## Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)

## Andi Rahmat Hidayat, Alwi, Gita Susanti
Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar
Avatar.rahmat@gmail.com;alwiaziz_63@yahoo.com;gitasusanti65@gmail.com

## Abstrak
Perumusan  kebijakan  dengan  pendekatan  jaringan  penting  dalam  menyelesaikan  problem  sosial  yang bersifat  kompleks  dan  merancang  kebijakan  berbasis  pemberdayaan  sehingga  melalui  tim  perumus kebijakan  masyarakat  adat  ammatoa  kajang  sebagai  wadah  jaringan,  pihak  yang  berkepentingan  dapat mengakses  proses  perumusan  kebijakan  tersebut  untuk  mempengaruhi  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah daerah  Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan  mengetahui dan  menganalisis proses jaringan  perumusan  kebijakan  masyarakat  adat  ammatoa  kajang  di  Kabupaten  Bulukumba.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Pengumpulan  data  ditempuh  melalui    pengamatan, wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  informan  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  kegiatan tersebut.  Proses  analisis  data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  :  (1)  aktor  pada  tim  perumus  kebijakan  terutama  pemerintah  daerah  dan LSM  memiliki  posisi  yang  seimbang.  (2)  fungsi  jaringan  kebijakan  belum  berjalan  dengan  semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada  efektifitas  jaringan.  (4)  pelembagaan  pada  jaringan  kebijakan  berjalan  dengan  baik.  (5)  pola interaksi  atau  kebiasaan  yang  mengatur  pertukaran  sumber  daya  bersifat  konsultatif.  (6)  distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7)  strategi  riset  menjadi  kunci  LSM  mampu  merubah  perspektif  pemerintah  daerah  dalam  menetapkan luas  wilayah  dan  hutan  adat.  Terdapat  kelemahan    pada  jaringan  perumusan  kebijakan  masyarakat  adat ammatoa  kajang  dimana  pemerintah  daerah  mendominasi  jumlah  aktor  pada  tim  perumus.  Meskipun demikian,  LSM  nampak  berhasil  menjembatani  kepentingan  masyarakat  adat  namun  penempatan Labbiriyah (Camat Kajang)  sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus  kurang tepat  karena Labbiriyah cenderung  merepresentasikan  kepentingan  pemerintah  daerah  dari  pada  kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan.
Kata Kunci: jaringan kebijakan, aktor, formulasi kebijakan, adat ammatoa

## Abstract
Policy  formulation  which  uses  network  approach  is  important  for  solving  complex  social  problems  and forming  empowerment  policy  so  that  through  indigenous  peoples    (ammatoa)  policy  drafting  team  as network forum, variety of stakeholders are able to have access in the process of policy formulation and influence  the  decision  made  by  local  government  of  Bulukumba  regency.  The  aim  of  the  study  was  to know and analyze the policy formulation process of indigenous peoples ammatoa kajang in Bulukumba regency.Research method is using qualitative methods. Data collection taken with observation, interview, and  documentation  of  directly  involved  informants  in  implementation  of  that  activities.  The  process  of data  analysis  includes  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion.  The  results  of  research indicated  that : (1)  Actors  in  the  policy  formulation  team  had  equal  position  in  the  process  of  policy formulation. (2) functions of policy network did not perform well. (3) network structure is consultative but overlapping  membership  did  not  have  a  positive  impact  on  the  effectiveness  of  the  network.  (4)  the institutionalization in policy network functioned well. (5) the nature of  relations and habitsof managing resource exchange among actors were consultative. (6) distribution of power is significant,indicated with participative  research  conducted  by  NGOs.  (7)  research  strategywas  the  key  strategy  to  NGOs  to influence  and  change  local  government’s  perspective  in  determining  the  width  of  customary  land  and forest area. There are lacks of network in the policy formulation process. Local government dominated the  numbers  of  actors  involved  in  the  policy  drafting  team.  However,  NGOs  seemed  quite  successful  in bridging the interests of ammatoa community. Actors who represented adat ammatoa is not purely on the adat side due to his overlapping membership as sub-district ahead of Kajang. The position of Labbiriyah as  only  a  representation  of  adat  ammatoa  is  not  appropriate  because  he  seemed  to  back  local government’s interest than the interest of adat community in the process of policy formulation.
Key words: policy network, actors, policy formulation, adat ammatoa

## I. PENDAHULUAN
Transformasi  demokrasi  terjadi  pasca runtuhnya rezim otoritarian Suharto,
menandai  era  reformasi  melalui  upaya implementasi  nilai-nilai  demokrasi  pada tingkat  lokal.  Terminologi  pemerintahan hirarkis  menjadi  konsep  yang  kurang  relevan lagi  untuk  melahirkan  inovasi-inovasi  dalam ruang  lingkup  administrasi  public.Pergeseran paradigma  dari government ke governance
dalam diskursus administrasi public menjelaskan  kepada  kitasulitnya  melahirkan solusi-solusi cerdas apabila pemerintah (elit)tetap  bersikeras  menganggap  hanya pemerintah  sebagai  pusat (core) lahirnya preferensi suatu kebijakan (Jun, 2006).
Masyarakat  adat ammatoa kajang merupakan komunitas adat yang bermukim di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.  Kekhasan  komunitas  ini  terletak pada  prilaku  dan  keseharian  masyarakatnya yang  tetap  memegang  teguh  nilai-nilai  luhur dan  keyakinan  adat  ammatoa  kajang.  Salah satu fakta positif mempertahankan nilai luhur pada  masyarakat  ini  adalah  kemampuannya melestarikan  hutan  dan  alam  sekitarnya. Hutan  menjadi  instrument  penting  bagi masyarakat  setempat  baik  untuk  kebutuhan domestik  maupun  kegiatan  ritual.  Dalam pandangan masyarakat adat ammatoa kajang, hutan ibarat ibu kandung mereka sehingga hal ini  diyakini  oleh  masyarakat  luas  sebagai faktor terjaganya kelestarian hutan di Kecamatan Kajang.
Inisiasi  perumusan  kebijakan  masya- rakat  adat ammatoa kajang  oleh  Pemda Bulukumba dengan melibatkan LSM
(AMAN,  CIFOR,  dan  Balang  Institut)  dan pemangku  adat  ( Labbiriyah )  merupakan upaya  melahirkan  kebijakan  partisipatif  dan bertujuan  agar  masyarakat  adat  mendapat legalitas  atau  pengakuan  hukum  oleh  negara atas hak-hak yang mereka miliki seperti hutan adat.Alasan  utama  masyarakat  adat  mencari jalan  agar  negara  mengakui  keberadaan beserta  hak-hak  komunitasnya  karenapotensi ancaman pihak ketiga (negara dan perusahaan)  yang  bisa  saja  mengambil  alih kontrol  mereka  atas  penguasan  hutan  adat. Pemda  melibatkan stakeholders lain  (LSM
dan unsur pemangku adat) dalam tim perumus kebijakan  masyarakat  adat ammatoa karena keterbatasan  informasi/pengetahuan (reso- urces) mereka  mengenai  masyarakat  adat.
Resource  sharing ditujukan  untuk  mencapai efisiensi formulasi kebijakan (Lecy, 2013).
Kebijakan  masyarakat  adat  dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemberdayaan (empowerment  policy) sebab kebijakan ini akan memberikan kekuasaanterhadap  komunitas  masyarakat adat ammatoa berkaitan  dengan  wilayah  dan hutan  adatnya.  Sesuai  dengan  karakteristik kebijakan  tersebut  maka  pembentukan  tim perumus  merupakan  suatu  strategi  untuk mengatur saling ketergantungan (interdependencies) antara aktor dalam merumuskan  kebijakan  masyarakat  adat ammatoa .  Tim  perumus  yang  aktor-aktornya berasal  dari  pemda,  LSM,  dan  unsur pemangku  adat  diidentifikasi  sebagai  wadah atau  forum  berbasis  jaringan  dengan  fungsi utama  sebagai  wadah  interaksiaktor-aktor yang berbeda
latarbelakang untuk merumuskan  kebijakan  masyarakat  adat ammatoa . Fenomena ini menegaskan pernyataan  Rhodes  (2006),  bahwa  konsep jaringa merupakan satu dari beberapa konsep yang  berfokus  pada  hubungan  pemerintah dengan  pihak/aktor  non-pemerintah  dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan  untuk  melihat  dan  menganalisis proses  perumusan  kebijakan  masyarakat  adat ammatoa kajang dengan menggunakan
dimensi-dimensi utama teori jaringan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif.  Alasan  mendasar menggunakan  penelitian  kualitatif  karena permasalahan-permasalahan  yang  muncul dalam  proses  perumusan  kebijakan  berbasis jaringan lebih menekankan pada proses (Yin, 2000). Penentuan kebijakan ( decision making-process )  masyarakat  adat ammatoa kajang  menjadi  kajian  krusial  bagi  semua pihak/actor  yang  terlibat  dalam  proses tersebut  yang  notabene  memiliki  latar
belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Seperti  yang  dikatakan  Denzin  &  Lincoln (2009),  bahwa  penelitian  kualitatif  lebih menyiratkan  penekanan  pada  proses  dan makna.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  tim perumus  kebijakan  masyarakat  adat  ammato kajang Kabupaten Bulukumba dengan estimasi waktu pelaksanaan dari bulan April - Juni 2015.Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui informan yang merupakan aktor-aktor di  dalam  tim  perumus  kebijakan  masyarakat adat ammatoa kajang,  diantaranya:  Pemda Bulukumba (dinas kehutanan, dinas
kebudayaan  dan  pariwisata,  bagian  hukum setda,  bagian  pertanahan  setda),  LSM (AMAN  dan  Balang  Institut),  dan  unsur pemangku  adat ammatoa ( Labbiriyah ).  Data juga  diperoleh  berdasarkan  pengamatan peristiwa atau fenomena yang terjadi dilokasi penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.  Sumber  data  lainnya  berupa dokumen-dokumen  berkaitan  dengan  fokus penelitian.Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yakni  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  model  Miles  &Huberman dalam Sugiyono (2014), yang mengemukakan bahwa  aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara  interaktif    dan  berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  Ada tiga aktifitas dalam analisis  data  yaitu: data  reduction,data display, dan conclusion drawing/verification.

## III. KERANGKA TEORI Penelitian Terdahulu
Jaringan  kebijakan  diperlukan  untuk
menjawab  problem  sosial  yang  bersifat kompleks . Kebijakan pemberdayaan
merupakan  hal  yang  bersifat  kompleks.
Kebijakan ini tidak tepat menempatkan target
group hanya sebagai objek kebijakan melainkan  harus  menjadikannya  sebagai subjek  atau  pelaku  dalam  proses  perumusan kebijakan tersebut.
Penelitian terdahulu mengenai jaringan kebijakan dilakukan oleh Alwi & Rulinawaty (2014), mengungkapkan
implementasi
kebijakan  pemberdayaan  petani  kakao  di provinsi Sulawesi selatan masih menggunakan  mekanisme  birokrasi  yang cenderung  kaku  dan rule  oriented sehingga program kebijakannya masih tergolong proyek  birokrasi  dan  tidak  berorientasi murnipemberdayaan. Penelitian Gita Susanti(2013),  bertujuan  menganalisis  sistem informasi dan koordinasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan. Hasil penelitian ini  menunjukkan  ketidakberhasilan  Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) menentukan  strategi  pelayanan  pendidikan berbasis  jaringan  di  kota  Makassar  karena belum  optimalnya  sistem  koordinasi  dan lemahnya    kewenangan    DPKM.Penelitian Rulinawaty Kasmad (2015), bertujuan memferivikasi model teoritis jaringan pengembangan kapasitas organisasi terintegrasi  dalam  implementasi  kebijakan PKL di kota
Makassar. Hasilnya, implementasi  kebijakan  PKL  tidak  maksimal dan  LPM  sebagai  lembaga  pemberdayaan  di kota  Makassar  tidak  mampu  melaksanakan pemberdayaan  karena  desain  kelembagaan yang masih bureaucratic oriented.
Penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya sama-sama
menggunkana  perspektif  jaringan,  begitupun dengan  penelitian  ini.  Perbedaan  dengan penelitian  ini  berfokus  pada  model  jaringan kebijakan  publik  dalam  proses  formulasi kebijakan publik. Dimana penelitian-
penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan  jaringan  kapasitas  organisasi, penentuan  strategi  pelayanan  pendidikan dengan konsep jaringan dan proses implementasi kebijakannya.

## Perspektif Jaringan
Konsep Network belakangan ini
menjadi sebuah konsep yang banyak dibicarakan  berbagai  pihak,  baik  oleh pemerintah, ilmuan (social dan alam), praktisi bisnis,  maupun  oleh  masyarakat  secara umum.  Dalam  ilmu  politik,  kata  “jaringan” sering  digunakan  baik  oleh  politisi  maupun akademisi  untuk  menjelaskan  pentingnya kehadiran stakeholders dari berbagai
background dalam membicarakan dan
memutuskan  sebuah  keputusan  politik  yang biasa  kita  kenal  dengan  istilah  kebijakan publik.
Teori  jaringan  dapat  digunakan  pada berbagai level aktivitas seperti memformulasi,
implementasi kebijakan dan program pelayanan  publiksecara  efektif  dan  efisien melalui  pemanfaatan  berbagai  sumber  daya yang  tersedia  secara  bersama (sharing resourches). Pemanfaatan  sumber  daya  secara bersama-sama  hanya  dapat  ditemukan  pada organisasi-organisasi  berbasis  jaringan.  Sifat jaringan  ini  yang  memungkinkan  terciptanya efektifitas  dan  efisiensi  penggunaan  sumber daya  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan organisasi  seperti  dalam  proses  perumusan kebijakan.
Katzenstein menggunakan konsep network sebagai karakteristik umum hubungan  antara  sector  public  dan  private dalam  implementasi  kebijakan,  sementara Lehmbruch (1984), mengunakan istilah network untuk  menghubungkan  pihak-pihak ke  arah  pemusatan  korporasi.  Berbagai preferensi ahli yang menjadi landsan
digunakanya istilah network,
maka
disimpulkan  bahwa  konsep jaringan  berfokus pada  hubungan  antara  state  dan  non-state (industry,  NGO,  interests  group,  CSO)  dan pola hubungan tersebutdidasarkan pada interdependence atau saling ketergantungan.
Hubungan  relasional  antar  berbagai aktor  baik  individu  maupun  kolektif  ini utamanya  disebabkan  adanya  ketergantungan terhadap  sumber  daya  (Menzel,  1987).
