## SOLUSI ATAS AMBIVALENSI KEBERADAAN ORANG ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA: KENISCAYAAN IMIGRASI MENUJU WBK/WBBM
(The Solution To The Ambivalence Of The Presence Of Foreigners To The Indonesian Public Welfare: Inevitability Of Immigration Toward WBK/WBBM)
Muchlas Abdi Pratama, Amalia Wiliani, Anita Diana Sari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Jl. Gatot Subroto KM. 6,2 No. 268A, Kota Medan, Sumatera Utara Telepon: 085729825616, 082360100096, 081363820669
e-mail: muchlasabdi@yahoo.com, wilianiamalia@gmai.com, tiadiana13@gmail.com

## Abstrak
Di era gobalisasi seperti sekarang, intensitas perjalanan manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Hal  tersebut  turut  berpengaruh  pada  jumlah  orang  asing  di  Indonesia  yang  setiap    tahun    semakin banyak. Kondisi tersebut menciptakan dampak ambivalen bagi kesejahteraan masyarakat. Disatu sisi masyarakat dapat terbantu jika banyak orang asing yang datang untuk membelanjakan uangnya pada sektor  pariwisata  serta  turunannya  atau  yang  mengivestasikan  dananya  di  Indonesia.  Di  sisi  lain masyarakat  dapat  terancam  jika  banyak  orang  asing  melakukan  kegiatan  yang  melanggar  aturan seperti  menjadi  tenaga  kerja  ilegal.  Agar  keberadaan  orang  asing  di  Indonesia  dapat  berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,  maka perlu dilakukan reformasi  birokrasi. Hal  ini karena birokrasi yang buruk lah yang menyebabkan banyak orang asing melakukan pelanggaran atau bahkan enggan untuk  ke  Indonesia. Salah satu  cara untuk  mereformasi  birokrasi adalah  dengan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, khususnya di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. .
Kata Kunci: Orang Asing, Kesejahteraan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wbk/Wbbm

## Abstrak
In the era of globalization, the intensity of human traveling between countries is getting higher. It influences the foreigners in Indonesia becoming greater in number every year. This condition creates ambivalent impacts on public welfare. On the one hand, the influx of foreigners spending their money on tourism, not to mention their funds in investment, can help empower the society in Indonesia. On the other hand, it can be a threat to the society if many foreigners commit wrongful deeds like breaking the rules for becoming illegal workers. For their presence in Indonesia, foreigners could contribute to the public welfare, so a bureaucratic reform is needed since a bad bureaucratic caused many foreigners to commit wrongful deeds or even be hesitant about visiting Indonesia. One of the ways to reform the bureaucracy is by building Integrity Zone for Corruption-free Zones (WBK) and the Serving and Clean Bureaucracy Zone (WBBM), especially in the area of Directorate General of Immigration.
Keywords: Foreigner, Public Welfare, Bureaucratic Reform, Integrity Zone, Wbk/Wbbm

