MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT KURANG DAN TIDAK MAMPU (MKTM) DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

## SE-EKS KARESIDENAN BESUKI
Oleh:
Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
Email : dyahochtorina@gmail.com

## Abstract
This study aims to find and analyze and provide an evaluation of the form of legal protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospitals in the  District  of  ex-Besuki,  as  well  as  to  identify  and  analyze  the  general  hospital  faces  and provide  related  solutions  such  constraints.  The  research  results  using  qualitative  research methods in  particular  in the form  of  case studies and field  research (socio-legal) explains  that this  form  of  protection  of  the  rights  of  the  poor  and  can  not  afford  (MKTM)  in  getting  health care in general hospital in the district of ex- Besuki is in the form of services as stipulated in the Act and regulations set by each local government. Constraints in the delivery of health services is  also  a  right  of  MKTM  is  the  existence  of  human  resources  in  the  health  sector  (medical personnel)  in  each  of  the  districts  is  still  limited,  in  addition  to  the  facilities  (equipment)  still terbats  health so  that  not  all patients are handled in  hospital  concerned. Related to  this, if the hospital  is  not  able  to  handle  the  patient,  it  will  be  referred  to  the  hospital  with  more sophisticated tools.
Keywords :  Protection  Laws,  Rights,    the  poor  and  can  not  afford  people  (MKTM),  Health, General Hospital , the district of ex- Besuki.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Secara  konstitusional,  Pasal  28  H ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya  disingkat  menjadi  UUD  N  RI Tahun 1945) menjamin  bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Terkait  dengan  pengakuan konstitusional  negara  terhadap  hak  atas pelayanan kesehatan itu, maka Pasal 34 ayat (3)  UUD  N  RI  Tahun  1945  juga  menjamin bahwa “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas kesehatan  untuk  setiap orang  yang  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan tersebut”. Terkait  dengan  pasal- pasal  tersebut  diatas,  dalam  konsideran bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 1
Terkait  hal  tersebut  diatas  setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,  serta  peningkatan  ketahanan  dan
1 Lihat  dan  baca  konsideran  menimbang  pada  huruf a, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
daya  saing  bangsa  bagi  pembangunan nasional. 2 Perlunya  perlindungan  hukum hak  Masyarakat  Kurang  dan  Tidak  Mampu (selanjutnya disingkat MKTM) berdasar atas adanya fenomena penyanderaan pasien yang tidak  mampu  membayar  biaya  pelayanan kesehatan  oleh  pihak  RSUD 3 ,  merupakan bentuk  diskriminasi  yang  berkembang dalam  mekanisme  pasar  jasa  pelayanan kesehatan.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  beberapa  rumusan  masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  MKTM  dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan  pada rumah sakit umum daerah (RSUD) se-eks Karesidenan Besuki ?
2. Apakah  yang  menjadi  kendala  pada proses perlindungan hukum terkait upaya mendapatkan  pelayanan  kesehatan  pada rumah sakit umum daerah (RSUD) se-eks Karesidenan Besuki ?
3. Bagaimanakah  konsepsi  ke  depan  terkait perlindungan  hukum  bagi  MKTM  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan se-eks Karesidenan Besuki ?
2 Lihat  dan  baca  konsideran  menimbang  pada  huruf b, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3 Lihat kasus Yunah yang jenazahnya ditahan disalah satu RSUD di Jember, http://surabaya. okezone.com/read/2012/09/16/521/690514/tak- mampu-bayar-pengobatan-jenazah-pasien- miskin-ditahan,  diakses  pada  Kamis,  22  Agustus 2013

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif khususnya berupa penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan adalah  mempelajari  secara  intensif  latar belakang,  status  terakhir,  dan  interaksi lingkungan  yang  terjadi  pada  satuan  sosial seperti  individu,  kelompok,  lembaga,atau komunitas. 4 Penelitian  dilaksanakan  mulai April  2013  sampai  dengan  Desember  2013, dengan  lokasi  penelitian  di  rumah  sakit  se- eks Karesidenan Besuki meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi,  dengan  pertimbangan  bahwa di  kabupaten-kabupaten  tersebut  memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan  gambaran  mengenai  masalah yang akan diteliti.
Penelitian  akan  dilakukan  dalam beberapa tahap sebagai berikut : a. Tahap  I:  Melakukan  inventarisasi  data awal, yang  pertama ,  yaitu  data  primer yang  didapat  dari  hasil  wawancara dengan  pihak  Rumah  Sakit  Umum Daerah (RSUD), masyarakat yang masuk  dalam  kategori  MKTM,  guna mendapatkan  informasi  tentang  bentuk hak-hak  MKTM  yang  telah  diberikan oleh  RSUD  kepada  pasien  yang  masuk dalam kategori MKTM. Data awal  yang kedua adalah inventarisasi data sekunder yang  didapat  dari  kepustakaan  dan
4 Saifuddin Azwar. Metode Penelitian . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8
peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak MKTM.
b. Tahap II: Hasil yang didapat dari tahap I akan di analisa dengan cara mengelompokkan  data  primer  yang sudah  dijalankan  oleh  RSUD  dan membandingkan  dengan  data  sekunder, yang  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  kepustakaan  yang  terkait dengan hak-hak MKTM dalam mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit.
c. Tahap  III:  Berdasarkan  analisa  yang dilakukan  di  tahap  II,  maka  pada  tahap III ini dilakukan analisa data baik primer dan  sekunder  untuk  mencari  bentuk perlindungan  hak-hak  MKTM  dalam mendapat pelayanan kesehatan. Mencari kendala  yang  terjadi  dilapang  terkait dengan  pemberian  hak-hak  MKTM dalam mendapatkan pelayanan kesehatan  dan  solusi  untuk  mengatasi kendala  tersebut.  Pada  tahap  III  ini diharapkan menemukan bentuk perlindungan hukum bagi MKTM dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
d. Tahap  IV:  Berdasar  pada  analisis  tahap III,  maka  akan  dilakukan  harmonisasi hukum  untuk  melihat  apakah  hak-hak MKTM  di  Kabupaten  Jember  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sudah terpenuhi,  atau  belum.  Pada  akhirnya penelitian ini akan menghasilkan,
pertama, sebuah model (konsep)
perlindungan hukum bagi hak-hak
MKTM  dalam  mendapat  pelayanan kesehatan  pada  Rumah  sakit  di  eks
Karesidenan
Besuki.
Kedua,
memperkuat  sistem  inovasi  nasional dalam bidang kesehatan dengan spesifikasi  konsep  perlindungan  hukum dalam  bidang  kesehatan  bagi  MKTM serta  terjaminnya  hak  warga  negara dalam bidang kesehatan.

## HASIL PEMBAHASAN
A. Wujud  Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak-Hak  MKTM  dalam  Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) se-eks karesidenan Besuki Membahas mengenai wujud perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak MKTM  dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan pada rumah sakit se-eks karesidenan  Besuki,  tidak  akan  lepas  dari pisau analisa yang dijadikan tolok ukur pada pembahasan bagian ini, yaitu teori perlindungan  hukum.  Fitzgerald  dalam Satjipto  Rahardjo,  menguraikan  bahwa hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyarakat,  dengan  cara  membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan terhadap  kepentingan  tertentu  hanya  dapat
dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. 5
Lebih lanjut, Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum  melindungi  kepentingan  seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan  kepadanya  secara  terukur,  dalam arti  ditentukan  keluasan  dan  kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya,  yang  disebut  sebagai  hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat  itu  bisa  disebut  sebagai  hak, melainkan  hanya  kekuasaan  tertentu  saja, yaitu  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada seseorang. 6 Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald  dalam  Satjipto  Rahardjo  , merupakan  sasaran  dari  hak,  bukan  hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya vinculum juris, yaitu pengakuan  terhadap  hak  pihak-pihak  yang terikat  dalam  hubungan  kewajiban. 7 Terkait pada  bagian  pembahasan  penelitian  ini, kepentingan  masyarakat  senada  dengan yang dimaksud Salmond adalah kepentingan akan kebutuhan kesehatan untuk masyarakat,  secara  khusus  MKTM  di  eks- karesidenan besuki.
Berdasarkan substansi TPH Salmond dan  Fitzgerald,  maka  dapat  diahami  bahwa hukum  harus  diciptakan  dengan  tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan
5 Satjipto Rahardjo. Op.Cit . h. 53.
6 Ibid.
7 Ibid., h. 54.
cara  mengintegrasikan  dan  mengkoor- dinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum  melindungi  hak-hak  masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan  kepada  mereka  untuk  bertindak, misalnya  tindakan  hukum  untuk  menuntut melalui  institusi  hukum,  agar  hak  mereka terpenuhi.  Terkait  itu,  pada  bagian  ini, peneliti  menguraikan  bagaimana  hukum dapat  mengintegrasikan  dan  mengkoor- dinasikan kepentingan MKTM dalam bidang  pelayanan  kesehatan.  Terkait  ini, maka peneliti akan mengurai berdasar aturan hukum tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945.
Terkait  kesehatan  menjadi  hak  dari setiap  warga  negara,  maka  pada  bagian  ini, peneliti akan menguraikan wujud perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai masyarakat kurang  dan  tidak  mampu  (MKTM)  di  eks- karesidenan  besuki.  Perlu  dipahami  bahwa dalam  konsideran  menimbang  pada  huruf  a UU No. 36  Tahun 2009  Tentang Kesehatan (selanjutnya  ditulis  dan  disingkat  menjadi UU  Kesehatan) telah  jelas  dinyatakan bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia  dan  salah  satu  unsur  kesehatan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita- cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Konsideran  menimbang  pada huruf  a  ini  juga  diperkuat  oleh  konsideran menimbang pada huruf d, yang
mensyaratkan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan  kesehatan  masyarakat  dan merupakan  tanggungjawab  semua  pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.
Pembangunan kesehatan di Indonesia,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  2  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan, diselenggarakan dengan berasaskan: 8 perikemanusiaan, keseim- bangan, manfaat, perlindungan, penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban, keadilan,  gender  dan  nondiskriminatif, norma  agama.  Memperkuat  keberadaan  UU No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan adalah  konsideran  menimbang  huruf  b  dari UU  No.  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran (selanjutnya ditulis dan disingkat  menjadi  UU  Praktik  Kedokteran), yang  menegaskan  bahwa  kesehatan  sebagai hak  asasi  manusia  harus  diwujudkan  dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan yang  berkualitas  dan  terjangkau  oleh masyarakat.
Selanjutnya, UU Praktik Kedokteran juga  telah  memuat  asas-asas  hukum  praktik kedokteran  sebagai  inti  dari  berbagai kegiatan  pelayanan  kesehatan,  sebagai petunjuk  arah  dalam  perlindungan  kepada
8 Lihat  dan  Baca  Isi  Pasal  2  serta  Penjelasannya  di UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
pasien, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2  UU  Praktik  Kedokteran,  yaitu: 9 asas  nilai ilmiah,  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas kemanusiaan,  asas  keseimbangan,  asas perlindungan dan keselamatan pasien. Dokter dalam melakukan praktik kedokteran dirumah  sakit,  harus  menerapkan  asas kemanusiaan  dan  asas  manfaat  yang  telah dikonkritisasi  dalam  bentuk  norma-norma hukum  dalam  UU  Kesehatan,  UU  Praktik Kedokteran,  dan  juga  UU  No.  44  Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit termasuk dalam peraturan pelaksananya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini.
1. Penanganan  Penderita  Gawat  Darurat atas Dasar Perikemanusiaan
2. Pelayanan  Kesehatan  kepada  Pasien secara Bermutu dan Manusiawi. Pelayanan  kesehatan  kepada  pasien
”secara  bermutu  dan  manusiawi”  atau ”bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan”  harus  diwujudkan  oleh rumah  sakit,  yang  secara  normatif  dapat dijelaskan berdasarkan bentuk dan proses pemberian pelayanan kesehatan, khususnya  praktik  kedokteran,  yang diatur  dalam  UU  Kesehatan  dan  UU Praktik  Kedokteran,  serta  peraturan pelaksananya, sebagai berikut ini.
a. Penggunaan Standar Pelayanan
Kedokteran  dan  Standar  Pelayanan Rumah Sakit Berorientasi Hak

## Pasien
9 Lihat dan Baca Isi Pasal 2 serta Penjelasan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
b. Persetujuan  Tindakan  Kedokteran Berdasarkan Hak Pasien
Menentukan  Nasib  Sendiri  dan Memperoleh Informasi c. Penggunaan  Rekam  Medis  untuk Kepentingan Pengobatan dan Perawatan Pasien
d. Penggantian  Kerugian  bagi  Setiap Orang  Akibat  Kesalahan/Kelalaian Medis Tenaga Kesehatan
Adapun  asas  keadilan  dan  Asas keseimbangan  yang  dirumuskan  dalam aturan hukum positif yang sifatnya melindungi  hak  MKTM  atas  pelayanan kesehatan, pada bagian ini akan peneliti bagi menjadi 4 (empat) tolok ukur yaitu:
a. Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Sesuai Kemampuan
Membayar Masyarakat Setempat b. Pengendalian Mutu dan Biaya Pelayanan Kesehatan  sesuai  Kebutuhan  Medis Pasien
Pada  bagian  ini,  peneliti  akan menguraikan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan di wilayah eks-karesidenan besuki.
