AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Tradisi DakwahNahdlatul Ulama (NU) di Indonesia
1 Miftahul Ulum Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  sejarah  NU,  organisasi  yang  pertama  kali  didirikan  para  ulama‟ pesantren (sebelum kelahiran NU pada tahun 1926) bukanlah Nahdlatul Muslimin , melainkan Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Bangsa, 1916). Karena berada dalam konteks  kolonialisme,  maka  ulama-ulama  pesantren  tidak  lagi  mengedepankan kekelompokan  Islam  yang bersifat  terbatas, melainkan suatu kebangkitan  bangsa demi  perjuangan  mengusir  penjajahan. Nahdlatul  Wathon sebagai  pusat pergerakan  kemerdekaan  ini  kemudian  diperkuat  dengan  pendirian Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan  Pedagang)  yang  merupakan  upaya  para  ulama  untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, vis  a vis  kolonialisme . Nahdlatut Tujjar kemudian  menjadi  perjuangan  praksis  pada  level  ekonomi,  di  samping perjuangan pada level kebangsaan melalui Nahdlatul Wathon .
BadanOtonomNU  adalah  Perangkat  Organisasi  NU  yang  berfungsi membantu  melaksanakan  kebijakan  NU  khususnya  yang  berkaitan  dengan kelompok  masyarakat  tertentu.  Yaitu:  Muslimat  NU,  Fatayat  NU,  GP  Ansor, IPNU,  IPPNU, Jam’iyan  Ahli  Thariqah  al  Mu’tabaroh  an-Nahdliyah ,  JQH ( Jamiyatul Quro’ wal Hufadz ),  Pergunu  (Persatuan  Guru  Nahdlatul  Ulama),  dan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).
Kata Kunci: Tradisi, Dakwah

## Abstract
In the history of NU, the first organization that was established by ulama‟ pesantren  (before  the  birth  of  NU  in  1926)  was  not Nahdlatul  Muslimin ,  but Nahdlatul  Wathon (National  Awakening,  1916).  Because  it  is  in  the  context  of colonialism, so ulama‟ pesantrendidn‟t prioritize a limited grouping of Islam, but rather a national revival for the struggle to repel colonialism. Nahdlatul Wathon as the center of the independence movement was strengthened by the establishment of Nahdlatut Tujjar (Resurrection of Traders) which was an attempt of ulama‟ to build  economic  society, vis  a  vis  colonialism . Nahdlatut  Tujjar then  became  a practical  struggle  at  the  economic  level,  in  addition  to  struggles  at  the  national level through Nahdlatul Wathon .
The NU Autonomous is an NU Organizational Tool that functions to help implement  NU  policies,  especially  those  relating  to  certain  communities  of society. Namely: Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU,  IPPNU, Jamiyan Ahlial-Mutabaroh  an-Nahdliyah ,  JQH  ( Jamiyatul  Quro’  wal  Hufadz ),  Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), and ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).
Keywords: Tradition, Da'wah
1 Dosen  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan,  Peserta  Program  Doktor  Hukum  Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Pendahuluan
a. Latar Belakang Pendirian NU
Sejarah  pendirian  NU 2 bermula  dari  keresahan  batin  yang  melanda  Kiai Hasyim. Keresahan itu muncul setelah Kiai Wahab meminta saran dan nasehatnya sehubungan dengan ide  untuk  mendirikan jamiyyah /  organisasi  bagi  para ulama ahlussunnah  wal  jamaah.  Meski  memiliki  jangkauan  pengaruh  yang  sangat  luas, untuk  urusan  yang  nantinya  akan  melibatkan  para  kiai  dari  berbagai  pondok pesantren  ini,  Kiai  Hasyim  tak  mungkin  untuk  mengambil  keputusan  sendiri. Sebelum  melangkah,  banyak  hal  yang  harus  dipertimbangkan,  juga  masih  perlu untuk meminta pendapat dan masukan dari kiai-kiai sepuh lainnya di pulau jawa dan sekitarnya.
Pada  awalnya,  ide  pembentukan  jamiyyah  itu  muncul  dari  forum  diskusi Tashwirul  Afkar  yang  didirikan  oleh  Kiai  Wahab  pada  tahun  1924  di  Surabaya. Forum  diskusi  Tashwirul  Afkar  yang  berarti  “potret  pemikiran”  ini  dibentuk sebagai wujud kepedulian Kiai Wahab dan para kiai lainnya terhadap gejolak dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam terkait dalam bidang praktik keagamaan, pendidikan  dan  politik.  Setelah  peserta  forum  diskusi  Tashwirul  Afkar  sepakat untuk  membentuk  jamiyyah,  maka  Kiai  Wahab  merasa  perlu  meminta  restu kepada Kiai Hasyim yang ketika itu merupakan tokoh ulama pesantren yag sangat berpengaruh di Jawa Timur3.
Setelah  pertemuan  dengan  Kiai  Wahab  itulah,  hati  Kiai  Hasyim  resah. Gelagat  inilah  yang  nampaknya  “dibaca”  oleh  Kiai  Cholil  Bangkalan  yang terkenal  sebagai  seorang  ulama  yang  waskita  (mukasyafah).  Dari  jauh  ia
2 Nahdlatul  Ulama  (NU),  sebagai  jam'iyah  sekaligus  gerakan  diniyah  islamiyah  dan ijtima‟iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama‟ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali  sebgai  pegangan  dalam  berfiqih.  Dengan  mengikuti  empat  mazhab  fiqih  ini, menunjukkkan  elastisitas  dan  fleksibilitas  sekaligus  memungkinkan  bagi  NU  untuk  beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan  keseharian  ulama  NU  menggunakan  fiqih  masyarakat  Indonesia  yang  bersumber  dari mazhab  Syafi'i.  Hampir  dapat  dipastikan  bahwa  Fatwa,  petunjuk  dan  keputusan  hukum  yang diberikan  oleh  ulama  NU  dan  kalangan  pesantren  selalu  bersumber  dari  mazhab  Syafi‟i.  Hanya kadang-kadang  dalam  keadaan  tertentu  untuk  tidak  terlalu  melawan  budaya  konvensional  - berpaling ke mazhab lain.Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih. Mohamad Sobary, NU dan Keindonesiaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),  hlm.226
3 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
mengamati  dinamika  dan  suasana  yang  melanda  batin  Kiai  Hasyim.  Sebagai seorang  guru,  ia  tidak  ingin  muridnya  itu  larut  dalam  keresahan  hati  yang berkepanjangan.  Karena  itulah,  Kiai  Cholil  kemudian  memanggil  salah  seorang santrinya,  As‟ad  Syamsul  Arifin  (kemudian  hari  terkenal  sebagai  KH.  As‟ad Syamsul Arifin, Situbondo) yang masih terhitung cucunya sendiri.
“Saat  ini  Kiai  Hasyim  sedang  resah.  Antarkan  dan  berikan  tongkat  ini kepadanya,”  titah  Kiai  Cholil  kepada  As‟ad.  “Baik,  Kiai,”  jawab  As‟ad  sambil menerima tongkat itu.“Setelah memberikan tongkat, bacakanlah ayat-ayat berikut kepada  Kiai  Hasyim,”  kata  Kiai  Cholil  kepada  As‟ad  seraya  membacakan  surat Thaha ayat 17-23.
Allah  berfirman:  ”Apakah  itu  yang  di  tangan  kananmu,  hai  musa? Berkatalah Musa : „ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun)  dengannya  untuk  kambingku,  dan  bagiku  ada  lagi  keperluan  yang  lain padanya‟.”  Allah  berfirman:  “Lemparkanlah  ia,  wahai  Musa!”  Lalu dilemparkannya tongkat  itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular  yang merayap dengan  cepat”,  Allah  berfirman:  “Peganglah  ia  dan  jangan  takut,  Kami  akan mengembalikannya  kepada  keadaan  semula,  dan  kepitkanlah  tanganmu  ke ketiakmu,  niscaya  ia  keluar  menjadi  putih  cemerlang  tanpa  cacat,  sebagai mukjizat yang lain (pula), untuk Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda- tanda kekuasaan Kami yang besar.”
Sebagai  bekal  perjalanan ke Jombang, Kiai  Cholil  memberikan dua keping uang  logam  kepada  As‟ad  yang  cukup  untuk  ongkos  ke  Jombang.  Setelah berpamitan,  As‟ad  segera  berangkat  ke  Jombang  untuk  menemui  Kiai  Hasyim. Tongkat dari Kiai Cholil untuk Kiai Hasyim dipegangnya erat-erat.
Meski  sudah  dibekali  uang,  namun  As‟ad  memilih  berjalan  kaki  ke Jombang.  Dua  keeping  uang  logam  pemberian  Kiai  Cholil  itu  ia  simpan  di sakunya  sebagai  kenang-kenangan.  Baginya,  uang  pemberian  Kiai  Cholil  itu teramat berharga untuk dibelanjakan 4 .
Sesampainya  di  Jombang,  As‟ad  segera  ke  kediaman  Kiai  Hasyim. Kedatangan As‟ad disambut ramah oleh Kiai Hasyim. Terlebih, As‟ad merupakan
4 Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, Antologi NU, (Khalista: Surabaya,2008), hlm.35-36
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
utusan khusus gurunya, Kiai Cholil. Setelah bertemu dengan Kiai Hasyim, As‟ad segera menyampaikan maksud kedatangannya, “Kiai, saya diutus oleh Kiai Cholil untuk  mengantarkan  dan  menyerahkan  tongkat  ini,”  kata  As‟ad  seraya menyerahkan tongkat.
Kiai  Hasyim  menerima  tongkat  itu  dengan  penuh  perasaan.  Terbayang wajah  gurunya  yang  arif,  bijak  dan  penuh  wibawa.  Kesan-kesan  indah  selama menjadi santri juga terbayang dipelupuk matanya. “Apa masih ada pesan lainnya dari  Kiai  Cholil?”  Tanya  Kiai  Hasyim.  “ada,  Kiai!”  jawab  As‟ad.  Kemudian As‟ad membacakan surat Thaha ayat 17-23.
Setelah mendengar ayat tersebut dibacakan dan merenungkan kandungannya, Kiai Hasyim menangkap isyarat bahwa Kiai Cholil tak keberatan apabila ia dan Kiai Wahab beserta para kiai lainnya untuk mendirikan Jamiyyah. Sejak  saat  itu  proses  untuk  mendirikan  jamiyyah  terus  dimatangkan 5 .  Meski merasa sudah mendapat lampu hijau dari Kiai Cholil, Kiai Hasyim tak serta merta mewujudkan niatnya untuk mendirikan jamiyyah. Ia masih perlu bermusyawarah dengan para kiai lainnya, terutama dengan Kiai Nawawi Noerhasan yang menjadi Pengasuh  Pondok  Pesantren  Sidogiri.  Terlebih  lagi,  gurunya  (Kiai  Cholil Bangkalan)  dahulunya  pernah  mengaji  kitab-kitab  besar  kepada  Kiai  Noerhasan bin Noerchotim, ayahanda Kiai Nawawi Noerhasan.
Untuk itu, Kiai Hasyim meminta Kiai Wahab untuk menemui Kiai Nawawi. Setelah  mendapat  tugas  itu,  Kiai  Wahab  segera  berangkat  ke  Sidogiri  untuk menemui Kiai Nawawi. Setibanya di sana, Kiai Wahab segeraa menuju kediaman Kiai  Nawawi.  Ketika  bertemu  dengan  Kiai  Nawawi,  Kiai  Wahab  langsung menyampaikan  maksud  kedatangannya.  Setelah  mendengarkan  dengan  seksama penuturan  Kiai  Wahab  yang  menyampaikan  rencana  pendirian  jamiyyah,  Kiai Nawawi tidak serta merta pula langsung mendukungnya, melainkan memberikan pesan untuk berhati-hati. Kiai Nawawi berpesan agar jamiyyah yang akan berdiri itu  supaya  berhati-hati  dalam  masalah  uang.  “Saya  setuju,  asalkan  tidak  pakai uang. Kalau butuh uang, para anggotanya harus urunan.” Pesan Kiai Nawawi.
5 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
Sampai  pada  suatu  hari,  As‟ad  muncul  lagi  di  kediaman  Kiai  Hasyim dengan  membawa  titipan  khusus  dari  Kiai  Cholil  Bangkalan.  “Kiai,  saya  diutus oleh Kiai Cholil untuk menyerahkan tasbih ini,” kata As‟ad sambil menyerahkan tasbih.  “Kiai  juga  diminta  untuk  mengamalkan  bacaan  Ya  Jabbar  Ya  Qahhar setiap waktu,” tambah As‟ad. Entahlah, apa maksud di balik pemberian tasbih dan khasiat dari bacaan dua Asma Allah itu. Mungkin saja, tasbih yang diberikan oleh Kiai  Cholil  itu  merupakan  isyarat  agar  Kiai  Hasyim  lebih  memantapkan  hatinya untuk  melaksanakan  niatnya  mendirikan  jamiyyah.  Sedangkan  bacaan  Asma Allah,  bisa  jadi  sebagai  doa  agar  niat  mendirikan  jamiyyah  tidak  terhalang  oleh upaya orang-orang dzalim yang hendak menggagalkannya.
Qahhar dan Jabbar adalah dua Asma Allah yang memiliki arti hampir sama. Qahhar  berarti  Maha  Memaksa  (kehendaknya  pasti  terjadi,  tidak  bisa  dihalangi oleh  siapapun)  dan  Jabbar  kurang  lebih  memiliki  arti  yang  sama,  tetapi  adapula yang  mengartikan  Jabbar  dengan  Maha  Perkasa  (tidak  bisa  dihalangi/dikalahkan oleh  siapapun).  Dikalangan  pesantren,  dua  Asma  Allah  ini  biasanya  dijadikan amalan  untuk  menjatuhkan  wibawa,  keberanian,  dan  kekuatan  musuh  yang bertindak sewenang-wenang. Setelah menerima tasbih dan amalan itu, tekad Kiai Hasyim  untuk  mendirikan  jamiyyah  semakin  mantap 6 .  Meski  demikian,  sampai Kiai  Cholil  meninggal  pada  29  Ramadhan  1343  H  (1925  M),jamiyyah  yang diidamkan masih  belum berdiri.  Barulah setahun  kemudian, pada 16 Rajab  1344 H, yang ditunggu-tunggu itu lahir dan diberi nama Nahdlatul Ulama (NU) 7 .
Setelah  para  ulama  sepakat  mendirikan  jamiyyah  yang  diberi  nama  NU, Kiai Hasyim meminta Kiai Ridhwan Nashir untuk membuat lambangnya. Melalui proses  istikharah,  Kiai  Ridhwan  mendapat  isyarat  gambar  bumi  dan  bintang sembilan.  Setelah  dibuat  lambangnya,  Kiai  Ridhwan  menghadap  Kiai  Hasyim seraya menyerahkan lambang NU yang telah dibuatnya. “Gambar ini sudah bagus. Namun  saya  minta  kamu  sowan  ke  Kiai  Nawawi  di  Sidogiri  untuk  meminta petunjuk  lebih  lanjut,”  pesan  Kiai  Hasyim.  Dengan  membawa  sketsa  gambar lambang  NU, Kiai  Ridhwan menemui  Kiai  Nawawi di  Sidogiri. “Saya oleh Kiai
6 Ibid
7 Lihat Daniel Dhakidae, Langkah Non-Politik dari Politik Nahdlatul Ulama, dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 125-131.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Hasyim  diminta  membuat  gambar  lambang  NU.  Setelah  saya  buat  gambarnya, Kiai Hasyim meminta saya untuk sowan ke Kiai supaya mendapat petunjuk lebih lanjut,” papar Kiai Ridhwan seraya menyerahkan gambarnya.
Setelah  memandang  gambar  lambang  NU  secara  seksama,  Kiai  Nawawi memberikan  saran  konstruktif:  “Saya  setuju  dengan  gambar  bumi  dan  sembilan bintang.  Namun  masih  perlu  ditambah  tali  untuk  mengikatnya.”  Selain  itu,  Kiai Nawawi jug a meminta supaya tali yang mengikat gambar bumi ikatannya dibuat longgar. “selagi tali  yang mengikat bumi itu masih kuat, sampai kiamat pun NU tidak akan sirna,” papar Kiai Nawawi 8 .
b. Struktur Organisasi NU
Struktur Organisasi NU tingkat kepengurusan meliputi:
a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat.
b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.
c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten.
d. MWCNU  (Pengurus  Wakil  Cabang  Nahdlatul  Ulama)  untuk  tingkat kecamatan.
e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Kelurahan.
c. Pembagian Kewenangan Nahdlatul Ulama
Pembagian Kewenangankeagamaan Nahdlatul Ulama meliputi ;
1. Kepengurusan  Nahdlatul  Ulama  terdiri  dari  Mustasyar,  Syuriyah  dan Tanfidziyah.
2. Mustasyar  adalah  penasehat  yang  terdapat  di  Pengurus  Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
3. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
4. Tanfidziyah adalah pelaksana.
5. Ketentuan  mengenai  susunan  dan  komposisi  kepengurusan  diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Kepengurusan Nahdlatul Ulama
8 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
1. Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
2. Mustasyar  adalah  penasehat  yang  terdapat  di  Pengurus  Besar, Pengurus  Wilayah,  Pengurus  Cabang/  Pengurus  Cabang  Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
3. Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
4. Tanfidziyah adalah pelaksana.
5. Ketentuan  mengenai  susunan  dan  komposisi  kepengurusan  diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 9
1) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari
a. Mustasyar Pengurus Besar
b. Pengurus Besar Harian Syuriyah
c. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah
d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah
e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah
f. Pengurus Besar Pleno
2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari
1. Mustasyar Pengurus Wilayah
2. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah
3. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah
4. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Wilayah Pleno
3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari
1. Mustasyar Pengurus Cabang
2. Pengurus Cabang Harian Syuriyah
3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah
4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Cabang Pleno
9 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017 4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari 10 :
1. Mustasyar Pengurus Cabang
2. Pengurus Cabang Harian Syuriyah
3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah
4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah 5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Cabang Pleno
5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
1. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah
3. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah 4. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah
5. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah
6. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno
6) Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama terdiri atas:
1. Pengurus Ranting Harian Syuriyah
2. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah
3. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah
4. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah
5. Pengurus Ranting Pleno
7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari 11 :
1. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah
2. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriyah
3. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah
4. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah
5. Pengurus Anak Ranting Pleno
10 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017

## d. Lembaga-Lembaga NU
LembagaLembaga NU adalah perangkat oraganisasi NU yang berfungsisebagai  pelaksana  kebijakan  NU  yang  berkaitan  dengan  bidang tertentu. Lembaga-lembaga adalah :
a. LDNU  (Lembaga  Dakwah  Nahdlatul  Ulama)  bertugas  dibidang  dakwah islam ASWAJA.
b. LP  Ma‟arif  NU  bertugas  dibidang  pendidikan  formal/non  formal  selain pon. Pes.
c. LSM-NU (Lembaga Sosial Mabarot Nahdlatul Ulama) bertugas di bidang social dan kesehatan
d. LENU  (Lembaga  Perekonomian  Nahdlatul  Ulama)  bertugas  dibidang ekonomi warga NU.
e. LP3NU  (LembagaPembangunan  dan  Pengembangan  Pertanian  Nahdlatul Ulama)  bertugas  dibidang  pengembangan  pertanian,  perternakan,  dan perikanan.
f. RMI  (Rabithah  Ma‟ahidil  Islamiyah)  bertugas  di  bidang  pengembangan Pondok esantren (Pon. Pes)
g. LKNU  (Lembaga  Kemaslahatan  dan  Keuarga  Nahdlatul  Ulama)  bertugas dibidang kemaslahatan keluarga, kependudukan dan lingkungan hidup.
h. Haiah  Ta‟mir  Masjid  bertugas  melaksanakan  kebijakan  NU  di  bidang pengembangan dan kemakmuran masjid.
i. Lembaga misi islam bertugas dibidang pengembangan dan penyiaran islam ASWAJA di daerah yang bersifat khusus.
j. ISHI  (Ikatan  Seni  Hadrah  Indonesia)  bertugas  dibidang  pengembangan seni hadroh (terbangan).
k. Lesbumi  (Lembaga  Seni  Budaya  Muslim  Indonesia)  bertugas  dibidang seni dan budaya.
l. IPSNU  Pagar  Nusa  (Ikatan  Pencak  Silat  Nahdlatul  Ulama)  bertugas dibidang pengembangan olah raga bela diri pencak silat.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Lajnah  adalah  perangkat  organisasi  NU  yang  berfungsi  untuk melaksanakan  program  NU  yang  memerlukan  penanganan  khusus.  Lajnah tersebut yaitu 12 :
a. Lajnah  falakiyah  bertugas  menentukan  penanggalan  tahun  hijriyah,  awal dan akhir bulan Ramadhan
b. Lajnah  Taklif  wannasyr  bertugas  penulisan  karangan,  penerjemahan, penerbitan buku, kitab, dll.
c. Lajnah  Kajian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (Lakpesdam- NU)  bertugas  melakukan  kajian,  penelitian,  dan  pelatihan  dalam  rangka meningkatkan SDM-NU.
d. Lajnah Penyuluhan dan bantuan Hukum
e. Lanjnah Zakat, Infaq dan Shadaqah
f. Lajnah  Bahsul  Masail  Diniyah  bertugas  menghimpun,  membahas  dan memecahkan  masalah  yang  mauquf  dan  waqiah  yang  harus  segera mendapatkan kepastian hukum 13 .
BadanOtonomNU  adalah  Perangkat  Organisasi  NU  yang  berfungsi membantu  melaksanakan  kebijakan  NU  khususnya  yang  berkaitan  dengan kelompok masyarakat tertuntu. Yaitu : Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU,  IPPNU,  Jam‟iyan  Ahli  Thariqah  al  Mu‟tabaroh  an  Nahdliyah,  JQH (Jamiyatul  Quro‟  wal  hufadz),  Pergunu  (Persatuan  Guru  Nahdlatul  Ulama), dan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama).
MasaHidmat Pengurus Nahdlatul Ulama;
1. Masa  Khidmat  Kepengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  14 adalah  lima  tahun  dalam  satu  periode  di  semua  tingkatan,  kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
2. Masa Jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
12 Ibid 13 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
3. Masa  Khidmat  Ketua  Umum  Pengurus  Badan  Otonom  adalah  2  (dua) periode,  kecuali  Ketua  Umum  Pengurus  Badan  Otonom  yang  berbasis usia adalah 1 (satu) periode.
Dari  uraian  di  atas,  bisa  dipahami  dan  diketahui  apa  dan  bagaimana sesungguhnya  visi,  misi  dan  haluan  intitusi  NU.  Tiada  lain,  NU  ingin menegakkan  dan  membentuk  masyarakat  Islamiyah,  menganut  paham perdamaian,  menginginkan  terciptanya  Negara  Hukum  yang  berkedaulatan rakyat. 14

## e. Potret Pendidikan NU
Pada  saat  NU  belum  diresmikan,  organisasi  yang  dibidani  para  ulama nahdliyin yang bergerak di bidang pendidikan diberi nama Nahdlatul Wathon. NU  meyakini  bahwa  persatuan  dan  kesatuan  para  ulama  dan  pengikutnya, masalah  pendidikan,  dakwah  Islamiyah,  kegiatan  sosial  serta  perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia 15 .
Sekolah  NU  didirikan  dengan  dasar  niat  yang  sederhana.  Sarananya  juga sangat sederhana, sehingga kalau dilihat kondisi pendidikan NU itu terkesan apa  adanya.  Niat  yang  sederhana  itu  kemudian  diperbaiki,  mengikuti perkembangan  pendidikan  masa  kini;  sehingga  NU  -dalam  hal  ini  Ma‟arif- berusaha  sekuat  tenaga  menata  sekolah  yang  sudah  demikian  banyak  untuk bisa  menjadi  lebih  baik.  Awalnya  memang  kebanyakan  sekolah  Ma‟arif  itu berdiri atas inisiatif masyarakat, sehingga penanganannya sederhana dan apa adanya 16 . Memang ada beberapa sekolah  yang inisiatif pendiriannya berasal dari  Ma‟arif,  bahkan  ada  lembaga  internal  NU  yang  dulu  berambisi  untuk mengelola  sekolah,  yakni  IPNU  cabang,  tetapi  waktu  itu  dipertanyakan, apakah bisa lembaga sekelas IPNU mengurusi sekolah?
14 Idham Khalid, Mendayungdan Taufan , (Jakarta: Endang dan api Islam. 1966), hal. 134-135
15 Abdurrahman Wahid, “NU dan Politik”.Kompas , 24 Juni 1987.
16 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Sekolah  NU-Ma‟arif  didirikan  untuk  syi‟ar  Islam.Oleh  karena  untuk syi‟ar,  maka  yang  penting  ramai,  dalam  artian  yang  penting  sekolahnya berjumlah banyak.Persoalan kualitas pada awalnya tidak begitu dipedulikan.Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, sekolah NU-Ma‟arif mengikuti kebutuhan sebagaimana keberadaan sekolah pada umumnya.Sekolah  pada  umumnya  mengembangkan  potensi  pokok  yang harus dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan.
Setelah  pemerintahan  orde  baru  muncul  dengan  program-programnya, dalam  rangka  merespon  modernisasi,  maka  madrasah-madrasah  yang awalnya  hanya  mengajarkan  materi  agama  sebagaimana  di  Pesantren berkembang  dengan  materi  keilmuan  umum.Kurikulum  madrasah  kemudian mengikuti  kurikulum  pemerintah,  bukan  merupakan  pendidikan  agama murni 17 .Di  madrasah  terdapat  keilmuan  umum,  seperti  bahasa  Indonesia, ilmu  pengetahuan  sosial,  kewarganegaraan,  dan  lain  sebagainya.Begitulah awal tumbuh-kembangnya madrasah dan sekarang berkembang sebegitu rupa hingga menjadi berjenis  tingkatan, mulai TK sampai perguruan tinggi.Meski begitu,  ada  juga  madrasah  yang  mulai  didirikan  sampai  sekarang  hanya memiliki kelas tingkat ibtidaiyah saja.
Dari  lembaga-lembaga  pendidikan  NU-Ma‟arif  yang  tersebar  di  seluruh wilayah nusantara, hanya di LP Ma‟arif Jawa Timur, yang membawahi lebih dari  4000  buah  MI,  190  SD,  470  MTs,  325  SMP,  280  MA,  250  SMA,  15 SMEA, 4 STM, dan 15 buah Perguruan Tinggi, yang dapat dikatakan berhasil dalam  membina  dan  mengkoordinasikan  lembaga-lembaga  itu  untuk mencapai suatu prestasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan misalnya 250 SMA,  yang  statusnya  disamakan  ada  7  buah,  80  %  dari  250  buah  SMA  itu statusnya  telah  diakui.  Di  samping  itu,  terdapat  beberapa  Perguruan  Tinggi (PT)  yang  cukup  terkenal,  seperi  UNISMA,  UNSURI,  UNDAR  Jombang, IKAHA Jombang, Universitas Tri Bakti Kediri, dan sebagainya.
Secara  kuantitas,  pendidikan  NU  luar  biasa  besarnya.  Dibanding  PGRI, NU  unggul  dari  hal  kualitas  dan  kuantitas.  Dibanding  Muhammadiyah,
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
sampai  taraf  SMA,  NU  unggul  dalam  hal  kualitas  dan  kuantitas,  tetapi  di level  Perguruan  Tinggi,  secara  kualitas  NU  sementara  ini  kalah  dengan Muhammadiyah. Dibanding dengan sekolah Katolik, sementara ini, dalam hal kualitas  NU  kalah,  tetapi  dalam  hal  kuantitas  NU  tidak  terkalahkan.Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga sekolah Katolik  yang gulung tikar.Kebanyakan  orang  sering  silau  dengan  lembaga  pendidikan Muhammadiyah,  padahal  PW  Muhammadiyah  (durasi  1987-2002)  sering konsultasi dengan PW Ma‟arif Jawa Timur (1987-2002).
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  tumbuh  dan  berkembang  dari masyarakat  sendiri,  madrasah  dan  sekolah  NU  memiliki  karakter  yang khusus,  yaitu  karakter  masyarakat;  diakui  sebagai  milik  masyarakat  dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.Guru-guru  madrasah  adalah  juga  guru-guru  masyarakat  yang tingkah  lakunya  dinilai,  diawasi,  dan  ditiru  oleh  masyarakat.Madrasah  NU juga  merupakan  pusat  kegiatan  masyarakat  pada  beberapa  bidang  tertentu, khususnya pada bidang keagamaan 18 .
Masyarakat  mendirikan  sebuah  madrasah  dengan  dilandasi  oleh  mental percaya  pada  diri  sendiri,  tidak  menunggu  bantuan  dari  luar.Pada  zaman penjajahan,  NU  tegas-tegas  menolak  bantuan  pemerintah  jajahan  bagi madrasah  dan  segala  bidang  kegiatannya.Sikap  mental  berdiri  di  atas  kaki sendiri  seharusnya  dipertahankan  dan  dikembangkan  terus  meskipun  pada zaman kemerdekaan ini bantuan dari pemerintah nasional tidak ditolak.Sikap ini  merupakan  modal  besar  bagi  NU,  bukan  saja  dalam  rangka mempertahankan  dan  mengembangkan  kelangsungan  hidup  madrasah  dan sekolah,  tetapi  juga  untuk  mempertahankan  karakteristik  masyarakat,  baik dalam  melaksanakan  kegiatan  maupun  menetapkan  dan  melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan cita-citanya.
Di  Indonesia  terdapat  kelembagaan  madrasah  yang  jumlahnya  cukup signifikan/  jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.772  (berstatus  Negeri 577  dan  swasta  3.195)  atau  84,7  %  swasta.  Jumlah  Madrasah  Tsanawiyah
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
(MTs.) sebanyak 10.792 (berstatus Negeri 1.168 dan swasta 9.624) atau 89,2 % swasta. Jumlah MI 22.799 (berstatus negeri 1.482 dan swasta 21.317) atau 93,5  %  swasta.  Upaya  disentralisasi  madrasah  sebetulnya  lebih  difokuskan untuk  madrasah-madrasah  negeri  tersebut,  sementara  madrasah  swasta  sejak awal  memang  sudah  berada  di  tengah-tengah  masyarakat,  beroperasi  secara mandiri  dan  otonom.Artinya,  secara  umum  madrasah  telah  meluncur  di  rel otonomi pendidikan.
Masyarakat  madrasah  banyak  yang  menyampaikan  keluhannya,  terutama dalam menghadapi akses otonomi daerah.Berbeda dengan eksistensi sekolah, di  beberapa  daerah  madrasah  memang  belum  diterima  secara  bulat  oleh daerah.Misalnya dalam hal penyediaan anggaran pendidikan. Pimpinan Pusat LP  NU-Ma‟arif  telah  melayangkan  surat  kepada  Departemen  Agama  untuk memberikan  masukan  kepada  pemerintah  bahwa  desentralisasi  madrasah sudah mendesak diterapkan.
NU-Ma‟arif  harus  meningkatkan  dan  mengembangkan  madrasah  dan sekolahnya  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  baik  lagi,  merupakan  kewajiban yang  diperintahkan  oleh  agama  dan  keharusan  sejarah.Penyediaan  tenaga, sarana  dan  fikiran  yang  lebih  besar  adalah  mutlak  adanya.  Mulai  dari pembenahan  madrasah  dan  sekolah  inilah  kiranya  pendidikan  yang diselenggarakan NU-Ma‟arif dapat  diharapkan  fungsi  dan peranannya dalam upaya  peningkatan  SDM  Indonesia  yang  berkualitas,  memiliki  kompetensi, memiliki  relevansi  mutu  (bagi  pembangunan  dan  wilayah  global)  serta berdaya  saing  (kompetitif).  Lebih  dari  itu,  output  pendidikan  NU-Ma‟arif yang bermutu tentu saja akan berpengaruh secara luas pada terciptanya good governance,  civil  society,  dan  unit-unit  keluarga  yang  kuat,  sehingga  NU, bangsa  dan  negara  menjadi  lebih  baik  lagi.  Untuk  itulah,  NU  turut berpartisipasi dalam beberapa program pemerintah di bidang pendidikan 19 .
f. Bahsul Masa’il sebagai solusi Konflik/ Permasalahan-Permasalahan
Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masa‟il NU merupakan forum  yang  sangat  dinamis,  demokratis  dan  “berwawasan  luas”.  Dikatakan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
dinamis  sebab  persoalan  ( masa’il )  yang  dibahas  selalu  mengikuti perkembangan ( trend ) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik  yang tua maupun muda. Pendapat  siapapun  yang  paling  kuat  itulah  yang  diambil 20 .  Dikatakan “berwawasan  luas”  sebab  dalam  forum  bahtsul  masa'il  tidak  ada  dominasi mazhab  dan  selalu  sepakat  dalam  khilaf.  Salah  satu  contoh  untuk menunjukkan  fenomena  “sepakat  dalam  khilaf”  ini  adalah  mengenai  status hukum bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan.  Ada  yang  mengatakan  halal,  haram  atau  subhat.  Itu  terjadi sampai  Muktamar  NU  tahun  1971  di  Surabaya.  Muktamar  tersebut  tidak mengambil  sikap.  Keputusannya  masih  tiga  pendapat:  halal,  haram  atau subhat.  Ini  sebetulnya  merupakan  langkah  antisipatif  NU.  Sebab  ternyata setelah  itu  berkembang  berbagai  bank  dan  lembaga  keuangan  modern  yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.
Secara historis, forum bahtsul masa‟il sudah ada sebelum NU berdiri.Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai  dan santri  yang  hasilnya  diterbitkan  dalam  buletin  LINO  (Lailatul  Ijtima Nahdlatul Oelama).Dalam buletin LINO, selain memuat hasil, bahtsul masa‟il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi  kiai lain,  begitru seterusnya.  Dokumentasi tentang  LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH.Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo,
20 NU  sejak  berdirinya  memang  mengambil  sikap  dasar  untuk  “bermazhab”.  Sikap ini  secara  konsekuen  ditindaklanjuti  dengan  upaya  pengambilan  hukum  dari  referensi (maraji‟)  berupa  kitab-kitab  fiqih  yang  pada  umumnya  dikerangkakan  secara  sistematik dalam  beberapa  komponen:  „ibadah,  mua‟amalah,  munakahah  (hukum  keluarga)  dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan  orientasinya  dalam  pengambilan  hukum  kepada  aqwal  al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke qaul mukharraj (pendapa thasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul- tarjih.  Mereka  juga  sering  mengambil  keputusan  sepakat  dalam  khilaf  akan  tetapi  juga mengambil  sikap  untuk  menentukan  pilihan  sesuai  dengan  situasi  kebutuhan  hajjiyah tahsiniyah (kebutuhan sekunder) maupun dlaruriyah (kebutuhan primer)
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Tuban mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia.Itu  bukan  berarti  tukaran  (konflik),  tetapi  hannya  sebatas  berbeda pendapat  dan  saling  menghormati.Kiai  Mahfudh  membolehkan  khutbah diterjemahkan  sementara  Kiai  Muratadlo  tidak.Sampai  sekarang  tradisi khutbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan21.
Sering  muncul  krtik  bahwa  forum  bahtsul  masa‟il  NU  tidak  dinamis, hanya  berorientasi  pada  qaul  (pernyataan  verbal)  ulama,  bukan  manhaj (metodologi)  dan  Syafi‟iyyah  sentris.Krtitik  tersebut  sesungguhnya  tidak seluruhnya benar.Misalnya dulu forum bahtsul masa‟il mengharamkan orang Islam memakai jas dan dasi karena dianggap tasyabbuh (menyerupai) dengan orang  kafir.  Tetapi  KH.  Wahab  Khasbullah  sendiri  setelah  merdeka  selalu memakai  sarung  dan  dasi.Ini  tidak  ada  dalilnya  (qaulnya).Itu  berdasakan manhaj. Tidak ada kitab-kitab fiqih yang secara tekstual menulis “haruma al- dasi awa al- jas lainnahu...” (diharamkan dasi dan jas karena...).
Contoh  lain  misalnya,  para  kiai  NU  dalam  memberikan  fatwa  hukum sering memakai kaidah-kaidah fiqih atau ushul fiqih. Hanya saja masalahnya para  kiai  NU  meskipun  sudah  memberi  fatwa  hukum  berdasarkan  kaidah fiqih mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks/nashnya. Jadi kelihatan tekstual  tetapi  sebetulnya  penuangan  teks  itu  selah  melalui  proses  berfikir manhajy yang panjang dan njlimet.
Penuangan dasar teks ini, kemudian menimbulkan adanya kesan bahwa kai NU hanya bermazhab fi al-aqwal (dalam pendapat hukum) tidak fi al-manhaj (dalam metodologi).Tetapi sebenarnya, para ulama NU juga memegangi dan mempelajari manhaj Imam Syafi‟i.Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti Waraqat, Hujjat al-Wushul,  Lam‟  al-Jawami‟,  al-Mushtasyfa,  al-Ashbah  wa  al-Nadha‟ir, Qawaid  Ibnu  Abd  al-Salam  dan  lain-lain  banyak  dijumpai  pada  koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Dalam hal ini  metodologi  itu  digunakan  utnuk  memperkuat  pemahaman  atas  masa‟il furu‟iyah  (masalah  yang  tidak  prinsip)  yang  ada  pada  kitab-kitab  fiqih  di
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
samping sering juga diterapkan untuk mengambil langkah tandhir al-masa‟il bi  nadhairiha  (menetapkan  hukum  sesuatu  berdasarkan  hukum  atas  sesuatu yang  sama  yang  telah  ada)  tidak  untuk  istinbath  al-ahkam  min  mashadiriha al-ashliyyah (penggalian hukum dari sumber pokoknya).
Bagaimanapun  rumusan  fiqih  yang  dikonstruksikan  ratusan  tahun  lalu jelas  tidak  memadai  untuk  menjawab  semua  persoalan  yang  terjadi  saat ini.Situasi  sosial,  politik  dan  kebudayaannya  sudah  berbeda.Dan  hukum sendiri  harus  berputar  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu.Jika  hanya  melulu berlandaskan  pada  rumusan  teks,  bagaimana  jika  ada  masalah  hukum  yang tidak  ditemukan  dalam  rumusan  tekstual  fiqih?  Apakah  harus  mauquf  (tak terjawab)?.Padahal  memauqufkan  persoalan  hukum,  hukumnya  tidak  boleh bagi  ulama  (fuqaha).Disinilah  perlunya  “fiqih  baru”  yang  mengakomodir permasalahan-permasalahan baru  yang muncul  dalam masyarakat.Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj  yakni mengambil metodologi  yang dipakai ulama dulu dan ushul fiqih serta qawa’id (kaidah-kaidah fiqih) 22 .
Pemikiran tentang perlunya “fiqih baru” ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira  sejak  1980-an  ketika  mulai  muncul  dan  marak  diskusi  tentang "tajdid" karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab persoalan  kontemporer  di  samping  munculnya  ide  konstekstualisasi  kitab kuning.  Sejak  itu  lalu  berkali-kali  diadakan  halaqah  (diskusi)  yang  diikuti oleh  beberapa  ulama  Syuriyah  dan  pengasuh  pondok  pesantren  untuk merumuskan “fiqih baru” itu. Kesepakatan telah dicapai, yaitu menambah dan memperluas  muatan  agenda  bahtsul  masa‟il  yang  tidak  saja  meliputi persoalan  hukum  halal/haram  melainkan  juga  hal-hal  yang  bersifat pengembangan pemikiran keislaman dan kajian kitab.
Dalam halaqah ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi madzhab selain  syafi‟i  dan  perlunya  penyusunan  sistematika  bahasan  yang  mencakup pengembangan  metode-metode  dan  proses  pembahasan  untuk  mencapai tingkat  kedalaman  dan  ketuntasan  suatu  masalah.  Rumusan  “fiqih  baru”  ini kemudian  di  bahas  secara  intensif  pada  Muktamar  ke-28  di  Krapyak,
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
Yogyakarta  yang  kemudian  dikukuhkan  dalam  Munas  Alim  Ulama  di Lampung, 1992.
Di  dalam  hasil  Munas  tersebut  diantaranya  disebutkan  perlunya bermazhab secara manhaji ( Metodologis ) serta “merekomendasikan” para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung  dari  teks  dasar.  Jika  tidak  mampu  maka  diadakan  ijtihad  jama‟i ( Ijtihad Kolektif ). Bentuknya bisa istinbath ( Menggali Dari Teks Asal/Dasar ) maupun ilhaq ( qiyas ).
Pengertian  istinbath  hukum  di  kalangan  NU  bukan  mengambil  hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur‟an dan Sunnah akan tetapi - sesuai dengan sikap dasar bermazhab- mentathibkan (memberlakukan) secara dinamis  nash-nash  fuqaha  dalam  konteks  permasalahan  yang  dicari hukumnya.  Sedangkan  istinbath  dalam  pengertian  pertama  (cenderung  ke arah  perilaku  ijtihad  yang  oleh  ulama  NU  dirasa  sangat  sulit  karena keterbatasan-keterbatasan  yang  disadari  oleh  mereka.  Terutama  di  bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya muj'tahid.  Sementara  itu,  istinbath  dalam  pengertiannya  yang  kedua,  selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku.
Oleh  karena  itu,  kalimat  istinbath  di  kalngan  NU  terutama  dalam  kerja bahtsu  masa‟il-nya  Syuriyah  NU  tidak  populer  karena  kalimat  itu  telah populer  di  kalangan  ulama  NU  dengan  konotasinya  yang  pertama  yaitu ijtihad,  suatu  hal  yang  oleh  ulama  Syuriyah  tidak  dilakukan  karena keterbatasan  pengetahuan.  Sebagai  gantinya  dipakai kalimat bahtsul  masa‟il yang  artinya  membahas  masalah-masalah  waqi‟ah  (yang  terjadi)  melalui maraji‟(referensi) yaitu kutubul-fuqaha. 23

## g. Peran NU pada kemerdekaan RI
Nadhlatul  Ulama  (NU)  yang  berdiri  31  Januari  1926  berdasarkan semangat  kebangkitan  nasional,  memegang  peranan  penting  dalam kemerdekaan  Republik  Indonesia  (RI).  Warga  NU  baik  dari  kalangan  Kiai
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
maupun  santrinya  tercatat  pernah  ikut  memperjuangkan kemerdekaan negara tercinta  ini.Perjuangan  mereka  dilakukan  sesaat  setelah  peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, karena sebulan setelah Indonesia merdeka (pertengahan  September  1945)  Inggris  kembali  datang  ke  Indonesia  untuk menjajah  kembali.  Berangkat  dari  peristiwa  tersebut,  warga  NU  tergerak hatinya  ikut  dalam  gerakan  melawan  para  penjajah,  terutama  saat  Inggris ingin  mengusai  Jawa  Timur  setelah  sebelumnya  menguasai  berbagai  daerah di  Indonesia.  Pada  bulan  Oktober  pasukan  Inggris  yang  tergabung  dalam NICA  ( Netherland  Indies  Civil  Administration )  telah  menguasai  Medan, Padang,  Palembang,  Bandung  dan  semarang,sedangkan  kota-kota  besar  di Indonesia Timur diduduki oleh Australia 24 .
Pembesar  NU  dan  anggotanya  melakukan  perlawanan  kepada  pasukan Inggris. Saat  itu,  pasukan  Inggris berjumlah sekitar 6.000 orang  yang terdiri dari  jajahan  India.  NU  juga  mendeklarasikan  perang  suci,  berjihad  melawan penjajah  bersama  masyarakat  lainnya.  Ribuan  kiai  dan  santri  NU  di  seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945, dipimpin oleh Rois Akbar NU Hadratussyekh KH Hasyim Asy‟ari 25 . Mereka mendeklarasikan resolusi  dengan sebutan  „resolusi  jihad‟  yang isinya antara lain mempertahankan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945,” tulis MC Ricklefs (1991).Menurut  Rickleft,  resolusi  jihad  itu  merupakan  fatwa  tentang kewajiban perang melawan para kaum imprealis. Berdasarkan fatwa tersebut, seluruh  masyarakat  Islam  membentuk  laskar  perang.  Para  sejarahwan mengakui bahwa pengaruh resolusi jihad berhasil memprovokasi masyarakat dan  rakyat  untuk  terus  berjuang  melawan  penjajah  dengan  nama  Jihad  dan imbalan masuk surga 26 .
Hampir  seluruh  masyarakat  dan  warga  negara  Indonesia  yang  pernah belajar  sejarah  kemerdekaan  Indonesia  bisa  dipastikan  mengenal  dan
24 Anas Thahir, et. al (ed), Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 135
25 Ibid
26 Greg Barton, Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (Jakarta: Equinox, 2002).
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
mengetahui  peristiwa  heroik  10  Nopember  1945  atau  minimal  mengetahui kalau  tanggal  tersebut  merupakan  hari  bersejarah  dalam  perjalanan  bangsa Indonesia  sehingga  ditetapkannya  10  Nopember  sebagai  hari  Pahlawan Nasional.  Namun  berapa  banyak  orang  yang  tau  bahwa  dibalik  peristiwa bersejarah yang menelan korban ribuan warga negara Indonesia itu ada peran dan andil besar Hadrotussyeikh KH Hasyim As‟ari yang mengeluarkan fatwa Resolusi Jihadnya?. Diakui oleh banyak pihak dan kalangan, bahwa peristiwa bersejarah  10  Nopember  1945  di  Kota  Surabaya,  Jawa  Timur,  merupakan dampak  dikeluarkannya  keputusan  “resolusi  jihad”  atau  seruan  perang  yang dicetuskan ulama-ulama NU.
Keputusan  tersebut  ditempuh  setelah  ulama-ulama  dan  konsul  NU berkumpul  di  Surabaya  untuk  menyikapi  situasi  politik  terkait  dengan masuknya  kembali  penjajah  ke  Indonesia  yang  baru  merdeka.  Pertemuan yang  berlangsung  dari  21  Oktober  tersebut  memutuskan  dua  hal  penting 27 . Pertama  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945  atas dasar  Pancasila dan UUD 1945 adalah sah menurut fikih alias hukum Islam 28 . Kedua, karena itu, umat Islam diwajibkan  mengangkat  senjata  (jihad)  untuk  mengusir  penjajah  dan mempertahankan  kemerdekaan.  “Resolusi  jihad  yang  dikeluarkan  NU  telah menginspirasi segenap anak bangsa untuk berjuang mengangkat senjata guna mengusir  penjajah  yang  hendak  masuk  kembali  ke  Indonesia,”  tutur  dia. Kontribusi  NU  terhadap  peristiwa  tersebut  bukan  hanya  sebatas mengeluarkan  resolusi  jihad  yang  terbukti  berhasil  melecut  semangat  juang bangsa  Indonesia,  namun  para  ulama  NU  terjun  secara  langsung  ke  medan perang dengan memimpin perlawanan mengusir penjajah.

## h. Pengaruh Keagamaan dan Kontruksi Sosial NU
27 Abdurrahman Wahid, Gus Miek: Wajah Sebuah Kerinduan, dalam Kiai Nyentrik , hlm. 127.
28 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Dalam  sejarah  NU,  organisasi  yang  pertama  kali  didirikan  para  ulama- pesantren  (sebelum  kelahiran  NU  pada  tahun  1926)  bukanlah  Nahdlatul Muslimin, melainkan Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Bangsa, 1916). Karena berada  dalam  konteks  kolonialisme,  maka  ulama-ulama  pesantren  tidak  lagi mengedepankan kekelompokan Islam yang bersifat terbatas, melainkan suatu kebangkitan bangsa demi perjuangan mengusir penjajahan. Nahdlatul Wathon sebagai  pusat  pergerakan  kemerdekaan  ini  kemudian  diperkuat  dengan pendirian  Nahdlatut  Tujjar  (Kebangkitan  Pedagang)  yang  merupakan  upaya para  ulama  untuk  membangun  kemandirian  ekonomi  masyarakat,  vis  a  vis kolonialisme.  Nahdlatut  Tujjar  kemudian  menjadi  perjuangan  praksis  pada level  ekonomi,  di  samping  perjuangan  pada  level  kebangsaan  melalui Nahdlatul Wathon.
Segenap  pola  perjuangan  ini  kemudian  disempurnakan  melalui pembentukan  Tashwirul  Afkar  (1918),  sebuah  forum  diskusi  para  ulama, untuk  mengembangkan  wawasan  keislaman  yang  kontekstual  dengan kebutuhan  bangsa.  Berpijak  dengan  pembentukan  ketiga  organisasi  inilah, NU sebagai naungan organisasional bagi perjuangan ulama-ulama pesantren, didirikan pada 31 Januari 192629.
Kesadaran  kebangsaan  ini  bisa  terbentuk,  karena  kami  memahami  Islam sebagai rahmatan lil „alamin. Artinya, karena rahmat Islam tidak hanya untuk umat  muslim,  maka  perjuangan  Islam  bisa  diperluas  ke  dalam  konteks kebangsaan  yang  tentunya  melampaui  sekat-sekat  keagamaan.  Kami, Nahdlatul  Ulama  (NU),  secara  prinsipil  memang  memahami  Islam  terutama sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil „alamin).
Artinya,  Islam  ketika  dilaksanakan  secara  benar,  akan  mendatangkan rahmat,  baik  untuk  orang  Islam  maupun  bagi  seluruh  alam.  Islam  sebagai agama penyempurna tidak hanya membatasi kebaikannya, murni untuk umat Islam semata, melainkan untuk semesta alam, baik seluruh manusia, makhluk dan  kehidupan  itu  sendiri.  Kesempurnaan  Islam  terletak  di  dalam
29 Abdurrahman Wahid, NU dan Islam di Indonesia Dewasa Ini . Prisma , edisi April 1984, hlm. 32
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
kesemestaan  ini,  yang  akhirnya  tidak  membatasi  dirinya  dalam  klaim kelompok, klaim golongan, apalagi klaim pribadi. 30
Dan  Tuhanmu  adalah  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  tidak  ada  Tuhan  (yang berhak  disembah)  melainkan  Dia,  Yang  Maha  pemurah  lagi  Maha Penyayang. Hal serupa ditegaskan di QS. Al-Anbiya‟: 107: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Sifat Rahman  dan  Rahim  Allah,  serta  derajat  Nabi  MuhammadSAW  yang membawa  rahmat  bagi  semesta  alam,  telah  menunjukkan  ketinggian  nilai Islam, yang sempurna, justru karena ia meliputi segala sesuatu. Rahmat yang berakar pada asma terpuji Allah, al-Rahman, adalah Kasih Sayang Alloh yang tentu mencakup seluruh ciptaan-Nya.
Oleh  karena  itu,  Islam  tidak  bisa  membatasi  rahmat-Nya,  hanya  untuk umat  Islam,  karena  ciptaan  Alloh  melampaui  sekat  keagamaan,  organisasi, negara,  dan  bahkan  batasan  manusiawi.  Hadirin  yang  kami  hormati, Pemahaman  Islam  sebagai  rahmatan  lil  „alamin  mengandaikan  sebuah pengertian,  bahwa  Islam  telah  mengatur  tata  hubungan,  menyangkut  aspek teologis, ritual, sosial, dan kemanusiaan. Karena dasar dari pemahaman Islam rahmatan  lil  „alamin  adalah  Kasih  Sayang  Allah,  maka  nilai  kerahmatan  ini menjadi dasar bagi seluruh tata hubungan tersebut. Dalam kaitan ini, sebagai organisasi yang menjalankan prinsip Islam rahmatan lil „alamin, NU memiliki nilai-nilai  operasional  yang  mengejawantahkan  prinsip  Islam  rahmatan  lil „alamin  tersebut.  Pertama,  tawasuth.  Yakni  sikap  mengambil  jalan  tengah ketika  berada  di  dua  titik  ekstrim,  dengan  menampilkan  keberislaman  yang moderat  dan  kontekstual.  Pilihan  atas  sikap  tawasuth  ini  didasari  oleh kemampuan  NU  untuk  menemukan  nilai-nilai  substantif  dari  Islam,  dengan pengamalan ajaran Islam yang kontekstual dengan kebutuhan umat31.
Kedua,  i‟tidal.  Sikap  adil  ini  menjadi  substansi,  konsistensi,  dan  akurasi yang  senantiasa  dijaga  di  dalam  posisi  tawasuth  tersebut,  sehingga  jika tawasuth berkaitan dengan posisi, maka i‟tidal adalah substansi yang dijaga di
30 Ibid 31 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
dalam posisi tawasuth tersebut. Dalam praktiknya, sikap tawasuth dan i‟tidal ini  kemudian  melahirkan  sikap-sikap  nahdliyyah  lainnya,  yakni  tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan tasyawur (musyawarah).
Oleh karena itu, NU kemudian menjadi garda depan moderatisme Islam di Indonesia,  karena  ia  telah  menemukan  pemahaman  yang  seimbang  dan  adil dari  ajaran-ajaran  Islam.   Dalam  menjalankan  tawasuth  dan  i‟tidal  ini,  NU menggunakan  tiga  pendekatan.  Pertama,  fiqh  al-ahkam,  yakni  pendekatan syari‟ah untuk masyarakat yang telah siap melaksanakan hukum positif Islam (umat  ijabah).  Kedua,  fiqh  al-da‟wah,  yakni  pengembangan  agama  di kalangan  masyarakat  melalui  pembinaan.  Ketiga,  fiqh  al-siyasah,  yang merupakan upaya NU dalam mewarnai politik kebangsaan dan kenegaraan32.
Dalam  politik  kenegaraan  inilah,  ulama-ulama  NU  telah  menggariskan suatu  kebijaksanaan  fiqhiyyah  sebagai  mekanisme  logis  untuk  menghadapi persoalan  bangsa.  Jadi,  sah  tidaknya  suatu  persoalan  kenegaraan,  sering dilihat dari sah tidaknya persoalan itu menurut cara-pandang fiqh. Salah satu contoh yang populer di kalangan kami adalah penggunaan kaidah fiqh, ma laa yudraku  kulluhu  laa  yutraku  julluhu:  apa  yang  tidak  bisa  didapatkan semuanya,  jangan  ditinggal  prinsip  dasarnya.  Kaidah  ini  kemudian  menjadi landasan  normatif  dalam  menetapkan  sikap  NU  terhadap  corak  kenegaraan Indonesia  yang  memang  bukan  negara  Islam.Hal  ini  dipraktikkan  dalam beberapa  fase  sejarah.  Pertama,  pra-kemerdekaan.  Dalam  Muktamar  NU  di Banjarmasin  (1935), NU dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apa hukum pemerintahan  yang  secara  konstitusional  berada  dalam  kekuasaan  Hindia- Belanda?  Apakah  ia  berarti  negara  kafir  (dar  al-harb),  ataukah  bisa diupayakan suatu negara Islam (dar al-Islam)?
Dengan  berpijak  pada  tradisi  fiqh,  maka  wilayah  Hindia-Belanda  ini kemudian  ditetapkan  sebagai  dar  al-salam  atau  dar  al-shulh  (negeri  damai). Argumentasinya  jelas:  meskipun  pemerintahannya  tidak  Islami,  tetapi  umat Islam  di  dalamnya  memiliki  hak  untuk  melaksanakan  syari‟at  Islam  dengan nyaman  dan  aman.  Hal  ini  menegaskan  sutu  prinsip,  bahwa  ketika  prinsip
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
dasar  Islam,  yakni  pelaksanaan  syari‟at  bisa  dilaksanakan  di  sebuah  negara yang  struktur  konstitusionalnya  tidak  Islami;  hukum  bagi  negara  tersebut bukanlah dar al-harb, melainkan dar al-salam, negeri damai.
Kedua, fase pembentukan negara-bangsa RI. Dalam perumusan konstitusi dan bentuk  kenegaraan  Indonesia (1945), masyarakat  kami dihadapkan pada persoalan  krusial  dan  sensitif:  apa  corak  kenegaraan  Indonesia?  Apakah  ia harus  menjadi  negara  agama,  ataukah  negara  sekular?  Umat  Islam,  sebagai umat  mayoritas,  tentu  memiliki  harapan  agar  kenegaraan  RI  menjadi  negara Islam.
Dalam  kaitan  ini,  NU  memiliki  pemikiran  lain.  Karena  sejak  awal, kebangsaan  Indonesia  bersifat  majemuk,  maka  corak  kenegaraan  yang berdasar  pada  satu  konsepsi  keagamaan,  akan  bertabrakan  dengan  kondisi majemuk  tersebut.  Hal  ini  sebenarnya  telah  diwadahi  oleh  kebijaksanaan falsafah negara kami, yakni Pancasila.
Di  dalam  falsafah  yang  digali  dari  kebijaksanaan  kebudayaan  Nusantara ini,  terdapat  prinsip  Bhinneka  Tunggal  Ika  tanhana  Dharma  Mangrwa: kemajemukan itu hakikatnya satu, karena tidak ada Kebenaran yang mendua. Meskipun  bangsa  kami  memiliki  suku,  agama,  dan  budaya  yang  begitu majemuk,  namun  ia  tetap  berada  dalam  satu  kebenaran,  karena  tidak  ada Kebenaran yang mendua.
Dengan  ajaran  bijak  dari  local  wisdom  ini,  maka  ulama  NU  akhirnya menentukan sikap: negara RI bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular.  Ia  adalah  negara  yang  didasari  oleh  nilai-nilai  keagamaan.  Hal  ini dengan  baik  dijaga  oleh  keberadaan  sila  pertama  dari  Pancasila  itu  sendiri, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan  menempatkan  nilai  ketuhanan  sebagai  prinsip  (sila)  pertama dalam Pancasila, maka negara RI adalah negara yang mendasarkan diri pada nilai ketuhanan. Hal ini memiliki konsekuensi strategis, yang jika dilihat dari prinsip ke-NU-an, menggambarkan sikap tawasuth dan i‟tidal. Yakni, di satu
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
sisi,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  dan  mengembangkan kehidupan beragama33.
Sementara di sisi lain, agama memiliki peran signifikan: ia menjadi dasar etis  bagi  pembentukan  suatu  masyarakat  madani  yang  dibutuhkan  demi terbangunnya  kenegaraan  yang  beradab.  Agama  akhirnya  menjadi  “agama publik”  (public  religion)  yang  digerakkan  oleh  para  pemuka  dan  organisasi keagamaan,  untuk  membentuk  etika  sosial  dan  etika  kewarganegaraan  yang berlandaskan nilai-nilai etis keagamaan34.
Pada  titik  ini,  prinsip  ma  laa  yudraku  kulluhu  laa  yutraku  julluhu menemukan  ruangnya  lagi.  Sebab,  ketika  nilai-nilai  substantif  Islam,  seperti keadilan, kejujuran, saling mengasihi, kemashlatan, dsb bisa diterapkan untuk membentuk  etika  publik,  perjuangan  pendirian  struktur  kenegaraan  Islam tidak lagi menjadi persoalan utama. Hal ini terkait dengan prinsip keislaman dalam  NU,  yang  tidak  terjebak  dalam  penerapan  aspek  formalis  atau institusional  dari  syari‟at,  melainkan  upaya  demi  terwujudnya  tujuan  utama syari‟at  (maqashid  al-syari‟ah).  Tujuan  utama  syari‟at  itu  terdapat  dalam kemashlatan,  yang  mewujud  dalam  pembelaan  terhadap  lima  hak  dasar manusia, yakni hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak bekerja, dan hak berkeluarga. Fase ketiga, adalah fase azas tunggal Pancasila.
Di  segenap  lini  masyarakat,  baik  partai  politik  maupun  organisasi kemasyarakatan,  Pancasila  harus  menjadi  satu-satunya  azas  yang  mengganti azas  lainnya,  termasuk  azas  Islam.  NU  pada  Muktamar  ke-27  di  Situbondo (1984) kemudian mengambil sikap. Pancasila adalah azas kenegaraan, bukan azas  agama.  Selama  tidak  hendak  menggantikan  akidah  Islam,  maka Pancasila  bisa  diterima.  Penetapan  ini  bisa  kita  pahami  dengan  menyimak ungkapan  KH  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur).  Dengan  simbolis,  beliau menjelaskan:  “Pancasila  adalah  rumah  kita.  Sementara  Islam  adalah  rumah tangganya”.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
Artinya,  Pancasila  adalah  bangunan  rumah  bersama,  yang  bisa  ditempati oleh  siapa  saja.  Sementara  itu  bagi  warga  NU,  rumah  tangga  untuk  menata rumah itu, tetaplah akidah Islam. Sikap dan ketetapan seperti ini bukan suatu logika  taktis  atau  bahkan  oportunisme  politik.  Melainkan  sebuah  sikap tawasuth  yang  lahir  dari  pemahaman  atas  substansi  ajaran  Islam,  serta kesadaran  atas  kebutuhan  untuk  membangun  kenegaraan  yang  beradab. Dengan  menerima  azas  Pancasila  ini,  NU  ikut  membangun  pola  kenegaraan konstitusional,  sebab  dasar  konstitusional  tersebut,  yakni  Pancasila,  adalah nilai-nilai  luhur  yang  selaras  dengan  syari‟at  Islam.   Berdasarkan  pada pengalaman historis di atas, maka NU secara konsisten mengiringi perjalanan kenegaraan RI. Sebab menurut NU, struktur kenegaraan RI, denganPancasila sebagai  falsafah,  dan  konstitusi  yang  memuat  perlindungan  dan  pemenuhan atas  hajat  hidup  masyarakat,  adalah  struktur  kenegaraan  yang  secara substantif,  sesuai  dengan  nilai-nilai  dasar  Islam.  Di  dalam  kesesuaian dasariah  inilah,  NU  menempatkan  peran  kenegaraannya.  Oleh  karenanya,  di tengah  upaya-upaya  ideologis  yang  digerakkan  oleh  sayap  ekstrim,  seperti komunisme  dan  gerakan  fundamentalis  Islam,  NU  tetap  berada  di  titik tawasuth dan i‟tidal, sehingga di setiap fase sejarah kenegaraan RI, sikap NU senantiasa  sama,  yakni  mengawal  nilai-nilai  keadilan  yang  menjadi  prinsip utama dari syari‟at Islam.
Demikianlah pandangan dan pengalaman NU dalam mengawal kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Secara  substantif  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa dengan  memahami  Islam  sebagai  rahmatan  lil  „alamin,  maka  pergerakan Islam tidak akan terbatas pada kelompoknya sendiri. Dalam kaitan ini, Islam adalah  agama  yang  sempurna,  justru  karena  ia  bisa  merangkul  segenap persoalan yang berada di luar batas kediriannya 35 .
Paradigma  perjuangan  Islam  untuk  bangsa,  untuk  masyarakat,  dan  untuk kemashlahatan  semua  golongan  akan  menunjukkan  kebesaran  Islam,  sebab sebagai agama rahmat, ia memiliki keluasan tak terbatas untuk menyelesaikan segala  persoalan.  Dengan  keluasan  Islam  inilah,  diharapkan  berbagai
35 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 1, 2017
perbedaan di dunia Islam bisa ditemukan kembali pada titik yang sama, yakni kebesaran Islam itu sendiri, sebagai agama yang rahmatnya meliputi semesta alam.
i. Tradisi Keagamaan NU
Tradisitahlilan,  yasinan,  dan  tradisi  memperingati  3  hari,  7  hari,  40  hari, 100 hari, dan 1000 hari orang yang meninggal dunia adalah tradisi yang telah mengakar  di  tengah-tengah  masyarakat  kita  khususnya  di  kalangan  warga nahdliyin 36 .
Dan tradisi tersebut  mulai  dilestarikan sejak para sahabat  hingga saat  ini, di pesantrenpun tahlilan, yasinan merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap hari  setelah  shalat  subuh  oleh  para  santri.  Sehingga  tahlilan,  yasinan merupakan budaya yang tak pernah hilang yang senantiasa selalu dilestarikan dan terus dijaga eksistensinya.
Tahlilan,  yasinan   merupakan  tradisi  yang  telah  di  anjurkan  bahkan disunnahkan  oleh  Rasulullah  dan  para  sahabatnya.  Yang  di  dalamnya membaca  serangkaian  ayat-ayat  al-Qur‟an,  dan  kalimah-kalimah  tahmid, takbir, shalawat yang di awali dengan membaca al-Fatihah dengan meniatkan pahalanya  untuk  para  arwah  yang  dimaksudkan  oleh  pembaca  atau  yang punyak  hajat,  dan  kemudian  ditutup  dengan  do‟a.  Inti  dari  bacaan  tersebut ditujukan  pada  para  arwah  untuk  dimohonkan  ampun  kepada  Allah,  atas dosa-dosa arwah tersebut.
Para  ulamasepakat  untuk  terus  memelihara  pelaksanaan  tradisi  tahlil tersebut  berdasarkan  dalil-dalil  Hadits,  al-Qur‟an,  serta  kitab-kitab  klasik yang  menguatkannya.  Dan  tak  sedikit  manfaat  yang  dirasakan  dalam pelaksanaan  tahlil  tersebut.  Diantaranya  adalah,  sebagai  ikhtiyar  (usaha) bertaubat kepada Allah untuk diri sendiri dan saudara  yang telah meninggal, mengikat tali persaudaraan antara yang hidup maupun yang telah meninggal,
36 Muzadi,  Abdul  Muchith, Mengenal  Nahdlatul  Ulama ,  cet.  IV  (Jember:  Masjid  Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 9
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
mengingat  bahwa  setelah  kehidupan  selalu  ada  kematian,  mengisi  rohani, serta media yang efektif untuk dakwah Islamiyah37.
Menghadiahkan  amal  kepada  orang  yang  telah  meninggal  dunia  maupun kepada  orang  yang  masih  hidup  adalah  dengan  media  do‟a,  seperti  tahlilan, yasinan,  dan  amalan-amalan  yang  lainnya.  Karena  do‟a  pahalanya  jelas bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dan juga kepada orang yang masih  hidup.  Seorang  pengikut  madzhab  Hambali  dan  murid  terbesar  Ibnu Taimiyah,  yaitu  Ibnul  Qoyyim  al-Jauziyah  menegaskan  pendapatnya, seutama-utama  amal  yang  pahalanya  dihadiahkan  kepada  orang  yang meninggal adalah sedekah38.
Adapunmembaca  al-Qur‟an,  tahlil,  tahmid,  takbir,  dan  shalawat  dengan tujuan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia secara sukarela, ikhlas  tanpa  imbalan  upah,  maka  hal  yang  demikian  sampailah  pahala  itu kepadanya.  Karena  orang  yang  mengerjakan  amalan  yang  baik  atas  dasar iman  dan  ikhlas  telah  dijanjikan  oleh  Allah  akan  mendapatkan  pahala. Artinya, pahala itu menjadi miliknya. Jika meniatkan amalan itu untuk orang lain,  maka  orang  lain  itulah  yang  menerima  pahalanya,  misalnya menghajikan, bersedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya 39 .

## Kesimpulan
Nahdlatul Ulama  (NU),  sebagai  institusi  agama  sekaligus  gerakan  diniyah islamiyah  dan  ijtima‟iyah,  sejak  awal  berdirinya  telah  menjadikan  faham Ahlussunah  Wal  Jama‟ah  sebagai  basis  teologi  (dasar  beraqidah)  dan  menganut salah  satu  dari  empat  mazhab:  Hanafi,  Maliki,  Syafi'i  dan  Hambali  sebgai pegangan dalam berfiqih.
Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau  dalam  beberapa  hal  yang  dipandang  sebagai  kebutuhan  (hajat)  meskipun kenyataan  keseharian  ulama  NU  menggunakan  fiqih  masyarakat  Indonesia  yang bersumber dari mazhab Syafi‟i. Hampir dapat dipastikan bahwa Fatwa, petunjuk
37 Ibid 38 Ibid 39 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
dan  keputusan  hukum  yang  diberikan  oleh  ulama  NU  dan  kalangan  pesantren selalu  bersumber  dari  mazhab  Syafi‟i.  Hanya  kadang-kadang  dalam  keadaan tertentu  untuk  tidak  terlalu  melawan  budaya  konvensional  -berpaling  ke  mazhab lain.
Dengan  menganut  salah  satu  dari  empat  mazhab  dalam  fiqih,  NU  sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk “bermazhab”. Sikap ini secara konsekuen  ditindaklanjuti  dengan  upaya  pengambilan  hukum  dari  referensi (maraji‟)  berupa  kitab-kitab  fiqih  yang  pada  umumnya  dikerangkakan  secara sistematik dalam beberapa komponen: „ibadah, mua‟amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan).
Dalam  memutuskan  sebuah  hukum,  sebagaimana  dimaklumi,  NU mempunyai  sebuah  forum  yang  disebut  bahtsul  masa‟il  yang  dikoordinasi  oleh lembaga  Syuriyah  (legislatif).  Forum  ini  bertugas  mengambil  keputusan  tetang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masa‟il fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah katauhidan dan bahkan masalah-masalah taSAWuf (tarekat).
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Daftar Pustaka
Adnan, Haji Abdul Basit . 1980 . Kemelut di NU Antara Kyai dan Politisi . Sala : CV. Mayasari
Alfian. 1983 . Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia . Jakarta : Gramedia Chalid, Idham . 1966 . Mendayung dan Taufan .Jakarta : Endang dan api Islam Kansil, C.S.T. 1974 . Inti Pengetahuan Umum . Jakarta : Pradaya Paramita
Kartodirjo,  Sartono.  1975  . Sejarah  Nasional  Indonesia .  Jakarta  :  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Mahfoedz,  Maksoem.  1982  . Kebangkitan  Ulama  dan  Bangkitnya  Ulama . Surabaya : Yayasan Kesejahteraan Ummat
Nasution, AH. 1976 . Kembali ke UUD 1945 . Jakarta : naskah tidak diterbitkan
PB.  Nahdlatul  Ulama  .  1960  . Peraturan  Dasar  dan  Peraturan  Rumah  Tangga Partai NU.
RI, Departemen Penerangan . 1961 . Almanak Lembaga Negara dan Kepartaian . Jakarta : Percetakan Negara
RI.  Panitia  Pembina  Jiwa  Revolusi  .  1965  . Tujuh  Bahan  Pokok  Indoktrinasi . Jakarta : Grafica
Suripto .t.th. Bung Karno Hari-Hari Terakhirnya. Surabaya : PT. Grip Thahir, H. Anas et. al (ed) . 1980 . Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia . Surabaya : PT. Bina Ilmu
Thoha,  HM.  As‟ad  .  dkk.  2006  . Pendidikan  Aswaja  dan  ke-NU-AN  untuk Madrasah  Aliyah  SMA/SMK  Kelas  II .  Surabaya  :  Pimpinan  Wilayah Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU Jawa Timur
Zuhri, Saifuddin.1981 . Kalaidoskop Politik. . Jakarta : Gunung Agung Azis  DY,  Aceng  Abdul.  2003. Kiprah  Nahdlatul  Ulama  dalam  Bidang Pendidikan dalam LP. Ma’arif NU Pusat, NU: dari Ulama untuk Indonesia . Jakarta, 20 Desember.
Anggaran Dasar NU Pasal 4 & 6.
Anggaran Dasar NU Pasal 12 Ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 Ayat 4 Alfiyah, Hanik Yuni, 2007, Transformasi Sosial NU Berbasis Aswaja , Academia, Vol. 2, Nomor: 2, September. Paiton Probolinggo: Lemlit Nurul Jadid.
Bruinessen,  Martin  van,  1994,  NU, Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Pencarian Wacana Baru , terj. Farid Wajidi. Yagyakarta: LKiS.
Haris,  Abd.,  2006, Filsafat  Pendidikan  NU:  Studi  atas  Konsep  Pendidikan Ma’arif Jawa Timur. Surabaya: Lemlit IAIN Sunan Ampel.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1, 2017
---------------,  2006. Pendidikan  NU-Ma’arif  dalam  Tinjauan  Filosofis  (Studi  di Jawa  Timur) ,  Nizamia,  Volume  9,  Nomor  2,  Juli.Surabaya:  Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel.
Mastuhu, 1999. Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam .Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Muzadi,  Abdul  Muchith,  2006, Mengenal  Nahdlatul  Ulama ,  cet.  IV.  Jember:
Masjid Sunan Kalijaga.
Naskah Khittah NU butir 6.
Peraturan Dasar Lembaga Pendidikan Ma‟aarif Pasal 6.
Peraturan Dasar Lembaga Pendidikan Ma‟arif Pasal 2; Pasal 8; Pasal 9.
Ridwan, Nasikh, 1993. Pendidikan di NU Antara Cita dan Fakta. Bangkit, No. 5 Juli-Agustus
Siddiq, KH. Achmad, 2005. Khittah Nahdliyyah . Surabaya: Khalista-LTNU.