## Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun
1837-1862
Yulianti, Amung Ahmad SM, Fathia Lestari Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung Email: yyulianti778@gmail.com

## Abstract
This article discusses the constitution (undang-undang) of West Sumatra. The Minangkabau people constitute the Matrilineal community. Their customs and culture place the women as the  inheritors  of  inheritance  and  kinship.  Nevertheless,  the  role  of  men  who  actively  play roles  in  religious  and  political  spheres  is  still  significant.  Seen  from  their  economy,  the Minangkabau    indigenous  people  have  a  wealth  of  fertile  land  so  that  the  majority  of  the community's work is farming various plants such as coffee, spices, rice etc. The progress of the  community  is  not  only  in  the  economic  field  but  also  the  development  of  Islam.  The spread  of  Islam  continues  to  grow  and  the  Islam  has  been  a  popular  religion  among  the Minangkabau  people.  The  community  also  has  a  legal  order  written  in  an  Act,  which  was written  in  Minangkabau  in  1837  precisely  after  the  Padri  war  and  the  Dutch  rule  in  the Minangkabau  land.  Dutch  Residents  (Heinmers)  ordered  community  leaders  to  write  a customary  law  into  the  West  Sumatra  Act,  the  enactment  of  this  West  Sumatra  Law  until 1862 because when the Dutch set new regulations on the Minangkabau community, namely stelsel culture so that people followed all the new rules. The West Sumatra Law is divided into three parts: the Adat Law in Nagari, the Murder Case Law, and the Syara Companding Adat Law.
Keywords: Minangkabau Society, customary law, local act.

## Pendahuluan
Menurut  Ibrahim  Dt.  Sanggoeno  Dirajo  Minangkabau  (Minang) adalah kelompok etnis di Indonesia yang berbahasa melayu dan menjunjung adat  Minangkabau.  Prinsip  adat  Minangkabau  tertuang  singkat  dalam pernyataan  “Adat  bersandi  syarak,  syarak  bersandi  Kitabullah”  (adat bersendikan  hukum,  hukum  bersendikan  Al-Qur’an)  yang  berarti  adat berlandaskan  ajaran  Islam.  Jika  tidak  beragama  Islam  berarti  seorang  itu tidaklah  merupakan  bagian  dalam  masyarakat  Minangkabau,  itulah pemaknaan dari pernyataan tersebut.
Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas  masyarakat  Minangkabau.  Adat  dan  budaya  mereka  menempatkan pihak  perempuan  bertindak  sebagai  pewaris  harta  pusaka  dan  kekerabatan. Garis  keturunan  dirujuk  kepada  ibu  yang  dikenal  dengan  Samandeh 1 (se- ibu),  sedangkan  ayah  mereka  disebut  oleh  masyarakat  dengan  sebutan Sumando 2 (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. 3
Minangkabau  juga  kaya  akan  tradisi  dan  kebudayaan,  khususnya dalam  hal  hukum,  Hukum  adat  berkembang  dan  maju  terus,  keputusan- keputusan  adat  menimbulkan  hukum  adat.  Mengingat  hukum  adat  sebagai kristalisasi  budaya  bangsa  Indonesia,  sehingga  perlu  adanya  upaya  untuk merivitalisasi  hukum  Adat,  dan  menjadikannya  sebagai  bagian  dari  sumber pembentukan  hukum  nasional.  Berkenaan  dengan  pembentukan  hukum nasional,  hukum  itu  harus  peka  terhadap  perkembangan  masyarakat  dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan, Hukum  adat  juga  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  undang-undang, Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  tidak  dikodifikasi  di  kalangan  bangsa Indonesia. 4
1 Menurut Kamus Minagkabau-Indonesia Samandeh adalah  garis  keturunan  se ibu, anggota  keluarga  berasal  dari  satu  Rumah  Gadang  dan  dari  saudara  seibu. ( https://id.glosbe.com/ diakses pada Tanggal 15 Desember 2019. Pukul: 13.00. WIB).
2 Menurut  Kamus  Minagkabau-Indonesia  Sumando  adalah  istilah  yang  diberikan kepada  seorang  lelaki  Minang  ketika  telah  menikah.  Sumando  juga  berarti  posisi  atau kedudukan  seorang  lelaki  minang  ketika  berada  di  rumah/kampung  istrinya.
( https://id.glosbe.com/ diakses pada Tanggal 15 Desember 2019. Pukul: 13.00. WIB).
3 Maryelliwati, Sastra  Minanggkabau  Dan  Penciptaan  Sebuah  Karya (Padang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016). 5
4 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013). 322
Mengingat hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum  adat  terus  menerus  dalam  keadaan  tumbuh  dan  berkembang  seperti hidup  itu  sendiri,  hukum  yang  mencerminkan  kepribadian  dan  jiwa  bangsa, maka  diyakini  bahwa  sebagian  pranata  hukum  adat  sebagian  tentu  masih relevan  menjadi  bahan  dalam  membentuk  sistem  hukum  Indonesia.  Oleh karena  itu  masyarakat  Minangkaabau  mempunyai  hukum  adat  yang kemudian  dijadikan  sebagai  undang-undang  yang  mengatur  dalam  berbagai hal  kehidupan  yaitu  dirumuskan  dalam  Undang-undang  Sumatera  Barat 1837-1862. 5
Undang-undang  Sumatera  Barat  Tahun  1837-1862,  Undang-undang ini  berasal  dari  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  Minangkabau  pada tahun  1837-1862  didalam  naskah  Undang-undang  Sumatera  Barat  Tahun 1837-1862  dipaparkan  terdapat  3  pemaparan  secara  umum  mengenai (Undang-undang  dalam  Negeri,  Perkara  pembunuhan,  dan  adat  bersanding syara)  kemudian  dari  3  point  ini  terdapat  uraian-uraian  kembali.  Undang- undang  ini  ditulis  atas  perintah  Belanda  pada  tahun  1837-1862  dengan bentuk tulisan latin dan berbahasa Melayu, adapun latar belakang penulisan naskah  ini  yakni,  ketika  pemerintah  Belanda  mengambil  kesempatan  yang baik,  dengan  usaha  ikut  terlibat  dalam  perang  saudara  di  daerah Minangkabau  antara  kaum  Padri  melawan  kaum  Adat.  Pemerintahan Belanda  memberi  bantuan  untuk  kaum  elite  pribumi  yang  terjepit  melawan kaum  padri,  bertujuan  untuk  memurnikan  ajaran  agama  Islam  dengan memperbaiki  adat  dan  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  Al-Qur’An  dan Sunah Nabi.

