## ANALISIS ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
BPJS DAN JKN MELALUI UU 36 TAHUN 2009

## TENTANG KESEHATAN
Cucu Sugyati Universitas Padjadjaran susantiq@yahoo.co.id
Abstract
This study seeks to make a deep systematic analysis of the involvement of the community as an additional implementing element in the implementation of public health policy, especially in the field of mother and child in West Java, Indonesia. This descriptive-qualitative study presents a discussion of how the elements of public health practitioners interact with communities in West Java Province so that their knowledge and skills are needed. With the theory of health services, data obtained that (a) service and network cooperation in public health institutions, within the Provincial Government of West  Java  is  quite  uniform  and  well  implemented;  (b)  in  carrying  out  its  obligations  as  the implementing element of the community deeply understand public policy in the field of public health, especially maternal and child health; so they can carry out their functions to serve the community. Nevertheless, the lack of community volunteers directly addressing maternal and child health is felt so that this review recommends incentives for health workers coming from ordinary people. Keyword: Public Health, Mother-Child Health, Public Policy Implementation

## Abstrak
Kajian  ini  berupaya  membuat  analisis  sistematis  yang  mendalam  terhadap keterlibatan  masyarakat  sebagai  unsur  pelaksana  tambahan  dalam  implementasi kebijakan kesehatan masyarakat terutama bidang ibu dan anak di wilayah Jawa Barat, Indonesia.  Kajian  deskriptif-kualitatif  ini  menghadirkan  pembahasan  tentang bagaimana  unsur-unsur  pelaksana  kesehatan  masyarakat  berinteraksi  dengan masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Barat  sehingga  pengetahuan  dan  keterampilan  mereka sangat  diperlukan.  Dengan  teori  pelayanan  kesehatan,  didapatkan  data  bahwa  (a) pelayanan  dan  jaringan  kerja  sama  di  lembaga  kesehatan  masyarakat,  di  lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup seragam dan terlaksana dengan baik; (b) dalam  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  unsur  pelaksana  masyarakat  sangat memahami kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan  anak;  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  mereka  untuk  melayani  masyarakat. Namun  demikian,  kurangnya  tenaga  sukarela  masyarakat  yang  langsung  menangani kesehatan  ibu  dan  anak  dirasakan  sehingga  kajian  ini  merekomendasikan  untuk diadakannya insentif-insentif bagi para petugas kesehatan yang berasal dari masyarakat biasa.
Kata Kunci: Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Ibu-Anak, Implementasi Kebijakan Publik
A. PENDAHULUAN Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  bagi  kehidupan  individu, keluarga  dan  kelompok  masyarakat  yang  dicapai  melalui  berbagai  upaya  kesehatan. Berbagai  upaya  kesehatan  yang    diselenggarakan  oleh  berbagai  pihak  merupakan rangkaian  pembangunan  bidang  kesehatan.  Di  Indonesia,  pembangunan  bidang
kesehatan merupakan pengejawantahan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Guna  melaksanakan  pembangunan  bidang  kesehatan  secara  efektif  jelas dibutuhkan dukungan sumber daya bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, persediaan farmasi  dan  alat  kesehatan  serta  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  teknologi  yang dimanfaatkan  untuk  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Dukungan  sumber  daya  bidang  kesehatan  tersebut sangat  dibutuhkan  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penurunan atau rendahnya derajat kesehatan antara lain tampak dari perilaku hidup  yang  kurang  sehat,  rendahnya  kesadaran  untuk  memelihara  kebersihan  dan kesehatan lingkungan, menurunnya kesehatan individu dan keluarga, gizi buruk, dan berjangkitnya  penyakit-penyakit  menular.  Dampak  dari  rendahnya  derajat  kesehatan tentu  tidak  terbatas  hanya  pada  kehidupan  individu  dan  keluarga.  Kehidupan  sosial masyarakat  pun  bisa  terdampak  dari  menurunnya  derajat  kesehatan.  Karena  itu, diperlukan  berbagai  pendekatan  pembangunan  kesehatan  untuk  melakukan  upaya kesehatan. Tujuan upaya kesehatan sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
Peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  antara  lain  dicapai  dengan menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Untuk  menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif, Pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  741/MENKES/PER/VII/2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pasal 2 ayat (2) Permenkes menyatakan: “Jenis
pelayanan  bidang  kesehatan  mencakup:  pelayanan  kesehatan  dasar  (kunjungan  ibu hamil, komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan, nifas, neonatus, imunisasi anak, anak balita, makanan pendamping ASI, balita gizi buruk, kesehatan siswa, peserta KB, pelayanan masyarakat miskin), pelayanan kesehatan rujukan (pasien masyarakat miskin dan  gawat  darurat  level  1),  epidemiologi  dan  penanggulangan  KLB,  serta  promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat).”
Meskipun penyelenggara pelayanan kesehatan dilakukan juga oleh pihak swasta, namun untuk mengefektifkan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi kunjungan ibu hamil, komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan, nifas, neonatus, imunisasi anak, anak balita, makanan pendamping ASI, balita gizi buruk, kesehatan siswa, peserta KB, pelayanan  masyarakat  miskin,  Pemerintah  Daerah  perlu  memperluas  penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan.  Untuk itu,  Pemerintah Daerah mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta memotivasi  masyarakat  untuk  menyelenggarakan  Pos-pos  Pelayanan  Terpadu (Posyandu) di lingkungan RT dan RW setempat. Fungsi Posyandu yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK atau kelompok-kelompok perempuan lainnya merupakan salah satu bentuk  partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan.
Upaya  kesehatan  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah merupakan  pelaksanaan  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ayat tersebut menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain pelayanan kesehatan. Terkait dengan kebijakan ini,  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  2005  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Minimal,  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, dan secara khusus, standar pelayanan minimal di rumah sakit diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Dalam konteks inilah, maka kualitas pelayanan  kesehatan  dasar  menjadi  penting  sekali  dalam  mendukung  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Untuk  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  memuaskan,  maka  pemerintah membuat  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yaitu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS).  Namun  demikian,  keberadaannya,  strukturnya,  pelayanan  dan  cara
beroperasinya  masih  sangat  perlu  untuk  disosialisasikan.  Di  sinilah  perlunya  pihak- pihak  terkait  dengan  kesehatan  masyarakat,  baik  itu  pemerintah  melalui  dinas-dinas kesehatannya maupun pihak dunia usaha pelayanan seperti BPJS melakukan sosialisasi. Dan sosialisasi yang paling massif kepada masyarakat dapat memakai media massa.

## B. TINJAUAN TEORETIK
Sejalan  dengan  amanat  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Mengacu pada penjelasan pasal tersebut, instansi kesehatan termasuk salah satu upaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, seperti halnya Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  untuk  ditingkat  Kabupaten/Kota  Kecamatan  dan  Kelurahan/Desa. Selanjutnya  dalam  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  tersebut  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  741/MENKES/PER/VII/2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  (SPM Kesehatan).
Dengan    fungsi    menyelenggarakan    kegiatan    pelayanan      kesehatan      yang menjangkau  seluruh  sasaran  terutama  sasaran  pelayanan  kesehatan  di  kalangan masyarakat  yang  tidak  mampu.  Dengan  demikian  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat mendirikan  Pusat-pusat  Kesehatan  Masyarakat  sebagai  ujung  tombak  pelayanan kesehatan  masyarakat.  Fungsi  Puskesmas  ini  juga  terkait  erat  dengan  pelaksanaan fungsi Pos-pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK  di lingkungan RT, RW, Desa/Kelurahan setempat (Anwar et.al., 2018).
Upaya  kesehatan  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah merupakan pelaksanaan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan  bahwa  “Penyelenggaraan  urusan  yang  bersifat  wajib  yang  berpedoman pada  standar  pelayanan  minimal  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  ditetapkan  oleh Pemerintah”.  Untuk  itu,  Pemerintah menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 Tahun  2005  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Minimal,  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal, dan secara khusus, standar pelayanan minimal di  rumah  sakit  diatur  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Dalam konteks  inilah,  maka  implementasi  kebijakan  standar  pelayanan  minimal  menjadi penting dan menentukan kualitas pelayanan kesehatan (Anwar et.al., 2018).
Untuk  itu,  kebijakan  dan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  perlu  diarahkan  dan dioptimalisasikan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya kesehatan.  Sementara  itu,  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  hanya  bisa diselenggarakan  apabila  sumber  daya  pelayanan  kesehatan  dapat terpenuhi.  Sumber daya kesehatan yang dimaksud tentu tidak hanya pada penyediaan tenaga kesehatan saja, tetapi mencakup pula sumber daya kesehatan lainnya seperti penyediaan anggaran pelayanan  kesehatan,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan  dan penggunaan teknologi kesehatan yang kini semakin canggih dan lengkap. Pada satu sisi, penyediaan  sumber  daya  kesehatan  tersebut  dapat  terpenuhi  oleh  institusi-institusi pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  swasta.  Namun  biaya  untuk memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh pihak  swasta  dianggap jauh lebih bermutu dan sangat mahal bila dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Menurut Azwar (1996), ada syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai pelayanan kesehatan yang baik, yaitu:
1. Tersedia dan berkesinambungan.
2. Dapat diterima dan wajar.
3. Mudah dicapai, terutama dari sudut lokasi.
4. Mudah dijangkau, terutama dari sudut biaya.
5. Bermutu.
Dalam  kontek  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  adalah  merupakan  interaksi antara  konsumen  dengan  pemberi  pelayanan.  Beberapa  faktor  yang  memengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu faktor yang berhubungan sosiokultural, faktor organisasi, penerima layanan dan faktor pemberi pelayanan.
Faktor  sosiokultural  terdiri  dari  teknologi  dan  nilai-nilai  sosial  yang  ada  di masyarakat.  Kemajuan  teknologi  dapat  dapat  meningkatkan  pemanfaatan pelayanan kesehatan  seperti  transplantasi  jantung,  ginjal,  penemuan  organ-organ  buatan,  serta
kemajuan  dibidang  radiologi  (Dever,  1984).  Dalam  kontek  ini,  juga mempertimbangkan kearifan lokal termasuk norma, nilai dan keyakinan yang ada di masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak termasuk dalam upaya memanfaatkan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi adalah struktur dan  proses  yang  memberi  kebijakan  kepada  organisasi  pelayanan  kesehatan  dan lingkungan  sekitar  yang  memengaruhi  proses  perawatan  kesehatan.  Faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya, akses geografi, akses sosial serta karakteristik struktur dan proses perawatan (Dever, 1984).

## C. METODE PENELITIAN
Obyek penelitian ini adalah kebijakan pemerintah tentang BPJS dan JKN dan implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan di sini berdasarkan  paradigma  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis  deduktif. Pendekatan  penelitian  ini  dipilih  dengan  alasan  bahwa  penelitian  kualitatif  dengan metode  tersebut  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  menonjolkan  penggalian obyek permasalahan secara mendalam (Denzin and Lincoln, 1994: 66).
Menurut  Creswell  (2012)  paradigma  penelitian  kualitatif  pada  hakikatnya berasal  dari  Antropologi  Budaya  dan  Sosiologi  Amerika.  Hanya  baru-baru  ini  saja paradigma tersebut diadopsi oleh para peneliti pendidikan (Borg & Gall, 1989). Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke, Spirduso, & Silverman, 1987). Penelitian ini dapat diartikan sebagai proses  investigatif  yang  di  dalamnya  peneliti  secara  perlahan-lahan memaknai  suatu fenomena  sosial  dengan  membedakan,  membandingkan,  menggandakan, mengatalogkan, dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles & Huberman,  1994). Marshall  dan  Rossman  (1989)  menyatakan  bahwa  penelitian  ini  melibatkan  peneliti untuk menyelami setting peneliti. Peneliti memasuki dunia informan melalui interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa Barat  tampaknya masih belum optimal. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi tentu berdampak luas. Dampak belum optimalnya secara kuantitatif pelayanan kesehatan ibu dan bayi di
Provinsi Jawa Barat antara lain terungkap dari data kesehatan Provinsi Jawa Barat yang menunjukan bahwa pada tahun 2015 saja di Provinsi Jawa Barat terdapat 71.805 bayi lahir yang dirujuk karena terlahir dengan kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sementara itu,  jumlah bayi yang mengalami gizi buruk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 mencapai 2.979 bayi atau 0,30 persen dari total bayi yang lahir pada tahun yang sama sebanyak 988.356 bayi. Dengan demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak di  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagai  suatu  fenomena  kinerja  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan instansi kesehatan di Provinsi Jawa Barat layak dikritisi (Sugyati et.al., 2018).
Mengacu  pada  persoalan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  upaya  kesehatan masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  merupakan  pelaksanaan Pasal  11  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  ditetapkan  oleh  Pemerintah”.  Untuk  itu, Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang Pedoman  Penyusunan  Standar  Pelayanan Minimal, Peraturan  Pemerintah Nomor  6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, dan secara khusus, standar pelayanan minimal di rumah sakit diatur dengan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor:  129/Menkes/SK/II/2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Dalam konteks inilah, maka implementasi kebijakan standar  pelayanan  minimal  menjadi  penting  dan  menentukan  kualitas  pelayanan kesehatan (Anwar et.al., 2018).
Kendati  standar  pelayanan  minimal  di  bidang  kesehatan  sudah  diterbitkan, namun bukan berarti tujuan pembangunan bidang kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dapat  tercapai secara optimal. Demikian karena setiap orang berhak  atas  jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.  Sesuai dengan Undang- Undang No. 40 Tahun 2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat   memenuhi   kebutuhan   dasar   hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan  sosial  berhubungan  dengan  kompensasi  dan  program  kesejahteraan  yang diselenggarakan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia (Sugyati et.al., 2018).
Untuk    menjamin    terselenggaranya  tujuan  SJSN  tersebut,  maka  disahkan Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS).  BPJS  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki  tujuan  mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Dalam penyelenggaraannya, BPJS ini terbagi menjadi  dua,  yaitu  BPJS  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan SJSN di Indonesia mulai berlaku sejak 1 Januari 2014, diawali dengan program jaminan   kesehatan (Mulyadi, 2014).
PT  Askes  dan  PT  Jamsostek  yang  ditunjuk  sebagai  lembaga  penyelenggara BPJS kemudian beralih bentuk dalam upaya menjalankan     fungsi     BPJS.     PT Askes resmi menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan pada awal 2014 dan PT Jamsostek beralih  menjadi  badan  hukum  publik BPJS Ketenagakerjaan    pada 1 Juli 2015 (Indonesia J., 2015).
Pada  awal  pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  1  Januari  2014, setidaknya   ada   121,6   juta   peserta   yang terdiri dari peserta asuransi kesehatan sosial PT Askes (pegawai negeri sipil/PNS dan pensiunan beserta keluarga, anggota dan pensiunan TNI/Polri dan keluarga), peserta jaminan kesehatan dari PT Jamsostek, perserta  yang  berasal  dari  semua  BUMN,  serta   penduduk    miskin   yang  tercakup dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang kemudian menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kesehatan, B.P.J.S., 2014).
Akan  tetapi  hingga  saat  ini,  berbagai  tantangan  dan  kendala  bermunculan dalam upaya  persiapan  pelaksanaan  BPJS. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi ketentuan jaminan sosial. Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) yang  bertujuan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  belum  maksimal  karena sosialisasi  yang  tidak  optimal.  Program  BPJS  masih  membingungkan  masyarakat, khususnya  pengguna Jamkesmas dan Jamkesda. Bahkan, ada masyarakat yang menjadi panik dan takut tidak  memperoleh  pelayanan  kesehatan BPJS karena tidak memiliki kartu  Jamsostek  dan  Askes.  Direktur  Lembaga  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Konsumen  Indonesia  (LPPKI),  Dr.  Agus  Kasiyanto,  mengatakan,  BPJS Ketenagakerjaan  maupun  BPJS  Kesehatan    perlu    melakukan    sosialisasi  secara menyeluruh agar masyarakat lebih mengetahui ketentuan tentang jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (Mulyadi, 2014).
Kurangnya      sosialisasi      JKN      dirasakan  baik  oleh  pelaksana  maupun masyarakat penerima layanan secara umum. Program JKN yang dijalankan pemerintah ini  sesungguhnya            sangat  baik.  Namun,  kesiapan  Kementerian  Kesehatan (Kemenkes)  untuk  secara  aktif  menggandeng  Pemerintah  Daerah  (Pemda) mensosialisasikan    program   tersebut masih kurang seperti terlihat misalnya, disinyalir hampir  80  persen  petugas  kesehatan  Sukabumi  belum  paham  soal    BPJS,    karena memang  belum  pernah ada sosialisasi apalagi pelatihan untuk menjalankan program asuransi kesehatan pemerintah tersebut. Bahkan pada minggu pertama   tahun   2014 unit      layanan      BPJS  untuk  masyarakat    umum    di    Sukabumi  belum    beroperasi.
Layanan kesehatan  baru diberikan untuk PNS, pensiunan, dan TNI/ Polri semata- mata karena petugas belum paham prosedur pelayanannya.
Selain lembaga pelaksana, sosialisasi kepada tenaga kesehatan juga masih belum memadai,  baik  dalam  hal  pelayanan  maupun  insentif  yang  diterima  sebagai  balasan performanya. Minimnya sosialisasi bukan hanya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga  terkait,  tapi  juga  faktor  geografis  yang  menyulitkan  akses  kepada masyarakat di daerah pedalaman, seperti di Garut.
Peserta  JKN  banyak  yang  belum  mengetahui  prosedur  kepesertaan.  Ada peserta  yang  tidak  mengetahui  tempat  pendaftaran  kepesertaan.  Ada  juga  yang kesulitan mengisi formulir BPJS online Hal ini karena tidak ada petugas yang memandu masyarakat untuk mempermudah proses pendaftaran.
Peserta  juga  belum  mengetahui  keuntungan  apa  yang  diperoleh  dengan mengikuti program atau perihal iuran premi yang harus dikeluarkan sebagai peserta JKN.  Masyarakat  menduga-duga  premi  yang  harus  dikeluarkan  sehingga  muncul kekhawatiran  bahwa  iuran  ini  akan  memberatkan  mereka.  Selain  itu,  masih  belum terinformasikan dengan baik mengenai tata cara penggunaan kartu BPJS saat peserta berobat  di  fasilitas  kesehatan.  Masyarakat  yang  sebelumnya  memiliki  akses    layanan kesehatan  Jamkesmas  kebingungan  sebab  rumah  sakit  yang  sebelumnya  melayani mereka meminta kartu BPJS Kesehatan.
Untuk memberikan sosialisasi mengenai BPJS, Kementerian Kesehatan merilis Buku  Pegangan  Sosialisasi  Jaminan  Kesehatan  (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Buku ini secara ringkas memuat informasi tentang JKN yang mencakup arti pentingnya skema jaminan kesehatan nasional serta mekanisme dan penyelenggaraan
jaminan  kesehatan  nasional.    Namun    demikian,  masih  terdapat  kebingungan  di masyarakat  luas,  yakni  pertama,  dalam  hal  substansi  informasi.  Informasi  yang disampaikan di media massa belum komprehensif meliputi aspek-aspek praktis yang dibutuhkan  pengguna  layanan.  Iklan  yang  disampaikan  di  televisi  tidak  dapat menjelaskan segala hal mengenai BPJS.
Kedua, penggunaan media informasi yang belum tepat guna. Penggunaan media informasi memiliki dampak yang berbeda bagi penerimanya. Masyarakat dengan akses media elektronik dengan mudah menemukan informasi BPJS di internet atau televisi. Namun  demikian,  hal  ini  tidak  berlaku  bagi  masyarakat  dengan  akses  terbatas. Sosialisasi seharusnya dibuat dalam bentuk himbauan, penyuluhan, dan  pengumuman di  berbagai  tempat  yang  dekat  dengan  masyarakat,  terutama  di  rumah  sakit  dan puskesmas.  Selain itu, pemerintah disarankan melakukan  sosialisasi  lebih  intensif  ke tempat-tempat umum dan pusat keramaian. Sosialisasi BPJS dapat dilakukan di mall- mall, pasar-pasar, terminal, universitas, dan tempat keramaian lainnya.
Sosialisasi yang agak besar pernah dilakukan Presiden SBY namun gaungnya masih di   bawah   yang   diharapkan,   yakni pada saat peresmian Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  sebagai  penyelenggaran JKN di Istana Bogor, Jawa Barat, pada hari Selasa 31 Desember 2013, dan tinjauan Presiden  SBY  bersama  Ibu  Ani  Yudhoyono ke  Puskesmas  Pucang  Sewu  dan  RSUD  Dr  Soetomo  di  Surabaya,  Sabtu,  4  Januari 2014. Sementara  itu,  sosialisasi  yang  dilakukan  para menteri tidak begitu massif. Yang  ada  hanyalah  pernyataan-pernyataan  singkat  di  media-media  soal  sudah berjalannya BPJS dan diberlakukan   JKN   sejak   tahun   baru (Kesehatan, B.P.J.S., 2014).
Masyarakat  membutuhkan  informasi  yang  pasti  tentang  teknis  pelaksanaan BPJS  Kesehatan,  misalnya,  informasi  tentang  manfaat,  iuran  dan  pendaftaran kepesertaan.  Salah  satu  hambatan  penyampaian  informasi  seputar  BPJS  kepada masyarakat disebabkan oleh lambannya pemerintah menuntaskan regulasi operasional UU SJSN dan UU BPJS. Oleh karenanya, pemerintah dituntut segera menyelesaikan regulasi  operasional  BPJS  dan  menyampaikannya  kepada  masyarakat,  apalagi  jika kemudian kebijakan-kebijakannya bersifat berubah-ubah.
Kebijakan pemerintah tentang BPJS perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  penyebarluasan  informasi  melalui
sosialisasi  kepada  semua  pemangku  kepentingan  atau  masyarakat  pada  umumnya. Sosialisasi ketentuan jaminan sosial penting dilakukan tidak hanya menyasar terhadap pelaksana  saja  tetapi  juga  bagi     pengguna  layanan  sehingga  JKN  dapat  digunakan secara optimal.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dirumuskan simpulan penelitian sebagai berikut:
1. Pelaksanaan sosialisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak di media yang dijalankan Dinas Kesehatan Jawa Barat tidak begitu massif, padahal dengan adanya program BPJS Kesehatan banyak hal yang harus disampaikan kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan  sosialisasi  selama  ini  dilakukan  dengan  pola  desentralisasi.  Hal  ini justru  melemahkan  fungsi  sosialisasi  yang  seharusnya  seragam.    Pengumuman tentang struktur dan alur pelayanan kesehatan berjalan sendiri-sendiri di daerah masing-masing, dengan media masing-masing.
3. Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat  belum  sepenuhnya  melakukan  sosialisasi dengan  dukungan  kebijakan  berupa  kebijakan  umum,  petunjuk  pelaksana  dan petunjuk  teknis  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan masyarakat,  terutama tentang kesehatan ibu dan anak, kepada masyarakat. Kurang jelasnya kebijakan umum dan petunjuk  pelaksana  teknis  kesehatan  masyarakat  telah  membingungkan  para stakeholder, terutama yang bekerja sama seperti BPJS Kesehatan dari pihak swasta dan para pengguna dari masyarakat.
4. Agar  sosialisasi  tentang  struktur  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  anak  dapat terlaksana  dengan  baik,  perlu  didukung  oleh  berbagai  media,  termasuk  media sosial dan media tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, R.K., Rusmana, A. and Rahman, M.T., 2018. The Politics Of Information On Traditional Medical Practices In Bandung Barat. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 34(1).
Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.
Borg,  Walter  R.  and  Meredith  D.  Gall.  1989.  An  Overview  of  Educational  Research.
London: Longman.
Buku    Pegangan    Sosialisasi    Jaminan Kesehatan  Nasional       (JKN)       dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2013. Kementerian Kesehatan       Republik Indonesia.
Creswell, John. W. 2012. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. 9 th edition.
Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Chotim, E. R. (2018). KEBIJAKAN BANDUNG TRANSIT AREA (BTA) UNTUK
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA. TEMALI: Jurnal
Pembangunan Sosial, 1(1), 33-57.
Denzin,  Norman  K  and  Yvonna  S.  Lincoln.  1994.  Handbook  of  Qualitative  Research.
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dever, G.E. Alan. 1984. Epidemiology in Health Services Management. Madrid: Aspen.
Indonesia, J., 2015. Fungsi, tugas dan wewenang BPJS.
Dulkiah, M. (2017). The Impact of Cash Transfer on Family’s attitude and Copying
Mecanism. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 102-112.
Kesehatan,  B.P.J.S.,  2014.  Panduan  Layanan  Bagi  Peserta  BPJS  Kesehatan. Jakarta:

## Kementerian Kesehatan RI.
Locke, L.; Silverman, S.; Spirduso, W.W. 1987. Reading and Understanding Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Marshall,  Catherine  and  Rossman,  Gretchen  B.  1989.  Designing  Qualitative  Research. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Miles,  M.B.  and  Huberman,  A.M.  1994.  Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded
Sourcebook. 2 nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Mulyadi,    Mohammad.   2014.    Info   Singkat: Sosialisasi Ketentuan Jaminan Sosial 2014. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  741/MENKES/PER/VII/2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Sari,  A.  L.  (2017).  THE  ROLE  OF  SOCIAL  WORKERS  IN  THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 1-23.
Sugyati, C., Mariana, D. and Sjoraida, D.F., 2018, March. The position of the targets of  the  public  health  policy  of  maternal  and  child  in  Bandung.  In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012058). IOP Publishing.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.