INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9183-9196 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
Fatmawati Maliwu 1 ✉ , Usman Moonti 2 , Agil Bahsoan 3 , Rosman Ilato 4 , Sudirman 5
Universitas Negeri Gorontalo
Email: fatmawatimaliwu321@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mengetahui  Efektivitas  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  desa  Bongo  nol  dan  mengetahui  faktor  faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bongo nol, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil  penelitian  untuk  menunjukan  bahwa    Efektivitas  pengelolaan  dana  desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  didesa  Bongo  nol  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari program program desa yang telah dilaksanakan serta proses perencanaan, penyususnan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang dibuat berdasarkan undang undang yang berlaku, sementara beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu masyarakat yang masih kurang mendukung dalam pengelolaan dana desa dan beberapa aspek yang menjadi penghambat yang efektifitas di dalam pengelolaan  dana  desa  adalah  kepemimpinan,  kebijakan  pemerintah,  kelembagaan,  partisipasi Masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat
Abstract
This  research  aims  to  :    Determine  the  effectiveness  of  village  fund  management  in  enhancing community  welfare  in  Bongo  nol  village,  and  To  identify  the  factors  influencing  village  fund management in enhancing community welfare in Bongo nol village. This research employs a qualitative method. The data are collected through observation, interviews and documentation.
The results indicate that :  Village fund management’s effectiveness in enhancing community welfare in  Bongo  nol  village  is  well-established.  This  can  be  observed  through  the  implemented  village programs and the processes of planning, formulation, execution, and accountability aligne with the prevailing  laws. And  Several factors influencing village fund management include  the community’s lack  of  support  in    managing  village  funds.  Moreover,  various  hindering  aspects  affecting  the effectiveness of village fund management encompass leadership, governmental policies, institutional framework, and community participation.
Keywords: Effectiveness off Village Funds, Community Welfare

## PENDAHULUAN
Dana  desa  adalah  suatu  dana  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat  dan diserahkan kepada desa. Anggaran tersebut diperoleh dari pendapatan Negara atau APBN. Pengembangan  kemandirian  ekonomi  dapat  dinilai  dari  wilayah  kecil  yang  berada  di Indonesia yaitu disuatu desa. Agenda pembangunan tersebut juga termuat dalam perpres no. 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2014-2019. (Nafidah & Anisa, 2017).
Penyaluran dana desa adalah tidak lanjut dari rencana pemerintah untuk membangun Indonesia  dari  sekitarnya,  dengan  memperkuat  wilayah  dan  desa  dalam  satu  kerangka nasional,  bertujuan  untuk  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa  dengan meningkatkan  pelayanan  public,  meningkatkan  perekonomian,  meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta penguatan masyarakat sebagai tema pembangunan (Edwien Kambey, 2017).
Menurut Edwien Kambey 2017 mengemukakan bahwa pemanfaatan dana tingkat desa yang  dialokasikan  untuk  departemen  pembangunan  adalah  70%  dan  biaya  yang dialokasikan untuk operasi tingkat desa tidak melebihi 30%. Pengunaan dana desa oleh pemerintah desa harus efektif agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, karena efektifitas proyek atau kegiatan yang dilakukan  oleh  suatu  organisasi  atau  kelompok  berdampak  pada  pencapaian  atau  hasil yang  dicapai.  Dengan  bantuan  dana  desa,  pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara pemerintahan  desa  dapat mengelola,  menyeragamkan, dan mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk meningkatkan kualitas hidup yang menjadi kewajiban atau kebutuhan
pemerintah desa. Dampak masyarakat local dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Bongo Nol bahwa Penerimaan  bantuan  tersebut  masih  memiliki  keterlambatan  pencairan,  program  rumah sehat belum dapat direalisasikan dengan baik dan menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Permasalahan yang ada di desa Bongo Nol terkait  pengelolaan  dana  desa  adalah  pada  tahap  pelaksanaan  masyaarakat  belum dilibatkan sepenuhnya dalam proses pembangunan. Penelitian ini dilakukan disalah satu Desa di Kecamatan Paguyaman dengan memfokuskan terhadap pengelolaan dana desa yang  dilihat  dari  beberapa  tahap  yang  dimulai  dari  tahapan  perencanaan,  tahapan pelaksanaan,tahapan  pelaporan  serta  pertanggung  jawaban.  Selain  itu  dalam  penelitian akan  melihat  dari  sisi  penggunaan  dana  untuk  bidang  pembiayaan  pembangunan  dan pemberdayaan, apakah dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak.
Umumnya  efektivitas  sering  dikaitkan  dengan  efektivitas  dalam  mencapai  tujuan masing-masing tujan, kelompok, dan organisasi. Menurut Gibson, ada 2 pendekatan untuk mengevaluasi  efesiensi  sesuai  dengan  tujuan  dan  teori  system.  Atas  dasar  pendekatan obyektif,  untuk  merumuskan  dan  mengukur  efekivitas  melalui  pencapaian  tujuan  yang ditetapkan  oleh  upaya  kerja  sama.  Sementara  pendekatan  teoritis  dari  system  berfokus pada  pentingnya  adaptasi  terhadap  permintaan  eksternal  sebagai  kriteria  untuk menciptakan efesiensi (Dethan & Cendana, 2019).
Richard dalam kutipannya yang dikutip dari pendapat Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berasumsi bahwa ukuran efisiensi harus didasarkan pada fasilitas dan tujuan  organisasi,  bukan  berdasarkan  pada  kriteria  yang  berasal  dari  luar.Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas dan tidak adanya ketegangan yang bebas, indicator efektivitas ini sangat berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji. Persiapan proyek  APBDESA  Menurut  Permendagri  no.113  2014  adalah  sebagai  berikut,  rencana pengembangan  pengembangan  jangka  menengah  pertama  (RPJMDesa)  dan  rencamna kerja  pembangunan  desa  (RKPDesa)  pemerintah  desa  telah  menyusun  perencanaan pembangunan  dari  desa  sesuai  dengan  desa.  Dengan  otoritas  desa  mengacu  pada perencanaan pengembangan kota / kabupaten. Kedua, RKPDYA telah ditentukan, proses persiapan  APBDesa.  Rencana  kegiatan  dan  rencana  anggaran  yang  ditetapkan  dalam RKPDesa  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  proses  pengganggaran.  Anggran pendapatan dan  pengeluaran desa APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan untuk pemerintah desa yang diatur untuk mengatur program dan kegiatan yang menjadi otoritas desa (Ifatul Ambar Zulaifa, 2020).
RPJM desa berdasarkan permendagri no.114 2014 pasal 6 ayat 1 berisi visi dan misi kepala desa, cabang kebijakan, serta rencana kegiatan yang mencakup bidang administrasi pemerintah  desa,  implementasi  pengembangan  desa,  pengembangan  masyarakat  desa dan pemberdayaan komunitas desa dalam pasal 7, dimana implementasi persiapan RPJM desa dengan memasukan unsur unsur komunitas desa dan dengan mempertimbangkan kondisi objek desa, priorotas, dan kegiatan kabupaten/kota. RPJM desa ini telah ditetapkan untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan setelah peresmian kepala desa. Sedangkan deskripsi  RPJM  desa  yang  dimaksud  ialah  dalam  bentuk  rencana  pembangunan  desa tahunan atau disebut rencana kerja pemerintah desa (desa RKP).BPD menyelenggarakan musyawarah  desa  untuk  persiapan  perencanaan  pembangunan  paling  lambat  bulan berjalan.Hasil musdes menjadi dasar untuk mengembangkan proyek RKP desa dan daftar proposal RKP desa. Hasil perjanjian dalam musdes telah diluangkan dalam bentuk berita acara.Risalah menjadi dasar kepala desa yang dikomplikasi RKP desa. RKP desa disiapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi  pemerintah daerah/kota tentang rencana desa  dan  kegiatan  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/  kota setempat. RKP desa mulai dikompilasi oleh pemerintah desa pada bulan juni tahun ini, dan ditentukan oleh  peraturan desa paling lambat pada akhir September tahun ini.RKP desa adalah dasar dari persiapan APBD desa.Penulisan teknis RPJM desa dan RKP desa untuk menciptakan penyelarasan diselenggarakan dengan jumlah 2014 permenderia mengenai pedoman untuk pengembangan desa.
Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan bagian realisasi berasal dari semua rencana aktivitas pengelolaan alokasi dana desa yang sudah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima  digunakan untuk  biaya  penyelenggara pemerintah yang diserahkan  pada masing masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserangkah kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya bakal dipertanggung jawabkan kepada kepala desa. Pelaksana aktivitas tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan juga masyarakat desa ( Karimah et al., 2014). Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang merupakan  anggota  dari  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  anggota  dari pelaksanaan faedah pemerintahan didalam menggerakkan kesibukan pemerintahan. Fungsi pemerintahan mampu pula diartikan sebagai bestuur, yakni faedah penguasa yang tidak juga  pembuatan  UU  dan  peradilan.Sebagai  mana  diketahui  pada  mulainya  didalam pengelolaan  keuangan  desa  terkandung  4  tahapan  kegiatan,  diantaranya  perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.Dalam tiap kesibukan pengelolaan  desa  tersebut  ditunaikan  oleh  pemerintah  desa,  yakni  kepala  desa  dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Perangkat yang menunjang kepala desa tersebut dinamakan tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) (anjani,2019).
Menurut  Widjaja  (2003:165)  dalam  Barniat  (2019)  memperlihatkan  bahwa  otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh dan juga bukan merupakan perlindungan dari  pemerintah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  lapisan  asli berdasarkan hak istimewa, desa bias melaksanakan tingkah laku hukum baik hukum public maupun  hukum  perdata,  memiliki  kekayaan  harta  benda  dan  juga  bisa  dituntut  dan menurut dimuka pengadilan. Menurut Rorong & Londa (2017), kesejahteraan masyarakat adalah  suatu  keadaan  yang  perlihatkan  mengenai  keadaan  kehidupan  masyarakat  yang dapat dilihat berasal dari standar kehidupan masyarakat.Menurut sudarsono, kesejahteraan masyarakat keadaan ekonomi yang baik sebab berlakunya keputusan dalam perekonomian yang sesuaikan kegiatan berasal dari semua pihak dan proporsi pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.
Menurut  todaro  (2006)  dalam  Rorong  &  Londa  (2017)  mengemukakan  bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah bisa di presentasikan berasal dari tingkat hidup  masyarakat,  tingkat  hidup  masyarakat  ditandai  bersama  terentasnya  berasal  dari kemiskinan, tingkat  kesegaran yang lebih  baik, perolehan tingkat  pendidikan yang  lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Menurut peneliti kesejahteraan diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik  dengan lingkungan  sekitar. Kesejahteraan  dapat  dilihat  dari  bebeberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup,  pendididikan  dan kesehatan yang terpenuhi. W.J.S Poewodarminto (Adi,2015:31) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam ganggunan masalah  atau  kesukaran  dan  sebagainya.  Gangguan  masalah  ini  meliputi  dari  berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.
Menurut  Zubedi  (2013:4)    menjelaskan  bahwa  pengembangan  masyarakat  adalah upaya mengembangkan sebuah suasana masyarakat secara berkesinambungan dan aktif berlandaskan  prinsip  prinsip  keadilan  social  dan  saling  menghargai.  Para  pekerja kemasyarakatan mengusahakan memfasilitasi warga didalam system terciptanya keadilan social  dan  saling  menjunjung  lewat  program  program  pembangunan  secara  luas  yang menghubungkan semua komponen masyarakat.Pengembangan masyarakat menterjemahkan  nilai  nilai  keterbukaan,  persamaan,  pertanggungjawaban,  kesempatan pilihan,  partisipasi,  saling  menguntungkan  saling  timbal  balik  dan  pembelajaran  tetap menerus.Inti  dari  masyarakat  adalah  mendidik,  menyebabkan  bagian  masyarakat  bisa mengerjakan sesuatu bersama beri tambahan kebolehan atau fasilitas yang diperlukan dan
memberdayakan  mereka.Pengembangan  dan  permberdayaan  masyarakat  merupakan upaya  yang  dijalankan  untuk  melaksanakan  pergantian  masyarakat  didalam  menaikkan ekonomi jadi lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita cita  bahwa  masyarakat  sanggup  dan  perlu  mengambil  tanggung  jawab  didalam merumuskan kebutuhan, berusaha kesejahteraan, mengatasi sumber energy baik sumber energy  alam  maupun  sumber  energi  manusia  dan  mewujudkan  obyek  hidup  mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangan supportive communities, yakni sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan terhadap pengembangan dan bagian sumber energy secara adil serta adanya interaksi social, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitif, Menurut Sugiyono (2016 :1) bahwa metode penelitian  kualitif  adalah  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti terhadap suasana objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci, tehnik  mengumpulkan  data  dijalankan  secara  trigulasi  (gabungan  data),  analisis  data berupa  indukatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  mengedepankan  makna  terhadap generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  wawancara  terhadap  masyarakat  Desa  Bongo  Nol  terkait  apakah program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa bongo nol sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari ketiga informan yang diwawancarai jawaban mereka sama. Dimana, mereka mengatakan bahwa: Langkah-langkah pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai efektif. Hal ini sesuai dengan jawaban dari sekretaris desa terkait realisasi dana desa yang melibatkan masyarakat dengan diadakannya  musyawarah  terkait  program-program  apa  saja  yang  akan  dilaksanakan. Sedangkan tanggapan masyarakat terkait adanya program desa itu sangat dirasakan oleh mereka selaku masyarakat.

