## Membangun Reformasi Birokrasi Berkinerja Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Gorontalo
Suaib Napir Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo Jalan A. A. Wahab No. 247, Limboto

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze,  identify  and  describe  strengthening  Local Government  Organisation  Gorontalo  District;  Methods:  Using  qualitative research,  data  collection  techniques;  observation,  interviews  and  documents. data  analysis  interactive  model  of  Miles,  Hubermen  and  Saldana  (2014).  The results  showed  that:  Strengthening  the  organization,  which  includes;  1)  the incentive  has  been  running  with  a  performance-based;  2)  utilization  of personnel  not  comply  pd  principle  the  right  man  on  the  right  pleace;  3) leadership  is  more  motivation  in  improving  individual  and  organizational performance;  4)  organizational  culture  refers  to  the  Standard  Operating Procedure (SOP) that have been standard; 5) communication has been running well,  but  need  to  increase  understanding  of  the  message  to  avoid  mis communication between SKPD; 6) organizational structure has been carried out by the organization's needs but still dependent on central government policy to discretionary policies at local level walk less than the maximum.
Key words:  Organizational Strengthening, Institutional Reform, Good Governance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana  penguatan  organisasi  Pemerintah  Daerah  dalam  mewudjukan good  governace  di  Kabupaten  Gorontalo.  Metode  Penelitian:  Menggunakan jenis  penelitian  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data;  observasi,  wawancara dan dokumen.  teknik  analisis  data  model interaktif Miles, Hubermen dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penguatan organisasi, yang meliputi; 1) pemberian insentif telah berjalan dengan berbasis kinerja; 2)  pemanfaatan  personil  belum  mengacu  pd  asas  the  right  man  on  the  right pleace;  3)  leadership  lebih  bersifat  motivasi  dalam  menigkatkan  kinerja individu  dan  organisasi;  4)  kultur  organisasi  mengacu  pada  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah  baku;  5)  komunikasi  telah  berjalan baik  namun  perlu  peningkatan  pemahaman  pesan  untuk  menghindari  mis komunikasi antar SKPD; 6) struktur organisasi telah dilakukan berdasarkan kebutuhan  organisasi  namun    masih  dipengaruhi  dengan  kebijakan pemerintah  pusat    hingga  diskresi  kebijakan  pada  level  daerah  berjalan kurang maksimal.
Kata Kunci: Penguatan Organisasi, Reformasi Kelembagaan, Good Governance.

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  agenda  dari  otonomi  daerah. Sebab  otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mandiri dalam  memajukan  masyarakatnya  secara  demokratis,  baik  di  bidang  politik, ekonomi,  maupun  sosial  budaya.  Reformasi  birokrasi  sebagai  sarana  untuk membuat  sistem  administratif  menjadi  instrumen  yang  efektif  bagi  perubahan sosial,  serta  instrumen  untuk  menciptakan  persamaan  politik,  keadilan  sosial, dan  pertumbuhan  ekonomi.  Proses  reformasi  birokrasi  dapat  dilihat  sebagai berubahnya  praktik-praktik,  tingkah  laku,  dan  struktur  birokrasi  yang  telah mapan.  Reformasi  birokrasi  masih  terus  bergulir  dan  belum  dapat  memenuhi harapan  masyarakat.  Reformasi  birokrasi  membutuhkan  waktu  dan  tahapan, karena kompleksitas permasalahan, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang,  banyaknya  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah.
Reformasi  birokrasi  merupakan  bagian  penting  dalam  mewujudkan  good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Titik berat pemerintahan yang baik  terletak  pada  upaya  peningkatan  kualitas  kinerja,  serta  pemberantasan korupsi  secara  terarah,  sistematis,  dan  terpadu.  Good  governance  biasanya digunakan  sebagai  indikator  terealisasinnya  reformasi birokrasi  dengan  adanya partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supremasi  hukum,  transparansi,  kepedulian kepada  stakeholders,  berorientasi  pada  konsensus,  kesetaraan,  efektivitas  dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
Reformasi birokrasi di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk menciptakan  birokrasi  berkinerja  tinggi.  Dengan  mengacu  pada  Peraturan Menteri PAN RB tentang Road Map Reformasi Birokrasi, pemerintahan berbasis kinerja  ditandai  dengan  beberapa  hal,  yaitu:  1)  Penyelenggaraan  pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; 2) Kinerja  pemerintah    difokuskan  pada  upaya  untuk  mewujudkan  outcomes (hasil);  3)  Seluruh  instansi  pemerintah  menerapkan  manajemen  kinerja  yang didukung  dengan  penerapan  sistem  berbasis  elektronik  untuk  memudahkan pengelolaan  data  kinerja;  4)  Setiap  individu  pegawai  memiliki  kontribusi  yang jelas  terhadap  kinerja  unit  kerja  terkecil,  satuan  unit  kerja  di  atasnya,  hingga pada organisasi secara keseluruhan.
Indikator  Pemerintahan  berbasis  Kinerja  sebagaimana  disebutkan  diatas belum  terdapat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten  Gorontalo. Dapat  dilihat  pada  realisasi  rasio  alokasi  belanja  langsung  dan  belanja  tak langsung  sebesar  39  %  :  61  %  (RPJMD  :  2016-2021)  dalam  kurun  waktu  tiga tahun  terakhir  sampai  dengan  tahun  2016.  Rasio  ini  belum  mencapai  angka ideal  dan  juga  belum  efisien.  Penyelenggaran  pemerintahan  daerahpun  belum berorientasi  pada  good  private  governance.  Hal  ini  dapat  ditunjukan  oleh indicator  ekonomi  makro  Incremental  Capital  Output  Ratio  (ICOR)  Kabupaten Gorontalo  dengan  rata-rata  selama  lima  tahun  berada  di  atas  angka  5  (ICOR Kabupaten  Gorontalo  2016).  Dimana  investasi  pemerintah  Kabupaten  yang ditanamkan selama lima tahun pada lag 0 belum menghasilkan  output. Artinya produktivitas  investasi  pemerintah  selama  lima  tahun  terakhir  masih  dinilai rendah pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
Efektivitas  penyelengaraan  pemerintahan  pada  sector  kesejahteraan rakyat  juga  selama  5  tahun  terakhir  belum  menunjukan  keefektifan.  Hal  itu dapat dinilai  dengan koefisien gini ratio sampai pada tahun 2015 sebesar 0.41,
nilai  ini  berada  pada  kategori  ketimpangan  sedang.  Sementara  itu,  presentase penduduk  miskin  berdasarkan  data  BPS  tahun  2016  berada  di  angka  21.80%. Angka  ini  berada  pada  level  angka  tertinggi  kedua  diantara  Kabupaten  Kota  di Propinsi  Gorontalo.  Masalah  tersebut  menunjukkah  bahwa  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  masih  rendah,  dimana  pemerintaha  daerah belum mampu memperkecil disparitas pendapatan sebagaimana ditunjukan oleh indeks  gini  dan  Prosentase  penduduk  miskin  sebagai  ukuran  kesejahteraan. Menurut  Simanjuntak  bahwa  Penentuan  dimensi  kinerja  dalam  reformasi birokrasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa teori kinerja tersebut memiliki  dimensi  yang  dapat  mendukung  untuk  pencapaian  kinerja  pegawai dalam  organisasi  yang  dilakukan  dengan  kompetensi  individu,  dukungan organisasi, dan dukungan manajemen.
Indikator  utama  pemerintahan  berbasis  kinerja  ditunjukan  dengan Kinerja  pemerintah    yang  fokus  pada  upaya  untuk  mewujudkan  outcomes. Dalam  konteks  Kabupaten  Gorontalo,  aspek  ini  termasuk  kategori  belum tercapai.  Indikator  yang  dapat  digunakan  ukuran  pemerintahan  berbasis outcome  nampak  pada  hasil  penilaian  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  yang  sampai  tahun  2015  masih  pada  level nilai  CC  (cukup  baik).  Artinya  secara  substansi  kinerja  pemerintah  daerah belum  focus  pada  outcome  base.  Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  maka Reformasi  Birokrasi  adalah  sebuah  keharusan  bagi  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah.

## 2. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  institusionalisme karena  penelitian  ini  dilakukan  pada  suatu  bagian  organisasi  pemerintahan daerah.  Pierson  &  Skocpol  (2008),  menyatakan  bahwa  analisis  institusional digunakan  untuk  mengkaji  segala  sesuatu  tentang  membangun  reformasi birokrasi berknerja dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Gorontalo Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo dengan lokasi penelitian diambil, yakni: Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Dan Dinas Koperasi  UMKM  Perindustrian  Dan  Perdagangan  telah  merepresentasikan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  dapat  mewujudkan  visi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai “kabupaten yang sehat, cerdes dan kreatif. Lokasi penelitian aksesibilitasnya cukup memadai baik akses untuk memdapatkan  data  sukunder  dan  primer  juga  jarak  keterjangkauan  sehingga memudahkan dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu

## Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam (Indepth  Interview),  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  secara langsung  mengadakan  tanya  jawab  dengan  informan  yang  dipilih  dalam penelitian. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendokumentasikan semua data dan informasi yang diperoleh dari Pemerintah

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
daerah  Kabupaten  Gorontalo.  Penemuan  sumber  data  pada  orang  yang diwawancarai  dilakukan  secara  purposive  sampling,  yaitu  dipilih  dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan penelitian ini adalah Bupati, Setda, Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Dinas  Pendidikan  Dan Kebudayaan,  Dinas  Kesehatan  Dan  Dinas  Koperasi  UMKM  Perindustrian  Dan Perdagangan.

## Analisis Data
Menurut  Norman  (2009),  kegiatan  analisis  data  kualitatif  mencakup pengujian,  mengerutkan,  mengkategorikan,  mengevaluasi,  membandingkan, mensintesiskan  dan  mengkontemplasikan  data  yang  dikode  seperti  halnya interview  data  mentah  dan  data  yang  direkam.  analisis  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis kualitatif dengan tahapan pengelolaan data yaitu penafsiran data,  reduksi  data,  penyusunan  data, pemeriksaan keabsahan data, Menarik kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Reformasi  birokrasi  bukanlah  sekedar  perubahan  struktur  dan  reposisi birokrasi.  Lebih  dari  itu  reformasi  birokrasi  harus  meliputi  perubahan  system politik  dan  hokum  secara  menyeluruh,  perubahan  sikap  mental  dan  budaa birokrat dan masarakat serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah dan partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabar karier dan pejabat politik, baik birokrasi pusat maupun birokrasi daerah. hal ini juga dimaksudkan untuk  membatasi  pejabat  politik  dalam  birokrasi.  Sebagaimana  diterapkan  di Negara-nagara  maju,  makapejabat  politik  hanya  dimungkinkan  jika  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat  atau  mendapatkan  pesetujuan  dari  pejabat  yang dipilih  oleh  rakyat.  Profesionalitas  dan  netralitas  birokrasi  karena  itu  harus merupakan  sasaran  utama  reformasi  birokrasi.  Hal  terpenting  dalam  reformasi birokrasi  adalah  komitmen  dan  national  leadership.  Tanpa  komitmen  baik  dari eksekutif,  legislative, dan  yudikatif,  reformasi  birokrasi  hanyalah  blue  print  ang berbeda dalam konteks wacana.
Kabupaten  Gorontalo  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki potensi, namun belum dikelola secara maksimal akibat karena lemahnya kinerja birokrasi  pemerintahan  daerah.  Lemahnya  kinerja  birokrasi  pemerintah  daerah akibat  pengaruhi  proses  pelayanan  birokrasi  terlalu  panjang  dan  kaku. Masyarakat  menilai  bahwa  pelayanan  birokrasi  masih  berbelit-berlit  dan  itu menyebabkan  urusan  birokrasi  menjadi  lamban.  Lemahnya  kinerja  birokrasi merupakan faktor penghambat dan lambat dalam memberikan respon terhadap berbagai  potensi  dan  peluang  dalam  membangun  birokrasi  berkinerja  tinggi. Banyak  peluang  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh  birokrasi  dalam memajukan pembangunan daerah.
Rendahnya  kinerja  birokrasi  dapat  dilihat  dalam  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  sampai  tahun  2015  masih pada  level  nilai  CC  (cukup  baik).  Indikator  Pemerintahan  berbasis  Kinerja sepenuhnya  belum  tercermin  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di Kabupaten  Gorontalo  dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun  ini.    Hal  ini disebabkan  karena  Mindset  dan  cultural  aparatur,  integritas  dan  kinerja  belum sesuai standar yang sudah diatur. Saat ini, mindset dan culture aparatur masih dalam  tataran  menunggu  arahan,  masalah  petunjuk  dan  alasan  belum  ada
perintah pimpinan menjadi alasan dan tameng birokrasi dalam bekerja. Apartur lulusan  pendidikan  tinggi  sebanyak  56,34%  dari  total  PNS  yang  terdiri  dari pendidikan  S1  3.242  PNS,  S2  345  PNS,  S3  7  PNS.  Pendidikan  aparatur Kabupaten  Gorontalo  dapat  menunang  dalam  melakukan  tugas  dengan  cepat dan  tanggap  terdapat  tuntutan,  kepentingan  dan  kebutuhan  rakyat.  Realitas menunjukkan  bahwa  daya  dukung  SDM  untuk  mencapai  sasaran  organisasi masih belum optimal.
Tugas  dan  fungsi  birokrasi  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Gorontalo ditemukan  bahwa  sistemnya  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  ditandai  dengan adanya  dominasi  kepemimpinan  kepala  daerah  yang  pragmatis.  Kinerja organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  lebih  banyak  melakukan  perjalanan  dinas dibandingkan  dengan  kinerja  yang  pro  pada  pembangunan  daerah.  Banyak kalangan  menilai  bahwa  banyaknya  perjalanan  dinas  yang  dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dinilai bagian dari bentuk pemborosan anggaran  atau  hanya  menghabiskan  belanja  negara.  Pada  sisi  yang  lain, anggaran  pemerintah  daerah  telah  tersedia  dengan  baik,    sasaran  jelas, indikator  dan  pengukurannya  juga  sudah  ada,  serta  panduan  pengukurannya sudah  diatur  melalui  peraturan  menteri,  namun  pemerintah  daerah  belum optimal dalam mewujudkan birokrasi berkinerja masih rendah.
Indikator  birokrasi  yang  menunjukkan  masih  memiliki  kinerja  rendah adalah  belum  efisien  realisasi  rasio  alokasi  belanja  langsung  dan  belanja  tak langsung  pemerintah  daerah  kabupaten  Gorontalo.  Realisasi  rasio  alokasi belanja langsung dan belanja tak langsung sebesar 39 % : 61 % (RPJMD : 2016- 2021)  dalam  kurun  waktu  2014  sampai  dengan  tahun  2016.  Rasio  ini  belum mencapai  angka  ideal  ketika diukur  nilai  efisiensi.  Hal  ini  menunukkan  bahwa substansi kinerja pemerintah daerah belum focus pada outcome base. Karena itu diperlukan  model  Reformasi  Birokrasi  dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah daerah  dan  itu  merupakan  sebuah  keharusan  untuk  dibangun  Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Selain  itu,  perjalanan  dinas  ke  luar  daerah  yang  berlebihan menyebabkan  tidak  efektifnya  kinerja  birokrasi  karena  waktu  pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat  semakin  berkurang.  Perjalanan  dinas pemerintah  daerah  yang  berlebihan  menyebabkan  belanja  untuk  program kepada  masyarakat  terabaikan,  sehingga  pada  triwulan  pertama  (I)  terdapat beberapa proyek atau kegaitan tidak terlaksana seuai perencanaan. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat lebih memfocuskan anggaran pada program-program pemerintah dengan prinsip tepat waktu  dan  tepat  sasaran  sehingga  ekonomi  pembangunan  tidak  terjadi ketimpangan.
Koefisien  Gini  Ratio  sampai  dengan  tahun  2016  sebesar  0.41  berada pada  kategori  ketimpangan  sedang.  Sedangkan  prosentase  penduduk  miskin berdasarkan  data  BPS  tahun  2016  masih  berada  di  angka  21.80%.  Angka  ini berada  pada  level  angka  tertinggi  kedua  diantara  Kabupaten  dan  Kota  di Propinsi Gorontalo.  Hal ini disebabkan karena  lambatnya  investasi  pemerintah, hal  itu  berpengaruh  pada  lambatnya  stimulus  ekonomi.  Lambat  pertumbuhan ekonomi  pembangunan  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  pembangunan suatu daerah menjadi lambat.
Kondisi  pemerintah  daerah dikabupaten Gorontalo  ditemukan sejumlah fakta  tentang  masalah  sumberdaya  aparatur  ini  dalam  5  tahun  terakhir

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
menunjukan  anggaran  gaji  pegawai  meningkat  rata-rata  setiap  tahun,  namun kinerja  masih  lemah.  Pada  tahun  2016    belanja  pegawai  sebesa  66  persen, sementara  belanja  pembangunan  relative  kecil.  Oleh  karena  itu  pemerintah daerah  dituntut  lebih  optimal  membangun  birokrasi  berkinerja  dalam meningkatkan  pembangunan daerah.  Selain  itu,  pemerintah daerah  Kabupaten Gorontalo  dapat  lebih  eksis  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (good governance).
Sebagai dasar dalam sistem pemerintahan, daerah mempunyai aparatur yang menjalankan roda pemerintahan. Namun birokrasi tidak bisa hanya dilihat dari  segi  aparatur  yang  menjadi  abdi  negara,  melainkan  harus  dilihat  secara keseluruhan  sebagai  sebuah  sistem  yang  sangat  kompleks  sebagai  pendorong jalannya  roda  pemerintahan.  Birokrasi  di  Indonesia  kini  dipaksa  untuk  digeser agar  berjalan  sesuai  dengan  pakemnya.  Pemerintah  pun  bergerak  untuk merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  Indonesia  2010-2025.  Birokrat  harus mengubah  pola  kerja  yang pada awalnya birokrasi  berdasarkan  peraturan  (rule based bureaucracy) menuju performance based bureaucracy yang pada akhirnya akan  mengerucut  menjadi dynamics  government.  Hal  ini  dilakukan  untuk mewujudkan good  and  clean  government yang  ditetapkan  melalui  percepatan implementasi  reformasi  birokrasi.  Dengan  demikian,  pemerintah  melakukan penataan  kembali  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintah,  di  mana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan.
Pemerintah  Pusat  menyadari  bahwa  reformasi  birokrasi  di  Indonesia berjalan  sangat  lambat  akibat  pola  pikir  dan  perilaku  birokrat  yang  belum berkomitmen untuk berubah. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan  semangat  perubahan  melalui  “Revolusi  Mental”.Revolusi  mental memang dirasa perlu dilakukan untuk mengubah mindset dan culture set aparatur  yang  selama  ini  seolah  berperilaku  layaknya  priyayi.  Revolusi mental menekankan tiga aspek penting yang harus ditanamkan, yaitu integritas, etos  kerja,  dan  gotong  royong.  Ketiga  hal  tersebut  yang  kemudian  harus diaplikasikan  oleh  birokrat  dalam  rangka  percepatan  reformasi  birokrasi. Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dapat  dilihat  dari  tiga  indikator  utama  yaitu Indeks  Persepsi  Korupsi,  Peringkat  Kemudahan  Berusaha  (ease  of  doing business/eodb)  dan  jumlah  instansi  pemerintah  yang  memiliki  akuntabilitas tinggi.
Berdasarkan  survey  Lembaga  Tranparency  International  (TI),  indeks persepsi  korupsi  di  Indonesia  tahun  2016  mengalami  perbaikan.  Indonesia menempati posisi 88 dari 168 negara, di mana pada tahun sebelumnya, indeks persepsi  korupsi  Indonesia  berada  pada  peringkat  107.  Untuk  peringkat kemudahan  berusaha,  Bank  Dunia  juga  telah  merilis  bahwa  Indonesia mengalami  perbaikan  posisi  jika  dibandingkan  periode  sebelumnya,  di  mana tahun  2016  Indonesia  menempati  urutan  109  dari  sebelumnya  peringkat  120. Begitu  pula  dengan  akuntabilitas  instansi  pemerintah  juga  terus  mengalami perbaikan.  Hal  tersebut  tercermin  dari  banyaknya  komitmen  yang  muncul diberikan  pimpinan  instansi,  baik  pusat  maupun  daerah.  Dengan  banyaknya komitmen  tersebut,  mengindikasikan  besarnya  kepedulian  pimpinan  setiap instansi  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  dalam  rangka  memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pada  prinsipnya,  tujuan  akhir  membangun  Birokrasi  berkinerja  di Kabupaten Gorontalo adalah untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi dan menjadi pra kondisi untuk menuju Birokrasi yang Dinamis. Tujuan akhir ini merupakan penyelarasan  dengan  tujuan  jangka  panjang  Reformasi  Birokrasi di Indonesia. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB tentang Road Map Reformasi  Birokrasi,  Pemerintahan  berbasis  kinerja  ditandai  dengan  beberapa hal,  antara  lain:  (1)  Penyelenggaraan  pemerintahan  dilaksanakan  dengan berorientasi  pada  prinsip  efektif,  efisien,  dan  ekonomis;  (2)  Kinerja  pemerintah difokuskan  pada  upaya  untuk  mewujudkan  outcomes  (hasil);  (3)  Seluruh instansi  pemerintah  menerapkan  manajemen  kinerja  yang  didukung  dengan penerapan  sistem  berbasis  elektronik  untuk  memudahkan  pengelolaan  data kinerja;  (4)  Setiap  individu  pegawai  memiliki  kontribusi  yang  jelas  terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara  keseluruhan.  Setiap  instansi  pemerintah,  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

## 4. PENUTUP
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penguatan  organisasi  Pemerintah  Daerah dalam  mewudjukan  good  governace  di  Kabupaten  Gorontalo  meliputi;  pertama, pemberian  insentif  telah  berjalan  dengan  prinsip  insentif  berbasis  kinerja; kedua, pemanfaatan personil belum mengacu pd asas the right man on the right pleace;  ketiga,  leadership  lebih  bersifat  motivasi  dalam  menigkatkan  kinerja individu  dan  organisasi;  keempat,  kultur  organisasi  mengacu  pada  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah baku;  kelima, komunikasi telah berjalan baik  namun  perlu  peningkatan  pemahaman  pesan  untuk  menghindari  mis komunikasi  antar  SKPD;  keenam,  struktur  organisasi  telah  dilakukan berdasarkan  kebutuhan  organisasi  namun    masih  dipengaruhi  dengan kebijakan  pemerintah  pusat    hingga  diskresi  kebijakan  pada  level  daerah berjalan  kurang  maksimal.  Penulis  menyarankan  agar  penguatan  organisasi dapat dilakukan pemberian insentif ditingkatkan dan menjaga sustainabilitasnya,  pemanfaatan  personil  disesuaikan  keahlian  dan  kebutuhan masing-masing  SKPD,  leadership  menjadi  best  practice  dalam  pengelolaan organisasi,  kultur  organisasi  menjadi  acuan  dalam  meningkatkan  kinerja individu dan kinerja organisasi, komunikasi menjadi sarana untuk meningkatkan  koordinasi  antar  SKPD,  dan  struktur  manajerial  dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang berbasis marit system.

## REFERENSI
Bhatta,  G.  1996.  Capacity  Building  at  the  Local  Level  for  Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Menagingless. International Conference on Governance Innovations. Manila. Philippines Keban,  Y.T.  2000.  Artikel  “Good  Governance  dan  Capacity  Building  sebagai Indikator  Utama  dab  Fokus  Penilalain  Kinerja  Pemerintah.  Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta
Lembaga  Administrasi  Negara  2012.  Capacity  Building,  Birokrasi  Pemerintah

## Daerah. Makassar: STIA LAN
Lembaga  Administrasi  Negara.  2000.  Pedoman  Pelaporan  Kinerja  Instansi Pemerintah, LAN-RI.Jakarta.
LAN,  2004;  Teknik  Penyusunan  Organisasi  Berkinerja  Tinggi,  Jakarta,  Pusat kajian Kinerja  Kelembagaan LAN.
Lubis,  Hari  &  Huseini,  Martani,  (1987).  Teori  Organisasi;  Suatu  Pendekatan Makro. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta
Moekijat, (1990). Pengembangan Organisasi. Remaja Karya: Bandung.
Norman Denzin. K. (2009). Qualitatid Reseach. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sedarmayanti  2007.  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Cetakan Kedua. Bandung. Mandar Maju.
Siagian,  P.  Sondang.  1998,  Organisasi  Kepemimpinan  dan  Prilaku  Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta.
Soekanto.  2002.  Efektivitas  Kinerja;  Tinjauan  Kritis  Organisasi.  Rineka  Cipta. Jakarta.
Sutarto, (1985). Dasar-dasar Organisasi. Gadjah Mada University: Yogyakarta. Pierson  &  Skocpol.  (2008).  Historical  institusinalism  in  Contemporary  Political Science. Dalam I. Katzenold & H.V. Miller (ed). New York: W. W. Norton. UNDP,  1997.  Governance  for  Sustainable  Development-A  Policy  Documen,    New York: UNDP
______, 1998.  Capacity  Assessment  and  Development  in  a  Systems  and  Strategic Management  Context.  Technical  Advisory  Paper  No.3.  Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy. New York.
______, 2006. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta. UNDP