IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS ) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN

## DI KELURAHAN SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG

## Andela Anggleni
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang Email : andela.anggleni@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan program KKS di Kelurahan Sekip Jaya, terdapat faktor yang menjadi  penghambat yaitu kurangnya  sosialisasi  program  KKS  masih  ada  masyarakat  miskin  yang  belum  terdaftar,  serta  tidak tepat  sasaran  penerima  KKS  sehingga  menimbulkan  kecemburuan  sosial.Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  implementasi  kebijakan program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  di Kelurahan  Sekip  Jaya  Kecamatan  Kemuning  Kota  Palembang.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  penjabaran  secara  deskriptif.Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dan menggunakan teknik  analisa  datamenurut  Miles  and  Huberman  dalam  Sugiyono  dengan  tahapanreduksi  data, penyajian data dan kesimpulan.Sedangkan untuk mengungkap permasalahan penelitian menggunakan model  implementasi  yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  dan  fungsi  kesejahteraan sosial menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin.
Hasil  penelitian  menunjukan  pelaksanaan  program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  di  Kelurahan SekipJaya  Kecamatan  Kemuning  Kota  Palembang,  belum  berjalan  secara  efektif.  Seperti  masih terdapat  penerima  bantuan  yang  belum  terdaftar,  sosialisasi  hanya  dilakukan  kepada  penerima  KKS saja, dalam proses pendataan yang dilakukan pemerintah data yang digunakan adalah hasil pendataan perlindungan  sosial  (PPLS)  tahun  2011  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Sehingga tidak  sesuai  kondisi  dilapangan,  perlu  pemberian  pengarahan  dan  perhatian  kepada  masyarakat  serta melakukan validasi dan pemutakhiran data guna meminimalisir kecemburuan sosial dimasyarakat.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Program Kartu keluarga Sejahtera (KKS), Kesejahteraan Sosial

## PENDAHULUAN
Kemiskinan masih
menjadi masalah  utama  di  seluruh  Provinsi  di Indonesia,  termasuk  Provinsi  Sumatera Selatan.  Berdasarkan  situs  resmi  Badan Pusat  Statistik  (BPS)Jumlah  penduduk miskin  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada Maret  2017  mencapai  1.086,92  ribu  orang atau  sebesar  13,19  persen  dari  total penduduk  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Jika dibandingkan  dengan  jumlahpenduduk miskin  keadaan  September  2016,  maka selama enam bulan tersebut  terjadi
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar  9,58  ribu  orang.Sementara  pada periode  Maret  2016-Maret  2017  atau dalam satu tahun terakhir jumlah penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan mengalami  kenaikan  sebesar  0,72  ribu orang sedangkan di daerah perdesaan turun sebanyak 15 ribu orang.
Pemerintah  selaku policy  maker membuat  sebuah  kebijakan  dalam  rangka menanggulangi kemiskinan dengan membuat  program-program  perlindungan sosial, Pemerintah telah melakukan
berbagai upaya untuk mengatasi
kemiskinan di Indonesia dengan melakukan berbagai program, yaitu Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT), Program  Bantuan  Beras  untuk  Keluarga Sejahtera  (Rastra),  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Program  Bantuan  Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia  Sehat  (KIS),  Program  Indonesia Pintar  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  dan  Program  Simpanan  Keluarga Sejahtera  (PSKS)  bagi  keluarga  kurang mampu/miskin  melalui  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS).Pemerintahan  Presiden SBY pernah meluncurkan Kartu
Perlindungan  Sosial  (KPS)  dalam  rangka Program Percepatan dan
Perluasan Sosial(P4S).Rumah tangga berhak menerima  program-program  perlindungan sosial  seperti  beras  untuk  rakyat  miskin (raskin),  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM), Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat (BLSM). Pada saat ini Kartu Perlindungan Sosial  (KPS)  diganti  dengan  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi penerima program  perlindungan  sosial.Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 2014 Pasal 1 ayat “(1) dan (2)
Tentang Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan yaitu:
1. Penanggulangan  Kemiskinan  adalah kebijakan  dan  program  pemerintah  dan pemerintah  daerah  yang  dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program  penanggulangan  kemiskinan adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia usaha, serta masyarakat  untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat  miskin  melalui  bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro dan  kecil,  serta  program  lain  dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Peran  dari  pemerintah  sangat diperlukan,  mengingat  kebijakan  dan peraturan  yang  dibuat  menjadi  acuan dalam  mendorong  kearah  pembangunan. Program  program  mengenai  pengentasan kemiskinan,  dimulai  oleh  pemerintah dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2010,  tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden  tersebut,  maka  dibentuklah  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K)  ditingkat  pusat, yang  keaggotaannya  terdiri  dari  unsur pemerintah,  masyarakat,  dunia  usaha,  dan pemangku kepentingan lainnya.
Selanjutnya,  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota,  dibentuk  Tim  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Pada  saat ini,  telah  banyak  program-program  yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan, pendidikan,  ekonomi,  dan  mengurangi beban  masyarakat  dalam  pemenuhan kebutuhan hidup.
Salah  satu  program  yang  dibentuk oleh  pemerintah  untuk  mengurangi  beban masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan hidup  masyarakat  miskin  adalah  Program Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS),  untuk menjalankan program-program perlindungan sosial ini, pemerintah Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga
Sejahtera melalui Kartu
Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar  melalui  Kartu    Indonesia    Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat melalui Kartu  Indonesia Sehat    (KIS)    untuk membangun     keluarga    produktif.     Kartu Keluarga Sejahtera      (KKS)     adalah merupakan     penanda    keluarga   kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga    sejahtera.Program Simpanan    Keluarga      Sejahtera       bagi pemegang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di  seluruh     Indonesia,   sejumlah     Rp. 200.000/Keluarga/Bulan.Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan pemberian SIM Card yang berisi e-money dan dalam bentuk simpanan giro pos. Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang diberikan sebagai paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak tahun 2013. Untuk mendapatkan kartu KKS ini yaitu dengan menukarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikeluarkan pada masa pemerintahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kantor pos pada tahun 2014.
Selanjutnya,  Pemerintah  sebagai penyalur bantuan menerbitkan kartu Himbara - Kartu Keluarga Sejahtera KKS ( BNI, BTN, BRI, dan Bank Mandiri). Kartu KKS  menjadi  media  bersama  dalam penyaluran berbagai bansos seperti Bansos Pangan  Non  Tunai  dan  PKH  dari Kementerian Sosial, di integrasikan penyaluran nya melalui Kartu KKS.
Penyaluran  Bantuan  Pangan  secara  Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap  mulai  tahun  2017  dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota  di  wilayah  timur.  Jumlah  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  akan menerima  BPNT  di  Indonesia  yaitu berjumlah  1.286.000  jiwa,  dengan  total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun.
Salah satu kota yang telah menerapkan  program  BPNT  adalah  Kota Palembang, yaitu berupa penyerahan Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dan  buku Tabunganku  kepada  penerima  bantuan, Masyarakat  yang  telah  terdaftar  menjadi peserta  KPM,  selain  akan  mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut  akan  secara  otomatis  terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan  (PKH).  Di  dalam  Kartu  KKS elektronik tersebut, terdapat sistem Saving account  dan  e-Wallet/dompet  elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan  dana  bantuan  sosial  untuk membeli  bahan  kebutuhan  pokok.  Apabila dana  bantuan  tersebut  masih  tersisa  dan tidak  habis  dalam  jangka  waktu  1  bulan, maka  dana  tersebut  akan  secara  otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.
Untuk  mengoptimalkan  penyaluran bantuan  sosial,  maka  Kementerian  Sosial telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  25
Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan  Sarana  Usaha  Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga  Harapan  atau  disingkat  E- Warong Kube PKH. E-Warong Kube PKH adalah  sarana  usaha  yang  didirikan  dan dikelola  oleh  Kube  Jasa  sebagai  sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan
pangan  pokok  dan/atau  uang  tunai  secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube.Terdapat 2500 buah- e- warong yang dibangun  tahun  2017  diperuntukan  guna melayani  sebanyak  1,286  juta  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  dengan  total nilai sebesar 1,7 triliun. e-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan  secara  elektronik/non-tunai,
sehingga
mempermudah dalam penerimaan  bantuan  program  BPNT. (Sumber: www.m.antaranews.com. 2017) Peraturan  Presiden  No  63  tahun
2017  tentang  Penyaluran  Bantuan  Pangan Non  Tunai  (BPNT),  dalam  peraturan  ini menjelaskan  bahwa  penyaluran  bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien  agar  dapat  diterima  tepat  sasaran, tepat  jumlah,  tepat  waktu,  tepat  kualitas, dan tepat administrasi, penyaluran bantuan sosial  yang  efisien  dapat  mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.
Diberlakukannya metode pencairan bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan  Kartu  KKS  adalah  upaya  mengajak masyarakat  untuk  berkenalan  dengan perbankan,  sistem  penyaluran  non-tunai akan  disalurkan  ke  rekening  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM).Kartu  KKS inimemiliki  fitur saving  account dan e- wallet yakni  satu  kartu  dapat  digunakan berbagai  program  bansos,  seperti  Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan observasi yang dilakukan  oleh  peneliti  pada  tanggal  26 September  2017  di  lingkungan  Kelurahan Sekip  Jaya  Kecamatan  kemuning  Kota Palembang,  Sejauh  ini  penyelenggaraan Implementasi  Kebijakan  Program  kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  di  Kelurahan Sekip Jaya telah dilaksanakan,Namun,
program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) tersebut  mengalami  hambatan  dalam pelakasanaannya. Adapun hambatan- hambatan yang terjadi yaitu:
1. Kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada  masyarakat  miskin  tentang adanya  pelaksanaan  program  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  tersebut, sehingga  masih  ada  masyarakat  miskin yang  belum  terdata  untuk  ikut  serta dalam  kepesertaan  program  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut.
2. Belum  merata  nya  pembagian  kartu tersebut  untuk  warga  miskin  atau kurang  mampu,  dan  ketidaksesuaian data  penerima  program  KKS  ini sehingga  belum  tepat  sasaran,  hanya sebagian  RT  saja  yang  menerima Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS) tersebut, Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial karena pelaksanaan program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS).
Dari  uraian  tersebut,  dipandang perlu diadakan penelitian, mengenai “Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) dalamMeningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Miskin  di  Kelurahan  Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota
Palembang “. Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  peneliti  dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimanakah  ImplementasiKebijakan
Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  Di Kelurahan  Sekip  Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi penghambat  Implementasi  Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  Di Kelurahan  Sekip  Jaya Kecamatan
Kemuning Kota Palembang ?

## LANDASAN TEORI Implementasi Kebijakan
a. Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik dilihat dari
Kamus  Administrasi  Publik  Chandler  dan Plano dalam Pasolong (2016:38)
mengatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap  sumber-sumber  daya  yang  ada untuk  memecahkan  masalah  publik  atau pemerintah.Sedangkan,  Nasucha  dalam pasolong  (2016:39)  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan  yang  digunakan  ke  dalam perangkat peraturan hukum.Penulis menyimpulkan  bahwa  kebijakan  publik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
b. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dipandang dalam  pengertian  yang  luas,  merupakan tahap dari proses segera setelah penetapan undang-undang  dimana  berbagai  aktor, organisasi,  prosedur  dan  teknik  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan  dalam  upaya  meraih  tujuan- tujuan  kebijakan  atau  program-program (Winarno,2014:147).  Sedangkan  menurut van  Meter  dan  van  Horn  dalam  Agustino (2016:128)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  sebagai  Tindakan  -  tindakan yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu  atau  pejabat  -  pejabat  atau kelompok  -  kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  di  arahkan  pada  tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan  dalam
keputusan  kebijaksanaan.  Dari  pengertian beberapa  ahli  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan  aspek  utama  dalam  proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik.

## Model  Implementasi  Kebijakan  Donald van Metter dan Carl van Horn
Model pendekatan top – down yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn dalam  Agustino  (2016:133)    disebut dengan istilah A Model of The PolicyImplementation . Proses
implementasi ini merupakan sebuah abstraksi  atau  performansi  dari  suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih kinerja  implementasi  kebijakan  publik yang  tinggi  yang  berlangsung  dalam hubungan  dengan  berbagai  variabel.  Ada enam  variabel  ,  menurut  van  Metter  dan van  Horn,  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi kebijakan publik.
1. Ukuran dan Tujuan kebijakan.
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat diukur  tingkat  keberhasilannya  jika- dan-hanya-jika  ukuran  dan  tujuan  dari kebijakan  memang  realistis  dengan sosio-kultur  yang  mengada  di  tingkat pelaksanaan  kebijakan.  Ketika  ukuran kebijakan  atau  tujuan  terlalu  ideal  ( bahkan terlalu utopis ) untuk dilaksanakan  di  tingkat  warga,  maka akan  sulit  merealisasikan  kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.  Manusia  merupakan  sumber daya yang terpenting dalam
menentukan suatu keberhasilan implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia,  sumber  –  sumber  daya  lain yang  perlu  diperhitungkan  juga  ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Karakteristik   agen   pelaksana  adalah mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,   yang    semuanya   itu    akan mempengaruhi implementasi    suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan  organisasi  informal  yang akan terlibat dalam      pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyakdipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap atau Kecenderungan
( Disposition ) Para Pelaksana.
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat mungkin  terjadi  oleh  karena  kebijakan yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil formulasi
warga setempat yang mengenal
betul persoalan dan
permasalahan  yang  mereka  rasakan  . tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah  kebijakan  ‘dari atas’
( top  down )  yang  sangat  mungkin  para pengambil  keputusan  nya  tidak  pernah mengetahui  (bahkan  tidak  mampu menyentuh ) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin
selesaikan.
5. Komunikasi  Antar  –  Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam
menentukan  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi  di  antara  pihak-pihak  yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan  akan  sangat  kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan Politik.
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan  guna  menilai  kinerja implementasi  publik  dalam  perspektif yang  ditawarkan  oleh  van  Metter  dan van  Horn  dalam  Agustino  (2016:136) adalah sejauhmana lingkungan eksternal  turut  mendorong  keberhasilan kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan. Lingkungan  yang  dimaksud  termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan  lingkungan  yang  tidak  kondusif dapat  menjadi  biang  keladi  dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk mengimplementasikan  kebijakan  harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## Gambar : Model Pendekatan Proses Implementasi Kebijakan Van Metter dan van Horn
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan  publik  menurut  Van  Horn  dan Van  Metter  menyatakan  terdapat  enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan,  yaitu  ukuran  dan  tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana,  sikap  atau  kecenderungan ( disposition )  para  pelaksana,  komunikasi antar  organisasidan  aktivitas  pelaksana, serta  lingkungan  ekonomi,  sosial  dan politik.  indikator  yang  dikemukakan  oleh Van  Metter  dan  Van  Horn  merupakan model  implementasi top  down sesuai dengan  implementasi  Kartu  Keluarga Sejahtera  (KKS)  yang  terpusat  dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

## Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera
(KKS)
Salah  satu  program  yang  dibentuk oleh  pemerintah  untuk  mengurangi  beban masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan hidup  masyarakat  miskin  adalah  Program Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Kartu KKS menjadi media bersama dalam
penyaluran  berbagai  bansos  seperti  Bansos Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan  Program Keluarga  Harapan(PKH)  dari  Kementerian Sosial,  di  integrasikan  penyaluran  nya melalui  Kartu  KKS.  Penyaluran  Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) dilaksanakan  secara  bertahap  mulai  tahun 2017 dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang akan  menerima  BPNT  di  Indonesia  yaitu berjumlah  1.286.000  jiwa,  dengan  total bantuan  yang  diberikan  sebesar  1,7  triliun. Salah  satu  kota    yang  telah  menerapkan program  BPNT  adalah  Kota  Palembang. Berupa penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera  (KKS)  dan  buku    Tabunganku kepada  penerima  bantuan,  Masyarakat  yang telah  terdaftar  menjadi  peserta  KPM,  selain akan  mendapat  bantuan  sosial  dari  program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar  menjadi  peserta  Program  Keluarga Harapan (PKH).
Metode pencairan bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan Kartu KKS  adalah  upaya  mengajak  masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan,
sistem penyaluran non-tunai akan disalurkan  ke  rekening  penerima  manfaat. Kartu  KKS  inimemiliki  fitur saving account dan e-wallet yakni  satu  kartu  dapat digunakan  berbagai  program  bansos, seperti  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun  2018  tentang  Program  Keluarga Harapan,  pada  peraturan  ini  menjelaskan bahwa  program  PKH  adalah  program bantuan  sosial  bersyarat  ,  merupakan bantuan  tunai  untuk  keluarga  sangat miskin yang memenuhi kriteria antara lain anak  usia  0  –  6  tahun,  anak  dibawah  usia 18  tahun  yang  belum  menyelesaikan pendidikan  dasar,  ibu  hamil/nifas,  lanjut usia  70  tahun,  penyandang  disabilitas. Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yaitu bantuan sosial dalam bentuk barang seperti
beras,  gula,  minyak  sayur,  tepung  terigu dan telur.
Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  ini di  gunakan  sebagai  alat  transaksi  untuk memanfaatkan  program  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  adapun  bentuk program  bantuan  sosial  yang  diberikan kepada masyarakat miskin yaitu :
1. Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) merupakan  program  pengganti  raskin yaitu  Rastra  berupa  bantuan  sosial seperti  Beras  10  kg,  gula  2  kg,  minyak sayur, telur, tepung terigu, per keluarga penerima bantuan ini di isi dengan uang melalui    transfer    ke    rekening    Rp.
110.000 per bulan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), beberapa kriteria komponen Program keluarga Harapan (PKH) antara lain
meliputi :
Gambar : Mekanisme Penyaluran Dana Dan Bentuk Bantuan Program Kartu KeluargaSejahtera ( KKS )
Tujuan Program Kartu
Keluarga

## Sejahtera ( KKS )
1. Membantu  masyarakat  miskin  dalam memenuhi kebutuhan dasarnya,
2. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan  masyarakat  miskin  dan rentan akibat kesulitan ekonomi serta,
3. untuk  mengurangi  masalah  kemiskinan dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Membangun
Keluarga
Produktif
dengan memperbaiki program kesejahteraan  masyarakat,  khusunya masyarakat  kurang  mampu.  Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera.
5. Serta  dapat  meningkatkan  martabat keluarga kurang mampu.

## Manfaat  Program  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS)
1. Perbaikan pendidikan generasi mendatang a. Anak usia sekolah harus bersekolah
2. Perbaikan kualitas kesehatan
a. Pemeriksaan  kesehatan  bagi  ibu hamil dan balita
b. Pemeriksaan kesehatan bagi anggota rumah tangga
c. Penerapan pola hidup sehat untuk usia lanjut.
3. Perubahan perilaku pengelolaan keuangan, melalui pembukaan rekening tabungan.

## Dasar  Hukum  Pelaksanaan  Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Program Simpanan  Keluarga  Sejahtera,  Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia  Sehat  Untuk  Membangun Keluarga Produktif.
2. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaran  Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan  Presiden  Nomor  166  Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2016, tentang  Bantuan  Pengembangan  Sarana Usaha  Melalui  Elektronik  Warung Gotong  Royong  Kelompok  Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
7. Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun 2017  tentang  Penyaluran  Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
8. Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

## Pengertian Kesejahteraan Sosial
BerdasarkanPeraturanPemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) tentang penyelenggaraan Kesejahteraan       sosial, Pengertian Kesejahteraan     Sosial    adalah    kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga  dapat   melaksanakan    fungsi sosialnya.      Adapun yang    dimaksud kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam   Adi     Fahrudin   (2014:9)   adalah sistem yang      terorganisasi      dari pelayanansosial dan institusi-institusi yang dirancang    untuk    membantu     individu- individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial       sehingga     memungkinkan mereka dapat mengembangkan
kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

## Pengertian Kemiskinan
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Secara umum pengertian kemiskinan adalah  orang  yang  sama  sekali  tidak mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan atau  mempunyai  mata  pencaharian  tetapi tidak  mempunyai  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan dirinya atau keluarganya.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden No.  166  Tahun  2014  tentang  Program Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan  bangsa  yang  mendesak  dan memerlukan  langkah-langkah  penanganan dan  pendekatan  yang  sistematik,  terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar  warga  negara  secara  layak  melalui pembangunan  inklusif,  berkeadilan,  dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti menggunakan metode Deskriptif
kualitatif.  Menurut  Mardalis,  (2017:26) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,  mencatat,  analisis  dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada.Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi,  pendapat,  atau    kepercayaan orang  yang  diteliti  yang  semuanya  tidak dapat  diukur  dengan  angka.  Selanjutnya digunakan teknikdeskriptif untuk mengetahui  dan  menggambarkan  tentang bagaimana implementasi kebijakan program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  miskin  di  Kelurahan  Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  informan  sebagai  sumber informasi.Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitian dengan observasi, wawancara, dokumentasi  dan  studi  pustaka.Sedangkan untuk  menganalisis  data  menggunakan analisis  data  kualitatif  dengan  tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
Adapun variabel dan definisi operasional  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No. Konsep Dimensi Indikator 1. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:136) 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 1) Ukuran kebijakan kriteria dalam menentukan kepesertaan penerima program bantuan sosial program (KKS). Tujuan kebijakan adalah masyarakat miskin penerima program(KKS) 2. Sumber Daya 2) Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial seperti  sarana dan prasrana pelaksanaan kebijakan
3. Karakteristik Agen Pelaksana 3)  Pelaksanaan  koordinasi  dan  Pelaksanaan sosialisasi serta Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana 4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana 4) Respon implementator terhadap kebijakan, kemauan melaksanakan dan pemahaman terhadap kebijakan. 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 5) Koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait 6. Lingkungan , Sosial, Ekonomi, dan Politik. 6) Kondisi lingkungan ,sosial, ekonomi dan politik 2. Kesejahteraan Sosial Menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin (2014:12) 1. Pencegahan ( Preventive ) a) Pelaksanaan pemberian bantuan b) Pemanfaatan bantuan 2. Penyembuhan ( Curative ) a) Peningkatan dalam bidang kesehatan b) Peningkatan dalam bidang pendidikan c) Peningkatan dalam bidang ekonomi 3. Pengembangan ( Development ) a) Perubahan pola pikir masyarakat miskin b) Perubahan kondisi masyarakat miskin 4. Penunjang ( Supportive ) a) Program memperhatikan aspek berkelanjutan b) Peningkatan produktivitas keluarga HASIL PENELITIAN Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam  meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota

## Palembang
Kelurahan Sekip Jaya sebagai salah satu  unsur  pelaksanaan  Program  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  di  kawasan Kecamatan  Kemuning.  Program  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Program yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin di indonesia khususnya masyarakat pada Kelurahan Sekip Jaya Kota
Palembang,  Mewujudkan  kesejahteraan masyarakat miskin,
pemerintah mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan  Program  Kartu  Keluarga Sejahtera,  Program  Indonesia  Pintar,
Program
Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
Akan tetapi, peneliti hanya meneliti
Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) nya  saja.  Hasil  pelaksanaan  Program (KKS) di kawasan Kelurahan Sekip Jaya
belum  berjalan  efektif  dalam  pelaksanaan nya  karena  beberapa  warga  miskin  masih belum ikut serta, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintah pusat, sehingga data  penetapan  kepesertaan  program  KKS tersebut  tidak  akurat  dan  tepat  sasaran, oleh karena itu menimbulkan kecemburuan  sosial  dalam  pelaksanaan nya, sehingga pelaksanaan dalam Program Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  belum berjalan  efektif  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lingkungan  wilayah  Kelurahan  Sekip  jaya kecamatan  kemuning  Kota  Palembang. Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS) merupakan  penanda  keluarga  kurang mampu  yang  berhak  untuk  mendapatkan berbagai  bantuan  sosial  seperti  Program keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Berdasarkan  model  pendekatan implementasi  dari  Van  Metter  dan  Van Horn.  Mengajukan  pendekatan  masalah implementasi  dengan  terlebih  dahulu mengemukakan pertanyaan pokok,  yakni  : Faktor  -  faktor  yang  menjadi  penghambat Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang ? Berdasarkan  pertanyaan  tersebut
dirumuskan tujuh faktor-faktor yang merupakan  syarat  utama  keberhasilan proses  implementasi  yaitu:  ukuran  dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  atau kecenderungan
(disposition) para pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi dan  aktivitas  pelaksana,  serta  lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik.Sedangkan untuk  mengukur  sebagai  acuan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat menggunakan fungsi-fungsi  kesejahteraan
sosial  yang  dikemukakan  oleh  Friedlander & Apte dalam Fahrudin diantaranya adalah Fungsi  Pencegahan  ( Preventive ),fungsi penyembuhan ( Curative ), fungsi
pengembangan ( Development ), fungsi penunjang ( Supportive ).
Kedua  variabel  tersebut  menjadi kriteria penting dalam mengimplementasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam
Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning  Kota  Palembang.  Hasil  dan Pembahasan  kedua  variabel  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  Tujuan  adalah  tolak  ukur dari suatu kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan  dapat  diukur  dengan  tercapai atau  tidaknya  tujuan  dari  pembuatan kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara  di  atas  maka  peneliti menyimpulkan  bahwa  Standar  dalam penerimaan  peserta  program  KKS sudah jelas sedangkan dalam menentukan sasaran penerimaan menetapkan  data  Program  Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sebagai acuan penerimaan KKS, sehingga  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisi di lapangan.
2. Sumber Daya Ketersediaan  sumber  daya  kebijakan lewat sumber daya manusia dan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dalam implementasi  KKS  di  Kelurahan  Sekip Jaya.Berdasarkan wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa sumberdaya  manusia  dan  non  manusia, sudah  terlaksana  sesuai  peraturan,  dan pemerintah  kementerian  sosial  bekerja sama dengan agen bank, telah menyediakan tempat transaksi  untuk
pencairan  dana  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu e- warong.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
Karakteristik agen pelaksana merupakan birokrasi, norma-norma dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik  agen     pelaksana   untuk program   Kartu  Keluarga   Sejahtera (KKS) sudah terlaksana     sesuai peraturan , hal ini dilihat dari cara pendamping KKS bersikap menginformasikan     dan  bersosialisasi dengan masyarakat.
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana.
Sikap para pelaksana yaitu sikap atau cara pelaksanaan       dalam proses pelayanan terhadap peserta program KKS diantaranya petugas pendamping PKH dan BPNT, pendamping Bank BRI,  dan    petugas   e-Warong,     cara mereka memberikan pelayanan terhadap peserta    KKS  seharusnya ramah, teliti,dan juga sigap menangani setiap keluhan para peserta KKS.
Berdasarkan    hasil    wawancara    sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana dari pelaksanaan program
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah terlaksana   sesuai   peraturan,   hal   ini dapat dilihat dari cara  pendamping KKS  dan     petugas    e-warong     yang bersikap ramah terhadap peserta  KKS ,bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  maupun  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT).
5. Komunikasi  Antar  Organisasi  dan Aktivitas Pelaksana.
Komunikasi  merupakan  sarana  untuk meyebarluaskan  informasi,  baik  dari atas  kebawah  maupun  dari  bawah  ke atas. Setiap program akan dapat
dilaksanakan  dengan  baik  jika  terjadi komunikasi  yang  baik  antara  pelaksana program dan sasaran program.
Berdasarakan  hasil  wawancara  peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas  pelaksana ,kepada  sasaran  belum  efektif  karena bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan kartu  keluarga  sejahtera  pemerintah hanya melaksanakan tugas yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dalam pelaksanaan  program  bantuan  tersebut, sehingga  masih  ada  masyarakat  yang belum  ikut  dalam  kepesertaan  program KKS ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial,dan
Politik. Kondisi lingkungan di kawasan Kelurahan  Sekip  Jaya  di  dominasi  oleh perumahan  dan  bedeng  kontrakan  yang padat  berdekatan  antara  rumah  yang satu  dengan  yang  lain  kawasan  ini termasuk  wilayah  dataran  rendah, terletak  ditengah  kota  ,serta  kondisi beberapa  wilayah  di  lingkungan  ini terendam  banjir  pada  saat  hujan  deras. Dari  kondisi  ini  kita  bisa  melihat tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di Kelurahan  Sekip  Jaya  masih  tergolong Pra Sejahtera.
Berdasarkan  hasil  wawancara  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  kondisi lingkungan  di  kawasan  Kelurahan Sekip Jaya merupakan kawasan permukiman  padat,  kondisi  lingkungan yang  rawan  banjir  ketika  musim  hujan, serta  masih  tergolong  kawasan  Pra Sejahtera  hal  ini  dapat  dilihat  dari jumlah penerima program KKS sejumlah 480 KK (Kepala Keluarga).
Kesejahteraan Sosial Menurut

## Friedlander & Apte dalam Fahrudin
Kesejahteraan  masyarakat  miskin sebagai  variabel  terikat  dalam  penelitian ini,  dan  untuk  mengukur  sebagai  acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan Sekip Jaya menggunakan  fungsi-fungsi  kesejahteraan sosial  yang  dikemukakan  oleh  Friedlander
&  Apte  dalam Fahrudin  (2014:12)
diantaranya adalah:
1. Fungsi Pencegahan (Preventive)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya    terhindar dari masalah-masalah  sosial  baru.Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada    kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola- pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga    sosial baru.a.
Pelaksanaan pemberian bantuan social, b. Pemanfaatan bantuan sosial.
Berdasarkan  hasil    wawancara    maka peneliti  dapat   menarik   kesimpulan bahwa, fungsi      pencegahan     yang dilaksakan melalui pemberian bantuan dan pemanfaatan bantuan sosial telah dilaksanakan    melalui     implementasi kebijakan program KKS yang diberikan kepada masyarakat    miskin      atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dimanfaatkan       guna         membantu masyarakat yang     rentan     terhadap kemiskinan.Hal     ini   dapat    dilihat program tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat di lingkungan Kelurahan Sekip Jaya.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan
kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial  agar  orang  yang  mengalami
masalah tersebut dapat    berfungsi
kembali secara wajar dalam masyarakat.Dalam  fungsi  ini  tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
a. a.Peningkatan dalam bidang kesehatan. b. Peningkatan dalam bidang pendidikan.
c. Peningkatan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan masyarakat peserta KKS di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa,   fungsi penyembuhan   baik dalam peningkatan bidang pendidikan, kesehatan     dan    ekonomi     melalui program    KKS  ini,    dampak    dari implementasi   KKS  sudah  dirasakan oleh keluarga   penerima    manfaat (KPM), hal    ini    berdampak    positif terhadap       tingkat       kesejahteraan masyarakat   dengan   adanya   bantuan program KKS ini.
3. Fungsi Pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan    atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
a. Perubahan pola pikir masyarakat.
b. Perubahan kondisi masyarakat.
Berdasarkan  hasil   wawancara    maka peneliti   dapat     menarik  kesimpulan bahwa,  fungsi     pengembangan     baik dalam perubahan pola pikir dan kondisi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan      perubahan    sistem perbankan melalui program KKS ini,
memberikan      perubahan terhadap pelayanan bantuan sosial melalui sistem perbankan dan pemanfaatan bantuan sosial melalui buku tabungan, serta e warong yang akan di gunakan sebagai
tempat  pengambilan  bantuan  program KKS ini.
4. Fungsi Penunjang (Supportive)
Fungsi  ini  mencakup  kegiatan-kegiatan untuk  membantu  mencapai  tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.
a. Program memperhatikan aspek berkelanjutan.
b. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa,  fungsi penunjang  program  kartu  KKS  ini, digunakan  dan  dimanfaatkan  sebaik  - baiknya  guna  memperhatikan  aspek berkelanjutan dan kelangsungan kebutuhan  hidup  di  masa  yang  akan datang.
Faktor - faktor yang menjadi penghambat  Implementasi  Kebijakan Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS) Dalam
meningkatkan
Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  Di Kelurahan  Sekip  Jaya  Kecamatan
Kemuning Kota Palembang
Faktor  yang  menjadi  penghambat
Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya
Kecamatan  Kemuning  Kota  Palembang akan  penulis  deskripsikan  berdasarkan Model  Implementasi  Van  Metter  dan  Van Horn adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu :
1. Hambatan  Faktor  Ukuran  Dan  Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  Progran Kartu  Keluarga  Sejahtera    (KKS) Secara  khususnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  miskin  dan memperluas manfaat dari  berbagai
bantuan  sosial  (Bansos)  seperti  PKH dan  bantuan  pangan  melalui  e-warong, metode  pencairan  bansos  KKS  ini menggunakan buku tabungan dan Kartu ATM  KKS  adalah  upaya  mengajak masyarakat  untuk  berkenalan  dengan perbankan. Dalam mengimplementasikan  program  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  ukuran  dan tujuan  kebijakan  ialah  menjadi  penentu akan berhasilnya suatu program.
2. Hambatan         Komunikasi         Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Berdasarakan hasil wawancara maka peneliti      menyimpulkan        bahwa komunikasi     antar     organisasi     dan aktivitas   pelaksana    ,kepada   sasaran belum     efektif dan    mengalami hambatan,    karena     bahwa      dalam pelaksanaan kebijakan kartu keluarga sejahtera         pemerintah         hanya melaksanakan     tugas    yang   diberikan oleh pemerintah       pusat       dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut dalam kepesertaan program KKS ini    sehingga     menimbulkan kecemburuan sosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Kebijakan PogramKartu Keluarga
Sejahtera  (KKS)  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan
Kemuning Kota Palembang, belum berjalan  efektif  dalam  pelaksanaan  nya adapun  faktor  yang  menjadi  penghambat pelaksanaan  program  Kartu  Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut yaitu:
1. Kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada  masyarakat  miskin  tentang adanya pelaksanaan program  Kartu
Keluarga  Sejahtera  (KKS)  tersebut, sehingga  masih  ada  masyarakat  miskin yang  belum  terdata  untuk  ikut  serta dalam  kepesertaan  program  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut.
2. Belum  merata  nya  pembagian  kartu tersebut  untuk  warga  miskin  atau kurang  mampu,  dan  ketidaksesuaian data  penerima  program  KKS  ini sehingga  belum  tepat  sasaran,  hanya sebagian  RT  saja  yang  menerima Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS) tersebut, Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial karena pelaksanaan program  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,2016. Dasar - Dasar Kebijakan Publik , Bandung : Alfabeta
Fahrudin, 2014. Pengantar Kesejahteraan
Sosial , Bandung: Refika Aditama.
Mardalis,2017. Metode Penelitian , Jakarta
: Bumi Aksara
Pasolong,2016. Teori Administrasi Publik
, Bandung : Alfabeta
Winarno,2014. Kebijakan  Publik  Teori, Proses , Dan Studi Kasus, Yogyakarta  :  CAPS  ( Center  Of
Academic Publishing Service )

## Peraturan  Undang  -  Undang  Republik
Indonesia :

## Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 2012. Jakarta : Bidang Sosial Republik Indonesia
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  15  Tahun  2010,  tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010.  Jakarta  :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Intruksi  Presiden  No.7  Tahun  2014
Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program  Indonesia  Pintar,  dan Program  Indonesia  Sehat  Untuk Membangun Indonesia Produktif. 2014.  Jakarta  :  Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik

## Indonesia
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  166  Tahun  2014  tentang Penanggulangan  Kemiskinan. 2014. Jakarta  :  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia
Peraturan  Presiden  Republik    Indonesia
No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non
Tunai .  2017.  Jakarta  :  Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2016, tentang Bantuan Pengembangan
Sarana  Usaha  Melalui  Elektronik Warung  Gotong  Royong  Kelompok Usaha  Bersama  Program  Keluarga Harapan. 2016. Jakarta :Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia.