## Jurnal Ekombis Review
– Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12

## Implementasi Perpres Percepatan Manajemen Penangulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Rawa Makmur Permai  Kota Bengkulu
Marsidi 1) ; Herman Ginting 2) ; Askani 3)
1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Email: 1) marsidi0459@gmail.com ; 2) hermanginting2109@gmail.com
How to Cite :
Marsidi,  M.,  Ginting,  H.,  Askani,  A.  (2023).  Implementasi  Perpres  Percepatan  Manajemen  Penangulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Rawa Makmur Permai  Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Mei 2023] Revised [26 Mei 2023] Accepted [30 Juli 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  dengan  meningkatnya  angka  kemiskinan  di Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat setempat maka Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010    tentang  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  melalui  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  dilaksanakan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  komunikasi  dan  birokrasi implementasi  Peraturan  Presiden  NO.  15  Tahun  2010  tentang Penanggulangan  kemiskinan  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  melalui Program  PKH  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  dan  untuk  mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan melalui program PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan  metode  deskriptif,  untuk  sumber  data  menggunakan  data  primer dan  sekunder  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  yaitu  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Setelah  wawancara  dilakukan  bersama informan terpilih, maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan teknik  analisa  data  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, dan  pengambilan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa komunikasi  dan  birokrasi  dalam  implementasi  Peraturan  Presiden  No.  15 Tahun  2010  tentang  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  untuk mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  Program  PKH  di  Rawa  Makmur Permai  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  nyata  dan merupakan hal terpenting dalam terlaksananya dengan baik Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  Program  PKH  di  Rawa  Makmur Permai. Komunikasi dan birokrasi berjalan dengan baik di RT 10 Kelurahan Rawa  Makmur  Permai.  Ketersediaan  sumber  daya  terutama  sumber  daya manusia  dalam  menjalankan  Program  PKH  merupakan  satu  faktor  yang perlu  diperhatikan  untuk  mewujudkan  program  PKH  di  Kelurahan  Rawa Makmur Permai. Terutama untuk 3 (tiga) RT yang menjadi fokus penelitian sumber  daya  manusia  yang  mencukupi  membuat  implementasi penanggulangan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya sumber daya yang  bekerja  dengan  baik  saat sebelum  dan  sesudah pemberian  bantuan. Adapun faktor penghambat dalam Implementai Peraturan Presiden NO. 15 Tahun  2010  tentang  percepatan  Penanggulangan  kemiskinan  untuk mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  Program  PKH  di  Rawa  Makmur
KEYWORDS implementation, Presidential Regulation No. 15 of 2010, the acceleration of countermeasures poverty, beautiful prosperous swamps, and PKH.
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Permai  yaitu  peran  pendamping  dan  koordinasi  antar  dinas  terkait  yang belum semuanya bekerja dengan baik.

## ABSTRACT
This research is motivated by the increasing poverty rate in Rawa Makmur Permai Village and to improve the welfare of the local community, the Implementation of Presidential  Regulation  No.  15  of  2010  concerning  the  acceleration  of  poverty reduction  through  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in  Rawa  Makmur  Permai Village was implemented. This study aims to determine the communication and bureaucracy  implementation  of  Presidential  Regulation  No.  15  of  2010 concerning  Poverty  Alleviation  to  reduce  poverty  through  the  PKH  Program  in Rawa  Makmur  Permai  Village  and  to  find  out  the  inhibiting  factors  in  the implementation  of  Presidential  Regulation  No.  15  of  2010  in  tackling  poverty through the PKH program in Rawa Makmur Permai Village. The type of research in  this  study  is  qualitative  with  descriptive  methods,  for  data  sources  using primary  and  secondary  data  using  collection  techniques,  namely  observation, interviews  and  documentation.  After  the  interviews  were  conducted  with  the selected  informants,  the  researcher  would  process  the  data  using  data  analysis techniques,  namely  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and conclusion.The  results  showed  that  communication  and  bureaucracy  in  the implementation  of  Presidential  Regulation  no.  15  of  2010  concerning  the acceleration of poverty reduction to reduce poverty through the PKH Program in Rawa  Makmur  Permai  together  has  a  real  influence  and  is  the  most  important thing  in  the  proper  implementation  of  Presidential  Decree  No.  15  of  2010 concerning the acceleration of poverty alleviation to reduce poverty through the PKH  Program  in Rawa  Makmur  Permai.  Communication  and  bureaucracy  went well  in  RT  10,  Rawa  Makmur  Permai.  The  availability  of  resources,  especially human  resources  in  carrying out  the  PKH  Program  is  a  factor  that  needs  to  be considered  to  realize  the  PKH  program  in  Rawa  Makmur  Permai  Village. Especially for the 3 (three) RTs which are the focus of research, sufficient human resources  make  the  implementation  of  the  response  to  be  carried  out  properly with the presence of resources that work well before and after the provision of assistance. The inhibiting factors in the implementation of Presidential Regulation No.  15  of  2010  concerning  the  acceleration  of  poverty  alleviation  to  reduce poverty through the PKH Program in Rawa Makmur Permai, namely the role of companion  and  coordination  between  related  agencies  which  have  not  all worked well.

## PENDAHULUAN
Persoalan  yang  menjadi  masalah  sosial  yang  bersifat  mendunia  saat  ini  adalah  kemiskinan. Kemiskinan  dapat  di  artikan  sebagai  masalah  kemanuasiaan  yang  dapat  menghambat kesejahteraan  masyarakat.  Di  Indonesia  kesejahteraan  bukan  lagi  hal  yang  baru  karena kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat  memenuhi  kebutuhannya  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas  terorganisir  yang  dilakukan  dengan  baik  oleh  lembaga  pemerintah  maupun  swasta  guna untuk  mencegah,  mengatasi  atau  memberi  konstribusi  terhadap  pemecahan  masalah  sosial  dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat.
Permasalahan  kemiskinan  muncul  karena  ketidakmampuan  seseorang  dalam  memenuhi kebutuhan pokoknya. Indonesia merupakan Negara berkembang dan memiliki tingkat kemiskinan yang  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  sangat  berperan  penting  dalam  upaya,  kebijakan mengurangi  angka  kemiskinan  di  Indonesia  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat karena angka kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun yang tidak bisa dipastikan persentase penurunannya  setiap  tahun  dan  jumlah  penduduk  miskin  mengalami  penambahan  di  setiap
provinsi di  Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan sumber data jumlah penduduk miskin 5 (lima) tahun terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu yang merupakan tempat dimana peneliti tinggal mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan tahun 2020 jumlah penduduk miskin  meningkat  menjadi  302  penduduk  dari  298  penduduk  pada  tahun  2019.  Melihat    angka tersebut  maka  kemiskinan  selain  menjadi  masalah  sosial  juga  dapat  diartikan  sebagai  masalah kemanusiaan  yang  mampu  menghambat  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjadi persoalan  mendasar  yang  di  hadapi  oleh  pemerintah.  Meskipun  kemiskinan  disebabkan  karena ketidak  mampuan  seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  sehari-hari.  Pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.
Beberapa  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat serta untuk memutus kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah dan sudah banyak di dukung oleh  aturan  dan  juga  peraturan  Presiden,  seperti  Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  tentang percepatan  penanggulangan  kemiskinan,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem Jaminan Sosial , dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin. Sebagai bentuk perhatian pemerintah  Kota Bengkulu terkait  masalah di atas melalui Dinas Sosial, Pemerintah Kota Bengkulu menyalurkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat yang kurang mampu salah satunya di Kelurahan Rawa Makmur Permai sebanyak kurang lebih  50 (lima  puluh)  Kepala  Keluarga  (KK).  Program  ini  dilaksanakan  oleh  Pendamping  Sosial  PKH  yaitu dengan  memastikan  bantuan  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  waktu  dan  melayani  fasilitas penanganan  Sistem  Pengaduan  Masyarakat  (SPM).  Pendampng  sosial  PKH  harus  benar-benar mampu menjadi agen perubahan sosial di masyarakat. Selain itu pelaksanaan untuk menanggulangi kemiskinan masih mengalami beberapa kendala.Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut di atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  Implementasi  Perpres  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (Studi Perpres No. 15 Tahun 2010).

## LANDASAN TEORI

## Teori Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan
Program  Keluarga  Harapan  didasarkan  pada  pemahaman  tentang  teori  kemiskinan  yang menyatakan  bahwa  kemiskinan  bukan  hanya  masalah  kekurangan  sumber  daya  ekonomi,  tetapi juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial,  kultural,  dan  kelembagaan.  Upaya  pengentasan kemiskinan  harus  melibatkan  pendekatan  terpadu  dan  holistik  yang  mengakomodasi  berbagai dimensi kemiskinan.

## Teori Pilihan Rasional
Teori  ini  menyatakan  bahwa  individu  cenderung  memilih  tindakan  atau  keputusan  yang memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan pribadi dan keluarga mereka. Dengan memberikan bantuan sosial dan insentif bagi peserta Program Keluarga Harapan, diharapkan akan mendorong keluarga  miskin  untuk  berpartisipasi  aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam  upaya  mengatasi kemiskinan.

## Teori Ketergantungan dan Empowerment
Program Keluarga Harapan berusaha untuk mengurangi ketergantungan keluarga miskin terhadap bantuan  sosial  jangka  panjang  dengan  memberikan  penguatan  dan  pemberdayaan  melalui pelatihan  keterampilan,  pendidikan,  dan  bimbingan  konseling.  Teori  ini  menyatakan  bahwa pemberdayaan  individu  dan  komunitas  dapat  mengubah  pola  ketergantungan  menjadi kemandirian.

## Teori Sistem Ekologi
Teori  ini  menekankan  pentingnya  memahami  interaksi  antara  individu  dan  lingkungan  sosial, ekonomi,  dan  budaya  yang  mempengaruhi  kemiskinan.  Dengan  mempertimbangkan  konteks  dan faktor-faktor  sosial  yang  mempengaruhi  keluarga  miskin  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai, program ini dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan relevan untuk memecahkan masalah kemiskinan.

## Teori Pemberdayaan Perempuan
Program  Keluarga  Harapan  memiliki  fokus  khusus  pada  pemberdayaan  perempuan  sebagai  agen perubahan  dalam  keluarga  dan  masyarakat.  Teori  ini  menekankan  pentingnya  memberdayakan perempuan  melalui  akses  terhadap  pendidikan,  keterampilan,  dan  akses  keuangan  untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

## Teori Manajemen Risiko
Program ini juga berlandaskan pada teori manajemen risiko yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko  yang  dihadapi  keluarga  miskin.  Dengan  memahami  risiko-risiko  tersebut,  program dapat  menyusun  strategi  pencegahan  dan  mitigasi  yang  efektif  untuk  melindungi  keluarga  dari kemungkinan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan.

## Teori Kesetaraan dan Keadilan Sosial
Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial menjadi landasan bagi Program Keluarga Harapan, di mana bantuan  sosial  diberikan  kepada  keluarga  yang  memang  membutuhkan,  tanpa  diskriminasi  dan favoritisme.

## Teori Pengukuran Kinerja
Program  ini  juga  didasarkan  pada  teori  pengukuran  kinerja  yang  mengidentifikasi  indikator  dan target  yang  harus  dicapai  oleh  program.  Dengan  pemantauan  dan  evaluasi  yang  tepat,  program dapat terus meningkatkan kualitas dan dampaknya dalam mengatasi kemiskinan.

## Teori Kolaborasi dan Partisipasi
Program Keluarga Harapan mengedepankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta  dalam  menghadapi  tantangan  kemiskinan.  Teori  ini  menekankan  pentingnya  partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

## Teori Inklusi Sosial dan Akses Pelayanan Publik
Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  keluarga  miskin  terhadap  pelayanan  publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan cara ini, program ini berkontribusi dalam mencapai inklusi sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  Kecamatan  Muara  Bangkahulu Kota Bengkulu. Waktu penelitian dari bulan Agustus sd Novemver 2022.  Teknik pemilihan sampel digunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengambil 3 (tiga) RT yang menjadi penelitian langsung  dan  juga  pihak  tertentu  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.    Teknik  ini  digunakan berdasarkan  tujuan  dari  penelitian.  Populasi  yang  dipilih  dianggap  dapat  mewakili  dan  banyak mengetahui  mengenai  objek  yang  akan  di  teliti.  Populasi  atau  objek  dalam  peneltian  ini  yaitu sebagai berikut :
1.Kepala Kelurahan Rawa Makmur Permai.
2.Pegawai Lurah Rawa Makmur Permai.
3.Ketua RT 10 Rawa Makmur Permai.
4.Ketua RT 12 Rawa Makmur Permai.
5.Ketua  RT 13 Rawa Makmur Permai.
6.Kordinator PKH Rawa Makmur Permai berjumlah 7 (tujuh) orang.
7.Masyarakat yang menjadi sasaran PKH sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
Untuk  mendapatkan  data  yang  signifikan  berdasarkan  tujuan  penelitian,  maka  digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut dalam penelitian ini:

## 1.  Observasi.
Observasi yaitu pengamatan atau kunjungan langsung ke Kelurahan Rawa Makmur Permai untuk melakukan  penelitian  agar  mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat.  Agar  dapat  mengetahui dan  menganalisis  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan    Implementasi  Peraturan  Presiden No.  15  Tahun  2010  dalam  percepatan  penanggulangan  Kemiskinan  melalui    Program  keluarga Harapan  (PKH).  Adapun  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  adalah  tempat,  pelaku, kegiatan, objek, perbuatan.
2.  Wawancara
Teknik  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  wawancara.  Dimana  kegiatan wawancara  di  lakukan  dengan  proses  tanya  jawab  secara  langsung  atau  tatap  muka  antara penanya  dengan  narasumber  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat  mengenaai masalah yang akan di teliti.
3.  Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan kumpulan dokumen yang di anggap penting dan dapat menunjang permasalahan  yang  akan  di  teliti  seperti  jurnal,  buku,  laporan,  literatur  majalah  dan  peraturan perundang-undangan. Dengan teknik ini dapat memberikan peluang kepada peneliti agar dapat memperluas wawasan mengenai masalah yang akan di teliti.
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  di  peroleh dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan  dan  dokumentasi,  dengan  cara  mengelompokkan  data  ke dalam bentuk kategori kemudian menjabarkan kedalam unit-unit memilih mana yang penting dan sudah di pelajari serta membuat kesimpulan agar mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap antara lain sebagai berikut :
1.  Pengumpulan Data Melalui Wawancara
Wawancara yang di lakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.
2.  Reduksi Data
Banyaknya  jumlah  data  yang  di  peroleh  dari  data  lapangan  mengharuskan  peneliti  untuk mencatat  lebih  detail  dan  terperinci,  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  detail  memetlukan reduksi data.
3.  Penyajian Data Menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.
4.  Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan di lakukan dengan mencari arti pola-pola penjelasan. Sehingga dilakukan dengan  teliti  dan  cermat  dengan  melakukan  beberapa  tinjauan  ulang  pada  catatan  lapangan sehingga data-data yang di peroleh akurat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah kota Bandar Lampung. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152.000  km2  dengan  jumlah  penduduk  pada  tahun  2020  sebesar  371.828  jiwa  yang  terdiri  atas 187.655  orang  laki-laki  dan  184.173  orang  perempuan.  Rawa  Makmur  Permai  adalah  salah  satu kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Bangkahulu yang terdiri dari 15 (lima belas) RT dan 3 (tiga) RT  diantaranya  berlokasi  di  RT  10,  RT  12,  dan  RT  13.  Adapun  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah Variabel Indenpenden (X), yaitu Implementasi Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Variabel Dependen (Y), yaitu Program Keluarga Harapan.

## Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawa Makmur Permai
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  telah  dilaksanakan  di  Indonesia  selama  15  (lima  belas) tahun lalu bermula sejak 2007, program tersebut merupakan produk kebijakan kementerian sosial yang  bertujuan  untuk  mengatasi  atau  menanggulangi  masalah  kemiskinan.  Tahun  pertama pelaksanaan  PKH  yang  menjadi  daerah  percobaan  adalah  DKI  Jakarta,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat, Sulawesi Tenggara, NusaTenggara Timur (NTT) dan Gorontalo. Pada tahun 2013 Program Keluarga Harapan  (PKH)  mulai  dilaksanakan    di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  termasuk  di  Kota Bengkulu Kelurahan Rawa Makmur Permai.
Jumlah  penduduk  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  permai  pada  tahun  2022  (sumber  data Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai)  yaitu  kurang  lebih  3.564  jiwa  dengan  jumlah  kepala  keluarga kurang lebih 1.385 kepala keluarga (KK). Mata pencarian masyarakat terkhusus RT 10, RT 12 dan RT 13 di kelurahan Rawa Makmur Permai dominan yaitu, petani, berkebun, buruh dan sebagian kecil PNS,  TNI,  POLRI  serta  pengusaha.  Untuk  lebih  jelasnya  penduduk  setiap  RT  yang  menjadi  lokasi penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut :

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Loksi Penelitian
Lokasi Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan RT 10 102 203 305 RT 12 181 176 357 RT 13 219 237 456
Sumber Data : Profil Kelurahan Rawa Makmur Permai 2022
Adapun  keluarga  Penerima  manfaat  di  lokasi  tersebut  sebelum  dan  sesudah  adanya  Covid pada tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

## Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Lokasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RT 10 6 RT 12 5 RT 13 6
Sumber data : Pendamping PKH Rawa Makmur Permai.
Dari data tersebut di atas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawa Makmur Permai terdapat seorang personel dari Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH dalam  memperoleh  hak  yang  selayaknya  mereka  terima  dari  PKH.  Selain  untuk  kepentingan
peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas  Pokok  ini  membantu  dalam  mendeteksi  segala  permasalahan  dan  melakukan  tindak  lanjut dalam  kurun  waktu  yang  cepat  dan  tepat.  Beberapa  kategori  yang  berhak  menerima  bantuan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  dimana  disesuaikan  dengan  keadaan  Keluarga  Penerima Manfaar (KPM) dengan indeks dan faktor penerima bantuan sosial 2022 yaitu ibu hamil, anak usia dini 0 s.d 6 tahun, pendidikananak SD/Sederajat, pendidikan anak SMP/Sederajat, pendidikan anak SMA/Sederajat, penyandang disabilitas berat (tidakk dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain). Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

## Tabel 3. Kategori Penerima Bantuan Sosial PKH
NO. Kategori Jumlah (Rp) 1.  Ibu Hamil/Nifas Rp. 3.000.000,- 2.  Anak Usia Dini 0 s.d 6 Tahun Rp. 3.000.000.- 3.  Pendidikan Anak SD/Sederajad Rp. 900.000,- 4.  Pendidikan Anak SMP/Sederajad Rp. 1.500.000.- 5.  Pendidikan Anak SMA/Sederajad Rp. 2.000.000,- 6.  Penyandang disabilitas Berat (Tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain) Rp. 2.400.000,- 7.  Lanjut Usia 70 thn Rp. 2.400.000,-
Sumber data : Kategori penerima bantuan Dinas Sosial

## Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)
Sebagai  salah  satu  program  penangulangan  kemiskinan  yang  di  gulirkan  oleh  kementrian sosial,  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  bantuan  yang  baik  dalam memberikan konstribusi sebagai upaya dalam menanggulangi angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  tujuan  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di  3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai yaitu :
a)  Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
b)  Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM.
c)  Meningkatkan  status  kesejahteraan  dan  gizi  ibu  hamil/nifas,serta  anak  di  bawah  usua  6  tahun dari KPM.
d)  Meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  khususnya  bagi masyarakat KPM .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu dalam pelaksanaan PKH di  3  (tiga)  RT  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  salah  satunya  yaitu  adanya  langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang di inginkan tercapai.  Pelaksanaan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  bertujuan  untuk  memeberikan  bukti  nyata  dalam  pelaksanaan  program terkait  dengan  pembiayaan  maupun  untuk  mencapai  tujuan.  Dengan  mengetahui  hasil  dari pelaksanaan  PKH  di  era  Covid-19  maka  pendamping  dapat  mengetahui  apakah  pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum.
Oleh  karena  itu  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  3  (tiga)  RT  di  Kelurahan Rawa Makmur Permai masih ada yang belum tepat sasaran di karenakan masih menggunakan data lama dalam menentukan penerimaan program ini oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang berhak  menerima  bantuan  tersebut  akan  tetapi  tidak  mendapatkan  bantuan.  Hal  ini  tentu  tidak sesuai dengan orientasi utama PKH dimana memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat  (KPM).  Sehingga  di  butuhkan  sebuah  monitoring  oleh  para  pendamping  PKH  yang sangatlah penting agar dalam pelaksanaanya di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai dapat berjalan sesuai dengan harapan serta tujun yang ingin di capai.
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sesuai  tujuan  yang  ditetapkan  oleh kementrian  sosial  yaitu  Meningkatkan  status  kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil,  ibu  nifas  dan  balita
serata  anak  yang  berusia  5-7  tahun  yang  dimana  belum  masuk  sekolah  dari  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM). Adapun penyesuaian dari program PKH ialah meningkatkan status kesehatan KPM. Dengan  program  ini  keluarga  yang  menerima  bantuan  di  harapkan  memiliki  kesehatan  yang  baik seperti  kesehatan  untuk  ibu  hamil,  ibu  nifas,  anak  balita  serta  anak  yang  berusia  5-7  tahun  yang belum terdaftar  di sekolah.

## Gambar 1 Struktur Program Keluarga Harapan (PKH)
Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang telah di peroleh dari lapangan selama penelitian  di  laksanakan.  Penelitian  ini  di  laksanakan  di  3  (tiga)  RT  di  Kelurahan  Rawa  Makmur Permai. Yang di mana Program Keluarga  Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  berujuan  agar  dapat  membantu  masyarakat  seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf  kesejahteraan sosial sesuai dengan  amanat  kosntitusi  Presiden  RI  sehingga  PKH  memberikan  akses  pelayanan  sosial  dasar kesehatan,  pendidikan,  pangan  dan  gizi,  perawatan  dan  pendampingan  termasuk  akses  terhadap sebagai  program  perlindungan  sosil  yang  merupakan  program  komplementer  secara berkelanjutan.Sehingga  pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan  wawancara  langsung  terhadap informan  mengenai  Implementasi  Peraturan  Presiden  NO.  15  Tahun  2010  dalam  menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai, yang  di  mana  memfokuskan  tiga  indikator  dari  teori  Edward  III  yaitu  :  (1)  Komunikasi,  (2)  Sumber Daya, (3) Struktur Birokrasi.
Adapun  hasil  penelitian  yang  berhubungan  Implementasi  Peraturan  Presiden  NO.  15  Tahun 2010  dalam  menanggulangi  kemiskinan  melalui  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  3  (tiga)  RT  di Kelurahan Rawa Makmur Permai adalah sebagai berikut :

## Komunikasi
Adapun  komunikasi  yang  di  maksud  dalam  hal  ini  adalah  penyampaian  informasi  kepada masyarakat sangatlah penting yang di mana dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan Program Keluarga  Harapan  (PKH) di  3  (tiga)  RT  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai.  Komunikasi  diperlukan
agar  pembuat  kebijakan  dan  pelaksana  rencana  lebih  konsisten  dalam  mengimplementasikan setiap rencana yang akan di terapkan pada tujuan perencanaan. Ketika meneruskan pesan dalam suatu organisasi  atau dari organisasi satu ke organisasi lain, komunikator  dapat  menyebarkannya dengan  sengaja.  Selain  itu,  jika  sumber  informasi  yang  berbeda  memberikan  penjelasan  yang bertentangan  ,  maka  para  pelaksana  akan  menghadapi  kesulitan  yang  lebih  besar  dalam  upaya mencapai  tujuan  kebijakan.  Sebagaimana  komunikasi  yang  penulis  lakukan  di  RT  10  (sepuluh) sebagai  RT  pertama  yang  menjadi  lokasi  penelitian  yang  penulis  kunjungi,  penulis  berkomunikasi langsung dengan UJ selaku ketua RT. Informasi yang didapatkan adalah jumlah penerima manfaat program  PKH  adalah  sebanyak  6  (enam)  orang  dari  305  (tiga  ratus  lima)  jiwa.  Menurut  informasi juga  dikatakan  bahwa  jumlah  penerima  tersebut  telah  melalui  seleksi  sesuai  dengan  aturan  dan masuk  kriteria  sebagai  penerima  PKH.  Keenamm  orang  penerima  manfaat  tersebut  benar-benar memerlukan bantuan untuk membantu mengurangi beban hidup selain masuk dalam kriteria yang dapat diberikan bantuan PKH sesuai dengan ketentuan yang telah tersebut di atas.
Berdasarkan  wawancara  dengan  ibu  Des  selaku  penerima  PKH  RT  10  ibu  Des  mengatakan, “Saya  mengetahui  program  PKH,saya  juga mendapatkan  sosialisasi  terkait  PKH,  sebelumnya  saya tidak mengetahui kalo ada PKH sebelum mengikuti sosialisasinya, semua penerima PKH berdomisili di RT 10. Seleksi dalam penerimaan PKH bernilai kompeten karena yang menerima adalah orang- orang  yang  benar-benar  memerlukan  bantuan,  tidak  ada  perubahan  aturan  dalam  PKH  selain  itu kesulitan dalam mengambil PKH adalah ketika ketinggalan KTP dan harus kembali ke rumah untuk mengambil KTP jika tidak, maka tidak diberikan bantuannya saat ke kantor POS untuk pengambilan langsung. Dengan adanya PKH sangat membantu untuk membiayayi SPP anak sekolah, pihak terkait PKH  yaitu  Dinas  Sosial  dan  Ketua  RT  dan  cara  kordinasi  PKH  adalah  pihak  Dinas  melakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti kepala lurah dan ketua RT.”
Untuk RT 12 (dua belas) terdapat sebanyak 5 (lima) keluarga yang mendapatkan bantuan yang sama  dan  memenuhi  semua  kriteria.  Berdasarkan  keterangan  ketua  RT  12  penerima  rata-rata adalah keluarga dengan memiliki anak usia sekolah dan balita. Semua bertempat tinggal di RT 12 Kel.  Rawa  Makmur  Permai.  Penerima  PKH  tidak  memiliki  penghasilan  tetap  yang  stabil  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan  wawancara  dengan  ibu  Hartati  selaku  penerima  PKH  RT  12  ibu  Hartati mengatakan, “Saya tidak mendapatkan sosi alisasi tentang PKH, saya juga tidak mengetahui sampai akhirnya mendapatkan bantuan, untuk RT 12 semua beralamat atau berdomisili sesuai dengan di RT  kami,  ya,  sesuai  domisili  sesuai  dengan  data  yang  ada  sebagai  penerima,  program  PKH  ini Kompeten  karena  yang  menerima  adalah  orang-orang  yang  benar-benar  membututhkan  dan memerlukan  bantuan,  Setahu  saya  tidak  berubah  aturan  mengenai  PKH  mengalami  perubahan setiap tahunnya, proses Pengambilan PKH langsung ke kantor pos dengan membawa KTP dan KK, kendalanya pernah ketinggalan KTP di rumah dan harus kembali lagi mengambil KTP jika tidak maka tidak  dapat  mengambil  bantuan  tersebut,  dengan  adanya  PKH  ini  iya  sangat  membantu  karena dapat digunakan untuk membiayai SPP anak sekolah dan membantu untuk makan sehari-hari. Saya juga mengetahui ada 6 orang penerima PKH di RT saya. pihak terkait PKH Mungkin Dinas sosial dan ketua RT.”
Sementara  RT  13  (tiga  belas)  yang  memiliki  jumlah  KK  kurang  lebih  50  (lima  puluh)  KK mendapatkan 6 (enam) kk sebagai yang paling berhak mendapatkan bantuan PKH. Keenam warga tersebut adalah beberapa yang berhasil lolos dan memenuhi kriteria dan masih ada satu dan dua orang  yang  tidak  terpilih  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  dalam  menjadi  calon  penerima manfaat.
Selain  itu  penulis  juga  melakukan  wawancara  terhadap  kordinator/  pendamping  PKH sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh  AR  selaku  koordinator  PKH  di  Kelurahan  Rawa  Makmur Permai, mengungkapkan bahwa :
“Pihak -pihak  yang  terkait  itu  mulai  dari  kepala  dinas  berkoordinasi  dengan  unit  pelaksana Progrm  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kecamatan,  kemudian  ke  pelaksana  tingkat  Kelurahan  yang membentuk penanggung jawab PKH di kelurahan berdasarkan rukun tetangga ” (Hasil wawancara
15 Agustus 2022). Berdsarkan hasil wawancara dengan koordinator PKH menunjukkan bahwa para petugas  PKH  memiliki  tugas  dan  tujuan  masing-masing  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah. Program  Keluarga  Harapa  (PKH)  yang  di  laksanakan  oleh  pemerintah  melalui  kementrian  Dinas Sosial pada dasarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.  Hal  ini  yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  program  ini  adalah  masyarakat  dapat menyekolahkan anak-anak, dan ibu hamil serta anak-anak dapat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tujuan dari program ini.
Namun,  pada  dasarnya  saya  melihat  tidak  semua  orang  mengetahui  Program  Keluarga Harapan.  Pengetahuan  masyarakat  dengan  adanya  PKH  ini  hanya  ketika  masyarakat  yang bersangkutan  menerima  program  ini  saja  yang  mengetahui  akan  adanya  Program  Keluarga Harapan (PKH) Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Arya salah satu penerima bantuan PKH di RT 13 Kelurahan Rawa Makmur Permai, beliau mengatakan bahwa :
“Saya baru akan mengetahui PKH ketika saya di beri tahu bahwa saya menerima bantuan ini, kalau sosialisasi ke masyarakat itu t idak ada” (Hasil wawancara 15 Agustus 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  masyarakat  Penerima  bantuan  Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 13 yang bernama Ibu Arya mengatakan,”Bahwa  mengetahui adanya program PKH,  namun tidak mengetaui adanya sosialisasi terkait  program tersebut, dan sejauh ini seluruh  yang  menerima  PKH  adalah  sesuai  dengan  alamat  domisili,  tidak  ada  perubahan  aturan dalam penerimaan PKH, Kesulitan yang dialami tidak begitu berarti yaitu hanya ketinggalan KTP saat ingin meng ambil bantuan langsung ke POS.”  menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang di lakukan  pemerintah  terkait  PKH  masih  kurang,  sehingga  di  perlukan  adanya  sosialisasi  yang  lebih efektif.  Adapun  bentuk  sosialisasi  yang  di  berikan  oleh  pihak  Kelurahan  untuk  mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan komunikasi dengan DR selaku Ketua RT 13 dalam wawancara beliau mengatakan bahwa  :  “  Komunikasi  adalah  hal  tepenting  terhadap  masyarakat  dengan  di  adakannya  rapat  di kantor  kelurahan  sehingga  bantuan  sosial  ini  berjalan  dengan  semestinya,  seharusnya  Ketua  RT turut dilibatkan dalam sosialisasi ini secara terbuka.” (Hasil wawancara 16 Agustus 2022)
Berdasarkan komunikasi dengan Uj selaku Ketua RT 10 dalam wawancara beliau mengatakan bahwa  :  “Iya,  pen erima  PKH  sesuai  dengan  alamat  domisilinya  dan  benar  diperuntukan  bagi keluarga yang tingkat kesejahteraannya dibawah rata- rata.”
Melihat  kondisi  yang  ada  di  lapangan  bahwa  cara  penyampaian  informasi  yang  di  lakukan oleh para pihak pelaksana PKH masih sangat minim, dimana penyampaian informasi hanya melalui pertemuan  oleh  orang  tertentu  saja  dimana  tidak  menyampaikan  langsung  ataupun  melakukan penyuluhan  kepada  masyarakat  ataupun  memasang  spanduk  terkait  PKH  itu  sendiri.  Sehingga mendia komunikasi sederhana tersebut dapat menghambat kelancaran penyampaian informai PKH. Dengan melihat trealita seperti di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses komunikasi yang  dimana  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  orientasi  program  ini  belum terlaksana dengan baik.

## Sumber Daya
Dalam  suatu  kebijakan  tujuan  yang  di  tetapkan  sudah  jelas  dan  logis,  akan  tetapi  bukan hanya  faktor  tersebut  yang  dapat  mempengaruhi  dalam  proses  pengimplementasian  suatu program.  Akan  tetapi  faktor  sumber  daya  juga  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Ketersediaan sumber  daya  dalam  menjalankan  sebuah  program  merupakan  salah  satu  faktor  yang  perlu  di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia dan sumber daya  finansial  yang  dimana  untuk  mendukung  jalannya  Implementasi  Peraturan  Presiden  NO.  15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Indikator sumber daya memiliki beberapa elemen yakni :
a)Sumber Daya Manusia
Adapun  sumber  daya  yang  utama  dalam  upaya  mengimplementasikan  Program  Keluarga Harapan (PKH) sumber daya manusia yang dimana sumber daya yang dimaksud ialah pendamping PKH,  Pak  Lurah,  Ketua  RT,  serta  beberapa  staf  yang  tergolong  di  dalamnya.  Ketidak  berhasilan dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak memiliki keahlian di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, akan tetapi diperlukan yang memiliki kemampuan yang sesuai di bidangnya untuk menjalankan program tersebut. Berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM). Adapun hasil wawancara mengenai Sumber Daya Manusia dengan bapak KS selaku pendamping PKH di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai. yaitu :
“Untuk  mengenai  informasi  kepada  kami  masih  sangat  minim  atau  terbatas  untuk menemukan  alamat  warga  penerima  PKH  kadang  tidak  sesuai  dengan  yang  tercatat  karena  ada beberapa  penerima  yang  berpindah  dari  alamat  aslinya  namun  masih  tetap  berada  di  kelurahan yang sama.” ( Hasil wawancara 16 Agustus 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pendampig  PKH  Desa  menunjukkan  bahwa  terdapat beberapa  kendala  dalam  menjalankan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sehingga  dapat menghambat berjalannya program tersebut.
Selanjutnya yang berhubungan dengan mutu Implementor Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan yang melalui Program Keluarga Harapan (PKH), MN selaku Lurah  beliau mengatakan bahwa :
“Pelaksanaan  PKH  yang  cukup  kompete n  dalam  bidangnya  sebab  pendamping  PKH  dalam program  ini  melalui  tahap  seleksi  yang  dimana  di  adakan  langsung  oleh  kementrian  sosial”  (Hasil wawancara 15 Agustus 2022)
Berhubung dengan informasi tersebut menurut temuan penulis di lapangan mengenai yang di  utarakan  oleh  Pak  Lurah  penulis  menemukan  adanya  pendamping  PKH  yang  belum  mengerti atau memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH ini sehingga dalam penyampaian informasi kepada peserta penerima bantuan tersebut belum maksimal. Berdasarkan hasil obsevasii, wawancara serta dokumentasi menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan dengan  baik  apabila  sumber  daya  manusia  telah  terpenuhi  serta  memiliki  kemampuan  di  setiap bidang masing-masing dalam menjalankan program tersebut.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  berhubungan  dengan  prosedur  atau  pola  yang  mengatur  agar  dalam pengerjaan  implementasi  suatu  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Adapun  yang  di  maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu  kebijakan.  Selain  itu  kadang  kala  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  terdapat  tanggung jawab  antara  beberapa  unit  pelaksana  oleh  karena  itu  di  butuhkan  koordinasi  agar  dapat mengontrol suatu implementasi.

## a)SOP (Standar Operasi Prosedur)
Pelaksanaan  suatu  program  juga  membutuhkan  satu  prosedur  yang  menjadi  dasar  atau standar  pelaksanaannya.  Adapun  menurut  AR  sebagai  koordinator  Program  Keluarga  Harapan (PKH) mengungkapkan bahwa :
“Aturan -aturan  mengenai  PKH  yang  tidak  pernah di  ubah  selama  beberapa  tahun,  sehingga menurut beliau PKH ini sendiri sangat membantu untuk seluruh wilayah kelurahan Rawa Makmur Permai.  Aturan  untuk  pemberian  bantuan  juga  sangat  ketat  mengingat  ini  adalah  bantuan  tunai untuk  masyarakat  terpilih  y ang  memenuhi  kriteria  sebagai  penerima  manfaat  program  ini.”  (Hasil wawancara 16 Agustus 2022).
Dari  penjelasan  di  atas  mengatakan  bahwa  aturan-aturan  dalam  PKH  itu  sangat  ketat  di karenakan bantuan ini adalah bantuan tunai sehingga perlu ketelitin dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran dan sesuai dengan sayarat penerima bantuan.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  IM  selaku  peserta  penerima  bantuan  Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa :
”Saya pernah di suruh untuk pulang agar pergi me ngambil kartu peserta PKH dan membawa kartu keluarga dikarenakan pada saat itu saya lupa membawa.” (Hasil wawancara 16 Agustus 2022)
Dapat di lihat dari wawancara di atas bahwa dalam proses pengambilan bantuan sangatlah ketat yang dimana harus membawa bukti atau kartu peserta PKH dan KK. Di sisi lain ibu  IM selaku peserta  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  juga  mengutarakan  bahwa  :
“Bantuan  ini  sangat  membantu  dari  segi  perekomian  untuk  membantu  biaya  anak  saya sekolah” ( Hasil wawancara 16 Ag ustus 2022). Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, penulis melihat dimana prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini.

## Pembahasan

## Komunikasi
Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan  publik,  komunikasi  sangat  menentukan  dalam  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi  yang  efektif  akan  terlaksana,  apabila  pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.
Adapun  hasil  penelitian  yang  di  peroleh  penulis  ialah  menunjukkan  bahwa  Implementasi Peraturan  Presiden  NO.  15  Tahun  2010  dalam  menanggulangi  kemiskinan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai perlu untuk di tingkatkan di mana penyampaian  informasi  masih  sangat  minim  seperti  yang  di  ketahui  pertemuan  hanya  di  lakukan olehe orang tertentu saja.

## Sumber Daya
Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadaap sumber daya. Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan  tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program, kan tetapi faktor  sumber  daya  juga  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Ketersediaan  sumber  daya  dalam menjalankan sebuah program merupakan salah sati faktor yang perlu di perhatikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  menunjukkkan  bahwa  sumber  daya  yang terdapat di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai sudah berjalan akan tetapi masih perlu di tingkatkan. Hal ini dapat di ketahui bahwa masih terdapat pendamping PKH yang belum mengerti serta memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  berhubungan  dengan  prosedur  atau  pola  yang  mengtur  agar  dalam pengerjaan  implementasi  suatu  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Struktur  birokrasi  adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini. Hal ini dapat di lihat dari wawancara yang telah penulis laksanakan terhadap peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Yang di mana sudah menjadi kewajiban dari penerima bantuan tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  komunikasi  dan  birokrasi  dalam  implementai  peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi
angka  kemiskinan  melalui  Program  PKH  di  Rawa  Makmur  Permai  secara  bersama-sama mempunyai  pengaruh  yang  nyata  dan  merupakan  hal  terpenting  dalam  terlaksananya  dengan baik Perpres NO. 15 Tahun 2010 Tentang tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur Permai. Komunikasi dan birokrasi berjalan dengan baik di RT 10 Kelurahan Rawa Makmur Permai.
2. Sumber  Daya  dalam  implementasi  penanggulangan  kemiskinan  melalui  program  PKH  memiliki peran yang tak kalah penting. Ketersediaan sumber daya terutama sumber daya manusia dalam menjalankan Program PKH merupakan satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan program PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Terutama untuk 3 (tiga) RT yang menjadi fokus penelitian  sumber  daya  manusia  yang  mencukupi  membuat  implementasi  penanggulangan dapat  terlaksana  dengan  baik  dengan  adanya  sumber  daya  yang  bekerja  dengan  baik  saat sebelum dan sesudah pemberian bantuan.
3. Faktor  Penghambat  dalam  Implementai  Peraturan  Presiden  NO.  15  Tahun  2010  tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH  di  Rawa  Makmur  Permai  antara  lain  yaitu  peran  pendamping  dan  koordinasi  antar  dinas terkait.

## Saran
1. Di  harapkan  agar  komunikasi  yang  terdapat  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Permai  lebih  di tingkatkan  lagi  yang  mana  penyampaian  informasi  harus  diberi  tahukan  langsung  ataupun melakukan pertemuan terhadap pendamping PKH dengan penerima bantuan atau biasadi sebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Sumber daya perlu di perkuat lagi yang dimana sumber daya yang dimkasud ialah sumber daya manusia  perlu  di  tambah  agar  dapat  mempermudah  dalam  menjalankan  Program  Keluarga Harapan (PKH) dan para staf harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.
3. Struktur  birokrasi  harus  lebih  di  pertegas  agar  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto.  (2017).  Kotribusi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Menunjang  Pendidikan  Siswa Kurang  Mampu  Pada  Masyarakat  Kecamatan  Salomekko  Kabupaten  Bone.  Universitas Muhammadiyah Makassar.
Antriya Eka Suwinta, I. P.  (2016). Implementasi Program Keluarga  Harapan ( PKH ) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kajian Kebijakan Publik, 1(1), 1 – 11.
B.S.Tlonaen, Yudid, Williy Tri Hardianto, C. D. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin.  JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik, 3(1)1, 29 – 37.
Mahmud, F. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Enrekang. Uiversitas Muhammadiyah Makassar.
Muhammad Daud, Y. M. (2018). Jurnal Humaniora. Jurnal Humaniora, 2(1), 29 – 38.
Sasmito,  Cahyo,  E.  R.  N.  (2019).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3(2), 68 – 74
Perpres  No  15,  (2010).  Peraturan  Presiden  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan. Republik Indonesia.
Wahdaniah,A.  (2021).  Implementasi  program  keluarga  harapan  era  covid  19  di  Desa  Latellang kecamatan Patimpeng Kab. Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.
(https://Wikipedia.org/KotaBengkulu) (diakses 5 Agustus 2022) https://dinsos.kalbarprov.go.id/blog/2019/03/07/mekanisme-pelaksanaan-pogram-keluarga- harapan