## PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA BATAM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Enhancement of Coastal Community Welfare in Batam Through Community Empowerment

## Sri Nurhayati Qodriyatun
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 2 Agustus 2013 Naskah direvisi: 20 Oktober 2013 Naskah diterbitkan: 14 Desember 2013
Abstract: High economic growth in Batam has been marginalized local communities. They were living in coastal areal as a fishing community and live in poverty. Government of Batam has a variety of empowerment programs to improve the well-being live of them. But it still unsuccessful because the empowerment program only give them capital, lacking in securing access of community to natural resources. Coastal natural resources are assets for coastal communities. Therefore, there are two main things that must be done to empower coastal communities, which provide security of access to natural resources and provide capital for business.
Keywords: Empowering communities, coastal communities, Batam.
Abstrak: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Kota Batam ternyata telah memarginalkan masyarakat setempat, yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir ( hinterland ). Mereka hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil karena Pemerintah Kota Batam lebih banyak memberikan modal usaha dalam memberdayakan masyarakat. Tetapi kurang dalam mengamankan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Bagi masyarakat pesisir, sumber daya alam pesisir adalah aset. Oleh karenanya, ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk memberdayakan mereka, yaitu melakukan pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan memberikan modal untuk usaha.
Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, masyarakat pesisir, Kota Batam.
Pendahuluan Wilayah Kota Batam memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada dalam jalur perdagangan dunia dan berhadapan langsung dengan Negara Singapura yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan perdagangan internasional. Posisi yang sangat strategis inilah yang membawa Pemerintah pada masa Orde Baru mengembangkan Pulau Batam dan sekitarnya (P. Rempang dan Galang) menjadi kawasan berikat ( Bonded Zone ). Kawasan berikat merupakan suatu kawasan industri terbatas yang memiliki ketentuan khusus di bidang pabean. Dalam perkembangannya, kawasan berikat Batam kemudian ditetapkan menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas ( free trade zone ) di Indonesia. Batam telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional maupun bagi lokal Batam dan provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan investasi di Kota Batam dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan. Bahkan, krisis ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun 1997 tidak membawa
dampak negatif bagi masuknya investasi ke Batam. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% per tahun berkontribusi terhadap perekonomian nasional, maupun bagi Kota Batam sendiri. Kontribusi Batam bagi perekonomian nasional sekitar 14% dari nilai ekspor nonmigas nasional dan 11% dari nilai total penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia.
Permasalahannya, pesatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan bagi penduduknya. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan daripada penduduk yang tinggal di wilayah pesisir ( hinterland ), sehingga cenderung terjadi kesenjangan antara penduduk di daerah perkotaan dengan penduduk di daerah pesisir. Penelitian Rosmawati Hilderiah Pandjaitan (2000) memperlihatkan bahwa pengembangan kawasan industri Batam salah satunya mengakibatkan penduduk setempat termarginalkan . Penduduk
setempat Kota Batam adalah orang Melayu yang biasa disebut orang tempatan, yang tinggal di daerah- daerah pesisir ( hinterland ) Kota Batam. Penduduk di daerah pesisir pada umumnya adalah nelayan yang masih hidup dalam kemiskinan. Mereka pada umumnya hidup dari menangkap ikan di laut dan mencari kayu bakau ( mangrove ) untuk dijadikan arang kayu. Kondisi empirik masyarakat nelayan tersebut hingga saat ini masih banyak yang belum mendapatkan sentuhan program pembangunan. Akibatnya, nelayan yang selama ini menggeluti usaha perikanan masih dihadapkan kepada berbagai ketertinggalan dan ketidakberdayaan (Laporan Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, 2011).
Tertinggalnya pembangunan masyarakat pesisir Kota Batam ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kota Batam yang cenderung bias perkotaan. Akibatnya, aspek distribusi pembangunan, khususnya pembangunan di kawasan pesisir agak terabaikan. Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam lebih fokus membangun pusat-pusat industri di tengah Kota Batam daripada mengembangkan kawasan pesisir. Padahal untuk membangun Kota Batam yang utuh perlu diciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Batam kota sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Seperti membangun sentra-sentra perikanan, industri pengolahan ikan, pariwisata pantai dan lain-lain di
kawasan pesisir, yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Batam.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir? Adakah upaya pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Batam dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya?
Tulisan ini merupakan hasil penelitian di Kota Batam pada tahun 2012, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Suatu pendekatan penelitian yang menggunakan metode wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi dalam pengumpulan datanya. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian mencoba menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Batam selama ini dilakukan.

## Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kota Batam
Jauh sebelum dikembangkan sebagai pusat industri yang berkembang menjadi kawasan perdagangan bebas, Kota Batam hanyalah pulau- pulau sepi dengan jumlah penduduk yang sedikit yang sebagian besar menetap di kawasan pesisir pantai. Seiring dengan berkembangnya Batam, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai tersebut terus terpinggirkan dalam proses industrialisasi.
Mereka adalah masyarakat nelayan yang kehidupannya dari menangkap ikan di laut dan mencari kayu bakau untuk dijadikan arang kayu. Dulunya mereka dikenal sebagai suku laut atau orang sampan yang hidupnya nomaden (berpindah- pindah). Beberapa tahun terakhir mereka telah tinggal menetap di daerah-daerah pesisir Kota Batam. Sebagian besar berada di Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang.
Rata-rata masyarakat pesisir Kota Batam merupakan nelayan perikanan laut atau sering juga disebut nelayan tangkap, yaitu nelayan yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Pollnac (1988) menggambarkan nelayan tangkap sebagai kelompok masyarakat yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan selalu
Tabel 1. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Menurut Kecamatan
dan Jenis Kegiatan tahun 2006 No Kecamatan Rumah Tangga Perikanan Laut Rumah tangga Budi Daya Laut Jumlah 1 Belakang Padang 2.453 497 2.950 2 Bulang 1.378 598 1.976 3 Galang 2.462 292 2.724 4 Sei Beduk 538 98 636 5 Nongsa 441 100 541 6 Sekupang 240 17 257 7 Lubuk Baja 133 - 133 8 Batu Ampar 154 9 163 Total 7.769 1.611 9.380 Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam, 2011 (Batam Dalam Angka 2011).
dihadapkan oleh banyak resiko. 1 Itulah sebabnya pada mulanya masyarakat nelayan Batam terbiasa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dimana ikan masih dapat mereka tangkap. Setelah mereka menetap di suatu pulau, mata pencaharian mereka tidak lagi hanya menangkap ikan di laut, tetapi juga mencari kayu bakau ( mangrove ) untuk dijadikan arang kayu. Kegiatan ini muncul seiring dengan semakin menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat rusaknya wilayah perairan Batam. Industri arang kayu yang berkembang pesat adalah di Pulau Galang dan Barelang. Tepatnya di Dapur 6 dan Kampung Baru, Kecamatan Galang. Meskipun mata pencaharian mereka tidak hanya dari menangkap ikan di laut tetapi juga membuat arang, namun sebagian besar mereka hidup miskin. Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir yang berada di Kecamatan Belakang Padang, Bulang dan Galang dalam kondisi miskin. Di Kecamatan Belakang Padang 26,90% rumah tangga miskin, di Kecamatan Bulang 66,08% rumah tangga miskin dan di Kecamatan Galang 65,76% rumah tangga miskin.
Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan bersifat multidimensional. Disebut cair karena kemiskinan bisa bermakna subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif. Secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan, yang oleh
1 “Suku Asli Batam” di http://imbalo.wordpress.com/2010/ 10/23suku-asli-batam/, diakses 1 April 2013.
sementara ahli ukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Akan tetapi, apa yang tampak secara objektif tidak miskin itu bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya, karena adanya perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya atau bahkan dengan membandingkan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatannya lebih tinggi darinya (Imron, 2003).
Begitu banyak pengertian tentang kemiskinan. Pada umumnya konsep kemiskinan lebih banyak dikaitkan dengan dimensi ekonomi. Kemiskinan dapat juga dikaitkan dengan dimensi sosial budaya dan sosial politik. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dalam bentuk ketidakmampuan suatu keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Secara kualitatif hal ini dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh, perabotan rumah tangga yang seadanya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah, dan kondisi pendidikan yang juga rendah. Dalam kaitannya dengan dimensi sosial budaya, kemiskinan lebih sulit diukur dan tidak dapat
dihitung dengan angka-angka. Meskipun demikian, dimensi sosial budaya dari kemiskinan itu dapat dilihat dan dirasakan karena muncul dalam bentuk budaya kemiskinan, misalnya menyatakan adanya respon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya dan apatis. Semua ini merupakan budaya yang muncul karena kemiskinan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya dan diwariskan

## Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Batam Tahun 2011
No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga Miskin 1. Belakang Padang 24.603 7.260 2.164 2. Bulang 12.176 3.467 2.291 3. Galang 15.775 4.349 2.860 4. Sei Beduk 122.654 62.920 3.853 5. Nongsa 60.962 26.066 2.996 6. Sekupang 134.997 59.870 2.198 7. Lubuk Baja 108.760 48.037 2.121 8. Batu Ampar 96.835 52.317 2.563 9. Bengkong 119.772 58.237 3.535 10. Batam Kota 151.375 69.562 2.578 11. Sagulung 168.606 75.453 6.363 12. Batu Aji 112.394 51.655 2.685 Total 1.128.908 520.009 36.207
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 2012.
