Volume 03 Nomor 02, Juni 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## TANGGUNG JAWAB KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP KELEBIHAN PENJUALAN ASET PASCA KEPAILITAN (STUDI KASUS
PUTUSAN GUGATAN LAIN LAIN NOMOR : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021)
Oleh: M. Sangkut Magister Kenotariatan UNTAG Semarang msangkut537@gmail.com

## Sri Mulyani
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang mulyanis20@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  tahun  2020  Dunia  terdampak  pandemi  Covid-19  yang  mempengaruhi perkembangan  ekonomi  dunia  dan  Indonesia,  akibat  perkonomian  dunian  dan Indonesia tergangu banyakany Usaha baik perorangan maupun usaha yang berbentuk Perseroan  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  roda  bisnisnya,  sehingga berdampak  kepada  pemasukan  perusahaan  itu  sendiri,  Dalam  keandaan  Covid-19 ditahun  2020  kebanyakan  perusahan  yang  kesulatan  untuk  mengembalikan  atau membayar pinjaman kepada sipeminjam sehingga kondisi ini semakin memperburuk keadaan  ekonomi  usaha  tersebut  yang  mana  keadaan  ini  akan  membuat  kreditor khawatir terhadapa pinjamannya kepada debitor sehingga  memaksa kreditor untuk melakukan  tagihan  dengan  membuatat  gugata  Pailit  terhadap  debitor  tersebut  agar pinjaman  kreditor  kepada  debitor  dapat  segera  dikembalikan,  dalam  Kepailitan dikenal ada 3 (tiga) Jenis Kreditor, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren.  Dalam  Golongan  Kreditor  tersebut  terdapat  Golongan  Kreditor  Separatis yang mana Kreditor tersebut mempunyai Hak Istimewah untuk mengeksekusi sendiri jaminannya.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  tentang  bagaimana  jika  terhadap kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dalam mengeksekusi sendiri, terdapat kelebihan hasil dari penjualan tersebut yang tagihannya didaftarkan kepada Kurator, serta bagaimana bentuk aksekusi dari kelebihan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif analitis.  Pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan,  sedangkan  analisis  data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa bagaimana tanggung jawab debitor separatis terhadap kelebihan hasil penjualan aset yang mana penelitian  ini  mengambil  kajian  dari  Putusan  Kasasi  Nomor  :  23  K/Pdt.Sus- Pailit/2021:  Pertama,  Kreditor  separatis  berhak  mengambil  semua  hasil  penjualan asetnya  sesuai  dengan  hutang  debitor,    asalkan  Kreditor  separatis  tidak  membagi tagihannya  kepada  kurato  dengan  2  (dua)  sifat  ,  Separatis  dan  Konkuren  dalam permasalahan  ini  debitor  membagi  tagihannya  menjadi  2  (dua)  sehinggan  yang berhak diambil hanya  sejumlah tagihan yang  didaftarkan dengan sifat  Separatis dan sisanya  dikembalikan,  debitor  masih  dapat  menagihkan  kekurangnya  dengan  sifat Konkuren. Kedua, Analisis Terhadap Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam hal  ini  majelis  Hakim  Telah  tepat  memberikan  Putusan  karena  Kreditor  telah  salah mengartikan  bentuk  Tagihan  yang  didaftrakan.  Ketiga,  Proses  Eksekusi  terhadap kelebihan  tagihan  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  Tergugat  dengan  sukarela
menyerahkan  kelebihan  sesuai  dengan  putusan  Pengadilan  dan  melalui  Eksekusi Pengadilan.
Kata Kunci : Debitor, Golongan Debitor, Eksekusi.

## ABSTRACT
In 2020 the world was affected by the Covid-19 pandemic which affected the development of the  world  economy  and  Indonesia,  due  to  the  disruption  of  the  global  and  Indonesian economy.  Many  businesses,  both  individuals  and  businesses  in  the  form  of  companies,  had difficulties in running their business, so that it had an impact on the company's income itself. Covid 19 in 2020, most companies are struggling to repay or pay loans to borrowers so that this  condition  further  worsens  the  economic  situation  of  the  business  which  will  make creditors  worry  about  their  loans  to  debtors,  forcing  creditors  to  make  bills  by  making  a bankruptcy lawsuit against the debtor so that Creditor loans to debtors can be immediately returned,  in  Bankruptcy  there  are  3  (three)  Types  of  Creditors,  Separatist  Creditors, Preferred  Creditors,  and  Concurrent  Creditors.  Within  the  Creditor  Group,  there  is  a Separatist  Creditor  Group  in  which  the  Creditor  has  the  Privilege  to  execute  its  own guarantee. The  problem  under  study  is  about  what  if  the  separatist  creditor  holding  the Mortgage in executing himself, there is an excess of the proceeds from the sale whose invoice is registered with the Curator, and how the form of execution of the excess is. This study uses an  empirical  juridical  approach  with  a  descriptive  analytical  research  specification. Collecting  data  through  literature  study,  while  data  analysis  is  done  by  qualitative method. The results show that how is the responsibility of the separatist debtor towards the excess  proceeds  from  the  sale  of  assets,  which  this  study  takes  a  study  from  the  Cassation Decision Number: 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021: First, Separatist creditors have the right to take all the proceeds from the sale of their assets in accordance with the debtor's debt, As long as the separatist creditors do not divide their claims to the curator with 2 (two) characteristics, Separatist and Concurrent in this case the debtor divides his claims into 2 (two) so that only a number of bills that are registered with a Separatist character are entitled to be taken and the  rest  is  returned,  the  debtor  can  still  collect  the  balance.  Concurrent  nature. Second, Analysis  of  Decision  Number  23  K/Pdt.Sus-Paili/2021  in  this  case  the  panel  of  judges  has rendered  the  right  decision  because  the  creditors  have  misinterpreted  the  form  of  the invoices registered. Third, Execution process for excess claims can be carried out in 2 ways. The  Defendant  voluntarily  submits  the  excess  in  accordance  with  the  Court's  decision  and through Court Execution.
