Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 77-87 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.43533 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Implementasi  Program  PKK  Bidang  Pemberdayaan  Pendidikan dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Gampong Lancong
Sri Devfa 1 , Nellis Mardhiah 1*
1 Universitas Teuku Umar, Indonesia

## A B S T R A K
Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan merupakan program yang bergerak  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dengan  meningkatkan pendidikan  generasi  pemuda  di  Gampong  Lancong.  Dalam  pelaksanaan program ini diperlukan partisipasi dari masyarakat Lancong agar program ini terlaksana dengan baik, sementara untuk   masyarakat lancong sendiri sangat mini m dengan dunia literasi bahkan rendahnya tingkat pendidikan karena  Desa  Lancong  merupakan  desa  terpencil  yang  ada  di  Aceh  Barat. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  kebijakan dari  program  PKK  bidang  pemberdayaan  pendidikan  di  Desa  Lancong, Kecamatan  Sungai  Mas  Kabupaten  Aceh  Barat.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan case  study ,  teknik pengumpulan data dengan purposive sampling  dengan jumlah responden enam  orang  dan  tahapan  penelitian  melalui  wawancara,  observasi  dan
dokumentasi.  Hasil  penelitian  program  PKK  menunjukkan  bahwa  implementasi  sudah  tercapai  akan tetapi belum terlaksana secara maksimal dimana sosialisasi belum dilaksanakan bagi masyarakat Lancong dalam  bidang  pemberdayaan  pendidikan.  Pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  tentang  pendidikan masih minim, masyarakat lancong lebih memilih untuk bekerja di usia muda dan tidak ingin melakukan pendidikan  karena  menurut  mereka  pendidikan  belum  menjamin  kehidupan  masyarakat  sementara bekerja sebagai petani dan penggali emas sudah pasti menjamin kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif dan efisien.

## A B S T R A C T
The  PKK  Program  for  Educational  Empowerment  is  a  program  that  aims  to  improve  the  community's well-being by enhancing the education of Gampong Lancong's youth. Because Lancong Village is a rural village  in  West  Aceh,  the  Lancong  community  must  participate  in  order  for  the  program  to  be implemented correctly, despite the fact that the Lancong community has very low literacy and even low levels of education. The goal of this study is to examine and learn about the PKK program's educational empowerment  policies  in  Lancong  Village,  Sungai  Mas  District,  West  Aceh  Regency.  With  a  case  study methodology,  data  collection  techniques  employing  purposive  sampling  with  a  total  of six  respondents, and research phases through interviews, observation, and documentation, the research method employed is qualitative. The research findings based on these four factors were obtained, but not effectively applied, with  socialization  not  being  implemented  even  for  lancong  community  aid  in  the  form  of  scholarships. People's  knowledge  and  understanding  of  education  is  still  limited;  lancong  people  prefer  to  work  at  a young  age  and  refuse  to  attend  school  because  they  believe  that  education does  not  guarantee  people's lives,  however  working  as  farmers  or  gold  diggers  does.  As  a  result, it  is  possible  to  conclude  that  this strategy has not been implemented effectively and efficiently.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: nellismardhiah@utu.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 13 Januari 2022 Accepted 22 Mei 2022 Available online 01 Juni 2022
Kata Kunci: Kebijakan Publik; Pemberdayaan; Kesejahteraan Masyarakat
Keywords: Public Policy; Empowerment; Public Welfare

## 1. Pendahuluan
PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah sebuah gerakan nasional dalam hal pembangunan masyarakat yang tumbuh kemudian pengelolaanya dimulai dari masyarakat dan  kembali  untuk  masyarakat.  Anggota  dari  PKK  ini  sendiri  ialah  ibu-ibu  yang  sudah berkeluarga.  Dalam  program  ini  perempuan  yang  menjadi  Publik  figure  dengan  tujuan  agar dapat  memberikan  pengaruh  dan  contoh  yang  baik  untuk  membantu  mensejahterakan keluarganya. Menurut (Xie et al., 2021) kebijakan dibuat untuk melakukan sebuah peningkatan yang berkelanjutan agar terstruktur, mulai dari pembangunan dan pelatihan. Hal ini berkaitan dengan  kebijakan  dari  kepala  desa  dalam  membuat  sebuah  program  untuk  mensejahterakan masyarakat, program yang dibuat itu ialah Program PKK yang dijalankan oleh para wanita.
Penyelenggaraan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  gerakan  PKK  berdasarkan  pasal  5 Permendagri no 1 tahun 2013 gerakan Program PKK ini dilakukan dengan 10 program pokok, yaitu:  1.  Penghayatan  dan  Pengamatan  Pancasila,  2.  Gotong  royong,  3.  Pangan,  4.  Sandang,  5. Perumahan  dan  tata  laksana  rumah  tangga,  6.  Pendidikan  keterampilan,  7.  Kesehatan,  8. Pengembangan  kehidupan  berkoperasi,  9.  Kelestarian  lingkungan  hidup,  dan  10.  Perencanaan sehat.  Berdasarkan  10  item  tersebut  semua  dijalankan dan  dilaksanakan  di  setiap Kabupaten, Kecamatan,  Kelurahan  dan  Desa.  Akan  tetapi  untuk  Desa  Lancong  Dari  10  program  tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh  hanya satu persatu yang dijalankan. Salah satu program yang  dijalankan  di  Desa  Lancong  yaitu  gotong  royong  yang  dilakukan  oleh  pemuda  pemudi dalam  hal  membersihkan  jalan,  got  dan  sebagai  yang  dilaksanakan  setiap  sebulan  sekali. Kemudian pendidikan dan keterampilan yang dilaksanakan yaitu berupa sosialisasi ke anak usia dini  hingga  usia  9-12  tahun.  Program  kesehatan  dilakukan  seperti  posyandu  yang  dilakukan sebulan sekali di Desa Lancong dalam meningkatkan mutu anak-anak.
