## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA PEMBATALAN JUAL BELI
Sukirman Dakris, Nur Azisa, Haeranah Universitas Hasanuddin Email : sukirmandakris@gmail.com

## Abstrak
Tindak Pidana Penggelapan oleh Notaris yang Melaksanakan Putusan Perdamaian Terkait  Adanya  Pembatalan  Jual  Beli,  dibimbing  oleh  Nur  Azisa  dan  Haeranah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  (1)  pertanggungjawaban  hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT terkait pembatalan jual beli,  (2)  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  dirugikan  akibat pembatalan  jual  beli.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  dalam kasus tersebut Notaris/PPAT TP melakukan kelalaian, dimana Notaris yang bersangkutan menyerahkan sertipikat hak milik kepada salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain oleh karena itu perbuatan Notaris/PPAT TP dianggap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga terhadap perbuatan Notaris/PPAT TP berdampak pada pertanggungjawaban hukum, yaitu: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban  perdata  dan  pertanggungjawaban  administrasi.  (2)  pembeli yang  beritikad  baik  wajib  mendapat  perlindungan  hukum,  dimana  perlindungan terhadap  pembeli  yang  beritikad  baik  tersebut  terdapat  dalam  Yurisprudensi  dan diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  dapat  berupa  ganti kerugian yang disertai bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1267, 1471 dan 1492 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui permenkumham nomor 7 tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  sudah  sangat  memadai,  hanya sajaNotaris/PPAT  TP  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  maksimal karena  bertindak  lalai  dan  tidak  bisa  menjaga  kepentingan  para  pihak  agar  tetap terlindungi hak-haknya.
Kata kunci: Notaris, Penggelapan, Pertanggungjawaban hukum.

## Abstract
Crime of Embezzlement by a Notary Who Implements a Peace Decision Regarding the Cancellation of Sales and Purchases, supervised by Nur Azisa and Haeranah . This  study  aims  to  analyze  (1)  the  judge's  considerations  in  deciding  cases  of embezzlement  committed  by  a  Notary,  (2)  legal  protection  for  parties  who  are harmed  from  the  crime  of  embezzlement.  This  research  uses  normative  research methods. The sources of legal materials used are primary and secondary materials. Legal materials are obtained from literature studies. The collected legal materials are  then  analyzed  qualitatively.  The  results  showed  that  (1)  in  that  case  the
Notary/PPAT TP committed negligence, where the Notary concerned handed over the  certificate  of  ownership  to  one  party  without  the  consent  of  the  other  party, therefore  the  actions  of  the  Notary/PPAT  TP  were  deemed  to  have  committed  a crime of embezzlement in office, so that the actions of a Notary/PPAT TP have an impact on legal liability, namely: criminal liability, civil liability and administrative responsibility.  (2)  buyers  with  good  intentions  are  obliged  to  receive  legal protection,  where  the  protection  for  buyers  with  good  intentions  is  contained  in jurisprudence  and  regulated  in  the  Civil  Code  which  can  be  in  the  form  of compensation  accompanied  by  interest  as  stipulated  in  Articles  1267,  1471  and 1492 of the Civil Code. Legal protection for Notaries in carrying out their duties and authorities, by the Notary Honorary Council through Permenkumham number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council, is very adequate, it's just that Notaries  /  PPAT  TP  do  not  get  maximum  legal  protection  because  they  act negligently and cannot protect the interests of the parties in order to protect their rights.
Keywords: Embezzlement, Legal Liability, Notary.

## A. Pendahuluan
Dalam  persidangan  Kasus  Perdata,  sesaat  sebelum  dilaksanakannya pemeriksaan  pokok  gugatan  oleh  majelis  hakim,  pertama-tama  hakim  patut mendamaikan para pihak yang berperkara. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 130 HIR (Herzenie  Inlandsch  Reglement) ,  apabila  pada  hari  persidangan  yang  sudah ditetapkan para pihak yang berperkara telah hadir, maka hakim mediator berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) “Semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun  pihak  ketiga (derden  verzet) terhadap  pelaksanaan  putusan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian melalui mediasi” 1
Wirjono  Prodjodikoro,  mengemukakan  bahwa  BW (Burgerlijk  Wetboek) dalam title  18  dari  buku  ke  III mengatur  tentang  suatu  persetujuan  yang  bersifat menghentikan suatu keraguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah  pihak (Vaststellings  Overeenkomst) .  Persetujuan  ini  di  BW  dinamakan “dading” yang diterjemahkan menjadi “persetujuan perdamaian”. 2
Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan putusan biasa,  dimana  salah  satu  pihak  yang  kalah  harus  melaksanakan  putusan  eksekusi secara  paksa.  Apabila  hakim  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang berperkara lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.
Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, Acta Van Dading memiliki kekuatan mengikat seperti  halnya  putusan  hakim  pada  pengadilan  yang  telah inkracht ,  terhadap putusan tersebut tidak bisa dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Bagi
1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu , Vorkink-van Hoeve, Sumur Bandung, Bandung, 2005, hal 152.
pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan membayar sejumlah uang tertentu yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut  dan  pembayaran  biaya  perkara.  Berdasarkan  Pasal  1858  KUHPerdata, suatu  perdamaian  atau dading dimuka  Pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum yang  sama  dengan  putusan  Pengadilan  dalam  tingkat  akhir  dan  tidak  dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.
Perdamaian  merupakan  suatu  perjanjian  yang  disepakati  kedua  belah  pihak dengan  tujuan  mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang  dalam  proses,  atau  untuk mencegah  timbulnya  suatu  perkara.  Menurut  Subekti,  perdamaian  merupakan perjanjian  formal,  karena  diadakan  menurut  suatu  formalitas  tertentu,  bila  tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. 3
Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian: 4
1) Persetujuan kedua belah pihak;
2) Putusan perdamaian mengakhiri sengketa;
3) Perdamaian atas sengketa yang telah ada;
4) Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis.
Sebagaimana diatur pula pada Pasal 1851 dalam KUHPerdata (Kitab Undang- undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa: 5
“ Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,  menjanjikan  atau  menahan  suatu  barang,  mengakhiri  suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.” Penjelasan diatas memberi gambaran jelas kepada kita bahwa salah satu tujuan perdamaian adalah untuk mencegah timbulnya suatu perkara, tetapi realitanya ada beberapa contoh kasus yang tak sesuai diharapkan dalam Pasal 1851 KUHPerdata tersebut, yang mana dari putusan perdamaian tersebut muncul sengketa baru yang terindikasi  merugikan  salah  satu  pihak  dalam  perkara  perdata  tersebut,  sehingga berujung pada pemidanaan oleh Notaris/PPAT.
Salah  satu  contoh  kasus  adalah  Notaris/  PPAT  TP,  dia  jadi  terlapor  dalam perkara  tindak  pidana  penggelapan  yang  saat  itu  dalam  penyelidikan  oleh penyelidik dari Kepolisian Daerah Papua. Permasalahan ini bermula pada tanggal 29 Maret tahun 2011 di mana kedua belah pihak yaitu Pembeli RD serta Penjual HD mendatangi kantor Notaris/ PPAT TP guna pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan  balik  nama  sertipikat,  pada  saat  itu  Notaris/PPAT  tersebut  tidak  berada  di tempat,  sehingga  oleh  Staf  kantor  Notaris/PPAT  tersebut  dibuatkan  tanda terima penyerahan sertipikat yang dititipkan kepadanya.
Keesokan harinya tanggal 30 Maret 2011, pihak Penjual HD memberikan surat pembatalan  jual  beli  secara  sepihak  kepada  Notaris/PPAT  dan  meminta
3 Nicky  Cobitha  Febriani, Perlindungan  Hukum  Pihak  Yang  Dirugikan  Atas  Tindakan Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Terhadap Akta Perdamaian, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, hal 3.
4 Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  Gramedia, Jakarta, 1999, hal 273.
5 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Cetakan  35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 468.
diserahkannya  sertipikat  tanah  tersebut,  tetapi  oleh  Notaris  tidak  diberikan  serta menerangkan bahwa segera menyerahkan bila terdapat Vonis hakim.
Pada  tanggal  31  Mei  2011,  Penjual  HD  mengajukan  Gugatan  Perdata  ke Pengadilan  Negeri  Jayapura,  disini  Penjual  HD  sebagai  pihak  Penggugat, Notaris/PPAT  TP  sebagai  Pihak  Tergugat  dan  Pembeli  RD  sebagai  Pihak  Turut Tergugat, dimana dalam proses mediasi di Pengadilan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat  menyatakan  bersedia  dan  sepakat  mengakhiri  perkara  ini  dengan  jalan damai (dading) , sehingga Gugatan tersebut berakhir dengan Akta Perdamaian ( Acte Van  Vergelijk ) dan  Notaris/PPAT  TP  melaksanakan  amar  putusan  perdamaian dengan  menyerahkan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  tersebut  kepada  Pihak Penggugat  (Penjual) 6 ,  namun  Pihak  Turut  Tergugat  (Pembeli)  keberatan  atas Putusan Perdamaian tersebut, ia beranggapan bahwa seharusnya ia termasuk dalam Pihak  Tergugat  karena  ia  memiliki  kepentingan  dalam  hal  ini  sebagai  Pembeli dalam jual beli tanah tersebut.
Pada tanggal 09 Juli 2013, Pembeli RD yang merasa dirugikan atas perbuatan Notaris/PPAT TP, membuat Laporan Polisi dengan terlapor atas nama TP dengan sangkaan  melanggar  Pasal  374  KUHP,  yang  kemudian  berakhir  dengan  Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap, tanggal 17 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT Jap, tanggal 28  Oktober  2015  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 378/K/PID/2016,  tanggal  15  Juni  2016  yang  amar  putusan  pada  pokoknya menyatakan terdakwa TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan  pidana  “penggelapan  dilakukan  oleh  orang  yang  menguasai  barang  itu karena  ada  hubungan  kerja”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam  Pasal  374 KUHP.