1. Kabupaten Jember
Keberadaan  RSUD  dr.  Soebandi sebagai pusat pelayanan kesehatan terlengkap  dan  tercanggih  di  Kabupaten Jember dan sekitarnya merupakan hasil dari Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  : 1162/Menkes/SK/IX/1992,  dan  merupakan
rumah  sakit  kelas  B  Non  Pendidikan. 10
RSUD  ini  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis Kabupaten sehingga merupakan milik Pemerintah  Kabupaten  Jember.  Sejak  tahun 1998 Rumah Sakit ini telah menjadi Rumah Sakit  Swadana  Daerah  berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  : 445.35 – 1140 tahun 1998.
Guna memberikan pelayanan bidang kesehatan  yang  optimal,  maka  RSUD  dr. Soebandi  memberikan  berbagai  fasilitas penunjang  yang  memperlancar  pelayanan kesehatan. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut terbagi  menjadi  4  (empat)  bagian  yaitu fasilitas untuk rawat jalan, fasilitas pelayanan rawat inap, dan fasilitas pelayanan rawat darurat, fasilitas penunjang yang  memperlancar  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat.  Fasilitas  berikutnya adalah  fasilitas  pelayanan  rawat  inap. Ruangan  pelayanan  rawat  inap  tersedia sebanyak  275  (dua  ratus  tujuh  puluh  lima) tempat  tidur  dengan  perincian  sebagai berikut: 11
Fasilitas
selanjutnya yang merupakan  fasilitas  bagi  pelayanan  rawat darurat,  yaitu  pelayanan  di  Instalasi  Gawat Darurat  terdapat;  ruangan  operasi  2  ruang, terdapat ruang triase, ruang observasi, ruang post  operasi  (ROI)  dengan  kapasitas  4 tempat  tidur.  Diupayakan  dalam  waktu  3
10 Hasil  wawancara  dengan  Dr.  Hj.  Yuni  Ermita Djatmiko,  M.Kes,  Direktur  RSUD  Soebandi
Jember, Rabu 2 Oktober 2013
11 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Arief  Setyo  Argo, Kabid  Pelayanan  Medis  RSUD  dr  Soebandi,
Rabu, 2 Oktober 2013.
sampai  5  tahun  Instalasi  Gawat  Darurat  ini sebagai pusat penanganan trauma di wilayah timur  Provinsi  Jawa  Timur. 12 Fasilitas terakhir  yang  dimiliki  oleh  RSUD  dr. Soebandi adalah fasilitas penunjang (pelengkap)  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain sebagai bentuk
tanggungjawab  Pemkab  Jember  dalam memberikan hak berupa pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat  jember  secara  umum,  dan MKTM  secara  khusus,  RSUD  dr.  Soebandi merupakan  bentuk  konkrit  bahwa  Pemkab Jember  telah  menjalankan  kewajibannya sebagaimana  diamanatkan  pasal  6  ayat  (1) huruf a UU Rumah Sakit. Selain penyediaan pusat pelayanan kesehatan berupa RSUD dr. Soebandi,  Pemkab  Jember  Juga  merespon amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit untuk  menetapkan  pola  tarif  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  kemampuan  bayar dari masyarakat setempat, khususnya MKTM guna mendapatkan pelayanan kesehatan  di  pusat  kesehatan  masyarakat (puskesmas).  Hal  tersebut  diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember  No.  8  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten  Jember  Nomor  63  Tahun  2000 Tentang  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  di Pusat  Kesehatan  Masyarakat.  Perda  ini
12 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Arief  Setyo  Argo, Kabid  Pelayanan  Medis  RSUD  dr  Soebandi, Rabu, 2 Oktober 2013.
sejalan  dengan  yang  diamanahkan  pada pasal  14  ayat  (1)  UU  Kesehatan,  pasal  49 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan, pasal 1 ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Perpres  No.  12  Tahun 2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan,  pasal  1 ayat  (3),  pasal  3  ayat  (1)  Perpres  No.  12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

## 2. Kabupaten Bondowoso
Terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak MKTM dalam
mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  pemkab
Bondowoso berpijak pada visi
pembangunan kesehatan “masyarakat bondowoso  yang  mandiri  untuk  hidup sehat.” 13
Terkait dengan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kabupaten bondowoso  secara  umum  dan  MKTM  yang dilakukan  pemkab  bondowoso,  pemkab mendapatkan anggaran untuk dinas kesehatan  dari  belanja  langsung  dan  tidak langsung  berasal  dari: 14 dana  alokasi  umum (DAU),  dana  alokasi  khusus  (DAK), anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  (APBD)  propinsi,  bantuan  luar negeri (BLN)
Pemanfaatan fasilitas pelayanan rumah  sakit  oleh  penduduk  diukur  dengan Bed  Occupancy  Rate (BOR),  data  terkahir
13 Hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Amin  Said  Husni, Pada  hari  Rabu,  21  Agustus  2013,  di  Pendopo Kabupaten Bondowoso.
14 Hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Amin  Said  Husni,
Pada  hari  Rabu,  21  Agustus  2013,  di  Pendopo
Kabupaten Bondowoso.
yang  disajikan  oleh  pemkab  Bondowoso adalah  BOR  RSUD  dr.  H.  Koesnadi  tahun 2009 sebanyak 52,6%. Data ini menunjukkan  penurunan  jika  dibandingkan tahun  2008  sejumlah  66,23%. 15 Terkait dengan  rata-rata  lamanya  pasien  dirawat  di rumah  sakit (Average  Length  of  Stay  atau disingkat  ALOS) .  Data  terakhir  yang disajikan di tahun 2009, ALOS di RSUD dr. H.  Koesnadi  tahun  2009  mengalami penurunan  jika  dibandingkan  dengan  tahun 2008,  yaitu  4,7    menjadi  3,7  hari.  Hal tersebut  berarti lama rawat  pasien di  RSUD dr. H. Koesnadi antara 3-4 hari. 16
Terkait  dengan  mutu  pelayanan perawatan  di  rumah  sakit,  terdapat  istilah Gross  Death  Rate  (GDR) dan Net  Death Rate  (NDR) .  Kedua  istilah  ini  merupakan indikator  yang  digunakan  untuk  melihat mutu pelayanan perawatan di sebuah rumah sakit.  Apabila  semikin  rendah  angka  GDR dan  NDR,  maka  semakin  baik  mutu perawatan  di  suatu  rumah  sakit.  Pada  tahun 2009  GDR  RSUD  dr.  H.  Koesnadi  adalah 70,5, sedangkan NDR pada tahun 2009 yaitu 25,3. 17

## 3. Kabupaten Banyuwangi
Pada tahun 2011 pembiayaan kesehatan di kabupaten Banyuwangi bersumber  dari  pemerintah  kabupaten, propinsi dan kementerian kesehatan republik
15 Ibid 16 Ibid
17 Ibid , hal 12
Indonesia. Alokasi anggaran bersumber dari
APBD Kabupaten sebesar Rp. 91.552.755.379,-  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi sebesar Rp. 821.375.000,-. 18 Dana kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi  sudah  termasuk  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  sebesar  Rp.  6.916.600.000,- Total  anggaran  kesehatan  keseluruhan  pada tahun  2011  sebesar  Rp.110.155.356.379,-. Hal  ini  berarti,  besar  biaya  kesehatan  per kapita  per  tahun  untuk  tahun  2011  di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.
70.790,- Prosentase total anggaran kesehatan Kabupaten Banyuwangi dibandingkan dengan total APBD
Kabupaten Banyuwangi sebesar 5,61%. 19
Kabupaten  Banyuwangi  sejak  lama telah  menetapkan  pelayanan  kesehatan gratis  bagi  penduduk  miskin  dengan membawa surat miskin dari Rukun Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW), dan/atau desa. Salah satu pemberian fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten  Banyuwangi  adalah  pembagian kartu  sehat.  Program  lain  yang  juga merupakan  wujud  perlindungan  terhadap hak  pelayanan  kesehatan  bagi  MKTM  di RSUD Blambangan adalah program Jamkesmas  yang  diluncurkan  sejak  2008
19 Ibid
dengan konsep asuransi sosial dan bertujuan untuk: 20
1. Mewujudkan portabilitas pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas  dapat  diakses  oleh  seluruh peserta dari berbagai wilayah.
2. Agar  terjadi  subsidi  silang  dalam  rangka mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
Terkait dengan perlindungan terdahap hak-hak MKTM dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Blambangan, taufiq hidayat menjelaskan ada 3  (tiga)  aspek  dalam  pengelolaan  sumber daya  manusia  yang  bertugas  memberikan pelayanan  terhadap  pasien,  termasuk  pasien MKTM. 21 Ketiga  aspek  tersebut  adalah  (1) aspek knowledge (pengetahuan),  (2)  aspek s kill (  ketrampilan),  dan  yang  ke  (3)  adalah aspek attitude (perilaku  dan  kepribadian) . Pada aspek perilaku ada tiga kebijakan yang dilaksanakan  oleh  RSUD  Blambangan yakni Customer service (pelayanan konsumen) ; etika pelayanan dan monitoring,  evaluasi  dan  rencana  tindak lanjut  (RTL).  Terkait  dengan  pelaksanaan kebijakan  customer  service  dan  etika pelayanan RSUD Blambangan  menjalankan program KISS yaitu : Kasih sayang ; Ihklas , Santun,  dan  Sabar.  Berdasar  program  ini diharapkan   Karyawan  RSUD  Blambangan
20 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Taufiq  Hidayat, Sp.And,  M.Kes.  Direktur  RSUD  Blambangan,
Kamis 24 Oktober 2013
21 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Taufiq  Hidayat,
Sp.And,  M.Kes.  Direktur  RSUD  Blambangan,
Kamis 24 Oktober 2013
dapat  melayani  pasien  dengan  penuh  rasa kasih  sayang;  Ihklas  dalam  menjalankan tugas  pelayanan;  Santun  dalam  bertutur sapa,  dan  Sabar  dalam  menghadapi  pasien  , sehingga  terwujud  RSS  (Ramah,  Senyum, dan  Salam).  Melayani  masyarakat  dengan ramah,  senantiasa  senyum,  dan  selalu diiringi dengan salam. 22
Terkait  dengan  MKTM,  pada  tahun 2011  masyarakat  miskin  di  Kabupaten Banyuwangi  sebanyak  530.121  jiwa  dan telah  menjadi  peserta  dan  memiliki  kartu Jamkesmas  sebanyak  463.210  jiwa,  dari 463.210  jiwa  yang  mendapatkan  pelayanan rawat  jalan  di  sarana  kesehatan  strata pertama  sebanyak  136.405  (25,73%),  di sarana  kesehatan  strata  kedua  dan  ketiga sebanyak  11.766  jiwa  (2,22%). 23 Pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  untuk peserta  Jamkesmas  diselenggarakan  oleh RSUD Blambangan. 24
Selain  Jamkesmas,  program  yang juga  digunakan  oleh  RSUD  Bambangan untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan untuk  MKTM  adalah  Jaminan  Kesehatan
Daerah (Jamkesda). Maksud
22 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Taufiq  Hidayat, Sp.And,  M.Kes.  Direktur  RSUD  Blambangan, Kamis 24 Oktober 2013
23 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Wiji  Lestariono  Plt.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blambangan, Kamis 24 Oktober 2013
24 Selain  RSUD  Blambangan  stake  holder  yang  lain yang  juga  melaksanakan  pelayanan  terhadap masyarakat  miskin  melalui  Jamkesmas  adalah RSUD  Genteng,  RS  Bhakti  Husada  Krikilan,  RS NU  Mangir  dan  45  Puskesmas  di  Banyuwangi. Hasil  wawancara  dengan  dr.  Wiji  Lestariono  Plt.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten
Blambangan, Kamis 24 Oktober 2013
diselenggarakan  program  Jamkesda  adalah meningkatkan  akses  dan  mutu  pelayanan kesehatan  terhadap  seluruh  MKTM  agar tercapai  derajat  kesehatan  masyarakat  yang optimal  secara  efektif  dan  efisien.  Tujuan dari  penyelenggaraan  Program  Jamkesda adalah: 25
1. Meningkatkan  cakupan  MKTM  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  baik di puskesmas maupun di rumah sakit;
2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan dilaksanakan dengan mudah, ramah dan profesional.
3. Pengelolaan  keuangan  yang  transparan dan akuntabel;
4. Pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan efisien.
Adapun sasaran dari program jamkesda  ini  adalah  MKTM  yang  tidak termasuk  peserta  Jamkesmas  dan  memiliki kartu  Jamkesda  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Bupati Banyuwangi atau memiliki  Surat  Pernyataan  Miskin  (SPM) yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Banyuwangi.  Pada  tahun  2011,  MKTM yang  didanai  dalam  program  Jamkesda sebanyak  66.911  jiwa  yang  didanai  dari sharing  antara  Pemerintah  Propinsi  Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 26 Pelayanan tersebut dilakukan
25 Lihat Pemerintah Banyuwangi. Op.Cit . h. 52
26 Ibid
oleh  RSUD  Blambangan  dan  RSUD Genteng.
4. Kabupaten Situbondo
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu indikator kesejahteraan.  Guna  mewujudkan  tujuan tersebut maka pemerintah Kabupaten Situbondo  bekerjasama  dengan  RSUD  dr. Abdoer  Rahem  Situbondo. 27 Sehubungan dengan  tujuan  tersebut,  Pemkab  Situbondo meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam  pembiayaan  kesehatan,  sejak  lama dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.  Saat  ini  telah  dikembangkan berbagai  cara  pembiayaan  kesehatan  pra- upaya,  yaitu dana sehat,  asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja seperti askes, jamsostek,  asuransi  kesehatan  dan  lainnya serta kartu sehat untuk penduduk miskin. 28
Gambaran umum secara teori normatif  mengenai  pelayanan  kesehatan  di Indonesia  sebagaimana  kemukakan  di  atas,
adalah refleksi belum memadainya perlindungan hukum faktual hak masyarakat, termasuk MKTM, atas pelayanan  kesehatan.  Berbagai  kasus  juga
27 Nama  RSUD  dr.  Abdoer  Rahem  Situbondo  ini dituangkan  dalam  Perda  No.  5  Tahun  2009 Tentang  Nama  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Kabupaten Situbondo
28 Hasil  wawancara  dengan  Drs.  Lukito  Asmin, karyawan  Dinkes  Kabupaten  Situbondo,  28 Oktober 2013.
pernah  terjadi  di  masing-masing  RSUD. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo pernah dianggap  menerlantarkan  pasien  pengguna Jamkesda  pada  tahun  2011. 29 Demikian halnya  dengan  RSUD  dr.  Soebandi  Jember juga  pernah  dituduh  menahan  jenazah seorang pasien yang sudah meninggal akibat sang  pasien  tidak  mampu  membayar  biaya perawatan  sebesar  Rp.  21.000.000,-  (Dua Puluh  Satu  Juta  Rupiah).  Pada  kasus  ini keluarga  korban  mengakui  bahwa  yang bersangkutan tidak menggunakan Jamkesmas  ataupun  Jamkesda,  sehingga oleh  pihak  RSUD  pasien  dimasukkan  ke dalam  golongan  pasien  umum,  dan  pihak keluarga  pasien  hanya  mampu  membayar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 30
Secara konkrit, masih terdapat kekurangan  dalam  memberikan  pelayanan yang  maksimal  terhadap  MKTM  yang memerlukan  pelayanan  kesehatan  di  RSUD se-eks  karesidenan  besuki.  Hal  ini  dapat dianalisa  dari  beberapa  tolok  ukur  dibawah ini:
29 Lihat  kasus  Yuliatin  (35),  warga  Desa/Kecamatan Besuki, ibu satu anak ini menderita penyakit usus buntu, serta pasien bernama  Sumyati (40), warga Desa/Kecamatan  Banyuglugur,  sedangkan  pasien yang  disebut  terakhir  ini  menderita  penyakit lever. kedua pasien miskin itu  tidak mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang   maksimal  RSUD  dr Abdoer  Rahem.  extremmepoint.com,  diakses Jum’at 2 Agustus 2012.
30 Kasus  Yunah  yang  diberitakan  media  pada  16 September 2012,
lihat dan baca http://surabaya.okezone.com/read/2012/09/16/521 /690514/tak-mampu-bayar-pengobatan-jenazah- pasien-miskin-ditahan, diakses Kamis, 22 Agustus 2013
1. Prosedur pengurusan pembiayaan terkait  pelayanan  kesehatan  di  RSUD se-eks Karesidenan Besuki yang menggunakan Jamkesmas
dan Jamkesda.
Pada  pembiayaan  terkait  pelayanan kesehatan  di  RSUD  se-eks  Karesidenan Besuki  pada  dasarnya  adalah  sama,  untuk MKTM  disediakan  fasilitas  Jamkesda, Jamkesmas  dan/atau  Jampersal  untuk  ibu dari MKTM  yang akan melahirkan. Peneliti menemukan  ada  2  (dua)  sisi  yang  berbeda ketika  MKTM  menggunakan  hak-haknya dalam  mendapatkan  pelayanan  di  RSUD dengan  menggunakan  Jamkesmas  atau Jamkesda.  Sisi  pertama,  pemerintah  daerah telah  menyediakan  jaminan  pembiayaan bagi  MKTM,  pemerintah  memberikan  hak pelayanan kesehatan sesuai yang diamanatkan  oleh  konstitusi  dan  undang- undang  kesehatan.  Pada  sisi  yang  lain, prosedur pengurusan Jamkesmas dan Jamkesda masih harus dijalani pada prosedur yang panjang, sehingga menyulitkan pennguna  yang akan mengurus
Jamkesmas dan Jamkesda. 31
Proses pengurusan Jamkesmas dan Jamkesda inilah yang harus diperbaiki agar MKTM dan/atau para  pengguna  Jamkesmas  dan  Jamkesda tidak merasakan kesulitan dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Harus dihilangkan  prosedur  pengurusan  yang
31 Hasil  wawancara  dengan  Sanip,  suami  pasien pengguna  Jamkesmas  di  RSUD  Abdoer  Rahem, Kamis 28 Oktober 2013
melalui  tahapan-tahapan  birokrasi  yang panjang.
2. Fungsi  Sosial  Pelayanan  Kesehatan yang Belum Terwujud Secara Maksimal Peneliti  menemukan  bahwa  masih terdapat  perbedaan  pelayanan  terhadap MKTM  dan  masyarakat  umum  (masyarakat dengan  tingkat  perekonomian  menengah  ke atas). 32 Perbedaan ini menurut para responden,  salah  satunya  adalah  terkait dengan  kecepatan  penanganan  terhadap pasien,  menandakan  bahwa  fungsi  sosial dari  pelayanan  kesehatan  belum  terwujud dengan  baik.  Munculnya  pemberitaan  di media  serta  pengalaman  pasien  di  RSUD yang  bersangkutan  juga  memperkuat  fakta bahwa  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan masih belum maksimal. 33
Tugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan medik dan penunjang medik tidak dapat dibatasi hanya terutama untuk aspek kuratif dan rehabilitatif  saja.  Transisi  epidemiologis yang  mulai  bermanifestasi  di  Indonesia dalam  bentuk  peningkatan  penyakit  kronis noninfektif  dan  penyakit  kardiovaskuler,
32 Lihat Lampiran tentang Kuestioner yang mewakili pasien  MKTM  di  RSUD  se-Eks  Kresidenan Besuki.
33 Lihat dan cermati pemberitaan di http://kissfmjember.com/2010/10/13/tidak- mampu- bayar-biaya-pengobatan-rsud-subandi- telantarkan-pasien-miskin.html; Lihat dan cermati pemberitaan di http://www.facebook.com/
notes/jember/tak-mampu-bayar-rsud-balita-gizi- buruk-dipulangkan-paksa/447254554170? comment_id=13978331, diakses Kamis, 22 Agustus 2013
menuntut  RS  untuk  terlibat  secara  aktif dalam  kegiatan  promotif  dan  preventif juga. 34 Pada, faktanya kegiatan promotif dan preventif,  terutama  dalam  rangka  fungsi sosial pelayanan kesehatan, belum mendapat perhatian  serius  dari  pihak  yang  terkait, terutama  tenaga  medis  di  RSUD  yang bersangkutan. 35 Terlepas  dari  fakta  empiris atas  pelayanan  kesehatan,  secara  normatif pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah telah mempunyai itikad baik dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat umum dan/atau MKTM.
B. Kendala  Pada  Proses  Perlindungan Hukum  Terkait  Upaya  Mendapatkan Pelayanan  Kesehatan  Pada  RSUD  Se- Eks Karesidenan Besuki.
Terkait  dengan  kendala,  maka  pada bagian  ini  peneliti  akan  mengemukakan beberapa  kendala  yang  merupakan  hasil temuan selama peneliti mengadakan penelitian  di  lapang.  Adapun  beberapa kendala  yang  dialami  oleh  RSUD  dalam
34 Soedarmono  Soejitno,  Ali  Alkatiri,  dan  Emil Ibrahim. Reformasi  Perumahsakitan  Indonesia.
(Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h. 164
35 Terkait kinerja tenaga medis di RSUD, salah satu terobosan dilakukan oleh Kepala RSUD Blambangan dengan mengembangkan serta menerapkan  kebijakan  dan  pembelajaran  sikap humanis kepada tenaga medisnya, dan jika tenaga medis  yang  bersangkutan  tidak  dapat  merubah cara  dalam  memberi  pelayanan  terhadap  pasien, maka  tenaga  medis  yang  bersangkutan  akan dipindah  bagian  dan  tidak  akan  diperkenankan berinteraksi  dengan  pasien.  Hasil  wawancara dengan  dr.  Taufiq  Hidayat,  Sp.And,  M.Kes. Direktur  RSUD  Blambangan,  Kamis  24  Oktober 2013
memberikan  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak MKTM dalam mendapatkan pelayanan  kesehatan  di  RSUD  se-eks karesidenan Besuki adalah:
1. Kelemahan  dari  sisi  substansi  berdasar peraturan normatif, dalam bentuk konkritisasi  asas-asas  dalam  hukum kesehatan  yang  seharusnya  dilakukan pada saat memberikan pelayanan kesehatan  pada  pasien  baik  pasien umum maupun pasien MKTM.
Salah  satu  contoh  asas  yang  belum dilaksanakan secara konkrit adalah asas kemanusiaan dan asas manfaat sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  2 huruf a UU Kesehatan dan Pasal 2 huruf d UU Praktik Kedokteran jika dikaitkan dengan  penanganan  penderita  gawat darurat medik atas dasar
perikemanusiaan,  maka  secara  tidak langsung  mengharuskan  dokter  yang melakukan penanganan terhadap pasien gawat darurat berdasar perikemanusiaan.  Terkait  hal  tersebut ada beberapa kelamahan secara normatif, yaitu:
a. Belum  ada  standart  profesi  yang berlaku  secara  nasional,  misal berdasarkan permenkes atau peraturan pelaksana yang lain.
b. Standar  prosedur  operasional  untuk setiap  RS  berbeda,  karena  sangat
tergantung pada kondisi dan pendidikan para staf medisnya. 36
c. Belum adanya standar hukum
pengawasan eksternal yang mencakup  bentuk  dan  mekanisme bagi aparatur hukum pada suprastruktur  kelembagaan  hukum kesehatan  (mencakup:  kemenkes/ dinkes  Propinsi/  Kota/Kabupaten) untuk  secara  aktif  dan  langsung mengawasinya.
Kelemahan normatif ini, menunjukkan adanya ketidak- konsistenan, sehingga penanganan penderita  gawat  darurat  medik  atas dasar perikemanusiaan sangat tergantung  kepada  kesadaran  atas  nilai etik medik dan lafal sumpah dokter. IDI memang telah menyusun standar pelayanan  kedokteran  (medis),  namun uraiannya  lebih  dititikberatkan  pada standar  proses  secara  garis  besarnya saja. 37 Selain  itu,  baru  Perhimpunan Obstetri  dan  Ginekologi  Indonesia (POGI)  dan  Ikatan  Dokter  Anak Indonesia  (IDAI)  yang  telah  menyusun standar profesi. 38
36 Bahder  Johan  Nasution. Hukum  Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 46.
37 Veronica  Komalawati. Peranan  Informed  Consent dalam  Transaksi  Terapeutik  (Persetujuan  dalam Hubungan  Dokter  dan  Pasien)  suatu  Tinjauan Yuridis .  (Bandung:  P.T.  Citra  Aditya  Bakti,
1999), h.103.
38 Lihat http://www.kompas.com-cetak/0210/31 /iptek/ruma10.htm    Achmad  Hardiman. Rumah
Sakit  Indonesia  Belum  Siap  Bersaing ,  diakses pada  26 Oktober 2013.
2. Kelemahan  dari  sisi  Struktur  pada Instansi Kesehatan
Pengawasan  pemerintah  terhadap pelayanan kesehatan RSUD,  yang bertujuan melindungi  hak  MKTM  atas  pelayanan kesehatan, terikat kepada “asas desentralisi” dalam Pasal  13 ayat  (1)  huruf e UU  No. 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah. Terkait  hal  ini,  ada  beberapa  hambatan normatif pelaksanaan desentralisasi kesehatan di Indonesia, yaitu:
1. Ada  problem  serius  dalam  kemampuan dan keterlambatan kemenkes dan dinkes untuk menyusun peraturan yang mendukung desentralisasi;
2. Komitmen  pemerintah  pusat  untuk mengembangkan  peraturan  dan  standar yang  mendukung  desentralisasi  terlihat lemah;
3. Belum  dilakukan  pembagian  urusan secara jelas dalam hubungan pemerintah pusat dan propinsi/kabupaten/kota
4. Selama  ini  kebijakan  kesehatan  di Indonesia cenderung menganggap semua daerah adalah sama. 39
Temuan  penelitian,  menggambarkan bahwa di tiap-tiap kabupaten se-eks karesidenan  Besuki  belum  ada  instansi  atau lembaga yang berwenang mengawasi
39 Tim  Perumus.  “Perubahan  Fungsi  Pemerintah dalam  Sektor  di  Berbagai  Tingkat  Setelah Penetapan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004”, Laporan, “Seminar  Nasional  4  Tahun Desentralisasi Kesehatan di Indonesia”,
Diselenggarakan  oleh  UNHAS,  UGM,  Unit Desentralisasi DEPKES RI, dan WHO, Makassar,
7-8-9 Juni 2005, h. 5-6.
pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  terhadap MKTM  secara  khusus  atau  pasien  pada umumnya.  Terkait  belum  adanya  instansi atau  lembaga  pengawas  tersebut  maka, pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  terhadap MKTM  cenderung  berbeda  dengan  pasien umum.

## C. Konsepsi ke depan terkait Perlindungan
Hukum bagi MKTM dalam
Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  se- eks Karesidenan Besuki
Terkait  dengan  hasil  penelitian, peneliti  mempunyai  konsep  yang  dapat ditawarkan  guna  memberikan  perlindungan hukum  bagi  MKTM  dalam  Mendapatkan Pelayanan  Kesehatan  se-eks  Karesidenan Besuki.  Adapun  konsep  ke  depan  terkait dengan perlindungan hukum tersebut adalah:
1. Dirumuskannya atau diformulasikannya
hukum yang idealistik dan implementatif  sebagai  masukan  kepada Kemenkes  RI  sebagai  unsur  pelaksana Pemerintah  Pusat  di  bidang  kesehatan, untuk  secara  konsisten,  sinkron,  jelas, dan segera membentuk peraturan hukum  positif  yang  humanis,  yang secara substantif melindungi hak MKTM atas pelayanan kesehatan RSUD, yang sumber nilainya terkandung dalam cita hukum Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dan  acuan
asas-asas serta norma-norma hukumnya telah  terkandung  baik  dalam  UU
Kesehatan maupun UU Praktik Kedokteran  yang  menyangkut  hal-hal dibawah ini:
a. Konsistensi, kejelasan, dan
kesegeraan peraturan hukum
penanganan penderita  gawat darurat medik.
b. Kejelasan  dan  kesegeraan  peraturan hukum  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan yang bermutu dan manusiawi
c. Konsistensi  dan  kejelasan  peraturan hukum pola tarif pelayanan kesehatan
d. Konsistensi dan kesegeraan peraturan  hukum  pengendalian  mutu dan biaya pelayanan kesehatan.
e. Kejelasan  dan  kesegeraan  peraturan hukum  fungsi  sosial  pelayanan kesehatan.
Khusus  penanganan  penderita  gawat darurat  medik  atas  dasar  perikemanusiaan yang  secara  normatif  diharuskan  oleh  Pasal 51 huruf d jis. huruf b, huruf a, dan huruf c UU  No.  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran, harus didukung secara konsisten, jelas, dan segera:
a. Penyusunan standar profesi kedokteran yang berlaku secara nasional berdasarkan Permenkes. Memang  benar  bahwa  IDI  sebagai organisasi  profesi  kedokteran  telah menyusun  standar  pelayanan  (profesi)
kedokteran,  namun  uraiannya  lebih dititikberatkan  pada  standar  proses, inipun  hanya  untuk  tindakan  medik secara garis besar saja;
b. Penyusunan standar prosedur operasional berdasarkan peraturan internal  setiap  RSUD  yang  mengacu kepada  standar  profesi  kedokteran yang harus segera dibentuk berdasarkan Permenkes, memperhatikan perbedaan kondisional tiap-tiap RSUD, karena sangat
tergantung SDM, sarana dan prasarananya,  serta  latar  belakang pendidikan para staf medisnya;
c. Penyusunan standar bentuk dan mekanisme hukum pengawasan
eksternal berdasarkan Permenkes yang dapat  digunakan  oleh  aparatur  hukum pada suprastruktur kelembagaan
hukum kesehatan (mencakup: Depkes/Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota) untuk
secara  aktif  dan  langsung  mengawasi pelayanan kesehatan RSUD.
d. Penumbuhkembangan  kesadaran  atas
nilai  etik  medik  dan  lafal  sumpah dokter.  Kode  etik  profesi  medik  pada dasarnya mengandung 6 (enam) prinsip  etik,  yaitu  prinsip otonomi , prinsip ” veracity ” atau  berbicara  yang sebenarnya,  prinsip  ” nonmaleficence ” atau  selalu  melakukan  tindakan  demi kebaikan pasien, prinsip ” beneficence ” atau  selalu  berbuat  yang  terbaik  bagi
pasien,  prinsip  ” kerahasiaan ”,  dan prinsip keadilan.
2. Mengembangkan konsep fungsi, wewenang dan sarana hukum pengawasan pemerintah sebagai suprastruktur kelembagaan hukum humanis  yang  secara  suprastruktural mengawasi  secara  preventif  dan  represif pelayanan  kesehatan  di  RSUD    sebagai bentuk  tindakan  pemerintahan  yang  baik dalam  melindungi  hak  MKTM  atas pelayanan kesehatan
3. Mengembangkan konsep pelayanan kesehatan  RSUD  yang  humanis  yang sifatnya  melindungi  hak  MKTM  atas pelayanan  kesehatan.  Pada  tataran  ini yang  perlu  dibangun  adalah  sikap  SDM (tenaga  medis)  yang  ramah,  sabar  dan tanggap  terhadap  hal-hal  yang  dialami oleh pasien MKTM.

## PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa  simpulan  yang  dapat  diambil sebagai berikut:
1. Wujud  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak  MKTM  dalam  mendapatkan pelayanan  kesehatan  pada  RSUD  se-eks Karesidenan Besuki ada 2 (dua), yaitu:
a. Perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait kesehatan  yang  telah  ditetapkan  oleh
pemerintah  pusat  dan  pemerintah
daerah (Kabupaten) yang bersangkutan. Termasuk dalam kategori perlindungan hukum preventif ini adalah tindakan pemerintah  kabupaten  menyediakan RSUD dengan berbagai fasilitas yang dapat  dimanfaatkan  oleh  MKTM dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.  Demikian  halnya  dengan tindakan RSUD menyediakan tenaga- tenaga  medis  juga  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif.
b. Perlindungan  hukum  yang  bersifat represif  adalah  adanya  aturan  dalam pasal  58  ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang
merupakan  lex  spesialis  dari  pasal 1365  KUHPerdata.  Pasal  tersebut mengatur mengenai ganti rugi apabila pasien (termasuk MKTM) mendapatkan kerugian yang diakibatkan  dari  adanya  pelayanan kesehatan.
2. Kendala  pada  proses  perlindungan hukum  terkait  upaya  mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD se-eks
Karesidenan Besuki adalah:
a. Kendala  pada  perspektif  substansi perundang-undangan  dan  asas-asas dalam  bidang  kesehatan  yang  belum dilaksanakan dengan baik, misalnya:
1. Masih terdapat tenaga medis yang belum menjalankan secara konkrit
asas-asas  –  asas  dala  hukum kesehatan yang seharusnya dilakukan  pada  saat  memberikan pelayanan  kesehatan  pada  pasien MKTM
2. Belum  ada  standart  profesi  yang berlaku  secara  nasional,  misal berdasarkan permenkes atau peraturan pelaksanaan yang lain. 3. Standar prosedur operasional untuk  setiap  RS  berbeda,  karena sangat  tergantung  pada  kondisi dan pendidikan para staf medisnya.
4. Selama ini kebijakan kesehatan di Indonesia cenderung menganggap semua daerah adalah sama.
b. Kendala  pada  perspektif  struktur dibidang  kesehatan,  yang  dapat dilihat pada fenomena berikut ini:
1. Belum  adanya  standar  hukum pengawasan eksternal yang mencakup bentuk dan mekanisme bagi aparatur hukum pada
suprastruktur kelembagaan hukum  kesehatan  untuk  secara aktif dan langsung mengawasinya.
2. Ada problem serius dalam kemampuan  dan  keterlambatan kemenkes  dan  dinkes    untuk menyusun peraturan yang mendukung desentralisasi.
3. Komitmen pemerintah pusat untuk  mengembangkan  peraturan
dan  standar  yang  mendukung desentralisasi terlihat lemah.
3.  Konsepsi  kedepan  terkait  perlindungan
hukum bagi MKTM dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan  se- eks Karesidenan Besuki adalah mengembangkan konsep humanis terhadap  pasien  MKTM,  didukung dengan  perbaikan  substansi  hukum yang idealistik dan implementatif sebagai  masukan  kepada  Kemenkes  RI sebagai  unsur  pelaksana  Pemerintah Pusat di bidang kesehatan, untuk secara konsisten,  sinkron,  jelas,  dan  segera membentuk  peraturan  hukum  positif yang  humanis,  yang  secara  substantif melindungi  hak  MKTM  atas  pelayanan kesehatan RSUD.
B. Saran Terkait  dengan  adanya  pembahasan dan simpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka  peneliti  memberikan  saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia, yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Kementerian Kesehatan, hendaknya bekerjasama dengan
organisasi-
organisasi ikatan kedokteran untuk membuat standart pelayanan untuk pasien sesuai  dengan  keahlian  masing-masing. Kementerian kesehatan membuat peraturan  menteri  yang  memuat  konsep humanis dalam pelayanan kesehatan.
2. Kepada  Pemerintah  Daerah  di  eks- Karesidenan  Besuki,  dapat  bekerjasama dengan  dinas  kesehatan  untuk  lebih gencar  mengadakan  sosialisasi  mengenai pendidikan  kesehatan  bagi  masyarakat, sehingga  akan  tercipta  kesadaran  dalam diri masyarakat untuk menjaga kesehatan.  Pemerintah  daerah  hendaknya juga  mempersingkat  proses  pengurusan terkait  surat-surat  yang  digunakan  untuk mendapatkan fasilitas
Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.
3. Kepada RSUD, hendaknya lebih mengembangkan konsep pelayanan humanis  kepada  semua  pasien,  termasuk MKTM.  Pihak  RSUD  juga  dapat memberikan pelatihan
4. Kepada MKTM, hendaknya lebih memperhatikan  kesehatan,  melakukan pemeriksaan kesehatan (check up) secara berkala, sehingga dapat diketahui jika ada penyakit  sejak  dini.  Penanggulangan sejak  dini  akan  mudah  dilakukan,  dan pengobatan bisa segera dijalani, sehingga peluang sembuh akan jauh lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.K.  Sarkar.  1982. Summary  of  Salmond’s Jurisprudence. Bombay: Tripathi.
A. Willan, James. 1990. Hospital
Management . (London: MacMillan Education Ltd.
Bahder  Johan  Nasution.  2005. Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban
Dokter. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
J,  Yu.  1998. Hospital  &  It’s  Community . Hospital Management International.
Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi.  2002.
Pengantar  Filsafat  Hukum .  Bandung: Mandar Maju.
M.  Friedman,  Lawrence.  1975. The  Legal System:  A  Social  Science  Persfective . New York: Russell Sage Foundation.
Saifuddin  Azwar.  2004. Metode  Penelitian .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Satjipto  Rahardjo.  2000. Ilmu  Hukum.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soedarmono Soejitno, Ali Alkatiri, dan Emil
Ibrahim. 2002. Reformasi
Perumahsakitan Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo
Tim  Penyusun  Kamus  Pembinaan  dan Pengembangan  Bahasa.  1997. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, Jakarta.
Tjandra  Yoga  Aditama.  2001. Manajemen Administrasi  Rumah  Sakit. Jakarta:
Universitas Indonesia.
Veronica Komalawati. 1999. Peranan Informed  Consent  dalam  Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam
Hubungan  Dokter  dan  Pasien)  suatu Tinjauan  Yuridis .  Bandung:  P.T.  Citra Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan
Undang-Undang    No.  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  No.  8 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomer  63  Tahun  2000  Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

## Internet
http://www.bankdata.depkes.go.id/Profil/IN

## DEX.HTM
http://surabaya.okezone.com/read/2012/09/1
6/521/690514/tak-mampu-bayar- pengobatan-jenazah-pasien-miskin- ditahan
http://kissfmjember.com/2010/10/13/tidak- mampu-bayar-biaya-pengobatan-rsud- subandi-telantarkan-pasien-miskin.html
http://www.kompas.com-cetak/0210/31/ iptek/ruma10.htm.  Achmad  Hardiman. Rumah  Sakit  Indonesia  Belum  Siap Bersaing.

## BIODATA PENULIS
Dr.  Dyah  Ochtorina  Susanti,  S.H., M.Hum. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas  Jember.