Pemberdayaan  masyarakat  untuk  saat  ini  menjadi  fokus  perhatian  dalam  melakukan pembangunan  nasional  di  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu,  pemberdayaan  masyarakat  ini dilakukan  pembangunan  untuk  memperbaiki  situasi  dan  kondisi  masyarakat  sendiri.  Kegiatan pemberdayaan ini bisa dilakukan jika masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan sosial yang  dilakukan.  Menurut  (Citra,  2017)  pembangunan  yang  berfokus  pada  pertumbuhan  akan didorong  melalui  ilmu  ekonomi  dengan  sistem  terbuka  yang  konvensional  dalam  pandangan manusia ataupun lingkungan yang menjadi variabel luar. Hal ini sejalan dengan (Sunaryo, 2020) bahwa  peningkatan  kualitas  SDM  yang  merupakan  salah  satu  sasaran  dalam  objek pembangunan.  Sehingga  dengan  hal  ini  diperlukan  usaha  untuk  mewujudkan  pembangunan diberbagai  bidang  yang  saling  berkesinambungan.  Menurut  (Muzaqi  et  al.,  2020)  salah  satu bidang  pembangunan  yaitu  kesejahteraan  sosial  agar  upaya  yang  direncanakan  terarah  dari berbagai  macam  intervensi  sosial  untuk  terpenuhinya  kebutuhan  hidup,  masalah  sosial  yang bisa untuk diatasi dan semakin kuatnya institusi sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu  bentuk perakaran dalam  pembangunan  kerakyatan dengan  usaha  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  harkat dan  martabat  masyarakat  yang  terjerat  kemiskinan serta  ketertinggalan dalam  penelitian  (Nurhanifa  &  Tjoetra,  2019)  menurut  pandangan  Suharto.  Dalam  hal  ini pemberdayaan  masyarakat  tidak  hanya  mengembangkan  potensi  ekonomi  saja  tetapi  juga harkat  dan  martabat,  harga  diri  dan  sikap  kepercayaan  terhadap  diri  sendiri,  etika dan  moral yang  terpelihara  dengan  baik  dalam  nilai  sosial  dan  budaya  setempat.  Sehingga  dalam  hal  ini masyarakat perlu untuk bekerja keras demi ketahanan kehidupannya.
Pemberdayaan  ekonomi  merupakan  suatu  upaya  untuk  membangun  sumber  daya masyarakat  sebagai  cara  untuk  mendorong,  memberi  motivasi,  serta  memberikan  kesadaran terhadap potensi ekonomi yang ada dan mampu memanfaatkan upaya dalam pengembangannya (Destri Rahmawati, 2019).  Dengan melihat urgensi pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan prioritas utama pemberdayaan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan  sebuah  kelakuan  atau  sikap  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  untuk mencapai  tingkat  kehidupan  yang  lebih  baik  dalam  mencapai  kesejahteraan  yang  sempurna. Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat setempat ialah dengan menanamkan nilai- nilai  pendidikan  yang  lebih  baik.  Menurut  (Landriany,  2014)  pendidikan  lingkungan  hidup adalah  suatu  faktor  penting  dalam  keberhasilan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan menjadi sarana penting menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip
pembangunan  yang  terus  berlanjut.  Sementara  dalam  pandangan  (Mananeke  et  al.,  2014) pendidikan  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  berdasarkan  proses  dalam  memperoleh  sebuah keterampilan  dan  pengetahuan  untuk  meningkatkan  sebuah  kemampuan  yang  ada  dalam  diri seseorang. Dalam hal pendidikan ini tentu peran keluarga terutama orang tua sangat diperlukan, sehingga dalam hal ini kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan demi terciptanya pengetahuan serta  pemahaman  anak  betapa  pentingnya  pendidikan.  Menurut  (Satria  et  al.,  2021) kesejahteraan  keluarga  merupakan tolak ukur  yang  sangat  berpengaruh  dalam  pembangunan. Angka  kemiskinan  masyarakat  Indonesia  dikarenakan  rendahnya  tingkat  pendidikan masyarakat.  Dalam  penelitian  (Retno,  2011)  mengatakan  bahwa  tingkat  kemiskinan  juga berakibat dan berpengaruh dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Di Indonesia sendiri masih  minim  dan  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terkhusus untuk  kaum  wanita.  Banyak  yang  beranggapan  bahwa  wanita  tidak  perlu  untuk  melakukan pendidikan  tinggi  karena  akan  kembali  ke  dapur,  menjaga  anak,  mengurus  rumah  dan sebagainya. Padahal dalam hal pendidikan ini justru sangat menguntungkan bagi kaum wanita, disaat  wanita  berpendidikan  wanita  mempunyai  kesempatan  menciptakan  generasi-generasi muda yang berkarakter baik dan penuh dengan wawasan, madrasah utama seorang anak adalah pada ibunya. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi wanita untuk menjadi wanita yang mandiri dan  berpendidikan  tinggi.  Sehingga  perlu  adanya  kesejahteraan  untuk  wanita  agar  angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Dengan begitu pemberdayaan pendidikan sangat perlu untuk diterapkan dan diperhatikan oleh Pemerintah.
Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  adalah  suatau  tempat  untuk  perempuan dalam  mengembangkan  kemampuan  maupun  potensi  yang  ada  dalam  dirinya  secara  mandiri demi  mengatasi  masalah  yang  ada  dalam  dengan  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas hidupnya.  Dalam  hal  ini  pemerintah  membuat  kebijakan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan keluarga  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia  No  1  tahun  2013  tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan dari PKK adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa membeda-bedakan golongan, suku, ras, dan agama.
