## NASIB TKI DI TENGAH KEBERADAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004

## Mustika Prabaningrum Kusumawati
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dosen Hukum Adiministrasi Negara (HAN) Email: mustika.praba@gmail.com

## ABSTRAK
Nasib  TKI  di  tengah  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  nampaknya  masih menyisakan  tanda  tanya  akan  kapabilitasnya  apabila  melihat  kenyataan  bahwa masih maraknya TKI yang mendapatkan perlakuan buruk atau penyiksaan di negeri orang.  Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  penyiksaan  ini  dilatarbelakangi  oleh sempitnya  lapangan  pekerjaan  yang  ada  di  Indonesia  yang  menyebabkan  ledakan minat masyarakat untuk menjadi TKI dan menjadi parah ketika sebagian besar dari mereka memilih untuk menjadi TKI melalui jalur illegal. Faktor pemicu lainnya ialah rendahnya  kualitas  SDM  dan  rendahnya  pendidikan  TKI  kita.  Untuk  menjamin perlindungan  hukum  dalam  penempatan  TKI    (tenaga  kerja  Indonesia)  di  luar negeri,  maka  pemerintah  telah  mengakomodir  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Akan  tetapi  kenyataannya,  nasib  TKI    (Tenaga  Kerja  Indonesia)  di  negeri  orang berbanding  terbalik  dengan  apa  yang  telah  dijamin  oleh  keberadaan  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peranan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  dalam  memberikan  jaminan perlindungan  bagi  TKI  dirasa  masih  kurang  mampu  dalam  mengakomodir perlindungan  hukum  bagi  TKI.  Oleh  sebab  itulah  sangat  dibutuhkan  tidak  hanya peranan  dari  pemerintah  saja  tetapi  juga  peranan  dari  TKI  itu  sendiri  dalam membekali  diirinya  dalam  hal  pengetahuan  dan  skill  agar  terhindar  dari  berbagai bentuk perlakuan buruk di negeri orang.
Kata  Kunci :  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004,  Perlindungan,  Tenaga  Kerja Indonesia

## ABSTRACT
The  fate  of  Indonesian  Workers  among  the  existence  of  Act  No.  39  of  2004 concerning  the  Placement  and  Protection  of  Indonesian  Workers  Abroad  seems remaining  questions  on  its  capability  for  there  are  still  many  cases  of  immoral treatment and violence. The factors of that treatment and violence are due to little job opportunities  provided  in  Indonesia  which  then  arise  the  society’  interest  to  be Indonesian Workers, and this has been getting worse when most of them choose to be Indonesian  Workers  illegally.  Another  triggering  factor  is  the  low  quality  of  Human Resources and education of the workers. In order to grant the legal protection in the placement  of  Indonesian  Workers  Abroad,  the  government  has  promulgated  the  Act No.  39  of  2004  concerning  the  Placement  and  Protection  of  Indonesian  Workers Abroad.  However,  in  fact,  the  Act  No.  39  of  2004  concerning  the  Placement  and
Protection  of  Indonesian  Workers  Abroad  is  in  contrast  to  the  fate  of  Indonesian Workers  Abroad.  The  role  of  the  Act  No.  39  of  2004  concerning  the  Placement  and Protection  of  Indonesian  Workers  Abroad  in  granting  the  protection  towards Indonesian  Workers  is  still  incapable  to  accommodate  legal  protection  towards Indonesian Workers. Therefore, it requires not only the role of the government but also the Indonesian Workers themselves in preparing their knowledge and skill to avoid any immoral treatments abroad.
Keywords : The Act No. 39 of 2004, Protection, Indonesian Workers

## A. PENDAHULUAN
Pada  zaman  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  kita  sebagai  manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan ditambah lagi  kebutuhan  sekunder  lainnya.  Mengingat  kebutuhan  manusia  yang  semakin banyak  dan  berkembang  serta  mengingat  harga-harga  yang  semakin  mahal, seseorang  rela  untuk  bekerja  apa  saja  demi  mendapatkan  uang  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  yang  salah  satunya  yaitu  dengan  menjadi  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI).
Adanya  faktor  penghasilan  yang  lebih  tinggi  berkali  lipat  dibanding  dengan penghasilan  di  dalam  negeri  tentunya  menjadi  faktor  pemicu  yang  sangat menggiurkan bagi tenaga kerja kita. Banyak warga negara Indonesia tercinta yang bekerja di luar negeri sebagai TKI atau sebutan bijaknya adalah “Pahlawan Devisa”. Namun,  sebutan  itu  pada  kenyataannya  tidak  sepadan  dengan  apa  yang  mereka alami. Banyak perlakuan buruk yang dialami oleh para TKI, baik pada saat mereka bekerja di sana atau bahkan pada saat mereka masih di Indonesia.
Istilah  “Pahlawan  Devisa”  yang  saat  ini  dirasa  tidak  sebanding  dengan kenyataan  yang  dialami  oleh  para  TKI  kita.  Sering  sekali  kita  melihat  serta mendengar  berita  yang  menimpa  TKI  mulai  dari  penyiksaan  fisik  ringan,  sedang, berat,  bahkan  tidak  sedikit  pula  yang  meregang  nyawa  di  negeri  orang.  Masalah yang  menimpa  para  TKI  merupakan  buntut  dari  kurangnya  kualitas  tenaga  kerja kita. Barulah di saat-saat genting seperti ini semua pihak tidak terkecuali, menekan pemerintah agar mengambil sikap tegas agar para TKI mendapatkan perlindungan akan hak-haknya.
Maraknya kasus penyiksaan TKI seperti kasus Nirmala Bonat, Ceriyati, dan Siti Hajar  yang  telah  nyata  diungkap  media  massa  serta  diyakini  masih  banyak  sekali kasus  penyiksaan  TKI  yang  belum  terungkap,  menjadi  fakta  menarik  untuk  dikaji lebih  lanjut.  Terlebih  lagi  dengan  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pertanyaan besar pun muncul sebagai berikut:
1. Bagaimanakah nasib para TKI  di negeri orang di tengah keberadaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?
2. Seberapa  besarkah  peranan  keberadaaan  undang-undang  ini  dalam melindungi para TKI kita di luar negeri.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  normatif:  Pertama,  bahan  hukum  primer, khususnya  peraturan-peraturan  perundang-undangan;  Kedua,  bahan  hukum sekunder,  yang  terdiri  dari  buku,  jurnal,  laporan  penelitian,  artikel  ilmiah  hukum dan  sosial,  serta  bahan  seminar,  lokakarya,  dan  sebagainya.  Bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  cara  deskriptif  kualitatif,  khususnya  dalam mencari latar belakang atau faktor utama yang menjadi penyebab TKI mendapatkan perlakuan buruk di negeri orang di tengah keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  dalam memberikan jaminan perlindungan bagi TKI (tenaga kerja Indonesia).

## C. PEMBAHASAN
1. Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Fenomena global yang terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia antara lain  berupa  migrasi  internasional  (termasuk  migrasi  tenaga  kerja).  Fenomena  ini terus  berkembang  seiring  dengan  pola  hubungan  yang  terjalin  antarnegara  dalam berbagai  dimensi.  Meningkatnya  hubungan  antarnegara  pada  gilirannya berpengaruh pada intensitas arus migrasi dari dan ke negara bersangkutan (Saleh, 2005: vii).
Perhatian  publik  tertuju  pada  angkatan  kerja  yang  semakin  “membludak” yang  berbanding  terbalik  dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  yang  ada. Permasalahan ini juga dapat dibahas dengan lebih lengkap apabila diperhatikan juga tingkat  partisipasi  pemuda-pemudi.  Tingkat  partisipasi  pemuda  kota  di  Indonesia termasuk  sangat  rendah  apabila  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  lain,  dan apabila  dijumlahkan  pemuda  di  luar  angkatan  kerja  dan  penganggur,  nampaknya underutilization pemuda  kota  merupakan  masalah  serius  yang  memerlukan perhatian khusus. Peranan penting dari sektor informal di dalam penyerapan tenaga kerja  di  Indonesia  dan  di  berbagai  negara  berkembang  lainnya  pun  telah dikemukakan di dalam berbagai tulisan baik oleh sarjana-sarjana Indonesia maupun oleh sarjana luar negeri.
Tenaga  kerja  merupakan  faktor  yang  terpenting  dalam  proses  produksi. Sebagai suatu sarana produksi, tenaga kerja lebih diutamakan dibandingkan sarana produksi  kerja  lainnya  seperti  bahan  mentah,  tanah,  air  dan  sebagainya.  Karena manusialah  yang  menggerakkan  semua  sumber-sumber  tersebut  untuk menghasilkan barang (Bakir dan Manning, 1984: 149).
Ketika  seseorang  bekerja,  motivasi  bekerja  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor internal dan faktor eksternal pekerja. Maksud faktor internal adalah segala sesuatu yang  terdapat  dalam  diri  atau  keluarga  yang  menjadi  pendorong  untuk  bekerja. Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  hal-hal  yang  terjadi  di  luar  (khususnya  di pasar kerja) yang menarik untuk bekerja (Usman dan Djalal, 2004: 79).
Memperhatikan  distribusi  angkatan  kerja  di  negara-negara  maju  saat  ini terlihat  bahwa  proporsi  terbesar  berada  pada  sektor  sekunder  dan  tersier.  Hanya sebagian  kecil  saja  di  sektor  primer  (pertanian).  Proses  perkembangan  ekonomi negara  maju  diikuti  oleh  suatu  perubahan  struktur  kesempatan  kerja  sektor industri.  Melihat  pada  dinamika  struktur  kesempatan  kerja  ini,  Fisher  dan  Clark menyatakan  bahwa  dengan  adanya  kemajuan  ekonomi  suatu  masyarakat  jumlah angkatan  kerja  sektor  primer  cenderung  lebih  menurun  dibanding  dengan  sektor sekunder yang selanjutnya sektor sekunder akan lebih menurun dibanding dengan sektor tersier (United Nations: 61-63).
Perkembangan  penduduk  Indonesia  yang  cepat  akan  diikuti  pula  dengan perkembangan  jumlah  angkatan  kerja  yang  pesat  pula.  Sejumlah  angkatan  kerja muda  akan  memasuki  pasar  kerja  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai  dan keadaan  ini  akan  terus  berlangsung  secara  terus  menerus  (Bakir  dan  Manning, 1984: 149).
Tjandraningsih menyebutkan bahwa di sentra-sentra industri kecil pedesaan yang berlokasi di tengah pemukiman penduduk, dengan tempat kerja yang menyatu dengan  rumah,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mendorong  anak-anak untuk  ikut  dalam  kegiatan  industri  sebagai  pekerja,  baik  sebagai  buruh  maupun sebagai pekerja keluarga atau tenaga magang (Tjandraningsih, 1997: 41-46).
Keunggulan  di  dalam sebuah  persaingan  di era  globalisasi saat  ini sangatlah bergantung kepada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tentunya berperan di dalam penguasaan dan penerapan teknologi. Kualitas yang dibutuhkan adalah yang dapat memenuhi standar kompetensi internasional.
Situasi  dan  permasalahan  ketenagakerjaan  yang  dihadapi  Indonesia  antara lain  adalah  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  sangat  rendah,  tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi serta tingkat kesejahteraan sosial  yang  rendah  yang  dilatarbelakangi  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  di Indonesia.
Faktor-faktor  tersebut  menyebabkan  tingkat  pendayagunaan  tenaga  kerja Indonesia juga relatif rendah yang tercermin pada kecilnya proporsi penduduk yang bekerja,  tingginya  tingkat  pengangguran  dan  setengah  pengangguran  serta rendahnya  tingkat  produktivitas  dan  penghasilan  keluarga.  Besarnya  beban pengangguran  ini  memperburuk  tingkat  kemiskinan,  karena  bagi  mereka  yang bekerja masih diharapkan pada minimnya rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ternyata di seluruh Indonesia masih tergolong relatif rendah.
Pada dasarnya, negara kita memberikan jaminan atas penghidupan yang layak bagi  warga  negaranya  melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yaitu:
Pasal 28 C (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
Ketentuan  Pasal  28  C  (1)  ini  didukung  dengan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  secara  khusus memberikan  kebebasan kepada warga negaranya untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri. Kebebasan ini  diakomodir  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri.
Penempatan  TKI  untuk  dapat  bekerja  di  luar  negeri  adalah  bentuk  nyata upaya  memberikan  dan  mewujudkan  hak  dan  kesempatan  yang  sama  bagi  tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaannya.
Isu utama yang berkenaan dengan TKI ke luar negeri adalah masih tingginya migran  tanpa  dokumen  yang  sah  (illegal),  yang  menyebabkan  timbulnya  berbagai masalah yang menyangkut perlindungan tenaga kerja.