## Metode
Langkah-langkah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melalui metode sejarah dan menggunakan penelitian deskriptif analisis, Sebagai cara untuk  memaparkan  kondisi  transportasi  haji  masa  Kolonial,  maka  langkah- langkah penelitiannya sebagai berikut:
Pertama ,  tahap  heuristik  Pada  tahapan  ini  penulis  mencoba  melacak  atau mencari sumber yang memiliki korelasi dengan judul penelitian. Sebab tanpa
5 Abubakar. 322
sumber,  tulisan  yang  dihasilkan  itu  bukan  merupakan  karya  sejarah.  Bila suatu  karya  yang  menggambarkan  tentang  kehidupan  masa  lalu  tanpa didasari  oleh  sumber. 6 Oleh  karena  itu  Pada  tahap  ini,  kegiatan  yang dilakukan  adalah  proses  pencarian,  pelacakan,  dan  pengumpulan  sumber- sumber  yang  berkenaan  dengan  topik  yang  dibahas.  dari  uraian  diatas mengenai  heuristik,  penulis  menemukan  berbagai  sumber  baik  sumber primer maupun sumber sekunder yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:
1. Sumber data primer berupa manuskrip naskah, kemudian yang penulis dapatkan dari koleksi Perpustakaan Digital Singapore Manuskrip Naskah Undang-undang Sumatera Barat : Digitale Bibliothek der SBB. 1976. https://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/index.htm. Di akses pada Tanggal 11-02-2019. Pukul. 14:00. WIB.
2. Sumber data sekunder berupa buku adalah sebagai berikut:
a. Maryelliwati. Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya.
(Sumatera Barat: INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG. 2016).
b. Darwis, Yuliandre. Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau.
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  2013
Tahap kedua yaitu  kritik  merupakan  tahap  mengkritisi  sumber  yang sudah  didapatkan.  Dalam  tahapan  ini  yang  dilakukan  adalah  menentukan kredibilitas  dan  otentisitas  sebuah  sumber  baik  itu  naskah  atau  dokumen yang nantinya akan ditentukan tingkat validitasnya dilihat dari teks dan nilai- nilai isi. Tahapan kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern.
Sumber Primer.
1.  Naskah Undang-undang  Sumatera  Barat  pada  Abad  ke-19 naskah ini  penulis  dapatkan  melalui  situs  Perpustakaan  Singapore  (SG)  Keadaan Manuskrip  Naskah  masih  bagus  dan  lumayan  jelas  sehingga  penulis  bisa membacanya  kemudian  naskah  ini  terdiri  dari  33  halaman  dan  memiliki Cover berwarna coklat, dan bagian depannya bermotif bulat tidak beraturan dibalut  dengan  warna  kuning,  naskah  ini  ditulis  menggunakan  tulisan  latin dan berbahasa Melayu, tetapi kemudian naskah ini diterbitkan dalam bentuk manuskrip oleh Digitale Bibliothek der SBB pada tahun 1906.
6 Abd Raahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2011). 12
Buku.
Wulansari, Dewi. 2014. Hukum Adat Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Buku ini membahas mengenai apa istilah hukum adat, hukum adat dan  adat  dan  hukum  kebiasaan  kemudian  wujud  hukum  adat  tersebut, bagaimana  corak  dan  sistem  hukum  adat  sebagai  sumber  pengenal  hukum adat  hingga  membahas  mengenai  hukum  adat  dalam    peraturan  perundang- undangan  Hindia  Belanda  dan  Republik  Indonesia.buku  ini  memiliki hubungan dengan apa yang penulis teliti.
Sumber Sekunder. A.A. Nafis, 1984. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau . cet. I. Jakarta: Temprint. Buku ini menjelaskan mengenai adat istiadat serta kebudayaan pada masyarakat Minangkabau.
Ketiga, interprestasi  adalah  proses  untuk  menyinkronkan  fakta-fakta yang  telah  di  analisis  dari  tahapan  sebelumnya  yaitu  kritik.  Dalam  konteks ini Sejarawan Sartono Kartodirdjo mengembangkan pendekatan multidimensional  dalam  studi  sejarah,  pada  tahap  interpretasi  inilah  ilmu sejarah  tidak  berdiri  sendiri,  maka  dari  itu  diperlukan  sejumlah  konsep  dan pendekatan  teoritis  dari  ilmu-ilmu  lain,  terutama  ilmu  hukum,  sehingga konstruksi masa lalu lebih kritis dan analitis. 7
Hukum  adat  Minangkabau  diartikan  sebagai,  peraturan  yang mengatur  tata  cara  pergaulan  antara  masyarakat  dengan  pergaulan  serta antara perorangan sesamanya. Menurut bahasa juga bahwa adat  adalah kata yang  lazim  dipakai  tanpa  membedakan  mana  yang  dijalankan  dengan mempunyai  sangsi  yang  disebut  hukum  adat  dan  yang  tidak  mempunyai sangsi  yang  disebut  hukum  adat  dan  yang  tidak  mempunyai  sangsi  yang disebut adat. Kata adat ini disamping dipergunakan untuk hal yang baik, tak hanya  itu  dipergunakan  juga  sebagai  suatu  yang  harus  dijauhi  oleh seseorang. 8
Keempat, Historiografi  merupakan  tahapan  terakhir  dalam  metode penelitian. Dari sumber-sumber yang penulis dapatkan serta hasil interpretasi mengenai sumber yang kemudian penulis gabungkan menjadi sebuah tulisan. Menulis  kisah  sejarah  bukan  sekedar  menyusun  dan  merangkai  fakta-fakta
7 Hamid. 51
8 Niko  Ferlan,  “Konsep  Nikah  Sepupu  Dalam  Presfectif  Adat  Minangkabau  Dan HukumIslam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari’ah Dan Adat)” (UIN Sultan Syarif Kasir Riau, 2016). 38
hasil  penelitian,  melainkan  juga  menyampaikan  satu  pemikiran  melalui interpretasi sejarah  yang berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis  sejarah  memerlukan  kecakapan  dan  kemahiran.  Historiografi merupakan  rekaman  tentang  segala  sesuatu  yang  dicatat  sebagai  bahan perjalanan  tentang  perilaku  yang  baik.  Sesudah  menentukan  judul, pengumpulan bahan-bahan sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka mulailah menulis kisah sejarah.

## Pembahasan
Sumatera Barat sebelum Abad ke-19

## Wilayah Minangkabau
Secara  Geografis,  bahwa  wilayah  Minangkabau  ini  terbagi  atas wilayah  inti  yang  disebut Darek atau  wilayah  perkembangannya  yang disebut  rantau  dan  pesisir.  Inilah  alam  Minangkabau,  dimulai  dengan mendaratnya leluhur pertama di Gunung Merapi, yang saat itu dikelilingi air. Sejarah  awal  Minangkabau  pun  berawal  dari  air  sebelum  surut,  sebelum permukaan  bumi  naik  tajam,  sebelum  penghuninya  bertambah.  Ketika  air surut, kediaman-kediaman baru dibangun, dan pada akhirnya kawasan dibagi menjadi  3 luhak 9 , maka  dari  itu  di  bawah  ini  adalah  wilayah-wilayah  inti Minangkabau  yaitu  Darek,  Pesisir,  dan  Rantau.  Berikut  adalah penjelasannya:
Darek merupakan  Tempat  yang  berlokasi  di  dataran  tinggi  yang dikitari  oleh tiga  gunung,  yaitu Gunung Merapi,  Gunung Sago dan  Gunung Sunggalang.  Masyarakat  Minangkabau  juga  meyakini  bahwa  sejarah  etnis mereka  ini  bermula  dari  pemukiman  di  lereng  bagian  selatan  Gunung Merapi, sebuah Volkano pada gugusan Gunung Merapi. 10 Daerah  ini dibagi menjadi  3 luhak 11 yaitu  Luhak  Tanah  Data  sebagai  luhak  tanah  nan  tuo,
9 Luhak  adalah  kawasan  inti  Alam  Minangkabau  (asal  orang  Minang),  wilayahnya terletak  di  dataran  tinggi  pedalaman  Minangkabau  yang  membentang  dari  utara  ke  selatan dengan  ketinggian  berkisar  antara  1.500  sampai  3.000  meter  di  atas  permukaan  laut.  Lihat Budi Susanto, Ge(Mer)Lap Nasionaltas Postkolonial (Yogyakarta: Kanisius, 2008). 54 10 Berdasarkan  legenda  orang  Minangkabau,  nenek  moyang  orang  Minangkabau adalah Iskandar Zulkarnain (Iskandar Yang Agung) Maharaja Diraja yang merupakan anak dari  Alexander  berserta  rombongannya  mendarat  dan  tiba  di  Gunung  Merapi  yang  pada waktu itu sebesar telor itik
11 Luhak jika  dalam  bahasa  Minangkabau  dimaknai  dengan  istilah  kurang,  karena ketika  penduduk  mencari  penukiman  baru,  penduduk  ditempat  asal  menjadi  luak
kedua  adalah  Luhak  Agam,  Luhak  Lima  Puluh  Koto.  Berikut  ini  adalah nama-nama  wilayah  yang  termasuk  kedalam  masing-masing  Luhak  antara lain:
Nagari-nagari (wilayah-wilayah)  yang  termasuk  kedalam  Luhak tanah  Data  adalah:  (Pagaruyung,  Sungai  tarab,  Limo  Kaum,  Sungayang, Saruaso,  Sumanik,  Padang  Gantiang,  Batusangka,  Batipuh  10  koto,  Lintau Buo,  Sumpur  Kuduih,  Duo  puluoh  koto,  Koto  Nan  Sambilan,  kubang Tigobaleh, Koto Tujuah, Supayang, Alahan Panjang, Ranah Sungai Pagu.
Nagari-nagari yang termasuk ke dalam wilayah Luhak Agam adalah: Agam tuo,  tujuh  lurah  salapan  koto,  Maninjau,  Lawang,  Matua,  Ampek  Koto, Anam Koto, Bonjol, Kumpulan Suliki.
Nagari-nagari yang  termasuk  kedalam  luhak  lima  puluh  kota  adalah: Buaiyan  Sungai  Balantik,  Sarik  Jambu  Ijuak,  Koto  Tangah,  Batuhampa, Durian  Gadang,  Limbukan,  Padang  Karambie,  Sicincin,  Aur  Kuniang, Tiakar Payobasuang, Bukik Limbuku, Batu Balang Payokumbuah, Koto nan Gadang (dari Simalanggang sampai Taram). 12
Rantau adalah  wilayah  kultural  kedua  suku  Minangkabau  yaitu dataran  rendah,  dimulai  dari  daerah  pantai  timur  Sumatera.  Ke  utara  luhak Agam:  Pasaman,  Lubuk  Sikaping  dan  Rao.  Kemudian  bagian  selatan  dan Tenggara  luhak  Tanah  Data;  Solok  Silayo,  Muaro  Paneh,  Alahan  Panjang, Muaro Labuah, Alam Surambi Sungai Pagu, Sawah Lunto Sijunjung, sampai ke  perbatasan  Riau  dan  Jambi.  Daerah  ini  juga  disebut  sebagai Ikue Rantau. 13
Pesisir, Wilayah ini berada di Sepanjang pantai barat Sumatera yaitu mulai  dari  Utara  sampai  ke  Selatan:  Meulaboh,  Tapak  Tuan,  Singkil, Sibolga,  Sikilang,  Aie  Bangih,  Tiku,  Pariaman,  Padang,  Bandar  Sapuluah (terdiri  dari;  Air  Haji,  Balai  Salasa,  Sungai  Tunu,  Punggasan,  Lakitan, Kambang, Ampiang Parak, Surantiah, Batang Kapeh, Painan/ Bungo Pasang) dan sampai seterusnya. 14

