## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index
Model Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Desa Adat di Desa Selat, Kabupaten Buleleng
I Wayan Rideng, I Wayan Wesna Astara dan Simon Nahak
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Corespondence e - mail: rideng.wayan@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  konsep  model  pengelolaan  hutan  desa  berbasis  desa  adat  di  desa Selat,  kabupaten  Buleleng.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  perumusan  konsep  model  pengelolaan hutan desa berbasis desa adat yaitu metode dengan aspek perancangan dan aspek sumber daya alam, sedangkan metoda  pendekatan  untuk  warga  masyarakat/krama  desa  dalam  kegiatan  pelestarian  hutan  yaitu  keterlibatan langsung  sebagai  pengelola  BUM  Desa  dalam  menjaga  terjadinya  kerusakan  hutan  desa.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  a)  konsep  penyempurnaan  terhadap  Awig - awig  Desa  Pakraman  Pandan  Banten  Selat menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan  penyesuaian  sejalan  dengan  perkembangan  keberadaan  warga masyarakat/krama desa di sekitar  kawasan hutan desa. Sebagai antisipasi awal terhadap semakin merebaknya adanya pengerusakan terhadap hutan oleh warga masyarakat/krama desa diperlukan pengaturan semakin tegas dengan  cakupan  pengaturan  lebih  luas  melalui  pararem.  b)  Konsep  pemberdayaan  ini  dilakukan  terhadap keberadaan  pecalang  jagawana  dalam  menjaga  keamanan  dan  pelestraian  hutan  desa.  Mengingat  tantangan terhadap  perilaku  warga  masyarakat/krama  desa  akan  semakin  banyak.  Dipandang  perlu  untuk  penambahan (kuantitas)  tenaga  pecalang  jagawana,  agar  mampu  mengcover  cakupan  luas  hutan.  Termasuk  peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengamanan hutan. c) Konsep Rehabilitasi ini dilakukan dalam upaya  tetap  terjaganya  kelestarian  hutan.  Sehingga  program/kegiatan  yang  dilaksanakan  BUM  Desa  Pandan Harum melakukan rehabilitasi hutan dengan penanaman pohon secara berkelanjutan.
Kata kunci: Model pengelolaan; hutan desa; desa adat
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## 1. PENDAHULUAN
Desa  Adat  ( pakraman )  Pandan  Banten  Selat,  Kecamatan  Sukasada  di  Kabupaten  Buleleng  merupakan wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan. Hutan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.14/ Menhut - II/2010 dikatagori - kan sebagai Hutan Desa. Keberadaan hutan lindung tersebut yang berada di wilayah administrasi Desa Selat selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:  629/Menhut - II/2010  Tentang  Penetapan  Kawasan  Sebagai  Areal  Kerja  Hutan  Desa  Seluas  3.041  di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sedangkan Desa Selat Seluas lebih  kurang 552 (Lima ratus lima puluh ribu) hektar.

## How To Cite:
Rideng,  I.  W.,  Astara,  I.  W.  W.,  &  Nahak,  S.  (2018).  Model  Pengelolaan  Hutan  Desa  Berbasis  Desa  Adat  di  Desa  Selat,  Kabupaten Buleleng. Community Service Journal (CSJ) . 1(1), 8 - 14

## Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 9
Penerbitan  SK  tersebut  memberikan  motivasi  kuat  dan  semakin  bersemangat  untuk  melakukan pengelolaan hutan secara lestari.  Selanjutnya berdasarkan SK tersebut, telah ditindak lanjuti dengan terbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2017/03 - L/HK/2015 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa di  Kawasan  Hutan  Lindung  Seluas  3.041  kepada  Tujuh  Lembaga  Desa  Di  Kabupaten  Buleleng.’  Penetapan sebagai areal kerja Hutan Desa, di luar Desa Selat terdapat pula di 6 (enam) desa lainya, yaitu; Desa Wanagiri seluas 250 hektar, Desa Sudaji seluas 90 hektar, Desa Lemukih seluas 988 hektar, Desa Galungan seluas 712 hektar,  Desa  Telaga  seluas  96  hektar,  dan  Desa  Tejakula  seluas 353  hektar,  yang  keseluruhannya  atas penetapan  sebagai  Hutan  Desa  tidak  sampai  merubah  status  dan  fungsi  kawasan  sebagai  kawasan  lindung. Dalam menjaga kelestarian hutan desa tersebut, dengan mengingat pula keberadaanya disamping sebagai hutan lindung, memiliki potensi hasil hutan, yang berkaitan dengan keberadaan akan hasil hutan bukan kayu. Usaha dan upaya dalam mengelolaan kearah optimalisasi terhadap keberadaan hutan tetap lebat berdirinya pepohonan agar  mampu  menjaga  mata  air  bagi  warga,  pembentuknya  BUM  Desa  “Pandan  Harum”,  sebagai  lembaga mandiri  desa  yang  diberikan  mengelola  Hutan  Desa,  bergerak  untuk  lestarikan  hutan  tetap  terjaga  melalui program/kegiatan rehabilitasi/ reboisasi hutan.
Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan rehabilitasi hutan dilakukan kerjasama dengan Yayasan Sehati dari Jakarta, dan lainya. Bahkan jauh ke depan keberadaan hutan agar mampu menjadi destinasi wisata untuk dikembangkan menjadi Hutan Raya. Untuk tetap terjaga kelestarian hutan, untuk melakukan pengawasan dan keamanan  hutan  desa  oleh  Desa  adat  ( pakraman) Selat.  Pengelolan  hutan  desa  dilaksanakan  berbasis  adat dengan  didasarkan  konsep  menurut  adat  dan  budaya  kita,  yakni  konsep Tri  Hita  Karana. Wujud  konkritnya, melalui awig–awig desa  adat  telah  diatur  mengenai  kewajiban  krama  desa  untuk  menjaga  kelestarian  dan keamanan hutan desa. Bahkan secara khusus dibentuk tenaga pengaman Pecalang hutan ( jaga wana). Saat ini baru  berjumlah  15  orang,  Yang  berperan  aktif  melakukan  pengamanan  dan  pengawasan  menjaga  kelestarian hutan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penerapan  budaya  lokal  dan  pelibatan  desa  pakraman  dalam pengelolaan  hutan  desa  menjadi  kekuatan  tersendiri,  agar  hutan  tetap  lestari,  dan  masyarakat  tetap  bisa sejahtera.
Hal  yang  sangat  penting  pada  model  pengelolaan  hutan  desa  yang  berbasis  adat,  disamping  sudah  ada pengaturan  dalam  bentuk Awig - awig dalam  rangka  menjaga  pelestarian  hutan.  Terbentuknya  pula  adanya tenaga pengawas terhadap keberadaan Awig - awig tersebut, berupa tenaga pecalang yang namanya jaga wana. Terdapat  pula  usaha  dan  upaya  kegiatan  dalam  hal  antisipasi  terjadi  penggundulan  hutan  berupa  kegiatan rehabilitasi/reboisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan grand tour kelapangan serta wawancara dengan  Kelian  Desa  Pakraman  dan  Ketua  BUM  Desa  yang  salah  satunya  merupakan  integritas  kedua  mitra (Lembaga  yang  memberdayakan  dalam  upaya  pelestarian  dan  pengembangan  hutan)  cukup  baik  pada  aspek lingkungan  yang  berupa  tetap  terjaganya  kelestarian  hutan  dan  juga  pengembangannya  berupa  pengelolaan sebagai obyek wisata alam. Namun secara pengembangan ekonomi masih terdapat permasalahan - permasalahan yang kedepannya berdampak pada, belum secara optimal tersedia penunjang pariwisata dan upaya penempatan tujuan wisata ke arah sebagai hutan raya. Adapun yang merupakan menjadi permasalahan - permasalahan yang dialami mitra yaitu: Pengaturan yang terkait dengan usaha dan upaya pelestarian hutan desa yang telah diatur dalam awig - awig ,  belum  mampu  mengcover/mengakomodasi  terhadap  munculnya  beberapa  bentuk pelanggaran  hutan  desa.  Terutama  terhadap  warga/ krama yang  telah  melakukan  penanaman  beberapa  jenis pohon  yang  telah  menerobos  kawasan  hutan  desa. Oleh  karena  itu,  ketika  terdapat  warga  masyarakat  (karma desa)  yang  telah  menanam  beberapa  jenis  pohon  produtif  sudah  memasuki  kawasan  hutan  desa,  belum  ada ketentuan yang diatur dalam awig - awig desa adat bentuk kompensasi yang diberikan kepada warga belum ada pengaturannya.  Dalam  upaya  menjaga  dan  menghindari  pengerusakan  hutan  dari  pihak - pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  baik  yang  dilakukan  oleh  warga  sekitar hutan/krama  desa  ataupun  dari  luar  sekitar  hutan/ bukan  krama  desa.  Keberadaan pecalang yang  diberikan  tugas  untuk  mengawasi  atau  menjaga  keamanan, khususnya isi hutan, secara kuantitas dan kualitas belum memadai. Oleh karena itu, dengan cakupan hutan yang sangat luas, yakni seluas 552 hektar. Namun yang tersedia pecalang hutan sebagai jaga wana yang baru sekitar 15  orang  belumlah  secara  optimal  dapat  menjaga  kemungkinan  adanya  warga/krama  yang  melakukan pengambilan  isi  hutan.  Minimnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  dimiliki  oleh  para  pecalang  dalam rangka  menjaga  keamanan  hutan.  Sarana  dan  prasarana  ini  termasuk  belum  didukung  sarana  telekomonikasi dan  pengetahuan  yang  memadai  yang  dapat  dipergunakan  dalam  melakukan  patroli  di  dalam  kawasan  hutan oleh para pecalang. Hal  ini menjadi penting, perlu  ada penindakan. Kegiatan ini penting dalam memberikan pendidikan  atau  kesadaran  kepada  setiap  warga/krama  serta  memberikan  efek  jera  bagi  yang  melakukan
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379
Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 10
pengerusakan  terhadap  hutan  desa.  Kurangnya  dan  keterbatasan  untuk  mendapatkan  bibit  pohon  yang diperuntukan  melakukan  rehabilitasi/reboisasi  terhadap  hutan  desa.  Oleh  mitra  kedua,  BUM  Desa  Pandan Harum  Desa  Selat,  keterbatasan  anggaran  menjadi  permasalahan  tersendiri  untuk  pemberdayaan  persediaan bibit  pohon  dan  juga  dalam  menata  hutan  desa  untuk  menuju  terwujudnya  kawasan  wisata  alam.  Adapun kegiatan tersebut, dapat disajikan dalam gambar - gambar sebagai berikut:
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## Gambar 1
Hutan lindung di Desa Selat sebelum diatur dalam Awig - awig Desa Adat Pandan Banten Selat, Kecamatan Sukasada

## Gambar 2
Kondisi hutan lindung sudah berubah menjadi hutan desa, yang pengelolaannya sudah diatur melalui Awig - awig Desa Adat Pandan Banten

## Gambar 3
Ketua BUM Desa Pandan Harum Desa Selat di dampingi
Perbekel Desa Selat melakukan pertemuan dalam pembahasan program kerja dan pembahasan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Universitas Warmadewa

## Gambar 4
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar melakukan tatap muka dengan Prajuru Desa Adat Pandan Banten dan Pengurus BUM Desa
Pandan Harum Desa Selat dalam rangka pembahasan program/kegiatan

## Gambar 5
Keberadaan Hutan Desa menuju pengembangan pariwisata alam yang dikelola oleh BUM Desa Pandan Harum dengan
melibatkan pengurus dan Pecalang Jagawana

## Gambar 6
Kegiatan monitoring Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dengan didampingi Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Ketua BUM Desa Pandan Harum

## Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 11
Beberapa penelitian terdahulu yang serupa mengkaji tentang model pengelolaan hutan, seperti (Aminah, 2011)  dalam  penelitiannya  tentang  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat  (PHBM)  Sebagai  Upaya Pengakuan  Hak  Masyarakat  Adat.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Pengelolaan  hutan  berbasis masyarakat,  implementasi  dapat  dirasakan  menghasilkan  manfaat  ganda,  antara  lain  mengakomodasi  semua kepentingan:  PT.Perhutani,  masyarakat  hutan,  mampu  mengurangi  konflik  kepentingan.  Pengelolaan  hutan berbasis  masyarakat  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  pengakuan  atas  upaya  hak  adat,  meskipun  terbatas  pada pengakuan hak pengelolaan sumber daya hutan. Meski demikian, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan.  Selanjutnya,  (Norsidi,  2016)  mengkaji  penelitian  serupa  tentang  Model  Pengelolaan  Hutan  Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tata cara masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, mengetahui  isentif  pemerintah  stakeholder  terkait  mendukung  pelestarian  hutan,  dan  menganalisis  strategi pengembangan  model  hutan  berkelanjutan  berbasis  kearifan  lokal  di  masa  mendatang.  Hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa  masyarakat  Desa  Lubuk  Beringin  masih  menjunjung  tinggi  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  hutan,  dilihat  dari  proses  penggunaan  lahan,  pembukaan  lahan,  pola  peradangan,  pemanfaatan sumberdaya hutan, sesap/belukor dan adanya sanksi adat bagi yang melangga.Isentif pemerintah menunjukkan dalam  pengelolaan  hutan  belum  maksimal  hal  ini  dibuktikan  dengan  belum  adanya  program  yang  menukung pelestarian  hutan  serta  modal  manusia  Desa  Lubuk  beringin  lemah  untuk  pemanfaatn  hutan.  Matrix  Grand Strategy terlihat titk staregi pengembangan model pengelolaan hutan berkelanjutan Desa Lubuk Beringin Masa mendatang  berada  di  posisi  Strategi  Pertumbuhan,  yaitu  memanfaatkan  seoptimal  mungkin  kekuatan  dan peluang yang dimiliki. Dalam diagram menunjukkan bahwa titik potong (1,150;0,530) berada pada kuadran I, dimana situasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan  untuk  pengembangan  model  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  Desa  Lubuk  Beringin  di  masa mendatang.
Selain  Aminah (2011) dan (Norsidi (2016) yang mengkaji tentang pengelolaan hutan, (Setiajiati, 2017) juga  mengkaji  penelitian  serupa  tentang  Desain  Model  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Di  KPHP  Batulanteh, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skema pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan  berdasarkan  tipologi  setiap  petak  hutan  lindung  yang  sudah  dibuat  KPHP  Batulanteh  kerjasama dengan BPKH VIII Denpasar. Pembuatan tipologi ini mempertimbangkan aspek biofisik berupa tutupan hutan, aspek  sosial  berupa  interaksi  sosial,  dan  aspek  ekonomi  berupa  jenis  pemanfaatan.  Tipologi  kawasan  hutan lindung  yang  ada  di  KPHP  Batulanteh  adalah  tutupan  rapat  tanpa  interaksi,  tutupan  sedang  tanpa  interaksi, tutupan jarang tanpa interaksi, tutupan sedang interaksi baik, dan tutupan jarang interaksi baik. Masing - masing petak  hutan  lindung  memiliki  skema  pengelolaan  sesuai  dengan  tipologinya.  Skema  pemanfaatan  yang  bisa diusahakan di kawasan hutan lindung adalah pemanfaatan jasa lingkungan (39%), kawasan agroforestry multi - jenis (28%), hasil hutan bukan kayu (22%), dan kawasan agroforestry kopi (11%). Berdasarkan latar belakang permasalahan  dan  penelitian  terdahulu  di  atas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng.

## 2. METODE
Metode  pendekatan  dalam  perumusan  konsep  model  pengelolaan  hutan  desa  berbasis  desa  adat  yaitu metode dengan aspek perancangan dan  aspek sumber daya  alam, sedangkan metoda pendekatan  untuk  warga masyarakat/krama  desa  dalam  kegiatan  pelestarian  hutan  yaitu  keterlibatan  langsung  sebagai  pengelola  BUM Desa  dalam  menjaga  terjadinya  kerusakan  hutan  desa.  Adapun  prosedur  kerja  dari  metode  yang  ditawarkan dalam perumusan konsep pengelolaan hutan desa, yaitu: a) Mengidentifikasikan persoalan yang dihadapi mitra  melalui  wawancara  dan  survey  ke  lapangan.  Aspek  yang  diidentifikasikan  yaitu  permasalahan - permasalahan  berupa  kualitas  maupun kapasitas  fasilitas - fasilitas  yang  tersedia  selama  ini  yang  tidak  relevan dan  perlu  dilakukan  model  pengelolaan  yang  didasarkan  terhadap  ketentuan  awig - awig.  Mengingat pertanggungjawabannya  dapat  berupa  menjaga  keseimbangan  semula  (niskala).  b)  melakukan  pendekatan dengan  mitra  pertama  selaku  yang  telah  mengakomodir  dalam  ketentuan  awig - awig  desa  adat  tentang  upaya mendorong tumbuhnya kesadaran bagi warga masyarakat/krama desa terhadap pelibatan secara lebih aktif lagi untuk melestarikan hutan desa. Dalam rangka lebih memantapkan  terhadap pengaturan dalam awig - awig yang lebih  menyeluruh  dalam  jangka  pendek,  konsep  yang  ditawarkan  sebaiknya  diatur  melalui  perarem  desa. Demikian  pula  dalam  lebih  memberdayakan pecalang  jagawana dalam  pengamanan  dan  pengawasan  hutan,
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379
Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 12
dipandang perlu diberikan pemahaman dalam penanganan terhadap adanya warga masyarakat/krama desa yang melakukan  pengrusakan  hutan.  c)  melakukan  pendekatan  dengan  mitra  ke–II  dengan  menawarkan  konsep pengelolaan  hutan  desa  dalam  rangka  kegiatan  pariwisata  alam  agar  senantiasa  memperhatikan  kelestarian lingkungan hutan, kalaupun dilakukan pengembangan wisata agar tetap memprioritaskan terhadap kegiatan dan program rehabilitasi/reboisasi hutan, melalui penanaman pohon/kayu yang dapat mendukung kelestraian hutan secara berkelanjutan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diperoleh hasil penelitian yang dapat dijelaskan di bawah ini: Konsep Penyempurnaan Awig - awig.
Konsep model pengelolaan terhadap hutan desa yang berbasis awig - awig merupakan keseluruhan aturan hukum yang secara tertulis yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga/krama desa adat beserta sanksi dan aturan  pelaksanaannya.  Didalamya  juga  berisi  pengaturan  terhadap  tata  krama  pergaulan  hidup  dalam masyarakat  adat/  krama  desa  untuk  mewujudkan  tata  kehidupan  yang  ajeg  di  masyarakat.  Dalam  kaitan  ini, sebagaimana  diatur  dalam  Awig - awig  Desa  Pakraman  dalam  Sargah  VI  (Bagian  ke  6),  Pawos  71  (Pasal  71) Indik Alas (tentang hutan) telah dinyatakan;
a. Kerama  Desa  kapatut  ngelastariang  alas  miwah  sadagingnya  sane  wenten  ring  wewidangan  Desa  Adat Selat Pandan Banten.
b. Sapa  sire  ugi  kerama  desa  sane  memanggihin  jadma  sane  ngerusak  alas  miwah  meboros  mangda ngaturang ring Prajaru Desa Selat Pandan Banten.
c. Indik  ngerajegang  kasukertan  alas  miwah  sadagingnya  Prajuru  kewantu  oleh  Pamidande  sane  ngerusak alas miwah maboros.
Artinya:
a. Warga masyarakat desa berkewajiban melestarikan hutan dan isinya yang ada diling kungan/wilayah Desa Adat Selat Pandan Banten.
b. Barang  siapa  warga  masyarakat  yang  menemukan  orang/warga  yang  merusak  hutan  dan  berburu  supaya melapor kepada Prajuru Desa Adat Selat Pandan Banten.
c. Berhubungan  dengan  menjaga  kelestrian  hutan  dan  seluruh  isinya,  Prajuru  dibantu  oleh  yang  melakukan pelanggaran merusak hutan dan berburu
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas,  secara  realitas  di  lapangan  nampaknya  belum  dapat  mengatur terhadap  warga  masyarakat/  krama  desa  yang  berada  diperbatasan  hutan  telah  melakukan  penanaman  pohon yang  produktif.  Konsep  yang  dapat  dilakukan  dalam  menjawab  kondisi  tersebut  diatas,  perlu  ada  pengaturan dalam pemberian ganti kerugian atas tanaman pohon yang sudah dipelihara oleh warga masyarakat/krama desa setempat.  Untuk  dapat  terlaksana  dengan  cepat,  tanpa  perlu  menunggu  pengaturan  dalam  Awig - awig  adalah melalui pararem. Hasil  pararem  memiliki  daya  ikat  kuat  rangka  penerapannya,  kendatipun  belum  ada  norma yang  diatur  dalam  awig - awig.  Kesepakatan  yang  dibuat  tersebut  dilakukan  melalui  forum  tertinggi  yakni perarem desa  pakraman.  Dengan  demikian  akan  mampu  menjawab  terhadap  efektivitasan  dari  maksud  dan tujuan perlunya desa adat (pakraman) dalam melestarikan hutan.
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## Gambar 7
Awig - awig Desa Pakraman Pandan Banten Desa Selat yang mengatur Pelestarian hutan desa di Desa Selat, Sukasada

## Pemberdayaan Pecalang Jagawana
Keberadaan  hutan  di  Bali  tidak  bisa  dilepaskan  dari  struktur  kepercayaan  masyarakatnya,  dengan demikian  kepercayaan  tersebut  memegang  peranan/  kunci  dalam  memelihara  dan  melestarikan  kawasan hutan  yang  ada.  Dalam  ajaran  Regveda  III.  5.15  telah  mengimple - mentasikan  dalam  sistem  sosial  mereka berupa awig - awig atau peparem sebagai suatu norma yang harus ditaati oleh warganya. Berpijak dari konsep tersebut,  berbagai  pantangan  atau  larangan  dikembangkan  dan  dijadikan  dasar  dalam  mengatur  hubungan manusia  dengan  lingkunganya.  Perlakuan  masyarakat  adat  di  Bali  terhadap  hutan  tidak  hanya  bertujuan memelihara fungsi  ritualnya, melainkan  juga bertujuan memelihara fungsi  ekologisnya. Untuk mewujudkan hutan agar tetap lestari peranan pecalang menjadi penting. Untuk itu keberadaan pecalang perlu diberdayakan lagi  dalam  optimalisai  terhadap  keamanan  hutan.  Hal  ini  sangat  mendukung  upaya  pelestarian  hutan  di kawasan Desa Selat.

## Gambar 8
Ketua Pecalang Jagawana Desa Adat Pandan Banten selalu hadir dalam setiap pembahasan program/kegiatan terkait pengelolaan hutan desa

## Konsep Rehabilitasi
Konsep ini berupa rehabilitasi hutan telah dilakukan oleh BUM Desa Pandan Harum dengan program dan kegiatan penghijauan atau rehabilitasi hutan dengan penanaman bibit/pohon kayu yang dapat menyangga kelestraian  hutan.  Oleh  karena  itu,  setelah  terbentuknya  BUM  Desa  Pandan  Harum  2011  yang  awalnya merasakan  perubahan  atau  pengurangan  fungsi  hutan,  komitmen  bergerak  dalam  membangun  hutan  dan melestarikannya  sebagai  bagian  dari  fungsi  ekologis,  dan  juga  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  masyarakat Desa  Selat.  Sehingga  didalam  aktifitas  kegiatannya  program/kegiatannya  yang  berhubungan  dengan mendukung kelatrian hutan
Adapun  luaran  yang  ditarget  dalam  model  pengelolaan  hutan  desa  yang  berbasis  desa  adat  adalah  a) konsep  yang  terkait  dengan  norma  sebagai  materi  muatan  yang  dihasilkan  dalam  pararem  desa  adat  dalam lebih  mendukung  terhadap  keberadaan  Desa  Pakraman  Pandan  Banten  dalam  pelestarian  hutan  desa.  b)
Community Services Journal (CSJ), 1 (1) (2018), 14
menghasilkan  sebuah  draf  artikel  yang  akan  diterbitkan  dalam  jurnal  nasional  ber - ISSN,  yang  draf  dimaksud menjadi bagain dari laporan ini.
CC - BY - SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654 - 9360, E - ISSN 2654 - 9379

## Gambar 9
Gambar penataan pengembangan hutan desa untuk pariwisata alam Gambar 10 Pengembangan tempat wisata alam oleh BUM Desa Pandan Harum

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan tujuan dan hasil diskusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa a) konsep penyempurnaan terhadap Awig - awig Desa Pakraman Pandan Banten Selat menjadi sangat penting untuk dilakukan penyesuaian sejalan  dengan  perkembangan  keberadaan  warga  masyarakat/krama  desa  di  sekitar  kawasan  hutan  desa. Sebagai  antisipasi  awal  terhadap  semakin  merebaknya  adanya  pengerusakan  terhadap  hutan  oleh  warga masyarakat/krama  desa  diperlukan  pengaturan  semakin  tegas  dengan  cakupan  pengaturan  lebih  luas  melalui pararem . b)  Konsep  pemberdayaan  ini  dilakukan  terhadap  keberadaan  pecalang  jagawana  dalam  menjaga keamanan  dan  pelestraian  hutan  desa.  Mengingat  tantangan  terhadap  perilaku  warga  masyarakat/krama  desa akan semakin banyak. Dipandang perlu untuk penambahan (kuantitas) tenaga pecalang jagawana, agar mampu mengcover  cakupan  luas  hutan.  Termasuk  peningkatan  sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam  rangka pengamanan  hutan.  c)  Konsep  Rehabilitasi  ini  dilakukan  dalam  upaya  tetap  terjaganya  kelestarian  hutan. Sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa Pandan Harum melakukan rehabilitasi hutan dengan penanaman pohon secara berkelanjutan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah a) Hasil pengabdian  ini,  berupa  model  pengelolaan  hutan  desa  yang  berbasis  desa  adat  dapat  menjadi  bahan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan terhadap desa - desa yang berbatasan atau berada dikawasan hutan. Dalam  upaya  pengembangnnya  selalu  memperhatikan  dengan  menitik  beratkan  pada  pembangunan  yang berwaawasan  lingkungan  dan  kelestaruan  hutan.  b)  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  desa menjadi  penting.  Manajeman  dan  tata  kelola  dilakukan  oleh  lembaga/pranata/organisasi  masyarakat  yang bersangkutan.  Agar  tetap  mempertahankan  kelestarian  hutan  dan  mendapat  manfaat  bagi  masyarakat  yang berada dikawasan hutan. Sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat dapat hidup sejahtera.

## REFERENSI
Aminah. (2011). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Pranata Hukum , 6 (1). Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/151/150
Norsidi. (2016). Model Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo (Sebagai Sumber Belajar Pada Materi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pada Bidang Studi Geografi Di Kelas XI IPS SMA) . Universitas Sebelas Maret.
Setiajiati, F. (2017). Desain Model Pengelolaan Hutan Lindung Di KPHP Batulanteh, Provinsi Nusa Tenggara Barat . Institut Pertanian Bogor.
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 629/Menhut - II/2010 Tentang Penetapan Kawasan Sebagai Areal Kerja Hutan Desa Seluas 3.041 di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.
Surat  Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  2017/03 - L/HK/2015  Tentang  Pemberian  Hak  Pengelolaan  Hutan  Desa  di  Kawasan  Hutan Lindung Seluas 3.041 kepada Tujuh Lembaga Desa Di Kabupaten Buleleng.