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kesejahteraan  Rakyat  Indonesia  menjadi alasan  dikumandangkannya  Proklamasi  pada 17  Agustus  1945  sebagai  ikrar  terhadap kebebasan  dari  belenggu  penjajahan  dan menjadi  cita  dan  tujuan  bangsa  Indonesia yangmembawa  rakyat  semakin  menderita 1 . Kesejahteraan  rakyat  pun  akhirnya  hanya sebatas  fatamorgana.  Kondisi  ini  jika  terus dibiarkan, hanya akan berakhir pada terulangnya  tragedi  kelam  masa  lalu  yang berujung  kehancuran 2 .  Belum  selesai  dengan internal  lembaga  pemerintahan  yang  masih belum kompetitif dan berjalan efektif, sumber daya  manusia  yang  tidak  berkualitas,  serta penyelenggaraan  pemerintahan  yang  belum berorientasi  kepada  pemenuhan  kebutuhan masyarakat,  hal  ini  menjadi  catatan  penting untuk  melihat    permasalahan    pokok    bangsa ini. Kini bangsa Indonesia dihadapkan dengan permasalah  dari  aspek  eksternal  yakni persaingan  antar  bangsa,  seperti  persaingan perdagangan,    industri,    pelayanan      dan sumber daya manusia 3 .
Masuknya  orang  asing  ke  wilayah Indonesia merupakan dampak nyata permasalahan  eksternal  yang  harus  dihadapi bangsa  Indonesia.  Kehadiran  orang  asing merupakan  konsekuensi  logis  terjadinya ambivalensi  pada  suatu  negara.  Bak  pisau bermata dua, ia dapat menjadi sebab kemajuan suatu  bangsa  atau  menjadi  sosok  berdarah dingin yang perlahan-lahan memangsa bangsa ini.
Menurut Travel & Tourism
Competitiveness Index 2017 yang dikeluarkan oleh  World  Economic  Forum,  Indonesia merupakan negara dengan tingkat keterbukaan internasional  tertinggi  keempat  di  Asia 4 . Hanya  kalah  dari  Singapura,  Jepang,  dan Korea Selatan. Faktor utama yang berkontribusi  pada  peningkatan  rangking
1 Kaelan MS, Pendidikan Pancasila : Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 235– 240.
2 Soeroso Dasare, Indonesia Dilema Tak Kunjung Reda (Bandung: Penerbit Angkasa, 1984), 4.
3 Tim Penyusun Modul Hakikat Reformasi Birokrasi,
Hakikat Reformasi Birokrasi (Jakarta: Pusat Pengembangan
tersebut  adalah  adanya  Perpres  Nomor  21 Tahun  2016  yang  membebaskan  169  negara untuk  bebas  berkunjung  ke  Indonesia  tanpa harus memerlukan visa.
Kebijakan tersebut seolah-olah menjawab tren pariwisata internasional yang terus meningkat. Data dari UNWTO memperkirakan pada tahun 2030, sekitar 1,8 miliar orang akan diabadikan pada  alinea  ke  empat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Kenyataannya  praktek  KKN masih begitu mendarah daging dan merajalela hampir  di  seluruh  instansi  dan  lembaga pemerintahan, serta penyalahgunaan kekuasaan  dan  wewenang  dikalangan  para pejabat  dan  pelaksana  pemerintahan  negara melakukan  perjalanan  antar  negara  untuk tujuan wisata, bisnis, dan keperluan keluarga 5 . Tentu  1,8  miliar  orang  bukanlah  angka  yang sedikit  dan  pemerintah  Indonesia  melihat fenomena  tersebut  sebagai  peluang  untuk meningkatkan devisa negara melalui pariwisata dan investasi.
Dengan  harga  tiket  internasional  yang semakin kompetitif dan banyaknya daya tarik wisata  yang  berada  di  Indonesia,  maka  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  Indonesia kedepan akan menjadi destinasi para wisatawan  dunia.  Letak  geografis  Indonesia yang  terletak  diantara  dua  benua  juga memperbesar  peluang  Indonesia  menjadi negara  transit  bagi  orang  asing  yang  hendak pergi  dari  daratan  benua  Asia  ke  benua Australia maupun sebaliknya.
Banyak  hal  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  untuk  memaksimalkan  peluang tersebut.  Tahun  2020  pemerintah  Indonesia melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  menggelontorkan  Rp7,6 triliun  untuk  membangun  lima  Kawasan Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN)  Super Prioritas  pada  Danau  Toba,  Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Bitung-
Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2019), 5.
4 World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 (Genewa: World Economic Forum, 2017), 186.
5 World Tourism Organization, Tourism Towards 2030: Global Overview (Madrid: UNWTO, 2011), 5.
Likupan 6 .  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai upaya  agar  industri  pariwisata  di  Indonesia terus berkembang dan tidak terfokus pada Bali saja. Data dari BPS menunjukkan bahwa mulai Januari  2017  hingga  Januari  2020,  dari  total 47.229.141 wisatawan mancanegara, lebih dari 39  persen  wisatawan  mancanegara  masuk Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi  (TPI)  Ngurah  Rai 7 .  Persentase tersebut  jauh  lebih  besar  daripada  TPI  besar lainnya  seperti  Soekarno-Hatta  sebesar  17% ,Batam  12%,  bahkan  Juanda  dan  Kualanamu hanya  menyumbang  masing-masing  2% jumlah  wisatawan  asing  yang  masuk.  Maka wajar jika pemerintah melakukan pembangunan pusat wisata di berbagai tempat lain.
Pemerintah  pusat  juga  mengupayakan untuk  menciptakan  lingkungan  yang  ramah investor di wilayah Indonesia karena masalah birokrasi  dalam  penanaman  modal  asing  di Indonesia  merupakan  pekerjaan  rumah  yang tampaknya  tidak  kunjung  selesai  dikerjakan. Banyak  survei  menunjukkan  bahwa  ternyata untuk  melakukan  suatu  kegiatan  usaha  di Indonesia diperlukan sejumlah proses birokrasi  baik  sebelum,  pada  proses,  hingga setelahnya  dimana  dari  segi  waktu  dan  biaya terbilang  tidak  efisien  dan  sangat  birokratis. Seperti  pada  hasil  Survei  World  Economic Forum  yang  menjelaskan  bahwa  ketidak efisiensi  birokrasi  pemerintah  menjadi  faktor kedua penghambat bisnis di Indonesia setelah korupsi 8 . Padahal upaya-upaya debirokratisasi dan deregulasi atau sejenisnya sudah dilakukan sejak lama untuk menciptakan iklim investasi yang  lebih  kondusif.  Namun  demikian seringkali dalam kenyataannya terdapat banyak  distorsi  yang  terjadi  dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan hanyalah sampai di atas kertas saja. Hal inilah yang menjadikan iklim  investasi  di  Indonesia  terkenal  dengan
6 Kementrian PUPR, “Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Insfrastruktur Lima KSPN Super Prioritas Selesai Akhir 2020 Dengan Anggaran Rp 7,6 Triliun,” Kementrian PUPR , last modified 2019, accessed March 18, 2020, https://www.pu.go.id/berita/view/17585/menteri- basuki- pastikan-pembangunan-infrastruktur-lima-kspn- super- prioritas-selesai-akhir-2020-dengan-anggaran-rp-7-6- triliun
7 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Ke Indonesia Menurut Pintu Masuk,
stereotype “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”.
Sementara itu, perkembangan perekonomian suatu negara , terlebih lagi bagi negara  berkembang,  sangat  ditentukan  dari pertumbuhan  penanaman  modal  asing.  Untuk itu,  awal  tahun  2020  pemerintah  membuat Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Kendati  RUU  Cipta  Kerja  masih  menjadi bahan  perdebatan  di  tataran  masyarakat, namun  tujuan  adanya  RUU  tersebut  adalah jelas untuk menyederhanakan regulasi kegiatan usaha sehingga mendorong pertumbuhan  kegiatan  berusaha.  Harapannya ketika  regulasi  usaha  sudah  lebih  sederhana, maka  investor  asing  akan  datang  dengan sendirinya ke Indonesia.
Jelas dari apa yang telah diusahakan saat ini, pemerintah pusat berusaha untuk mengundang orang-orang dari seluruh penjuru dunia  untuk  datang  mengunjungi  Indonesia, baik  untuk  tujuan  berwisata  maupun  untuk menginvestasikan dananya. Datangnya rombongan  orang  asing  ke  Indonesia  tentu dapat  menjadi  potensi  keuntungan  negara karena  mendatangkan  devisa.  Selain  itu  juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan  turut  menyokong  sektor  pariwisata melalui pembukaan hotel, restoran, transportasi, ataupun buah tangan. Orang asing yang datang untuk menginvestasikan dananya ke  Indonesia  juga  berpotensi  membuka lapangan pekerjaan baru.
Namun di waktu bersamaan keadaan dapat berbalik menjadi kerugian jika banyak diantara orang  asing  yang  masuk  ke  Indonesia melanggar  izin  keimigrasian  yang  berlaku. Banyaknya  orang  asing  yang  masuk  ke Indonesia  dapat  mengganggu  keamanan  dan kenyamanan di dalam negeri jika tidak diawasi dengan  semestinya.  Terlebih  saat  ini  gencar beredar  isu  di  masyarakat  bahwa  banyak
2017-2020,” Badan Pusat Statistik , last modified 2020, accessed March 18, 2020, https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/05/1296/ju mlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke- indonesia-menurut-pintu-masuk-2017-2020.html.
8 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2017-2018 (Genewa: World Economic Forum, 2017), 148.
tenaga  kerja  asing  ilegal  yang  bekerja  di wilayah Indonesia, sehingga dianggap mengancam  ketersediaan  lapangan  pekerjaan bagi  warga  negara  sendiri.  Maka  disini Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang  memiliki wewenang  khusus  dalam  menangani  orang asing di Indonesia, mulai dari masuk wilayah Indonesia, melakukan kegiatan, hingga keluar lagi,  harus  menjalankan  sepenuhnya  fungsi keimigrasian.  Termasuk  di  dalamnya  fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mengingat keberadaan orang asing di Indonesia memiliki pengaruh  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia seperti yang telah dijelaskan sedikit diatas.
Agar imigrasi dapat menunaikan fungsinya sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat maka harus didukung oleh kemampuan manusia Indonesia yang  profesional  dan  berkualitas  moral kebangsaan  yang  terwujud  dalam  sikap  dan perilaku  cinta  tanah  air  dan  yakin  akan perjuangan  menuju  cita-cita  nasional.  “Dwi warna  purwa,  cendekia  wisesa”  demikian  Ki Hajar  Dewantara  mencerminkan  kehendak untuk  membangun  manusia  Indonesia  yang memiliki  sikap  perilaku  moral  kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban serta  profesional.  Sikap  ini  dapat  menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan agar tetap  berada  dalam  rel  yang  benar,  yakni  rel kebangsaan Indonesia 9 . Artinya sistem kontrol untuk  menjamin  terlaksananya  peraturan tersebut  sepenuhnya  adalah  hal  yang  mutlak harus  dilakukan.  Disinilah  upaya  reformasi birokrasi  menjadi  sangat  mendesak  untuk dilakukan guna menegasikan korporatisme dan paradoks  kemajuan  yang  berasal  dari  sistem yang terdistorsif 10 .
Reformasi  Birokrasi  merupakan  suatu upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menciptakan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  sebagaimana  yang  dilakukan  di beberapa  negara  yang  menunjukan  bahwa
9 Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa (Jakarta: Grasindo, 2007), 2.
10 Philipus M. Hadjon and Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 68.
reformasi  birokrasi  merupakan  langkah  awal untuk  mencapai  kemajuan  suatu  negara 11 . Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani  di  lingkungan Kementerian  Hukum dan HAM khususnya Direktorat Imigrasi yang merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkrit, menjadi bagian  penting  dari  pencapaian  reformasi birokrasi  dan  pelayanan  publik.  Untuk  itul, diperlukan  komitmen  dari  pimpinan  dan segenap pegawai. Melalui pembangunan Zona Integritas,  maka  akan  dilakukan    perubahan pola pikir ( mindset ) dan budaya kerja ( culture set )  aparatur  negara  dan  merupakan  suatu upaya  untuk  melakukan  pembaharuan  dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan ( business prosess )  dan  sumber  daya  manusia  aparatur. Maka  predikat  Zona  Integritas  WBK/WBBM hanya  akan  diberikan  kepada  satuan  kerja pemerintahan  yang  dianggap  telah  bebas  dari praktik  korupsi  dan  memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemberian predikat  WBK/WBBM  merupakan  upaya pemerintah  pusat  dalam  mengontrol  kinerja instansi-  instansi  pemerintah  di  seluruh penjuru Indonesia  agar  sesuai dengan fungsinya.  Dalam  hal  ini  pembangunan  Zona Integritas WBK/WBBM dapat menjadi sistem kontrol  agar  imigrasi  tetap  dalam  fungsinya sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat.
11 Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 19.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  rumusan masalah  yang  akan  dibahas  adalah  sebagai berikut:
1. Apa  dampak  yang  ditimbulkan  dari banyaknya  orang  asing  yang  masuk  ke wilayah  Indonesia  bagi  kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana  predikat  WBK/WBBM  di
Kantor  Imigrasi  dapat  menjadi  solusi terhadap banyaknya jumlah orang asing di
Indonesia dengan kesejahteraan
masyarakat Indonesia?

