Jurnal EMT KITA Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(3), 2024, 1090-1105 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt
Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pasukan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI)
Hengki Handoyo 1* , Muh. Azis Muslim 2 1*,2 Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pasukan  perdamaian  di  Pusat  Misi  Pemeliharaan  Perdamaian  TNI  (PMPP  TNI).  Dengan  menggunakan  metode kualitatif,  penelitian  ini  mengeksplorasi  strategi-strategi  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia di PMPP TNI. Melalui analisis terhadap teks dan literatur yang relevan, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan yang berkualitas serta pengembangan sumber daya manusia yang terencana dalam konteks  misi  perdamaian  global.  Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  kompleksitas  tantangan  yang  dihadapi  dalam implementasi  strategi  tersebut,  termasuk  kebutuhan  akan  kolaborasi  internasional  dalam  pertukaran  pengetahuan  dan teknologi.  Implikasi  dari  temuan  ini  menunjukkan  bahwa  pendekatan  yang  holistik  dan  terarah  diperlukan  untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelatihan pasukan perdamaian. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam teknologi pelatihan untuk mencapai kemandirian pelatihan yang optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia.
Kata  kunci: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Manusia; Pasukan Perdamaian; Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI).
Abstract. This study aims to identify strategies for improving the quality of human resources as peacekeepers at the TNI Peacekeeping  Mission  Center  (PMPP  TNI).  Using  qualitative  methods,  this  research  explores  strategies  that  can  be implemented to enhance the quality of human resources at PMPP TNI. Through an analysis of relevant texts and literature, this study emphasizes the importance of developing quality leadership and planned human resource development in the context of global peacekeeping missions. The findings of this study reveal the complexity of the challenges faced in implementing these strategies, including the need for international collaboration in knowledge and technology exchange. The implications of these findings indicate that a holistic and targeted approach is necessary to achieve the goal of improving human resource quality in peacekeeping  training.  Additionally,  this  research  underscores  the  importance  of  cross-border  collaboration  in  training technology  to  achieve  optimal  training  independence.  This  study  provides  valuable  contributions  for  policymakers  and practitioners in formulating strategies to enhance the quality of human resources as part of efforts to maintain world peace.
Keywords: Human Resource Quality Improvement; Human Resources; Peacekeepers; TNI Peacekeeping Mission Center (PMPP TNI).
* Corresponding Author. Email: hengkihandoyo@gmail.com 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2827 Received: 3 July 2024, Revision: 7 July 2024, Accepted: 10 July 2024, Available Online : 20 July 2024. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Piagam  berdirinya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 1945  di  San  Francisco,  Amerika  Serikat, bersamaan  dengan  kebangkitan  negara-negara di  dunia  untuk  menciptakan  suasana  baru dalam  tatanan  hubungan  internasional  pasca Perang Dunia II. Perang tersebut menyadarkan umat  manusia  akan  pentingnya  upaya mewujudkan  perdamaian.  Salah  satu  tujuan didirikannya PBB adalah memelihara perdamaian  dan  keamanan  internasional. Dalam  melaksanakan  tujuannya,  PBB  dapat membentuk  mekanisme  pengamanan  kolektif yang  dikenal  dengan  istilah Collective  Security , yang  pembentukannya  berdasarkan  pada  Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB (Nasu, 2021).
Tindakan  Keamanan  Kolektif  atau Collective Security dari  PBB  ini  pertama  kali  diterapkan dalam  mengatasi  Perang  Korea  yang  terjadi pada  tahun  1950-1953,  yang  mengakibatkan terpecahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara hingga saat ini (Seo, 2020). Dalam perang tersebut, PBB menyatakan Korea Utara sebagai  negara  agresor,  namun  banyak  politisi internasional  yang  berpandangan  bahwa pelaksanaan  Keamanan  Kolektif  oleh  PBB dalam  Perang  Korea  itu  sebenarnya  hanya sekedar istilah pengganti untuk bantuan militer Amerika  Serikat  kepada  Korea  Selatan. Terlepas benar atau tidaknya pandangan politik tersebut,  tindakan  Keamanan  Kolektif  ini dipandang  bukan  lagi  sebagai  pendekatan dominan  dalam  upaya  memelihara  dan menciptakan perdamaian (Väyrynen, 2023).
Dalam menghadapi persoalan yang mengancam perdamaian  internasional,  PBB  menyelesaikan segala  persoalannya  dengan  cara  damai.  PBB juga menjalankan peranannya sebagai mediator dalam  menyelesaikan  persoalan  antar  negara yang  bersengketa,  sementara  dalam  konflik bersenjata,  cara  yang  ditawarkan  untuk penyelesaian  adalah  dengan  gencatan  senjata. Jalan  lain  yang  ditempuh  dalam  penyelesaian konflik  adalah  dengan  penerapan  sanksi (Gowlland-Debbas, 2021). Sanksi yang diberikan  dapat  berbentuk  verbal  sederhana seperti  kecaman  atau  dalam  bentuk  intervensi militer.  Beberapa  bentuk  sanksi  lain  yang pernah  diberikan  adalah  embargo  militer,
ekonomi,  pelarangan  terbang  dan  pelayaran, serta isolasi diplomatik (Al-Khseilat et al ., 2020). Sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional dan  anggota  PBB,  Indonesia  berkomitmen dalam  menjaga  keamanan  dan  perdamaian dunia  sesuai  dengan  tujuan  dan  prinsip  dalam Piagam  PBB.  Keikutsertaan  Indonesia  dalam peacekeeping operations PBB  ini  berdasarkan  pada Pembukaan  UUD  1945,  UU  Hubungan  Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia,  UU No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang  Pertahanan  Negara  serta UN  Charter (Heniarti et al ., 2020).
Untuk menjalankan tugas dan mempertahankan kepercayaan  PBB  terhadap  Indonesia  dalam menyelenggarakan misi pemeliharaan perdamaian,  TNI  membentuk  suatu  organisasi yang  disebut  Pusat  Misi  Pemeliharaan Perdamaian  (PMPP)  TNI  melalui  Surat Keputusan  Panglima  TNI  No:  Kep/4/I/2017 mengenai  pembentukan  PMPP  TNI,  Surat Keputusan  No:  Kep/5/I/2017  mengenai pokok-pokok  organisasi  dan  prosedur  PMPP TNI  tanggal  29  Januari  2017,  dan  Peraturan Panglima TNI No: Perpang/6/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 mengenai likuidasi kepabanan VII/OPP  Sops  TNI.  Dengan  dikeluarkannya SKep dan Perpang tersebut, PMPP TNI sudah sah  secara  hukum  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dalam  menyelenggarakan  misi pemeliharaan perdamaian (Suparman, 2023).
Pusat  Misi  Pemeliharaan  Perdamaian  TNI (PMPP  TNI)  merupakan  lembaga yang  khusus didirikan  untuk  menyiapkan  calon  Pasukan Perdamaian Indonesia atau Kontingen Garuda. PMPP TNI yang terletak di Kawasan Indonesia Peace  and  Security  Centre  (IPSC)  Sentul, Bogor,  merupakan  wadah  untuk  menyiapkan prajurit  TNI  agar  dapat  menjalankan  misi perdamaian di negara lain yang berbeda bahasa, budaya, dan lingkungan, serta untuk menghadapi  lawan  yang  mempunyai  doktrin, strategi, taktik, dan kekuatan tersendiri (Martani et al .,  2020).  Fungsi  dari PMPP  TNI  adalah:  1) Menyusun,  merencanakan,  menyiapkan,  dan mengevaluasi pengimplementasian dan pelaksanaan  misi  pemeliharaan  perdamaian;  2) Melaksanakan  kegiatan  latihan  dan  memelihara kemampuan  personel  TNI  yang  akan
melaksanakan  misi  pemeliharaan  perdamaian; dan  3)  Merencanakan  dan  menyusun  rencana kebutuhan  operasi,  administrasi,  dan  logistik untuk  satuan  yang  akan  diberangkatkan  dalam misi  pemeliharaan  perdamaian  (Sipahutar, 2022).
Partisipasi  TNI  dalam  misi  pemeliharaan perdamaian  tidak  hanya  mencerminkan komitmen  Indonesia  dalam  mendukung perdamaian  dan  keamanan  dunia,  tetapi  juga sebagai  upaya  konkret  dalam  membangun hubungan baik dengan negara-negara lain serta memperkuat  citra  positif  Indonesia  di  mata internasional. Sejak awal keterlibatannya dalam misi-misi perdamaian, TNI telah menunjukkan kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni dalam menjalankan tugas-tugasnya di berbagai  penjuru  dunia  (Martani et  al .,  2020). Namun,  menjalankan  tugas  sebagai  pasukan perdamaian tidaklah mudah. Pasukan perdamaian  sering  kali  ditempatkan  di  zona- zona  konflik  yang  penuh  dengan  tantangan kompleks,  termasuk  ancaman  keamanan, politik,  dan  sosial  yang  beragam.  Dalam menghadapi  dinamika  yang  serba  cepat  dan beragam  tersebut,  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  menjadi  salah  satu  faktor utama  yang  menentukan  keberhasilan  suatu misi  pemeliharaan  perdamaian  (Bellamy  & Hunt, 2023).
