## KAJIAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN No.14/PDT.G/2017/PN.Lht)
F. X. Arsin Lukman
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Siska Riskiyanti
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
E-mail : fx.arsin@gmail.com E- mail : siskariskiyanti@gmail.com

## Abstrak
Suatu  objek  tanah  yang  terletak  di  2  wilayah  desa  akan  menimbulkan  permasalahan kewenangan  desa  mana  yang  dapat  memberikan  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT) sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah, seperti yang terjadi pada kasus  putusan  PN  Lahat  No.14/PDT.G/2017/PN.Lht.  Dalam  tulisan  ini  permasalahan yang  diangkat  ialah  bagaimana  pembuktian  hak  atas  tanah  bagi  tanah  yang  belum terdaftar baik secara fiscal  cadastre maupun rechtcadastre ,  bagaimana keabsahan dan kedudukan  SKT  yang  digunakan  untuk  permohonan  pendaftaran  tanah  berdasarkan undang-undang  pokok  agraria  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dan bagaimana ketentuan mengenai penetapan batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota  Baru  yang  digunakan  sebagai  dasar  kewenangan  desa  dalam  penerbitan  SKT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga, didapat  simpulan bahwa pembuktian hak atas tanah bagi  tanah  yang belum terdaftar  baik  secara fiscal  cadastre maupun rechtscadastre akan  sulit  dibuktikan selama  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Pendaftaran Tanah 1997 terhadap hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, keabsahan dan kedudukan  SKT  yang  digunakan  untuk  permohonan  pendaftaran  tanah  berdasarkan undang-undang  pokok  agraria  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  belum dapat  dibuktikan  karena  SKT  telah  dikeluarkan  oleh  2  wilayah  berbeda  yang  batas- batas desanya belum jelas. Terakhir perihal ketentuan mengenai penetapan batas Desa Pagar Negara dengan Kelurahan Kota Baru yang digunakan sebagai dasar kewenangan desa  dalam  penerbitan  SKT  masih  belum  jelas  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan wewenang dalam penerbitan SKT di Indonesia dan menyebabkan tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa belum tercapai.
Kata kunci: Batas Desa, Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Tanah

## Abstract
A  land  object  between  two  villages  can  cause  problems  regarding  which  authority issuing SKT as a supporting document in the land registration process, as in the case of the  Lahat  District  Court  verdict  number  14  /  PDT.G  /  2017  /  PN.Lht.  This  paper discusses  how  to  prove  land  rights  for  unregistered  land  either  fiscal  cadastre  or rechtcadastre, how the legality and position of SKT based on the Basic Agrarian Law and  what  the  boundary  of    Pagar  Negara  Village  with  Kota  Baru  is.  The  method  is normative  legal  research  with  conclusion  that  proving  land  rights  is  difficult  since there  is  no  land  registration  in  accordance  with  the  1997  Land  Registration Regulation,  and  unclear  legality  and  position  of  the  SKT  issued  by  2  (two)  different
regions  with  unclear  village  boundaries  decision  of    Pagar  Negara  Village  that  the objective of establishing and confirming village boundaries is not achieved.
Keywords : Land Certificate, Land Registration, Village Boundary

## A. Pendahuluan
Tujuan  kepastian  hukum  pada  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) “untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan  pemerintah” 1 makna  pasal  tersebut  mewajibkan  pemilik  tanah  untuk melakukan pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  Pendaftaran  Tanah  1997)  yang  dilengkapi dengan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah). Pasal 23 huruf (a) PP Pendaftaran Tanah 1997 jo . Pasal 76 PMNA Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  telah  menentukan  dokumen-dokumen  apa  saja  yang  dibutuhkan dalam proses pendaftaran tanah. Salah satu contoh dokumen  yang diperlukan adalah Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa  sebagai  lampiran berkas  terhadap  permohonan  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali  atau  lazimnya disebut pensertipikatan atau penerbitan sertipikat pertama kali.
Dalam hal pendaftaran tanah akan menimbulkan masalah ketika satu objek tanah terletak  di  lokasi  yang  masuk  ke  dalam  wilayah  2  desa.  Sehingga,  menimbulkan pertanyaan  kewenangan  desa  yang  mana  yang  dapat  memberikan  surat  keterangan sebagai  dokumen  pendukung  dalam  proses  pendaftaran  tanah.  SKT  dalam permasalahan  ini  akan  mengalami  persinggungan  ketika  dihadapkan  antara  hukum administrasi  negara  dengan  hukum  agraria.  Dampak  dari  persinggungan  tersebut adalah  di  beberapa  daerah  tertentu  belum  terdapat  administrasi  mengenai fiscal cadastre ,  karena  di  daerah  tersebut  seharusnya  bukan  menerbitkan  SKT,  tetapi menerbitkan surat girik, ketitir dan sebagainya.
Pada dasarnya SKT merupakan langkah lebih lanjut dari penguasaan fisik supaya diakui  hak  atas  tanahnya.  Namun,  apakah  SKT  itu  merupakan  bentuk  lanjutan  dari penguasaan  tanah  negara  ataukah  tindak  lanjut  dari  tanah  bekas  hak  milik  adat,  hal inilah  yang  akan  dianalisis  selanjutnya.  Kasus  seperti  ini  sangat  mungkin  terjadi terutama  ketika  terjadi  pemekaran  desa.  Pemekaran  desa  dimungkinkan  berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa 2014). Desa dalam  hal  ini  disebut  sebagai  satuan  pemerintahan  terbawah  yang  mempunyai  hak mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Dengan  perkataan  lain,  desa  adalah sebuah  daerah  otonom  di  samping  daerah  otonom  I  dan  II,  yang  tidak  berasal  dari pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  yang  lebih  atas,  jadi  tidak  ada  penyerahan urusan pemerintahan kepada desa. 2
Permasalahan ini dirasa penting agar dapat memperjelas batas-batas wilayah desa sehingga  warga  desa  memiliki  kepastian  hukum  hak  atas  tanahnya  dan  tidak  ragu
1 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah ( Bagian Hukum Pertanhan ), (Jakarta: FHUP Pers, 2018), hlm. 1.
2 Philipus  M.  Hadjon  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  to  the Indonesian  Administrative  Law) ,  Cetakan  Kesembilan,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2005), hlm. 122.
dalam  melakukan  proses  pendaftaran  tanah  kepada  kantor  pertanahan  setempat. Berdasarkan  penjelasan  itu,  berikut  temuan  terkait  permasalahan  tentang ketidakpastian mengenai tanah di wilayah Lahat dengan adanya kasus sengketa tanah seperti  yang  terjadi  dalam  putusan  perkara  No.  14/PDT.G/PN.Lht.  Artikel  ini merupakan  pengembangan  dari  artikel  sebelumnya  yang  berjudul  penerbitan  SKT oleh  Kepala  Desa  Berbeda  Terhadap  Objek  Yang  sama  (Studi  Kasus  Putusan No.14/PDT.G/2017/PN/Lht). Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini ialah:
1. Bagaimana  pembuktian  hak  atas  tanah  bagi  tanah  yang  belum  terdaftar  baik secara fiscal cadastre maupun rechtcadastre ?
2. Bagaimana  keabsahan  dan  kedudukan  SKT  yang  digunakan  untuk  permohonan pendaftaran  tanah  berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sebagai  bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah?
3. Bagaimana  ketentuan  mengenai  penetapan  batas  Desa  Pagar  Negara  dengan Kelurahan  Kota  Baru  yang  digunakan  sebagai  dasar  kewenangan  desa  dalam penerbitan SKT?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini,  secara  umum  digunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu  alat  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis  mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga didapat data sekunder 3 terdiri dari: 1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  “bahan-bahan  hukum  yang  mengikat” 4 seperti: Undang-Undang Pokok Agraria; Undang-Undang Desa 2014; PP Pendaftaran Tanah 1997;  PMNA  Ketentuan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah;  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  No.45  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penetapan  dan Penegasan  Batas  Desa  (Permendagri  No.45/2016);  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lahat  No.01  Tahun  2008  tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Desa  (Perda Kabupaten  Lahat  No.01/2008);  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lahat  No.  04  Tahun 2008  tentang  Pengaturan  Kewenangan  Desa  (Perda  Kabupaten  Lahat  No.04/2008);
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No.9/SE/VI/2013  tentang  Surat  Keterangan  Tanah  Bekas  Milik  Adat  (Surat  Edaran BPNRI 2013 tentang SKT).
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  “bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan hukum primer” 5 , contohnya adalah buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang  dapat  dijadikan  sebagai  pendapat  dari  para  ahli,  artikel,  jurnal,  skripsi,  dan penulisan  ilmiah  lainnya.  Dalam  penulisan  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.” 6 Dalam penulisan ini, bahan hukum tertier yang digunakan adalah abstrak dan jenis-jenis sumber tertier lainnya.
Disamping studi dokumen, juga dilakukan wawancara dengan para pakar seperti dalam  bidang  keagrariaan  dan  pertanahan  kepada  Arie  Sukanti  Hutagalung;  bidang
3 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitan  Hukum ,  Cet.  Ke-3,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 1984), hlm. 21.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cet. Ke-15, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 13.
5 Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari, Nukilan:  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm. 29.
6 Ibid .
hukum administrasi negara kepada Harsanto Nursadi; dan wawancara kepada Kepala Desa Pagar Negara serta perangkat desa dan putra daerahnya.

## C. Pembahasan
1. Kasus Posisi
Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Lahat No.
14/PDT.G/2017/PN.Lht (Putusan PN Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht), yang menjadi objek sengketa adalah 1 bidang tanah penggugat yang terletak di Jalan Setapak  Dusun  II  di  Kelurahan  Kota  Baru,  Kecamatan  Lahat,  Kabupaten Lahat  dengan  luas  tanah  ±  8450  M 2 (delapan  ribu  empat  ratus  lima  puluh meter  persegi).  Adapun  yang  menjadi  Penggugat  adalah  Ibrahim  Bin  Abu Bakar,  sementara  yang  menjadi  pihak  Tergugatnya  terdiri  dari  2  orang  yaitu Kuswari  selaku  Tergugat  I  dan  Muhammad  selaku  Tergugat  II.  Masing- masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengklaim bahwa objek sengketa  itu  adalah  miliknya  berdasarkan  bukti  kepemilikan  yang  diterima masing-masing  pihak  dari  instansi  setempat  dalam  hal  ini  Lurah  Kota  Baru dan Kepala Desa Pagar Negara.
Penggugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1980 secara terus menerus  tanpa  adanya  sengketa,  tidak  dalam  keadaan  tergadai  dengan  orang lain  dan  tidak  pernah  terjual.  Kemudian  terhadap  objek  sengketa  itu  dibuat Surat  Keterangan  Hak  atas  tanah  yang  teregister  di  Kepala  Desa  Kota  Baru No.244.T/KTB/VI/93  yang  dilampiri  Berita  Acara  Pemeriksaan/Pengukuran Tanah Kebun di wilayah Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 1968 yang didapat dari neneknya yang bernama Seraif yang dibeli dari Saudara Sidin dan dinyatakan dalam Surat SPH tanggal 5 Februari 1998 dari Kepala Desa Pagar Negara  yang  ditandatangani  oleh  Saihuni  Siambat  dengan  No.58/PN/II/1998 dan  selanjutnya  dikeluarkan  SKT  dari  Camat  Lahat  berdasarkan  Surat  Kades Pagar Negara tanggal 5 Februari 1998 No. 07/PN/II/1998 yang diketahui oleh Camat Lahat tanggal 9 Februari 1998 No.159/SKT/I/98.
Dalam Putusan PN  Lahat  No.14/PDT.G/2017/PN.Lht tersebut,  menurut kesaksian  dari  Sekretaris  Desa  Pagar  Negara  dan  Camat  Lahat  sejak  tahun 2003  sampai  dengan  saat  persidangan,  belum  ada  aturan  yang  definitif mengenai batas wilayah antara Desa Kota Baru dan Desa Pagar Negara karena belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Selanjutnya, menurut majelis  hakim,  pertimbangan  hukumnya  yaitu  siapa  yang  lebih  dahulu memiliki  surat  bukti  dasar  kepemilikan,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1967 KUHPerdata.
2. Pembuktian  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar  Baik Secara Fiscal Cadaster Maupun Rechtscadaster
Tanah  objek  sengketa  tersebut  bukan  merupakan  tanah cadaster hak karena  terhadap  objek  tanah  tersebut  belum  memiliki  sertipikat  atau  salinan buku tanah sebagai tanda bukti haknya, tetapi hanya memiliki SKT walaupun memiliki  berita  acara  pengukuran  tanah.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  alat bukti  tertulis  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat  berupa fotocopy Surat Keterangan  Hak  Atas  Tanah  No.244.T/KTB/VI/93  atas  nama  Penggugat  dan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah Kebun di Wilayah Desa Kota  Baru  Kecamatan  Lahat,  Kabupaten  Lahat  tanggal  23  April  1993, sedangkan  para  Tergugat  menghadirkan  alat  bukti  tertulis  berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah No.07/PN/II/1998 tanggal 5 Februari 1998 atas nama Surmi; fotocopy catatan  dari  Buku  Surat  Keterangan  Hak  (SKT)  yang
dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh  Camat  Lahat  yaitu  Suyudi,  S.E.,  M.M. tanggal 12 Mei 2017; dan fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 4 November 2013.
Tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah yang termasuk ke dalam bentuk cadaster pajak  atau fiscal  cadaster / belasting  cadaster karena  sesuai dengan alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh para pihak yang dalam hal ini pihak  Penggugat  mengajukan  alat  bukti  surat  berupa fotocopy Surat  Tanda Terima  Setoran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (STTS  PBB)  tahun  2012,  2013, dan 2016, atas nama  Ibrahim Abu Bakar, B. A., sedangkan alat bukti tertulis yang  dihadirkan  oleh  pihak  para  Tergugat  berupa fotocopy STTS  PBB  tahun 1991, 2001, 2016, dan 2017 atas nama Tunadi.
Berkaitan dengan STTS  PBB tersebut melalui wawancara pribadi telah dibenarkan  oleh  Sugianto  selaku  Putra  Daerah  Desa  Pagar  Negara  yang menyatakan bahwa sejak awal objek STTS PBB atas nama Ibrahim Abu Bakar dan atas nama Tunadi terbit sampai dengan tahun 2019, terletak di Desa Pagar Negara.  Bahkan,  kedua  STTS  PBB  tersebut  penerbitannya  menjadi  ganda artinya  kedua  STTS  PBB  yang  sama  terbit  di  Desa  Pagar  Negara  dan  di Kelurahan Kota Baru. 7
Dengan demikian, terhadap objek terperkara tersebut walaupun termasuk ke dalam bentuk fiscal cadaster tetap masih belum dapat dibuktikan hak atas tanahnya  karena  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  PP Pendaftaran  Tanah  1997.  Sebab  alat  pembuktian  yang  kuat  hanya  alat  bukti tertulis dalam bentuk buku tanah dan sertipikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dihasilkan dari proses akhir pendaftaran tanah agar  tercapai  tujuan  kepastian  hukum  dalam  hal  kepastian  status  hak  yang didaftar,  kepastian  subjek  hak,  dan  kepastian  objek  hak  sehingga  dapat memberi  wewenang  kepada  pemegang  hak  untuk  berbuat  dengan  tanah  yang dikuasainya.
Oleh  karena  itu,  pembuktian  hak  atas  tanah  bagi  tanah  yang  belum terdaftar  baik  secara fiscal  cadaster maupun  secara rechtscadaster akan  sulit dibuktikan atau dapat dikatakan tidak bisa dibuktikan selama belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997 terhadap hak atas tanah tersebut, karena baik SPPT PBB maupun SKT bukan merupakan tanda bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  namun  dapat  dijadikan  sebagai  bukti kepemilikan  atas  tanah  permulaan  yang  dapat  segera  dikuatkan  dengan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan sertipikat.
3. Keabsahan  dan  Kedudukan  SKT  yang  Digunakan  Untuk  Permohonan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai

## Bentuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  memberikan  kepastian  hukum  harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis sesuai dengan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum secara progresif dapat diartikan dalam menempatkan pentingnya persoalan kemanusiaan harus berani  diletakkan  lebih  tinggi  daripada  peraturan  karena  faktor  kemanusiaan
7 Wawancara Pribadi kepada Sugianto selaku Putra Daerah Desa Pagar Negara pada Kantor Desa Pagar Negara, Lahat 16 September 2019, Pukul 10.00 WIB.
lebih  penting  dari  hukum  dan  hal  tersebut  berhubungan  dengan  perwujudan keadilan sosial 8 sebagai keadilan substantif Pancasila 9 . SKT  merupakan  suatu  bukti  kepemilikan  atas  suatu  tanah  yang  masih belum  bersertifikat,  karena  itu  SKT  dibutuhkan  sebagai  salah  satu  dokumen penting  apabila  pemilik  tanah  hendak  melakukan  pendaftaran  tanah  pertama kali untuk mendapatkan sertipikat atas tanah tersebut. 10 SKT juga merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta  otentik,  namun  SKT  tersebut  merupakan  surat-surat  yang  dikategorikan alas  hak  atau  data  yuridis  atas  tanah  yang  dijadikan  syarat  kelengkapan permohonan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  perundang- undangan,  maka  SKT  tersebut  merupakan  dokumen  yang  sangat  penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. 11
Alasan diperlukannya SKT sebagai alat bukti tercantum pada Pasal 1865 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut  KUH Perdata) yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 12
SKT  menurut  Arie  Sukanti  Hutagalung,  adalah  surat  keterangan  yang dibuat  sebagai  petunjuk  akan  adanya  penguasaan  di  satu  bidang  tanah. Sebetulnya  surat  keterangan  ini  biasa  diberikan  oleh  Kepala  Desa  lalu diketahui  oleh  camat  kepada  individu  yang  telah  menguasai  tanah  bertahun- tahun karena individu tersebut perlu bukti yuridisnya. 13
Dasar  hukum  dari  SKT  secara  nyata  baru  muncul  pada  tahun  2013 dalam Surat Edaran BPNRI 2013 tentang SKT yang berbunyi:
huruf d Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  Pendaftaran  Tanah Tahun  1997,  dalam  hal  bukti-bukti  mengenai  kepemilikan  tanah sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  (2)  tidak  ada,  maka  permohonan tersebut  harus  disertai  dengan  surat  pernyataan  dari  permohon  dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah. huruf e Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  huruf  a,  b,  c,  dan  d  perlu  adanya kepastian  format  dan  materi  Surat  Keterangan  dari  Kepala  Desa/Lurah
8 Bayu  Setiawan,  “Penerapan  Hukum  Progresif  Oleh  Hakim  Untuk  Mewujudkan  Keadilan Substantif  Transendensi”,  Jurnal  Kosmik  Hukum,  Vol.  18,  No.  1,  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
9 A.  Sukris  Sarmadi,  “Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah  Hukum  Progresif  (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 12, Issue 2, 2012).
10 Wibowo, Surat  Keterangan  Tanah  Kaitannya  Dengan  Pengakuan  Tanah-Tanah  Bekas  Hak Milik Adat Yang Belum Bersertifikat , Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
11 Vida  Rianita  Ginting,  “Keberadaan  Kepemilikan  Tanah  Berdasarkan  Surat  Keterangan  Tanah (SKT)  Di  Desa  Namo  Gajah,  Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan  (Studi  Kasus  Putusan  MA Nomor: 1083 K/Pdt/2016).” Premise Law Jurnal, Vol. 17, 2017.
12 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijk.  Wetboek] ,  diterjemahkan  oleh  R  Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1320.
13 Wawancara  peneliti  dengan  Arie  Sukanti  Hutagalung,  Pakar  Hukum  Pertanahan  Indonesia. Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  13  April  2019,  di  Kantor  Arie  Hutagalung  & Partner  Legal Concultant Jakarta.
atau  yang  dipersamakan  dengan  itu,  yang  diperlukan  sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat. 14
Kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Lahat  No.14/PDT.G/2017/PN.Lht antara Penggugat dan Tergugat  I serta Tergugat  II sama-sama memiliki bukti kepemilikan tanah dalam bentuk  SKT  yang dikeluarkan oleh 2  desa berbeda. Namun,  berkaitan  dengan  pembuktian  berdasarkan  akta  sebagai  sumber  data yuridis,  baik  pihak  Penggugat  maupun  Tergugat  tidak  memiliki  akta  yang dimaksud sebagai sumber data yuridisnya.
Menurut  penulis  sangatlah  tidak  tepat  apabila  majelis  hakim memberikan  pertimbangan  yang  menyatakan  bahwa  surat  bukti  kepemilikan dari  Para  Tergugat  yang  baru  dikeluarkan  pada  tahun  1998  harus dikesampingkan  karena  surat  bukti  dasar  kepemilikan  Penggugat  terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Lahat pada tahun 1993. Dalam hal ini I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa majelis hakim telah  abai  terhadap  asas  hukum lex  posterior  derogat  legi  priori. 15 Asas  ini mengandung makna bahwa aturan hukum  yang lebih baru mengesampingkan atau  meniadakan  aturan  hukum  yang  lama  dan  asas  tersebut  mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 16
Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:
(1) Aturan  hukum  yang  baru  harus  sederajat  atau  lebih  tinggi  dari aturan hukum yang lama;
(2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. Asas  ini  antara  lain  bermaksud  mencegah  dualisme  yang  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dengan  adanya  asas lex
posterior  derogat  legi  priori ,  ketentuan  yang  mengatur  pencabutan suatu  peraturan  perundang-undangan  sebenarnya  tidak  begitu penting.  Secara  hukum,  ketentuan  lama  yang  serupa  tidak  akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku. 17
I  Ketut  Oka  Setiawan  menambahkan  bahwa  apabila  ada  lembaga  yang sederajat  mengeluarkan  atau  menerbitkan  peraturan  yang  sama  terhadap  satu objek  maka  yang  terbarulah  yang  berlaku,  tetapi  didalam  praktik  peraturan yang lama tidak disingkirkan. 18 Maksud dari lembaga yang sederajat dalam hal ini adalah Desa Pagar Negara dan Kelurahan Kota Baru, sedangkan peraturan yang  sama  dalam  hal  ini  adalah  dapat  dipersamakan  dengan  SKT  atau SKHAT.
Dengan  demikian,  hasil  analisis  terhadap  pokok  permasalahan  perihal keabsahan  dan  kedudukan  dari  SKT  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  kurang lengkap  dalam  memberikan  pertimbangan  perihal  keabsahan  dan  kedudukan
14 Indonesia  (l), Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia ,  Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.
15 Pendapat  I  Ketut  Oka  Setiawan,  Penguji  Ahli  pada  Pelaksanaan  Sidang  Tesis  Program  Studi Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pancasila,  pendapat  disampaikan  pada  tanggal  15 Agustus 2019, di Ruang Sidang Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
16 Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal Peraturan  Perundang-Undangan,  “Artikel  Hukum  Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang-Undangan, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan,”  < http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421- harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html >, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, 21.00 WIB,
17 Ibid .
18 Pendapat I Ketut Oka Setiawan, Op. cit .
dari  SKT  karena  telah  dikeluarkan  oleh  2  wilayah  berbeda,  mengingat beberapa  keterangan  dibawah  sumpah  yang  diberikan  oleh  saksi  dari  pihak Penggugat yang bernama Sulin Darsa Bin Ahmad Deri selaku Sekretaris Desa Pagar  Negara  sejak  tahun  2003  hingga  pada  saat  acara  persidangan mengatakan,  batas  wilayah  antara  Desa  Pagar  Negara  dan  Desa  Kota  Baru sampai  dengan  acara  persidangan  belum  ada  kejelasan  dari  Pemerintah Kabupaten Lahat. Sedangkan, keterangan dibawah sumpah oleh saksi bernama Sujudi  Bin  Suhaini  selaku  Camat  Lahat  sejak  Agustus  2016  sampai  dengan saat  persidangan  yang  dihadirkan  majelis  hakim  telah  menyatakan  bahwa belum  ada  aturan  yang  definitif  mengenai  batas  wilayah  antara  Desa  Kota Baru  dan  Desa  Pagar  Negara  karena  belum  ada  kejelasan  dari  Pemerintah Kabupaten Lahat.
Batas-batas desa yang belum jelas tersebut yang menjadi sebab musabab sengketa,  padahal  apabila  kedua  wilayah  tersebut  memiliki  batas  desa  yang jelas  maka  baik  Kepala  Desa  Pagar  Negara  maupun  Lurah  Kota  Baru  pasti menjadi  jelas  pula  kewenangannya  dalam  menerbitkan  SKT  sesuai  wilayah pemerintahannya.  Seharusnya  apabila  majelis  hakim  mempertimbangkan perihal  tentang  kewenangan  desa  mana  yang  lebih  berwenang  dalam penerbitan  SKT,  maka  putusan  majelis  hakim  bisa  menjadi  lebih  adil  bagi kedua  pihak  yang  berperkara.  Oleh  karena  hakim  dalam  memutuskan  suatu kasus  perkara  pengadilan  harus  mampu  bersifat  progresif  dengan mempertimbangkan  nilai  dari  suatu  prinsip  hukum  ada  untuk  manusia  bukan sebaliknya.  Hukum  dalam  hal  ini  akan  tampak  selalu  bergerak  berubah mengikuti  dinamika  kehidupan  masyarakat  sehingga  tidak  hanya  bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemegang hak atas tanah.
