TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 5 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.599 Hal. 41-53

## Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia

## Muhammad Rafi Darajati
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Correspondence Email: rafidarajati@untan.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  peluang  implementasi  prinsip  ekonomi  biru  dalam pengaturan  tata  kelola  kelautan  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  penting  dikarenakan  kebijakan  Pemerintah hendaknya  selalu  berorientasi  kepada  pembangunan  kelautan  yang  berkelanjutan.  Sebagai  sebuah  negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunannya. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan  para  pemangku  kepentingan  sehubungan  dengan  pengelolaan  kelautan  yang  berbasis  ekonomi  biru. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ekonomi  kelautan  yang  berbasis  ekonomi  biru  dapat  menjadi  andalan dalam  peningkatan  pendapatan  Indonesia  di  masa  yang  akan  depan  sehingga  dapat  mewujudkan  diri  sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang  tata  kelola  kelautan  nasional  yang  selaras  dengan  alam.  Temuan  dari hasil  penelitian  ini  berupa  strategi langkah  kebijakan  yang  dapat  dijalankan,  yaitu  dengan  cara  menselaraskan  dan  mengutuhkan  tatanan  hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan.
Kata kunci: Ekonomi biru; Hukum laut; Pembangunan berkelanjutan; Poros Maritim Dunia; Negara kepulauan
Abstract: This study aims to elucidate the reasons for the urgency of implementing blue economy principles in the  governance  of  Indonesia's  marine  sector.  This  reason  is  crucial  as  government  policies  should  always  be oriented  towards  sustainable  marine  development.  As  an  archipelagic  state,  the  development  of  the  marine sector  must  be  prioritized  in  its  development  policies.  This  article  employs  qualitative  research  methods  to assess the extent of stakeholders' efforts in marine management based on the blue economy. The study findings demonstrate that a blue economy-based marine economy can serve as a cornerstone for increasing Indonesia's future income, thus realizing its vision as the Global Maritime Fulcrum. Therefore, the Indonesian government has the opportunity and responsibility to restructure national marine governance in harmony with nature. The research  findings  present  a  strategy  of  policy  steps  that  can  be  implemented,  including  harmonizing  and strengthening  the  legal  framework  for  the  seas,  strengthening  and  synergizing  marine  institutions  and cooperation, strengthening and integrating marine data and information, and promoting marine research and technology.
Keywords: Blue economy; the law of the sea; Sustainable development; Global Maritime Fulcrum; Archipelagic state
Article History :
Received; 14-09-2023; Revised; 07-10-2023; Accepted; 04-11-2023

## PENDAHULUAN
Membangun  ekonomi  laut  yang  berkelanjutan  menjadi  tugas  yang  sangat  penting untuk  mencapai  tujuan  agenda  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Ini  menjadi  krusial  jika Pemerintah  Indonesia  dan  masyarakat  internasional  memiliki  tekad  untuk  pulih  dari  krisis saat ini dan masa depan dengan ekonomi yang lebih kuat, masyarakat yang lebih sehat, dan komunitas yang lebih tangguh.
Dalam  rangka  menuju  Indonesia  Emas  2045,  dengan  target  menjadi  salah  satu  dari lima  negara  terbesar  secara  ekonomi  pada  tahun  2045,  dibutuhkan  restorasi  ekonomi  yang mampu  menggerakkan  transformasi  Indonesia  menjadi  negara  dengan  pendapatan  tinggi. Ekonomi kelautan menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat mewujudkan visi tersebut. Banyak  penelitian  telah  mengungkapkan  bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  ekonomi kelautan yang besar sebagai negara kepulauan. Secara global, Indonesia menduduki peringkat kedua  setelah  Tiongkok  sebagai  produsen  produk  perikanan  terbesar.  Keuntungan  ini terutama  karena  lokasi  Indonesia  yang  berada  di  wilayah  Segitiga  Terumbu  Karang.  Pada tahun  2018,  diperkirakan  Indonesia  memiliki  ekosistem  terumbu  karang  seluas  2,5  juta hektar,  yang  merupakan  tempat  tinggal  bagi  kehidupan  laut  yang  kaya.    Pada  tahun  2020 terdapat 3,2 juta rumah tangga yang terlibat dalam industri perikanan di Indonesia. Tercatat, produksi  perikanan  tahun  2020  mencapai  21,83  juta  ton.  Sementara  itu,  nilai  ekspor  hasil perikanan tahun 2020 mencapai USD 5,2 miliar dan meningkat pada 2021 menjadi USD 5,72 miliar.  Angka  ini  akan  terus  bertambah  seiring  meningkatnya  permintaan  global  untuk makanan  laut.  Kondisi  ini  menjadi  modal  besar  pembangunan,  dimana  industri  perikanan menyumbang  469,59  triliun  rupiah  pada  Tahun  2021  atau  sebesar  2,76%  terhadap  Produk Domestik  Prabowo  Nasional.    Potensi  perikanan  yang  besar  membuat  tingginya ketergantungan penduduk terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.
Selain  dari  sisi  potensi  ekonomi,  negara  Indonesia  juga  dikenal  sebagai  negara kepulauan  yang  memiliki  kekayaan  dalam  bidang  keanekaragaman  hayati.  Jumlah  terumbu karang  paling  banyak  di  temukan  di  daerah  timur  Indonesia,  seperti  wilaya  Sulawesi, Maluku,  Halmahera,  Papua  Barat,  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur. Wilayah  ini  dikenal  sebagai  kawasan  segitiga  terumbu  karang  dunia  yang  merupakan  pusat biodiversitas karang batu tertinggi di dunia. Karang di daerah ini dapat tumbuh dengan baik karena  wilayah  ini  dilalui  oleh  arus  lintas  Indonesia  yang  memungkinkan  air  jernih  dari Pasifik  mengalir  secara  kontinyu  sehingga  mampu  menjamin  ketersediaan  makanan  bagi karang.
