaan prepopulated data pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN diawali dengan update patch terlebih dahulu dari versi sebelumnya ke versi 3.0. Tata cara penggunaan prepopulated data pajak masukan dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain : (a) Langkah 1 – Akses Menu Prepopulated Data; (b) Langkah 2 – Penarikan Data; (c) Langkah 3 – Konfirmasi Captcha; (d) Langkah 4 – Tampilan Prepopulated Data; (e) Langkah
5 – Pemilahan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan; (f) Langkah 6 – Upload Data; (g) Langkah 7 – Validasi Upload Data; (h) Langkah 8 – Pengecekan Uploader Faktur Pajak; (i) Langkah 9 – Hasil Upload Prepopulated Data; dan (j) Langkah 10 – Proses Selesai. Pengujian  atas  penerapan prepopulated data  pajak  masukan  dalam  peningkatan ketepatan  waktu  pelaporan  SPT  Masa  PPN  memperlihatkan  bahwa  di  tiga  bulan  awal penerapannya  tidak  langsung  memberikan  dampak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  atau ketepatan  waktu  pelaporan  SPT  Masa  PPN.  Dampaknya  baru  mulai  terlihat  pada  triwulan berikutnya yaitu periode Januari-Maret Tahun 2021. Tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN diharapkan dapat terus membaik kedepannya sesuai dengan tujuan utama adanya prepopulated data.
Terkait kendala yang dimiliki dalam penerapan prepopulated data pajak masukan ada pada proses sinkronisasi data dan update data pada database prepopulated . Masih ada beberapa faktur  pajak  masukan  yang  tidak  ditemukan  walaupun  sudah  di approve oleh  PKP  Penjual. Padahal  faktur  pajak  tersebut  diterbitkan  oleh  PKP  penjual  yang  sama  dan  diterbitkan  pada waktu yang sama tetapi tidak semua masuk ke dalam database prepopulated .

## Saran
Artikel  ini  diharapkan  mampu  menambah  implikasi  atas  penelitian  tentang  e-Faktur terutama  prepopulated  data  yang  merupakan  fitur  yang  baru  diterapkan.  Selain  itu  juga penelitian  ini  mampu  menambah  wawasan  penulis  atas  kemudahan  administrasi  yang  dapat menigkatkan  kepatuhan  pajak.  Tulisan  ini  juga  diharapkan  dapat  memberi  masukan  bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai otoritas pajak di Indonesia.
Penulisan penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam  penelitian  ini  yang  kemungkinan  dapat  menimbulkan  ketidakakuratan  pada  hasil peneltian  antara  lain  :  (1)  Penelitian  ini  hanya  menggunakan  pemaparan  statistik  sederhana dalam menganalisa data yang ada. Penulis tidak menggunakan software statistik khusus dalam mengolah data, sehingga validitas atas hasil pengujian masih dapat diperbaiki. (2) Sampel yang digunakan untuk menguji hanya WP yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan, sehingga hasil yang di dapat mungkin berbeda di wilayah kerja KPP lain.
Membatasi  pengamatan  selama  tiga  tahun  yaitu  dari  tahun  2018-2021  (triwulan pertama).  Pengamatan  dilakukan  di  saat  penerapan prepopulated baru  diimplementasikan selama tiga bulan, sehingga masih perlu diuji validitasnya untuk tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Baderi, F. (2017). Pengaruh e-Faktur Terhadap Kepatuhan WP. https://www.neraca.co.id/article/92440/pengaruh-e-faktur-terhadap-kepatuhan-wp Christin,  L.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  E-Faktur  dan  E-SPT  PPN  Terhadap  Kepatuhan Perpajakan  Pengusaha  Kena  Pajak  dengan  Kemampuan  Menggunakan  Internet Sebagai Variabel Moderating. 2(1), 35–44.
Davis,  F.  D.  (1989).  Perceived  usefulness,  perceived  ease  of  use,  and  user  acceptance  of information  technology.  MIS  Quarterly:  Management  Information  Systems,  13(3), 319–339. https://doi.org/10.2307/249008
DDTC.  (2020).  Apa  itu  Prepopulated  Pajak  Masukan?  https://news.ddtc.co.id/apa-itu- prepopulated-pajak-masukan-24455?page_y=2300
James,  S.,  &  Alley,  C.  (2002).  Tax  Compliance  ,  Self-Assessment  and  Tax  Administration School  of  Business  and  Economics  ,  University  of  Exeter.  Journal  of  Finance  and Management in Public Services, Vol.2(No.2), PP.27-42.
Khairani, D., & Mukarromah, A. (2015). Lebih Mudah Aman dan Nyaman dengan E-Faktur. Inside Tax MediaTren Perpajakan.
Lintang,  K.,  Kalangi,  L.,  &  Pusung,  R.  (2017).  Analisis  Penerapan  E-Faktur  Pajak  Dalam Upaya Meningkatkan  Kepatuhan Pengusaha  Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt  Masa Ppn  Pada  Kpp  Pratama  Manado  Analysis  of  Electronic  Tax  Invoice  (E-Faktur) Application in an Attempt To Improve the Obedience of Taxable Ente. Jurnal EMBA, 5(2), 2023–2032.
Musri, B. (2019). Aplikasi E-faktur Dalam Aturan Pemusatan PPN, pada PT X. JPAK : Jurnal
Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 97–110.
https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17080
Nugraheni,  A.  D.  (2015).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KEPATUHAN WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI(  Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  di  Kota Magelang ). In Diponegoro Journal of Accounting (Vol. 4).
Okoye, P. V., & Ezejiofor, R. (2014). The Impact of Value Added Tax on Revenue Generation in Nigeria. The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu, Nigeria, 2(2), 449–458. https://doi.org/10.2139/ssrn.2513207
Perangin-angin,  W.  A.,  Respati,  A.  D.,  &  Kusumawati,  M.  D.  (2016).  Pengaruh  Perceived Usefulness  Dan  Perceived  Ease  of  Use  Terhadap  Attitude  Toward  Using  E-Faktur.
Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen, 16(2), 307.
https://doi.org/10.17970/jrem.16.1602010.id
Rahardjo,  M.  (2017).  Studi  Kasus  dalam  Penelitian  Kualitatif :  Konsep  dan  Prosedurnya.
Occupational Medicine, 53(4), 130.

## Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I) Almira.
Saad, N.  (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance:  Taxpayers’ View.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109(1), 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590
Sari, W. N. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif pada KPP Pratama Medan Kota.
Setiawan, D., Kurniawan, B., &  Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan  wajib  pajak:  peran  perilaku  wajib  pajak  sebagai  variabel  mediasi.  Jurnal Akuntansi
& Auditing Indonesia, 22(1), 12–24.
https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2
Sukardji, U. (2014). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI EDISI REVISI 2014 (Revisi 201). PT Rajagrafindo Persada.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia (11th ed.). Salemba Empat.