## Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang

## Luki Natika
1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com
Giffary Nursyah Putri 2
Dinas Perhubungan Kabupaten Subang giffarynnp96@gmail.com

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang  digunakan  untuk  mengkaji  penelitin  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yaitu prosedur  penelitian  yang  mengeksplorasi  bagaimana  kenyataan  sosial  yang  terjadi dengan  mendeskripsikan  hal-hal  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Metode  analisis  dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan  pengumpulan  data  dan dilakukan  secara  intensif  yakni  sesudah  meninggalkan  lapangan,  pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik  dan  pikiran  dari  peneliti,  dan  selain  menganalisis  data  peneliti  juga  perlu mendalarni kepustakaan guna mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang  barangkali  ditemukan.  Hasil  penelitian  bahwa  1)  berdasarkan  dimensi efektivitas  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang  belum  efektif,  itu terlihat petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari.  Hal  ini  dikarenakan  petugas  yang  bersertifikasi  lanjutan  hanya  2 (dua) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diuji dalam waktu  cepat.  2)  berdasarkan  dimensi  efisiensi  pelaksanaan  pengujian  kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari penerapan waktu layanan hanya 25 menit tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena untuk mendaftarkan kendaraan sudah  memakan  waktu  yang  lama  yang  menyebabkan  lambannya  proses pendaftaran. 3) berdasarkan dimensi kecukupan pelaksanaan pengujian kendaraan umum  dan  barang  belum  efektif,  itu  terlihat  dari  pelaksanaan  uji  berkala  (KIR) Kendaraan Bermotor masih banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji  berkala  serta  sehingga  membuka  celah  bagi  praktek  jasa  calo  untuk mempermudah pengurusan. 4) berdasarkan dimensi perataan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat tidak ada sosialisasi secara khusus  kepada  masyarakat  yang  memiliki  kendaraan  umum  dan  barang,  dengan pertimbangan  bahwa  para  pemiliki  kendaraan  tersebut  sudah  mengetahui  bahwa kendaraan umum dan barang harus melakukan uji kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali.  5)  berdasarkan  dimensi  responsivitas  pelaksanaan  pengujian  kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat  masih  banyak  permasalahan  yang  terjadi  tetapi  tidak  ada  akses pengaduan, penyampaian keluhan yang disampaikan pengguna jasa atau wajib uji. 6)  berdasarkan  dimensi  ketepatan  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan barang  belum  efektif,  itu  terlihat  alatalat  pengujian  yang  ada  tidak  sepenuhnya berjalan  dengan  optimal,  dikarenakan  beberapa  alat  pengujian  yang  rusak  sedang menunggu perbaikan dan hanya menggunakan alat-alat yang yang masih berfungsi.

## Kata kunci : Evaluasi Kebijakan

## Abstract
This writing aims to determine the evaluation of the policy of testing public vehicles and goods at  the  Department  of  Transportation  of  Subang  Regency.  The  research  approach  used  to examine this research is a qualitative approach, namely research procedures that explore how social reality occurs by describing things that are in accordance with the problems studied. The method of analysis in this research is to collect data and is carried out intensively, namely after leaving the field, the work of analyzing data requires an effort to concentrate and direct the physical  and  mental  energy  of  the  researcher,  and  in  addition  to  analyzing  the  data,  the researcher also needs to study the literature to confirm or justify the new theory. maybe found. The  results  of  the  study  that  1)  based  on  the  dimensions  of  the  effectiveness  of  the implementation of testing public vehicles and goods have not been effective, it can be seen that officers have difficulty if the volume of vehicles tested reaches 30 vehicles/day. This is because there are only 2 (two) advanced certified officers so they are not able to serve all vehicles to be tested in a short time. 2) based on the efficiency dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen from the application of the service time of only 25 minutes which is not carried out properly because it takes a long time to register a vehicle which causes the registration process to be slow. 3) based on the dimensions of the adequacy of the implementation of testing for public vehicles and goods that have not been effective, it can be seen from the implementation of periodic tests (KIR) for Motorized Vehicles, there are still many service users who do not know the procedures for periodic testing and thus opening up gaps for the practice of brokers' services to facilitate management. 4) based on the dimension of smoothing the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it appears that there is no special socialization to people who have public vehicles and goods, with the consideration that the owners of these vehicles already know that public vehicles and goods must test motorized vehicles every time. every 6 months. 5) based on the responsiveness dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen in providing services to the community that there are still many problems that occur but there is no access to complaints, submission of complaints submitted by  service  users  or  mandatory  testing.  6)  Based  on  the  dimensions  of  the  accuracy  of  the implementation of testing for public transportation and goods it has not been effective, it can be seen that the existing testing tools are not fully running optimally, because some of the damaged test equipment are waiting for repair and only use tools that are still functioning.
