## Reconstruction of Shared Assets Due to Divorce Based on Pancasila Justice

## Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila
Mustofa Aditama 1) ; Meysita Arrum Nugroho 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Mustofaaditma693@gmail.com ; 2) meysitaarrum@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022]
Revised [13 Oktober 2022] Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Pelaksanaan  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  saat  ini  belum  berkeadilan,  artinya konstruksi  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  saat  ini  yang  diberikan  oleh  Undang- undang  Perkawinan  No.  1  tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  masih  belum  memenuhi  rasa keadilan.  Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui,  menemukan  dan  menganalisi  bagaimana rekonstruksi  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  berbasis  nilai  keadilan  Pancasila. Hasil  penelitian  atas  rekonstruksi  nilai  hukum  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian dilakukan  secara  kasuistis  berdasarkan  kontribusinya  dengan  memperhatikan  kemaslahatan dan kemadhorotannya. Rekonstruksi  nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya  adalah  semata-mata  demi  kepentingan,  kemaslahatan  dan  kemanfaatan  bagi yang  bersangkutan,  sebaliknya  adanya  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  dapat  merugikan kepentingan dan kesejahteraan seta membahayakan salah satu pihak  harus dihindari..

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  distribution  of  joint  property  due  to  divorce  is  currently  not  fair, meaning  that  the  construction  of  the  distribution  of  joint  property  due  to  divorce  is  currently given by the Marriage Law no. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law still does not fulfill the sense of justice. This study aims to determine, find and analyze how the reconstruction of the distribution of joint property due to divorce based on the value of Pancasila justice. The results of the study on the reconstruction of the legal value of the distribution  of joint  property  due to divorce  were  carried  out  in  a  casuistic  manner  based  on  their  contribution  by  taking  into account the benefits and disadvantages. The reconstruction of the value  of justice as  a result of  divorce  based  on  the  orientation  of  the  distribution  is  solely  for  the  benefit,  benefit  and benefit  of  the  person  concerned,  on  the  contrary,  certain  situations  and  conditions  that  can harm the interests and welfare of one party must be avoided.
KEYWORDS Garage, Legal System,
Criminal
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  mendefinisikan  harta  bersama  adalah  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan.  Ini  berarti  bahwa  terbentuknya  harta  bersama  dalam  perkawinan  ialah sejak  tanggal  terjadinya  perkawinan  sampai  perkawinan  tersebut  putus  karena  perceraian  atau  karena mati.  Berbeda  dengan  harta  bawaan  masing-masing  suami  atau  istri  dan  harta  yang  diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah pengusaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada  prinsipnya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  mengakui  dan  menerapkan  konsep  harta  bersama,  yaitu  seluruh  harta  yang  didapatkan selama  masa  perkawinan  secara  otomatis  menjadi  harta  bersama.  Pernyataan  yang  tegas  juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukan kedalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri serta yang didapatkan secara khusus seperti warisan atau hibah atau hadiah.
Dengan  demikian  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  semua  harta  yang didapatkan  selama  masa  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  kecuali  harta  yang  dibawa  oleh  masing- masing  suami  istri  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  pendapatan  yang  bersifat  khusus  seperti warisan dan hibah. Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui hak masing-masing suami dan istri  untuk  mengelola  harta  kepemilikannya  masing-masing  dan  untuk  harta  bersama  dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut.
Terhadap harta bersama ini suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri  maupun  diperoleh  secara  bersama-sama.  Demikian  juga  harta  yang  dibeli  selama  ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membelinya, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian  itu  atau  atas  nama  siapa  harta  itu  didaftarkan.  untuk  keperluan  hidupnya,  namun  apabila
keperluan  rumah  tangga  diperoleh  karena  usaha  bersama  antara  suami  istri,  maka  dengan  sendirinya harta  tersebut  menjadi  harta  bersama.  Besar  kecilnya  harta  yang  menjadi  bagian  masing-  masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan  tetapi  apabila  suami  lebih  besar  usahanya  daripada  istri  maka  hak  suami  harus  lebih  besar daripada  istri,  begitu  juga  sebaliknya,  di  samping  berlakunya  ketentuan  umum  di  atas  dapat  juga dimungkinkan  adanya  percampuran  harta  kekayaan  yang  diperoleh  suami  istri  dalam  bentuk  suatu perjanjian atas usaha suami istri secara bersama.
Pelaksanaan  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  saat  ini  belum  berkeadilan,  artinya konstruksi  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  saat  ini  yang  diberikan  oleh  Undang-undang Perkawinan  No.  1  tahun  1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  masih  belum  memenuhi  rasa  keadilan. Sehubungan  dengan  latar  belakang  pemilihan  judul  di  atas,  maka  timbul  permasalahan  yang  akan diangkat  dalam  penulisan  ini,  yaitu:  Bagaimanakah  kedudukan  grasi  dalam  sistem  hukum  pidana? Adapun  tujuan  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  grasi  dalam  perspektif  hukum pidana secara umum.
Faktor  -faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  tidak berbasis keadilan:
a.  Faktor  Substansi  Hukum,yaitu  Hakim  dalam  memutus  suatu  kasus  yang  ditanganinya  tidak memperhatikan  substansi  suatu  kasus  yang  ditanganinya  tersebut  dan  hakim  tidak  memperhatikan dan  tidak  memahami  makna  dibalik  kata  dalam  pasal  peraturan  perundang-  undangan  sehingga hukum  apa  yang  harus  diterapkan  terhadap  suatu  kasus  yang  sedang  ditanganinya  tersebut,  tetapi Hakim  hanya  berdasar  pada  bunyi  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Masih  banyak putusan hakim yang mendasarkan pasal 97 KHI, padahal pasal 97 KHI dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja atau bahkan istri lebih besar kontribusinya dibanding suami, sehingga seolah- olah hakim hanya sebagai corong undangundang,
b.  Faktor  Struktur/  Pranata  Hukum,  yaitu  :  Hakim  dalam  memutus  suatu  kasus  yang  sedang ditanganinya,  Hakim  terpengaruh  oleh  salah  satu  pihak  yang  berperkara  sehingga  putusan  Hakim terhadap suatu kasus tersebut tidak mewujudkan keadilan atau tidak mencerminkan keadilan. Hakim memutus putusan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasar pasal 97 KHI yaitu setengah untuk  suami  dan  setengah  untuk  istri  karena  memang  dimohon  seperti  itu  oleh  penggugat berdasarkan surat gugatannya.
c.  Faktor Budaya Hukum, Yaitu Hakim dalam  memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak  menggali, tidak  mengikuti  dan  tidak  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan  rasa  keadilan  di  dalam masyarakat  untuk  diterapkan  pada  suatu  kasus  yang  sedang  ditanganinya  tersebut,  tetapi  hakim hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  adalah bagaimana rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yang  menelaah  (terutama)  data  sekunder  berupa peraturan perundang- undangan menganalisis mengenai Rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila, Undang- Undang dan pendapat ahli..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  prinsipnya  Al-Quran  dan  Al-Hadits  memposisikan  setiap  manusia  setara.  Masing-masing memiliki hak dan kewajibannya yang tidak boleh dilampaui oleh orang lain. Tindakan yang mengabaikan hak  seseorang  merupakan  bentuk  kezaliman  yang  diperangi  oleh  Islam,  termasuk  dalam  hal ini  adalah suami dan istri yang mempunyai kedudukan, peran, hak dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh pasangannya  masing-masing.  Dalam  masalah  harta,  masing-masing  suami  dan  istri  juga  memiliki kedudukan, hak dan kewajiban. Suami harus  menghargai hak materi yang dimiliki oleh istri, begitu juga istri harus menghargai hak materi yang dimiliki oleh suami. Hak nafkah yang dimilki oleh istri atas harta suami tidak boleh dijadikan alasan oleh istri untuk mmembelanjakan seluruh harta suami tanpa hitungan. Demikian  juga  hak  kepemimpinan  dan  pengelolaan  di  tangan  suami  tidak  boleh  dijadikan  alasan  untuk memanfaatkan harta istri untuk kepentingan pribdinya. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits serta kitabkitab fikih  khususnya  kitab  fikih  perkawinan  yang  disusun  oleh  para  ulama  terdahulu  tidak  ada  yang membicarakan  mengenai  harta  bersama  dalam  rumah  tangga.  Permasalahan  harta  dalam  perkawinan yang  dikenal dan  dibahas  secara  panjang  lebar  adalah  kewajiban  suami  untuk  memberikan  mahar  dan
nafkah  kepada  istrinya.  Permasalahan  mengenai  harta  bersama  mulai  muncul  belakangan  di  sebagian dunia  Islam  selepas  penjajahan  barat,  sedangkan  di  sebagian  dunia  Islam  lainnya  hal  ini  tetap  tidak dikenal dan tidak berlaku.
Pada  prinsipnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  mengakui  dan  menerapkan  konsep  harta  bersama,  yaitu  seluruh  harta  yang  didapatkan selama  masa  perkawinan  secara  otomatis  menjadi  harta  bersama.  Pernyataan  yang  cukup  tegas  juga membatasi  harta  bersama  dengan  tidak  memasukkan  ke  dalamnya  harta  yang  dibawa  oleh  masing- masing  suami  dan  istri  serta  yang  didapatkan  secara  khusus,  misalnya  berupa  warisan  atau  hadiah. Dengan  demikian  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  bahwa  semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing  suami  dan  istri  sebelum  akad  nikah  dan  pendapatan  yang  bersifat  khususn  seperti warisan dan hadiah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui hak masing-masing suami dan  istri  untuk  mengelola  harta  kepemilikannya  masing-masing  dan  untuk  harta  bersama  dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan hukum terhadap hata bersama tersebut.
Pengakuan  dan  penerapan  konsep  harta  bersama  menurut  UndangUndang  Perkawinan  adalah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 35 : (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta  bersama  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak tidak menentukan lain.

## Pasal 36
(3) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(4) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami-istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Untuk melihat, apakah masuknya konsep ini karena mengadopsi konsep harta bersama yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek), maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

## Pasal 119
(1) mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mrngenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
(2) Peraturan  itu  sepanjang  perkawinan  tak  boleh  ditiadakan  atau  diubah  dengan  sesuatu  persetujuan antara suami dan istri.
Dari  uraian  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa,  menurut  hukum  perkawinan  yang  berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang  dimiliki  sebelum  perkawinan  (harta  bersama)  tidak  termasuk  dalam  harta  bersama  kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya harta bawaan suami tetap menjadi  milik  suami  dan  harta  bawaan  istri  tetap  menjadi  milik  istri.  Selain  itu,  mahar,  warisan,  hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.
Dengan adanya perceraian, maka kebersamaan atau persatuan harta perkawinan menjadi terhenti dan  tiba  saatnya  untuk  pemisahan  dan  pembagian.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur terhadap harta bersama akibat perceraian terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui pasal 37 menentukan:
Pasal 37
“Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing”.
Sedangkan yang dimaksud hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 adalah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum lainnya.
Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tersebut,  yang  merupakan kelebihannya  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  dalam  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian, tetapi Pasal 37
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tersebut  ada  kekurangannya  jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Kekurangan Pasal 37
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jika  dipergunakan  dalam  pembagian harta bersama akibat perceraian adalah:
1.  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tersebut  tidak  menjelaskan secara totalitas dan secara rinci mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.
2.  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tersebut  tidak  membedakan suami atau istri yang memberi nafkah.
Dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  sebagai  landasan  atau  dasar  dalam  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian, maka  untuk  menemukan  hukum  yang  ideal  dalam  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  yang berbasis  nilai  keadilan,  Pasal  37  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  perlu direkontruksi atau diperbaharui. Pembaharuan terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan,sehingga  menjadi  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  dua  ketentuan sebagai berikut:
1.  Asas  keadilan  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  ditentukan  berdasarkan  besarnya kontribusi dan kemaslahatan.
2.  Berkedudukan sebagai payung hukum terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian. Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian selain Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
Kelebihan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  jika  dipergunakan  dalam  pembagian  harta  bersama akibat perceraian, karena sudah mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian, yaitu seperdua untuk duda cerai hidup (mantan suami) dan seperdua untuk janda cerai hidup (mantan istri).
Kekurangan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dipergunakan dalam pembagian harta bersama  akibat  perceraian,  adalah  tidak  bisa  menyelesaikan  permasalahan  yang  sekarang  ada dimasyarakat yaitu tidak mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian kalau istri lebih dominan dalam  memperoleh  harta  bersama  atau  dalam  mencukupi  kebutuhan  keluarga,  selain  istri  tetap menjalankan  kewajiban  sebagai  ibu  rumah  tanga,  pengatur  rumah  tangga,  sehingga  perlu  dilakukan pembaharuan terhadap pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
Pembaharuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi peratuan perundang-undangan yang memiliki tiga ketentuan sebagai berikut:
1.  Pembagian harta besama kalau suami yang memberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selama berumah tangga, suami yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu  suami  yang  memberi  nafkah  kepada  istrinya,  kemudian  mereka  terjadi  perceraian  dan  terjadi perselisihan  tentang  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  tersebut,  maka  duda  cerai  hidup (mantan suami) berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama dan janda cerai hidup (mantan istri) berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama.
2.  Pembagian harta bersama kalau istri yang memberi nafkah dan suami menganggur. Selama  berumah  tangga,  suami  menganggur,  yaitu  duda  cerai  hidup  (mantan  suami)  ketika  masih menjadi suami menganggur dan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan janda cerai hidup (mantan istri) ketika masih menjadi istri memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu  istri  yang  memberi  nafkah  kepada  suaminya,  kemudian  mereka  terjadi  perceraian  dan  terjadi perselisihan  tentang  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  tersebut,  maka  janda  cerai  hidup berhak  mendapat  bagian  harta  bersama  yang  lebih  besar  dibanding  dengan  bagian  harta  bersama untuk duda cerai hidup (mantan suami).
3.  Pembagian harta bersama kalau istri yang lebh dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga Pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  yaitu  seperdua  untuk  duda  dan  seperdua  untuk  janda berdasar ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dirasa tidak adil apabila suami istri sama-sama bekerja  atau  bahkan  penghasilan  istri  lebih  besar  dari  pada  penghasilan  suami,  jadi  istri  selain sebagai  ibu  rumah  tangga,  sebagai  pengatur  rumah  tangga,  juga  istri  ikut  mencukupi  kebutuhan dalam keluarga
Seringkali  pihak  istri  dirugikan  dan  mengalami  ketidakadilan  dalam  pembagian  harta  bersama. Ketidakadilan ini terkait  dengan  masalah  pembakuan  peran  suami  istri  dalam  Undang-undanh  Nomor  1 Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  suami  adalah  kepala  rumah  tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah tangga.  Undang-undang  Perkawinan  juga  telah  menempatkan  istri  sebatas  pengelola  rumah  tangga dengan  aturan  yang  mewajibkan  istri  mengatur  urusan  rumah  tangga  sebaikbaiknya.  Dampaknya, banyak  istri  yang  tidak  memiliki  kesempatan  bekerja  dan  mencari  nafkah  sendiri  sehingga  tidak  bisa mengolah ketrampilan yang dimiliki untuk  memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para istri mengalami ketergantungan  ekonomi  terhadap  suaminya.  Bagaimana  jika  kemudian  terjadi  perceraian?  Istri  yang
telah  dirumahkan  tentu  akan  mengalami  kesulitan  untuk  mandiri  secara  ekonomi.  Beban  istri  pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.
Ketidakadilan  lainnya  yang  sering  terjadi  adalah  beban  ganda  yang  memberatkan  pihak  istri. Kadang kala istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan  juga  dibebani  dengan  pekerjaan  rumah  tangga  sepulangnya  ke  rumah.  Kebanyakan  suami  yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan istri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski istrinya sejak pagi bekerja di luar rumah.
Dengan demikian adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit istri yang kontribusinya lebih besar  dari pada  suami.  Ketentuan  pembagian  harta  bersama  sebaiknya  diatur  secara  proporsional  dan adil  sesuai  kontribusi  dan  peran  masing-masing pihak.  Atau  misalnya  dalam  pembagian harta  bersama ada  perselisihan  antara  suami  istri,  bisa  saja  diselesaikan  untuk  membagi  harta  bersama  itu  melalui pembuatan  kesepakatan  bersama  antara  suami  istri.  Namun  penting  untuk  diingat  bahwa  dalam pembuatan  kesepakatan  mereka  harus  dalam  keadaan  bebas  dari  segala  tekanan,  intimidasi  dan ancaman.
Pembagian harta bersama akibat perceraian yang didasarkan pada besarnya kontribusi dan peran masing-masing suami istri adalah perwujudan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 1 tahun 2003 tentang 45 butir Pancasila pada sila ke 5 yaitu, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban  serta  sikap  menghormati  hak  orang  lain.  Aristoteles,  menyatakan  bahwa  keadilan  dibedakan menjadi  dua  macam:  Pertama.  Keadilan  Korektif,  maksudnya  adalah  menyamakan  antara  prestasi  dan kontra  prestasi.  Hal  ini  didasarkan  pada  perjanjian  baik  dengan  sukarela  maupun  tidak,  misalnya perjanjian  tukar  menukar.  Kedua  Keadilan  diskriptif,  merupakan  keadilan  yang  harus  adanya  distribusi atas penghargaan, tentunya memberikan hal yang membuat merasa dihargai dan lain sebagainya.
Konsep  “Keadilan  Sosial”  merupakan  salah  satu  nama  lain  dari  “keadilan”  sebagaimana pernyataan Sumadi, bahwa keadilan sosial merupakan nama lain dari keadilan. Juga dijelaskan, bahwa substansi  keadilan  diformulasikan  tiga  tingkat,  yaitu13:  Pertama-pada  tingkat  outcome,  Maksudnya adalah  Keadilan  berhubungan  dengan pembagian  dan  pertukaran,  dalam  hal ini  keadilan  sangat  kental dengan  suatu  objek,  dapat  berupa  benda  atau  jasa.  Kedua-  pada  tingkat  prosedur,  Prosedur berhubungan  dengan  cara  penentuan  dan  sistem  kait-mengait  antar-struktur  yang  berlaku.  Dalam keadilan  pembagian  dan  pertukaran,  yaitu  keadilan  pada  tingkat  pertama  yang  terkait  outcome, praktiknya sering terjadi tidak sama dalam prosesnya.Ketiga- pada tingkat sistem.
Adapun  Keadilan  prosedural,  merupakan  keadilan  tingkat  kedua,  yang  berhubungan  cara penentuan,  yang  terkait  dengan  proses  dan perlakuan  terhadap orang-orang  yang  terlibat  di dalamnya, termasuk  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  maka  perlu  adanya  keadilan  procedural,  yaitu penentuan besarnya pembagian didasarkan pada kontribusi dan peran masing- masing suami istri.. Hal tersebut berkaitan dengan adanya tiga komponen masyarakat, yaitu: pertama) sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. Kedua, penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. Ketiga) perlakuan interpersonal.
Putusan  Pengadilan  Agama  Bukittinggi  Nomor.  618/  Pdt.  G/  2012/PA.Bkt,  telah  dibatalkan  oleh Pengadilan  Tinggi  Agama  Padang  dengan  No.  38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg.  dengan  mengadili  sendiri  yaitu menetapkan  harta  bersama  1/3  bagian  untuk  Penggugat  (suami)  dan  2/3  bagian  untuk  Tergugat  (istri) dengan  dasar  pertimbangan  dalam  memperoleh  harta  bersama  Penggugat  dan  Tergugat  selama perkawinan, Tergugat lebih dominan dan berperan aktif sebagai PNS, oleh karenanya patut dan adil dari harta bersama  tersebut  Penggugat  mendapat  1/3  bagian dan Tergugat  mendapat  2/3 bagian  dari  harta bersama  tersebut.  Jika  suami  istri  yang  akan  bercerai  berperkara  mengenai  harta  gono  gini  ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97  ada  ketentuan  bahwa  janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak  mendapat  seperdua  dari harta  bersama,  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dlm  perjanjian  kawin.14Perjanjian  perkawinan  adalah perjanjian  yang  disepakati  suami  istri  ketika  mengadakan  akad  nikah  yang  dipersaksikan  oleh  petugas dari Kantor Urusan Agama.
Dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan  ternyata  tidak  terdapat  satu  buktipun  yang  dapat membuktikan adanya perjanjian kawin mengenai harta bersama. Sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat  dalam  surat  gugatan  Penggugat,  ternyata  baik  Penggugat  dan  Tergugat  samasama  bekerja yang  tentunya  sama-sama  mempunyai  penghasilan,  dan  dari  penghasilan  Penggugat  dan  Tergugat tersebut  dapat  diperoleh  harta  bersama.  Oleh  karena  baik  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sama-sama bekerja,  dan  ternyata  Tergugat  (istri)  lebih  dominan  dan  berperan  aktif  sebagai  PNS,  oleh  karenanya patut  dan  adil  dari  pembagian  harta  bersama  itu  Penggugat  (suami)  mendapat  1/3  bagian  dari  harta bersama dan Tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama.
Putusan  majelis Hakim  menetapkan pembagian harta bersama tersebut tidak mendasarkan pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama  tersebut.  Pembagian  harta  bersama  karena  perceraian  berdasarkan  ketentuan  pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam  dimana  masing-masing  suami  istri  mendapat  setengah  dari  harta  bersama adalah tidak lepas dari ketentuan pasal 31, 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam ketentuan pasal-pasal tersebut suami mempunyai kewajiban melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Oleh  karena  itu  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  berdasar  ketentuan  pasal  97  Kompilasi Hukum Islam tidak akan dirasa adil apabila suami istri sama-sama bekerja bahkan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami, jadi selain istri selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga, juga istri ikut mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat menjelaskan atau tidak dapat menyelesaian masalah tersebut, sehingga hakim dituntut  untuk  melakukan  Penemuan  Hukum  untuk  merekonstruksi  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian terhadap suami istri yang sama- sama bekerja berbasis nilai keadilan dengan menggunakan pendekatan  secara  kasuistis.  Sebagaimana  kita  ketahui  tidak  ada  aturan  yang  lengkap  selengkap- lengkapnya atau aturan yang jelas sejelas-jelasnya, dilain pihak hakim / pengadilan tidak boleh menolak untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  hukumnya  tidak ada  atau  kurang  jelas.  Dalam  kondisi  yang  seperti itu  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa:
“Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  putusannya  sesuai  dengan  rasa keadilan”
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  Penemuan  Hukum.  Satjipto  Raharjo  dalam  teori  hukum Progresifnya  menyatakan,  pemikiran  hukum  perlu  kembali  kepada  filosofis  dasar  yaitu  hukum  untuk manusia, maka manusia menjadi penentu dalam titik orientasi hukum, hukum bertugas melayani manusia bukan  sebaliknya.  Dalam  teori  hukum  Progresif,  proses  perubahan  hukum  tidak  lagi  berpusat  pada peraturan,  tetapi  pada  kreatifitas  pelaku  hukum  dalam  mengaktualisasikan  hukum  dalam  ruang  dan waktu  yang  tepat,  atau  para  pelaku  Penemuan  Hukum  menurut  Hukum  Progresif  dapat  melakukan perubahan  yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada,  tanpa  harus  menunggu  perubahan  peraturan, maka pendekatannya adalah pendekatan kasus agar putusan itu bisa mencerminkan rasa keadilan.
Selain Teori Progresif didalam mencari keadilan juga dengan Teori Kemaslahatan. Menurut Imam Al  Ghozali,  bahwa  Al-maslahah  adalah  meraih  manfaat  dan  menolak  kemadhorotan  dalam  rangka memelihara tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Oleh karena itu Penemuan Hukum  Oleh  Hakim  harus  memperhatikan  antara  kemaslahatan  dan  kemadhorotannya.  Kalau  manfaat lebih  besar  maka  dilakukan  perubahan/  rekonstruksi,  sedang  kalau  madhorotnya  lebih  besar  maka digunakan hukum yang lama.
Majlis  Pengadilan  Tinggi  Agama  Padang  dalam  memberikan  dasar  pertimbangan  hukum  dalam Putusan  Nomor  38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg,  selain  itu  juga  digunakan  Teori  Keadilannya  Aristoteles,  yaitu keadilan  distributif  karena  keadilan  distributif  yaitu  keadilan  yang  memberikan  jatah  kepada  orang berdasarkan  jasanya  atau  memberikan  hak-haknya  kepada  orang  yang  berhak  berdasarkan  asas keseimbangan. Berdasarkan kontribusinya sesuai dengan Teorinya Aristoteles yaitu teori distributif yaitu Penggugat  mendapat  1/3  bagian  dari  harta  bersama  dan  Tergugat  mendapat  2/3  dari  harta  bersama karena Tergugat lebih dominan di dalam memperoleh harta bersama tersebut.
Jadi  rekonstruksi  hukum  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  dilakukan  secara  kasuistis berdasarkan  kontribusinya  dengan  memperhatikan  kemaslahatan dan  kemadhorotannya. Seperti  dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi no. 618/ Pdt. G/ 2012/PA.Bkt, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan No. 38/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. dengan mengadili sendiri yaitu menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk Penggugat (suami) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (istri) dengan dasar pertimbangan dalam memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, Tergugat lebih  dominan  dan  berperan  aktif  sebagai  PNS,  oleh  karenanya  patut  dan  adil  dari  harta  bersama tersebut  Penggugat  mendapat  1/3  bagian  dan  Tergugat  mendapat  2/3  bagian  dari  harta  bersama tersebut.  Jadi  Hakim  memutus  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  terhadap  suami  istri  yang bekerja telah berdasar nilai keadilan.
Selanjutnya  mengingat  selain  sistem  hukum  Eropa  sebagai  warisan  jaman  penjajahan  sebagai hukum  positif  maka  di  Indonesia dikenal  sistem  hukum  adat  dan  sistem  hukum  Islam,  maka  pengertian nilai  hukum  yang  hidup  dalam  ketentuan  di atas  haruslah  diartikan, nilainilai  hukum  adat  dan  nilai-  nilai hukum Islam.
Jika  suami  istri  yang  akan  bercerai  berperkara  mengenai  harta  gono  gini  ke  Pengadilan  Agama,  maka ada  ketentuan  khusus  yg  diberlakukan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  ada  ketentuan  bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.15Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

## Pasal 29
(1) Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-  batas  hukum  agama  dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Tetapi  jika  suami  istri  tersebut  tidak  berperkara  di  Pengadilan  Agama,  yaitu  melakukan musyawarah sendiri, maka harta gono gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain, yaitu dibagi atas dasar  kesepakatan  dan  kerelaan  dari  pihak  suami  istri,  atau  dibagi  menurut  persentasi  masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.
Jadi  peneliti  berpendapat  bahwa  ketentuan  pasal  97  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bukanlah ketentuan  yang  sifatnya  wajib  syar’i,  sebab  tidak  ada  nash  dalam  alqur’an  dan  alhadist  yang menerangkan  bahwa  pembagiannya  harus  seperti  itu,  yakni  suami  istri  masing-masing  mendapat setengah  /  50  persen.  Karena  itu  kita  dapat  memahami  mengapa  di  Filipina  dalam  peraturan  yang diberlakukan pemerintah untuk orang Islam / code of  moslem personel laws of the Philipines, tidak ada aturan  mengenai  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Demikian  pula  dalam  putusan-putusan  pengadilan Malaysia, soal harta bersama ini masih menjadi masalah yg belum selesai.
Ini menunjukan bahwa aturan pembagian gono gini yg berlaku di Indonesia / pembagian fifty- fifty bukanlah  ketentuan  yang  sifatnya  wajib  menurut  syara.  Sebab  jika  wajib  tentunya  ketentuannya  akan sama antara Indonessia dengan Filipina dan Malaysia, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  pembagian  fifty- fifty  hukumnya  syar’i  tidak  wajib,  melainkan mubah  /  boleh.  Lalu  ketentuan  mubah  ini  diadopsi  dan  ditetapkan  menjadi  sebuah  pasal  yang  bersifat mengikat,  jadi  pembagian  fifty-fifty  itu  sebenarnya  hanya  satu  pilihan,  dari  sekian  pilihan  yang  ada mengenai cara pembagian harta gono gini. Bukan satu-satunya pilihan yang tidak boleh menempuh cara pembagian lain.
Maka dari itu seperti yang telah disampaikan di atas penyelesaian sengketa harta gono gini dapat dilakukan  diluar  Pengadilan  Agama  berdasarkan  musyawarah  dengan  menempuh  jalan  perdamaian/ ashshuluh. Dalam hal ini dapat diterapkan sabda Rasulullah Saw; “perdamaian adalah boleh dilakukan di antara  kaum  muslimin,  kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang haram”
Hadist ini  telah  membolehkan  adanya  perdamaian.  ash-shuluh  yaitu  suatu  akad  /perjanjian  untuk menyelesaikan  persengketaan.  Dalam  salah  satu  penerapannya,  perdamaian  dapat  dilaksanakan  di antara suami istri yang bersengketa.
Dengan  melakukan  perdamaian  ini  pembagian  harta  gono  gini  dapat  dilakukan  atasdasar kesepakatan  dan  kerelaan  dari  suami  istri  yang  bercerai.  Mengenai  akibat  perceraian  terhadap  anak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 menentukan sebagai berikut:

## Pasal 41
(1) Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak,  apabila  ada  perselisihan  mengenai  pengasuhan  anak,  pengadilan memberikan keputusannya.
(2) Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memberi  kewajiban  tersebut,  pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Pasal  149  d  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  bila  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas suami wajib memberikan biaya untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Dari  bunyi  pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  menurut  Undangundang  Nomor  1  Tahun  1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian orang tua tidak menghapuskan kewajiban dari orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya. Bapaklah yang bertanggungjawab memikul biaya pemeliharaan dan
pendidikan  anaknya  dengan  ketentuan  apabila  dalam  kenyataan  bapak  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  tersebut,  maka  ibu  dapat  pula  dibebani  untuk  memikul  biaya  tersebut.  Akibat  perceraian terhadap  diri  anak  adalah  mengenai  masalah  kekuasaan  orang  tua,  dengan  adanya  perceraian mengakibatkan putusnya perkawinan, maka pengadilan menetapkan terhadap tiap-tiap anak yang belum dewasa  itu  siapa  dari  kedua  orang  tuanya  yang  melakukan  perwalian.  Mengenai  perwalian  itu  terserah kepada  Hakim  yang  menetapkan  dan  siapa  yang  akan  ditunjuk  menjadi  wali  hanya  saja  dalam penunjukan itu harus diperhatikan kepentingan si anak.
Kebanyakan  orang  (terutama  para  orang  tua  atau  suami  istri)  memang  sudah  mengerti  dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada  juga  diantara  mereka  yang  keliru  melaksanakan  pemeliharaan  anak  tersebut,  sehingga  ada  yang hanya  mementingkan  pertumbuhan  fisik  anaknya  saja  dan  mencukupi  kebutuhan  materi  anak  secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian ksih sayang baginya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  disebutkan  pengertian  pemeliharaan  anak (hadlonah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk  memelihara anaknya.  Pasal  45  ayat (1)  Undang- Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya”.
M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional,  mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:
1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2.  Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu  (terus  menerus)  sampai  anak  itu  mencapai  batas  umur  yang  legal  sebagai  orang  dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.
Jika dikaitkan dengaan suatu keadaan dalam sebuah rumah tangga seperti yang penulis katanya dalam  suatu  keluarga  istri  selain  sebagai  ibu  rumah  tangga,  sebagai  pengatur  rumah  tangga,  istri  juga sebagai  pencari  kebutuhan  keluarga  atau istri lebih  dominan  di  dalam  pemenuhan  kebutuhan  keluarga, maka  akan  drasa  adil  apabila  hak  hadlonah  anak  baik  yang  belum  mumayyiz  maupun  yang  sudah mumayyiz  adalah  hak ibu,  karena ibu  selain lebih  dekat  dengan  anak  juga ibu  juga  lebih mampu  untuk memenuhi kepentingan hidup dari si anak tersebut.
Dikaitkan  dengan  hak –  hak  akibat  perceraian  berbasis  nilai  keadilan  adalah  berdasarkan  teori keadilan distributif dan teori perlindungan, hak hadlonah anak itu ada pada istri (ibu) karena dalam materi disertasi ini suami istri sama-sama bekerja, atau bahkan istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga,  Dalam  kondisi  istri  yang  lebih  mampu  ini  maka  istri  secara  logika  lebih  bisa  membekali  anak secara  material  maupun  secara  spiritual,  mental  maupun  fisik  agar  anak  mampu  berdiri  sendiri  dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.
Teori  perlindungan  hukum  yang  diutarakan  oleh  Philipus  M.Hadjon.  Dia  menyatakan  bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif  artinya  pemerintah  lebih  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  dan  pembuatan  keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.
Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan  dan  pendapatnya  sebelum  pemerintah  memberikan  hasil  keputusan  akhir.  Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi ramburambu dan batasan-batasan dalam  melakukan  sesuatu.  Perlindungan  ini  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah  suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam  menerapkannya.  Belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur  lebih  jauh  tentang  perlindungan hukum tersebut di Indonesia.
Perlindungan  hukum  represif  ini,  subjek  hukum  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum, seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kesimpulannya,  dalam  kondisi  istri  lebih  dominan/kontribusinya  lebih  besar  didalam  pemenuhan kebutuhan keluarga, maka hak pembagian harta bersama akibat perceraian, jika anak dalam asuhan ibu, baik  belum  mumayyiz  maupun  sudah  mumayyiz,  namun  hak  ini  akan  menjadi  hapus  apabila  si  ibu berkelakuan  buruk  atau  karena  keinginan  si  anak  itu  sendiri  (  anak  yang  sudah  mummayiz  berhak memilih  untuk  mendapatkan  hadlonah  dari  ayah  atau  ibunya,  pasal  105  huruf  b  jo.  Pasal  156  hurub  b Kompilasi Hukum Islam).
Dengan  demikian,  pihak  suami  (berlaku  pula  bagi  pihak  istri)  dapat  pula  meminta  hak  asuh  atas anak/anak-anaknya  berdasarkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak/anak-anaknya,  dengan  membuktikan
dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak- anaknya  atau  dengan  perkataan  lain  salah  satu  pihak  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  yang  baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:
1.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang sukar disembuhkan;
2.  Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5.  Dalam  melakukan  kegiatan  pemeliharaan  anak/anak-anak  selama  ini,  ternyata  tidak  lebih  baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau alasan-alasan lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan adalah sebagai berikut;
a.  Rekonstruksi  nilai  hukum  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  dilakukan  secara  kasuistis berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya.
b.  Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata- mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  dapat  merugikan  kepentingan  dan  kesejahteraan  seta membahayakan salah satu pihak harus dihindari. Dalam kondisi istri lebih dominan/kontribusinya lebih besar di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, maka hak – haknya seharusnya lebih besar terutama jika terdapat anak dalam asuhan ibu, baik belum mumayyiz maupun sudah mumayyiz, namun hak ini akan menjadi hapus apabila si ibu berkelakuan buruk atau karena keinginan si anak itu sendiri ( anak yang  sudah  mummayiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan  hadlonah  dari  ayah  atau  ibunya,  pasal 156 hurub b Kompilasi Hukum Islam)

## Saran
a.  Pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap suami istri yang bekerja, diselesaikan dengan menggunakan  pendekatan  secara  kasuistis,  disini  hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, sehingga putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan.
b.  Hakim  harus  memperhatikan  antara  kemaslahatan  dan  keburukannya.  Kalau  manfaat  lebih  besar, maka  dilakukan  perubahan/  rekonstruksi,  sedang  kalau  keburukannya  lebih  besar  maka  digunakan hukum yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gani  Abdullah,  Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia,Jakarta  ;  Gema Insani Press, 1994
Abdul Manan, Aneka Masaah Hukum Perdata Islam di Indonesia
Ahmad  Fadlil  Sumadi,  2012,  Hukum  Dan  Keadilan  Sosial,  Materi  Perkuliahan  Program  Doktor  Ilmu
Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta
Bahader Johan Nasution, Hukum Perdata Islam,
Busthanul  Arifin,  pelembagaan  hukum  islam  di  indonesia  ;  akar  sejarah,  hambatam  dan  prospeknya,
jakarta; gema insani press, 1996
Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum,
Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Dedi Susanto, 2011, Kupas Tuntas Harta Gana-Gini, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Dedi Susanto. 2011. Kupas Tuntas Harta Gono Gini. Yogyakarta. Pustaka Yustisia
HR. al-hakim, abu dawud, ibnu hibban, dan at-tirmidzi. / imam ash- shan’ani, subulus salam 111, hal 58- 59,imam taqiyuddin abu bakar
Imam ash- shan’ani, subulus salam.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006) M. Yahya Harahap, 1975,Hukum Perkawinan Nasional, Medan,:CV Zahir Trading CO,, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010). Royani, E. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila. Zahir Publishing. Umar Said, Hukum Islam di Indonesia