Vol. 12 No. 5 September-Oktober 2023

## PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA SKPD KABUPATEN JEMBER

## Rizal Giri Laksono
Universitas Islam Indonesia Email: giri.rizal18@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  dan  menganalisis pengaruh  akuntabilitas,  komitmen  organisasi,  dan  sumber  daya  manusia  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  dengan  menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada seluruh kepala atau staf atau pegawai di Bagian Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Jember.  Teknik pengambilan  sampel  didasarkan  pada  pertimbangan  kemudahan  (purposive sampling).  Alat  statistik  untuk  menguji  hipotesis  adalah  analisis  regresi  linier berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 25. Hasil pengujian hipotesis  menunjukkan  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  komunikasi  organisasi dan  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  kunci :  akuntabilitas,  komitmen  organisasi,  kompetensi  sumber  daya  manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Abstract
This  research  aimed  to  provide  empirical  evidence  and  analyze  the  effect  of accountability, organizational commitment, and human resources on the quality of local  government  financial  reports  in  Finance  Section  of  the  Regional  Work  Unit (SKPD)  of  Jember  Regency  .  This  research  is  quantitative  descriptive.  This  study applied a survei  method using a questionnaire which was distributed  to  all heads or staff or employees in the Finance Section of the Regional Work Unit (SKPD) of of  Jember  Regency.  The  sampling  technique  is  based  on  considerations  of convenience (purposive sampling). The statistical tool for testing the hypothesis is multiple linear regression analysis using the IBM SPSS Statistics 25 software. The results of hypothesis testing indicate accountability have a positive and significant effect  on  the  quality  of  local  government  financial  reports.  Meanwhile, organizational  communication  and  human  resources  have  not  significantly  affect the quality of local government financial reports.
Keywords: accountability, organizational commitment, human resource competence, quality of local government financial reports.

## Pendahuluan
Peraturan baru mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  digantikan  oleh  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  utama  otonomi  daerah  adalah tercapainya  good  government  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  yang  diharapkan  mencapai  good  government governance  (Budiawan  dan  Purnomo,  2014).  Salah  satu  perwujudan  dari  good governance adalah seperangkat peraturan maupun tata kelola pemerintah yang mengatur mengenai  fungsi,  hubungan,  dan  kepentingan  berbagai  pihak  dalam  urusan  bisnis, pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan  secara  baik  dan bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut  Lubis  (2017),  sifat,  jumlah,  maupun  pengaruhnya  terhadap  kemajuan, ketahanan,  dan  kestabilan  perekonomian  bangsa  tercermin  dalam  aspek  keuangan. Akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  merupakan  masalah  dalam penerapan prinsip good governance karena posisi strategis pembangunan bangsa berasal dari  aspek  keuangan  negara.  Pemerintah  Daerah  berupaya  untuk  menerapkan  prinsip good  governance  dengan  membuat  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  sebagai  bentuk pertanggungjawaban.  Menurut  Pujanira  dan  Taman  (2017),  laporan  keuangan  yang berkualitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak terdapat penyimpangan, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  BPK  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wilayah Pemeriksaan Sub Auditorat Jawa Timur IV Tahun 2020 pada sembilan entitas pemerintah daerah kabupaten/kota, BPK memberikan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  untuk  delapan  entitas  pemeriksaan  yaitu  enam pemerintah  daerah  kabupaten  dan  dua  pemerintah  kota  dan  satu  opini  Tidak  Wajar (TW). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten  Probolinggo,  Kabupaten  Lumajang,  Kabupaten  Situbondo,  Kabupaten Bondowoso,  Kabupaten  Banyuwangi,  Kota  Pasuruan,  dan  Kota  Probolinggo. Sedangkan opini Tidak Wajar (TW) diberikan kepada Kabupaten Jember.
Belum  diperolehnya  opini  WTP  dari  BPK  menunjukkan  bahwa  pelaporan keuangan  Pemerintah  daerah  masih  belum  sepenuhnya  dapat  diyakini  kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: adanya kelemahan sistem pengendalian  intern,  belum  tertatanya  barang  milik  negara/daerah  dengan  tertib,  tidak sesuainya  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  ketentuan  yang  berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Jember
(SAP),  kelemahan  dalam  sistem  penyusunan  laporan  keuangan,  dan  kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Budiawan dan  Purnomo  (2014)  menyatakan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  yang lemah  umumnya  terjadi  karena  pejabat/  pelaksana  belum  melakukan  pencatatan akuntansi  secara  akurat,  tidak  menaati  ketentuan  dan/atau  prosedur  yang  ada,  belum adanya kebijakan akuntansi yang jelas, dan pengawasan serta pengendalian yang lemah. Menurut  BPK  kelemahan  SPI  disebabkan  karena  pengendalian  belum  optimal, ketentuan  yang  belum  sesuai,  dan  kesalahan  penganggaran  yang  tidak  akurat. Sedangkan  ketidakpatuhan  mungkin  terjadi  karena  pemerintah  daerah  berusaha  untuk memperoleh  atau  memperbaiki  legitimasi,  sehingga  hanya  menekankan  aspek-aspek positif  agar  terlihat  baik  oleh  pihak-pihak  di  luar  organisasi  (Budiawan  dan  Purnomo, 2014).
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  Nugroho  (2018)  yang meneliti  mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kualitas  informasi  akuntansi  pada laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa kompetensi  SDM  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Penelitian dari Nugroho (2018) tidak sejalan dengan penelitian Tampubolon dan  Hasibuan  (2019)  dan  Hernanda  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  komitmen organisasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  menambahkan  variabel  akuntabilitas.  Akuntabilitas laporan  keuangan  hingga  kini  masih  menjadi  masalah  bagi  daerah.  Budaya  KKN (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme)  dapat  terjadi  apabila  akuntabilitas  tidak  berjalan dengan  baik.  Menurut  Akbar  et.  al.  (2015),  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  belum  memberikan  kepuasan  dan keyakinan  kepada  masyarkat.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  diatasi  apabila  pemerintah daerah membudayakan akuntabilitas.
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tanggung jawab  untuk  mengelola  pemerintahan  telah  dijalankan  oleh  Kepala  Daerah. Akuntabilitas  laporan  keuangan  tercermin  pada  kualitas  laporan  keuangan.  Kualitas laporan  keuangan  yang  baik  akan  memberikan  dedikasi  terhadap  akuntabilitas  atas laporan keuangan yang telah dibuat (Setyowati et al., 2016). Kualitas laporan keuangan menurut  Yuliani  et  al.  (2010)  haruslah  menyajikan  laporan  keuangan  yang  memiliki kriteria  berupa  kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  efektivitas sistem  pengendalian  internal.  Selain  itu,  kompetensi  sumber  daya  manusia  berperan penting  dalam  mengelola  dan  menyajikan  informasi  keuangan  sehingga  laporan keuangan yang dibuat dapat selesai tepat waktu (Pujanira dan Taman, 2017).
Teori institusional harus mengadopsi perspektif internal untuk memahami dengan tepat bagaimana sistem dan makna kelembagaan harus dipahami dan ditafsirkan dalam organisasi  (Suddaby,  2010).  Dengan  demikian,  regulator  dan  stakeholder  dapat memberikan  tekanan  berupa  perubahan  positif  dan  peningkatan  kemampuan  sumber
daya manusia yang berasal dari internal institusional dalam usaha  untuk meningkatkan kualitas  informasi  akuntansi  (Winarni  dan  Akbar,  2020).  Salah  satu  faktor  pendukung keberhasilan  sebuah  perubahan  dalam  organisasi  adalah  sumber  daya  manusia  yang merupakan faktor penentu  dalam perkembangan informasi akuntansi sehingga kualitas profesional sumber daya manusia harus ditingkatkan (Marsdenia dan Arthaingan, 2016). Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah saat ini ternyata tidak memberi perubahan besar dalam peningkatan kinerja kendatipun sumber daya memiliki keahlian dan  ditunjang  dengan  teknologi  yang  cukup  memadai.  Menurut  Mutiana  et.  al.  (2017) sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  pemerintah  dalam  bertugas  tidak  memiliki  etos kerja  yang  berorientasi  untuk  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat sehingga tidak memberi perubahan besar dalam peningkatan kinerja. Kompetensi SDM diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.
DiMaggio  dan  Powell  (1983)  menyatakan  bahwa  isomorfisme  normatif (normative) terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Nilai dan prinsip suatu organisasi tercipta dari  suatu  proses  institusionalisasi  karakter  yang  ditentukan  dari  komitmen  organisasi dan sumber daya manusia yang merupakan bagian dari internal institusional. Komitmen organisasi  terwujud  dalam  artian  profesionalisme  organisasi  baik  mematuhi, menjalankan,  dan  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  dan  hukum  di  organisasi. Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  faktor  dalam  penilaian profesionalisme. Sumber daya manusia menurut Zhou (2010) merupakan faktor penentu dalam  perkembangan  informasi  akuntansi  sehingga  kualitas  profesional  sumber  daya manusia harus ditingkatkan. Selain itu, nilai dan prinsip kepatuhan merupakan suatu hal yang  harus  dipegang  dan  dilakukan  dalam  mengelola  keuangan  organisasi  secara profesional (Putra, 2016).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  rumusan masalah  untuk  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  pengaruh akuntabilitas  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  (2)  Bagaimana pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, dan  (3)  Bagaimana  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  bukti  empiris  dan  menganalisis  pengaruh  akuntabilitas,  komitmen organisasi,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan/atau sektor publik terutama masalah mengenai akuntabilitas,  komitmen  organisasi,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Teori  institusional  menurut  Midin  et  al.  (2016)  merupakan  peristiwa  di  mana lingkungan  kelembagaan  dapat  memengaruhi  perkembangan  struktur  formal  dalam sebuah  organisasi.  Perspektif  teori  kelembagaan  menggambarkan  struktur  organisasi menerima sesuatu yang sesuai dengan kode etik budaya, yang kemudian mengarah pada legitimasi  dan  dukungan  dari  organisasi  eksternal  (DiMaggio  dan  Powell,  1983;
Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten
Jember
Ahyaruddin  dan  Akbar,  2017;  Surachman  dan  Astuti,  2020).  Salah  satu  prinsip  utama dari  teori  institusional  adalah  isomorfisme  yang  mengacu  pada  kecenderungan organisasi  di  bidang  yang  sama  untuk  mengadopsi  bentuk  dan  prosedur  yang  sama untuk mendapatkan legitimasi (Goddard, Assad, Issa, Malagila, & Mkasiwa, 2016). Hal ini  mengakibatkan  organisasi  menjadi  sasaran  tekanan  isomorfik  untuk  mengadopsi bentuk seperti itu. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme untuk perubahan  institusional  isomorphic  yaitu  koersif  (coercive),  mimetik  (mimetic),  dan normatif  (normative).  Isomorfisme  bersifat  koersif  (coercive),  ketika  suatu  organisasi mengadopsi  norma-norma  tertentu  karena  tekanan  yang  diberikan  oleh  organisasi  lain dan oleh masyarakat pada umumnya; mimetik (mimetic) atau meniru ketika organisasi dengan  sengaja  meniru;  dan  menyalin  satu  sama  lain  sebagai  respons  terhadap ketidakpastian  atau  isomorfisme  normatif  (normative)  terjadi  ketika  organisasi  secara tidak  langsung  mengadopsi  nilai  dan  norma  organisasi  lain  sebagai  hasil profesionalisasi.
Institusionalisasi akuntabilitas keuangan menunjukkan indikasi adanya isomorfisme.  Pada  penelitian  ini,  isomorfisme  koersif  merupakan  pendorong  utama yang  terjadi  karena  adanya  desakan  formal  yang  memaksa  Pemerintah  Daerah  untuk mematuhi  dan  mengimplementasikan  Peraturan  atau  Undang-Undang  untuk  dapat meningkatkan  akuntabilitas.  Selain  itu,  akuntabilitas  juga  termasuk  ke  dalam isomorfisme  normatif  (normative)  karena  dalam  proses  pertanggungjawaban  keuangan organisasi  secara  tidak  langsung  mengadopsi  nilai  dan  norma  organisasi  lain  sebagai hasil  profesionalisasi.  Akuntabilitas  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban mengenai  integritas  keuangan,  pengungkapan,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  atau undang-undang.
Kualitas  laporan  keuangan  adalah  penyajian  informasi  yang  lengkap,  transparan, dirancang supaya tidak menyesatkan kepada pengguna, dan disusun berdasarkan standar akuntansi  yang  berlaku  (Redjo,  2018).  Menurut  Imam  (2017)  sebuah  informasi  yang berkualitas  akan  menghasilkan  keputusan  yang  berkualitas  (garbage  in  garbage  out) pula.  Informasi  yang  telah  diperoleh  hanya  akan  bermanfaat  bagi  Kepala  Daerah  jika informasi tersebut memenuhi syarat kualitas tertentu. Oleh karena itu, kualitas informasi harus  menjadi  perhatian  penting  bagi  Kepala  Daerah.  Laporan  keuangan  daerah  yang berkualitas haruslah memenuhi tingkat karakteristik yang memadai. Laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Karakteristik  laporan  keuangan  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  sistematis,  terencana,  dan terstruktur  dengan  jelas  sejak  awal  hingga  pembuatan  desain  penelitiannya.  Data penelitian diperoleh dari sampel populasi dan dianalisis sesuai dengan metode statistik kemudian diinterprestasikan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jember.  Alasan  memilih  populasi tersebut  dikarenakan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  memberikan  opini  Tidak Wajar  (TW)  pada  Kabupaten  Jember  pada  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Tahun 2020.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kepala  atau  staf  atau  pegawai  di bagian  keuangan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Daerah  di Kabupaten Jember, merupakan pegawai pemerintahan yang membuat laporan keuangan pemerintah,  dan  mengetahui  proses  pembuatan  laporan  keuangan.  Pemilihan  sampel didasarkan  pada  pertimbangan  kemudahan  (purposive  sampling).  Responden  dalam penelitian  adalah  kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  Pengelola Laporan Keuangan di SKPD seperti dinas, kantor, dan badan, sudah menjabat minimal 1  (satu)  tahun  atau  lebih  di  SKPD  tersebut,  dan  telah  memahami  situasi  dan  kondisi serta terlibat dalam pelaporan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan.

## Sumber Data, Instrumen Data, dan Metode Pengumpulan Data
Data  primer  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  responden  yang  dijadikan  sampel dalam  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  didapatkan  dari  sumber  atau  badan independen penyedia data seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPK Jawa Timur), Badan Pusat Statistik  (BPS),  dan  sumber  lainnya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memberikan kuesioner  yang  berisi  pertanyaan-pertanyaan  dan  ditunjukan  langsung  kepada responden.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  yang  berisi  40  butir  pertanyaan. Kuesioner dalam penelitian di ukur menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana skala 1 merupakan jawaban sangat tidak setuju dan skala 5 merupakan jawaban sangat setuju.

## Definisi Operasional Variabel
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independent. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  sedangkan  variabel  independennya  adalah  akuntabilitas,  komitmen  organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia.
Redjo  (2018)  mendefinisikan  kualitas  laporan  keuangan  sebagai  penyajian informasi  yang  lengkap,  transparan,  dirancang  supaya  tidak  menyesatkan  kepada pengguna,  dan  disusun  berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dengan indikator sebagai berikut:
Jember
a. Relevan  dengan  sub  indikator  memiliki  manfaat  umpan  balik,  manfaat  prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
b. Andal dengan sub indikator penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
c. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
d. Dapat dipahami oleh penggunanya
Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 16 item pernyataan  sesuai  pertanyaan  yang  telah  dikembangkan  oleh  Sudiarianti  et  al.  (2015) dan Nugroho (2018).
Akuntabilitas  merupakan suatu  hal  yang dapat  dipertanggungjawaban oleh pihak yang  telah  diberikan  kepercayaan  oleh  masyarakat  atau  individu  atas  keberhasilan maupun  kegagalan  dalam  melaksanakan  tugas  untuk  memperoleh  tujuan  yang ditetapkan (Hamsinar, 2017). Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini mengacu pada penelitian  dari  Asroel  et  al.  (2016)  dan  Hamsinar  (2017)  yaitu  integritas  keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan, pertanggungjawaban horizontal,  dan  pertanggungjawaban  vertikal.  Variabel  ini  akan  diukur  menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 10 (sepuluh) item pertanyaan.
Komitmen organisasi menurut Wibowo (2017) berkaitan dengan sejauh mana dan bagaimana  keterlibatan  seseorang  dengan  organisasi.  Indikator  komitmen  organisasi menurut  Maksyur  (2015)  yaitu  memiliki  kepercayaan  yang  kuat,  menerima  nilai-nilai organisasi, menerima tujuan organisasi, adanya kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja  keras  untuk  organisasi,  dan  adanya  keinginan  untuk  tetap  menjadi  anggota organisasi. Variabel ini akan diukur menggunakan instrumen skala likert 1-5 dengan 5 (lima) item pertanyaan.
Kompetensi  sumber  daya  manusia  menurut  Ihsanti  (2014)  adalah  kemampuan seseorang  atau  individu  suatu  organisasi  (kelembagaan)  atau  suatu  sistem  untuk melaksanakan  fungsi  dan/  atau  kewenangan  dalam  mencapai  tujuan  yang  efektif  dan efisien.  Indikator  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  pada  penelitian  ini mengadopsi  dari  penelitian  Sudiarianti  et  al.  (2015)  dan  Nugroho  (2018)  yaitu  aspek pengetahuan (knowledge), aspek keahlian (skill), dan aspek perilaku (attitude). Variabel ini  akan  diukur  menggunakan  instrumen  skala  likert  1-5  dengan  6  (enam)  item pertanyaan.

## Metode Analisis Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sehingga diperlukan untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, agar seluruh variabel yang digunakan  memenuhi  syarat  untuk  dilanjutkan  ke  analisis  regresi  linear  berganda sehingga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Uji hipotesis menggunakan Uji t (uji parsial).

## Hasil dan Pembahasan
Uji Validitas dan Reabilitas
Uji  validitas  dilakukan  dengan  teknik  korelasi  menggunakan pearson correlation dengan  alat  bantu software IBM  SPSS  Statistics  25 .  Suatu  instrumen dikatakan  valid  jika  nilai r  pearson  correlation terhadap  skor  total  di  atas  0,30  atau koefisien korelasi  > 0,30 (Sugiyono,  2020). Berdasarkan uji validitas diperoleh hasil r pearson  correlation terhadap  skor  total  di  atas  0,30,  sehingga  semua  item  pertanyaan kuesioner  valid  dan  dapat  digunakan  dalam  penelitian.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa data  dapat  dipercaya  kebenarannya  sesuai  dengan  fakta  yang  ada.  Suatu  instrumen dikatakan reliabel jika koefisien cronbach alpha (α) yang didapat lebih besar dari 0,60 atau  α  >  0,70  (Ghozali,  2018).  Dari  data  tersebut  diperoleh  variabel  akuntabilitas, komitmen  organisasi,  kompetensi  SDM,  dan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  memiliki  nilai  koefisien  cronbach  alpha  (α)  lebih  besar  dari  0,70  yang  berarti semua variabel reliabel sehingga kuesioner tersebut konsisten dan dapat dipercaya.
Uji Asumsi Klasik
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Y n (sampel) 50 Normal Parameters a,b Mean 3,87650 Std. Deviation 0,32566 Most Extreme Differences Absolute 0,079 Positive 0,079 Negative -0,042 Kolmogorov-Smirnov Z 1,233 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,215
Sumber: Hasil data diolah (2023)
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  sampel  penelitian  mempunyai distribusi normal atau tidak. Tabel 1 di atas menunjukkan hasil asymptotic significance Sig. (2-tailed) sebesar 0,215. Dari data tersebut berarti data berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,215 > 0,05).
Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity
Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Akuntabilitas (X 1 ) 0,782 1,145 Komitmen Organisasi (X 2 ) 0,960 1,125 Kompetensi SDM (X 3 ) 0,910 1,170 Sumber: Hasil data diolah (2023)
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang normal (tidak
Jember
terjadi  korelasi)  menurut  Ghozali  (2018)  yaitu  memiliki  angka tolerance  value lebih dari 0,10 dan nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) kurang dari 10,00 dan apabila angka tolerance  value kurang  dari  0,10  dan  nilai VIF ( Variance  Inflation  Factor )  lebih  dari 10,00  maka  terjadi multikolinearitas .  Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa model regresi normal (tidak terjadi korelasi) karena tidak terjadi multikolinearitas .
Tabel 3 Hasil Uji Glejser Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,424 0,262 1,845 0,073 Akuntabilitas (X 1 ) -0,130 0,053 -0,078  -0,756 0,384 Komitmen Organisasi (X 2 ) -0,116 0,048 -0,045  -0,435 0,837 Kompetensi SDM (X 3 ) 0,081 0,037 0,069 0,733 0,625 Sumber: Hasil data diolah (2023)
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan variance dari nilai residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  model  regresi  baik  karena  tidak  terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya lebih dari 0,05.
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,218 0,252 3,375 0,000 Akuntabilitas (X 1 ) 0,652 0,032 0,625 5,431 0,000 Komitmen Organisasi (X 2 )  0,235 0,026 0,031 1,142 0,082 Kompetensi SDM (X 3 ) 0,123 0,023 0,052 2,563 0,424
Sumber: Hasil data diolah (2023)
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  model  regresi  linier  berganda  pada  penelitian  ini ditunjukan oleh persamaan berikut:
Y = 2,218 + 0,652X 1 + 0,235X 2 + 0,123X 3
Keterangan:
Y = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
X 1 = akuntabilitas
X 2 = komitmen organisasi X 3 = kompetensi SDM Analisis Koefisien Determinasi
Tabel 5

## Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,793 0,629 0,612 37,20847
Sumber: Hasil data diolah (2023)
Nilai  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)  sebesar  0,  612  berarti akuntabilitas,  komitmen  organisasi,  dan  kompetensi  SDM  memiliki  pengaruh  sebesar 61,20%  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  sisanya 38,80% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pada penelitian ini (variabel lain  yang  tidak  diteliti).  Nilai  koefisien  determinasi  (R²)  semakin  mendekati  1  (satu) berarti  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  semakin  kuat (Sugiyono, 2017).
Uji Hipotesis dan Pembahasan
Pengaruh  antara  akuntabilitas  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah
Teori  institusional  atau  teori  kelembagaan  menurut  Midin  et  al.  (2016) merupakan  peristiwa  di  mana  lingkungan  institusional  atau  kelembagaan  dapat memengaruhi  perkembangan  struktur  formal  dalam  sebuah  organisasi.  Pada  penelitian ini,  isomorfisme  koersif  merupakan  pendorong  utama  yang  terjadi  karena  adanya desakan  formal  yang  memaksa  Pemerintah  Daerah  untuk  mematuhi  dan mengimplementasikan  Peraturan  atau  Undang-Undang  untuk  dapat  meningkatkan akuntabilitas.  Selain  itu,  akuntabilitas  juga  termasuk  ke  dalam  isomorfisme  normatif (normative) karena dalam proses pertanggungjawaban keuangan organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  nilai  β 1 untuk variabel  akuntabilitas  (X 1 )  sebesar  0,652  yang  berarti  setiap  kenaikan  variabel akuntabilitas  satu  satuan  maka  variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah akan  naik  sebesar  0,652  dengan  asumsi  bahwa  variabel  independen  yang  lain  adalah tetap. Hasil olah data regresi  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar  5,431 > t  tabel  3,275 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05 dengan level of significant sebesar 5%. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima,  yang  artinya  akuntabilitas berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Hamsinar  (2017)  dan  Tahir  et  al.  (2020),  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Riyanti  (2017)  menjelaskan  peningkatan  nilai  relevansi  kualitas  laporan keuangan  disebabkan  oleh  pencatatan  pengelolaan  anggaran  yang  akuntabel  di  dalam laporan.  Nilai  pertanggungjawaban  pihak  instansi  yang  tinggi  dalam  penyusunan laporan  keuangan  akan  berdampak  terhadap  semakin  tingginya  nilai  reliabilitas  atau keandalan  laporan  keuangan.  Iyoha  dan  Oyerinde  (2010)  mengatakan  bahwa
Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten
Jember
akuntabilitas  mensyaratkan  pemerintah  untuk  memberikan  suatu  alasan  terkait  dengan sumber  dan  penggunaan  atau  pemanfaatan  sumber  daya  publik.  Akuntabilitas  publik melibatkan  berbagai  mekanisme  yang  tersedia  untuk  menjelaskan  kebijakan  dan kegiatan organisasi untuk berkomunikasi kepada pejabat pemerintah dengan mudah dan langsung  melalui  dengar  pendapat  publik,  media  massa,  atau  bahkan  melalui  alat komunikasi real time (Ahyaruddin dan Akbar, 2017).

## Pengaruh  antara  komitmen  organisasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah
Di  Maggio  dan  Powell  (1983)  menyatakan  bahwa  isomorfisme  normatif (normative) terjadi ketika organisasi secara tidak langsung mengadopsi nilai dan norma organisasi lain sebagai hasil profesionalisasi. Sejalan dengan isomorfisme institusional, komitmen  organisasi  secara  normatif  merupakan  bentuk  dari  perjuangan  kolektif anggota  organisasi  dalam  menentukan  kondisi  dan  metode  kerja  agar  tercapai profesionalisme  (Sofyani  dan  Akbar,  2013).  Pejabat  pemerintahan  yang  memiliki komitmen  organisasi  tinggi  akan  menggunakan  informasi  yang  dimilikinya  untuk menyusun  laporan  keuangan  menjadi  relatif  lebih  tepat  (Mutiana  et.  al.,  2017). Manajemen dalam menjalankan komitmen harus dapat mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan agar organisasi dapat sukses dalam jangka panjang.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  nilai  β 2 untuk variabel komitmen organisasi (X 2 ) sebesar 0,235. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan  variabel  komitmen  organisasi  satu  satuan  maka  variabel  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  akan  naik  sebesar  0,235  dengan  asumsi  bahwa  variabel independen  yang  lain  adalah  tetap.  Hasil  olah  data  regresi  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar  1,142<  t  tabel  3,275 dan nilai  signifikansi  (Sig.)  0,082  > 0,05 dengan level of significant  sebesar  5%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak, yang artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Maksyur  (2015)  dan  Nugroho  (2018)  yang menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hernanda  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  komitmen organisasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kemungkinan  dikarenakan  beberapa  SKPD  di Kabupaten  Jember  memiliki  suatu  kebijakan  dan  peraturan  terkait  kinerja  akan  tetapi tidak  selamanya  dapat  dijalankan  dengan  baik  oleh  pelaku  organisasi.  Berdasarkan temuan  peneliti  mayoritas  para  responden  (Kepala  SKPD  atau  Kasubag)  memiliki komitmen  yang  bersifat  normatif  sedangkan  komitmen  yang  berkaitan  dengan pemenuhan  kewajaran  atas  penyajian  laporan  keuangan  masih  kurang  dalam pemenuhannya.  Selain  itu  fenomena  yang  tergambar  adalah  masih  terlihat  hubungan
yang  kaku  antara  bawahan  dan  atasan  yang  kurang  komunikatif.  Dampaknya  adalah permasalahan  tersebut  terpendam  di  ranah  bawah,  dan  atasan  terkesan  menekan bawahan dengan target-target dan berbagai tugas sehingga pegawai tidak nyaman dalam bekerja dan mengurangi motivasi kerja mereka.

## Pengaruh  antara  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah
Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme.  DiMaggio  dan  Powell  (1983)  menyatakan  bahwa  isomorfisme normatif  terkait  dengan  profesionalisme.  Profesionalisme  merupakan  suatu  hal  yang terkait  dengan  integritas  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  di  organisasi  atau instansi  itu  sendiri  (Ferdian,  2014).  Sumber  daya  manusia  menurut  Zhou  (2010) merupakan faktor penentu  dalam perkembangan informasi akuntansi sehingga kualitas profesional  sumber  daya  manusia  harus  ditingkatkan  agar  pemerintah  daerah  dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas.
Hasil  analisis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  nilai  β 3 untuk  variabel kompetensi  SDM  (X 3 )  sebesar  0,123.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  kenaikan variabel  kompetensi  SDM  satu  satuan  maka  variabel  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,123 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain adalah tetap. Hasil olah data regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,563 <    t  tabel  3,275  dan  nilai  signifikansi  (Sig.)  0,424  >  0,05  dengan  level  of  significant sebesar  5%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak,  yang  artinya kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Nugroho (2018) dan  Tampubolon dan Hasibuan  (2019) menyatakan  bahwa  kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syarifudin  (2014)  dan  Wibowo  (2022)  menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan disebabkan oleh pegawai yang berkompeten ataupun tidak berkompeten dianggap memiliki kompetensi yang sama dalam mengelola laporan  keuangan.  Hal  ini  bisa  berdampak  pada  kinerja  pegawai.  Pegawai  yang kompeten ataupun rendah kompetensinya dalam  mengelola laporan keuangan sebelum melakukan  pengelolaan  tentunya  diberikan  sebuah  pelatihan  mengenai  cara  menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat  mengelola  keuangan  dan  menyiapkan  laporan  keuangan  dengan  baik  (Putri  dan Akbar, 2020). Namun cara tersebut belum tentu efektif dikarenakan kemampuan untuk melaksanakan  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilandasi  atas keterampilan  dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh  sikap  kerja  yang  dituntut  oleh pekerjaan tersebut berbeda-beda. Disiplin kerja merupakan salah satu hal yang penting dalam  pengembangan  manajemen  sumber  daya  manusia  karena  dapat  meminimalisasi
Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Jember
kesalahan, penyimpangan, atau kelalaian agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  akuntabilitas,  komitmen  organisasi,  dan  kompetensi  SDM memiliki  pengaruh  sebesar  61,20%  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 38,80% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pada  penelitian  ini  (variabel  lain  yang  tidak  diteliti).  Nilai  koefisien  determinasi  (R²) semakin  mendekati  1  (satu)  atau  100%  berarti  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  semakin  kuat  (Sugiyono,  2017).  Akuntabilitas  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi  nilai  akuntabilitas  di  dalam  laporan  keuangan  daerah  akan  berdampak  positif terhadap  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan.  Sebagai  contoh,  peningkatan  nilai pertanggungjawaban pihak instansi dalam menyusun laporan keuangan akan berdampak terhadap  semakin  tingginya  nilai  reliabilitas  atau  keandalan  laporan  keuangan. Komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Artinya,  naik  turunnya  komitmen  organisasi  tidak  akan memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Kemungkinan  komitmen  organisasi  tidak berpengaruh  secara  signifikan  adalah  komitmen  yang  dilakukan  bersifat  normatif sedangkan  komitmen  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kewajaran  atas  penyajian laporan  keuangan  masih  kurang  dalam  pemenuhannya.  Kompetensi  sumber  daya manusia  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Artinya, naik turunnya kompetensi sumber daya manusia tidak akan memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan.  Kemungkinan  kompetensi  sumber  daya manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah adalah  pegawai  yang  berkompeten  ataupun  tidak  berkompeten  dianggap  memiliki kompetensi yang sama dalam mengelola laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyaruddin,  Muhammad,  &  Akbar,  Rusdi.  (2017).  Akuntabilitas  dan  kinerja  instansi pemerintah: Semu atau nyata? Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 21 (2), 106– 117. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3
Akbar, Rusdi, Pilcher, Robyn Ann, & Perrin, Brian. (2015). Implementing performance measurement  systems:  Indonesian  local  government  under  pressure. Qualitative Research in Accounting and Management , 12 (1), 3–33. https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013
Asroel,  R.,  Basri,  Y.,  &  Susilatri,  S.  (2016).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Ketidakpastian Lingkungan,  Komitmen Pimpinan,  dan Pengendalian  Internal  terhadap  Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Provinsi  Riau). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 867–880.
BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  DIY.  (2020). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 . Yogyakarta.
Budiawan,  Desiana  Anugrah,  &  Purnomo,  Budi  S.  (2014).  Pengaruh  Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 2 (1), 276–288.
DiMaggio, Paul J., & Powell, Walter W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism  and  Collective  Rationality  in  Organizational  Fields. American Sociological Review , 48 (2), 147. https://doi.org/10.2307/2095101
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 .
Goddard,  Andrew,  Assad,  Mussa,  Issa,  Siasa,  Malagila,  John,  &  Mkasiwa,  Tausi  A.
(2016).  The  ‘Two  Publics’  and  Institutional  theory–  A  Study  of  Public  Sector Accounting  in  Tanzania. Critical  Perspectives  on  Accounting , 40 (X),  8–25. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.02.002
Hamsinar.  (2017). Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Akuntabilitas  dan  Transparansi kebijakan  Publik  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi .
Ihsanti,  Emilda.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang , 2 (2), 1–20.
Imam,  M.  Arafat.  (2017).  Peran  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam Pengambilan Kebijakan Desentralisasi Fiskal.
Iyoha, Francis, & Oyerinde, D. (2010). Accounting infrastructure and accountability in the  management  of  public  expenditure  in  developing  countries:  A  focus  on
Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten
Jember
Nigeria. Critical Perspectives on Accounting , 21 (5), 361–373.
Lubis, Nasrul Kahfi. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan  dan  Pengaruhnya  terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan. JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI) , 1 (2), 124–136.
Maksyur,  Noprial  Valenra.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Komitmen  Organisasi,  Sistem  Pengendalian  Intern,  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  pada  SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). JOM. FEKON , 2 (2), 1–15.
Marsdenia,  &  Arthaingan,  Mutiha.  (2016).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keberhasilan  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual: sebuah  Studi  Empiris  pada  Pemerintahan  Kota  Bogor. Journal  of  Vacational Program University of Indonesia , 4 (2), 66–92.
Midin, Mariam, Joseph, Corina, & Mohamad, Nafsiah.  (2016). Advancing Sustainable Development  in  the  Public  Sector  via  Stakeholders  ’  Engagement  Disclosure Website. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 224 (August  2015),  93–100. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.408
Mutiana,  Liza,  Diantimala,  Yossi,  &  Zuraida,  Zuraida.  (2017).  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern,  Teknologi  Informasi,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan Komitmen Organisasi  terhadap Kualitas  Laporan Keuangan (Studi  pada Satker di Lingkungan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Utara). Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 3 (2), 151–167. https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228
Nugroho, Brendhi Septo. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem  Pengendaalian  Intern, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan . , (2010).
Pujanira,  Putriasri,  &  Taman,  Abdullah.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  dan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jurnal Nominal , VI (2), 14–28. https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643
Putra,  Benny  Mandala.  (2016). Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Pengendalian  Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan  (Studi  Empiris pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tegal) .  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Redjo,  Paulina  Rosna  Dewi.  (2018).  Efek  Moderasi  Pada  Pengaruh  Transparansi
Penyusunan  Laporan  Keuangan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA) , 20 (2), 1–18.
Setyowati,  Lilis,  Isthika,  Wikan,  &  Pratiwi,  Ririh  Dian.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang. KINERJA , 20 (2), 179–191. https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843
Sofyani,  Hafiez,  &  Akbar,  Rusdi.  (2013).  Hubungan  Faktor  Internal  Institusi  dan Implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 10 (2), 184–205.
Suddaby,  Roy.  (2010).  Challenges  for  Institutional  Theory. Journal  of  Management Inquiry , 19 (1), 14–20. https://doi.org/10.1177/1056492609347564
Sudiarianti,  Ni  Made,  Ulupui,  I.  Gusti  Ketut  Agung,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  (2015). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  pada  Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  serta Implikasinya  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan , 1–25. Medan.
Sugiyono. (2016). Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung.
Surachman,  Eko  Nur,  &  Astuti,  Ratna  Dwi.  (2020).  An  Analysis  of  Village  Fund Implementation in  Central  Java Province:  An  Institutional Theory Approach with A Modelling Institutional Aspect. Indonesian Treasury Review , 5 (3), 203–215.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . , (2014).
Wibowo. (2017). Perilaku dalam Organisasi . Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Winarni,  Dwi,  &  Akbar,  Rusdi.  (2020).  Faktor  Tekanan  Institusional  dalam Mempengaruhi  Kualitas  Informasi  Akuntansi:  Pendekatan  Metoda  Campuran. Jurnal Akuntansi , 15 (1), 1–11.
Yuliani, Safrida, Nadirsyah, Nadirsyah, & Bakar, Usman. (2010). Pengaruh pemahaman akuntansi,  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  dan  peran internal  audit  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi  pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi , 3 (2), 206–220.
Zhou,  Lijuan.  (2010).  The  Research  on  Issue  and  Countermeasures  of  Accounting Information  of  SMES. International  Journal  of  Business  and  Management , 5 (3),
223–225. https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n3p223