## Efektivitas Pengelolaan dan Dana
Untuk  lebih  memahami  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bongo nol kecamatan paguyaman, Peneliti menggunakan
kategorisasi efektivitas pengelolaan dana desa yaitu pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pertanggung jawaban.

## Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada aparat desa tentang pengelolaan dana  desa  mereka  mengatakan  dalam  system  pengelolaan  dana  desa  yaitu  harus berpatokan  pada  prinsip  manajemen  keuangan  daerah  (anggaran)  yang  baik.  Dalam pengelolaan  dana  desa  ini  melalui  3  tahapan  yaitu  tahapan  perencanaan,  tahapan pelaksanaan dan tahapan pertanggung jawaban.  Dalam tahapan perencanaan ini dilakukan secara  transparansi  dan  parsitipatif.  Dimana  hal  ini  kami  selaku  pemerintah  desa memberikan kesadaran kepada masyarakat penerima yang dianggarkan dalam dana desa untuk keterbukaan kami selalu mengakses informasi melalui baliho yang terdapat disetiap dusun.
Dari  rancangan  tersebut  menghasilkan  dalam  efektivitas  pengelolaan  alokasi  dana desa untuk  perbaikan ekonomi,  pembangunan/pemeliharaan  layanan  prasarana layanan umum, penguatan kapasitas instansi kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan pemberian  pembentukan  BPD  dan  penentuan  kepala.  Kemudian,  Pada  tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa didesa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo,  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  aparat  desa.  Mereka mengatakan bahwa dalam tahapan ini dilakukan secara transparansi dimana dalam hal ini pemerintah desa berpendapat bahwa dalam mendukung keterbukaan itu penting karena setiap  program  program  yang  ada  didesa  itu  disampaikan  ke  masyarakat  dalam mewujudkan  transparansi  atau  akuntabilitas  terhadap  masyarakat.  Terkahir,  pada  tahap Pertanggung jawaban alokasi dana desa terintegrasi Bersama pertanggung jawaban APB desa,  agar  wujud  pertanggung  jawabannya  adalah  pertanggung  jawaban  APB  desa. Penyampaian laporan ditunaikan melalui jalan structural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan memicu laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa  dilokasi  dan  secara  bertahap  melaporkannnya  kepada  bupati.  Tim  sarana  tingkat kabupaten/kota  pembiayaan  dalam  rangkat  pelaksanaan  tugas  pendamping  tim pendamping dibebankan kepada APBD kabupaten diluar dana alokasi dana desa.
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  badan  perwakilan  desa,  mempunyai peran  yang  strategis  didalam  ikut  mengawal  pemakaian  dana  desa  berikut  agar  tidak diselewengkan sesuai keputusan pasal 48 dan 51 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 mengenai dana desa dimana pengawasan pengguna anggaran perlu dilakukan secara
akuntabel,  transparansi  dan  diketahui  oleh  masyarakat.  Pengawasan  pemakaian  alokasi dana  desa  oleh  pemerintah  kabupaten  dilakukan  terhadap  jalannya  pemerintah  dan pembangunan  agar  didalam  pelaksanaannya  tidak  menyimpang  berasal  dari  rancangan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

## Pemanfaatan Dana Desa
Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa,  berbagai  aspek  ekonomi  menjadi  terkendali  dan  terpenuhi.  Pembangunan  didesa tertinggal dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada dana kepada desa bertujuan didesa.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparat desa, mereka mengatakan bahwa dalam pelaksanaan realisasi dana desa mencakup dua indicator diatas yaitu  target  dana  desa  dan  pengelolaan  dana  desa.  Realisasi  dana  desa  ini  disesuaikan dengan  kondisi  dan  kebutuhan  yang  berada  didesa  bongo  nol  kecamatan  paguyaman kabupaten boalemo. Realisasi dana desa dalam hal ini berhubungan dengan dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program program yang menjadi program dari desa. Akan tetapi dalam penelitian tidak diberikan data yang berupa angka tentang total pengeluaran dana desa untuk pelaksanaan program program desa.
Realisasi dana desa merupakan suatu bentuk penyajian tentang anggaran dana desa yang  didalamnya  merupakan  pelaporan  program  program  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  yang  menggunakan  anggaran  dana  desa  yang  ada.  Hal  ini  juga merupakan bentuk ketaatan pemerintah desa terhadap negara yang memberikan Amanah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  program  program  yang  didanai oleh  anggaran  dana  desa  yang  ada.  Beberapa  realisasi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  yaitu:  untuk  perbaikan  ekonomi,  pembangunan/pemeriharaan  sarana prasarana fasilitas umum (rumah layak huni), dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan kepala.

## Pertanggung Jawaban Dana Desa
Alokasi  dana  desa  yang  kini  digunakan  setiap  tahun  kepada  seluruh  desa  dalam penggunaannya  harus  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  keuangan merupakan suatu  dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk  dana alokasi dana  desa. Pertanggung jawaban ini meningkat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan  hanya  mendapat  bantuan  keuangan  yang  terbatas  dan  pengelolaannya masih  sangat  sederhana,  akan  tetapi  setelah  kebijakan  alokasi  dana  desa  diberlakukan
sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannnya dilakukan  secara  mendiri.  Sumber  daya  menusia  yang  mengelola  keuangan  yang  besar tersebut  harus  dipersiapkan  oleh  kepala  desa  sebagai  pelaksana  pemerintah  desa. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari aparat desa dan beberapa masyarakat bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  dana  desa  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  yakni berupa  pertanggung  jawaban  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  yakni berupa  pertanggung  jawaban  administrasi  yang  merupakan  pertanggung  jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksana alokasi dana desa secara administrative berupa surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi dana  desa atas pengangawasan camat kepada bupati  boalemo  melalui  bagian  tata  pemerintahan  desa  secretariat  daerah  kabupaten boalemo.

## Pembahasan
Efektivitas Dana Desa
Efektivitas dana desa ini dilihat dari beberapa pengelolaan dana desa diantaranya sebagai berikut :

## 1. Tahap perencanaan
Dalam  tahapan  ini  pemerintah  desa  merencanakan  penggunaan  dana  desa  yang transparansi  dan  akuntabilitas  Bersama  masyarakat  sehingga  tidak  menimbulkan pertanyaan dikemanakan anggaran desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan  perangkat  desa  yaitu  kepala  desa  dan  sekretaris  desa,  dimana  hasil  wawancara mereka  mengatakan  dalam  tahap  perencanaan  dana  desa  ini  dilakukan  dengan  sebaik mungkin  serta  mengutamakan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dalam  tahap perencanaan ini juga masyarakat diikutseratakan dalam proses tahapan perencanaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menungkan ide ide mereka terkait proses perencanaan aggaran dana desa. Adapun beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah desa yaitu sebagai berikut perbaikan ekonomi, pembangunan pemeliharaan layanan prasarana layanan umum, penguatan kapasitas  instansi kemasyarakatan  desa, penguatan ekonomi desa dan perlindungan pembentukan BPD dan penentuan kepala.
Hal  ini  serupa  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  nasar  (2016)  dimana  hasil penelitiannya  mengatakan  bahwa  perencanaan  program  ADD  di  Kecamatan  Morowali Kabupaten  Sigi  dilaksanakan  didalam  rangka  pengembangan  ekonomi  penduduk  dan menekankan  terhadap  proses  stimulan  berpartisipasi  didalam  pembangunan  desa. Program  dan  aktivitas  yang  dibiayai  ADD  yang  direncanakan  untuk  pengembangan ekonomi  dikecamatan  morowali  amat  banyak  ragam  tergantung  terhadap  keperluan
masing masing desa yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian, melukiskan bahwa peningkatan perbaikan infrastruktur layanan dan prasarana desa bersama dengan membangun BUM desa merupakan salah satu program dan aktivitas yang dibiayai ADD didesa ang direncanakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Semakin baik kondisi infrastuktur layanan dan prasarana desa maka aktivitas perekonomian penduduk semakin bergairah  dikarenakan  adanya  bantuan  infrastruktur  yang  memadai.  Pada  prinsipnya pemanfaatan  ADD  dikecamatan  marowali  terbagi  menjadi  2  pemanfaatan  yakni  untuk penyelenggara  pemerintahan  desa  dan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  .  ADD  yang dialokasikan untuk penyelenggara pemerintahan desa digunakan untuk tunjangan aparat pemerintah  desa  (TAPDes),  operasional  pemerintah  desa,  dan  operasional  badan permusyawaratan  desa.    Sedangkan  ADD  yang  dialokasikan  untuk  pemberdayaan penduduk  digunakan  untuk  pembangunan/pemeliharaan  layanan  prasarana  layanan umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan kepala desa. Besarnya dana yang dialokasikan terhadap  aktivitas  pembangunan/pemeliharaan  layanan  prasarana  layanan  umum, penguatan  kapasitas  lembaga  dan  penguatan  ekonomi  desa  semuanya  diserahkan terhadap musyawarah desa.

## 2. Tahap Pengelolaan Dana
Tahapan  ini  merupakan  proses  kedua  pada  pengelolaan  dana  desa  tahapan perencanaan ini juga mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada proses ini aparat desa mendukung keterbukaan dan penampaian segala kegiatan yang dibiayai oleh dana  desa  kepada  masyarakat  secara  jelas.  Pelaksanaan  dana  desa  berpusat  kepada pemerdayaan masyarakat diantaranya adapun untuk program desa yang di danai desa yaitu pertama perbaikan ekonomi dana desa yang dilakukan dengan pengembangan infastruktur dan  lokasi  wisata  desa  yang  diharapkan  bisa  menstabilkan  perekonomian  masyarakat sekitar, kedua yaitu pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, dimana dalam  hal  ini  program  yang  dilaksanakan  yaitu  pembangunan  sarana mandi,cuci,kakus(MCK),ketiga  aitu  penguatan  kapasitas  lembaga  kemasyarakatan desa,dalam hal ini pemerintah desa melaksanakan  latihan  bagi masyarakat yang terlibat dalam lembaga kemasyarakatan desa sehingga mampu meningkatkan skill dan soft skill masyarakat itu sendiri dan bisa memajukan desa, yang keempat yaitu penguatan ekonomi desa, dalam hal ini pelaksanaannya itu berupa bumdes serta pendidikan social dasar. Untuk pendidikan social dasar itu mencakup honor paud, insentif, kader posyandu, insetif kader pembangunan manusia dan lain-lain.
Program diatas merupakan bentuk keseriusan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo. Untuk perbaikan infastruktur di desa sementara dianggarkan dikarenakan 1 tahun terakhir dana desa difokuskan pemulihan ekonomi masyarakat akibat adanya pandemic covid 19 yang berimbas kepada seluruh masyarakat.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  ini  serupa  juga  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  nasar  (2016)  yang  mengatakan  bahwa  hasil  penelitian memberi tambahan penjelasan, bahwa pelaksanaan kesibukan fisik dan non fisik ditingkat desa  yang  anggarannya  dibiayai  berasal  dari  ADD  telah  terjadi  bersama  baik  gara-gara pemanfaatan  ADD amat diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan kesibukan fisik dan non fisik yang telah dianggarkan  pada mulanya dan  semuanya terealisasi bersama baik sesuai  bersama  peruntukannya  berdasarkan  ketentuan  hokum  yang  berlaku.  Pada pelaksanaaan  ADD  untuk  pengembangan  ekonomi  masyarakat  di  desa  tinggede,  desa bomba  dan  desa  binangga  kecamatan  marowola  selamanya  dilaporkan  perkembangan pelaksanaan kesibukan oleh pengelola tingkat desa, lebih-lebih perkembangan kesibukan fisik dan penyerapan dana, bersama demikian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pengelola ADD kepada pemerintah  tingkat atasnya dilakukan melalui proses pelaporan yang  dilakukan  secara  periodik.  Laporan  pelaksanaan  ADD  terdiri  berasal  dari  laporan pendahuluan, laporan tiap-tiap step kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kesibukan yang disusun secara komprehensip.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Arifin  &  Soenarjonto  (2015)  yang  mengatakan bahwa  pada  tahapan  pelaksanaan  pengelolaan  ADD  didesa  sokobanah  daya,  hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa didesa sokobanah daya ini, berasal dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pasar bersama dengan anggaran Rp 175.152.000 dan pembuatan sumur gali bersama  dengan  anggaran  sebesar  Rp  12.152.000,  serta  pengadaan  bibit  pala  bersama dengan anggaran sebesar Rp. 96.680.000 bisa tertanggulangi bersama dengan baik tapi sebab  kurangnya  transparansi  informasi  terkait  pelaksanaan  rencana  kesibukan  oleh pemerintah  desa  kepada  masyarakat,  agar  pencapaian  target  pengelolaan  alokasi  dana desa dilakukan didesa sokobanah daya belum efektif.
Penelitian  diatas yang  dilakukan  oleh  arifin dan soenarjanto (2015) sangat berbeda dengan ang dilakukan oleh peneliti. Dimana, peneliti tidak mendapatkan hasil yang berupa angka tentang anggaran desa yang dikeluarkan. Akan tetapi meskipun begitu pengelolaan dana  desa  didesa  Bongo  nol  sudah  bisa  dikatakan  efektif.  Hal  ini  dilihat  dari  adanya pembangunan serta pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

## 3. Tahap Pertanggung Jawabab
Tahapan  terakhir  ini  untuk  melihat  efektivitas  dana  desa  yaitu  tahapan pertanggungjawaban.  Dalam  tahapan  ini  mencakup  pelaporan  terkait  penggunaan anggaran dana desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada aparat desa dalam hal ini  kepala  desa  dan  sekretaris  desa.  Meraka  mengungkapkan  bahwa  mereka  telah melakukan  laporan  pertanggungjawaban  (LPJ)  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan regulasi atau aturan yang ada. Dalam hal ini pelaporan pertanggungjawaban ini aparat desa juga menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam perihal pelaporan ini aparat desa sering mengalami beberapa kendala terkait administrasi tetapi dengan bentuk keseriusan dari aparat desa sehingga kendala itu bisa diatasi dan ditemukan jalan keluarnya.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. nassar yang berjudul “pro gram alokasi dana desa (add) dalam pengembangan ekonomi dikecamatan marawali kabupaten sigi”  mengatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  ADD  kepada pemerintah  tingkat  atasnya  dijalankan  melalui  proses  pelaporan  ang  dijalankan  secara periodic. Laporan pelaksanaan ADD berasal dari laporan pendahuluan, laporan tiap tiap bagian  kegiatan,  laporan  bulanan  dan  laporan  akhir  kegiatan  yang  disusun  secara komprehensip.
Prinsip  pertanggungjawaban  Add  secara  bertahap  telah  diterapkan  walau  belum sempurna, tetapi telah tunjukan terdapatnya komitmen yang terlalu kuat untuk jalankan tanggung  jawab  bersama  sesuai  dengan  kapasitas  dan  kedudukannya. Pertanggungjawaban  ADD  dikecamatan  morowali  kabupaten  sigi  terintegrasi  bersama dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah kabupaten sigi  nomor  4  tahun  2012  mengenai  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa.  Peraturan daerah berikut  bertujuan untuk  beri tambahan landasan hokum bidang keuangan desa, sumber  keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  dan  anggaran  pendapatan  dan belanja desa.