Oleh  karena  itu,  berkaitan  dengan  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri Lahat  No.14/PDT.G/2017/PN.Lht  hakim  seharusnya  mampu  menempatkan kepentingan  para  pihak  yang  berperkaran  dalam  hal  ini  Penggugat  dan Tergugat  I  serta  Tergugat  II  karena  sama-sama  memiliki  bukti  kepemilikan tanah  dalam  bentuk  SKT  yang  dikeluarkan  oleh  2  desa  berbeda.  Namun, berkaitan  dengan  pembuktian  berdasarkan  akta  sebagai  sumber  data  yuridis, baik  pihak  Penggugat  maupun  Tergugat  tidak  memiliki  akta  yang  dimaksud sebagai sumber data yuridisnya. Hakim pada kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No.14/PDT.G/2017/PN.Lht ini seharusnya dapat mencontoh hakim pada kasus  perdata  yang  terkenal  dengan  sebutan  “Kasus  Pohon  Mangga”  di Jayapura  karena  dari  kasus  pohon  mangga  tersebut,  hakim  lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. 19
4. Ketentuan  Mengenai  Penetapan  Batas  Desa  Pagar  Negara  dengan Kelurahan Kota Baru Yang Digunakan Sebagai Dasar Kewenangan Desa
Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah
Fitriani Ahlan Sjarif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus  berbentuk  keputusan  tertulis  yang  berisi  norma  hukum  dan  mengatur yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat melalui prosedur yang dalam kajian hukum  administrasi  negara,  peraturan  perundang-undangan  yang  dibahas  di atas  merupakan  hasil  dan/atau  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh
19 Pendapat  Armansyah,  Ketua  Penguji  pada  Pelaksanaan  Sidang  Tesis  Program  Studi  Magister Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pancasila,  pendapat  disampaikan  pada  tanggal  15  Agustus 2019,  di  Ruang  Sidang  Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasila.
administrasi  negara  berdasarkan  kewenangan-kewenangan  yang  telah diberikan. 20
Pasal  1  angka  10  dan  angka  11  Permendagri  No.45/2016  telah menyatakan bahwa penetapan batas desa adalah “proses penetapan batas desa secara  kartometrik  yang  merupakan  metode  yang  dilakukan  melalui penelusuran/penarikan  garis  batas  pada  peta  kerja  dan  pengukuran/ perhitungan  posisi  titik,  garis,  jarak  dan  luas  cakupan  wilayah  dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial yang disepakati”. 21
Berkaitan dengan informasi geospasial tersebut  yang maksudnya adalah Badan  Informasi  Geospasial  (untuk  selanjutnya  disebut  BIG),  menurut Harsanto  Nursadi  ahli Hukum  Administrasi  Negara berpendapat bahwa sejak dari  jaman  Belanda  yang  memiliki  kewenangan  atas  tanah  adalah  agraria namun  dalam  perjalanannya  sering  tidak  berkembang  artinya  mereka  sendiri (dalam hal ini agraria) tidak memiliki peta atau peta yang dimilik sudah kuno. Sekarang,  mereka  sudah  mulai  lebih  maju  dengan  penggunaan  komputerisasi dan GPS .  Sementara,  BIG  itu  sebenarnya  lebih  kepada  merekam  data pertanahan untuk disatukan yang kemudian setelah disatukan akan dicocokkan dengan  peta-peta  di  Indonesia.  Jadi  bukan  berarti  kendali  peta  ada  di  BIG sepenuhnya karena yang berwenang terhadap tanah tersebut hanya pertanahan. Dengan  kata  lain  BIG  tidak  memiliki  kewenangan  walaupun  mungkin  BIG memiliki  data,  foto  peta  dan  batas-batasnya.  Sehingga,  kita  tidak  dapat meminta kepada BIG memberikan pernyataan bahwa tanah itu tanah milik Si A karena yang memberikan pernyataan hanya BPN. 22
Fakta  di  lapangan  berdasarkan  hasil  penelusuran  peneliti  pada  saat  itu (tahun  2018)  terhadap  peta  hasil  delineasi  yang  dikeluarkan  oleh  BIG  baik untuk  Desa  Pagar  Negara  maupun  Kelurahan  Kota  Baru  yang  terletak  pada Kecamatan  Lahat  Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  saat  itu, data  digital  batas  wilayah  administrasi  desa  hasil  delineasi  kabupaten/kota yang dilakukan secara kartometrik memang belum berdasarkan kesepakatan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  menurut  peneliti  bila  dikaitkan  dengan fakta di lapangan belum adanya kesepakatan terhadap peta hasil delineasi yang dikeluarkan oleh BIG dan dengan tidak berwenangnya BIG dalam memegang kendali  penerbitan  peta  tanah  maka  apa  yang  dikatakan  dalam  Pasal  1  angka 10  dan  angka  11  Permendagri  No.45/2016  tentang  Proses  Penetapan  Batas Desa  Secara  Kartometrik  menjadi  tidak  jelas  penggunaan  metodenya. Sehingga,  tujuan  dari  penetapan  dan  penegasan  batas  desa  yang  dinyatakan pada  konsideran  menimbang  dan  Pasal  2  Permendagri  No.45/2016  untuk menciptakan  tertib  administrasi  pemerintahan,  memberikan  kejelasan  dan kepastian  hukum  terhadap  batas  wilayah  suatu  desa  yang  memenuhi  aspek teknis  dan  yuridis 23 masih  belum  tercapai.  Begitu  pula  tujuan  penetapan  dan penegasan  batas  desa  menurut  Perda  Kabupaten  Lahat  No.01/2008  dalam Pasal  2  yang  disebutkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  batas desa  di  wilayah  darat  dan  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  kegiatan
20 Harsanto Nursadi dkk, Op. cit. , hlm. 34.
21 Indonesia  (2), Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  tentang  Pedoman Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Desa, Permendagri  No.  45  BNRI  Tahun  2016  No.  1038,  Pasal  10 angka 10 dan angka 11.
22 Wawancara  Peneliti  dengan  Harsanto  Nursadi,  Pakar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia, pada  Ruang  Dosen  Hukum  Administrasi  Negara  Universitas  Indonesia,  Depok  09  September  2019, Pukul 13.00 WIB.
23 Ibid. , Konsideran menimbang huruf a dan Pasal 2.
penetapan  dan  penegasan  batas  desa  secara  tertib  dan  terkordinasi 24 menurut peneliti juga masih belum tercapai.
Selanjutnya  perihal  batas  wilayah  suatu  desa  yang  dimaksud  menurut Pasal  1  angka  6  sampai  dengan  angka  8  Permendagri  No.  45/2016  adalah tanda  pemisah  antara  desa  yang  bersebelahan  seperti  batas  alam  dan  batas buatan. 25
Terkait batas wilayah Desa Pagar  Negara dengan Kelurahan Kota  Baru menurut Astami selaku Kepada Desa Kota Baru (pada saat itu belum menjadi kelurahan)  periode  tahun  2005  sampai  dengan  2008,  dibatasi  dengan  batas buatan  berupa  jalan 26 .  Namun,  berdasarkan  penelusuran  peneliti  di  lapangan belum  dapat  dibuktikan  bagaimana  bentuk  tanda  pemisah  antara  Desa  Pagar Negara  dengan  Kelurahan  Kota  Baru  apakah  bentuk  batasnya  berupa  batas alam atau batas buatan, karena pihak warga setempat khususnya putra daerah yang berasal dari Desa Pagar Negara yang peneliti temui di Kantor Desa Pagar Negara  melarang  peneliti  untuk  tinjau  lokasi  secara  langsung  dengan  alasan bahwa penduduk desa setempat  yang tinggal di lokasi tanah berperkara dapat dikatakan  agak  primitif.  Menurut  putra  daerah  Desa  Pagar  Negara  tersebut yang  bernama  Sugianto  apabila  ada  yang  berkunjung  ke  lokasi  tanah berperkara walaupun untuk kepentingan penelitian akademik, warga setempat tanah  berperkara  dapat  menjadi  lebih  sensitif,  sehingga  untuk  mencegah  hal- hal  yang  tidak  diinginkan  peneliti  disarankan  untuk  tidak  melakukan  tinjau lapangan secara langsung.
Perihal  pelaksanaan  penetapan  batas  desa  yang  dilaksanakan  oleh  Tim PPB Desa Kabupaten/Kota menurut Permendagri No.45/2016 Pasal 4, Pasal 7 huruf  c  angka  5  sampai  angka  6,  dan  Pasal  12  ayat  (4)  dan  menurut  Perda Kabupaten Lahat No.01/2008 dalam Pasal 7 ayat (3) harus dihadiri oleh camat dan/atau  perangkat  kecamatan  serta  kepala  desa/lurah  dan/atau  perangkat desa/kelurahan serta tokoh masyarakat karena menjadi bagian dari anggota tim tersebut yang  harus  menjadi  saksi  pada  saat  kepala  desa  turut  serta menandatangani peta penetapan batas desa.
Kemudian  menurut  Pasal  8  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4)  Perda Kabupaten Lahat No.01/2008 penetapan dan penegasan batas desa yang telah dilakukan  akan  dibuatkan  dalam  bentuk  berita  acara  kesepakatan  bersama antar  desa  yang  berbatasan  setelah  diverifikasi  dan  disaksikan  oleh  Tim  PPB Desa maka  kepala  desa  yang  berbatasan  harus  menandatangani  berita  acara setiap  tahapan  penetapan  batas  desa  sebagai  tanda  persetujuannya. Selanjutnya,  berita  acara  kesepakatan  tersebut  disampaikan  kepada  bupati melalui  camat untuk  mendapatkan  pengesahan  dari  bupati yang  dibuktikan dengan penetapan keputusan bupati tentang batas desa.
Berdasarkan  peraturan  tentang  pelaksanaan  penetapan  batas  desa tersebut  Harsanto  Nursadi  dalam  wawancaranya  menyatakan  bahwa  agak mustahil  apabila  kepala  desa  atau  lurah  tersebut  menyatakan  batas-batas wilayah  desa  atau  kelurahannya  masih  belum  jelas  dari  pihak  pemerintah kota/kabupaten  setempat,  karena  baik  desa  maupun  desa  yang  berubah menjadi  kelurahan  sesuai  peraturan  yang  ada  pasti  sudah  memiliki  deliniasi
24 Indonesia  (3), Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lahat  tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas Desa , Perdakab Lahat No. 01 Lembaran Daerah Kabupaten Lahat, Tahun 2008 Pasal 2.
25 Ibid. , Pasal 1 angka 6-8.
26 Wawancara  Peneliti  dengan  Astami,  Kepala  Desa  Kota  Baru  periode  2005-2008.  Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019, di Rumah Tinggal, Lahat.
tentang  kewenangan  terkait  dengan  waktu,  tempat  dan  wewenangnya.  Jadi secara  teori  tidak  mungkin  tidak  jelas  batas-batas  posisi  desa  atau kelurahannya. 27
Oleh  karena  itu,  menurut  peneliti  sudah  seharusnya,  camat  dan/atau perangkat kecamatan serta kepala desa/lurah dan/atau perangkat
desa/kelurahan  yang  dilibatkan  dan  dijadikan  bagian  dari  Tim  PPB  Desa mengetahui  batas-batas  wilayahnya.  Sangat  tidak  mungkin  atau  dapat dikatakan  mustahil  apabila  ada  camat  atau  lurah  seperti  apa  yang  dinyatakan Sujudi  Bin  Suhaini  dalam  kesaksiannya  selaku  Camat  Kota  Lahat  sejak Agustus  2016  sampai  dengan  saat  persidangan  dan  telah  memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa belum ada aturan yang definitif mengenai batas  wilayah  antara  Desa  Kota  Baru  dan  Desa  Pagar  Negara  karena  belum ada  kejelasan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Lahat.  Apalagi  dalam pelaksanaannya  pun  harus  berdasarkan  persetujuan  dari  kepala  desa  yang berbatasan  dengan  menandatangani  berita  acara  setiap  tahapan  penetapan batas desanya.
Perda Kabupaten Lahat  No.04/2008 dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan penjelasannya  mengenai  kewenangan  desa  yang  mencakup  tentang  urusan pemerintahan  yang kewenangannya sudah ada berdasarkan hal  asal  usul desa yaitu  kewenangan  yang  merupakan  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  asal  usul,  adat  istiadat  yang berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan;  dan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  yang  diserahkan pengaturannya kepada desa salah satunya adalah bidang pertanahan.
Bidang  pertanahan  tersebut  sesuai  rincian  lampiran  Perda  Kabupaten Lahat  No.04/2008  dalam  Pasal  3  huruf  m  termasuk  ke  dalam  rincian  urusan pemerintahan daerah  yang diserahkan kepada desa, meliputi: penerbitan surat pernyataan  penguasaan  hak  dan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang tanah,  penunjukkan  saksi  dalam  pembayaran  ganti  rugi  tanah  dalam pelaksanaan pembangunan, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa, dan memberikan surat keterangan hak atas tanah.
Perihal  kewenangan  desa  dalam  penerbitan  SKT,  peneliti  juga  telah meminta  pendapat  kepada  Harsanto  Nursadi  selaku  ahli  hukum  administrasi negara  dalam  wawancara  pribadi.  Harsanto  Nursadi  berpendapat  bahwa hukum pertanahan merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Adapun ciri  khususnya  adalah  ketika  berbicara  tentang  pertanahan  maka  semua  yang dibicarakan  sudah  pasti  tentang  keputusan.  Jadi  semua  yang  berhubungan dengan  keputusan  merupakan  bagian  dari  hukum  administrasi  negara  yang harus  dipahami  sebagai  hukum  yang  mengatur  5  hal  yaitu  kewenangan, kelembagaan,  sumber  daya  manusia/jabatan,  pendanaan/aset  dan  pembinaan dan pengawasan 28 .