Umumnya organisasi berusaha untuk
mereduksi ketidakpastian ( organizational uncertainties) yang  mereka  hadapi  dengan cara  menjalin  relasi-relasi  dengan  pihak  lain Thompson  (1967).  Hal  ini  menyebabkan konsep jaringan memiliki keunggulan mengatasi  problem  kelangkaan  sumber  daya yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari ketidakpastian  yang  dihadapi  organisasi- organisasi.

## Jaringan  Formulasi Kebijakan  Publik  dan Dimensi-Dimensi Jaringan Kebijakan
Jaringan  kebijkan  mampu  menstimuli penguatan  legitimasi  kebijakan  dan  mampu
megantisipasi  potensi  konflik  yang  akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Jaringan berbeda dengan organisasi berdasarkan pada tingkat
formalisasi  hubungan  yang  dibangunnya  dan tipe  koordinasinya.  Dalam  konteks  jaringan, kekuasaan pusat (power center) tidak menjadi bagian  yang  utama  dan  pola  koordinasi  yang terbangun tidak bersifat hirarkis (hierarchical authority) melainkan  bersifat  tawar-menawar dan negosiasi ( horizontal bargaining). Hal ini menegaskan  tak  ada  lagi  proses  pembuatan keputusan  yang  terpusat  Heclo  (1978),  Hanf dan Scharpf (1997).
Perspektif  ini  menjadi  kritik  terhadap konsepsi  single  aktor  (state)  yang  selama  ini mendominasi  proses  perumusan  kebijakan publik.  Dengan  pola  relasi  seperti  ini, kelompok-kelompok  kepentingan  terhadap suatu  isu  kebijakan  memiliki  akses  dalam proses formulasi.
Administrator  sebagai  pilar  terdepan yang  mengimplementasikan  kebijakan  publik sejatinya  membutuhkan  dukungan  politik, legitimasi,  informasi,  dan  partner  koalisi. Sementara  itu  di  saat  yang  sama  kelompok- kelompok  kepentingan  memiliki  hasrat  akan akses  terhadap  proses  perumusan  dan implementasi  kebijakan  public.  Perbedaan akan  kebutuhan  inilah  yang  melatarbelakangi terjadinya pertukaran (exchange) dan transaksi (transaction).
Pertukaran  ataupun  transaksi  adalah instrument yang hadir dalam proses formulasi kebijakan  berbasis  jaringan.  Proses  ini kemudian  mewarnai  interaksi  antar  aktor- aktor  yang  terlibat.  Dengan  ketersediaan sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  aktor-aktor yang berbeda latar belakang, maka informasi, preferensi  dan  pengetahuan  akan  masalah kebijakan  yang  ingin  dipecahkan  dapat menjadi lebih jernih.
Dalam  perspektif  jaringan  kebijakan , Frans Van Waarden (1992), mengembangkan teori  proses  perumusan  kebijakan  bebasis jaringan  dengan dimensi-dimensi  utama  pada jaringan  kebijakan (policy  network). Dimensi- dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan  untuk  melihat  dan  menganalisis proses  formulasi  kebijakan  berbasis  jaringan.
Berikut  ini  adalah  dimensi-dimensi  jaringan kebijakan yang dimaksud :
(1) actors (aktor).
Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan  dengan  jumlah  orang  yang terlibat (participants) . Faktor ini kemudian menentukan  ukuran  dari  jaringan  yang akan  dibangun.  Selanjutnya  karakteristik jaringan  kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh tipe  aktor  dari  backgroundyang  berbeda- beda.  Actor  dalam  jaringan  kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga  berupa  organisasi  sebagaimana  aktor yang terlibat dapat juga sebagai
representasi dari kelompok/pihak tertentu.
(2) function (fungsi).
Jaringan  adalah  media  komunikasi  yang berwujud  dalam  beberapa  fungsi.  Fungsi- fungsinya  bergantung  pada  kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor- aktor  yang  terlibat.  Konsep  “fungsi”  ini kemudian membentuk
penghubung
perspektif  antara  struktur  dan  aktor  di dalam  jaringan.  Fungsi  utama policy network adalah  sebagai tools yang digunakan  untuk  meningkatkan  intensitas hubungan (relationship) antara  pihak- pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan  publik  baik  pada  tahapan formulasi maupun implementasi.
(3) structure (struktur). struktur  jaringan  kebijakan  merujuk  pada pola  hubungan  antar  aktor-aktor  yang terlibat.
(4) Institutionalization (pelembagaan). Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal iniakan bergantung pada bentuk/karakteristik  struktur  jaringan  dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah  jaringan,  semakin  efektif  pula jaringan kebijakan tersebut.
(5) rules of conduct (aturan bertindak). Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan  atau  aturan  main (rules  of  the
game) dalam  interaksi  yang  mengatur pertukaran (exchange) dalam suatu
jaringan.  Hal  ini  bersumber  dari  persepsi peran (role  perception), sikap (attitudes), kepentingan (interest), dan  latar  belakang
social dan pendidikan (social and intellectual-educational  background) para
aktor yang terlibat.