## 1. Sistem Keagamaan
artinyamenjadi  berkurang.  Sehingga  jika  diambil  dari  bahasa Sangsekerta ini  merupakan derivasi dari suku kata Iwa, artinya lapang.
12 Ferlan,  “Konsep  Nikah  Sepupu  Dalam  Presfectif  Adat  Minangkabau  Dan HukumIslam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari’ah Dan Adat).” 38
13 Ferlan. 38 14 Ferlan. 38
Sesuai  dengan  ungkapan  dalam  prinsip  adat  mereka  yakni  “ Adat bersandi  syarak,  syarak  bersandi  kitabullah” Adat  bersendikan  hukum, hukum  bersendikan  kitab  Allah,  jelas  sekali  bahwa  Agama  masyarakat Minangkabau adalah Islam. 15
Pada  pertengahan  abad  ke-7  agama  islam  mulai  memasuki  tanah minangkabau  sehingga  pada  saat  itu  perkembangan  Islam  di  Minangkabau masih dikatakan usaha kebetulan saja, karena dengan adanya para pedagang yang  beragama  Islam  datang  ke  Minangkabau.  Pengaruh  Islam  juga  masih terbatas pada wilayah-wilayah yang didatangi oleh para pedagang-pedagang Islam  yaitu  di  sekitar  wilayah  kota-kota  dagang  di  pantai  Timur  Sumatera. Masuknya agama Islam itu ada yang secara langsung dibawa oleh pedagang Arab  dan  ada  juga  yang  dibawa  oleh  Pedagang  India  atau  lainnya,  artinya tidak langsung dating dari negeri Arab. 16
Agama  Islam  ketika  abad  ke  17  tumbuh  dan  berkembang  sebagai faktor  penting  dalam  perkembangan  sejarah  dan  kebudayaan  Minangkabau pada  abad-abad  berikutnya.  Namun,  pada  mulanya  ada  perbedaan  ajaran antara adat  Minangkabau dan agama Islam khususnya dalam permasalahan mengenai  Hukum  kekerabatan  dan  hukum  waris  telah  menyebabkan timbulnya  serangkaian  masalah  dalam  hukum  perdata,  yang  memerlukan penyesuaian mendasar dalam kaidah hukum  serta kelembagaan sosial.  Oleh karena  masyarakat  Minangkabau  tidak  mempunyai  tatanan  kelembagaan  di atas tingkat nagari, maka rangkaian goncangan dan perubahan sosial tersebut hanya  diselesaikan  secara  lokal,  dan  belum  pernah  dikonsolidasikan  secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan terencana. 17
Proses  Islamisasi berjalan terus secara damai melalui pengaruh yang tidak  dipaksakan  dan  berhasil  dengan  baik,  pengajian  agama  diberikan kepada  orang  dewasa  oleh  para  ulama  dan  kitab  suci  Al-Qur’an  mulai diajarkan  termasuk  kepada  anak-anak  dan  berhasil  dijadikan  bahan  bacaan harian  putra-putri  Minangkabau  bila  sudah  berumur  tujuh  hingga  delapan tahun ke atas. Kemudian rumah tempat mengaji adalah rumah keluarga yang disediakan  untuk  tempat  anak-anak  mengaji,  guru  mengaji  biasanya  salah
15 Witrianto, “Agama Islam Minangkabau” (2010).
16 Aulia  Rahmat,  “Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya  Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi,” El-Harakah 13, no. 1 (2011). 3
17 Rahmat. 4
seorang anggota rumah bersangkutan atau guru lain yang didatangkan untuk jadi pengajar. 18
Dakwah dan dukungan kaum Padri dalam menyebarkan agama Islam menggunakan  metode  pendekatan  Tasawuf  dan  Tarekat.  Dakwah  salafi memakai  metode  penyucian  jiwa  yaitu  Tazkiyatun  Nafs  penyucian  jiwa. Gerakan  Paderi  di  Minangkabau  menggunakan  pola  Tazkiyatun  nufus dengan menyentuh hati masyarakatnya terlebih dahulu dalam berdakwah. 19
Da’i dalam kaum Paderi ini sendiri adalah orang yang belajar agama dari  Mekah.  Dan  di  antara  mereka  adalah  termasuk  ulama  nan  salapan. Mereka  biasa  disebut  oleh  Masyarakat  Minang  dengan  sebutan  Tuanku, Tengku, dan Buya atau Abuya. Atau sama dengan sebutan Kyai. Syaikh dan Ustadz. 20
Materi  Dakwah  yang  digunakan  kepada  masyarakat  Minangkabau adalah tentang aqidah, tasawuf, dan juga pelestarian budaya jadi tidak selalu mengenai  keagamaan  misalnya,  mengenai  pidato  adat,  silat,  belajar pantun/syair  dengan  berbahasa  Minang.  Jika  materi  Dakwah  yang dihubungkan  dengan  kebudayaan  minang  adalah  Sholawatan  nya  berbeda dengan  pulau  Jawa  dan  lainnya.  tapi  adanya  ( mando’a ).  tradisi  tasyakuran mengajak orang makan kemudian mendengarkan petuah-petuah datok/ketua adat/ketua kampung. 21

## 2. Hukum Adat Minangkabau
Minangkabau  memiliki  Hukum  Adat  yang  tertuang  dalam  suatu Undang-undang,  masyarakat  sering  menyebutnya  dengan  nama  Undang- undang  nan  dua  Puluh,  yang  kemudian  undang-undang  ini  terbagi  atas  2 bagian yaitu: (undang-undang dua belas ( duo baleh ) dengan undang-undang nan  salapan ),  undang-undang  nan Salapan/ delapan  ini  mengenai pengelolaan  nama-nama  kesalahan  dan  jenis  kejahatan,  kemudian  Undang- undang  nan  Dua  Belas  ( Duo  Baleh )  yaitu  mendefinisikan  rasa  bersalah kemudian alasan menangkap dan menghukum seseorang. Sehingga undang-
18 Witrianto, “Agama Islam Minangkabau.” 115
19 Witrianto. 115
20 Witrianto. 116 21 Witrianto. 116
undang  duo  baleh  (dua  belas  ini)  terbagi  atas  dua  bagian  masing-masing terdiri atas 6 bagian. 22
Berikut  ini  adalah  penjelasan  menganai  Undang-undang  nan  Dua Puluh:
MR.  G.  D.  WILLINCK  menyatakan  dalam  bukunya Het Rechtsleven Bij De Minangkabausche Maleiers (1909: 53) :
.........oendang-oendang nan doeo poeloeah (de wet van twintig) en is verdeeld in twee groepen: 1°. de wet van acht (reeds boven vermeld),  die  de  delicten  groepeert,  2°.  de  wet  van  twaalf (oendang-oendang nan doeo balèh), de bewijsteer behandelend. Deze  laatste  wordt  dan  weer  onderscheiden  in  „de  wet  der eerste zes" (over de bewijzen) en „de wet der laatste zes" (over aanwijzingen). De eerste zijn „zoo helder als de dag", de tweede „zoo, klaar als bij maneschijn", samen heeten deze bewijzen en aanwijzingen ook wel tando bêti. Men schijnt hieronder dan een on-  derdeel  van  de  adat  nan  doeo  balèh  te  moeten  verstaan. Immers tegenover die tando bêti, staan de tando tjëtno en tando djahè',  middelen  om  den  dader  op  te  sporen,  ook  deel uitmakende van de „wet van twaalf". Er zouden wel 25 van elk dier tando zijn........
[Undang-undang nan dua puluh (Undang-Undang Dua Belas) terbagi ke  dalam  dua  kelompok,  1.  Hukum  delapan,  yang  terkelompokan  dalam delik2.  Hukum  dua  belas  ( oendang-oendang  nan  duo  baleh, hukum  ini dibedakan  dalam  enam  hukum  pertama  (terkait  bukti-bukti)  dan  hukum enam  terakhir  (terkait  petunjuk-petunjuk).  Yang  pertama,  “layaknya  cahaya di  kala  siang”,  sedangkan  yang  kedua,  “layaknya  sinar  rembulan  yang muncul  menjelang  malam”.  Bukti-bukti  dan  petunjuk  ini  memiliki  nama yang  begitu  mirip, tando  beti (tanda  bukti) . Orang-orang  nampaknya  harus memahaminya  sebagai  satu  bagian  dari  adat  nan  doeo  baleh.  Di  sisi  lain berlainan  dengan  tando  beti,  ada tando  tjemo dan tando  djahe .  Suatu  cara
22 A.  Irzal  Rias,  “Customary  Crime  Settlement  Based  on  the  Adat  Law  of Minangkabau: A Criminological Study,” Academic Research International 5, no. 2 (2014). 538
untuk  mengusut  pelaku  kejahatan,  juga  merupakan  bagian  dari  hukum  dua belas. Ada 25 pasal dari setiap tanda]. 23
Undang-undang nan dua puluh 24 ialah, undang-undang Minangkabau mengenai  tentang  hukum  adat delik 25 di  Minangkabau,  Yakni  mengenai aturan  tentang  hukum  pidana  adat.  Kemudian,  masyarakat  mengetahui undang  undang  lainnya  yang  mana  masyarakat  memberikan  nama  yang istimewa  seperti,  undang-undang  negeri  dan  luhak,  undang-undang  nan dalam negeri, undang-undang nan sembilan pucuk dan lain lain, tetapi semua ini tidak melingkupi gambaran utuh dari undang-undang ini dan lebih kepada sebuah  traktat  moral,  atau compedia  svoir-vivre dari  sebuah  buku  hukum. Undang-undang  nan  dua  puluh  ini  terbagi  atas  dua  bagian,  yaitu  Undang- undang nan  Salapan dan  Undang-undang  nan Duobaleh ,  UU  Nan  Salapan menentukan perbuatan kejahatan, dan UU Nan Duobaleh menjelaskan tanda bukti yang melanggar UU Nan Salapan.
Tabel 1 Undang-undang nan Salapan No Delik (tindakan) Penjelasan 1. Tikam bunuh Tikam: perbuatan yang melukai orang Bunuh : perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan kekerasan 2. Upeh racun Perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa 3. Samun saka Samun : perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan.
23 M.  Joustra, Minangkabau  Overzicht  Van  Land,  Geschiedenis  En  Volk (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923). 122
24 Tentang UU  Nan Duo Puluah ini  lebih  lanjut lihat  Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, n.d.).
25 Delik  adalah  pasal  mengenai  hukum,  pidana,  perdata.  Delik  adalah  pengertian umum  tentang  semua  perbatan  yang  melanggar  hukum  ataupun  undang-undang  dengan tidak  membedakan  apakah  pelanggaran  itu  di  hukum  privat  atau  hukum  public,  termasuk hukum pidana. Lihat Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Kencana, 2015). 325
Saka : perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan dianiaya.
4. Sia Baka Sia : Perbuatan membuat Api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar
Baka : Perbuatan membakar barang orang yang sampai hangus dan habis tidak tersisa.
5. Maliang Curi Maliang perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat menyimpannya Curi : curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain
6. Dago Dagi Dago : perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan
Dagi : perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan
7. Kicuah kicang Kicuah: ialah  perbuatan  penipuan  yang  mengakibatkan kerugian orang lain Kicang: perbuatan  pemalsuan  yang  dapat  merugikan orang lain
8. Sumbang Salah Sumbang: perbuatan  yang  melakukan  sesuatu  tidak  pada tempatnya  atau  bersalahan  menurut  pandangan  mata
orang banyak
Salah: ialah perbuatan melakukan zina. 26
Sumber:Di olah dari  A. Irzal Rias, 2014, “ Customary Crime Settlement Based on the Adat Law  of  Minangkabau:  A  Criminological  Study”,  Academic  Research  International, Vol. 5(2). Hlm. 438 .
Undang-undang  nan  dua  baleh, (dua  belas) ini  adalah  bagian  dari undang-undang dua puluh  yang mencantumkan dua belas pasal,  yang dapat menjadi  alasan  untuk  menangkap  dan  menghukum  seseorang.  Kemudian
26 Rias, “Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study.” 49
undang-undang  ini  terbagi  atas  dua  bagian  (masing-masing  mempunyai enam pasal). Berikut ini adalah uraian pasalnya:
Tabel 2 Undang-undang Nan Duo Baleh (dua belas)
No UU Nan Duo Baleh Definisi 1. Tatu mbuak Terdakwa harus mengakui bahwa dialah orangnya melakukan aksinya. 2. Tatando Tabukti. Tatando: berarti barang-barang pribadi dari terdakwa ditemukan di tempat kejadian Tabukti: bukti yang melekat pada tubuh atau pakaian 3. Taikek takabek Taikek: berarti orang yang melakukan kejahatan tertangkap
Takabek:  terdakwa  melakukan  kejahatan  ditangkap dan dia tidak bisa melarikan diri dari tempat itu. 4. Tercencang Tarageh Tercencang: jejak yang ditemukan sebagai hasil dari tindakan terdakwa di tempat kejadian. Tarageh: telah ditemukan dalam tubuh terdakwa tanda yang disebabkan oleh objek yang ada di tempat kejadian. 5. Tahambek Tapukua Tahambek: terdakwa tidak bisa lepas dari orang Mengelilinginya Tapukau: terdakwa ditangkap setelah dia dipukuli orang yang mengejarnya 6. Talalah Takaja Talala: terdakwa ditemukan di tempat persembunyian setelah melacak. Takaja: yang menjadi tersangka bisa ditangkap dalam pengejaran. 7. Basuruik bak
sipasan bajajak
bak bakiak Jejak ditemukan di bumi menuju
tertuduh.
8. Anggang lalu atah jatuah Seseorang ditemukan di tempat kejadian bersamaan dengan tindakan itu dilakukan 9. Kecondongan mato urang banyak Pada saat kejadian, banyak mata melihatnya 10.  Bajura  bamurah murah Seseorang menjual barang atau barang dengan harga sangat rendah, jadi insiden ini menimbulkan kecurigaan bahwa barang-barang itu bukan miliknya. 11.  Bajalan bagageh gageh Terdakwa berjalan dengan cepat; dari wajahnya menunjukkan dia takut 12.  Dibaok pikek, dibaok langau seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan 27
Sumber: di olah dari  A. Irzal Rias, 2014, “ Customary Crime Settlement Based on the Adat Law  of  Minangkabau:  A  Criminological  Study”,  Academic  Research  International, Vol. 5(2). Hlm. 438.

## Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862
Penulisan Undang-undang Sumatera Barat pada Tahun 1837-1862
Setelah Belanda menguasai sistem pemerintahan ditanah
Minangkabau,  Belanda  merasa  pintu  terbuka  ketika  terjadi  konflik  antar golongan masyarakat  yakni golongan para ulama dengan tokoh hukum adat (golongan  putih  dan  hitam),  yang  kemudian  ini  dikenal  dengan  sebutan Perang  Padri.  Belanda  memanfaatkan  situasi  ini  dengan  cara  membantu peperangan  tehadap  golongan  hukum  adat  yang  nantinya  padahal  golongan hukum  adat  ini  hanya  dikelabuhi  kemudian  dikhianati.  Perang  Padri  ini terjadi  sekitar  pada  tahun  1818-1838,  setalah  beberapa  kali  terjadi  serang menyerang antara kedua belah pihak dan pada akhirnya belanda ikut campur sehingga  pada  akhirnya  perang  ini  dimenangkan  oleh  pihak  Belanda  dan semakin berkuasa lah Belanda di tanah Minangkabau.
Belanda semakin berkuasa setelah berhasil menaklukan perang Padri dengan  melanjutkan  berbagai  kegiatan  di  tanah  jajahan  salah  satunya  yaitu mengubah  tradisi  masyarakat  Minangkabau  yang  terkenal  dengan  tradisi lisan  kemudian  menjadi  tradisi  tulisan.  salah  satu  bentuknya  yaitu  Undang- undang nan duo baleh (nan dua puluh) dan undang-undang Sumatera Barat.
Isi  Drie  Oendang-oendang’s  West  Kust  Sumatra’s  /  isi  Tiga  Undang- undang dari Pantai Barat Sumatera
Undang-undang  Sumatera  Barat  yang  dituliskan  pada  tahun  1837- 1862  atas  perintah  Residen  Heinmers  Undang-undang  ini  ditulis  melalui surat  aturan  adat  dalam  nagari  yang  isinya  menguraikan  beberapa  aturan. Secara  garis  besarnya  Undang-undang  Sumatera  Barat  ini  berisikan  3  poin yang  kemudian  dibagi  lagi  menjadi  beberapa  point,  3  poin  ini  secara  garis besar  berisi  mengenai:  Undang-undang  adat  dalam  nagari  beserta  cara penyelesaian suatu permasalahan dalam nagari tersebut, Undang-undang adat perkara pembunuhan kemudian Undang-undang adat bersanding Syara. 28
Undang-undang adat dalam nagari :
Undang-undang ini merupakan bagian dari undang-undang Sumatera barat.  Undang-undang  ini  memuat  8  pasal  bagian  pertama  hingga  keempat isinya  mengenai  kepemimpinan  seorang  imam,  penghulu  dalam  suatu  laras kota,  atau  suatu  wilayah  di  tanah  Minangkabau  kemudian  ke  lima  hingga delapan membahas  mengenai  penyelesaian suatu permasalahan dalam suatu wilayah yang bersangkutan. Berikut dibawah ini adalah poin-poin mengenai UU tersebut:
Berikut dibawah ini adalah isi poin pertama pada naskah undang- undang adat dalam nagari yakni membahas mengenai seorang imam dan kepala dalam suatu desa/kampung.
“ Pertama maka dalam tiap-tiap laras ada djoega sa orang imam dan doewa tiga orang jang djadi kepala dalam tiap-tiap satoe laras”
Isi  naskah  tersebut  menjelaskan,  ketika  sebelum  para  penjajah Belanda  masuk  ke  tanah  Minangkabau  maka  dalam  setiap  suatu perkumpulan desa ada seorang Imam dan dua atau tiga orang  yang menjadi ketua dalam setiap laras (perkumpulan desa) tersebut.
28 “Manuskrip Drie Oendang-Oendang’s Sumatra’s Kesthust,” n.d.
Undang-undang pada poin yang kedua ini membahas mengenai suatu wilayah  yang  tidak  memiliki  raja.  Berikut  di  bawah  ini  poin  kedua  yang sebelumnya ditulis pada naskah undang-undang Sumatera Barat:
“ Dalam Negari jang tiada radja maka imam itoelah jang akan ganti radja,  adapoen  nan  djadi  imam  itoe  orang  jang  alim  mangatahoei perdjalanan  sjara  dan  mangatahoei  hoekoem  adat  nan  bersandi  sjara  lagi patoet  dan  berbangsa  dalam  indoek  negrinja  nan  satoe  laras  itoe  tetapi tiada  di  dirikan  dengan  moefakat  malainkan  soedah  lahir  sadja  dalam negri”.
Poin Kedua ini, menjelaskan jika di dalam suatu nagari/kota tidak ada seorang  raja  maka  otomatis  imam  yang  harus  menggantikan  tugas  seorang raja.  Adapun  syarat  seorang  imam  itu  harus  seseorang  yang  alim  serta mengetahui  perjalanan  Syara’  dan  mengetahui  hukum  adat  bersama  syara’, serta seseorang yang berbangsa dalam induk suatu nagarinya/ kota.
Berdasarkan isi pada naskah Undang-undang adat dalam nagari pada poin  yang  ketiga  memaparkan  mengenai  pengulu  Andiko  sebagai  kepala dalam suatu desa.
“Adapoen  jang  kepala  dalam  tiap-tiap  satoe  laras  ijalah  siapa pangoloe andiko jang patoet lagi tjeidek dan pandei dalam indoek negerinja yang tiap-tiap satoe laras”.
Kepala  dalam  tiap-tiap  wilayah  dalam  suatu  perkumpulan  desa tersebut  yaitu pangoloe  andiko (datuak  kampung  pemimpin  dari  warga kampungnya)  yang  menyelesaikan  perkara  atau  suatu  permasalahan  yang dihadapi warga kampungnya. Jika suatu perkara  masih belum ditangani oleh orang  yang  bersangkutan  maka  perkara  dibawa  kepada tunggani (pangkat dibawah  penghulu  andiko) kemudian  jika  masih  tidak  dapat  diselesaikan maka perkara baru di bawa kepada penghulu andiko 29
Pada  poin  keempat  membahas  mengenai  tiga  jenis  tokoh  yang mempunyai peranan penting pada suatu kota.
“ Orang dalam negeri bernama tiga djinis pertama pangoeloe andiko, kadoewa  imam  chatib,  katiga  pilih  hoelubalang artinja  toengkat  pangoeloe
29 Munir Taher, “Silungkang Dalam Sejarah,” 2007, munirtaher.wordpress.com.
jang  di  namai  orang  bersoekoe  serta  tjerdik  pandai  dalam  negeri,  maka namai  oendang-oendangnja  pangoeloe  nan  sa  andiko  malim  nan  sakitab hoelobalang nan samaloe dan padoeri nan sacara”.
Menurut  poin  keempat  Ada  tiga  jenis  tokoh  penting  dalam  suatu nagari/kota  yaitu.  Tokoh  penting  tersebut  adalah  yang pertama, penghulu Andiko.  (adalah  datuak  kampung  atau  seorang  pemimpin  dan  tugasnya adalah  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  dihadapi  warga  kampungnya (yudikatif,  hakim). Kedua, Imam  Khatib  (Imam  ialah  seseorang  yang memimpin  keagamaan  (Islam)  dan  menyelenggarakan  kegiatan  nya  di masjid,  sedangkan  khatib  adalah  seseorang  yang  selalu  berkhotbah  diatas mimbar masjid.(legislatif)) Ketiga, hulubalang (seorang kepala dalam sebuah kota  atau  suatu  wilayah  (eksekutif)).  Ketiga  tokoh  tersebut  dipandang memiliki  status  sosial  yang  tinggi  bagi  masyarakat  karena  ketiga  tokoh tersebut di nilai seseorang yang bersuku dan yang cerdik serta pandai dalam kotanya.
Berdasarkan  uraian  pada  poin  keempat  ini,  bhawa  undang-undang adat dalam nagari ini memang dijalankan salah satunya yaitu: Pemerintahan Hindia Belanda mengesahkan Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mamak, Alim Ulama  dan  Cadiak  Pandai,  sebagai  unsur-unsur  (partai)  yang  mewakili rakyat dalam pemerintahan Nagari dan kerapatan Nagari (legislative Nagari), artinya  dalam  struktur  diatas  terlihat  bahwa  Alim  Ulama  (AU),  Cadiak Pandai  (CP),  Penghulu  Kaum  atau  Kepala  Kaum  (KK).  Penghulu  yang diangkat  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  masuk  ke  dalam  lembaga  dan kerapatan  ninik  mamak  yang  sekaligus  mewakili  kerapatan  Nagari. sementara  kerapatan  Nagari  merupakan  subordinat    dari  kepala  Nagari, Secara structural Pemerintahan Nagari dibuat oleh Hindia Belanda seperti ini sehingga membuat masyarakat yang ada dalam nagari terkooptasi kekuasaan kepala Nagari yang diangkat oleh pemerintahan Hindia Belanda. 30
Poin kelima ini membahas tentang penyelesaian suatu permasalahan pada suatu wilayah  yang bersangkutan berikut dibawah ini adalah isi dalam naskah:
“ Kaloe  tomboeh  apa-apa  hal  perkara  dalam  satoe  negri  maka perkara itoe ditimbang dengan sapandjang adat oleh rapat pangoeloe orang nan 3 djinies dalam satoe-satoe negrinja masing-masing”.
Jika  bertambahnya  perkara  dalam  sebuah  nagari/kota  maka  perkara tersebut  ditimbang  dengan  undang-undang  Sumatera  barat.  Penghulu  akan merapatkan perkara tersebut bersama para tokoh yang tiga jenis (seperti yang disebutkan pada point keempat diatas) dalam kota masing-masing
Poin  keenam  pada  naskah  undang-undang  adat  dalam  nagari menjelaskan  mengenai  penyelesaian  suatu  permasalahan  antara  satu  negeri dengan negeri lainnya. Berikut adalah isinya:
“ Kaloe tomboeh apa-apa hal perkara satoe negri dengan satoe negri dalam nan satoe latar maka perkara itoe ditimbang dengan sapandjang adat oleh  rapat  pangoeloe  orang  nan  tiga  djinis  juga  dalam  kedoewa  pihak negrinja”
Berdasarkan  poin  keenam  diatas  jika  dalam  suatu  kota  terjadi permasalahan  namun  masih  dalam  satu  wilayah  maka  perkara  tersebut ditimbang  atau  dapat  diselesaikan  dengan  aturan  undang-undang  Sumatera Barat. Penghulu akan merapatkan perkara tersebut bersama para tokoh yang tiga  jenis  (seperti  yang  disebutkan  pada  point  keempat  diatas)  dalam  kota masing-masing
Pada  poin  ketujuh  ini  yaitu  penyelesaian  suatu  permasalahan  yang disebutkan  pada  poin  kelima  dan  keenam  jika  sebelumnya  tidak  dapat  juga selesai. Berikut di bawah ini adalah yang tertulis pada naskah:
“ Kaloe  tiada  dapat  samapakat  rapat  segala  pangoeloe  orang  nan tiga  djinis  jang  tersaboet  dalam  perkara  jang  kalima  dan  dalam  perkara jang  kaanam  diatas  ini  maka  perkara  itoeh  bawa  kapada  rapat  pangoeloe orang  nan  tiga  djinis  jang  djadi  kapala  dalam  nan  satoe  laras  itoe,  dan kiranja djikalaoe tidak dapat djoega samoefakat segala marika itoe maka di bawa  perkara  itoe  kapada  siapa  jang  djadi  imam  dalam  nan  satoe  laras itoe”
Jika  dalam  rapat  penghulu  tiga  jenis  perkara  yang  telah  disebutkan pada  poin  yang  kelima  dan  keenam  diatas  masih  belum  sepakat  maka perkara  tersebut  kemudian  dibawa  ketika  rapat  penghulu  yang  tiga  jenis
bersama tokoh  yang menjadi kepala pada suatu  acara dalam  suatu  laras itu, tetapi  jika  kemudian  masih  belum  bisa  mufakat  maka  perkara  tersebut dibawa  kembali  dan  dapat  diselesaiikan  bersama  imam  dalam  suatu laras (perkumpulan desa) tersebut.
Berikut  di  bawah  ini  Poin  kedelapan  berdasarkan  pada  naskah undang-undang  adat  dalam  nagari  yaitu  menyelesaikan  suatu  permasalahan yang kembali tumbuh di suatu desa:
“ Kaloe  toemboeh  apa-apa  hal  perkara  dalam  satoe  laras,  maka berkompoel segala pangoloe orang nan tiga djinis dalam tiap-tiap negri nan satoe  laras  itoe  pada  tampat  perhimpoenan  segala  marika  itoe  akan manimbah  bagaimana  nan  Sapandjang  adat,  dan  bagimana  jang  daapat dalam  timbangan  segala  marika  itoe  baharoelah  ditetabkan  dan  kiramya kaloe tidak dapat  semoefakat maka dibawa perkara itoe kapada siapa jang djadi imam saperti jang telah tersaboet di atau ini djoega, maka imam itoe manimbang sapandjang adat nan bersandi sjara,  dan bagimana  jang dapat dalam  timbangan  imam  itoe  tiada  boleh  di  perbinara  lagi  malainkan  tetab salama-lamanja”.
Jika  tumbuh  hal-hal  perkara  dalam  suatu Laras (perkumpulan  desa) maka  berkumpulah  semua  penghulu  yang  tiga  jenis  pada  setiap  kota  yang masih  dalam  suatu  perkumpulan  desa,  di  suatu  tempat  perhimpunan kemudian  mereka  akan  menimbang  Sepanjang  adat,  dan  bagaimana  hasil yang  didapatkan  dalam  timbangan  tersebut  sehingga  ditetapkanlah  hasilnya tetapi  jika  tidak  dapat  mufakat  lagi  maka  perkara  tersebut  dibawa  kembali kepada  siapa  yang  menjadi  imam,  maka  imam  menimbang  berdasarkan Undang-undang  adat  bersandi  syara  maka  hasil  yang  di  peroleh  dari timbangan  Undang-undang  adat  bersandi  syara  ditetapkan  untuk  selama- lamanya dan tidak bisa diubah kembali. 31
Dengan kehadiran Undang-undang ini, Pemerintahan Hinida Belanda masih  mempercayakan  putusan  perkara  pada  masyarakat  dan  Pejabat  yang dipilih  oleh  masyarakat.  Karena  Pemerintah  Hindia  Belanda  hanya  akan meminta  pertanggung  jawaban  para  pejabat  desa  tersebut.  Sehingga  dapat kita  amati  bahwa  secara  terang-terangan  belanda  memberikan  kepercayaan kepada masyarakat Minangkabau untuk memberikan kewenangan dalam hal
31 “Manuskrip Drie Oendang-Oendang’s Sumatra’s Kesthust.”
pemerintahan dalam nagari. Meskipun dibalik itu semua Belanda hanya ingin menguasai  Minangkabau  sekaligus  sebagai  jembatan  mereka  untuk memperlancar strateginya di tanah jajahan.

