## KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI KOTAWARINGIN TIMUR 1

## AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA: A REFLECTION OF PALM OIL PLANTATION CONFLICT IN EAST KOTAWARINGIN

## Imam Syafi’i
Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI imamsyafii.sej07@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  menjelaskan  bahwa  permasalahan  konflik  agraria  di  sektor  perkebunan  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur  merepresentasikan buruknya sistem tata kelola  SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan  yang diakibatkan oleh  tumpang  tindih  kewenangan  dan  kebijakan  dari  level  pusat  hingga  daerah  menyebabkan  munculnya  berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas. Sementara, negara cenderung memberikan  fasilitas  yang  memudahkan  laju  ekspansi  perusahaan  perkebunan  sawit  yang  ekstraktif.  Hal  ini kemudian mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Namun demikian, pascarezim otoritarian, munculnya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah mereka. Keberadaan FKKTDM-KT yang diperkuat melalui Peraturan Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai  bagian  dari  respon  mereka  untuk  membangun  strategi  menghadapi  perusahaan  besar  dan  atau  negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan.
Kata kunci: tata kelola sda, konflik perkebunan sawit, dan Masyarakat Adat

## Abstract
This  paper  explains  that  the  problem  of  agrarian  conflict  in  the  plantation  sector  in  East  Kotawaringin  Regency represents poor natural resource management in Indonesia. Various problems caused by overlapping authority and policy from central to local level lead to numerous law violation, document forgery, criminalization, and facilities destruction.  Meanwhile,  the  state  tends  to  provide  privilege  for  the  palm  oil  plantation  company  to  expand  its capital.  This  might  accelerate  environmental  damage  because  of  land  conversion  and  marginalization  of  local community. However, after the authoritarian regime, the emergence  of FKKTDM-KT initiated by DAD shows that traditional  community-based  institutions  is  beginning  to  have  a  role  and  position  in  the  management  of  natural resources  in  their  territories.  The  existence  of  FKKTDM-KT  reinforced  through  better  regulation  (Peraturan Daerah) at provincial and regency level not only strengthens their position culturally, but also politically. It can be considered as part of their response to develop strategies to cope with companies or government including efforts to resolve the conflict in the plantation sector.
Keyword: natural resources management, palm oil plantation conflict, local community

## Pendahuluan
Mendiskusikan pola-pola pemilikan, penguasaan,  pemanfaatan  dan  pengelolan  sumber daya  alam  (SDA)  melalui  pendekatan  ekonomi politik  memperlihatkan  kecenderungan  hubungan 1
1 Tulisan  ini  merupakan  pengembangan  dari hasil penelitian Penyelesaian Konflik Agraria di Sektor Perkebunan  Sawit  di  Kotawaringin  Timur  Kalimantan Tengah yang  didanai  oleh  Pusat  Penelitian  Politik
asimetris  yang  melibatkan  aktor  negara  dan korporasi,  yang  dihadapkan  secara  langsung dengan masyarakat. Pada banyak kasus, kehadiran negara justru dipraktikkan ke dalam sebuah situasi relasional  yang  mendukung  dan  mengakomodasi kepentingan  korporasi  melalui  rezim  perizinan
(P2P)-LIPI.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Irine  H.  Gayatri,  S.Sos,  M.A.  sebagai  koordinator  tim serta  seluruh  anggota  tim  penelitian  konflik  sumber daya alam (SDA) di P2P-LIPI.
yang cenderung meminggirkan eksistensi komunitas/ masyarakat.
Praktik ini kemudian menghasilkan sistem monopolistik  yang  dilakukan  oleh  Negara  baik  di level pusat maupun daerah, yang merepresentasikan  warisan  lama  dari  sistem kolonial.  Sistem  yang  monopolistik  ini  selalu berkembang dan cenderung dipertahankan terutama  pada  rezim  otoritarian  orde  baru.  SDA diposisikan  sebagai  basis  industri  komoditas  yang “ lucrative crops ”  seperti  perkebunan  dan pertambangan  yang  dianggap  sebagai jalan  keluar untuk  mengeluarkan  masyarakat  dari  kemiskinan karena  industri  perkebunan  dianggap  memiliki nilai  ekonomi  yang  tinggi  dan  mampu  menyerap banyak tenaga kerja (Colchestester, dkk., 2006:11- 29; Tadjoeddin, 2007: 11). Di sisi yang lain, pola- pola  indutsri  ini  bersifat  desktruktif  karena pengelolaan  yang  buruk  justru  memunculkan masalah  baru  yang  saling  berkelindan  seperti hilangnya  hak  atas  tanah  dan  pendapatan, kerusakan lingkungan, dan marjinalisasi masyarakat  lokal  memunculkan  konflik  yang melibatkan korporasi dan masyarakat (Tadjoeddin, 2007: 29).
Di  dalam  prinsip  “ lucrative  crops ” pembangunan  nasional  ala  rezim  otoritarian  orde baru  ditandai  dengan  diterbitkannya  tiga  (3) Undang-Undang  sejak  tahun  1967  (Undang- Undang  No.  1  tahun  1967  tentang  Penanaman Modal  Asing,  Undang-Undang  No.  5  tahun  1967 tentang  Ketentuan  Pokok  Kehutanan,  Undang- Undang  No.  11  tahun  1967  tentang  Ketentuan Pokok Pertambangan) menjadi ciri khas pembangunan ekonomi  yang  didasarkan  atas  dominasi  kuat rezim  militer  dengan  mengizinkan  para  kelompok kapital  melakukan  upaya-upaya  eksploitatif  SDA dengan mengabaikan  realitas  kelompok-kelompok masyarakat  yang  lain.  Ketiga  Undang-undang  ini memiliki  keterkaitan  yang  kuat  untuk  mendukung keinginan Pemerintahan Soeharto mencapai tujuan ekonominya.  Dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  (Pasal  6 Ayat  1),  aktivitas  pertambangan  tidak  disebutkan dari  salah  satu  bidang  yang  dianggap  sebagai bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan  kata  lain,  pertambangan  bukan  bidang yang  tertutup  untuk  investasi  asing.  Hal  ini didukung  oleh  Undang-Undang  No.  11  tahunn 1967 tentang Pertambangan (Pasal 10 ayat 3) yang
semakin  melegitimasi  secara  hukum  masuknya investasi asing untuk melakukan aktivitas pertambangan  di  Indonesia.  Sementara,  Undang- Undang  No.  5  tahun  1967  tentang  Kehutanan merupakan  hukum  induk  yang  mengatur  unifikasi hukum  nasional  kehutanan  yang  mengatur kegiatan  di  bidang  kehutanan  termasuk  aktivitas pertambangan  (bahan  ekspor)  yang  berada  di wilayah  hutan  Indonesia  (Pasal  2  ayat  1  tentang Hutan  Negara;  Pasal  3  ayat  2  tentang  Hutan Produksi  untuk  pembangunan,  industri  dan ekspor).  Dengan  kata  lain,  ketiga  Undang-undang ini  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  pemerintahan Soeharto  membuka  pintu  masuk  selebar-lebarnya untuk  melakukan  eksploitasi  pertambangan  oleh perusahaan-perusahaan asing.
Jamal  (2002)  menyebutkan  bahwa  di  era rezim  Orde  Baru,  Soeharto  tidak  memiliki perhatian  yang  lebih  terhadap  substansi  masalah agraria.  Bahwa  kebijakan  agraria  di  era  ini seringkali  mengabaikan  semangat  reforma  agraria yang  terkandung  di  dalam  UUPA  No.  5  Tahun 1960. Sekalipun Soeharto menetapkan  catur tertib pertanahan  (tertib  hukum  pertanahan,  tertib administrasi,  tertib  penggunaan  tanah  dan  tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup) namun praktik-praktik  di  lapangan  tidak  sepenuhnnya berhasil karena mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok perusahaan besar. Dalam konteks ini, peran negara sangat  dominan  melalui  sistem  birokratik  otoritarian yang  sentralistik  yang  mengecilkan  eksistensi daerah  kecuali  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah  pusat  (Nordholt  dan  Klinken,  2007: 15).
Pasca rezim otoritarian, semangat desentralisasi menentukan  format  hubungan  pemerintah  pusat  dan daerah  di  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam. Namun  demikian,  semangat  desentralisasi  untuk memberikan  kesempatan  lebih  luas  bagi  daerah memiliki  arti  pemindahan  kewenangan  pusat kepada  daerah  secara  sempit  sangat  terlihat berbasis  elit.  Desentralisasi  tidak  dibangun  dalam realitas  masyarakat  daerah  dengan  permasalahan- permasalahan mendasar yakni pengakuan, kesetaraan,  keadilan  dalam  bingkai  kemajemukan dan  kesejahteraan  bersama.  Hasilnya,  desentralisasi hanya  menjadi  kendaraan  elit  menguasai  segala sumber  daya  alam  lokal.  Pada  perkembangannya permasalahan-permasalahan  desentralisasi,  demokratisasi
dan  globalisasi  diwarnai  persaingan  antara  aktor- aktor  politik  nasional  dan  aktor  lokal  terutama  di dalam  perebutan  SDA.  Partisipasi  masyarakat  di tingkat  lokal  justru  dibajak  oleh  predator  lokal yang  justru  melanggengkan  eksploitasi  SDA dengan cara-cara lama (Hadiz, 2010: 40, 49, 69).
Situasi  ini  pada  akhirnya  menjadi  salah satu  sumber  utama  konflik  SDA  yang  seringkali disebut sebagai konflik agraria.  Dalam tulisan ini, penulis  selanjutnya  menggunakan  istilah  konflik agraria  dikarenakan  secara  akademik  maupun praktik (hukum) lebih banyak digunakan di dalam berbagai literatur yang merepresentasikan kompleksitas fenomena  konflik  yang  bersumber  dari  masalah- masalah  agraria  sebagaimana  definisi  agraria  di dalam UUPA No. 5 1960.
Konflik  agraria  terjadi  di  hampir  seluruh wilayah Indonesia terutama sejak runtuhnya rezim otoritarian  tahun  1998.  Semangat  desentralisasi pada  praktiknya  tidak  cukup  untuk  mengakomodasi tuntutan  (akses)  pengelolaan  dan  pemanfaatan SDA  oleh  setiap  warga  negara.  Kontestasi  antar aktor  tidak  hanya  memunculkan  tumpang  tindih kewenangan  antar  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah,  dan  antar  instansi  pemerintah dalam  bentuk  saling  silang  peraturan  pengelolaan SDA.  Saling  silang  ini  karena  setiap  instansi mempertahankan  ego  sektoral  sehingga  makna sumber  daya  alam  diartikan  secara  sempit. Peraturan  perundangan-undangan  yang  dibuat inkonsistensi  baik  secara  horizontal  (setara) maupun  vertikal  (di  atas  dan  di  bawahnya)  di dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  oleh  BPN disebut  sebagai jungle  of  regulation (Mulyani, 2014: 43) .
Kontestasi aktor, perubahan struktur sosial masyarakat  dan  inkonsistensi  peraturan  perundang- undangan  menjadi  bagian  dari  faktor  yang memunculkan tren konflik agraria semakin meningkat. Pasca  orde  baru,  masyarakat  menerjemahkan partisipasi  mereka  dengan  upaya  “ reclaiming ” untuk  meminta  kembali  hak  atas  tanah  mereka yang  sebelumnya  telah  dirampas  oleh  negara  dan atau  pemilik  modal.  Malik,  dkk  (2003:197-203) menyebutkan rezim Orde Baru yang menumpukan kemajuan  ekonomi  negara  dari  usaha  perkebunan dan  pertambangan,  memenuhi  kebutuhan  lahan yang  luas  bersumber  dari  legalisasi  perampasan tanah masyarakat oleh negara. Negara dan pemilik
modal  merespon  dengan  melakukan  represif  baik melalui  jalur  hukum  maupun  upaya  represif  yang lain.  Eskalasi  konflik  semakin  terbuka  yang melibatkan lebih banyak aktor baik dari pemerintah,  perusahaan,  aparat  dan  masyarakat. Konflik  tidak  hanya  menyebabkan  kerugian materi,  kerusakan,  korban  jiwa  dan  kekerasan yang  berlangsung  masif.  Konflik  agraria  pada akhirnya  memiliki  dimensi  yang  sangat  luas  baik secara  politik,  ekonomi,  dan  sosial-kultur.  Oleh karenanya,  penyelesaian  konflik  juga  harus berangkat  dari  prasyarat  pemahaman  terhadap berbagai dimensi-dimensi itu.
Salah  satu  kasus  yang  dapat  memberikan gambaran  yang  jelas  seperti  yang  diulas  di  dalam latar  belakang  di  atas  adalah  konflik  agraria  di sektor  perkebunan  sawit.  Konflik  ini  melibatkan korporasi  dan  masyarakat  dengan  banyak  dimensi sosial,  ekonomi,  politik  dan  lingkungan  yang bersumber  pada  permasalahan  penguasaan  lahan oleh korporasi (Colchester, dkk,  2006; Cifor, 2016).
Palupi, dkk (2014), di dalam penelitiannya yang  telah  diterbitkan  dengan  judul, Industri Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Hak  Asasi Manusia:  Potret  Pelaksanaan  Tanggungjawab Pemerintah  dan  Korporasi  terhadap  Hak  Asasi Manusia di Kalimantan Tengah menyoroti tentang pelanggaran korporoasi besar perkebunan di dalam mengabaikan hak-hak masyarakat seperti perampasan lahan  dan  kerusakan  lingkungan  yang  membuat masyarakat  tidak  dapat  memanfaatkan  potensi hutan  dan  lahan  gambut  sehingga  mengurangi kualitas hidup mereka. Selain itu, tulisan ini  juga memperlihatkan  sejauh  mana  korporasi  mengabaikan hak-hak  buruh  perkebunan  seperti  jaminan kesehatan,  sistem  pengupahan,  jam  kerja  dan jaminan kecelakaan kerja (Palupi, 2014: 35-85).
Astarya  (2015),  di  dalam  penelitian Tesisnya tentang konflik perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, memperlihatkan bahwa konflik  terjadi  dikarenakan  perusahaan  tidak melaksanakan  tanggungjawab  membangun  perkebunan rakyat sebagai bagian dari hak yang harus diberikan kepada masyarakat setempat. Ketidakmampuan negara di  dalam  mengawal  pelaksanaan  kewajiban- kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan kemudian  membuat  konflik  ini  terus  berlangsung tanpa ada kejelasan penyelesaiannya.
Laporan  TUK  Indonesia,  WALHI  dan ELSAM  dalam  siaran  pers  6  November  2016, menyebutkan  bahwa  permasalahan  konflik  yang melibatkan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit meliputi  konflik  lahan,  degradasi  lingkungan, konflik  dalam  skema  kemitraan,  dan  konflik perburuhan.  Menurut  laporan  ini,  tata  kelola perkebunan  sawit  yang  buruk  mengakibatkan penegakan  hukum  yang  lemah  dan  tidak  berpihak kepada  masyarakat  sehingga  banyak  perusahaan perkebunan  mengabaikan  tanggungjawab  sosial dan tanggungjawab lingkungan.
Salah  satu  konflik  agraria  di  sektor perkebunan sawit yang terjadi di Indonesia adalah konflik  perkebunan  yang  melibatkan  masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin  Timur.  Studi  kasus  yang  terjadi  di wilayah  ini  penting  untuk  dielaborasi  sehingga memberikan  gambaran  yang  lebih  variatif  tentang kompleksitas  konflik  di  sektor  perkebunan. Berangkat  dari  studi  kasus  di  Kabupaten Kotawaringin  Timur,  tulisan  ini  memperlihatkan konflik  yang  melibatkan  masyarakat  adat  Dayak dan  Perusahan  perkebunan  seperti  PT.  Bangkit Giat  Usaha  Mandiri  (PT.  BUM),  PT.  Windu Nabatindo  Sejahtera  (PT.  WNS),  dan  PT.  Bumi Sawit Kencana (PT. BSK). Konflik ini tidak lepas dari  permasalahan  penguasaan  lahan  oleh  perusahaan yang  mengabaikan  realitas  lokal  sehingga  konflik tidak dapat dihindarkan.
Praktik  Penguasaan  Sumber  Daya  Alam  di Sektor Perkebunan: Perspektif Historis
Permasalahan  agraria  pada  hakikatnya telah  berlangsung  sangat  lama.  Secara  historis, dapat dilacak sejak era kolonial melalui penerapan prinsip-prinsip  liberal  di  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam.  Breman  (1986:7-9)  menyebut bahwa  sistem  ini  dibangun  dengan  memanfaatkan pranata  tradisional  yang  ada  (masyarakat  Jawa). Para  elit  setempat  dijadikan  sebagai  perantara yang menghubungkan Pemerintah Kolonial dengan para petani penggarap untuk meningkatkan produktivitas  ekonomi.  Sistem  ini  memosisikan para  elit  memiliki  hak-hak  istimewa,  sementara petani semakin terjepit dengan berbagai kewajiban-kewajiban (pajak) yang harus dipenuhi. Selain  itu,  sistem  ini  telah  menciptakan  ekonomi dualistik  karena  masyarakat  dipaksa  untuk menanam  tanaman  ekspor  ( commercial  agriculture )
dan  secara  bersamaan  mereka  masih  tergantung dengan pola pertanian yang subsisten.
Liberalisasi  ekonomi  di  Indonesia  (masa awal  terbatas  di  Jawa  dan  Sumatera)  semakin intensif  setelah  diterbitkannya  sebuah  undang- undang  kolonial  yang  disebut  sebagai Agrarische Wet (AW)  pada  tahun  1870.  Undang-Undang  ini menjadi  pintu  masuk  terhadap  eksploitasi  sumber daya  alam  oleh  kelompok-kelompok  kapital  dan melatar-belakangi kebijakan lanjutan yang dikenal sebagai cultuurstelsel (kerja  paksa)  yang  meluas ke daerah lainnya seperti Sumbawa, Bali, Lombok dan  sebagian  wilayah  Sulawesi  dan  Kalimantan (Kano, 1997: 36).
Sebelum  dikeluarkannya  AW,  Pemerintah Kolonial  terlebih  dahulu  menerapkan  peraturan yang  disebut Regerings  Reglement (RR)  tahun 1854  untuk  mengundang  para  perusahaan- perusahaan Eropa menanamkan modalnya di Jawa. Anggelino (dalam Rajagukguk, 2007: 6) menyebutkan bahwa  dalam  peraturan  ini,  Gubernur  Jenderal dapat  menyewakan  tanah  selama  kurang  lebih  20 yang  tidak  dapat  diperjual-belikan  kecuali  tanah kecil  untuk  perluasan  kota  atau  desa  (Pasal  62). Sementara  itu,  Harsono  (2008:  35-36)  menyebutkan bahwa  RR  yang  dimuat  dalam Algemeene Maatregel  van  Bestuur (AMVB)  menjadi  awal dibukanya  kembali  kesempatan  para  perusahaan besar  menyewa  tanah  dari  pemerintah  kolonial namun  tidak  serta  merta  memberikan  kesempatan yang  lebih  besar  dikarenakan  jangka  waktu  20 tahun  tidak  mencukupi  untuk  pengusahaan  tanaman keras  yang  memerlukan  waktu  lebih  lama.  Selain itu,  jangka  waktu  20  tahun  tidak  cukup  bagi perusahaan  besar  mendapatkan  kredit  dengan jaminan hypotheek .
Dikeluarkannya  RR  ini  pada  awalnya ditolak  baik  oleh  kelompok  liberal  maupun konservatif  di  parlemen  Belanda.  Ketentuan- ketentuan  di  dalam  RR  masih  banyak  yang tumpang tindih antara kerja paksa, sewa tanah, tol, hutan  serta  penyewaan  tanah  oleh  Pemerintah Kolonial dan penyewaan tanah dari pribumi. Pada pasal  57  disebutkan  mengharuskan  pemerintah meregulasikan  kerja  paksa  namun  pada  pasal  71 mencegah  campur  tangan  di  dalam  kehidupan desa,  sesuatu  yang  tidak  mungkin  dilakukan  jika sistem  tanam  paksa  diterapkan  (Furnivall,  2009: 170).
Baik AW maupun RR, telah memosisikan Pemerintah  Kolonial  semakin  leluasa  menguasai tanah-tanah  di  Jawa  seperti  tanah-tanah  yang terlantar  dan  tidak  dipakai  ( woeste  gronden )  serta tanah  yang  tidak  memiliki  kepemilikan  pribadi ( eigendom ).  Melalui  Undang-undang  ini  juga, Pemerintah  Kolonial  mengeluarkan  ijin  kepada perusahaan-perusahaan  untuk  menyewa  tanah dengan  sistem erpachtrecht selama  75  tahun (Rachman, 2012: 15) . Namun demikian, AW tidak cukup  mengakomodasi  kepentingan  perusahaan- perusahaan  Eropa  mengeksploitasi  tanah-tanah  di Jawa.  Pemerintah  masih  mengalami  kesulitan dalam  mengeluarkan  ijin  sewa  karena  masih bersifat  dualistis  yakni  mengakomodasi  hukum barat dan hukum adat (tanah ulayat).
Pemerintah Kolonial kemudian mengeluarkan peraturan  pelaksanaan  yakni Agrarische  Besluit (AB)  tahun  1870  ( staatblad 1870  no  118)  yang memungkinkan  semua  tanah  yang  tidak  dapat dibuktikan  sebagai  hak eigendom statusnya menjadi  milik  negara.  Peraturan  pelaksanaan  ini memosisikan  sebagian  besar  tanah  yang  dikelola dengan  sistem  adat  dan  kebiasaan  setempat berganti  menjadi  tanah  milik  negara.  Hal  ini karena  definisi  praksis  tentang  status  tanah berdasarkan  hukum  adat  tidak  sama  dengan definisi  berdasarkan  hak eigendom dalam  hukum Eropa.  Peraturan  ini  semakin  menegasikan  hak- hak  masyarakat  pribumi  atas  tanah  yang  telah mereka  miliki  sejak  lama.  Sementara  Pemerintah Kolonial  semakin  leluasa  menyewakan  tanah- tanah  tersebut  untuk  dijadikan  lahan-lahan perkebunan komersial.
Baik  AW  maupun  AB  merupakan  titik awal  kapitalisasi  besar-besaran  tanah  jajahan. Sistem ini dianggap berhasil mengangkat perekonomian  Belanda  namun  semakin  membuat terpuruk  ekonomi  wilayah  jajahan  terutama  di Jawa.  Keterpurukan  ini  disebabkan  beban  para petani semakin  meningkat. Pertama , petani  memiliki kewajiban  memenuhi  tuntutan  Pemerintah  Kolonial untuk  penanaman  produk-produk  ekspor  dan tenaga  kerja  tambahan. Kedua ,  secara  bersamaan petani  diwajibkan  memenuhi  tuntutan  dari  elit lokal  sebagai  pelaksana  tugas  sistem  ini.  Untuk faktor  kedua,  para  kepala desa  maupun  kelompok priyayi yang lain sebagai kelompok elit diuntungkan  dengan  dilibatkannya  kembali  mereka dalam  sistem  ekonomi  kolonial  yang  sebelumnya
sempat  hilang  oleh  sistem  Daendels  maupun Raffles.  Hak-hak  istimewa  mereka  dipulihkan kembali dan menjadi bagian penting upaya eksploitasi tanah jajahan. Kolaborasi antara Negara Kolonial, elit  lokal  dan  kelompok  kapital  menciptakan distribusi  kesejahteraan  hanya  mengalir  kepada mereka  namun  tidak  kepada  masyarakat  petani yang  selalu  terancam  kelaparan  (Zanden,  dkk., 2012: 97-101).
Di  awal  kemerdekaan,  upaya  untuk melakukan dekonstruksi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh Presiden Soekarno melalui penerbitan  Undang-Undang  Perjanjian  Bagi  Hasil (UUPBH  No.  2  tahun  1960)  dan  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA  No.  5  tahun  1960). Menurut  Soemardjan  (1984:  106-107)  prinsip dasar  yang  terkandung  di  dalam  UUPA  No.  5 Tahun 1960. Pertama , Tanah pertanian seharusnya ditujukan  untuk  petani  penggarap. Kedua ,  Hak utama  atas  tanah,  misalnya  hak  milik  pribadi adalah  khusus  untuk  warga  negara  Indonesia. Ketiga ,  Pemilikan guntai ( absentee )  yakni pemilikan  tanah  pertanian  yang  pemiliknya bertempat  tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak tanah  pertanian  tersebut,  tidak  dibenarkan  kecuali bagi  mereka  yang  bertugas  aktif  dalam  dinas negara dan dalam hal pengecualian lain. Keempat, petani-petani  yang  berada  pada  situasi  ekonomi yang  lemah,  negara  wajib  melindungi  dari kelompok-kelompok  yang  memiliki  kedudukan ekonomi lebih kuat.
Kedua  Undang-undang  ini  kemudian menjadi legitimasi untuk mencabut segala peraturan  yang  bersumber  dari  hukum  kolonial  di dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam  sehingga  bermanfaat  terhadap  kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pertama, UUPBH No. 2 tahun  1960  dibuat  untuk  mengatur  perjanjian antara  tuan  tanah  dan  penggarap  atas  dasar keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  mampu melindungi  hak  dan  kewajiban  penggarap  dan pemilik  tanah. Kedua, UUPA  No.  5  tahun  1960 merupakan langkah progresif untuk menggantikan segala peraturan di sektor agraria yang bersumber dari  hukum  kolonial.  Undang-undang  ini  kemudian menjadi  landasan  hukum  yang  utama  untuk mengatur  segala  potensi  sumber  daya  alam  yang dimiliki  Indonesia  secara  adil  lepas  dari  prinsip- prinsip  kolonial  dan  sisa  feodalisme  di  dalam membangun  ekonomi  nasional.  Upaya  ini  oleh
Rachman  (2012:  14)  disebut  dan  lebih  dikenal dengan land  reform sebagai  bagian  dari  revolusi yang  memiliki  slogan  utama  ‘tanah  tidak  lagi menjadi  media  penghisapan  oleh  yang  kuat terhadap  yang  lemah  serta  diperuntukkan  untuk orang-orang yang secara nyata menggarap tanah.
Sementara, Wiradi (2007: 9) menyebutkan bahwa  semangat land  reform ini  menjadi  bagian dari politik Soekarno untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Semboyan ‘berdaulat dalam politik,  berdikari  di  bidang  ekonomi  dan berkepribadian  dalam  budaya’  diterjemahkan Soekarno  sebagai  upaya  pembaharuan  sistem agraria  yang  baik  sebagai  landasan  pembangunan Indonesia. Oleh karenanya sejak 1961, pemerintahan  Soekarno  mengeluarkan  berbagai peraturan  dan  membentuk  berbagai  lembaga pendukung seperti panitia land reform, pengadilan land reform dan panitia pengukuran desa lengkap.
Namun  demikian,  pergantian  rezim  Orde Lama ke Orde Baru memunculkan rezim Soeharto dengan  menerbitkan  UU  No.  1/1968  tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU No. 6/1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (UU  PMDN)  sebagai  legitimasi  negara  membuka kesempatan yang lebih luas terhadap para pemilik modal.  Kedua  UU  ini  kemudian  dicabut  dan digantikan oleh UU No. 25 Tahun 2007 yang pada prinsipnya  hanya  menggabungkan  dua  UU terdahulu menjadi satu Undang-undang.
Pada  perkembangannya,  Negara  semakin memberikan perlindungan dan akses ekstra kepada perusahaan-perusahaan  besar  dengan  mengesahkan Undang-undang  No.  18  Tahun  2014  tentang Perkebunan. Tidak berhenti di dua undang-undang tersebut, pemerintah Orde Baru kemudian menerbitkan  tiga  macam  Undang-Undang  sejak tahun  1967  yakni  Undang-Undang  Penanaman Modal  Asing  No.  1  tahun  1967  dan  Undang- undang No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahannya  serta  Undang-undang  No.  5  Tahun 1967  tentang  Undang-undang  Pokok  Kehutanan dan  Undang-undang  No.  11  Tahun  1967  tentang Pertambangan.  Namun  penerbitan  ketiga  Undang- Undang  ini  dianggap  sebagai  “jalan  pintas”  yang menjauh  dari  semangat  reforma  agraria  (RA)  yang sekalipun  bertujuan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  namun  berdampak  pada  peminggiran pemerataan dan keadilan sosial (Wiradi, 2009: 54)
dan  merepresentasikan  karakter  pemerintahan Soeharto  dalam  upayanya  membangun  ekonomi nasional yang didasarkan atas dominasi kuat rezim asing terutama di sektor kehutanan dan pertambangan.  Dalam  konteks  ini,  Robison  (2009: 30)  menyebut  Soeharto  membangun  kebijakan ekonomi nasional didasarkan atas empat paradigma  besar  yang  saling  berbenturan  satu sama  lain  yakni;  nasionalisme,  populisme, birokratisme serta predatoris dan liberalisme.
Menurut  Wiradi  (2009:  10-11),  terbitnya berbagai  Undang-Undang  ini  menunjukkan  watak rezim  orde  baru  yang  pragmatis  dan  tanpa idealisme. Land  reform yang  di  era  Soekarno menjadi  landasan  dalam  pembangunan  nasional ditinggalkan. Sebagai gantinya, Soeharto menerjemahkan pembangunan  agraria  disesuaikan  dengan  semangat revolusi hijau yang pada waktu itu menjadi agenda negara-negara  di  Asia.  Melalui  pembangunan  25 tahun,  Soeharto  membaginya  ke  dalam  perencanaan pembangunan  lima  tahun  (pelita).  Namun  demikian, semangat  untuk  menerjemahkan  revolusi  hijau dengan  peningkatan  aktivitas  pertanian  dapat dikatakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.
Kegagalan ini disebabkan karena Soeharto mengabaikan  gagasan  reforma  agraria  sebagai basis  pembangunan.  Sekalipun  produksi  nasional meningkat,  namun  keadilan  sosial  diabaikan. Dalam  dekade  1980-an  saat  swasembada  pangan tercapai justru saat itulah berbagai macam konflik agraria  mulai  meluas.  Hal  ini  memiliki  makna bahwa  telah  terjadi  suatu  kolaborasi  besar  yang melibatkan  pemerintah  dan  pemodal  asing. Eksploitasi  SDA  memasuki  era  baru  di  Indonesia yang memosisikan aktivitas pertambangan menjadi yang utama dengan investasi modal asing sangat  mendominasi.  Secara  bersamaan  ekonomi nasional  dibangun  bersumber  atas  keuntungan konsesi-konsesi  pertambangan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dan  pihak  asing.  Dari  situasi  ini, Soeharto  berharap  mampu  mengubah  ekonomi nasional  yang  bernilai  rendah  (pertanian)  menjadi industri  bernilai  tinggi  (pertambangan).  Dibantu oleh birokrat yang patuh, proses merubah ekonomi nasional  memiliki  konsekuensi  pengambilalihan kembali  tanah-tanah  yang  sebelumnya  telah diredistribusikan  sebelumnya  dan  pembukaan hutan  untuk  alasan  pembangunan.  Robinson (2009)  menyebut  para  birokrat  ini  sebagai kelompok  “birokratisme  predatoris”  yang  paling
diuntungkan  secara  pribadi  dan  politik  melalui kekuasaan  pemerintah  termasuk  dalam  kebijakan pengadaan tanah.
Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, praktik penguasaan  SDA  tidak  terlepas  dari  semangat desentralisasi  yang  memosisikan  peran  daerah semakin  besar.    Hadiz  (2010:  1-3)  menjelaskan bahwa  desentralisasi  tumbuh  sebagai  gejolak primordialisme daerah menuntut kekuasaan penuh di dalam mengelola kekayaan daerah yang selama ini  didominasi  oleh  pemerintah  pusat.  Situasi  ini kemudian  berkembang  saling  berkelindan  antara permasalahan  desentralisasi,  demokratisasi,  dan globalisasi  yang  memunculkan  predator-predator lokal yang memanfaatkan sistem lama.  Sementara Nordholt (2005) menyebutkan bahwa desentralisasi di Indonesia  memiliki  makna  sebagai  desentralisasi korupsi,  kolusi  dan  semangat  Patrimonialisme yang dilakukan oleh elit-elit lokal setempat.
Dalam  konteks  desentralisasi,  Undang- Undang  Otonomi  Daerah  No.  22  dan  25  Tahun 1999  menjadi  peluang  pasca  rezim  autoritarian  di mana  elit  lokal  memiliki  kesempatan  politik  yang lebih  luas  untuk  terlibat  di  dalam  pengelolaan SDA lokal. Pada tahun 2009 misalkan, pemerintah pusat  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  4  tahun 2009  tentang  Minerba  yang  memberikan  peluang daerah  di  dalam  pengelolaan  SDA  mereka sekalipun  pada  praktiknya  hal  ini  memunculkan masalah baru terutama tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

## Kotawaringin Timur: Sebagai Arena Konflik
Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Kalimantan Tengah  mulai  beroperasi  sejak  tahun  1993. Peraturan  Daerah  No.  3  tahun  1993  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW),  telah memberikan  peluang  baru  terhadap  para  investor memperluas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan  Tengah.  Hal  ini  kemudian  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju deforestasi hutan  di  Kalimantan  Tengah.  Dalam  rentang waktu 10 tahun antara 1998 hingga 2008, rata-rata hutan  yang  beralih  fungsi  menjadi  perkebunan kelapa  sawit  rata-rata  seluas  65.349  Ha.  Hingga tahun 2014, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan  Tengah  mencapai  11,12%  total  luas perkebunan  sawit  nasional  yang  terdiri  dari Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 14,09%,
Perkebunan  Negara  (PN)  sebesar  0,06%,  dan Perkebunan  Besar  Swasta  (PBS)  sebesar  85,85% (BPS, 2014). Palupi, dkk. (2014: 11-12) menyebutkan situasi  ini  memosisikan  sektor  perkebunan  kelapa sawit memberikan pengaruh yang sangat kuat baik secara  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta  ekologi Kalimantan  Tengah.  Hal  ini  disebabkan  oleh perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  sejak  tahun 1993 tidak terkendali yang dilakukan dengan cara mengkonversi  lahan  pertanian  yang  termasuk  di dalamnya  tanah  ulayat,  lahan  garapan  masyarakat adat, hutan adat dan lahan transmirgrasi.
Kabupaten  Kotawaringin  Timur  menjadi salah  satu  Kabupaten  yang  menyumbang  luas perkebunan  kelapa  sawit  paling  tinggi  di Kalimantan  Tengah.  Pada  tahun  2014,  luas perkebunan  kelapa  sawit  di  wilayah  ini  mencapai 506.131 Ha atau 45% dari total luas perkebunan di Kalimantan  Tengah  (BPS,  2014:  223)  dan  secara konsisten  menjadi  penyumbang  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  sebelumnya  dihasilkan  dari industri kayu. Dalam catatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit, terdapat 47 perusahaan perkebunan yang telah beroperasi di atas lahan eks Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH).  Tentunya  hal  ini menggambarkan  perubahan  orientasi  ekonomi  di daerah  ini  yang  berubah  dari  komiditas  hutan (kayu) menjadi kelapa sawit seperti terutama pasca krisis ekonomi 1997. Sepanjang era desentralisasi, HPH  semakin    mudah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah  (Pemda)  dan  menjadi  pintu  masuk  utama terhadap  eksploitasi  hutan  dengan  dalih  peningkatan PAD  dengan  mengabaikan  aspek-aspel  sosial  dan lingkungan seperti rusakhnya hutan dan perdagangan  satwa-satwa  langka  (Casson,  2001: 20; Palupi, 2014: 41)
Secara keseluruhan, data-data penggunaan lahan  di  Kotawaringin  Timur  dapat  dilihat  dari data  yang  dirilis  oleh  WALHI  yang  menyebutkan bahwa  440.285  Ha  lahan  hutan  di  Kotawaringin Timur dikuasai oleh perusahaan penguasaan hutan, 35.491 ha dikuasai oleh perusahaan pertambangan, dan  506.131  ha  dikuasai  oleh  perusahaan perkebunan  sawit  (Palupi,  dkk,  2014:  40).  Mengutip data  dari  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM, 2015), dari total keseluruhan lahan hutan yang  dikuasai  oleh  perusahaan  perkebunan  sawit tahun  2014,  sebesar  391.994  ha  sudah  digunakan, sementara sisanya masih dalam proses pengalihan fungsi  lahan.  Angka  yang  berbeda  dikeluarkan
oleh  Sawit  Watch  (2014)  yang  menyebutkan bahwa perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin  Timur  seluas  646.017  ha  yang dikuasi  oleh  hampir  77  perusahaan.  Angka  yang berbeda  juga  ditunjukkan  di  dalam  laman website resmi Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebutkan  total  luas  perkebunan  sawit  pada tahun  2014  mencapai  461.273,3  ha  yang  terdiri dari  404.360,  7  ha  yang  dimiliki  oleh  perusahaan besar  swasta  (PBS),  dan  perkebunan  plasma masyarakat  seluas  56.876,6  ha.  Perbedaan  angka luas  lahan  perkebunan  sawit  ini  pada  akhirnya menjadi  permasalahan  mendasar  sebagai  salah satu  sumber  konflik  akibat  dari  buruknya  tata kelola  perkebunan  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur  dan  daerah-daerah  perkebunan  sawit lainnya.
Berdasarkan  laporan  yang  ditulis  oleh beberapa  Non  Government  Organisation  (NGO) seperti  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI),  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria (KPA),  dan  Perkumpulan  untuk  Pembaharuan Hukum  Berbasis  Masyarakat  dan  Ekologis (HUMA)  menyebutkan  ekspansi  perkebunan kelapa  sawit  memberikan  sumbangan  terbesar konflik  agraria.  HUMA.  Data  yang  dikeluarkan oleh  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria  (KPA), tren  konflik  agraria  secara  nasional  terus mengalami  tren  peningkatan  terutama  pasca berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru. Sepanjang tahun 2014, data KPA memperlihatkan telah  terjadi  konflik  agraria  sebanyak  472  kasus dengan  cakupan  luas  lahan  2.860.977,07  ha  dan melibatkan  105.887  Kepala  Keluarga  (KK). Konflik  agraria  tertinggi  di  tahun  2014  terjadi  di
sektor  pembangunan  infrastruktur  sebanyak  215 kasus  (45,55%)  dan  diikuti  konflik  agraria  di sektor perkebunan 185 kasus (39,19%) serta sektor kehutanan  sebanyak  27  kasus  (5,72%),  pertanian 20  kasus  (4,24%),  pertambangan  14  kasus  (2,97%), perairan  dan  kelautan  sebanyak  4  kasus  (0,85%), dan  lain-lain  7  kasus  (1,48%)  (lihat  KPA,  2014: 10).
Lebih lanjut, data-data yang telah dirilis oleh KPA dalam rentang waktu 10 tahun terakhir antara 2004 hingga  penghujung  tahun  2014,  telah  terjadi konflik  agraria  sebanyak  1.520  kasus  dengan luasan areal konflik 6.541.951 ha yang melibatkan 977.103  KK.  Dengan  kata  lain  konflik  agraria terjadi  di  areal  seluas  1.792  Ha  yang  melibatkan lebih  dari  267  KK  terlibat  konflik  setiap  harinya (KPA, 2014: 12).
Sepanjang  tahun  2015,  KPA  kembali merilis  data  konflik  agraria  yang  mencapai  252 kasus  dengan  luas  areal  konflik  400.430  ha  dan melibatkan  sedikitnya  108.714  KK.  Di  tahun 2015,  lebih  banyak  terjadi  di  sektor  perkebunan yakni  sebanyak  127  kasus (50%).  Sementara, jika di  tahun  2014  konflik  agraria  di  sektor pembangunan  infrastruktur  berada  paling  tinggi, namun di tahun 2015, konflik agraria di sektor ini sebanyak  70  kasus  (28%).  Kemudian  disusul konflik  agraria  di  sektor  kehutanan  sebanyak  24 kasus (9,6%), konflik agraria di sektor pertambangan  sebanyak  14  kasus  (5,2%),  konflik agraria  di  sektor  pertanian,  pesisir  dan  kelautan sebanyak 14 kasus (5,2%), serta lain-lain sebanyak 9 kasus (4%) (KPA, 2015: 4).
Gambar 1. Grafik Peningkatan Jumlah Konflik Agraria
Sumber: KPA (2014: 12)
Gambar 2. Grafik Peningkatan Luas Areal Konflik Agraria (Ha)

## Sumber: KPA (2014: 14)
Meskipun jumlah  kasus  konflik  agraria  di tahun 2015 menurun dibandingkan dengan jumlah kasus  di  tahun  2014,  namun  sebaran  dan  luasan konflik  agraria  masih  mengalami  peningkatan yang  konsisten. Data yang dirilis oleh KPA tahun 2015 memperlihatkan konflik terjadi hampir di 35 provinsi  di  Indonesia.  Provinsi  Riau  memiliki jumlah  kasus  yang  paling  tinggi  dibandingkan wilayah lain sebanyak 36 konfllik (14,4%) disusul oleh  Jawa  Timur  sebanyak  34  kasus  (13,6%), Sumatera  Selatan  23  kasus  (9,2%),  Sulawesi
Tenggara  sebanyak  16  kasus  (6,4%).  Sebaran konflik  agraria  terjadi  hampir  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Provinsi  Riau  tercatat  memiliki  intensitas yang  paling  tinggi  di  antara  provinsi  yang  lain. Dari  keseluruhan  konflik,  Provinsi  Riau  memiliki intensitas konflik hingga 14,40%. Disusul Provinsi Jawa  Timur  dengan  13,60%  dan  Provinsi  Sumatera Selatan  dengan  tingkat  intensitas  sebesar  9,20%. Lebih lanjut sebaran konflik dapat dilihat di dalam grafik di bawah (lihat Gambar 3).
Gambar 3. Sebaran Wilayah Konflik Agraria 2015 (tingkat provinsi)
Sumber: KPA (2015: 8)
Data-data  yang  dirilis  oleh  HUMA  seperti  yang dikutip oleh Zakaria, dkk (2015: 16) menyebutkan dari konflik agraria yang terjadi di Indonesia telah melibatkan  sekitar  91.968  orang  dari  315 komunitas  secara  langsung  sebagai  korban berhadapan  dengan  perusahaan  besar  atau  negara. Sementara  itu,  Provinsi  Kalimantan  Tengah menempati  posisi  paling  atas  yang  memiliki intensitas  konflik  agraria  di  sektor  perkebunan. Hingga  tahun  2013,  HUMA  mencatat  67  kasus konflik  perkebunan  dengan  luas  lahan  mencapai 254.671  Ha  dan  menurut  catatan  WALHI  (2014), Kabupaten  Kotawaringin  Timur  merupakan  salah satu  wilayah  yang  memiliki  intensitas  konflik agraria  paling  tinggi  di  antara  kabupaten/  kota  di Provinsi Kalimantan Tengah lainnya (lihat gambar 4).
Dalam beberapa laporan yang SW (2014), tren  peningkatan  konflik  di  sektor  perkebunan kelapa  sawit  terus  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya. SW mencatat konflik terjadi disebabkan oleh  munculnya  sengketa  lahan,  ketidakjelasan program kemitraan dan degradasi lingkungan yang melibatkan  perusahaan  perkebunan,  masyarakat adat  dan  lokal,  aparat  keamanan  dan  pasukan paramiliter binaan perusahaan masyarakat terutama  menyangkut  sengketa/  ganti  rugi  lahan (Palupi,  2014:  dkk:  15).  Adapun fase-fase  konflik di sektor perkebunan seperti yang telah dirilis oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sebagaimana di  kuti  oleh  KPA  menyebutkan  terdapat  empat fase  konflik  di  dalam  sektor  perkebunan  yang umum terjadi (Nurdin, 2015):
Gambar 4. Presentase Konflik Agraria Kalimantan Tengah 2014

## Sumber: WALHI (2014)
(1) Fase normatif. Fase ini menyangkut ijin lokasi dan  ijin  prinsip  perkebunan  yang  dikeluarkan oleh bupati, gubernur hingga pemerintah pusat yang  seringkali  terjadi  tumpang  tindih.  Luas lahan  yang  tertera  di  dokumen-dokumen perijinan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  tidak  sesuai dengan existing luas  lahan  di  lapangan dan/atau  bersinggungan  dengan  lahan  yang telah  dikelola  oleh  masyarakat  jauh  sebelum ijin perkebunan dikeluarkan.
(2) Fase  pembangunan  perkebunan.  Pada  fase  ini konflik  terjadi  berawal  dari  kerjasama  yang dilakukan oleh perusahaan melibatkan masyarakat untuk  membangun  kebun  plasma.  Kerjasama ini dibangun tidak seimbang sehingga masyarakat  seringkali  dirugikan  di  dalam perjanjian  ini.  Dalam  konteks  ini,  lahan  yang disediakan  oleh  masyarakat  untuk  dijadikan kebun  plasma  justru  dimasukkan  ke  dalam lahan  di  dalam  dokumen  Hak  Guna  Usaha (HGU).
(3) Fase  konflik.  Pada  fase  ini  masih  sangat terkait  dengan  fase  kedua  tentang  kebun plasma.  Seringkali  perusahaan  di  dalam membangun  kebun  plasma  tidak  strategis seperti  jauh  dari  lokasi  tempat  tinggal  petani yang  sulit  diakses,  lahan  untuk  kebun  plasma
kurang  subur,  luas  lahan  yang  tidak  sesuai, daftar  penerima  fiktif,  pemberian  bibit  yang buruk,  jumlah  pokok  tanaman  yang  sedikit, dan jumlah kredit yang tinggi.
(4) Fase  produksi.  Pada  fase  ini  konflik  terjadi akibat  pemotongan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  terhadap  petani  plasma  dinilai terlalu tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan  oleh  Serikat  Petani  Kelapa  Sawit (SPKS),  seperti  yang  dikutip  oleh  KPA, pemotongan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan dapat mencapai empat persen dalam seiap kali panen.
Temuan-temuan  tim  penelitian  konflik SDA  Pusat  Penelitian  Politik  LIPI  (Gayatri  dan Syafi’i, 2015) yang juga mengkomfirmasi temuan tim  WALHI  (2014),  memperlihatkan  konflik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada fase pertama hingga fase ketiga yang  melibatkan  perusahaan  perkebunan  dengan masyarakat. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa  sejak  awal  perluasaan  perkebunan  kelapa sawit  menyisakan  permasalahan  tentang  status kepemilikan  lahan  (kuasa  lahan)  seperti  tumpang tindih  lahan,  klaim  sepihak,  ganti  rugi  dan permasalahan  kebun  plasma  dalam  konteks kemitraan  antara  perusahaan  dan  masyarakat menyangkut mekanisme pembangunan kebun plasma,
pencemaran  air,  dan  penyerobotan  laha  oleh perusahaan.
Berdasarkan  Perda  No.  5  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Usaha  Perkebunan  Berkelanjutan (Bab  I,  Pasal  1,  poin  46),  konflik  di  sektor perkebunan  didefinisikan  sebagai  kondisi  tidak normal  yang  terjadi  antara  perusahaan  besar perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil  hutan  kayu  yang  selanjutnya  disebut IUPHHK,  dan  dengan  masyarakat/  masyarakat adat.  Merujuk  kepada  definisi  tersebut,  konflik yang  terjadi  akibat  dari  situasi  tidak  normal  yang melibatkan perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit  dengan  masyarakat  adat  dayak  terutama yang  tergabung  di  dalam  komunitas  “Dayak Misik”.  Penggunaan  istilah  masyarakat  adat “Dayak  Misik”  dianggap  relevan  dikarenakan  di dalam  kasus  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten Kotawaringin Timur adalah anggota “Daya Misik” yang  tergabung  di  dalam  Forum  Koordinasi Kelompok  Tani  “Dayak  Misik”  Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT). Oleh karenanya, seringkali  mekanisme  yang  digunakan  oleh  piha- pihak yang terlibat di dalam konflik menggunakan mekanisme  adat  terutama  dokumen  kepemilikan lahan  sengketa  yang  bersumber  dari  Surat Kepemilikan Tanah–Adat (SKT-A) yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Adat  Dayak  di  tingkat desa dan kecamatan. Dalam konteks ini kemudian,
posisi  DAD  memiliki  peran  penting  di  dalam konstelasi konflik di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh Pemda  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Konflik Perkebunan  yang  terjadi  lebih  sering  disebut sebagai  sengketa  pertanahan.  Hal  ini  dikarenakan sebagian besar kasus yang telah diproses oleh tim terpadu  yang  dibentuk  oleh  Pemda  menyangkut permasalahan  sengketa  lahan  yang  disebabkan oleh  buruknya  data  pertanahan.  Terlebih  lagi  di wilayah Kalimantan Tengah terdapat dua dokumen  kepemilikan  awal  tanah  yang  diakui yakni  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang dikeluarkan  oleh  Pemda  dan  SKT-A  yang dikeluarkan oleh DAD. Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri tidak mengakui  keberadaan  SKTA.  Sejauh  ini  Tim terpadu  upaya  inventaris  hanya  dilakukan  ketika konflik  pertanahan  yang  melibatkan  beberapa pihak  telah  muncul  di  permukaan.  Sepanjang tahun 2014, Konflik pertanahan yang tercatat oleh Pemda  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  melalui Badan  Pertanahan  Setda  mencapai  70  kasus  yang dikategorikan ke dalam empat jenis konflik yakni; masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit  sebanyak  60  kasus  86,96%,  masyarakat dengan masyarakat 8 kasus atau 10,14 perse serta masyarakat  dengan  pemerintah  dan  perusahaan dengan  perusahaan  masing-masing  1  kasus  atau 1,45% (lihat gambar 5).

## Gambar 5
Sumber: Gayatri dan Syafi’i (2015)
Di  antara  60  kasus  konflik  yang  melibatkan  PBS sawit dengan masyarakat (adat) tidak semua kasus telah  diupayakan  penyelesaiannya  oleh  Tim Terpadu  yang  menangani  konflik  tersebut. Sebanyak  61,67%  kasus  masih  dalam  fase penyelesaian  konflik,  sebanyak  14  kasus  atau 23,33%  dinyatakan  masih  dalam  pantauan.  Dari 60  kasus  tersebut  hanya  terdapat  5  kasus  atau
8,33%  yang  dianggap  telah  selesai  (lihat  Gambar 6). Sayangnya, Badan Pertanahan Setda Kotawaringin Timur ini tidak melakukan kategorisasi  lebih  lanjut  terkait  dengan  prioritas kasus  yang  harus  diselesaikan.  Hal  ini  mungkin terjadi  dikarenakan  tim  ini  lebih  memprioritaskan penyelesaian konflik yang terjadi kepada mekanisme pengadilan.

## Gambar 6

## Sumber: Gayatri dan Syafi’I (2015)

## Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur: Respon Masyarakat Adat Dayak Terhadap
Pasca  berakhirnya  rezim  otoritarian, desentralisasi  dan  otonomi  daerah  memberikan peluang kepada aktor-aktor lokal untuk menerjemahkan ulang konsep dan praktik pengelolaan SDA mereka yang sebelumnya merupakan wewenang  pusat  dan  bersumber  dari  hukum tunggal  negara.  Aktor-aktor  lokal  kemudian menuntut  pengakuan  dari  kelembagaan-kelembagaan pertanahan yang berlaku di masyarakat (adat) yang sebelumnya diabaikan oleh negara.
Gerakan  kembali  ke  UUPA  1960  yang mengakui  hak  perorangan  turun-temurun  ( erfelijk individueel bezit ), hak komunal ( communal bezit ), hak milik-mutlak ( eigendom ), hak ulayat ( beschikkingsrecht ),  dan  kelembagaan  pertanahan tradisional  lainnya  menjadi  relevan  dengan  asas
kemanfaatan  bagi  masyarakat  dibandingkan  dengan sistem  kepemilikan  yang  sepenuhnya  ditentukan oleh  negara.  Mempertentangkan  kepemilikan tradisional  dan  atau  bahkan  menghilangkan  sama sekali hak guna tradisional serta mengganti dengan sistem  hukum  formal  justru  kontraproduktif (Angelsen, dkk, 2010:155) dan berpotensi menimbulkan  konflik  sosial  (Haug,  2007:  30-32). Dalam  konteks  ini,  yang  seharusnya  adalah pembangunan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit tidak  hanya  bersumber  pada  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum  negara  semata  namun mampu  mengakomodasi  hak-hak  yang  bersumber pada  pengakuan  terhadap  kepemilikan  tanah  dan atau  hutan  adat  di  mana  usaha  perkebunan  itu dibangun.
Temuan-temuan  tim  LIPI  menunjukkan bahwa  konflik  agraria  pasca  rezim  autoritarian menunjukkan  bahwa  buruknya  rezim  perizinan  di dalam  pengelolaan  SDA  sebagai  warisan  panjang
sistem  kolonial  yang  akut.  Temuan-temuan  Tim P2KK LIPI tahun 2011-2013, menunjukkan bahwa konflik  agraria  memiliki  akar  yang  kuat  terhadap praktik-praktik  ekonomi-politik  sektor  agraria sejak  era  kolonial.  Bahwa  sejak  Pemerintah Kolonial,  pola  penguasaan  tanah  yang  koruptif hanya  bertujuan  untuk  kepentingan  ekonomi kolonial  yang  justru  semakin  memarginalkan masyarakat. Temuan tim ini kemudian merekomendasikan  bahwa  membenahi  persoalan agraria  (reforma  agraria)  berarti  membenahi sistem hukum, kebijakan dan kelembagaan terkait dengan tata kelola agraria (Mulyani, 2014).
Selain  itu,  temuan-temuan  Tim  P2P  LIPI juga  melihat  bahwa  konflik  agraria  pasca  rezim autoritarian  merupakan  bentuk  respon  masyarakat menyikapi upaya indutsri ekstraktif seperti indutsri pertambangan  dan  perkebunan  yang  mengancam kehidupan  mereka.  Studi  pada  level  mikro  yang dilakukan  Tim  P2P  LIPI  di  Bima  Nusa  Tenggara Barat, dalam kasus konflik pertambangan misalnya,  tim  ini  mengkonfirmasi  temuan  Tim P2KK  LIPI  sebelumnya  bahwa  konflik  yang terjadi  memiliki  dimensi  persoalan  hukum, kebijakan  dan  kelembagaan  terutama  terkait dengan  carut  marut  pemberian  ijin  konsesi eksplorasi  tambang  yang  tidak  transparan  dan tidak  memenuhi  dokumen  Analisi  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  yang  berlanjut kepada permasalahan kriminalisasi dan pengrusakan  fasilitas  publik  (Gayatri  dan  Adaba, 2014).
Pada  kasus  konflik  agraria  di  sektor perkebunan  di  Kotawaringin  Timur  Kalimantan Tengah,  menggambarkan  permasalahan  yang paling  mendasar  akibat  dari  tumpang  tindih kewenangan  antar  instansi  pemerintah,  saling silang  peraturan  perundang-undangan  di  dalam tata  kelola  SDA  dan  masalah  korupsi.  Konflik agraria  di  sektor  perkebunan  sawit  merupakan warisan  konflik  masa  lalu  yang  bersifat  laten. Praktik-praktik  relasi  asimetris  antara  negara (oknum  birokrat)  dan  korporasi  cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat lokal, dalam hal ini  adalah  masyarakat adat  Dayak  Kalimantan Tengah.  Semakin  tingginya  ekspansi  ekonomi ekstraktif  di  sektor  perkebunan  telah  mengakibatkan masyarakat adat Dayak terpinggirkan dan tercerabut dari  akar  sosial-kultur  mereka.  Pembangunan industri  perkebunan,  dan  juga  industri  lain
berbasis komoditas, yang ekstraktif telah merubah cara  pandang  dan  hidup  mereka  dengan  berbagai simbol-simbil  kearifan  lokal  di  dalam  mengelola SDA (Syafi’i dan Gayatri, 2015).
Dalam  konteks  ini,  temuan-temuan  tim P2P LIPI memperlihatkan respon masyarakat adat Dayak  untuk  melakukan  negosiasi  dan  adaptasi terhadap  transformasi  ekonomi  yang  terjadi  yakni dari  ekonomi  tradisional  yang  menggantungkan sepenuhnya  terhadap  pengelolaan  alam/hutan menjadi ekonomi ekstraktif yang bekerja sebaliknya  yang  membuat  degradasi  lingkungan. Situasi  ini  kemudian  yang  melatarbelakangi munculnya sebuah organisasi dari komunitas lokal di  Kalimantan  Tengah  yaitu  FKKTDM-KT  yang diinisiasi  DAD.  Dengan  demikian,  FKKTDM-KT dapat  dikatakan  sebagai  upaya  masyarakat  adat Dayak  di  Kalimantan  Tengah  untuk  beradaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh keberadaan perkebunan besar yang berlangsung di wilayah  mereka.  Dalam  Surat  Edaran  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Adat  Dayak,  Nomor 02/FKKTDM-KT/IX2014, disebutkan latar belakang  pendirian  forum  ini  sebagai  berikut (Gayatri dan Syafi’i, 2015):
“…keprihatinan  bahwa  tanah  sebagai  harta yang  sangat  berharga  bagi  petani  masyarakat adat  dayak  yang  lahir,  hidup,  mengusahakan dan  bertempat  tinggal  di  tanah  adat  tidak mendapat  pengakuan  dan  perlindungan  oleh hukum/negara  sebagai  hak  yang  sah…  fakta terkini  memperlihatkan  bahwa  tanah  adat masyarakat  dayak  sudah  semakin  sempit  dan terancam habis diambil oleh pihak lain dengan mudah. Pengambil-alihan tanah adat masyarakat  Dayak  oleh  pihak  lain  semakin tidak  terkendali  dengan  mengatasnamakan pembangunan dalam bentuk kehadiran investasi/investor (HPH, PBS, Tambang), serta proyek transmigrasi. (lihat; dokumen
Pembentukan Dayak Misik Kalimantan Tengah)”
Keberadaan FKKTDM-KT kemudian memiliki  posisi  strategis  di  dalam  penyelesaian konflik  perkebunan  di  Kalimantan  Tengah. Setidaknya  melalui  forum  ini,  komunitas  “Dayak Misik” memiliki posisi kuat di dalam memperjuangkan  untuk  mendapatkan  pengakuan, penghargaan dan perlindungan dari negara/hukum kepada  seluruh  masyarakat  adat  suku  Dayak  di dalam mempertahankan hak-hak tradisional
mereka  di  dalam  mengelola  kekayaan  alam  di sekitar  lingkungan  yang  telah  sejak  lama  mereka tempati.
Dalam kerangka yang lebih besar, lahirnya FKKTDM-KT  dapat  dikatakan  sejalan  dengan Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN) yang  dicanangkan  oleh  pemerintah.  Mulyani,  dkk (2011:  156-157)  menyebutkan  bahwa  PPAN bertujuan  untuk  memberikan  aset  dan  pembukaan akses  kepada  masyarakat  dengan  membentuk lembaga partisipatif seperti Kelompok Masyarakat (Pokmas)  dan  Kelompok  Tani  dan  Gabungan Kelompom  Tani  (Gapoktan).  Namun  program  ini tidak selalu berlangsung mulus. Dalam kasus yang terjadi  di  Kalimantan  Tengah,  kesepakatan  yang dirumuskan  oleh  FKKTDM-KT  bahwa  setiap DAD  di  level  desa  dapat  mengeluarkan  SKT-A memunculkan  permasalahan  tersendiri. Pertama, SKT-A  sebagai  salah  satu  dokumen  awal kepemilikan tanah adat tidak memiliki mekanisme sejak  penentuan  bahwa  itu  tanah  adat,  pembuatan dokumen  hingga  pewarisan  yang  jelas.  Fakta bahwa  seringkali  ditemukan  SKT-A  ganda  di lahan  yang  sama  hampir  pasti  menimbulkan sengketa  yang  berujung  pada  konflik. Kedua, Sekalipun  SKT-A  ini  merupakan  dokumen  yang diakui  oleh  DAD  yang  dilindungi  oleh  Perda Gubernur  Kalimantan  Tengah,  SKT-A  tidak otomatis  diakui  oleh  BPN  sehingga  di  dalam beberapa  kasus  yang  ada,  kepemilikan  dokumen yang  bersumber  pada  hukum  yang  berbeda  sudah pasti berujung pada konflik.
Dalam  konteks  yang  pertama,  konflik yang terjadi antara PT Bumi Sawit Kencana 2 (PT. BSK  2)  dan  beberapa  petani  bernama  Yahman, Ismadi,  Suto  dan  Sukardi  (kelompok  petani pertama)  yang  tergabung  di  dalam  FKKTDM-KT di  Kecamatan  Mentaya  Hulu  memperlihatkan  hal tersebut  terutama  terkait  dengan  dokumen  ganda. Awalnya  para  petani  tersebut  menuntut  ganti  rugi lahan  yang  akan  digunakan  oleh  PT  BSK  2 sehingga kedua pihak sepakat melakukan pengukuran lahan yang difasilitasi oleh Pemerintah  Desa  Kawan  Batu  untuk  mengetahui secara pasti besaran ganti rugi yang akan diberikan oleh  perusahaan.  Pada  bulan  November  2008, perwakilan  petani  dan  PT  BSK  2  bersama  tim yang  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  melakukan pengukuran  namun  setelah  itu  proses  ganti  rugi belum  dilakukan.  Pada  Maret  2009,  PT  BSK  2
mengingkari  bahwa  telah  ada  pengukuran  yang disaksikan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dan meminta diadakan pengukuran ulang. Ketidakjelasan  ini  berlanjut  hingga  tahun  2012 ketika  PT  BSK  2  memilih  untuk  menempuh  jalur hukum  karena  merasa  ganti  rugi  lahan  telah dilakukan  kepada  petani  lain  bernama  Waing  dan Yusuf (kelompok petani kedua) dengan bersumber pada  SKT-A  yang  sama  namun  nama  yang berbeda.  Meskipun  pada  akhirnya,  kelompok petani yang pertama meminta tim independen dari Polres  dan  Bappeda  Kotawaringin  Timur  untuk melakukan investigasi, tim ini kemudian membuktikan  bahwa  ganti  rugi  yang  dilakukan oleh  PT  BSK  2  kepada  kelompok  petani  kedua dilakukan di tanah yang berbeda. PT BSK 2 tetap menolak  melakukan  ganti  rugi  kepada  kelompok petani  pertama.  Pada  akhirnya,  kelompok  petani pertama meminta DAD untuk membantu menyelesaikan  permasalahan  ini  melalui  mekanisme adat.  Hingga  tahun  2015,  kasus  ini  masih  terus berlangsung  dan  belum  mendapatkan  titik  temu (Gayatri dan Syafi’i, 2015: 73).
Pada kasus yang lain yang melibatkan  PT Bangkit  Giat  Usaha  Mandiri  (PT  BUM)  dan masyarakat  konflik  terjadi  di  Desa  Tumbang Kalang,  Kecamatan  Antang  Kalang.  Menurut Gayatri  dan  Syafi’i  (2015:  66-69),  PT.  BUM  di wilayah  ini  pada  awalnya  merupakan  perusahaan dengan  ijin  penanaman  indutsri  karet  di  tahun 1994. Namun, pada tahun 1997, pemilik PT. BUM mengurus  perijinan  untuk  penanaman  pohon kelapa  sawit.  Pada  perkembangannya,  kelompok petani  yang  dipimpin  oleh Hardi  yang  merupakan Kepala  Desa  Tumbang  Kalang,  melaporkan  PT. BUM  dikarenakan  telah  melanggar  Hak  Guna Usaha  (HGU),  penyerobatan  lahan  tanpa  ganti rugi,  dan  mengabaikan  pembangunan  kebun plasma  untuk  masyarakat.  Dalam  dokumen  HGU, PT.  BUM  seharusnya  mengelola  lahan  untuk perkebunan  sawit  seluas  10.000  Ha , namun  yang tertera  di  dalam  company  profile  PT.  BUM tercatat seluas 50.000 Ha. Artinya, PT. BUM telah melanggar  dokumen  HGU  yang  mereka  miliki. Selain itu, PT. BUM sebenarnya mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1998, namun perusahaan  tersebut  baru  mengurus  HGU  pada tahun  2003  sementara  di  dalam  izin  pelepasan tersebut  mengharuskan  PT.  BUM  menyelesaikan HGU setahun setalah izin ini keluar. Dengan kata
lain  PT.  BUM  tidak  tertib  administrasi  sehingga dapat  dianggap  telah  melanggar  ketentuan  huku yang  berlaku.  Pada  konteks  penyerobotan  lahan, PT.  BUM  dianggap  telah  mengambil  lahan  Hardi dan  beberapa  masyarakat  desa  seluas  2.350  Ha tanpa  ganti  rugi.  Meskipun  kemudian  PT.  BUM menawari  ganti  rugi  sebesar  Rp.  150.000.000,-, Hardi  dan  masyarakat  tetap  menolaknya.  Alasan penolakan  mereka  dikarenakan  PT.  BUM  sudah melakukan  banyak  pelanggaran  terutama  kesepakatan yang  telah  dibuat  mereka  bersama  Kepala  Desa, Ketua  Adat  Dayak,  Camat,  dan  masyarakat setempat terutama terkait dengan kewajiban kebun plasma  dang  anti  rugi  lahan  serta  kesewang- wenangan  PT.  BUM  kepada  karyawan  yang  juga berasal  dari  Desa  Tumbang  Kalang  berupa pemotongan  gaji  dan  kemudian  pemecatan. Konflik  kemudian  memuncak  dan  pecah  saat  ada insiden  protes  oleh  karyawan.  Dalam  aksi  protes tersebut,  salah  satu  Humas  PT.  BUM  dianggap melakukan  intimidasi  berupa  upaya  menambrak salah  satu  peserta  protes  dengan  motor.  Hal  ini kemudian  membuat  massa  yang  ikut  protes melakukan  pembakaran  kantor  PT.  BUM  dan beberapa  fasilitas  kantor  lainnya  di  Kecamatan Antang  Kalang.  Insiden  ini  kemudian  berlanjut kepada  penangkapan  dua  petani  yang  dianggap sebagai pelaku pembakaran yang kebetulan adalah adik dari Kepala Desa Tumbang Kalang.
Pada  kasus  yang  lain  di  Kecamatan Cempaga  Hulu,  konflik  melibatkan  PT.  Windu Nabatindo Sejahtera (PT. WNS) dengan salah satu anggota  petani  FKKTDM-KT.  Permasalahan konflik  ini  pada  dasarnya  tidak  berbeda  jauh dengan  kasus-kasus  yang  lain.  Selain  permasalahan pelanggaran  dokumen  seperti  PT.  WNS  yang dianggap melanggar wilayah operasi di areal hutan produksi  eks  lahan  PT.  INHUTANI  III  tanpa pelepasan izin pelepasan kawasan hutan, tidak ada izin rekomendasi Gubernur karena wilayah operasi PT.  WNS  berada  di  dua  wilayah  Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan dan belum  dimilikinya  dokumen  HGU  oleh  PT.  WNS serta operasi wilayah PT. WNS berada di wilayah DAK-DR  yang  diperuntukkan  untuk  pengembangan tanaman  kayu  sengon  dan  sungkai.  Selain  itu, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. WNS adalah penyerobatan lahan masyarakat, tidak diselesaikannya proses  ganti  rugi  lahan  dang  anti  rugi  tanam tumbuh (Gayatri dan Syafi’i, 2015: 71).
Selain  permasalahan-permasalahan  yang muncul  setelah  beroperasinya  ketiga  perusahaan yang  disebut  di  atas,  permalahan  lingkungan  juga tidak dapat diabaikan.  Kebutuhan lahan yang luas dari ketiga perusahaan tersebut telah mengalihfungsikan  tidak  hanya  lahan  hutan  dan lahan  pertanian  yang  berakibat  pada  terancamnya kebutuhan  pangan  masyarakat  dan  kelestarian lingkungan.  Selain  itu,  perkebunan  sawit  juga membutuhkan  suplai  air  yang  banyak  sehingga mengganggu  debit  air  sungai  yang  mengalir termasuk  di  dalamnya  adalah  pencemaran  air sungai.
Berangkat  dari  beberapa  kasus  yang diuangkap  di  atas,  penulis  melihat  bahwa  konflik yang  melibatkan  masyarakat  adat  dayak  yang tergabung  di  dalam  FKKTDM-KT  merupakan bagian  dari  respon  masyarakat  adat  melihat perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.  Respon  ini  dapat  dilihat  sebagai upaya  memperbaharui  terus  menerus  strategi mereka  berhadapan  dengan  perusahaan  besar  dan juga kepada negara. Bahwa, pola-pola pengembangan  usaha  perkebunan  sawit  yang dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  besar memiliki  kencederungan  ekspansif  yang  sama  di wilayah lain, namun penguatan eksistensi masyarakat  adat  oleh  DAD  yang  kemudian didukung  secara  politik  oleh  Pemerintah  Daerah baik  di  level  provinsi  dan  kabupaten  melalui penerbitan  Perda  yang  melindungi  eksistensi mereka merupakan keberhasilan mereka menegosiasikan  kembali  eksistensi  mereka  di dalam mengelola sumber daya alamnya. Sejauh ini penulis  melihat,  upaya  ini  memang  tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak dapat dikatakan gagal, dikarenakan FKKTDM-KT cukup memiliki posisi  dan  peran  yang  sangat  kuat  tidak  hanya  di dalam diskursus pembangunan di wilayah mereka, namun  juga  dalam  penyelesaian  konflik  di  sektor perkebunan.  Namun  demikian,  melihat  komposisi DAD  bukan  tidak  mungkin  FKKTDM-KT  dalam kerangka  gerakan  “Dayak  Misik”  dikooptasi  oleh kepentingan  elit  mereka  mengingat  anggota  DAD juga  sebagai  elit  politik  berada  di  jabatan-jabatan publik  di  berbagai  level  baik  tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota sehingga memiliki banyak kepentingan.

## Penutup
Beberapa  konflik  agraria  di  sektor perkebunan  kelapa  sawit  yang  terjadi  di  Kabupaten Kotawaringin  Timur  memperlihatkan  bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih sangat buruk sehingga  menimbulkan  permasalahan  agraria sangat  kompleks.  Selain  karena  permasalahan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan baik di level  pusat  maupun  daerah  terutama  pasca otonomi  daerah.  Tumpang  tindih  kebijakan  dan kewenangan ini kemudian mengakibatkan berbagai  pelanggaran  hukum  seperti  pemalsuan dokumen,  kriminalisasi,  pengrusakan  fasilitas seolah  menjadi  problem  turunan  yang  tidak terpisahkan dari buruknya sistem tata kelola sektor perkebunan. Dalam konteks ini, negara cenderung memberikan  fasilitas  yang  mempermudah  laju ekspansi perusahaan perkebunan. juga karena sifat indutsri perkebunan sawit yang ekstraktif mempercepat  laju  kerusakan  lingkungan  akibat alih  fungsi  lahan  dan  permasalahan  sosial  lainnya terutama  terkait  dengan  marginalisasi  kelompok masyarakat (adat).
Namun demikian, melihat kasus konflik di Kabupaten  Kotawaringin  Timur  dan  Kalimantan Tengah  pada  umumnya,  bedirinya  FKKTDM-KT yang  diinisiasi  oleh  DAD  memperlihatkan  bahwa institusi  berbasis  komunitas  adat  mulai  memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam terutama pasca rejim autoritarian. Kemunculan  organisasi  ini  dapat  dilihat  sebagai respon terhadap semakin kuatnya laju perkebunan kelapa  sawit  di  wilayah  mereka.  Terlebih keberadaan  FKKTDM-KT  diperkuat  melalui Perda  baik  di  level  provinsi  maupun  kabupaten tidak  hanya  memperkuat  posisi  mereka  secara kultural  juga  posisi  politik  mereka  di  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  berhadapan langsung  dengan  perusahaan  besar  dan  negara termasuk  di  dalamnya  upaya-upaya  penyelesaian konflik di sektor perkebunan.

## Daftar Pustaka
Angelsen, Arild, (ed.). (2010). Mewujudkan REDD+: Strateggi  Nasional  dan  Berbagai  Pilihan Kebijakan. Bogor: Center  for  International Forestry Research .
Astarya,  Riri.  (2015).  “Penyelesaian  Konflik Pelaksanaan  Tanggungjawab  Perusahaan
Perkebunan  Terhadap  Hak  Masyarakat Sekitar  Atas  Pembangunan  Kebun  di Kabupaten  Landak  Kalimantan  Barat (Tesis  pada  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum Universitas  Atma Jaya Yogyakarta). Sumber:  http://e-journal.uajy.ac.id/7480/ 1/MIH002063.pdf
Badan  Pertanahan  Setda Kabupaten Kotawaringin Timur  dengan  Judul.  (2014).  “Pengaduan Sengketa Pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Timur  tahun  2014”. Kotawaringin Timur:
Badan Pertanahan Setda Kabupaten Kotawaringin
Breman,  Jan.  (1986). Penguasaan  Tanah  dan Tenaga  Kerja  di  Jawa  Masa  Kolonial. Jakarta: LP3ES Indonesia.
Casson,  Lionel.  (2001).  Libraries  in  the  Ancient World. New Haven: Yale University Press.
Cifor.  (2016). Konflik  Perusahaan-Masyarakat  di Sektor  Perkebunan  Indutsri  Indonesia. Bogor: Info Brief No. 144, Juni 2016.
Colchestester,  Marcus,  dkk.  (2006). Promised Land:  Palm  Oil  and  Land  Acquisition  in Indonesia-Implications for local communities and  indigenous  peoples. England:  Forest People Programe dan Bogor: Perkumpulan Sawit Watch
Furnivall,  J.S.  (2009). Hindia  Belanda:  Studi Tentang  Ekonomi  Majemuk terjemahan Samsudin  Berlian.  Jakarta:  Freedom Institute.
Gayatri,  Irine  H  dan  Imam  Syafi’i  (ed).  (2015). “Penyelesaian  Konflik  Agraria  di  Sektor Perkebunan  Sawit  di  Kotawaringin Timur Kalimantan  Tengah”.  Laporan  Penelitian DIPA Tematik P2P LIPI.
Gayatri,  Irine  H  dan  Pandu  Yushina  Adaba  (ed).
(2014).  “Partai  Politik,  Pemilihan  Umum dan  Ketimpangan  Sosial  &  Ekonomi  di Indonesia”. Laporan Hasil  Penelitian INPID dan LIPI.
Haug, Michaela. (2007). Kemiskinan dan Desentralisasi  di  Kutai  Barat:  Dampak Otonomi  Daerah  terhadap  Kesejahteraan Dayak  Benuaq (Bogor: Center  for International Forestry Research ).
Harsono,  Boedi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya Jilid  I  Hukum  Tanah  Nasional. Jakarta:
Djambatan.
Kano,  Hiroyoshi.  “Tanah  dan  Pajak,  Hak  Milik dan  Konflik  Agraria:  Tinjauan  Sejarah Perbandingan”  dalam  Noer  Fauzi  Rachman (peny.).  (1997). Tanah  dan  Pembangunan: Risalah  dari  Konferensi  INFID  ke  10. Jakarta:  Pustaka  Sunar  Harapan  dan INFID.
Konsorsium  Pembaharuan  Agraria.  (2015). Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera  Birokrasi. Jakarta:  Konsorsium Pembaharuan Agraria.
Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2014).
Membenahi  Masalah  Agraria:  Prioritas Kerja Jokowi-JK Pada 2015. KPA: Jakarta.
Mulyani,  Lilis  (ed).  (2011). Strategi  Pembaruan Agraria  Untuk  Mengurangi  Kemiskinan: Latar  Belakang,  Konsep,  dan  Implementasi Program  Pembaruan  Agraria  Nasional (PPAN). Jakarta: Gading Inti Prima.
Mulyani,  Lilis  (ed).  (2014). Memahami  Konflik Agraria dan Penanganannya di Indonesia. Jakarta: Gading Inti Prima.
Mulyani,  Lilis.  (2014).  Masalah  Agraria  Kontemporer: Tantangan  Kebijakan  Agraria  di  Indonesia. Sumber: http://u.lipi.go.id/ 1396916220.
Nurdin, Iwan. (2015) “Memahami Konflik Agraria Perkebunan” di dalam FGD yang dilaksanakan oleh  P2P–LIPI  di  Ruang  Rapat  Besar Widya  Graha  Lt.  11  pada  tanggal  1 Oktober 2015.
Nordholt dan Klinken (ed) (2007). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Palupi,  Sri.  dkk.  (2014). Industri  Perkebunan Sawit  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Potret Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Pemerintah dan  Korporasi  terhadap  Hak  Asasi Manusia  di  Kalimantan  Tengah. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights.
Rachman,  Noer  Fauzi.  (2012). Land  Reform  Dari Masa  ke  Masa. Yogyakarta:  Tanah  Air Beta.
Rajagukguk,  Erman.  (2007).  “Indonesia:  Hukum Tanah  di  Zaman  Penjajahan”  makalah disampaikan dalam Seminar Antar bangsa, “Tanah Keterhakisan Sosial dan Ekologi: Pengalaman  Malaysia  dan  Indonesia” , Dewan  Bahasa  dan  Pustaka  Institut  Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 4-5 Desember.
Robinson,  J.A.  et.al.  (2006).  Political  foundations of  the  resources  curse. Journal  of Development  Economics ,  Vol.  79,  pp. 447-468.
Sawit  Watch.  (2014).  “Kaleidoskop  Perkebunan
Sawit 2014: Tugas Menyelesaikan
Warisan  Konflik  di  Sektor  Perkebunan Sawit”  Tandan  Sawit  edisi  No.  8/ Desember 2014.
Soemardjan, Selo. (1984). Budaya Sastra. Jakarta: Rajawali Press
Tadjoeddin, M Zulfan. (2007). A Future Resource Curse  in  Indonesia:  The  Political  Economy of  Natural  Resources,  Conflict  and Deevelopment .  Oxford:  Crise  Working Paper No. 35
TUK  Indonesia,  Walhi  dan  Elsam.  (2016). “Reforma  Agraria,  Evaluasi  Perizinan Perkebunan  Kelapa  Sawit”.  Sumber: http://elsam.or.id/2016/11/reforma-agraria- evaluasi-perizinan-perkebunan-kelapa- sawit/ diakses pada 25 Desember 2016.
WALHI.  (2014).  Database  Konflik  Agraria  tahun 2014.
Wiradi,  Gunawan. (2009). Reforma  Agraria Perjalanan  yang  Belum  Berakhir. Bandung: KPA, Sajogyo Institute, dan Akatiga.
Zakaria,  R  Yando  dan  Iswari,  Paramita.  Tanpa Tahun.  “Laporan  Hasil  Assessment: Pelembagaan  Mekanisme  Penyelesaian Sengketa di Kalimantan Tengah”. Jakarta: The Samdhana Institute dan Kemitraan.
Zanden, Jan Luiten van dan Marks, Daan. (2012).
Ekonomi  Indonesia  1800-2010:  Antara Drama  dan  Keajaiban  Pertumbuhan. Jakarta: KITLV dan Kompas.