Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## MALPRAKTIK  DITINJAU DARI PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN
Oleh:
Yenny Fitri.Z
yennyfitriz@umsb.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

## ABSTRAK
Kesehatan  memiliki  peran    penting  di  Indonesia,  sehingga  selain  di  atur dalam  undang-undang  juga  diatur  dalam  konstitusi  Pasal  28  H  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945. Salah satu persoalan kesehatan yang dianggap penting untuk diatur adalah persoalan malpraktik yang cukup sering menimbulkan konflik antara dokter selaku pemberi layanan kesehatan dengan pasien selaku penerima layanan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  normatif  yang  menitikberatkan permasalahan  pada  pengaturan  hukum  tentang  malpraktik  yang  diatur  dalam KUHP  dan  Hukum  Kesehatan.  Ternyata  hukum  pidana  dan  hukum  kesehatan memiliki sedikit perbedaan pandangan dalam mengatur malpraktik. Ketidakseragaman  pengertian  tentang  malpraktik  dan  tidak  adanya  unsur-unsur delik  yang  tegas  tentang  malpraktik,  menjadi  salah  satu  alasan  perbedaan pemahaman  tentang  malpraktik  di  Indonesia.  Namun  dengan  asas lex  specialis derogate  legi  generali, membuat  kedudukan  Hukum  Kesehatan  menjadi  lebih utama  dalam  mengatur  persoalan  malpraktik,  meskipun  dalam  kapasitas pengaturan  yang  terbatas.  Oleh  karena  itu,  sepanjang  tidak diatur dalam hukum kesehatan,  maka  KUHP  bisa  mengambil  alih  malpraktik  medis  yang  dilakukan karena  memenuhi  unsur  kesengajaan,  karena  hukum  kesehatan  hanya  mengatur tentang kelalaian medis. Namun sebagai pembenahan kedepan, sudah seharusnya ada penyeragaman pengertian tentang malpraktik medik, kelalaian medik, resiko medik, kecelakaan medik, yang baku dan dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan  yang  tertulis.  Hal  ini  penting  untuk  terciptanya  kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter serta untuk menjamin rasa keadilan.
Kata Kunci : Malpraktik, Hukum Pidana, Hukum Kesehatan

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu  negara.  Setiap  negara  berupaya  memberikan  perhatian  utama  pada pelayanan  kesehatan,  mulai  dari  penyediaan  tenaga  kesehatan  yang  profesional hingga fasilitas kesehatan yang modern. Bukti pentingnya kedudukan kesehatan di suatu  Negara,  Indonesia  bahkan  mengaturnya  dalam  konstitusi  Pasal  28  H

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Disamping  itu,  negara  juga  membuat  dan  memberlakukan  peraturan- peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian  layanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Hukum  kesehatan  pada pokoknya  mengatur  tentang  hak,  kewajiban,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  para pihak terkait ( stakeholders ) dalam bidang kesehatan. Selain itu, Hukum kesehatan juga  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemberi  dan penerima jasa layanan kesehatan.
Namun, dalam praktiknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan,  khususnya  dokter  kepada  pasien cukup sering menimbulkan masalah hukum dalam hubungan antara dokter dan pasien. Masalah hukum itu antara lain disebabkan oleh apa yang disebut dengan malapraktik kedokteran. Dokter, tenaga kesehatan  lainnya,  dan  rumah  sakit  dituding  telah  merugikan  pasien  akibat kesalahan  praktik  kedokteran  yang  dilakukan  terhadap  pasien.  Maka  dengan keadaan seperti ini membuat profesi kedokteran menjadi semakin tersudut. Profesi dokter  pun  menjadi  profesi  yang  berisiko  hukum  karena  kesalahan  tindakan medisnya  dapat  menimbulkan  gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Hal ini menimbulkan  kegamangan  bagi  para  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  aat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Niat mulia dokter untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan, justru dapat menyeret dokter ke gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana  jika  terjadi  malapraktik  kedokteran.  Harapan  pasien  untuk  mendapatkan layanan  kesehatan  yang  prima  dari  dokter  dan  atau  rumah  sakit  juga  dapat menyeret  pasien  ke  masalah  hukum  jika  si  pasien  mengekspos  kekecewaannya atas  layanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  dokter  atau  rumah  sakit.  Kondisi seperti ini jelas tidak kondusif dan konstruktif bagi upaya pembangunan kesehatan yang  merupakan  salah  satu  unsur dari pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  hak-haknya  merupakan  salah satu  indikator  positif  meningkatnya  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat.  Sisi negatifnya, akan banyak tenaga medis, tenaga kesehatan dan pihak Rumah Sakit yang akan disomasi, digugat dan dituntut oleh pasien yang merasa tidak dilayani sebagaimana  mestinya.  Dari  sisi  psikologis  hal  ini  bisa  dimaklumi,  mengingat telah  terlalu  lama  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  ditempatkan  pada  posisi otonomi  paternalistic  yang  lebih  tinggi  posisinya  dibandingkan  pasien.  Dengan perubahan kedudukan dimana posisi pasien dan tenaga kesehatan mulai seimbang dihadapan  hukum,  maka  mulai  banyak  terjadi  kasus  dimana  pasien  sering menganggap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan adalah malpraktik.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana pengaturan malpraktik menurut Hukum Pidana?
2. Bagaimana pengaturan malpraktik menurut Hukum Kesehatan?

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Malpraktik  menurut Hukum Pidana
Pengertian  tentang  malpraktik  tidak  ditemukan  secara  tegas  baik  dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Kesehatan. Bahkan, jika ditelusuri dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  ternyata  pengertian  tentang  malpraktik juga tidak ditemukan. Namun jika ditelusuri secara tata bahasa, maka malpraktik yang berasal dari kata mala dan praktik yang bermakna celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Hingga  saat  ini,  para  ahli  hukum  pidana  dan  hukum  kesehatan  belum menemukan  satu  pengertian  baku  tentang  malpraktik.  Ada  yang  berpendapat bahwa  malpraktik  adalah  kesalahan  medis,  dan  ada  juga  yang  memahaminya sebagai  kelalaian  medis.  Kedua  hal  ini  merupakan  hal  yang  berbeda  dari  aspek hukum pidana. Perbedaan pemahaman ini bias dipahami karena istilah malpraktik

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
medik  tidak  ditemukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak dipergunakan  dalam  proses  beracara  ( legal  proceedings ).  Karena  malpraktik medik  bukanlah  istilah  hukum  ( legal  term ),  peristiwa  yang  secara  sosiologis dikonstruksikan  sebagai  malpraktik  medik  itu  didekati  dan  ditafsirkan  menurut ketentuan  hukum  yang  ada.  Penerapan  instrumen  hukum  yang  ada  (khususnya KUHP)  terhadap  isu  malpraktik  medik  terkesan  terlalu  dipaksakan  sehingga menimbulkan banyak ketidakpuasan, terutama dari kalangan profesi kedokteran. 1
Menurut  Azrul  Azwar  dalam  makalahnya  yang  dibawakan  pada sidang  KONAS  IV  Perhimpunan  Hukum  Kesehatan  Indonesia  di  Surabaya tahun 1996, dengan mengambil beberapa pendapat pada pakar maka diambil beberapa pengertian tentang malpraktik sebagai berikut :
a. Malpraktik  adalah  setiap  kesalahan  professional  yang  diperbuat  oleh dokter,  oleh  karena  pada  waktu  melakukan  pekerjaan  profesionalnya tidak  memeriksa,  tidak  menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal - hal  yang  diperiksa,  dinilai,  diperbuatatau  dilakukan  oleh  dokter  pada umumnya, di dalam kondisi dan situasi yang sama.
b. Malpraktik  adalah  setiap  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  dokter,  oleh karena  melakukan  pekerjaan  kedokteran  di  bawah  standar  yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.
c. Malpraktik  adalah  setiap  kesalahan  professional  yang  diperbuat  oleh seorang  dokter,  yang  di  dalamnya  termasuk  kesalahan  karena perbuatan-perbuatan  yang  tidak  masuk  akal  serta  kesalahan  karena keterampilan  atau  kesetiaan  yang  kurang  dalam  menyelenggarakan kewajiban dan ataupun kepercayaan professional yang dimilikinya.
Berbeda dengan kelalaian medis, resiko (risk) mengandung pengertian “the possibility of something bad happening at some time in the future : a situation  that  could  be  dangerous  of  have  a  bad  result”. Artinya,  resiko
1 Muh  Endriyo  Susila,  “Malpraktik  Medik  dan  Pertanggungjawaban  Hukumnya  :  Analisis  dan Evaluasi Konseptual, Jurnal https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/11425

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
adalah  kemungkinan  sesuatu  yang  buruk  terjadi  pada  suatu  waktu  di  masa depan,  situasi  yang  bisa  berbahaya  atau  berdampak  buruk.  Resiko  medis dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang  tidak  dikehendaki,  baik  oleh pasien maupun tenaga kesehatan setelah tenaga kesehatan tersebut berusaha semaksimal  mungkin  dan  sudah  bekerja  sesuai  standar  profesi,  standar pelayanan  dan  standar  professional  prosedur.  Risiko  medis  juga  dapat diartikan  sebagai  komplikasi  medis,  yaitu  sebuah  perubahan  yang  tidak diinginkan  dari  suatu  tindakan  atau  pemberian  terapi.  Kondisi  yang memperburuk  atau  menunjukkan  jumlah  gejala  yang  lebih  besar  atau perubahan  patologi  yang  menyebar  ke  seluruh  tubuh  atau  berdampak  pada system organ lainnya.
Risiko  medis  tersebut  dapat  berakibat  menjadi  kecelakaan  medis (medical  mishap,  misadventure,  accident), yaitu  sesuatu  yang  dapat dimengerti  dan  dimaafkan,  tidak  dipersalahkan,  sehingga  tidak  dapat dihukum. Hal ini terjadi karena dalam kecelakaan medis cidera atau keadaan buruk  yang  dialami  pasien  tidak  dapat  dibayangkan  atau  diperkirakan sebelumnya  dan  bukan  sebagai  akibat  dari  kekurangcakapan  dokter  dalam memberikan  pelayanan  dan  tindakan.  Contoh,  dokter  memberikan  obat antibiotik  kepada  pasien  dimana  sebelumnya  baik  pasien  maupun keluarganya  tidak  mengetahui  bahwa  pasien  tersebut  alergi  terhadap  obat yang diberikan, sehingga pasien mengalami syok anafilatik.
Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai  atau  tidak  memenuhi  prosedur  medis  yang  seharusnya  dilakukan. Kesalahan  seperti  ini  kemungkinannya  dapat  terjadi  karena  faktor kesengajaan  atau  kelalaian  dari  seorang  dokter.  Menurut  C.  Berkhouwer L.D.Vorstman  sebagaimana  dikutip  oleh  Bhder  Johan  Nasution,  suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena tiga faktor, yaitu 2 :
1. Kurangnya pengetahuan
2 Bahder Johan Nasution, Hukum kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm.50
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## 2. Kurangnya pengalaman

## 3. Kurangnya pengertian
Kesalahan ( Schuld ) adalah ranah pidana dimana dalam Pelayanan medis atau  Praktek  Kedokteran  apabila  dokter  melakukan  kesalahan  akan  masuk kategori  Malpraktik  Medik  Pidana.  Dokter  atau  tenaga  kesehatan  dianggap melakukan Malpraktik Medik Pidana, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 3
1. Adanya  kemampuan  bertanggungjawab  dari  pelaku  (saat  melakukan perbuatannya, pelaku dalam kondisi sehat jasmani dan rohani)
2. Adanya  hubungan  batin  antara  pelaku  dengan  perbuatannya,  baik disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.
Jadi, menurut hukum pidana kesalahan terbagi atas dua, yaitu kesalahan karena  kesengajaan (dolus) dan  kesalahan  karena  kealpaan  atau  kelalaian (culpa).
a. Kesalahan Karena Kesengajaan (dolus)
Bentuk  kesalahan  yang  dilakukan  secara  sengaja,  dapat  dikenali  dari motif pelaku yang tampak jelas. Karena tindakannya dilakukan secara sadar dengan niat dan tujuan akhir yang disadari, misalnya :
1. Melakukan abortus provokatus criminalis , yang dapat diancam dengan sanksi pidana berikut :
• Pasal 338 KUHP : merampas nyawa / pembunuhan
• Pasal  347  KUHP  :  menggugurkan  kandungan  tanpa  persetujuan wanita yang mengandung
• Pasal 348 KUHP : menggugurkan kandungan dengan persetujuan
• Pasal  60  dan  Pasal  472  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  17 tahun 2023.
3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 82.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
2. Melakukan euthanasia, yang dapat dikenakan sanksi pidana berikut :
• Pasal 338 KUHP : merampas nyawa/pembunuhan
• Pasal  344  KUHP  :  merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaan orang itu sendiri
• Pasal 345 KUHP : tentang membujuk orang lain untuk bunuh diri
3. Melakukan  pemalsuan  surat,  yang  dapan  dikenakan  sanksi  pidana berikut :
• Pasal  266  KUHP  :  tentang  pemalsuan  akta  otentik.  (misal  surat keterangan lahir).
• Pasal  267  KUHP  :  tentang  pembuatan  surat  keterangan  palsu (misal : membuat surat keterangan sakit  yang berimplikasi hukum suatu  perkara  pidana  dapat  di  tunda  pemeriksaannya  atau  surat keterangan sehat yang berguna untuk ikut seleksi CPNS, TNI/Polri, dan visum dokter yang berguna sebagai bukti di pengadilan)

## b. Kesalahan Karena Kelalaian (culpa)
Kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut hukum pidana terbagi 2 :
1. Kealpaan  perbuatan,  artinya  hanya  dengan  melakukan  perbuatan  lalai saja,  sudah  termasuk  tindak  pidana  tanpa  harus  dilihat  akibat  yang timbul. Contoh : Pasal 205 ayat (1) KUHPidana.
2. Kealpaan akibat, artinya perbuatan tersebut baru dapat dipidana apabila akibatnya yang dilarang sudah muncul seperti mati atau cacatnya orang lain. Contoh : pasal 359, 360, 361 KUHPidana.
Kealpaan ini pun dikenal beberapa tingkatan kelalaian, yaitu :
1. Culpa levissima (slight fault of neglect): kelalaian ringan
2. Culpa levis (ordinary fault or neglect): kelalaian biasa
3. Culpa lata (gross fault or neglect) : kelalaian serius
Kealpaan pada tindak pidana hanya dapat dikenakan dalam hal kelalaian serius ( culpa lata atau gross neglect ) yang menyebabkan kematian (Pasal 359

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
KUHP) dan luka berat (Pasal 360 KUHP). Hal ini sejalan dengan adagium de minimis  noncurat  lex, yang  artinya  hukum  tidak  mencampuri  hak-hal  yang dianggap sepele. Kriteria luka berat yang disebabkan karena faktor kelalaian, bisa mengacu pada Pasal 90 KUHP, yaitu :
a. Jatuh  sakit  atau  mendapat  luka  yang  tidak  dapat  diharapkan  akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
b. Untuk  selamanya  tidak  mampu  menjalankan  tugas  jabatan  atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
c. Kehilangan salah satu panca indra
d. Mendapat cacat berat
e. Menderita sakit lumpuh
f. Terganggunya daya piker selama lebih dari empat minggu;
g. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;
Apabila pasien tidak meninggal dunia atau tidak mengalami luka berat akibat kelalaian dokter atau tenaga kesehatan, maka tidak dapat diajukan tuntutan pidana melainkan dapat diselesaikann melalui gugatan perdata. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya seorang dokter digugat secara Perdata (Malpraktik Medik Perdata), maka dikenal unsur-unsur negligence dengan rumusan 4D, yaitu :
1. Duty : kewajiban dari profesi medis untuk menggunakan segala ilmu dan kepandaiannya  untuk  penyembuhan  atau  setidak-tidaknya  meringankan beban penderitaan pasien.
2. Dereliction  of  that  duty/breach  of  duty :  penyimpangan  dari  kewajiban tersebut,  menyimpang  dari  yang  seharusnya  dilakukan  atau  tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesi medis.
3. Damages  : adanya  kerugian  yang  diderita  pasien  akibat  langsung  dari kelalaiannya;
4. Direct  causation/proximate  causation  : kerugian  yang  di  derita  pasien akibat kelalaian yang diperbuat dokter tanpa adanya waktu/peristiwa sela diantaranya;

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Berbeda  dengan  kesengajaan  dimana  tindakan  pelaku  dilakukan  secara  sadar dengan niat dan tujuan akhir yang disadari, Kealpaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :
1. Pelaku  berbuat  lain  dari  apa  yang  seharusnya  diperbuat  menurut  hukum tertulis  maupun  tidak  tertulis,  sehingga  sebenarnya  ia  telah  melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.
2. Pelaku  telah  berlaku  kurang  hati-hati,  ceroboh  dan  kurang  berpikir panjang.
3. Perbuatan  pelaku  itu  dapat  di  cela,  oleh  karenanya  pelaku  harus bertanggungjawab atas akibat perbuatannya tersebut.
2. Pengaturan Malpraktik  menurut Hukum Kesehatan
Pada  tanggal  8  Agustus  2023,  pemerintah  menandatangani  berlakunya Undang-Undang  Kesehatan  terbaru  Nomor  17  Tahun  2023.  Undang-Undang  ini sebagai omnibus law kesehatan yang keberadaannya mencabut 11 undang-undang sebelumnya yang terkait dengan hukum kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20l3 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2014  tentang  Keperawatan,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  20l9  tentang Kebidanan.
Terkait  dengan  masalah  Malpraktik,  secara  umum  hukum  Kesehatan menganggap  bahwa  tindakan  malpraktik  merupakan  bentuk  kelalaian  atau pelanggaran  tugas  oleh  professional  medis  dan  kesehatan  yang  mengakibatkan cedera pada pasien. Istilah malpraktik yang sudah sangat familiar dikenal saat ini, sebenarnya  hanyalah  suatu  bentuk “medical  malpractice”, yaitu “medical
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
negligence” yang  dalam  Bahasa  Indonesia disebut sebagai kelalaian medik. Hal ini  semakin  diperkuat  dengan  pandangan  Martin  Basiang  yang  mengartikan “malpractice” sebagai kealpaan profesi. 4
Sementara  itu,  jika  di  telusuri  pemahaman  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan  tentang  malpraktik,  juga  tidak  berbeda  jauh dengan  apa  yang  dipahami  berbagai  kalangan  profesi  kesehatan  bahwa  bentuk malpraktik  hanyalah  bentuk  kelalaian  medis  dan  bukan  merupakan  kesalahan dengan unsur kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 440 Undang- Undang Kesehatan yang mengatur bahwa :
(1) Setiap  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kealpaan yang  mengakibatkan  Pasien  luka  berat  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250 juta.
(2) Jika  kealpaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kematian,  setiap  Tenaga  Medis  atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
Ketentuan  Pasal  440  Undang-Undang  Kesehatan  tersebut  sejalan  dengan pengaturan  dalam  Pasal  359,  360,  361  KUHPidana  tentang  kealpaan  akibat, dimana  suatu  perbuatan  kealpaan  baru  bias  dijatuhi  sanksi  pidana  apabila akibatnya  yang  dilarang  sudah  muncul  seperti  mati  atau  cacatnya  orang  lain. Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  Hukum  Kesehatan  tidak  mengenal malpraktik  sebagai  bentuk  kesalahan  karena  kesengajaan,  melainkan  hanya kesalahan karena kealpaan.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  karena  adanya  unsur  kelalaian sehingga terkategori sebagai malpraktik  medis, terjadi apabila : 5
1. Duty  to  use  sue  care :  tidak  ada  kelalaian  jika  ada  kewajiban  untuk mengobati,  harus  ada  hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien,
4 Aris Prio Agus Santoso, Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum), Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, Hlm. 100.
5 Moh. Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Liberty : Yogyakarta, 2013, Hlm. 172.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dengan  adanya  hubungan  hukum  tersebut  maka  sikap  dokter  harus sesuai dengan standar profesi.
2. Dereliction  (breach  of  duty) :  bila  sudah  ada  kesepakatan,  sudah  ada kewajiban,  dokter  harus  bertindak  sesuai  standar  profesi,  jika  terjadi penyimpangan maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum.
3. Damage, apabila akibat kelalaian dokter pasien mengalami luka, cedera kerugian  atau  gangguan  mental  yang  berat (mental  anguis), maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum.
4. Direct  Causation  (proximate  cause) : untuk  mempersalahkan  dokter secara  yuridis  harus  ada  hubungan  kausalitas  yang  wajar  antara perbuatan  dokter  dengan  akibat  yang  di  derita  oleh  pasien  (secara adequate  suatu  kekeliruan  dalam  menegakkan  diagnosa  saja  tidaklah cukup untuk meminta pertanggungjawaban dokter).
J.  Guwandi  menguraikan medical  praktek adalah  suatu  bentuk  kelalaian yang termasuk malpraktik. Tetapi, malpraktik dalam arti luas tidak selalu terdapat unsur  kelalaian,  melainkan  juga  mencakup  tindakan  yang  dilakukan  secara sengaja (dolus) dan melanggar Undang-Undang. Bila kelalaian mencapai tingkat tertentu  sehingga  merugikan  atau  mencelakakan  orang,  apalagi  sampai mengakibatkan  kematian  seseorang  maka  dikategorikan  sebagai  kelalain  berat (culpa lata/gross negligence). 6
Namun  kembali  kepada  asas  hukum  pidana lex  specialis  derogate  legi generali yang  artinya  hukum  yang  khusus  mengenyampingkan  hukum  yang berlaku  umum,  maka  pengaturan  tentang  malpraktik  rujukan  utamanya  adalah Undang-Undang khusus tentang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023.

## Kesimpulan
6 Ibid. Hlm. 172.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
1. Hingga  saat  ini  belum  ada  pemahaman  yang  baku  tentang  pengertian malpraktik  di  Indonesia,  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan maupun  menurut  pengertian  para  ahli.  Hal  ini  juga  akan  mempengaruhi sulitnya  penentuan  batasan  unsur-unsur  pidana  beserta  pengenaan  sanksi pidana  dalam  proses  penegakan  hukumnya.  Jika  hukum  pidana  yang  diatur dalam KUHP mengatur perbuatan malpraktik dari kesalahan yang berarti bisa karena  kesengajaan  atau  kealpaan,  namun  secara lex  specialis hukum kesehatan, malpraktik ditafsirkan hanya berdasarkan unsur kelalaian medik.
2. Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  ada  penyeragaman  pengertian  tentang malpraktik  medik,  kelalaian  medik,  resiko  medik,  kecelakaan  medik,  yang baku dan dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini penting untuk terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter serta untuk menjamin rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Aris  Prio  Agus  Santoso,  Hukum  Kesehatan  (Pengantar  Program  Studi  Sarjana Hukum), Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, Hlm. 100.
Bahder  Johan  Nasution,  Hukum  kesehatan  Pertanggungjawaban  Dokter,  Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm.50
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Moh. Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Liberty : Yogyakarta, 2013, Hlm. 172.
Teguh  Prasetyo,  Hukum  Pidana,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 82.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## II. Peraturan Perundang - undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch Indie)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

## III. Situs Internet
https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/11425 ,  diakses pada tanggal 11 Juni 2024, Pukul 13.20 WIB