Keputusan pemerintah terkait program PKK ini sudah diakui dan diterapkan, keberhasilan PKK ini tidak dapat untuk dipungkiri karena sebagian pengurusnya adalah kaum wanita. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al’amin, 2017) dengan hasil penelitan progaram PKK lebih kuat dan tinggi nilai sosialnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan di  desa  simpang  baru.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  (Wanti  &  Tripustikasari,  2019) dengan hasil kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan program PKK  berdasarkan pelatihan  kemampuan  yang  dilakukan  pada  bidang  komputer  dalam  hal  pendataan  dan pencatatan  agar  tidak  tertinggal  jauh  di  Desa  Patikraja.  Penelitian  yang  dilakukan  di  Desa Kayuambon menyatakan bahwa Program PKK sudah berperan sangat aktif dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  terkhusus  kaum  wanita  yang  berkategori  kurang  mampu  di  Desa Kayuambon Lembang (Nurfadillah, 2019). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Wadu et al., 2018) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan perlu semangat dan kesadaran masyarakat sangat  diperlukan  untuk  kesejahteraan  dari  program  PKK.  Berdasarkan  observasi  sementara sesuai  keadaan  dilapangan  yang  dilihat  oleh  peneliti  banyak  anak-anak  yang  kurang  dalam membaca  dan  para  remaja  di  Desa  Lancong  rata-rata  tamatan  SD  sebanyak  36  orang,  SMP sebanyak  7  orang,  SMA  sebanyak  8  orang  masih  sangat  minim  pengetahuan  dan  wawasan tentang pendidikan. Dari hasil observasi sementara peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lancong yang merupakan Desa terpencil untuk melihat dan mengetahui kebijakan yang dijalankan di Desa tersebut terkait pendidikan.
Berdasarkan penelitian terdahulu akan menjadi bahan dasar untuk penelitian yang akan dilakukan  oleh  penulis.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti terdahulu  terkait  lokasi  dan  fokus  teori  yang  digunakan.  Peneliti  melakukan  penelitian  ini menggunakan  teori  implementasi  menurut  pandangan  Edward  III  dengan  judul  penelitian Implementasi  Program  PKK  Bidang  Pemberdayaan  Pendidikan  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Lancong. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan kebijakan dalam membangun pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang minim  akan  pengetahuan.  Berdasarkan  data  tingkat  kemiskinan  di  Aceh  pada  Maret  2021
sejumlah  834,24.  Dan  untuk  persentase  angka  kemiskinan  di  Aceh  Barat  sekitar  18,81% (databooks.co.id).  Tentunya  hal  ini  mempengaruhi  tingkat  pemberdayaan  dan  kesejahteraan masyarakat Aceh terutama Aceh Barat terutama dalam hal pendidikan. Rendahnya pendidikan dan  pengetahuan  dikarenakan  masyarakat  lebih  cenderung  memutuskan  untuk  bekerja membantu  perekonomian  keluarga.  Terkait  permasalahan  yang  terjadi  Gampong  Lancong adalah  sebuah  gampong  terpencil  yang  terletak  di  Kecamatan  Sungai  Mas,  Kabupaten  Aceh Barat, Provinsi Aceh. Secara geografi luas Wilayah Gampong Lancong 1.117.26 Ha. Sebelah utara berbatasan dengan Krung Wayla Gampong Tutut, sebelah selatan berbatasan degan Alue Kuyun Wayla  Timur,  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Gampong  Sarah  Perlak,  dan  Sebelah  Timur Berbatasan  dengan  Pamue  Aceh  Tengah.  Jumlah  penduduk  Gampong  Lancong  sebanyak  387 jiwa yang terbagi atas 2 dusun yaitu Dusun Nagoe sebanyak 193 jiwa dan Dusun Singgah mata sebanyak  194  jiwa.  Untuk  mengatasi  permasalahan  di  gampong  lancong  mengenai  kurangnya tingkat  pendidikan  di  Desa  Lancong  membuat  masyarakat  lebih  banyak  memutuskan  untuk bekerja  daripada  melanjutkan  studinya,  karena  kesejahteraan  masyarakat  akan  berkembang dengan baik jika pemahaman dan pengetahuan masyarakatnya lebih luas lagi dengan menuntut ilmu lebih baik lagi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan Program PKK pada bidang pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat Gampong Lancong sesuai dengan program PKK belum berjalan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Hal ini terlihat bahwa tidak adanya kreativitas apapun bagi kelompok PKK yang dikembangkan selama ini. Sehingga kondisi tersebut  menjadi  perhatian  sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah  untuk  dapat  dikembangkan melalui kreativitas masyarakat. Sehingga hal ini perlu untuk diteliti oleh penulis.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi kasus yang merupakan rancangan dari penelitian yang dilakukan dibanyak bidang salah satunya di evaluasi, peneliti melihat lebih mendalam pada satu kasus berupa peristiwa dan proses antara satu  individu  atau  lebih  (Creswell,  2016).  Teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer, menggunakan teknik perposive  sampling yakni pengambilan  sampel  secara terpilih  dengan jumlah  informan yang terpilih ada enam diantaranya informan 1 Kechik Gampong Lancong, informan ke II ketua program  PKK,  Informan  ke  III  anggota  PKK,  Informan  ke  IV  V  dan  VI  adalah  masyarakat setempat.
