## Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)
ISSN 2798-0243, Vol 2, No 2, 2022, 75-91 https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i2.1797
Implementasi
Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan  Gudang  (Policy  Implementation  of  Regional Regulation  of  Pangkalpinang  City  Number  6  of  2021 Concerning Warehouse Arrangement and Development) Ulpi Heriyanto 1* , Andries Lionardo 2
Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang 1,2
papasalsa2012@gmail.com

## Abstract
Purpose: The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  how  and what  factors  influence  the  implementation  of  the Pangkalpinang  City  Regional  Regulation  No.  6  of  2021 concerning Warehouse Arrangement and Development. Method: The  research  method  used  in  this  study  is  a qualitative  research  method  with  a  descriptive  approach, with  data  collection  techniques  through  interviews, observation and document review.
Result: The  results  of  the  research  show  that  the implementation  of  the  Pangkalpinang  City  Regional Regulation  policy  No.  6  of  2021  concerning  Warehouse Arrangement  and  Development  has  not  been  successful because  it  has  not  fulfilled  all  indicators.  Seen  from  the aspect of communication it is not optimal, from the aspect of human resources and budget it is not optimal, in terms of the disposition  aspect  it  is  not  optimal,  and  in  terms  of  the bureaucratic structure aspect it is alredy optimal. Thus, it is still  necessary  to  optimize  the  implementation  of  the Pangkalpinang City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Warehouse Arrangement and Development. Keywords: Warehouse Implementation, Policies, Regional
Regulations, Arrangement and Development How  to  cite: Heriyanto,  U.,  Lionardo,  A.  (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan  Gudang. Jurnal    Studi  Ilmu  Sosial  dan  Politik,
2(1), 75-91.

## Riwayat Artikel
Diterima pada 24 Desember 2022
Revisi 1 pada 28 Desember 2022 Revisi 2 Pada 3 Januari 2023 Disetujui pada 6 Januari 2023

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  perkembangan  cukup  pesat  di  bidang perindustrian  dan  perdagangan,  baik  dari  sektor  pertanian,  kerajinan  tangan,  makanan,  pakaian, properti,  hingga  industri  kendaraan  bermotor.  Hadirnya  berbagai  macam  jenis  indurstri  di  Indonesia baik itu berupa investasi dari industri asing ataupun lokal dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Hubungan antara industri dan perdagangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bidang industri menciptakan atau mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi lalu kemudian barang itu diperjualbelikan pada sektor perdagangan. Unsur lain sebagai faktor pendukung berjalannya kegiatan perindustrian dan perdagangan ialah gudang. Hampir semua sektor baik industri, perdagangan,bahkan kuliner  membutuhkan  suatu  gudang  dalam  menjalankan  usahanya.  Bidang  perdagangan  seperti  toko dan distributor membutuhkan gudang untuk menyimpan barang dagangannya, karena fungsinya sebagai penyimpanan, semua kegiatan yang terjadi harus dilakukan secara efektif dan efisien demi menunjang kegiatan operasional perusahaan (Akib, 2014).
Berkembangnya Kota Pangkalpinang didasari oleh visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu untuk menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Semakin berkembangnya kota Pangkalpinang menimbulkan peningkatan volume bisnis dan populasi penduduk, baik pendatang dari  wilayah  Provinsi Kep.  Bangka  Belitung  maupun pendatang  dari  berbagai  kawasan di  Indonesia yang menyebabkan bertambahnya kawasan pemukiman dan tempat usaha. Implikasi dari bertambahnya kawasan pemukiman dan tempat usaha ialah semrawutnya pola tata ruang untuk  kawasan yang ada. Imbas  dari  semrawutnya  pola  tata  ruang  untuk  kawasan  industri  pada  umumnya  dan  kawasan pergudangan  pada  khususnya  banyak  gudang-gudang  yang  didirikan  didalam  kota  yang  dampaknya sangat besar terhadap penyumbang aktivitas kemacetan di kota dikarenakan kegiatan distribusi barang.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.5  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.8  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 menyebutkan bahwa Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk  mendukung  kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gudang, yang  meliputi  kegiatan  perpindahan  dan  penyimpanan  barang.  Berdasarkan  pertimbangan  aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka  kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di  Kecamatan Gabek, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.
Pendirian gudang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Kota  Pangkalpinang.  Gudang-gudang  yang  sudah  berdiri  diluar kawasan pergudangan/peruntukan industri masih dapat memperpanjang Tanda Daftar Gudang apabila telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gudang. Gudang-gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan atau peruntukan industri yang tidak memiliki atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau telah memperoleh izin mendirikan bangunan non gudang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan  Walikota  (Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.6  Tahun  2021  tentang  Penataan  dan Pembinaan Gudang).
Tabel 1. Data gudang di Kota Pangkalpinang tahun 2021
No. Kecamatan Gudang  di  luar kawasan Gudang di dalam kawasan Jumlah 1 Taman Sari 10 0 10 2 Girimaya 37 0 37 3 Rangkui 33 0 33 4 Gabek 22 3 25 5 Pangkalbalam 22 5 27 6 Gerunggang 8 0 8 7 Bukit Intan 29 41 70 161 49 210
Jika  dilihat  dari  tabel  diatas,  dari  210  gudang  yang  ada  di  Kota  Pangkalpinang,  hanya  sebanyak  49 gudang yang berada di dalam kawasan pergudangan seperti yang telah di atur pada Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Artinya masih banyak gudang yang berdiri atau dibangun di luar kawasan pergudangan. Inilah salah satu persoalan besar dalam bidang tata ruang dikota Pangkalpinang, yaitu masih banyak gudang yang berdiri di dalam kota.  Selain  menyalahi  aturan  tata  ruang  dan  perizinan,juga  memberikan  dampak  kemacetan  bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar akibat dari aktivitas bongkar dan muat. Sebagaimana diketahui bahwa pergudangan merupakan hal yang berkaitan dengan proses distribusi barang dari produsen ke konsumen.
Berdasarkan keterangan Donal Tampubolon selaku Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota  Pangkalpinang,  bahwa  masih  banyak  pengusaha  yang  tidak  mau  menghentikan  kegiatan pergudangan  dalam  kota,  alasan  para  pelaku  usaha  ruko  tersebut  bukanlah  suatu  gudang  melainkan hanya tempat penyimpanan barang. Meski sejak tahun 2012, Pemerintah Kota mengarahkan mereka ke
Kawasan Pergudangan di Kecamatan Gabek, Kecamatan Bukit Intan  dan Kecamatan Pangkalbalam. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, masih banyak gudang di luar kawasan pergudangan yang masih beroperasi. Hasil telaah literatur yang dilakukan peneliti menemukan bahwa ada kesamaan antara beberapa penelitian tentang  implementasi  kebijakan  pergudangan.  Salah  satunya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pangestu  (2021)  dengan  judul  “Pengawasan  Pergudangan  Di  Kota  Makassar”.  Hasil  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  belum  optimalnya  pengawasan  izin  pergudangan  dikarenakan  kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang mengakibatkan masih banyak gudang yang beroperasi tetapi tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), serta masih kurangnya kesadaran pemilik gudang untuk mengurus dan memperpanjangTanda Daftar Gudang (TDG).
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Wiradewa  (2016)  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pelaksanaan  Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  93  Tahun  2005  Tentang  Pengaturan  Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar”. Pada penelitian yang dilakukan tersebut menyimpulkan faktor yang menjadi penghambatnya adalah dikarenakan tidak ada koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah kota  Makassar  yang  terkait  izin  pergudangan,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  pelanggaran pembangunan gudang pada kawasan perkotaan, selain daripada itu kurangnya sumber daya  manusia dan  anggaran  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Makasar  untuk  mengawasi  aktifitas pergudangan di kawasan perkotaan kota Makassar serta adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perihal pemberian izin telah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya pelanggaran gudang dalam kawasan perkotaan.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irfandi (2021), dengan judul “Implementasi Peraturan Tata Ruang  Kawasan  Pergudangan  Terpadu  Kota  Makassar”.  Hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa masih banyak terdapat gudang-gudang yang terdapat di dalam kota, sehingga mengakibatkan banyak masalah  yang  ditimbulkan,  selain  menyalahi  aturan tata  ruang juga  memberikan  dampak  kemacetan bagi  pengguna  jalan  dan  masyarakat  sekitar  akibat  dari  aktivitas  bongkar  dan  muat,  serta  masalah berikutnya adanya faktor penghambat pelaksanaan pemberian izin, yang terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya pengawasan, sosialisasi dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai izin pergudangan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin pergudangan tersebut.
Berangkat dari uraian-uraian tersebut diatas dari beberapa permasalahan terhadap keberadaan gudang dalam  kota  yang  terdapat  diwilayah  yang  bukan  peruntukkan  kawasan  pergudangan  sesuai  dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, terdapat  beberapa  masalah  yang  ditimbulkan,  selain  menyalahi  aturan  tata  ruang  dan  perizinan,juga memberikan  dampak  kemacetan  bagi  pengguna  jalan  dan  masyarakat  sekitar  akibat  dari  aktivitas bongkar dan muat. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Penataan  dan Pembinaan Gudang”.

## 2. Metode penelitian

## 2.1 Kebijakan publik
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah (intansi  publik) dalam  rangka  merespon  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan ini juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik dapat berupa peraturan  perundang-undangan  yang  diperlukan  untuk  tujuan,  sasaran  dari  program-program  dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Pravijanti, 2018).

## 2.2 Implementasi kebijakan publik
Menurut George C. Edward III (Winarno, 2012), berpendapat bahwa implementasi sangat penting bagi administrasi  publik  dan  kebijakan  publik.  Implementasi  adalah  tahap  kebijakan  antara  pembentukan rencana  dan  konsekuensi  kebijakan  dari  mereka  yang  mempengaruhinya.  Jika  sebuah  rencana  tidak
dapat mengurangi masalah sebagai tujuan kebijakan, maka rencana tersebut mungkin gagal meskipun dilaksanakan  dengan  baik,  dan  rencana  yang  baik  mungkin  gagal  bila  program  tersebut  kurang diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dapat menentukan  keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi  kebijakan.  Edward  III  (1984)  dalam  widodo (2017:96)  mengajukan  “empat  faktor  atau  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  kebijakan.  Empat  variabel  tersebut,  yaitu:  Komunikasi,  Sumber  daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.

## 2.3 Konsep kebijakan pergudangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  pasal  1  ayat  13 menyebutkan bahwa gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
Lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  90/M- Dag/Per/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang, disebutkan bahwa gudang tertutup adalah gudang  yang  merupakan  bangunan  tertutup  yang  menggunakan  pendingin  atau  tidak  menggunakan pendingin. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. Gudang berbentuk silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  No.6  Tahun  2021  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Gudang menyebutkan  bahwa  Pemilik  Gudang  wajib  memiliki  Tanda  Daftar  Gudang  (TDG)  dan  melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan,luas dan kapasitas penyimpanan. Kewenangan penerbitan TDG dilaksanakan oleh Walikota. Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada kepala  dinas  yang  membidangi  perizinan.  Kepala  Dinas  yang  membidangi  Perizinan  berwenang melakukan  penerbitan  TDG  secara  elektronik  melalui  sistem  yang  terintegrasi  dengan  sistem kementerian/lembaga  pemerintah  non  kementerian  dan  menyerahkan  tembusan  TDG  yang  telah diterbitkan kepada kepala dinas yang membidangi Perdagangan.
Kepala  Dinas  yang  membidangi  perdagangan  berwenang  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  Pemilik  gudang  dan  pengelola  gudang  yang  berada  di  wilayah  kerjanya.  Pendirian  gudang harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  Rencana  Tata Ruang  dan  Wilayah  Kota  Pangkalpinang.  Gudang-gudang  yang  sudah  berdiri  diluar  kawasan pergudangan/peruntukan  industri  masih  dapat  memperpanjang  Tanda  Daftar  Gudang  apabila  telah memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  Gudang.  Gudang-gudang  yang  sudah  berdiri  diluar  kawasan pergudangan atau peruntukan industri yang tidak memiliki atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung  atau  atau  telah  memperoleh  izin  mendirikan  bangunan  non  gudang  akan  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Walikota (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang).
Dalam  rangka  pemenuhan  ketersediaan  Barang,  stabilitas  harga  dan  kelancaran  distribusi  Barang, Walikota menugaskan kepala dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  kegiatan  pendaftaran  gudang,  penyimpanan  barang  di  gudang  dan  pelaporan. Pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  dinas  yang  membidangi perdagangan  atau  bersama  dengan  Dinas  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  membidangi perdagangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang,penyimpanan barang di gudang dan pelaporan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan. (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang)

## 3. Hasil dan pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  (2017  hlm  22),metode  deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017)  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

## 3.1 Sumber dan jenis data
Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2007:15) mengungkapkan bahwa untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dapat dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi dan penelitian langsung ke lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi (narasumber) dengan  cara  melakukan  tanya  jawab  (wawancara).  Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling yaitu penentuan informan yang sengaja dipilih, penulis menetukan  sendiri  informan  yang  diambil  karena  pertimbangan-pertimbangan  tertentu,  informan diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh penulis, dalam pendekatan kualitatif jumlah informan tidak menjadi masalah. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi  syarat  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  (Sugiono,  2017).  Adapun  yang  menjadi  sampel penelitian  ini  diantaranya  Kepala  Dinas  Koperasi,UMKM  dan  Perdagangan  Kota  Pangkalpinang, Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Kepala  Bappelitbangda  Kota  Pangkalpinang,  Kabid.Perizinan  Dinas  PMPTSP  dan  Naker, Kabid.Tata Ruang Dinas PUPR, pemilik gudang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
a. Dokumen-dokumen, laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian.
b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan indikator penelitian, serta dari artikel- artikel di internet.

## 3.2 Teknik pengumpulan data
Prosedur  pengumpulan  data  yang  digunakan  Peneliti  adalah  dengan  menggunakan  beberapa  teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Library  research  (penelitian  kepustakaan)  yaitu  mengumpulkan  dan  mempelajari  teori-teori  dari literature-literatur atau buku-buku perpustakaan, catatan, bacaan lain agar dapat membantu dalam menemukan pemecahan masalah dan menguji kebenaran dari hasil pemikiran.
2. Field Work Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian:
a. Observasi,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan  dan  pencatatan  secara langsung terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti.
b. Wawancara,  yaitu  mengadakan  wawancara  dengan  beberapa  informan  untuk  melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
c. Dokumentasi,  yaitu  Peneliti  mengumpulkan  dokumen-dokumen,  arsip-arsip  dan  keterangan- keterangan lain yang berkaitan dengan tesis ini.

## 3.3 Teknik analisa data
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  data  kualitatif  yaitu menguraikan  serta  menginterpretasikan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  para  key  informan. Penganalisaan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sehingga  diharapkan  muncul  gambaran  yang  dapat mengungkapkan  permasalahan  penelitian.  Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,2008)  mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Ada  pun  langkah-langkah  dalam  melakukan analisis data yaitu:
1. Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  dari lapangan  cukup  banyak  jumlahnya,  oleh  karena itu  perlu  dicatat  secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dibuang yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Sehingga hasilnya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Penyajian data (data display)
Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.
3. Pengambilan Kesimpulan
Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara  dan  akan  berubah  apabila  tidak dikemukakan  bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data selanjutnya.Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid  dan  konsisten  pada  saat  dilapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang dikeluarkan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  kesimpulan  yang  dikeluarkan diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## 4. Hasil dan pembahasan
4.1  Pembahasan  hasil  penelitian  implementasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Penataan  dan  Pembinaan  gudang  disandingkan  dengan  teori Edwards Ditinjau Dari Aspek Komunikasi
Edwards  (1980:  10)  menjelaskan  bahwa  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi  kebijakan  tentu  akan  efektif apabila  setiap pembuat  keputusan  sampai  pada  implementor  kebijakan  mengetahui  apa  yang  menjadi  tugas  dan tanggung jawab mereka. Dan hal tersebut dapat tercapai melalui komunikasi yang baik.  Komunikasi yang baik tentu adalah komunikasi dengan isi yang jelas, mudah dipahami dan tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan saluran-saluran komunikasi dalam hal ini adalah media komunikasi itu  sendiri  agar  dapat  tersalurkan  secara  efektif.  Dalam  kejelasan  informasi  biasanya  terdapat kecenderungan  untuk  mengaburkan  tujuan-tujuan  informasi  oleh  pelaku  kebijakan  atas  dasar kepentingan  sendiri  dengan  cara  menginterpretasikan  informasi  berdasarkan  pemahaman  sendiri- sendiri.
Dalam  proses  komunikasi  kebijakan  menurut  Edward  III,  terdapat  tiga  komponen  penting  yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Tentu  komunikasi  dalam  hal  ini  sangat  berperan  penting  sebagai  syarat  utama  dalam  implementasi kebijakan agar efektif karena realisasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman dari implementor dalam  mengimplementasikan  isi  dan  tujuan-tujuan  dari  kebijakan  tersebut.    Selain  dari  isi  dari komunikasi  itu  sendiri,  juga  dipengaruhi  cara  atau  teknik  yang  digunakan  dalam  menyebarkan informasi tersebut dalam hal ini kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah media komunikasi yang digunakan  untuk  menyebarluaskan  isi  dan  tujuan  kebijakan  kepada  personil  atau  kelompok  sasaran kebijakan tersebut.
Transmisi, Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk  melaksanakannya  telah  dikeluarkan.  Hal  ini  tidak  selalu  merupakan proses  yang  langsung  sebagaimana  nampaknya.  Banyak  sekali  ditemukan  keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak ditemukan, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan- keputusan yang dikeluarkan.
Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan  pendapat  antara  para  pelaksana  dengan  perintah  yang  dikeluarkan  oleh  pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau
distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah- perintah  umum.  Kedua,  informasi  melewati  berlapis-lapis  hierarki  birokrasi.  Seperti  kita  ketahui birokrasi  mempunyai  struktur  yang  ketat  dan  cenderung  sangat  hierarkhis.  Kondisi  ini  sangat mempengaruhi  tingkat  efektivitas  komunikasi  kebijakan  yang  dijalankan.  Penggunaan  sarana komunikasi  yang  tidak  langsung  dan  tidak  adanya  saluran-saluran  komunikasi  yang  ditentukan mungkin  juga  mendistorsikan  perintah-perintah  pelaksana.  Ketiga,  pada  akhirnya  penangkapan komunikasi-komunikasi  mungkin  dihambat  oleh  persepsi  yang  selektif  dan  ketidakmauan  para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi-komunikasi yang sebenarnya.
Kejelasan, faktor kedua yang dikemukakan oleh Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan  sebagaimana  yang  diinginkan,  maka  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  tidak  hanya harus  diterima  oleh  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga  komunikasi  kebijakan  tersebut  harus  jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidak jelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Sesuatu yang sering dihambat oleh instruksi-instruksi yang sangat spesifik menyangkut implementasi kebijakan.
Edwards  mengidentifikasi  enam  faktor  yang  mendorong  terjadinya  ketidakjelasan  komunikasi kebijakan.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  kompleksitas  kebijakan  publik,  keinginan  untuk  tidak mengganggu  kelompok-kelompok  masyarakat,    kurangnya  konsensus  mengenai  tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap  komunikasi  kebijakan  adalah  konsistensi.  Jika  implementasi  kebijakan  ingin  berlangsung efektif,  maka  perintah-perintah  pelaksanaan  harus  konsisten  dan  jelas.  Walaupun  perintah-perintah yang disampaikan  kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut  bertentangan  maka  perintah  tersebut  tidak  akan  memudahkan  para  pelaksana  kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak  konsisten  akan  mendorong  para  pelaksana  mengambil  tindakan  yang  sangat  longgar  dalam menafsirkan  dan  mengimplementasikan  Kebijakan.  Bila  hal  ini  terjadi,  maka  akan  berakibat  pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.
Sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan oleh individu melainkan melibatkan banyak instansi terkait, seperti halnya kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Sehingga, untuk merealisasikan kebijakan tersebut maka perlu dilakukan penyebaran informasi terkait isi dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam  hal  ini  ada  tiga  instansi  terkait  yaitu  Dinas  Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan,  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang. Penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini penyaluran informasi telah  dilakukan  secara  optimal,baik  melalui  kegiatan sosialisasi  secara tatap  muka  seperti  sosialisasi maupun  rapat  yang  melibatkan  masyarakat  atau  stake  holder  terkait.  Penyaluran  informasi  juga dilakukan melalui media cetak,media elektronik dan media sosial lainnya. Namun, menurut salah satu informan yang merupakan manajer sebuah gudang, bahwa sejauh ini penyaluran informasi masih belum optimal dengan pertimbangan bahwa minimnya sosialisasi tentang kebijakan tersebut dari pihak terkait dalam  hal  ini  Dinas  Koperasi,UMKM  dan  Perdagangan  Kota  Pangkalpinang.  Padahal  sebenarnya dokumen perda penataan dan pembinaan gudang sudah dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Di lain sisi hal yang menjadi faktor penyebab belum optimalnya penyaluran informasi adalah sikap dari pelaku usaha khususnya pemilik gudang yang tidak mau tahu dan tidak mau mencari informasi tentang kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Sehingga yang terjadi adalah banyak gudang- gudang yang berdiri di luar kawasan pergudangan dan tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang (TDG).
Faktor  kedua  yang  dikemukakan  Edwards  adalah  kejelasan  kebijakan.  Jika  kebijakan-kebijakan diimplementasikan  sebagaimana  yang  diinginkan,  maka  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  tidak  hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan juga harus jelas. Dalam penelitian  ini,  yang  dimaksud  kejelasan  kebijakan  Perda  penataan  dan  pembinaan  gudang  adalah kejelasan  dari  isi  Perda  itu  sendiri,  apakah  implementor  memahami  apa  isi  dari  perda  tersebut  dan implementasinya  sudah  mengacu  pada  Perda  penataan  dan  pembinaan  gudang  Kota  Pangkalpinang tersebut.  Untuk  isi  dari  Perda  penataan  dan  pembinaan  gudang  Kota  Pangkalpinang  sendiri  sudah dituangkan  dengan  sangat  jelas.  Dalam  proses  implementasinya  sendiri  sudah  mengacu  pada  Perda penataan dan pembinaan gudang Kota Pangkalpinang tersebut. Hal ini didasari bahwa pendirian gudang harus  dibangun  di  dalam  kawasan  pergudangan  dan  industri  sesuai  dengan  perda  penataan  dan pembinaan  gudang  dan  perda  RTRW  Kota  Pangkalpinang,  apabila  tidak  sesuai  dengan  Perda  yang berlaku,  maka  tidak  akan  diterbitkan  surat  rekomendasi  maupun izin TDG  sebagai  salah  satu  syarat utama sebelum mendirikan gudang.
Dan terakhir, yang berpengaruh dalam komunikasi adalah konsistensi dari kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Yang dimaksud konsistensi dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penataan pergudangan di Kota  Pangkalpinang  konsisten  dan  tidak  berubah-ubah  sehingga  implementor  tidak  mengalami kesulitan  dalam  menyusun  strategi  dalam  implementasi  kebijakan  penataan  pergudangan  di  Kota Pangkalpinang.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang sudah konsisten dan aparat pelaksanan/implementor menggunakan Perda  penataan  dan pembinaan  gudang  sebagai acuan.  Sehingga  segala  pembangunan  merujuk  pada ketentuan  yang  tercantum  dalam  Perda  penataan  dan  pembinaan  gudang  tersebut,  apabila  ternyata pelaku usaha akan mendirikan gudang di luar kawasan pergudangan, maka tidak akan diberikan izin untuk mendirikan gudang.
Perda Nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan gudang merupakan peraturan yang dibuat untuk jangka panjang, sehingga selama aturan tersebut masih berlaku, maka segala urusan mendirikan gudang  yang  ada  di  Kota  Pangkalpinang  harus  mengacu  pada  Perda  tersebut.  Hal  ini  sudah  sejalan dengan hasil observasi peneliti dimana setelah Perda penataan dan pembinaan gudang ini berlaku,maka semua  izin  mendirikan  gudang  harus  mengikuti  aturan  yang  ada  di  dalam  perda  ini,  kecuali  untuk gudang-gudang  yang  sudah  ada  sebelum  perda  ini,  mereka  masih  dapat  melanjutkan  kegiatannya selama IMB gudangnya sudah ada dan izin TDG nya masih berlaku. Karena izin TDG sekarang berlaku seumur hidup selama perusahaan masih beroperasional, kecuali jika ada perubahan data dan informasi gudang, maka izin TDG nya harus diperbaharui.
Sehingga untuk implementasi kebijakan penataan pergudangan di  Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek komunikasi belum terimplementasi dengan baik,karena masih ada pihak yang belum menerima informasi kebijakan ini dengan baik,hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya gudang-gudang yang berdiri  diluar  kawasan  pergudangan  dan  gudang-gudang  yang  tidak  mempunyai  izin TDG  dan  PBG gudang.  Sementara  dari  sisi  implementor  telah  menyalurkan  informasi  tersebut  dengan  jelas  dan konsisten dalam mengimplementasikan  kebijakan  Perda Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang penataan dan pembinaan gudang.
4.2 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan  dengan teori Edward ditinjau dari aspek sumber daya
Edward  III  (1980)  mengemukakan  bahwa  faktor  sumber  daya  ini  juga  mempunyai  peranan  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Lebih  lanjut  Edward  III  (1980)  menegaskan  bahwa  "Bagaimanapun jelas  dan  konsistennya  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan,  serta  bagaimanapun  akuratnya penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber-sumber  daya  untuk
melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Van Horn &  Van  Matter  (1974)  juga  menyatakan  bahwa  "new  towns  study  suggest  that  the  limited  supply  of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Sumber daya sebagaimana telah  disebutkan  meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  keuangan,  dan  sumber  daya  peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

