p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 4, No. 4, April 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## KONSTRUKSI STRATEGI KOMPARTEMENTALISASI AUSTRALIA DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MASA KEPEMIMPINAN SCOTT MORRISON

## Stefanus Hendri Putra
Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia Email: stif89_hp@hotmail.com
*Correspondence
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 30-03-2023 Direvisi : 04-04-2023 Disetujui  : 14-04-2023 Hubungan  diplomatik  antara  Australia  dan  Republik  Rakyat Tiongkok (RRT)  memanas  pada  masa  kepemimpinan  Scott  Morrison.  Arah kebijakan  Luar  Negeri  Partai  Liberal  yang  menitikberatkan  kepada sektor  keamanan  sedikit  banyak  mempengaruhi  arah  kebijakan  Luar Negeri  Scott  Morrison  selama  3  tahun  masa  kepemimpinannya.  Di Australia dikenal akan strategi kompartementalisasi yang di cetus oleh Perdana  Menteri  Bob  Hawke  di  mana  memiliki  fokus  menempatkan semua  perbedaan  penting  dari  hubungan  Australia  dan  RRT  kedalam sebuah  kotak  dan  memisahkan  mereka  di  satu  tempat.  Lantas, bagaimana  konstruksi  dari  strategi  kompartementalisasi  selama  masa pemerintahan  Scott  Morrison?.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk memahami  ide  dan  persepsi  strategi  kompartementalisasi  Australia dalam  hubungan  diplomatik  dengan  RRT  selama  masa  pemerintahan Scott  Morrison.  Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  dalam  koridor kajian  kualitatif  dan  bersifat  deskriptif.  Hasil  konstruksi  menunjukkan bahwa strategi kompartementalisasi tidak relevan bila digunakan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan RRT selama masa pemerintahan Scott  Morrison.  Arah  kebijakan  Luar  Negeri  Morrison  dalam penerapannya  banyak  dipengaruhi  oleh  arah  kebijakan  dari  partai pengusung yakni Liberal serta berkiblat pada Negara aliansi akibat dari semakin  agresifnya  RRT  di  kancah  internasional.  Morrison  berdalih memprioritaskan  hubungan  ekonomi  politik  yang  erat  dengan  RRT namun  dalam  prakteknya  lebih  berfokus  pada  upaya  menghentikan pengaruh  RRT  di  Australia  dengan  dalih  kepentingan  nasional. Beberapa  aksi  yang  membuat  geram  RRT  dan  dinilai  konfrontatif diantaranya tuntutan Morrison kepada RRT akan asal usul virus Covid 19 dan kesepakatan AUKUS guna mengimbangi kekuatan RRT di Indo Pasifik.

## ABSTRACT
Diplomatic  relations  between  Australia  and  the  People’s  Republic  of China  (PRC)  were  inflamed  during  Scott  Morrison’s  leadership.  The Liberal Party’s foreign policy  direction which focuses on  the  security sector  has  more  or  less  influenced  Scott  Morrison’s  foreign  policy direction  during  his  3  years  of  leadership.  In  Australia,  the compartementalisation  strategy  well  known  and  initiated  by  Prime Minister  Bob  Hawke  which  has  a  focus  on  placing  all  the  differences between Australia and the PRC into a box and  separating them in one place.  So,  how  was  the  construction  of  the  compartementalisation strategy  during  the  leadership  of  Scott  Morrison?  The  purpose  of  this research  is  to  observe  an  idea  and  perception  of  Australia’s compartementalisation  strategy  in  a  diplomatic  relations  with  PRC during the leadership of Scott Morrison. The research method is in the corridor  of  qualitative  and  descriptive.  The  construction  result  of  the research  has  shown  that  compartemtalisation  strategy  was  not relevance  if  implementing  in diplomatic  relationship  with PRC  during Kata kunci : Kompartementalisasi; Konstruktivisme;
Ekonomi
Politik; Australia & RRT.
Keywords: Complementary; Constructivism; Political Economic; Australia & PRC
the  leadership  of  Scott  Morrison.  Scott  Morrison’s  direction  of Australia’s  foreign  policy  was  influenced  by  the  policy  of  the supporting party direction, and oriented on alliance state as a result of PRC’s  aggressiveness  in  international  relationship.  Scott  Morrison argued  that prioritized a close political economy relationship with the PRC  but  practically  restrain  PRC’s  influence  in  Australia  under  the name  of  National  Interest.  Some  of  the  actions  that  angered  the  PRC and were considered as confrontational are asking about the origin of Covid  19  and  AUKUS  trilateral  security  pact  for  balancing  PRC’s power in the Indo Pasific.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Dahulu  Asia  di  anggap  sebagai  benua  yang  miskin,  namun  Bob  Hawke membayangkan  Asia  sebagai  benua  yang  berpotensi  kaya.  Pada  tahun  1984  hanya sedikit  orang  yang  mengetahui  kemana  arah  dari  kebangkitan  RRT,  namun  kebijakan RRT  Hawke  yang  berpandangan  jauh  ke  depan  bertepatan  dengan  meningkatnya optimisme  pada  dekade  1980an  (Fitzsimmons,  2022).  Hawke  melihat  RRT  sebagai pasar  yang  sedang  berkembang  sehingga  menginisiasi  strategi  kompartementalisasi yang mana inti dari strategi tersebut adalah menempatkan semua perbedaan penting dari hubungan bilateral Australia dengan RRT kedalam sebuah kotak dan memisahkannnya di satu tempat. Strategi ini memungkinkan pemerintah Hawke memiliki visi yang jelas tentang  apa  yang  ingin  dicapai  dari  hubungan  bilateral  dengan  RRT  sekaligus  juga menangani dan mengelola isu-isu diplomatik yang sensitif dan mengkhawatirkan publik Australia  secara  efektif  (Pekkanen,  John  Ravenhill,  &  Baihaqi,  2021).  Tujuan  utama strategi  kompartementalisasi  sangat  jelas  yakni  memandang  kebangkitan  RRT  sebagai peluang  daripada  ancaman,  karena  jika  dilihat  sebagai  ancaman  maka  Australia  akan kembali  ke  Negara  yang  berwawasan  rendah.  Hawke  ingin  Australia  melihat kebangkitan  RRT  sebagai  hal  yang  wajar  yang  akan  menciptakan  banyak  peluang, bukan  fenomena  yang  mengancam  kepentingan  nasional  Australia  (The  Conversation, 2016).  Sekarang  ini  hubungan  bilateral  antara  Australia  dan  RRT  di  donimasi  oleh ikatan sumber daya sehingga interdependensi tidak dapat diingkari (Zheng, 2014)
Dengan  memisahkan  manfaat  positif  RRT  ke  dalam  suatu  kompartemen  dan menempatkan  hal  yang  sensitif  ke  kompartemen  yang  lainnya  sehingga  pemerintah Hawke dapat lebih fokus pada kepentingan utama Australia dalam bisnis, perdagangan, keuangan, pendidikan, dan pariwisata. Secara keseluruhan, strategi kompartementalisasi Hawke  sangat  efektif  dan  memungkinkan  kebijakan  RRT  Hawke  berkembang  secara pragmatis  dan  seimbang,  meskipun  masih  ada  keraguan  atas  perkembangan  RRT  di kemudian  hari.  Pemerintahan  Hawke  terutama  berfokus  pada  peningkatan  ekspor  ke Negara-negara  utama  Asia  yakni  RRT.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  penulis  dari berbagai  sumber  Hawke  mengambil  pendekatan  multifaset  yang  berfokus  pada  tiga bidang utama yakni (1) pertukaran ekonomi dan perdagangan antara kedua Negara. (2) meningkatkan hubungan diplomatik antara Canberra dan Beijing. (3) Menyeimbangkan
pertimbangan  geostrategis  selama  titik  kritis  dalam  hubungan  bilateral.  Namun demikian, Hawke tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap aliansi Amerika Serikat (AS). Strategi  kompartementalisasi  Hawke dinilai membawa pengaruh  yang signifikan dan berhasil dengan baik. Mempromosikan bentuk keterlibatan ekonomi yang berfokus pada  institusi  dan  dialog  multilateral.  Terobosan  yang  diinisasinya  adalah  membentuk Masyarakat  Ekonomi  Asia-Pasifk  (APEC)  tahun  1989  yang  mana  menekankan  pada pendekatan  kebijakan  RRT  dengan  melihat  potensi  manfaat  ekonomi  yang  akan mengalir  dari  membangun  hubungan  yang  lebih  dekat  dengan  RRT.  Hal  tersebut  juga sejalan dengan  arah kebijakan partai  yang dipimpinnya  yakni  partai  Buruh  yang mana fokus pada menyeimbangkan masalah hak asasi  manusia dengan kepentingan ekonomi yang  lebih  luas  dari  hubungan  bilateral.  Strategi  kompartementalisasi  yang  diinisiasi Hawke  ternyata  tetap  menjadi  pedoman  bagi  penerusnya  di  pemerintahan  (Mulyawan, 2014).
Scott  Morrison  terpilih  sebagai  pemimpin  Partai  Liberal  ke  14  pada  24  Agustus 2018.  Hal  tersebut  juga  membawanya  ke  pucuk  pimpinan  tertinggi  politik  di  Negara Kangguru tersebut. Partai Liberal sendiri dikenal sebagai partai yang memiliki ideologi lebih konservatif yakni mempertahankan apa yang telah ada. Partai Liberal sangat kuat kerterikatannya dengan Negara Aliansi seperti Amerika Serikat dan Britania Raya. Tiga tahun  masa  pemerintahan Scott  Morrison di  rasa  sebagian  pihak  adalah  sebagai  masa terburuk  untuk  hubungan  antara  Australia  dan  RRT  (Syafiqa,  2016).  Pemerintahan Morrison  mewarisi  hubungan  dengan  RRT  yang  panas  serta  terkena  dampak  negative akibat  dari  pergeseran  geostrategis  di  linkungan  internasional  maupun  politik  Dalam Negeri. Walaupun diawal pemerintahannya Morrison tampak berhati-hati dengan tidak mengkritik  RRT  namun  pada  akhirnya  Morrison  semakin  melihat  RRT  melalui  lensa ancaman dan ingin melakukan lindung nilai semaksimal mungkin dan mengakomodasi kepentingan nasional  RRT seminimal  mungkin. Hal  tersebut  tercermin pada pidatonya di  Washington  pada  akhir  September  2019  di  AS  dan  awal  Oktober  di  Lowy  Institute yang mengisyaratkan sikap keras terhadap RRT dalam masalah perdagangan (Symonds et  al.,  2019).  Terdapat  dua  peristiwa  atau  aksi  yang  diinisiasi  Morrison  selama  dia menjabat  yang  berdampak  buruk  terhadap  hubungan  ekonomi  politik  Australia  -  RRT yakni  (1)  memutuskan  untuk  berada  di  depan  dalam  mengusut  tuntas  asal  muasal pademi  Covid  19.  (2)  kemitraan  keamanan  AUKUS  dengan  Inggris  dan  AS  dengan tujuan  tersirat  untuk  mengimbangi  RRT  di  Asia  Pasifik.  Ini  merupakan  perubahan dalam  permainan  di  mana  menyoroti  elemen  baru  dalam  visi  strategis  Australia terhadap  RRT  (Hughes,  Patalano,  &  Ward,  2021).  Lantas  dengan  semakin  buruknya hubungan antara Australia dan RRT semasa pemerintahan Scott Morrison apakah dapat dikatakan  strategi  kompartementalisasi  yang  diwariskan  oleh  Hawke  tidak  layak  lagi dipakai atau Morrison mengabaikan dan mengambil jalan yang lain atau kondisi global saat ini yang menyebabkan strategi kompartementalisasi menjadi tidak relevan.
Memahami peran  atau pengaruh seorang pemimpin merupakan bentuk  dari level analisis  individu  dalam  hubungan  internasional.  Level  analisis  individu  menggunakan pendekatan  aktor  tertentu  yang  lebih  spesifik  dalam  hubungan  internasional,
berdasarkan asumsi bahwa pengambilan keputusan dalam setiap interaksi dan tindakan Negara adalah individu atau kelompok tertentu, seperti presiden, perdana menteri, atau aktor  spesifik  lainnya.  Dalam  menggunakan  level  analisis  individu,  peneliti menggunakan  berbagai  macam  perspektif,  baik  menggunakan  perspektif  realis  yang menekankan pada rasionalitas aktor (Nye, 2019), perspektif kognitif yang menekankan karakteristik  atau  personalitas  pemimpin  (Hussain  &  Shakoor,  2017),  maupun konstruktivisme  yang  menyertakan  unsur-unsur  non-material  dalam  pilihan  tindakan aktor. Dari beragam cara analisis tersebut, penelitian ini menggunakan konstruktivisme sebagai kerangka analisis.
Konstruktivisme  memandang  fenomena  hubungan  internasional  dengan  tidak terpacu pada faktor kepentingan saja. Menurut (Darmawan, Dwianto, & Akmala, 2022), pada  dasarnya  konstruktivisme  melihat  hubungan  antarnegara  dalam  komunitas internasional  dari  beberapa  unsur  seperti  proses  pembelajaran,  interaksi  antarsubjek yang  dibentuk  oleh  identitas,  nilai-nilai,  kepentingan  dan  intensi  atau  maksud  yang kemudian  membentuk  pola  hubungan  antara  teman  atau  musuh.  Secara  sederhana, konstruktivisme  melihat  dunia  sebagai  konstruksi  sosial.  Konstruktivis  cenderung melihat proses sosialisasi dan pembelajaran dari norma, nilai, dan prinsip yang dialami oleh aktor yang berlaku di lingkungan serta budaya sekitarnya dan kemudian diterapkan sebagai kebijakan suatu Negara (Hadiwinata, 2017).
Konstruktivis  memperhatikan  faktor  linguistik  dalam  membentuk  persepsi hubungan  antar  aktor  yang  dapat  membentuk  pola  hubungan  “pertemanan”  atau “permusuhan”.  Seperti  komunikasi  simbolik  atau  bahasa  yang  mengandung kepentingan,  intensi  atau  identitas  merupakan  “bahan  mentah”  yang  mengandung otensitas dan originalitas tinggi.  Dalam prakteknya, “bahan mentah” dapat  dilihat dari pernyataan para  agen. Sedangkan  fakta-fakta  yang tetap merupakan  “bahan jadi”  yang telah  mengalami  penyederhanaan  dengan  menghilangkan  bagian-bagian  yang  absurd dan tidak masuk akal. Dalam prakteknya, “bahan jadi merupakan dokumen resmi suatu Negara / lembaga seperti kebijakan, peraturan, perjanjian, dan lain-lain
Aspek  penting  selanjutnya  dalam  konstruktivisme  adalah  alasan  dan  penyebab. Konstruktivisme  sering  mendasarkan  analisisnya  pada  kausalitas  (sebab-akibat)  atau menitikberatkan  pada  pertanyaan  seperti  “apa  yang  menyebabkan  aktor  bertindak”. Sekilas  tampak  bahwa  kausalitas  dalam  teori  konstruktivis  hanya  menyangkut pemilihan istilah yang dimaksudkan untuk menggantikan kata alasan  yang memotivasi aktor  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  atau  menemukan  hubungan  antara  aktor, norma,  dan  identitas.  Namun,  pada  kenyataannya  persoalannya  tidak  sesederhana  itu karena  terdapat  beda  yang  signifikan  antara  penyebab  yang  dilandasi  oleh  logika  dan hukum-hukum tertentu dengan alasan yang menyangkut itensi subjektif. Sederhananya, analisis  kontruktivis  hanya  perlu  menunjukkan  alasan  dan  itensi  /  maksud  dari  para aktor  dalam  melakukan  tindakan  tertentu  terlepas  dari  istilah  yang  mereka  pakai (Hadiwinata, 2017)
Kajian tentang hubungan diplomatik Australia – RRT sudah pernah di bahas oleh beberapa pengamat diantaranya yakni (Sward, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul
“An  Empirical  Study  of  China-Australia  Bilateral  Trade  Potential  Based  on  Gravity Model”  yang  mana  menyimpulkan  bahwa  skala  perdagangan,  komplementaritas perdagangan,  dan  potensi  perdagangan  antara  Australia  dan  RRT  terus  berkembang. Namun,  dari  perspektif  neraca  perdagangan,  RRT  selalu  berada  pada  posisi  Negara defisit,  dan  defisit  yang  besar,  terutama  dalam  hal  produk  primer.  Dilihat  dari  indeks integrasi  perdagangan,  integrasi  perdagangan  RRT  dengan  Australia  secara  umum menunjukkan  tren  yang  meningkat,  yang  mengindikasikan  bahwa  ketergantungan perdagangan  antara  RRT  dan  Australia  secara  bertahap  semakin  meningkat.  Selain  itu ada  juga  penelitian  dari  Yixiao  Zheng  yakni  dengan  judul  “Complex  Interdependence and  China’s  engagement  with  Australia”,  dimana  pada  penelitian  tersebut menitikberatkan  pada  faktor  domestik  RRT  yang  mana  sebenarnya  membutuhkan sokongan sumber daya dan dalam hal ini sangat membutuhkan pasokan dari Australia. Sedangkan di posisi Australia membutuhkan RRT sebagai pasar yang besar dan sumber devisa.  Berdasarkan  referensi  kedua  penelitian  diatas,  dalam  penelitian  ini  lebih berfokus pada konstruksi strategi kompartementalisasi yang diinisiasi oleh Bob Hawke dalam hubungan ekonomi politik Australia dan RRT pada 3 tahun periode pemerintahan Scott Morrison. Pentingnya pada penelitian ini yakni penulis mencoba mengkonstruksikan  kembali  strategi  kompartemantalisasi  tsb.  untuk  lebih  memahami ide dan persepsi serta apakah masih relevan untuk diterapkan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  di  tangkap  dalam  koridor  kajian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  dapat  memahami  fenomena  sosial  tentang apa  yang  di  alami  subjek  penelitian,  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan  tindakan yang  dijelaskan  secara  deskriptif  menggunakan  kata  –  kata  dan  bahasa  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  saintifik.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena menjelaskan  mengapa  fenomena  tersebut  dapat  terjadi  dan  mengidentifikasi  mengapa hal  tersebut  dapat  terjadi  dengan  cara  mengintepretasikan  informasi  yang  ada  secara lebih komprehensif dan mendalam.
Metode  ini  penulis  menilai  sebagai  sebuah  metode  yang  tepat  agar  pengukuran serta  analisis  dapat  dijalankan  dengan  efektif  dan  tepat  sasaran  dan  juga  agar pengembangan  konsep  dan  penghimpunan  fakta  tidak  dengan  melakukan  pengujian hipotesis  semata.  Data  yang  digunakan  dalam  literatur  ini  adalah  data  -  data  sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang mana merupakan penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  dengan  mengumpulkan  sejumlah  informasi  dari  buku-buku  akademik, jurnal,  website,  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian  sebagai bahan  rujukan,  memperoleh  data  teoritis,  serta  mendukung  kebenaran  data  penelitian (Danial & Warsiah, 2009).
Analisis  yang  penulis  lakukan  adalah  terbatas  pada  isu-isu  ekonomi  politik  dan keamanan terhadap kepentingan nasional Australia menggunakan kajian konstruktivisme.  Penelitian  ini  berada  pada  sudut  pandang  Australia  semasa pemerintahan Scott Morrison periode 23 Agustus 2018 – 23 Mei 2022.

## Hasil dan Pembahasan
1. History (Sejarah)
a. Learning (Pembelajaran)
Saat  Hawke  menduduki  posisi  puncak  kepemimpinan  politik  Australia,  RRT dipandang  sebagai  Negara  dengan  potensi  yang  besar  namun  ideologi  komunis  dan ketimpangan  di  masyarakat  yang  menjadi  dilemma  bagi  Negara-negara  dunia  dalam melakukan  Kerjasama.  Harapan  Hawke  pada  saat  itu  adalah  RRT  menjadi  lebih demokratis  dengan  semakin  industrialisasi  dan  modernisasinya  dalam  kerangka  sistem internasional.  Hawke  melihat  RRT  sebagai  pasar  yang  sedang  berkembang  namun sangat  besar  untuk  bahan  mentah  dan  kunjungannya  pada  Februari  1984  ke  RRT merupakan  momen  penting  dalam  mengintegrasikan  Australia  dan  industri  baja  RRT (Preston, 2017).
Pemerintahan  Hawke  tidak  melihat  dan  menyadari  bahwa  di  masa  depan  RRT bakal begitu raksasa dan dianggap tidak begitu penting sehingga tidak adanya kebijakan khusus  bagi  RRT. Namun demikian, hal  tersebut  menjadi  positif karena tidak menjadi beban  dalam  bekerjasama.  Oleh  sebab  itu,  strategi  kompartementalitas  dapat  berjalan dengan baik. Australia mencoba mengesampingkan masalah terkait hak asasi manusia, ideologi,  otoriter,  dsb.  dan  lebih  fokus  kepada  hal  yang  menguntungkan  bagi  kedua Negara yakni di sektor perdagangan.
Berbeda halnya dengan  masa pemerintahan Scott  Morrison  yang mana peralihan pemerintahan  dari  Turnbull  membawa  beban  dimana  RRT  telah  menjadi  raksasa pengaruhnya  di  anggap  menggangu  bagi  Negara  Barat.  Ditambah  adanya  fakta  bahwa RRT berusaha menguasai ekonomi politik Dalam Negeri Australia seperti teknologi 5G, penguasaan saham mayoritas perusahaan tambang, dan alih fungsi kelola Pelabuhan di Negara bagian Victoria. Dengan demikian membawa beban tersendiri apabila Morrison menggunakan  strategi  kompartementalisasi  dengan  menutup  mata  akan  hal  yang mengganggu  kepentingan  nasionalnya.  Terkecuali  pemerintahan  Morrison  berfokus pada hal terkait sektor keamanan dan juga ambisi untuk menghambat pengaruh RRT di Indo  Pasifik  karena  mengikuti  Negara  aliansinya  yakni  AS  sehingga  menerima konsekuensi  ekonomi  yang  terkena  imbasnya.  Strategi  besarnya  telah  berubah  dari menjaga kerendahan hari menjadi berjuang untuk pencapaian (Yan, 2014).
