## Bagaimana Masyarakat Adat Menyikapi Kebijakan Vaksin

## How Indigenous Peoples Respond to Vaccine Policy
Hersa Endah Pratiwi 1 , Firman 2
1,2 Departemen Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan,
Jl. Prof. DR. Soepomo Sh, Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55164
Tanggal submisi: 23 Maret 2023; Tanggal penerimaan: 30 Juni 2023

## ABSTRAK
Latar Belakang: Munculnya coronavirus hingga menjadi wabah COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) berawal dari wabah pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina di awal bulan Desember 2019. Setelah diteliti, virus tersebut telah menyebar hingga negara lain salah satunya Indonesia. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat hingga pada akhir 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberikan dampak dalam tatanan kehidupan manusia dalam perkembangan penanggulangan COVID-19. Vaksin COVID-19 merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan diterbitkannya kebijakan pemerintah tentang vaksin COVID-19 di Indonesia, masyarakat menghadapi sejumlah tantangan terkait penerapan kebijakan ini. Kuatnya pengaruh media terkait informasi bahwa vaksin COVID-19 berbahaya bagi tubuh manusia, banyak masyarakat Indonesia yang menentang keras kebijakan vaksinasi COVID-19, sehingga pemerintah menetapkan sanksi administratif bagi penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi. Sanksi administratif berupa keterlambatan atau penghentian jaminan sosial, bantuan sosial atau pelayanan administrasi negara dan/atau denda. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Adat Bayan tentang kebijakan vaksin COVID-19. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan rancangan etnografi, artinya penelitian ingin menjelaskan persepsi masyarakat Desa Adat Bayan dengan cara melakukan FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara dengan beberapa kelompok masyarakat. Hasil: Persepsi Masyarakat Desa Adat Bayan, Lombok Utara tentang Kebijakan Vaksin COVID-19 terkait dengan pengetahuan sebagian besar mengetahui vaksin itu untuk mencegah COVID-19, dan mengurangi resiko penularan, akan tetapi ada juga yang memahami vaksin COVID-19 ini merupakan kewajiban yang harus diikuti karena takut mendapat sanksi atau tidak mendapat bantuan berupa PKH/BLT. Selain itu, sebagian besar setuju tentang kebijakan vaksin COVID-19 karena dilihat dari sisi manfaat vaksin ini, sekalipun banyak yang lebih setuju karena takut tidak mendapatkan bantuan. Dilihat dari tingkat partisipasi terhadap vaksin 1 dan 2 menunjukan arah yang positif, termasuk tidak ada penolakan secara langsung dari masyarakat mengenai kebijakan vaksin COVID-19. Kesimpulan: Pihak puskesmas dan Satgas perlu memberikan informasi yang lebih detail mengenai fungsi dan manfaat vaksin COVID-19 agar masyarakat tidak keliru memahami mengenai vaksin, keterlibatan Ketua adat sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi sehingga keterlibatannya bisa dikaji dan dikembangkan lagi agar lebih tepat.
Kata kunci: Firman; Pratiwi; Jurnal JKKI; Persepsi; Desa Adat; Kebijakan Vaksin.

## ABSTRACT
Background: The emergence of the corona virus to become the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) outbreak began with a pneumonia outbreak that occurred in Wuhan City, Hubei Province, China in early December 2019. After research, the virus has spread to other countries, one of which is Indonesia. The spread of COVID-19 occurred very quickly until the end of 2020. The COVID-19 pandemic that has hit the whole world has had an impact on the order of human life in the development of the COVID-19 response. The COVID-19 vaccine is one of the government’s breakthroughs to deal with the COVID-19 pandemic in Indonesia. With the issuance of the government’s policy on the COVID-19 vaccine in Indonesia, the community faces a number of challenges related to the implementation of this policy. The strong influence of the media regarding the information that the COVID-19 vaccine is harmful to the human body, many Indonesians strongly oppose the COVID-19 vaccination policy, so the government imposes administrative sanctions for vaccine recipients who do not follow the vaccination. Administrative sanctions in the form of delay or termination of social security, social assistance or state administration services and/or fines. The purpose of this study was to determine the perception of the Bayan Traditional Village community regarding the COVID-19 vaccine policy. Methods: This study uses a qualitative type of research with an ethnographic design, meaning that the study wants to explain the perceptions of the Bayan Traditional Village community by conducting FGD (Focus Group Discussion) and interviews with several community groups. Result: The perception of the Bayan Traditional Village Community, North Lombok regarding the COVID-19 Vaccine Policy related to the knowledge that most of them know that the vaccine is to prevent COVID-19, and reduce the risk of transmission, but there are also those who understand that the COVID-19 vaccine is an obligation that must be met. followed for fear of being sanctioned or not receiving assistance in the form of PKH/BLT. In addition, most agree about the COVID-19 vaccine policy because it is seen from the side of the benefits of this vaccine, although many agree more because they are afraid of not getting help. Judging from the level of participation in vaccines 1 and 2, it shows a positive direction, including no direct rejection from the public regarding the COVID-19 vaccine policy. Conclusion: The puskesmas and the Task Force need to provide more detailed information about the functions and benefits of the COVID-19 vaccine so that people don’t misunderstand about vaccines. The involvement of traditional leaders is very effective in increasing participation so that their involvement can be studied and developed again to be more precise.
Keywords : Firman; Pratiwi; Jurnal JKKI; Persepsion; Traditional Village; Vaccine Policy.

## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 12
Bagaimana Masyarakat Adat Menyikapi Kebijakan Vaksin: Hersa Endah Pratiwi., dkk

## PENDAHULUAN
Munculnya coronavirus hingga menjadi wabah COVID-19 ( Corona Virus Disease 2019) berawal dari wabah pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina di awal bulan Desember 2019. Wabah tersebut terjadi di sebuah klaster pasar yang menjual berbagai jenis daging binatang. Wabah tersebut diduga berasal dari daging salah satu binatang yang dijual di pasar tersebut dan menginfeksi sebagian orang yang berada di pasar tersebut. Setelah diteliti, virus tersebut telah menyebar hingga negara lain salah satunya Indonesia. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat hingga pada akhir 2020. Hingga Oktober 2020, pandemi COVID-19 sudah terjadi di lebih dari 200 negara dengan tingkat kefatalan yang berbeda. Menurut WHO, pandemi ini dianggap berbahaya karena jumlah kasus yang sangat banyak serta tingkat kematian yang cukup tinggi di seluruh dunia mencapai 1 juta orang (Aeni, 2021).
Sejak dimulainya program vaksinasi pada tanggal  13  Januari  2021,  Pemerintah  telah memperoleh 204 juta orang yang telah divaksinasi pada Agustus 2022. Dengan kelompok sasaran vaksinasi gelombang pertama diberikan kepada petugas kesehatan, pegawai negeri, dan lansia. Untuk vaksinasi yang ditargetkan akan diberikan kepada kelompok rentan dan masyarakat umum selama vaksinasi gelombang kedua (Kemenkes, 2020).
Berdasarkan data pada 20 Agustus 2022, angka cakupan vaksinasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah 3,9 juta orang yang mengikuti vaksinasi dari target 4,5 juta orang. Sedangkan vaksin dosis kedua mencapai 3,3 juta orang dan dosis ketiga 1,3 juta orang. Kabupaten Lombok Utara mencapai 91,5% untuk dosis vaksin pertama, 84,60% untuk dosis kedua dan 12,30% untuk dosis ketiga.
Mengingat Program vaksin COVID-19 yang terus digagas oleh pemerintah untuk masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan terkait pelaksanaannya. Dengan diterbitkannya kebijakan pemerintah tentang vaksin COVID-19 di Indonesia, masyarakat menghadapi sejumlah tantangan terkait penerapan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh media terkait informasi bahwa vaksin COVID-19 berbahaya bagi tubuh manusia, banyak masyarakat Indonesia yang menentang keras kebijakan vaksinasi COVID-19 (Siahaan & Adrian, 2021). Pemerintah dengan tegas mengeluarkan dan menetapkan sanksi administratif bagi penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi sebagai upaya pemerataan capaian vaksinasi di Indonesia.
Sanksi administratif berupa keterlambatan atau penghentian jaminan sosial, bantuan sosial atau pelayanan administrasi negara dan/atau denda. Selain itu, Pasal 13B mengatur penerapan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, karena pemberian vaksin merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, penolakan terhadap vaksinasi dipandang sebagai penghambat pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 (Kemenkes, 2021). Ketentuan ini banyak mendapat kritikan dari para pihak karena bertentangan dengan pasal 20(1) UU SJSN mengatur asuransi kesehatan berlaku bagi siapa saja yang menyumbang atau negara menyumbang. Artinya, pemerintah tidak akan langsung menangguhkan atau membatalkan jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang telah ditentukan. Pada ayat (2) Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945),  ketentuan  tentang  sanksi  yang  diatur dalam peraturan presiden menjelaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia berdasarkan kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh undang-undang (Fauzia & Hamdani, 2021).
Menyikapi hal tersebut, sebaiknya perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dari pemerintah dimana tidak menggunakan pendekatan paksaan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Mengingat ciri-ciri masyarakat Indonesia adalah beragam secara sosial- budaya, maka perlu adanya pendekatan socio-cultural atau pendekatan budaya. Dikatakan pula bahwa aspek sosial budaya juga erat kaitannya dengan meluasnya penyebaran penyakit, atau setidaknya suatu penyakit dapat menjadi epidemi atau pandemi karena perilaku budaya manusia (Setyowati, 2021). Sehingga dengan pendekatan ini diharapkan adanya kesamaan pemikiran, pendapat, dan keyakinan yang dapat mempengaruhi perilaku dan cara hidup setiap individu dalam suatu masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021).
Persepsi merupakan proses yang timbul akibat dari adanya sensasi atau suatu permasalahan dimana banyak individu yang merasakan sensasi tersebut dan bisa menyebabkan emosi. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai sebuah reaksi atau tanggapan yang cepat diterima oleh indera manusia terhadap stimuli dasar. Sampai saat ini persepsi masyarakat terkait dengan vaksin belum searah dan masih terus menimbulkan pro dan kontra karena perbedaan pengetahuan dan informasi yang

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
diterima. Hal tersebut wajar dalam implementasi suatu kebijakan dan menimbulkan perbedaan pendapat para pihak (Oliza, 2022).
Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang telah dilakukan, didapatkan data cakupan vaksinasi Desa Bayan untuk dosis 1 yaitu sebesar 79,64%, kemudian dosis 2 sebesar 85,3%, dan untuk dosis 3 yaitu 4,55%. Peneliti ingin memberikan telaah dan analisis yang berkaitan dengan persepsi masyarakat desa adat Bayan, Lombok Utara tentang kebijakan vaksin COVID-19 untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat Desa Adat Bayan tentang kebijakan vaksin COVID-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan etnografi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Etnografi menurut Creswell adalah studi tentang desain kualitatif dengan menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dibagikan dan dipelajari bersama dari kelompok berbagai budaya. Etnografi juga sebagai analisis deskripsi atau rekonstruksi dari gambaran dalam budaya dan kelompok (Rukhmana et al., 2022).
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara FGD ( Focus  Group  Discussion ) dan wawancara. Sampel pada penelitian ini berjumlah 29 orang, terdiri dari Ketua Adat/pemangku adat, dan kelompok stakeholder terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RT, imam masjid, ibu PKK, dan Tokoh Masyarakat yang merupakan informan kunci. Kelompok remaja dan kelompok ibu- ibu, yang merupakan informan pendukung. Informan utama yaitu Kepala Desa dan Kepala Puskesmas. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat Desa Adat Bayan, Lombok Utara menyikapi kebijakan vaksin COVID-19 dengan menggunakan metode FGD ( Focus Group Discussion ). Fokus pengkajian pada penelitian ini meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap kebijakan vaksin COVID-19. Kebijakan vaksin yang dimaksud adalah keputusan pemerintah untuk mewajibkan vaksin COVID-19 dengan tujuan untuk mengendalikan dan mencegah penularan COVID-19.

## a.  Karakteristik Informan
Dalam penelitian ini terdapat 29 informan yang berdomisili di Desa Bayan. Informan pada penelitian ini yaitu kelompok remaja 10 orang, kelompok ibu-ibu 11 orang, kelompok stakeholder 5 orang, ketua adat, kepala puskesmas, dan kepala desa.

## b.  Pengetahuan Kebijakan Vaksin COVID-19
Pengetahuan adalah pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap kebijakan vaksin COVID-19. Hasil wawancara dengan masyarakat adat bahwa sebagian besar mengetahui kebijakan vaksin sebatas kewajiban untuk di suntik dan untuk mengurangi penularan COVID-19, tetapi ada juga yang memaknai kebijakan vaksin ini sebagai kewajiban yang harus dilakukan, jika tidak ikut akan dipaksa, dan akan mendapatkan sanksi.
“ tahu, kebijakan vaksin yaitu kewajiban untuk di suntik dan untuk mengurangi penularan COVID-19 ” (FGD Remaja,
29 Juni 2022)
“ tahu kebijakan vaksin merupakan saran/anjuran dari pemerintah untuk melakukan vaksin demi keselamatan dari terkena COVID-19 ” (RG, 75 th, 12 Juli 2022)
“ Tahu, kebijakan vaksin bersifat wajib, jika tidak ikut akan dipaksa oleh kadus, polisi, termasuk tidak bisa bepergian keluar rumah, dan sanksi tidak menerima bantuan pemerintah jika belum vaksin ” (FGD Ibu-Ibu, 30 Juni 2022)
Sementara ada juga beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan vaksin kurang disosialisasikan ke masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya pro dan kontra di masyarakat setempat.
“ tahu  dan  pernah  mendengar  kebijakan  pemerintah tentang vaksin yang bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 akan tetapi sosialisasi tentang vaksin ini kurang sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ” (FGD Stakeholder, 5 Juli 2022)
c.  Sikap Kebijakan Vaksin COVID-19 Sikap adalah sudut pandang masyarakat terhadap baik atau tidaknya maupun setuju atau tidaknya terhadap kebijakan vaksin COVID-19. Hasil wawancara dengan masyarakat adat bahwa semua setuju dengan kebijakan vaksin COVID-19 dengan berbagai alasan yaitu manfaat dari vaksin untuk menghindari COVID-19, menghindari sanksi, dan mengikuti aturan dari pemerintah.
“ setuju dengan kebijakan vaksin karena manfaat dari vaksin dan bisa memudahkan perjalanan ketika bepergian, termasuk menghindari sanksi tidak menerima bantuan dari pemerintah ” (FGD, Remaja 29 Juni 2022)
Bagaimana Masyarakat Adat Menyikapi Kebijakan Vaksin: Hersa Endah Pratiwi., dkk
“ setuju dengan kebijakan vaksin karena masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah ” (FGD Ibu-Ibu, 30 Juni 2022)
“ setuju dengan kebijakan vaksin karena mendukung program pemerintah untuk mencegah COVID-19 ” (FGD Stakeholder, 5 Juli 2022)
“ Setuju vaksin diwajibkan karena untuk kebaikan masyarakat ” (RG, 75 th, 12 Juli 2022)
d.  Tindakan Kebijakan Vaksin COVID-19 Tindakan  adalah  kecenderungan  untuk bertindak atau bereaksi terhadap kebijakan vaksin COVID-19. Hasil wawancara dengan masyarakat adat mengenai alasan responden untuk ikut vaksinasi  COVID-19  yaitu  karena  kemauan sendiri, manfaat vaksin baik untuk kekebalan tubuh, mengikuti anjuran dari pemerintah, takut terkena COVID-19 dan untuk melindungi diri dari COVID-19.
“ ikut vaksin untuk menjaga diri dan orang lain agar terhindar dari COVID- 19, Vaksin juga memberikan manfaat baik untuk kekebalan tubuh ” (FGD Stakeholder, 5 Juli 2022)
“ Kemauan sendiri dan juga takut terkena COVID-19 ” (FGD ibu-ibu, 30 Juni 2022)
“ ikut vaksin karena mengikuti anjuran pemerintah dan untuk melindungi diri dari COVID-19 ” (RG, 75 th, 12 Juli 2022)
Sementara ada juga respon lain mengenai alasan untuk divaksin yakni sebagai syarat administrasi seperti masuk sekolah, syarat mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan sertifikat vaksin menjadi syarat bepergian.
“ soalnya salah satu syarat untuk melaksanakan acara dan masuk sekolah ini kan harus sudah di vaksin jadi mau tidak mau harus vaksin itu faktor utama saya mau melaksanakan vaksin ” (FGD Remaja, 29 Juni 2022)
“ konsekuensi ketika kita tidak mau divaksin itu tidak mendapatkan bantuan. Jadi karena ada sanksi seperti ini banyak masyarakat yang mau untuk divaksin agar mendapat bantuan ” (FGD Stakeholder, 5 Juli 2022)
“ ikut vaksin karena mengikuti anjuran teman, takut dikejar/dicari satgas, dan dipaksa polisi, saya juga baru melaksanakan vaksin 1 kali karena tidak terlalu ngaruh di tubuh saya ” (FGD Remaja, 29 Juni 2022)
Pembahasan a.  Pengetahuan Kebijakan Vaksin COVID-19 Adanya persepsi yang baik atau tidak baik dapat berasal dari pengetahuan, pengalaman, informasi yang diperoleh setiap individu yang bersangkutan sehingga terjadi tindakan dalam memandang sesuatu. Pengetahuan merupakan suatu ide yang muncul untuk mendapatkan
informasi dan memahami hal-hal yang diketahui yang dapat diingat agar bisa diambil gagasan atau informasi yang baru (Irwan, 2020) Pengetahuan masyarakat adat Bayan terhadap kebijakan vaksin COVID-19 adalah kebijakan untuk di suntik, mengurangi penularan COVID-19, dan kewajiban untuk vaksin jika tidak ikut akan dipaksa, tidak bisa bepergian keluar rumah, mendapat sanksi tidak menerima bantuan pemerintah, penelitian Melly Ani (2022) dalam (Hutapea et al., 2022) menyatakan ketersediaan melakukan vaksinasi COVID-19 dipengaruhi karena keputusan tegas dari pemerintah untuk mewajibkan masyarakat mengikuti vaksin dan penetapan sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan vaksin yang sebenarnya yaitu kewajiban untuk ikut vaksin guna untuk penanggulangan COVID-19 (Permenkes, 2021). Ketua adat mengetahui kebijakan vaksin merupakan saran atau anjuran dari pemerintah dengan tujuan untuk melindungi diri dari COVID-19, sama halnya dengan yang dikemukakan oleh kelompok stakeholder yaitu kebijakan pemerintah untuk mengurangi penularan COVID-19, penelitian Tiana dan Amalia (2021) dalam (Tiana & Amalia, 2021) menyatakan hal yang sama bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan  mengurangi  penularan  COVID-19. Akan tetapi mereka menganggap kebijakan vaksin kurang disosialisasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra, hal ini sesuai dengan penelitian Mardiono (2022) dalam (Mardiono et al., 2022) yang menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang vaksinasi menjadi salah satu penyebab masyarakat takut akan divaksin.
b.  Sikap Kebijakan Vaksin COVID-19 Menurut Notoatmodjo (2014) sikap merupakan konsep yang sangat penting dalam komponen sosio-psikologis karena merupakan kecenderungan bertindak  dan  berpresepsi  (Soekidjo,  2014). Sikap dalam hal ini merupakan sudut pandang masyarakat Adat Bayan terhadap baik atau tidaknya maupun setuju atau tidaknya tentang kebijakan vaksin COVID-19.
Penelitian ini menunjukan sikap masyarakat adat  terhadap  kebijakan  vaksin  COVID-19, pada umumnya semua setuju dengan kebijakan vaksin COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah karena manfaat dari vaksin untuk menghindari COVID-19,  memudahkan  perjalanan  ketika

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
bepergian, menghindari sanksi, dan mengikuti aturan dari pemerintah, penelitian Andriadi (2021) menyatakan hal yang mendorong individu untuk setuju divaksin yaitu karena melihat dari sisi manfaat (Putri Agustiarasari et al., 2021), dan ingin membantu pemerintah. Penelitian Octafia (2021) juga menyatakan selain sebagai kewajiban rakyat Indonesia untuk divaksin, bersedia melaksanakan vaksin juga karena takut pada sanksi dari pemerintah jika tidak divaksin (Octafia, 2021).
c.  Tindakan Kebijakan Vaksin COVID-19 Tindakan merupakan suatu subjek terhadap objek, pada penelitian ini objek yang dimaksud adalah kebijakan vaksin COVID-19. Terbentuknya suatu tindakan dikarenakan adanya sikap dan pengetahuan yang memunculkan sebuah motivasi yang kemudian memberikan pilihan seseorang untuk bertindak (Putri et al., 2021). Hasil penelitian menunjukan masyarakat adat, khususnya kelompok ibu-ibu, stakeholder, dan ketua adat bersedia untuk divaksin karena kemauan sendiri, manfaat vaksin baik untuk kekebalan tubuh, mengikuti anjuran dari pemerintah, takut terkena COVID-19 dan untuk melindungi diri dan orang lain dari COVID-19, Penelitian Putri (2021)16 menyatakan bahwa masyarakat yang bersedia divaksin karena yakin vaksinasi dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain dari COVID-19.
Sementara ada juga respon lain dari kelompok remaja, dan stakeholder mengenai alasan untuk divaksin yakni sebagai syarat administrasi seperti masuk sekolah, syarat mendapatkan bantuan, dan bepergian, Penelitian Octafia (2021) menyatakan hal yang sama bahwa masyarakat setuju untuk ikut vaksin karena bukti vaksin merupakan prasyarat untuk mengakses atau mengurus banyak hal. Lebih lanjut, respon terpaksa dari masyarakat khususnya kelompok remaja untuk ikut vaksin ini karena mengikuti anjuran teman, takut sama satgas, dan dipaksa polisi.

## KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Desa Adat Bayan, Lombok Utara tentang Kebijakan Vaksin COVID-19 terkait dengan pengetahuan sebagian besar mengetahui vaksin  itu  untuk  mencegah  COVID-19  dan mengurangi resiko penularan, akan tetapi ada juga yang memahami vaksin COVID-19 ini merupakan kewajiban yang harus diikuti karena takut mendapat sanksi atau tidak mendapat bantuan berupa PKH/ BLT. Sedangkan terkait dengan sikap masyarakat
tentang kebijakan vaksin COVID-19, sebagian besar setuju tentang kebijakan vaksin COVID-19 karena dilihat dari sisi manfaat vaksin ini, sekalipun banyak yang lebih setuju karena takut tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, tindakan masyarakat tentang kebijakan vaksin COVID-19, menunjukan arah yang positif dilihat dari tingkat partisipasi terhadap vaksin 1 dan 2, termasuk tidak ada penolakan secara langsung dari masyarakat mengenai kebijakan vaksin COVID-19. Selanjutnya Pihak puskesmas dan Satgas perlu memberikan informasi yang lebih detail mengenai fungsi dan manfaat vaksin COVID-19 agar masyarakat tidak keliru memahami mengenai vaksin. Keterlibatan Ketua adat sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi sehingga keterlibatannya bisa dikaji dan dikembangkan lagi agar lebih tepat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada seluruh pihak yang berpartisipasi baik pihak universitas maupun masyarakat Desa Bayan atas terselesaikannya penelitian ini, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saya berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang mendukung dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, and Social Effects (Vol. 17, Issue Juni). http:// Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia . 7 (1).  https://doi. org/10.15294/snhunnes.v7i1.709 Hutapea, M. A. O., Rizka, Y., & Lestari, W. (2022). Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 Berhubungan Dengan Kesediaan Untuk Dilakukan Vaksinasi Covid-19. Jurnal Penelitian Perawat Profesional , 4 (3), 917–924. Irwan. (2020). Etika dan Perilaku Kesehatan . CV. Absolute Media. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 4 (2020).
Bagaimana Masyarakat Adat Menyikapi Kebijakan Vaksin: Hersa Endah Pratiwi., dkk

## Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  1 (2021).
Mardiono, S. (2022). Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera. In Edukasi  Masyarakat  Sehat Sejahtera (EMaSS): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 4, Issue 1). http://ejurnal. poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/EMaSS/ index
Octafia, L. A. (2021). Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi dan Pilihan. Jurnal Emik , 4 (2). https:// www.liputan6.com/global/read/4675981/vaks Oliza, O. (2022). Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Keharusan Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Dalam Melakukan Kegiatan Umum.
Permenkes RI. (2021). PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Permenkes RI.
Putri Agustiarasari, B., Monica, D., Jordan, M.,
Risky, M., Arsika, P., Syari, R., & Nursapitri,
R. (2021). Pentingnya Pengenalan Vaksin Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip. JABB , 02 (01). https://doi. org/10.46306/jabb.v2i1 Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Frare, D. Y., Purdani, R. S., & Susanti Niman. (2021). Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19. Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ) , 9 (3), 539–548. Rukhmana, T., Darwis, D., Alatas, Abd. R., & et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif . CV Rey Media Grafika.
Setyowati, A. (2021). Pentingnya Pendekatan Budaya dalam Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Kompas.Com.
Siahaan, C., & Adrian, D. (2021). Komunikasi Dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi (Vol. 8, Issue 2). Soekidjo, N. (2014). Ilmu perilaku kesehatan .
Rineka Cipta. Tiana, E., & Amalia, N. (n.d.). Gambaran Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19. In
Borneo Student Research (Vol. 3, Issue 1).