## WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Nurhayati. A .Universitas Dharmawangsa Medan. Email: nurhayatitarigan55@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN -  Wakaf  adalah  suatu  lembaga  sosial  yang  bertujuan  untuk kepentingan  dan  pengembangan  serta  kelangsungan  dakwah  Islam  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Ujud  nyata  yang  telah  diciptakan  oleh  lembaga  wakaf  ini antara lain yaitu lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, rumah-rumah ibadah, dan  sarana-sarana  sosial  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  kaum  muslimin, sebagian besar diperoleh dan dihasilkan dari sumbangan wakaf. Fungsi   wakaf di majelis  religiositas  mempunyai  kemampuan    ekonomi  yang  bertujuan  demi memajukan    kemakmuran    masyarakat  dengan  terbuka  sehingga  untuk  diperluas penggunaannya  dan  sinkron    dengan  ajaran  syari’ah.  Untuk  memperkokoh keberadaan  wakaf  di  bumi  Indonesia  ini  dan  sebagai  realisasi  dari  UUPA  No.  5 Tahun  1960,  maka  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  suatu  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan  UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.  41  Tahun  2004,  undang-undang  ini  adalah  suatu  perundang-undangan  yang sangat  membanggakan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  dimana  peraturan  tentang wakaf  tersebut  sumbernya  sebagian  besar  adalah  Hukum  Islam.    Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap aset umat Islam tentang perwakafan.

## Kata Kunci: Wakaf, Hukum Agraria Nasional, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Untuk mendapat atau memiliki hak atas tanah berdasarkan peraturan Islam dikenal berbagai cara. Perolehan atau perpindahan hak atas tanah bisa berlangsung dengan  cara:  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  hibah  wasiat,  sadaqah,  wakaf, wasiat, ihya-ulmawat . Dari sekian berbagai  cara pemilikan  dan perpindahan  hak atas  tanah  berdasarkan  ketentuan  Islam,  wakaf  mempunyai  posisi  istimewa  dari hak-hak yang lain.
Hadirnya  UUPA  No.  5  Tahun  1960  menguatkan  keberadaan  wakaf  di Negara Republik Indonesia, sebagaimana penjelasan dari  Pasal 49 ayat (2) yaitu demi  kepentingan  tempat  ibadah    serta  kepentingan  sakral  lainnya  maka  negara dibawah  wewenangnya  bisa  mengamanahkan  tanah  melalui  hak  pakai.  Wakaf tanah  yang  bersetatus  pemilikan  ditata/dipayungi  oleh  hukum  negara.  Demi memperkokoh keberadaan wakaf di  bumi Indonesia ini dan sebagai  realisasi  dari
UUPA  No.  5  Tahun  1960,  maka  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  suatu Peraturan Pemerinrah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Pengaturan  negara  tersebut  menyatakan    wakaf  yaitu  badan  religiositas yang  bisa  dimanfaatkankan  untuk  peningkatan  keimanan,  syiar  dan  aktivitas beragama, terutama  untuk masyarakat  yang tunduk kepada peraturan Islam guna untuk    keselamatan/ketentraman  spritual  dan  materiil,  jalan  untuk  kemakmuran dan  keadilan  berlandaskan  Pancasila.  Terbentuknya  Peraturan  Pemerinrah  ini lantaran  pengarahan/sistimatika  hukum    wakaf    terdahulu  tidak  sempurna,  tidak layak untuk melengkapi dan mencukupi penataan hukum terhadap rakyat.
Walaupun  Pemerintah  Indonesia  telah  memberlakukan  PP  No.  28  Tahun 1977,  akan  tetapi  kenyataannya  dijumpai  beranekaragam    halangan    pada pelaksanaan  wakaf.    dikarenakan    bermacam  corak  dan  nama  perwakafan, misalnya  wakaf  ahli  waris,  wakaf  marga  dan  lain-lain  dan  tidak  ada  realisasinya bagaimana  kedudukan  wakaf  ini  di  tengah-tengah  kehidupan  sehari-hari,  karena tidak  ada  upaya  demi  melakukan  pendaftaran  tanah  wakaf,  akibatnya  kedudukan barang-barang  wakaf tidak jelas terkadang dikuasai seakan-akan  beberapa nazhir sebagai pemiliknya.
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan  Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun  2004.      Kedua  aturan  ini  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  juga kebutuhan  ibadah mahdhah ,  serta  menitikberatkan  pentingnya    pemberdayakan wakaf    yang  harus  menghasilkan  sesuatu  yang  diperlukan  demi  kebutuhan masyarakat  menuju  kemakmuran    umum.  Dari  uraian  Rationales  di  atas,  maka permasalahan  yang  ingin  dianalisa  ialah: “Untuk  Mengetahui  Bagaimana Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Islam.

## KAJIAN TEORI
1. Pengertian Wakaf
Dalam  kamus  bahasa  Arab  wakaf  berarti:  “berdiri,  berhenti, memenjarakan” (Mahmud  Yunus,  t.th:  505).  Menurut  pengertian  bahasa, perkataan  wakaf  berasal  dari  kata  bahasa  Arab  “ waqofa-yaqifu-  waqfa ”  yang berarti  ragu-ragu,  berhenti,  memperlihatkan,  memerhatikan,  meletakkan, mengatakan,  mengabdi,  memahami,  mencegah,  menahan,  dan  tetap  berdiri”. ( Farida Prihartin dkk,  2005:108-109). Sedangkan menurut istilah Sayyid bin Sabiq menerangkan  wakaf  adalah:  “menahan  zat  (asal)  benda  dan  mempergunakan hasilnya  yakni  menahan  benda  (harta)  dan  mempergunakan  manfaatnya  di  jalan Allah  SWT  ( fi  sabilillah )”.(Sayyid  Sabiq,  1990:378).  UU  No.  41  Tahun  2004 Wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Inpres  No.  1  Tahun  1991  Tentang
Kompilasi  Hukum  Islam,    memberi  pengertian  wakaf  yaitu:  adalah  perbuatan hukum  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakan  untuk  selama-lamanya  guna kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran  agama Islam.
Dari beberapa difinisi yang dikemukakan dapatlah suatu pengertian bahwa wakaf adalah memelihara sesuatu dengan cara menahannya, bukan untuk dimiliki, tak  diperkenankan  dijual,  bukan  untuk  diberikan/dibagikan  kepada  anak,  cucu serta  keturunan  juga  kepada  orang  asing  .  Pemberian  sesuatu  sebagai  bentuk wakaf  berarti  adanya  penyerahan  hak  milik  perseorangan  menjadi  milik  umum, untuk  dimanfaatkan  orang  banyak  atau  orang-orang  tertentu  dengan  suatu  niat atau keinginan menjalankan suruhan Yang Maha Kuasa.
2. Dasar Hukum Wakaf
a. Menurut Hukum Islam
Dasar  hukum  wakaf  atau  dalil  disyariatkan  ibadah    wakaf  yaitu diungkapkan oleh Al-Qur’an yaitu QS. Ali-Imran : 3/92.
ٞميِلَع ۦِهِب َ َّللَّٱ َّنِإَف  ٖء ۡيَش نِم ْاوُقِفنُت اَم َو  ََۚنوُّب ِحُت اَّمِم ْاوُقِفنُت  ٰىَّتَح  َّرِبۡلٱ ْاوُلاَنَت نَل ٩٢
Hadis riwayat Imam Bukhari dan  Muslim, Rasulullah SAW bersabda:
رمع نبا نع , : ل اق ب اطخلا نب رمع لاق :
إ الله لوسر اي ا مهس هئاملا ن ,ربيخب ىتل طقلا ام بصا مل بحاوه ,اهنم يلأ درا دق و لبسو ,اهلضا سبخا < : ملس و هيلع الله ىلص يبنلا ل اقف ,اهب ق دصتا ن ا ت
)ملسم و ير اخبلا ه اور (,> اهت رمث
(Muhammad Nasiruddin Al-Albani, t.th:30)
b. Menurut Hukum Positif
1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
2) PP No. 42 Tahun 2006.
3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
4) KHI No. 1 Tahun 1991.
Pada awalnya lembaga wakaf di Indonesia dilaksanakan oleh umat Islam. Sebagaimana  kita  ketahui  lembaga  wakaf  adalah  melahirkan  pranata  syari’ah, pada masa sebelum kemerdekaan masyarakat pribumi diatur oleh hukum adat dan mereka  memeluk  agama  Islam,  maka  perwakafan/wakaf  diterima  oleh  seluruh masyarakat  disebabkan  adanya  suatu  kebiasaan  dari  bentuk  pergaulan.  Setelah lahir  peraturan  wakaf  maka  seluruh  peraturan  tentang  wakaf  dan  tidak  sesuai dengan ketentuan  yang baru dibatalkan.
3. Unsur-unsur Wakaf
Pasal  6  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  memuat  tentang  unsur- unsur wakaf, ada 6 unsur yaitu:
1). Wakif.
2).  Nazhir.
3).  Harta benda wakaf.
4).  Ikrar wakaf.
5).  Peruntukan harta benda walaf.
6).  Jangka waktu wakaf.
4. Rukun dan Syarat Wakaf
a. Rukun Wakaf
1). Orang yang memberi wakaf.
2). Orang atau badan hukum yang menerima wakaf.
3). Barang yang diwakafkan.
4). Lapaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

## b. Syarat Wakaf
1).  Orang yang berwenang berwakaf dan kemauannya pribadinya .
2).    Lembaga  maupun  pribadi-pribadi  yang  menjalankan  wakaf  harus  pasti  serta lagal.
3).  Benda  yang diwakafkan jelas barangnya.
4).  Jelas  ikrar  wakafnya  dan  sebaiknya  didaftarkan  dinotaris  dan  badan  wakaf sebagai bukti   autentik.

## HASIL PENELITIAN
Wakaf adalah suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan dan pengembangan  serta  kelangsungan  dakwah  Islam  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Ujud  nyata  yang  telah  diciptakan  oleh  lembaga  wakaf  ini  antara  lain  yaitu lembaga-lembaga  pendidikan  agama  Islam,  rumah-rumah  ibadah,  dan  sarana- sarana  sosial  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  kaum  muslimin,  sebagian  besar diperoleh dan dihasilkan dari sumbangan wakaf.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  lembaga  wakaf  yang  dilaksanakan  oleh umat  Islam  telah  berjalan  dari  sebelum  Indonesia  merdeka  di  bawah  lindungan sebagian  kaidah    yang  berjalan  waktu  itu,  namun  kenyataannya  pelaksanaan wakaf  dalam  masyarakat  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Banyak  harta wakaf  yang  tidak  dikelola  dan  dipelihara  sebagaimana  mestinya,  harta  wakaf berganti  maupun  berpindah  maupun  dialihkan  kepada  pihak  lain,  melalui perbuatan  melanggar  hukum.  Hal  ini  lantaran  ketidak  pedulian  masyarakat terhadap harta wakaf juga disebabkan kelalaian dan ketidak mampuan pemegang atau lembaga wakaf untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di  atas  Pemerintah dalam upaya untuk  melakukan  pemeliharaan  dan  melestarikan  benda-benda  atau  harta  wakaf yang  merupakan  aset  umat  Islam  dan  Negara,  agar  tidak  dapat  beralih  dan dialihkan  kepihak  lain  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga  tujuan  dari berwakaf  tidak  tercapai  dengan  sempurna  sesuai  dengan  hukum  Islam,  maka Pemerintah  mengambil  suatu  kebijakan  untuk  membentuk  sebuah  peraturan mengenai wakaf.
Terbentuknya  peraturan  berhubungan  mengenai wakaf  serta  peraturan pelaksananya    undang-undang  ini  adalah  suatu  perundang-undangan  yang  sangat membanggakan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  dimana  peraturan  tentang  wakaf tersebut  sumbernya  sebagian  besar  adalah  Hukum  Islam.    Pemerintah  memberi perhatian  khusus  terhadap  aset  umat  Islam  tentang  perwakafan,  untuk  itu Pemerintah  perlu  membentuk  sebuah  undang-undang  untuk  pengamanan  dan pengelolaan wakaf di tengah-tengah masyarakat.
Penjelasan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004,  bahwa  demi membentuk  tata  cara  aturan  yang  baik  serta  manajemen  wakaf,  agar  menjaga barang-barang  wakaf  hingga  aturan  ini  menekankan  untuk  mengesahkan  suatu kegiatan  mengikuti  aturan,    wakaf  harus      diregister  serta  diberitakan    yang peraktiknya dijalankan harus benar-benar menurut aturan yang telah ditetapkan di pengaturan  tentang  wakaf    yaitu  bertujuan  guna  menyelamatkan  barang-barang wakaf dari intervensi kelompok lain yang menimbulkan dampak mudarat terhadap wakaf.
1. Tata Cara Wakaf.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  tata cara wakaf yaitu: wakif
a. Peribadi  maupun  lembaga  hukum  yang  akan  memberikan    tanahnya menghadap      kehadapan  PPAIW    akan  melakukan  janji  wakaf    sambil dengan  membawa  surat  atau  tanda  bukti  atas  pemilikan  tanah  yang  akan diwakafkan.  Jika  bakal  pemberi  wakaf  tak  bisa  hadir    kehadapan  PPAIW maka  calon  wakif,  mengirimkan  data-data  tanah,    atau  dimana  keberadaan tanah yang akan diwakafkan.
b. PPAIW  meneliti  surat-surat  pemilikan  tanah  dan  surat-surat  keterangan lainnya.
c. PPAIW  meneliti  dan  mengesahkan  Nazhir  yang  akan  mengurus  tanah tersebut.
d. Pengucapan ikrar wakaf yang diucapkan Wakif, jika tak mampu menyatakan dengan lisan dapat menyatakannya dengan isyarat.
e. Setelah  selesai  pelaksanaannya,  segera  mengeluarkan    model  W2  dan salinannya  sebanyak        tiga  kali,  dan  didalamnya  tercantum,  individualitas, jati  diri  wakif,  dan  demikian  juga    Nazhir  dan  data  barang-barang    wakaf, peruntukan serta jangka waktu wakaf.
2. Pendaftaran Wakaf.
Atas dasar akta ikrar wakaf maka tanah wakaf dapat didaftarkan ke kantor
Agraria  tempat  dan  letak  keberadaannya.  Pendaftaran  harta  benda  wakaf  berupa tanah dilakukan  atas adanya bukti. Selain persyaratan sebagaimana dimaksudkan maka harus diserahkan bukti-bukti yang diperlukan yaitu:
a. Sertfikat kepemilikan tanah sebagai bukti yang sah.
b. Adanya  surat  keterangan  yang  berisikan  status  tanah  dalam  keadaan aman tak ada unsur perselisihan/konflik  oleh pejabat yang berwenang dan camat.
c. Jika  tanah  diberikan  oleh  instansi  pemerintah  maka  harus  ada  surat keterangan persetujuan.
d. Adanya  surat  persetujuan  dari  pihak  yang  berwenang  jika  dibutuhkan keterangan dari hak pelepasan/peralihan.
e. Adanya surat persetujuan dari pihak pemilik hak pengelolaan atau hak milik  jika tanahnya  diwakafkan.
3. Peralihan Nama Hak Wakaf
Benda  wakaf  yang  telah  didaftarkan  kepada  pejabat  yang  berwenang akan  dibuat  sertifikatnya  dan  dicatat  oleh  Pemerintah  sebagai  bukti  bahwa keberadaan benda wakaf tersebut telah berkekuatan hukum. Pendaftaran tanah wakaf sangat  diperlukan.  Dalam Syari’at Islam sikap kewaspadaan itu sangat perlu  demi  menjauhi  masalah-masalah  yang  tak  diharapkan  untuk kelanjutannya. Maka agar menjaga keberadaan tanah wakaf harus ada campur tangan  Pemerintah.  Bentuk  campur  tangan  Pemerintah  dalam  mengayomi kepentingan  masyarakat  adalah  dengan  cara  membentuk  aturan  yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
4. Hambatan-Hambatan Benda Wakaf Yang Belum Terdaftar
Beberapa  peraturan  Pemerintah  tentang  wakaf  dan  telah  berlaku/berjalan di  tengah-tengah  masyarakat,  ternyata  dalam  pelaksanaanya  masih  banyak mengalami  hambatan  yaitu:  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang  wakaf belum  memasyarakat  atau  populer  di  kehidupan  umat  Islam.  Kurangnya penyuluhan hukum  yang dilaksanakan Pemerintah dalam mengenalkan peraturan tentang  wakaf  ini  atau  kurangnya  pemahaman  terhadap  peraturan  tentang  wakaf terutama tentang tata cara pendaftaran.
Tidak  adanya  biaya    guna  mensertifikatkan  tanah  wakaf.  Demikian  juga banyaknya  tanah  wakaf  yang  tidak  mempunyai  data  autentik  atau  banyaknya tempat-tempat  ibadah,  lembaga-lembaga  sosial  keagamaan  menumpang  diatas tanah milik pemerintah dan statusnya bukan menjadi tanah wakaf, sehingga dalam proses  penyesuaian  dengan  peraturan  wakaf  misalnya  untuk  mendaftarkan  tanah wakaf  memicu  adanya  persoalan/masalah  serta  kasus  si  antara  wakif  dan  nazhir, serta pihak-pihak lain.

## SIMPULAN
Terbentuknya  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  ini  adalah penghargaan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia dan juga sebagai suatu kebanggaan  bagi  seluruh  penduduk  Muslim  di  Nusantara,  yang    masyarakat mayoritas  Muslim.  Sebagai  dasar  dari  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 yaitu:  karena  adanya  amanah  dari  Pasal  49  UUPA  No.  5  Tahun  1960  adanya aturan  tentang    perwakafan  serta  dibentuknya  suatu  konstitusi  oleh  negara.    UU wakaf  ialah  suatu  undang-undang  yang  sangat    istimewa  karena  sebagian  besar sumber dari isi undang-undang ini berasal dari Hukum Islam, dan undang-undang
ini  adalah  termasuk  hukum  positif  tentang  wakaf  yang  berlaku  di  Indonesia  dan diperuntukkan bagi bangsa Indonesia terutama untuk umat Islam.
Perwakilan  Badan  Wakaf  Indoneaia  di  Sumatera  Utara  di  samping melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  juga  dalam  rangka  mengembangkan perwakafan  nasional  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengenalkan  dan mensosialisasikan  kepada  masyarakat  Sumatera  Utara  dengan  cara  mengadakan seminar-seminar mengenai  wakaf untuk menambah pengetahuan dan penyuluhan hukum  tentang  tujuan  dan  manfaat  wakaf  bagi  masyarakat  untuk  menuju  serta meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Muhammad  Dongan,  Hakim Pengadilan Agama Medan pada tangal  23 September 2019 menyatakan:  jika ada tanah wakaf yang belum  terdaftar/tiada  mempunyai  surat  keterangan dari   Badan Pertanahan  Nasional  maka,  solusinya  yaitu  dengan  jalan  meminta  surat keterangan  dari  lurah/kepala  desa  kepastian  keberadaan  tanah  wakaf  itu, kemudian  surat  keterangan  tanah  wakaf  dari  lurah/kepala  desa,  didaftarkan  ke Pengadilan  Agama  setempat  dan  diproses  dalam  suatu  persidangan,  dari  peroses persidangan  ini  Pengadilan  Agama  akan  mengeluarkan  dua  keputusan  yaitu pertama apakah permohonan pengesahan tanah wakaf tersebut dikabulkan atau ke dua adalah  pengesahan  terhadap  tanah  wakaf  ditolak.  Jika  keputusannya dikabulkan  maka,  surat  keputusan  pengabulan  ini  dibawa  kehadapan  PPAIW kamudian  akan  dibuat  surat  keterangan  telah  terjadi  penyerahan  wakaf  dengan demikian  wakaf  dapat  didaftarkan  pada  sub  Direktorat  Agraria  Kabupaten setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Nasiruddin  Al-Albani, Irwaghalil  Fi Tarjih  Al-Hadis, Juz  6,  Beirut:
Maktabah Al-Islami, t.th.
Yunus,  Mahmud, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur’an t.th.
Prihartin,  Farida,  dkk, Hukum  Islam,  Zakat  dan  Wakaf,  Tiori  dan  Praktiknya  di Indonesia ,  Jakarta:  Papas  Sinar  Sinanti  dengan  Badan  Penerbit  Fak. Hukum UI, 2005.
Sabiq, Sayyid Fiqih Sunnah , Jilid III, Kairo: Darul Bayan, 1990.