Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## KEBIJAKAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENYANGKALAN DAN PEMBATASAN PELABUHAN SELAMA COVID-19

## Hartana, Putu Agus Rio Krisnawan
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com, agus.rio@undiksha.ac.id

## Abstrak
Sejumlah  negara  telah  menyatakan  'keadaan  darurat'  karena  penyebaran  Covid-19  yang semakin  tidak  terkendali.  Selama  beberapa  bulan  terakhir,  sejumlah  otoritas  negara  bagian telah menerapkan pembatasan perjalanan besar-besaran untuk mengendalikan pandemi. Salah satu  faktor  utama  penyebab  pandemi  ini  adalah  globalisasi,  khususnya  perdagangan internasional,  dan  perjalanan,  yang  dapat  mempercepat  dan  mempermudah  penyebaran penyakit.  Penerapan  kebijakan  penolakan  dan  pembatasan  pelabuhan  diharapkan  dapat membantu  pengendalian  penyebaran  penyakit  dan  penurunan  angka  kematian.  Beberapa pertanyaan  muncul  karena  penolakan  pelabuhan  dan  kebijakan  pembatasan.  Beberapa  poin penting  dibahas  dalam  artikel  ini.  Yang  pertama  adalah  keadaan  yurisdiksi  negara  untuk menerapkan 'keadaan darurat' dan kemungkinan Pandemi Covid-19 sebagai alasan  yang sah untuk 'keadaan darurat'. Kedua, penggunaan status darurat untuk memberlakukan penolakan dan  pembatasan  pelabuhan,  mengingat  beberapa  negara  telah  melakukannya.  Terlepas  dari kenyataan bahwa negara memiliki hak untuk menutup dan membatasi pelabuhan mereka secara sepihak, UNCLOS 1982 mengamanatkan negara pantai untuk melakukan penyelamatan dan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan di laut.
Kata Kunci : Penolakan Pelabuhan, Kebijakan Pembatasan, Pandemi

## Abstract
A number of countries have declared states of emergency as the spread of Covid-19 spirals out of control.  In recent months, several state authorities have imposed massive travel restrictions to contain the pandemic.  One of the main reasons for this pandemic is globalization, especially international  trade  and  travel,  which  can  accelerate  and  facilitate  the  spread  of  diseases. Implementing a policy of rejecting and limiting ports should help stem the spread of disease and  reduce  mortality.  Due  to  port  denial  policies  and  restrictions,  several  questions  arise. Some important points are discussed in this article. The first is the government's jurisdiction to apply a "state of emergency" and the possibility of the Covid-19 pandemic as a valid reason for a "state of emergency". Second, using the state of emergency to impose restrictions and port  restrictions,  considering  several  countries  have  already  done  so.  Despite  the  fact  that states have the right to unilaterally close and restrict their ports, in 1982 UNCLOS mandated coastal states to rescue and assist people in distress at sea.
Keywords : Port Denial, Restriction Policy, Pandemic
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PENDAHULUAN
Pelabuhan yaitu salah satu tempat masuknya orang dan barang ke dalam suatu negara. Oleh karena itu, ini merupakan titik kontrol utama untuk tujuan bea cukai, imigrasi, kesehatan masyarakat,  dan  keamanan  nasional. 1 Sebagian  besar,  keamanan  nasional  dikaitkan  dengan kekuatan militer dan pertahanan nasional.  Padahal, pascapandemi Covid-19, bidang ketahanan nasional  mengalami  perubahan  drastis,  seperti  bidang  kesehatan.  Dari  perspektif  pandemi Covid-19, ketahanan nasional mencakup perlindungan dari penularan penyakit dan gangguan kesehatan yang berpotensi mengancam ekonomi nasional, kehidupan masyarakat, dan sistem politik. 2 Sejumlah  negara  telah  menyatakan  'keadaan  darurat'  karena  penyebaran  Covid-19 yang  semakin  tidak  terkendali.  Selama  beberapa  bulan  terakhir,  sejumlah  otoritas  negara bagian telah menerapkan pembatasan perjalanan besar-besaran untuk mengendalikan pandemi. Pembatasan  tersebut  tentu  memiliki  alasan  yang  jelas.  Salah  satu  faktor  utama  penyebab pandemi  ini  adalah  globalisasi,  khususnya  perdagangan  internasional,  dan  perjalanan,  yang dapat mempercepat dan mempermudah penyebaran penyakit. Penerapan kebijakan penolakan dan  pembatasan  pelabuhan  diharapkan  dapat  membantu  pengendalian  penyebaran  penyakit dan penurunan angka kematian.
Tidak  ada  pasal  UNCLOS  1982,  serta  atau  instrumen  hukum  internasional  lainnya, yang  secara  eksplisit  melarang  penolakan  dan  pembatasan  pelabuhan  selama  pandemi. Padahal, UNCLOS 1982 tidak menyebut pandemi secara spesifik sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan mengatur lebih lanjut hak dan kewajiban negara pantai dan pelabuhan selama pandemi. Berdasarkan asas lex specialis derogate lex generali, perangkat hukum khusus dapat  dijadikan  acuan.  beberapa  analisis  telah  dilakukan  untuk  meninjau  instrumen  hukum internasional  terkait  seperti  UNCLOS  1982,  IHR  2005,  Konvensi  SOLAS,  dan  beberapa Konvensi lain yang dikeluarkan oleh IMO terkait dengan debarkasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam hal ini penulis mengunakan metode dalam penulisan artikel ini  yakni metode penulisannya  adalah  penelitian  literatur.  Tinjauan  putsaka  merupakan  segala  usaha  yang dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  materi  atau masalah yang sedang dipelajari atau dicari. Penelitian literatur yaitu teknik pengumpulan data yang  mengikut  sertakan  penelahan  buku,  literatur,  catatn  dan  laporan  yang  bersangkutan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Informasi diperoleh dari buku, majalah dan laporan pendlitian. Dalam memakai cara yang sistematis dan memudahkan pembaca memahami dan mengerti  tentang  materi  isi  digunakan  penulisan  dalam  perangkaian  menggunakan  studi literature.  Studi  literature  yaitu  mencari  referensi  teori  yang  benar  dengan  topik  isi  artikel dengan kasus atau masalah yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

## 1. Awal Kebijakan Penyangkalan dan Pembatasan Pelabuhan
Menyusul wabah pertama di Wuhan, Provinsi Hubei, China, virus corna jenis baru  bernama  novel  cornavirus  (2019-nCov  atau  Covid-19)  telah  menarik  perhatian dunia.  Dugaan penyebab munculnya Covid-19 terkait dengan kontak dengan pasar ikan dan  hewan  buas  di  pasar  grosir  makanan  laut  huanan  yang  menjual  hewan  hidup 3 .
1 Erik J. Monelaar, “pelabuhan dan negara pesisir” dalam Donald R. Rothwell (Ed.), (et.al), Hukum Laut, Britania Raya: Pers Universitas Oxford, 2015, p. 282.
2 Sara E. Davies, “Keamanan Nasional dan Pandemi”, Kronik PBB, https://www.un.org/en/chronicle/article/national-security-and-pandemics, diakses pada September 2020.
3 Fengxiang Song (et.al), “Emerging 2019 Novel viruscorona 2019 -nCov) Radang paru- paru”, Radiologi, 2020, p.
210.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Covid-19  merupakan  jenis  virus  corona  yang  berbahaya  dan  mengancam  nyawa manusia.  Virus  ini  dapat  menghasilkan  demam,  ganguan  pernapasan,  dan  batuk.  Ini adalah virus  yang menyerang paru-paru manusia. Sejak ditemukannya virus tersebut pada akhir  Desember 2019 hingga 5 Juni  2020, setidaknya terdapat  6.535.354 kasus positif dan 387.155 kematian di  seluruh dunia akibat Covid-19. tidak mengherankan jika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada  11  Maret  2020.  Status  pandemi  global  menunjukkan  bahwa  virus  tersebut telah melintasi  batas  negara  dan  benua.  Itu  telah  mempengaruhi  semua  orang.  Sebelum Covid-19, ada beberapa pandemi.
Salah satunya adalah pandemi influenza spanyol 1918 yang menginfeksi lebih dari beberapa penduduk dunia dan mematikan sekitar 50 juta manusia, dan H1N1 pada tahun  2009. 4 Penyebaran  virus  yang  tidak  terkendali  telah  menghasilkan  efek  yang menghancurkan pada negara-negara yang terkena dampak. Banyak negara yang telah menyatakan  keadaan  darurat  akibat  pandemi  Covid-19,  seperti  Amerika  Serikat, Jepang,  Spanyol,  dan  Indonesia.  Status  "Darurat"  biasanya  memungkinkan  sistem manajemen  sementara  untuk  menangani  situasi  yang  sangat  berbahaya  atau  sulit 5 . Semua  negara  bagian  terdampak  Covid-19  dan  menghadapi  situasi  sulit  akibat Pandemi.  Virus  tersebut  menyerang  berbagai  bidang,  seperti  kesehatan,  pendidikan, dan  pariwisata.  Dampak  terbesar  tentu  saja  ekonomi.  Covid-19  tidak  hanya mempengaruhi ekonomi surat kabar tetapi juga kegiatan ekonomi, seperti pengiriman. Kekhawatiran akan penyebaran virus yang lebih besar telah mendorong negara-negara untuk  melakukannya  menerapkan  penyangkalan  dan  pembatasan  pelabuhan. Sebelumnya, pada 2014-2016, ketika wabah Penyakit Virus Ebola (EVD) muncul di Afrika  Barat,  banyak  negara  bagian  menutup  dan  membatasi  akses  ke  pelabuhan mereka  untuk  mencegah  infeksi.  Menyusul  wabah  Covid-19,  negara  mulai  menunda dan  menolak  memberikan  izin  masuknya  kapal  ke  pelabuhan.  Ini  mengganggu  lalu lintas  pelayaran  dan  mempengaruhi  tidak  hanya  kapal  tetapi  juga  awak  kapal, penumpang, dan kargo.
Banyak  negara  mengantisipasi  penumpang  yang  terinfeksi  virus  Covid-19 memasuki  wilayah  mereka,  sehingga  mereka  mengambil  langkah-langkah  untuk membatasi  akses.  Sebagian  besar  pelabuhan  telah  memberikan  surat  edaran  atau pemberitahuan dengan beberapa pedoman untuk pembatasan masuk pelabuhan, seperti menunda izin masuk pelabuhan, mencegah awak kapal atau penumpang naik ke kapal (termasuk  mencegah  cuti  darat  dan  pergantian  awak),  mencegah  pemuatan  kargo, pengisian bahan bakar, dan mengisi kembali persediaan makanan. Dalam kasus ekstrim, negara  juga  menerapkan  karantina  dan  penolakan  kapal.  Upaya  tersebut  baik untuk mencegah  penularan  Covid-19.  Namun,  penolakan  dan  pembatasan  pelabuhan  dapat berdampak buruk pada aspek pelayaran seperti rantai pasokan kargo dan awak kapal. Hal  ini  dapat  mempengaruhi  industri  perkapalan  karena  lalu  lintas  perdagangan internasional terganggu.
2. Prinsip Mare Liberum vs. Prinsip Mare Clausum dan Hak Akses Pelabuhan
Dalam hukum laut internasional, prinsip Mare  Liberum dan Mare Clausum berkaitan  erat dengan zona maritim,  yang akan berdampak pada kedaulatan dan  hak
4 Dara Grennan, “Apa itu Pandemi?”, Halaman Pasien JAMA, Vol. 321, No. 9, 2019, p. 910.
5 Cambridge Dictionary, “Keadaan darurat”, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/state - ofemergency, diakses pada mei 2020.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berdaulat  suatu  negara.  Prinsip  Mare  Liberum  atau  'Kebebasan  Laut'  diperkenalkan oleh Hugo Grotius (1583-1645), salah satu bapak pendiri hukum internasional.  Grotius berpendapat bahwa laut terbuka untuk semua orang dan tidak ada negara yang dapat menduduki  atau  mengklaim  kedaulatannya.  Argumennya  diperkuat  dengan  gagasan bahwa  tidak  ada  negara  yang  dapat  menolak  akses  kapal  asing  untuk  memasuki pelabuhan. Negara-negara yang menolak akses kapal asing ke pelabuhannya dianggap telah mengabaikan kemajuan dalam interaksi internasional, navigasi, dan perdagangan yang diberlakukan oleh hukum kebiasaan internasional. 6 Tidak ada negara yang dapat berkembang  secara  mandiri  tanpa  hubungan  dengan  negara  lain,  terutama  di  bidang ekonomi dan perdagangan.  Negara perlu membuka akses kapal asing ke pelabuhannya untuk  melakukan  perdagangan  internasional.  Ada  alasan  hak  akses  kapal  asing  ke pelabuhan negara mana pun sebagai berikut.
1. Setiap negara memiliki kebebasan untuk bepergian dan berdagang.
2. Penolakan dan pembatasan pelabuhan berdampak pada pembangunan ekonomi dan hubungan internasional.
3. Pengembangan  pelabuhan  untuk  keamanan  perdagangan  dan  maritim  harus disediakan pedagang.
4. Negara diperbolehkan menolak hak akses ke pelabuhan dalam keadaan darurat seperti perang, karantina, dll.
5. Hukum kebiasaan internasional mengizinkan hak akses ke pelabuhan.
Dalam keadaan darurat tertentu, negara diperbolehkan menolak hak akses pelabuhan. maka  demikian,  pada  masa  pandemi  saat  ini,  prinsip  Mare  Liberum  memungkinkan negara untuk menolak akses ke pelabuhannya.
Berlawanan  dengan  Mare  Liberum,  prinsip  Mare  Clausum  atau  Laut  Tertutup menganggap  bahwa  laut,  samudra,  atau  perairan  lainnya  berada  di  bawah  yurisdiksi negara dan tidak dapat diakses oleh negara lain.
UNCLOS 1982 menggunakan prinsip Mare Clausum untuk mengatur perairan pedalaman  dan  laut  teritorial.  Perairan  pedlaman  dan  laut  teritorial  berada  di  bawah yurisdiksi  negra  pantai.  Berdasarkan  asas  ini,  kapal  asing  tidak  dapat  memasuki perairan  pedalaman,  termasuk  pelabuhan,  jika  tidak  memiliki  izin  dari  negara  yang bersangkutan.  Banyak  ahli  berpendapat  bahwa  negara  memiliki  hak  untuk  menolak akses kapal asing ke pelabuhan mereka. Dalam kasus 1958 Arab Saudi v. Perusahaan Minyak Amerika Arab (ARAMCO), Pengadilan menyatakan, "Menurut prinsip besar hukum internasional publik, pelabuhan setiap negara harus terbuka untuk kapal dagang asing dan hanya dapat ditutup jika ada kepentingan vital negara." 7 Tribunal mengakui pentingnya kedaulatan negara dalam mengontrol pelabuhan dan aksesnya selama situasi tertentu.  Hal  ini  sejalan  dengan  Konvensi  Pelabuhan  1923  yang  memberikan  izin kepada suatu negara untuk menyimpang dari asas perlakuan  yang sama antar kapal di laut  dalam  hal  terjadi  keadaan  darurat  yang  mempengaruhi  keselamatan  negara  atau kepentingan  vital.  Kemudian,  dalam  keadaan  darurat,  seperti  Covid  saat  ini  -19 pandemi,  negara  dapat  menutup  pelabuhan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  Mare Liberum  dan  Mare  Clausum  memungkinkan  negara  untuk  menggunakan  kebijakan
6 Abdulkadir O. Abdulrazak and Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, “Hak Akses Kapal ke Pelabuhan berdasarkan Hukum Internasional: Semua Menggonggong tanpa Bite”, Jurnal Sains Dasar dan Terapan Australia, Vol. 6, No. 11, 2012, p. 213.
7 WilliamD. Baumgartner dan JohnT. Oliver, “Ketentuan Pemasukan Kapal Berbendera Asing ke Pelabuhan AS untuk Mempromosikan Keamanan Maritim”, dalam Michael D. Cartsen, Hukum Internasional dan Operasi Militer , Rhode Island: Perguruan Tinggi Perang Angkatan Laut, 2008, hal  35
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyangkalan dan pembatasan pelabuhan dalam keadaan mendesak atau darurat yang dapat membahayakan wilayahnya.

## 3. Keadaan Darurat Negara dan Hukum Internasional
Pada 11 Maret  2020, WHO menyatakan  corona  virus sebagai  pandemi.  Pandemi diartikan menjadi “epidemi yang terjadi di semua dunia, atau di wilayah yang sangat luas,  melewati  batas  internasionaI  dan  biasanya  menyerang  banyak  orang”. 8 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika pandemi Covid-19 mulai tidak terkendali , sebagian  negara,  seperti  amrik,  jpang,  spanyol,  dan  Indonesia,  telah  menyatakan "keadaan  darurat".  Keadaan  darurat  adalah  sistem  peraturan  sementara  untuk menghadapi situasi yang sangat berbahaya atau sulit. Lebih tepatnya, keadaan darurat berasal dari deklarasi pemerintah yang dibuat sebagai tanggapan terhadap situasi luar biasa  yang  merupakan  ancaman  mendasar."  Keadaan  darurat  dapat  menangguhkan fungsi normal pemerintah, meminta dan mengingatkan warga negara untuk mengubah perilaku  normal  mereka,  atau  memberdayakan  pemerintah.  lembaga  untuk melaksanakan  rencana  kesiapsiagaan  darurat  dan  membatasi  atau  menangguhkan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. 9 Keadaan darurat hanya dapat dilakukan jika muncul dari berbagai situasi, seperti tindakan bersenjata terhadap negara oleh elemen internal atau eksternal, bencana alam, kerusuhan sipil,  wabah penyakit, krisis keuangan atau ekonomi, atau pemogokan umum.
Kualifikasi darurat publik harus mengancam "nyawa bangsa”. Hal ini dimaksudkan untuk  membatasi  kemungkinan  penyalahgunaan  kekuasaan  negara.  Dalam  kasus pandemi Covid-19, negara dapat memberlakukan keadaan darurat. Setelah itu, keadaan darurat  dapat  berpotensi  mempengaruhi  kewajiban  negara  berdasarkan  hukum internasional.  Setiap  negara  dapat  tunduk  pada  kewajiban  hukum  internasional  yang berbeda  sehubungan  dengan  keadaan  darurat.  Beberapa  masalah  dapat  menentukan kewajiban negara. Masalah pertama seputar kewajiban berdasarkan hukum kebiasaan internasional  yang  mengikat  negara.  Masalah  kedua  meliputi  status  negara  sebagai pihak  dalam  perjanjian  internasional  yang  memuat  pembatasan  darurat.  Biasanya, perjanjian  yang  memuat  pembatasan  kekuasaan  darurat  terkait  dengan  instrumen hukum hak asasi manusia. Mereka adalah, antara lain, Konvensi Amerika tentang HAM (ACHR),  kegiatan  Eropa  tentang  HAM  (ECHR),  piagam  afrika  tentang  HAM  dan rakyat  (AFHR)  ),  perjanjian  hak  asasi  manusia  universal  PBB,  dan  perjanjian kemanusiaan  internasional 10 .  (khususnya  empat  Konvensi  Jenewa  1949  dan  dua protokol  1977).  Empat  perjanjian  memiliki  klausul  pengurangan  dan  secara  hukum mengizinkan penangguhan sementara hak selama keadaan darurat nasional:
1) konfensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
2) konfensi Amerika tentang HAM (ACHR),
3) konfensi Eropa tentang HAM (ECHR), dan
4) penghargaan Sosial Eropa (ESC).
ICCPR, didirikan pada tahun 1976, merupakan instrumen hukum yang mengikat secara hukum.  Banyak  sarjana  berpendapat  bahwa  setidaknya  beberapa  kewajiban  23  yang terkandung dalam ICCPR mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu,  bagi  non-negara  pihak,  ICCPR  sering  digunakan  sebagai  bukti  hukum  kebiasan
8 Organisasi Maritim Internasional “IMO”, Resolusi MSC .  167 (78), diadopsi pada tanggal 20 Mei 2004, para.  6.12.
9 Dcaf, “Keadaan Darurat”, Latar Belakang: Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan,
2005.
10 Irini Papanicolopulu, “Tugas untuk Menyelamatkan di Laut, di Masa Damai dan di Perang:  Tinjauan Umum”, Tinjauan Internasional Palang Merah , Vol. 98, No.2, 2016, hlm. 500.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
internasionaI  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum.  Tiga  lainnya  (ACHR,  EHCHR,  dan ESC)  juga  mengandung  hak-hak  tertentu.  Hak  tidak  dapat  dibatasi  dalam  keadaan apapun.  Mereka
1) HaK  untuk  hidup,  larangan  pembudakan  dan  menyiksa,  dan  kebebasan  dari peraturan yang berlaku surut;
2) Hak atas kepribadian hukum, kebebasan berpikir dan beragama;
3) Larangan  penjara  karena  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kewajiban kontraktual;
4) Larangan penggunaan hukuman mati bahkan pada saat krisis dan perlindungan dari ne bis in idem atau double jeopardy;
5) Tuntutan untuk tetap patuh pada perlakuan manusiawi selama dalam tahanan, bebas  dari  kerja  paksa,  hak  anak  dan  keluarga,  hak  atas  nama  dan kewarganegaran, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Hukum  ham  tidak  banyak  membantu  unuk  mendefinisikan  keadaan  darurat  dan hanya  membatasi  caranya.  Artinya,  pemerintah  suatu  negara  dapat  secara  sepihak memutuskan apakah Covid-19 merupakan ancaman yang memerlukan aturan darurat. Begitu  mereka  memilikinya,  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  mengizinkan pembatasan hak apa pun kecuali yang dianggap tidak dapat direduksi. Oleh karena itu, kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  menyikapi  bahaya  Covid-19  seperti melakukan  pembatasan  kebebasan  informasi;  menutup  sekolah,  tempat  usaha,  dan tempat ibadah atas nama keselamatan umum; dan membatasi kebebasan bergerak orang yang juga mencakup penyangkalan pelabuhan dan pembatasan yang diperbolehkan dan tidak dilarang dalam situasi pandemi.

## 4. Pelabuhan dan Konfensi PBB tentang Hkum Laut (UNCLOS) 1982
Selama beberapa bulan terakhir, dunia telah menghadapi pengalaman yang luar biasa.  Tatanan  global  yang  sebelumnya  terkesan  "mapan"  kini  mulai  menghadapi tantangan.  Dalam  perspektif  hukum  maritim,  tantangan  yang  dimaksud  antara  lain kapal  pesiar  dan  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  kebijakan  penolakan  dan pembatasan pelabuhan. Status hukum perairan pedalaman suatu negara adalah mutlak dan  tidak  dapat  disangkal.  Negarapantai  memiliki  kdaulatan  dan  kendali  penuh  atas perairan  pedalamannya.  Oleh  karena  itu,  negara  pantai  dapat  membentuk  dan melakukan tindakan. 11
Kapal  asing  tidak  memiliki  hak  khusus  untuk  memasuki  perairan  pedalaman suatu  negara,  kecuali  menurut  hukum  kebiasaan  internasional  untuk  mencari perlindungan  sementara  dalam  situasi  di  mana  kapal  tersebut  dalam  bahaya.  Kapal asing yang hendak memasuki perairan pedalaman negara lain, misalnya untuk kegiatan pelayaran  atau  perdagangan,  harus  mendapat  izin  untuk  dapat  menaikkan  atau menurunkan  penumpang  atau  barang.  Sayangnya,  akses  ke  perairan  pedalaman  dan fasilitas  pelabuhan  tidak  dibahas  secara  khusus  dan  rinci  dalam  UNCLOS  1982. Padahal,  kebijakan  penolakan  dan  pembatasan  pelabuhan  tidak  hanya  terjadi  pada pandemi  Covid-19  yang  sedang  berlangsung.  Sebelumnya,  telah  terjadi  sejumlah penolakan pelabuhan dan pembatasan yang diberlakukan oleh beberapa negara bagian. Yang paling familiar adalah kasus MV Tampa pada tahun 2001. Australia menolak MV Tampa  yang  membawa  433  pengungsi  ke  pelabuhan  mereka.  Karena  kebijakan penolakan  dan  pembatasan  pelabuhan  sangat  mudah  diterapkan  dalam  situasi  yang
11 Hardi Alunaza (et.al), " The Pacific Solution sebagai Kebijakan Australia Menuju Pencari Suaka dan Irregular Maritime Arrivals (IMAS) di Era John Howard”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Para hyangan, Vol. l4, No. l, 20l8, p. 66.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tidak  mendesak,  tidak  mengherankan  jika  banyak  negara  menerapkan  kebijakan tersebut saat ini.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah keputusan Panama untuk mencegah MS  Zaandam  kapal  pesiar  transit  melalui  Terusan  Panama  untuk  menurunkan penumpangnya di Florida. Masalah ini muncul karena UNCLOS 1982 tidak memiliki kerangka hukum  yang mengatur perjalanan melalui jalur internasional, dalam hal ini Terusan  Panama.  Oleh  karena  itu,  otoritas  Panama  bertindak  di  bawah  yurisdiksi wilayah  mereka  dan  menolak  MS  Zaandam  untuk  transit.  MS  Zaandam  diizinkan melewati Terusan Panama bukan karena kerangka hukum UNCLOS 1982, tetapi karena “alasan  kemanusiaan” 12 .  Kejadian  ini  menunjukkan  bahwa  para  penyusun UNCLOS 1982  tidak  menyediakan  kerangka  hukum  yang  komprehensif  untuk  menangani masalah-masalah  yang  muncul,  seperti  situasi  pandemi  Covid-19  yang  kemudian mengakibatkan  masuknya  kapal  asing  ke  pelabuhan  melalui  kanal internasional. Jelas masih ada celah hukum dari UNCLOS 1982 terkait masalah kesehatan, khususnya di bidang maritim.  UNCLOS 1982 mungkin tidak dibuat secara rinci dengan berbagai alasan  dan  instrumen  hukum  lainnya  dapat  menutupi  kekurangan UNCLOS  1982. Namun perlu disadari bahwa hal ini merupakan tantangan bagi hukum laut internasional karena saat ini terdapat permasalahan yang harus diatur.
5. Peran International Maritime Organization (IMO) dalam Situasi Saat Ini
Pandemi  Covid-19  telah  menarik  perhatian  organisasi  internasional,  seperti World  Health  Organization  (WHO)  dan  International  Maritime  Organization  (IMO). WHO  bertugas  menyebarluaskan  informasi  dan  pengetahuan  terkait  terhadap  virus, melacak  penyebaran  virus,  dan  memberikan  saran  kepada  negara,  dan  komunitas internasional  tentang  perlindungan  kesehatan  dan  pencegahan  penularan  virus 13 . Sementara  itu,  IMO  berperan  memberikan  informasi  dan  arahan  pencegahan  untuk meminimalkan penularan Covid- 19 kepada awak kapal, penumpang, dan lainnya. Pada 13  Februari  2020,  IMO  dan  WHO  merilis  pernyataan  bersama  untuk  menanggapi keputusan  negara-negara  yang  menutup  pelabuhan.  Pernyataan  bersama  tersebut menekankan keseimbangan yang harus dicapai antara keberlanjutan kegiatan maritim dan  perlindungan  kesehatan  masyarakat  bagi  negara  pantai.  Pada  saat  yang  sama, International  Shipping  Chamber  (ISC)  juga  meminta  negara  pantai  untuk  menerima semua kapal untuk menurunkan muatannya dan penumpang, serta untuk memudahkan penanganannya.
Selama  situasi  pandemi  saat  ini,  negara  bagian  mulai  membatasi  akses  ke pelabuhan mereka.  IMO secara khusus memberikan perhatian kepada para pelaut yang merupakan  tonggak  utama  dalam  pengiriman  barang-barang  vital,  termasuk  obat- obatan  dan  bahan  makanan.  IMO  sebagai  organisasi  yang  berkompeten  di  bidang maritim  menyetujui  protokol  baru  pada  tanggal  5  Mei  2020  berjudul  Coronavirus (Covid-19)  -  Recommended  Framework  of  Protocols  for  Ensuring  Safe  Ship  Crew Changes and Bepergian selama Pandemi Coronavirus (Covid-19). Surat Edaran berisi protokol untuk bergabung dengan kapal (dari tempat tinggal biasa pelaut di satu negara bagian  melalui  pesawat  terbang untuk  bergabung  dengan  kapal  di  pelabuhan  negara
12 Patrick Greenfield and Erin McCormick, “virus korona: Panama akan Mengizinkan Kapal Pesiar Zaandam melalui Kanal”, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/coronavirus-panama-to-allow-cruise-liner-zaandamthrough-canal, accessed on September 2020.
13 IMO, A Pernyataan Bersama Penanganan Wabah Covid-19 antara International Maritime Organization (IMO) dan World Health Organization, 13 February 2020,
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Joint%20Statement_COVID-19.pdf, accessed on September 2020
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bagian  lain)  dan  untuk  meninggalkan  kapal  dan  repatriasi  (dari  pelabuhan  di  suatu negara bagian dengan pesawat terbang ke tempat tinggal biasa pelaut di negara bagian lain).  negara).  Singkatnya,  Surat  Edaran  menjelaskan  bagaimana  awak  kapal  dapat bergabung dengan kapal dari negara tempat mereka tinggal, bagaimana mereka dapat turun, dan bagaimana kembali ke rumah dengan selamat. Namun, Surat Edaran tersebut bukanlah instrumen hukum yang mengikat dan karenanya tidak dapat memaksa negara pihak untuk mematuhinya.
IMO belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kewajiban negara pantai dalam  menghadapi  pandemi  Covid-19.  IMO  mengimbau  negara  pantai  untuk  tidak mencegah  kapal  asing  memasuki  pelabuhannya  agar  tidak  mengganggu  lalu  lintas pelayaran. Namun, tidak ada instrumen yang mengikat secara hukum dari IMO yang melarang negara pantai menutup pelabuhan mereka.

## PENUTUP Kesimpulan
Keadaan darurat, seperti pandemi Covid-19, dapat membahayakan keamanan nasional. Kebijakan penolakan dan pembatasan pelabuhan tidak melanggar hukum internasional, seperti hukum  perjanjian  internasional  dan  hukum  kebiasaan  internasional.  Beberapa  perjanjian internasional—misalnya  UNCLOS  1982,  Konvensi  Pelabuhan  1923,  dan  IHR  2005— memberikan  peluang  bagi  negara  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Seperti disebutkan  sebelumnya,  UNCLOS  1982  memberikan  hak  kepada  negara  pantai  untuk menentukan kebijakannya di perairan pedalaman, termasuk pelabuhan. Kemudian, Konvensi Pelabuhan 1923 mengizinkan negara untuk menolak akses ke pelabuhan dalam keadaan darurat tertentu.
Selain perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional juga mengakui bahwa negara  memiliki  kedaulatan  penuh  atas  pelabuhannya.  Oleh  karena  itu,  negara  berhak memberikan atau menolak akses kapal asing untuk memasuki pelabuhannya. Padahal, dalam keadaan darurat, kapal berbendera asing berhak masuk pelabuhan. Situasi pandemi Covid-19 telah mendorong banyak negara bagian untuk menyatakan keadaan darurat. Keadaan darurat memberikan hak istimewa kepada negara untuk membentuk sistem pemerintahan sementara menghadapi situasi ekstrim yang membahayakan keamanan nasional.  Adanya keadaan darurat ini  terkait  dengan  kewajiban  negara  terhadap  hukum  internasional,  hukum  kebiasaan internasional  yang  mengikat  negara,  dan  hukum  perjanjian  internasional  yang  mengatur pembatasan kekuasaan darurat yang negara menjadi pihak dan terikat.  Terlepas dari kenyataan bahwa negara memiliki hak untuk menutup dan membatasi pelabuhan mereka secara sepihak, UNCLOS  1982  mengamanatkan  negara  pantai  untuk  melakukan  penyelamatan  dan  bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di laut.
Namun, perangkat hukum yang ada tidak secara jelas mengatur tentang tempat aman. Ini tentu bisa menjadi peluang bagi negara-negara pantai untuk menolak penunjukan sebagai tempat  berlindung  yang  aman  dan  mengizinkan  kapal  penyelamat  berlabuh  di  pelabuhan mereka.  Oleh karena itu, dalam pandemi saat ini, penyelamatan laut dan bantuan kepada orang- orang yang mengalami kesulitan di laut untuk keselamatan menjadi bahan perdebatan karena kerangka hukum yang tidak memadai.

## Saran
Walaupun  penulis  menginginkan  kesempurnaan  dalam  penyusunan  makalah  ini, namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh penulis. Ini karena ketidaktahuan penulis.  Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat  diharapkan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  kedepannya.  Sehingga  dapat  terus menghasilkan penelitian dan tulisan yang bermanfaat bagi banyak orang.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## DAFTAR PUSTAKA
Dara Grennan, “Apa Itu Pandemi?”, Halaman Pasien JAMA , Vol.32I, .9, 2019, hlm. 9I0. Cambridge  Dictionary,  “Keadaan  darurat”,  https://dictionary.cambridge org/dictionary
Dcaf,  “Keadaan  Darurat”, Latar  Belakang:  Tata  Kelola  dan  Reformasi  Sektor  Keamanan , 2005.
Erik  J.  Monelaar,  “pelabuhan  dan  negara  pesisir”  dalam  Donald  R.  Rothwell  (Ed.),  (et.al), Hukum Laut, Britania Raya: Pers Universitas Oxford, 2015, p. 282.
Fengxiang Song (et.al), “Muncul 2019 Novel viruscorona 2019-nCov) Radang paru-paru ”,
Radiologi, 2020, p. 210.
Hardi Alunaza (et.al), “Solusi Pasifik sebagai Kebijakan Australia Menuju Pencari Suaka dan Irregular  Maritime  Arrivals  (IMAS)  di  Era  John  Howard”, Jurnal  Ilmiah Hubungan
Hartana,  H.  (2016).  Hukum  Perjanjian  (Dalam  Perspektif  Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2 (2).
Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  25  TAHUN  2007 Hartana,  H.  (2019).  Initial  Public  Offering  (Ipo)  Of  Capital  Market  And  Capital  Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1 (1), 41-54.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2 (1), 54-69.
Hartana,  H.  (2021).  EKSISTENSI  DAN  PERKEMBANGAN  PERUSAHAAN  GROUP  DI http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Joint%  20Statement_COVID - 19.pdf, diakses pada September 2020
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/coronavirus-panama-to-  allow-cruise- liner-zaandamthrough  -kanal, diakses pada September 2020.
IMO, Pernyataan  Bersama  tentang  Penanggulangan  Wabah  Covid-19  antara  Organisasi Maritim lnternasional (IMO) dan Organisasi Kesehatan Dunia , 13 Februari 2020, Internasional  UniversitasParahyangan ,  Vol  l4,  No.l,  20l8,  hal  .66  PatrickGreenfield  dan ErinMcCormick,  “ virus  korona:  Panama  untuk  Mengizinkan  Kapal  Pesiar Zaandam melalui Kanal ”,
Irini Papanicolopulu, “Tugas untuk Menyelamatkan di Laut, di Masa Damai dan di Perang: Tinjauan  Umum”, Tinjauan  Internasional  Palang  Merah ,  Vol.  98,  No.2, 2016, hlm.  500.
O. Abdulrazak and Sharifah ZubaidahSyed Abdul Kader, “Hak Akses Kapal ke Organisasi  Maritim  Internasional  “IMO”, Resolusi  MSC .  167  (78),  diadopsi  pada  tanggal  20 Mei
Pelabuhan AS untuk Mempromosikan Keamanan Maritim”, dalam Michael D. Cartsen, Hukum Internasional  dan  Operasi  Militer ,  Rhode  Island:  Perguruan  Tinggi  Perang Angkatan Laut, 2008, hal 35
Pelabuhan berdasarkan Hukum Internasional: Semua Menggonggong tanpa Bite”, Jurnal Sains
Dasar dan Terapan Australia, Vol. 6, No. 11, 2012, p. 213 Sara E. Davies, “Keamanan Nasional dan Pandemi”, Kronik PBB, https://www.un.org/en/chronicle/article/national-security-and-pandemics, diakses pada SEKTOR PERTAMBANGAN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 9 (3), 669-681.
September 2020. TENTANG PENANAMAN MODAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (1), 27-45.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
WilliamD. Baumgartner dan JohnT. Oliver, “Ketentuan Pemasukan Kapal Berbendera Asing.