Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan
Perkara Perdata Di Pengadilan
Kristi W. Simanjuntak Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Kristiwarista98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persetujuan Majelis  Kehormatan Notaris (MKN)  terkait  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris  dalam  pemeriksaan  perkara perdata, dan bagaimana tanggung jawab Notaris saat memberikan keterangan di pengadilan dalam pemeriksaan  perkara  perdata, terkait  hak ingkar  dan  rahasia jabatan  Notaris.  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  yuridis  normatif,  artinya  suatu  penelitian  yang bertumpu  pada  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conseptual approach ) dengan ditopang studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas kemudian  dianalisis  dan  disimpulkan  dalam  penulisan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  mekanisme pengambilan  Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Pengadilan,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk kepentingan  proses  peradilan,  para  pihak  ataupun  hakim,  terlebih  dahulu  harus  mendapatkan persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Di  samping  itu,  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengaturan tentang  kedudukan  Notaris  sebagai  tergugat  atau  turut  tergugat  dalam  perkara  perdata  tidak disebutkan  secara  tegas.  Beberapa  hal  penting  yang  mengatur  pengambilan  Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris sebagian besar hanya mengatur tentang kedudukan Notaris sebagai saksi atau tersangka  dalam  perkara  pidana.  Berkaitan  dengan  tanggung  Jawab  notaris  dalam  pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terkait rahasia jabatan dan hak ingkar notaris dalam meemberikan keterangan  di  pengadilan  oleh  Notaris  terkait  akta  yang  dibuatnya  bersifat  fakultatif,  walaupun pada  akhirnya  keputusan  akhir  dari  pemberian  izin  tersebut  didasarkan  kepada  pertimbangan Majelis  Kehormatan  Notaris,  ataupun  juga  berdasarkan  keputusan  hakim  yang  mewajibkan Notaris memberikan keterangan di pengadilan sehingga hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan sumpah  jabatan  Notaris  menjadi  berakhir.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  Notaris  harus mendapatkan perlindungan hukum atas keterangan yang diberikannya, termasuk bebas dari sanksi hukum yang mengatur tentang rahasia jabatan
Kata Kunci : Pengambilan Minuta Akta, Hak Ingkar Notaris , Sumpah Jabatan Notaris

## PENDAHULUAN
Sebagai  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  Negara,  Notaris  memiliki  kewajiban  dan kewenang  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang  perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).
Pasal 1 angka (1) UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah  pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Notaris  berperan  dalam  membantu  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat bersifat preventif terhadap masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik terkait status  hukum,  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam  hukum  dan  lain  sebagainya,  yang  berfungsi sebagai alat bukti di Pengadilan jika terjadi sengketa. Hal ini berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris yakni berupa Akta Otentik, yakni sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh sehingga  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat pula dihindari terjadinya sengketa.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  tidak  jarang  ditemui  permasalahan- permasalahan, baik terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan  akta  tersebut.  Notaris  seringkali  diikut-sertakan  dalam  sengketa  yang  terjadi  antara pihak oleh karena akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika kerugian tersebut diduga berasal dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan kadang-kadang menuntut Notaris yang bersangkutan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberadaan UUJN dimaksudkan tidak hanya untuk menggali kebenaran materiil  dari  suatu  akta,  tetapi  juga  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  kejelasan  alat  bukti  yang berupa akta otentik (Djoko Sukisno, 2008:53).
Berkaitan dengan keterlibatan Notaris dalam proses peradilan, dalam hubungannya dengan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim,  sebelumnya  dalam  UUJN  30/04  kewenangan  tersebut  diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Setelah perubahan, dalam UUJN 2/14 kewenangan tersebut ada pada Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN menentukan  sebagai berikut. Prosedur khusus dalam penegakkan hukum terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 66 UUJN yaitu ; (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  majelis  kehormatan  Notaris  berwenang;  (a)  mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam  penyimpanan  Notaris;  dan  (b)  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris;  (2)
Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan; (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  memberikan  jawaban  menerima  atau  menolak  permintaan  persetujuan;  (4) Dalam  hal  majelis  kehormatan  Notaris  tidak  memberikan  jawaban  dalam  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Pasal  66  UUJN  disamping  memberi  wewenang  untuk  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, juga memberi wewenang kepada hakim untuk memanggil  Notaris  dalam  pemeriksaan  sehubungan  dengan  akta  yang  dibuatnya.  Pemanggilan Notaris dalam Pasal tersebut dapat ditafsirkan memanggil Notaris sebagai saksi atau sebagai salah satu  subyek  yang  diperiksa  terkait  akta  yang  dibuatnya.  Tujuan  pengambilan  Minuta  Akta  dan pemanggilan  Notaris  dimaksudkan  untuk  menemukan  fakta  hukum  yang  mempunyai  pengaruh penting  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan,  sehingga  pemanggilan  tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses peradilan.
Pelaksanaan  dari  Pasal  66  UUJN  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta AKta  dan  Pemanggilan  Notaris  (selanjutnya  disebut  Permenkum  HAM).  Namun  Permenkum HAM  tersebut  hanya  mengatur  mengenai  prosedur  pemangggilan  Notaris  dan  pengambilan Minuta  Akta  dalam  kedudukan  Notaris  sebagai  saksi  atau  tersangka  dalam  perkara  pidana, sedangkan  kedudukan  Notaris  sebagai  tergugat  atau  turut tergugat  dalam  suatu  perkara  perdata belum ada pengaturannya.
Selain  itu,  Permenkumham  Nomor  M.03.HT.03.10  Tahun  2007  tentang  Pengambilan Minuta AKta dan Pemanggilan Notaris, memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah dalam  hal  pemberian  persetujuan  terhadap  protokol  Notaris,  dimana  kewenangan  Majelis Pengawas Daerah sekarang ini diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 72/PUU-XII/2014. Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris juga dalam kewenangan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Permenkum HAM Nomor 7  tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkum HAM 7/16).
Pemanggilan  Notaris  sebagai  saksi  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  dapat  terjadi,  jika akta  sebagai  alat  bukti  dirasa  tidak  cukup,  sehingga  kehadiran  Notaris  dipandang  perlu  untuk memberikan  keterangan  terkait  sengketa  yang  sedang  terjadi.  Apalagi  jika  keterangan  yang diberikan Notaris sangat urgen dan relevan meneguhkan dalil penggugat atau bantahan tergugat. Pemanggilan  oleh  hakim  terhadap  saksi yang  diperlukan  didasarkan  atas  permintaan  salah  satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR, yakni dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan (Harahap, 2008:213).
Kehadiran notaris dipersidangan untuk memberikan keterangan, baik dalam kedudukannya sebagai  saksi  ataupun  tergugat  tentu  saja  akan  berbenturan  dengan  rahasia  jabatan  Notaris sebagaimana termuat dalam sumpah jabatan Notaris. Dalam sumpah jabatan Notaris dinyatakan bahwa,  Notaris  bersumpah  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam pelaksanaan  jabatan  dan  akan  patuh  pada  UUJN.  Disamping  itu  jabatan  Notaris  sebagai  suatu jabatan kepercayaan berkewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh Kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.
Kewajiban Notaris untuk mejaga rahasia jabatannya juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (2) angka 3e BW dan Pasal 170 KUHAP yakni mengenai pembebasan sebagai saksi karena pekerjaan atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia atau yang dikena dengan hak ingkar. Hak ingkar merupakan  pengecualian  terhadap  ketentuan  umum  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang cakap  memberikan  saksi  berkewajiban  memberikan  kesaksian  dimuka  pengadilan,  baik  dalam proses perdata maupun dalam proses pidana.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dikemukakan  permasalahan  sebagai  berikut  :  (1) Bagaimana mekanisme pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris  dengan persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Pengadilan  ?Bagaimana tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Terkait  Rahasia Jabatan dan Hak Ingkar Notaris ?

## PEMBAHASAN
Mekanisme  pengambilan  Minuta  Akta  dan  pemanggilan  Notaris  dengan  persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan
Dalam  konstruksi  hukum  kenotariatan,  salah  satu  tugas  jabatan  Notaris  yaitu memformulasikan  keinginan/tindakan  penghadap/para  penghadap  ke  dalam  bentuk  akta  otentik dengan  memperhatikan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam Yurispridensi  Mahkamah  Agung  (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  702  K/Sip/1973)  yang menyebutkan :
“…Notaris  fungsinya  hanya  mencatatkan/menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris  untuk  menyelidiki  secara  materil  apa-apa  (hal-hal)  yang  dikemukakan  oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.
Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak itu sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta. Namun dalam praktik sering pula Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat atau turut tergugat oleh  para  pihak  yang  lainnya,  yang  merasa  bahwa  tindakan  hukum  yang  tersebut  dalam  akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta. Dalam posisi kasus seperti ini, yaitu kata dipermasalahkan oleh  para  pihak  sendiri,  dan  akta  tidak  bermasalah  dari  aspek  lahir,  formal  dan  materiil,  maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut diatas.
Dalam  praktik  di  Indonesia,  sekurang-kurangnya  terdapat  2  (dua)  kemungkinan  yang berkaitan  dengan  pemanggilan  Notaris, pertama ,  Notaris  yang  bersangkutan  diajukan  dan dipanggil sebagai saksi di Pengadilan menyangkut akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang  dijadikan alat  bukti. Kedua ,  Notaris  yang  diajukan  sebagai  tergugat  atau turut  tergugat  di Pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di Peradilan Umum (perkara perdata). Dalam hal menjadikan Notaris sebagai tergugat, gugatan ini langsung ditujukan kepada Notasi sendiri (tergugat tunggal), tetapi dalam hal ini ada batasan atau parameter  untuk  menggugat  Notaris,  yaitu  jika  para  pihak  yang  menghadap  Notaris  (para pihak/penghadap yang namanya tercantum dalam akta) jika ingin melakukan pengingkaran.
Syarat pengingkaran yang ingin dilakukan terhadap Notaris sekurang-kurangnya memuat : (i) hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap; (ii) waktu (pukul) menghadap; (iii) tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta; (iv) merasa tidak pernah menghadap; (v) akta tidak ditanda tangani di hadapan Notaris; (vi) akta tidak dibacakan; dan (vii) alasan lain berdasarkan formalitas akta (Habib Adjie, 2009:55). Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat
Notaris ke Pengadilan Negeri, dan para pihak wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan  Notaris  wajib  mempertahankan  aspek-aspek  tersebut,  sehingga  dalam  kaitan  ini  perlu dipahami dan diketahui kaidah hukum Notaris yaitu akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  menilai  dan  menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum.
Terkait  dengan  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris, untuk  kepentingan proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim,  sebelumnya  dalam  UUJN  30/04 kewenangan  tersebut  diberikan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah.  Setelah  perubahan,  dalam UUJN 2/14 kewenangan tersebut ada pada Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN menentukan  sebagai berikut; (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang;  (a)  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan  Notaris;  (2)  Pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  atau  surat-surat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan; (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan  jawaban  menerima  atau menolak  permintaan  persetujuan;  (4)  Dalam  hal  majelis  kehormatan  Notaris  tidak  memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Ketentuan  mengenai  Majelis  Kehormatan  Notaris  dan  kewenangannya  selanjutnya  diatur dalam  Permenkum  HAM  7/16  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris,  dimana  Pasal  1  angka  (1) menyebutkan,  Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  terdiri  atas  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  dan  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah.  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  dibentuk  oleh  Menteri  dan berkedudukan  di  ibukota  Negara  Republik  Indonesia.  Sedangkan  Majelis  Kehormatan  Notaris
Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan  Wilayah  yang  berkaitan  dengan  tugasnya.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Majelis Kehormatan  Notaris  Pusat  mempunyai  fungsi  melakukan  pengawasan  terhadap  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Berdasarkan Pasal 18 Permenkum HAM 7/16, disebutkan bahwa tugas  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  yaitu;  (a)  melakukan  pemeriksaan  terhadap permohonan  yang  diajukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim;  dan  (b)  memberikan persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  yang  diajukan  oleh  penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim,  dan  juga  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap permintaan  persetujuan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan proses  peradilan,  dilakukan  untuk  menjaga  menjaga  martabat  dan  kehormatan  Notaris  dalam menjalankan  profesi  jabatannya,  serta  memberikan  perlindungan  kepada  Notaris  terkait  dengan kewajiban  Notaris  untuk  merahasiakan  isi  Akta  yang  berkaitan  pula  dengan  sumpah  jabatan Notaris.  Disamping  itu,  terdapat  pula  ancaman  pidana  berdasarkan  Pasal  322  KUHP  terkait pelanggaran  terhadap  rahasia  jabatan,  membuat  Notaris  juga  perlu  berhati-hati  terhadap  segala keterangan yang dikeluarkannya.
Ketentuan atau mekanisme mengenai pengambilan Minuta Akta diatur dalam Pasal 20 angka (b) Permenkum HAM 7/16, berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, disebutkan bahwa:
Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  berdasarkan  keputusan  rapat  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  meliputi;  (a)  pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  dimintakan persetujuan  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim; (b) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (c) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Ketentuan  Pasal  20  angka  (b)  Permenkum  HAM  7/16  diatas  mengatur  mengenai kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  dalam  memberikan  persetujuan  terhadap
pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Sedangkan Pasal 20 angka (c) Permenkum HAM 7/16,  mengatur  tentang  pemberian  persetujuan  atau  penolakan terhadap  permintaan  persetujuan pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan  proses  peradilan  yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Syarat-syarat  pemanggilan  Notaris  berkaitan  dengan  pemberian  persetujuan  kepada penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  untuk  kepentingan  proses  peradilan  dalam  pemanggilan Notaris, berdasarkan Pasal 27 angka (1) Permenkum HAM 7/16, dilakukan dalam hal : (a) adanya dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris;  (b)  belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa dalam  peraturan  perundangundangan  di  bidang  hukum  pidana;  (c)  adanya  penyangkalan keabsahan  tanda  tangan  dari  salah  satu  pihak  atau  lebih;  (d)  adanya  dugaan  pengurangan  atau penambahan atas Minuta Akta; atau (e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
Dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris,  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota. Dalam melakukan pemeriksaan, majelis  pemeriksa  dibantu  oleh  1  (satu)  sekretaris.  Pembentukan  majelis  pemeriksa  dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis pemeriksa  berwenang  memeriksa  dan  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  dan/atau  protokol  Notaris  dalam  penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa, dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim  laporan  setiap  bulan  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  (Pasal  21 Permenkum HAM 7/16).
Dalam  melakukan  pemeriksaan  kepada  Notaris,  Majelis  pemeriksa  apabila  memiliki hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah,  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  22 angka  (1)  Permenkum  HAM  7/16,  diwajibkan  untuk  menolak  untuk  memeriksa  Notaris  yang mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah
dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga.  Selanjutnya,  dijelaskan  dalam  Pasal  22  angka  (2),  Ketua  Majelis  Dalam  hal  majelis pemeriksa  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah,  maka  Ketua  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.
Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris  oleh  pihak  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang terkait  dengan  akta  atau  protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris,  diajukan kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  sesuai  dengan  wilayah  kerja  Notaris  yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan  kepada  Notaris  yang  bersangkutan,  yang  paling  sedikit  memuat  keterangan mengenai,(i)  nama  Notaris;  (ii)  alamat  kantor  Notaris;  (iii)  nomor  akta  dan/atau  surat  yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (iv) pokok perkara yang disangkakan.
Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana disebutkan diatas, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 66 angka (4), apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Pemberian persetujuan atau penolakan dari Majelis Kehormatan Notaris setelah mendengar keterangan  langsung  dari  Notaris  yang  bersangkutan,  dituangkan  ke  dalam  berita  acara pemeriksaan.  Apabila  majelis  pemeriksa  memberikan  persetujuan  atas  permohonan  penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka berdasarkan Pasal 25 angka (3) Permenkum HAM 7/16, Notaris wajib; (a) memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim;  dan  (b)  menyerahkan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat dengan  dibuatkan  berita  acara  penyerahan  yang  ditandatangani  oleh  Notaris  dan  penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Selanjutnya, dalam Pasal 26 Permenkum HAM 7/16  yang mengatur tentang Pengambilan minuta  akta  dan/atau  surat-surat  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  25,  dilakukan  dalam  hal;  (a)  adanya  dugaan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan minuta akta dan/atau surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam
penyimpanan  Notaris;  (b)  belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa dalam  peraturan  perundangundangan  di  bidang  hukum  pidana;  (c)  adanya  penyangkalan keabsahan  tanda  tangan  dari  salah  satu  pihak  atau  lebih;  (d)  adanya  dugaan  pengurangan  atau penambahan  atas  minuta  akta;  atau  (e)  adanya  dugaan  Notaris  melakukan  pemunduran  tanggal (antidatum).
Berdasarkan  uraian  diatas,  yang  juga  telah  disinggung  sebelumnya  dalam  latar  belakang masalah  terkait  dengan  status  Notaris  dalam  memberikan  keterangan,  sebagaimana  disinggung pula  mengenai  Permenkum  HAM  Nomor  M.03.HT.03.10  Tahun  2007  tentang  Pengambilan Minuta  AKta  dan  Pemanggilan  Notaris,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  baik  UUJN,  Permenkum HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, maupun Permenkum HAM Nomor 7 tahun 2016, yang mengatur  mengenai  prosedur  pemanggilan  Notaris  dan  pengambilan  Minuta  Akta  dalam kedudukan  Notaris  sebagai  tergugat  atau turut  tergugat  dalam  perkara  perdata  tidak  disebutkan secara tegas.

## Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Terkait Rahasia Jabatan dan Hak Ingkar Notaris
Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak.  Seorang penggugat  harus  membuktikan  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  gugatannya  di  Pengadilan  agar gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim. Sebab, pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum merupakan cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil- dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Di dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijak sana, serta harus bersikap adil dan tidak memihak (Sudikno Mertokusumo, 2006:15)
Berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dalam pemeriksaan perkara perdata, diperlukan persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  oleh  karena  Minuta  Akta  merupakan  arsip  atau dokumen  negara.  Demikian  juga  segala  dokumen  yang  disimpan  dalam  protokol  Notaris merupakan arsip negara yang harus di simpan dan dipelihara oleh Notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 angka (2) mengenai sumpah jabatan Notaris yang diantaranya : “…bahwa saya akan merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan  saya…” . Sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  sebagian  tugas  negara  dalam  bidang  hukum  perdata,
maka  pengambilan  Minuta  Akta  haruslah  memerlukan  persetujuan  dari  negara,  dalam  hal  ini melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
Persetujuan  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan hukum, tidak hanya terhadap Notaris, tetapi juga kepada pihak yang membuat akta tersebut dan merupakan upaya menjaga kerahasiaan akta otentik karena merupakan dokumen atau arsip negara. Dibutuhkannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pengambilan Minuta Akta/fotokopi Minuta Akta, merupakan upaya menjaga kerahasiaan akta otentik menjadi penting, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat pada kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.
Sebagaimana telah di singgung diatas, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak jarang ditemui permasalahan-permasalahan, baik terhadap akta yang dibuatnya maupun terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Notaris seringkali diikut-sertakan dalam sengketa, baik sebagai tergugat ataupun turut tergugat, yang terjadi antara pihak oleh karena akta yang  dibuatnya  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak.  Hal  ini  mengudang  perdebatan tentang apakah Notaris dapat didudukan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau sebagai saksi, bilamana  akta  yang  dibuatnya  disengketakan,  mengingat  kedudukan  Notaris  sendiri  yang kewenangannya hanya membuat akta.
Perlu ditegaskan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, tidak berarti Notaris dapat secara bebas berdasarkan kehendaknya membuat akta otentik tanpa keberadaan para pihak yang dilibatkan dalam pembuatan akta. Akta notaris pada dasarnya adalah akta para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris  yang bersangkutan. Karena itulah manakala terjadi sengketa  dalam  perjanjian  yang  termuat  dalam  akta  notaris  yang  dibuat  bagi  para  pihak  dan dihadapan notaris, maka yang terikat  hanyalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapan para pihak, dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak (Winda Ayu Swastika, 2016:197).
Sementara itu, dalam praktik, perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar  tunduk  dan  taat  terhadap  putusan  Hakim  (Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkarta,
1979:2). Hal ini juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung  Nomor 1642 k/pdt/2005, yaitu :
“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal  ini  terjadi  dikarenakan  adanya  keharusan  para  pihak  dalam  gugatan  harus lengkap  sehingga  tanpa  menggugat  yang  lain-lain itu  maka  subjek  gugatan  menjadi  tidak lengkap.”
Selain itu, dalam salah satu pertimbangan tersebut juga disebutkan sebagai berikut :
“Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan  yang  diajukan  dapat  dianggap  telah  terjadi error  in  persona /kesalahan  subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/ Niet Ontvenkel Ijkverklaard .”
Berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  ketika seorang  Notaris  dilibatkan  sebagai  salah  satu  pihak  dalam  gugatan,  hal  itu  hanyalah  untuk melengkapi subyek/para pihak dalam gugatan, karena suatu gugatan yang tidak lengkap rumusan subjeknya  akan  menjadikan  gugatan error  in  persona ,  sehingga  gugatan  tersebut  tidak  dapat diterima.
Dalam hal kedudukan Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata, bukanlah meruakan suatu kewajiban  yang  bersifat  imperatif  kecuali  ada  alasan  yang  sah  untuk  menghadirkan  saksi  yang ditentukan  dalam  Pasal  139  ayat  (1)  dan Pasal  143  HIR,  yaitu  keterangan  yang  akan  diberikan sangat  urgen  dan  relevan  dalam  meneguhkan  dalil  penggugat  atau  bantahan  penggugat.  Bagi kesaksian Notaris yang berkaitan dengan kata otentik, yang dibuat oleh atau dihadapannya dalam perkara perdata, bukan merupakan kewajiban yang imperatif, sebab akta otentik telah memberikan kekuatan bukti yang cukup tanpa perlu alat bukti lain (Pieter Latumenten, Majalah Renvoi Nomor 12.60.V, 2008).
Sumpah  Jabatan  Notaris  dalam  Pasal  4  dan  kewajiban  Notaris  dalam  Pasal  16  huruf  (f) UUJN, mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang- Undang,  sekalipun  di  Pengadilan.  Artinya,  tidak  diperbolehkan  untuk  memberi  kesaksian mengenai apa yang dimuat di dalam aktanya. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1909 BW. Menurut Pasal 1909  BW,  setiap  orang  yang  cakap  untuk  menjadi  saksi,  diharuskan  memberikan  kesaksian  di muka Hakim, namun dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberi kesaksian bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hal-hal tersebut mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya.
Disamping itu, ancaman pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP terkait pelanggaran terhadap rahasia  jabatan  juga  membuat  Notaris  harus  berhati-hati  terhadap  setiap  keterangan  yang dikeluarkannya.  Artinya,  kepentingan  untuk  menjaga  kerahasiaan  kata  berdasarkan  sumpah Notaris, dan kewajiban untuk memberikan kesaksian di Pengadilan, perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  yang  matang,  agar  setiap  pihak,  baik  para  pihak  dalam  akta,  atau Notaris itu sendiri, mendapat perlindungan hukum yang sama.
Dalam teorinya, pemberian kesaksian Notaris di Persidangan, terdapat 2 (dua) aliran yaitu, pertama , aliran Rahasia Absolut, yang berpendirian bahwa semua hal yang bersangkutan dengan isi akta yang dibuatnya dan rahasia klien mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Ajaran rahasia absolut ini telah menjurus mengagungkan fungsi rahasia jabatan yang  dimiliki seseorang secara  totalitas. Kedua ,  aliran  Rahasia  Nisbi,  yang  berpendirian  bahwa  kewajiban  menyimpan rahasia dapat dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum atau negara (Yahya Harahap, 2008:670).
Dalam pada itu, pada dasarnya pemberian kesaksian oleh Notaris bersifat fakultatif, artinya berdasarkan atau tergantung penilaian Notaris itu sendiri, meskipun pada akhirnya tergantung dari pemberian persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi, bagi Notaris itu  sendiri,  bahwa  putusan  untuk  menggunakan  atau  tidak  menggunakan  hak  ingkar,  patutlah dipertimbangkan berkaitan dengan pengetahuan dan hati nuraninya. Dalam hal demikian, Notaris yang bersangkutan wajib tetap hadir memenuhi panggilan, sekaligus juga dapat menggunakan hak ingkarnya  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  hakim  sebelum  dilakukan  sumpah  sebelum diambil keterangannya. Dasar pertimbangannya yaitu, bahwa hak ingkar tersebut diberikan kepada Notaris oleh Undang-Undang, yaitu melindungi Notaris dari kewajiban menjaga rahasia jabatan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.
Berdasarkan Pasal 146 HIR/ Pasal 174 Rgb ayat (2) yang mengatur bahwa beralasan atau tidaknya kewajiban untuk memegang rahasia yang dikemukakan itu, diserahkan kepada penilaian hakim.  Jika  kemudian  hakim  mengabulkan  penggunaan  hak  ingkar  oleh  Notaris,  maka  Notaris yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan. Sehingga dengan demikian, rahasia Jabatan Notaris menjadi terlindungi dan sekaligus terbebas dari sanksi hukum karena telah melaksanakan  kewajiban  rahasia  jabatan  dan  penggunaan  hak  ingkar.  Namun  apabila  hakim menolak  penggunaan  hak  ingkar  Notaris,  maka  kewajiban  Notaris  untuk  merahasiakan  isi  akta juga berakhir.
Dalam suatu artikel di rubrik hukumonline.com pada hari selasa tanggal 26 November 2013 berjudul  “Hak  Ingkar  Bukan  Untuk  Lindungi  Notaris”,  Ketua  DKP  INI,  Badar  Baraba, mengingatkan bahwa Notaris tidak dapat bersembunyi dibalik hak ingkar ketika Notaris terlibat dalam  kasus  pidana.  Badar  melanjutkan  bahwa,  meski  demikian,  sebenarnya  sesuai  Undang- Undang,  Notaris  tak  bisa  diperiksa  menjadi  saksi  terkait  akta  penggunaan  akta.  Selain  karena adanya hak ingkar, Pasal 322 ayat (1) KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHAP terkait kewajiban menyimpan rahasia jabatan, sehingga dapat dibebaskan menjadi saksi. Notaris hanya bisa menjadi saksi  terhadap  tindak  pidana  yang  disangkakan  pada  seseorang  yang  dilakukan  atau  terjadi  di hadapan notaris.
Mengenai  masalah  ini,  dengan  berdasarkan  petunjuk  MA  Nomor  :  MA/Pemb/3425/86 tanggal  12  April  1986,  menurut  Sofyan  Sitompul  menyebutkan  bahwa  bagaimana  posisi  dan bentuk  perlindungan  notaris  dalam  peradilan  pidana  belum  ditemukan  karena  semuanya  serba relatif dan kasuistis. Misalnya, notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan  secara  benar  mengingat  sumpah  jabatan  dan  UU  Jabatan  Notaris.  Notaris  dapat meminta  dibebaskan  dari  kewajiban  untuk  memberikan  keterangan  berdasarkan  pasal  170 KUHAP yang mengatur hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak karena notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan. Hak ingkar notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan isi akta.
Berkaitan  dengan  penggunaan  hak  ingkar  Notaris  di  pengadilan,  apabila  akhirnya  hakim menolak  permohonan  hak  ingkar  yang  diajukan  Notaris  dan  memutuskan  bahwa  Notaris  harus memberikan  keterangan  di  Pengadilan,  maka  sudah  semestinya  hakim  atau  Pengadilan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dengan  membebaskan  Notaris  dari  segala tuntutan  hukum  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Kewajiban  memberikan  keterangan  di Pengadilan  mengakibatkan  Notaris  tidak  dapat  lagi  menggunakan  hak  ingkarnya  dan  sudah dibebaskan dari kewajiban untuk tidak berbicara. Dengan demikian, Notaris juga dapat dibebaskan dari sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 322 KUHP.
Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut diberikan sepanjang Notaris yang bersangkutan hanya  memberikan  keterangan  menyangkut  kewenangannya  dalam  membuat  akta  dan  tidak melibatkan  diri  dalam  materi-materi  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan  diterima antar  para  pihak yang  bersengketa.  Sebagaiman  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  hal  pembuatan  partij akta atau akta para pihak, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dari akta
tersebut, sementara kebenaran materil dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak hanya diketahui oleh para pihak itu sendiri.

## SIMPULAN
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengambilan  Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Pengadilan,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim,  terlebih  dahulu  harus berdasarkan  persetuuan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Di  samping  itu,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, kedudukan  Notaris  sebagai  tergugat  atau turut  tergugat  dalam  perkara  perdata  tidak  disebutkan secara tegas.  Beberapa  hal  penting  yang  mengatur  pengambilan  Minuta  Akta  dan Pemanggilan Notaris sebagian besar hanya mengatur tentang keududkan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana.
Berkaitan  dengan  tanggung  Jawab  notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  di pengadilan terkait rahasia jabatan dan hak ingkar notaris, pada dasarnya pemberian keterangan di pengadilan oleh Notaris terkait akta yang dibuatnya bersifat fakultatif, walaupun pada akhirnya keputusan akhir dari pemberian izin tersebut berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, ataupun juga berdasarkan keputusan hakim yang mewajibkan Notaris memberikan keterangan di pengadilan sehingga hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris menjadi berakhir.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  Notaris  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas keterangan yang diberikannya, termasuk bebas dari sanksi hukum yang mengatur tentang rahasia jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib,  2009, Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia  :  Kumpulan  Tulisan tentang Notaris dan PPAT , PT. Aditya Bakti, Bandung.
__________, 2009, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , PT. Refika Aditama, Bandung.
__________, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , PT. Refika Aditama, Bandung. Bidara,O,  dan  Martin  P.  Bidara,  1987, Ketentuan  Perundang-undangan,  Yurisprudensi- yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata , Pradya Paramita, Jakarta. Harahap, Yahya, 2008 , Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta. Notodisoerojo, R. Sugondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Prabawa,  Bagus  Gede  Ardiartha,  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Hal Pemeriksaan  Menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Dan  Kode  Etik Notaris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 2016 -2017. Prajitno, A.A. Andi, 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia , Putra Media Nusantara, Surabaya. Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , Mandar maju, Bandung.
Suantio, Retnowulan, et.al , 1979, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, mandar maju, Bandung.
Subekti, R, R. Tjitrosudibio, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Pradya Paramitha, Jakarta.
Sukisno,  Djoko,  2008,  Pengabilan  Fotokopi  Minuta  Akta  dan  Pemanggilan  Notaris, Mimbar Hukum, Volume 20.
Swastika,  Winda  Ayu,  2016,  Politik  Hukum  Pembentukan  Majelis  Kehormatan  Notaris, Lex Renaissance , Volume 1.
Syahrani,  Rinduan,  1988, Hukum Acara Perdata  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum ,  Pustaka Kartini, Jakarta.
Tobing, G.H.S Lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta. Waluyo, Bambang, 1992, Implementasi Kekuasaan Kehakiman , Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.03.Ht.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris