## Mekanisme Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasar 21 pada CV. Anggra Jaya Gunungsitoli
Maria Magdalena Bate’e⁽¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Pembangunan Gunungsitoli, Indonesia maria.batee82@gmail.com Aberius Halawa⁽²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Gunungsitoli, Indonesia abehalawa@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  Mekanisme  Penghitungan  Pemotongan  Dan  Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pada  CV.  Aggra  Jaya  Gunungsitoli  dengan  tujuan  untuk  mengetahui mekanisme  penghitungan  pemotongan  dan  pelaporan  PPh  Pasal  21  CV.  Anggra  Jaya  telah  sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta mengetahui upaya dalam mengatasi kesalahan atas penghitungan PPh Pasal 21. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “bagaimanakah mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra  Jaya?”  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif. Sedangkan  jenis  data yang digunakan  adalah data primer dengan teknik pengumpulan data  dengan menggunakan  pengamatan  dan  wawancara,  dan  juga  menggunakan  data  sekunder  yaitu  dokumen- dokumen  yang  berkaitan dengan hal  yang diteliti. Populasi dan sampel dalam  penelitian  ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit, rekap gaji dan kompensasi karyawan CV. Anggra Jaya.  Dari hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dtemukan  bahwa  mekanisme  penghitungan  pemotongan  PPh Pasal  21  pada  CV.  Anggra  Jaya  sudah  baik  dan  sebagian  besar  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hanya saja perusahaan belum mampu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang  sesuai  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  dimana  masih terdapat  komponen  yang  belum  dimasukkan  dalam  penghasilan  bruto.  Sedangkan  pelaporan  PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Keywords : Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

## I. PENDAHULUAN
Tujuan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945  adalah  mencapai  masyarakat  yang  adil, makmur dan merata baik secara material maupun secara  spiritual.  Permasalahan  utama  dalam mewujudkan
pembangunan adalah mengoptimalkan  pembangunan  nasional  dalam jangka  waktu  cepat  dan  berkesinambungan. Untuk  mencapai  pembangunan  tersebut  tidaklah mudah dilakukan, diperlukan dukungan baik dari pemerintah  maupun  juga  dari  masyarakat  selain itu  sarana  dan  prasarana  terlebih  dana  yang
memadai  pun  juga  turut  mendukung  kegiatan pembangunan nasional.
Pendapatan negara bersumber dari berbagai penerimaan  baik  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri  dimana  pendapatan  ini  nantinya  akan dialokasikan untuk memenuhi dana pembangunan  nasional. Salah satu yang  menjadi sumber  penerimaan  dalam  negeri  berasal  dari sektor pajak.
Dewasa  ini  pemerintah  sedang  melakukan upaya  yang  luar  biasa  untuk  meningkatkan pendapatan  dari  sektor  pajak.  beberapa  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selain
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
melakukan intensifikasi pembayaran juga melakukan  sosialisasi  dan  kampanye  secara terbuka  tentang  pentingnya  warga  negara  untuk membayar  pajak  agar  pembangunan  terus berjalan. Seperti yang dilansir dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016 tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) tahun 2016 menyatakan bahwa pendapatan  negara  diproyeksikan  sebesar  Rp 1.822,5  triliun  dimana  jumlah  ini  berasal  dari penerimaan  perpajakan  sebesar  Rp  1.546,7 triliun,  penerimaan  negara  bukan  pajak  sebesar Rp 273,8 triliun dan hibah sebesar Rp 2,0 triliun. Dari  APBN  2016  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar dalam hal pendapatan negara.
Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan  pada  setiap  pajak  atas  objek  pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Menurut Nurmantu (2005: 1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan  dari  sektor  partikelir/swasta  ke  sektor pemerintah)  berdasarkan  undang-undang  yang dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal  balik  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran umum.”
Banyak  sekali  jenis  pajak  yang  ada  di negeri  ini,  namun  secara  garis  besar  jenis  pajak yang diberlakukan adalah Pajak Pusat  dan Pajak Daerah.  Pajak  Pusat  dipungut  oleh  pemerintah pusat  sehingga  hasilnya  masuk  ke  kas  negara, dasarnya Undang-Undang dan Peraturan
Pelaksanaannya,  pengelolanya  adalah  Direktorat Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Jenderal  Bea Cukai  dan  dipungut  dengan  sistem  pemungutan self  assesment  system dan witholding  system yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara.  Sebagai  contoh  :  Pajak  Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM). Sedangkan Pajak Daerah dipungut oleh pemerintahan  daerah  (propinsi,  kabupaten/kota) sehingga  hasilnya  masuk  ke  kas  daerah.  Dasar pemungutannya  adalah  Undang-Undang  dan Pelaksanaanya  diatur  dalam  Peraturan  Daerah, pengelolaannya  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah, dengan  sistem  pemungutan official  assessment system dan witholding  system .  Pajak  Daerah terbagi  atas  Pajak  Daerah  Tingkat  I  dn  Pajak Daerah Tingkat II. Contoh Pajak Daerah Tingkat I  :    pajak  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan diatas  air,  bea  balik  nama  kendaraan  diatas  air, pajak  pengambilaln  dan  pemanfaatan  air  tanah dan  air  permukaan.  Dan  contoh  Pajak  Daerah
Tingkat  II  :  pajak  hotel  dan  restoran,  pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.
Dalam  hal  pemungutan  Pajak  Penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh  Pasal  21).  Menurut  Jeni  Susyanti  dan Ahmad  Dahlan  (2015:  62)  “Pajak  Penghasilan Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi.”  PPh  Pasal  21  berlaku  bagi pegawai/karyawan  dan  merupakan  salah  satu pajak  yang  memberikan  masukan  sangat  besar bagi negara.
Peraturan pelaksanaan dari PPh Pasal 21 ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 31/PJ/2012  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak
Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi dan
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-
31/PJ/2009  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan  Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak
Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  Dengan Pekerjaan,  Jasa,  Dan  Kegiatan  Orang  Pribadi.
Selain  itu kebijakan pemerintah dalam  mengatur PPh  Pasal  21  antara  lain  dengan  dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  1994,  dan  perubahan terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  17 tahun  2000.    Setiap  orang  pribadi  atau  badan yang telah diwajibkan oleh perundang-undangan perpajakan berhak untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan  yang sangat besar dan penting bagi pemerintah. Yang dilakukan oleh perusahaan  sebagai  pemotong  pajak  penghasilan adalah wajib membuat pencatatan atas penghitungan  beban  pajak  PPh  Pasal  21  sesuai dengan  peraturan  dan  tata  cara  penghitungan pajak  dan  hasilnya  nantinya  itulah  yang  akan dibayarkan atau dilaporkan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih terdapat perusahaan yang  melaksanakan  penghitungan  pajak    tidak sesuai  dengan  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Hal  ini  disebabkan  perusahaan  beranggapan bahwa  pajak  sebagai  biaya  sehingga  perusahaan meminimalkan  biaya  dan  lebih  mengoptimalkan laba. Selain itu masih juga terdapat selisih dalam penghitungan pajak bahkan ada perusahaan yang
berusaha  memperkecil    jumlah  pajaknya  atau menggelapkan  pajak  dan  hal  ini  jelas  tindakan kriminal  yang  merugikan  negara.  Perusahaan yang  telah  diberikan  wewenang  pemotongan pajak  diharapkan  dapat  bekerjasama  dalam memotong  pajak  ataupun  dalam  melaporkan pajak  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan sehingga pelanggaran
hukum seperti
penyelewengan  dan  penipuan  terhadap  pajak tidak  terjadi.  Dengan  adanya  kepatuhan  dalam memotong dan melaporkan pajak maka perusahaan  dapat  membantu  meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional. Penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh Jeane Susan (2013) berjudul “Analisis
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya  Nusalestari  Manado.”  Dari  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Megasurya Lestari dalam melakukan
penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2008  akan  tetapi  masih  juga  didapatkan kesalahan-kesalahan  dalam  perhitungan.  Selain itu  penelitian  lain  dilakukan  oleh  Meyliza Dalughu (2015) yang berjudul “Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado.” Penelitiannya  mengatakan  bahwa  perhitungan dan  pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  telah diterapkan  juga  telah  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  pajak penghasilan. Dan lagi oleh Herduard R. Homenta (2015)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Analisis  Perhitungan,  Pemotongan,  Pencatatan, Dan Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV.  Multi  Karya  Utama,  menunjukkan  bahwa CV. Multi Karya Utama juga telah melaksanakan perhitungan  PPh  Pasal  21  yang  dipotong  pada para  karyawan  dan  telah  sesuai  dengan  UU  No. 36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan. Setelah  melakukan  pemotongan  maka  dilakukan pencatatan  dalam  bentuk  untuk  menghindari kesalahan.
Sama  halnya  dengan  yang  telah  dilakukan oleh  peneliti  sebelumnya,  penulis  juga  hendak melakukan  suatu  penelitian  pada  CV.  Anggra Jaya yang telah melaksanakan pemotongan pajak terhadap para karyawannya. Untuk itu penelitian ini mengangkat
judul “ Mekanisme
Penghitungan  Pemotongan  Dan  Pelaporan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  Pada  CV. Anggra Jaya .”

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah mekanisme penghitungan  pemotongan  dan  pelaporan  PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya?”

## III. TUJUAN PENELITIAN
Menurut  Widodo  (2015  :  35)  “tujuan  penelitian adalah  sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh  penulis melalui  kegiatan  penelitian.”  Dengan  mengacu pada  perumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penghitungan pemotongan dan pelaporan  PPh  Pasal  21  CV.  Anggra  Jaya  telah sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta mengetahui upaya dalam mengatasi kesalahan atas penghitungan PPh Pasal 21.

## IV. KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian dan Fungsi Pajak
Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2009  tentang  perubahan keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1  berbunyi  “pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.” Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,  dalam  bukunya  Mardiasmo  (2009:  3) “pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Adapun fungsi pajak adalah :
1. Fungsi anggaran ( budgetair )
Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur ( cregulerend )
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER-32/PJ/2015  adalah  PPh  Pasal  21 adalah “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  yang sehubungan dengan pekerjaan atau  jabatan,  jasa, dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi subyek  pajak  dalam  negeri.”  Dan  menurut  Siti Resmi  (2009:  167)  “Pajak  Penghasilan  Pasal  21 merupakan  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji, upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan dengan pekerjaan atau  jabatan,  jasa, dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak Orang Pribadi dalam negeri.”

## Pemotong Pajak PPh Pasal 21
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 meliputi :
1. Pemberi  kerja,  terdiri  dari  orang  pribadi, badan,  cabang,  perwakilan  atau  unit  dalam hal  yang  melakukan  sebagian  atau  seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran  lain  adalah  cabang,  perwakilan atau unit tersebut.
2. Bendahara  atau  pemegang  kas  pemerintah termasuk  bendahara  pemegang  kas  pada pemerintah pusat baik
institusi TNI/Polri/Pemerintah  Daerah,  Instansi  atau lembaga pemerintah lembaga-lembaga negara lainnya  dan  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  di  luar  negeri  yang  membayarkan gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana  pensiun,  BPJS  dan  Badan-Badan  Lain yang  membayar  uang  pensiun  secara  berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta  badan  yang membayar :
a. Honorarium, komisi, fee , atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan  dengan  jasa  yang  dilakukan oleh  orang  pribadi  dengan  status  subyek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas dan  bertindak  untuk  atas  namanya sendiri bukan untuk atas nama persekutuan.
b. Honorarium, komisi, fee atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan  dengan  jasa  yang  dilakukan oleh  orang  pribadi  dengan  status  subyek
pajak luar negeri. c. Honorarium,  komisi, fee, atau  imbalan lain  kepada  peserta  pendidikan  dan pelatihan serta pegawai magang.
5. Penyelenggara  kegiatan  termasuk  badan pemerintah, organisasi  yang  bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan  kegiatan  yang  membayar honorarium,  hadiah, atau penghargaan dalam bentuk  apapun  kepada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

## Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP) PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : 1. Pegawai  tetap  dan  penerima  pensiun  berkala dikenakan  PKP  sebesar  penghasilan  neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru.
2. Pegawai  tidak  tetap  dikenakan  PKP  sebesar penghasilan  bruto  dikurangi  Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru.
3. Bagi  bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-
32/PJ/2015  Pasal  3  huruf  c,  PKP  yang dikenakan  sebesar  50%  (lima  puluh  persen) dari  jumlah  penghasilan  bruto  dikurangi PTKP per bulan.
Besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  untuk Wajib Pajak  badan dihitung sebesar penghasilan netto.  Sedangkan  untuk  Wajib  Pajak  orang pribadi  dihitung  sebesar  penghasilan  netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  Secara  singkat  dapat  dirumuskan sebagai berikut :

## Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur  dalam  Undang-undang  Pajak  Penghasilan No.  36  Tahun  2008  pasal  7  adalah  sebesar  tarif yang tercantum dalam berikut ini.
Tabel 4.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) No Keterangan Setahun Sebulan PKP (WP Badan) = Penghasilan Netto PKP (WP Orang Pribaadi = Penghasilan
Netto - PTKP
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018
(Rp) (Rp) 1 Untuk diri Wajib Pajak Pribadi 15.840.000 1.320.000 2 Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin 1.320.000 110.000 3 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 15.840.000 1.320.000 4 Tambahan untuk anak (paling banyak 3 orang) 1.320.000 110.000 Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Penghitungan  PTKP  ditentukan  menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal  bagian tahun pajak. penghitungan PTKP untuk pegawai lama  (tahun  sebelumnya  sudah  bekerja  di Indonesia)  dilakukan  dengan  melihat  keadaan pada  awal  tahun  takwim  (1  Januari).  Bagi pegawai  yang  baru  datang  dan  menetap  di Indonesia  dalam  bagian  tahun  takwim,  besarnya PTKP  tersebut  berdasarkan  keadaan  pada  awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
Dalam  hal  karyawati  kawin,  PTKP  yang dikurangkan  adalah  hanya  untuk  dirinya  sendiri. Dalam  hal  karyawati  tidak  kawin,  pengurangan PTKP  selain  untuk  dirinya  sendiri  juga  PTKP untuk  keluarga  yang  menjadi  tanggungan sepenuhnya.

## Tarif Pajak
Tarif  pajak  adalah  persentasi  tertentu  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  dalam  rangka menentukan  besarnya  pajak  terhutang.  Tarif pajak  yang  diterapkan  atas  Penghasilan  Kena Pajak  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP) dalam  negeri  sesuai  dengan  pasal  17  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  17  Tahun 2000  yang  telah  diubah  terakhir  menjadi Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2. Tarif Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai denganRp 50.000.000,00 5% di  atas  Rp  50.000.000,00  s/d  Rp 250.000.000,00 15% di atas Rp  250.000.000,00 s/d  Rp 500.000.000,00 25% di atas Rp 500.000.000,00 30%
(sumber: Mardiasmo, 2009: 178)

## V. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini  dilakukan  di  CV.  Anggra  Jaya yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Setia No. 4 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli.
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian deskriptif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 44)  “penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk mndeskripsikan  atau  menjelaskan  sesuatu  hal seperti  apa adanya, sehingga  memberi gambaran jelas  tentang  situasi-situasi  di  lapangan  apa adanya.  Sementara  jenis  data  yang  digunakan adalah  data  primer  seperti  laporan  keuangan yang  telah  diaudit,  rekap  gaji  dan  kompensasi karyawan  CV.  Anggra  Jaya,  dengan  teknik pengumpulan  data    menggunakan  wawancara dan pengamatan langsung, dan juga menggunakan  data  sekunder  yaitu  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti seperti sejarah singkat CV. Anggra Jaya, struktur organisasinya.
Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit, rekap  gaji  dan  kompensasi  karyawan  CV. Anggra  Jaya.  Menurut  Sugiyono  (2011:  90) “Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang terdiri  dari  keseluruhan  objek  atau  subjek  yang mmpunyai  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik  kesimpulannya.”  Sedangkan    “Sampel adalah  bagian  dari  populasi.  Secara  sederhana sampel  diartikan  sebagai  bagian  dari  populasi yan menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.”
Dalam  menganalisis  data,  digunakan  analisa deskriptif.  Menurut  V.Wiratna  Sujarweni  (2015: 45) bahwa “analisa deskriptif adalah menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel dengan bentuk analisis angka maupun gambar dan diagram.”

## VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN ANALISA TEMUAN PENELITIAN
Sejarah CV Anggra Jaya
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018
CV.  Anggra  Jaya  yang  beralamat  di  Jalan
Diponegoro Gang Setia Nomor 04 Kelurahan Ilir Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli, didirikan  pada  tanggal  21  Oktober  2011  oleh Bapak  Naso’aro  Waruwu  sebagai  Direktur Perusahaan  dengan  akta  pendirian  No.  154  oleh Notaris Synodia Eunice Telaumbanua SH.
Kegiatan  CV.  Anggra  Jaya  dimulai  pada tahun  2011,  saat  ini  perusahaan  bersangkutan masih eksis di bidang kontraktor, leverensir, dan perdagangan  umum.  Di  bidang  perdagangan umum, CV. Anggra Jaya awalnya hanya menjual barang-barang kelontong yang disuplai dari pasar Gunungsitoli.  Namun,  pada  tahun  berikutnya hingga  sekarang  barang  dagangan  didatangkan dari Sibolga. Dengan adanya penambahan modal usaha  dari  bantuan  kredit  bank,  maka  CV. Anggra  Jaya  mulai  mengembangkan  dan memperluas  tempat  usahanya  serta  menambah jenis  barang  dagangannya  hingga  sampai sekarang terus beroperasi.

## Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  merupakan  gambaran formal  yang  menunjukan  adanya  pemisahan fungsi,  tugas,  wewenang,  dan  tanggungjawab yang disusun untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif.
Untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan  struktur  organisasi  CV.  Anggra Jaya sebagai berikut:
Gambar 6.1 Struktur Organisasi CV. Anggra Jaya
Sumber: CV. Anggra Jaya, 2014

## Data  Pegawai  Tetap  dan  Tenaga  Harian Lepas
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis,  berikut  ini  merupakan  data  mengenai pegawai  tetap  dan  tenaga  harian  lepas  di  CV. Anggra Jaya.
a. Pegawai  tetap  yang  penghasilan  netonya melebihi PTKP berjumlah 2 Orang.
b. Pengawai  tetap  yang  bekerja  mulai  awal tahun  dan  berakhir  dipertengahan  tahun berjumlah  1  orang  karena  berhenti  bekerja,
namun perusahaan memotong dan melaporkan PPH Pasal 21 yang bersangkutan dengan masa kerja setahun penuh.
c. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 2 orang.
d. Upah  harian  lepas  yang  diterima  tenaga harian  lepas  dibayarkan  secara  bulanan berjumlah 5 orang.
Jadi,  jumlah  keseluruhan  pegawai  pada  CV. Anggra  Jaya  sampai  pada  tahun  2015  adalah sebanyak  5  orang  dan  5  orang  tenaga  harian lepas.

## Jenis Penghasilan
Adapun jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai CV. Anggra Jaya adalah sebagai
berikut : a. Gaji  pokok,  gaji  yang  dibayarkan  secara bulanan.
b. Tunjangan, berupa tunjangan makan, tunjangan  transportasi,  tunjangan  kehadiran, dan tunjangan jabatan
c. Uang lembur.

## Jenis Pengurangan
Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan oleh CV. Anggra Jaya dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, yakni: 1. Biaya  jabatan,  yaitu  5%  dari  gaji  bruto  yang diterima  karyawan,  setinggi-tingginya  Rp.
6.000.000,00  setahun  dan  Rp.  500.000.00 sebulan.
Direktur
Bag. Keuangan (Kasir) Bag. Akuntansi
Karyawan Bag. Penjualan Karyawan Teknis Pekerjaan Proyek Karyawan Bag.
Gudang
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak  yang  besarnya ditentukan berdasarkan  status.  Besarnya  PTKP  yang dipakai  dalam  pengisian  SPT  Masa/Tahunan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah:
Tabel 6.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Menurut UU No. 36 Tahun 2008 PTKP Per 1 Januari 2009 TK/0 Rp. 15.840.000,00 TK/1 Rp. 17.160.000,00 TK/2 Rp. 18.480.000,00 TK/3 Rp. 19.800.000,00 K/0 Rp. 17.160.000,00 K/1 Rp. 18.480.000,00 K/2 Rp. 19.800.000,00 K/3 Rp. 21.120.000,00 K/1/0 Rp. 33.000.000,00 K/1/1 Rp. 34.320.000,00 K/1/2 Rp. 35.640.000,00 K/1/3 Rp. 36.960.000,00 Keterangan: TK/0 :  Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan TK/1 :  Tidak Kawin dan Satu Tanggungan TK/2 :  Tidak Kawin dan Dua Tanggungan TK/3 :  Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan K/0 :  Kawin dan Tanpa Tanggungan K/1 :  Kawin dan Satu Tanggungan K/2 :  Kawin dan Dua Tanggungan K/3 :  Kawin dan Tiga Tanggungan K/1/0 :  Kawin  dan  Penghasilan  Istri digabung, Tanpa  Tanggungan K/1/1 :  Kawin  dan  Penghasilan  Istri digabung, Satu Tanggungan K/1/2 :  Kawin  dan  Penghasilan  Istri digabung, Dua Tanggungan
K/1/3 :  Kawin  dan  Penghasilan  Istri digabung, Tiga Tanggungan

## Mekanisme Penghitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Mekanisme  penghitungan  Pajak  Penghasilan Pasal 21 CV. Anggra Jaya pada prinsipnya sama dengan  cara  penghitungan  Pajak  Penghasilan pada  umumnya.  Selain  itu,  tarif  yang  ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  atau  tarif yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah
atau aturan pelaksanaan lainnya. Sistem perpajakan  yang  digunakan  untuk  pemotongan PPh  pasal  21  menggunakan withholding  system . Withholding system adalah suatu sistem pemotongan  pajak  dimana  wewenang  untuk menentukan  besarnya  pajak  terutang  seseorang berada  pada  pihak  ketiga  dan  bukan  oleh  fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan  pemotongan  PPh  Pasal  21  adalah pihak CV. Anggra Jaya, selaku pemberi kerja. Di mana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya  penghasilan  yang  diterima  setiap pegawai. Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal  21  mengacu  kepada  formulir SPT Masa PPh Pasal 21 formulir 172.
Berikut  ini  merupakan  penghitungan  yang diterapkan oleh CV. Anggra Jaya.
a. Penghitungan  kepada  pegawai  tetap  yang penghasilan netonya melebihi PTKP.
Hendra Zebua, karyawan tetap dengan  status K/3  bekerja  di  CV.  Anggra  Jaya  dengan memperoleh penghasilan gaji setahun sebesar Rp.  36.000.000,  lembur  Rp.  143.000, tunjangan  transport                      Rp.  3.120.000, tunjangan  makan  Rp.  3.120.000,  tunjangan jabatan  Rp.  3.000.000,  dan  tunjangan kehadiran  10%  dari  gaji  pokok.  Besarnya pajak  yang  dikenakan  dalam  satu  tahun adalah:
1) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut  CV. Anggra Jaya.
Penghasilan bruto setahun Rp. 48.840.000 Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x Rp. 48.840.000) Rp.   2.442.000 Penghasilan neto setahun   Rp. 46.398.000 PTKP (K/3)                        Rp. 21.120.000 PKP setahun                       Rp. 25.278.000
PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp. 25.278.000 = Rp.   1.263.900
2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang- Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun
2008.
Penghasilan bruto setahun Rp. 48.983.000 Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x Rp. 48.983.000) Rp.  2.449.150 Penghasilan neto setahun   Rp. 46.553.850 PTKP (K/3)                        Rp. 21.120.000 PKP setahun                       Rp. 25.413.850
PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 25.413.850 = Rp.   1.270.700
Dari penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah  pajak  terutang  menurut  CV.  Anggra Jaya  dengan  penghitungan  menurut  penulis, yaitu  sebesar  Rp.  1.263.900  dan  Rp. 1.270.700  selisihnya  sebesar  Rp.  6.800,- merupakan  kurang  bayar  bagi  CV.  Anggra Jaya. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan  tidak  memasukkan  uang  lembur sebesar Rp. 143.000.
b. Penghitungan  kepada  pegawai  tetap  yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun. Firman Harefa, karyawan tetap dengan status K/3  bekerja  di  CV.  Anggra  Jaya  dengan memperoleh penghasilan gaji setahun sebesar Rp.  30.000.000,  lembur  Rp.  117.000, tunjangan  transport                      Rp.  3.120.000, tunjangan  makan  Rp.  3.120.000,  tunjangan jabatan  Rp.  3.000.000,  dan  tunjangan kehadiran  10%  dari  gaji  pokok.  Besarnya pajak  yang  dikenakan  dalam  satu  tahun adalah:
1) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut  CV.
Anggra Jaya. Penghasilan bruto setahun   Rp. 42.240.000 Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x Rp. 42.240.000) Rp.   2.112.000 Penghasilan neto setahun Rp. 40.128.000 PTKP (K/3) Rp. 21.120.000 PKP setahun Rp. 19.008.000 PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 19.008.000 = Rp.   950.400
2) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut penulis  dengan  mengacu  pada  Undang-
Undang  Pajak  Penghasilan  No.36  Tahun 2008. Penghasilan bruto setahun   Rp. 42.357.000 Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x Rp. 42.357.000) Rp.   2.117.850 Penghasilan neto setahun Rp. 40.239.150 PTKP (K/3) Rp. 21.120.000 PKP setahun Rp. 19.119.150 PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp. 19.119.150 = Rp.   956.000
Dari penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah  pajak  terutang  menurut  CV.  Anggra Jaya  dengan  penghitungan  menurut  penulis, yaitu  sebesar  Rp.  950.400  dan  Rp.  956.000
selisihnya  sebesar  Rp.  5.600,-  merupakan kurang  bayar  bagi  CV.  Anggra  Jaya.  Hal tersebut  disebabkan  karena  perusahaan  tidak memasukkan  uang  lembur  sebesar  Rp. 117.000.
c. Penghitungan  kepada  pegawai  tetap  yang bekerja  mulai  awal  tahun  dan  berhenti  pada
pertengahan waktu.
Sokhi  Zebua  memperoleh  gaji  setahun sebesar Rp. 19.200.000, lembur Rp. 130.000, tunjangan transport Rp. 3.120.000, tunjangan makan  Rp.  3.120.000,  tunjangan  jabatan  Rp. 1.500.000, dan tunjangan kehadiran 10% dari gaji  pokok.  Besarnya  pajak  yang  harus dibayar adalah:
1) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut  CV. Anggra Jaya.
Penghasilan bruto setahun Rp. 28.860.000 Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x Rp. 28.860.000) Rp.   1.443.000 Penghasilan neto setahun Rp. 27.417.000 PTKP (K/3) Rp. 18.480.000 PKP setahun Rp.   8.937.000 PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 8.937.000 = Rp.  446.850
2) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut penulis  dengan  mengacu  pada  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  No.36  Tahun 2008. Penghasilan bruto setahun Rp. 28.990.000 Pengurangan:
Biaya Jabatan (5% x Rp. 28.990.000)Rp.   1.449.500 Penghasilan neto setahunRp. 27.540.500 PTKP (K/3) Rp. 18.480.000 PKP setahun Rp.   9.060.500 PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 9.060.500 = Rp.  453.025
Dari  penghitungan  di  atas  terdapat perbedaan  jumlah pajak terutang  menurut CV.  Anggra  Jaya  dengan  penghitungan menurut  penulis,  yaitu  sebesar  Rp. 446.850  dan  Rp.  446.850  selisihnya sebesar  Rp.  6.175,-  merupakan  kurang bayar bagi CV. Anggra Jaya. Hal tersebut disebabkan  karena  perusahaan  tidak memasukkan  uang  lembur  sebesar  Rp. 130.000.
d. Penghitungan  upah  harian  yang  diterima tenaga  harian  lepas  dibayarkan  secara bulanan.
Male  Lombu  bekerja  di  CV.  Anggra  Jaya dengan  dasar  upah  harian  yang  dibayarkan secara  bulanan  dalam  bulan  Mei  2014.  Male Lombu  dengan  status  Tk/0  hanya  bekerja  26 hari  kerja  dengan  upah  harian  Rp.  60.000, besarnya pajak yang harus dibayar adalah:
1) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut  CV. Anggra Jaya.
Upah Mei 2014 (26 x Rp. 60.000) Rp.   1.560.000 Tunjangan Makan (26 x Rp. 60.000) Rp.      130.000 Penghasilan bruto sebulan  Rp.   1.690.000 Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 1.690.000) Rp. 20.280.000 PTKP (Tk/0) Rp. 15.480.000 PKP setahun Rp.   4.440.000 PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp. 4.440.000 = Rp.  220.000 PPh Pasal 21 sebulan:
Rp. 220.000 / 12      = Rp.    18.333
2) Penghitungan  PPh  Pasal  21  menurut penulis  dengan  mengacu  pada  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  No.36  Tahun 2008. Upah Mei 2014 (26 x Rp. 60.000) Rp. 1.560.000 Tunjangan Makan (26 x Rp. 60.000) Rp.    130.000 Penghasilan bruto sebulan  Rp. 1.690.000 Penghasilan neto setahun (12 x Rp. 1.690.000) Rp. 20.280.000 PTKP (Tk/0) Rp. 15.480.000 PKP setahun Rp.   4.440.000 PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp. 4.440.000 = Rp.  220.000
PPh Pasal 21 sebulan:
Rp. 220.000 / 12      = Rp.    18.333
Untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21  bagi  Tenaga  Kerja  Harian  Lepas  telah sesuai antara  penghitungan  CV.  Anggra Jaya dengan penghitungan yang dilakukan penulis yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008.

## Mekanisme  Penyetoran  Dan  Pelaporan  PPh Pasal 21
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis, mekanisme yang  dilakukan  oleh
pegawai  CV.  Anggra  Jaya  dalam  menyetorkan PPh  Pasal  21  yang  telah  dipungut  atas penghasilan  pegawai  atau  karyawan  adalah sebagai berikut:
a. Setelah  seluruh  PPh  Pasal  21  dihitung  dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian Pajak perusahaan, selanjutnya bagian
Keuangan  menyetorkan ke Kantor Pelayanan
Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan Gunungsitoli  (KP2-KP)  sebagai  tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
b. Batas  waktu  pembayaran  atau  penyetoran PPh  Pasal  21  yang  telah  dipungut  oleh Pegawai CV. Anggra Jaya adalah:
1) Untuk  pembayaran  masa  PPh  Pasal  21 paling  lambat  tanggal  10  bulan  takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2) Pembayaran  kekurangan  pajak  yang terutang  berdasarkan  SPT  Tahunan  PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat- lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun  pajak  atau  bagian  tahun  pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.
c. Sarana  yang  digunakan  dalam  pembayaran dan  penyetoran  PPh  Pasal  21  yang  terutang adalah  dengan  menggunakan  Surat  Setoran Pajak (SSP). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah  seluruh  PPh  Pasal  21  yang  terutang atau yang akan dibayar.
d. SSP  yang  digunakan  terdiri  dari  5  rangkap antara lain:
1) Lembar  1  untuk  Pegawai  CV.  Anggra Jaya;
2) Lembar  2  untuk  Kantor  Pelayanan Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP);
3) Lembar 3 untuk dilaporkan oleh Pegawai CV.  Anggra  Jaya  ke  Kantor  Pelayanan Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP);
4) Lembar  4  untuk  Kantor  Cabang  Bank Sumatera Utara sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21; 5) Lembar  5  untuk  arsip  Pemungut  Pajak (bagian Keuangan).
Setelah  PPh  Pasal  21  dihitung  dan  disetor oleh  CV.  Anggra  Jaya,  maka  selanjutnya  CV. Anggra  Jaya  melaporkan  penghitungan  dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perudang-undangan
Perpajakan.
Adapun  tata  cara  yang  harus  dilakukan  oleh
CV. Anggra Jaya dalam melaporkan penghitungan  dan  pembayaran  PPh  Pasal  21 adalah sebagai berikut:
a. CV. Anggra Jaya dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan  SPT  (surat  pemberitahuan), yang  harus  diambil  sendiri  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  setempat  dimana  CV. Anggra Jaya terdaftar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan Gunungsitoli (KP2-KP).
b. CV.  Anggra  Jaya  menggunakan  2  jenis  SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni: 1) SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  adalah  surat yang  oleh  CV.  Anggra  Jaya  digunakan untuk  melaporkan  penghitungan  dan  atau pembayaran  pajak  yang  terutang  dalam suatu masa pajak.
2) SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21,  adalah  surat yang  oleh  CV.  Anggra  Jaya  digunakan untuk melaporkan pehitungan dan pembayaran  pajak  yang  terutang  dalam suatu tahun pajak yakni Formulir 1721.
SPT  diisi  sesuai  dengan  penghitungan  dan pembayaran yang dilakukan oleh CV. Anggra Jaya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
c. SPT  diserahkan  atau  dilaporkan  oleh  CV. Anggra  Jaya  selambat-lambatnya  untuk  SPT Masa  PPh  Pasal  21  tanggal  20  bulan berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir  dan untuk  SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21  selambat- lambatnya  3  bulan  setelah  berakhirnya  tahun pajak  ke  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  Dan Konsultasi  Perpajakan  Gunungsitoli  (KP2- KP).
d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh CV. Anggra Jaya pada SPT PPh Pasal 21 adalah: 1) Daftar  gaji  karyawan  pada  CV.  Anggra Jaya;
2) Surat Setoran Pajak lembar 3.
Untuk menggambarkan apakah CV. Anggra Jaya telah melakukan pembayaran/penyetoran
pajaknya  yang  terutang  untuk  tahun  2014  dan menyampaikan  SPT-nya  dengan  tepat,  berikut penulis sajikan dalam tabel 6.2. Tabel 6.2 Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak Tanggal Penyampaian SPT 2014 23-03-2015 23-03-2015 Sumber: Internal Perusahaan.
Solusi  Terhadap  Kesalahan  Terkait  Dengan Penghitungan,  Penyetoran,  Pelaporan  Pajak
Penghasilan  Pasal  21  Serta  Pembukuan Perusahaan
Pada CV.  Anggra  Jaya  ditemukan  bahwa penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 mengenai karyawan masih mengalami kesalahan, tetapi perusahaan sudah benar dalam melaksanakan penyetoran, pelaporan dan pembukuan.  Berikut  ini  merupakan  solusi  dari kesalahan  penghitungan  pajak  penghasilan  PPh Pasal  21  pada  pegawai  CV.  Anggra  Jaya khususnya  pada  penghitungan  dan  pemotongan pajak  terutang  bagi  pegawai  tetap  yakni  agar membetulkan rumus  penghitungan  PPh Pasal 21 sesuai  dengan  Undang-Undang  Perpajakan dengan  mengakomodir  uang  lembur  pegawai sehingga tidak merugikan negara.

## Pembahasan
Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana mekanisme
penghitungan pemotongan  dan  pelaporan  PPh  Pasal  21  pada CV.  Anggra  Jaya.  Dalam  penghitungannya terdapat  perbedaan  antara  penghitungan  CV. Anggra  Jaya  dengan  penghitungan  berdasarkan UU N0. 36 Tahun 2008.
Bila  dilihat  perbedaan  penghitungan  satu persatu, maka  jumlah perbedaannya tidak terlalu besar.  Akan tetapi  bila diakumulasikan dari data yang  ada,  maka  perbedaan  tersebut  menjadi besar.
Berdasarkan  analisa  penelitian,  diketahui bahwa  terdapat  penerapan  penghitungan  PPh Pasal  21  terhadap  penghasilan  pegawai  tetap tidak  sesuai  antara  jumlah  penghitungan  PPh Pasal  21  terutang  menurut  CV.  Anggra  Jaya dengan  jumlah  penghitungan  PPh  Pasal  21 terutang  menurut  penulis  dengan  mengacu  pada Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No.  36 Tahun  2008.  Hal  ini  dikarenakan  uang  lembur yang diberikan tiap bulan kepada pegawai/karyawan  tidak  dimasukkan  sebagai penambah  penghasilan  bruto,  karena  menurut perusahaan  yang  dimasukkan  sebagai  penambah penghasilan  bruto  hanyalah  penghasilan  yang teratur  diterima  dalam  jangka  waktu  yang  sama (dalam  hal  ini  setiap  bulan),  juga  dalam  jumlah yang  sama  (dalam  hal  ini  gaji  pokok  dan  uang kehadiran).  Seharusnya  yang  benar  menurut Undang-Undang  No.36  Tahun  2008,  uang
lembur merupakan salah satu komponen penambah  penghasilan  bruto.  Oleh  karena pertimbangan-pertimbangan tersendiri inilah yang  menyebabkan  adanya  selisih  kurang  bayar antara  PPh  Pasal  21  yang  telah  dipotong  oleh perusahaan  dengan  yang  dipotong  penulis mengacu pada undang-undang.
Jadi dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan  bahwa  mekanisme  penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada CV. Anggra Jaya sudah  baik  dan  sebagian  besar  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  hanya saja  perusahaan  belum  mampu  melakukan pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  sesuai  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan,  dimana  masih  terdapat  komponen yang  belum  dimasukkan  dalam  penghasilan bruto.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  menerima hasil  penelitian  Jeane  Susan  (2013)  yang  juga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam perhitungan.  Sedangkan  pelaporan  PPh  Pasal  21 dalam  penelitian  ini  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal  ini sejalan  dengan  penelitian Meyliza  Dalughu (2015) dan Herduard R. Homenta (2015).

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. CV. Anggra Jaya dalam melakukan mekanisme  perhitungan,  penyetoran,  dan pelaporan PPh Pasal 21 penghasilan pegawai/karyawan  sudah  cukup  baik  dan memadai,  akan  tetapi  perusahaan  belum mampu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan.
2. Dalam  mekanisme  penerapan  penghitungan PPh  Pasal  21  terhadap  penghasilan  pegawai tetap  tidak  sesuai  antara  jumlah  perhitungan PPh  Pasal  21  terutang  menurut  CV.  Anggra Jaya  dengan  jumlah  perhitungan  PPh  Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36  Tahun  2008.  Hal  ini  dikarenakan  uang lembur  yang  diberikan  tiap  bulan  kepada pegawai/karyawan  tidak  dimasukkan  sebagai penambah  penghasilan  bruto.  Seharusnya yang  benar  menurut  Undang-Undang  No.36
Tahun  2008,  uang  lembur  merupakan  salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah : 1. CV. Anggra Jaya diharapkan lebih memahami Undang-Undang Perpajakan khususnya  PPh  21  serta  harus  selalu up  to date mengenai  perkembangan  ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan  perundang-undangan  perpajakan yang  berlaku  di  Indonesia  sering  mengalami perubahan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga  tidak  akan  terjadi  lagi  kesalahan perhitungan pajak terutang yang menyebabkan  kerugian  bagi  Negara  dan semua  pihak.  Dalam  hal  ini  pihak  pemotong pajak perusahaan.
2. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan  nasional,  oleh  karena  itu diharapkan  agar  CV.  Anggra  Jaya  tetap melakukan kewajibannnya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21  atas  pegawai  dengan  benar  dan  teliti sehingga tidak merugikan karyawan,
perusahaan maupun pemerintah.
3. Pihak  fiskus  harus  lebih  banyak  memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21  kepada  Wajib  Pajak  khususnya  yang bertindak  sebagai  pemotong  atau  pemungut pajak  sehingga  tidak  terjadi  lagi  kesalahan- kesalahan  terkait  perhitungan,  pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## VIII. REFERENSI
Dalughu  Meyliza,  (2015), Analisis  Perhitungan Dan  Pemotongan  PPh  Pasal  21  Pada Karyawan  PT  BPR  Primaesa  Sejahtera Manado ,  Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi. Volume 15 No. 3 Tahun 2015.
Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  31/PJ/2012 tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  32/PJ/2015 tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  Dan  Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Homenta R. Herduard, (2015), Analisis Perhitungan,  Pemotongan,  Pencatatan, Dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21  pada  CV.  Multi  Karya  Utama ,  Jurnal EMBA.  Vol.  3  No.  3  September  2015, Hal. 916-926
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016
Mardiasmo, (2009). Perpajakan Indonesia , Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
Nurmantu  Safri,  (2005). Pengantar  Perpajakan , Jakarta : Granit.
Resmi  Siti,  (2009). Perpajakan  Teori  dan
Praktek .  Buku  1  Edisi  5.  Jakarta  : Salemba Empat
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  10
Tahun  1994  tentang  Perubahan  atas
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1994 tentang Pajak Penghasilan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Susan Jeane, (2013), Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya  Nusalestari  Manado ,  Jurnal EMBA.  Vol.  1  No.  4  Desember  2013,
Hal. 1599-1607
Sugiyono, (2011), Metode Penelitian Administrasi , Bandung : Alfabeta Sujarweni, V.Wiratna, (2015). Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi , Yogyakarta : BPFE. Susyanti Jeni, Dahlan Ahmad, (2015). Perpajakan  Untuk  Praktisi  Dan Akademisi , Malang: Empatdua Media.
Widodo, (2015). Metodologi  Penelitian , Jakarta: Erlangga.