## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 33

## ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
Penulis:
Paulus K. Allo Layuk 1 paskal967@gmail.com Cornelia D. Matani 2 corrymatani@gmail.com

## Abstract
Analysis  of  budget  realization  generally  explains  how  a  Regional  Government  uses  the  regional  income  and expenditure budget by looking at how it is realized that shows appropriate and efficient use. This research was carried out  with  the  intention  of  analyzing  the  regional  government  revenue  and  expenditure  budget,  with  the  expected benefits of obtaining information on regional budget and expenditure revenues.  Descriptive analysis has been used in this study aimed at forming a systematic description of the facts with the phenomenon being studied. The results of the study indicate that some regional income and expenditure ratios show varying results, including the existence of an instructive relationship in the independence of a Regional Government, and so far the format of expenditure by the Regional Government shows a reasonable condition in accordance with what is set.
Keyword: Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget

## PENDAHULUAN
Untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  semua  Daerah  di  Indonesia  harus merencanakan,  menyusun  dan  melaksanakan  semua  kegiatan  dan  pendanaan  setiap  tahun  dirangkum dalam  rencana  keuangan  tahunan  dalam  bentuk  APBD.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan  yang  disetujui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  APBD diatur oleh PERDA. Tahun anggaran APBD mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember. APBD diratifikasi dan diumumkan oleh Peraturan Daerah harus diketuk palu oleh DPRD.
APBD menunjukkan alokasi pengeluaran untuk mengimplementasikan program/ kegiatan dan sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilakukan untuk memacu ekonomi daerah, distribusi pendapatan, dan pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan-tujuan  ini diharapkan  terealisasi melalui penambahan  potensi  pendapatan  dari pajak dan  retribusi daerah  ditambah  lagi  dengan  dana  transfer  dari  Pusat  yang  diperuntukan  untuk  mendanai penyediaan layanan publik yang memadai dan berkualitas tinggi.
1 Dosen Jurusan Akuntansi FEB-UNCEN
2 Dosen Jurusan Akuntansi FEB-UNCEN

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 34
Peraturan Pemerintah adalah dasar untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi mulai dari unit kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan Pemeriksa  Keuangan  untuk  audit,  hingga  penyerahan  rancangan  undang-undang  atau  rancangan peraturan daerah mengenai akuntabilitas untuk implementasi dari APBN / APBD. Namun, segala hal menyangkut laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  oleh  legislatif  atau  penggunaan laporan  oleh  pihak - pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini.
Pegunungan  Bintang  yang  termasuk  sebagai  wilayah  pemekaran  baru  juga  menyajikan  APBD sesuai amanat peraturan. Penulis tertarik menganalisis APBD Kabupaten Pegunungan Bintang setelah beberapa  tahun  perkembangannya  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  terutama  setelah implementasi pencatatan akuntansi berbasis akrual. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis APBD Pegunungan Bintang.
Instrumen fundamental yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu APBD yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan publik di daerah. Sehingga diharapakan dapat  menstimulus pertumbuhan ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan  diberbagai  sektor.  Pada Permendagri No.33 tahun 2017, APBD merupakan rencana keuangan jangka pendek yaitu dalam kurun waktu satu tahunan yang tuangkan dalam PERDA oleh pemerintahan daerah.
APBD adalah kerangka keuangan tahunan daerah yang disepakati bersama oleh DPRD dengan pemerintah,  yang  intinya  mengambarkan  sumber-sumber  pendapatan  daerah,  berapa  alokasi pengeluaran untuk melaksanakan program / kegiatan, dan pembiayaan yang muncul saat surplus atau deficit (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).
Sementara,  menurut  Ramadani  (2017),  APBD  dapat  didefinisikan  sebagai  rencana  keuangan pemerintah  daerah  yang  mendeskripsikan  mengenai  perkiraan  pengeluaran  yang  sebesar-besarnya dalam  belanja  kegiatan  dan  proyek  daerah  dalam  satu  tahun,  serta  juga  dapat  menggambarkan mengenai estimasi pendapatan dan sumberpendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi biaya yang  dimaksud.  APBD  terdiri  atas  anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja,  dan  pembiayaaan (Dharmawati & Irmadariyani, 2016).
Pendapatan  daerah  bersumber  dari  penerimaan  pajak,  retribusi,  dana  transfer  pusat,  serta  dari lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, belanja daerah berkaitan dengan semua pengeluaran untuk

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 35
mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).
Sering  ditemui  dalam  pelaksanaannya  dapat terjadi  selisih  antara  pendapatan  dan  pengeluaran daerah  (surplus/defisit)  dari  penganggaran  daerah  yang  ada,  sehingga  dapat  dilakukan  kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup celah atau kesenjangan yang ada. Jika surplus terjadi, daerah harus menganggarkan  biaya  untuk  pembiayaan  tertentu,  misalnya  untuk  investasi,  atau  juga  dapat mengoptimalkan  dana  untuk  mendanai  pengeluaran  yang  direncanakan.  Sebaliknya jika  ada  defisit, daerah perlu mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman daerah, penggunaan SILPA, atau dapat juga menghemat anggaran dengan melakukan kegiatan sweeping yang tidak perlu dilakukan atau menunda implementasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yang  mana  penelitian  ini  untuk menjelaskan  dan  menganalisis  APDB  Daerah.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  berupa  Dokumen Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Waktu  pelaksanaan  penelitian  terhitung  empat  bulan  yaitu  Mei- September 2018. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
Tehnik bertanya dilakukan sebagai bagian dari wawancara langsung kepada staf atau pemimpin, seperti  Kepala  Badan,  Kepala  Bidang  Akuntansi  dan  Pelaporan,  dan  Kepala  Bidang  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  dan  Kepala  Bidang  Anggaran  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan dalam penelitian. Selain itu, ada pula digunakan teknik dokumentasi dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku, literatur, jurnal serta dokumen yang terkait pada masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Rasio Kemandirian Daearah, rasio ini mendeskripsikan tentang tingkat ketergantungan daerah pada bantuan  pemerintah  pusat  dan  propinsi.  Rasio  kemandirian  daerah  Tahun  Anggaran  2014-2017 menunjukkan penurunan setiap tahunnya dengan rata-ratanya 1,51 persen, yang menurut kategori pola hubungan  tingkat  independesnsi  daerah  menunjukkan  adanya  pola  instruktif,  yaitu  peran  pemerintah

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 36
pusat dominan terhadap kemandirian daerah dan atau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dana Pemerintah pusat.
Analsis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan, rasionini melihat mengenai selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Tujuannya untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Berdasarkan analisis varians pendapatan, diketahui bahwa rata- rata kinerja pendapatan Pemerintah Daerah berada pada kondisi unfavourable variance (selisih kurang), hal  ini  terindikasi  bahwa  kinerja  pendapatan  belum  optimal  dalam  memperoleh  pendapatan  yang seharusnya melebihi target yang dianggarakan.
Analisis pertumbuhan pendapatan, Rasio pertumbuhan menilai seberapa besar kemampuan daerah untuk  mempertahankan  dan  tingkatkan  kesuksesan  yang  sudah  dicapai  dari  satu  periode  ke  periode berikutnya  dengan  pertumbuhan  untuk  setiap  komponen  pendapatan.  Rata-rata  rasion  pertumbuhan pendapatan  ini  mengalami  penurunan  tiap  tahunnya  dari  tahun  2014-2017,  ini  menunjukkan  bahwa kurangnya  kemampuan  pemerintah  dalam  menggali  potensi  PAD  yang  ada  pada  daerah  dalam menambah sumber PAD Pemerintah Daerah. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio ini mengukur tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  rasio  Desentralisasi  Fiskal  dari  Daerah masih  sangat kecil, ini terlihat pada rasionya yang hanya berkisar 1 persen setiap tahunnya dan masih masuk dalam klasifikasi sangat kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena masih  sangat  kecilnya  penerimaan  PAD  jika  dibandigkan  dengan  dana  transfer  pemerintah  propinsi maupun pemerintah pusat.
Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, rasio efektivitas melihat seberapa efektifnya Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi  nyata  wilayah  tersebut,  menunjukkan  bahwa  kemampuan  Daerah  dalam  merealisasikan  PAD belum efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio efektivitasnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 30.295%, tahun 2015 (13.768%), tahun 2016 (8.820%) dan tahun 2017 (6.772%) kurang dari rata-rata 75% rasio efektivitas yang ada pada kriteria efektifitas, sehingga menunjukkan tidak efektifnya dalam merealisasikan PAD  mereka  yang telah  direncakanakan  dibandingkan  dengan  target  potensi  riilnya.  Sedangkan,  rasio