Keywords: Debtor, Debtor Group, Execution

## A. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  Pailit  merupakan suatu keadaan  dimana  debitor tidak  mampu untuk  melakukan  pembayaran  terhadap  hutang    dari  pada  para  kreditornya.  Dalam kepailitan para kreditor akan melakukan Tindakan untuk dapat segera mendapatkan pembayaran  dari  debitrnyo  sehingga  dapat  memaksa  terjadi  Tindakan  kerja  sama oleh  debitor  kepada  kreditor  yang  dapat  dibujuk  untuk  berkompromi  melakukan Tindak yang  dapat menguntungkan debitor  dan  kreditornya, tanpa  mementikan hak kreditor  lainnya  yang  mana  haknya  sama  atas  harta  pailit  milik  debitor,  sehingg
membuat  ketidak  pastina  terhadapat  kreditor  lain,  Tindakan  ini  merupakan perlakukan  tidak adil oleh debitor, lahirnya  Lembaga  kepailitan  agar  dapat mencega Tindakan tersebut yang merugikan kreditor lain.
Dalam  kepailitan  Spesifikasi  debitor  dikelompokan  berbagai  macam  pada prinsip  structured creditors adalah  prinsip  yang  mengkelompokan  kelasnya  masing- masing.  Dalam  kepailitan  kreditor  diklasifikasikan  menjadi  tiga  macam,  yaitu: kreditor separatis,kreditor preferen, kreditor konkuren.
Kreditor  digolongkan  menjadi  tiga  klasifikasi  sebagai  mana  disebutkan  diatas berbeda  dengan  klasifikasi  hukum  perdata  secara  umum    hanya  terdapat  dua  jenis kreditor  yaitur  kreditor  preferen  dan  kreditor  konkuren,  pengartian  kreditor  preferen dalam  hukum  perdata  umum  yaitu  meliputi  kreditor  yang  memiliki  hak  jaminan kebendaan  dan  kredit  yang  menurut  undang  undang  harus  didahulukan  pembayaran piutangnya,  namun  berbeda  dalam  kepailitan  kreditor  preferen  hanya  debitor  yang menurut  undang – undanga  harus  didahulukan  pembayaran  piutangnya,  seperti pemegang hak privilege, pemegang hak rentensi dan sebagainya. Sementara itu kreditor pemegang jaminan kebendaan disebut kreditor separatus. 1
Tujuan undang undang kepailitan iyalah agar dapat menyelesaikan semua piutang debitor  secara  cepat,  adil,  terbuka  dan  efektif. 2 dalam  undang  undang  kepailitan  telah diatus  mekanisme  pengurusan  tagihan,  akan  tetapi  prakteknya  masih  banyak  hambatan dana bagai mana mengatasinya. 3
Dalam  hal  permasalahan  yang  yaitu  bagamana  semua  kreditor  mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan proforsinya masing dalam hal ini kita dapat mengambil contoh  terhadap  penyelesaian  atau  pemeberan  harta  pailit  PT  Perindustrian  Njonja Meneer  (dalam  pailit)  berdasarka  putusan  pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  : 1/Pdt.sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Smg.Jo.Nomor:1/Pdt.susPKPU/2015/PN.Niaga.SMG tanggak  3  Agustus  2017  da  Putusan  Pengadilan  Niaga  Pada  pengadilan  Negeri Semarang  Nomor:  11/Pdt.sus-pailit/2017/PN.Niaga.Smg  Jo  Nomor:  1/pdt.sus- PKPU/2015/PN.Niaga.SMG tanggal 18 Maret 2020. yang mana terhadap putusan pailit tersebut  terdapat  beberapa  asset  yang  mana  terdapat  salah  satu  Kreditor  Pemegang Jaminan Kebendaaan sebagai yang di maksud dala Pasa 55 Undang undang Nomor 37 tahu 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban  pembayaran utang (Kreditor Separatis)  telah  mendaftarkan  tagihannya  kepada  kurator  yang  dimana  tagihan tersebut  di  bagi  menjadi  dua  yang  mana  Tagihan  Dengan  Sifat  Separatis  dan  dengan Sifat Konkuren .
Bahwa  berdasarkan  permasalahan  diatas  menginspirasi  penulis      mengadakan penelitian  dengan  mengambil  judul    : TANGGUNG  JAWAB  KREDITOR  SEPARATIS PEMEGANG  HAK  TANGGUNGAN  TERHADAP  KELEBIHAN  PENJUALAN  ASET  PASCA KEPALILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN GUGATAN LAIN LAIN NOMOR : 23 K/Pdt.sus- Pailit/2021.
1 Ibid, hlm. 32
2 Kartini Mulyadi , Op.Cit. ,hlm. 56
3 Parwoto  Wignjo Sumarto,2003 Hukum Kepailitan Selayang Pandang , PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 168.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Dari    uraian    latar    belakang    penelitian      tersebut      diatas      dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagai mana pertanggung jawaban Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan (Kreditor Separatis) terhadap kelebihan hasil penjualan asset?
2. Bagai mana pertimbangan hakim mengenai Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 ?
3. Bagaimana Eksekusi pengembalian kelebihan Penjualan Aset kepada Kurator Pasca Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 ?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode pendekatan
Penelitian  ini  menggunkan  metode  penelitian  secra yuridis  Normatif yang penelitian  mengandalkan  data  skunder,  yang  meliputi  peraturan  peraturan  yang masih berlaku, karya tulis ilmiah dan kepustaan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian. melalui analisa terhadap peraturan  perundang-  undangan  beserta  kepustakaan-kepustakaan  tentang  ilmu hukum yang ada.
Metode  pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola  berpikir  dalam  masyarakat  dan  kemudian  diperoleh  suatu  kebenaran  yang harus dibuktian melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat
Penulis  menggunakan  peraturan  perundang-undangan.  Hak  Tanggungan No.4  Tahun  1996,  khususnya  pada  pasal-pasal  yang  berhubungan  dengan pembebanan  Hak  Tanggungan  dan  Undang – udang  Kepailitan  Nomor  37  tahun 2004.
