…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Konsep Masyarakat Madani Dalam Demokrasi Pancasila

## Muhammad Pengkuh Wedhono Jati
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
E-mail: mpengkuhwedhonojati@gmail.com
Article History: Received: 20 Mei 2023 Revised: 26 Mei 2023 Accepted: 28 Mei 2023
Abstract: Western democracy that was born by the French Revolution did not bring true people's independence, but gave rise to the power of capitalism, therefore political democracy alone is not enough to achieve true democracy, namely people's sovereignty. There must also be economic sovereignty, which uses the basis, that all income which recognizes the livelihood of the people must be under the responsibility of the people as well. The basis of identity awareness is the embryo of the birth of civilization, whereas if we look at the basis of identity awareness of Western nations (US and Western Europe) the differences are very clear, Western countries: individualist, humanist, secular, while Indonesian society: individual-social, humanist-religious, religious. So it is natural that at the level of implementation, democracy in Indonesia is different from democracy that develops in the West, because the basis for awareness of the identity of the two is very different. Nurcholish Madjid is an icon of Islamic scholars who is considered the most controversial and the most contributive. The main ideas are among the three major themes; Islam,
Indonesianness and Modernity. Nurcholish Madjid campaigned for civil society, a concept of society that started from the time of the prophet Muhammad SAW with the principles of egalitarianism, pluralism, equality of human rights and protecting minorities.
Keywords: Nurcholish Madjid, Civil Society, Democracy, Pancasila .

## PENDAHULUAN
Model demokasi Barat yang berkembang dewasa ini dan banyak dipuji orang, bukanlah suatu prestasi politik yang datang tibat iba. Kondisi itu merupakan resultan dari proses sejarah yang teramat panjang. Untuk sampai pada pelembagaan etika politik yang lebihberadab itu saja, sudah jutaan jiwa manusia yang menjadi ongkosnya. Begitu pula dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tidak diperoleh secara gratis, melainkan harus dijemput dengan perjuangan untuk survive dan bangkit melawan imprialisme Barat yang mengakusebagai bangsa yang beradab itu. Memahami kemajemukan atau perbedaan sama pentingnya dengan mempertahakan keutuhan bangsa dalam bingkai persatuan. Namun, dalam memahami kemajemukan, kita sebagai
warga negara harus menginsyafi lebih dalam antara kemajemukan alamiah dan kemajemukan struktural, kemajemukan alamiah adalah keragaman alami yang tercipta dari alam seperti etnis, budaya dan bahasa. Kemajemukan struktural adalah keraaman yang diciptakan melalui pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Kegagapan mengenali dua jenis kemajemukan ini dapat berimplikasi pada eksistensi kemajemukan alamiah sehingga apresiasi terhadap kemajemuka alamiah menjadi rendah. Jika kemajemukan alamiah dihargai maka kemajemukan struktural harus ditangani. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat, disintegrasi antara perkotaan dan pedesaan misalnya membuat masyarakat pedesaan menjadi korban dalam hal ini. Di sisi lain memang, desa tidak membutuhkan kota, tapi kebijakan di perkotaan juga dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat desa. Beberapa kesenjangan ini disebabkan oleh kekeliruan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi kita di masa lalu. Jadi kemajemukan struktural mencerminkan masalah sekaligus tantangan dalam masyarakat (ElwinTobing, 2018). Indonesia masih banyak terjadi konflik-konflik antar elemen masyarakat, baik dilatarbelakangi konflik kesukuan, ekonimi hingga agama, tentunya hal tersebut menjadi sebuah ironi tersendiri dan masuk dalam kategori masalah dalam kemajemukan struktural karena konflik terjadi berkat ketidakpuasan masyarakat, kontrol aparat pemerintah yang lemah.
Selain penginsyafan akan kemajemukan alamiah dan kemajemukan struktural, sebagai warga negara yang baik kita harus membangun modal spiritual dalam ruang lingkup masyarakat karena yang membedakan demokrasi ala barat dengan demokrasi pancasila adalah dalam demokrasi pancasila tertiup nafas ketuhanan sebagai kontrol diri bagi masyarakat. Banyak sekali kita dihadapkan oleh kejadian-kejadian yang mengikis esensi demokrasi pancasila, sebut saja polarisasi masyarakat akibat pemilihan gubernur hingga pemilihan presiden yang sampai saat ini masih banyak terjadi di masyarakat, seakan menjadi hal prinsipil atas pilihan masyarakat yang kemudian tidak bisa dihilangkan sampai saat ini. Nurcholish Madjid pernah membuat adagium yang cukup mencengangkan tahun 1970 an, Nurcholish Madjid mengeluarkan ungkapan “Islam Yes, Partai Islam No” sebagai kritik atas sikap masyarakat yang tidak bisa membedakan mana keiatan yang bersifat duniawi dan mana yang bersifat ukhrawi, Nurcholish Madjid menawarkan gagasan sekularisasi (bukan sekularisme) bertujuan untuk pendewasaan masyarakat agar menyikapi lebih bijaksana mana yang urusan politik dan urusan dengan hal yang transenden (Wahyuni Nasfis, 2014).
METODE PENELITIAN Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik pengambilan data melalui analisis terhadap buku-buku atau literatur serta berbagai laporan-laporan mengenai topik yang akan diangkat. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para penelitidapat menggelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Data yang diunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, textboox, jurnal, artikel ilmiah, atau literatur lainnya yang berisikan tentang konsep yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Masyarakat Sipil (Masyarakat Madani) Menurut Nurcholish Madjid
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Masyarakat sipil dalam sejarahnya dimulai dari para filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, hingga Cicero. Konsep masyarakat sipil sebenarnya berasal dari proses sejarah masyarakat barat yang akar perkembangannya dapat dirunut mulai dari Cicero dan bahkan lebih kebelakang lagi sampai Aristoteles, tetapi Cicero yang memulal menggunakan istilah societes dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil dianggap sama dengan pengertian negara (state ), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Arato dan Cohen (Hadi, 2021) Masyarakat sipil juga membentuk ruang publik dan wacana publik yang dapat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Konsep masyarakat sipil adalah wilayah- wilayah kehidupan yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan ( voluntary ), keswasembadaan ( self generating ), keswadayaan (self supporting ), memiliki kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya serta mampu melakukan penguatan masyarakat tanpa terkooptasi dan atau terhegemoni dalam berbagai aspek gerakan.
Peran penting masyarakat sipil semakin diyakini sebagai sebuah keniscayaan bahwa dia merupakan salah satu aktor penting dalam pencapaian pembangunan dan demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini dan terus akan berlangsung dimasa mendatang. Peran dan kontribusi masyarakat sipil dapat dilihat pada dua sudut pandang, yakni sudut pandang lokal maupun sudut pandang nasional. Pada kedua sudut pandang ini, aktor-aktor masyarakat sipil berperan penting dalam memperluas ruang publik di mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu untuk mendorong kepentingan bersama. Masyarakat sipil juga telah berperan penting dalam memperjuangkan jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, mendorong kebijakan untuk memulihkan kebebasan warganegara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang menjadikan sektor masyarakat sipil tumbuh pesat dan semakin menguatkan peran-peran masyarakat sipil dalam proses-proses tata kepemerintahan dan pembangunan (Hadi, 2021).
Dalam berjalannya waktu beberapa pemikir kontemporer asal Malaysia seperti Naquib Alattas mulai mengenalkan istilah Masyarakat Madani. Memang terdapat perbedaan antara masyarakat sipil ala barat dengan masyarakat madani,. Perbedaanya ada pada titik sejarah, masyarakat sipil bermula dari dunia barat sedangkan masyarakat madani berdasar pada sistem neara yang diciptakan pada zaman nabi Muhammad dan nabi Muhammad sebagai pemimpinnya .Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Dari Indonesia Nurcholish Madjid kemudian juga mengenalkan konsepsi masyarakat madani. Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang ekslusif dan dipandang sebagai teori kuno. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Konstruksi masyarakat madani berasal dari bahasa yang “Islami” yang mengacu pada kata al- din , yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna al-tamaddun atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al-madinah yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahan masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Di sini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya (Nurcholish Madjid, 1983).
Madinah yang dibangun Nabi sebuah entitas politik yang berdasarkan pengertian negara bangsa, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara yang menyeluruh untuk kemaslahatan bersama. Piagam Madinah mengatakan bahwa Negara bangsa didirikan atas
dasar penyatuan seluruh elemen masyarakat menjadi bangsa yang satu (Ummatan Wahidah) tanpa membeda-bedakan kelompok yang ada di dalamnya. Semisal Bani Yahudi Auf adalah satu bangsa dengan kaum beriman (pengikut Nabi), begitu pula dengan kelompok Yahudi lainnya yang satu persatu disebut dalam Piagam suci tersebut. Kaum Yahudi mempunyai hak sepenuhnya atas agama mereka, begitu sebaliknya kaum muslim mempunyai hak sepenuhnya atas agamanya. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan memenuhi hak sebagai manusia yang percaya akan hal transedental, saling memberi nasihat dengan baik, bebas tanpa rasa curang, karena hal tersebut menjadi social contract atas dasar kejujuran dan kebajikan hati nurani. Piagam Madinah adalah penegasan dari sikap yang menghargai kemajemukan dan pluralitas semesta (Nurcholish Madjid, 1983).
Maka Robert N Bellah (Sosiolog Amerika) mengatakan bahwa Negara Madinah adalah implimentasi dari nasionalisme modern, sebuah semangat negara bangsa yang bertujuan untuk menyukseskan kemashlahatan umum. Bellah juga mengatakan bahwa Negara Madinah adalah konsepsi tatanan masyarakat yang indah dan tak terkira sebelumnya, yang dibangun oleh Nabi Muhammad untuk semua umat (Nurcholish Madjid, 1983).
Ada empat ciri-ciri masyarakat madani :
a) Egalitarianisme Masyarakat madani dalam praktiknya mengedepankan egalitariansme atau prinsip kesetaraan, di dalam konsepsi masyarakat madani semua warga negara dianggap sama dan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
b) Penghargaan kepada manusia berdasarkan prestasi, bukan prestise atau previlage. Penghargaan terhadap warganegara bukan dilihat dari agama, suku atau budaya, melainkan karena sebuah prestasi.
c) Keterbukaan seluruh anggota masyarakat dalam konsepsi msayarakat madani, ditekankan untuk setiap warganegara agar bersikap terbuka dan tidak ekslusif. Sehingga terjadi saling mengenal budayaantar warga negara yang multikultur ( cultural cross civilitation )
d) Penentuan pemimpin berdasarkan pemilihan, bukan keturunan Sistem tersebut berjalan selama 30 tahun masa khulafaur rasyidin (sahabat nabi Muhammad) setelah itu sistem tersebut tergantikan oleh sistem feodal, sukuisme, hal tersebut tak lepas dari perjalanan yang melibatkan konflik-konflik politik pada masa itu.
2) Demokrasi Pancasila
Indonesia menganut sistem demokrasi, maka seyogianya masyarakat juga harus mengedepankan laku dengan esensi yang terkandung dalam demokrasi, konsepsidemokrasi berprinsip agar manusia mendapatkan kebahagiaan, kebebasan dan hak asasi. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmat kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
Demokrasi pancasila.Secara etimologis, demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat (demos dan kratos) . Sebagai konsep demokrasi berlaku umum, dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi bukan harus seperti yang berkembang di Barat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Untuk Indonesia, maka demokrasinya adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan, maupun sebagai way of life , merujuk pada nilai-nilai Pancasila (Tjarsono, 2013). Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian adalah sebagai konsekuensi bahwa setiap sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila diatasnya dan menjiwai sila dibawahnya. Dengan jelas sekali bahwa demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif (Tjarsono 2013).
Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat kuantitatif, majority, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang, sedangkan pada demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui voting (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana. Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang untuk oposisi, karena bertolak pada paradigma bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan, sedangkan pada demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak dari paradigm bahwa rakyat dan pemerintah/negara adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis. Konsep masyarakat madani dapat dimasukan dalam ruang lingkup bernegara yang mengandung asas demokrasi pancasila. Masyarakat madani selaras dengan asas demokrasi pancasila. Dalam konsep masyarakat, masyarakat madani dengan masyarakat sipil memiliki perbedaan dari sejarah dan adanya nilai religiusitas dalam masyarakat madani yang tidak ada dalam konsep masyarakat sipil. Sedangkan dalam konsep demokrasi, demokrasi ala barat juga tidak memiliki nilai religiusitas, konsep demokrasi pancasila mempunyai hal itu sebagai kontrol diri warga negaranya dalam bermasyarakat sehingga tertanam tatanan moril bagi manusia.
Esensi Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius (humanism- religious), bukan kemanusiaan yang sekuler, oleh karena itu ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-mata rasional melainkan juga religiusitas. Secara prinsip demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan Rakyat (ps.1 ayat 2 UUD 1945) sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah sila ke 4 Pancasila (Tjarsono, 2013).
KESIMPULAN Masyarakat Madani ialah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Dan masyarakat madani merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nlai Pancasila. Mengapa begitu? Karena di Indonesia menuju masyarakat Madani sudah ada alatnya yaitu berupa UUD 1945, lambang Negara (bendera), bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, pancasila sebagai pemersatu ideologi dan juga sebagai sarana untuk menjadikan indonesia menuju masyarakat yang madani
yang dicita-citakan oleh semua golongan dan tentunya sejalan dengan yang ditawarkan Rosulllah SAW. Konsep masyarakat madani dapat dimasukan dalam ruang lingkup bernegara yang mengandung asas demokrasi pancasila. Masyarakat madani selaras dengan asas demokrasi pancasila. Dalam konsep masyarakat, masyarakat madani dengan masyarakat sipil memiliki perbedaan dari sejarah dan adanya nilai religiusitas dalam masyarakat madani yang tidak ada dalam konsep masyarakat sipil. Sedangkan dalam konsep demokrasi, demokrasi ala barat juga tidak memiliki nilai religiusitas, konsep demokrasi pancasila mempunyai hal itu sebagai kontrol diri warga negaranya dalam bermasyarakat sehingga tertanam tatanan moril bagi manusia.

## DAFTAR REFERENSI
Elwin Tobing. 2018. INDONESIAN DREAM. Jakarta. Kompas Gramedia Hadi, Marta, Asrila. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. Nahkoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20. 26-37.
Muhammad Wahyuni Nafis. 2014. Cak Nur : Sang Guru Bangsa. Jakarta. Kompas Gramedia. Nurcholish Madjid. 1983. Khazanah Intelektual Islam : cetakan II. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia (2019).
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, Dan R&D. Bandung: Alfabeta Tjarsono. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. Jurnal Transnasiona l, 4. 181-192