Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Sinta Aulia Lestari sintaaulialestari678@gmail.com
Taufik Yahya taufikyahya@unja.ac.id
Indriya Fathni indriya.fathni@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to determine and analyze how the implementation of inheritance in Central Java indigenous peoples in Rantau Makmur Village, Berbak District, Tanjung Jabung Timur Regency and what are the factors that influence the implementation of inheritance in the indigenous people of Central Java. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research to analyze and examine the workings of law in society. Based on the results of the study, it can be stated that in the indigenous people of Central Java in the village of Rantau Makmur, there is a legal gap in the inheritance of the inheritance obtained by the heirs. Based on the provisions of the traditional seloko segendong sepikul in the distribution of the inheritance of the  Javanese  indigenous  peoples,  which  used  to  be  a  guideline  in  the  implementation  of inheritance by the indigenous people of Central Java. Where the son's share of inheritance is two (sepikul) compared to one (segendong) with the daughter's share, but currently the inheritance share  is  divided  equally  or  equally  between  sons  and  daughters.  The  non-implementation  of inheritance  distribution  in  a  segendong  manner  is  influenced  by  factors  of  justice,  heirs' agreement  and  educational  factors.  With  the  gap  in  the  distribution  of  inheritance  caused  by several  of  these  factors,  inheritance  must  pay  attention  to  the  principles  of  inheritance  in customary law and there is a need for legal awareness regarding justice in terms of rights and proportions of the community itself in accordance with the current social conditions in society. continue  to  pay  attention  to  and  preserve  the  values  contained  in  customary  inheritance  law norms.
Keywords : Inheritance, Javanese Community, Rantau Makmur Village

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pewarisan pada  masyarakat  adat  Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur  Kecamatan  Berbak  Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan pewarisan pada  masyarakat  adat  Jawa  Tengah  tersebut.  Adapun  metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Yuridis  Empiris,  yaitu  penelitian  hukum  untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur terjadi kesenjangan  hukum  dalam  pewarisan  terhadap  bagian  warisan  yang  diperoleh  ahli  waris. Beradasarkan  ketentuan seloko  adat  segendong  sepikul dalam  pembagian  warisan  masyarakat adat Jawa yang dahulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Jawa Tengah. Di mana bagian warisan anak laki-laki dua ( sepikul ) berbanding satu ( segendong ) dengan bagian anak perempuan, tetapi saat ini bagian warisan dibagi sama rata atau seimbang
Volume 4 Nomor 1
Februari 2023     Halaman 121 – 143
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
antara anak laki-laki  dan anak perempuan.  Tidak terlaksanaannya pembagian warisan dengan cara sepikul  segendong dipengaruhi  oleh  faktor  keadilan,  kesepakatan  ahli  waris  dan  faktor pendidikan.  Dengan  adanya  kesenjangan  dalam  pembagian  warisan  yang  disebabkan  oleh beberapa  faktor  tersebut,  maka  dalam  pewarisan  harus  memperhatikan  asas-asas  pewarisan dalam hukum adat serta diperlukan adanya kesadaran hukum mengenai keadilan secara hak dan proporsi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sosial pada masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum waris adat.
Kata Kunci: Pewarisan, Masyarakat Jawa, Desa Rantau Makmur .

## A. PENDAHULUAN
Hukum  adat  sebagai  produk  hukum  pada  umumnya  tidak  tertulis,  tetapi  ditaati  oleh masyarakat adat. Hukum adat menurut Soerojo Wignjodipoero adalah:
“Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber  pada perasaan keadilan rakyat  yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian  besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)”. 1
Hukum  adat  tidak  terlepas  kaitannya  dengan  masyarakat  sebagai  subjek  hukum  atau pelaksana norma hukum, di mana dalam penerapan hukum ini akan dilihat efektif atau tidaknya suatu  hukum  tersebut  melalui    perilaku  dari  masyarakat  atau  individu  yang  pada  hakikatnya menjadi  objek  dari  hukum  itu  sendiri.  Selaras  dengan  masyarakat  sebagai  subjek  hukum, keberadaan masyarakat dalam menjalankan norma-norma adat dan hukum adat secara umum diakui  oleh  negara  dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  termaktub  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dalam penerapannya tidak bertentangan baik masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat.
Eksistensi masyarakat hukum adat sendiri secara universal diakui kedudukan hukumnya oleh  negara  dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan,  hal  ini  sebagaimana  tercantum dalam konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 huruf b angka 2 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang masih hidup   dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu, keberadaan masyarakat adat juga diakui selaras dengan Pasal  28  huruf  i  angka  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan:  “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban“. Atas pendeklarasian ini, maka semua perangkat kaedah
1 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum  Adat , Cet. Kedelapan, Gunung Agung, Jakarta, 2017, hal. 16.
norma  yang  memiliki  korelasi  dalam  lingkup  hukum  adat  dalam  pelaksanaannya  diakui  dan dihormati oleh negara.
Indonesia  memiliki  beberapa  aturan  hukum  yang  berkembang  dalam  penyelesaian mengenai pembagian kewarisan, diantaranya: hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Adat dan hukum kewarisan Barat. Berdasarkan ketiga jenis hukum kewarisan ini yang masih eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat  Indonesia  adalah  berdasarkan  hukum  Islam  dan  hukum  adat. 2 Hukum  waris  adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, di  mana  hukum  waris  adat  didasari  atau  dilandasi    pada  prinsip  dari  sifat-sifat  alam  pikiran tradisional masyarakat adat Indonesia, yang mempunyai corak yang khas di antaranya komunal, religius, magis, konkret, dan kontan (tunai). Dengan corak yang khas ini, membuat hukum waris adat  berbeda  dengan  hukum  waris  lainnya.  Perbedaan  ini  bersumber  dari  cara  berpikir  dan pandangan  hidup  dalam  hukum  waris  adat  yang  didasarkan  pada  paham  rasional  kolektif- komunal. 3
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan  kematian. 4 Kemudian  dari  kematian  tersebut,  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu pewarisan di antaranya mengenai hak dan kewajiban terhadap warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan tersebut.
Berkenaan dengan materi hukum waris, Soepomo menjelaskan hukum waris sebagai berikut:
“Hukum  Waris  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan serta  mengoperkan  barang-barang  harta  benda  dan  barang-barang  yang  tidak berwujud  benda  ( immateriele  goederen )  dari  suatu  angkatan  manusia  ( generatie ) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut  tidak  menjadi  “akuut”  oleh  sebab  orang  tua  meninggal  dunia.  Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi  proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.” 5
Berdasarkan  pengertian  hukum  waris  di  atas  memperlihatkan  adanya  3  (tiga)  unsur dalam pewarisan yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:
2 Lili Anggraini, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan  Bungo  Taman  Agung  Kecamatan  Bathin  III  Kabupaten  Bungo”, Zaaken  Journal  of    Civil  and Business Law , Vol. 2 No. 2, Juni 2021, hal. 181.
3 Rosnidar Sembiring, Hukum Waris Adat , Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal.
37.
4 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW . Cet. Keenam (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 1.
5 Ibid. , hal. 4.
1. Pewaris,  adalah  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  sesuatu  yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
2. Harta  Warisan  adalah  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung,  orang  tua,  saudara,  ahli  waris  pengganti  ( pasambei ),  dan  orang  yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). 6
Dalam  hukum waris  adat,  proses  pewarisan  atau proses  berpindahnya  harta  kekayaan milik seseorang kepada ahli warisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) keadaan sebagai berikut:
1. Proses  penerusan  atau  peng-over-an  harta  kekayaan  pada  masa  pemiliknya  masih hidup (semasa hidup) yang lazimnya disebut penghibahan .
2. Proses penerusan atau peng-over-an harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia disebut warisan . 7
Dalam sistem hukum waris adat terjadinya proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan di antaranya melalui penerusan atau pengalihan, penunjukkan, dan pesan atau wasiat. Sedangkan pewarisan yang dilaksanakan setelah pewaris wafat, dapat dilakukan melalui penguasaan warisan dan pembagian warisan. Dalam waris adat, proses pewarisan tidak mutlak terjadi setelah pewaris wafat, hal tersebut tergantung pada kehendak dari pewaris dan keadaan ahli waris dari pewaris.
Pada hakikatnya harta waris adat tidak mengenal azaz legitieme portie atau bagian mutlak. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Hal tersebut dikarenakan harta warisan menurut hukum waris adat sifatnya tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai dengan harga, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. 8 Secara esensial kedudukan dan bagian serta hak ahli waris terhadap harta warisan di dalam proses pewarisan dipengaruhi oleh sistem keturunan dan sistem kewarisan yang dianut. Secara  teoretis  di  Indonesia  dikenal  banyak  ragam  sistem  kekeluargaan  di  dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam hukum adat ada tiga corak  yaitu sebagai berikut:
6 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia , Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.
2.
7 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan , Cet. Keempat, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 262.
8 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 9-10.
1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan  pria  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  wanta  di  dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem  Matrilineal,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  ibu,  di  mana kedudukan  wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  pria  di  dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timur).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis orangtua,  atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain). 9
Selain dari sistem keturunan yang sangat berpengaruh terhadap proses pewarisan adat terhadap  penetapan  ahli  waris  dan  bagian  ahli  waris,  sistem  pewarisan  juga  sangat mempengaruhi di dalam pewarisan karena menentukan kesinambungan terhadap kepemilikan dan penguasaan harta warisan tersebut. Terdapat 3 (tiga) sistem kewarisan sebagai berikut:
1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara peseorangan, misalnya di Jawa,Batak, Sulawesi, dan lain-lain.
2. Sistem  kewarisan  kolektif,  yaitu  system  yang  menentukan  bahwa  para  ahli  waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang  diwarisi  itu  tidak  dapat  dibagi-bagi  pemilikannya  kepada  masing-masing  ahli waris.  Contohnya “harta  pusaka” di  Minangkabau ”tanah  dati” di  semenanjung  Hitu Ambon.
3. Sistem  kewarisan  mayorat,  yaitu  sistem  kewarisan  yang  menentukan  bahwa  harta peninggalan  pewaris  hanya diwarisi oleh seorang  anak.  Sistem  mayorat ini  ada  dua macam, yaitu:
a. Mayorat Laki-laki, yaitu apabia  anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
b. Mayorat  perempuan,  yaitu  apabila  anak  perempuan  tertua  merupakan  ahli  waris tunggal  dari  pewaris,  misalnya  pada  masyarakat  Tanah  Semendo  di  Sumatera Selatan. 10
Meskipun persentase penduduk Muslim sangat besar di Indonesia, tapi pada hakikatnya praktek  pemberlakuan  hukum  waris  dengan  sistem  hukum  Islam  sendiri  tidak  sepenuhnya diterapkan  oleh  semua  kalangan  masyarakat  khususnya  yang  beragama  Islam.  Hal  ini  karena sebagian masyarakat masih tunduk dan menggunakan tatanan norma waris adat sebagai norma dasar yang dijadikan pedoman dalam proses pewarisan. Masyarakat suku Jawa Tengah di Desa Rantau  Makmur  Kecamatan  Berbak  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  adalah  salah  satu masyarakat  adat  yang  menganut  sistem  keturunan  parental  atau  bilateral  yang  menarik  garis keturunan  dari  kedua  pihak  yaitu  ayah  dan  ibu.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  Desa  Rantau Makmur  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Berbak  yang  terletak  di  wilayah  hukum
9 Ibid ., hal. 23.
10 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan BW . Cet.  Keenam (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, hal. 41.
Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  di  mana  mayoritas  masyarakat  Desa  Rantau Makmur berasal dari suku Jawa dengan rata-rata masyarakatnya beragama Muslim. 11
Berdasarkan hasil penelitian penulis, sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur adalah sistem keturunan parental atau bilateral. Di mana dalam  sistem  keturunan  ini,  kedudukan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  adalah  sama  atau sejajar di dalam pelaksanaan pewarisan. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mewarisi  atau  mempunyai  hak  terhadap  harta  peninggalan  pewaris  atau  orang  tua  mereka. Sedangkan,  hukum  waris  yang  digunakan  adalah  waris  adat  Jawa  dengan  sistem  pembagian “sepikul  segendong”  yaitu  sistem  pembagian  dengan  bagian  anak  laki-laki  lebih  banyak  dari bagian anak perempuan. Sistem pewarisan individual atau  perseorangan, yaitu sistem pewarisan di  mana  setiap  ahli  waris  mewarisi  harta  warisan  secara  perorangan  untuk  dapat  menguasai, memiliki ataupun dialihkan. Sedangkan, sistem perkawinan yang digunakan adalah perkawinan bebas  (mandiri).  Di  mana  keluarga  atau  kerabat  tidak  banyak  lagi  ikut  campur  tangan  dalam keluarga atau rumah tangga. 12
Pada dasarnya hukum waris adat menganut asas kesamaan dan kebersamaan hak, tetapi bukan berarti  bagian yang  diperoleh  setiap  ahli  waris sama  banyak,  karena  dalam pembagian didasarkan pada hak dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam hukum waris adat Jawa dikenal 2 (dua) ungkapan seloko adat atau 2 (dua) kemungkinan dilakukannya pembagian warisan yang menjadi  acuan  dalam  proses  pewarisan  dan  memiliki  korelasi  terhadap  bagian  yang  akan diperoleh para ahli waris sebagai berikut:
1. Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan atau
2. Dengan cara dum-dum kupat , artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan berimbang sama. 13
Dari 2 (dua) seloko adat tersebut, berdasarkan hasil penelitian penulis pada masyarakat adat  Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur  dalam  pelaksanaan  pewarisan  dilaksanakan  ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris wafat. Dalam pelaksanaan pembagian warisan (setelah pewaris wafat) masyarakat dahulu berpedoman pada ketentuan seloko adat sepikul segendong . Pembagian warisan seloko adat sepikul segendong tersebut, memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan untuk mendapatkan bagian harta warisan orang tua dengan
11 Wawancara  dengan  Ibu  Sri  Lestari,  Bendahara  Desa  Rantau  Makmur  Kec.  Berbak,  tanggal  21 Januari 2022.
12 Wawancara dengan Bapak Juni Nugraha, Kepala Desa Rantau Makmur Kec. Berbak, tanggal 25 Januari 2022.
13 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 106.
bagian  anak  lelaki  lebih  banyak  dari  anak  perempuan.  Hal  ini,    sebanding  dengan  peran  dan tanggung jawabnya yang besar dalam rumah tangga menggantikan ayah sebagai kepala keluarga untuk  mengayomi dan  menafkahi keluarga.  Dalam  pandangan  masyarakat Jawa,  anak  laki-laki dianggap  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan  anak perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan dirinya untuk melamar, memberikan mas kawin (asok tukon), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan  anak  perempuan  hanya  menunggu  dilamar,  diberi  mas  kawin  (asok  tukon),  dan mendapatkan nafkah lahir dari suaminya kelak. Selain itu, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan 5 (lima) sebagai berikut:
1. Angayani (memberi nafkah lahir dan batin)
2. Angomahi (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri)
3. Angayomi (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga)
4. Angayemi (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan)
5. Angatmajani (mampu menurunkan benih unggul). 14
Berdasarkan makna dari seloko adat sepikul segendong dalam pembagian warisan pada masyarakat adat  Jawa  tersebut  di  atas,  jika  diperhatikan  terdapat  adanya asas  kesebandingan berdasarkan perkiraan bukan perhitungan angka. Di mana dahulu dalam pembagiannya, misalnya anak  laki-laki  memperoleh  2  Ha  tanah  serta  diberikan  (dibuatkan)  rumah.  Sedangkan  anak perempuan memperoleh 1 Ha tanah, tetapi dari hasil penelitian penulis pada keluarga yang telah melaksanakan pembagian warisan pada Tahun 2017 dan Tahun 2021 di Desa Rantau Makmur Kecamatan  Berbak  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  khususnya  pewaris  yang  memiliki  ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan sebagai subjek penelitian penulis, dengan maksud dan tujuan  untuk  memperlihatkan adanya  perbedaan  berupa  kesenjangan  hukum  terhadap  norma hukum waris adat yang sebelumnya dijadikan pedoman dalam pembagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan perolehan bagian yang diperoleh ahli waris saat ini ( das sein ) tidak sesuai dengan pedoman pembagian warisan sepikul segendong di mana bagian anak laki-laki  lebih  banyak  dari  anak  perempuan.  Karena  dalam  pelaksanaannya,  harta  warisan diberikan secara sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, hasil  dari  penelitian  penulis  terhadap  keluarga  yang  melaksanakan  pewarisan  ketika  pewaris masih  hidup  ( hibah )  di  Desa  Rantau  Makmur  Kecamatan  Berbak  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur, bertujuan tidak hanya sebagai bekal atau pemberian orang tua ketika masih hidup tetapi untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari setelah pewaris wafat mengenai bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dengan melihat keadaan ekonomi masing-masing ahli
14 Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah,”Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”. Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah . Volume 1, Nomor 1. Januari 2019, hal. 24
waris  dan  harta  yang  akan  ditinggalkan  pewaris  dianggap  kurang  sesuai  dan  adil  jika menggunakan  pembagian  warisan  dengan  cara sepikul  segendong. Berikut  ini  terjadinya pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Jawa di Desa Rantau Makmur:
Tabel 1
Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Kec.
Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 dan Tahun 2021
No Nama Pewaris Tahun Pewarisan 1 Bapak Sadik dan Ibu Khasanah 2017 2 Bapak Karso dan Ibu Karti 2017 3 Bapak Matoken dan Ibu Kusrini 2021 4 Bapak Ngadenan dan Ibu Fadelah 2021
Jumlah = 4 Kepala Keluarga
Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan di Desa Rantau Makmur
Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan pewarisan yang dilaksanakan oleh 4 (empat)  keluarga  pada  Tahun  2017  dan  Tahun  2021  yang  melakukan  pewarisan  menurut masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak, telah terjadi adanya kesenjangan  hukum  dalam  pembagian  warisan.  Karena  dalam  pelaksanaannya,  pembagian warisan bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta tidak berpedoman pada sistem pembagian sepikul segendong . Selain itu, hibah yang dilaksanakan ketika orang tua masih hidup yang  diberikan sama rata di antara ahli  waris bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik karena perbedaan bagian yang diperoleh melihat keadaan ekonomi masing-masing ahli waris dan harta  yang  akan  ditinggalkan  pewaris.  Sehingga  cara  pembagian sepikul  segendong dianggap kurang sesuai dan kurang adil untuk digunakan. Kesenjangan hukum yang terjadi, tidak terlepas dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  pewarisan  pada  masyarakat  Jawa Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur  Kecamatan  Berbak  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut dalam Skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur” .

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Jawa Tengah Di Desa Rantau

## Makmur Kecamatan Berbak
Pada  kalangan  masyarakat  di  Desa  Rantau  Makmur  dengan  mayoritas penduduknya  beragama  Islam  dan  berasal  dari  suku  Jawa,  dahulu  dalam  proses pewarisan masyarakat taat dan tunduk terhadap ketentuan pembagian warisan sepikul segendong dalam adat Jawa. Selain itu, dahulu pewarisan  pada masyarakat Jawa Tengah di  Desa  Rantau  Makmur  Kecamatan  Berbak  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  yang dilaksanakan ketika pewaris (orang tua) masih hidup dilakukan melalui penerusan atau pengalihan  yang  bertujuan  sebagai  bekal  bagi  anak-anaknya  untuk  melanjutkan  hidup atau untuk membangun rumah tangga ( mentas atau mencar ). Di mana hal ini,  dilakukan masyarakat  yang  masih  tunduk  terhadap  ketentuan  waris  adat  khususnya  waris  adat Jawa.
Menurut  bapak  Juni  Nugraha  selaku  Kepala  Desa  Rantau  Makmur  mengatakan, bahwa:
“Masyarakat  Jawa  Tengah  di  sini  dulu  membagi  warisan  dengan  cara  sepikul segendong  dengan  perolehan  bagian  anak  lelaki  lebih  banyak  dari  anak perempuan.  Tetapi,  beberapa  tahun  terakhir  ini  masyarakat  melakukan pembagian secara rata antara laki-laki dan anak perempuan. Misalnya anak laki- laki dapat ladang 1 Ha maka anak perempuan pun juga dapat ladang 1 Ha. Selain itu,  beberapa  keluarga  telah  melakukan penghibahan hartanya  kepada  anaknya dengan dalih agar ketika orang tua wafat mereka anak-anaknya tidak lagi sibuk atau  berebut  harta  orang  tuanya.  Pada  intinya  tujuan  semuanya  itu  untuk menghindari konflik keluarga.” 15
Berdasarkan penelitian penulis,  pada  masyarakat  Jawa  Tengah di  Desa  Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pembagian warisan tidak lagi berpedoman pada ketentuan pembagian warisan dengan cara sepikul segendong di mana  bagian  anak  laki-laki  lebih  besar  dari  bagian  anak  perempuan  atau  diasumsikan bagiannya  2  (dua) berbanding 1 (satu). Hal ini terlihat dari bagian yang diperoleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan saat ini adalah sama atau seimbang. Selain itu, pewarisan  yang  dilaksanakan  ketika  pewaris  masih  hidup  melalui  pengalihan  atau
15 Wawancara dengan Bapak Juni Nugraha, Kepala Desa Rantau Makmur Kec. Berbak, tanggal 01 Juli 2022.
penerusan, tidak hanya bertujuan sebagai bekal berumah tangga bagi anaknya yang sudah berkeluarga ( mentas ) ataupun yang masih lajang tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik  antar  waris  mengenai  pembagian  warisan  dikemudian  hari  setelah  wafatnya pewaris.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis pada masyarakat Jawa di Desa Rantau Makmur  Kecamatan  Berbak  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  terdapat  4  (empat) keluarga sebagai sampel penelitian penulis  yang  telah melaksanakan pewarisan secara adat dalam rentang waktu pelaksanaannya Tahun 2017 dan 2021 dengan kriteria pewaris memiliki  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dengan  tujuan  untuk  memperlihatkan adanya  perbedaan  bagian  yang  diperoleh  menurut seloko  adat  sepikul  segendong yang dahulu dianut dengan pembagian yang dilakukan saat ini dengan sistem bagi rata. Berikut daftar  nama  pewaris  dan  ahli  waris  dalam  penelitian  penulis  pada  masyarakat  Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur:
Tabel 2
Daftar Nama Pewaris dan Ahli Waris Pada Masyarakat Jawa Tengah Di Desa Rantau
Makmur Yang Telah Melaksanakan Pewarisan Pada Tahun 2017 dan Tahun 2021 No Nama Pewaris Nama Ahli Waris Tahun Pewarisan 1 Bapak Sadik dan Ibu Khasanah 1. Sarmidi 2. Syakur 3. Sobari 4. Lukman 5. Sarti 6. Sarminah 7. Pasirah 8. Sarisah 9. Siti Khotijah 2017
2 Bapak  Karso  dan  Ibu Karti 1. Karyati 2. Karbini 3. Sukani 4. Tamiah 5. Jumiati 6. Suparmi 7. Kamiah 2017
3 Bapak Matoken dan Ibu Kusrini 1. Indah Sawitri 2. M. Rahman Hamdani 2021
4 Bapak Ngadenan dan Ibu Fadelah 1. Siti Rukayah 2. Matrokani 3. M. Marjono 4. Mulyadi 5. Siti Mujiati 6. Sumitro 7. Jumeno 2021
Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan di Desa Rantau Makmur
a. Keluarga Bapak Sadik dan Ibu Khasanah
Alhmarhum bapak Sadik meninggal pada Tahun 1994 dan meninggalkan isteri yaitu ibu Khasanah dan 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan serta meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) Ha tanah atau seluas kurang lebih 20.000m 2 , tetapi pada saat itu belum diadakan  pembagian  warisan  dikarenakan  salah  satu  orang  tua  atau  janda  dari pewaris masih  hidup  sehingga  harta tersebut masih  dikuasai dan digunakan untuk kelangsungan hidupnya (harta peninggalan belum terbagi). Sebagaimana dalam sifat hukum waris adat sendiri tidak diperbolehkan bagi ahli waris menuntut harta warisan untuk suatu waktu segera dibagikan setelah wafatnya salah satu dari pewaris atau orang  tua.  Kemudian  pada  Tahun  2015  ibu  Khasanah  wafat,  setelah  wafatnya  ibu Khasanah para ahli waris tidak langsung melakukan pembagian warisan. Berdasarkan kesepakatan  bersama  para  waris  atau  anak-anak  pewaris,  waktu  pelaksanaan pembagian  warisan  pada  keluarga  almarhum  bapak  Sadik  dan  almarhumah  ibu Khasanah  dilakukan  pada  Tahun  2017  atau  2  (dua)  Tahun  setelah  wafatnya  ibu Khasanah dengan sistem pembagian warisan yaitu sistem bagi rata.
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari keluarga almarhum bapak Sadik dan  almarhumah  ibu  Khasanah,  hasil  wawancara  penulis  kepada  ahli  waris  dalam melakukan pembagian warisan tidak mengacu pada ketentuan sepikul segendong . Hal ini dapat dilihat cara pembagian dan bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris tidak ada perbedaan khusus antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, dasar dari kesepakatan bersama dilakukan pembagian warisan dengan cara bagi rata  adalah  rasa  keadilan  dengan  melihat  kebutuhan  ekonomi  masing-masing  ahli waris sehingga dengan sistem ini semua waris dapat merasakan bagian yang sama dari harta warisan orang tua.
Menurut  bapak  Lukman  sebagai  salah  satu  ahli  waris  dari  almarhum  bapak Sadik dan ibu Khasanah mengatakan:
“Melakukan pewarisan dengan sistem hukum adat Jawa dengan cara pembagian bagi  rata  atau birridho (sama-sama  rela)    antara  anak  laki-laki  dan  anak
perempuan  melalui  musyawarah  bersama  para  ahli  waris  untuk  mencapai kesepakatan.  Digunakannya  ketentuan  dengan  sistem  bagi  rata  agar  tidak menimbulkan adanya kecemburuan sosial antar keluarga dan konflik  keluarga khususnya bagi ahli waris perempuan apabila digunakan pembagian dengan cara sepikul  segendong dengan  bagian  anak  laki-laki  lebih  banyak  dari  anak perempuan  maka  kesenjangan  akan  terlihat  pada  bagian  yang  diperoleh  ahli waris  perempuan.  Alasan  lain  digunakannya  ketentuan  pembagian  warisan dengan sistem bagi rata ini, karena cara ini lebih memikirkan urusan keluarga khususnya bagi ahli waris yang dalam segi ekonominya kurang mampu dengan cara sistem bagi rata ini maka perolehan hak atau bagian setiap ahli waris adalah sama atau seimbang.” 16
Kemudian dilanjutkan penjelasan dari bapak Sobari, beliau mengatakan alasan harta warisan dari pewaris dibagi rata, yaitu:
“Berdasarkan hasil musyawarah kami anak-anaknya bersepakat untuk membagi rata warisan peninggalan ibu meskipun tidak ada wasiat dari orang tua mengenai cara  pembagiannya  tapi,  dengan  beberapa  pertimbangan  kami  semua bersepakat  untuk  membagi  rata  agar  saudara  yang  kurang  mampu  dapat terbantu  kebutuhannya  dan  dapat  sama-sama  merasakan  keadilan  dengan bagian yang sama.” 17
Jika  merujuk  pada  ketentuan  sistem  pewarisan  adat  Jawa  dengan cara sepikul segendong , maka seharusnya bagian yang diperoleh anak  laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yaitu dua berbanding satu. Sebagaimana cara sepikul segendong ini dalam pembagian warisan merupakan cerminan dari pengaruh agama Islam di dalam pembagian warisan di mana bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan  anak  perempuan.  Dalam  praktek  penerapannya,  pembagian  warisan  dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak anak perempuan. Di mana cara pembagian ini dianggap lebih adil berdasarkan bagian yang diperoleh msing-masing ahli waris didasarkan pada kesepakatan dengan pertimbangan keadaan ekonomi para ahli waris tidak lagi didasarkan pada seloko adat sepikul segendong yang mengharuskan bagian laki-laki lebih besar.
b. Keluarga Bapak Karso dan Ibu Karti
Bapak Karso wafat pada Tahun 2021 setahun setelah wafatnya ibu Karti yaitu pada Tahun 2020. Pelaksanaan pewarisan pada keluarga bapak Karso dan ibu Karti dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, proses pengoperan harta peninggalan ini disebut  dengan  penghibahan.  Bapak  Karso  dan  ibu  Karti  memiliki  sebidang  tanah dengan  luas tanah kurang  lebih  20.000m 2 dan memiliki  7  (tujuh) orang  anak  yang
16 Wawancara dengan Bapak Lukman, Ahli waris, tanggal 09 Maret 2022.
17 Wawancara dengan Bapak Sobari, Ahli Waris, tanggal 09 Maret 2022.
terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan. Dari luas tanah yang dimiliki oleh bapak Karso dan ibu Karti ½ Ha tanah atau 25m x 250m luas tanah sebagai harta yang dikuasai pewaris untuk memenuhi kebutuhan selama pewaris masih hidup. Sedangkan sisa dari luas tanah tersebut diberikan kepada anak- anaknya secara rata sebagai warisan. Berikut pembagiannya:
a. Karyati memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m b. Karbini memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m c. Sukani memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m d. Tarmiah memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
e. Jumiati memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
f. Suparmi memperoleh bagian warisan tanah seluas 10m x 250m
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada keluarga bapak Karso dan ibu Karti, dari hasil wawancara penulis kepada ahli waris pewarisan pada bapak Karso dan ibu Karti  dilakukan  ketika  pewaris  masih  hidup  atau  disebut  dengan hibah dengan bagian sama rata dengan luas tanah yang dihibahkan kepada anak-anaknya adalah 1,5 Ha. Menurut ibu Suparmi salah satu ahli waris mengatakan bahwa:
“Di antara 7 (tujuh) orang anak pewaris, terdapat satu ahli waris yaitu Kamiah yang menolak menerima warisan karena ekonominya sudah mapan sehingga tanah warisan itu hanya diberikan untuk 6 (enam) orang anak saja. Selain itu, tanah warisan sengaja diberikan oleh orang tua ketika masih hidup dengan dibagi rata dengan maksud agar tidak ada perbedaan bagian yang diperoleh anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dan  iri  hati  sesame  saudara  sehingga dapat menghindari terjadinya konflik setelah wafatnya Bapak” 18
Selain itu, terhadap harta berupa tanah yang digunakan untuk kelangsungan hidup  pewaris  seluas  25m  x  250m dihibahkan  kepada  salah  satu  anaknya  yang bernama  ibu  Suparmi  disaat  bapak  Karso  masih  hidup  yang  dilakukan  melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Sebagaimana ibu Suparmi mengatakan alasan penghibahan ini, bahwa:
“Penghibahan ini dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan kedua orang tua  yang  ingin  tinggal  bersama  saya  sampai  akhir  hayatnya,  hal  ini dikarenakan  faktor  usia  yang  semakin  tua  dan  tidak  memungkinkan  lagi untuk  bekerja  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Karena  itu,  orang  tua  saya menghibahkan  tanah  tersebut  kepada  saya  sebagai  anak  yang  akan merawatya.  Kemudian  supaya  menghindari  konflik  di  antara  ahli  waris setelah wafatnya pewaris, terhadap tanah peninggalan yang diberikan orang tua melalui hibah maka pelaksanaan hibah ini dibuat pada surat perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani dan disepakati oleh 6 (enam) orang ahli waris yang menyatakan setuju atas penghiban tanah dari orang tua kepada
18 Wawancara dengan Ibu Suparmi, Ahli Waris, tanggal 13 Maret 2022.
saya  selaku  ahli  waris  yang  menerima  hibah  dengan  disaksikan  Ketua  RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa sehingga tanah ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena telah menjadi hak milik saya”.
Kemudian dilanjutkan penjelasan oleh bapak Sukani mengatakan:
“Penghibahan ini dilakukan atas dasar kemauan bapak sendiri yang pada saat itu sering sakit juga faktor umur kadang sering lupa, sehingga tidak bisa lagi untuk  aktivitas  ke ladang  seperti  biasa.  Karena keadaan  tersebut,  akhirnya bapak  beserta  ibu  ingin  ikut  tinggal  bersama  anaknya,  yaitu  kakak  saya Suparmi untuk merawat mereka selama hidupnya. Kemudian itu, tanah bapak yang  digunakan  sebelum  sakit  itu  diberikan  kepada  kakak  karena  telah merawat ibu dan bapak selama sakit” 19
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  pada  keluarga  almarhum  bapak Karso dan almarhumah ibu Karti, pelaksanaan pewarisan dilakukan ketika pewaris masih  hidup  atau  biasa  disebut  dengan hibah .  Berdasarkan  hasil  dari  wawancara kepada ahli waris, pelaksanaan pembagian warisan tidak mengacu pada ketentuan sepikul  segendong .  Sebagaimana  ini  bisa  dilihat  dari  pelaksanaan  pewarisan  yang dilakukan oleh keluarga alhmarhum bapak Karso dan ibu Karti yang dilakukan ketika masih  hidup  atau  disebut hibah .  Dalam  lingkup  hukum  adat,  pemberian  sebagian harta  peninggalan  pewaris  ketika  masih  hidup  biasanya  sebagai  bekal  kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru yang terpisah dari orang tuanya dan ketika orang tua wafat biasanya terhadap pemberian oleh orang tua kepada ahli waris tertentu tetap diperhitungkan kembali ketika pembagian warisan. Tetapi,  dalam  hal  ini  pemberian  sebagian  harta  peninggalan  ketika  pewaris  masih hidup dengan maksud sebagai harta warisan yang menjadi milik masing-masing ahli waris. Hal ini semakin terlihat tidak ada pembagian warisan setelah pewaris wafat karena harta yang akan ditinggalkan pewaris telah dihibahkan kepada salah satu ahli waris.  Selain  itu,  hal  utama  yang  menjadi  tujuan  diberikannya  sebagian  harta peninggalan  adalah  untuk  menghindari  konflik  mengenai  pembagian  warisan. Sehingga menurut spekulasi penulis bahwa  terdapat  pergeseran makna pewarisan yang  dilaksanakan  melalui hibah ,  di  mana  pewarisan  dengan  cara hibah pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur jarang sekali ditarik kembali karena telah dimaknai menjadi warisan yang mutlak dimiliki oleh ahli waris.
Jika melihat sistem pewarisan yang digunakan oleh keluarga bapak Karso dan ibu Karti, alasan mendasar adalah menghindari terjadinya konflik keluarga, sehingga yang dimaksud dengan keadilan dengan bagi rata adalah keadilan yang sama hak dan
19 Wawancara dengan Bapak Sukani, Ahli Waris, tanggal 15 Maret 2022.
bagian  yang  diperoleh  bukan  keadilan  atas  dasar  kesamaan  hak  sebagaimana  asas dalam pewarisan adat yang dapat memungkinkan perbedaan bagian yang diperoleh. Alasan  ini  menjadi  salah  satu  faktor  tidak  diterapkannya  pembagian  dengan  cara sepikul segendong dalam pembagian warisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur. Hibah dari pewaris kepada ahli waris pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur juga diartikan sebagai warisan yang menjadi milik ahli waris.
c. Keluarga Bapak Matoken dan Ibu Kusrini
Bapak  Matoken  dan  Ibu  Kusrini  memiliki  tanah  3  (tiga)  Ha,  yang  terdiri  2
(dua) Ha tanah sebagai harta pemberian ( hibah ) untuk kedua anaknya apabila nanti telah  berumah  tangga  dan  1  (satu)  Ha  tanah  untuk  pewaris  atau  kedua  orang  tua untuk  kelangsungan  hidup  mereka  yang  nanti  akan  menjadi  harta  warisan. Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  pelaksanaan  pewarisan  pada  keluarga  bapak Matoken  dan  ibu  Kusrini  dilaksanakan  ketika  mereka  masih  hidup,  dengan  cara pengalihan  atau  penerusan  dengan  sistem  pembagian  warisan  sama  rata  atau seimbang  atau  biasanya  disebut  dengan hibah .  Proses  pewarisan  melalui  cara pengalihan atau penerusan ini, berupa diberikannya tanah seluas 1 (satu) Ha untuk anak perempuannya yang sudah berumah tangga atau dalam bahasa Jawa mencar atau mentas sebagai  harta  warisan  yang  diberikan  orang  tua  ketika  masih  hidup  dan menjadi bagian mutlak waris yang dimaksud untuk memanfaatkan, menguasai untuk keperluan  waris.  Sedangkan  bagi  anak  laki-lakinya  yang  belum  dewasa, pembagiannya  ditangguhkan  sampai  anak  laki-laki  tersebut  telah  dewasa  dan  siap berumah tangga,  tetapi  nantinya  apabila  si  anak  laki-laki  ini  telah  berumah  tangga akan memperoleh bagian yang sama dengan anak perempuan yaitu 1 (satu) Ha tanah.
Sebagaimana bapak Matoken mengatakan, bahwa:
“Pemberian ini sengaja saya lakukan ketika masih hidup dikarenakan untuk menghindari  konflik  yang  bisa  terjadi  setelah  saya  wafat  mengenai pembagian  warisan  berkaca  dari  masalah-masalah  yang  pernah  terjadi sebelumnya  konflik  yang  terjadi  tentang  pembagian  harta  warisan  yang ingin  saling  menguasai.  Selain  itu,  pemberian  sebagai  modal  supaya  anak tidak  ketulo-tulo  atau  kesusahan  dalam  memulai  hidup  berumah  tangga. Kemudian, untuk anak saya Dani yang masih kecil pun nanti ketika sudah dewasa  ( kuat  gawe )  juga  sama  saya  berikan  tanah  1  Ha  tidak  ada pembedaan karena anak laki-laki dan perempuan sama-sama anak tidak ada pembedaan. Untuk tanah 1 Ha yang digunakan untuk kehidupan saya, maka nanti ketika sepeninggalnya saya  telah saya  sampaikan  kepada  anak  saya Indah sebagai warisan yang harus dibagi rata.“ 20
Menurut Indah, mengatakan alasan penghibahan ini, yaitu:
20 Wawancara dengan Bapak Matoken dan Ibu Kusrini, Pewaris, tanggal 03 Maret 2022.
“Alasan  orang  tua  memberikan  ladang  kepada  anak  ketika  anak  sudah menikah itu supaya anak tidak bersusah payah memulai kehidupan rumah tangga  dari  awal  dan  pemberian  ladang  ini  juga  istilahnya  sebagai  modal awal untuk anak yang sudah berkeluarga yang diberikan orang tua kepada anak. 21
Berdasarkan  hukum  adat  sebagaimana  berlaku  pada  masyarakat  Jawa Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur  biasanya  selama  penangguhan  pembagian  ini, terhadap bagian yang nanti akan menjadi hak milik ahli waris yang belum  dewasa atau  belum  cukup  umur  masih  dinikmati  dan  digunakan  oleh  pewaris  untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kebutuhan ahli waris yang masih ikut dengan pewaris sampai ahli waris yang dimaksud telah dewasa dan cukup umur atau berumah tangga. Kemudian terhadap harta kekayaan berupa 1 (satu) Ha tanah yang kuasai oleh pewaris selama hidupnya, setelah wafatnya pewaris menjadi harta peninggalan  terbagi  atau  disebut warisan .  Di  mana  dalam  pelaksanaan pembagiannya,  pada  masyarakat  Desa  Rantau  Makmur  harta  peninggalan  ini biasanya tidak dijual sebagaimana sifat dari harta warisan menurut masyarakat adat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dinilai dengan harga melainkan dapat dibagi, tidak dibagi atau belum dibagi.
Berdasarkan  penelitian  pada  keluarga  bapak  Matoken  dan  ibu  Kusrini, diketahui bahwa tujuan pewarisan dilakukan ketika pewaris masih hidup kepada ahli waris  dikarenakan  beberapa  alasan  yaitu:  untuk  mengantisipasi  dan  menghindari adanya konflik yang muncul dikemudian hari berkenaan dengan pembagian warisan, pewarisan sengaja dilakukan ketika pewaris masih hidup dengan tujuan agar bagian yang diberikan kepada ahli waris ini dapat dijadikan bekal bagi kelangsungan hidup bagi anak atau ahli waris yang  sudah berkeluarga dan mencar atau hidup  mandiri terpisah  dari  orang  tua  sehingga  anak  tidak  tidak  memulai  kehidupan  berumah tangga dari awal karena sudah memiliki modal dasar yang diberikan orang tua.
d. Bapak Ngadenan dan Ibu Siti Fadelah
Bapak  Ngadenan  wafat  pada  Oktober  Tahun  2021,  sedangkan  ibu  Fadelah (istri)  wafat  pada  September  Tahun  2021.  Almarhum  bapak  Ngadenan  dan almarhumah  ibu  Fadelah  meninggalkan  harta  peninggalan  berupa  tanah  seluas  4 (empat) Ha tanah atau seluas 40.000m 2 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang terdiri  dari  5  (lima)  orang  anak  laki-laki  dan  2  (dua)  orang  anak  perempuan. Pembagian  warisan  dilaksanakan  setelah  7  (tujuh)  hari  wafatnya  pewaris  (bapak Ngadenan). Berdasarkan pelaksanaan pewarisan, pembagian warisan dibagi dengan
21 Wawancara dengan Indah Sawitri, Ahli Waris, Tanggal 03 Maret 2022.
sistem bagi rata. Artinya anak laki-laki maupun anak perempuan memperoleh bagian yang sama banyak, bagian sama banyak ini bukan berarti bagian tersebut berupa uang melainkan berupa tanah. Sebagaimana hal ini sesuai dengan wasiat dari pewaris, agar harta peninggalan tersebut dibagi sama rata di antara para ahli waris. tetapi wasiat tersebut  atas  dasar  kesepakatan  bersama  ahli  waris  dipertimbangkan  kembali terhadap bagian yang diperoleh.
Berdasarkan  pertimbangan  di  antara  ahli  waris,  diperoleh  kesepakatan bersama yaitu terhadap bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris mendapat ½ Ha  tanah  atau  seluas  5.000m 2 dan  terhadap  ahli  waris  yang  berkontribusi  banyak dalam mengurus pewaris selama sakitnya akan memperoleh lagi bagian ½ Ha tanah atau seluas seluas 5.000m 2 .
Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan pewarisan    pada keluarga almarhum bapak Ngadenan dan almarhum ibu Fadelah dilaksanakan setelah pewaris wafat dengan cara pembagian. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada ahli waris,  pelaksanaan  pembagian  warisan  tidak  mengacu  pada  ketentuan sepikul segendong . Hal ini dapat dilihat dari cara pembagian yang digunakan yaitu pembagian sama  rata  dan  bagian  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  ahli  waris  tidak  ada perbedaan khusus antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, dasar dari kesepakatan  bersama  dilakukan  pembagian  warisan  dengan  cara  bagi  rata  dinilai lebih  adil  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  sekarang  ini  dengan  berbagai macam tuntutan kebutuhan.
Menurut bapak Marjono salah satu ahli waris mengatakan, bahwa:
“Jika  pembagian  warisan  dilakukan  dengan  cara sepikul  segendong dengan bagian  anak  laki-laki  lebih  banyak  dari  anak  perempuan  sebenarnya  hal tersebut tidak adil secara proporsi dan hak sebagai ahli waris karena di sini sama-sama berkedudukan sebagai anak”. Alasan mendasar karena di sini baik anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan  sama-sama  merawat  orang  tua sehingga memiliki hak dan proporsi yang sama terhadap harta peninggalan orang tua. 22
Kemudian  dilanjutkan  dengan  penjelasan  oleh  bapak  Mulyadi  ahli  waris mengatakan, bahwa:
“Jika  warisan itu  dibagi dengan  cara  sepikul  segendong maka  itu tidak  adil karena  akan  mendiskriminasi  bagian  berbeda  antara  anak  laki-laki  dan perempuan  meskipun  secara  bagian  tentunya  akan  lebih  banyak  saya  dan saudara  laki-laki  saya  jika  menggunakan  cara  tersebut  dan  menuruti  ego masing-masing. Terlebih pada zaman sekarang ini, selaku anak laki-laki tertua dari orang tua saya cara pembagian lebih adil jika dibagikan merata di antara
22 Wawancara dengan Bapak Marjono, Ahli Waris, tanggal 12 Maret 2022.
ahli waris demi menjaga tali persaudaraan dan konflik yang bisa saja nanti timbul.” 23
Berdasarkan pembagian warisan tersebut di atas, jumlah tanah warisan yang dibagikan adalah 3,5 Ha tanah atau 35.000m 2 . Selanjutnya tanah seluas ½ Ha atau 5.000m 2 atas dasar kesepakatan ahli waris maka tanah tersebut berhak dimiliki oleh ahli waris yang telah merawat pewaris selama sakit. Artinya, ahli waris yang merawat orang tua di samping mendapat bagian warisan ½ tanah Ha berdasarkan kesepakatan bersama juga mendapat bagian tanah ½ Ha karena telah merawat orang tua ketika orang  tua  sakit  sehingga  yang  totalnya  menjadi  satu  Ha  tanah.  Setelah  wafatnya pewaris  tanah  seluas  ½  Ha  atau  5.000m 2 tersebut,  berhak  dimiliki  oleh  ibu  Siti Rukayah selaku waris yang telah merawat pewaris selama sakit.
Menurut bapak Marjono selaku ahli waris mengatakan, bahwa:
“Kami  telah  bersepakat  semua  bahwa  siapa  saja  yang  berkontribusi  besar merawat orang tua maka layak mendapatkan ½ Ha tanah dari warisan. Pada saat itu, kedua orang tua sedang sakit parah sehingga memang membutuhkan penjagaan penuh dengan cara bergantian menjaga orang tua rasanya kurang cukup  karena  itu  kami  mengadakan  musyawarah  keluarga  untuk membicarakan  terhadap  siapa  saja  yang  memang  bisa  merawat  orang  tua secara penuh di rumah orang tua. Akhirnya ibu Siti Rukayah bisa untuk tinggal di rumah orang untuk menjaga dan merawat orang tua” 24
Jika merujuk pada ketentuan sistem pewarisan adat Jawa dengan cara sepikul segendong , maka seharusnya bagian yang diperoleh anak laki-laki lebih banyak dari anak  perempuan  yaitu  2/3  untuk  anak  laki-laki  berbanding  1/3  untuk  anak perempuan.  Sebagaimana  cara sepikul  segendong ini  dalam  pembagian  warisan merupakan  cerminan  dari  pengaruh  agama  Islam  di  dalam  pembagian  warisan  di mana  bagian  anak  laki-laki  adalah  2  (dua)  berbanding  1  (satu)  dengan  anak perempuan  Dalam praktek penerapannya, pembagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak anak perempuan. Di mana cara pembagian ini dianggap lebih adil berdasarkan bagian yang diperoleh msing-masing ahli waris didasarkan  pada  kesepakatan  dengan  pertimbangan  faktor  keadaan  ekonomi  para ahli  waris  tidak  lagi  didasarkan  pada seloko  adat  sepikul  segendong yang mengharuskan bagian laki-laki lebih besar.
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  dari  4  (empat)  keluarga  sebagai  sampel  penelitian penulis  yang  telah  melaksanakan  pewarisan  pada  Tahun  2017  dan  Tahun  2021  baik
23 Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Ahli Waris, tanggal 11 Maret 2022.
24 Wawancara dengan Marjono, Ahli Waris, tanggal 12 Maret 2022.
melalui  hibah  maupun  pembagian  warisan  menurut  adat  Jawa  yang  berlaku  pada Masyarakat Desa Rantau Makmur dilaksanakan dengan cara sistem pewarisan bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik  di  antara  ahli  waris  yang  dapat  memecah  belah  hubungan  kekerabatan  dan memutus tali silaturahmi.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Pewarisan Pada

## Masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan, jika merujuk pada  ketentuan seloko  adat  segendong  sepikul yang  dahulu  dijadikan  pedoman  oleh masyarakat suku Jawa di Desa Rantau Makmur dengan kenyataan yang terjadi saat ini, maka dapat diketahui adanya kesenjangan hukum dalam pelaksanaan proses pewarisan mengenai bagian warisan yang diperoleh pada saat ini tidak selaras dengan seloko adat yang  dahulu  dianut  oleh  masyarakat  Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur  mengenai pembagian  harta  warisan.  Di  mana seloko  adat  sepikul  segendong menekankan  pada pembagian  pewarisan  diberikan  secara  sebanding  antara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan.  Dengan  perolehan  bagian  warisan  anak  laki-laki  lebih  banyak  dari  anak perempuan, sebagaimana sifat hukum waris adat tidak mengenal adanya bagian mutlak maka banyaknya bagian yang diperoleh anak  laki-laki tidak dapat dihitung  jumlah  dan nilainya dengan uang.
Ketidakefektifan  norma  adat sepikul  segendong dalam  pembagian warisan  yang dahulu dianut oleh masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur, tidak terlepas dari adanya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tidak  diterapkannya seloko  adat  sepikul segendong dalam  pembagian  warisan.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat Desa Rantau Makmur sebagai berikut ini:
a. Faktor Keadilan
Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi dilakukannya pembagian warisan secara  sama  rata  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dikarenakan  pewaris memiliki  pandangan  bahwa  semua  ahli  waris  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh bagian yang sama atas harta benda yang  dimiliki  pewaris  yang  nantinya  akan  ditinggalkan  sehingga  tidak  ada pembedaan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, pembagian secara rata yang diberikan oleh pewaris ketika masih hidup atau dengan cara hibah maupun setelah wafatnya pewaris atau warisan yang dilandaskan atas kesepakatan bersama di antara ahli waris karena pembagian dengan cara ini dinilai lebih adil berdasarkan proporsi  dan  kedudukan  anak  yang  sama-sama  sebagai  ahli  waris  juga  untuk
menghindari terjadinya konflik dikemudian hari apabila pewaris telah wafat karena perbedaan bagian warisan yang diperoleh. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang  penulis  lakukan  kepada  keluarga  yang  telah  melaksanakan  pewarisan  alasan mendasar bahwa pembagian warisan dengan sistem bagi rata antara anak laki-laki dan  anak  perempuan  yang  dilaksanakan  setelah  wafatnya  pewaris  berdasarkan kesepakatan  ahli  waris,  karena  dianggap  lebih  memenuhi  unsur  keadilan  secara materi dan lebih efektif untuk dilakukan di zaman sekarang ini terhadap pembagian harta  peninggalan  pewaris  untuk  menghindari  terjadinya  kecemburuan  sosial  di antara ahli waris.
Selain faktor keadilan berdasarkan kesamaan hak dalam pembagian warisan, menurut  persepsi  keluarga  yang  telah  melaksanakan  pewarisan  pada  masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak di mana  pembagian warisan dengan sistem bagi rata dinilai lebih adil khususnya bagi ahli waris dengan keadaan ekonomi kekurangan. Keadaan ekonomi menjadi alasan keadilan dalam pewarisan dilaksanakan  dengan  cara  bagi  rata  di  antara  ahli  waris,  karena  dengan memperhatikan  keadaan  ekonomi  dari  setiap  waris  secara  tidak  langsung  turut membantu  ahli  waris  yang  ekonominya  lemah  karena  pembagian  demikian  bukan hanya mencakup rasa adil yang diberikan secara materi juga rasa kekeluargaan dan kerukunan  yang  terjalin  dengan  baik  di  antara  waris  yang  ekonominya  lemah dan waris yang ekonominya mampu.
b. Faktor Kesepakatan Ahli Waris
Kesepakatan  dalam  suatu  musyawarah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat dibutuhkan.  Berdasarkan  asas-asas  pewarisan  dalam  hukum  adat,  pelaksanaan pembagian warisan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga dari pewaris untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.   Masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak asas keadilan parimirma. Sebagaimana musyawarah mufakat merupakan salah satu asas pewarisan dalam hukum adat, asas ini menentukan bahwa yang dimaksud keadilan dalam pembagian harta warisan di sini  adalah keadilan  berdasarkan status,  dan  jasa  waris secara proporsional  untuk mendapatkan  bagian  harta  warisan  dari  pewaris  baik  sebagai  ahli  waris  atau mendapat bagian sebagai bukan ahli waris. Maksdunya adalah bahwa keadilan dalam pewarisan tidak saja hanya terbatas kepada asas kesamaan hak oleh setiap ahli waris terhadap  harta  benda  kekayaan  milik  pewaris  baik  dengan  proporsi  yang  sama maupun  berbeda  antara  anak  lelaki  dan  anak  perempuan,  tetapi  keadilan  dalam pelaksanaan pewarisan dimaksud adalah keadilan yang diperoleh oleh anak sebagai
ahli waris dalam menerima bagian warisannya sesuai dengan jasanya dalam merawat orang tuanya ketika sakit.
c. Faktor Pendidikan
Pendidikan  adalah  modal  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  orang  agar dapat  berdiri  tegak  menghadapi  perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin canggih  dan  memperlihatkan  eksistensinya.  Pada  saat  ini,  pendidikan  memiliki peranan yang penting dalam menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya dalam  kehidupan  manusia  tidak  terlepas  dari  pendidikan.  Berkembangnya  dunia pendidikan,  pola  pikir  individualis  masyarakat  adat  Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau Makmur  khususnya  dalam  hal  pewarisan  menjadi  terbuka  terhadap  perubahan pelaksanaan  pewarisan  mengikuti  perkembangan  zaman  yang  ada  sehingga pewarisan tidak lagi lagi didasarkan pada asas-asas kekeluargaan tetapi cenderung pada sifat dan sikap untuk menghindari konflik melihat perkembangan yang ada saat ini.
Pendidikan  sangat  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  pembagian  warisan pada masyarakat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur. Karena dengan Pendidikan yang  tinggi  dapat  merubah  pola  pikir  masyarakat  bagaimana  pembagian  warisan yang  seharusnya  dilakukan  serta  apa  saja  yang  berhak  dan  wajib  diterima  atau dimiliki  dari  harta  warisan  kedua  orangtuanya.  Sebagaimana  hal  ini  terjadi  pada masyarakat adat Jawa di  Desa Rantau Makmur, pola pikir masyarakat yang terbuka dan cenderung individualis dan materialistis mendorong perubahan dalam praktek pembagian  warisan  dari  yang  seharusnya  berbanding  bagian  anak  laki-laki  lebih banyak dari pada bagian anak perempuan dengan pelaksanaan yang ada yaikni dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan perubahan yang terjadi  dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  di  sana,  di  mana  dari  hasil penelitian  penulis  di  Desa  Rantau  Makmur  warisan  diberikan  secara  sama  rata  di antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  Desa  Rantau  Makmur,  di  mana pelaksanaan  pewarisan  secara  hibah  karena  dikhawatirkan  akan  menimbulkan konflik dikemudian hari setelah wafatnya pewaris. Sedangkan pewarisan dengan cara pembagian warisan dengan sistem bagi rata antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, karena disebabkan adanya perubahan pola pikir pada masyarakat Desa Rantau  Makmur  karena  dipengaruhi  oleh  faktor  pendidikan  akibat  yang  merubah pola fikir masyarakat cenderung ke arah sifat individualis dan materialistis. Di mana pada masyarakat Desa Rantau Makmur mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, tuntutan perubahan zaman yang ditandai dengan berkembangnya teknologi
yang  semakin  canggih  merubah  perspektif  masyarakat  terhadap  pendidikan kejenjang yang tinggi menjadi suatu kebutuhan yang harus diusahakan untuk anak cucunya. Pendidikan dengan dampak yang diberikan, mendorong pembagian warisan dibagi  rata  karena  dianggap  lebih  sesuai  dengan  keadaan  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat di sana sekaligus menjadi faktor tidak terlaksananya norma adat dalam pelaksanaan pembagian warisan yang seharusnya.

## C. Kesimpulan
1. Pelaksanaan  pewarisan  pada  masyarakat  adat  Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur dilaksanakan ketika pewaris masih hidup atau disebut hibah dan ketika pewaris telah wafat  atau pembagian  warisan dengan  sistem  pembagian  warisan  dibagi  rata  atau seimbang  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Jika  merujuk  pada seloko  adat sepikul segendong di mana bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yang dahulu  dianut  oleh  masyarakat  Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur  dengan  realita praktek  pelaksanaan  pewarisan  pada  beberapa  keluarga  saat  ini,  maka  telah  terjadi kesenjangan  hukum  dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  karena  tidak terlaksananya ketentuan pembagian warisan dengan cara sepikul segendong .
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pewarisan pada masyarakat adat Jawa  Tengah  di  Desa  Rantau  Makmur,  yaitu:  faktor  keadilan,  faktor  kesepakatan  ahli waris dan faktor pendidikan. Di mana ketiga faktor ini menjadi alasan atas perubahan yang terjadi dalam praktek pembagian warisan pada masyarakat Desa Rantau Makmur di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, Zainudin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia , Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat , Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
Suparman,  Eman. Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW .  Cet.  Keenam (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2019.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan , Cet. Keempat, Alfabeta, Bandung, 2015.
Sembiring, Rosnidar. Hukum Waris Adat , Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Asas-Asas Hukum  Adat , Cet. Kedelapan, Gunung Agung, Jakarta, 2017.

## JURNAL
Anggraini, Lili. “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris    Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”, Zaaken Journal of  Civil and Business Law , Vol. 2 No. 2, Juni 2021.
Wantaka,  Agus,  Abdul  Rosyid  dan  Eka  Sakti  Habibullah,”Pembagian Warisan Dalam  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”. Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy- Syakhshiyah . Volume 1, Nomor 1. Januari 2019.