## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS- TPK/2016/PN.MDN
Yetti Q.H.Simamora, Syafruddin Kalo, M.Ekaputra, Mahmud Mulyadi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan qyetti@gmail.com
RINGKASAN  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  hukum pidana  materiil  serta  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  pejabat  pembuat  komitmen  (PPK)  yang  diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang  Penetapan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Kegiatan  Dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 dengan  CV.  Victor  Jaya  sebagai  penyedia  untuk  Pelaksanaan  Paket  Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013 dalam putusan NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN  NOMOR  31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN  PN  MEDAN.  Jenis penelitian ini Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan menghubungkan  dengan  data  wawancara.  Hasil  dari  penelitian  ini,  bahwa penerapan  hukum  pidana  yang  diterapkan  terhadap  terdakwa  Mangandar Simanjuntak telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair dalam putusan NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN,  tetapi  penerapan  hukum  terhadap  terdakwa Maridup  Lumbantobing  dalam  putusan  31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN  PN MEDAN terdapat ketidaksesuaian, tidak dicantumkannya pada amar putusan yang memberikan ketegasan status terhadap terdakwa sehingga putusan yang diberikan adalah  putusan  yang  diskriminatif.  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  masih sangat  ringan  seharusnya  majelis  hakim  mempertimbangkan  lebih  dahulu mengenai  dampak  jangka  panjang  korupsi  semakin  terjadi  di  masyarakat,  agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Hakim, Korupsi

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  sangat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, juga menghambat pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut  efisiensi tinggi  sehingga harus diberantas dalam rangka  mewujudkan masyarakat adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (Eddy  Mulyadi Soepardi, 2009). Wujud dari pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku.  Penggunaan  istilah  pidana  itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan  istilah-istilah  yang  lain,  yaitu  hukuman,  penghukuman,  pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.
Pemisahan  catatan  kasus  menjadi  beberapa  dokumen  direncanakan  untuk menempatkan  pihak  yang  berperkara  sebagai  pengamat  yang  setara.  Untuk sementara, jika mereka tergabung dalam catatan dan penilaian awal, mereka tidak dapat digunakan sebagai pengamat bersama. Selain itu dalam perkara yang diadili secara  terpisah  dalam  Putusan  Nomor  31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn  atas  nama Maridup  Lumbantobing,  selaku  wakil  Direktur  pada  CV.  Viktor  Jaya  selaku penyedia  Barang  dan  Jasa  Konstruksi  memperkerjakan  Pegawai  PDAM  Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara
Pada  kedua  putusan  ini  adalah  untuk  tujuan  pemidanaan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  korupsi  sendiri  adalah  untuk memberikan  efek  jera  bagi  Koruptorserta  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih efektif untuk  mencegah  dan memberantas tindak pidana korupsi,  undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu  menentukan  ancaman  pidana  minimum  khusus,  pidana  denda  yang  lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif dimana penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  pijakan  normatif  (Asikin, 2006). Penelitian yuridis  normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka yang  merupakan  data  sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  kepustakaan  (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994).

## KAJIAN TEORI
Hukuman  pidana  adalah  tindakan  kesengsaraan  atau  kesedihan  yang dijatuhkan  pada  seseorang  yang  melanggar  larangan  yang  diberlakukan  hukum. Hukuman  pidana  juga  berkaitan  dengan  sistem  pidana;  sistem  pidana  adalah cabang  hukum  lembaga  pemasyarakatan  yang  mengatur  tentang  jenis-jenis kejahatan, ruang lingkup pemidanaan, cara pelaksanaan kejahatan, bagaimana dan di  mana  kejahatan  itu  dilakukan,  serta  pengurangan,  penambahan,  dan pengecualian terhadap pidana. hukuman.
Hukuman  pidana  juga  berkaitan  dengan  sistem  pidana;  sistem  pidana adalah cabang hukum lembaga pemasyarakatan yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan, ruang lingkup pemidanaan, cara pelaksanaan kejahatan, bagaimana dan di  mana  kejahatan  itu  dilakukan,  serta  pengurangan,  penambahan,  dan pengecualian  terhadap  pidana.  hukuman.  Dari  pasal  10  sampai  pasal  43  Buku  I KUHP, sistem pidana Indonesia sebagian besar diatur (Ali, 2012). KUHP sebagai induk  atau  sumber  utama  hukum  pidana  telah  merinci  jenis-jenis  pidana, sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  10  KUHP.  Menurut  stelsel  KUHP,  pidana dibedakan menjadi dua kelompok, anatara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel  pidana  Indonesia  berdasarkan  KUHP  mengelompokan  jenis-jenis  pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana, umumnya dilakukan secara bersama-sama. Namun dalam pemeriksaannya dilakukan  secara  terpisah.  Rencana  pemisahan  berkas  perkara  dari  satu  catatan menjadi  beberapa  berkas  perkara  harus  dilihat  dalam  Pasal  142  KUHAP  yang membaca dengan seksama yang berbunyi : “Dalam hal penuntut umum menerima
satu  berkas  perkara  yang  memuat  beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh beberapa  orang  tersangka  yang  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  Pasal  141, penuntut  umum  dapat  melakukan  penuntutan  terhadap  masing-masing  terdakwa secara terpisah.”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Penjatuhan  Pidana  Korupsi  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Istilah korupsi berasal dari satu kata Latin, corruption atau corruptus , yang telah  diterjemahkan  ke  dalam  beberapa  bahasa  (Hamzah,  1991).  Dalam  bahasa Belanda, kata yang sama pengertiannya dengan kata “pidana” adalah straf diakui dari  disiplin.  Pidana  adalah  istilah  yang  erat  kaitannya  dengan  peraturan  pidana, sedangkan  disiplin  adalah  istilah  keseluruhan  yang  dapat  menyinggung  sanksi dalam bidang pengaturan umum, organisasi, baik dari segi disiplin maupun dalam hukum pidana itu sendiri (Hamzah, 1994). Perbedaan antara pelanggaran disiplin dan  pidana  adalah  bahwa  yang  terakhir  harus  didasarkan  pada  persyaratan undang-undang  (pidana).  Frase  kriminal  dan  hukuman  memiliki  beberapa kesamaan, dalam arti keduanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang nilai- nilai,  seperti  baik  dan  jahat,  sopan  dan  tidak  sopan,  dapat  diterima  dan  dilarang, dan  seterusnya  (Rahayu,  1983).  Perumusan  unsur  tindak  pidana  dalam  Undang- Undang  Tindak  pidana  korupsi  telah  mengalami  perubahan  berdasarkan  putusan MK  No.  25/PUU-XIV/2016.  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016  merubah khusus  mengenai  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 seperti  telah  diubah  dengan Undang-Undang No.  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Poin  penting  perubahan pada Pencantuman kata ‘dapat’.
Berdasarkan teori diatas  terdakwa dikenai  pasal  55 KUHP  sesuai perkara korupsi  ini  terdakwa  tidak  memiliki  kualitas  yang  sama  dengan  pelaku  lainnya dalam  hal  ini  yaitu  kontraktor  selaku  pemenang  tender  dalam  proyek  tersebut sedangkan untuk pelaku lainnya adalah Mangandar selaku Pengawai Negeri Sipil di  Tapanuli  Utara.  Akibatnya  penerapan  Pasal  55  KUHP  yaitu  jenis  penyertaan dalam  perkara  tidak  tepat.  Mengemukakan  pendapat  Simons  bahwa  untuk  ikut
serta  dan  memenuhi  syarat  sebagai  pembuat  (dader)  sebagaimana  diatur  dalam pasal  55  KUHP,  pelaku  yang  ikut  serta  harus  memiliki  sifat  yang  sama  dengan pelaku,  karena  seseorang  tidak  dapat  dipidana.  jika  dia  tidak  memiliki  kualitas yang sama dengan pelaku.
2. Hal-Hal  Yang  Menjadi  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Hukuman  Kepada  Masing-Masing  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Pasal  8  Ayat  (1)  menyebutkan  :“setiap  orang  yang  disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap”.  Dalam  hal  ini  Hakim dalam  menjatuhkan  pidana  harus  dalam  rangka  menjamin  tegaknya  kebenaran, keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  seseorang.  Jadi,  bukan  hanya  balas  dendam, rutinitas  pekerjaan  ataupun  bersifat  formalitas  (Teguh,  2011).  Hakim  sebagai orang  yang  menjalankan  peraturan,  otoritas  dan  pemerataan  juga  berkewajiban untuk menyelidiki, mengikuti, dan mendapatkan sifat-sifat yang halal yang hidup di  arena  public,  hakim  merupakan  perumus  dan  penggali  dari  nilai-nilai  hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk  mengenal,  merasakan,  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  hakim  dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan  masyarakat.
Kekuasaan  kehakiman  dalam  operasionalnya,  tidak  bisa  dipisahkan  dari istilah badan peradilan  (Aripin, 2008), selain itu ada istilah pengadilan, sehingga ada  dua  ungkapan  yang  hampir  sama,  tetapi  mempunyai  makna  yang  berbeda. Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  hakim  dalam mengambil  sebuah  keputusan  harus  memenuhi  ketentuan  asas-asas  yang disesuaikan  dengan  teori  yang  digunakannya  demi  memenuhi  rasa  keadilan. Rangkaian  prosedur  untuk  mendapatkan  keadilan  tersebut  sejatinya  ditentukan
berdasarkan jenis-jenis perkara yang ditangani. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHP) dikenal jenis-jenis perkara yaitu persidangan perkara biasa, perkara singkat, serta perkara  cepat.  Disamping  itu  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHAP)  dikenal  adanya  hal  yang  baru  yakni pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan.
Terdapat  perbedaan  penempatan  pasal  dan  diksi  yang  digunakan  dalam RKUHP  pada  tahun  2013  hingga  2019.  Pada  tahun  2013,  dimulai  dari  Pasal  21 butir c, dan d yang berbunyi: c. Turut serta melakukan, dan butir d. memberi atau menjanjikan  sesuatu  dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan kekerasan,  ancaman  kekerasan,  atau  penyesatan  dengan  memberi  kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana. Sedangkan  RKUHP  pada  tahun  2015  dan  tahun  2019  penyertaan  tedapat  dalam Pasal 20 yang berbunyi: c. ikut serta melakukan tindak pidana; atau d. membujuk orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  dengan  menawarkan  atau  menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan atau ancaman  kekerasan,  penipuan,  atau  memberikan  kesempatan,  fasilitas,  atau informasi. Perbedaannya terlihat pada penempatan kata Tindak Pidana pada turut serta.
Keikutsertaan dalam melakukan kejahatan adalah orang-orang yang saling melakukan kejahatan. Jadi  orang-orang yang dengan sengaja ikut serta dan tidak perlu  repot  dengan  setiap  anggota  untuk  menyelesaikan  tindakan  eksekusi  itu dipandang sebagai  satu  kesatuan. Berbeda dengan demonstrasi  meminta di  mana pelaku  kesalahan  materi  tidak  ditolak,  maka  pada  saat  itu,  dalam  menyarankan pembuat  kesalahan  materi  dapat  ditolak.  Dalam  penerapannya,  hakim  dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi sebagai berikut menjatuhkan pidana pokok saja; menjatuhkan pidana tambahan saja; menjatuhkan tindakan saja; menjatuhkan pidana  pokok  dan  pidana  tambahan;  menjatuhkan  pidana  pokok  dan  tindakan; atau menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan.
3. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Hukuman  Bagi Masing-Masing  Para  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan Putusan  Nomor  30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN  Dan  Putusan  Nomor 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN
a. Analisis Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn
Berdasarkan hasil putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Negeri  Medan  yang  memeriksa  perkara  Nomor  30/Pid.Sus- Tpk/2016/PN-Mdn mengenai Tindak Pidana Korupsi tentang proyek pemasangan Pipa  Transmisi  Air  Minum  di  Kecamatan  Kabupaten  Tapanuli  Utara  tahun anggaran 2013, hakim majelis dalam perkara pidana korupsi menjatuhkan putusan terhadap  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  “secara  bersama-sama”.  Putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim  yang  memeriksa  berdasarkan  dakwaan  subsidair  dari  Jaksa  Penuntut Umum  yaitu  melanggar  Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dari  amar  putusan  hakim  terhadap  perkara  nomor  30/Pid.Sus- Tpk/2016/PN-Mdn,  sangat  tepat  dalam  menerapkan  pasal  terhadap  terdakwa Mangandar  Simanjuntak  karena  kedudukan  terdakwa  sebagai  pejabat  pembuat komitmen  (PPK)  yang  diangkat  berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktur  PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan  Dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 pada PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara, selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  menunjuk  CV.  Victor  Jaya  sebagai penyedia  untuk  Pelaksanaan  Paket  Pekerjaan  Pemasangan  Pipa  Transmisi  Air Minum  di  Kecamatan  Sipoholon  tahun  anggaran  2013.  Dilihat  dari  unsur-unsur penerapan  pasal  tersebut  bahwa  pasal  tersebut  sudah  memenuhi  unsur  subjektif maupun objektif penjatuhan hukuman.
Perbuatan  Terdakwa  berhubungan  dengan  tugas  dan  kewenangannya, dalam  kedudukannya  selaku  pejabat  pembuat  komitmen  (PPK)  Kegiatan  Proyek Pembangunan  APBD  Kabupaten  Tapanuli  Utara  Tahun  Anggaran  2013  pada
PDAM  Mual  Natio  Kabupaten  Tapanuli  Utara,  dan  perbuatan  melawan  hukum dalam    “penyalahgunaan  wewenang”,  secara  gramatikal  merupakan  perbuatan melawan  hukum  yang    diatur  secara  tersendiri  di  dalam  Pasal  3  dan  bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.  31  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  dakwaan  primair  tidak  terpenuhi  di  dalam perbuatan Terdakwa.
Majelis  hakim  kemudian  dalam  pertimbangannya,  menyatakan  bahwa oleh karena salah satu  unsur dakwaan primair tidak terpenuhi  didalam  perbuatan Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan dalam  dakwaan  primair  dan  Terdakwa  harus  dibebaskan  dari  dakwaan  primair tersebut.  Menurut  Pasal  71  Ayat  (1)  RKUHP  2019  Ketentuan  ini  dimaksudkan untuk  mengatasi  sifat  kaku  dari  perumusan  pidana  yang  bersifat  tunggal  yang seolah-olah  mengharuskan  hakim  untuk  hanya  menjatuhkan  pidana  penjara.  Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek. Selanjutnya Pada dakwaan subsidiair, yaitu Terdakwa telah didakwa  melanggar  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juncto  Pasal  55 ayat  (1)  )  KUHP  pertama.  Dalam  Dakwaan  Subsidair  Selain  Pasal  3  yang didakwakan  kepada  terdakwa  juga  didakwakan  pasal  18  UU  Pemberantasan Tindak  Korupsi  yang  didakwa  kepada  terdakwa  yang  menjadi  pidana  tambahan juga telah di penuhi oleh terdakwa dengan mengembalikan kerugian negara yang berada  dalam  kekuasaan  dan  dinikmati  oleh  terdakwa  sejumlah  RP. 471.086.802,37,-  (Empat  ratus  tujuh  puluh  satu  juta  delapan  puluh  enam  ribu delapan puluh dua rupiah, tigapuluh tujuh sen).
Berdasarkan  putusan  Nomor  30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn,  hakim menjatuhkan  hukuman  sesuai  pasal  3  Jo  pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah  sesuai  dalam  penerapan  pasalnya  terhadap  terdakwa  karena  terdakwa memiliki  jabatan  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  serta  terhadap perbuatannya  merugikan  keuangan  Negara.  Namun  persoalan  hukum  bahwa hakim dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa tidak sesuai karena menjatuhkan berdasarkan batas minimal dimana hukuman yang dijatuhkan yaitu 1 (satu) tahun 6  (enam)  bulan.  Ketidaksesuaian  tersebut  merupakan  kekeliruan  hakim  dalam merumuskan  dasar  pertimbangan  yaitu  tidak  menguraikan  secara  jelas  mengenai peran  terdakwa  dalam  hal  penyertaan  ( delneming )  pada  pasal  55  ayat  (1)  KUHP dan tidak mempertimbangkan tujuan pemidanan (teori pembalasan) yang dimana bersifat  menghukum  pelaku  karena  kesalahan  ( mens  rea )  yang  merugikan keuangan negara  serta tujuan hukum bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan  yang  masuk  dalam  ruang  lingkup  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary crime )  semestinya  hukuman  yang  dijatuhkan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi pelaku.
Menurut  penulis  dalam  putusan  Hakim  dalam  perkara  ini  bahwa  tidak tepat  pemberlakuan Splitsing dalam  perkara  ini  dapat  menyulitkan  jaksa  dalam membuktikan  hubungan  pelaku  satu  dengan  pelaku  lainnya  sehingga  sangat merugikan  salah  satu  terdakwa.  Pasalnya,  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  beberapa  orang  otomatis  diperlukan  pembuktian  antara  pelaku.  Kalau perkaranya di-split maka sangat sulit mengetahui hubungan antar pelaku sehingga tidak  adanya  inkonsitensi  penerapan  pasal  menunjukan  adanya  dua  delik  yang berbeda.  Padahal  didakwa  melakukan  deelneming.  Menunjukan  ketidaktepatan dalam menerapkan pasal Maka akibat penentuan kualitas deelneming (penyertaan) yang  tidak  jelas  dalam  perkara  dalam  perkara  ini  mengakibatkan  perbedaan penerapan  hukum  yang  mana  dalam  putusan  yang  diberikan  hakim  yakni  kedua terdakwa  dalam  perkara  terpisah  selama  1  tahun  6  bulan  sementara  menurut penulis seharusnya hakim lebih objektif dalam menjatuhkan putusan dan melihat kualitas pelaku tindak pidana yaitu memutus perkara ini dengan dakwaan primer yaitu pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001.
Menurut  penulis  konsekuensi  lain  dari  splitsing,  yaitu  para  pelaku  harus saling  bersaksi  dalam  perkara  masing-masing.  Dalam  satu  perkara  pelaku
memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa. Artinya dia tidak boleh  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar.  Sementara,  dalam  kapasitas terdakwa,  pelaku  tidak  disumpah.  Ia  punya  hak  ingkar.  Artinya  kemungkinan dapat memberikan keterangan palsu, Kondisi itu, sangat tidak adil bagi terdakwa.
Bahwa  menurut  analisis  penulis  berdasarkan  putusan  Nomor  30/Pid.Sus- Tpk/2016/PN-Mdn dengan alasan-alasan meringankan pemidanaan dalam perkara tindak  pidana  korupsi  sebenarnya  sudah  ditegaskan  dalam  penjelasan  pasal  4 Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yakni  adanya  pengembalian  kerugian  Negara  bukan  alasan  pengecualian pemidanaan  tetapi  sebagai  alasan  meringankan  pemidanaan,  alasan  tersebut  bisa memunculkan  putusan  yang  diskriminatif,  untuk  itu  diharapkan  terhadap  Hakim yang  mengadili  terdakwa  Mangandar  Simanjuntak  agar  lebih  objektif  dalam melakukan  penilaian  terhadap  alasan  tersebut,  agar  tidak  terjadi  disparitas pemidanaan yang terlalu mencolok yang melahirkan putusan yang diskriminatif.
Menurut  penulis  bahwa  adanya  kebebasan  hakim  dalam  menentukan derajat  kesalahan  terdakwa  di  dalam  persidangan  sehingga  berpengaruh  kepada penentuan  pidana  bagi  terdakwa  Mangandar  Simanjuntak  karena  memberikan pertanggungjawaban  putusan  hukuman  yang  setimpal  antara  Terdakwa Mangandar  Simanjuntak  selaku  Pegawai  PDAM  Kab.  Mual  Natio  dengan Maridup  Lumbantobing,  padahal  setiap  tindak  pidana  korupsi  memiliki karakteristik yang berbeda antara perkara yang satu dengan perkara yang lain.
Menurut  penulis  adanya  batas  standar  maksimum  pemidanaan  dalam ketentuan undang-undang agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana kepada si terdakwa sehingga atas dasar tersebut sehingga dapat dikatakan apabila  undang-undang  tidak  mengatur  mengenai  batas  minimum  pemidanaan maka  akan  muncul  putusan  yang  semena-mena  oleh  hakim  yang  mengadili sehingga  dalam  hal  ini  diuji  tingkat  integritas  yang  berkaitan  dengan  kejujuran dan  konsistensi  penegak  hukum  dalam  menangani  setiap  perkara  khususnya perkara pidana korupsi.
b. Analisis  Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn
Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  yang  memeriksa  berdasarkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum mendakwakan  2  (dua)  Pasal  terhadap  terdakwa  berdasarkan  dakwaan  primair yaitu  pasal  2  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta dakwaan  Subsidair  yaitu  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Namun  hakim  berkeyakinan  menjatuhkan  pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini juga sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan.
Dari amar putusan hakim  yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa atas  nama  Maridup  Lumban  tobing  berdasarkan  Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, tidak tepat dalam penerapan pasalnya. Seharusnya hakim  dalam  dasar  pertimbangan  mengkaji  dakwaan  primair  dari  Jaksaan Penuntut  Umum,  dimana  seharusnya  hakim  menjatuhkan  hukuman  berdasarkan dakwaan primair yaitu pada pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana .
Ketidaksesuaian penerapan pasal tersebut dapat diuraikan mengenai unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki perbedaan yang sangat signifikan  dalam  menjatuhkan  hukuman  bagi  terdakwa,  dimana  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  tidak  disebutkan  bahwa  seseorang  memiliki  jabatan  dan  kewenangan namun  bertindak  atas  nama  korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi perekonomian  Negara.  Sedangkan  di  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sangat  berbeda  dengan unsur  yang  termaksud  dalam  Pasal  2,  dimana  Pasal  3  menegaskan  bahwa terdakwa bertindak sebagai pejabat yang diberi kewenangan.
Merujuk  pada  putusan  hakim  terhadap  perkara  Nomor  31/Pid.Sus- Tpk/2016/PN-Mdn,  yang  memutus  terdakwa  bersalah  dan  meyakinkan  dalam Pasal  3 jo  pasal  18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  tidak  memenuhi  unsur,  karena  kedudukan  terdakwa  atas  nama Maridup  Lumbantobing,  yang  bekerja  sebagai  wiraswasta  yaitu  wakil  Direktur pada  CV  Viktor  berdasarkan  surat  kuasa  tertanggal  25  Maret  2013  selaku Penyedia Barang dan Jasa Kontruksi dalam kegiatan Pemasangan Pipa Trans misi Air  Minum  di  Kecamatan  Sipoholon  Kabupaten  Tapanuli  bukan  sebagai  pejabat yang  memiliki  jabatan  atau  kewenangan  dalam  proyek  Pemasangan  Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013 sebagaimana yang diuraikan dalam unsur-unsur Pasal 3 tersebut.
Dalam  hal  ini  terdakwa  tidak  dapat  dihukum  berdasarkan  pasal  3  karena tidak  memiliki  kewenangan/tidak  dalam  penyalahgunaan  wewenang  karena terdakwa  bertindak  atas  nama  koporasi  yaitu  sebagai  wakil  direktur  pada  CV Viktor berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2013 selaku Penyedia Barang dan  Jasa  Kontruksi  dalam  kegiatan  Pemasangan  Pipa  Trans  misi  Air  Minum  di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli bukan sebagai  pejabat  yang  memiliki jabatan  atau  kewenangan  dalam  proyek  Pemasangan  Pipa  Transmisi  Air  Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013.
Selanjutnya  uraian  pasal  18  Undang-Undang  Nomor  Nomor  31  Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  di  penuhi  terdakwa  yang telah  mengembalikan  kerugian  Negara  sejumlah  sejumlah  RP.  471.086.802,37,- (Empat  ratus  tujuh  puluh  satu  juta  delapan  puluh  enam  ribu  delapan  puluh  dua rupiah,  tigapuluh  tujuh  sen).  Hakim  berpendapat  bahwa  pengembalian  kerugian Negara menjadi alasan keringanan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.
Berdasarkan  putusan  Nomor  31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn,  hakim menjatuhkan  hukuman  sesuai  Pasal  3  terkait  dengan  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  dikoreksi  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terkait Pasal  55  Ayat  (1)  KUHP,  yang  menjatuhkan  hukuman  terhadap  perkara  yang
sama  secara  terpisah  pada  putusan  30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn  tidak  sesuai. Ketidaksesuaian  tersebut  merupakan  kekeliruan  hakim  dalam  menerapkan  pasal terhadap  penjatuhan  hukuman  bagi  terdakwa  Maridup  Lumbantobing  yang sebagai  Wakil  Direktur  yang  bertindak  mewakili  perusahaannya  bukan  sebagai pejabat  yang  memiliki  wewenang  serta  terdakwa  bertindak  bukan  karena jabatan/wewenang.  Jabatan  yang  dimaksud  adalah  jabatan  yang  diperoleh  dari pemerintahan. Pasal yang diterapkan seharusnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang minimal hukuman 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun. Penerapan Pasal dan  penjatuhan  hukuman  serta  penjelasan  uraian  pasal  55  ayat  (1)  KUHPidana dalam  putusan  Nomor  31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn  tidak  mewujudkan  tujuan pemidanaan  (teori  pembalasan).  Terdakwa  seharusnya  dijatuhkan  hukuman berdasarkan  pasal  2  dengan  hukuman  minimal  4  tahun  bahkan  harus  diperberat karena merugikan keuangan negara.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn  dan  Putusan Nomor  31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn  yang  diputus  secara  terpisah  tidak mewujudkan  prinsip  dan  tujuan  pemidanaan  serta  tujuan  hukum.  Kedudukan terdakwa  terhadap  kedua  putusan  tersebut  berbeda  namun  penerapan  pasal  serta hukuman  yang  dijatuhkan  sama  yaitu  berdasarkan  dakwaan  susidair.  Dalam Putusan  Nomor  30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn,  terdakwa  sebagai  Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan  Dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 pada PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara, selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  menunjuk  CV.  Victor  Jaya  sebagai penyedia  untuk  Pelaksanaan  Paket  Pekerjaan  Pemasangan  Pipa  Transmisi  Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013. Sedangkan dalam Putusan Nomor  31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn,  terdakwa  bertindak  atas  nama  korporasi. Penerapan  pasal  Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Pasal  55 ayat  (1) ke-1 KUHP
terhadap  perkara  yang  diadili  secara  terpisah  hanya  pada  putudan  Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn  yang  tepat  dijatuhkan  namun  putusan  Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Mdn  tidaklah  tepat  dijatuhkan  karena  tidak  memenuhi unsur.

## SIMPULAN
Dasar pertimbangan hakim  dalam menjatuhkan hukuman kepada masing- masing  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  di dasarkan  pada  pedoman  hakim  yang  berlandaskan  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  KUHPidana,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan secara  bersama-sama  dimana  hakim  berpendapat  dalam  penjatuhan  hukuman tersebut  telah  memenuhi  unsur  Pasal  3  berdasarkan    putusan  Nomor  30/Pid.Sus- TPK/2016/PN.Mdn  dan  Putusan  Nomor  31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN. Berdasarkan  Putusan  Nomor  31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN  seharusnya  hakim mempertimbangkan  fakta-fakta  hukum  dimana  hukuman  yang  dijatuhkan terhadap  Maridup  Lumbantobing  sebagai  wakil  Direktur  pada  CV  Viktor  yang mewakili  korporasi  seharusnya  tidak  boleh  disamakan  dalam  putusan  Putusan Nomor  30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN  karena  kedudukannya  yang  mewakili korporasi  bukan  yang  memiliki  wewenang  dalam  hal  ini  juga  Hakim  dalam perkara  ini  tidak  memperhatikan  unsur  pemidanaan  pada  pasal  55  dan  Pasal  56 KUHP,  Sehingga  Hakim  memutuskan  hukuman  yang  diberikan  kepada  Maridup Lumbantobing  mengacu  pada  pasal  2  Undang-Undang  Tipikor,  bukan  Pasal  3 Undang-Undang  Tipikor  dengan  Hukuman  yang  paling  pendek  yaitu  selama  1 Tahun 6 bulan. Seharusnya hukuman lebih berat, jika mewakili sebagai korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika.
Aripin,  J.  (2008). Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia . Kencana.
Asikin, A. dan Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT. RajaGrafindo Persada,.
Eddy Mulyadi Soepardi. (2009). Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur TindakPidana Korupsi, . Ghalia Indonesia. Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia . Sinar Grafika.
Hamzah, A. (1994). Asas-asas Hukum Pidana . Rajawali Press.
Rahayu,  A.  H.  dan  S.  (1983). Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia . Akademika Pressindo.
Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri . Ghalia Indonesia,.
Teguh, P. (2011). Hukum Pidana . Raja Gravindo Persada.