Berdasarkan  fakta  yang  ada  menunjukkan  bahwa  walaupun  telah  adanya putusan  perdamaian,  tidak  serta-merta  mengakhiri  suatu  sengketa  yang  sedang berjalan, melainkan malah menimbulnya sengketa baru dimana Notaris/PPAT TP dituntut  bahkan  sampai  divonis  bersalah  oleh  Hakim,  baik  putusan  di  tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk  membahas  masalah  dalam  penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research), Menurut Peter Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 7 Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  berupa  Pendekatan  Perundang-undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach), yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.
6 Cynthia  Azhara  Putri, Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Berdasarkan  Undang-undang No.2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No.7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan  Notaris  dengan  Kajian  Putusan  No.261/Pid.B/2014/PN.  Jap ,  Tesis,  Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2018. Hal 4.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35.
Pendekatan  perundang-undangan (Statute  Approach) yang  dimaksud  dalam penelitian tesis yaitu menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani  sedangkan  Pendekatan  konseptual mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi  serta  sebagai  sandaran  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 8

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Terkait Pembatalan Jual Beli
Pada dasarnya salah satu tujuan para pihak  yaitu penjual dan pembeli datang kehadapan Notaris/PPAT adalah ingin melakukan hubungan hukum, yaitu jual beli tanah dan dibuatkan dalam bentuk akta jual beli (AJB) dengan disertai bukti-bukti kepemilikan  oleh  penjual  dan  juga  perjanjian-perjanjian  yang  telah  ada sebelumnya.  Begitu  pula  dengan  Notaris/PPAT  harus  memeriksa  kelengkapan syarat dan menolak jika syarat belum lengkap dengan memberi alasan penolakan serta saran untuk terpenuhinya syarat kelengkapan tersebut.
Namun jika dikaitkan dengan kasus di atas, perbuatan pengalihan penguasaan SHM oleh Notaris TP karena adanya pembatalan jual beli, maka telah menimbulkan suatu akibat hukum 9 berupa perbuatan melawan hukum karena telah mengalihkan penguasaan  terhadap  SHM  kepada  yang  tidak  berhak  untuk  menguasainya, sehingga  dapat  diminta  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pihak  yang melakukannya.  Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility . Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab yang pasti,  yang  bergantung  atau  yang  mungkin  meliputi  semua  karakter  hak  dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  Undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan  termasuk  putusan,  keterampilan,  kemampuan  dan  kecakapan  meliputi  juga kewajiban  bertanggungjawab  atas  Undang-undang  yang  dilaksanakan  dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada  pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  tanggung  gugat  akibat  kesalahan  yang
8 Farida Patittingi, et.al. , Pedoman Penulisan Tesis , Program  Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, hal 24.
9 Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang  dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur  oleh  hukum.  Tindakan  ini  dinamakan  tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum  ini  dapat  berwujud:  1.  Lahirnya,  berubahnya  atau  lenyapnya  suatu  keadaan  hukum.  2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Lihat, R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 295.
dilakukan  oleh  subyek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk  pada pertanggungjawaban politik. 10
Suwoto Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:
1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat. 11
Roscoe  Pound  termasuk  salah  satu  pakar  yang  banyak  menyumbangkan gagasannya  tentang  timbulnya  pertanggungjawaban.  Melalui  pendekatan  analisis kritisnya,  Pound  meyakini  bahwa  timbulnya  pertanggungjawaban  karena  suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang timbul oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan. 12
Berdasarkan  pendapat  tentang  pertanggungjawaban  tersebut  maka,  terhadap kasus  ini  ada  tiga  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat  dikenakan  terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan penahanan SHM di luar kewenangan.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  disebut  sebagai toereken- barheid , criminal  responsibility ,  atau criminal  liability .  Pertanggungjawaban pidana  disini  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau  tidak  terhadap  tindakan  yang dilakukannya  itu. 13 Menurut  Roeslan  Saleh,  pengertian  perbuatan  pidana  tidak termasuk  pertanggungjawaban.  Perbuatan  pidana  menurut  Roeslan  Saleh  orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar  adanya  pertanggungjawaban  pidana.  Asas  yang  tidak  tertulis  mengatakan” tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat”.
Menurut  Prodjohamidjojo,  Seseorang  melakukan  kesalahan  jika  pada  waktu melakukan  delict,  dilihat  dari  segi  patut  dicela.  Dengan  demikian  menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:
1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan
2) Terhadap  pelakunya  ada  unsur  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan  dan atau  kealpaan  sehingga  perbuatan  yang  melawan  hukum  tersebut  dapat dipertangungjawabkan kepadanya, ada unsur subjektif.
10 Ridwan H.R., Loc. Cit.
11 Suwoto  Mulyosudarmo, Peralihan  Kekuasaan  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap Pidato Newaksara , Gramedia, Jakarta, 1997, hal 42.
12 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum , diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hal 90.
13 Sianturi S.R., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya , Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996, hal 245.
Dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggunjawab  dan  menjadi  dasar  yang  penting  untuk  menentukan  adanya kesalahan,  yang  mana  keadaan  jiwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana haruslah  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dikatakan  normal,  sebab  karena  organ yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.
Jika dianalisis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT TP, dengan  dakwaan  telah  melakukan  penggelapan,  yang  dimaksud  dengan penggelapan  berdasarkan  Pasal  374  KUHP  dijelaskan  “Penggelapan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaan  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Pasal 374 KUHP merupakan kualifikasi Pasal Penggelapan dengan pemberatan yang  tidak  bisa  di  lepaskan  dari  Pasal  372  KUHP  yaitu  kualifikasi  Penggelapan dimana unsur-unsur pokok dari Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:
1) Barangsiapa;
2) Dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
3) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Selanjutnya dalam Pasal 374 KUHP merupakan unsur tambahan terhadap Pasal 372 KUHP yaitu:
1) Unsur  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  menguasaan  terhadap  barang disebabkan karena ada hubungan kerja;
Menurut Simons, yang menjadi unsur-unsur delik 14 diantaranya yaitu:
1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) .
2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3) Melawan hukum (onrechtmatig)
4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). Dapat dilihat, dari unsur-unsur delik diatas jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:
1) perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), Suatu  delik  dapat  diwujudkan  dengan  kelakuan  aktif (berbuat) ataupun kelakuan pasif (tidak berbuat), sesuai dengan uraian delik yang  mensyaratkannya  yaitu  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Notaris/PPAT TP dengan cara mengalihkan pengusaan atas SHM tersebut adalah patut diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan.
2) Diancam  dengan  pidana (statbaar  gesteld) perbuatan  mana  yang didakwakan kepada  terdakwa Notaris/PPAT TP merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 374 KUHP.
3) Melawan hukum (onrechtmatig), Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan  yang  dilarang  untuk  dipatuhi,  atau  diperintahkan  untuk  tidak
14 Andi Hamzah, Op.Cit., hal 23.
dilakukan  seperti  yang  tercantum  dalam  aturan  pidana.  yaitu  tindakan terdakwa  yang  telah  menerima  SHM  tersebut  dari  HD  dan  RD  untuk dibuatkan    AJB/balik  nama  sertipikat  dalam  kapasitas  terdakwa  sebagai Notaris/PPAT  dan  kemudian  karena  adanya  gugatan  dari  HD  kepada Terdakwa  Notaris/PPAT  TP  dan  RD,  selanjutnya  terjadi  kesepakatan perdamaian  antara  Terdakwa  Notaris/PPAT  TP  dan  HD  tanpa  ada persetujuan  perdamaian  dari  RD,  hal  mana  kemudian  persetujuan  atau kesepakatan perdamaian Terdakwa TP dengan HD telah dituangkan dalam Putusan  Perdamaian  Nomor  :56/PDT.G/2011/PN.Jpr  sehingga  SHM tersebut yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada HD atau menyerahkan penguasaan atas SHM tersebut kepada yang tidak berhak adalah perbuatan melawan hukum.
4) Dilakukan  dengan  kesalahan (met  schuld  in  verband  staand), Sengaja sebagai  sadar  kemungkinan/sengaja  sebagai  sadar  bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk  opzet/opzet  bij  mogelijkheids  bewustzijn) dimana dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku  menyadari  kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  itu  tidak  membuat  pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi. yaitu adanya kesengajaan melakukan kesalahan dengan tidak melindungi  kepentingan  dari  para  pihak,  khususnya  pihak  pembeli  yang telah dirugikan atas perbuatan terdakwa Notaris/PPAT TP.
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person) yaitu  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban menurut ketentuan yang berlaku.
Apabila didalihkan Notaris/PPAT TP tidak bersalah karena pada saat peristiwa tersebut  berlangsung,  Notaris/PPAT  TP  telah melakukan  sesuai  dengan  prosedur kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan adanya pendapat bahwa tidak dapat  di  pidana  karena melakukan  perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50 KUHP  yaitu  barangsiapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan Undang-undang, tidak dapat dipidana.
Terhadap  anggapan  diatas,  walaupun  berdasarkan  putusan  perdamaian (Acte Van  dading) Nomor  :56/PDT.G/2011/PN.Jpr  yang  berakhir  damai  antara  HD (Penggugat)  dan  Notaris/PPAT  TP  (sebagai  Tergugat),  tetapi  damai (dading) tersebut  cacat  hukum  tentang  kesempurnaan  damai,  karena  masih  ada  salah  satu pihak  yaitu  RD  (sebagai  Turut  Tergugat)  tidak  menyetujui  terhadap  perdamaian tersebut. Sehingga perdamaian tersebut merupakan tindakan pengkaburan hukum atau pemaksaan hukum.
Tentu  saja  tidak  memenuhi  syarat  etika  Pejabat  Notaris/PPAT  sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yaitu Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.  dan terdakwa TP sadar  dan  mengetahui  masih  ada  pihak  yang  harus  dilindungi  haknya  yaitu  RD selaku  pembeli,  sehingga  dengan  penyerahan  SHM  kepada  HD  tidak
menyelesaikan  masalah,  tetapi  malah  menimbulkan  masalah  baru  yang mengakibatkan RD selaku pembeli mengalami kerugian.
Maka  dapat  dianalisis,  pada  awalnya  adalah  benar  Notaris/PPAT  TP melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, disebabkan menyimpan SHM atas nama HD dengan tanda terima penyerahan sertifikat yang ditanda  tangani  oleh  HD  dan  RD  kepada  Notaris/PPAT  TP  untuk  selanjutnya dibuatkan  AJB/Balik  Nama  dan  akan  dilengkapi  persyaratan-persyaratan  salah satunya  adalah  PBB  yang  belum  dapat  dipenuhi  untuk  dilampirkan  oleh  pihak pemilik  SHM/penjual  tanah.  Namun  kemudian  terjadi  pembatalan  jual  beli  oleh pihak penjual dan meminta diserahkan SHM yang atas namanya tersebut,  namun terdakwa  Notaris/PPAT  TP  tidak  memberikan  dan  menyatakan  akan  diserahkan apabila  ada  Putusan  Pengadilan.  Bedasarkan  akta  perdamaian  tersebut Notaris/PPAT  TP  menyerahkan  SHM  itu  kepada  pihak  penjual,  yang  mana perdamaian  tersebut  belum  disetujui  oleh  seluruh  pihak,  maka  Notaris/PPAT  TP telah menyalahi kewenangan dan Etika Profesi dan patut untuk diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Yang  Dirugikan  Akibat Pembatalan Jual Beli
Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum. 15 Perlindungan hukum terhadap pembeli dan notaris, sebagai berikut:
a. Perlindungan hukum terhadap pembeli
Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pembeli dibedakan menjadi 2  (dua),  yaitu  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  (pencegahan)  dan perlindungan hukum yang bersifat represif (penyelesaian).
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Bentuk perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan) dapat dilakukan oleh pembeli untuk melindungi dirinya sendiri dan apa  yang  menjadi  haknya  dimana  dalam  melaksanakan  akad  jual  beli  sebaiknya dicek  terlebih  dahulu  apakah  terdapat  sertifikat  kepemilikan  hak  atas tanah/bangunan yang menjadi obyek kesepakatan jual beli para pihak, pembeli juga harus  melakukan  pengecekan  atau  disebut  juga  cek  bersih  di  Kantor  Pertanahan terkait data dan status tanah yang hendak dibeli, apakah tanah tersebut merupakan objek silang sengketa dan apakah tanah telah di blokir oleh BPN. Selain itu setelah melakukan cek bersih di Kantor Pertanahan, pembeli sebaiknya dapat meminta agar sertifikat  tersebut  dipegang  oleh  pihak  ketiga  terlebih  dahulu  yang  biasanya dititipkan  kepada  Notaris/PPAT  yang  ditunjuk  dan  disepakati  bersama  oleh  para pihak  yang  akan  melakukan  perjanjian.  Sedangkan  perlindungan  yang  bersifat represif  (penyelesaian)  merupakan  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  menerapkan  sanksi  terhadap  pelaku  agar  dapat  memulihkan  hukum  kepada keadaan sebenarnya.
15 Satjipto Raharjo, Op. Cit., hal 54.
Perlindungan  yang  bersifat  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif  adalah  dengan  adanya  pengenaan  sanksi  kepada  pelanggar  melalui institusi-institusi  penegak  hukum  seperti  pengadilan,  kejaksaan,  kepolisian,  dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. 16 Bentuk perlindungan yang bersifat represif yang dapat dilakukan pembeli adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.
Perlindungan  hukum  hanya  diberikan  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan dengan catatan bahwa pihak yang merasa dirugikan tersebut dalam melakukan jual beli  merupakan  pembeli  yang  beritikad  baik.  Itikad  baik  merupakan  dasar  yang sangat  penting  dalam  melaksanakan  perjanjian.  Itikad  baik  terbagi  atas  2  (dua) yakni  itikad  baik  dalam  arti  subyektif  dan  itikad  baik  dalam  arti  obyektif.  Itikad baik  dalam  arti  subyektif  disebut  “kejujuran  atau  bersih”,  sedangkan  dalam  arti objektif  bahwa  “suatu  perjanjian  yang  dibuat  haruslah  dilaksanakan  dengan mengindahkan  norma-norma  kepatutan  dan  kesusilaan  yang  berarti  bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.” 17
Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban  yang  timbul  dari  hubungan  hukum  atau  perjanjian  tersebut.  Seorang pembeli  yang  beritikad  baik  adalah  orang  yang  membeli  barang  dengan  penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut.  Ia  sama  sekali  tidak  mengetahui  jika  seandainya  ia membeli  dari  orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. 18 Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua.  Dengan  kata  lain,  pihak  yang  beritikad  baik  ini  tidak  boleh  dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut. 19
Perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  yang  beritikad  baik  menurut KUHPerdata  karena  terbukti  mengandung  unsur  kekhilafan  dan  penipuan  juga diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdata. Dalam Pasal 1491 KUHPerdata seharusnya penjual  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  harus  menjamin  bahwa  penguasaan terhadap  objek  tersebut  aman  tanpa  gangguan  dari  pihak  manapun  yang memberikan perlindungan berupa penanggungan. Dalam pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan:
“Penanggungan  yang  menjadi  kewajiban  penjual  terhadap  pembeli,  adalah untuk  menjamin  dua  hal,  yaitu:  pertama,  penguasaan  barang  yang  dijual  itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”
16 Satjipto Rahardjo, Op.Cit. , hal 5.
17 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak , Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hal 181.
18 Loc. Cit.
19 Wiryono Prodjodikoro, Op.Cit. , hal 56.
Dalam  adanya  penanggungan  ini  meskipun  tidak  diperjanjikan  namun  tetap berlaku mengikat penjual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1492, yaitu:
“Meskipun  pada  waktu  penjualan  dilakukan  tiada  dibuat  janji  tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli  terhadap  suatu  penghukuman  untuk  menyerahkan  seluruh  atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban- beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.”
Selain  itu  terhadap  pembeli  yang  dirugikan  karena  salah  satu  pihak  tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli maka dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata :
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan,  ataukah  ia  akan  menuntut  pembatalan  persetujuan,  disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
Selanjutnya Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan :
“Biaya,  ganti  rugi  dan  bunga,  yang  boleh  dituntut  oleh  kreditur,  terdiri  atas kerugian  yang  telah  dideritanya  dan  keuntungan  yang  sedianya  dapat diperolehnya.”
Selain itu, - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
1) Putusan Nomor 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, yakni: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.”
2) Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, yakni: “Pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi.”
3) Nomor 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, yakni: “Pembeli  beritikad  baik  harus  dilindungi  dan  mendapatkan  perlindungan hukum.”
Pihak pembeli yang merasa haknya dilanggar karena adanya akta perdamaian terkait  pembatalan  jual  beli  secara  sepihak  oleh  penjual  tanpa  ada  persetujuan bersama, maka dapat melakukan gugatan ataupun tuntutan pidana ke Pengadilan. Terhadap pembeli yang beritikad baik dalam proses jual beli tanah tersebut berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum atau perjanjian tersebut.
Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 Ayat  (3) KUHPerdata menyatakan bahwa “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan  perjanjian  harus  mengindahkan  substansi  perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik  dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang dirugikan akan mendapat perlindungan hukum. 20
20 Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 8.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pembeli  yang  dirugikan  untuk mendapatkan  haknya  kembali,  dapat  mengajukan  upaya-upaya  hukum  berupa gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana. Pembeli yang merasa dirugikan dapat  mengajukan  gugatan  secara  perdata  terhadap  penjual/ahli  warisnya  dan Notaris/PPAT  yang  merupakan  pejabat  umum  yang  terlibat  dalam  proses pembuatan akta  jual  beli  tanah tersebut  dan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal 1267, 1471 dan 1492 KUHPerdata.
Selain itu, dalam hal ini  RD sebagai pembeli yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan  secara  pidana  terhadap  HD  (penjual),  yaitu  RD  (pembeli)  dapat melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan  oleh  HD (penjual) tanah tersebut kepada penyidik Kepolisian  berdasarkan ketentuan Pasal 378  KUHP.  Dimana  dasar  dan  alasan  pengajuan  laporan  bahwa  HD  (penjual) bermaksud  mencari  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  dengan  cara  melakukan penipuan terhadap pembeli agar mau membeli tanah, yang notabene tanah tersebut sudah penjual perjualbelikan sebelumnya kepada orang lain, dalam kasus ini yaitu H. Syahrudin dan menyerahkan uang seharga pembayaran harga pembelian tanah tersebut.
Selain itu, tuntutan secara pidana terhadap Notaris/PPAT yaitu RD (pembeli) yang merasa dirugikan dapat melaporkan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan  yang  dilakukan  oleh  Notaris/PPAT  TP  berdasarkan  ketentuan  Pasal  374 KUHP,  sebagaimana  dalam  kasus  ini  yang  telah  berjalan  hingga  Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
b. Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris/PPAT
Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  demi  terlaksananya  fungsi  pelayanan  dan  tercapainya  kepastian hukum  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  telah  diatur  dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN-P).  UUJN  merupakan  produk  hukum  yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu  didalam  UUJN  memuat  aturan  hukum  yang  salah  satunya  adalah  bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani proses peradilan pidana, ketika akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan oleh para pihak.
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014.  Akta  otentik  pada  hakikatnya  memuat  kebenaran  formal  sesuai dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak  kepada  Notaris  dan  berdasarkan  pada dokumen  formil  yang  turut  disertakan  oleh  penghadap,  sehingga  Notaris  tidak bertanggung  jawab  mengenai  kebenaran  materiil  atas  keterangan  penghadap maupun dokumen, namun alangkah lebih baik bilamana Notaris melakukan validasi atas keterangan guna memberikan perlindungan kepada diri sendiri.
Notaris  mempunyai  kewajiban  menerapkan  apa  yang  termuat  dalam  akta, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan  cara  membacakannya,  sehingga  isi  dari  akta  tersebut  menjadi  jelas.
Demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi dari akta yang akan ditandatanganinya.
Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu  dengan  tidak  sesuainya  bentuk  akta,  pengingkaran  akan  isi  akta,  tandatangan maupun  kehadiran  pihak  dihadapan  Notaris,  bahkan  adanya  dugaan  dalam  akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu.
Berkaitan  dengan  pelindungan  hukum  terhadap  Notaris  dari  akta-akta  yang dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata,  dengan  adanya ketidakhati-hatian  dan  kesungguhan  yang  dilakukan  Notaris,  sebenarnya  Notaris telah  membawa  dirinya  pada  suatu  perbuatan  yang  oleh  Undang-undang  harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terbukti bahwa ia bersalah, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:
a. Menjaga  keluhuran  harkat  dan  martabat  jabatannya,  termasuk  ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
b. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut;
c. Menjaga  minuta  atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta,  serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.
Perlindungan  hukum  juga  dapat  memberikan  pengayoman  terhadap  pejabat umum yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka dapat  menjalankan  tugas  dan  jabatan  secara  maksimal.  Walaupun  dalam menjalankan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  dibutuhkannya  suatu  tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.
Bahwa sebelum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  diundangkan, pemeriksaan  Notaris  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  kepentingan  proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD  adalah  Majelis  Pengawas  yang  dibentuk  oleh  Menteri  dalam  rangka menjalankan  kewenangannya  melaksanakan  pengawasan  akta  Notaris  ditingkat Kabupaten atau Kota.
Perlindungan  hukum  bagi  Notaris  secara  normatif  telah  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUJN  dibentuk  oleh  Menteri,  yang  terdiri  atas  3  (tiga)  unsur,  yaitu pemerintah,  organisasi  Notaris  dan  akademisi.  Pengawasan  tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
b. Mengenai  tata  cara  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN-P;
c. Nota  Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan Ikatan  Notaris  Indonesia,  Nomor  01/MOU/PP-INI/V/2006  tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme dibidang Penegakan Hukum;
d. Surat  Keputusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Nomor  C-MPPN.03.10-  15 tentang  Pemberian  atau  Penolakan  Persetujuan  Pemanggilan  Notaris  oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
Perlindungan  hukum  selain  diberikan  oleh  Undang-Undang  melalui  Majelis Kehormatan  Notaris,  terdapat  perlindungan  hukum  yang  bisa  diupayakan  oleh Notaris sendiri bilamana terjadi permasalahan, antara lain: 21
a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hubungan  tugas  dan jabatannya selaku Notaris. Dalam hal demikian adalah hukum kenotariatan yang  pada  kenyataannya  merupakan  hutan  belantara  hukum  dalam  arti banyak  sekali  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang harus dikuasai setiap Notaris;
b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya;
c. Notaris  harus  cerdas,  teliti,  cermat  dan  rapih  dalam  membuat  akta  lebih- lebih kalau sudah terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Dalam hal demikian Notaris harus benar- benar cermat dalam arti dikaji ulang jangan sampai kemudian bisa berakibat merugikan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan hukum yang dimuat dalam akta;
Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai bentuk pelindungan hukum yang diberikan  oleh  Undang-undang  kepada  Notaris,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa bilamana terdapat adanya pengaduan ataupun kasus yang melibatkan Notaris wajib melewati persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang telah ditetapkan Undang- undang.
Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui regulasi atau aturan hukum  sudah  cukup  optimal  dalam  melindungi  Notaris,  sama  halnya  dengan organisasi  Notaris  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  tetapi dalam  praktek  di  lapangan  sering  ditemukan  dan  terjadi  penyimpangan  yang merugikan Notaris itu sendiri.
Berkaitan dengan kasus diatas apabila Notaris/PPAT benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan, maka tindak pidana yang menjerat Notaris/PPAT dipercaya tidak akan mungkin terjadi.

## D. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  perbuatan  Notaris/PPAT  dalam menyerahkan  penguasaan  terhadap  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  karena adanya pembatalan jual beli adalah berupa perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum pidana, perdata dan administrasi kepada Notaris/PPAT yang melakukan kesalahan.
2. Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
21 Cindy  Nathasya  Wattimena, Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Dengan  Adanya  Itikad Buruk  Penghadap  Yang  Memberikan  Keterangan  Tidak  Sebenarnya, Tesis,  Program  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hal 71.
kepada  para  pihak  yang  dirugikan  dari  dibatalkannya jual  beli  tanah  agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
a. Perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan tersebut dalam melakukan jual beli merupakan pembeli yang beritikad baik.  Sebagaimana  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  251  K/Sip/1958,  tanggal  26  Desember  1958,  yakni “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah”.
b. Perlindungan  hukum  dalam  hal  pemanggilan  Notaris  oleh  penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim  harus  mendapat  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Cetakan  1, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia , UII Press, Yogyakarta 2009.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Teori- teori  Pemidanaan  dan  Batal  berlakunya  Hukum  Pidana) ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Jakarta, 2006. Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana , Rangkang  Education, Makassar, 2012. Andi  sofyan  dan  Nur  Azisa, Buku  Ajar  Hukum  Pidana ,  Pustaka  Pena  Press, Makassar, 2016.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Anke  Dwi  Saputro, Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang  dan  di  Masa Datang , PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2004. Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat , Gramedia Pustaka Hukum, Jakarta, 2008. De Vos, Pengantar Etika , PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002.
Farida  Patittingi, et.al. , Pedoman  Penulisan  Tesis ,  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018.
Frans Magnis Suseno, Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa , Gramedia, Jakarta, 1989.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik , Refika Aditama, Bandung, 2008.
, Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Refika Aditama, Bandung, 2007. Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
I Gede A.B Wiranata, Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Ira  Koesoemawati  dan  Yunirman  Rijan, Ke  Notaris ,  Raih  Asa  Sukses,  Jakarta, 2009.
Jimly  Asshiddiqie  dan  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum, Cet.1, Sekretariat  Jenderal  &  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta, 2006.
Kansil  C.S.T.  dan  Christine  S.T.  Kansil, Pokok-pokok  Hukum  Pidana ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta, 2000.
Lamintang  P.A.F., Kejahatan  Terhadap  Harta  kekayaan, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009.
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Notaris , Sinar Baru, Bandung, 1995. Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern , Refika aditama, Bandung, 2009.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Putra Harsa, Surabaya, 1993.
Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum , CDSBL, Yogyakarta, 2003. Paulus  J.  Soepratignya, Teknik  Pembuatan  Akta  Kontrak ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2012.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana, Jakarta, 2005. Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  indonesia ,  Bina  ilmu, Surabaya, 1987.
Raden  Soegondo  Notodisoerjo, Hukum  Notariat  Di  Indonesia  Suatu  Penjelasan , Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Pascasarjana  UI, Jakarta, 2004.
Said  Karim  M.  dan  Haeranah, Delik-delik  dalam  kodifikasi ,  Pustaka  Pena  Press, Makassar, 2016.
Sadjijono, Etika Profesi Hukum , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Soetarjo  Soemoatmodjo, Apakah  Notaris,  PPAT,  Pejabat  Lelang ,  Liberty, Yogyakarta, 1986.
Suhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pegantar), Cetakan IV, Liberty, Yogjakarta, 2002.
Soeroso R., Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
, Etika Profesi Hukum , Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
Tobing G. H. S. Lumban, Pengaturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1991.
Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, 2006.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung, 2009.
, Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Vorkink-van Hoeve , Sumur Bandung, Bandung, 2005. Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata , Gramedia, Jakarta, 1999.
Yunirman  Rijan  dan  Ira  Koesoemawati, Cara  Mudah  Membuat  Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan , Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

## Tesis Dan Jurnal
Abdul  Basid  Fuadi, Pertanggung  Jawaban  Pribadi  dan  Jabatan  dalam  Hukum Administrasi Negara, Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2020.
Cynthia  Azhara  Putri, Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Berdasarkan  Undang- undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Azasi Manusia No.7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan  Kajian  Putusan  No.261/Pid.B/2014/PN.  Jap ,  Tesis,  Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2018.
Eka Dwi Lasmiatin, Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang diganti  Meninggal  Dunia  Sebelum  cuti  Berakhir ,  Tesis,  Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2018.
Ida  Bagus  Paramaningrat  Manuaba,  et.al., Prinsip  kehati-hatian  Notaris  Dalam Membuat Akta Autentik , Acta Comitas, Volume 03, No. 1, 2018. Julista  Mustamu, Pertanggungjawaban  Hukum  Pemerintah ,  Jurnal  Sasi  Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014.
Nicky  Cobitha  Febriani, Perlindungan  Hukum  Pihak  Yang  Dirugikan  Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Terhadap Akta Perdamaian, Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Universitas Sebelas Maret, 2004.
Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik , Media Notariat, Edisi Mei - Juni, 2004.

## Peraturan Perundang-undangan
Perubahan  Kode  Etik  Notaris  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
PERMENKUMHAM  RI  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cet. 35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
Soesilo  R., Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 2013.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.