## PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SULAWESI UTARA
Ruth Margaretha Panjaitan 1) , Lily Ranti Goenawi 1) , dan Widya Astuty Lolo 1)
1) Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115

## ABSTRACT
The  speed  rate  of  growth  in  Indonesia  makes  the  Government  established  the  National Population  and  Family  Planning  (BKKBN).  One  of  the  main  tasks  of  the  BKKBN  is managing  tool/oral  contraceptives.  Drug  management  is  an  activity  covering  the  planning, procurement,  storage,  distribution,  recording  and  reporting  of  drug  use. The  purpose  of  this study  was  to  determine  the  BKKBN  management  in  the  city  of  Manado,  ranging  from planning,  procurement,  storage,  distribution  to  the  recording  and  reporting  to  evaluate  drug management in BKKBN family planning. The methods used were observation and interviews conducted directly on the employees and staff involved. The results obtained show planning tool  /  oral  contraceptives  do  not  use  a  formula  in  accordance  with  the  rules  so  that  the BKKBN  delivery  tool  /  contraceptives  can  be  done  more  than  once  a  year.  Based  on  these results it can be concluded that the management tools/oral contraceptives in North Sulawesi is not efficient and in accordance with the regulations BKKBN.
Key words : drug management, BKKBN, contraceptives

## ABSTRAK
Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat Pemerintah mendirikan Badan Kependudukan  Keluarga  Berencana  Nasional(BKKBN).  Salah  satu  tugas  pokok  dari BKKBN adalah mengelola alat/obat kontrasepsi. Pengelolaan obat merupakan suatu aktivitas yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan,  pendistribusian,  pencatatan  dan pelaporan  obat  yang  digunakan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  manajemen BKKBN di kota Manado, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sampai pada pencatatan pelaporan dan untuk mengevaluasi pengelolaan obat KB di BKKBN. Metode  yang  digunakan  yaitu  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  langsung  pada pegawai  dan  staf  yang  terlibat.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  perencanaan  alat/obat kontrasepsi  tidak  menggunakan  rumus  yang  sesuai  dengan  peraturan  BKKBN  sehingga pengiriman alat/obat kontrasepsi bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  alat/obat  kontrasepsi  di  BKKBN Provinsi Sulawesi Utara belum efisien dan sesuai dengan peraturan BKKBN.
Kata kunci : Pengelolaan obat, BKKBN, alat kontrasepsi

## PENDAHULUAN
Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara termasuk  Indonesia.  Saat  ini  penduduk Indonesia kurang lebih berjumlah 238 juta jiwa  dengan  pertambahan  penduduk  16,4 % per tahun. Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan  kualitas  penduduk  sehingga mempengaruhi  tingkat  kehidupan  dan kesejahteraan  penduduk.  Dalam  rangka menanggulangi  hal  tersebut,  pemerintah mencanangkan  program  kependudukan dan  keluarga  berencana  sebagai  program nasional (Handayani, 2010).
Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penekanan jumlah angka kelahiran
dengan pengelolaan dan pelaksaan program Keluarga  Berencana  (KB).  Salah  satu tugas  pokok  dari  Badan  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah merencanakan, mengkoordinasikan,  membina,  mengawasi dan  mengendalikan  serta  mengevaluasi  di bidang  Pelayanan  Keluarga  Berencana. Pelaksanaan kegiatannya, seperti monitoring  pencapaian  peserta  KB  baru, pendistribusian serta pengawasan terhadap ketersediaan  alat  kontrasepsi  ke  seluruh klinik KB  baik  tingkat Kota  dan Kabupaten.  Untuk  memberikan  pelayanan yang  efektif  kepada  masyarakat  yang mengikuti  program  KB  perlu  didukung dengan  penyajian  data  dan  informasi mengenai pelaporan kegiatan secara berkala  untuk  membantu  perencanaan distribusi  alat  kontrasepsi,  monitoring  dan evaluasi program KB di tingkat kabupaten/kota. Untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan  tersebut  maka  harus  ada  data- data  yang  menunjang  informasi.  Seperti laporan  target  capaian  KB,  dibutuhkan data cakupan peserta KB baru Domisili per bulan.  Sedangkan  informasi  untuk  laporan pendistribusian  dan  ketersediaan  alat kontrasepsi di masing-masing klinik keluarga  berencana  (KKB)  tidak  mungkin
didapatkan  tanpa  adanya  penyusunan rencana  distribusi  alat  kontrasepsi  ke klinik  Keluarga  Berencana  berdasarkan evaluasi kebutuhan alat kontrasepsi (BKKBN, 2011).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan November  2013    sampai  Juni  2014  di kantor  Badan  Kependudukan  Keluarga Berencana  Nasional  (  BKKBN  )  Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian  observasional  dan  deskriptif, yaitu  menggunakan  data-data  yang  sudah ada untuk membandingkan dengan peraturan  BKKBN.  Penelitian  ini  juga bersifat evaluasi, dimana dilakukan pemantauan kegiatan yang sedang berjalan.
Metode  pengumpulan  data  yang dilakukan adalah observasi wawancara dan pengambilan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  proses  pengelolaan alat/obat  kontrasepsi  di  BKKBN  Provinsi Sulawesi  Utara.    Proses  pengelolaan  alat kontrasepsi ialah dengan melakukan pengolahan data berdasarkan laporan yang masuk ke provinsi. Hal ini dilakukan untuk dapat  memperkirakan  jumlah  alat/obat kontrasepsi  yang  akan  direncanakan. Seperti  yang  ada  pada  tebel  1  adalah contoh  laporan  bulanan  atau  biasa  disebut dengan  laporan  F/V/KB  dan  tabel  2 laporan  bulanan  rekapitulasi  F/V/KB gudang  Kabupaten  dan  Kota  se-Provinsi Sulawesi  utara.  Pada  laporan  inilah  dapat diperkirakan  jumlah  pemesanan  alat/obat kontrasepsi untuk provinsi Sulawesi Utara. Namun,  dalam  perencanaan  kebutuhan alat/obat  kontrasepsi  yang  seharusnya tidak  hanya  dilihat  dari  laporan  gudang Kabupaten  dan  Kota  atau  laporan  gudang Provinsi  saja,  namun  dilihat  juga  pada sasaran  kesertaan  ber-KB  yaitu  mengenai Permintaan  Partisipasi  Masyarakat  (PPM), baik peserta KB baru (PB) maupun peserta
KB  aktif  (PA)  dengan  menggunakan rumus (BKKBN,2008).
Rumusan yang mengacu kepada perlindungan  tahunan “Couple  Years  of
Protection
(CYP)”, yaitu jumlah kontrasepsi  yang  dibutuhkan  oleh  seorang peserta  KB  selama  satu  tahun  agar terlindung dari terjadinya kehamilan disebutkan    Pil  yang  dibutuhkan  selama satu  tahun  adalah  13  cycle,  suntikan  4 vials, kondom 6 lusin, IUD 1 set untuk 5-8 tahun  dan  implant  1  set  untuk  3  tahun. Sehingga  rumus  menghitung  kebutuhan kontrasepsi  untuk  pemakaian  satu  tahun adalah  untuk  pil  PPM  PA  dikalikan dengan  13  cycle  (pil  yang  dibutuhkan selama  setahun).  Begitu  pula  dengan suntikan,  kondom,  IUD,  dan  implant. Namun  yang  diperoleh  di  BKKBN Provinsi Sulawesi
Utara
tidak menggunakan  rumus  atau  perhitungan yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional nomor  :  267/HK-010/B4/2008  tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program KB Nasional. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga teknisi yang sesuai  dengan  bidangnya  dan  kurang pahamnya  mengenai  pengelolaan  alat/obat kontrasepsi.
Perencanaan kebutuhan alat/obat kontrasepsi  yang  dilakukan  oleh  BKKBN Provinsi  Sulawesi  Utara  menggunakan perkiraan  berdasarkan  laporan  F/V/KB, seperti  yang  ada  pada  tabel  3  jumlah pemesanan  alat/obat  kontrasepsi.  BKKBN Provinsi Sulawesi
Utara
tidak menggunakan rumus kebutuhan kontrasepsi  sehingga  permintaan  alat/obat kontrasepsi  dalam  satu  tahun  dapat dilakukan  lebih  dari  satu  kali.  Hal  ini  lah yang membuat menumpuknya ketersediaan alat/obat kontrasepsi di gudang Provinsi. Surat permintaan alat/obat kontrasepsi dikirim langsung oleh BKKBN  Provinsi  ke  BKKBN  Pusat  di Jakarta.  Pengiriman  alat/obat  kontrasepsi dari  pusat  ke  provinsi  biasa  dikirim melalui pesawat atau kapal tergantung dari
jumlah  pemesanan.  Pengiriman  alat/obat kontrasepsi juga melalui jasa pengiriman. Penerimaan  alat/obat  kontrasepsi  yang sudah dipesan dari pusat langsung diterima oleh bendahara meteril di gudang atau bias diterima di kantor BKKBN Provinsi. Bukti bahwa alat/obat kontrasepsi sudah diterima hanya dengan surat bukti pengiriman yang tercantum  tanggal  kedatangan,  jumlah barang yang diterima ( kotak,berat,volume ), dan tanda tangan penerima.
