## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5020/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
(Kadek Indra Dewan Tara)

## Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan
Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## Kadek Indra Dewan Tara

## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 27 Maret 2023 Publish : 30 Maret 2023 That  the  Board  of  Directors  has  several  duties  and  authorities,  such  as  running  the management of the  company for  the  benefit  of  the  company  and in accordance  with the goals of the company, within the limits determined by the articles of association and laws. In carrying out their duties, the Board of Directors is given full rights and powers with the consequence that every action and action taken by the Board of Directors will be considered and treated as actions and deeds of the company. In the event of bankruptcy in a limited liability company run by the directors. The responsibilities of directors in a limited liability company when bankruptcy occurs are not solely based on the provisions of Law Number 40 of 2007, but in company law generally known legal doctrines governing how a director is responsible to a limited liability company, if the actions of the directors it causes the bankruptcy of a company. This study discusses the legal consequences of a limited liability company  experiencing  bankruptcy,  as  well  as  the  responsibility  of  the  directors  for  the bankruptcy of a limited liability company based on law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies and legal comparisons with Malaysia. The results obtained are that the limited  liability  company  that  is  experiencing  bankruptcy  does  not  lose  its  rights  and capabilities to enter into agreements, and its actions do not have legal consequences for its assets covered by bankruptcy. Regulations in Malaysia based on the Companies Act 1965, a director has unlimited liability in the sense that the directors still have to share in the losses suffered by the company. The responsibility of the directors extends to their personal assets.
Keywords:
Responsibility Directors Bankruptcy
Limited Liability Company.
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 27 Maret 2023 Publis : 30 Maret 2023 Bahwa Direksi memiliki beberapa tugas dan wewenang, seperti menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, dalam batas yang  ditentukan  oleh  anggaran  dasar  maupun  undang-undang.  Dalam  menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Direksi  akan  dianggap  dan  diperlakukan sebagai  tindakan  dan  perbuatan  perseroan.  Apabila  terjadi  kepailitan  pada  perseroan terbatas  yang  dijalankan  oleh  direksi.  Tanggung  jawab  direksi  dalam  perseroan  terbatas yang saat terjadi kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007,  namun  didalam  hukum  perusahaan  umumnya  dikenal  doktrin- doktirn  hukum  yang  mengatur  tentang  bagaimana  seorang  direksi  bertanggung  jawab kepada perseroan terbatas, jika tindakan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan. Dalam  penelitian  ini  membahas  terkait  dengan  akibat  hukum  perseroan  terbatas  yang mengalami  kepailitan,  serta  pertanggungjawaban  direksi  terhadap  kepailitan  perseroan terbatas  berdasarkan  undang  undang  No.  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  dan perbandingan  hukum  dengan  Negara  Malaysia.  Hasil  yang  didapatkan  yakni  perseroan terbatas  yang  mengalami  kepailitan  tidak  kehilangan  hak-hak  dan  kecakapannya  untuk mengadakan  persetujuan-persetujuan,  serta  perbuatan-perbuatannya  tidak  mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.  Pengaturan di Malaysia yang  berdasarkan  Companies  Act  1965,  seorang  direksi  Memiliki  tanggung  jawab  yang tidak terbatas dalam artian direksi juga tetap harus ikut menanggung kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pertanggungjawaban direksi mencakup juga hingga ke harta pribadinya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Kadek Indra Dewan Tara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: kadekindradewantara@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  di  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonominya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud pun sangat bergantung pada iklim berusaha di negara yang
(Kadek Indra Dewan Tara)
bersangkutan.  Kemudian  yang  menjadi  salah  satu  pihak  yang  berpengaruh  dalam pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  adalah  perusahaan.  Peran  lainnya  dari  adanya  suatu  perusahaan  yang berkembang  dengan  baik  di  suatu  negara  adalah  menciptakan  lapangan  kerja  dan  mampu mengurangi  pengangguran  di  negara  yang  bersangkutan.  Perusahaan  memiliki  beberapa  unsur yaitu badan usaha yang memiliki bentuk tertentu baik badan hukum maupun bukan badan hukum, terus menerus yaitu kegiatan usaha yang dilakukan secara sirkulasi tidak terputus, bersifat tetap yang tidak berubah dalam waktu singkat dan mencari keuntungan atau laba yang menjadi tujuan dari  perusahaan  tersebut.  Salah  satu  dari  bentuk  perusahaan  yang  berbadan  hukum  adalah perusahaan  perseroan  terbatas  yang  diatur  dalam  undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.Perseroan  terbatas  dahulunya  dikenal  dengan  dengan  istilah Naamloze Vennootschap (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co.Ltd.), serikat dagang benhard (SDN BHD).  Perseroan  terbatas  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  “Perseroan”  dan  “Terbatas”.  Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas mengacu pada pemegang saham yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kemudian apabila mengacu pada UU Perseroan Terbatas, memberikan definisi yakni perseroan  terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  dengan  modal,  didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam  saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta peraturan pelaksananya.
Dalam  perusahaan  menajalankan  kegiatannya,  terdapat  organ-organ  yang  berperan  penting menjalankan  fungsi  perusahaan  yaitu  rapaut  umum  pemegang  saham,  direksi  dan  komisaris sebagaimana tertera  dalam  Pasal  1 angka  2  UU  No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (UU  PT).  Direksi  memiliki  peran  sentral  dalam  menjalankan  perusahaan  agar  sesuai  dengan maksud  dan  tujuannya  serta  berwenang  mewakili  perusahaan  baik  di  dalam  maupun  diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan (AD/ART).  Hal  ini  sesuai  dengan  doktrin ultra  vires yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa suatu  perusahaan  (yang  dijalankan  oleh  direktur)  tidak  berhak  untuk  melakukan  suatu  tindakan yang  berada  diluar  tujuan  perusahaan.Bahwa  Direksi  memiliki  beberapa  tugas  dan  wewenang, seperti  menajalankan  pengurusan  perusahaan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai  dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/  atau  anggaran  dasar,  kemudian  mengatur  dan  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  usaha perseroan,  mengelola  kekayaan  perseroan  dan  mewakili  perseroan  di  dalam  maupun  diluar pengadilan.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Direksi  diberikan  hak  dan  kekuasaan  penuh  dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan  sebagai  tindakan  dan  perbuatan  perseroan,  sepanjang  mereka  bertindak  sesuai dengan  apa  yang  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  perseroan.  Selama  Direksi  tidak melakukan  pelanggaran  AD,  maka  perseroanlah  yang  akan  menanggung  semua  akibat  dari perbuatan  Direksi  tersebut.  Sedangkan  apabila  tindakan-tindakan  Direksi  yang  merugikan perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, maka tindakan-tindakan tersebut dapat tidak diakui oleh perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.Salah  satu  contohnya  adalah  dalam  hal  terjadi  kepailitan  pada  perseroan  terbatas  yang dijalankan  oleh  direksi.  Tanggung  jawab  direksi  dalam  perseroan  terbatas  yang  saat  terjadi kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun  didalam  hukum  perusahaan  umumnya  dikenal  doktrin-doktirn  hukum  yang  mengatur tentang  bagaimana  seorang  direksi  bertanggung  jawab  kepada  perseroan  terbatas, jika  tindakan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan.
Dari  uraian  tersebut  akan  dibahas  terkait  bagaimana  akibat  hukum  terhadap  Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan serta bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas berdasarkan undang undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

## 2. METODE PENELITIAN
(Kadek Indra Dewan Tara)
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunkan metode pendekatan yuridis normatif  yaitu metode  penelitian  hukum yang  mengutamakan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau yang  disebut  bahan  data  sekunder  berupa  hukum  positif  dalam  hal  ini  yang  mengatur  tentang pertanggungjawaban direksi akibat dari dipailitkannya perseroan terbatas serta pengaturan terkait akibat hukum perseroan terbatas atas adanya kepailitan. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang melukiskan fakta- fakta  dari  data  yang  diperoleh  berdasarkan  kenyataan  dalam  hal  ini  kegiatan  terkait pertanggungajawaban direksi dan akibat hukum perseroan terbatas apabila mengalami kepailitan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan
Bahwa  dalam  hal  terjadinya  kepailitan  dala  Perseroan  Terbatas  maka  sudah  pasti Perseroan  yang  dimaksud  akan  kehilangan  haknya  untuk  berbuat  bebas  mengurus kekayaannya  dan  haknya.  Namun  Perseroan  Terbatas  tidak  kehilangan  hak-hak  dan kecakapannya  untuk  mengadakan  perikatan  sepanjang  perbuatan-perbuatannya  tidak mempunyai  akibat  hukum  atas  kekayaannya  yang  tercakup  dalam  kepailitan.  Apabila Perseroan Terbatas melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak akan mengikat kekayaan  yang  tercakup  dalam  harta  kepailitan,  kecuali  perikatan  yang  bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator. Hal ini  berarti  didalam  kewenangan  kurator  tercakup  semua  kewenangan  organ  Perseroan Terbatas.
Dalam kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang masih sering menjadi permasalahan klasik adalah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi ataukah demi hukum harus bubar.  Dalam  hal  beroperasi  atau  tidaknya  perseroan  setelah  putusan  pailit  dibacakan tergantung pada sudut pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan  datang.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  mengacu  pada  ketentuan  di  dalam  Undang- Undang  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang pada Pasal 104, mengatur bahwa:
a. Berdasarkan  persetujuan  panitia  kreditor  sementara,  kurator  dapat  melanjutkan  usaha debitur  yang  dinyatakan  pailit  walaupun  terhadap  pernyataan  putusan  pailit  tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
b. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Berdasarkan  aturan  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kepailitan  Badan  Hukum Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  tidak  secara  serta  merta  menjadikan  perseroan  terbatas kehilangan  haknya  untuk  mengurus  dan  menguasai  harta  kekayaan  perseroan  tersebut, karena  kepailitan  perseroan  terbatas  menurut  hukum  Indonesia  tidak  menyebabkan terhentinya  operasional  perseroan.  Akan  tetapi  dalam  hal  perseroan  yang  dilanjutkan ternyata  tidak  berprospek  dengan  baik,  maka  hakim  pengawas  akan  memutuskan  untuk menghentikan  beroperasinya  perseroan  terbatas  dalam  permohonan  seorang  kreditur. Setelah  perseroan  tersebut  dihentikan,  maka  kurator  mulai  menjual  aktiva  boedel  tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit.
Dengan  pailitnya  Perseroan  Terbatas,  selain  akibat  yang  telah  dijelaskan  di  paragaraf sebelumnya, juga akan memiliki akibat yuridis lain bagi suatu Perseroan Terbatas. Munir Fuady  mendeskripsikan  akibat-akibat  yuridis  tersebut  berlaku  kepada  Perseoran  Terbatas dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:
a. Berlaku Demi Hukum Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera  setelah  pernyataan  pailit  dinyatakan  atau  setelah  pernyataan  pailit  mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga,  Hakim  Pengawas,  kurator,  kreditur  dan  siapapun  yang  terlibat  dalam  proses
(Kadek Indra Dewan Tara)
kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.  Misalnya, larangan  bagi  debitur  pailit  untuk  meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UU Kepailitan No.37 Tahun 2004, bahwa selama kepailitan  debitur  pailit  tidak  boleh  meninggalkan  domisilinya  tanpa  izin  dari  Hakim Pengawas, sungguhpun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Ketentuan mengenai cekal tersebut berlaku bagi Direksi Perseroan Terbatas.
b. Berlaku  Secara Rule  of  Reason ,  Untuk  akibat-akibat  hukum  tertentu  dari  kepailitan berlaku rule of reason . Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku,  tetapi  baru  berlaku  jika  diberlakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  setelah mempunyai  alasan  yang  wajar  untuk  diberlakukan.  Pihak-pihak  yang  semestinya mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan rule of reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini harta Perseroan Terbatas yang pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, jadi tidak terjadi secara otomatis.
3.2. Pertanggungjawaban  Direksi  Terhadap  Kepailitan  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Direksi adalah bagian perseroan yang memiliki hak untuk mengoperasikan perusahaan, bertindak  atas  nama  perseroan  di  dalam  atau  di  luar  pengadilan.  Setiap  anggota  Direksi diwajibkan  untuk  memiliki  itikad  baik  dan  tanggung  jawab  penuh  mengawasi  perseroan guna kepentingan sebuah usaha serta tujuan dari perseroan. Bahwa kemudian terkait dengan hubungan direksi atas kepailitan perseroan terbatas, UU Perseroan terbatas telah mengatur akan hal itu, yakni dalam Pasal 104 UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa:
1. Direksi  tidak  berwenang  mengajukan  permohonan  pailit  mengajarkan  atas  Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga diperoleh sebelum persetujuan RUPS, dengan dikurangi tidak  ketentuan  sebagaimana  dalam  diatur  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian  Direksi  dan  harta  pailit  tidak  cukup  membayar  untuk  seluruh  kewajiban Perseroan  dalam  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Direksi  secara  tanggung  renteng bertanggung jawab atas kewajiban seluruh yang terlunasi tidak dari harta pailit tersebut.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang menjabat pernah sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit
4. Anggota  Direksi  tidak  bertanggungjawab  atas  kepailitan  Perseroan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dibuktikan dapat:
a. kepailitan tersebut karena bukan kesalahan atau kelalaiannya;
b. melakukan telah pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggungjawab penuh untuk Perseroan kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak  mempunyai  kepentingan  benturan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah tindakan mengambil untuk dicegah terjadinya kepailitan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroanyang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. Menurut  Prof.  Sutan  Remy  Sjahdeni,  ada  2  kewajiban  pengurus  perseroan  dalam  teori tentang Perseroan Terbatas, yaitu:
a. Statutory  Duties ,  artinya  kewajiban  dari  perseroan  tentang  pengurusnya  diatur  oleh undang-undang.
b. Fiduciary Duties , menurut Gunawan Widjaja fiduciary duties ada dua kewajiban Direksi kepada perseroan yaitu:
(Kadek Indra Dewan Tara)
- Duty  of  Loyality  and  Faith  Good ,  Direksi  tidak  hanya  melakukan  tugasnya  untuk kepentingan perseroan, tetapi juga para stakeholders di perseroan itu.
- Duty of Care and Diligences , merupakan suatu keharusan untuk bersikap hati-hati . Berdasarkan  ketentuan  serta  teori  dimaksud  di  atas,  tugas  dan  kewajiban  direksi  dalam melakukan kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung  jawab.  kemampuan  serta  kecakapan  direksi  dalam  memimpin  perseroan  diukur berdasarkan standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, dengan maksud mencapai tujuan dari usaha  perseroan.  Apabila  Direksi  melakukan  tindakan  diluar  dari  kewenangannya  hingga menyebabkan  kerugian  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pada  UU  Perseroan  Terbatas.  Setiap anggota  direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian  perseroan  apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan,  hal  tersebut sesuai juga dengan teori Piercing the Corporate Veil yang memberikan pemahaman bahwa suatu badan hukum harus bertanggung jawab secara hukum terbatas pada harta badan hukum tersebut namun akan menjadi tidak terbatas apabila direksi melakukan tindakan diluar dari kewenangan atau tugasnya. Tanggung jawab direksi dalam kepailitan juga dapat dibebankan kepada mantan anggota direksi, terhitung dalam jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit terhadap perseroan, yang dinyatakan bersalah atau lalai. Selanjutnya, hubungan antar Direksi dan Perseroan,  apabila  mengacu  dengan  teori Fiduciary  Duties maka  akan  mengikat  perseroan  dan tidak  mengikat  Direksi  secara  pribadi.  Namun,  ketika  Direksi  melakukan  pelanggaran  atau melakukan sesuatu diluar dari tanggungjawabnya maka Direksi dapat dituntut secara pribadi.
Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa dari para pemegang saham Perseroan, apabila melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  yang  sampai  mengakibatkan  kerugian  pada  Perseroan Terbatas, maka akan berdampak memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk: a. Secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama,  yang  mewakili  jumlah  sepersepuluh  pemegang saham  Perseroan  melakukan  gugatan,  untuk  dan  atas  nama  Perseroan  melalui  Pengadilan Negeri  terhadap  anggota  Direksi  yang  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya  menimbulkan kerugian  pada  Perseroan  ( derivate  suits ).  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  97  ayat  (6)  UU Perseroan Terbatas.
b. Secara  sendiri-sendiri  melakukan  gugatan  langsung  untuk  dan  atas  nama  pribadi  pemegang saham  Perseroan  terhadap  Direksi  Perseroan,  atas  setiap  keputusan  atau  tindakan  Direksi Perseroan  yang  merugikan  pemegang  saham.  Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  97  ayat  (7)  UU Perseroan Terbatas.
Berdasarkan dengan Pasal-Pasal yang sudah disebutkan di atas, pada Pasal 104 ayat (2) dan (3) yang dimaksud dengan “kesalahan atau kelalaian” tidak terdapat penjelasan yang rinci dalam penjelasan UU Perseroan Terbatas. Sehingga apabila mengacu pada ketentuan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas maka beban pembuktian berada pada anggota Direksi yang bersangkutan. Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian disini merupakan kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban  anggota  Direksi  dalam  kepailitan  Perseroan  Terbatas.  Pada  dasarnya, penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Direksi yang harus dipertanggungjawabkan, sangat diperlukan sehingga menghilangkan kesalahan penafsiran yang membawa dampak dalam penerapannya. Selain itu dengan adanya penjelasan yang pasti juga akan meciptakan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban yang seharusnya diterima oleh Direksi. Di sisi lain, terlepas dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi apabila terbukti mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas yang dipimpinnya, seorang direksi juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan sepanjang direksi dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan.  Direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kepailitan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:
1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik,  kehati-hatian,  dan  penuh  tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Pada  dasarnya  tanggung  jawab  direksi  dalam  kepailitan  apabila  direksi  yang  bersangkutan terbukti  lalai  atau  melakukan  kesalahan dalam  menjalankan  perseroan.  Sebaliknya,  jika  direksi telah melakukan tugasnya dengan itikad baik, maka akan lepas dari segala bentuk tanggung jawab pribadi.  Pembuktian  akan  hal  ini  dilakukan  dalam  proses  peradilan  untuk  melihat  konteks penyebab terjadinya kepailitan

## 3.3. Perbandingan Hukum Dengan Negara Malaysia
Analisis perbandingan akan melihat bagaimana praktik di salah satu negara ASEAN yaitu Negara Malaysia terkait dengan pertanggungjawaban direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  di  Negara  Malaysia.  Pada  penelitian  ini penulis mengacu  pada  peraturan  UU  No  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  untuk menganalisa  pertanggungjawaban  direksi  di  Negara  Indonesia,  sedangkan  di  Negara Malaysia yang menjadi dasar hukumnya adalah Companies Act 1965. Companies  Act  1965  mengatur  mengenai  bentuk  tanggungjawab  anggota  perseroan.
Pertama, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Section 214. Berdasasrkan pada Section 214 sub-section (1),  dalam  hal  perseroan  akan  dibubarkan,  tiap  anggota perseroan, baik itu saat ini maupun yang lalu, harus bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap aset perseroan terhadap sejumlah dana yang cukup untuk pembayaran atas utang dan biaya-biaya lainnya atas pembubaran perseroan. Serta dalam hal hak-hak dari pihak yang turut berkontribusi, dengan terdapat beberapa kualifikasi.
Sementara itu, Section 214 sub-section (2) mengatur mengenai bentuk tanggung jawab tidak  terbatas  ( unlimited  liability )  bagi  Direksi  perseroan,  yaitu  dalam  pembubaran  suatu perseroan  terbatas,  setiap  direktur,  baik  dulu  maupun  sekarang,  yang  tanggung  jawabnya tidak  terbatas,  selain  tanggung  jawabnya,  juga  bertanggung  jawab  untuk  memberikan sumbangan lebih lanjut seolah-olah ia adalah anggota biasa, pada awal pembubaran, menjadi anggota suatu perseroan tak terbatas.
Selanjutnya, menurut Section 216 sub-section (1) disebutkan bahwa dalam hal pihak yang harus  turut  berkontribusi  atas  utang-utang  dinyatakan  meninggal,  baik  itu  setelah  atau sebelum dia dinyatakan harus turut berkontribusi, maka perwakilan dari pihak tersebut harus bertanggung jawab dalam hal pengurusan administrasi untuk turut mengkontribusikan aset perseroan. Section 216 sub-section (2) juga mengatur mengenai perihal keadaan pihak yang harus  turut  berkontribusi  dinyatakan  pailit,  atau  menunjuk  propertinya  untuk  kepentingan kreditur,  baik  itu  sebelum  atau  setelah  dia  dimasukkan  ke  dalam  daftar  pihak  yang  turut berkontribusi.
Terakhir,  dari  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  dipahami  jika  pengaturan  terkait pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan terbatas yang mengalami kepailitan ataupun kerugian  di  Negara  Malaysia  apabila  dibandingkan  dengan  pengaturan  yang  ada  di  di Indonesia yaitu berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa di pengaturan di Malaysia yang berdasarkan Companies Act 1965, seorang direksi Memiliki  tanggung  jawab  yang  tidak  terbatas  dalam  artian  direksi  juga  tetap  harus  ikut menanggung  kerugian  yang  dialami  oleh  perusahaan.  Pertanggungjawaban  direksi mencakup juga hingga ke harta pribadinya, terlebih lagi apabila dianalisa dari Section 216 sub-section (1) disebutkan bahwa dalam hal pihak yang harus turut berkontribusi atas utang- utang  dinyatakan  meninggal,  baik  itu  setelah  atau  sebelum  dia  dinyatakan  harus  turut berkontribusi,  maka  perwakilan  dari  pihak  tersebut  harus  bertanggung  jawab  dalam  hal pengurusan administrasi untuk turut mengkontribusikan aset perseroan. Serta jika mereka membuat wanprestasi dalam membayar uang yang diperintahkan untuk dibayarkan, proses lanjutan dapat diambil untuk mengelola harta warisan dari kontributor yang meninggal guna memaksa pembayaran dari uang yang jatuh tempo.
(Kadek Indra Dewan Tara)
Persamaan lainnya yakni direksi yang telah diberhentikan juga masih turut serta memikul tanggung  jawab  apabila  Perseroan  Terbatas  mengalami  kerugian,  namun  yang  menjadi pembeda terletak pada jangka waktu semenjak diberhentikan menjadi direksi. Berdasarkan Companies Act section 214 angka 3 huruf a dan c, direksi tidak bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi lebih lanjut jika ia telah berhenti dari jabatannya selama satu tahun, kecuali Pengadilan menganggap perlu untuk meminta sumbangan itu untuk melunasi hutang dan kewajiban perseroan,  sedangkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 104 angka 3 mengatur bahwa anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota  Direksi  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sebelum  putusan  pernyataan  pailit diucapkan  juga  turut  secara  tanggung  renteng  bertanggung  jawab  atas  seluruh  kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.
Pengaturan yang sedemikian rupa tidak terdapat dalam UU Perseroan terbatas yangmana mengharuskan  pertanggungjawaban  hingga  ke  ahli  waris  dari  seorang  direksi,  melainkan cukup  sampai  harta  pribadi  dari  direksi  dan  seandainya  pun  direksi  yang  bersangkutan meninggal  dunia  maka  tidak  ada  Tindakan  lanjutan  terhadap  tanggungjawab  dari  direksi tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Akibat hukum perseroan terbatas yang mengalami kepailitan adalah  tidak kehilangan hak- hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, serta perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan serta kepailitan Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  tidak  secara  otomatis  membuat  perseroan kehilangan  haknya  untuk  mengurus  dan  menguasai  harta  kekayaan  perseroan  tersebut,  karena kepailitan  perseroan  terbatas  menurut  hukum  Indonesia  tidak  menyebabkan  terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perseroan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan  baik,  maka  hakim  pengawas  akan  memutuskan  untuk  menghentikan  beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang kreditur.
Pertanggungjawaban  direksi  terhadap  kepailitan  perseroan  terbatas  berdasarkan  undang undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah bertanggungjawab hingga ke harta pribadi  dari  direksi  namun  direksi  dapat  melakukan  pembelaan  sepanjang  direksi  dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik  sesuai  dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar  perseroan,  maka  direksi  tidak  dapat  dimintai pertanggung jawaban terhadap kepailitan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas  segala  rahmat  dan karunia-Nya  penulisan  artikel  Jurnal  Ilmiah  yang  berjudul “Pertanggungjawaban  Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan makalah akhir ini. Semoga makalah akhir ini dapat bermanfaat, baik sebagai bacaan maupun untuk pengetahuan bagi yang membutuhkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal  dan  Wira  Pria  Suhartana,  2016, Pengantar  Hukum  Perusahaan, Prenamedia Group: Jakarta.
Faudy,  Munir,  2002, Doktrin-Doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law ,  Citra  Aditya  Bakti: Bandung.
Fuady, Munir, 2005,  Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jono, 2010, “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika, Jakarta.
(Kadek Indra Dewan Tara)
Komalasari Dewi, Yetty, 2022, Hukum Persekutuan Di Indonesia: Teori dan Kasus, Kencana: Jakarta.
Muhhamad, Abdulkadir, 2007, Hukum Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti: Bandung.
Nadapdap,  Binoto,  2020, Hukum  Perseroan  Terbatas, Jala  Permata  Aksara:  Jakarta,  Edisi  ke Tujuh.
_______, 2021, “Batas Tanggung Jawab Direksi Jika Perusahaan Merugi Dan Diputus Pailit”, Aza Law Office, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.
Karunia,  Nadya,  Normayunita  dan  A.A  Sagung  Wiratni  Darmadi,  2018,  “Tanggung  Jawab Direksi  Atas  Kepailitan  Perseroan  Terbatas  Menurut  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , volum. 4, No. 3.
Kurniawan, 2012, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Mimbar Hukum , Volume 24, Nomor 2. Riska,  Fenty,  “Pertanggungjawaban  Direksi  Terhadap  Kepailitan  Perseroan  Terbatas  (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.05/Pailit/2012/PN/Niaga.Smg)”, URL Link: https://media.neliti.com/media/publications/14175-ID-pertanggungjawaban-direksi- terhadap-kepailitan-perseroan-terbatas-studi-terhadap.pdf ,.
Yanuarsi, Susi, 2020, “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi”, Jurnal Ilmiah, Volume 18 Nomor 2.
Undang-Undang  Tentang  Perseroan  Terbatas, UU  No.  40  Tahun  2007,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.