## ANALISIS PEMBIAYAAN SINDIKASI BANK SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Gilang Samudra
Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN SGD Bandung gilangsamudra472@gmail.com

## Gina Sakinah
Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung ginasakinah1004@gmail.com

## Nurhaeti
STEI Bina Muda Bandung arunajah89@gmail.com
Taufiq Ridwan Murtadho
STIE Tridharma taufiqridwan10@gmail.com

## ABSTRAK
Pada penelitian ini mengkaji berkenaan dengan analisis pembiayaan sindikasi bank syariah perspektif  hukum  ekonomi  syariah.  Jenis  penelitian  ini  dilakukan  melalui  penelitian  hukum normatif. Landasan teoritasnya bersumber dari undang-undang, norma, fatwa, maupun hal yang berkaitan dengan teori-teori yang inline dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Jenis pendekatannya berupa undang-undang, fatwa, dan konseptual. Teknik pengumpulan datanya bersumber  dari  studi  pustaka.  Analisis  terhadap  sumber-sumber  hukum  disajikan  secara deskriptif  dan  sistematis.  Dari  penelitian  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pembiayaan sindikasi  syariah  merupakan  akad  pembiayaan  yang  dilakukan  antara  beberapa  lembaga keuangan  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah  beserta  konvensional  bertujuan  untuk memberikan  pembiayaan  suatu  mega  proyek  tertentu  yang  dilakukan  secara  kolektif  dengan akad beragam berdasarkan kedudukan subjek dan objek hukumnya.
Kata Kunci: pembiayaan sindikasi, akad, hukum ekonomi syariah

## ABSTRACT
In this study examined with regard to the analysis of islamic bank syndication financing perspective of Islamic economic law. This type of research is conducted through normative legal research. The theoretical basis is derived from laws, norms, fatwas, and matters related to theories that are inline with the object of the problem being discussed. This type of approach is in the form of laws, fatwas, and conceptuals. The data collection technique is sourced from library studies. Analysis of legal sources is presented descriptively and systematically.  From  this  research  it  can  be  concluded  that  sharia  syndication  financing  is  a  financing agreement conducted between several Islamic financial institutions or Islamic and conventional financial institutions aiming to provide financing of a particular mega project that is carried out collectively with various agreements based on the position of the subject and its legal object.
Keywords : syndicated financing, akad, Sharia economic law

## PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  bisnis  sektor korporasi  semakin  meningkat  hal  ini  ditandai dengan  iklim  invetasi  yang  menunjukan  per- forma yang baik maka dalam kondisi tersebut dibutuhkan instrumen pembiayaan skala besar untuk  menopang  proyek  bisnis  korporasi tersebut  seperti  pembangunan  infrastruktur untuk  jalan  tol,  bandara,  pembelian  pesawat, dan lainnya.
Seperti  Bank  Syariah  Indonesia  pada semester  II  tahun  2021  ini  memimpin  proyek pembiayaan  sindikasi  syariah  senilai  1,8 Triliun. Sindikasi ini untuk membiayai proyek kerjasama  antara  pemerintah  beserta  Badan Usaha  proyek  jalan  tol  Serang  Panimbang untuk  mempercepat  pembangunan  kawasan ekonomi khusus di Provinsi Banten. Bank lain yang terhimpun dalam pembiayaan syariah ini yaitu  Bank  Aceh,  unit  usaha  syariah  BPD Sumetera  Utara,  unit  usaha  syariah  PT  SMI, Aceh,  dan  Bank  Panin  Dubai  Syariah.  Selain sebagai Joint  Mandated  Lead  Arranger ,  BSI juga  memiliki  peran  sebagai  Agen  Fasilitas Syariah pada sindikasi syariah tersebut. 1
Pembiayaan skala besar tersebut membu- tuhkan  peran  serta  dari  lembaga  keuangan
1 M.  Iqbal  Al-Macmudi,  “ https://mediaindo- nesia.com/ekonomi/413229/bsi-pimpin-pembiayaan- sindikasi-syariah-senilai-rp18-triliun ”  (diakses  pada  31 Oktober 2021)
2 Moh. Adenan, Ghaluh H S, Lilis Yuliati, “ Market Share  Bank  Syariah  Terhadap  Institusi  Keuangan Syariah di Indonesia (The Market Share of Islamic Banks to  Islamic  Financial  Institution  in  Indonesia )”,  Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2021, Volume 8 (1): 76
3 Mardiana Yosela Rully Trihantana, “ Peran Serta Dan  Mekanisme  Bank  Syariah  Pada  Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat” , Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017, Hal 407
lainnya  untuk  berpartisipasi  dalam  proyek tersebut.  Terlebih market  share Bank Syariah di Indonesia sekitar 5% dari seluruh total aset yang  ada di  perbankan secara nasional. 2 Oleh karenanya keterbatasan modal pada perbankan syariah  untuk  mengucurkan  dana  besar  pada proyek  infrastruktur  diperlukan  kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya baik syariah maupun konvesional untuk memenuhi pembiayaan  tersebut  mekanisme  ini  dikenal dengan pembiayaan sindikasi. 3