Keywords: Policy Evaluation

## Pendahuluan
Pemerintah  daerah  berhak  untuk  menjalankan  segala  urusan  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Pemerintah  daerah  harus  mampu  mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan otonomi  daerah,  juga  harus  mampu  memenuhi  harapan,  tuntutan,  dan  aspirasi masyarakat  yang  dilayani,  serta  mampu  memecahkan  masalah  publik  yang berkembang  dimasyarakat.  Salah  satu  instrumen  untuk  mengatasi  tantangan  ini adalah kebijakan publik. Masalah publik yang memiliki dampak untuk masyarakat banyak harus dicarikan solusi melalui kebijakan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan  pemerintah  yang  menjadi  kewajiban  aparatur  pemerintah.  Salah satu pelayanan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ialah pelayanan  dalam  bidang  transportasi  publik.  Pemerintah  dituntut  agar  bisa memberikan  pelayanan  dalam  bidang  transportasi  yang  memiliki  keamanan, kenyamanan,  serta  efektif  karena  transportasi  publik  merupakan  salah  satu kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dengan keselamatan berlalu lintas.
Masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi kebutuhan  manusia  untuk  menunjang  aktifitas  sehari-hari  dan  menunjang perekonomian  masyarakat.  Transportasi  dapat  berupa  angkutan  pribadi  dan angkutan  umum,  Angkutan  umum  merupakan  sarana  yang  diberikan  pemerintah untuk melayani masyarakat. Sangat disayangkan masih banyak masalah yang terjadi di  angkutan  umum  yang  seperti  tidak  ada  ujung  penyelesaiannya.  Mulai  dari lemahnya  kesadaran  pengemudi  dan  pemilik  kendaraan  terhadap  peraturan  lalu- lintas hingga tindak pidana berat yang terjadi di lapangan, sehingga keamanan sering menjadi hal yang tidak diperhatikan.
Keselarasan  antara  pengguna  angkutan  umum  dan  barang  serta  penyedia angkutan  umum  dan  barang  idealnya  harus  baik  dan  benar  untuk  mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  telah menetapkan  persyaratan  teknis  dan  layak  jalan  kendaraan  bermotor  serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang  akan  dioperasikan  di  jalan  wajib  dilakukan  pengujian  berkala  kendaraan bermotor. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang layak jalan.
Penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan  keselamatan  umum,  kelestarian  lingkungan  serta  terciptanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan angkutan jalan. Kendaraaan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  kelaikan  jalan,  termasuk  persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan layak  jalan  diberlakukan  wajib  bagi  seluruh  kendaraan  yang  beroperasi  di  jalan
namun  pada  saat  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.
Pelayanan  transportasi  yang  berkaitan  dengan  keselamatan  berlalu  lintas disebut dengan pengujian kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal masyarakat dengan  sebutan  Uji  Kir.  Jumlah  kendaraan  umum  dan  barang  yang  mengalami peningkatan,  memerlukan  adanya  pelayanan  pengujian  kendaraan  umum  dan barang  yang  efektif  dan  efisien  guna  menghasilkan  kendaraan  umum  dan  barang yang memenuhi persyaratan  teknis  dan  layak  jalan  agar  terwujudnya  keselamatan berlalu  lintas.  Fenomena  tersebut  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  pemerintah daerah  untuk  membuat  suatu  kebijakan  dalam  bidang  pelayanan  pengujian kendaraan  bermotor.  Adanya  undang-undang  dan  peraturan  yang  jelas,  adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang jelas Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang  dalam  bidang  pengujian  kendaraan  umum  dan barang  dapat  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  yang  di  tetapkan  oleh  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum karena telah jelas dasar hukumnya. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan umum dan  barang  saja,  yaitu  mobil  barang,  mobil  bus,  kendaraan  khusus  dan  angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian layak jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pelaksanaan  pengujian  berkala  kendaraan  umum  dan  barang  dimaksudkan untuk  menjamin  keselamatan  secara  teknis  agar  kendaraan  tetap  memenuhi persyaratan  ambang  batas  layak  jalan  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundangundangan  yang  berlaku  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan  dari pencemaran  gas  buang  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  kendaraan  bermotor dijalan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan  pengujian  berkala  kendaraan  umum  dan  barang  di  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang  harus  mampu  menjamin  kesinambungan pelayanan  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat,  tidak menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat yang dilayani dan tidak menimbulkan konflik antar penyelenggaraan transportasi jalan.
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  harus  mengoptimalkan  pelayanan pengujian  kendaraan  umum  dan  barang.  Keberadaan  pelayanan  pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam  tatanan  penyelenggaraan  pemerintahan  dibidang  perhubungan  transportasi darat,  maka  dari  itu  Dinas  Perhubungan  dituntut  untuk  selalu  memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan umum dan barang agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu  kinerja  pelayanan  publik  yang  baik  agar  tercipta  tujuan  yaitu  kepuasan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor.
Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan umum dan barang adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan  oleh  pengguna  kendaraan  umum  dan  barang  di  jalan,  memberikan
kepastian  bahwa  kendaraan  umum  dan  barang  yang  dioperasikan  dijalan  telah memenuhi  persyaratan  teknis  dan  layak  jalan  agar  dapat  terciptanya  transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada dijalan dan juga agar pelanggan transportasi  darat  merasa  aman,  nyaman,  cepat/lancar,  dan  tertib/teratur  agar mereka  lebih  percaya  pada  sarana  transportasi  yang  digunakan.  Pentingnya transportasi  tersebut  tercermin  pada  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  jasa bagi  mobilitas  orang  maupun  barang  keseluruh  wilayah.  Selain  itu  transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  berusaha  menciptakan  system transportasi  yang  aman,  lancar  dan  tertib  agar  masyarakat  merasa  nyaman berkendaraan.  Meningkatkan  penyediaan  sarana,  prasarana  dan  fasilitas perhubungan  untuk  mengurangi  kecelakaan  lalu  lintas  dan  menghindarkan masyarakat dari kesesatan dalam perjalanan. Meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan  Umum  dengan  memberikan  pemahaman  pada  Kru  Angkutan tentang
Peraturan  /  Undang-Undang  Lalu  Lintas.  Menciptakan  Masyarakat Kabupaten Subang yang informatif dan Komunikatif melalui penyebaran informasi secara  cepat  dan  akurat.  Menciptakan  masyarakat  Kabupaten  Subang  yang komunikatif  sehingga  dapat  terjalin  hubungan  yang  sinergi  dengan  Pemerintah Kabupaten  Subang  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  tentang  pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang  belum  optimal,  hal  ini  dilihat  dari  indikator  sebagai  berikut  :  1).  Belum optimalnya  sumber  daya  manusia  yang  ada,  itu  terlihat  dari  jumlah  petugas  yang sudah memiliki kualifikasi teknis dengan sertifikat Pelaksana Lanjutan baru 2 orang, yang seharusnya berjumlah minimal 6 orang. 2). Kedisplinan SDM yang rendah, itu terlihat  masih  adanya  petugas  yang  keluar  tempat  tugas  di  luar  jam  istirahat.  3). Kurang  tegasnya  Dinas  Perhubungan  menerapkan  prosedur  pengujian  kendaran uman  dan  barang  di  Kabupaten  Subang.  4).  Masih  adanya  masyarakat  yang  ingin mempercepat  proses  pengujian  kendaran  bermotor  tanpa  melalui  prosedur  yang telah di tetapkan.

## Kerangka Teori
Evaluasi  kebijakan  merupakan  hasil  kebijakan  dimana  pada  kenyataannya mempunyai  nilai  dari  hasil  tujuan  atau  sasaran  kebijakan.  Bagian  akhir  dari  suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Agustino (2006:186) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan  suatu  kebijakan  dan  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.
Evaluasi  memainkan  sejumlah  fungsi  utama  dalam  analisis  kebijakan. Menurut (Dunn, 2003:609) fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai  kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap
nilai-nilai  yang  mendasari  pemilihan  tujuan  dan  target.  Ketiga,  evaluasi  memberi sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode  analisis  kebijakan  lainnya,  termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.
Berdasarkan  pendapat  Dunn  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat  menilai  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  dengan  melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari  kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.  Menurut  Dunn  (2003:608)  evaluasi  mempunyai  karakteristik  yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:
1. Fokus  nilai.  Evaluasi  berbeda  dengan  pemantauan,  dipusatkan  pada  penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3. Orientasi  Masa  Kini  dan  Masa  Lampau.  Tuntutan  evaluatif,  berbeda  dengan tuntutan-tuntutan  advokat,  diarahkan  pada  hasil  sekarang  dan  masa  lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang  pertama  yaitu  fokus  nilai,  karena  evaluasi  adalah  penilaian  dari  suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa  kebijakan  dapat  memecahkan  masalah  tertentu.  Ketiga  yaitu  orientasi masa  kini  dan  masa  lampau,  karena  tuntutan  evaluatif  diarahkan  pada  hasil sekarang  dan  masa  lalu  sehingga  hasil  evaluasi  dapat  dibandingkan  nilai  dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.
Adapun  penulisan  ini  difokuskan  pada  Evaluasi  Kebijakan  Pengujian  Kendaraan Umum  dan  Barang  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  dengan  lima  unsur pokok menurut teori evaluasi kebijakan yang menurut Dunn (2013:204) Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, diuraikan sebagai berikut:
1. Efektivitas,  Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai. Berdasarkan  pendapat  di  atas,  bahwa  apabila  pencapaian  tujuan-tujuan daripada  organisasi  semakin  besar,  maka  semakin  besar  pula  efektivitasnya. Pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  adanya  pencapaian  tujuan  yang  besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan- tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya  tidak  mampu  memecahkan  permasalahan  yang  tengah  dihadapi masyarakat,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  kegiatan  kebijakan  tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung
efektif  dalam  jangka  pendek,  akan  tetapi  setelah  melalui  proses  tertentu. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi  (sumbangan) output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin efektif  organisasi,  program  atau  kegiatan”.  Ditinjau  dari  segi  pengertian efektivitas  usaha  tersebut,  maka  dapat  diartikan  bahwa  efektivitas  adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan  daya  pesan  untuk  mempengaruhi  atau  tingkat  kemampuan pesanpesan  untuk  mempengaruhi.  Sehubungan  dengan  hal-hal  yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya  mengenai  sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Selain  itu, menunjukan  pada  tingkat  sejauhmana  organisasi,  program/kegiatan melaksanakan fungsifungsinya secara optimal.
2. Efisiensi, Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan  hubungan  antara efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos  moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil dinamakan  efisien  apabila  sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh  suatu  kebijakan publik  ternyata  sangat  sederhana  sedangkan  biaya  yang  dikeluarkan  melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.
3. Kecukupan, Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah  dicapai  sudah  dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  Kecukupan ( adequacy ) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah kecukupan  masih  berhubungan  dengan  efektivitas  dengan  mengukur  atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai  atau  kesempatan  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga  dapat  disimpulkan  masalah  tersebut  termasuk  pada  salah  satu  tipe masalah  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebelum  suatu  produk  kebijakan disahkan  dan  dilaksanakan  harus  ada  analisis  kesesuaian  metode  yang  akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
4. Perataan,  Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  mempunyai  arti dengan  keadilan  yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan  menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok yang  berbeda  dalam  masyarakat.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya- manfaat merata.
