## KEBIJAKAN PERTANIAN YANG MEMARJINALKAN PETANI DAN MERUNTUHKAN KEDAULATAN PANGAN

## Oleh

## Dyah Candra Dewi
Peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Revolusi hijau yang didengungkan mampu memberikan dampak positif bagi industri pertanian global,  dan  bahkan  mampu  merubah  wajah  petanian  dalam  negeri  seperti  di  Indonesia khususnya.  Pergeseran  paradigma  petani  dalam  mengelola  lahan-lahan  pertanian  sejak revolusi hijau, hingga saat ini belum mampu memberikan efek bagi kedaulatan pangan dalam negeri. Swasembada pangan yang menjadi ikon kebijakan para penguasa era orde baru juga belum  mampu  menahan  gejolak  pasar.  Kran  impor  terus  dibuka  oleh  pemerintah  selaku pemegang  kendali  (otoritas  tunggal)  pangan.  Oleh  karena  hal  ini,  kehidupan  para  petani semakin  berada  dalam  pusara  kekuatan  pemburu  rente,  para  pemain-pemain  pasar  yang menentukan  harga  dan  kebutuhan  pasar.  Dengan  demikian,  kehidupan  para  petani-petani lokal  semakin  terhimpit  diantara  kekuatan  negara  dengan  kebijakan  fiskalnya  serta  kekuatan pemodal  dengan  kekuatan  jaringan  bisnisnya.  Petani  tidak  lagi  memiliki  posisi  tawar  bagi negara,  dan  petani  cendrung  termarginalkan  oleh  kebijakan-kebijakan  yang  lebih  memihak pasar.
Kata Kunci : Petani, Kebijakan Pangan, Kesejahteraan Petani

## PENDAHULUAN
Di tengah berbagai kemajuan dahsyat  yang  telah  dicapai  dunia  di  era globalisasi  ini  manusia  justru  dihadapkan pada  suatu  fenomena  yang  meresahkan, yakni kerawanan pangan global.
Kerawanan  pangan  ini  diperkirakan  akan lebih akut lagi pada tahun 2020. Modernisasi pertanian seperti revolusi hijau atau bentuk-bentuk industri pertanian lainnya  memang  telah  secara  signifikan meningkatkan produktivitas pangan.
Namun ironisnya bersamaan dengan tingginya kenaikan produksi pangan tersebut  dunia  justru  tengah  menghadapi bahaya  kelaparan  yang  oleh  sejumlah pakar  dinilai  sebagai  terparah  dalam
sejarah  kehidupan  manusia.  Maka  dari  itu muncul  pertanyaan  besar,  apakah  yang salah dengan modernisasi dan industrialisasi  pertanian  saat  ini?  Apakah peningkatan produksi pangan tidak mengimbangi  pesatnya  laju  pertumbuhan dunia  sebagaimana  diramalkan  Malthus? Atau,  apakah  kesalahan  sebenarnya  tidak terletak  dalam  sistem  produksi  melainkan di  luar  itu  seperti  misalnya  distorsi  dalam sistem  distribusi  (Tim  PSPK  UGM.  “Kajian Pemodelan  Desa  Mandiri  Pangan  Provinsi DIY).
Dalam  konteks  kondisi  kerawanan pangan  global,  bagaimana  cara  atau langkah  apa  yang  harus  ditempuh  oleh negara-negara sedang berkembang?
Pertanyaan  ini  menjadi  penting  karena Indonesia  adalah  salah  satu  bangsa  yang menjadi  korban  dari  kerawanan  dan  krisis pangan global.  Ketika  isu  terperangkapnya Indonesia  dalam  jebakan  pangan  global kembali  mencuat,  persoalan  substantifnya sebetulnya  tidak  pernah  bergeser.  Bahwa betul  persoalan  mikro  yang  terkait  dengan produktifitas  usaha  tani,  meliputi  pupuk, sumberdaya  air,  benih,  teknologi,  kredit usaha tani, SDM pertanian, dan sebagainya,  memang  perlu  dibenahi.  Akan tetapi ada persoalan makro yang membuat segala kemajuan penelitian dan peningkatan  produksi  usaha  tani  tidak mencapai  kemajuan  ekonomi  pada  tingkat pasar dan tataniaga.
Persoalan  makro  hingga  saat  ini sudah  semakin  akut  dan  penting  untuk segera  dicarikan  solusi.  Berpangkal  pada pilihan  kebijakan  perekonomian  nasional yang  sangat  dikotomis  memperhadapkan dua  sektor  perekonomian  utama  bangsa  : sektor perkotaan-industri-modern pada satu  sisi  dan  sektor  pedesaan-pertanian- tradisional  pada  sisi  yang  lain.  Watak sektoral yang sangat ekstrim : industri yang berbasis impor dan pertanian yang berbasis sumberdaya alam domestik, adalah  masalahnya.  Sejarahnya,  sektor industri  hanya  bisa  layak  ketika  segala kemudahan  fiskal,  tataniaga,  moneter,  dan bahkan sampai pada kemudahan perundang-undangan. Hingga delapan
puluh  satu  persen  stimulus  fiskal  berujud penghapusan  Bea  Masuk  dan  PPN  impor (Maksum, 2010).
Dari kemudahan fiskal dapat diketahui  impikasinya,  diantaranya  adalah semua  kebijakan  pada  akhirnya  akan bermuara  pada  semakin  murahnya  barang impor  termasuk  komoditas  pangan.  Hal tersebut  sekaligus  menguatkan  paradigma ketahanan  pangan  yang  dibangun  atas dasar memurah-murahkan komoditas pangan melalui importasi. Dalam kenyataan  ini  yang  paling  diuntungkan adalah para importir dan juga industri non- agro  karena  keuntungannya  yang  besar akibat pangan dan UMR rendah. Kemudahan impor ini menyebabkan adanya  ketidak-adilan  sektoral  bagi  para petani.  Biaya  produksi  yang  tinggi  tidak mampu  diimbangi  dengan  harga  produksi, karena  dengan  dalih  inflasi,  komoditas pangan  harus  murah.  Belum  lagi  dengan terjadinya  persaingan  tidak  fair  antara produk petani lokal dan produk impor.

## KEBIJAKAN IMPOR BERAS
Makna  sebutir  pangan  senantiasa berubah  menurut  peradabannya.  Awalnya dia  hanyalah  hasil  peradaban  hunting  and gathering.  Tidak  ada  nilai  ekonomi,  sosial, dan  apalagi  politik  padanya.  Perubahan makna  terjadi  pada  peradaban  slash  and burn, mengarah pada ekstensifikasi. Terbatasnya  sumberdaya  menggesernya
menjadi pendekatan intensifikasi dan makin eksploitatif.  Kini,  sebutir  beras  menjadi semakin strategis, sarat makna. Dia bukan lagi  komoditas  finansial,  tetapi  multi dimensional (Maksum, 2011)
Beras  memainkan  peran  penting dalam  kelangsungan  hidup  umat  manusia, karena menyediakan  20  persen kebutuhan kalori  penduduk  dunia.  Karena  berbagai keunggulannya,  beras  menjadi  makanan pokok  hampir  50  persen  penduduk  dunia. Selain  itu,  usaha  perberasan  menjadi sumber penghidupan bagi 2 miliar penduduk  dunia.  Beras  juga  memainkan peran  penting  dalam  menjaga  stabilitas ekonomi  dan  politik  suatu  negara.  Karena itu, beras sering disebut sebagai komoditas strategis (Bahagijo, 2006). Oleh karenanya, importasi pangan yang selama ini senantiasa diputuskan pemerintah berdalih finansial  dengan  penekanan  bahwa  impor lebih  murah  dari  memproduksi,  adalah kebijakan  yang  bersifat  jangka  pendek yang  tidak  pro  petani.  Multi  dimensi karakter  pangan  yang  berkaitan  dengan masalah  HAM,  kearifan  lokal,  dan  spiritual seharusnya  menjadi  pertimbangan  setiap kebijakan  pangan.  Kekhawatiran  utama adalah  adanya  krisis  kedaulatan  dalam sistem ketahanan pangan nasional. Orientasi  impor  dan  pemurah-murahan harga  pangan  bisa  jadi  menjadi  pangkal keterjebakan sistem pangan yang sertamerta merampas kedaulatan petani.
Banyak  ahli  ekonomi  menyatakan tidak  ada  masalah  dengan  impor.  Benar adanya  bahwa  ekspor-impor  adalah  hal biasa.  Akan  tetapi,  sekali  lagi,  ketika berkenaan dengan komoditas strategis dan hajad  hidup  240  juta  jiwa,  keputusan ekspor-impor  itu  mestinya  tidak  hanya berbasis tataniaga dan finansial.
Sepenuhnya  urusan  ini  harus  dipandang sebagai  urusan  ekonomi  politik,  hak  asasi dan  keadilan  karena  implikasi  sosial- politiknya  yang  sangat  luas.  Ketahanan dengan:  availability-accessability-reliability- quality,  telah  dimaknai  secara  apa-adanya dengan  konsentrasi  penuh  pada  urusan ketersedian (availability). Sepanjang tersedia-terjangkau-merata-aman sampai konsumen, maka itulah ketahanan pangan, meski  ketergantungannya  terhadap  impor memuncak karena jebakan pangan murah. Orientasi  ini  telah  memanjakan  import based  industry  /IBI  meneguk  keuntungan dengan membunuh domestic based industry  /DBI  dan  menafikan  kepentingan politik  paling  esensial  bagi  sebuah  negara: Kedaulatan (Maksum, 2010).
Kebijakan pemerintah dalam penurunan  bea  masuk  barang  impor, termasuk didalamnya adalah bahan pangan,  tentunya  sangat  tidak  adil  dan jelas  bukan  kebijakan  pro  poor.  Alasan penurunan  bea  masuk  tersebut  adalah meringankan  impor  dan  beban  Bulog. Impor  dilakukan  dengan  alasan  yang
sederhana,  yaitu  agar  stok  pangan  aman. Bahwa  produksi  dan  efisiensi  rendah, akibat  banjir  di  beberapa  daerah,  gagal panen  dan  lainnya.  Sehingga  impor dianggap jauh lebih murah untuk
menstabilkan harga, dibanding memperbaiki  kondisi  pertanian.  Kebijakan
impor tidak pernah memperdulikan implikasinya  terhadap  produksi  pangan lokal.
Impor  beras  tidak  lagi  dimonopoli oleh  Bulog,  sesuai  dengan  saran  dan keinginan  IMF,  Indonesia  meliberalisasi impor  beras  dengan  menerapkan  tarif impor  beras  nol  persen  pada  tahun  1998. Dengan demikian petani tidak memperoleh insentif  untuk  memproduksi  beras,  bahkan dibiarkan  bertarung  dengan  beras  impor yang  lebih  murah.  Dengan  dicabutnya monopoli  Bulog  sebagai  importir  tunggal, diterapkannya  tarif  impor  rendah  hingga saat  ini,  dan  penurunan  harga  beras  di pasar  internasional,  maka  banjir  impor beras tak terbendung.
Liberalisasi  perdagangan  dunia juga meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap  pangan  impor.  Pada  periode 1989-1991,  Indonesia  tercatat  sebagai pengekspor  pangan  dengan  nilai  sekitar US$ 418 juta per tahun. Namun sejak 1994 Indonesia beralih menjadi pengimpor pangan  murni.  Pada  periode  1998-2000, Indonesia  mengimpor  pangan  rata-rata US$  863  juta  per  tahun.  Selama  periode
1996-2003  Indonesia  per  tahun  rata-rata mengimpor  beras  2,83  juta  ton,  gula  1,6 juta ton, jagung 1,2 juta ton, kedelai 0,8 juta ton,  serta  beberapa  bahan  pangan  lain (Bahagijo, 2006). Tabel berikut menunjukkan  persentase  beberapa  jenis komoditas impor tahun 2010.
Tabel 2. Importasi Kebutuhan Pangan Strategis
Sumber: Pusdatin Departemen Pertanian

## KEBIJAKAN HARGA DASAR GABAH
Dalam  Inpres  nomor  9/2001  tentang Penetapan Kebijakan Perberasan diantaranya  diatur  tentang  pelaksanaan kebijakan  harga  dasar  pembelian  (HDP) gabah  dan  beras  oleh  pemerintah  dengan pedoman  Harga  Dasar  Pembelian  oleh Bulog  dengan  harga  Rp  1.519  per  kg gabah  kering  giling  dan  Rp  2.470  per  kg beras  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditentukan.  Dalam  implementasinya  tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kebijakan  perberasan  terus  diperbaiki.
Hingga  pada  tahun  2005  muncul  Inpres nomor 13/2005 yang mulai berlaku Januari 2006,  dalam  Inpres  ini  harga  pembelian pemerintah  (HPP)  untuk  gabah  kering panen  (GKP)  naik  dari  Rp  1.330  per  kg menjadi  Rp  1.730  per  kg.  HPP  beras  juga mengalami  penyesuaian  dari  Rp  2.790 menjadi Rp 3.550 per kg.
Dalam  Inpres  no  13/2005  tidak  lagi digunakan  frasa  „harga dasar‟  tetapi  harga pembelian pemerintah (HPP). Titik pembelian oleh Bulog berganti ke penggilingan.
Perubahan  ini  menuai  banyak  kritik. Pergantian  frasa  „harga  dasar‟  menjadi HPP dinilai sebagai taktik pemerintah untuk lepas tangan terhadap harga gabah petani. Pembelian di penggilingan juga dinilai tidak tepat karena tidak ada petani yang menjual gabahnya  di  penggilingan.  Kenaikan  harga HPP  tidak  serta  merta  dapat  dinikmati petani,  karena  terjadi  perubahan  tempat yang  semula  di  tingkat  petani  menjadi  di tingkat  penggilingan.  Perubahan  ini  tentu saja menambah biaya transportasi (Khudori, 2008: 263). Tabel berikut
menunjukkan HPP Inpres tanpa insentif: HPP/ Inpres 13/ 2005 3/ 2007 1/ 2008 8/ 2008 7/ 2009 GKP 1.730 2.035 2.200 2.400 2.640 GKG 2.280 2.600 2.840 3.040 3.345 Beras 3.550 4.000 4.300 4.000 5.060 Sumber : Inpres 13/2005, 3/2007, 1/2008, 8/2008, 7/2009, diolah
Menurut  Inpres  nomor  7/2009,  1  kg beras  membutuhkan  1,515  kg  gabah,  dari hitungan tersebut pemerintah hanya menetapkan harga pembelian beras apabila dikonversikan dengan gabah, tanpa memperhitungkan biaya penggilingan, transportasi  dan  penyimpanan.  Dari  harga tersebut  dapat  diketahui  dengan  jelas bahwa petani tidak memperoleh keuntungan.  Kebijakan  HPP  ini  pun  tidak pro  petani,  bahkan  malah  merugikan petani.  Belum  lagi  dengan  persyaratan kualitas gabah yang karena kharakteristiknya  tidak  selalu  dapat  sesuai standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah, yaitu  berkaitan  dengan  tingkat  kekeringan dan keutuhan (Maksum, 2011).

## KEBIJAKAN IMPOR KOMODITAS PANGAN YANG MEMARJINALKAN PETANI
Adalah fakta bahwa pasar pertanian kita  telah  dibanjiri  berbagai  produk  luar negeri.  Bukan  hanya  buah  dan  sayuran, namun  di  negeri  yang  mengaku  sebagai produsen  tempe  inipun  masih  mengimpor kedelai sebagai bahan bakunya. Pengakuan swasembada beras yang pernah  diraih  ternyata  tidak  mengurangi jumlah impor setiap tahunnya. Negara yang sebagian besar
penduduknya menggantungkan hidupnya di sektor pertanian  ini  seakan-akan  tidak  pernah mampu  menjadi  produsen  utama  yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam
negeri,  dan  menjadi  produsen  yang memiliki  daya  tawar  terhadap  harga komoditasnya.  Sepertinya  tidak  ada  lagi tempat bagi petani negeri ini untuk menjadi pemilik  pasar  pertanian  di  negerinya sendiri.  Tidak  ada  perhatian  terhadap mereka,  tidak  ada  perlindungan  apalagi bantuan  yang  signifikan  untuk  para  petani yang  sebenarnya  sangat  berperan  dalam membangun  negeri.  Secara  ringkas  posisi petani saat ini adalah : (1) produsen bahan pangan  murah,  (2)  korban  kebijakan  fiskal yang memarginalkan petani, (3) pengaman inflasi  dengan  memurah-murahkan  harga pangan,
(4) menjadi bemper ketenagakerjaan  ketika  pemerintah  tidak mampu menyediakan lapangan kerja (Maksum, 2010).
Penetapan harga dasar gabah telah dilaksanakan  pemerintah  sejak  lama,  dan selama  ini  dirasakan  cukup  efektif.  Namun pada  tahun-tahun  terakhir,  kasus  harga dasar  gabah  banyak  muncul.  Pasar  yang terbuka  dengan  harga  luar  negeri  yang murah  dan  tarif  impor  yang  tidak  efektif adalah tidak mungkin harga dasar diamankan,  kecuali  dengan  menyerap seluruh  surplus  beras  di  pasar  dunia. Karena  dengan  harga  dasar  yang  lebih tinggi  dari  harga  luar  negeri  aliran  masuk dari  pasar  dunia  ke  pasar  domestik  tidak terbendung.
Efek  besar  yang  ditimbulkan  dari arus  beras  impor  adalah  harga  beras dalam  negeri  akan  tertekan rendah karena
menyesuaikan  dengan  harga  beras  dunia. Disamping  itu  aktifitas  perdagangan  beras antar  daerah  dan  antar  waktu  menurun karena  sumber  suplainya  lebih  terbuka. Pedagang  dapat  memilih  sumber  beras dari  impor  atau  domestik  sesuai  dengan yang menguntungkan sehingga tidak harus melakukan penumpukan stok secara berlebihan karena beras setiap saat mudah diperoleh. Selain itu, dalam sistem distribusi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa biaya  transportasi  merupakan  komponen yang  relatif  mahal  di  Indonesia.  Sumber tanaman  pangan  yang  sebagian  besar terkonsentrasi  di  Indonesia  bagian  barat mengakibatkan  biaya  transportasi  untuk mendistribusikan bahan pangan ke seluruh pelosok  negeri  menjadi  tinggi.  Masih ditambah  lagi  dengan  kondisi  infrastruktur jalan yang buruk menambah biaya tambahan dalam proses distribusi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  nilai  impor  beras  Indonesia hingga  bulan  Juli  tahun  2011  telah mencapai  USD  829  juta  atau  setara dengan 7,04 triliun rupiah . Uang sebanyak ini digelontorkan pemerintah untuk mendatangkan  sebanyak  1,57  juta  ton beras  yang  berasal  dari  Vietnam  (892,9 ribu  ton),  Thailand  (665,8  ribu  ton),  Cina (1.869 ton), India (1.146 ton), Pakistan (3,2 ribu  ton),  dan  beberapa  negara  lain  (3,2 ribu ton). Data ini dirilis BPS pada Selasa 6 September  2011.  Kenaikan  jumlah  impor dari  bulan  Juli  hingga  November  cukup
tajam, sebagaimana data BPS tercatat total impor  hingga  November  2011  sudah menjadi  2,5  juta  ton  dengan  nilai  USD  1,3 miliar ( www.finance.detik.com ).
Tabel 3 Jumlah dan Nilai Impor Beras Januari – November 2011 Negara Asal Jumlah Impor (ton) Nilai Cina 3.500 USD 11 Jt Vietnam 1.600.000 USD 835,6 Jt Thailand 847.300 USD 475,8 Jt Total 2.450.000 USD 1,3 Miliar Setara Rp 11.7 Triliun Sumber : BPS, 2011
Dana  sebesar  itu  tentunya  dapat digunakan  untuk  program  kebijakan  yang lebih  bersifat  jangka  panjang,  dan  tentu saja  tanpa  merugikan  petani.  Kharakter petani  saat  ini  masih  belum  banyak berubah,  kepemilikan  lahan  petani  rata- rata sempit, menggunakan teknologi sederhana  serta  modal  usaha  tani  yang terbatas.  Keterbatasan  modal  tersebut karena  hasil  produksi  pertanian  tidak seberapa banyak, namun biaya usaha tani yang  dikeluarkan  sangat  tidak  sebanding dengan  harga  jual  gabah  tingkat  petani. Subsidi  yang  selama  ini  diberikan  tidak tepat  sasaran,  karena  lebih  banyak dinikmati  oleh  mereka  yang  bukan  petani kecil,  seperti  subsidi  pupuk  yang  lebih menguntungkan para pedagang dan petani besar.  Bangunan  irigasi  banyak  yang rusak,  mestinya  merupakan  kewajiban
negara untuk membangun dan memperbaikinya,  tapi  pada  kenyataannya banyak  petani  yang  harus  berswadaya. Kondisi-kondisi  tersebut  masih  diperparah lagi  ketika  musim  panen  harga  gabah anjlok,  akibat  dari  ketidak  ampuhan kebijakan  stabilisasi  harga  dan  rendahnya harga  pembelian  gabah  di  tingkat  petani. Untuk  menekan  laju  inflasi,  petani  pula yang harus dikorbankan, karena pemerintah harus mengusahakan pemenuhan  kebutuhan  pangan  penduduk dengan  memurah-murahkan  harga  beras sehingga  rakyat  masih  mampu  membeli. Kebijakan tersebut tentu saja melemahkan posisi tawar petani dan memperlemah nilai tukar  sektor  pertanian.  Dengan  kondisi seperti  itu,  bagaimana  petani  dapat meningkatkan produksinya? Namun kurangnya  produksi  pangan  nasional  akan dijawab  pemerintah  dengan  usaha  instan (impor).

## LIBERALISASI KOMODITAS PANGAN
Salah satu cara kapitalisme mengusai perekonomian lokal adalah masuk  melalui  sektor  pangan.  Setelah Perang  Dunia  Dua  berakhir,  banyak Negara  bekas  jajahan  yang  merdeka menghadapi persoalan sulitnya menyediakan  pangan  bagi  penduduknya. Perusahaan  multinasional  hadir  ditengah masalah  pangan  tersebut  menawarkan teknologi  canggih,  yakni  bibit  padi  hibrida, rekayasa genetika yang memiliki
produktivitas  sangat  tinggi.  Saat  padi  lokal hanya mampu menghasilkan padi 3 atau 4 ton  per  ha  dengan  masa  panen  2  kali setahun, padi hibrida dikombinasikan dengan  pupuk  kimia  nenawarkan  hasil  7-8 ton  per  ha  dengan  masa  tanam  3  kali setahun.  Sebuah  tawaran  menarik  yang kemudian  diadopsi  oleh  Indonesia  dengan segala  biaya,  penyediaan  infrastruktur pertanian,  subsidi  pupuk  dan  saprodi,
subsidi transportasi dikucurkan (Retnandari, 2010).
Dengan mengadopsi revolusi hijau
produksi beras Indonesia mampu mengeluarkan  negara  ini  dari  predikat pengimpor beras terbesar di dunia. Keberhasilan  peningkatan  produksi  beras tersebut  juga  diikuti  dengan  gerakan “makan  nasi”  sehingga  seluruh  penduduk Indonesia  mengkonsumsi  nasi.  Bahkan saat itu orang dimasukkan dalam golongan miskin  dan  terbelakang  apabila  tidak mengkonsumsi  nasi  sebagai  makanan pokoknya.  Keberhasilan  produksi  beras  ini tanpa terasa diikuti oleh hilangnya berbagai kearifan  lokal  dalam  penyediaan  pangan. Sebelumnya  hampir  di  setiap  daerah  di Indonesia  mengenal  sumber  karbohidrat lokal  yang  telah  disediakan  oleh  alam. Orang  Madura  dan  NTT  mengkonsumsi jagung, masyarakat Indonesia Timur mengkonsumsi  sagu,  penduduk  Papua Pedalaman  mengkonsumsi  ubi,  bahkan orang  Jawa  mengkonsumsi  berbagai  jenis umbi sebagai sumber pangan karbohidrat.
Selain  itu  penggunaan  bibit  padi hibrida juga telah menghilangkan bibit padi lokal  yang  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  regenerasi.  Penggunaan  bibit hibrida  juga  membawa  implikasi  pada ketergantungan  pada  penggunaan  pupuk. Kebutuhan  akan  bibit  dan  pupuk  hanya dapat  dipenuhi  melalui  pembelian  kepada MNC, karena produksi bibit dan pupuk lokal tidak mencukupi. Kondisi pertanian Indonesia  pun  secara  pasti  telah  pula mengalami ketergantungan terhadap MNC, sementara kejayaan beras itu tidak berlangsung  lama,  karena  setelah  tahun 1990  Indonesia  kembali  terpuruk  dalam sektor  perberasan,  impor  terus  meningkat setiap  tahunnya.  Sangat  ironis,  karena hampir  semua  penduduk  telah  terbiasa mengkonsumsi  beras  dan  meninggalkan sumber  karbohidrat  lokal.  Bahkan survival strategy dalam  pemenuhan  kebutuhan pangan  pun  menjadi  sangat  bias  beras. Banyak  daerah  dengan  produksi  pertanian non beras yang umumnya memiliki nilai jual lebih rendah dari beras, namun penduduknya sudah terbiasa mengkonsumsi  nasi  sebagai  makanan pokok.  Sehingga  hasil  penjualan  produk pertaniannya  kemudian  digunakan  untuk membeli beras.
Penguasaan  atas  pangan  Negara berkembang  oleh  Negara  maju  juga bersumber  dari  kebijakan  Negara  maju atas  produk  pangan  mereka.  Dengan
menggunakan mekanisme yang tidak diatur dalam  perjanjanjian  perdagangan  dunia, Negara  maju  masih  tetap  melakukan subsidi  dalam  jumlah  besar  bagi  sektor panggannya.  Sebagai  contoh,  Negara Eropa  memberikan  subsidi  pada  sapi mereka  setidaknya  US$  2  per  hari. Pemberian  subsidi  pada  sektor  pertanian itu  memungkinkan  Negara  maju  untuk menjual produk pertaniannya dengan harga murah  di  pasar  dunia.  Logika  sederhana ketika daging sapi dari Eropa di supermarket  Indonesia  dapat  diperoleh dengan harga lebih murah dari pada harga daging  sapi  lokal,  maka  konsumen  akan membeli  daging  sapi  impor.  Jika  hal  ini dibiarkan  maka  produk  sapi  lokal  tak  akan ada yang mau membeli, akibatnya perternak  pun  beralih  profesi  tak  lagi menjadi  peternak.  Secara  ekstrim  ketika seluruh  peternak  telah  mati,  tidak  ada  lagi produk  daging  lokal,  maka  dengan  mudah harga daging impor akan naik. Inilah politik dagang  yang  dengan  mudah  terjadi  ketika negara  tidak  melakukan  campur  tangan apapun pada masa perdagangan bebas ini. Bagi Negara maju sektor pertanian bukanlah sektor strategis dalam pengertian sebagai  penyerap  tenaga  kerja  atau penyedia  pangan,  sebab  sektor  ini  di Negara  maju  umumnya  hanya  mengusai sebagian kecil  penduduknya.  Subsidi  pada sektor pertanian jelas merupakan kebijakan politik  untuk  menguasai  Negara  lain.
Amerika Serikat adalah negara yang serius menggarap  pasar  negara  yang  minus beras,  termasuk  Indonesia  (Retnandari, 2010).
Salah  satu  resep  yang  ditawarkan IMF  adalah  :  harga  beras  dibuat  rendah agar  dapat  terjangkau  konsumen  miskin. Resep ini tentu saja bukan menyembuhkan, namun menambah akutnya  penyakit  kemiskinan  pada  petani. Bagaimana tidak, dengan mengikuti rekomendasi  tersebut  negara  secara  tidak langsung  memaksa  petani  untuk  menjual murah  produk  pertaniannya.  Selain  itu, belitan  hutang  juga  memaksa  Indonesia untuk mengikuti
“permainan”  perdagangan  dunia.  Makanya kebijakan  berbagai  sektor  di  Indonesia telah  diselaraskan  dengan  ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam perdagangan dunia, salah satunya Perjanjian  Pertanian  (AoA).  Dalam  sektor pertanian, Indonesia telah mengikat seluruh  mata  tarif  komoditas  pertanian, melalui  ketentuan  tarifikasi  dan  hambatan non  tarif.  Jumlah  mata  tarif  komoditas pertanian  yang  diikat  di  GATT  ( General Agreement  on Tariffs  and  Trade ),  cikal bakal  WTO,  mencapai  1.341  komoditas. Indonesia  juga  mengikuti ketentuan  WTO dalam hal akses pasar, sehingga Indonesia tidak  pernah  menutup  pasar  terhadap komoditas  hasil  pertanian  dunia.  Dalam shedule of commitment Indonesia , komitmen atas akses pasar diberikan untuk
dua  komitmen  yaitu  beras  dan  produk- produk  susu.  Selain  itu  WTO  juga mensyaratkan besaran dukungan domestik bagi  sektor  pertanian  dan  subsidi  ekspor. Di bidang subsidi ekspor Indonesia memberikan  komitmen  untuk  mengurangi subsidi  ekspor  beras,  baik  dalam  jumlah maupun nilainya (Khudori, 2010).
Sungguh  suatu  ironi,  Indonesia  yang masih tergolong negara agraris ini ternyata masih  menghadapi  fakta  bahwa  negara meminggirkan  sektor  pertanian.  Padahal sesungguhnya  sektor  pertanian  adalah sektor  ekonomi  yang  strategis,  karena merupakan  basis  ekonomi  rakyat  di pedesaan,  yang  menguasai  hajat  hidup sebagian  besar  penduduk,  dan  menyerap sebagian  besar  tenaga  kerja.  Sementara negara-negara  maju,  yang  mengandalkan industri,  berteknologi  tinggi,  umumnya memproteksi  petaninya,  yang  notabene hanya sedikit jumlahnya, namun kebalikannya  di  Indonesia  cenderung  tidak ramah  pada  petani,  meskipun  petani merupakan  mayoritas dan kontributor utama  dalam  sistem  ekonomi  dan  politik (Arifin, 2001).
Globalisasi  melalui  agen-agennya yang disebut WTO, GATT dan lainnya turut menghantam  sektor  pertanian  Indonesia. Di  negara  agraris  ini,  menyejahterakan petani hanya sekedar janji manis pada saat pemilu,  dan  hanya  menjadi  bumbu  dalam politik pencitraan.
Petani sebagai stakeholder yang mendukung
pembangunan  dan  seharusnya  mendapat perhatian, justru terabaikan. Mereka
terpinggirkan,  mereka  miskin  dan  mereka seringkali  tidak  dianggap  ada  sehingga tidak  perlu  didengarkan  suaranya,  kecuali hanya  pada  saat  menjelang  pemilu  tentu saja.  Kepemilikan  lahan  petani  rata-rata sempit, menggunakan teknologi sederhana serta  modal  usaha  tani  yang  terbatas. Keterbatasan  modal  tersebut  karena  hasil produksi  pertanian  tidak  seberapa  banyak, namun  biaya  usaha  tani  yang  dikeluarkan sangat  tidak  sebanding  dengan  harga  jual gabah  tingkat  petani.  Subsidi  yang  selama ini  diberikan  tidak  tepat  sasaran,  karena lebih  banyak  dinikmati  oleh  mereka  yang bukan  petani  kecil,  seperti  subsidi  pupuk yang lebih menguntungkan para pedagang dan petani besar. Bangunan irigasi banyak yang rusak, mestinya merupakan kewajiban  negara  untuk  membangun  dan memperbaikinya,  tapi  pada  kenyataannya banyak  petani  yang  harus  berswadaya. Kondisi-kondisi  tersebut  masih  diperparah lagi  ketika  musim  panen  harga  gabah anjlok,  akibat  dari  ketidak  ampuhan kebijakan  stabilisasi  harga  dan  rendahnya harga  pembelian  gabah  di  tingkat  petani. Untuk  menekan  laju  inflasi,  petani  pula yang harus dikorbankan, karena pemerintah harus mengusahakan pemenuhan  kebutuhan  pangan  penduduk dengan  memurah-murahkan  harga  beras sehingga  rakyat  masih  mampu  membeli. Kebijakan  tersebut  tentu  saja  melemahkan posisi tawar petani dan memperlemah nilai
tukar  sektor  pertanian.  Dengan  kondisi seperti itu, bagaimana petani dapat meningkatkan produksinya?
Namun
kurangnya  produksi  pangan  nasional  akan dijawab  pemerintah  dengan  usaha  instan  : impor.
Liberalisasi perdagangan pangan pada gilirannya meningkatkan ketergantungan
Indonesia terhadap pangan  impor.  Pada  periode  1989-1991, Indonesia  tercatat  sebagai  pengekspor pangan  (net  exporter)  dengan  nilai  sekitar US$  418  juta  per  tahun.  Namun  sejak 1994, Indonesia beralih menjadi pengimpor pangan  murni  (net  food  importer).  Pada periode  1998-2000  Indonesia  mengimpor pangan  rata-rata  US$  863  juta  per  tahun. Selama  periode  1996-2003  Indonesia  per tahun  rata-rata  mengimpor  beras  2,83  juta ton,  gula  1,6  juta  ton,  jagung  1,2  juta  ton, kedelai  0,8 juta ton,  serta  beberapa  bahan pangan lainnya. Semua itu – banjir pangan impor,  hambatan  untuk  melakukan  ekspor komoditas,  dan  tidak  adanya  subsidi  bagi petani, membuat pendapatan petani berkurang,  beban  utang  tinggi  di  kalangan petani,  bertambahnya  petani  tunakisma, dan meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan. Budaya dan cara hidup petani pun makin terpinggir.
Sistem pertanian masyarakat  desa  yang  selama  berabad- abad berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan berkelanjutan lenyap ditelan  konsentrasi  kepemilikan  tanah, penguasaan  benih,  dan  alat-alat  produksi
lainnya  di  tangan  segelintir  perusahaan transnasional (Bahagijo, 2006).
PEREMPUAN PETANI

## TURUT TERPINGGIRKAN
Di  sektor  pertanian  perempuan memiliki  peran  penting.  Mereka  sangat memahami  dan  menjadi  pemain  kunci dalam pengelolaan dan penyimpanan jenis padi. Mereka mampu bekerja sama secara sinergis  dengan  petani  laki-laki  dalam proses budi daya pertanian. Petani laki-laki akan  menyiapkan  lahan  pertanian  dengan membajak  dan  mengairi,  dan  selanjutnya dalam  penanaman  benih  padi  akan dilakukan oleh petani perempuan.
Pembagian
ini seakan-akan mengisyaratkan  bahwa  kelembutan  dan kasih sayang perempuan selalu dibutuhkan dalam  hal  apapun  yang  berkaitan  dengan proses awal pertumbuhan.
Sejak dulu hingga sekarang perempuan  menjadi  penentu  ketahanan pangan keluarga. Namun desakan pertanian  modern  membuat  petani  makin tergantung pada sarana produksi pertanian modern seperti benih, pupuk dan pestisida. Mekanisasi  pertanian  dan  penggunaan mesin penggiling padi menyebabkan peran perempuan  petani  terpinggirkan.  Kearifan lokal  digusur  oleh  pengetahuan  modern yang tidak berakar budaya lokal. Hak kaum perempuan petani diabaikan dengan makin menguatnya cengkeraman perusahaan transnasional.  Peran  kaum  perempuan
sebagai penjaga ketahanan pangan keluarga dan komunitas lokal telah dimanipulasi  oleh  kebijakan  nasional  dan kesepakatan internasional (Bahagijo, 2006).
Penggunaaan  varietas  baru  dan penggunaan  teknologi  mekanisasi  sejak revolusi  hijau  mengakibatkan  hilangnya beberapa kesempatan kerja bagi perempuan petani. Perempuan petani yang biasa  bekerja  dengan  ani-ani  tidak  lagi tampak  pada  saat  ini,  demikian  pula dengan  proses  penyiapan  bibit  dengan teknologi yang berdasarkan kearifan petani dan biasa dilakukan secara sinergis antara petani  perempuan  dan  petani  laki-laki dalam  keluarga  pun  sangat  jarang  lagi terjadi.  Begitu  pun  dengan  munculnya penggilingan-penggilingan padi yang biasanya  dimiliki  oleh  para  pemilik  modal maupun petani kaya, turut pula meminggirkan  petani  perempuan  yang sebelumnya berperan dalam  proses panen sebagai penumbuk padi. Saat ini perempuan petani hanya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor pertanian,  diantaranya  sebagai  buruh  tani dan buruh angkut hasil panen. Kesempatan mereka  sebagai  buruh  tani  harus  bersaing dengan  buruh  tani  laki-laki,  akibatnya mereka  tidak  jarang  harus  bersedia mendapatkan  upah  yang  lebih  rendah  dari petani  laki-laki.  Hingga  saat  ini  perempuan petani memang belum mendapatkan
penghargaan sesuai dengan peran penting mereka.  Perempuan  petani  memiliki  akses jauh  lebih  kecil  dibanding  petani  laki-laki dalam  hal  sumber  daya  produktif  maupun layanan pemerintah.
Semakin terpinggirkannya perempuan  petani  di  sektor  pertanian memaksa perempuan petani untuk mencari sumber penghidupan lain sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan domestik yang semakin mahal. Sebenarnya perempuan  adalah  pihak  yang  akan  selalu menjadi  tumpuan  ketika  kondisi  ekonomi rumah  tangga  semakin  dalam  kondisi kekurangan akibat cekikan mahalnya harga kebutuhan  pokok.  Perempuan  merupakan pihak  yang  lebih  adaptif  dan  luwes  dalam menghadapi keterbatasan dan keterpurukan.  Dengan  kepemilikan  lahan pertanian  yang  sempit  mereka  mampu mendapatkan tambahan penghasilan melalui pengolahan hasil tanaman sampingan seperti sayuran maupun ketela. Meskipun  dengan  ketrampilan  terbatas mereka  mampu  membuat  kerajinan  yang memiliki  nilai  ekonomis.  Mereka  juga mampu masuk dalam kegiatan perdagangan  meskipun  dengan  modal terbatas dan komoditas perdagangan yang sangat minimal.
Peningkatan kebutuhan hidup  yang terus terjadi mendorong sebagian perempuan  petani  untuk  menjadi  tenaga
kerja  di  luar  negeri.  Menjadi  tenaga  kerja wanita  (TKW)  merupakan  pilihan  untuk mendapatkan  penghasilan  yang  lebih besar guna mengatasi kerawanan pangan. Di  luar  negeri  ini  pun  mereka  hanya bekerja  sebagai  pekerja  kelas  rendahan, sebagai  buruh  pabrik  dan  sebagian  besar pembantu  rumah  tangga.  Banyak  berita menyebutkan  bahwa  TKW  kita  tidak mendapatkan  perlakuan  yang  layak  di negeri  orang  akibat  kebodohan  dan ketidakberdayaan.
Sebagai  pihak  yang  selalu  menjadi peran  utama  pada  saat  kondisi  terpuruk, perempuan  juga  menjadi  korban  pertama dalam  kondisi  yang  sama.  Peningkatan kebutuhan  hidup  tidak  jarang  memaksa perempuan  untuk  mengalah  dalam  hal kecukupan  pangan,  kebutuhan  aktualisasi diri  dan  akses  pendidikan.  Meskipun pengorbanan tersebut mulia, namun semakin menurunkan penghargaan kepada mereka.  Lemahnya  fisik  akibat  kurang asupan
pangan, kebodohan, mengakibatkan mereka tidak mampu mengakses  pekerjaan.  Jikapun  mampu bekerja, posisi mereka selalu di bawah laki- laki dalam hal jabatan dan upah.
Secara  teoritis,  semakin  besar sumbangan  ekonomi  pihak  perempuan bagi  kelangsungan  hidup  keluarganya, sebenarnya  akan  mempengaruhi  alokasi dan distribusi kekuasaan yang ada disamping  aspek  pembagian  kerja  dan
struktur dalam keluarga itu sendiri (Sayogyo,  1985  dalam  Suyanto,  1996). Tetapi  dalam  kenyataannya  teori  tersebut tidak banyak terbukti.
Meskipun sumbangan perempuan dalam kelangsungan hidup keluarganya tergolong besar, tetapi hal ini tampaknya tidak diikuti dengan  terjadinya  perubahan  peran  kaum perempuan  dalam  proses  pengambilan keputusan  yang  menyangkut  berbagai urusan keluarga.

## PENUTUP
Kebijakan  pangan  merupakan  paket kebijakan  yang  teorisasinya  telah  lama dirumuskan  dan  diterapkan  oleh  banyak negara. Dalam aplikasinya, beragam tujuan sosial-ekonomi senantiasa dicanangkan  teramat  populis  dengan  dalih kepentingan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat, baik rakyat konsumen  maupun  produsen  pangan. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kebijakan pangan  tidak  hanya  menyangkut  segi sosial-ekonomi  namun  juga  pada  politik. Komoditas pangan khususnya beras sangat  memainkan  peran  penting  dalam kedaulatan  bangsa  karena  merupakan hajat hidup orang banyak yang pemenuhannya merupakan  keharusan. Oleh  karena  itu  beras  tidak  boleh  menjadi komoditas  yang  harganya  mahal  sehingga dapat  memicu  inflasi.  Berbagai  kebijakan ditempuh  untuk memurahkan  harga  beras, salah satu yang paling kontroversial adalah
kebijakan  impor  yang  dirasa  merupakan kebijakan  yang  semakin  memarginalkan petani.
Di
negara agraris
ini,
menyejahterakan  petani  hanya  sekedar janji  manis  pada  saat  pemilu,  dan  hanya menjadi  bumbu  dalam  politik  pencitraan.
Petani sebagai stakeholder yang mendukung pembangunan dan
seharusnya  mendapat  perhatian,  justru terabaikan.  Mereka  terpinggirkan,  mereka miskin dan mereka seringkali tidak dianggap ada sehingga tidak perlu didengarkan suaranya, kecuali hanya pada saat  menjelang  pemilu  tentu  saja.  Secara ringkas  posisi  petani  saat  ini  adalah  :  (1) produsen bahan pangan murah, (2) korban kebijakan fiskal yang memarginalkan petani,  (3)  pengaman  inflasi  dengan memurah-murahkan  harga  pangan,  (4) menjadi  bemper  ketenagakerjaan  ketika pemerintah  tidak  mampu  menyediakan lapangan kerja.
Sudah semestinya Indonesia
belajar dari sejarah. Banyak fakta menunjukkan bahwa pangan dapat digunakan  sebagai  senjata  ampuh  untuk menekan  suatu  negara.  Sejumlah  negara seperti  Jepang  telah  merasakan  embargo kedelai,  negara  sebesar  Uni  Sovyet tercerai berai manakala ekspor gandum AS dihentikan.  Oleh  karenanya  sejauh  ini negara-negara  maju  masih  memberikan subsidi  demikian  besar  kepada  para petaninya  bukan  semata-mata  karena
negara-negara  tersebut  kaya,  tetapi  lebih pada  karena  pangan  adalah  cerminan kedaulatan bangsa.

## PUSTAKA PUSTAKA
Box,  Richard  C.,  1998, Citizen Arifin, Bustanul  dan  Rachbini,  Didik  J.
2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan  Publik .  PT  Grasindo Jakarta.
Bahagijo,  Sugeng  (ed),  2006. Globalisasi Menghempas  Indonesia .  Pustaka LP3ES Indonesia.
Hadar,  Ivan  A.  2004. Utang,  Kemiskinan dan  Globalisasi .  Lapera  Pustaka Utama Yogyakarta.
Internasional  Forum  on  Globalization. 2003. Globalisasi  Kemiskinan  dan
Ketimpangan .  Cindelaras  Pustaka Rakyat Cerdas Yogyakarta.
Khudori. 2008. Ironi Negeri Beras . INSISTPress Yogyakarta.
Maksum,  Mochammad.  2010. Rakyat  Tani Miskin . Adiyta Media Yogyakarta. Maksum,  Mochammad.  2011. Pedesaaan Sebagai  Sumber  Pangan  :  Dalam
Cengkeraman Gurita Neoliberalisme dalam Ekonomi Politik Pangan . Bina Desa Cindebooks. Seabrook,  Jeremy.  2006. Kemiskinan Global Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisasi . Resist Book Yogyakarta. Suyanto,  Bagong.  1996. Kemiskinan  dan Kebijakan Pembangunan :
Kumpulan Hasil
Penelitian. Aditya Media Yogyakarta
Sumber Lain :
Retnandari,  Nunuk  Dwi.  2010. Mengenal Ilmu  Ekonomi  Sebagai  Dasar
Pengambilan  Kebijakan  Publik . Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Maksum,  Mochammad.  Makalah  Seminar „Harga    Pangan:    dari    Krisis menuju Stabilitas‟. Diselenggarakan oleh Program Magister  Teknologi  Pangan  dan Fakultas Teknologi Pangan Universitas  Katolik  Soegijapranata Semarang bekerjasama dengan Perkumpulan  Pelayanan  Tani  dan Nelayan Lestari (P2TNL), di Semarang,  Selasa,  11  Oktober 2011