Kajian-kajian  terdahulu  yang  membahas mengenai pembiayaan sindikasi yaitu Mardiana  Yosela  dan  Rully  Trihantana 4 melakukan penelitian mengenai   “Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan  Sindikasi  Di  Bank  Syariah Mandiri  Pusat”.  Vivi  Sylvia  Purborini, Mohammad  Gufron,  Diah  Aju  Wisnuwar- dhani 5 tentang “Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi  Dalam  Hal  Debitur  Wanprestasi”. Sumriyah 6 meneliti  “Analisis  Risiko  Dalam Kredit  Sindikasi  Pada  Bank  Konvensional”. Pada  kajian  sebelumnya  lebih  mengkaji mengenai pembahasan sindikasi konvensional walaupun  pada  tulisan  Mardiana  Yose1a  dan Rully  Trihantana  membahas  mekanisme pembiayaan  sindikasi  di  bank  syariah  namun
4 Mardiana  Yosela  dan  Rully  Trihantana,  “ Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat” , Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017
5 Vivi  Sylvia  Purborini,  Mohammad  Gufron,  Diah Aju  Wisnuwardhani,  “ T anggung  Jawab  Agen  Kredit Sindikasi  Dalam  Hal  Debitur  Wanprestasi” ,  MLJ Merdeka Law Journal,1 (1) 2020
6 Sumirah, “ Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional” , Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018
tidak  secara  komprehenshif  membahas  akad- akad  pada  pembiayaan  sindikasi.  Maka  pada artikel dibahas mengenai pembiayaan sindikasi syariah  perspektif  hukum  ekonomi  syariah mengacu pada fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) Majlis Ulama Indonesia (MUI) No. 91 Tahun 2014.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  melalui penelitian  hukum  bersifat  normatif.  Artinya bahwa  jenis  penelitian  aspek  hukum  ini dilakukan  dengan  langkah  meneliti  dan mengkaji  sumber  bahan  dari  berbagai peraturan undang-undang dan sumber lainnya sebagai rujukan, objek kajiannya adalah norma yang berkembang pada masyarakat. Landasan teoritasnya  bersumber  dari  undang-undang, norma,  fatwa,  maupun  hal  yang  berkaitan dengan  teori-teori  yang inline dengan  objek permasalahan  yang  sedang  dibahas.  Jenis pendekatannya berupa undang-undang, fatwa, dan konseptual. Teknik pengumpulan datanya bersumber  dari  studi  pustaka.  Analisis terhadap  sumber-sumber  hukum  disajikan secara deskriptif dan sistematis.

## Definisi Pembiayaan Sindikasi Syariah
Pembiayaan  dapat  didefinisikan  sebagai bentuk  pemberian  dana  dari  pihak  pemberi pinjaman  kepada  pihak  peminjam  dengan tujuan  untuk  membantu  suatu  investasi  yang
7 Muhammad,  “ Manajemen  Pembiayaan  Bank Syariah” (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.17
8 Adiwarman  Karim,  “ Bank  Islam” ,(  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.
telah  direncanakan,  pelaku  investasi  ini  bisa dari  perorangan  maupun  perusahaan.  Dapat disebutkan  juga  bahwa  pembiayaan  ialah pemberian dana untuk suatu investasi. 7
Menurut  Adiwarman  Karim  bahwa  pem- biayaan  adalah  kegiatan  pemberian  keuangan dari  suatu  pemilik  modal  kepada  pihak  lain dengan  tujuan  memberikan  dukungan  kemu- dahan  lancarnya  bisnis  atau  investasi  yang sedang  dijalankan.  Salah  satu  tugas  pokok perbankan  adalah  memberikan  pembiayaan kepada nasabahnya dalam memberikan kebutuhan para pihak  yang merupakan deficit unit . 8
Dalam  terminologi  syariah  secara  teknis pembiayaan  disebut  dengan  aktiva  produktif. Artinya  bahwa  penanaman  keuangan  bank syariah  baik  berupa  rupiah  maupun  valuta asing,  penyertaan  modal,  pembiyaan  piutang, qardh , penempatan, penyertaan modal bersifat sementara,  sertifikat wadi’ah ,  komitmen  dan kontijensi  pada  rekening  administrasi,  dan surat berharga syariah. 9
Berdasarkan Undang-Undang pada No.10 Tahun  1998  menyebutkan  mengenai  definisi pembiayaan  berasaskan  prinsip  syariah  meru- pakan pengadaan uang ataupun berupa tagihan mengacu  kepada  perjanjian  yang  dilakukan antara  pihak  bank  dan  nasabah  yang menentukan kewajiban bahwa untuk mengem- balikan  pembiayaaan  tersebut  pada  jangka yang  disepakati  dengan  tambahan  imabalan maupun bagi hasil. 10
9 Rahmat  Ilyas,  “ Konsep  Pembiayaan  Dalam Perbankan  Syariah” ,  Jurnal  Penelitian,  Vol.  9,  No.  1, Februari 2015. hal 187
10 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  pem- biayaan  syariah  pihak  bank  mesti  memper- timbangkan  faktor  syariah  dan  ekonomi. Faktor syariah ialah setiap hubungan pembia- yaan  terhadap  nasabah,  pihak  bank  syariah mesti  mengacu  dan  berpedoman  kepada prinsip syariah, antara lain usaha tersebut halal dan  terhindar  dari  unsur  spekulasi  ( maisir) , ketidakpastian  ( gharar) ,  dan  riba.  Adapun faktor  ekonomi,  artinya  bahwa  setiap  roda kegiatan perbankan mesti mempertimbangkan perolehan margin untuk bank syariah maupun untuk nasabah. 11
Adapun  pembiayaan  sindikasi  lembaga keuangan  syariah  merupakan  bentuk  pembia- yaan dari lebih dua lembaga keuangan syariah yang bertujuan memberikan pembiayaan mem- perhatikan ketentuan dan dokumen yang sama dicatat  dan  diadministrasikan  oleh  agen  yang sama  pula. 12 Pada  dasarnya  pembiayaan  ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah LKS  yang  memerlukan  pembiayaan  skala besar.
Mengacu  pada  fatwa  DSN  No.91  Tahun 2014 13 dalam  diktum  pertama  angka  1 disebutkan  bahwa al-tamwil  al-mashrifi  al- mujamma’ atau  pembiayaan  sindikasi  meru- pakan jenis akad yang dilakukan antara sesama LKS atau bersama LKK yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan proyek tertentu yang dilakukan  secara  kolektif.  Sejalan  dengan fatwa tersebut dalam surat edaran OJK No.36
11 Muhammad,  “Manajemen  Pembiayaan  Bank Syariah”,  (Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN,  2006  ISBN 9789793532929), 23
12 Oni  Sahroni,  “ Konsultasi  Syariah:  Apa  Hukum Sindikasi Syariah?, https://republika.co.id/berita/- ekonomi/syariah-ekonomi/19/01/07/pkwy93440-
Tahun  2015 14 pembiayaan  sindikasi  syariah didefinisikan  dimana  beberapa  LKS  atau bersama LKK memberikan pembiayaan secara bersama  kepada  nasabah  yang  membutuhkan pembiayaan besar dan hal tersebut tidak dapat dilakukan  oleh  satu  LKS  keuali  bersama lembaga keuangan lainnya. Pihak bank dalam hal  ini  dapat  berposisi  sebagai  pastisipasi, underwriter, agen, ataupun arranger.
Menurut  Edwin  Syahruzad  pembiayaan sindikasi  memiliki  tiga  pola  :  pertama, lead Syindication yaitu  sejumlah  perbankan  secara bersama-sama  melakukan  pembiayaan  terha- dap  suatu  proyek  yang  telah  direncakan  dan dikordinir  oleh  seorang  leader.  Modal  dari seluruh  bank  peserta  sindikasi  disatukan sehingga  untung  rugi  ditanggung  secara bersama-sama  berdasarkan  nilai  dari  porsi modal  yang  disertakan  bank.  Kedua, Club Deal ,  dalam  pola  sindikasi  ini  sejumlah  bank memberikan  pembiayaan  terhadap  suatu proyek  bersama  namun  masing-masing  dari pihak  bank  secara  modal  dilakukan  terpisah tanpa  ada  penyatuaan  modal  apapun  artinya hubungan antar bank sebatas koordinatif, tiap- tiap  bank  memberikan  pembiayaan  suatu bidang  tertentu  pada  proyek  tersebut.  Maka setiap  keuntungan  didapatkan  berdasarkan bidang yang ia biayai. Ketiga, Sub Syndication yang  merupakan  bentuk  sindikasi  dalam pembiayaan  suatu  proyek  namun  satu  bank dengan  bank  lainnya  dalam  proyek  bersama
konsultasi-syariah-apa-hukum-sindikasi-syariah ” (diakses pada 29 oktober 2021)
13 DSN-MUI, Nomor  91  Tahun  2014  mengenai “Pembiayaan  Sindikasi  ( Al-Tamwil  Al-Mashrifi  Al- Mujamma’ )”
14 OJK, mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit syariah, hal. 81-82
tersebut  tidak  memiliki  hubungan  langsung dengan  bank  lain  yang  tergabung  dalam sindikasi. 15

## Dasar Hukum Pembiayaan Sindikasi Syariah
Penelusuran  mengenai  bersyarikat  dapat ditemukan dalam beberapa taqrir (persetujuan) Rasulullah  SAW  mengenai  aktivitas  syirkah yang  berlangsung  di  masa  Rasulullah  SAW bahkan  dalam  salah  satu  hadits  qudsi  yang diriwayatkan  dari  Abu  Dawud  dari  sahabat sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Allah SWT  akan  membersamai  siapa  saja  yang sedang bersyirkah selama orang tersebut tidak saling  berkhianat  kepada  yang  lainnya. Termasuk  juga mafhum  mukhalafah dalam QS.Shad:24  yang  melarang  berbuat dzalim terhadap  pihak  lain  yang  sama-sama  dalam kontrak  perjanjian musyarakah .  Termasuk larangan  mengharamkan  yang  jelas  halalnya dan  menghalalkan  yang  jelas  haramnya. Dengan  demikian  bentuk  kerjasama  yang dibolehkan  dalam  syariah  adalah  bentuk kerjasama  yang  tidak  memiliki  unsur  kedza- liman,  menghalalkan  yang  haram  atau mengharamkan  yang halal,  juga tidak dirusak dengan  khianatnya  antara  pihak  yang  sedang berakad.
Mengenai  pembiayaan  sindikasi  ini  Ibnu Qudamah  menyebutkan  tentang  kebolehan transaksi  model  tersebut  dengan  syarat  tidak mengandung riba dan terhindar dari akad bathil sebagaimana yang disandarkan kepada madzhab syafi’i,  maliki, hambali,  dan hanafi.
15 Edwin  Syahruzad, Sukuk  Korporasi  Untuk Mendukung  Pembangunan  Infrastruktur. Occasional
AAOFI memberikan fatwa mengenai bolehnya pembiayaan sindikasi antar lembaga keuangan syariah.  Begitupun  menyebutkan  tidak  ada larangan mengenai mengikut sertakan lembaga keuangan  konveksional  untuk  terlibat  dalam sindikasi  ini  dengan  syarat  dilakukan  secara prinsip  dan  ketentuan  syariah.  Juga  tidak  ada larangan juga pemberian pembiayaan sebagian porsi  dari  suatu  proyek  dengan  cara pembiayaan  konveksional  dengan  ketentuan bahwa rekening dan leader manager dari kedua model  pembiayaan  tersebut  dilakukan  secara terpisah.  Adapun  mengenai  transaksi  riba dalam pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melakukannya.
Fatwa  DSN-MUI  dalam  membolehkan pembiayaan  sindikasi  ini  mengacu  kepada beberapa  fatwa  sebelumnya  diantaranya Nomor  10  Tahun  2000  tentang murabahah , No.5 Tahun 2000 mengenai Jual beli berbentuk salam ,  fatwa  no.6  tahun  2000  mengenai Istishna’ ,  Fatwa  no.9  tahun  2000  mengenai model  Pembiayaan  Ijarah  (sewa  menyewa), fatwa No.27 Tahun 2002 mengenai IMBT ( al- ijaroh al-muntahiyah bi al-Tamlik) , fatwa No.8 Tahun  2000  mengenai musyarakah ,  fatwa No.73  Tahun  2008  mengenai Musyarakah Mutanaqishah, fatwa  No.7  Tahun  2000 mengenai  bagi  hasil/ mudharabah  (qiradh), fatwa  No.20  Tahun  2001  mengenai  Pedoman Pelaksanaan  Investasi  Reksa  Dana  Syariah, fatwa No.37 Tahun 2002 mengenai pasar uang antar bank yang berlandasarkan syariah, fatwa No.38  Tahun  2002  mengenai  Sertifikat Investasi Mudharabah (bagi hasil) antar Bank (Sertifikat IMA), dan fatwa No.78 Tahun 2010
Paper. 3rd  Indonesian  Islamic  Finance  Forum. Bursa Efek Indonesia, 2016, h
mengenai  tata  cara  dan  instrumen  pasar  uang antar bank berlandasarkan syariah

## Pedoman  dalam  Melakukan  Pemberian Pembiayaan
Secara  payung  hukum  pedoman  pem- biayaan  pada  bank  syariah  dan  konvensional mengacu pada SK yang diterbitkan oleh BI No. 27/162/KEP/DIR  tahun  1995  hanya  membe- dakan  penggunaan  bahasa  kredit  pada  bank konveksional    selanjutnya  menjadi  pembia- yaan untuk bank syariah. Disebutkan didalam Pedoman  Penyusunan  Kebijaksanaan  Perkre- ditan  Bank  (PPKPB)  menyebutkan  dalam memberikan  pembiayaan  setidaknya  meme- nuhi  persyaratan  mengenai  prinsip  kehati- hatian  dalam  menjalankan  perkreditan,  orga- nisasi  dan  manajemen  perkreditan,  prosedur kebijaksaan  persetujuan  perkreditan,  doku- mentasi dan adminstrasi perkreditam, prosedur pengawasan,  dan  penyelesaian  kredit  macet atau bermasalah. 16
Dasar  dari  penentuan  PPKPB  tersebut mengacu  pada  Undang-Undang  No.10  tahun 1998  mengenai  perubahan  Undang-Undang No.7  tahun  1992  mengenai  perbankan,  yang disebutkan  dalam  pasal  29  ayat  3  dan  surat keputusan direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tahun  1995.  Hal  tersebut  menjadi  acuan  bagi perbankan  ketika  melakukan  proses  pembia- yaan  kepada  nasabahnya  yang  secara  per- timbangan  bank  memiliki  resiko.  Sehingga bank sebelum memberikan pembiayaan wajib
16 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 pasal 2
17 Indonesia,  UU  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan, pasal 8, ayat (1) dan ayat (2)
memastikan mengenai i’tikad baik nasabah dan kesanggupannya  untuk  melunasi  hutang. 17
Selain  pedoman  tersebut  pihak  perbankan mesti  memperhatikan  PBI  Nomor  7/3/2005 yang  menyebutkan  mengenai  Batas  Maksi- mum  Pemberian  Pembiayaan  (BMPP)  yang menentukan  seluruh  portofolio  pengadaan kebutuhan  dana  kepada  nasabah  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  sebesar  sepuluh persen dari modal yang dimiliki bank. Adapun pendanaan  kepada  satu  nasabah  terkait ditetapka  maksimal  dua  puluh  persen  dari modal  milik  bank.  Bila  diberikan  kepada sejumlah  (peminjam  lebih  dari  satu)  nasabah yang  merupakan  pihak  tidak  terkait  langsung maka  diberikan  pinjaman  dari  modal  bank maksimal 25%. 18

## Unsur-Unsur Pembiayaan Sindikasi
Unsur-unsur  pembiayaan  sindikasi  meli- puti  keterlibatan  beberapa  lembaga  keuangan dalam  proyek  sindikasi.  Dalam  hal  pembia- yaan didasarkan atas prinsip kesetaraan semua lembaga  keuangan  yang  berpartisipasi  dalam program  sindikasi  tersebut  dan  direalisasikan dengan hanya ada satu-satunya perjanjian yang mengikat  antara  peserta  sindikasi.  kemudian ditegaskan  dengan  hanya  terdapat  satu  doku- men  pembiayaan  yang  menjadi  acuan  bagi seluruh  peserta  sindikasi.  Lalu  terdapat
18 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/3/2005 Tentang  “Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  Bank Umum”
agen/ leader yang  berfungsi  untuk  meng- administrasikan  setiap  dokumen  perjanjian yang mewakili semua peserta sindikasi. 19

## Manfaat Pembiayaan Sindikasi
Pembiayaan  sindikasi  dilakukan  oleh gabungan  beberapa  lembaga  keuangan  untuk memberikan pembiayaan secara bersama pada program  berskala  besar  tersebut.  Besarnya nilai  pembiayaan,  terbatasnya  modal  yang dapat  dicairkan,  dan  kehendak  dari  lembaga keuangan  untuk  dapat  turut  serta  dalam memberikan  pembiayaan  terhadap  nasabah pada  akhirnya  mengambil  alternatif  pihak lembaga  keuangan  secara  bersama-sama membentuk  sindikasi. 20 Sindikasi  selain mampu  meningkatkan  nilai  aset  pada  bank syariah  juga  lembaga  keuangan  syariah  turut serta memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. 21
Menurut Agustianto ada beberapa manfaat bagi perbankan dalam melakukan sindikasi 22 :
1. Sindikasi  menjadi  salah  satu  ins- trumen  dalam  mengembangkan  por-
tofolio  produk  di  lembaga  keuangan syariah. Merespon perkembangan bis- nis corporate yang  sedang  bergeliat juga sebagai cara menangkap peluang dalam pembiayaan infarastruktur.
2. Sebagai  solusi  dalam  mengatasi  per- aturan Legal  Lending  Limit (batas
19 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi : “Proses Pembentukan  dan  Aspek  Hukum,  (Jakarta:Pustaka Utami Grafiti, 1997)”, hal 2-3
20 Mohamad  Kharis  Umardani,  “Kredit  Sindikasi Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Peraturan  Perbankan (Studi  Kasus  Pada  Pt  Bank  Dki)”,  ADIL:  Jurnal  Hukum Vol. 7 No.1, hal 91
minimal  pemberian  pembiayaan).  Di tengah  keterbatasan  keuangan  per- bankan  syariah  yang  relatif  masih kecil  maka  dengan  pembiayaan sindikasi  modal  yang  diperoleh menjadi besar.
3. Upaya dalam mengakselerasi partum- buhan  nilai  asset  dan  laba  pada  per- bankan  syariah  yang  pada  akhirnya mampu menciptakan asset yang besar dan  diharapkan  meraih  laba  yang besar pula ( high risk high return ).
4. Sindikasi  mampu  meningkatkan  ker- jasama  kemitraan  sesama  perbankan syariah.
5. Sebagai bentuk peningkatan fee based income (pendapatan  berbasis uj- roh /fee) bagi perbankan syariah.
6. Memperluas keberadaan bank syariah dalam  dunia  sindikasi.  Dikarenakan sebagian  bank  syariah  masih  meng- alami kesulitan untuk masuk ke pasar sindikasi  terlebih  secara  pengalaman belum dimiliki dan secara modal bank masih terbatas.
7. Sindikasi  dapat  meningkatkan  diver- sifikasi  portofolio  pembiayaan  per- bankan syariah. Secara data dari Bank Indonesia  bahwa  bank  syariah  lebih dari  70%  pembiayaannya  disalurkan kepada UKM. Dengan sindikasi dapat menjadi alternatif dalam menyalurkan pembiayaannya ke sektor korporasi.
21 Rahmayati,  “Pembiayaan  Sindikasi  Sebagai  Pe- ningkatan  Portofolio  Pembiayaan  Perbankan  Syariah”, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, olume 7 Nomor 1 Ed. Januari-Juni 2019, hal 5
22 Agustianto, “https://www.iqtishadcon- sulting.com/content/read/blog/pembiayaan-sindikasi- syariah-untuk-korporasi-1”  (diakses 31 Oktober 2021)
8. Memperkecil  resiko  pada  pem- biayaan. Karena pada sindikasi proses analisanya  dilakukan  secara  matang dan  menyeluruh  juga  dikerjakan secara  kolektif  sehingga  manajemen resiko  ditanggung  bersama  dan  ter- distribusi  berdasarkan  porsi  masing- masing perbankan syariah.
9. Mampu  menjaga  likuiditas  pada perbankan  syariah.  Sindikasi  mampu mempercepat  serapan  pembiayaan pada  korporasi  yang  sedang  memer- lukan  pembiayaan  sindikasi.  Seperti perbankan  yang  menerima  titipan setoran  dana  haji  dalam  angka  yang besar  misalnya  sebesar  20  triliun dapat diserap secara cepat.
10. Sebagai  media  promosi  bagi  per- bankan  syariah.  Sudah  menjadi kelaziman  dalam  sindikasi  apapun biasanya  akan  diliput  oleh  media cetak  maupun  elektronik  sebagai konten  pemberitaan,  selain  itu  juga dapat di-scale up menjadi sarana pro- mo perbankan syariah ke masyarakat.
11. Sindikasi  dapat  menarik  dana  dari investor  asing  terutama  bank-bank dari timur tengah.
12. Menjadi  proses  pembelajaran  bagi perbankan syariah terutama bagi bank syariah  yang  belum  pernah  terlibat dalam pembiayaan sindikasi.
13. Wujud peran serta perbankan syariah dalam turut serta dalam pembangunan nasional.  Diantaranya  pembangunan dengan  skala  besar  pada  jalan  tol,
23
Agustianto, “https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/bl
PLN,  pembangunan  bandara,  PLTU, dan  lainnya.  Proyek  semacam  ini memiliki  nilai  keamanan  yang  tinggi bagi perbankan karena dijamin langsung oleh APBN.
14. Dengan sindikasi dapat saling memu- puk hubungan kerjasama sesama grup peserta  sindikasi.  Bila  perbankan syariah  tergabung  dalam  sindikasi maka  para  nasabah  akan  lebih mengenal bank syariah sehingga pada next project lainnya memiliki peluang untuk  bermitra  kembali  dengan  bank syariah.
15. Secara  industri  perbankan  akan menambah  motivasi  supaya  pada kesempatan lainnya dapat memberikan penawaran jasa-jasa yang lebih menguntukan pada nasabah pembiayaan sindikasi.
Selain  itu  juga  sindikasi  dapat  mem- berikan  manfaat  bagi  Nasabah  dan Mudharib yaitu sebagai berikut 23 :
1. Dengan sindikasi memungkinkan ba- gi mudharib atau  nasabah  menda- patkan nilai pembiayaan jumbo tanpa harus  berinteraksi  langsung  dengan beberapa  bank.  Pihak  pemoho  pem- biayaan  cukup  berkordinasi  kepada leader peserta sindikasi.
2. Dalam  melakukan  negosiasi  maka syarat-syarat dan ketentuan mengenai pembiayaan,  maka  nasabah  debitur cukup berhubungan dengan satu bank
og/pembiayaan-sindikasi-syariah-untuk-korporasi-1” (diakses 31 Oktober 2021)
sebagai leader .  Hal  ini  lebih  meng- efesienkan  daripada  harus  berhu- bungan  dengan  beberapa  bank  untuk proses negosiasi.
3. Secara proses pemberian pembiayaan akan  lebih  cepat  daripada  nasabah mendapatkan modal pembiayaan melalui  penerbitan  obligasi  maupun menjual sahamnya di pasar modal.
4. Menjadi  jalan  keluar  bagi mudharib dan nasabah yang penyertaan permo- honan  pembiayaannya  dianggap  me- lampaui legal  lending  limit suatu bank.
5. Bagi mudharib /nasabah  tidak  harus melakukan proses pengungkapan
(disclosure) berkaitan  dengan  per- usahaannya, berbeda dengan nasabah melakukan  penerbitan  saham  atau obligasinya.
6. Bagi Mudharib/ debitur akan memiliki track record dan reputasi dari di mata bank-bank peserta sindikasi.
7. Mudharib /nasabah memungkinkan untuk  mendapat  kesempatan  men- dapatkan  pembiayaan  dari  bank  luar negeri.
24 Ali Abdillah dan Rico Novianto, Lembaga Quasi Non  Governmental  Organization  (Quango)  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia:  Majelis  Ulama Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 49 No.1 Januari-Maret 2019, hal 126

## Ketentuan Sindikasi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 91 Tahun 2014
Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama Indonesia  (DSN  MUI)  merupakan  lembaga dibawah MUI yang memiliki peran dan fungsi dalam  menjalankan  tugas  yang  diamanahkan oleh  MUI  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah di Indonesia. 24 Sejak diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Keberadaan  fatwa  DSN  MUI  memberikan andil yang sangat penting sebagai acuan dalam hal  implementasi  pada  lembaga  keuangan dalam menerapkan prinsip syariah yang mesti dipatuhi oleh para stakeholder di Indonesia. 25
Berkenanan dengan pembiayaan sindikasi syariah  DSN  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa No. 91 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme operasional  pembiayaan  sindikasi  tersebut. Fatwa  ini  lahir  dilatarbelakangi  dari  diskusi pada Working  Group Perbankan  Syariah (WGPS)  yang  diselenggarakan  di  Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan tahun 2013  diantara  isinya  menyebutkan  mengenai pihak  regulator  yang  memberikan  dorongan kepada  LKS  untuk  memiliki  pengalaman  da- lam  melakukan  sindikasi,  ditambah  dengan tidak  memungkinkannya  LKK  untuk  dipaksa menjalakan  sindikasinya  dengan  prinsip syariah.
Oleh  karenanya  WGPS  menyimpulkan mengenai bolehnya pembiayaan sindikasi LKS
25 Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan  Taufik, “ Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  Dalam  Mendorong  Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah”) ,  Jurnal  Rechtsvinding,  Media  Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 (2), 2012, hal 269
bersama LKK dengan ketentuan  dokumennya diatur  secara  rinci  dengan  tujuan  tidak tercampurnya  secara  administratif  antara modal dari sumber halal dan riba. Diantaranya melalui pembuatan dokumen induk, kemudian diikuti  dengan  dokumen  turunan  yang memisahkan antara transaksi halal dan ribawi dengan  rekening  pembiayaan  yang  dipisah pula. 26 Maka  untuk  mengatur  mengenai  hal tersebut  maka  lahirlah  fatwa  No.91  Tahun 2014  yang  mengatur  mengenai  pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip syariah.
Pada  fatwa  tersebut  disebutkan  bahwa dalam  melakukan  pembiayaan  sindikasi dengan lembaga keuangan konvensional mesti mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Akad antara Sesama Lembaga
Keuangan Peserta Sindikasi
Akad  yang  mengikat  sesama peserta  sindikasi  dapat  dilakukan skema sebagai berikut : pertama, Akad Mudharabah ,  dengan  akad  ini  para lembaga keuangan diposisikan menjadi shohibul  mal yang  mengikutsertakan modalnya pada proyek tertentu, adapun pihak mudharib (leader) dalam hal ini tidak  terlibat  penyertaan  modal  aset namun  berperan  dalam  penyertaan modal  berupa skill /keahlian.  Kedua,
Akad Musyarakah, akad  ini  mempo- sisikan  peserta  sindikasi  dan leader bersama-sama  mengikutsertakan  mo- dal berupa aset atau ro’sul mal , melalui
26 Fatwa  Nomor  91/DSN-MUI/IV/2014  tentang
Pembiayaan  Sindikasi  ( al-Tamwil  Al-Mashrifi  Al-
Mujamma’ ).
kesepakatan  bersama  diantara syarik ada  yang  ditunjuk  sebagai leader. Dengan  akad  ini  pihak leader pun berhak mendapat pendapatan tambahan dikarenakan  kedudukannya  sebagai manager (pengelola)  dan  diakadkan secara  khusus  berkenaan  hal  tersebut. Ketiga, Akad Wakalah , dengan akad ini semua peserta bersama leader sindikasi berperan sebagai wakil. Mengenai akad ini  berlaku  akad  wakalah  bil  al-ujroh dengan  yang  berhak  memperoleh ujroh.
2. Akad  antar  Peserta  Sindikasi  dengan Pihak Nasabah
Berkenaan  interaksi  bisnis  yang dilakukan  antara  peserta  sindikasi  dan nasabah  dalam  diikat  dengan  akad sebagai berikut : Pertama, akad jual beli atau al-ba’i baik  itu ba’i  al-musa- wamah (harga  ditentukan  berdasarkan tawar  menawar),  jual  beli  murabahah ( ba’i  al-murabahah),  jual  beli  salam (ba’i  al-salam), atau  jual  beli  salam secara  parelel  ( ba’i  al-salam  al- muwazi) , ba’i al-ishtishna’ atau ba’i al- ishtishna’ al-muwazi (jual beli istishna’ secara  paralel.  Kedua, ijaroh (sewa menyewa)  atau ijaroh  muntahiyah  bi al-Tamlik (sewa  dengan  pengalihan kepemilikan  objek  sewa).  Ketiga, menggunakan akad musyarakah muta- naqishah . Keempat,  akad-akad bersa- ma di sektor pertanian  yaitu musaqoh,
muzaro’ah, mughorosah, dan mukhobarah.
3. Rekening dan Dokumen dalam Sindikasi Syariah
Mengenai  akad  pada  pembiyaan ini  yang  dilakukan  antar  LKS  dila- kukan  menggunakan  rekening,  doku- men  kontrak,  dan  dokumen  lainnya disusun  dalam  satu  dokumen.  Adapun ketka  kerjasama  sindikasi  dilakukan antara LKS dan LKK maka dokumen- nya  harus  dibuatkan  dokumen  induk (berupa  perjanjian  bersama)  lalu dibuatkan dokumen turunan untuk LKS dan  LKK  yang  dibuat  secara  terpisah untuk  masing-masing  LKS  dan  LKK. Selain itu juga rekening antar LKS dan LKK dibuat secara terpisah pula.

## SIMPULAN
Dari  penilitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  melakukan  pembiayaan  skala besar  bagi  pihak  perbankan  maupun  lembaga keuangan  dapat  ditempuh  melalui  sindikasi sebagai  alternatif  mendapatkan  dana  dengan jumlah  besar.  Sindikasi  syariah  pembiayaan sindikasi  syariah  merupakan  merupakan  akad yang dilakukan lembaga keuangan baik sesama LKS maupun bersama LKK yang memiliki tu- juan  secara  bersama-sama  memberikan  pem- biayaan terhadap suatu proyek  dengan skema akad beragam tergantung kedudukannya pada sindikasi  tersebut  dan  menerapkan  prinsip- prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Ali  dan  Rico  Novianto,  (2019). Lembaga  Quasi  Non  Governmental  Organization (Quango)  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia:  Majelis  Ulama  Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1
Agustianto,  (2016).  https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/pembiayaan-sindi- kasi-syariah-untuk-korporasi-1  (diakses 31 Oktober 2021)
DSN-MUI, fatwa No.91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi ( al-Tamwil Al-Mashrifi Al- Mujamma’ ).
Gayo,  Ahyar  Ari  dan  Ade  Irawan  Taufik,  (2012). Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah) , Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 (2)
Karim, Adiwarman (2010). Bank Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Muhammad, (2006). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Rahmayati, (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, olume 7 Nomor 1 Ed.
Umardani,  Mohamad  Kharis,  (2016)  Kredit  Sindikasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada Pt Bank Dki), ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
Sjahdeini,  Sutan  Remi,  (1997).  Kredit  Sindikasi  :  Proses  Pembentukan  dan  Aspek  Hukum,
(Jakarta:Pustaka Utami Grafiti, 1997)
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 8, ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Bank Indonesia No.7/3/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995
Syahruzad,  Edwin,  (2016). Sukuk  Korporasi  Untuk  Mendukung  Pembangunan  Infrastruktur. Occasional Paper. 3rd Indonesian Islamic Finance Forum. Bursa Efek Indonesia
UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Oni Sahroni, Konsultasi Syariah: Apa Hukum Sindikasi Syariah?, https://repu- blika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/01/07/pkwy93440-konsultasi-syariah-apa- hukum-sindikasi-syariah (diakses pada 29 oktober 2021)
DSN-MUI, Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi ( Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma’ )
OJK, mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit syariah
Muhammad, (2006). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Ilyas, Rahmat, (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1
M.  Iqbal  Al-Macmudi,  https://mediaindonesia.com/ekonomi/413229/bsi-pimpin-pembiayaan- sindikasi-syariah-senilai-rp18-triliun (diakses pada 31 Oktober 2021)
Moh.  Adenan,  Ghaluh  Hermawati  Safitri,  Lilis  Yuliati, Market  Share Bank  Syariah  Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia ( The Market Share of Islamic Banks to Islamic Financial  Institution  in  Indonesia ), e-Journal Ekonomi  Bisnis  dan  Akuntansi,  2021, Volume 8 (1): 76
Mardiana Yosela Rully Trihantana, Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat, Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017, Hal 407
Mardiana Yosela Rully Trihantana, Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat, Jurnal Nisbah, Vol 3 No.2 Tahun 2017
Vivi  Sylvia  Purborini,  Mohammad  Gufron,  Diah  Aju  Wisnuwardhani,  Tanggung  Jawab  Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi, MLJ Merdeka Law Journal,1 (1): 1-9, 2020
Sumirah, Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional, Jurnal Yustitia Vol.
19 No. 1 Mei 2018