DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.44-60

## Analisis Spasial Pengaruh Alokasi Ruang dan Pola Kepemilikan Lahan terhadap Konversi Lahan Sawah: Studi Kasus Kecamatan Rajeg
Spatial Analysis the Effect of Spatial Patterns and Land Ownership Status on Paddy Field Conversion: A Case Study of Rajeg District
Afan Ray Mahardika 1* , Baba Barus 2 & Didit Okta Pribadi 3
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia; 3 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Candikuning Baturiti Tabanan, Bali 82191, Indonesia;
* Penulis korespondensi e-mail : ray_afan@apps.ipb.ac.id (Diterima: 20 Agustus 2020; Disetujui: 30 Januari 2021)

## ABSTRACT
Tangerang  Regency  is  one  of  the  regencies  in  Banten  Province,  which  has  a  fairly established  agricultural  system  with  fertile  land  potential  for the  agricultural  sector.  The  central government  has  prioritized  the  regenciy’s  rice  field  are  as  one  of  the  food  barns  of  Indonesia. Rajeg  District  is  one  of  nine  districts  in  Tangerang  Regency  that  has  been  designated  as  a  food barns.  Land  conversion  has  been  a  threat  in  implementing  stable  and  sustainable  food  security. Significantly,  conversion  of  paddy  fields  can  affect  the  availability  of  food  and  inventory  of  rice fields.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  spatial  pattern  of  land  use  change  conversion using  the  Landscape  Metrics  method.  Data  used  in  this  research  are  secondary  data,  including land use maps of 2005, 2012, and 2018, spatial pattern maps of Tangerang Regency Spatial Plan (RTRW)  2011-2031,  and  maps  of  land  ownership  status  in  Rajeg  District.  Result  of  the  analysis shows that the largest conversion of land use change occurs in paddy fields into developed land in agricultural areas with unregistered land ownership status (not registered and not certified). The characteristic of spatial pattern of this conversion type covers a wide conversion area with various forms  of  conversion  geometry.  Patch  density tends  to  cluster  (not  fragmented).  The  built-up  land formed in this type of conversion tends to be massive and in the form of clusters.
Keywords: conversion of paddy field, land tenure, landscape metric method

## ABSTRAK
Kabupaten  Tangerang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Banten  yang  memiliki sistem  pertanian  yang  cukup  baik  dengan  potensi  tanah  yang  subur  untuk  sektor  pertanian.  Luas lahan sawahnya diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah penyedia pangan di Indonesia. Kecamatan  Rajeg  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Tangerang yang  ditetapkan  sebagai  salah  satu  dari  sembilan  kecamatan  lainnya  sebagai  wilayah  lumbung pangan.  Konversi  lahan  menjadi  ancaman  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  yang  stabil  dan berkelanjutan.  Secara  signifikan,  konversi  lahan  sawah  dapat  mempengaruhi  ketersediaan  pangan dan  inventarisasi  ketersediaan  lahan  sawah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pola spasial  konversi  perubahan  penggunaan  lahan  dengan  menggunakan  metode Landscape  Metrics. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, diantaranya peta penggunaan
lahan  tahun  2005,  2012,  dan  2018,  peta  pola  ruang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Tangerang  tahun  2011-2031,  dan  peta  status  kepemilikan  lahan  di  Kecamatan  Rajeg. Hasil analisis menunjukkan konversi perubahan penggunaan lahan terluas terjadi pada lahan sawah menjadi  lahan  terbangun  pada  kawasan  pertanian    dengan  status  kepemilikan  lahan unregistered (belum  terdaftar  dan  belum  memiliki  sertifikat).  Karakteristik  pola  spasial  dari  jenis  konversi tersebut  memiliki  cakupan  wilayah  konversi  yang  luas  dengan  bentuk  geometri  konversi  yang beraneka  ragam.  Kerapatan patch cenderung  berkumpul  (tidak  terfragmentasi).  Lahan  terbangun yang terbentuk pada jenis konversi ini cenderung masif dan berbentuk klaster.
Kata kunci: konversi lahan sawah, landscape metric method, status kepemilikan lahan

## PENDAHULUAN
Kota-kota yang berada di negara berkembang  telah  mengusulkan  pertanian sebagai  elemen  perkotaan  yang  penting  untuk menghadapi  berbagai  permasalahan  perkotaan diantaranya jumlah penduduk miskin kota yang meningkat,  kerawanan  pangan  perkotaan,  dan degradasi lingkungan (Pribadi & Pauleit, 2016). Kabupaten  Tangerang  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Banten  yang  memiliki sistem  pertanian  yang  cukup  baik  dengan potensi  tanah  yang  subur  untuk  sektor pertanian.  Luas  lahan  sawahnya  diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah penyedia pangan di Indonesia.
Kecamatan  Rajeg  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Tangerang yang  ditetapkan  sebagai  salah  satu  dari sembilan  kecamatan  lainnya  sebagai  wilayah lumbung  pangan.  Pada  tahun  2000 jumlah  luas lahan  sawah  di  Kecamatan  Rajeg  seluas  3,254 ha  atau  sekitar  7.82%  dari  total  luas  lahan sawah  di  Kabupaten  Tangerang  (BPS,  2001) dan  pada  tahun  2017  luas  lahan  sawah  yang tersisa  seluas  2,453  ha  atau  6.78%  dari  total luas  sawah  di  Kabupaten  Tangerang.  Laju konversi  dalam  periode  2000-2017  sebesar 1,67% (BPS, 2018).
Konversi  lahan  menjadi  ancaman  dalam mewujudkan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan (Pasandaran, 2006). Secara signifikan, konversi lahan sawah dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan inventarisasi  ketersediaan  lahan  sawah  irigasi
(Pribadi & Pauleit, 2016). Kebijakan
pembangunan  yang  lebih  mengedepankan pembangunan  yang  bersifat  fisik,  sektor ekonomi  non  pertanian  dan  jumlah  penduduk yang  terus  meningkat  pun  menyebabkan konversi  lahan  (Sitorus,  2009)  terutama  pada lahan sawah (Effendi & Asmara, 2014).
Rustiadi et al. (2011) menyatakan bahwa dalam  hukum  ekonomi  pasar,  konversi  lahan cenderung  berlangsung  dari  aktivitas  lahan dengan land rent yang lebih rendah ke aktivitas lahan  dengan land  rent yang  lebih  tinggi.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  fenomena  konversi lahan  akan  terus  mengarah  pada  lahan-lahan yang  nilai economic  land  rent nya  rendah seperti  lahan  pertanian  ke  lahan  yang  memiliki nilai economic land rent nya relatif tingi seperti permukiman dan industri.
