## ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECTS THE BUDGET ABSORPTION IN THE RIAU AND KEPRI SUPREME COURTS WITH ORGANISATIONAL COMMITMENTS AS THE MODERATING FACTOR
M.Irwan Tofani 1 , Amir Hasan 2 , Nasrizal 3 1,2&3 Universitas Riau Email: irwantofani@gmail.com 1*

## ABSTRACT
This  study  aims  to  prove  The  Influence  of The  Workload,  Utilization  of  information  Technology,  Planning, Administration, Human Resources, and Procurement of Goods and Services Towords Budgeting Absorption with Organizational  Commitment  as  a  Moderating  Factor.  This  type  of  research  was  carried  out  in  The  District Court  and  The  Religious  Court  in  The  Jurisdiction  of  Riau  Supreme  Court  and  The  Riau  Riligioues  Supreme Court.  This  research  was  a  survey  research  by  census  method,  while  the  distribution  technique  used  a questionnaire distributed to The Mandate of Budget Users, Resolve Making Officer, Tresures of Expenditure and Goods, Service Procurement Officer at the District Courts and The Religious Courts in The Jurisdiction Of Riau Supreme  Court  and  The  Riau  Religius  Supreme  Court  and  Riau  Island,  Total  questionnaires  distributed  were 165  as  many  as  138  were  returned  questionnaires.  Data  analysis  was  performed  by  examining  the  Stuctural Equation Model (SEM) method based on Partial Least Squares (PLS).  From the test values of each independent variable  on  the  dependent  variable  the  end  result  was  Utilization  of  Information  Technologi,  Planning, Administration,  Human  Resources,  and  Procurement  of  Goods  and  Service  Towords  Budgeting  Absorption, While  The  Workload  does  not  affect  Budgeting  Absorption.  The  Commitment  of  Management  Also  has  a significant  effect  on  Budgeting  Absorption,  The  Commitment  of  Management  was  able  to  influence  the relationship of Human Resouces to Budgeting Absorption, but could not strengthen the relationship between the outlining  and  budgeting  absorption.The  results  also  showed  that  R2  was  0,642  which  explained  that  the percentage  contribution  of  the  influence  of  the  independent  variable  (  The  Utilization  of  Information Technology,  The  Outlining,  The  Management,  The  Human  Resources,  and  The  Procurement  of  Goods  and Service ) to the dependent variable ( Budgeting Absorption) was 64,2 % while the rest 35,8 % was influenced by other variables that were not included in this study.
Keywords: The Workload,  Utilization of Information Technology, Planning, Administration, Human Resources, Procurement of Goods and Services, and Budgeting Absorption.

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA UNIT KERJA MAHKAMAH AGUNG DI WILAYAH RIAU DAN KEPRI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI FAKTOR MODERASI

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  pengaruh  Beban  Kerja,  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi, Perencanaan,  Administrasi,  Sumber  Daya  Manusia,  Dan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Terhadap  Penyerapan Anggaran  dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Faktor  Moderasi.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Riau. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survey  dengan  metode  sensus,  sedangkan  teknik  penyebarannya menggunakan  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  kepada  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar  (PPSPM),  Bendahara  Pengeluaran  dan Pejabat Penggadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dan Kepri, kuesioner yang disebarkan 165, sebanyak 138 kuesioner yang  kembali.  Analisis  data  dilakukan  dengan  pengujian  metode  Struktural  Equation  Model  (SEM)  berbasis Partial  Least  Squares  (PLS.  Dari  nilai  uji    masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen memperoleh  hasil  bahwa  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi,  Perencanaan,  Administrasi,  Sumber  Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, sedangkan Beban Kerja tidak  berpengaruh  terhadap  Penyerapan  Anggaran.  Komitmen  Organisasi  juga  pengaruh  signifikan  terhadap penyerapan  anggaran,  Komitmen  Organisasi  mampu  mempengaruhi  hubungan  sumber  daya  manusia  terhadap penyerapan  anggaran,  namun  tidak  bisa  memperkuat  hubungan  antara    perencanaan  terhadap  penyerapan anggaran.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  hasil  dimana  R 2 sebesar  0.642    dimana  ini  menjelaskan  bahwa persentase  sumbangkan  pengaruh  variabel  independen  (Beban  Kerja,  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa terhadap variabel dependen (Penyerapan Anggaran.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)
Kata  kunci : Beban  Kerja,  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi,  Perencanaan,  Administrasi,  Sumber  Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa, Dan Penyerapan Anggaran

## PENDAHULUAN
Keterlambatan  penyerapan  anggaran  belanja  pemerintah (Government  expenditure  realization) di  setiap  akhir tahun  anggaran  merupakan  topik  pembicaraan  yang  hangat  untuk  didiskusikan.  Permasalahan  mengenai terlambatnya  penyerapan  anggaran  belanja  pemerintah  khususnya  kementerian  dan  lembaga  sering  dianggap sebagai  buruknya  kinerja  pemerintah.  Penyerapan  anggaran  belanja  sendiri  sangat  penting  untuk  mendorong terciptanya ( multiplier effect) terhadap ekonomi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja ( Performanced Based  Budget ) sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran.
Pada tahun anggaran 2014, pola penyerapan APBN baru dipacu pada semester kedua yaitu tepatnya pada triwulan  ke  IV.  Pada  akhir  Semester  I  tahun  anggaran  2014,  penyerapan  anggaran  APBN  hanya  sebesar  28% masih  sangat  jauh  dari  kondisi  ideal.  Dengan  munculnya  Paket  Peraturan  Keuangan  Negara  yaitu  Undang  - Undang  R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara    dan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung jawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan negara diharapkan akan lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya, seiring dengan itu diharapkan penyerapan anggaran juga akan meningkat secara proporsional.
Keterlambatan  penyerapan  anggaran  terjadi  juga  di  Mahkamah  Agung  yang  memiliki  anggaran bersumber dari APBN, khususnya Pengadilan. Pengadilan merupakan unit kerja Mahkamah Agung yang berada di  daerah  berstatus  sebagai  Kantor  Daerah  dan  berkantor  di  masing  –  masing  kabupaten/kota  diseluruh Indonesia. Salah satu contoh pengadilan yang masih rendah penyerapannya di Wilayah Pengadilan Tinggi Riau adalah  Pengadilan  Negeri    Bangkinang  bahwa  realisasi  anggaran  triwulan  II  atau  per  30  Juni  2014  hanya mencapai 23,74 % atau sebesar Rp.2.311.094.158,- dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.733.494.000,- Menurut    MENPAN  (1997),  beban  kerja  adalah  sekumpulan  atau  sejumlah  kegiatan  yang  harus diselesaikan oleh suatu organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.  Pada  organisasi publik, kinerja  manajer publik  dinilai  berdasarkan  pencapaian  target  anggaran,  berapa yang  berhasil  dicapai.  Penilaian kinerja  dilakukan  dengan  menganalisis  simpangan  kinerja  aktual  dengan  yang  dianggarkan,    penyerapan anggaran  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  dalam  melaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan  setiap kegiatan  yang  telah  direncanakannya  (Mardiasmo:2009).  Sehingga,  beban  kerja  pejabat  pengelola  keuangan yang  tinggi  akan  menurunkan  kinerja  satker  yang  tunjukan  oleh  besar  kecilnya  penyerapan  anggaran  di  satker tersebut. Ada  berbagai  penelitian  mengenai  beban  kerja  yaitu  penelitian  Alfia  Rahma  (2014)  tentang  Analisis Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  di  Wilayah  Kerja  KPPN Yogyakarta    menyimpulkan  bahwa  keterlambatan  penyerapan  anggaran  dipengaruhi  oleh  keterlambatan pembentukan  satker  dan  proses  penerbitan  dokumen  SPM  (surat  perintah  membayar)  dan  beban  kerja  KPPN. Selanjutnya  penelitian  terkait  beban  kerja  profesi  auditor  pada  penelitian  Fahriani  (2015)  di  KAP  Big  Four menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit  Kantor Akuntan Publik Big Four.
Selain  itu,  penyerapan  anggaran  juga  dipengaruhi  oleh  pemanfaatan  tekhnologi  informasi.  Teknologi informasi  dapat  didefinisikan  sebagai  perpaduan  antara  teknologi  komputer  dan  telekomunikasi  dengan teknologi  lainnya  seperti  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  database,  teknologi  jaringan,  dan  peralatan telekomunikasi  lainnya.  Teori  yang  sering  digunakan  dalam  mendukung    bukti  empiris  tentang    penggunaan teknologi  adalah  TAM (Technology  Acceptance  Model). Menurut    teori  TAM  bahwa  niat  seseorang  untuk menggunakan  system  atau  teknologi  ditentukan  oleh  dua  faktor,  yaitu  persepsi  kemanfaatan (perceived usefulness) ,  yakni  tingkat  kepercayaan  individu  bahwa  penggunaan  teknologi  akan  meningkatkan  kinerjanya, dan  persepsi  kemudahan  penggunaan (perceived  ease  of  use) ,  merupakan  tingkat  kepercayaan  individu  bahwa penggunaan  teknologi  membuatnya  lebih  mudah  menyelesaikan  pekerjaan  (Davis,  1989).  Penelitian  Kuncoro (2013) menemukan bahwa penerapan teknologi informasi yaitu aplikasi SiPP pada Dinas PU Kalimantan Timur mempengaruhi  penyerapan  anggaran  dimana  terlihat  penyerapan  anggaran  lebih  tinggi  setelah  mengunakan aplikasi SiPP dibandingkan sebelum diterapkannya program aplikasi SiPP. Dengan adanya aplikasi SiPP, Kuasa Pengguna Anggaran dapat memantau/mengawasi secara langsung progres penyerapan anggaran ditahun berjalan atau tahun sebelumnya.
Perencanaan  merupakan  proses  sistematik  yang  memiliki  prosedur  dan  jadwal  yang  jelas.  Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya  beban  kerja  anggaran  yang  terlalu  berat,  alokasi  sumber  daya  yang  tidak  tepat  sasaran,  dan dilakukannya pilihan strategi yang salah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu tahapan perencanaan dalam sebuah organisasi  sangat  penting  terutama  pada  organisasi  sektor  publik  yaitu  menjadi  factor  penentu  keberhasilan pencapaian  kinerja  yang  ditunjukan  dengan  tingginya  penyerapan  anggaran.  Penelitian  Kuswoyo  (2012), mengenai  faktor-faktor  penyebab  penumpukan  anggaran  belanja  diakhir  tahun  anggaran  pada  satuan  kerja  di wilayah  KPPN  Kediri,  menyimpulkan  bahwa  faktor  perencanaan  memiliki  pengaruh  terhadap  penyebab penumpukan  anggaran  belanja.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Priatno  (2013)  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran  pada  satuan  kerja  lingkup  pembayaran  KPPN  Blitar  juga  menemukan
e-ISSN: 2685-5607
bahwa  perencanaan  memiliki pengaruh  terhadap penyerapan  anggaran  satuan  kerja.  Hasil  penelitian  Shah dkk. (2007),  Herriyanto  (2012),  Sulaiman  dkk.  (2012),  Albulescu  dan  Goyeau  (2013)  menunjukkan  bahwa perencanaan  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran.  Kegagalan  dalam  perencanaan  penganggaran  akan berdampak  pada  tidak  berjalannya  program  kerja  pemerintah,  yang  secara  tidak  langsung  tentunya  akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Namun penelitian Putri (2014) menyimpulkan hal berbeda bahwa kegiatan perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh administrasi. Administrasi pada proses anggaran merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  terutama  karena  adanya  kesalahan  input  informasi. Administrasi  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam  suatu  kerjasama untuk  mencapai  tujuan  tertentu  (Gie,  1980).  Tujuan  dari  organisasi  publik  adalah  meningkatkan  pelayanan publik  terhadap  masyarakat  (Mardiasmo:2002)  yang  ditunjukan  oleh  realisasi  penyerapan  anggaran.  Beberapa hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  administrasi  berhubungan  positif  dan  berpengaruh  signifikan terhadap  penyerapan  anggaran  (Tatar,  2010).  Beberapa  penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat pengaruh antara administrasi terhadap penyerapan anggaran (Priatno, 2013. Putri, 2013. Fitriani dkk., 2015).
Sumber daya manusia juga mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Sutrisno (2009), sumber daya manusia  merupakan  sumber  daya  yang  memiliki  akal,  perasaan,  keinginan,  kemampuan,keterampilan, pengetahuan,  dorongan,  daya  dan  karya  (rasio,  rasa  dan  karsa).  Faktor  Sumber  Daya  Manusia  sangat berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  di  tingkat    satker,  terutama  sumber  daya  manusia  pengelola keuangan, sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Amiruddin, 2009).
Selanjutnya,  yang  juga  mempengaruhi  penyerapan  anggaran  adalah  pengadaan  barang  dan  jasa. Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  70  tahun  2012  dan  perubahannya  menjadi Perpres  No.  04  tahun  2015  dan  Perpres  No.16  Tahun  2018  tentang    Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah sebagai  upaya  mempercepat pelayanan  dalam proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Perpres  tersebut  memberikan mandat  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  menggunakan E-Procurement  (E-Proc), yaitu  proses  pengadaan barang dan jasa secara online yang merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum diberlakukan E-Proc memerlukan waktu yang cukup lama dari pengumuman  pengadaan  hingga  pengumuman  pemenang  lelang,  sehingga  menjadi  salah  satu  penyebab terlambatnya daya serap anggaran. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran  (Kuswoyo,  2011.  Priatno,  2013.  Nugroho, 2013).  Penelitian  Carlin  (  2014)  menemukan  bahwa  dokumen  Pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  positif terhadap  penyerapan  anggaran.  Sebaliknya  dalam  penelitian  Riska  (2018)  Pengadaan  barang  dan  jasa  tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Mengacu  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  tersebut,  dalam  penelitian  ini  peneliti  akhirnya  menarik kesimpulan  bahwa  penulis  akan  menganalisis  penyerapan  anggaran  dengan  variabel  tambahan  beban  kerja pejabat  di  satker  pengadilan  dan      dampak  tekhnologi  informasi  terhadap  penyerapan  anggaran  dengan menambahkan  variabel  komitmen  organisasi  sebagai  variable  moderasi  serta  perbedaan  terletak  pada  sampel, daerah, tahun penelitian dan alat uji statistic yang digunakan.
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  beban  kerja  terhadap penyerapan anggaran,untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan tekhnologi informasi terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran,untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh  SDM  terhadap  penyerapan  anggaran,untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran,untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana komitmen organisasi dapat memoderasi perencanaan dan SDM terhadap penyerapan anggaran .

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Penyerapan  Anggaran
Penyerapan anggaran menurut (Kuncoro: 2013) merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari  perencanaan  anggaran,  penetapan  dan  pengesahan  anggaran  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), penyerapan  anggaran,  pengawasan  anggaran  dan  pertanggungjawaban  penyerapan  anggaran.  Tahapan penyerapan  anggaran  ini  dimulai  ketika  Undang-Undang  (UU)  Anggaran  Pendapatan    dan  Belanja  Negara (APBN) disahkan oleh DPR.
Menurut  Bastian ( 2010:193 ), anggaran merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran merupakan wujud realisasi tanggung jawab institusi pemerintahan yang telah diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya menyediakan kebutuhan masyarakat (publik) menggunakan dana dari  masyarakat.  Penyerapan  anggaran  merepresentasikan  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  kegiatan  dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan.

## Beban Kerja
Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi  atau pemegang jabatan dalam rangka waktu tertentu. Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja  perusahaan  menurut  jenis  pekerjaannya  (Dedi,  2016).  Beban  kerja  yang  terlalu  berlebihan  akan menimbulkan  kelelahan  baik  fisik  maupun  psikis,  sedangkan  pada  beban  kerja  yang  terlalu  sedikit  dimana pekerjaan  yang  terjadi karena  pengulangan  gerak  akan menimbulkan  kebosanan,  rasa  monoton  (Henny,  2016). Faktor  kebosanan  dalam  pekerjaan  rutin  sehari-hari  atau  karena  pekerjaan  yang  terlalu  sedikit  mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan pekerja (Manuaba, 2000).

## Tekhnologi  Informasi
Teknologi  informasi  dapat  didefinisikan  sebagai  perpaduan  antara  teknologi  komputer  dan  telekomunikasi dengan  teknologi  lainnya  seperti  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  database,  teknologi  jaringan,  dan  peralatan telekomunikasi  lainnya.  Selanjutnya,  teknologi  informasi  dipakai  dalam  system  informasi  organisasi  untuk menyediakan  informasi  bagi  para  pemakai  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  (Maharsi,  2000).    Menurut Jurnali  dan  Supomo  (2002)  menyatakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  berpengaruh  terhadap  perilaku berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi  tersebut  dalam  menyelesaikan  tugas.  Komputer  sebagai  bagian  dari teknologi  informasi  membawa  perubahan  besar  bagi  organisasi  dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Penggunaan komputer  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  Pemerintah  terutama  berkaitan  dengan  aspek  efisiensi  dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sitem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  akurat  sehingga  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan  dapat meningkat.  Dalam  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  disebutkan  bahwa  untuk  menindaklanjuti  terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan  dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

## Perencanaan
Perencanaan  sangat  erat  hubungannya  dengan  penyerapan  anggaran  karena  kegagalan  dalam  perencanaan penganggaran  akan  berdampak  pada  tidak  berjalannya  program  kerja  pemerintah  yang  secara  tidak  langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah (Shah et. al, 2007). Perencanaan anggaran tersusun dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  nasional.  Perencanaan  pembangunan  nasional  ini  disusun  untuk menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Setiap rencana  kerja  merupakan  landasan  dalam  pelaksanaan  koordinasi  dan  monitoring  implementasi  pada perencanaan  selanjutnya.  Oleh  karena  itu,  apabila  dalam  melaksanakan  perencanaan  yang  tidak  sesuai  dengan norma-norma  yang  telah  ditetapkan  maka  kegagalan  dalam  perencanaan  penganggaran  akan  terjadi  dan berdampak  pada  tidak  berjalannya  program  kerja  pemerintah  yang  secara  tidak  langsung  tentunya  akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.

## Administrasi
Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  dengan  memanfaatkan  sarana  dan prasarana  tertentu  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  (Siagian,  2014).  Menurut    Putri  (2014),  berpendapat administrasi  menjadi  salah  satu  bagian  dari  proses  pembangunan,  karena  kegiatan  yang  dilakukan  tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan yang disusun dalam sistem pemerintahan.

## Sumber  Daya  Manusia
Sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran  di  tingkat  satker,  terutama  sumber daya manusia pengelola keuangan, sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan  pengelolaan  keuangan  instansi  pemerintah  (Amiruddin,  2009).  Kapasitas  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  dari  anggota  eksekutif  maupun  legislatif  dalam  menjalankan  fungsi  dan  perannya  masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

## Pengadaaan  Barang dan Jasa
Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  70  tahun  2012  dan  perubahannya  menjadi Perpres  No.  04  tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  sebagai  upaya  mempercepat pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perpres tersebut memberikan mandat pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Procurement (E-Proc), yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara online yang merupakan  salah  satu  jalan  untuk  mempercepat  penyerapan  anggaran.  Proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  sebelum  diberlakukan  E-Proc  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dari  pengumuman  pengadaan hingga  pengumuman  pemenang  lelang,  sehingga  menjadi  salah  satu  penyebab  terlambatnya  daya  serap anggaran.

## Komitmen  Organisasi
Komitmen  organisasi  merupakan  keinginan  anggota  untuk  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi dan  bersedia  berusaha  keras  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  (Sopiah,  2008).  Faizzah  dan  Mildawati  (2007) berpendapat  komitmen  organisasi  merupakan  suatu  rasa  kepercayaan  yang  kuat  terhadap  organisasi  yang menimbulkan  rasa  ketersediaan  untuk  berusaha  melakukan  yang  terbaik  demi  kemajuan  organisasi.  Individu yang  memiliki  ikatan  emosional  terhadap  organisasi  akan  memicu  tumbuhnya  komitmen  organisasional sehingga  individu  akan  berusaha  mencapai  tujuan  perusahaan  dan  mengesampingkan  kepentingan  pribadi (Latuheru,  2006).  Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  kuat  komitmen  organisasi  maka  tujuan  perusahaan  lebih mudah tercapai.

## Pengaruh Beban  Kerja  terhadap  Penyerapan Anggaran
Beban kerja yang berlebih dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari pejabat pengelola keuangan yang pada gilirannya menurunkan penyerapan anggaran. Tingginya beban kerja (workload) staf pengelola keuangan, yang mana  staf  pengelola  keuangan  seringkali  rangkap  jabatan  dengan  tugas  kepaniteraan,  misalnya  bendahara pengeluaran dirangkap oleh jurusita pengganti, yang memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan sedangkan waktu  yang  dimiliki  terbatas  maka  staf  pengelola  keuangan  akan  cenderung  tidak  lebih  fokus  dalam melaksanakan penatausahaan keuangan.
H1: Beban kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi terhadap Penyerapan Anggaran
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor  publik,  termasuk  pemerintahan.  Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK-162/PMK.05/2013  tentang Kedudukan dan kewajiban bendahara pengeluaran pada satuan kerja ditegaskan bahwa tugas bendahara adalah menyusun,  menatausahakan  dan  menyampaikan  LPJ  (  Laporan  Pertanggungjawaban)  ke  KPPN  sebagai  wakil bendahara  umum  negara  (BUN)  didaerah.  Teknologi  informasi  menunjukkan  bahwa  pengolahan  data  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  (komputer  dan  jaringan)  memberikan  banyak  keunggulan  baik  dari  sisi keakuratan/ketepatan  hasil  operasi  maupun  predikatnya  sebagai  mesin  multiguna.  Pemanfaatan  teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi.
H2: Tekhnologi Informasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran
Teori  public  finance  menghantarkan  bahwa  institusi  pemerintahan  memerlukan  perencanaan  untuk mengalokasikan  sumber  anggaran  dan  mendistribusikan  anggaran.  Anggaran  sebagai  salah  satu  sumber  dana yang  digunakan  dalam  kegiatan  membangun  untuk  kepentingan  masyarakat,  pada  penyusunannya  harus memperhitungkan  rencana  penggunaan  anggaran  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi anggaran  sebagai  alat  perencanaan  (Putri,  2014).  Perencanaan  anggaran  tersusun  dalam  dokumen  perencanaan pembangunan  nasional.  Perencanaan  pembangunan  nasional  ini  disusun  untuk  menjamin  keterkaitan  dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. H3: Perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran
Time Admnistrasi merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan (goal). Pernyataan tersebut sejalan dengan goal setting theory yang menjabarkan bahwa tujuan yang spesifik dapat mempermudah pencapaian tujuan. Sistem administrasi dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan anggaran merupakan bentuk pembagian kerja yang spesifik dengan tujuan yang rinci sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik oleh setiap individu-individu yang berperan didalamnya.
H4: Administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penyerapan Anggaran
Pada goal  setting  theory peran  sumber  daya  manusia  memegang  peran  penting  terutama  pada  bagaimana menempatkan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  organisasi  sesuai  dengan  kompetensi  dan  pembagian kerja yang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai  tenaga  kerja  dalam  pelaksanaan  penganggaran  terlihat  pada  fungsi  manusia  sebagai  satuan  kerja  yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa.
H5 : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran
Peran  institusi  publik  yang  dipaparkan  pada  teori public  finance menjelaskan  bahwa  hubungan  dan  fungsi
institusi  publik  dan  administrasi  ialah  berusaha  memberikan  pelayanan  atas  kebutuhan  masyarakat  melalui penyusunan  dan  alokasi  anggaran.  Salah  satu  upaya  signifikan  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  ialah  melalui  pengadaan  barang dan  jasa.  Pengadaan  barang  dan  jasa  secara  signifikan  mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro (Fitriany dkk., 2015). H6 : Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

## Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi
Faizzah  dan  Mildawati  (2007)  berpendapat  komitmen  organisasi  merupakan  suatu  rasa  kepercayaan  yang kuat terhadap  organisasi  yang  menimbulkan  rasa  ketersediaan  untuk  berusaha  melakukan  yang  terbaik  demi kemajuan  organisasi.  Individu  yang  memiliki  ikatan  emosional  terhadap  organisasi  akan  memicu  tumbuhnya komitmen  organisasional  sehingga  individu  akan berusaha mencapai  tujuan perusahaan dan  mengesampingkan kepentingan pribadi (Latuheru, 2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen organisasi maka tujuan perusahaan lebih mudah tercapai.
H7 : Perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang dimoderasi oleh komitmen organisasi.

