## PERDAGANGAN PEREMPUAN DENGAN DALIH PERKAWINAN

## Sabirin
Sabirin_bisa@yahoo.com Significant Statistical Consultant

## ABSTRACK
The emergence of trafficking cases of women is a direct result of the inadequacy of society due to poverty and other causes. The modus operandi of this trade is varied, but the mode of trafficking of women under the pretext of marriage is considered the most dangerous in the case of trafficking in women. Such cases have long been happening and are still growing today. The occurrence of female trafficking cases with the modus operandi of marriage involves intermediaries (brokers) that bring together men with women who are generally low-income (poor) and low-educated families.
This paper will discuss what is really the trafficking of women, the factors that influence the occurrence of women's handling with the pretext of marriage, the form of victim protection and prevention efforts that can be done.
Keywords: Trafficking, Women, Marriage

## PENDAHULUAN
Perdagangan orang atau manusia bukanlah kejahatan yang biasa ( extra ordinary ), kejahatan ini terorganisir ( organized ), dan lintas negara ( transnational ), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime (TOC)” (Supriyadi Widodo, 2005). Selain itu masalah perdagangan orang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP (Supriyadi Widodo, 2005).
Kemunculan kasus perdagangan perempuan dengan berbagai dalih salah satunya melalui dalih perkawinan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat karena kemiskinan dan penyebab lainnya. Sayangnya sebagian masyarakat cenderung mencari jalan pintas untuk bangkit dari kemiskinan. Selain itu, lemahnya efektivitas penegakan hukum disebabkan oleh berbagai faktor, seperti luasnya dan rapinya jalur trafficking yang selama ini dilakukan, masyarakat dan aparat kurang concern , dan banyaknya diskresi aparat penegak hukum yang berkesan membebaskan pelaku trafficking . Sehingga faktor ini semakin mendorong meluasnya praktek- praktek trafficking .
Modus prostitusi dan calo perkawinan dianggap paling membahayakan dalam kasus perdagangan. Baru-baru ini Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Soegeng Rahardjo mengaku menemukan sejumlah perempuan dari Indonesia didatangkan ke China untuk dikawini penduduk setempat. Secara umum, Soegeng mengemukakan dua modus operandi marak digunakan dalam perdagangan orang di China saat ini. Modus pertama ada mencari pekerja migran Indonesia yang bermasalah di Hong Kong dan tidak memiliki kontrak baru.
Migran yang menjadi target korban tersebut kemudian dirkimkan ke Makau. Sementara modus kedua lanjut Dubes, pelaku mengiming-imingi calon korban dengan pekerjaan bergaji besar.
Dengan iming-iming menggiurkan itu, calon korban tanpa sadar akan terjerat dalam perdagangan manusia. (M Bacticar Nur,2017).
Baru-baru ini kasus perdagangan perempuan kembali mencuat dan berhasil di gagalkan oleh polisi. Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri, menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Pelangi Karaoke, Simpang Basecamp, Batuaji. Diamanakan dua orang tersangka pemilik pelangi karaoke. Selain itu enam orang korban berhasil diselamatkan. Para tersangka diduga melanggar pasal 2,12,17 undang-undang RI Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan JO Pasal 88 undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sementara itu di Kalimantan Barat, berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sejak bulan Januari hingga Agustus 2016, terdapat 14 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau manusia dan menahan sebanyak 20 orang tersangka. Data Polda Kalbar, hingga saat ini tercatat 47 orang yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia, terdiri dari laki-laki dewasa sebanyak 16 orang, wanita dewasa 28 orang, dan anak-anak wanita tiga orang.
Indikator perdagangan perempuan di Indonesia menurut laporan Global Aliance Against Traffic on Women (GAATW), terlihat ada tiga aspek yaitu sebagai berikut :
1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib;
2. Meningkatnya jumlah perusahaan peyalur tenaga kerja, terutama yang illegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar.
3. Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan.
Di Indonesia, korban-korban trafficking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran , bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak. Korban trafficking biasanya anak dan perempuan yang berusia muda dan belum menikah, anak perempuan perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri.
Devi Rahayu dalam penelitianya dengan judul “Tindakan Perdagangan Perempuan dalam Proses Pengiriman Buruh Migran di Madura. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pengiriman buruh migran di Bangkalan dan Sampang terdapat kasus yang timbul, terdapat unsur-unsur perdagangan perempuan yang berupa: (1) tindakan melintasi batas, yang merupakan keseluruhan proses pengiriman buruh migran dan dilakukan dengan melintasi perbatasan wilayah Indonesia, (2) adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tindakan yang terjadi selama di lokasi penampungan, (3) Adanya penipuan, berupa pemberian janji untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri (telah membayar sejumlah uang), tetapi tidak terlaksana, (4) lilitan hutang, buruh migran berangkat ke luar negeri dengan tanggungan hutang yang nantinya dibayar dengan uang upahnya, (5) kekerasan dengan penyalahgunaan kekuasaan, tindakan majikan untuk menyimpan dokumen dan sebagai pihak yang berkuasa, (6) kerja paksa atau kondisi seperti perbudakan, yang dialami buruh migran di tempat kerja.
Melihat semakin maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional terutama perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) :
“ Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, sumpplementing the United Nation Convention against Trannational Organized Crime “ (Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan perempuan dan anak)
mencantumkan tentang perlindungan korban perdagangan manusia. Di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara bersama-sama dengan organisasi non pemerintah untuk melakukan pendampingan korbankorban trafficking, memberikan pelayanan hukum mengusahakan pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis maupun pemulihan secara sosial. Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur trafficking sudah terbentuk yaitu Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap korban trafficking secara khusus dapat terlindungi. Beberapa faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh kemisikinan sehingga membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk menyambung hidup. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan yang membuat perempuan terbelenggu dalam ketidaktahuan. Selain itu janji pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, bahkan luar negeri, mudah sekali membuat dalam hal ini perempuan bahkan gadis remaja termakan bujuk rayu. Selain beberapa motif tersebut salah satu motif perdagangan perempuan yang cukup marak adalah ekpleotasi melalui perkawinan. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas seperti perdagangan perempuan melalui perkawinan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhinya, perlindungan korban dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

## Perdagangan Perempuan
Ditinjau dari perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya. Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima income dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Beberapa faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Indonesia termasuk dalam hal ini yang berkedok pengantin pesanan, antara lain: (1) faktor ekonomi (Soekanto, 1995:56); (2) pendidikan yang rendah, (3) keterbatasan informasi, (4) ketidaktahuan tentang hak dan (5) gaya hidup yang konsumtif (Erna Sofwan Sjukrie (2003:20).
Semakin berkembangnya perhatian internasional pada masalah trafficking in women ini, maka kemudian disadari bahwa masalah trafficking in women tidak semata-mata berkaitan dengan prostitusi, tetapi juga bentuk-bentuk lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam, resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994. Dalam resolusi ini disebutkan bahwa trafficking: Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan internasional, kebanyakan berasal dari Negara transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak- anak masuk ke dalam sebuah situasi yang secara seksual maupaun ekonomi teropresi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundup.
Koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan trafficking, mendefinisikan trafficking sebagai: Rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan atau segala macam bentuk kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang- orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti perekrut, mucikari, traffickers, perantara, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya, pelanggaran atau sindikat criminal. Trafficking juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas- batas wilayah sebuah Negara, antarnegara, dalam sebuah kawasan antar benua.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan perempuan adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan lintas negara dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak jarang diringi oleh unsur pemaksaan.