Pendekatan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu sejarah, teori, filosofi, perbandingan, structural dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat undang udang,

## 2. Spesifikasi penelitian
Pelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  suatu  penelitian  yang  berusaha menggambarkan masalah hukum, system hukum dan mengkaji atau menganalisanya sesuai kebutuhan dari penelitian.

## 3. Sumber dan jenis data
Data  primer  dan  data  skunder  berupa  bahan – bahan  hukum  yang  terjadi dimasyarakat, data skunder berupa bahan – bahan hukum dan dokumen dokumen hukum termasuk kasus – kasus hukum yang menjadi pijakan dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalaha dan tujuan penelitian.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab (Kreditor Seperatis) Terhadap Kelebihan Hasil Penjualan Asset Pasca Kepailitan (Putusan Kasasi Nomor :23 K/Pdt.sus-Pailit/2021)
Menurut  prinsii paritas  creditorius, prinsip pari  passu  prorata  parte ,  dan prinsip structured  prorata merupakan  prinsip  utama  penyelesaian  utang  dari debitor  terhadap  para  kreditornya.  Prinsip paritas  creditorium (kesetaraan kedudukan  para  kreditor)  Dimaknai  bahwa  kreditor  memiliki  hak  yang  sama terhadap harta benda debitor. Prinsip paritas creditorium mengandung Bermakna bahwa semua barang bergerak ataupun barang tidak bergerak beserta harta sekarang yang  telah  dipunyai  debitor  yang  dimiliki  sekarang  maupun  dikemudia  hari merupakan jaminan penyelesaian kepada kreditor. 4
Sedangkan  Prinsip pari  passu  prorata  parte dimaknai  bahwa  semua  harta kekayaan  debitur  milik  Bersama  kreditornya  dan  dibagi  rata  secara  profosional, kecuali  jika  diantara  kreditor  itu  ada  yang  menurut  undang  undang  harus didahulukan,  maka  artinya  prinsip  ini  sangat  menekankan  untuk  semua  kreditor mendapatkan  pelunasan  dari  harta  milik  debitor  secara  adil  sesuai  dengan proporsinya bukan dengan cara rata. 5
Dalam  permasalah  terdapat  diatas  penelitis  mengacu  prinsip paritas creditorium dan pari passu pro rata parte yang mana dalam permasahan yang timbul akibat  satu  kreditor    separatis  yang  mendaftarkan  tagiihannya  kepada  kurator  dan pengurus  menjadi dua jenis separatis dan konkuren dalam hal ini peneliti mengambil analis  pada  putusan  kasasi  nomor  :  23  K/Pdt.sus – Pailit/2021  putusan  kasasi tersebut merukan hasil dari putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor : 4/Pdt.Sus- Gugatan Lain – lain/2020/PN Niaga Smg.
Yang  mana  pada  studi  kasus  ini  Penggugat  Selaku  kurator  dan  Tergugat merupak debitur Separatis Bahwa Tergugat selaku Kreditor Separatis mendaftarkan tagihannya  kepada  Para  Penggugat  sebesar  Rp.  72.285.527.241,-  dimana  tagihan tersebut diajukan dengan rincian sebagai berikut:
a. Tagihan dengan sifat Separatis sebesar Rp. 58.790.364.000,-
b. Tagihan  dengan  sifat  Konkuren kepada  PT  Perindustrian  Njonja  Meneer sebesar Rp. 13.495.153.241.
Bahwa pemisahan tagihan tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 138  Undang-undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan,
“Kreditor yang piutangnya  dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak  yang  diistimewakan  atas  suatu  benda  dalam  harta  pailit  dan  dapat membuktikan  bahwa  sebagian  piutang  tersebut  kemungkinan  tidak  dapat dilunasi  dari  hasil  penjualan  benda  yang  menjadi  agunan,  dapat  diminta diberikan  hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas piutang tersebut, tanpa
4 Hadi Shubhan, Op.Cit, hlm .255 5 Ibid, hlm 256
mengurangi  hak  untuk  didhulukan  atas  benda  yang  menjadi  agunan  atas piutangnya”. 6
Bahwa,  dalam  perkara  kepailitan  berlangsung  Tergugat  selaku  Kreditor Separatis  telah  melakukan  eksekusi  sendiri  atas  harta  pailit  yang  menjadi  agunan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Pen undaan Kewajiban Pembayaran Utang. 7 Bahwa,  dari  hasil  penjualan  Rp.  74.802.000.000,-  (tujuh  puluh  empat  milyar delapan  ratus  dua  juta  rupiah)  tergugat  mengambil  Semua  hasil  penjualan  Yang mana  berdasarkan  duduk  perkara  serta  putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  dan Mahkama  Agung,  kedudukan  tegugat  sebagai  kreditor  separatis  Pemegang  jaminan kebendaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  55  Undang-undang  Nomor  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (kreditor  separatis)  telah  mendaftarkan  tagihannya  kepada  Kurator  berdasarkan surat  tagihan  kepada  curator  PT.  Perindustrian  Njoja  Meneer  (dalam  pailit)  tanggal 18 agustus 2017.
Dalam  pengurusan  piutang  debitor  kepailitan  selah  satu  tugas  kurato  beserta hakim  pengawan  yaitu  mengadakan  Rapat  Verifikasi  (Pencocokan  Tagihan)  guna dapat mencocokan Piutang debitor kepada kreditornya guna menentukan klasifikasi piutang  yang  masuk  terhadap  harta  pailit,  agar  dapat  mendapatkan  rincian  total hutang  yang  dimiliki  oleh  debitor  yang  layak  dibayarkan  kepada  kreditor,  serta mengklasifikasikan sebagai piutang yang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), dan juga piutang yang disanggah. Dalam rapat Verifikasi di hadiri oleh Hakim Pengawas  sebagi  pemimpin  rapat,  panitera  sebagai  pencatat,  debitor  dating  sendiri tidak dapat diwakilkan, namun kreditor dapat diwakilkan oleh kuasanya, dan kurator. Dalam kepailitan apabila debitor merupakan badan hukum makan yang wajib hadir pada rapat Verifikasi iyalah direksi itu sendiri, dalam filosofi diadakannya rapat Verifikasi merupakan penerapan daari prinsip paripasu prorate parte antara kreditor konkuren  maka  dari  pada  itu  haru  diadaknnya  verifikasi  terhadap  semua  tagihan piutang yang diajukan oleh kreditor, dalam rapat hakim pengawas akan membacakan daftar kreditor yang telah diberikan oleh Kurator,  baik yang diakuin, diragukan dan dibantah,  maka  dari  itu  pentingnya  diadakan  rapat  verifikasi  agar  debitor  yang terdaftar  tidak  ada  kreditor  yang  fiktif  atau  debitor  palsu  yang  direkayasa  oleh debitor agar debitor mendapatkan hartanya melalui debitor fiktir tersebut dan juga menghindari  kepentingan  debitor  dalam  mengambil  voting  dalam  rangka perdamaian.
Mengenai  daftar  kreditor  yang  dibacakan  oleh  kurator  agar  para  kreditor  tau ditempatkan  diklasifikasi  mana  sikreditor  berada  serta  memberika  semua  penjelas mengenai alas mengapa mereka diletakan diklasifikasi itu dan maksud dari klasifikasi itu sendiri. 8
6 Ibid, hlm. 3-4
7
Loc.cit. hlm 4
8 Hadi Shubhan, Op.cit, 139-140
Bahwa tegugat selaku Kreditor Separatis mendaftarkan tagihannya kepada Para Penggugat  sebesar  Rp.  72.285.527.241,-  dimana  tagihan  tersebut  diajukan  dengan rincian sebagai berikut:
a. Tagihan dengan sifat Separatis sebesar Rp. 58.790.364.000,-
b. Tagihan  dengan  sifat  Konkuren  kepada  PT  Perindustrian  Njonja  Meneer sebesar  Rp. 13.495.153.241. 9
Pemisahan  tagihan  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  Pasal  138  Undang-undang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  No.  37  Tahun  2004,  yang dimaknai  bahwa  kreditor  yang  memegang  jamina  berupa  hipotek,  hak  tanggungan, fidusia,  dan  hak  agunan  atas  kebendaan  atau  yang  mempunyai  hak  yang diistimewahkan  atas  suatu  benda  dalam  harta  pailit,    Jika  dapat  dibuktikan  bahwa sebagian dari piutang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan,  maka  kreditur  dapat  memintakan  kekurangan  pembayaran  atas  piutang tersebut  sebagai  kreditur  konkuren  tanpa  menghilangkan  haknya  sebagai  debitur yang memegang jaminan atas piutangnya.
Dalam Undang undang kepailitan terdapat kreditor yang mempunyai preferensi karena  Undang  undang  yang  memberikan  preferensi  terhadap  tagihan  mereka berbeda  dengan  pemegang  jaminan  (kreditor  separatis),  kreditor  Preference  tidak mempunyai  hak  untuk  memulai  prosedur  hukum  untuk  melaksanakan  haknya, kreditor Preferen hanya  melaporkan tagihanya kepada kurator agar dapat dipenuhi haknya  yang  dibebankan  dalam  biaya  kepailitan  secara Prorata  parte, ada  tiga kategori Kreditor Preferen:
1. creditors who have statutory priority
2. creditors who have non-statutory
3. estate creditors .
Dalam  pasal  1139  KUH  Perdata  diatur  mengenai  kreditor  yang  memiliki prioritas khusus dan prioritas umun sebagai diatur dalam pasal 1149 KUH Perdata, ada juga kreditor istimewa yang bukan berdasarkan undang undang yang mempunya hak  untuk  menahan  barang,  penahanan  atas  titel,  perjumpaan  piutang,  mempunyai hak  untuk  menuntut  Kembali  barangnya  dan  mempunyai  hak  untuk  mengakhiri perjanjian.
Bahwa  Kreditor  Separatis  telah  melakukan  eksekusi  sendiri  atas  harta  pailit yang menjadi agunan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa berdasarkan surat Nomor: 819/HKM.Lgi/2017 tanggal 07  November  2017, Perihal  Penyampaian  Laporan  hasil  lelang  jaminan  PT. Njonja Meneer bahwa terhdapat hadil lelang tersebut didapat Rp. 74.820.000.000,00 Bahwa dalam hal ini kreditor separatis mengambil semua hasil bersih lelang sebesar Rp.  74.820.000.000,  mengingat  kreditor  separtasi  telah  mendaftarkan  tagihannya kepada kurator sebesar Rp. 72.285.527.241.
Yang mana dalam permasalahan ini sama dengan permasalahan diambil penulis dalam  hal  ini  kreditor  separatis  mengartikan  diri  sesuai  dengan  pasal  6  undang undang hak tanggungan (parate eksekusi) yang mana  dalam melaksanakan eksekusi
9 Putusan Pengadilan Niaga Semarang, Op.cit, hlm. 5
masih dalam masa Insolvensi atau telah melaksanakan eksekusi dalam waktu 2 (dua) bulan  semenjak  dimulainya  keadaan Insolvensi sesuai  dengan  keketuan  pasal  6 Undang – udang hak tanggungan :
“ apabila debitor cidera janji maka berdasarkan hak pemegang Hak tanggungan untuk menjualan abjek Hak Tanggungan”
dan pasal 21 Undang – undang Hak Tanggungan :
“ apabila pemberi hak tanggungan dinyarakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan Undang – undang ini.
dan pasal 59 ayat 1 Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan :
“ bahwa  batas  waktu  melakukan  penjualan  sendiri  adalah  selama  dua  bulan  sejak debitor dinyatakan dalam keadaan insolven jika lewat dua bulan maka seluruh agunan harus diserahkan kepada kurator.
Menurut  ahli  M.Hadi  Subhan,    ketentuan  dalam  Undang  Udang  Kepailitan terdapat ketentuan dalam pasal 55 yaitu sebagi berikut: “
1. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57  dan  pasal  58,  setiap  kreditor    pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan, hipotek, atau hak guna atas kebendaan lainya, dapat mengeksekusi seolah olah tidak terjadi kepailitan.
2. Dalam penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan 137 maka mereka dapat berbuat demikian setelah dicocokan tagihannya dan  hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan dan dalam Undang – undang kepailitan tedapat ketentuan pasal 60 yaitu berbunyi: “ kreditor pemegang  haknya,  wajib  memberikan  pertanggung  jawaban  kepada  kurator tentang  hasil  penjuala  benda  yang  menjadi  agunan  dan  menyerahkan  hasil  sisa penjualan  setelah  dikurangi  jumlah  hutang,  bunga  dan  biaya  kepada  kurator” ketentuan  tersebut  berlaku  untuk  tagihan  yang  bersifat  separatis  tidak  berlaku untuk tagihan konkuren.
Bahwa  Tergugat  telah  keliru dalam  memahami  pasal  60  ayat  (1)  Undang udang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, karena tentu saja tergugat  berhak  mengambil  seluruh  utang,  bunga,  dan  biaya  dari  hasil  penjualan, namun  dengan  syarat jika  tergugat  tidak  memecah  tagihan atas  piutang  tersebut menjadi tagihan separatis dan tagihan konkuren, namun jika tergugat telah memecah sendiri  tagihan  tersebut,  maka  ketentuan  atas  2  (dua)  tagihan  tersebut  tentu  saja berbeda, karena    hak yang melekat pada tagihan konkuren dan separatis sangat jauh berbeda
Bahwa, tidaklah mungkin suatu tagihan melekat 2 (dua) sifat tagihan sekaligus yaitu bersifat konkuren dan bersifat separatis, karena dalam dalam Undang-undang Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  tagihan bersifat  konkuren  dan tagihan  bersifat  separatis  masing-masing  melekat  hak      yang berbeda-beda  Bahwa, perlu  dipahami  ketentuan  pasal  55  s/d  pasal  60  Undang-undang  Nomor  37  tahun
2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  adalah  ketentuan  mengenai  tagihan  Kreditor pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas kebendaan  lainnya  atau  tagihan  kreditor  separatis,  artinya  berlaku  untuk  tagihan yang bersifat separatis
Dengan arti bahwa hasil penjualan lelang atas kekuasaan sendiri yang disebut sebagai parate  Executive pasal  6  Undang – undang  hak  tanggungan  nomor  4  tahun 1996  hanya  berlaku  untuk  pelunasan  tagihan  separatis,  maka  dari  pada  itu  sesuai keterangan  diatas  maka  atas  tagihan  yang  didaftarkan  dengan  sifat  Separatis  dan konkuren  maka  dari  semua  hasil  penjualan  hanya  bisa  diambil  sejumlah  yang  di daftarkan  dengan  sifat  Separatis  saja  dan  sisanya  dikembalikan  kepada  kurator, sesuai  dengan  prinsin poraritas  creditorium menentukan  bahwa  para  kreditor, kreditor separatis, kreditor preferen, ataupun kreditor konkuren memiliki hak yang sama    terhadap  harta  benda  debitor,  dengan  ketentuan  pasal  60  Undang-  undang kepailitan  dan  PKPU  kreditor  dengan  hak  yang    dimaksud  pasal  55  ayat  (1)  yang melaksanakan  haknya,  wajib  memberikan  pertanggung  jawaban  kepada  kurator tentang  hasil  penjualan  benda  yang  menjadi  agunan  dan  menyerahkan  sisa  hasil penjualan setelah dikurangin hutang Bungan dan biaya kepada kurator dan kreditor tidak  kehilangan  haknya  masih  dapat  ditagihkan  kepada  kurator  dengan  sifat Konkuren.
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan  Kasasi Gugatan Lain – lain nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021.
Bahwa dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang mengeluarkan putusan dengan pertimbangan , Tergugat hanya dapat mengambil haknya sesuai yang didafrtarkannya  sebagai  sifat  separatis  Sebesar    Rp.  58.790.364.000,-  dari  total penjualan  sebesar  Rp.  74.802.000.000.00,-  dari  hasil  tersebut  setelah  dipotong dengan  biaya  lelang  sebesar  Rp.  2.663.180.000,-  dan  sisanya  sebesar  Rp. 13.348.496.000,- haruslah dikembalikan kepada kurator sebagai harta pailit. Dengan  putusan  Majelis  Hakim  Pengadila  Niaga  Semarang  Tergugat mengajukan  Kasasi  dengan  hasil  Putusan  dan  Pertimbangan  Mahkamah  Agung Bahwa  pertimbangan Judex  Facti dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Semarang  tidak  salah  menerapkan  hukum  atau  melanggar  hukum  yang berlaku  oleh  karena  Bank  Papua  telah  memecah  sendiri  tagihan  tersebut,  menjadi tagihan  berdasarkan  hak  kreditur  separatis  masing-masing  melekat  hak  yang berbeda-beda  oleh  karenanya  pengajuan  tagihan  oleh  Tergugat  yang  memisahkan tagihan  pokok  sebagai  tagihan  separatis  serta  tagihan  bunga  dan  denda  sebagai tagihan yang bersifat konkurent, maka terhadap sisa penjualan penjualan harta pailit sebesar  Rp.  13.348.496.000,00,  yang  merupakan  hak  tagihan  konkuren  maka  tepat judex facti harus diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi paripasu pro rata, bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  ternyata  putusan  Pengadilan Niaga    Semarang  Nomor  4/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-Lain/2020/PN  Niaga.Smg, juncto Nomor  1//Pdt.Sus-PKPU/2015/PN  Smg, juncto Nomor  11/Pdt.Sus-Pailit/  2017/PN Smg, tanggal 8 September 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi  PT  BANK  PEMBANGUNAN  DAERAH  PAPUA  (BANK  PAPUA)  tersebut  harus ditolak 10 .
Dalam  hal  ini  penulis  akan  menganalisis  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  : 23/K/Pdt.sus-Pailit/2021  yang  Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang Nomor : 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain – lain/2020/PN Niaga Smg,
Bahwa berdasarkan pasal 69  Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU : “Tugas kurator adalah melakukan dan / atau pemberesan harta pailit sejak putusan diucapkan”. Bahwa pemisahan tagihan oleh kreditur telah sesuai dengan  ketentuan  pasal  138  undang – undang  nomor  37  tahun  2004  tentang kepailitan  dan  PKPU,  yang  menyatakan,  bahwa  kreditor  pemegang  gadai,  jaminan fidusia,  hak  tanggungan  hipotek  dan  hak  agunan  atas  kebendaan  lainya  atau  yang mempunyai  hak  yang  diistimewakan  terhadap  benda  dalam  harat  pailit,  dapat membuktikan  bahwa  piutang  tersebut  tidak  dapat  dilunasi  dari  hasil  penjualan jaminan yang dipegang kreditor maka sisa dari kekurangn tersebut dapat ditagihkan dengan  sifat  konkuren,  tanpa  meghilangkan  sifat  yang  didahulakan  pada  jaminan yang dipegangnya.
Bahwa  dalam  hal  ini  kurator  tidak  menghilangkan  hak  kreditor  selaku pemegang jaminan kebendaan karena kreditor telah mengeksekusi sendiri atas harta pailit  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  undang  undangg  nomor  37  tahun 2004  tentang  kepailitan  dan  PKPU  :  ” dengan  tetap  memperhatikan  pasal  56,57  dan pasal  58,  setiap  kreditor  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek atau ha katas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan” Jo pasal 59 ayat (1) : ” dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56, 57 dan  58,  kreditor  pemegang  hak  sebagai  dimaksud  pasal  55  ayat  (1)  harus melaksanakan  haknya  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan setelah dimulainya masa insolvensi sebagai dimaksud dalam pasa 178 ayat (1)”.
Bahwa  dalam  hal  ini  nampaknya  Kreditor  separatis  telah  keliru  dalam memahami  pasal  tersebut,  karena  tentu  saja  pihak  kreditor  berhak  mengambil seluruhnya  utang,  bunga,  dan  biaya  dari  hasil  penjualan,  namun  dengan  syarat  jika kreditor  tidak  memecah  tagihan  atas  piutang  tersebut  menjadi  separatis  dan konkuren, namun jika kreditor memecah sendiri tagihannya tersebut maka ketentuan 2 (dua) tagihan tesebut tentu saja berbeda, karena haknya yang melekat pada tagihan konkuren  dan  separatis  sangat  jauh  berbeda,  bahwa  tidak  mungkin  suatu  tagihan melekat 2 (dua) sifat sekaligus yaitu bersifat separatis dan konkuren, karena dalam undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, tagihan bersifat konkuren dan bersifat separatis masing – masing melekat hak yang berbeda – beda. Bahwa perlu dipahami ketentuan pasal 55 s/d pasal 60 Undang-undang Nomor 37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  adalah  ketentuan  mengenai  tagihan Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas  kebendaan  lainnya  atau  tagih  an  kreditor  separatis,  artinya  berlaku  untuk tagihan yang  bersifat  separatis,  Pengajuan  tagihan  oleh  Kreditor  yang  memisahkan tagihan  pokok  sebagai  tagihan  separatis  serta  tagihan  bunga  dan  denda  sebagai
10 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 hlm. 5
tagihan  yang  bersifat  konkuren,  maka  tentu  saja  tagihan  yang  bersifat  separatis-lah yang berlaku ketentuan pasal 60 Undang – undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Bahwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang noomor 37 tahun 2004 tentang kepaildan dan PKPU : “ Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya  dapat  berbuat  demikian  setelah  dicocokkan penagihannya  dan  hanya  untuk mengambil  pelunasan  dari  jumlah  yang  diakui  dari  penagihan tersebut”. yang secara  tegas  mengatur,  bahwa  Kreditor  separatis  tidak  boleh  mengambil  pelunasan lebih dari yang tagihan yang diakui.
Bahwa, Kreditor tetap tidak kehilangan hak sebagai kreditor konkuren, yang berarti  tetap  mempunyai  hak  secara pari  passu  pro  rata terhadap  kreditor konkuren  yang    lain,  namun  bukan  berarti  juga  terhadap  tagihan  konkuren tersebut  melekat  dua  (2)  hak  sekaligus  yaitu  sebagai  kreditor  konkuren  dan kreditor separatis.
Dengan  demikian  bahwa  putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  dan  Putusan Mahkamah  Agung  yang  menguatkan  putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  sudah benar dan sesuai dengan dasar hukum yang ada.
3. Eksekusi pengembalian kelebihan Penjualan Aset kepada Kurator Pasca Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021
Berdasarkan  putusan  pengadilan  Niaga  Semarang  Nomor  :  4/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;
3. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  sisa  penjualan  harta  pailit  sebesar Rp. 13.348.496.000,00 00 kepada Para Penggugat.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  Tergugat  mengajukan permohanan  Kasasi,  berdasarkan  permohonan  tersebut  Mahkamah  Agung mengeluarkan Putusan Nomor .23 K/Pdt.sus-Pailit/2021 :
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi PT  BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (BANK PAPUA) tersebut;
2. Menghukum  Pemohon  Kasasi  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam tingkat  kasasi  yang  ditetapkan  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta rupiah);
Dalam  kedua  putusan  tersebut  memerintahakan  Tergugat  untuk mengembalikan sisa penjualan harta pailit sebesar Rp. 13.348.496.000,00 00 (tiga belas milyar tiga ratus empat  puluh delapan juta empat ratus sembilan  puluh enam  ribu rupiah) kepada para kurator .
Kurator mempunyai kewajiban melakukan tugas pengurusan atau pemberesan harata  pailit  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  69  ayat  1  Undang  undang    Nomor  37 tahun 2004  tentang kepailitan Jerry Hoff kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan
kewajiban  debitor  kepada  kreditornya  sesuai  dengan  tingkat  urutan  mereka.  Maka dari itu tugas kurator dalam kepailitan untuk kebaika kreditor dan debitor. 11
Dalam menjalankan tugasnya kurator harus memerhatikan bahwa tidak semua hal  dapat  dilakukan  sendiri,  maka  dari itu dalam  segala  hal  yang  di  anggap  penting kurator  diharapkan  dapat  berkordinasi  dan  mendapatkan  persetujuan  dari  hakim pengawas,  termasuk  dalam  hal  yang  tidak  di  atur  dalam  undang  undang    untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas. 12
Pada  saat  melakukan  pengurusan  harta  pailit  kurator  banyak  mengacu  pada prinsip Paritas Creditorium , Prinsip Paripasu prorate Parte¸ yang mana kedua prinsip tersebut  digunakan  untuk  membuat  keseimbangan  dalam  kepailitan  dan  meletak kreditor sesuai dengan Proforsinya. 13
Selain  mempertimbangkan  unsur – unsur  diatas,  kurator  dalam  melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas – asas yang terdapat dalam Undang  undang  Kepailitan  dan  PKPU  asas – asas  tersebut  antara  lain,  Asas keseimbangan  yaitu  ketentuan  yang  mengatur  para  pihak  yang  terkait  dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaaan hak dan wewenang dari  para  pihak  yang  tidak  jujur  dan  beretikat  baik.  Asas  keadilan  yaitu  bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kesewenang wenangan pihak penagih yang  mengusahakan  penagihan  pembayaran  atas  debitor  dengan  tidak memperhatikan kreditor lainnya. Asas keberlangsungan usaha ini terdapat ketentuan yang  memungkinkan  perusahaan  debitor  yang  masih  prospek  untuk  dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitor maupun kreditor. 14 Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  196 Herzein  Inlandsch  Reglement  (HIR) dan pasal 207 Rechtreglemnt voor de Buitengewesten (RBG) ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela  melaksanakan  Putusana)  tersebut  dan  dengan  cara  paksa  dengan  proses eksekusi  oleh  pengadilan  M.Yahya  Harapap  menyatakan  pada  prinsipnya  eksekusi sebagai  Tindakan  paksa  menjalankan  putusan  pegadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  baru  merupakan  pilihan  hukum  apabila  pihak  yang  kalah  (Tergugat) tidak  mau  menjalankan  atau  memenuhi  isi  putusan  secara  sukarela,  Tindakan eksekusi  harus  disigkirkan.  Oleh  karena  itu,  harus  dibedakan  antara  menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. 15
Bahwa  berdasakan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  dan  Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004  tentang  Kepailian  dan  PKPU “tugas kurator  adalah  melakukan  pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit” dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.  37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU “Kurator berwenang melaksanakan
11 Nating, I. (2004). PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR , hlm 71
12 Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti , hlm. 50
13 Sinaga, S. M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia, PT Tatanusa, Jakarta,hlm 42
14 Muyadi, L. (2013). Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek. Bandung: Alumni ., hlm 78-79
15 Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, hlm. 11
tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan. Oleh  karena  itu  kurator  haruslah  berkordinasi  dengan  Hakim  Pengawas  yang berdasarkan penunjukan oleh  Pengadilan Niaga pada saat putusan pailit  atau  pada saat  putusan  penundaan  pembayaran  utang (Pasal  1  angka  8  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang)  dalam  kepaillitan  hakim  pengawan  bertugas  sesuai  dengan pasal  65  Undang  undang  kepailitan,  sedang  yang  mengatur  tentang  pengurusan dan  pemberesan  harta  pailit  yang  ditugaskan  kepada  kurator  tertuang  dalam pasal 69 ayat (1) Undang undang kepailitan.
Eksekusi  terhadapat  putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  dan  Mahkamah Agung,  agar  putusan  tersebut  dapat  segera  di  eksekusi  dikarenakan  sesuai  dengan Prinsip Paripasi prorate rate adalah bahwa harta debitor pailit menjadi jaminan bagi semua  kreditor,  hasil  penjualan  harus  dibagi  secara  proposional  antara  kecuali  jika diantara  mereka  para  kreditor  ada  yang  harus  didahulukan  untuk  menerima pembayaran  tagihannya  berdasarkan  alasan  yang  sah  yang  diatur  dalam  Undang – undang,  bahwa  denga  kata  lain  Tergugat  tetap  tidak  kehilangan  Haknya  karna Kreditor  akan  dapat  menagihkan  tagihannya  dalan  bentuk  konkuren,  dalam  hal  ini kurator  atas  persetujuan  Hakim  pengawas  untuk  segera  mengirimkan  sura  atas Putusan  Pengadilan  untuk  tergugat  segera  menyerahkan  kelebihan  hasil  penjualan sesuai dengan Putusan Pengadilan.
Namun  apabila  Tergugat  tidak  juga  dengan  sukarela  menyerahkan  kelebihan hasil Penjualan maka sesuai ketentuan Pasal 196 Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dan  pasal  207 Rechtreglemnt  voor  de  Buitengewesten  (RBG) kurator  untuk  segera berkonsultasi dengan Hakim Pengawas Mengenai Eksekusi Secara Paksa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Bersarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  maka  dapat  ditarik kesimpula sebagai berikut :
1. Tanggung  jawab  Kreditor  Separatis  terhadap  kelebihan  hasil  penjualan  asset  pasca kepailitan,  pada  hakekatnya  merupakan  satu  rangkaian  proses  yang  dimulai  dari permohonan pernytaan pailit, pegurusan dan pemberesan harta pailit. Bahwa dalam penelitian  ini  Terdapat  Kreditor  Separatis  pemegang  Hak  Tanggungan,  yang  mana dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  studi  kasus  Putusan  Kasasi  Nomor  :  23 K/Pdt.sus-Pailit/2021  duduk  perkara  dalam  permasalahan  ini  Kreditor  pemegang jaminan  kebendaan  telah  mendaftarkan  tagihannya  kepada  kurator  dengan  2  (dua) sifat yaitu separatis sebesar Rp. 58.790.364.000,-  dan sifat Konkuren sebesar Rp Rp. 13.495.153.241,  bahwa  dalam  Kepailitan  berlangsung  Kreditor  separatis  telah melakukan  eksekusi  sendiri.bahwa  dari  hasil  penjulan  tersebut  terdapat  hasil Rp.74.802.000.000,-  Tergugat  mengambil  Semua  hasil  penjualan  ,  yang  seharusya Tergugat  hanya  mengambil  pembayaran  penuh  sesuai  dengan  jumlah  tagihan  yang bersifat separatis yaitu sebesar Rp. 58.790.364.000,- dan sisanya harus dikembalikan kepada kurator , bahwa dalam ini Tergugat telah keliru memahami pasal 60 ayat (1)
Undang  udang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU.  Tentu  saja Tergugat  berhak  mengambil  seluruhnya  asalkan  tergugat  tidak  memecah  tagihan tersebut  menjadi  Separatis  dan  Konkuren,  dalam  hal  ini  tergugat  haruslah mengembalikan sisa penjualan tersebut setelah di ambil yang didaftarkan dengan sifat separatis dan sifat konkuren dikembalikan.
2. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Kasasi  Gugatan  Lain  lain  Nomor  :  23 K/Pdt.sus-Pailit/2021. bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat hanya berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan Lelang yang dilakukan  oleh  Tergugat  terhadap  agunan  PT.  Perindustrian  Njonja  Meneer  hanya sebatas  tagihan  separatis  sejumlah  Rp.  58.790.364.000,-  dari  jumlah  dari  hasil penjualan Lelang seluruhnya sebesar Rp.74.802.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar delapan  ratus  dua  juta  rupiah)  sehingga  dari  penjualan  Lelang  dikurangi  tagihan separatis  sejumlah  Rp.  58.790.364.000,00  (lima  puluh  delapan milyar  tujuh  ratus Sembilan  puluh  juta  tiga  ratus  enam  puluh  empat  ribu  rupiah)  dan  biaya  lelang seluruhnya Rp.2.663.180.000,00( dua  milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus delapan  puluh  ribu  rupiah)  sehingga  masih  tersisa  Rp.  13.348.496.000,00  00  (tiga belas milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam  ribu rupiah) dan jumlah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan belum diserahkan  kepada  Para  Penggugat  selaku  Kurator  PT.  Perindustrian  Njonja  Meneer untuk  dimasukkan  kedalam  daftar  budel  Pailit  dan  Tergugat  tidak  berhak  untuk mengambil  pelunasan  terhadap  tagihan  konkuren  tersebut.  Maka  selaran  dengan permasalahan pertama pertimbangan hakim sesuai dengan dasar hukum yang ada.
3. Eksekusi  pengembalian  kelebihan  Penjualan  Aset  kepada  Kurator  Pasca  Putusan Kasasi Gugatan Lain lain Nomor : 23 K/Pdt.sus-Pailit/2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal  196 Herzein  Inlandsch  Reglement  (HIR) dan  pasal  207 Rechtreglemnt  voor  de Buitengewesten (RBG) ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan Putusana) tersebut  dan  dengan  cara  paksa  dengan  proses  eksekusi  oleh  pengadilan  M.Yahya Harapap menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai Tindakan paksa menjalankan putusan  pegadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  baru  merupakan  pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, Tindakan eksekusi harus disigkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan  antara  menjalankan  putusan  secara  sukarela  dan  menjalankan  putusan secara  eksekusi.  Maka  dengan  itu  kurator  dan  Hakim  Pengawas  dengan  segera mengambil Tindakan, jika tergugat mau menyerahkan secara sukarela kepada kurator apabila tidak maka akan dilakukan Eksekusi secara Pengadilan.

## 2. Saran
1. Sebaiknya jika kita menjadi debitor Separatis kita harus menganalisa terlebih dahulu  apakah  Jaminan  kebendaan  kita  mencukupi  untuk  melunasi  hutang Debitor  kepada  kita  atau  tidak,  maka  dari  Analisa  tersebut  kita  dapat menentukan sikap dalam menentukan jenis tagihan kepada Kurator.
2. Sebaiknya dalam Persidangan baik selaku Penggugat maupun Tergugat kita harus mempersiapan semua, dokumen dan saksi yang dapat menjadi acuan
pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara tersebut.
Sebaiknya  sebagai  kurator  untuk  segera  berkordinasi  dengan  Hakim pengawas mengenai Ekseskusi secara atau jika kita sebagai kreditor separatis yang  tereksekusi  dapat  melakukan  Gugatan  Perlawanan  Eksekusi  kepada Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:
FUADY, Munir. Hukum Pailit dalam Teori & Praktek. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti , 2014.
Hadi Subhan Hadi, Hukum Kepailitan, prinsip, norma dan praktik di peradilan, Kencana, Jakarta, 2019
Harahap, M. Y. (2007). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata MULJADI, Kartini. Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2001) , 2001
MULJADI, Kartini. Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta , 2005.
Muyadi, L.  Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek. Bandung: Alumni, 2013
NATING, Imran. Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit . RajaGrafindo Persada, 2004
Sinaga, S. M, Hukum Kepailitan Indonesia, PT Tatanusa, Jakarta,2012
Peraturan  Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  Nomor  :  4/Pdt.sus-Gugatan  Lain- lain/2020/PN Niaga Smg.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.