(6) power relations (hubungan kekuasaan).
Salah  satu  karakteristik  utama  dari jaringan  kebijakan  adalah power  relation yang  dapat  dipahami  melalui  pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (distribution of power). Proses ini
berwujud  fungsi  distribusi  sumber  daya (resources) dan  kebutuhan (needs) di antara  aktor-aktor  dan  antara  struktur- struktur  organisasi  ketika  yang  terlibat adalah organisasi.
(7) actor strategies (strategi aktor) .
Dalam  jaringan  kebijakan,  aktro-aktor menggunakan network sebagai  strategi untuk  mengatur  saling  ketergantungan mereka.  Mereka  menciptakan  dan  atau menggunakan  jaringan untuk  memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

## IV. HASIL PENELITIAN
Model  jaringan  kebijakan  terdiri  dari beberapa  dimensi  yaitu: actors (aktor), function (fungsi), structure (struktur) , instituti-
onalization (pelembagaan) ,  rules  of  conduct (aturan bertindak) , power relations (hubungan kekuasaan),dan actor  strategies (strategi aktor) . Berikut ini adalah hasil penelitian pada tim  perumus  kebijakan  masyarakat  adat ammatoa dengan melihat tujuh dimensi utama jaringan tersebut :
Actors (aktor) Aktor dalam perumusan kebijakan masyarakat  adat  ammatoa  adalah  mereka yang  tergabung  di  dalam  tim  perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa . Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bulukumba melibatkan  dinas  kehutanan  dan  perkebunan, dinas  kebudayaan  dan  pariwisata,  bagian hukum  sekretariat  daerah,  dan  bagian pertanahan  sekretariat  daerah.  Aktor  dari LSM yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),  Centre  For  International
Forestry  Research  (CIFOR)  dan  Balang
Institut sementara dari pihak unsur pemangku adat ammatoa diwakili oleh Labbiriyah.
Jumlahdan  tipe  aktor  dapat  kita  lihat  pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah dan Tipe Aktor Tipe Aktor Institusi Jumlah Unsur Pemerintah Daerah Dinas kehutanan dan perkebunan 4 Bagian pertanahan setda Dinas kebudayaan dan pariwisata Bagian hukum setda Lembaga Swadaya Masyarakat CIFOR ( Center For Internatonal Forestry Research) / Balang Institut 3 AMAN (aliansi masyarakat adat nusantara) Unsur Pemangku Adat ammatoa Karaeng tallua (Labbiriyah) 1 Sumber: SK Bupati Bulukumba No:760/VII/2013

## Function (fungsi)
Bagian  kedua  dimensi  jaringan  adalah fungsi.  Fungsi  aktor  adalah  apa  yang dilakukan aktor tersebut di dalam jaringan
kebijakan.  Jaringan  dimaknai  sebagai  media, bertujuan  membentuk  arus  komunikasi  yang dapat  diilustrasikan  kedalam  beberapa  fungsi umum  seperti  jalan  pembuka  aktor (non- government) terhadap  pembuatan  kebijakan publik (Channeling access to decisionmaking process), konsultasi , negosiasi , dan
instrument  kerjasama antar  aktor. Pemerintah daerah,  LSM,  dan  unsur  pemangku  adat memiliki  peran  yang  sama  sebagai  pembuat kebijakan.  Pertukaran  informasi  pada  tim perumus berlangsung  dua arah melalui  rapat- rapat tim perumus yang dihadiri oleh tiga tipe aktor  (Pemda,  LSM,  dan  Unsur  pemangku adat). Pemda secara umum bertugas memberikan pertimbangan hukum dan sistematika  penyusunan  naskah  akademik  di dalam tim perumus, sementara LSM bertugasmemberikan pemahaman adat berupa informasi,  pengetahuan,  dan  melaksanakan riset partisipatif untuk menghimpun data-data mengenai masyarakat adat ammatoa . Labbiriyah yang  menjadi  wakil  pemangku adat berperan memberikan informasi mengenai struktur dan nilai-nilai adat. Fungsi aktor dan jaringan ini sesuai pada tabel 1.2 di bawah ini

## Tabel 1.2 Fungsi Aktor
Sumber : Hasil Interview Mendalam pada tim perumus, 2015 Actors Access channel in decision making Exchange of information Exchange of resources Cooperation Pemerintah daerah Pembuat dan pelaksana kebijakan Dua arah Otoritas, anggaran, dan pertimbangan hukum Ada LSM Pembuat kebijakan Dua arah Menyediakan informasi, skill (pemetaan wilayah dan hutan adat), dan anggaran Ada Unsur Pemangku Adat ammatoa Pembuat kebijakan (indirect) Dua arah Informasi Ada
Structure (struktur)
Struktur  merupakan  bagian  penting karena  dapat  menjelaskan  situasi  jaringan kebijakan.  Jaringan  perumusan  kebijakan masyarakat  adat  ammatoa  dilihat  dari strukturnya  berdasarkan  pada  skala  jaringan (the  size  of  network), tipe  keanggotaan (type of  membership), jenis  koordinasi (type  of coordination), dan  kondisi  hubungan (nature of  the  relations). Pemda  mendominasi  skala aktor  dibandingkan  dengan  LSM  dan  unsur pemangku  adat.  Tipe  keanggotaan  pemda bersifat  wajib  sementara  LSM  dan  unsur pemangku  adat  bersifat  sukarela.  Tipe koordinasi  pada  pemda  adalah  hirarkis, sedangkan  LSM  dan  unsur  pemangku  adat dalam  tipe  koordinasinya  lebih  konsultatif. Struktur  jaringan  ini  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :
Tabel 1.3 Struktur Jaringan Actors The Size of Network Type of Member ship Type of Coordinati on Nature of The Relations Pemerintah Daerah Banyak Wajib Hirarkis Kooperatif LSM Banyak Voluntar y Konsultasi Kooperatif Unsur pemangku adat Sedikit Voluntar y Konsultasi dan overlapping membership Kooperatif
Sumber  :  Hasil  wawancara  mendalam  pada tim perumus, 2015
Institutionalization (pelembagaan) Upaya pelembagaan jaringan kebijakan dilakukan  pemerintah  daerah  melalui  surat keputusan (SK) Bupati Bulukumba No:760/VII/2013mengenai  pembentukan  tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa beserta  aktor-aktor  yang  tergabung  di dalamnya.
Rules of conduct (aturan main ) Rules  of  conduct berbicara  tentang aturan  main  atau  kebiasaan (habit) yang terdapat  pada  pola  interaksi  aktor-aktor  di dalam  jaringan  kebijakan.  Fragmentasi  aktor terjadi  pada  proses  pembahasan  luas  wilayah
dan hutan adat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan,  namun  interaksi  yang  terbangun di dalam tim perumus berlangsung konsultatif. Power relations (hubungn kekuasaan ) Hubungan Kekuasaan merupakan komponen  penting  karena  menunjukkan pembagian kekuasaan (distribution of power) . Pembagian  kekuasaan  ini  berwujud  pada distribusi  sumber  daya  dan  kebutuhan  aktor. Pembagian  kekuasaan  relatif  seimbang  di dalam tim perumus ditandai oleh peran kunci yang  dimiliki  LSM  dengan  melakukan  riset partisipatif    untuk  mengidentifikasi  luas wilayah dan hutan adat.
Actor strategies (strategi aktor)
Strategi  yang  dilakukan  LSM  untuk mempengaruhi  keputusan  luas  wilayah  dan hutan  adat  pada  tim  perumus  adalah menegosiasikan  instrument  objektif  berupa riset partisipatif kepada tim perumus terutama pemerintah  daerah.  Data  dari  hasil  riset  ini merupakan  rujukan  utama  tim  perumus menentukan luas wilayah dan hutan adat.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menunjukkan  peme- rintah daerah terlihat  mendominasi aktor dari segi  jumlah  partisipan  pada  tim  perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa. Meskipun birokrasi (state) adalah  perwakilan terbanyak  di  dalam  tim  perumus,  namun  hal ini tidak mempengaruhi karakteristik jaringan kebijakan  yang  terbentuk.  Peran  aktor  baik pemerintah daerah dan LSM terlihat seimbang.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya pembagian  tanggungjawab  pada  jaringan kebijakan dimana sumber dayadan tanggungjawa tidak didominasi atau
ditanggung  oleh  pemerintah  daerah  saja, melainkan  LSM  juga  berperan  membantu kerja tim perumus baik dari segi anggaran.Ritzer &Goodman (2004), mengungkapkan  bahwa  hal  ini  didasari karena  setiap  aktor  memiliki  keterbatasan dalam  mengakses  sumber  daya  seperti kekuasaan, kekayaan, dan informasi sehingga komponen tertentu bergantung dengan komponen lainnya.
Tugas  Pemerintah  daerah  umumnya memberikan pertimbangan dan arahan mengenai aspek hukum dan mengharmonisasikan  hasil  temuan  LSM bersama  masyarakat  adat  tehadap  luas wilayah dan hutan adat. Dengan memperhatikan  hirarki  hukum  perundang- undangan  ynag  berlaku,  pemerintah  daerah berupaya  agar  tidak  terjadi  saling  tumpang tindih  antara  regulasi  yang  sementara dirumuskan  tim  perumus dengan aturan yang ada di atasnya.  Hal ini dilakukan agar proses yang ditempuh saat ini berjalan secara efektif, efisien, dan dapat diimplementasikan sebagaimana perumusan kebijakan merupakan  tahapan  penting  kebijakan  public dimana Lester &Stewart (2000:90), mengatakan “The  core  activity  of  policy formulation  is  choosing  between  alternatives for  dealing  with  a  policy  problem” Secara umum  peran  LSM  pada  tim  perumus  hampir sama.  AMAN  bertugas  untuk  memberikan pemahaman  mendalam  tentang  hak-hak  dan eksistensi  masyarakat  adat  di  dalam  tim perumus terutama kepada Pemda. Bagaimana seharusnya  pemerintah  melihat  komunitas adat  sehingga  tidak  terjadi  lagi  pelanggaran dan  pengebirian  hak-hak  mereka  atas  hidup dan hutan adat. Sementara Balang dan CIFOR memiliki peran sangat strategis yaitu
melakukan Participation  Action  Research (PAR) atau riset partisipatif dengan melibatkan  masyarakat  adat  sebagai  subjek dalam  penelitian  tersebut.  Penelitian  ini ditujukan untuk menghimpun data-data akurat yang  menjadi  pertimbangan  utama  tim perumus  dalam  merumusakan  kebijakan masyarakat adat ammatoa, termasuk mengenai luas wilayah dan hutan adat. Jaringan tim perumus ini memungkinkan LSM membantu
menegosiasikan  kepentingan  masyarakat  adat di  saat  pihak  unsur  adat  pada  tim  perumus sangat kecil. Peran unsur pemangku adat pada umumnya  bersifat  tidak  langsung.  LSM terlihat menjadi penghubung aspirasi
masyarakat  adat  ammatoa  di  dalam  tim perumus,  namun  tetap  ada  potensi  bias (self- interests) yang  dapat  terjadi  ketika  LSM menyampaikan  aspirasi  masyarakat  adat
ammatoa .  Fungsi  utama  jaringan  sebagai pembuka  jalur access  channel  in  decision making process kepada unsur pemangku adat tidak terjadi secara optimal.
Struktur jaringan yang dibangun pemerintah  daerah  dengan  menempatkan Camat  Kajang  sebagai  satu-satunya  aktor yang mewakili unsur pemangku adat ammatoa kurang  tepat  karena  dualisme jabatan  yang  menyebabkan Labbiriyah lebih merepresentasikan  kepentingan  pemerintah daerah.  Meskipun overlapping  membership tidak  berdampak  positif,  namun  struktur jaringan  yang  terbentuk  pada  tim  perumus secara umum bersifat flat dan tidak ada aktor yang  tersubordinat  dari  aktor  lain  (Ramli  & Andhika, 2012) . Hal ini disebabkanadanya horizontal  bargaining dan pola  komunikasi  antar  aktor  (Pemda  dan LSM) bersifat dua arah.
Pelembagaan  yang  merujuk  pada karakteristik formal jaringan kebijakan terlihat  dari  upaya  pemerintah  daerah  untuk memformalisasi  tim  kerja  perumus  melalui surat keputusan Bupati Bulukumba No:760/VII/2013. Dasar ini yang memungkinkan  aktor  non-pemerintah  (LSM) memiliki intensitas yang sama dengan pemda di dalam tim perumus untuk menentukan luas wilayah dan hutan adat.
Pola  relasi  atau  aturan  main  yang terbentuk pada jaringan kebijakan ini bersifat konsultatif sesuai dengan pembahasan struktur  pada  jaringan  kebijakan  ini.  Desain kerja pada tim perumus tidak didominasi oleh pemerintah  daerah  sehingga  pola  kerja  tim perumus dalam mengidentifikasi luas wilayah dan  hutan  adat  tidak  menggunakan  sistem yang  bercorak  birokratis.  Hal  ini  terjadi karena  terdapat sharing pada  tim  perumus terutama dari segi anggaran. Resources dalam tim perumus kebijakan masyarakat adat tidak sepenuhnya  disediakan  atau  berasal  dari pemerintah daerah.
Distribution of power terlihat pada tim perumus  dimana  LSM  mendapat  keleluasaan melakukan  riset  partisipatif  yang  hasilnya kemudian  menjadi  pertimbangan  utama  tim dalam  merumuskan  kebijakan  masyarakat
adat  ammatoa  terutama  dalam  menetapkan luas wilayah dan hutan adat.
Aktor  menciptakan  atau  menggunakan jaringan untuk mencapai tujuan dan
kepentingannya. Mereka menggunakan
strategi  di  dalam  jaringan  untuk  mengatur saling  ketergantungannya (interdependen- cies). Kepentingan  pemerintah  daerah  pada perumusan  kebijakan  ini  yaitu  ingin  menjaga eksistensi  masyarakat  adat  ammatoa,  sebagai upaya melestarikan hutan, dan untuk membuka sumber baru pendapatan asli daerah (PAD).  Sementara  kepentingan  LSM  adalah untuk  memulihkan  hak-hak  masyarakat  adat ammatoa dan  upaya  penegakan  keadilan untuk masyarakat kajang yang sampai saat ini dirugikan  oleh  pihak  perusahaan  (PT. Lonsum).  Pemerintah  daerah  membentuk  tim perumus  dengan  melibatkan  LSM  untuk menutupi keterbatasan mereka akan pengetahuan dan informasi dalam merumuskan  kebijakan  masyarakat  adat ammatoa kajang. Sementara LSM menggunakan  jaringan  tersebut  sebagai  jalur mereka untuk mempengaruhi
proses
formulasi kebijakan masyarakat
adat
ammatoa. LSM kemudian membangun strategi  dengan  cara  meyakinkan  pemerintah daerah  untuk  melakukan  riset  partisipatif sebagai tools mengidentifikasi  luas  wilayah dan hutan adat.

## V. PENUTUP

## Kesimpulan Dan Saran
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan beberapa  hal,  yaitupreferensi  pemerintah daerah  dan  LSM  lebih  cenderung  nampak dibandingkan dengan unsur pemangku adat.Jelas  pola  perumusan  kebijakan  seperti ini  tidak  menunjukkan  proses  pemberdayaan dimana  dalam  konsep  pemberdayaan  target group  kebijakan  bukan  hanya  dipandang sebagai  objek  dari  kebijakan,  melainkan menempatkannya  sebagai  subjek  atau  pelaku yang  juga  berperan  secara  aktif  dalam perumusan  kebijakan.  Meskipun  peran  LSM berperan besar dan terlihat mewakili kepentingan  masyarakat  adat,  namun  fungsi
utama  jaringan  dalam  perumusan  kebijakan sejatinya  membuka  jalur  kepada  unsur pemangku  adat  terhadap  kebijakan  tersebut (channeling  access  to  decision  making process). Pembagian  kekuasaan (Distribution of  power) pada  jaringan  kebijakan  ini  terjadi dan  signifikansinya  dapat  kita  lihat  dengan adanya  peran  cukup  besar  LSM  untuk melaksanakan  riset  partisipatif (Participation Action  Research). Namun  potensi  bias (self- interests) bisa  terjadi  mengingat  unsur pemangku  adat  pada  tim  perumus  diwakili oleh Labbiriyah yang juga merupakan bagian dari  pemda  dengan  jabatan  Camat  Kajang. Untuk  memperkuat  eksistensi  masyarakat adat ammatoa ,  seharusnya  kebijakan  ini memposisikan  unsur  pemangku  adat  yang tidak  memiliki  dualisme  jabatan  pada pemerintah  daerahterlibat  langsung  dalam proses  perumusan.  Fakta  yang  selama  ini terjadi  adalah  pembawa  aspirasi  seringkali tidak  merefleksikan  kepentingan  konsti- tuennya  karena self-interest yang  lebih dominan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi  &  Rulinawaty.  (2014). Bureaucratical  System  Vs  People  Empowerment  Policy:  Empirical Evidence From Cocoa Farmer Empowerment Policy in South Sulawesi Province, Indonesia. Journal of Humanities and Social Sciences Review.
Cook,  S  Karen  (1977). Exchange  and  Power  in  Networks  of  Interorganizational  Relations. The sociological quarterly 18 (winter 1977): 62-82.
Gita  Susanti.  2012. Jaringan  Pelayanan  Publik  yang  Demokratis:  Studi  Kasus  Sistem  Koordinasi Dalam  Penentuan  Strategi  Pelayanan  Pendidikan  Berbasis  Jaringan  di  Kota  Makassar . (Disertasi). Program Pascasarjana Unhas.
Jun  Jong  S.  (2006). The  Social  Construction  of  Public  Administratio  ;  Imperative  and  Critical Perspectives. State University of New York Press, Albany, United State of America.
Kasmad Rulinawaty 2015. Analisis Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan  Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima  di Kota  Makassar. Disertasi  : Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar.
Lecy  Jesse  D. et  al .(2013) .  Networks  in  Public  Administration:  Current  scholarship  in  review,
Public Management Review, Routledge Publisher.
Lester  James  P.&Joseph  StewartJR.(2000). Public  Policy  An  Evolutionary  Approach ,  Wadsworth, United State of America.
Menzel,  C  Donald  (1987). An  Interorganizational  Approach  to  Policy  Implementation. Public Administration Quarterly (1986-1989) pg 3.
Ramli Palammai & Andhika Mappasomba. (2012). Sejarah Eksistensi Ada‟Lima Karaeng Tallua di Kajang . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Bulukummba.
Rhodes.  R.A.W.  (2006).  New  Directions  in  The  Study  of  Policy  Networks.  European  Journal  of Political Research., (21): 181-205.
Ritzer & Goodman. (2004). Classical Sociological Theory. McGraw-Hill,New York.
Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung . CV.Alfabeta.
Thompson, James D. 1967 Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
Waarden  F.V.(1992). Dimensions  and  Types  of  Policy  Networks. Kluwer  Academic  Publishers, Netherlands.
Yin Robert K.(2006). Studi Kasus ; Desain & Metode. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.