## UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENANGANAN DAMPAK PERTAMBANGAN

## Syafaqotur Rohmah, M Bashori Muchsin, Hayat
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144 Email: fachachacha@gmail.com, hayat.150318@gmail.com

## Abstract
The rapid development of the rock mining sector does not deny the impact of mining either  positive  or  negative  due  to  mining  activities  from  digging  activities, production  processes  to  distribution.  Likewise  with  one  area  in  Pasuruan  District Jeladri Winongan District which has the potential of natural resources in the form of andesite  rocks.  As  one  of  the  companies  that  must  be  in  the  ownership  of environmental documents, the implementation of mining must certainly pay attention to the rules of the environment specified. In this case local governments also play a role  in  the  implementation  of  environmental  management  company.  Based  on Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permit Article 64 explains that  every  environmental  agency  at  the  central,  provincial  and  district  levels  is obliged  to  conduct  guidance.  From  the  results  of  the  research  shows  that  the supervision effort by the Environmental Agency of Pasuruan Regency is conducted to oversee  the  results  of  the  environmental  management  report  based  on  the environmental management reporting data of the mining company. The conservation program  is  one  of  the  efforts  to  control  the  handling  of  environmental  impacts, including the impact of mining. Coaching efforts are targeted for companies that are required to own environmental documents but not yet own.
Keywords : Policy Evaluation, Government Efforts, Environmental Impacts.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Pasuruan  merupakan  salah satu  wilayah  kabupaten  di  Jawa  Timur  yang memiliki  potensi  dalam  sektor  industri pertambangan  galian  golongan  C  atau golongan  pasir  dan  batu.  Hal  tersebut dikarenakan  ditinjau  dari  jenis  geologi, wilayah  Kabupaten  Pasuruan  dibagi  menjadi 3  jenis  batuan  yakni  batuan  permukaan, batuan sedimen dan batuan  gunung api,  yang tersebar  di  area  perbukitan  dan  pegunungan (http://bpbd.pasuruankab.go.id,  diakses  pada 19  Januari  2017  Pukul  17:15 ) Salah  satu wilayah  yang  berpotensi  dalam  sektor
pertambangan  pasir  dan  batu  di  Kabupaten Pasuruan  terletak  di  Kecamatan  Winongan yang  secara  geografis  batas  wilayah  selatan berbatasan langsung dengan area pegunungan yang kaya akan kandungan mineral  pasir dan batu. Desa Jeladri menjadi salah satu wilayah yang  berkembang  pesat  sebagai  salah  satu wilayah  industri  pertambangan  di  Kecamatan Winongan,  terutama  pertambangan  batu andesit.
Seiring  berjalannya  waktu  keberadaan industri  pertambangan  di  Desa  Jeladri semakin  mengundang  sorotan  masyarakat sekitar  kegiatan  tambang  dan  masyarakat
lainnya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh dampak-dampak  negatif  yang  ditimbulkan akibat  aktivitas  tambang.  Dampak  buruk akibat  kegiatan  tambang  yang  dikeluhkan oleh masyarakat Desa Jeladri diantaranya saat peledakan permukaan bumi untuk mendapatkan  bahan  galian  berakibat  pada retaknya  dinding  rumah  warga  dan  merusak lahan perkebunan sekitar lokasi pertambangan,  kebisingan  yang  diakibatkan saat menjalankan mesin crusher , saat penggilingan batu debu yang dihasilkan dirasa mengganggu,  serta  jalan  Desa  seringkali rusak  karena  seringkali  dilewati  dump  truk pembawa  hasil  galian  saat  pendistribusian hasil galian.
Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan  perlu  memperhatikan  upaya pengelolaan  lingkungan  (UKL)  dan  upaya pemantauan  lingkungan  (UPL)  agar  kondisi lingkungan  sekitar  beserta  masyarakatnya dapat berjalan secara optimum. Mengenai hal tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pasuruan  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2012 tentang  Izin  Lingkungan  dalam  pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan. Menurut Peraturan  Pemerintah  tersebut  dalam  pasal  2
ayat 1 menjelaskan bahwa setiap usaha/kegiatan  yang  wajib  memiliki  Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.  Izin  Lingkungan  adalah  izin yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang
melakukan usaha/kegiatan  yang wajib Amdal atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan.
Berdasar  pada  kebijakan  tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan  juga  sebagai  penanggungjawab dalam  pengelolaan  lingkungan  termasuk  di dalamnya terkait penanganan dampak pertambangan.  Dijelaskan  dalam  pasal  64 bahwa instansi lingkungan hidup baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa mengadakan pendidikan dan pelatihan Amdal, bimbingan  teknis  UKL-UPL  dan  penetapan norma,  standar,  prosedur  dan/atau  kegiatan bagi  perusahaan  yang  wajib  melengkapi dengan  dokumen  lingkungan  namun  belum memilikinya termasuk bagi perusahaan pertambangan.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Pasuruan  selaku  pelaksana  penerbitan  izin lingkungan  serta  sebagai  lembaga  berwenang dalam  pengelolaan  lingkungan  termasuk penanganan  dampak  pertambangan.  Melihat dari  kejadian  dampak  pertambangan  di  Desa Jeladri Kecamatan Winongan, maka permasalahan yang igin diketahui jawabannya yakni  apa  saja  peranan  Dinas  Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan dalam penanganan  dampak  pertambangan  di  Desa Jeladri  Kecamatan  Winongan  Kabupaten
Pasuruan?.  Sebab  peran  pemerintah  dalam memberikan  Izin  Lingkungan  sangat  perlu diketahui  sebagai  suatu  bentuk  penanganan kerusakan  lingkungan  termasuk  dampak pertambangan di Kabupaten Pasuruan.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  memilih  penelitian  deskriptif dengan  metode  kualitatif  yang  berusaha menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara sistematik  sehingga  dapat  lebih  mudah  untuk di  fahami  dan  disimpulkan.  Metode  kualitatif digunakan  karena  beberapa  pertimbangan, antara  lain:  (1)  Menyesuaikan  metode kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan dengan  kenyataan  jamak.  (2)  Metode  ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan  antara  peneliti  dan  informan.  (3) Metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh  bersama  terhadap  pola-pola  nilai yang dihadapinya.
Penelitian ini secara umum menganalisa  kebijakan  yang  dipakai  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya penanganan dampak pertambangan. Peneliti  berusaha  menyajikan  fakta  yang ditemukan  di  lapangan  serta  menganalisis data  temuan  dengan  data  teoritik  yang berdasarkan  pada  kebijakan  yang  dipakai. Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Pasuruan  dalam  penanganan
dampak  pertambangan  di  Desa  Jeladri Kecamatan Winongan.
Penelitian  menggunakan  data  primer dan  sekunder  yang  didapat  dengan  cara wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  di lokasi penelitian, yaitu Desa Jeladri Kecamatan  Winongan  Kabupaten  Pasuruan dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Pasuruan pada bidang pengendalian pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup dan bidang tata lingkungan.

## PEMBAHASAN
Upaya Pemerintah Daerah terhadap

## Dampak Pertambangan
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2012  tentang Izin Lingkungan  Pasal  64  tentang  pembinaan terhadap  penatalaksanaan  Amdal  dan  UKL- UPL  menjelaskan  bahwa  instansi  lingkungan hidup  baik  tingkat  pusat,  provinsi,  maupun kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa mengadakan pendidikan dan pelatihan Amdal,  bimbingan  teknis  UKL-UPL  dan penetapan  norma,  standar,  prosedur  dan/atau kegiatan bagi perusahaan yang wajib melengkapi  dengan  dokumen  lingkungan namun  belum  memilikinya  termasuk  bagi perusahaan  pertambangan.  Begitupun  dengan pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasuruan melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  selaku instansi  lingkungan  hidup  yang  berkewajiban melaksanakan  pembinaan  tersebut,  sebab
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penerbitan  Izin  Lingkungan  maupun  kajian dampak lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
Sehubungan  dengan  kebijakan  di  atas, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dianalisis  melalui  kajian  evaluasi  kebijakan yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Secara  teoritik William  N.  Dunn  dalam  Riant  Nugroho (2006:154-155), menyamakan istilah evaluasi dengan beberapa istilah yakni:
penaksiran  ( appraisal ),  pemberian  angka ( rating ),  dan  penilaian  ( assesment ).  Dunn menganggap bahwa evaluasi terkait dengan  produksi  informasi  mengenai  nilai atau  manfaat  hasil  kebijakan,  evaluasi memberi  informasi  yang  valid  dan  dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yang telah  dicapai  melalui  tindakan  publik  dan evaluasi memberi sumbangan pada penerapan metode-metode analisis kebijakan  lainnya  termasuk  perumusan masalah dan rekomendasi.
Berdasarkan  teori  evaluasi  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Evaluasi (penilaian) diartikan sebagai kegiatan penilaian yang bertujuan untuk membandingkan  antara  hasil  yang  diraih dengan rencana yang telah ditentukan dengan cara  mengukur  pencapaian  hasil  maupun pelaksanaan  kebijakan  terhadap  tujuan  yg diharapkan. Berkesinambungan dengan permasalahan  pertambangan  di  Desa  Jeladri, evaluasi  kebijakan  pelaksanaan  penerbitan Izin  Lingkungan  yang  berpedoman  pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  27  Tahun  2012  tentang Izin
Lingkungan  merupakan  sebuah  penilaian terkait pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pengkajian  kesesuaian  pelaksanaan  kebijakan dengan  rencana  pelaksanaan  maupun  hasil yang  telah  dicapai.  Dalam  hal  ini,  pelaksana kebijakan  tersebut  merupakan  pemerintah daerah  Kabupaten  Pasuruan  melalui  Dinas Lingkungan  Hidup. Dalam  pelaksanaan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten  Pasuruan  terkait  permasalahan dampak  pertambangan  di  Desa  Jeladri, peneliti  menggunakan    dua  kriteria  evaluasi yakni  efektifitas  dan  efisiensi  sebagai  ukuran capaian kinerja dalam menjawab permasalahan tersebut.
Menurut  Poister  dalam  Samsul  Hadi (2011:114), kriteria efektivitas dalam evaluasi berkaitan  dengan  apakah  suatu  program  atau proyek  mencapai  hasil  atau  akibat  yang diharapkan atau mencapai tujuan sebagaimana  dirumuskan  oleh  program  atau proyek.  Pada  umumnya  efektivitas  diukur berdasarkan  unit  produk,  jasa  layanan program  atau  nilai  moneternya  karena  secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis. Sedangkan  kriteria  efisiensi  dalam  evaluasi untuk  menjawab  pertanyaan  seberapa  banyak suatu  usaha  diperlukan  guna  mencapai  hasil atau  tujuan  program  dan  proyek  yang diharapkan. Jadi efisiensi berhubungan dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan efektivitas tertentu.
Maka, berhubungan dengan hal tersebut dilihat  dari  hasil  temuan  penelitian,  terkait
upaya terhadap permasalahan dampak pertambangan  di  Desa  Jeladri,  terdapat  dua bidang  dalam  Dinas  Lingkungan  Hidup sebagai penanggung jawab pelaksana diantaranya  bidang  pengendalian  pencemaran kerusakan lingkungan hidup sebagai pelaksana  upaya  pengawasan  dan  bidang  tata lingkungan  sebagai  pelaksana  dalam  upaya pembinaan terkait Izin Lingkungan.
Upaya
Pengawasan oleh Bidang Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan
Lingkungan Hidup
a. Evaluasi Efektifitas
Perlunya melakukan kebijakan secara  efektif  adalah  agar  tujuan  dan sasaran  yang  hendak  dicapai  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Begitupun dengan kebijakan pelaksanaan izin lingkungan  mengenai  upaya  pengawasan oleh  bidang  pengendalian  pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  hidup  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pasuruan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kinerja Dinas dalam mengawasi
pelaksanaan pengelolaan lingkungan
perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan termasuk perusahaan pertambangan di Desa Jeladri.
Dari  hasil  temuan  penelitian,  dalam
upaya pengawasan oleh bidang
pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan  hidup  menjalankan  tugas monitoring  atau  pengawasan  lapang
terkait  pengelolaan  dampak  lingkungan perusahaan pertambangan termasuk pertambangan di Desa Jeladri merupakan bentuk  kinerja  Dinas  Lingkungan  Hidup untuk  mencapai  hasil  kinerja  yang  telah direncanakan.  Tujuan  adanya  upaya pengawasan  ini  adalah  untuk  menilai kesesuaian kegiatan hingga aspek dampak  lingkungan  di  lapangan  dengan kaidah  dokumen  lingkungan  yang  telah dibuat  oleh  perusahaan  saat  mengajukan Izin Lingkungan.
Apabila melihat dari temuan penelitian,  berdasarkan  jumlah  data kepemilikan dokumen lingkungan perusahaan  pertambangan  di  Kabupaten Pasuruan dengan data perusahaan pertambangan yang melakukan pelaporan, masih relatif sedikit perusahaan pertambangan yang melaporkan hasil pengelolaan lingkungannya.  Hal  tersebut  menjadi salah satu bukti bahwa upaya pengawasan belum sepenuhnya menyeluruh pada perusahaan
pertambangan  di  Kabupaten  Pasuruan yang menimbulkan masih timbul dampak pertambangan yang terlepas dari pengawasan  pemerintah  daerah  termasuk dampak pertambangan di Desa Jeladri.
b. Evaluasi Efisien
Mengukur efisiensi suatu usaha berarti menilai  seberapa  besar  usaha  yang diperlukan untuk mencapai suatu
efektifitas.  Begitupun  dengan  upaya pengawasan  kebijakan  pelaksanaan  izin lingkungan  oleh  bidang  pengendalian pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten  Pasuruan  yang  perlu  adanya perencanaan  usaha  yang  akan  dilakukan untuk  mencapai  hasil  upaya  pengawasan sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan. Upaya  pengawasan  dapat  dikatakan efisien  apabila  rancangan  biaya  serta besarnya  usaha  yang  dilakukan  mampu mencapai tingkat kefektifan yang tinggi.
Dari  hasil  penelitian  yang  ditemukan bahwa  upaya  pengawasan  yang  telah dilaksanakan yakni dilakukannya monitoring secara  langsung  ke  lokasi perusahaan  pertambangan  yang  telah melaporkan hasil pengelolaan lingkungan.  Selain  itu  upaya  lain  yang dilakukan yakni dengan pengadaan program konservasi terhadap lahan bekas galian  bagi  perusahaan  pertambangan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
Upaya  Pembinaan  oleh  Bidang  Tata Lingkungan
a. Evaluasi Efektifitas
Perlunya melakukan kebijakan secara  efektif  adalah  agar  tujuan  dan sasaran  yang  hendak  dicapai  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Begitupun dengan kebijakan pelaksanaan izin
lingkungan  mengenai  upaya  pembinaan oleh  bidang  tata  lingkungan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pasuruan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kinerja Dinas dalam membina pelaksanaan pengelolaan lingkungan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan termasuk perusahaan pertambangan di Desa Jeladri.
Berdasarkan  temuan  penelitian  yang sudah  dijelaskan  menunjukkan  bahwa, dalam upaya pembinaan oleh bidang tata lingkungan menjalankan tugas pembinaan  melalui  bimbingan  teknik terkait  pengelolaan  dampak  lingkungan perusahaan pertambangan termasuk pertambangan di Desa Jeladri merupakan bentuk  kinerja  Dinas  Lingkungan  Hidup untuk  mencapai  hasil  kinerja  yang  telah direncanakan.  Tujuan  adanya  upaya pembinaan  ini  adalah  untuk  membina perusahaan yang wajib memiliki dokumen  lingkungan  namun  belum melakukan permohonan penerbitan termasuk perusahaan pertambangan.
Yang  menjadi  target  atau  sasaran dalam  upaya  pembinaan  ini  merupakan perusahaan yang wajib memiliki dokumen  lingkungan  namun  belum melaksanakan permohonan penerberbitan Izin  Lingkungan  termasuk  perusahaan pertambangan.  Sedangkan  dalam  hal penanganan dampak pertambangan capaian  yang  diharapkan  yakni  untuk
mengantisipasi adanya pelaku
Penambang Tanpa Izin (PETI).
b. Evaluasi Efisien
Mengukur  efisiensi  suatu  usaha berarti menilai seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai suatu efektifitas.  Begitupun  dengan  upaya pembinaan  kebijakan  pelaksanaan  izin lingkungan  oleh  bidang  tata  lingkungan Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Pasuruan  yang perlu adanya perencanaan usaha  yang  akan  dilakukan  untuk mencapai  hasil upaya pengawasan sesuai dengan  yang  telah  direncanakan.  Upaya pembinaan dapat dikatakan efisien apabila  rancangan  biaya  serta  besarnya usaha  yang  dilakukan  mampu  mencapai tingkat kefektifan yang tinggi.
Dari hasil temuan penelitian
menjelaskan bahwa usaha Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target upaya  pembinaan  yang  direncanakan yakni  dengan  diadakannya  bimbingan teknik  yang  dilakukan  secara  rutin setahun sekali. Periode terakhir dilakukannya  bimbingan  teknik  pada pertengahan  2016  yang  dihadiri  seluruh perusahaan yang wajib memiliki dokumen  lingkungan  namun  belum melaksanakan permohonan penerberbitan Izin  Lingkungan  di  Kabupaten  Pasuruan dan kemungkinan juga termasuk perusahaan pertambangan.

## PENUTUP

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian,  pengolahan  data dan  analisis  data  maka  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan  untuk  menjawab  secara  singkat rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:
Upaya  Dinas  Lingkungan  terhadap  dampak pertambangan  di  Desa  Jeladri  Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Upaya Pengawasan
Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin  Lingkungan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terkait dampak pertambangan  dapat  disimpulkan  bahwa apabila  dilihat  dari  kriteria  efektifitas, pelaksanaan  upaya  pengawasan  sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  Namun,  dilihat  berdasarkan  data pelaporan,  target  atau  sasaran  pengawasan terkait dampak pertambangan masih beberapa  perusahaan  saja  yang  melakukan pelaporan. Dari sisi kriteria efisiensi, usaha yang  telah  dilakukan  untuk  mencapai target  pengawasan  masih  dinilai  kurang efisien sebab pengawasan dilakukan hanya sebatas  pada  perusahaan  yang  melakukan pelaporan saja.
b. Upaya Pembinaan
Berdasarkan hasil penelitian,
evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Peraturan

## Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin  Lingkungan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terkait dampak pertambangan  dapat  disimpulkan  bahwa apabila  dilihat  dari  kriteria  efektifitas, pelaksanaan upaya pembinaan sudah dapat dikatakan  efektif  sebab  terlaksana  sesuai dengan rencana yakni dilakukan bimbingan  teknik  satu  kali  dalam  satu tahun. Namun, dilihat dari kriteria efisiensi,  pelaksanaan  pembinaan  melalui bimbingan  teknik  tersebut  dirasa  kurang mencapai  target  atau  sasaran  perusahaan pertambangan sebab, pembinaan dilakukan pada  seluruh  perusahaan  di  Kabupaten Pasuruan tidak dikhususkan bagi perusahaan pertambangan saja.

## Saran
Sebagai  bagian  terakhir  dari  penulisan artikel  ini  dapat  disampaikan  beberapa  hal yang  mungkin  dapat  digunakan  sebagai masukan  bagi  Dinas  Lingkungan  Hidup selaku  lembaga  terkait  dalam  penanganan dampak  pertambangan  di  Desa  Jeladri Kecamatan  Winongan  Kabupaten  Pasuruan. Sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pasuruan diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan yang dikhususkan bagi perusahaan pertambangan  di  Kabupaten  Pasuruan.  Hal tersebut agar penanganan dampak
pertambangan dapat terkontrol secara langsung.

## Daftar Pustaka
Buku:
Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian
Administrasi Publik Teori dan Aplikasi . Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
Azwar,  Syaifudin.  2013. Metode  Penelitian . Pustaka Belajar: Yogyakarta.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua . Gajah Mada University Press: Yogyakarta. Hadi,  Samsul.  2011. Metode  Riset  Evaluasi . Lakbang Grafika: Yogyakarta.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2002. Hukum
Tata Lingkungan . UGM Press:
Yogyakarta. Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu Sosial . Salemba Humanika: Jakarta. HS,  Salim.  2012. Hukum  Pertambangan Mineral  &  Batubara .  Sinar  Grafika:
Jakarta.
Islamy,  Irfan  M.  2004. Prinsip-prinsip Prumusan  Kebijaksanaan  Negara .  PT Bumi Aksara: Jakarta.
Lexy J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja Rosakarya: Bandung.
Lofland  dan  Lofland  Dikutip  oleh  Dr  Lexy
J.Moleong.  2006. Metode  Penelitian Kualitatif .  PT  Remaja  Rosakarya:
Bandung.
Mitchell, Bruce. 2007. Pengelolaan Sumberdaya  dan  Lingkungan .  UGM
Press: Yogyakarta
Nugroho.  D,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik
Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . PT Elex Media
Komputindo: Jakarta.
Nugroho.  D,  Riant.  2006. Kebijakan  Publik untuk  Negara-Negara  Berkembang .
PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
Pasolong,  Harbani.  2013. Metode  Penelitian
Administrasi Publik . Penerbit
Alfabeta: Bandung.
Raharjo,  Mursid.  2014. Memahami  AMDAL
Edisi 2 . Graha Ilmu: Yogyakarta.
Soemarwoto,  Otto.  1991. Analisis  Dampak Lingkungan .  Gadjah  Mada  University
Press: Yogyakarta.
Subagyo,  P.  Joko.  2002. Hukum  Lingkungan
Masalah  dan  Penanggulangannya .
Rineka Cipta: Jakarta.
Sugiyono.
2011. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&B .
Alfabeta: Bandung.
Zainal  Abidin,  Said.  2012. Kebijakan  Publik
Edisi 2 . Salemba Humanika: Jakarta.

## Undang-undang:
Peraturan  Bupati  Nomor  53  Tahun  2016
tentang Kedudukan,
Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta
Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kabupaten Pasuruan
Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  27  Tahun  2012  Tentang  Izin Lingkungan.
Sumber lain:
http://bpbd.pasuruankab.go.id/pages-7- gambaran-umum.html,  diakses  pada 19 Januari 2017 Pukul 17:15.