Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112.
Email: rudifisipusu@gmail.com
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 2, 2021 doi: 10.14710/politika.12.1.202.310-332

## Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu
Rudi Salam Sinaga 1 & Adam 2 1,2 Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area
Recieved: 2 4 Agustus 2020 Revised: 24 Oktober 2020 Published: 29 Oktober 2021
Keywords: fragmentasi politik; habitus ; Etnis Tionghoa; persaingan; mobilisasi

## Introduction
tudi  yang  dilakukan    Protsyk  dan  Marius  (2010)  dan  Yan  (2009)  telah menjelaskan semangat kelompok etnis minoritas untuk meraih keterwakilan politik  muncul  dalam  suasana  sistem  pemilihan  umum  (pemilu)  yang terbuka.  Pada  arena  pemilu  kelompok  etnis  cenderung  menggunakan  jaringan komunitas etnis untuk memobilisasi suara. Dalam pandangan Collet (2008: 723) situasi seperti itu dapat dikarenakan keterbatasan struktural yang melekat dalam kelompok etnis minoritas. Persoalan lainnya dalam kelompok etnis minoritas yang ditemukan S

## Abstrak:
Studi ini beranjak dari fenomena meningkatnya jumlah calon legislatif (caleg) etnis Tionghoa di tiga pemilu (2004, 2009, 2014) pada konteks pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam studi ini terjadi persaingan yang semakin kuat antara sesama caleg etnis Tionghoa pada  daerah  pemilihan  (dapil)  sumatra  utara  (Sumut)  1  yang  menimbulkan munculnya pertanyaan penelitian dalam studi ini mengapa caleg etnis Tionghoa memilih maju di dapil Sumut 1 dan bagaimana mobilisasi suara dilakukan?. Untuk menemukan  jawaban  terhadap  penelitian  ini  maka  studi  ini  menetapkan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu yang menyebutkan kebangkitan semangat etnis di era pasca- Soeharto tidak terjadi di kota Medan secara spesifik pada lokasi studi ini. Temuan yang  didapatkan  terjadi  fragmentasi  politik  di  kalangan  etnis  Tionghoa  yang dibentuk oleh Habitus yang ada pada area masing-masing. Tingginya persaingan sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 sebagai pertanda bahwa demokrasi dengan  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  mengurangi  peningkatan  sentimen etnis dalam pemilu. Pada sisi lainnya area domisili dan mobilitas bisnis yang tinggi seperti  Kota  Medan  dianggap  sebagai  dapil  yang  bergengsi  untuk  mengukur kemampuan keterampilan politik di pemilu.
Juenke dan Shah (2016) berkaitan dengan ketersediaan figur yang memiliki kelayakan sebagai kandidat dan memiliki peluang terpilih.
Dalam konteks nasional di Indonesia etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas yang sedang berupaya meraih keterwakilan politik di bawah sistem pemilu terbuka tanpa  kuota  etnis.  Pasca  berakhirnya  rezim  orde  baru  Giblin  (2003)  mencatat  etnis Tionghoa  mulai  membentuk  kesadaran  politik  mereka  melalui  pembentukan sejumlah organisasi komunitas berbasis sosial. Keadaan tersebut berbeda ketika era orde  baru  berkuasa  dengan  menerapkan  pembatasan  aktivitas  sosial  politik  dan melonggarkan  aktivitas  di  bidang  ekonomi  sektor  swasta  bagi  masyarakat  etnis Tionghoa (lihat Mozingo, 1973; Chong, 2018: 8; Chong, 2016; Eifert, 2012: 88; Sai dan Hoon, 2013). Menjelang pemilu tahun 1999 terdapat sebagian tokoh dari kalangan etnis Tionghoa membentuk partai politik sebagai sarana untuk meraih keterwakilan politik mereka seperti Partai Pembauran Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan lain sebagainya (Freedman, 2003: 444; Siddik, 2010: 89-90; Prasetyawan, 2014: 47). Meskipun  pada  akhirnya  partai  politik  yang  telah  dibentuk  tidak  mampu  bertahan lebih lama (Wu Ling, 2014: 214).
Dalam konteks lokal di provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejumlah peneliti telah memberikan perhatian terhadap partisipasi politik etnis Tionghoa untuk meraih keterwakilan politik di legislatif di antaranya Sinaga et al. , (2018) persaingan sesama caleg etnis Tionghoa di pemilihan legislatif provinsi Sumut tahun 2014. Sinaga et al.
(2019)  mengeksplorasi  pilihan  partai  dan  penyebab  perpindahan  partai  di  kalangan caleg  etnis  Tionghoa.  Sementara  itu  studi  lainnya  memberikan  perhatian  kepada keterlibatan organisasi komunitas etnis Tionghoa sebagai kelompok pendukung caleg (Damanik, 2016: 70-86; Humaizi, Ermansyah dan Sinaga, 2018; Sarumpaet, 2009). Studi ini mengambil posisi berbeda dari penelitian sebelumnya. Studi ini berupaya untuk dapat  memahami  fenomena  persaingan  sesama  caleg  etnis  Tionghoa  di  daerah pemilihan  (dapil)  Sumut  1  di  setiap  pemilihan  legislatif  Provinsi  Sumut  yang berlangsung di era pasca-reformasi (2004-2014).
Pada  tiga  pemilu  yang  terjadi  di  era-pasca  reformasi  (2004-2014)  di  tingkat lokal yakni pada pemilihan anggota legislatif Provinsi Sumut memperlihatkan terjadi persaingan  yang  ketat  di  antara  sesama  caleg  etnis  Tionghoa  di  dapil  Sumut  1. Persaingan  tersebut  bermula  di  pemilu  tahun  2004  kemudian  persaingan  semakin ketat terjadi di pemilu 2009 dan 2014. Pada pemilu tahun 2004 terdapat 3 caleg etnis Tionghoa  yang  saling  bersaing.  Kemudian  persaingan  sesama  caleg  etnis  Tionghoa semakin ketat di pemilu tahun 2009 dengan jumlah 8 orang caleg etnis Tionghoa dan pada pemilu tahun 2014 terdapat 5 caleg etnis Tionghoa. Persaingan ini terjadi di dapil Sumut  1  untuk  meraih  suara  dari  kalangan  pemilih  yang  berada  di  11  wilayah kecamatan  di  Kota  Medan  yaitu  Kecamatan  Medan  Amplas,  Medan  Area,  Medan
Belawan, Medan Deli, Medan Denai, Medan Kota, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur.
Secara umum karakteristik pemilih di Kota Medan terbagi kedalam tiga tipe karakteristik  pemilih  yaitu:  pemilih  rasional,  emosional  dan  transaksional.  Kota Medan  merupakan  daerah  yang  plural  dan  multi  etnis.  Data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Provinsi  Sumut  menempatkan  populasi  etnis  Tionghoa  pada  urutan  ke  5  di tingkat Provinsi. Jumlah populasi tersebut kebanyakan terpolarisasi di Kota Medan. Data Badan Pusat statistik Kota Medan sebagaimana dicatat Mukmin dan Damanik (2018: 135) jumlah populasi etnis Tionghoa di Kota Medan mencapai 11,34%. Populasi etnis  Tionghoa  di  Kota  Medan  sebagian  besar  tersebar  di  kecamatan  yang  berada dalam wilayah daerah pemilihan Sumut 1.
Dalam konteks pemilihan anggota legislatif Provinsi Sumut yang berlangsung di era pasca-reformasi partisipasi etnis Tionghoa menjadi caleg semakin meningkat di setiap  pemilu  (2004  hingga  2014)  untuk  bersaing  di  dapil  Sumut  1.  Keadaan  ini memperlihatkan  etnis  Tionghoa  sangat  antusias  menjadi  caleg  di  dapil  dengan populasi etnis Tionghoa yang cukup banyak. Situasi ini memunculkan dugaan dalam mekanisme pemilu terbuka di tengah demografi dapil yang plural dan multi etnis serta penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak namun konsentrasi caleg etnis Tionghoa untuk meraih suara di pemilu masih dipusatkan pada segmentasi pemilih dari kalangan internal etnis Tionghoa.
Dengan  jumlah  caleg  etnis  Tionghoa  yang  banyak  di  dapil  Sumut  1  serta asumsi  merebut  suara  hanya  dari  segmentasi  pemilih  etnis  Tionghoa  maka pertanyaan  yang  menarik  untuk  dimunculkan  dalam  studi  ini  adalah  mengapa memilih  maju  di  dapil  Sumut  1  dan  bagaimana  mobilisasi  suara  dilakukan?  Maka dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian ini tulisan ini menggunakan teori Wu Ling (2014) sebagai teori utama dan teori mengenai perilaku politik para politisi etnis Tionghoa dan teori Habitus dari Bourdieu (2005: 43-49) sebagai teori pendukung.
Disertasi Wu Ling (2014: 188) yang dilakukan pada dua lokasi penelitian yakni kota Medan dan Surabaya menghasilkan teori perilaku politik politisi etnis Tionghoa yang  maju  menjadi  caleg  cenderung  berkolaborasi  dengan  kalangan  pengusaha Tionghoa  yang  mapan  untuk  mendapatkan  bantuan  pembiayaan  kampanye. Hubungan  tersebut  bersifat  simbiosis  mutualisme.  Wuling  mengklasifikasikan perilaku politisi etnis Tionghoa ke dalam dua tipe yaitu: 1) idealis, dan 2) kepentingan pribadi. Meski lokasi studi Wu Ling (2014) dengan studi ini memiliki kesamaan lokasi namun studi ini hanya akan meneliti satu dapil saja yaitu dapil Sumut 1 yang meliputi 11  kecamatan  di  kota  Medan.  Dengan  predikat  kota  Medan  sebagai  daerah  sentral bisnis  di  Provinsi  Sumut  serta  profesi  etnis  Tionghoa  yang  identik  dengan  profesi
pekerjaan  di  dunia  bisnis  maka  teori  Wuling  (2014)  dianggap  relevan  untuk mendeskripsikan perilaku politik politisi etnis Tionghoa di dapil Sumut 1.
Sementara  itu  teori Habitus yang  dikemukakan  Bourdieu  (2005)  digunakan untuk  menjelaskan  tentang  kemampuan  individu  untuk  mempersepsikan  dan mentransformasikan  keinginan  personal  diri  pada  suatu  arena  lingkungan.  Hal  ini berkaitan  dengan  cara  individu  untuk  mencapai  tujuan  di  tengah  keadaan  yang dinamis dan beragam kepentingan yang ada di dalam lingkungan seperti halnya pada situasi yang dihadapi caleg di pemilu.
Studi  ini  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan dengan  aktivitas,  interaksi  dan  proses  pada  kurun  waktu  tertentu  (pemilu  pasca- reformasi)  sehingga  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus  dianggap  relevan untuk diterapkan dalam studi ini  (Creswell, 2014). Data diperoleh melalui wawancara dengan  caleg  etnis  Tionghoa  yang  maju  di  pemilihan  DPRD  2004  hingga  2014  dan pengurus partai politik yang mengakomodasi caleg etnis Tionghoa. Selain itu studi ini didukung dengan data yang didapatkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Data  profil  caleg  dan  hasil  suara  caleg  pada  setiap  pemilu  diperoleh  dari  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Provinsi  Sumut.  Data  dokumen  internal  partai politik digunakan untuk menganalisis ideologi dan platform partai politik. Interpretasi data menggunakan teknik triangulasi kemudian dianalisis secara deskriptif.

## Fragmentasi Politik: Persaingan Sesama Caleg Etnis Tionghoa.
Berdasarkan sensus penduduk (SP) tahun 2010 populasi etnis Cina di Provinsi Sumut  berada  pada  peringkat  ke  5  dengan  jumlah  populasi  mencapai  340.320  jiwa. Peringkat  terbanyak  ditempati  etnis  Batak  berjumlah  5.785.716  jiwa,  etnis  Jawa berjumlah  4.319.719  jiwa,  etnis  Nias  berjumlah  911.820  jiwa,  etnis  Melayu  berjumlah 771.668  jiwa  dan  masih  terdapat  etnis  lainnya  dengan  total  keseluruhan  jumlah penduduk  berjumlah  12.981.432  jiwa  dan  kemudian  pada  tahun  2013  menurut  BPS Provinsi Sumut jumlah penduduk meningkat menjadi berjumlah 13.326.307 Jiwa (BPS Provinsi Sumut, 2013). Dari data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Kota Medan yang dicatat Panggabean dan Smith (2011: 234) populasi etnis Tionghoa mencapai 10, 7 persen dari total jumlah penduduk Kota Medan sebesar 1,904,104 jiwa. Chong (2015: 492) dan Wu Ling (2014: 21) mencatat 10, 65 persen sehingga diperkirakan populasi etnis Tionghoa sekitar 202.787 jiwa. Pada catatan lainnya Arifin, Hasbullah dan Pramono (2017:  320)  mencatat  populasi  etnis  Tionghoa  mencapai  201,519  jiwa  di  tahun  2010. Secara nasional populasi etnis Tionghoa di kota Medan sebagai populasi terbesar ke 2 setelah Jakarta.
Persaingan  sesama  caleg  etnis  Tionghoa  untuk  memperebutkan  kursi  di legislatif di tingkat Provinsi Sumut pertama kali terjadi di pemilu tahun 2004. Pada
pemilu tahun 2004 terdapat 3 caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 yang berada di kota Medan. Dapil Sumut 1 meliputi 11 kecamatan di kota Medan yaitu: Medan  Amplas,  Medan  Area,  Medan  Belawan,  Medan  Deli,  Medan  Denai,  Medan Kota, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur.  Data  demografi  kependudukan  masyarakat  kota  Medan  berdasarkan  etnis tidak ditemukan namun berdasarkan catatan Mukmin dan Damanik (2018) didapatkan persentase etnis Tionghoa di kota Medan pada tahun 2004 mencapai 11, 34 persen yang tersebar di berbagai kecamatan. Dalam wilayah kecamatan di kota Medan populasi etnis  Tionghoa  terbanyak  diperkirakan  berada  di  6  kecamatan  yaitu:  Medan  Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Petisah, Medan Barat (Mukmin dan Damanik, 2018: 135). Bila menggunakan data ini maka terdapat dua kesamaan kecamatan pada dapil Sumut 1 yaitu Medan Area dan Medan Kota. Meski demikian data 2004 tersebut belum mampu digunakan sebagai acuan utama karena studi ini hingga kurun waktu 2014.
Ketiga caleg di dapil Sumut 1 pada pemilu 2004 bernama Haryanto dari PKPI, Ferdinan Godang dari Partai Demokrat (PD), Sonny Firdaus dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB). Dari ketiga caleg etnis Tionghoa yang bertarung di pemilu ini hanya  Haryanto  yang  memiliki  pengalaman  politik  di  partai  dan  di  pemilu  yaitu sebagai  pengurus  PKP  dan  pernah  menjadi  caleg  DPRD  Provinsi  Sumut  di  pemilu tahun 1999. Namun demikian dengan pengalaman ini tampaknya tidak memberikan pengaruh besar bagi Haryanto berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 didapati Sonny Firdaus dari PPIB terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut.
Pemilu  tahun  2009  terdapat  8  caleg  etnis  Tionghoa  yang  saling  bertarung meraih suara di dapil Sumut 1. Nama-nama caleg etnis Tionghoa yang meramaikan pertarungan ini adalah Lina /Liu Wan Ling dan Kwik Sam Ho/Dharwan Widjaja dari Partai Golongan Karya (Golkar), Brilian Moktar dari PDIP, Haryanto dari PKPI, Tjoa Seng  Hie  dan  Sonny  Firdaus  dari  PPIB,  Kie  Hock  Kweng  dari  Partai  Peduli  Rakyat Nasional (PPRN), Ridho/ Kwa Phing An dari Partai Barisan Nasional (PBN). Sejumlah nama caleg etnis Tionghoa yang diketahui memiliki pengalaman politik didapatkan pada figur Sonny Firdaus pernah menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut di pemilu 2004, Haryanto sebagai pengurus PKPI dan pernah menjadi caleg DPRD Provinsi Sumut di pemilu tahun 1999 hingga 2004 dan Brilian Moktar sebagai pengurus PDIP di Kota Medan. Hasil pemilu tahun 2009 menempatkan Sonny Firdaus dari PPIB dan Brilian Moktar dari PDIP sebagai caleg terpilih di pemilu ini.
Pada  pemilu  tahun  2014  partisipasi  etnis  Tionghoa  menjadi  caleg  DPRD Provinsi Sumut mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2014 terdapat 5 caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 yaitu Sonny Firdaus (caleg petahana) dari Gerindra, Brilian Moktar (caleg petahana) dan Ferdinan Godang
dari  PDIP,  Shanny  Joan  Salim  dan  Haryanto  dari  PKPI.  Menurunnya  jumlah  caleg etnis  Tionghoa  pada  pemilu  ini  disebabkan  terdapat  caleg  “ Petahana ”  dan  caleg “lama”. caleg “ Petahana ” adalah caleg yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara saat pemilu ini dan caleg “lama” adalah caleg yang sudah berulang  kali  mencalonkan  diri  namun  masih  gagal.  Kedua  tipe  caleg  ini  telah memiliki  basis  dukungan  yang  real  namun  berbeda  dalam  ukuran  “jumlah” pendukung.
Tabel 1: Caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di pemilu era pasca-reformasi (2004-2014).
PEMILU NAMA CALEG PARTAI HASIL 2004 Haryanto PKPI Tidak Terpilih Ferdinan Godang PD Tidak Terpilih Sonny Firdaus PPIB Terpilih 2009 Lina /Liu Wan Ling Golkar Tidak Terpilih Kwik Sam Ho/Dharwan Widjaja Tidak Terpilih Brilian Moktar, SE PDIP Terpilih Haryanto, SH PKPI Tidak Terpilih Tjoa Seng Hie PPIB Tidak Terpilih Sonny Firdaus, SH. Terpilih Kie Hock Kweng, SE., SH PPRN Tidak Terpilih Ridho Alias Kwa Phing An PBN Tidak Terpilih 2014 Sonny Firdaus, SH Gerindra Terpilih Brilian Moktar, SE.,MM PDIP Terpilih Ferdinan Godang, SE,.SH Tidak Terpilih Shanny Joan Salim, SE PKPI Tidak Terpilih Haryanto, SH Tidak Terpilih Sumber : Data diolah kembali dari data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (2004, 2009 dan 2014).
Pada  tabel  di  atas  terlihat  partisipasi  etnis  Tionghoa  menjadi  caleg  DPRD Provinsi Sumatera Utara di pemilu pasca-reformasi mengalami peningkatan di pemilu tahun 2009 dan kemudian jumlah tersebut menurun di pemilu tahun 2014. Penurunan jumlah caleg etnis Tionghoa yang bertarung di dapil Sumut 1 pada pemilu tahun 2014 dikarenakan  terdapat  caleg  “Petahana”.  Pengalaman  pemilu  sebelumnya mengajarkan  bahwa  sangat  sulit  untuk  mendapatkan  kursi  ketika  harus  melawan caleg petahana . Keberadaan Haryanto sebagai caleg “abadi” membuktikan hal itu.
Berdasarkan data di atas terlihat dapil Sumut 1 sebagai dapil berkumpulnya populasi dan mobilitas etnis Tionghoa yang tertinggi di Sumatera Utara. Sebagai dapil yang  berada  di  arena  kota  Medan  yang  identik  dengan  kota  bisnis  (industri  dan perdagangan) maka kota ini memiliki daya tarik tersendiri bagi caleg etnis Tionghoa karena mayoritas profesi etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 yang bekerja di sektor swasta (bisnis). Predikat kota Medan sebagai kota bisnis tentu memiliki nilai tersendiri bagi
kalangan pelaku bisnis. Pada sisi lain tingginya biaya kampanye politik di era pasca- reformasi mengharuskan setiap caleg untuk berupaya mencari sponsor pendanaan.
Terkait biaya politik yang tinggi di era pasca-reformasi Wu Ling (2014: 188) beranggapan keadaan tersebut sebagai pintu masuk bagi kalangan pengusaha etnis Tionghoa  untuk  melibatkan  diri  sebagai  pendukung  caleg  melalui  pendanaan  atau fasilitas. Menurut  Wu Ling Hubungan yang terjalin di antara caleg dengan pengusaha Tionghoa  di  pemilu  didasarkan  pada  hubungan  patrimonial  yang  saling menguntungkan (Wu Ling, 2014: 202). Dengan kata lain pengusaha Tionghoa memberi dukungan keuangan di masa kampanye dan caleg memberikan bantuan politik bila terpilih.
Keadaan  di  atas  sesuai  dengan  argumen  Wu  Ling  (2014)  yang  menjelaskan terdapat  keterkaitan  di  antara  aktor  bisnis  dengan  aktor  politik  di  setiap  pemilu. Dalam konteks penelitian ini ajang kontestasi di dapil Sumut 1 etnis Tionghoa yang berprofesi  sebagai  aktor  bisnis  berkolaborasi  dengan  caleg  etnis  Tionghoa  untuk melakukan  upaya  mobilisasi  suara  di  internal  komunitas  etnis.  Motif  balas  jasa berbentuk perlindungan politik dan lain sebagainya di klaim Wu Ling (2014: 208-255) sebagai dasar kerja sama di antara kedua belah pihak (aktor bisnis dan politisi). Klaim ini sangat relevan mengingat meningkatnya kecenderungan politik transaksional dan tingginya  biaya  membangun  jaringan  dukungan  suara  di  pemilu  langsung  pasca reformasi (Tans, 2012; Widoyoko, 2018). Penelitian lainnya seperti Aspinall, Dettman dan Warburton (2011) mendapati memobilisasi suara berlangsung dengan kolaborasi kerja sama antara politisi, pengusaha dan preman. Dampak yang ditimbulkan dengan situasi  seperti  ini  adalah  meningkatnya  fragmentasi  politik  dalam  lingkungan  etnis sama. Setiap caleg akan berjuang mencari solusi bagi kebutuhan masing-masing yang bermuara  pada  tujuan  untuk  meraih  suara  terbanyak  di  pemilu.  Pada  sisi  lain demokrasi telah memberikan kebebasan pandangan politik sekaligus pilihan politik di pemilu.
Fragmentasi politik di dapil Sumut 1 semakin terasa di tataran aktor elit pada organisasi komunitas menjelang pemilu. Caleg yang menjadi bagian dalam organisasi komunitas  tersebut  secara  informal  menegosiasikan  kepentingannya  kepada  elit  di struktur organisasi. Harapan caleg agar elit dapat berfungsi sebagai mediator kepada komunitas internal dan eksternal termasuk bagi elit partai.

## Habitus dalam Jaringan Mobilisasi Suara
Pertarungan  sesama  caleg  etnis  Tionghoa  di  pemilihan  anggota  DPRD Provinsi Sumut secara tidak langsung telah menunjukan beberapa hal yakni: 1) terjadi peningkatan kesadaran politik etnis Tionghoa di Provinsi Sumut untuk menempati posisi  politik  dalam  struktur  lembaga  politik  dan  2)  tingginya  minat  caleg  etnis
Tionghoa  untuk  bertarung  di  dapil  yang  sama  menimbulkan  persepsi  perpecahan dalam kelompok komunitas etnis Tionghoa.
Partisipasi  etnis  Tionghoa  menjadi  caleg  DPRD  Provinsi  Sumut  di  pemilu tahun 2004 memperlihatkan kesadaran politik etnis Tionghoa pada tingkat Provinsi telah  terbentuk.  Pada  sisi  lain  kesadaran  politik  yang  diaktualisasikan  melalui partisipasi  menjadi  caleg  DPRD  Provinsi  secara  alamiah  telah  membentuk pertarungan politik di antara figur etnis Tionghoa yang menjadi caleg. Pada periode pemilu  2004  caleg  etnis  Tionghoa  maju  dengan  inisiatif  yang  berbeda.  Terdapat kandidat  yang  memiliki  inisiatif  sendiri  mendaftar  ke  partai  politik  untuk  menjadi caleg dan terdapat caleg maju dengan inisiatif partai politik yang memandang potensi caleg berpeluang terpilih.
Pertarungan politik di antara  caleg etnis Tionghoa semakin kuat di pemilu tahun 2009 dan puncaknya berdampak pada lebih sedikit caleg etnis Tionghoa yang berpartisipasi di pemilu tahun 2014. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 Partai Keadilan dan  Persatuan  Indonesia  (PKPI)  merekrut  satu  orang  etnis  Tionghoa  sebagai  caleg. Satu-satunya  caleg  tersebut  adalah  Haryanto  yang  merupakan  ketua  PKPI  Provinsi Sumut di saat itu. Kemudian pada pemilu tahun 2014 PKPI Haryanto maju kembali menjadi  caleg  namun  pada  pemilu  ini  PKPI  meningkatkan  jumlah  caleg  etnis Tionghoa dengan menambahkan caleg dari segmentasi perempuan bernama Shanny Joan Salim.
Jumlah caleg etnis Tionghoa dari PKPI meningkat menjadi 2 caleg di pemilu tahun  2014.  Haryanto  dan  Shanny  Joan  Salim  di  usung  PKPI  di  pemilu  2014. Peningkatan jumlah caleg etnis Tionghoa di pemilu tahun 2014 pada dapil Sumut 1 menurut Haryanto kondisi tersebut timbul sebagai kebijakan PKPI untuk merekrut etnis Tionghoa menjadi caleg agar etnis Tionghoa terbiasa dengan dunia politik dan bergaul dengan politisi dari etnis yang berbeda (Haryanto, Ketua PKPI Provinsi Sumut dan Caleg etnis Tionghoa di pemilu 1999-2014, Wawancara, 25 Mei 2018).
Dari kurun waktu pemilu 1999 hingga 2009 terlihat PKPI bertahan untuk tetap mengusung Haryanto sebagai caleg di dapil Sumut 1. Ini mengindikasikan pada tiga periode  pemilu  (1999-2009)  PKPI  sebagai  partai  politik  tidak  berhasil  melakukan fungsi  rekrutmen  politik  dan  pengkaderan  pada  kalangan  etnis  Tionghoa  untuk ditempatkan  pada  kontestasi  legislatif  di  dapil  Sumut  1.  Keadaan  ini  juga  dapat menjelaskan komitmen tinggi Haryanto untuk menjadi caleg yang terlihat selalu maju di di tiga pemilu (1999, 2004 dan 2009).
Berangkat  dari  asumsi-asumsi  ini  akan  sulit  untuk  mengakui  keberadaan Shanny Joan Salim di pemilu tahun 2014 sebagai caleg yang memiliki peluang terpilih. Studi ini menganggap keberadaan Shanny Joan Salim digunakan untuk memenuhi kuota  keterwakilan  perempuan  sekaligus  menarik  suara  dari  segmentasi  kaum
perempuan  etnis  Tionghoa.  Kebijakan  PKPI  masih  cenderung  berorientasi  untuk mendukung  kepentingan  kemenangan  Haryanto  di  pemilu  bila  membandingkan popularitas  Shanny  Joan  Salim  tidak  sebanding  dengan  popularitas  Haryanto  yang lebih dikenal luas oleh publik di kota Medan yang terlihat pada hasil perolehan suara di tiga pemilu yang diperlihatkan pada tabel 2.
Berbeda  halnya  dengan  Brilian  Moktar  caleg  etnis  Tionghoa  yang  maju pertama kali di Pemilu 2009 dengan hasil terpilih. Kemudian pada pemilu tahun 2014 maju  kembali  dan  terpilih  lagi.  Brilian  Moktar  terpilih  sebanyak  dua  kali  menjadi anggota legislatif Provinsi Sumut di dapil Sumut 1 dari PDIP. Pilihan Brilian untuk maju dari PDIP dikarenakan PDIP konsisten menegakkan nasionalisme dan membela kaum marginal (Brilian Moktar, Wakil Ketua PDIP Provinsi Sumut dan caleg legislatif provinsi di pemilu 2009-2014, Wawancara, 20 Februari 2017).
Bila merujuk pada pemilu demokratis yang telah dimulai di tahun 2009 dan 2004 Brilian Moktar tampaknya memiliki perhitungan tersendiri terhadap keputusan dirinya  baru  maju  menjadi  caleg  di  pemilu  2009.  Sebelum  Brilian  Moktar berpartisipasi  menjadi  caleg  di  pemilu  2009  Brilian  Moktar  selain  sibuk  dengan aktivitas ekonomi di sektor swasta namun juga sibuk dengan aktivitas politik di sayab partai (PDIP) yang berkaitan dengan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Situasi ini  memperlihatkan  upaya  Brilian  Moktar  untuk  mendekatkan  diri  dengan masyarakat.
Caleg etnis Tionghoa lainnya seperti Ferdinan Godang yang maju menjadi caleg di tiga pemilu (2004, 2009 dan 2014) memiliki pertimbangan lain di antaranya pertimbangan  untuk  memilih  menggunakan  partai  yang  berbeda  di  setiap  pemilu. Pada pemilu tahun 2004 Ferdinan Godang maju menjadi caleg di pemilu 2004 dari Partai Demokrat, pemilu 2009 maju dari PKPI dan pada pemilu 2014 Ferdinan Godang maju  menjadi  caleg  dari  PDIP.  Keadaan  ini  memperlihatkan  Ferdinan  Godang memperhitungkan  segala  sesuatu  yang  dapat  mengakomodasi  kepentingannya termasuk  ruang  komunikasi  di  dalam  partai  politik  (Ferdinan  Godang,  caleg  etnis Tionghoa di pemilu 2004-2014, Wawancara email, 14 Desember, 2017).
Meski  demikian  keputusan  untuk  berpindah-pindah  partai  dapat mengurangi  persepsi  publik  terhadap  konsistensi  Ferdinan  Godang  dalam beraktivitas  di  partai  politik.  Dalam  pandangan  Ferdinan  Godang  partai  politik penting untuk merekrut caleg yang jujur, disiplin, loyal dan tidak hanya orientasi ke dana  tetapi  lebih  pada  kualitas  caleg  (Ferdinan  Godang,  Caleg  etnis  Tionghoa  di pemilu 2004-2014, Wawancara email, 14 Desember, 2017).
Beberapa caleg etnis Tionghoa yang berhasil diwawancarai terlihat memiliki pertimbangan  khusus  dalam  menentukan  kapan  dirinya  siap  untuk  bertarung menjadi  caleg  di  pemilu.  Selain  itu  terdapat  caleg  etnis  Tionghoa  yang  mampu
bertahan di partai politik dan ada yang tidak dapat bertahan dan memilih berpindah partai.  Dinamika  di  internal  partai  politik  selalu  mengundang  perdebatan  dan perbedaan pandangan di sekitar pengambilan keputusan dan metode penggalangan dana. Situasi ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan Bourdieu (2005: 45) tentang kemampuan individu untuk memproduksi persepsi dan mentransferkan persepsi ke pada struktur sosial dalam teori Habitus .
Konsep teori Habitus menjelaskan tentang upaya individu yang berinteraksi terhadap struktur yang ada untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dari struktur objektif menuju  struktur  tujuan  (Bourdieu,  2005:  45-46).  Secara  teoritis  terdapat  kemiripan teori Bourdieu (2005) tentang Habitus dengan teori struktur-agensi dari Giddens (1984). Kedua  teori  tersebut  sepakat  bahwa  struktur  terbentuk  dari  intervensi  kekuatan- kekuatan sosial dan aktor yang bertindak aktif. Meskipun memiliki kemiripan namun Bourdieu  (2005)  memberikan  kunci  penting  keberhasilan  dari  membentuk  struktur bergantung  pada  posisi  sosial  aktor  di  lingkungan.  Sementara  Giddens  (1984)  tidak menyinggung  hal  tersebut.  Pada  konteks  studi  ini  memperlihatkan  tingginya persaingan  antara  sesama  caleg  etnis  Tionghoa  di  dapil  Sumut  1  berakibat  pada meningkatnya persaingan mobilisasi suara.
Dari  kurun  waktu  pemilu  tahun  2004  hingga  2014  perjalanan  tiga  pemilu tersebut  menampilkan  aktor  politik  sekaligus  sebagai  agen  politik  untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik etnis Tionghoa sebagai caleg DPRD Provinsi Sumut.  Keberadaan  aktor  politik  tersebut  berasal  dari  politisi  etnis  Tionghoa  yang aktif di dalam partai politik. Politisi etnis Tionghoa mengajak rekan etnis Tionghoa untuk menjadi caleg di partai politik dan bekerja sama melakukan mobilisasi suara dari  kalangan  internal  dan  eksternal  etnis  Tionghoa.  Dalam  proses  ini  terdapat tindakan  yang  menyerupai disposisi dalam  konsep  teoritis  (Bourdieu,  2005)  tentang Habitus . Disposisi dijelaskan (Bourdieu, 2005) sebagai usaha untuk mempertahankan suatu  tujuan.  Pada  konteks  studi  ini disposisi diwakili  dengan  upaya  mengamankan arena  politik  di  dapil  1  melalui  pembentukan  tim  sukses  sebagai  mesin  untuk memobilisasi suara dan mediator antara caleg dengan konstituen.
Partai  politik  memiliki  akses  sumber  daya  yang  sangat  luas.  Budiatri et  al. (2018: 326) menyebutkan sumber daya partai berasal dari “orang-orang besar” yang ada di  dalam  partai.  Dengan  demikian  semakin  banyak  jumlah  orang  yang  memiliki sumber daya keuangan, fasilitas dan pengaruh yang besar maka partai politik dengan sumber dayanya tersebut mampu menembus Habitus di lingkungan segmentasi etnis Tionghoa.  Pada  saat  yang  sama  partai  politik  turut  membentuk  persepsi  dan mentransferkan tujuan mereka di dapil Sumut 1 melalui rekrutmen politik terhadap etnis Tionghoa untuk menjadi politisi partai. Kuantitas jumlah partai yang meningkat
dalam mengakomodasi etnis Tionghoa menjadi caleg sebagai bentuk intervensi partai untuk menjaga peluang kemenangan bagi partai lain.
Tabel 2: Latar belakang caleg etnis Tionghoa berdasarkan organisasi sosial, suara dan
partai politik PEMILU NAMA CALEG ORGANISASI SOSIAL KOMUNITAS SUARA PARTAI POLITIK 2004 Haryanto Yayasan Sosial Prasetia Utama 2.120 PKPI Ferdinan Godang PSMTI 3.643 Partai Demokrat Sonny Firdaus P-INTI 7.830 Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) 2009 Lina /Liu Wan Ling Tidak diketahui 383 Golkar Kwik Sam Ho/Dharwan Widjaja Tidak diketahui 1.652 Golkar Brilian Moktar, SE PSMTI, PASTI 8.772 PDIP Haryanto, SH Yayasan Sosial Prasetia Utama 1.039 PKPI Tjoa Seng Hie Tidak diketahui 2.115 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Sonny Firdaus, SH. P-INTI 10.592 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kie Hock Kweng, SE., SH Tidak diketahui 535 PPRN Ridho Alias Kwa Phing An Tidak diketahui 140 Partai Barisan Nasional (PBN) 2014 Sonny Firdaus, SH P-INTI 7.885 Gerindra Brilian Moktar, SE.,MM PSMTI, PASTI 29.131 PDIP Ferdinan Godang, SE,.SH PSMTI 2.347 PDIP Shanny Joan Salim, SE Tidak diketahui 190 PKPI Haryanto, SH Yayasan Sosial Prasetia Utama 958 PKPI
Sumber : Diperoleh dan diolah dari data KPU provinsi sumatera utara, wawancara dan telaah dokumentasi.
Setiap  caleg  etnis  Tionghoa  berharap  dapat  menarik  dukungan  suara  dari segmentasi  etnis  Tionghoa  dan  dari  luar  etnis  Tionghoa  atas  dasar  kedekatan pergaulan.  Bila  memperhatikan  pola  interaksi  masyarakat  etnis  Tionghoa  yang cenderung  eksklusif  dan  sibuk  dalam  kegiatan  bekerja  di  sektor  ekonomi  swasta (pedagang) maka dapat diindikasikan caleg etnis Tionghoa memerlukan akses yang lebih  luas  untuk  dapat  memobilisasi  suara.  Salah  satu  cara  melakukan  mobilisasi suara yang dilakukan caleg etnis Tionghoa adalah dengan “menarik” dukungan suara dari  organisasi  komunitas  etnis  Tionghoa.  Cara  ini  dianggap  lebih  dapat meningkatkan peluang meraih dukungan suara karena dua sebab yaitu: 1) organisasi komunitas etnis memiliki anggota yang merupakan pemilih di dapil dan 2) pemimpin di dalam organisasi komunitas memiliki jaringan patronase yang lebih luas dari figur caleg etnis Tionghoa.
Pola mobilisasi dukungan suara berlangsung berbeda pada setiap pemilu di era pasca-reformasi. Letak perbedaan pola tersebut mengarah pada luas jaringan yang dipergunakan.  Pada  pemilu  2004  caleg  etnis  Tionghoa  menggunakan  jaringan personal bersumber dari hubungan kedekatan atau pergaulan. Pemilu 2009 jaringan personal meluas pada area institusi sosial di internal komunitas etnis Tionghoa. Pada situasi  ini  caleg  berharap  mendapat  dukungan  suara  dari  internal  organisasi komunitas.  Pemilu  tahun  2014  caleg  mendorong  institusi  sosial  agar  dapat mengaktifkan aktor-aktor di internal organisasi komunitas yang memiliki pengaruh yang  lebih  besar  bidang  sosial,  politik  dan  ekonomi.  Aktor-aktor  yang  berada  di internal  organisasi  tidak  dengan  mudah  menerima  “pengaruh”  untuk  memberikan dukungan  terhadap  caleg.  Terdapat  “filter”  dalam  menyeleksi  caleg  yang  akan  di berikan  dukungan.  “Filter”  tersebut  seperti  mekanisme  pemeriksaan  terhadap jaringan personal, track record personal, kontribusi terhadap komunitas etnis sebagai pertimbangan untuk dalam memberi dukungan.
Organisasi  komunitas  memiliki  dinamika  internal.  Dinamika  tersebut berkaitan dengan aktor, nilai dan kepentingan sehingga dalam rangka mendapatkan perhatian  maka  diperlukan  keterampilan  caleg  untuk  mendialogkan  tujuan  kepada aktor  yang  ada.  Merujuk  pada  teori  Bourdieu  (2005)  yang  menyinggung  tentang kemampuan  individu  mempersepsikan  dan  mentransformasikan  struktur  objektif untuk  membentuk  struktur  tujuan  dan  pada  saat  yang  sama  turut  dibentuk  oleh struktur  tujuan.  Hal  ini  bisa  digambarkan  sebagai  aktivitas  dialog  negosiasi  dari sejumlah kepentingan yang berbeda yang akhirnya membentuk sebuah jalan tengah sebagai kesepakatan. Kesepakatan dengan jalan tengah inilah yang akhirnya menjadi struktur tujuan bersama diantara aktor-aktor yang bersepakat membentuk komitmen dukungan secara penuh atau sebagian dukungan.
Organisasi komunitas etnis memiliki kemapanan sebagai struktur organisasi. Kemapanan tersebut terletak pada struktur dan kuantitas keanggotaan dan yang tidak kalah  penting  adalah  nilai  budaya  yang  melekat  sebagai  identitas  perekat.  Struktur organisasi  meliputi  peran  dan  jaringan  wilayah  kerja.  Kuantitas  keanggotaan menyangkut jumlah pemilih potensial di komunitas etnis serta jaringan personal yang melekat pada tiap individu anggota. Kemudian nilai budaya sebagai identitas memiliki sumber daya yang kuat ketika berhadapan dengan simbol identitas yang sama dapat lebih mudah mentransferkan tujuan dengan pendekatan komunikasi budaya. Dengan demikian  upaya  caleg  etnis  Tionghoa  untuk  memobilisasi  suara  dari  organisasi komunitas  bergantung  pada  ketersediaan  jaringan  personal  caleg  untuk  dapat menembus  struktur  organisasi  komunitas  secara  informal.  Pada  akhirnya  secara informal aktor yang berada di dalam struktur organisasi komunitas mengambil peran sebagai pendukung caleg dengan mendistribusikan sumberdaya yang tersedia.
Bagan 1: Pola kecenderungan mobilisasi suara dalam persaingan di dapil Sumut 1.
Ilustrasi pada bagan di atas menggambarkan terjadi pergeseran terhadap pola kecenderungan mobilisasi suara di pemilu 2004, 2009 dan 2014 yang dilakukan caleg etnis  Tionghoa.  Pola  kecenderungan  tersebut  sekaligus  mengindikasikan  sumber jaringan yang digunakan untuk menyentuh lumbung suara. Pada pemilu proporsional
PEMILU 2004 Jaringan Personal Partai Politik Calon Legislatif Jaringan Personal Partai Politik Calon Legislatif Jaringan Personal Partai Politik Calon Legislatif PEMILU 2014 PEMILU 2009 Institusi Sosial Institusi Sosial Jaringan Patronase
tertutup partai menjadi mesin utama untuk melakukan mobilisasi suara karena partai berperan untuk menentukan caleg terpilih di internal partai (Marzuki, 2007: 522). Pada pemilu  proporsional  terbuka  berdasarkan  suara  terbanyak  mesin  utama  dalam melakukan  mobilisasi  suara  terkonsentrasi  pada  caleg  (Andriana et  al. ,  2012:  112). Sistem  proporsional  terbuka  berdasarkan  suara  terbanyak  diterapkan  sejak  pemilu 2004. Pada pemilu 2004 caleg etnis Tionghoa mengandalkan jaringan personal untuk meraih  dukungan  suara.  Jaringan  personal  seperti  kekerabatan  dan  pertemanan diandalkan  untuk  menembus  berbagai  segmentasi  pemilih  secara  sporadis. Pendekatan seperti ini cenderung terjadi pada demografi masyarakat tradisional atau dengan karakter budaya yang kuat seperti di Kalimantan Barat (Jumadi dan Yaakop, 2013: 82).
Pemilu  2009  selain  mengandalkan  jaringan  personal  caleg  etnis  Tionghoa mulai memasuki institusi sosial untuk memobilisasi suara secara informal. Institusi sosial tersebut berbentuk organisasi perkumpulan etnis berbasis sosial. Pada pemilu 2014 meski jaringan personal masih sangat diandalkan namun caleg etnis Tionghoa meningkatkan  perhatian  mereka  kepada  institusi  sosial  (Damanik,  2016:  74-74; Freedman,  2003).  Tujuan  yang  diharapkan  caleg  terhadap  institusi  sosial  untuk mendapatkan perhatian dari aktor yang berada dalam struktur institusi sosial. Pada konteks ini caleg etnis Tionghoa menyadari institusi sosial memiliki sumber daya yang besar  berupa  sumber  daya  manusia  di  dalamnya  kebanyakan  sebagai  aktor  pelaku ekonomi swasta atau pengusaha (Siagian, 2016: 556-559; Siddik, 2010: 2) yang memiliki jaringan patronase atas dasar kesetiaan dan koneksi yang dapat diandalkan menarik suara dari pemilih baru di internal dan eksternal etnis (Aspinall, 2013).
Dengan kekuatan keuangan, fasilitas serta kuantitas karyawan yang dimiliki pengusaha  yang  berada  di  dalam  institusi  sosial  maka  akan  terbuka  peluang  caleg untuk  mendapatkan  kebutuhan  logistik  kampanye  dan  dukungan  suara.  Selain  itu pertemanan di kalangan pengusaha dan politisi terjalin untuk mengupayakan caleg menjadi terpilih. Keadaan ini berlangsung sebagaimana yang dikemukakan Aspinall (2013:  30)  patronase  sebagai  pendistribusian  sumber  daya  material  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  didasarkan  pada  kesetiaan,  pertukaran  kepentingan  dan koneksi.  Dalam  konteks  kota  Medan  hubungan  patronase  tersebut  berlangsung dengan  prinsip  saling  menguntungkan  (Amin,  Ridho  dan  Nasution,  2016)  bahkan institusi  etnis  sudah  tertarik  terlibat  dalam  politik  praktis  dan  secara  terbuka mengambil  posisi  sebagai  kelompok  pendukung  di  pemilihan  kepala  daerah (Humaizi, Yusuf dan Sinaga, 2019).
Pergeseran pola mobilisasi ini menandakan terjadi persaingan tinggi di antara sesama caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 untuk memobilisasi suara di lingkungan internal  etnis  Tionghoa  yang  sedikit  jumlahnya  namun  memiliki  kekuatan  untuk
menembus segmentasi pemilih eksternal melalui jaringan pengusaha. Keberhasilan caleg  etnis  Tionghoa  di  pemilu  merepresentasikan  kemenangan  bagi Habitus yang terbentuk di antara caleg, aktor pengusaha yang terlibat dan simpul-simpul dukungan suara yang dimobilisasi. Dengan kata lain caleg yang terpilih akan maksimal mewakili aspirasi Habitus -nya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mobilisasi suara.

## Etnis Minoritas Dalam Arena Kontestasi Pemilu
Pemilu legislatif dengan sistem proporsional secara garis besar memberikan peluang kesempatan politik yang sama bagi setiap warga negara. Negara demokrasi dengan  karakteristik  demografi  yang  multi  etnis  seperti  Indonesia  mempercayai sistem  proporsional  lebih  dapat  mewakili  peluang  keterpilihan  anggota  legislatif dengan  latar  belakang  sosial  (etnis/agama)  yang  lebih  beragam.  Kondisi  ini  turut memelihara tatanan keharmonisan sosial dalam keberagaman demografi.
Partisipasi etnis minoritas dalam pemilu legislatif bukan realitas yang baru. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Jensenius (2016) dan Saalfeld and Bischof, (2013)  didapatkan  keterlibatan  etnis  minoritas  menjadi  caleg  di  pemilu  disebabkan pemenuhan kuota etnis pada kehendak di sistem pemilu dan upaya etnis minoritas secara perorangan maupun kelompok untuk mengirim wakil mereka di legislatif. Hal ini  menunjukan  urgensi  dari  kehadiran  caleg  etnis  minoritas  di  pemilu  disebabkan aspek prosedural yakni mekanisme prosedural kuota dalam sistem pemilu dan aspek substansial  yang  berkaitan  dengan  perjuangan  terhadap  hak-hak  etnis  minoritas  di legislatif.  Dalam  arena  kontestasi  pemilu  isu  minoritas  dalam  segmentasi  etnis memiliki efek untuk menarik pemilih dari etnis yang sama (Collet, 2008; Fisher et al. , 2014; Teney et al. , 2010), namun terdapat juga studi lainnya yang menjelaskan pilihan terhadap caleg minoritas didasarkan pada kinerja mereka (Juenke dan Shah, 2016).
Bila  mengaitkan  studi  terdahulu  dengan  realitas  sistem  pemilu  dan  hasil pemilu yang diperoleh caleg etnis minoritas (Tionghoa) pada kasus di DPRD provinsi Sumut  maka  dikoreksi  beberapa  hal  yaitu:  1)  sistem  pemilu  di  Indonesia  tidak mengadopsi kuota berdasarkan etnis. Sistem proporsional terbuka dianggap mampu mengakomodasi setiap segmentasi caleg, dan 2) Caleg etnis Tionghoa secara maksimal berupaya  meraih  dukungan  suara  dari  segmentasi  etnis  Tionghoa.  Keadaan  ini berlaku sama dengan penelitian terdahulu yang menunjukan pemilih etnis cenderung memilih  caleg  dari  etnis  yang  sama.  Situasi  dari  penelitian  terdahulu  terhadap kontekstual  dalam  studi  ini  hanya  berbeda  pada  sistem  pemilu  yang  tidak mengakomodasi kuota berdasarkan etnis.
Dalam prakteknya di pemilu kebanyakan perebutan suara terjadi antara caleg minoritas dengan caleg mayoritas. Namun berbeda pada kasus di dapil Sumut 1 yang memperlihatkan  perebutan  suara  terjadi  pada  sesama  caleg  minoritas  (etnis
Tionghoa). Pada daerah pemilihan dengan populasi etnis minoritas yang lebih besar peluang keterpilihan akan semakin terbuka terlebih lagi terjadi pemilu tingkat lokal. Meski demikian tantangan yang terbesar pada arena pemilu di tingkat lokal  tersebut menurut  Stegmaier,  Lewis-Beck  dan  Smets  (2013:  284)  mengarah  pada  identifikasi lingkungan  terhadap  caleg  dari  etnis  minoritas.  Bila  ini  mengarah  pada  persepsi lingkungan  maka  pada  konteks  studi  ini  berkaitan  dengan  daya  keberterimaan ( akseptabilitas )  masyarakat  terhadap  etnis  Tionghoa  di  daerah  pemilihan.  Jumlah peserta caleg etnis Tionghoa yang tinggi di area pemilihan dan mengharapkan suara dari  segmentasi  etnis  Tionghoa  maka  proses  keberterimaan  tersebut  lebih  awal terseleksi di internal komunitas etnis lalu terjadi di eksternal etnis. Pada keadaan ini akseptabilitas berkaitan  dengan  perilaku  politik  yang  ditampilkan  caleg  di  masa sebelumnya dan di saat pemilu akan dilaksanakan.
Untuk memahami perilaku politisi etnis Tionghoa di kota Medan Wu Ling (2014:  208)  mengklasifikasikan  ke  dalam  dua  tipe  yaitu:  1)  tipe  idealis  dan  2)  tipe mengutamakan  kepentingan  pribadi.  Kedua  tipe  tersebut  turut  mempengaruhi persepsi pemilih dalam memberikan penilaian terhadap setiap caleg. Situasi ini juga menggambarkan  substansi  faktor  keberterimaan  terletak  pada  kepribadian (personality) pada setiap figur caleg. Konsep idealis yang disebutkan Wu Ling (2014: 209-210)  berkaitan  dengan  memiliki  sikap  reformis  dengan  indikator  berkomitmen untuk  tidak  melakukan  korupsi,  nepotisme  dan  kolusi.  Konsep  mengutamakan kepentingan pribadi digambarkan sebagai sikap memanfaatkan jabatan politik untuk tujuan  pribadi  dengan  indikator  membangun  hubungan  saling  menguntungkan antara politisi dan pengusaha.
Arena kontestasi dapil sumut 1 berada di kota Medan yang dikenal sebagai daerah perkotaan bisnis. Masyarakat etnis Tionghoa yang identik berprofesi sebagai pebisnis/pengusaha  (Koning,  2007;  Freedman,  1998:  2,  10;  Dawis,  2005:  21).  Pebisnis sangat  menyukai  kota  Medan  karena  daerah  ini  merupakan  kota  bisnis.  Bagi  etnis Tionghoa kota Medan sangat tepat sebagai lokasi tempat tinggal dan melaksanakan bisnis mereka. Mayoritas politisi etnis Tionghoa yang menjadi caleg berprofesi sebagai pelaku bisnis di sektor swasta. Dengan kata lain mayoritas politisi etnis Tionghoa yang terjun di arena dapil Sumut 1 sebagai praktisi ekonomi di sektor swasta.
Perilaku yang terbentuk dalam aktivitas ekonomi swasta sejak era orde baru hingga pasca orde baru telah membentuk jaringan patronase bisnis. Apakah perilaku yang  telah  terbentuk  dalam  aktivitas  ekonomi  memiliki  pengaruh  kuat  dalam membentuk  perilaku  politik.  Dengan  mengkonfirmasi  teori  Wu  Ling  (2014)  tentang tipe politisi etnis Tionghoa di kota Medan maka pada konteks kontestasi yang terjadi di  dapil  Sumut  1  pada  pemilu  2004  hingga  pemilu  2014  sebagai  kontestasi  yang
dipersepsikan  publik  terutama  kalangan  masyarakat  etnis  Tionghoa  sebagai kontestasi politik di antara caleg idealis dengan caleg non idealis.
Merujuk  pada  data  hasil  pemilu  2004  hingga  2014  didapatkan  politisi  etnis Tionghoa yang berhasil terpilih di pemilu sebelumnya kemudian terpilih kembali di pemilu berikutnya seperti Sonny Firdaus dan Brilian Moktar (lihat tabel 1). Sementara itu bagi publik perlu waktu yang cukup untuk menilai kepribadian caleg yang baru (pemula). Meskipun kontestasi di antara etnis Tionghoa tinggi di dapil Sumut 1 namun popularitas  dan  keberterimaan  di  kalangan  etnis  Tionghoa  cenderung  tertuju  pada figur caleg petahana.
Berdasarkan  data  serta  asumsi  yang  terkonfirmasi  melalui  teori  pada akhirnya studi ini mendapati partisipasi politisi etnis Tionghoa terbentuk berdasarkan dua hal yakni: 1) kesadaran diri dan 2) kehendak partai politik. Penelitian terdahulu dari  Martin  (2016)  dan  Manzano  dan  Sanchez  (2010)  memperlihatkan  keberhasilan etnis minoritas di pemilu disebabkan adanya pemilih dengan kefanatikan etnis dan kinerja caleg etnis minoritas yang telah terbukti. Pada kasus ini keterpilihan caleg etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas di pemilu pasca orde baru masih tergolong rendah bila  dilihat  dari  kursi  DPRD  yang  tersedia  dan  sistem  proporsional  terbuka  yang diterapkan.  Rendahnya  keterpilihan  caleg  dari  etnis  minoritas  menurut  penelitian Juenke dan Shah (2016) berkaitan dengan ketersediaan caleg yang memiliki peluang terpilih.
Penelitian lainnya dari Mugge (2016) menerangkan bahwa keterpilihan etnis minoritas  bergantung  pada  kemampuan  membangun  aliansi  untuk  melakukan mobilisasi suara dan kemampuan ini cenderung ada pada politisi senior. Pada konteks ini caleg petahana dapat disebutkan sebagai politisi senior. Dengan kapasitas jaringan dan  pengalaman  yang  telah  ada  lebih  berpeluang  dapat  terpilih  kembali  sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Studi ini menemukan keberhasilan etnis Tionghoa di pemilihan  anggota  DPRD  Provinsi  Sumut  pada  dapil  Sumut  1  berkaitan  dengan keberterimaan  di  lingkungan  internal  dan  eksternal  etnis  Tionghoa  dan  pilihan keputusan politik di kalangan pemilih etnis Tionghoa yang bersikap rasional di tengah suasana perilaku bisnis yang didasari pada hubungan simbiosis mutualisme.

## Penutup
Klasifikasi  yang  diberikan  Wu  Ling  (2014)  mengenai  tipe  perilaku  politik politisi etnis Tionghoa menjadi penentu keberterimaan caleg di lingkungan internal dan  di  eksternal  etnis.  Perilaku  politik  caleg  yang  menyangkut  jaringan  personal, pengalaman,  kepribadian,  interaksi,  dan  kinerja  serta  tingginya  biaya  politik  dalam pemilu  proporsional  terbuka  berdasarkan  suara  terbanyak  secara  alamiah membentuk fragmentasi politik etnis Tionghoa di dapil Sumut 1. Jumlah caleg etnis
Tionghoa  yang  banyak  sebagai  produk  dari  perkembangan  proses  demokrasi  yang didorong oleh Habitus yang ada. Geografis dapil Sumut 1 yang berada di kota medan dengan  predikat  kota  bisnis  di  wilayah  provinsi  sumatera  utara  menjadi  daya  tarik pengusaha untuk melibatkan diri pada aktivitas politik elektoral.
Jaringan  patronase  di  kota  Medan  dalam  segmentasi  aktor  dan  bidang kegiatan  sangat  beragam.  Jaringan  patronase  terbanyak  dan  terbesar  akan memudahkan caleg etnis Tionghoa untuk membentuk perilaku politik secara efektif. Pemilihan  yang  dilakukan  secara  langsung  dan  jumlah  pertemuan  untuk merumuskan  strategi  meraih  dukungan  suara  yang  dilakukan  secara  intens  maka keadaan  ini  memerlukan  suplai  finansial  yang  tinggi.  Dengan  demikian  kekuatan finansial  sebagai  salah  satu  kunci  penting  yang  targetkan  caleg  dalam  membentuk hubungannya dengan jaringan patronase tersebut.
Pada tataran aplikasi pendekatan institusi etnis dan personal menjadi fokus utama untuk meraih jaringan patronase. Jaringan patronase yang telah ada terbentuk di  internal  institusi  kemudian  bekerja  membentuk  jaringan-jaringan  dan  pada akhirnya  melahirkan  simpul-simpul  pendukung  di  tengah  demografi  pemilih  yang plural. Keadaan ini berlangsung untuk mensuplai suara dari lingkungan internal dan eksternal etnis di tengah tingginya jumlah caleg yang bertarung. Di sisi lain fenomena tingginya kontestasi antara caleg etnis Tionghoa di dapil Sumut 1 menunjukan mesin partai bekerja sebagai counter untuk menahan peningkatan suara bagi partai lainnya yang mengajukan caleg dari etnis Tionghoa.
Studi ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama , politisi etnis Tionghoa perlu memperluas pencalonan pada dapil lainnya. Kedua , mobilisasi dukungan suara dalam segmentasi internal etnis dapat memperbesar peluang perolehan suara namun fokus  tersebut  harus  diperluas  pada  lintas  segmentasi  etnis  lainnya. Ketiga ,  caleg terpilih penting untuk mewakili aspirasi masyarakat luas di dapil, ini berkaitan dengan popularitas, jaringan, akseptabilitas dan elektabilitas di masa pemilihan berikutnya.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  seluruh  informan  penelitian,  Universitas Medan  Area,  M.  Erwin  Siregar  selaku  Ketua  Yayasan  Pendidikan  Haji  Agus  Salim, Robert Tua Siregar, dan Anggiat Sinurat, dan beberapa akademisi doktor lainnya di bidang  sosial  dan  di  bidang  politik  yang  turut  memberikan  sumbangsih  pemikiran dalam penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan dana untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Amin, M., Ridho, H. and Nasution, M. A. (2016) ‘Mutual Symbiosis and Trasactional Relationships (A Study on the Relationship between the Youth Organizations with the Candidates of the Parliament from the Electoral District of North Sumatera 1 in 2014 General Election)’, PONTE: International Scientific Researches Journal , 72(10), pp. 320–334. doi: 10.21506/j.ponte.2016.10.28.
Andriana, N. et al. (2012) Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal . Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia  dan  Konrad  Adenauer  Stiftung.  Available  at: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f4cc8b75-fa78-c02b-c3ad- 08fc9bc8d030&groupId=252038.
Arifin, E. N., Hasbullah, M. S. and Pramono, A. (2017) ‘Chinese Indonesians: how many, who and where?’, Asian Ethnicity , 18(3), pp. 310–329. doi:
10.1080/14631369.2016.1227236.
Aspinall,  E.  (2013)  ‘A  Nation  In  Fragments:  Patronage  and  Neoliberalism  in Contemporary  Indonesia’, Critical  Asian  Studies ,  45(1),  pp.  27–54.  doi: 10.1080/14672715.2013.758820.
Aspinall, E., Dettman, S. and Warburton, E. (2011) ‘When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study From Indonesia’, South East Asia Research , 19(1), pp. 27–58. doi: 10.5367/sear.2011.0034.
Bourdieu,  P.  (2005) Habitus:  A  Sense  of  Place .  Second  Edi.  Edited  by  J.  Hillier  and  E. Rooksby. Oxon: Ashgate Publishing Published.
Budiatri, A. P. et al. (2018) Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi . Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Chong, W.-L. (2015) ‘Local Politics and Chinese Indonesian Business in Post-Suharto Era’, Southeast Asian Studies , 4(3), pp. 487–532. doi: 10.20495/seas.4.3_487.
Chong, W.-L. (2016) ‘Rethinking the Position of Ethnic Chinese Indonesians’, in 9th
International Conference of the International Society for the Study of Chinese Overseas . Vancouver-Canada, pp. 1–34. Available at: http://eprints.um.edu.my/
16031/1/0001.pdf.
Chong,  W.  (2018) Chinese  Indonesians  in  Post-Suharto  Indonesia:  Democratisation  and Ethnic  Minorities .  Hong  Kong:  Hong  Kong  University  Press.  Available  at: https://hkupress.hku.hk/pro/con/1697.pdf.
Collet, C. (2008) ‘Minority Candidates, Alternative Media, and Multiethnic America: Deracialization  or  Toggling?’, Perspectives  on  Politics ,  6(4),  pp.  707–728.  doi: 10.1017/S1537592708081875.
Creswell,  J.  W.  (2014) Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . Fourth Edi. London: Sage Publications.
Damanik,  A.  T.  (2016b)  ‘Medan,  North  Sumatra:  Betwen  Ethnic  Politics  and  Money Politics’,  in  Aspinall,  E.  and  Sukmajati,  M.  (eds) Electoral  Dinamics  in  Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots . Singapore: NUS Press.
Dawis,  A.  (2005) The  Indonesian  Chinese:  Their  Search  for  Identity  and  Development  of Collective Memory Through the Media , Dissertation . New York University. Available at: https://www.researchgate.net/publication/34182091_The_Indonesian_
Chinese_their_search_for_identity_and_development_of_collective_memory_thro ugh_the_media.
Eifert, Y. (2012) Conflict Formation and Transformation in Indonesia: Chinese and Indigenous Indonesians  on  Their  Way  to  Peace?  A  Peace  and  Conflict  Analysis  According  to  the Transcend Method , Dissertation . Universität Giessen.
Fisher, S. D. et al. (2014) ‘Candidate Ethnicity and Vote Choice in Britain’, British Journal of Political Science , 45(4), pp. 883–905. doi: 10.1017/S0007123413000562. Freedman, A. (2003) ‘Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia’, Asian Ethnicity , 4(3), pp. 439–452. doi: 10.1080/1343900032000117259.
Freedman, A. L. (1998) Politicization and Influence in Chinese Communities Overseas: The United States, Indonesia, and Malaysia , Dissertation . doi: 10.16953/deusbed.74839.
Giblin, S. M. (2003) Being Chinese and Indonesian: Chinese Organisations in Post-Suharto Indonesia , Dissertation .  The  University  of  Leeds.  Available  at:  http://etheses. whiterose.ac.uk/653/1/uk_bl_ethos_403060.pdf.
Giddens, A. (1984) The Constitution of Society . Cambridge: Polity Press.
Humaizi,  Ermansyah  and  Sinaga,  R.  S.  (2018)  ‘Concord  Communications  And Interactions Between Ethnic Groups Supporting The Candidate; Case Study On Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia And Joko Tingkir In Election Of Medan City, 2015’, Advances in Social Science, Education and Humanities Research . Paris: Atlantis Press, 136(1), pp. 139–143.
Humaizi, Yusuf, M. and Sinaga, R. S. (2019) ‘The interest pattern of ethnic groups as supporters: A case study of pilkada of medan city in 2015’, Intellectual Discourse , 27(1), pp. 269–283. Available at:
https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/
index.php/islam/article/view/1356/851.
Jensenius,  F.  R.  (2016)  ‘Competing  Inequalities?  On  the  Intersection  of  Gender  and Ethnicity  in  Candidate  Nominations  in  Indian  Elections’, Government  and Opposition , 51(3), pp. 440–463. doi: 10.1017/gov.2016.8.
Juenke,  E.  G.  and  Shah,  P.  (2016)  ‘Demand  and  Supply:  Racial  and  Ethnic  Minority Candidates in White Districts’, The Journal of Race, Ethnicity, and Politics , 1(1), pp. 60– 90. doi: 10.1017/rep.2015.2.
Jumadi  and  Yaakop,  M.  R.  (2013)  ‘Keterwakilan  Etnis  Dalam  Kepemimpinan  Politik Pasca Orde Baru’, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah , 11(2), pp. 81–90. Available
at: https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1917/1886.
Koning,  J.  (2007)  ‘Chineseness  and  Chinese  Indonesian  Business  Practices:  A Generational  and  Discursive  Enquiry’, East  Asia ,  24(2),  pp.  129–152.  doi: 10.1007/s12140-007-9011-2.
Manzano,  S.  and  Sanchez,  G.  R.  (2010)  ‘Take  one  for  the  team?  Limits  of  shared ethnicity and candidate preferences’, Political Research Quarterly , 63(3), pp. 568–580. doi: 10.1177/1065912909333130.
Martin, N. S. (2016) ‘Do Ethnic Minority Candidates Mobilise Ethnic Minority Voters ? Evidence from the 2010 UK General Election’, Parliamentary Affairs , 69(1), pp. 159– 180. doi: 10.1093/pa/gsv014.
Marzuki  (2007) Pengaruh  Sistem  Pemilihan  Umum  Terhadap  Keterwakilan  Politik Masyarakat  pada  DPRD-DPRD  di  Provinsi  Sumatera  Utara , Disertasi .  Universitas Sumatera Utara.
Mozingo, D. P. (1973) Chinese Policy in Indonesia, 1949-1967 , Dissertation . University of California.  Available  at:  https://www.researchgate.net/publication/36348281_ Chinese_policy_in_Indonesia_1949-1967.
Mugge,  L.  M.  (2016)  ‘Intersectionality,  Recruitment  and  Selection:  Ethnic  Minority Candidates  in  Dutch  Parties’, Parliamentary  Affairs ,  69(3),  pp.  1–19.  doi: 10.1093/pa/gsv060.
Mukmin,  B.  A.  and  Damanik,  M.  R.  S.  (2018)  ‘Demografi  Politik  Sumatera  Utara: Analisis  Pilihan  Politik  Masyarakat  Berdasarkan  Persebaran  Penduduk,  Agama dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan’, Jurnal Geografi , 10(2). Available at: https://jurnal.unimed.ac.id/2012/
index.php/geo/article/view/10532.
Panggabean,  S.  R.  and  Smith,  B.  (2011)  ‘Explaining  Anti-Chinese  Riots  in  Late  20th Century  Indonesia’, World  Development .  Elsevier  Ltd,  39(2),  pp.  231–242.  doi: 10.1016/j.worlddev.2009.11.036.
Prasetyawan,  W.  (2014)  ‘Ethnicity  and  Voting  Patterns  in  the  2007  and  2012 Gubernatorial Elections in Jakarta’, Journal of Current Southeast Asian Affairs , 33(1), pp. 29–54. doi: 10.1177/186810341403300103.
Protsyk, O. and Marius, L. (2010) ‘Communist and Post-Communist Studies Electoral rules  and  minority  representation  in  Romania’, Communist  and  Post-Communist Studies . Elsevier Ltd, 43(1), pp. 31–41. doi: 10.1016/j.postcomstud.2010.01.006.
Saalfeld,  T.  and  Bischof,  D.  (2013)  ‘Minority-Ethnic  MPs  and  the  substantive representation  of  minority  interests  in  the  house  of  commons,  2005-2011’, Parliamentary Affairs , 66(2), pp. 305–328. doi: 10.1093/pa/gss084.
Sai, S.-M. and Hoon, C.-Y. (eds) (2013) Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion and Belonging . London: Routledge. doi: 10.4324/9780203095362.
Sarumpaet,  B.  A.  M.  (2009) Politik  Tionghoa  Kota  Medan , Thesis .  Universitas  Gajah Mada.
Siagian,  M.  (2016)  ‘Mutualistic  Social  Relationship  between  Tamil  and  Chinese Communities  in  the  Formation  of  Social  Space  in  Kampung  Keling  Medan’, Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences .  Elsevier  B.V.,  216(1),  pp.  552–560.  doi: 10.1016/j.sbspro.2015.12.020.
Siddik,  A.  F.  (2010) Toward  Integration :  Ethnic  Chinese  Movement  In  Post-Suharto Indonesia , Thesis .  Cornell  University.  Available  at:  http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.833.2763&rep=rep1&type=pdf.
Sinaga,  R.  S. et  al. (2018)  ‘Chinese  Ethnic  Competition  in  North  Sumatera  Electoral District 1: Case Study on the Regional House of Representative of North Sumatera Province Member Election , Indonesia 2014’, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences , 6(11), pp. 2080–2085. doi: 10.21276/sjahss.2018.6.11.5.
Sinaga, R. S. et al. (2019) ‘Why in Various Party and Moving to Other Politics Parties: A Case Studi of Chinese Ethnic in Indonesia, North Sumatra Province’, Innovative Issues  and  Approaches  in  Social  Sciences ,  12(1),  pp.  70–86.  doi:  10.12959/issn.1855- 0541.IIASS-2019-no1-art4.
Stegmaier,  M.,  Lewis-Beck,  M.  S.  and  Smets,  K.  (2013)  ‘Standing  for  parliament:  Do black, asian and minority ethnic candidates pay extra?’, Parliamentary Affairs , 66(2), pp. 268–285. doi: 10.1093/pa/gss086.
Tans, R. (2012) ‘Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia.’, Policy Studies , 72(64), pp. 1–92. doi: 10.21506/j.ponte.2016.10.28.
Teney,  C. et  al. (2010)  ‘Ethnic  voting  in  Brussels:  Voting  patterns  among  ethnic minorities  in  Brussels  (Belgium)  during  the  2006  local  elections’, Acta  Politica . Palgrave Macmillan, 45(3), pp. 273–297. doi: 10.1057/ap.2009.25.
Widoyoko, J. D. (2018) ‘Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma  Atlet’, Integritas:  Jurnal  Antikorupsi ,  4(2),  pp.  1–23.  Available  at: https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/200.
Wu  Ling,  C.  (2014) Democratisation  and  Ethnic  Minorities:  Chinese  Indonesians  Post- Suharto  Indonesia , Dissertation .  National  University  of  Singapore.  Available  at: http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/10635/78921/1/Chong  Wu  Ling  PhD Thesis.pdf.
Yan,  Z.  (2009) Minority  Representation  and  Political  Participation  of  Ethnic  Minorities:  A Case Study of Chinese Canadians in Democratic Canada , Thesis . University of Regina. Available at: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/ vol2/002/MR55077.PDF.

## Tentang Penulis
Rudi  Salam  Sinaga adalah  Dosen  Magister  Administrasi  Publik-Pascasarjana Universitas  Medan  Area.  Memiliki  focus  kajian  pada  wilayah  ilmu  politik meliputi politik kebijakan, studi kelompok di pemilu dan partai politik. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada lembaga swadaya masyarakat bernama Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL).
Adam adalah Dosen Administrasi Publik, Universitas Medan Area.