## Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang

## REVITALISASI  KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH
Praptining Sukowati
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang e-mail : praptining@unmer.ac.id

## ABSTRAK
Haruslah  diyakini  bahwa  tidak  perlu  ada  keraguan  dari  seluruh  komponen  bangsa  tentang  perlunya pembangunan bangsa dan karakter yang oleh Ir Soekarno Presiden RI Pertama ditemakan dengan nation and character  building  karena  secara  konstitusional  komitmen  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  telah  dengan tegas dinyatakan dalam keempat  alinea Pembukaan UUD 1945. Komitmen tersebut merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan yang secara historis mengkristal dalam wujud gerakan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Karena itu kegalauan seluruh komponen bangsa tentang kondisi bangsa yang dirasakan menghawatirkan saat  ini,  dan  prospek  bangsa  dan  negara  Indonesia  di  masa  depan.  Di  era  Presiden  Joko  Widodo  sekarang kembali dikuatkan melalui program pembangunan karakter bangsa yang bertema “Revolusi Mental”, yang tema  besarnya  prinsipnya  sama  untuk  membangun  karakter  merupakan  indikator  yang  kuat  bahwa  seluruh komponen bangsa memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat sehingga perlu didukung dengan adanya kebijakan nasional yang komprehensif, koheren, dan berkelanjutan.
Kata kunci : Revitalisasi, kebijakan, pembangunan, pendidikan karakter

## 1. PENDAHULUAN
Lima  pilar  pemberdayaan  keluarga  adalah  1) Pendidikan,  2)  kesehatan,  3)  Lingkungan,  4) Ekonomi  dan  5)  Agama  dan  Budaya.  Sebagai  mitra binaan    LPPM,    Posdaya  telah  melakukan pemberdayaan  kepada  masyarakat  sekitar  dengan ikut  aktif  dalam  mengelola  PAUD  Pemberdayaan secara  substansial  merupakan  proses  memutus  atau break  down  hubungan  antara  subyek  dan  obyek. Proses  ini  mementingkan  pengakuan  subyek  akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Pemberdayaan    masyarakat    menjadi  suatu  agenda penting yang harus dilakukan secara menyeluruh.Namun  hingga  saat  ini  pada  tingkat regional,  kegiatan  pemberdayaan  belum    mencapai sasaran  dan  menghasilkan  out  put  yang  diharapkan, karena tingkat kemiskinan masih relatif tinggi.
Salah  satu  program  pemberdayaan  masyarakat yang dilakukan Universitas Merdeka Malang adalah program POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga). Posdaya  merupakan forum  silaturahmi,  komunikasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu.  Yang  kegiatannya  menitikberatkan  pada  5 pilar pemberdayaan yakni bidang ekonomi produktif, bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan,  bidang lingkungan  dan  bidang  sosial  budaya.Penguatan pilar-pilar utama tersebut diharapkan dapat memberi penguatan  bagi  keluarga  untuk  menjadi  keluarga mandiri dan sejahtera sehingga  mampu  menghadapi
tantangan  kehidupan.  Yang  pada  intinya  dengan pemberdayaan  ini  masyarakat  bisa  memenuhi kebutuhan  ekonomi,  kesehatan  prima,  pendidikan layak,  lingkungan  sehat,  dan  memiliki  kehidupan beragama  serta  berkehidupan  sosial  yang  semakin membaik. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh  tim  dengan  menggandeng  Posdaya  yang  ada diwilayah Malang Raya.

## Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
Yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak dalam  rentangan  0-6  tahun  menurut  Pasal  28  UU Sisdiknas  No.20/2013  ayat  1.  Sementara  menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya  di  beberapa  negara,  PAUD dilaksanakan  sejak  usia  0-8  tahun  (masa  emas). Pendidikan  anak  usia  dini (PAUD)  adalah  jenjang pendidikan  sebelum  jenjang pendidikan  dasar yang merupakan  suatu  upaya pembinaan yang  ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang  dilakukan  melalui  pemberian rangsangan pendidikan untuk  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,  yang  diselenggarakan  pada  jalur  formal, nonformal,  dan  informal. Sementara  ruang  Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini :
 Infant (0-1 tahun)
 Toddler (2-3 tahun)

## Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
 Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun)
 Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)
Pendidikan  anak  usia  dini  merupakan  salah  satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan  pada  peletakan  dasar  ke  arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif  (daya  pikir,  daya  cipta),  sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan  sesuai  kelompok  usia  yang  dilalui oleh  anak  usia  dini  seperti  yang  tercantum  dalam Permendiknas no 58 tahun 2009.
Ada  dua  tujuan  diselenggarakannya  pendidikan anak usia dini yaitu:
 Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang  berkualitas,  yaitu  anak  yang  tumbuh  dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya  sehingga  memiliki  kesiapan yang  optimal  di  dalam  memasuki  pendidikan dasar  serta  mengarungi  kehidupan  pada  masa dewasa.
 Tujuan  penyerta:  untuk  membantu  menyiapkan anak  mencapai  kesiapan  belajar  (akademik)  di sekolah,  sehingga  dapat  mengurangi  usia  putus sekolah  dan  mampu  bersaing  secara  sehat  di jenjang pendidikan berikutnya.

## 2. METODE KEGIATAN
Kegiatan  Revitalisasi    Kebijakan  Nasional Pembangunan  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan Karakter  Di  Sekolah  dilaksanakan  oleh  Lembaga Pelatihan  Kerja  Universitas  Medeka  Malang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  yang  melibatkan  siswa  sekolah,  guru    dan pengawas  sekolah.    Kegiatan  dilakukan  melalui beberapa tahap meliputi :

## 1. Kegiatan Sosialisasi Program
Kegiatan  Sosialisasi  Program  dilakukan  dalam rangka  menyampaikan  visi,  misi  dan  tujuan  dari kegiatan  “Revitalisasi    Kebijakan  Nasional Pembangunan  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan Karakter  Di  Sekolah”  tersebut  kepada  Kepala Sekolah,  di  wilayah    Provinsi  Jawa  Timur.  Adapun materi  sosialisasi  pada  prinsipnya  disampaikan sebagai berikut:
Situasi dan kondisi kondisi karakter bangsa yang yang  saat  ini  cenderung  memprihatinkan,  yang mendorong pemerintah untuk mengambil memprioritaskan  pembangunan  karakter  bangsa.
Pembangunan  karakter bangsa dijadikan arus utama pembangunan  nasional.  Hal  itu  mengandung  arti bahwa  setiap  upaya  pembangunan  harus  selalu diarahkan  untuk  memberi  dampak  positif  terhadap pengembangan karaker. Mengenai hal tersebut secara konstitusional  sesungguhn  ya  sudah  tecermin  dari misi  pembangunan  nasional  yang  memosisikan pendidikan  karakter  sebagai  misi  pertama  dari delapan  misi  guna  mewujudkan  visi  pembangunan nasional,  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005–2025  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2007),  yaitu  “...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,  dan  bermoral  berdasarkan  Pancasila,  yang dicirikan  dengan  watak  dan  prilaku  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  beragam,  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks.”
Oleh  karena  itu  pembangunan  karakter  bangsa memiliki  cakupan  dan  tingkat  urgensi  yang  sangat luas dan bersifat multidimensional. Ditegaskan dalam Kebijakan tersebut sangat luas karena memang secara substantif dan operasional terkait dengan “...pengembangan  seluruh  aspek  potensi-potensi keunggulan  bangsa  dan  bersifat  multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga  saat  ini  sedang  dalam  proses  “menjadi”. Dalam  hal  ini  dapat  juga  disebutkan  bahwa  (1) karakter  merupakan  hal  sangat  esensial  dalam berbangsa  dan  bernegara,  hilangnya  karakter  akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter  berperan  sebagai  “kemudi”  dan  kekuatan sehingga  bangsa  ini  tidak terombang-ambing;  (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun  dan  dibentuk  untuk  menjadi  bangsa  yang bermartabat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada “...tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  dan  (3)  untuk  membentuk  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  berakhlak  mulia  dan bangsa yang bermartabat.”
Di  dalam  Kebijakan  Nasional  tersebut  (2010;4) pembangunan  karakter  bangsa  secara  fungsional memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut. a. Fungsi Pembentukan dan Pengembangan Potensi Pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan  mengembangkan  potensi  manusia  atau  warga negara  Indonesia  agar  berpikiran  baik,  berhati  baik, dan  berperilaku  baik  sesuai  dengan  falsafah  hidup

## Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
Pancasila.  b.  Fungsi  Perbaikan  dan  Penguatan Pembangunan karakter bangsa berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan,  masyarakat,  dan  pemerintah  untuk  ikut berpartisipasi  dan  bertanggung  jawab  dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan  bangsa  menuju  bangsa  yang  maju, mandiri,  dan  sejahtera.  c.  Fungsi  Penyaring Pembangunan  karakter  bangsa  berfungsi  memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter  bangsa  yang  bermartabat.  Demikian ditegaskan bahwa “...ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui  (1)  Pengukuhan  Pancasila  sebagai  falsafah dan ideologi negara, (2) Pengukuhan nilai dan norma konstitusional  UUD  45,  (3)  Penguatan  komitmen kebangsaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  (4)  Penguatan  nilai-nilai  keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, serta (5)  Penguatan  keunggulan  dan  daya  saing  bangsa untuk  keberlanjutan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  Indonesia  dalam  konteks global.”

## Gambar 1: Pelaksanaan Workshop dan peserta

## 2. Workshop
Setelah  sosialisasi  dilaksanakan  workshop “Revitalisasi    Kebijakan  Nasional  Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Karakter Di Sekolah”,    dengan  tujuan  penguatan  kembali karakter bangsa melalui beberapa program yang perlu  dilakukan  di  tingkat  sekolah-sekolah. Dimana  yang  menjadi  tujuan  (Kebijakan Nasional,2010:5)  dari  pembangunan  karakter bangsa adaalah “...untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu  mewujudkan  masyarakat  yang  ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil  dan  beradab,  berjiwa  persatuan  Indonesia, berjiwa  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.” Untuk itu maka Pembangunan Karakter  Bangsa  disikapi  dan  diperlakukan sebagai  suatu  gerakan  nasional  yang  harus menjadi  komitmen  seluruh  komponen  bangsa dengan  tema  “...membangun  generasi  Indonesia yang  jujur,  cerdas,  tangguh,  dan  peduli.” Diantaranya  seperti    disampaikan  dalam  slade sebagai berikut :
Gambar 2: Gotong Royong sebagai Karakter Bangsa
Gambar 3: Bhinneka Tunggal Ika dan Merah Putih sebagai Karakter Bangsa
Gambar 4: Kebangsaan Indonesia sebagai Karakter Bangsa

## Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang

## 3. Seminar
Kegiatan terakhir dilakukan  seminar dengan tema “Revitalisasi    Kebijakan  Nasional  Pembangunan Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan  Karakter  Di Sekolah”.    Hasil  dari  seminar  tersebut  prinsipnya disampaikan  bahwa  melihat  sifat  komprehensif  dan kompleksitas  dari  pembangunan  karakter  bangsa tersebut,  telah  ditetapkan  yang  menjadi  lingkup sasaran  pembangunan  karakter  bangsa  mencakup ranah sebagai berikut.
1. Lingkup  Keluarga  yang  “...merupakan  wahana pembelajaran  dan  pembiasaan  karakter  yang dilakukan  oleh  orang  tua  dan  orang  dewasa  lain dalam  keluarga  terhadap  anak  sebagai  anggota keluarga  sehingga  diharapkan  dapat  terwujud keluarga  berkarakter  mulia  yang  tecermin  dalam perilaku keseharian.”
2. Lingkup  Satuan  Pendidikan  yang  “...merupakan wahana  pembinaan  dan  pengembangan  karakter yang  dilakukan  dengan  menggunakan  (a) pendekatan  terintegrasi  dalam  semua  mata pelajaran,  (b)  pengembangan  budaya  satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.”
3. Lingkup  Pemerintahan  yang  “...merupakan wahana  pembangunan  karakter  bangsa  melalui keteladanan penyelenggara negara, elite pemerintah, dan elite politik. Unsur pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses  pembentukan  karakter  bangsa  karena aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan pengambil dan pelaksana  kebijakan  yang  ikut  menentukan berhasilnya  pembangunan  karakter  pada  tataran informal, formal, dan nonformal.” Pemerintahlah yang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam
4. Lingkup  Masyarakat  Sipil  yang  “...merupakan wahana  pembinaan  dan  pengembangan  karakter melalui  keteladanan  tokoh  dan  pemimpin masyarakat  serta  berbagai  kelompok  masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan  sehingga  nilai-nilai  karakter dapat diinternalisasi menjadi perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari”.
5. Lingkup  Masyarakat  Politik  yang  “...merupakan wahana  yang  melibatkan  warga  negara  dalam penyaluran  aspirasi  dalam  politik.  Masyarakat politik merupakan suara representatif dari segenap
elite politik dan simpatisannya. Masyarakat politik memiliki  nilai  strategis  dalam  pembangunan karakter  bangsa  karena  semua  partai  politik memiliki dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.”
6. Lingkup  Dunia  Usaha  dan  Industri  yang “...merupakan wahana interaksi para pelaku sektor riil  yang  menopang  bidang  perekonomian nasional.  Kemandirian  perekonomian  nasional sangat  bergantung  pada  kekuatan  karakter  para pelaku  usaha  dan  industri  yang  di  antaranya dicerminkan  oleh  menguatnya  daya  saing, meningkatnya  lapangan  kerja,  dan  kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri.”
7. Lingkup Media Massa yang “...merupakan sebuah fungsi dan sistem yang memberi pengaruh sangat signifikan  terhadap  publik,  khususnya  terkait dengan pembentukan nilai-nilai kehidupan, sikap, perilaku,  dan  kepribadian  atau  jati  diri  bangsa. Media  massa,  baik  elektronik  maupun  cetak memiliki  fungsi  edukatif  atau  pun  nonedukatif bergantung  dari  muatan  pesan  informasi  yang disampaikannya.”

## Gambar 5 : Kegiatan Seminar

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Di dalam Kebijakan Nasional, karakter diartikan sebagai  “...  nilai-nilai  yang  khas-baik  (tahu  nilai kebaikan,  mau  berbuat  baik,  nyata  berkehidupan baik,  dan  berdampak  baik  terhadap  lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.  Karakter  secara  koheren  memancar  dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan  karsa  seseorang  atau  sekelompok  orang. Karakter  merupakan  ciri  khas  seseorang  atau sekelompok  orang  yang mengandung  nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi  kesulitan  dan  tantangan”.  Sedangkan karakter  bangsa  adalah  kualitas  perilaku  kolektif kebangsaan  yang  khas-baik  yang  tecermin  dalam kesadaran,  pemahaman,  rasa,  karsa,  dan  perilaku berbangsa  dan  bernegara  sebagai  hasil  olah  pikir,

## Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017

## Jurnal ABDIMAS Unmer Malang
olah  hati,  olah  rasa  dan  karsa,  serta  olah  raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia  akan  menentukan  perilaku  kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam  kesadaran,  pemahaman,  rasa,  karsa,  dan perilaku  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan  komitmen  terhadap  NKRI.  Atas  dasar  kedua konsep  itu  maka”  Berdasarkan  kedua  konsep tersebut  Pembangunan  Karakter  Bangsa  dimaknai sebagai  “...  upaya  kolektif-sistemik  suatu  negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya  dalam  konteks  kehidupan  nasional, regional,  dan  global  yang  berkeadaban  untuk membentuk  bangsa  yang  tangguh,  kompetitif, berakhlak  mulia,  bermoral,  bertoleran,  bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi  Ipteks  berdasarkan  Pancasila  dan dijiwai  oleh  iman  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.” Untuk mengejawantahkan gagasan dan komitmen  pembangunan  karakter  bangsa  tersebut ditetapkan  sejumlah  strategi  dasar  yang  mencakup “...proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan,  pembudayaan,  dan  kerja  sama seluruh komponen bangsa dan negara”.

## 4.  KESIMPULAN
Pembangunan  karakter  bangsa  dijadikan  arus utama  pembangunan  nasional.  Hal  itu  mengandung arti  bahwa  setiap  upaya  pembangunan  harus  selalu diarahkan  untuk  memberi  dampak  positif  terhadap pengembangan karaker. Mengenai hal tersebut secara konstitusional  sesungguhn  ya  sudah  tecermin  dari
misi  pembangunan  nasional  yang  memosisikan pendidikan  karakter  sebagai  misi  pertama  dari delapan  misi  guna  mewujudkan  visi  pembangunan nasional,  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –  2025,  yaitu  “...terwujudnya  karakter  bangsa  yang tangguh,  kompetitif,  berakhlak  mulia,  dan  bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong,  berjiwa  patriotik,  berkembang dinamis,  dan  berorientasi  ipteks.”  Pembangunan karakter  bangsa  memiliki  cakupan  dan  tingkat urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional.  Sehingga  hal  ini  sangat  penting bila  diterapkan  di  lingkungan  sekolah  sebagai pencetak calon generasi penerus bangsa.

## 5.  REFERENSI
Sukowati Praptining, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, UB Press Udin S.Winataputra,  2010, Implementasi Kebijakan
Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, Melalui  Pendidikan  Karakter,  PPs-UT  dan  Tim Pendidikan Karakter Diknas
Republik  Indonesia  (2010)  Kebijakan  Nasional Pembangunan Karakter Bangsa , Jakarta: Kemko Kesejahteran Rakyat.
Republik Indonesia (2010) Disain Induk Pendidikan Karakter, Jakarta: Kemdiknas.
Republik  Indonesia  (2010)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010 Tentang  Pengeloaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Kemdiknas