## IMPLIKASI PERATURAN KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS PADA BISNIS PERMINYAKAN DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
Oleh: Sukses Simanjuntak Universitas Kristen Indoneisa
E-mail: skssimjtk@gmail.com

## ABSTRACT
Government policy in improving the economy is to build regional infrastructure including making special  policies  in  strategic  areas.  The  government  facilitates  business  development  in  the  Riau Archipelago, namely Batam Island, Bintan Island and Karimun Island to become Free Trade Zones and  Free  Ports,  abbreviated  as  KPBPB.  As  a  KPBPB,  on  Bintan  Island  there  is  a  BBM/LPG Terminal where most of the BBM/LPG is consigned and on Karimun Island there is PT. Karimun Oiltanking  is  an  oil  storage  tank  company.  In  the  KPBPB  Regulation  that  imported  goods  enter KPBPB  must  be  reported  to  Customs  and  Excise,  and  when  goods  are  released  into  the  country, duties  and  taxes  are  paid  proportionally.  The  implementation  of  this  rule  raises  problems  for Pertamina,  namely  the  distribution  operation  time  is  out  of  sync  with  the  foreign  exchange  bank and PT. Karimun Oiltanking hopes to become a maximum oil storage area cannot be realized. In implementing  the  KPBPB  rules  that  business  opportunities  are  given  openly,  however  for Pertamina  it  does  not  provide  the  benefits  and  hopes  of  PT.  Karimun  Oiltanking  did  not materialize, it did not open space for business development for profit which made Pertamina and PT happy. Karimun oil tanking. Therefore, it is suggested that a study team be formed to regulate the  smooth  operation  of  existing  companies  in  the  area  while  still  overseeing  the  obligations  of entrepreneurs towards the state.
Keywords: Free Trade Area, Free Port, Customs, taxation, Petroleum Operations

## ABSTRAK
Kebijakan  Pemerintah  dalam  meningkatkan  ekonomi  adalah  dengan  membangun  infrastruktur daerah  termasuk  membuat  kebijakan  khusus  di  wilayah  strategis.  Pemerintah  memfasilitasi pengembangan  bisnis  di  Kepulauan  Riau,  yaitu  Pulau  Batam,  Pulau  Bintan  dan  Pulau  Karimun menjadi  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  disingkat  menjadi  KPBPB.  Sebagai KPBPB,  di  Pulau  Bintan  terdapat  Terminal  BBM/LPG  dimana  sebagian  besar  BBM/LPG merupakan  konsinyasi  dan  di  Pulau  Karimun  terdapat  PT.  Oiltanking  Karimun  merupakan perusahaan  tanki  penimbunan  minyak.  Dalam  Peraturan  KPBPB  bahwa  barang  impor  masuk  ke KPBPB  harus  dilaporkan  ke  Bea  Cukai,  dan  saat  barang  dikeluarkan    ke  dalam  negeri,  bea  dan pajak  di  bayarkan  secara  proporsional.  Implementasi  aturan  ini    menimbulkan  permasalahan  bagi Pertamina  yakni  waktu operasi pendistribusian  tidak sinkron dengan waktu kerja bank devisa dan PT. Oiltanking Karimun berharap menjadi tempat penyimpanan minyak secara maksimal tidak bisa terwujud. Dalam implementasi aturan KPBPB bahwa peluang pengusaha diberikan secara terbuka, namun  bagi  Pertamina  tidak  memberi  manfaat  serta  harapan  PT.  Oiltanking  Karimun  tidak terwujud, tidak membuka ruang pengembangan usaha untuk profit yang menimbulkan kebahagiaan bagi  Pertamina  dan  PT.  Oiltanking  Karimun.  Sehingga  disarankan  agar  dibentuk  tim  kajian  yang
mengatur  kelancaran  operasi  perusahaan-perusahaan  yang  adal  di  Kawasan  dengan  tetap mengawasi kewajiban pengusaha terhadap negara.
Kata  Kunci  :  Kawasan  Perdagangan  Bebas,  Pelabuhan  Bebas,  Kepabeanan,  perpajakan, Operasi Perminyakan

## 1. PENDAHULUAN
Kemampuan  suatu  negara  dalam menghasilkan barang dan jasa akan semakin meningkat, bila faktor-faktor produksi dan modal atau investasi meningkat  (Sukirno,  2013).    Pembangunan ekonomi  terkait  dengan  perkembangan pendapatan nasional riil, termasuk modernisasi  kegiatan  ekonomi.  Batuampar sebagai  daerah  industri  berstatus  entreport partikulir  tumbuh  menjadi  daerah  industri penunjang eksplorasi dan eksploitasi/pencarian  minyak.  Dua  tahun kemudian,  tahun  1973  Pulau  Batam  yang dikelola oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan  Daerah  Industri  Pulau  Batam
(Persero Batam) dan Otorita Pengembangan
Daerah  Industri  Pulau  Batam  (Otorita Batam) yang bertanggungjawab atas pengembangan  dan  pertumbuhan  Daerah Industri  Pulau  Batam,  sesuai  Keppres Nomor  41  Tahun  1973  tentang  Daerah Industri Pulau Batam, tanggal 22 November 1973  (Muliono,  2001).    Selanjutnya  Pulau Batam  dan  5  pulau  kecil  di  sekitarnya ditetapkan  sebagai  status  bonded  zone (kawasan berikat), sesuai Peraturan
Pemerintah  Nomor  22  Tahun  1986  tentang Bonded Zone (Kawasan Berikat) (Maharaja, 2003).  Pemerintah  telah  merencanakan adanya  pasar  bebas  di  Pulau  Batam  dan sekitarnya.  Sebagai  acuan  peningkatan ekonomi  secara  nasional,  Pulau  Batam secara  berarti  harus  bisa  meningkatkan kinerjanya  dalam  memperbanyak  jumlah investasi  dan  peningkatan  ekonominya (Maharaja, 2003).
Tujuan/sasaran dari pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga beragam, seperti menjadi sarana pendukung  perubahan  perekonomian,  usaha menurunkan  tingkat  pengangguran,  sebagai upaya  meningkatkan  penanaman  investasi asing dan bahkan sebagai strategi implementasi  dari  suatu  kebijakan  ekonomi (Zaenuddin,  Kumorotomo, Saleh, & Hadna, 2017).
Implementasi    peraturan  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah  Pulau  Batam,  Pulau  Bintan,  Pulau Karimun  adalah  pelaksanaan  maksud  yang terkadung dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Sebagai maksud/amanat undang-undang,  maka  menjadi  kewajiban bagi  semua  pihak  yang  terlibat  termasuk
setiap  instansi  terkait  untuk  melakukannya secara konsekuen dan konsisten.
Permasahan  yang  timbul  atas  bisnis PT.  Pertamina  (Persero)  di  Pulau  Bintan tepatnya  di  Terminal  BBM  dan  LPG Tanjung  Uban,  Bintan  adalah  masalah operasional  distribusi  BBM  dan  Liquefied Petroleum  Gas  (LPG),  serta  pemenuhan administrasi  pembayaran  kewajiban  urusan kepabeanan  dan  pajak,  yang  berakibat terganggunya operasi distribusi ke masyarakat  atau  ke  Terminal  BBM  lainnya di  wilayah  Indonesia  bagian  barat.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  gambaran  frekwensi operasi  penyaluran  BBM  dan  LPG  yang beroperasi  sampai  24  jam,  sementara administrasi  perpajakan  sesuai  peraturan dibatasi oleh jam kerja.
Kemudian  pada  tahun  2009  didirikan perusahaan PT. Oiltanking Karimun sebagai tanki peyimpanan minyak di Pulau Karimun.dan  diharapkan  akan  menjadi terminal  BBM  berskala  dunia  untuk memenuhi  kebutuhan  Singapura.  Pemilihan Pulau  Karimun  dinilai  sangat  tepat  dan sesuai  dengan  strategi  pertumbuhan  usaha Oiltanking. Sebanyak 33 tanki akan dibangun di lahan rata di pinggir laut bagian utara  Pulau  Karimun  Besar.  Terminal tersebut  kelak  melayani  produk  BBM dilengkapi  dermaga  dengan  empat  sandaran yang  sesuai  untuk  kapal  kecil  dan  kapal
besar (Mardiah, 2017).
Keberadaan PT. Oiltanking Karimun, diharapkan juga dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di daerah  ini.  Harapannya  adalah  bahwa dengan penerapan aturan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas bisnis dengan PT. Pertamina (Persero) akan meningkat, namun kenyataannya PT. Pertamina (Persero) malah minta keluar dari status  kawasan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas    karena penerapannya  dinilai  akan  menghambat distribusi  BBM  dan  LPG  ke  masyarakat. Demikian  halnya  kehadiran  PT.  Oiltanking Karimun  di  Pulau  Karimun  diharapkan menjadi    mitra  PT.  Pertamina  (Persero) dalam penyimpanan atau suplai BBM impor dengan  harapan  dengan  biaya  operasi  yang lebih  murah,  namun  setelah  mempelajari konsekuensi  penerapan  aturan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas, pihak  PT.  Pertamina  (Persero)  menilai bahwa  PT.  Oiltanking  Karimun  tidak nyaman dijadikan menjadi tempat penyimpanan BBM dan LPG dari Impor dan dari  dalam  negeri,  karena  dalam  aturan tersebut  dinilai  tidak  bisa  mengakomodir kebutuhan operasi distribusi.
Dari  hasil  analisis  hukum,  bahwa implikasi  aturan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas,  dinilai  tidak
memberikan
rasa keadilan, tidak memberikan  manfaat  karena  mempersulit proses  bisnis  dari  sebelumnya,  bahkan merugikan  bisnis  PT.  Pertamina  (Persero), dan tidak mendorong kebahagiaan berusaha. Demikian  halnya  PT.  Oiltanking  Karimun, yang  berharap  usahanya  di  Pulau  Karimun memberikan  manfaat  dan  memberikan keuntungan atau kebahagiaan kepada perusahaan,  ternyata  tidak  bisa  terwujud, karena institusi terkait tidak membuat aturan pelaksanaan  yang  mendukung  pertumbuhan usaha ini, dan juga harapan pemerintah atas terminal    BBM  swasta  ini    sebagai  tempat penyimpanan  BBM  untuk  ketahanan  stok nasional  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dibidang  perminyakan  hilir  tidak bisa terwujud.
Memperhatikan  permasalahan  yang timbul  atas  implikasi  peraturan  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau  Bintan  dan  Pulau  Karimun  terkait dengan bisnis  perminyakan di  Bidang Hilir, maka judul tulisan ini diajukan adalah:
“Implikasi  Peraturan  Kawasan  Bebas Perdagangan  dan  Pelabuhan  Bebas  Pada Bisnis  Perminyakan  Di    Pulau  Bintan  Dan Pulau Karimun.
Adapun  maksud  dan  tujuan  dari penulisan  ini  bermaksud  dapat  memberikan sumbangsih  ilmu  pengetahuan  di  bidang bisnis  perminyakan,  mengenai  dampak  dari
aturan  implikasi  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  sebagai  zona Internasional dan dapat memberikan masukan  kepada  instansi  terkait  seperti instansi  pemerintah  pusat  maupun  daerah, pihak  PT.  Pertamina  (Persero)  dan  pihak- pihak terkait di dalam Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas dan  bertujuan  menganalisis  aturan-aturan yang  diterapkan  di  Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan  Pulau  Karimun  dan  menganalisis manfaat  aturan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  dalam  bisnis perminyakan di bidang hilir di Pulau Bintan dan Pulau Karimun

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori  hukum  yang  digunakan  dalam menganalisa  masalah  ini  adalah  teori keadilan,  teori  kemanfaatan  dan  teori kebahagiaan. Teori Keadilan adalah kemauan  yang  bersifat  tetap  dan  terus menerus  untuk  memberikan  kepada  setiap orang  apa  yang  semestinya  untuknya (Iuslitia  est  constant  et  perpetua  voluntas ius  suum  cuique  tribuendi-Ulpianus). Keadilan  adalah  suatu  kebijakan  politik yang  aturan-aturannya  menjadi  dasar  dari peraturan  negara  dan  aturan-aturan  ini merupakan  ukuran  tentang  apa  yang menjadi  haknya  (Asikin,  2016).    Menurut
Aristoteles  dalam  bukunya  Nicomacchean Ethics, bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan.
Kesamaan maksudnya  adalah  bahwa  semua  warga adalah  sama  di  depan  hukum  (Rahardjo, 2020).    Pandangan  Aristoteles  tentang keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam  buku nicomachean  ethics,  buku  itu  sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang  berdasarkan filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya  dengan  keadilan.  Aristoteles membedakan  hak  persamaannya  sesuai dengan  hak  proposional.  Kesamaan  hak dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit atau  wadah  yang  sama.  Inilah  yang  dapat dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap warga  negara  dihadapan  hukum  sama (Rumokoy  &  Maramis,  2016).  Kesamaan proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan  dan  prestasi  yang  telah dilakukannya.Lebih lanjut, keadilan menurut  pandangan  Aristoteles  dibagi kedalam  dua  macam  keadilan,  keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan  distributif  ialah  keadilan  yang
memberikan  kepada  tiap  orang  porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada  setiap  orang  tanpa  membeda- bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan  dengan  peranan  tukar  menukar barang  dan  jasa.    Kemudian  Teori Keadilan  John  Rawls,beberapa  konsep keadilan  yang  dikemukakan  John  Rawls, dalam  bukunya  A  Theory  of  justice, Politcal  Liberalism,  dan  The  Law  of Peoples,  yang  memberikan  pengaruh pemikiran  cukup  besar  terhadap  diskursus nilai-nilai keadilan.
John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya  yang  dikenal  dengan  “posisi asali”  (original  position)  dan  “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance) (Friedrich, 2008).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis melakukan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  yaitu  sebuah proses  dalam  memperoleh  sesuatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun ajaran-ajaran hukum dengan maksud menjawab  isu/permasalahan  hukum  yang dihadapi.  Sedangkan  penelitian  hukum empiris,  menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro
yaitu  penelitian  hukum  yang  memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat (Susanti, SH, & A’an Efendi, 2022).
Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah           pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam  penelitian  hukum  normatif  dan didukung pendekatan kualitatif dalam penelitian  hukum  empiris,  yaitu  pendekatan perundang-undangan  yaitu  pendekatan  yang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan dengan  isu/permasalahan  hukum yang sedang  dihadapi  dan  dengan  penelitian hukum  normatif-empiris  yaitu  suatu  tata cara penelitian yangdilakukan dengan menggabungkan unsur-unsur hukum normatif  yang selanjutnya didukung  dengan tambahan  data  atau  unsur  empiris.  Tata cata/metode  penelitian  yang  dilakukan adalah  dengan  membuat  analisa  dari  studi dokumen  dengan  menggunakan  berbagai data  sekunder  seperti  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  perminyakan atau  peraturan  yang  terkait  dengan  proses penjualan minyak mentah (Asikin, 2016).
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan adalah  dengan  mencari  data    dan  informasi dari  berbagai  sumber  yang  berhubungan dengan pelaksanaan aturan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas,
antara  lain  pihak  pihak  PT.  Pertamina (Persero)  dan  PT.  Oiltanking  Karimun. Kemudian    metode  analisis  data  yang dipakai yaitu analisis yang bersifat deskriptif atau  deskriptif  analisis  untuk  mendukung analisis normatif yaitu analisis mengenai apa yang  seharusnya  dilakukan,  atau  mengenai kebijakan  yang  terbaik  (normatif)  karena dalam  pengambilan  keputusan,  baik  oleh swasta maupun pemerintah, pertanyaan yang dapat  diajukan  tidak  hanya  meminta penjelasan  atas  gejala  dan  peramalan  yang dapat dibuat

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implikasi Peraturan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas di  Pulau  Bintan  Pada  Bisnis    PT. Pertamina (Persero).
PT. Pertamina (Persero) memiliki 10 Terminal  Bahan  Bakar  Minyak  (TBBM) Utama  yang  menerima  Bahan  Bakar Minyak  (BBM),  salah  satunya  Terminal BBM  Tanjung  Uban,  di  Bintan.  Ke- sembilan  TBBM  lainnya  adalah  TBBM Surabaya,  Tanjung  Wangi,  Manggis, Kupang,  Pontianak,  Makassar,  Bau-Bau, Bitung dan Wayame Ambon.
Terminal  BBM  dan  LPG  Tanjung Uban, dibangun di atas area seluas 247 Ha, Terminal  BBM  Tanjung  Uban,  memiliki tangki  timbun  dengan  kapasitas  total
sekitar  200.000  KL,  dilengkapi  dengan fasilitas  blending,  dan  diperkuat  dengan  7 dermaga  untuk  operasional  penerimaan dan pengiriman berbagai produk BBM dan LPG.      Terminal  BBM    dan  LPG  ini didirikan  pada  tahun  1937  oleh  NKPM (Nederlandshe Koloniale Petroleum Maatschappij),  selanjutnya  pada  tahun 1959  NKPM  berubah  menjadi  nama  PT Stanvac  Indonesia.  Pada  tahun  1970 diserahkan kepada PT. Pertamina (Persero) wilayah unit pengolahan III Plaju / Sungai Gerong. Pada tanggal 1 April 1999 sampai sekarang,  fasilitas  TBBM  Tanjung  Uban berada  dalam  wilayah  kerja  Marketing Operation  Region  I  Medan.Pola  distribusi BBM  di  TBBM  Tanjung  Uban  dimulai dengan  penerimaan  BBM  dari  kilang  dan impor  yang  masuk  ke  TBBM  Tanjung Uban,  dilakukan  penimbunan  di  tanki- tanki  dalam  TBBM  yang  berjumlah  23 tanki dan selanjutnya dilakukan penyaluran  ke  Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar  Umum  (SPBU),  Agen  Premium  & Minyak  Solar  (APMS)  dan  langsung  ke industri. Dalam proses penyaluran mempunyai  armada  mobil  tangki,  kapal tanker/tongkang,  dan  khusus  untuk  TNI AL  melalui  pipa.Penyaluran  BBM  yang dilayani  oleh  TBBM  Tanjung  Uban menyebar  ke  12  unit  (SPBU),  3  unit APMS, 3 unit SPBB, 7 unit Agen Minyak
Tanah  (AMT),  dan  2  unit  Solar  Packed Dealer  Nelayan (SPDN).  Sedangkan penjualan  produk  per  bulan,  untuk Premium  sebanyak  4.831  KL,  Kerosene sebanyak  1.632  KL,  Solar  sebanyak 3.2017KL  dan  Pertamax  Turbo  sebanyak 269 KL. Untuk konsumsi industri penyaluran  Solar  sebanyak  3.612  KL  dan Pertamax Turbo sebanyak 68 KL .
Terminal  BBM  dan  LPG  Tanjung Uban  adalah  merupakan  terminal  buffer stock    atau  terminal  penyangga  untuk suplai  BBM  ke  Terminal  BBM  dan  LPG khususnya  di  Indonesia  Bagian  Barat, sehingga operasinya hampir 24 jam sehari. Suplai  BBM  dan  LPG  di  terminal  ini diperoleh  dari  Impor  dan  sebagian  dari dalam negeri yaitu Kilang Balikpapan atau terkadang  konsinyasi  dari  Terminal  BBM lainnya.
Permasalahan yang timbuldi Kawasan ini adalah  permasalahan operasi, yaitu  bahwa  operasi  suplai  dan  distribusi BBM  dan  LPG  dari  Terminal  BBM  Tg Uban  beroperasi  24  jam,  sementara  pihak yang mengawasi arus barang masuk/keluar dari  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas  dibatasi waktu kerja dan system  pembayaran  Kewajiban  ke  Kas Negara tidak mendukung kondisi operasi.
Peranan  Terminal  BBM  dan  LPG Tanjung  Uban  ini  sangat  strategis  dalam
menjaga  ketahanan  BBM  dalam  negeri. Penerimaan  BBM  untuk  disimpan  di Terminal  ini  berasal  dari  Impor  dan domestik.  Dari    impor  setiap  bulan  3-4 kapal, sesuai umumnya BBM Gasoline 88, dari  domestik  menerima  Minyak  Bakar dan  Minyak  Solar  dari  Kilang,  kemudian didistribusikan ke Terminal-terminal BBM yang  lebih  kecil  seperi  Terminal  BBM Lohkseumawe,  Terminal  BBM  Krueng Raya,  Terminal  Kabil  di  P.  Batam  sama- sama  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  Terminal  BBM  Siak, Terminal  BBM  Kijang  di  Pulau  Bintan (tidak  termasuk  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas),  Terminal BBM  Pontianak,  Terminal  BBM  Natuna, Terminal  BBM  Sabang  dan  mendukung Terminal  BBM  Belawan  untuk  kondisi kritis.  Terminal  ini  juga  mensuplai  BBM dalam  bentuk  retail  BBM  (menggunakan mobil  tanki)  dan  retail  LPG  (tabung)  ke pulau  Bintan  sendiri,  baik  daerah  yang termasuk  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas    dan  Non  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Tentu  peran  strategis  ini  harus  sejalan dengan  kelancaran  muat  dan  bongkar BBM  dari  Terminal  BBM  dan  LPG  Tg Uban,  dimana  sebelum  kawasan  terminal ini ditetapkan menjadi bagian dari kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas penerimaan dan penyaluran lancar .
Dari  sisi  kewajiban  pabean,  pada penerimaan BBM, sesuai ketentuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas    bahwa  pada  saat  BBM dan  LPG  dengan  kapal-kapal  yang  relatif besar yaitu tanker jenis MR(middle range) dan  LR  (large  range),  sesuai  ketentuan  , sejumlah  BBM  sesuai  dokumen  kapal yang  diterima  harus  dilaporkan  ke  pihak Bea dan Cukai sesuai dengan form FTZ01, dalam  hal  ini  kewajiban  Pabean  (Pajak Bea  Masuk,  PPh  dan  PPN  Impor ditangguhkan).
Selanjutnya  disaat  BBM  dan  LPG didistribusikan  dengan  volume  yang  lebih kecil  ke  terminal  BBM  di  Wilyah Indonesia  Bagian  Barat  bahkan  distribusi retail  ke  SPBU,  AMT,  SPDN  dan  Agen LPG, disyaratkan bahwa Pajak Impor, Bea Masuk,  PPh  Impor  dan  PPN  sesuai  harga jual  wajib  dibayarkan  secara  proporsional terlebih  dahulu  baru  BBM  dan  atau  LPG diperbolehkan  oleh  pihak  Bea  dan  Cukai keluar  dari  Terminal.  Proses  pembayaran Bea  Masuk,  PPh  Impor  dan  PPN  harga Jual  ini,  sangat  sulit  dilakukan,  karena mekanisme pembayaran pajak-pajak dimaksud tidak disesuaikan dengan kondisi operasi. Misalnya: Operasi 24 jam sementara  penerimaan  Kas  Negara  setiap
harinya  terbatas  sampai  dengan  pukul 14.00 WIB. Belum lagi jumlah pengapalan yang  banyak,  harus  menyiapkan  dokumen sesuai aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan  Bebas    akan  membuat administrasi sulit dilakukan.
Untuk  mengatasi  kendala  ini  pihak Pertamina telah mengkomunikasikan masalah  ini  dengan  pihak  Bea  dan  Cukai, dan  salah  satu  permasalahan  utamanya adalah  di  Ditjen  Pajak  yang  tidak  bisa membuat aturan khusus untuk menyesuaikan  penerimaan  Kas  Negara sesuai dengan operasi Pertamina. Sementara  bila  operasi  terhambat  karena pembayaran  pajak-pajak  yang  tidak  bisa diakomodir  oleh  Ditjen  Pajak,  maka  pada bulan  Mei  tahun  2009,  pihak  Pertamina meminta  dispensasi  pemberlakuan  aturan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  kepada  bisnis  Pertamina di  daerah  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas)    Batam,  Bintan. Karena  pihak  Pertamina  menilai  bahwa dengan  pelaksanaan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran  barang  ke  dan  dari  kawasan yang  telah  ditunjuk  sebagai  kawasan perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  Bebas, termasuk di Tanjung Uban dan Batam/Kabil,  usaha  atau  bisnis  Pertamina
menjadi  terganggudengan  ini  disampaikan kondisi  serta  kendala  yang  dihadapi  PT. Pertamina  atas  pemberklakuan  aturan tersebut, dengan alasan pertimbangan,kondisi  lokasi  Pertamina  di daerah  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas,  yaitu    Instalasi  BBM Tanjung  Uban  menerima  stok  BBM, sebagian besar dari BBM impor. BBM  ini merupakan  buffer  stok  nasional  yang ditimbun  sementara  (tidak  untuk  diolah), untuk selanjutnya didistribusikan ke depot- depot  BBM  lainnya  melalui  kapal-kapal yang  lebih  kecil.  Untuk    Depot  LPG Tanjung Uban menerima bahan baku LPG butane  dan  propane  dari    impor  dan sebagian  propane  disuplai  dari  dalam negeri.
Stok Depot LPG ini merupakan stok nasional dan sebagian kecil didistribusikan di  wilayah  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas    serta    Depot  BBM Kabil menerima BBM dari Kargo domestik untuk kebutuhan Batam sekitarnya,  sementara  untuk  BBM  jenis Marine Fuel Oil (MFO), sebagian menjadi stok  untuk  didistribusikan  di  luar  wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas . Permasalahan pembayaran pajak
menjadi masalah yang tidak bisa diakomodir Pertamina, yaitu terkait
dengan otorisasi pembayaran pajak, dimana  proses  pembayaran  PDRI  (Pajak Dalam  Rangka  Impor)  atas  kargo  impor PT. Pertamina (Persero)  dilokasi  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pusat  dan mekanisme  pembayaran  PDRI  atas  BBM impor  di  lokasi  Tanjung  Uban  dilakukan dengan pembayaran sekota/sewilayah, sedangkan  untuk  BBM  Marine  Fuel  Oil yang keluar dari Depot Kabil pembayarannya  langsung  terpusat  di Jakarta.  Kemudian  alasan  teknis  sesuai aturan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas      bahwa  kewajiban pabean  atas  BBM  /Bahan  Baku  LPG  eks impor  yang  didistribusikan  keluar  daerah
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas    harus  dibayar  dan diselesaikan administrasinya terlebih dahulu,  baru  kapal  dapat  diberangkatkan memnurut  kami  membutuhkan  waktu  4 hari kerja, yaitu setelah pemuatan BBM ke kapal  pengangkut  selesai,  maka  volume BBM  diukur  berdasarkan  pengukuran tanki kapal. Selanjutnya dibuatkan manifest,  B/L  dan  Invoice  (Proforma Invoice), prosesnya diperkirakan satu hari, pembuatan  PB/pemberitahuan  pabean  dan SSP/surat  setoran  pajak  dan  meneruskan ke pusat untuk permintaan bayar
diperlukan  waktu  satu  hari,  mengurus
dokumen
dan proses pemeriksaan/pemberangkatan kapal/alat angkut  dua  hari.  Rentang  waktu  ini menimbulkan  biaya  dan  menyebabkan permasalahan  kestabilan  stok  di  daerah lain yang bisa disuplai dari tanki minyak di daerah  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas ini.
Usulan  Pertamina  agar  diberikan dispensasi  berupa pengawasan pergerakan minyak dicatat dan diawasi oleh pihak Bea dan  Cukai,  namun  pembayaran  pajaknya bisa  menyusul  pada  hari  berikutnya  atau pembayaran berkala. Permintaan Pertamina tersebut tidak bisa disetujui oleh pihak  Bea  dan  Cukai,  karena  peraturan terkait  dengan  pelunasan  pajak  dan kewajiban  tersebut  diluar  wewenangnya. Selanjutnya dilakukan permintaan kelonggaran waktu pembayaran kewajiban pajak  ke  Ditjen  Pajak,  tetapi  tidak  ada solusi atau atas masalah waktu pembayaran  tersebut.  Pihak  Pertamina secara  resmi  mengusulkan  pembayaran berkala,  namun  ditolak  oleh  pihak  Bea Cukai  karena  tidak  sesuai  dengan  aturan pembayaran berkala . Dengan ketidakpastian  adanya  kebijakan  atas penerapan  aturan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  ini,  pihak Pertamina dalam rangka menjaga kestabilan  distribusi  BBM  dan  LPG
nasional  menyampaikan  pihak  Bea  Cukai agar  setiap  BBM  dan  LPG  impor  semua pajak  impor    dibayarkan  terlebih  dahulu agar tidak mengganggu operasional, artinya perlakuannya sama dengan terminal  di  kawasan  Pabean  (tidak mematuhi  aturan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  .Sebagai akibat  Pertamina  tidak  bisa  memenuhi aturan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas,, permasalahan lain  yang timbul  kemudian  adalah    atas  hasil    audit perpajakan  yaitu  hasil  konsolidasi  pajak atas BBM dan LPG impor dan pajak BBM atas  BBM  yang  disuplai  dari  Terminal BBM lain  atau Kilang Pertamina di dalam negeri  ke  Terminal  BBM  dan  LPG, diwajibkan  membayar  PPN  harga  jual, walaupun  BBM  tersebut    sebagian  besar merupakan  BBM  konsinyasi  dan    belum dijual  ke  konsumen.  Temuan  audit  Pajak menjadi  masalah  serius  dalam  keuangan Pertamina,  artinya  untuk  bisnis  PT. Pertamina  (Persero)  bahwa  perubahan status  Terminal  BBM  dan  LPG  Tanjung Uban  dari  Kawasan  Pabean  menjadi
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas      tidak  memberikan manfaat  ke  perusahaan,    mempersulit operasi  distribusi  BBM  dan  LPG  serta menyebabkan kerugian
keuangan perusahaan.
Sehubungan  dengan  permasalahan- permasalahan diatas, bahwa dalam pelaksanaan  aturan  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas    di  Tanjung Uban,  Bintan,  Kepulauan  Riau  (Kepri), menyebabkan terganggunya pendistribusian  BBM  dan  LPG  dari terminal ini, sehingga pada suatu kesempatan  rapat  di  Batam  20  Mei  2009, yang  dipimpin  oleh  Menteri  Keuangan, pihak  PT.  Pertamina  (Persero)    dalam  hal ini  Fungsi  Integrated  Supply  Chain  (ISC) PT. Pertamina (Persero) Pusat menyampaikan  bahwa  implikasi  peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas    di Terminal BBM dan LPG  Tanjung  Uban  akan  menghambat distribusi  BBM  dan  LPG  ke  Indonesia Bagian  Barat  dan  Agen,  karena  aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan  Bebas    tersebut  tidak  diikuti dengan kondisi operasi dalam hal pembayaran kewajiban pajak dan pada saat itu pihak PT. Pertamina (Persero) meminta  agar  Terminal  BBM  dan  LPG dapat  dikeluarkan  dari  zona  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas. Walaupun  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani saat  itu  mengatakan  bahwa  pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan  Bebas  Batam,  Bintan,  dan Karimun  (BBK)  tidak  boleh  membuat
kegiatan  domestik  terganggu,  dengan harapan  aktivitas  ekspor  meningkat.  Dan diminta  agar  aturan  pelaksanaan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas BBK  harus  dievaluasi  bersama-sama  agar
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan menghambat kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya PT. Pertamina (Persero)    sebagai  Badan  Usaha  Milik Negara,  wajib  taat  kepada    semua  aturan yang  dibuat  pemerintah  di  kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas    ini,  namun  di  sisi  lain proses  bisnis  PT.  Pertamina  (Persero) sebagai  perusahaan  negara  harus  dikelola dengan efisien, maka pihak PT. Pertamina (Persero)    selalu  berupaya  memberikan masukan  atau  usulan  ke  Ditjen  Pajak  dan Bea  Cukai  agar  permasalahan  operasi  dan keuangan tersebut dapat diatasi.
Beberapa usulan pihak PT.
Pertamina (Persero)  untuk perubahan pada peraturan  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas      dan  aturan pelaksanaan  mendukung  penerapan  aturan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas,  yaitu    Usulan  yang berhubungan  dengan  Deklarasi  Inisiatif (Voluntary  Declaration/VD),  Pembayaran Berkala, Pemberitahuan Berkala
(Periodically  Declaration,  Izin  Usaha untuk pengeluaran barang., Tidak dikenakan  pajak  PPN  penyerahan    atas Barang  konsinya  yang  di  masukkan  ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas.  Pemasukan  Barang Kena Pajak Lokal ke Kawasan Bebas yang kemudian  untuk  dikeluarkan  kembali  ke TLDDP(Tempat Lain  Diluar  Daerah Pabean)  dan  tidak  dalam  rangka  untuk diperjualbelikan dan diusulkan Pemasukan Barang  Kena  Pajak  Lokal  ke  Kawasan Bebas  yang  kemudian  untuk  dikeluarkan kembali  ke  TLDDP  dan  tidak  dalam rangka untuk diperjualbelikan tidak dikenakan PPN Penyerahan.
Selanjutnya  hasil  dari  pertemuan- pertemuan  pihak  PT.  Pertamina  (Persero) dengan pihak Bea dan Cukai, Pihak Ditjen Pajak  dan  pihak  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan  untuk mendapatkan kebijaksanaan untuk penyesuaian  implikasi  peraturan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas sesuai usulan-usulan diatas, dengan tujuan agar  dalam  penerapannya  operasi  PT. Pertamina (Persero)  tidak terganggu, tidak ada  yang  berani  memberikan  jalan  keluar, Pihak  Bea  dan  Cukai  dan  Ditjen  Pajak selalu  berdasarkan  aturan  apa  yang  sudah tertulis, sehingga untuk menjamin kelancaran  distribusi  BBM  dan  LPG,
Pihak PT. Pertamina (Persero)
mengajukan agar Terminal BBM dan LPG Tanjung  Uban  dikeluarkan  dari  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas menjadi  kawasan  biasa  atau  kawasan Pabean.
Akhirnya melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  41  tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  47  Tahun  2007  tentang  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan,  yaitu  tentang  perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan  Bebas  Bintan,  perlu  mengatur organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan,  bahwa sebagian  wilayah  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan  di
Kawasan Industri Galang Batang
dikeluarkan  dari  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Bintan  dan diubah  menjadi  kawasan  ekonomi  khusus berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47
Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas,
maka  Khusus  dan  wilayah  untuk  terminal Bahan Bakar Minyak dan Depot Liquefied Petroleum  Gas  (LPG)  PT.  Pertamina
(Persero)  di  Tanjung  Uban  dikeluarkan dari  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  Bintan  dan  difungsikan untuk kepentingan domestik. Menjadi jelas bahwa  penerapan  aturan    Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas di  Bintan,  khususnya  dalam  usaha  bisnis Perminyakan  bidang  hilir,  PT.  Pertamina (Persero),  yaitu  Terminal  BBM  dan  LPG Tanjung  Uban,  tidak  memberi  manfaat kepada  perusahaan  bahkan  menganggu Operasi dan merugikan perusahaan.
2. Implikasi
Peraturan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas pada Bisnis  PT. Oiltanking Karimun.
PT.  Oiltanking  Karimun  adalah suatu  perusahaan  minyak  bidang  hilir khususnya  di  bidang  penimbunan  minyak yang  didirikan  di  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas    Pulau Karimun.  Perusahaan  ini  merupakan perluasan usaha perusahaan skala internasional Oiltanking GmbH.
Oiltanking GmbH adalah anak perusahaan Marquard  &  Bahls,  suatu  perusahaan keluarga  di  Hamburg  Jerman  yang bergerak  di  bidang  suplai,  trading  dan logistic  energy.  Perusahaan  ini  memiliki 73  terminal  di  22  negara  termasuk  di Eropah,  dimana  PT.  Oiltanking  Karimun ini merupakan tanki penyimpanan terbesar
kedua  di  perusahaanya.    Gunvor  Group adalah  salah  satu  perusahaan  trading komoditi  terbesar  di  dunia.  Strategi investasi  yang  dilakukan  di  industry infrastrutur  baik  pembangunan  kilang, perpipaan, tangka penyimpan dan, terminal, pertambangan dan bisnis di Hulu. Berita  di  media  online  di  Singapore memuat berita tentang keberhasilan komisioning  PT.  Oiltanking  Karimun tanggal  6  Juni  2006  yang  berada  di wilayah  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas    Karimun  menjadi  suatu perhatian  khusus  bagi  pelaku  bisnis Minyak  di  Singapore.  Dimana  diberitakan bahwa  PT.  Oiltanking  Karimun,  yang merupakan  usaha  bersama  (joint  venture) antara  Oiltanking  GmbH  and  Gunvor Group,  diberitakan  terminal  ini  telah berhasil menerima 60,000 metric tonnes of gasoline dan gasoline components, dimana kapasitas  desain  tanki  terminal  adalah 730,000  cbm    untuk  mengantisipasi kebutuhan  pertumbuhan    permintaan produk  minyak  di  Asia.  Pemilihan  lokasi terminal  di  Pulau  Karimun  dinilai    sangat cocok  karena  lokasinya  di  Selat  Malaka dan  dekat  dengan  trading  hub  utama  di Singapore.
Secara Teknis bahwa infrastruktur di PT.  Oiltanking  Karimun  direncanakan dapat  menerima  penyandaran  kapal  Very
Large Crude Carrier ( VLCC),  yaitu kapal yang  mampu  mengangkut  minyak  2  juta barrel. Terminal ini telah disiapkan dengan tanki-tanki penimbunan yang dapat menerima  produk  minyak,  produk  kimia dan gas dan juga minyak mentah.
Dengan  adanya  penambahan  tanki penyimpanan  di  PT.  Oiltanking  Karimun, diharapkan  ketahanan  energi  di  Indonesia bisa  lebih  ditingkatkan  lagi,  dalam  upaya kebutuhan didalam negeri bisa terpenuhi.“Dengan  adanya  penambahan sekitar 7.300 kilo liter dari PT. Oiltanking Karimun, sama dengan penambahan kebutuhan  BBM  didalam  negeri  secara nasional  sehingga  Pemerintah  mendukung beroperasinya PT.Oiltangking yang bergerak dibidang penyimpanan BBM.
Dari  informasi  diatas  dapat  dilihat begitu besarnya harapan Pemerintah Pusat, Pemerintah  Daerah  dan  Pelaku  Usaha dalam  hal  ini  PT.  Oiltanking  Karimun dengan tujuan peningkatan ekomoni daerah  dan  memberikan  keuntungan  bagi pelaku  usaha,  secara  khusus  aktivitas penyimpanan  BBM  dan  menjadi  stok nasional  yang  akan  diperuntukkan  untuk kebutuhan Indonesia. Kegiatan
penyimpanan ini diharapkan dapat
mempengaruhi pertumbuhan bisnis lainnya di  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  Karimun  ini.  Berikut  ini
akan dibahas harapan-harapan dan realisasi  pelaksanaan  penerapan  aturan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  sesuai  dengan  data  dan informasi yang dihimpun.
President  Director  PT.  Oiltanking Nusantara  Persada  Mr.  Eric  Sumar menyebutkan,  pemenuhan  BBM  dalam negeri  merupakan  kebutuhan  vital,  dan Oiltanking berharap untuk dapat berkontribusi  bagi  pemenuhan  cadangan energi di Indonesia”.   Pendapat dari pihak PT.  Oiltanking  maupun  supplier  Gunvor dapat  diartikan  bahwa  salah  satu  target bisnisnya  adalah  penyimpanan  minyak yang  selama  ini  di  timbun  di  tanki-tanki Singapore dan Malaysia dapat di simpan di tanki  PT  Oiltanking,  dan  juga  dari  sisi supplier  karena  tarif  penyimpanan  dinilai lebih murah, maka supplier yang mengikuti tender pengadaan minyak di PT.
Pertamina (Persero) berpeluang
memenangkan  tender  dimaksud.  Bila penyimpanan  Minyak  di  PT.  Oiltanking
Karimun tinggi maka secara tidak langsung akan mempengaruhi
pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten
Karimun. 3. Potensi Kerjasama  PT. Pertamina
dengan PT Oil Tanking Karimun
Dalam bisnis PT. Pertamina (Persero)    khususnya  bidang  Hilir,  bahwa
peluang  terminal  PT.  Oiltanking  Karimun adalah  untuk  tempat  penyimpanan  stok (penyewaan),  dan  penyimpanan  BBM impor  untuk  dimuat  oleh  Suplier  yang Umumnya berdomisili di Singapore. BBM impor  untuk  kebutuhan  dalam  negeri kurang  lebih  60%    dari  stok  yang  ada  di Singapore, Malaysia, disimpan dan dimuat dari  terminal-terminal  BBM  di  Singapore. Kemudian PT. Pertamina (Persero) memiliki tanki penyimpanan yang terbatas sementara  kebutuhan  terus  bertambah, maka  penyewaan  tanki  merupakan  suatu strategi  mengurangi  biaya  operasi,  dalam hal ini tanki-tanki PT. Oiltanking Karimun berpeluang  untuk  dimanfaatkan  oleh  PT. Pertamina  (Persero).  Bila  PT.  Pertamina (Persero)    berbisnis  atau  berkolaborasi dengan  PT.  Oiltanking  Karimun  tentu menjadi  sejalan  dengan  misi  pemerintah, pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  dan secara  bisnis  merupakan  harapan  PT. Oiltanking Karimun.
Proyeksi  kenaikan  kebutuhan  BBM pertahun  sebesar  10-12%  ,  sehingga kapasitas  tanki  timbun  PT.  Pertamina (Persero)  juga harus disesuaikan, dan pola penyimpanannya  dapat  dilakukan  dengan penyewaan  tanki  yang  ada  di  wilayah Republik  Indonesia, hal  ini bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan stok nasional.
Berdirinya  PT.  Oiltanking  Karimun menjadi salah satu peluang untuk menambah ketahanan stok BBM dalam hal ini  dengan  penyewaan  storage  tank. Potensi  penyewaan  tanki  PT.  Oiltanking Karimun sangat mendukung PT. Pertamina (Persero)    dalam  menjamin  ketersediaan BBM    dan  sanat  strategis  dijadikan menjadi  buffer  stok  Nasional,  dimana posisi lokasi sangat srategis untuk pendistribusian BBM kebutuhan Indonesia
Bagian Barat. Akan tetapi dalam implementasi aturan
Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas, yaitu  antara  lain  bahwa  pada  saat  BBM domestik  disimpan  di  terminal,  harus dilaporkan  ke  Bea  dan  Cukai,  dan  pada saat  BBM  tersebut  didistribusikan  ke daerah lain, PT. Pertamina (Persero)  harus membayar PPN harga jual secara proporsional,  sementara  BBM  tersebut masih  milik  PT.  Pertamina  (Persero) karena  dikirimkan  ke  terminal  BBM lainnya di wilayah Indonesia Bagian Barat, sebelum  dijual  ke  konsumen,  serta pembayaran kewajiban pajak dan
administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu baru BBM yang sudah dimuat pada alat  angkut  diperbolehkan  keluar  wilayah
Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan  Bebas  Karimun.  Demikian halnya  dengan  BBM  Impor,  bahwa  pada
saat  BBM  impor  yang  disimpan  di terminal  ini,  harus  dilaporkan  pengusaha terminal  ke  Bea  dan  Cukai,  harus dilaporkan  dengan  form  FTZ01,  dimana kewajiban Pabean (Pajak Bea Masuk, PPh dan PPN Impor ditangguhkan), selanjutnya disaat  BBM  akan  diangkut  ke  terminal BBM  lain  di  luar  Kawasan  Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas),  pihak  PT. Pertamina (Persero)  harus membayar Bea Masuk,  PPh  Impor  dan  PPN  harga  Jual secara  proporsional  dan  menyelesaikan administrasi  terlebih  dahulu  baru  BBM diijinkan  pihak  Bea  dan  Cukai  untuk keluar  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas Karimun.
Keruwetan  sistem  pembayaran  Bea Masuk, PPh Impor dan PPN harga Jual ini, menyebabkan pelaku usaha akan menambah biaya untuk pengurusan minyak,  dan  dan  tidak  ada  jaminan distribusi  BBM  karena  prosesnya  dinilai tidak  praktis.  Hal  ini  timbul  karena mekanisme pembayaran pajak-pajak dimaksud tidak disesuaikan dengan kondisi  operasi  perusahaan  di  wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  tersebut.    Kemudian permasalahan  mendasar  yang  akan  timbul adalah  proses  pembayaran  pajak,  karena ada pembatasan waktu jam kerja penerimaan  Kas  Negara  setiap  harinya
hanya  sampai  dengan  pukul  14.00  WIB, sementara sesuai aturan kepabeanan bahwa  pihak  Bea  dan  Cukai  yang mengawasi  keluar-masuk  barang,    akan mengijinkan/memperbolehkan    kapal/alat angkut  BBM  keluar  dari    Terminal  PT. Oiltanking  Karimun,  bila  kewajiban  pajak secara  proporsional  sudah  dibayarkan  dan administrasinya sudah diselesaikan.
Pihak  PT.  Oiltanking  Karimun, supplier Gunvor, PT. Pertamina (Persero) , Badan  Pengawasan  Kawasan  Tanjung Balai  Karimun,  pihak  Bea  Cukai  Tanjung Balai  Karimun  dan  Bea  Cukai  Pusat  telah beberapa kali melakukan pembahasan atas kendala  bila  BBM  yang  diperuntukkan  ke PT.  Pertamina  (Persero)    di  timbun  di terminal  PT.  Oiltanking  Karimun.  Namun tetap  hasilnya  tidak  ada  kebijakan  dari pihak  terkait  yang  dapat  menghilangkan potensi keterlambatan berlayar dan kerugian PT. Pertamina (Persero)  memuat
BBM  dari  terminal  tersebut.  Pihak Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan  Bebas,  Pihak  Bea  dan  Cukai dan  Pihak  Pemerintah  Daerah  Karimun tidak  ada  yang  berani  membuat  kebijakan yang dapat menghilangkan potensi kerugian  PT.  Pertamina  (Persero),  bila BBM  domestic  maupun  impor  ditimbun disana.
Dari  segi  bisnis  PT.  Pertamina
(Persero),  bahwa  peluang  terminal  PT. Oiltanking  Karimun  adalah  untuk  tempat penyimpanan  stok  (penyewaan),  dan penyimpanan  BBM  impor  untuk  dimuat oleh  Suplier  yang  Umumnya  berdomisili di  Singapore. Proses penyewaan tanki PT. Oiltanking  Karimun  untuk  menjadi  buffer stok Nasional secara lokasi sangat srategis membantu  buffer  stok  BBM  khususnya untuk  kebutuhan  Indonesia  Bagian  Barat, namun karena ketentuan Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas yaitu  bahwa  pada  saat  BBM  domestik disimpan  di  terminal,  harus  dilaporkan  ke Bea  dan  Cukai,  dan  pada  saat  BBM tersebut didistribusikan ke daerah lain, PT. Pertamina (Persero) harus membayar PPN harga  jual  secara  proporsional,  serta pembayaran  dan  administrasinya  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  baru  BBM yang  sudah  dimuat  pada  alat  angkut diperbolehkan  keluar  wilayah  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Karimun.  Demikian  halnya  dengan  BBM Impor, bahwa pada saat  BBM impor  yang disimpan  di  terminal  ini,  harus  dilaporkan pengusaha  terminal  ke  Bea  dan  Cukai, harus  dilaporkan  dengan  form  FTZ-01, dimana  kewajiban  Pabean  (Pajak  Bea Masuk,
PPh dan PPN Impor
ditangguhkan),  selanjutnya  disaat  BBM akan  diangkut  ke  terminal    BBM  lain  di
luar  kawasan  Free  Trade  Zone  (FTZ), pihak  PT.  Pertamina  (Persero)  harus membayar  Bea  Masuk,  PPh  Impor  dan PPN  harga  Jual  secara  proporsional  dan menyelesaikan administrasi terlebih dahulu baru BBM diijinkan pihak Bea dan Cukai  untuk  keluar  kawasan  Free  Trade Zone (FTZ)  Karimun. Proses pembayaran Bea  Masuk,  PPh  Impor  dan  PPN  harga Jual  ini,  sangat  sulit  dilakukan,  karena mekanisme pembayaran pajak-pajak dimaksud tidak disesuaikan dengan kondisi operasi.
Pihak  PT.  Oiltanking  Karimun, supplier  Gunvor,  PT.  Pertamina  (Persero), Badan  Pengawasan  Kawasan  Tanjung Balai  Karimun,  pihak  Bea  Cukai  Tanjung Balai  Karimun  dan  Bea  Cukai  Pusat  telah beberapakali  melakukan  pembahasan  atas kendala bila BBM yang diperuntyukkan ke PT.  Pertamina  (Persero)  di  timbun  di terminal  PT.  Oiltanking  Karimun.  Namun tetap  hasilnya  tidak  ada  kebijakan  dari pihak  terkait  yang  dapat  menghilangkan potensi keterlambatan berlayar dan kerugian  PT.  Pertamina  (Persero)  memuat
BBM  dari  terminal  tersebut.  Pihak Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan  Bebas,  Pihak  Bea  dan  Cukai dan Pemda tidak ada yang berani membuat kebijakan  yang  dapat  menghilangkan potensi  kerugian  PT.  Pertamina  (Persero).
Walaupun  pihak    memberikan  jaminan membayar demurrage kapal atas keterlambatan kapal berlayar, PT. Pertamina (Persero) tidak mau mengambil resiko  keterlambatan  suplai  BBM  ke terminal  BBM  karena  akan  berpengaruh dengan  kestabilan  ketersediaan  BBM  di masyarakat.  Sehingga  dalam  dokumen tender  pengadaan  BBM  impor  yang dilakukan  oleh  PT.  Pertamina  (Persero) Integrated Supply Chain (ISC), ditentukan salah  satu  persyaratan    bahwa  BBM  yang disuplai  dari  impor  tidak  dimuat  dari Terminal PT. Oiltanking Karimun . Hal ini berarti  harapan  pemerintah  menjadikan terminal  PT.  Oiltanking  Karimun  menjadi buffer  atau  penyangga  stok  Nasional menjadi  tidak  terpenuhi.  Tentu  bila  BBM impor  yang  selama  ini  dimuat  dari terminal-terminal  BBM  di  Singapore, dimana  diperkirakan  BBM  yang  ada  di Singapore  disuplai  ke  Indonesia  bisa mencapai  60%  dari  stok  yang  ada, sehingga harapan PT. Oiltanking Karimun juga  tidak  bisa  tercapai  dan  secara  tidak langsung juga harapan harapan Pemerintah Pusat tidak tercapai serta harapan pemerintah  daerah  untuk  peningkatan ekonomi daerah Karimun sebagai pengaruh kehadiran bisnis perminyakan ini menjadi tidak maksimal.
Kemudian  dari  uraian  diatas  dapat
disimpulkan bahwa untuk bisnis perminyakan,  penerapan  aturan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas ini  tidak  memberikan  maanfaat  yang maksimal  kepada PT. Oiltanking Karimun , karena harapan minyak yang akan diolah atau  dibeli  oleh  supplier  untuk  kebutuhan dalam  negeri  tidak  aman  untuk  di  simpan di tanki-tanki timbun milik PT. Oiltanking Karimun,  karena  tidak  ada  jaminan kelancaran  arus  keluar  minyak  dari terminal  ini  bila  disuplai  ke  dalam  negeri. Hal  ini  dapat  berarti  bahwa  harapan pemerintah  menjadikan  tanki  timbun minyak  di  Balai  Karimun  tidak  bisa dimanfaatkan  sebagai  stok  nasional.  Hal ini  sebagai  akibat  dari  peraturan-peraturan perpajakan  dan  kepabeanan  tidak  dapat disesuaikan dengan kondisi bisnis disana.
Bila Pemerintah Daerah fokus
kepada upaya pengembangan daerah Pulau Bintan  dan  Pulau  Karimun  dengan  status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas,  seyogiaya  dilakukan
Analisa  pertumbuhan  dna  perkembangan perusahaan-perusahaan yang termasuk
dalam  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas. Misalnya bila pengembangan  bisnis  perminyakan  ini menjadi  salah  satu  bisnis  yang  bisa menumbuhkan usaha perekonomian lainnya,  maka  seharusnya  permasalahan
sistem pembayaran bea dan pajak dibuatkan  tersendiri  untuk  kelancaran operasi perusahaan dan terbukanya pengembangan usaha. Misalnya bila permasalahan  operasi  dan  kerugian  PT. Pertamina (Persero) di Terminal BBM dan LPG  Tanjung  Uban    dapat  dibuatkan tersendiri,  maka  akan  terbuka  peluang tanki-tanki  khusus  untuk  minyak  yang akan ke Indonesia dan ke luar negeri, bisa di timbun di terminal ini dan investor asing akan  melihat  peluang  tersebut  untuk mensuplai  minyak  dan  LPG  ke  PT. Pertamina  (Persero)  dari  daerah  ini, dimana setiap bulannya dibutuhkan minyak  mentah,  produk  minyak  dan  LPG dengan  jumlah  yang  cukup  besar  untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Frekwensi kapal minyak yang bersandar di Tanjung  Uban  dan  Pulau  Karimun  akan berdampak  kepada  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  lingkungan  untuk  memenuhi kebutuhan  kilang  dan  kebutuhan  BBM  di masyarakat Indonesia

## 5. SIMPULAN
Implikasi
Peraturan
Kawasan
Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Pada Bisnis Perminyakan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun menyebabkan operasi distribusi BBM dan LPG terganggu, menyebabkan  kerugian  pajak  atas  bisnis  PT.
Pertamina  (Persero)  di  Terminal  BBM  dan LPG  dan  Terminal  BBM  dan  LPG  Tanjung Uban  menjadi  tidak  efektif  dan  effisien, kemudian  menyebabkan  tidak  efektif  dan effisiennya kehadiran PT. Oiltanking Karimun di Pulau Karimun, serta serta dalam peningkatan  investasi  dan  pendapatan  di Pulau  Bintan  dan  Pulau  Karimun  tidak menunjukkan kenaikan yang berarti,
Analisis hukum atas implikasi peraturan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas  di  pulau  Bintan  dan  Pulau  Karimun dinilai tidak memberikan rasa keadilan, tidak memberikan  manfaat  bahkan  merugikan  dan menghilangkan  kebebasan  atau  kemudahan berbisnis dan tidak menimbulkan kebahagiaan atau kesejahteraan malah menyebabkan  kesulitan  bagi  perusahaan minyak  PT.  Pertamina  (Persero)  dan    PT. Oiltanking Karimun.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal.  (2016). Pengantar  metode penelitian hukum .
Friedrich,  Carl  Joachim.  (2008). Filsafat
Hukum: Perspektif Historis .
Maharaja,  Apul  D.  (2003).  Membangun
Indonesia, Studi Kasus Batam. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan . Mardiah, Ainal. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Contractor Safety Management System (CSMS) Terhadap
Kontraktor  pada  Pembangunan  Tanki Timbun di Terminal BBM Medan Group Tahun 2016 .
Muliono, Heri. (2001). Merajut Batam masa depan:  menyongsong  status  free-trade zone .
Rahardjo, Satjipto. (2020). Ilmu hukum .
Rumokoy,  Donald  Albert,  &  Maramis,
Frans. (2016). Pengantar ilmu hukum . Sukirno,  Sadono.  (2013).  Makroekonomi
Teori Pengantar (Ketiga).
Rajagrafindo Persada .
Susanti,  Dyah  Ochtorina,  SH,  M.,  &  A’an Efendi, S. H. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research . Sinar Grafika.
Zaenuddin,  Muhammad,  Kumorotomo, Wahyudi,  Saleh,  Samsubar,  &  Hadna,
Agus  Heruanto.  (2017).  Praktek Otonomi  Daerah  di  Batam:  Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan  Free  Trade  Zone  (FTZ). PROSIDING SEMINAR NASIONAL
CENDEKIAWAN , 125–139.