Lokasi  penelitian  yang  dilakukan  berada  di  Gampong  Lancong,  Sungai  Mas,  Kecamatan, Kabupaten  Aceh  Barat.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  peneliti  melihat  bahwa  pelatihan program  PKK  pada  bidang  pemberdayaan  pendidikan  belum  terlihat,  kreativitas  masyarakat yang dilakukan di Gampong Lancong juga belum berjalan maksimal. Perempuan ataupun laki- laki banyak sekali mengambil keputusan untuk selesai SMA lanjut kerja dan menikah. Tidak ada dorongan  maupun  kreativitas  bagi  masyarakat  untuk  mengembangkan  potensi  diri mulai  dari kreatif dalam memanfaatkan masa muda kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi. Belum ada yang mempengaruhi mereka untuk hidup mandiri diluar Gampong, mencari wawasan luas dan pengetahuan.  Sehingga  sangat  awam  sekali  pengetahuan  masyarakat.  sehingga  dalam  hal  ini peneliti perlu untuk mencari data dan fakta dari permasalahan yang terjadi di Gampong Lancong untuk di analisis berdasarkan data.

## 3. Hasil dan pembahasan Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan
Menurut  Edward  III  implementasi  kebijakan  akan  berjalan  dengan  baik  jika  memenuhi empat  indikator  yaitu:  Sumber  Daya,  Komunikasi,  Sikap  Pelaksana  dan  Struktur  organisasi. Berikut penjabaran implementasi program PKK bidang pemberdayaan pendidikan berdasarkan pandangan dari Edward III;

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel  yang  sangat  berpengaruh  dalam impelementasi dari kebijakan yang dibuat. Implementasi bisa berjalan secara efektif jika tujuan dan  isi  dari  program  itu  bisa  tersampaikan  dengan  jelas  dan  tepat  pada  sasaran.  Hal  ini  bisa dilihat  betapa  pentingnya  komunikasi  dalam  sebuah  kebijakan  yang  sudah  dibuat  agar  bisa berjalan  secara  efektif  dan  efisien.  Sangat  erat  kaitannya  dengan  program  pemberdayaan pendidikan pada program PKK di Gampong Lancong. Yang ingin penulis lihat pertama kali ialah faktor  komunikasi  diantara  setiap  stakeholders  yang  ikut  serta  atau  terlibat  dalam  program pemberdayaan pendidikan program PKK di Gampong Lancong.
Berdasarkan pengamatan dan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi dalam implementasi program PKK  bidang  pemberdayaan  pendidikan  di  Desa  Lancong  kurang  baik.  Jika  diurutkan  dari pernyataan ketua TIM PKK bidang pemberdayaan pendidikan yang menyatakan informasi yang disampaikan  melalui  sosialisasi  terkait  kegiatan  pelatihan  menjahit  pada  tahun  2017  yang dilaksanakan  selama  2  minggu.  Program  ini  awanya  berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  seiring berjalannya waktu pelatihan berhenti karena masyarakat kurang berminat. Kemudian ditahun 2018  kreativitas  masyarakat  dimulai  dengan  pelatihan  membuat  kue  oleh  ibu-ibu  PKK. Selanjutnya  pada  tahun  2019  dilakukan  sosialisasi  pelatihan  bibit  dan  mengadakan  bibit rambutan  untuk  dilakukan  penanaman  di  Gampong  Lancong.  Dan  untuk  tahun  2020  sampai 2021  tidak  dilakukan  program  pemberdayaan  pendidikan  karena  dana  desa  disalurkan  ke bantuan selama covid 19. Hal yang bisa dilakukan pada saat covid yaitu melakukan sosialisasi pertemuan  seperti  pengambilan  raport  anak-anak  di  sekolah  dasar,  pada  saat  orang  tua  atau wali murid yang mengambil raport anak-anak sedikit dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan  untuk  anak-anak  generasi  muda  dan  fokus  sosialisasi  ini  lebih  ke  anak-anak  usia dini.  Jika  menelaah  informasi  dari  pernyataan  masyarakat  Desa  yang  menjadi  narasumber menyatakan bahwa sosialisasi terkait program PKK pemberdayaan pendidikan ini ada dilakukan seperti  menjahit  akan  tetapi  tidak  diteruskan  sampai  sekarang  bahkan  masyarakat  juga  tidak mengetahui dimana mesin jahit itu sekarang. Untuk itu komunikasi pada implementasi program PKK pemberdayaan pendidikan dikatakan belum berjalan secara efektif.
Komunikasi yang terjalin antara pihak Desa, Ketua PKK dan masyarakat belum berjalan dengan  baik.  Sosialisasi  terkait  pendidikan  juga  belum  dilakukan  bersama  masyarakat  hal  ini dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih aktif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berbondong-bondong untuk meneruskan usaha turun temurun tersebut. Hal ini sesuai dengan  pengakuan  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  ke  masyarakat  setempat bahwa masyarakat Lancong menjadi seorang petani karena orang tua sebelumnya juga petani dan  sebagai  penggali  emas  karena  orang  tua  sebelumnya  juga  mengajak  anak-anaknya  untuk ikut  melakukannya.  Karena  Desa  ini  merupakan  Desa  yang  terpencil  sehingga  informasi  yang didapatkan juga seadanya dan tingkat kereativitas pun masih sangat kurang.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kusrina,  2017)  terkait  komunikasi  yang  disampaikan pada  kebijakan  ini  pemberdayaan  program  PKK  ialah  dengan  melakukan  sosialisasi  pelatihan dan  pemberian  modal  usaha  kepada  masyarakat  Kecamatan  Tegal  Barat.  Sementara  dalam penelitian ini komunikasi berupa pelatihan yang dilakukan baru sekali yaitu pada tahun 2019 sehingga hal yang dilakukan ini belum optimal.

## 1) Sumber Daya
Implementasi yang dikemukakan Edward III bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini Edward III mengatakan bahwa bagaimanapun  jelas  dan  konsistennya  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan,  serta bagaimanapun akuratnya penyampainan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika  pada  pelaksanaan  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  kebijakan kurang  mempunyai  sumber  daya  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  jumlahnya  juga  harus  memiliki  keahlian  dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, aturan, perintah dari atasan (pemimpin). Sumber daya  dalam  penerapan  ini  terbagi  dua  yaitu  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya finansial.

## 2) Sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  harus  ada  ketetapan  dan  kelayakan  antara  jumlah  staf  yang dibutuhkan  dan  keahlian  yang  dimiliki  sesuai  dengan  tugas  pekerjaan  yang  ditanganinya. Gampong  Lancong  di  pimpin  oleh  beberapa  aparatur  Gampong  yakni  Keuchik  bernama Antom  Sabar,  Sekdes  bernama  Mustadi,  Kaur  Pemerintahan  bernama  Muhtadin,  Kaur Pembangunan  bernama  Antom  Sabar,  Kaur  Kestra  bernama  Abdul  Latif,  Bendahara bernama  Mak  Yunan,  Kadus  1  bernama  Hamdi,  Kadus  2  bernama  Hamidi  masing-masing mempunyai tugas dan fungsi penting di Gampong Lancong.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  kepala  Kechik  di Gampong Lancong  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  ke  masyarakat juga  belum  dilakukan karena minimnya informasi. Rata-rata masyarakat di Desa Lancong menempuh pendidikan terakhir SMA. Bahkan pengetahuan masyarakat terkait literasi atau sumber bacaan masih sangat minim. Pemuda masyarakat di Desa tersebut setelah selesai SMA langsung bekerja baik sebagai petani maupun sebagai penggali emas di sungai dan di gunung, untuk pemudi setelah  selesai  SMA  kebanyakan  memutuskan  untuk  menikah  atau  sebagai  ibu  rumah tangga. Skala kehidupan di Desa itu terus berputar seperti itu belum ada kemajuan, bahkan tingkat  kreativitas  pun  masih  sangat  rendah.  Sehingga  dengan  begitu  sangat  diperlukan perhatian dari  pemerintah  untuk  lebih  memperdulikan  atau  melihat  kondisi  di  Desa-desa terpencil. Perhatikan Tabel 1.
Tabel 1 . Jenis mata pencarian penduduk menurut bidang usaha masyarakat Gampong Lancong Bidang Usaha Jumlah Pertambangan 5 Industri Pengelolahan 3 listrik, gas dan air 0 Bangunan dan Kontruksi 5 Pedagang 6 Angkutan dan komunikasi 0 PNS 0 ABR/Polisi 0 Pensiunan 0 Buruh 22 Pertanian 134 Galian C 0 Jumlah 175 Sumber: Data Sekunder Peneliti
Pendapatan  atau  sumber  penghasilan  masyarakat    di  Desa  Lancong  kebanyakan  bermata pencarian  sebagai  petani  dan  rata-rata  tidak  ditemukan  sebagai  PNS  ataupun  guru. Sehingga sangat minim pengetahuan masyarakat tentang pendidikan dan para remaja juga rata-rata tidak ada yang berinisiatif sendiri untuk mencari pendidikan lebih tinggi ke luar daerah,  karena  faktor  lingkungan  dan  ekonomi  membuat  mereka  setelah  selesai  sekolah SMA  maka  berhenti  ada  yang  menikah dan  bekerja  mencari  emas di  hutan dan di  sungai. Sehinga dengan adanya program PKK  pemberdayaan pendidikan bisa membantu membuat dan  melatih  kreativitas  masyarakat  yang  dilakukan  kepada  kaum  wanita.  Karena  peran wanita sangat mempengaruhi perkembangan keluarganya. Perhatikan Gambar 1.
Gambar 1 . Mata pencarian masyarakat Lancong Sumber: Data primer peneliti, 2021
Pada  gambar  1  dapat  dilihat  mata  pencarian  masyarakat  lancong  yaitu  menggali  emas  di tengah  hutan  menggunakan  alat  penggali  seperti  beko  setelah  itu  dicuci  disungai  oleh masyarakat. Perjalanan ke hutan dan menaiki pegunungan itu cukup memakan waktu yang lama  karena  sangat  jauh  dari  perumahan  masyarakat.  Masyarakat  pergi  perkelompok bahkan memakan waktu 1 bulan baru mereka pulang dan hal ini juga tergantung cuaca, jika hujan  maka  masyarakat  tidak  bisa  ke  lokasi  penggalian  emas  dan  berhenti  di  tengah perjalanan sampai cuaca bagus. Perjalanan menuju ke hutan temapat tambang emas itu bisa mencapai lima atau tujuh hari. Sehingga  masyarakat lancong sangat dominan dan bekerja keras dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

## 3) Sumber daya finansial
Sumberdaya  finansial  sangat  penting  dalam  suatu  implementasi  kebijakan  sebab  tanpa dukungan  finansial  yang  memadai,  kebijakan  atau  program  tidak  bisa  berjalan  efektif. Perhatikan Tabel 2.
Tabel 2. Sumber daya anggaran Gampong Lancong untuk program PKK Tahun 2017-2020 Tahun Jenis Kreativitas Anggaran 2017 Menjahit Rp20.000.000,00 2018 Membuat Kue Rp15.000.000,00 2019 Bibit Rambutan Rp20.000.000,00 2020 Alat-alat PKK Rp9.500.000,00 Total Rp64.500.000,00
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti
Sumber daya anggaran Gampong Lancong ditahun 2017 yang di alokasikan untuk program PKK  sebesar  Rp20.000.000,00  untuk  kegiatan  kreativitas  pelatihan  menjahit  sekaligus digunakan untuk membeli alat-alat untuk kebutuhan menjahit seperti mesin jagung 3 dan mesin jahit pinggir sebanyak 1. Pelatihan bersama narasumber dilakukan selama 2 minggu rutin  dan  penerapan  selanjutnya  para  ibu-ibu  PKK  latihan  bersama.  Alat-alat  untuk menjatih jika ada yang memerlukan bisa dipakai. Dan selanjutnya di tahun 2018 anggaran diberikan desa dalam jenis kretivitas program PKK yang berbeda yaitu pelatihan membuat kue  sebesar  Rp15.000.000,00.  Pelatihan  juga  dilakukan  oleh  ibu-ibu  PKK  agar  bisa memanfaatkan  pengetahuan  dengan  baik.  Seiring  berjalannya  waktu  pelatihan  ini  juga terhambat  karena  masyarakat  lebih  condong  kegiatan  sehari-hari  yang  dilakukan  seperti bertani  dan  menggali  emas.  Sehingga  di  tahun  2019  anggaran  yang  diberikan  untuk
kreativitas  program  PKK  berupa  pelatihan  bibit  dan  membeli  bibit  rambutan  dengan nominal  Rp20.000.000,00.  Pada  tahun  2020  anggaran  untuk  kreativitas  pelatihan pemberdayaan  pendidikan  tidak  diberikan  lagi  karena dana desa  lebih  di  fokuskan untuk bantuan  covid  19.  Sehingga  dalam  hal  ini  anggaran  yang  diberikan  hanya  setengah  dari tahun  sebelumnya  yaitu  Rp9.500.000,00  untuk  membeli  alat-alat  yang  bisa  digunakan untuk  acara.  Sementara  untuk  pelatihan-pelatihan  tidak  ada  lagi  dilakukan,  dalam  hal  ini hanya dilakukan sekilas terutama tentang pendidikan untuk anak usia dini yang diberikan saat orang tua anak-anak mengambil raport.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh (Al’amin,  2017) mengenai  sumber  daya  yang dilakukan  dengan  modal  sosial  yang  tinggi  yang  diukur  dengan  baik  dalam  pelaksanaan program PKK bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk jaringan sosial. Hal ini berjalan  dengan  terus  menerus  sehingga  program  PKK  ini  berjalan  dengan  baik  dengan adanya  jaringan  yang  menciptakan  dan  membangun  kepercayaan  masyarakat.  Sementara penelitian ini sumber daya yang dilakukan sangat jauh berbeda berupa penanaman modal dan  pelatihan  yang  dilakukan  dan  komitmen  dalam  pelaksaannya  tidak  berjalan  dengan baik dan kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri sehingga pelaksanaannya tidak efektif.
Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan namun jika tidak diiringi dengan dukungan dari sumber daya yang memadai maka bisa dikatakan kebijakan atau program tidak akan bisa berjalan  efektif.  Oleh  karena  itu,  indikator  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  mendukung implementasi  program  PKK  bidang  Pemberdayaan  Pendidikan  di  Desa  Lancong. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dari  berbagai  narasumber  yang  dilakukan peneliti  selama  proses  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  sumber  daya  manusia dan sumber daya finansial dalam implementasi program PKK pemberdayaan pendidikan di Desa  Lancong  sudah  cukup  baik.  Hanya  saja  perlu  partisipasi  dari  masyarakat  untuk menyukseskan dan mengembangkan Gampong tersebut.

## Sikap Pelaksana
Pelaksanaan  program  PKK  bidang  pemberdayaan  pendidikan  belum  berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan untuk pelatihan-pelatihan juga belum optimal terlaksana sebagaimana  mestinya.  Dalam  hal  ini  ketua  bidang  pemberdayaan  pendidikan  juga  belum ditetapkan  ditahun  2021.  Masih  saling  tunjuk  menunjuk,  hal  ini  sesuai  dari  informasi  yang peneliti  dapatkan  saat  menanyakan  siapa  ketua  PKK  di  tahun  2021  ini.  Sehingga  untuk menyikapi  hal  ini  ketua  PKK  periode  sebelumnya  seharusnya  lebih  cepat  tanggap  dalam menentukan siapa penerus selanjutnya yang akan membimbing program ini agar tidak terjadi kesalahan seperti saat ini.
Pelaksanaan  program  PKK  yang  berpartisipasi  di  bidang  pendidikan  yang  pertama tentunya  Kepala  Desa,  aparat  gampong  dan  ibu-ibu  PKK  dan  tentunya  partisipasi  dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sangat sulit diterapkan di Gampong Lancong karena para pemuda pemudi lebih cenderung untuk mencari uang yang lebih menjamin kehidupan karena mereka beranggapan pendidikan, kreativitas juga tidak menghasilkan uang. Dalam  mengambil sebuah  keputusan  tentunya  para  pelaksana  yang  bersangkutan  saling  bermusyawarah  dulu tidak  bisa  langsung  melakukannya  begitu  saja,  apalagi  berkaitan  dengan  program pemberdayaan  pendidikan.  Gampong Lancong  merupakan  Gampong terpencil  sehingga  sangat sulit  untuk  mengubah  pola  pikir  dari  masyarakat  itu  sendiri  apalagi  mempengaruhinya  untuk melakukan  pendidikan  kreativitas.  Kami  sebagai  pihak  pelaksana  hanya  mampu  melakukan sosialisasi dan akan berusaha memberikan bantuan berupa beasiswa jika masyarakat itu sendiri mau melakukan pendidikan ke luar daerah. Mungkin dengan adanya satu orang yang mau dan mempunyai pemikiran yang berbeda bisa jadi hal ini menjadi pendorong untuk pemuda-pemudi selanjutnya.  Masalahnya  sampai  saat  ini  masyarakat  Lancong  tidak  ada  yang  melanjutkan kreativitas  yang  sudah  diberikan  seperti  pelatihan-pelatihan  pada  tahun  sebelumnya  apalagi study nya sampai ke jenjang strata 1 (S1). Mereka hanya stop di pendidikan terakhir yaitu SMA. Sehingga tenanga kerja sebagai PNS pun di Desa ini belum ada. Dan sosialisasi yang dilakukan hanya berfokus pada anak usia dini mulai dari 9-12 tahun.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pathony, 2019) pelaksana dalam kebijakan program PKK menjalankan semua aturan dan persyaratan yang ditetapkan. Respon dan kognisi implementator terhadap kebijakan yang dijalankan mendapatkan nilai yang baik di Kabupaten Lampung  Tengah  Kecamatan  Seputih  Rahman.  Sementara  dalam  penelitian  ini  para implementator  juga  mendaptkan  nilai  baik  dari  masyarakat  hanya  saja  masyarakatnya  yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan program PKK ini.

## Struktur Birokrasi
Aparatur gampong berdasarkan tugas dan fungsi di Gampong Lancong Kecamatan Sungai Mas  Kabupaten  Aceh  Barat  diantaranya  dipimpin  oleh;  Keuchik  bernama  Antom  Sabar  yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong, membina masyarakat, menjaga dan  memelihara  kelestarian  adat  istiadat  penyelenggaraan  dan  sebagainya.  Sekreataris  Desa bernama  Mustadi  bertugas  dalam  ketatausahaan  administrasi,  pelaksanaan  urusan  umum, keuangan  dan  perencanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  gampong.  Kaur  pemerintah dipimpin  oleh  Muhtadin  yang  bertugas  sebagai  pembinaan  masalah  pertanahan  dan  batas Gampong,  mengendalikan  dan  mengevaluasi  ketentraman  dan  ketertiban,  pemantau  kegiatan sosial  politik,  dan  sebagainya.  Kaur  Pembangunan  yang  dipimpin  oleh  Antom  Sabar  bertugas pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Gampong,  pembangunan  bidang  ekonomi, SDA,  pendidikan  dan  kesehatan,  dan  sebagainya.  Kaur  Kestra  yang  dipimpin  oleh  Abdul  Latif bertugas  dalam  pelaksanaan  ketatausahaan  dalam  hal  surat  menyurat,  penataan  administrasi perangkat  Gampong,  penyiapan  rapat  dan  sebagainya  yang  terlibat  dalam  urusan  umum  dan perencanaan.  Bendahara  yang  dipimpin  oleh  Mak  Yunan  bertugas  dalam  pelaksanaan  urusan keuangan,  pelaksanaan  administrasi  keuangan,  penghasilan  Keuchik,  dan  tugas  lain  yang diperintahkan oleh atasan. Kadus 1 dipimpin oleh Hasbi dan Kadus 2 dipimpin oleh Hamidi yang bertugas pembantu pelaksanaan Kechik di wilayah Dusun, pelaksanaan pembinaan masyarakat, dan sebagainya yang diperintahkan oleh Keuchik.
Struktur  pengurus  TP-PKK  Gampong  Lancong  Kecamatan  Sungai  Mas  Kabupaten  Aceh Barat yang dipimpin oleh Ketua bernama Ny. Umi Kasom, wakil ketua Ny Nyakmah, Sekretaris Ny  Rahmawati,  wakil  Sekretaris  Ny  Maisuri,  Bendahara  Ny.  Salmah,  wakil  bendahara  Ny.  Ria Amelia  dan  anggota-anggota  lain  baik  ketua  bidang  disetiap  Pokja  I,II,III  dan  IV.  Dan  struktur organisasi  ini  periode  2019  dan  untuk  2021  struktur  organisasi  belum  dibuat.  Kurang  lebih penyusunannya sama dengan struktur lama.
