Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i1.285

## KEABSAHAN JUAL BELI SEX TOYS PADA LOKA PASAR (MARKETPLACE)
Nabila Husniyah Susanto 1* , Nynda Fatmawati Ocatrina 2 1,2 Universitas Narotama Surabaya Email: nabilahs150601@gmail.com

## ABSTRAK
Dengan menggunakan analisis dasar pada undang-undang undang-undang atau dokumen hukum lainnya. Bahwasannya  menjual  beli  barang  sex  toys  bukanlah  barang  yang  terlarang  dan  perbuatan  melawan hukum  sepanjang  dilakukan  sesuai  hukum  yang  berlaku  atau  dengan  cara  dan  tempat  khusus.  Pada pelaksanaan perjanjian transaksi jual beli sex toys dianggap tidak memenuhi persyaratan syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata mencakup beberapa sebab yang halal dan kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Akibat hukum dari transaksi jual beli sex toys di anggap tidak memenuhi persyaratan syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata mencakup beberapa sebab yang halal dan kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Pemerintah untuk melakukan pembutan peraturan dan mengontrol tentang sex toys maupun jual beli sex toys sendiri yang selama ini beredar dan diperjualbelikan secara bebas dan tanpa izin.  Dapat  dijadikan  landasan  untuk  platform  marketplace  dalam  penyelenggaraan  sistem  perlu melakukan pembaruan atau memfilter akses sehingga untuk komoditas barang dengan kriteria tertentu tidak dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga dapat lebih memperhatikan dampak baik dan buruk untuk pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi jual beli sex toys di marketplace.
Kata Kunci : Keabsahan, Marketplace, Sex Toys

## ABSTRACK
By using basic analysis on statutes or other legal documents.Buying and selling sex toys, on the other hand, is not a prohibited item and an illegal act if done in accordance with applicable law or in a specific manner and location.In the implementation of the sale and purchase transaction agreement, sex toys are deemed not to meet the legal requirements in Article 1320 of the Civil Code, including several legal reasons and the ability to conclude an agreement. The legal consequences of buying and selling sex toys are deemed not to meet the legal requirements in Article 1320 of the Civil Code, including several lawful reasons and the ability to conclude an agreement. The government is to make regulations and control sex toys and the sale and purchase of sex toys which have been circulating and being traded freely and without permission. Can be used as a basis for a marketplace platform in the implementation of the system, it is necessary to update or filter access so that commodities with certain criteria cannot be accessed by anyone. so that they can pay more attention to the good and bad impacts for business actors and consumers in buying and selling sex toys in the marketplace.
Keywords : Validity, Marketplace, Sex Toys

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman bisnis jual beli online bukanlah hal yang baru. Malah saat ini jual beli onine makin banyak peminatnya. Melalui loka pasar atau marketplace barang yang  dijual  banyak  macam-macam produk  mulai dari  kebutuhan  rumah  tangga hingga  barang pribadi  seperti  sex  toys.  Sex  toys  adalah  barang  atau  alat  yang  dirancang  untuk  membantu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
menyalurkan hasrat seksual seseorang. Sex toys sendiri memiliki efek negatif dan positif. Jual beli sex  toys  di marketplace atau  loka  pasar  belum  mengatur  secara  jelas  di  Indonesia.  Namun, pemerintah telah melarang pengguna platform marketplace menjual barang yang mengandung konten negatif seperti perjudian, pornogrfai dn barang atau jasa lainnya yang melanggar hukum. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016  tentang  Batasan  dan  Tanggung  Jawab    Penyedia  Platform  dan  Pedagang  (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk User Generated Content.
Membahas yang berkaitan dengan pornografi tertuang pada UU No.44 Tahun 2008 tentang Porngrafi. Definisi Pornografi sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP, Melihat  KUHP  dan  UU  Porografi  di  Indonesia,  telah  mengatur  mengenai  kejahatan  terhadap kesopanan  karena  sex  toys  tidak  lepas  dari  hal  yang  berbau  pornografi.  Dilihat  dari  definisi pornografi dalam Undang – Undang, tidak terdapat unsur objek dan sex toys diedarkan melalui media komunikasi. Tidak mengatur secara jelas dan spesifik bahwa sex toys termasuk atau tidak dalam  UndangUndang  Pornografi,  karena  sex  toys  bukan  bentuk  obyek  yang  dipertontonkan, dipertunjukkan, atau dikomunikasikan melalui media komunikasi melainkan sex toys ialah suatu barang  yang  pemanfaatannya  dari  fungsi  barang  tersebut  bukan  dari  gambar,sketsa,  foto ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP.
Penjual  sex  toys  mengatakan  impor  dan  ekspor  sex  toys  diizinkan  selama  tunduk  pada peraturan dan dokumen hukum yang lengkap serta perusahaan tersebut terdaftar dengan benar di bea cukai dan otoritas terkait lainnya. Di sisi lain, ada juga klaim bahwa sex toys adalah ilegal, kecuali jika diizinkan secara khusus oleh lembaga kesehatan dan pendidikan atau pemerintah. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan keberatan dengan penjualan seks toys secara online, dengan alasan melanggar UU Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP. UU No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008) selanjutnya disebut UU ITE memuat aturan terkait pornografi di Internet yang mengatur tentang melanggar kesusilaa. Dalam melaksanakan PMSE (Perdagangan Melalui
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Sistem Elektronik) pelaku usaha dan konsumen harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi. Syarat dan ketentuan transaksi barang atau jasa di loka pasar ( marketplace ), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf b PP No.80 Tahun 2019 PMSE. Apabila, dihubungkan dengan penjualan sex toys melalui sistem transaksi elektronik di loka pasar ( marketplace ) pada PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ini tidak diatur secara jelas mengenai barang yang boleh dijual kecuali barang ekspor dan impor. Dalam PP No.80 Tahun 2019 Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  UU  Perdagangan  No.  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan belum ada pengaturan mengenai perdagangan sex toys di loka pasar atau marketplace . Maka, penulis akan meneliti sejauh mana sex toys dapat masuk dalam kriteria barang yang diperbolehkan atau dilarang diperjualbelikan melalui sistem elektronik. Bahwa aktivitas diranah online itu tidak lepas dari UU ITE, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 diatur mengenai dilarang mendistribusikan yang dapat melanggar kesusilaan.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  normatif (library  research ).  Penelitian  hukum normatif didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari tingkah laku hukum dari sudut peraturan  hukum  yang  hirarki  ( vertikal) dan  hubungan  hukum  yang  harmonis  ( horizontal ). Dengan  menggunakan  dasar  analisi  pada  peraturan  undang  undang  atau  Dokumen  hukum lainnya.  Pendekatan  Perundang – undangan  ( statue  apporach )  yang  dimana  metode  yang sebenarnya dengan cara mendalami regulasi dan Undangundang yang berhubung paut dengan isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Aturan Sex Toys Menurut Undang-Undang
Sex  toys  digambarkan  sebagai  perangkat  fisik  dengan  bentuk  seperti  alat  kelamin  yang digunakan untuk memancing atau meningkatkan gairah dan kesenangan seksual selama interaksi seksual.  Pasal  1  Ayat  1  UU  Pornografi,  hanya  menjelaskan  definsi  pornografi.  Pasal  4  Ayat  1
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
selanjutnya disebut UUP membahas pedoman untuk membatasi dan melarang pornografi secara umum.  Mendefinisikan  apa  yang  dimaksud  dengan  Pasal  6  selanjutnya  disebut  UUP  Produk pornografi dilarang oleh seorang ahli geografi, dengan pengecualian yang diizinkan oleh hukum, seperti  yang  digunakan  oleh  lembaga  pendidikan,  organisasi  yang  mengawasi  penyiaran,  dan fasilitas untuk perawatan kesehatan atau terapi seks. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,  tulisan,  gambar  bergerak,  suara,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh  atau  bentuk komunikasi  lainnya  melalui  bentuk  media  komunikasi.  Maka,  sex  toys  tidak  bisa  dikatakan pornografi karena bukan termasuk obyek pornografi yang disebarluaskan.
Pornografi  dapat  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan  preventif,  kuratif,  promosi, rehabilitatif, dan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Kesehatan. Pasal 27 Ayat 2 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bentuk pelayanan kesehatan seksual. Pornografi juga dapat digunakan untuk memajukan kepentingan pelayanan kesehatan. Tergantung pada tingkat keparahan gangguan, gangguan yang mengurangi hasrat seksual atau hambatan saat ini untuk menikmati keterlibatan seksual dapat diobati secara fisik atau psikologis, termasuk  dengan  suntikan  hormon,  pendidikan  seks,  atau  alat  bantu  mekanis  seperti  implan penis untuk pria, dilator, dan vibrator. Pornografi berfokus pada teks, gambar, objek, atau materi lain  yang  sering  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  memasukkan  apa  pun  yang  tidak menyenangkan bagi pembaca atau pemirsa. Termuat Pasal 4 ayat 1 sex toys itu pornografi bila disebarluaskan,  diperjualbelikan  secara  bebas  yang  berakibat  melihat  wujud  pornografi  nafsu birahi  seseorang  akan  meningkat  dan  dapat  manyalurkan  dengan  cara  melakukan  hal  yang dilarang. Setelah melihat materi pornografi, gairah seseorang akan tumbuh dan dapat dipuaskan dengan terlibat dalam perilaku terlarang. Kehadiran bagian tubuh seseorang di area tertentu dan lokasi  publik  disebut  sebagai  "memaksakan  ketelanjangan,"  dan  periode  ketelanjangan berlangsung selama tidak berpapasan dengan orang lain.
Perdagangan  sex  toys  tersebut  diduga  dilarang  atau  dibatasi  karena  individu  yang bertujuan  untuk  memasarkan  dan  memperdagangkan  sex  toys  di  Indonesia  menyelundupkan barang tersebut ke dalam negeri melalui jalur darat, laut, dan udara, menurut I Wayan Tapamuka, Kepala Seksi Pelayanan Bea dan Cukai VI. Hal ini mengindikasikan bahwa barangbarang tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
diimpor ke Indonesia sebagai produk yang diperoleh secara tidak sah atau ilegal. Dilihat sesuai dengan  ketentuan  Pasal  23  Ayat  2  Huruf  G  UU  Perdagangan,  Pasal  53  Ayat  3  dan  Pasal  102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Cukai. Mengingat sex toys ini dalam  konteks  bagaimana  mereka  masuk,  dipublikasikan,  dan  didistribusikan  di  Indonesia  Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak  disebarluaskan  dan  diperdagangkan  di  lingkungan  sekitar.  Seperti  halnya  Tokopedia terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya sex toys yang peredarannya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62  Tahun  2017.  Menurut  aturan  Pasal  4  PERMENKES  NOMOR  1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur  Alat  Kesehatan  menjelaskan  produk  itu  harus  memenuhi  standar,  Pasal  4  angka  2 ketentuan yang ditetapkan standar yang serupa dengan SNI atau diatur Direktur Jenderal. Setiap pelaku  usaha  menggunakan  sistem  elektronik  untuk  bertransaksi  dalam  barang  dan/atau  jasa yang  tidak  sesuai  dengan  data  dan/atau  informasi,  dan  penggunaan  tersebut  harus  sejalan dengan ketentuan UU ITE dan PP PMSE Pasal 13.
B. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Sex Toys Di Loka Pasar (Marketplace)
Perjanjian  jual  beli  adalah  sah  dan  dapat  ditegakkan  terhadap  para  pihak  asalkan memenuhi  persyaratan  hukum,  yaitu  yang  diuraikan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu Perjanjian myang mengikat secara hukum, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun, perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak dapat terpenuhi. Sedangkan, syarat ke tiga dan ke  empat  tidak  terpenuhi  maka  batal  demi  hukum.  Penjualan  dan  perolehan  barang-barang pornografi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, terdiri dari produk- produk  yang  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan,  dan  kepentingan  umum  dan  termasuk dalam  alasan  terlarang.  Setiap  orang  secara  tegas  dilarang  memperdagangkan  pornografi, menurut Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi. Pasal 27 ayat (1) selanjutnya disebut UU ITE melarang melakukan aktivitas di internet yang melanggar kesusilaan. Salah satu jenis pelanggaran hukum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
adalah tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, dan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Akibatnya, perjanjian jual beli yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dijadikan pembenaran atas perjanjian yang batal demi hukum apabila perjanjian alasan tidak memenuhi kriteria keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320.
Jual  beli  di  loka  pasar  atau  marketplace  tidak  ada  batasan  akses  untuk  barang diperdagangkan dengan kriteria tertentu tidak dapat diakses oleh siapa saja. Proses transaksi e- commerce, paling sulit untuk menilai kualifikasi pihakpihak yang cakap terlibat dalam syarat sah perjanjian sexara subyektif dalam "KUHPerdata". Dari perspektif sistem hukum perdata, jual beli melalui internet tidak bisa disebut sah, karena dalam transaksi jual beli, pembeli dan penjual tidak bertatap  muka,  dan  sulit  untuk  menentukan  kapan  kesepakatan  tercapai.  Menurut  Pasal  6 selanjutnya  disebut  UUP,  pornografi  dilarang  kecuali  diizinkan  oleh  peraturan  perundang- undangan seperti lembaga pendidikan, lembaga medis, dan terapi seksual.
Sex toys termasuk alat kesehatan seksual atau terapi yang dimaksudkan untuk mengobati disfungsi seksual atau gangguan kesehatan seksual, yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UU Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan seksual. Selain itu barang tersebut juga ilegal yang melanggar Pasal 23 UU Perdagangan, Pasal 53 ayat 3 dan Pasal 102 UU Kepabeanan dan Cukai. Pernyataan  diatas  dikatakan  penjualan  sex  toys  di  loka  pasar  bukan  pornografi.  Ringkasnya perjanjian  jual  beli  sex  toys  di  loka  pasar  ini  melanggar  Pasal  1320  KUHPerdata  mencakup kecakapan membuat suatu perjanjian dan suatu sebab yang halal.

## KESIMPULAN
Bahwasannya  jual  beli barang  sex  toys  bukanlah  barang  yang  terlarang dan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan sesuai hukum yang berlaku atau dengan cara dan tempat khusus  yaitu  dalam  lembaga  pendidikan  dan  lembaga  pelayanan  kesehatan  atau  terapi kesehatan  seksual  hanya  saja  dalam  peredarannya  itu  dibatasi  dan  memerlukan  izin  dari pemerintah. 2. Akibat hukum dari transaksi jual beli sex toys tidak memenuhi kriteria syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata, masuk dalam kriteria mencakup kecapakan untuk membuat suatu perjanjian karena barang yang diperdagangakan melalui loka pasar atau marketplace ini dapat di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
akses oleh semua umur dan dapat batal demi hukum dalam kriteria suatu sebab yang halal karena perbuatan tersebut melanggar PP PMSE, UU Perdagangan dan UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  “Pedoman  Grouping  Alat  Kesehatan  dan  Alat Diagnostik In Vitro” 2019
Simanjuntak, P.N.H.. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
Sofyan AP. Kau, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet”, Al - Mizan 3, no. 1 Desember 2007
Wirjono prodjodikoro, Tindak- tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung : Rosda Offset, 1985 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i- diindonesialt519344d537b5d diakses pada 19 januari 2022 https://www.24hour.id/sex-toys-bisa-jadi-barang-dagangan-legal-asal/diakses pada tahun 2020 https://www.krjogja.com/peristiwa/read/320190/aplikasi-online-dilarang-jualalat-bantu-seks diakses pada 14 desember 2017 https://www.halodoc.com/kesehatan/disfungsi-seksual diakses pada Maret 2022 https://www.viva.co.id/berita/nasional/1500216-bea-cukai-musnahkan-sex-toyshingga- minuman-beralkohol-ilegal di akses pada tanggal 21 Juli 2022