## Pengaruh SDM terhadap Penyerapan Anggaran yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi
Dalam Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus  memahami  dengan  baik  tata  cara  dan  prosedur  teknis  pengadaan  barang  dan  jasa.  Amirudin  (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi  dan  perannya masing-masing  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  instansi pemerintah.
H8 : SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang dimoderasi oleh komitmen organisasi.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Riau  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Riau  dengan  jumlah  660  orang. Pengambilan  sampel  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling .  Metode  ini  dipilih  karena  sampel  akan diambil  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  adalah  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penggadaan Barang/Jasa.  Jumlah sampel yang diharapkan adalah 165 responden.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dan Kepri. Data primer dari penelitian ini adalah berupa jawaban kuesioner yang disebarkan peneliti  kepada  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK), Pejabat  Penandatangan Surat  Perintah  Membayar  (PPSPM),  Bendahara  Pengeluaran  dan  Pejabat  Penggadaan  Barang/Jasa  pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Riau dan Kepri.
e-ISSN: 2685-5607
Pada  penelitian  ini  Statistik  inferensial  yang  digunakan  adalah  mengaplikasikan  metode  Struktural Equation  Model  (SEM)  berbasis  Partial  Least  Squares  (PLS)  dengan  bantuan  Smart  PLS  3.0  M3.  Pemilihan metode  PLS  karena  Partial  Least  Square  merupakan  metode  analisis  yang powerfull dan  sering  disebut  juga sebagai soft  modeling karena  meniadakan  asumsi-asumsi Ordinary  Least  Squares  (OLS) regresi,  seperti  data harus  terdistribusi  normal  secara  multivariate  dan  tidak  adanya  problem  multikolinearitas  antar  variable independen (eksogen) (Ghozali, 2014: 5).
Sebelum  digunakan  sebagai  alat  pengumpul  data,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  coba  untuk  mengetahui kehandalan  (validitas)  dan  kesahihannya  (reliabilitas).  Selanjutnya  dilakukan  evaluasi  model  persamaan struktural (inner model)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Statistik Deskriptif
Dari  165  kuesioner  yang  disebar,  sebanyak  130  kuesioner  berhasil  dikumpulkan  dan  dapat  digunakan  untuk penelitian,  namun  ada  dua  puluh  tujuh  kuesioner  yang  tidak  berhasil  dikumpulkan  dengan  alasan  kesibukan responden  terkait.  Tingkat  pengembalian  kuesioner  mencapai  78,78  %.  Rekapitulasi  penyebaran  dan pengembalian kuesioner. Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, semua  instrument  penelitian  mempunyai  nilai  mean  lebih  besar  dari  pada  standar  deviasi.  Sehingga,dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan adalah layak dan valid.

## Tabel 1.Descriptive Statistics
Keterangan Responden Jumlah % Kuesioner yang disebarkan 165 100% Kuesioner yang kembali 138 84% Kuesioner yang tidak dapat diolah 8 5,79% Kuesioner yang dapat diolah 130 78,78% Sumber : Data olahan
Pengujian Evaluasi model pengukuran (outer model)

## Hasil Uji Validitas
Analisis  dan  evaluasi  model  pengukuran  (outer  model)  dalam  gambar  hasil  calculate-PLS  algorithm  adalah sebagai berikut:
Sumber: Data Olahan
Gambar 2. Model Pengukuran (Outer Model)

## Convergent Validity
Convergent  validity dari  model  pengukuran  dengan  refleksif  indicator  dinilai  berdasarkan  korelasi  antara  item score/component score yang diestimasi dengan software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  lebih  dari  0,70  dengan  konstruk yang diukur. Menurut  Ghozali  (2013)  untuk  penelitian  tahap  awal dari  perkembangan  skala  pengukuran  nilai  loading  0,5  –  0,6  dianggap  cukup  memenuhi  standard.  Ukuran refreksif dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,60.

## Tabel 2.Outer Loading Variable Penyerapan Anggaran
Variabel Indikator Outer loading Penyerapan Anggaran Penarikan anggaran sangat proporsional setiap triwulannya 0.766 Pada  akhir  tahun  terjadi  penumpukan  pekerjaan  terkait  dengan penyelesaian proses pencairan 0.768 Realisasi untuk penyerapan anggaran pekerjaan terkait (program dan kegiatan) tidak pernah mencapai 95 % 0.863 Mampu mencapai total penyerapan anggaran lebih dari 95 % 0.889 Pada akhir tahun memiliki sisa anggaran 0.786 Sumber: Data Olahan
Tabel 3.Outer Loading Variable Beban Kerja
Variabel Indikator Outer loading Beban Kerja Jumlah  pegawai  yang  ada  saat  ini  sudah  cukup  untuk  menangani pekerjaan yang ada 0,776 Target yang harus saya capai dalam pekerjaan sudah jelas. 0,863 Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sudah cukup 0,757 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan yang sama tiap harinya 0,773 Saya harus bekerja sangat cepat untuk menyelesaikan pekerjaan saya 0,800 Pada saat jam istirahat saya juga mengerjakan pekerjaan saya 0,917 Pada saat – saat tertentu saya menjadi sangat sibuk dengan pekerjaan saya 0,741 Saya dapat menikmati pekerjaan yang saya lakukan 0,729 Beban kerja saya sehari-hari sudah sesuai dengan standar  pekerjaan saya 0,779 Saya dapat meninggalkan kantor ketika waktu telah selesai 0,789 Sumber: Data Olahan
Tabel 4. Outer Loading Variable Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
Variabel Indikator Outer loading Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Setiap  Subbagian  pada  Pengadilan  Negeri/Agama  memiliki Komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas 0.681 Jaringan  internet  telah  terpasang  di  unit  kerja  anda/  kapasitas bandwithnya cukup memadai 0.694 Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 0.775 Proses  akuntansi  sejak  awal  transaksi  hingga  pembuatan  laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi 0,775 Laporan  akuntansi  dan  manjerial  dihasilkan  dari  system  informasi yang terintegrasi (aplikasi e-Rekon) 0,709 Sumber: Data Olahan
Tabel 5.Outer Loading Variable Perencanaan
Variabel Indikator Outer loading Perencanaan Setiap  Subbagian  pada  Pengadilan  Negeri/Agama  memiliki Komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas 0.924 Jaringan  internet  telah  terpasang  di  unit  kerja  anda/  kapasitas bandwithnya cukup memadai 0.642 Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 0.893 Sumber: Data Olahan
e-ISSN: 2685-5607

## Tabel 6. Outer Loading Variable Administrasi
Variabel Indikator Outer loading Administrasi Penentuan  akun  belanja  dalam  dokumen  anggaran  (RKA-K/L) sesuai dengan aturan yang Berlaku 0.705 Waktu antara penyusunan dokumen anggaran dan penelaahan/penelitian  dokumen  anggaran  idealnya  tidak  terlalu berdekatan 0.904 Adanya tambahan pagu anggaran (APBN-P) menjadi kendala dalam penyerapan anggaran 0.914 Pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran/pembebanan APBN harus memadai 0.779 Sumber: Data Olahan

## Tabel 7. Outer Loading Variable Sumber Daya Manusia
Variabel Indikator Outer loading Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  di  instansi/organisasi  bekerja  sesuai  bidang keahliannya  masing-masing 0.762 Setiap  individu  memiliki  job  description  sehingga  terhindar  dari penugasan rangkap 0.992 Sumber: Data Olahan

## Tabel 8.Outer Loading Variable Pengadaan Barang Dan Jasa
Variabel Indikator Outer loading Pengadaan Barang dan Jasa Kurangnya  kemampuan  pegawai  sebagai  panitia/pejabat  pengadaan barang  dan  jasa  karena  tidak seimbangnya  resiko  pekerjaan  dengan imbalan yang diterima 0,688 Ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat banyaknya pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi 0,740 Realisasi  anggaran  pengadaan  barang  dan  jasa  dilaksanakan  sesuai dengan target yang ingin dicapai 0,848 Pengadaan  barang  dan  jasa  dilaksanakan  sesuai  Perpres  No.54 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres No.4 tahun 2016 0,805 SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat kurang 0,852 SK Panitia terlambat ditetapkan 0,795 Pemeriksaan  dan  penandatanganan  dokumen  kontrak  oleh panitia/pejabat pengadaan membutuhkan waktu yang lama 0,761

## Sumber: Data Olahan

## Hasil Uji Discriminant Validity
Pengujian  discriminant  validity  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah  indikator  pada  suatu  konstruk  akan mempunyai  loading  factor  terbesar  pada  konstruk  yang  dibentuknya  dari  pada  loading  factor  dengan  konstruk yang lain. Hasil pengujian pada model discriminant validity yang diperoleh adalah sebagai berikut:

## Tabel 9. Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)
Indikat or Beban Kerja X1 Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 Perenc anaan X3 Administr asi X4 SDM X5 Pengadaan Barang dan Jasa X6 Komitmen Organisasi Z Peny erapa n Angg aran Y BK1 0.776 0.631 0.733 0.732 0.627 0.876 0.645 0.631 BK2 0.863 0.844 0.851 0.653 0.649 0.602 0.484 0.847 BK3 0.757 0.724 0.621 0.620 0.736 0.669 0.584 0.617
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)
Indikat or Beban Kerja X1 Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 Perenc anaan X3 Administr asi X4 SDM X5 Pengadaan Barang dan Jasa X6 Komitmen Organisasi Z Peny erapa n Angg aran Y BK4 0.773 0.625 0.519 0.660 0.546 0.665 0.693 0.624 BK5 0.800 0.740 0.544 0.713 0.645 0.508 0.739 0.744 BK6 0.917 0.860 0.857 0.767 0.823 0.662 0.849 0.858 BK7 0.741 0.629 0.726 0.704 0.674 0.780 0.485 0.729 BK8 0.729 0.667 0.665 0.694 0.716 0.813 0.624 0.563 BK9 0.779 0.749 0.745 0.666 0.537 0.564 0.642 0.747 BK10 0.789 0.740 0.737 0.456 0.745 0.646 0.560 0.642 PTI1 0.664 0.681 0.666 0.537 0.583 0.538 0.703 0.563 PTI2 0.663 0.694 0.642 0.624 0.604 0.654 0.641 0.543 PTI3 0.719 0.775 0.623 0.635 0.638 0.645 0.452 0.626 PTI4 0.733 0.775 0.645 0.548 0.658 0.634 0.673 0.641 PTI5 0.661 0.709 0.624 0.646 0.534 0.508 0.701 0.620 P1 0.855 0.833 0.924 0.746 0.836 0.746 0.845 0.835 P2 0.509 0.628 0.642 0.630 0.524 0.634 0.533 0.628 P3 0.846 0.843 0.893 0.835 0.745 0.748 0.789 0.838 AD1 0.873 0.869 0.859 0.705 0.645 0.698 0.456 0.861 AD2 0.813 0.834 0.829 0.904 0.785 0.645 0.847 0.832 AD3 0.870 0.881 0.885 0.914 0.867 0.865 0.575 0.882 AD4 0.864 0.857 0.851 0.779 0.548 0.674 0.746 0.852 SDM1 0.851 0.864 0.867 0.635 0.762 0.643 0.645 0.865 SDM2 0.847 0.839 0.830 0.604 0.992 0.753 0.633 0.827 PBJ1 0.616 0.537 0.627 0.654 0.568 0.688 0.538 0.633 PBJ2 0.620 0.637 0.736 0.706 0.467 0.740 0.631 0.739 PBJ3 0.664 0.772 0.822 0.759 0.710 0.848 0.725 0.679 PBJ4 0.876 0.860 0.864 0.584 0.624 0.805 0.600 0.760 PBJ5 0.602 0.658 0.609 0.704 0.594 0.852 0.665 0.759 PBJ6 0.669 0.691 0.686 0.651 0.640 0.795 0.581 0.636 PBJ7 0.665 0.492 0.397 0.621 0.564 0.761 0.649 0.748 PA1 0.508 0.593 0.671 0.560 0.743 0,645 0.646 0.766 PA2 0.662 0.571 0.678 0.613 0.742 0.593 0.599 0.768 PA3 0.780 0.665 0.768 0.710 0.672 0.765 0.548 0.863 PA4 0.813 0.831 0.829 0.569 0.691 0.686 0.651 0.889 PA5 0.564 0.672 0.682 0.683 0.531 0.402 0.621 0.786
Sumber: Data Olahan

## Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)
Kriteria validity dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai average variance extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk yang baik apabila memiliki nilai reliabilitas yang tinggi jika nilainya diatas 0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Berikut ini hasil pengujian composite reliability dan AVE pada seluruh variable adalah:
e-ISSN: 2685-5607
Tabel 10. Nilai Composite Reliability dan Average Variance Extracted
Variabel Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Beban Kerja X1 0.974 0.974 0.976 0.717 Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 0.952 0.952 0.959 0.723 Perencanaan X3 0.821 0.822 0.853 0.638 Administrasi X4 0.858 0.859 0.876 0.748 SDM X5 0.912 0.912 0.943 0.847 Pengadaan Barang dan Jasa X6 0.766 0.767 0.783 0.687 Penyerapan Anggaran Y 0.930 0.931 0.945 0.741 Komitmen Organisasi Z 0.825 0.826 0.896 0.741

## Sumber: Data Olahan

## Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Pengujian  pada  model  struktural  dievaluasi  dengan  memperhatikan  persentase  varian  yang  dijelaskan,  yaitu melihat  nilai  R2  untuk  variabel  laten  dependen  dengan  menggunakan  nilai predictive  relevance (Q2).  Besaran Q2 dengan rentang 0 < Q2 < 1, semakin mendekati nilai 1 berarti model semakin baik. Demikian juga sebaliknya apabila dibawah 0 (nol) menunjukan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Untuk menilai model dengan  output  PLS  dimulai  dengan  melihat R-Square setiap  variabel  laten.  Perubahan  nilai  R-Square  yang merupakan  uji  goodness-fit-model.  Digunakan  untuk  menilai  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  apakah  mempunyai  pengaruh  yang  substantif.  Berikut  koefisien  determinasi  (R2)  dari  variable endogen yang terlihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 11.Output Goodness-Fit-Model
R Square R Square Adjusted Y 0.598 0.479 Sumber: Data Olahan
Berdasarkan nilai koefisien determinasi R2 yang disajikan pada tabel 4.16 dapat diketahui nila Q2 dengan perhitungan sebagai berikut :
Q2 = 1 - (1-R12) = 1 - (1-0.5982) = 1 - (1-0.358) =
0.642 (64.2%)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diketahui  nilai predictive  relevance (Q2)  =  0.642  atau  64.2%.  artinya akurasi  atau  ketepatan  model  penelitian  ini  dapat  menjelaskan  keragaman  variabel  eksogen  terhadap  endogen sebesar  64,2  %.  Sisanya  35,8  %  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  terdapat  dalam  model  penelitian  ini. Model  ini  dapat  digunakan  untuk  pengujian  hipotesis  artinya  Q2  yang  diperoleh  dapat  dikatakan  model  yang terbentuk  dan  memiliki  akurasi  atau  ketepatan  model  yang  baik  karena  diperoleh  nilai  diatas  60%.  Hal  ini menunjukan  bahwa  model  dalam  penelitian  ini  dikatakan  memilik  nilai  prediktif  yang  baik  dan  layak  untuk digunakan dalam menguji hipotesis.

## Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Pengujian  pada  model  struktural  dievaluasi  dengan  memperhatikan  persentase  varian  yang  dijelaskan,  yaitu melihat  nilai  R2  untuk  variabel  laten  dependen  dengan  menggunakan  nilai predictive  relevance (Q2).  Besaran Q2 dengan rentang 0 < Q2 < 1, semakin mendekati nilai 1 berarti model semakin baik. Demikian juga sebaliknya
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)
apabila dibawah 0 (nol) menunjukan bahwa model kurang memiliki predictive relevance . Untuk menilai model dengan  output  PLS  dimulai  dengan  melihat  R-Square  setiap  variabel  laten.  Perubahan  nilai  R-Square  yang merupakan  uji  goodness-fit-model.  Digunakan  untuk  menilai  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  apakah  mempunyai  pengaruh  yang  substantif.  Berikut  koefisien  determinasi  (R2)  dari  variable endogen yang terlihat pada tabel dibawah ini:
Sumber: Data Olahan
Gambar 3. Model Struktural (Inner Model) Output Smart PLS Boothstrapping
Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian Koefisian Pengaruh Jalur Langsung Hasil pengaruh jalur langsung dapat dilihat pada tabel path coefficient berikut ini:

## Tabel 12.Output PLS Path Coefficients
Hipotesis Pengaruh Langsung Koefisien Jalur t-statistic p-value Bukti Empiris H 1 Beban Kerja → Penyerapan Anggaran -0.162 0.375 0.003 Signifikan Diterima H 2 Pemanfaatan Teknologi Informasi → Penyerapan Anggaran 0.181 2.963 0.034 Signifikan Diterima H 3 Perencanaan → Penyerapan Anggaran 0.302 3.942 0.000 Signifikan Diterima H 4 Administrasi → Penyerapan Anggaran 0.221 2.989 0.014 Signifikan Diterima H 5 Sumber Daya Manusia → Penyerapan Anggaran 0.576 4.313 0.002 Signifikan Diterima H 6 Pengadaan Barang dan jasa → Penyerapan Anggaran 0.341 3.947 0.012 Signifikan Diterima

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  Tabel.  12  pada  output  path  coefficients  dapat  dilihat  pengujian  pengaruh  langsung  dan hipotesis penelitian yang bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Berikut penjelasan hipotesis pengaruh lansung:

## Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Nilai  koefisien  jalur  adalah  sebesar  -0,162  dengan  nilai  signifikan  0,003  <  0,05  atau  dibawah  5%  yang ditunjukan  nilai  t-statistik  0,375  maka  dapat  disimpulkan  nilai  koefisien  jalur  positif  mengindikasikan  bahwa beban  kerja  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Semakin  rendah  beban  kerja  yang dirasakan  oleh  pegawai  maka  penyerapan  anggaran  akan  semakin  baik.  Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut
e-ISSN: 2685-5607
dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  diterima. Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Fitriany  dan  Setiawan (2011),  penelitiannya  untuk  melihat  pengaruh workload terhadap  kualitas  audit  dengan  menggunakan  rasio jumlah  klien  KAP  dengan  jumlah  partner  KAP  sebagai  pengukur  tingkat workload .  Hasil  penelitiannya menemukan bahwa workload terbukti berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

## Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,181 dengan nilai signifikan 0,034 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukan nilai t-statistik 2,963 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Pemanfaatan  Tekhnologi Informasi  berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan  anggaran.  Artinya  semakin  baik  Pemanfaatan  Tekhnologi Informasi  yang  dilakukan  oleh  pegawai  maka  akan  semakin  baik  penyerapan  anggaran  yang dilakukan . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.

## Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,302 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukan nilai t-statistik 2,942 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa perencanaan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

## Pengujian Hipotesis Keempat (H4)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,302 dengan nilai signifikan 0,014 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukan nilai  t-statistik  2,989 maka  dapat  disimpulkan  nilai  koefisien  jalur  positif  mengindikasikan  bahwa  administrasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.

## Pengujian Hipotesis Kelima (H5)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,576 dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukan nilai t-statistik 4,313 maka dapat disimpulkan nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa sumber daya manusia  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

## Pengujian Hipotesis Keenam (H6)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,341 dengan nilai signifikan 0,012 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukan nilai  t-statistik  3,947  maka  dapat  disimpulkan  nilai  koefisien  jalur  positif  mengindikasikan  bahwa  pengadaan barang  dan  jasa  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Berdasarkan  hasil  pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima.

## Hasil Pengujian Koefisien Jalur Pengaruh Variabel Moderasi
Pemeriksaan pengaruh variabel moderasi bertujuan mendeteksi kedudukan variabel moderasi peran kepercayaan dalam  model.  Variabel  moderasi  dapat  di  klasifikasikan  menjadi  empat  jenis  yaitu  :  (1)  moderasi  murni  (pure moderation);  (2)  moderasi  semu  (quasi  moderation); dan  (3)  moderasi potensial  (homologiser  moderation) dan (4)  moderasi  prediktor  (predictor  moderation).  Dari  metode  pemeriksaan  nilai  koefisien  dan  signifikansi  maka pengujian hipotesis dan koefisien jalur pengaruh variabel moderasi disajikan pada tabel  .13 sebagai berikut :

## Tabel 13. Koefisien Jalur Pengaruh Moderasi dan Pengujian Hipotesis
Hipotesis Pengaruh Variabel Moderasi Koefisien Jalur T-Statistics P-Value Bukti Empiris Sifat Moderasi Komitmen Organisasi → Penyerapan Anggaran 0,206 3,631 0,004 - - H 7 Moderating Effect 1 0,077 0.702 0,483 Tidak Signifikan Murni Moderasi H 8 Moderating Effect 2 0,142 4.511 0.012 Signifikan Kuasi Moderasi

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  pada  tabel  4.14  maka  pengujian  hipotesis  pada  pengaruh  variabel moderasi komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

## Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,077 dengan nilai signifikan 0,483 < 0,05 atau dibawah 5% yang ditunjukan nilai  t-statistik  0,483  maka  dapat  disimpulkan  nilai  original  sample  positif  mengindikasikan  bahwa  komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan  antara   perencanaan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak.

## Pengujian Hipotesis Kedelapan (H8)
Nilai koefisien jalur adalah sebesar 0,142 dengan nilai signifikan 0,012 > 0,05 atau diatas 5% yang ditunjukan nilai t-statistik 4,511 maka dapat disimpulkan dari nilai koefisien jalur positif mengindikasikan bahwa komitmen organisasi  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia  terhadap  penyerapan angaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan diterima.

## PENUTUP
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pemanfaatan Tekhnologi Informasi,  Perencanaan,  Administrasi  Pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran dan  Beban  kerja  tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran.  Sedangkan  Komitmen  pengaruh  signifikan terhadap  penyerapan  anggaran,  Komitmen  memperkuat  hubungan  antara  sumber  daya  manusia  terhadap penyerapan anggaran, namun Komitmen tidak memperkuat hubungan antara  perencanaan terhadap penyerapan anggaran.  Adapun  saran  dari  penelitian  ini  adalah  agi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  meneliti  faktor religiusitas (keyakinan) terkait dengan penyerapan anggaran yakni  dengan meyakini bahwa bekerja merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap manusia terhadap Tuhan YME, bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama  sewilayah  Hukum    Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Riau,  disarankan  agar  terjadinya perubahan mindset (pola  pikir)  pegawai  bahwa  bekerja  merupakan  suatu  kewajiban  sehingga  kualitas  kerja mutlak  ditingkatkan  pada  gilirannya  akan  mencapai reward yang diinginkan,  serta  adanya  usulan  penambahan pegawai sesuai dengan analisa jabatan pada satker masing-masing.

## DAFTAR RUJUKAN
A Usmara, 2003. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogyakarta: Amara. Akhmad  Syakhroza,  2008.  Telaah  Governance  Sistem  Keuangan  Negara. Jurnal  Usahawan,  (No.  05)  TH XXXXVI : 37-40 Abdul Halim, dkk, 2009, Sistem Pengendalian Manajemen, Cetakan Ketiga, STIM YKPN , Yogyakarta.
Arif,  Emkhad  dan  Abdul  Halim,  2011.  Identifikasi  Faktor-Faktor  Penyebab  Minimnya  Penyerapan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  Tahun  2011 ,  Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.
A.S  Sulaiman.,  Hamzah.  A.P.,  dan  Priyanto,  R.,  2012.  Penyerapan  anggaran  di  kementerian  keuangan  RI  dan faktor yang mempengaruhi. Jurnal BPPK , volume 4 tahun 2012.
Amdi  Noviwijaya  dan  Abdul  Rohman,  2013.  Pengaruh  Keragaman  Gender  dan  Usia  Pejabat  Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Kasus pada Satker KPPN Semarang I) ,Diponegoro, Journal Accounting Vol.2 (3) :1
Albulescu,  C.T.,  dan  Goyean,  D,  2013.  EU  Funds  Absorption  Rate  And  The  Economic  Growth.  Timisoara  of
Economics
And
Business,
vol.6no.20:15317.http://www.tjeb.ro/index.php/tjeb/article/download/TJEB20_153to170/pdf.
Alfia  Rahma,  2014.  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  di Wilayah  Kerja KPPN Yogyakarta, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
Alimuddin, 2018. Analisis penyerapan anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makasar, FE- UNHAS, Makasar.
Book Reid, G. B. And Nygren., T. E. 1988. The Subjective Workload Assessment technique: a scaling procedure for  measuring  mental  workload.  In  P.  A.  Hancock  and  N.  Meshkati  (eds).  Human  Mental  workload, Amsterdam:  North-Holland . Dalam:  Asdyanti,  Raldina,  2012.  Analisis  Hubungan  Beban  Kerja  dan Kinerja  Karyawan  Departemen  Contract  Category  Management  di  Chevron  Indoasia  Business  Unit, Universitas Indonesia.
Bodnar H George and Hopwood S.,1995. William. Accounting Information System , edisi bahasa Indonesia, oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi M Tambunan, buku satu edisi keenam, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. BPKP,  2011, Menyoal    Penyerapan  Anggaran ,  Paris  Review,  Yogyakarta.Indra  Bastian,2008.  Keterlambatan APBD dalam Analisis Siklus, Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 7 (2): 115-130. Direktorat Jenderal Anggaran, Penyerapan  Anggaran  Bukan  Budget  Performance Indikator ,  www.anggaran.depkeu.go.id diakses 15 September 2016.
Chin W Wynne,Todd Peter.1991. “On The use Usefullness,ease of  use of structural equation Modeling in MIS Research : A note of Caution ”. Management Information System Quarterly , 21(3).
e-ISSN: 2685-5607
Cushing  E  Barry.1993. Accounting  Information  system  and  organization ,  edisi  tiga,  terjemahan  Ruchyat Kosasih, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Controlling Stress And Tension dalam : Munandar,  A. S. 2001. Stress dan Keselamatan Kerja. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
Carlin  Tasya  Putri,  2014.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu, Bengkulu. Cut Malahayati, Islahuddin dan Hasan Basri, 2015.  Analisis Pengaruh Kapasitas SDM,  Perencanaan Anggaran dan  Pelaksanaan  Anggaran  terhadap  Serapan  Anggaran  dengan  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh , Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Vol 4(1) :11-19.
De  Lone.,1981.“Small  size  and  Characteristic  computer  use” Management  Information  System  Quarterly ,5, p.p.65-77.
Davis  FD.1989.  “Perceived  Usefullness,  Perceived  ease  of  use  of  Information  Technology  ”. Management Information System Quarterly , 21(3).
Deddi  Nordiawan,  Iswahyudi  Sondi  Putra  dan  Maulidah  Rahmawati,  2006.  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Telaah  Kritis  PP  No.  24  Tahun  2005.  Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik,  Fakultas  Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Darwanis,  Dana  Siswar  dan  Aulia  Rahman,  2012.  Pengaruh  Kompetensi,  Pelatihan  dan  Sistem  Akuntansi Instansi  terhadap  Kualitas  Pertanggungjawaban  Laporan  Keuangan  Pada  Dana  Dekonsentrasi .  Jurnal Akuntansi Vol 2 .Universitas Syiah Kuala, Aceh Everly, G. & Girdano, D.A.1979. Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK),  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2013.
Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
20
juni 2014. http://www.djpk.depkeu.go.id/document/article .
Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran  DJPB,  (2016). Data  Monitoring  dan  Evaluasi  (Monev)  Pelaksanaan Anggaran (PA) . Jakarta Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Erlina,  2008, Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan  Manajemen ,  Edisi  :  2,  Usu  Press,  Medan. Fatma,  A.  Lubis,  2011, Metode  Penelitian  Akuntansi  dan  Format  Penulisan  Tesis ,  Terbitan  Pertama, USU  Press,  Medan.Egiastyo  Dwi  Kuncoro,  2013,  Analisis  Penyerapan  Anggaran  Pasca  Penerapan Aplikasi  Sipp  Pada  Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wil.  I  Dinas  PU  Provinsi  Kaltim ,  Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 1(4):364-373.
Fadilah, M. Rasuli dan Kamaliah, 2011. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Jurnal Akuntansi Vol 9 . Universitas Riau.
Fitriany  dan  Liswan  Setiawan,  2011.  Pengaruh  Workload  Dan  Spesialisasi  Auditor  Terhadap  Kualitas  Audit Dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan .Volume 8-10 No 1 hal 36 – 53, Universitas Indonesia.
Fitriani., N. Masdjojo G.N, Suwarti. T, 2015.  Exploring Tha Factors That Impact The Accumulation of Budget Absorption  in  The  end  of  The  Fiscal  Year  2013:  A  Case  Study  in  Pekalongan  City  Of  Central  Jaya Indonesia. South Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 7, Issue 3 (Aug.)ISSN 2289-1560.
Fahriani, Mega Silvia, 2015. Pengaruh Workload dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di KAP Big Four). Jurnal Ilmiah Vol 3 . Universitas Bakrie. Feriyanto, dkk, 2015 , Pengantar Manajemen (3 in 1) , Mediatera, Yogyakarta. Gie. T. Liang., 1980. Administrasi Perkantoran Modern. Cetakan ke-10. Penerbit Nur Cahaya, Yogyakarta: 217. Gomes. F.C., 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andy Offset.
Gatot Imam Santoso, Slamet Widodo dan Sri Warsono, 2014.  Analisis Kompetensi Kerja Auditor Pada Badan pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Provinsi  Bengkulu.  Pascasarjana  Universitas Bengkulu.
Handayaningrat,  Soewarno,  1988, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen ,  CV.  Hajimas  Agung, Jakarta.
Hadari  Nawawi,  (2001).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Bisnis  yang  Kompetitif.  Cetakan Keempat.Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hovart, A. (2005). Why Does Nobody Care about The Absorption?. WIFOWorking Paper. No. 258. Vienna. Hevesi. G. Alan., 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. Dalam : Indriasari, Desi dan  Ertambang  Nahartyo.  2008.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, dan Pengedalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota  Palembang  dan  Ogan  Ilir). Simposium  Nasional  Akuntansi IX, Pontianak.
Harsono, 2011, Sistem Administrasi Kepegawaian , Bandung: Fokusmedia.
Hendris Heriyanto, 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Wilayah Jakarta , Tesis, FE-UI, Jakarta.
Henny  Gultom  Evita  Minaruly,  2016.  Pengaruh  Kompetensi  dan  Beban  Kerja  Operator  Sistem  Akuntansi Instansi    (SAI)  Terhadap  Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAk Asasi Manusia Provinsi Lampung.
Imam  Ghozali,  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Irwan, Dedi, 2011. Pengaruh Penerapan SPIP, Kompetensi SDM dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tesis , Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang.
I Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati dan I Wayan Mudiartha, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia , Graha Ilmu, Yogyakarta.
I.D Kuswoyo,. 2012. Analisis atas Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja  di  Akhir  Tahun  Anggaran  (Studi  pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah  KPPN  Kediri).  Tesis.  Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
I  Gede  Eka  Arya  Kusuma,  2013.  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Komitmen  Organisasi  dan Ketidakpastian  Lingkungan  Pada  Ketepatan  Anggaran  (Studi  Empiris  di  SKPD  Pemerintah  Provinsi Bali). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana : Bali. Tidak Dipublikasikan. Imam Ghozali, 2013. Aplikasi Analisis Multivariete , Cetakan Kedelapan,  Badan Penerbit Undip, Semarang. Julian  Henry  Sembiring,  2017.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan  anggaran  belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Tesis, FE-USU, Medan. Kerlinger,  Fred  N.,  1986.  Psychology,  Sociology  Research,  Statistical  Methods.  3  rd  Edition.  Foundations  of Behavioral Research. New York. Lopez-Acevedo, D. M. 2005. The Effect Of Workload Comperenssion On Audit Quality. Working Paper , University Of Arkansas. Locke,  E.  A.,  1968.  Toward a  theory  of  taks  mofi-vation and  incentives.  Organizationan  Behavior  and  human Performance, 3. 157-189.
Lee,Jr,  Robert  D.,  and  Ronald  W.  Johnson.  1978. Public  Budgeting  System , second  edition .  Baltimore  : University Park Press. Lopez-Acevedo,  D.  M.  2005 . The  Effect  Of  Workload  Comperenssion  On  Audit  Quality. Working  Paper , University Of Arkansas
Mowday,  Richard  T.  et  al.,  1982. Employee  –  Organizational  Linkages:  The  Psychology  Of  Commitment Absentism And Turnover . Academic Press Inc., New York.
[Menpan]  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara.  1997. Definisi  Beban  Kerja .  [internet].  [diunduh  03 Desember 2019]. Tersedia pada: http://www.bkn.go.id. Manuaba,  2000.  Ergonomi,  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja, Procendings Seminar  Nasional  Ergonomi, Surabaya.
Manasan.,  Rosari  G.,  dan  Mercado.,  Reben  G.,  2001. An  Assessment  ot  The  Absorptive  Capacity  Of  Agencies Involved  In  The  Publik  Works  Sector.  Philippine  Institute  For  Developmen  Studies,  Discussion  Paper Series No. 2001-17 . http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0117.pdf . Mardiasmo,  2002. Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta  Menpan.  1997.  Definisi  Beban  Kerja. http://www.bkn.go.id. (diakses pada tanggal 6 Juni 2014)
Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda, 2011.
Absortive Capacity Constrain.
Monica,  Andrea  and  Gabriela  Monica.,  2013.  The  role  of  the  Government  in  the  absorption  of  the  European Funds  in  Romania ,  International  Journal  of  Academic Research  in  Economics  and  Management Sciences, Vol. 2, Issue 4.
M.  Arsyad  Ridani.,  2014.  Analisis  penyerapan  anggaran  bekanja  daerah  di  Kabupaten  Bulungan  tahun  2009- 2013. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
M  Ali  Fikri,  Inapty,  Biana  Adha  dan  Martiningsih,  RR  Sri  Pancawati,  2015.  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Kompetensi  Aparatur  dan  Peran  Audit  Internal  Terhadap  Kualitas  Informasi Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai  Variabel  Moderating.  Universitas Mataram NTB. Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan.
Nurfaizzah  dan  Titik  Mildawati,  2007.  Pengaruh  Penyusunan  Partisipasi  penganggaran  terhadap  Kinerja Manajerial  dengan  Variabel  Pemoderasi  Gaya  Kepemimpinan  dan  Komitmen  Organisasi  pada  Pemkot Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis Sektor Publik (JAMBPS) Vol.3 No.3.
Nasution,  Hafifah. 2012.  Pengaruh  Beban  Kerja,  Pengalaman  Audit  dan  Tipe  Kepribadian  terhadap  Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Paper Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jakarta.
Novie  Purba  Bertina  Karokaro,  2017.  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Perencanaan  dan Pelaksanaan Anggaran Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Penggunaan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderating. Tesis, FE-USU, Sumatera Utara.
e-ISSN: 2685-5607
P.A  Priatno,  2013.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  pada  Satuan  Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Artikel Ilmiah . Malang: Universitas Brawijaya. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000. Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Robinson Shah and Fabozzi, 2007. Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Public Sector and Governance and Accountability Series: Local Budgeting . World Bank.
Rossen, Harvey S., dan Ted Gayer, 2008. Public Finance. New York: McGraw-Hill. Riduwan  dan  Achmad  E.  Kuncoro,  2011.  Cara  Menggunakan  dan  Memaknai  Path  Analysis.  Cetakan  Ketiga . Penerbit Alpabeta, Bandung, (37 – 49).
Raldina Asdyanti, 2012. Analisis Hubungan Beban Kerja dan Kinerja Karyawan Departemen Contract Category Management di Chevron Indoasia Business Unit, Universitas Indonesia.
Retno  Miliasih,  2012.  Analisis  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Satuan  Kerja  Kementerian Negara/Lembaga  TA  2010  Di  Wilayah  KPPN  Pekanbaru, Tesis, Program  Magister  Perencanaan  Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta.
Spencer.,  M.  Lyle.,  1993.  Competence  At  Work.  New  York.  Wiley  Sarjono  Haryadi,  Julianita  Winda.  2011. SPSS vs LISREL sebuah pengantar aplikasi untuk Riset, Penerbit Salemba Empat,  Jakarta. Suma’mur, P.K, 1996. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Sri  Maharsi,  2000.  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Bidang  Akuntansi  Manajemen,
Jurnal Administrasi Bisnis , Jurnal Akuntansi & Keuangan , Vol. 2, No. 2 . Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alpabeta, Bandung.
Sopiah, 2008. Prilaku Organisasional , Yokyakarta: AMUS.
Solikhin,  2014.  Kecenderungan  penumpukan  belanja  pemerintah  pusat  di  akhir  tahun  anggaran  dan mengeksploitasi faktor-faktor penyebab pada satker di Wilayah KPPN Purwokerto.
Triandis,  Harry.  C.,  1971.  Attitude  and  Attitude  Change.  Toronto:  John  Willey  &  Sons.  Winaya,  Kuna. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Lanjutan)  Edisi  Ketiga.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Udayana, Denpasar.
Thompson Ronald, Howell, Higgins,.1991. “Personal Computing: Toward a conceptual Model of  Utilization”. Management Information System Quarterly , 21(3).
T Jurnali, Supomo, B, 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , 5(2): 214-228.
Tuten, T. L., & Neidermeyer, P. E., 2004. Performance, Satisfaction, and Turnover in Call Centers, The Effect of Stres and Optimism. Journal of Business Research, 14(1, pp:26-34).
Tatar,  M,  2010.  Estonia  Local  Government  Absorption  Capacity  of  European  Union  Structural  Funds.
Halduskultuur-Administrative
Culture 11 (2), 202-226. Tersedia di,
http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=estonia+  local+  Government+  Absorption+  Capacity+  of+ european+ union+ structural+ funds&btnG= Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Uma  Sekaran,  2009. ”Reasearch  Methods  For  Business  (Metodologi  Penelitian  Untuk  Bisnis)” Penerbit Salemba Empat, Jakarta (119 - 124).
Wilkinson,  C.  Kneer,1987.  Information  sistem  for  Accounting  and  Management,  Concept,  Applications,
Technology , : Essential concept and application , Prentice Hall, Engelewood Cliffs, USA.
Wilson,  K.R.  2010.  Steward  Leadship:  Characteristics  of  The  Steward  Leader  in  Christian  Nonprofit Organizations. A Dissertation Presented for the Degree of PhD at The University of Aberdeen.
Wisnu  Pamungkas,  I  Made  Bagas,  dkk.  (2014).  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Informasi  Asimetri,  Budaya Organisasi, Kompleksitas Tugas Reputasi, Etika, dan Self Esteem Terhadap Budgetary Slack. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No: 1 Tahun 2014).
Yuneita Anisma, Amir Hasan dan Sepri, 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akutansi  Keuangan  Daerah  dan  Sistem  pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Studi  Empiris  pada  SKPD  Kabupaten  Kuantan  Singingi, JOM  FEKOM  Vol. 1 .Universitas Riau, Pekanbaru. Zaman.,  G.  and  Cristea.,  A.  2011. EU Structural  Funad  Absorptoon  in  Romania:  Obstacles  And  Issues.  The journal of economic literature (JEL) Classification E22;
F36; O19; O47. http://www.revecon.ro/articles/2011-1/2011
4.pdf.http://arripple.blogspot.co.id/2016/04/pengertian procurement-pengadaan-barang.html.
Zarinah  Monik,  Darwanis  dan  Syukriy  Abdullah,  2016.  Perencanaan  Anggaran  dan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  terhadap  Tingkat  Penyerapan  Anggaran  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Di
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri dengan Komitmen Organisasi sebagai Faktor Moderasi (M.Irwan Tofani, Amir Hasan dan Nasrizal)
Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Ekonomi Universitas Syah Kuala , Vol 5(1):90-97