Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018

## Status Hukum Pernikahan Yang
Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)

## Soraya Devy Mohammad Syakirin Bin Zahari
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: syakirinzahari93@gmail.com
Abstrak :  Status  Hukum  Pernikahan  yang  Dilaksanakan  oleh  Wali  Hakim  Luar Negeri  adalah  salah  satu  permasalahan  dari  ketentuan  hukum  Islam  bagaimana status hukum pernikahan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah  Syariah  Kota  Bharu  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  status  hukum pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  wali  hakim  luar  negeri.  Di  dalam  penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode  kajian  pustaka  dan  wawancara.  Hasil  dari kajian pustaka dan wawancara, penulis mendapat dua sumber yaitu sumber primer dan  sumber  sekunder.  Dari  sumber  primer  yaitu  putusan  hakim  yang  berkaitan secara langsung bertempat  di  Mahkamah Rendah Syariah Kota  Bharu,  Kelantan. Manakala  sumber  sekunder  yaitu  sumber  yang  mampu  atau  dapat  memberikan informasi  atau  data  tambahan  yang  dapat  memperkuat  perbahasan  data  yang diambil  penulis  dalam  skripsi  ini  adalah  dari  wawancara,  buku-buku  standard, kitab-kitab  dalil  dan  hadist,  al-Quran  dan  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam  memutuskan  perkara  Status  Hukum  Pernikahan    dilaksanakan  oleh  Wali Hakim  Luar  Negeri  antaranya  adalah  pemohon  gagal  menggunakan  wali  hakim yang  ditunjukkan  oleh  DYMM  Al-Sultan  Kelantan,  pemohon  gagal  mengikuti
peraturan-peraturan prosedur pernikahan diluar negeri Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya seperti masa pendaftaran pernikahan dijalankan diluar negeri  di  Malaysia,  prosedur  wali  enggan  dan  wali  hakim,  sehingga  Mahkamah menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menikah haruslah  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Jangan  sampai  hal  pernikahan  seperti  ini  tidak  dapat  didaftarkan  dan  status hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak wujud oleh negara dan hukum Islam.
Kata Kunci : Status Hukum Pernikahan, Wali Hakim Luar Negeri
Abstract :  The  Legal  status  of  the  marriage  conducted  by  the  Regent  of  Foreign Affairs  is  one  of  the  problems  of  the  provisions  of  Islamic  law  on  how  the  legal status  of  the  marriage  and  how  the  judges  of  the  Syariah  low  Court  judge  Kota Bharu  to  impose  a  verdict  on  the  legal  status  of  marriage  carried  out  by  foreign trustees.  In  this  study,  the  authors  used  a  method  of  literature  and  interview studies.  As  a  result  of  the  review  of  the  literature  and  interviews,  the  authors  got two sources: primary and secondary sources. From the primary source, the ruling judge is  directly related to  the Syariah low court of  Kota Bharu, Kelantan.  While the secondary source is capable or can provide information or additional data that can strengthen the discussion of the data taken by the author in this thesis is from interviews, standard books, Evidence books, and Hadist, al-Quran, and enactment of the Islamic Family Law in Malaysia. The results of this study show that the view of  the  judge  in  deciding  the  marital  legal  Status  is  carried  out  by  the  Regent  of Foreign Affairs, among others, the applicant failed to use the trustee indicated by HRH  Al-Sultan  of  Kelantan,  the  applicant  failed  to  follow  the  rules  of  marriage procedures  abroad  enactment  of  the  Islamic  Family  law  such  as  the  period  of marriage  registration  conducted  abroad  in  Malaysia  Applicant's  application. Therefore, one who wants to marry must follow the procedures established by the law.  Do  not  let  this  kind  of  marriage  be  registered  and  the  legal  status  of  the marriage is deemed invalid and not in existence by the state and Islamic law.
The word Kunci : Marriage legal Status, guardian of foreign Justice

