## PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
WAKAF UANG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## Oleh:
Hisam Ahyani, 1 Muharir 2
1 STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Mahasiswa Program Doktoral Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariāh, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
hisamahyani@gmail.com
2 Ketua STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar muharirstima1@gmail.com

## Abstract
Introduction/Main Objectives: This study aims to determine cash waqf in the view of sharia economic  law  in  the  era  of  the  industrial  revolution  4.0. Background  Problems: The understanding of the Indonesian people regarding cash waqf is still minimal. Even though this waqf  has  great  potential  for  the  welfare  of  the  Indonesian  people. Novelty: Regarding research  from  the  perspective  of  Islamic  economic  law  on  cash  waqf  in  the  era  of  the industrial  revolution  4.0,  no  one  has  researched it. Research  Methods: The  method  used  is literature  research,  qualitative,  with  statutory,  historical,  comparative  and  conceptual approaches and this research is normative. Finding/Results: The view of Shariāh Economics in  Indonesia  regarding  cash  waqf  is  carried  out  in  accordance  with  Law  No.41  /  2004 concerning waqf in which moving objects are in the form of "movable object waqf" which is manifested  in  the  form  of  money. Conclusion: Waqf  money  in  Indonesia  in  the  era  of  the Industrial Revolution 4.0 can prosper the economy of the people and also the country. Waqf is positioned as social worship where with waqf in Law no.41 / 2004 concerning waqf article 1 it is explained that waqf is the act of a wakif to separate or give up part of his property to be used forever for worship purposes and also for welfare purposes according to Islamic sharia.

## Keywords: Cash Waqf, Islamic Economics, Era of Disruption

## Abstrak
Pendahuluan/Tujuan Utama : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang dalam pandangan hukum ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. Latar belakang : pemahaman masyarakat  Indonesia terkait  Wakaf  uang  masih minim. Padahal  wakaf ini memiliki  potensi yang  besar  guna  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia. Kebaruan  Penelitian  : terkait penelitian perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0 belum  ada  yang  meneliti. Metode  Penelitian  : Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian kepustakaan, kualitatif, dengan pendekataan perundang-undangan, sejarah, perbandingan dan konseptual serta penelitian ini bersifat normatif. Hasil Temuan : pandangan Ekonomi Syariāh di  Indonesia  terkait  wakaf  uang  dilakukan  sebagaimana  UU  No.41/2004  tentang  wakaf dimana benda bergerak yakni dalam “Wakaf benda bergerak” yang dimanifestasikan berupa uang. Kesimpulan  : Wakaf  uang  di  Indonesia  di  Era  revolusi  Industri  4.0  dapat mensejahterahkan  perekonomian  masyarakat  dan  juga  negara.  Wakaf  diposisikan  sebagai ibadah  sosial  dimana  dengan  wakaf  dalam  UU  no.41/2004  tentang  wakaf  pasal  1  dijelaskan wakaf  yaitu  perbuatan  seorang  wakif  guna  memisahkan  atau  menyerahkan  sebagaian  harta bendanya  guna  dimanfaatkan  selamanya  utnuk  kepentingan  peribadatan  dan  juga  untuk keperluan kesejahteraan menurut syariah islam.
Kata Kunci: Wakaf Uang, Ekonomi Syariah, Era Disrupsi

## A. PENDAHULUAN
Wakaf  di  Indonesia  di  Era  revolusi  Industri  4.0  seperti  sekarang  ini  diharapkan  dapat mensejahterahkan  perekonomian  masyarakat  dan  juga  negara.  Dimana  Wakaf  merupakan ibadah  sosial  dan  juga  manfaat  dari  wkaf  ini  sangatlah  banyak.  Dengan  wakaf,  seperti  yang termaktub  dalam  UU  no.41/2004  tentang  wakaf  pasal  1  dijelaskan  wakaf  adalah  perbuatan seorang  wakif  guna  memisahkan  atau  menyerahkan  sebagaian  harta  bendanya  guna dimanfaatkan  selamanya  utnuk  kepentingan  peribadatan  dan  juga  untuk  keperluan kesejahteraan menurut syariah islam. Jenis penelitian ini bersifat normatifLain halnya dalam zakat  (Solehudin,  2017)  dalam  penelitiannya  bahw  Fatwa  memiliki  posisi  yang  sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang kontemporer tentang zakat, dalam  “Fatwa”  pada  hakikatnya  merupakan  pendapat  hukum  yang  disampaikan  oleh  para ulama  yang  dibuat  melalui  proses  “ijtihad”  sebagai  jawaban  atas  hal  yang  dicanangkan kepadanya.  Kemudian  pada  Fatwa  organisasi  masyarakat  yang  mampu  memberikan kontribusi  yang  signifikan  kepada  perkembangan  “hukum  zakat”  di  Indonesia  khususnya, kemudian terkait Reformasi hukum zakat dalam fatwa “Tabungan zakat, simpanan, giro, hasil zakat  selain  beras,  zakat  perikanan,  zakat  untuk  usaha  produktif  dan  pengelolaan  zakat melalui  investasi”.  Reformasi  zakat  dalam  hukum  al:  badan  hukum  zakat,  uang  dan  surat berharga  zakat,  kehutanan,  perikanan,  industri,  pendapatan  dan  jasa,  dan  zakat  untuk  usaha produktif (pasal 27). Secara sosiologis setiap muslim menerima otoritas hukum Islam dan taat pada syari'at, termasuk syari'at zakat, tetapi derajatnya berbeda satu sama lain tergantung pada kesalehannya,  sesuai  dengan  teori  kredo  atau  syahadat.  dan  teori  non-teritorialitas  Syafi'i menyatakan  bahwa,  seorang  Muslim  terikat  selamanya  untuk  menerapkan  hukum  Islam dimanapun dia berada. Sehingga  secara umum terdapat kesepakatan antara reformasi hukum zakat yang tertuang dalam fatwa ormas Islam di Indonesia. Wakaf dalam pandangan (Suryadi & Yusnelly, 2019) dalam penelitiannya terkait pengelolaan dan pengembangan “wakaf uang” terutama  di  negara  Indonesia.  Wakaf  di  Indonesia  dialihfungsikan  sebagai  dana  sosial. Kontribusi  dari  kementerian  agama,  Badan  wakaf  Indonesia,  Lembaga  Keuangan  Syariah, dalam  hal  mengawasi  dan  dalam  mengontrol  pengelolaan  manajemen  wakaf  uang  di Indonesia, khususnya para “nazir profesional” dalam  pengelolaan wakaf uang di Indonesia.
Wakaf  uang  sebagaimana  pendapat  (Abdullah,  2018)  bahwa  Wakaf  uang  tidak  hanya mencakup pada kajian wakaf uang tetapi juga mencakup “wakaf modal” saham dan obligasi. Wakaf semacam ini telah diakui oleh lembaga wakaf di Indonesia dan juga telah diatur oleh pemerintah.  Artikel  ini  menjelaskan  tentang  regulasi  dan cara  wakaf tunai  di  Indonesia.  UU no  41  /  2004  tentang  wakaf  dimana  dijelaskan  Wakaf  Benda  Bergerak  yang  Berupa  Uang
pada  Pasal  28  Wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa  “uang”  yang  disalurkan melalui lembaga “keuangan syariah” yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara Pasal 29 ayat (1) dengan  adanya  Wakaf  benda  bergerak  yang  dimanifestasikan  berupa  uang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  ini di laksanakan oleh Wakif dengan  sebuah pernyataan kehendak Wakif  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  secara  “tertulis”.  Sementara  itu  Wakaf  benda  bergerak yang  berupa  uang  sebagaimana  dimaksudkan  oleh  ayat  (1)  di  terbitkan  dalam  “bentuk sertifikat  wakaf  uang”.  Dan    Sertifikat  wakaf  uang  ini  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diterbitkan  serta  disampaikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  yang ada  di  Indonesia  kepada Wakif dan juga Nazhir sebagai “bukti penyerahan harta benda wakaf” tersebut.
Pengetahuan  umat  mulsim  di  Indonesia  sekarang  ini  masih  minim,  sehingga  Dengan adanya  Undang-undang  Nomor  41  /2004  dan  juga  fatwa  MUI  terkait  wakaf  uang,  maka secara  legal  formal  wakaf  uang  dapat  dilakukan  serta  di  laksanakan  oleh  umat  Islam  di Indoneaia, namun tata cara serta prosedurnya pun sangat berbeda jauh dengan wakaf lainnya. Dari latar belakang diatas peneliti ingin mengungkap terkait wakaf uang ditinjau dari ekonomi syariah di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  rmasuk  dalam  kategori  penelitian  hukum  dengan  sifat  hukum normatif.  Dan  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kepustakaan, dengan  metodologi  penelitian  kualitatif,  dan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (Nasution,  2008,  p.  92).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  historis, pendekatan  komparatif  atau  perbandingan  dan  juga  peneliti  gunakan  pendekatan  konseptual (Ibrahim,  2007,  p.  306)  untuk  menggali  lebih  dalam  dan  mengenai  Wakaf  uang  Perspektif Ekonomi Syariāh dan ekonomi konvensional di Indonesia. Dengan Jenis Penelitian Penelitian hukum  yang  mana  penelitian  ini  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  guna  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisisnya  (Soekanto,  1990:  1) sebagaimana dikutip oleh (Tabroni, Ahyani, dan Permana, 2021).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Wakaf Uang Perspektif Ekonomi Syariāh dan Ekonomi Konvensional di Indonesia
Perkembangan wakaf di Era disrupsi atau era revolusi Industri 4.0 telah viral dengan nama  wakaf  tunai.  Wakaf  tunai  / wakaf  al  nuqud merupakan  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  sekelompok  orang  atau lembaga  atau  badan  hukum  yang  berbentuk  uang  tunai. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  bagaimana  dasar  wakaf  tunai  dalam  perspektif syariah. Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam
Al-quran dan al-hadits. Berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan dalam Alquran. Pendapat  ulama  tentang  benda  wakaf  menunjukkan  bahwa  syarat  wakaf  diantaranya  harus berupa benda,  berguna,  tidak  dapat  dibuang ,  bukan  “zat  haram”  dan  harus  milik  wakif secara  sempurna.  Dalam  kaitannya  Wakaf  uang  tidak  didukung  oleh  hadits  secara  khusus, dan  menggunakan  ayat-ayat  Al  Qur'an  dan  Hadits  yang  bersifat  umum.  Oleh  karenanya terhadap penetapan syarat benda wakaf adalah ijtihad ulama (Tho’in & Prastiwi, 2015).
Dikutip  dari  (republika.co.id,  2019)  Wakaf  masih  dipandang  sebagai  sebuah  ibadah yang “identik dengan 3-M” yang merupakan sengkatan dari makam, masjid, dan madrasah. Dengan  masih  minimnya  literasi  masyarakat  terkait  “wakaf”  menyebabkan  wakaf  masih dipandang sebelah mata, padahal potensi wakaf di Indonesia  era sekarang sangat besar dan bisa  menjadi  alat  untuk  pemerataan  dan kesejahteraan  ekonomi masyarakat  Indonesia.  Hal senada sebagaimana pendapat (Wepo, 2018) dalam artikelnya dijelaskan Industri 4.0 adalah kesempatan emas bagi umat Islam untuk lebih maju secara ekonomi, jika penggalian potensi cepat  dilakukan  terutama  di  Indonesia  ini.  Hal  ini  disebabkan  karena  secara  modal,  Islam memiliki potensi yang cukup besar, secara SDM, di Indonesia banyak muslim yang kreatif serta  inovatif,  tinggal  bagaimana  antara  modal  dan  SDM  dipertemukan  lalu  didampingi sebagaimana  mestinya.    Dengan  begitu,  wajah  Islam  merupakan  wajah  yang  kali  pertama menyambut baik di era disrupsi era industri 4.0 ini terkait wakaf.
Dalam mensinergikan dengan zaman sekarang yaitu zaman era digital revolusi industri 4.o perlu adanya pengembangan terkait wakaf. Pendapat Nur Syam dalam artikel pribadinya (nursyam.uinsby.ac.id)  Dengan  menseiramakan  dengan  perkembangan  umat  Islam  pada kelas  menengah  yang  “sadar”  akan  agama-nya  dan  semakin  kuat  keinginannya  untuk melakukan  “zakat  dan  wakaf”,  maka  Badan  Wakaf  Indonesia  harus  mampu mengembangkan  peluang  besar  ini.  Generasi  milenial  contohnya  yang  “sadar”  akan tuntuatan zaman di era digital sekarang ini terkait teknologi informasi (IT)memerlukan daya tarik yang kuat bagi kemajuan zaman seperti sekarang ini. Misalkan dalam Digital Informati untukr  Zakat ,  Program  Wakaf  untuk  Milenial  dan  Program  Literasi  Zakat.  Khusus  terkait literasi Wakaf, semisal semua harus “sadar” untuk menjadi humas pada linkgup wakaf. Dan humanya  adalah  kita  semua  yang  masih  eksis  di  dunia  ini.  Kaitannya  “humas”  bukanlah dibatasi oleh sekat-sekat semisal “struktur dan tempat” melulu, tetapi bahwa kita semua ini adalah  termasuk  humasnya.  Di  kalangan  pejabat  BWI  mensosialisasikan  wakaf  di  media info grafis misalnya, atau pada quote, juga speed writing, mensosialisasikan baik pada vlog, blog,  dan  video  pendek,  atau  juga  short  text  maka  akan  banyak  kita  kenali  apa  yang
dimaksud  wakaf.  Semisal  yang  lebih  efektif  adalah  pensosialisasian  wakaf  pada  di  media sosial.
Potensi  yang ada  pada  “wakaf  uang”  misalnya   Perlu adanya  kapasitas institusi  serta SDM  yang  memadai.  semisal  auditor  syariah  guna  melakukan  “pengawasan  syariah”,  dan juga regulasi yang mengatur tentang wakaf uang ini. Potensi yang ada pada perguruan tinggi khusunya di perguruan tinggi islam yang harus memiliki program studi  “auditor halal”. Ke depan sangat banyak dibutuhkan auditor syariah yang akan dipekerjakan di lembaga zakat, Badan  Amil  Zakat,  Lembaga  amil  zakat.  Guna  mewujudkan  kepentingan  Auditor  Syariah untuk  program  “Wakaf”  dan  “jaminan  produk  halal”.  Dengan  demikian  kita  perlu  adanya pengembangan  potensi  yang  ada  di  Indonesia  ini  khususnya  di  Era  Revolusi  Industri  4.0 melalui  program  studi  Auditor  Syariah  dalam  kerangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat yang sangat prospektif ini di masa mendatang.
Dalam  Penelitian  yang  dicanangkan  oleh  (Fahham,  2015)  yang  mana  di  salah  satu lembaga  pengelola  wakaf  tunai  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  misalnya  “Lembaga Pengelola  Wakaf  dan  Pertanahan  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Dari  Sejak  tahun  2011,  di  lembaga  ini  telah  melakukan  pengelolaan  wakaf tunai  guna  meningkatkan  kesejahtaraan  umat  Islam  di  wilayah  ini.  Dalam  rangka mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan juga Pertanahan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  melakukan  pengelolaan  “wakaf  tunai”,  yaitu dengan adanya alasan teologis dan sosiologis serta yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan yaitu mensosialisasikan dan memberikan sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah dikumpulkan  selanjutnya  di  investasikan  dalam  bentuk  “deposito”  pada  Bank  Syariah Daerah  Istiemwa  Yogyakarta.  Sehingga  dengan  demikian  “Nilai  manfaat”  yang  dihasilkan dari investasi tersebut ditasarufkan sebagai “dana pinjaman produktif tanpa adanya bunga”. Dana pinjaman  tersebut  harus di kembalikan lagi kepada pihak Lembaga Pengelola Wakaf dan  juga  Pertanahan  Pegurus  wilayah  NU  DIY  supaya  nantinya  “dana  tersebut  dapat dimanfaatkan  oleh  peminjam  lainnya  yang  sedang  membutuhkan.  Dalam  wakaf  tunai  ini dalam  praktiknya  belum  ada  pinjaman  yang  “tidak  terbayarkan”,  hal  ini  dikarenakan pengembalian  dana  pinjaman  dilakukan  “tanpa  ada  bunga”  dan  “biayanya  bersifat administratif.  Selain  dari  pada  itu  terkait  nilai  manfaat  yang  dihasilkan  dari  “deposito” dalam wakaf tunai ini juga dipakai guna memantu dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Begitupun  wakaf  uang  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  membantu dalam bidang pendidikan semisal, ditasarufkan dalam bentuk beasiswa, bantuan mahasiswa kurang mampu, dan bidang kesehatan semisal untuk bantuan masker kesehatan yang terkena
pandemi  covid-19  dll.  Penelitian  lainnya  oleh  (Mu’is  &  Hamidah,  2020)  dimana  “Wakaf” yang  secara terminologi  bermakna “menahan sesuatu untuk mengambil manfaat”. Dengan artian  bahwa  wakaf  dapat  aktif  seperti  halnya  “tanah”  .  Wakaf  juga  dapat  menjadi  “pasif” seperti  halnya  “uang”  sebagai  wakaf  tunai  atau  “ waqf  nuqud” .  Wakaf  uang  masih  belum dikelolas  secara  maksimal  namun  secara  potensial  sangat  “besar  dikarenakan  negara Indonesia  mayoritas  penduduknya  muslim”.  Potensi  besar  tantangan  wakaf  juga  tidak ringan.  Kendala  utama  lebih  kepada  sumber  daya  manusia  dan  strategi  pengelolaannya. Persoalan  pengelolaan  wakaf  yang  baik  dan  efisien  menjadi  kendalanya.  Oleh  karena  itu semakin  besar  kekayaan  serta  keragaman  wakaf  yang  dapat  dikelola  oleh  seorang  nadzhir secara profesional dengan manajemen yang tepat, dan juga ada manfaat yang diperoleh dari pengelolaan  wakaf  tunai  dengan Pemerintahan  yang  baik akan  memperkuat  peran  dari “wakaf uang  dalam meningkatkan ekonomi” dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian (Mu’is & Hamidah, 2020) menyinggung bahwa dalam konteks kekinian ini terkait  pengelolaan  pada  wakaf  dan  juga Good  Governance secara  lebih  mudah  dapat dimaknai  sebagai  “pengelolaan  wakaf  yang  amanah”  sehingga  harta  pada  “wakaf  dapat dihimpun  dan  dikelola  serta  di  distribusikan  secara  baik  guna  mewujudkan  kemaslahatan umat di Indonesia khusunya di era disrupsi seprti sekarang ini. Potensi “wakaf uang” yang dihasilkan  juga  sangat  menjanjikan,  hal  ini  dikarenakan  “wakaf  uang”  ini  tidak  dengan status “kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar”.
Baru-baru  ini  Presiden  Joko  Widodo  bersama  Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin  akan segera  meluncurkan  “Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang”  pada  25  Januari  2021.  Dalam Gerakan ini diharapkan akan menjadi tonggak sejarah bagi kalangan masyarakat Indonesia dalam hal ini “kemaslahatan umat dan bangsa”. Dengan adanya “Literasi wakaf uang” perlu jgua didorong dengan mensinerginakn pada peran  lintas sektor hal ini sebagaimana dikutip dari  (republika.co.id,  2021)  dengan  adanya  peluang  atau  potensi  yang  ada  pada  “wakaf uang”  senilai  180  triliun  rupiah  di  Indonesia  dan  sampai  saat  ini  mangacu  pada  catatan Kementerian  Agama  bahwa  realisasi  terkait  “wakaf  uang”  di  Indonesia  di  Era  revolusi Industri  4.0  ini  baru  mulai  mencapai  255  miliar  rupiah.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh (Fanani, 2011) dalam Permasalahan dasar dari wakaf sendiri adalah terkait menajemen, khususnya  manajemen  “uang  tunai”.  Di  lembaga  yang  berperan  guna  mengelola  wakaf “uang  tunai”  memiliki  beberapa  karakteristik  sertapola manajemen  yang  khusus.  Sehingga wakaf  tunai  ini  di  fokuskan  pada  manajemen  wakaf  uang  tunai  dalam  wakaf  uang  tunai masih terdapat problem diantaranya adalah kurangnya  penyebaran informasi terkait “wakaf uang  tunai”  di  lingkungan  masyarakat,  selain  itu  masih  kurangnya  jumlah  nazir  yang
memliki  profesionalme  dalam  bekerja.  Selain  dari  pada  itu  masih  terdapat  adanya  sistem pencarian dana yang efektif, dan lemahnya sistem manajemen, problem lainya adalah terkait kekuatan pembelian uang yang tidak dapat terlindungi dengna baik.
Materi  tentang  wakaf  uang  oleh  Tarmizi  Tohor  ada  3  arah  rencana  strategi  dan kebijakan  oleh  kementerian  agama  terkait  wakaf  uang  di  tahun  2020-2025  diantaranya meliputi  Presentase  partisipasi  umat  islam  dalam  melakukan  wakaf,  kemudian  kedua persentase  dalam  peningkatan  pengelolaan  aset  wakaf  produktif  oleh  Nazir  dan  ketiga persentase partisipasi umat islam dalam pangsa pasar melalui wakaf dan juga zakat. Dalam tranformasinya  Ma’ruf  Amin  (wakil  presiden  RI)  mengatakan  sebagaimana  dilansir (kominfo.go.id,  2021)  terkait  Transformasi  yang  ada  pada  pengelolaan  “wakaf  uang nasional”, selain bertujuan dalam rangka mendukung percepatan penumbuhan aset yang ada pada “wakaf:” serta tingkat manfaat dari wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga  bertujuan  guna  meningkatkan  pengetahuan  serta  kesadaran  oleh  masyarakat  dalam melakukan wakaf uang.
Pandangan (Rinawarti, 2021) terkait wakaf dalam rangka mengentaskan kemiskinan di era disrupsi seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan “wakaf uang”. dimana tingkat kemiskinan  yang  semakin  tinggi  telah    mengetuk  hati  untuk  saling  berpartisipasi  dalam mengatasi  permasalahan  yang  melanda  tersebut.  Dengan  tanpa  kita  pungkiri  bahwa kemiskinan  di  Indoensia  ternyata  membawa  dampak  besar  bagi  masyarakat  luas,  yang dialami  oleh  masyarakat  yang  berada  digaris  kemiskinan.  “Wakaf  uang”  telah  hadir  tidak hanya  dijadikan  pilihan  saja  akan  tetapi  sebagai  solusi  atas  problematika  kemiskinan  di Indonesia.  Dalam  Partisipasi  sertaTransaksi  yang  cukup  mudah  menjadikan  kelebihan tersendiri  di  masyarakat  terutama  di  kalangan  milenial  (era  revolusi  Industri  4.0)  guna menjadikan wakif atau orang yang berwakaf lebih memahami terkait wakaf tersebut. Dalam hal  ini  “wakaf  uang”  manfaatnya  “manfaat  dalam  jangka  pendek”  dan  “manfaat  jangka panjang”.  Selain  itu  terdapat  manfaat  di  bidang  ekonomi,  kesehatan,  pendidikan  yang ditasarufkan bagi kaum yang kurang mampu (miskin).
Terkait  Wakaf  Uang  Perspektif  Ekonomi  Syariāh  dan  Ekonomi  Konvensional  di Indonesia  khusunya  di  era  revolusi  Industri  4.0  ini  sebagaimana  penelitian  oleh  (Salamah, 2021)  dalam  jurnalnya  dikatakan  bahwa  Wakaf  dapat  diartikan  wakaf  di  atas  adalah  aset yang  manfaatnya  diperuntuhkan  bagi  umat  manusia,  dan  pokoknya  harus  di  tahan  serta manfaatnya dipakai untuk kepentingan bersama-sama umat. Alhasil masyarakat yang secara umum  mengetahui  yang  dapat  di  wakaf-kan  hanyalah  pada  sebatas  “wakaf  harta  saja”,
namun  jika  kita  amati  secara  mendalam  sekarang  ini  sangat  banyak  bentuk  per-wakafan lainnya seperti “wakaf uang atau wakaf tunai”, wakaf saham, wakaf jasa.
Dalam  islam  pun  terkait  dakwah  semisal  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  e- learning atau berbasis online seperti halnya kegiatan dakwah sebagaimana temuan penelitian (Baidowi  &  Salehudin,  2021)  dimana  sarana  berbasi  online  ini  yang  dilakukan  guna menghindari kontak langsung dengan objek dakwah dan memanfaatkan media sosial seperti semisal  WhatsApp,  Instagram,  zoom,  dan  lain  sebagainya  sebagai  sarana  utama  dakwah. Dalam  rangka  mensosialisasikan  terkait  wakaf  tunai  ini  juga  dapat  dilakukan  dengan memanfaatan  media  sosial  yang  ada  di  zaman  revolusi  4.0  ini.  Sebagaimana  pendapat (Estuningtyas,  2021)  dalam  strategi  dakwah  misalanya  dengan  Penggunaan  metode  yang tepat dengan memanfaatkan media sosial tentunya harus memperhatikan banyak hal, antara lain  bahasa  dari  medianya  dan  jenis  media  sosial  itu  sendiri.  Dengan  demikian  dakwah  di kalangan  milenial  ini  bisa  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Begitupun  dengan pensosialisasian  terkait  wakaf  uang  dengan  melakukan  penyebaran  melalui  medsos  dan vidio di youtube juga sesuai dengan era sekarang (era digital).
Brand  Ekonomi  Syariah  dan  Gerakan  wakaf  uang  di  Indonesia  diluncurkan  dan diresmikan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  (Ir.  Joko  Widodo)  di  Istana  Presiden  pada Senin,  25  Januari  2021.  Dengan  potensi  yang  besar  ini  wakaf  uaang  dan  brand  ekonomi syariah  di  Indoensia  perlu  terobosan  baru  yang  utamanya  dalam  melaksanakan pengembangan “lembaga keuangan syariah” yang di kelola melalui sistem wakaf. Dalam hal Pemanfaatan aset pada wakaf ini masih perlu perluasan dengan cepat. Wakaf dapat dikelola guna  mewujudkan  sosial  ekonomi  yang  berdampak  sangat  signifikan  untuk  menurunkan kemiskinan serta ketimpangan sosial masyarakat.
Dalam  kajian  yang  dicanangkan  oleh  (Ulya  &  Musyarri,  2020)  Dalam  hal  Financial Technology  yang  menjadi  salah  satu  inovasi  disruptif  di  era  revolusi  seperti  sekarang  ini yang  merestrukturisasi  pada  aspek  industri  keuangan  dan  mempengaruhi  gaya  hidup  pada lingkup masyarakat, perlu diimbangi dengan adanya pemenuhan perkembangan hukum yang akomodatif.  Upaya  pengembangan  Teknologi  Finansial  ini  telah  menimbulkan  berbagai permasalahan  dalam  hal  teknis  dan  juga  pelayanan.  Permasalahan  tersebut  dapat diminimalisir dengan pembentukan komponen hukum baik dari segi substansi yang selama ini dirasa belum memadai, maupun aspek kelembagaan kewenangan yaitu OJK yang dinilai tidak  mampu  mengakomodasi  aspek  hukum  Keuangan.  Teknologi.  Dalam  pembangunan hukum  yang  tidak  dapat  menjamin  perlindungan  hukum  dalam  pengembangan  Teknologi Keuangan secara ideal. Maka dari itu yang perlu digarisbawahi yaitu terkait perkembangan
Teknologi Keuangan yang harus memerlukan pertimbangan dalam hal Etika Teknologi yang dapat mempengaruhi kesiapan Indonesia dalam menghadapi Disruptive Era Industri 4.0. Di sinilah  muncul  gagasan  bahwa  dalam  Etika  Teknologi  perlu  ditembus  dalam  konvergensi hukum untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih ideal dan transparan.
b. Pemangku Kepentingan Wakaf Uang di Indonesia
Para  pemangku  kepentingan  dalam  wakaf  yang  di  Indonesia  diantaranya  adalah Presiden dan wakil presiden sebagai  ketua dan  wakil Ketua KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  serta  stakeholdernya.  Di  Indonesia  “Wakaf  berkembang dengan  sangat  baik  namun  umumnya  masih  berupa  wakaf  property  berupa  tanah  dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan tempat pemakaman.  Ditahun  terakhir  sebagaimana  disampaikan  oleh  (Sri  Mulyani,  2021)  para pemangku  kepentingan  wakaf  dikembangkan  menjadi  wakaf  produktif,  amanah,  akuntabel dan profesional. Dan dikelola, dengan prinsip amanah, akuntable, guna meningkatkan sosial islamic  di  Indonesia.  Penelitian  oleh  (Hasan,  2010)  tentang  wakaf  uang    yang  dapat dimanfaatkan  pada    investasi  bidang  keagamaan  dan  pendidikan  serta  pelayanan  sosial. Guna  meningkatkan  upaya  mensosialiasikan  hal  tersebut,  dibutuhkan  pemahaman  secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum  positif,  beserta  implementasinya  terutama  di  Indonesia.  Pada  umumnya,  wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap  atau property of permanent dikalangan  muslim  dengan  tujuan  murni  yaitu  ketaqwaan,  namun  di  akhir-akhir  “  wakaf uang  “  telah  mendapat  perhatian  serius,  hal  ini  dikarenakan  ternyata  memiliki  akar  yang panjang pada sejarah  Islam.  Tetapi kurangnya  pemahaman  masyarakat  Indonesia  terkait wakaf  uang  dikarenakan  terpaku  kepada  pemaknaan  “wakaf  tradional”  yang  terbatas  pada tanah dan bangunan yang merupakan tantangan tersendiri.
Selain itu penelitian oleh (Rusydiana et al., 2020) menjelaskan bahwa dalam mengacu pada  hasil  analisis  Internal  Factor  Evaluation  (IFE)  peringkat  kekuatan  tertinggi  adalah kemampuan  wakaf  uang  dalam  memperluas  basis  sumber  dana  wakaf  diikuti  oleh kemudahan dan biaya dana nol. Sebagai perbandingan, kelemahan utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia nazhir yang profesional. Hasil  analisis  EFE  mengimplikasikan  bahwa  peluang  peringkat  tertinggi  adalah  potensi wakaf uang yang tidak terbatas diikuti dengan munculnya banyak lembaga keuangan syariah dan  program  studi  ekonomi  Islam  di  perguruan  tinggi.  Sementara  itu,  ancaman  teratas adalah  kemauan  politik  penguasa  yang  lemah,  diikuti  mayoritas  nazhir  tradisional. Diharapkan  adanya  komitmen  bersama  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  pembuat  kebijakan
maupun  akademisi  serta  praktisi  untuk  mendukung  dan  mendorong  upaya  pengembangan industri  keuangan  (sosial)  syariah,  khususnya  dalam  mengembangkan  wakaf  uang  di Indonesia.  Dengan  demikian  para  Pemangku  Kepentingan  Wakaf  Uang  di  Indonesia  perlu diberdayakan  kembali  dalam  rangka  meningkatkan  Profesionalitasnya  untuk  mencegah pelanggan yang kabur.
Hal senada dalam penelitian yang ditemukan oleh  (Wijayanti, 2020) dalam jurnalnya bahwa apa yang termaktub pada UU 8 /1999 tentang “Perlindungan Konsumen” yang telah berlaku selama kurang lebih20 tahun akan tetapi masih terdapat pengaturan dalam hal yang bertujuan untuk melindungi para konsumennya, dan hal ini sudah tiga ajuan yang diajukan kepada  pihak  Mahkamah  Konstitusi,  terkait  materi  undang-undang  tentang  “Perlindungan Konsumen”  yang  tidak  pernah  dibatalkan  dan  juga  mengalami  perubahan.  Dalam  rangka memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, maka ”bank” dengan kebijakan dari pihak Bank Sentral  Indonesia  yang  berlomba-lomba  memberikan  promosi  yang  terbaik  dan  unggul supaya  terkait  menarik  hati  para  konsumennya.  Pemilihan  pembayaran  dengan  uang elektronik  menyebabkan  ketidakberdayaan  konsumen  untuk  lebih  memilih  dalam  hal “membeli barang ataupun jasa” yang lebih murah dengan kartu dari pada tunai tanpa adanya promosi  harga  barang  dan  jasa  ataupun  membayar  dengan  harga  normal  karena  tidak selayaknya  bagi konsumen yang membayar secara non-tunai. Diskriminasi atau perlakuan yang  berbeda  atas  harga  barang  atau  jasa  yang  merugikan  konsumen  yang  bertransaksi secara  tunai  mengakibatkan  ketidakadilan  tidak  melindungi  harkat  dan  martabat  seorang konsumen.
Penelitian  oleh  (Darwanto,  2012)  dalam  Wakaf  yang  mempunyai  kedudukan  sangat penting  dalam  duniaIslam.  Dalam  hal  Pemanfaatan  wakaf  sebagai  salah  satu  sumber  daya yang digunakan untuk kesejahteraan “masyarakat muslim” dalam menuju kemajuan seperti di  era  sekarang  ini.  Selain  dari  pada  itu  sebagai  sumber  dari  pendanaan  dalam  kegiatan sosial dan pendidikan serta kesehatan,. Selain  itu  wakaf dapat di jadikan sebagai alternatif guna  menjadikan  “penguatan  ekonomi  masyarakat  Indonesia”.  Sehingga  nilai kemanfaatannya  tersasa  dan  juga  berkelanjutan  bagi  setiap  kalangan  masyarakat.  Dengan demikian  terkait  “wakaf  juga  diharapkan  mampu  menjadi  alternatif  peningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  menjadi  sejahtera  dengan  hadirnya  lembaga pengelolaan wakaf profesional yang tentunya dapat mendukung dalam rangka meningkatkan “pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan umat”.
Kajian wakaf dalam hal ini (Harahab, 2020) dalam hal adaptabilitas dalam pengaturan “fikih  wakaf”  yang  masuk  pada  legislasi  nasional  diperuntuhkan:  unsur-unsur  wakaf  itu
sendiri  meliputi  “wakif,  nazhir,  ikrar  wakaf,  harta  benda  wakaf  peruntukan  wakaf,  serta jangka  waktu  wakaf”  dan  juga  terkait  “pengelolaan  serta  pengembangan  harta  benda  yang ada  pada  wakaf,  unsur  pendaftaran  serta  pelaporan  harta  benda  pada  wakaf,  dan  selain  itu pula  terdapat  pada  usnur  perubahan  peruntukan  dan  status  harta  benda  wakaf.  Dalam prinsip-pada  wakaf  yang  ada  pada  pengkajian  fikih  wakaf  ke  dalam  legislasi  nasional diantaranya yaitu prinsip kemaslahatan dan kepastian hukum serta profesionalitas dan juga akuntabilitas.  Hal  senada  apa  yang  disampaikan  oleh  (Ryandono,  2019)  Wakaf  uang  di Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat besar.  Padahal,  potensi  yang  sangat  besar  tersebut belum  bisa  ditata  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  badan  pengelola  wakaf.  Masalah lain  yang  dihadapi  dalam  wakaf  uang adalah  sulitnya  mengintegrasikan  sistem  pendanaan, pembiayaan, mauquf alaih, dan penyaluran penerima manfaat. Pada era sekarang ini, wakaf di  Indonesia  belum  terdigitalkan  dan  belum  menggunakan  sistem  Financial  Technology (FinTech),  sehingga  kurang  ekonomis  dan  tidak  efisien.  wakaf  dapat  menjadi  solusi  atas permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan rintisan yang sebagian besar tidak bankable. Di sisi lain, hal ini diharapkan dapat mendorong Nadzir untuk terlibat dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  kewirausahaan  bagi  generasi  muda  dimulai dengan mendirikan perusahaan start up. Dengan adanya wakaf uang dapat menjadi alternatif solusi permasalahan permodalan bagi perusahaan rintisan muda yang tidak bankable. Sistem Teknologi  Keuangan  Syariah  (SFT)  merupakan  sistem  yang  mampu  mengintegrasikan nadzir dengan Lembaga Keuangan Syariah Menerima Wakaf Tunai (IFIACW), pendanaan, pembiayaan,  mauquf  alaih,  investor  pemula,  Lembaga  Penjaminan  Pembiayaan  Syariah (IFGI) dan Bank Syariah.
c. Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0
Gerakan  ini  diharapkan  berjalan  dengan  Cepat,  luas.  Dan  GNWU  atau  Gerakan Nasional  Wakaf  Uang  ini  disebut  juga  dengan  sodaqoh  jariyah  (ma’ruf  amin,  2021). Penelitian  oleh  (Hidayatullah,  2018)  terkait  Wakaf  Uang  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif di Indonesia, dimana Uang menempati posisi yang penting dalam kegiatan transaksi ekonomi  atau  muamalah  di  berbagai  Negara  di  belahan  dunia  hal  ini  di  karenakan  tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, akan tetapi sudah di anggap sebagai benda meskipun terjadi  perbedaan  pendapat  di  antara  para  ulama  fiqih  sebagai  komoditi  yang  dapat  di perdagangkan di Indonesia. Ketentuan terkait “wakaf uang” yang dilaksanakan di lndonesia yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  41/  2004  Tentang  Wakaf.  Wakaf  uang  secara mendasar  dapat  mendorong  bank  Syariah  guna  menjadi  nazir  yang  profesional.  Sehingga
Pihak bank sebagai penerima titipan  dari pada “harta wakaf” dapat menginvestasikan uang tersebut  pada  sektor-sektor  “usaha  halal”  yang  mampu  yang  menghasilkan  manfaat.  Pihak bank  dalam  hal  ini  sebagai  nazir  berhak  mendapat  imbalan  yang  maksimum  yaitu  senilai 10% dari keuntungan yang didapat. Dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan  Peresmian  Brand  Ekonomi  Syariah  dijelaskan  bahwa  “Wakaf  uang  berkah  ummat” sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  (ma’ruf  amin,  2021)  selaku  wakil  presiden  RI  dan selaku  wakil  Ketua  KNEKS  atau  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  pada Senin,  25  Januari  2021.  Potensi  aset  2  triliun  188  triliun  di  Indonesia  sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada acara tersbut.
Sebagaimana penelitian oleh (Asmara & Abubakar, 2019) dalam Wakaf uang dimana wakaf  uang  ini  adalah  salah  satu  instrumen  yang  inovatif  dalam  rangka  menciptakan “kesejahteraan  sosial”  di  kalangan  masyarakat.  Dengan  hadirnya  “wakaf  uang”  ini  maka partisipasi  masyarakat  secara  umum  akan  terbuka  lebih  lebar  luas  dalam  menunjang peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial di masayarakat. Namun dalam realita yang ada sekarang  ini  terkati  “pengelolaan  wakaf  uang”  di  Indonesia  masih  belum  dirasakan kemanfaatannya. Mengacu pada UU No. 41 /2004 tentang Wakaf, dengan pembhasan yang mendalam  dalam  hal  pengelolaan  wakaf  uang  yang  dilakukan  lembaganya  diantaranya adalah  Badan Wakaf  Indonesia  sebagai  penghimpun  sekaligus  pengembangnya.  Kemudian Nazhir  sebagai  pengelolanya.  Selain  itu  Lembaga  Keuangan  Syariah  atau  LKS  bertugas sebagai  penghimpunnya  terkait  wakaf  uang.  Ditegaskan  bahwa  lembaga-lembaga  tersebut belum berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan di tahun 2017 dengan total potensi Wakaf  Uang  total  senilai  180  Trilyun  dan  terealisasikan  Cuma  400  Milyar.  Dengan demikian  fungsi  LKS  yaitu  perbankan  syariah  yang  bertugas  menghimpun  wakaf  uang. Dalam  model  pengelolaan  serta  penyalurannya  seperti  halnya  “Bank  Wakaf”  di “Bangladesh”  yakni  “Social  Islami  Bank  Limited”  dekenal  juga  Social  Investment  Bank Ltd.  Dengan  demikian  terkait  Perbankan  syariah  yang  memiliki  kompetensi  serta profesionalis-me terkait pengelolaan serta penyaluran dana dari hasil wakaf uang ini.
Dengan  berdasarkan  pada  jurnal  milik  (Harrieti  &  Abubakar,  2020)  dimana  Bank wakaf dapat didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan “aktivitas wakaf  uang”  yang    termasuk  dalam  proses  penghimpunan,  pendayagunaan,  dan pendistribusian-nya  dengan  niatnya  adalah  dalam  rangka  memanfaatkan  harta  “benda wakaf” berupa “uang” sesuai dengan fungsinya guna kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan  umum.  Bank  wakaf  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  dalam  mengoptimalkan pengelolaan  wakaf  uang  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  termasuk  di
Indonesia. Saat ini, pengelolaan wakaf uang melibatkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan  syariah  penerima  wakaf  uang.  Menarik  untuk  dikaji  bagaimanakah  pembaruan regulasi  sektor  jasa  keuangan  dalam  pembentukan  bank  wakaf  di  Indonesia.  Dengan penelitian ini menjwab Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf  khusunya  di  negara  Indonesia  ayaitu  dengan  melakukan  amandemen  dalam  niat memperbaiki  terkait  undang  -undangterkait  wakaf  uang  yang  meliputi  khususnya  yang termaktub pada UU Perbankan Syariah dan juga UU Wakaf beserta peraturannya. Sebaiknya pembaruan regulasi tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar lembaga- lembaga terkaitserti semisal OJK, BI, Kementerian Agama, BWI, dan juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disingkat (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang  berkaitan langsung  dengan “pengelolaan  wakaf  uang”  di  Indonesia  dengan membuat aturan  secara  khusus  dengan  bank  wakaf  sebagai  peraturan  dari  pelaksanaan  dari  UU Perbankan  Syariah  dan  juga  UU  Wakaf  yang  sudah  direvisi  dan  memuat  aturan  secara mendetail  tentang  operasional  yang  ada  pada  bank  wakaf.  Hal  senada  dicanangkan  terkait wakaf  dalam  bentuk  Penelitian  ilmiah  oleh  (Faujiah,  2020)  dalam  lingkup  jiwa  syariah hukumnya  adalah  boleh  mengikuti  ketentuan  yang  terdapat  dalam  fatwa.  Konsep  wakaf yang  hadir  pada  asuransi  meliputi  Wakaf  Fund,  wakaf  dengan  model  asuransi,  di  mana Tabarru fund yang ada pada asuransi syariah yang dinamakan dengan “dana wakaf”. Selain itu ada pula “Wakaf Polis” dimana wakaf ini telah berada di tangan si pemegang polis itu sendiri,  dalam  waqaf  serta  asuransi  syariah  yang  bertujuan  guna  sebagai  sarana  untuk memanfaatkan  asuransi  dengan  cara  berinvestasi  via  lembaga  pengelola  wakaf,  dari  nilai kemanfaatab ini dapat dimanfaatkan guna menjamin kemaslahatan umat.

## D. KESIMPULAN
Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait wakaf  uang  adalah  boleh  dilakukan  sebagaimana  UU  No.41/2004  dimana  benda  bergerak yakni  dalam  “Wakaf  benda  bergerak”  yang  dimanifestasikan  berupa  uang.  Sehingga  Wakaf Uang  Perspektif  Ekonomi  Syariāh  dan  Ekonomi  Konvensional  di  Era  Revolusi  Industri  4.0 seperti  sekaran  gini  Dalam  kaitannya  wakaf  uang  ada  beberapa  manfaat  yang  didapatkan diantaranya  menjadikan  kesejahteraan  umat  dengan  beberapa  wujud  yang  nyata  diantaranya bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Dalam  hal  ini  para  pemangku  kepentingan  dalam  wakaf uang  juga  perlu  disinergikan  Profesionalitas  kerjanya  guna  menarik  minat  pelanggan  dalam mewakafkan harta atau uang mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang
UU No.41/2004 tentang Wakaf

## Buku-Buku
Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nornnatif. Malang: Bayu media Publishing.
Nasution, B. J. (2008.). Metode Penelitiann Ilmu Hukum. Bandung: Mandaar Maju.

## Jurnal
Abdullah, J. (2018). Tata cara dan pengelolaan wakaf uang di indonesia. Ziswaf: jurnal zakat dan wakaf, 4(1), 87–104. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033 .
Asmara, T. T. P., & Abubakar, L. (2019). Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Banking in Indonesia. Padjadjaran Journal of Law, 6(3), 427– 445. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a1
Baidowi,  A.,  &  Salehudin,  Moh.  (2021).  Strategi  Dakwah  di  Era  New  Normal  |  Muttaqien: Indonesian  Journal  of  Multidiciplinary  Islamic  Studies.  (n.d.).  Retrieved  January  24, 2021, from http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/114
Darwanto,  D.  (2012).  Wakaf  Sebagai  Alternatif  Pendanaan  Penguatan Ekonomi Masyarakat
Indonesia | Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT). http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/35
Estuningtyas, R. D. (2021). Strategi Komunikasi dan Dakwah Pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi  |  Muttaqien:  Indonesian  Journal  of  Multidiciplinary  Islamic  Studies.
Retrieved January 24, 2021, from http://e- jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/113
Faujiah,  A.  (2020,  September  25).  Manajemen  Wakaf  Dalam  Perusahaan  Asuransi  Syariah.
LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 60-73.
https://doi.org/https://doi.org/10.1234/lan%20tabur.v2i1.3929
Harahab,  Y.  (2020).  Adaptabilitas  Penormaan  Fikih  Wakaf  Ke  Dalam  Legislasi  Nasional. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  32(1),  1–18. https://doi.org/10.22146/jmh.29576
Harrieti,  N.,  &  Abubakar,  L.  (2020).  Pembaruan  Regulasi  Sektor  Jasa  Keuangan  Dalam Pembentukan  Bank  Wakaf  Di  Indonesia.  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum,  5(1),  1–14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31
Hasan,  S.  (2010).  Wakaf  Uang  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia.  Journal  de  Jure,  2(2), Article 2. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976
Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306
Hidayatullah,  S.  (2018).  Wakaf  uang  dalam  perspektif  hukum  islam  dan  hukum  positif  di indonesia.  Misykat:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Al-Quran,  Hadist,  Syari’ah  dan  Tarbiyah,  1(2), 71. https://doi.org/10.33511/misykat.v1n2.71
Rusydiana,  A.  S.,  Hidayat,  Y.,  Widiastuti,  T.,  &  Rahayu,  S.  S.  (2020).  Cash  Waqf  for Developing  Islamic  Economy:  Case  Study  in  Indonesia.  Al-Uqud :  Journal  of  Islamic Economics, 5(1), 43–59. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59
Ryandono,  M.  N.  H.  (2019).  Fintech  Waqaf:  Solusi  Permodalan  Perusahaan  Startup Wirausaha Muda. Jurnal Studi Pemuda, 7(2), 111–121.
https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347
Solehudin, E. (2017). The System Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat)  (SSRN  Scholarly  Paper  ID  3116720).  Social  Science  Research  Network. https://papers.ssrn.com/abstract=3116720 .
Fahham,  A.  M.  (2015).  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Di  Lembaga  Pengelola  Wakaf  Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspirasi:
Jurnal Masalah-masalah Sosial, 6(1), 27-36–36.
https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.461
Fanani,  M.  (2011).  Pengelolaan  Wakaf  Tunai.  Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, 19(1), 179–196. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217
Mu’is,  A.,  &  Hamidah,  B.  N.  (2020).  Penerapan  Wakaf  Uang  Secara  Profesional  Menurut Hukum  Islam  (Application  of  Cash  Waqf  in  Good  Governance).  Qawãnïn:  Journal  of Economic Syaria Law, 4(1), 121–137. https://doi.org/10.30762/q.v4i1.2058
Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. An-
Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 100–115.
https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214
Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116- 126–126. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4658
Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2(1), 27–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698
Tabroni,  Imam,  Hisam  Ahyani,  dan  Dian  Permana.  2021.  “Philosophical  Review  of Materialism  and  Idealism  Limits  of  Wedding  Age  in  Indonesia;  Study  of  Article  7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 Jo. Law 1 of 1974 Concerning Marriage | Muttaqien: Indonesian  Journal  of  Multidiciplinary  Islamic  Studies”  2  No  01  (2021). http://e- jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/111 .
Tho’in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(02), Article 02. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29
Ulya,  N.  U.,  &  Musyarri,  F.  A.  (2020).  Reformulasi  Pengaturan  Mengenai  Financial Technology  Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia.  Arena  Hukum,  13(3),  479–500. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5 .
Wijayanti,  W.  (2020).  Merefleksikan  Keadilan  Bagi  Konsumen  Terkait  Kepatutan  Promosi Transaksi Non-Tunai. Arena Hukum, 13(3), 434–459. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.3

## Internet
Wepo. (2018). Wakaf, Sarana Tepat Bagi Indonesia Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 IAIN Metro Lampung. Retrieved January 24, 2021, from
https://metrouniv.ac.id/?page=artikel_detail&&cur=ccc7b2101bac3b495744e95524532 2d4#.YA1U4OgzYdV
BWI:  Potensi  Aset  Wakaf  Capai  Rp  2.000  Triliun  per  Tahun.  (2019,  September  30). Republika Online. https://republika.co.id/share/pymexa383
Digital Wakaf Di Era Revolusi Industri – Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=5948
Presiden akan Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang | Republika Online. (n.d.). Retrieved January  24,  2021,  from https://www.republika.co.id/berita/qndpvl370/presiden-akan- luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang .
Gerakan  Wakaf  Uang  Nasional  Sebagai  Momentum  Kebangkitan  Wakaf  Uang,  Sabtu,  23 Jannuari  2021  disampaikan  pada  Webinar  Nasional  Wakaf  Uang  Disampaikan  oleh: Drs.  H.  Tarmizi  Tohor,  M.A  Direktur  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  Kementerian Agama. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kemenag-Dit-Zakat-dan- Wakaf-Tarmizi-Tohor.pdf .
Portal  Intranet  Kominfo—Digitalisasi,  Salah  Satu  Langkah  Transformasi  Wakaf  Uang
Nasional. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/5129
Peluncuran  Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang  Dan  Peresmian  Brand  Ekonomi  Syariah.  dalam chanel KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Senin, 25 Januari 2021. Retrieved January 25, 2021, from
https://www.youtube.com/watch?v=iNvIllzsXjQ
Sri  Mulyani.  Peluncuran  Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang  Dan  Peresmian  Brand  Ekonomi Syariah.  dalam  chanel  Sekretariat  Presiden  pada  Senin,  25  Januari  2021.  Retrieved January 25, 2021, from https://www.youtube.com/watch?v=p1lQ3PyP8Jo