Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-gugat dalam Sengketa Medik
Ari Purwadi* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a6

## Abstrak
Sengketa medik  mbul ke ka terjadi malprak k dokter. Malprak k dokter adalah adanya kesalahan  profesional  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter  pada  waktu  melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas  ndakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata  dak  mudah  untuk  menetapkan  kapan  adanya  kesalahan  profesional  tersebut. Pasal  66  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Prak k  Kedokteran mengatur bahwa apabila ada peris wa malprak k, pasien dimungkinkan untuk menggugat atas  kerugian  secara  perdata  ke  pengadilan.  Penggunaan  prinsip  praduga  selalu bertanggung-gugat  untuk  meminta  pertanggungjawaban  secara  hukum  perdata  kepada dokter  bila  terjadi  peris wa  malprak k  akan  memberikan  perlindungan  hukum  antara dokter dengan pasien secara proporsional dan berimbang. Dokter diberikan upaya untuk dapat melakukan pembuk an bahwa dirinya  dak bersalah atau  dak lalai atas peris wa malprak k melalui prinsip pembalikan beban pembuk an. Penggunaan prinsip tanggung gugat  berdasarkan  profesi  dalam  kajian  hukum  perlindungan  konsumen  dak  men- cerminkan prinsip kesempatan yang setara dan adil dalam teori keadilan.
Kata  kunci: dokter,  kelalaian  medik,  praduga  untuk  selalu  bertanggung  gugat,  tanggung gugat, sengketa medik.

## Presump on of Liability Principle in Medical Disputes

## Abstract
Medical disputes arise when doctors are accused of  malprac ce. Medical malprac ce is professional misconduct by a doctor during medical prac ce which other par es are harmed by the prac ce. In fact, it is not easy to determine what cons tute as a professional mistake. Ar cle 66 Paragraph (3) of the Law Number 29 Year 2004 on Medical Prac ce provides that if there is a possible malprac ce event occurred, the pa ent is en tled to sue for damages to the civil court. The use of presump on by liability principles to hold responsibility in civil law to the doctor when events occur malprac ce will provide legal protec on between doctor and pa ent in propor on and balance. Doctors are given the eﬀort to be able to prove that he is innocent or not negligent for the incident of malprac ce by the principle of reversal of the burden  of  proof.  The  use  of  professional  liability  principles  in  the  study  of  consumer protec on laws do not reﬂect the principles of equal opportunity and fair in the theory of jus ce.
Keywords: doctor,  medical  negligence,  the  presump on  of  liability,  liability,  medical disputes.
*   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma  Surabaya,  Jl.  Dukuh  Kupang  XXV/  54,    Surabaya, aripurwadi. uwks@gmail.com ,  S.H.  (Universitas  Airlangga  Surabaya),  M.Hum.  (Universitas  Narotama
Surabaya), Dr. (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum,  sehingga  masalah pelayanan  kesehatan  merupakan  kepen ngan  nasional  yang  sangat  mendasar. Semakin maju suatu bangsa semakin besar dan meningkat pula kebutuhan akan pelayanan  kesehatan  yang  baik.  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah bertugas  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat.  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat.
Jaminan  mengenai  pelayanan  kesehatan  bahkan  secara  dak  langsung merupakan makna dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu  “se ap  orang  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan” termasuk penghidupan yang layak di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan  apabila  dibutuhkan.  Sebagai  suatu  kepen ngan  nasional,  apalagi menyangkut  pencapaian  kesejahteraan  umum,  maka  sudah  tentu  fungsi  hukum sangat  berperan  baik  dalam  melindungi  kepen ngan  nasional  maupun  dalam mewujudkan  kesejahteraan  umum.¹  Dengan  fungsi  hukum  sebagai  ’ social integra on’ ,  maka  kepen ngan  pasien  dapat  terjamin  dan  tanpa  melanggar kepen ngan  pihak  lainnya  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan.²
Kesehatan  menjadi  suatu  hal  yang  didambakan  oleh  se ap  orang  dengan menggunakan  berbagai  cara  agar  tetap  sehat,  mulai  dari  penerapan  pola  hidup sehat (sebagai upaya preven f), sampai berobat ke dokter apabila terkena penyakit (sebagai  upaya  represif).  Ke ka  kesehatan  seseorang  terganggu,  mereka  akan melakukan berbagai cara untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Pengobatan ke dokter merupakan pilihan ke ka seseorang (pasien) menderita suatu penyakit dengan  harapan  agar  penyakit  yang  dialaminya  dapat  disembuhkan  oleh  dokter tersebut.³
Setelah seorang dokter memiliki izin prak k dan kemudian menjalankan prak k, muncul hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan prak k kedokteran yang mana masing-masing pihak (pasien dan dokter) memiliki otonomi (kebebasan, hak dan kewajiban) dalam menjalin komunikasi dan interaksi dua arah. Hukum memberikan perlindungan  kepada  kedua  belah  pihak  melalui  perangkat  hukum  yang  disebut ‘ informed consent’ . Informed consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Informed consent terdiri dari dua kata yaitu ’ informed’ , yang
¹   Indar, “Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”, Jurnal AKK , Vol. 2, No.1 Januari 2013, hlm. 55. ² Ibid.
³   Agriane  Trenny  Sumilat,  “Kedudukan  Rekam  Medis  Dalam  Pembuk an  Perkara  Malpraktek  Di  Bidang
Kedokteran”, Lex Crimen , Vol. III, No. 4, Agustus-November 2014, hlm. 55-56.