5. Responsivitas,  Responsivitas  dalam  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas
penerapan  suatu  kebijakan.  Responsivitas  berkenaan  dengan  seberapa  jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu  memprediksi  pengaruh  yang  akan  terjadi  jika  kebijakan  akan dilaksanakan,  juga  tanggapan  masyarakat  setelah  dampak  kebijakan  sudah mulai  dapat  dirasakan  dalam  bentuk  dukungan/berupa  penolakan.  Kriteria responsivitas  adalah  penting  karena  analisis  yang  dapat  memuaskan  semua kriteria  lainnya  (efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan)  masih  gagal  jika belum  menanggapi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang  semestinya diuntungkan  dari  adanya  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  kriteria  responsivitas cerminan  nyata  kebutuhan,  preferensi,  dan  nilai  dari  kelompok  tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.
6. Ketepatan, Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada  kuatnya  asumsi  yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  Kriteria  yang dipakai  untuk  menseleksi  sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan  rekomendasi dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang  direkomendasikan  tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  penilaian  terhadap  pelaksanaan  kebijakan yang  telah  diberlakukan  oleh  organisasi  atau  pemerintah,  dengan  cara mengevaluasi  aspek-aspek  dampak  kebijakan  yang  meliputi  efektivitas, efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas  dan  ketepatan  pelaksanaan kebijkan  tersebut  ditinjau  dari  aspek  masyarakat  sebagai  sasaran  kebijakan tersebut.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Strauss  dan  Cobin (dalam  Tresiana,  2013:14)  mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai dengan menggunakan prosedur stastik atau dengan cara pengukuran.

## Hasil dan Pembahasan Efektivitas
Pelaksana  kebijakan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang  di  Kabupaten Subang  dilaksanakan  oleh  Seksi  Pengujian  Kendaraan  dan  Perbengkelan  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang,  dengan  memiliki  tenaga  6  (enam)  orang  tenaga penguji  termasuk  kepala  seksi  yang  telah  memperoleh  kualifikasi  teknis  sesuai dengan yang disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku dengan komposisi pertama, dua orang memiliki kualifikasi pelaksana lanjutan, kedua yang memiliki kualifikasi pelaksana dua orang dan yang memiliki kualifikasi pelaksana pemula sebanyak dua orang.  Karena  pelaksana  kebijakan  merupakan  pihak-pihak  yang  menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,
penyusunan  program,  pengorganisasian,  penggerakkan  manusia,  pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
Melihat dari segi sumber daya manusia (SDM) yang ada (Penguji Kendaraan Bermotor)  pada  Seksi  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dan  Perbengkelan  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang  yang  rata-rata  perbulannya  menguji  ±  750  (tujuh ratus  lima  puluh)  kendaraan  umum  dan  barang,  dapat  dikatakan  memenuhi persyaratan standar yang dikatagorikan oleh ketentuan yang berlaku.
Tenaga  penguji  yang  bersertifikasi  lanjutan  terdaftar  ada  2  (dua)  orang, sedangkan  yang  lainnya  baru  bersertifikasi  pelaksana  dan  pemula,  namun  tetap dipekerjakan sebagai penguji untuk membantu petugas yang ada. Maka efektivitas ini diartikan sebagai suatu standar dalam menilai suatu kebijakan akan terpenuhinya sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Selain  itu  juga  menunjukan  sejauh  mana program/kegiatan  atau  kebijakan  tersebut  terlaksana  secara  optimal.  Bahwa efektivitas,  tujuan-tujuan  dari  diadakannya  program  ini  sudah  berhasil  terpenuhi, selain itu masyarakat juga merasakan pelayanan yang ada di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan  Kabupaten  Subang  semenjak  diterapkannya  pengujian  kendaraan bermotor ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas.

## Efesiensi
Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang  diinginkan.  Ukuran-ukuran  yang  digunakan  dalam  kriteria  efisiensi  adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya dan efisiensi sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan. Efisiensi  dapat diartikan sebagai suatu standar untuk menilai  seberapa  besar  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  suatu  kegiatan  atau kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Bahwa  penerapan  waktu  layanan  hanya  25  menit  tidak  terlaksana sebagaimana  mestinya  karena  untuk  mendaftarkan  kendaraan  sudah  memakan waktu yang lama yang menyebabkan lambannya proses pendaftaran. Dengan tidak terlaksananya  waktu  pelayanan  25  menit  sesuai  realita  dilapangan  tersebut menyebabkan  antrian  yang  menumpuk.  Tidak  terlaksananya  waktu  pelayanan  25 menit disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa kendala yang menjadikan pengujian kendaraan bermotor ini tidak efisien antara lain kurangnya kesiapan masyarakat terkait berkas dan kondisi kendaraan yang akan diuji diakibatkan  kurangnya  perhatian  masyarakat  terhadap  kendaraan  yang  mereka miliki.  Melihat  realita  dilapangan  tersebut,  seharusnya  Seksi  Pengujian  Kendaraan Bermotor  dan  Perbengkelan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Subang  lebih mensosialisasikan program pengujian kendaraan umum dan barang agar masyarakat lebih mengetahui berkas-berkas yang harus dibawa saat pengujian agar tidak terjadi lagi  kurangnya  kesiapan  masyarakat.  Selain  itu  masyarakat  juga  harus  memiliki kesadaran diri untuk merawat kendaraannya agar kendaraan memenuhi syarat laik jalan.
Kendala lain yang menyebabkan waktu pelayanan tidak efisien adalah karena kekurangan  pegawai  (sumber  daya  manusia).  Sumber  daya  manusia  memegang peranan  penting  dalam  kegagalan  dan  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Namun  jika sumber daya manusia ini terbatas, pelaksanaan kebijakan pun menjadi tidak efisien. Sumber  daya  pegawai  yang  ada  di  Seksi  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang ini masih kurang jika melihat
SOP yang ada. Seharusnya di setiap pos ada 2 orang pegawai yang sudah memiliki sertifikasi  kualifikasi  penguji  namun  realita  di  lapangan  didapat  bahwa  tidak meratanya sumber daya yang ada disetiap pos.
Melihat realita di lapangan jika dikaitkan dengan indikator efisiensi ini dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program  pengujian  kendaraan  bermotor  masih kurang  efisien.  Hal  tersebut  dilihat  dari  lambatnya  pelayanan  dan  terdapat kendalakendala  yang  menyebabkan  efisiensi  pelaksanaan  program  pengujian kendaraan umum dan barang menjadi kurang baik dan nantinya akan menyebabkan pencapaian tujuan-tujuan diadakannya program ini menjadi tidak maksimal.

## Kecukupan
Kecukupan  masih  berhubungan  dengan  efektivitas  dengan  mengukur  atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan serta kesempatan  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Program  pengujian kendaraan umum dan barang dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan, mempermudah  prosedur  serta  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk melakukan pengujian kendaraan bermotornya. Berdasarkan realita dilapangan tujuan tersebut  sudah  terpenuhi,  namun  jika  dilihat  dari  pengertian  indikator  kecukupan yang  diungkapkan  William  Dunn,  masih  belum  relevan  dengan  kenyataan dilapangan karena masih ada masalah yang menjadi momok dalam pelayanan publik, yaitu  calo  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  bisa  diatasi.  Masih  ada  beberapa masyarakat  yang  menggunakan  calo  tersebut  karena  merasa  ketidakpuasan pelayanan yang seharusnya mudah dan cepat. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan seharusnya menindak calo tersebut dengan memberi peringatan agar  tidak  menyebabkan  persepsi  masyarakat  bahwa  pelayanan  lebih  mudah dilakukan melalui calo, maka dari itu perbaikan pelayanan dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi agar dapat memenuhi indikator kecukupan ini.

## Perataan
Kesamaan/perataan  dilihat  dari  seluruh  sumber  daya  yang  digunakan  dan hasil  yang  dicapai,  apakah  sudah  diberikan  merata  kepada  seluruh  elemen  yang membutuhkan.  Indikator  ini  menekankan  pada  tidak  adanya  perbedaan  dalam melayani,  antara  masyarakat  satu  dengan  masyarakat  lainnya.  Kebijakan  yang berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang  akibatnya  (misalnya  unit pelayanan)  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.  Dalam  pelayanan  publik menekankan untuk memberikan kesamaan pelayanan atau kesempatan yang sama untuk merasakan pelayanan. Hal tersebut karena suatu pelayanan publik yang baik tidak memandang siapa dan darimana asal masyarakat tersebut. Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan  sudah  melayani  secara  merata  keseluruh  masyarakat  dan  sudah memenuhi kriteria kesamaan ini.

## Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan  organisasi  publik  dalam  mengenai kebutuhan  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Indikator responsivitas  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  kemampuan  Seksi Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dan  Perbengkelan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Subang dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Responsivitas menurut Dunn  adalah  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Dari pengertian  tersebut  diketahui  bahwa  kriteria  responsivitas  ini  juga  penting  untuk menjadi salah satu standar penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Bahwa terdapat beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  program  yang  menyebabkan  masyarakat kurang puas dengan pelayanan pengujian kendaraan umum dan barang, beberapa masyarakat memberikan respon positif terkait dengan penerapan program pengujian kendaraan umum dan barang secara mengalir ini. Karena dengan penerapan program ini  pelayanan  menjadi  lebih  baik  walaupun  respon  Seksi  Pengujian  Kendaraan Bermotor  dan  Perbengkelan  terkait  kendala  yang  terjadi  masih  dikatakan  kurang sigap.  Melihat  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  program  ini  sudah  memenuhi beberapa kebutuhan dari masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji walaupun masih terdapat permasalahan yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.

## Ketepatan
Ketepatan  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  tujuan  tersebut  telah  mampu berguna dan bernilai untuk kepentingan masyarakat. Dengan pengujian yang sudah lebih mudah, masyarakat tidak perlu lagi datang lebih pagi untuk mengantri. Selain itu jika melihat pencapaian program ini jumlah kendaraan yang diuji jadi semakin meningkat tiap tahunnya, melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ini merupakan alternatif untuk menjawab permasalahan masyarakat.
Jika  dikaitkan  dengan  program  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang  dengan sistem mengalir ini maka dapat dikatakan bahwa progam ini merupakan program yang  tepat  untuk  memecahkan  permasalahan  masyarakat  terkait  dengan  KIR  dan membantu masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji. Karena dengan program ini  dapat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat.  Dengan  begitu  permasalahan lamanya  waktu  pelayanan  dapat  di  atasi  dengan  adanya  program  pengujian kendaraan bermotor sistem mengalir ini. Hanya saja masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan program pengujian kendaraan bermotor dimasa mendatang.

## Kesimpulan
Dimensi  efektivitas  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang belum efektif, itu terlihat petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari. Hal ini dikarenakan petugas yang bersertifikasi lanjutan hanya 2 (dua) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk  diuji  dalam  waktu  cepat.  Seharusnya  petugas  penguji  yang  tersertifikasi minimal  harus  tersedia  4  (empat)  orang  untuk  melayani  area  Kabupaten  Subang. Untuk  sementara  Seksi  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dan  Perbengkelan memperbantukan  tenaga  yang  memiliki  sertifikasi  pemula  dan  pelaksana  untuk membantu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.
Dimensi efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efesien, itu  terlihat  dari  penerapan  waktu  layanan  hanya  25  menit  tidak  terlaksana sebagaimana  mestinya  karena  untuk  mendaftarkan  kendaraan  sudah  memakan waktu  yang  lama  yang  menyebabkan  lambannya  proses  108  pendaftaran.  Dengan tidak  terlaksananya  waktu  pelayanan  25  menit  sesuai  realita  di  lapangan  tersebut
menyebabkan  antrian  yang  menumpuk.  Tidak  terlaksananya  waktu  pelayanan  25 menit  disebabkan  oleh  beberapa  kendala  yang  terjadi  di  lapangan  diantaranya kurangnya kesiapan masyarakat terkait berkas dan kondisi kendaraan yang akan diuji diakibatkan  kurangnya  perhatian  masyarakat  terhadap  kendaraan  yang  mereka miliki.
Dimensi  kecukupan  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang belum  efektif,  itu  terlihat  dari  pelaksanaan  uji  berkala  (KIR)  Kendaraan  Bermotor yang  dilakukan  Seksi  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  dan  Perbengkelan  masih banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji berkala serta kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dan pengurangan  polusi  udara    sehingga  membuka  celah  bagi  praktek  jasa  calo  untuk mempermudah  pengurusan.  Pihak  pengusaha  angkutan  menilai  bahwa  dalam pengurusan  uji  berkala  sering  memakan  waktu  lama  dan  dianggap  merugikan pendapatan  sehingga  praktek  jasa  calo  sering  dilakukan  oleh  para  supir-supir pengendara mobil penumpang, umum, mobil bus dan mobil barang.
Dimenesi  perataan  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang belum  efektif,  itu  terlihat  dari  pihak  Dinas  Perhubungan  melalui  Seksi  Pengujian Kendaraan  Bermotor  dan  Perbengkelan  tidak  melakukan  sosialisasi  secara  khusus kepada  masyarakat  yang  memiliki  kendaraan  umum  dan  barang,  dengan pertimbangan  bahwa  para  pemiliki  kendaraan  tersebut  sudah  mengetahui  bahwa kendaraan umum dan barang harus melakukan uji kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali.
Dimensi  responsivitas  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang belum efektif, itu terlihat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi tetapi tidak ada akses pengaduan, penyampaian keluahan yang diberikan pihak Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan  Perbengkelan  kepada  pengguna  jasa  atau  wajib  uji.  Hal  ini  menyebabkan perhatian  dan  daya  tanggap  terhadap  tuntutan  masyarakat  pengguna  jasa  tidak berjalan dengan baik.
Dimensi  ketepatan  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  umum  dan  barang belum  efektif,  itu  terlihat  alat-alat  pengujian  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Subang sudah lengkap dan alat-alat yang tersedia dapat digunakan sesuai fungsinya. Namun  hal  tersebut  tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan  optimal,  dikarenakan beberapa  alat  pengujian  yang  rusak  sedang  menunggu  perbaikan  dan  hanya menggunakan  alat-alat  yang  yang  masih  berfungsi.  Hal  tersebut  juga  berdampak pada waktu yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor.

## Referensi
Agustino Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Arikunto, S dan Cepi S. 2008. Evaluasi Program Pendidikan . Jakarta : PT. Bumi Aksara Bagong Suyanto, 2005. Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan . Jakarta : Prenada Media
Crawford, John. 2005. Ed. 2 . Evaluation of Libraries and Information Services . London : Aslib,  the  association  for  information  management  and  information management international.
Danim, Sudarwan. 2010, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara.
Dunn,  Willian.  2008. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Terjemahan  Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
Jones, Charles O. 2014. Pengantar Kebijakan Publik ( Public Policy ). Terjemahan  Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafmdo Persada.
Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Remaja Rosada Karya
Muchsin, dan Fadillah. P. 2012. Hukum dan Kebijakan Publik . Malang: Averroes Press Ndraha, Taliziduhu. 2009. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Santoso, A. 2008. Analisis Kebijakan Publik : Masalah dan Pendekatan . Jakarta : PT. Bumi Aksara
Silalahi Ulber. 2016. Studi Tentang Ilmu Administrasi . Bandung : Sinar Baru Algesindo Soeprihanto,  John.  2008. Penilaian  Kinerja  dan  Pengembangan  Karyawan .  Yogyakarta: BPFE
Sudarsono, 2003, Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Sugiyono. 2010. Motode Penelitian Administrasi .  Bandung : Alfabeta.
Suharto  Edi,  2008. Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wahab Abdul, Solichin. 2014. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
Winarno,  Budi.  2002. Kebijakan  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.