## PERDAGANGAN PEREMPUAN INDONESIA
Trafficking terhadap perempuan merupakan salah satu aspek dari migraai transnasional, dan juga merupakan salah satu itu global yang sangat kompleks. Perdagangan perempuan merupakan permasalahan yang sangat serius karena hal tersebut menyangkut kekerasan terhadap perempuan serta fenomena komodifikasi perempuan melalui manipulasi, eksploitasi dan perdagangan bebas.Kasus-kasus yang terungkap beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya jaringan terorganisasi yang melakukan kegiatan tersebut untuk melakukan keuntungan.
Pada umumnya kendala yang dirasakan sangat sulit untuk memberantas praktek perdagangan wanita ( trafficking ) adalah karena faktor sosial budaya yang berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang sudah melembaga dan hubungan gender yang asimetris. Keterlibatan pria di dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita dalam kehidupan keluarga masih dianggap kurang. Sebaliknya, kekuasaan pria terhadap hak reproduksi dan kesehatan wanita masih sangat besar. Kenyataan ini terus berkembang dan berimbas pada setiap kebijakan kesehatan reproduksi wanitayang tidak bersifat sensitif gender.
Di antaranya penelitian yang berkaitan dengan masalah trafficking antara lain dilakukan oleh Tamtiari (1998) dengan judul: “Dampak Sosial Perdagangan Wanita Asal Lombok Timur Dengan Kedok Sebagai Migrasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Malaysia”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dari aspek sosial ekonomi, fenomena trafficking dengan kedok sebagai migrasi TKW ke Malaysia mempunyai dampak positif yang menguntungkan, baik bagi diri migran, rumah tangga, maupun daerah asal dan negara pada umumnya. Namun, jika dilihat dari perspektif sosial psikologi, terdapat dampak negatif yang cukup besar, terutama yang menyangkut kondisi psikis dan psikologis dari diri wanita yang bersangkutan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Triantoro (1998) dengan judul: “Migrasi Ilegal Ke Malaysia Barat: Kasus Perdagangan Wanita Internasional di Pulau Lombok NTB”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelayanan berangkat ke luar negeri dirasakan masih terlalu birokratis, tidak efisien, berbiaya tinggi dengan waktu tunggu pemberangkatan sangat lama, bahkan cenderung tidak pasti, serta menyulitkan calon migran. Adapun kondisi ini menyebabkan banyak wanita calon migran di pulau Lombok NTB lebih memilih jalur illegal ke Malaysia. Dan dalam kenyataannya, calon migran yang memilih jalur migrasi illegal ini selama proses perekrutan, tidak dapat terlepas dari jerat eksploitasi mekanisme calo terselubung yang dikemas melalui sistem perekrutan sponsor untuk diperdagangkan secara internasional dan terselubung ke negara Malaysia.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian traficcking dengan kedok perkawinan. Misalnya dari klien laki-laki maupun perempuan yang pernah berhubungan dengan perantara tersebut. Kedua adalah yang berperan mengumpulkan perempuan-perempuan yang bersedia menjadi pengantin perempuan. Pencarian ini bisa sampai ke pelosok daerah. Dan Ketiga adalah mengurus seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh pihak perempuan setelah perkawinannya.

## FENOMENA PERKAWINAN TRANSNASIONAL
Suatu fenomena yang juga mulai terungkap adalah bentuk perdagangan perkawinan transnasional yang tampaknya merupakan bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu jaringan yang disebutkan sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan Cina di Kalimantan Barat (Singkawang) untuk dikawinkan dengan lelaki “pemesan” dari Taiwan dan Hongkong. Dalam kasus Kalimantan Barat, perkawinan antara perempuan keturunan China di sana dengan lelaki Taiwan telah berkembang menjadi sebuah bisnis besar dengan nilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk perkawinan.
Perkawinan transnasional ini memang tidak selalu berakhir buruk bagi pihak perempuan, karena ada juga cerita-cerita mengenai keberhasilan mereka. Meski demikian, dengan tidak
adanya posisi tawar, kita dapat membayangkan bahwa perempuan-perempuan ini akan mudah menjadi obyek eksploitasi dan kekerasan.
Ada dua bentuk trafficking melalui perkawinan:
1. Iming-iming perkawinan menjadi cara untuk menipu perempuan, karena perempuan kemudian disalurkan dalam industry seks atau prostitusi.
2. Perkawinan dikomersialkan, fenomena inilah yang disebut dengan mail order bride atau pengantin perempuan pesanan.
Salah satubentuk rekayasa “legal” yang berdasarkan ciri-cirinya dapat digolongkan sebagai trafficking terhadap perempuan adalah perkawinan transnasional, yakni perkawinan yang diatur antara perempuan-perempuan Indonesia dengan laki-laki Taiwan. Satu contoh yang dapat disebutkan adalah perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan.
Mereka yang terlibat dalam bentuk trafficking ini yaitu:
1. Perantara pertama yang berhubungan langsung dengan pihak pengantin laki-laki.
2. Perantara kedua yang melangsungkan proses yang dibutuhkan.
3. Perantara selanjutnya yang berhasil mempertemukan dengan pihak perempuan.
Apa yang diperoleh dari pihak perempuan hanyalah mahar yang diterima pada awal pernikahan. Perempuan-perempuan ini berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas. Keuntungan dari mas kawin yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi mereka kea rah yang lebih baik setelah disunting oleh laki-laki Taiwan. Kondisi ini jelas menggambarkan bagaimana sebuah institusi perkawinan menjadi komersil.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TRAFFICKING MELALUI PERKAWINAN PADA PEREMPUAN
Terjadinya praktek trafficking perempuan melalui pengantin pesanan tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong, antara lain:
1. Faktor Kemiskinan
Kemiskinan merupakan penyebab utama pengantin pesanan. Atas nama merubah nasib dan ekonomi keluarga, seorang anak harus “berbakti” pada orang tua dan keluarga besarnya, dan menikah dengan pria yang tidak dikenalnya. Selain itu, keinginan menjalani kehidupan lebih baik, kesempatan ke luar negeri, penampilan lebih baik, pemilikan aset pribadi, tidak ingin menikah dengan pria lokal, dan atas nama cinta. Mereka juga ingin mendapatkan kehidupan lebih baik, dengan memiliki suami yang mencintai dan menghargai.

## 2.  Faktor Kesamaan Budaya
Adanya kesamaan budaya dengan calon pengantin tak luput menjadi faktor pertimbangan seorang perempuan dalam memutuskan untuk menerima atau menolak menjadi pengantin pesanan. Pada perkembangannya, pengantin pesanan yang merupakan simbol peningkatan hubungan kekerabatan, dijadikan alat mendapatkanvkeuntungan oleh sebagian orang. Mereka memanfaatkan rendahnya tingkat pendidikan, sumber pendapatan keluarga, ketidaktahuan hak dan informasi, gaya hidup konsumtif, ketidakadlian gender atau kuatnya budaya patriakhi dalam keluarga dan masyarakat.
3.  Faktor Peran Orang Tua yang Mendorong Kawin Peran orang tua sangat penting untuk meluluskan niat para calo untuk mengawinkan anak mereka dengan seorang laki-laki. Jika misalnya pengantin perempuan tetap menolak, disinilah giliran orang tua untuk memaksa, dengan alasan berbakti kepada orang tua, dan cara untuk terbebas dari kemiskinan. Akhirnya calon pengantin perempuan pun akan menurut.
4. Faktor Minimnya Tingkat Pendidikan dan Informasi terhadap calon Pengantin Pria
Minimnya pendidikan perempuan (korban), dan minimnya informasi terhadap calon pengantin pria, merupakan celah bagi masalah ini. Seharusnya, calon pengantin perempuan mendapatkan informasi yang benar. Sehingga bisa menjadi pertimbangan menentukan masa depannya. Menikah dengan siapa pun memang hak seseorang. “Tapi, dia harus mendapatkan informasi yang jelas. Siapa calon pasangannya, bagaimana kehidupan sangan calon pria, dan lainnya,”
Beberapa faktor diatas jika tidak diatasi tentu akan terus menjadi alasan seseorang untuk melakukan perdagangan perempuan melalui motif perkawinan. Bukan tidak mungkin alasan- alasan tersebut akan dianggap menjadi benar, dan menjadi satu-satunya cara agar mereka (perempuan yang menjadi korban) untuk bebas dari belenggu kehidupan. Perlu serta berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.

## UPAYA PENCEGAHAN TRAFFICKING DENGAN DALIH PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
Pada tingkat internasional, isu perdagangan orang sudah sejak lama menjadi perhatian, ditandai dengan adannya konvensi PBB tahun 1949 mengenai penghapusan perdagang an manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi PBB tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan konvensi PBB tahun 1989 mengenai hak-hak anak.
Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang cukup serius dihadapkan dengan persoalan perdagangan orang. Berdasarkan data tahun 2010 yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, saat ini posisi Indonesia berada pada Tier 2 meningkat lebih baik dari posisi sebelumnya yaitu Tier 3 pada tahun 2001. Peningkatan tersebut dikarenakan Indonesia telah melakukan upaya-upaya signifikan sesuai dengan standar undang-undang perdagangan orang di Amerika, yaitu Trafficking Victims Protection Act (TVPA}, walaupun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar minimum sebagaimana ditentukan dalam TVPA tersebut.
Upaya pemberantasan perdagangan orang d i Indones i a sebenarnya sudah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 te n tang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manus i a I n donesia. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa salah satu agenda kegiatan yang perlu dilakukan adalah: pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan Manus i a clan Eksploitasi Prostitusi pada tahun keempat RAN-HAM 1998-2003; dan pelaksanaan konvensi HAM yang te l ah disahkan perlu dit i ngkatkan dengan melakukan kerjasama regional dan internasional, yaitu dengan melanjutkan pengaturan- pengaturan bilateral, regional, clan internasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak- anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap anak-anak.
Beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut patut mendapatkan apresiasi namun bukan berarti tidak harus dilakukan pembaharuan. Beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah : (1) Sosialisasi kepada masyarakat (penduduk) di tingkat kecamatan atau kawasan tertinggal untuk mencegah keluarga perempuan mereka dibiarkan putus sekolah dan terdorong untuk menerima tawaran yang menggiurkan dalam bentuk pengantin pesanan maupun dalam bentuk tawaran bekerja di kota besar atau luar negeri.(2) Dibentuknya bagian pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan adanya rencana strategis pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dapat berjalan dengan baik. (3) Pemerintah memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana, SDM dari tingkat yang terbawah, button to up .(4) Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melaksanakan sosialisasi yang berkala mengenai masalah ketenagakerjaan, pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan manusia, (5) Untuk mengurangi kemiskinan harus dibentuk rencana strategis pengentasan kemiskinan secara terpadu. (6) Masalah pendidikan harus menjadi prioritas baik pendidikan formal dan informal.
Adapun perlindungan korban traffiking perdagangan perempuan dengan dalih perkawinan dapat dilakukan dengan : (1) menyegarakan penanganan terhadap kasus korban tindak pidana
perdagangan perempuan. Apabila ada kasus segera ditangani oleh yang berwajib. (2) Korban pasti mengalami gangguan dari segi psikis oleh karena itu diperlukan pemberdayaan perempuan melalui badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (3) Memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum dan Advokasi (LHOHA). (4) Dibentuk tempat atau Shelter penampungan sementara bagi korban trafficking sebelum mendapat tindakan lebih lanjut. (5) Lebih dari iu hal-hal yang masih perlu diupayakan adalah dengan menindaklanjuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (6) membentuk Gugus Tugas Daerah yang mendapat pengesahan dari kepala daerah, adapun gugus tugas daerah diisi oleh wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. (7) Dalam bidang pendidikan, perlu diupayakan berbagai jenis pendidikan luar sekolah untuk kaum perempuan, dengan memanfaatkan modul-modul yang telah dikembangkan oleh Subdit. (8) Perlu adanya program khusus Pemberdayaan Ekonomi untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan dengan dalih perkawinan dengan ini perempuan akan lebih mandiri dan berani dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Pemberdayaan Ekonomi disesuaikan dengan potensi yang ada di setiap wilayah seperti kerajinan tangan, perikanan dan wisata.

## Perlindungan Hukum
Mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia muncul pertanyaan apakah pemerintah sudah mengantisipasi permasalahan tersebut dan upaya upaya apa yang sudah dan akan dilakukan. Di Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 297 telah mengatur masalah perdagangan perempuan yaitu : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Implementasi pasal ini menemui banyak kendala karena hanya memberikan sanksi pidana atas perdagangan perempuan dan anak laki-laki tetapi belum memerinci apa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan.
Mengatasi kejahatan perdagangan manusia memerlukan kerjasama dan solidaritas dari banyak pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sendiri karena banyaknya peraturan ternyata belum menjamin keberhasilan dari terhapusnya perdagangan perempuan dan anak. Tahun 1998 Indonesia menandatangani Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women yang merupakan sebuah consensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia Pasific dam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam rangka melakukan kegiatan ini ditetapkan 4 (empat) hal sebagai suatu standart minimum, yaitu (1) Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan menghukum kegiatan tersebut (2) Pemerintah harus menetapkan hukuman yang setara dengan hukuman untuk tindak pidana berat yang menyangkut kematian (grave crimes), seperti penyerangan seksual dengan kekerasan / secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual, melibatkan perkosaan atau penculikan atau yang menyebabkan kematian. (3) Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia. (5) Pemerintah harus melakukan, upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.
Dalam upaya memberikan perlindungan hukum ini tentu tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu kesiapan terhadap kendala-kendala yang akan muncul mutlak diperlukan. Misalnya selama ini korban pengantin pesanan enggan melaporkan kasus yang mereka alami dengan berbagai alasan. Di antaranya, perasaan malu dan ketidaktahuan terhadap persoalan hukum. Pelaku pengantin pesanan dari keluarga tidak mampu dan pendidikan yang rendah. Karenanya diperlukan sinergitas berbagai pihak. Perdagangan perempuan dalam bentuk apapun itu haruslah dihapuskan dari bumi Indonesia.

## PENUTUP
Terjadinya kasus trafficking perempuan melalui perkawinan pesanan melibatkan perantara yang mempertemukan antara pasangan laki-laki dengan perempuan yang umumnya merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah (miskin). Selanjutnya melalui pertemuan tersebut apabila ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak maka dilangsungkan pernikahan. Sayangnya ketika terjadi masalah dikemudian hari tidak menjadi tanggung kawab dalam hal ini calo untuk mengatasinya.
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pesanan antara lain adalah: (a) kemiskinan, (b) kesamaan budaya, (c) peran orang tua yang mendorong kawin, (d) minimnya tingkat pendidikan dan informasi terhadap calon pengantin pria.
Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami trafficking melalui pengantin pesanan, antara lain: (a) pihak keluarga korban trafficking perkawinan pesanan sering tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dengan alasan malu dan ketidaktahuan hukum.; (b) masih belum ditegakkannya undang-undang trafficking No. 321 tahun 2007 karena belum ditangani secara serius oleh pemerintah, (c) pihak imigrasi tidak punya gigi dalam mencegah trafficking perempuan.
Beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah : (1) Sosialisasi kepada masyarakat (penduduk) di tingkat kecamatan atau kawasan tertinggal untuk mencegah keluarga perempuan mereka dibiarkan putus sekolah dan terdorong untuk menerima tawaran yang menggiurkan dalam bentuk pengantin pesanan maupun dalam bentuk tawaran bekerja di kota besar atau luar negeri. (2) Dibentuknya bagian pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan adanya rencana strategis pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dapat berjalan dengan baik. (3) Pemerintah memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana, SDM dari tingkat yang terbawah, button to up .(4) Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melaksanakan sosialisasi yang berkala mengenai masalah ketenagakerjaan, pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan manusia. (5) Untuk mengurangi kemiskinan harus dibentuk rencana strategis pengentasan kemiskinan secara terpadu. (6) Masalah pendidikan harus menjadi prioritas baik pendidikan formal dan informal.

## REFERENSI
Abu Hanifah, 2008. Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya. Jumal Penelitian Kesejaliteran11 Sos,al, Vol 13, No. 02, 2008
Ak, Syahmin, 1999, Hukum Internasional Publik dalam M Joni dan Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak . 88 Jurisprudence, Vol. 2, No. 1 Wacana. Pusat Studi wanita UGM.
AM Endah Sri Astuti, 2004. Makalah Diskursus Tentang Perdagangan Perempuan Dan Anak, 2004.
Andy Yentriyani, Politik Perdagangan Perempuan , Yogyakarta: Galang Press, 2004, hal.35 Ani Purwanti, 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) Di Indonesia. Jurnal M edia Hukum/Vol.Ix/No2/April-Juni/ 2009 No Issn 1411-3759
Devi Rahayu dalam Women In Public Sector (Perempuan di sektor publik). Yogyakarta , Tiara Donna Hughes, Coalition Against Trafficking in Women: Trafficking and Prostitution in Asia
Pacific, http://www.uri.edu/artsci/hughes/catw/philos.htm
Farid, Mohammad, "Perdagangan (Trafficking) Anak dan Perempuan: Masalah Devinisi," workshop Masri Singarimbun Research Award Tahap III, Yogyakarta, 11 Juli 2000.
Human Rights In Practice: A Guide To Assist Trafficked Women and Children, Bangkok: Global Alliance Against Trafficking in Women, 1999, hal. 12
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) di Indonesia Tahun 2004 – 2005 , Jakarta.
M. Bactiar Nur, 2017. Prostitusi Pdan Perkawinan Jerat TKW Indonesia. Oline : (http://validnews.co/Porstitusi-dan-Perkawinan-Jerat-TKW-Indonesia-V0000777) diakses tanggal 10 September 2017.
Maslihati Nur Hidayati, 2012. Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012
Misra, Neha dean Ruth Rosenburg, 2002, Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia, Departemen Sosial, RI, Jakarta.
Muhammad Imam, 2017. Ditreskrimun gagalkan perdagangan orang. Online: ( https://daerah.sindonews.com/read/1235972/174/ditreskrimum-polda-kepri-gagalkan- perdagangan-orang-1504310677) diakses tanggal 10 September 2017.
Parjoko,Sri Moertiningsih, Maesuroh, Jurnal Perempuan, 2003, hal
Siti Muflichah & Rahadi Wasi Bintoro, 2009. Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009
Supriyadi Widodo Eddyono, Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP , ELSAMLembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.
Suyanto. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 21 Tahun 2007.
Triono, 2013. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas hak Asasi Perempuan) , Referika, Bandung.
Wahiduddin  Adams. Tinjauan  Aspek  Hokum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Di Indonesia. Disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi Partai Gerindra, tahun 2013.
Yulianti, Arkanudin, Likman Dja’far. 2013. Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa Melalui Perkawinan Pesanan Di Kota Singkawang, Jurnal Tesis Pmis-Untan-Pss-2013
______, 2016. Maraknya Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalbar Malaysia, Online : (http://thetanjungpuratimes.com/2016/09/26/maraknya-perdagangan-manusia-di- perbatasan-kalbar-malaysia/) diakses tanggal 10 September 2017.