## 4.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya (resources) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa "Probably the most essential resources in implementing policy is staff". Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edward III (1980) pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa "No matter how clear and consistent  implementation  orders  are  and  no  matter  accurately  they  are  transmitted,  if  the  personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective".  Jika  demikian,  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  sangat  tergantung  kepada  sumber  daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun  manakala  sumber  daya  manusia  terbatas  baik  dari  jumlah  maupun  kualitas  (keahlian) pelaksanaan  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sekalipun  demikian,  agar  diperoleh  efektivitas pelaksanaan  kebijakan  tidak  hanya  mengandalkan  banyaknya  sumber  daya  manusia,  tetapi  harus memiliki keterampilan vang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu ditegaskan oleh Edward III (1980) bahwa "It is not enough for there to be an adequate number of implementors to carry out a policy. Implementors must possess the skill necessary for the job  at  hand".  Selain  itu,  sumber  daya  manusia  tersebut  harus  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan (knowing what to do). Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (rules and regulations) berlaku.
Sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Di  samping  itu,  sumber  daya  manusia  pelaku  kebijakan  juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya  berarti  peraturan  (law)  tidak  akan  bisa  ditegakkan  (enforced),  pelayanan  tidak  disediakan,  dan peraturan yang digunakan tidak bisa dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