## Tujuan
Tujuan  dari  disusunnya  tulisan  ini  adalah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang  berkaitan  dengan    hal    keimigrasian, dalam  hal  ini  yaitu  banyaknya  jumlah  orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Solusi yang  dicari  merupakan  jawaban  tentang bagaimana  banyaknya  orang  asing  yang memasuki wilayah Indonesia agar menjadi hal yang kontributif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian

## 1. Pendekatan
Pertanyaan di penelitian ini akan dijawab menggunakan  metode  kualitatif.  Pada  awal bagian  dari  penelitian  ini  banyak  dipaparkan data-data  statistik,  seperti  jumlah  orang  asing di  Indonesia  dalam  rentang  waktu  tertentu, devisa  yang  dihasilkan,  hingga  peraturan- peraturan yang berkaitan dengan hal keimigrasian dan WBK/WBBM. Data tersebut dipaparkan sebagai penggambaran situasi dari suatu  permasalahan  yang  akan  ditampilkan oleh  penulis.  Oleh  karena  itu,  argumen  yang akan  dibangun  berdasarkan  pada  data-data yang  telah  terkumpul  dan  diproses  menjadi suatu hasil penelitian.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  adalah  dengan mengumpulkan data sekunder dan tersier yang berasal dari publikasi  resmi yang dikeluarkan
12 Nicholas S R Walliman, “Your Research Project : A Step-by-Step Guide for the First-Time Researcher,” New Delhi Sage Vistaar (2001): 229.
oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  studi kasus yang diajukan peneliti. Baik itu berbagai peraturan  maupun  data-  data  statistik  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, lembaga  internasional  maupun  pihak  swasta. Berbagai fakta dari berbagai media massa juga diambil sebagai data dukung.

## 3. Teknik Analisa Data
Pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  kualitatif.  Sesuai  dengan  penjelasan Nicholas  Walliman,  teknik  ini  dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan  saling  mempengaruhi  antara  data dan teori yang ada 12 .

## PEMBAHASAN
Ambivalensi  Orang  Asing  Di  Indonesia Dengan Kesejahteraan Masyarakat
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Sedangkan menurut James Midgley, kesejahteraan  sosial  merupakan  kondisi  yang terjadi  pada  manusia  ketika  masalah  sosial tertangani, kebutuhan terpenuhi, dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan 13 . Dari pengertian kesejahteraan sosial sesuai UU Nomor  11  Tahun  2009  dan  James  Midgley, dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  perlu berdaya  dalam  hal  materi  dan  nonmateri sehingga dapat maksimal menjalani kehidupan sehari-harinya. Jika melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi, pada dasarnya kesejahteraan
masyarakat dipengaruhi langsung  atau  tidak  langsung  oleh  kondisi orang asing yang ada di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian  global  yang  ditandai  dengan peningkatan  arus  investasi menciptakan lapangan  kerja,  mengalirnya  teknologi  baru, dan diikuti dengan peningkatan arus perjalanan
13 James Midgley, Social Welfare in Global Context , Social Welfare in Global Context , 2014, 5.
orang secara global.
Untuk  memaksimalkan  keuntungan  dari kondisi  peningkatan  perjalanan  internasional, pemerintah  memberikan  kemudahan  bagi orang  asing  untuk  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Hal  ini  tentunya  diharapkan  dapat mendukung  perekonomian  nasional  yang berkorelasi  langsung  pada  kesejahteraan masyarakat.  Terhadap  orang  asing  yang hendak memasuki wilayah Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan pengawasannya  dilaksanakan  berdasarkan kebijakan  selektif  ( selective  policy ),  yakni hanya  orang  asing  yang  dapat  memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara  Republik  Indonesia  serta  tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum  serta  tidak  bermusuhan  baik  terhadap rakyat  maupun  negara  Republik  Indonesia yang  boleh  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia 14 .
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan selective policy pemerintah terkait dengan menarik orang asing untuk bisa masuk wilayah Indonesia berfokus pada  dua  tujuan  utama  yaitu  pertama mendatangkan orang asing untuk bisa menjadi wisatawan  karena  Indonesia  yang  terdiri  dari negara  kepulauan  tropis  yang  menyuguhi panorama indah dari Sabang hingga Merauke. Kedua,  mendatangkan  orang  asing  masuk  ke wilayah  Indonesia  untuk  dapat  berinvestasi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Untuk itu, pemerintah memberikan beberapa  kemudahan  dengan  dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemberian  fasilitas  bagi  orang  asing  untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 maret 2016, Pemerintah mengeluarkan
Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang didalamnya  memuat  informasi  bahwa  orang asing  dari  169  negara  dibebaskan  atau dikecualikan  dari  kewajiban  untuk  memiliki Visa  Kunjungan.  Secara  umum  tujuan dikeluarkannya  kebijakan  tersebut  adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan
14 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab Penjelasan Umum
secara  khusus  adalah  untuk  meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
Selain  itu,  Pemerintah  memandang  perlu diatur  kembali  perizinan  penggunaan  tenaga kerja  asing  yang  sejalan  dalam  mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  26 Maret  2018,  Presiden  Joko  Widodo  telah menandatangani  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam peraturan presiden ini diatur pelaksanaan penerapan Online Single Submission (OSS)  antara  Direktorat  Jenderal Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI serta  pemberian  Izin  Tinggal  Terbatas  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Hasil  dari  penerapan  peraturan  terhadap kemudahan orang asing ke wilayah Indonesia dapat  dilihat  dalam  beberapa  tahun  belakang. Dari  tahun  2017  hingga  2019  terjadi peningkatan  terus  menerus  jumlah  wisatawan yang  datang  ke  Indonesia.  Sesuai  dengan gambar  Grafik  1  dimana  pada  tahun  2017 jumlah  wisatawan  mancanegara  mencapai 14.039.799,  kemudian  tahun  2018  naik menjadi 15.810.305,  dan  terakhir  tahun  2019 menjadi 16.106.954 orang.
Gambar  1.  Grafik  Kunjungan  Wisatawan Asing