secara terus menerus kepada generasi berikutnya, karena digunakan sebagai desain kehidupan bagi orang miskin untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Budaya kemiskinan yang demikian akan menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam kemiskinan yang lebih dalam, karena menghambat mereka untuk berjuang dalam melawan kemiskinan yang dialami. Adapun dimensi sosial politik, kemiskinan muncul dalam bentuk terpinggirkannya kelompok miskin dalam struktur sosial yang dibawah dan tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu muncul dengan termarginalisasinya kelompok miskin sehingga tidak mempunyai akses, seperti terhadap lembaga keuangan. Begitu pula dalam program- program untuk perbaikan kelompok ini, mereka tidak punya akses untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, karena penentuan program biasanya dilakukan oleh orang luar yang merasa tahu atas permasalahan mereka, walaupun secara riil masyarakat miskin itulah yang sebetulnya merasakan dan tahu persis permasalahan yang dihadapi (Imron, M. Azzam,  2009).
Menurut Mulyadi (2005:48), kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan yang pada umumnya masih sangat minim seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Sementara, kemiskinan keluarga diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan prasarana secara tidak langsung memberi andil munculnya kemiskinan keluarga. Misalnya, ketika air bersih tidak tersedia akan memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka. Kemiskinan prasarana juga dapat mengakibatkan kemiskinan keluarga yang berada pada garis kemiskinan ( near poor ) merosot ke dalam kelompok keluarga miskin.
Kemiskinan masyarakat nelayan pesisir Kota Batam tidak hanya merupakan kemiskinan prasarana tetapi juga kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana terlihat dari terbatasnya ketersediaan air bersih, tidak tersedianya listrik, jauhnya akses untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan tidak tersedianya sarana kesehatan dan pendidikan di kawasan pesisir. Bahkan dari hasil penerapan program COREMAP ( Coral Reef Rehabilitation and Management Project ) di Batam terdata pada tahun 2004, sebanyak 75% dari penduduk di desa Pulau Abang, Pulau Petong dan
Air Suger di Kecamatan Galang yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan, tidak sekolah. Hanya 10% penduduk daerah tersebut yang lulus sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan mereka terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakatnya. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan mengakibatkan terbatasnya pengetahuan mereka untuk mengembangkan usahanya, sementara ketergantungan mereka pada alam sangat tinggi. Di sisi lain, kualitas dan daya dukung ekosistem kawasan pesisir dan laut Batam semakin menurun akibat desakan pembangunan di daratan dan perubahan iklim semakin memperburuk situasi. Akibatnya masyarakat nelayan Batam semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Tingkat pendapatan mereka umumnya jauh dari mencukupi untuk dapat menikmati kehidupan yang layak, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekalipun sangat berat.
Kemiskinan nelayan mengandung kerentanan dan ketidakberdayaan (Sutrisno dalam Mulyadi, 2005:49). Kerentanan terhadap kondisi darurat seperti ketika terjadi perubahan musim yang sangat ekstrem, nelayan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak mampu bekerja, dan itu berarti tidak mendapatkan penghasilan. Serta ketidakberdayaan karena tidak mampu keluar dari kemiskinannya akibat terbatasnya keterampilan dan modal yang dimiliki. Modal usaha bagi nelayan antara lain kapal, alat tangkap, bahan bakar, alat pengawet, alat pengolah yang kesemuanya itu tidak sedikit jika dinominalkan.
Di Batam sendiri ada 4 musim yang sangat mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan, yaitu (Dhewani dkk, 2009:5):
a.  Musim timur, yang berlangsung antara bulan Februari sampai April. Saat itu umumnya perairan relatif tenang sehingga aktivitas penangkapan tinggi. Musim ini dikenal juga sebagai musim ikan.
b.  Musim selatan, yang berlangsung dari bulan Mei sampai Juli. Pada bulan-bulan ini aktivitas penangkapan nelayan berkurang drastis. Musim ini dikenal juga sebagai musim kurang ikan.
c.  Musim barat, yang berlangsung dari bulan Agustus sampai Oktober. Saat itu aktivitas penangkapan membaik kembali namun tidak sebaik pada waktu musim timur.
d.  Musim utara, yang berlangsung dari bulan November sampai Januari. Pada musim ini kondisi laut bergelombang, ombak besar dan angin kencang sehingga aktivitas penangkapan
relatif terhenti. Musim ini dikenal sebagai musim paceklik.
Bagi nelayan Batam dalam satu tahun hanya sekitar sembilan bulan dengan rata-rata melaut hanya 20 hari per-bulan, dari waktu produktifnya. Hal ini tentunya akan memperkecil pendapatan yang akan diperoleh nelayan per-bulannya. Seringkali pendapatan yang diperoleh pada musim ikan akan habis dikonsumsi ketika musim paceklik tiba.
Sementara alat tangkap dan sarana pengawet yang memang sangat diperlukan oleh nelayan karena kondisi sumber daya perikanan yang bersifat mobile dan mudah rusak, pada umumnya tidak dimiliki oleh nelayan Batam. Sebagian besar nelayan Batam melaut menggunakan perahu tanpa motor dengan teknologi penangkapan yang sederhana menggunakan alat berupa jaring, pancing, cedok, candit, jaring ketam, bubu, pukat bilis dan rawai (Dhewani dkk, 2009:5). Dengan alat pengawet yang sederhana yaitu menggunakan box styrofome dengan balok es dan teknologi pengolahan ikan pun masih sangat sederhana.
Jika dilihat dari sisi kepemilikan alat tangkap, banyak nelayan Batam yang merupakan nelayan buruh. 2 Tidak semua nelayan Batam memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya, yaitu menjadi buruh nelayan. Kondisi ini menjadi lebih buruk ketika sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan juragan cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh.
Di hampir semua pulau yang ada di Kota Batam, selalu ada nelayan buruh dan nelayan juragan, yang di Batam lebih dikenal sebagai “tauke”. 3 Para tauke inilah yang selama ini memberi modal melaut bagi nelayan, seperti untuk membeli bahan bakar, rokok, es dan kebutuhan lain saat melaut. Kemudian hasil tangkapan nelayan ini didaratkan dan dijual di pelantar/pelabuhan milik tauke tersebut dengan dipotong modal yang telah diberikan. Hasil tangkapan nelayan tidak dijual di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) karena di Kota Batam belum ada TPI resmi yang didirikan oleh
2 Ada tiga kelompok nelayan jika dilihat dari sisi kepemilikan alat tangkap, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Lihat Mulyadi S,  2005, Ekonomi Kelautan , hlm. 7. 3 Tauke adalah istilah yang digunakan di pesisir Batam untuk nelayan juragan.
Pemerintah Kota Batam sebagai tempat menjual hasil tangkapan nelayan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendekatan Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people- centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995) yang lebih menekankan pada pemberdayaan manusia dengan mengendalikan kehidupan mereka dan sumber dayanya, menciptakan sumber kehidupan rumah tangganya, dan secara langsung mereka dapat mengejar pembangunan sebagai suatu upaya kesejahteraan, yang merupakan tujuan akhir dari “ people centered development” (Korten, 1984). Pendekatan pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (Soetomo, 2011:5).
Dalam pendekatan ini, masyarakat sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2011:65-66). Dengan demikian, masyarakat lokal dapat memiliki akses dan kontrol tidak hanya terhadap pengambilan keputusan, tetapi juga terhadap sumberdaya. Mengapa proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal? Karena masyarakat pada tingkat lokal yang diperhitungkan paling menanggung akibat dari pelaksanaan pembangunan yang diputuskan, termasuk risiko kegagalan dan dampak negatif yang mungkin terjadi.
Banyak program pembangunan yang dijalankan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada lapisan bawah. Seringkali program pembangunan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak diikutkannya masyarakat dalam proses perencanaan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan. Program- program pembangunan semacam itu menempatkan masyarakat hanya sebagai objek dalam pembangunan dan program lebih bersifat top-down.
Tidak demikan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat dalam konteks pemberdayaan bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang secara bersama-sama menentukan ke
arah mana mereka akan berkembang. 4 Pendekatan ini menempatkan masyarakat sejajar dengan negara atau hubungan masyarakat dengan negara bersifat horizontal dalam bentuk kemitraan. Dengan sifat hubungan yang horizontal tersebut, posisi masyarakat yang pada mulanya termarginal dan powerless menjadi lebih berdaya, yang pada mulanya objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.
Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan telah mengangkat harkat dan martabat masyarakat sebagai makhluk yang bersifat aktif dan kreatif. Ini berarti pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih humanistis untuk membangun sebuah masyarakat, untuk keluar dari kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaannya.
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai salah satu konsep sentral dalam pembangunan yang banyak digunakan dewasa ini, pemberdayaan mendapat banyak perhatian. Konsep ini didefinisikan secara beragam dan digunakan untuk berbagai area of concern. Konsep yang paling sering dirujuk adalah dari Merriam Webster and Oxford English Dictionary yang mengartikan pemberdayaan sebagai (1) to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, dan (2) to give ability to or to enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Prijono & Pranarka, 1996:3).
Pemberdayaan tidak dapat dilihat hanya sebatas memberikan kekuasaan atau memberikan kemampuan. Menurut David Corten pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memunculkan kesadaran ( consciousness ), memberi motivasi atau membangkitkan minat, dan memberikan akses terhadap sumberdaya ( resources ). 5 Pertama, Consciousness. Maksudnya memunculkan kesadaran pada masyarakat yang diberdayakan sehingga mereka mempunyai kemauan untuk ditingkatkan pendapatannya. Terkadang masyarakat yang diindikasikan miskin, tidak merasa bahwa diri mereka miskin karena keadaannya. Akibatnya banyak program pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat tidak berhasil.
Kedua, memberi motivasi. Maksudnya pemberdayaan merupakan upaya merubah masyarakat yang tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya atau lebih berdaya. Permasalahannya adalah
4 Sudiana, Nana. “Menuju Pemberdayaan Masyarakat”, di http:// nsudiana.wordpress.com/2007/12/22/menuju-pemberdayaan- masyarakat/-4, diakses 1 April 2013.
5 “Essensi Pemberdayaan”, di http://nusataniterpadu.wordpress. com/2008/06/07/esensi-pemberdayaan, diakses 1 April 2013.
apakah masyarakat yang diberdayakan itu mau atau tidak mau, atau mampu atau tidak mampu. Ada beberapa kemungkinan terhadap kondisi tersebut. Ada masyarakat yang mau dan mampu, mau tetapi tidak mampu, tidak mau tetapi mampu, dan tidak mau serta tidak mampu. Jika kondisi masyarakatnya sudah mau dan mampu, maka tidak perlu lagi dimotivasi atau dibangkitkan minatnya serta kepercayaan dirinya. Tetapi bagi masyarakat yang tidak mau dan tidak mampu, ini yang perlu mendapat perhatian khusus. Terkadang ketidakmauan muncul karena ketidakmampuan, tetapi bisa juga ketidakmauan muncul karena khawatir, curiga, tidak yakin, takut, atau malas. Upaya yang harus dilakukan adalah menghilangkan penyebab ketidakmauan tersebut. Untuk itu, membangkitkan motivasi sangat diperlukan dalam pemberdayaan.
Ketiga, memberikan akses atas sumber daya ( resources ). Pemberian akses terhadap sumber daya dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat upaya pemberdayaan. Ketika masyarakat sudah menyadari kondisinya, dan mempunyai motivasi untuk berubah (untuk meningkatkan kualitas hidupnya), maka akses atas sumber daya harus dibuka dan diberikan. Sumber daya dapat berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri atau pun dari luar. Bentuk dan macam akses atas sumberdaya ini beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat.
Jika dikaitkan dengan masyarakat pesisir yang mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, menurut pendapat Borini (1991) dan Shatty (1991), pemberdayaan masyarakat agar lebih diarahkan pada pengamanan akses mereka terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya yang berkelanjutan (dalam Prijono & Pranarka, 1996:63). Sumber daya alam adalah jaminan bagi kehidupan mereka yang mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam.

## Kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Secara umum ada dua model kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam, yaitu (1) model kebijakan pemberdayaan langsung oleh pemerintah daerah; dan (2) model kebijakan pemberdayaan mandiri oleh swasta atas anjuran pemerintah daerah.

## Model Kebijakan Pemberdayaan Langsung oleh
Pemerintah Daerah Bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah
dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama , pemberdayaan untuk menggerakkan ekonomi nelayan tradisional atau nelayan skala kecil. Hal ini dilakukan dengan membantu penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan melaut seperti perahu pompon dan alat tangkap melalui program Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Kota Batam, 2011). Program ini merupakan program DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sudah dimulai sejak tahun 2006 dan masih berlangsung hingga penelitian dilakukan.
Hingga tahun 2011 Pemerintah Kota Batam telah memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, maupun budidaya kepada nelayan daerah hinterland berupa motor tempel 15 PK, mesin ketiting dan sampan, jaring tenggiri/ gillnet hanyut, kawat bubu, bubu rajungan, tekop udang, dan rumponisasi. Selain itu, Pemerintah Kota Batam juga memberikan bantuan sarana solar home system untuk menyediakan listrik di rumah- rumah nelayan daerah hinterland yang belum terjangkau aliran listrik PLN. Sasaran prioritas kegiatan ini adalah masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang tergolong dalam skala mikro kecil yang mau bekerja keras dan memiliki mata pencaharian di bidang penangkapan atau budidaya ikan tetapi tidak berkecukupan modal untuk mengembangkan usahanya. Melalui bantuan sarana dan prasarana/peralatan perikanan tangkap dan budidaya yang diberikan Pemerintah Kota Batam diharapkan masyarakat nelayan dapat memperluas jangkauan operasional fishing  ground sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
Selain melalui program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya, pemberdayaan masyarakat pesisir, dilakukan juga melalui program Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Kota Batam, 2011). Program ini merupakan bagian dari program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Melalui program ini masyarakat pesisir mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Dalam program ini, masyarakat diberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan di antaranya keramba jaring tancap, keramba jaring apung, alat pengolah kerupuk, pengolah bakso ikan, pengolah bandeng presto, pengolah dodol rumput laut, bahan jaring tenggiri, bahan jaring bawal, bahan
jaring karang, bahan jaring Apollo, kawat bubu dan motor tempel. Sedangkan untuk budi daya air tawar diberikan juga bantuan paket bibit lele, pakan beserta terpal. Masyarakat juga dibina dan dilatih melalui program magang serta memberikan paket bantuan rangsangan budidaya seperti bantuan pinjaman lunak dan bibit ikan.
Kedua , pemberdayaan dalam bidang pendidikan untuk anak-anak sekolah di kawasan pesisir. Pemerintah daerah Kota Batam menggulirkan dua bentuk bantuan bidang pendidikan bagi anak- anak pesisir, yaitu bantuan biaya pendidikan dan penyediaan sarana transportasi publik berupa bus antar jemput anak sekolah di kawasan pesisir. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa- siswi terpilih yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan kepada para pemuda-pemudi yang berupaya mendapatkan atau meningkatkan keterampilan di lembaga-lembaga pelatihan seperti pelatihan Bahasa Inggris. Proses penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam bekerjasama dengan organisasi kepemudaan penduduk asli Batam, seperti Persatuan Pemuda Tempatan.
Sementara itu, terkait penyediaan sarana transportasi, selama ini transportasi anak sekolah antarpulau di pesisir Batam belum teratasi. Pemerintah Kota Batam pernah mendapat bantuan beberapa kapal dari Kementerian Perhubungan, tetapi tidak bisa dioptimalkan karena kesulitan perawatan dan operasionalnya. Kemudian Pemerintah Kota Batam menggunakan kapal milik penduduk untuk mengangkut para siswa dan biayanya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Cara ini dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan mengoperasikan kapal bantuan Kementerian Perhubungan. Ke depannya, Pemerintah Kota Batam akan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau dengan system “ Home Schooling ” untuk mempercepat pendidikan di pulau dengan jumlah anak usia sekolahnya tidak memenuhi syarat pendirian kelompok belajar.
Ketiga, bantuan untuk kelestarian lingkungan sumber daya laut, yaitu dalam bentuk penyediaan dana pendampingan pelaksanaan program COREMAP. COREMAP ( Coral Reef Rehabilitation and Management Project ) adalah program nasional yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan terumbu karang dan merehabilitasi terumbu karang yang telah dan mulai rusak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.  Program COREMAP dilakukan di 7 lokasi yaitu di Pulau Abang, Pulau Petong, Pulau Sembur, Karas, Air Saga, Pulau Nguan dan Pulau Mubut. Tahun 2011 merupakan tahun kedelapan dari program COREMAP, dan merupakan akhir fase ke dua program COREMAP II.
Melalui program COREMAP telah berkembang kelembagaan masyarakat yang mengelola terumbu karang. Di antaranya Pokwasmas (Kelompok Pengawasan Masyarakat) yang berfungsi mengawasi pengrusakan terumbu karang, dan LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang) yang berfungsi memfasilitasi kegiatan masyarakat yang mengarah kepada kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengrusakan terumbu karang. Dengan adanya MPA tersebut, sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat dapat berubah. Apabila sebelumnya dalam mata pencahariannya berpola destruktif terhadap alam, beralih ke budi daya dan pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan. Selain itu juga terjadi perubahan cara kerja yang tadinya individual sebagai nelayan, sekarang mulai bekerjasama berkelompok.
Saat ini, sebagian besar nelayan sudah memahami manfaat keberadaan terumbu karang dan mangrove (bakau) bagi perkembangbiakan ikan, sehingga mereka sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian terumbu karang dan mangrove. Seperti yang dilakukan para nelayan yang tergabung dalam Forum Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bina Madani Batam yang mencanangkan melakukan penanaman bakau di 125 pulau berpenghuni di seluruh Batam. 6 Capaian lain dari program COREMAP II ini adalah telah ditetapkannya 7 zona pelindungan sebagai Kawasan MMA ( Marine Management Area ) melalui SK Walikota No. 114/Kpts/HK/VI/2007, serta telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam Tahun 2011 – 2016. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengarahkan bagaimana pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan di kawasan pesisir dilakukan secara berkelanjutan sehingga terjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir Kota Batam.
Model Kebijakan Pemberdayaan Mandiri oleh Swasta atas Anjuran Pemerintah Daerah.
Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dilakukan oleh swasta pada umumnya merupakan kegiatan CSR perusahaan. Saat penelitian berlangsung, Pemkot Batam sedang membahas rancangan peraturan
6 Kartika Kwartya, Nelayan Akan Tanami Bakau di 125 Pulau, Tribun Batam, Senin 14 Januari 2013 di http:// batam.tribunnews.com/2013/01/14/nelayan-akan-tanami- bakau-di-125-pulau, diakses 12 Februari 2013.
daerah Kota Batam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ranperda TJSP ini nantinya menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengimplementasikan TJSP di Batam dan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga menjadi kebijakan yang dapat mendorong perusahaan bersama masyarakat dan pemerintah untuk ikut memperhatikan masalah sosial di Batam.
Dalam Ranperda tersebut diatur program apa saja yang akan dan sedang dilakukan pemerintah daerah. Perusahaan nantinya diharapkan menjalankan CSR selaras dengan program-program pemerintah daerah. Perusahaan yang diwajibkan memberikan TJSP adalah semua perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Batam, khususnya perusahaan yang menjalankan usaha berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan begitu dana CSR dapat membantu pembangunan di Kota Batam.
Selama perda tentang TJSP belum selesai dibahas, pemerintah daerah Kota Batam hanya sebatas menyarankan dan menghimbau perusahaan- perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Beberapa perusahaan di Batam mengikuti anjuran pemerintah daerah dengan melakukan kegiatan CSR secara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Beberapa program CSR yang digulirkan untuk masyarakat pesisir meliputi bidang pendidikan, bantuan genset dan pompa air serta bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).
Berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir yang berlangsung di Kota Batam, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh perusahaan melalui CSR, hanya melalui program COREMAP yang dinilai telah mampu memberdayakan masyarakat. Dalam arti, melalui program COREMAP yang merupakan program nasional telah muncul kesadaran dalam masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam di wilayah pesisir. Kesadaran tersebut memunculkan motivasi dalam masyarakat untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam yang ada. Masyarakat mulai menyadari bahwa sumber daya pesisir merupakan jaminan bagi keberlanjutan kehidupan mereka yang harus dijaga kelestariannya, sehingga mereka dapat terus hidup sebagai nelayan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih meningkat dari sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari sudah mulai munculnya kesadaran masyarakat untuk menanam bakau secara swadaya, tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara destruktif, tidak lagi melakukan penebangan bakau untuk dijadikan arang. Ini adalah satu bentuk keberhasilan proses pemberdayaan dalam masyarakat.
Program-program lain dalam pemberdayaan
masyarakat dirasakan kurang berhasil, karena program pemberdayaan tidak dilakukan mulai dari tahapan paling dasar, yaitu memunculkan kesadaran bahwa masyarakat perlu berdaya; kemudian memberikan motivasi; dan terakhir memberikan akses terhadap sumber daya. Seperti dikatakan Korten, pemberdayaan tidak sebatas memberikan kekuasaan atau memberikan kemampuan. Itulah sebabnya pemberdayaan dengan menggerakkan ekonomi nelayan melalui program peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya tidak mencapai target yang diinginkan, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Pemberian bantuan dalam bentuk barang modal, jika tidak disertai dengan memunculkan kesadaran masyarakat yang diberdayakan  untuk berubah, maka pemberian bantuan tersebut hanya akan menimbulkan kemalasan pada masyarakat yang diberdayakan. Demikian pula, dengan program-program lain termasuk program melalui CSR, yang hanya memberikan bantuan dalam bentuk barang atau uang, bukan dalam bentuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, hanya akan membuat masyarakat semakin tidak berdaya.
Padahal dana yang dikeluarkan pemerintah daerah baik melalui APBD ataupun dana DAK, bahkan bantuan swasta melalui CSR, cukup banyak untuk membangun masyarakat miskin Kota Batam. Hanya saja, pendekatan yang digunakan pemerintah Kota Batam kurang tepat. Pemberian modal dalam pemberdayaan, tanpa mengamankan akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang bagi  masyarakat pesisir adalah aset, tidak akan menjadi solusi untuk memberdayakan masyarakat.
Penutup Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Batam pada kenyataannya telah memarginalkan masyarakat setempat, yang lebih banyak tinggal di daerah-daerah pesisir ( hinterland ) Kota Batam. Mereka adalah masyarakat nelayan yang jarang mendapatkan sentuhan program pembangunan. Sebagian besar mereka hidup dalam kemiskinan, yang memiliki keterbatasan tidak hanya dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga keterbatasan atas sarana prasana kehidupan mereka.
Pemerintah Kota Batam telah melakukan beberapa program untuk memberdayakan mereka. Seperti program Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya, program Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, program bantuan biaya pendidikan dan penyediaan
sarana transportasi publik untuk anak-anak di kawasan pesisir, program COREMAP. Bahkan, pemberdayaan masyarakat dari kalangan swasta melalui CSR, seperti program pendidikan, bantuan genset, pompa air, dan kebutuhan sembako.
Meskipun demikian, tidak semua program pemberdayaan masyarakat berhasil memberdayakan masyarakat pesisir Batam. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lebih dalam bentuk bantuan modal, tanpa disertai dengan pengamanan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat semacam ini menjadi kurang mengena untuk memberdayakan masyarakat di kawasan pesisir. Ketergantungan yang tinggi masyarakat pesisir terhadap sumberdaya alam harus dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari kebutuhan mereka untuk maju. Untuk itu, akan lebih tepat jika Pemerintah Kota Batam mengubah pola memberdayakan masyarakat pesisir dengan tidak hanya sebatas memberikan bantuan modal tetapi juga mengamankan sumber daya alam masyarakat pesisir dari perusakan oleh proses industrialisasi di Batam. Pengamanan terhadap sumber daya alam kawasan pesisir dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian kawasan pesisir. Penerbitan SK Walikota Nomor 114/Kpts/HK/VI/2007 tentang Penetapan 7 Zona Pelindungan sebagai Marine Management Area, Perda Kota Batam No. 07 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang, dan Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam Tahun 2011 – 2016, merupakan keputusan yang tepat untuk mengurangi dampak perusakan kawasan pesisir oleh proses industrialisasi di Batam. Diperlukan ketegasan dan konsistensi Pemerintah Kota Batam melaksanakan semua regulasi tersebut, agar dapat sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir.
Memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, akan membawa perubahan dalam masyarakat. Masyarakat menjadi lebih maju, karena keinginan sendiri yang kuat sehingga ketika program tidak lagi dilakukan di daerah tersebut, keberlanjutan kegiatan akan terus berlangsung karena masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Itulah esensi dari pemberdayaan masyarakat, yaitu membuat masyarakat yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Chambers, Robert. 1995. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment. New York: New York University Press.
Dhewani, Nurul, Bambang Hermanto, dan Widodo. 2009. Laporan Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat (CRELL) di Kabupaten Batam Tahun 2008, Jakarta: CRITC-COREMAP II.
Imron, Masyhuri dan M. Azzam Manam. 2009. Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan. Jakarta: LIPI.
Imron, Masyhuri. 2003. “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan.” Jurnal Masyarakat dan Budaya .  Jakarta: PMB – LIPI.
Korten, David C, et.al. 1984. People Centered Development: Contribution toward Theory and Planning Frameworks , USA: Kumarian Press.
Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: CSIS.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya? Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Dokumen
Batam Dalam Angka Tahun 2011.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam Tahun 2011.
Laporan Tahunan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam Tahun 2011.

## Internet
Pandjaitan, Rosmawati Hilderiah. Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Pulau Batam pada Masalah Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Kehidupan Sosial Masyarakat di Pulau Batam , Thesis – Development Studies, ITB, tahun 2000, di http:// digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=j bptitbpp-gdl-s2-2000-rosmawaty-623-pengembang, di akses 8 Maret 2013.
Sudiana, Nana. “Menuju Pemberdayaan Masyarakat”, di http://nsudiana. wordpress.com/2007/12/22/ menuju-pemberdayaan-masyarakat/-4,   diakses 1 April 2013.
Kwartya, Kartika. “Nelayan Akan Tanami Bakau di 125 Pulau,” Tribun Batam, Senin 14 Januari 2013 di http://batam.tribunnews.com/2013/ 01/14/nelayan- akan-tanami-bakau-di-125-pulau, diakses 12 Februari 2013.
“Essensi Pemberdayaan”, di http://nusatani terpadu. wordpress.com/2008/06/07/esensi-pemberdayaan di akses 1 April 2013.
“Suku Asli Batam”, di  http://imbalo. wordpress. com/2010/10/23/suku-asli-batam/, diakses 1 April 2013.