SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (105-122) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

## Muhamad Yasirni Bilhikam
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: wildarz34@gmail.com
Hilton Tarnama Putra
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: hiltontarnamapm@untirta.ac.id
Masnana Jumena
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: masnanaj@untirta.ac.id
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel
|Submitted : 18 Mei 2022 |Revised : 8 Juni 2022 |Accepted : 9 Juni 2022
How  to  cite:  XXXXXX,  ―Pembukaan  Kantor  Perwakilan  Diplomatik  Suatu  Negara  Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933‖ Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum,Vol 2, no 1Juni, 2022. hlm. 105-122.

## ABSTRACK:
The opening of a diplomatic representative office is a series of diplomatic activities carried out by the  receiving  country  for  facilitation  of  the  sending  country.  The  author  in  his  research  uses  a framework of thinking, as follows: Non-intervention Principles and State Sovereignty Theory. In compiling  the  identification  of  the  problem  in  this  first  research,  How  was  the  Opening  of  a Diplomatic  Representative  Office  by  Morocco  in  the  Western  Sahara  Region  based  on  The Montevideo  Convention  (The  Right  and  Duties  of  State)  1933?  Then  second,  what  are  the settlement steps for the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on the International Dispute Settlement Law? This research method uses the Juridical-Normative  method,  the  approach  uses  the  Historicalcal  Approach  and  the  Case Approach. The results of this research are: first, the opening of a diplomatic representative office of a country by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention on The Right and Duties of States is an act that is strictly prohibited because it violates articles 8 and 9 which contain elements of intervention and damage the sovereignty of a country. country. then the second,  regarding  the  resolution  of  the  conflict.  The  United  Nation  has  made  several  attempts through the path of peace, but these have not found a resolution to the conflict. So it is necessary to take legal action as an ultimum remedium, namely by suing related to the actions of Morocco which  carried  out  the  inauguration  of  a  diplomatic  representative  office  of  a  country  in  the Western Sahara region as a result of having intervened in a country's policy.
Keyword: The Opening of Diplomatic Representative Office, Montevideo Convention 1933.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

## ABSTRAK :
Pembukaan  kantor  perwakilan  diplomatik  merupakan  serangkaian  kegiatan  diplomatik  yang dilakukan  olen  negara  penerima  untuk  pemfasilitasan  terhadap  negara  pengirim.  Penulis  dalam penlitiannya  menggunakan  kerangka  berfikir,  sebagai  berikut:  Prinsip  Non-intervensi  dan  Teori Kedaulatan  Negara.  Dalam  merangkai  identifikasi  masalah  pada  penilitian  ini  yang  pertama, Bagaimana  Pembukaan  Kantor  Perwakilan  Diplomatik  Oleh  Maroko  di  Wilayah  Sahara  Barat berdasarkan  The  Montevideo  Convention  (The  Right  and  Duties  of  State)  1933?  Lalu  kedua, Bagaimana langkah-langkah penyelesaian atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik oleh Maroko  di  Wilayah  Sahara  Barat  berdasarkan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional? Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis-Normatif,  pendekatannya  menggunakan Historycal  Approach  dan  Case  Approach.  Adapun  hasil  penilitiannya  ini  adalah:  pertama, Pembukaan  kantor  perwailan  diplomatik  suatu  negara  oleh  Maroko  di  Wilayah  Sahara  Barat berdasarkan The Montevideo Convention on The Right and Duties of States merupakan Tindakan yang sangat dilarang karena melanggar pasal 8 dan 9 yang memuat unsur intervensi dan merusak kedaulatan sebuah negara. lalu yang kedua, mengenai penyelesaian pada konflik. United Nation telah melakukan beberapa upaya melalui jalur perdamaian, namun hal tersebut tidak menemukan penyelesaian  konflik.  Maka  perlu  dilakukannya  jalur  hukum  sebagai  ultimum  remedium  yaitu dengan  menggugat  terkait  tindakan  maroko  yang  melakukan  peresmian  kantor  perwakilan diplomatik suatu negara di wilayah Sahara Barat sebagai akibat telah melakukannya tindakan intervensi terhadap kebijakan suatu negara.
Kata Kunci: Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik, Montevideo Convention 1933
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  permasalahan mengenai  sengketa  wilayah  negara terhadap  negara  lain  sedang  hangat- hangatnya, konflik
kewilayahan semakin  berkembang  sekalipun  PBB memiliki  Mahkamah  Internasional ( International  Court  Justice )  tetapi  tidak menjadi jaminan untuk konflik internasional dapat terselesaikan. Dalam  perspektif  kenegaraan,  wilayah yang  tetap  adalah  wilayah  yang dimukimi  oleh  penduduk  atau  rakyat dari  Negara  itu,  agar  wilayah  dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas- batasannya.  Biasanya  wilayah  yang didiami  penduduk  adalah  wilayah daratan,  sesuai  dengan  tabiat  manusia itu  sendiri.  Sebagaimana  halnya penduduk,  luas  wilayah  pun  tidak diberikan  pembatasan  oleh  hukum internasional.  Tidak  ada  bedanya antara Singapura dengan luas wilayah 278 km2 dan Cina dengan luas wilayah 9.596.961 km2.
Perbatasan  sebuah  negara,  atau state‘s  border,  dikenal  bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian  modern  sudah  mulai dikenal  sejak  abad  ke-18  di  Eropa. Perbatasan  negara  merupakan  sebuah ruang  geografis  yang  sejak  semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai  oleh  adanya  pertarungan untuk
memperluas batas-batas antarnegara.  Sebagai  bagian  dari sejarah  dan  eksistensi  negara,  riwayat daerah  perbatasan  tidak  mungkin dilepaskan  dari  sejarah  kelahiran  dan berakhirnya berbagai negara. 1 Wilayah  bagi  sebuah  Negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial.  Kenyataan  ini  tidak  terlepas dari  konsepsi  negara  modern  yang
1 Riwanto  Tirtosudarmo,  ―Tentang Perbatasan  Dan  Studi  Perbatasan:  Suatu Pengantar,‖ Jurnal Antropologi Indonesia 67, no. 26 (2002): 4–6.
mendasarkan pada konstruksi perjanjian  Westphalia  1648.  Hal  mana dalam perjanjian
perdamaian Westphalia  tersebut  apabila  dipahami secara  keseluruhan  telah  ‗memberikan dasar-dasar bagi terbentuknya negara- negara  yang  berdaulat  penuh  untuk melaksanakan  kedaulatannya  dalam batasan-batasan  yang  berdasarkan pada kewilayahan‘. 2 Sebagai konsekunsinya, wilayah dalam Negara modern  telah  memegang  peranan penting  karena  telah  menjadi  faktor psikologis  dalam  kaitannya  dengan fenomena  nasionalisme. 3 Akan  tetapi, pemahaman  akan  dituntutnya  sebuah wilayah  yang  definitif  sebagaimana ditulis oleh shaw sudah bisa dikatakan tidak  relevan  lagi,  mengingat  suatu Negara akan tetap diakui oleh Negara lainnya  walau  masih  memiliki  konflik dengan  Negara  tetangganya  atau Negara  lainnya  perihal  wilayahnya. Asalkan  negara  tersebut  memiliki kejelasan  akan  terdapatnya  suatu wilayah  sebagai  kepemilikannya  yang ditandai  dengan  adanya  control  yang efektif  dari  pemerintahan  Negara tersebut. 4
Pemahaman  Shaw  ini diperkuat oleh pernyataan the German-Polish Mixed Arbitral Tribunal dalam kasus Deutsche Continental  Gas-Gesselschaft  v.  Polih State yang menyatakan bahwa ‗keberadaan  suatu  Negara  dapat diketahui dan cukuplah bahwa wilayah  memiliki  konsistensi  yang memadai,  sekalipun  batas  wilayahnya belum ditetapkan secara pasti‘. 5
2 David  J  Haris, Cases  and  Materials  on International  Law (London:  Sweet  and  Maxwell, 1983). Hlm. 81.
3 Jhon O`Brien, International Law (London: Cavendish, 2001). Hlm. 140.
4 Gregory  H  Fox  and  Brad  R  Roth, Democratic  Governance  and  International  Law  , Edited  by  Fox  and  Roth  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2000). Hlm. 122.