Pada  tulisannya  tentang  “Hukum  Administrasi  Negara:  Mengatur  dan Mengurus” dalam buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara Sektoral,
Harsanto Nursadi menyatakan bahwa 29 :
Mengatur  administrasi  negara  berarti  negara  atau  legislatif  membentuk undang-undang untuk mengatur sejumlah hal yaitu:
Mengatur Administrasi Negara
27 Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, Op.cit.
28 Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, Ibid.
29 Harsanto Nursadi dkk, Op. cit. , hlm.3-4.
Kewenangan a. Menjadi dasar hukum kewenangannya b. Menjadi tugas dan batasan Kelembagaan a. Bagaimana bentuk kelembagaannya? b. Dimana  administrasi  negara  tersebut ditempatkan? Pejabat/ASN/ Jabatan a. Dalam jabatan apa? b. Status  kepegawaian  (dalam  jabatannya)
bagaimana?
Pendanaan/ Aset  a. Ketersediaan dana dalam hal fungsinya b. Kewenangan  penggunaan  dana  (termasuk prosedur) c. Pertanggungjawaban penggunaannya d. Asset yang dimiliki kelembagaannya Pembinaan dan Pengawasan Kewenangannya dan kewajiban untuk melakukan  pembinaan  dan  pengawasan dalam jabatannya
Lebih  lanjut  Harsanto  Nursadi  berpendapat  bahwa  kewenangan  hukum pertanahan  lahir  dari  undang-undang  tentang  agraria  atau  dapat  juga  berasal dari peraturan presiden yang mengatur tentang BPN. Sementara, kewenangan pemerintahan  desa  dalam  hukum  pertanahan  sebenarnya  bukan  dari  kepala desa  tetapi  memang  mengarah  kepada  kepala  desa  yang  menetapkan  atau memberikan  keterangan  tentang  keberadaan  tanah  di  wilayahnya  karena sebagai saksi  yang dianggap lebih tahu atau lebih menguasai sejarah tanah di wilayahnya contohnya menerbitkan surat Letter C. Namun, perihal penerbitan SKT  yang  muncul  sekitar  tahun  1973,  sepengetahuan  beliau  sekitar  tahun 1978 sudah dihapus oleh peraturan menteri dalam negeri walaupun di wilayah sumatera  masih  berjalan  sampai  saat  ini  dan  sebenarnya  pada  saat  itu penerbitan SKT dahulu merupakan kewenangan Camat. 30
Sementara,  berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  Rahim  Tanggut yang  saat  ini  selaku  Sekretaris  Desa  Pagar  Negara  mengatakan  bahwa  buku besar  yang  memuat  arsip  catatan  nomor  register  Surat  Keterangan  Tanah dan/atau SKHT biasanya selalu dibawa kepala desa yang bersangkutan apabila masa  kerjanya  selesai  karena  nantinya  digunakan  sebagai  alat  bukti  apabila mantan  kepala  desa  tersebut  menjadi  saksi.  Dalam  wawancaranya  Rahim Tanggut  juga  menegaskan  bahwa  objek  tanah  terperkara  secara de  facto di lapangan berada di wilayah Desa Pagar Negara dan sampai saat ini tidak ada atau  belum  jelas  penetapan  batasnya  wilayahnya  dari  pihak  pemerintahan daerah. 31
Berdasarkan  uraian  tersebut  menurut  peneliti  pada  dasarnya  masih  ada ketidakjelasan wewenang dalam penerbitan SKT di Indonesia siapa yang lebih lebih berwenang diantara Kepala Desa dengan Lurah atau apakah Camat yang dapat  dikatakan  lebih  berwenang.  Jadi  terhadap  tanah  objek  sengketa  dalam kasus putusan  Pengadilan  Negeri  Lahat  No.  14/PDT.G/2017/PN.Lht,  SKT atau  yang  dapat  dipersamakan  dengan  SKHAT  menjadi  tidak  sah.  Dengan demikian  menurut  peneliti  ketentuan  mengenai  penetapan  batas  desa  yang digunakan  sebagai  dasar  kewenangan  desa  dalam  penerbitan  SKT  atau
30 Wawancara Peneliti dengan Harsanto Nursadi, Op.,cit .
31 Wawancara  Peneliti  dengan  Rahim  Tanggut,  Sekretaris  Desa  Pagar  Negara.  Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019, di Kantor Desa Pagar Negara, Lahat.
SKHAT  di  Indonesia  harus  lebih  jelas  agar  dapat  dijadikan  pedoman  siapa yang lebih berwenang dalam penerbitan SKT atau SKHAT tersebut.
D. Kesimpulan
1. Pembuktian hak atas tanah bagi tanah  yang belum terdaftar baik secara fiscal cadaster maupun  secara rechtscadaster terhadap  perkara  putusan  Pengadilan Negeri No.14/PDT.G/PN.Lht akan sulit dibuktikan atau dapat dikatakan tidak bisa  dibuktikan  selama  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  PP Pendaftaran Tanah 1997.
2. Keabsahan  dan  kedudukan  SKT  yang  digunakan  untuk  permohonan pendaftaran  tanah  berdasarkan  undang-undang  pokok  agraria  sebagai  bentuk pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  PP  Pendaftaran  Tanah  1997 dikaitkan dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat No.
14/PDT.G/2017/PN.Lht  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  kurang  lengkap dalam memberikan pertimbangan perihal keabsahan dan kedudukan dari SKT yang telah dikeluarkan oleh dua wilayah berbeda karena batas-batas desa yang belum  jelas  tersebut  yang  menjadi  sebab  musabab  sengketa,  padahal  apabila kedua wilayah tersebut memiliki batas desa yang jelas maka baik Kepala Desa Pagar  Negara  maupun  Lurah  Kota  Baru  pasti  menjadi  jelas  pula kewenangannya dalam menerbitkan SKT sesuai wilayah pemerintahannya.
3. Ketentuan  mengenai  penetapan  batas  Desa  Pagar  Negara  dengan  Kelurahan Kota Baru  yang digunakan sebagai  dasar kewenangan desa dalam penerbitan SKT  masih  belum  jelas  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  wewenang dalam  penerbitan  SKT  di  Indonesia  dan  menyebabkan  tujuan  dari  penetapan dan penegasan batas desa belum tercapai.
E. Saran
1. Pemerintah,  khususnya  bidang  hukum  pertanahan  harus  membuat  peraturan yang lebih jelas dalam hal administrasi tentang pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara fiscal cadaster maupun rechtscadaster agar pemilik hak atas tanah memiliki kepastian hukum terhadap objek hak atas tanah yang dimiliki sesuai PP Pendaftaran Tanah 1997.
2. Hakim  dalam  memutuskan  suatu  kasus  perkara  pengadilan  harus  mampu bersifat  progresif  dengan  mempertimbangkan  nilai  dari  suatu  prinsip  hukum ada  untuk  manusia  bukan  sebaliknya  sehingga  akan  tercapai  tujuan  hukum yang  bukan  hanya  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  tetapi  juga  mampu memberikan  keadilan  serta  perlindungan  hukum  terhadap  pemilik tanah/pemegang  hak  atas  tanah.  Saran  untuk  pemerintah  yang  selama  ini berperan sebagai pemegang kewenangan terhadap penetapan batas-batas suatu wilayah  mulai  dari  wilayah  tingkat  terkecil  seperti  desa  harus  memiliki instansi/badan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  pemetaan  wilayah  daerah dalam  tingkat  nasional  agar  dapat  mengurangi  permasalahan  baru  seperti sengketa penetapan batas wilayah.
3. Pemerintah  daerah  berdasarkan  ketentuan  mengenai  penetapan  batas  desa yang  digunakan  sebagai  dasar  kewenangan  desa  dalam  penerbitan  SKT, seharusnya  bisa  memberikan  dengan  jelas  batas  wilayah  desa  atau  kelurahan tersebut  sejak  awal  pembentukan  dan/atau  pemekaran  wilayah  desa  atau kelurahan.
F. Daftar Pustaka
1. Buku Hadjon,  Philipus  M.  Dkk. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Introduction  to  the  Indonesian  Administrative  Law) .  Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
Setiawan,  I  Ketut  Oka. Hukum  Pendaftaran  Tanah  (Bagian  Hukum Pertanhan) . Jakarta: FHUP Pers. 2018.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitan  Hukum .  Cet.  Ke-3.  Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu
Tinjauan  Singkat .  Cet.  Ke-15.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada. 2013.
Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari, Nukilan:  Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: Universitas Pancasila. 2014.
2. Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Yang Belum Dipublikasikan. Wibowo.  “Surat  Keterangan  Tanah  Kaitannya  Dengan  Pengakuan  Tanah- Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertifikat.” Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
3. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk.  Wetboek] .  diterjemahkan oleh  R  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  Cet.  Ke-34.  Jakarta:
Pradnya Paramita. 2004.
Indonesia. Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia .  Nomor  9/SE/VI/2013  tentang  Surat  Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.
Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa . Permendagri No. 45. BNRI No. 1038 Tahun 2016.
Indonesia. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lahat  tentang  Penetapan  Dan
Penegasan  Batas  Desa .  Perdakab  Lahat  No.01  LD  Kab  Lahat Tahun 2008.
4. Internet
Jurnal  Mahasiswa  Unisri  Kewenangan.  “Kajian  Yuridis  Pengaturan Kewenangan  Desa  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tentang Desa.” < http://jurnal-
mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/23
9/182 >.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Artikel Hukum Tata Negara  dan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” < http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421- harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html >.

## Jurnal
Sarmadi,  A.  Sukris.  “Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah  Hukum Progresif  (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi  Penegak Hukum).” Jurnal Dinamika Hukum .Vol. 12. Issue. 2. 2012 Setiawan,  Bayu.  “Penerapan  Hukum  Progresif  Oleh  Hakim  Untuk
Mewujudkan  Keadilan  Substantif  Transendensi.” Jurnal
Kosmik Hukum . Vol. 18. No. 1. 2018
Ginting,  Vida  Rianita.  “Keberadaan  Kepemilikan  Tanah  Berdasarkan  Surat
Keterangan  Tanah  (SKT)  Di  Desa  Namo  Gajah.  Kecamatan Medan  Tuntungan,  Kota  Medan  (Studi  Kasus  Putusan  MA
Nomor: 1083 K/Pdt/2016).“ Premise Law Jurnal .Vol. 17. 2017
5. Wawancara
Pendapat Armansyah. Ketua Penguji pada Pelaksanaan Sidang Tesis Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasila,  pendapat  disampaikan  pada  tanggal  15  Agustus 2019.  di  Ruang  Sidang  Tesis  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Pendapat  I Ketut Oka Setiawan. Penguji Ahli pada Pelaksanaan Sidang Tesis Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas  Pancasila,  pendapat  disampaikan  pada  tanggal  15 Agustus  2019.  di  Ruang  Sidang  Tesis  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Wawancara  peneliti  dengan  Arie  Sukanti  Hutagalung.  Pakar  Hukum
Pertanahan  Indonesia.  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  13
April  2019.  di  Kantor  Arie  Hutagalung  & Partner  Legal Concultant Jakarta.
Wawancara  peneliti  dengan  Astami.  Kepala  Desa  Kota  Baru  Periode  2005-
2008.  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  16  September  2019. di Rumah Tinggal, Lahat, Palembang.
Wawancara  peneliti  dengan  Harsanto  Nursadi.  Pakar  Hukum  Administrasi Indonesia.  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  09  September 2019,  di  Ruang  Dosen  Hukum  Administrasi  Universitas Indonesia, Lahat, Palembang.
Wawancara  peneliti  dengan  Rahim  Tanggut.  Sekretaris  Desa  Pagar  Negara. Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  16  September  2019  di Kantor Desa Pagar Negara.  Lahat.  Palembang.
Wawancara  peneliti  dengan  Sugianto.  Putra  Daerah  Desa  Pagar  Negara.
Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  16  September  2019.  di Kantor Desa Pagar Negara. Lahat. Palembang.

## G. Biodata Singkat Penulis
Siska  Riskiyanti  lahir  di  Jakarta,  24  Maret  1983,  meraih  gelar  Sarjana  Hukum  di Universitas Pancasila pada 2015 dan menempuh Program Magister Kenotariatan di Universitas  Pancasila  pada  tahun  2019.  Bekerja  di  Kantor  Notaris/PPAT  Kota Depok  sebagai  Staf  Notaris.  Aktif  melakukan  kegiatan  penelitian  kolaborasi, kegiatan  penyuluhan  hukum  bersama  dosen  dan  aktif  dalam  organisasi  Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Pancasila. Email: siskariskiyanti@gmail.com F.  X.  Arsin  Lukman  lahir  di  Teluk  Betung,  15  Mei  1959  meraih  gelar  Sarjana Hukum  di  Universitas  Indonesia  pada  1983,  Candidat  Notaris  di  Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Doktor Ilmu Hukum di Pasca Sarjana  Universitas Diponegoro  pada  1997.  Berprofesi  sebagai  Notaris/PPAT  Kota  Administrasi Jakarta Barat. Dan sebagai Dosen di Magister Kenotariatan Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Hukum Universitas Trisaksi. Aktif  melakukan  kegiatan  penelitian  kolaborasi  dan  kegiatan  penyuluhan  hukum. Email: fx.arsin@gmail.com