## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI MELALUI COMMUNITY POLICING DI SUMATERA SELATAN
Rachmat Setiawan, TB Ronny Nitibaskara, Zulkarnaen Koto Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Jalan Tirtayasa Raya No.6, Kebayoran Baru, RT.9/RW.4, Melawai, RT.9/RW.4, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12160
Email: rachmat.setiawan2019@gmail.com
Diterima: 1 April 2019; Direvisi: 12 Juni 2019; Disetujui: 25 Juli 2019

## Abstrak
Saat ini terdapat banyak sengketa antara industri dan masyarakat. Sengketa ini disebabkan oleh  adanya  perbedaan  kepentingan  antara  perusahaan/  industri  dengan  masyarakat mengenai  pola  pengelolaan  limbah.  Salah  satunya  terjadi  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Proses  penyelesaian  sengketa  pencemaran  lingkungan  limbah  industri  yang  telah  terjadi hanya  berdasarkan  proses hukum  formal.  Proses  formal  membutuhkan  waktu  yang  lama dan  biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  menghasilkan  keputusan  dengan  kekuatan  hukum permanen.  Hasil  dari  proses  formal  ini  adalah  juga  win-lose  sultion,  yang  dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan baik pada perusahaan maupun pada  masyarakat.  Solusi  alternatif  untuk  pencemaran  perselisihan  lingkungan  dari  air limbah  industri  melalui  pemolisian  masyarakat  (community  policing)  merupakan kebebasan  para  pihak  yang  secara  sukarela  atau  cara-cara  lain  yang  sah  dengan menggunakan  kebijaksanaan  atau  kebijakan  kepolisian  yang  bersifat  sementara.  Bentuk sukarela  dan  sementara  ini  tidak  menyelesaikan  masalah  dengan  tuntas.  Penyelesaian alternatif melalui pemolisian masyarakat akan menghasilkan win-win solution, yang akan memberikan kesepakatan yang saling menguntungkan antara para pihak.
Kata  Kunci :  Penyelesaian  Sengketa,  Limbah  Industri,  Pencemaran  Air,  Communnity Policing, Provinsi Sumatera Selatan

## Abstract
At  present there  are  many  industrial  disputes between  companies  and the  public.  This dispute  is  due  to  the  perspective  of  different  interests  between  companies  and communities regarding waste management patterns. One of the cases in South Sumatera is  the  dispute  of  industrial  water  pollution  in  the  community.The  process  of  dispute resolution of environmental pollution of industrial wastewater that has been happening is only based on formal legal process. The formal process takes a long time and costs are not small to produce decisions with permanent legal force. The result of this formal process is also win-Lose sultion, which can result in significant economic and social impacts both in company  and  community.  Alternative  solutions  to  environmental  dispute  pollution  of industrial wastewater through communinty policing, which is the freedom of the parties that are voluntary or other ways lawful by using discretion or policing policies that are temporary. This  voluntary and temporary  form does not solve  the  problem thoroughly. Alternative  settlement  through  community  policing  will  result  in  a  win-win  solution, which will provide a mutually beneficial agreement between the parties.
Keywords :  Disputes  Resolution,  Industrial  Waste,  Water  Pollution,  Community Policing, South Sumatera Province

## PENDAHULUAN
Permasalahan  pencemaran  telah menjadi  masalah  dunia.  Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup pertama kali dibicarakan dalam forum dunia pada tahun  1972,  yakni  pada  Konferensi Stockholm.  Permasalahan  lingkungan khususnya  terkait  dengan  pencemaran kemudian  mulai  banyak  mendapatkan perhatian  saat  dilakukan  konferensi tingkat  tinggi  (KTT)  di  Rio  de  Jainero, Brazil  tahun  1992  (Haryono  dkk.,  2015). Pencemaran telah menyebabkan penurunan  nilai  guna  air  baik  pada airtanah, sungai ataupun tubuh air lainnya (Cahyadi  dkk,  2013;  Hadi,  2015a;  2015b; Cahyadi dan Hidayat, 2017; Cahyadi et al ., 2018).  Saat  ini,  banyak  sekali  terjadi sengketa  akibat  pencemaran  air  yang melibatkan  industri  dengan  masyarakat (Gusril,  2016;  Harianja  dkk.,  2018). Sengketa  ini  ditengarai  karena  adanya perspektif  kepentingan  yang  berbeda antara  industri  dan  masyarakat  terkait pola  pengelolaan  limbah.    Salah  satu contohnya adalah sengketa yang terjadi di wilayah  Sumatera  Selatan.  Sengketa  ini terjadi  antara  perusahaan  pupuk  dan masyarakat serta perusahaan kelapa sawit dan  masyarakat  di  Sumatera  Selatan. Beberapa  penelitian  yang  menyebutkan terjadinya pencemaran di Provinsi Sumatera  Selatan  misalnya  Indah  dkk. (2006),  Windusari  dan  Sari  (2015), Muassiroh  dkk.  (2015)  serta  Rosyidah (2016).
Keberadaan institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sangat penting untuk
dapat mengendalikan  dan  menjaga  kondisi lingkungan  khususnya  terkait  sengketa tersebut  (Tasaripa,  2013).  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  hadir  di
tengah  masyarakat  untuk  mewujudkan ketertiban,  ketentraman,  tegaknya hukum dan  terbinanya  keteraturan  sosial  dalam melaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan penyelesaian  masalah  seringkali  terjadi kebuntuan apabila pendekatan formalistik digunakan sebagai sistem hukum nasional. Pendekatan formalistik cenderung  tidak  mengakomodir  secara konprehensif  mengenai  permasalahan yang  sifatnya  mendesak,  terutama  yang menyangkut pola kehidupan dan kesadaran  masyarakat  akan  pengaturan masyarakat  dan  keadilan  (Widiatmika, 2005).  Selain  itu,  pendekatan  formalistik seringkali  membutuhkan  waktu  yang lama dan biaya yang mahal (Wijaya, 2003). Oleh  karenanya,  penelitian  ini  berusaha memberikan alternatif penyelesaian sengketa  pencemaran  air  oleh  limbah industri yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan  dengan  pendekatan  pemolisian masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  meliputi  hasil wawancara  dengan  pihak  perusahaan, pihak kepolisian, masyarakat yang terdampak  dan  lembaga  bantuan  hukum yang terlibat dalam kasus, serta pengukuran  lapangan  terkait  dengan kualitas air. Wawancara dilakukan wawancara  mendalam  dengan purposive sampling .  Data  sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  berkas- berkas  milik  POLDA  Sumatera  Selatan yang  berkenaan  dengan  kasus  sengketa akibat pencemaran lingkungan yang dikaji.
Hasil  penelusuran  data  sekunder  yang dilakukan dan analisis wawancara
mendalam  kemudian  diverifikasi  dengan melakukan  survei  lapangan.  Hasil  kajian kemudian digunakan untuk menyimpulkan  peranan  dan  efektivitas dari pemolisian masyarakat dalam menyelesaikan  sengketa  antara  pihak industri dengan masyarakat.

## PEMBAHASAN
Pendekatan Community  Policing sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Limbah Industri Kata komunitas merupakan padanan yang tepat dari istilah community dalam bahasa
Inggris. Komunitas merupakan  bagian  dari  masyarakat dimana  para  anggota  komunitas  tersebut masih  dimungkinkan  untuk  melakukan tatap  muka  dan  kontak  fisik  antara  satu dengan  yang  lainnya  (Sutanto,  2004). Pemolisian  merupakan  padanan  istilah policing dalam bahasa Inggris, yang artinya melatarbelakangi  arti  untuk  menghindari perbedaan  pemahaman  tentang  arti community policing yang kemudian disingkat  CP  maka  pembahasan  tentang konsep  dan  definisi community  policing tidak  diartikan  dalam  bahasa  Indonesia namun  tetap  dalam  bahasa  Inggris  yang disingkat menjadi community policing .
Community
Policing menurut Kunarto (1998), adalah metode pemolisian yang  mencakup  penugasan  seorang  polisi ke  wilayah  yang  sama,  bertemu  dan bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pengusaha yang tinggal dan bekerja di wilayah  tersebut.  Masyarakat  dan  polisi bekerjsama untuk mengidentifikasi masalah-masalah  di  wilayah  tersebut  dan secara  bersama-sama  menyelesaikannya. Petugas polisi berfungsi sebagai katalisator yang  menggerakkan  masyarakat  yang bertetangga dan komunitas untuk memecahkan masalah mereka sendiri.
Beberapa  referensi  terdahulu  telah
menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa  pencemaran  air  limbah  industri yang dapat dilakukan di antaranya adalah melalui communinty  policing, misalnya Matrowski  (1988),  Lyons  (1999),  serta Skogan dan Hartnett (1997) . Hal ini karena pendekatan  ini  bertujuan  mendorong berkembangnya paradigma keadilan dalam  pemecahan  masalah  di  tengah masyarakat secara
komprehensif kemudian  dianalisis  dengan  konsep  dan fungsi  serta  kebijakan  kepolisian  dalam mengelola  masalah-masalah  sosial  guna terwujudnya  keteraturan  sosial,  keadilan dan terjaminnya pembangunan berkelanjutan  (Dahniel,  2015). Community policing juga  dapat  menjadi  salah  satu alternatif yang lebih baik dalam penyelesaian  konflik  antara  industri  dan masyarakat (Klockars, 1988).
Community  Policing di  beberapa negara  seperti  Jepang  dan  Australia diterapkan  sesuai  dengan  kondisi  sosial yang  ada  di  masing-masing  negara. Program community  policing di  Jepang, dilaksanakan  dengan  sistem koban dan chuzaisho .  Didirikan  tahun  1874  oleh
Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo  (Tokyo  MDP)  yang    pada  saat  itu bukan bukan berbentuk bangunan melainkan  hanya  sebagai  tempat    untuk petugas  polisi  secara Ko dai (bergantian) melakukan tachi ban (penjagaan  sambil berdiri),  sehingga disebut Koban . Petugas polisi  yang  bertugas  dengan  pembagian waktu  yang  berbasis  pada  koban  dan melakukan  penjagaan  keamanan  wilayah setempat    inilah  bentuk  awal community policing saat ini.  Fungsi Community Policing (Koban  dan  Chuzaisho) adalah  untuk menyelesaikan masalah, memberikan informasi  mengenai  keamanan  kepada masyarakat,  dan  membantu  memahami kebutuhan masyarakat.
Salah  satu  contoh  di  Australia tentang  upaya  perubahan  pemberian  jasa kepolisian  kepada  masyarakat  adalah  di New  South  Wales.  Commisioner  John Avery  dan  stafnya  menciptakan  daerah tugas community  policing dimulai  dari Daerah  Surry  Hills,  Sidney.    Saat  ini terdapat  lebih  dari  200  polisi community policing yang  ditugaskan  ke  daerah  tugas tersebut.
Masing-masing petugas bertanggungjawab  atas  wilayah  mereka sendiri,  di  mana  mereka  membangun hubungan komunitas, menemukan persoalan  yang  menyulitkan  komunitas, serta  membangun  solusi-solusi  atas masalah  tersebut.  Sebagai  dampaknya mereka menjadi “polisi desa” bagi daerah tugas community policing tersebut.
Kondisi  agak  berbeda  terdapat  di Indonesia.
Community  Policing di Indonesia dikenal dengan nama “ pemolisian  masyarakat” yang  diatur berdasarkan  Peraturan  Kepala  kepolisian Negara  Republik  Indonesian.  Tujuan pengaturan pemolisian masyarakat berdasarkan  Perkap.  No.  3  Tahun  2015 adalah  sebagai  pedoman  bagi  anggota Polri  dalam  melaksanakan  kegiatan
Polmas  secara  efektif  dan  efisien  dan terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat  yang  didasarkan  pada kesepakatan  bersama  untuk  menangani masalah  sosial  yang  dapat  mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram.   Berdasarkan aturan yang sama, fungsi Pemolisian masyarakat terdiri  dari:  (1)  mengajak  masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan  Kamtibmas,  (2)  membantu masyarakat  mengatasi  masalah  sosial  di lingkungannya  dalam  rangka  mencegah terjadinya  gangguan  Kamtibmas,  (3) melakukan deteksi, identifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah,  dan  merumuskan  pemecahan masalah  Kamtibmas,  dan  (4)  bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

## Peran  Kepolisian  dalam Community Policing
Alternatif  penyelesaian  sengketa di berbagai negara dikembangkan sebagai jalan  terobosan  alternatif  atas  kelemahan penyelesaian litigasi yang mengakibatkan terkurasnya  sumber  daya,  dana,  waktu, pikiran dan tenaga, malah menjerumuskan usaha ke arah kehancuran. Terhadap pelaksanaan penyelesaian  sengketa  di  Indonesia dangan  melalui  proses  litigasi  menapaki rentan  masa  secara  hirarki,  yaitu  pada peradilan  pertama  membutuhkan  waktu satu  sampai  dua  tahun,  proses  banding memakan waktu satu sampai dua  tahun, tingkat  kasasi  memerlukan  waktu  satu sampai  tiga  tahun,  dan  peninjauan kembali  dua  sampai  tiga  tahun.  Problem diperburuk lagi dengan ketentuan hukum dengan  proses  peradilan  terikat  atau tunduk  pada  ketentuan  hukum  normatif, yang  hanya  mempersoalkan  prosedural hukum.    Akibatnya  keadaan  ini  secara langsung telah mengisolasikan para pihak dari  substansi  yang  menjadi  sumber sengketa.
Sumber  sengketa  yang  senantiasa bersangkut-paut  dengan  soal-soal  non hukum, misalnya aspek ekologi, kesehatan,  teknologi,  dan  ekonomi. Pengadilan  cendrung  memfokuskan  soal- soal terknis hukum dengan  mengabaikan soal-soal  subtantif  lainnya,  sehingga penyelesaian  akhirnya  bersifat  parsial (Wijaya,  2003).    Proses  penyelesaian sengketa  dengan  melalui  jalur  litigasi dapat menimbulkan potensi kerugian dari kedua  belah  pihak,  seperti:    1)  proses acara berbelit-belit dan formal;  2) jangka waktu yang panjang, dapat lebih dari lima tahun  sampai  dengan  kasasi;    3)  biaya yang  mahal  untuk  seluruh  prosesnya; dan  4)  penyelesaian  sengketa  dengan
proses  litigasi  pengadilan    menghasilkan menang-kalah  antara  para  pihak  yang bersengketa,  yang  pada  akhirnya  dapat menghambat  serta  terhentinya  aktifitas perusahaan  maupun  aktivitas  ekonomi masyarakat  sekitar.    Tidak  heran  bila proses penyelesaiannya selalu mengalami jalan buntu apabila pendekatan formalistik  digunakan  sebagai  sistem hukum nasional yang tidak mengakomodir secara komprehensif mengenai problem yang sifatnya mendesak  dan  khusus  terutama  yang menyangkut  pola  kehidupan  masyarakat beserta kesadaran mereka akan pengaturan  masyarakat  dan  keadilan (Widiatmika, 2005)

## Penyelesaian  Sengketa  Pencemaran  Air
Limbah  Industri  di  Provinsi  Sumatera Selatan
Salah  satu  contoh  penyelesaian sengketa  melalui  proses  letigasi  formal dapat  dilihat  dari  contoh  kasus  kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat  yaitu  pencemaran air limbah industri  perusahaan  kelapa  sawit  di Banyuasin  Sumatera  Selatan  Tahun  2014. Kasus  ini  terjadi  di  mana  perusahaan ditengarai  telah  melakukan  perbuatan yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu  air  limbah  dan  memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
dan memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.    Tindak lanjut  dari  kasus  ini  sampai  dengan pembekuan izin perusahaan melalui Surat K eputusan Bupati Banyuasin.
Hasil
verifikasi lapangan menunjukkan bahwa instalasi pengolahan air  limbah  tidak  optimal,  air  limbah
kelihatan berwarna hitam dan ditemukan instalasi  pompa  limbah  yang  di  gunakan untuk penyiraman bibit kelapa sawit.  Uji analisis  laboratorium  mendapatkan  nilai pH  mencapai  7,79;  oksigen  terlarut  (DO) 1,13  mg/l;  Daya  Hantar  Listrik  (DHL)  32 uS/cm;  Tempratur  Air  32 o C;  TDS  2,8 mg/ltr,  dan  Salinitas  2,3‰  (Setiawan, 2019).  Kondisi tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan.
Akibat pencemaran kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat tetapi juga oleh  perusahaan  itu  sendiri.  Hasil penelitian  dan  perkembangan  kasus diperoleh  gambaran  bahwa  kerugian berkaitan  dengan  pemilihan  letigasi sebagai penentu sengketa adalah:
Pertama ;    pada  masyarakat  sekitar  yang berdampak  pada  kesehatan  dan  beban ekonomi. Hasil  panen  padi  di  area sekitar  perusahaan  tidak  ada  isinya  dan menyebabkan  kerugian  sampai  dengan Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per  hektar.    Kondisi  air  sungai  yang menghitam juga berpengaruh mengurangi  populasi  ikan.  Terdapat  100 kepala keluarga (KK) yang
menggantungkan hidup dari mencari ikan dengan  tingkat  kerugian  diperkirakan mencapai  Rp  120.000,-  per  bulan.    Selain itu,  pencemaran  yang  terjadi  juga menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan adanya resistensi antara masyarakat dan perusahaan serta
perusahaan, masyarakat,  masyarakat dengan masyarakat.
Kedua ;    kerugian  pada  lingkungan hidup berupa  rusaknya  ekosistem  dan siklus  kehidupan  hewan  dan  tumbuhan. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan hidup akibat pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup. Ketiga ; kerugian yang diderita
perusahaan  itu  sendiri  akibat  dari  sanksi
yang  diterima.    Berdasarkan  fakta  di lapangan  bahwa  perusahaan  sawit mendapatkan sanksi  akibat dari kelalaian dalam  pengelolaan  limbah  dengan  harus mengeluarkan biaya ekstra untuk
pemulihan  lingkungan  sebesar  Rp.
1.274.000.000,-.    Selain  itu,  dengan  tidak beroperasinya pabrik selama 1-13
September  2016  berdampak  pada  proses produksi yang tidak dapat berjalan.
Berdasarkan  kasus  penyelesaian letigasi,  maka  berkembang  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  melalui alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS) dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, di mana secara konseptual  penyelesaian  sengketa  yang Ektra  Judicial .    Alternatif  penyelesaian sengketa  adalah  sebuah  konsep  yang merangkum berbagai
bentuk penyelesaian  sengketa  selain  proses peradilan  melalui  cara-cara  yang  sah menurut  hukum,  baik  berdasarkan pendekatan konsualitas ataupun berdasarkan pendekatan adversarial . Secara  implisit  prinsip  APS lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan diatur Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan
Hidup menyatakan:
“ Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan    secara sukarela  para  pihak  yang  bersengketa .“ Kemudian  secara  tegas  diatur  dalam dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 tahun  2000  sebagai  sarana  alternatif penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup, lembaga  yang  dimaksud  dapat  dibentuk oleh  pemerintah  atau  masyarakat  atau pemerintah  bersama-sama  masyarakat, yang  dalam  melaksanakan  tugasnya bersifat bebas dan tidak memihak.  Dalam kepustakaan  hukum  lingkungan  yang
menyangkut Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup dapat
dilakukan  dengan  cara:    1)  dilakukan sendiri oleh  para pihak yang bersengketa yang  dimaksud  di  sini  adalah  negosiasi; 2)  dilakukan  dengan  pihak  jasa  ketiga yang netral tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan adalah  mediasi  dan  konsiliasi;    3) dilakukan  dengan  jasa  pihak  ketiga  yang memilki kewenangan mengambil keputusan    adalah  arbitrator,  yang berfungsi  sebagai  arbiter  dan  semua putusan  arbitrasi  ini  bersifat    tetap  dan mengikat  para  pihak  yang  bersengketa. Adanya lembaga penyedia jasa penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup di  luar  pengadilan,  lembaga  ini  dalam pendayagunaan APS yang dapat diartikan sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa alternatif.
Esensi  pihak  ketiga  yang  netral adalah  mediator  yang  tidak  mengambil keputusan.  Hasil  akhir  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan  dengan  mengunakan  jasa pihak ketiga yang mempunyai kewenangan  mengambil  keputusan  yang langkah keputusannya berwujud keputusan  sebab  karakter  penyelesaian adversarial. Penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  dengan  mengunakan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan, bertugas membantu dan memberikan jasa pelayanan
terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan pihak ketiga yang netral.
Pihak  ketiga  yang  netral  di  sini dapat  dilakukan  oleh  arbiter  atau  pihak ketiga  yang  memiliki  kewenangan mengambil keputusan, sementara mediator      tidak  mengambil  keputusan (Wijaya  dan  Yani,  2000).  Pihak  ketiga
yang  tidak  mempunyai  kewenangan memutus,  yang  berfungsi  memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat  tercapai  kesepakatan;  dan  2)  Pihak ketiga  yang  mempunyai  kewenangan mengambil  keputusan  sebagai      arbiter dan  semua  keputusan  arbitrase  bersifat tetap  dan  mengikat  para  pihak  yang bersengketa.
Pembentukan  lembaga  penyedia jasa  pelayanan    penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  tersebut  selanjutnya diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah. Lembaga  penyediaan  jasa  penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang
dimaksud  sebagai  suatu  lembaga  yang mampu memperlancar pelaksanaan pilihan  penyelesaian  sengketa  dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan  dan  profesionalisme. Lembaga  yang  dibentuk  pemerintah dimaksud sebagai layanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
54  tahun  2000  dapat  dibagi  dalam  2 bentuk kelembagaan yaitu:
1. Lembaga  penyediaan  jasa  yang dibentuk  oleh  pemerintah,  baik  di tingkat  pusat  yang  ditetapkan  oleh menteri  maupun  di  tingkat  daerah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota yang ditugasi mengelolah lingkungan hidup.    Lembaga  ini  keanggotaanya terdiri  dari  tenaga  profesional  di bidang  lingkungan  hidup    dari pemerintah dan masyarakat; dan
2. Lembaga  penyediaan  jasa  pelayanan yang dibentuk masyarakat, pendiriannya  dibuat  dengan  akte notaris, yang memuat Anggaran Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  nya, pembetukan tersebut wajib diberitahukan  kepada  Instansi  yang bertanggung jawab di bidang
pengendalian  dampak  lingkungan daerah yang bersangkutan.
Efektifitas  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa  pencemaran  air limbah  industri  dibandingkan  dengan kultur  budaya  Indonesia  masih  relevan dengan  memperhatikan  beberapa  aspek yang timbul dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat,  didasari  beberapa  alasan. Faktor Ekonomi dimana kemampuan APS menghemat  waktu  biaya;    2)    Faktor politik  dimana  jiwa  kooperatif  dalam penyelesaian konflik sengketa lingkungan hidup  merupakan  perwujudan  dari Pancasila  berdasar  pada  musyawarah untuk  mufakat;    dan  3)  Faktor  Budaya . Masyarakat  Sumatera  Selatan  mengenal proses berunding sebagai mediasi pembuatan keputusan melalui pertemuan desa.
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa merupakan  ekspresi  responsif  atau ketidakpuasan  penyelesaian  sengketa lingkungan melalui litigasi yang konfrontatif dan berlarut-larut.  Meskipun hasil  penyelesaian  yang  diambil  dalam proses  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa bukan putusan pengadilan, eksistensi dan fungsi  APS  pengertian  yang  konseptual mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dengan mengupayakan  menomorsatukan upaya- upaya  yang creative  compromise dan ditempatkan  sebagai the  first  resort , sedangkan  pengadilan  dijadikan the  last resort . Setidaknya  ada  tiga  alasan  yang melatarbelakangi  keberadaan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  lingkungan  hidup (Usman,  2003)  perlunya  menyediakan mekanisme    penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup    yang  lebih  fleksibel
dan  reponsif  bagi  kebutuhan  para  pihak yang  bersengketa;  2)  untuk  memperkuat keterlibatan    masyarakat  dalam  proses penyelesaian sengketa; dan 3) memperluas akses mencapai atau mewujudkan  keadilan  sehingga  setiap sengketa    lingkungan  yang  memiliki  ciri tersendiri    yang  terkadang  tidak  sesuai dengan  bentuk  penyeleaian  yang  satu, akan  cocok  dengan  bentuk  penyelesaian yang  lain,  dan  para  pihak  dapat  memilih mekanisme    yang  terbaik.      Penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan  dapatlah  diartikan  sebagai upaya  untuk  mencapai  kesepakatan terbatas  hanya  mengenai  bentuk  ganti rugi  atau  tindak  tertentu  guna  menjamin tidak  terulang  danpak  negatif  terhadap lingkungan hidup.
Salah  satu  contoh  lain  alternatif penyelesaian  sengketa  melalui community
policing di  Provinsi  Sumatera  Selatan adalah sengketa
antara sebuah perusahaan  pupuk  dengan  masyarakat. Dalam  kasus  ini,  Kepolisian  Daerah Sumatera Selatan mengambil peran untuk menyelesaikan  sengketa  tidak  melalui pengadilan.  Proses penyelesaian sengketa tanpa  melalui  litigasi  tersebut  akhirnya sangat  bermanfaat,  dapat  menghemat biaya,  waktu,  dan  bersifat win-win solution .
Kasus  bermula  dari  adanya laporan  masyarakat  kepada  sebuah perusahaan pupuk  yaitu adanya bau tak sedap dan menyengat yang menimbulkan sesak  napas  dan  muntah-muntah  dari bocornya tabung amoniak tabung B2 pada 29  September  2000.    Bau  tersebut  berasal dari bahan untuk pembuatan pupuk yang mengandung  unsur  kimia  Ar,  H 2 ,  N 2 , CH 4 ,  NH 3 ,  yang  termasuk  unsur  kimia berbahaya  jika  terhirup  oleh  manusia. Akibat  dari    pencemaran  tersebut  83
orang  menderita  sesak  napas,  muntah- muntah,  kerena  mengisap  bau  bocornya tabung amoniak yang melebihi kententuan  yang  ditetapkan  Menteri Kesehatan 50 ppm ( part per million ) selama
8 jam berturut-turut.
Proses selanjutnya, pihak perusahaan  pupuk  meminta  bantuan pemerintah setempat dalam hal ini Lurah 3  Ilir  Palembang  sebagai  mediator  yang kemudian
mengambil langkah mengadakan  pertemuan  dengan  warga yang  terkena  dampak  pencemaran, menginventarisir  warga  yang  terkena dampak pencemaran, menghitung kerugian yang diderita akibat pencemaran, menentukan jadwal pertemuan  antara  Lurah  3  Ilir  dengan pihak perusahaan pupuk, dan
pembahasan  apa  yang  menjadi  tuntutan warga.
Tuntutan  warga  yang  dimediatori oleh  Lurah  3  Ilir  meliputi  ganti  rugi sebagai kompensasi sebesar Rp 1.000.000,- per  KK,  pengobatan  gratis,  pembebasan lahan, beasiswa  sekolah, perbaikan gizi 1 kali/  bulan,  bantuan  untuk  Karang Taruna,  pembangunan  pos  keamanan  di Green  Barier dengan  melibatkan  warga, dan  meminta  perusahaan  pupuk  untuk proaktif  ketika  terjadi  pencemaran. Setelah beberapa kali pertemuaan, kemudian  diperoleh  kesepakatan  dengan perusahaan  pupuk  untuk  melakukan upaya untuk penanggulangan pencemaran yang menjadi tuntutan warga sebagai berikut : 1. memberikan pengobatan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran, berupa pengobatan gratis;
2. memberikan  kompensasi  ganti  rugi kepada  masyarakat  berupa  sejumlah uang bagi masyarakat tentang
bedasarnya  jumlah  masih  akan dibicarakan lebih lanjut;
3. mengevaluasi  sistem  pemantauan lingkungan  (kualitas  udara,  perairan, emisi, dan kebisingan);
4. menyempurnakan pengolahan limbah baik emisi efluen ketingkat yang lebih baik dan mempunyai
aspek lingkungan sekecil mungkin;
5. membentuk  Komite  Bina  Lingkungan sebagai pembinaan masyarakat sekitar PT. PUSRI;
6. mengkoordinir  unit  kerja    antara masyarakat sekitar dengan perusahaan; dan 7. Membuka  akses  lapangan  pekerjaan bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Memperhatikan  kasus  tersebut, masyarakat  telah  melakukan  alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  cara mediasi.  Uraian  penyelesaian sengketa di atas dengan melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa  terbukti bahwa :
1. proses  acara  tidak  berbelit-belit  tidak formal  dan  dilakukan  dengan  cara musyawarah tidak seperti hal beracara pada litigasai;
2. jangka  waktu  yang  pendek,  proses penyelesaian  sengketa  mulai  dari tanggal  29  September  -  6  Nopember 2000,  hanya  memakan  waktu  38  (tiga puluh delapan) hari;
3. menghemat  biaya,  tentunya  dengan waktu  yang  relatif  pendek  tidak diperlukan biaya yang banyak dibandingkan  dengan  beracara  di pengadilan, misal, tidak perlu membayar  pengacara  dan  biaya beracara di pengadilan; dan 4. penyelesaian sengketa
dengan berakhir  dengan win-win  sulution , dibandingkan  dengan  proses  litigasi pengadilan  dengan  cara  menang-
kalah.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  lingkungan pencemaran  air  limbah  industri  yang didasarkan  pada  pandangan  tentang hukum  yang  kaku  terbatas  pada formalistik semata akan memiliki dampak yang  besar  secara  sosial.  Tentatif  waktu yang  diperlukan  dalam  pendekatan formal  relatif  lama  dimana  proses  litigasi pada  peradilan  pertama  sampai  tingkat kasasi dan peninjauan kembali membutuhkan  waktu  lebih  dari  lima tahun. Proses formal tersebut
membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit pula sehingga tidak jarang dari sisi dunia usaha  kemudian  menurunkan  biaya  dan risiko  produksi  dengan  mengabaikan biaya  produksi  yang  berkaitan  dengan lingkungan  seperti  contohnya  terkait limbah.
Aleternatif  penyelesaian  sengketa lingkungan  pencemaran  air  limbah industri  melalui communinty  policing merupakan  kebebasan  para  pihak  yang bersifat  sukarela  atau  cara  lain  yang angap sah oleh hukum dengan mengunakan  diskresi  atau  kebijakan kepolisian  yang  sifatnya  sementara. Bentuk  sukarela  dan  bersifat  sementara ini  tidak  meyelesaikan  masalah  secara menyeluruh.    Hal  ini  berbeda  dengan penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup melalaui  litigasi  di  pengadilan  dimana akan  berakhir  dengan win-Lose  sultion. Namun  dalam  prosesnya  dikarenakan penyelesaian bersifat sukarela dan sementara  ini  seringkali  justru  membuat buruk citra Polri.
Alternatif  Penyelesian  Sengketa
Pencemaran  Air  Limbah  Industri  di Sumatera  Selatan  dapat  diproyeksikan  di masa yang akan datang untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan dengan  beberapa  dorongan  kebijakan sebagai tindak lanjut sebagai berikut:
1. Penyelesaian  pencemaran  air  limbah industri  selama  ini  bersifat win-lose- solution . Namun dalam proses penyelesaian  sengketa  terdapat  tahap seperti negosisasi, mediasi, dan konsiliasi, yang pada dasarnya tergolong non-adjudicatory  procedur. Oleh  karena  itu  proses  penyelesaian sengketa  pencemaran  air  limbah industri disarankan dimasukkan dalam model community  policing sebagai bentuk  model  kerja  sama  penyelesaian perkara antara kepolisian dan masyarakat.    Hal  ini  akan  memangkas biaya penyidikan perkara, penumpukan  perkara,  dan  memiliki daya  eksekutorial  setelah  perkara diputuskan.      Metode  yang  digunakan adalah Economic  Analiysis  law (EAL) yang  diakui  sebagai  model  alternatif penyelesaian  sengketa  pencemaran  air limbah industri yang efektif dan efisian serta memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat; dan
2. Upaya  perubahan  undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  mana  perlu diatur  standar  alternatif  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan dengan mengunakan diskresi  kebijakan  bersifat  sementara melalui  lembaga  kepolisian  sebagai bagian  dari    alternatif  penyelesaian sengketa  pencemaran  air  limbah industri    dalam  bentuk community policing.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  merupakan  bagian dari  disertasi  penulis  pertama  di  Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Penulis mengucapkan  terima  kasih  atas  masukan dan saran dari Prof. Dr. I Made Putrawan; IRJEN Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si.; Surya Darma, M.P.A., Ph.D.; Dr. J. Kristiadi; Dr. Maria Sutopo; Dr. Vita Mayastinasari dan KBP Dr. Hadi Purnomo, M.H.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi,  A.;  Ayuningtyas,  E.A.  dan Prabawa, B.A. 2013. Urgensi Pengelolaan  Sanitasi  dalam  Upaya Konservasi  Sumberdaya  Air  di Kawasan Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul. Indonesian Journal of Conservation, 2(1): 23-32.
Cahyadi,  A.  dan  Hidayat,  W.  2017. Analisis Karakteristik Hidrogeokimia  Airtanah  di  Pulau Koral  Panggang,  Kepulauan  Seribu,
DKI Jakarta. Jurnal Geografi, 9(2) : 99- 108.
Cahyadi,  A.;  Fatchurohman,  H.  and Riyanto,  I.A.  2018.  Groundwater Quality  Analysis  in  Dry  Season  in Panggang  Cay,  Kepulauan  Seribu, Jakarta,  Indonesia.  Earth  and Environmental Science, 212: 1-8.
Dahniel,  R.A.  2015 .  Membangun  Karakter Bangsa  Melalui  Fungsi    Kepolisian Proaktif dari Perspektif Ilmu Kepolisian , Artikel dalam  Jurnal  Ilmu  Kepolisian , 84.
Dahniel,  R.A.  2015 .  Ilmu  Kepolisian. Jakarta: PTIK Press.
Gusril, H. 2016. Studi Kualitas Air Minum PDAM  di  Kota  Duri  Riau. Jurnal Geografi, 8(2) : 190-196.
Hadi, M.P.; Suprayogi, S.; Widyastuti, M.; Tivianton,  T.A.;  Cahyadi,  A.; Fadlillah,  L.  N.;  Widasmara,  M.Y. dan Kurniawan. B. 2016a. Pemodelan
Alokasi Beban Pencemar DAS Bengawan Solo. Jakarta: Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia.
Hadi, M.P.; Suprayogi, S.; Widyastuti, M.;
Christanto, N.; Cahyadi, A.;
Fadlillah,  L.  N.;  Widasmara,  M.Y. dan  Kurniawan.  B.    2016b. Alokasi Beban Pencemar Daerah Aliran Sungai Brantas. Jakarta: Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan
Republik Indonesia.
Harianja, D.; Damanik, M.R.S. dan  Restu. 2018.  Kajian  Tingkat  Pencemaran Air  di  Kawasan  Perairan  Danau Toba Desa Silima Lombu, Kecamatan  Onanrungu,  Kabupaten Samosir. Jurnal Geografi, 10(2): 176-
183.
Haryono,  E.;  Nurjani,  E.  dan  Cahyadi,  A.
2015. Metode  Kuantifikasi  Proses  dan Hasil Proses Siklus Karbon. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Indah;  Zulkifli,  H.  dan  Faizal.  2006. Pengaruh Lindi Tempat Pembuangan  Akhir  (TPA)  Sampah Batu Putih Kabupaten Oku Terhadap  Kualitas  Air  di  Sekitar TPA. Jurnal  Pengelolaan  Lingkungan dan SDA, 4(2): 37-46.
Klockars,  C.B.  1988.  The  Rhetoric  of Community Policing. in Greene, J.R. dan Mastrowski, S.D. (eds).
Community  Policing:  Rhetoric  or Reality. New York: Praeger.
Kunarto.  1998. Community  Policing. Jakarta: Cipta Manunggal.
Lyons,  W.  1999. The  Politics  of  Community Policing:  Rearranging  the  Power  to Punish .  Ann  Arbor:  University  Of Michigan Press.
Mastrowski,  S.D.  1988.  Community Policing  as  Reform:  a  Cautionary Tale’. in J. Greene dan S. Mastrowski (eds). Community Policing: Rhetoric or Reality . New York: Praeger.
Muassiroh,  K.;  Santosa,  L.W.  dan Widiyanto. 2015. Kajian Pencemaran Lingkungan  Perairan  Sungai  Enim di  Kabupaten  Muara  Enim  Provinsi Sumatera Selatan. Tesis. Yogyakarta: Program  Studi  Ilmu  Lingkungan Sekolah  Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  54 Tahun  2000  tentang  Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan.
Rosyidah,  M.  2018.  Analisis  Pencemaran Air  Sungai  Musi  Akibat  Aktivitas Industri  (Studi  Kasus  Kecamatan Kertapati Palembang). Jurnal Redoks, 3(1) : 21-32.
Skogan,  W.  G.  dan  Hartnett,  S.  M.  1997. Community  policing,  Chicago  Style . Oxford: Oxford University Press.
Sutanto. 2004. Community Policing, Falsafah Baru  Pemolisian .  Jakarta:  Grafika Indah.
Tasaripa,  K.  2013.  Tugas  dan  Fungsi
Kepolisian dalam Peranannya sebagai  Penegak  Hukum  Menurut Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002 Tentang Kepoisian. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(1). https://media.neliti.com/media/pu blications/146200-ID-tugas-dan-
fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Usman,  R.  2003. Pembaharuan  hukum lingkungan  Nasinal .  Bandung:  Citra Aditya Bhakti.
Widiatmika,  I  Gede.  2005. Pradilan  Desa Alternatif  Penyelesaikan  Sengketa. Denpasar: YLBHI  Bali  dan  Yayasan Kumala.
Wijaya, G. dan Yani, A. 2000. Sari Hukum Bisnis:  Hukum  Arbitrase. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
Wijaya,  S.  2003. Penyelesaian  sengketa Lingkungan Hidup, Enviromental Dispute Resoluiton. Surabaya: Airlangga University Press. Windusari, Y. dan Sari, N.P. 2015. Kualitas Perairan  Sungai  Musi  di  Kota Palembang Sumatera Selatan. Bioeksperimen 1(1): 1-5.