5 Rein  Mullerson, Human  Rights Diplomacy ,  first.  (London:  Routledge,  1997).  Hlm. 166.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
Kedaulatan teritorial yang merupakan  bagian  dari  berdirinya suatu  wilayah  atas  sebuah  negara, secara pengertian menurut D.P O`Connell  merupakan  suatu  konsep fundamental dari hukum internasional.  Sedangkan  Bernandez berpendapat bahwa, wilayah
merupakan  prasyarat  fisik  untuk adanya  kedaulatan  teritorial. 6 Fakta lapangan  menjelaskan,  Kedaulatan Teritorial  memiliki  relevansi  praktis dalam  tiga  situasi.  Yang  pertama, menjadi  objek  antara  pemerintahan resmi  yang  berdaulat  dan  kelompok yang ingin memisahkan
dan mendirikan  negara  atas  wilayahnya. Lalu  yang  kedua,  seringkai  menjadi topik  negosiasi  dalam  pemanfaatan sumber daya alam atas beberapa orang yang  ingin  memanfaatkananya.  Yang ketiga, memiliki permasalahan terhadap  kegiatan  imigrasi  yang dilakuakn  oleh  para  imigran,  karena pada  dasarnya  mereka  memiliki perkebangan  terhadpa  pemahaman mengenai  kosmopolitanisme  yang meyakini  bumi  adalah  miliki  semua. 7 Sehingga  dalam  topik  ini,  seringali konflik yang terjadi mengenai wilayah adalah  dalam  perolehannya,  hal  yang telah  dijelaskan  tadi  dapat  menjadi sebab-musabab  terhadap  perolehan kedaulatan  atas  wilyah  suatu  negara. Konsep  perolehan  ini  merupakan prinsip    ―penduduk  efektif‖,  prinsip ini telah dikenal lama dalam lingkungan hukum internasional. Selain  prinsip  kependudukan  efektif, Hukum Internasional engenal beberapa  cara  perolehan  kedaulatan atas  wilayah  suatu  negara. 8 seperti
6 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Bandung: Keni Media, 2011).
7 I Gede Wahyu Wicaksana,
“Kedaulatan  Teritorial  Negara:  Kepentingan
Material  Dan  Nilai  Simbolik,” Masyarakat,
Kebudayaan dan Politik 29, no. 2 (2016): 111. 8 Adijaya  Yusuf,  “Penerapan  Prinsip
halnya:  Aneksasi,  Okupasi,  Akresi, Preskripsi,  Cessie,  dan  Referendum serta  tindakan  intervensi  internal  dan eksternal  urusan  suatu  negara.  Cara- cara  yang  disebutkan  diatas  tersebut eksis  sebagai  upaya  tradisional  pada masa  sebelum  perang  dunia  II  tetapi setelah  berakhirnya  perang  dunia  II dan  terbitnya  organisasi  internasional yaitu PBB yang pada masa itu disebut telah  munculnya  hukum  internasional modern maka cara tradisional tersebut menjadi  hal  yang  dilarang  dan  patut dicegah. 9
Perolehan  kedaulatan  tersebut kini  Permasalahan  ini  berkembang  di dunia  hukum  internasional,  beberapa negara  yang  bersengketa  dengan persoalan  wilayah  dan  kedaulatannya yang  tidak  kunjung  selesai  di  tingkat pengadilan internasional karena tentunya dalam menyelesaikan permasalahan  mengenai  hal  tersebut melihat  berbagai  aspek  sehingga lamanya dalam menyelesaikan persoalan tersebut bisa sampai bertahun-tahun  itupun  klimaksnya hingga  kadang  sampai  45-50  tahun lebih bahkan hingga saat ini persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Beberapa  kasus  yang  ditemukan seperti  aneksasi  Crimea  oleh  Rusia terhadap Ukraina dan wilayah Palestina dengan Israel hingga hari ini pun  masih  belum  menemukan  hilal penyelesaian terkait penentuan wilayah  dan  kedaulatan  territorial. Konflik kedaulatan
teritorial disebabkan  karena  adanya  upaya suatu negara ingin memiliki pengaruh kekuasaan  yang  lebih  luas  lagi  dan wilayah  kedaulatan  yang  lebih  lebar
Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif  Hukum  Internasional,” Hukum  dan Pembangunan 2, no. 1 (2003): 16.
9 Sigit  Riyanto,  ―Kedaulatan  Negara Dalam  Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer,‖ Jurnal FH UGM Yustisia 1, no. 3 (2012) Hal. 10.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
lagi  sehingga  tujuan  inilah  yang mendasari  timbulnya  sebuah  konflik. Upaya  tersebut  secara  teori  sudah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum internasional,  hal  tersebut  terjelaskan dengan  cara-cara  bagaimana  negara memperoleh  suatu  wilayah  dan kedaulatan teritorialnya.
Dalam kasusnya Negara
Maroko  kini  menjadi  sorotan  media terhadap  tindakannya  yang  terjadi  di El  Aiún,  sebuah  kota  kecil  di  Sahara Barat.  Disana  Menteri  Luar  Negeri Maroko, Nasser Bourita untuk kesekian kalinya menjamu kolega kerja dari  negara  tetangga  dalam  protokol ketat kementerian, memotong pita dan menyingkap  prasasti  batu  bertuliskan pesan persahabatan.
Kgeiatan tersebut akhirakhir ini mulai  sering  terjadi,  sejak  akhir  2019 sudah  sebanyak  10  negara  Afrika meresmikan  gedung  konsulat  di  El Aaiún  sebagai  bentuk  pengakuan kedaulatan atas wilayah yang menurut PBB  berada  di  bawah  pendudukan monarki di Rabat. Daerah lainnya yang saat ini akan menyusul pad peresmiannya  yaitu  Burundi  dimana hal  tersebut  akan  dilakukan  di  El Aaiún  atau  Dakhla.  Dengan  begitu negeri  kecil  tersebut  mengikuti  jejak negara  lain,  Republik  Afrika  Tengah, São  Tomé,  Gabun,  Komoro,  Guinea, Djibuti  dan  Pantai  Gading.  Juga Liberia  ikut  membuka  kantor  di Dakhla.  hal  in  tentunya  menjadi permasalahan terhadap hak
kedaulatan  sebuah  negara  apabila ditinjau  berdasarkan The  Montevideo Convention  (On  the  Right  and  Duties) 1933. Tertera pada pasal 8 dan 9 yang membicarakan  mengenai  intervensi secara eksternal atau internal terhadap suatu  negara  yang  mengusik  hak kedaulatan  suatu  negara.  Tindakan Maroko  tersebut  tidak  semata-mata hanya  ingin  melakukn  peresmian melainkan
memberikan sinyal terhadap  negara  lain,  bahwasanya
wilayah  yang  menjadi  tempat  atas peresmian tersebut merupakan wilayah  Maroko.  Padahal  secara kedaulatan  atas  berdirinya  suatu negara  wilayah  tersebut  milik  Sahara Barat.  Sehingga  titik  permasahannya ialah  adanya  suatu  upaya  untuk memperoleh hak kedaulatan atas suatu wilayah  pada  wilayahn  negara  yang erdeka.  Dengan  demikian  maka terlihat  adanya  suatu  pelanggaran hukum  internasional,  maka  penulis membuat  suatu  bahasan  mengenai permasalahan  ini  beserta  solusinya. Yang  dibuat  sebagai  artikel  dengan judul  ―Pembukaan  Kantor  Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko  di  Wilayah  Sahara  Barat Berdasarkan T he Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933.

## Metode Penelitian
Metode  yang  peneliti  gunakan adalah  penelitian  hukum  yuridis- normatif.
Yaitu suatu metode penilitian  hukum  yang  dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau bahan  sekunder  belaka. 10 selain  itu pengkajian  secara  normaif  dilakuakn dengan  adanya  pendekatan  secara empiris  yaitu  penilitian  yang  melihat aspek sosiologis. 11 Tipe  penelitiannya  adalah  tipe library research atau    penelitian kepustakaan. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field  research) karena  yang diteliti  adalah  bahan-bahan  hukum sehingga  dapat  dikatakan  sebagai pengkajian  pustaka  dan  memiliki kefokuasan terhadap bahan-bahan
10 Henni  Muchtar,  “Analisi  Yuridis Normatif  Singkronisasi  Peraturan  Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” Humanus 14, no. 1 (2015): 84.
11 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2011).  Hlm. 13-14.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
primer . 12 Jadi  pengkajian  tersebut berdasarkan data-data yang digunakan berupa  buku-buku,  konvensi,  jurnal dan lain sebagainya.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di  Wilayah  Sahara  Barat  Berdasarkan
The  Montevideo  Convention  (On  The Right and Duties of State) 1933.
Dalam menjalin sebuah
perdamaian  antar  negara  satu  dengan yang  lainnya  diperlukannya  sebuah hubungan  diplomatik.  Hal  tersebut sangat  lah  wajib  dilakukan  dalam rangka  menjaga  hubungan  kengaraan. Hubungan  diplomatik  tersebut,  pada konvensi wina dalam literatur hukumnya mewajibkan untuk
mengutus  suatu  perwakilan  negara yang  akan  ditempatkan  pada  negara lain  begitupun  sebaliknya,  karena dengan  demikian  akan  terjalin  sebuah hubungan  diplomatik  dengan  baik, cepat karena kemudahan aksesnya dan tepat pada pelaksanaannya.
Perwakilan  diplomatik  adalah perwakilan yang berbagai kegiatannya mewakili  negara  dalam  melaksanakan hubungan  diplomatik  dengan  negara penerima  atau  suatu  negara  dan organisasi  internasional.  Bisa  juga dibilang, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan  kepentingan  negaranya di  luar  negara.  Seseorang  yang diberikan  tugas  sebagai  perwakilan diplomatik  suatu  negara  tersebut disebut dengan diplomat.
Suatu negara biasanya menempatkan  perwakilan  diplomatik dengan  negara  lain  atau  negara mitranya. Pembuatan perjanjian internasional juga dilaksanakan
melalui perundangan yang melibatkan beberapa  wakil  dari  masing  masing negara pembuat perjanjian. Peran yang
12 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). Hlm. 4.
dimiliki  oleh  perwakilan  negara berkaitan  dengan  hubungan  antar bangsa.  Semua  kegiatan  hubungan antar bangsa atau antar negara intinya ialah diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan diantara negara negara. Kegiatan diplomatik dilakukan oleh  diplomat,  yaitu  mereka  yang secara  resmi  mewakili  suatu  negara dalam  hubungan  formal  antara  satu negara  dengan negara lainnya. 13 Dalam  rangka  mendukung kegiatan  diplomasi  antar  negara, konvensi  wina  menegaskan  untuk memfasilitasi kegiatan diplomasi tersebut. Seperti diberikan hak istimewa  khusus  untuk  diplomat kenegaraan pengirim di negera penerima  yang  mana  hak  istimewa perwakilan diplomatik tersebut ialah:
1. Kekebalan terhadap yurisdiksi sipil  dan  kriminal  negara penerima.
2. Kebebasan  terhadap  semua bea dan pajak.
3. Tidak dapat di ganggu gugatnya  pribadi,  bangunan arsip, dan dokumen perutusan. Hal  tersebut  dipertagas  dalam dalam  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan Diplomatik ( Vienna Convention  on Diplomatic Relations,
1961 ).  Hak  kekebalan  yang  melekat pada  seorang  pejabat  diplomatik menurut  Konvensi  Wina  1961  adalah, adalah  hak  istimewa  dalam  bentuk pribadi  yang  tidak  dapat  diganggu gugat, pembebasan pidana dari negara tuan rumah, pembebasan dari yurisdiksi  sipil  dan  administratif,  dan pembebasan pajak, biaya dan bea cukai negara penerima ( sending state ), pebebasan  dari  pemeriksaan  barang,
13 Husnul  Abdi,  ―Fungsi  Perwakilan
Diplomatik, Tugas Dan Peranannya Bagi Negara,‖ Liputan 6, 2017, https://hot.liputan6.com/read/3929062/fungsi- perwakilan-diplomatik-tugas-dan-peranannya- bagi-negara.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
terdapat juga pembebasan dari jaminan  sosial,  pelayanan  sosial,  dan wajib  militer.  Akan  tetapi,  sekalipun pejabat  diplomatik  memiliki  hak kekebalan  dan  keistimewaan  tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik  ( Vienna  Convention  on Diplomatic  Relations,  1961 ),  pejabat diplomatik  wajib  mematuhi  hukum negara  penerima  dan  tidak  boleh mencampuri urusan negara
penerima. 14 Menurut Bohr Mauna, hak khusus  dan  kekebalan  perwakilan dalam menjelaskan isi Perjanjian Wina adalah sebagai berikut::
15 1. Perlindungan Terhadap Gedung-Gedung Perwakilan (Pasal 22 konvensi wina) 2. Kebebasan  Komunikasi  (Pasal
27 ayat 1 konvensi wina)
3. Kebebasan  Bergerak  (Konflik perang  dingin  dan  hubungan blok timur-barat)
4. Kekebalan  Kediaman  Pejabat Diplomatik  (Pasal 30 Konvensi Wina)
5. Kantong  Diplomatik  (Pasal  27 ayat 3 dan 4 konvensi wina)
6. Kurir  Diplomatik  (pasal  27 ayat 7 konvensi wina) Terdapat tiga teori dala menjelaskan privilage dan hak kekebalan yang dimiliki para diplomat.  Teori  tersebut  ialah  teori Perwakilan  kedaulatan,  teritorialitas dan  kebutuhan  fungsionalitas.  Teori perwakilan kedaulatan memiliki kesamaan dengan pengertian kedaulatan  itu  sendiri  yaitu  memiliki hak  berdaulat  sebagai  representatif negara  dalam  menuangkan legal  order - nya  pada  lingkungan  internasional.
14 Monique  Rashinta  Christina  Aurora  and Ginting Munthe, ―Hak Kekebalan Dan
Keistimewaan  Pejabat  Diplomatik  Di  Negara Ketiga,‖ Lex Et Societatis 7, no. 11 (2019): 48.
15 Boer  Mauna, Hukum  Internasional: Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Global (Bandung: Alumni, 2003). Hlm. 556-568.
Lalu  mengenai  teori  territorialitas adalah  terdapat  fiksi  hukum  atau ketentuan hukum berlaku yang berasal dari  negara  perwakilan  dimanapun perwakilan  tersebut  berada,  dalam artian  hukum  negara  yang  diwakiliya akan  terus  berlaku  walau  bukan  pada wilayah negara tersebut.
Teori terakhir mengenai kebutuhan  fungsional  yang  mana berasal  dari  pengertian  ha  imunitas suatu  diplomat,  teori  lebih  pragmatis dibanding  dua  teori  yang  disebutkan karna pada dasarnya teori ini berbicara privilage  dan  hak  imunitas  suatu perwakilan  negara. 16 Sebagaimana dijelaskan  oleh  konvensi  wina,  Kantor perwakilan kenegeraan yang merupakan  fasilitas  yang  diberikan oleh  negera  penerima  dan  itu merupakan  hal  yang  wajib  diberikan kepada Negara pengirim. Hal tersebut juga  merupakan  suatu  kebutuhan fungsional yang diberikan oleh negara penerima  sebagai  akibat  Pendirian kantor
perwakilan untuk mempermudah  hubungan  diplomatik kenegaraan  karena  dengan  didirikan kantor  perwakilan  akses  hubungan kenegaraan  menjadi  lebih  mudah  dan dekat. Sehingga dengan kantor perwakilan tersebut dapat memberikan sinyal terhadap hubungan  kenegaraan  satu  sama  lain dianggap baik dan erat. Pendirian Kantor perwakilan ini merupakan bentuk kegiatan administratif  Negara  penerima,  oleh karena itu pengurusan kantor perwakilan  tersebut  masuk  kedalam urusan  internal  kenegaraan.  Hal tersebut  diperjelas  pada  Vienna Convention  on  Diplomatic  Relations 1961 Article 19 number 2
― In  cases  where  no  member  of  the diplomatic staff of the mission is present in
16 Kaan  Thilakarathna,  ―The  Evolution  of The  Vienna  on  Diplomatic  Relations  and Consular,‖ Heinonline 11, no. 1 (2020): 70.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
the  receiving  State,  a  member  of  the administrative  and  technical  staff  may, with the  consent  of the  receiving  State,  be designated  by  the  sending  State  to  be  in charge of the current administrative affairs of the mission ‖. 17 Pada artikel tersebut menjelaskan bagaimana seorang
utusan  Negara  pengirim  yang  tidak dapat melakukan misinya dari Negara pengirim  atau  dalam  utusan  menjadi kosong atau tidak ada yang melakukan kegiatannya  maka  dapat  diambil  atau ditunjuk terhadap staf yang bekerja di kantor tersebut guna menjalankan misi diplomatiknya yang dalam hal tersebut sedang mengurusi urusan administrasinya, sehingga dapat disimpulkan urusan administratif tersebut  adalah  sebagai  upaya  patuh terhadap  hukum  positif  dari  Negara penerima.
Lalu pemfasilitasan yang dilakukan  oleh  Negara  penerima merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan, dalam artian pemfasilitasan itu merupakan  urusan  Negara  penerima untuk Negara pengirim. Pemfasilitasan tersebut  bisa  tempat  atau  seperti kantor perwakilan dan pemberian atau pengakuisisian  oleh  Negara  pengirim. Perihal  ini  dijelaskan  pada Vienna Convention  on  Diplomatic  Relations  1961 Article 21 :
― 1.  The  receiving  State  shall  either facilitate  the  acquisition  on  its  territory, in  accordance  with  its  laws,  by  the sending  State  of  premises  necessary  for its  mission  or  assist  the  latter  in obtaining  accommodation  in  some  other way.
2.  It  shall  also,  where  necessary,  assist missions in obtaining suitable accommodation for their members .‖ 18 Hal  tersebut  diwajibkan  demi menjaga  asas  itikad  baik  yang  harus dijalin  oleh  kedua  negara,  sehingga
17 Perserikatan  Bangsa  Bangsa,  ―Vienna Convention on Diplomatic Relations,‖ n.d.
18 Ibid.
dengan  demikian  apabila  itikad  baik dari  kedua  negara  tersebut  terjaga akan menciptakan hubungan diplomatik yang baik dan harmonis. Dalam Peresmian Kantor Perwakilan Diplomatik suatu kenegaraan  harus  lah  dilakukan  oleh negara  penerima  karena  memang  hal tersebut  masih  dalam  rangka  kegiatan hubungan  diplomatik  antara  negara penerima dan negara pengirim. Negara  penerima  memiliki  kewajiban untuk  menyambut  perwakilan  dari negara  pengirim  karena  penyambutan tersebut  merupakan  fasilitas  yang harus  diberikan  oleh  negera  penerima begitupun  dalam  pendirian  gedung hingga  ke  peresmiannya,  yang  mana kegiatan dalam memfasilitasi perwakilan negara pengirim merupakan wewenang negara
penerima  dan  tidak  boleh  kegiatan tersebut  dilimpahkan  ke  negara  lain, hal  ini  termasuk  pada  peresmian gedung  perwakilan  diplomatik  akan sangat aneh apabila peresmian gedung perwakilan  atau  biasa  disebut  sebagai kantor  perwakilan  suatu  kenegaraan bukan diresmikan oleh negara penerima padahal urusan diplomatiknya  masih  dengan  negara penerima. Lagi pula
dalam peresmiannya  atau  pembukaan  kantor perwakilan  suatu  kenegaraan  dalam wilayah  negara  penerima  yang  mana merupakan wilayah kedaulatan penerima  sebagaimana  yang  telah disebutkan  oleh  konvensi  wina, sekalipun perwakilan kenegaraan memiliki  hak  istimewa  dan  kekebalan lainnya,  kegiatan  kekonsuleran  yang berada  di  wilayah  kedaulatan  negara tersebut  masih  harus  patuh  pada hukum  yang  berlaku  pada  negara tersebut  yang  dalam  hal  ini  sebagai negara  penerima.  Dan  tentunya kewenangan  negara  tersebut  dalam memfasilitasi  negera  pengirim  adalah hak  dan  kewajiban.  Sehingga  dalam pengertian pembukaan kantor
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
perwakilan  oleh  suatu  negara  di wilayah  negara  lain  merupakana kegiatan  peresmian kantor  perwakilan oleh negara yang bukan dikategorikan sebagai negara penerima, dalam artian negara lain yang bukan sebagai negara penerima dalam hubungan diplomatik dan  tidak  memiliki  kewenangan  serta kedaulatan  dalam  mengurusi  kegiatan tersebut  karena  bukan  pula  pemilik kedaulatan  wilayah  yang  dijadikan peresmian kantor perwakilan tersebut. Sehingga  kegiatan  tersebut  bukanlah hal  yang  termasuk  dalam  rangakaian kegiatan  hubungan  diplomatik  antara negera penerima dan negara pengirim.
Dalam adatnya kegiatan tersebut  harusnya  memberikan  efek yang  baik  untuk  Sahara  Barat  tetapi nyatanya hal tersebut justru memberikan kesan buruk karena yang membuka kantor tersebut ialah maroko yang dengan begitu hubungan yang dibangun terhadap negra pengirim,  terikat  kuat dengan  Maroko dan  bukan  Sahara  Barat.  Sehingga dengan demikian pengaruh Maroko di Sahara  Barat  semakin  kuat  dan  untuk Sahara  Barat  sebaliknya  yang  akan merasa  diinjak-injak  di  wilayahnya sendiri.  Seharusnya  kegiatan  ini  dapat menjadi  suatu  kesempatan  positif dalam  membangun  jaringn  politik internasional  untuk  sahara  barat, karena  dengan  begitu  kedudukannya Sahara  Barat  akan  menjadi  kuat  di daerah  afrika  utara,  namun  hal  ini malah  berlainan  terbalik  dan  malah memperburuk keadaan geopolitik Sahara Barat di afrika utara. Dengan dibukanya kantor
perwakilan  diplomatik  suatu  Negara di El-`Aiun oleh maroko akan semakin diakuinya  Maroko  yang  memiliki wilayah  Sahara  Barat.  Pembukaan kantor Perwakilan suatu Negara di El-
`Aiun menimbulkan statement berlainan yang menyatakan
sebelumnya  bahwsanya  Maroko  ingin selesai  dan  menyudai  konflik  wilayah
sahara  barat  menjadi  jauh  dari  tujuan sebelumya  bahkan  ingin  menguasai seluruh  wilayah  tersebut.  Kegiatan tersebut  dinilai  merupakan  tindakan intervensi
karena
hakikatnya pembukaan  atau  peresmian  kantor perwakilan  diplomatik  suatu  Negara merupakan  urusan  internal  Negara sehingga  hal  ini  memang  selayaknya yang  membuka  dan  meresikan  kantor tersebut  ialah  Sahara  Barat  dan  bukan Maroko.  Dengan  begitu  menjadi jelaslah bahwasanya pembukaan kantor  perwakilan  suatu  kenegaraan memang  tupoksi  Negara  penerima yang  pada case nya  ialah  Sahara  Barat yang harus membuka Kantor perwakilan  tersebut  karena  hal  itu memang selazimnya wewenang Negara tersebut. Tindakan Maroko yang
dilakukan  terhadap  Sahara  Barat dalam  pembukaan  kantor  perwakilan di  El-`Aiun  berdasarkan  Montevideo Convention  pasal  8  merupakan  suatu tindakan  intervensi  secara  internal  hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut ―Negara  tidak  berhak  untuk  campur tangan  dalam  urusan  internal  atau eksternal yang lain.‖
Alasan yang dikemukakan oleh konvensi  tersebut  sangat  lah  jelas, tidak  diperbolehkannya  suatu  Negara mengintervensi Negara lain karena hal ini  akan  menganggu  yurisdiksi  yang berlaku dalam Negara tersebut dan itu harus  tetap  eksis  karena  demi menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Hal ini sesuai yang dinyatakan  oleh  lanjutan  pasal  9 konvensi Montevideo ―Yurisdiksi negara dalam batas-batas  wilayah  nasional  berlaku untuk semua penduduk. Warga negara dan  orang  asing  berada  di  bawah perlindungan  yang  sama  hukum  dan otoritas nasional dan asing tidak dapat mengklaim  hak-hak  lain  atau  lebih
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
luas  dari  orang-orang  dari  warga negara‖. 19
Dalam  pasal  tersebut  juga menegaskan  bahwasanya  orang  asing yang  datang  ke  Negara  tersebut haruslah  tunduk  terhadap  hukum positif  yang  berlaku  di  Negara tersebut.  Hal  tersebut  pun  serupa dengan kasus Maroko terhadap Sahara Barat  yang  mana  seharusnya  Maroko tunduk  terhadap  aturan  Negara tersebut  yang  dibuat  oleh  lembaga yang mengelolanya yaitu pihak polisario  florente.  Sehingga  dengan demikian sebagai mana dasar argumentasi hukum yang telah disebutkan,  yang  membuka  kantor perwakilan  adalah  Sahara  Barat  yang bukanlah  Maroko  karena  sejatinya territorial  tersebut  milik  Sahara  Barat bukan Maroko.
Sehingga  berdasarkan  aturan diatas  terdapat  beberapa  kerangka berfikir  yang  menjadi  landasan  bagi kaum  akademis  hal  tersebut  dapat dikatakan  tidak  patut.  Yang  pertama, Ialah  prinsip  non-intervensi.  Dengan membukanya  Maroko  atas  kantor perwakilan  di  wilayah  sahara  barat maka  secara  tersirat  pada  pasal  8 konvensi  montevideo,  Maroko  telah melakukan intervensi terhadap urusan internal  Sahara  Barat  yang  dalam  hal ini  ialah  urusan  diplomatik  antara Sahara Barat dengan negara penerima. Dengan  demikian  Tindakan  intervensi yang  dilakukan  oleh  Maroko  dalam pembukaan  kantor  perwakilan  di wilayah  Sahara  Barat  tentunya  telah melanggar prinsip non-intervensi. Lalu yang  kedua,  pembukaan  kantor perwakilan  yang  dilakukan  oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat sama halnya  mengusik  kedaulatan  Sahara Barat,  dengan  demikian  secara  teori kedaulatan  negara  tindakan  tersebut
19 Perserikatan  Bangsa  Bangsa,  ―Montevideo Convention  (On  The  Right  and  Duties  of  State) 1933,‖ 1933.
merupakan  tindakan  yang  tidak dibenarkan.  Hal  tersebut  dipertegas dengan  adanya  aturan,  tepatnya  pada pasal  9  konvensi  montevideo  yang secara  tersirat  memiliki  penegasan bahwasanya  suatu  negara  haruslah menghormati kedaulatan suatu negara dan  mematuhi  hukum  positif  yang berlaku dinegara tersebut.
Sehingga  dalam  pembahasan mengenai tindakan pembukaan kantor perwakilan  oleh  Maroko  di  Wilayah Sahara Barat menurut konvensi Montevideo  adalah  tindakan  yang sangat  dilarang  karena  hal  ini bertentangan  dengan  prinsip  non- intervensi  dan  juga  teori  kedaulatan negara  yang  mana  terkandung  pada konvensi montevideo kerangka berfikir  ini  merupakan  jus  cogens, dimana hal ini dipatuhi oleh masyarakat internasional sebagai prinsip  yang  tidak  boleh  dilanggar dalam  keadaan  darurat  sekalipun. Lebih  lanjut  lagi  dalam  Konvensi Montevideo  menjelaskan  bagaimana seharusnya sikap suatu Negara terhadap negara lain dalam menjalankan  urusan  internal  dan eksternal  kenegaraannya  untuk  saling menghormati, patuh dan tidak mencampuri  setiap  urusan  kebijakan yang berjalan sebagai bentuk penegakkan  kedaulatan  pada  negara tersebut. Langkah-Langkah  Penyelesaian  atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik  oleh  Maroko  di  Wilayah Sahara  Barat  Berdasarkan  Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Tindakan intervensi yang dilakukan  oleh  Maroko  terhadap Sahara Barat dalam pandangan hukum penyelesaian  sengketa  internasional merupakan  sebuah  sengketa  wilayah, yang mana dalam hal ini, secara umum hukum  internasional  membedakan sengketa  internasional  atas  sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat  hukum.  Sengketa  politik
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
adalah  perselisihan  di  mana  suatu negara mengajukan klaim berdasarkan pertimbangan  ilegal,  seperti  yang didasarkan  pada  kepentingan  politik atau  kepentingan  nasional  lainnya. Sedangkan sengketa internasional adalah  di  mana  suatu  Negara membuat  perselisihan  atau  klaim berdasarkan ketentuan yang terkandung  dalam  suatu  perjanjian atau  yang    diakui  oleh  hukum internasional. Berdasarkan  dua  konvensi  The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota)  berupaya  secara  maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional  secara  damai.  Untuk maksud  itu,  sepanjang  keadaan  masih mengizinkan  atau  memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa  baik,  mediasi  atau  komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa  mereka  (cara  diplomatik). Apabila  cara  diplomatik  ini  gagal, maka  penyerahan  sengketa  kepada arbitrase baru diperkenankan.
Konvensi  The  Hague  1899  dan 1907  tentang  Penyelesaian  secara
Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,  memberikan  acuan cara-cara penyelesaian
sengketa internasional.20
Secara  umum,  ada  dua  cara penyelesaian  sengketa  internasional, yakni  penyelesaian  secara  damai  dan penyelesaian secara paksa atau
kekerasan  apabila  penyelesaian  secara damai gagal terlaksana.
Penyelesaian sengketa
internasional secara damai merupakan penyelesaian  tanpa  paksaan  atau kekerasaan.  Cara-cara  penyelesaian secara  damai  meliputi  arbitrase;
20 Huala  Adolf, Hukum  Penyelesaian  Sengketa
Internasional (Bandung:  PT.  Sinar  Grafika,  2004).
Hlm. 1.
penyelesaian  yudisial;  negosiasi,  jasa- jasa baik, mediasi, konsiliasi,
penyelidikan;  dan  penyelesaian  di bawah naungan organisasi PBB. Pembedaan  cara-cara  tersebut tidak berarti bahwa proses
penyelesaian  sengketa  internasional satu  sama  lain  saling  terpisah  secara tegas,  melainkan  ada  kemungkinan antara cara yang satu dengan yang lain saling berhubungan.
Proses  atau  jalur  penyelesaian sengketa  terbagi  dua,  hal  tersebut dijelaskan  pada Chapter  VI:  Pacific Settlement  of  Disputes  Article  33  UN Charter :
― The  parties  to  any  dispute,  the continuance  of  which  is  likely  to endanger the maintenance of
international  peace  and  security,  shall, first of all, seek a solution by negotiation,
enquiry, mediation, conciliation, arbitration,  judicial  settlement,  resort  to regional  agencies  or  arrangements,  or other peaceful means of their own choice.
The Security Council shall, when it deems  necessary,  call  upon  the  parties  to settle their dispute by such means ‖. 21 Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahawasanya, upaya  penyelesaian  sengketa  terdiri dari  dua  jalur.  Pertama,  penyelesaian sengketa secara damai, Yaitu: Negosiasi,  Mediasi,  Jasa  baik  ( Good Faith ),  Penyidikan  ( Inquiry )  atau Pencari  Fakta  ( Fact  Finding )  dan Konsiliasi.  Lalu  Kedua,  Penyelesaian sengketa  internasional  secara  hukum, yaitu  Arbitrasi  dan  Penyelesaian Yudisial.
Pada  misinya  untuk  menjaga perdamaian  di  Wilayah  Sahara  Barat. PBB  telah  melakukan  upaya-upaya penylesaian  sengketa  secara  damai. PBB  telah  membentuk  MINURSO yaitu  The  United  Nations  Mission  for the  Referendum  in  Western  Sahara
21 Perserikatan  Bangsa  Bangsa,  ―UN Charter,‖ n.d.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
(MINURSO)  didirikan  oleh  resolusi Dewan Keamanan 690 tanggal 29 April
1991 sesuai dengan proposal penyelesaian  yang  diterima  pada tanggal  30  Agustus  1988  oleh  Maroko dan Frente Popular  para  la  Liberación  de Saguia  el-Hamra  y  de  Río  de  Oro  (Frente POLISARIO).
22 Rencana penyelesaian, sebagaimana  disetujui  oleh  Dewan Keamanan, menyediakan masa transisi untuk  persiapan  referendum  di  mana rakyat  Sahara  Barat  akan  memilih antara  kemerdekaan  dan  integrasi dengan Maroko. Wakil Khusus
Sekretaris  Jenderal  memiliki  tanggung jawab  tunggal  dan  eksklusif  atas  hal- hal yang berkaitan dengan referendum dan akan dibantu dalam tugasnya oleh sekelompok  personel  polisi  sipil, militer  dan  sipil  yang  terintegrasi, yang dikenal sebagai Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa.  untuk  Referendum  di Sahara Barat.23
Pada  tanggal  29  April  2016,
Dewan Keamanan mengadopsi
resolusi  2285,  menyerukan  kepada pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk terus  menunjukkan  kemauan  politik untuk  memasuki  fase  negosiasi  yang lebih intensif dan substantif.24
Dengan dibentuknya MINURSO  oleh  PBB  dengan  segala tujuannya,  dalam  pandangan  hukum penyelesaian  sengketa  internasional pembentukan MINURSO ini merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai masuk kedalam kategori Mediasi, sebelumnya negosiasi  sudah  ernah  dilakukan  dan berakhir  dengan  pengajuan  proposal untuk pembentukan MINURSO dalam
22 United Nations Peacekeeping,
―MINURSO  Fact  Sheet,‖ Peacekeeping ,  last modified 2017,
https://peacekeeping.un.org/en/mission/minur so.
23 Ibid.
menyelesaikan  sengketa  yang  mana PBB sebagai pihak ketiga.
Idealnya  upaya  ini  seharusnya dapat  meyelesaikan  sengketa  antara Maroko  dan  Sahara  Barat,  namun nyatanya  hal  ini  tidak  memberikan kedamaian diantara keduanya. Bahkan menimbulkan  suatu  sengketa  wilayah dalam  pembukaan  Kantor  Perwakilan suatu  Negara  yag  dilakukan  oleh Maroko terhadap Sahara Barat, sehingga  mengakibatkan  panasnya hubungan  kedua  Negara  tersebut. Sahara  Barat  mengganggap  tidakan tesebut  merupkan  tindakan  intervensi dan  memang  apabila  ditinjau  dengan sumber  hukum  internasional  salah satunya  pasal  8  konvensi  Montevideo memang terbukti sudah maroko sudah melakukan tindakan intervensi. Sayangnya  dengan  adanya  peristiwa ini  belum  ada  follow  up  dari  PBB dalam  misinya  untuk  mendamaikan konflik  di  Sahara  Barat.  Sehingga dengan demikian pembentukan MINURSO belum sepenuhnya membuahkan  hasil  yaitu  tercapainya kedamaian di wilayah tersebut. Bahkan  dengan  timbulnya  sengketa tersebut membuktikan ketidakefektifannya langkah yang dilakukan oleh PBB. Upaya lain yang perlu ditempuh Dalam
penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan jalur  hukum.  Penyelesaian  sengketa secara hukum dapat dilakukan dengan arbitrasi  dan  penyelesaian  yudisial. Pada  penyelesaian  melalui  arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara: penyelesaian  oleh  seorang  arbitrator, secara  terlembaga  (institutionalized) atau  kepada  suatu  badan  arbitrase  ad hoc  (sementara).  Badan  arbitrase terlembaga  adalah  badan  arbitrase yang  sudah  berdiri  sebelumnya  dan memiliki  hukum  acaranya.  Contoh badan  arbitrase  seperti  ini  yang terkenal  adalah  the  Permanent  Court of  Arbitration  (PCA)  di  Den  Haag.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
Sedangkan  badan  arbitrase  ad  hoc adalah  badan  yang  dibuat  oleh  para pihak  untuk  sementara  waktu.  Badan arbitrase  sementara  ini  berakhir tugasnya  setelah  putusan  untuk  suatu sengketa tertentu dikeluarkan.
Penunjukan  badan  arbitrase  ad hoc ini sedikit banyak akan
menimbulkan  kesulitan  di  kemudian hari.  Masalahnya  adalah  bahwa  Para pihak  harus  betul-betul  memahami sifat-sifat  arbitrase  dan  merumuskan hukum acaranya. Badan arbitrase akan berfungsi  apabila  para  pihak  sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat
menyerahkan  kepada  arbitrase  ketika sengketa  itu  sendiri  belum  atau  telah lahir.  Proses  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  memiliki  beberapa unsur  positif.  Menurut  Huala  Adolf dalam  bukunya  Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional  menjelaskan beberapa unsur positif tersebut: 25 1. Para pihak memiliki kebebasan  dalam  memilih hakimnya  (arbitrator)  baik secara langsung maupun tidak langsung  (dalam  hal  ini dengan  bantuan  pihak  ketiga misalnya pengadilan internasional  untuk  menunjuk arbitrator  untuk  salah  satu atau  kedua  belah  pihak.  Hal ini  penting  karena  apabila suatu  negara  menyerahkan sengketanya  kepada  pihak ketiga (dalam hal ini: arbitrase), maka negara tersebut harus mempercayakan  sengketanya diputus  oleh  pihak  ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut  negara  tersebut  bisa diandalkan,  dipercayai  dan memiliki kredibilitas; 2. Para pihak memiliki 25 Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa
Internasional . Hlm. 40.
kebebasan  untuk  menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana  suatu  putusan akan  didasarkan;  misalnya dalam  menentukan  hukum acara  dan  hukum  yang  akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain. 3. Putusan arbitrase pada prinsipnya  sifatnya  adalah final dan mengikat; 4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan  secara  rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh persidangan  arbitrase  yang dibuat secara rahasia misalnya saja persidangan dan argumen atau  dengar  pendapat  secara lisan  yang  tertutup  dalam kasus Rainbow Warriors Arbitration.  Hal  yang  sama tampak dalam kasus AngloFrench Continental Shelf Case.
5. Para  pihak  sendiri  yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.
Di samping unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan.  berikut  ini  ialah  yang dikemukakan oleh Huala Adolf dalam lanjutan pembahasannya: 26
1. Pada  umumnya  negara  masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional; 2. Proses  penyelesaian  sengketa melalui arbitrase tidak menjamin  bahwa  putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjaminan  bahwa  pihak
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
yang  kalah  atau  tidak  puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut: Prasyarat  terpenting  dalam
proses  penyelesaian  sengketa  melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau  consensus  dari  negara-negara yang  bersengketa.  Sepakat  merupakan refleksi  dan  konsekuensi  logis  dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan  suatu  negara  menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subyek-subyek  hukum  internasional lainnya  tanpa  ada  kesepakatan  atau kehendak  dari  negara  tersebut.  Tanpa kata  sepakat  dari  salah  satu  negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi. 27 Metode yang memungkinkan  untuk  menyelesaikan sengketa  selain  cara-cara  tersebut  di atas  adalah  melalui  pengadilan.
Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara
penyelesaian  yang  ada  ternyata  tidak berhasil.
Pengadilan  dapat  dibagi  ke dalam  dua  kategori,  yaitu  pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan  khusus.  Sebagai  contoh pengadilan  internasional  permanen adalah  Mahkamah  Internasional  (the International  Court  of  Justice).  Kedua adalah  pengadilan  ad  hoc  atau pengadilan  khusus.  Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan  ad  hoc  atau  khusus  ini lebih populer, terutama dalam
kerangka  suatu  organisasi  ekonomi internasional.  Badan  pengadilan  ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul
dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional. 28 Salah satu alternatif
penyelesaian  sengketa  secara  hukum
27 Ibid. Hlm. 41
atau 'judicial  settlement '  dalam  hukum internasional adalah penyelesaian melalui  badan  peradilan  internasional ( world  court  atau  international  court ).
Dalam hukum
internasional,
penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat  ditempuh  melalui  berbagai  cara atau  lembaga,  yakni: Permanent  Court of  International  Justice (PCIJ  atau Mahkamah  Permanen  Internasional), International  Court  of  Justice (ICJ  atau
Mahkamah Internasional),
the International  Tribunal  for  the  Law  of  the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982), atau International Criminal Court (ICC). Pada kasusnya  tindakan  intervensi  Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan  kantor  perwakilan  suatu negra  di  wilayah  sahara  barat  (El- `Aiun)  merupakan  gambaran  dari sebuah  sengketa  wilayah  yang  terjadi diantara kedua belah pihak.
Secara  pandangan  pertikaian sebuah  konflik  Maroko  menganggap wilayah yang dijakdikan objek peresmiannya merupakan wilayah dari maroko, padahal secara garis besarnya wilayah  tersebut  masuk  kedalam wilayah teritorial Sahara Barat. dengan anggapan  demikian  timbulah  suatu sengketa  wilayah.  PBB  tentunya melihat  hal  tersebut  memiliki  dua pandangan  yang  pertama,  sebagai sengketa  wilayah  dan  kedua,  sebagai koflik  kelanjutan  antara  Maroko  dan Sahara  Barat.  Pada  dasarnya  apabila wilayah El-`Aiun memang kenyataannya dianggap sebagai sebuah  sengketwa  wilayah  dalam hukum internasional seharusnya untuk  tidak  diklaim  oleh  masing- masing pihak sampai sengketa tersebut selesai,  tetapi  hal  ini  tidak  diindahkan oleh  Maroko  yang  hanya  melihat substansi  pengakuan  dari  beberapa Negara  bahwa  wilayah  tersebut merupakan  territorial  bagian  Maroko sehingga dengan semena-mena membuat kegiatan internal kenegaraan di wilayah yang masih disengketakan,
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
yang  mana  seharusnya  hal  ini  tidak dilakukan. Dalam artian secara substansi hukum Maroko telah
melanggar  dalam  pandangan  hukum penyelesaian  sengketa  internasional. Lalu apabila dalam pandangan sebagai lanjutan  konflik  antara  Maroko  dan Sahara  Barat  yang  berkepanjangan, Pada  dasarnya  kedua  belah  pihak untuk sama-sama sepakat dan
mendeklarasikan untuk menyelesaikan ini  secara  damai  dan  tuntas,  Tetapi dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh Maroko  dalam  pembukaan  kantor perwakilan  suatu  Negara  tersebut sudah  merusak  deklarasi  yang  sudah disepakati kedua belah pihak.
Sehingga  dengan  demikian Maroko  lagi-lagi  telah  melanggar deklarasi  tersebut  dengan  dirusaknya asas-asas  yang  tercantum  dalam deklarasi  sebagai  bentuk  perjanjian internasional  antara  Maroko  dan Sahara  Barat  yang  mana  asas  tersebut ialah  Asas  Pacta  Sunt  Survanda  dan Asas  Itikad  Baik  yang  mana  dalam asas  tersebut  harus  terpenuhi  dalam sebuah  perjanjian  internasional  karena walau  bagaimanapun  apalah  arti sebuah  perjanjian  apabila  asas-asas dalam  perjanjian  tersebut  dilanggar bahkan tidak terpenuhi.
Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya tindakan intervensi
Maroko  terhadap  Sahara  Barat  dalam pembukaan  kantor  perwakilan  suatu Negara  dalam  pandangan  hukum penyelesaian  sengketa  internasional maroko  secara  tidak  langsung  telah melanggar  beberapa  aturan  dan  asas- asas  yang  telah  menjadi  sumber hukum  internasional,  sehingga  secara hukum pembukaan kantor perwakilan suatu  Negara  dapat  dianggap  batal demi  hukum  dalam  pandangan hukum internasional.
Mengenai legal standing, secara pandangan hukum internasional kedua Negara tersebut sudah
memenuhi
syarat yang mana keduanya  merupakan  subjek  hukum internasional,  dimana  Maroko  sebagai Negara  dan  Sahara  Barat  yang  telah memenuhi  syarat  sebagai  disebut Negara dan dengan objek sengketanya adalah  wilayah  di  El-`Aiun  yang menjadi target dalam tindakan pembukaan  kantor  perwakilan  suatu Negara  yang  dilakukan  oleh  Maroko. Sehingga  keduanya  sudah  memenuhi syarat  dan  pengadilan  internasional dapat  dilaksanakan.  Sehingga  dengan prosedur  jalur  hukum yang  dijelaskan diatas  seharusnya  dapat  memberikan pertimbangan bahwasanya jalur hukum  sudah  selayaknya  sebgai ultimum  remedium  untuk  mengakhir persengketaan
Kini  mengenai  perkembangan kasus  tersebut  belum  ada  yang mengajukan ke ranah hukum, arbitrasi maupun  penyelesian  yudisial.  konflik tersebut  makin  memanas  seiring dengan  hubungan  kedua  Negara tersebut,  bahkan  hingga  kini  PBB belum mengambil peluit sebagai tanda pertandingan  terakhir  bagi  konflik diantara keduanya.
Korelasi  antara  kasus  tersebut berdasarkan The Montevideo Convention  adalah  apa  yang  telah dilakukan  oleh  Maroko  terhadap wilayah  Sahara  Barat  merupakan perbuatan intervensi berdasarkan artikel 8-9 Convention, sehingga secara hukum  tindakan  tersebut  merupakan pelangaran international. Dengan teridentifikasiya  perlakuan  tersebut maka  langkah  yang  konkrit  dalam penyelesaiannya  ialah  melalui  jalur hukum  yang  cara-caranya  telah disebutkan diatas. Identifikasi tindakan  tersebut  dapat  dikatakan suatu  pelanggaran  terhadap  hukum internasional.  Yang  pertama,  telah melanggar atau mengganggu kedaulatan  suatu  negara  yang  mana hak kedaulatan ini terdapat pada pasal 8 dan 9 yaitu tindakan intervensi suatu
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
negara  terhadap  negara  lain  baik secara  internal  maupun  eksternal dapat merusak kedaulatan negara dan suatu  negara  harus  patuh  terhadap hukum  yang  berlaku  pada  suatu negara  apabila  berada  pada  wialayh negara tersebut. Dalam artikel tersebut pula  terdapat  prinsip  non-intervensi yang  harus  dipatuhi  oleh  seluruh negara  dunia.  Identifikasi  adanya pelaggaran  hukum  internasional  yang dilakukan  oleh  Maroko  haruslah memiliki muara terhadap penyelesaian kasusnya,  PBB  dalam  upayanya berusaha mendamaikan diantara keduanya  namun  hingga  saat  ini belum  memiliki  titik  terang  dalam penyelesaiannya,  maka  jalur  satu- satunya untuk menyelesaikan keduanya  digunakan  jalur  hukum melalui  arbitrase  atau  pengadilan internasional  sebagai  akibat  ultimum remedium  atau  upaya  terkahir  untuk mendamaikan diantara keduanya.

## Penutup
1. Kesimpulan Pembukaan  kantor  perwakilan diplomatik  oleh  Maroko  di  Wilayah Sahara Barat berdasarkan Montevideo  Convention  (on  The Right  and  Duties  of  State)  1933 merupakan  suatu  pelanggaran  yang tindakan  tersebut  sangat  dilarang pada lingkungan masyarakat internasional. Pasalnya tindakan tersebut  melanggar  terhadap  aturan pada  pasal  8  dan  9  konvensi montevideo  yang  memuat  unsur larangan  intervensi  terhadap  suatu negara,  baik  mengintervensi  secara internal  maupun  eksternal.  Karena perbuatan tersebut melanggar prinsip non-intervensi  dimana  prinsip  non- intervensi  ini  merupakan  jus  cogens yang memberikan klasifikasi terhadap  prinsip  ini,  bahwasanya prinsip  non-intervensi  tidak  boleh dilanggar dalam keadaan apapun.
Berbagai upaya terhadap Penyelesaian  sengketa  internasional secara damai sudah ditempuh nyatanya hingga ini belum membuahkan hasil berupa kedamaian  dalam  konflik  tersebut, terbentuknya MINURSO tidak memberikan  hasil  yang  signifikan untuk adanya perdamaian melainkan dalam  menempuh  jalur  ini,  timbul suatu  sengketa  wilayah  yang  berupa tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara  Barat  dalam  pembukaan Kantor  perwakilan  suatu  Negara. sehingga  dengan  demikian  perlu adanya  langkah  selanjutnya,  yaitu melakukan  jalur  hukum  yang  terdiri Arbitrasi  dan  Penyelesaian  Yudisial yang  mana  jalur  ini  oleh  PBB,  pihak Sahara  Barat  dan  Maroko  belum ditempuh hingga saat ini.

## 2. Saran
Mengenai  perhelatan  dalam konflik  perolehan  wilayah  diantara keduanya  memang  tidak  menapik kemungkinan keduanya dapat memiliki penghargaan pada
pendirian  kedaulatan  di  setiap wilayah negara tersebut. Tetapi perlu juga  memerlukan  kode  etik  sebuah negara  agar  tidak  terlindasnya  hak dan  kewajibannya  masing-masing sebagai  negara,  sehingga  saran  yang dapat  diberikan  terhadap  konflik wilayah
tersebut dengan menghimbau  agar  setiap  negara menghormati  kedaualatan  wilayah sebuah negara dan Kembali menjalani  kehidupan  kenegaraannya kepada kode etik negara yang dalam hal  ini  tercantum  pada  Konvensi Montevideo.
Lalu  untuk  penyelesaiannya kepada  kedua  belah  pihak  negara agar  menempuh  pada  jalur  hukum sebagai ultimum remedium sehingga dapat  terang  mengenai  kebeneran tentang konflik perwilayahan tersebut.  Karena  apabila  hal  ini
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
dimenangkan  oleh  Sahara  Barat,  Hal ini  juga  akan  menjadi  landasan menjadi  landasan  mengapa  Sahara Barat  sudah  selayaknya  diakui kedudukannya di PBB sebagai negara yang berdaulat penuh atas kekuasaannya.

## Daftar Pustaka
Abdi,  Husnul.  ―Fungsi  Perwakilan Diplomatik, Tugas Dan Peranannya Bagi  Negara.‖ Liputan  6 ,  2017.
https://hot.liputan6.com/read/392
9062/fungsi-perwakilan- diplomatik-tugas-dan-peranannya- bagi-negara.
Adolf,  Huala. Aspek-Aspek  Negara  Dalam Hukum Internasional . Bandung: Keni Media, 2011.
———. Hukum  Penyelesaian  Sengketa Internasional .  Bandung:  PT.  Sinar Grafika, 2004. Bangsa, Perserikatan Bangsa. ―Montevideo  Convention  (On  The Right  and  Duties  of  State)  1933,‖ 1933. ———. ―UN Charter,‖ n.d. ———. ―Vienna Convention on Diplomatic Relations,‖ n.d. Christina  Aurora,  Monique  Rashinta, and Ginting Munthe. ―Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat  Diplomatik  Di  Negara Ketiga.‖ Lex  Et  Societatis 7,  no.  11
(2019): 48.
Fox,  Gregory  H,  and  Brad  R  Roth.
Democratic Governance and International  Law  ,  Edited  by  Fox  and Roth
. Vol. 8. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Haris,  David  J. Cases  and  Materials  on International  Law .  LONDON:  Sweet and Maxwell, 1983.
Ibrahim,  Jhonny. Teori  Dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
Mauna,  Boer. Hukum  Internasional: Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi Dalam Era Global . Bandung: Alumni, 2003.
Muchtar,  Henni.  ―Analisi  Yuridis Normatif  Singkronisasi  Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.‖ Humanus 14, no. 1 (2015): 84. Mullerson, Rein. Human Rights Diplomacy . First. LONDON:
Routledge, 1997.
O`Brien, Jhon. International Law . London: Cavendish, 2001. Peacekeeping, United Nations. ―MINURSO Fact Sheet.‖ Peacekeeping .  Last  modified  2017. https://peacekeeping.un.org/en/m ission/minurso. Riyanto,  Sigit.  ―Kedaulatan  Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional  Kontemporer.‖ Jurnal
FH UGM Yustisia 1, no. 3 (2012): 10.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2011.
Thilakarathna,  Kaan.  ―The  Evolution  of The Vienna on Diplomatic Relations and  Consular.‖ Heinonline 11,  no.  1 (2020): 70. Tirtosudarmo, Riwanto. ―Tentang
Perbatasan  Dan  Studi  Perbatasan: Suatu Pengantar.‖ Jurnal Antropologi Indonesia 67, no. 26 (2002): 4–6.
Wicaksana,  I  Gede  Wahyu.  ―Kedaulatan Teritorial  Negara:  Kepentingan Material  Dan  Nilai  Simbolik.‖ Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik 29, no. 2 (2016): 111.
Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
Yusuf,  Adijaya.  ―Penerapan  Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum  Internasional.‖ Hukum  dan Pembangunan 2, no. 1 (2003): 16.