INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8997-9003 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah
Ahmidi 1 ✉ , Alhamdani 2 , Surya Sukti 3
IAIN Palangka Raya
Email: ahmidiartikel@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pada  masa  Ibnu  Taimiyah,  dunia  Islam  sedang  mengalami  keruntuhan.  Ia  melihat  tanda-tanda keruntuhan  politik,  dislokasi  sosial,  dan  dekadensi  akhlak.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menggali paradigma yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam memberikan pandangan tentang konsep negara dan  pemimpin.  Penggunaan  metode  kepustakaan  juga  dilakukan  dalam  mengumpulkan  data  yang relevan  untuk  penelitian  ini.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Ibu  Taimiyah  berpendapat  bahwa  untuk menegakkan  agama  dan  dunia  harus  ada  pemerintahan,  yang  tentu  didalamnya  ada  negara  dan pemimpin sebagai wakil tuhan di bumi. konsep negara dalam perspektif Ibnu Taimiyah menekankan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan yang ada, ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai paradigma integralistik, di mana agama dan negara tidak dapat diisahkan dan merupakan satu-kesatuan yang utuh.
Kata Kunci: Negara, Paradigma, Pemimpin

## Abstract
At the time of Ibn Taymiyyah, the Islamic world was experiencing a collapse. He saw signs of political collapse, social dislocation, and moral decadence. This article aims to explore the paradigm used by Ibn Taymiyyah in providing views on the concept of state and leader. The use of literature method is also done in collecting relevant data for this research. The results show that Ibn Taymiyyah argues that to uphold religion and the world there must be a government, which of course includes the state and the leader as God's representative on earth. the concept of the state in the perspective of Ibn Taymiyyah emphasizes  the  application  of  Islamic  law  in  the  existing  government  system,  this  shows  that  Ibn Taymiyyah has an integralistic paradigm, where religion and the state cannot be separated and are one whole.
Keywords: State, Paradigm, Leader

## PENDAHULUAN
Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama besar Mazhab Hambali dengan kecerdasan dan kejeniusannya, namun perjalanan hidupnya yang mencakup bidang pendidikan, politik, dan keilmuan,  menjadi  latar  belakang  yang  penting  untuk  dipahami.  Dalam  pengabdian awalnya, Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan berbagai mata pelajaran dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu yang terbaik di antara sesama murid (Megawati M, 2022, pp. 7 – 8). Namun, kehidupan Ibnu Taimiyah tidak terbatas pada ranah akademis. Terlihat bahwa peran  politiknya  mengundang  perhatian,  termasuk  tawaran  jabatan  kepala  kantor pengadilan yang menandai perhatian pemerintah terhadap keahliannya. Namun, penolakan Ibnu Taimiyah terhadap tawaran tersebut menggambarkan integritas moral dan prinsip- prinsipnya yang tidak tergoyahkan (Latif, 2024).
Tantangan yang dihadapi Ibnu Taimiyah semakin kompleks ketika dia terlibat dalam dunia politik dan urusan publik. Pemikiran revolusionernya terkait dengan gerakan tajdid dan ijtihad dalam bidang muamalah menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat dan pemerintahan (Raharjo et al., 2024, p. 102). Bahkan, sejarah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah mengalami masa tahanan (MAKNA & AL- QUR’AN DAN, 2024, p. 208) akibat fitnah yang dilontarkan  oleh  lawan-lawannya.  Ini  mencerminkan  betapa  besar  perlawanan  terhadap pemikiran  dan  pandangannya.  Ibnu  Taimiyah  menunjukkan  konsep  negara  dan kepemimpinan yang sangat terkait dengan kondisi sosial dan politik zamannya. Dunia Islam pada masa itu mengalami kemunduran, dan Ibnu Taimiyah mencermati gejala disintegrasi politik,  dislokasi  sosial,  dan  dekadensi  akhlak  (Juliandi  &  Khairuddin,  2024,  p.  109). Pemahaman  konsep  negara  dan  kepemimpinan  Ibnu  Taimiyah  menjadi  relevan  untuk memahami dinamika tersebut.
Konsep  Ibnu  Taimiyah  terhadap  negara  tidak  hanya  terbatas  pada  istilah  khilafah tradisional atau teori imamah mutlak. Sebaliknya, ia menekankan penerapan syariat Islam sebagai  dasar  utama  pemerintahan.  Melalui  pemikirannya,  Ibnu  Taimiyah  menciptakan argumen rasional (Ridho et al., 2024, p. 227) dan memperkuatnya dengan landasan Sunah Nabi untuk menunjukkan perlunya suatu kepemimpinan yang mendasarkan pada nilai-nilai Islam. Berdasarkan pembahasan mengenai pemerintahan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kita  melihat  bahwa  konsep  ini  tidak  hanya  bersifat  teoritis,  melainkan  juga  terkait  erat dengan pelaksanaan syariat Islam dalam sistem pemerintahan.
Dengan menyoroti pendekatan akal dan hadis, Ibnu Taimiyah menggambarkan bahwa kepemimpinan adalah tugas suci yang diwajibkan oleh agama. Namun, penafsiran terhadap konsep  negara  dan  kepemimpinan  Ibnu  Taimiyah  perlu  dipelajari  lebih  lanjut  untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang, dan bagaimana relevansinya dengan tantangan dan dinamika sosial-politik yang berbeda.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  mencoba  fokus  kepada  bagaimana  konsep negara  maupun  kepemimpinan  dalam  perspektif  Ibnu  Taimiyah,  yang  bertujuan  agar mendapatkan  pejelasan  yang  komprehensif  terhadap  paradigma  apa  yang  dipakai  oleh Ibnu Taimiyah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Library Research), yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan,  dan berbagai jurnal yang  berhubungan dengan topik penelitian. Metode sistematis juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk memecahkan masalah (Sari & Asmendri, 2020, p. 44).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Hali lahir di kota Harran pada  tanggal 22 Januari 1263 M  (10 Rabiul Awwal 661 H) (Yanti, n.d.). Ia berasal ulama  besar  Mazhab  Hambali  dan  penulis  sejumlah  buku.  Berkat  kecerdasan  dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi  yang  terbaik  diantara  teman-teman  seperguruannya  (Anita,  2019).  Guru  ibnu
Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ahmmad bin Abu Al Khair, Ibnu Abi Al Yusr dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir (NURFAIZAH, 2022). Ketika  berusia  17  tahun,  Ibnu  Taimiyah  telah  diberi  kepercayaan  oleh  gurunya  yaitu Syamsuddin  Al-Makdisi,  untuk  mengeluarkan  fatwa.  Pada  saat  yang  bersamaan  ia  juga memulai  kiprahnya  sebagai  seorang  guru.  Kedalaman  ilmu  Ibnu  Taimiyah  memperoleh penghargaan dari pemerintah (Muhibuddin, 2022).
Ibnu  Taimiyyah  tidak  hanya  terkenal  karena  kepiawaiannya  dalam  menulis  dan berpidato, tetapi juga karena keberaniannya dalam berperang di medan perang. Sebagian orang iri dan berusaha menjatuhkan Ibnu Taimiyah karena pemikirannya yang revolusioner, seperti  gerakan  tajdid  (pembaharu)  dan  ijtihadnya  dalam  bidang  muamalah.  Sejarah mencatat  bahwa  sepanjang  hidupnya,  Ibnu  Taimiyah  telah  menjalani  masa  tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya (Salim et al., 2021). Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1284, Ibnun Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun menjabat sebagai guru dan khatib di masjid-masjid dan memulai karir sebagai teolog yang aktif yang kontroversial. Dikenal  sebagai seorang pemikir, Ibnu Taimiyah memiliki  intuisi yang tajam, berpikir dan berpikiran bebas, setia pada kebenaran, dan lebih dari itu, berani dan tekun, ia semua memenuhi persyaratan, yang membuat orang luar biasa (Siregar et al., 2024).
Selama  dalam  tahanan,  Ibnu  Taimiyah  tidak  pernah  berhenti  untuk  menulis  dan mengajar (Anita, 2019).  Ibnu Taimiyah bahkan tetap menulis dengan batu arang bahkan ketika hak menulisnya dicabut. Pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H), Ibnu Taimiyah meninggal  dunia di penjara  setelah mendapatkan  perawatan yang  kejam selama lima bulan. Pada usia yang sangat muda, Ibnu Taimiyah belajar yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir al-Qur'an, matematika, dan filsafat.

## Konsep Negara dan Kepemimpinan Ibnu Taimiyah
Dunia Islam pada masa Ibnu Taimiyah hidup sedang mengalami kemunduran (Bakry et  al.,  2021).  Kemunduran  tersebut  ditandai  dengan  puncak  disintegrasi  politik,  dislokasi sosial,  dan  dekadensi  akhlak  serta  moral.  Pada  saat  itu  hanya  dinasti  Mamaliklah  satu- satunya  kekuatan  di  dunia  Islam.  Pada  bagian  Timur  dinasti  ini  semua  negeri  telah ditaklukkan  dan diduduki  oleh  orang-orang mongol (Suharti, 2016) . Sementara itu,  pada masa Ibnu Taimiyah orang-orang Mongol ini telah memeluk agama Islam, tetapi keislaman mereka hanya sekedar formalitas, karena mereka masih terus menghancurkan negeri-negeri Islam beserta penduduknya. Sedang di negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana
terdapat  penduduk  yang  beragama  Islam,  kaum  muslimin  terpecah  pecah  menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus saling berperang.
Di dalam alquran dan hadist (Tawwab et al., 2024, p. 46) tidak ada ayat atau teks yang secara  eksplisit  membahas  konsep  negara.  Namun,  ada  beberapa  ayat  atau  teks  yang membahas prinsip-prinsip bernegara, seperti keadilan (QS. 5:8), musyawarah (QS. 42:38), perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10), keamanan (QS. 2:126 ), dan persamaannya (QS. 16:97). Ini tidak berarti alquran tidak mengajarkan cara bernegara yang baik. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang umum, dan manusialah yang harus menafsirkan dan berbicara  tentang  konsep  negara  karena  diskusi  ini  terus  berlanjut,  memungkinkan terciptanya formula baru untuk konsep ini dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya. Ibnu Taimiyah  berpendapat  bahwa  berkolaborasi  atau  berkelompok  untuk  mewujudkan kepentingan bersama adalah boleh dalam hal ini negara; Namun, dia berpendapat bahwa berkolaborasi  untuk  memelihara  kapasitas  alam  adalah  suatu  keharusan.  Teori  tentang lembaga  negara  bermula  dari  pemirikan  ini,  ia  menekankan  betapa  pentingnya  institusi untuk menciptakan masyarakat yang mengalami keadilan (Rahmatullah & Hamidah, 2021, p. 345).
Akal dan hadis adalah dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang  kebutuhan  manusia untuk negara. Argumen rasionalnya adalah bahwa setiap orang harus bergabung, bekerja sama, dan menikmati keuntungan dari kepemimpinan, tanpa memandang agama mereka. Beberapa landasan dari Sunah Nabi Muhammad juga memperkuat argumentasi rasional. Dalam al- Siyāsah  al -Syar'iyyah,  penegakan  negara  dianggap  sebagai  tugas  suci  yang diwajibkan  oleh  agama  dan  merupakan  cara  untuk  mendekatkan  manusia  kepada Allah.(Hajani,  2020)  Mendirikan  suatu  negara  berarti  memberikan  fungsi  yang  signifikan untuk  menegakkan  keadilan,  karena  menegakkan  keadilan  berarti  melakukan  peraturan, menghindari perbuatan jahat, memasyarakatkan tauhid, dan mempersiapkan masyarakat yang  hanya  mengabdi  kepada  Allah.  Akidah,  akhlak,  kebudayaan,  dan  tradisi  sosial dibangun, selain mengubah struktur dan fondasi masyarakat (Bakry et al., 2021, pp. 11 – 12)
Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa  pembentukan  negara  lebih  bergantung  pada proses interaksi sosial. Dengan kata lain, Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memberikan perintah langsung untuk mendirikan negara. Selain itu, dia menyatakan bahwa Ibnu  Taimiyah  mendukung  pemerintahan  sekuler  hanya  karena  dia  tidak  mengatakan bahwa negara adalah bagian dari agama atau iman. Berbagai pihak sering menggunakan gagasan  ini  sebagai  alasan  untuk  mendirikan  negara  yang  sekuler  atau  tidak  berbasis agama.  Padahal,  pendapat  ini  sangat  berbeda  dengan  pendapat  Ibnu  Taimiyah  sendiri.
Beliau menyatakan, “ Anna wilāyata amra al - nās min a’zhami wājibāti al - dīn”, yang berarti bahwa menjaga kepentingan manusia dan membangun pemerintahan adalah kewajiban yang  sangat  penting  dalam  agama.  Bahkan  menurut  pandangan  Ibnu  Taimiyah, menegakkan  agama  dan  dunia  memerlukan  pemerintahan.  Menurut  Ibnu  Taimiyah,  “ Lā qiyāma li al - dīn wa lā li al - dun- yā illā bi al - wilāyah” berarti agama dan negara tidak dapat ditegakkan kecuali dengan adanya pemerintahan atau negara. Hal ini karena kemaslahatan manusia  tidak  akan  sempurna  tanpa  perkumpulan  atau  pengelolaan  untuk  memenuhi kebutuhannya, yang membutuhkan seorang pemimpin (Ash-Shufi et al., 2021, p. 58).
Dari  beberapa  pernyataan  di  atas,  konsep  negara  dalam  perspektif  Ibnu  Taimiyah menekankan  penerapan  syariat  Islam  dalam  sistem  pemerintahan  yang  ada  (Sinaga  & Desiandri,  2024,  p.  972),  tetapi  bukan  untuk  menjatuhkan  sistem  yang  ada  untuk menggantinya  dengan  Khalifah.  Dalam  hal  ini  juga  penulis  berpendapat  bahwa  tugas negara  menurut  Ibnu  Taimiyah,  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bersama  dan menciptakan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat,  negara  di  sini  berfungsi  sebagai  alat  untuk mencapai  kebaikan  umat  manusia.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  konsep  negara menurut Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan paradigma Integralistik yang menganggap politik dan Islam tidak dapat dipisahkan atau Islam dan negara tidak dapat dipisahkan.
Menurut Ibnu Taimiyah, otoritas raja atau pemimpin juga pemerintah hanya diberikan oleh  Tuhan  kepada  hamba  hamba  yang  dia  pilih.  Ibnu  Taimiyah,  berbicara  tentang pelanggaran terhadap amanat rakyat, berpendapat bahwa pemimpin yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada alasan untuk patuh pada mereka. Dia juga  menyalahkan  para  ulama  dan  cendikiawan  yang  mendukung  pemimpin  yang menyimpang dari agama dan melakukan kesalahan. Prinsip utama dari teori Ibnu Taimiyah adalah bahwa sebagai muslim, stabilitas diperlukan dalam interaksi sosial. “Hidup selama 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada hidup satu hari tanpa pemerintahan,” kata Ibnu Taimiyah (Pradana, 2023, p. 61).
Islam  tidak  hanya  memerintahkan  kepemimpinan,  tetapi  pada  dasarnya memerintahkan  perilaku  yang  baik,  keadilan,  keteraturan,  membantu  mereka  yang teraniaya,  dan  melaksanakan  hukum.  Pemimpin  memiliki  kemampuan  untuk  memberi perintah. Pemimpin harus bercita-cita seperti Islam, yang berarti mereka adalah wali atau wakil  Tuhan.  Seorang  pemimpin  tidak  hanya  memimpin  suatu  negara,  tetapi  juga ditugaskan oleh Allah untuk menegakkan ajaran Islam dan menganggap negara sebagai amanah suci dari Allah (Sulistyaningrum, 2023, p. 21).
Dengan demikian Ibnu Taimiyah menyatakan jika pada kelompok yang sedemikian kecil dipilih pemimpin, maka pada kelompak yang lebih besar dia berstatus masyarakat serta lebih  di  utamakan  dan  peluang  adanya  seorang  pemimpin  untuk  mengatur  tata  dan kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat (Ash-Shufi et al., 2021).

## SIMPULAN
Pokok inti pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep negara dan kepemimpinan adalah  bahwa  ia  menenkankan  pentingnya  berkolaborasi  atau  berkelompok  untuk kepentingan  bersama  (negara),  dimana  pemikiran  Ibnu  Taimiyah  ini  sejalan  dengan paradigma  Integralistik.  Pemimpin  harus  memiliki  cita-cita  seperti  Islam  menurut  Ibnu Taimiyah, yang berarti mereka adalah wali atau wakil Tuhan. Mereka juga diberi tugas oleh Allah untuk menegakkan ajaran Islam di seluruh negeri mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia.
Jurnal Pemikiran Islam, 3(1), 39 – 64.
Ash-Shufi, C. G. F., Mulyana, A., & Fadhlil, F. D. (2021). KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH  DAN  RELEVANSINYA  DENGAN  DEMOKRASI  INDONESIA. Jurnal  Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 17(1), 52 – 68.
Bakry, K., Abbas, A. H., & Hamid, A. N. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi  Pemikiran  al-Mawardi  dan  Ibnu  Taimiyah). NUKHBATUL’ULUM:  Jurnal Bidang Kajian Islam, 7(1), 1 – 19.
Hajani. (2020). Dimensi Legalitas Moral Dan Rasionalitas Politik Islam Dalam Objektivitas Negara. Al  Qisthas:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik,  11(1),  141 – 166. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3351
Juliandi,  B.,  &  Khairuddin,  M.  K.  (2024).  Distribusi  Harta  Milik  Negara  Perspektif  Ibn Taimiyah. Tasyri’: Journal of Islamic Law , 3(1), 107 – 122.
Latif,  M.  A.  (2024).  PENGERTIAN  ETIKA  POLITIK  SERTA  PENDAPAT  IBNU  TAIMIYAH. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, 4(1), 11 – 20.
MAKNA, A. P. I. T. T., & AL- QUR’AN DAN, H. (2024). Jurnal Pengetahuan Islam.
Megawati  M,  M.  M.  (2022). Konsep  Utang  Menurut  Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  dan Muhammad Sharif Chaudry. IAIN Parepare.
Muhibuddin.  (2022).  IMAM  IBNU  TAIMIYAH  (KEHIDUPAN,  PEMIKIRAN,  DAN WARISANNYA).
Spektra :Jurnal
Ilmu-Ilmu Sosial,
4(2), 100 – 131.
https://doi.org/10.34005/spektra.v4i2.3123
NURFAIZAH,  K.  (2022).  INTERVENSI  PEMERINTAH  DALAM  MENENTUKAN  HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH. JURNAL AL-TSARWAH, 5(1), 7823 – 7830.
Pradana, M. (2023). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH). S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.
Raharjo, T., Khorida, A. R., Febriyanti, Y., & Jannah, M. (2024). Muhammadiyah dan Politik 2024. Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 2(2), 99 – 109.
Rahmatullah, P., & Hamidah, T. (2021). Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan  Taliban  atas  Pemerintahan  Afghanistan. Jurnal  Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 10(2), 341 – 350.
Ridho,  M.  M.,  Sulthoni,  A.,  &  Saputra,  A.  (2024).  RELEVANSI  FILSAFAT  ETIKA  IBNU TAIMIYAH  DALAM  PENGEMBANGAN  HUKUM  MODERN. Prosiding  Seminar Internasional  Peluang  Dan  Tantangan  Perguruan  Tinggi  Di  Era  Industri  4.0  Dan Society 5.0, 1(1), 222 – 237.
Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan
Syariah, 6(2), 155 – 166. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207
Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. Natural Science, 6(1), 41 – 53.
Sinaga,  H.  A.,  &  Desiandri,  Y.  S.  (2024).  Pemenuhan  Hak-Hak  Politik  Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(3),
967 – 973.
Siregar,  R.  M.  M.,  Damanik,  N.,  &  Kamal,  A.  (2024).  KEPEMIMPINAN  NON  MUSLIM MENURUT TAFSIR IBNU TAIMIYAH. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, 3(3),
53 – 63.
Suharti.  (2016).  Teori  Politik  Ibn  Taimiyah  dan  Relevansinya  di  Era  Modern. Al-Ittihad; Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 2 (2)(2), 59 – 75.
Sulistyaningrum, R. A. (2023). Kepemimpinan Sufistik Menurut Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Spiritualita, 7(1), 14 – 25.
Tawwab, M. A., Kara, M., Masse, R. A., Nahlah, N., & Arifin, A. (2024). Islamic Economics in the View of Ibnu Taimiyah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(1), 45 – 54.
Yanti, T. J. dkk. (n.d.). SEJARAH PEMIKIRIN ISLAM IBN TAIMIYAH. 7823 – 7830.