b. Inter-Subjective (Interaksi Antar Subjek)
Amerika  Serikat  mengakui  hubungan  pribadi  Hawke  yang  sangat  dekat  dengan para pemimpin utama RRT disamping juga kedekatannya dengan presiden AS  Ronald Reagan.  Namun  demikian  Hawke  ingin  memperkuat  aliansi  tetapi  tidak  dengan mengorbankan  komplementaritas  ekonominya  yang  berkembang  dengan  RRT.  Jiang Zemin  bahkan  sampaikan  dengan  terbuka  terhadap  Hawke  bahwa  visi  RRT  adalah meniru  model  dan  pola  pertumbuhan  Jepang,  Korea  Selatan,  dan  Taiwan.  Seharunya Hawke memahami itensi tersebut dan namun kondisi pada saat tersebut berbeda karena di anggap sebagai upaya merintis suatu hubungan jadi akan lebih baik dengan berfokus pada apa yang menguntungkan keduabelah pihak.
Hubungan pribadi yang Hawke bangun dengan RRT mendorong orang Tionghoa untuk  berpartisipasi  kedalam  organisasi  regional.  Selain  itu  juga  memanfaatkan hubungan dekatnya dengan para pemimpin RRT untuk bertindak sebagai saluran antara RRT  dan  AS.  Hubungan  pribadi  Hawke  yang  dekat  dengan  para  pemimpin  RRT memungkinkannya  untuk  mempersonalisasikan  hubungan  Australia  –  RRT  lebih  dari yang berhasil dicapai oleh orang-orang sezamannya di Barat dan bahkan PM lainnya.
Scott Morrison tidak dekat dengan pemimpin-pemimpin RRT sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti maksud dan arah dari pemerintahan RRT. Selain itu Morrison dekat dengan Negara aliansi  yang notabene saat masa pemerintahannya Trump sedang keras – kerasnya menentang RRT. Pernyataan awal Scott Morrison tentang RRT dengan sangat  hati  –  hati  untuk tidak  mengkritik  RRT  dan  menjauhkan  diri  dari  Bahasa  kasar yang  semakin  keluar  dari  Washington.  Namun  tampaknya  tidak  bertahan  lama. Morrison pun semakin lantang dalam menyuarakan apa yang dianggap sebagai  dugaan kecurangan  yang  dilakukan  RRT.  Dalam  hal  ini,  sudah  tidak  adanya  lagi  komunikasi antara keduabelah pihak. Hal tersebutlah yang menyebabkan strategi kompartementalisasi  tidak  relevan  untuk  digunakan.  Masing  –  masing  pihak  saling tuding bahkan menjurus ke arah fitnah.
c. Co – Determine (Saling Mempengaruhi)
Perkembangan  RRT  menghadirkan  komplementaritas  struktural  yang  sangat besar  antara  Australia  dan  RRT,  dalam  hal  permintaan  RRT  seperti  apa  yang  akan terjadi  dengan  industrialisasi  dan  pembukaan  ekonomi  serta  urbanisasi  dan  apa kapasitas  pasokan  Australia  nantinya.  Namun  demikian  walaupun  situasi  memanas  di masa  kepemimpinan  Scott  Morrison  walaupun  adanya  penurunan  perdagangan  akibat dari pengenaan tarif impor dari RRT namun hanya untuk komoditas tertentu saja tidak pada  komoditas  biji  besih  dan  tambang  karena  pada  dasarnya  Australia  membutuhkan itu.  Keefektifitasan  strategi  kompartementalisasi  lagi-lagi  harus  diabaikan.  Walaupun semakin  memanas  namun  di  rasa  hanya  sementara  terutama  hanya  selama  masa kepemimpinan 3 tahu Morrison saja.
2. Political Reality (Realitas Politik)
Dengan  itensi  yang  disampaikan  Jiang  Zemin  kepada  Hawke  berujung  pada semakin  eratnya  hubungan  keduabelah  pihak.  Di  periode  awal  kebijakan  RRT pemeritahan Hawke, penekanannya lebih pada perdagangan dan investasi dan ekonomi daripada  pada  implikasi  strategis  dari  kebangkitan  RRT.  Tujuan  kompartementalisasi adalah  selain  lebih  fokus  dalam  melihat  peluang  juga  memberikan  kesempatan  berupa toleransi  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  dengan  harapan  bahwa  RRT  akan  secara bertahap meliberalisasi dan akhirnya mendemokratisasi sistem politiknya (Fitzsimmons, 2022).  Kejadian  Tiananmen  juga  membuat  goyah  hubungan  yang  harmonis  tersebut walaupun Australia menangguhkan semua kontak Menteri dengan RRT dan memblokir pendanaan baru untuk proyek-proyek pembangunan namun pemerintahan Hawke tetap berhati-hati.  Hawke  memandang  hubungan  ekonomi  dengan  RRT  dengan  sangat penting  dan  bertekad  untuk  tidak  membiarkan  agenda  hak  asasi  manusia  mengurangi hubungan bilateral secara keseluruhan.
Strategi  kompartementalisasi  Hawke  signifikan, dan berhasil dengan baik  karena Hawke mempromosikan bentuk keterlibatan ekonomi yang berfokus pada institusi dan dialog  multilateral.  Arah  directive  dan  commissive  dilakukan  Hawke  dengan mengusulkan  agar  RRT  menjadi  anggota  APEC.  Inisiatif  APEC  pemerintahan  Hawke dan dialog multilateral yang lebih erat dengan Negara-negara ASEAN merupakan upaya untuk  mewujudkan  aktivisme  kekuatan  menengah  untuk  mempromosikan  dan mengintegrasikan  RRT  secara  lebih  penuh  ke  dalam  komunitas  Asia  Pasifik  dengan membuat Beijing lebih terlibat dalam mengembangkan Lembaga dan dialog multilateral baru.  Sedangkan  Morrison  telah  memperjuangkan  keterlibatan  dan  hubungan  ekonomi yang  lebih  erat  dengan  RRT  sementara  juga  memblokir  investasi  RRT  berdasarkan alasan keamanan nasional (Huawei). Namun hal tersebut hanya wacana karena beberap friksi – friksi yang di bangun saat pidatonya mengindikasinya Tindakan yang konfrontir terhadap RRT.
Sebagai  penutup,  penulis  memiliki  pandangan  bahwa  saling  pengertian  antara pemimpin Negara-negara seperti RRT dan Australia menjadi penting karena ketika ada masalah  antara  kedua  Negara  maka  ada  jalur  komunikasi  langsung  antara  para pemimpin  untuk  saling  berkonsultasi  tentang  masalah-masalah  sulit  dalam  hubungan Australia  –  RRT.  Ketika  para  pemimpin  memiliki  lebih  banyak  kesamaan  daripada mereka  memiliki  hal-hal  yang  tidak  sama,  maka  krisis  dapat  diselesaikan  dan  dikelola dengan  lebih  baik  sebelum  mencapai  titik  didih.  Strategi  Kompartementalisasi  dapat dihidupkan  kembali  dengan  catatan  bahwa  komunikasi  antar  Negara  telah  jelas  dan terang  benderang  dan  telah  dituangkan  kedalam  suatu  perjanjian  yang  konkret  agar dikemudian  hari  tidakadanya  beban  sehingga  dapat  lebih  efektif  dalam  memisahkan permasalahan  satu  dengan  yang  lainnya  atau  dengan  memperkuat  kembali  ChAFTA yang  telah  mencapai  kata  sepakat  dan  ditandatangani  pada  17  Juni  2015  serta memanfaatkan  RCEP  yang  telah  diikuti  oleh  15  Negara  dan  efektif  tanggal  1  Januari 2022  untuk  meningkatkan  transaksi  perdagangan  sehingga  lebih  berfokus  kepada  hal ekonomi semata.

## Kesimpulan
Setelah  melihat  konstruksi  dari  strategi  Kompartementalisasi  yang  digagas  Bob Hawke  maka  dapat  disimpulkan  bahwasan  strategi  tersebut  tidaklah  relevan  apabila digunakan  dalam  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  RRT  selama  masa pemerintahan Scott Morrison dikarenkan perbedaan itensi, motivasi, dan kondisi. Pada masa  kepemimpinan  Bob  Hawke  di  mana  RRT  sedang  dalam  fase  perkembangan ekonomi dan dilihat Australia sebagai peluang. Dasar dari strategi kompartementalisasi guna mencapai hubungan yang harmonis yaitu mengutamakan komunikasi sejak semula antara kedua belah pihak agar goal  yang diinginkan dapat tercapai. Atas dasar tersebut dan  telah  jelasnya  fokus  yang  akan  dituju  maka  Australia  dan  RRT  sepakat  untuk menempatkan permasalahan di luar dari tujuan utama kedalam kotak yang terpisah. Hal demikianlah mendukung hubungan diplomatik menjadi harmonis.
Sedangkan di masa pemerintahan Scott Morrison, kondisi ekonomi dan geopolitik telah berubah drastis bila dibandingkan masa pemerintahan Bob Hawke. Maka dari itu strategi  kompartementalisasi  menjadi  tidak  relevan  apabila  Scott  Morrison  harus memisahkan permasalahan ke dalam kotak yang berbeda. Australia berada diposisi yang paling  dirugikan  apabila  mengesampingkan  masalah  lainnya  diluar  dari  tujuan  utama dalam berhubungan dengan RRT. Semua komponen harus menjadi bahan pertimbangan dan berjalan beriringan. Dengan semakin agresif-nya RRT di kancah internasional dan tindak tanduk RRT dalam mempengaruhi ekonomi politik Dalam Negeri Australia yang di anggap mengganggu keamanan dan kepentingan nasional maka penulis menilai Scott Morrison  sudah  tepat  dalam  merespon  RRT  walaupun  pada  akhirnya  hubungan diplomatik  kedua  Negara  menjadi  panas.  Namun  sebelum  merespon  secara  terbuka  ke publik  ada  baiknya  dikomunikasikan  dan  disampaikan  dalam  bentuk  nota  keberatan kepada RRT dengan menegaskan akan fokus pada kepentingan nasional Australia.

## Bibliografi
Darmawan,  Arief  Bakhtiar,  Dwianto,  Rahmad  Agus,  &  Akmala,  Herdho  Husna.
(2022). Konstruksi Ide Xi Jinping dalam Belt And Road Initiative. Sospol: Jurnal Sosial Politik , 8 (1), 45–61. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19876
Fitzsimmons, David. (2022). Australia’s Relations with China: The Illusion of Choice, 1972-2022 . Taylor & Francis.
Hadiwinata,  Bob  Sugeng.  (2017). Studi  dan  Teori  Hubungan  Internasional:  Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hughes,  Christopher  W.,  Patalano,  Alessio,  &  Ward,  Robert.  (2021).  Japan’s  grand strategy: the Abe era and its aftermath. Survival , 63 (1), 125–160.
Hussain, Nazir, & Shakoor, Fatima. (2017). The role of leadership in foreign policy: A case study of Russia under Vladimir Putin. IPRI Journal , 17 (1), 1–25.
Mulyawan,  Brian  Adam.  (2014).  Faktor–Faktor  Penyebab  Berkembangnya  Terorisme di  Indonesia  Kurun  Waktu  2002–2005. Global  and  Policy  Journal  of International Relations , 2 (02).
Nye,  Andrea.  (2019). Words  of  power:  A  feminist  reading  of  the  history  of  logic . Routledge.
Pekkanen,  Saadia  M.,  John  Ravenhill,  Rosemary  Foot,  &  Baihaqi,  Imam.  (2021). Kebijakan  Keamanan  dan  Luar  Negeri  Korea  Utara:  Handbook  Hubungan Internasional ASIA . Nusamedia.
Preston, Thomas. (2010). Leadership and foreign policy analysis. In Oxford Research Encyclopedia of International Studies . https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.255
Sward, Jeffrey Aaron. (2022). Modeling Tools for Wind and Solar Integration and Air Quality Co-benefits in a Zero-Carbon Future . Cornell University.
Syafiqa,  Alvia.  (2016). Aliansi  pertahanan  Taiwan-Amerika  Serikat  dalam menghadapi One China Policy Periode 2011-2014 . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
Symonds, Joseph D., Zuberi, Sameer M., Stewart, Kirsty, McLellan, Ailsa, O ‘Regan, Mary,  MacLeod,  Stewart,  Jollands,  Alice,  Joss,  Shelagh,  Kirkpatrick,  Martin,  & Brunklaus, Andreas. (2019). Incidence and phenotypes of childhood-onset genetic epilepsies:  a  prospective  population-based  national  cohort. Brain , 142 (8),  2303– 2318. https://doi.org/10.1093/brain/awz195