Setalah barang diterima, alat/obat kontrasepsi  langsung  disimpan  didalam gudang  BKKBN.  Gudang  BKKBN  terdiri dari tiga ruangan yaitu, ruangan untuk staf dan  pegawai,  ruangan  khusus  suntik  dan implant  dan  ruangan  untuk  alat/obat kontrasepsi  dan  non  kontrasepsi.  Luas bangunan  gudang  adalah  90  m 2 dengan ventilasi  udara  masing-masing  ditiap  sisi, penerangan lampu pijar 40 watt di 10 titik, alat  kebersihan  (tempat  sampah,  sapu, lembaran plastic transparan penutup debu), alat pemadam kebakaran, troli pengangkut alkon  dan  non  alkon,  dan  tangga aluminium.  Namun,  yang  kurang  dari perlengkapan  gudang  BKKBN  Provinsi adalah  alat  pengukur  suhu.  Ini  berguna untuk mencegah kelembaban dan pemanasan  yang  dapat  merusak  alat/obat kontrasepsi tersebut. Suhu standar ruangan yang diperlukan dalam menyimpan alat/obat kontrasepsi adalah 25 0 C.
BKKBN  Provinsi  menyalurkan  alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi kepada 15 Kabupaten/Kota yang tersebar di Sulawesi Utara seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil.  Alat/obat  kontrasepsi  dikeluarkan dari  gudang  provinsi  menggunakan  Surat Bukti  Barang  Keluar  (SBBK).  SBBK  bisa keluar jika ada Surat Perintah
Mengeluarkan  Barang  (SPMB)  namun BKKBN  Provinsi  hanya  menggunakan SBBK  dengan  alasan  SBBK  sama  dengan SPMB.
Pendistribusian  alat/obat  kontrasepsi  dan non kontrasepsi berdasarkan Push Distribution  System (distribusi  langsung tanpa  permintaan)  dan Pull  Distribution System (distribusi  dengan  permintaan).
Karena  tidak  semua  Kabupaten  dan  Kota membuat  surat  permintaan.  BKKBN Provinsi dalam  melakukan distribusi secara  langsung  maupun  berdasarkan permintaan
tidak menggunakan perhitungan  minimum  dan  maksimum stock. Sehingga seringkali BKKBN Provinsi  melakukan  distribusi  langsung sedangkan persediaan di gudang Kabupaten/Kota  masih  mencukupi.  Inilah yang  membuat  kelebihan  stock  didalam gudang  kabupaten  dan  kota.  Untuk menghindar dari masa kadaluarsa pemerintah Kabupaten/Kota membuat suatu program atau kegiatan yang berhubungan dengan KB agar persedian di gudang  dapat  dipakai  untuk  pelaksanaan kegiatan.  Selain  untuk  menghindar  dari masa  kadaluarsa  juga  menghindar  dari oknum  yang  ingin  memanfaatkan  situasi ini  untuk  menjual  kembali  alat/obat kontrasepsi yang seharusnya diterima oleh masyarakat  secara  gratis  karena  alat/obat kontrasepsi masuk dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Surat  Bukti  Barang  Keluar  (SBBK)  yang dibawa  oleh  BKKBN  Provinsi  pada Kabupaten  dan  Kota  dibawa  kembali dengan  tanda  stempel  dari  BKKBN Kabupaten  dan  Kota  bahwa  alat/obat kontrasepsi  sudah  diterima.  Alat/obat kontrasepsi didistribusikan lagi ke Puskesmas,  Klinik  KB,  Rumah  Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah yang juga  berdasarkan  permintaan  atau  distribsi langsung.
Pencatatan dan Pelaporan
dilakukan  mulai  dari  alat/obat  kontrasepsi diterima sampai dengan alat/obat dikeluarkan dari gudang dengan menggunakan Buku Barang Masuk (BBM),  Buku  Barang  Keluar  (  BBK),
Kartu  Persediaan  Barang,  kartu  barang, dan  Surat  Bukti  Barang  Keluar  (SBBK) yang  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional. Pelaporan  alat/obat  kontrasepsi  adalah penghitungan fisik semua alat/obat kontasepsi  baik  di  gudang  Provinsi Sulawesi  Utara  maupun  di  gudang
Kabupaten/Kota. Laporan bulanan persediaan alat/obat kontrasepsi Puskesmas,  Klinik  KB  disampaikan  ke Kabupaten dan Kota dalam bentuk laporan F/II/KB.  Selanjutnya  dari  Kabupaten  dan kota  merekap  dan  dikirim  ke  Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dikirim ke Pusat. Namun  dalam  hal  ini  laporan  F/II/KB tidak dikirim ke BKKBN Provinsi melainkan  hanya  pada  Kabupaten  dan Kota.  Karena  masih  kurangnya  pelatihan dan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBN. Laporan
Bulanan persediaan alat/obat  kontrasepsi  gudang  Kabupaten dan  Kota  dibuat  dalam  laporan  F/V/KB yang  disampaikan  ke  BKKBN  Provinsi selanjutnya  disampaikan  pada  BKKBN Pusat.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Perencanaan  alat/obat  kontrasepsi  di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan pada laporan F/II/KB dan F/V/KB. Alat/obat
kontrasepsi  yang  diterima  oleh  bendahara materil  disimpan  didalam  gudang  dan didistribusikan ke lima belas
Kabupaten/Kota  dengan  dua  metode  yaitu Push Distribution System (distribusi langsung)  dan Pull  Distribution  System ( distribusi berdasarkan permintaan). Pencatatan  dan  pelaporan  di  BKKBN meliputi  SBBK  (Surat    Bukti  Barang Keluar),  SBBM  (Surat  Bukti  Barang Masuk) , kartu persediaan barang,  laporan bulanan  (  F/II/KB  dan  F/V/KB)  laporan dari  puskesmas,klinik  dan  laporan  dari Kabupaten  dan  kota  dan  laporan  stock opname.
2.  Pengelolaan  alat/obat  kontrasepsi  di BKKBN  Provinsi  Sulawesi  Utara  belum sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Kependudukan  Nasional  dalam  hal  rumus penghitungan perencanaan alat
kontrasepsi, dalam melakukan
pendistribusian,  dalam  penyimpanan,  dan dalam penerimaan alat kontrasepsi.

## Saran
1.  BKKBN  Provinsi  Sulawesi  Utara  agar memperhatikan  segala  ketentuan  yang diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan Kependudukan  Nasional  dalam  petunjuk pelaksanaan  perencanaan,  penerimaan, penyimpaman  dan  pelaporan  alat/obat kontrasepsi  dan  non  kontrasepsi  juga meningkatkan  kualitas  ketenagaan  melalui latihan pengetahuan dan keterampilan. 2.  BKKBN  Kabupaten/Kota  agar  lebih memperhatikan persediaan alat/obat kontrasepsi  digudang  untuk  menghindari menumpuknya  alat/obat  kontrasepsi  dan juga menghindari masa kadaluarsa alat/obat kontrasepsi.

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM  RI.  2009. Penetapan  Batas Maksimum  Cemaran  Mikroba  dan
Kimia    Dalam  Makanan No . HK.00.06.1.52.4011 . Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
Lay.  B,  Hastowo,  S.  1992. Mikrobiologi . Penerbit CV Rajawali. Jakarta. Lesmana,  M.  2003. Enterobacteriaceae: Salmonella & Shigella . FK Universitas Trisakti, Jakarta.
Notoatmodjo,  S.  2003, Pendidikan  dan Perilaku  Kesehatan .  Rineka  Cipta, Jakarta.
Siagian,  A.  2002. Mikroba  Patogen  Pada Makanan dan Sumber Pencemarannya . USU digital library.
SNI  01-3546-2004 . Saus  Tomat , Dewan
Standarisasi Nasional, Jakarta. Susanna, D, Hartono, B. 2003. Pemantauan Kualitas Makanan Ketoprak Dan Gado-Gado Di
Lingkungan  Kampus  UI  Depok, Melalui  Pemeriksaan  Bakteriologis . FKM UI, Depok