INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 12382-12393 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan
Ismi Fadjriah Hamzah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari Email: ismi.fadjriah@umkendari.ac.id

## Abstrak
Di  Indonesia,  aborsi  sudah  menjadi  permasalahan  dengan  perhatian  serius.  Pemerintah  Indonesia memberikan  larangan  sepenuhnya  atas  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  aborsi,  hanya  dengan pengecualian yang sangat terbatas. Praktik Aborsi merupakan perbuatan yang tidak lagi tabu saat ini. Kasus  aborsi  banyak  dijumpai  dalam  setiap  pemberitaan.  Dalam  kasus  terbaru  tahun  pada  2023, melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat status hukum tindakan  tenaga  medis/tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  aborsi  berdasarkan  Undang- undang  Kesehatan.  Metode  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif.  Hasil  Kesimpulan  bahwa Berdasarkan  bahwa  status  hukum  tindakan  tenaga  medis/tenaga  kesehatan  yang  memberikan pelayanan aborsi  dikategorikan  menjadi  status  legal dan  ilegal.  Status  legal  apabila  pelayanan aborsi dilakukan  oleh  tenaga  yang  memperoleh  kewenangan  dalam  jabatannya/keprofesiannya  untuk melakukan  tindakan  tersebut  yaitu  tenaga  medis  yang  dapat  dibantu  oleh  tenaga  kesehatan  yang berdasarkan  pada  Pasal  60  UU  17/2023  tentang  Kesehatan  serta  dikaitkan  dengan  Pasal  463  KUHP terbaru  dalam  UU  1/2023.  Dalam  hal  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  tenaga  medis  atau  tenaga kesehatan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut,  tidak  dapat  dikenai  sanksi  pidana  sebagaimana dalam  Pasal  429  ayat  (3).  Status  ilegal  pada  tindakan  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  dalam pelayanan  aborsi  dapat  dilihat  pada  situasi  dimana  praktik  aborsi  tersebut  dilakukan  tanpa memperhatikan ketentuan apa yang “hanya diperbolehkan” secara hukum. Maka, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 428- Pasal 429 UU 17/2023 tentang Kesehatan.
Kata Kunci : Aborsi, Status Hukum, Undang-Undang Kesehatan

## Abstract
In Indonesia, abortion has become a problem of serious concern. The Indonesian government provides a  complete  ban  on  activities  related  to  abortion,  with  only  very  limited  exceptions.  The  practice  of abortion  is  an  act  that  is  no  longer  taboo  nowadays.  Abortion  cases  are  often  found  in  every  news report. In the most recent case in 2023, it involved medical personnel and health workers. This research aims  to  examine  the  legal  status  of  the  actions  of  medical  personnel/health  workers  who  provide abortion services based on the Health Law. The method used is Normative Juridical. The conclusion is that based on the legal status of the actions of medical personnel/health workers who provide abortion services, they are categorized into legal and illegal status. Legal status if the abortion service is carried out  by  personnel  who  have  the  authority  in  their  position/professionalism  to  carry  out  this  action, namely medical personnel who can be assisted by health personnel based on Article 60 of Law 17/2023 concerning Health and linked to Article 463 of the latest Criminal Code in Law 1/ 2023. In the event that the  abortion  act  carried  out  by  medical  personnel  or  health  personnel  is  in  accordance  with  these provisions, it cannot be subject to criminal sanctions as in Article 429 paragraph (3). The illegal status of the actions of medical personnel or health workers in abortion services can be seen in situations where the  abortion  practice  is  carried out without  paying  attention to  what  provisions  are  "only  permitted" legally. So, if medical personnel or health workers carry out illegal abortions, they can be subject to the sanctions contained in Article 428-Article 429 of Law 17/2023 concerning Health.
Keyword: Abortion, Legal Status, Health Law

## PENDAHULUAN
Isu  aborsi  merupakan  permasalahan  yang  diperdebatkan  sejak  Mahkamah  Agung Amerika  Serikat  (AS)  memberikan  vonis  yang  impresif  dalam landmark  judgement  yaitu perkara  dalam  putusan  Roe  v.  Wade  dan  Doe  v.  Bolton  tanggal  22  januari  1973.  Vonis tersebut  melegalkan  aborsi  pada  tahap  awal  kehamilan  yakni  trimester  pertama berlandaskan pada Konstitusi AS dalam Amandemen ke-14. Vonis tersebut menimbulkan permasalahan  baru  setelahnya,  berkenaan  dengan  terbentuknya  dua  kubu  dalam permasalahan aborsi yaitu kubu Pro-life yang menentang aborsi dengan pendapat bahwa janin yang berada dalam kandungan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki hak hidup dan kubu Pro-Choice yang mendukung hak perempuan dalam kebebasannya dalam menentukan keberlanjutan atas kehamilannya.
Di  Indonesia,  aborsi  sudah  menjadi  permasalahan  dengan  perhatian  serius. Pemerintah  Indonesia  memberikan  larangan  sepenuhnya  atas  kegiatan  yang  berkaitan dengan aborsi, hanya dengan pengecualian yang sangat terbatas dan hal ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  terbaru  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  akan  berlaku  dalam  3  tahun  sejak  diundangkan Undang-Undang  tersebut,  serta  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan.
Situasi aborsi di Indonesia sejak dulu sampai saat ini sangat memprihatinkan, bahkan dapat  dilihat  dalam  penelitian  pada  tahun  2000  yang  dilakukan  di  enam  wilayah  di Indonesia bahwa terdapat jumlah estimasi 37 aborsi per 1000 perempuan dalam usia 15-49 tahun  yang  merupakan  angka  yang  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat  regional asia yaitu di angka 29 aborsi per 1000 kehamilan Kemudian di tahun 2018, dalam penelitian yang hanya mampu menjangkau Pulau Jawa sebagai satu lokasi sample yang sudah cukup bisa  memberikan  gambaran  situasi  aborsi  di  Indonesia  dan  didapatkan  hasil  mencapai angka 1.698.230 atau setara mencapai 42,5 aborsi per 1000 perempuan dalam usia 15-49 tahun. Tingkat  situasi aborsi di Indonesia pada  tahun 2018 ini  lebih tinggi dibandingkan tingkat  secara  global  situasi  aborsi  yaitu  39  per  1000  perempuan.  Berdasarkan  catatan Komnas  Perempuan  bahwa  terdapat  147  kasus  pemaksaan  aborsi  yang  tidak  sesuai dengan sistem hukum yang berlaku selama tahun 2016-2021.
Aborsi atau dikenal dengan istilah Abortus merupakan masalah yang tumbuh akibat meniru peradaban barat, tidak hanya sekadar permasalahan medis atau kesehatan semata. Timbulnya  permasalahan  aborsi  di  Indonesia  sangat  perlu  mendapatkan  perhatian  dari berbagai pihak dengan pemberian solusi yang tepat karena terdapat pertentangan yang cukup  besar  secara  moral  dan  juga  agama  diluar  dari  hukum  yang  telah  memberikan suatu pengecualian.
Praktik Aborsi merupakan perbuatan yang tidak lagi tabu saat ini dan tidak terlepas karena  disebabkan  arus  globalisasi  yang  kian  memberikan  pengaruh  luar  terhadap masyarakat  Indonesia  dalam  hal  kebebasan.  Kebebasan  dalam  pergaulan  yang  akhirnya mengakibatkan  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  yaitu  kehamilan  yang  tidak  tepat  pada waktunya  atau  kehamilan  yang  terjadi  lebih  awal  dari  yang  diinginkan.  Kehamilan  yang tidak diinginkan membuat seseorang yang mengalami, kemudian mengambil jalan aborsi. Kasus aborsi banyak dijumpai dalam setiap pemberitaan.
Dalam  kasus  terbaru  tahun  pada  2023,  melibatkan  seorang  tenaga  medis  yaitu dokter gigi di Pulau Bali yang tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga medis yang boleh melakukan tindakan aborsi dengan metode medis. Dokter gigi tersebut telah melakukan praktiknya  selama  3  tahun  sejak  tahun  2020  dengan  total  kemungkinan  jumlah  pasien sebanyak  1.338  orang  pasien  yang  sudah  pernah  ditangani  oleh  dokter  gigi  tersebut. Kemudian,  pada  tahun  yang  sama  terdapat  kasus  aborsi  lainnya  yang  melibatkan  dua tenaga  kesehatan  di  Kota  Mataram  Nusa  Tenggara  Barat.  Keterlibatan  tenaga-tenaga
medis/kesehatan  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  melanggar  secara  etika  profesi maupun hukum.
Proses  aborsi  sebenarnya  dapat  berlangsung  dalam  beberapa  metode  yaitu  cara spontan/alamiah (terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alami), cara buatan/sengaja (didasarkan  pada  kesengajaan),  dan  cara  terapeutik/medis  (aborsi  yang  dilakukan  atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi). Cara terapeutik/medis hanya  dilakukan  oleh  tenaga  yang  berwenang  dalam  hal  ini  tenaga  medis/tenaga kesehatan  dengan  prosedur  khusus  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut kemudian memberikan ketertarikan  pada penulis untuk  menganalisis  terkait  Bagaimana  Status  Hukum  Tindakan  Tenaga  Medis/Tenaga Kesehatan  Yang  Memberikan  Pelayanan  Aborsi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tindakan Aborsi
Aborsi  atau  dikenal  dengan  istilah Abortus  merupakan  permasalahan  yang  timbul akibat  manusia  meniru  peradaban  Barat  dan  bukan  sekedar  permasalahan  medis  atau kesehatan  semata.  Aborsi  merupakan  istilah  dari  bahasa  latin Abortus  Provocatus  yang berarti  pengguguran  kandungan  oleh  sebab  kesengajaan. Abortus  Provocatus  adalah salah  satu  dari  jenis  abortus  dan  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  keguguran atau  wiladah  sebelum  waktunya.  Adapun  pengertian  aborsi  itu  sendiri  yaitu  perbuatan mengeluarkan  atau  menghentikan  hasil  kehamilan  dari  rahim  sebelum  waktunya. Perbuatan “mengeluarkan” dimaksudkan pada keluarnya janin yang disengaja oleh campur tangan manusia melalui cara konsumsi obat, menggunakan peralatan, atau cara lainnya.
Makna  lain  dari  aborsi  adalah  pengguguran  kandungan,  keluarnya  pembuahan sebelum waktunya atau hasil konsepsi. Dalam Black’s Law Dictionary terdapat kata dengan makna  yang  sama  yaitu Abortion yaitu:  “pengeluaran  embrio  atau  janin  secara  spontan yang  diinduksi  secara  artifisial.  Seperti  yang  digunakan  dalam  konteks  ilegal  mengacu pada  aborsi  yang  disengaja”  Dalam  Ensiklopedia  Indonesia  terdapat  istilah  aborsi  yang berarti  “Pengakhiran  kehamilan  sebelum  masa  gestasi  28  minggu  atau  sebelum  janin mencapai berat 1000 gram”
Aborsi merupakan fenomena yang juga telah lama ada dalam masyarakat Indonesia tetapi  dalam  fenomena  yang  terkesan  “terbungkus”  dan  bukan  merupakan  praktik  yang bebas  sehingga  pelaku  aborsi  dan  masyarakat  yang  terlibat  melakukan  secara  tertutup karena  pengaruhi  berbagai  oleh  kehadiran  hukum  formal  serta  nilai-nilai  agama,  sosial,
budaya dan politik yang hidup di dalam masyarakat.
Proses  aborsi  dapat  berlangsung  dalam  beberapa  metode  yaitu  cara spontan/alamiah (terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alami), cara buatan/sengaja (didasarkan  pada  kesengajaan),  dan  cara  terapeutik/medis  (aborsi  yang  dilakukan  atas indikasi  medis  karena  terdapatnya  suatu  permasalahan/komplikasi).  Abortus  dengan metode medis dapat dilaksanakan dengan dua macam, yaitu:
a. Abortus Spontaneous, yang merupakan jenis aborsi medis yang terjadi disebabkan oleh faktor  alamiah  (aborsi  spontan)  yaitu  dengan  tanpa  didahului  faktor-faktor  mekanis ataupun medicinalis.  Abortus  spontan    terdiri  atas:  Abortus  completes  (keguguran lengkap), Abortus  inkopletus  (keguguran  bersisa),  Abortus  iminen  (keguguran  yang dapat  dicegah), Missed  Abortus  (Keguguran  dalam  kandungan),  Abortus  habitulis (keguguran berulang), Abortus infeksious dan abortus septic (Keguguran akibat infeksi genital).
b. Abortus  Provokatus,  yang  merupakan  jenis  aborsi  yang  disengaja  dengan  memakai alat-alat maupun obat-obatan. Abortus yang disengaja terdiri atas: Abortus provocatus medicinalis (Aborsi atas indikasi medis) dan Abortus provocatus criminalis (Aborsi yang tidak didasarkan atas indikasi medis/terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal)

## Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dalam Undang-Undang  Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur terkait tenaga medis  dan  tenaga  kesehatan  yang  digolongkan  ke  dalam  penggolongan  Sumber  Daya Manusia  Kesehatan  yaitu  seseorang  yang  secara  aktif  bekerja  di  bidang  kesehatan  yang memiliki  pendidikan  formal  kesehatan  ataupun  tidak,  serta  dalam  jenis  tertentu membutuhksn kewenangan dalam melaksanakan Upaya kesehatan.
Tenaga  Medis  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  dirinya  dengan  sikap profesional dalam bidang kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  memerlukan  kewenangan  dalam melaksanakan Upaya Kesehatan.Sedangkan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan  diri  dengan  sikap  profesional  dalam  bidang  kesehatan,  yang  memiliki keterampilan  dan  pengetahuan  melalui  perguruan  tinggi  yang  dalam  pelaksanaanya memerlukan kewenangan dalam pemberian Upaya Kesehatan.
Berdasarkan Pasal 198 Tenaga medis dikelompokkan menjadi dokter dan dokter gigi, termasuk  dokter/dokter gigi  spesialis  atau subspesialis. Kemudian  berdasarkan pasal 199 tenaga  kesehatan  dikelompokkan  menjadi  tenaga  psikologi  klinis,  tenaga  keperawatan, tenaga  kebidanan,  tenaga  kefarmasian,  tenaga  kesehatan  masyarakat,  tenaga  kesehatan
lingkungan, tenaga  gizi, tenaga  keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika,  tenaga  kesehatan  tradisional,  dan  tenaga  kesehatan  lain  yang  di  tetapakan oleh Menteri.
Kemudian  diatur  dalam  pasal  260  bahwa  Setiap  tenaga  medis  dan  tenaga kesehatan wajib untuk memiliki Surat Tanda Registrasi yang berlaku seumur hidup dalam mejalankan praktik yang. Surat Tanda Registrasi tersebut diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri  yang  didahului  dengan  kepemilikan  ijazah  pendidikan  di  bidang  Kesehatan dan/atau  sertifikat  profesi  dan  sertifikat  kompetensi.  Serta,  diatur  terkait  kewajiban berkaitan dengan izin praktik berupa Surat Izin Praktik dalam Pasal 263 bahwa baik tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki izin berupa Surat Izin Praktik dalam menjalankan  praktknya.  Surat  Izin  Praktik  tersebut  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  tempat  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  tersebut  menjalankan praktik.
Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab secara moral dalam penyelenggaraan  praktik  berdasarkan  pasal  279  yaitu  mengabdikan  diri  sesuai  dengan bidang  keilmuan  yang  dimiliki,  bersikap  dan  berperilaku  sesuai  dengan  etika  profesi, mengutamakan  kepentingan  pasien  dan  masyarakat  diatas  kepentingan  pribadi  atau kelompok, dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah  jenis penelitian yuridis normatif yaitu  penelitian  dengan cara menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  dengan  pendekatan  pada  Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta konsep-konsep dan teori-teori yang dapat dikaitkan dengan masalah yuridis pelayanan aborsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aborsi  atau  dikenal  dengan  istilah Abortus  Provocatus  merupakan  permasalahan yang  timbul  akibat  manusia  meniru  peradaban  Barat  dan  bukan  sekedar  permasalahan medis  atau  kesehatan  semata.  Aborsi  merupakan  istilah  dari  bahasa  latin Abortus Provocatus  yang  berarti  pengguguran  kandungan  oleh  sebab  kesengajaan.  Abortus Provocatus  adalah  salah  satu  dari  jenis  abortus  dan  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan sebagai keguguran atau wiladah sebelum waktunya.
Adapun  pengertian  aborsi  itu  sendiri  yaitu  perbuatan  mengeluarkan  atau menghentikan hasil  kehamilan dari rahim sebelum waktunya.  Perbuatan  “mengeluarkan”
dimaksudkan  pada keluarnya  janin yang disengaja  oleh  campur  tangan manusia melalui cara konsumsi obat, menggunakan peralatan, atau cara lainnya. Adapun tindakan aborsi ini telah banyak terjadi di Indonesia.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  data  penelitian  yang  menunjukkan  hal tersebut, misalnya dalam penelitian yang hanya mampu menjangkau Pulau Jawa sebagai satu  lokasi  sample  yang  sudah  cukup  bisa  memberikan  gambaran  situasi  aborsi  di Indonesia dengan jumlah penduduk  dan didapatkan hasil mencapai angka 1.698.230 atau setara mencapai 42,5 aborsi per 1000 perempuan dalam usia 15-49 tahun. Tingkat situasi aborsi  di  Indonesia  pada  tahun  2018  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat  secara  global situasi  aborsi  yaitu  39  per  1000  perempuan.  Berdasarkan  catatan  Komnas  Perempuan bahwa terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku selama tahun 2016-2021.

## Pelayanan Aborsi Legal oleh Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan
Upaya  aborsi  secara  umum  merupakan  suatu  upaya  tindakan  yang  termasuk tindakan ilegal dan diatur oleh hukum sebagai perbuatan yang dilarang. Sehingga Tenaga Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  praktik  guna  membantu  proses  aborsi dapat dikenakan ketentuan yang mengatur mengenai aborsi baik dalam Undang-undang Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  sebagai  ketentuan  yang  sifatnya lex  specialis maupun  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  sifat  ketentuannya lex generalis.
Proses  aborsi  dapat  berlangsung  dalam  beberapa  metode  yaitu  cara spontan/alamiah (terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alami), cara buatan/sengaja (didasarkan  pada  kesengajaan),  dan  cara  terapeutik/medis  (aborsi  yang  dilakukan  atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).
Abortus  dengan  metode  medis  dapat  dilaksanakan  dengan  dua  macam,  yaitu: Abortus  Spontaneous,  yang  merupakan  jenis  aborsi  medis  yang  terjadi  disebabkan  oleh faktor  alamiah  (aborsi  spontan)  yaitu  dengan  tanpa  didahului  faktor-faktor  mekanis ataupun medicinalis, dan Abortus Provokatus, yang merupakan jenis aborsi yang disengaja dengan  memakai  alat-alat  maupun  obat-obatan.  Abortus  yang  disengaja  terdiri  atas: Abortus  provocatus  medicinalis  (Aborsi  atas  indikasi  medis)  dan  Abortus  provocatus criminalis  (Aborsi  yang  tidak  didasarkan  atas  indikasi  medis/terjadi  karena  tindakan- tindakan yang tidak legal)
Dalam ketentuan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam  Pasal  60  mengatur  pengecualian  terhadap  tindakan  aborsi  dengan  kriteria  aborsi
yang  diperbolehkan  oleh  hukum  yang  mengacu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana.  Akan  tetapi,  apabila  merujuk  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang lama tidak ditemukan ketentuan mengenai pengecualian terhadap tindakan aborsi mana yang diperbolehkan. Penjelasan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 Undang-undang Kesehatan  tersebut  hanya  berkaitan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku pada tahun 2026 atau 3 tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan.
Ketentuan  pengecualian  dapat  dilihat  dalam  Pasal  463  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pengecualian dimaksud berlaku bagi perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kehamilan pada  perempuan  dengan  kriteria  kehamilan  tidak  melebihi  usia  14  minggu,  serta pengecualian terhadap adanya indikasi kedaruratan medis.
Abortus  provocatus  medicinalis  atau  dalam  istilah  lain  aborsi  atas  indikasi medis/aborsi terapeutik. Abortus provocatus medicinalis termasuk aborsi legal yaitu aborsi yang diperbolehkan yang telah ditentukan dalam hukum serta dibantu oleh tenaga medis yang  memiliki  kompetensi.  Berdasarkan  pada  Pasal  60  ayat  (2)  bahwa  kriteria  aborsi diperbolehkan  yaitu  hanya  apabila  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  Tenaga  Medis  dan dibantu  Tenaga  Kesehatan  yang  memiliki  kompetensi  atau  kewenangan  dan  telah mendapatkan persetujuan dari perempuan hamil yang akan dilayani dalam hal aborsi serta persetujuan  dari  suami  yang  bersangkutan,  kecuali  korban  perkosaana  yang  mana tindakan  tersebut  harus  dilakukan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh menteri.
Penjelasan  tersebut  menjawab  pertanyaan  tentang  legalitas  Tenaga  Medis  atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik aborsi bahwa tindakan aborsi yang legal hanya dilakukan  oleh  Tenaga  Medis,  adapun  Tenaga  Kesehatan  hanya  membantu  dalam prosesnya.  Sehingga  Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan  dapat  bersama-sama melakukan  praktik  aborsi  yang  diperbolehkan  hanya  apabila  telah  sesuai  dengan ketentuan lain yang mengikat serta dengan kriteria perempuan yang boleh dibantu dalam tindakan  aborsinya  “hanya”  bagi  perempuan  yang  merupakan  korban  tindak  pidana perkosaan  atau  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  pada  akhirnya  menyebabkan terjadinya  kehamilan  pada  perempuan  dengan  kriteria  kehamilan  tidak  melebihi  usia  14 minggu, serta pengecualian terhadap adanya indikasi kedaruratan medis.
Hal tersebut diperkuat dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang Kesehatan pada  Pasal  429  ayat  (2)  bahwa  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  tidak  dipidana apabila dalam menjalankan tugasnya telah melakukan praktik aborsi oleh karena adanya indikasi kedaruratan medis atau oleh karena terdapat penyebab kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
Pelayanan Aborsi Ilegal oleh Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan
Dalam  melakukan  praktiknya,  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  harus  selalu berpegang pada kode etika yang telah ada pada masing-masing profesi. Kode etik profesi merupakan  pedoman  agar  setiap  profesi  bidang  kesehatan  dalam  menjalankan  praktik senantiasa berperilaku serta berpegang teguh pada kehormatan profesinya. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 279 bahwa tenaga medis  dan  tenaga  kesehatan  bertanggung  jawab  untuk  bersikap  dan  berperilaku  sesuai dengan etika profesi.
Aborsi Ilegal oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum dan terutama tidak dibenarkan secara etis. Aborsi  ilegal  banyak  terjadi  dalam  realitanya.  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan dikatakan  telah  melakukan  aborsi  ilegal,  apabila  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan tersebut  melanggar  ketentuan  hukum  terutama  apabila  tanpa  memperhatikan  kriteria pengecualian  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  463  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2023 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  ketentuan  tentang  kriteria  yang diperbolehkan  dalam  Pasal  60  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2023  tentang Kesehatan.
Aborsi  yang  termasuk  dalam  kategori  ilegal  lebih  sering  dilakukan  dengan kesengajaan,  baik  itu  dengan  metode  obat-obatan  ataupun  dengan  bantuan  alat .  Akan tetapi, terdapat dua jenis aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan ( Abortus Provokatus) yaitu Abortus provocatus medicinalis (Aborsi atas indikasi medis) dan Abortus provocatus criminalis  (Aborsi  yang  tidak  didasarkan  atas  indikasi  medis/terjadi  karena  tindakan- tindakan  yang  tidak  legal). Abortus  provocatus  medicinalis  (Aborsi  atas  indikasi  medis) merupakan  aborsi  legal  yang  berdasarkan  atas  adanya  indikasi  dan  telah  melalui  suatu pemeriksaan  serta  prosesnya  dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang  memiliki  kompetensi. Sedangkan Abortus provocatus criminalis merupakan aborsi yang ilegal karena aborsi ini dilakukan  dengan  tidak  didasarkan  atas  indikasi  medis  atau  terjadi  karena  tindakan- tindakan yang tidak legal.
Secara  etika,  pelayanan  aborsi  oleh  Tenaga  Medis  atau  Tenaga  Kesehatan  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  (ilegal)  juga  termasuk  pelanggaran  etik  profesi. Aborsi  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  berdasarkan  pada  ketentuan  yang  dapat diberlakukan  secara lex  specialis  terutama  bagi  tenaga  medis/tenaga  kesehatan  yaitu dalam  pasal  60  Undang- undang  Kesehatan  bahwa  “setiap  orang  dilarang  melakukan aborsi” adapun pengecualiannya dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  terbaru.  Kemudian  dijelaskan  dalam  ketentuan  pidana dalam Undang-undang Kesehatan pasal 428 bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengecualian terhadap seorang perempuan apabila  tindakan  tersebut  dengan  persetujuan  dari  perempuan  tersebut,  maka  tenaga medis  atau  tenaga  kesehatan  yang  memperbantukan  tindakan  aborsi  tersebut  dapat dikenakan sanksi pidana penjara.
Secara  substansi,  berkaitan  dengan  penjatuhan  hukuman  bagi  setiap  orang  yang melakukan  aborsi  ilegal  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana terbaru dan Undang-undang Kesehatan tidak terdapat perbedaan hukuman. Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana  terbaru  dan Undang-undang Kesehatan mengatur hukuman yang sama yaitu bahwa apabila seseorang telah melakukan aborsi ilegal maka, dipidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  apabila  dengan  persetujuan  dan  dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun apabila tanpa persetujuan (Pasal 428 ayat (1) UU Kesehatan, Pasal 464 ayat (1) KUHP terbaru UU 1/2023), dipidana  penjara paling lama 8 (delapan)  tahun  apabila  aborsi  ilegal  dengan  persetujuan  tersebut  mengakibatkan kematian (Pasal 428 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 464 ayat (2) KUHP terbaru UU 1/2023), serta dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun apabila aborsi ilegal dengan tanpa persetujuan mengakibatkan kematian (Pasal 428 ayat (3) UU Kesehatan, Pasal 464 ayat (3) KUHP terbaru UU 1/2023). Ketentuan tersebut akan berlaku juga terhadap tenaga medis atau  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  praktik  aborsi  ilegal  dengan  alasan  membantu seseorang baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Ketentuan ini memberikan arti bahwa tindakan aborsi dengan persetujuan (aborsi terapeutik) juga termasuk aborsi yang dilarang apabila tidak memperhatikan ketentuan pengecualian yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terbaru serta kriteria “hanya dapat” yang diperbolehkan oleh Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023.
Ketentuan sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak  pidana  aborsi  ilegal  sebagaimana  dalam  Pasal  428  UU  Kesehatan  dan  Pasal  464 KUHP  terbaru,  dapat  ditambah  1/3  hukuman  dari  sanksi  pidana  (Pasal  429  ayat  (1)  UU Kesehatan dan Pasal 465 ayat (1) KUHP terbaru) yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.
Kemudian  sanksi  lain  yang  sifatnya  lebih  administrastif  yaitu  pencabutan  hak  baik  hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu maupun hak menjalankan profesi tertentu (Pasal 429 ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 465 ayat (2) KUHP terbaru)
Undang-undang Kesehatan  yang merupakan lex  specialis  dapat mengabaikan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sifatnya lex generalis. Secara umum, dalam pemberian hukuman tersebut tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi, secara khusus,  terkait  istilah  terdapat  perbedaan  dimana  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana terbaru hanya menyebutkan ketentuan tersebut dapat mengikat apabila dilakukan oleh  “Dokter,  Bidan,  Paramedis,  atau  Apoteker”  sedangkan,  dalam  Undang -undang Kesehatan menggunakan istilah yang jauh lebih umum yaitu “Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan”  sehingga  ketentuan  penjatuhan  hukuman  juga  dapat  diberlakukan  selama seseorang  yang  melakukan  praktik  tersebut  dikategorikan  sebagai  “Tenaga  Medis  atau Tenaga Kesehatan”. Berkaitan dengan hal tersebut, berlaku asas lex specialis derogat legi generali bahwa ketentuan hukum yang sifatnya khusus tersebut terutama terkait dengan istilah, dapat mengesampingkan ketentuan yang sifatnya umum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  status  hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi berdasarkan undang-undang  nomor  17  tahun  2023  tentang  Kesehatan  dikategorikan  menjadi  status legal  dan  ilegal.  Status  legal  apabila  pelayanan  aborsi  dilakukan  oleh  tenaga  yang memperoleh  kewenangan  dalam  jabatannya/keprofesiannya  untuk  melakukan  tindakan tersebut yaitu tenaga medis yang dapat dibantu oleh tenaga kesehatan yang berdasarkan pada  Pasal  60  UU  17/2023  tentang  Kesehatan  serta  dikaitkan  dengan  Pasal  463  KUHP terbaru dalam UU 1/2023. Dalam hal tindakan aborsi yang  dilakukan tenaga medis atau tenaga  kesehatan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut,  tidak  dapat  dikenai  sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 429 ayat (3).
Status ilegal pada tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam pelayanan aborsi  dapat  dilihat  pada  situasi  dimana  praktik  aborsi  tersebut  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  atau  tenaga  medis  yang  melakukan  pelayanan  aborsi  tanpa  memperhatikan ketentuan  apa  yang  “hanya  diperbolehkan”  secara  hukum  sebagaimana  dalam  Pasal  60 UU 17/2023 tentang Kesehatan serta dikaitkan dengan Pasal 463 KUHP terbaru dalam UU 1/2023. Maka, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan  sanksi  yang  terdapat  dalam  Pasal  428-Pasal  429  Undang-undang  Nomor  17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andari,  Bekti  Dwi,  and  Basilica  Dyah  Putranti.  Aborsi  Dalam  Perspektif  Lintas  Agama.
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2005. Campbell, Henry. Black Law’s Dictionary. Sixth. St. Paul Min West Publishing Co, n.d.
Chandra,  Lilian  Eka.  Tanpa  Indikasi  Medis  Ibu,  Aborsi  Sama  Dengan  Kriminal.  Lifestyle,
2006.
Guttmacher Institute. “Abortion in Indonesia.” Advancing Sexual and Reproductive Health
Worldwide through Research, Policy Analysis and Public Education, 2008.
———.  “Unintended  Pregnancy  and  Abortion  Worldwide:  Country -Level  Estimates Explained.”
Mardatillah,  Aida.  “Perjalanan  Aturan  Hukum  Aborsi  Legal  Di  Indonesia.”
HukumOnline.Com. Last
modified 2022.
https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62b9ae6324436/perjalanan-aturan- hukum-aborsi-legal-di-indonesia/.
Philbin,  Jesse,  Nugroho  Soeharno,  Margaret  Giorgio,  Rico  Kurniawan,  Meghan  Ingerick, and Budi Utomo. “Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia, 2018.” International Perspectives on Sexual and Reproductive Health 46 (2020).
SCJ, Kusmayanto. Kontroversi Aborsi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
Soge,  Paulinus.  “Tren  Aborsi  Menuju  Legalisasi  Hukum.”  Artikel  Surat  Kabar  BERNAS JOGJA, 2014.
Susanti, Yuli. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan.” Syiar Hukum XIV No. 2 (2012).
Untara,  I  Made  Gami  Sandi.  “Aborsi  Dalam  Pandangan  Norma  Agama  Hindu.”  Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2020).
Ensiklopedia Indonesia, n.d.