## KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN
Oleh : Asmad asmad@yahoo.com

## ABSTRAK
Analisis  kebijakan  publik  adalah  kajian  ilmu  terapan  yang  mempunyai  tujuan  memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi  berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan  atau  masukan  kepada  pihak  pembuat  kebijakan.  Analisis  kebijakan  sangat penting karena bisa membantu  seorang pembuat keputusan dengan memberikan  informasi yang  diperoleh  melalui  penelitian  dan  analisis,  memisahkan  dan  mengklarifikasi  persoalan mengungkap  ketidakcocokan  tujuan  dan  upayanya,  memberikan  alternatif-  alternatif  baru dan  mengusulkan  cara-cara  menterjemahkan  ide-ide  kedalam  kebijakan-kebijakan  yang mudah  diwujudkan  dan  direalisasikan. Kontribusi  utamanya  barangkali  untuk memberikan masukan-masukan  terutama  dengan  memperhitungkan  keutamaan  dan  kepekaan parameternya.  Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman si pembuat keputusan.
Kata Kunci: Konsep Dasar, Analisis Kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Di Indonesia, tuntutan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berazaskan “ good governance ”    semakin  menguat,  terutama  setelah  bergulirnya  era    reformasi  tahun  1998. Karakteristik kebijakan pembangunan sektor pendidikan yang lama cenderung  menekankan dominasi  peran  pemerintah  pusat  dalam  pengaturan  pendidikan,  kebijakan  seperti  ini berakibat pada penyeragaman dan pemusatan pengelolaan pendidikan yang berdampak pada lemahnya  aktualisasi  kapasitas  pendidikan.  Prinsip good  governance menekankan  pada akuntabilitas publik.
Secara  konseptual  kebijakan  tersebut  memberikan  ’angin  segar’  dan  harapan  yang optimistik  bagi  kemajuan  pendidikan  di  Indonesia.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  perlu dicermati,  terutama  terkait  dengan  dampak  perubahan  status  tersebut  yang  kenyataannya menyisakan  banyak  persoalan  terkait  dengan  struktur  organisasi,  manajemen,  rekrutmen mahasiswa dan urusan finansial.
Berbagai  permasalahan  tersebut  diduga  terjadi  karena  ada  sesuatu  yang  tidak  tepat dalam  perumusan  (formulasi)  kebijakan.  Dugaan ini  berdasarkan  pemikiran  bahwa “ More important  in  terms  of the process  of implementation  is  the  fact  that  decisions  made at the design  or  formulation  stage  have  considerable  impact  on  how  implementation  proceeds (Grindle,  1980:  8).  Selain  itu  pada  tahap  perumusan  kebijakan,  sebagaimana  dikemukakan
oleh Nugroho  (2008:  355)  ditetapkan  batas-batas  kebijakan  yang menyangkut sumberdaya waktu,  kemampuan  sumberdaya  manusia,  kelembagaan,  dan dana atau anggaran. Oleh karena itu “sungguhpun telah disahkan, bukan berarti rumusan kebijaksanaan tersebut telah bebas dari problema” (Imron ,1996: 51).
Pengkajian  terhadap  proses  perumusan  kebijakan  ini  sangat  bermanfaat  untuk mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  guna  menyusun  kebijakan  yang  memadai, sebagaimana dikemukakan oleh Kerr (1976: 17) bahwa:
“..., so  descriptions  of  how  policies  are  made  can  provide  us  with  information  that  is requisite to making sound decisions on what we ought to be doing when making policies. In other words, a process description is a description of behaviour and, as such, cannot itself  recommend  action;  but  it can  provide  information  that  is  essential  to  coming  to careful decisions about how policies ought to be made ”.
Pendapat  tersebut  menegaskan  bahwa  deskripsi  tentang  bagaimana  suatu  kebijakan dibuat dapat menyediakan kepada kita berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun keputusan-keputusan  yang  baik,  yang  harus  dilakukan  dalam  mengambil  kebijakan.  Kajian perumusan kebijakan tersebut merupakan deskripsi tentang perilaku pengambilan keputusan , yang memang tidak merekomendasikan suatu tindakan, tetapi dapat menyediakan informasi penting untuk memenuhi kecermatan dalam mengambil keputusan sebagaimana seharusnya suatu  kebijakan  ditetapkan.  Dengan  demikian  penelitian  ini  berusaha  mengkaji  perilaku perumusan kebijakan sertifikasi pendidik bagi dosen dalam jabatan.
Kebijakan  merupakan  hasil  dari  politik,  atau  hasil  dari  alokasi  nilai,  yakni apa  yang dipilih  pemerintah  untuk  dikerjakan,  termasuk  untuk  tidak  dikerjakan  (Dye,    1976:    1). Sehubungan    dengan  itu  kebijakan  (termasuk  kebijakan  pendidikan)  merupakan  perangkat operasional,  atau  pedoman-pedoman  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  keputusan- keputusan yang ditetapkan oleh lembaga politik (Makmun, 2008). Dengan merujuk pendapat pakar (Kerr, 1976; Wildavsky, 1979; Monahan dan Hengst, 1982; Harman, 1984; MacRae dan Wilde,  1985;  Anderson,  1988;  dan  Guba,  1991)  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan pendidikan  adalah  serangkaian  keputusan  dan/atau  tindakan  pemerintah  yang  memiliki tujuan  khusus  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau  urusan  di  bidang  pendidikan  dan hasilnya  memiliki  dampak  terhadap  orang  banyak.  Sehubungan  dengan  itu  kebijakan pendidikan  perlu  disusun  secara  cermat,  jelas  dan  tegas  guna    mengatur  penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kinerja pendidikan nasional.

## B. DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN
Suatu kebijakan tidak terlepas dari setting agenda yang membahas bagaimana persoalan dan agenda dibentuk dalam setting institusional, bagaimana partai, kelompok kepentingan dan pembuat  kebijakan  saling  berinteraksi  untuk  menentukan  apa-apa  yang dianggap  isu  politik dan  apa-apa  yang  bukan  isu  politik.  Menurut  Schattscheneider,  serta  Cobb  dan  Elder menyatakan proses politik mungkin tak terlalu terbuka untuk memasukan semua problem ke dalam perhatian politik.