Sumber Alokasi Dana Desa
selanjutnya berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada area yang dinamakan bersama dana alokasi umum, selanjutnya lantas kabupaten mengimbuhkan kepada desa sebesar 10% yang lantas dinamakan alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi area yakni yang mengimbuhkan kepercayaan kepada desa untuk mengurus tempat tinggal  tangganya  cocok bersama kebutuhan  desa dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat desa tersebut.

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  dana  desa  adalah  menjadi  aspek  mutlak  dan  mendasar  yang  harus dimiliki para pemangku keperluan dilevel pemerintah desa (pemdes) lebih lebih perangkat desa  didalam  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilatas  keuangan  desa.  Prinsip  dasar pengelolaan keuangan desa, berasal dari step perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  dan juga tanggung jawab para pejabat pengelola. Terjadinya suatu system perubahan terhadap masyarakat diakibatkan terdapatnya aspek pendorong, agar disebabkan timbulnya perubahan. Oleh karena itu kepala desa sebagai pelaksana  pertanggungjawaban  dana  desa  harus  memiliki  reaksi  dengan  memandang perubahan yang berjalan dimasyarakat. Hal ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh kepala desa tetapi seluruh elemen  yang tertimpun didalam susunan  pemerintah desa mestinya berperan aktif dengan memandang perubahan yang berjalan dipenduduk baik perubahan didalam  pola  tabiat  maupun  tingkat  kesejahteraan  rakyat.  Dana  desa  yang  digunakan didesa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo seperti rumah layak huni, pendidikan  social  dasar,  dan  bantuan  langsung  tunai.  Hal  ini  sesuai  peraturan  yang dikeluarkan oleh kementrian keuangan republic Indonesia tentang penggunaan dana desa yaitu memfokuskan anggaran dana desa untuk tiga program yang diantaranya pertama pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan  dan  revitalisasi  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  /  BUMDes  bersama (BUMDesa),  penyediaan  listrik  desa  dan  pengembangan  bisnis  ekonomi  produktif, utamanya  yang  dikelola  BUMDes/BUMDesma.  Kedua,  program  prioritas  nasional  sesuai kewenangan  desa  yang  meliputi  pendataan  desa,  pemetaan  potensi  dan  sumber  daya pengembangan teknologi info  dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting didesa dan juga desa inklusif.

## SIMPULAN
Pengelolaan  dana  desa  di  desa  bongo  nol  kecamatan  paguyaman  kabupaten boalemo  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yaitu  Efektivitas  pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo sudah sangat baik hal itu bisa dilihat dari masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh,  berjalannya  pembangunan  desa  dengan  tujuan  untuk  melakukan  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar – besarnya  kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga pemerintah desa memang serius dalam mengelola dana desa  untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  serta  kualitas  sumber  daya  manusia proses  merencanakan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  sendiri  kegiatan  peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Sementara  Faktor – faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  dana  desa  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri  yang  masih  kurang  mendukung program  yang  direncanakan  oleh  pemerintah  desa  serta  kurang  partisipasi  dalam kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  beberapa  aspek  yang  menjadi penghambat  yang  efektifitas  di  dalam  pengelolaan  dana  desa  adalah  kepemimpinan, kebijakan pemerintah, kelembagaan, partisipasi Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. Juris-Diction, 2(3), 747.
https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288
Arifin,  Z.,  &  Soenarjanto,  B.  (2015).  Efektivitas  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Desa  Sokobanah  Daya  Keacamatan  Sokobanah Kabupaten Sampang. 1-7.
Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan Legal. Jurnal Analisis social politik, 5(1), 20-33.
Dethan, M. A., & Cendana , U. N. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) : SUATU PENDEKATAN TEORITIS. Jurnal Transparansi Dan Akuntabilitas, 7(1), 15-19.
Edwien  Kambey.  (2017).  Efektivitas  Pengunaan  Dana  Desa  Dalam  Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Ifatul Ambar Zulaifa, M. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang).  Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21 (1),  2020,  130-141 Perencanaan, 21 (1), 636-752.
Nafidah, L.N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas,10(2),273-288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Nasar, M. (2016). Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pengemangan Ekonomi Di Kecamtan Marawola Kabupaten Sigi. Katalogis, 4(12), 56-63.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif,dan R & D. Alfabeta. Zubedi. (2013). Prinsip-prinsip pengembangan Masyarakat.