Kualitas  SDM  sebagai  pasukan  perdamaian tidak  hanya  mencakup  kemampuan  teknis militer,  tetapi  juga  aspek-aspek  seperti pemahaman akan budaya dan kebiasaan lokal di wilayah  konflik,  kemampuan  berkomunikasi, keterampilan negosiasi, serta kepekaan terhadap  isu-isu  kemanusiaan.  Meningkatkan kualitas  SDM  menjadi  sebuah  keharusan  yang mendesak  bagi  TNI,  terutama  dalam  konteks dinamika  global  yang  terus  berubah  dan semakin kompleks. Perubahan-perubahan dalam  tatanan  global,  seperti  perkembangan teknologi  dan  dinamika  politik,  juga  turut mempengaruhi  sifat  dan  tuntutan  dalam pelaksanaan  misi  pemeliharaan  perdamaian. Oleh  karena  itu,  peningkatan  kualitas  SDM sebagai  pasukan  perdamaian  bukanlah  sekadar pilihan,  melainkan  suatu  kebutuhan  yang strategis dan mendesak untuk diimplementasikan.  Dalam  kerangka  latar
belakang  yang  luas  ini,  perlu  dirumuskan strategi  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  sebagai pasukan perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian  TNI  (PMPP  TNI).  Dengan demikian, TNI dapat terus berkembang sebagai kekuatan  perdamaian  yang  handal  dan  dapat diandalkan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer  yang  didapatkan  dari  melakukan wawancara  dengan  narasumber  dan  data sekunder  yang  didapatkan  dari  berbagai dokumen  tertulis  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian  (Sugiyono,  2020).  Metode  kualitatif adalah proses pemahaman tentang permasalahan  sosial  atau  manusia  yang didasarkan  pada  gambaran  holistik  dengan laporan  kata-  kata  yang  lengkap  dan  detil. Sedangkan menurut Moleong, metode kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti contohnya perilaku, persepsi, tindakan,  dan  lain  sebagainya,  dalam  bentuk kata-  kata  dan  bahasa  yang  alamiah  (Moleong, 2010).
Peneliti  menggunakan  pendekatan  studi fenomenologi.  Studi  fenomenologis  mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan, yang  berarti  peneliti  mengumpulkan  data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, dan  sikap,  menilai  dan  memberikan  makna terhadap  situasi  atau  pengalaman-pengalaman dalam  kehidupan  (Yusanto,  2020).  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  mencari  atau  menemukan makna dari hal-hal mendasar dari pengalaman di lapangan. Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif  ini,  peneliti  bertindak  sebagai instrument, karena dengan kemampuan inderawi  yang  dimiliki  manusia  dianggap  akan lebih mampu dalam mengungkap gejala sosial di lapangan daripada instrumen non manusia yang tidak  memiliki  kemampuan  inderawi  untuk menangkap  berbagai  realitas  dan  interaksi yang terjadi.
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan  fenomena-fenomena  yang ada,  baik.  bersifat  alamiah  maupun  rekayasa manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai karakteristik,  kualitas,  dan  keterkaitan  antar kegiatan (Moleong, 2010). Selain itu, penelitian deskriptif  tidak  memberikan  perlakuan, manipulasi  atau  pengubahan  pada  variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan  suatu  kondisi  yang  apa adanya.  Satu-satunya  perlakuan  yang  diberikan hanyalah  penelitian  itu  sendiri  yang  dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif  yang  diharapkan  mampu  untuk menghasilkan  uraian  secara  mendalam  tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari  individu,  kelompok  maupun  organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian kualitatif  deskriptif  dalam  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa  Strategi  Peningkatan  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Pasukan Perdamaian  di  Pusat  Misi  Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI).

## Hasil dan Pembahasan
Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Dalam  proses  pengiriman  personel  untuk  misi pemeliharan  perdamaian,  PBB  saat  ini menggunakan  sistem  UNPCRS  atau  United Nations  Peacekeeping  Capability  Readiness System  yang  dicetuskan  pada  September  2015 menggantikan  konsep  sebelumnya  yaitu UNSAS  atau  United  Nations  Standby Arrangements  System  dan  di  kelola  oleh Strategic  Force  Generation  and  Capability Planning  Cell  (SFGCPC).  Tujuan  dari UNPCRS ini adalah untuk memperoleh tingkat kesiapan  dan  prediksi  yang  lebih  besar  untuk unit  baru  yang  dikerahkan  melalui  pendekatan yang  berkelanjutan,  efisien,  dan  kolaboratif antara  UNHQ  dan  negara-negara  anggota. Sistem  ini  harus  menjadi  satu-satunya mekanisme  untuk  pemilihan  militer  atau  polisi untuk  ditempatkan  di  daerah  misi  (Martani et
al .,  2020).  Langkah-langkah  yang  dlakukan dalam  penyiapan  personel  atau  pasukan  untuk operasi  pemeliharaan  perdamaian  diantaranya adalah  melaksanakan  rekrutmen  dan  pelatihan. Rekrutmen  dan  pelatihan  dilakukan  sebelum pasukan  dipindahkan  ke  Standby  Force  (SBF) untuk  melakukan  rotasi.  Rekrutmen  awal dilakukan  di  satuan  atau  yang  disebut  dengan Pre-Recruitment Mobile Team (PRMT). Setelah lolos rekrutmen awal di satuan, selanjutnya akan dilakukan tes pusat di PMPP TNI. Selanjutnya, personel  akan  melakukan  pre-deployment training (PDT) atau Latihan Pra Tugas selama 1 bulan  atau  selama  30  hari,  peserta  PDT  harus menempuh  320  jam  pelajaran  yang  meliputi materi  umum  (inti)  atau  yang  disebut  CPTM (Core Pre-Deployment Training) (Nordin et al ., 2021).  Materi  ini  wajib  dari  United  Nations (UN)  dan  ada  sebanyak  27  materi.  Selesai personel  mendapatkan  Latihan  Pra  Tugas  atau PDT,  sebelum  diberangkatkan  personel  akan ditampung  terlebih  dahulu  di  SBF  untuk selanjutnya mendapatkan pembekalan tambahan  di  luar  materi  PBB,  misalnya  seperti turun dari Heli, latihan menembak malam, dan latihan-latihan tambahan lainnya.
Menurut  (Soekanto,  2009),  peran  adalah  suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh seseorang  dalam  masyarakat  sebagai  organisasi. Berdasarkan  pengertian  peran  tersebut,  PMPP TNI  terutama  SBF  sebagai  satuan  pelaksana dibawah PMPP TNI memiliki perannya masing- masing  dalam  penyiapan  personel,  PMPP  TNI bertugas dalam rekrutmen dan latihan pra tugas, sementara  SBF  berperan  dalam  melaksanakan rotasi satgas dan juga memberikan pembekalan tambahan  di  luar  materi  yang  diberikan  PMPP TNI. Selain memberikan pembekalan tambahan,  jika  dikaitkan  dengan  teori  peran yang merupakan harapan-harapan yang dikenakan  terhadap  individu  bagaimana  harus bersikap  dan  bertindak    serta    melaksanakan tugas  sesuai  dengan  kedudukannya,  SBF mempunyai  tugas  dalam  melakukan  semua penyiapan  selama  pasukan  berotasi  (pasukan yang akan berangkat dan pasukan yang kembali dari  misi),  diantaranya  adalah  kegiatan administrasi  logistik,  menyiapkan  materiil, melakukan  pengecekan  kelengkapan  alat peralatan,  melakukan  pemeriksaan  kesehatan. Kesiapan dari pasukan ini dibawah pengawasan
dari  Asops  Panglima  TNI  (Arhanudya et  al ., 2023).
Ada  beberapa  komponen  penting  yang  harus terkandung  dalam  sebuah  organisasi.  Salah satunya  adalah  struktur  organisasi.  Sebagai sebuah  organisasi  SBF  harus  memiliki komponen  penting  yakni  struktur  organisasi. Pada  pengertiannya,  struktur  merupakan susunan  komponen  atau  unit  kerja  di  dalam sebuah  organisasi  yang  menunjukkan  adanya pembagian  kerja  dan  mengatur  pembagian dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  sumber  daya  manusianya. Dalam  struktur  organisasi  SBF,  pemegang jabatan tertinggi adalah Komandan SBF/Pasukan  Siaga  Operasi  Perdamaian (PSOPP)  yang  membawahi  dua  pejabat berpangkat  Letnan  Kolonel  yang  menjabat sebagai  Kepala  Bagian  Pengamanan  Operasi dan  Latihan,  serta  Kepala  Bagian  Administrasi dan  Logistik  (Kabagminlog).  Selanjutnya dibawahnya  lagi  terdapat  Kepala  Sub  Bagian Operasi  (Kasubbagops),  Kepala  Sub  Bagian Latihan  (Kasubbaglat),  Kepala  Sub  Bagian Pengamanan  (Kasubbagpam),  Kepala  Sub Bagian  Personel  (Kasubbagpers),  Kepala  Sub Bagian  Logistik  (Kasubbaglog)(Suryaji,  2023). Dikaitkan dengan peran struktural yang adalah berkaitan  dengan  peran  institusi,  lembaga  atau organisasi.  Setiap  organisasi  memiliki  struktur yang menetapkan tugas dan wewenang masing- masing  unsur  yang  terdapat  dalam  struktur organisasi tersebut, SBF berada di dalam satuan pelaksana  dari  struktur  organisasi  PMPP  TNI dan  bergerak  dengan  pertanggungjawaban  dari PMPP  TNI.  Selanjutnya  untuk  peran fungsional,  dari  masing-masing  bidang  dalam struktur organisasi SBF ini melaksanakan peran sesuai  dengan  fungsinya  berdasarkan  tugas pokok  yang  sudah  ditentukan.  Pelaksanaan tugas berdasarkan fungsi ini secara profesional menghindari  terjadinya  konflik  peran.  Secara elementer,  organisasi  tidak  bergerak  sendiri, namun  ada  orang  yang  bertanggung  jawab dengan  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil penelitian, pelaku atau aktor yang menggerakkan  organisasi  SBF  tersebut  dipilih atau ditunjuk dari Detasemen Markas (Denma) dan  juga  Komandan  SBF.    Sebagai  pemegang jabatan  tertinggi  di  dalam  struktur  organisasi SBF,  Komandan  bertanggung  jawab  penuh
dengan  pergerakan  dan  pengambil  keputusan mengenai  pelaku-pelaku  dalam  organisasi. Komponen  penting  lain  yang  ada  dalam organisasi  adalah  tujuan.  Tujuan  merupakan misi,  maksud  atau  sasaran  yang  akan  dicapai dalam  rentang  waktu  tertentu.  Di  dalam organisasi  SBF,  sasaran  yang  hendak  dicapai dan telah dicapai selama tahun
2019 adalah  menyelenggarakan  kegiatan  penyiapan operasi  dan  rotasi  satgas  serta  repatriasi  satgas UNAMID,  MINUSCO,  MINUSCA  (Labuda, 2020).
Berdasarkan  hasil  laporan  tahunan  pelaksanaan kegiatan di SBF, sasaran yang telah dicapai dari perencanaan  diawal  adalah  yaitu  SBF  telah berhasil  memberangkatkan  satgas  ke  beberapa misi  dengan  personel  TNI  sebanyak  2.459 orang  dan  menerima  kedatangan  2.664  orang (Martani et  al .,  2020).  Berdasarkan  komponen penting  dalam  organisasi  yaitu  tujuan,  di  mana maksud  dari  tujuan  adalah  misi,  maksud  atau sasaran  yang  hendak  dicapai,  dari  hasil  laporan tahunan,  disebutkan  secara  jelas    terlampir sasaran  yang  hendak dicapai SBF pada tahun 2019 dan laporan hasil pelaksanaan dari sasaran tersebut. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan kesiapan satgas, rotasi satgas, dan  repatriasi  satgas,  SBF  telah  mencapai sasaran  atau  melaksanakan  tujuan  dari organisasi tersebut.
Berdasarkan teori manajemen, sebuah organisasi mengawali langkahnya untuk mencapai tujuan  dengan  perencanaan. Dalam  proses  rotasi  pasukan,  SBF  mengatur bagaimana  proses  kegiatan  mulai  dari perencanaan  sampai  dengan  pengakhiran  yang salah satunya adalah kegiatan siaga operasi dan rotasi  satgas  Kizi  TNI  Konga  XXXVII-  E/F MINUSCA  TA  2019  yang  diadakan  mulai  dari tanggal  2  s.d.  27  September  2019.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  gelar rotasi satgas membutuhkan waktu kurang lebih 4  minggu  untuk  satu  kali  pemberangkatan. Selain  itu,ditinjau  dari  teori  manajemen,  yang merupakan  “sebuah  proses  khas  yang  terdiri atas tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk  menentukan  serta  mencapai  tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber  daya  lainnya”,  dari  hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  proses  rotasi  pasukan yang  dilakukan  oleh  SBF  ini  mengandung fungsi-fungsi  dari  manajemen  yang  melibatkan sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lain salah  satunya  berupa  transportasi(Prasetyo, 2021).  Di  akhir  pelaksanakan  juga  diadakan evaluasi  dari  pelaksanaan.  Dalam  artian, manajemen  dalam  SBF  sudah  berjalan  sesuai dengan fungsi manajemen.
Hal  tersebut  juga  didukung  dari  alasan  utama dibutuhkannya  manajemen  dalam  organisasi yang diantaranya adalah
1) Manajemen  mempermudah  pencapaian tujuan organisasi dan pribadi,
2) manajemen  menyeimbangkan  tujuan- tujuan  dan  kegiatan-kegiatan  yang  saling bertentangan  diantara  pihak-pihak  yang bertentangan  di  antara  pihak  yang berkepentingan dalam organisasi,
3) Mencapai  efisiensi  dan  efektifitas.  Dari hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana  manajemen  berjalan  di  dalam SBF yang berhasil menyelenggarakan rotasi pasukan  yang  jumlahnya  tidak  sedikit dengan  efisien  dan  efektif  dimana  hal  ini meskipun  jumlah  personel  staf  di  SBF dengan gabungan dari PMPP tidak banyak, namun  pelaksanaan  rotasi  tetap  dapat dijalankan (Jayanti et al ., 2022).
Suatu  organisasi  yang  berhasil  dapat  diukur dengan  melihat  pada  sejauh  mana  organisasi tersebut  dapat  mencapai  tujuannya.  sebagai organisasi  yang  bertugas  untuk  melakukan rotasi  pasukan,  SBF  dapat  dinilai  berhasil.  Hal ini terlihat dari sasaran SBF yang telah tercapai atau  terlaksana  selama  tahun  2019.  Dikaitkan dengan  fungsi  manajemen,  yakni  planning (perecanaan),  dapat  dilihat  bahwa  untuk memenuhi  kebutuhan  pasukan  untuk  misi PBB, Indonesia melakukan penyiapan sebelum UN  mengumumkan  kebutuhan  akan  pasukan. Dalam  fungsi  perencanaan  disebutkan  sebagai sebagai  sebuah  proses  yang  berkaitan  dengan upaya  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi. Penyiapan pasukan sebelum
UN mengumumkan  penawarannya  menunjukkan bahwa  Indonesia  berupaya  melakukan  sesuatu atau  mengantisipasi  datangnya  penawaran  dari UN tersebut (Wuli, 2021).
Dalam  kaitannya  dengan  fungsi  manajemen lainnya  yaitu  Actuating  (Pelaksanaan)  yang diartikan sebagai penggerakan untuk mendorong  semua  anggota  kelompok  supaya berusaha  dengan  keras  untuk  mencapai  tujuan, dari  hasil  penelitian  di  atas,  ada  asumsi  bahwa adanya  sistem  UNPCRS  yang  menggantikan UNSAS dimana terjadi perubahan   permintaan pengerahan  pasukan,  dari  semula  meminta langsung  kepada  perwakilan  dan  sekarang melalui sistem online dan seperti bidding/tender, telah membuat Troops Contribution  Country  (TCC)  atau  Indonesia berupaya keras untuk menyiapkan pasukan agar mendapatkan tender tersebut(Susetyo & Sarjito, 2022).  Selanjutnya,  adanya  beberapa  tahapan dalam  sistem  UNPCRS  yang  harus  dilalui negara TCC untuk memberangkatkan unit atau pasukan  memerlukan  hubungan  dengan  pihak lain.  Terlihat  di  sini  bagaimana  banyak  pihak yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan yang diharapkan,  mulai  dari  pihak  UN  yang  datang berkunjung ke negara TCC untuk mengevaluasi kesiapan  sampai  dengan  pihak  dari  TCC  yang melakukan  kunjungan  ke  negara  misi.  Setiap organisasi, dalam melaksanakan program untuk mencapai  tujuannya  tentu  tidak  luput  dari berbagai  tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi, begitu pula dengan SBF. Adapun kendala yang dihadapi  oleh  SBF  terbagi  menjadi  dua,  yakni kendala  yang  datang  dari  faktor  eksternal  dan kendala  dari  faktor  internal  (Martani et  al ., 2020).
Adapun kendala dari faktor eksternal antara lain adalah sebagai berikut:

## Kendala dari Sistem UNPCRS
Kendala  yang  terjadi  dalam  penyiapan  pasukan perdamaian dilihat dari faktor eksternalnya yaitu UNPCRS  seperti  yang  peneliti  dapatkan  dari staf  bagian  satuan  dan  latihan  adalah  bahwa yang  pertama  adalah  pihak  Indonesia  tidak dapat  mengetahui  negara  tujuan  untuk penempatan  misi  sebelum  pihak  dari  PBB menyetujui  untuk  menetapkan  Indonesia sebagai penyumbang pasukan perdamaian. Pada saat  PBB  membuka  penawaran  kepada  TCC, mereka  harus  sudah  mempunyai  pasukan  yang siaga.  Padahal  pada  saat  menyiapkan  pasukan juga memerlukan banyak hal terutama dalam hal anggaran. Sedangkan, anggaran baru akan turun setelah  Presiden  mengeluarkan  Kepres  dan
Kepres  baru  akan  dikeluarkan  setelah  lokasi atau tujuan negara misi sudah diketahui. Hal ini menjadi  kendala  karena  dalam  menyiapkan dana yang tidak sedikit, seperti untuk konsumsi personel  yang  standby  yang  jumlahnya mencapai  ribuan.  Berkaitan  dengan  kendala dari  aspek  sistem  UNPCRS,  dalam  asas manajemen  yaitu  Money  atau  uang  dimana dalam  manajemen,  uang merupakan  salah  satu unsur  yang  tidak  dapat  diabaikan  karena berhubungan  dengan  misalnya  alat-alat  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  suatu organisasi  (Ayawaila  &  Isarisnawan,  2021). Kaitannya  dengan  sistem  UNPCRS  adalah tahapan  yang  ada  di  dalam  sistem  ini  dimana lokasi  negara  misi  yang  akan  diberitahukan setelah negara TCC disetujui untuk mengirimkan pasukannya, berpengaruh terhadap  anggaran  yang  digunakan  dalam penyiapan  pasukan.  Selain  itu,  banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum mengirimkan  pasukan  juga  menjadi  kendala karena  tahapan-tahapan  ini  memakan  proses yang  lama  juga  waktu  yang  tidak  sebentar. Semakin  lama  menunggu,  semakin  lama  juga pasukan  menunggu,  semakin  banyak  pula anggaran yang dikeluarkan(Sriyanto, 2023).

## Kendala dari UN
Adapun  kendala  lain  dari  faktor  eksternal adalah kendala dari UN atau PBB. Berdasarkan hasil  penelitian  yang  didapatkan  oleh  peneliti dalam  wawancara  dengan  Komandan  SBF, ditemukan  bahwa  kendala  yang  ditemui  dari UN  adalah  mengenai  perubahan  yang dilakukan  oleh  pihak  UN.  Seperti  pengalaman yang      pernah      terjadi  sebelumnya  bahwa Indonesia telah menyiapkan Batalyon Komposit  TNI  untuk  diberangkatkan  ke Central  Afrika  untuk  misi  MINUSCA  dengan personal berjumlah 800 orang, yang juga sudah dikeluarkan Kepres  untuk  pemberangkatan tersebut,  akan  tetapi  permintaan  dari  UN adalah Batalyon Infantri sebanyak 850 personel untuk  misi  MINUSCO  dengan  materiil  yang berbeda.
Dikaitkan dengan fungsi manajemen menurut  (Terry,  2021)  mengenai  Planning (perencanaan),  dapat  dikatakan  bahwa  pihak Indonesia  dari  awal  sudah  melakukan perencanaan  dengan  mempersiapkan  pasukan
yang  akan  diberangkatkan  ke  negara  tertentu, bahkan  sebelum  penawaran  dari  PBB dikeluarkan (Hirawan, 2020). Seperti pengertian dari  Planning  itu  sendiri  merupakan  sebuah proses  yang  berkaitan  dengan  upaya  yang dilakukan untuk mengantisipasi sebuah kecenderungan  yang  akan  datang  dan menentukan  strategi  atau  taktik  yang  sesuai untuk mencapai target serta tujuan dari sebuah organisasi.  Oleh  karena  itu,  perencanaan diperlukan  untuk  membawa  sebuah  organisasi kepada  tujuan  yang  ingin  di  capai  di  masa depan.  Akan  tetapi,  dalam  hal  ini  dapat  dilihat bawah  apa  yang  direncanakan  dari  pihak Indonesia  sendiri  tidak  mencapai  sasaran  atau target karena terkendala dari pihak UN.
Seperti halnya dengan kendala dalam perubahan jadwal  waktu  keberangkatan  yang  sebelumnya sudah  ada,  namun  masih  direvisi.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Wakil  Komandan  PMPP  TNI, dimana  perubahan  jadwal  keberangkatan  dapat terjadi diakibatkan karena negara tujuan sedang tidak aman dalam artian terjadi kudeta misalnya, atau  dapat  juga  terjadi  hal  lain  seperti  virus ebola.
Lanjutnya, perubahan dalam jadwal tidak hanya terjadi  pada  waktu  keberangkatan,  tetapi  juga pada waktu repatriasi atau kepulangan personel dari misi. Menurut informan, jadwal keberangkatan  dan  repatriasi  ditentukan  oleh UN,  sehingga  dari  pihak Indonesia  tidak  dapat menentukan  sendiri.  Adapun  kendala  yang terjadi seperti permasalahan teknis seperti cuaca dan  kerusakan  pada  mesin  pesawat.  Hal  ini menjadi tidak efektif dan efisien karena banyak variable  yang  diluar  kendali  Indonesia  karena penjadwalan  tersebut.  Sama  halnya  dengan kaitan fungsi manajemen perencanaan menurut George  R.  Terry,  kendala  perubahan  pada jadwal juga terkadang tidak dapat berjalansesuai dengan  yang  direncanakan  semula.  Selain  itu, jika  dikaitkan  dengan  asas  manajemen  yakni Materil,  dimana  materil  dibagi  menjadi  dua, yang terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Maksud dari materil pada asas manajemen ini  adalah  bahwa  untuk  mencapai  hasil  yang lebih  baik,  selain  manusia  yang  ahli  dalam bidangnya,  juga  harus  dapat  menggunakan materi  atau  bahan  sebagai  salah  satu  sarana, karena  materi  dan  manusia  tidak  dapat
dipisahkan. Sebab juga, tanpa materi tidak akan tercapai  hasil  yang  dikehendaki(Syahputra  & Aslami,  2023).  Hal  ini  berkaitan  dengan perubahan  jadwal  akibat  dari  kerusakan  pada pesawat,  dimana  hal  ini  tentunya  dengan kerusakan  sarana  pemberangkatan  personel atau  pasukan  ini,  pencapaian  hasil  yang dikehendaki  tidak  tercapai.  Sedangkan  untuk kendala  dari  faktor  internalnya  adalah  sebagai berikut:

## Kendala dari Pemeliharaan
Dari  hasil  penelitian  mengenai  kendala  dari faktor  internal,  diketemukan  bahwa  dalam  hal pemeliharaan,  SBF  yang  memiliki  beberapa gedung  yang  digunakan  oleh  pasukan  selama standby  perlu  untuk  dilakukan  pemeliharaan. Namun  dalam  melakukan  pemeliharaan terkadang mengalami kesulitan.
Hasil wawancara    dengan    Komandan    SBF menyebutkan bahwa, kesulitan dalam melakukan  pemeliharaan  gedung  dikarenakan berkaitan dengan ketidaksingkronan antara dua pihak.  Dalam  artian,  bangunan  SBF  masuk  ke Mabes  TNI,  namun  tanahnya  masuk  ke Kemhan. Sehingga terkadang untuk pemeliharaannya  masuk  ke  antara  Faskon Kemhan  dan  Puskon  TNI.  Dalam  artian, ketidakjelasan  dalam  sistem  birokrasi  dapat menghambat  pemeliharaan  gedung.  Hasil penelitian  ini  juga  didukung  dengan  data laporan  evaluasi  tahunan  PMPP  TNI  yang menyebutkan  sebagai  berikut(Sriyanto,  2022): Ditinjau  dari  akomodasi/Fasilitas.  Akomodasi yang ada di PSOPP PMPP TNI masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:
a. Tempat  tidur  yang  ada  masih  sangat kurang  apabila  dihadapkan  dengan jumlah pasukan siaga operasi yang ada.
b. Suplai  air  yang  ada  selama  ini  sangat terbatas.
c. Mesin  Pompa  Air  yang  ada  dimasing- masing  Gronteng  sudah  banyak  yang bocor dan rusak.
d. Barak  yang  ada  saat  ini  sudah  banyak yang rusak dan bocor.
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  jika  dikaitkan dengan  asas  manajemen  yaitu  faktor  materil, dimana materil dibagi menjadi dua, yang terdiri dari  bahan  setengah  jadi  dan  bahan  jadi. Maksud  dari  materil  pada  asas  manajemen  ini
adalah  bahwa  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga  harus  dapat  menggunakan  materi  atau bahan  sebagai  salah  satu  sarana,  karena  materi dan  manusia  tidak  dapat  dipisahkan.  Dengan begitu, sarana atau fasilitas yang tersedia di SBF terbilang  kurang  baik  dikarenakan  beberapa kerusakan yang terjadi. Kerusakan pada fasilitas untuk  personel  pemeliharaan  perdamaian tentunya dapat mempengaruhi kesiapan mereka. Kendala  lain  yang  berhubungan  dengan pemeliharaan  adalah  pemeliharaan  peralatan atau kendaraan. Pemeliharaan alat perlengkapan,  alutsista  dan  kendaraan  yang dilakukan  hanya  sebatas  pemeliharaan  ringan. Pembelian  peralatan  atau  kendaraan  seringnya tidak  dibarengi  dengan  pemeliharaan  jangka panjang,  hal  ini  tentunya  akan  mempengaruhi peforma  pasukan  serta  jalannya  kegiatan (Laurence, 2019).

## Kendala dari Organisasi
Kendala  lainnya  ada  dalam  penyiapan  personel atau  pasukan  dimana  diperlukan  sejumlah personel  dari  SBF  dan  PMPP  yang  banyak untuk  dapat  menghandle  pasukan  yang jumlahnya  dapat  mencapai  kurang  lebih  6000 orang/personel yang melakukan rotasi. Sedangkan,  didalam  pelaksanaannya,  hanya terdapat  sekitar  200  personel  dari  satuan pelaksanan  (PMPP  dan  SBF).  Komandan  SBF juga  menyampaikan  bahwa  ada  kendala  dalam jumlah  personel.  Dikatakan  bahwa  pihaknya mengalami  kekurangan  personel  untuk  bekerja dalam  merotasikan  pasukan  misi  pemeliharaan perdamaian. Perbandingan jumlah personel staf gabungan  SBF  dan  PMPP  untuk  menyiapkan pasukan  yang  akan  diberangkatkan  untuk  misi perdamaian  ini  nampak  cukup  jauh.  Peneliti melihat  bahwa  untuk  mengatur  pasukan berjumlah  ribuan  dengan  personel  pengelola yang jumlahnya kurang dari 200 orang tentunya dapat  membuat  pelaku  organisasi  ini  menjadi kewalahan  Menurut  teori  manajemen  sumber daya manusia, dalam artian sebagai pendayagunaan  sumber  daya  manusia  di  dalam organisasi  ini,  dapat  terlihat  juga  bahwa, pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dalam organisasi  SBF  dan  PMPP  yang  jumlahnya sedikit  ini  sudah  didayagunakan  dengan maksimal  agar  tujuan  tetap  dapat  tercapai meskipun  harus  mengalami  kewalahan  karena
personel staf harus bekerja lebih banyak di luar tugasnya  (multitasking)  (“ESTABLISHMENT
OF THE ARMY RAIDER UNIT ORGANIZATION IN COUNTER- TERRORISM,”  2021).  Kendala  dari  Personel OPPD
Kendala dari personel yang akandiberangkatkan  ini  adalah  ketika  ada  satu atau  beberapa  personel  yang  tidak  jadi berangkat  karena  satu  hal  yang  lain,  sehingga personel  staf  harus  mencari  cadangan  dengan kemampuan yang sama untuk memenuhi kuota pasukan yang sudah ditentukan.

## Kendala dari Transportasi
Selain  jumlah  personel  yang  kurang,  kendala juga  datang  dari  salah  satu  sarana,  yakni transportasi.  Disebutnya  bahwa  transportasi  di SBF  masih  terbatas  jumlahnya,  sementara  ada banyak  pasukan  yang  diberangkatkan.  Dalam permasalahan  transportasi,  hal  ini  berkaitan dengan  asas  manajemen  yaitu  faktor  materil. Dengan  sedikitnya  jumlah  kendaraan  yang digunakan  untuk  membawa  pasukan  selama kegiatan dapat berpengaruh terhadap terkendalanya  pemindahan  pasukan  dari  satu tempat ke tempat lain. Sehingga selama ini SBF berkoordinasi  dengan  satuan    lain    untuk membantu    selama  Perpindahan  kegiatan  yang menggunakan  transportasi.  Sedangkan  untuk manajemen sumber daya manusianya itu sendiri juga  kurang  terkelola  dengan  baik  dikarenakan hanya  tersedia  sedikit  sopir  atau  pengemudi kendaraan  dan  bergantian.  Tentunya  hal  ini tidak  baik  karena  akan  menurunkan  peforma pengemudi  dan  dikhawatirkan  dapat  terjadinya kecelakaan sehingga dapat menghambat proses rotasi pasukan dan tujuan organisasi tidak dapat tercapai dengan baik (Gole, 2008).

## Kepemimpinan  Berbasis  Pemberdayaan Manusia
Dalam  mewujudkan  misi  perdamaian  dunia, diperlukan  upaya  yang  holistik  dan  terarah untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  di  bidang  pertahanan  Indonesia.  Hal ini  tidak  hanya  mencakup  pengembangan teknologi  pertahanan,  tetapi  juga  pembenahan secara  menyeluruh  mulai  dari  pembentukan pemimpin yang berkualitas hingga perencanaan jangka  panjang  yang  didukung  oleh  rekayasa sosial  yang  konsepsional  (Isnaini et  al .,  2023). Dengan mengutamakan pengembangan
pemimpin  yang  mumpuni  dan  siap  bersaing secara  global,  serta  memperhatikan  pembinaan sumber  daya  nasional  khususnya  dalam pembentukan kader-kader pemimpin, kita dapat memperkuat fondasi untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian dunia secara berkelanjutan.  Berbagai  tantangan  terhadap penyelenggaraan  pertahanan  negara  dan  misi perdamain  dunia,  termasuk  maksimalisasi potensi  sumber  daya  nasional  (manusia),  kita membutuhkan  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  pertahanan  Indonesia.  Akan tetapi,  bicara  pentingnya  peningkatan  sumber daya  manusia  di  bidang  pertahanan,  kita  tidak akan  bisa  memulainya  tanpa  bicara  terlebih dahulu  kualitas  pemimpinnya.  Pengembangan kualitas sumber daya manusia perlu direncanakan  secara  konsepsional  dan  terarah melalui  rekayasa  sosial,  termasuk  di  bidang pertahanan (Pradhana et al ., 2023).
Teknologi pertahanan, terutamanya membutuhkan  rekayasa  sosial,  serta  rencana konsepsional  jangka  panjang.  Peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  di  bidang pertahanan  tidak  bisa  asal  jadi,  berorientasi sempit (jangka pendek), apalagi tidak didukung kualitas  pemimpinnya.  Untuk  itu,  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  nantinya  di bidang  pertahanan  harus  dimulai  dari  sumber daya  pemimpin  yang  mumpuni  dan  siap bersaing  secara  global.  Atas  dasar  ini  juga, pembinaan  terhadap  sumber  daya  nasional, khususnya  pada  kader  pimpinan  bangsa semakin mendesak.
Kepemimpinan  bangsa  secara  umum,  adalah mereka  yang  memiliki  kapasitas  dapat mempengaruhi  masyarakat  serta  jalannya pembangunan  melalui  kebijaksanaan.  Konsep pemikiran  maupun  tindakannya,  baik  sebagai pemimpin  formal  maupun  informal,  dapat memotivasi  dan  menggerakkan  partisipasi masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  adalah  hal yang sangat penting dalam konteks peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang teknologi pertahanan. Untuk itu, kepemimpinan yang  optimal  bagi  sektor  pertahanan  Indonesia di  masa  depan  harus  berbasis  pemberdayaan manusia,  dalam  hal  ini  semua  kalangan  yang terlibat di sektor industri pertahanan.
Sasaran  yang  ingin  dicapai  adalah  terciptanya suatu  masyarakat  di  mana  setiap  individu memiliki kesadaran akan peran dan aktivitasnya dalam  suatu  kelompok  masyarakat  bangsa  dan negara. Memiliki daya kritis untuk ikut berperan dalam  membangun  bangsa  dan  negara  yang didasari  pada  persamaan  hak  dan  kewajiban selaku  warga  negara,  kesederajatan  dihadapan hukum  (equality  before  the  law)  dan mengedepankan  hak  asasi  manusia  dalam kehidupannya  yang  demokratis  dan  egaliter. Dengan kata lain, adanya partisipasi, kesamaan, kesederajatan selaku manusia dan warga negara dalam membangun bangsa dan negara.
Model  kepemimpinan  berbasis  pemberdayaan manusia  merupakan  reformasi  dari  pola kepemimpinan  yang  berdasar  kekuasaan jabatan
(position power) menjadi kepemimpinan  berdasarkan  aspirasi  rakyat (demokrasi),  dengan  mengoptimalkan  potensi rakyat.  Hal  ini  membuat  unsur  kepemimpinan bersama  (power  sharing)  yang  didasari akuntabilitas dari pemimpin, kewenangan yang terbagi  dan  terdistribusi  ke  seluruh  lini kehidupan  masyarakat.  Para  politisi  kita  harus memiliki  sifat-sifat  kepemimpinan  di  atas  agar kebijakan yang dihasilkan di bidang pertahanan memang  berdasarkan  kebutuhan  TNI,  bukan karena hitung-hitungan politis.
Jika  kondisi  ini  terjadi,  dipastikan  akan menghasilkan keluaran yang jauh lebih optimal dan  sikap  partisipatif,  kreatif,  inovatif  dan bertanggungjawab  yang  berkembang  secara bottom  up.  Dalam  prakteknya,  model kepemimpinan  seperti  ini  akan  makin  efektif jika didukung oleh bentuk organisasi yang lebih datar,  efisien,  memangkas  birokrasi  yang  tidak perlu  dan  memperpendek  jalur  komunikasi menuju  ke  atas  atau  sebaliknya  (Prihartono, 2022).  Industri  pertahanan  membutuhkan gerak  cepat  dalam  modernisasi  alutsista,  untuk itu  birokrasi  yang  berbelit  akan  menyulitkan kinerja  sumber  daya  manusia  yang  bekerja  di bidang itu.
Bila model kepemimpinan tersebut diberdayakan, maka organisasi akan lebih dapat melaksanakan program dan kegiatan yang lebih efektif,  serta  efisien  dengan  hasil  akhir  yang optimal.  Produktivitas  akan  meningkat,
turnover  mengecil  serta  kemubaziran  menjadi minimal.  Proses  yang  demikian  merupakan konsep  kepemimpinan  masa  depan  yang diharapkan  mempunyai  ciri-ciri  sebagai  berikut (Sinaga et al ., 2021):
1) Kepemimpinan  bukan  lagi  merupakan suatu  wilayah  dan  tataran  eksekutif  yang berada di puncak sebagai bos besar dengan segudang kekuasaan dan kewenangan.
2) Seorang  pemimpin  harus  memfasilitasi anggota  organisasi  menuju  kesempurnaan. Pemimpin  harus  mampu  mendorong kinerja  terbaik  setiap  anggota  organisasi agar sinergis dengan cita-cita organisasi.
3) Pemimpin  masa  depan  adalah  seorang manajer dengan kadar kepemimpinan yang jauh lebih menonjol ketimbang kemampuan manajerialnya.
4) Kepemimpinan  di  masa depan  harus  lebih responsif  dan  humanistik,  memiliki  rasa peduli  yang  besar  terhadap  kemanusiaan dan masyarakat luas.
5) Kepemimpinan masa depan mengutamakan pendekatan holistik, dengan  memadukan  kualitas,  kemampuan, dan  ketrampilan  yang  didasari  moral  dan etika.
6) Kepemimpinan  masa  depan  harus  mampu dan tanggap terhadap munculnya perubahan.  Harus  proaktif,  bahkan  jika perlu pemimpin harus mendorong terjadinya perubahan yang diarahkan untuk pencapaian cita-cita nasional.
Untuk  itu  diperlukan  pemimpin  yang  baik, memiliki  wawasan  jauh  ke  depan,  mampu mengantisipasi kendala yang dihadapi, menemukan  hal-hal  penting  (inovatif)  yang tidak dapat dilihat atau dibayangkan oleh orang lain  sebagai  peluang.  Seorang  pemimpin  yang tanpa  wawasan  hanya  akan  mampu  bereaksi terhadap  situasi  yang  muncul  seketika,  itupun sering  terlambat.  Tidak  mampu  membaca tanda-tanda akan munculnya suatu perubahan.
Kualitas wawasan seorang pemimpin didapatkan  melalui  pendidikan,  pengalaman, tingkat intelektual, serta kemampuan berinteraksi  dengan  pemimpin  lain  sebagai prasyarat.  Dalam  dunia  militer  yang  sangat dinamis, pemimpin harus bereaksi cepat dengan wawasan  yang  tajam  agar  mampu  menganalisa
situasi  dan  mendorong  anak  buahnya  untuk bersikap  tanggap  pula  menghadapi  tantangan yang  muncul.  Tipe  kepemimpinan  berbasis pemberdayaan  harus  menjawab  kompleksitas dan  dinamisasi  dunia  militer  yang  bergerak sangat  cepat.  Tanpa  pemberdayaan  manusia pertahanan Indonesia, kualitas seorang pemimpin sehebat apapun, semua akan sia-sia. Menurut  (Ho  &  Astakhova,  2020),  memimpin adalah bagaimana kita memotivasi, menginspirasi. Membawa orang lain ke tingkat yang  lebih  tinggi,  bekerja  sama  dengan  anak buah  untuk  mencari  solusi  dari  sebuah problem,  mendorong  mereka  meraih  prestasi yang  lebih  tinggi,  mengedepankan  sikap membimbing  daripada  memerintah,  dan bagaimana seorang pemimpin berjalan bersama anak-anak buahnya.
Lebih  lanjut,  (Ho  &  Astakhova,  2020) menambahkan  bahwa  kepemimpinan  adalah menyatukan  orang-orang  dengan  bakat,  latar belakang,  pengalaman,  dan  keinginan  yang berbeda,  dan  mendorong  mereka  untuk bertanggung jawab, terus meraih prestasi, serta memperlakukan  mereka  sebagai  rekan  kerja. Kepemimpinan bukan soal teknik atau metode- metode  kerja,  tapi  bagaimana  seorang pemimpin  benar-benar  memperhatikan  anak buahnya,  percaya  pada  mereka,  serta melibatkan  mereka  dalam  setiap  keputusan yang diambil.
Tentunya personality traits di  atas  wajib  dimiliki pemimpin-pemimpin  militer  dan  sipil  supaya mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya pertahanan  kita.  Dengan  bekerja  sama  dengan anak  buah  mencari  solusi  dari  problem, mendorong  mereka  meraih  prestasi  yang  lebih tinggi dari apa yang mereka sudah hasilkan, dan bersikap  membimbing,  bukan  memerintah, para  pemimpin  adalah  jembatan  kesuksesan bangsa. Tipe kepemimpinan seperti inilah yang penulis sebut kepemimpinan berbasis pemberdayaan.  Dengan  ini,  kualitas  sumber daya  pertahanan  kita  semakin  handal  karena dibimbing  oleh  sumber  daya  kepemimpinan yang baik.
Peningkatan  SDM  melalui  Alih  Teknologi dan Kerjasama International Pemeliharaan  perdamaian  menjadi  salah  satu
tanggung  jawab  penting  bagi  negara-negara  di seluruh  dunia  dalam  rangka  memelihara stabilitas  global  dan  kemanusiaan.  Dalam konteks  ini,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) memiliki  peran  yang  signifikan  melalui keikutsertaan dalam misi pemeliharaan perdamaian  di  tingkat  internasional.  Upaya untuk  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dalam  hal  ini  menjadi  krusial  untuk memastikan  keterlibatan  yang  efektif  dan berkelanjutan  dalam  misi-misi  tersebut.  Alih teknologi dan kerjasama internasional merupakan  dua  aspek  utama  yang  dapat memperkuat  peningkatan  SDM  dalam  konteks ini.
Untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia melalui  transfer  teknologi  dan  kerja  sama internasional  pada  Pusat  Misi  Penjaga Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI),  pendekatan  strategis  yang  melibatkan pengembangan kemitraan dan transfer teknologi  sangatlah  penting.  Memanfaatkan kolaborasi  internasional,  seperti  program  sister city  (Damayanti,  2018),  dapat  memberikan peluang  pengembangan  keterampilan  dan pertukaran  pelajar.  Selain  itu,  penerapan teknologi tepat guna, seperti yang terlihat pada program pengolahan kelapa terpadu
(Ansharullah et al ., 2021), dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan meningkatkan kapasitas  kewirausahaan  dan  menerapkan teknologi  yang  sesuai.  Selain  itu,  pemanfaatan aplikasi pembelajaran seluler dalam pendidikan, meskipun diakui potensinya dalam memberikan peluang pendidikan kapan saja dan di mana saja, menghadapi  tantangan  dalam  mengatasi masalah pendidikan global secara efektif (Razali &  Khalid,  2021).  Program  pelatihan  dan pendampingan  yang  berfokus  pada  penerapan teknologi tepat guna, seperti inisiatif pengolahan  kelapa  terpadu  (Ansharullah dkk ., 2023),  bertujuan  untuk  membekali  masyarakat sasaran  dengan  keterampilan  yang  diperlukan untuk  penerapan  teknologi.  Selain  itu, peningkatan  pengerahan  pasukan  penjaga perdamaian  seperti  Kontingen  Garuda  juga berperan  penting  dalam  upaya  diplomasi pertahanan  Indonesia  untuk  memperkuat sistem  alutsista  nasional  (Gumilar et al .,  2018). Mendorong partisipasi pasukan penjaga perdamaian  perempuan,  seperti  yang  disoroti
dalam  studi  tentang  kontribusi  Indonesia  pada misi  penjaga  perdamaian  PBB  (Hutabarat, 2017)  ,  sangat  penting  untuk  mendiversifikasi pasukan  penjaga  perdamaian  dan  mendorong kesetaraan  gender  dalam  operasi  penjaga perdamaian. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan  transfer  teknologi,  membina kemitraan  internasional,  dan  mendorong keberagaman  gender  dalam  misi  pemeliharaan perdamaian, TNI dapat memperkuat kemampuan  pemeliharaan  perdamaiannya  dan berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  upaya perdamaian dan keamanan internasional.

## Alih Teknologi (Technology Transfer)
Peningkatan  Kapasitas  Operasional:  Alih teknologi  memungkinkan  pasukan  perdamaian TNI untuk memiliki akses terhadap teknologi- teknologi  modern  dalam  berbagai  aspek operasional,  seperti  pengawasan,  komunikasi, dan  logistik.  Hal  ini  akan  meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan misi pemeliharaan  perdamaian.  Pelatihan  dan Pengembangan  SDM:  Penggunaan  teknologi baru  memerlukan  pelatihan  yang  intensif  bagi personel  TNI.  Dengan  demikian,  transfer teknologi tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pemantapan keterampilan SDM. Kemandirian  Teknologi:  Alih  teknologi  tidak hanya  tentang  memperoleh  peralatan  modern, tetapi juga mengembangkan kapasitas dalam hal perawatan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan teknologi  tersebut.  Ini  akan  memperkuat kemandirian  dalam  hal  teknologi  dan meminimalkan  ketergantungan  pada  pihak eksternal.
Kerjasama Internasional 1) Pertukaran  Pengalaman  dan  Pengetahuan: Melalui  kerjasama  internasional,  pasukan perdamaian  TNI  dapat  memperoleh manfaat  dari  pengalaman  negara-negara lain  dalam  menjalankan  misi  serupa.  Ini akan  memperkaya  pengetahuan  dan keterampilan personel TNI dalam pemeliharaan perdamaian.
2) Koordinasi  dan  Integrasi:  Kerjasama internasional memungkinkan adanya koordinasi yang lebih  baik  antara  pasukan dari  berbagai  negara  yang  terlibat  dalam
misi pemeliharaan perdamaian. Hal ini akan meningkatkan  efektivitas  operasional  dan meminimalkan risiko konflik atau kekacauan.
3) Ruang  Lingkup  Misi  yang  Lebih  Luas: Dengan  adanya  kerjasama  internasional, pasukan  perdamaian  TNI  dapat  terlibat dalam  misi  yang  memiliki  ruang  lingkup lebih  luas  dan  kompleksitas  yang  lebih besar.  Ini  memberikan  kesempatan  untuk pengalaman  yang  lebih  berharga  dan peningkatan kemampuan adaptasi.
Kebijakan  alih  teknologi  juga  sangat  berkaitan dengan  kemampuan  pemimpin-pemimpin  kita. Ketergantungan pada teknologi asing membuat industri  pertahanan  kita  tidak  mandiri  dan sumber  daya  manusianya  stagnan.  Hal  ini disebabkan kurangnya posisi tawar kita terhadap negara-negara asing tersebut, karena kepemimpinan  kita  pun  lemah.  Kita  tidak berani  memaksa  negara-negara  tersebut  untuk sepakat  melakukan  alih  teknologi  kepada  kita. Kita  lebih  banyak  menyerah  kepada  intervensi asing.
Itulah  sebabnya  faktor  kepemimpinan  berbasis pemberdayaan  menjadi  kunci  kebijakan  alih teknologi. Kebijakan alih teknologi adalah kunci peningkatan  sumber  daya  manusia  dalam pertahanan.  Dan  peningkatan  sumber  daya pertahanan  berbasis  pemberdayaan  manusia adalah  kunci  kualitas  teknologi  pertahanan Indonesia.  Tanpa  kepemimpinan  yang  kuat, mustahil  sumber  daya  manusia  pertahanan  kita bisa  berkualitas.  Mustahil  juga  kita  mampu mandiri  dalam  pengembangan  teknologi pertahanan  kita.  Penulis  harap  para  pemimpin- pemimpin  Indonesia  yang  menjadi  pemangku kebijakan  di  sektor  pertahanan  dapat meningkatkan  bargaining  position  mereka  di dunia  internasional,  agar  kebijakan-  kebijakan pertahanan  yang  dihasilkan  dapat  membawa lebih  banyak  manfaat  bagi  peningkatan teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Dengan  menggabungkan  upaya  alih  teknologi dan kerjasama internasional, pasukan perdamaian  TNI  di  Pusat  Misi  Pemeliharaan Perdamaian  TNI  (PMPP  TNI)  akan  mampu meningkatkan  SDM  mereka  secara  signifikan. Hal  ini  tidak  hanya  akan  memperkuat keterlibatan  TNI  dalam  misi  pemeliharaan
perdamaian  secara  global,  tetapi  juga  akan membawa  manfaat  besar  bagi  stabilitas  dan kemanusiaan di tingkat internasional.

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, terutama kepemimpinan  yang  berkualitas,  merupakan faktor  krusial  dalam  menjalankan  misi perdamaian  dunia.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, diperlukan  upaya  yang  holistik  dan  terarah, termasuk pengembangan teknologi pertahanan, perencanaan  jangka  panjang  yang  didukung oleh  rekayasa  sosial,  serta  kolaborasi internasional  dalam  pertukaran  pengetahuan dan  teknologi.  Dalam  menghadapi  berbagai tantangan  penyelenggaraan  pertahanan  negara dan  misi  perdamaian  dunia,  memaksimalkan potensi  sumber  daya  manusia  Indonesia menjadi  sangat  penting.  Upaya  ini  harus dimulai  dengan  pembinaan  pemimpin  yang mumpuni serta pengembangan kualitas sumber daya  manusia  secara  terencana  dan  sistematis. Selain  itu,  pemahaman  bahwa  teknologi pertahanan  tidak  dapat  dipelajari  dan diimplementasikan  secara  mandiri  menjadi penting. Kolaborasi internasional dalam bidang ini menjadi kunci untuk mencapai kemandirian industri  pertahanan  yang  optimal  dan meningkatkan  kualitas  produksinya,  sehingga dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap stabilitas  dan  perdamaian  global.  Strategi  yang komprehensif dan berkelanjutan dalam peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI akan memungkinkan  TNI  untuk  terus  berkembang sebagai  kekuatan  perdamaian  yang  andal  dan berkontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

## Daftar Pustaka
Al-Khseilat, A., Al-Refou, A. Y., & Salem, S. M. (2020).  Unilateral  economic  sanctions. Journal of Policy & Globalization , 94, 129.
Ansharullah, A., Natsir, M., Taridala, S., Kasim, A.,  Azim,  L.,  &  Damayanti,  S.  (2023). Training  and  mentoring  in  the
application  of  appropriate  technology  in integrated coconut processing in Lambangi  village,  South  Konawe, through the regional partnership program.
Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat , 3(2), 317-323. https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.120
Ansharullah, A., Natsir, M., Taridala, S., Kasim, A.,  Herman,  S.,  &  Damayanti,  S.  (2021). Application  of  appropriate  technology  in integrated coconut processing in Lambangi  village,  South  Konawe, through  regional  partnership  program. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat , 2(2), 91-99. https://doi.org/10.35311/jmpm.v2i2.38
Arhanudya, R. C., Anwar, S., & Hadisancoko, R. E.  (2023).  Kontribusi  Indonesia  dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Community  Development  Journal:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4(4), 9406 – 9410.
Ayawaila,  M.  R.,  &  Isarisnawan,  M.  (2021). Analisis  kesiapan  personel  korps  marinir dalam  penugasan  operasi  pemeliharaan perdamaian  dunia  dengan  menggunakan metode  soft  system  methodology. Jurnal Manajemen Dirgantara , 14(1), 110 – 120.
Bellamy,  A.  J.,  &  Hunt,  C.  T.  (2023).  Using force  to  protect  civilians  in  UN peacekeeping.  In Survival  June-July  2021: Ending  Endless  Wars? (pp.  143 – 169). Routledge.
Damayanti,  N.  (2018).  Strategi  pengembangan kerjasama  sister  city  kota  Semarang, Indonesia – Brisbane,  Australia. Efficient Indonesian  Journal  of  Development  Economics , 1(1), 51-58. https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.2 7220 Establishment of the Army Raider Unit Organization in  Counter-Terrorism .  (2021). Journal  of Terrorism Studies , 3(2). https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1037
Gole,  H.  G.  (2008). General  William  E.  Depuy:
Preparing  the  Army  for  Modern  War .  In General William E. Depuy: Preparing the Army for Modern War.
Gowlland-Debbas,  V.  (2021). United  Nations Sanctions  and  International  Law (Vol.  1). Brill.
Gumilar,  N.,  Legionosuko,  T.,  &  Widagdo,  B. (2018).  Pengiriman  pasukan  Garuda sebagai  diplomasi  pertahanan  Indonesia dalam  rangka  peningkatan  alutsista
Tentara  Nasional  Indonesia. Jurnal Diplomasi Pertahanan , 3(3). https://doi.org/10.33172/jdp.v3i3.187
Heniarti,  D.  D.,  Wahjoe,  O.,  Puspawati,  A., Muliya,  L.  S.,  Syawali,  H.,  Putri,  R., Saripudin, I., & Novianto, N. (2020). The role  and  duties  of  the  Indonesian National  Army  (TNI)  in  combating terrorism  in  military  operations  other than  war.  In 2nd  Social  and  Humaniora Research Symposium (Sores 2019) (pp.  152 – 157).
Hirawan, F. B. (2020). Indonesia dan COVID-19: Pandangan  multi  aspek  dan  sektoral .  Centre for Strategic and International Studies.
Ho,  V.  T.,  &  Astakhova,  M.  N.  (2020).  The passion  bug:  How  and  when  do  leaders inspire  work  passion? Journal  of Organizational Behavior , 41(5), 424 – 444.
Hutabarat,  L.  (2017).  Peningkatan  female peacekeepers  Indonesia  dalam  misi pemeliharaan  perdamaian  PBB. Jurnal Pertahanan  &  Bela  Negara , 7(2). https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.180
Isnaini,  M.  A.,  Sulistyo,  H.,  &  Marlina,  R. (2023).  Giat  multilateral  naval  exercise Komodo  dalam  menjaga  stabilitas perdamaian di kawasan regional sekaligus bukti  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia. JIIP-Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 6(9), 6770 – 6775.
Jayanti,  B.  D., Tohari,  A.,  &  Faisol,  F.  (2022). Pengaruh  sistem  informasi  akuntansi, motivasi kerja dan pemanfaatan
teknologi  informasi  terhadap  kinerja karyawan  perusahaan  SBF  Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri .
Kumalawati,  N.,  &  Muhammad,  R.  N.  (2020). Analisis  penerapan  akuntansi  manajemen lingkungan  di  PT.  Pindad  (Persero). Indonesian  Accounting  Literacy  Journal ,  1(1), 54 – 65.
Labuda, P. I. (2020). With or against the state? Reconciling  the  protection  of  civilians and host-state support in UN peacekeeping. International Peace Institute .
Laurence,  M.  (2019).  An  “impartial”  force? Normative ambiguity and practice change in  UN  peace  operations. International Peacekeeping , 26(3), 256 – 280. https://doi.org/10.1080/13533312.2018.
1517027
Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, E. R.  (2020).  Peran  Standby  Force  Pusat Misi  Pemeliharaan  Perdamaian  Tentara Nasional  Indonesia  (PMPP  TNI)  dalam mempersiapkan  pasukan  pada  misi pemeliharaan perdamaian. Jurnal Diplomasi Pertahanan , 6(1).
Mikail  Rafsanjani,  M.  Z.,  Suhirwan,  S.,  & Navalino, D. A. (2023). Produksi alutsista dalam  mendukung  pendapatan  negara  di PT  Pindad  dan  PT  Len. El-Mal:  Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 4(5), 1395 – 1402. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.332
1
Moleong,  L.  (2010). Metode  penelitian .  Jakarta: Rineka Cipta.
Munasyaroh,  N.,  Kautsar,  M.  H.,  Fadhilah,  P. A.,  Utama,  I.  Y.,  &  Supandi,  S.  (2019). Analisis  SWOT  inovasi  lini  bisnis  PT Pindad  (Persero):  Pelayanan  keamanan siber. Defendonesia , 4(1), 1 – 10. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v 4i1.76
Nasu,  H.  (2021).  The  end  of  the  United Nations?:  The  demise  of  collective
security  and  its  implications  for international  law. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online , 24(1), 110 – 136.
Nordin, N. N. H., Husin, W. N. W., & Salleh, M.  Z.  (2021).  The  significance  of  pre- deployment  training,  culture  tolerance and  impartiality  in  reducing  conflicts during peacekeeping operations:
Malaysian experiences.
Pradhana,  M.  A.,  Wahyudi,  B.,  Azhari,  Y.,  & Widodo,  P.  (2023).  Implementasi  peran serta  Indonesia  dalam  perdamaian  dunia dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan , 7(1), 662 – 675.
Prasetyo,  D.  (2021). Aksara  presisi  membangun Polri-Rajawali  Pers .  PT.  Rajagrafindo Persada.
Prihartono,  D.  (2022).  Dinamika  diplomasi pertahanan  Indonesia  di  kawasan  Asia Tenggara. Jurnal  Kewarganegaraan ,  6(3),
5883 – 5890.
Putra,  Y.  D.,  Akbar,  D.,  &  Widyarsa,  M.  R. (2022).  Kerjasama  Indonesia  dan  Korea Selatan  di  bidang  pertahanan  dalam konteks  transfer  of  technology  kapal selam. Student  Online  Journal  (SOJ)
UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 3(1),
941 – 947.
Razali,  N.,  &  Khalid,  F.  (2021).  Penggunaan aplikasi  pembelajaran  mudah  alih  dalam pembelajaran  matematik  bagi  pelajar sekolah  menengah. Malaysian  Journal  of Social  Sciences  and  Humanities  (MJSSH) , 6(6), 73-85. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.81 2 Rifai,  M.,  Mulyani,  M.,  Saputro,  G.  E.,  &
Deksino,  G.  R.  (2021).  Peningkatan ekonomi  pertahanan  negara  melalui implementasi kebijakan produksi kendaraan  tempur  Anoa  PT  Pindad (Persero). Jurnal  Inovasi  Penelitian ,  2(9),
2907 – 2916.
Salsabiela,  B.  F.  (2018).  Analisis  akuisisi teknologi  industri  pertahanan  Indonesia: Studi  kasus  pengembangan  pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment  (KFX/IFX). Jurnal  Pertahanan & Bela Negara , 6(2). https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.307
Saputro,  G.  E.  (2022).  Kerjasama  industri pertahanan  Indonesia  dan  Korea  Selatan dalam  perspektif  ekonomi  pertahanan. Jurnal  Education  and  Development ,  10(2),
227 – 234.
Seo, C. (2020). Comprehensive security analysis of  the  United  Nations  Command’s impact on the security of the Republic of Korea. Naval Postgraduate School , Monterey,
CA.
Sinaga,  J.,  Sinambela,  J.  L.,  Ferinia,  R.,  &
Hutagalung,  S.  H.  (2021).  Karakter kepemimpinan  Musa  inspirasi  setiap pemimpin. Scripta:  Jurnal  Teologi  dan Pelayanan Kontekstual , 12(2), 123 – 141.
Sipahutar,  A.  P.  S.  (2022).  Logistic  support  in order  to  guarantee  the  operational readiness  on  peace  keeping  operation  in Lebanon  (Case  study  on  Mechanized Battalion  Task  Force  XXIII-M  2018- 2019). Strategi  Pertahanan  Darat  (JSPD) , 8(1).
Soekanto,  S.  (2009). Peranan  sosiologi  suatu pengantar .  Edisi  Baru.  Rajawali  Pers, Jakarta.
Sriyanto,  S.  (2022).  Kapabilitas  pasukan perdamaian  Indonesia  di  Republik Demokratik  Kongo. Jurnal  Diplomasi Pertahanan , 8(1).
Sriyanto.  (2023).  Strategi  pemerintah  dalam peningkatan peran dan kapabilitas female peacekeepers  guna  mewujudkan  gender mainstreaming. Jurnal Lemhannas RI , 11(2),
50 – 63. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.434
Sugiyono.  (2020). Metode  penelitian  pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Sulistianingsih, D., Setiawan, A., & Prabowo, M. S.  (2021).  Potret  tumpuan  perguruan tinggi  dalam  upaya  alih  teknologi: Portrait  of  university  in  technology transfer  effort. Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang , 7(2), 689 – 704.
Suparman,  S.  W.  (2023).  Tugas  dan  fungsi Pusat  Misi  Pemeliharaan  Perdamaian TNI  guna  meningkatkan  kesiapan operasi  satuan  tugas  TNI  dalam  rangka memantapkan diplomasi militer di forum internasional. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 10(5), 2417 – 2432.
Suryaji,  E.  F.  (2023).  Kajian  tentang  misi pemeliharaan  perdamaian  Kontingen Garuda Indonesia dalam UNIFIL 2006 – 2010: Pendekatan sosial dan humanitarian. Universitas Gadjah Mada . Susetyo,  D.,  &  Sarjito,  A.  (2022).  Analisis penguatan  posisi  Indonesia  di  kancah internasional dalam perspektif manajemen  strategis. Nusantara:  Jurnal
Ilmu Pengetahuan Sosial , 9(4), 1253 – 1262.
Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip- prinsip  utama  manajemen  George  R. Terry. Manajemen  Kreatif  Jurnal ,  1(3),  51 – 61.
Terry, G. R. (2021). Dasar-dasar manajemen (Edisi revisi). Bumi Aksara.
Ubaidillah,  A.  F.,  Mudjiono,  U.,  Indarti,  R.,  & Sukoco,  D.  (2021).  Analisis  kebutuhan lampu  sesuai  class  BKI  dan  ABS  pada kapal  LPD  (Landing  Platform  Dock). Jurnal 7 Samudra , 6(1).
Väyrynen,  R.  (2023).  Multilateral  security: Common,  cooperative  or  collective.  In Raimo  Väyrynen: A Pioneer in International Relations, Scholarship and Policy-Making: With a  Foreword  by  Olli  Rehn  and  a  Preface  by Allan Rosas (pp. 391 – 412). Springer.
Wuli,  R.  N.  (2021).  Kekuatan  kepemimpinan yang  melayani  dalam  manajemen  konflik pada Keuskupan TNI/Polri. Atma Reksa .
Yulivan, I., Ahmad, A., Arifin, A., Dewi, G. S., Putri, I. A., Utami, W. F., Hermanto, D., Suwarno, P., & Purwantoro, S. A. (2022). PT.  Pindad  in  supporting  the  defense economy  in  East  Java,  Indonesia. Journal of  Research  in  Business,  Economics,  and Education , 4(3), 10 – 17. https://doi.org/10.55683/jrbee.v4i3.375
Yusanto,  Y.  (2020).  Ragam  pendekatan penelitian  kualitatif. Journal  of  Scientific Communication (JSC) , 1(1). https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764