Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda

## Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia khrisna.adjie98@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membandingkan  mengenai  perkembangan  pendirian  perseroan  terbatas  di Indonesia  dengan  Belanda  seiring  perkembangan  masyarakat.  Pengaturan  mengenai  perseroan  terbatas  di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan yang mana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang  mengenalkan  suatu  bentuk  perseroan  baru  yakni  perseroan  perseorangan,  perubahan  undang-undang tersebut  bermaksud  agar  lebih  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  saat  ini  sehingga  dapat  mengakomodir kebutuhan  dari  masyarakat.  Penelitian  ini  memiliki  urgensi  yaitu  seiring  dengan  perkembangan  zaman, tentunya  peraturan  juga  akan  berubah  seiring  dengan  kebutuhan  masyarakat,  penelitian  ini  membandingkan bagaimana  konsistensi  dari  perkembangan  dan  penerapan  peraturan  di  Indonesia  dengan  Belanda  dengan tujuan  sebagai  pembelajaran  dan  pengembangan  dalam  bidang  hukum.  metode  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  doktrinal.  Penelitian  ini  mempunyai  kebaruan  yaitu  pembahasan  terkait  perbandingan mengenai pendirian perseroan terbatas di Indonesia dan Belanda dan membandingkan bagaimana konsistensi terkait perubahan yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu di Belanda memiliki perbedaan dengan Indonesia, yaitu terkait dengan status perusahaan perseorangan yang mana dalam hal  ini  Indonesia  memiliki  status  sebagai  badan  hukum,  sementara  di  Belanda  perusahaan  perseorangan bukanlah badan hukum. Perbedaan lain antara Belanda dan Indonesia yang dapat dilihat dalam halnya  terkait persetujuan dari pemerintah untuk mendirikan perseroan, di Belanda mulai pada tahun 2011 telah menghapus ketentuan  persetujuan  pemerintah  dan  menggantikannya  dengan  sistem  pengawasan  yang  ketat  oleh kementerian.
Kata kunci : Perbandingan; Pendirian; Perseroan Perorangan; Perseroan Terbatas

## Abstract
The aim of this research is to compare the development of the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia and the Netherlands along with the development of society. Regulations regarding Limited Liability Companies in Indonesia have undergone several changes, which are currently regulated in Law Number 40 of 2007  concerning  Limited  Liability  Companies  and  Law  Number  11  of 2020  concerning  Job  Creation  which introduces a new form of Company, namely Individual Companies, changes to the law  -The law intends to be more  in  line  with  current  legal  developments  so  that  it  can  accommodate  the  needs  of  the  community.  This writing  has  an  urgency,  namely  that  along  with  developments  over  time,  of  course  regulations  will  also change  along  with  the  needs  of  society.  This  research  compares  the  consistency  of  the  development  and application  of  regulations  in  Indonesia  and  the  Netherlands  with  the  aim  of  learning  and  developing  in  the legal  field.  This  research  method  uses  normative  juridical  research  methods.  This  research  has  a  novelty, namely  a  discussion  related  to  the  comparison  regarding  the  establishment  of  limited  liability  companies  in Indonesia  and  in  the  Netherlands  and  comparing  the  consistency  regarding  changes  that  are  still  in accordance with legal principles. The results of this research are that in the Netherlands there are differences with Indonesia, namely related to the status of individual companies, in which case Indonesia has the status of a  legal  entity,  whereas  in  the  Netherlands  individual  companies  are  not  legal  entities.  Another  difference between the Netherlands and Indonesia that can be seen is the same regarding approval from the government to establish a company, in the Netherlands starting in 2011, the provisions for government approval have been removed and replaced with a system of strict supervision by the ministry.
Keywords: Comparison; Establishment; Limited Liability Company; Sole Proprietorship

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perseroan  Terbatas  (untuk  selanjutnya  di  penelitian  ini  disebut  sebagai  PT)  adalah sebuah  badan  usaha  memiliki  status  sebagai  badan  hukum.  PT  sebagai  badan  hukum merupakan  subjek  hukum  yang  diciptakan  oleh  manusia  berdasarkan  ketentuan  hukum, yang  dalam  hal  ini  badan  hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  seperti  layaknya  subjek hukum  perorangan. 1 Perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  subyek  hukum menurut  konsep  hukum,  sebagai  manusia  buatan  yang  diciptakan  berbadan  hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah mengakui bahwa PT merupakan badan hukum yang  dibentuk  oleh  warga  negara  yang  memiliki  tujuan  untuk  kepentingan  mencari keuntungan  para  pendiri.  Dengan  dimilikinya  status  sebagai  badan  hukum  tersebut, perseroan  memiliki  harta  kekayaannya  sendiri  yang  awal  modalnya  disetorkan  oleh  para pendiri,  serta  PT  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab.  Artinya  bahwa  setiap  utang  maupun kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan hanya dapat dilunasi dari harta kekayaan milik PT itu sendiri. 2
Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  UUCK)  dibentuk dengan  metode  yang  relatif  baru  dilakukan  di  Indonesia,  metode  tersebut  disebut  dengan omnibus law . Hingga saat  ini,  dalam  hukum  Indonesia  pengaturan  terkait perseroan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT  2007) yang  kemudian  beberapa  pasal  UUPT  2007  telah  diubah  dalam  UUCK.  Sebagaimana dijelaskan  sebelumnya,  UUCK  memperluas  pengertian  dari  PT  yang  dijelaskan  dalam UUPT 2007, yaitu dengan memperkenalkan konsep baru yaitu perseroan perseorangan yang mempunyai perseroan terbatas dalam pengertiannya.  Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 109 UUCK  menambahkan  pengertian  perseroan  terbatas  dalam  UUPT  2007,  yaitu  dengan menyebutkan “atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.
Terkait  bentuk  badan  hukum  baru,  yaitu  perseroan  perseorangan  dengan  tanggung jawab terbatas. Berbeda  dengan perseroan  terbatas pada umumnya, badan usaha  perseroan perseorangan ini dapat didirikan oleh seorang pendiri tunggal dan tidak perlu dibuatkan akta notaris.  Perseroan  perorangan  ini  merupakan  bentuk  badan  usaha  yang  termasuk  sangat sederhana. Dalam perseroan perorangan ini hanya seorang pendiri yang menjalankan usaha, bertanggung jawab, dan memiliki  kontrol sepenuhnya  atas jalannya usaha  dan keuntungan bisnis.  Sebelum  perseroan  perseorangan  ini,  dulu  dikenal  sebagai  badan  usaha  yang berkepemilikan  tunggal  yaitu  badan  usaha  perusahaan  perseorangan  yang  tidak  berbentuk badan  hukum. Perusahaan  perorangan  ini  tidak  memiliki  badan  hukum  formal. 3 Alasan
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung , Pengantar Hukum Indonesia (PHI) , 2010.
