S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak ketika Pandemi CoronaVirusDiseases 2019(Covid-19) Di Kota Tangerang.
Diana Puspita Sari 1 . Septi Karlina 2 , Yopi Suganda 3 , Wita Pebriani 4
1-4 Universitas Pamulang Email; diana.naufal90@gmail.com 1 , karlinasepti44@gmail.com 2 , yopisuganda26@gmail.com 3 , tatafebrianie@gmail.com 4
ARTICLES

## INFORMATION
ABSTRACT JURNAL SEKURITAS ( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.5, No.3, Mei 2022 Halaman  : 250 – 261
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword : Covid-19 Pandemic, Taxes, and Compliance
JEL. classification : C33, G21, G24, N15, N25

## Contact Author :
PRODI MANAJEMEN UNPAM JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  agar  kita  dapat  lebih memahami  dan  menganalisis  keputusan  Kepatuhan  Wajib Pajak  untuk  menginisiasi  pembayaran  pijak  selama  wabah Corona  Virus  Disease  (Cvid19)  2019  di  Tangerang,  Indonesia. status  wabah  nasional,  memberikan  rekomendasi  untuk stabilisasi  perekonomian  nasional  dan  produktivitas  tenaga kerja.
The goal..of..this..study..is..to..evaluate..and..analyze how  well  taxpayers  in  Tangerang  City  are  complying  with  their tax  duties  during  the  Corona  Virus  Diseases  2019  (Covid-19) epidemic.  The  2019  Corona  Virus  Diseases  Pandemic, commonly  known  as  Covid-19,  has  spread  across  the  country, threatening national economic stability and citizen productivity.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## A.  PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sektor  industri  manufaktur  yang  sangat  penting  dalam perkembangan  perekonomian  suatu  negara.Jika  hal  ini  terjadi  bersamaan  dengan  proses transfer  dana  dari  masyarakat  umum  kepada  pemerintah  dalam  rangka  mendorong pembangunan  ekonomi,maka  pajak  dapat  digunakan  untuk  memfasilitasi  transfer  dana dari  masyarakat  umum  kepada  pemerintah  di  negara  tersebut  .  kursus  pembangunan ekonom.Berbagai karya sastra pajak dapat diklasifikasikan sebagai kategori " pendapatan tidak sah " ( penghasilan non -legal ).BSebagai hasil dari keuntungan pendapatan..sebagai hasil  dari  sektor  pajak  ,  sejumlah  besar  uang  akan  tersedia  untuk  pembangunan  suatu negara  b Pajak  hiburan,  Pajak  Bumi  Bangunan,  Pajak  Perdesaan,  dan  Pajak  Perkotaan adalah  beberapa  jenis  pajak  yang  tersedia  (  PBBP  -  2),  BPHTB,  Pajak  Hotel  dan Penginapan,  Pajak  retribusi,  Pajak  Restoran  ,  dan  usaha  sejenis  lainnya  adalah  contoh dari  unsur  yang  memberikan  substitusi  dalam  bidang  uang  dan  pembangunan  ekonomi untuk  suatu  negara  atau  wilayah  tertentu  .Pajak  menjalankan  fungsi  -  fungsi  hukum  dan mengatur  selama  berlangsungnya  percobaan  yang  diuraikan  di  atas  .Selain  sebagai pejabat  anggaran  ,  Pajak  juga  dapat  membantu  pemerintah  dalam  pelaksanaan  proyek  - proyek  rutin  dan  khusus  ,  serta  membantu  berbagai  jenis  proyek  konstruksi  dan  jenis proyek dan proyek konstruksi lainnya ( investasi publik ) .Di antara temuan Brotodihardjo ( 1993 : 205 ) adalah pengamatan bahwa pajak digunakan sebagai indera dalam mengejar tujuan  - .tujuan  eksklusif  yang terletak  di  luar  bidang.keuangan  dan fungsi poli  juga  dicari di  swasta  sektor.Ditinjau  dari fungsi  pemacu stabilitasnya ,  pajak  dianggap  sebagai  unsur yang  berkontribusi  terhadap  stabilitas  perekonomian  pemerintah  .Hal  ini  karena  melalui penggunaan pendapatan sektor tersebut , sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan neraca pembayaran pemerintah dan nilai tukar .
Sektor  perpajakan  berkontribusi  terhadap  stabilitas  keuangan  negara  dengan memberikan  pemasukan  yang  cukup  besar.  Dalam  situasi  normal  ,  sektor  pajak  dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sektor swasta . Namun , dalam situasi  saat  ini  yang  sudah  ada  sejak  awal  tahun  2019  ,  terjadi  gelombang  protes  yang mendunia  .Konferensi  Covid  -  19  Forum  Ekonomi  Dunia  telah  dipuji  sebagai  acara ekonomi terbesar di dunia , menarik peserta dari berbagai sektor , dengan dampak paling signifikan  pada  sektor  publik  dan  transportasi  .  _  Namun  ,  penetapan  WHO  atas Organisasi  Kesehatan  Dunia  sebagai  Pandemi  telah  mengakibatkan  penurunan  kinerja organisasi  di  bidang  kehidupan  lainnya  .  Di  antara  banyak  masalah  yang  dihadapi Pandemi  adalah  meluasnya  penggunaan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  .  Pemutusan Hubungan  Kerja  juga  berdampak  negatif  pada  banyak  sektor  lainnya  ,  termasuk  sektor pendidikan  dan  kesehatan.  Akibat  daya  beli  masyarakat  menurun  ,  dampak  yang  terjadi seperti  salju  efek  semakin  meluas  dan  berdampak  pada  lainnya  sektor  ,  seperti  sektor pendidikan  dan  perawatan  kesehatan  ,  serta  masyarakat  umum  .  Selain  itu  ,  laporan COVID  -  19  tidak  hanya  menyoroti  dampak  pelemahan  ekonomi  Indonesia  ,  tetapi  juga pelemahan ekonomi global .  Contoh yang paling menonjol dari hal ini adalah peningkatan jumlah  orang  yang  bekerja  di  sektor  pajak  ,  yang  menyebabkan  ekonomi  ke  tangki.Pada triwulan  I  -  2019 ,Pajak mengalami  penurunanan sebesar 18,5 %  ,  yang disebabkan  oleh banyaknya kegiatan atau inisiatif ekonomi yang dianggap tidak efektif , serta informasi dari Pandemi  .  Pada triwulan  II tahun  2019  ,  Pajak mengalami  _menurunan  sebesar  18,5  %  , yang  dikaitkan  dengan  membunuh  inisiatif  ekonometrik  atau  inisiatif  yang  dianggap  tidak efektif  ,  serta  informasi  dari  covid-19  (Mulyani,2020).  Tapi  ada  satu  pengecualian  : Pemerintah  butuh  dana  besar  untuk  menghadapi  Pandemi  .  Karena  sinkron  amanat undang - undang , maka saat Pandemi terjadi , Pemerintah perlu menjangkau masyarakat untuk membantu mereka .Itu Bantuan dari Pemerintah membutuhkan uang, dan uang yang dibutuhkan itu berasal dari berbagai sumber, termasuk dari sektor Pajak .
Penyelenggaraan  perpajakan  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  baik  selama  masa pandemi Covid - 19 karena dengan adanya tingkat Wajib pajak yang tinggi . Seperti yang
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
kita  ketahui  bersama  ,  Indonesia  telah  menerapkan  Sistem  Penilaian  Mandiri  ,  di  mana pembayaran  pajak  untuk  memenuhi  persyaratan  sistem  merupakan  pertimbangan  yang sangat  penting  .  Ketika terjadi kebuntuan  dalam  pembayaran pajak  ,  dimungkinkan  untuk menyelesaikan  transaksi  ketika  terjadi  kebuntuan  dalam  pembayaran  pajak  (  Fatimah  & Wardani , 2017 ) .Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib pajak , diharapkan Wajib pajak proaktif  dalam  pelaksanaan  peraturan  perpajakan  yang  diperlukan  dalam  rangka meringankan  kewajiban  Wajib  pajak  atau  menjalankan  kewajiban  Wajib  pajak  (  Widowati ,2013).
Keadaan perpajakan saat ini tingginya kewaspadaan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakannya .  Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat kewaspadaan dan   pelaksanaan perpajakannya , khususnya kewaspadaan dalam pelaksanaan perpajakannya menggunakan  perWajib  pajak  sendiri  atau  ahli  bertanggung  jawab  atas  sebagian  besar pekerjaan yang terlibat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas layanan . Misalnya , praktik  pajak  profesional  adalah  salah  satu  aspek  terpenting  dari  pekerjaan  (  konsultan pajak  )  .  Setelah  semua  dikatakan  dan  dilakukan  ,  kepatuhan  dilakukan  dengan menggunakan sistem  penilaian mandiri , dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pajak secara  maksimal  .  Dalam  proses  pembayaran  kepatuhan  pajak  ,  ada  satu  faktor  yang sangat  penting  untuk  dipertimbangkan  :  pendapatan  .  _  _Jika  sektor  publik  diharuskan disisihkan  untuk  membayar  pajak  dan  lebih  efektif  menegakkan  hak  sektor  swasta  , masyarakat umum akan menyimpulkan bahwa pendapatan sektor publik jauh lebih rendah daripada  yang  seharusnya  (  Nurmantu  ,  2003  )  .  Selama  ini  periode  dari  kekacauan, semua  kegiatan,  termasuk  komunikasi  antara  wajib  pajaks,  yang  diletakkan  pada ditahan.Dalam  sebuah waktu  dari krisis  seperti  saat  ini,  yang  digunakan  dari  teknologi  ini sangat  menguntungkan. Misalnya,  Indrianti,  DKK,  (2017)  mengemukakan  bahwa  adanya reformasi  dan  modernisasi  di  bidang  pajak  merupakan  langkah  yang  diperlukan  untuk meningkatkan  kepatuhan  terhadap  wazib  pajak.  Kami  sedang  berupaya  untuk memodernisasi  Perpajakan  dengan  menggunakan  sistem  pembayaran  elektronik  (juga dikenal  sebagai  E-system)  yang  disediakan  oleh  Kementerian  Kehakiman  Pajak  untuk menyederhanakan  proses  pembayaran  Wazib  Pajak  dan  untuk  menginformasikan pemangku  kepentingan  tentang  tanggung  jawab  mereka  untuk  memberi  tahu  Papajakan. Beberapa penelitian  Meegantara,  dkk (2017) dan Amran  (2018) tentang  hubungan  antara Wajib  Pajak  dan  Kepatuhan  Membayar  menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang positif  dan  signifikan  antara  kedua  variabel  tersebut.  Sebaliknya,  menurut  temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018).
Sebagai  bagian  dari  penelitian  ini  ,  penulis  mengubah  beberapa  variabel  dari penelitian sebelumnya ketika mengumpulkan data  dari pandemi COVID - 19 untuk melihat bagaimana  kinerjanya  berbeda  kali  ini  .  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Eksklusif  menjadi  objek  penelitian  ini  karena  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  memiliki  pekerjaan  dan  Wajib  Pajak  Kelompok  /  Pengusaha  yang  memiliki pekerjaan  atau  menjalankan  usaha  sama  -  sama  berisiko  terkena   dampak  pandemi COVID-19 . Penelitian ini menghasilkan Wajib
Dalam  penelitian  ini  ,  kita  melihat  kegiatan  sosial  dan  ekonomi Wajib  Pajak  selama masa  COVID  -  19  ,  ketika  perekonomian  sedang  lesu  dan  jumlah  kegiatan  sosial  dan ekonomi sedang menurun , sehingga sektor perpajakan mengalami penurunan . menderita kerusakan  yang  signifikan  .  _Berdasarkan  temuan  penelitian  ini  ,  teori  atribut  digunakan untuk mengetahui pentingnya pajak dalam distribusi pendapatan . Selain itu , Amran ( 2018 )  menegaskan  bahwa  teori  atribusi  berpendapat  bahwa  seseorang  akan  berusaha  keras untuk  memahami  mengapa  orang  lain  melakukan  apa  yang  mereka  lakukan  ,  apakah  itu atribut atau gejala penyakit.
Kepatuhan  formal  wajib  pajak  berafiliasi  dengan  sikap  wajib  pajak  dalam  proses mengurangi  tingkat  keparahan  penilaian  pajak  .  Dalam  Amran  (2018  )  ,  Santi  (  2012  ) menegaskan  bahwa  teori  atribusi  sangat  relevan  untuk  mengidentifikasi  wajib  pajak internal  dan  eksternal  dalam  rangka  memitigasi  risiko  yang  terkait  dengan  perilaku  pajak .Keadaan  internal  dan  eksternal  seseorang dapat  diamati saat  dia taat membayar  pajak ,
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
begitu juga sebaliknya .Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara wajib pajak  dan  E  -  System dalam kaitannya  dengan wajib  pajak  orang  pribadi  (  wajib  pajak  ) . Technology  Acceptance  Theory  (TAE)  merupakan  model  yang  menunjukkan  hubungan antara  faktor  eksternal  seperti  teknologi  dan  faktor  internal  seperti  Perilak  dan  Niat. Teori ini  digunakan  sebagai  hipotesis  untuk  pengembangan  sistem  elektronik  berdasarkan kemajuan  teknologi.  Menurut  Dewi  dan  Supadmi  (2019),  mereka  yang  memiliki pengalaman  positif  dengan  teknologi  memiliki  motivasi  untuk  terus  menggunakannya  di masa depan, kata penulis.
Pengertian pajak dengan sendirinya hanyalah kejahatan yang perlu dipaksakan oleh rakyat kepada pemerintah . Fungsi Pajak digunakan untuk meringankan efek pengeluaran .  Tujuan  dari  pajak  adalah  untuk  melaksanakan  proyek  -  proyek  pembangunan  dalam rangka  membayar  honorarium  kepada  perwakilan  pemerintah  asing  .  Jika  pajak  tidak mendapatkan ketidakseimbangan  secara  eksklusif , maka uang  yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai kebutuhan nasional untuk kepentingan  seluruh rakyat  ,  bukan hanya sebagian kecil saja . Pending pajak mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran nasional , serta kewajiban pajak untuk bekerja secara individu dan bersama  - sama untuk melaksanakan  tanggung  jawab  pajak  dalam  pembangunan  bangsa  dan  infrastruktur nasional .
Menurut definisi undang - undang pajak , membayar pajak menandakan bahwa tidak hanya kewajiban , tetapi juga hak yang tidak dapat dicabut dari setiap warga negara untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  negara  dan  kemajuan  kepentingan  nasional  .Untuk mengatasi  kewajiban  membayar  manfaat  pajak  ,  sebagai  cerminan  kepentingan  nasional di bidang perpajakan , Tanggung Jawab ditempatkan di tingkat akar rumput negara dalam rangka  mengatasi  kewajiban  tersebut  .  Hal  ini  sesuai  dengan  pendekatan  self  - assessment yang telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia .Dalam hal ini Direktorat  Jenderal  Pajak  Pemerintah  menggunakan  fungsi  untuk  melakukan  pembinaan atau penyuluhan , serta pelayanan dan pengawasan .Berikut daftar pajak ciri - ciri : Dalam hal  ini  ,  pajak  adalah  iyuran  wajib  pajak  kepada  pemerintah  negara  ,  dan  tidak  ada ketidakseimbangan  pribadi  .  Ini  mengkhawatirkan  .Itu  dibuat  oleh  serangkaian  peristiwa yang tidak terkait .

## B.  KAJIAN LITERATUR

## Pengertian wajib Pajak
Wajib Pajak adalah istilah yang berkaitan dengan orang pribadi atau kelompok yang terlibat  dalam  pembayaran  pajak,  atau  pemberian  pajak,  sebagaimana  didefinisikan  dalam Bagian 1 Definisi Undang-Undang Wajib Pajak Nomor 16 Tahun 2009. Istilah yang mengacu pada individu atau kelompok yang terlibat dalam pembayaran pajak, kekacauan Sesuai  dengan  Perda  Kota  Tangerang  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  pembayar  PBBP2  adalah  Pengusaha  Kena  Pajak yang  bertanggung  jawab  untuk  memungut  pembayaran  Pungut  Bumi  dan  Bangunan  dari masyarakat.  Subjek  pajak  juga  didefinisikan  sebagai  subjek  pajak,  yang  merupakan keputusan  walikota  tentang  tata  cara  pemungutan  dan  pengelolaan  bumi  dan  bangunan  di pedesaan dan perkotaan. Subjek pajak adalah tanah dan/atau orang pribadi atau kelompok yang sebenarnya mempunyai hak atas tanah.

## Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi
Pasal  1  Undang-undang  Pengertian  Wajib  Pajak  pribadi.  KK  6/1983  berdasarkan Pasal  1  Undang-Undang  KKRT  tentang  Pengertian  Wajib  Pajak.  Sebagaimana  tertuang dalam  UU  No.  16  Tahun  2009,  situasi  saat  ini  adalah  sebagai  berikut:.  Semua  wajib (NPWP).  Membayar    Pajak  dan  masyarakat  lainnya  yang  tertarik  aktif  dalam  kegiatan NPWP  menyatakan  dukungannya.  Setelah  seseorang  teridentifikasi  sebagai  wajib  pajak orang pribadi, maka orang pribadi tersebut harus memenuhi kewajibannya. Sebagaimana terlihat  dalam  Surat  Tanda  Daftar  (SKT)  dan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  yang
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
menyertai  kedudukan  tersebut.  Melanjutkan  pengertian  tersebut,  Wajib  Pajak    langsung adalah Wajib Pajak yang didefinisikan menurut keperluan perpajakannya, yang bertempat tinggal tetap atau berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. wilayah berdaulat.