## Undang-undang Adat Perkara Pembunuhan
Undang-undang  perkara  pembunuhan  merupakan  bagian  yang termasuk  kedalam  undang-undang  Sumatera  Barat.  Undang-undang  perkara pembunuhan  ini  memuat  tiga  poin  mengenai  definisi  perbuatan  terdakwa serta  hukuman  yang  dijatuhkan  yang  harus  dipenuhi.  UU  ini  dilengkapi dengan  5  klasifikasi  bagi  para  doensanak  (Saudara  yang  segaris  keturunan dengan  nenek  dari  ibu/ayah)  yang  akan  membantu  terdakwa  memenuhi hukuman  yang  telah  ditentukan.  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  di  bawah  ini adalah poin-poin nya:
Undang-undang  perkara  pembunuhan  poin  pertama  ini  membahas tentang  pembunuhan  yang  disengajai  berikut  di  bawah  ini  adalah  isi  pada naskah:
“ Boenoeh  amat  artinya  die  sangadja  nan  bersamaan  hoekoemnja  kitstas atau diyat arta nan mamboenoeh sandierie”
Perlakuan  membunuh  dengan  sengaja  dan  telah  direncanakan  maka hukumannya  adalah  dengan  ancaman  kishas  atau  membayar  diyat  dengan harta milik terdakwa
Undang-undang  perkara  pembunuhan  poin  kedua  membahas mengenai  pembunuhan  yang  tidak  disengaja.  Di  bawah  ini  adalah  yang tertera pada naskah undang-undang adat perkara pembunuhan:
“ Boenoeh  chatak  artinya  tiedak  die  sangadja  oepama  manembak binatang atau boeroeng karnanj saorang, orang terlaloe hatija”
Perlakuan  membunuh  dengan  tidak  disengaja  karena  salah  sasaran seperti  awalnya  akan  menembak  binatang  atau  se-ekor  burung  tetapi  malah salah sasaran karenanya dia sendiri.
Poin  ketiga  memaparkan  mengenai  seseorang  yang  membunuh  dengan menggunakan alat tajam berikut dibawah ini adalah isi pada naskah:
“ Soeboe  amad  artinya  menikam  orang  dengan  djaroem  atau  lain sindjata jang tiedak patoeb mamboenoeh  maka matie orang itoe kadoeuwa roepanya  itue  hoekumnja  diyat  hoetang,  atas  akalah  artinja  sagala soedaranja nan lakie mambayar”
Soeboe  amad  adalah  Perlakuan  menikam  seseorang  dengan  cara menggunakan  alat  tajam  seperti  jarum,  senjata  dan  alat  lainnya  yang  tidak layak  digunakan  untuk  membunuh.  Maka  hukuman  bagi  pelaku  tersebut adalah  harus  membayar  diyat  atau  menjadi  hutang  dan  segala  saudara  laki- laki bisa membantu untuk membayar terdakwa.
Ada  pengecualian  bagi  terdakwa  untuk  dibantu  oleh  sanak  saudara nya,  pengecualiaannya  yaitu:    Jika  saudara  kandung  laki-laki  tidak  dapat membayar  maka  saudara  bapak  laki-laki  saja  yang  membayar  diyat,  Jika saudara  laki-laki  bapak  masih  tidak  dapat  membayar  maka  anak  saudara bapak  saja  yang  membayar  diyat,  Saudara  bapak  yang  satu  ibu  dan  satu bapak saja  yang membayar diyat, jika tidak bisa maka  Anak saudara bapak yang satu bapak saja yang membayar 32
Tabel 3 Klasifikasi doensanak yang membantu terdakwa
NO Kasifikasi Definisi 1. Pertama Nan pokok mambonoeh mantjarie oewang padoewa diyat Terdakwa  dalam  perkara  pembunuhan maka harus mencari uang untuk membayar diyat
2. Kadoewa  doensanak  iboe doensanak mentjarie oeuang ¼ saparampat diyat barsama-sama  mana-mana yang  labih  dakat  maka labih  gadang  mambarie oeuang Saudara  satu  garis  keturunan  dengan nenek  dari  ibu/ayah  membayar  diyat  ¼, dengan  yang  mana  yang  lebih  dekat maka  itu  yang  lebih  besar  memberi uang.
3. Katiga  doensanak  poeyang atau labih djaoeh mantcarie oewang ⅛ Saudara  nenek  moyang  yang  lebih  jauh mencari  uang  ⅛  seperdelapan  bangun
32 Manuskrip Drie Oendang-oendang’s Sumatra’s Kesthust
sapersalapan bangoen barsama-sama  barapa  diya ada
dan berapapun adanya. 4. Kaampat doensanak pasoekoewan  bersama  nan sagenggam padang, mantjarie oewang saperanambalas  bersama- sama barapa diya ada Saudara  satu  garis  keturunan  dengan nenek  dari  ibu/ayah  dan  satu  suku  dan segenggam  tanah,  mencari  uang  yakni 1/16 bersama-sama berapapun dia adanya.
5. Kalima,  orang  nan  satoe parboewatan  ada  joega lain soekoe mantjarie
oewang  saperanam  balas banggoen,  barsama-sama
barapa-barapa diya ada .
Orang yang satu perbuatan ada juga suku lain  yang  mencari  uang  1/16  bangun bersama-sama berapa dia adanya. 33