## 4.2.2 Sumber Daya Anggaran
Sumber  daya  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan,  selain  sumber  daya  manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan  kepada  masyarakat  juga  terbatas.  Hal  tersebut  ditegaskan  oleh  Edward  III  (1980)  dalam kesimpulan  studinya  yakni  "Budgetary  limitations,  and  citizens  opposition  limit  the  acquisition  of adequate facilities. This in turn limit the quality of the services that implementors can be provide to the public". Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya  secara  optimal  dan  mereka  tidak  mendapatkan  incentive  sesuai  dengan  yang  diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.
Berkaitan dengan hal itu, Van Horn & Van Matter (1974) menyatakan "new towns study suggest that the  limited  supply  of  federal  incentives  was  a  major  contributor  to  the  failure  of  the  program". Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam  melaksanakan  kebijakan  diperlukan  insentif  yang  cukup.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  Edwards
(1980) menegaskan bahwa "Changing the personnel in government bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with  the  problem  of  implementors  disposition  is  to  alter  the  disposition  of  existing  implementors through the manipulation of incentives by high-level policy makers may influence their action”.
Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif  tersebut,  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk  "rewards  and  punishment".  Meskipun  dalam pelaksanaannya diakui sulit seperti yang ditegaskan oleh Edwards III (1980) bahwa "Rewards are the other  side  of  the  incentive  coin,  but  they  are  even  more  difficult  for  executives  to  administer  than penalties. In all levels of the executive and judicial branch of government, individual performance is difficult to reward with pay increases". Bahkan insentif tersebut dapat mengarah pada terjadinya "goal displacement"  para  pelaku  kebijakan,  sebagaimana  digambarkan  ole  Edwards  III  (1980)  bahwa "Incentives can be to goal displacement. Bureaucrats who are provided incentive to implement policies may begin to pursue goals other than those intended by their superior. Vague and diverse goal, poor measure of performance, and obscure implementation directives make it difficult to evaluate the success of many policies. When a criterion of success is developed for a policy, bureaucrats may attempt to beat the system by emphasizing most whatever is being measured by their superiors, independent of wetter or not their action advance the policy goal".
Dalam  kondisi  seperti  yang  telah  dikemukakan  dapat  disimpulkan  bahwa  terbatasnya  sumber  daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  optimal,  terbatasnya  anggaran  menyebabkan  disposisi  para  pelaku kebijakan  rendah,  bahkan  akan  terjadi  goal  displacement  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah  perilaku  (disposisi)  pelaku  kebijakan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan  atau  menyediakan  sistem  insentif  bagi  para  petugas  pelayanan,  manajer  program  dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

## 4.2.3 Sumber Daya Peralatan (Facility)
Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan  memudahkan  dalam memberikan  pelayanan  dalam  implementasi  kebijakan  (Edward  III,  1980).  Pertanyaan  yang  muncul kemudian adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan kebijakan? Edwards  III  (1980)  menegaskan  bahwa  “physical  facilities  may  also  be  critical  resources  in  imple- mentation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equip-ment, supplies, and even green space implementation won't succeed". Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  menyebabkan  gagalnya  pelaksanaan  kebijakan.  Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat,  tepat,  andal,  dan  dapat  dipercaya  akan  sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

## 4.2.4 Sumber Daya Informasi dan Kewenangan
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana  cara  mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Selain  itu,  informasi  tentang  kerelaan  atau kesanggupan  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijaksanaan  tersebut.  Hal  itu dimaksudkan  agar  para  pelaksana  tidak  akan  melakukan  suatu  kesalahan  dalam  menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Di samping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar di antara mereka  mau  melaksanakan  dan  mematuhi  apa  yang  menjadi  tugas  dan  kewajibannya. Kewenangan juga  merupakan  sumber  daya  lain  yang  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan.
Kewenangan  sangat  diperlukan,  terutama  untuk  menjamin  dan  meyakinkan  bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
George C. Edward III (1980) menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu  dalam melaksanakan  suatu  kebijakan.  Kewenangan  ini  menjadi  penting  kehadirannya  ketika  mereka dihadapkan  suatu  masalah  dan  mengharuskan  untuk  segera  diselesaikan  dengan  suatu  keputusan. Manakala  lembaga  tersebut  tidak  diberi  kewenangan  untuk  membuat  keputusan  sendiri  dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan saja wibawa lembaga akan merosot di mata masyarakat yang dilayani, tetapi jauh lebih dari itu masalah yang mengemuka tidak akan segera dipecahkan, bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang di hadapannya. Selain itu, bisa jadi pemecahan masalah yang ada di hadapannya kurang sesuai atau tepat, karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang lebih dekat dan lebih tahu masalahnya dan apa penyebabnya. Jika demikian, lembaga yang paling dekat dengan  yang  dilayani,  bahkan  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi  kewenangan  yang  cukup  untuk membuat  keputusan  sendiri  dalam  bingkai  melaksanakan  kebijakan  yang  menjadi  bidang kewenangannya.
Sumber  daya  sebagaimana  telah  disebutkan,  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan  atau  aturan-aturan  (laws)  tidak  akan  meniadi  kuat,  pelayanan  tidak  akan  diberikan,  dan pengaturan-pengaturan  (regulations)  yang  beralasan  tidak  akan  dikembangkan  (Edward  III,  1980). Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  studi  literatur  yang  peneliti  lakukan,di  dapatkan  fakta bahwa  implementasi  kebijakan  penataan  pergudangan  di  Kota  Pangkalpinang  ditinjau  dari  aspek sumberdaya manusia masih belum optimal.Dari tiga OPD yang menjadi objek penelitian, hanya satu OPD  yang  menyatakan  bahwa  SDM  mereka  sudah  cukup  mumpuni,  baik  ditinjau  dari  segi  kualitas maupun  segi  kuantitas.    Sedangkan  dua  OPD  lainnya  menyatakan  bahwa  mereka  masih  sangat kekurangan SDM, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Sehingga diperlukan penambahan personil dengan kuantitas serta kompetensi yang memadai terutama dengan latar pendidikan planologi, sipil dan arsitek.
Ditinjau dari aspek sumberdaya anggaran, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur yang peneliti lakukan, didapatkan fakta bahwa dari tiga OPD yang menjadi objek penelitian, dua OPD mengatakan  bahwa  anggaran  yang  di  sediakan  masih  terbatas  sehingga  mempengaruhi  efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara  optimal  sehingga  menyebabkan gagalnya  pelaksanaan  program.  Dan  satu  OPD  menyatakan  bahwa  sumberdaya  anggaran  yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang sudah  cukup  memadai.  Bila  ditinjau  dari  aspek  sumberdaya  peralatan,  dari  semua  informan  yang menjadi objek penelitian mengatakan bahwa sumberdaya peralatan mereka sudah cukup memadai baik ditinjau  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas.  dengan  disediakannya  fasilitas  seperti  mobil  patroli  untuk mendukung  kinerja  petugas  dalam  melakukan  survey  gudang  baik  untuk  verifikasi  sebelum membangun maupun apabila didapatkan gudang yang melanggar aturan Perda penataan dan pembinaan gudang Kota Pangkalpinang yang berlaku. Saat ini untuk pemetaan sudah menggunakan Gheographic Information  System  (GIS)  yang  merupakan  salah  satu  alat  atau  aplikasi  berbasis  teknologi  dan  peta dasar  digital  (basic  map)  untuk  mempermudah  dalam  pemetaan  wilayah,  namun  alat  tersebut  tidak menghambat implementasi kebijakan saat ini karena bukan merupakan kebutuhan yang sifatnya urgent.
Sedangkan untuk Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang beranggapan bahwa sarana/fasilitas penunjang  sudah  cukup  memadai,  karena  sekarang  semua  perizinan  sudah  berbasis  online  melalui aplikasi OSS-RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan  Pendekatan  Perizinan  Berbasis  Risiko),  dan  mereka  juga  sudah  mempunyai  gedung  yang representatif sebagai tempat pelayanan publik dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, seperti : komputer, printer, jaringan internet, alat ukur  laser, dan lain-lain sehingga sangat memudahkan sekali dalam  memproses  semua  perizinan  termasuk  perizinan  TDG.  Sehingga,  dapat  disimpulkan
implementasi kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang ditinjau dari aspek sumberdaya manusia  dan  sumber  daya  anggaran  belum  optimal  yang  disebabkan  banyak  hal,  sedangkan  untuk sumber  daya  peralatan  dan  sumber  daya  informasi  dan  kewenangan  sudah  cukup  memadai  untuk mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang.

## 4.3 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan dengan teori Edward Ditinjau Dari Aspek Disposisi
Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh  sejauh  mana  para  pelaku  kebijakan  (implementors)  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan mampu  melakukannya,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  kemauan  para  pelaku  kebijakan  tadi  memiliki disposisi  yang  kuat  terhadap  kebijakan  yang  sedang  diimple-mentasikan.  Disposisi  ini  merupakan kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala  mereka  cukup  pengetahuan  (cognitive)  dan  mereka  sangat  mendalami  dan  memahaminya (comprehension  and  understanding).  Pengetahuan,  pendalaman,  dan  pemahaman  kebijakan  ini  akan menimbulkan  sikap  menerima  (acceptance),  acuh  tak  acuh  (neutrality),  dan  menolak  (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.
Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan  para  pelaksana  (implementors)  untuk  melaksanakan  kebijakan  (Edward  III,  1980).  Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III, 1980). Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  antara  lain  terdiri  atas  pengetahuan  (cognition),  pemahaman  dan pendalaman  (comprehension  and  understanding)  terhadap  kebijakan;  arah  respons  mereka  apakah menerima,  netral  atau  menolak  (acceptance,  neutrality,  and  rejection);  intensitas  terhadap  kebijakan (Van Mater & Van Horn, 1974).
Pemahaman  tentang  maksud  umum  dari  suatu  standar  dan  tujuan  kebijakan  adalah  penting  karena bagaimanapun  juga,  implementasi  kebijakan  yang  berhasil  bisa  jadi  gagal  (frustrated)  ketika  para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebiakan karena mereka menolak apa yang menjadi  tujuan  dari  suatu  kebijakan  (Van  Mater  &  Van  Horn,  1974).  Sebaliknya,  penerimaan  yang menyebar  dan  mendalam  terhadap  standar  dan tujuan  kebijakan  di  antara  mereka  yang  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  merupakan  suatu  po-tensi  yang  besar  terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater & Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas  disposisi  para  pelaksana  (implementor)  dapat  memengaruhi  pelaksana  (performance) kebijakan.  Kurangnya  atau  terbatasnya  intensitas  disposisi  ini,  akan  bisa  menyebabkan  gagalnya implementasi kebijakan.Edward III (1980) mengemukakan bahwa disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan tujuan-tujuan implementasi kebijakan.
Ada  tiga  bentuk  sikap  atau  respon  implementor  terhadap  kebijakan;  kesadaran  pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon tujuan kebijakan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin terjadi  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  di  lingkungan  setempat  yang mengenal  betul  permasalahan  dan  persoalan  yang  mereka  rasakan.Tetapi  kebijakan  publik  biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu
menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  adalah  kebijakan  yang  sifatnya  selalu  berdampak  pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kepentingan aparat pemerintah yang  menomorduakan  kepentingan  masyarakat.  Sehingga,  sebuah  kebijakan  harus  memiliki  tujuan yang  jelas  dan  berorientasi  pada  masyarakat.  Sebagai  pihak  implementor  tentunya  harus  memiliki pengetahuan tidak hanya apa yang menjadi tugasnya, proses kerja kebijakan tersebut tetapi terkait apa yang  menjadi  tujuan  kebijakan  itu  sendiri.  Dalam  penelitian  ini,  implementasi  kebijakan  penataan pergudangan  di  Kota  Pangkalpinang  ditinjau  dari  aspek  disposisi  yang  dimaksud  adalah  apakah pemilihan  dan  pengangkatan  personil  sudah  tepat  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang. Dan apakah pengangkatan mereka sudah berdasarkan kompetensi atau  disiplin  ilmunya.  Dari  studi  literatur  yang  peneliti  lakukan,  diketahui  bahwa  semua  OPD  yang terlibat dalam kebijakan penataan pergudangan yaitu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP dan Naker serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengetahui tupoksinya seperti  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Pangkalpinang  Nomor  50  Tahun  2021  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis perangkat daerah Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  serta  didukung  beberapa  dokumen  yang  telah  peneliti lakukan,  maka  secara  umum  implementasi  kebijakan  penataan  pergudangan  di  Kota  Pangkalpinang ditinjau dari aspek disposisi belum terimplementasi secara optimal. Jika ditinjau dari aspek pemilihan dan pengangkatan personil,dari tiga OPD yang peneliti wawancarai,hanya satu OPD yang menyatakan bahwa  pemilihan  dan  pengangkatan  personil  mereka  sudah  tepat,  berdedikasi  tinggi,  loyal  kepada atasan  dan  berpengalaman  dibidangnya.  Dan  dua  OPD  sisanya  menyatakan  bahwa  pemilihan  dan pengangkatan  personil  mereka  belum  tepat.  Terkait  dengan  insentif  belum  terimplementasi  secara optimal. Berdasarkan wawancara, observasi dan studi literatur yang peneliti lakukan didapatkan fakta bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk menunjang kinerja mereka selain Tunjangan Penyesuaian Penghasilan  (TPP)  yang  rutin  diberikan  setiap  bulan.  Namun  hal  itu  tidak  menjadi  masalah  dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan.

## 4.4 Pembahasan hasil penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan gudang disandingkan dengan teori Edward Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi
Edward III (1980) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standar Operating Procedures (SOP). Struktur birokrasi sangat berpengaruh  terhadap  tercapainya  tujuan  dari  kebijakan  itu  sendiri.    Disamping  cara-cara  yang disesuaikan  dengan  ukuran-ukuran  dasar,  pemakaian  waktu  dan  pemborosan  dapat  menghambat implementasi. Setiap komponen dalam sistem yang harus menjelaskan program-program atau proyek- proyek  menempatkan  perioritas-perioritasbagi  tindakan  pada  program-program  tertentu.  Selain  itu, SOP juga memiliki manfaat lain. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tangung  jawab  yang  baru  ketimbang  birokrasi  tanpa  mempunyai  SOP.  Dengan  adanya  SOP,  dapat diprediksi sumberdaya yang dibutuhkan, maka efisiensi waktu implementasi kegiatan lebih terstruktur dan  terencana  sehingga  memudahkan  mencapai  tujuan  dari  kebijakan.  Kondisi  ini  memungkinkan fleksibilitas  dan  kesamaan  yang  merata  dalam  penerapan  aturan  dengan  adanya  SOP  yang  jelas. Implementasi  kebijakan  yang  bersifat  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  diantara  banyak  pihak. Ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  terhadap  implementasi  suatu  kebijakan,  maka  hal  ini  akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan.
Aspek  lain  dari  struktur  birokrasi  adalah  fragmentasi.  Fragmentasi  merupakan  penyebaran  tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang  berbeda sehingga  memerlukan koordinasi. Pada umumnya,semakin  besar  koordinasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan- pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok
yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Pada  dasarnya,  para  pelaksana  kebijakan  mungkin  mengetahui  apa  yang  dilakukan  dan  mempunyai cukup  keinginan  serta  sumber-sumber  untuk  melakukannya.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  mungkin mereka  masih  dihambat  oleh  struktur-struktur  organisasi  di  mana  mereka  menjalankan  kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Yang  pertama  berkembang  sebagai  tanggapan  internal  terhadap  waktu  yang  terbatas  dan  sumber- sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.
Perbedaan  ini  akan  berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan  dalam  beberapa  hal,  yakni  bahwa perbedaan-perbedaan itu acapkali menghalangi perubahan-perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber-sumber,  menimbulkan  tindakan-tindakan  yang  tidak  dünginkan,  menghalangi  kondisi, membingungkan pejabat-pejabat pada yurisdiksi tingkat yang lebih rendah, menyebabkan kebijakan- kebijakan  berjalan  dengan  tujuan-tujuan  yang  berlawanan,  dan  menyebabkan  beberapa  kebijakan menempati antara keretakan-keretakan batas-batas organisasi.

## 4.5 Pengaruh Struktur Organisasi Bagi Implementasi (SOP)
Struktur  organisasi-organisasi  yang  melaksanakan  kebijakan  memiliki  pengaruh  penting  pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur- prosedur  kerja  ukuran  dasarnya  (Standard  Operating  Procedures,  SOP).  Prosedur-prosedur  biasa  ini dalam  menanggulangi  keadaan-keadaan  umum  digunakan  dalam  organisasi-organisasi  publik  dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.
Kurangnya  sumber-sumber  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  dengan semestinya  membantu  dalam  menjelaskan  penggunaan  SOP  yang  berulang-ulang.  Para  pelaksana jarang  mempunyai  kemampuan  untuk  menyelidiki  dengan  seksama  dan  secara  individual  setiap keadaan  yang  mereka  hadapi.  Sebaliknya  mereka  mengandalkan  pada  prosedur-prosedur  biasa  yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber- sumber yang ada. Sekali prosedur-prosedur biasa ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Hal ini akan menguntungkan para pelaksana kebijakan karena kondisi seperti ini ditambah keinginan untuk memperoleh stabilitas dan kurangnya konflik serta biaya yang tinggi dalam mengembangkan SOP telah mendorong pelestarian status quo.
Namun  demikian,  prosedur-prosedur  biasa  yang  dirumuskan  pada  masa  lalu  mungkin  dimaksudkan untuk menyelesaikan keadaan-keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan sekarang sehingga justru akan menghambat perubahan dalam kebijakan karena prosedur-prosedur biasa itu tidak sesuai dengan keadaan-keadaan  baru  atau  program-program  baru.  Kelemahan  ini  akan  tampak  selama  krisis  bila nuansa-nuansa dalam kebiakan mungkin secara khusus penting dan SOP mungkin tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan  yang  lebih  rutin.  Kebanyakan  organisasi  sering  mempunyai  kesulitan  untuk beradaptasi  dengan  perubahan  yang  terjadi.  Cara-cara  yang  lazim  seringkali  ditetapkan  terhadap tanggungjawab-tanggungjawab baru, tetapi cara-cara ini mungkin menghalangi implementasi dengan membatasi  fleksibilitas  yang  diperlukan  untuk  menanggapi  keadaan-keadaan  baru;  menghambat pengangkatan  personil  dengan  keterampilan-keterampilan  yang  baik;  dan  tidak  mendorong pengembangan  teknik-teknik  kerja  yang  tepat.  Kadang-kadang  organisasi-organisasi  bahkan menghindari  tanggung  jawab  yang  baru  karena  pemimpin-pemimpin  mereka  menganggapnya  tidak konsisten dengan cara-cara yang lazim ditetapkan.
Di samping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran dasar, pemakaian waktu dan pemborosan dapat  menghambat  implementasi.  Setiap  komponen  dalam  sistem  yang  harus  menjelaskan  program- program  atau  proyek-proyek  menempatkan  perioritas-prioritas  bagi  tindakan  pada  program-program tertentu.  Sementara  pada  sisi  yang  lain,  prioritas-prioritas  untuk  program-program  biasa  tidak  sama besarnya dengan perhatian untuk program-program baru. Biasanya program-program baru mendapat prioritas yang lebih baik. Pemborosan akan terjadi bila cara-cara yang lazim ditujukan untuk satu tujuan dipertahankan selama waktu tertentu dan diterapkan dalam keadaan-keadaan di mana cara-cara tersebut tidak diperlukan sama sekali. Hal ini berarti bahwa suatu cara tertentu yang berhasil untuk implementasi kebijakan belum tentu berhasil untük implementasi kebijakan yang lain.
SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara- cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Birokrasi-birokrasi di mana SOP tidak sangat melekat apakah karena badan yang baru atau tingkat pergantian personil yang tinggi mungkin lebih tanggap terhadap kebutuhan bagi cara-cara yang lazim untuk implementasi. Sementara itu, waktu yang lama dan perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya. Namun demikian, di samping menghambat implementasi  kebijakan,  SOP  juga  mempunyai  manfaat.  Organisasi-organisasi  dengan  prosedur- prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

## 4.6 Fragmentasi
Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan- tujuan  kebijakan.  Kongres  dan  lembaga-lembaga  legislatif  lain  mencantumkan  banyak  badan  secara terpisah  dalam  undang-undang  agar  dapat  mengamatinya  lebih  teliti  dan  dalam  usaha  menentukan perilaku  mereka.  Sementara  itu,  badan-badan  yang  ada  bertentangan  satu  sama  lain  untuk mempertahankan  fungsi-fungsi  mereka  dan  menentang  usaha-usaha  yang  memungkinkan  mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Hal ini disebabkan oleh kecemasan akan kekurangan akses khusus yang mereka miliki terhadap  pejabat-pejabat  atau  mengubah  secara  besar  prioritas-prioritas  dari  program-program  yang ada. Selain itu, kelompok-kelompok kepentingan juga akan mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Sifat multi dimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong fragmentasi.
Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini  untuk  menghindari  koordinasi  dengan  badan-badan  lain.  Padahal,  penyebaran  wewenang  dan sumber-sumber  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  yang  kompleks  membutuhkan  koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  semakin  berkurang  kemungkinan  untuk berhasil.  Fragmentasi  mengakibatkan  pandangan-pandangan  yang  sempit  dari  banyak  lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Di samping itu, karena masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas- tugas yang penting mungkin akan terdampak antara retak-retak struktur organisasi. Kedua, pandangan- pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai  fleksibilitas  yang  rendah  dalam  misi-misinya,  maka  badan  itu  akan  berusaha mempertahankan  sensinya  dan  besar  kemungkinan  akan  menentang  kebijakan-kebijakan  baru  yang membutuhkan perubahan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk  mengkaji  implementasi  suatu  kebijakan  publik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa unit-unit kerja yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang  telah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan  Standar  Operasional  yang  ada, Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan yang bertugas mengeluarkan rekomendasi izin TDG, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Tata Ruang yang bertugas memberikan rekomendasi izin PKKPR dan Bidang Cipta Karya yang bertugas memberikan rekomendasi izin PBG dan SLF dan Dinas PMPTSP dan Naker yang bertugas menerbitkan izin PKKPR, PBG, SLF dan izin TDG. Untuk urusan penataan dan pembinaan gudang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan gudang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  serta  didukung  beberapa  dokumen  yang  telah  peneliti lakukan,maka  secara  umum  implementasi  kebijakan  penataan  pergudangan  di  Kota  Pangkalpinang ditinjau  dari  aspek  struktur  birokrasi  sudah  terimplementasi  secara  optimal.  Jika  ditinjau  dari  aspek Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  dari  tiga  OPD  yang  peneliti  wawancarai  dan observasi,menyatakan  bahwa  mereka  sudah  bekerja  sesuai  dengan  SOP  yang  ada.  Terkait  dengan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, dari  hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa semua OPD sudah mengetahui tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan selalu berkoordinasi agar kebijakan penataan pergudangan di Kota Pangkalpinang dapat diimplementasikan dengan baik.

## 5. Kesimpulan

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota  Pangkalpinang  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Gudang,  maka  dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan dari kebijakan penataan dan pembinaan gudang belum dapat berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang muncul dalam proses penerapan dari kebijakan, dengan mendasarkan pada temuan-temuan di lapangan seperti rendahnya  tingkat  pemahaman  pemilik  gudang,  rendahnya  dedikasi  dan  pengalaman  implementor, rendahnya kualitas dan kuantitas implementor, dan kurang optimalnya tugas dan fungsi implementor. Dari hasil temuan tersebut, dapat diketahui timbulnya berbagai permasalahan diatas disebabkan oleh berbagai faktor penghambat meliputi sarana penyebaran informasi dan kegiatan sosialisasi yang kurang maksimal, terbatasnya sumber daya manusia,minimnya anggaran dana yang tersedia, belum tepatnya pemilihan dan pengangkatan personil, dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada implementor.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  peneliti  dapat  mengajukan  beberapa  saran  dan  masukan berdasarkan temuan peneliti, sebagai berikut:
1. Saran teoritis
Untuk  pengembangan  pengetahuan  tentang  studi  implementasi  kebijakan  publik  khususnya penataan  pergudangan,  diharapkan  adanya  penelitian  lebih  lanjut  dengan  metode  serta  teori implementasi  yang  berbeda  dari  penelitian  ini  sehingga  menemukan  masalah  yang  berbeda  pula. Selain  itu  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat  mengkaji  terkait  sejauh  mana  dukungan komitmen, anggaran dan dukungan politik dalam kebijakan penataan dan pembinaan pergudangan di Kota Pangkalpinang.
2. Saran praktis
Sebagai  bahan  masukan  bagi  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  dalam  upaya  perbaikan  kebijakan penataan pergudangan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
a. Bagi  pemerintah  dan  pihak  yang  terkait  untuk  memaksimalkan  kegiatan  sosialisasi  terkait penataan  pergudangan  kepada  seluruh  pemilik  gudang  baik  secara  langsung  melalui  rapat, seminar, simposium dan FGD, maupun tidak langsung melalui berbagai media yang ada, seperti media  cetak  (pemasangan  spanduk,  baleho,  banner,  poster,  leaflet,  koran),  media  elektronik (televisi, radio, website, internet) dan media sosial (whattapp,instagram,Facebook,dsb).
b. Pemerintah kota harus segera mengeluarkan perwako yang mengatur lebih detil terhadap gudang- gudang eksisting agar sesuai dengan tata ruang, tetapi di sisi lain tidak menghambat investasi.
c. Pemerintah  melalui  OPD  teknis  bersama-sama  dengan  DPRD  harus  segera  membuat  perda tentang  Rencana  Detil  Tata  Ruang  (RDTR),  agar  kebijakan  penataan  pergudangan  lebih maksimal.
d. Memberikan  insentif,  menetapkan  jenjang  karir  yang  jelas,  memberikan  promosi,  reward  dan punishment serta mengatur distribusi ASN secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi,
e. Meningkatkan  kompetensi  pegawai  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang  kontinyu  kepada pegawai terkait pelayanan publik dan berbagai program-program untuk meningkatkan keahlian khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penerapan layanan online.
f. Memberikan  anggaran  yang  memadai  kepada  OPD  terkait  agar  dapat  mendukung  kebijakan penataan dan pembinaan gudang di Kota Pangkalpinang.
g. Mengupgrade layanan website dengan menampilkan informasi mengenai jenis-jenis pelayanan, profil  organisasi,  tampilan  alur  prosedur  pelayanan,  jenis-jenis  perizinan  dan  persyaratan  izin TDG terkait penataan dan pembinaan gudang di Kota Pangkalpinang.

## Referensi
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar  Kebijakan Publik. Bandung : CV. ALFABETA. Dunn, William. (2003).Pengantar Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Islamy, M Irfan. (2009). Materi Pokok Kebijakan Publik. Jakarta: UniversitasTerbuka. Keban,Y.T. (2004). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik,Konsep, Teori danIsu. Yogyakarta:
PT. Gava Media.
Meleong, L.J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda karya. Miles,  M.  B,  Huberman  A.M.  dan  Saldana.  (2014).  Analisis  Data  Kualitatif.  Penerjemah  Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
Mustopadidjaja,  AR.  (2008).  Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik  Formulasi,Implementasi,  dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negaradan Duta Pertiwi Foundation.
Nugroho,  Riant.  (2009).  Public  policy,teori  kebijakan-analisis  kebijakan-proses  kebijakan- perumusan-implementasi-evaluasi-revisi-risk  manajemen  dalam  kebijakan  public  kebijakan sebagai the fifth estate metode penelitian kebijakan. Jakarta: PT GRAMEDIA.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-Dag/Per/ 12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang Peraturan  Daerah  Kota  Pangkalpinang  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Kota  Pangkalpinang  Nomor  8  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Soenarko. (2005). Public Policy. Surabaya: Unair Press. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung :Alfabeta. Singarimbun, Masri. (2008). Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3ES. Subarsono, A, (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
Tachjan, Dr. H, MSi. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
Thoha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Tangkilisan. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta. Lukman Offset. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis perangkat daerah Kota Pangkalpinang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Wahab,Solichin  Abdul.  (2008).  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab, S, A. (1991). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bina Aksara, 18.
Widodo, Joko.  (2017).  Analisis Kebijakan  Publik: Konsep dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
Winarno,Budi. (2012).Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS.