Wasys Paskah Sonnenora, Shelly Kurniawan (2023) Pertanggungjawaban Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang Melanggar Izin Kerja di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,
(8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN  PERUSAHAAN  YANG  MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING YANG MELANGGAR IZIN KERJA DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Wasys Paskah Sonnenora, Shelly Kurniawan
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha Email: wasyspaskahsonnenora@gmail.com, shellyelviraa@gmail.com

## Abstrak
Menyadari  kenyataan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusianya  (SDM)  Indonesia yang  masih  tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara  di  Asia  lainnya mendorong  perusahaan  untuk  mendatangkan  tenaga  kerja  asing  (TKA)  untuk mengisi suatu bidang pekerjaan tertentu yang belum dapat dilakukan tenaga kerja Indonesia  (TKI).  Hadirnya  tenaga  kerja  asing  (TKA)  memberi  peluang  untuk perusahaan  dapat  berinovasi  dan  memenuhi  permintaan  pasar  dari  ilmu  dan teknologi  baru  yang  dimiliki  tenaga  kerja  asing  (TKA).  Dibalik  manfaat penggunaan tenaga kerja asing, Indonesia dihadapkan pada persoalan tenaga kerja asing yang melanggar izin-izin yang diberlakukan  untuk dapat bekerja di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengkaji tanggung jawab perusahaan sebagai penjamin atas tenaga kerja asing dan aturan-aturan keimigrasian dengan fakta di lapangan setelah melihat  masih  banyak  ditemukan  tenaga kerja  asing  (TKA)  melanggar  izin  kerja yang  disebabkan  karena  kurang  bertanggungjawabnya  perusahaan  sebagai penjamin terhadap tenaga kerja asing (TKA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi  pustaka  yang  dihubungkan  dengan  hasil  mempelajari  masalah  yang  dilihat sebagai  data  tambahan.  Pengkajian  dilakukan  secara  deduktif.  Hasil  penelitian mengidentifikasi  beberapa  masalah  mengenai  masih  terdapat    perusahaan  dalam memperkerjakan tenaga kerja asing tidak sesuai izin dan tata cara yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  terdapat  kemungkinan  bahwa  sistem pengawasan  dan  sanksi  yang  diberlakukan  belum  berjalan  maksimal.  Untuk  itu, Indonesia perlu melakukan pembaharuan sistem yang berkaitan dengan masuknya tenaga kerja asing untuk dapat tinggal dan menjadi pekerja di Indonesia.
Kata Kunci: Melanggar Izin Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan; Tenaga Kerja Asing.

## Abstract
Recognizing the fact that the quality of Indonesia's human resources (HR) is still relatively low when compared to other Asian countries, it encourages companies to bring in foreign workers (TKA) to fill a certain field of work that cannot be done by Indonesian workers (TKI), so companies  can innovate and meet market demand. Behind the benefits of using foreign workers, Indonesia is faced with the problem
of foreign workers who violate the permits that are applied to be able to work in Indonesia.  This  paper  aims  to  examine  the  responsibility  of  companies  as guarantors for foreign workers and immigration rules with facts on the ground after seeing that there are still many foreign workers (TKA) violating work permits due to the lack of responsibility of companies as guarantors for foreign workers (TKA). ).  This  research  is  a  normative  juridical  law  research  using  secondary  data obtained through literature study which is connected with the results of studying the problem which is seen as additional data. The assessment is done deductively. The results  of  the  study  identified  several  problems  regarding  that  there  are  still companies  employing  foreign  workers  who  do  not  comply  with  the  permits  and procedures regulated in existing laws and regulations, there is a possibility that the supervisory system and sanctions that have been imposed have not run optimally. For this reason, Indonesia needs to reform the system related to the entry of foreign workers to be able to live and become workers in Indonesia.
Keyword: Human Resources (HR); Corporate Responsibility; Foreign Workers (TKA);

## Violate Work Permit

## Pendahuluan
Setiap  negara  pasti  memiliki  unsur-unsur  konstitutif  untuk  memenuhi  kriteria pembentukan  dari  suatu  negara,  unsur  konstitutif  negara  atau  unsur-unsur  yang membentuk  eksistensi  (keberadaan)  negara  merupakan  conditio  sine  quanon  (syarat mutlak)  karena  tanpa  adanya  unsur  konstitutif,  negara  tidak  pernah  ada (Kusnardi  & Saragih,  2000).  Moh.Koesnardi  dan  Bintan  R.  saragih  menjelaskan  bahwa  unsur konstitutif  negara  merupakan  bagian-bagian  yang  menjadikan  negara  itu  ada,  dengan lengkapnya  unsur-unsur  itu  maka  lengkaplah  negara  bagaikan  sebuah  rumah  yang bertiang lengkap.
Dalam  hukum  internasional  unsur-unsur konstitutif terdiri  atas  wilayah,  rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (Atmadja & Gede, 2012). Indonesia sebagai negara pemerintah yang berdaulat seperti yang dikatakan I Dewa Gede Atmadja, Pemerintah yang berdaulat harus mampu mempertahankan eksistensi negaranya baik dari serangan dominasi asing atau negara lain serta  mampu  menjamin  ketertiban  dan  keamanan  dalam  negara.  Terbentuknya  suatu negara selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak satupun negara dibentuk tanpa memiliki  suatu  tujuan.  Negara  Indonesia  dibentuk  karena  memiliki  suatu  tujuan  salah satunya  yaitu  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  Kamus  W.J.S  Poerwadarminta,  sejahtera diartikan sebagai keadaan aman, sentosa, dan Makmur (Suryono, 2014).
Salah  satu  upaya  negara  Indonesia  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya dengan mampu mempertahankan eksistensi negaranya dari serangan dominasi asing atau negara lain. Di era globalisasi Indonesia tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi warga negara  Indonesia,  kemajuan  teknologi  dan  sumber  daya  manusia  yang  semakin  pesat, faktor  saling  membutuhkan  antarnegara  dalam  berbagai  kepentingan  serta berkembangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  bidang  transportasi  dan  komunikasi
membuat  arus  lalu  lintas  orang  dari  negara  lain  yang  masuk  ke  Indonesia  semakin meningkat (Indrawan, 2015).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Bab  X  tentang Warga Negara dan Penduduk (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) Pasal 26 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  yang  menjadi  warga  negara  ialah  orang-orang  bangsa Indonesia  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang  sebagai warga negara (Muhlisa & Roisah, 2020).
Penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara  (staatsburgers)  dan  orang  asing  yang  merupakan  selain  penduduk asli  dari  satu wilayah negara (niet-ingezetenen) yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya dan sedang berada di Indonesia.  Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga negara dan  Penduduk  Negara  menjelaskan  barang  siapa  bukan  warga  negara  Indonesia,  ialah orang asing.
Untuk  dapat  keluar  atau  masuk  wilayah  Indonesia  setiap  orang  memerlukan dokumen  keimigrasian.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian (selanjutnya disingkat menjadi UU Keimigrasian), dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat  imigrasi  atau  pejabat  dinas  luar  negeri.  Warga  Negara  Indonesia  (selanjutnya disingkat  WNI)  dan  Orang  Asing  harus  memiliki  dokumen  perjalanan,  Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dokumen perjalanan berupa paspor untuk WNI yang ingin keluar masuk Indonesia dan ingin melakukan perjalanan antarnegara.
Berbeda dengan orang asing yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia selain daripada perlu memiliki dokumen perjalanan berupa paspor, Orang Asing memerlukan Izin  Tinggal  untuk  dapat  berada  di  wilayah  Indonesia.  Izin  Tinggal  diberikan  kepada orang asing  sesuai dengan Visa yang dimilikinya, dalam Pasal 34 hingga Pasal 43 UU keimigrasian terdapat jenis-jenis visa yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.
Menyadari kenyataan sekarang ini negara Indonesia sebagai negara World Trade Organization (WTO) dan masih memerlukan investor asing untuk itu, Indonesia gencar membuka kesempatan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) (Diana, 2019). Berkaitan dengan hal itu Visa Tinggal Terbatas (VITAS) cukup banyak dipilih oleh Orang Asing yang  ingin  masuk  ke  Indonesia  dikarenakan  hanya  Orang  Asing  yang  memiliki  Izin Tinggal  Terbatas  (VITAS)  yang  dapat  menjadi  tenaga  kerja  dan  tinggal  dalam  jangka waktu terbatas di Indonesia, syarat untuk memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) adalah menunjukkan kepemilikan Visa Tinggal Terbatas (VITAS).
Guna  mengetahui  bagaimana  prosedur  untuk  memiliki  Visa  Tinggal  Terbatas (VITAS), setiap Orang Asing wajib memiliki Penjamin atau yang sering disebut sponsor untuk  mengajukan  permohonan  pembuatan  Visa  Tinggal  Terbatas  (VITAS)  (Irsanti, 2021).  UU  Keimigrasian  menjelaskan  penjamin  merupakan  orang  atau  korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah
Indonesia.  Penjamin  ada  dua  macam  yaitu  dari  Penjamin  pasangan  dan  Penjamin  dari korporasi.
Penjamin dari pasangan dapat dimiliki oleh Orang Asing yang mengikatkan diri dalam  ikatan  perkawinan  secara  sah  dengan  Warga  Negara  Indonesia.  Apabila  Orang Asing  memiliki  Penjamin  ini,  setelah  permohonan  pembuatan  Visa  Tinggal  Terbatas (VITAS) telah disetujui pihak Imigrasi dan akhirnya Orang Asing tersebut dapat memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dapat dialihkan statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) apabila usia perkawinan 2 (dua) tahun atau lebih (Haris, 2015).
Terdapat  juga  penjamin  korporasi  dalam  hal  ini.  Penjamin  korporasi  yaitu perusahaan berkaitan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan  profesional  dibidang  tertentu  yang  belum  dapat  diisi  oleh  tenaga  kerja  Indonesia. Tidak semua perusahaan dapat menjadi penjamin karena hanya perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum, tidak dalam sengketa hukum, dan memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing, serta perusahaan yang aktif beroperasi.
Sebelum  mendatangkan  orang  asing  untuk  menjadi  tenaga  kerja,  perusahaan sebagai penjamin harus mendaftar RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) untuk  mendapatkan  IMTA  (Izin  Menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing)  ke  Dinas Ketenagakerjaan.  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  menjelaskan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia
Dalam  kegiatan  Keimigrasian  sering  ditemukan  pelanggaran  yang  dilakukan tenaga  kerja  asing  (TKA)  yang  timbul  karena  perusahaan  sebagai  penjamin  tidak bertanggung jawab akan hukum antara lain: 1) Memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki VITAS; 2) Perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing yang sedang dalam jaminan perusahaan lain; 3) Perusahaan mendatangkan tenaga kerja asing untuk diperkerjakan tidak sesuai dengan kententuan jabatan yang diberlakukan undang-undang; 4) Perusahaan penjamin tidak melakukan EPO (Exit Permit only) terhadap orang asing yang tidak dipekerjakan lagi; dan/atau 5) Orang asing tersebut harus mengundurkan diri (resign)  karena  dianggap  kehadiran  orang  asing  selama  menjadi  tenaga  kerja  di perusahaan penjamin tidak memberikan keuntungan sehingga merugikan perusahaan.
Masa  aktif  kitas  yang  masih  berlaku  atau  belum  lewat  batas  waktu  (expired), prosedur pembuatan kitas baru yang dianggap sulit karena setiap orang asing harus keluar terlebih dahulu dari negara Indonesia, dan perihal orang asing tidak dapat kembali masuk Indonesia  jika  penjamin  atas  dirinya  tidak  ingin  bertanggung  jawab  melakukan pengurusan EPO (Exit Permit Only) menyebabkan sering ditemukan orang asing yang tinggal di Indonesia terkena overstay (waktu tinggal melebihi izin yang diberikan) dan melakukan  penyalahgunaan  izin  tinggal  dengan  bekerja  di  perusahaan  yang  bukan menjadi penjamin atas dirinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tinggal di Indonesia.
Tahun  2015  operasi  imigrasi  menangkap  1.069  (seribu  senam  puluh  sembilan) Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal, kantor imigrasi kelas I khusus
TPI Batam mendeportasi 6 warga negara asing  sepanjang tahun 2020 terjadi 69 (enam puluh sembilan) kasus pelanggaran izin tinggal di Papua, tahun 2021 penyalahgunaan izin tinggal masih sering terjadi di Tangerang Selatan, sebanyak 51 warga negara asal china menjadi tenaga kerja ilegal PT Lafarge Cement Indonesia (LCI) di Aceh.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga  komponen  atau  sub-sistem,  yaitu  komponen  struktur  hukum  (structure  of  law), substansi  hukum  (substance  of  the  law)  dan  budaya  hukum  (legal  culture) (Sudjana, 2019).  Maka  penulis  menganggap  perlu  tinjauan  mengenai  pengawasan  dan  ketentuan berkaitan perusahaan sebagai penjamin orang asing, peran dan kewajiban penjamin atas keberadaan  orang  asing,  serta  meninjau  aturan-aturan  mengenai  perusahaan  penjamin yang tidak ingin bertanggung jawab mengembalikan orang asing ke negara asal.
Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi tenaga  kerja  asing,  kesadaran  hukum  bagi  perusahaan  sebagai  penjamin  serta  agar masyarakat  Indonesia  mengetahui  terdapat  pelanggaran-pelanggaran  yang  dapat merugikan Negara Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasian beberapa permasalahan sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  ketentuan  dan  pengawasan  terhadap  perusahaan  yang menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)?  2)  Bagaimana  permasalahan  dan pertanggungjawaban hukum perusahaan sebagai penjamin Orang Asing?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis  normatif  karena dilakukan dengan cara meneliti atau  mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukum sebagai data sekunder untuk melengkapi data kepustakaannya. Penelitian Yuridis Normatif  adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti bahan pustaka  atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal,  2004;    Achmad,  2009);(Muchtar,  2015).  Penulis  bermaksud  memberikan argumentasi hukum atas masalah-masalah yang terjadi.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  sifat  penelitian  secara  deskriptif  analitis  sesuai dengan  kegunaan  penelitian  secara  teoritis  yang  penulis  sampaikan,  yaitu memberikan gambaran hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran Izin yang dilakukan tenaga kerja asing  karena  perusahaan  penjamin  tidak  bertanggungjawab.  Metode  deskriptif  analisis digunakan  sebagai metode  awal  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  yang ada  sesuai  dengan kondisi  riil  di  lapangan (Nurwicaksono & Amelia, 2018).
Penulisan  hukum  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  terbagi  atas  beberapa bahan hukum yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a) Undang- Undang  Dasar  1945;  b)  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1946  tentang  Warga  Negara dan  Penduduk  Negara;  c)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan melarang majikan atau suatu perusahaan untuk memperkerjakan orang
asing  tanpa  izin  tertulis  dari  Menteri;  d)  Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1995 Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Asing  Pendatang  (TKWNAP) mengatur  batasan  penggunaan  tenaga  kerja  warga  Negara  asing  pendatang  dengan mewajibkan mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia di semua bidang  dan  jenis  pekerjaan  yang  tersedia;  e)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengatur prosedur izin tentang pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);  f)  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  35  Tahun  2015.  g)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  32  tahun  1994  tentang  Visa  Izin  Masuk  dan  Izin Keimigrasian yang mengatur tentang jangka waktu serta tujuan-tujuan penggunaan visa; h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
a) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan internet.
b) Bahan Hukum Tersier
Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memperjelas arti dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud oleh penulis  berupa  kamus,  ensiklopedia,  dan  laporan  hasil  penelitian.  Metode  pendekatan hukum  dalam  penulisan  ini  menggunakan  dua  pendekatan  penelitian,  yaitu  Statute Approach  dan  Case  Approach.  Statute  Approach  digunakan  karena  penelitian  ini utamanya  dilakukan  dengan  melihat  pada  aturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  pertanggungjawaban  perusahaan  sebagai  penjamin  dalam  memperkerjakan tenaga kerja asing.
Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan atas marak terjadinya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing sebagai tenaga kerja di Indonesia. Sesuai dengan topik yang  penulis  ingin  bahas,  pelanggara  penyalahgunaan izin  yang  dilakukan  oleh  tenaga kerja  asing  karena  itu  selain  menggunakan  pendekatan  Statute  Approach,  penulis  juga menggunakan pendekatan Case Approach karena merupakan pendekatan dengan melihat pada kasus-kasus terkait.
Penulis mengutamakan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari buku- buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ensiklopedia, kamus, internet, dan sumber  tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas  karena  itu  penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data terhadap data yang ada menggunakan kualitatif karena lebih memfokuskan pada kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah atau kuantitas data berdasarkan parameter.
Sunarjati  Hartono  menjelaskan  beberapa  cara  menganalisis  atau  melakukan penafsiran  hukum  yaitu  dengan  penafsiran  otentik,  penafsiran  gramatikal,  penafsiran berdasarkan  sejarah  undang-undang,  penfasiran  sistematis,  penafsiran  sosiologis, penafsiran  teologis,  penafsiran  fungsional,  ataupun  penafsiran  futuristik.  Cara-cara penafsiran tersebut berguna untuk menemukan suatu asas atau kaidah (Hartono, 1994).

## Hasil dan Pembahasan
Penulis  akan  membahas  mengenai  ketentuan  dan  kewajiban  perusahaan  dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 pemberi kerja dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja tenaga kerja asing yang lain. Dalam Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  perusahaan  mendatangkan tenaga  kerja  asing  (TKA)  untuk  bekerja  di  Indonesia  diwajibkan  memiliki  beberapa perizinan sebagai berikut:
a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang  ketenaga  kerjaan  pasal  42  ayat  1  menjelaskan  setiap  pemberi  kerja  yang memperkerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib  memiliki  izin  tertulis  dari  Menteri  ata pejabat  yang  ditunjuk,  pasal  43  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang menyatakan  “Pemberi  kerja  yang  akan  memperkerjakan  TKA  wajib  memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri yang ditunjuk.” Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), merupakan hal dasar bahwa suatu perusahaan akan dapat diberikan izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam hal untuk berapa orang, untuk jabatan apa, dan berapa lama.
RPTKA  memuat  poin-poin  berikut  ini:  alasan  penggunaan  tenaga  kerja  asing, jabatan tenaga kerja asing yang akan digunakan, jangka waktu penggunaan tenaga kerja  asing,  serta  penunjukan  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Mariana, 2017).
b.  IMTA  (Izin  Menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing)  setelah  diterbitkan  Rencana Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA)  Izin  Memperkerjakan  Tenaga  Kerja Asing  (IMTA)  baru  dapat  diajukan.  IMTA  yang  diterbitkan  hanya  berlaku maksimal  1  tahun.  Apabila  tenaga  kerja asing  diperpanjang  masa  kerjanya  maka juga harus memperpanjang IMTA. IMTA ini nantinya merupakan salah satu syarat diterbitkannya  Izin  Tinggal  Terbatas  untuk  bekerja  yang  merupakan  kewajiban yang  dimiliki  tenaga  kerja  asing  yang  legal  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia.
c. VITAS (Visa Tinggal Terbatas) untuk Bekerja selain IMTA, izin yang digunakan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa. Visa merupakan syarat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Visa yang digunakan oleh tenaga kerja  asing  adalah  Visa  Tinggal  Terbatas  (VITAS)  untuk  bekerja.  VITAS diterbitkan  oleh  Direktorat  Jendral  Imigrasi  dengan  mengeluarkan  Kartu  Izin Tinggal Terbatas (KITAS) sebagai pegangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

## A. Ketentuan dan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing yang Dipekerjakan di Indonesia
Berikut adalah ketentuan dan pengawasan dari pemerintah terhadap tenaga kerja asing berdasarkan prosesnya:
1. Proses permohonan memperkerjakan tenaga kerja asing
Perusahaan pemberi kerja mengajukan permohonan RPTKA ke KEMENAKER RI, setelah RPTKA disetujui perusahaan mengajukan notifikasi PTKA untuk menentukan jangka  waktu  TKA  bekerja.  Persetujuan  notifikasi  oleh  KEMENAKER  RI  untuk perusahaan melakukan pembayaran DKP-TKA (Dana Kompensasi Penggunaan TKA). Setelah  perusahaan  melakukan  DKP-TKA  pengesahan  RPTKA  diberikan  kepada perusahaan  pengguna  TKA,  dengan  ini  proses  izin  menggunakan  tenaga  kerja  asing selesai (Nurhidayati, 2019).
2. Proses permohonan VITAS
Setelah  perusahaan  memperoleh  pengesahaan  RPTKA  (IMTA)  yang  telah diterbitkan  KEMENAKER  RI,  Direktorat  Jendral  Imigrasi  mengeluarkan  billing pembayaran untuk VITAS, ITAS, IMK. Setelah perusahaan memperoleh VITAS, TKA diizinkan  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Pada  saat  proses  izin  penggunaan  tenaga  kerja asing  sampai  dengan  VITAS,  TKA  yang  akan  diperkerjakan  belum  diperboleh  masuk wilayah Indonesia.
3. VITAS dimiliki TKA
Tenaga  kerja  asing  yang  sudah  memiliki  Visa  harus  mendaftarkan  diri  ke Kedutaan  Besar  RI  di  negaranya  untuk  mendapatkan  rekomendasi  (cap  Visa  kerja)  di dalam paspor TKA.
4. Kedatangan TKA di Bandara wilayah negara Indonesia
pada  saat  TKA  memasuki  bandara  pemeriksaan  dilakukan  Imigrasi  dan  pihak memberikan cap kedatangan (jangka waktu proses VITAS)
5.  Bentuk  Pengawasan  Keimigrasian  atas  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  yang menjadi tenaga kerja di Indonesia; a) Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing  secara  berjenjang  dari  tingkat  desa  atau  kelurahan  sampai  tingkat  provinsi;  b) Pelaksaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing; c) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi. d) Penyelesaian permasalahan keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  berdasarkan  rencana  operasi,  dapat  melakukan operasi  gabungan  yang  bersifat  khusus  maupun  insidental;  e)  Dalam  hal  menemukan tindak  pidana  dalam  operasi  gabungan,  maka  diserahkan  kepada  Badan  atau  instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan.
Fakta di lapangan dalam proses pengajuan izin perusahaan sering menggunakan agen  biro  jasa  untuk  mengurusi  tahapan-tahapan  diatas.  Ketentuan  dan  pengawasan terhadap  perusahaan  yang  menggunakan  tenaga  kerja  asing  membutuhkan  dokumen- dokumen lengkap atas tenaga kerja yang akan bekerja di Indonesia. Dokumen-dokumen yang diberikan dari perusahaan kepada Kantor Keimigrasian sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah terhadap orang asing.
Terkait hal tersebut, perlunya kejujuran dari pihak perusahaan dalam pemberian data  ke  pemerintah  melalui  Kantor  Keimigrasian.  Terlebih  dalam  terdapat  kriteria terhadap  tenaga  kerja  asing  yang  dapat  dipekerjakan,  yaitu  hanya  tenaga  kerja  yang memiliki  jabatan  tertentu  dan  memiliki VITAS  yang  dalam  perolehannya  memerlukan proses dari dokumen-dokumen pendukung.

## B. Pemasalahan dan Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Sebagai Penjamin Orang Asing
Dalam realisasi kerja di perusahaan Pengawasan TKA dilakukan imigrasi, namun pelanggaran-pelanggaran masih dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing Dimana diantaranya;
a. TKA bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan dalam izin RPTKA pasal 42  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menjelaskan:  “Tenaga  kerja  asing  hanya  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  dalam hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu  dan  waktu  tertentu”.  Hal  ini  dikarenakan sebagai  perluasan  lapangan  pekerjaan  bagi  pekerja  Indonesia,  jabatan  tersebut hanya  boleh  diduduki  oleh  tenaga  kerja  Indonesia  supaya  pendayagunaan  tenaga kerja Indonesia lebih maksimal.
Tenaga kerja asing yang didatangkan hanya untuk jabatan-jabatan ahli yang pada dasarnya tenaga lokal belum mampu untuk memenuhi kualifikasi seperti tenaga ahli dalam  hal  teknologi.  Larangan  mengenai  jabatan  yang  dilarang  diduduki  diatur dalam  pasal  46  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/ atau jabatan tertentu”. Perusahaan biasanya memperkerjakan TKA dibawah kriteria minimuum  jabatan  karena  menganggap  TKA  lebih  berkualitas  dan  profesional dalam  bekerja.  Dalam  permasalahan  ini  perusahaan  kemungkinan  perusahaan memalsukan dokumen lain seperti identitas diri ijazah dan lain sebagainya pada saat pengurusan dokumen syarat memperkerjakan tenaga kerja asing. Dalam Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pasal  185  menegaskan barang  siapa  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  42  ayat  1 dan 2, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah  dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
b.  Perusahaan  memperkerjakan  tenaga  kerja  asing  yang  tidak  memiliki  VITAS (memiliki  visa  kunjungan  wisata)  untuk dimanfaatkan  sebagai tenaga  kerja  asing pada  masa  percobaan.  Bebas  visa  kunjungan  memberikan  izin tinggal  kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya (Dhiba, 2019). Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat ada 9.226 pelanggaran yang dilakukan WNA di Indonesia pada tahun 2015. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pelanggaran yang telah ditindak dengan  sanksi  administratif  oleh  kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Soekarno  Hatta pada Orang asing yang menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan terdapat 8  orang,  yang  ditangkap  dari  hasil  operasi  pengawasan  Orang  Asing  pada  bulan Oktober.    Perusahaan  bertanggungjawab  penuh  atas  kepengurusan  dokumen  izin memperkerjakan  tenaga  kerja  asing  sehingga  seharusnya  perusahaan  memastikan TKA memiliki VITAS terlebih dahulu.
c. Larangan  memperkerjakan  TKA  yang  sedang  dipekerjakan  oleh  Pemberi  Kerja tenaga kerja asing yang lain. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi tenaga kerja yang menduduki  jabatan  anggota  direksi,  anggota  dewan  komisaris  atau  anggota
pembina,  anggota  pengurus,  anggota  pengawas  berdasarkan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  atau  rapat  pembina  namun  pada  realita  nya memperkerjakan  tenaga kerja asing yang masih dalam jaminan perusahaan sering terlihat  di  lapangan.  Permasalahan  timbul  pada  saat  perusahaan  tidak mempekerjakan TKA dan tidak langsung mengurusi EPO (Exit Permit Only) tetapi perusahaan  lain  justru  memperkerjakan  TKA  tersebut  karena  menganggap  TKA masih memiliki VITAS yang masih berlaku.
d.  Kewajiban  Memulangkan  Tenaga  Kerja  Asing  Kembali  ke  Negara  Asal  Sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan  tenaga  kerja  asing  ke  negara  asalnya  setelah  hubungan  kerjanya berakhir”.  Tujuannya  adalah  agar  tidak  ada  tenaga  kerja  asing  yang  sudah  tidak diperkerjakan  akan  terlantar  di  Indonesia.  Dalam  permasalahan  ini    perusahaan dikenakan  sanksi  administratif    Pasal  190  ayat  (2)    Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjabarkan  sanksi  administratif  yang dimaksud berupa: 1) Teguran; 2) Peringatan tertulis; 3) Pembatasan kegiatan usaha; 4)  Pembekuan  kegiatan  usaha;  5)  Pembatalan  persetujuan;  6)  Pembatalan pendaftaran;  7)  Penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  alat  produksi;  8) Pencabutan izin.
Perusahaan sebagai penjamin tenaga kerja asing harus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan atas keberadaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Kepengurusan tersebut  mulai  dari  proses  mendatangkan  hingga  memulangkan  tenaga  kerja  tersebut. Penulis berpendapat bahwa pengawasan tenaga kerja asing dari pihak keimigrasian sudah berjalan  dengan  baik.  Biasanya  dalam  kepengurusan  dokumen-dokumen  orang  asing untuk didatangkan dan dipekerjakan perusahaan yang biasanya menggunakan jasa agen yang  sudah  kenal  dengan  pegawai  keimigrasian.  Hal  tersebut  membuat  pemeriksaan oknum dari keimigrasian memberikan info pemeriksaan tersebut ke agen untuk diinfokan kembali  ke  perusahaan,  sehingga  apabila  terdapat  tenaga  kerja  asing  yang  memiliki pelanggaran izin sulit untuk ditindak apabila tenaga kerja asing melarikan diri sementara.

## Kesimpulan
Sebagai  penjamin  perusahaan  bertanggungjawab  penuh  dalam  kepengurusan keberadaan  orang  asing  sebagai  tenaga  kerjanya  dari  mulai  mendatangkan  hingga memulangkan  jika  sudah  tidak  dipekerjakan  lagi.  Perusahaan  tidak  boleh memperkerjakan tenaga kerja asing dibawah kriteria minimum jabatan yang ditentukan Undang-Undang.
Pengawasan  dan  sistem  pelayanan  yang  berjalan  di  keimigrasian  tentang memperkerjakan  tenaga  kerja  asing  masih  belum  dilakukan  dengan  maksimal.  Penulis berpendapat  hal  tersebut  disebabkan  sanksi  yang  dikenakan  lebih  kepada  sanksi administratif dan masih terdapat oknum yang turut andil sehingga terjadi permasalahan yang penulis bahas. Perlu adanya peningkatan pengawasan, sistem pelayanan yang lebih baik, dan pemberian sanksi yang tegas.
Peningkatan pengawasan dan sistem pelayanan yang dimaksud yaitu dari mulai tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk bekerja hingga pulang kembali ke  negaranya  setelah  tidak  berlaku  izin  yang  dimilikinya  untuk  bekerja  di  Indonesia. Keimigrasian  menjadi  fokus  utama  yang  harus  dilakukan  keimigrasian  guna meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul akibat adanya penyalahgunaan izin yang  dilakukan  tenaga  kerja  asing  sebab  perusahaan  kurang  bertanggung  jawab  akan hukum.
Menciptakan  keseimbangan  antara  penegakan  hukum  dan  pemanfaatan memperkerjakan tenaga kerja asing menjadi tantangan bagi negara Indonesia khususnya dalam penegakan hukum keimigrasian. Hasil penelitian ini melihat bagaimana terdapat perusahaan yang masih kurang dalam kesadaran hukum.

## BIBLIOGRAFI
Atmadja, I., & Gede, Dewa. (2012). Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan . Malang: Setara Press.
Dhiba,  Hana  Farah.  (2019).  Penerapan  Asas  LEX  SUPERIOR  DEROGATE  LEGI INFERIORI  (Asas  Hierarki)  Dan  Asas  Timbal  Balik  (Respirokal)  Dalam Pengambilan  Keputusan  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK)  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Pengantar Ilmu Hukum Dan Keimigrasian , 1 (1), 6.
Diana,  Herma.  (2019).  Analisis  Peraturan  Menteri  Nomor  PER.  02/MEN/III/2008 Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  di  Indonesia. Ekonomia , 9 (1), 67–78.
Haris, Oheo K. (2015). Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. Yuridika , 30 (1), 58– 83.
Hartono, C. F. G. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20 .
Indrawan, Jerry. (2015). Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi:
Sebuah  Upaya  Meningkatkan  Kualitas  SDM  Pertahanan  Indonesia. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara , 5 (1), 63–88.
Irsanti,  Anita.  (2021).  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PENJAMIN  WARGA NEGARA  ASING  DALAM  PENYALAHGUNAAN  VISA  DAN  IZIN  TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KOTA BALIKPAPAN. Journal de Facto , 7 (2), 219–235.
Kusnardi, Moh, & Saragih, Bintan Regen. (2000). Ilmu Negara . Gaya Media Pratama.
Mariana,  Yanuar  Budi.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  Pada  PT.  Lingua  Munda  Surakarta. Seminar  Nasional"  Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014" . Universitas Islam Batik Surakarta.
Muchtar, Henni. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora , 14 (1), 80–91.
Muhlisa, Aisyah Nurannisa, & Roisah, Kholis. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap  Penyalahgunaan  Visa  Izin  Tinggal  Kunjungan  Lewat  Batas  Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (2), 145–157.
Nurhidayati,  Nurhidayati.  (2019).  Perizinan  Tenaga  Kerja  Asing,  Kebijakan  dan Implementasinya. Jurnal Khatulistiwa Informatika , 3 (2), 241–248.
Nurwicaksono,  Bayu  Dwi,  &  Amelia,  Diah.  (2018).  Analisis  kesalahan  berbahasa Indonesia pada teks ilmiah mahasiswa. AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia , 2 (2), 138–153.
Sudjana, S. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas  Perlindungan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah) , 2 (2), 78–94.
Suryono,  Agus.  (2014).  Kebijakan  publik  untuk  kesejahteraan  rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 6 (2), 98–102.

## Copyright holder:
Wasys Paskah Sonnenora, Shelly Kurniawan (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: