## RETHINKING DERADIKALISASI: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme
Muh. Khamdan Kementerian Hukum dan HAM khamdanwi@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini membuktikan bahwa semakin marginal seseorang maka akan semakin radikal pemahaman dan aksi yang dilakukan. Sesungguhnya proses  radikalisasi  narapidana  terorisme  maupun  masyarakat  dapat dihadapi  dengan  pendekatan  bina  damai  melalui  penguatan  kembali ajaran Islam yang toleran dan pemahaman terhadap hak asasi manusia melalui program yang terencana. Oleh karena itu, pembahasan tulisan ini menjawab pelbagai pesimisme masyarakat yang menyakini bahwa radikalisasi  kalangan  teroris  maupun  partisipan  terorisme  yang menyatu di tengah masyarakat tidak bisa dihentikan kecuali dengan perlawanan kematian, baik tembak mati atau hukuman mati. Bina damai deradikalisasi tentu dapat dilakukan setelah memahami latar belakang yang mendasari terjadinya radikalisasi terhadap seseorang.
Kata Kunci: Radikalisasi, Terorisme, Bina Damai.

## Abstract
RETHINKING DERADICALISATION: PEACE DEVELOPMENT  CONSTRUCTION  MANAGEMENT OF TERRORISM. This paper proves that the more marginal person, the more radical his understanding and action. Indeed, the process of radicalization of  inmates in  terrorism and the society could be resolved
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
by the approach of  building peace through the reinforcement of  tolerant islamic teachings and the understanding of  human rights through the planned program. Therefore, the discussion of  this paper answers various pessimists  who  believe  that  the  radicalization  among  terrorists  and terrorism participants integrated in society cannot be stopped except by the resistance of  death, either by the death firing or the death penalty. Peaceful de-radicalization can obviously be done after understanding the underlying background of  the radicalization of  the person.

## Keyword: Radicalization, Terrorism, Peace.

## Pendahuluan A.
Radikalisme merupakan diskursus global yang dilakukan sebagai tindakan mengajak para teroris dan pendukungnya untuk penggunaan kekerasan dalam pencapaian tujuan tertentu yang memiliki legitimasi doktrin agama. Oleh karenanya, radikalisme agama dianggap menjadi penyebab serangkaian aksi terorisme di berbagai belahan dunia.
Para pelaku terorisme sejak peristiwa World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mengaku aksi yang dilakukannya termasuk sebagai bentuk jiha > d fi > sabi > lilla > h , sebagaimana pengakuan Ali Imron dalam aksi bom Bali yang dipengaruhi  adanya  beberapa  alasan,  yaitu  ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak berdasarkan syari’at Islam dan tidak adanya ima > mah , rusaknya moralitas dan akidah masyarakat, melindungi  umat  Islam,  pembalasan  terhadap  kafir  yang memerangi kaum muslim. 1
Oleh  karenanya,  aksi  bom  Bali  terjadi  sesungguhnya sebagai  salah  satu  bentuk  jawaban  yang  dilakukan  segelintir kaum  muslimin  yang  sadar  dan  mengerti  akan  arti  sebuah pembelaan dan harga diri atas kesewenangan negara  penjajah sehingga menjadi jihad yang harus dilakukan. 2 Oleh karenanya, terjadi perubahan religio politik di dunia muslim sekaligus adanya
1 Ali Imron, Ali Imron Sang Pengebom (Jakarta: Republika, 2007), hlm.
41.
2 Imam Samudra, Aku Melawan Teroris (Solo: Jazera, 2004), hlm. 114.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
penelusuran  sumber-sumber  radikalisme  di  kalangan  sebagian muslim disertai beragam upaya penanganan dengan pendekatan deradikalisasi.
Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  persuasif   yang  damai tetapi  juga  dapat  dengan  kekerasan  fisik  ataupun  kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak  kekerasan  bahkan  sampai  pada  bunuh  diri  menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. 3
Perbedaan  persepsi  individu  dengan  faktor-faktor  yang memengaruhi  tindakan  kekerasan  ataupun  pemikiran  pada akhirnya memunculkan adanya istilah-istilah lain yang memiliki kedekatan  dengan  radikalisme,  misalnya  terorisme,  kekerasan politik,  separatisme,  dan  kejahatan  terorganisasi.  Persoalan demikian  tergantung  perbedaan  motivasi,  tempat,  waktu,  dan respons  budaya. 4 Tidak  ada  konsensus  dalam  merumuskan definisi tindak kekerasan sebagai aksi terorisme atau istilah yang lain  merupakan  akibat  benturan  kepentingan,  yang  suka  atau tidak,  fakta  hukum  sudah  membuktikan  bahwa  pelaku  tindak pidana terorisme di Indonesia adalah beragama Islam dan bagian dari  kelompok  gerakan  Islam  yang  mengesahkan  tindakan kekerasan atau radikalisme dalam pencapaian tujuannya. 5
Pembahasan

## B. Radikalisme Agama Dasar Gerakan Terorisme
1. Belum  ada  kesepakatan  tunggal  tentang  hal-hal  yang menjadi faktor penyebab lahirnya sikap dan tingkah laku radikal,
3 Petrus  Reinhard  Golose, Deradikalisasi  Terorisme:  Humanis,  Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38.
4 ‘Ali  Faiz  Juhani, al-Fahm  al-Mafru > d  li  al-Marfu > d (Riyadh:  t.p.,  1421 H/2001 M), hlm. 14.
5 Bernard Lewis, Krisis Islam: antara Jihad dan Teror yang Keji (Jakarta:
PT Ina Publikatama, 2004), hlm. 130.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
namun  yang  jelas  radikalisme  tidak  dapat  dipisahkan  dengan tindakan  kekerasan  seperti  terorisme.  Bahkan,  paham  radikal oleh berbagai negara termasuk Indonesia dianggap sebagai akar permasalahan  munculnya  terorisme,  sebagaimana  munculnya Islamic  State  of   Iraq  and  Sham (ISIS)  yang  mengusung  tema keagamaan berupa khila > fah , dan belakangan menjadi Islamic State ( Dawlah Isla > miyah ) dengan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah pada akhir Juni 2014.
Rabasa  dan  tim  The  RAND  Corporation  menguraikan bahwa  sumber  radikalisme  Islam  setidaknya  digolongkan  atas tiga  hal. Pertama ,  kondisi  yang  terkait  politik  dan  ekonomi ataupun  adanya  gerakan  anti-Barat  atau  westernisasi. Kedua , proses-proses global yang terkait dengan arabisasi dunia non- Arab,  dukungan  dana  ekstremisme,  pertumbuhan  jaringan Islam  radikal  internasional  yang  diiringi  pemberitaan  media, serta adanya pengaruh konflik Palestina-Israel. Ketiga , peristiwa- peristiwa  pendorong  sebagaimana  Revolusi  Iran,  Perang Afghanistan,  Perang  Gulf   1991,  Peristiwa  pengeboman  11 September 2001, dan Perang Iraq. 6
Berkembangnya  perjuangan  ideologi  yang  menjelma menjadi gerakan keagamaan melahirkan banyaknya istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu fundamentalisme, revivalisme, islamisme, dan radikalisme. Tentu penyebutan dengan beragam istilah  itu  berdasarkan  atas  identifikasi  terhadap  karakteristik masing-masing gerakan dan orientasi ideologinya.
Nazih Ayubi telah membuat taksonomi orientasi gerakan Islam  menjadi  enam  tipe,  yaitu  reformisme  atau  modernisme Islam,  salafisme,  fundamentalisme,  neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik. 7 Taksonomi tersebut merujuk pada gerakan-gerakan  atau  pemikir-pemikir  muslim  yang  memiliki kaitan dan afiliasi dengan gerakan Islam kontemporer tertentu di
6 Angel  M.  Rabasa, The  Muslim  World  after  9/11 (Arlington:  The RAND Corporation, 2004), hlm. 36.
7 Nazih  Ayubi, Political  Islam:  Religion  and  Politics  in  the  Arab  World (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 67.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dunia Islam, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Indo- Pakistan, dan Asia Tenggara. Dari beragam kawasan inilah, maka ditemukan  adanya  karakteristik  umum  ( common  characteristics ) sekaligus  keunikan  ( peculiarities )  dari  pelbagai  gerakan  radikal Islam.
Tipe pertama gerakan reformisme Islam atau modernisme Islam  diwakili  oleh  Jamaluddin  al-Afghani  (1838-1897)  dan Muhammad  Abduh  (1849-1905)  sebagai  murid  ideologinya. Gagasan yang dikembangkan adalah merekonsiliasikan Islam dan masa  modern  dengan  memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern dan sangat fleksibel untuk  mengakomodasi  perkembangan  modernitas.  Kalangan modernis ini membedakan doktrin agama ke dalam dua bidang, yaitu  ibadah  dan  mu’amalah.  Gerakan  yang  digagas  adalah Pan-Islam ( al-Wih } dah al-Isla > miyyah ) yang berarti solidaritas satu ideologi yang bertujuan kepada penyatuan seluruh masyarakat dalam  entitas  Islam  atau  nasionalisme  Islam, 8 dan  melakukan gerakan konfrontatif  terhadap bangsa-bangsa Barat atau non- muslim yang melakukan kolonialisasi atas muslim. 9
Sementara  itu,  tipe  kedua  adalah  salafisme  yang menekankan  pada  sumber  Islam  yang  otentik  dari  teks  Al- Qur’an,  Sunnah  Nabi,  dan  tradisi  generasi  Muslim  awal  yang lepas dari segala macam tradisi. Kelompok ini kemudian dikenal dengan istilah salafi . Oleh karena itu, inti ajaran kaum salafi ialah pemurnian ajaran Islam, kembali kepada Al-Qur’an dan hadis dengan  contoh  dari  para salaf   as } -s } a > lih } (tiga  generasi  pertama umat Islam), dan terakhir ialah melakukan ijtiha > d . Gerakan ini dilakukan oleh Rasyid Ridha, dan berkembang menjadi gerakan pemikiran pembaruan ijtiha > d dalam Islam semacam Wahabisme oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin  oleh  Hasan  al-Bana  di  Mesir.  Sebagian  kalangan
8 Kemal H. Karpat, Political and Social Thought in the Contemporary Middle East (New York: Praeger Publisher, 1982).
9 Anthony Black, The History of  Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), hlm. 295.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
menyatakan  bahwa  asal  usul  keyakinan  salafisme  ditujukan kepada  Taqiyudin  Abu  Abbas  Ahmad  bin  Abdussalam  bin Taymiyah (w. 1328 M), dan muridnya bernama Ibn Qayyim al- Jawziyyah (w. 1350) di Suriah. 10
Tipe  gerakan  ketiga  adalah  fundamentalisme, yang sebetulnya  memiliki  kesamaan  dengan  salafisme  dengan menekankan pemurnian ajaran Islam atau kembali kepada Al- Qur’an dan hadis, namun kurang simpatik terhadap fikih karena tidak  menginginkan  adanya  tradisi  hukum  yang  lebih  sering disebut  sebagai  Islam  konservatif.  Pemikiran  ini berimplikasi pada  penegasian  semua  yang  bukan  Allah  dan  bukan  dari Allah sesat, musyrik, kafir, dan zalim. Islam menurut kalangan fundamentalisme  adalah  kesatuan  antara  agama,  dunia,  dan negara  ( di > n,  dunya > ,  dawlah ),  sehingga  perlu  adanya  pendirian negara  Islam  yang  dipimpin  oleh  seorang  khalifah untuk dapat berjalannya agama secara murni dan ka > ffah . Gerakan ini dijalankan  oleh  Hizbut  Tahrir  yang  dimotori  Taqiyuddin  an- Nabhani di Syria, Libanon, dan Yordania pada 1953, serta telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara asalnya berdiri tersebut.
Tipe gerakan keempat adalah neo-fundamentalisme Islam yang  merupakan  kelanjutan  dari  fundamentalisme,  dengan kecenderungan  orientasi  politik  keagamaan  yang  lebih  radikal dan militan dalam upaya untuk mendirikan negara Islam karena dalam pandangan gerakan ini tidak ada pemisahan agama dari politik  sehingga  mendefinisikan  Islam  sebagai  sistem  politik (ideologi) yang sama dan sedang berlawanan dengan ideologi- ideologi besar lainnya. Olivier Roy menyebutnya dengan Islamic political  imagination (imajinasi  politik  Islam)  yang  lebih  sering disebut sebagai Islam konservatif. Dalam gerakannya, kalangan neo-fundamentalisme  langsung  melakukan  tindakan  nyata dalam bentuk aksi sosial sebagai reaksi atas kasus-kasus tertentu
10 Quintan Wiktorowicz, The Management of  Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan (New York: State University of New York Press, 2001).
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
yang  dialami  sebagian  umat  Islam  sebagai  wujud  orientasi perjuanganberupa lahirnya masyarakat Islam dan ruang Islami ( Islamized space ). Perjuangan kelompok ini seperti Jama’at al-Islami di  Pakistan  yang  didirikan  oleh  Abu  al-A’la  al-Maududi  pada 1943.
Tipe gerakan kelima adalah Islamisme yang sesungguhnya menunjuk pada tiga kategori, yaitu salafi, fundamentalisme, dan neo-fundamentalisme. Islamisme bukan hanya mengedepankan identitas  sebagai  muslim,  tetapi  juga  kesadaran  bahwa  Islam sebagai  doktrin  dan  ideologi  sehingga  sangat  terobsesi berdirinya  negara  Islam.  Namun  pada  praktiknya,  gerakan islamisme  cenderung  didominasi  isu-isu  ruang  privat  seperti jilbab  perempuan,  larangan  minuman  keras,  prostitusi,  dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an.
Tipe gerakan keenam dikenal dengan Islam politik ( political Islam ) yang sering mengarah pada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis dengan menekankan watak politik dari Islam dan  bahkan  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  anti-negara  secara langsung. Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama dan perjuangan melalui partai politik dengan asas, nama, tujuan,  dan  simbol  Islam. 11 Hal  ini  sebagaimana  terjadi  di Pakistan sejak berpisah dari India.
Orientasi gerakan Islam sebagaimana digambarkan Nazih Ayubi  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk  memahami perkembangan gerakan fundamentalis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, organisasi gerakan fundamentalisme membangun jaringan internasional yang bersifat transnasional karena  kelompok-kelompok  tersebut  memiliki  kepemimpinan bersifat internasional, bekerja secara jaringan lintas negara dan benua, serta mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal.
Kemunculan  gerakan  Islam  transnasional  tentu  dapat
11 Hamid  Basyaib  dan  Hamid  Abidin, Mengapa  Partai  Islam  Kalah? Perjalanan  Politik  Islam  dari  Pra-Pemilu  99  sampai  Pemilihan  Presiden (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 14.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dipahami dari kebangkitan dan semangat juang para pendirinya atas penderitaan umat Islam di berbagai negara akibat kolonialisme Barat  atas  negara-negara  berpenduduk  muslim.  Dalam perkembangannya,  gerakan  Islam  yang  bersifat  transnasional justru memahami Islam secara monolitik dan menolak varian- varian Islam lokal karena dianggap sudah tercemar dan perlu dimurnikan  kembali.  Infiltrasi  gerakan  transnasional  ini  yang kemudian melahirkan sejumlah gerakan dan organisasi radikal di Indonesia, baik radikal dalam pemikirannya maupun radikal dalam aksi senjatanya.
Radikalisme

## 2. vis a vis Bina Damai Deradikalisasi
Radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu pembolehan melakukan tindakan kekerasan. Ketidaknormalan  (irasionalitas)  aksi  terorisme  dengan  adanya aksi kekerasan yang berujung sampai pembunuhan atas nama membela Tuhan dianggap sebagai tindakan immoral (berdosa), sedangkan  Tuhan  adalah  sumber  moralitas  (kebaikan).  Oleh karenanya,  tidaklah  mungkin  Tuhan  memerintahkan  manusia untuk melakukan perbuatan dosa itu sendiri dengan membunuh atau bunuh diri untuk perlawanan.
Puncak  ketidaknomalan  aksi  radikalisme  yang  kemudian dikenal sebagai aksi terorisme tentu dapat dilihat dengan adanya aksi  bunuh  diri  sebagai  penolakan  atas  pendudukan  negara Barat  terhadap  negara-negara  Islam  atau  ketidaksetujuan  atas dukungan  negara  Barat  terhadap  rezim  represif.  Organisasi- organisasi  radikal  di  Timur  Tengah  ataupun  di  negara  Barat melakukan aksi pengeboman bunuh diri untuk memaksa negara Barat untuk menarik mundur pasukan tempurnya dari wilayah Islam. Sentimen anti-Barat inilah yang kemudian menyuburkan gerakan-gerakan  radikal  yang  sangat  terkait  dengan  tindakan kekerasan.
Oleh karenanya, radikalisme yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan ideologi
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
tertentu,  namun  dapat  juga  dipengaruhi  oleh  beragam  faktor lain dalam isu global, regional, ataupun lokalitas seperti faktor ekonomi,  sosial,  budaya,  pendidikan,  psikologi,  kegagalan politik,  pemahaman  agama,  atau  kebijakan  pemerintah  yang berlawanan. 12 Sejalan  dengan  itu,  al-Jabiri  lebih  menegaskan bahwa  radikalisme  tidak  lebih  dari  sekadar  fenomena  sosial historis  yang  muncul  dari  persoalan  sosial  politik,  kemudian dikemas dengan isu agama atau sejenisnya.
Alasan  ideologi  keagamaan  sering  menjadi  motivasi sekaligus  dorongan  untuk  melegitimasi  aksi  teror  yang dilakukan. Mainstream dari faktor tersebut adalah konsern atas perjuangan satu ideologi yang dianggap mendasar atau disebut fundamental.  Oleh  karena  itu,  fundamentalis  agama  lebih mengutamakan doktrin agama daripada toleransi yang berdasar cinta  dan  penghormatan  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  sebagai akibat  fundamentalis  agama  lebih  mengedepankan  kebenaran yang bersifat sektarian daripada penghargaan perbedaan.
Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun dalam Islamist Radicalisation: a  Root  Cause  Model (2009) menguraikan  bahwa  akar  penyebab dari radikalisme dibedakan menjadi dua faktor, yaitu pada level makro dan level mikro. Level makro adalah kondisi umum yang menjadi  prasyarat  terbangunnya  radikalisme  seperti  kondisi aktual  terkait  bidang  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Adapun pada level mikro adalah kondisi yang menjadi faktor langsung terjadinya  radikalisme  pada  diri  seseorang  atau  kelompok tertentu sehingga dalam level mikro dibedakan sebagai faktor individual dan faktor sosial.
Dalam level makro, faktor penyebab radikalisme bersifat global sebagaimana pendudukan negara Barat atas negara-negara Islam serta adanya hubungan politik dan ekonomi yang buruk yang  mengakibatkan  ketidakadilan  sistemik.  Adapun  dalam level  mikro,  faktor-faktor  penyebab  radikalisme  ditentukan oleh faktor sosial dan individu yang sangat erat hubungannya
12 Mark  Jurgensmayer, Terror  in  the  Mind  of   God:  the  Global  Rise  of Religious Violence (California: University of California Press, 2001).
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dengan perubahan tingkah laku atau aspek psikologi, pemikiran, serta  adanya  interaksi  di  tengah  masyarakat  dalam  penentuan identitas diri kendati seseorang tersebut terisolasi dari pergaulan namun  masih  bisa  berkomunikasi  melalui  internet  sehingga membentuk  hubungan  maya  dalam  kelompok  identitas. Sebagaimana teori self-categorisation bahwa seseorang akan mudah mendefinisikan  dirinya  dalam  hubungan  kelompok  dibanding dengan hubungan pribadi, baik sebagai kawan maupun lawan berdasarkan kategori yang dibangun seperti agama dan tujuan.
Deradikalisasi  sebagai  strategi  pencegahan  menjadi alternatif   dari  strategi  kontra  terorisme  yang  cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan hard measure . Nigeria, misalnya,  telah  mengerahkan  kekuatan  militer  dan  meminta bantuan negara lain dalam menghadapi pemberontakan Boko Haram, namun aksi kekerasan masih berkembang dan meluas karena semangat balas dendam terhadap pemerintah. Oleh karena itu, John Horgan dalam bukunya Walking Away from Terrorism: Accounts  of   Disengagement  from  Radical  and  Extremist  Movements menguraikan  bahwa  deradikalisasi  yang  dimaksudkan  untuk mengubah pemikiran radikal justru dapat memicu radikalisme itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan adalah kemandirian hidup berupa akses ekonomi serta upaya menjauhkan seseorang dari kekerasan  ( disengagement  from  violence )  dan  identitas  kelompok radikal.

## Pendekatan Deradikalisasi
3.
Adanya  tantangan  menangani  narapidana  terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan  sesuai  dengan  karakteristik  proses  radikalisasi yang  terjadi  dan  dialami  seseorang  atau  kelompok  tertentu. Pelaksanaan  program  deradikalisasi  berawal  dari  pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisasi tersebut.
Berkaitan  proses  radikalisasi  adalah  proses  pemahaman
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
atau  pola  pikir  yang  mengesahkan  adanya  pemberlakuan  aksi kekerasan,  maka  yang  harus  dilakukan  adalah  memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui  pendekatan-pendekatan  yang  berbeda  berdasarkan atas  faktor  penyebabnya  masing-masing.  Dengan  demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

## Pendekatan Agama dan Ideologi
4. Pendekatan agama dan ideologi ini menekankan tentang agama  sebagai  sumber  perdamaian  dan  kasih  sayang  karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan  tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab sala > m yang berarti kedamaian atau serupa dengan kata Ibrani shalom . Oleh karena itu, jika Islam dituduh sebagai  agama  yang  mengajarkan  radikalisme  dan  terorisme karena  adanya  doktrin  tentang  perang,  maka  yang  harus dikoreksi bukanlah ayat Al-Qur’an atau hadis, tetapi pemahaman seseorang atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tersebut.
Secara  terminologi,  program  deradikalisasi  pemahaman agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat- ayat Al-Qur’an dan hadis, terutama menyangkut konsep jihad dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, deradikalisasi bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk  meluruskan  dan  mengembalikan  pemahaman  Islam sebagai  agama  yang  damai.  Terlebih  semangat  dasar  dari  Al- Qur’an adalah prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung nilai- nilai  kemanusiaan,  bukan  hukum, 13 sehingga  sangat  penting mengkaji  Al-Qur’an  dalam  tema  gagasan  dan  latar  belakang sosio-historisnya berupa asba > b an-nuzu > l dan asba > b al-wuru > d .
Dengan  menjadikan  agama  sebagai  pendekatan  dalam upaya deradikalisasi pemahaman terhadap sebagian kelompok
13 Abdullah Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syariah (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 338.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
muslim  atas  konsep jiha > d , da > r  al-h } arb , ka > fir , murtad ,  dan t } a > gut , maka  diharapkan  dapat  mengurai  penyebaran  indoktrinasi  di masyarakat.  Dalam  hal  ini,  perlu  adanya  pemetaan  program deradikalisasi yang diarahkan pada kelompok inti, militan, dan pendukung,  sedangkan  simpatisan  serta  masyarakat  umum dengan strategi kontra radikalisasi. Sebagai contoh, pendekatan agama yang diterapkan oleh BNPT adalah dengan menghadirkan ulama asal Yordania bernama Syekh Ali Hasan al-Halabi, serta ulama dari Mesir bernama Syekh Hisyam an-Najjar dan Syekh Najib Ibrahim pada 7-14 Desember 2013, yang masing-masing merupakan  mantan  tokoh  Jama’ah  Islamiyah  dari  Mesir  pada dekade  1970-an  dan  1980-an,  yang  fatwa-fatwanya  justru dijadikan  dasar  para  pelaku  terorisme  untuk  beraksi  sampai sekarang.

## Pendekatan Psikologi
5.
Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek- aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut  dapat  dilihat  dari  motivasi  keterlibatan  terorisme, proses  bergabung  dengan  kelompok  pelaku  teror,  dorongan fanatisme  untuk  mati  sebagai  syuhada,  adanya  tekanan  dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan. 14
Pendekatan psikologi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  melakukan  proses pembinaan  terhadap  narapidana  terorisme  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan sudah digunakan metode penilaian risiko model D. Elaine Pressman. Penilaian risiko untuk kekerasan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi masing-masing individu untuk  menentukan  risiko  kemungkinan  untuk  melakukan tindakan  kekerasan  kembali.  Tujuan  lainnya  tentu  untuk mengembangkan  intervensi  yang  sesuai  untuk  mengurangi risiko  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  dalam  mengevaluasi  risiko
14 Sarlito Wirawan Sarwono, Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm. 44.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
perlu mempertimbangkan jenis kekerasan dan tingkat keparahan terjadinya kembali kekerasan tersebut. 15

## Pendekatan Ekonomi
6.
Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.
Kemiskinan memang bagaikan pisau bermata dua, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Kenyataan demikian sebagaimana banyak rakyat Pakistan yang miskin menjadikan negaranya dipermainkan oleh negara Barat sebagai  lapangan  perang.  Termasuk  juga  ketika  melihat  Iran menjadi  negara  Islam  Syiah  yang  maju  dalam  pengembangan teknologi, maka ada indikasi orang miskin Sunni Pakistan diadu konflik dengan kelompok Syiah di negara tersebut.
Faktor  kemiskinan  yang  memicu  lahirnya  terorisme pada dasarnya jika sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah yang  diberikan  karena  pemerintah  berjalan  tidak  berdasarkan hukum Islam sehingga terdorong untuk berjihad melawannya. Pendekatan  ekonomi  ini  juga  dapat  dilihat  dalam  pembinaan terhadap  mantan  narapidana  terorisme,  sebagaimana  Yusuf Adirima. Tokoh yang pernah menjadi mujahidin di Moro Filipina Selatan dan terlibat dalam jaringan terorisme Abu Tholut alias Mustofa dengan menyimpan amunisi untuk operasional Bom Bali I, setelah menjalani vonis hukuman 10 tahun, membuka rumah makan iga dan mie ayam di daerah Tembalang, Semarang.
Pendekatan Sosial Budaya
7. Pendekatan sosial budaya untuk melakukan perubahan di
15 Andrew  Silke, Prison,  Terrorism,  and  Extremism:  Critical  Issues  in Management (Oxon: Routledge, 2014), hlm. 126.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
dalam kehidupan sosial karena kehidupan kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa  di  bawah  tekanan  dan  tetap  dihargai.  Problematika budaya  cenderung  menjadi  penyebab  seseorang  melakukan kekerasan,  yaitu  kekerasan  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik. 16
Kebijakan penanggulangan terorisme perlu menitikberatkan pada upaya preventif. Hal ini penting untuk memahami urgensitas isu-isu  sosial  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  aksi terorisme.  Bagian  dari  kebijakan  sosial  adalah  memperbaiki pendidikan  masyarakat  untuk  mendukung  penyampaian Islam rah } matan  li  al-‘alami > n ,  atau  penerimaan  masyarakat  atas multikulturalisme dan bahaya kekerasan agama. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga juga menjadi faktor pendukung aksi rekruitmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama  untuk  melakukan  propaganda  radikalisme.  Hal  ini dapat  dipahami  dari  hubungan  kekerabatan  masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  gerakan  deradikalisasi dalam  pendekatan  sosial  di  kalangan  pemuda.  Perlu  disadari bahwa  pemuda  memiliki  energi  perlawanan  dan  sikap  kritis yang  lebih  kuat  dibanding  generasi  tua,  namun  pengalaman dalam bidang geopolitik ataupun kedewasaan belum terbangun. Energi perlawanan kaum muda perlu disalurkan menjadi energi yang positif  sehingga berguna bagi masyarakat, terutama untuk pencapaian  keadaan  damai.  Terlebih  munculnya  video-video baiat atas kelompok radikal ISIS di Indonesia justru diperankan para kaum muda seusia sekolah dan mahasiswa.
16 Mark Jurgensmayer, Terror in the Mind of  God: the Global Rise of  Religious Violence (California: University of California Press, 2001), hlm. 16.

## Pendekatan Hukum
8.
Pendekatan  hukum  ini  mengedepankan  prinsip-prinsip hukum  yang  mengarah  pada  penghormatan  atas  hak  asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum ( rechstaat ), pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  HAM  merupakan  hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri. 17
Program  deradikalisasi  yang  menggunakan  pendekatan hukum,  maka  perlu  memerhatikan  penerapan  HAM  dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi  di  negara  lain, 18 hal  ini  dapat  dipengaruhi  dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.
Konfigurasi  politik  hukum  berkaitan  kasus  terorisme sebagaimana  perdebatan  pemberlakuan  hukuman  mati. Hukuman  mati  telah  menjadi  perdebatan  serius  di  kalangan masyarakat  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Perdebatan  telah meluas  dari  kalangan  ahli  hukum,  kriminolog,  tokoh  agama, dan  aktivis  HAM.  Bahkan,  wacana  perdebatan  hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik-menariknya seputar perlu dipertahankan  atau  dihapusnya  hukuman  mati  dalam  ranah pengadilan,  hukuman  mati  justru  menemukan  posisinya  di Indonesia.
Pengakuan  terhadap  hak-hak  tersangka  dalam  kasus terorisme  terletak  pada  Pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 34. 18 Henry  J.  Steiner, International  Human  Rights  in  Context:  Law,  Politic, Moral, Text and Material (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 102.
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  yang  berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
Di sisi lain, UU Terorisme  juga memberikan kewenangan hakim  dalam  proses  pra-ajudikasi,  yaitu  dalam  Pasal  26  ayat (2)  serta  penjelasan  umum.  Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (2) menyebutkan bahwa penetapan yang sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan.
Oleh  karenanya,  penanggulangan  terorisme  melalui  UU dengan sanksi pidana yang berat tidak akan dapat mengurangi risiko berkembangnya kejahatan terorisme. Hal yang sebaliknya mungkin  terjadi  justru  akan  menimbulkan  benih-benih  baru radikalisme  yang  siap  melakukan  aksi  balas  dendam  karena perlakuan tidak adil ataupun tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia bagi kalangan teroris.

## Pendekatan Politik
9. Pendekatan politik dititikberatkan pada faktor penyebab terorisme  dari  sisi  politik  itu  sendiri. Pertama ,  adanya  rasa ketidakpuasan  atas  kinerja  penegakan  hukum  pemerintah terhadap  kemaksiatan  atau  nilai-nilai  religiusitas.  Fenomena yang erat dengan hal ini adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi  radikalisme  oleh  organisasi  radikal  seperti sweeping tempat hiburan. Terlebih jika muncul pemahaman agama non- mainstream ,  maka  mudah  dianggap  telah  terjadi  penodaan agama. Oleh karena itu, dalam penanganan aksi radikal, maka pemerintah perlu lebih tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan  dengan  nilai-nilai  religiusitas  sesuai  hukum  yang berlaku.
Kedua ,  adanya  cita-cita  membangun  sistem  negara  dan sistem  pemerintahan  berdasarkan  hukum  Islam.  Faktor  ini sangat berkaitan dengan ideologi agama yang diyakini masing- masing individu ataupun kelompok, seperti Jamaah  Islamiyah melalui  komando  Mantiqi  I  yang  dipimpin  Hambali  dengan kader-kadernya  semacam  Imam  Samudra,  Dr.  Azahari,  dan Noordin  M.  Top  yang  cenderung  memilih  aksi  ideologisnya melalui  tindak  kekerasan  daripada  faksi-faksi  JI  lainnya  yang tidak sepakat adanya aksi kekerasan. 19
Sebaliknya, dalam perjuangan membangun sistem negara dan sistem pemerintahan Islam ada yang memilih melalui jalur politik. Wacana mengusung kembali relasi antara Islam dan sistem tata  negara  Indonesia  melalui  pemberlakuan  Piagam  Jakarta ataupun  penerapan  hukum  Islam  secara  penuh  merupakan ekspresi  dari  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  pemerintah. Sistem  hukum  yang  ada  dianggap  tidak  memberikan  solusi, dan  pengusung  ideologi  agama  ini  menyakini  bahwa  sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan. 20
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  perlu  tegas  dalam menegakkan  hukum  dalam  mengurangi  potensi  lahirnya  aksi radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.
Ketiga , solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang  terjadi  terhadap  konflik  Palestina-Israel.  Hampir  semua organisasi  radikal  selalu  menjadikan  konflik  Palestina-Israel sebagai  tema  utama  perjuangan  melawan  konspirasi  Yahudi dan  Negara  Barat  seolah  sebagai  minyak  yang  sangat  mudah membakar semangat radikalisme atas nama agama. Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan. Persepsi tersebut semakin mendapatkan pembenaran dengan dominansi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di kawasan
19 Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2005).
20 Said Aqiel Siradj, Tasawuf  Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), hlm. 157.
Timur  Tengah  sehingga  melahirkan  pandangan  konspirasi memusuhi kaum muslim.
Menyadari  adanya  tema  pendorong  lahirnya  radikalisme dalam  dimensi  faktor  politik,  maka  program  deradikalisasi terorisme melalui pendekatan politik harus dijalankan dengan adanya keefektifan negara dalam penegakan hukum, sekaligus tersedianya  institusi  yang  berfungsi  untuk  menyalurkan aspirasi politik secara demokratis yang memadai, sebagaimana kesempatan politik berparlemen.

## Pendekatan teknologi informasi
10.
Pendekatan  teknologi  informasi  ini  berkaitan  dengan publikasi-publikasi  media  radikal  yang  mampu  memengaruhi pemahaman  masyarakat  tentang  makna  dan  perjuangann jihad menjadi pengesahan atas aksi terorisme. Dalam publikasi penelitian International Crisis Group (ICG) pada 28 Februari 2008,  merilis  adanya  pusat  industri  penerbitan  yang  terkait dengan Jamaah Islamiyah di Indonesia. Usaha penerbitan yang berlangsung di Indonesia serta terkait jaringan Jamaah Islamiyah jelas memiliki andil yang besar program radikalisasi masyarakat. Setidaknya akan terbangun persepsi dan pemikiran radikal yang berujung pada permusuhan atas kelompok yang tidak sepaham ataupun permusuhan terhadap pemerintah.
Strategi  menggunakan  teknologi  informasi  atau  media, baik cetak maupun elektronik, dilakukan oleh jaringan terorisme karena adanya kesadaran bahwa sejumlah anggota dan pimpinan- pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) semakin terdesak karena banyak yang tertangkap, sehingga perlu melakukan pola rekrutmen dan strategi perjuangan yang baru dengan membentuk konsorsium usaha penerbitan sebagai sarana penyebaran ajaran jihad Jamaah Islamiyah  sekaligus  sebagai  strategi  mengumpulkan  donasi melalui pendapatan usaha penerbitan tersebut.

## Deradikalisasi Berbasis Masyarakat
11.
Upaya  mengembalikan  mantan  narapidana  terorisme berkumpul  dengan  masyarakat  bukan  persoalan  yang  mudah.
Ini  menyangkut  stigma  negatif   yang  dilabelkan  kepada  para narapidana, baik oleh masyarakat maupun keluarganya sendiri. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena para mantan narapidana dianggap sebagai  sosok  yang  perlu  dicurigai  akan  mengulangi  tindak kejahatan sebelumnya.
Fenomena  penolakan  masyarakat  terhadap  pemakaman pelaku  tindak  terorisme  setidaknya  merepresentasikan  bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana atau pelaku kejahatan kendati sudah meninggal. Fakta ini dapat dilihat pada aksi penolakan masyarakat ketika jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah disambut dengan bentangan spanduk penolakan masyarakat Jawa Tengah yang sedianya akan dimakamkan di Bulu, Kudus. Demikian juga Ario Sudarso alias Aji yang ditolak di Kutasari, Purbalingga, serta Hadi Susilo alias Adib di Kagilan, Solo.
Tantangan terberat bagi para mantan narapidana terorisme sesungguhnya  adalah  bagaimana  menghadapi  dunia  di  luar Lapas. Bagai para mantan napi terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorismenya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar  rahasia  kelompok  atau  dianggap  sebagai  mata- mata pemerintah.
Kondisi  yang  akan  dihadapi  para  mantan  narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar Lapas adalah dua  kemungkinan,  yaitu  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif  lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun  tidak  terulang  untuk  melakukan  tindak  kejahatan kembali.
Oleh karena itu, model pembinaan di luar Lapas cenderung menggunakan pendekatan civil society untuk mendukung proses resosialisasi  bagi  mantan  narapidana  terorisme.  Pendekatan
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ini  akan  mendukung  aspek  netralitas  bagi  mantan  narapidana agar  tidak  dicurigai  sebagai  pembongkar  rahasia  kelompok atau  dianggap  sebagai  mata-mata  pemerintah.  Ketika  mantan narapidana  cenderung  dekat  dengan  pemerintah  sekaligus terlibat  dalam  program-program  deradikalisasi  yang  disusun, maka kecurigaan tentu akan menguat sebagai pendukung dan mata-mata pemerintah t } a > gut atau pendukung kekafiran sehingga terjauhkan dengan upaya penyadaran pada lainnya.
Dalam  hal  ini,  tentu  sangat  diperlukan  usaha  konkret dari  semua  pihak,  terutama  negara  dan  masyarakat  sipil,  agar stigmatisasi  tidak  menjadikan  mantan  narapidana  terorisme menjauh  dari  pola  pembinaan  deradikalisasi.  Hal  demikian dapat diwujudkan melalui pendistribusian bakat dan minat para mantan militan kepada hal-hal yang bersifat konstruktif  untuk bekal  hidup  di  masa  mendatang.  Negara  perlu  menyelesaikan variabel-variabel  yang  melandasi  terjadinya  tindak  terorisme karena  aspek  ketidakadilan,  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik, ataupun aspek lainnya.
Harus  diakui  bahwa  selama  ini  program  deradikalisasi untuk  mantan  narapidana  teroris  pasca  dipenjara  justru diperankan oleh kalangan civil society . Menyadari kemungkinan psikologis  yang  dapat  terjadi  atas  mantan  narapidana,  maka konsep sederhananya adalah memberikan ruang interaksi sosial yang baik agar proses integrasi sosial berjalan dengan baik dan tidak masuk penjara kembali, sekaligus terciptanya ruang-ruang interaksi sosial yang adil dan memberdayakan.
Objek  pembinaan  di  luar  Lapas  ini  dapat  dibedakan atas tiga kluster. Pertama , masyarakat secara luas yang meliputi lingkungan  tempat  tinggal,  lingkungan  RT,  musholla,  masjid, dan tempat-tempat publik lainnya. Kedua , institusi pendidikan, baik  sekolah  umum  maupun  pondok  pesantren,  terutama yang beraliran radikal. Ketiga , mantan narapidana terorisme itu sendiri.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Simpulan C.
Upaya  mengembalikan  mantan  narapidana  terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan mudah. Secara filosofis, resosialisasi agar mantan narapidana terorisme dapat berbaur  kembali  dengan  masyarakat  berawal  dari  asumsi bahwa  kejahatan  adalah  konflik  yang  terjadi  antara  terpidana dengan  masyarakat.  Sehingga,  pemidanaan  ditujukan  untuk memulihkan  konflik  atau  menyatukan  kembali  terpidana dengan  masyarakatnya.  Dengan  demikian,  pembinaan  di  luar Lapas  memperlihatkan  komitmen  dalam  upaya  mengubah kondisi  mantan  terpidana,  melalui  proses  pembinaan  dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali.
Basis  masyarakat  yang  harus  dibangun  adalah  gerakan moral  untuk  melawan  terorisme  ataupun  ideologi  radikal. Gerakan moral yang dibutuhkan sebagai wahana mengembalikan mantan narapidana dalam kehidupan normal adalah keterbukaan masyarakat  untuk  menerima  dan  tidak  mengambil  jarak. Gerakan moral masyarakat harus membuat mantan narapidana tidak  mengalami  keterasingan  sehingga  tidak  kembali  pada kelompok  sebelumnya,  dan  menjadikan  mantan  narapidana dapat berperilaku sesuai perilaku orang di sekitarnya.
Dalam  penanggulangan  proses  indoktrinasi,  maka gerakan  moral  diarahkan  dengan  penanganan  terorisme  yang tidak bisa dilakukan seperti menghadapi ancaman pertahanan dan  keamanan  klasik  konvensional,  tetapi  selalu  dibutuhkan pengkajian  pendekatan,  pemikiran,  dan  strategi  baru.  Karena akarnya terorisme bermotif  ideologis dan doktrinal keagamaan serta  penyebaranya  yang  melalui  berbagai  macam  cara,  maka untuk  mengatasinya  memerlukan  berbagai  macam  cara  dan melibatkan banyak peran dari berbagai pihak terkait; para ulama yang  akan  menginterpretasikan  teks-teks  keagamaan  secara toleran dan moderat, percetakan dan penerbit, insan media baik cetak, ataupun online dan sebagainya. Semua elemen yang ada
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
bergerak  sesuai  medan  ahlinya  dan  saling  bersinergi  sehingga memancarkan kekuatan yang utuh.
Dalam hal ini, model pembinaan sebagai bagian dari bina damai menangani terorisme sangat mengandalkan terbangunnya kemitraan sosial berupa pelatihan keterampilan hidup ataupun keterampilan-keterampilan  lainnya  agar  mantan  narapidana dapat  mengawali  hidup  secara  mandiri  dan  memenuhi kesejahteraannya.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Abas,  Nasir, Membongkar  Jamaah  Islamiyah:  Pengakuan  Mantan Anggota  JI ,  Jakarta:  Penerbit  Grafindo  Khazanah  Ilmu, 2005.
Ayubi, Nazih, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World , London and New York: Routledge, 1991. Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin, Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden , Jakarta: Alvabet, 1999.
Black, Anthony, The History of  Islamic Political Thought: from the Prophet  to  the  Present ,  Edinburgh:  Edinburgh  University Press, 2011.
Golose, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach,  dan  Menyenuh  Akar  Rumput ,  Jakarta:  Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
Imron, Ali, Ali Imron Sang Pengebom , Jakarta: Republika, 2007. Juhani, ‘Ali Faiz, al-Fahm al-Mafru > d li al-Marfu > d , Riyadh: t.p., 1421 H/2001 M. Jurgensmayer,  Mark, Terror  in  the  Mind  of   God:  the  Global  Rise of   Religious  Violence ,  California:  University  of   California Press, 2001.
Karpat, Kemal H., Political and Social Thought in the Contemporary Middle East , New York: Praeger Publisher, 1982. Lewis, Bernard, Krisis Islam: antara Jihad dan Teror yang Keji , Jakarta: PT Ina Publikatama, 2004. an-Na’im,  Abdullah  Ahmed, Dekonstruksi  Syariah ,  Yogyakarta: LKiS, 1994. Rabasa, Angel M., The Muslim World after 9/11 , Arlington: The RAND Corporation, 2004.
Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2006.
Samudra, Imam, Aku Melawan Teroris , Solo: Jazera, 2004.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Sarwono, Sarlito Wirawan, Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi , Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012. Silke, Andrew, Prison, Terrorism, and Extremism: Critical Issues in Management , Oxon: Routledge, 2014.
Siradj,  Said  Aqiel, Tasawuf   Sebagai  Kritik  Sosial:  Mengedepankan Islam  Sebagai  Inspirasi,  Bukan  Aspirasi ,  Bandung:  Penerbit Mizan, 2006.
Steiner, Henry J., International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral, Text and Material , Oxford: Oxford University Press,
2008.
Wiktorowicz, Quintan, The Management of  Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan , New York: State University of  New York Press, 2001.