Pada penelitian Handayani (2015), penggunaan  lahan  sawah  memiliki  nilai land rent terkecil  dibandingkan  dengan  nilai land rent jenis  penggunaan  lahan  lainnya. Dalam kondisi  seperti  ini,  sektor  pertanian  cenderung "dikalahkan",  karena  pemanfaatan  lahan  untuk tujuan  industri  dan  jasa  memberikan land  rent yang  lebih  baik.  Akibatnya  alih  fungsi  lahan sawah  ke  penggunaan  non  pertanian  semakin meningkat.  Selain  peran economic land  rent, ketidakjelasan  atau  ketidaksesuaian  status kepemilikan-penguasaan  lahan  juga  menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konversi penggunaan lahan (Wulandari, 2018) khususnya  pada  lahan-lahan  yang  belum terdaftar dan belum tersertifikat, sehingga untuk mencapai tingkat keamanan dalam pemanfaatan lahan  perlu  menetapkan  status  kepemilikan- penguasaan lahan (Munadi et al., 2016).
Februari 2021, 5 (1): 44-60
Undang-Undang  Pokok  Agraria  Tahun 1960  telah  mengatur  status  kepemilikan  lahan yang  diurus  di  bawah  kelembagaan  Badan Pertanahan  Nasional  dengan  tujuan  menjamin kepastian  hukum  oleh  pemerintah.  Pasal  19 UUPA  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  pemerintah menjamin  kepastian  hukum  dengan  melakukan pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.
Upaya  strategis  dalam  pengendalian  alih fungsi  lahan  pertanian  dan  perlindungan terhadap  lahan  pertanian  produktif  telah terakomodir  pada  Undang-Undang  Nomor  41 tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Berkelanjutan.  Kebijakan  ini  perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana  diamanahkan  bahwa  Provinsi Kabupaten/Kota  diharuskan  mengidentifikasi lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang dilanjutkan dengan penetapan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan melalui
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat tetap terjaga.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui karakteristik  pola  spasial  dan  struktur  geometri
dari  tiap  jenis  konversi  lahan  sawah  di
Kecamatan Rajeg. Analisis kuantitatif digunakan  untuk  menganalisis  karakteristik pola spasial dari tiap jenis konversi lahan sawah menggunakan metode spatial metric . Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pemerintah atau penelitian selanjutnya  dalam  membuat  suatu  kebijakan pengendalian  sehingga  laju  konversi  lahan sawah dapat diturunkan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Rajeg,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten. Kecamatan Rajeg terdiri dari 13 desa/kelurahan [Gambar  1].  Kecamatan  Rajeg,  merupakan salah  satu  wilayah  yang  memiliki  potensi pertanian  padi  sawah  di  wilayah  Kabupaten Tangerang,  Provinsi  Banten.  Secara  geografis, Kecamatan  Rajeg  berada  di  bagian  tengah kabupaten Tangerang. Kecamatan Rajeg
Kabupaten  Tangerang  berjarak  ±  58  km  dari Ibukota  Provinsi  Banten  dan  ±  57  km  dari Ibukota  Negara  Republik  Indonesia,  DKI Jakarta.
Luas  wilayah  Kecamatan  Rajeg  adalah 4,725.72  ha  atau  4.58%  dari  total  luas  wilayah Kabupaten  Tangerang.  Wilayah  terluas  berada di  desa  Sukatani  yaitu  seluas  594.79  ha  atau 12.59%.  Kecamatan  Rajeg  terdiri  dari  12  desa dan  1  kelurahan,  dengan  batas-batas  wilayah sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kecamatan Mauk,  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kecamatan  Pasar  Kemis  (Desa  Sindang  Jaya), Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kecamatan Kemiri  dan  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kecamatan Sepatan (Desa Sukadiri).
Alat yang digunakan adalah perangkat komputer yang dilengkapi dengan software ArcGIS  10.5,  Google Earth  Pro,  Fragstats,  dan  Microsoft  Office. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data  sekunder  berupa  studi  kepustakaan, peta dan data tabular pendukung penelitian, hasil  penelitian  sebelumnya,  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian.
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber  baik  instansi  pemerintah,  literatur maupun  situs-situs  penyedia  data  dan informasi.  Jenis  data  sekunder  yang digunakan adalah peta Rupa Bumi Indonesia  (RBI)  Kecamatan  Rajeg  dari Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  skala 1:25,000,  citra  Image  Google  Earth  tahun 2005,  2012  dan  2018  Kecamatan  Rajeg, peta  status  kepemilikan  lahan  tahun  2018 skala  1:5,000  dari  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Kabupaten  Tangerang, dokumen  dan  peta  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Tangerang dan  data  penunjang  lainnya. Penelitian  ini terdiri dari beberapa tahapan analisis yakni: (1)  menganalisis  dinamika  perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Rajeg; dan (2) menganalisis pola spasial konversi lahan sawah di Kecamatan Rajeg.
Proses analisis diawali dengan melakukan  interpretasi  dan  delineasi  batas penggunaan  lahan  (Murtadho et  al., 2018)
dengan citra image google earth Kecamatan Rajeg tahun 2005, 2012 dan 2018. Tahapan dilakukan  dengan  menggunakan software ArcGIS 10.5 melalui pendekatan interpretasi  data  penginderaan  jauh  hingga menghasilkan  klasifikasi  peta  penggunaan lahan.  Citra  yang  diunduh  dari Image Digital  Google  Earth merupakan  sebuah citra  yang  bereksitensi Joint  Photographic Experts  Group (JPEG)  yang  selanjutnya dilakukan  koreksi  geometri  agar  sesuai dengan koordinat sesungguhnya dipermukaan  bumi.  Citra  yang  disajikan oleh  digital  globe  dengan  resolusi  spasial cukup  tinggi,  tersaji  secara  bebas/tidak berbayar  dan  dapat  diakses  dengan  mudah (Utami et  al., 2018).  Klasifikasi  peta penggunaan  lahan  disesuaikan  dengan kebutuhan  analisis  berdasarkan  pedoman
Standar Nasional
Indonesia (SNI)
7645:2010  klasifikasi  penutup  lahan  skala 1:25,000.

## Analisis Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Rajeg
Analisis dinamika perubahan penggunaan lahan  dilakukan  dengan  metode overlay antara peta  penggunaan  lahan  tahun  2005  dengan tahun  2012,  dan  peta  penggunaan  lahan  tahun 2012 dengan tahun 2018 (Indrayani et al., 2017; Widjayatnika et  al., 2017).  Tahapan  pertama adalah    penyamaan    atau    koreksi koordinat antara   dua   peta   yang   digunakan kemudian dilanjutkan  dengan  proses overlay untuk mendapatkan data perubahan penggunaan lahan antara  dua  titik  tahun.  Keluaran  akhir  dari tahapan ini berupa matrik perubahan penggunaan lahan dan peta perubahan penggunaan  lahan  (Kurnianty et  al .,  2015)  di tiap  periode.  Peta  dan  data  tabular  dari  laju konversi penggunaan lahan di tiap periode akan digunakan pada proses analisis selanjutnya.