Analisis  kebijakan  adalah  suatu  aktivitas  intelektual  dan  praktisi  yang  ditujukan  untuk menciptakan  secara  kritis,  menilai,  dan  mengkomunikasikan  pengetahuan  tentang  dan  di dalam  proses  kebijakan  (Dunn,  2000).  Analisa  kebijakan  dapat  pula  dipandang  sebagai  ilmu yang  menggunakan  berbagai  metode  pengkajian  multiple  dalam  konteks  argumentasi  dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
Analisis  kebijakan  publik  adalah  kajian  ilmu  terapan  yang  mempunyai  tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam rangka  memecahkan  masalah- masalah  publik.  Di dalam  analisis  kebijakan terdapat  informasi-informasi  berkaitan  dengan masalah-masalah  kebijakan  publik  serta  argumen-argumen  tentang  berbagai  alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
Dalam arti luas, analisis kebijakan adalah satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah  sosial teknis dan untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik. Karena berusaha menggunakan ilmu modern dan teknologi  modern  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  masyarakat,  analisis kebijakan mencari langkah-langkah   yang   mudah diamati,  menyusun  informasi  dan  bukti-bukti  serta pengaruh-pengaruh  yang diakibatkan oleh penerapan suatu kebijakan  yang dilakukan untuk membantu  para pembuat kebijakan  didalam memilih tindakan yang paling menguntungkan. Operation  riset,  analisis  sistem,  sistem  biaya  dan manfaat  dan  analisis  efektifitas  biaya  ada dalam kategori yang sama dan sering  dipakai  dalam  studi  analisis  kebijakan. Namun  analisis kebijakan  memperhitungkan    kesulitan-kesulitan  politik dan organisasi yang  berhubungan dengan keputusan publik dan implementasinya.
Analisis  kebijakan  publik  tidak  hanya  pengamatan  suatu  kebijakan  dengan  melihat kedalam  komponen-komponennya  namun  juga disain dan sintesis  dari  alternatif-alternatif baru.  Kegiatan-kegiatan tersebut  meliputi penelitian  untuk  menjelaskan  atau  memberikan pandangan  atas  isu  atau  masalah  yang  diantisipasi,  hingga  penelitian  evaluasi  dari  suatu program keseluruhan.
William  N.  Dunn  (1998)  mengemukakan bahwa  analisis  kebijakan  publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan  yang menggunakan  berbagai macam  metodologi  penelitian  dan argumen untuk menghasilkan  informasi yang  relevan  untuk  memecahkan  masalah-masalah kebijakan.
Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Weimer and  Vining, 1998-1.: The  product of  policy analysis  is  advice.  Specifically,  it is  advice  that inform some public policy decision. Jadi  analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah  yang  dihadapi, tugas  yang  mesti  dilakukan  oleh organisasi  publik berkaitan  dengan  masalah  tersebut,  dan juga berbagai  alternatif  kebijakan yang mungkin  bisa diambil  dengan  berbagai  penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Policy  analysis  is  evaluable,  because  it  can  help  a  decision  maker  by  providing information  through  research  and  analysis,  isolating  and  clarifying  issues,  revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways of
translating  ideas into feasible and realizable policies. Its major contribution may be to yeald  insight  particularly  with  regard  to  the  dominance  and  sensitivity  of  the parameters. It  is  no  more than adjunct, although a  powerful one,  to  the  judtment , intuition, and experience  of decision makers. (Quade, 1982-11)

## C. URGENSI ANALISIS KEBIJAKAN
Analisis  kebijakan  adalah  sangat  penting  karena  bisa  membantu  seorang  pembuat keputusan  dengan  memberikan  informasi  yang  diperoleh  melalui  penelitian  dan  analisis, memisahkan  dan  mengklarifikasi  persoalan  mengungkap  ketidakcocokan  tujuan  dan upayanya, memberikan alternatif-  alternatif  baru  dan  mengusulkan  cara-cara menterjemahkan  ide-ide  kedalam  kebijakan-kebijakan  yang  mudah  diwujudkan  dan direalisasikan.  Kontribusi  utamanya  barangkali  untuk  memberikan  masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya.  Analisis ini tidak lebih dari tambahan,  meskipun  merupakan hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman si pembuat keputusan.
Badjuri  dan  Yuwono  (2002-66)  mengemukakan  lima  argumen  tentang  arti  penting analisis kebijakan publik, yakni:
1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang scientifik, rasional  dan obyektif diharapkan  dijadikan  dasar  bagi  semua  pembuatan  kebijakan  publik.  Ini  artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan  pertimbangan  ilmiah yang rasional  dan obyektif.
2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan  sebuah  kebijakan didesain  secara  sempurna  dalam  rangka  merealisasikan  tujuan  berbangsa  dan bernegara yaitu mewujudkan  kesejahteraan  umum ( public welfare ).
3. Analisis  kebijakan  menjadi  sangat  penting  oleh  karena  persoalan  bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan berkorelasi satu dengan lainnya.
4. Analisis  kebijakan  memungkinkan  tersedianya  panduan  yang  komprehensif  bagi pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan.  Hal  ini  disebabkan  analisis  kebijakan  juga mencakup  dua  hal  pokok  yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi ada masa yang akan datang.
5. Analisis  kebijakan  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  untuk  meningkatkan partisipasi  publik.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  metode  analisis  kebijakan  mesti melibatkan  aspirasi masyarakat
Analisis kebijakan akan  sangat  membantu menghindari suatu  kebijakan  yang  hanya memakai pertimbangan  sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan  yang scientifik dan rasional serta obyektif dalam rangka pembuatan kebijakan  publik  kadang  sulit  diperoleh,  karena  kenyataan  menunjukkan  bahwa  aspek politicking sangat mewarnai pembuatan kebijakan publik baik di  pemerintah  pusat  maupun daerah. Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari keadaan ini, karena analisis kebijakan  memberikan informasi dan argumen  yang lebih komprehensif  dan dapat diterima masyarakat.
Kunci  sukses  dari  analisis  kebijakan  adalah  identifikasi  masalah  dan  tujuan kebijakan,
sayangnya ketika klien atau penentu kebijakan memberikan pekerjaan kepada analis, tujuan dan masalah  kebijakan  kadang  tidak  tegas  dikemukakan  dan  mungkin  dikomunikasikan  secara mendua  kepada  si  analis.  Bahkan  mungkin  bagi  pembuat  kebijakan  tujuan-tujuan  itu  multi sifatnya dan saling bertentangan.
Tujuan yang berbeda-beda ini harus dicapai, dalam waktu yang berbeda- beda, sebagian secepatnya sementara yang yang lain mungkin  idapatkan pada generasi berikutnya. Misalnya pendidikan,   tujuan  pendidikan  primer  dan  sekunder.  Pendidikan  tersebut  meningkatkan pengetahuan dan   ketrampilan, meningkatkan kemampuan mental,  meningkatkan  karakter masyarakat,  meningkatkan  struktur sosial, bahkan mungkin  membebaskan orangtua  untuk bekerja  dengan  mengirim  anak- anak ke sekolah.
Bagaimana  seorang  analis  mengidentifikasi  tujuan?  Jelas  tidak  ada  alasan  untuk berasumsi  bahwa  dia  lebih  handal  untuk  memilih  tujuan  dibanding  orang  yang memperkerjakannya.  Kendati demikian dia harus menemukan satu tujuan atau satu set yang terbatas, untuk digunakan dalam analisisnya.
Alasan fundamental mengapa analisis diperlukan untuk menjelaskan tujuan dinyatakan oleh Hitch dalam Quade (1982) bahwa tidak mungkin mendefinisikan tujuan  yang  memadai tanpa  mengetahui  banyak  tentang  biaya  dan  kelayakan  dalam  mencapainya,  dan pengetahuan ini ada pada analis.
Tujuan  kadangkala  merupakan  hasil  dari  kesempatan  yang  ditawarkan  oleh  alternatif yang  baru  saja  ditemukan  atau  diketahui,  dan  bukannya  sumber  dari  alternatif-alternatif tersebut.  Contohnya,  sebuah  tujuan  mendaratkan manusia ke bulan tidak muncul sebelum teknologi memungkinkan  hal itu dicapai.

## D. ELEMEN-ELEMEN ANALISIS KEBIJAKAN
Terdapat  lima  elemen  penting  yang  harus  dipertimbangkan  secara  logis  dalam menangani masalah publik. Analisis kebijakan bekerja didalam lima elemen tersebut, yakni:
1. Tujuan-Tujuan
Tujuan  adalah  apa  yang  diusahakan  oleh  seorang  pengambil  kebijakan  untuk mencapai  atau  memperolehnya  dengan  menggunakan  kebijakan-  kebijakannya. Tugas  yang  seringkali  paling  sulit  bagi  analis  adalah  menyingkap  apakah  memang benar  atau  tidak  tujuan  tersebut. Kadang diutarakan secara jelas namun seringkali tidak langsung oleh pembuat kebijakan. Maka tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan persetujuan  mengenai tujuan yang sebenarnya.
2. Alternatif-alternatif
Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai. Alternatif-alternatif bisa berupa  kebijakan-kebijakan,  strategi-strategi  atau  tindakan-tindakan.Alternatif- alternatif tidak harus jelas  merupakan pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi  yang  sama.  Misalnya Pendidikan, Rekreasi, Penjagaan   Keamanan oleh Polisi, Perumahan  murah  untuk  Mereka  yang  Berpenghasilan  rendah,  ini  semua  secara sendiri-sendiri  maupun  dikombinasikan  dalam  berbagai  cara  semuanya  mungkin
harus  dipertimbangkan  sebagai  alternatif-alternatif  kebijakan  untuk  kenakalan remaja.
3. Dampak-dampak
Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan mengimplikasikan serangkaian  konsekuensi  tertentu. Jadi dampak ini berhubungan  dengan alternatif. Beberapa  diantaranya  bersifat  positif  dan  berdampak  menguntungkan  terhadap pencapaian  tujuan. Beberapa yang lain merupakan  biaya, atau konsekuensi  negatif sehubungan  dengan alternatif tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisir  oleh pembuat keputusan.
4. Kriteria
Kriteria adalah suatu  aturan atau  standar untuk  mengurutkan alternatif- alternatif menurut  urutan  yang  paling  diinginkan.  Kriteria  merupakan  cara  menghubungkan tujuan-tujuan,  alternatif-alternatif  dan dampak-dampak.
5. Model
Model  tidak  lebih  dari  serangkaian  generalisasi  atau  asumsi  tentang  dunia, merupakan  gambaran  realitas  yang  disederhanakan  yang  bisa  digunakan  untuk menyelidiki  hasil  suatu  tindakan  tanpa  benar-benar  bertindak. Jadi, jika serangkaian tindakan dianggap perlu diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atau proses untuk menginformasikan  kepada  kita  dampak  apakah  yang  mungkin  timbul  dan  sampai seberapa jauh  tujuan  bisa  tercapai. Peran  ini  diisi  oleh  sebuah model. Sebuah model  mungkin  saja  berupa  bagan  struktur  organisasi,  persamaan  matematika, program  komputer,  diagram,  atau  mungkin  sekedar  sebuah  gambaran  mental mengenai situasi yang ada di pikiran pembuat model.
Quade (1988-48), mengemukakan adanya urutan proses analisis sebagai berikut:
1. Formulation: clarifying and constraining the problem and determining the obyectives.
2. Search: identifying, designing and screening the alternatives
3. Forecasting:  predicting the future environment  or operational context
4. Modeling: building and using models to determine the impact
5. Evaluating:  comparing and ranking the alternatives
Sedangkan Dunn (2000-21) berpendapat bahwa dalam analisis kebijakan mengandung prosedur-prosedur  sebagai berikut:
1. Perumusan  masalah,  menghasilkan  informasi  mengenai  kondisi-  kondisi  yang menimbulkan  masalah kebijakan.
2. Peramalan, menyediakan  informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang  dari penerapan  alternatif kebijakan.
3. Rekomendasi,  menyediakan  informasi  mengenai  nilai atau  kegunaan  relatif  dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan  masalah.
4. Pemantauan, menghasilkan informasi tentang konsekuensi  sekarang  dan  masa  lalu dari diterapkannya  alternatif kebijakan.
5. Evaluasi,  yang  mempunyai  nama  sama  dengan  yang  dipakai  dalam  bahasa  sehari- hari,  menyediakan  informasi  mengenai  nilai  atau  kegunaan  dari  konsekuensi
pemecahan  atau pengatasan  masalah.
Dunn  menambahkan bahwa metodologi analisis kebijakan  menyediakan  informasi  yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan: apa hakekat permasalahan? Kebijakan apa yang  sedang  atau  pernah  dibuat  untuk  mengatasi  masalah  dan  apa  hasilnya?  Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah?Alternatif  kebijakan apa yang tersedia untuk  menjawab  masalah,dan  hasil  apa  yang  dapat  diharapkan?  Jawaban    terhadap pertanyaan-pertanyaan  tersebut  membuahkan   informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan.
Dalam  bekerja  melalui  langkah-langkah  tersebut  analis  kebijakan  publik  senantiasa membuat sebuah keputusan publik, dimana pertimbangan- pertimbangan rasional, scientifik dan  aktual  selalu  menyertainya.  Untuk  keperluan  inilah  diperlukan  alat  bantu  berupa metodologi  Analisis  Kebijakan  yang  memadai.  Metode  analisis  kebijkan  diambil  dari  dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti politik, ekonomi, sosiologi, psikologi dan filsafat.
Salah  satu  alat  bantu  analisis  kebijakan publik  yang  sangat  bermanfaat adalah  analisis trade-off  dengan  pertimbangan bahwa  kebijakan publik terkait dengan kepentingan banyak stakeholders. Dengan  trade-off  analysis  dapat  diperoleh  informasi  tentang    berbagai kepentingan dimaksud.

## E. BENTUK DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN
Ada 3 (tiga) bentuk analisis kebijakan, yaitu: (1) Analisa Kebijakan prospektif, (2). Analisa kebijakan retrospektif, dan (3) Analisa Kebijakan terintegrasi (Dunn, 2000). Analisa kebijakan prospektif  adalah  suatu  analisis  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  memproduksi  dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisa kebijakan prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan  alternative  dan  preferensi  kebijakan  yang  dinyatakan  secara  komparatif, diramalkan  dalam  bahasa  kuantitatif  dan  kualitatif  sebagai  pedoman  dalam  pengambilan kebijakan. Analisa kebijakan retrospektif adalah suatu analisis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan  dan  mentaformasikan  informasi  setelah  aksi  kebijakan  dijalankan.  Sedangkan analisa  kebijakan  integrasi  adalah  merupakan  kombinasi  dari  analisis  prospektif  dan  analisis kebijakan retrospektif, yaitu untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi sebelum dan setelah aksi kebijakan diambil.
Selain itu juga membahas pendekatan setting agenda, yaitu yang membahas bagaimana persoalan  dan  agenda  dibentuk  dalam  setting  institusional,  bagaimana  partai,  kelompok kepentingan  dan  pembuat  kebijakan  saling  berinteraksi  untuk  menentukan  apa-apa  yang dianggap isu politik dan apa-apa yang bukan isu politik. Menurut Schattscheneider, serta Cobb dan  Elder  menyatakan  proses  politik  mungkin  tak  terlalu  terbuka  untuk  memasukan  semua problem ke dalam perhatian politik.
Pada  pembahasan  berikutnya  akan  membahas  konstribusi  penting  untuk  analisa agenda  oleh para teoretisi yang berpendapat bahwa keputusan riil dalam proses kebijakan adalah kekuasaan untuk tidak membuat keputusan (non-decision), yakni kapasitas dari salah
satu kelompok untuk menghalang-halangi masuknya ide, perhatian, kepentingan dan problem ke  dalam  agenda  utama.  Pendapat  ini  juga  menyatakan  bahwa  jika  kita  ingin  memahami problem  didefinisikan  dan  agenda  ditetapkan  kita  harus  masuk  lebih  jauh  ke  dalam  relasi kekuasaan, ke dalam cara nilai dan keyakinan orang-orang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bias diamati secara empiric atau behaviroeal.
Selanjutnya, Weimer dan Vining (1999 dalam Kartodiharjo, 2009) menjelaskan mengenai lingkup  kebijakan,  yang  terdiri  dari  :  Riset  Kebijakan  dan  Analisis  Kebijakan.  Riset  Kebijakan merupakan prediksi dampak perubahan beberapa variabel akibat perubahan kebijakan, untuk aktor dalam arena kebijakan yg relevan melalui metodologi yang formal. Sedangkan analisis kebijakan merupakan perbandingan dan evaluasi dari solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah,  untuk  orang  atau  lembaga  tertentu  melalui  sintesis,  riset-riset  dan  teori.  Sutton (1999) menunjukkan bahwa dengan kajian kebijakan akan dihasilkan pengetahuan mengenai baik  atau  buruknya  kinerja  kebijakan  yang  dihasilkan  saat  ini  melalui  identifikasi  arena kebijakan dengan menggunakan metoda yang valid.
Analisa kebijakan dapat berupa : (i) Analisa Kebijakan Prospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan  informasi  sebelum  aksi  kebijakan  dilakukan;  dan  (ii)  Analisa  Kebijakan Retrospektif,  yang  memproduksi  dan  mentransformasikan  informasi  sesudah  kebijakan diambil.  Analisis  kebijakan  dengan  pengertian  yang  paling  umum  adalah  dari  hanya  berfikir keras  dan  cermat  hingga  melalui  langkah  rumit  dengan  data  dan  model  yg  kompleks  untuk menghasilkan  solusi  sebagai  informasi.  Selanjutnya,  mengkomunikasikan  informasi  ini  juga menjadi bagian dari analisis kebijakan. Analisis kebijakan bukan hanya produksi fakta, juga nilai- nilai dan tindakan yang dipilih. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) tujuan analisis kebijakan.
Analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahap/prosedur sebagai berikut:
1. Pemantauan, deskripsi, sebab dan akibat kebijakan masa lalu;
2. Peramalan, konsekuensi dari kebijakan pada masa yang akan datang;
3. Evaluasi, nilai atau kegunaan kebijakan yang lalu dan pada masa yang akan datang;
4. Rekomendasi, serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang mendatangkan akibat bernilai; dan
5. Perumusan masalah, yang berada dalam setiap tahapan.
Nilai menurut Kartodiharjo (2009) merupakan tolok ukur utama apakah masalah telah teratasi.  Pernyataan  nilai  dan  penentuan  nilai  adalah  relatif  tetapi  juga  obyektif.  Nilai merupakan  persetujuan  terhadap  sesuatu  yang  kebenarannya  tidak  tergantung  pada pemikiran yang menyebabkan persetujuannya. Nilai memiliki sifat relativisme obyektif, yang dibedakan  dengan  tandingan  subyektifnya.  Selain  itu,  nilai  mengandung advokasi  kebijakan, sebagai cara menghasilkan informasi yang relevan dan argumen yg masuk akal mengenai solusi bagi masalah-masalah publik. Dengan demikian, nilai dapat diperdebatkan secara rasional dan dapat dipelajari dengan metoda ilmu pengetahuan.
Kartodiharjo  (2009)  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  tipe  kekeliruan  dalam  analisis kebijakan yang menyangkut masalah dan situasi masalah, yaitu :
1. Problem  resolving atau  memecahkan  kembali  masalah  dengan  analisis  ulang pemecahan masalah dari masalah yg sebenarnya telah ditetapkan dengan tepat;
2. Problem unsolving atau pementahan solusi masalah dengan membuang solusi karena kesalahan dalam penetapan masalah;
3. Problem dissolving atau pementahan masalah dengan membuang masalah yang telah ditetapkan secara tidak tepat sementara solusi belum dijalankan.
Sedangkan formulasi kebijakan menurut Lester and Stewart (2000) adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah publik tertentu yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi undang-undang.
Formulasi  sendiri  merupakan  turunan  dari  formula/rumus  yang  secara  ringkas  berarti mengembangkan  rencana,  metode,  resep,  dalam  upaya  mengurangi  kebutuhan,  sebagai tindakan  untuk  mengatasi  masalah  (Jones,  1984).  Formulasi  kebijakan  mengisyaratkan diperlukannya  tindakan yang  lebih  teknis  dengan  cara  menerapkan metode  penelitian  guna mengumpulkan  informasi  yang  diperlukan  untuk  merumuskan  permasalahan  kebijakan  dan mencari  berbagai  alternatif  solusi  kebijakan.  Masalah  utama  yang  dihadapi  dalam  formulasi kebijakan  adalah  merumuskan  apa  sebenarnya  masalah  kebijakan  yang  harus  dipecahkan. Sering terjadi, analisis kebijakan tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas.
Terdapat beberapa tipe formulasi kebjakan, yaitu : (i) Rutin; (ii) Analogi; dan (iii) Kreatif. Sedangkan metode formulasi terbagi menjadi : (i) model linier, model rasional, atau common- sense (Sutton, 1999); (ii) Inkremental/tambal sulam (berdasarkan kebijakan/keputusan yang sudah  ada  kemudian  diperbaiki/  disempurnakan  untuk  memecahkan  masalah  yang  baru tersebut); dan (iii) Model sistem.
Sutton (1999) melakukan analisis terhadap proses-proses pembuatan kebijakan dengan berbagai  sudut  pandang:  antropologi,  ilmu  politik,  sosiologi,  hubungan  internasional,  dan manajemen.
Dalam model rasional, langkah-langkah pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :
1. Pengambil kebijakan dihadapkan pada suatu masalah.
2. Tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dapat di-rangking.
3. Alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan.
4. Analisa biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing alternatif.
5. Membandingkan masing-masing alternatif.
6. Memilih alternatif yang terbaik.
Dalam  model  incremental,  kebijakan  baru  hanya  mengubah  hal-hal  kecil  dari  kondisi sebelumnya. Biasanya pembaruan kebijakan ditetapkan berdasarkan satu hal yang dianggap paling  penting.  Penetapan  kebijakan  seperti  ini  dianggap  tidak  optimal.  Suatu  penetapan kebijakan dianggap optimal apabila disepakati oleh segenap pihak yang berkepentingan dan bukan  sekedar  dikatakan  oleh  pihak  tertentu  sebagai  kebijakan  paling  baik  untuk  dapat menyelesaikan masalah.
Proses pembuatan kebijakan ini cenderung mengikuti tindakan serial. Apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan kembali dilihat masalahnya dan kemudian diperbaiki dengan kebijakan baru. Hal demikian ini didasari oleh alasan bahwa perubahan besar dimulai dari yang kecil.  Alasan  demikian  ini  mempunyai  kelemahan,  karena  proses  perbaikan  kebijakan berikutnya  biasanya  tidak  didasarkan  oleh  kebijakan  sebelumnya  atau  sekedar  mencampur-
aduk  berbagai  perbaikan  kebijakan  yang  ada,  tanpa  diketahui  akibat  yang  satu  terhadap lainnya.
Sedangkan pendekatan sistem merupakan cara yang dapat membantu pimpinan untuk memfokuskan  sumberdaya  yang  terbatas  ke  arah  terjadinya  perubahan.  Dalam  model  ini perhatian difokuskan kearah hubungan antar bagian dalam suatu organisasi, respon organisasi terhadap situasi eksternal, bagaimana organisasi mempercayai input dari luar organisasi. Total sumberdaya di  dalam  organisasi  selalu  terbatas, sehingga  setiap  upaya  untuk  menghasilkan perubahan harus memperhatikan penyeimbangan kembali prioritas-prioritas yang dilakukan.
Penentuan  prioritas  dengan  mengunakan  brainstorming,  atau  penilaian  tertentu sangatlah memudahkan bagi pengambil kebijakan, dimana sang pengambil kebijakan dibatasi oleh  waktu,  dana  dan  sumber  daya  alam.  Untuk  itu  bagi  pengambil  kebijakan  dalam menentukan alternatif mana kebijakan yang akan ditempuh, ditentukan melalui skala prioritas. Dalam hal ini penilaian diperlukan dalam upaya untuk mengambil suatu kebijakan nantinya.
Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu  kondisi  masalah  yang  disusun  untuk  tujuan-tujuan  tertentu.Seperti  halnya  masalah- masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan  spesifikasi  elemen-elemen  kondisi  masalah,  model-model  kebijakan  merupakan rekonstruksi artificial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai ke kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan.
Model  kebijakan  dapat  dinyatakan  sebagai  konsep,  diagram,  grafik  atau  persamaan matematika.  Mereka  dapat  digunakan  tidak  hanya  untuk  menerangkan,  menjelaskan  dan memprediksikan  elemen-elemen  suatu  kondisi  masalah  melainkan  juga  untuk memperbaikinya  dengan  merekomendasikan  serangkain  tindakan  untuk  memecahkan masalah-masalah tertentu.
Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata.Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik.Model pesawat terbang, model pakaian,  model  rumah  dibuat  untuk  menggambarkan  bentuk  asli  dari  benda  yang  ingin digambarkannya. Model abstrak adalah penyederhanaan fenonema sosial atau konsep-konsep tertentu  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  pernyataan-pernyataan  teoritis,  simbol-simbol, gambar atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang dideskripsikannya.
Fungsi utama model adalah untuk mempermudah kita menerangkan suatu benda atau konsep. Dalam beberapa kasus, model dapat didasarkan suatu teori, tetapi model juga dapat dipakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori. Untuk  mempermudah  dalam  menjelaskan  gedung,  pasar,  pemerintah,  partisipasi,  atau kesejahteraan tentunya diperlukan model, benda dan konsep di atas tidak mungkin kita bawa kemana-mana.Kita hanya dapat membawa benda dan konsep tersebut dalam bentuk model. Oleh karena itu, model memiliki fungsi:
1. Membantu  kita  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  peroperasinya  sistem alamiah atau system buatan manusia. Model membantu kita menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut beroperasi.
2. Membantu  kita  dalam  menjelaskan  permasalahan  dan  memilah-milah  elemen- elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan.
3. Membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut.
4. Membantu  kita  dalam  merumuskan  kesimpulan  dan  hipotesis  mengenai  hakekat hubungan antar elemen.
Ada  beberapa  model    studi  kebijakan  menurut  James  Anderson,  James  P.Lester  dan Joseph  Stewart,    masing-masing  model  memiliki  keunggulan  dan  kelemahan.    Model-model tersebut adalah:
1. Model Pluralis
Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan  pemerintah.Politik  adalah  arena  perjuangan  kelompok  untuk  memenangkan kebijakan  publik.Tugas  sistem  politik  adalah  untuk  mengelola  konflik  kelompok. Tindakannya berupa:
a. Menentukan aturan permainaan dalam perjuangan kelompok.
b. Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan publik.
c. Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan.
d. Memperkuat kompromi-kompromi.
Model pluralis memiliki  keunggulan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada kepentingan  kelompok  dan  tidak  atas  dasar kepentingan  pribadi.    Kelemahan  pada model ini adalah apabila kelompok tersebut tidak memikirkan kepentingan kelompok lain,  sehingga kebijakan yang diambil hanya akan menguntungkan kelompok tertentu.
2. Model Elitis
Dalam hal ini kebijakan publik dapat di pandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa.Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi  mengenai  kebijakan  publik.  Karena  itu  kelompok  elite  yang  akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.
Model elitis memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak menyita banyak waktu bisa dikatakan bahwa model elitis memiliki efektifitas waktu, mengingat dalam pengambilan kebijakan hanya ditentukan oleh kelompok elit dan tidak terlalu benyak  melibatkan  pribadi  atau  kelompok  lain.    Adapun  kelemahan  model  elitis adalah  apabila  kelompok  elit  yang  mengambil  kebijakan  hanya  didasarkan  pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan public, itu artinya kebijakan yang diambil menurut kelompok elite merupakan kebijakan terbaik akan tetapi bagi publik justru malah menimbulkan permasalahn yang lebih besar.
3. Model Sistem
Model ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari suatu sistem ( policy as system  output ).Menurut  model  ini  kebijaksanaan  publik  merupakan  respons  suatu sistem  politik  terhadap  kekuatan-kekuatan  lingkungan  (sosial,  politik,  ekonomi, kebudayaan,  geografis  dan  sebagainya)  yang  ada  disekitarnya.  Model  ini  mencoba
menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keluaran ( output ) dari sistem politik.
Model sistem dilihat dari proses pengambilan kebijakan, lebih baik dibandingkan dua model  terdahulu,  mengingat  dalam  model  sistem  ini  pengambilan  kebijakan merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem politik, yang mana dasar-dasar pengambilan kebijakaan tentunya akan lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan kekuatan yang ada.
4. Model Rasional
Model ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien.Satu  kebijakan  rasional  merupakan  satu  rancangan  untuk  memaksimalkan pencapaian  nilai.Model  ini  menekankan  pada  pembuatan  keputusan  yang  rasional dengan  bermodalkan  pada  komprehensivitas  informasi  dan  keahlian  pembuat keputusan.
5. Model Inskrementalis
Memandang  kebijakan  publik  sebagai  kelanjutan  aktivitas  pemerintah  yang  lalu dengan  modifikasi-modifikasi  yang  sepotong  demi  sepotong  (bersifat  inkremental). Penyaji model : Charles E. Lobdblom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional –  rasional.  Menurutnya  pembuat  keputusan  tidak  pernah  melakukan  evaluasi tahunan,  menunjukkan  ketidakpastian  pembuatan  kebijakan  dengan  pendekatan rasional  komprehensif  sebagai  ganti  menyajikan  pembahasan  program  pembuatan keputusan secara lebih konsesuatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada.Pada umumnya para pembuat kebijakan, menerima  legitimasi  program  yang  telah  ditetapkan  dan  secara  diam-diam  setuju untuk  meneruskan  kebijakan-kebijakan  yang  terdahulu.    Dalam  model  ini  memiliki kelebihan apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan sebelumnya merupakan  sebuah  kebijakan  yang  tepat  maka  model  ini  tidak  akan  menimbulkan konfik  dan  juga  efektif  dilihat  dari  waktu  serta  anggaran.    Akan  tetapi  apabila pengambil kebijakan  sebelumnya  salah  dalam  mengambil kebijakan  dan  pengambil kebijakan selanjutnya menggunakan model ini maka akan muncul permasalahan yang kompleks.
6. Model Institusional
Menurut  Islami  (1997)    model  ini  biasanya  menggambarkan  tentang  struktur organisasi,  tugas-tugas  dan  fungsi-fungsi  pejabat  organisasi,  serta  mekanisme organisasi,  tetapi  sayangnya  kurang  membuat  analisa  tentang  hubungan  antara lembaga-lembagan  pemerintahan  itu  dengan  kebijaksanaan  negara.  Padahal  telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada.Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu  dan  kelompok  yang  terstruktur  -  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  isi kebijaksanaan Negara.
Hubungan antara kebijakan public dan lembaga-lembaga pemerintah adalah amat erat. Dikatakan suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum diangkat, dilaksanakan
dan diperkuat oleh lembaga pemerintah.
Lembaga-lembaga  pemerintah  memberikan  kebijakan  publik  3  karakteristik  yang berbeda  yaitu  pemerintah  memberikan  legitimasi  pada  kebijakan;  kebijakan  pemerintah melibatkan  aspek  universitas;  pemerintah  memegang  monopoli  untuk  melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.
Dalam  studi  kebijakan,  terdapat  berbagai  bentuk  pendekatan-pendekatan  kebijakan, yaitu:
1. Pendekatan Kelompok. Pendekatan kelompok ini memiliki asumsi bahwa individu  – individu  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama  akan  bergabung  dan  membentuk sebuah  kelompok  sehingga  mampu  mempengaruhi  pemerintah  dalam  mengambil sebuah kebijakan. Kelompok – kelompok yang mewakili aspirasi individu lainnya akan bersaing  dan  saling  mencari  pengaruh  untuk  mencapai  kebijakan  yang  diinginkan.
Contohnya adalah pembentukan koalisi diantara partai politik sehingga koalisi besar akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan. Dampak positif dari model ini adalah adanya sebuah wadah misalkan partai politik untuk menyalurkan aspirasi individu  yang  tergabung  didalamnya,  sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  adanya overlapping  atau  tumpang  tindih  dalam  sebuah  kelompk  yang  bersatu,  selain  itu persaingan tidak sehat acap kali terjadi dalam model ini.
2. Pendekatan proses fungsional. Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam studi kebijakan publik dimana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold  Laswell  mengemukakan  beberapa  kategori  analisis  fungsional  yang  dapat  di gunakan sebagai dasar bagi pembahasaan teori fungsional yaitu:
a. Intelegensi:  Bagaimana  informasi  tentang  masalah-masalah  kebijakan  mendapat perhatian para pembuat keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
b. Rekomendasi:  Bagaimana  rekomendasi-rekomendasi  atau  alternatif-alternatif untuk memngatasi suatu masalah tertentu.
c. Aplikasi:  Bagaimana  undang-undang  atau  peraturan-peraturan  sebenarnya diberlakukan atau diterapkan.
d. Penilaian:  Bagaiamana  pelaksanaan  kebijakan  ,keberhasilan  tau  kegagalan  itu  di nilai.
e. Terminasi:  Bagaiamana  peraturan-peraturan  atau  ungdang-undang  semula dihentukanatau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi.
Pendekatan fungsioanl memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak adanya keterikatan dengan  lembaga  –  lembaga  pemerintah  ataupun  peraturan  politik  khusus,  serta memberikan keuntungan untuk analisis komparasi kebijakan publik.Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel- variabel lingkungan karena merupakan porses intelektual.
3. Pendekatan  Kelembagaan.  Pendekatan  ini  diasumsikan  bahwa  sebuah  kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam  pemerintahan,  misalnya  parlemen,  kepresidenan,  pemerintah  daerah,
kehakiman,  partai  politik  dan  sebagainya.  Kebijakan  publik  model  ini  memiliki beberapa  karakteristik  yaitu  pemerintah  mampu  memberikan  legitimasi  atas kebijakan  yang  dikeluarkan,  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  mampu bersifat  universal  artinya  menjangkau  semua  lapisan  masyarakat,  terakhir  adalah kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  mampu  memonopoli  paksa  semua masyarakat,  adalam  artian  mampu  menjatuhkan  sanksi  bagi  pelanggar  kebijakan. Model ini juga memiliki kelemahan yaitu dalam ilmu politik tidak memberikan curahan perhatian kepada hubungan antar lembaga – lembaga pemerintahan dan substansi dari kebijakan publik.
4. Pendekatan  peran  serta  warga  Negara.  Pendekatan  peran  serta  warganegara, kebijakan  ini  didasarkan  pada  pemikiran  demokrasi  klasik  dari  John  Locke  dan pemikiran  John  Stuart  Mill,  yang  menekankan  pengaruh  yang  baik  dari  peran warganegara  dalam  perkembangan  kebijakan  public.Dengan  keikutsertaan warganegara  dalam  maslah-masalah  masyarakat,  maka  para  warganegaraakam memproleh  pengetahuan  dan  pemahaman,  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab sosial yang penuh, dan menjangkay persepektif mereka diluar batas-batas kehidupan peribadi.
Peran  serta  warganegara  didasarkan  pada  harapan-harapanyang  tinggi  tentang kualitas  warganegara  dan  keingginan  merekauntuk  terlibat  dalam  kehidupan public.menurut  teori  ini,dibutuhkan  warganegara  yang  memiliki  struktur-struktur yang  memiliki  kepribadianyang  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  fungsi-fungsi demokrasi.setaiap warganegara harus memiliki cukup kebebasan untuk berpean serta dalam masalah-masalah politik,mempunyai sifat kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan lebih penting adalah perasaan mampu.
Beberapa  penelitian  berkenaan  dengan  peran  serta  warganegara  mengungkapkan bahwa  para  pembuat  kebijkan  lebih  responsive  terhadap  warganegara  yang mempunyai  peran  serta.  Disamping  itu,  mereka  cenderung  menerima  tuntutan- tuntutan,  pilihan-pilihan,  agenda-agenda  yang  diusulkan  oleh  kelompok warganegarayang  berperan  serta  dalam  memecahkan  masalah.para  pembuat kebijakn  lebih  responsive  dalam  suatu  masyarakat  yang  mempunyai  tingkat  peran serta  yang  tinggi,  dengan  tanggapan  utama  pada  masyarakat  aktivis,yang  biasanya mempunyai  tingkat  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dan  pencapaian  pendidikan  yang lebih baik , Namun mereka tidak mewakili masyarakat bawah.
5. Pendekatan  psikologis.  Pendekatan  diberikan  pada  hubungan  antara  pribadi  dan faktor-faktor  kejiwaan  yang  mempengaruhi  tingkah  laku  orang-orang  yang  terlibat dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan.  Psikologi  banyak  memberi  kontribusi  untuk memahami pembuatan keputusan. Para psikolog seperti Mayo dan Maslow banyak memberi kontribusi untuk perkembangan teori manajemen. Tetapi, meskipun fakta bahwa perkembangan awal dan pendekatan kebijakan banyak berhubungan dengan penggabungan  pandangan  psikologi  ke  dalam  kebijakan  publik,  pengaruh  psikologi terhadap studi pembuatan kebijakan tidak sebesar pengaruh terhadap manajemen.
Dengan munculnya manajerialisme dalam sektor publik, diharapkan bahwa pengaruh psikologi  terhadap  studi  kebijakan  publik  akan  bertambah.  Pengabaian  konteks psikologis  dari  analisis  kebijakan  ini  menghalangi  pemahaman  kita  tentang pembuatan keputusan.
Gagasan  tentang  keputusan  dalam  ilmu  kebijakan  pada  umumnya  didasarkan  pada gagasan tentang rasionalitas dan kepentingan diri yang, jika dikaji dari sudut pandang psikologis,  seperti  ditunjukkan  oleh  aliran  hubungan  manusia,  adalah  konsep  yang terlalu sederhana. Seperti diyakini Harold Lasswell, dimensi psikologis sangat penting untuk  memahami  politik  kekuasaan.  Akan  tetapi,  terlalu  banyak  teori  yang menunjukkan bahwa analisis kebijakan didasarkan pada pandangan yang dangkal dan parsial  tentang  perilaku  “rasional”  manusia.  Ini  terutama  kelihatan  dalam  ilmu ekonomi  yang,  seperti  dikatakan  Boulding,  memberikan  penjelasan  yang  tidak memadai untuk pembuatan keputusan entah itu di level individu atau kelompok
6. Pendekatan proses yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi tahap- tahap dalam proses dalam kebijakan publik dan kemudian menganalisisnya.
7. Pendekatan  subtantif  yaitu  Pendekatan  substantif,  yaitu  spesialis  substantif  dalam suatu bidang tertentu, misalnya menganalisa determinan dari perumusan kebijakan lingkungan, implentasi, atau perubahan.
8. Pendekatan logis-positivis yaitu  pendekatan  prilaku  ( behavioral  approach) atau pendekatan keilmuan (scientific approach)
9. Pendekatan  Ekonomentrik  yaitu  pendekatan  pilihan  publik (the  public  choice approach) atau pendekatan ekonomi politik.
10. Pendekatan  partisipatori  yaitu  inklusi  perhatian  yang  besar  dan  nilai-nilai  dari berbagai stakcholders dalam proses pembuatan keputusan kebijakan.
11. Pendekatan normatif/preskriptif mengharuskan seorang analis perlu mendefinisikan tugasnya  sebagai  analis  kebijakan  sama  seperti  orang  yang  mendefinisikan “end state” dalam arti bahwa preskripsi ini bisa diinginkan dan bisa dicapai.
12. Pendekatan  ideologik  ini  secara  eksplisit  mengadopsi  pandangan  konservatif  atau pandangan  liberal,  Thomas  Sowell  menamakan  pendekatan  ideologi  ini  “visi” (visions) dan mengidentifikasi dua perspektif yang bersaing. Yaitu pertama “visi yang dibatasi”  the  constrained  vision  merupakan  suatu  gambaran  manusia  egosenttrik dengan  keterbatasan  moral,  kedua.  “visi  yang  tidak  dibatasi”  the  unconstrained vision  memberikan  suatu  pandangan  tentang  sifat  manusia  di  mana  pemahaman dan disposisi manusia adalah mampu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan social.
13. Pendekatan  historis/sejarah  bertitik  tekan  pada  semakin  meningkatkan  perhatian kepada evolusi kebijakan publik melintasi waktu.

## F. PENUTUP
Adapun yang dimaksud dengan analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai  tujuan  memberikan  rekomendasi  kepada public  policy  maker dalam  rangka
memecahkan  masalah-masalah  publik.  Di  dalam  analisis  kebijakan  terdapat  informasi- informasi  berkaitan  dengan  masalah-masalah  kebijakan  publik  serta  argumen-argumen tentang  berbagai  alternatif  kebijakan,  sebagai  bahan  pertimbangan  atau  masukan  kepada pihak pembuat kebijakan.
Analisis kebijakan  sangat penting karena bisa membantu  seorang pembuat keputusan dengan  memberikan  informasi  yang diperoleh  melalui penelitian  dan analisis,  memisahkan dan  mengklarifikasi  persoalan  mengungkap  ketidakcocokan  tujuan  dan  upayanya, memberikan  alternatif- alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam  kebijakan-kebijakan  yang  mudah  diwujudkan  dan  direalisasikan.  Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama  dengan memperhitungkan  keutamaan  dan kepekaan  parameternya.  Analisis  ini  tidak  lebih  dari tambahan,  meskipun  merupakan  hal  yang  penting  dalam  rangka  penilaian,  intuisi  dan pengalaman si pembuat keputusan.
Ada 3 (tiga) bentuk analisis kebijakan, yaitu: (1) Analisa Kebijakan prospektif, (2). Analisa kebijakan retrospektif, dan (3) Analisa Kebijakan terintegrasi (Dunn, 2000). Analisa kebijakan prospektif  adalah  suatu  analisis  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  memproduksi  dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisa kebijakan prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan  alternative  dan  preferensi  kebijakan  yang  dinyatakan  secara  komparatif, diramalkan  dalam  bahasa  kuantitatif  dan  kualitatif  sebagai  pedoman  dalam  pengambilan kebijakan. Analisa kebijakan retrospektif adalah suatu analisis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan  dan  mentaformasikan  informasi  setelah  aksi  kebijakan  dijalankan.  Sedangkan analisa  kebijakan  integrasi  adalah  merupakan  kombinasi  dari  analisis  prospektif  dan  analisis kebijakan retrospektif, yaitu untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi sebelum dan setelah aksi kebijakan diambil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Sholichin Wahab, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Malang: UMM Press AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agus Dwiyanto, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Indonesia.
----------------------------, 2005. Mengapa Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
----------------------  (editor),  2005. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
AG  Subarno,  2005. Pelayanan  Publik  yang  Efisien,  Responsif dan  Non  Partisan .    Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
Badjuri,  Abdulkahar  &  Yuwono,  Teguh.  2002. Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Strategi . Semarang: Universitas Diponegoro
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Pressindo.
David  L Weimer &  Aidan  R Vining,  1998. Policy  Analysis, Concept, and Practice . New Jersey: Practice Hall, Upper Saddle River
Edi Suharto. 2010. Analisa Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Publik , Bandung:Alfabeta.
E.S.  Quade.  1984. Analysis  for  Public  Decisions . New  York:  Elsevier Science Publishing Co Harbani Pasalong, 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta Hesti  Puspitarini,  dkk,  2011. Filosofi  Pelayanan  Publik,  Buramnya  Wajah  Pelayanan  Publik Menuju Paradigma Pelayanan Publik . Malang: Setara Press.
Koiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah . Malang: Averroes Press
Miftah  Toha.  2005. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Aministrasi  Negara .  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Moeljarto Tjokrowinoto, 1996. Perkembangan Mutakhir Ilmu Administrasi Negara. Teori-Teori Politik  Dewasa  Ini .  Penyunting  :  Miriam  Budiharjo  dan  Tri  Nuke  Pudjiastuti.  Jakarta: Rajawali Press.
Nugroho  Riant  Dwijowinoto,  2006. Kebijakan  Publik  Untuk  Negara-Negara  Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia Riant  Nugroho.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  Dan Evaluasi .  Jakarta:  Elex Media Komputindo.
Riant Nugroho. 2008. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Syahrin Naishasy, 2006. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani . Yogyakarta: Mida Pustaka
Warsito  Utomo,  2003. Dinamika  Administrasi  Publik;  Analisis  Empiris  Seputar  Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wayne Parson, 2001. Public Policy; Pengantar Teori dan Praktek Kebijakan . Yogyakarta: Fajar Interpratama Offset.
William  N.  Dunn,  1999, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
William,  N Dunn.  1991. Public  Policy  Analysis . New  Jersey:  Prentice Hall Inc, Englewood Yeremias T. KEban, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Pertama) . Yogyakarta: Gava Media.