## Sumber: diolah dari Manuskrip Drie Oendang-oendang’s Sumatra’s Kesthust
Untuk lebih lanjutnya dibawah ini penjelasan mengenai hitungan para doensanak yang akan membantu terdakwa mengenai perkara perlakuan suatu pembunuhan:
1 Bangoen
34 f 800- “ ½ Bangoen f 400-“ ¼ Bangoen 200-“ ⅛ Bangoen 100-“ 1/16 Bangoen 50-“ 1/16 Bangoen 50-“ 1 Bangoen djumlahnja f 800- “
33 Manuskrip Drie Oendang-oendang’s Sumatra’s Kesthust
34 Simbol f adalah untuk penyebutan mata uang Belanda yaitu Gulden sekitar tahun 1800-an  mata  uang    ini  digunakan  di  Hindia  Belanda  atau  di  nusantara  ini.    Desranov “ Konversi Nilai Mata Uang Zaman Penjajahan Belanda dengan Rupiah Republik Indonesia hari ini” Desranov.Blogspot.com. 03 Mei 2015 pukul 11:37.
Jika terdakwa adalah berasal dari keluarga orang kaya maka terdakwa harus membayar sebesar 6 (enam) roepia dengan berjanji selama tiga tahun dan  mencicilnya  dengan  2  roepia  setiap  satu  tahun  sekali  dalam  jangka waktu  3  ta  hun.  Kemudian  terdakwa  mencari  orang  pembayar  atau  yang membantu  terdakwa  dalam  memenuhi  hukuman  akibat  perlakuan pembunuhan dengan Sepanjang aturan adat yang telah diadatkan dalam suatu kota,  dalam  hal  mematuhi  syarat  hukuman  bagi  terdakwa  ada  juga  bentuk keringanan  terhadap  terdakwa  yang  memiliki  kriteria  seperti  ini:  terdakwa berasal  dari  keluarga  miskin,  terdakwa  masih  dibawah  umur/anak-anak, terdakwa  berjenis  kelamin  perempuan,  kemudian  terdakwa  adalah  orang yang  tidak  berakal  atau  mengalami  gangguan  jiwa.  maka  terdakwa  tidak diwajibkan  untuk  membayar  meski  terdakwa  adalah  orang  yang  kaya sekalipun. 35

## Undang-undang adat bersanding syara’
Undang-undang  ini  memuat  8  poin  yang  didalam  berisi  mengenai hal-hal  seperti:  nikah,  Zakat,  Fitrah,  Talak,  pelaku  halal  dan  haram.  Maka dari  itu  tabel  dibawah  ini  akan  memaparkan  mengenai  undang-undang tersebut:
Berdasarkan  isi  pada  naskah  undang-undang  adat  bersanding  syara’, poin pertama pada undang-undang ini membahas tentang zakat, fitrah nikah dll. Berikut dibawah ini adalah isi pada naskah:
“ Daripada  hal  zakat  dan  fitrah,  nikah  dan  pelaku  halal  dan  haram  segala perkara malim dalam selaras IV kota menimbang”
Mengenai zakat, fitrah, nikah dan pelaku halal serta haram bahkan segala perkara yang terjadi pada suatu nagari/kota maka secara keseluruhannya akan di timbang kemudian diselesaikan di Laras IV Kota sesuai dengna Undang-undang Sumatera Barat.
Poin  kedua  pada  naskah  undang-undang  adat  bersanding  syara’  di bawah ini adalah berisi tentang zakat fitrah:
“ Adapun perkara zakat dan fitrah tiada boleh diberikan kepada fakir miskin yang lain-lain negeri kita mempunyai hak itu Sepanjang yang tersebut dalam
35 Manuskrip Drie Oendang-oendang’s Sumatra’s Kesthust
kitab ialah segala fakir miskin yang ada dalam satu-satu nagari nya masing- masing”
Mengenai perkara zakat dan fitrah dalam sistem pembagian nya tidak boleh  diberikan  kepada  wilayah  lain,  sebab  zakat  dan  fitrah  ini  hanya dibagiakan diwilayah masing-masing ketika pembayaran zakat berlangsung.
Pada poin ketiga ini membahas mengenai hal talak dan nikah. Berikut ini adalah isi naskahnya:
“ Daripada  nikah  dan  talak  alim  dalam  nagarinya  seorang-sorang  nan menikahkan  dengan  idzin  wali  perempuan  yang  akan  nikah  itu.  Dan  tiada boleh  perempuan  itu  lain  nikah  ketempat  lain-lain.  Melainkan  nan  boleh dianya  lari  kepada  saja  ka  kota  gadang,  dalam  itu  kalau  dianya  ada  wali saja suruh nikahkan oleh walinya dan kalo  enggan walinya ialah saja atau wakil saja nan menikahkan”.
Berdasarkan pada isi naskah di atas mengenai hal perkara nikah dan talak maka otomatis seorang alim ulama dalam kotanya masing-masing yang menikahkan,  dan  tentunya  atas  izin  wali  dari  pihak  perempuan  yang  akan menikah. Kemudian perempuan tersebut tidak boleh  menikah di tempat lain atau  di  kota  lain,  terkecuali  yang  diperbolehkan  pergi  ke  kota  gadang.  jika perempuan  tersebut  hanya  ada  walinya  saja  maka  dinikahkan  oleh  walinya tetapi  jika  walinya  enggan  untuk  menikahkan  maka  wakil  saja  yang menikahkannya.
Pada  poin  keempat  undang-undang  ini  membahas  tentang mendrabih dan manzabih berikut adalah isi naskah pada poin keempat:
“ Daripada manzabih ialah imam khatib dalam satu-satu negerinya masing- masing nan mandrabih”
Kemudian  yang  manzabih  ialah  imam  khatib  yang  satu-satunya dalam sutu negeri masing-masing yang mandrabih.
Sesuai pada naskah undang-undang adat bersanding syara poin kelima ini  membahas  mengenai  apabila  pada  poin  pertama  hingga  keempat  terjadi perselisihan  maka  diselesaikan  pada  bagian  kelima  ini.  Berikut  adalah  isi naskah:
“ Daripada  hal  zakat  dan  fitrah  nikah  dan  talak  halal  dan  haram segala  perkara  malim  yang  tersebut  diatas  ini,  kalo  tumbuh  selisih  dalam tiap-tiap  negeri  djoko  tiada  habiso  alimnya  satu  satu  negeri  maka bawahannya perkara itu kepada saja kakota gadang”
Dari semua perkara mengenai zakat fitrah, nikah, halal, dan haram sehingga jika dari perkara tersebut terjadi suatu perselisihan kemudian tidak dapat  diselesaikan  maka  perkara  tersebut  harus  dibawa  ke  kota  gadang (sebuah wilayah yang masih satu tingkat dengan Desa di Sumatera Barat).
Bagian  keenam  membahas  mengenai  penyelesaian  suatu  perkara  dalam Laras IV Kota. Berikut dibawah ini adalah isi naskah:
“ Kalo apa-apa hal perkara dalam laras IV kota yang sampai kepada  tuanku laras  sama  terduduki  juga  kami  hakim,  bertiga  kiranya  jikalau  ringan perkara  itu  maka  dihabisi  saja  oleh  siapa  yang  terhadap  ketika  itu, kemudian  diberi  cadar  juga  bagaimana  kehadirannya  perkara  itu  kepada salah  seorang  kami  hakim  yang  tiada  mahakim  dan  kiranya  jikalau  berat perkara itu, maka diperjanjikan kata sampai sama terhadap kami hakim nan bertiga”
Mengenai berbagai hal perkara di laras IV Kota yang sampai kepada tuanku  laras  dan  sampai  kepada  hakim,  kemudian  jika  perkara  itu  ringan maka  selesaikan  saja  oleh  siapa  yang  menghadap  ketika  itu,  kemudian diberikan penjelasan bagaimana terjadinya perkara itu kepada salah seorang hakim,  tetapi  jika  sekiranya  perkara  tersebut  berat,  maka  diperjanjikan  kata sampai sama terhadap hakim yang bertiga.
Pada  bagian  ketujuh  ini  membahas  mengenai  hal  keuntungan  dan kerugian dalam laras IV kota. Berikut isi pada naskah:
“ kalo  apa-apa  hal  keuntungan  atawa  kerugian  dalam  laras  IV  kota  sama juga kami hakim nan bertiga
Jika  apapun  keuntungan  atau  terjadi    kerugian  dalam  laras  IV  kota maka  hakim  yang  bertiga  berbagi  keuntungan  jika  suatu  ketika  terjadi kerugian dan begitupun sebaliknya.
Poin kedelapan pada naskah undang-undang adat bersanding syara’ ini membahas mengenai pendirian imam dan wakil di laras IV kota. Dibawah ini adalah isi pada naskah:
“ Kadelapan, adapun pakkan di kotta, toeha orang IV kota nan poenja, sebab itoe  krana  saja  nan  djadi  imam  dalam  laras  IV  kota,  djadi  saja  nan mandirikan  wakil  jang  akan  mandrabih  dalam  pakan  itoe,  dan  adat pandrabih  ialah  saja  dengan  wakil  saja  nan  poenja  bahagian,  tiada tjampoer  toeanku  laras  dan  toeanku  djaksa  krana  adat  jang  tetab  terpakei selamanja tialiput di hoedjan dan tiada lekang dipanas”
Adapun  orang  yang  berasal  dari  IV  kota  yang  kaya  oleh  karenanya yang menjadi imam dalam laras IV kota, kemudian memilih wakil yang akan mandrabih dan  adat pandrabih dalam  pakan  itu  sehingga  wakil  saja  yang punya  bagian,  tidak  ada  ikut  campur  tuanku  Laras  dan  toeanku  Djaksa karena adat  yang tetap ada dan terpakai selamanya  yang tidak luput dengan hujan dan tidak lekang panas. 36
Berdasarkan  isi  dari  Undang-undang  Sumatera  Barat  bagian bersyanding  syara,  isi  Undang-undang  tersebut  masih  mengikuti  peraturan yang  ada  dalam  agama  Islam.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Hindia  Belanda  membolehkan  syariat  atau  hukum  islam  digunakan  dan diberlakukan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  tidak  melarang  hukum  Islam digunakan. Hanya saja, hukum Islam yang digunakan hanya mengenai Zakat, Fitrah, Nikah serta pelaku halal dan haram.

## Perbedaan antara Undang-undang nan 20 dengan Undang-undang
Sumatera Barat
Tabel 4 Perbedaan secara umum antara Undang-undang nan 20 dengan Undang-undang Sumatera Barat
No Perbedaan Undang- undang nan 20 Undang- undang Sumatera Barat
Keterangan
36 Manuskrip Drie Oendang-oendang’s Sumatra’s Kesthust
1. Berdasarkan jumlah BAB Terbagi menjadi 2: UU nan salapan (8), UU nan duo baleh (12) Terbagi menjadi 3: UU adat dalam Nagari, UU perkara pembunuhan, UU adat bersanding syara Pada kedua UU tersebut yang lebih banyak memuat isi adalah pada UU sumatera Barat 2. Berdasarkan pengaturan kepemimpinan Tidak ada Ada 37 UU nan 20 hanya menjelaskan mengenai tindak kejahatan seseorang dalam suatu nagari 3. Berdasarkan definisi kejahatan
Perlakuan pembunuhan, pencurian, kekerasan dan perlakuan Zina Perkara Pembunuhan UU nan 20 secara keseluruhan mengenai kejahatan,
sedangkan UU sumatera barat mengenai,
kepemimpinan, pembunuhan, adat bersanding syara. 4.   Berdasarkan keringanan terhadap Terdakwa Tidak ada Ada 38 UU nan 20 hanya mengenai definisi kejahatan dan alasan
penangkapan
37 Lihat Undang-undang  Adat dalam Nagari poin 1-4.
38 Tabel Error!  Main  Document  Only. Klasifikasi  doensanak  yang  membantu terdakwa
terdakwa.
Sumber: Tabel ini diolah dari Manuskrip Drie Oendang-oendang’s Sumatra’s Kesthust dan A. Irzal Rias, 2014, “ Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study”, Academic Research International, Vol. 5(2). Hlm. 438.

## Berakhirnya Undang-undang Sumatera Barat
Kemungkinan  berakhirnya  undang-undang  Sumatera  Barat  pada tahun  1862  ini  karena  ketika  itu  pemerintahan  Belanda  telah  menerapkan Cultur  Stelsel  terhadap  seluruh  masayarakat.meskipun  Undang-undang Sumatera Barat tetap berakhir bukan berarti berhenti.karena Undang-undang ini  berasal  dari  hukum  adat  yanh  telah  lama  melekat  pada  masyarakat Minangkabau.
Kedudukan  Belanda  di  tanah  minangkabau  telah  melakukan  banyak perubahan,  salah  satunya  dalam  hal  perekonomian  khususnya  di  bidang perkebunan  kopi,  sehingga  sistem  tanam  paksa  itu  diperintahkan  oleh  A.V Michiels,  Gubernur  Sumatera  Barat.  pada  tahun  1847  Gubernur  Sumatera Barat  tersebut  mewajibkan  seluruh  masyarakat  untuk  menanam  pohon  kopi dan  kemudian  menghantarkan  seluruh  hasilnya  ke  gudang-gudang  kopi Pemerintah Belanda yang telah disediakan dibeberapa tempat tertenntu. 39
Oleh  sebab  itu  pada  tahun  1859  perekonomian  di  Sumatera  barat  di bawah  kekuasaan  Pemerintah  Belanda  semakin  berkembang  pesat  dengan meningkatnya volume perdagangan kopi serta harga yang semakin tinggi. 40
Sehingga  sumatera  barat  atau  tanah  minangkabau  otomatis  menjadi pusat  perekonomian  kopi  yang  melambung  tinggi  keberhasilannya,  inilah yang  menjadi  alasan  bahwa  undang-undang  sumatera  barat  berlaku  hingga tahun  1862  sebab  sumatera  barat  tergeser  dengan  UU  Perekonomian  yang berlaku  pada  masyarakat  ketika  itu  dan  masyarakat  focus  melaksanakan tanam paksa kopi yang diperintahkan oleh Pemerintahan Belanda. 41
39 Albani Suryani, Mestika Zed, and Etmi Hardi, “Studi Komparatif: Sistem Tanam Paksa Sumatera Barat Dengan Jawa,” Jurnal Kapita Selekta Geografi 4, no. 13 (2019). 13
40 Suryani, Zed, and Hardi. 13
41 Suryani, Zed, and Hardi. 13

## Kesimpulan
Undang-undang Sumatera Barat ditulis dalam bentuk naskah dengan jumlah  33  halaman,  menggunakan  tulisan  latin  dan  berbahasa  Melayu. Undang-undang ini ditulis pada tahun 1837-1862 di tanah Minangkabau. UU Sumatera Barat ini memuat 3 poin besar didalamnya yaitu:
1.  Undang-undang  hukum  adat  dalam  Nagari,  UU  ini  memuat  8  poin  pada poin  1-4  membahas  mengenai  kepemimpinan  seorang  imam,  penghulu dalam  suatu  wilayah/kota.  kemudian  pada  poin  5-8  mengenai  usaha-usaha dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi pada suatu wilayah/kota. UU ini  struktur  pemerintahannya  melihat  pada  Belanda  padahal  isinya pemerintahannya  adalah  masyarakat  Minangkabau.  2.  Undang-undang Perkara  Pembunuhan,  membahas  mengenai  hal-hal  perkara  seseorang  yang melakukan  pembunuhan,  pada  bagian  UU  ini  terdapat  3  pasal  didalamnya tetapi  memuat  isi  yang  lebih  banyak  sebab  dilengkapi  dengan  penjelasan bagi para doensanak (saudara)  yang akan membantu meringankan hukuman terdakwa.  Hukum  yang  diterapkan  pada  UU  ini  adalah  berdasarkan  Adat Minangkabau  tetapi  sesuai  juga  pada  syari’at  islam  karena  didalamnya  ada hukum  kitsas  dan diyat.  3.  Undang-undang Adat  bersanding Syara’, UU ini mempunyai  8  poin  didalamnya  membahas  mengenai  Zakat,  Fitrah,  Nikah, Talak  dan  halal  serta  haram.  UU  ini  secara  keseluruhan  isinya  berdasarkan pada syari’at Islam.

## References
Abubakar,  Lastuti.  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum Dalam  Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia.” Dinamika  Hukum 13, no. 2 (2013).
Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Kencana, 2015.
Ferlan,  Niko.  “Konsep  Nikah  Sepupu  Dalam  Presfectif  Adat  Minangkabau
Dan  HukumIslam  Studi  Kasus  Luhak  Agam  Lubuk  Basung  Sumatera Barat  (Antara  Syari’ah  Dan  Adat).”  UIN  Sultan  Syarif  Kasir  Riau,
2016.
Hamid, Abd Raahman. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Ombak, 2011.
Joustra,  M. Minangkabau  Overzicht  Van  Land,  Geschiedenis  En  Volk . Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923.
“Manuskrip Drie Oendang-Oendang’s Sumatra’s Kesthust,” n.d.
Maryelliwati. Sastra Minanggkabau Dan Penciptaan Sebuah Karya . Padang:
Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016.
Rahmat,  Aulia.  “Reaktualisasi  Nilai  Islam  Dalam  Budaya  Minangkabau
Melalui Kebijakan Desentralisasi.” El-Harakah 13, no. 1 (2011).
Rias,  A.  Irzal.  “Customary  Crime  Settlement  Based  on  the  Adat  Law  of
Minangkabau:  A  Criminological  Study.” Academic  Research International 5, no. 2 (2014).
Suryani,  Albani,  Mestika  Zed,  and  Etmi  Hardi.  “Studi  Komparatif:  Sistem Tanam  Paksa  Sumatera  Barat  Dengan  Jawa.” Jurnal  Kapita  Selekta Geografi 4, no. 13 (2019).
Susanto, Budi. Ge(Mer)Lap Nasionaltas Postkolonial . Yogyakarta: Kanisius,
2008. Taher, Munir. “Silungkang Dalam Sejarah,” 2007. munirtaher.wordpress.com.
Toeah, Datoek. Tambo Alam Minangkabau . Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia,
n.d.
Witrianto. “Agama Islam Minangkabau.” 2010.