2 Puspa  Pasaribu  dan  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  dalam  Akta  Perjanjian  Kredit  yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
3 Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
utama  diperkenalkannya  konsep  perseroan  perseorangan  adalah  untuk  meningkatkan kapasitas  usaha  mikro  dan  kecil.  Alasan  tersebut  digunakan  di  Indonesia  menetapkan konsep  baru  mengenai  perseroan  terbatas  dalam  undang-undang  nasionalnya  pada  tahun 2020  melalui  UUCK.  Konsep  perseroan  perseorangan  dalam  UUCK  adalah  badan  hukum usaha  yang  dapat  didirikan.  oleh  satu  orang  dan  bersifat  satu  tingkat,  yaitu  pendiri perusahaan  yang  merangkap  sebagai  pemilik  saham  dan  direktur  tidak  adanya  dewan komisaris. Konsep ini menjadi pembeda dengan konsep perseroan terbatas  pada umumnya yang  dianut  di  beberapa  negara  lain.  Selanjutnya,  konsep  perseroan  perseorangan diupayakan  untuk  mendorong  masyarakat  Indonesia  untuk  mempunyai  pola  pikir  menjadi pelaku usaha dan membuka lapangan kerja baru secara profesional. 4
Penelitian  ini  membahas  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan pertanyaan inti penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Utami (2021). Keunggulan penelitian  terdahulu  ini  adalah  membahas  mengenai  kedudukan  badan  hukum  pada perusahaan perseorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab badan hukum perseorangan.  Akibatnya,  kedudukan  badan  hukum  pada  suatu  perusahaan  perseorangan berbeda  dengan  kedudukan  badan  hukum  PT  pada  umumnya.  Kelemahan  penelitian sebelumnya adalah tidak dibahasnya perbandingan dengan negara lain. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada badan hukum perseroan perseorangan di Indonesia dan badan hukum perseroan di Belanda. 5
Penelitian  selanjutnya  yaitu  oleh  Aisyiah  (2021).  Penelitian  terdahulu  ini  membahas mengenai implikasi dari ketiadaan akta Notaris pada keberlangsungan perseroan perorangan akan  mempengaruhi  implementasi  perseroan  perorangan  di  Indonesia.  Kelebihan  dari penelitian  tersebut  yaitu  menjelaskan  tentang  tidak  adanya  akta  Notaris  sebagai  anggaran dasar  perseroan  pada  proses  pendirian,  badan  akan  mempengaruhi  penerapan  perseroan perorangan di Indonesia, kekurangannya yaitu tidak membahas organ perseroan negara lain. Sedangkan  penelitian  ini  membandingkan  Perseroan  Perorangan  di  Indonesia  dengan Belanda yang masih membutuhkan sebuah akta notaris untuk mendirikan perseroan. 6
Penelitian terakhir yaitu oleh Harahap dkk (2021), kelebihan penelitian ini membahas tentang perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam  PT  perseorangan  berdasarkan  UUCK  namun  tidak  membahas  sejarah  perubahan peraturan  PT.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  membandingkan  perkembangan  pendirian perseroan perorangan di Indonesia dan Belanda berdasarkan sejarah. 7
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  dengan  melakukan  perbandingan  dengan pendirian  perseroan  terbatas  di  Belanda  diharapkan  agar  dapat  diketahui  bagaimana
4 Muhammad  Faiz  Aziz  dan  Nunuk  Febriananingsih,  “Mewujudkan  Perseroan  Terbatas  (PT)  Perseorangan  Bagi Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  Melalui  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405.
5 Putu  Devi  Yustisia  Utami  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan,  “Perseroan  Perorangan  Pada  Usaha  Mikro  dan  Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 4 (2021).
6 Cahyani  Aisyah,  “Implikasi  Ketiadaan  Akta  Notaris  Pada  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan Perorangan,” Majalah Hukum Nasional 51, no. 1 (2021), https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140.
7 Yuliana  Duti  Harahap  et  al.,  “Pendirian  Perseroan  Terbatas  Perseorangan  Serta  Tanggung  Jawab  Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” Notarius 14 (2021).

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
peraturan  perundang-undangan  dan  prosedur  mengenai  pendirian  perseroan  terbatas  di Belanda dan di Indonesia pada saat sekarang, kelebihan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai  perkembangan  pendirian  perseroan  terbatas  di  Indonesia  dengan  Belanda  serta perbandingannya tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan mengenai perkembangan pendirian  perseroan  terbatas  di  Indonesia  dengan  Belanda  seiring  perkembangan masyarakat  sehingga  dapat  dianalisa  hal-hal  yang  dapat  menjadi  dasar  pemikiran  untuk perbaikan  dan  penyempurnaan  pengaturan  mengenai  pendirian  perseroan  terbatas  di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, penelitian ini dilakukan atau hanya mencakup peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan  yang  disebut  penelitian  kepustakaan  atau  penelitian  dokumen,  sehingga merupakan  salah  satu  bentuk  penelitian.  Suatu  penelitian  dapat  menggunakan  satu  tipe penelitian  atau  perpaduan  dari  beberapa  tipe  penelitian.  Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  sudut  sifatnya  yaitu  penelitian  deskriptif.  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  tepat  sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu  atau  untuk  menentukan  frekuensi  suatu gejala. 8 Namun  tidak  cukup  hanya  penelitian  deskriptif  saja,  tipe  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis.  Tipe  penelitian  deskriptif  analisis  ini  dipilih  karena  penelitian  ini melakukan  penelitian  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  mengenai subtansi  dan  akibat  hukum  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah perkembangan pendirian perseroan terbatas dan di negeri Belanda dan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tata  cara  pendirian perseroan terbatas dan dokumen pendirian perseroan terbatas hingga bahan hukum sekunder seperti  buku,  laporan  penelitian,  dan  literatur  lainnya.    Alat  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  dokumen,  yaitu  alat  pengumpulan  data  yang  menggunakan  data tekstual.   Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan  menelaah peraturan perundang-undangan dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. 9 Untuk  mendukung  pengumpulan  data dengan  studi  dokumen  ini,  akan  dilakukan  penelusuran  literatur  di  Perpustakaan  Pusat  UI Depok, PDRH, dan perpustakaan lain yang memuat bahan-bahan hukum  terkait penelitian ini.    Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yang  didasarkan  pada  kaidah teori dan konsep hukum, sehingga fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 10

## 3. HASIL PENELITIAN
3.1. Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia
Sebelum kemerdekaan Indonesia, Hukum perseroan terbatas pertama yang berlaku di Hindia  Belanda  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).  Pada  masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD pada awalnya hanya berlaku untuk Orang Eropa saja,
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum - Google Books , Sinar Grafika , 2009.
9 Ali.
10 Agung  Hidayat,  “Critical  Review  Buku  ‘Penelitian  Hukum’  Peter  Mahmud  Marzuki  Penelitian  Hukum  Ad Quemtentang Norma,” Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 2 (2021), https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
sedangkan  bagi  penduduk  Indonesia  atau  yang  dahulu  disebut  dengan  penduduk Pribumi/Bumiputera, dan penduduk timur asing agar tunduk pada hukum adat yang berlaku bagi  masing  masing  golongan.  Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya,  KUHD  berlaku bagi  kelompok  timur  asing  yang  berasal  dari  Cina,  sedangkan  kelompok  timur  asing lainnya,  seperti  Arab  dan  India,  tidak  berlaku  KUHD.  Kemudian  setelah  tahun  1939, golongan  bumiputra  tunduk  pada  ketentuan  ordonansi Inlandsche  Maat-Schappij  Op Aandeelen atau Maskapai  Andil  Indonesia  (MAI). Ketentuan tentang  PT  di  dalam KUHD diatur  di  dalam  Pasal  36  hingga  56,  yang  mana  ketentuan-ketentuan  tersebut  sangatlah sedikit. KUHD yang diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Staatsblad. No.23 Tahun  1847),  tidak  mengalami  banyak  perubahan.  Meskipun  sebenarnya  pada  tahun  1924 di  Negara  Belanda  melakukan  amandemen  terhadap  KUHD  ( Staatsblad .  No.  556  Tahun 1924). 11
Namun,  khusus  untuk  hukum  yang  berkaitan  dengan  bisnis,  timbul  kesulitan  ketika hukum  adat  masing-masing  yang  diterapkan  secara  sekaligus,  hal  ini  disebabkan  karena Hukum  adat  masing-masing  dari  golongan  masyarakat  sangatlah  beragam,  Terlebih  lagi hukum adat dari masing-masing golongan sangat  tidak jelas serta tidak tertulis, dan dalam kehidupan  berbisnis  sering  terjadi  interaksi  bisnis  tanpa  melihat  golongan  penduduk, sehingga  menimbulkan  hukum  antar  golongan  yang  tentu  saja  dirasa  rumit  bagi  golongan bisnis.  Dikarenakan  permasalahan  tersebut,  maka  dirancang  suatu  sarana  hukum  yang disebut  dengan  “penundukan  diri”  dimana  suatu  golongan  penduduk  tunduk  pada  hukum dari  golongan  penduduk  lain.  Masyarakat  kemudian  menjadi  bebas  untuk  mendirikan perseroan terbatas agar dapat melakukan kegiatan usaha, perseroan tersebut dahulu disebut dengan  “ Naamloze  Vennotschap ”  atau  NV  (persekutuan  tanpa  nama).  Hal  tersebut  yang menjadi  awal  mula  kelahiran  perseroan  terbatas  di  Indonesia.  Belanda  yang  waktu  itu menduduki Indonesia telah menerapkan KUHD berdasarkan azas konkordansi.
Namun kesulitan muncul ketika hukum yang berkaitan dengan bisnis masing-masing kelompok  diterapkan  secara  bersamaan,  khususnya  dalam  hukum  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan  hukum  adat  masing-masing  kelompok  sangat  berbeda-beda  dan  terlebih  lagi hukum  adat  setiap  kelompok  sangat  tidak  jelas.  Hukum  adat  tersebut  tidak  tertulis,  dan dalam  bisnis,  interaksi  bisnis  sering  terjadi  tanpa  memandang  populasi,  dan  akibatnya, undang-undang  antarkelompok  dirasakan  rumit  bagi  kelompok  bisnis.  Oleh  karena permasalahan  tersebut  maka  dikembangkanlah  upaya  hukum  yang  disebut  dengan “penundukan  diri”  dimana  suatu  kelompok  penduduk  tunduk  pada  hukum  kelompok penduduk  yang  lain.  Setelah  itu,  masyarakat  bebas  membentuk  PT  yang  sebelumnya dikenal  dengan  nama  " Naamloze  Vennotschap "  atau  NV,  untuk  menjalankan  kegiatan usahanya.  Inilah  awal  berdirinya  perseroan  terbatas  di  Indonesia.  Belanda  yang  saat  itu menduduki Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan asas konkordansi. 12
11 Setijati  Sekarasih  et  al.,  “Pergeseran  Paradigma  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam  Undang-Undang  Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023), https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831.
12 Tarina Arum, “Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas Di Indonesia,Masa Lalu Dan Masa Kini,” Jurnal Pelita Ilmu 16, no. https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jpi/issue/view/177 (2022): 96–112.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
Peraturan  terkait  PT  pertama  kali  diatur  dalam  Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  56 KUHD  yang  berlaku  di  Indonesia  sejak  tahun  1848,  dan  peraturan  tersebut  juga menunjukkan bahwa perseroan terbatas pertama kali dikenal di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut  mengenai  PT  juga  terdapat  dalam  KUHPerdata  yaitu  Pasal  1233  sampai  1356  dan Pasal  1618  sampai  1652  KUHPerdata.  Pada  masa  orde  baru  kemudian  diundangkanlah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT  1995),  dan UUPT  tersebut  menjadi Lex  Specialis peraturan  mengenai  PT  dalam  KUHD  dan KUHPerdata. Akibatnya, Pasal 36 hingga 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT pada saat itu (sebenarnya NV belum tentu sama dengan PT). Namun  PT  atau  NV  yang  telah  disahkan  sebelum  berlakunya  undang-undang  ini,  boleh tetap  eksis  sepanjang  tidak  melanggar  undang-undang.  Sebaliknya,  badan  usaha  yang disahkan dan berbadan hukum (berdasarkan KUHD sebelum berlakunya UUPT 1995) harus beradaptasi  dalam  waktu dua tahun sejak  undang-undang tersebut  berlaku. Peraturan MAI (Maskapai Andil Indonesia) tahun 1939 menjadi tidak berlaku sejak berlakunya UUPT pada tahun 1995, sehingga perusahaan harus beradaptasi dalam waktu tiga tahun. 13
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, UUPT 1995 menggantikan Pasal 36- 56  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  dan  Ordonansi  MAI  1939.  Dalam pembukaannya,  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  undang-undang  baru  tersebut mencerminkan  “prinsip  kekeluargaan”  yang  konstitusional  (mengharuskan  pengambilan kebijakan ekonomi melalui konsensus), namun tampaknya hal ini hanyalah basa-basi karena tidak ada upaya nyata untuk menerapkan prinsip ini. UUPT tahun 1995 jelas tidak didukung oleh gagasan bahwa tujuan korporasi adalah memaksimalkan nilai pemegang saham; usulan tujuan masyarakat yang lebih luas dalam rancangan sebelumnya telah ditinggalkan. Dengan 129  pasal,  undang-undang  baru  ini  jauh  lebih  komprehensif  dibandingkan  undang-undang lama. 14 Banyak  konvensi  hukum  perusahaan  modern  yang  tercakup,  termasuk  peraturan mengenai  penambahan  dan  pengurangan  modal  serta  perlindungan  pemegang  saham minoritas.  Undang-undang  tersebut  menggabungkan  konsep  hukum  umum  dan  hukum perdata.  Terdapat  pengaruh common  law yang  jelas  dengan  ketentuan  mengenai piercing the  corporate  veil ,  tugas  direksi  dan business  judgement  rule ,  dan  tindakan  derivatif  juga diperbolehkan  meskipun  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  saham  yang  memiliki setidaknya  sepersepuluh  saham.  Bagian  baru  mengenai  merger  dan  akuisisi  tampaknya didasarkan pada konsep Amerika Serikat. Sejumlah konsep Belanda juga dipertahankan dan diundangkan yaitu pendirian perseroan yang memerlukan paling sedikit dilakukan oleh dua pendiri,  modal  minimum,  persetujuan  Menteri  dan  pembentukan  Dewan  Komisaris,  dan undang-undang  mengatur  penyelidikan  yudisial  tipe  hukum  perdata  terhadap  perusahaan. Secara keseluruhan, undang-undang tersebut mempertahankan tingkat kendali negara yang relatif tinggi dan kecil kemungkinan terjadinya realokasi hak kendali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  Pemerintah  juga  mengeluarkan  keputusan  pada  tahun  1996  untuk
13 Putu  Devi  Yustisia  Utami,  “Pengaturan  Pendaftaran  Badan  Usaha  Bukan  Badan  Hukum  Melalui  Sistem Administrasi Badan Usaha,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020), https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432.
14 Syahrullah  dan  Nasrullah,  “Sejarah  Perkembangan  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia,” Fundamental:  Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
menetapkan  bentuk  standar  baku  dari  anggaran  dasar  perseroan,  yang  membatasi  pilihan aturan  bagi  masing-masing  perusahaan.  Versi  amandemen  undang-undang  tahun  1995 kemudian  disahkan  pada  tahun  2007.  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) tidak merubah secara total, namun merupakan pembaruan agar selaras dengan undang-undang terkait lainnya dan mendukung komitmen terhadap tata kelola  perusahaan  yang  baik.  Undang-undang  ini  mempertahankan  sebagian  besar  konsep dasar  UUPT  1995,  termasuk  penegasan  formal  dari  “prinsip  kekeluargaan''  dalam konstitusi, namun secara umum meningkatkan tingkat rincian dalam pasal dan sub-pasal. 15 PT adalah suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian pembentukan perseroan. Hal ini menegaskan adanya lebih dari satu  orang  atau  sekurang-kurangnya  dua  orang  atau  dua  pihak  dalam  kontrak,  yang  juga diatur  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata.  Pembentukan  suatu  perseroan  terbatas  oleh  para pihak  atau  pendirinya  dicatat  dalam  suatu  akta  notaris  yang  disebut  dengan  “akta pendirian”. 16 Yang  dimaksud  dengan  “perseroan”  dalam  perseroan  terbatas  adalah  cara penentuan modal suatu badan hukum yang terdiri dari saham-saham, dan istilah “terbatas” adalah  batas  tanggung  jawab  suatu  perseroan  terbatas  (pemegang  saham)  berdasarkan saham  yang  dimiliki  oleh  tiap  pemegang  saham.  Artinya,  terbatas  pada  nilai  nominal seluruh saham yang dimiliki dan jenis saham yang dimiliki pemegang saham. 17
Mengikuti  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat,  kini  Pemerintah mengeluarkan  peraturan  baru  mengenai  bentuk  badan  hukum  baru  yaitu  perusahaan perseorangan  yang  memiliki  tanggung  jawab  yang  terbatas  layaknya  sebuah  PT  yang didirikan dengan perjanjian. Berbeda dengan perusahaan (PT) pada umumnya, badan usaha perseroan  perseorangan  ini  dapat  didirikan  hanya  oleh  satu  pihak  saja  dan  tidak membutuhkan  suatu  akta  notaris  untuk  mendirikannya.  Perseroan  perseorangan  adalah bentuk  badan  usaha  yang  berdasarkan  ketentuan  UUCK  memiliki  bentuk  sebagai  badan hukum  yang  paling  sederhana,  karena  dalam  perseroan  perseorangan  ini  hanya  satu  orang yang  dapat  menjalankan  perusahaan,  bertanggung  jawab,  dan  mempunyai  kendali  penuh atas operasional dan keuntungan perusahaan. 18
Peraturan  tentang  perseroan  terbatas  ini  terus  berkembang  dan  mengalami  beberapa kali  perubahan.  Dalam  hal  ini  Pasal  1  Angka  1  UUPT  2007  sebagaimana  telah  diubah dengan  UUCK  yang  menjelaskan  bahwa  PT  adalah  “badan  hukum  yang  merupakan persekutuan  permodalan,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  atas  saham  atau  badan  hukum  perseorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil” sebagaimana diatur dalam peraturan
15 Syahrullah dan Nasrullah.
16 Sri  Siti  Munalar,  Dwi  Kusumo  Wardhani,  dan  Nurhayati  Nurhayati,  “Peran  Notaris  dalam  Pengurusan  Izin Usaha  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha,” Prosiding Senantias 1, no. 1 (2020).
17 Tia  Sanitra  Gumilang,  “Pertanggungjawaban  Notaris  dan  Akibat  Hukum  Pengesahan  Pendirian  Perseroan Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum,” Jurnal Lex Renaissance 4, no. 1 (2019), https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8.
18 Sylvia Putri dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” UNES Law Review 4, no. 3 (2022), https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
perundang-undangan  undangan  tentang  usaha  mikro  dan  kecil. 19 Ketentuan  ini  berbeda dengan  pembentukan  perseroan  terbatas  yang  diatur  dalam  UUPT  2007  yang  menegaskan bahwa  perseroan  harus  didirikan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris.  Perseroan perseorangan  juga  dapat  berubah  statusnya  menjadi  PT  persekutuan  modal  dengan  akta notaris dan kemudian didaftarkan secara elektronik. 20
Ketentuan  Pasal  109  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  yang  mengatur tentang perubahan Pasal 7 UUPT PT Tahun 2007 memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah  untuk  mendaftarkan  suatu  badan  dalam  bentuk  badan  usaha.  Dengan  ketentuan terkait pendirian perseroan perorangan bagi UMK tersebut maka membawa pandangan baru dalam  ilmu  hukum  nasional,  khususnya  hukum  perusahaan  di  Indonesia.  Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang paling banyak digunakan oleh  masyarakat,  terutama  karena  fleksibilitasnya,  dan  usaha  tersebut  pada  umumnya merupakan usaha skala kecil. Selain itu, kepemilikan cenderung berupa organisasi kecil dan sederhana  “dimana  pendirinya  mempelopori  semua  pengambilan  keputusan,  mengurangi kemampuan  dan  rutinitas  yang  terkait  dengan  koordinasi  dan  arus  informasi  dalam perusahaan serta kebutuhan untuk mempertanggungjawabkannya”. Pemilik bisnis hanyalah satu  orang  dan  menjalankan  seluruh  kegiatan  usaha  yang  meliputi  manajemen  dan administrasi.  Selain  itu,  tidak  ada  persyaratan  untuk  melakukan  formalitas  perusahaan, seperti  rapat  tahunan  atau  bahkan  membuat  risalah  rapat.  Namun,  kelemahan  dari  bentuk bisnis perorangan ini adalah pemilik dihadapkan pada tanggung jawab individu yang tidak terbatas  dan  tanggung  jawab  perwakilan  jika  pemilik  harus  bertanggung  jawab  atas tanggung jawab orang lain jika pemilik tunggal mempekerjakan karyawan. Artinya, kreditur usaha  dan  perorangan  yang  mempunyai  tuntutan  lain  terhadap  pemiliknya  dapat menghubungi  usaha  tersebut  dan  harta  pribadi  pemiliknya,  sehingga  tidak  ada  pemisahan antara  pemilik  dan  badan  usahanya.  Ciri  kepemilikan  perseorangan  sebagai  perusahaan perseorangan ini telah diakui dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka saat ini terdapat dua jenis PT di Indonesia, yaitu PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih (PT Persekutuan) dan PT yang didirikan oleh  satu  orang  saja  (perseroan  perorangan). 21 Namun,  UUCK  dan  aturan  pelaksananya tidak memberikan definisi tersendiri terhadap bentuk PT baru ini (perseroan perseorangan). Seharusnya  sesudah  adanya  pengakuan  atas  perseroan  perorangan  yang  berbadan  hukum, sewajarnya  perseroan  tersebut  diuraikan  dengan  jelas  definisinya  dengan  rincian  agar menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran. Pada dasarnya, pendirian PT oleh seorang pendiri tunggal mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum yang harus  dipenuhi  oleh  sebuah  PT,  yaitu  pertama  unsur  ‘persekutuan’  karena  adanya persekutuan  modal  dan  kedua  unsur  ‘perjanjian’  dalam  prinsip  PT  yang  didirikan
19 Nasrullah  Nasrullah,  “Eksistensi  Usaha  Perseorangan  Pasca  Lahirnya  UU  Cipta  Kerja,” JISIP  (Jurnal  Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 2 (2022), https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3153.
20 Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, dan Arman Nefi, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal,” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021).
21 Siti Thali’ah Athina, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi, “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989.
Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
berdasarkan  perjanjian  antara  para  pendiri  PT. 22 Selain  itu,  pengaturan  terkait  tanggung jawab perseroan perorangan sebagai subjek hukum masih belum jelas. Hal ini terlihat dari konsep  teori  realitas  yuridis  dalam  UUPT  2007  yang  telah  diperbarui  dengan  UU  No.  6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa meskipun undang-undang tersebut peran direksi, namun tidak  mengatur  tanggung  jawab  hukum  dari  direksi  tunggal  yang  sekaligus  merangkap sebagai  pemegang  saham.  Hal  ini  menjadi  acuan,  mengingat  Pasal  109  UU  No.  6  Tahun 2023 masih mengacu pada UUPT. 23
UU  No.  6  Tahun  2023  tidak  melakukan  perubahan  terhadap  ketentuan  terkait  organ perseroan  terbatas  sehingga  ketentuan  mengenai  organ  perseroan  pada  UUPT  tahun  2007 tetap berlaku. Terkait dengan perseroan perseorangan, PP Nomor 8 Tahun 2021 juga tidak mengatur  secara  tegas  tentang  organ  perusahaan  perseorangan.  Namun  dalam  ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa perseroan perseorangan didirikan  dengan  pernyataan  pendirian  yang  disertai  identitas  pendiri,  direktur,  dan pemegang  saham  perseroan  perseorangan  tersebut.  Frasa  “pendiri  sekaligus  pengurus  dan pemegang  saham  suatu  perseroan  perseorangan”  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut berarti organ perseroan perseorangan terdiri atas seorang direktur yang merangkap sebagai seorang  pemegang  saham,  namun  peraturan  ini  tidak  mengatur  atau  menghilangkan  organ dewan  komisaris.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  organ  perseroan  pada  perusahaan perseorangan hanya terdiri atas direksi dan pemegang saham, tanpa adanya komisaris.
3.2. Perkembangan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  di  Belanda  dan  Perbandingannya dengan Indonesia
Dutch  East  India  Company (dikenal  juga  sebagai Vereenigde  Oost-Indische Compagnie atau VOC ) dan Dutch West India Company , keduanya didirikan pada awal abad ketujuh  belas,  sering  dianggap  sebagai  jenis  perusahaan  paling  awal  dalam  sejarah modern. 24 Namun,  akan  menyesatkan  jika  kita  melihatnya  sebagai  bentuk 'Naamloze vennootschap' (N.V.)    yang  paling  awal,  dalam  arti  sebenarnya.  Dalam  kedua  perusahaan tersebut  para  direktur  dan  pemegang  saham  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas hutang  perusahaan.  Ia  tidak  memiliki  fitur  penting  dari  perusahaan  modern,  yaitu  rapat umum  pemegang  saham.  Terlebih  lagi,  pengaruh  pemerintah  terhadap  kedua  perusahaan tersebut  begitu  besar  sehingga  perusahaan  dapat  dilihat  sebagai  setengah  badan  hukum swasta, setengah badan publik, dengan kekuasaan publik yang luas, seperti kekuasaan polisi dan militer, serta kekuasaan administratif publik.
Belanda telah mempunyai undang-undang sendiri mengenai hukum perusahaan sejak diberlakukannya  KUHD  Belanda  pada  tahun  1838.  Ketentuan-ketentuan  yang  relevan mengenai  perusahaan  diperbarui  pada  tahun  1929,  ketika  ketentuan-ketentuan  baru mengenai  perusahaan-perusahaan  dengan  jumlah  pemegang  saham  yang  lebih  sedikit
22 Anak  Agung  Ayu  Intan  Puspadewi,  “Ketentuan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Analisis  Hukum 5,  no.  1  (2022), https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383.
23 Imastian  Chairandy  Siregar  et  al.,  “Tanggung  Jawab  dan  Tata  Kelola  Perseroan  Perorangan  Sebagai  Badan Hukum Baru di Indonesia,” Locus Journal of Academic Literature Review , 2022, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49.
24 Rika  Aryati,  Hamzah  Vensuri,  dan  M  Febrianto,  “Sejarah  Berlakunya  BW  dan  KUHPerdata  di  Indonesia,” Journal of Criminology and Justice 2, no. 1 (2022): 11–16.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
diperkenalkan, sehingga menyambut bentuk perusahaan yang lebih privat. Pada tahun 1971, rezim  terpisah  untuk 'Besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid' (B.V.) diperkenalkan  ke  dalam  hukum  Belanda.  Beberapa  tahun  kemudian,  tepatnya  pada  tahun 1976,  ketentuan  mengenai  perseroan  terbatas  dihapuskan  dari  Kitab  Undang-undang Hukum  Dagang  dan  dijadikan  bagian  dalam  Buku  2  KUHPerdata  yang  baru  (Burgerlijk Wetboek, BW). 25
Sejak  awal  abad  kesembilan  belas,  persetujuan  pemerintah  terhadap  pendirian  suatu perusahaan masih menjadi kontroversi. Code de Commerce Perancis, yang diperkenalkan di Belanda pada tahun 1811, memerlukan persetujuan kerajaan (pemerintah) untuk melindungi pemegang  saham  perusahaan  dari  penyalahgunaan  perusahaan.  Pada  awalnya  persetujuan kerajaan  hanya  sekedar  formalitas,  namun  sejak  sekitar  tahun  1828  persyaratan  untuk persetujuan  kerajaan  menjadi  lebih  ketat.  Pemerintah  secara  aktif  menuntut  perubahan berbagai anggaran dasar guna melindungi kreditur dan memperkuat posisi pemegang saham minoritas  terhadap  pemegang  saham  yang  lebih  besar.  Dalam  Kitab  Undang-undang Dagang  Belanda  tahun  1838,  persyaratan  persetujuan  pemerintah  tetap  dipertahankan, namun persetujuan tersebut hanya dapat ditahan jika anggaran dasar melanggar hukum atau bertentangan  dengan  ketertiban  umum  atau  kesusilaan  (Pasal  37). 26 Persyaratan  ini  tetap berlaku  setelah  perubahan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  pada  tahun  1929, diperkenalkannya  BV  ke  dalam  undang-undang  Belanda  pada  tahun  1971,  dan pembaharuan rezim perusahaan publik yang dibatasi oleh saham dan BV pada tahun 1976, ketika  Buku  2  KUHPerdata  saat  ini  diberlakukan. 27 Lambat  laun,  alasan  persetujuan pemerintah  berubah  menjadi  pencegahan  penipuan  kreditor,  yang  terbaru  juga  pencucian uang dan, yang terbaru, pendanaan kegiatan teroris.
Akibat kritik yang terus-menerus, sistem persetujuan pemerintah akhirnya dihapuskan pada  tanggal  1  Juli  2011.  Sistem  ini  diganti  dengan  sistem  pengawasan  permanen  oleh Kementerian  Keamanan  dan  Kehakiman.  Sistem  pengawasan  baru  didasarkan  pada menghubungkan informasi dari berbagai database elektronik. Pada saat penyusunan laporan ini,  sistem  masih  belum  berfungsi  secara  memadai  karena  adanya  permasalahan  teknis. Untuk  mengimbangi  penghapusan  persyaratan  modal  minimum  untuk  BV,  rezim  baru memperkenalkan dua kontrol modal. Yang pertama adalah uji neraca: menurut pasal 2:216 (1)  BW,  rapat  umum  pemegang  saham  hanya  dapat  menyepakati  pembayaran  keuntungan melebihi cadangan yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Pengendalian modal  yang  kedua  disebut  tes  pembayaran. 28 Pasal  2:216  (2)  BW  mengatur  bahwa keputusan rapat umum pemegang saham untuk mengeluarkan keuntungan tidak mempunyai
25 Tineke  Lambooy,  Pjotr  Anthoni,  dan  Aikaterini  Argyrou,  “Aren’t  we  all  pursuing  societal  goals  in  our businesses?  Defining  ‘societal  purpose’  as  pursued  by  social  enterprises,” Sustainable  Development 28,  no.  3  (2020), https://doi.org/10.1002/sd.2039.
26 Barend Verkerk, “Modernizing of Dutch Company Law: Reform of the Law Applicable to the BV and a New Legal  Framework  for  the  One-Tier  board  within  NVs  and  BVs,” European  Company  Law 7,  no.  Issue  3  (2010), https://doi.org/10.54648/eucl2010022.
27 Aryati, Vensuri, dan Febrianto, “Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia.”
28 Verkerk,  “Modernizing  of  Dutch  Company  Law:  Reform  of  the  Law  Applicable  to  the  BV  and  a  New  Legal Framework for the One-Tier board within NVs and BVs.”

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
akibat kecuali direksi telah memberikan izin. Kalimat berikutnya dalam ketentuan tersebut menambahkan bahwa izin tersebut hanya dapat ditahan jika direksi mengetahui atau cukup dapat  memperkirakan  bahwa  setelah  pembayaran  tersebut  korporasi  tidak  sanggup  lagi membayar utang-utang yang telah jatuh tempo.
Dalam  Hukum  Belanda  dikenal  dua  jenis  korporasi,  yaitu 'Naamloze  vennootschap' (N.V.)  dan 'Besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid' (B.V.).  Saham  N.V. dapat  berbentuk  Obligasi  Atas  Unjuk,  sehingga  membuatnya  dapat  dinegosiasikan  secara bebas,  atau  dalam  bentuk  terdaftar.  Kedua  jenis  perseroan  terbatas  tersebut  diatur  dalam Buku  Dua  KUH  Perdata  Belanda, Naamloze  venootschap yaitu  perseroan  terbatas  yang bersifat  terbuka,  dan 'Besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid '  (BV)  yaitu perseroan  terbatas  yang  bersifat  tertutup. 29 Perseroan  Tertutup  ini  memiliki  ciri  yaitu biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” ( besloten, close ). Pemegang saham dalam  perseroan  tertutup  (BV)  ini  hanya  dimiliki  oleh  para  pendiri  dan  orang  lain  yang masih saling mengenal satu sama lain, atau dapat juga pemegang saham dari Perseroan ini hanya  dibatasi  di  antara  mereka  yang  masih  memiliki  ikatan  keluarga,  dan  tertutup  bagi orang  luar  yang  bukan  keluarga.  Saham  Perseroan  Tertutup  yang  ditetapkan  dalam Anggaran  Dasar  (AD)  jumlahnya  relatif  sedikit.  Dalam  AD  Perseroan  ini  juga  sudah ditetapkan  dengan  jelas  dan  tegas  siapa  saja  para  pemegang  sahamnya  dan  yang  boleh menjadi  pemegang  saham.  Saham  Perseroan  Tertutup  hanya  terdiri  dari  saham  atas  nama ( aandel op nam, registered share ) atas orang-orang tertentu secara terbatas. 30 Sama seperti layaknya  di  Indonesia,  pendirian  sebuah  perseroan  terbatas  di  Belanda  harus  membuat sebuah  akta  pendirian  terlebih  dahulu  di  hadapan  seorang  Notaris.  Sebuah  perseroan terbatas akan berdiri jika dibuatkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris ( akte van oprichting ). 31 Kemudian  Notaris  atau  pengacara  menyerahkan  rancangan  akta  pendirian akhir  ke Ministry  of  Justice ,  serta  menyiapkan  biaya  pengajuan.  Notaris  diwajibkan  oleh undang-undang  untuk  menyimpan  minuta  akta  tersebut.  Kemudian  salinan  akta  pendirian tersebut dapat diberikan kepada para pendiri dan pengurus.
Persyaratan  modal  minimum  untuk  NV  dan  BV  tersebut  diperkenalkan  pada  tahun 1978.  Sebagai  hasil  dari EEC  Directive  on  company  law  of  1976 kedua,  penerapan persyaratan  modal  minimum  menjadi  penting  bagi  perusahaan  publik  yang  dibatasi  oleh saham,  namun  legislator  Belanda  secara  sukarela  juga  menerapkan  persyaratan  modal minimum  untuk  NV  dan  BV.  memperkenalkan  persyaratan  modal  minimum  untuk  BV. Alasan  utama  diberlakukannya  persyaratan  tersebut  adalah  untuk  melindungi  kreditor perusahaan.  Namun,  nampaknya  persyaratan  modal  minimum  bukanlah  cara  yang  efektif untuk  melindungi  kreditor,  karena  hanya  menuntut  jumlah  minimum  tertentu  untuk mendirikan  perusahaan.  Hal  ini  tidak  menjamin  bahwa  setelah  pendirian  modal  minimum
29 Advocaten Goossens, “Dutch Civil Code,” Free Online Translation of Dutch Civil Code , 2015.
30 Lars  van  Vliet,  “The  Netherlands  -  New  Developments  in  Dutch  Company  Law:  The  ‘Flexible’  Close Corporation,” Journal of Civil Law Studies 7, no. 1 (2014): 271–86, https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol7/iss1/8/.
31 Hylda Boschma dan Hanny Schutte-Veenstra, “Will the sup be an effective legal form for smes as well as for subsidiaries  within  the  european  union?,” European  Journal  of  Comparative  Law  and  Governance 4,  no.  3  (2017), https://doi.org/10.1163/22134514-00403004.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
akan  dipertahankan.  Selain  itu,  peraturan  ini  tidak  mengharuskan  perusahaan  untuk mengajukan  pailit  ketika  modalnya  turun  di  bawah  ambang  batas  minimum.  Hingga amandemen  tahun  2012,  diperlukan  modal  minimum  €18.000  untuk  pendirian  BV.  Di bawah rezim baru, persyaratan modal minimum tersebut telah dihapuskan. Badan legislatif mempertahankan  persyaratan  modal  minimum  sebesar  €45.000  untuk  NV  karena  undang- undang uni eropa mewajibkan semua negara anggota untuk menetapkan persyaratan modal minimum untuk perusahaan publik yang dibatasi oleh saham, seperti NV. 32
Perusahaan  Perseorangan  di  Belanda  juga  dikenal  dengan  bentuk  badan  usaha Perusahaan  Perseorangan  ( eenmanszaak ).  Sebuah eenmanszaak Belanda  adalah  badan usaha  tanpa  personalitas  hukum  atau  bukan  merupakan  Badan  Hukum,  berbeda  dengan Indonesia yang mengakui Perusahaan Perseorangan sebagai Badan Hukum yang ditegaskan dalam  UUCK  dan  PP  No.  8  Tahun  2021. 33 Perusahaan  perseorangan  ( eenmanszaak ) Belanda  dapat  didirikan  tanpa  akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Namun, eenmanszaak wajib untuk  didaftarkan  di Trade  Registry .  Setiap  individu  hanya  dapat  mendirikan  satu kepemilikan  perseorangan,  tetapi  kepemilikan  tersebut  dapat  memiliki  beberapa  nama dagang  dan  melakukan  berbagai  aktivitas  dengan  menggunakan  nama  yang  berbeda. Kegiatan  usaha  perusahaan  dapat  dilakukan  di  alamat  terdaftar  atau  di  cabang  perusahaan perseorangan  yang  berlokasi  di  tempat  lain.  Dikarenakan eenmanszaak bukan  merupakan badan  hukum,  maka  tidak  ada  kekayaan  terpisah  sehingga  pendiri eenmanszaak memikul tanggung jawab atas segala sesuatu yang relevan dengan perusahaan, yaitu semua tindakan hukum,  kewajiban,  dan  asetnya.  Hukum  Belanda  tidak  membedakan  antara  bisnis  dan properti  pribadi  dalam eenmanszaak ,  sehingga  pihak  kreditur  dapat  meminta  pemulihan utang apa pun dari properti pribadi dan sebaliknya pihak kreditur dapat meminta pemulihan dari  properti  bisnis.  Jika eenmanszaak menghadapi  kepailitan,  maka  pemilik eenmanszaak juga pailit. 34 Perusahaan Perseorangan ( eenmanszaak ) juga dapat berubah statusnya menjadi perseroan  terbatas  (BV)  di  Belanda.  Perubahan  status  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara mendirikan  perseroan  terbatas  (BV)  baru,  kemudian  kekayaan  Perusahaan  Perseorangan ( eenmanszaak )  dipindahkan  ke  BV  yang  baru  didirikan.  Sehingga  dalam  hal  ini  terdapat peranan Notaris dalam hal perubahan status eenmanszaak menjadi BV. 35
Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, perubahan hukum perusahaan  secara  formal  telah  terjadi  melalui  serangkaian  perubahan  yang  berlapis-lapis, terutama  dengan  landasan  hukum  Belanda  yang  sebagian  ditumpangkan  pada  adat masyarakat  adat  dan  masyarakat  timur  asing,  dan  dengan  beberapa  konsep  yang  mirip dengan Amerika Serikat yang ditambahkan jauh kemudian. Kitab Undang-Undang Hukum
32 Vliet, “The Netherlands - New Developments in Dutch Company Law: The ‘Flexible’ Close Corporation.”
33 Shinta  Pangesti,  “Penguatan  Regulasi  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650.
34 I.S. Wuisman dan R.A. Wolf, “Directors’ and Officers’ Liability in the Netherlands,” Directors & Officers (D & O) Liability , 2018, 295–372, https://doi.org/10.1515/9783110491494-009.
35 Bastiaan  Kemp  dan  Sebastian  Renshof,  “The  Limited  Power  for  Shareholders  to  Appoint  and  Dismiss Management  Board  Members  in  Dutch  Listed  Companies,” European  Company  Law 17,  no.  Issue  2  (2020), https://doi.org/10.54648/eucl2020007.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
Dagang  Belanda  yang  diperkenalkan  di  Indonesia  pada  tahun  1848  tentunya  mempunyai dampak  jangka  panjang,  pertama  dan  terutama  karena  pasal-pasal  substantif  mengenai perseroan  terbatas  masih  berlaku  dalam  jangka  waktu  yang  lama. 36 Konsep  hukum perusahaan  Belanda,  seperti  penggunaan  Dewan  Komisaris,  juga  tetap  menjadi  bagian integral  dari  hukum  Indonesia  bahkan  setelah  reformasi  pada  tahun  1995  dan  2007  yang dipengaruhi oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat. 37
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  kemudahan  untuk  memulai  usaha, pemerintah  membuat  peraturan  mengenai  perseroan  terbatas  yang  diatur  dalam  UUCK. 38 Pengertian  perseroan  terbatas  diperluas  dalam  UUCK  menjadi  perseroan  terbatas  yang selanjutnya  disebut  perseroan  adalah  suatu  badan  hukum  yaitu  suatu  persekutuan  modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya  terbagi  dalam  saham-saham  atau  badan  hukum  perseroan  perseorangan  yang memenuhi  kriteria  UMK  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai UMK. Perseroan perorangan ini dapat berbentuk dalam skala besar ataupun kecil. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  telah  diterbitkan pemerintah  bersama  48  peraturan  pelaksana  UUCK.  PP  UMKM  tersebut  mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam  UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Salah  satunya  adalah  aturan  terkait  kriteria  UMKM  itu sendiri. 39
Pendirian PT oleh pendiri tunggal orang perseorangan (UMK) sebenarnya merupakan bentuk  penyimpangan  falsafah  PT  sebagai  perkumpulan  modal.  Karena  hal  tersebut  tidak sejalan  dengan  prinsip  “terbatas”,  dimana  pengurusan  suatu  PT  seharusnya  dikendalikan oleh  dua  orang  atau  lebih.  Hal  tersebut  dibutuhkan  agar  menjaga  fungsi  “ checks  and balances ”  atau  kontrol  dan  keseimbangan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  strategis dari  PT.  Di  Belanda,  pendirian  PT  hanya  dapat  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih, sebagaimana  diatur  dalam  Buku  2  KUHPerdata  Belanda.  Selain  itu,  mengingat  prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas, persyaratan dua orang atau lebih sangat penting  untuk  menerapkan  prinsip  terbatas  secara  efektif.  Meskipun  demikian,  prinsip- prinsip tata kelola perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, dan asas tanggung jawab, masih bisa dipertahankan karena melibatkan institusi pemerintah. 40
Tanggung jawab terbatas para pemegang saham  suatu  perseroan seharusnya menjadi ciri  utama  suatu  perseroan  terbatas,  namun  hal  ini  tidak  diperlihatkan  pada  perseroan perorangan  di  Indonesia  yang  berbadan  hukum  karena  organ  perseroan  perorangan  hanya
36 Muhammad  Habib  et  al.,  “Perkembangan  Hukum  Persaingan  Usaha  Pasca  Berlakunya  Perpu  Cipta  Kerja,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023), https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
37 Harahap  et  al.,  “Pendirian  Perseroan  Terbatas  Perseorangan  Serta  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemegang  Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.”
38 Utami dan Sudiarawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan.”
39 Ratna Januarita, “The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law,” Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan 37, no. 1 (2021), https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7771.
40 Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, “Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector,” Jurnal Daulat Hukum 4, no. 3 (2021), https://doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
terdiri  atas  direktur  utama  yang  juga  merupakan  pemegang  saham.  Absennya  RUPS  dan Dewan Komisaris pada perseroan perorangan di Indonesia memberikan peluang bagi direksi suatu  perseroan  perorangan  untuk  memegang  kekuasaan  penuh  di  perusahaan  tersebut. Memang  dengan  kekuasaan  penuh,  pengambilan  keputusan  perusahaan  tentu  akan  lebih cepat, namun hal ini tetap membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi yang  sangat  mungkin  terjadi.  Kekuasaan  tanpa  pengawasan  dan  pengendalian  cenderung korup,  begitu  pula  kekuasaan  absolut  tanpa checks  and  balances dan  pengawasan  lebih besar  potensi  penyalahgunaannya,  khususnya  mengenai  penerapan  prinsip-prinsip  tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan suatu perusahaan.
Jika dikaitkan dengan teori badan hukum, maka perseroan perorangan jika dilihat dari aspek  tata  kelola  masih  minim  peraturan.  Apabila  pengurusan  suatu  perusahaan perseorangan masih disamakan dengan tata kelola dari perseroan persekutuan modal, tentu saja aspek pengelolaan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik, apalagi diketahui bahwa Perusahaan  Perorangan  didirikan  atas  dasar  kepemilikan  perseorangan,  dimana pendiri/pemegang saham juga dapat menjadi direktur perusahaan. Sebab dalam prinsip tata kelola  perusahaan  yang  baik  sebenarnya  ada  aspek  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu perseroan, yaitu aspek tanggung jawab dan pengawasan ( checks and balances ), mengingat terdapat  ketidakpastian  hukum  terkait  dengan  perseroan  terbatas  perorangan  yang  mana mengakibatkan penerapan tata kelola perseroan perorangan di Indonesia akan sangat sulit.
Terkait  dengan  perkembangan  pendirian  di  Belanda,  sepanjang  waktu  di  negara Belanda  sebenarnya  tidak  mengubah  status  dari  perseroan  perseorangan  ( eenmanzaak )  di Belanda  menjadi  memiliki  status  sebagai  badan  hukum.  Hukum  perusahaan  Belanda sebagaimana  diatur  dalam  BW  mempunyai  pengaturan  mengenai  badan  hukum.  Organ perseroan  perseorangan  ( eenmanzaak )  di  Belanda  terdiri  dari  seorang  pendiri  yang bertanggung  jawab  penuh  perseroan  perseorangan  ( eenmanzaak ),  maka  apabila  terjadi kerugian dalam perseroan maka pendiri akan bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi miliknya  untuk  menangani  kerugian  tersebut.  Terkait  organ  perseroan  terbatas  (BV)  di Belanda terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sama seperti perseroan terbatas di Indonesia.
Perubahan  terbaru  dalam  undang-undang  perusahaan  Belanda  bertujuan  untuk membuat  bentuk  perusahaan  Belanda,  khususnya  BV,  lebih  menarik.  Karena  jenis perusahaan  asing  dapat  digunakan  di  Belanda,  khususnya  namun  tidak  hanya  bentuk perusahaan  di  negara  anggota  Uni  Eropa  dan European  Economic  Area lainnya,  terdapat persaingan  internasional  untuk  bentuk  perusahaan.  Tujuannya  adalah,  antara  lain,  untuk menurunkan  biaya  penggabungan  perusahaan  tertutup  dan  biaya-biaya  yang  harus dikeluarkan untuk mendirikan perusahaan swasta Eropa. beroperasi di seluruh pasar tunggal Eropa.  Perusahaan  baru  di  Eropa  ini  harus  memfasilitasi  usaha  kecil  dan  menengah. 41 Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  Belanda  tetap  konsisten  dengan  pengaturan  mengenai badan  hukum,  berbeda  dengan  Indonesia  yang  dalam  masa  kini  telah  memberikan  status
41 Desak  Putu  et  al.,  “Perseroan  Perorangan  Pasca  UU  Cipta  Kerja:  Perubahan  Paradigma  Perseroan  Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” n.d.

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
badan hukum kepada perseroan perorangan meskipun telah menyalahi prinsip badan hukum yang sudah dianut oleh Indonesia sebelum adanya UUCK.

## 4. PENUTUP
Perkembangan  pendirian  perseroan  di  Indonesia  mengalami  perubahan  namun perubahan  tersebut  telah  mengesampingkan  prinsip-prinsip  badan  hukum  serta  prinsip kekeluargaan  yang  sebelumnya  diatur  dalam  UUPT  1995  maupun  UUPT  2007.  UUCK telah  banyak  mengubah  pengaturan  terkait  perseroan  terbatas  di  Indonesia.  Perubahan pertama  yaitu  mengenai  ketentuan  wajib  bagi  perseroan  supaya  didirikan  oleh  2  (dua) orang/ lebih dan dibuat dengan akta tidak berlaku bagi perseroan yang termasuk ke dalam kriteria  UMK.  Kedua,  mengenai  perubahan  pengaturan  modal  Perseroan  Terbatas,  yaitu pengaturan  modal  minimum  untuk  perseroan  terbatas  yang  sudah  dihapus  dan  modal ditentukan  berdasarkan  keputusan  dari  pendiri  perseroan.  Perubahan  yang  terjadi  baik  di Indonesia  maupun  belanda  bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  memulai usaha di dalam kedua negara tersebut. Perseroan di Belanda tetap menerapkan prinsip badan hukum  terhadap  PT  yang  didirikan  di  Belanda  seperti  prinsip  pemisahan  harta  dan  tetap didirikan  oleh  2  (dua)  orang,  perubahan  yang  terjadi  terdapat  pada  modal  awal  pendirian serta system pengawasan PT. Perseroan perseorangan di Belanda adalah badan usaha tanpa personalitas  hukum  atau  bukan  merupakan  badan  hukum,  berbeda  dengan  Indonesia  yang mengakui  perusahaan  perseorangan  sebagai  badan  hukum  yang  ditegaskan  dalam  UUCK dan PP No. 8 Tahun 2021. Perusahaan perseorangan baik di Belanda ataupun di Indonesia dapat  didirikan  tanpa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris,  namun  untuk  perubahan  menjadi Perseroan  Persekutuan,  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  mengubah  statusnya  dengan akta  Notaris,  sedangkan  di  Belanda  agar  Perseroan  Perseorangan  berubah  menjadi Perseroan  Persekutuan  dapat  dilakukan  dengan  mentransfer  kekayaan  Perseroan Perseorangan ke Perseroan Persekutuan yang baru didirikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, Bandung . Pengantar Hukum Indonesia (PHI) , 2010.
Advocaten  Goossens.  “Dutch  Civil  Code.” Free  Online  Translation  of  Dutch  Civil  Code , 2015.
Aisyah,  Cahyani.  “Implikasi  Ketiadaan  Akta  Notaris  Pada  Pendirian,  Perubahan,  dan Pembubaran  Perseroan  Perorangan.” Majalah  Hukum  Nasional 51,  no.  1  (2021). https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum - Google Books . Sinar Grafika , 2009.
Aryati,  Rika,  Hamzah  Vensuri,  dan  M  Febrianto.  “Sejarah  Berlakunya  BW  dan KUHPerdata di Indonesia.” Journal of Criminology and Justice 2, no. 1 (2022): 11– 16.
Athina,  Siti  Thali’ah,  Eddy  Purnama,  dan  Efendi  Efendi.  “Dualisme  Hukum  Pendirian Perseroan  Terbatas  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  USM Law Review 5, no. 2 (2022). https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989.
Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febriananingsih. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT)
Perseorangan  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  Melalui  Rancangan  Undang-Undang
Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
tentang Cipta Kerja.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 9, no. 1 (2020). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405.
Boschma, Hylda, dan Hanny Schutte-Veenstra. “Will the sup be an effective legal form for smes  as  well  as  for  subsidiaries  within  the  european  union?” European  Journal  of Comparative Law and Governance 4, no. 3 (2017). https://doi.org/10.1163/22134514- 00403004.
Gumilang,  Tia  Sanitra.  “Pertanggungjawaban  Notaris  dan  Akibat  Hukum  Pengesahan Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum.” Jurnal Lex Renaissance 4, no. 1 (2019). https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art8. Habib,  Muhammad,  Apik  Hadiarlamsyah,  Lutfizar  Wahyu  Pramukti  Sunardi,  dan  Wery Chesar.  “Perkembangan  Hukum  Persaingan  Usaha  Pasca  Berlakunya  Perpu  Cipta Kerja.”
Jurnal
USM Law
Review 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
Harahap,  Yuliana  Duti,  Budi  Santoso,  Mujiono  Hafidh,  Prasetyo  Program,  dan  Studi Magister Kenotariatan. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Notarius 14 (2021).
Hidayat,  Agung.  “Critical  Review  Buku  ‘Penelitian  Hukum’  Peter  Mahmud  Marzuki Penelitian  Hukum  Ad  Quemtentang  Norma.” Yustisia  Merdeka :  Jurnal  Ilmiah Hukum 7, no. 2 (2021). https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109. Januarita, Ratna. “The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian  Company  Law.” Mimbar :  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan 37,  no.  1 (2021). https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7771.
Kemp, Bastiaan, dan Sebastian Renshof. “The Limited Power for Shareholders to Appoint and  Dismiss  Management  Board  Members  in  Dutch  Listed  Companies.” European Company Law 17, no. Issue 2 (2020). https://doi.org/10.54648/eucl2020007. Lambooy, Tineke, Pjotr Anthoni, dan Aikaterini Argyrou. “Aren’t we all pursuing societal goals in our businesses? Defining ‘societal purpose’ as pursued by social enterprises.” Sustainable Development 28, no. 3 (2020). https://doi.org/10.1002/sd.2039. Mayasari,  Ima.  “Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus  Law  di Indonesia.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 9,  no.  1 (2020). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401.
Munalar, Sri Siti, Dwi Kusumo Wardhani, dan Nurhayati Nurhayati. “Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha.” Prosiding Senantias 1, no. 1 (2020).
Nasrullah,  Nasrullah.  “Eksistensi  Usaha  Perseorangan  Pasca  Lahirnya  UU  Cipta  Kerja.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 2 (2022). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3153.
Pangesti,  Shinta.  “Penguatan  Regulasi  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Usaha  Mikro  Dan Kecil  Dalam  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 10,  no.  1  (2021). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650.
Pasaribu,  Puspa,  dan  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  dalam  Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
Puspadewi,  Anak  Agung  Ayu  Intan.  “Ketentuan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Setelah

## Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas
Di Indonesia Dan Belanda Khrisna Adjie Laksana, Tjhong Sendrawan
e-ISSN: 2621-4105
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022). https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383.
Putri, Adinda Afifa, A. Partomuan Pohan, dan Arman Nefi. “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021).
Putri,  Sylvia,  dan  David  Tan.  “Analisis  Yuridis  Perseroan  Perorangan  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.” UNES  Law Review 4, no. 3 (2022). https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239. Putu,  Desak,  Dewi  Kasih,  A  A  Gede  Duwira,  Hadi  Santosa,  I  Made,  Marta  Wijaya,  dan Putri  Triari  Dwijayathi.  “Perseroan  Perorangan  Pasca  UU  Cipta  Kerja:  Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” n.d.
Ramadhan,  Febriansyah,  dan  Ilham  Dwi  Rafiqi.  “Antinomy  of  Community  Participation Rights  in  the  Law  on  the  Environmental  Sector.” Jurnal  Daulat  Hukum 4,  no.  3 (2021). https://doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212.
Sekarasih,  Setijati,  Abdul  Rachmad  Budiono,  Sukarmi  Sukarmi,  dan  Budi  Santoso. “Pergeseran  Paradigma  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam  Undang-Undang  Cipta Kerja.”
Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023).
https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831.
Siregar,  Imastian  Chairandy,  Sunarmi  Sunarmi,  Mahmul  Siregar,  dan  Detania  Sukarja. “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di  Indonesia.” Locus Journal of Academic Literature Review , 2022. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49.
Syahrullah,  dan  Nasrullah.  “Sejarah  Perkembangan  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia.”
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020).
https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.
Tarina  Arum.  “Memahami  Hukum  Perseroan  Perorangan:  Sejarah  Perseroan  Terbatas  Di Indonesia,Masa  Lalu  Dan  Masa  Kini.” Jurnal Pelita Ilmu 16, no. https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jpi/issue/view/177 (2022): 96–112.
Utami,  Putu  Devi  Yustisia,  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan.  “Perseroan  Perorangan  Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 4 (2021).
Verkerk, Barend. “Modernizing of Dutch Company Law: Reform of the Law Applicable to the BV and a New Legal  Framework for the One-Tier board within NVs and BVs.” European Company Law 7, no. Issue 3 (2010). https://doi.org/10.54648/eucl2010022. Vliet,  Lars  van.  “The  Netherlands  -  New  Developments  in  Dutch  Company  Law:  The ‘Flexible’ Close Corporation.” Journal of Civil Law Studies 7, no. 1 (2014): 271–86. https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol7/iss1/8/.
Wuisman,  I.S.,  dan  R.A.  Wolf.  “Directors’  and  Officers’  Liability  in  the  Netherlands.”
Directors & Officers (D & O) Liability , 2018, 295–372.
https://doi.org/10.1515/9783110491494-009.
Yustisia  Utami,  Putu  Devi.  “Pengaturan  Pendaftaran  Badan  Usaha  Bukan  Badan  Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020). https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432.