## KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN LAHAN BUAH NAGA
(Studi Penetapan Perkara Nomor 3252/Pdt.G.2016/Pa.Bwi)
Subandi & Isma Swadjaja Email: gusbandi8@gmail.com

## Abstrak
Dalam  kegiatan  kerjasama  bagi  hasil  lahan  pertanian  dikenal  dengan  istilah mukhabarah  dan  muzara’ah.  Perjanjian  kerjasama  bagi  hasil  seharusnya  dicatatkan menurut  hukum  yang  berlaku  supaya  saling  mengikat  dan  tidak  menimbulkan  adanya kecurangan  dari  salah  satu  pihak.  Kecurangan  tersebut  dapat  menimbulkan pelanggaran/pengkhianatan  perjanjian  kerjasama  sehingga  memperkarakan  di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam  Perkara  Nomor  3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  deskriptif  yang  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  secara  sistematis  dasar gugatan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji berkas gugatan, perdamaian serta penetapan  Majelis  Hakim  yang  kemudian  dianalisis  dengan  sistem  hukum  ekonomi syariah  (peraturan  perundang-undangan  maupun  sumber  hukum  islam).  Analisis  data dilakukan  dengan  cara  pemeriksaan  data,  klasifikasi  data,  penarikan  kesimpulan  dan analisis  data.  Hasil  dari  penulisan  tesis  ini,  menunjukkan  bahwa:  1.  Dasar  gugatan perkara  3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi  karena  adanya  pengingkaran  atau  penghianatan salah  satu  pihak  yaitu  pemilik  lahan  yang  merasa  cemburu  terhadap  pengelola  lahan (penggarap)  terkait  panenan  buah  naga  pada  musim  panen  pertama.  Yang  kemudian pemilik  lahan  mau  mengambil  alih  objek  muzara’ah  tanpa  persetujuan  penggarap lahan. 2. Proses mediasi yang dilaksanakan dalam perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi)  dilakukan  berdasarkan  prosedur  PERMA  No  1  tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi. Dan hasil dari pada proses mediasi tersebut telah Berhasil Mencapai  Kesepakatan  (kesepakatan  tertulis).  3.  Produk  hukum  dari  Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi berupa Penetapan pencabutan  perkara.  Seharusnya  produk  hukum  yang  dikeluarkan  adalah  berupa Putusan Perdamaian karena perkara ini berawal  dari sebuah sengketa yang  kemudian berhasil damai berdasarkan kesepakatan tertentu.
Kata Kunci : Muzara’ah, Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, Pengadilan Agama Banyuwangi.

## PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  Allah  SWT sebagai makhluk sosial. Sebagai
makhluk  sosial,  manusia  menerima  dan memberikan  andil  kepada  orang  lain, saling  berinteraksi  untuk  memenuhi kebutuhan dan mencapai perkembangan serta  kemajuan  dalam  hidupnya.  Islam
mengatur segala bentuk kegiatan manusia  yang  berhubungan  dengan makhluk  sosial  lainnya  yakni  dalam rangka  tolong  menolong  agar  tercipta kehidupan  yang  harmonis  antar  sesama dan juga  sebagai manfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan  kegiatan  ekonomi  seperti jual-beli, sewa-menyewa, hutang-
pihutang, gadai-menggadai serta
kegiatan ekonomi lainnya yang
termasuk  membantu  sesama  manusia. Sebagai  satu  wujud  manusia  sebagai makhluk  sosial  adalah  manusia  saling membutuhkan antara satu orang dengan orang  yang  lain,  maka  dari  itu  Allah menyuruh  kita  untuk  saling  tolong menolong  supaya  tercipta  kehidupan yang  saling  melengkapi,  kedamaian sehingga  memperkuat  tali  silaturrahmi diantara sesama. 1
Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya  tanpa  melibatkan  orang lain.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan  kerjasama,  misalkan  ada seseorang  mempunyai  suatu  barang tetapi  orang  yang  lain  tidak  memiliki barang  tersebut,  maka  manusia  harus saling  berhubungan,  saling  melengkapi, saling  bertukar  keperluan  dan  juga keahlian (keterampilan). 2
Bagi setiap orang, bekerja merupakan  suatu  kewajiban  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  untuk kehidupan  sepanjang  masa,  selama  ia mampu  membanting  tulang,  memeras keringat  dan  mengasah  otak. 3 Untuk mencari nafkah atau rezeki banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang halal dan benar, salah satunya yaitu dengan bekerja menyerahkan  kepandaian  dan  tenaga, menjadi  karyawan  atau  buruh  kepada yang memerlukan, yang mana suatu saat
1 Sujarwa, Manusia  dan  Lingkungan  Sosial (Yogyakarta: CV. Pustaka Setia, 2012), 49.
2 M.Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi dalam  Islam (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2003), 62.
3 Pandji  Anoraga, Psikologi  Kerja ,  cet  Ke-3,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 26-27.
tenaga  itu  diperlukan  orang  lain  untuk suatu pekerjaan.
Hubungan suatu pekerjaan terlahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu lapangan pekerjaan dan  dari  situlah  menimbulkan  suatu interaksi  antar  sesama  manusia,  dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang  sudah  ada  sejak  dahulu  dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. 4 Selain  menaruh  diri  untuk bekerja sama dengan orang lain sebagai pekerja  ataupun  buruh.  Kita  juga  bisa menciptakan  lapangan  pekerjaan  itu sendiri.  Misal  dengan  cara  bisnis perdagangan  atau  perniagaan,  pertanian maupun  perkebunan  yang  dalam  kata lain juga dikenal dengan istilah bermuamalah.
Muamalah berasal dari kata ‘amala yang  artinya  saling  bertindak, saling  berbuat,  dan  saling  mengenal. 5 Muamalah adalah  segala  aturan  agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia,  dan  antar  manusia  dengan alam  sekitarnya  tanpa  memandang agama  atau  asal  usul  kehidupannya. Muamalah mempunyai  ruang  lingkup yang  luas,  yang  meliputi  segala  aspek baik  dari bidang  agama,  politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.
Fiqh  Muamalah adalah  hukum- hukum  syara’  yang  bersifat  praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan  seseorang  dengan  orang lain  dalam  hal  persoalan  ekonomi,  di antaranya:  dagang,  pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan  barang  atau  uang,  penemuan, pengupahan,  rampasan  perang,  utang
4 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu,  ( Abdul  Hayyie  Al-Kattani),  jilid  4, (Depok:  Gema  Insani  dan  Darul  Fikr,  2007), 419.
5 Rachmad  Syafei, Fiqih  Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.
piutang,  pungutan,  warisan,  wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. 6 Aturan-aturan  Allah  ini  ditujukan untuk  mengatur  kehidupan  manusia dalam  urusan  yang  berkaitan  dengan duniawi  dan  sosial  kemasyarakatan. Manusia  kapanpun  dan  dimanapun harus  senantiasa  mengikuti  aturan  yang telah  ditetapkan  Allah  sekalipun  dalam perkara  yang  bersifat  duniawi  sebab segala  aktifitas  manusia  akan  dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.  Dalam  islam  sekecil  apapun aktifitas manusia  di  dunia harus didasarkan  pada  ketetapan  Allah  SWT agar kelak selamat di akhirat. 7
Indonesia  dikenal  sebagai  Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia  mempunyai  pencaharian  di bidang  pertanian  atau  bercocok  tanam. Secara  geografis  Indonesia  yang  juga merupakan  negara  kepulauan  memiliki potensi  alam  yang  besar  tidak  hanya dalam  bidang  kelautan  tapi  juga  dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia  yang  tinggi  salah  satunya disebabkan  wilayah  Indonesia  yang memiliki  wilayah daratan sepertiga dari luas  keseluruhan  ini  dilewati  barisan pegunungan dunia.
Hal  ini  menyebabkan  wilayah daratan  Indonesia  sangat  subur.  kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia  untuk  melakukan  kegiatan usaha  di  bidang  pertanian.  Pertanian adalah  kegiatan  pemanfaatan  sumber daya  hayati  yang  dilakukan  manusia untuk  menghasilkan  bahan  pangan, bahan  baku  industri,  atau  sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan  hidupnya.  Pertanian  juga merupakan  sektor  yang  memegang peranan  penting  dalam  kesejahteraan
6 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012), 2.
7 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah , 15
penduduk Indonesia. Kegiatan pertanian merupakan  pekerjaan  yang  dianjurkan dan  diperbolehkan  dalam  Islam  karena dalam  pertanian  terdapat  hasil  dan manfaat yang begitu besar.
Dalam  Islam,  model  kerjasama pengelolaan lahan sawah ada tiga, yaitu Musaqoh, Muzara’ah dan Mukhabarah. Musaqoh adalah  bentuk  kerjasama antara  pemilik  lahan  dengan  penggarap lahan yaitu penggarap lahan dipekerjakan  oleh  pemilik  lahan  untuk merawat  tanaman  yang  sudah  ada  dan kemudian  hasilnya  dibagi  diantara keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. 8
Muzara’ah merupakan  kerjasama pengelolaan  pertanian  antara  pemilik lahan  dan  penggarap,  yakni  pemilik lahan  memberikan  lahan  pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu  dari  hasil  panen.  Dalam kerjasama  ini  terdapat  dua  pihak  yang satu  sebagai  pemilik  modal,  sedangkan dipihak  lain  sebagai  pelaksana  usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk  kerjasama,  kemudian  hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Mukhabarah pun tidak jauh berbeda  dengan Muzara’ah, hanya  saja jika Muzara’ah benihnya  dari  pemilik tanah. Seperti pandangan ulama
Syafi’iyah  yang  menyatakan  bahwa Muzara’ah adalah  transaksi  antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian  dari  hasil  yang  keluar  dari tanah  tersebut  dengan  ketentuan  bibit dari  pemilik  tanah. 9 Sedangkan  dalam
8 Ayo Belajar Fiqih Muamalah,
http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muamalah- musaqah//, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
9 Ahmad  Wardi  Suhendi, Fiqh  Muamalah. (Jakarta: Amzah, 2013), 393
mukhabarah bibit disediakan oleh pihak penggarap. 10
Sistem  bagi  hasil  menjadi  suatu yang  penting  manakala  orang-orang mempunyai  tenaga  kerja  tetapi  tidak mempunyai  lahan,  sementara  yang  lain memiliki  lahan  tetapi  tidak  mempunyai modal  dan  tenaga  kerja.  Berdasarkan keadaan  seperti  ini  saling  membantu dan  bekerjasama,  maka  hanya  sistem bagi  hasil  yang  merupakan  cara  efektif untuk  menghasilkan  lebih  banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak. 11
Sistem kerja sama bagi hasil tidak hanya  terpaut  pada  tanaman  kebutuhan pokok  manusia  saja,  seperti  padi, gandum  maupun  jagung.  Namun  dapat juga  dilakukan  dengan tanaman (biji- bijian)  maupun  buah  buahan.  Seperti yang akan dikaji  dalam penulisan Tesis ini  yaitu  sistem  bagi  hasil  dalam penanaman Buah Naga.
Adapun objek kerja sama tersebut terletak  di  Lingkungan  Watu  Ulo Kelurahan Bakungan Kabupaten Banyuwangi. Akad kerjasama sebagaimana  tersebut  di  atas  terjadi karena  adanya  dua  belah  pihak  yaitu pihak  penyedia lahan  dan  pihak pengelola  lahan  yang  mengadakan kesepakatan  secara  lisan.  Para  pihak tersebut  telah  sepakat  bahwa  objek kerjasama dimanfaatkan
untuk penanaman Buah Naga yang mana bibit dan segala kebutuhan biaya produksinya ditanggung  oleh  Penggarap  sedang pemilik  lahan  hanya  menyediakan tanah/ladang saja.
Selain itu, kedua belah pihak juga telah sepakat akan membagi hasil panen dengan  sistem paro yaitu  50%  untuk penggarap  dan  50%  untuk  penyedia
10 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 114-115.
11 Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II. (Yogyakarta:  PT.  Dana  Bakti  Wakaf,  1995), 279.
lahan. Kerjasama ini berlangsung hingga 10 tahun ( 2014 – 2024 ) namun sebelum  waktunya  berakhir  (masih berjalan 3 tahun) ternyata terdapat pihak lain  yang  secara  sepihak  membatalkan akad kerjasama tersebut sehingga membuat  salah  satu  pihak  merasa dirugikan. Terhadap  pihak  yang  merasa dirugikan tersebut, berbagai cara (musyawarah kekeluargaan) sudah ditempuh  namun  tidak  membuahkan hasil.    Sehingga  pada  tanggal  24  Juni 2016  mengajukan  perkara ini  di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana  yang telah terdaftar dalam buku register Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA. Bwi. Berdasarkan keterangan yang telah  terurai  dan  dipaparkan  diatas, maka  Peneliti  merasa  tertarik  untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis  permasalahan  ini  hingga menemukan  sebuah  hukum  yang  dapat diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kegiatan perekonomian.  Adapun  tujuan  yang ingin dicapai  yaitu: 1) Mendeskripsikan dasar gugatan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi. 2) Mendeskripsikan  proses  perdamaian perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi. 3) Mendeskripsikan  Penetapan  Majelis Hakim perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi. Penelitian  ini  sangat  penting untuk  dilakukan  karena  belum  ada penelitian terdahulu yang secara
spesifik membahas tentang akad muzara’ah  hingga  sampai  diperkrakan di Pengadilan Agama. Untuk membuktikan  bahwa  penelitian  ini adalah  penelitian  awal  maka  berikut akan  dicantumkan  judul  dan  fokus penelitian yang telah ada.
Karya  yang  ditulis  oleh  Mersya Tria  Andryani  yang  berjudul  “Analisis
Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan  Gresik  Kecamatan  Kebomas Kabupaten  Gresik”. 12 Dalam  tulisan  ini difokuskan pada masalah praktek kerjasama  bagi  hasil  usaha  Dinamo kemudian dalam praktik tersebut dianalisis menurut Hukum Islam.
Karya dari Dewi Ayu Lestari yang berjudul  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Praktik  Kerjasama  Lahan Pertanian  Dengan  Sistem Paron Di Desa  Sidodadi  Kecamatan  Sukosewu Kabupaten  Bojonegoro”. 13 Karya  ini difokuskan  pada  masalah  Praktek  / mekanisme  kerjasama  lahan  pertanian yang  kemudian  hasilnya  dibagi  dengan sistem paron ,  yang  kedua  adalah menganalisis praktek kerjasama tersebut dengan  menggunakan  sumber  Hukum Islam  dan  melalui  pendekatan Ushul Fiqh .
Karya  yang  ditulis  oleh  Silvia Ratnani,  “Penggarapan  Tanah  Sawah dengan  Sistem  Setoran  di  Desa  Lundo Kecamatan  Benjeng  Kabupaten  Gresik dalam  Prespektif  ‘Urf  “.  Dalam  karya ini  membahas  tentang  kesepakatan (akad) yang digunakan dalam kerjasama penggarapan  sawah  dengan  sistem setoran  di  Desa  Lundo  Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yaitu bahwa penggarap  harus  menyetorkan  hasil panennya  pada  saat  panen  pertama sesuai  dengan  permintaan  pemilik sawah,  untuk  hasil  panen  kedua  dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya  dan  hal  tersebut  tidak
12 Mersya Tria Andryani. Analisis Hukum Islam Terhadap  Kerjasama  Bagi  Hasil  Dalam  Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)
13 Dewi  Ayu  Lestari. Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Praktik  Kerjasama  Lahan  Pertanian Dengan  Sistem  Paron  Di  Desa  Sidodadi Kecamatan  Sukosewu  Kabupaten  Bojonegoro (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)
bertentangan  dengan  dalil  syara’  dan termasuk ‘urf shahih. 14 Syahrul Amil Mukminin, “Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Paron Sapi  di  Desa  Ragang  Kecamatan  Waru
Kabupaten  Pamekasan”.  Tulisan  ini membahas tentang sebuah kasus dimana dalam  memenuhi  kebutuhan  tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal menanam  modal  kepada  masyarakat yang  kurang  mampu  berupa  sapi  dan hasilnya dibagi dua yaitu pemilik modal dan  pengelola,  masalahnya  dalam  bagi hasil anak sapinya jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka  tidak  ada  keuntungan  bagi pengelola.
Dari  paparan  data  penelitian terdahulu  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  penelitian  yang  akan  peneliti lakukan berbeda  dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga
membahas  tentang  kerjasama  lahan pertanian . Dalam penelitian terdahulu di atas  menjelaskan  pokok  permasalahan yang  memfokuskan  tentang  beberapa praktek kerjasama tentang usaha bengkel, praktek kerjasama lahan pertanian sistem paron, praktek kerjasama  penggarapan  lahan  sawah sistem setoran dan kerjasama peternakan sapi.
Oleh  karena  itu  dari  penelitian terdahulu  di  atas,  dapat  dipastikan berbeda  dengan  penelitian  yang  akan peneliti lakukan karena dalam penelitian peneliti nentinya akan membahas tentang  kerjasama  penanaman  buah naga  dengan  sistem  bagi  hasil,  yang mana  kemudian  memunculkan  gugatan di Pengadilan Agama
hingga menganalisis penetapan Majelis Hakim.
14 Silvia  Ratnani, Penggarapan  Tanah  Sawah dengan  Sistem  Setoran  di  Desa  Lundo Kecamatan  Benjeng  Kabupaten  Gresik  dalam Prespektif  ‘Urf (Surabaya:  UIN-Sunan  Ampel, 2015)
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten Banyuwangi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian  Kasus  Hukum  yang  terjadi diwilayah  yurisdiksi Pengadilan  Agama Banyuwangi. Selanjutnya dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu mendeskripsikan mengenai kasus hukum ekonomi syariah yang
terfokuskan  pada  dasar  pengajuan gugatan, proses perdamaian dan penetapan Majelis Hakim dalam memutus gugatan/perkara tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  peneliti gunakan  karena  dalam  penelitian  ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif  dan  tidak  terpaut  dengan angka-angka. Sebagaimana yang
ditegaskan oleh Burhan Ashshofa dalam bukunya Metode  Penelitian  Hukum mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif,  yang bersumber  dari  tulisan  atau  ungkapan dan tingkah laku yang dapat
diobservasi/diamati dari manusia. 15 Selain  itu,  dalam  penelitian  ini juga menggunakan pendekatan konseptual  yaitu  menganalisis  adanya gugatan  serta  penetapan  mejelis  Hakim tentang perkara ekonomi syariah sebagaimana yang terfokus pada rumusan masalah peneliti.
Sebagai sumber data dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu meliputi: 1) Data  Primer  yaitu  data
yang  diambil  secara  langsung  dari lapangan.  Peneliti  mendapatkan  data secara  langsung  dari  sumber  pertama yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview
atau observasi secara langsung dengan
15 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),16
subjek penelitian dan informan. 16
Adapun  sumber  data  primer  dalam penelitian  ini  berkas  gugatan  perkara, interview dengan Mediator serta menganalisis  konsep  penetapan  Majelis Hakim. 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan/literatur  yang  digunakan sebagai  bahan  analisis  data,  meliputi: buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan dan majalah. 17 Dalam sumber  data  sekonder  ini  peneliti mengambil  data  dari  literatur  melalui studi pustaka (library research) berbagai dokumen yang sifatnya
memberi  informasi  yang  relevan  terkait fokus penelitian peneliti.
Adapun  literatur  yang  merupakan bahan  rujukan  peneliti  dalam  sumber data  sekunder  meliputi:  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah,  buku  hukum ekonomi syariah, buku tentang
peradilan agama, buku tentang kekuasaan  kehakiman  serta  buku  lain yang
berorientasi pada bidang Muamalah.

## HASIL DATA DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Penelitian a. Kedudukan PA

## Banyuwangi
Penelitian  ini  peneliti  lakukan  di wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Banyuwangi  selanjutnya  disebut  PA Banyuwangi,  beralamat  di  Jalan  A. Yani  No.  106  Kelurahan  Tamanbaru
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Kode Pos 68416. Pengadilan  Agama  Banyuwangi  ini mewilayahi  pada  25  Kecamatan  di Kabupaten Banyuwangi. Dengan kecamatan paling utara yaitu
16 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.
17 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar , 136.
Wongsorejo, Timur Kecamatan Banyuwangi, Selatan Kecamatan Pesanggaran,  dan  Barat  kecamatan Kalibaru. b. Visi dan Misi PA Banyuwangi Visi: “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”. Misi: “Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan  meningkatkan  kredibilitas  dan transparansi badan peradilan”.
c. Pimpinan Pengadilan
Agama  Banyuwangi  Tahun  2017- Sekarang
PA Banyuwangi saat ini di Ketuai oleh  Drs.  H.  Mudjito,  S.H.,M.H,  yang bertugas  sejak  kurang  lebih  pertanggal bulan  Oktober  2016  yang  sebelumnya di Ketuai oleh Agus Purwanto, S.H.,M.HES.  Sedangkan  Wakil  Ketua PA  Banyuwangi  adalah  Drs.  H.  Moh. Khazin,  M.  HES,  Panitera,  Bustami, S.H,  yang  kini  sejak  tahun  2018 dipimpin  oleh  Drs.  Subandi,  S.H, Sekretaris  Moh.  Khozin,  S.H,  yang mana  mulai  bulan  Juli  2017  Sekretaris PA  Banyuwangi  dijabat  oleh  Achmad
Thohir, S.H.
d. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi Kewenangan  Absolut  Pengadilan Agama Banyuwangi
sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  49  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 yang  telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2006    dan terakhir  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  50  Tahun  2009:  “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
di tingkat  pertama  antara  orang-orang yang  beragama  Islam  di  bidang:  a. perkawinan;  b.  kewarisan,  wasiat,  dan
hibah,  yang  dilakukan  berdasarkan hukum  Islam;  c.  wakaf  dan  shadaqah dan ekonomi syariah”.
Sedangkan  kewenangan  relatif Pengadilan  Agama  Jember    secara umum  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat (1)  UU  Nomor  7  tahun  1989  “ Pengadilan  Agama  berkedudukan  di kotamadya  atau  di  ibu  kota  Kabupaten. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”.
Kewenangan  relatif  ini  secara umum  diatur  dalam  pasal  118  HIR  dan secara  khusus  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan.  Pada asasnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama  di  tempat  tinggal  tergugat  oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai  ikatan  hukum,  sedang permohonan  diajukan  ke  Pengadilan Agama  di  tempat  tinggal  Pemohon,
kecuali UU menentukan lain.
Pengecualian ini sebagaimana dikmaksud  diatas  kita  temukan  dalam pasal  66  dan  73  UU  Nomor  7  tahun 1989  yang  menetapkan  bahwa  perkara cerai  talak  diajukan  ke  Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri,  hal  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  kaum  wanita  dan  anak- anak,  adapun  cerai  gugat  diajukan  di tempat Penggugat (isteri). 18 1. Dasar Gugatan Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi Dalam  perjanjian  yang  dibuat diantara  kedua  belah  pihak  (pemilik lahan dan penggarap lahan) dalam kasus ini  adalah  kerjasama  akad Muzara’ah karena  petani  penggarap  menanam tanamannya  terleih  dahulu.  Hal  ini berbeda  dengan Musaqah yang  mana petani  penggarap  tinggal  menggarap tanaman yang sudah ada.
18 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan  Acara  Peradilan  Agama  (Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989 (Jakarta:  Pustaka  Karini, 2007), 112.
Sebagaimana  gugatan  Penggugat yang  telah  terdaftar  di  kepaniteraan Pengadilan  Agama Banyuwangi Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi,  tanggal  24 Juni 2016 yang menerangkan para pihak adalah:
Penggugat:  Nur  Kaelani bin Mahmudi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat  tinggal  di  Dusun  Tembakur
RT  02  RW  03  Desa  Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini melalui Kuasanya Ahmad Rifa’i, S.H.,CLA dan Hendra  Prastowo,  S.H,  Advokat  pada kantor  Advokat  dan  Bantuan  Hukum “Hendra  Prastowo  &  Rekan”  yang berkedudukan  di  Jl.  Ikan  Tengiri  No.  1 –  B  Sobo  Banyuwangi,  kuasa  Khusus tertanggal 25 April 2016;
Adapun  selaku  Tergugat  yaitu Hadi  Sutoyo,  umur  48  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  PNS,  pendidikan Sarjana,  bertempat  tinggal  di  Dusun
Krajan  RT  01  RW  01  Desa  Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi; Point penting dalam duduk permasalahan/perkara diantara Penggugat dan Tergugat adalah: 19 1. Bahwa  pada  hari  Rabu
tanggal  02  April  2014  bertempat  di rumah  Tergugat  (Dusun  Krajan  RT  01 RW  01  Desa  Olehsari  Kecamatan
Glagah  Kabupaten  Banyuwangi)  telah terjadi akad/perjanjian muzara’ah tentang kesepakatan kerjasama tanaman buah  naga  dengan  sistem  bagi  hasil antara  Penggugat  selaku  penggarap  dan Tergugat  selaku  pemilik  lahan  seluas  ± 6.000  M2  yang  terletak  di  Lingkungan
Watu  Ulo  Rt  02  RW  02  Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Kabupaten  Banyuwangi,  dengan  batas lahan/tanah sebagai berikut:
19 Gugatan  dilampirkan  pada  bagian  lampiran tesis ini.
 Utara: tanah Bpk Jazuli/Jaelan  Timur: Tanah Bpk Dolbari  Selatan: Tanah Bpk Buang  Barat: Tanah Ibu Santi/Bpk Selo 2. Bahwa  akad  muzara’ah sebagaimana dimaksud antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan  secara  lisan,  yang  mengatur ketentuan sebagai berikut: a. Penggugat selaku penggarap  tanah  dan  Tergugat  selaku pemilik  tanah.  Tanah  tersebut  tidak dalam  sengketa  dan  atau  tidak  dalam jaminan hutang pada pihak yang lain.
b. Penggugat  dan  Tergugat telah  sepakat  bahwa  jenis  benih  yang akan ditanam pada lahan tersebut adalah jenis  buah-buahan  (buah  naga)  dan Penggugat  yang  menyediakan  benih tersebut selaku penggarap.
c. Semua  biaya  poduksi (biaya  perawatan  tanaman)  ditanggung oleh Penggugat selaku penggarap sedang  Tergugat  hanya  menyediakan lahan. d. Penggugat  dan  Tergugat dalam  akad muzara’ah tersebut  sepakat membagi  hasil  panen  dengan  sistem maro atau pembagian hasil panen dalam jumlah  yang  sama  yakni  50%  bagian Penggugat  dan  50%  bagian  Tergugat dalam setiap panen.
e. Penggugat  dan  Tergugat sepakat  kerjasama  akad muzara’ah tersebut  berlangsung  selama  10  tahun atau  disesuaikan  masa  produksi  buah naga.
3.
Bahwa  atas  kesepakatan yang  dimaksud,  pada  tanggal  15  Mei 2015  Penggugat  mulai  melakukan pekerjaan  tersebut  dengan  menanam bibit buah naga sebanyak 1000 pohon. 4. Bahwa selanjutnya Penggugat  melakukan  penyemprotan
dan  pemupukan  secara  rutin  dengan harapan  tanaman  buah  naga  tersebut menghasilkan panenan yang maksimal.
5. Bahwa  selanjutnya  pada
tanggal  12  Februari  2016  Penggugat memenuhi  undangan  Tergugat  untuk bertemu  membicarakan  masalah  hasil panen dari buah naga tersebut,
kemudian  dalam  pertemuan  tersebut Tergugat menyatakan yang pada pokonya uang yang terkumpul dari hasil panen  buah  naga  hanya  sebesar  Rp. 20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah), padahal  menurut  cerita  dari  saudara Tergugat ¼ hektar permusim dapat hasil sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta  rupiah)  maka  dengan  anggapan  ½ hektar dapat hasil sebesar Rp. 160.000.000,-  (seratus  enam  puluh  juta rupiah).  Atas  pernyataan  Tergugat tersebut,  kemudian  Penggugat  berusaha menjelaskan  kepada  Tergugat  bahwa selama  dalam  pengalaman  berkebun (menekuni  budi  daya  buah  naga) panenan  awal  ini  hasilnya  belum maksimal dan  baru akan nampak panen maksimal  sekitar  pada  panenan  kedua, ketiga  dan  seterusnya  selama  masa produksi  buah  naga.  Dari  penjelasan Tergugat  tersebut  rupanya  Penggugat berpendapat  lain  yaitu  hendak  menjual sewakan  lahan  muzara’ah  tersebut kepada  pihak  lain  yang  kemudian hasilnya  dibagi  dinatara  Penggugat  dan
Tergugat. 6. Bahwa  pada  tangga  13 Februari  2016  Tergugat  memutuskan secara sepihak akad  muzara’ah tersebut dengan  Penggugat,  oleh  karenanya tanaman  buah  naga  akan  dirawat  oleh Tergugat sendiri dan selanjutnya melarang  Penggugat  memasuki  lahan muzara’ah  tersebut  (lahan  muzara’ah dikuasai oleh Penggugat). 7. Bahwa  atas  perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat juga mengalami kerugian diantaranya:
a. Perjanjian kerjasama berlangsung  10  tahun  namun  masih berjalan 2 tahun sisa 8 tahun kerugian. b. Tanaman buah naga dalam  setahun  1  kali  panen  sehingga Penggugat  mengalami  kerugian  8  kali panenan. c. Perawatan  pohon  buah naga  pertahun  sebesar  Rp.  12.000.000,- (dua belas juta rupiah). d. Penggugat sudah mengalami  kerugian  biaya  produksi pohon buah naga, perawatan,
pemupukan dll, sehingga meminta ganti kerugian  kepada  Tergugat  sebesar  Rp. 384.000.000,-  (tiga  ratus  delapan  puluh empat juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan tuntutan  Penggugat  tersebut,  rupanya Tergugat tidak  mempunyai  iktikad  baik yaitu tidak segera menjalankan permintaan  Penggugat  hingga  14  hari, sehingga Penggugat mengajukan
perkara  ini  ke  Pengadilan  Agama Banyuwangi  untuk  mencari  keadilan dimata hukum.
Berdasarkan  alasan/dalil  gugatan tersebut,  maka  langkah  selanjunya adalah  menganalisis  serta  membahas terjadinya akad muzara’ah tersebut.
Sudah dikatakan sebelumnya bahwa  dalam  pandangan  syara’  suatu akad  merupakan  ikatan  secara  hukum yang  dilakukan  oleh  dua  atau  beberapa pihak  yang  sama-sama  berkeinginan untuk  mengikatkan  diri.  Kehendak  atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karenanya untuk  menyatakan  kehendak  masing- masing  harus  diungkapkan  dalam  suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang  berakad  itu  disebut  dengan ijab qobul . 20
Allah  juga  berfirman  didalam surat  al-Maidah  ayat  1,  yang  artinya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah  aqad-aqad  itu.  dihalalkan bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan  berburu  ketika  kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Berdasarkan  ketentuan  tersebut
sudah  sepantasnya  kita  selaku  makhluk Allah  Swt  harus  menunaikan  akad perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga wujud sebuah ketertiban  hukum  dan  sebagai  sah  atau tidaknya  suatu  transaksi  tergantung pada akad yang telah dibuat.
Suatu  akad  jika  dikaitkan  pada kasus posisi sebagaimana tersebut diatas maka harus memenuhi persyarata sebagaimana dimaksud dibawah ini: 1. Ketentuan  orang  yang berakad Didalam  akad muzara’ah yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pihak-pihaknya sudah memenuhi  ketentuan  yaitu  mukallaf (cakap  melakukan  perbuatan  hukum) hal  ini  dibuktikan  pada  identitas  diri gugatan Penggugat.
2. Objek  akad  diakui  oleh
syara’  yaitu  mengadakan  perjanjian kerjasama pengelolaan  lahan  buah  naga melalui akad muzara’ah . 3. Akad dilakukan Penggugat dan Tergugat meraih
kemanfaatan  yaitu  akad  ini  adalah kerjasama  bagi  hasil  dimana  antara Penggugat  dan  Tergugat  mendapatkan porsi  yang  sama  hasil  panenan  buah naga tersebut. Dan dapat juga dikatakan bahwa dalam kerjasama ini
menimbulkan  sikap  saling  tolong- menolong diantara umat manusia sehingga timbul kemakmuran masyarakat. 4. Adanya ijab dan qobul.
Sudah  dijelaskan  dalam  dasar gugatan  Penggugat  sebelumnya  (dalam tesis ini) atau dalam gugatan Penggugat pada  Posita  ke-3  yang  menerangkan bahwa: a. Akad muzara’ah dilakukan  secara  lisan,  yang  mengatur ketentuan sebagai berikut: 1) Penggugat selaku penggarap  tanah  dan  Tergugat  selaku pemilik tanah. 2) Jenis  benih  yang  akan ditanam pada lahan tersebut adalah jenis buah-buahan (buah naga) dan Penggugat  yang  menyediakan  benih tersebut selaku penggarap. 3) Semua  biaya  poduksi (biaya  perawatan  tanaman)  ditanggung oleh Penggugat selaku penggarap sedang  Tergugat  hanya  menyediakan lahan. 4) Membagi  hasil  panen dengan  sistem maro atau  pembagian hasil  panen  dalam  jumlah  yang  sama yakni  50%  bagian  Penggugat  dan  50% bagian Tergugat dalam setiap panen. 5) Kerjasama akad muzara’ah berlangsung selama 10 tahun atau  disesuaikan  masa  produksi  buah naga. 5. Tujuan akad jelas. Dalam
hal ini akad yang dilakukan adalah akad muzara’ah.  Pengelolaan  lahan  buah naga.
Selain ketentua syarat akad diatas, amak  juga  harus  terpenuhi  berkaitan dengan rukun muzara’ah, adapun rukun yang dimaksud ialah:
a. Pemilik tanah. b. Petani penggarap. c. Objek Muz ᾱ ra’ah ,  yaitu antara  manfaat  tanah  dan  hasil  kerja petani. d. Ijab dan Kabul
Jika  diatur  dalam  posisi  kasus  ini maka syarat dan rukun terpenuhi secara sempurna.
Berdasarkan ketentuan persyaratan  akad  diatas  yang  telah dibuat oleh kedua belah pihak (Penggugat  dan  Tergugat)  adalah  sah manurut  syara’  dan  dapat  dikatakan sebagai  akad  yang  shahih.  Keduanya sudah  mencapai  mukallaf,  objek  jelas, mengandung  kemanfaatan  serta  adanya ijab dan qobul. Hanya saja dalam akad / perjanjian  tersebut  tidak  dicatatkan sehingga  dapat  mengundang  adanya pengingkaran  atau  penghianatan  salah satu pihak yang berakad.
Sebagai  bahan  rujukan,  dalam setiap  kegiatan muamalah seharusnya dicatatkan menurut hukum yang berlaku.  Sebagaimana  amanat  dalam firman  Allah  yang  artinya:  Hai  orang- orang  yang  beriman,  apabila  kamu bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang penulis  di  antara  kamu  menuliskannya dengan  benar.  dan  janganlah  penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis. 21 Setelah mengetahui hukum keabsahan  akad muzara’ah tersebut  di atas, adapun yang menjadi sebab adanya gugatan muzara’ah ini diantara
penggarap lahan (Penggugat) dan
pemilik  lahan  (Tergugat)  hanya  terkait pada  hal  kecemburuan  dan  sikap ketidakpercayaan  pemilik  lahan  kepada pihak penggarap.
Pihak  pemilik  lahan  (Tergugat) terlalu  mengikuti  intervensi  dari  pihak luar  sehingga  mempunyai  sikap  yang tidak netral dan mendominasi mengikuti intervensi tersebut daripada mendengarkan  penjelasan  dari  pihak penggarap lahan (Penggugat). Seharusnya  karena  awalnya  dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan sehingga akhirnyapun juga harus
21 Lihat QS.al-Baqarah, 2: 282
dengan  jalan  musyawarah  sehingga tidak timbul masalah yang berkelanjutan. Selain  itu  bahwa  pemilik  lahan
(Tergugat)  tidak  percaya  terhadap  hasil panen  buah  naga  yang  dikatakan  oleh penggarap  (Penggugat).  Harga  buah naga  juga  tidak  selalu  stabil,  terkadang naik  terkadang  harganya  juga  turun, harga pasar tidak bisa ditentukan sesuai dengan  kehendak  kita.  Oleh  sebabnya atas  ketidakpercayaan  pemilik  lahan kepada  pihak  penggarap lahannya secara  sepihak  pemilik  lahan  mau mengambil  alih  lahan  tersebut  dan melarang  kepada  penggarap  untuk memasuki  lahan  kerjasama  muzara’ah tersebut.
Atas  sikap  pemilik  tanah  tersebut tentunya  juga  pihak  penggarap  lahan merasa  dirugikan,  sedikit  banyaknya telah  berkorban  tenaga,  biaya  dan  juga waktu. Oleh karenanya phak penggarap meminta  hak  ganti  kerugian  kepada pemilik lahan sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga  ratus  delapan  puluh  empat  juta rupiah).  Namun  pemilik  lahan  tidak menghiraukannya.  Tenggang  waktu  14 hari telah terlewat namun pemilik lahan tidak  juga  memenuhi  tuntutan  pihak penggarap  lahan  sehingga  atas  dalil tersebut  penggarap  lahan  mengajukan gugatan/perkara  di  Pengadilan  Agama Banyuwangi supaya
diputuskan menurut hukum yang berlaku.
Dalam  hal  ini  penggarap  lahan sebagai  Penggugat  dan  pemilik  lahan sebagai  Tergugat.  Perkara  ini  diajukan di  Pengadilan  Agama  Banyuwangi karena subjek dan objek akad muzara’ah  berada  diwilayah  yurisdiksi Pengadilan  Agama  Banyuwangi  dan berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang No.  50  Tahun  2009,  perkara  Ekonomi Syari’ah  menjadi  kewenangan  absolut Pengadilan Agama.
2. Proses Perdamaian Dalam Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi Setelah  mendalami  terkait  dasar timbulnya  gugatan  ini,  selanjutnya dibahas tentang proses perdamaian/mediasi. Data  ini  peneliti  ambil  melalui proses  wawancara  dengan  Mediator yang bersangkutan
kemudian menuangkan  hasilnya  dalam  bab  ini. Adapun  data  yang  didapatkan  peneliti ketika  melemparkan  pertanyaan  kepada Mediator  terkait  proses  perdamaian perkara ini adalah.
Proses  mediasi  adalah  wajib,  ini sesuai  dengan  PERMA  terbaru  yaitu PERMA  No  1  tahun  2016,  dengan jangka  waktu  proses  mediasi  30  hari dan  dapat  diperpanjang  lagi  hingga  30 hari  kedepan,  tentunya  ini  melalui mekanismen persetujuan Majelis Hakim Pemeriksa  Perkara.  Dalam  perkara  ini saya  hanya  memediasi  pada  2  kali pertemuan (3 minggu) pertemuan pertama  ya  pada  hari  sidang  kemudian dilanjutkan  pertemuan  kedua  yaitu seminggu setelah pertemuan pertama. 22
Dari  keterangan  Mediator  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  proses mediasi  wajib  dilakukan  ketika  pada persidangan  antara  Penggugat  dan Tergugat hadir dalam persidangan, baik hadir  secara  sendiri-sendiri  maupun didampingi  oleh  Kuasa  Hukukmnya, dengan  diberikan  waktu  kesempatan mediasi  selama  30  hari  dan  kemudian bisa  diperpanjang  lagi  selama  30  hari menurut  persetujuan  Mediator  dan Majelis  Hakim.  Proses  mediasi  ini merupakan  proses  non  litigasi  dengan harapan  pada  pihak  bisa  tercapai kesepakatan kekeluargaan sehingga tidak  melanjutkan  pemeriksaan  gugatan sehingga ikatan silaturrahmi tetap terjalin utuh.
22 Wawancara,  M.  Hoirul  Anam,  (Banyuwangi, 19 Juli 2018)
Lebih  lanjut  lagi  juga  dijelaskan bahwa  dalam  proses  mediasi  yang berlangsung dalam perkara ini  selama 2 kali  pertemuan.  Pertemuan  pertama pada hari sidang yang dihadiri Penggugat  dan  Tergugat,  kemudian pertemuan  kedua  seminggu  setelah pertemuan  pertama.  Pada  pertemuan pertama  digunakan  kesempatan  pada pihak  untuk  berpikir  ulang  terkait gugatan dan harus mengedepankan asas musyawarah mufakat dan pada
pertemuan  kedua  agendanya  adalah penyusunan  konsep  kesepakatan  jika para pihak telah tercapai kesepakatan.
Selanjutnya  peneliti  melemparkan pertanyaan  lanjutan  yaitu  bagaimana agenda  mediasi  secara  khusus  para pertemuan  pertama  dan  kedua  dan bagaimana hasilnya dalam proses mediasi tersebut. Adapun  jawaban  dari  Mediator adalah: Agenda mediasi pertama dilaksanakan  sekitar  tanggal  12  Juli 2016,  dalam  agenda  pertama  tersebut
Mediator  menjelaskan  tentang  prosedur mediasi, pengertian mediasi, dan manfaat  mediasi  kemudian  dilanjutkan dengan  analisis  resume  perkara,  karena Mediator  berasumsi  para  pihak  akan mencapai
kesepakatan kemudian
mediasi  ditunda  pada  tanggal  19  Juli 2018 namun hanya pihak Tergugat yang hadir  kemudian  ditentukan  lagi  mediasi pada tanggal 02 Agustus 2016, Penggugat  hadir  melalui  Kuasanya sedangkan Tergugat hadir dengan sendiri.  Berdasarkan  agenda  tersebut pertemuan kedua tidak bisa dilaksanakan  mediasi karena Penggugat tidak  hadir  kemudian  pada  pertemuan ketiga tanggal 02 Agustus 2016 mediasi terlaksana  dengan  dihadiri  Penggugat melalui  Kuasanya  dan  Tergugat  hadir sendiri,  pada  pertemuan  ketiga  tersebut para  pihak  menyatakan  telah  sepakat untuk  berdamai  yang  kemudian  konsep
kesepakatan  dibuat  diruang  mediasi yang pada pokoknya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar R. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). 23
Berdasarkan  keterangan  Mediator diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada hari sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat  terlebih  dahulu  Hakim  harus memerintahkan  proses  mediasi  dengan menetapkan  ataupun  menunjuk  seorang atau lebih Mediator untuk
menyelesaikan  perkara  yang  terdaftar dalam  daftar  Mediator  Pengadilan Agama  baik  Mediator  Hakim  ataupun
Mediator Non Hakim.
Dalam hal ini mediasi
dilaksanakan  dengan  Mediator  Non Hakim  yang  bersertifikat,  mediasi diagendakan  2  kali  pertemuan  namun karena  terdapat  salah  satu  pihak  tidak hadir  maka  mediasi  ditunda  pada pertemuan  ketiga.  Pada  pertemuan pertama Mediator berusaha mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa sembari mendalami prinsip-prinsip kemanusiaan yang harapannya bisa berdamai dan selanjutnya menentukan arah kesepakatan.
Karena  pada  pertemuan  pertama dirasa  cukup  dan  kemudian  Mediator menunda  proses  mediasi  pada  tanggal 19  Juli  2016  namun  karena  Penggugat tidak  hadir  secara  otomatis  mediasi tidak  bisa  dilaksanakan,  dan  menunda pertemuan lagi pada tanggal 02 Agustus 2016  Penggugat  hadir  melalui  kuasa hukumnya  sedangkan  Tergugat  hadir sendiri menghadap Mediator.
Pada pertemuan ketiga ini Mediator  terus  mengupayakan  damai sehingga  kedua  belah  pihak  telah tercapai  kesepakatan  yaitu  Tergugat mengganti ganti kerugian kepada Penggugat  berupa  uang  tunai  sebesar
23 Wawancara,  M.  Hoirul  Anam,  (Banyuwangi, 19 Juli 2018)
Rp.  37.500.000,-  (tiga  puluh  tujuh  juta lima  ratus  ribu  rupiah),  sehingga mediasi dikatakan telah berhasil tercapai  kesepakatan.  Dan  selanjutnya Mediator  mengkonsep  isi  kesepakatan tersebut  dan  para  pihak  diminta  tanda- tangan  diatas  materai  Rp.  6.000  supaya mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat dan selanjutnya berkas perkara dilempar kepada Majelis Hakim Pemeriksa  Perkara  guna  untuk  ditindak lanjuti menjadi Akta Perdamaian. Mediasi merupakan cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh seorang Mediator. 24 Kegiatan mediasi terhadap perkara  di  Pengadilan  tidak  diatur  oleh HIR/RBg ataupun Undang-Undang lainnya  tetapi  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  (PERMA).  Yang terbaru kini diatur dalam PERMA No 1 tahun  2016  yang  sebelumnya  diatur dalam  PERMA  No  1  tahun  2008 tentang prosedur mediasi.
Semua perkara yang masuk terkhusus di Pengadilan Agama diharuskan melaksanakan proses mediasi  terlebih  dahulu  kecuali  perkara yang  sudah  terkecualikan  seperti  pada isbat  nikah,  dispensasi  nikah  dan seterusnya.  Perkara  ekonomi  syariah bukan kebetulan dimediasi tetapi memang  harus  melaksanakan  proses mediasi  untuk  mencapai  perdamaian diantara para pihak.
Didalam  proses  mediasi  tentunya harus  mempunyai  iktikad  yang  baik agar  tujuan  mediasi  dapat  tercapai dengan  sempurna,  tanpa  menyalahkan pihak  yang  lain  akan  tetapi  semua statusnmya  sama  dalam  rangka  untuk meraih perdamaian diantara para pihak. Masalah  iktikad  baik  dalam  proses
24 Lihat  Perma  No  1  Tahun  2016,  Pasa  1  ayat (1)
mediasi  dicantumkan  dalam  Bagian Kelima Pasal 7 yang berbunyi:
Pasal 7 (1)
Para  pihak  dan  atau kuasa  hukumnya  wajib  menempuh mediasi dengan iktikad baik.
Dilanjutkan  pada  ayat  berikutnya berkaitan  tentang  konsekwensi  hukum bagi  pihak  yang  tidak  beriktikad  baik dalam mediasi.
Pasal 7 (2) Salah  satu  pihak  atau para  pihak  dan  atau  kuasa  hukumnya dapat  dinyatakan  tidak  beriktikad  baik oleh mediator dalam hal yang bersangkuta: a. Tidak hadir setelah dipanggi;  secara  patut  dua  (2)  kali berturut-tutut  dalam  pertemuan  mediasi tanpa alasan yang sah.
b. Menghadiri pertemuan mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah hadir  dalam  pertemuan  berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali  berturut-turut  tanpa  alasan  yang sah.
c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang menggangu jadwal pertemuan  mediasi  tanpa  alasan  yang sah. d. Menghadiri pertemuan mediasi,  tetapi  tidak  mengajukan  dan atau  tidak  menanggapi  resume  perkara pihak lain. e. Tidak menandatangani konsep  kesepakatan  perdamaian  yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,
maka  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan bahwa dalam proses perdamaian perkara nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, telah dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur dengan memperhatikan peraturan
Mahkamah  Agung  No  1  tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  sehingga dalam  hal  ini  mediasi  telah  terlaksana
secara sempurna dan tidak ada hambatan hukum apapun. 3. Penetapan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi Produk Peradilan Agama, disamping  berbentuk  putusan  juga  ada yang  berbentuk  penetapan.  Penetapan adalah keputusan pengadilan atas permohonan. Perkara permohonan menurut  istilah  hukum  acara  perdata adalah  suatu  gugatan  yang  bersifat voluntair.  Artinya  yang  diminta  dalam permohonan  tersebut  adalah  mengenai ditetapkannya status hukum sesuatu dan tidak ada unsur sengketa. 25
Lain halnya dengan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, perkara  ini  berangkat dari  sebuah kasus sengketa,  bukan  perkara voluntair melainkan  perkara  contensius  adapun produk  dari  Peradilan  Agama  adalah berupa Putusan. Putusan adalah keputusan  pengadilan  atas  perkara gugatan  berdasarkan  adanya  suatu sengketa. 26
Didalam  produk hukum Peradilan Agama Banyuwangi  pada  perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi, produk hukumnya berupa “Penetapan”.
Yakni  penetapan  yang  menyangkut tentang pencabutan perkara karena telah tercapai
kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan. Hal tersebut tercantum  dalam  pertimbangan  hukum Majelis Hakim yang kemudian ditetapkan sebagai berikut. M E N E T A P K A N 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi dari Penggugat;
25 Syarmin  Syakur, Hukum  Acara  Peradilan Agama  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Jaudar  Press, 2017), 582.
26 Ibid, 541
2. Memerintahkan  Panitera untuk  mencatat  pencabutan  perkara tersebut dalam regester perkara; 3. Memerintahkan Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara  sejumlah  Rp.  291.000,-  (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Penetapan tersebut dibacakan pada  tanggal  09  Agustus  2016,  dengan dihadari  oleh  para  pihak  dalam  perkara ini  yaitu  Penggugat/Kuasanya  dan Tergugat.  Dan  Majelis  Hakim  dalam perkara ini adalah Drs. H. Moh. Khazin, M.HES,  sebagai  Ketua  Majelis,  H. Achmad  Nabbani,  S.H.,M.H  dan  Imam Mahdi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai  hakim  anggotan  dan  Mohamad Arif  Fauzi,  S.HI.,M.H  sebagai  Panitera Pengganti.
Dari  pemaparan  di  atas,  ketika melihat  jenis  produk  hukum  Peradilan yaitu  berupa  Penetapan  jika  perkara tersebut  tidak  ada  sengketa  dan  berupa putusan  jika  perkara  tersebut  berada dalam sengketa. Perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi adalah merupakan sengketa Ekonomi Syaria’ah (Muzara’ah) yang berawal dari
pengingkaran  perjanjian  atau  akad sehingga  merugikan  salah  satu  pihak oleh  karenanya  jika  merujuk  pada  jenis produk peradilan  maka  harus  berbentuk “Putusan” bukan Penetapan”.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  27  ayat (1)  yang  berbunyi  jiak  mediasi  berhasil mencapai  kesepakatan,  para  pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam  kesepakatan  perdamaian  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  dan mediator. 27
Dikuatkan lagi pada Pasal 27 ayat (4)  menyatakan  bahwa  para  pihak melalui  mediator  dapat  mengajukan kesepakatan  perdamaian  kepada  Hakim Pemeriksa  Perkara  agar  dikuatkan
27 Lihat  Perma  No  1  tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi, Pasal 27 ayat (1)
dalam  Akta  Perdamaian. 28 Dan  pada ayat  (5)  menyatakan  jika  para  pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian,  kesepakatan  perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. 29
Sedangkan  didalam  kesepakatan perdamaian dimaksud yang telah dibuat para pihak dan mediator dalam klausula pasal  8  menyatakan  :  Bahwa,  kedua belah  pihak  telah  sepakat,  mohon kepada Majelis  Hakim  yang  memeriksa
Perkara  ini  (3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi) untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian/Putusan. 30 Berdasarkan ketentuan diatas, menurut  heman  penulis  tesis ini sebaiknya produk hukum dari
Pengadilan  Agama  Banyuwangi  berupa Putusan  yang  berisi  tentang  Akta Perdamaian  karena  dalam  Kesepakatan yang  telah  dibuat  pada  pasal  8 menyatakan kesepakatan harus dimasukkan dalam Akta Perdamaian/Putusan Majelis Hakim sehingga terhadap perkara 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi tidak ada
upaya  hukum  lagi  dan  dianggap  telah selesai melalui kesepakatan perdamaian.
Selain itu kesepakatan perdamaian dimaksudkan  untuk  mengikat  kedua belah  pihak  untuk  menjalani  isi  Akta Perdamaian secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan sebagai  langkah  untuk  menghindari adanya penghianatan atau pengingkaran diantara salah satu pihak baik Penggugat  maupun  Tergugat.  Bukan produk  penetapan  pencabutan  perkara yang menurut penulis bisa mengundang
28 Lihat  Perma  No  1  tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi, Pasal 27 ayat (4)
29 Lihat  Perma  No  1  tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi, Pasal 27 ayat (5)
30 Lihat Kesepakatan Perdamaian Mediasi Pasal
adanya ketidak-adanya
kepastian
hukum.

## KESIMPULAN
1. Dasar  gugatan  perkara  Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi karena adanya pengingkaran atau penghianatan  salah  satu  pihak yaitu pemilik  lahan  yang  merasa cemburu terhadap pengelola lahan (penggarap) terkait panenan  buah  naga  pada  musim panen  pertama.  Yang  kemudian pemilik  lahan  mau  mengambil alih  objek  muzara’ah  tanpa persetujuan penggarap lahan.
2. Proses mediasi yang dilaksanakan  dalam  perkara  ini (Nomor
3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi) dilakukan  berdasarkan  prosedur PERMA  No  1  tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi.  Dan hasil  dari  pada  proses  mediasi tersebut telah Berhasil Mencapai Kesepakatan (kesepakatan tertulis). 3. Produk  hukum  dari  Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara Nomor 3252/Pdt.G/2016/PA.Bwi berupa Penetapan  pencabutan  perkara. Seharusnya  produk  hukum  yang dikeluarkan adalah berupa Putusan  karena  perkara ini berawal  dari  sebuah  sengketa, walaupun  mediasi  telah  berhasil mencapai kesepakatan, seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan  produk  hukum yang  berupa  Putusan  karena dalam  Kesepakatan  Perdamaian tersebut telah tercantum klausula “mohon  kepada  Majelis  Hakim untuk menguatkan isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian / Putusan.

## SARAN
1. Saran peneliti kepada masyarakat  umum  ialah,  katika melakukan akad muamalah harus  diperhatikan  syarat  dan rukunnya dan diusahakan perjanjian  tersebut  harus  ditulis agar tidak timbul masalah/sengketa dikemudian hari. 2. Saran  peneliti  kepada  pembaca Tesis, meliputi:
a. Tulisan  artikel  ini  ini  masih bersifat  kajian  sederhana sehingga  diharapkan  ada penelitian  lebih  lanjut  dan lebih  representatif  terkait topik penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Ghazaly,  dkk, Fiqh Muamalat Jakarta:  Kencana, 2010
Ahmad Wardi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta: Amzah, 2013 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian  Hukum Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada, 2004 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian Hukum Jakarta:  Rineka  Cipta,
2010 Dewi  Ayu  Lestari. Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama  Lahan  Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018 Fazlur  Rahman, Doktrin  Ekonomi Islam,  Jilid  II Yogyakarta:  PT.
Dana Bakti Wakaf, 1995 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan  Agama  (Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Jakarta: Pustaka Karini, 2007
M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Jakarta:
PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2003 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh Muamalah Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012 Mersya  Tria  Andryani. Analisis  Hukum Islam  Terhadap  Kerjasama
Bagi  Hasil  Dalam  Usaha
Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik  Kecamatan  Kebomas Kabupaten Gresik Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018 Pandji  Anoraga, Psikologi  Kerja ,  cet
Ke-3  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2011 Rachmad  Syafei, Fiqih  Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001 Silvia  Ratnani,
Penggarapan  Tanah Sawah  dengan  Sistem  Setoran di  Desa  Lundo  Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam Prespektif ‘Urf Surabaya:  UIN-Sunan  Ampel, 2015
Sugiono, Metode  Penelitian  Kualitatif dan R & D , Bandung: Alfabeta,
2012 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2006 Sujarwa, Manusia  dan  Lingkungan Sosial Yogyakarta:  CV.  Pustaka  Setia, 2012
Syarmin Syakur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia , Jakarta: Jaudar
Press, 2017
Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu,  ( Abdul  Hayyie  Al- Kattani),  jilid  4  Depok:  Gema Insani dan Darul Fikr, 2007