## KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK AZASI NARA PIDANA SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG
Zainal Abidin Pakpahan 1 , Wesly Gabriel Matthew Hasibuan 2 Halomoan Nasution 3 , Ibrahim Pakpahan 4 1,2,3 Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Indonesia.
4 Lembaga Bantuan Hukum Zainal Zapla Nurjadda For Justice, Indonesia.
Email : zainalpakpahan@gmail.com
ABSTRAK- Kepastian hukum bagi narapidana dalam mempertahankan hak azasi nya  selaku  warga  Negara  ketika  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan dari  bagian  kepastian  hukum  dalam  rangka  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali di kalangan masyarakat umum tanpa harus  dikucilkan.  Sehingga  lembaga  pemasyarakatan  memiliki  peran  dalam pelaksanaan  pembinaan  narapidana  melalui  sistem  pemasyarakatan  berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi demi menjunjung tinggi HAM nya. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan didukung penelitian lapangan pada data skunder. Kemudian teori yang digunakan ialah teori kepastian hukum atas hak azasi  nara  pidana  sebagai  warga  binaan  pemasyarakatan.  Hal  ini  dalam perkembangannya  pembinaan  yang  dilakukan  menjadi  tidak  optimal  karena kompleksnya  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan, diantaranya  kelebihan  daya  tampung  ( over  cafasity )  yang  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan akibat bertambahnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang signifikan  yang  tidak  sebanding  dengan  kapasitas  hunian  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan  hal  ini  terjadi  pada  tiap-tiap  lembaga  pemasyarakatan  yang tersebar  di  Indonesia  termasuk  juga  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  III Labuhanbatu Selatan.
Kata Kunci : Hukum, Hak Azasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.
ABSTRACT- Legal certainty for prisoners in maintaining their human rights as citizens while in correctional institutions is part of legal certainty in order to shape correctional  inmates  so  that  they  can  be  accepted  back  into  the  general  public without  having  to  be  ostracized.  So  that  correctional  institutions  have  a  role  in implementing  prisoner  development  through  a  correctional  system  based  on education, rehabilitation and reintegration in order to uphold their human rights. This  research  method  is  normative  research  supported  by  field  research  on secondary data. Then the theory used is the theory of legal certainty regarding the human rights of criminal convicts as correctional inmates. In its development, the guidance carried out has become less than optimal due to the complex problems that  occur  in  correctional  institutions,  including  excess  capacity  that  occurs  in correctional institutions due to a significant increase in the number of correctional inmates which is not commensurate with the existing housing capacity. correctional
institutions This happens in every correctional institution spread across Indonesia, including the class III correctional institution in South Labuhanbatu. Keywords: Law, Human Rights, Prisoners, Correctional Institutions.

## PENDAHULUAN
Ketentuan  amanah  Pasal  2  Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    1995 tentang  Pemasyarakatan  menjelaskan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  diciptakan untuk  menjadikan  Narapidana  sebagai  manusia  seutuhnya,  mengakui  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  pelanggaran  sehingga  dapat  dilahirkan kembali  oleh  masyarakat demi menjunjung tinggi hak azasinya selaku manusia. Hal ini menjadi salah satu divisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam  pembangunan  dan mampu  hidup  dengan  wajar  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan bertanggung jawab  (Pasal  2  UU  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan).  Sistem Pemasyarakatan  di  Indonesia  merupakan  perwujudan  dari  pergeseran  fungsi pemidanaan yang tak hanya sebagai penjeraan, akan tetapi juga memuat suatu usaha rehabilitasi  dan  juga  reintegrasi  sosial  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  guna mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar siap Kembali ke masyarakat lewat  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  disingkat  (Lapas)  dimana  lembaga  ini berfungsi  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  anak didik Pemasyarakatan agar kelak bisa bermanfaat ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut  terjadi  akibat  semakin  banyak  nya  tindak  pelanggaran  hukum  yang mengakibatkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  terus  bertambah  dari  waktu  ke waktu yang dalam hal ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada pada setiap Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini dapat kita berikan contoh dari Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  III  Kotapinang  yang  memiliki  kapasitas  93  orang  namun dalam pelaksanaan yang ada sudah lebih dari kapasitas yang disediakan dengan data terbaru jumlah Warga Binaan Pemasyarakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang yakni 289 orang.
Merujuk  atas  hal  demikian over  cafasitas yang  terjadi  di  Lembaga Pemasyarakatan Kotapiang sendiri menimbulkan beberapa fungsi pemasyarakatan tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  dalam  proses  pemidanaan  untuk  menjadikan narapidana  sebagai  manusia  yang  diharapkan  sebab  semangkin  bertambahnya
jumlah  Narapidana  tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan  akibat  dari  kelebihan kapasitas tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat melakukan program pembinaan dan rentan dari penyakit yang ada. Akibat lain dari kelebihan kapasitas ( overcrowded )  yaitu  menimbulkan  masalah  keamanan  dan  ketertiban  pada Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mengganggu  proses  pemidanaan  di  Lapas Kotapinang.  Hal dapat kita lihat dari beberapa kejadian  yang terjadi di  Lembaga Pemasyarakatan, sebagai contoh seperti adanya kebakaran, pelarian Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai salah satu contoh, pernah terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang yang dipicu oleh beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Pinang tahun 2021 (Ahmad Fauzi Manik, 2021).  Polisi  mengungkap  penyebab  kebakaran  rumah  dinas  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, (Labusel), Sumatera Utara  (Sumut).  Contoh  perbandingan  yang  lain  yakni  kerusuhan  yang  terjadi  di Rutan Kabanjahe pada tahun 2020, salah satu latar belakang terjadi kerusuhan yakni akibat  over  cafasitas  pada  Rutan  Kabanjahe  dengan  kapasitas  saat  itu  yakni  145 orang  namun  pada  pelaksanaannya  Rutan  Kabanjahe  dihuni  410  Warga  Binaan Pemasyarakatan pada saat itu ( M Nasrul, 2023) .
Berdasarkan  beberapa  contoh  yang  ada,  dapat  kita  buktikan  bahwa overcrowded merupakan masalah serius yang harus ditangani dan harus memiliki solusi.  Hal  tersebut  agar  pemenuhan  proses  pemidanaan  bagi  WBP  di  Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa akibat terjadinya Over cafasitas , lapas atau rutan  mengalami  persoalan  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Persoalan  pembinaan  tidak  berjalan  efisien  akibat  terjadinya Over  cafasitas ,  hal tersebut  berkenaan  dengan  semakin  tingginya  tingkat  kepadatan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  menjadi  sorotan  penting  dalam  peningkatan  keamanan  bagi petugas pemasyarakatan yang mengakibatkan Program Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan menjadi minim akibat kurangnya sorotan pada Program tersebut.
Over  cafasitas yang  merupakan  permasalah  serius  bagi  Lembaga Pemasyarakatan  diakibatkan  oleh  tidak  signifikannya  jumlah  Pelaku  tindak pelanggaran  hukum  (narapidana)  yang  masuk  dengan  Warga  Binaan Pemasyarakatan yang keluar (bebas). Hal tersebut yang seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam memberikan warna baru bagi sistem Pemasyarakatan agar dapat menajalankan  fungsi  pemidanaan  dengan  jelas.  Mengatasi  kelebihan  kapasitas lapas maka pemberian sanksi penjara dapat diganti dengan pemberian remisi, cuti bersyarat hingga pembebasan bersyarat, Namun hal ini digunakan sebagai langkah pemidanaan opsional diluar pidana pokok (Budiyono, 2009). Maka setiap pelanggar pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan saja melainkan dengan menerapkan denda. Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang  memberikan  beban  kewajiban  kepada  seseorang  untuk  kembalikan keseimbangaan hukum atau menebuskan kesalahan dalam bentuk uang. Sehingga tidak  dapat dipungkiri  bahwa  aturan  yang  terdapat dalam  kitab  KUHP ini  masih memiliki  kekurangan  dan  belum  mampu  mengisi  kekosongan  hukum,  sebagai langkah awal pemerintah dalam hal ini lebih condong membuat aturan yang lebih spesialis jika dalam  KUHP belum  mengatur secara spesifik atas itu. Pasal- pasal yang  mendahulukan  sanksi  pidana  berupa  penjara  lebih  sering  ditemukan  dalam KUHP daripada sanksi pokok lainnya yakni denda atau alternatif pemidanaan. Hal inilah yang menjadikan kasus- kasus perkara pidana berakhir dengan putusan sanksi penjara,  problematika  kontemporer  ini  salah  satu  faktor  pemicu  terjadinya kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan. Maka perlu dicari solusi alternatif yang efektif untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas yang terjadi di lingkungan lembaga  pemasyarakatan  dengan  hakim  memberikan  alternatif  pada  jenis pelanggaran pidana yang diprioritaskan pada aspek denda itu sendiri. Dengan fakta yang  ditemukan  bahwa  kondisi  LAPAS  di  Indonesia  yang  tidak  mampu menyediakan  kapasitas  yang  cukup  bagi  narapidana  yang  ada,  hal  ini  akan mempengaruhi  pemenuhan  hak-hak  yang  seharusnya  tetap  didapatkan  oleh  para narapidana  seperti  yang  diatur  dalam  hukum  yang  berlaku.  ( Teguh  Prasetyo, 2010:123).

## KAJIAN TEORI
Kajian teori kepastian  hukum atas sistem  pemidanaan di Indonesia dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sekalipun sedikit banyak disinggung, undang-undang tersebut belum memberikan acuan yang konprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ”tindak pidana” dalam peraturan perundang- undangan.  Baik ketika hal itu menjadi bagian ”Ketentuan Pidana” dalam undang- undang  administratif,  maupun  ketika  merumuskannya  dalam  undang-undang pidana sehingga perlu kepastian hukum bagi para narapidananya.
Menurut    Kamus    Besar    Bahasa    Indonesia    Lembaga    Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana penjara. Menurut Sahardjo bahwa  tujuan  penjara  itu  ada  dua  yaitu  mengayomi  dari  perbuatan  jahat  dan membimbing  terpidana  sehingga  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang berguna  (Sahardjo,  2019).  Selanjutnya  orang-orang  yang  sedang  menjalani hukuman  pidana  penjara  disebut  sebagai  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) yang dalam hal ini terdiri dari Narapidana serta Tahanan.
Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya  memuat rumusan tentang:  (1)  subyek  hukum  yang  menjadi  sasaran  norma  tersebut  ( addressaat norm );  (2)  perbuatan  yang  dilarang  ( strafbaar ),  baik  berupa  dalam  bentuk melakukan  sesuatu  ( commission ),  tidak  melakukan  sesuatu  (omission)  dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana,  sebagai  sarana  memaksakan  keberlakuan  atau  dapat ditaatinya  ketentuan tersebut ( Satria Nenda Eka Saputra, et.all., 2022). Tujuan dari pemidanaan disamping sebagai bentuk pembalasan dari kesalahan si pelaku juga  untuk  membuat pelaku tindak  pidana  jera  dan  sebagai  contoh  bagi  masyarakat  supaya  tidak  melakukan tindak pidana. Pada awalnya Negara Indonesia menggunkan system pidana penjara, kemudian  sejak  tahun  1964  sistem  pidana  penjara  diperbaharui  menjadi  system pemasyarakatan  dan  istilah  lembaga  penjara  diganti  dengan  lembaga pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan  jurnal  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum Normatif  dengan  didukung  penelitian  empiris  sebagai  data  skundernya,  sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskripsitif  analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan  dengan  analisis  kualitatif  dan  langkah  selanjutnya  yakni  pendekatan dengan sosio-legal yakni dengan menghubungkan dengan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pemidanaan dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  pasal  1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam Pasal 1 angka 2 yang tertulis, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12 Tahun 1995).
Berdasarkan    Pasal    5    Undang-undang    No    12    Tahun    1995    tentang Pemasyarakatan Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas: a).  Pengayoman;  b).  Persamaan  perlakuan  dan  pelayanan;  c).  Pendidikan;  d). Pembimbingan;  e).  Penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia;  f).  Kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya  penderitaan  Hukum    Pidana    Lembaga Pemasyarakatan    kemerdekaan    merupakan    satu-satunya  penderitaan;  g).
Terjaminnya   hak   untuk   tetap   berhubungan   dengan   keluarga   dan   orang - orang  tertentu.
Berdasarkan  Peraturan    Pemerintah    Nomor    31    Tahun    1999    tentang Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan   Pemasyarakatan, pembinaan adalah
kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap    dan  perilaku,  professional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Pembinaan  narapidana  mempunyai beberapa  komponen  yang  bekerja  saling  berkaitan  untuk  mencapai  satu  tujuan. Setidaknya  ada  empat  belas  komponen  yaitu:  falsafah,  dasar  hukum,  tujuan, pendekatan  system,  klasifikasi,  pendekatan  klasifikasi,  perlakuan  terhadap narapidana,  orientasi  pembinaan,  sifat  pembinaan,  remisi,  bentuk  bangunan, narapidana,  keluarga  narapidana,  dan  Pembina  atau  pemerintah.  Pelaksanaan pembinaan  narapidana  berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  bertujuan  agar narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya,  sebagaimana  telah  menjadi  arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka  agar  mampu  berintegrasi  secara  wajar  di  dalam  kehidupan  kelompok selama  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  kehidupan  yang  lebih  luas (masyarakat)  setelah  menjalani  pidananya.  Pemasyarakatan  terdiri  dari  beberapa jenis  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  Umum,    Lembaga    Pemasyarakatan Perempuan,  dan    Lembaga    Pemasyarakatan    Khusus  Anak.    Ketiga  Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatannya maupun program yang ada.

## B. Penyebab  dari  Over  Capasity  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  III Labuhanbatu Selatan
Pada  tatanan Over  capasity atau  kelebihan  kapasitas  si  Lingkungan Pemasyarakatan kelas III Labuhanbatu Selatan telah menjadi permasalahan serius dalam penegakan proses pidana di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat dari jumlah Narapidana  atau  tahanan  yang  melebihi  kapasitas  penampungan  di  Lingkungan UPT  Pemasyarakatan.  Adapun  Faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  over capasity di Lingkungan UPT Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Populasi Narapidana atau Tahanan yang tidak sebanding dengan penambahan atau pembaharuan fasilitas di lingkungan pemasyarakatan;
2. Lambatnya  proses  hukum  dan  eksekusi  hukuman  Warga  Binaan Pemasyarakatan;
3. Kriteria penahanan yang kurang mamadai;
4. Kebijakan hukum yang belum efektif dalam mengatasi kejahatan (Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005).
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  terjadi  maka  menjadi  tolak  ukur  dalam naiknya  persentase over  capasity di  Lingkungan  Pemasyarakatan. Over  capasity memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  proses  pemidanaan  di  lingkungan Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan Proses Pemidanaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang- undang an yang berlaku menjadi tidak efisien diterapkan akibat dari Over capasity tersebut.  Berikut adalah  beberapa  dampak  yang  mungkin  terjadi  akibat dari  Over capacity:
1. Kurangnya Ruang dan Sumber Daya yang dimana Over capasity menjadi latar belakang UPT Pemasyarakatan sulit untuk menyediakan ruang yang cukup bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya ruang tidur, fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses terhadap program rehabilitasi serta pembinaan yang efektif.
2. Penurunan Kualitas Pelayanan, hal tersebut dikarenakan Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan  yang  melebihi  kapasitas  pada  UPT  Pemasyarakatan  serta kurangnya  jumlah  petugas  yang  menyebabkan  penurunan  kualitas  pelayanan seperti Pemenuhan kebutuhan dasar yakni air bersih, sanitasi, dan lainnya yang menjadi  tidak  optimal  sehingga  mengganggu  kesejahteraan  dan  kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Risiko  Keamanan  Tinggi,  dalam  hal  ini Over  capasity meningkatkan  risiko terjadinya konflik dan kekerasan di lingkungan UPT Pemasyarakatan. Kelebihan Kapasitas  menjadikan  para  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  rentan  berselisih paham  dan  memperburuk  kondisi  keamanan  dan  ketertiban  di  UPT Pemasyarakatan.
4. Kesulitan  dalam  hal  pengelolaan  dan  pemantauan,  hal  tersebut  berkenaan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlalu melebihi kapasitas sehingga  cenderung  sulit  untuk  dikelola  dan  dipantau  oleh  Petugas Pemasyarakatan  secara  efektif.  Hal  tersebut  daoat  mengakibatkan  Petugas Pemasyarakatan  sulit  dalam  mengidentifikasi  perilaku  pelanggaran,
memberikan  perawatan  medis  yang  tepat  waktu,  serta  melaksanakan  program rehabilitas yang efektif.
5. Minimnya pelaksanaan program pembinaan, hal tersebut dikarenakan kelebihan kapasitas  menyebabkan  tingkat  keamanan  yang  lebih  tinggi.  Melalui  tingkat keamanan  yang  lebih  tinggi,  petugas  melaksanakan  fokus  utama  dalam  hal keamanan sehingga program pembinaan cenderung minim dilaksanakan. (Satria Nenda Eka Saputra et.all., 2009).
Dampak-dampak  yang  ada  di  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan Over capasity di  Lingkungan Pemasyarakatan  harus  segera  diselesaikan  agar  tujuan  utama  dari  program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara efektif dan efisien.

## C. Kemungkinan  Solusi  Yang  Dapat  Dilakukan  Dalam  Penanggulangan
Over  Capasity  di  Lingkungan  Pemasyarakatan  Labuhanbatu  Selatan

## Dalam Mengakomodir Hak-Hak Para Narapidana
Terjadinya Over capasity diakibatkan meningkatnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan  yang  menjadi  penyebab  kurang  efektifnya  pelaksanaan  program pembinaan dalam proses pemidanaan di Lingkungan Pemasyarakatan. Pentingnya upaya  dalam  hal  menanggulangu Over  capacity harus  segera  dilaksanakan  agar proses pembinaan dalam proses pemidanaan dapat berjalan dengan efektif sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Adapun cara dalam hal penanggulangan Over capasity yakni sebagai berikut: (Winda Fitri, et.all., 2021).
1. Meningkatkan Kapasitas
Merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memperluas kapasitas suatu UPT Pemasyarakatan ataupun pembangunan gedung baru bagi UPT Pemasyarakatan.
Apabila peningkatan ataupun pembangunan UPT
Pemasyarakatan  memberikan  efek  positif  bagi overcrowded di  UPT Pemasyarakatan dikarenakan telah tersedianya ruangan yang lebih luas dan fasilitas yang  memadai  sehingga  tingkat  kepadatan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dapat ditanggulangi;
2. Alternatif Hukuman
Pengembangan alternatif hukuman selain hukuman penjara juga menjadi salah satu  upaya  dalam  penanggulngan over  capacity .  Hal  tersebut dapat dilaksanakan seperti melakukan kegiatan pemasyarakatan di lingkungan luar dengan pengawasan elektronik  dan  kerja  sosial.  Hal  ini  berkenaan  dengan  pelaksanaan  pendekatan pembinaan yang lebih fleksibel;

## 3. Intervensi Awal
Pelaksanaan  Intervensi  awal  dapat  dilaksanakan  dengan  penerapan  program intervensi  awal  dalm  hal  pencegahan  tindak  pidana  seperti  melalui  pendidikan, pelatihan  keterampilan,  layanan  kesehatan  mental,  serta  dukungan  sosial  dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah tindak pidana dapat berkurang dan memberi efek positif bagi penanggulangan kelebihan kapasitas.

## 4. Program Alternatif Pembebasan di Pemasyarakatan
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Pembebasan dini, Cuti bersyarat yang selama ini telah berjalan di UPT Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (Ruli Novian,  2018).  Alternatif  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  harus  dapat  lebih dikembangkan  sehingga  memberikan  kesempatan  bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan  untuk  dapat  meringankan  hukuman  yang  mereka  jalani.  Hal tersebut  menjadi  alternatif  agar  kepadatan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dapat berkurang.
5. Kolaborasi dengan Stakeholder
Pelaksanaan  kolaborasi  dengan  stakeholder  terkait  seperti  Kepolisian, Pengadilan,Kejaksaan, dan Organisasi  lainnya dalam rangka pemecahan  masalah kelebihan kapasitasdi Lingkungan UPT Pemasyarakatan.

## 6. Pendekatan Restorative Justice
Dalam  upaya  yang  mungkin  lebih  tepat  dilakukan  untuk  menanggulangi kelebihan  daya  tampung  di  lembaga  pemasyarakatan  ini  salah  satunya  dapat ditempuh  dengan  pendekatan Restorative Justice ,  yaitu  pergeseran  pemidanaan
dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan  lainnya.  Bagir  Manan,  menguraikan  substansi restorative justice yang  berisi prinsip-prinsip dalam membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok  masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solutions ). Munculnya wacana restorative justice merupakan jawaban  atas  hancurnya  sistem  pemidanaan  yang  ada  saat  ini  dimana  sistem tersebut  sudah  tidak  efektif  dalam  menekan  tingginya  angka  kriminalitas  yang berujung  pada  over  kapasitas  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Konsep  peradilan pidana  konvensional  yang  hanya  berfokus  pada  pemidanaan  dan  penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Restorative Justice  lebih  memandang  pemidanaan  dari  sudut  yang  berbeda,  yaitu  berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana  penjara,  namun  dalam  kasus-kasus  tertentu  yang  menimbulkan  kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep Restorative Justice memiliki metode implementasi dalam bentuk  mediasi  penal  dan  diversi,  meskipun  keduanya  memiliki  cara  dan  sudut pandang  yang  sama,  namun  terkadang  penggunaannya  berada  dalam  wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa  sedangkan  diversi  merupakan  peristilahan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Pendekatan restorative  justice sebagai  upaya  mengurangi  over  kapasitas lembaga  pemasyarakatan  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum,  dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya. (Imam Sujoko, et.all., 2021).
Dengan  adanya  upaya  penanggulangan  tersebut,  diharapkan  dapat mengurangi  dampak  dari  over  capasity  di  Lingkungan  Pemasyarakatan  dan
memberikan  Lingkungan  Pemasyarakatan  sebagai  sarana  dan  prasarana  proses pemidanaan dengan struktur pembinaan dapat lebih baik dalam pelaksanaannya.

## SIMPULAN
Dari penjelasan dan uraian diatas dapat disimpulkan atas mekanisme dalam mengakomodir yang menjadi hak-hak nara pidana dalam sistem pemidanaan yang dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  sebuah sistem  yang  dilaksanakan  dengan  memberikan  pembinaan  bagi  Warga  Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan  melalui  berbagai  aspek  terpenting  yakni  dengan  cara  pembinaan karakter,  mental,  rohani,  dan  kemandirian  bagi  nara  pidana  tersebut.  Hal  ini pembinaan dilaksanakan dengan tujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan setelah selesai menjalani proses pemidanaan di lembaga Pemasyarakatan kelas III yang ada di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  dapat  diterima  kembali  ditengah-tengah masyarakat  bahkan  dapat  berguna  di  lingkungan  masyarakat  sendirikarena merupakan  hak  azasi  bagi  narapidana  sehingga  pembinaan  yang  dilakukan  di Pemasyarakatan  juga  diharapkan  menciptakan  manusia  yang  lebih  berkompeten dan produktif dengan mengembangkan keterampilan yang dapat dijadikan lapangan pekerjaan setelah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan selesai  menjalani  masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
C.I. Harsono, (1995), System Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan.
Imam Sujoko, et.all., (2010), Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia , Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, Cetakan Pertama.
Teguh Prasetyo, (2010), Hukum Pidana , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, (2005), Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat , Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kotapinang,  (2021),  Data  dokumen  nara  pidana  Kelas III Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
Risang Achmad Putra Perkasa, (2020), Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya  Mengurangi  Overcapacity  Lembaga  Pemasyarakatan ,  Universitas Batanghari, Jurnal strafmaat Wajah Hukum 4 (1), 108-115, hal. 113.
Ruli Novian, (2018), Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya, Jurnal Institute For Criminal Justice (ICJR), hal.7.
Satria  Nenda  Eka  Saputra,  et.all.,  (2022),  “Overcrowding  Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  Dalam  System  Pemidanaan  Di  Indonesia”, dimuat dalam Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 No.1, P-ISSN : 2580- 4227, E-ISSN : 2580-698X , hal. 56.
Winda  Fitri,  et.all.,  (2021),  ”Aspek  Hukum  Pemenuhan  Hak  Bagi  Narapidana dalam Kondisi Over Capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada Masa Covid-19”, dimuat dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3, hal.
751.
Ahmad Fauzi Manik, 2021, Polisi Ungkap Rumah Dinas Kalapas di Labusel Sumut Dibakar  Pegawai  Napi,  detik  News,  https://news.detik.com/berita/d- 5666709/polisi-ungkap-rumdin-kalapas-di-labusel-sumut-dibakar- pegawai-napi diakses 10 Juli 2023.
M  Nasrul,  2023,  5  Fakta  Baru  Kerusuhan  di  Rutan  Kabanjahe,  Berawal  dari  4 Tahanan yang kedapatan Miliki Narkotika,Kompas,https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/0643006 1/5-fakta-kerusuhan-di-rutan-kabanjahe-berawal-dari-4-tahanan- yang?page=all diakses 10 Juli 2023.