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 37
efisiensi  digunakan  untuk  membandingkan  antara  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh penghasilan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Dilihat  dari  rasio  efisiensi  PAD  dalam empat tahun  terakhir  (2014-2017) terus  mengalami  kondisi tidak efisien. Yang artinya itu menggambarkan tingkat efesiensi semakin kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Daerah  lebih  besar  dibandingkan  dengan  manfaat  yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak tersebut. Sehingga, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Analisis  varians  belanja¸ menggambarkan  analisis  perbedaan  antara  anggaran  belanja  dan realisasinya. hasil olah data analisis varians (selisih) belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014- 2017, dapat dilihat bahwa terdapat varians belanja yang jumlah realisasi belanjanya di bawah anggaran yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
Analisis  keserasian  belanja  daerah, mengindikasikan  bagaimana  pemerintah  daerah  dalam mengalokasikan  dananya  menaruh  prioritas  yang  tinggi  pada  belanja  secara  optimal.  Rasio  belanja operasi terrhadap total belanja dihitung perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja sedangkan rasio belanja modal dihitung dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja modal (Hiariey, 2017). Rata-rata rasio Belanja Langsung Pemerintah Daerah sebesar 79.942% untuk periode 4 tahun.
Gambaran belanja di atas ini menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja tidak langsung. Ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  lebih  kurang/sedikit  menggunakan  dana  untuk  kegiatan belanja  tidak  langsung  dibandingkan  dengan  pembiayaan  untuk  belanja  langsung.  Pada  Pemerintah Daerah telah menunjukkan bahwa Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.
Terdapat selisih antara rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu sebesar 41.603%, berarti  Pemerintah  Daerah  sudah  dapat  meningkatkan  Belanja  Langsung  sehingga  dengan  demikian kualitas  dari output yang  akan  dihasilkan  juga  dapat  mengalami  peningkatan,  agar  fungsi  anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.
Rasio  pertumbuhan  belanja, besarnya  pertambahan  belanja  yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah
Daerah dari tahun-ke tahun dapat di ketahui melalui Analisis Pertumbuhan Belanja.  Pertumbuhan belanja

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 38
yang selalu positif menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja dalam APBD semakin  baik.  rasio  Pertumbuhan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2014-2017  menunjukkan  bahwa selama  tahun  2014-2016  pertumbuhan  belanja  adalah  positif,  akan  tetapi  pada  tahun  2017  rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 2015,  rasio  Pertumbuhan  Belanja  Darah  sebesar  26.51%  yang  mana  merupakan  tingkat  rasio Pertumbuhan Belanja yang cukup besar.
Kemudian, tingkat rasio Pertumbuhan Belanja mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 13.01% dan menjadi tingkat rasio yang negatif pada tahun 2017 dengan nilai sebesar (14.12%). Dengan demikian secara umum Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kurang mengupayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun.
Analisis rasio efisiensi belanja, Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan mengenai seberapa besar perbandingan  antara  realisasi  belanja  /  pengeluaran  daerah  dan  anggaran.  menunjukkan  bahwa  rasio Efisiensi  Belanja  dalam  periode  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2017  Pemerintah  Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan efisiensi dengan baik.
Pada  tahun  2014,  rasio  efisiensi  belanja  Pemerintah  Daerag  sebesar  86.80%,  akan  tetapi  mulai mengalamai  kenaikan  diantara  tahun  2015  sebesar  89.41%  dan  tahun  2016  sebesar  90.32%,  yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu sebesar 86.42%.  Hal ini dapat menunjukkan bahwa rasio  efisiensi  belanja  mulai  dari  tahun  2014-2017  yaitu  kurang  dari  100  persen  dimana  semakin  kecil rasio belanja, semakin efisien, dan sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 persen atau sebaliknya.
Analisis  pembiayaan, Analisis  pembiayaan  merupakan  perbandingan  antara  sisa  perhitungan anggaran  (SILPA)  dari  tahun  ke  tahun,  semakin  besar  SILPA  menunjukkan  indikator  kurang  tepatnya penyajian  kesehatan  suatu  anggaran.  menunjukkan  bahwa  SILPA  Pemerintah  Daerah  ada kecenderungan terjadi penurunan. Pada tahun 2014 SILPA Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp 183,030,305,088, dan tahun 2015 mengalami penurunan pada Rp 140,884,984,206, di tahun 2016  sisa  perhitungan  anggaran  Pemerintah  Daerah  menunjukkan  penurunan  sebesar  Rp 106,197,079,234, dan pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Daerah sebesar Rp

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 39
106,197,079,234  atau  sama  dengan  tahun  2016.  Kecenderungan  penurunan  SILPA  ini  dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah tepat dalam penyajian APBD.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisis  kinerja  keuangan  daerah  pada  analisis  pendapatan daerah,  maka  dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa  pola  hubungan  kemandirian  daerah  ada  pada  kriteria instruktif. Dalam model hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih menonjol terhadap kemandirian Pemerintah Daerah dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat.
Sedangkan, Analisis Varians Anggaran Pendapatan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Daerah menunjukkan  kinerja  yang  kurang  baik  dimana  nilai  selisih  dari  anggaran  pendapatan  dan  realisasi pendapatannya terdapat selisih kurang (unfavourable variance) dan meningkatnya kondisi yang kurang menguntungkan tersebut tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah mampu memperoleh  pendapatan  melebih  jumlah  yang  ditargetkan  sehingga  menunjukkan  kinerja  pendapatan yang baik dalam mengelola dan merealisasikan Anggaran Pendapatan yang ada.
Analisis  Rasio  Pertumbuhan  Pendapatan  Daerah  mengalami  penurunan  yang  signifikan.  Hal  ini dapat  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  pemerintah  dalam  menggali  potensi  PAD  di  Daerah  dalam menambah sumber PAD pemerintah daerah. Dari Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal diketahui bahwa rasio Desentralisasi Fiskal Daerah masih kecil, ini tergambar pada rasionya yang hanya berkisar 1% setiap tahunnya dan masih masuk dalam klasifikasi kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri.
Hal  ini  disebabkan  karena  masih  sangat  kecilnya  penerimaan  PAD  jika  dibandigkan  dengan  transfer pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.
Rasio  Efektivitas  menunjukkan  bahwa  kemampuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pegunungan
Bintang  dalam  merealisasikan  PAD  rata-rata  tidak  efektif.  Berdasarkan  hasil  analisis  belanja  daerah, dapat dilihat bahwa; hasil olah data analisis varians (selisih) belanja Tahun Anggaran 2014-2017, dapat dilihat bahwa terdapat varians belanja yang jumlah realisasi belanjanya di bawah anggaran yang telah ditentukan  Pemerintah  Daerah,  ini  menunjukkan  kinerja  Pemerintah  Daerah  dinilai  baik  dalam merealisasikan biayanya yang menunjukkan realisasi biaya yang lebih rendah dari yang di targetkan.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 40
Dari  Analisis  Keserasian  Belanja  pada  Analasis  Belanja  Langsung  diperoleh  informasi  mengenai belanja langsung Tahun Anggaran 2014-2017, yang mana rasio belanja langsung mengalami penurunan dari 98.12% tahun 2014 ke 49.11% pada tahun 2017. Sedangkan untuk Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah  Kabupaten  Pengunungan  Bintang  Tahun  Anggaran  2014-2017,  menunjukkan  bahwa  rasio belanja  tidak  langsung mengalami kenaikan  dari  33.80%  -  42.76%  pada  tahun  2014-2016,  akan  tetapi mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 37.67%.
Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih kurang/sedikit menggunakan dana untuk kegiatan belanja  tidak  langsung  dibandingkan  dengan  pembiayaan  untuk  belanja  langsung.  Pada  Rasio Pertumbuhan  Belanja  Tahun  Anggaran  2014-2017  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2014-2016 pertumbuhan belanja adalah positif, akan tetapi pada tahun 2017 rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil negatif.
Dengan demikian secara umum Pemerintah Daerah kurang mengupayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun. Untuk Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa Pemerintah periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja mulai  dari  tahun  2014-2017  yaitu  kurang  dari  100  persen  dimana  semakin  kecil  rasio  belanja  maka semakin  efisien  dan  sebaliknya.  Pada  Analisis  Pembiayaan  menunjukkan  bahwa  SILPA  Pemerintah Kabupaten  Pegunungan  Bintang  ada  kecenderungan  terjadi  penurunan.  Kecenderungan  penurunan SILPA ini dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah tepat dalam penyajian APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  (2012).  Perilaku  Oportunistik  Legislatif  dan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhinya  Bukti Empiris  dari  Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Ringkasan  Disertasi .  Universitas Gajah Mada.
Andvig,  Jens  Chr.,  Odd-Helge  Fjeldstad,  Inge  Amundsen,  Tone  Sissener  &  Tina  Søreide.  (2001).
Corruption A Review of Contemporary Research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: http//www.cmi.no.
Anggraini,  Y.,  &  Puranto,  H.  B.  (2010).  Anggaran  Berbasis  Kinerja.  Penyusunan  APBD  Secara Komprehensif. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43
41
Basri, R. (2014). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi
Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. (http//:
ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2651/2204). Diakses tanggal 03 Juni 2018. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik . Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta
Bisma,  I.  D.  G.,  &  Susanto,  H.  (2010).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Gance Swara, Edisi Khusus,  Vol. 4(5), Desember 2010.
Dharmawati,  M.  K.,  &  Irmadariyani,  R.  (2016).  Analisis  Rasio  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD)  Dalam  Manilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Banyuwangi. Artikel Ilmiah Mahasiswa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENKEU). (2014). Deskripsi Dan Analisis APBD 2014. Faria.  J.  A.  D  &  Silva,  S.  M.  G.  D  .(2013).    The  effects  of  information  asymmetry  on  budget  slack:  An experimental  research .  African  Journal  Business  of  Management,  Vol.  7  (13),  pp.  1086-1099. http://www.academicjournals.org/AJBM
Gilardi,  Fabrizio.  (2001).  Principal-agent  models  go  to  Europe:  Independent  regulatory  agencies  as ultimate step of delegation. Paper presented at the ECPR General Conference , Canterbury (UK),
6-8 September 2001.
Gita,  S.  (2014). Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja  dan  Sistem  Pelaporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. Jurnal, Hal 1- 10. STIE Multi Data Palembang. (http//:eprints.mdp.ac.id › Jurnal). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
Halim.  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  Dan  Masalah  Keagenan  Di  Pemerintah  Daerah:  Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 (1), pp. 53- 64.
Halim, Abdul. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Halim,  Abdul.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Edisi  Keempat,  Salemba Empat, Jakarta
Handoko,  A.  W.  (2014).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Berbasis  Kinerja  Pada Dispenda Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 3 (12)
Hiariey, C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Ambon. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gajayana Malang.
Honga, A. F., & Ilat, V. (2014). Analiss Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, Vol. 2(4), pp. 278-288.
Indriani,  Y.  F.  (2013). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  Provinsi  Jambi).  Jurnal,  Hal  75-81.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Jambi. (http//:online- journal.unja.ac.id › article › view). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43

## 42
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2010). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Komang, S. E. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). e-journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (http//:e- journal.undiksha.ac.id › article › view). Diakses tanggal 03 Juni 2018. Korompot,  R.  (2015). Analisis  Penyusunan  Anggaran  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Universitas Sam Ratulangi Manado.
(http//:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
Lane,  Jan-Erik.  (2000). The  Public  Sector-Concepts,  Models  and  Approaches .  London:  SAGE Publications.
_________. (2003a). Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper .
Latifah, N. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. Fokus Ekonomi, Vol. 5(2), pp. 85-94.
Lomboan,  M.  S.  (2014).  Analisis  Belanja  Langsung  Pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara . Unversitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA, Vol 2. Akses tgl 03 Juni 2018. pp.952-961 Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. American Journal of Political Science , Vol. 28(5), pp. 739-777 .
Nurhayati.  (2015).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 4 (1), pp. 55-66.
Prasetya.  E.  G.  (2005).  Penyusunan  Dan  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Cetakan Kedua. Yogyakarta: Andi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 207 Tetang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Ramadani,  R.  F.  (2017).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Dan  Realisasi  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Sadeli, L. (2015). Dasar-Dasar Akuntansi . Edisi Pertama . Bumi Aksara. Jakarta.
Santosa, O. (2014) . Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA, Vol 2. Akses tgl 03 Juni 2018. pp 1512.
Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 33-43 43
Strom,  K.  (2000).  Delegation  and  accountability  in  parliamentary  democracies. European  Journal  of Political Research, Vol. 37 , pp. 261-289.
Tulangow,  A.  P  &  Runtu,  T.  (2016).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, Vol. 4(3), pp. 564-671.
Wenny, C. D. (2012). Analsis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2(1), pp. 39-51.
Yin, R. K. (2006). Studi Kasus-Desain & Metode, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yohanes,  Y.  S.  (2011). Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  pada Badan  Perencanaandan  Pembangunan  Kota  (BAPPEKO)  kotamojokerto. Jurnal,  Hal  17-26. Program Studi/Jurusan Sistem Informasi. STIKOM Surabaya. (http//:sir.stikom.edu/493/). Diakses tanggal 03 Juni 2018.
Yuliana.  (2013).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  (APBD)  Ditinjau  Dari  Rasio Keuangan. Studi Kasus Pada Kabupaten Sragen. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiayah Surakarta.
Internet http://pegbintangkab.go.id/sekilas-pegunungan-bintang http://pegbintangkab.go.id/visi-dan-misi