Program  PKK  ini  bertujuan  untuk  mensejahterakan  dan  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat  untuk  mencapai  terwujudnya  keluarga  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Allah SWT, Berakhlak mulia dan berbudi luhur,  sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan serta keadilan gender, kesadaran hukum dan lingkungan, menjadi relevan untuk mengatasi berbagai persoalan  keluarga.  Kesejahteraan  keluarga  disini  ialah  keluarga  yang  sehat,  bahagia  dan sejahtera  lahir  dan  batin  (Alámin,  2017;  Muzaqi  et  al.,  2020).  PKK  bertujuan  untuk  lebih menumbuhkan,  mengarahkan,  menghimpun  dan  membina  keluarga  dalam  mewujudkan keluarga  sejahtera.  Pemberdayaan  perempuan  dengan  mengoptimalkan  peran  PKK  juga diharapkan  mampu  memberikan  penguatan  perempuan  dalam  bidang  ekonomi  sehingga perempuan memiliki usaha alternatif yang akan melepaskannya dari tekanan ekonomi di tengah kesulitan-kesulitan krisis yang membelitnya.  Sejalan dengan temuan tersebut, Sunaryo (2020) mencatat bahwa untuk berbagai kesulitan yang dihadapi, banyak perempuan-perempuan lebih memilih segera menikah dalam usia muda.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi  Program  PKK  Bidang  Pemberdayaan  Pendidikan  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Gampong  Lancong  berdasarkan  4  indikator  yaitu  sumber  daya, komunikasi,  sikap  pelaksana  dan  struktur  birokrasi  belum  berjalan  secara  efektif  dan  efisien. Dimana  program  pemberdayaan  pendidikan  ini  belum  berjalan  dengan  baik,  sosialisasi  yang dilakukan  juga  masih  sangat  kurang,  penyampaian  informasi  juga  masih  kurang  dan  para pelaksana kebijakan juga belum maksimal. Sehingga dalam hal ini juga menjadi sorotan penting
untuk  pemerintah  daerah  agar  lebih  memperhatikan  kondisi  masyarakat  terpencil.  Dalam  hal sumber daya masyarakat setempat hanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada. Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  benar  adanya  Desa  terpencil  ini  sangat  minim pengetahuan  tentang  dunia  literasi  dan  pendidikan  masih  jauh  tertinggal.  Pernyataan- pernyataan yang peneliti dapatkan dibuktikan dengan dokumentasi baik data sekunder maupun data primer yang peneliti dapatkan. Tingkat keberhasilan PKK dalam pemberdayaan pendidikan rumah tangga adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan rumah tangga mandiri dengan mengembangkan  serta  memajukan  kreativitas  dan  pendidikan  yang  merupakan  faktor  nomor satu  untuk  lebih  ditingkatkan  lagi  sementara  pendapatan  ekonomi  rumah  tangga  Gampong Lancong  masyarakat  lebih  memilih  berbondong-bondong  bekerja  yang  sudah  jelas  menjamin kehidupan  mereka  sementara  pendidikan  belum  tentu  bisa  menjamin  kehidupan  mereka. Sehingga dengan mindset tersebut perlunya program PKK bidang pemberdayaan pendidikan ini untuk  lebih  ditingkatkan  lagi  agar  diterima  di  masyarakat  tersebut.  Pelatihan-pelatihan kreativitas  yang  dilakukan  dengan  fokus  dan  serius  untuk  mempengaruhi  minat  masyarakat. Saran yang dapat diberikan untuk program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Gampong Lancong  yaitu:  (1)  Program  PKK  ini  perlu  untuk  benar-benar  dijalankan  sesuai  dengan peraturan  yang  ada,  (2)  Program  PKK  Bidang  Pemberdayaan  Pendidikan  perlu  untuk ditingkatkan  lagi  terkhusus  dalam  melakukan  sosialisasi  baik  tentang  kreativitas  maupun pendidikan  kepada  masyarakat,  (3)  perlu  diterapkannya  pelatihan-pelatihan  kepada  anggota dan  masyarakat  tentang  dunia  literasi  agar  masyarakat  Gampong  Lancong  tidak  semakin tertinggal.  Penelitian  selanjutnya  perlu  dilakukan  kembali  untuk  melihat  penerapan  program PKK di Gampong Lancong karena penelitan yang dilakukan peneliti saat ini dalam keadaan covid 19 sehingga tidak melihat secara langsung pelatihan-pelatihan yang dilakukan bahkan informasi masih sangat kurang terkait sumber daya finansial.

## Daftar Rujukan
Al’amin, A. (2017). Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). JOM FISIP , 4 (2), 1 – 15.
Citra,  I.  P.  A.  (2017).  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Untuk  Pengembangan  Ekowisata Wilayah  Pesisir  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 6 (1),  31. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed .  Pustaka Pelajar.
Destri Rahmawati. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Mau’idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi , 1 (1), 79 – 91. https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.34 Kusrina,  T.  (2017).  Pemberdayaan  Perempuan  Meningkatkan  Keterampilan  Kegiatan  PKK  di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Pendidikan , 2 , 55 – 65.
Landriany, E. (2014). Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan , 2 , 82 – 88.
Mananeke, L., Mandey, S., & Mufidah, M. (2014).  Analisis Tingkat Pendidikan, Kompetensi Dan Kompensasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Pt.  Asuransi  Jasaraharja  Putera  Manado. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 2 (2),  1339 – 1348. https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4726 Muzaqi,  A.  H.,  Pratama,  M.  R.,  &  Widodo,  S.  (2020).  Strategi  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial Penyandang  Disabilitas  Netra  Melalui  Kebijakan  Ingklusif. Journal  Publicuho , 3 (3),  381. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.14010
Nurfadillah, S. U. (2019). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK Di Desa Kayuambon Lembang. Jurnal Comm-Edu , 2 (1), 90 – 100.
Nurhanifa,  D.,  &  Tjoetra,  A.  (2019).  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Dana  Desa:
Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat. Jurnal Public Policy , 5 (2). Pathony,  T.  (2019). Proses  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Gerakan  Pemberdayaan  dan
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Kabupaten Subang . 1 (2), 262 – 289.
Retno, E. K. (2011). Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi , 2004 , 1 – 20.
Satria,  A.  L.  M.,  Fikri,  Z.,  &  Amar,  H.  (2021).  Implementasi  Program  Usaha  Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) di Desa Air Ruai. Prosiding Seminar Nasional Perbatasan Dan Desa , April , 58 – 70.
Sunaryo,  A.  (2020).  Implementasi  Pemberdayaan  Pendidikan  Melalui  10  Program  Pokok  PKK.
Journal Public Service and Governance , 1 (2), 253 – 278.
Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. JIP , 8 (1), 62 – 71.
Wanti,  L.  P.,  &  Tripustikasari,  E.  (2019).  Pelatihan  Komputer  Dasar  Bagi  Kader  PKK  dan Posyandu Di Desa Patikraja. Indonesian Journal Of Civil Society , 1 (1), 17 – 23. Xie, H., Wen, J., & Choi, Y. (2021). How the SDGs are implemented in China —— A comparative study  based  on  the  perspective  of  policy  instruments. Journal  of  Cleaner  Production , 291 , 125937. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125937