mengandung  makna  penjelasan  atau  keterangan  (informasi),  dan  kata  ’ consent’ yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian, informed consent adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau  keluarganya  atas  dasar penjelasan  mengenai  ndakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien tersebut.  Objek  dalam  hubungan  hukum  tersebut  adalah  pelayanan  kesehatan kepada  pasien.⁴  Berbeda  dengan  hubungan  hukum  pada  umumnya,  hubungan hukum antara pasien dengan dokter (termasuk dokter gigi) adalah upaya maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan ha -ha  ( met zorg en  inspanning ),  sehingga  hubungan  hukumnya  disebut  perikatan  ikh ar ( inspanningsverbintenis ).⁵
Dalam  konsep  hukum  perdata,  gan   rugi  dapat  diajukan  karena  terjadi wanprestasi atau karena adanya perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua,  yaitu pertama ,  pertanggungjawaban  kontraktual  dan kedua ,  pertanggung- jawaban  perbuatan  melanggar  hukum.  Perbedaan  antara  tanggung  jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melanggar hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau  dak. Apabila terdapat perjanjian di antara hubungan hukum tersebut, maka tanggung jawabnya adalah tanggung  jawab  kontraktual.  Sementara  apabila  dak  ada  perjanjian  namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak  yang  merugikan  bertanggung  jawab  dengan  dasar  perbuatan  melanggar hukum.⁶
Hubungan  yang  terjadi  antara  dokter  dan  pasien  dalam  penyelenggaraan prak k  kedokteran  dikenal  sebagai  hubungan  hukum.  Hubungan  hukum merupakan  perikatan  dan  perikatan  lahir  dari  perjanjian,  jadi  hubungan  hukum antara  dokter  dan  pasien  muncul  dari  adanya  perjanjian  ‘ terapeu k’ .  Perjanjian (transaksi)  ‘ terapeu k ’  adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien,  berupa hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak. Objek  dari  perjanjian  ini  berupa  upaya  atau  terapi  bagi  penyembuhan  pasien.⁷ Dalam  perjanjian  ‘ terapeu k’ ,  baik  dokter  maupun  pasien  mempunyai  hak  dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban dokter dan pasien diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prak k Kedokteran (UU Prak k Kedokteran).⁸ Dengan demikian, jika dokter  dak
⁴   Hargian  Dini Iswandari, “Aspek Hukum Penyelenggaraan Prak k Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Prak k Kedokteran”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 02, Juni 2006, hlm. 54. ⁵ Ibid., hlm. 55. ⁶   Rosa Agus na (et.al), Hukum Perikatan ( Law of Obliga ons ), Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 4. ⁷   Bahder Johan Nasu on, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 11. ⁸   Arif Nuryanto, “Model Perlindungan Hukum Profesi Dokter”, Jurisprudence , Vol. 1, No. 1 Juli 2012, hlm. 4.
memenuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ‘ terapeu k’ , maka pasien dapat mengajukan gugatan dengan dasar hukum wanprestasi.
Dalam hukum perjanjian, secara teori s dikenal dua macam perikatan, yakni: 1) Inspanningsverbintenis, yakni  suatu  perikatan  di  mana  masing-masing  pihak berupaya  atau  berusaha  semaksimal  mungkin  mewujudkan  atau  menghasilkan perjanjian  yang  dimaksud.  Dalam  hal  ini  yang  diutamakan  adalah  upaya  atau ikh ar; dan 2) Resultaatsverbintenis , yakni suatu perikatan yang didasarkan pada hasil atau resultaat yang diperjanjikan. Masing-masing pihak berusaha semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasilnya.
Dalam  hubungan  kontratual  tersebut  dapat  terjadi  prestasi  yang  diberikan pemberi jasa  dak terukur (perikatan usaha atau inspanningsverbintenis ), tetapi juga dapat prestasi yang diberikan penyedia jasa dapat diukur (perikatan hasil atau resultaatsverbintenis ). Senada dengan Sidharta, yang menyatakan bahwa jenis jasa yang diberikan dalam hubungan antara penyedia jasa profesional dan pengguna jasa profesional dapat dibedakan menjadi 2 jenis jasa, yaitu: jasa yang diperjanjikan menghasilkan  sesuatu  ( resultaatsverbintenis )  dan  jasa  yang  diperjanjikan mengupayakan sesuatu ( inspanningsverbintenis ).⁹
Apabila  kedua  macam  perjanjian  di  atas  dihubungkan  dengan  perjanjian terapeu k,  maka  perjanjian  terapeu k  tersebut  dapat  dikategorikan  pada perikatan  usaha  ( inspanningsverbintenis ),  karena  dokter  akan  sulit  atau  dak mungkin dituntut untuk pas  dapat menyembuhkan pasiennya. Jadi yang dituntut dari  seorang  dokter  adalah  usaha  maksimal  dan  sungguh-sungguh  dalam melakukan  penyembuhan  dengan  didasarkan  pada  standar  ilmu  pengetahuan kedokteran  yang  baik.  Demikian  pula  bagi  pasien,  ia  dituntut  untuk  berupaya melaksanakan  anjuran  dan  perintah-perintah  dokter  agar  sakitnya  dapat disembuhkan.
Kedua  belah  pihak,  yaitu  dokter  dan  pasien,  dituntut  untuk  berusaha semaksimal mungkin menyembuhkan suatu penyakit. Meskipun hubungan hukum antara  pasien  dengan  dokter  (dokter  gigi)  dak  didasarkan  pada  hasilnya ( resultaatsverbintenis ) melainkan pada upaya yang harus dilakukan, maka tersirat batasan  bahwa  upaya  yang  harus  dilakukan  adalah  upaya  yang  sesuai  dengan standar yang berlaku. Sekalipun hubungan hukum antara dokter (atau dokter gigi) dengan pasien adalah upaya secara maksimal, tetapi  dak tertutup kemungkinan mbulnya tuntutan gan  rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum di  mana  dokter  (atau  dokter  gigi)  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan tersebut dari aspek hukum perdata.
⁹   Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta: Grasindo , 2009, hlm. 83.
Sedangkan gugatan yang diajukan dengan dasar hukum perbuatan melanggar hukum  berdasarkan  Pasal  1365 Burgerlijke  Wetboek (BW),  pada  umumnya ditujukan  kepada  dokter  yang  melakukan  malprak k  medik.  Malprak k  atau malprac ce berasal dari kata ’ mal’ yang berar  buruk, sedangkan kata ’ prac ce’ berar  suatu  ndakan atau prak k. Dengan demikian secara harﬁah dapat diar kan sebagai suatu  ndakan medik ’buruk’ yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Di Indonesia, is lah malprak k yang sudah sangat dikenal oleh para tenaga  kesehatan  sebenarnya  hanyalah  merupakan  suatu  bentuk medical malprac ce ,  yaitu medical  negligence yang  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut kelalaian medik. Menurut Gonzales dalam bukunya Legal Medical Pathology and Toxicology menyebutkan bahwa “ malprac ce is the term applied to the wrongful or improper prac ce of medicine,which result in injury to the pa ent ”.¹⁰ Malprak k diterapkan pada praktik kedokteran yang menyebabkan kerugian pasien.
Sementara  itu  malprak k  menurut  Azrul  Azwar  memiliki  beberapa  ar . Pertama ,  malprak k  adalah  se ap  kesalahan  profesional  yang  diperbuat  oleh dokter,  oleh  karena  pada  waktu  melakukan  pekerjaan  profesionalnya,  dak memeriksa,  dak menilai,  dak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama. Kedua , malprak k adalah se ap kesalahan yang diperbuat oleh dokter,  oleh  karena  melakukan  pekerjaan  kedokteran  di  bawah  standar  yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh se ap dokter dalam situasi atau tempat yang sama. Ke ga , malprak k adalah se ap kesalahan profesional diperbuat oleh seorang dokter, yang didalamnya termasuk kesalahan karena  perbuatan-perbuatan  yang  dak  masuk  akal  serta  kesalahan  karena keterampilan ataupun kese aan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban dan/atau kepercayaan profesional yang dimilikinya.¹¹
Menurut  Munir  Fuady,  sebagaimana  yang  diku p  oleh  Bambang  Heryanto, bahwa malprak k memiliki penger an yaitu se ap  ndakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang  dilakukan  terhadap  pasiennya,  baik  dalam  hal  diagnosis,  terapeu k,  dan manajemen  penyakit  yang  dilakukan  secara  melanggar  hukum,  kepatutan, kesusilaan,  dan  prinsip-prinsip  profesional  baik  dilakukan  dengan  sengaja  atau karena kurang ha -ha  atau salah  ndak yang menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kema an dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat  harus  bertanggung  jawab  baik  secara  administra f,  perdata,  maupun pidana, umumnya dilakukan apabila terjadi malprak k medik.¹²
¹⁰   Bambang Heryanto, “Malprak k Dokter Dalam Perspek f Hukum”, Dinamika Hukum , Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hlm. 184. ¹¹ Ibid. ¹² Ibid ., hlm. 185.
Hermien Hadia  Koeswadji yang mengu p pendapat John D. Blum mengatakan bahwa medical malprac ce adalah suatu bentuk professional negligence yang oleh pasien dapat dimintakan gan  rugi apabila terjadi luka atau cacat yang diakibatkan langsung  oleh  dokter  dalam  melaksanakan  ndakan  profesional  yang  dapat diukur.¹³  Kenyataannya  ternyata  dak  mudah  untuk  menetapkan  kapan  adanya kelalaian  profesional  tersebut,  meskipun  untuk  menetapkan  adanya  malprak k cukup jelas, yakni dengan adanya kelalaian profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas ndakan dokter tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka ar kel ini akan menjelaskan dan menganalisis esensi penerapan tanggung-gugat berdasarkan kesalahan menurut Pasal 1365 BW pada  sengketa  medik.  Selanjutnya  menjelaskan  dan  menganalisis  mengenai perlunya  penggunaan  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  gugat  pada sengketa medik.

## B.  Penerapan Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan Menurut Pasal 1365 BW pada Sengketa Medik
Secara implisit Pasal 66 ayat (1) UU Prak k Kedokteran menjelaskan bahwa sengketa medik  adalah  sengketa  yang  terjadi  karena  kepen ngan  pasien  dirugikan  oleh ndakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan prak k kedokteran. Sengketa medik  dalam  pelayanan  kesehatan  memberikan  konsekuensi  hukum  yang menuntut pertanggungjawaban dokter sebagai tenaga kesehatan dan/atau rumah sakit/klinik sebagai fasilitas kesehatan. Model penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan  dengan  beberapa  mekanisme,  yaitu:  1)  Diselesaikan  dengan  cara musyawarah,  jika  musyawarah  belum  mendapatkan  kesepakatan,  penyelesaian sengketa dapat dibawa kepada lembaga profesi dokter, maupun di pengadilan; 2) Dilakukan melalui  jalur hukum (pengadilan);
Penyelesaian sengketa medik dapat didasarkan pada besar kecilnya sengketa, bila  sengketa  tersebut  hanya  bersifat  sepihak,  ar nya  pasien  merasa  dak  puas dengan  hasil  ndakan  dokter,  lebih  baik  diselesaikan  melalui  musyawarah. Sedangkan sengketa yang bersifat besar, penyelesaian sengketanya tetap dilakukan dengan  cara  musyawarah,  namun  jika  dak  selesai,  dapat  dilanjutkan  ke  peng- adilan;  Penyelesaian  sengketa  hendaknya  dilakukan  dengan  cara  kekeluargaan, namun  dak  menutup  kemungkinan  penyelesaian  melalui  jalur  hukum.  Penye- lesaian  melalui  jalur  hukum  dapat  dilakukan  karena  pasien  menginginkan  hal tersebut.¹⁴
¹³ Ibid. ¹⁴   Arif Nuryanto, Op.cit., hlm. 7.
Pertanggungjawaban  hukum  seorang  dokter  mbul  ke ka  terjadi  kelalaian medik pada diri dokter. Kelalaian medik adalah sebuah sikap atau  ndakan yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang merugikan pasien. Sikap atau  ndakan itu dapat dimaknai sebagai seharusnya melakukan atau dak melakukan sesuatu. Perbedaan sudut pandang ini dapat berlanjut menjadi sengketa  antara  pasien  dan  dokter  dengan  gugatan  atau  tuntutan  hak  kepada dokter yang telah melakukan kelalaian medik.¹⁵
Berikut adalah bebarapa penger an kelalaian medik dari beberapa orang ahli. Kelalaian mencakup dua hal, yaitu: 1) karena melakukan sesuatu yang seharusnya dak dilakukan; atau 2) karena  dak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kelalaian ( negligence ), menurut Keeton dalam Medical Negligence – The Standard of  Care ,  adalah  suatu  sikap  dak  yang  oleh  masyarakat  dianggap  menimbulkan bahaya  secara  dak  wajar  dan  diklasiﬁkasikan  demikian  karena  orang  itu  dapat membahayakan  atau  seharusnya  membahayakan  bahwa  ndakan  itu  dapat mengakibatkan orang lain harus menangung risiko, dan sifat risiko itu sedemikian beratnya, sehingga seharusnya ia ber ndak dengan cara yang lebih berha -ha .¹⁶
Menurut Guwandi, bentuk kelalaian dari seorang dokter dapat berupa sebagai berikut:¹⁷
1)  Malfeasance , apabila seseorang melakukan suatu  ndakan yang bertentangan dengan  hukum  atau  melakukan  perbuatan  yang  dak  patut  ( execu on  of  an unlawful or improper act ); 2)  Misfeasance , ialah pelaksanaan suatu  ndakan  dak secara benar ( the improper performance of an act ); 3)  Nonfeasance ,  apabila  seseorang  dak  melakukan  suatu  ndakan  yang sebenarnya ia wajib melakukannya ( act the failure to when there is a duty to act ); 4)  Malprac ce , adalah suatu kelalaian atau  dak berha -ha  dari seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesinya, misalnya: perawat, bidan, apoteker, dokter, akuntan  dan  sebagainya  ( negligence  or  carelessness  of  a  professional  person, such as nurse, pharmacist, physician, accountant, etc ); 5)  Maltreatment ,  ialah  suatu  perbuatan  dengan  cara  pelaksanaan/penanganan yang  sembarangan,  misalnya:  ndakan  operasi  yang  dilakukan  secara  dak benar/ dak terampil ( improper or unskillfull treatment ). Hal ini dapat disebabkan oleh ke daktahuan, kelalaian atau  dak ada kehendak untuk bekerja lebih baik ( ignorance, neglect, or willfullness ); 6)  Criminal negligence , adalah kejahatan dalam bentuk sikap yang acuh tak acuh
¹⁵   M.  Nasser,  “Sengketa  Medis  Dalam  Pelayanan  Kesehatan”, Makalah  disampaikan  pada  Annual  Scien ﬁc Mee ng UGM-Yogyakarta , Lustrum Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 3 Maret 2011, hlm. 5-6. ¹⁶   Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien Dan Malprak k”, Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 1, Februari 2014, hlm. 46. ¹⁷   Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter , Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 228.
atau  dak  peduli  terhadap  keselamatan  orang  lain  walaupun  ia  mengetahui bahwa  ndakannya itu dapat mengakibatkan cedera kepada orang lain ( reckless disregard for the safety of another. It is willfull indiﬀerence to an injury which could follow an act ).
Selanjutnya,  Guwandi  menyatakan  bahwa  untuk  menyebut  seorang  dokter telah  melakukan  kelalaian,  ada  beberapa  sikap  ndak  dari  dokter  tersebut  yang harus dibuk kan, antara lain:¹⁸
1)  Bertentangan dengan e ka, moral dan disiplin;
2)  Bertentangan dengan hukum;
3)  Bertentangan dengan standar profesi medis;
4)  Kekurangan ilmu pengetahuan atau ter nggal ilmu di dalam profesinya yang sudah berlaku umum di kalangan tersebut;
5)  Menelantarkan ( negligence, abandonment ), kelalaian, kurang ha -ha , acuh, kurang  peduli  terhadap  keselamatan  pasien,  kesalahan  yang  menyolok  dan sebagainya.
Aspek  hukum  perdata  yang  menyangkut  gugatan  seorang  pasien  terhadap dokter  yang  menanganinya  hampir  semuanya  adalah  masalah  tuntutan  gan kerugian.  Pasal  1365  BW  menyatakan  bahwa  ap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  menggan   kerugian  tersebut.  Perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtma gedaad )  dalam  perkembangannya  diperluas menjadi  empat  kriteria,  yaitu pertama, melanggar  hak  orang  lain;  atau kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau ke ga, melanggar kaidah tata susila; atau keempat bertentangan dengan kepatutan, keteli an dan sikap ha - ha   yang  seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Apabila  seorang  pasien  yang  merasa  dirugikan  hendak  mengajukan  gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum terhadap tenaga kesehatan atau sarana kesehatan,  maka  ia  harus  membuk kan  bahwa  telah  terjadi  suatu  perbuatan melanggar hukum dengan kriteria yang disebutkan di atas. Di samping itu, pasien juga harus membuk kan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum  dengan  kerugian  yang  dideritanya.  Gugatan  berdasarkan  perbuatan melanggar hukum dapat ditujukan pada pelaku perbuatan itu sendiri, apabila ia melakukan  kesalahan,  kelalaian,  kurang  ha -ha   yang  menyebabkan  mbulnya kerugian pada orang lain. Gugatan juga dapat ditujukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
¹⁸   Kevin G. Y. Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum
Posi f Indonesia”, Lex Crimen , Vol. IV, No. 5 Juli 2015, hlm. 87.
Oleh karena itu, dasar gugatan  dak tepat kalau hanya didasarkan pada Pasal 1365 BW, tetapi juga berdasarkan Pasal 1366 BW. Hal ini disebabkan menurut teori atau doktrin,  ndakan malprak k medik (khususnya bagi dokter), terdiri dari  ga hal,  yaitu: Pertama , Intensional  Profesional  Misconduct ,  yaitu  dinyatakan bersalah/buruk  berprak k  jika  dokter  dalam  berprak k  melakukan  pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berprak k dengan dak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan  dak ada unsur kealpaan/kelalaian. Kedua , Negligence , atau  dak sengaja/kelalaian, yaitu seorang dokter  yang  karena  kelalaiannya  yang  mana  berakibat  cacat  atau  meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malprak k ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbuk  di depan sidang pengadilan. Ke ga , Lack of Skill, yaitu dokter melakukan  ndakan  medik  tetapi  di  luar  kompentensinya  atau  kurang kompetensinya.¹⁹
Di samping itu, menurut konsep hukum perdata, mengenai kesalahan ini dapat dibedakan antara penger an kesalahan dalam ar  luas dan penger an kesalahan dalam  ar   sempit.  Penger an  kesalahan  dalam  ar   luas  adalah  melipu kesengajaan  dan  kelalaian.  Sedangkan  penger an  kesalahan  dalam  ar   sempit hanya  mencakup  kelalaian.  Penger an  kesengajaan  adalah  perbuatan  yang dilakukan  memang  diketahui  dan  dikehendaki  oleh  pelakunya.  Sedangkan penger an  kelalaian  adalah  perbuatan  di  mana  pelakunya  mengetahui  akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.²⁰
Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang  dak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Apabila terjadi suatu  kelalaian,  dak  ada  niat  jahat  dari  pelaku.  Kelalaian  dalam  melaksanakan ndakan  medik  menyebabkan  terjadinya  ke dakpuasan  pasien  terhadap  dokter dalam  melaksanakan  upaya  pengobatan  sesuai  dengan  profesi  kedokteran. Kelalaian  tersebut  menyebabkan  kerugian  berada  pada  pihak  pasien.  Dengan demikian,  seorang  dokter  selain  dapat  dituntut  secara  perdata  atas  dasar wanprestasi dan melanggar hukum, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 BW, yang menyatakan bahwa: “Se ap orang bertanggung jawab  dak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang ha -ha nya”.
UU  Kesehatan  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  kelalaian tenaga kesehatan pada Pasal 29 dan Pasal 58. Pasal 29 menentukan bahwa dalam
¹⁹   Setya Wahyudi, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya”, Dinamika Hukum , Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 509.
²⁰   R. Se awan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bandung: Binacipta, 2008, hlm. 54.
hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  mediasi.  Pasal  58 mengatur  mengenai  hak  se ap  orang  untuk  menuntut  gan   rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menim- bulkan kerugian akibat kesengajaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  terlihat  bahwa  penuntutan  gan kerugian ini, baik sebagai diakibatkan karena kesalahan ataupun karena kelalaian dalam pelayanan kesehatan, dan penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit).
Dalam konteks perbuatan melanggar hukum, pihak rumah sakit dapat dikatakan sebagai pihak yang ’ikut (turut) bersalah’. Menurut J.H. Nieuwenhuis, bahwa ikut (turut) bersalah terjadi akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Mengenai tanggung gugat yang  mbul perlu dipertanyakan sejauh mana masing-masing pelaku bersama harus menggan  kerugian yang diderita oleh pihak  yang  dirugikan  (pasien),  serta  bagaimana  para  pelaku  bersama  membagi beban kerugian di antara mereka.
Mengenai  pertanyaan  pertama,  masing-masing  pelaku  bertanggung  gugat terhadap yang dirugikan untuk seluruh kerugian, dengan penger an jika seorang dari  mereka  telah  membayar,  maka  yang  lain  bebas  dari  kewajiban  membayar. Sedangkan  mengenai  pertanyaan  kedua,  kewajiban  masing-masing  pelaku ditentukan oleh berat ringannya kesalahan masing-masing.²¹
Sementara  itu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah Sakit, tuntutan gan  kerugian hanya ditujukan kepada pihak rumah sakit, yang diakibatkan secara khusus karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Dengan  demikian  dapat  ditafsirkan  bahwa  kerugian  yang  diakibatkan  oleh kesengajaan tenaga kesehatan di rumah sakit, maka  dak dapat dilakukan tuntutan gan  kerugian yang ditujukan kepada rumah sakit. Pihak rumah sakit  dak akan bertanggung  jawab  jika  kerugian  tersebut  dikarenakan  kesalahan,  dalam  ar kesengajaan, tenaga kesehatan di rumah sakit.²² Pasien akan melakukan gugatan kepada rumah sakit, jika pasien mengetahui dan merasa dirugikan oleh  ndakan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Pasien  dak mudah untuk menyatakan bahwa kerugian itu sebagai akibat  ndakan tenaga kesehatan. Dapat saja musibah yang menimpa pasien terjadi di luar dugaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan telah  melakukan  upaya  sebagaimana  mes nya  dan  semampunya,  akan  tetapi musibah/kerugian  tetap  menimpa  pasien,  maka  hal  ini  dak  termasuk  ndakan kelalaian tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pasien harus mengetahui rekam medik
²¹   J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, hlm. 131. ²²   Setya Wahyudi , Op.cit ., hlm. 513.
terhadap  dirinya,  sehingga  dapat  diketahui  bentuk-bentuk  ndakan  tenaga kesehatan yang dilakukan kepadanya.
Rekam  medik  merupakan  berkas  yang  berisi  catatan  dan  dokumen  tentang iden tas pasien, pemeriksaan, pengobatan,  ndakan dan pelayanan lain yang telah diberikan  kepada  pasien.  Keberadaan  rekam  medik  diperlukan  dalam  sarana pelayanan  kesehatan,  baik  di njau  dari  segi  pelaksanaan  praktek  pelayanan kesehatan  maupun  dari  aspek  hukum.²³  Tanggung  jawab  hukum  perdata  bagi dokter karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtma ge daad ) ini diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW, yaitu bahwa dokter harus bertanggung jawab atas kesalahannya  yang  merugikan  pasien  dan  untuk  menggan   kerugian,  selain  itu dokter harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang  ha -ha   dalam  menjalankan  tugas  profesionalnya  serta  dokter  harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yang atas perintahnya melakukan perbuatan tersebut.

## C.  Penggunaan Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung-gugat pada Sengketa Medik
Pada dasarnya, perlindungan hukum dokter dan pasien ditempatkan pada posisi yang  objek f  dan  berimbang  berkaitan  dengan  tanggung  gugat.  Menurut  Peter Mahmud  Marzuki,  tanggung  gugat  ( liability/aansprakelejikeheid )  merupakan bentuk  spesiﬁk  dari  tanggung  jawab.  Penger an  tanggung  gugat  merujuk  pada posisi  seseorang  atau  badan  hukum  yang  dipandang  harus  membayar  sesuatu bentuk kompensasi atau gan  rugi setelah adanya peris wa hukum atau  ndakan hukum.  Misalnya,  seseorang  atau  badan  hukum  karena  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  ( onrechtma ge  daad )  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi orang atau badan hukum lain. Is lah tanggung gugat ini berada dalam ruang lingkup hukum  privat.²⁴  Secara  umum,  prinsip-prinsip  tanggung  gugat  dalam  hukum dibedakan sebagai berikut:²⁵ 1.  Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan ( liability based on fault ); 2.  Prinsip praduga untuk bertanggung gugat ( presump on of liability );
3.  Prinsip  praduga  untuk  dak  selalu  bertanggung  gugat  ( presump on  of  non liability ); 4.  Prinsip tanggung gugat mutlak ( strict liability );
5.  Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan ( limita on of liability ).
²³   Agriane Trenny Sumilat, Op.cit ., hlm. 59. ²⁴   Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 258. ²⁵   Ti k Triwulan Tu k dan Sinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,
2010, hlm. 49.
Dalam  hukum  perdata,  terdapat  2  (dua)  macam  dasar  pertanggungjawaban perdata,  yaitu  kesalahan  dan  risiko,  ada  tanggung  gugat  atas  dasar  kesalahan ( liability based on fault ) dan tanggung gugat tanpa kesalahan ( liability without fault ) yang dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan risiko ( risk liability ) atau tanggung gugat mutlak ( strict liability ). Prinsip dasar pertanggungjawaban perdata atas dasar kesalahan  mengandung  ar   bahwa  seseorang  harus  bertanggung  gugat  karena seseorang tersebut telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sebaliknya,  prinsip  tanggung  gugat  berdasarkan  risiko  merupakan  dasar  per- tanggungjawaban perdata, maka pasien sebagai penggugat  dak diwajibkan lagi membuk kan kesalahan dokter sebagai tergugat sebab menurut prinsip ini dasar pertanggungjawaban  perdata  bukan  lagi  kesalahan  melainkan  dokter  langsung bertanggung jawab sebagai risiko pekerjaannya.²⁶
Sistem  pembuk an  konsep  tanggung  gugat  berdasarkan  kesalahan  mem- beratkan penderita (korban) selaku penggugat. Penggugat baru akan memperoleh gan   kerugian  apabila  berhasil  membuk kan  adanya  unsur  kesalahan  pihak tergugat.  Di  samping  itu,  pembuk an  mengenai  unsur  hubungan  sebab  akibat (hubungan  kausal)  antara  perbuatan  dengan  kerugian  penderita  (korban) dibebankan  kepada  penderita  (korban)  selaku  penggugat.  Hal  ini  sesuai  dengan sistem beban pembuk an yang diatur di dalam BW, yaitu Pasal 1865 BW (sistem pembuk an  yang  diatur  dalam  Pasal  1865  BW  juga  diatur  secara  sama  dalam Hukum Acara Perdata, yaitu pada Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement / HIR atau Pasal 283 Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten  Java  en  Madura/ RBg).  Jadi  untuk  mengajukan  gugatan  dengan  meng- gunakan Pasal 1365 BW untuk kasus atau sengketa perdata menghadapi kendala yuridis, yaitu beban pembuk an unsur kesalahan dan hubungan kausal dilakukan oleh penggugat. Dalam perkara (sengketa) perdata amatlah sulit bagi pihak yang dirugikan  ke ka  harus  menerangkan  secara  ilmiah  atau  secara  teknis  adanya hubungan kausal antara perbuatan tergugat (yang mengandung unsur kesalahan atau unsur kelalaian Pasal 1366 BW) dan  mbulnya kerugian di pihak tergugat.
Apabila  menggunakan  konsep  tanggung  gugat  berdasarkan  kesalahan  (Pasal 1365 BW) tentu sangat menyulitkan kedudukan pasien untuk dapat membuk kan kesalahan  dokter  ke ka  doktek  melakukan  malprak k.  Oleh  karena  itu,  untuk menghadapi  kesulitan  dalam  hal  pembuk an  kesalahan  (termasuk  pembuk an kelalaian  menurut  Pasal  1366  BW),  maka  tanggung  gugat  berdasarkan  hukum perdata  terhadap  dokter  dan  atau  rumah  sakit  sebaiknya  dilakukan  dengan menggunakan prinsip praduga selalu bertanggung gugat ( presump on by liability principle ). Prinsip praduga untuk selalu bertanggung-gugat ( presump on of liability
²⁶   Janus  Sidabalok ,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia:  Pertanggung-jawaban  Menurut  Hukum Perdata , Jakarta: Raja Graﬁndo Perada, 2008, hlm. 125.
principle ) menyatakan bahwa tergugat selalu bertanggung gugat, sampai ia dapat membuk kan  bahwa  ia  dak  bersalah.  Dengan  demikian,  beban  pembuk an berada pada pihak tergugat.²⁷
Penggunaan prinsip praduga selalu bertanggung-gugat (p resump on by liability principle )  perlu  dilakukan  karena  adanya  kesulitan  untuk  membuk kan  adanya kesalahan medik atau kelalaian medik pada dokter dan/atau rumah sakit. Kesulitan dalam  pembuk an  karena  membuk kan  adanya  malprak k  memerlukan pengetahuan  kedokteran  yang  kompleks  dan  rumit,  serta  kesulitan  untuk  mem- peroleh  rekam  medik  pasien.  Penggunaan  prinsip  praduga  selalu  bertanggung- gugat ( presump on by liability principle ) sebenarnya  dak akan memberatkan pihak dokter dan/atau rumah sakit karena dimungkinkan penggunaan prinsip pembalikan beban pembuk an. Dengan demikian, dokter dan/atau rumah sakit dapat meng- gunakan  prinsip  pembalikan  beban  pembuk an  apabila  dokter  dan/atau  rumah sakit  dak merasa bersalah atau lalai atas peris wa malprak k, dengan mengete- ngahkan dalil bahwa dokter dan/atau rumah sakit telah melaksanakan pekerjaan secara patut dan layak atau telah bekerja secara profesional.
Menurut  Hans  Kelsen,  jika  ndakan  seseorang  individu  telah  menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain, pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi perdata dengan jalan membuk kan bahwa dirinya  dak menduga atau  dak menghendaki akibat yang membahayakan dari  ndakannya, serta telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil  ndakan yang dalam keadaan  normal,  dapat  menghindarkan  akibat  yang  membahayakan  tersebut.²⁸ Berkaitan dengan kewajiban hukum, maka hal tersebut menyangkut apa yang boleh dan  dak  boleh  dilakukan,  atau  apa  yang  seharusnya  dilakukan  maupun  dak seharusnya dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan profesinya.
Munir  Fuady  membagi  kewajiban  hukum  yang  utama  dari  seorang  dokter menjadi empat hal yang terdiri dari: 1) Kewajiban melakukan diagnosis penyakit; 2) Kewajiban mengoba  penyakit; 3) Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimenger  oleh pasien, baik diminta atau  dak; dan  4)  Kewajiban  untuk  mendapatkan  persetujuan  pasien  (tanpa  paksaan  atau penekanan)  terhadap  ndakan  medik  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan dimenger  oleh pasien.²⁹
Prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung-gugat  ini  menerima  beban  pem- buk an terbalik ( omkering van bewijslast ). Dasar pemikiran teori pembalikan beban pembuk an adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuk kan  sebaliknya.  Hal  yang  demikian  ini  tentu  dianggap  bertentangan
116 PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
²⁷   Shidarta, Op.cit., him. 75. ²⁸   Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russell & Russel, 1961, hlm. 98-99. ²⁹   Kevin G. Y. Ronoko, Op.cit ., hlm. 89.
dengan  asas  praduga  dak  bersalah  ( presump on  of  innocence ).  Namun  prinsip beban pembuk an terbalik yang akan digunakan oleh dokter dan/atau rumah sakit pada  sengketa  medik  sangat  relevan.  Hal  ini  untuk  memberikan  perlindungan hukum antara dokter dan pasien secara proporsional dan berimbang.
Perlindungan hukum yang proporsional dan berimbang mewujudkan keadilan distribu f.  “Keadilan  distribu f  merujuk  kepada  adanya  persamaan  di  antara manusia  didasarkan  atas  prinsip  proporsionalitas.”³⁰  John  Rawls  mencoba merumuskan 2 (dua) prinsip keadilan distribu f sebagai berikut: Pertama , prinsip kesetaraan yang terbesar, bahwa se ap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini  merupakan  hal  yang  paling  mendasar  (hak  asasi)  yang  harus  dimiliki  semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua  orang  maka  keadilan  akan  terwujud  (prinsip  kesamaan  hak).  Prinsip kesetaraan  yang  terbesar,  dak  lain  adalah  prinsip  kesamaan  hak,  merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki se ap orang.³¹
Kedua, ke daksamaan  sosial  dan  ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga perlu diperha kan dua prinsip berikut, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang setara dan adil. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung. Prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang setara dan adil merupakan prinsip perbedaan objek f, ar nya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objek f) diterima adanya perbedaan pertukaran  asalkan  memenuhi  syarat  ik kad  baik  dan  wajar.  Dengan  demikian, prinsip  pertama  dan  prinsip  kedua  dak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya. Sesuai  dengan  asas  proporsionalitas,  keadilan  Rawls  ini  akan  terwujud  apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif.³²
Dalam  prak k  kedokteran,  terdapat  suatu  alasan  yang  dapat  meniadakan kewajiban dokter untuk bertanggung gugat, seper  risiko pengobatan, contribu on negligence. Menurut Danny Wiradharma, risiko pengobatan terdiri dari:
1) Risiko yang inheren atau melekat, yaitu se ap  ndakan medis yang dilakukan dokter pas  mengandung risiko, oleh sebab itu dokter harus menjalankan profesi sesuai dengan standar yang berlaku. Risiko yang dapat  mbul misalnya rambut rontok akibat kemoterapi dengan sitola ka;
2) Reaksi  hipersen vitas,  yaitu  respon  imun  tubuh  yang  berlebihan  terhadap masuknya benda asing (obat) sering  dak dapat diperkirakan terlebih dahulu; dan
³⁰   Peter Mahmud Marzuki, Op.cit ., hlm. 152. ³¹   Muhammad Tauﬁk, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, Mukaddimah , Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 51. ³² Ibid., hlm. 52.
3) Komplikasi  yang  terjadi  ba- ba  dan  dak  dapat  diduga  sebelumnya,  yaitu seringkali  terjadi  bahwa  prognosis  pasien  tampak  sudah  baik,  tetapi  ba- ba keadaan  pasien  memburuk  bahkan  meninggal  tanpa  diketahui  penyebabnya, misalnya terjadinya emboli air ketuban.
Pada contribu on negligence , dokter  dak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal  atau  dak  berhasil  dalam  penanganan  terhadap  pasiennya  apabila  pasien dak  menjelaskan  dengan  sejujurnya  tentang  riwayat  penyakit  yang  pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah digunakannya selama sakit, atau  dak menaa  petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter, atau menolak cara pengobatan yang  telah  disepaka .  Hal  ini  dianggap  sebagai  kesalahan  pasien  yang  dikenal dengan is lah contribu on negligence atau pasien turut bersalah. Kejujuran serta menaa  saran dan instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.³⁴
Pertanggungjawaban  hukum  pada  dokter  di adakan  berdasarkan  doktrin volen   non  ﬁt  iniura atau assump on  of  risk. Doktrin volen   non  ﬁt  iniura  atau assump on of risk merupakan doktrin lama dalam ilmu hukum yang dapat pula dikenakan  pada  hukum  medik,  yaitu  suatu  asumsi  yang  sudah  diketahui sebelumnya tentang adanya risiko medis yang  nggi pada pasien apabila dilakukan suatu  ndakan medik padanya. Apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnya dan ternyata pasien atau keluarga setuju ( informed consent ), apabila terjadi risiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter  dak dapat dipertanggungjawabkan atas  ndakan mediknya.³⁵
Prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  jawab  ( presump on  of  liability principle ).  merupakan  salah  satu  modiﬁkasi  dari  prinsip  tanggung  gugat berdasarkan  kesalahan  dengan  pembalikan  beban  pembuk an. Apabila  prinsip pembalikan  beban  pembuk an  ini  digunakan  pada  sengketa  medik,  maka  yang berkewajiban  untuk  membuk kan  unsur  kesalahan  medik  atau  kelalaian  medik adalah dokter dan/atau rumah sakit selaku tergugat. Tergugat yang harus meng- hadirkan buk -buk  yang menyatakan dirinya  dak bersalah atau  dak lalai. Hal ini mewujudkan  keadilan  distribu f  dengan  menggunakan  prinsip  perbedaan  dan prinsip kesempatan yang setara dan adil , serta memenuhi syarat ik kad baik dan wajar.
Kecelakaan medik sering dianggap sama dengan malprak k medik, karena baik kecelakaan  medik  maupun  malprak k  medik  merupakan  keadaan  yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Namun apabila terjadi kecelakaan medik,

## 118 PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
³³   Michel Daniel Mangkey, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis”, Lex et Societa s , Vol. II, No. 8, September-November 2014, hlm. 17. ³⁴   Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek , Bandung: Karya Putra Darwa , 2012, hlm. 283. ³⁵ Ibid ., hlm. 285.
maka  pertanggungjawaban  hukum  dokter  mengarah  kepada  cara  bagaimana kecelakaan tersebut terjadi atau dokter harus membuk kan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut. Dalam hukum dikenal adanya prinsip res ipsa loquitur , yaitu prinsip yang berkaitan secara langsung dengan beban pembuk an (onus, burden of proof ), yaitu pemindahan beban pembuk an dari pasien atau keluarganya selaku penggugat kepada dokter selaku tergugat.
The things speak for itself (prinsip res ipsa loquitur ), ar nya fakta telah bicara sendiri,  dak perlu dibuk kan lagi, sehingga terhadap kelalaian tertentu yang sudah nyata, jelas sehingga dapat diketahui seorang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medik atau kedua-duanya, bahwa cacat, luka,  cedera  atau  fakta  sudah  jelas  nyata  terjadi  akibat  dari  kelalaian  ndakan medik, dan hal semacam ini  dak memerlukan pembuk an dari penggugat, akan tetapi  tergugatlah  yang  harus  membuk kan  bahwa  ndakannya  dak  masuk kategori lalai atau keliru.
Dalam kajian hukum perlindungan konsumen, pasien dapat diposisikan sebagai konsumen  pelayanan  kesehatan,  karena  pasien  adalah  orang  pemakai  jasa pelayanan  kesehatan  (Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan mengacu pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen,  maka  tanggung  gugat  dokter  akan  menggunakan  prinsip  tanggung gugat  berdasarkan  profesi  ( professional  liability ). Professional  liability adalah tanggung-jawab  perdata  yang  didasarkan  pada  tanggung-jawab  perdata  secara langsung  ( strict  liability ). Strict  liability sebagaimana  diatur  pada  Pasal  19  UU Perlindungan  Konsumen  bahwa  dapat  berlaku  pada  pemberi  jasa  untuk  ber- tanggung  jawab  hukum  oleh  pengemban  profesi  (dokter)  terhadap  pihak  ke ga (pasien)  untuk  memberikan  gan -rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  memanfaatkan  jasa  yang  dihasilkan  atau  diper- dagangkan. Penggunaan prinsip professional liability sebenarnya dimaksud untuk lebih melindungi pasien dalam meminta gan  kerugian akibat terjadi malpraktik dokter karena pasien  dak perlu membuk kan adanya kesalahan dan/atau kelalian dokter.  Namun  dengan  mengggunakan  prinsip  kesempatan  yang  setara  dan  adil dalam  teori  keadilan,  maka  sebaiknya  perlu  digunakan  prinsip  praduga  selalu bertanggung-gugat (presump on  by  liability  principles) ,  karena  dokter  diberi kesempatan  untuk  menghadirkan  buk -buk   yang  menyatakan  dirinya  dak bersalah atau  dak lalai.

## D.  Penutup
Penggunaan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan ( liability based on fault principles ) akan mempersulit pasien untuk melakukan pembuk an atas kesalahan atau  kelalaian  dokter  dan/atau  rumah  sakit  dalam  peris wa  malprak k.
Penggunaan  prinsip  praduga  selalu  bertanggung-gugat (presump on  by  liability principles) untuk  meminta  pertanggungjawaban  secara  hukum  perdata  kepada dokter  dan/atau  rumah  sakit  bila  terjadi  peris wa  malprak k  akan  memberikan perlindungan  hukum  antara  dokter  dan/atau  rumah  sakit  dengan  pasien  secara proporsional dan berimbang. Dokter dan/atau rumah sakit diberikan upaya untuk dapat  melakukan  pembuk an  bahwa  dirinya  dak  bersalah  atau  dak  lalai  atas peris wa malprak k melalui prinsip pembalikan beban pembuk an. Penggunaan prinsip  tanggung  gugat  berdasarkan  profesi  ( professional  liability )  dalam  kajian hukum perlindungan konsumen dirasakan  dak menghadirkan prinsip kesempatan yang setara dan adil dalam teori keadilan.

## Da ar Pustaka
Buku Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006. Bahder Johan Nasu on, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter , Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Janus  Sidabalok ,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia:  Pertanggung- jawaban Menurut Hukum Perdata , Raja Graﬁndo Perada, Jakarta,  2008. Kelsen, Hans , General Theory of Law and State, Russell & Russel, New York, 1961. Nieuwenhuis,  J.H., Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan ,  Terjemahan  Djasadin  Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, 2008. R. Se awan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung, 2008. Rosa  Agus na  (et.al), Hukum  Perikatan ( Law  of  Obliga ons ),  Pustaka  Larasan, Denpasar, 2012. Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek , Karya Putra Darwa , Bandung, 2012. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo , Jakarta, 2009. Ti k Triwulan Tu k dan Sinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010.

## Dokumen Lain
Agriane  Trenny  Sumilat,  “Kedudukan  Rekam  Medis  Dalam  Pembuk an  Perkara Malpraktek  Di  Bidang  Kedokteran”, Lex  Crimen ,  Vol.  III,  No.  4,  Agustus- November 2014. Arif Nuryanto, “Model Perlindungan Hukum Profesi Dokter”, Jurisprudence , Vol. 1, No. 1, Juli 2012.
Bambang  Heryanto,  “Malprak k  Dokter  Dalam  Perspek f  Hukum”, Dinamika Hukum , Vol. 10, No. 2, Mei 2010.
Hargian   Dini  Iswandari,  “Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Prak k  Kedokteran: Suatu  Tinjauan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  9/2004  Tentang  Prak k Kedokteran”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 02, Juni 2006. Indar, “Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”, Jurnal AKK , Vol. 2, No.1, Januari 2013. Kevin G. Y. Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Posi f Indonesia”, Lex Crimen , Vol. IV, No. 5, Juli 2015.
Michel  Daniel  Mangkey,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Dalam Memberikan  Pelayanan  Medis”, Lex  et  Societa s ,  Vol.  II,  No.  8,  September- November 2014.
M. Nasser, “Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan”, Makalah disampaikan pada Annual Scien ﬁc Mee ng UGM-Yogyakarta , Lustrum Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 3 Maret 2011. Muhammad Tauﬁk, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, Mukaddimah , Vol. 19, No. 1, 2013.
Setya Wahyudi, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga  Kesehatan  Dan  Implikasinya”, Dinamika  Hukum ,  Vol.  11,  No.  3 September 2011. Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien Dan Malprak k”, Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 1 Februari 2014.

## Dokumen Hukum
Burgerlijke Wetboek (BW). Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Reglement  Tot  Regeling  van  Het  Rechtswezen  In  De  Gewesten  Buiten  Java  en Madura (Rbg). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prak k Kedokteran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.