Pengertian Loyalitas wajib  Pajak Partisipasi  aktif Wajib  Pajak  dalam  pertunjukan  Perpajakannya  Syarat  Perpajakan juga  mencakup  partisipasi  aktif  Wajib  Pajak  dalam  pertunjukan  Perpajakannya,  termasuk partisipasi  aktif  dalam  pertunjukan  Perpajakannya.  Dalam  hal  kepatuhan  hukum,  Tulang Punggungnya  (kepatuhan  sukarela)  berasal  dari  sistem  penilaian  sendiri.  Wajib  Pajak berjanji  untuk  terlebih  dahulu  mengidentifikasi  dan  mematuhi  persyaratan  hukum, kemudian  membayar  denda  dan  melaporkan  Pajak  ke  pengadilan  Pajak.  Terakhir,  Wajib Pajak  melaporkan  Pajak  ke  Biro  Kehakiman  Pajak.  Pajak  di  wilayah  kerja  adalah  pajak. Rahayu  (2010),  mengutip  Nurmantu  (2003:  22),  dapat  mendefinisikan  "Kepatuhan perpajakan" sebagai "negara di mana Wajib Pajak memenuhi semua tanggung jawab yang berkaitan dengan praktek Pajak" dan "negara di mana Wajib Pajak menjalankan". Semua tanggung jawab yang terkait dengan praktik pajak. ”.
Kepatuhan  wajib  pajak  Nasucha,  dilansir  Rahayu  (2010:139),  menjelaskan  bahwa legalitas  wajib  pajak  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori.  Wajib  Pajak  wajib  mendaftarkan usahanya.
a.  Pemberitahuan  Kepatuhan  Pengembalian,  Perhitungan pajak  yang  dibayarkan pada tahun SM
b.  kepatuhan terhadap pembayaran.
c.  Perhitungan  dan  pembayaran  pajak  yang  belum  dibayar.    Pentingnya  Ketepatan Waktu dalam Pembayaran Tunggakan.
Devano  dan  Raha yu  (2006)  menyatakan  sebagai  berikut:  “Kepatuhan  pajak didefinisikan  sebagai  proses  timbulnya  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan pajak di suatu negara tertentu. negara tertentu”.  Dari  pembahasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan    pajak badan,  yang  mengacu  pada  jenis  tindakan  kepatuhan  dan  kesadaran  tertentu,  akan menghasilkan  perintah  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  yang  akan  berlangsung  selama jangka  waktu  berkisar  dari  satu  hingga  sepuluh  bertahun-tahun.  ,  tergantung  pada  jenis wajib pajak.
Pengertian Covid-19 Sejak laporan pertama penyakit muncul di kota Wuhan di China, provinsi Hubei pada bulan  Desember,  situasinya  semakin  memburuk.  Dalam  hal  ini,  penyebaran  virus  tidak seburuk yang seharusnya, dan konsekuensi penyakitnya tidak terlalu buruk. Sementara itu, menyusul  peningkatan  penyebaran  dari  awal  Desember  hingga  akhir  Desember  2019,  di mana  5  (lima)  orang  didiagnosis  mengidap  sindrom  gangguan  pernapasan  akut  (ARDS), pemerintah  China  memastikan  agar  virus  tersebut  tidak  menyebar  lebih  jauh.  Dari  31 Desember  2019  hingga  3  Januari  2020,  jumlah  kasus  yang  dilaporkan  meningkat  secara signifikan,  dengan  44  kasus  dilaporkan  di  Tiongkok.  Apalagi  pada  bulan  pertama  (satu- satunya) tahun ini, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya di China, tetapi juga di  Thailand,  Jepang,  dan  Korea.  Selain  China,  wabah  tersebut  telah  menyebar  ke  banyak negara  lain,  termasuk  Thailand,  Jepang,  dan  Korea  Selatan.  Wabah  virus  yang  belum diketahui sifatnya ini diperkirakan akan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2020. Saat ini, wabah tersebut dikenal sebagai "new coronavirus of the year". 2019". (2019-nCoV) Namun, pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa penyakit  tersebut  telah  berganti  nama  menjadi  Corona  Virus  Disease  2019.  Karena pengaruh  luas  dari  penyakit  virus  Corona    2019  (Covid19),   World  Health  Organisasi  telah menyatakan  penyakit  itu  sebagai  pandemi.  Ini  karena  pengaruh  penyakit  yang  meluas  di semua  bidang  aktivitas  manusia.  Pandemi  menurut  Kamus  Standar  Bahasa  Indonesia adalah  bahasa  yang  menyebar  secara  serentak  ke  manamana  atau  mengaburkan  wilayah geografis  yang  luas.  Karena  penyebaran  geografisnya,  wabah  spesies  tersebut  telah
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
mempengaruhi  banyak  negara,  bahkan  beberapa  di  seluruh  dunia,  sehingga  menjadi perhatian  serius  jika  Sarang  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  menyatakannya  sebagai pandemi.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  penyebaran  dan  penyebaran  yang cepat  ke  sebagian  besar  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia. Alhasil,  beberapa  negara telah  menerapkan  kebijakan  penangkalan  untuk  memerangi  virus    Corona  yang merupakan  virus  yang  sangat  ganas  dan  mematikan  itu.  Di  Indonesia,  pemerintah menerapkan  program  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Warga  (PPKM)  untuk memerangi  dampak  virus  Covid-19.  Selain  berdampak  negatif  bagi  kesehatan,  Covid19 juga  berdampak  negatif  bagi  perekonomian.  Ketika  dua  sektor  ekonomi  bersatu,  mereka dapat  memerangi  stagnasi  ekonomi  dan  kemunduran  negara.  Menurut  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  negara  akan  menyusut  sekitar  07  persen pada  tahun  2021  dari  tahun  sebelumnya.  Resesi  saat  ini  diperkirakan  terjadi  pada  paruh kedua  dekade  2012-2020,  dengan  tingkat  inflasi  yang  diharapkan  sebesar  5,32%  (BPS, 2021).  Selanjutnya,  resesi  saat  ini  mempengaruhi  triad  ketiga  dan  keempat,  dengan penurunan  ekonomi  masing-masing  3,49%  dan  2,19%  (BPS,  2021).  Meskipun perekonomian  Indonesia  telah  mengalami  stagnasi  selama  tiga  dekade  terakhir,  namun tidak akan menjadi rezim ekonomi yang represif.
Tinjauan pustaka ditulis di bagian yang sulit. Dalam Tinjauan Pustaka terbitan kali ini, kami  menghadirkan  banyak  sertifikasi  antara  lain,  namun  tidak  terbatas  pada:  bukubuku ilmiah  umum,  buku  teori,  tesis,  tesis,  disertasi  dan  jurnal  ilmiah,  serta  membahas hubungan  antara  Penelitian,  Penelite  Sebelumnya,  dan  hipotesis  Penelite  ,  antara  lain. Sebagai  bonus,  penggunaan  pendahuluan,  atau  tujuan  penelitian,  memungkinkan konsolidasi  teori  yang  disajikan  secara  komprehensif,  ringkas  dan  benar-benar  terkait. buku  pustaka  adalah  salah  satu  jenis  pembukuan  adalah  jenis  pembukuan  adalah  jenis puctaka.  Sebagai  contoh,  Horngren  dan  Harrison  (2017:4)  menyatakan  bahwa  akuntansi adalah  suatu  sistem  yang  mengacaukan  operasi  bisnis,  memecahkan  masalah  dengan mengubahnya  menjadi  uang  tunai,  dan  mengumumkan  hasilnya  kepada  mereka  yang telah menerimanya.peringatan di atas.
Dalam  kasus  Indonesia,  mata  uang  berpotensi  merusak  sistem  keuangan  negara dan dengan demikian mengganggu kemampuan negara untuk membayar tagihannya.

## C.  METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan jenis  data yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah kualitatif.  Satu hal  yang  perlu  diingat  ketika  mempertimbangkan  penggunaan  penelitian  kualitatif  adalah bahwa  penelitian  berfokus  pada  pencarian  fakta  apa  yang  dialami  oleh  subjek  secara keseluruhan,  dan  menggunakan  metode  penelitian  sebagai  tulisan  formal  dan  informal. menyampaikan pemahaman ini dalam konteks penelitian. menggunakan berbagai metode ilmiah dan terbuka terhadap ide-ide baru (Moleong, 2007: 6). Jenis Penelitian Pendekatan ini  dianggap  Naratif. Ini adalah jenis jurnalisme investigasi  yang  berusaha mengklarifikasi sifat krisis yang sedang berlangsung, berdasarkan data yang tersedia. Pelaporan Penelite adalah jenis jurnalisme investigasi yang berusaha mengklarifikasi sifat krisis yang sedang berlangsung, berdasarkan data yang tersedia. Burhan Bungin (ed.) (2003:42) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data adalah “mengambil metode yang tepat dan menentukan data yang akan dikumpulkan sehingga dapat digunakan sebagai hasil akhir”. "Tim peneliti harus mampu memberikan  informasi  yang  sah dan  dapat  diandalkan." Seperti  yang telah dikemukakan  oleh  Suharsimi Arikunto (2002:  136),  “metode  Penelitian adalah  suatu jenis metode  yang  luas  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  proses  pengumpulan  data  untuk tujuan  penelitian”.  Metode  yang  umum  digunakan  adalah  wawancara  dan  studi dokumentasi,  keduanya  sangat  efektif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi:
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Metode Dengan Pendapat
Wagancara  adalah  istilah  yang  mengacu  pada  metode  pengumpulan  informasi yang  melibatkan  penggunaan  tanya  jawab  tertulis  dalam  format  lisan,  tatap  muka  dan sepihak,  serta  penggunaan  arah  dan  tujuan  yang  ditetapkan.  .  Menurut  Anas  Sudijono (1996:  82),  pengumpulan  data  melalui  wawancara  memiliki  beberapa  keuntungan. Misalnya, pewawancara dapat melakukan percakapan yang panjang dengan menggunakan bagian yang disediakan, data dapat dikumpulkan secara rahasia, data dapat diproses  lebih  cepat,  dan  data  dapat  diproses  lebih  tepat.  Wawancara  juga  dapat menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  tidak  akan  terjawab.  Dengan  menggunakan  pola yang telah ditentukan, wawancara dilakukan sesuai dengan subjek penelitian dengan c ara yang  tidak  hierarkis  dan  tidak  terorganisir.  Teknik  wawancara  digunakan  untuk  mencatat informasi  tentang  jenis  keikutsertaan  dalam  acara  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  jangka panjang.

## Metode Pengumpulan
Menurut Suharsimi Arikunto adalah Catatan, transkrip, buku, referencensi, majalah, prasasti,  notulen  rapat,  legger,  rencana  dan  jenis  data  lainnya  yang  dicari  dengan menggunakan  metode  dokumentasi  antara  lain.  Menurut  Hadari  Nawawi  (2005:  133), telaah  pustaka  adalah  suatu  metode  pengumpulan  data  melalui  pemanfaatan  sumber- sumber  sekunder,  terutama  arsip  dan  berbagai  buku,  dengan  menggunakan  jenis argumentasi  yang  spesifik  berdasarkan  penggunaan  argumentasi  tertentu.  Tipe.  Diduga akan ada operasi penyelundupan di Tangeerang, yang dibuktikan dengan dokumen terkait.
Untuk  keperluan  artikel  ini,  subjek  penelitian  dapat  didefinisikan  sebagai  situasi sosial di mana subjek ingin mempelajari tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk tujuan  Penelite  khusus  ini,  Penelite  harus  dapat  mengamati  orang-orang  (pelakus)  yang melakukan  berbagai  kegiatan  di  suatu  tempat  (Sugiyono,  2007:  215).  Objek  penelitian  ini adalah piyama milik Pemkot Tangerang.
Subyek  penelitian  didasarkan  pada  hal-hal  berikut:  Data  yang  dihilangkan  dalam laporan hilang karena kesalahan penelitian. Satu hal yang menonjol dalam hal data dalam sebuah penelitian adalah subjek penelitiannya, yaitu pengumpul data (Suharsimi Arikunto, 2002:  107).  Kehadiran  informan  pengaruh  yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  yang memadai  untuk  memperoleh  data  yang  andal  sangat  penting  (by  design).  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  berbagai  jenis  gambar  Paréipasi,  perangkat  lunak yang digunakan untuk program berbagi komponen, manfaat klasifikasi siswa dan berbagai faktor  yang  mempengaruhi  skema  klasifikasi.  Oleh  karena  itu,  perlu  dikembangkan  tema yang  parameternya  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  situasi  yang  dijelaskan  di atas, sehingga menghindari penyalahgunaan data.
Data akan dikumpulkan di Badan Pendapatan Wilayah Pemerintah Kota Tangerang selama bulan November dan Desember 2021. Data diminta dari pajak orang eksklusif yang memiliki objek pajak PBB dan BPHTB di kota Tangerang.  Legitimasi Informasi
Tujuan  yang  benar  harus  dicantumkan  dalam  proses  penelitian  kualitatif.  Untuk itulah  data  tentang  keabsahan  dalam  Penelitian  Mutu  ini  cukup  penting.  Dari  data keabsahan  dapat  disimpulkan  bahwa  penilaian  yang  berkualitas  tinggi  akan  dilakukan. Dalam  penelitian  ini,  triangulasi  metode  digunakan  untuk  menentukan  jumlah  data  yang terkumpul.  Sebagai  teknik  data  mining,  triangulasi  menggunakan  informasi  selain  data untuk  menentukan  perlunya  penyelidikan  lebih  lanjut  atau  sebagai  cara  untuk membandingkan data yang bersangkutan (Moleong, 2007: 330). Untuk mengurangi jumlah data  yang  terkumpul,  penelitian  ini  dilakukan  triangulasi  menggunakan  origin.  Menurut Patton,  triangulasi  dilakukan  melalui  penggunaan  berbagai  metode  turunan  termasuk membandingkan  dan  memeriksa  untuk  memulihkan  tingkat  kepercayaan  pada  informasi yang  telah  ada  melalui  penggunaan  waktu  dan  sumber  daya  yang  tidak  terbatas  dalam proses  penelitian  kualitatif  (Moleong,  2007:  29  ).  Dalam  perjalanan  penelitian  ini,
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
triangulasi  akan  digunakan  sebagai  contoh  untuk  membandingkan  hasil  wawancara dengan hasil makalah penelitian lainnya.

## Teknik Analisis Data
Sebagai  bagian  dari  proyek  ini,  yang  merupakan  proyek  naratif,  semakin  banyak orang  yang  menggunakan  Deskripsi  di  wawancara  dan  dokumentasi  wetak  untuk mengumpulkan  informasi.  Diharapkan  data  yang  terkumpul  dievaluasi  secara  kuantitatif dan  kemudian  dituliskan  dalam  bentuk  deskriptif.  Menurut  Patton  (Moleong,  2001:103), analisis  data  didefinisikan  sebagai  "proses  pengorganisasian  dan  pengklasifikasian informasi  ke  dalam  satu  set  spesifik  kategori  deskriptif  dan  judul".  Definisi  dalam  hal  ini menunjukkan  signifikansi  situasi.  Posisi  analisis  data  diturunkan  dari  tujuan  penelitian. Langkah  pertama  dalam  studi  kuantitatif  adalah  memahami  teori  yang  mendasari  data. Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  oleh  Burhan  Bungin  (2003:70),  teknik  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  istilah  dan  ungkapan  sebagai berikut:
Penggabungan Data ( Data Collection ) penelitian  ini  dilakukan  melalui  penggunaan  proses  dalam  hal  pengumpulan  data, data  diperoleh  dari  kegiatan  melalui  penggunaan  proses,  termasuk  penggunaan wawancara dan akademik penelitian, serta bahan arsip.

## Reduksi Data ( Data Reduction )
Sebagai  bagian  dari  proses  seleksi,  redundansi  data  berfokus  pada  pengumpulan, pengolahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Pencatatan data dimulai segera setelah pengumpulan data dan dilanjutkan dengan tema kompendium, pengkodean, penelusuran, pengelompokan, penulisan catatan dan operasi lainnya dengan tujuan untuk menghilangkan data dan informasi yang tidak relevan lagi.

## Display Data
Singkatnya,  data Data adalah  deskripsi  dari  sekumpulan  besar  informasi  tidak terstruktur  yang  mampu  mengidentifikasi  dan  memecahkan  masalah  yang  menjadi perhatian.  Penyajian  data kualitatif  dalam  bentuk teks  deskriptif.  Penyajiannya  juga  dapat disajikan dalam bentuk grafik, bagan, tabel dan alat bantu visual lainnya.

## Pembuktian serta Konfirmasi kesimpulan
Eksplorasi dan verifikasi data (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) adalah kegiatan pasca-pemrosesan  yang  terjadi  setelah  pengumpulan  data.  Analisis  kesimpulan  dapat dilakukan  melalui  penggunaan  strategi  interpretatif,  yang  melibatkan  pengidentifikasian informasi  terpenting  dari  data  yang  telah  dikumpulkan.  Sebuah  proyek  analisis  data sedang  berlangsung  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  mengidentifikasi  tren.  Ketika datang ke pekerjaan khusus ini, analisis data statistik adalah tugas yang memakan waktu dan  sulit  untuk  diselesaikan.  Reduksi  data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan/pembuktian penarikan  data  adalah  semua  contoh  keberhasilan  yang  dapat  ditemukan  dalam  konteks beberapa analisis proyek. Pada langkah selanjutnya, data yang telah dianalisis, ditulis dan diinterpretasikan sebagai huruf untuk mewakili informasi yang terdapat di lapangan, makna atau  untuk  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  peneliti  disajikan  kepada  peneliti  yang dipelajari  sebagai  intisarinya.  Berdasarkan  diagram  di  atas,  setiap  langkah  proses dilakukan untuk menyelesaikan pembersihan data dengan menganalisis semua data  yang telah  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  seperti  lapangan,  serta  dokumen  kepemilikan, dokumen  keuangan,  bahan  resmi,  gambar  dan  sarana  lainnya.  melalui  penggunaan wawancara. Metodologi yang dikembangkan oleh peneliti. dokumen.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## D.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran Realisasi pencapaian PBB serta BPHTB. data kepatuhan wajib pajak pada Objek Pajak PBB –P2 serta BPTHB tahun 2020 sampai 2021.
Tabel 1 Target dan  Realisasi Pajak Tahun 2020 Realisasi PBB BPHTB Tahun 2020 Rp. 428.134.624.536,- Rp. 399.498.649.537,- Januari 2.035.853.658,- 4.424.667.411,- Februari 7.940.698.819,- 25.463.029.210,- Maret 87.186.709.053,- 21.611.637.837,- April 8.574.286.932,- 17.363.370.315,- Mei 8.548.107.537,- 22.244.703.651,- Juni 29.253.084.261,- 47.149.407.703,- Juli 139.062.921.044,- 63.281.454.948,- Agustus 62.096.062.154,- 30.270.755.568,- September 69.779.480.775,- 41.721.770.143,- Oktober 9.071.722.513,- 39.244.972.465,- November 10.057.485.534,- 60.804.542.844,- Desember 16.333.395.382,- 100.388.378.017,- Realisasi 449.939.807.662,- 473.968.690.112,- % 105,09% 118.64% Tabel 2Target dan Realisasi Pajak Tahun 2021 Realisasi PBB BPHTB Tahun 2021 Rp. 462.000.000.000,- Rp. 647.000.000.000,- Januari 4,684,661,810 12,524,839,802 Februari 7,271,615,844 31,239,441,899 Maret 94,209,596,069 39,987,143,369 April 27,640,642,853 33,633,423,562 Mei 23,438,539,884 36,644,408,204 Juni 110,795,686,810 53,542,377,195 Juli 22,199,042,968 14,756,588,565 Agustus 65,353,567,691 29,825,409,810 September 81,662,234,548 87,282,142,867 Oktober 11,261,873,844 34,726,640,604 November 7,497,464,491 46,856,648,744 Desember - - Realisasi 456,014,926,812 421,019,064,621 % 98.66 65.07
Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai kinerja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Bumi  dan  Bangunan  (BPHTB)  masing-masing  pada  tahun 2020 dan 2021 terlihat bahwa tahun 2020 melebihi target pencapaian target. diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB). serta hasil ekspedisi Bea Perolehan Hak ke Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, pada tahun 2021, pelaksanaan proyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan  Daerah  berjalan  dengan  baik,  dengan  data  yang  dapat  diperoleh  dari  Januari hingga November 2021. Namun, melihat atas apa yang terjadi, kepatuhan membayar pajak, baik secara individu maupun untuk sekelompok orang, memberikan hasil yang sangat positif bahkan di tengah kekacauan seperti situasi saat ini. Covid-19.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## E.  KESIMPULAN
Meski  sudah  lebih  dari  dua  tahun  sejak  awal  belakangan  ini,  Wabah  Covid19  telah memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  semua  sektor  masyarakat.  Selain  berdampak pada kesehatan masyarakat umum, dampak juga berdampak pada sektor pendidikan, bisnis dan  keagamaan,  antara  lain,  serta  masyarakat  umum.  Akibat  perekonomian  yang memburuk, banyak terjadi kasus gerakan di sektor. Kemungkinan besar spesies penguin ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan moral, dan akan berdampak  pada  peningkatan  aktivitas  kriminal.  Menurut  Undang  Undang    Karantina Kesehatan,  jika  Pandemi  terjadi,  pemerintah  negara  ini  harus  mengerahkan  seluruh penduduk. Pertanyaan paling penting yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah adalah bagaimana Pandemi dapat dilakukan dengan gangguan ekonomi masyarakat yang minimal, termasuk peningkatan aktivitas bisnis setiap  hari. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah  menanamkan  kepercayaan  kepada  tenaga  kerja  agar  insiden  seperti  gerakan  dan PHK dapat diminimalisir. Either way, setiap kegiatan yang dipimpin pemerintah hampir pasti akan membutuhkan pengeluaran dana yang signifikan. Sejumlah besar uang harus diselidiki dari  mana  asalnya.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  pajak  adalah  salah  satu  sumber  daya yang  dapat  digunakan  untuk  memerangi  pandemi  Covid19,  penting  untuk  memikirkan bagaimana  menerapkan  strategi  yang  menguntungkan  untuk  memastikan  bahwa masyarakat  umum,  bahkan  di  tengah  pandemi,  bersedia  membayar.  untuk  piyama. Pemerintah  Kota  Tangerang  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah  berkomitmen  untuk mendukung  masyarakat  Tangerang  agar  tetap  aman  dan  produktif  di  tengah  situasi Pandemi saat ini. Tujuan utama program stimulasi/relaksasi/pengurangan Pemerintah Kota Tangerang adalah untuk memberikan stimulasi/relaksasi/pengurangan bagi warga kota, baik yang  tinggal  di  kota  maupun  di  sekitarnya.  Sistem  pembayaran  yang  digunakan  Pemkot Tangerang  sangat  efektif,  terbukti  dengan  adanya  krisis  ekonomi  Covid19,  masyarakat semakin  kooperatif  dan  kooperatif  dalam  pembayaran  pijak.  Keuntungan  terpenting  dari sistem  ini  adalah  memenuhi  tujuan  hierarki  gantung  wilayah  Perpajakan.  Menurut  statistik dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Tangerang,  desentralisasi  penerimaan  di  bidang perpajakan,  mulai  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  hingga  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan (BPHAT), meningkat pada triwulan I-2019. . (BPHTB). Demikian pula pada  akhir  tahun  2020-an,  desentralisasi  penerimaan  sektor  perpajakan  akan  meningkat, baik  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  maupun  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  (BPHTB).  Pada  tahun  2021,  bidang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) akan  mencapai  tujuannya,  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) akan produktif. Menurut informasi yang diperoleh, program yang dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah  berjalan  dengan  baik.  Karena  pandemi Covid19 masih berlangsung, maka perlu memperhatikan sikap dan perilaku masyarakat saat membayar  pajak.  Namun,  meski  pandemi  Covid19  berlanjut,  masyarakat  tetap  membayar pajak.
Sebagai  salah  satu  faktor  pendukung  perkembangan  kota  Tangerang,  pajak  merupakan industri  terpenting di kota ini. Agar  pembangunan Kota Tangerang dapat terus berlanjut ke arah  yang  positif,  selain  perlunya  masyarakat  untuk  menjaga  rasa  aman  dan  keleluasaan dalam  membayar  pajak,  Penulis  merekomendasikan  agar  faktor-faktor  berikut  dimasukkan dalam anggaran :
a.  Berkat  dukungan  UMKM,  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat,  perekonomian Tangerang  akan  tumbuh  dan  sejahtera.  Dengan  cara  ini,  perekonomian  kota  akan sejahtera dan tumbuh.
b.  Salah satu indikator membaiknya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  membeli  barang  dan  jasa.  Selain  itu, Pemerintah Kota Tangerang melalui organisasi pemerintah daerah melakukan dialog dengan  masyarakat  untuk  mencari  solusi  terbaik  untuk  menjamin  keamanan
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
masyarakat  dan  mengurangi  kejahatan.  Hal  ini  diperlukan  karena  keberadaan  PHK berpotensi  merusak  lingkungan,  kesehatan  masyarakat  dan  keselamatan masyarakat, serta meningkatkan tindakan kriminal.
c.  Dibandingkan  dengan  Memberikan  stimulasi,  relaksasi  dan/atau  diskon  piyama, khususnya Pajak Bumi Serta Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah Serta Bangunan  (BPHTB)  dan  piyama  lainnya  yang  terkait  dengan  penggunaan  piyama umum  dalam  menanggapi  militerisasi  bumi  dan  bangunan.    Pemerintah  Kota Tangerang  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  khususnya  di  masa  Pandemi Covid19 dengan melakukan wawaran, operasi bersama yang aman, dan pembuatan grafik  data  Covid19.  Pemerintah  kota  juga  sedang  menyusun  program  untuk mendukung  pencegahan  penularan  yang  dikembangkan  melalui  kemitraan  dengan program Vaksinasi.
d.  Pemerintah Kota Tangerang memberikan edukasi kepada masyarakat,
e.   Untuk memberikan dukungan pendidikan dan moral kepada rakyat wacana, mereka yang  diwajibkan  membayar  pajak  untuk  pajak  akan  diambil  oleh  banyak  orang  dari berbagai bidang termasuk infrastruktur, pendidikan dan layanan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadim,  K.,  Nardi  Sunardi,  S.,  Hendro  Waryanto,  W.,  Dessy  Adelin,  A.,  &  Endang Kusmana,  K.  (2018).  The  Effects  Of  Bank  Soundness  With  The  RGEC Approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Of Leverage And Its Implications  On  Company’s  Value  Of  State  Bank  In  Indonesia  For  The  Period  Of 2012-2016. IJER (International Journal of Economic Research) , 15 (11), 41-52.
Data Pokok APBN 2005-2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dewi Syanti. 2020. “ Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19 ”.  Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN: 2252-6226
Fitriandi,  Primandita et  al .  2010. Kompilasi  Undang-Undang  Perpajakan  Terlengkap Susunan Satu Naskah . Jakarta: Salemba Empat.
Hakim, L., Sunardi, N. (2017). Determinant of leverage and it's implication on company value of real  estate  and  property  sector  listing  in  IDX period  of  2011-2015. Man  in India , 97 (24), pp. 131-148.
https://www.alodokter.com/virus-corona
Husain,  T.,  &  Sunardi,  N.  (2020).  Firm's  Value  Prediction  Based  on  Profitability  Ratios  and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26.
Ilyas. Wirawan B dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak , Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
Kadim, A.,  &  Sunardi,  N.  (2022).  Financial  Management  System  (QRIS)  based  on  UTAUT Model  Approach  in  Jabodetabek. International  Journal  of  Artificial  Intelligence Research , 6 (1).
Kadim,  A.,  Sunardi,  N  &  Husain,  T.  (2020).  The  modeling  firm's  value  based  on  financial ratios, intellectual capital and dividend policy. Accounting , 6(5), 859-870.
Madismo, (2008). Perpajakan . Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
Nardi  Sunardi  Et  Al  (2020).  Determinants  of  Debt  Policy  and  Company’s  Performance, International  Journal  of  Economics  and  Business Administration  Volume  VIII  Issue 4, 204-213
Nurmanto, (2003). Pengantar Perpajakan . Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia . Graha Ilmu. Jakarta.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009,  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
Roger  D,  Back  Well,  Paul  W  Miniard,  James  F.  Engel,  (1990). Consumber  Behavior , Chicago, Dryden Press.
Sekaran,  Uma.  Research  Methods  For  Business:  A  Skill  Building  Approach  edition.  New York: John Willey and Sons, inc, 2003.
Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Konsep Icepower (Wiramadu) sebagai Solusi Wirausaha menuju  Desa  Sejahtra Mandiri  (DMS)  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. JIMF  (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma) , 4 (1).