Berangkat  dari  modal  tersebut  yang  menjadi  dasar  bagi  Pemerintahan  Joko  Widodo menggagas  konsep  Poros  Maritim  Dunia  dan  mengkampanyekan  sebagai  kebijakan pemerintahan, dengan menjadikan sektor maritim sebagai pendulum, panduan, atau penentu, sekaligus tujuan pembangunan. Selanjutnya, konsep Poros Maritim Dunia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang dengan lima pilar  utama  yaitu:  pertama,  pembangunan  kembali  budaya  maritim  Indonesia;  kedua, komitmen  menjaga  dan  mengelola  sumber  daya  laut  dengan  fokus  membangun  kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar  utama;  ketiga,  komitmen  mendorong  pengembangan  infrastruktur  dan  konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim; keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Pada  tahun  2017,  Dokumen  Nasional  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  (KKI)  berhasil diresmikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Dokumen ini  memperluas  kelima  pilar  yang  disampaikan  Presiden  Joko  Widodo  pada  2014  menjadi tujuh pilar, yaitu: (1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  (2) Pertahanan, Keamanan, Penegakan  Hukum dan Keselamatan di  Laut; (3) Tata Kelola  dan  Kelembagaan  Laut;  (4)  Ekonomi  dan  Infrastruktur  Kelautan  dan  Peningkatan Kesejahteraan; (5) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut; (6) Budaya Bahari; dan (7) Diplomasi Maritim.
Dengan  tujuh  pilar  tersebut,  maka  yang  dimaksud  dengan  Poros  Maritim  Dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian  identitas  Indonesia  sebagai  bangsa  maritim,  pengamanan  kepentingan  dan keamanan  maritim,  pemberdayaan  seluruh  potensi  maritim  demi  kemakmuran  bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia.
Negara  Indonesia  memiliki  potensi  ekonomi  biru  yang  besar  sebagai  alternatif penggerak  pemulihan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Realisasi  atas  potensi  kelautan  menjadi krusial,  dimana  pertumbuhan  ekonomi  dari  sektor  lainnya  masih  belum  dapat  menopang secara  signifikan,  terutama  pasca  Pandemi  Covid-19.  Oleh  karena  itu,  pemetaan  terhadap potensi kelautan perlu disusun sedini mungkin. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi menjadi kunci pengembangan ekonomi biru.
Akan  tetapi,  di  sisi  yang  lain,  kondisi  terkini  terumbu  karang  di  Indonesia  sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total 1067 site, terumbu kategori  jelek  sebanyak  386  site  (36.18%),  terumbu  kategori  cukup  sebanyak  366  site (34.3%), terumbu kategori baik sebanyak 245 site (22.96%) dan kategori sangat baik sebesar 70  site  (6.56%).  Ekosistem  terumbu  karang  meskipun  terlihat  kokoh  karena  fungsinya sebagai  salah  satu  pemecah  arus  gelombang  laut,  namun  nyatanya  sangat  rentan  terhadap perubahan  iklim.  Akhir-akhir  ini  keberadaan  ekosistem  terumbu  karang  terancam  sehingga berpotensi mengalami degradasi. Ancaman tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan yang ditemukan  pada  terumbu  karang  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.    Ancaman  terhadap kelestarian  terumbu  karang  salah  satunya  disebabkan  oleh  aktivitas  antropogenik  seperti degradasi habitat dan perubahan kimiawi laut dan juga aktifitas penangkapan dan wisata yang destruktif  pada  ekosistem  ini.  Selain  itu  kerusakan  terumbu  karang  dapat  disebabkan  oleh proses-proses  alam  seperti  suhu  air  laut  yang  tidak  normal,  tingkat  sinar  ultraviolet  yang tinggi, dan sebagainya.
Secara umum, ekosistem terumbu karang mempunyai banyak peranan, baik dari segi ekologi maupun sosial  ekonomi. Dari segi ekologi,  terumbu  karang merupakan habitat  bagi banyak  biota  laut  yang  merupakan  sumber  keanekaragaman  hayati.  Selain  itu,  terumbu karang merupakan tempat memijah, mencari makan, dan berlindung bagi ikan-ikan, sehingga kondisi  terumbu  yang  baik  mampu  meningkatkan  produktivitas  perikanan.  Terumbu  karang juga  merupakan  tempat  dihasilkannya  berbagai  macam  senyawa  penting  untuk  bahan suplemen maupun obat-obatan, terutama dari biota-biota benthos yang berasosiasi. Terumbu karang  juga  mampu  melindungi  pantai  dari  ancaman  abrasi.  Dari  segi  sosial  ekonomi, pendapatan  masyarakat  pesisir  dapat  meningkat  baik  itu  dari  hasil  perikanan  maupun  dari wisata  bahari.  Mengingat  begitu  besar  manfaat  yang  diberikan,  sudah  seharusnya  terumbu karang mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah.
Beberapa  negara  di  dunia  telah  membuat  program  kebijakan  kelautan  terpadu  yang mampu  mendeskripsikan  gambaran  potensi  kelautan  baik  kekuatan  dan  kelemahan  yang diperkuat  dengan  landasan  hukum  yang  terintegrasi  antar  sektor  kelautannya.  Di  dalam merancang  sebuah  kebijakan,  penting  melakukan  identifikasi  hubungan  keterkaitan  antar sektor  baik  secara  ekonomi  maupun  hubungannya  terhadap  lingkungan  laut.  Hal  ini menjamin terlaksananya kebijakan secara efektif.
Upaya  masyarakat  internasional  dalam  mengimplementasikan  prinsip  pembangunan berkelanjutan terus berlanjut dalam forum Rio+20, 20 tahun setelah masyarakat internasional menyepakati  hasil-hasil  dari  Konferensi  Rio  1992.  Dalam  perundingan  Rio+20  diawali dengan  rancangan  kesepakatan  yang  tertuang  dalam  Zero  Draft.  Salah  satu  konsep  utama
yang ditawarkan melalui Zero Draft adalah konsep Ekonomi Hijau.  Konsep Ekonomi Hijau ini terlihat di dalam Paragraf 12 bahwa:
“We  resolve  to  take  urgent  action  to  achieve  sustainable  development.  We  therefore renew our commitment to sustainable development, assessing the progress to date and the  remaining  gaps  in  the  implementation  of  the  outcomes  of  the  major  summits  on sustainable development and addressing new and emerging challenges. We express our determination to address the themes of the United Nations Conference on Sustainable Development, namely, a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication, and the institutional framework for sustainable development”.
Dalam  paragraf  tersebut  terlihat  adanya  kaitan  antara  Ekonomi  Hijau  dengan pengelolaan kelautan yang dikenal juga dengan konsep Ekonomi Biru. Konsep Ekonomi Biru juga terjabarkan di dalam paragraf 158 yang isinya bahwa:
“We  recognize  that  oceans,  seas  and  coastal  areas  form  an  integrated  and  essential component  of  the  Earth’s  ecosystem  and  are  critical  to  sustaining  it,  and  that international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, provides  the  legal  framework  for  the  conservation  and  sustainable  use  of  the  oceans and their resources. We stress the importance of the conservation and sustainable use of  the  oceans  and  seas  and  of  their  resources  for  sustainable  development,  including through  their  contributions  to  poverty  eradication,  sustained  economic  growth,  food security  and  creation  of  sustainable  livelihoods  and  decent  work,  while  at  the  same time protecting biodiversity and the marine environment and addressing the impacts of climate  change.  We  therefore  commit  to  protect,  and  restore,  the  health,  productivity and  resilience  of  oceans  and  marine  ecosystems,  to  maintain  their  biodiversity, enabling their conservation and sustainable use for present and future generations, and to  effectively  apply  an  ecosystem  approach  and  the  precautionary  approach  in  the management, in accordance with inter- national law, of activities having an impact on the  marine  environment,  to  deliver  on  all  three  dimensions  of  sustainable development”.
Pada prinsipnya zero draft secara jelas mencerminkan konsep Ekonomi Biru sebagai salah  satu  mekanisme  bagi  para  pemangku  kepentingan  untuk  memperbaharui  komitmen politiknya  dalam  implementasi  pembangunan  berkelanjutan,  khususnya  dalam  konteks lingkungan laut. Ekonomi Biru dapat didefiniskan sebagai suatu bentuk pendekatan terhadap pembangunan  berkelanjutan  yang  mencakup  perhatian  khusus  pada  manfaat  dan  jasa  yang diberikan  oleh  lingkungan  laut  kepada  masyarakat  pesisir,  dan  pada  khususnya  negara berkembang dengan pulau-pulau kecil, negara berkembang pada umumnya, dan masyarakat dunia yang rentan dan masih berada di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan  realita  di  atas,  kajian  mengenai  penerapan  prinsip  ekonomi  biru  dalam pengaturan  tata  kelola  kelautan  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  urgen  untuk  dilakukan. Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  hendaknya  selalu  berorientasi  kepada pembangunan  kelautan  yang  berkelanjutan.  Sebagai  sebuah  negara  kepulauan,  maka pembangunan  bidang  kelautan  yang  terdiri  atas  sektor  perikanan,  pariwisata  bahari, pertambangan  laut,  industri  kelautan,  perhubungan  laut,  dan  jasa  kelautan,  dapat  dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunannya.  Mempertimbangkan potensi  sektor kelautan yang  luas,  maka  perlu  upaya  pencapaian  yang  sistemik  terhadap  pemaksimalan  potensi kelautan tersebut.
Mengenai  kajian  prinsip  ekonomi  biru,  telah  banyak  penelitian  yang  mengkaji  hal tersebut.  Michelle  A.  Voyer,  et.all  (2018),  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa
hadirnya  prinsip  ekonomi  biru  sebagai  upaya  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara eksploitasi kelautan dan isu mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan laut.
Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Ki-Hoon Lee (2020) menyatakan bahwa prinsip ekonomi  biru  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  Sustainable  Development  Global  (SDG), terkhusus  pada  indikator  14  -  17,  yaitu: Pelestarian  sumber  daya  kelautan  yang  mendukung pembangunan  berkelanjutan;  Perlindungan  ekosistem  darat,  pengelolaan  hutan  yang berkelanjutan,  pencegahan  penggurunan,  pencegahan  degradasi  lahan  dan  perlindungan keanekaragaman  hayati;  Penciptaan  masyarakat  yang  damai  untuk  pembangunan berkelanjutan,  penyediaan  akses  yang  efektif  dan  akuntabel  bagi  semua  masyarakat;  dan Peningkatan  sarana  dan  kemitraan  yang  mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Oleh karena  terdapat  keterkaitan  erat  antara  prinsip  ekonomi  biru  dan  SDG,  maka  pemangku kepentingan harus memainkan perannya dalam hal kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat  yang  berbasis  kelautan.    Memperkuat  argumen  ini,  Dominique  Benzaken  et.al (2022)  menekankan  untuk  dilakukannya  reformasi  kelembagaan  dan  tata  kelola  di  tingkat nasional  masing-masing  negara  dalam  mengedepankan  prinsip  ekonomi  biru  sebagaimana telah diterapkan Republik Seychelles.
Dari  uraian  literature  review  di  atas,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengisi  gap tersebut  yang  dalam  hal  ini  berfokus  pada  pentingnya  penerapan  prinsip  ekonomi  biru terhadap  tata  kelola  kelautan  di  Indonesia.  Pentingnya  kehadiran  isu  penelitian  ini dikarenakan keberhasilan kebijakan nasional ditentukan oleh keterkaitan isu-isu yang berlaku di  tingkat  lokal  serta  sistem  laut  yang  terdiri  dari  isu-isu  ekonomi,  sosial,  politik,  dan kelembagaan serta lingkungan. Namun kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, masalah ego sektoral yang menimbulkan konflik pemanfaatan, tumpang tindih yurisdiksi dan masalah lingkungan  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  reformasi  tata  kelautan  tersebut.  Untuk mewujudkan itu perlu dilakukan restorasi ekonomi kelautan dengan pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis pada prinsip ekonomi biru yang akan menjamin keberlanjutan ketersediaan  sumber  daya,  keseimbangan  ekosistem  dan  kesehatan  lingkungan,  serta mendorong  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  efektif  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi.
Indikator  tingkat  keberhasilan  dari  restorasi  ekonomi  kelautan  untuk  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  maju  dengan  berpenghasilan  ekonomi  tinggi  adalah  memberikan dampak  ekonomi  yang  signifikan  secara  makro  (seperti  peningkatan  perolehan  devisa  dan peningkatan  kontribusi  terhadap  PDB),  memberikan  keuntungan  secara  signifikan  untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap semua pelaku usaha dan terjaminnya kelanjutan usaha, tidak  hanya  secara  ekonomi  tetapi  juga  secara  ekologi.  Decision  support  system  dan  kunci sukses  dari  upaya  ini  adalah  adanya  regulasi  yang  memiliki  kepastian  hukum,  berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas; perizinan yang sederhana dan tidak berbelit, dan keterpaduan lintas sektor serta investasi dari semua pihak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  berjudul  “Urgensi  Penerapan  Prinsip Ekonomi Biru Dalam Pengaturan Kelautan Indonesia” ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif yang mempunyai arti bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  tertentu.    Suatu  penelitian preskriptif  dimaksudkan  untuk  mengetahui,  mengkaji,  dan  menilai  terdapat  kurang optimalnya tata kelola pengaturan kelautan Indonesia yang berbasis lingkungan saat ini agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di dalam memperbaiki pengelolaan tersebut terkait penerapan prinsip ekonomi biru.
Dalam  menganalisis  data,  setelah  semua  data  terakomodasi  dari  penelitian  kepustakaan, penulis  akan  melakukan  abstraksi  data,  yaitu  mencari  data  yang  berkaitan  dengan  apa  yang menjadi  objek  penelitian  ini.  Selanjutnya  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif terhadap  data  hukum  sekunder  serta  tidak  menggunakan  angka-angka  maupun  rumus statistika. Data tersebut berupa dari hasil wawancara terkait usaha yang telah dilakukan oleh pemangku  kepentingan  terhadap  pengelolaan  kelautan  Indonesia  yang  berbasis  lingkungan. Dari  data  yang  sudah  peneliti  kumpulkan  dan  olah  tersebut,  maka  selanjutnya  data  tersebut akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini yang berupa langkah yang tepat yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  penguatan  pengelolaan  kelautan Indonesia yang menerapkan prinsip ekonomi biru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah saat ini memang telah membuat kebijakan yang bernuansa ekonomi biru, yang  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2022  tentang  Rencana  Aksi Kebijakan  Kelautan  Indonesia  Tahun  2021-2025  (Perpres  34/2022).  Perpres  34/2022 merupakan  pedoman  bagi  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  serta  pemantauan,  dan  evaluasi  pembangunan  sektor  kelautan untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.
Akan tetapi, kondisi saat ini kontribusi ekonomi biru terhadap total Produk Domestik Bruto  (PDB)  nasional  masih  relatif  kecil.  Sebagai  contoh,  sektor  perikanan  hanya  mampu menyumbang  Rp126  triliun  atau  sebesar  2,83%  dari  nilai  PDB  nasional.    Dalam  upaya mengoptimalkan  potensi  ini,  pembangunan  ekonomi  kelautan  perlu  dilakukan  secara berkelanjutan.  Pembangunan  ini  juga  membutuhkan  berbagai  dukungan  baik  dari  segi  tata kelola  regulasi  dan  kelembagaan  serta  pengembangan  teknologi  dan  inovasi.  Orientasi pembangunan  tersebut  dapat  mendukung  sektor-sektor  prioritas  yang  masuk  dalam  ruang lingkup ekonomi biru.
Strategi  pengembangan  ekonomi  biru  bagi  Indonesia  dapat  sejalan  dengan  tujuan Sustainable Development Goals ke 14, yaitu kehidupan di bawah air. Hal ini sejalan dengan tujuan  kebijakan  pembangunan  kelautan  nasional  yang  tercantum  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  pada  misi  ketujuh,  yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan  nasional  melalui  pembangunan  ekonomi  kelautan  berkelanjutan  yang  ramah lingkungan.  Pembangunan Berkelanjutan ini dapat diimplementasikan khususnya di wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengurangi tantangan ekonomi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia 60% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena  Indonesia  memiliki  wilayah  maritim  yang  luas.  Kemudian  sumber  daya  lautan  atau pesisir ini menyediakan potensi yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi.
Maka dari itu, dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir agar menguntungkan tanpa  mencederai  ekosistem  perlu  adanya  pembangunan  nasional  yang  berorientasi  konsep Blue  Economy,  yang  memiliki  dinamika  pemikiran  konsep  pembangunan  berkelanjutan dengan menyatukan prinsip ekonomi dan lingkungan. Korelasi terkait peran pemerintah dan masyarakat  pesisir  sangat  diharapkan  dan  dibutuhkan  bagi  proses  pencapaian  pembangunan berkelanjutan   untuk merealisasikan kesejahteraan.
Dalam  pengimplementasian  konsep  ekonomi  biru  di  pada  pengaturan  tata  kelola kelautan,  Pemerintah  Indonesia  dapat  mencontoh  terhadap  praktik  baik  dari  negara-negara yang  lain.  Praktik  baik  juga  dapat  mencontoh  dari  Maladewa,  sebuah  negara  yang geografisnya  berdekatan  dengan  laut,  membuat  negara  kepulauan  ini  menjadi  lokasi  utama
untuk memperoleh manfaat dari ekonomi biru, yang mengacu pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kehidupan lingkungan yang lebih baik.  Kegiatan  wisata  bahari  merupakan  sektor  potensial  yang  menopang  perekonomian nasional  di  Maladewa.  Tercatat  bahwa  Pariwisata  Maladewa  terus  tumbuh  dan  berkembang sejak  tahun  2000  ketika  pemerintah  membentuk  front  desk  yang  menjadikan  pariwisata sebagai  sektor  yang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut.  Seiring  berjalannya waktu pariwisata Maladewa berkembang sebagai penopang perekonomian nasional.
Kemajuan  pariwisata  Maladewa  berhasil  membawa  dampak  positif  bagi perekonomian  nasional  negara  ini.  Secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pariwisata dampak pariwisata negara ini dapat dirasakan pada bidang ekonomi yang dapat mengangkat GDP  nasionalnya  sebesar  30%,  serta  mampu  juga  mendukungan  kemajuan  perekonomian masyarakat  melalui  pertumbuhan  ekonomi  kreatif,  penyediaan  tenaga  kerja  sampai  dengan terbukanya lapangan kerjasama dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian dampak lainnya adalah  pada  bidang  politik,  di  mana  pariwisata  dapat  meningkatkan  hubungan  Maladewa dengan dunia luar.
Berdasarkan  praktik  baik  di  atas,  maka  konsep  Blue  Economy  dapat diimplementasikan  di  Indonesia  karena  secara  geografis  telah  memiliki  objek  yang  dapat dijadikan manifestasi dari pengembangan Poros Maritim Dunia. Konsep Blue Economy telah memberikan sebuah pedoman bahwa pembangunan di wilayah pesisir harus didasarkan pada kekuatan dan potensi dari daerah tersebut.
Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk merekomendasikan strategi penerapan konsep ekonomi biru dalam perspektif regulasi tata kelola kelautan Indonesia. Strategi penerapan ini terbagi  menjadi  dua  tahapan,  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Dalam  jangka  pendek, strategi  ini  dapat  diterapkan  di  sisa  Pemerintahan  Joko  Widodo  yang  berakhir  pada  tahun 2024,  dimana  Pemerintah  harus  memfokuskan  alokasi  anggaran  dalam  dua  sektor  kelautan prioritas yaitu perikanan tangkap dan wisata bahari. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga dapat menyiapkan fondasi bagi implementasi ekonomi biru di masa yang akan datang dengan cara membuat regulasi yang memusatkan kelembagaan terkait implementasi ekonomi biru.
Dalam jangka yang lebih panjang, warisan regulasi terkait kelembagaan di atas dapat menjadi  modal  untuk  meningkatkan  kontribusi  ekonomi  biru  terutama  dalam  mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Dalam proyeksi jangka panjang ini, pengembangan ekonomi biru  seharusnya  sudah  berada  di  titik  yang  ideal  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan keberlangsungan  lingkungan.  Selama  kurun  waktu  tahun  2012-2022,  terdapat  19  regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan  Peraturan  Direktur  Jenderal.  Regulasi  ini  meliputi  sektor  perikanan;  transportasi  laut, pelabuhan, kapal, logistik; pariwisata laut dan pesisir; ESDM; konservasi laut; dan desalinasi air  laut.  Regulasi  tersebut  mengatur  tentang  investasi,  ekosistem,  dan  kesejahteraan  yang mendukung  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  terutama  di  sektor  ekonomi  biru.  Evaluasi regulasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  ekonomi  biru  dilakukan  dengan  menggunakan tiga  indikator  yaitu  pertumbuhan  investasi,  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  perairan,  dan insentif  fiskal.  Regulasi  di  Indonesia  juga  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan ekosistem laut yang dimiliki Indonesia.
Dalam  Perpres  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia, disebutkan bahwa  Indonesia ini memiliki wilayah perairan yang sangat  luas dengan potensi sumber  daya  kelautan  yang  melimpah,  sehingga  perlu  dikelola  secara  optimal  dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim  Dunia  serta  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat. Kedaulatan  Indonesia  juga  mencakup  dasar  laut  dan  seisinya,  serta  ruang  udara  di  atas  dari
wilayah  perairan  tersebut,  bahkan  sampai  seluruh  sumber  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya.  Percepatan  implementasi  Poros  Maritim  Dunia  ini  bisa  diwujudkan  dalam program-program ekonomi dan investasi.
Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga  untuk  menciptakan  dan  memperluas  kesempatan  kerja  melalui  kegiatan  investasi  dan mendorong  pengembangan  kegiatan  UMKM  masyarakat  dalam  bidang  kelautan  dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  tersebut,  khususnya  dalam  bidang  kelautan  dan  perikanan,  maka  perlu  disusun  dan ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Kelautan  dan  Perikanan yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  seluas-luasnya  bagi  rakyat Indonesia  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  bidang  kelautan  dan  perikanan.  Dalam  peraturan  tersebut dijelaskan bahwa Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk dapat memfasilitasi  kegiatan  pemberdayaan  usaha  kelautan  dan  perikanan  yang  bertujuan  untuk mendorong  keberlanjutan  usaha  dan  peningkatan  investasi,  meningkatkan  kemampuan  dan kapasitas usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan.
Untuk  mendukung  sektor-sektor  prioritas  di  atas,  diperlukan  kerangka  regulasi  yang memadai.  Artikel  ini  menggunakan  variabel  regulasi  yang  terdiri  dari  tiga  aspek.  Pertama, kemudahan investasi bagi para pelaku ekonomi biru dari kerangka aturan yang ada. Indikator yang  dipakai  untuk  kemudahan  investasi  adalah  pertumbuhan  investasi  di  masing-masing sektor  ekonomi  biru.  Pemilihan  pertumbuhan  investasi  dilakukan  karena  nalar  sehat menunjukkan  bahwa  investasi  akan  bertambah  besar  jika  kerangka  regulasi  ekonomi  biru makin  mudah  dipahami  dan  ditaati.  Kedua,  terjaganya  ekosistem  laut  sebagai  bagian  dari objektif  keberadaan  regulasi  ekonomi  biru.  Aktualisasi  potensi  sumber  daya  ekonomi  biru bergantung  kepada  kesehatan  laut  yang  menaunginya.  Maka  dari  itu,  indikator  efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dipilih untuk menjadi proksi dari upaya penjagaan kesehatan  laut  Indonesia.  Ketiga,  distribusi  kesejahteraan  digunakan  sebagai  cerminan pembagian kue ekonomi biru di  antara para pemangku kepentingan yang terlibat.  Distribusi ini  berimplikasi  kepada  intervensi  kebijakan  publik  untuk  memastikan  keadilan  (equity) sepanjang rantai nilai ekonomi biru.
Terdapat  empat  komponen  yang  menjadi  tantangan  dari  efektivitas  regulasi  dan kebijakan  untuk  pelaksanaan  ekonomi  biru  di  Indonesia  dimasa  yang  akan  datang.  Yang pertama adalah bagaimana memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada maupun yang akan  dibuat,  sejalan  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945,  bersifat  adil  dan  tidak  diskriminatif serta  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Yang  kedua  adalah  kesiapan  dari  kelembagaan  yang mengimplementasikan  regulasi  dan  kebijakan  ekonomi  biru  mulai  dari  ketersediaan  sarana prasarana, sumber daya manusia yang memadai, kejelasan kewenangan di masing-masing pos dan  unit  serta  birokrasi  yang  bersih,  akuntabel  serta  memiliki  etos  yang  tinggi  dalam pencapaian  visi.  Yang  ketiga  terwujudnya  budaya  hukum  terhadap  regulasi  dan  kebijakan terkait  ekonomi  biru  yang  tercermin  dalam  perilaku  masyarakat,  di  mana  masyarakat mengetahui  dan  memahami  regulasi  dan  kebijakan  yang  ada,  serta  yang  keempat  adalah pelibatan  dari  masyarakat  secara  aktif  sehingga  dapat  menjadikan  regulasi  dan  kebijakan pengelolaan  ekonomi  biru  ini  sebagai  “tool  of  social  engineering”  dalam  menumbuhkan paradigma ekonomi biru yang memiliki keunikan dan ciri khas Indonesia yaitu ekonomi yang kooperatif, bersaing  tapi bersanding  untuk  kesejahteraan bersama. Untuk  memiliki ekonomi biru  yang  berkelanjutan,  setiap  negara  harus  menemukan  cara  terbaik  untuk
menyeimbangkan  keberlanjutan  dan  pertumbuhan  ekonomi  untuk  memungkinkan penggunaan  sumber  daya  maritim  secara  optimal,  sekaligus  memastikan  manfaat  maksimal bagi lingkungan
Untuk  dapat  menerapkan  kebijakan  ekonomi  biru  yang  berkelanjutan,  Pemerintah Indonesia  harus  menemukan  cara  terbaik  untuk  menyeimbangkan  keberlanjutan  dan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk  penggunaan sumber daya maritim secara optimal,  sekaligus  memperhatikan  manfaat  maksimal  bagi  lingkungan.  Upaya  terobosan untuk mewujudkan ekonomi kelautan sebagai penopang ekonomi nasional diantaranya adalah menjadi  pemain  utama  perikanan  di  wilayah  Zona  Ekonomi  Ekslusif  dan  lepas  pantai, transformasi small scale fisheries menjadi kegiatan perikanan yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi tinggi, teknologi marikultur lepas pantai, industri rumput laut dan udang estate, konversi  usaha  tambak  tradisional  menjadi  silvofishery,  penguatan  garam  industri  dengan energi terbarukan, identifikasi dan pengembangan sumber-sumber energi baru dengan bahan baku  energi  laut  dan  sumber  daya  hayati  laut,  pengembangan  pusat  pertumbuhan  ekonomi baru berbasis kelautan seperti pelabuhan, bangunan laut.
Dalam  rangka  mewujudkan  peta  jalan  pembangunan  ekonomi  biru,  regulasi yang diperlukan untuk setiap sub sektor dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sektor perikanan
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  insentif  pengadaan  kapal,  alat  tangkap dan  alat  bantu  penangkapan  ikan  baik  untuk  pengadaan  dalam  maupun  luar negeri (misal: pembebasan pajak bea masuk/PPnBM untuk kapal ikan);
b. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  peluang  investasi  oleh  pihak  swasta untuk pengelolaan pelabuhan perikanan;
c. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  peluang  investasi  untuk  pengelolaan kawasan ekonomi khusus perikanan baik untuk kawasan pelabuhan perikanan tangkap  terpadu,  kawasan  budidaya  ikan  lepas  pantai/  marikultur,  dan kawasan budidaya ikan air payau/ tambak udang estate.
2. Sektor energi dan sumber daya mineral
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  peningkatan  peluang  eksplorasi  dan eksploitasi  cadangan  migas  baru,  teknologi  produksi,  dan  ekspor  migas  yang berasal dari laut;
b. Peraturan Presiden (Perpres) tentang investasi energi dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
c. Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  nilai  tambah  produk  migas  yang  berasal dari laut;
d. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengembangkan  kualitas  industri  hilir yang berbasis sumber daya mineral laut;
e. Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan energi laut terbarukan;
f. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pembangunan  infrastruktur  pendukung dan dukungan insentif fiskal.
3. Sektor sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
a. Peraturan Presiden (Perpres) tentang konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan;
b. Peraturan  pemerintah  (PP)  tentang  pendayagunaan  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  yang  lestari,  mandiri  dan  sejahtera;  serta  penguatan  dan  perlindungan kawasan konservasi;
c. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pembangunan  dan  pemanfaatan  sarana prasarana pulau-pulau kecil terluar.
4. Sektor sumber daya alam non konvensional
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  penguatan  sistem  data  dan  informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya non konvensional kelautan;
b. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pemanfaatan  dan  pengaturan  sumber daya non konvensional;
c. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengelolaan  barang  muatan  kapal tenggelam
5. Sektor industri kelautan dan bioteknologi
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengembangan  industri  maritim  yang berbasis sumber daya lokal dan berorientasi global;
b. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengembangan  industri  bioteknologi kelautan  yang  menghasilkan  berbagai  produk  baru  yang  mempunyai  nilai tambah;
c. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengembangan  galangan  kapal  untuk memenuhi  kebutuhan  nasional,  pengadaaan  dan  pembuatan  suku  cadang; peralatan kapal; dan/ atau perawatan kapal;
d. Peraturan  pemerintah  (PP)  tentang  reklamasi,  pengerukan  dan  pembersihan alur pelayaran (pasir laut);
e. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengangkatan  benda  berharga  asal muatan kapal tenggelam.
6. Sektor wisata bahari
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pengembangkan  pariwisata  bahari berkelanjutan berbasis lokal, kearifan traditional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan;
b. Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem investasi wisata bahari yang adil dan berkelanjutan agar tercipta sinergitas antara investasi besar dan kecil, domestik maupun asing;
c. Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  sistem  informasi  wisata  bahari,  sistim infrastruktur dan koordinasi lintas sektor wisata bahari;
d. Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  keterpaduan  pengembangan  transportasi darat,  laut  dan  udara  yang  mendukung  mobilisasi  wisatawan,  barang kebutuhan, keamanan dan kenyamanan;
e. Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengembangan wisata bahari yang berbasis kearifan lokal masyarakat pesisir.
7. Sektor perhubungan laut
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  transportasi  nasional  untuk  konektivitas antar pulau dan integrasi pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, serta kapal- kapal internasional yang dimiliki Indonesia;
b. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  keselamatan  pelayaran  (safety  of navigation) dan keamanan laut (maritime security), serta kapasitas awak kapal;
c. Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi pelabuhan, serta pengembangan dan pengelolaan pelabuhan terintegrasi berstandar internasional.
8. Sektor bangunan kelautan
a. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  pembangunan  konstruksi  di  pesisir  dan laut  sesuai  dengan  kondisi  alam  (design  with  nature)  pesisir  dan  laut  yang memiliki kondisi ekosistem dan fisik berbeda dengan daratan;
b. Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  penataan  bangunan  kelautan  untuk pelabuhan umum dan perikanan, anjungan minyak dan gas (rig), resor wisata, pipa gas, kabel listrik;
c. Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  pemanfaatan  anjungan  minyak  dan  gas bumi lepas pantai sebagai kawasan budidaya lepas pantai atau terumbu karang buatan.
Dalam  upaya  untuk  mengimplementasikan  ekonomi  biru  sebagai  tulang  punggung perekonomian  Indonesia di  2045, diperlukan beberapa strategi dalam kerangka regulasi dan kebijakan  yaitu  penyusunan  dan  perancangan  instrumen  regulasi  yang  mengatur pembentukan  sebuah  lembaga  yang  secara  khusus  mengelola  sektor-sektor  terkait  ekonomi biru  serta  operasional  lainnya  yang  berpihak  pada  kesejahteraan  masyarakat  yang berkelanjutan  dan  perlindungan  ekosistem  yang  juga  berkelanjutan.  Apabila  skenario  ini dapat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun mendatang, maka diharapkan posisi ekonomi biru di Indonesia tahun 2024 akan mengalami pergerakan pertumbuhan investasi di beberapa sektor ekonomi biru pada level moderat dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan  yang  dikategorikan  moderat  berdasarkan  pada  ketercapaian  jumlah  luasan konservasi  serta  insentif  dan  stimulus  fiskal  pada  kategori  lepas  landas  akibat  adanya konsolidasi  instrumen  regulasi  kelembagaan.  Kehadiran  pemerintah  melalui  kebijakan  yang komprehensif  dan  tepat  sasaran  menjadi  acuan  dalam  mengatur  pengelolaan  sumber  daya kelautan, karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan.

## KESIMPULAN
Ekonomi  kelautan  yang  berbasis  ekonomi  biru  diharapkan  menjadi  andalan  dalam peningkatan pendapatan negara di masa yang akan depan. Selain itu, dengan implementasi ekonomi biru  sebagai  model  pembangunan  kelautan  nasional  diharapkan  mampu  menjawab  ketergantungan antara  ekonomi  dan  ekosistem  serta  dampak  negatif  akibat  aktivitas  ekonomi  termasuk  perubahan iklim  dan  pemanasan  global,  dengan  ini  semoga  ke  depan  ekonomi  kelautan  akan  berhasil  sebagai penopang  untuk  Indonesia  menjadi  negeri  maju  dan  mandiri.  Pemerintah  Indonesia  memiliki kesempatan  dan  kewajiban  untuk  menata  ulang  tata  kelola  kelautan  nasional  dan  membangun  masa depan yang lebih adil, tangguh, berbasis ilmu pengetahuan, dan sejahtera yang selaras dengan alam. Laut dan aktivitas ekonomi yang terkait di dalamnya menawarkan banyak peluang untuk mendukung perubahan ini. Berdasarkan pendalaman secara substansial mengenai ekonomi biru dan realita konteks masalah  kebijakan  yang  perlu  dijawab  Pemerintah  Indonesia.  Penulis  memandang  bahwa  dorongan praktik  kebijakan  ekonomi  biru  apabila  tetap  dijalankan  oleh  pemerintah,  maka  perlu  berjalan  pada koridor pemanfaatan dan penatakelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Dalam mencapai cita-cita  tersebut,  penulis  merekomendasikan  seperangkat  langkah  kebijakan  yang  dapat  dijalankan,
melalui:  menselaraskan  dan  mengutuhkan  tatanan  hukum  laut;  menguatkan  dan  mensinergikan kelembagaan  dan  kerjasama  kelautan;  mengutuhkan  dan  mengintegrasikan  data  dan  informasi  laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan.
Apa yang dikemukakan di atas merupakan gagasan atau ide dasar menuju tata ruang laut yang lebih  baik.  Gagasan  tersebut  sangat  berkemungkinan  menjadi  shortcut  yang  realistis  untuk mengentaskan  hambatan-hambatan  pokok  dalam  pengelolaan  laut,  sehingga  progres  perbaikan  dan kemajuan  dapat  mengalir secara lebih lancar  dan deras  hingga akhirnya lebih  segera  bermuara  pada kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan

## DAFTAR PUSTAKA
Bellwood,  D.  R.,  Streit,  R.  P.,  Brandl,  S.  J.,  &  Tebbett,  S.  B.  (2019).  The  meaning  of  the  term ‘function’in ecology: A coral reef perspective. Functional Ecology, 33(6), 948-961.
Benzaken,  D.,  Voyer,  M.,  Pouponneau,  A.,  &  Hanich,  Q.  (2022).  Good  governance  for  sustainable blue  economy  in  small  islands:  Lessons  learned  from  the  Seychelles  experience.  Frontiers  in Political Science, 4, 1040318.
Cisneros-Montemayor, A. M., Ducros, A. K., Bennett, N. J., Fusco, L. M., Hessing-Lewis, M., Singh, G.  G.,  &  Klain,  S.  C.  (2022).  Agreements  and  benefits  in  emerging  ocean  sectors:  Are  we moving towards an equitable Blue Economy?. Ocean & Coastal Management, 220, 106097.
Darajati, M. R., 2022, Hukum Laut Internasional, UNTAN Press, Pontianak
Direktorat  Statistik  Ketahanan  Sosial,  2022,  Statistik  Sumber  Daya  Laut  dan  Pesisir  2022,  Badan Pusat Statistik, Jakarta
Ginting,  J.  (2023).  ANALISIS  KERUSAKAN  TERUMBU  KARANG  DAN  UPAYA PENGELOLAANNYA. Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT), 1, 53-59.
Hidayat,  S.  (2017).  Kebijakan  Poros  Maritim  Dan  Keamanan  Nasional  Indonesia:  Tantangan  Dan Harapan. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 7(3), 89-104.
Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges and opportunities. Environment international, 137, 105528
Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan,
https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan,  diakses pada 22 Juni 2023
Monios,  J.,  &  Wilmsmeier,  G.  (2022).  Maritime  governance  after  COVID-19:  how  responses  to market  developments  and  environmental  challenges  lead  towards  degrowth.  Maritime Economics & Logistics, 24(4), 699-722.
Pangemanan,  A.  E.  (2019).  Kebijakan  maritim  dalam  mewujudkan  negara  kesatuan  republik indonesia sebagai poros maritim dunia. Lex Et Societatis, 7(12).
Pusat  Data,  Statistik  dan  Informasi,  2022,  Kelautan dan  Perikanan  dalam  Angka  Tahun  2022,  Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta
Pusat  Penelitian  Oseanografi,  2017,  Status  Terumbu  Karang  Indonesia  2017,  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
Sapanli,  K.,  Kusumastanto,  T.,  Budiharsono,  S.,  &  Sadelie,  A.  (2020).  Dinamika  dan  kebijakan pengembangan  ekonomi  kelautan  Indonesia.  Jurnal  Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Dan Perikanan, 10(2), 117-128.
Sathiendrakumar,  R.,  Jaffur,  Z.  K.,  &  Seetanah,  B.  (2021).  The  role  of  international  tourism  in  the Maldives. In Tourism planning and development in South Asia (pp. 132-148). Wallingford UK:
CABI.
Siah,  A.  K.,  &  Chan,  L.  M.  (2022).  Responses  to  the  COVID-19  pandemic:  Exploring  leakage  and opportunities along the Maldives’ tourism value chain. In COVID-19 and the Evolving Business Environment in Asia: The Hidden Impact on the Economy, Business and Society (pp. 235-258). Singapore: Springer Nature Singapore.
The  Future  We  Want,  Outcome  document  of  the  United  Nations  Conference  on  Sustainable Development  https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=8694#.ZBQnxS8RoTE, diakses pada tanggal 17 Maret 2023
Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun 2005 - 2025
van  de  Water,  J.  A.,  Tignat-Perrier,  R.,  Allemand,  D.,  &  Ferrier-Pages,  C.  (2022).  Coral  holobionts and  biotechnology:  from  Blue  Economy  to  coral  reef  conservation.  Current  Opinion  in Biotechnology, 74, 110-121
Voyer,  M.,  Quirk,  G.,  McIlgorm,  A.,  &  Azmi,  K.  (2018).  Shades  of  blue:  what  do  competing interpretations  of  the  Blue  Economy  mean  for  oceans  governance?.  Journal  of  environmental policy & planning, 20(5), 595-616.
Wiradipradja, E. S., 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung