## The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions
Pendahuluan
Arbitrase ialah suatu pembahasan tujuan pertanyaan di luar keseluruhan siklus hukum yang  diselenggarakan  atas  kemauan  dan  keyakinan  yang  besar,  yang  dilengkapi  dengan pertemuan  tanya  jawab  dengan  memberikan  pilihan  terakhir.  Arbitrase  memberikan pengaturannya melalui kesempatan pertemuan tanya jawab, dengan tujuan agar mereka dapat membuat hukum dan metodenya sendiri untuk dilaksanakan. 1 Penyelesaian perdebatan di luar pengadilan negara adalah pilihan pertemuan yang tidak terbatas. Pilihan ini diekspresikan dalam  pengaturan  tersusun  yang  dibuat  ketika  perdebatan  terjadi,  sesuai  dengan  aturan peluang kesepakatan dalam common law . 2 Beberapa sumber membahas keutamaan arbitrase dibanding  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  peradilan.  Penyelesaian  sengketa  jalur pengadilan  hanya  bersifat  formalistik  sebab  yang  bersengketa  dipaksa  buat  menerima ketetapan  pengadilan,  meskipun  keputusan  itu  dikira  tak  memenuhi  keadilan.  Masalah  ini merupakan kekhawatiran publik serta dalam ekonomi Islam yang butuh memperoleh atensi.
1 Jefry Ta rantang Ni Nyoman Adi Astiti, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase’, Jurnal Al- Qardh , 5.2 (2018) <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
2 Yusna Zaidah, ‘Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia’, Jurnal Hukum , 8.3 (2016).
Ni Nyoman Adi Astiti 1 *, Ghozali Rahman 1 , Siti Nur Ibtisamah 2
1 College of Law Tambun Bungai, Palangka Raya, Indonesia 2 Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute of Palangka Raya *Corresponding author: nyomanadihukum@gmail.com
Article history Received, 08 Octo 2021
Revised 1, 22 Nov 2021 Accepted, 25 Dec 2021

## Abstract
Arbitration in Islamic law is known as the term tahkim which comes from Arabic. Arbitration in  Islam  has  been  recognized  in  the  Al- Qur’an,  Sunnah  and  Ijmak.  In  Indonesia,  sharia arbitration focuses on the field of muamalah or sharia-based civil law. Sharia arbitration is very relevant  in  resolving  sharia  banking  disputes.  The practice  of  tahkim  has  been  done  by  the companions of the Apostle. Thus, the problems that are resolved by arbitration institutions are not against Islamic law, because Islamic law itself recognizes the legality of arbitration as dispute resolution.  However,  in  the  formation  of  an  arbitration  institution,  elements  prohibited  by religion should not be included and its decisions are also not contradicting religious law. If a case is related to an arbitration institution to settle it, then according to Islamic law the official judicial institution is no longer authorized.
Keywords : arbitration positions, Islamic law, dispute resolution, islamic financial institusions
Cite this article:
pISSN: 2354 - 6034 eISSN: 2599 - 0187
Astiti, N.A., Rahman, Ghazali., Ibtisamah, S.N., (2021). The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions, Jurnal Al-Qardh , 6(2), 76-83. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3461

## The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions
Oleh  karena  itu,  agar  mengantisipasi  kekhawatiran  ini,  Majelis  Ulama  Indoneisa  sudah memprakarsai  terbentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang  mana dewasa kini dikenal dengan sebutan Badan Arbitrase Syariah Nasional. 3 Badan Arbitrase Syariah Nasional ialah  salah  satu  yayasan  intervensi  yang  memiliki  posisi  untuk  menentukan  perdebatan  bisnis syariah. BASYARNAS memiliki diskresi hukum acara tersendiri yang dijadikan sebagai putusan hukum bagi sidang sebagaimana diatur dalam tata tertib BASYARNAS. Premis sah yang digunakan dalam tujuan debat melalui BASYARNAS adalah aturan Islam dan aturan publik. Peraturan tata cara BASYARNAS mengarahkan premis halal, khususnya dengan mengikuti pada Al-Qur ’ an, As- Sunnah, Ijma, UU No 30 Tahun 1999, Keputusan MUI, serta Fatwa DSN-MUI. 4 Kehadiran  BASYARNAS  amat  diharapkan  oleh  umat  Islam  Indonesia,  tidak  hanya didorong  oleh  kesadaran  setiap  individu  menjalankan  aturan  Islam,  tetapi  juga  menjadi kebutuhan yang nyata. sesuai dengan peningkatan kehidupan moneter dan moneter di antara individu. Maka dari itu, motivasi dibentuknya BASYARNAS adalah sebagai badan tetap yang kapasitasnya  menentukan  peluang  munculnya  perdebatan  muamalat  dalam  hubungan pertukaran, bisnis moneter, administrasi dan hal lainnya di kawasan umat Islam. 5 Mengingat klarifikasi  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  berkonsentrasi  pada  bagaimana  intervensi BASYARNAS  dalam  hukum  Islam,  dan  bagaimana  situasi  badan  mediasi  syariah  publik BASYARNAS dalam signifikansinya terhadap penyelesaian perdebatan keuangan Islam.

## Metode Penelitian
Penulisan penelitian ini menggunakan metode normatif melalui literatur kajian pustaka (library research) terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang dibuat, dan  juga  bersumber  dari  beberapa  penelitian. 6 Dalam  suatu  penelitian  selalu  ada  ukuran ragam informasi, yang dalam interaksi ragam informasi akan menggunakan berbagai teknik. Jenis strategi yang dipilih dalam pengumpulan informasi, tentunya harus sesuai dengan sifat dan kualitas pemeriksaan yang di kuasai. Maka pada penelitian ini, penulis memakai metode library research , dan pendekatan syar’i, serta pendekatan yuridis yang akan digunakan dalam pengumpulan  datanya.  Pendekatan  normatif  merupakan  pendekatan  yang  mengkaji  nilai syariat Islam. Pendekatan ini digunakan sesuai dengan permasalahan yang hendak di teliti, yakni  dengan  cara  meriset  bahan  pustaka/data  sekunder.  Sedangkan  pendekatan  yuridis merupakan  pendekatan  yang  merujuk  berdasarkan  UU  yang  sesuai,  ataupun  data  primer terikat bersama peristiwa yang hendak di riset. Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam melakukan pengumpulan datanya. Maka, ketika semua data sudah dikumpulkan dengan metode kualitatif ini, diharapkan agar penulis dapat memberikan gambaran/informasi yang mutakhir ( up to date ) dan jelas, hingga berguna bagi perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  bisa  diterapkan  di  berbagai  permasalahan  terkait  dengan  alternatif penyelesaian  sengketa  arbitrase  dalam  perbankan  syariah,  dan  dalam  hukum  Islam,  yang mana  hal  ini  kemudian  akan  dianalisis  dan  dibandingkan  berdasarkan  teori  yang  telah ditetapkan.

## Literatur Review
Konsep Arbitrase dalam Hukum Islam
Pelaku  serta  pemakai  jasa  perbankan  syariah  tentu saja wajib  menjalani  aktivitasnya menurut prinsip syariah. Apabila terjalin konflik opini baik dalam pengertian ataupun dalam penerapan isi perjanjian, kedua belah pihak hendak berupaya menyelesaikannya dengan cara
3 Yusna Zaidah.
4 Amran Suadi, Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah (Jakarta: Kencana, 2018). 45.
5 Eko  Siswanto,  ‘Peran  Arbitrase  (BASYARNAS)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Binsis  Syari’ah’, Jurnal  Al- Amwal , 3.2 (2018).
6 Jefry Tarantang, ‘Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam’, Transformatif , 2.1 (2018), 315 <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>. 29.
musyawarah, walaupun kemungkinan masih terdapat konflik yang tak bisa dituntaskan dengn cara musyawarah, yang mana hal seperti ini akan kian besar, lebih-lebih didalam kehidupan dunia  ekonomi  syariah  yang  berbagai  macam. 7 Pembahasan  arbitrase  bagi  hukum  Islam dimaksudkan  buat  membagikan  cerminan  kalau  di  dalam  Islam  ada  metode  penanganan konflik semacam arbitrase. Tahkim ialah penunjukan satu orang ataupun lebih sebagai arbiter atau  konsiliator  oleh  2  orang  ataupun lebih  yang  bersengketa  buat  menyelesaikan  konflik dengan cara musyawarah. 8
Bagi Abu Al’Ainain Abdul Fatah Muhammad didalam bukunya “ Al-Qadha wa Al-Itsbat fi al fiqh Islami ” mengemukakan pengertian tahkim ialah bersandarnya 2 orang yang berkonflik ke seseorang yang mereka ridai ketetapannya buat menuntaskan konflik mereka. Penyelesaian sengketa dengan tahkim berarti membuat seseorang sebagai penengah untuk suatu sengketa itu. Maka didefinisikan juga, sebagai suatu penanganan konflik yang dicoba oleh hakam yang diseleksi ataupun ditunjuk dengan cara ikhlas oleh 2 orang yang berseteru diantara mereka serta kedua belah pihak hendak mematuhi penanganan dari hakim ataupun para hakim yang mereka  piih  tersebut. 9 Melihat  definisi  tersebut  penulis  menyimpulkan,  kalau  arbitrase didalam Islam disebut dengan istilah tahkim yang berarti cara penyelesaian yang berada di luar  pengadilan  perselisihan  diantara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  serta  bersifat privat. Perselisihan yang terjadi tentag hak milik maupun hak-hak lainnya yang diselesaikan dengan lewat bantuan pihak ketiga ataupun wasit. Keamanan dari dua pertemuan tanya jawab kepada individu yang mereka pilih (sebagai perantara) untuk memilih perdebatan di antara mereka,  dan  kedua  orang  yang  bersengketa  tersebut  telah  sepakat  dan  ikhlas  menerima keputusan dari pihak ketiga.

## Dasar Hukum Arbitrase Syariah
Semua aktivitas didalam ajaran Islam harus berlandaskan aturan yang sudah diputuskan didalam Al- Qur’an, Sunnah, ataupun hasil ijtihad. Badan Arbitrase amat disarankan didalam Islam, karena digunakan untuk menggapai kemufakatan yang maslahah dalam penanganan suatu  konflik  bermacam  aspek  kehidupan  tercantum  sengketa-sengketa  dalam  aspek muamalah.  Perihal  ini  dimaksudkan  supaya  pemeluk  Islam  bebas  dari  konflik  yang  bisa memperlemah aliansi serta kesatuan persaudaraan Islamiyah. 10 Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam Islam berlandaskan kepada Al- Qur’an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa  Ta’ala yang  terdapat  didalam  Surah  An-Nisa  Ayat  35. 11 Selain  itu,  dasar  hukum  bagi keharusan bertahkim juga dianjuran dalam Al- Qur’an mengenai butuhnya perdamaian, yakni dalam Surah Al-Hujurat Ayat 9. Berdasarkan ayat ini disebut bahwa, bila salah satu diantaranya melaksanakan  pelanggaran,  hingga  wajib  diberikan  ganjaran  dengan  jalur  usaha  menuntut. Apabila pelanggaran itu memilki angka eksekutorial, hingga wajib dicoba usaha menuntut cocok dengan akad para pihak ataupun putusan Badan Arbitrase, bagus tetapan tunggal ataupun majelis. Maka dari pernyatan ini dapat disimpulkan bahwa, keharusan untuk berlaku adil dalam menuntaskan sengketa kedua belah pihak, berhubungan dengan kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak dampak kelakuan pihak yang lain, ialah putuskanlah perihal itu dengan adil serta bijak. 12
7 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  Dan  Lembaga-Lembaga  Terkait  (BAMUI  &  TAKAFUL)  Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 149.
8 Sanwiah, ‘Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Menyelesaikan Sengketa Secara Adil Dan Cepat’, Jurnal Anterior , 12.2 (2013). 105.
9 Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 186.
10 Ummi  Uzma,  ‘Pelaksanaan  Atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BAS YARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 4.3 (2014).
11 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 234.
12 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2003). 481.

## The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions
Apabila ditinjau dari dasar hukumnya dalam As-Sunah, hadits Nabi di riwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Amr bin Auf al- Muzani, Nabi Muhammad bersabda, “Perjanjian boleh serta bebas dilaksanakan diantara umat muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram, serta umat muslimin terikat dengan kriteria mereka kecuali kriteria yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram”. Tidak hanya  pondasi  hukum  arbitrase  yang  berasal  dari  Al- Qur’an  serta  Sunnah,  dasar  hukum arbitrase pula berasal dari hukum ijtihad dalam memutuskan hukum kepada suatu yang dibuat dasar  hukum  Islam.  Didalam  memo  asal  usul  Islam,  kehadiran  lembaga  tahkim  pada  era sahabat banyak dilaksanakan tanpa adanya pertentangan. Seperti pernyataan Sayyididna Umar Ibnu  Khatab  kalau,  “ Tolaklah  permusuhan  hingga  mereka  berdamai,  karena  pemutusan  perkara  melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka ” . Dan ini juga diatur dalam UU No 48 Tahun 2009. 13 Arbitrase  Indonesia  juga  telah  dikelola  didalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 1 Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  menetapkan  pengertian  arbitrase,  yaitu  menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan biasa sesuai dengan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh majelis  arbitrase.  lembaga  arbitrase  secara  tertulis  sengketa.  Pihak  yang  berkepentingan. 14 Selain dari Al- Qur’an, Hadis, dan ijma ulama dari kelompok sahabat Rasulullah atas kesahan praktik tahkim, di era kawan sudah terjalin segketa dengan cara arbitrase di golongan para kawan serta tidak seseorang juga yang menentangnya. Ada pula sebagian opini dari ahli pakar hukum mengenai berartinya kehadiran Arbitrase Syariah, sebagai berikut:
a. Sayyid  Sabiq, 15 kalau  memperhatikan  pengaturan  berdasarkan  Islam  adalah  wajib, melihat dampak positifnya serta tugasnya yang besar dalam menjaga kerukunan dan melihat  beratnya  dalam  mengalahkan  kesulitan,  menyelesaikan  pertanyaan  serta membuat kerukunan.
b. H. Hartono Mardjono, 16 bahwa kehadiran organisasi yang menderita, kemampuan apa untuk  memutuskan  peluang  pertanyaan  normal  antara  bank  syariah  dan  pelanggan mereka, khususnya yang menggunakan organisasi mereka, untuk sebagian besar antara orang-orang  Muslim  yang  menyelesaikan  hubungan  normal  yang  didasarkan  pada syariah ialah keperluan yang nyata.
c. Rachmadi  Usman, 17 kalau  pembentukan  badan  intervensi  yang  bergantung  pada hukum  Islam  diundang  dengan  penuh  semangat  oleh  berbagai  pertemuan,  bukan hanya  karena  kesadaran  dan  keinginan  individu  yang  tak  terhindarkan  terhadap pelaksanaan  hukum  Islam,  tetapi  juga  didorong  oleh  persyaratan  yang  tulus  untuk tindakan keadilan bersama. secara damai sesuai dengan perbaikan ekonomi moneter di golongan umat Islam.
d. H. Pranowo Gandasubrata, 18 bahwa hukum kadang-kadang terasa tanpa ampun atau kaku, dengan alasan bahwa hukum adalah untuk keyakinan yang sah untuk diterapkan, namun  melalui  penegasan,  sisi  kejam  dari  penggunaan  hukum  dapat  diliputi  oleh pemanfaatan musyarwarah dan kesepakatan dengan Islam.
13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman .
14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .
15 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 11 (Bandung: PT. Alma‘Arif, 1980). 173.
16 H. Hartono Mardjono, Menegakan Syariat Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan I (Bandung: Mizan, 1981). 66.
17 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta: Djambatan, 2000). 100.
18 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) (Jakarta, 1994). 10.

## Pembahasan
Sejarah Perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Arbitrase  dicirikan  oleh  istilah  tahkim, yang secara  etimologis  bermaksud  membuat seseorang sebagai penghalang perdebatan. Pendirian ini sudah dikenal dari zaman pra-Islam, yang  mana  di  kala  itu  belum  ada  kerangka  hukum  yang  terkoordinasi,  dan  sering  ada pertanyaan  tentang  hak-hak  warisan  serta  hak  lain  yang  dituntaskan  lewat  bantuan  juru damai/pejabat yang dipilih oleh pertemuan-pertemuan tanya jawab. 19 Didirikannya mediasi Islam di Indonesia dimulai berkumpulnya pakar, peneliti islam, ahli hukum, kyai, serta ulama untuk memecahkan masalah dengan berbagi pikiran mengenai pentingnya organisasi arbitrase di Indonesia. Silaturahmi ini digeser oleh Majelis Ulama Indonesia di 22 April 1992. Sesudah diadakan  banyak  pertemuan  untuk  menyempurnakan  draf  desain  hierarki  dan  teknik prosedural, pada 23 Oktober 1993 dibentuk BAMUI, dan berubah nama jadi BASYARNAS, yang disepakati didalam Rakernas MUI tahun 2002. 20
Pilihan  Panitia  Tata  Usaha  MUI  No:  Kep  09/MUI/XII/2003  di  24  Desember 2003, nama BAMUI dirubah jadi BASYARNAS, diusulkan dari hasil RAKERNAS MUI di  23  sampai  26  Desember  2002.  Persatuan  MUI  BASYARNAS  berdiri  dengan pemerintahan sendiri sebagai instrumen yang sah yang menyelesaikan pertanyaan antara pihak, baik individu yang datang sangat dekat dengan bank syariah, perlindungan Islam dan pertemuan yang membutuhkannya. 21 Kehadiran BASYARNAS diperlukan oleh umat Islam Indonesia, tidak hanya didorong oleh kesadaran individu untuk menjalankan syariat Islam,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  kebutuhan  yang  sesuai  dengan  kemajuan  ekonomi  dan keuangan. kehidupan moneter di antara individu. Oleh karena itu, motivasi di balik pendirian BASYARNAS sebagai badan yang langgeng dan otonom adalah untuk mengetahui peluang munculnya persoalan muamalat dalam hubungan pertukaran, bisnis moneter, administrasi dan lain-lain di kalangan umat Islam. 22
Maka  dapat  diketahui  bahwa,  terdapatnya  BASYARNAS  sebagai  suatu  lembaga permanen  yang  berperan  buat  menuntaskan  kemungkianan  terbentuknya  bentrokan  awas diantara bank syariah dengan para konsumennya, ataupun para konsumen pelayanan mereka pada khususunya, serta diantara sesama pemeluk Islam yang melaksanakan ikatan keperdataan yang menghasilkan syariah Islam sebagai dasarnya. Dengan adanya fatwa DSN, setiap produk akad bank syariah maupun lembaga keuangan  syariah  wajib  melampirkan  klausula  arbitrase, sehingga seluruh sengketa yang berlangsung diantara perbankan syariah dengan konsumennya, sengketa tersebut wajib diselesaikan lewat BASYARNAS. 23
Kelembagaan Arbitrase Nasional dan Internasional Menurut Hukum Islam Landasan pembentukan arbitrase tidak diragukan lagi, hal ini merupakan pengakuan terhadap  gagasan  hukum  Islam  dalam  hal  mediasi.  Sejalan  dengan  itu,  MUI  membentuk badan arbitrase yang diberi nama BAMUI, di mana pengaturan pendirian penegasan tidak boleh  mengandung  komponen  yang  menyalahgunakan  pengaturan  dalam  hukum  Islam. Misalnya, pembentukan arbitrase menetapkan suatu syarat bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara  melalui  badan  mediasi,  seseorang  harus  melakukan  hal-hal yang  diharamkan  oleh
19 Darwinsyah Minin, ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam’, Jurnal Ilmu Hukum , 2.2 (2019).
20 A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002). 43.
21 Rosyadi. 132.
22 Ridzky Adityanto, ‘Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012)’, Jurnal LamLaj , 1.2 (2016).
23 Ahmad Dimiyati, Sejarah Lahirnya BAMUI Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). 191.

## The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions
agama,  maka  pada  saat  itu  hal  tersebut  jelas  tidak akan  didukung. 24 Dalam  hukum  Islam, semua tindakan yang bersifat muamalat ialah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sebagaimana sesuai dengan aturan ushul fikih yang bunyinya “ Segala yang sesuai dalam bidang muamalah  pada  dasarnya  adalah  boleh  hingga  ada  dalil  yong  melarang ”.  Arbitrase  mempunyai landasan hukum yang kuat dari hukum Islam, maka pembentukan lembaga arbitrase yang sifat nasional maupun internasional adalah boleh, dengan catatan selama di dalamnya tidak terdapat unsur yang terlarang menurut agama, dan putusannya tidak bertentangan dengan hukum agama. 25
Syarat-Syarat dan Putusan Badan Arbitrase
Ada  beberapa  syarat  yang  dirumuskan  oleh  sebagian  ulama,  berkaitan  dengan pelaksanaan tahkim. Syarat-syarat tersebut ialah:
1) Perkumpulan-perkumpulan  yang  melakukan  perbuatan  tahkim,  baik  sebagai  hakim (penguasa),  pihak  yang  dirugikan,  maupun  responden  harus  diperlengkapi  untuk bertindak, setiap perkumpulan berhak dan layak untuk bertindak menurut hukum.
2) Perkumpulan, dua pejabat yang ditunjuk, orang yang dirugikan dan yang berperkara untuk klasifikasi memiliki kemampuan sebagai saksi.
3) Cara  pelaksanaan  tahkim  atau  interaksi  pendahuluan  pertanyaan  diskresi  diarahkan oleh standar “ waqt al-tahkim wa al-hukm ”, khususnya kesamaan antara kepastian pilihan hakim dan pelaksanaan pilihannya.
4) Pihak yang besengketa saat menunjuk hakam wajib jelas serta pasti. 26
Putusan Badan Arbitrase, Persetujuan para pihak akar dari penanganan konflik lewat rute tahkim Ini adalah pencapaian perdamaian dari pihak-pihak yang bertikai. Perdamaian termasuk  dalam  kontrak  yang  ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai,  sehingga perjanjian damai mengikat secara hukum kedua belah pihak. Namun, terkadang tidak ada pihak yang dapat memperoleh keputusan arbiter, atau ditolak setelah hari arbiter membuat keputusan. 27 Para  ahli  hukum  Islam  tradisional  membandingkan  situasi  tersebut  dengan pilihan hakim. Pertama-tama, sebagian besar peneliti dari mazhab Hanafi, Malik, dan Hanbali menilai bahwa pilihan otoritas yang ditunjuk adalah yang tertinggi untuk pertemuan tanya jawab. Pilihan bersifat pasti dan membatasi pertemuan, sehingga tidak ada alasan untuk salah satu majelis buat membubarkannya. Kedua, peneliti dari mazhab Syafi’i menilai k alau pilihan otoritas yang ditunjuk tidak membatasi dua pemain pada pertanyaan, jika salah satu majelis tidak mau dan menolak pilihan. Penjelasannya, pilihan tahkim itu seperti konsekuensi dari sebuah fatwa, cenderung diakui dan cenderung ditolak. 28
Relevansi Arbitrase Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Diperkenalkannya  UU  No  21  Tahun  2008  mengenai  Perbankan  Syariah  membawa iklim segar bagi pedoman perbankan syariah di Indonesia. UU tersebut sudah memisahkan perbankan syariah dengan cara otonom dari rencana keuangan tradisional seperti yang terjadi di bawah pengawasan yang khususnya di bawah UU No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang  setelah  itu  digantikan  dengan  UU  No  10  Tahun  1998.  UU  No  21  Tahun  2008 mempunyai beberapa tujuan mendasar sebagai berikut: 29
24 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 461.
25 Zainal Arifin, ‘Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Artikel , 7.18 (2006). 78.
26 Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi (Parepare: Trust Media Publishing, 2017). 29.
27 Rusli. 32.
28 Rusli. 30-31
29 Muhammad Arifin, ‘Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah’, Jurnal Spektrum , 11.1 (2014). 33.
a. Menjamin konsistensi syariah yang tercermin dalam pengaturan bisnis yang tak berlawanan dengan standar syariah, pengesahan otoritas fatwa syariah oleh MUI.
b. Menjamin kekokohan kerangka moneter yang terlihat dari pemilihan Center Standards for Powerfull Financial Oversight , seperti yayasan dan kepemilikan, mengendalikan investor, administrasi, standar kehati-hatian, membahayakan komitmen eksekutif serta pelatihan dan manajemen. 30
Perjanjian khusus ini akan memberikan ide tentang keaslian kebijaksanaan Islam yang benar-benar memiliki tempat sebagai pilihan tingkat pertemuan menuju pertanyaan keuangan Islam. Kondisi mediasi syariah sebagai pilihan alternatif dengan pengadilan yang berat tetap signifikan  dalam  menyelesaikan  masalah  perbankan  syariah.  Dengan  berbagai  keuntungan intervensi syariah, dapat dibayangkan sebagai kemajuan yang efektif sebagai tujuan diskusi yang  lebih  bermanfaat  dan  menarik.  Sepenuhnya  berniat  mengajukan  pertanyaan  yang menyenangkan,  sehingga  asosiasi  dipertahankan  dan  menghasilkan  tantangan  kuat  yang sebagian besar bermanfaat untuk hal hebat. 31

## Kesimpulan
Dilihat dari data masa lalu, cenderung beralasan bahwa kehadiran mediasi dan itu tidak lain adalah posisi yang kokoh bagi hukum. Istilah tahkim memiliki definisi yang hampir sama dengan  penegasan.  Tahkim  dalam  pemikiran  syariat  Islam  diharapkan  dapat  mengatasi masalah keluarga, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara kaku. Hukum Islam mengizinkan  semua  jenis  muamalah,  selama  tidak  ada  bukti  yang  melarangnya.  Dengan demikian, seorang Muslim dapat menyelesaikan kasusnya melalui landasan intervensi yang layak. Spesialis kontras seperti yang mereka lihat dalam mengevaluasi kekuatan pengadilan untuk menengahi perdebatan yang telah terikat dalam pengaturan diskresi. Pertemuan utama menyatakan  bahwa  pengadilan  sebenarnya  memiliki  kekuatan  untuk  menyelesaikan  kasus yang diperebutkan, dalam hal satu atau dua pemain mengajukan perdebatan ke pengadilan.
Sejalan  dengan  itu,  situasi  arbitrase  syariah  sebagai  pilihan  yang  kontras  dengan pengadilan  yang  ketat  tetap  penting  dalam  menyelesaikan  pertanyaan  perbankan  syariah, dengan berbagai manfaat yang dimiliki oleh diskresi Islami, maka cenderung menjadi peluang untuk  musyawarah  sebagai  tempat  diskusi  untuk  tujuan  pertanyaan  yang  lebih  cakap  dan berhasil.  Gagasan  tujuan  debat  yang  bermanfaat,  mediasi  syariah  dapat  menyelesaikan pertanyaan  dengan  kesepakatan,  sehingga  hubungan  yang  baik  tetap  terjaga  yang  dengan demikian menciptakan kontes suara yang umumnya bermanfaat dalam kebaikan.

## Saran
Seiring  dengan  peningkatan  ekonomi  syariah  yang  tak  dapat  dipisahkan  dari  segala potensi pertanyaan didalam tiap pelaksanaan bisnisnya, peran BASYARNAS sebagai yayasan penyelesaian  perdebatan  keuangan  syariah  di  luar  pengadilan  hendak  makin  meningkat. Dengan  demikian,  BASYARNAS  wajib  melaksanakan  lompatan  ke  depan  serta  usaha perbaikan kerangka kerja yang lain. Kemudian, untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan harmonisasi vertikal pengaturan hukum, sebagai alasan pelaksanaan pilihan BASYARNAS.

## Daftar Pustaka
Adityanto, Ridzky, ‘Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012)’, Jurnal LamLaj , 1.2 (2016)
Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2
30 Yusuf Wibisono, Indonesia Shariah Economic Outlook (ISEO) (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2011). 3.
31 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). 14.

## The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions
(Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2003)
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) Arifin, Muhammad, ‘Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Seng keta Perbankan Syariah’, Jurnal Spektrum , 11.1 (2014) Arifin, Zainal, ‘Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Artikel , 7.18 (2006) Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI),  Sambutan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Pada  Peresmian  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia,  Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia (BAMUI) (Jakarta, 1994)
Dimiyati, Ahmad, Sejarah Lahirnya BAMUI Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
Mardjono,  H.  Hartono, Menegakan  Syariat  Islam  Dalam  Konteks  Ke  Indonesiaan  I (Bandung: Mizan, 1981) Minin,  Darwinsyah,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Praktik  Ekonomi  Syariah  Di  Luar Pengadilan Men urut Hukum Islam’, Jurnal Ilmu Hukum , 2.2 (2019) Ni  Nyoman  Adi  Astiti,  Jefry  Tarantang,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Lembaga Arbitrase’,
Jurnal Al-Qardh , 5.2 (2018) <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179> Nopriansyah, Waldi, Hukum Bisnis Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Rosyadi, A. Rahmat, Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002) Rusli, Muhammad, Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi (Parepare: Trust Media Publishing, 2017) Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 11 (Bandung: PT. Alma‘Arif, 1980) Sanwiah, ‘Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Menyelesaikan Sengketa Secara Adil Dan Cepat’, Jurnal Anterior , 12.2 (2013)
Siswanto,  Eko,  ‘Peran  Arbitrase  (BASYARNAS)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Binsis Syari’ah’, Jurnal Al-Amwal , 3.2 (2018) Suadi, Amran, Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah (Jakarta: Kencana, 2018) Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Sumitro,  Warkum, Asas-Asas  Perbankan  Islam  Dan  Lembaga-Lembaga  Terkait  (BAMUI  & TAKAFUL) Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Tarantang, Jefry, ‘Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan H ukum Keluarga Islam’, Transformatif , 2.1 (2018), 315 <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Usman, Rachmadi, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika (Jakarta: Djambatan, 2000) Uzma,  Ummi,  ‘Pelaksanaan  Atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  Sebagai  Kewenangan  Pengadilan  Agama’, Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan , 4.3 (2014)
Wibisono,  Yusuf, Indonesia  Shariah  Economic  Outlook  (ISEO) (Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi, 2011)
Yusna Zaidah, ‘Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia’, Jurnal Hukum , 8.3 (2016)