Beberapa  potret  kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada  TKI  dapat  dilihat secara jelas  sejak  tahun  2004  bulan  Mei,  dimana  media  massa  gencar  memberitakan tentang penganiayaan yang dialami oleh Nirmala Bonat, seorang PRT yang bekerja di  Malaysia.  Ia  mengalami  penyiksaan  dari  majikannya  berupa  penyiraman  air panas, bekas setrika pada badannya, pemukulan kepala dengan gantungan baju oleh majikannya  dan  pemukulan  cawan  pada  kepala  Nirmala  Bonat.  Meski  demikian, bukalah  berarti  bahwa  kejadian  penganiayaan  terhadap  TKI  baru  terjadi  pada kisaran  tahun  2004.  Tentu  sudah  banyak  terjadi  penganiayaan  namun  tidak diketahui  oleh  masyarakat  Indonesia  secara  umum.  Kasus  tindak  kekerasan terhadap  TKI  menjadi  pembicaraan  khalayak  umum  dan  mulai  terekspose  secara ramai  di  berbagai  media  massa,  karena  baru  pada  tahun  2004  itulah  Indonesia memiliki  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati. Selain  Nirmala  Bonat,  tindak  kekerasan  juga  dialami  oleh  Ceriyati  pada kisaran  tahun  2007  dan Siti  Hajar  di  tahun  2009.  Keduanya merupakan  PRT  yang bekerja di Malaysia. Siti Hajar disiksa oleh majikan dengan menggunakan air panas, martil dan gunting. Ceriyati mengalami pemukulan dan pelarangan beribadah oleh majikannya.  Selain  itu,  ia  juga  tidak  mendapatkan  gaji  selama  beekrja  empat setengah bulan di rumah majikannya (Azmy, 2012:7).
Angka  pengangguran  tinggi,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  rendahnya pendidikan, sempitnya lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri menjadi latar belakang  maraknya  minat  masyarakat  untuk  menjadi  TKI  dengan  iming-iming penghasilan  yang  lebih  besar  berkali  lipat  di  luar  negeri.  Karena  faktor  inilah, ditambah juga faktor pengiriman TKI yang tidak terdidik menyebabkan pengiriman TKI mengalami banyak permasalahan, salah satunya yaitu penyiksaan terhadap TKI kita di luar negeri.
Banyaknya  tenaga  kerja  yang  tidak  mampu  tertampung  dalam  kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri, merupakan potensi yang dapat disalurkan dan ditempatkan  ke  luar  negeri.  Pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pelaksanaan
penempatan tenaga keja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri, pelaksana penempatan TKI (tenaga kerja Indonesia) swasta yang  berbentuk  Perseroan  terbatas  (PT)  dan  memiliki  izin  dari  Menteri  Tenaga Kerja,  mitra  usaha  dan  pengguna  jasa  TKI  (tenaga  kerja  Indonesia).  Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksana penempatan TKI di Luar Negeri pengertian pihak-pihak yang terkait tersebut adalah:
a. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
b. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin  tertulis  dari  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
c. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna;
d. Pengguna Jasa TKI adalah instansi pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan  Hukum  Swasta,  dan/atau  Perseorangan  di  negara  tujuan  yang mempekerjakan TKI.
Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  yang  akan  menempatkan  TKI  ke  luar negeri  harus  terlebih  dahulu  membuat  Perjanjian  Kerja  Sama  Penempatan  yang dibuat  secara  tertulis  dengan  Mitra  Usaha  atau  Pengguna  yang  memuat  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Hal  ini  sangat  penting  bagi  calon  TKI  tentang adanya  jaminan  kepastian  penempatan  yang  akan  dilakukan  oleh  pelaksana penempatan  TKI    dengan  mitra  usaha  atau  pengguna  jasa  TKI  di  luar  negeri (Abdurrahman, 2006: 33).
Calon  TKI  juga  harus  membuat  perjanjian  penempatan  TKI  secara  tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  rangka  penempatan  TKI  di  negara  tujuan sesuai dengan Pengguna jasa membuat Perjanjian Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak (Abdurrahman, 2006: 33).
Penempatan  TKI  ke  luar  negeri  sebagian  besar  masih  terbatas  pada  sektor informal.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  oleh  kualitas  tenaga  kerja  yang  tersedia masih relatif rendah. Permasalahan yang muncul ke permukaan adalah tidak adanya perlindungan  bagi  para  TKI  yang  dilatarbelakangi  oleh,  misalnya,  PJTKI  sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih berorientasi bisnis sehingga lebih mementingkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan sering mengorbankan  kepentingan  pekerjanya.  Dinas  terkait  (dalam  hal  ini  yaitu  Dinas Tenaga  Kerja  di  kabupaten/kota)  sering  tidak  terlibat  dalam  proses  rekruitmen karena rekruitmen banyak dilakukan oleh para calo yang langsung mencari sumber calon  TKI  di  pedesaan,  sedangkan  kelengkapan  adminstrasi  dapat  dengan  mudah diperoleh  di  tempat  lain.  Permasalahan  lainnya  adalah  koordinasi  pembinaan penempatan TKI lintas sektor kurang berjalan dan kurang harmonis, sebagai contoh
dalam pemberian visa kerja sering tidak memperhatikam kelengkapan persyaratan seperti adanya job-order dan sertifikasi dari calon TKI (Saleh, 2005: 33).
Selain  itu,  banyak  oknum  yang  memanfaatkan  ketidakberdayaan  TKI  untuk kepentingannya,  baik  saat  rekruitmen,  pelatihan  di  penampungan,  maupun  saat kepulangannya (Saleh, 2005: 33). Semua masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya penyiksaan fisik yang diterima oleh para TKI kita di negeri orang.
2. Peranan  Keberadaaan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri Dalam Melindungi Para TKI di Luar Negeri.
Tujuan  perlindungan  tenaga  kerja  adalah  untuk  menjamin  keberlangsungan sistem  hubungan  kerja  secara  harmonis  tanpa  disertai  adanya  tekanan  dari  pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh sebab itu, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan  perlindungan  tenaga  kerja  tersebut  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Khakim, 2014: 99). Salah satu dasar hukum perlindungan tenaga  kerja  adalah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Pada  dasarnya,  negara  telah  menjamin  hak-hak  warga  negaranya  melalui Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Bab  X  A  Hak  Asasi  Manusia,  khususnya  pasal- pasal sebagai berikut:
a. Pasal 28A;
“Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup dan kehidupannya.”
b. Pasal 28 I (1)
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Menurut  Soepomo  dalam  Asikin,  perlindungan  tenaga  kerja  dibagi  menjadi tiga macam, yaitu (Asikin, 1993: 76):
a. Perlindungan ekonomis;
Yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  penghasilan  yang  cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
b. Perlindungan sosial; Yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan  kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
c. Perlindungan teknis; Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.
Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI di luar negeri. Kasus yang berkaitan  dengan  nasib  TKI  semakin  beragam  bahkan  berkembang  ke  arah perdagangan  manusia  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  kemanusiaan (Abdurrahman, 2006: 32).
Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari tiga (3) suku kata, yaitu  kata  hak,  kata  asasi  dan  kata  manusia.  Kata  hak  dan  kata  asasi  berasal  dari Bahasa  Arab,  sedangkan  kata  manusia  berasal  dari  Bahasa  Indonesia.  Kata  haqq adalah  bentuk  tunggal  dari  kata  huqûq.  Kata  haqq  diambil  dari  akar  kata  haqqa, yahiqqu,  haqqan,  yang  artinya  benar,  nyata,  pasti,  tetap,  dan  wajib.  Apabila dikatakan  yahiqqu  ‘alaika  an  taf’ala  kadzâ.  (Milton,  2008:  17).  Berdasarkan  kata tersebutlah, haqq diartikan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi berarti dasar atau pokok (Moelino, 1994: 60).
HAM  merupakan  hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. HAM juga diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri  manusia.  Istilah  ini  mempunyai  perbedaan  dalam  penyebutannya,  tetapi mempunyai makna yang sama (Muhtaj, 2008: 17-18).
Menurut  John  Locke,  tidak  semua  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  harus diserahkan kepada pihak lain, melainkan hanya hak-hak yang berhubungan dengan perjanjian  negara  saja  yang  diserahkan,  sedangkan  sisanya  tetap  berada  pada  diri masing-masing  warga  negara  (individu).  Sebagaimana  menurut  John  Locke (Sunggono dan Harianto, 2009: 75-76):
“men being by nature all free, equal and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another without his own consent, which  other men to join and unite into a community for their comfortable, safe and peaceable, living one amongst another ... ”
Dari beberapa tindakan yang berupa  kejahatan HAM termasuk juga masalah penyiksaan.  Secara  umum,  tindak  pidana  terhadap  tubuh  pada  KUHP  disebut “penganiayaan”.  Dibentuknya  pengaturan  tentang  kejahatan  terhadap  tubuh manusia   ini  dutujukan  bagi  perlindungan  kepentingan  hukum  atas  tubuh  dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan  atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.
Penganiayaan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dimuat  arti  sebagai “perilaku  yang  sewenang-wenang”.  Pengertian  tersebut  dalam  arti  luas  termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batin”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP,  R.  Soesilo  mengatakan  bahwa  undang-undang  tidak  memberi  ketentuan apakah  yang  diartikan  dengan  “penganiayaan”  itu  (Soesilo,  1991).  Secara yurisprudensi,  yang  diartikan  dengan  “penganiayaan”  yaitu  sengaja  menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini,
masuk  pula  dalam  pengertian  penganiayaan  ialah  “sengaja  merusak  kesehatan orang”.
R.  Soesilo  juga  memberikan  contoh  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” (Soesilo, 1991 :86):
a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
b. “rasa  sakit”  misalnya  menyubit,  mendupak,  memukul,  menempeleng,  dan sebagainya.
c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.
Untuk itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya terbitlah Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta anti perdagangan manusia.
Akan tetapi sangat disayangkan sekali, karena pada faktanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan TKI  di  Luar  Negeri yang pada dasarnya adalah payung hukum bagi para TKI kurang tegas melindungi dan menjamin merek di negeri orang.
Tidak hanya pemerintah yang perlu  disoroti, TKI pun juga harus disadarkan akan kewajiban, hak, serta hukum yang berlaku agar mereka dapat melindungi diri mereka.  Pada  realitanya,  hukum  selalu  berpihak  kepada  penguasa.  Banyak peraturan  hukum  yang  berlaku,  tidak  dapat  berjalan  dikarenakan  (Soesilo,  1991: 107-109):
a. Hukum  tidak  akrab  dengan  realitas  sosial,  tidak  sesuai  dengan  cita-cita keadilan  rakyat  karena  bahasa  hukum  sangat  berbelit  dan  sulit  untuk dimengerti sehingga multi tafsir;
b. Peraturan  hukum  harus  disertai  dengan  peraturan  pelaksana  dari peraturan  hukum  (undang-undang).  Banyak  peraturan  hukum  yang  tidak dapat  dilaksanakan,  karena  tidak  disertai  peraturan  pelaksana,  kalaupun ada  peraturan  pelaksana  tersebut  tidak  dapat  berjalan,  karena  tidak  ada sinergitas  antara  peraturan  hukum  yang  dibuat  dengan  peraturan pelaksana sebagai acuan operasionalnya.
Oleh sebab itulah dibutuhkan sebuah komunikasi hukum. Maksudnya adalah mekanisme  yang  menghubungkan  antara  manusia,  mengembangkan  semua lambang  dari  pikiran  bersama  dengan  arti  yang  menyertainya  dan  melalui keleluasaan yang menyediakan tepat pada waktunya.  Komunikasi juga merupakan penyampaian  pengertian  antar  individu  (Tommy  dan  Fahrianoor,  2004:  2;  Moor, 1993: 78).
Bentuk  nyata  dari  komunikasi  hukum  yang  dibangun  adalah  melalui penyuluhan,  sebagai  cara  atau  usaha  pendidikan  yang  sifatnya  non  formal.
Penyuluhan  dapat  dipersepsikan  sebagai  pendidikan  non  formal,  tentu  saja implementasinya  bukan  saja  untuk  hukum,  akan  tetapi  dapat  diterapkan  pada aktivitas  lainnya  yang  berkaitan  pemberian  pengetahuan  kepada  orang  lain (Samsudin,  1997:  1).  Melalui  penyuluhan  harus  dapat  disosialisasikan  kepada khalayak  bahwa  kaidah-kaidah  baru  memang  penting  untuk  diperhatikan  agar seseorang  tidak  mengalami  kesulitan  di  tengah  kehidupan  baru  yang  tertib,  yang disebut  kehidupan  bernegara  (Soetandyo,  2002:  373).  Pada  konteks  komunikasi dalam  proses  pembangunan  memainkan  peranan  penting  yaitu  (Tommy  dan Fahrianoor, 2004: 8-12):
a. Memberikan informasi kepada masyarakat;
b. Komunikasi  berperan  menumbuhkan  keinginan  untuk  mengadakan perubahan dan penerimaan suatu gagasan baru.
Komunikasi hukum merupakan persyaratan pokok dari sebuah sistem hokum (Friedman,  1997:  56).  Tidak  ada  seorang  pun  dapat  berperilaku  menurut  atau sesuai  hukum  apabila  ia  tidak  mengetahui  isi  atau  yang  diatur  oleh  hukum  itu. Komunikasi  hukum  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diharapkan,  yaitu  untuk menciptakan  pengertian  bersama  agar  terjadi  perubahan  pikiran,  sikap  atau perilaku.
Pahlawan  devisa  negara  kita,  TKI  di  manapun  ia  berada,  tetap  memiliki perlindungan  akan  hak-haknya  yang  sama  dengan  mereka  yang  bekerja  di  dalam negeri  tanpa  terkecuali.  Adanya  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  perlu didukung pula dengan:
a. Kemampuan berbahasa memadai;
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penganiayaan  dan penyiksaan  terhadap  TKI  di  negara  orang  adalah  persoalan  bahasa. Sebagian  besar  para  TKI  yang  diberangkatkan  dalam  kondisi  kepahaman bahasa  yang  minim.  Hal  ini  jelas  akan  menjadi  faktor  penghambat komunikasi  antara  seorang  pekerja  dengan  majikan.  Oleh  sebab  itu,  hal penting yang harus dipenuhi seorang TKI yang akan diberangkatkan adalah persoalan  bahasa,  bahasa  harus  dikuasai  sebab  merupakan  kunci  utama dalam komunikasi.
b. Kemampuan mengenal budaya negara yang akan dituju; Kemampuan  membaca  dan  memahami  budaya  suatu  daerah  merupakan modal  penting  untuk  seseorang  dapat  hidup  di  daerah  bersangkutan. Kesalahan  dalam  memahami  sebuah  budaya  bukan  hanya  akan menghambat  komunikasi,  namun  lebih  parah  lagi  dapat  mengancam keselamatan  dirinya.  Penyiksaan  TKI  di  luar  negeri  salah  satunya disebabkan oleh ketidaktahuan para TKI terhadap budaya dan adat istiadat suatu daerah.
c. Kemampuan intelektualitas; Daya intelektual dan wawasan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi faktor bagaimana orang lain akan bersikap terhadap kita. TKI di luar negeri
yang  kerap  mendapat  penyiksaan  dan  penganiayaan  fisik,  mayoritas berasal  dari  tenaga  kerja  non  terdidik.  Biasanya,  berasal  dari  kalangan pekerja  rumah  tangga  yang  kebanyakan  kaum  wanita.  Perspektif  negara- negara  maju  memandang  Indonesia  adalah  sebuah  negara  besar  yang masih miskin dan dilanda persoalan dalam negeri yang tak kunjung putus. Kebijakan perlindungan terhadap TKI belum dapat memberikan perlindungan secara  optimal  terhadap  kaum  TKI.  Perlindungan  yang  minim  pada  tahapan  pra penempatan ditandai oleh banyaknya rekruitmen massif oleh para calo yang minim melakukan sosialisasi informasi, pemalsuan dokumen, dan pengeluaran biaya yang banyak,  serta  koordinasi  dengan  instansi  terkait  yang  tidak  kuat.  Pada  tahap penempatan, tidak adanya upah minimum dan izin cuti libur sebagai hak sosial TKI juga  merupakan  bentuk  kekerasan  ekonomi  dan  psikis.  Sedangkan  pada  tahapan purna penempatan, masih ada pembayaran oleh TKI yang tidak jelas alokasinya di Terminal 4 atau Gedung Pendataan Kepulangan TKI (GPKTKI) (Azmy, 2012: 192).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Maraknya TKI yang mendapatkan perlakuan buruk atau penyiksaan di negeri orang  menimbulkan  berbagai  tanda  tanya  apa  sebenarnya  faktor  pemicu  TKI  kita sampai  diperlakukan  sedemikian  buruk.  Faktor-faktor  umum  berupa  tingkat kesejahteraan sosial yang rendah di Indonesia serta sempitnya lapangan pekerjaan yang ada menyebabkan meledaknya minat untuk menjadi TKI, ditambah minim atau rendahnya kualitas TKI kita sehingga tidak dapat dipungkiri menjadi TKI ilegal pun dijalani  oleh  sebagian  besar  mereka.  Berbagai  pemberitaan  media  yang  menyorot penyiksaan  TKI  semakin  menjelaskan  bahwa  keberadaan  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  dalam memberikan jaminan perlindungan TKI masih sangat jauh dari harapan.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam memberikan jaminan perlindungan bagi TKI juga harus didukung dengan upaya dari TKI itu sendiri untuk mempersiapkan diri mereka  sebaik-baiknya  sebelum  benar-benar  bekerja  di  luar  negeri.  Hal  ini  tidak lain  tidak  bukan,  merupakan  upaya  preventif  (pencegahan)  untuk  meminimalisir terjadinya penyiksaan baik ringan, sedang, maupun berat terhadap mereka. Selain itu,  semua  pihak-pihak  terkait  yaitu  TKI  itu  sendiri,  pelaksana  penempatan  TKI, mitra  usaha,  dan  pemerintah  harus  saling  bahu-membahu  serta  saling  menyadari akan kewajibannya masing-masing agar perlindungan hukum bagi TKI sejak proses persiapan  penempatan,  selama  penempatan,  hingga  pulang  kembali,  TKI  di  luar negeri dapat lebih terjamin serta terlindungi.
2. Saran
a. Terhadap Pemerintah
1) Agar  pemerintah  dapat  melibatkan  calon  TKI  di  dalam  pembentukan kebijakan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para calon TKI.
2) Agar  pemerintah  dapat  lebih  cermat  dan  tegas  di  dalam  membentuk suatu  kebijakan-kebijakan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan hukum bagi para calon TKI.
3) Agar  pemerintah  lebih  dapat  berbenah  dan  dapat  mengevaluasi kebijakan yang ada dengan melihat dari maraknya kejadian penyiksaan yang terjadi terhadap para TKI di luar negeri .
4) Agar  pemerintah  dapat  memberikan  bekal  pengetahuan  yang  cukup bagi para calon TKI untuk menghindarkan diri calon TKI dari kejadian- kejadian yang tidak diinginkan.
b. Terhadap Calon TKI
1) Agar  calon  TKI  dapat  lebih  berpartisipasi  aktif  dalam  penyusunan kebijakan perlindungan hukum bagi para calon TKI.
2) Agar  calon  TKI  lebih  sadar  akan  pentingnya  mengikuti  proses rekruitmen  yang  legal  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prosedur  yang berlaku.
3) Agar  calon  TKI  dapat  lebih  berpartisipasi  aktif  dalam  mencari  bekal pengetahuan  yang  cukup  untuk  menghindarkan  dirinya  dari  berbagai kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN JURNAL
Abdurrahman, Muslan (2006). Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum . Malang: UMM Press. Asikin,  Zainal  (1993). Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan. Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Azmy,  Ana  Sabhana  (2012). Negara  dan  Buruh  Migran  Perempuan. Jakarta:  Buku Obor.
Bakir,  Zainab  dan  Manning,  Chris  (1984). Angkatan  Kerja  di  Indonesia ,  Jakarta:  CV Rajawali. Friedman  (1997). The  Legal  System  :  a  Social  Science  Perspective. Russel  Sage Foundation.
Khakim, Abdul (2014). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Lluch  dan  Mazumdar  (1981). Wages  and  Employment  in  Indonesia ,  Squire,  Lyn Washington, World Bank.
Moelino, Anton M (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Milton,  J.  (1979). A Dictionary  of  Modern  Written  Arabic. Wiebaden,  Oto Harrassowitz.
Moor,  Fazier  (1993). Hubungan  Masyarakat,  Prinsip,  Kasus  dan  Masalah ,  Bandung:
Rosdakarya.
Muhtaj,  Majda  El  (2008). Dimensi-Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Saleh,  Harry  Heriawan  (2005). Persaingan  Tenaga  Kerja  Dalam  Era  Globalisasi (Antara Perdagangan dan Migrasi) . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Samsudin  (1977). Dasar-Dasar  Penyuluhan  dan  Modernisasi  Pertanian .  Bandung: Bina Cipta.
Soetandyo W (2002). Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya . Jakarta: Huma.
Sunggono,  Bambang  dan  Harianto,  Aries. Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Bandung: Mandar Maju.
Tommy  dan  Fahrianoor  (2004). Komunikasi  Penyuluhan  Dalam  teori  dan  Praktek ,
Arti Bumi Intaran.
United  Nations, Patterns  of  urban  and  rural  population  growth ,  New  York,  United Nations,  Departement  of  Economic  and  Social  Affairs,  Population  Studies series No. 68 ST/ESA/SER.A.68.
Usman,  Hardius  dan  Djalal,  Nachrowi  (2004). Pekerja  Anak  di  Indonesia  (Kajian Kuantitatif) . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Tjandraningsih, Pekerja Anak : Hak Sebagai Anak VS Hak Sebagai Pekerja , Jurnal Analisis Sosial, Edisi No. 5 Mei 1997

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).