Februari 2021, 5 (1): 44-60

## Analisis Pengaruh Pola Ruang Dan Status Kepemilikan Lahan Terhadap Konversi Penggunaan Lahan Di Kecamatan Rajeg
Peruntukan  ruang  di  Kecamatan  Rajeg terbagi  menjadi  dua  kawasan  diantaranya kawasan pertanian yang sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian lahan basah, dan kawasan  hunian  kepadatan  sedang  (RTRW Kabupaten  Tangerang  Tahun  2011-2031). Informasi  mengenai  pola  ruang  dan  status kepemilikan  lahan  penting  diketahui  untuk menjaga kesesuaian dalam pemanfaatan lahannyaKetidaksesuaian  dapat  menimbulkan fenomena  alih  fungsi  lahan  (Wulandari,  2018) terutama  pada  lahan-lahan  pertanian  yang terkonversi  menjadi  lahan  non  pertanian.    Tiap penggunaan lahan dilekati oleh status kepemilikan  lahan  (Basumi,  2003)  meskipun tidak semua jenis penggunaan lahan tertera jelas status lahannya.
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria  No  5  Tahun  1960,  nomenklatur  status kepemilikan  lahan  yang  diatur  oleh  BPN mencakup  5  hak  diantaranya  hak  milik,  hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Sedangkan status kepemilikan lahan di Kecamatan Rajeg terbagi menjadi lima jenis dianataranya Hak Guna Bangunan (HGB) 8.35%,  Hak  Milik  18.95%,  Hak  Pakai  0.14%, Hak Wakaf 0.04%, Unregistered 72.53%.
Pada tahapan ini peta dinamika penggunaan lahan yang dihasilkan pada analisis sebelumnya dilakukan overlay dengan peta pola ruang  RTRW  Kabupaten  Tangerang  tahun 2011-2031 dan peta status kepemilikan lahan di Kecamatan  Rajeg.  Proses  selanjutnya  adalah mengeliminasi  jenis  konversi  lahan  pada kawasan  hunian  kepadatan  sedang  dengan asumsi  perubahan  dari  penggunaan  lahan pertanian  ke  non  pertanian  pada  kawasan tersebut  bukan  termasuk  bentuk  ancaman konversi karena telah sesuai dengan peruntukan
ruangan.  Output  yang  dihasilkan  berupa  peta sebaran  dan  luasan  jenis  konversi  penggunaan lahan  sawah  di  kawasan  pertanian  dengan keterkaitan status kepemilikan lahannya (Budiman, 2009).

## Analisis Pola Spasial Konversi Lahan Sawah
Pada penelitian ini, pola spasial konversi lahan  sawah  dianalisis  menggunakan spatial metric sebagai  metode  untuk  mengetahui karakteristik  pola  spasial  dan  struktur  geometri dari  tiap  jenis  konversi  lahan  sawah. Spatial metric biasa disebut dengan analisis Landscape Metric (LMs) (Wulandari, 2018; Jatayu, 2020). Landscape  Metric (LMs)  didefinisikan  sebagai indeks kuantitatif untuk menggambarkan struktur  dan  pola  karakteristik  dari  suatu lanskap  yang  diamati  (McGarigal  &  Marks, 1995).  Penelitian  Frank (2012)  menggunakan pendekatan  LMs  untuk  memperhitungkan  pola spasial dan struktur lanskap terhadap pengelolaan ekosistem. Dalam
studi pewilayahan, metrik spasial biasanya digunakan untuk  mengukur  bentuk  geometri  perkotaan  di wilayah  tertentu  (Debbage,  2012;  Magidi, 2018).  Bentuk  perkotaan  bukan  hanya  aspek visual  suatu  wilayah  itu  juga  mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya di suatu daerah berkembang (Jatayu, 2020).
Analisis  pola  spasial  menggunakan landscape metrics index yang dibagi dalam tiga kategori  yakni area  and  edge  metrics,  shape metrics dan spatial-distribution metrics . Indikator area  and  edge  matrics adalah  untuk mengukur  komposisi  lanskap.  Area  dari patch menjadi  informasi  dasar  dari  setiap  mozaik lanskap dan juga menjadi dasar informasi untuk indeks  level patch,  class dan landscape .  Pada penelitian  ini  analisis  pola  spasial  dilakukan pada  level class. Adapun  indeks  LMs  yang digunakan telah disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Indeks Landscape Metric Indeks Landscape Metric Unit Definisi CLASS OF AREA (CA) ∑ 𝑎ĳ ( 1 10.000 ) 𝑛
𝑗=1
CA = Jumlah luas wilayah dari seluruh patch yang berada dalam kelas yang sama(ha) ; Aij = area (m2) dari patch ij.
PERCENT  OF LANDSCAPE (PLAND) 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐷 = ∑ 𝑎 𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 𝐴 (100) Metrik PLAND dapat  merepresentasikan  perbandingan pada landscape yang diamati.
NUMBER OF PATCH (NP) NP = n i NP = Jumlah patch yang sesuai pada kelas yang sama. NP dapat  menunjukkan  keheterogenan  suatu  bentukan landscape di studi area LARGEST PATCH  INDEX (LPI) 𝑛 max(𝑎𝑖𝑗) ʲ = 1 𝐴 (100) LPI  sama  dengan  persentase  dari patch terbesar  di  suatu kelas terhadap lanskap secara keseluruhan. LARGEST SHAPE  INDEX (LSI) 25 ∑ 𝑒 ∗ 𝑖𝑘 𝑀 𝐾=1 √𝐴 Bentuk geometri pada suatu lanskap dengan mengkuantifikasi jumlah tepi yang ada pada area lanskap.
COHESION [1 − ∑ 𝑝 𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 ∑ 𝑝 𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 √𝑎 𝑖𝑗 ] [1 − 1 √𝑧 ] −1 (100) Nilai COHESION mendekati 0 = dalam satu class terdapat banyak patch yang  tidak  terkoneksi  atau  terpisah-pisah. Semakin tinggi nilai COHESION = patch -patch dalam satu class tersebut saling terhubung satu sama lain MESH ∑ 𝑎 𝑖𝑗 2 𝑛 𝑗=1 𝐴 (100) Metrik MESH menunjukkan  indeks  fragmentasi class , dimana  semakin  tinggi  nilai MESH maka  suatu class tersebut akan semakin terkumpul/tidak terfragmentasi.
SPLIT 𝐴 2 ∑ 𝑎 𝑖𝑗 2 𝑛 𝑗=1
Dimana  A 2 adalah  nilai  kuadrat  dari  luas  suatu landscape yang diamati sedangkan Σa ij 2 adalah total luas
Aggregation index (AI) 𝐴𝐼 =   [∑ ( 𝑔 𝑖𝑖 𝑚𝑎𝑥 →   𝑔 𝑖𝑖 ) 𝑃 𝑖 𝑚 1=1 ] (100) Aggregation index (AI) dihitung dari matriks ketetanggaan, yang menunjukkan frekuensi pasangan jenis patch  yang  berbeda  (termasuk  kedekatan  serupa  di  antara jenis patch yang sama) yang berdampingan di peta.
Dimana:  g ii adalah  jumlah  kedekatan  serupa  (gabungan) antara  piksel  dengan  tipe  patch  (kelas)  i  berdasarkan metode  penghitungan  tunggal;  max-g ii adalah  jumlah maksimum  kedekatan  serupa  (gabungan)  antara  piksel dengan  tipe  patch  (kelas)  i  berdasarkan  metode penghitungan  tunggal;  dan  Pi  =  proporsi  lanskap  yang terdiri dari tipe patch (kelas) i.
Contiguity index (CONTIG) 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐼𝐺 = [ ∑ 𝑐 𝑖𝑗𝑟 𝑛 𝑟=1 𝑎 𝑖𝑗 ] − 1 𝑣 − 1 (100)
Contiguity Index memiliki nilai berkisar antara 0-1 dimana nilai  0  menunjukkan  bahwa  masing-masing  kelas penggunaan  lahan  terdiri  dari  patch-patch  yang  tidak berdekatan atau tersebar dalam satu landscape.
Dimana: c ijr adalah  nilai ketetanggaan pixel r dalam patch ij  (ketetanggaan  dilihat  berdasarkan  kelas  yang  sama).  v adalah jumlah nilai pixel tetangga dalam template 3X3. a ij adalah jumlah pixel dalam patch ij.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahun  2018  penggunaan  lahan  di Kecamatan Rajeg didominasi oleh lahan sawah yakni  seluas  2,557.51  ha  atau  54.12%, permukiman  sebesar  1,467.47  ha  atau  31.5% dan  tegalan  492.83  atau  10.43%  [Tabel  2].
Lahan sawah dan kebun campuran terus terjadi pengurangan  luasan  di  setiap  periode  tahunnya sedangkan permukiman, tegalan dan penggunaan  lahan  lainya  terjadi  penambahan luasan.  Peta  penggunaan  lahan  tahun  2005, 2012 dan 2018 disajikan pada Gambar 2.
Tabel 2. Luas tiap jenis penggunaan lahan di Kecamatan Rajeg pada Tahun 2005, 2012, dan 2018
No. Penggunaan lahan Periode tahun (ha) Tahun 2005 Tahun 2012 Tahun 2018 1 Badan air 42.44 29.43 50.36 2 Kebun campuran 113.00 73.75 71.76 3 Lahan terbuka 14.26 49.86 48.78 4 Permukiman 917.32 1,114.22 1,467.47 5 Sawah 3,327.24 3,107.54 2,557.51 6 Semak 28.08 14.48 37.02 7 Tegalan 283.38 336.44 492.83 Total 4,725.72 4,727.72 4,727.72 Dinamika Konversi Penggunaan Lahan di Kecamatan Rajeg Menurut Mendoza et al. (2011)
perubahan tutupan lahan dan penggunaan lahan secara  langsung  berkaitan  dengan  ketahanan pangan, jaminan kesehatan, manusia, urbanisasi,  hilangnya  keanekaragaman  hayati, migrasi, pelestarian lingkungan, kualitas air dan tanah, dan air limpasan dan tingkat sedimentasi, dan proses lainnya.
Proses suburbanisasi wilayah Metropolitan  DKI  Jakarta  terus  meluas  di wilayah-wilayah  pinggirannya  (Pribadi et  al., 2018),  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada Rustiadi et al. (2003), bahwa perluasan tersebut
disebabkan  oleh  meluasnya  perkembangan kawasan permukiman di wilayah pinggiran kota dan  proses  konversi  lahan  yang  merupakan lahan-lahan produktif.
Tabel 3 menunjukkan luas total konversi penggunaan  lahan  pada  periode  tahun  2005- 2018 sebesar 1,621.94 ha atau 34.32% dari luas wilayah kecamatan Rajeg. Sedangkan
penggunaan  lahan  seperti  badan  air,  lahan terbuka,  permukiman,  semak  dan  tegalan mengalami  peningkatan  luasan.  Permukiman mengalami peningkatan luasan tertinggi sebesar 550.15  ha  atau  33.92%,  diikuti  oleh  tegalan seluas  209.45  ha  atau  12.91%  dari  total  luas konversi yang terjadi.

## Tabel 3 Luas konversi lahan di Kecamatan Rajeg di tiap periode
No. Penggunaan lahan Periode tahun (ha) Konversi area 2005-2012 2012-2018 ha % 1 Badan air -13.02 20.93 7.92 0.49 2 Kebun campuran -39.25 -1.99 -41.24 2.54 3 Lahan terbuka 35.60 -1.08 34.52 2.13 4 Permukiman 196.90 353.25 550.15 33.92 5 Sawah -219.70 -550.04 -769.73 47.46 6 Semak -13.60 22.54 8.94 0.55 7 Tegalan 53.06 156.39 209.45 12.91 Total 1621.94 100.00
Keterangan: angka positif = penambahan luasan; angka negatif = penurunan luasan
Peningkatan  tersebut  diikuti  dengan penurunan  luasan  pada  penggunaan  lahan lainnya.  Penggunaan  lahan  sawah  terjadi penurunan  luasan  tertinggi  sebesar  769.73  ha
atau  47.46%,  diikuti  penggunaan  lahan  kebun campuran sebesar 41.24 ha atau 2.54%. Gambar 3 menunjukkan grafik tren konversi penggunaan lahan di Kecamatan Rajeg.
Gambar 2. Peta penggunaan lahan tahun 2005, 2012 dan 2018
Rustiadi et al. (2003) menyatakan salah satu  dampak  proses  suburbanisasi  yaitu meluasnya perkembangan
kawasan permukiman  di  wilayah  pinggiran  kota  dan proses  konversi  lahannya  terjadi  pada  lahan- lahan produktif. Pada penelitian ini,
berkurangnya luasan lahan pertanian diakibatkan  terjadi  proses  transformasi  dari lahan pertanian ke non pertanian salah  satunya menjadi  permukiman  (Bryon  &  Lesslie,  2008; Sitorus, 2009).
Gambar 3 . Grafik tren konversi penggunaan lahan di Kecamatan Rajeg
Matriks  transisi  konversi  penggunaan lahan  periode  tahun  2005-2018  di  Kecamatan Rajeg  disajikan  pada  Tabel  3.  Berdasarkan Tabel  tersebut,  semua  penggunaan  lahan  telah mengalami  konversi.  Konversi  penggunaan lahan menjadi permukiman merupakan tertinggi  yakni  seluas  681.29  ha  atau  49.99% diikuti  penggunaan  lahan  tegalan  sebesar 385.21 ha atau 28.27% dari total konversi yang terjadi. Menurut Handayani (2016) Keberadaan penggunaan lahan semakin kompetitif sehingga
membuat  lahan-lahan  pertanian  akan  kalah dengan lahan non pertanian.
Rustiadi et al. (2007) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya  konversi  pada  penggunaan  lahan pertanian  terutama  lahan  sawah  adalah  nilai tanah  ( land  rent )  lahan  pertanian  yang  relatif rendah  jika  dibandingkan  dengan land  rent penggunaan  lahan  non  pertanian.  Perubahan penggunaan  lahan  secara  langsung  berkaitan dengan ketahanan pangan, manusia, urbanisasi,
Februari 2021, 5 (1): 44-60
hilangnya  keanekaragaman  hayati  dan  lain sebagainya  (Mendoza et  al. ,  2011),  namun faktor sosial ekonomi memicu para pengembang mengalihfungsikan lahan
pertanian  menjadi  kawasan  perumahan  dengan nilai  tambah  (aksesibilitas),  tak  terkecuali warga dengan hak kepemilikannya. Tabel 4. Matriks transisi konversi penggunaan lahan periode tahun 2005-2018 PL 2005 PL 2018 (Ha) Jumlah konversi BA KC LT PMK SWH SMK TGL BA 0.58 0.02 6.16 15.39 0.05 1.61 23.81 KC 0.17 0.12 66.37 12.15 8.16 10.39 97.34 LT 0.79 6.79 4.45 2.24 14.26 PMK 3.66 17.88 2.93 42.62 8.79 55.25 131.14 SWH 26.48 20.57 39.76 479.25 14.67 312.61 893.34 SMK 0.59 3.21 0.16 15.44 4.55 3.13 27.08 TGL 0.88 13.07 5.79 107.30 44.37 4.34 175.75 Total 31.78 56.10 48.78 681.29 123.53 36.02 385.21 1,362.71 % 2.33 4.12 3.58 49.99 9.07 2.64 28.27 100.00
Keterangan: BA= Badan air; KC= Kebun campuran; LT=Lahan terbuka; PMK = Pemukiman; SWH=Sawah; SMK=Semak; TGL=Tegalan

## Pola Ruang, Status Kepemilikan Lahan dan Konversi Penggunaan Lahan
Peruntukan  ruang  di  Kecamatan  Rajeg diatur  oleh  Peraturan  Daerah  No  13  Tahun 2011-2031  Tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah Kabupaten Tangerang. Pada peruntukannya wilayah kecamatan Rajeg dialokasikan  sebagai  kawasan  budidaya  yang terbagi  menjadi  dua  kawasan  yaitu  kawasan pertanian  dan  kawasan  hunian  kepadatan sedang  dengan  persentase  masing-masing sebesar 52.56% dan 47.44%. Kawasan
pertanian  sebagian  besar  dialokasikan  untuk pertanian lahan basah (lahan sawah).
Pada  kenyataan  aktual  pemanfaatan ruang ditemukan fenomena inkonsistensi antara peruntukan ruang dengan pemanfaatan ruangnya.  Isa  (2008)  menjelaskan  bahwa implementasi penataan ruang merupakan penerapan  kepentingan  publik  terhadap  tanah yang  dilekati  hak,  sehingga  diperlukan  strategi penyelenggaraan pengaturan penguasaan, pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah serta  pengawasan  kelembagaan  dalam  proses implementasi di lapangan.
Keterangan:  BA=Badan  air;  KC=Kebun  campuran;  LT=Lahan  terbuka;  PMK=Pemukiman; SWH=Sawah;  SMK=Semak;  TGL=Tegalan;  HKS=Hunian  Kepadatan  Sedang;  KP=Kawasan Pertanian
Gambar 4. Grafik konversi penggunaan lahan setiap kawasan periode 2012-2018
Gambar  4  menyajikan  data  konversi penggunaan  lahan  periode  tahun  2012-2018  di overlay dengan  peta  pola  ruang  RTRW kabupaten  Tangerang  tahun  2011-2031  untuk melihat  sejauh  mana  implementasi  kebijakan pemerintah tentang pengawasan dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  terhadap konversi  penggunaan  lahan  yang  terjadi.  Hasil analisis  menunjukan  penetapan  status  kawasan belum  efektif  untuk  menahan  laju  konversi penggunaan  lahan.  Sosialisasi  dan  pendekatan- pendaekatan  secara  persuasif  kepada  pihak- pihak  menjadi  hal  yang  penting  dalam meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan ruang.
Berdasarkan  grafik  tersebut  terdapat penambahan  luasan  pada  permukiman  (PMK) di kawasan hunian sedang (HKS) dan kawasan pertanian (KP) berturut-turut sebesar 466.28 ha atau  54.23%  dan  83.84  ha  atau  23.30%  dari total  konversi.  Konversi  penggunaan  lahan menjadi  permukiman  (PMK)  pada  kawasan hunian kepadatan sedang (HKS) sesungguhnya telah  sejalan  dengan  rencana  RTRW  namun perlu  dikendalikan  dan  diatur  agar  tidak menyebabkan overload pada  kawasan  tersebut dan juga dapat memudahkan dalam penyediaan sarana  prasarana  dan  utilitas  kawasan  untuk
mencapai  kawasan  hunian  yang  layak,  sehat, aman dan teratur.
Sedangkan  konversi  penggunaan  lahan ke permukiman (PMK) pada kawasan pertanian (KP)  menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan mengingat  status  kawasannya  sehingga  perlu adanya  tindakan  tegas  dari  pemerintah  daerah. Lahan  pertanian  khususnya  pertanian  pangan produktif  yang  ada  di  kawasan  pertanian  (KP) agar  selalu  dipertahankan  dan  ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan (LP2B) sebagai landasan hukum perlindungannya.  Menurut  Pribadi et  al. (2018), perkembangan pembangunan permukiman  dan  jaringan  jalan  di  sekitar kawasan  metropolitan  DKI  Jakarta  sudah menghubungkan  lahan  pertanian  ke  pasar perkotaan,  namun  kondisi  ini  tidak  akan tercapai maksimal jika kawasan perkotaan terus meluas dan menggusur lahan-lahan pertanian di pinggiran  kota.  Namun  saat  ini,  pemerintah daerah  dan  nasional  mengambil  langkah  untuk membatasi  perluasan  perkotaan.  Hasil  proses overlay antara  peta  pola  ruang  dan  peta penggunaan lahan disajikan pada Gambar 5.
Februari 2021, 5 (1): 44-60
Persentase jenis konversi terbesar diantaranya  jenis  konversi  penggunaan  lahan sawah  (SWH)  menjadi  permukiman  (PMK)  di kawasan  hunian  kepadatan  sedang  (HKS) sebesar  291.19  ha  atau  25.30%,  diikuti  sawah (SWH)  menjadi  tegalan  (TGL)  pada  kawasan hunian kepadatan sedang (HKS) sebesar 146.92 ha atau 12.76%, sawah (SWH) menjadi tegalan (TGL)  di  kawasan  pertanian  (KP)  sebesar 155.44 ha atau 10.03%, tegalan (TGL) menjadi permukiman  (PMK)  di  kawasan  hunian kepadatan sedang (HKS) sebesar 80.90 ha atau 7.03% dan sawah menjadi permukiman sebesar 51.61  ha  atau  4.48%  dari  total  luas  konversi penggunaan lahan.
Menurut  Ruswandi  (2007),  konversi lahan  pertanian  terjadi  sebagai  konsekuensi logis  dari  perkembangan  wilayah,  namun konversi lahan pertanian seringkali menimbulkan  dampak  negatif  terutama  dalam konteks  ketahanan  pangan  dan  kondisi  sosial ekonomi  petani.  Kebijakan  rencana  tata  ruang wilayah  kabupaten  Tangerang  2011-2031 dalam  mengakomodasi  lahan-lahan  pertanian sawah yang produktif dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai  landasan  hukum  yang  kuat  untuk mendukung  ketahanan  pangan  lokal  maupun nasional,  mempertahankan  luas  bahan  baku sawah, dan penyediaan lapangan kerja.
Pada fenomena perubahan lahan pertanian  (lahan  sawah)  menjadi  permukiman penduduk yang erat kaitannya dengan
kepemilikan lahan perseorangan dan organisasi (Trimarmanti,  2014).  Faktor  sosial-ekonomi memicu para pengembang mengkonversi lahan pertanian  menjadi  kawasan  perumahan  dengan nilai  tambah  aksesibilitas  tak  terkecuali  pada warga dengan hak kepemilikannya (Mendoza et al., 2011).
Kecamatan  Rajeg  memiliki  4  jenis status  kepemilikan  lahan  diantaranya  hak  guna bangunan  (HGB),  hak  milik  (HM),  hak  pakai (HP) dan hak wakaf (HW). Hasil overlay antara peta  konversi  penggunaan  lahan  tahun  2012- 2018  dengan  peta  status  kepemilikan  lahan tahun  2018  menunjukkan  bahwa  sebesar 64.79% konversi lahan terjadi pada lahan-lahan dengan  status Unregistered (UR),  diikuti dengan  status  hak  guna  bangunan  (HGB) sebesar  19.60%  dan  status  hak  milik  (HM) sebesar  15.45%  dari  total  luas  konversi penggunaan  lahan  di  Kecamatan  Rajeg [Gambar 6]. Status lahan berupa UR merupakan  lahan-lahan  milik  negara  atau lahan-lahan  yang  belum  terdaftar  sehingga tidak  memiliki  sertifikat  atas  tanah  tersebut. Penggunaan  lahan  yang  dilekati  dengan  status lahan  UR  berpeluang  besar  untuk  mengalami fenomena  konversi  lahan  (Wulandari,  2018; Basumi, 2003) karena tidak ada peraturan jelas mengenai  hak  dan  kewajiban    akan  lahan tersebut,  sehingga  lahan  tersebut  akan  masuk dalam kategori open access yang memungkinkan  masuknya  berbagai  hak  atau kepentingan (Basumi, 2003).
Gambar 6. Jenis status kepemilikan pada lahan terkonversi
Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki fungsi  untuk  menyelesaikan  konflik  terkait sengketa tanah dan tanah belum terdaftar. Pada kenyataannya,  tanah  belum  terdaftar  tidak hanya terdapat di wilayah perdesaan tetapi juga banyak ditemukan di masyarakat perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat  yang  merasa  nyaman  tinggal ataupun  menguasai  tanah  belum  terdaftar  yang hanya  dengan  bukti  girik, letter, petok,  dan rincik.  Deininger et  al. (2011)  menyatakan bahwa  lahan  yang  sudah  memiliki  sertifikat cenderung  memiliki  tingkat  keamanan  tenurial yang  tinggi,  investasi  tanah  dan  partisipasi  di pasar  tanah.  Selain  itu  tanah  yang  sudah terdaftar dan memiliki sertifikat secara potensial  dapat  meningkatkan  nilai  tanah, meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah (Mardiana et al., 2016) serta dapat mengurangi konflik batas tanah (Holden et al., 2010).
Pola Spatial Patch (Persil) Konversi Penggunaan Lahan Sawah Fenomena konversi perubahan penggunaan  lahan  sawah  di  kawasan  pertanian perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  agar  pola konversi  tersebut  tidak  bertambah  luas  dan mengancam ketersediaan pangan. Secara signifikan konversi lahan sawah dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan inventarisasi  ketersediaan  lahan  sawah  irigasi (Pribadi et  al. ,  2016). Lanskap  metrik s  (LMs)
merupakan suatu metode untuk menggambarkan struktur dan pola karakteristik dari  suatu  area  lanskap  (Wulandari,  2018). Pada  penelitian  ini,  metode  tersebut  digunakan untuk mengetahui struktur dan pola karakteristik dari tiap jenis konversi penggunaan  lahan  sawah  yang  dilakukan  pada level class.
.
(a) Class of area (CA)
(b) Number of patch (NP) (c) Largest Patch Index (LPI)
Gambar 7. Grafik a rea and edge metrics
Februari 2021, 5 (1): 44-60
Analisis pola spasial  pada penelitian ini menggunakan  indikator area  and  edge  metrics disajikan pada gambar  [Gambar 7]. Indeks CA [Gambar  7.a]  dan  NP  [Gambar  7.b]  tertinggi terdapat konversi lahan sawah menjadi permukiman,  hal  ini  mengimplikasikan  bahwa konversi  lahan  sawah  menjadi  permukiman  di Kecamatan Rajeg terus meningkat dan semakin menunjukkan  pengelompokan  seperti  yang
terlihat  pada  grafik  LPI  [Gambar  7.c].  Indeks CA dan NP tertinggi setelah SWH-PMK adalah SWH-TGL,  namun  terus  terjadi  penurunan pada  index  LPI.  Hal  ini  mengimplikasikan bahwa  secara  luasan  konversi  sawah  menjadi tegalan  cukup  tinggi  namun  pola  konversinya tersebar diseluruh area lanskap tidak
menunjukkan pengelompokan.
.
(a) FRAC
(b) CONTIG
(c) LSI Gambar 8. Grafik shape metrics
Indikator shape  matrics disajikan  pada Gambar  8.  Semua  konversi  sawah  menjadi penggunaan  lainnya  menunjukkan  komplesitas pada bentuk geometrinya seperti yang ditunjukkan  pada  indeks  FRAC  [Gambar  8.a]. Selain itu patch-patchnya juga saling berdekatan  antara  konversi  sawah  satu  dengan yang  lainnya  indeks  CONTIG  [Gambar  8.b]. Namun  pada  tipe  konversi  sawah  menjadi permukiman (SWH-PMK) menunjukkan bentukan  yang  beragam  seperti  yang  disajikan pada  indeks  LSI  [Gambar  8.c].  Pola  ini mengimplikasikan  tipe  konversi  ini  tersebar pada  seluruh  area  lanskap  dengan  bentukannya masing-masing.  Indikator Spatial-distribution metrics disajikan  pada  Gambar  9.  Pada  grafik indeks  metrik  MESH  tipe  konversi  sawah menjadi permukiman
(SWH-PMK)
menunjukkan  peningkatan  pada  periode  tahun 2012-2018  berikutnya  ada  tipe  konversi  sawah menjadi tegalan (SWH-TGL) juga menunjukkan peningkatan pada periode tersebut,  hal  ini  mengindikasikan  adanya penambahan  patch  pada  tipe  konversi  tersebut dan  terkumpul  tidak  terfragmentasi  yang tersebar  pada  area-area  tertentu  [Gambar  9.a]. Pola  ini  juga  didukung  dengan  nilai  indeks metrik PD yang menunjukkan angka kepadatan pada tiap periodenya yang [Gambar 9.c] namun akan  saling  terhubung  secara  fisik  dan  lebih menunjukkan pengelompokan antara pacth satu sama lainnya seperti terlihat pada indeks metrik COHESION  [Gambar  9.d]  dan  indeks  metrik AI [Gambar 9.b]. Secara keseluruhan distribusi spasial  pada  tipe  konversi  sawah  menjadi permukiman (SWH-PMK) masih sangat
mendominasi.  Karakteristik  tersebut  semakin menunjukkan pengelompokan dan
kecenderungan akan saling berhubungan antara
patch satu dan yang lainnya pada tipe konversi yang sama.
(a) MESH (b) AI (c) PD (d) COHESION Gambar 9 Grafik Spatial-Distribution Metrics
Nilai  indeks  LMs  menunjukkan  bahwa jenis  konversi  terluas  terjadi  pada  konversi penggunaan  lahan  sawah  menjadi  lahan terbangun  yang  berada  di  kawasan  pertanian dengan  jenis  status  kepemilikan  lahannya unregistered. Karakteristik jenis konversi penggunaan  lahan  sawah  tersebut  memiliki bentuk keanekaragaman yang bersifat heterogen dengan  sebaran  kerapatan  patchnya  hampir menyebar  diseluruh  areal  lanskap  (persebaran lahan  terbangun  semakin  menyeluruh).  Lahan terbangun  yang  terbentuk  pada  jenis  konversi ini  cenderung  bersifat  masif  dan  berbentuk cluster.
Tindakan pengendalian pada jenis konversi  penggunaan  lahan  sawah  menjadi lahan  terbangun  di  kawasan  pertanian  dengan status unregistered adalah meningkatkan pengawasan terhadap zonasi pemanfaatan ruang yang  telah  ditetapkan,  menginvetarisasi  lahan- lahan  yang  belum  terdaftar  serta  mempercepat proses  sertifikasi,  memberikan  insentif  pada lahan-lahan  yang  terus  mempertahankan  lahan
untuk  pertanian  pangan,  memperketat  proses perizinan mendirikan bangunan , serta menetapkan  status  LP2B  pada  lahan  sawah produktif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pola  konversi  penggunaan  lahan  di Kecamatan  Rajeg  terbagi  menjadi  dua yaitu  lahan  sawah  berubah  menjadi pertanian  lahan  kering,  dan  lahan  sawah berubah menjadi lahan terbangun.
2. Konversi  lahan  sawah  menjadi  lahan terbangun  di  kawasan  pertanian  dengan status unregistered menjadi  ancaman tertinggi dalam konversi lahan di Kecamatan Rajeg.
3. Karakteristik  jenis  konversi  lahan  sawah menjadi  lahan  terbangun  di  kawasan pertanian  dengan  status unregistered memiliki  bentuk  keanekaragaman  yang bersifat heterogen dengan sebaran
Februari 2021, 5 (1): 44-60
kerapatan  patchnya  hampir  menyebar  di seluruh  areal  lanskap  (persebaran  lahan terbangun  semakin  menyeluruh).  Lahan terbangun  yang  terbentuk  pada  jenis konversi  ini  cenderung  bersifat  masif  dan berbentuk cluster.
Saran 1. Perlu dilakukan penelitian terkait penerapan  kebijakan  LP2B  pada  lahan- lahan  pertanian  pangan  di  Kecamatan Rajeg.
2. Perlu  penelitian  lebih  lanjut  mengenai metode  pengendalian  yang  tepat  dalam mengatasi  lahan  yang  belum  terdaftar  dan belum tersertifikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Y. (2009). Konversi Lahan Pertanian sebagai  Strategi  Adaptasi  Petani  (Kasus di  RW  02  Desa  Gunung  Picung,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor). Thesis. Institut Pertanian Bogor
Bryon & Leslie. (2008). Spatial Methodologies for  Integrating  Social  and  Biophysical Data  at  a  Regional  of  Catchment  Scale. Land  Use  Change:  Science,  Policy  and Management. London
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Tangerang.  (2001).  Data  Dalam  Angka Kabupaten  Tangerang  Tahun  2001. Badan Pusat Statistik.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Tangerang.  (2018).  Data  Dalam  Angka Kabupaten  Tangerang  Tahun  2018. Badan Pusat Statistik.
Debbage,  N.  A.  (2012). Quantifying  Urban Form  via  Spatial  Metrics  and  Its Climatic  Implication. The  University  of Georgia: Athens, GA, USA.
Deininger, K., Ali, A. D., & Alemu, T. (2011).
Impacts  of  Land  Certification  on  Tenure Security,  Investment,  and  Land  Market Participation:  Evidence  from  Ethiopia. Land Economics , 87 ( 2 ), 312-334.
Effendi,  P.  M.  L.  &  Asmara,  A.  (2014).
Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan  dan  Variabel  Ekonomi  Lain Terhadap  Luas  Sawah  di  Koridor Ekonomi Jawa. Jurnal Agribisnis Indonesia , 2 ( 1 ), 21-32.
Handayani,  R.  H.  (2015). Penggunaan  Lahan dan  Nilai  Sewa  Lahan  (Land  Rent)  Di Kawasan Puncak . Skripsi. Institut
Pertanian Bogor.
Holden,  S.  T.,  Deininger,  K.,  &  Ghebru,  H.
(2010).  Impact  of  land  registration  and certification  on  land  border  conflicts  in Ethiopia. https://www.researchgate.net/publication/ 228433462_Impact_of_land_registration _and_certification_on_land_border_confl icts_in_Ethiopia. [5 November 2019].
Indrayani,  P.,  Mitani,  Y.,  Djamaluddin,  I.,  &
Ikemi,  H.  (2017).  A  GIS  Based Evaluation  of  Land  Use  Changes  and Ecological Connectivity Index. Geoplanning: Journal  of  Geomatics  and
Planning , 4 (1), 9-18.
Isa,  I.  T.  (2008).  Penataan  Ruang  dalam Perspektif  Pertanahan.  Buletin  Tata Ruang, Edisi Maret- April 2008.
Jatayu, A., Rustiadi, E. & Pribadi, D. O. (2020).
A  Quantitative  To  Characterizing  The Changes  and  Managing  Urban  Form  For Sustaining The Suburb of a Mega-Urban Region:  The  Case  of  North  Cianjur.
Sustainability, 12, 8085; doi:10.3390/su12198085 Karenina,  A.,  Rustiadi,  E.  &  Syaukat,  Y. (2016).  Strategi  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , 8 ( 2 ), https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2 .24827
Kurnianti, D. N., Rustiadi, E., & Baskoro D. P. T.  (2015).  Land  Use  Projection  for Spatial Plan Consistency in Jabodetabek. Indonesian Journal of Geography , 47 ( 2 ), 124-131.
Magidi,  J.  &  Ahmed,  F.  (2018).  Assessing Urban Sprawl Using Remote Sensing and Landscape Metrics: A Case Study of City of  Tshwane,  South  Africa.  Egypt. J. Remote Sens. Space Sci , 21, 241–253.
Mardiana,  Y.  S.,  Siregar,  H.,  &  Juanda,  B. (2016).  Pengaruh  Sertifikasi  Tanah Terhadap  Nilai  Tanah  dan  Kondisi Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten Sukoharjo. Jurnal  Aplikasi  Bisnis  dan Manajemen , 2 (3), 304-311. Martini, S. (2011). Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Lingkungan  di  Kabupaten  Tangerang . Thesis. Institut Pertanian Bogor. Marzuki, A. (2018). Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah, Konversi Tanah dan Rasio Tanah Terdaftar serta Arahan
Pengembangan  Wilayah  di  Kabupaten
Cirebon . Thesis. Institut Pertanian Bogor. Mendoza, M. E., Granados, E. L., Geneletti, D.,
Perez-Salicrup, D. R. & Salinas, V. 2011. Analysing  Land  Cover  and  Land  Use Change Processes At Watershed Level: A Multitemporal  Study  In  The  Lake Cuitzeo  Watershed  Mexico  (1975-2003). Applied Geography , 31 (1), 237-250.
Murtadho,  A.,  Wulandari,  S.,  Wahid,  M.,  &
Rustiadi,  E.  (2018).  Perkembangan Wilayah  dan  Perubahan  Tutupan  Lahan
di Kabupaten Purwakarta sebagai Dampak  dari  Proses  Konurbasi  Jakarta- Bandung. Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) , 2 (2),195-208
Pasandaran,  E.  (2006).  Alternatif  Kebijakan Pengendalian  Konversi  Lahan  Sawah Beririgasi  di  Indonesia. Jurnal  Litbang
Indonesia , 25 (4), 123-129. Pemerintah Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Jakarta (ID): Sekretaris Negara. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang. Jakarta (ID): Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. (2009).
Undang  Undang  Nomor  41  tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan.  Jakarta  (ID): Sekretariat Negara
Pribadi,  D.  O.  &  Pauleit,  S.  (2015).  The Dynamics  of  Peri-urban  Agriculture
During Rapid Urbanization of Jabodetabek  Metropolitan  Area. Land
Use Policy, 48 , 13-24.
Pribadi, D. O., & Pauleit, S. (2016). Peri-urban Agriculture  in  Jabodetabek  Metropolitan Area and its Relationship with The Urban Socio  Economic  System. Land  Use Policy, 55 , 265-274.
Pribadi D. O, Vollmer,  D. & Pauleit S.  (2018).
Impact  peri-urban  agriculture  on  runoff and soil erosion in the rapidly developing metropolitan  area  of  Jakarta,  Indonesia.
Regional Environmental Change , 18 (3). Rustiadi,  E.,  Panuju,  D.  R.  &  Saefulhakim,  S.
(2003). Analisis  Kecenderungan  dan Dampak  Proses  Suburbanisasi  Wilayah
Jabodetabek: Suatu Upaya Pengembangan  Model  Pembangunan
Wilayah  Metropolitan. Institut  Pertanian Bogor
Rustiadi,  E.  (2007). Penataan  Ruang  sebagai Pengelolaan Kepentingan dan Sumberdaya  Bersama. Dialog  Publik Tata Ruang Nasional: Antara Kepentingan Publik dan Ekonomi,
Jakarta 6 Maret 2007. Rustiadi, E. , Saefulhakim, S. & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Crespent Press  dan  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Ruswandi,  A.,  Rustiadi,  E.  &  Mudikdjo,  K. (2007).    Dampak  Konversi  Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan  Petani dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus di  Daerah  Bandung  Utara. Jurnal  Agro Ekonomi , 25 (2), 207-219
Sitorus,  S.  R.  P.,  Putri,  R.  &  Panuju,  D.  R.
(2009). Analisis Konversi Lahan
Pertanian  di  Kabupaten  Tangerang.
Jurnal  Tanah  dan  Lingkungan ,  11  (2),
41-48
Trimarmanti,  T.  K.  E.  (2014).  Evaluasi
Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan  di  Daerah  Aliran  Sungai Cisadane  Kabupaten  Bogor. Jurnal
Wilayah dan Lingkungan , 2 (1), 55-72.
Utami,  W.,  Artika,  I.  G.  K.  &  Arisanto,  A.
(2018). Aplikasi Citra Satelit Penginderaan  Jauh  Untuk  Percepatan Identifikasi  Tanah  Terlantar. Jurnal
Bhumi . 4 (1), 53-66.
Widjayatnika,  B.,  Baskoro,  D.  P.  T.,  & Pravitasari,  A.  E.  (2018).  Analisis
Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian  di  Kabupaten  Penajam  Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), 1 (3), 243-257.
Wulandari,
S. (2018). Pola Spasial Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang Dengan Keterkaitan Status Kepemilikan-
Penguasaan  Lahannya  di  Sub  DAS Ciliwung Hulu . Thesis. Institut Pertanian Bogor.