## NASIONALISASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA DAN KEHARUSAN PERADABAN
Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH 23

## Abstrak
Berlakunya aturan hukum dalam masyarakat, tidak dengan sendirinya akan terbentuk tata hubungan masyarakat  yang  sesuai  dengan  cita  ideal  dari  keinginan  luhur  para  pembentuk  UUD  1945. Keadilan  merupakan  suatu  kebaikan,  yang  mengatasi  semuanya,  sekaligus  merangkai  hak  hak individu  yang  saling  memberikan  manfaat.  Melalui  pembaharuan  hukum  pidana  Materiil  dan Formiil, sekarang ini, sedang dalam agenda dan prioritas utama. Hukum pidana Indonesia, merupa- kan  suatu  pergulatan  pemikiran  oleh  para  ahli,  cerdik  pandai  dibidangnya,  yang  telah  menggagas pemberlakuan  cita  cita,  hukum  pidana  yang  ideal,  untuk  kemanusiaan.  Hukum  pidana  baru  akan menyongsong  semangat  berhukum  bagi  generasi,  reformasi  hukum  pada  kancah  restorasi  bangsa, menuju  peradaban  milinium  berikutnya,  bangsa  dan  generasinya,  akan  selalu  tampil  membangga- kan,  sebagaimana  para  pendahulunya  yang  sangat  mulia  dan  terpuji  dikancah  pergaulan  dan kemajuan  di  dunia  internasional.  Pembaharuan  KUHP  dan  KUHAP,  sebagai  karya  anak  bangsa yang  terbaik  dibidangnya,  mengisi  rentang  sejarah  peradaban  bangsa.  Bangsa  Indonesia,  yang sejajar  dalam  pergaulan  dunia,  yang  menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  keadilan  yang  universal, melindungi  segenap  tumpah  darah  bangsa  Indonesia,  dengan  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan keperibadian bangsa.

## Kata Kunci : Normalisasi Hukum Pidana

## Abstract
Applicability of the rule of law in society, not by itself be formed governance community relations in accordance  with  the  ideals  of  the  noble  desire  of  the  framer  of  the  1945  Constitution  Justice  is  a virtue, which overcome everything, as well as arranging individual rights are mutually beneficial. Through  criminal  law  reform  Materiil  and  Formiil,  now,  being  on  the  agenda  and  a  top  priority. Indonesian  criminal  law,  is  a  struggle  of  ideas  by  experts,  scholars  in  their  fields,  who  have initiated the implementation of future goals, the ideal criminal law, for humanity. The new criminal law  will  meet  lawless  spirit  for  generations,  legal  reforms  on  the  scene  restoration  of  the  nation, towards  the  next  millennium  civilization,  race  and  generation,  will  always  appear  proud,  as  his predecessors  were  very  noble  and  commendable  social  arena  and  progress  in  the  international world. Renewal of the Criminal Code and Criminal Procedure Code, as the work of the nation the best in their field, filling span the history of civilization. Indonesian nation, which is aligned in the association  world,  who uphold  truth  and justice are  universal,  protect  all  the  spilled  blood  of  the Indonesian nation, the criminal law in accordance with the personality of the nation.

## Keywords: Normalization of Criminal Law
23 Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  Ketua  Majelis  Hukum  dan  HAM  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah.Disampaikan  dalam  Seminar  Forum  PPTHI  (Forum  Pimpinan  Tinggi  Hukum  Indonesia)  Di  Hotel Nagoya, Batam, 28-30 Januari 2014

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  hukum  di  Indonesia,  da- pat diketahui dari sisi, kekuasaan kolonialisme belanda di Pulau jawa, yang berlangsung lebih dari  satu  abad  (1840-  1950),  berlanjut  dengan berbagai  modifikasi  serta  adaptasinya,  untuk kepentingan  pembangunan,  suatu  negara  nasi- onal yang modern, pada dasa waktu berikutnya (1945-1990). Pada era (1840-1990) disebut se- bagai  perkembangan  dari  hukum  kolonial  ke hukum nasional. 24
Berlakunya aturan hukum  dalam masya- rakat,  tidak  dengan  sendirinya  akan  terbentuk tata hubungan masyarakat  yang sesuai  dengan cita ideal dari keinginan luhur para pembentuk UUD  1945.  Keberadaan  berbagai  macam  atu- ran perundang undangan di dalam masyarakat, secara  kuantitas  tidak  otomatis  mewujudkan tata hubungan dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.  Pengalaman  pahit  masyarakat bangsa  kita  selama  penjajahan  belanda,  me- nunjukan  betapa  perihnya  perasaan  batin  dan runtuhnya  martabat  kemanusiaan,  yang  diper- lakukan  secara  diskriminatif  dan  feodal  oleh aturan  perundang  undangan  pemerintahan  ko- lonial.  Sungguh  ironis,  kalau  sebagai  suatu bangsa  merdeka  masih  menjadi  pewaris  yang loyal  terhadap  perangkat  undang  undang  pe- merintah kolonial, yang nota bene tidak sesuai dengan nilai nilai kehidupan bangsa yang mer- deka.  Atau,  kita  hanya  pandai  meniru  atau trampil  mempergunakan Klise dari  perundang undangan  pemerintahan  kolonial.  Dalam  arti belum  mampu  mengkonstruksi  hukum  hukum yang berindentitas nasional. 25
Selanjutnya  titik  awal  reformasi  ditahun 1998,  dimulainya  reformasi  yang  menyeluruh di  bidang  hukum,  ditandai  dengan  perubahan Konstitusi,  dan  perbaikan  sistem  penegakan hukum,  pembaharuan  perundang  undangan, untuk memenuhi keinginan reformasi dibidang hukum  dan  HAM.  Dilihat  dari  kepentingan yang diatur, ada dua jenis hukum, yakni hu-
24 Soetandyo Wignyosoebroto. Dari Hukum Kolonial Ke hukum  Nasional.  DinamikaSosial-  Politik  Dalam  Per- kembangan  Hukum  Di  Indonesia. (Jakarta;  PT.  Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 2-3.
25 Artidjo  Alkostar. Menelusuri  Akar  dan  Merancang Hukum  Nasional .  Dalam  Indentitas  Hukum  Nasional. (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII,1997) hlm 2.
kum  privat  dan  hukum  publik.  Alasan  dibagi- nya,  yakni  karena  negara  berfungsi  untuk  me- nyelenggarakan  kehendak  rakyatnya.  Negara dibentuk  untuk  menjaga  terpeliharanya  kehi- dupan  berbangsa,  melindungi  warganya  dan memberdayakan  warganya.  Negara  bertindak sebagai  pasilitator  dalam  kehidupan  berbang- sa,  dalam  melaksanakan  fungsinya  diperlukan aturan  hukum.  Aturan  hukum  dapat  saja  dia- dopsi  dari  praktek  praktek  dalam  pergaulan dimasyarakat.  Aturan  itulah  yang  diciptakan oleh negara, dalam rangka melaksanakan fung- sinya. Ukuran kepentinganlah yang membeda- kan  hukum  privat  dan  publik.Hukum  pidana sebagai  salah  satu  bagian  dari  hukum  publik, yang secara tradisional, menetapkan perbuatan perbuatan yang dilarang dengan sistem sanksi. Maka  sangatlah  penting  peranan  asas  legali- tas. 26
Asas  legalitas,  dalam  pertumbuhan  dan perkembangannya,  telah  mengalami  pergese- ran, terutama pada proses pembaharuan hukum di  Indonesia,  yakni  masalah,  dilarangnya  ber- laku surut (retroaktif) suatu undang undang pi- dana, karena pengaruh dan kepentingan HAM, melalui  pranata  hukum  internasional,  yakni International convention on civil  and political rights (ICCPR),  serta  Statuta  Roma  tentang international criminal court. Dalam pertumbu- hannya  asas  legalitas  telah  bergeser,  disebab- kan dalam KUHP, menganut prinsif pada idea dasar  kepastian  hukum,  tetapi  dalam  realita- nya,  asas  legalitas  mengalami  pelunakan, penghalusan,  dan  menghadapi  berbagai  tanta- ngan 27 .
Perkembangan  asas  legalitas  dalam  hu- kum pidana nasional, sesungguhnya membuka jalan  masuknya  hukum  kebiasaan  atau  hukum pidana  adat,  tetapi  dalam  prakteknya,  teramat sulit dilakukan, karena peradilan pidana Di In- donesia,  masih  sangat  berpegang  pada  panda- ngan positif legalistis, dengan memperlakukan asas legalitas secara ketat.
Dengan  pemikiran  pada  doktrin  kepasti- an  hukum,  dan  jauh  dari  sikap  keadilan,  atau memandang keadilan hanya dalam posisi lega-
26 Peter Machmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Prenada Kencana). hlm 212-214.
27 Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung; PT.Cita Adytia Bakti, 2003) hlm 1-10.
litas.  Dalam  rentang  perjalanan  sejarah  yang panjang,  kondisi  hukum  bangsa  Indonesia,  te- lah  dipengaruhi  secara  nyata,  oleh  Peradaban Erofah,  yang  membawa  pemahaman  dan  sis- tem  hukum,  termasuk  hukum  pidana,  yang hingga  kini  berlangsung,  pada  milineum  ke- dua di seluruh nusantara. Hukum pidana barat masih berlaku, dan sangat terasa bersifat kolo- nial,  kolot,  Egosentris,  bahkan  sangat  positi- vistik,  sehingga  menimbulkan  pergolakan,  da- lam  tataran  pengembangan  ke  Ilmuan,  bahkan masalah  keadilan  dalam  praktek  kehidupan. Karenanya  upaya pembaharuan hukum pidana terus  dilakukan.  Hukum  pidana  yang  berlaku di  Indonesia,  ialah  hukum  pidana  yang  telah dikodifikasi,  yakni  sebahagian  besar  aturan aturannya telah disusun dalam suatu Kitab Un- dang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang dikodifikasi.  Melalui  unifikasi,  sejak  tahun 1918, berlakunya Wetboek van strafrecht voor nederlands  Indie (Wvsi).  Selanjutnya  melalui Undang  Undang  No.  1  Tahun  1946  Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. berlaku hingga  sekarang,  dengan  berbagai  perubahan dan tambahannya. 28
Dalam  rentang  sejarah,  ketika  pada  ta- hun  1809.  Belanda  memperoleh  KUHP,  yang dibuat  oleh  Kerajaan  Belanda.  Tetapi  pada  ta- hun  1810  hingga  1811,  Kerajaan  Belanda  di- gabung  dengan  Perancis,  dibawah  Kaisar  Na- poleon,  dan  melalui  kode  penal  Perancis,  di- syahkanlah  KUHP  yang  berlaku  untuk  negeri Belanda.  Selanjutnya  pemerintahan  dikuasi oleh  Raja  Willem  I.  Keadaan  menjadi  tidak stabil  dengan  dimasukkannya  Belgia,  bagian dari  negeri  Belanda.  Selanjutnya  dengan  KU- HP  Belanda  tahun  1881  disyahkan  dan  diteri- ma pada tahun 1886. 29
28 Moelyatno,  . Asas  Asas  Hukum  Pidana. Edisi  Revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) hlm 17-19. Negara Angel- sak , Inggris, Amerika, Australia, masih banyak yang be- lum  mempunyai  kitab  undang  undang  hukum  pidana, hanya  beberapa  negara  bagian  yang  telah  mempunyai- nya,  sehingga  hukum  pidana  mendasarkan  pada Com- mon law, (hukum adat) ataupun statuten law, yakni atu- ran hukum yang tertulis dalam undang undang.
29 J.M.Van Bemmelen. Hukum Pidana Dua. Hukum Pe- neitentier. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung; Bina Cipta,  1991)  hlm  4-6.  KUHP  Tahun  1881/1886.  Disu- sun oleh pembuatnya dengan sangat sederhana dan ber- hati-hati  sekali,  karena  pada  waktu  itu  tidak  ditemukan kepastian tentang dasar hukum pidana. Menteri Kehaki-
Munculnya  gagasan  untuk  menciptakan kesatuan dan kepastian hukum yang dipelopori oleh  Napoleon,  maka  pada  tahun  1897  mun- cullah  KUHP  Perancis  yang  dikenal  sebagai kode  Napoleon,  yang  mempunyai  pengaruh luar  biasa  besarnya,  bahkan  KUHP  ini  tidak hanya  lama,  tetap  berlaku  tanpa  perubahan  di berbagai negara, melainkan juga di negara ne- gara yang telah membuat KUHP, masih mem- pergunakan banyak bagian bagian  yang dalam garis  garis  besarnya  sama  dengan  code  Napo- leon. 30
Sedangkan  titik  awal  mulai  dikenalnya hukum  acara  pidana,  sejak  tahun  1596,  ketika Cornelis de Houtman mendarat di Banten, da- lam  perkembangannya  Belanda  mendirikan VOC pada tahun 1602, hukum acara pidana di- terapkan  untuk  orang  orang  Belanda  di  pusat pusat  perdagangan VOC. Selanjutnya  berlaku di  Batavia,  pada  tahun  1848  di  Indonesia  di- perlakukan  RO,Stb.1847  No.  23  jo.  Stb  1848 No. 7. Tentang susunan organisasi kehakiman. Selanjutnya  beberapa  ordonansi  yang  diterbit- kan untuk hukum acara pidana, dan puncaknya ketika tahun 1941 telah lahir HIR ( Het Herzien Inlandch/Indonesich  Reglement )  Stb  Tahun 1941 No. 44. Selanjutnya berubah menjadi UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. 31
Dengan  demikian,  maka  dapat  dimaklu- mi, telah terjadi aneka warna hukum pidana di Indonesia,  sejak  kedatangan  bangsa  Belanda, sekitar  tahun  1596.  Tetapi  hukum  adat,  tetap berlaku di Indonesia. 32
man  Belanda,  Modermann,  mengemukakan,  bahwa  ha- nya  boleh  dipidana  tertutama  sesuatu  yang  melanggar hukum. Ini adalah syarat mutlak. Ancaman pidana tetap merupakan  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium). Suatu keharusan  juga  untuk  mempertimbangkan  keuntungan dan kerugian pemidanaan, dan  haris dijaga agar  hukum pidana  bukan  sebagai  obat  yang  terjelek  dari  suatu  pe- nyakit.
30 Rusli  Muhammad. Kemandirian  Pengadilan  Indone- sia. ( Yogyakarta, FH- UII Press, 2010) hlm 102.
31 Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara Pidana.  Teori,  Praktek,  Tehnik  Penyususnan  dan  Per- masalahannya. (Bandung;  PT.  Citra  Adytia    Bakti, 2007) hlm 15-17.
32 Abdurrahman. Hukum  Adat  Dalam  Perkembangan Pluralisme  Hukum  di  Indonesia. Dalam  Majalah  Hu- kum Nasional. No 2 Tahun 2008.( Jakarta; Badan Pem- binaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI,  2008)  hlm  127-133.Hukum  adat  adalah  bagian  dari tata hukum bangsa Indonesia, yang merupakan himpu-
Dimaksudkan  dengan  Perundang  unda- ngan pidana, yaitu KUHP, beserta seluruh per- undang undangannya, yang mengobah dan me- nambah,  sebagaimana  ditentukan  dalam  UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, UU No. 73 Tahun  1958,  UU  No.  18  (Prp)  1960  dan  lain- nya.  Perundang  undangan  pidana  khusus,  se- mua  perundang  undangan  di  luar  KUHP  serta perundang  undangan  pelengkapnya,  baik  un- dang  undang  pidana,maupun  yang  bukan  un- dang undang pidana, tetapi bersanksi pidana. 33 Sejak  tahun  1966,  penggarapan  naskah rancangan undang undang hukum pidana baru, telah  dilaksanakan.  Dengan  melakukan  berba- gai politik kriminal, sebagai suatu upaya  yang rasional,  dari  masyarakat  untuk  menanggulagi kejahatan.  Proses  kriminalisasi  berlangsung sejak dibentuknya UU No. 1.Tahun 1946. Ten- tang  KUHP,  dengan  perobahan  sifat  hukum pidana  yang  disesuaikan  dengan  kemerdekaan Indonesia, dan hal demikian berlangsung hing- ga  sekarang. 34 Kekerasan  pemidanaan,  seha- rusnya  seimbang  dengan  tingkat  kemajuan yang telah dicapai, oleh suatu bangsa tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Beccaria, pada abad ke  19,  dalam  beberapa  persoalan,  kekerasan, pemidanaan  diperlunak,  walaupun  dicapai  de- ngan  susah  payah,  sedangkan  banyak  usaha yang  progresif  direncanakan  di  atas  kertas, akan  tetapi  tidak  dapat  dilaksanakan  dalam praktek, karena kebiasaan atau sarana  yang ti- dak  mencukupi.  Pada  abad  20  ini,  masih  saja terjadi hal demikian. 35
Hukum pidana adat Indonesia, yang ter-
nan  kaedah  sosial  dari  tradisi  masyarakat  bumi  putera, kaedah tersebut ditaati oleh anggouta berbagai perseku- tuan hukum.
33 Andi  Hamzah. Asas  Asas  Hukum  Pidana. Edisi  re- visi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) hlm 13.
34 Sudarto. Hukum  dan  Hukum  Pidana. (Bandung; Alumni,  2007)  hlm  29-32.  Selain  kriminalisasi,  juga dekriminalisasi,  serta  penalisasi.  Sebagaimana  ditentu- kan  dalam  Pasal  V.  UU  No.  1  Tahun  1946.  Peraturan hukum  pidana  yang  seluruhnya  atau  sebagian  sekarang yang  tidak  dapat  dijalankan,  atau  bertentangan  dengan kedudukan  negara  Republik  Indonesia,  sebagai  negara merdeka,  atau  tidak  mempunyai  arti  lagi,  harus  diang- gap  seluruhnya  atau  sebagian  sementara  tidak  berlaku. Sealanjutnya  dapat  dilihat  pada  pasal  VIII,  Tentang delik delik dalam Wvs, yang masih berlaku.
35 J.M.Van Bemmelen. Hukum Pidana Dua. Hukum Pe- neitentier.Op cit, hlm 4.
sebar  diberbagai  kesatuan  hukum  adat,  adalah cermin  dari  peradaban  asli  bangsa  Indonesia, yang  pernah  memperlakukan  hukum  adatnya. Alam pikirannya bersifat komunalisme dan re- ligio-magis.  Kedududkan  manusia  adalah  sen- tral. Manusia merupakan bagian dari alam kos- mos,  selalu  seimbang,  terjaga  dan  bilamana ada  gangguan,  maka  segera  dipulihkan.  Hu- kum adat tidak mengenal peraturan yang statis, tiap-tiap peraturannya timbul, berkembang dan selanjutnya  lenyap,  karenanya  perubahan  hu- kum, perobahan zaman diikuti oleh perubahan peraturan. Perubahan perubahan itu dipengaru- hi  oleh  perubahan  rasa  keadilan  lahir  dan  ba- thin masyarakatnya.
Pemikiran  untuk  memperbaharui  hukum pidana  materiil  (KUHP),  sebenarnya  sudah terjadi  sejak  terbitnya  UU  No.  1  Tahun  1946, tanggal  26  februari  1946,  selanjutnya  ditegas- kan  pada  seminar  hukum  pidana  nasional  ta- hun  1963  di  Semarang.  Para  tokoh  terkemuka hukum  pidana,  yakni  Seno  Adjie,  Sudarto, Ruslan  Saleh,  mulai  menyingggung,  betapa pentingnya  membangun  hukum  pidana  nasio- nal  yang  tidak  bersifat ad  hoc ,  seperti  kain perca,  melainkan  bersifat  sistemik,  atas  dasar idea  nasional,  dan  pandangan  sikap,  persepsi, filosofi dan nilai  nilai  budaya, bangsa  Indone- sia,  yang  terkait  dengan  asas  asas  hukum  pi- dana,  tentu  saja  tidak  mengenyampingkan  hu- kum  pidana  yang  bersifat  universal,  dalam bentuk  konvensi-konvensi  hukum  pidana internaional,  yang  telah  diratifikasi,  resolusi resolusi,  lembaga  lembaga  internasional  yang mengatur  pelbagai  asas,  norma  norma  dan standar,  yang  muncul  dari  organisasi  organi- sasi hukum pidana tersebut. Selanjutnya mela- lui BPHN dikoordinasikan pelbagai pertemuan ilmiah, yang pada akhirnya mengerucut, dalam bentuk  tim  RUU  KUHP.  Penyusunan  itu,  di- latarbelakangi  oleh  kebutuhan  dan  tuntutan nasional,  untuk  melakkan  pembaharuan  hu- kum pidana secara sistemik (struktur, substansi dan kultur). 36
36 Muladi Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil  Indo- nesia. Dalam Perkembangan  Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi. Hasil Seminar dan Kongres III Asosiasi Pe- ngajar Hukum  Pidana dan  Kriminologi Indonesia. Ban- dung 16-19 Maret 2008. (Jakarta; Perum Percetakan Ne- gara RI, 2008) hlm 8-9.

## B. PEMBAHASAN
Perkembangan  Pemberlakuan  Hukum  Pi- dana dan Hukum Acara Pidana
Pada  umumnya  KUHP  Belanda  menge- nal, bagian umum, diatur dalam buku pertama. Sedangkan  bagian  khusus  hukum  pidana,  se- mula  sebagai  kumpulan  yang  bersifat  sangat khusus.  Bagian  khusus  dalam  hukum  pidana, sesungguhnya,  sejarah  terbentuknya  lebih  tua dari  bagian  umum.  Di  Negeri  belanda,  hal  ini dikembangkan  oleh Philiieps  Wiieland (1440- 1520),  yang  menulis  tentang  hukum Practice Kriminale .  Bagian  pertama  yang  ditulisnya tentang  hukum  acara  pidana,  dan  bagian  yang ke dua tentang delik delik khusus,  selanjutnya tulisan  tentang  bagian  khusus  itu,  dikembang- kan  oleh D.Simons. Selanjutnya  disekitar  ta- hun  1960,  terjadi  perubahan  yang  pesat,  kare- na, usaha usaha yang dijalankan melalui dekri- minalisasi,  yang  mencari  norma  norma  positif dan  negatif,  untuk  menentukan  dapatnya  dipi- dana. 37
Penyusunan  KUHP  nasional  yang  baru bertujuan untuk  menggantikan KUHP  warisan pemerintah  kolonial  Belanda  ( Wetboek  van Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie  (Staats- blad 1915:732)  dengan  segala  perubahannya yang  masih  berlaku  berdasarkan  Pasal  II  Atu- ran  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945. KUHP ini berlaku sebagai hukum positif seca- ra  nasional  berdasarkan  Undang-Undang  No- mor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana  jo.  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958 yang kemudian dalam perkembangannya telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  an- tara  lain,  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1960,  Undang-Undang  Nomor  16  Prp. Tahun  1960,  Undang-Undang  Nomor  18  Prp. Tahun 1960, Undang- Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, Undang-Undang   Nomor 1 PNPS Tahun 1965, Undang-Undang   Nomor 7  Tahun  1974,  Undang-Undang  Nomor  4  Ta- hun  1976,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 1999,  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1971  yang  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
37 JM.Van Bemmelen. Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik Delik Khusus. (Bandung; Bina Cipta, 1986) hlm 1- 3.

## Nomor 20 Tahun 2001.
Makna  pembaruan  KUHP  nasional  ini yang semula semata-mata diarahkan pada misi tunggal  yaitu  “dekolonisasi”  KUHP  dalam bentuk  “rekodifikasi”,  dalam  sejarah  perjala- nan bangsa, baik perkembangan nasional mau- pun internasional, mengandung pula misi yang lebih  luas,  yaitu  misi  “demokratisasi  hukum pidana”,  “konsolidasi  hukum  pidana”,  serta “adaptasi  dan  harmonisasi”  terhadap  perkem- bangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hu- kum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar,  serta  norma-  norma  yang  diakui  oleh bangsa-bangsa  beradab  di  dunia  internasional. Terdapat  beberapa  perbedaan  yang  mendasar antara KUHP warisan Belanda ( Wet Book van Strafrecht ) dengan KUHP baru ini adalah:
1. Pergeseran  filosofi  yang  mendasarinya, yaitu dari pemikiran aliran klasik ( classical school ) yang berfokus pada perbuatan atau tindak  pidana  ( daad-strafrecht )  yang  dia- nut  oleh  KUHP  warisan  Belanda,  menjadi mendasarkan  pada  pemikiran  aliran Neo Classic ( neo  classical  school )  yang  mem- pertimbangkan  aspek-aspek  individual  pe- laku tindak pidana ( daad-dader strafrecht ) yang  memiliki  karakter  lebih  manusiawi yang  berusaha  menjaga  keseimbangan  an- tara  faktor  obyektif  (perbuatan  pidana) dengan faktor subyektif (sikap batin);
2. Diakuinya  tindak  pidana  dan  pemidanaan berdasarkan hukum  yang hidup dalam ma- syarakat  sesuai  dengan  nilai-nilai  Panca- sila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat Internasional;
3. Tidak  membedakan  antara  tindak  pidana ( strafbaarfeit )  berupa  kejahatan  ( misdrij- ven )  dan  tindak  pidana  pelanggaran  ( over- tredingen ) dan untuk kedua hal tersebut di- gunakan istilah “tindak pidana” yang sela- ma ini diatur dalam buku ketiga;
4. Modernisasi  hukum  pidana  nasional  de- ngan  mengatur  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  sehingga  dianggap  mampu melakukan  tindak  pidana  dan  dapat  diper- tanggungjawabkan  secara  pidana  ( corpo- rate criminal responsibility );
5. Asas tiada pidana tanpa kesalahan  ( geen
straf  zonder  schuld )  tetap  merupakan  salah satu  asas utama  dalam  hukum  pidana. Na- mun, dalam hal tertentu sebagai pengecua- lian  dimungkinkan  penerapan  asas  “ strict liability ” dan asas “ vicarious liability ”.
6. adanya  jenis-jenis  baru  dalam  pidana  po- kok antara lain berupa, pidana pengawasan dan  pidana  kerja  sosial  yang  perlu  dikem- bangkan bersama dengan pidana denda se- bagai  alternatif pidana perampasan kemer- dekaan  jangka  pendek  ( short  prison  sen- tence ).
7. pidana  mati  tidak  lagi  diatur  sebagai  pida- na  pokok,  namun  diatur  dalam  pasal  ter- sendiri  untuk  menunjukkan  bahwa  pidana mati  betul-  betul  bersifat  khusus  sebagai upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  untuk mengayomi  masyarakat.  Pidana  mati  ada- lah pidana  yang paling berat dan harus se- lalu  diancamkan  secara  alternatif  dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana pen- jara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun.  Pi- dana mati dapat dijatuhkan pula secara ber- syarat,  dengan memberikan masa percoba- an. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut  terpidana  diharapkan  dapat  mem- perbaiki  diri  sehingga  pidana  mati  tidak perlu  dilaksanakan,  dan  dapat  diganti  de- ngan pidana perampasan kemerdekaan;
8. Perubahan konsep pemidanaan yaitu:
a. dianutnya sistem 2 (dua) jalur ( double- track  system )  yakni  selain  jenis  pidana pokok, pidana mati, dan pidana tamba- han,  diatur  pula  jenis-jenis  tindakan ( maatregelen )  bagi  yang  melakukan tindak  pidana  tetapi  tidak  atau  kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya  karena  menderita  gang- guan jiwa atau retardasi mental dan da- lam  hal  tertentu  dapat  pula  diterapkan kepada  terpidana  yang  mampu  mem- pertanggungjawabkannya;
b. rambu-rambu  pemidanaan  baru  guna menghindari disparitas pidana terhadap tindak  pidana  yang  relatif  sama  kuali- tasnya;
c. Pidana  minimum  khusus  yang  hanya boleh  diterapkan  untuk  tindak  pidana tertentu  yang  dipandang  sangat  meru- gikan, membahayakan, atau meresah-
kan masyarakat, dan untuk tindak pida- na  yang  dikualifikasi  atau  diperberat oleh akibatnya;
d. Sistem  kategorisasi  pidana  denda  guna mengantisipasi  fluktuasi  nilai  mata uang akibat situasi perekonomian;
e. Jenis  pidana  dan  cara  pelaksanaan  pe- midanaan  secara  khusus  terhadap  anak yang  sejalan  dengan  Konvensi  tentang Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the Rights  of  the  Child ),  mengingat  Indo- nesia  telah  meratifikasi  konvensi  ter- sebut  dalam  kerangka  pemajuan  dan perlindungan hak asasi manusia.
9. Adaptasi  dan  harmonisasi  juga  dilakukan terhadap  perkembangan  tindak  pidana  di luar  KUHP  dan  berbagai  tindak  pidana yang  bersumber  dari  berbagai  Konvensi Internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia.
Pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belan- da.  Titik  awal  mulai  dikenalnya  hukum  acara pidana,  adalah  sejak  tahun  1559,  ketika Cor- nelis  de  houtman mendarat  di  Banten.  Dalam perkembangannya  Belanda  mendirikan Vere- nigde  Oost  Indische  Compagnie (VOC)  pada tahun  1602,  dimana  hukum  acara  pidana  ter- sebut diterapkan untuk orang orang belanda di pusat  pusat  dagang  VOC,  berupa  “hukum  ka- pal” atau Scheepsrecht ,  yang merupakan  cam- puran  hukum  belanda  kuno  dan  asas  asas  hu- kum  Romawi.  Tahap  berikutnya  karena  terus berkembang,  maka  Belanda  membuat  peratu- ran  peraturan  dalam  bentuk  plakat  plakat  se- perti  statuta  betawi,  yang  diterapkan  untuk daerah  betawi  dan  sekitarnya.  Daerah  tertentu VOC mengadakan kodifikasi hukum adat. 38 Hukum  acara  pidana  di  negeri  Belanda, ketika  itu,  perkara  pidana  diselesaikan  sendiri oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Karena  belum diatur  oleh  negara,  sehingga  selalu  terjadi  ba- las dendam, dan permusuhan diantara keluar-
38 Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara Pidana.  Teori,  Praktek,  Tehnik  Penyususnan  dan  Per- masalahannya.Loc  cit, hlm  15-16.  Kodifikasi  tersebut meliputi  Kodifikasi  hukumadat  cina  (1761).  Kodifikasi Pepakem Cirebon (1757). Kodifikasi hukum Megharaer, di Semerang dan sekitarnya. Kodifikasi hukum Goa dan Bone Sulawesi Selatan.
ga,  dengan  penyelesaian  terjadinya  perkelahi- an,  yang  berlangsung  hingga  turun  temurun. Pihak  yang  memenangkan  perkelahian  adalah yang  memenangkan  perkara  tersebut.  Perkara pidana  dipandang  sebagai  perkara  perseora- ngan, untuk mencegah kondisi demikian, maka timbullah  suatu  peristiwa  pidana,  diadili  oleh badan  peradilan  oleh  negara.  Semula  pihak yang  mengajukan  tuduhan  harus  membukti- kannya,  dan  dipandang  kedua  pihak,  mempu- nyai kebebasan yang sama, untuk membela ke- benaran  diri  masing  masing  di  muka  pengadi- lan.
Hal demikian disebut sebagai accusatoir. Perkembangan  berikutnya  adalah  masalah  pe- nuntutan  bukan  persoalan  perorangan,  tetapi menjadi bagian dari publik. Sehingga tertuduh berhadapan dengan penyidik atau negara. Cara penuntutan  ini  dinamakan  inquisitoir.  Cara pembuktian  dengan  suatu  keadaan  yang  me- maksa,  dengan  derita,  siksaan,  untuk  menda- patkan pengakuan sebagai alat bukti. 39
Perkembangan  kodifikasi  hukum  acara pidana  yang  berlaku  di  Indonesia,  sejak  tahun 1848 yakni;
1. Reglement  op  de  rechterlijke  organitatie RO, Stb. 1848 No. 57) yang mengatur me- ngenai  susunan  organisasi  kehakiman  dan kebijaksanaan mengadili.
2. Inlandsch Reglement (IR.Stb 1848 No. 16) yang  mengatur  terhadap  hukum  acara  per- data  dan  hukum  acara  pidana  di  depan persidangan  Landraat,  bagi  mereka  yang tergolong  penduduk  Indonesia  dan  timur asing, dan hanya berlaku bagi daerah Jawa dan Madura. Sedangkan  untuk  daerah luar Jawa dan Madura, berlaku Rechtsgelement voor de Buitengewesten (Rbg.Stb 1929 No.
227)
3. Reglement  op  de  Strafvordering (Stb. 1949. No. 63), mengatur ketentuan hukum acara  pidana  bagi  golongan  penduduk  E- ropa dan bagi mereka yang dipersamakan.
4. Landgerechtreglement (Stb.  1914  No.  317 jo Stb.1917 No. 323) mengatur acara di de- pan  pengadilan Langerecht dan  mengadili perkara perkara sumir/kecil untuk  semua
39 R.  Soesilo. Hukum  Atjara  Pidana  (Tugas  Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu). (Bogor; Politea, 1964) hlm 13-14.
golongan penduduk.
Dalam  sejarah  perkembangan  terhadap Inlandsch  Reglement. (IR.  Stb.  1848  No.  16), cukup  penting  eksistensinya.  Pada  mulanya dikenal  dengan  istilah Reglement  op  de  Uitto- lening  van  de  Strafvordening  Onder  de  inlan- ders en Vreemde Oestoelingen op Java en Ma- dura. Berlaku  sejak  tanggal  1  mei  1848  No. 39, yang disyahkan dan dikuatkan dengan Fir- man  Raja  tanggal  29  september  1849  No.  93. Diumumkan  dalam  Stb.  1849  No.  63,  diperla- kukan sebagai hukum acara pidana dan hukum acara  perdata  bagi  golongan  bumiputra  untuk daerah  jawa  dan  madura.Pengaturan  hukum acara di luar jawa secara terpisah yakni; 40
Hukum  acara  pidana  pada  awal  kemer- dekaan,  dengan  pangkal  tolak  Landasan  Idiil Pancasila  dan  Landasan  Konstitusional  UUD 1945.  Berdasarkana  aturan  peralihan  Pasal  II, menentukan;  Segala  badan  negara  dan  peratu- ran  yang  masih  ada  langsung  berlaku  selama belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang Undang ini.”
Selanjutnya  ditegaskan  dalam  Peraturan Presiden No. 2, tanggal 10 oktober 1945, Pasal 1  Menentukan;”  segala  badan  badan  negara dan  peraturan  peraturan  yang  ada  sampai berdirinya  Negara  Republik  Indonesia,  pada tanggal 17 agustus 1945, selama belum diada- kan yang baru menurut Undang Undang dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan de- ngan Undang Undang dasar tersebut.”. Pasal  2
40 Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara Pidana.  Op  cit. Ordonansi  26  maret  1874  (Stb.  94.b). Gubernur  Sumatera  barat.  Ordonanssi  2  februari  1880 (Stb.32)  residen  Bengkulu..  Ordonasi  25  Januari  1879 (Stb.65) residen lampung. Ordonasi 8 januari 1878 (Stb. 14) Residen Jambi.Ordonansi 8 Juli 1906 (Stb. 320) Re- siden Jambi.Ordonansi 21 Februari 1887 (Stb. 45) Resi- den Sumatera Timur. Ordonansi 14 Maret 1881 (Stb. 82 Residen  Aceh.  Ordonansi  15  Maret  (Stb.  84)  Residen Riau..  Ordonansi  30  Januari  1874  (Stb,  33)  Residen Bangka.  Ordonansi  23  Agustus  (Stb.  183)  Aisten  Resi- den Belitung.. Ordonansi 1 Februari 1883 (Stb. 53) Re- siden  Kalimantan  Barat.  Ordonasi  5  Maret  1880  (Stb. 55)  Residen  Kalimantan  Selatan  dan  Timur.  Ordonansi 6  Februari  1882  (Stb.27)  Residen  Manado..  Ordonasi  6 Februari 1882 (Stb 22) Gubernur Sulawesi. Ordonansi 6 Februaru  (Stb.  29)  Residen  Maluku.  Ordonansi  6  Feb- ruari 1882 (Stb. 32) Residen Ternate.. Ordonansi 6 Feb- ruari  1882  (Stb.  26)  Resieen  Timor.  Ordonansi  21  Mei 1882 (Stb.142) Residen Bali dan Lombok.
Menentukan;” peraturan  ini mulai  berlaku pa- da tanggal 17 agustus 1945”.
Sejarah telah mencatat, bahwa mengenai hukum  acara,  dikenal  lahirnya  dua  undang undang  untuk  peradilan  umum,  yaitu  undang undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta undang un- dang No. 21 Tahun 1947 Tentang Pemeriksaan Perkara  Pidana  Di  Luar  Hadirnya  Terdakwa. Hal  ini  mencabut  peraturan  peradilan  ulangan Osamo  Seihi  No.  1573  Tahun  1942,  yang  di- perlakukan  pada  periode  pendudukan  Jepang. Dengan  diberlakukannya  HIR,  Rbg,  maka  se- mua  putusan  baik  perdata  maupun  pidana  da- pat  dimintakan  Kasasi  ke Hoogerachtrechthof Berdasarkan  UUD  (RIS),  UU  No.  1  Tahun 1950  (LN.  1950  Nomor  30)  diganti  menjadi Mahkamah  Agung.  Selanjutnya  melalui  UU No.  1  Drt  1951,  menghilangkan  dualisme struktur pengadilan dan peradilan di Indonesia. Pembentukan  pengadilan  tinggi  makasar,  pe- ngadilan  tinggi  yogyakarta,  medan  dan  Sura- baya. 41
Sepanjang  sejarahnya  yang  singkat. Sumber  pembuatan  hukum  perundang  unda- ngan  yang utama di  Indonesia, tak lain adalah RIS.  Akan  tetapi,  diantara  negara  negara  dan daerah  daerah  bagian  yang  ada  di  lingkungan RIS, adalah anggouta yang paling berperan da- lam  ikhwal  pengembangan  hukum  perundang undangan  ini.  Apa  yang  telah  pernah  dihasil- kan  oleh  republik  ini,  telah  diteruskan  dan  di- nyatakan  tetap  berlaku  sebagai  hukum  Indo- nesia  berdasarkan  Pasal  192  Konstitusi  RIS 1949.  Maka  tidaklah  salah  kalau  dikatakan, bahwa  Republik  Indonesia  Proklamasi  inilah yang  sesungguhnya  harus  dipandang  sebagai sebagai  sumber  utama  hukum  perundang  un- dangan Indonesia antara tahun 1945-1950, dan diperlakukan kembali berdasarkan Pasal 142
41 Ibid, hlm 22-24. Melalui UU No. 1 Drt 1951. Sealain pembentukan pengadilan tinggi, dan penghapusan pera- dilan  swapraja,  dan  semua  pengadilan  adat,  peradilan agama, dan peradilan desa, serta pembentukan peradilan negeri dan kejaksaan negeri. Memngahapuskan Mahka- mah  Justisi  Makasar,  medan,  segala  pengadilan  kepoli- sian  serta  alat  penuntut  umumnya,  segala  pengadilan rendah,  pengadilan  kabupaten,  pengadilan  distrik  dan pengadilan Negorij Maluku.

## UUDS 1950. 42
Lahirnya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang  tindakan  Tindakan  Untuk  Mrenye- lenggarakan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara Pengadilan  Pengadilan  Sipil,  adalah  bersifat sementara,  melalui  undang  undang  darurat, dan mengandung univikasi hukum, tentang su- sunan, kekuasaan dan dan acara segala penga- dilan  negeri,  tinggi  di  dalam  daerah  republik Indonesia.  Maka  beberapa  pengadilan  mulai dihapuskan,  akni  Mahkamah  Justisi  Ujung pandang  serta  alat  alat  penuntutannya,  segala peradilan Swapraja, untuk negara Sumatera Ti- mur,  Keresidenan  Kalimantan  Barat,  segala pengadilan  adat,  kecuali  pengadilan  agama. Sehingga  mengurangi  peranan  hakim  hakim perdamaian  di  desa  desa.  Selanjutnya  menga- dakan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Menentukan  tugas  pengadilan  tinggi  makasar dan Jakarta. Mengatur tentang aturan peralihan selama  7  hari  sejak  mulainya  berlaku  Regle- men  Indonesia  yang  diperbaharui  (Staatsblad 1941  No.  44)  sebagai  pedoman  tentang  per- kara pidana sipil. 43
Sejak  tahun  1941  IR,  berubah  menjadi HIR, maka dapat diketahui, tentang;
1. Titel  Pertama.  Hal  Melakukan  Pekerjaan Polisi,  bahagian  pertama  Tentang  pegawai dan  pejabat  yang  diwajibkan  melakukan pekerjaan  polisi.  Bahagian  Kedua  tentang kepala  desa  dan  sekalian  pejabat  polisi rendah  yang  lain.  Bahagian  ketiga.  Ten- tang  kepala  distrik.  Bagaina  Keempat  ten- tang  bupati  dan  patih.  Bahagian  kelima tentang  gubernur,  residen  dan  asisten  asis- ten.
2. Titel  Kedua  Tentang  mengusut  kejahatan dan  pelanggaran  tentang  pegawai  dan  pe- jabat  yang  diwajibkan  mengusut  kejahatan dan pelanggaran. Bahagian pertama. Baha- gian  kedua,  tentang  pegawai  penuntut umum  pada  pengadilan  negeri.  Bahagian ketiga,  tentang  magistraat  pembantu.  Ba- hagian  keempat  Tentang  kedapatan  tengah berbuat. Bahagian kelima. Peraturan  pera-
42 Soetandyo  Wignyosoebroto. Dari  Hukum  Kolonial Kehukum  Nasional.  Dinamika  Sosial-Politik  Dalam Perkembangan  Hukum  Di  Indonesia.  Op  cit hlm  197- 198
43 R.Tresna. Komentar HIR. Op cit, hlm 21.
turan lain tentang pemeriksaan pendahulu- an  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pemerin- tah  umum  dan  magistraat  pembantu.  Ba- hagian  Keenam.  Tentang  menyudahkan pemeriksaan  permulaan.  Titel  Kedelapan. Tentang  pengadilan  Kabupaten.  Titel  Ke- sembilan.  Bahagian  pertama,  tentang  me- meriksa perkara di dalam persidangan, ba- hagian kedua, tentang bukti. Bahagian Ke- tiga.  Tentang musyawarat  dan putusan ha- kim.  Bahagian  keempat,  tentang  meminta keputusan lebih tinggi (apel). 44
Ketika  berlakunya  HIR,  atau  hukum acara  pidana,  sebelum  berlakunya  KUHAP (1981), maka secara praktek diketahui bebera- pa keadaan;
1. Tidak  ada  perbedaan  antara  acara  pidana, dan perkara perdata.
2. Semua perkara diantara penduduk dari sua- tu  desa,  sedapat  mungkin  diselenggarakan dengan  perdamaian,  oleh  desa  sendiri  de- ngan pimpinan kepala desa.
3. Perkara  perkara  yang  oleh  desa,  tidak  da- pat  diselesaikan,  selanjutnya  diserahkan kepada pengadilan.
4. Hakim dalam menyelesaikan perkara terse- but, harus ada penggugat.
5. Dalam  suatu  perkara,  diharuskan  penggu- gat membuktikan kesalahan terdakwa.
6. Cara  hakim  dalam  memutuskan  perkara, didasarkan  pada  rasa  keadilan.  Hakim memberikan  putusannya,  Yang  sifatnya memberikan kepuasan kedua pihak.
7. Jaksa,  dikenal  juga  sebagai  hakim. 45
Pelaksanaan hukum acara pidana,  terdiri dari tiga tingkatan yakni;
1. Pemeriksaan  pendahuluan,  atau  pemerik- saan sementara, yang sifatnya tidak umum, dan  cenderung  mengikuti  sistim Inqui- sitoir , termasuk tugas kejaksaan dan kepo- lisian.
2. Peneriksaan di sidang pengadilan yang si- fatnya  umum,,  termasuk  juga  hakim,  se- bagai pemeriksa dan pemutus.
3. Kejaksaan  sebagai  penuntut  perkara,  men- jalankan keputusan hakim. 46
44 Ibid.
45 R.Soesilo. Hukum Atjara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu). Op cit, hlm 11.
46 Ibid, hlm 15.
Adapun  beberapa  pokok  perubahan  da- lam  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Ki- tab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yakni  an- tara lain:
1) Buku Kesatu
a. Pergeseran filosofi yang mendasarinya, yaitu dari pemikiran aliran klasik (clas- sical  school) yang  berfokus  pada  per- buatan  atau  tindak  pidana (daad-stra- frecht )  yang  dianut  oleh  KUHP  wari- san Belanda, menjadi mendasarkan pa- da  pemikiran  aliran  Neo  Classic  ( neo classical  school )  yang  mempertim- bangkan aspek-aspek individual pelaku tindak  pidana  ( daad-dader  strafrecht ) yang  memiliki  karakter  lebih  manu- siawi  yang  berusaha  menjaga  keseim- bangan  antara  faktor  obyektif  (perbua- tan pidana) dengan faktor subyektif (si- kap batin);
b. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana tidak lagi membedakan lagi an- tara  Kejahatan  ( msidrijven )  dan  Pe- langgaran ( Overtredingen ) dengan menggunakan  istilah  tindak  pidana. Sehingga  KUHP  baru  terdiri  dari  2 (dua)  buku  yang  terdiri  dari  Buku  Ke- satu tentang Ketentuan Umum dan Bu- ku  Kedua  memuat  tentang  Tindak  Pi- dana.
c. KUHP  baru  diakui  pula  adanya  tindak pidana  atas  dasar  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  atau  yang  sebelum- nya  dikenal  sebagai  tindak  pidana  adat untuk  lebih  memenuhi  rasa  keadilan yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Se- hingga hakim dapat menetapkan sanksi berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  se- tempat  yang  harus  dilaksanakan  oleh pelaku tindak pidana.
d. Subjek  hukum  pidana  tidak  hanya  ter- batas  pada  manusia  ( naturlijk  person ) tetapi  juga  mencakup  pula  korporasi yaitu  kumpulan  terorganisasi    dari orang dan atau kekayaan, baik merupa- kan badan hukum ( Legal Person ) mau- pun bukan badan hukum. Hal  ini dika- renakan korporasi dapat dijadikan sara- na untuk melakukan tindak  pidana
( corporate  criminal )  dan  dapat  pula memperoleh keuntungan dari suatu tin- dak  pidana  ( Crimes  for  Corporation ). Sehingga  korporasi  dianggap  mampu melakukan tindak pidana dan dapat di- pertanggungjawabkan dalam hukum pi- dana.  Dimungkinkan  pula  pertanggung jawaban  pidana  dipikul  bersama  oleh korporasi dan pengurusnya yang memi- liki  kedudukan  fungsional  dalam  kor- porasi  atau  hanya  pengurusnya  saja yang dapat dipertanggungjawabkan da- lam  hukum  pidana.  Sehingga  dengan diatur dalam Buku Kesatu KUHP maka pertanggungjawaban  pidana  oleh  Kor- porasi  berlaku  secara  umum  untuk  tin- dak  pidana  lain  baik  didalam  maupun diluar  KUHP.  Sanksi  yang  dapat  dija- tuhkan terhadap korporasi dapat berupa pidana  ( Straf )  dan  dapat  pula  berupa tindakan tata tertib ( maatregel )
e. Asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan ( geen  straf  zonder  schuld )  tetap  meru- pakan salah satu  asas utama dalam hu- kum  pidana.  Namun  demikian  dalam hal  tertentu  sebagai  pengecualian,  diu- mumkan penerapan asas “strict liabili- ty” dan  asas “vicarious  liability” Se- hingga pelaku tindak pidana telah dapat dipidana  hanya  karena  telah  dipenuhi- nya  unsur  tindak  pidana  oleh  perbua- tannya  dan  tanggung  jawab  pidana  pe- laku  dipandang  patut  dapat  diperluas kepada tindakan bawahannya yang me- lakukan  pekerjaan  atau  perbuatan  un- tuknya atau dalam batas-batas perintah- nya.
f. Dalam KUHP baru diatur mengenai je- nis-jenis pidana, yaitu berupa:
i. Pidana Pokok:
1. Pidana Penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial Dalam pidana pokok diatur jenis pi- dana  baru  berupa  pidana  pengawa- san  dan  pidana  kerja  sosial.  Kedua jenis pidana ini bersama dengan pi- dana denda perlu dikembangkan se-
bagai  alternatif  dari  pidana  peram- pasan  kemerdekaan  jangka  pendek yang  akan  dijatuhkan  oleh  hakim. Sebab  dengan  pelaksanaan  ketiga jenis  pidana  ini  terpidana  dapat  di- bantu untuk membebaskan diri dari rasa  bersalah.  Disamping  untuk menghindari efek destruktif dari pi- dana  perampasan  kemerdekaan. Demikian  pula  masyarakat  dapat berinteraksi  dan  berperan  serta  se- cara  aktif  membantu  terpidana  da- lam  menjalankan  kehiduan  sosial- nya  secara  wajar  dengan  melaku- kan  hal  yang  bermanfaat.  Dalam perkembangan  dunia  penegakan hukum,  faktor  ini  juga  dapat  mem- bantu  pada  permasalahan  overka- pasitas di berbagai Lembaga Pema- syarakatan di Indonesia.
ii. Pidana  Mati,  dan  Pidana  Tamba- han.
Pidana  mati  tidak  terdapat  dalam urutan  pidana  pokok.  Pidana  mati ditentukan  dalam  pasal  tersendiri untuk  menunjukkan  bahwa  jenis pidana ini benar-benar bersifat khu- sus  sebagai  upaya  terakhir  ( Ulti- mum Remedium ) untuk mengayomi masyarakat.  Pidana  mati  adalah  pi- dana  yang  paling  berat  dan  harus selalu  diancamkan  secara  alternatif dengan  jenis  pidana  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun.  Pidana  mati  da- pat  dijatuhkan  pula  secara  bersya- rat,  dengan  memberikan  masa  per- cobaan,  sehingga  dalam  tenggang waktu masa percobaan tersebut ter- pidana  diharapkan  dapat  memper- baiki  diri  sehingga  pidana  mati  ti- dak  perlu  dilaksanakan,  dan  dapat diganti  dengan  pidana  perampasan kemerdekaan.
Hakim  bebas  memilih  jenis-jenis pidana  ( strafsoort )  yang  akan  dija- tuhkan di  antara kelima  jenis terse- but,  walaupun  dalam  Buku  Kedua Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pi- dana ini hanya dirumuskan tiga je-
nis pidana yaitu pidana penjara, pi- dana  denda,  dan  pidana  mati.  Se- dangkan jenis pidana tutupan, pida- na  pengawasan,  dan  pidana  kerja sosial  pada  hakikatnya  merupakan cara  pelaksanaan  pidana  ( strafmo- dus )  sebagai  alternatif  pidana  pen- jara.
g. Dalam  pemidanaan  dianut  sistem  dua jalur  ( double  track  system )  sebab  di- samping  jenis  pidana  tersebut  diatas KUHP  juga  mengatur  pula  jenis-jenis tindakan  ( maatregelen ).  Dalam  hal  ini hakim  dapat  menjatuhkan  tindakan  ke- pada  mereka  yang  melakukan  tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan  perbuatan- nya  yang  disebabkan  karena  menderita gangguan  jiwa  atau  penyaki  jiwa  atau retardasi  mental.  Disamping  itu  dalam hal  tertentu  tindakan  dapat  diterapkan kepada  terpidana  yang  mampu  mem- pertanggungjawabkan perbuatannya, dengan  maksud  untuk  memberi  perlin- dungan  kepada  masyarakat  dan  me- numbuhkan tata tertib sosial.
h. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  ini  diatur  pula  rambu-rambu pemidanaan  baru  yang  berkaitan  de- ngan  berat  ringannya  pidana  yakni  be- rupa ancaman pidana minimum khusus yang  sebenarnya  sebelumnya  juga  su- dah  dikenal  dalam  perundang-unda- ngan pidana di  luar Kitab Undang-Un- dang  Hukum  Pidana.  Pengaturan  sis- tem  pemidanaan  baru  ini  dilakukan berdasarkan pertimbangan:
i. untuk  menghindari  adanya  dispari- tas  pidana  yang  sangat  mencolok bagi  tindak  pidana  yang  sama  atau kurang lebih sama kualitasnya;
ii. untuk  lebih  mengefektifkan  penga- ruh  prevensi  umum,  khususnya  ba- gi  tindak  pidana  yang  dipandang membahayakan  dan  meresahkan masyarakat;
iii. apabila dalam hal-hal tertentu mak- simum pidana dapat diperberat, ma- ka  sebagai  analog  dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana
pun dalam hal-hal tertentu dapat di- perberat.
Pada  prinsipnya  pidana  minimum  khu- sus merupakan suatu pengecualian, yai- tu  hanya  untuk  tindak  pidana  tertentu yang  dipandang  sangat  merugikan, membahayakan,  atau  meresahkan  ma- syarakat  dan  untuk  tindak  pidana  yang dikualifikasi  atau  diperberat  oleh  aki- batnya.
i. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  baru  ini  ancaman  pidana  denda dirumuskan  dengan  menggunakan  sis- tem  kategori.  Sistem  ini  dimaksudkan agar  dalam  perumusan  tindak  pidana tidak  perlu  disebutkan  suatu  jumlah denda  tertentu,  melainkan  cukup  de- ngan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana  yang  ditentukan  dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggu- naan  sistem  kategori  ini  adalah  bahwa pidana  denda  termasuk  jenis  pidana yang  relatif  lebih  sering  berubah  nilai- nya  karena  perkembangan  nilai  mata uang  akibat  situasi  perekonomian.  De- ngan  demikian,  apabila  terjadi  peruba- han nilai mata uang, dengan sistem ka- tegori  akan  lebih  mudah  dilakukan  pe- rubahan  atau  penyesuaian,  sebab  yang diubah  tidak  seluruh  ancaman  pidana denda  yang  terdapat  dalam  perumusan tindak pidana, melainkan cukup meng- ubah  pasal  yang  mengatur  kategori denda dalam Buku Kesatu.
j. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai jenis pidana, berat ringannya pidana dan ca- ra pelaksanaan pemidanaan secara khu- sus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandang   dari  perkembangan  fisik maupun psikis anak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secara khusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataaan bahwa Indonesia telah me- ratifikasi Konvensi Internasional ten- tang Hak-hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) dalam kerangka pemajuan dan perlindungan Hak- Hak Asasi Manusia.
2) Buku Kedua
a. Untuk  menghasilkan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping di- lakukannya  evaluasi  dan  seleksi  terha- dap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  lama,  apresiasi  juga  dilakukan terhadap  pelbagai  perkembangan  tin- dak  pidana  yang  terjadi  di  luar  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain,  berbagai  Undang-Undang  tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pem- berantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Pengelolaan  Lingkungan  Hi- dup,  Perlindungan  Benda  Cagar  Buda- ya,  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Ko- rupsi,  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia, Kesehatan,  Sistem  Pendidikan  Nasio- nal, dan sebagainya.
b. Secara  antisipatif  dan  proaktif,  juga dimasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana  Pornografi  dan  Pornoaksi,  Tin- dak Pidana di Dunia Maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  ( Cybercrime ),  Tindak  Pida- na  Perdagangan  Orang  ( Human  Tra- fficking Crime) , dan lain-lain.
c. Di  samping  itu,  adaptasi  terhadap  per- kembangan tindak pidana internasional yang  bersumber  dari  pelbagi  konvensi internasional  baik  yang  sudah  diratifi- kasi  maupun  yang  belum  diratifikasi juga  dilakukan,  antara  lain  Tindak  Pi- dana  Penyiksaan  atas  dasar  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang Pengesahan Convention  Against  Tor- ture and Other  Cruel,  Inhuman or De- grading  Treatment  or  Punishment (Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984.  Di  samping  itu  secara  antisipatif diatur pula Kejahatan Perang ( War Cri- mes )  yang bersumber pada Statuta Ro- ma 1998 tentang “International Crimi- nal  Court”, dan  perluasan  Tindak  Pi- dana Korupsi yang bersumber  pada
“United Nations Convention Against Corruption (2003) . d. Dengan sistem perumusan tindak pida- na  semacam  itu,  maka  penambahan beberapa  pasal  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  khususnya  di dalam  Buku  II  tak  dapat  dihindarkan. Dalam hal ini terlihat beberapa Bab ba- ru seperti Bab VI tentang Tindak Pida- na Terhadap Proses Peradilan, Bab VII tentang  Tindak  Pidana  Terhadap  Aga- ma  dan  Kehidupan  Beragama,  Bab  IX tentang  Tindak  Pidana  Terhadap  Hak Asasi Manusia, Bab XVII tentang Tin- dak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika dan  Psikotropika,  dan  Bab  XXXII  ten- tang Tindak Pidana Korupsi.
e. Seirama  dengan  proses  globalisasi,  la- junya pembangunan dan perkembangan sosial  yang  disertai  dengan  mobilitas sosial  yang  cepat  serta  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  canggih, diperkirakan  jenis  tindak  pidana  baru masih  akan  muncul  di  kemudian  hari. Oleh  karena  itu,  terhadap  jenis  tindak pidana  baru  yang  akan  muncul  yang belum  diatur  dalam  Kitab  Undang-Un- dang  Hukum  Pidana  baru  ini,  penga- turannya  tetap  dapat  dilakukan  melalui amandemen  terhadap  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana atau mengatur- nya  dalam  Undang-Undang  tersendiri karena  kekhususannya  atas  dasar  Pasal 211  Buku  Kesatu  yakni  Ketentuan  Pe- nutup.
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (LN. Tahun  1981  No.  76.  TLNRI No.  3206) Ten- tang  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pi- dana,  dikaji  dari  proses  dan  prosudural  pem- bentukannya,  telah  dimulai  pembahasannya sejak  tahun  1967,  dengan  dibentuknya  panitia Intern  Departemen  Kehakiman,  selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar hukum  na- sional  II  disemarang  tentang  hukum  acara  pi- dana  dan  hak  hak  asasi  manusia,  yang  dise- lenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya pada tahun 1973 Panitia tersebut  dengan  memperhatikan  seminar  na- sional, menghasilkan Naskah Rancangan   KU-
HAP,  yang selanjutnya  dibahas  bersama sama dengan  Kejaksaan  Agung,  Departemen  Han- kam  termasuk  Polri  dan  Departemen  Kehaki- man. 47 Adanya suatu hubungan yang tidak dapat dilepaskan,  dalam  KUHAP,  ketika  dilakukan pembahasanannya,  adalah  jalinan  antara  Un- dang  undang  pokok  kejaksaan  No.  15  tahun 1961.  Undang  undang  pokok  kepolisian.  No. 13 Tahun 1961. Undang undang pokok kekua- saan kehakiman No. 14 tahun 1970.
Dikenal sebagai trilogi undang  undang pokok. Adapun asas asasnya langsung disalur- kan atau dialihkan pada asas asas KUHAP, yakni asas Presumtion of innocence , pengawa- san terhadap putusan pidana, hak untuk mem- peroleh ganti kerugian apabila ada salah pena- hanan, penuntutan ataupun  peradilan,  asas bantuan hukum yang diberikan dalam  setiap tingkatan, yang memnpunyai sumber  aslinya dalam undang undang pokok kehakiman, yang kemudian mendapat stimulasi dalam KUHAP. Pada tahun 1980 an sebelum berlakunya KU- HAP, maka dapat diketahui, bahwa  jaksa ma- sih mepunyai tanggung jawab terhadap penyi- dikan dan, seterusnya bergerak dalam peradi- lan dan ikut serta dalam penyelenggaraan pera- dilan. Pada tahun 1982, sesudah KUHAP ber- laku, memberikan pertanda, bahwa dengan adanya peralihan fungsi dalam tingkat peme- riksaan preeliminer dari jaksa kepada  polisi, akan merobah kedudukan jaksa, dan lebih mendekati sistem commonwelth , dengan hanya melibatkan diri pada aktivitas peradilan saja. 48 KUHAP, dibangun, sejak awal lahirnya orde  baru,  karena  sangat  dirasakan  kebutuhan akan hukum acara pidana, yang berlaku ketika itu sangat bersifat kolonial, dan sangat berten- tangan  dengan  semangat  hak  asasi  manusia, yang sedang mendapatkan perhatian.
Pada tahun 1974 RUU telah selesai fina- lisasinya,  dan  diserahkan  kepada  Sekretaris Kabinet, dikembalikan kepada Departemen
47 Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara Pidana.  Teori,  Praktek,  Tehnik  Penyususnan  dan  Per- masalahannya. Loc cit, hlm 26-27. Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji. Jaksa Agung Ali Said,S.H. Ka- polri  Jenderal  Pol  Drs  Moh  Hasan,  SH.  Menhankam/ Pangab. Diwakili oleh Laksamana Soedomo.
48 Oemar  Seno  Adji. KUHAP  Sekarang. (Jakarta;  Er- langga, 1984) hlm 1-3.
Kehakiman,  karena  dianggap  belum  lengkap, dan  dilakukan  pembahasan  dengan  meminta pendapat  Mahkamah  Agung.  Serta  para  pakar hukum  terkemuka  dalam  berbagai  organisasi, yakni persatuan advokat Indonesia, Ikatan Ha- kim Indonesia. Persatuan Jaksa Indonesia. Per- satuan  Sarjana  Hukum  Indonesia,  baik  yang diajukan  melalui  seminar  maupun  kegiatan lainnya,  seperti  kongres,  rapat  kerja  dal  lain lainnya.  Diserahkan  kembali  pada  Sekretariat Kabinet  dengan  empat  kali  penyempurnaan, dan akhirnya pada draf ke lima, yang merupa- kan hasil kesepakatan pemerintah, diajukan ke DPR, dengan amanat Presiden tanggal 12 Sep- tember  1979  No.  R.06/PU/IX/1979,  untuk  di- bicarakan  dalam  sidang  DPR  guna  mendapat- kan persetujuannya.
Dalam  pembahasannya  pada  tanggal  9 Oktober  tingkat  pertama.  Menteri  Kehakiman menyampaikan  keterangan  pemerintah.  Ting- kat  kedua  dilakukan  dalam  sidang  Paripurna, pendapat  praksi  praksi,  dilanjutkan  dengan Jawaban Pemerintah. Pembicaraan tingkat tiga dilakukan  dalam  sidang  komisi,  gabungan  ko- misi.  Pada  tanggal  24  november  1979  sampai dengan  22  mei  1980  Sekteratiat  gabungan dengan  pemerintah  selesai  pembahasannya. Pada  tanggal  25  mei  1980  merumuskan  KU- HAP  dilakukan  secara  marathon,  diberbagai tempat  tidak  hanya  di  Jakarta,  tetapi  juga  di Bogor,  Cipayung,  dengan  agenda  sinkronisa- si. 49
Pembicaraan dalam setiap rapat di DPR, dalam  kurun  waktu  tertentu,  terbatas  pada pembahasan materi secara umum, yang meng- hasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama  “13  kesepakatan  pendapat”,  yang  me- ngandung  materi  pokok  yang  dituangkan  da- lam  pasal  pasal  Rancangan  Undang  Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pembahasannya, team  sinkronisasi,  bekerja  selama  dua  tahun, dengan  berbagai  hambatan,  terutama  pemba- hasan  bab  tentang  peralihan,  dan  hadirnya  pe- nasehat  hukum,  pada saat  pemeriksaan penda- huluan.  Hambatan  tersebut  diselesaikan  me- lalui  Lobby,  sarasehan,  antara  pimpinan  de- wan, pimpinan fraksi dan pimpinan gabungan
49 Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara Pidana.  Teori,  Praktek,  Tehnik  Penyusunan  dan  Per- masalahannya. Op cit.
fraksi. 50
Akhirnya  pada  tanggal  23  September 1981,  melalui  sidang  paripurna  DPR  menye- tujui  UU  tersebut,  selanjutnya  disyahkan  oleh Presiden pada tanggal 31 desember 1981 men- jadi  Undang-Undang.  Maka  sejak  tanggal  31 Desember  1981,  ketentuan  hukum  acara  pida- na berlaku secara tunggal. Peraturan yang ber- laku  sebelumnya  dinyatakan  telah  dicabut,  se- bagaimana  konsideran  huruf  d  dan  diktum angka 1 dan 2, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan cita cita hukum nasional. 51 KUHAP  sebagai  suatu  kodifikasi,  yang memenuhi  persyaratan  TAP  MPR,  telah  diin- trodusir  sebagai  suatu  kenyataan  ditengah-te- ngah  kehidupan  hukum  nasional,  bernafaskan hak asasi  manusia,  yang menggambarkan sua- tu keseimbangan antara hak hak terdakwa/ dan pemberi  bantuan  hukum.  KuUHAP  disesuai- kan dengan persyaratan ilmiah, diadakan pem- bagian  dalam  bab  sesuai  dengan  sistematika- nya,  dimbangi  dengan  inovasi,  praperadilan dengan  pra  penuntutan,  ganti  kerugian,  pe- ngawasan  terhadap  eksekusi,  dan  putusan  pu- tusan  pidana,  serta  fungsi  dari  advokat,  yang kesemuanya  memerlukan  aturan  pelaksana- an. 52
KUHAP telah disambut dengan suka cita yang mendalam oeh segenap masyarakat Indo- nesia, dengan suatu harapan akan terujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasar- kan kebenaran dan keadilan. KUHAP secara tersurat dan tersirat mengatur tentang pembe- rian, perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal de- ngan hak hak asasi manusia. Perbedaan funda- mental KUHAP dan HIR, adalah pada perlin- dungan hak hak asasi manusia. 53
Perbedaan itu terlihat dengan diaturnya hak-hak tersangka, bantuan hukum, dasar hu-
50 Luhut  M.P.Pangaribuan. Hukum  Acara  Pidana  Suatu Kompilasi  Ketentuan  Ketentuan  KUHAP  Serta  Dileng- kapi  Dengan  Hukum  International  Yang  Relevan. (Ja- karta; Djambatan, 2000) hlm 414-415
51 Lilik  Mulyadi. Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara Pidana.  Teori,  Praktek,  Tehnik  Penyususnan  dan  Per- masalahannya. Loc cit, hlm 27-28
52 Oemar Seno Adji. KUHAP Sekarang. Op cit, hlm 29.
53 H.M.A  Kuffal. Penerapan  KUHAP  Dalam  Praktek Hukum. (Malang;  Universitas  Muhammadiyah  Malang, 2004) hlm 1.
kum penangkapan, ganti kerugian dan rehabili- tasi,  penggabungan  perkara  perdata,  pidana, upaya hukum, koneksitas, pengawasan dan pe- laksanaan  putusan  hakim.  Selanjutnya  bebera- pa  perundang  undangan  yang  berkaitan  de- ngan  pelaksanaan  KUHAP,  yakni  undang  un- dang  kejaksaan,  Kepolisian,  Mahkamah  A- gung,  Advokat,  Peradilan  Militer,  Kepabea- nan, Zona Ekonomi Eksklusif, Larangan prak- tek  monopoli,  PeraturanPemerintah,  Keputu- san Menteri, Peraturan / keputusan Mahkamah Agung, surat edaran. Surat Mahkamah Agung, Menteri,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian,  serta beberapa dokumentasi Internasional yang rele- van dengan Hukum Acara Pidana, yakni; 54
1. Universal Declaration Of Human Right.
2. International  Convenant  on  Civil  and  Po- litical Rights
3. Optional Protocol to the International Co- venant in Civil and political rights.
4. Civil  and  political  rights;  Protection  of persons  subjected  to  detention  or  Impri- sonment  and  other  safeguard  to  the  rights of Citezen.
5. Body  Of  Prinsiples  For  The  Protection  Of All Persons Under Any Form Of Detention or Imprisonment.
6. Declaration on The Protection Of All Per- sons Prom Being Subjected To Toture and Others  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment or Punisment.
7. Convention  Againts  Torture  and  order cruel  Inhuman  or  Degrading  treatment  or Punisment.
8. Code  Of  Conduct  For  Law  Enforcement Officials.
9. Principles  of  Medical  Ethis,  R  elevant  to the  Role  of  Healts  personal,  particularly, In  the  Protection  Of  Prisonnners  and Detainees Againt Torture and other cruel
10. Standard  Minimum  Rules  For  The  Treat- ment of Prisioners.
11. Basic  Prinsiples  On  The  Independence  of Judiciary
12. Draft Basic Prinsiples on the Use of Force and Fire Arm by Law Enforcement Offi-
54 Luhut M.P.Pangaribuan. Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi  Ketentuan  Ketentuan  KUHAP  Serta  Dileng- kapi Dengan Hukum International Yang Relevan.Op cit.
cials.
13. Effective  Prevention  and  Inverstigation  of ekstra  Legal,  arbitory  and  summary  Exe- cutors.
14. Second Optimal Protocol to The Internati- onal  Covenant  Civil  and  Political  Rights Aiming  Act  the  Abolition  of  the  Death  Pe- nalty.
KUHAP, dalam perjalanannya, telah ter- jadi banyak penyimpangan, yang bertentangan dengan prinsif prinsif dasar hak asasi manusia. Karenanya  telah  dimulai  pembahasan  RUU KUHP,  guna  penyempurnaan,  dengan  selalu mengaitkan  dengan  model  HAM,  terutama tentang  wewenang  penahanan,  yang  ada  pada tahap  penyidikan,  penuntutan.  Kini  beralih pada  hakim,  yang  dikenal  sebagai  hakim  ko- misaris. Walaupun gagasan itu, telah lama, se- jak  pembahasan  KUHAP  yang  berlaku  seka- rang,  telah  dimunculkan  kewenangan  hakim komisaris,  tetapi  tidak  berhasil  dalam  perjua- ngan di DPR, ketika itu.
Gagasan  hakim  komisaris,  muncul  kem- bali,  serta  pemberlakuan  model restrorative juctice ,  dan  kearifan  lokal.  Kesemuanya,  ada- lah  suatu  keinginan,  untuk  tidak  mengurangi hak  hak  asasi  manusia.  Maknanya  segala  hal tentang  kekerasan,  penyiksaan  dalam  bentuk apapun  (pisik  maupun  non  pisik),  tidak  diper- kenankan.  Segala  bentuk  kekerasan  dan  pe- nyiksaan,  tidak  dapat  dijadikan  pembuktian dalam proses persidangan, dan lebih jauh ber- akibat  batal  demi  hukum.  KUHAP,  sebagai hukum formil, yang sangat modern, mengikuti berbagai  kecenderungan  hukum  acara  pidana di  Dunia,  serta  lahir,  pada  masa  orde  baru, yang sangat otoriter.
Maka  suatu  hal  yang  luar  biasa,  para ahli  hukum,  yang  tergabung  dalam  berbagai organisasi  profesi,  ikut  mendorong  kelahiran KUHAP, dalam waktu  yang relatif cepat. Me- lalui  Kuhap,  serangkaian  kerja  penegak  hu- kum,  lebih  dapat  ditata  secara  harmonis,  ter- lebih  dalam  pencerminan,  pembuktian  dengan segala persyaratan yang sangat ketat, diatur se- cara  limitatif  dalam  perundang  undangan. Segala peraturan perundang undangan juga te- lah  dipersiapkan,  guna  pelaksanaan  dan  pem- berlakukan KUHAP.

## Pembaruan Hukum Acara Pidana

## Asas legalitas
Yang pertama-tama dikemukakan di sini ialah  ditegaskannya  asas  legalitas  dalam  Ran- cangan,  sebagai  padanan  asas  legalitas  dalam KUHP  atau  hukum  pidana  materiel.  Jadi,  bu- kan asas legalitas sebagai lawan asas oportuni- tas  yang  akan  diutarakan  pula  di  belakang. Berlainan  dengan  asas  legalitas  dalam  hukum pidana materiel yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: ”Tiada suatu perbuatan  ( feit )  yang  dapat  dipidana  selain berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang- undangan  pidana  yang  ada  sebelumnya”.  KU- HP  Indonesia (termasuk Rancangan) sama de- ngan  KUHP  Belanda  memakai  istilah  “ wette- lijk  strafbepaling ” (perundang-undangan pida- na)  bukan strafwet (undang-undang  pidana). Ini  berarti  suatu  peraturan  yang  lebih  rendah dari  undang-undang  dalam  arti  formel,  seperti Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Daerah dapat  memuat  rumusan  delik  dan  sanksi  pi- dana, sama dengan Belanda yang meliputi un- dang-undang  dekrit  raja  dan  peraturan ge- meente .Dalam  hukum  acara  pidana  dipakai istilah  undang-undang  ( wet )  sehingga  hanya dengan  undang-undang  dalam  arti  formel  se- seorang  dapat  ditangkap,  ditahan,  digeledah, dituntut, diadili, dst. Pasal 1 KUHAP (Sv). Be- landa  menegaskan  hal  ini  yang  berbunyi: ” Strafvordering  heft  alleen  plaats  op  de  wijze bij de wet voorzien .” (Acara pidana dijalankan hanya  menurut  cara  yang  diatur  oleh  undang- undang).  Jadi,  tidak  boleh  suatu  peraturan yang  lebih  rendah  dari  undang-undang  dalam arti formel mengatur acara pidana. Cortens se- orang pakar hukum  acara pidana Belanda me- ngatakan,  bahwa  hukum  pidana  materiel  bisa bersifat lokal, akan tetapi hukum acara bersifat nasional. 55 Sengaja  disalin  Pasal  1  KUHAP Belanda  karena  rumusan  asas  legalitas  dalam KUHAP 1981yang tercantum di dalam Pasal 3 kurang  tepat  rumusannya.  Pasal  itu  berbunyi: “Peradilan  dijalankan  menurut  cara  dalam undang-undang  ini.”  Keliru  karena  dipakai  is- tilah  peradilan  yang  meliputi  peradilan  perda- ta, pidana, administrasi, agama, militer,  dst.
55 Naskah Akademik RUU KUHAP, hlm 11
Mestinya  yang  dipakai  ialah  “peradilan  pida- na”  atau  lebih  tepat  “acara  pidana”.  Menurut Joan  Miller, criminal  justice  system ,  luas  arti- nya,  mulai  dari  perencanaan  undang-undang pidana  sampai  keluarnya  narapidana  dari  pen- jara atau pemasyarakatan. Sedangkan acara pi- dana  mulai  dari  penyidikan  sampai  eksekusi. Sistem  penjara  atau  pemasyarakatan  tidak  ter- masuk  acara  pidana  sehingga  tidak  masuk  da- lam KUHAP. Kata “ini” harus dihapuskan pu- la karena ada ketentuan  acara pidana diatur di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Pembe- rantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Un- dang  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Undang-Un- dang Pengadilan HAM, dll.
Jika dicantumkan kata “ini” artinya KU- HAP,  sehingga  perlu  ditambahkan  lagi  kata- kata  “dan  undang-undang  lain  yang  relevan”, seperti  KUHAP  RRC.  Pasal  3  alinea  kedua KUHAP  RRC  berbunyi  : “In  conducting  cri- minal  procedure,  the  People‟s  Court,  the People Procurator  and the public security or- gans  must  strictly  observe  this  Law  and  any relevant stipulations of the laws.” (Dalam me- laksanakan  acara  pidana,  Pengadilan  Rakyat, Jaksa Rakyat, dan organisasi keamanan publik harus  secara  ketat  memperhatikan  undang-un- dang  ini  dan  ketentuan  lain  yang  relevan  dari undang-undang  lain)  ketentuan  alenia  ketiga Pasal 3 KUHAP RRC itu mirip dengan Pasal 1 pendahuluan  KUHAP  Belgia  yang  mengata- kan  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-un- dang,  hanya  pejabat  yang  diberi  wewenang oleh  undang-undang  yang  boleh  menerapkan pidana.
KUHAP  Federasi  Rusia  tahun  2003  pa- da  Pasal  8  ayat  (2)  juga  merumuskan  asas  le- galitas walaupun dengan susunan yang lain se- bagai berikut: “ No  one  may  be  adjudge  guilty of a crime or subjected to criminal punishment except  pursuant  to  a  court  judgement  and  in accordance with the procedures established by this code.” (Tidak ada seorang pun yang boleh dinyatakan  bersalah  melakukan  suatu  kejaha- tan  atau  tunduk  pada  pidana  kriminal  kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai de- ngan  acara  yang  diatur  dalam  kitab  ini.”). Yang tidak diatur di dalam hukum acara pida- na ialah  hukum  transitoir,  seperti  Pasal  1 ayat (2) KUHP apabila ada perubahan   perun-dang-
undangan,  maka  yang  diterapkan  ialah  keten- tuan  yang  paling  menguntungkan  terdakwa. Jadi, menurut Schaffmeister dan Keijzer dalam ceramahnya  di  Universitas  Indonesia  April 2006, 56 apabila  ada  perubahan  perundang-un- dangan  dalam  hukum  acara  pidana  misalnya diperkenalkannya DNA sebagai alat bukti, ma- ka  dapat  diterapkan  kepada  perkara  yang  se- dang  diperiksa  walaupun  ketika  perbuatan  di- lakukan  DNA  belum  merupakan  alat  bukti. Yang  penulis  tidak  mengerti  karena  menurut mereka hal itu tidak berkaitan dengan undang- undang  berlaku  surut.  Dasar  fundamental  hu- kum acara pidana ditambahkan juga seperti ke- tentuan  Pasal  1  KUHAP  Perancis  yang  baru ditambahkan pada tahun 2000.
1. Hukum acara pidana haruslah fair , dan ad- versarial dan  menjaga  keseimbangan  para pihak.
2. Haruslah  dijamin  pemisahaan  penguasa yang  bertanggung  jawab  atas  penuntutan dan  yang  bertanggung  jawab  dalam  me- mutus.
3. Orang  dalam  keadaan  yang  sama  dan  di- tuntut  atas  delik  yang  sama  harus  diadili berdasarkan aturan yang sama.
4. Kekuasaan  yudisial  menjamin  bahwa  kor- ban  diberitahu  dan  hak-haknya  dihormati dalam seluruh proses pidana.
5. Setiap  orang  yang  disangka  atau  dituntut dianggap  tidak  bersalah  sepanjang  kesala- hannya belum ditentukan.
Hubungan  penyidik  dan  penuntut  umum lebih diakrabkan .
Dalam  praktek  sekarang  ini  terjadi  ber- kas  bolak-balik  antara  penyidik  dan  penuntut umum  yang sebagian (dalam jumlah besar) ti- dak  lagi  muncul  ke  pengadilan.  Hal  ini  me- nurut  Oemar  Seno  Adji  dalam  beberapa  kali kesempatan, “sangat merugikan pencari keadi- lan”. 57 Ada P 19 yaitu pengembalian berkas ke penyidik  untuk  dilengkapi  (yang  sebagian  ter- cecer tidak tahu rimbanya), ada P 21 yang me- nyatakan  bahwa  berkas  perkara  sudah  leng- kap,  yang  membebaskan  penyidik  dari  urusan berkas itu selanjutnya. Demikian, sehingga da- lam Rancangan, pada saat penyidikan dimulai
56 Ibid 57 Ibid
dan diberitahukan kepada penuntut umum, pe- nuntut  umum  sudah  memberi  petunjuk,  bukan ketika  berkas  sudah  selesai  disusun  oleh  pe- nyidik. Petunjuk pun tidak perlu tertulis, boleh secara lisan, SMS, telepon, e-mail. Di Perancis ada  jaksa  yang  piket  menunggu  telepon  dari penyidik  dimulainya  penyidikan  dan  langsung memberi  petunjuk.  Oleh  karena  itu  dalam  PP pelaksanaan KUHAP akan ditunjuk jaksa zona yang  akan  memberi  petunjuk  perkara  yang terjadi  di  zonanya,  sama  dengan  di  Belanda. Jadi,  lebih  memudahkan  penyidik  menghubu- ngi.  Jaksa  zona  yang  wilayahnya  (bukan  kan- tornya)  per  kecamatan  (POLSEK).  Menurut pendapat  Penulis,  untuk  perkara  kecil  tidak perlu  diberitahu  jaksa  tentang  dimulainya  pe- nyidikan  dan  jaksa  memberi  petunjuk,  hanya untuk  perkara  serius  atau  sulit  pembuktiannya secara  yuridis.  Apalagi  dengan diperkenalkan- nya  sistem  adversarial  yang  penuntut  umum boleh  menambah  alat  bukti  (saksi)  pada  saat sidang  sudah  dimulai.  Jadi,  berkas  perkara  ti- dak  sepenting  sekarang  ini,  karena  pada  prin- sipnya  pembuktian  terjadi  di  sidang  pengadi- lan.

## Penyadapan
Penyadapan  diperkenalkan  dalam  Ran- cangan,  akan  tetapi  diberi  persyaratan  yang ketat.  Pasal  83  ayat  (1)  Rancangan  berbunyi: “Penyadapan  pembicaraan  melalui  telepon atau  alat  telekomunikasi  yang  lain  dilarang, kecuali  dilakukan  terhadap  pembicaraan  yang terkait  dengan  tindak  pidana  serius  atau  didu- ga  keras  akan  terjadi  tindak  pidana  serius  ter- sebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak di- lakukan  penyadapan.”  Jadi,  pada  prinsipnya penyadapan  dilarang.  Penyadapan  dengan  de- mikian  bersifat  pengecualian.  Tindak  pidana serius dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) Ran- cangan.  Adalah  tindak  pidana:  (a)  terhadap keamanan Negara (Bab  I Buku  II KUHP); (b) perampasan  kemerdekaan/penculikan  (Pasal 333  KUHP);  (c)  pencurian  dengan  kekerasan (Pasal  365  KUHP);  (d)  pemerasan  (Pasal  368 KUHP); (e) pengancaman (Pasal 368   KUHP); (f) perdagangan orang; (g) penyelundupan; (h) korupsi;  (i)  pencucian  uang;  (j)  pemalsuan uang;  (k)  keimigrasian;  (l)  mengenai  bahan peledak dan senjata api; (m) terorisme; (n)   pe-
langgaran  berat  HAM;  (o)  psikotropika  dan narkotika; dan (p) pemerkosaan.
Penyadapan  pun  dilakukan  dengan  pe- rintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dengan demikian, tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan  harus dengan izin  Ha- kim  Pemeriksa  Pendahuluan.  Pengecualian izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam ke- adaan  mendesak  dibatasi  dan  tetap  dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum.

## Sistem Penuntutan dan Mediasi Penal
Hal lain  yang juga berubah, ialah sistem penuntutan,  walaupun  seperti  halnya  di  Be- landa, penuntutan pidana dimonopoli oleh jak- sa.  Dengan  demikian,  sistem  yang  berlaku  di Indonesia  sama  dengan  di  Belanda,  jaksa do- minus  litis penuntutan.  Berbeda  dengan  Eng- land,  Perancis,  Belgia,  Rusia,  Thailand,  RRC dan  Filipina  yang  swasta  (korban)  langsung dapat  melakukan  penuntutan  ke  pengadilan tanpa  melalui  penyidik  dan  jaksa.  Biasanya hanya  untuk  perkara  ringan,  seperti  penghina- an,  penganiayaan  (ringan),  penipuan,  dan  lain lain.  Di  Thailand  ada  tiga  macam  penuntutan, yaitu  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum ( public  prosecutor ),  swasta  atau  korban  dan gabungan  antara  swasta  (korban)  dan  jaksa yang  disebut joint  prosecution .  Hal  ini  dise- babkan  karena  penuntutan  pidana  itu  memer- lukan  keahlian  teknis-yuridis.  Belum  terpikir- kan  untuk  memperkenalkan private  prosecuti- on di  Indonesia,  karena  hal  itu  berarti  akan merombak seluruh sistem acara pidana.
Oleh  karena  Indonesia  menganut  asas oportunitas  sama  dengan  Belanda,  Perancis, Jepang,  Korea,  Israel  dll,  maka  diperkenalkan penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  ( af- doening  buiten  proces ).  Hal  ini  sesuai  dengan asas  peradilan  cepat,  biaya  murah  dan  seder- hana.  Asas  oportunitas  secara  global  diartikan “The  public  prosecutor  may  decide  conditio- nally  or  unconditionally  to  make  prosecution to  court  or  not .”  (Penuntut  umum  boleh  me- nentukan  menuntut  atau  tidak  menuntut  ke pengadilan dengan syarat  atau tanpa syarat.”). Penyelesaian  di  luar  pengadilan  tercantum  di dalam  Pasal  42  ayat  (2)  dan  (3)  Rancangan. Pasal 42 ayat  (2) RUU KUHAP berbunyi:
”Penuntut  umum  juga  berwenang  demi  ke- pentingan  umum  dan/atau alasan  tertentu menghentikan  penuntutan  baik  dengan  syarat maupun tanpa syarat.” Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP  menyebut  syarat-syarat  itu  sebagai berikut:
a. tindak  pidana  yang  dilakukan  bersifat  ri- ngan;
b. tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  de- ngan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
c. tindak  pidana  yang  dilakukan  hanya  dian- cam dengan pidana denda;
d. umur tersangka pada waktu melakukan tin- dak  pidana  di  atas  tujuh puluh  tahun;  dan/ atau
e. kerugian sudah diganti.
Tindak  pidana  bersifat  ringan,  misalnya menipu  (Pasal  378  KUHP)  yang  ancaman  pi- dananya maksimum empat tahun penjara sebe- sar 10 (sepuluh) juta rupiah untuk membayar biaya rumah sakit , kemudian telah membayar kepada korban. Dengan  demikian, korban pun mendapat  kembali  uangnya,  daripada  penipu ini masuk penjara dan uang tidak kembali. Pe- nyelesaian seperti ini termasuk peradilan resto- ratif  ( restorative  justice ),  adanya  perdamaian antara  korban  dan  pelaku.  Di  Belanda,  maksi- mum ancaman pidana  yang dapat diselesaikan di luar pengadilan ialah 6 (enam) tahun penja- ra yang dengan sendirinya termasuk delik pen- curian, misalnya mengutil sekaleng susu di su- per market untuk bayinya sedangkan dia tidak mempunyai  uang,  belum  pernah  melakukan tindak pidana sebelumnya, lalu dia telah mem- bayar supermarket itu.  Persyaratan  lain  misal- nya  dia  belum  pernah  dipidana  sebelumnya. Oleh  karena  Pasal  42  Rancangan  menyebut maksimum  pidana  4  (empat)  tahun  penjara, maka  pencurian  yang  ancaman  pidananya  5 (lima) tahun penjara tidak termasuk penyele-
“A  court  or  procurator or  an  investiga- tor, or an inquiry officer acting with the consent  of  a  procurator,  may  on  the request  of  the  victim  or  his  legal  guar- dian, dismiss criminal case againt a per- son  who  is  suspected  or  accused  of  ha- ving  committed  a  minor  or  moderately serious crime in cases in article 76 of the Criminal  Code  of  the  Russian  Federa- tion and the person has reached a settle- ment  with the victim and has compensa- ted the victim for his loss.” 58
Pasal  76  KUHP  Federasi  Rusia  itu  me- nyebut  maksimum  pidana  penjara  sepuluh  ta- hun. Jadi, lebih berat daripada di Belanda yang dibatasi  untuk  delik  yang  diancam  dengan  pi- dana penjara maksimum enam tahun berdasar- kan  Undang-Undang  yang  mulai  berlaku  di Belanda  sejak  1  Mei  1983.  Perancis  menentu- kan  pidana  penjara  maksimum  lima  tahun yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Pe- nyelesaian  di  luar  pengadilan  ini  termasuk konsep  peradilan  restoratif  ( restorative  justi- ce ). Hukum Islam mengenal restorative justice bahkan sampai delik berat seperti pembunuhan yang disebut diyat . Akan tetapi ada perbedaan karena penyelesaian di luar pengadilan ( afdoe- ning  buiten  proces )  hanya  untuk  delik  ringan dan motifnya pun harus ringan.
Asas  oportunitas  yang  disebut  di  dalam undang-undang  Kejaksaan,  benar-benar  untuk kepentingan umum termasuk delik berat,  akan tetapi  hanya  Jaksa  Agung  yang  boleh  mene- rapkannya.
Dalam Pasal  42 Rancangan, hanya delik ringan  yang  ancaman  pidananya  4  (empat)  ta- hun penjara ke bawah kecuali pelaku yang ber- umur  70  tahun  ke  atas  ancaman  pidananya maksimum  5  (lima)  tahun  penjara.  Bahkan Rusia  mengenal  sistem  pengakuan  terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon saian di  luar pengadilan, kecuali  pelaku   yang berumur 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.
Pasal  25  KUHAP  Federasi  Rusia  yang baru  (tahun  2003)  yang  berjudul  “penyampi- ngan  perkara  dengan  alasan  antara  para  pihak (tersangka dan korban) telah terjadi perdamai- an  dengan  ganti  kerugian.  Pasal  25  itu  berbu- nyi:
58 Pengadilan  atau  jaksa  atau  penyidik  atau  perwira  pe- meriksa dengan persetujuan jaksa, boleh dengan permo- honan  korban  atau  penasihat  hukumnya  menyamping- kan  perkara  pidana  terhadap  seseorang  yang  disangka atau didakwa telah melakukan kejahatan ringan atau ku- rang  serius  yang  tersebut  di  dalam  Pasal  76  KUHP  Fe- derasi Rusia, dan orang itu telah mencapai penyelesaian dengan  korban  dan  telah  mengganti  kerugian  yang  di- derita korban.”
langsung  dijatuhi  pidana  tanpa  ada  sidang  pe- ngadilan.  Hal  itu  diatur  di  dalam  Pasal  314 KUHAP  Rusia  yang  pada  ayat  (1)  berbunyi: “Terdakwa  berhak,  dengan  tunduk  pada  per- setujuan penuntut umum atau private prosecu- tion (penuntut  perorangan)  dan  korban,  untuk menyetujui  dakwaan  yang  diajukan  terhadap- nya  dan  mengajukan  mosi  (permohonan)  un- tuk  memutuskan  tanpa  pengadilan  dalam  per- kara pidana  yang keputusannya ditetapkan da- lam  KUHP  Federasi  Rusia  tidak  melebihi  se- puluh  tahun  penjara.  Ayat  (7)  mengatakan  pi- dana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang ditentukan untuk kejahatan itu. Jadi, ada  keuntungan  ( bargain )  jika  seseorang  me- ngaku.  Ketentuan  seperti  itu  belum  diakomo- dasikan  di  dalam  Rancangan  KUHAP,  karena merupakan hal baru sama sekali yang tidak di- temui dalam KUHAP negara lain, yang mung- kin  orang  Indonesia  menganggap  ketentuan seperti itu terlalu canggih.
Swedia yang menganut asas legalitas da- lam  penuntutan  sebagai  lawan  asas  oportu- nitas,  namun  mengenal  jaksa  dapat  langsung menerapkan  pidana  yang  bersifat  ringan,  mi- salnya  denda  tanpa  melalui  pengadilan. 59 Jadi, Swedia tidak menerapkan trias  politica secara ketat  karena  jaksa  dapat  mengenakan  sanksi tanpa  melalui  pengadilan.  Dengan  demikian, pengenaan sanksi ringan terhadap delik ringan tidak  berkaitan  dengan  asas  oportunitas,  kare- na  Swedia  menganut  asas  legalitas  dalam  pe- nuntutan  bukan  asas  oportunitas.  Begitu  juga dengan  Norwegia  yang  menciptakan  KUHAP baru  pada  tahun  1986,  jaksa  dapat  menjatuh- kan pidana tanpa persetujuan hakim yang dise- but patale unnlatese5 . Belanda telah menentu- kan,  bahwa  jaksa  dapat  menyampingkan  per- kara  yang  diancam  dengan  pidana  tidak  lebih dari enam tahun dengan pembayaran denda ad- ministratif.

## Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Pada  pendahuluan  sudah  dikemukakan bahwa  dalam  Rancangan  diperkenalkan  lem- baga  baru  yaitu  Hakim  Pemeriksa  Pendahu- luan. Sebenarnya isinya bukan hal baru, tetapi lebih merupakan revitalisasi praperadilan
59 Nakah Akademik Ruu KUHAP
yang  sudah  ada  dalam  KUHAP  1981.  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  di  dalam  Rancangan ini  berbeda  sama  sekali  dibanding  dengan Rechtercommissaris di  Belanda  atau juge  d’ instruction di Perancis atau Inschuhungsrich- ter dulu di Jerman atau Giudice Istructtore du- lu  di  Italia.  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan versi  Rancangan  sama  sekali  tidak  memimpin penyidikan  sebagaimana rechtercommissaris di Belanda atau juge d’instruction di Perancis. Kedua  lembaga  di  Belanda  dan  Perancis  itu bersifat inquisitoir ,  sedangkan  kecenderungan dunia  sekarang  mengarah  ke  sistem  adversari- al, artinya kedudukan penuntut umum dan ter- dakwa  beserta  penasihat  hukumnya  di  penga- dilan berimbang. Italia telah menghapus giudi- ce  istructtore (model  Hakim  Pemeriksa  Pen- dahuluan  Perancis  dan  Belanda)  dan  meng- gantikannya  dengan  lembaga  baru  yang  dise- but giudice per le indagini preliminary (baha- sa  Indonesia:  “Hakim  Pemeriksa  Pendahulu- an”).  Jerman  pun  telah  menghapus  lembaga inschuhungsrichter model  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan Belanda dan Perancis.
Secara  kebetulan  tanpa  sengaja  meniru, Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  versi  Ranca- ngan  mirip  dengan  lembaga  baru  di  Italia  itu. Lembaga  ini  sama  sekali  tidak  memimpin  pe- nyidikan,  akan  tetapi  sama  dengan  praperadi- lan  yang  wewenangnya  diperluas  dan  diman- dirikan.
Dengan  demikian,  lembaga  Hakim  Pe- meriksa  Pendahuluan  versi  Rancangan  tidak dapat  diterjemahkan  ke  bahasa  Inggeris  men- jadi investigating  judge . Terjemahan ke baha- sa Inggris ialah Commissioner Judge . Tujuan  dulu  dibentuk investigating  jud- ge ialah untuk mengimbangi jaksa yang terlalu dominan sebagai master of procedure atau do- minus litis . Maksudnya ialah menjaring perka- ra-perkara  besar  dan  menarik  perhatian  ma- syarakat yang akan diajukan jaksa ke pengadi- lan.
Seperti  dikemukakan  di  Pendahuluan, adanya  lembaga  penyaring,  di  samping  hakim sidang  ( trial  judge )  maka  dapat  dihindari  pe- nuntutan  yang  sewenang-wenang  karena  ala- san pribadi atau balas dendam.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan versi Ranca-
ngan  ialah  menentukan  layak  tidak  layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas per- mohonan  jaksa  ( pretrial ).  Dengan  demikian, jika  jaksa  tidak  menuntut  dan  terjadi  desakan masyarakat awam, jaksa dapat menunjuk putu- san  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan.  Namun demikian,  jika  kemudian  ditemukan  bukti  ba- ru,  dapat  diajukan  lagi  ke  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan agar penuntutan dapat dilakukan. Dalam  pemeriksaan  itu,  tersangka  dan  saksi dapat  didengar  keterangannya  begitu  pula konklusi penuntut umum.
Dengan  adanya  Hakim  Pemeriksa  Pen- dahuluan  maka  diharapkan  dapat  dicapai  tu- juan hukum acara pidana yakni due process of law atau behoorlijk  procesrecht. Tujuan  hu- kum  acara  pidana  ialah  mencari  kebenaran materiel  ( objective  truth )  dan  melindungi  hak asasi  terdakwa  jangan  sampai  terjadi  orang  ti- dak bersalah dijatuhi pidana di samping perha- tian kepada korban kejahatan.
Alat  bukti  tidak  boleh  diperoleh  secara melawan  hukum.  Pemancingan  tidak  diboleh- kan (kasus seperti Mulyana Kusumah dilarang di  Perancis  dan  Italia).  Hasil  penyidikan  ada- lah rahasia ( secret d‟instruction ). Dilarang ke- ras  penyidik  membeberkan  hasil  penyidikan. Pasal 434-7-2 Code Penal mengancam pidana bagi  orang  yang  membocorkan  hasil  penyidi- kan.  Terbalik  di  Indonesia,  masyarakat  meng- hendaki  penyidikan  transparan.  Tujuan  penyi- dikan  adalah  rahasia,  ialah  menjaga  praduga tak  bersalah  ( Inggris:  presumption  of  inno- cence,  Belanda:  presumptie  van  onschuldig, Perancis: presumption d’innocence) . Di sam- ping  itu,  juga  untuk  kepentingan  penyidikan sendiri  jangan  sampai  tersangka  menghilang- kan alat-alat bukti atau mempengaruhi saksi.
Prosedur  Persidangan  Yang  Mengarah  Ke Adversarial
Di  negara - negara  lain  seperti  Italia  dan Jepang  sistem  pemeriksaan  sidang  yang in- quisitoir sudah ditinggalkan. Italia memperke- nalkan  sistem  adversarial  murni,  yang  artinya tidak  ada  lagi  berkas  perkara  yang  diserahkan oleh  penuntut  umum  kepada  hakim.  Berkas perkara  yang dibuat penyidik  hanya untuk  pe- nuntut umum guna dipakai dalam persidangan. Yang diserahkan kepada hakim hanya surat
dakwaan, nama terdakwa, surat penahanan dan daftar barang bukti.
Ketentuan  prosedur  persidangan  sudah mengarah  ke adversarial atau  antara  penuntut umum  dan  terdakwa/penasihat  hukum  lebih berimbang.  Dengan  demikian,  peran  aktif  ha- kim  yang  memimpin  sidang  berkurang.  Pera- nan  berita  acara  juga  berkurang  oleh  karena kedua pihak penuntut umum dan terdakwa/pe- nasihat  hukum  dapat  menambah  alat  bukti (saksi)  baru  di  sidang  pengadilan  yang  dapat ditolak  oleh  hakim,  jika segalanya  sudah  jelas dan  terang.  Dengan  demikian,  ada  kaitannya dengan  tiadanya  P  21,  sehingga  hubungan  an- tara penyidik dan penuntut umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan.
Adanya  keberatan  jika  penuntut  umum menambah  sendiri  pemeriksaan  juga  menjadi tidak  beralasan,  karena  pada  saat  sidang  se- dang  berlangsung  pun  penuntut  umum  dapat menambah alat bukti baru, terutama untuk me- nyanggah  alat  bukti  baru a‟  de  charge yang diajukan terdakwa/penasihat hukum.
Pasal  152  (1) Rancangan  berbunyi:  Pe- nuntut umum dan terdakwa atau penasihat hu- kum  terdakwa  diberi kesempatan  menyam- paikan  penjelasan  singkat untuk mengurai- kan  bukti dan saksi yang  hendak  diajukan oleh mereka pada persidangan. Pasal  152  (2): Sesudah pernyataan  pembuka,  saksi  dan ahli memberikan  keterangan.  Pasal  152  (3): Urutan saksi  dan  ahli  ditentukan  oleh  pihak yang  memanggil.  Pasal  152  (4):  Penuntut umum  mengajukan  saksi,  ahli,  dan  buktinya terlebih  dahulu .  Pasal  152  (5):  Apabila  ha- kim menyetujui saksi  dan  ahli  yang  diminta oleh Penasihat hukum untuk dihadirkan, maka hakim  memerintahkan  kepada Penuntut  U- mum untuk  memanggil  saksi  dan  ahli  yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut. Pasal 152  (10):  Setelah  pemeriksaan  terdakwa,  Pe- nuntut Umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan  untuk  menyanggah  pembuktian dari penasihat hukum selama persidangan.
Dalam  ketentuan  tersebut  nyata  kecen- derungan ke arah adversarial, yang menyebab- kan  penuntut  umum  benar-benar  menguasai hukum  acara  dan  hukum  pidana  materiel  di samping sikap, wibawa,  suara dan taktik  yang mantap.

## Alat - Alat Bukti
Alat  bukti  berubah,  sehingga  berdasar- kan  Pasal  177  Rancangan  alat  bukti  yang  sah mencakup:
a. barang bukti;
b. surat-surat;
c. bukti eletronik;
d. keterangan seorang ahli;
e. keterangan seorang saksi;
f. keterangan terdakwa;
g. pengamatan hakim.
Yang baru ialah “barang bukti” yang la- zim  disebut  di  Negara  lain real  evidence atau material  evidence ,  yaitu  bukti  yang  sungguh- sungguh.  Disebut  surat-surat  (jamak)  maksud- nya ialah jika ada seratus surat, dihitung sama dengan satu alat bukti Sebaliknya, disebut “se- orang ahli” atau “seorang saksi” maksudnya ji- ka  ada  dua  saksi  maka  memenuhi  bukti  mini- mum dua alat bukti. Ini sama dengan KUHAP Belanda  yang  menyebut geschriftelijke  besc- heiden (surat-surat) dan verklaringen  van  een getuige (keterangan seorang saksi). Bukti elek- tronik  misalnya  e-mail,  SMS,  foto,  film,  foto- kopi, faximail, dst.
Sengaja  keterangan  saksi  ditempatkan bukan pada urutan satu (sama dengan KUHAP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada sak- si  tidak  ada  alat  bukti.  Keterangan  terdakwa berbeda  dengan  pengakuan  terdakwa.  Alat bukti  “petunjuk”  yang  berasal  dari  KUHAP Belanda  tahun  1838  yang  sudah  lama  diganti dengan eigen  waarneming  va  de  rechter (pe- ngamatan  hakim  sendiri)  berupa  kesimpulan yang  ditarik  dari  alat  bukti  lain  berdasarkan hasil  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Di Amerika Serikat disebut judicial notice . Tidak ada KUHAP di dunia yang menyebut petunjuk (Belanda: aanwijzing; Inggris: indication )  se- bagai  alat  bukti  kecuali  KUHAP  Belanda  da- hulu (1838); HIR dan KUHAP 1981).
Dalam  requisitoirnya  penuntut  umum dapat  menguraikan  dan  menjelaskan  hal-hal yang terjadi di sidang pengadilan dan memberi kesimpulan  dari  semua  alat  bukti  yang  telah dikemukakan,  untuk  memancing  opini  hakim yang  menjurus  kepada  adanya  bukti  berupa “pengamatan hakim sendiri”.

## Plea Bargaining
Hal  ini  tercantum  di  dalam  197  Ranca- ngan  yang  berjudul  jalur  khusus.  Pada  saat Penuntut  Umum  membacakan  surat  dakwaan, terdakwa  mengakui  semua  perbuatan  yang  di- dakwakan  dan  mengaku  bersalah  melakukan tindak  pidana  yang  ancaman  pidana  yang  di- dakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara, Penuntut  Umum  dapat  melimpahkan  perkara ke  sidang  acara  pemeriksaan  singkat.  Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum.  Di  sinilah  letak  pengakuan  yang memberi  keuntungan  (semacam plea  bargai- ning ).  Hakim  dapat  menolak  pengakuan  ini dan  meminta  Penuntut  Umum  mengajukan  ke sidang pemeriksaan biasa.
Saksi Mahkota (KROON GETUIGE: CROWN WITNESS)
Salah  satu  hal  yang  paling  sering  disa- lahmengerti  ialah  saksi  mahkota.  Ada  yang mengartikan saksi mahkota ialah jika para ter- dakwa  bergantian  menjadi  saksi  atas  kawan berbuatnya. Justru hal  itu dilarang karena ber- arti selfincrimination. Sebagai  saksi  dia  di- sumpah,  jadi  jika  dia  berbohong  dia  bersum- pah  palsu,  padahal  dia  juga  terdakwa  dalam kasus  itu  yang  jika  dia  berbohong  tidak  dian- cam  dengan  pidana.  Saksi  mahkota  hanya  ada dalam  buku  teks  dan  yurisprudensi,  tidak  ter- cantum  di  dalam  undang-undang.  Saksi  mah- kota  ialah  salah  seorang  tersangka/terdakwa yang  paling  ringan  perannya  dalam  delik  ter- organisasikan  yang  bersedia  mengungkap  de- lik itu, dan untuk “jasanya” itu dia dikeluarkan dari  daftar  tersangka/terdakwa  dan  dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdak- wa)  yang  ringan  perannya  dan  tidak  dapat dimaafkan  begitu  saja,  tetap  diambil  yang  pa- ling  ringan  perannya  dan  dijadikan  saksi  ke- mudian  menjadi  terdakwa  dengan  janji  oleh penuntut  umum  akan  menuntut  pidana  yang lebih  ringan  dari  kawan  berbuatnya  yang  lain. Demikian ketentuan undang-undang Italia ten- tang  saksi  mah-kota.  Jadi,  ketentuan  tentang saksi mahkota yang dituangkan di dalam Pasal 198 Rancangan sesuai dengan asas oportunitas juga  yang  dianut  di  Indonesia.  Tentu  hal  ini harus disampaikan oleh penuntut umum kepa-
da hakim. Penuntut umumlah yang menentu- kan terdakwa dijadikan saksi mahkota.

## C. PENUTUP
Pentingnya memahami kembali lintas se- jarah  hukum  pidana,  dimaksudkan,  agar,  se- mangat  filosofis  sejarah  yang  baik,  dapat  ber- putar  kembali,  pada  kurun  waktu  tertentu,  se- bagaimana maksud dan tujuannya, untuk men- capai kebenaran, kebaikan, keadilan dan keba- hagian umat manusia. Dalam kurun waktu ke- merdekaan,  hingga  masa  reformasi,  pergola- kan  pembuatan  hukum,  diwarnai  oleh  sejarah tarik  menarik  berbagai  kepentingan  konsfigu- rasi  politik,  oleh  bangsa  Indonesia,  walaupun produk  hukum  yang  dihasilkan  masih  juga diwarnai oleh berbagai kepentingannya. Tetapi tetap  menuju  pada  hukum  Indonesia  dengan ciri ciri khasnya sesuai dengan Falsafah Panca- sila dan UUD Tahun 1945. Terutama sentuhan keadilan,  yang  bercorakan  Pancasila,  walau- pun  dipengaruhi  oleh  perkembangan  keadilan yang universal. Keadilan merupakan suatu ke- baikan,  yang  mengatasi  semuanya,  sekaligus merangkai hak hak individu yang saling mem- berikan manfaat. Melalui pembaharuan hukum pidana  Materiil  dan  Formiil,  sekarang  ini,  se- dang dalam agenda dan prioritas utama. Maka sejarah  akan  mencatat,  terbentuknya  Hukum pidana  baru,  yang  sarat  dengan  pergolakan, perkembangan globalisasi dunia, dan arus per- kembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi,
yang  begitu  cepat,  serta  penyesuaian  dengan hak  asasi  manusia  yang  univesal.  Pengaruh hukum  Internasional  di  bidang  hukum  pidana. Dikaitkan  dengan  kriminalisasi  yang  sedang terjadi dan menggejala dalam pengalaman em- piris  bangsa,  oleh  para  pembentuk  Undang- Undang di Lembaga Legislatif.
Sejarah  hukum  akan  berputar,  untuk mencapai  kebahagiaan  manusia,  selaras  de- ngan perobahan zamannya.  Hukum pidana  In- donesia,  adalah  suatu  pergulatan  pemikiran oleh  para  ahli,  cerdik  pandai  dibidangnya, yang  telah  menggagas  pemberlakuan  cita  cita, hukum pidana yang ideal, untuk kemanusiaan. Hukum pidana baru akan menyongsong sema- ngat  berhukum  bagi  generasi,  reformasi  hu- kum  pada  kancah  restorasi  bangsa,  menuju peradaban  milinium  berikutnya,  bangsa  dan generasinya,  akan  selalu  tampil  membangga- kan,  sebagaimana  para  pendahulunya  yang sangat  mulia  dan  terpuji  dikancah  pergaulan dan kemajuan di dunia internasional.
Pembaharuan  KUHP  dan  KUHAP,  seba-gai karya  anak  bangsa  yang  terbaik  dibidang-nya, mengisi  rentang  sejarah  peradaban  bang-sa. Bangsa  Indonesia,  yang  sejajar  dalam  per- gaulan dunia, yang menjunjung tinggi kebena- ran  dan  keadilan  yang  universal,  melindungi segenap  tumpah  darah  bangsa  Indonesia,  de- ngan hukum  pidana  yang sesuai  dengan kepe- ribadian bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia. Dalam Majalah Hukum  Nasional  No  2  Tahun  2008.  (Jakarta;  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Depar- temen Hukum dan HAM RI,2008)
Anthon F Susanto. Ilmu Hukum Non Sistimatik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indo- nesia. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010)
Anto  Soemarwan, Hukum  Adat  Perspektif  Sekarang  dan  Mendatang (Yogyakarta:  Adicita  Karya Nusa, 2003)
Akhmad  Hasan. Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Berdasarkan  Adat  Badamai  Pada  Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Nasional. Diseratasi Doktor Ilmu Hukum. Program Pasca- sarjana UII, Fakultas Hukum Yogyakarta. 2007.
Ali  Budiardjo,  Nugroho,  Reksodiputro.  Cs. Reformasi  Hukum  Di  Indonesia. (Jakarta;PT  Siber Konsultan, 1999)
A. Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana I. (Jakarta; Sinar Grafika, 2007) Andi Hamzah. Asas Asas Hukum Pidana. Edisi revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008)
--------, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. (Jakarta; Sinar Grafika, 2008)
--------, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, (Jakarta; Pusat Study Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2007)
--------, Pembangunan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Perrkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi. (Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008)
Andi Hamzah. Delik Delik Tertentu (Specieali Delicten) Di Dalam KUHP. (Jakarta; Pusat Study Hukum Pidana, 2010)
Artidjo Alkostar. Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional . Dalam Indentitas Hukum Nasional. (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1997)
Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum. (Bogor; Ghalia Indonesia, 2008) Akhmad Ramli. Kordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan. Dalam Majalah Hukum Nasional. (Jakarta; BPHN-Dep Hukum dan HAM RI. No. 2 Tahun 2008) Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung; PT.Cita Adytia Bakti, 2003) ---------, Sistem  Pemidanaan  Menurut  Konsep  KUHP  Baru  dan  Latar  Belakang  Pemikirannya. Makalah  Penataran  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Dosen  Fakultas  Hukum  PTN/PTS  Se Indonesia. (Semarang; 12-31 Januari, 1993)
---------, Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2010) ---------, Pembaharuan Hukum Pidana Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. (Jakarta; Ind-Hill,co,1992)
C.  Van  Vollenhoven, Penemuan  Hukum  Adat, Terjemahan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1981)
Cesare  Beccaria. Perihal  Kejahatan  dan  Hukuman (Yogyakarta;  Genta  Publishing,  2011) Gregory Leyh. Hermeneutika Hukum. Sejarah Tero dan Praktek. (Bandung; Nusa media, 2008)
J.M.Van Bemmelen. Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik Delik Khusus. (Bandung; Bina Cipta, 1986)
---------, Hukum Pidana 2. Hukum Peneitentier. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung; Bina Cipta, 1991)
Luhut M.P. Pangaribuan. Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi Dengan Hukum International Yang Relevan. (Jakarta; Djambatan, 2000) Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Tehnik Penyususnan dan Permasalahannya. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2007) ---------, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. (Bandung; Alumni, 2007) Lili  Rasyidi. Dinamika  Situasi  dan  Kondisi  Hukum  Dewasa  Ini. Dalam  Tinjauan  Kritis  Atas  Per- kembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia. Kapita Selekta Hukum. (Bandung; Widya Padjadajaran, 2009)
Roeslan  Saleh. Pembinaan  Cita  Hukum  dan  Asas  Asas  Hukum  Nasional. (Jakarta;  Karya  Dunia Fikir, 1996)
--------, Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  Dengan  Penjelasan. (Jakarta;  Aksara  Baru,  1981)
Roeslan Saleh dan Erna Widjajanti. Perbandingan Hukum Perdata I. (Jakarta; diktat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996) Rusli Muhammad. Kemandirian Pengadilan Indonesia. (Yogyakarta, FH- UII Press, 2010) R. Tresna. Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke abad. (Jakarta; Pradnya Paramita, 1977) R. Tresna. Komentar HIR. (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1972) R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2006) Rifyal Ka‟bah. Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta; Universitas YARSI, 1999) Roberto M Unger. Law and Modern Society Toward a Critican Of social Theory (the free Press, 1976) Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. (Jakarta; Prenada Media Grouf, 2010)
R. Soesilo. Hukum Atjara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu). (Bogor; Politea, 1964)
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung; Alumni, 2007) --------, Hukum Pidana dan Pandangan Masyarakat. (Bandung; Sinar Baru, 1990) Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum, Esai Esai Terpilih . (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010) --------, Hukum dan Perilaku. Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik. (Jakarta; Kompas,
2009)
--------, Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Hukum dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Binacipta, 1975)
Slamat Mulyana. Tafsir Sejarah Negara Kretagama, (Yogyakarta; LKIS, 2006) --------, Perundang-Undangan Majapahit (Djakarta: Bhratara, 1967) Soetandyo Wignyosoebroto. Dari Hukum Kolonial Kehukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1995)
Siti Maryam R. Salahudin. Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima (Nusa Tenggara Barat: Lengge, 2004) Suparman Marzuki. Tragedi Politik Hukum HAM. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, bekerjasama de- ngan PUSHAM UII Yogyakarta, 2011)
Suhariyono. Ar. Pengaturan Pidana Anak Dalam RUU KUHP. Disampaikan dalam FGD KUHP Kemkumham,Jakarta 4 april 2011, hotel Mercuri Ancol.
Sajuti Thalib. Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam. (Jakarta; Bina Aksara, 1985)
Satria Effendi. M. Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. (Jakarta; Prenada Media, 2005) Syaiful Bakhri. Pidana Denda dan Korupsi. (Yogyakarta; Total Media, 2009) Moelyatno. Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) Muhammad Ajisatria Sulaiman (penyunting). Menantikan Kebangkitan Hukum Indonesia. Pemiki- ran  dan  Rekomendasi  Mahasiswa  Hukum  Se  Indonesia.  Agenda  Pembaharuan  Hukum  di Era Pasca Reformasi. (Jakarta; BEM FH-UI dan Mahkamah Konstitusi RI, 2008) Mahadi. Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854 (Bandung: Alumni, 2003) Muhammad Yamin. Tatanegara Majapahit. (Jakarta;Parwa I, Tanpa Tahun)
Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Mteriil Indonesia di Masa Datang. Pidato pengukuhan Guru Besar (Semarang Universitas Diponegoro, 24 Februari 1990)
--------, Hak  Asasi  Manusia  dan  Sistem  Peradilan  Pidana. (Semarang;  Badan  Penerbit  UNDIP, 1997)
--------, Pemidanaan,  Jenis  Pidana  dan  Implementasi  Penjatuhan  Pidana  Dalam  RUU  KUHP (Futuristik) Disampaikan  dalam  FGD  KUHP  Kemkumham,  Jakarta  4  april  2011,  hotel Mercuri Ancol.
--------, Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia. Dalam Perkembangan Hukum Pidana Da- lam  Era  Globalisasi.  Hasil  Seminar  dan  Kongres  III  Asosiasi  Pengajar  Hukum  Pidana  dan Kriminologi Indonesia. Bandung 16-19 Maret 2008. (Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008).