## PENDAHULUAN
llah  menciptakan  setiap  makhluknya  berpasang-pasangan.  Menurut  istilah hukum  Islam,  pernikahan  dalam  Islam  merupakan  anjuran  bagi  kaum muslimin. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Sedang  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  Islam  merupakan pernikahan,  yaitu akad  yang kuat  atau mitsaqan  ghalidzan untuk  menaati perintah Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah  (Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal Tarigan, 2004:  43).
A
Dalam tinjauan hukum  Islam dan Undang-undang di Malaysia, pernikahan dapat  dinyatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  seperti  yang  telah dinyatakan  dalam  Seksyen  11  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  2002 Kelantan,  sahnya  sesuatu  perkawinan  jika  cukup  syarat  menurut  hukum  Islam. Untuk  terlaksananya  suatu  perkawinan  atau  akad  nikah,  secara  umum  terdapat beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  adanya  calon  mempelai  laki-laki  dan calon  mempelai  perempuan,  adanya  wali  dari  mempelai  perempuan  yang  akan mengakadkan  perkawinan,  adanya  dua  orang  saksi,  dan  ijab  yang  dilakukan  oleh wali  dan  qabul  yang  dilakukan  oleh  suami.    Dengan  demikian  jelaslah  bahwa kedudukan    seorang  wali  dalam  suatu  perkawinan  memiliki  peranan  yang  sangat penting.
Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan  perkawinan  dengan  segala unsurnya,  bukan  hanya  akad  nikah  itu  saja.  Dengan  begitu  rukun  perkawinan  itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri,  wali  yang  melangsungkan  akad  dengan  si  suami,  dua  orang  saksi  yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.
Wali  adalah  salah  satu  rukun  sebuah  ikatan  perkawinan  yang  sah.  Hal  ini karena  sekiranya  seorang  perempuan  yang  ingin  berkawin  itu  tidak  mempunyai wali  maka  perkawinannya  menjadi  tidak  sah  di  sisi  hukum  Syarak  mahupun undang-undang.  Wali  dalam  perkawinan  adalah  seseorang  yang  bertindak  atas nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad  nikah  (Abdul  Rahman  Ghozali, 2003: 59). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki  (KBBI,  1989:  1007).  Dengan  demikian  wali  dalam  pernikahan  adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia  (wali)  sanggup  bertindak  sebagai  wali,  dan  apabila  karena  suatu  hal  ia  tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.
Di  dalam  pernikahan  dikenal  adanya  beberapa  macam  wali  antaranya adalah  wali  nasab  dan  wali  hakim.  Wali  nasab,  adalah  wali  yang  memiliki hubungan  keluarga  atau  pertalian  darah  secara  langsung  dengan  calon  pengantin perempuan  seperti  bapaknya,  kakeknya,  saudara  laki-laki  yang  seibu  sebapak dengannya, paman beserta keturunan garis laki-laki. Wali hakim, adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 63).
Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari  nasab  (aqrab)  ke  nasab  (sederajat  atau  ab’ad),  maupun  dari  nasab  ke  hakim.
Dalam  hal  ini  mazhab Maliki  berpendapat  bahwa  jika  wali  dekat  tidak  ada,  maka perwaliannya pindah ke wali jauh (ab’ad) sedangkan al-Syafi’i berpendapat bahwa hak  perwalian  pindah  kepada  hakim.  Perbedaan  pendapat  ini  bersumber  pada pembedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat telah meninggal, perwaliannya pindah ke wali ab’ad (jauh).
Patut  diakui  bahwa  wali  anak  perempuan  merupakan  hak  dari  wali  aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim (penguasa), kecuali apabila  ada  sebab-sebab  yang  dapat  diterima,  yaitu  apabila  ada  sengketa  antara wali, dan apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.
Hadis riwayat Daruqutni yang menyebutkan: Artinya : “ Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,
„Tidak  sah  nikah  melainkan  dengan  wali  dan  dua  orang  saksi  adil.  Jika wali-wali  itu  enggan  berkeberatan  maka  hakim  yang  menjadi  wali  orang yang tidak mempunyai wali‟ . (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 63).
Wali hakim adalah sultan, raja atau penguasa,  atau pemerintah  yang dapat menikahkan  seorang  perempuan  apabila  diminta  asal  terpenuhi  syarat-syaratnya antara lain wali nasab tidak ada, ayah tidak mau atau menolak menikahkan putrinya tanpa  alasan  yang  syar’i,  dan  lokasi  berjauhan  sejauh  bolehnya  qashar. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang  tidak  menjadi  wali,  demikian  dengan  wilayahnya  yang  berhubungan  dengan pernikahan.  Sulṭan  merupakan  Imam  (pemimpin,  kepala  negara)  atau  hakim  yang ditugaskan  untuk  wali  nikah  berarti  pejabat  negara  yang  membidangi  masalah tersebut yaitu hakim agama, pegawai Kantor Urusan Agama, dan pegawai pencatat nikah atau pendaftar yang diangkat oleh pemerintah (Zuhdi Mudhor, 1994,  63).
Dalam  konteks  perundangan  di  Malaysia  telah  menetapkan  sesuatu  bagi mereka  yang  mau  melakukan  pernikahan  di  luar  negeri  yaitu  apabila  ada  orang- orang  yang  berdomisili di  negeri  ini  yang  ingin  menikah  di  luar  negeri  tanpa  izin wali nasab, maka pernikahan itu hendaknya mendapat pengesahan dari Mahkamah Syariah terlebih dahulu (Zulkifli Hasan, tt: 21).
Pernikahan  yang dilakukan tidak mengikut ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Malaysia,  pada  dasarnya  secara  hukum  diragukan  keabsahannya. Oleh  sebab  itu  pernikahan  seperti  ini  perlu  mendapat  penetapan  itsbat  dari Mahkamah Syariah untuk menghilangkan keraguan tersebut (Najibah Mohd Zin el dan  Noraini  Mohd  Hasyim,  21). Mengikut  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga Negeri Kelantan 2002, dalam seksyen 19 menyatakan seorang yang berdomisili di negeri  ini  harus  meminta  kebenaran  dari  pengadilan,  pendaftar  perkawinan  mau pun hakim syarie sebelum melakukan akad nikah dan jika seorang tidak melakukan perkawinan tanpa izin dari pihak di atas maka mereka di anggap melakukan suatu kesalahan yang telah berlawanan seperti yang telah dinyatakan oleh enakmen ini.
Beberapa  kasus  yang  diambil  oleh  penulis  telah  diputuskan  oleh  hakim dalam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia dari tahun 2015 sehingga tahun 2018. Kesemua kasus ini adalah berkaitan dengan keengganan wali nasab  untuk  menikahkan  anak  perempuannya  dengan  calon  suaminya.  Antara kasusnya,  pemohon  telah  dituduh  berzina  di  kediaman  mereka.  Kasus  seterusnya, mereka  tidak  bisa  mendaftar  dan  membuat  akta  kelahiran  anak  laki-laki  mereka karena pernikahan mereka tidak diakui oleh undang-undang Malaysia. Disebabkan terjadinya  hal  seperti  maka  mereka  membuat  permohonan  di  Mahkamah  Syariah
Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018
untuk  mendapatkan  keabsahan  pernikahan  mereka  yang  dilaksanakan  di  luar negeri.
Permasalahan  dalam  pernikahan  yang  pertama  timbul  kerana  dinikahkan dengan wali hakim sedangkan wali sebenar masih ada. Dalam kasus ini Mahkamah memutuskan  untuk  membubarkan  perkawinan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar lingkungan dua marhalah belum tentu sah  walaupun  menggunakan  wali  hakim,  dalam  keadaan  wali  asal  masih  ada. Selain itu wali hakim yang diangkat juga harus sah menurut hukum Islam dan juga Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan.
Dari  kenyataan  yang  dihadapi  sekarang  adalah  bagaimana  pandangan hukum  Islam  terhadap  status  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  wali  hakim  luar negeri  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  putusan  terhadap status  hukum  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  wali  hakim  di  luar  negeri  dan karena  hal  seperti  ini  membuat  penulis  merasa  tertarik,  untuk  melakukan  sebuah penelitian  terhadap  kasus-kasus  berkaitan  status  pernikahan,  dan  penulis menulisnya  dalam  bentuk  skripsi  berjudul  “Status  Hukum  Pernikahan  yang Dilaksanakan  Oleh  Wali  Hakim  Luar  Negeri  (Studi  Kasus  terhadap  Putusan Mahkamah Syariah Kelantan).”

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Wali
Istilah wali  berasal  dari  bahasa  Arab, Waliyy yang berarti pemegang suatu wilayah  yaitu  kuasa  menangani  suatu  urusan,  baik  umum  maupun  khusus.  Dan dalam  bahasa  Arab,  wali  juga  memiliki  arti  “yang  menolong”  dan  “yang mencintai”. Sehingga perwalian (al-wilayah) berarti  pertolongan (an-nusrah) atau kecintaan (mahabah) (Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam,  2005:  243).  Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur‟an surat Al Maidah ayat 56.
                                                                                 
Artinya  :  “ Dan  Barang  siapa  mengambil  Allah,  Rasul-Nya  dan  orang- orang  yang  beriman  menjadi  penolongnya,  Maka  Sesungguhnya  pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang ”.(Q.S. Al-Maidah : 56).
Dalam  perkawinan  terdapat  dua  wali,  yaitu  wali  nasab  dan  wali  hakim. Terjadinya  hak  kepada  wali  hakim  ini  jika  tidak  ada  wali  nasab,  wali  nasab  yang terdiri  dari  kelompok  kerabat  laki-laki  garis  lurus  ke  atas,  yakni  ayah,  kerabat saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki  seayah,  dan  keturunan  laki-laki mereka.  Ketiga,  kelompok  kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki- laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka (Zainudin Ali, 2006: 16). Jika wali nasab tersebut tidak ada atau wali nasab enggan atau  menolak  menikahkannya  maka  hak  perwalian  dalam  perkawinan  beralih kepada wali hakim.
Wali  hakim  ialah  wali  nikah  yang  di  tunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau pejabat  yang  ditunjuk  olehnya.  Yang  diberi  hak  dan  kewenangan  untuk  bertindak sebagai  wali  nikah  (Ahmad  Rofiq,  1995:  89).Wali  hakim  dapat  bertindak  sebagai wali  apabila  wali  yang  lebih  dekat  tidak  ada  atau  tidak  mempunyai  persyaratan menjadi wali dan boleh jadi pindah kepada wali yang lebih jauh. Dan apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak ditempat, maka wali yang jauh hanya dapat  menjadi  wali  apabila  telah  mendapat  kuasa  dari  wali  yang  lebih  dekat  dan kemudian  apabila  pemberian  kuasa  tidak  ada  maka  hak  perwalian  pindah  kepada sultan atau wali hakim (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 43).
Wali  hakim  menurut  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  2002 Kelantan ialah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan  Kelantan,  untuk  mengawinkan  mana-mana  perempuan  yang  tidak mempunyai wali daripada nasab atau yang diharuskan oleh syarak.
Menurut  keputusan  Mesyuarat  Ketua-ketua  Hakim  Syarie  Arahan  Amalan Mahkamah  Syariah  seluruh  Kelantan  Bil.1/2014  telah  berkuatkuasa  dari  28  April 2014  telah  mengeluarkan  arahan  bahwa  sijil  perkawinan  bagi  rakyat  Kelantan (pasangan Islam) di Thailand hanya boleh dikeluarkan (legal) oleh 5 Majlis Agama Islam  sahaja  yaitu  Majlis  Agama  Islam  Songkhla,  Majlis  Agama  Islam  Satun, Majlis  Agama  Islam  Yala,  Majilis  Agama  Pattani  dan  Majlis  Agama  Islam Narathiwat,  kemudian  sijil  itu  hanya  boleh  disahkan  oleh  Pejabat  Konsul  Jeneral Malaysia di Songkhla.

## Dasar Hukum Wali Hakim
Diantara ayat-ayat al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat al-Baqarah ayat 232 (Soraya Devy, 2017: 51):
                                                                                                               
                      
   
    
                                                                       
                                 
           
Artinya  :  “ Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa iddahnya,  Maka  janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin lagi  dengan  bakal  suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang- orang  yang  beriman  di  antara  kamu  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  itu lebih  baik  bagimu  dan  lebih  suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak mengetahui ”.
Ayat-ayat  tersebut  menguatkan  bahwa  wali  nikah  diperlukan  dalam pernikahan. Di samping  itu, juga dikemukan hadith  yang secara lahir menyatakan adanya wali nikah dalam pernikahan, seperti sabda Rasulullah SAW (Soraya Devy, 2017: 51):
Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018
Artinya : “ Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali .”
Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun  wali  yang  enggan  menikahkan.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila memang wali dari skala prioritas wali aqrab berhalangan  hadir dalam akad pernikahan  yang dilangsungkan. Seperti dijelaskan pada hadits riwayat, Dari Aisyah ra. Berkata:
Artinya : “ Perempuan mana saja yang menikah dengan izin walinya, maka pernikahannya  batil,  batil,  dan  batil.  Jika  dia  digauli,  maka  dia  berhak mendapatkan  mahar  akibat  persetubuhan  yang  dilakukan  kepadanya.  Jika mereka  berselisih  maka  penguasa  adalah  wali  bagi  orang  yang  tidak memiliki wali. ”
Dalam Hadits  tersebut  dinyatakan bahwa seorang perempuan  yang hendak menikah  harus  memakai  wali  dan  apabila  terjadi  perselisihan  maka  Sultan  atau kepala Negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Karena apabila dalam perkawinan  tanpa  wali  maka  pernikahan  dinyatakan  batal,  atau  nikahnya  menjadi tidak sah.

## Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan
Kedudukan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad  dalam  perkawinan  yang  tidak  dilakukan  oleh  wali.  Pada  prinsipnya  wali  itu ditempatkan  sebagai  rukun  dalam  perkawinan  menurut  kesepakatan  ulama  secara prinsip.dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.
Wali  hakim  menurut  ulama  Fiqih  tidak  menunjukkan  adanya  perbedaan pendapat  dan  seluruh  madzhab  sepakat  bahwa  keberadaan  wali  hakim  dalam perkawinan dapat  mengambil  alih posisi wali nasab manakala  wali nasab  tersebut tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali nasab tersebut mempersulit dalam perkawinan (Muhammad Jawad Mughniyah, 2002: 345).
Kedudukan  wali  hakim  menurut  konteks  Perundangan  Malaysia  seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 7 (2) jika sesuatu perkawinan itu melibatkan seorang  perempuan  yang  tiada  mempunyai  wali  dari  nasab,  mengikut  Hukum Syarak,  perkawinan  itu  hendaklah  diakadnikahkan  hanya  oleh  wali  Raja.  Hal seperti ini diperkuat lagi dengan Seksyen 13 (b) menyatakan bahwa Hakim Syarie yang  mempunyai  bidang  kuasa  di  tempat  di  mana  pihak  perempuan  itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh  Hakim  Syarie  itu  telah,  selepas  penyiasatan  wajar  di  hadapan  semua  pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu diakadnikahkan oleh  wali  Raja  mengikut  Hukum  Syarak,  persetujuan  tersebut  boleh  diberi  jika perempuan  tiada  mempunyai  wali  dari  nasab  mengikut  Hukum  Syarak  atau  jika wali  tidak  dapat  ditemui  atau  jika  wali  enggan  memberikan  persetujuannya  tanpa sebab yang mencukupi.

## HASIL PENELITIAN

## Syarat-syarat Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim
Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab‟ad) , maupun dari nasab ke hakim. Wali  nasab  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  wali aqrab (dekat)  dan  wali ab‟ad (jauh), dalam  urutan  diatas  yang  termasuk  wali aqrab adalah  wali  nomor  urut  satu, sedangkan nomor dua menjadi wali ab‟ad , adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab‟ad . Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab‟ad), maupun  dari  nasab  ke  hakim.  Perpindahan  wali  ini  disebabkan  antaranya karena,    pertama,  wali aqrab gaib,  tidak  ada  di  tempat  dan  atau  tidak  diketahui keberadaannya  Hanafi  berpendapat  bahwa  perwalian  pindah  kepada  urutan selanjutnya (wali  ab‟ad) dan  apabila  suatu  saat aqrab datang,  dia  tidak  dapat membatalkan  pernikahan  tersebut  karena  kegaibannya  sama  dengan  ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim (Rahmad Hakim, 2000: 65).
Kedua  adalah  karena,  terjadinya  perselisihan  antara  wali  (selain  wali mujbir) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat  oleh  wali-wali  yang  sedang  berselisih  disamping  posisinya  sebagai  wali dari  perempuan  yang  tidak  punya  wali  nasab.  Seterusnya  adalah  karena  wali enggan  (adhal).  Wali  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi bagi  calon  mempelai  yang  bertindak  untuk  menikahkannya,  demikian  juga  wali berhak  melarang  kawin  perempuan  dalam  perwaliannya  dengan  seorang  laki-laki apabila  ada  sebab  yang  dapat  diterima  oleh  syara',  misalnya  suami  tidak  sekufu' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika  seorang  anak  perempuan  akan  menikah  dengan  seorang  laki-laki  pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik (Mahmud Yunus, 1994: 24). Apabila seorang wali tidak mau  menikahkan  wanita  yang  sudah  baligh  yang  akan  menikah  dengan  seorang pria kufu', maka wali tersebut dinamakan wali adhal, karena jika terjadi hal seperti ini,  maka  perwalian  langsung  pindah  kepada  hakim  bukan  pindah  kepada  wali ab‟ad,  karena  adhal  adalah  zalim,  sedangkan  yang  menghilangkan  sesuatu  yang zalim adalah hakim (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:  24)

## Syarat-syarat  Perpindahan  Wali  Nasab  kepada  Wali  Hakim  menurut Perundangan Malaysia
Pertama  adalah  karena, tidak  ada  wali  nasab.  Bagi  pengantin  perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti saudara baru di mana tidak ada saudara- maranya  yang  memeluk  Islam  atau  perempuan  yang  tidak  mempunyai  wali
Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018
langsung  mengikut  tertib  wali  atau  anak  luar  nikah  maka  wali  hakimlah  yang menjadi wali dalam perkawinannya.
Kedua, anak tidak sah taraf atau anak angkat. Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkawinan yang sah.  Contohnya,  jika  sepasang  lelaki  dan  perempuan  bersekedudukan  sama  ada lama atau sekejap kemudian mengandung maka anak yang dikandung itu dianggap anak  tidak  sah  taraf  walaupun  anak  itu  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Ini bermakna  benih-benih  kandungan  yang  terjadi  sebelum  kawin  dan  dilahirkan dalam tempoh perkawinan, maka anak itu tetap dianggap anak tidak sah taraf.
Ketiga, wali yang ada tidak cukup syarat. Jika wali aqrab tidak mempunyai cukup  syarat  untuk  menjadi  wali  seperti  gila,  tidak  sampai  umur  dan  sebagainya maka  bidang  kuasa  wali  itu  berpindah  kepada  wali  ab‟ad  mengikut  tertib  wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim (Najibah Mohd Zin, 2007:  216).
Keempat,  wali  aqrab  menunaikan  haji  atau  umrah.  Jika  wali  aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlucut dan hak wali itu juga tidak berpindah  kepada  wali  ab‟ad,  tetapi  hak  wali  itu  berpindah  kepada  wali  hakim. Demikian juga sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum membuat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah (Najibah Mohd Zin, 2007:  216).
Kelima,  wali  enggan.Wali  tidak  boleh  enggan  untuk  menikahkan perempuan  yang  dalam  kewaliannya,  tidak  boleh  menyakitinya  atau  melarangnya berkawin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak. perbuatan wali menghalang  atau  enggan  menikahkan  wanita  tanpa  ada  alasan  syarak  adalah dilarang  dan  dianggap  satu  tindakan  yang  zalim  kepada  wanita  itu.  Apabila  wali aqrab  enggan  menikahkan  pengantin  perempuan,  maka  wali  hakimlah  yang menikahkannya.

## Prosedur  Pernikahan  yang  Dilaksanakan  di  Luar  Negeri  menurut  Undang- Undang Keluarga Islam
Sesuatu pernikahan itu boleh dilakukan di mana sahaja tempat yang dipilih pasangan  asalkan  pernikahan  mereka  memenuhi  rukun  nikah  dan  syaratnya. Bagaimanapun, bagi memastikan pernikahan itu diakui, kebenaran melangsungkan pernikahan  hendaklah  diperoleh  terlebih  dulu  mengikut  keperluan  dan  proses Undang-undang  Keluarga  Islam  UUKI.  Keperluan  tersebut  antaranya  adalah, pertama  setiap  perempuan  yang  hendak  dinikahkan  itu  hendaklah  berumur  tidak kurang  dari  16  tahun  dan  bagi  lelaki  yang  hendak  dinikahkan  hendaklah  berumur tidak  kurang  dari  18  tahun.  Kedua,  persetujuan  pengantin  perempuan  akan  diberi melalui  walinya.  Ketiga,  mas  kawin  wajib  dibayar  sepertimana  yang  telah ditafsirkan Akta Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan dan Enakmen bagi setiap  negeri-negeri  telah  menyebut  bahwa  mas  kawin  atau  mahar  ialah pembayaran kawin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada
isteri  pada  masa  perkawinan  diakadnikahkan,  sama  ada  berupa  wang  yang sebenarnya  dibayar  atau  diakui  sebagai  hutang  dengan  atau  tanpa  cagaran,  atau berupa  suatu  yang  menurut  Hukum  Syarak  dapat  dinilai  dengan  uang.  Keempat, adalah setiap perkawinan haruslah didaftarkan.

## Peruntukan  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (UUKI)  Mengenai  Prosedur Perkawinan di Luar negeri
Pertama,  akad  nikah  perkawinan.  Sekiranya  sesuatu  perkawinan dilangsungkan bersalahan dengan peruntukan Seksyen 40 yang menyatakan bahwa semua  bentuk  pernikahan  yang  dilangsungkan  tanpa  kebenaran  Pendaftar  Nikah adalah  menjadi  satu  kesalahan  dan  boleh  dikategorikan  sebagai  pernikahan  tidak mengikut prosedur.
Kedua,  berdomisili.  pasangan  bermastautin  di  mana-mana  negeri, permohonannya  hendaklah  mengandungi  dan  disertai  dengan  kenyataan  pendaftar bagi  kariah  masjidnya  atau  pihak  berkuasa  yang  mempunyai  hak  bagi  negeri  itu. Ketiga, akuan atau penyataan sah untuk mendapatkan perkawinan.
Keempat,  akad  nikah  perkawinan  yang  dibenarkan.  Orang  yang  boleh mengakadnikahkan  perkawinan  adalah  pihak  yang  mempunyai  tauliah  menurut UUKI.  Mengikut  Seksyen  7  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri Kelantan  2002,  pihak  tersebut  ialah  wali  di  hadapan  pendaftar,  wakil  wali  di hadapan  dan  dengan  kebenaran  pendaftar  atau  pendaftar  sebagai  wakil  wali ataupun wali raja. Kelima, hadir di hadapan pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

## Proses Permohonan Wali Hakim
Permohonan  wali  hakim  adalah  dikhususkan  kepada  pemohon  perempuan yang terdiri daripada saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab, wali ghaib dan  wali  enggan.  Pemohon  hendaklah  memohon  kebenaran  berwali  hakim  di Mahkamah Syariah.

## Proses Permohonan Wali Enggan
Prosedur  permohonan  wali  enggan  mempunyai  sedikit  perbezaan  dengan prosedur  permohonan  wali  hakim  yang  dimulakan  dengan  mendapatkan  perintah atau penghakiman kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah.
Hakim  Syarie  hanya  akan  memberikan  perintah  kebenaran  berkahwin setelah  berpuas  hati  jika  wali  nasab  enggan  memberikan  persetujuannya  tanpa sebab yang mencukupi. Antara faktor yang diberi perhatian adalah calon pengantin lelaki  sekufu  dengan  pasangan,  maka  kebenaran  daripada  Hakim  Syarie  akan diperolehi.

## Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan di Luar Negeri
Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  diluar negeri dari hasil wawancara yaitu, pertama, ketika seorang wali tidak mengizinkan anak  perempuannya  menikah  dengan  laki-laki  pilihannya  maka  hal  inilah  yang
mengakibatkan terjadinya pernikahaan diluar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar.  Keengganan  wali  menerima  pilihan  anaknya  juga  bisa  disebabkan  karena perbedaan  kasta  antara  pasangan,  dimana  wali  tersebut  sudah  memilih  pasangan yang sesuai untuk anaknya, maka inilah pemicu dimana wali merasa bahwa pilihan anaknnya  tidak  tepat  karena  menurut  si  wali,  laki  laki  pilihan  anaknya  tersebut tidak sanggup menjamin masa depan untuk anak perempuannya (Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, 2019).
Kedua,  proses  pernikahan  dan  poligami  yang  rumit  dan  lama.  Mengenai pasangan  yang  tidak  mau  melalui  proses  yang  rumit  dan  terlalu  lama,  ada  juga pasangan yang ingin merahasiakan pernikahan keduanya dari istri pertama. Ketiga. dilihat  dari  pergaulan  sosial  antara  laki  laki  dan  perempuan,  berpesta  pada  suatu acara  adalah  hiburan  yang  sah  dari  segi  undang-undang  negara,  namun  tidak  sah apabila  dilihat  dari  konsep  Islam  mengenai  hiburan,  karena  tentu  akan  terjadi pergaulan  bebas  yang  melanggar  syariat  Islam.  Sehingga  terjadinya  khalwat maupun hubungan terlarang atau zina yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Lalu  untuk  menyembunyikan  hal  ini  dari  keluarga  dan  menghindari  komentar negatif dari masyarakat, maka pernikahan di luar negeri akan menjadi pilihan.
Keempat,  krisis  budaya  dan  kebutuhan  pernikahan.  Adapun  jumlah  mahar dan  keperluan  pernikahan  yang  sangat  tinggi  juga  termasuk  faktor  terjadinya  hal seperti  ini.  Jika  dilihat  dari  faktor  ini  justru  tidak  akan  ada  habisnya,  akibat  tidak cukupnya  kebutuhan  untuk  menikah  dan  adat  budaya  disuatu  tempat,  maka pasangan  tersebut  terpaksa  mengambil  jalan  pintas  dengan  cara  menikah  diluar negeri  tanpa  mengikuti  peraturan  Undang-undang  Keluarga  Islam  (UUKI)  yang telah ditetapkan.

## Dampak dari Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri
Hasil  dari  wawancara,  penulis  temukan  dari  Pembantu  Pendaftar,  Pegawai Agama  dan  Pembantu  Pegawai  Agama  merupakan  orang  pertama  yang menemukan  para  pihak.  Ketiga  mereka  ini  lebih  mengetahui  kasus-kasus  yang masuk  dan  kelanjutan  dari  kasus  itu.  Dari  hasilnya,  maka  penulis  dapat menyimpulkan ada beberapa dampak yaitu:
Dampak  pertama  ialah  sistem  kekeluargaan  akan  dipandang  buruk  oleh orang  lain,  keharmonisan  sebuah  keluarga  akan  rusak  akibat  pasangan  yang memilih  menikah  diluar  negeri  tanpa  persetujuan  keluarga  di  kampung halamannya.  Hal  ini  juga  akan  memberi  pandangan  negatif  terhadap  pasangan sehingga  mengakibatkan  berkurangya  keharmonisan  antara  keluarga  yang ditimbulkan dari nyinyiran serta pandangan buruk dari warga setempat. Maka dari itu  Islam  sangat  menganjurkan  ummatnya  untuk  melakukan  proses  pernikahan secara teratur dan mengikuti prosedur yang tepat.
Dampak  yang  kedua  adalah  bisa  mencabut  hak  wali  nasab,  wali  adalah rukun  nikah  menurut  jumhur  ulama.  Dalam  masyarakat,  hak  wali  dalam  menjaga amanahnya sangatlah penting, demi menjaga keharmonisan rumah tangga terutama hubungan antara ayah dan anak, sebab kasih  sayang seorang ayah dalam  menjaga
wibawa keturunannya dangan baik akan menjaga nasab anaknya dengan sempurna. Maka dari itu tidak mudah untuk seorang laki-laki ingin melakukan kawin lari atau melakukan  pernikahan  diluar  negeri  tanpa  jaminan  status  pernikahan  yang  sah. Pihak wali berhak memohon kepada pengadilan untuk mencegah pernikahan yang akan dilaksanakan diluar negeri tersebut.
Adapun  dampak  ketiga  yaitu  dapat  mempengaruhi  hubungan  keluarga, hikmah dari menyelenggarakan pernikahan dengan benar adalah dapat mempererat tali  silaturrahmmi  antara  keluarga  dan  sesama  muslim.  Namun  apabila  terjadi sebaliknya,  bukannya  mempererat  silaturrahmi  justru  malah  menjadi  masalah antara anak dan ayah terlebih lagi menantu, serta percekcokan antara dua keluarga akan terjadi, serta saling menyalahkan sehingga terjadinya permusuhan antara dua keluarga.
Dampak  keempat  adalah  pernikahan  yang  diragukan,  sebab  kurangnya syarat dan rukun. Cara apapun yang mereka lakukan saat menikah namun hal yang terpenting  mereka  butuhkan  hanyalah  buku  nikah  sebagai  bukti  pernikahan  yang sah.  Bagi  mendapatkan  buku  nikah,  pernikahan  tersebut  haruslah  terdaftar  di Pejabat  Pendaftar  Perkahwinan  Perceraian  &  Rujuk  (PPR)  di  Jabatan  Agama (Kantor Urusan Agama) di mana pasangan itu berdomisili.
Dampak  yang  kelima  dapat  dilihat  dari  Undang-  undang  Keluarga  Islam (UUKI).  Merangkum  aspek  tuntutan  jika  terjadi  sebuah  kesalahan,  bagi  pasangan yang sudah menikah namun tidak mengikuti peraturan UUKI yang benar di negeri sendiri,  maka  tuntutan  boleh  diajukan  mengikuti  seksyen  40  (2)  dalam  Undang- undang Keluarga Islam 2002 Kelantan dengan denda seribu ringgit malaysia, atau 6 bulan penjara.

## Putusan-putusan  dan  Pertimbangan  Hakim  berkaitan  Status  Pernikahan Wali Hakim Luar Negeri Berserta Penjelasannya
Kasus  mal  nomor  05100-015-0089-2015  pada  tahun  2015,  telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut:
Pemohon pertama (Ahmad Faisal) dan pemohon kedua (Nor Sarahani) telah menikah  di  Majlis  Agama  Islam  Ranong,  Selatan  Thailand  pada  tanggal  20 Desember 2014 dengan melalui wali hakim, adapun pemohon (1) dan (2) membuat keputusan untuk menikah di Ranong karena tidak adanya wali nasab, dikarenakan wali  dari  pemohon  (2)  tidak  setuju  sebab  pemohon  belum  layak  menikah  karena anaknya tersebut  masih  pelajar, selama hidup  bersama mereka belum mempunyai anak,  ketika  membuat  permohonan  tersebut  mereka  tinggal  di  no  122,  Taman Tengku Anis, 15400 Kota Bharu, Kelantan Malaysia.
Didalam  gugatan  tersebut  pemohon  telah  menyatakan  bahwa  mereka  telah dituduh berzina di  kediaman mereka pada jam 7.35 padi  waktu  Malaysia. Namun mereka  sudah  menerangkan  bahwa  mereka  telah  menikah  di  Ranong,  Thailand. Akan  tetapi  pernikahan  yang  mereka  lakukan  tidaklah  mengikuti  prosedur  yang benar  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  di  Malaysia.  Dan
Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018
setelah  7  bulan  menikahpun  mereka  tidak  mendaftarkan  pernikahan  tersebut  di Kelantan.
Setelah  akad  nikah  di  Ranong,  Thailand.  Mereka  tidak  mendapatkan  buku nikah  yang disahkan oleh kantor konsulat  Malaysia di  Songkhla, karena  kelalaian dan  bukti  mereka  tidak  cukup,  maka  dalam  kasus  ini  mahkamah  syariah mengeluarkan  sebuah  perintah  yaitu  menganggap  pernikahan  mereka  adalah sebuah  kesalahan  karena  pernikahan  tersebut  tidak  bisa  didaftar  dan  mereka  pun dikenai denda.
Kasus  Mal  Nomor  03009-017-0114-2017  pada  tahun  2017,  telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
Pemohon  1  (Norizani  bin  Mohd  Arshad)  dan  pemohon  2  (Noraini  Binti Mustafa)  mereka  telah  menikah  di  Majlis  Agama  Islam  Phang  Nga,  Selatan Thailand pada tanggal 9 Maret 2016 dengan menggunakan wali hakim. Keputusan untuk  menikah  di  Phang  Nga  diambil  karena  keengganan  wali  nasab  untuk menikahkan  anaknya,  hal  ini  terjadi  karena  ayah  dari  pemohon  2  tidak  menerima pemohon  1  sebagai  menantunya  karena  dianggap  tidak  layak  untuk  menikahi anaknya atas alasan pemohon 1 tidak berasal dari keturunan sayed/syarifah, selama hidup  bersama  mereka  dikaruniai  seorang  anak  laki-laki,  ketika  mereka  membuat permohonan ini mereka tinggal di Nomor 3, Kampung Binjai, 16150 Kota Bharu, Kelantan.
Dalam  gugatan  tersebut  mereka  tidak  bisa  mendaftar  dan  membuat  akta kelahiran  anak  laki-laki  mereka  karena  pernikahan  mereka  tidak  diakui  oleh undang-undang Malaysia, walaupun mereka menyatakan bahwa sudah menikah di Phang  Nga,  Thailand  akan  tetapi  kerena  kesalahan  mereka  menikah  dengan  tidak mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  Malaysia,  serta mereka pun tidak mendaftakanr pernikahan mereka di Kelantan.
Dalam hal ini, mereka juga menyatakan bahwa pernikahan mereka melalui wali  hakim  setempat.  Maka  kesalahan  mereka  ialah  menikah  di  Majlis  Agama Islam  yang  tidak  disahkan  oleh  Negeri  Kelantan  dan  mereka  juga  tidak mendapatkan  pengesahan  setelah  pernikahan  mereka  dari  Kantor  Konsulat Malaysia  di  Songkhla,  Mereka  tidak  menyangka  bahwa  perkara  tersebut  dapat mengakibatkan  terjadinya  masalah  besar  untuk  masa  depan  mereka.  Serta  ketika mereka  kembali  ke  Malaysia  mereka  juga  tidak  mendaftarkan  pernikahan  mereka karena takut akan terjadinya percekcokan antara pemohon 2 dengan ayahnya.
Oleh karena itu, mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan pernikahan  mereka,  serta  mereka  pun  tidak  sanggup  menghadirkan  saksi  ketika pernikahan mereka dilaksanakan di Phang Nga. Thailand, maka dari itu pengadilan memutuskan bahwa pernikahan mereka tidak boleh didaftarkan di Malaysia karena status pernikahan mereka diragukan.

## Analisa  Putusan  dan  Pertimbangan  Hakim  Tentang  Status  Pernikahan  yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri
Di  bagian  A,  menurut  penulis,  pernikahan  diluar  negeri  tidak  mengikuti prosedur yang ditetapkan tidak seharusnya terjadi karena sebuah pernikahan adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Adapun faktor-faktor di  bagian  A  sangat  tidak  pantas  karena  bagi  pihak  pasangan  yang  menghadapi faktor-faktor  tersebut,  mereka  seharusnya  berusaha  dengan  cara  yang  lebih  baik untuk mendapatkan keizinan serta restu ibu bapa. Buat perancangan terbaik untuk memujuk serta mendapatkan restu mereka. Tunjukkan kesungguhan dan persediaan mantap  bagi  menghadapi  alam  rumah  tangga.  Jika  segala  usaha  dan  kesabaran gagal  menyelesaikan  masalah,  maka  barulah  pihak  pasangan  pergi  ke  pengadilan untuk  mendapatkan  perizinan  pernikahan  yang  dilaksanakan  menggunakan  wali hakim dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan dibenarkan. Dan tak seharusnya juga mereka (pasangan menikah) melakukan pernikahan yang tidak  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  ditetapkan  karena  negara  sudah memberikan  peluang  dan  jalan  keluar  bagi  persoalan-persoalan  seperti  ini, misalnya aturan pernikahan di luar negeri dan juga aturan permohonan wali hakim dan  wali  enggan.  Dan  hasil  yang  telah  dikaji  oleh  penulis,  menunjukkan peningkatan  semakin  mendadak  bagi  permohonan  untuk  mendaftar  pernikahan menggunakan wali hakim diluar negeri di Majlis Agama Islam Kelantan.
Di  bagian  B,  menurut  penulis,  bagi  pasangan  yang  ingin  menikah  tidak mendapat izin dari keluarga maupun wali nasab. Mereka tidak sepatutnya menikah di  luar  negeri  dengan  cara  yang  salah  dan  penulis  juga  menanggapi  bahwa  nikah diluar  negeri  dalam  kasus  apabila  seorang  ayah  tidak  mau  menjadi  wali  nikah, maka hal ini dapat menyebabkan terhapusnya hak wali dan penulis berpendapat hal seperti  ini  tidak  adil.  Karena  bagi  penulis,  ayahnya  lah  yang  berhak  keatas  anak perempuannya  dan  pernikahan  mengikuti  prosedur  ini  prosesnya  memang  sedikit rumit  tetapi  tidak  akan  mendatangkan  permasalahan  di  masa  hadapan.  Misalnya, jika  pernikahan  mereka  tidak  mengikut  prosedur  maka  mereka  juga  tidak  dapat mencatat  pernikahan  mereka  di  Malaysia.  Dari  segi  peraturan  perundangan  di Malaysia,  jika  sesuatu  pernikahan  itu  tidak  ada  pencatatan  maka  persoalan  di Hukum  Negara  pernikahan  itu  tidak  dapat  disahkan  meskipun  pernikahan  itu  sah mengikut hukum Islam.
Terakhir  sekali  di  bagian  C,  penulis  dapat  menyimpulkan  ada  2  putusan yang  diperoleh  dari  Mahkamah  Rendah  Syariah  Kota  Bharu,  Kelantan.  Putusan- putusan ini kesemuanya berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim  di  luar  negeri.  Di  dalam  putusan-putusan  ini,  pihak  pasangan  tidak  dapat mendaftarkan  pernikahan  mereka  di  Malaysia.  Menurut  penulis,  putusan-putusan yang  dinyatakan  di  bagian  C  jika  dilihat  dari  rukun  dan  syaratnya  belum  lengkap dan  belum  terpenuhi.  Posisi  wali  hakim  yang  digunakan  dalam  putusan-putusan tersebut  juga  adalah  di  anggap  tidak  sah  jika  dilihat  dari  kedua-dua  teori  di  atas karena  menurut  hukum  Islam  wali  hakim  ialah  sultan  atau  pemerintah  sebagai ketua  negara  Islam  atau  hakim  atau  sesiapa  sahaja  yang  diberikan  kebenaran  dan
kuasa untuk  menjadi  wali nikah kepada perempuan itu. Di dalam Undang-undang Keluarga Islam wali hakim adalah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah  DYMM  AI-Sultan  Kelantan,  yang  ditauliahkan  oleh  DYMM  Al-Sultan di wilayah Thailand hanya 5 Majlis Agama Islam sahaja. Para pihak yang menikah pula  telah  dinikahkan  oleh  Majlis  Agama  Islam  yang  wilayahnya  tidak  ditauliah oleh  DYMM  Al-Sultan.  Maka  setelah  diteliti  dari  segi  prosedur-prosedur  yang telah  ditetapkan  negara,  dan  bagi  para  pihak  yang  tidak  mengikuti  prosedur- prosedur  dengan  benar  maka  keabsahan  pernikahan  mereka  itu  diragukan  oleh negara.  Keabsahan  pernikahan  mereka  itu  diragukan  karena  jika  mereka  tidak mengikut  prosedur  maka  pernikahan  mereka  tidak  dapat  didaftarkan  atau  tidak mendapat  kebenaran  oleh  negara.  Apabila  tidak  didaftarkan  pernikahan  tersebut, maka pernikahan mereka dianggap tidak ada dan tidak wujud oleh negara. Menjadi penekanan penulis disini adalah status hukum pernikahan itu. Jika dilihat dari segi hukum  Islam,  status  hukum  pernikahan  itu  sah  tetapi  menurut  perundangan  di Malaysia  status  hukum  pernikahan  mereka  itu  tidak  dapat  disahkan  oleh  negara karena tiada pencatatan. Jika pernikahan tidak tercatat, maka status pernikahan pun tidak tercatat dan ianya dianggap tidak ada atau tidak wujud pernikahan tersebut.

## KESIMPULAN
Dalam  hukum  Islam,  sahnya  status  hukum  pernikahan  seorang  itu  dilihat jika  cukup  rukun  dan  syarat  yaitu  adanya  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon mempelai  perempuan,  adanya  wali  dari  mempelai  perempuan  yang  akan mengakadkan  perkawinan,  adanya  dua  orang  saksi,  dan  ijab  yang  dilakukan  oleh wali  dan  qabul  yang  dilakukan  oleh  suami.  Wali  hakim  dapat  bertindak  sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah karena telah  dinyatakan  dari  hadis  Aisyah  r.a.  bahwa  seorang  perempuan  yang  hendak menikah  harus  memakai  wali  dan  apabila  terjadi  perselisihan  maka  Sultan  atau kepala Negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Karena apabila dalam perkawinan  tanpa  wali  maka  pernikahan  dinyatakan  batal,  atau  nikahnya  menjadi tidak sah. Menurut hukum Islam, wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua  negara  Islam  atau  hakim  atau  sesiapa  sahaja  yang  diberikan  kebenaran  dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan.
Dalam  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  2002,  sahnya  status hukum  pernikahan  seorang  itu  dilihat  jika  cukup  rukun  dan  syarat  sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Di Undang-undang ada penambahan jika wali  nasab  enggan  menikahkan  pengantin  perempuan,  maka  wali  hakimlah  yang menikahkannya.  Penambahannya  adalah  adanya  prosedur-prosedur  perkawinan  di luar  negeri  bagi  mereka  yang  ingin  menikah  di  luar  negeri  dari  Malaysia. Seterusnya  adalah  adanya  proses  permohonan  wali  hakim  dan  wali  enggan  jika timbulnya  masalah  seperti  wali  nasab  enggan  menikahkan  anak.  Selain  itu, menurut Undang-undang juga wali hakim itu adalah “Wali Raja” artinya wali yang
ditauliahkan  oleh  Kebawah  DYMM  AI-  Sultan  Kelantan.  Di  Negeri  Thailand hanya 5 wilayah Majlis Agama Islam sahaja ditauliah dan disahkan oleh Kerajaan Kelantan, anataranya adalah di Satun, Pattani, Narathiwat, Songkhla, dan Yala.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  status  hukum pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  wali  hakim  luar  negeri.  Dalam  hal  seperti  ini, hakim  akan  melihat  samada  wali  hakim  yang  digunakan  adalah  wali  hakim bertauliah di kawasannya atau tidak. Jika permasalahan berkait dengan wali adhal atau  enggan  maka  undang-undang  di  Malaysia  sudah  menetapkan  prosedur  ke atasnya. Jika ada pasangan  yang enggan mengikuti  prosedur  yang ditetapkan oleh Undang-undang Keluarga Islam maka pihak mahkamah boleh memutuskan samada pernikahan di  Thailand itu boleh didaftarkan atau tidak. Di Malaysia terdapat  dua prosedur  berkait  wali  enggan  ini,  yaitu  prosedur  permohonan  wali  hakim  dan prosedur wali enggan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Pres, 2000. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2003.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Alimuddin, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi  Hakim Pengadilan Agama , Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Amir  Husin  Md  Nor,  Siti  Safwati  Binti  Mohd  Shari, “Faktor  Penyebab Perkahwinan  Tanpa  Kebenaran  Di  Luar  Negara:  Satu  Kajian  Di Mahkamah Syariah Muar” , Jurnal Syariah, 2006. Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,
Jakarta: Kencana, 2004.
Arahan Amalan No.6 Tahun 2014.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam,  Ensiklopedi  Islam,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2005.
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, 2002.
Fadzlina  Binti  Mamat,  (  Penolong  Pendaftar  Mahkamah  Rendah  Syariah  Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019. Hamid Patilima, Metode Penelitian kualitatif , Bandung : Alfabeta, 2016. Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum , (Jakarta: Gema Insani, 2013.
Jalli  Sitakar, Perpindahan  Wali  Nasab  Ke  Wali  Hakim  Menurut  Pasal  23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu) ,
Fakultas  Syariah dan  Ilmu  Hukum, Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2013.
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama
Islam.
Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam ,  Jakarta  :  Pustaka  al-Hidayah,
1994
Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018
Mohamad Budiono, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan  Wali Hakim oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek  Jombang) ,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2014 Mohd Anwan Bin  Ab Muttalib,  (Hakim,  Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.
Mohd  Azman  Bin  Ab  Rahman,  (Pembantu  Pendaftar  Bahagian  Pentadbiran Mahkamah,  Mahkamah  Rendah  Syariah  Kota  Bharu,  Kelantan), Wawancara, 19 April 2019.
Mohd Radzuan Ibrahim, Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur , Selangor: Dri Publishing House, 2006 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fikih  Lima  Mazhab ,  Jakarta:  Lentera  Basritama,
2002
Mustofa Hasan, Pengantar  Hukum Keluarga , Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. Najibah  Mohd  Zin, Undang-Undang  Keluarga  Perbandingan ,  Kuala  Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
Noraini  Mohd  Hashim, “Prosedur  Dan  Pendaftaran  Perkahwinan”  dalam Undang-Undang Keluarga (Islam) , Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka,
2007.
Perlembagaan Persekutuan, Malaysia: International Law Book Services, 2014. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008. Putusan Hakam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 05100- 015-0089-2015 .
Putusan Hakam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009- 017-0114-2017 .
Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000. Robiatul  Adawiyah, Implementasi  Perkawinan  Dengan  Wali  Hakim  di  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Tanjung  Karang  Barat ,  Fakultas  Hukum, Universitas Lampung: 2018
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munahat , Bandung : Pustaka Setia, 1999. Soraya  Devy, Wali  Nikah  :  Urutan  dan  Kewenangan  dalam  Perspektif  Imam Mazhab , Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2017
Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2016. Waziha  Wahid, “Bapa  Terkejut  Anak  Berkahwin  Dengan  Pemuda  Bangladesh” ,
2013.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Bharu. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 dari situs https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Zainuri Bin Abdullah, (Pegawai Agama Kota Bharu) Wawancara di Kota Bharu,
19 April 2019.
Zakiyah Darajat, Ilmu Fikih , Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.