## PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA
(Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar)
Ketut Teddy Wisastrawan 1 , Ni Luh Gede Erni Sulindawati 2 , I Nyoman Putra Yasa 3
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: teddywisastrawan997@gmail.com, esulind@gmail.com, putrayasainym@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa  dan  kelembagaan  desa  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  wisata.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kausal  komparatif  yang  merupakan  penelitian  dengan  karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan pada desa  wisata  di  Kecamatan  Banjar.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kepala  Desa  serta Perangkat  Desa  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng.  Metode  pengambilan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode purposive  sampling, sehingga  diperoleh  sampel sejumlah  60  responden.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang kemudian  diolah  dengan  uji  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  bantuan  SPSS  versi  22.  Hasil penelitian  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa,  dan  kelembagaan desa  secara  individual  maupun  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kecamatan Banjar.
Kata kunci: Pengelolaan keuangan, akuntabilitas, kebijakan, kelembagaan desa

## Abstract
This  research  aimed  at  determining  the  accountability  effect  of  village  fund  allocation,  village policy and village institution on the tourism villages’ financial management. This research employed a comparative causal research method which is a study with the characteristics of a problem in the form of  a  causal  relationship  between  two  or  more  variables.  This  research  was  conducted  on  tourism villages in Banjar Sub-District. The research population was all the Village Heads and Village officials in Banjar Sub-District, Buleleng Regency. The sampling method used in this research was purposive sampling method, so that a sample of 60 respondents was obtained. The research data were collected through  a  questionnaire  which  was  then  processed  through  multiple  linear  regression  analysis  test with  the  assistance  of  SPSS  version  22.The  results  of  the  research  showed  that  the  village  fund allocation  accountability,  village  policy,  and  village  institution  individually  and  simultaneously  had  a significant effect on th e tourism villages’ financial management in Banjar Sub-District.
Keywords: Financial management, accountability, policy, village institutions

## 1.  Pendahuluan
Desa  adalah  komunitas  kecil  yang  terikat  pada  lokalitas  tertentu  baik  sebagai  tempat tinggal  dan  juga  tempat  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat  desa  yang  bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2007) dalam (Justita 2016). Masyarakat itu sendiri mempunyai dua  sifat  yaitu  ada  yang  bersifat  terbuka  yang  bisa  menerima  perubahan-perubahan  yang terjadi  dilingkungan  masyarakat  dan  menggabungkan  berbagai  jenis  kebudayaan  yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk
menerima  perubahan-perubahan  karena  mereka  tidak  terbiasa  melakukan  sesuatu  yang mereka  tidak  pahami  dan  tidak  biasa  mereka  jalankan,  biasanya  juga  terjadi  pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan.
Untuk  menjalankan  operasional  desa  diperlukan  dana  desa  yaitu  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa dan  Desa  Adat  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja    Daerah kabupaten/kota    dan    digunakan    untuk    membiayai    penyelenggaran  pemerintahan, pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Fokus  penting  dari penyaluran  dana  ini  lebih  terkait  pada  implementasi  pengalokasian  Dana  Desa  agar  bisa sesempurna gagasan para inisiatornya (Subroto, 2009).
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah  yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Maka dari itu, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap  sama,  yaitu  penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu  beorientasi  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu  memperhatikan  kepentingan  dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat (Ompi, 2012).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1  poin  c,  menyebutkan  bahwa  bagian  dari  dana  perimbangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  kabupaten/kota  untuk  desa,  paling  sedikit  10%  secara  proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini merupakan  dana  yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  untuk  desa,  yang bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten.  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  dana  yang  cukup  signifikan  bagi  Desa  untuk menunjang program-program Desa (Azwardi, 2014).
Kecamatan  Banjar  adalah  sebuah  kecamatan  di  Kabupaten  Buleleng,  Propinsi  Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 17 Km dari Singaraja, ibukota Kabupaten Buleleng ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Banjar. Kecamatan Banjar terdiri dari 17 Desa, tetapi Desa yang termasuk Desa wisata di Kecamatan Banjar hanya ada 10 Desa yaitu  Desa  Banjar,  Desa  Banjar  Tegeha,  Desa  Munduk,  Desa  Dencarik,  Desa  Sidetapa, Desa Pedawa, Desa Tigawasa, Desa Cempaga, Desa Banyuseri dan Desa Temukus. Dalam penelitian ini desa yang diambil adalah sebanyak 6 desa, karena yang termasuk desa wisata yang  berpenghasilan  yaitu  Desa  Temukus,  Desa  Dencarik,  Desa  Banjar  Tegeha,  Desa Banjar,  Desa  Pedawa  dan  Desa  Munduk.  Dari  ke  6  desa  ini  cukup  menarik  untuk  diteliti karena  desa  tersebut  tidak  hanya  mendapat  dana  dari  pemerintah,  melainkan  mendapat dana dari para wisatawan yang berkunjung untuk melihat dan membeli prasarana yang dijual diwisata  tersebut,  keuntungan  yang  didapat  cukup  besar  untuk  mengembangkan  wisata tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi.
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  menyebutkan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana  yang diberikan  kepada  desa  yang  berasal  dari  dana  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus. Kemudian  kebijakan  pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  produk  hukum  karena  setiap pemerintah  desa  secara  hukumpun  memiliki  wewenang  tersebut.meskipun  berskala  kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu sendiri.
Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuah dalam bentuk peraturan desa.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.  Berdasarkan  alokasi  Dana  tersebut,  maka  tiap  Kabupaten/Kota mengalokasikannya  ke  pada  setiap  desa  berdasarkan    jumlah    desa    dengan memperhatikan    jumlah    penduduk    30%,  luas    wilayah  20%,  dan  angka  kemiskinan  50%. Hasil  perhitungan  tersebut  disesuaikan  juga  dengan  tingkat  kesulitan  geografis  masing- masing  desa.  Alokasi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  bersumber  dari  Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Otonomi  daerah  sangat  mendorong  Pemerintah  Desa  untuk  lebih  memberdayakan masyarakat  dan  mengoptimalkan  sumberdaya  yang  ada  baik  itu  sumberdaya  dari  desa sendiri  maupun  dari  luar.  Adanya  Alokasi  Dana  desa  (ADD)  tersebut,  desa  memiliki kewenangan  untuk mengatur  dan mengurus rumah tangganya  sesuai dengan  kewenangan yang  diberikan,  yang  menyangkut  peranan  pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara pelayanan  publik  di  desa  dan  sebagai  tujuan  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  daerah  yang  melibatkan  masyarakat  di  tingkat  desa..  Penelitian  mengenai alokasi  dana  desa  pernah  dilakukan  oleh  Justita  (2016)  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas  alokasi  dana  desa  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  desa Gubugklakah  Kecamatan  Poncokusumo  Kabupaten  Malang.  Hasil  penelitian  Lina  (2017) juga menyatakan bahwa untuk pemerintah daerah maupun  pemerintah  desa   agar  selalu mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. Karenanya peneliti berasumsi bahwa :
H1: Akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata
Kebijakan  pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  produk  hukum  karena  setiap pemerintah  desa  secara  hukumpun  memiliki  wewenang  tersebut.meskipun  berskala  kecil dan  lokal  yang  mencangkup  wilayah  administrasi  desa  itu  sendiri.  Secara  undang-undang, kebijakan  formal  di  level  desa  tertuah  dalam  bentuk  peraturan  desa.  Meskipun  demikian desa  memiliki  hak  dan  wewenang  berpartisipasi  dalam  menentukan  arah  pembangunan nasional  secara  umum  serta  pembangunan  desa  sendiri  secara  khusus.  Penelitian mengenai  kebijakan  desa  pernah  dilakukan  oleh  Justita  (2016)  yang  menyatakan  bahwa kebijakan  desa  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.  Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2: Kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.
Lembaga  atau  institusi  adalah  wadah  untuk  mengemban  tugas  dan  fungsi  tertentu dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  lembaga  desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Istilah lembaga identik  dengan  organisasi.  Dalam  suatu  organisasi  senantiasa  terdapat  struktur  organisasi yang jelas. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit- unit kerja  dalam  organisasi  itu.  Penelitian  mengenai  kelembagaan  desa  pernah  dilakukan  oleh Justita  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kelembagaan  desa  berpengaruh  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  desa  Gubugklakah  Kecamatan  Poncokusumo  Kabupaten Malang.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis  ketiga  yang  diajukan  adalah  sebagai berikut:
H 3 :  Kelembagaan  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa wisata
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Penyelenggaraan  kewenangan  lokal  berskala  Desa  selain  didanai  oleh  APB  Desa, juga  dapat  didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan  anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan adanya Alokasi Dana  desa  (ADD),  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan,  yang  menyangkut  peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat  desa.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis  keempat  yang  diajukan  adalah sebagai berikut:
H 4 :  Akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa,  dan  kelembagaan  desa  secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  adapun  tujuan  penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengetahui  (1) pengaruh  akuntabilitas  alokasi  dana  desa  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  wisata  di
Kecamatan  Banjar,  (2)  pengaruh  kebijakan  desa  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa wisata  di  Kecamatan  Banjar,  (3)  pengaruh  kelembagaan  desa  terhadap  pengelolaan keuangan  desa  wisata  di  Kecamatan  Banjar,  dan  (4)  pengaruh  akuntabilitas  alokasi  dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kecamatan Banjar.

## 2.  Metode
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, dan  peneliti  dapat  mengidentifikasi  fakta  atau  peristiwa  sebagai  variabel  yang  dipengaruhi (variabel  dependen)  dan  melakukan  penyelidikan  terhadap  variabel  yang  mempengaruhi (variabel  independen).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  desa  wisata  di  Kecamatan  Banjar. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kepala  Desa  serta  Perangkat  Desa  di Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng.  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 60  responden.  Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik,  dan  uji  hipotesis.  Uji  statistik  deskriptif  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  minimum, maksimun,  mean  dan  standar  deviasi.  Hasil  uji  statistik  deskriptif  disajikan  pada  tabel  1 berikut.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Min Max Mean Std. Deviation Akuntabilitas Alokasi Dana Desa 60 33 48 40,42 4,681 Kebijakan Desa 60 34 46 39,45 3,629 Kelembagaan Desa 60 35 48 39,73 3,982 Pengelolaan Keuangan Desa Wisata 60 33 48 39,72 4,105 Valid N (listwise) 60
Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas alokasi dana desa  (X 1 )  mempunyai  skor  minimum  33,  skor  maksimum  48,  skor  rata-rata  40,42  dengan standar  deviasi  4,681.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  perbedaan  nilai  akuntabilitas alokasi  dana  desa  terhadap  nilai  rata-rata  sebesar  4,681.  Variabel  kebijakan  desa  (X 2 ) mempunyai  skor  minimum  34,  skor  maksimum  46,  skor  rata-rata  39,45  dengan  standar deviasi  3,629.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  perbedaan  nilai  kebijakan  desa  terhadap nilai rata-rata sebesar 3.629.
Variabel  kelembagaan  desa  (X 3 )  mempunyai  skor  minimum  35,  skor  maksimum  48, skor  rata-rata  39,73  dengan  standar  deviasi  3,982.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi perbedaan  nilai  kelembagaan  desa  terhadap  nilai  rata-rata  sebesar  3,982.  Variabel pengelolaan  keuangan  desa  wisata  (Y)  mempunyai  skor  minimum  33,  skor  maksimum  48, skor  rata-rata  39,72  dengan  standar  deviasi  4,105.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi perbedaan nilai pengelolaan keuangan desa wisata terhadap nilai rata-rata sebesar 4,105.
Uji  yang  dilakukan  selanjutnya  adalah  uji  kualitas  data  meliputi  uji  validitas  dan  uji reliabilitas.  Uji  validitas  bertujuan  untuk  menguji  seberapa  baik  instrumen  penelitian mengukur  konsep  yang  seharusnya  diukur.  Instrumen  dikatakan  valid  apabila  mampu mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur  dan  mampu  mengungkap  data  yang  diteliti  secara tepat.  Bila  kolerasi  tiap  variabel  positif  dan  besarnya  >  0,30  menunjukkan  bahwa  faktor tersebut  mempunyai  validitas  yang  kuat  (Sugiyono,  2010) . Berdasarkan  hasil  uji  validitas dapat  dinyatakan  bahwa  semua  instrumen  memiliki  nilai Pearson  Correlation lebih  besar daripada  0,3  dan  nilai  Sig.  ( 2-tailed )  korelasi  untuk  semua  item  lebih  kecil  daripada  0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid.
Setelah  itu,  dilakukan  uji  reliabilitas  secara  bersama-sama  terhadap  seluruh  item pertanyaan  dalam  suatu  kuesioner.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel akuntabilitas alokasi dana desa mempunyai nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,905. Variabel kebijakan  desa  mempunyai  nilai Cronbach’s Alpha sebesar  0,837.  Variabel  kelembagaan desa  mempunyai  nilai C ronbach’s Alpha sebesar  0,904.  Variabel  pengelolaan  keuangan desa wisata mempunyai nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,891. Semua variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih  besar  dari  0,60,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  instrumen yang digunakan pada penelitian ini  adalah reliabel.
Setelah uji kualitas data terpenuhi, dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini melakukan 3  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastisitas.  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variable terkait dan variabel bebas  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak  (Ghozali,  2011).  Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-sminrov untuk mengetahui data yang  digunakan  terdistribusi  normal  atau  tidak,  kriteria  pengujian  normalitas  menggunakan profitabilitas  yang  diperoleh  dengan  level  signifikan  sebesar  0,05.  Dasar  pengambilan kep utusan  adalah  (a)  jika  nilai  Sig  ≥  0,05  maka  dikatakan  terdistribusi  normal  dan  (b)  jika nilai  Sig  <  0,05  maka  dikatakan  distribusi  tidak  normal.  Hasil  pengujian  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  nilai Kolmogorov  Smirnov sebesar  0,166  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,110 >  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  residual  terdistribusi  secara  normal dan dapat digunakan dalam penelitian.
Uji  asumsi  klasik  yang  kedua  yaitu  uji  multikolinearitas.  Uji  multikolinearitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  yang  kuat  antar variabel  bebas.  Apabila  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  tidak  lebih  dari  10  dan  nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multilkoliniaritas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.
Uji  asumsi  klasik  yang  selanjutnya  dilakukan  uji  heteroskedastisitas.  Uji heteroskedasitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain Heteroskedastisitas  dapat  diketahui  melalui  uji Glejser .  Jika  probabilitas  signifikan  masing- masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam  model  regresi.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  masing-masing variabel  independen  tidak  signifikan  secara  statistik  mempengaruhi  variabel  dependen  nilai Absolut  Residual (AbsRes).  Variabel  akuntabilitas  alokasi  dana  desa  mempunyai  nilai  sig. sebesar  0,696,  variabel  kebijakan  desa  mempunyai  nilai  sig.  0,943,  dan  variabel kelembagaan  desa  mempunyai  nilai  sig.  sebesar  0,373.  Semua  variabel  mempunyai probabilitas  signifikansi  >  0,05,  sehingga  disimpulkan  model  regresi  tidak  mengandung adanya heteroskedastisitas.
Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian  ini  diuji  dengan  menggunakan  model  regresi  berganda.  Model  regresi  berganda digunakan  untuk  memecahkan  rumusan  masalah  yang  ada,  yaitu  untuk  melihat  pengaruh diantara  dua  variabel  atau  lebih.  Uji  hipotesis  yang  pertama  dilakukan  adalah  uji  koefisien determinasi  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variasi variabel dependen. Apabila Adjusted R 2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam  independen  variabel,  ini  berarti  semakin  tepat  garis  regresi  tersebut  untuk  mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut.
Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 0,886 a 0,784 0,773 1,95687
Berdasarkan  data  pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai Adjusted  R  Square sebesar 0,773  yang  menunjukkan  bahwa  variasi  variabel  akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan
desa,  dan  kelembagaan  desa  hanya  mampu  menjelaskan  77,3%  variasi  variabel pengelolaan  keuangan  desa  wisata.  Sisanya  sebesar  22,7%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa wisata . Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil Uji Statistik T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4,412 2,849 1,549  0,127 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa 0,092 0,100 0,105  2,922  0,036 Kebijakan Desa 0,086 0,112 0,076  2,767  0,045 Kelembagaan Desa 0,880 0,136 0,854  6,495  0,000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa Wisata
Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas alokasi dana desa  (X 1 )  mempunyai  t hitung sebesar  2,922  >  t tabel sebesar  2,003  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0,036 < 0,05. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X 1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima yaitu akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata . Variabel kebijakan desa mempunyai t hitung sebesar 2,767 > t tabel sebesar 2,003 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,045  <  0,05.  Nilai  T  positif  menunjukkan  bahwa  variabel  X 2 mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan  Y.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa H 2 diterima yaitu  kebijakan  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa wisata .
Variabel  kelembagaan  desa  mempunyai  t hitung sebesar  6,495  >  t tabel sebesar  2,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X 3 mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan  Y.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa H 3 diterima yaitu kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata .
Selanjutnya  dilakukan  uji  statistik  F.  Uji  F  atau  uji  serentak  dapat  disebut  uji  statistik secara simultan, yaitu uji  statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi  Y.  Uji  serentak  atau  uji  F  ini  menggunakan  tingkat  signifikan  0,05,  jika  nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil Uji Statistik F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 779,741 3 259,914 67,874 0,000 b Residual 214,442 56 3,829 Total 994,183 59
Berdasarkan  data  pada  tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  < 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa H 4 diterima yaitu akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa,  dan  kelembagaan  desa  secara  bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.
Dalam  tabel  dapat  dilihat  bahwa  variabel  akuntabilitas  alokasi  dana  desa  (X 1 ) mempunyai t hitung sebesar 2,922 > t tabel sebesar 2,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 <  0,05.  Nilai  t  positif  menunjukkan  bahwa  variabel  X 1 mempunyai  hubungan  yang  searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima yaitu akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh positifdan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata .
Secara teori, akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih  tinggi  atas  tindakan  seseorang/sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam suatu  organisasi  (Rasul,  2002  dalam  Justita  2016).Tuntunan  akuntabilitas  sektor  publik terkait  dengan  perlunya  dilakukan  transparansi  dan  pemberian  informasi  kepada  publik dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  publik.  Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada pihak  yang  memberikan  amanah.  Akuntabilitas  publik  terdiri  atas  dua  macam,  yaitu: akuntabilitas  vertikal  ( vertical  accountability ),  dan  akuntabilitas  horizontal  ( horizontal accountability ).
Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan  pembangunan  partisipatif  berbasis  masyarakat  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan  adanya  Alokasi  Dana  Desa,  desa  memiliki  kepastian  pendanaan  sehingga pembangunan  dapat  terus  dilaksanakan  tanpa  harus  terlalu  lama  menunggunya  dana bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini desa harus merancang perencanaan keuangan secara  matang  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dan  melakukan  kegiatan  dengan penatausahaan yang baik. Hasil kegiatan yang dilakukan tersebut dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangannya.
Penelitian  ini  dikaji  dengan  menggunakan stewardship  theory yang  menggambarkan situasi  dimana  para  manajemen  organisasi  tidaklah  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu tetapi  lebih  ditunjukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan organisasi.Dalam  konsep stewardship  theory dijelaskan  bahwa  manajer  atau  pejabat  desa akan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Raharjo, 2007 dalam Justita, 2016).
Akuntabilitas  berhubungan  dengan stewardship  theory karena  akuntabilitas  berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sama halnya dengan stewardship  theory yaitu  dapat  dipercaya,  memiliki  integritas,  bertanggungjawab atas setiap tindakannya. Dalam hal ini alokasi dana desa yang diberikan kepada desa tentu digunakan  untuk  kepentingan  bersama  melalui  perencanaan  yang  matang  dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait dana desa yang dikelola tersebut.
Berdasarkan  konsep  yang  ada  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  tampak  bahwa akuntabilitas  alokasi  dana  desa  memiliki  pengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa wisata.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  alokasi  dana  desa  memiliki hubungan searah dengan pengelolaan keuangan desa wisata. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas alokasi dana desa maka pengelolaan keuangan desa wisata akan semakin  baik  pula.  Penelitian  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  juga pernah dilakukan oleh (Justita, 2016) yang meneliti tentang kesejahteraan masyarakat desa dengan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  alokasi  dana  desa berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  Gubugklakah Poncokusumo Kabupaten Malang.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  T  dapat  dilihat  bahwa  variabel  kebijakan  desa mempunyai t hitung sebesar 2,767 > t tabel sebesar 2,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 <  0,05.  Nilai  t  positif  menunjukkan  bahwa  variabel  X 2 mempunyai  hubungan  yang  searah dengan  Y.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa H 2 diterima yaitu  kebijakan  desa  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata .
Secara  teori,  kebijakan  adalah  pedoman-pedoman  dan  ketentuan-ketentuan  yang dianut atau dipilih dalam melaksanakan ( memanage ) suatu program untuk mencapai tujuan tertentu.  Perencanaan  adalah  semua  kegiatan  ( planning )  yang  dilakukan  sebelum melakukan  suatu  kegiatan,  dari  suatu  program  proyek,  yakni  menentukan  tujuan objective , tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program.
Kebijakan  pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  produk  hukum  karena  setiap pemerintah  desa  secara  hukumpun  memiliki  wewenang  tersebut.  Meskipun  berskala  kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu  sendiri. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus (Justita, 2016).Dalam hal ini,
dalam  pelaksanaan  operasional  desa  tentu  harus  adanya  komunikasi  yang  memadai, sumber  daya  yang  berkompeten  dengan  struktur  birokrasi  yang  baik,  sehingga  mampu menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa.
Akuntansi  organisasi  sektor  publik  pada  awal  perkembangannya  disiapkan  guna memberikan  informasi  dari  hubungan Stewards (pemerintah)  dengan principals (masyarakat). Dikarenakan tuntuntan akan akuntabilitas terus bertambah, principals semakin sulit  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  pengelolaan  sendiri.  Karena  keterbatasan  tersebut principals (masyarakat)  mempercayakan  pengelolaan  sumber  daya  yang  mereka  miliki kepada  pihak  yang  dirasa  lebih capable yaitu stewards (pemerintah).  Dalam  hal  ini  tentu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan desa harus mencerminkan kenyataan di lapangan dan terjalinnya  komunikasi  yang  baik  dalam memanage sumber  daya  untuk  kepentingan bersama sesuai dengan konsep teori stewardship .
Berdasarkan  konsep  yang  ada  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  tampak  bahwa kebijakan  desa  dapat  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa  wisata.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kebijakan  desa  memiliki  hubungan  searah  dengan  pengelolaan keuangan desa wisata. Hal ini berarti bahwa semakin baik kebijakan desa maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Justita, 2016) yang meneliti tentang kesejahteraan masyarakat dengan hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  desa  Gubugklakah  Kecamatan  Poncokusumo  Kabupaten Malang.
Pada  hasil  penujian  ditemukan  bahwa  variabel  kelembagaan  desa  mempunyai  t hitung sebesar  6,495  >  t tabel sebesar  2,003  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05.  Nilai  t positif  menunjukkan  bahwa  variabel  X 3 mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan  Y.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa H 3 diterima yaitu  kelembagaan  desaberpengaruh  positifdan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata .
Secara teori, lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.Oleh  karena  itu  keberadaan  lembaga  desa merupakan  wadah  untuk  mengemban  tugas  dan  fungsi  Pemerintahan  Desa.  Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat, sehingga  tugas  pemerintah  desa  adalah  memberikan  pelayanan  ( service )  dan pemberdayaan  ( empowerment ),  serta  pembangunan  ( development )  yang  seluruhnya ditujukan  bagi  kepentingan  nasyarakat.Istilah  lembaga  identik  dengan  organisasi.Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas.
Stewardshiptheory menggambarkan  bahwa  manajemen  dapat  berperilaku  baik  demi kepentingan  banyak  pihak,  sehingga  tercipta  hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan organisasi  dan  kesuksessannya.  Kesuksesan  organisasi  dapat  dicapai  dengan  cara memaksimalkan  utilitas  manajemen  dan  principal.  Dalam  mempertangungjawabkan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah, lembaga desa tersebut harus memberikan pelayanan  yang  baik,  dipercaya  oleh  masyarakat  atas  pengelolaan  keuangan  desa,  harus transparan  mengenai  danayang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  desa  ke  masyarakat  agar masyarakat itu sendiri percaya atas apa yang dilakukan desa untuk membangun desa yang lebih bersih, jujur, dan transparan.
Berdasarkan  konsep  yang  ada  dan  pengujian  yang  dilakukan  tampak  bahwa kelembagaan desa dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa wisata.Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kelembagaan  desa  memiliki  hubungan  searah  dengan  pengelolaan keuangan  desa  wisata.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Justita, 2016) yang meneliti tentang kesejahteraan masyarakat dengan hasil penelitian yang menunjukkan  bahwa  kelembagaan  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat di desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
Pengujian  seluruh  variabel  secara  simultan  menunjukkan  bahwa  bahwa  nilai signifikansi  sebesar  0,000  <  0,005.Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  independen  secara bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependel.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa H 4 diterima yaitu akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan
desa  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa wisata.
Secara  teori,  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala  Desa  didanai  oleh  APBDesa.  Penyelenggaraan  kewenangan  lokal  berskala  Desa selain  didanai  oleh  APBDesa,  juga  dapat  didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
Penelitian  ini  dikaji  dengan stewardship  theory yang  menggambarkan  bahwa manajemen  dapat  berperilaku  baik  demi  kepentingan  banyak  pihak,  sehingga  tercipta hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan  organisasi  dan kesuksessannya. Stewardship theory dalam  penelitian  akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa  dan  kelembagaan  desa atas pengelolaan keuangan desa wisata yaitu alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah untuk  desa  digunakan  untuk  pengembangan  desa  atau  digunakan  untuk  mengembangkan wisata desa tersebut dapat di pertanggungjawabkan oleh desa agar desa sebagai organisasi sektor publik dapat di percaya untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.
Berdasarkan  konsep  yang  ada  dan  pengujian  yang  dilakukan  tampak  bahwa akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa,  dan  kelembagaan  desa  dapat mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa.  Sesuai  hasil  uji  statistik  F  yang  menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel independen (akuntabilitas alokasi dana  desa,  kebijakan  desa,  kelembagaan  desa)  secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan desa wisata).

## 4.  Simpulan dan Saran
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa,  dan kelembagaan  desa  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  pada  desa- desa  di  Kecamatan  Banjar.  Artinya  bahwa  apabila  dilandaskan  pada stewardship  theory maka  pengelolaan  keuangan  desa  perlu  didasari  oleh  pengelolaan  yang  bertangungjawab, berintegritas dan dipercaya, dengan memaksimalkan manajerial desa sehingga pengelolaan keuangan desa sesuai kebutuhan nyata desa.
Peneliti  menyarankan  agar  desa-desa  di  Kecamatan  Banjar,  yang  belum  melakukan pembenahan  untuk  wisata  yang  dimiliki,  dikarenakan  pengelolaan  keuangan  yang  kurang baik  maka  perlu  untuk  merancang  kebijakan-kebijakan  yang  baik  melalui  komunikasi  dan disposisi yang terstruktur serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan desa tersebut, sehingga kebijakan desa akan terlaksana dengan  baik  dan  dapat  menjadi  desa  wisata  yang  lebih  maju.  Bagi  peneliti  selanjutnya disarankan  dapat  menambah  jumlah  sampel  dan  mempertimbangkan  variabel  lain  yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa  wisata,  seperti  kompetensi  sumber  daya  manusia,  tingkat  kompensasi,  tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

## Daftar Rujukan
Azwardi,  Sukanto,  2014.  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di  Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 12, No. 1, Hal: 29-41.
Erni, Tahir. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  pada  Desa  Jaya  Makmur  Kecamatan  Binongko Kabupaten Wakatobi ). Skripsi . Universitas Halu Oleo Kendari.
Ghozali.  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Justita. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa,  Dan  Kelembagaan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus
Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi STIE Asia , Vol. 10, No. 1.
Maulana,  2017.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Miau  Baru  Kecamatan  Kongbeng  Kabupaten  Kutai  Timur. E- Journal  Administrasi Negara , Vol. 5, No. 1, Hal: 5188-5200.
Ompi,  Atika  Wulan.  2012.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara). Jurnal Ilmiah, Vol. 5, No. 1.
Subroto,  Agus.  2009.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Tesis . Universitas Diponegoro.
Thomas, 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di  Desa  Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif , Vol. 1, No. 1, Hal: 51-64.
Winata,  S.P.  2018.  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  dalam Memberdayakan  Masyarakat  di  Kelurahan  Sungai  Pagar  Kecamatan  Kampar  Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016. JOM FISIP .Vol. 5, No. 1.
Yoyok, Sudarmaji. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa  Bakaran  Kulon  Kecamatan  Juwana  Kabupaten  Pati). Tesis .  Universitas Diponegoro.