## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## UPAYA  PELESTARIAN  TARI  TRADISIONAL  BANGSA  INDONESIA DARI  SEGI  HUKUM  YANG  BERSUMBER  DARI  HUKUM INTERNSIONAL

## I Putu Rio Wijaya, Ni Putu Rai Yuliartini, M. Jodi Setianto
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : rio.wijaya@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Traditional Dance, Cultural Heritage The purpose of this article is to (1) inform the extent of  legal  protection  efforts  in  preserving  traditional dances, (2) and solutions that will be carried out in resolving  international  conflicts  that  occur  due  to cases of copyright claims for traditional dances which are  the  original  cultural  heritage  of  Indonesia  by other  countries.  In  making  this  article  the  type  of research  used  is  normative  legal  research.  The approaches used in assisting the writing of this article are (1) the case approach (2) the analytical approach (3)  the  statute  approach  (4)  and  the  conceptual approach.  As  well  as  in  making  this  article  using primary,  secondary,  and  tertiary  legal  source materials. The results that can be concluded from the making of this article are (1) the National Regulation on the copyright of a dance is contained in Article 38 of  Law  no.  28  of  2014.  In  addition,  from  an international  perspective,  soft  law  is  a  form  of  law that has the power to bind it voluntarily, for example, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948  and  the  International  Covenant  on  Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and United Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous Peoples 2007.  And  Hard  Law  which has similarities with  soft  law  with  both  having  binding  power  and also  having  legal  sanctions  if  violated,  for  example Convention  for  the  safeguarding  of  the  intangible cultural heritage 2003. (2) Efforts to resolve conflicts legally can be resolved by litigation or non-litigation
with the following explanation: Litigation is a form of solving problems involving the law through a court process, both in the form of criminal and civil cases. Which  can  be  achieved  by  a  juridical  path,  ”  The method uses the Pacific Settlement of Disputes, with this  method  providing  accountability  for  each country in tackling the emergence of disputes, which can  disrupt  peace  and  regional  harmony,  and Non- Litigation  is  a  process  of  resolving  legal  problems outside the court, which generally refers to civil cases only. because it tends to be closed. The settlement can be done by: Mediation, and Negotiation. Abstrak Kata kunci:
Tari Tradisional, Warisan Budaya.
Corresponding Author: I Putu Rio Wijaya, e-mail :
rio.wijaya@undiksha.ac.id Tujuan  pembuatan  artikel  ini  yaitu  untuk  (1) menginformasikan  sudah  sejauh  mana  upaya perlindungan  hukum  dalam  menjaga  tari tradisional, (2) dan solusi yang nantinya dilakukan dalam  menyelesaikan  konflik  internasional  yang terjadi karena kasus klaim hak cipta tari tradisional yang merupakan warisan budaya asli dari indonesia oleh negara lain. Dalam pembuatan artikel ini jenis penelitian  yang  digunakan  adalaj  jenis  penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan dalam membantu pembuatan artikel ini adalah (1) pendekatan kasus (Case Approach) (2) Pendekatan analitis  (Analytical  Approach)  (3)  Pendekatan Perundang-undangan  (Statute  Approach)  (4)  dan Pendekatan  Konsep  (Conceptual  Approach).  Serta dalam  pembuatan  artikel  ini  menggunakan  bahan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang dapat disimpulkan dari pembuatan artikel ini adalah  (1)  Pengaturan  Nasional  tentang  hak  cipta suatu tari tertuang dalam Pasal 38 Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Selain itu dari segi internasional terbagi  menjadi  Hukum  Lunak  merupakan  suatu bentuk  hukum  yang  kekuatan  dalam  mengikatnya secara sukarela contohnya, Universal Declaration of Human  Rights  (UDHR)  1948  and  International Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR)  1966  and  United  Nations  Declaration  on the Rights of Indigenous Peoples 2007. Dan Hukum Keras  yang  mempunyai  kesamaan  dengan  hukum lunak  dengan  sama-sama  memiliki  kekuatan mengikat  dan  juga  memiliki  sanksi  hukum  jika seandainya dilanggar, contohnya Convention for the safeguarding  of  the  intangible  cultural  heritage 2003.  (2)  Upaya  untuk  menyelesaikan  konflik
secara  hukum  dapat  diselesaikan  dengan  cara litigasi  maupun  non  litigasi  dengan  penjelasan berikut:  Litigasi  merupakan  bentuk  penyelesaian masalah  yang  menyagkut  hukum  dimana  melalui proses pengadilan, baik dalam bentuk kasus pidana maupun  perdata.  Yang  dapat  dicapai  dengan  jalur yuridis. Metodenya menggunakan Pasific Settlement  of  Disputes,  dengan  metode  ini memberikan  pertanggungjawaban  teruntuk  setiap negara  dalam  menanggulangi  timbulnya  sengketa, yang bisa menganggu perdamaian dan keselarasan wilayah,  dan  Non  Litigasi  merupakan  proses penyelesaian  masalah  hukum  yang  berada  di  luar pengadilan,  yang  pada  umumnya  merujuk  pada kasus  perdata  saja  karena  cenderung  bersifat tertutup.  Untuk  penyelesaiannya  dapat  dilakukan dengan cara: Mediasi, dan Negoisasi.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau yang membentang dari sabang sampai  merauke,  dari  setiap  pulau  terdapat  berbagai  daerah  yang  mempunyai budaya  yang  berbeda-beda  di  setiap  daerahnya,  namun  keberagaman  budaya tersebut  yang  menjadi  daya  Tarik  wisatawan  untuk  berlibur  ke  indonesia,  dan budaya itu yang nantinya menjadi warisan yang patut dijaga. Warisan kebudayaan dibagi menjadi 2 yaitu, warisan kebudayaan berupa benda dan yang tidak berupa benda.  Warisan  kebudayaan  berupa  benda  adalah  sebuah  hasil  karya  seseorang yang karyanya tersebut dapat dipindahkan maupun tidak diantaranya seperti benda cagar alam, sedangkan warisan kebudayaan bukan benda adalah sebuah karya dari sesorang  yang  dimana  karya  tersebut  dapat  di  tangkap  oleh  panca  indra  kecuali indra  peraba,  warisam  kebudayaan  yang  bukan  benda  yang  dimiliki  indonesia adalah tari tradisional.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  kaya  akan  seni  dan kebuadayaan,  dimana  merupakan  kekuatan  nasional  yang  harus  dilindungi  serta dilestarikan.  Bila  kita  melihat  dari  sumber  daya  budaya  tersebut,  tidak  hanya berupa warisan, tetapi lebih merujuk pusaka bagi bangsa indonesia. Sederhananya, sumber daya busaya itu diumpamakan sebagai kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebagai  media  melindungi  bangsa  ini  di  masa  depan  nantinya,  sebagai  pusaka warisan  budaya  ini  harus  di  jaga  agar  tidak  hilang  dan  dapat  diwariskan  tanpa mengurangi  nilainya.  Bentuk  kesenian  tradisional  yang  ada  di  indonesia diantaranya, seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan sebagainya. Dalam  prespektif  SDM  di  kawasan  asia  tenggara,  indonesia  peringkat  indeks pembangunan manusia hampir menyamai negara Vietnam, kamboja, dan Malaysia. Namun pembangunan tersebut tidak diseimbangkan dengan pembangunan hukum yang tidak searah dengan perkembangan konstelasi global. Dampaknya indonesia seakan-akan selalu lambat serta pada akhirnya menjadi pengikut dan patuh kepada kepentingan kekuatan yang mendominasi konstelasi global.
Keanekaragaman  kebudayaan  yang  tidak  berupa  benda  ini  perlu  adanya perlindungan  baik  di  lingkup  nasional  maupun  internasional.  Perlindungan  ini dimaksudkan  agar  untuk  mengetahui  kekayaan  budaya  yang  kita  miliki  serta bagaimana kondisinya saat ini, agar mengantisipasi adanya pengakuan dari pihak lainnya.  Adanya  perlindungan  kebudayaan  tak  benda  dapat  memperlurus  asal muasal karya budaya dari negara indonesia. Tari tradisional yang ada di indonesia adalah  tari  koreografis  yang  mengalami  perkembangan  kulturasi  atau  disebut pewarisan budaya yang terbilang lama. Jenis tarian ini berfokus kepada kebiasaan yang sudah ada sejak dulu, yang diwariskan secara turun-temurun.
Jika  dilihat  pentingnya  tari  tradisional  maka  berfungsi  sebagai  alat berkomunikasi seperti melalui Bahasa tubuh (gerak), sebagai alat hiburan memiliki tujuan  untuk  menghibur  penonton  sehingga  penonton  yang  sedang  menonton terhibur  juga  dan  ikut  menari  karena  lagu  serta  gerakan  tariannya  unik  serta menarik. Namun keberadaan tari tradisional banyak mendatangkan permasalahan hukum, diantaraya, banyak terjadi kasus klaim dari negara lain terhadap warisan budaya  tari  tradisional  indonesia.  Tari  tradisional  indonesia  memiliki  keuinikan serta sejarah dari awal terbentuknya tari tradisional yang membawa pesan, kesan, moral,  keindahan  serta  keunikan  tersendiri  di  masing-masing  daerah.  Tari  reog ponorogo  pada  tahun  2007,  terjadi  kehebohan  lantaran  saat  sebuah  tarian  yang mirip  dengan  terian  reog  ponorogo  asli  indonesia  yang  diberi  nama  barogan, muncul pada website kementrian, kebudayaan, dan warisan Malaysia. Yang di klaim sebagai  warisan  Melayu  yang  dilestarikan  di  Batu  Pahat,  Johor  dan  Selangor, Malaysia, begitu juga dengan tarian pendet asli bali dan tarian tor-tor dari Sumatra utara.
Sebuah kasus pada tahun 2009, Malaysia mengklaim tarian dari bali  yaitu tari  pendet,  dimana  memperlihatkan  sebuah  iklan  yang  menjunjukan  pariwisata negara Malaysia yang menampilkan tari pendet bali. Iklan tersebut ditayangkan di stasiun  Tv  swasta  singapura  yang  bernama  Discovery  Channel  di  Malaysia.  Tari pendet adalah tarian yang berasal dari bali, tarian ini diibaratkan sebagai ucapan selamat  datang  bagi  para  tamu,  yang  tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan spiritual masyarakat. Pada awalnya tarian ini sebagai sarana pelengkap upacara keagamaan, pencetus tari ini awalnya enggan untuk mendaftarkan tarian sebagai  warisan  budaya  tak  benda,  karena  tari  pendet  adalah tarian  yang  sangat sacral menurut kepercayaan agama hindu yang memiliki koneksi terhadap roh-roh, dimana menurut I wayan rindi tarian tersebut tidak bisa dimiliki oleh siapapun baik manusia  atau  bangsa.  Maka  hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  negara  lain mengklaim, dengan banyaknya budaya indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke yang tak di daftarkan sebagai WBT (Warisan Budaya Takbenda).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Tari Tradisional Dari Segi Hukum Nasional
Tari tradisional sama seperti sebuah benda ataupun semua yang penemuan yang  menciptakan  sesuatu  dengan  pengetehuannya  akan  dilindungi  oleh  hukum. Hak kekayaan intlektual memiliki dua jenis yakni Hak Cipta (Copyright) dan Hak Paten (patent). Hak cipta menggunakan prinsip deklaratif yang menyatakan siapa yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperloleh hak tersebut atas ciptaannya,  sedangkan  hak  paten  menyatakan  barang  siapa  yang  mendaftarkan
invensinya terlebih dahulu akan mendapatkan hak paten atas ciptaan tersebut hal ini  karena  hak  paten  meganut  prinsip  yang  disebut  first  to  file.  Ciptaan  yang dilindungi  seperti  ciptaan  yang  menyangkut  dengan  ilmu  pengetahuan,  seni, maupun sastra. Hal ini termuat dalam forklor undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Suatu  perlindungan  hukum  terhadap  HKI  seperti  Hak  Cipta  di  indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “Hak Cipta adalah suatu hak yang bersifat menetapkan bahkan memisahkan yang berasal dari seorang pencipta yang bisa saja terjadi secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif setelah  ciptaan  terbentuk  dalam  bentuk  asli  tanpa  adanya  pembatasan  yang tertuang dalam undang- undang”.
Undang-undang No. 28 Tahun  2014 sudah secara rinci menjelaskan karya seni yang bagaimana saja nantinya dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Seperti  halnya  dengan  perlindungan  tradisional  klasik  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  hak  cipta  sebagai  berikut:  (a)  Tari tradisional klasik mendapat perlindungan hukum yang berdasarkan pada pasal 38 ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4),  tentang  mengatur  ungkapan/ekspresi  budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Berdasar penjelasan di atas, yang diartikan sebagai  “ungkapan  atau  ekspresi  budaya  tradisional”  adalah  yang  mencangkup sebagian atau gabungan bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, secara lisan maupun berupa tulisan yang berbentuk puisi atau prosa, didalamnya terdapat tema  atau  kandungan  dalam  bentuk  pesan,  yang  bisa  berupa  karya  sastra  atau narasi yang unik; (2) Musik, yang mencangkup, Vokal, instrumental, atau kombinasi lainnya;  (3)  Gerak,  yang  mencangkup  tarian;  (4)  Teater,  yang  mencangkup pertunjukan  wayang  atau  sandiwara  rakyat;  (5)  Seni  rupa,  yang  bentuknya  dua dimensi atau tiga dimensi, yang terbuat dari bahan diantaranya kayu, logam, kulit, batu, keramik, tekstil, maupun bahan yang lainnya; (6) Upacara adat.
Contoh  tari  tradisional  klasik  seperti,  Tari  Bedhaya,  Tari  Srimpi,  dan  Tari Gambyong.  (b)  Tari  tradisional  yang  tergolong  kreasi  baru  memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e, bahwa drama, drama musical, tari,  koreografi,  pewayangan,  serta  patonim  merupakan  suatu  ciptaan  yang dilindungi yang mencangkup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Misalnya tari tradidional dari bali yaitu tari pendet.
Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  mengayomi  oleh pemerintah terhadap warganya guna memberkan kepastian hukum yang termasuk ke dalam hak-hak dari warga negara maupun sanksi-sanksi terhadap warga yang melanggar.  Meskipun  banyak cara  yang  dilakukan  namun  dalam pelaksanaannya masih  belum  berjalan  dengan  maksimal  hal  itu  terjadi  karena  kurangnya pemahaman  dari  seniman  tari  tersebut.  Ada  salah  satu  cara  untuk  melindungi ciptaannya dengan cara mendaftarkan, meskipun itu tidak berupa suatu keharusan bagi  seorang  pencipta  seni  untuk  mendapatkan  hak  cipta,  karena  perlindungan timbul sejak ciptaan itu ada/terwujud dan bukan karena di daftarkan sebelumnya. Namun adanya surat pendaftaran ciptaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan apabila nanti timbul sebuah sengekta terkait ciptaannya.
Indonesia  sudah  ada  beberapa  aturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak kekayaan intelektual diantaranya:
1) Undang-Undang  Hak Cipta  Nomor  19  Tahun  2002,  Teori  perlindungan terhadap Hukum Kekayaan Intelektual pada umumnya memberikan hak monopoli,  artinya  pemilik  HKI  sendiri  dapat  memanfaatkan  hasil ekonomi dari KHI yang didapatnya. Tarian daerah yang penciptaannya tidak diketahui yang diturunkan generasi ke generasi, maka sesuai pada pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, menjadi hak negara artinya negara  yang  memiliki,  lalu  pada  Pasal  10  Ayat  3  Undang-Undang  Hak Cipta, mengatur untuk setiap orang yang bukan warga negara indonesia untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  tarian  khas  suatau  daerah harus mendapatkan ijin terlebih dahulu.
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,  dalam  hal  ini  pemerintah  menjadi  pengayom  serta pelindung  wargannya,  namun  pemerintah  yang  kita  pikirkan  sebagau pengayom  dan  pelindung  ternyata  tidak  mampu  memberikan  tempat yang  cukup  bagi  semua  kelompok-kelompok  yang  hidup  di  indonesia. Kebudayaan yang berkembang ternyata tidak diakui secara serius oleh pemerintah, akibatnya kebudayaan-kebudayaan minoritas suku bangsa telah tergantikan oleh kebudayaan daerah dominan setempat, sehingga suku bangsa asli minoritas mulai tersingkir.
2. Perlindungan Tari Tradisional Dari Segi Hukum Internasional
Ada dua bentuk hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman untuk melindungi tari tradisional indonesia, yaitu:

## 1. Hukum Lunak (Soft Law)
Hukum lunak adalah bentuk hukum yang menunjukan mengikatnya sukarela  (voluntary  code).  Bentuk  hukum  yang  mengikat  ini  bila dibandingkan  dengan  bentuk-bentuk  hukum  yang  lain  tidak  terlalu  kuat, contohnya perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45).
a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966. Ada  hak  dasar  yang  mengatur  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi
Manusia  (Universal      Declaration      on     Human      Right‐UNDHR) 1948 atau dalam konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant   on   Economic,   Social,
and   culture‐ICESCR)   1966 ya ng berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak tersebut terdiri antara lain, ha katas kebudayaan serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual, ha katas kesehatan, dan hak atas pangan. b. Deklarasi PBB tentang Hak- ‐‐hak Masyarakat Asli 2007. Deklarasi  PBB  tentang  hak  masyarakat  asli  pada  tahun  2007, merupakan  instrumen  hukum  hak  asasi  internasional  yang khusus  mengatur  dan  eksplisit  perlindungan  hukum internasional.  Hak-hak  tersebut  berasal  dari  bagian  sosial, ekonomi,  maupun  politik  dan  ada  juga  yang  bersumber  pada filosofi, sejarah, tradisi bersifat spiritual dan budaya terutama hak yang menyagkut mengenai hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan  sumber  daya  lainnya,  pernyataan  ini  menjadikan  dasar
pengaturan terhadap peraturan perlindungan hak masyarakat asli dan pernyataan ini termuat dalam mukadimah deklarasi.

## 2. Hukum Keras (Hard Law)
Beberapa hukum lunak berubah menjadi hukum keras hal tersebut bisa  terjadi  karena  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  memiliki  sanksi  jika nantinya  dilanggar.  Pengetahuan  yang  bersifat  tradisional  sudah  dianggap menjadi  warisan  budaya  takbenda  yang  penting  untuk  dilindungi.  Suatu perlindungan diatur dalam kerangka UNESCO, yang melalui macam-macam konvensi  yang  telah  didapatkan  dan  untuk  perlindungan  warisan  budaya (Dewi, 2018: 37).
a. Konvensi  perlindungan  kekayaan  budaya  dalam  konflik bersenjata (Convention On The Protection Of Cultural Property In The  Event  Of  Armed  Conflict).  Konvensi  Hague  1954  tersebut mempunyai  sebuah  prinsip  dasar  dimana  perlindungan  benda budaya  dunia  dijadikan  dasar  ideologi.  Perlindungan  yang nantinya  diberikan  dibagi  menjadi  dua  bagian  diantaranya, General  Protection,  dan  Special  Protection.  General  Protection atau  perlindungan  umum  memberikan  kepada  setiap  bentuk properti  budaya  yang  ada  dalam  lingkup  wilayah  konflik bersenjata.  Sedangkan  perlindungan  yang  bersifat  khusus memberikan  kesempatan  bagi  properti  budaya  yang  nantinya sudah didaftarkan dalam suatu International Register of Cultural Property  under  Special  Protection,  sebab  pengkhususan  untuk bisa  berlakunya  peran  militer  dalam  kekayaa  budaya  hanyalah dengan  alasan  ”  unavoidable  military  necessity  (kepentingan militer yang tak dapat terhindarkan)”. b. Konvensi  mengenai  cara  untuk  mengurangi  bahkan  mencegah aktivitas impor, ekspor, serta pengubahan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (Conventions on ways to reduce or  even  prevent  illegal  import,  export  and  change  ownership  of cultural property) 1970. Konvensi UNESCO ini melindungi budaya berupa  benda  dengan  stratergi  melakukan  kontrol  terhadap jalannya  perdagangan  dan  bisa  membuat  pemerintah berkolaborasi  untuk  mengembalikan  serta  menemukan  benda budaya  yang  dicuri  atau  yang  dipindahkan  secara  ilegal  dengan melintasi  batas  nasional.  Sehingga  konvensi  pari  1970  ini  lebih menuju  kepada  istrumen  diplomasi,  yang  tidak  ada  ketentuan yang memberikan sanksi. c. konvensi  Untuk  Perlindungan  Warisan  Yang  Tidak  Berwujud (Convention For the Protection of Intangible Inheritance) Tahun 2003. Organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang ditujuan untuk pendidikan,  ilmu  pengetahuan,  dan  kebudayaan  UNESCO, tepatnya  pada  tanggal  17  oktober  2003  pertemuan  tersebut secara  umum  bersepakat  untuk  disahkannya  konvensi  warisan budaya  takbenda.  Tujuan  umum  yang  ingin  diwujudkan  dari konvensi ini adalah kelestarian budaya kita sebagai warisan yang
perlu  dijaga,  yang  berdasarkan  pasal  1,  Konvensi  untuk perlindungan warisan budaya takbenda 2003 adalah:
1. Melindungi warisan budaya takbenda; 2. Menunjukan  rasa  hormat    terhadap  warisan  budaya takbenda  yang  dimiliki  oleh  berbagai  kelompok, komunitas, dan perseorangan yag bersangkutan; 3. Manikin  kesadaran,  di  tingkat  domestik,  nasional, maupun  internasional  mengenai  pentingnya  warisan budaya bukan benda, serta mengingatkan untuk selalu menghargai warisan budaya kita; 4. Meneruskan kerja sama dan bantuan internasonal. d. Konvensi  Mengenai  Perlindungan  Warisan  dari  Alam  serta Budaya  Dunia  (Convention  Concerning  the  Protection  of  the World's  Natural  and  Cultural  Heritage)  1972,  konvensi  warisan dunia ini diresmikan dalam konferensi umum UNESCO tepatnya di  paris  pada  tanggal  16  november  1972.  Tujuan  dari  konvensi dunia  ini  adalah  pemahaman,  perlindungan  serta  pelestarian warisan alam dan budaya di seluruh dunia.

## Usaha  Penanganan  Konflik  Internasional  Terhadap  Klaim  Tari  Tradisional Yang Menjadi Bagian Warisan Budaya Indonesia Oleh Negara Lain
Upaya penyelesaian konflik berdasar hukum dapat dilaksanakan secara non litigasi dan litigasi penjelasannya berikut ( Adolf, 2008;21):
a. Non Litigasi merupakan proses penyelesaian masalah hukum yang berada di luar  pengadilan,  yang  pada  umumnya  merujuk  pada  kasus  perdata  saja karena cenderung bersifat tertutup. Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara berikut:
1. Negoisasi  merupakan  tindakan  kesepakatan  atau  mencari  jalan tengah antara dua orang atau lebih dengan pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan dengan tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut dapat diharapkan menciptakan solusi baru. Pasal 33 Ayat (1)  Piagam  PBB  memasukan  negoisasi  sebagai  cara  utama  dalam penyelesaian sengketa. Contoh nyata misalnya dalam kasus klaim tari tradisional yang berasal dari indonesia yaitu tari pendet  terkait hal tersebut  mentri  kebudayaan  dan  pariwisata  sudah  ditindaklanjuti dengan mengirim surat protes kepada pemerintah Malaysia.
2. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang hampir sama dengan negoisasi, namun bedanya mediasi menggunakan mediator. Tentunya  mediator  berfungsi  menjadi  penengah  dalam  mediasi, tentunya dengan adanya penengah dapat memberikan masukan yang bersidat  sugesif  maupun  objektif.  Mediator  dituntut  agar  bekerja secara professional dan untuk menjadi mediator harus mendapatkan sertifikasi khusus.
b. Litigasi  merupakan  bentuk  penyelesaian  masalah  yang  menyagkut  hukum dimana melalui proses pengadilan, baik dalam bentuk kasus pidana maupun perdata.  Yang  dapat  dicapai  dengan  jalur  yuridis  Treaty  of  Amity  and
Cooperation (TAC), TAC merupakan sebuah norma kunci dimana berfungsi mengatur hubungan antar negara serta alat diplomatik untuk menyelesaikan masalah dalam wilayah ASEAN. Tujuan adanya TAC, yang sudah tercantum dalam  pasal  1  Bab  1  sebagai  berikut:  “To  promote  eternal  peace,  eternal friendship  and  cooperation  among  their  peoples  who  will  participate  in strength, solidarity, and which makes their relationship closer” . Metodenya menggunakan  Pasific  Settlement  of  Disputes,  dengan  metode  ini memberikan  pertanggungjawaban  teruntuk  setiap  negara  dalam menanggulangi timbulnya sengketa, yang bisa menganggu perdamaian dan keselarasan wilayah. Berdasarkan formalitas bersifat regional, peserta dari berbagai  negara  harus  membentuk  badan  tambahan  seperti  High  Council atau disebut dewan tinggi, dimana terdiri dari perwakilan mentri dari setiap negara.  Jika  nantinya  sengketa  yang  dihadapi  tidak  dapat  diselesaikan melalui  cara  negoisasi,  maka  High  Council  inilah  yang  nantinya  akan bertanggungjawab dalam memberikan pertimbangan terhadap pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihannya dengan cara yang paling tepat  berdasarkan  Good  Offices,  mediasi,  permintaan  keterangan,  atau melalui  konsiliasi.  High  Council  juga  menawarkan  jasa  serta  membuat kesepakatan  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  menjadi  komisi  dari proses mediasi permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

## PENUTUP Simpulan
Dari  penjelasan  yang  sudah  di paparkan  di  atas  mengenai  “UPAYA PELESTARIAN  TARI  TRADISIONAL  BANGSA  INDONESIA  DARI  SEGI  HUKUM BERSUMBER DARI HUKUM INTERNSIONAL”. Pengaturan nasional tentang hak cipta yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sedangkan secara internasional dapat dibagi menjadi hukum lunak dimana bentuk hukum dengan kekuatan mengikat misalnya sukarela, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia  (UDHR)  1948,  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  ekonomi,  Sosial  Dan Budaya  ICESCR)  1966,  serta  Deklarasi  PBB  tentang  Hak-- ‐hak  Masyarakat  Asli 2007.yang  kedua  ada  hukum  keras  dimana  memiliki  kesamaan  dengan  hukum lunak  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  serta  memiliki  sanksi  hukum.  Adapun contoh  dari  konvensi  perlindungan  kekayaan  budaya  dalam  sengketa  bersenjata (convention on the protection of cultural property in armed conflict) 1954, konvensi tersebut  mencegah  maupun  melarang  aktivitas  impor,  ekspor,  serta  pengalihan properti  budaya  yang  tidak  diperbolehkan  1970,  serta  konvensi  perlindungan warisan budaya yang tidak berwujud 2003.
Upaya untuk menyelesaikan konflik secara  hukum  dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut, secara litigasi  merupakan  bentuk  penyelesaian  melalui  jalur  hukum  dengan  proses pengadilan  di  dalamnya  dalam  kasus  perdata  maupun  pidana.  Sedangkan  non litigasi dalah bentuk penyelesaian yang hampir sama dengan litigasi tetapi bedanya secara non litigasi berada di luar proses peradilan, yang pada umumnya lebih ke kasus  perdata  saja  karena  bersifat  lebih  privasi.  Secara  non  litigasi  dapat  di selesaikan dengan cara, mediasi, dan negoisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Mangku, D. G. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 97- 106.