JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Pemberlakukan  Plea Bargaining  System  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara Pidana  Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik

## Kukuh Dwi Kurniawan
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia kukuhdwik@gmail.com
Dwi Ratna Indri Hapsari Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia indri3009@gmail.com
Izza Enggar Prasetya Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia izzaenggarprasetya@gmail.com
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12949

## Submission
Track:
Received: 4 Desember 2020
Final Revision: 27 Februari 2021
Available online: 27 Maret 2021
Corresponding Author: Kukuh Dwi Kurniawan kukuhdwik@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  : Artikel ini bertujuan untuk  memberikan gambaran alternatif penyelesaian perkara pidana melalui Plea Bargaining System dengan memberikan urian mengenai dampak positif dan negatifnya jika diberlakukan di Indonesia.
Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menekankan pada paradigma historis dan doktrin terkait Plea Bargaining System.
Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa plea bargaining sangat memungkinkan diterapkan di Indonesia, meskipun terdapat kelemahannya dalam penerapannya. Namun, sangat menjadi solusi yang realitistis untuk mengurangi beban perkara pengadilan dan pemidanaan yang lebih dapat mendatangkan kepuasan publik atas terselesainya perkara pidana serta mengdatangkan manfaat baik itu kepada pelaku atau terdakwa, penuntut umum dan yang terutama kepada korban. Selain itu adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras pada pembaharuan hukum pidana yang trtuang pada RKUHP dan RKUHAP untuk mencipkan tujuan menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Kegunaan: Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dasar pengambilan kebijakan penyusunan sistem hukum acara pidana yang dapat mewujudkan  peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan  dan tujuan menyelesaikan konflik lebih efektif.
Kebaruan/Orisinalitas: Akomodasi Plea Bargaining System dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia selaras dengan tujuan dari adanya pemidanaan berupa menyelesaian konflik serta tercapainya kemanfaatan tidak hanya
kepada pelaku, namun juga kepada korban berupa adanya kepastian jaminan penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana.
Keywords: Plea Bargaining System, Pidana, Pemidanaan.

## PENDAHULUAN
Tingginya angka kriminal akibatnya  penjara kelebihan kapasitas atau overcrowded yang terjadi hampir disemua penjara (Hidayat, 2020), semisal di Lapas Bagansiapiapi di Riau menunjukkan kelebihan kapasitas atau overcrowded hingga 822%, jika menelisik dari sarana prasarana baik itu bangunan dan jumlah kamar sudah tidak memenuhi standart. Menurut laporan kapasitas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan total 526 rutan dan lapas memiliki kapasitas 123.000 orang, namun diiisi lebih dari 231.000 orang. Dari urutan kelebihan kapasitas setelah bagansiapiapi, terdiri 10 rutan dan lapas yang kapasitasnya melebihi dari 400% yang secara berurutan kelebihan kapasitas yakni takongon (597%), Banjarmasin (595%), Tarakan (543%), Bandar Lampung (528%), Langsa –  Aceh (502%), Kotabaru – Kalsel (494%), Labuhan Ruku – Sumut (490%), Dumai – Riau (458%), Kupang – NTT (430%).(Sianipar, 2018)
Dari kondisi rutan dan lapas tersebut diatas diperlukan alternatif penyelesain pelaku tindak pidana di Indonesia. Merujuk pada penjelasan hukum acara pidana disebutkan “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan…” telah sesuai dengan falsafah bangsa dan dasar negara. Perihal ini dapat terlihat dari perlindungan hak asasi manusia dan penjaminan equality before the law serta kewajiban untuk tunduk dan patuh dihadapan hukum.
Untuk menciptakan kondisi peradilan yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dibutuhkan rangkaian integrated justice system yang saling mendungkung dari masing-masing sub-sistem. Apabila terdapat ketimpangan dalam rangkaian integrated justice system , maka terjadi ketidakseimbangan penyelesaian hukum itu sendiri sebagaimana uraian kondiri rutan dan lapas tersebut diatas. Dengan mengadopsi model pemidanaan yang single track system pada penjatuhan punishment menjadikan overcrowded.
Terjadinya kelebihan kapasitas rutan dan lapas bisa terjadidikasrenakan terjadi ketimpangan pada salah satu sub-sistemnya. Salah satunya terkait dengan beban perkara yang diselesaiakan oleh pengadilan dalam menjalansakan tugas dan fungsi peradilan. Berbicara terkait beban perkara pidana, beban yang harus diselesaikan oleh pengadilan masih cukup tinggi, perihal itu dapat dilihat dari permasalahan penyelesaian perkara yang memakan waktu
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
lama sehingga terjadi penumpukan perkara pidana untk setiap tahunnya. Data beban perkara yang harus diselesaikan Mahkamah Agung pada tahun 2019 sebanyak 19.369 perkara, meningkat 12.90% dari tahun 2018 sejumlah 17.156 perkara, ditambah beban perkara yang tersisa pada tahun 2018 yang belum diperiksa sejumlah 906, sehingga beban perkara yang harus diperiksa untuk tahun 2019 sejumlah 20.275 perkara. Untuk perkara pidana khusus menempati posisi kedua dengan 4.996 (25,79%) dan untuk perkara pidana umum sebanyak 1.470 (7,59%), maka dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan perkara untuk perkara pidana khusus sebesar 23,18% dan perkara pidana umum sebanyak 11,87%.(Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2020)
Dari uraian sata  beban perkara tersebut diatas menunjukkan proses penyelesaian perkara pidana baik khusus atau umum dalam sistem peradilan di Indonesia kurang berjalan efektif dan efisien. Lama penyelesaian secara prosedural mulai tingkat penyelidikan sampai putusan inkrah membutuhkan proses yang lama, sehingga prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman akan sulit terwujud. Konsekuensinya menjadi tidak terciptanya kepastian hukum dan susahnya mencari keadilan oleh para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara pidana.
Apabila kita berkaca kepada negara-negara lain di dunia seperti di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem hukum Anglo Saxon, mereka telah mengenal jalur khusus atau yang dikenal dengan Plea Bargaining System . Plea Bargain adalah perjanjian antara terdakwa dan penuntut umum yang mana terdakwa mengaku bersalah atas beberapa atau semua perbuatan yang di tuduhkan kepada mereka sehingga penuntut umum dapat memfokuskan kepada kasus lain dan mengurangi persidangan.(Legal Information Institute, n.d.)  Pada prinsipya, plea bargaining system merupakan proses negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembela dengan tujuan utamanya mempercepat proses penyelesaian perkara pidana. Sifat dari proses negosiasi tersebut harus didasarkan pada sukarela dari terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan.
Penelitian ini ditujukan memberikan gagasan pembaharuan sistem peradilan di Indonesia sebagai jawaban atas permasalahan penyelesaian perkara pidana yang sampai hari ini masih belum terpecahkan. Dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan gagasan terkait  pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang
diatas dapat ditarik rumusan masalah terikat pemberlakuan plea bargaining alternatif prosedur penyelesaian perkara pidana.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif yang berarti proses untuk  menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum.(Marzuki, 2011) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertolak pada paradigma, historis, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan plea bargaining sehingga dapat diadopsi sebagai hukum positif di Indonesia.
Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Untuk bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan plea bargaining, sedangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari penjelasan dari bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum. Untuk analisis data menggunakan penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif preskriptif.

## PEMBAHASAN
Hukum pidana merupakan bagian atau bidang dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, Moeljatno(Moeljatno, 2002)  memberikan definisikan dasar dan aturan untuk regulasi hukum pidana, yakni :
a. Menentukan mana perbuatan yang dilarang dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melanggar;
b. Menentukan kapan dan seperti hal seperti apa pidana dijatuhkan kepada mereka yang melakukan larangan tersebut;
c. Menentukan dengan seperti apa pemidanaan dapat diberikan kepada orang yang diduga telah melakukan larangan tersebut.
Dalam pembaruan hukum ( law reform ) terutama pembaruan hukum pidana ( penal reform ), pada hakikatnya tidak hanya mengganti rumusan dan isi pasal akan tetapi juga
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
membangun atau memperbarui dasar-dasar idenya sehingga upaya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang terinci sebagaimana berikut(Arief, 2017) :
a. Upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum dengan memperbarui substansi atau isi hukum yang merupakan bagian dari upaya atau kebijakan rasional;
b. Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dengan memberantas kejahatan yang merupakan suatu kebijakan atau upaya rasional;
c. Demi tercapainya tujuan nasional social defence or social welfare dengan mengatasi masalah kemanusiaan dan sosial dengan kebijakan atau upaya rasional.
d. Merupakan upaya peninjauan serta penilaian kembali atau reevaluasi and resosiakisasi atas dasar-dasar pemikiran, pokok ide, maupun nilai-nilai sosio- filosofik, sosiopolitik, serta sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan serta penegakan hukum pidana selama ini.
Upaya pembaruan hukum pidana merupakan suatu kegiatan yang berlanjut terus menerus serta tidak dapat berhenti suistanable . Penal reform pada dasarnya harus dilakukan dengan metode pendekatan yang bertujuan pada policy  oriented  approach serta metode pendekatan yang bertujuan pada value oriented approach . Penal reform didasarkan pada kebijakan, karena pada dasarnya pembaruan adalah kebijakan atau policy . Penal reform adalah bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana ( penal policy ). Di dalam setiap pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada pendekatan nilai karena setiap kebijakan mengandung pertimbangan nilai . (Sutanti & Barda Nawawi, 2013)
Dalam praktik hukum dikenal istilah Plea Bargain yang dianut oleh beberapa negara sistem anglo Saxon. Plea guilty merupakan bagian dari plea bargaining yang apabila didefinisikan sebagai pihak terdakwa membuat pengakuan bersalah dan sebagai imbalan atas pengakuan tersebut penuntut umum memberikan pengurangan hukuman kepada terdakwa.
Apabila mendefinisikan Plea Bargaining maka tidak ada definisi Plea Bargaining secara pasti, namun beberapa ahli membuat definisi Plea Bargaining sebagai berikut(Ichsan Zikry, 2014):
a. Prosedur yang hanya terdapat dalam perkara pidana dimana terdakwa dan penuntut umum melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk
pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman;
b. Proses tawar menawar oleh penuntut umum agar terdakwa mengaku bersalah dengan imbalan bahwa terdakwa mendapat pengurangan hukuman;
c. Dalam plea bargaining terdapat perjanjian antara dua belah pihak yakni penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukum yang bertujuan pengakuan bersalah oleh terdakwa, dan penuntut umum bersepakat untuk mengurangi tuntutan dibanding dengan menempuh jalur litigasi dimana kemungkinan akan merugikan terdakwa karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa bisa lebih berat.
Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa plea bargaining adalah perjanjian antara terdakwa dan penuntut umum yang mana terdakwa mengaku bersalah atas beberapa atau semua perbuatan yang dituduhkan kepada mereka sehingga penuntut umum dapat memfokuskan kepada kasus lain dan mengurangi persidangan.(Legal Information Institute, n.d.)  Romli Atmasasmita memberikan batasan-batasan terhadap plea bargaining (Atmasasmita, 1996), sebagai berikut:
a. Plea bargaining pada dasarnya adalah suatu negosiasi antara terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum;
b. Tujuan utama konsep ini adalah mempercepat alur perkara pidana;
c. Sifatnya sukarela, dimana terdakwa mengakui kesalahan dan penuntut umum berkenan untuk meringankan hukuman;
d. Hakim tidak diperlukan dalam proses ini karena akan menciptakan pandangan buruk bagi peradilan karena terkesan memihak kepada terdakwa karena mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan.
Ada empat bentuk plea (pengakuan) yang dapat diajukan oleh terdakwa setelah dilakukan arraignment (pembacaan dakwaan), yaitu:
a. Plea of not guilt, terdakwa tidak mengakui atau menolak semua dakwaan yang diajukan terhadap dirinya. Disini hakim melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu trial (persidangan/pembuktian);
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
b. Guilty plea, (Berman, n.d.) terdakwa mengakui kesalahannya secara knowing (tahu tentang) dan intelligent (sadar), yang mana terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum, menerima dan mengerti ancaman hukuman atas perbuatannya, mengetahui konsekuensi atas plea (mengetahui perbandingan konsekuensi hukum yang akan ia terima apabila ia melakukan guilty plea atau meminta trial ). Selain itu, terdakwa juga diharuskan bersedia untuk melepaskan semua hak-hak konstitusionalnya, seperti hak untuk dikonfrontasi dengan saksi- saksi, hak untuk disidangkan di depan para juri, dll.
c. Nolo contendere, merupakan pernyataan untuk tidak menentang ( no contest plea) surat dakwaan. Nolo contendere berbeda dengan guilty plea , apabila terdakwa yang melakukan nolo contendere, digugat melalui pengadilan perdata oleh korban, maka nolo contendere tidak dapat diberlakukan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pengadilan perdata tersebut. Hal ini berbeda dengan guilty plea, apabila terdakwa kemudian digugat oleh korban melalui pengadilan perdata, guilty plea dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa di dalam pengadilan perdata.
d. Standing mute, sebuah sikap diam yang diambil oleh terdakwa pada saat pembacaan dakwaan. Pengadilan biasanya akan mengambil prosedur acara yang sama dengan plea of not guilty, apabila terdakwa melakukan standing mute. Jika terdakwa setuju untuk melakukan plea bargaining, maka biasanya penuntut umum akan meminta terdakwa memilih salah satu dari guilty plea atau nolo contendere, untuk mendapat imbalan yang menguntungkan dirinya.
Menurut Sara J.Berman (Shabnam, 2019), plea bargaining dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: charge bargaining , sentence bargaining , dan fact bargaining . Charge bargaining adalah negosiasi atas dakwaan-dakwaan yang akan terdakwa hadapi saat persidangan. Sentence bargaining adalah kesepakatan bagi terdakwa untuk melakukan guilty plea dengan imbal balik hukuman yang lebih ringan. Sementara, fact bargaining adalah kesepakatan bagi penuntut umum untuk tidak mengungkapkan fakta-fakta tertentu di depan persidangan yang dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi terdakwa, semisal batas minimal masa hukuman tertentu, atau ancaman hukuman yang lebih berat.
Model plea bargaining merupakan sebuah model yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam literatur disebutkan bahwa mayoritas perkara pidana di Amerika Serikat  diselesaikan dengan melibatkan plea bargaining . Karakter penyelesaian perkara pidana di negara-negara Common Law dahulunya adalah efisien, sederhana, tidak panjang, tidak prosedural yakni mengutamakan penyelesaian diluar persidangan. Namun kemudian dalam sejarah mengalami perubahan yang mengurangi tingkat efisiensinya, menggunakan adversary model , pembuktian yang panjang, serta berlangsung lama.
Di Indonesia juga berlaku atau terjadi, yang dulu bercorak kekeluargaan, penyelesaian yang singkat, sederhana, tidak berbelit-belit, bisa dikatakan penyelesaian di luar pengadilan. Setelah kedatangan penjajah dari Eropa, khususnya Belanda yang membawa model baru yakni penyelesaian melalui peradilan yang dianggap modern, yang dilakukan oleh mereka yang terdidik dalam pendidikan hukum Belanda ( Rechtschool dan Rechshooge School ), maka corak sederhana itu kemudian berubah. Belanda kemudian membawa dan menerapkan model yang mirip dengan yang berlaku di negaranya di Hindia Belanda/Indonesia sekarang. Tentu saja dengan berbagai prosedur yang modern dan lebih rumit dibanding sebelumnya yang di kenal di Indonesia.
Peradilan pidana bercorak efisien, ringkas, sederhana dan cepat, hukum pembuktian juga sederhana, tidak kompleks. Oleh sebab itu belum ada kebutuhan untuk penyelesaian secara Plea Bargaining . Tetapi kemudian ketika terjadi perubahan prosedur hukum acara pidana dan pembuktian pada abad ke 18, terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara singkat tanpa melalui pengadilan pidana di depan juri, dan itu dilakukan dengan plea bargaining. Pada tahun 1970, dalam kasus Brady v. United States , pengadilan menyimpulkan bahwa plea bargaining merupakan: " inherent in the criminal law and its administration". (Pound, 1907) Menurut pendapat Fisher sebagaimana dikutip oleh Jennifer L Mnookin memberikan empat argumen utama.(Mnookin, 2020), yaitu:
a. penelitian sejarah dapat diketahui bahwa jaksa cenderung melakukan bargaining kapan saja mereka berwenang untuk itu. Plea bargaining merupakan " an almost primordial instinct of the prosecutorial soul " (suatu naluri yang hampir menjadi suatu naluri primordial bagi jiwa jaksa);
b. bahwa untuk menciptakan pengakuan bersalah yang mendapat insenstif dari jaksa, maka jaksa harus ada kewenangan untuk menawarkan " a carrot " (imbalan), " a
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
stick " (ancaman), atau keduanya. Mereka perlu untuk dapat menghadirkan harapan bahwa dengan pengakuan bersalah maka hasilnya akan lebih baik bagi terdakwa, dibanding apa yang dia harapkan apabila melalui persidangan;
c. sekali bargaining dipertahankan di dalam sistem peradilan pidana, maka hanya lembaga yang cocok dengan plea bargaining saja yang dapat bertahan dan berkembang; dan
d. meskipun plea bargaining itu sudah cukup diterima dimana dia menjadi praktik yang tidak lagi dapat dihentikan, akan tetapi tidak berarti bahwa semua pendekatan dalam plea bargaining diciptakan sama. Putusan pertama yang mengakui plea bargaining di Amerika Serikat adalah pada kasus Swang vs State di Tennessee tahun 1865, dimana ada delapan dakwaan yang digugurkan oleh penuntut umum setelah mencapai kesepakatan ( plea agreement ) dengan terdakwa. Setelah itu, ada banyak kasus lain dimana terdapat guilty plea serta menunjukkan semakin diakuinya plea bargaining di  Amerika Serikat, seperti Wids vs Insurance. Co vs Morse pada tahun 1874.
Dalam konsep plea bargaining diharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua pihak, karena plea bargaining merupakan hasil dari negosiasi antara pihak penuntut umum dan terdakwa atau lebih tepatnya dengan pengacara dari terdakwa. Negosiasi itu bisa berupa tiga jenis : pertama, jumlah dakwaan kepada terdakwa (disebut horizontal plea bargaining ); kedua, tingkat seriusnya dakwaan yaitu dakwaan atas kejahatan berat atau kejahatan lebih ringan (disebut vertical plea bargaining ), dan ketiga tentang berat ringannya ancaman hukuman (disebut a sentence bargain ). Dalam hal terdapat beberapa dakwaan serius maka ketiga jenis plea bargaining dapat dinegosiasikan bersamaan (Holten & Lamar, 1991).
Hal yang mendasari plea bargaining antara lain pandangan bahwa persidangan merupakan suatu " zero-sum games " dimana kedua pihak (penuntut umum dan terdakwa) sama-sama rugi, tidak ada yang untung. Oleh karena itu dengan negosiasi atau plea bargaining setidaknya ada keuntungan yang dicapai kedua pihak. Argumen ini juga berkaitan dengan masing-masing pihak menyadari lemahnya posisi sehingga kalau diteruskan ke persidangan maka bisa kalah, oleh sebab itu ditawarkanlah plea bargaining atau menerima tawaran Plea bargaining . Kadangkala, ini juga berhubungan dengan korban yang tidak ingin
perkara dilanjutkan sehingga lebih baik diselesaikan dengan plea bargaining , dan/atau faktor lainnya (Holten & Lamar, 1991).
Berkaitan dengan hal itu maka terdapat istilah " negotiated justice " dimana proses ini memenuhi kebutuhan dari semua partisipan dalam proses peradilan pidana. Di sini berhubungan dengan bagaimana para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana sama- sama mendapat keuntungan dari plea bargaining . Dalam plea bargaining terdapat suatu interaksi antara jaksa dan pembela dalam menyelesaikan suatu kasus dimana masing-masing pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan. Perkara dapat berjalan dengan cepat, dan beban dari masing-masing pihak bisa berkurang karena perkara yang dapat berlangsung lebih cepat (Cole, Gertz, & Bunger, 2002).
Plea bargaining di Amerika Serikat merupakan mekanisme prosedural dimana penuntut umum dan pengacara terdakwa dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri suatu kasus dengan persetujuan dari pengadilan. Persetujuan itu sendiri dapat berupa beberapa bentuk, namun umumnya terdiri dari pengakuan bersalah si terdakwa atas suatu kejahatan atau beberapa kejahatan. Sebagai balasannya, penuntut umum akan menghentikan dakwaan lainnya atau menerima pengakuan dari terdakwa dan memberikan ancaman pidana yang lebih ringan. (Thaman, 2008)
Pelajaran yang penting selanjutnya adalah terkait perkembangan plea bargaining , dimana faktor hukum pidana substantif yang memengaruhi perkembangan plea bargaining adalah tentang pidana dan pemidanaan. Hukum pidana di awal abad ke-19 disandarkan pada pemikiran penology dari Beccaria, Bentham dan para filosof Utilitarian lainnya. Karena tujuan utama dari hukuman adalah untuk detterence , maka hukuman ditetapkan sesuai dengan kejahatannya, dan bukan pelakunya. Terdapat kebangkitan " guilty plea " di pertengahan abad ke 19 dan peningkatan pesat plea bargaining setelah tahun 1900. Faktor yang penting dalam kebangkitan plea bargaining selain beban perkara, perubahan dalam sistem peradilan, dan sebagainya, juga substansi hukum pidana. Ada perubahan pada gagasan tentang pidana dan pemidanaan ( punishment and sentencing ) serta faktor lainnya yaitu ekspansi hukum pidana. Dari kedua faktor itulah yang memberikan berkontribusi pada perkembangan plea bargaining (Mather, 1979).
Pada akhir abad ke 19, muncul penology baru yang disandarkan kepada individualisasi pemidanaan yang berusaha melakukan perbaikan dan kemudian diistilahkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam upaya untuk membuat hukuman yang cocok untuk individu yang
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
akan dikenai ( punishment fit the individual ) maka sejumlah prosedur baru diperkenalkan, seperti " indeterminate sentences " (hukuman yang tidak ditentukan), sistem klasifikasi lembaga pemasyarakatan, pengadilan anak, hukuman yang berbeda-beda bagi pelaku anak, dan sebagainya. Parole (pelepasan bersyarat) dan probation (hukuman percobaan) juga berkembang pada periode ini. Kemudian juga, suspended sentencing (penangguhan pelaksanaan hukuman) juga dijadikan lebih formal dengan melibatkan adanya petugas yang melakukan pengawasan dan membuat laporan tertulis kepada pengadilan. Dalam konteks perkembangan baru pemidaan itu, plea bargaining dapat memfasilitasi individualisasi pemidanan tersebut. Ada jalan dimana hakim dan jaksa mencapai suatu hukuman dimana dalam pandangan mereka lebih cocok untuk kebutuhan bagi individu pelaku kejahatan.(Mather, 1979)
Dari perkembangan plea bargaining itu kita dapat melihat bahwa konsep tersebut telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana yang memerlukan penyelesaian secara lebih cepat dan kedua pihak bisa bersepakat, tidak selalu menjadi pihak yang berkonflik. Meski demikian, tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan juga tetap dapat dipenuhi.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi perkembangan plea bargaining adalah pertumbuhan yang sangat cepat dalam hukum pidana. Faktor ini utamanya dalam kaitan masalah administrasi yang dihadapi pengadilan dengan peningkatan beban perkara. Selain meningkat jumlahnya juga jenis perkaranya makin beragam. Berbagai perbuatan yang semula hanya merupakan persoalan bisnis dan diatur dengan hukum perdata telah dijadikan sebagai tindak pidana, sehingga jumlah perkara pidana meningkat dan harus dihadapi oleh penegak hukum.  (Mather, 1979)  Jadi di sini hal yang kita dapatkan bahwa perkembangan plea bargaining tidak lepas dari faktor perkembangan dalam hukum pidana substantif khususnya perkembangan dalam paradigma dan jenis-jenis pemidanaan, serta persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana, termasuk beban perkara dan sebagainya.
Dalam penerapanya, penyelesaian sengketa pidana melalui plea guilty atau pengakuan bersalah masih terjadi pro dan kontra,  meskipun apabila dillihat secara kuantitas dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Permasalahan lain dalam penerapannya yakni, ketika terdakwa mengakui kesalahan bukan atas apa yang mereka perbuat. Sebagai suatu contoh kasus yakni perusahaan Enron di Amerika Serikat, direksi dari
perusahaan Enron yang berada di Amerika tersebut sebagai terdakwa mengakui kesalahan bukan atas tindakan mereka namun karena faktor lain yakni turunnya popularitas sebagai akibat kasus tersebut sampai pengadilan.
Pelajaran selanjutnya dari dampak penerapan plea bargaining pada tindak pidana tertentu dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.(Yekini, 2011)  Salah satu contohnya adalah penerapan plea bargaining dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Dalam hak pejatuhan hukuman berdasarkan kuatnya suatu bukti untuk pelaku serta kebutuhan masyarkat untuk dilindungi atas perbuatan pelaku dalam masa berikutnya. Sehingga ketika pemberian hukuman berdasarkan Plea guilty dari sisi penegak hukum harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Serta penuntut umum harus dapat memberikan dan mengajukan tuntutan yang adil dan bermanfaat sesuai atas perbuatan yang dilakukan, serta hakim yang memiliki peran penting dalam memutus suatu perkara demi menjamin ditegakkanya keadilan.
Syarat utama dari plea bargaining yakni plea guilty atau pengakuan bersalah yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law ini akan terdapat dampak positif dan negatif dalam penerapannya, apabila dijelaskan lebih rinci diantaranya sebagai berikut :
a. Dampak Positif
Atas penjelasan penerapan plea bargaining yang berdasar Plea guilty , terdapat beberapa dampak positif dalam penerapannya di negara yang telah menggunakan plea bargaining , yakni :
1. Mengurangi perkara masuk terutama perkara pidana yang masuk ke pengadilan. Perlu dipahami telah menjadi rahasia umum bahwa salah satu sebab turun drastisnya kinerja lembaga peradilan di Indonesia disebabkan banyaknya kasus yang harus ditangani dalam pengadilan. Kasus dari tingkat pertama, banding hingga kasasi bahkan peninjauan kembali sangat melimpah dan jumlah hakim yang memeriksa dan mengadili tidak sebanding dengan jumlah perkara. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 tercatat mencapai 19.369 perkara (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2020) sudah tentu tidak sebanding dengan jumlah hakim yang tersedia. Dengan banyaknya beban perkara dan jumlah hakim yang tak sebanding tentu mempengaruhi kinerja dan lama waktu hakim dalam memutus suatu perkara dimana hakim adalah perpanjangan tangan dari tuhan atau ujung tombak pengadilan. Apabila penerapan plea bargaining ini diterapkan maka perkara yang harus diselesaikan dalam persidangan akan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
berkurang, dan akan banyak pelaku yang mengakui perbuatan yang didakwakan kepada mereka sehingga pembuktian tidak diperlukan lagui. Penerapan konsep plea guilty dalam plea bargaining di Amerika serikat mampu mengurangi jumlah perkara dalam pengadilan hingga 95% dari total seluruh perkara.
2. Memberikan hadiah atau imbalan kepada terdakwa atas pengakuan perbuatannya. Sehingga dalam sistem ini memberikan kesempatan untuk terdakwa menceritakan serta mengungkapkan peristiwa pidana yang sebenarnya secara terbuka. Kesempatan tersebut sangat memungkinkan dan terbuka lebar mengingat reward atas pengakuanya dan untuk membongkar kejahatan dan dalang dari peristiwa pidana tersebut terbuka lebar.
3. Bagi terdakwa dimungkinkan untuk menghemat dari segi biaya yang akan dikeluarkan daripada sistem peradian pidana biasa.
4. Dampak positif untuk penuntut umum yakni : berkurangnya beban atau jumlah perkara yang harus dibuktikan dan ditangani oleh penuntut umum, sehingga ketika penyelesaian perkara dengan plea bargaining ini diterapkan tetap dapat diselesaikan dengan efektif. Di Amerika serikat penerapan plea guilty berbarengan dengan sentencing guidelines dapat memberikan perubahan paradigma bahwa pemidanaan tidak hanya penjara namun dapat berupa hukuman alternative yang lebih efektif lainya.

## b. Dampak Negatif
Sedangkan terdapat beberapa kekurangan yang muncul dalam penerapanya di negara yang telah menggunakan plea bargaining , yakni :
1. Terdakwa memiliki hak ingkar dalam persidangan Merupakan poin penting dalam kelemahan dari penerapan plea bargaining ini, kelemahan utama yakni hak terdakwa untuk ingkar atau diam atas pertanyaan dan tindak pidana yang dilakukan dan pembuktian yang harus dibuktikan oleh penuntut umum atas kesalahan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Di beberapa negara menganut hukum pembuktian minimal 2 alat bukti untuk membuktikan kebenaran atau terdakwa bersalah atau tidak. Apabila pengakuan saja sebagai dasar pemidanaan maka tidak terpenuhi karena harus didasarkan
minimal 2 alat bukti. Di Indonesia sebagai penganut sistem pembuktian negatif mengharuskan minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim untuk penjatuhan pidana terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Sehingga akan menjadi suatu permasalahan apabila dalam penerapannya pengakuan terdakwa juga harus dengan alat bukti lain, sehingga tidak hanya pengakuan saja, sehingga mempermudah proses peradilan dan tidak melanggar hak individu dan hak asasi manusia.
2. Muncul citra dalam masyarakat bahwa pengadilan dianggap terlalu berpihak kepada terdakwa.
Pemberian kemudahan atau  reward kepada terdakwa yang mengakui perbuatanya sehingga berkurangnya masa hukuman yang maksimal yang ditujukan kepadanya, sehingga masyarakat memandang bahwa pengadilan terlalu lemah dan terlihat memihak terdakwa.
3. Tidak ada upaya hukum lain bagi terdakwa yang menyetujui plea guilty dalam plea bargaining.
Seseorang dengan dakwaan atau terdakwa yang telah menyetujui plea bargaining dan mengakui kesalahan ( plea guilty ) yang didakwakan penuntut umum kepadanya, maka terdakwa tersebut tidak berhak mengajukan banding terhadap putusan yang diputus atas pengakuan bersalah yang ia ungkapkan.
Dalam RKUHAP telah mengatur mengenai substansi Plea guilty dalam plea bargaining ini sehingga konsep dan pemahaman atas plea guilty menjadi penting, mengingat dalam pasal 199 RKUHAP telah mencantumkan aturan mengenai pengakuan bersalah terdakwa. Dalam RKUHAP telah mencantumkan batasan pemidanaan kepada terdakwa yang mengakui perbuatanya dengan  pemberian pemidanaan tidak melebihi 2/3 (dua per-tiga) dari maksimun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum(Ditjen PP Kemenkumham, 2012). Akomodasi plea guilty dalam pasal 199 RKUHAP menjadikan persidangan yang digunakan bertujuan dalam hal pembuktian dan penerapan hukumnya untuk lebih mudah dan sederhana, semisal putusan dari persidangan ini tidak dibaut dalam bentuk putusan, namun hanya termuat dalam berita acara sidang (Ditjen PP Kemenkumham, 2012).
Penggunaan model negotiated justice sesuai dengan tujuan adanya pemidaan itu sendiri yang termuat pada Pasal 51 huruf c  yang menjelaskan tujuan pemidanaan itu yakni
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
“menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”  (DPR RI, 2019). Dengan diawali adanya pengakuaan terdakwa, maka Jaksa dapat melimpahkan perkara pidana tersebut melalui persidangan pemeriksaan singkat. Sangat memungkin juga, jika melihat rumusan pada Pasal 70 RKUHP ini, hakim sedapat mungkin untuk tidak menjatuhkan pemidanaan, jika ada beberapa kondisi yang telah tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri.  Dengan  adanya prosedur dan pemidanaan ini, inti pokok adanya tujuan hukum pidana yang termuat pada Naskah Akademik RKUHP  terkait  perlindungan masyarakat ( social defence ) dan kesejahteraan  masyarakat ( social welfare )  sebagai tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, dikarenakan adanya hubungan sistem  dan sub-sistem  yang selaras dengan  untuk mencapai tujuan besar yang termuat pada Pembukaan UUD 1945 yang termuat penggalan kalimatnya pada alenia keempat, “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,…” (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2019).

## KESIMPULAN
Plea bargaining adalah perjanjian antara terdakwa dan penuntut umum yang mana terdakwa mengaku bersalah atas beberapa atau semua perbuatan yang di tuduhkan kepada mereka sehingga penuntut umum dapat memfokuskan kepada kasus lain dan mengurangi penyelesaian melalui persidangan. Terdapat empat macam plea bargaining yakni Plea Of Not Guilt, Gulity Plea, Nolo Contendere, Standing Mute.
Dari konsep plea bargaining ini membuka arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia  sehingga sesuai dengan tujuan menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Secara historis Indonesia memliki kaitan kuat atas konsep peninggalan Belanda, terjadi perubahan paradigma secara masif terkait cara penyelesain perkara pidana. Sehingga diperlukan perubahan pondasi baru terikat perubahan paradigma dan tujuan pemidaan dalam hukum pidana yang lebih tepat guna dan efeisien. Pemidaan tidak terbatas pada pemberian penjeraan berupa hukuman kurangan atau pemenjaraan namun pemidanaan dapat juga diwujudkan dalam bentuk pemidanaan yang lebih mendidik sehingga dapat mendatangkan untuk pelaku atau terdakwa dan teruma untuk korban.

## REFERENCE
Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana Prenada Grup.
Atmasasmita, R. (1996). Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme . Bandung: Bina Cipta.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . , (2019).
Berman, S. J. (n.d.). What Happens in Criminal Court When You Plead Guilty? | Nolo.
Cole, G. F., Gertz, M. G., & Bunger, A. (2002). The Criminal Justice System: Politics and Policies . Wadsworth/Thomson Learning.
Ditjen PP Kemenkumham. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . , (2012).
DPR RI. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . , (2019).
Hidayat, R. (2020). Upaya Kemenkumham Atasi Persoalan Over Kapasitas Lapas - hukumonline.com.
Holten, N. G., & Lamar, L. L. (1991). The Criminal Courts: Structure, Personnel, and Processes . New York: McGraw-Hill College.
Ichsan Zikry, S. H. (2014). Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara .
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. (2020). Sepanjang 2019 MA Memeriksa 20.275 Perkara.
Legal Information Institute. (n.d.). Plea bargain | Wex | US Law | LII / Legal Information Institute.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mather, L. M. (1979). Comments on the History of Plea Bargaining. Law & Society Review , 13 (2), 281–285. https://doi.org/10.2307/3053254
Mnookin, J. L. (2020). Uncertain Bargains: The Rise of Plea Bargaining in America. Stanford Law Review , 57 (5), 1721–1743.
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. In Rineka Cipta, Jakarta . Jakarta: Rineka Cipta.
Pound, R. (1907). Inherent and Acquired Difficulties in the Administration of
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.183-199 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Punitive Justice. Proceedings of the American Political Science Association , 4 , 222–239. https://doi.org/10.2307/3038469
Shabnam, N. (2019). Plea Bargaining: An Analysis of its Prospects in the Criminal Justice Administration of Bangladesh. Uits , 1 (2), 136–145.
Sianipar, T. (2018). Mengunjungi Rutan Bagansiapiapi, penjara terpadat se-Indonesia yang kelebihan kapasitas 800% - BBC News Indonesia.
Sutanti, R. D., & Barda Nawawi, A. (2013). Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional. LAW REFORM , 8 (2), 146. https://doi.org/10.14710/lr.v8i2.12429
Thaman, S. (2008). Comparative Criminal Procedure: A Casebook Approach . Carolina Academic Press.
Yekini, A. O. (2011). The Practice of Plea Bargaining and its Effect on the Anti- Corruption Crusade in Nigeria. SSRN Electronic Journal , 1–12. https://doi.org/10.2139/ssrn.1279003