## Sumber: Olahan data BPS
Jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  datang ke  Indonesia  umumnya  berasal  dari  negara- negara  tetangga,  seperti  yang  dapat  dilihat pada tabel berikut dibawah. Hal tersebut dapat

## Kunjungan wisatawan
1600000 0
1581030 1610695 5 4 1500000 0 14000000 1403979 9 1300000 0 201
7 201 8 201 9
dimaklumi  mengingat  kedekatan  jarak  yang berarti lebih menghemat biaya dan meminimalisir perbedaan budaya.
Jika dilihat pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa  diantara  sepuluh  besar  negara  asal wisatawan  mancanegara  yang  datang  ke Indonesia  juga  terdapat  negara-negara  yang jaraknya  jauh  dari  Indonesia,  seperti  negara- negara kawasan Asia Timur, Amerika Serikat, dan  Inggris.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa pariwisata  Indonesia  sudah  dikenal  di  dunia, bukan hanya oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara saja.
Tabel  1.  10  Negara  Wisatawan  Asing Terbanyak ke Indonesia N o Negara Tahun Jumlah 2017 2018 2019 1 Malaysi a 2,121,8 88 2,503,3 44 2,980,7 53 7,605,98 5 2 China  2,093,1 71 2,139,1 61 2,072,0 79 6,304,41 1 3 Singapu ra 1,554,1 19 1,768,7 44 1,934,4 45 5,257,30 8 4 Australi a 1,256,9 27 1,301,4 78 1,386,8 03 3,945,20 8 5 Timor Leste 960,02 6 1,762,4 42 1,178,3 81 3,900,84 9 6 India 536,90 2 595,636 657,30 0 1,789,83 8 7 Jepang  573,31 0 530,573 519,62 3 1,623,50 6 8 Amerik a 344,76 6 387,856 457,83 2 1,190,45 4 9 Korea Selatan 423,19 1 358,885 388,31 6 1,170,39 2 10  Inggris  378,13 1 392,112 397,62 4 1,167,86 7 Sumber: Olahan data BPS, Tahun 2019
Namun  dari  banyaknya  jumlah  orang  asing yang masuk ke Indonesia, terdapat ambivalensi  dampak  yang  muncul.  Bukan hanya  dampak  positif  saja  yang  bisa  terjadi, namun juga potensi dampak negatif yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Dampak positif masuknya orang asing ke
15 Supriadi Purwanto and Wang Ling, “Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri,” Bina Ekonomi (2016): 60.
Indonesia  dapat  dilihat  berdasarkan  pengaruh masuknya wisatawan asing dengan bebas visa kunjungan  (BVK)  dan  masuknya  investasi asing  ke  Indonesia.  Kebijakan  BVK  pada dasarnya diberikan untuk memberikan kenyamanan  lebih  bagi  wisatawan  asing, sambil  terus  mempromosikan  pembangunan pariwisata  yang  berkelanjutan  di  Indonesia. Walaupun pemerintah akan kehilangan sejumlah besar biaya visa dari kebijakan bebas visa  tersebut,  tetapi  pariwisata  domestik  dan industri terkait bisa mendapatkan penghasilan lebih  dari  sektor  lainnya,  seperti  makanan, akomodasi, dan belanja 15 . Dengan
meningkatnya wisatawan mancanegara,
beberapa  dampak  positif  yang  didapat diantaranya yaitu mempererat hubungan antara bangsa  dan  negara,  Indonesia  memperoleh devisa  (spending),  memperkenalkan  potensi perekonomian negara Indonesia ke dunia, dan meningkatnya
Kesejahteraan
Hidup Masyarakat  dapat  ditinjau  dari  besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Sedangkan  tujuan  dari  mendatangkan investasi  asing  antara  lain  mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia tidak terkhusus hanya pada  perjalanan  wisata,  tetapi  juga  dapat berupa  perjalanan  bisnis.  Melalui  pariwisata maupun investasi, memberikan banyak pengaruh  pada  penerimaan  devisa  Indonesia setiap tahunnya.

## Tabel 2. Devisa Sektor Pariwisata
Wilayah Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US $) 2015 2016 2017 2018 Indonesia 10.761  11.206  13.139  16.426

## Sumber: Data Olahan BPS, Tahun 2018
Disisi lain kemudahan yang diberikan kepada orang  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia tentunya juga memiliki dampak negatif seperti menyalahgunakan  Izin  Tinggal  Kunjungan
yang  berasal  dari  Bebas  Visa  Kunjungan (BVK)  dimana  tujuan  awal  pemberian  Izin Tinggalnya  sebagai  wisatawan,  namun  pada akhirnya  justru  disalahgunakan  untuk  bekerja secara tidak sah atau ilegal di Indonesia.
Banyak  temuan  Tenaga  Kerja  Asing (TKA)  ilegal  yang  tidak  memiliki  izin  yang menunjukkan bahwa tidak semua orang asing yang  datang  ke  Indonesia  memiliki  tujuan yang  benar.  Data  dari  Direktorat  Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa sepanjang 2019 terdapat cukup banyak tindakan keimigrasian, diantaranya  6.933  tindakan  administrasi keimigrasian dan 154 kasus pro justitia. Begitu halnya  dengan  datangnya  investor  asing.  Di banyak  kasus,  masuknya  modal  asing  juga diiringi  dengan  masuknya  tenaga  asing. Sebenarnya masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas  kerja  dan  menciptakan  transfer  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  namun  fakta  di lapangan justru terjadi banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran akan menyempitnya lapangan pekerjaan karena diisi oleh  tenaga  kerja  asing.  Permasalahan  lebih rumit  ketika  penolakan  tenaga  kerja  asing sering  kali  menimbulkan  konflik  yang mengganggu kestabilan nasional, penyerangan dan  penjarahan.  Oleh  karena  itu,  perlu penanganan  yang  serius  oleh  birokrasi  di Indonesia untuk mencari jalan keluarnya.

## Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM
Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum  dan  HAM  telah  dicanangkan  sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan  pelaksana  yang  dikeluarkan  oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB). Reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  pada sejatinya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata  kelola  pemerintahan  untuk  menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari
16 Nurohma, Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi (Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan
perilaku  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme, mampu  melayani  publik  secara  akuntabel, serta memegang teguh Tata Nilai Kami PASTI dan Kode Etik Perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 16 .  Reformasi Birokrasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM diarahkan  untuk memperbaiki  kapasitas lembaga birokrasi. Dimana dalam konteksnya harus  mampu  menghasilkan  sebuah  lembaga birokrasi  yang  dapat  mengakomodir  tuntutan masyarakat.  Agar  pelaksanaan  reformasi birokrasi  dapat  berjalan  sesuai  dengan  arah yang  telah  ditetapkan,  maka  perlu  dilakukan monitoring  dan  evaluasi  berkala  terhadap delapan area perubahan terdiri dari 17 : 1. Organisasi (Hasil  yang  diharapkan: Organisasi  yang  tepat  fungsi  dan  tepat ukuran);
2. Tata  laksana  (Hasil  yang  diharapkan: Sistem,  proses  dan  prosedur  kerja  yang jelas,  efektif,  efisien,  terukur  dan,  sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik ( good governance );
3. Peraturan  Perundang-undangan  (Hasil yang  diharapkan:  Regulasi  yang  lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  (Hasil yang  diharapkan:  SDM  aparatur  yang berintegritas,  netral,  kompeten, capable , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera);
5. Pengawasan  (Hasil  yang  diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN);
6. Akuntabilitas  (Hasil  yang  diharapkan: Meningkatnya  kapasitas  dan  kapabilitas kinerja birokrasi);
7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan  prima  sesuai  kebutuhan  dan harapan masyarakat); dan
8. Mindset dan cultural  Set Aparatur  (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).
Reformasi  Birokrasi  merupakan  suatu  upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menciptakan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  sebagaimana  yang  dilakukan  di
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2019), 22.
17 Ibid., 30.
beberapa  negara  yang  menunjukan  bahwa melalui  reformasi  birokrasi  menjadi  langkah awal  untuk  mencapai  kemajuan suatu  negara. Reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh subjek  dari  penyelenggaraan  pemerintahan hendaknya  berlandaskan  pada  integritas  dan dedikasi  dengan  berpedoman  pada  Ideologi Bangsa  dan  Negara 18 .  Suatu  birokrasi  tidak terlepas  kaitannya  dengan  pelayanan  publik. Pelayanan  publik  dalam  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan maupun  pelaksanaan  ketentuan  perundang- undangan. Kepuasan pelayanan publik merupakan  tolak  ukur  baik  tidaknya  suatu birokrasi.  Semakin  tinggi  tingkat  kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di  suatu  negara.  Begitu  juga  sebaliknya, semakin  besar  kesenjangan  antara  harapan masyarakat  akan  peran  pemerintah  dengan kenyataan yang ada akan membawa pada bom waktu  yang  akan  mengulangi  sejarah  kelam keterpurukan  masa  lalu,  jika  dibiarkan  akan memperbesar  rasa  kekecewaan  dan  frustasi masyarakat yang akan terakumulasi dan dapat menimbulkan ledakan kemurkaan masyarakat ( the hostile outburst ) 19 .
Terlebih  dalam  era  globalisasi  seperti sekarang  memberikan  dampak  pada  berbagai kegiatan  salah  satunya  adalah  perdagangan bebas  yang  meliputi  seluruh  komponen aktivitas  ekonomi  mulai  dari  barang,  tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa. Hal  tersebut  membawa  konsekuensi  logis terhadap  tingkat  persaingan  yang  semakin ketat, dan arus barang dan jasa yang semakin bebas  ke  luar  dan  masuk  ke  kawasan Indonesia,  jika  Indonesia  tidak  siap  maka hanya akan menjadi konsumen yang membeli produk dan jasa bangsa lain 20 . Hal-hal tersebut di  atas  patut  diperhitungkan,  agar  eksistensi bangsa  Indonesia  sebagai  suatu  bangsa  tidak tertinggal di dalam persaingan antar bangsa di
18 Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir , 19 .
19 Ahmad Ali and Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), 108.
tingkat  regional  maupun  internasional.  Oleh karena itu, sangat diutamakan agar pemerintah Indonesia  mampu  menyediakan  kebutuhan rakyatnya, dan mampu melaksanakan pemerintahan  secara  lebih  produktif,  efektif, efisien  dan  aktuntabel  di  dalam  memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui  Reformasi  birokrasi  karena  akan sangat berpengaruh terhadap penialain kondusifitas dari iklim investasi serta berbagai kegiatan di Indonesia 21 .
Hakekat  reformasi  biokrasi  adalah  perubahan pola pikir ( mindset ) dan budaya kerja ( culture set )  aparatur  negara  dan  merupakan  suatu upaya  untuk  melakukan  pembaharuan  dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek kelembagaan  (organisasi),  ketatalaksanaan ( business  prosess )  dan  sumber  daya  manusia aparatur. Dalam rangka mendukung perubahan pola  pikir  ( mindset )  dan  budaya  kerja  ( cultur set )  pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan pada tahun 2014 lahir Undang- Undang Nomor 5 tentang Aparatur  Sipil  Negara  yang  ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang merupakan  upaya  pemerintah  dalam  rangka untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, disiplin transparan dan akuntabel. Secara  alamiah  sebagai  suatu  bangsa  dan negara,  bangsa  Indonesia  menginginkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berbasis kepada  pemenuhan  kebutuhan  rakyat,  dan upaya  negara  di  dalam  memenuhi  kebutuhan rakyatnya  sebagaimana  tertuang  di  dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah,  dengan  mereformasi  sistem penyelenggaraan
pemerintahan guna mewujudkan  pemerintahan  yang  memiliki akuntabilitas,  berkinerja  tinggi,  dan  semangat melayani  masyarakat  untuk  memajukan  dan menyejahterakan  rakyat  Indonesia.  Dalam
20 Nurohma, Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi , 26.
21 Dasare, Indonesia Dilema Tak Kunjung Reda , 130.
rangka untuk mempercepat tercapainya pemenuhan  kebutuhan  rakyat  tersebut,  salah satunya melalui tata kelola pemerintahan yang baik,  maka  perlu  melakukan  reformasi birokrasi  di  seluruh  Kementerian/  Lembaga/ Pemerintah  Daerah,  dengan  membuat  dan menetapkan  kerangka  hukum  yang  ruang lingkupnya  tidak  hanya  terbatas  pada  proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan  pada  tingkat  struktur  dan  sikap tingkah laku ( the ethics being ). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya  pelayanan  masyarakat  secara efektif  dan  efisien 22 .  Reformasi  bertujuan mengoreksi dan memperbaharui terus- menerus  arah  pembangunan  bangsa  yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita- cita  proklamasi.  Reformasi  birokrasi  penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi.
Reformasi  ini  harus  dilakukan  mulai  dari pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara  atau  menteri/  kepala  lembaga  pada suatu  departemen  dan  kementerian  negara/ lembaga  negara,  sebagai  motor  penggerak utama diikuti oleh seluruh aparatur dibawahnya. Sebagaimana yang sudah dikemukakan  di  atas,  reformasi  birokrasi  di Indonesia untuk saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya  pelayanan  publik  dan  masih maraknya perkara korupsi. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan  baik  harus  ditata  ulang  atau diperbaharui  kembali.  Reformasi    birokrasi dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) 23 .  Dengan  kata  lain,  reformasi birokrasi  adalah  langkah  strategis  untuk membangun  aparatur  negara  agar  lebih berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dalam mengemban  tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan  nasional.  Selain  itu  dengan
22 Nurohma, Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi , 28.
23 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 139.
sangat  pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan, teknologi  informasi  dan  komunikasi  serta perubahan  lingkungan  strategis  menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.
Seyogyanya harus segera diambil langkah-langkah  yang  bersifat  mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dapat dicapai  dengan  efektif dan efisien. Reformasi di  sini  merupakan  proses  pembaharuan  yang dilakukan  secara  bertahap  dan  berkelanjutan, sehingga  tidak  termasuk  upaya  dan/  atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dilakukan  dengan  upaya  penuh  dalam mewujudkan  visi  reformasi  birokrasi.  Visi reformasi birokrasi antara lain adalah “Terwujudnya  Pemerintahan  Kelas  Dunia” Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan  pemerintahan  kelas  dunia,  yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan  pelayanan  prima  kepada masyarakat  dan  manajemen  pemerintahan yang  demokratis  agar  mampu  menghadapi tantangan  pada  abad  21,  melalui  tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 24 . Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  telah mendapatkan  landasan  yang  kuat  melalui penerbitan  Peraturan  Presiden  Nomor  81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  2010-2025.  Selanjutnya,  dalam implementasinya  telah  ditetapkan  landasan operasional  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri PAN  dan  RB  Nomor  20  tahun  2010  tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi  2010-2014. Pada  akhirnya  keberhasilan  pelaksanaan reformasi  birokrasi  akan  sangat  mendukung dalam  penciptaan good  governance karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good  governance ,  sehingga  akan dapat meningkatkan pelayanan kepada
24 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 , n.d.
masyarakat  dan  meningkatkan  investasi  di Indonesia  yang  berujung  pada  peningkatan pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  yang membawa  implikasi  terhadap  kesejahteraan rakyat 25 .
Perwujudan akselerasi
Reformasi
Birokrasi  selanjutnya  diwujudkan  melalui program pemerintah dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani. Adapun  Zona  Integritas  adalah  predikat  yang diberikan  kepada  instansi  pemerintah  yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas
Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan  Wilayah  Bebas  Korupsi  (WBK) adalah  predikat  yang  diberikan  kepada  suatu unit  kerja  yang  memenuhi  sebagian  besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,  dan  penguatan  akuntabilitas kinerja. Selanjutnya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,  penataan  tata  laksana,  penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,  penguatan  akuntabilitas  kinerja, dan  penguatan  kualitas  pelayanan  publik sebagaimana  diatur  Permen  PAN  dan  RB Nomor:  52  Tahun  2014  yang  kemudian peraturan ini diubah melalui Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 yang menyempurnakan aturan sebelumnya.
Pelaksanaan  pemberantasan  korupsi  dan perbaikan tata kelola pemerintahan harus lebih intensif.  Delapan  area  perubahan  reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten agar terwujud  birokrasi  pemerintahan  yang  bersih dan  akuntabel,  birokrasi  pemerintahan  yang efektif dan efisien serta birokrasi pemerintahan yang  memiliki  pelayanan  publik  berkualitas.
25 Tim Penyusun Modul Hakikat Reformasi Birokrasi,
Hakikat Reformasi Birokrasi , 33.
Sistem  dan  struktur  yang  baik  belum  tentu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  bila  aparatur  sipil  negara  yang menjalankan birokrasi tidak memiliki kompetensi  yang  diperlukan.  Pembangunan Zona  Integritas  merupakan  suatu  kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih  dan  bebas  KKN  dan  terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

## WBK/WBBM Sebagai Solusi
Jumlah  orang  asing  yang  semakin  banyak  di Indonesia merupakan hal yang tidak terelakkan.  Hal  ini  karena  pemerintah  sendiri menginginkan agar Indonesia menjadi destinasi  pariwisata  dunia.  Mulai  tahun  2017 hingga  2019  rata-rata  jumlah  wisatawan mancanegara  bertambah  hingga  satu  juta orang 26 .
Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang membangun lima Kawasan Strategis Pariwisata  Nasional  (KSPN)  Super  Prioritas pada  Danau  Toba,  Borobudur,  Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Bitung-Likupang 27 . Pembangunan  KSPN  memiliki  tujuan  agar pariwisata  Indonesia  tidak  hanya  berfokus  di Bali, tetapi merata ke seluruh Indonesia. Maka kedepan pertumbuhan jumlah wisatawan asing akan diprediksi semakin meningkat.
Pemerintahan juga sedang fokus berusaha menarik  investor  dunia.  Jika  Indonesia  jadi benar-benar  membuka  diri  untuk  investor dunia, maka berbagai konsekuensi dibelakangnya akan segera mengikuti. Seperti bertambahnya  jumlah  orang  asing  yang bekerja  profesional,  khususnya  di  sektor managerial  dan  tenaga  ahli.  Konsekuensi lainnya  adalah  perjalanan  orang  asing  yang keluar masuk wilayah Indonesia untuk tujuan bisnis turut meningkat.
Berkaitan  dengan  semakin  banyaknya orang  asing  yang  masuk  ke  Indonesia,  maka
26 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017-2020.”
27 Kementrian PUPR, “Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Insfrastruktur Lima KSPN Super Prioritas Selesai Akhir 2020 Dengan Anggaran Rp 7,6 Triliun.”
sudah  menjadi  tugas  dari  Direktorat  Jenderal Imigrasi  untuk  menangani  segala  bentuk urusan  keimigrasian  di  Indonesia.  Sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Namun permasalahannya  di tataran oknum petugas imigrasi masih sering ditemukan penyalahgunaan wewenang. Terlebih  kasus  penyalahgunaan  wewenang oleh  petugas  imigrasi  yang  muncul  ke  publik banyak berkaitan dengan orang asing. Seperti membiarkan  tenaga  kerja  asing  ilegal  dengan syarat  imbalan,  penggunaan Visa  on  Arrival bekas,  pemungutan  uang  melebihi  aturan terkait  penerbitan  visa,  dan  berbagai  kasus lainnya 282930 .
Ketika  banyaknya  orang  asing  yang berada  di  Indonesia  tidak  diawasi  dengan semestinya  atau  bahkan  dibiarkan  melakukan pelanggaran,  maka  sama  halnya  dengan pembiaran  ancaman  terhadap  negara.  Bukan hanya ancaman keamanan saja yang mungkin timbul, namun juga lebih spesifik mengancam kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan  bagi  warga  negara  Indonesia semakin sempit karena diisi oleh tenaga kerja asing  ilegal.  Potensi  pendapatan  negara  turut berkurang ketika banyaknya orang asing yang mendapatkan izin masuk ataupun izin  tinggal tidak  sesuai  dengan  ketentuan  bahkan  proses mendapatkannya penuh dengan praktik koruptif.
Sejatinya ketika segala urusan
administrasi orang asing sudah sesuai dengan tujuannya berada di Indonesia, maka tidak ada yang  perlu  dikhawatirkan.  Orang  asing tersebut  dapat  tinggal  dengan  nyaman  di Indonesia,  bahkan  akan  dijamin  oleh  hukum. Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak sponsor  yang  tidak  mau  menuruti  regulasi yang ada atau bahkan terdapat oknum petugas imigrasi yang turut bermain tentang
28 Aditya Mardiastuti, “Buron Sejak 2012, PNS Terpidana Korupsi Visa Ditangkap Di Bandara Bali,”
Detikcom , last modified 2019, accessed April 1, 2020, https://news.detik.com/berita/d-4772284/buron-sejak- 2012- pns-terpidana-korupsi-visa-ditangkap-di-bandara- bali/2.
29 Hukum Online, “Pejabat Imigrasi Ini Tersangka Suap Rp 1 Miliar,” Hukum Online , last modified 2017, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589a04a9019 0c/pejabat-imigrasi-ini-tersangka-suap-rp-1-miliar/.
pengawasan  orang  asing  ini.  Semua  demi mendapatkan  dan  memperbesar  keuntungan pribadi maupun kelompok.
Maka disinilah reformasi birokrasi diperlukan.  Birokrasi  di  Indonesia  perlu dibentuk ulang sesuai model good government , yang berarti menjalankan pemerintahan berlandaskan  hukum  yang  berlaku.  Semua efektif  dan  efisien  namun  juga  terstruktur dengan baik.
Kementerian  Pendayagunnaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan RB) telah menyusun formula untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu dengan pembangunan Zona Integriitas  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi/ Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya bahwa predikat WBK/WBBM hanya diberikan kepada  instansi  yang  pimpinan  dan  seluruh jajarannya  berkomitmen  dalam  pencegahan korupsi  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan publik. Untuk mendapatkan predikat tersebut, instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat.
Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun  2019,  bahwa  suatu  unit  kerja  yang berhasil membangun Zona Integritas WBK/WBBM  adalah  yang  telah  memenuhi dua  komponen  utama  yaitu  komponen pengungkit dan komponen hasil.
30 Tim Detiknews, “Korupsi Di Kasus Bebas Visa, Eks Kepala Kantor Imigrasi Mataram Dibui 5 Tahun,”
Detikcom2 , last modified 2019, accessed April 1, 2020, https://news.detik.com/berita/d-4834097/korupsi-di- kasus- bebas-visa-eks-kepala-kantor-imigrasi-mataram- dibui-5- tahun.

## Gambar 2. Bagan Komponen Zona Integritas WBK/WBBM

## Sumber: Permenpan RB Nomor 10 Tahun
2019
Komponen pengungkit merupakan
komponen-komponen penentu dalam pencapaian hasil pembangunan Zona Integritas menuju  WBK/WBBM.  Komponen  tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana,  penataan  sistem  manajemen  SDM, penguatan  akuntabilitas  kinerja,  penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Manajemen perubahan bertujuan mengubah mind set dan budaya seluruh jajaran pada suatu unit kerja menjadi lebih baik sejalan dengan  tujuan  pembangunan  zona  integritas. Penataan  tata  laksana  bertujuan  merubah birokrasi  yang  masih  berbelit  menjadi  lebih efektif dan efisien. Penataan sistem managemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM. Penguatan  akuntabilitas  kinerja  bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  KKN.  Penguatan kualitas  pelayanan  publik  bertujuan  agar kinerja  instansi  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Keenam  komponen  pengungkit  tersebut jika  diterapkan  oleh  petugas  imigrasi  dalam menangani  orang  asing  di  Indonesia  maka pelanggaran-pelanggaran  keimigrasian  akan menurun drastis.  Penyalahgunaan izin tinggal akan  berkurang  karena  proses  pengawasan berjalan maksimal dan pelayanan administrasi keimigrasian  akan  berjalan  sesuai  prosedur sepenuhnya tanpa dibumbui tindakan koruptif
Setelah  enam  komponen  pengungkit dijalankan  dengan  baik  dan  benar  maka  akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tercangkup  dalam  komponen  hasil.  Yaitu peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN. Hingga  akhirnya  secara  langsung  maupun tidak, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.  Kepercayaan  dunia  terhadap Indonesia  akan  meningkat,  sehingga  akan lebih  banyak  wisatawan  dan  investor  yang datang  kerena  menganggap  Indonesia  telah memperbaiki  sistem  pelayanan  publiknya menjadi lebih efektif dan efisien serta memiliki kepastian hukum yang jelas yang tidak mudah dibeli, termasuk dalam hal urusan keimigrasian.  Disinilah  dapat  digambarkan bagaimana dengan membangun Zona Integritas  melalui  WBK/WBBM,  fungsi imigrasi  sebagai  fasilitator  kesejahteraan masyarakat dapat terealisasikan. Maka ketika kepastian hukum keimigrasian telah tegak kepada seluruh orang asing yang berada di Indonesia, proses menuju kondisi  kesejahteran  sosial  tersebut  telah terfasilitasi.
Ketika  wisatawan  asing  banyak  yang berlibur  ke  Indonesia,  maka  daerah-daerah yang  dikunjungi  wisatawan  akan  turut terhidupi. Tempat penginapan, tempat makan, transportasi,  pengelola  tempat  wisata,  hingga pusat cindera mata akan terus dibangun sesuai dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Hal- hal  tersebut  menjadi  pemicu  terciptanya lapangan  kerja  dan  penambahan  pendapatan masyarakat.  Begitu  halnya  ketika  pembisnis- pembisnis  asing  semakin  banyak  datang  ke Indonesia  untuk  menginvestasikan  modalnya. Lapangan pekerjaan akan semakin banyak dan pengangguran akan semakin berkurang karena dapat  menyerap  tenaga  kerja  lokal  sehingga roda ekonomi nasional akan semakin kencang berjalan.

## PENUTUP Kesimpulan
Selama  Indonesia  merupakan  negara  terbuka dan  menjalin  hubungan  baik  di  tingkat internasional  maka  kondisi  banyaknya  orang asing  yang  keluar  masuk  wilayah  Indonesia tidak dapat dihindari. Terlebih dengan potensi pariwisata, sumber daya alam, hingga sumber daya  manusia  yang  ada,  maka  sangat  wajar banyak kepentingan asing yang ingin masuk ke Indonesia.
Maka  disinilah  pentingnya  penerapan good governance , utamanya jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, agar dapat memaksimalkan kondisi tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi seluruh elemen masyarakat. Berita-berita buruk yang berkembang  di  masyarakat  tentang  hal keimigrasian,  seperti  pemerasan  wisatawan asing  hingga pembiaran  aktifitas  tenaga kerja asing  ilegal,  harus  dapat  dihilangkan.  Karena praktik-praktik  koruptif  seperti  itulah  yang menghambat kemajuan Indonesia.
Keuntungan-keuntungan yang datang dari wisatawan  dan  pembisnis  mancanegara  yang seharusnya dapat terdistribusikan ke masyarakat  luas,  karena  perilaku  koruptif beberapa oknum
yang tidak bertanggungjawab, justru hanya berputar pada kelompok  kecil  saja.  Oleh  karena  itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi  Bersih  Melayani  merupakan  salah satu solusi dalam mengatur orang asing  di Indonesia.  Penilaian  dan  pengawasan  yang ketat  dalam  meraih  predikat  WBK/WBBM akan meminimalisir praktik-praktik koruptif dan meningkatkan pelayanan.
Dengan  begitu  orang  asing  merasa mendapatkan  kejelasan  hukum  ketika  hendak beraktivitas di Indonesia tanpa harus berurusan dengan berbagai kegiatan koruptif. Masyarakat Indonesia  merasa  bahwa  instansi  imigrasi menjalankan  tugasnya  dengan  baik  karena dapat  menjamin  bahwa  seberapa  banyakpun orang  asing  yang  masuk  Indonesia,  mereka adalah yang memberikan manfaat.  Dalam  hal ini berarti jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi mengutamakan  keamanan  dan  kesejahteraan nasional.  Berkat  penerapan  Zona  Integritas
WBK/WBBM dapat meningkatkan kepercayaan  warga  negara  Indonesia  maupun orang asing pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Saran 1. Seluruh jajaran dibawah Direktorat
Jenderal Imigrasi harus memiliki semangat untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita reformasi  birokrasi  sebagai  amanah nasional. Harapannya kedepan jika seluruh  kantor  imigrasi  telah  berhasil mendapatkan  predikat  Zona  Integritas WBK/WBBM, maka Kemenpan RB dapat menghapus  predikat  tersebut.  Hal  ini karena idealnya tanpa perlu predikat bebas korupsi  dan  melayani,  semua  instansi pemerintah  sudah  menerapkan  secara menyeluruh  nilai-nilai  antikorupsi  dan pelayanan.
2. Masyarakat  harus  melakukan  segala sesuatu  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada. Demi keamanan dan kenyamanan bersama.  Jika  masyarakat  merasa  bahwa kendala  yang  ditemui  tidak  dapat diselesaikan  di  tempat,  maka  saat  ini sudah  ada  banyak  media  pengaduan masyarakat yang dapat membantu memecahkan  masalah  terkait  kinerja instansi  pemerintah.  Mulai  dari  nomor telepon,  email,  atau  mendatangi  kantor yang  bersangkutan.  Bahkan  masyarakat dapat  mengadukan  berbagai  pengaduan, termasuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan keimigrasian,  ke  aplikasi  Lapor  milik pemerintah  pusat  di www.lapor.go.id .
Untuk itu, peran serta masyarakat sebagai pengontrol terhadap pelayanan pemerintah sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Ahmad,  and  Wiwie  Heryani.
Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris Terhadap Pengadilan . Jakarta: Kencana  Pranada  Media  Group,
2012.
Badan  Pusat  Statistik.  “Jumlah  Kunjungan Wisatawan  Mancanegara  per  Bulan  Ke Indonesia  Menurut  Pintu  Masuk,  2017-
2020.” Badan  Pusat  Statistik .  Last modified  2020.  Accessed  March  18,
2020.
https://www.bps.go.id/dynamictable/201 8/0 4/05/1296/jumlah-kunjungan- wisatawan-  mancanegara-per-bulan-ke- indonesia-  menurut-pintu-masuk-2017- 2020.html.
Dasare,  Soeroso. Indonesia  Dilema Tak  Kunjung  Reda .  Bandung:
Penerbit Angkasa, 1984. Hadjon,  Philipus  M.,  and  Dkk.
Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
Hukum  Online.  “Pejabat  Imigrasi  Ini
Tersangka  Suap  Rp  1  Miliar.” Hukum Online . Last modified 2017.
https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/l  t589a04a90190c/pejabat-imigrasi- ini- tersangka-suap-rp-1-miliar/.
Kementrian PUPR. “Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Insfrastruktur Lima KSPN Super  Prioritas  Selesai  Akhir  2020 Dengan  Anggaran  Rp  7,6  Triliun.”
Kementrian PUPR . Last modified 2019. Accessed March 18, 2020. https://www.pu.go.id/berita/view/17585/
me  nteri-basuki-pastikan-pembangunan- infrastruktur-lima-kspn-super-prioritas- selesai-akhir-2020-dengan-anggaran-rp- 7- 6-triliun.
Mardiastuti, Aditya. “Buron Sejak 2012, PNS
Terpidana  Korupsi  Visa  Ditangkap  Di Bandara  Bali.” Detikcom .  Last  modified 2019. Accessed April 1, 2020. https://news.detik.com/berita/d- 4772284/buron-sejak-2012-pns-
terpidana- korupsi-visa-ditangkap-di-
bandara-bali/2.
Midgley,  James. Social  Welfare  in  Global Context . Social  Welfare  in  Global Context , 2014. MS, Kaelan. Pendidikan Pancasila :
Pendidikan  Untuk  Mewujudkan  Nilai- Nilai  Pancasila,  Rasa  Kebangsaan  Dan Cinta Tanah Air .
Yogyakarta: Paradigma, 2010. Nurohma. Roadmap  Reformasi  Birokrasi
Dalam  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi .
Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Hukum dan HAM, 2019.
Purwanto, Supriadi, and Wang Ling. “Analisis
Perilaku  Wisatawan  Tiongkok  Di  Luar Negeri.” Bina Ekonomi (2016).
Raharjo,  Satjipto. Biarkan  Hukum  Mengalir . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008. Rahayu, Minto. Pendidikan
Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa . Jakarta: Grasindo, 2007. Schwab,  Klaus. The  Global  Competitiveness Report  2017-2018 .  Genewa:  World Economic Forum, 2017.
Sibuea,  Hotma  P. Asas  Negara  Hukum, Peraturan  Kebijakan  Dan  Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Tim  Detiknews.  “Korupsi  Di  Kasus  Bebas Visa,  Eks  Kepala  Kantor  Imigrasi Mataram  Dibui  5  Tahun.” Detikcom2 . Last modified 2019. Accessed April 1, 2020. https://news.detik.com/berita/d-
4834097/korupsi-di-kasus-bebas-visa- eks- kepala-kantor-imigrasi-mataram- dibui-5- tahun.
Tim  Penyusun  Modul  Hakikat  Reformasi Birokrasi. Hakikat  Reformasi  Birokrasi .
Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Hukum dan HAM, 2019.
Walliman,  Nicholas  S  R.  “Your  Research Project :  A  Step-by-Step  Guide  for  the First-Time  Researcher.” New  Delhi  Sage Vistaar (2001).
World  Economic  Forum. The  Travel  & Tourism  Competitiveness  Report  2017 . Genewa: World Economic Forum, 2017. World Tourism Organization. Tourism Towards 2030: Global Overview .
Madrid: UNWTO, 2011. Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 , n.d.