## ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN PDRB TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI MALUKU (STUDI KASUS KABUPATEN KOTA)
Ali Tutupoho Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
The  problem  in  this  study  is  that  open  unemployment  in  Maluku  Province  has  increased,  this  is  a  waste  of resources  and  existing  potential,  can  become  a  burden  on  family  and  community  problems,  the  main  source  of poverty, can encourage increased social unrest and crime and can hinder development. Did inflation and GRDP affect open unemployment in Maluku Province in 2011-2017. This study aims to analyze inflation and GDP against open unemployment in Maluku Province in 2011-2017. The data used is in the form of secondary data obtained  from  the  Central  Statistics  Agency  of  Maluku  Province.  The  variables  measured  are  inflation  and GRDP as independent variables and Open Unemployment as bound variables. The analysis technique used is the Data  Panel.  The  results  showed  that  the  inflation  variable  had  a  negative  and  significant  effect  on  open unemployment  in  Maluku  Province  with  a  sig.  0.0278  and  GRDP  has  a  negative  and  significant  effect  of 0.0385 on open unemployment in Maluku Province. Taken together, the inflation and GRDP variables have a significant  effect  on  open  unemployment  in  Maluku  Province,  this  can  be  seen  from  the  F  test  with  a  sig. 0.000000.  This  study  explains  that  the  inflation  and  GRDP  variables  have  a  big  influence  on  open unemployment in Maluku Province.
Kata Kunci : Inflation, GRDP, Open Unemployment and Panel Data. JEL Classification : E31, F43, E24, C23

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar  dalam  struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan  ketidakmerataan  dan  pemberantasan kemiskinan  absolut  (Todaro,  2000).  Oleh  karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari  tingkat pertumbuhan pendapatan  atau  pendapatan perkapita,  namun  harus  pula  melihat  bagaimana pendapatan  tersebut  didistribusikan  kepada  penduduk dan  mengetahui  siapa  yang  mendapat  manfaat  dari pembangunan tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, pengangguran semakin meningkat, distribusi pendapatan tidak  merata  dan  jumlah  penduduk  dibawah  garis kemiskinan  juga  semakin  meningkat.  Pembangunan ekonomi  sebuah  negara  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  serta  tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak
diimbangi  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dijelaskan mengenai Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya  mengenai  strategi  pembangunan  Indonesia. Sasaran  pokok  dari  strategi  pembangunan  Indonesia adalah  untuk  pemenuhan  hak  dasar  rakyat  serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan,  penindasan,  rasa  takut  dan  kebebasan mengemukakan pendapatnya dan memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa pemenuhan hak  dasar  akan  sulit  diharapkan  partisipasi pada kebebasan dan persamaan.
Pada  UU  No  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan, yang baru-baru ini diperbincangkan yang
menyinggung  masalah  buruh,  dijelaskan  mengenai pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Republik  Indonesia  tahun  1945.  Dalam  pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang  sangat penting sebagai pelaku dan tujuan  pembangunan.  Sesuai  dengan  peranan  dan kedudukan  tenaga  kerja,  diperlukan  pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan  peran  sertanya  dalam  pembangunan  serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Untuk  itu  diperlukan  adanya  agenda  dalam melaksanakan rencana program pembangunan tersebut yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Sasaran  yang  ingin  dicapai  dari  adanya program ini antara lain: penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya alam serta perbaikan infrastruktur.
Pembangunan  di  Provinsi  Maluku  yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Maluku yang diperoleh dari BPS pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5.48%. Pencapaian hasil-hasil  pembangunan  yang  sangat  dirasakan
masyarakat  merupakan  agregat  pembangunan  dari  11 kabupaten/kota di Maluku yang tidak terlepas dari usaha keras  secara  bersama-sama  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Potensi  wilayah  dan  kekayaan  alam  dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih  dihadapi  oleh  penentu  kebijakan  baik  di  tingkat Provinsi  maupun  di  tingkat  daerah  kabupaten/kota. Akibatnya  kondisi  perekonomian  masyarakat  secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya adalah masalah pengangguran sebagai penghambat dalam pencapaian tingkat perekonomian.
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang  saat  ini  sudah  mencapai  kondisi  yang  cukup memprihatinkan.  Jumlah  penganggur  mengalami peningkatan.  Sebaliknya  pengangguran  yang  tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada,  dapat  menjadi  beban  masalah  keluarga  dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas serta dapat menghambat  pembangunan  dalam  jangka  panjang (Depnakertrans, 2004). Meningkatnya angka pengangguran  disebabkan  karena  ketidakseimbangan pertumbuhan  angkatan  kerja  dan  penciptaan  lapangan kerja.  Adanya  kesenjangan  antara  angkatan  kerja  dan lapangan  kerja  tersebut  akan  berdampak  terhadap perpindahan  tenaga  kerja  (migrasi)  baik  secara  spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan  pernyataan  Todaro  (2000)  yang  menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan yang besar antara desa atau kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.
Sumber: BPS Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, (diolah).
Gambar (1) Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Malukiu Tahun 2010-2017 0 10,000 20,000 30,000 2010 2011 2012
2013 2014 2015
Berdasarkan gambar (1) diatas dapat dilihat secara umum  bahwa  pengangguran  terbuka  yang  terjadi  di Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku dari tahun 2010- 2017 menunjukkan angka yang naik turun dari masing- masing Kabupaten/Kota. Pengangguran tertinggi berada di  tahun  2015  yaitu  berada  di  Kota  Ambon  dengan jumlah  28,130  jiwa  dan  pengangguran  terrendah  di Kabupaten MBD dengan jumlah 1,240 jiwa. Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa kondisi pengangguran terbuka  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku cenderung mengalami peningkatan.
Tingkat  pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  cepat dan  pertumbuhan  lapangan  kerja  yang  relatif  lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya pengangguran terbuka  merupakan  cerminan  kurang    berhasilnya pembangunan  di  suatu  negara.  Pengangguran  dapat mempengaruhi  kemiskinan  dengan  berbagai  cara (Tambunan,  2001).  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi Maluku besarnya pengangguran terbuka bergerak secara naik turun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya  memusatkan  perhatian  pada  pertumbuhan ekonomi  saja  namun  juga  mempertimbangkan
bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Prasetio, Tri Bambang, 2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan  berbagai  teori  yang  membahas  tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju  pertumbuhan  ekonomi  setinggi-tingginya,  sehingga dapat  melampaui  tingkat  pertumbuhan  penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat  sehingga  secara  otomatis  terjadi  pula peningkatan kemakmuran masyarakat.
Pada  awal  tahun  1970,  para  ahli  ekonomi  mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara berkembang  terdapat  gejala  adanya  kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengangguran yang  cenderung  meningkat  walaupun  pendapatan nasional  mengalami  peningkatan  secara  stabil. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun  ke  depan  masih  diprioritaskan  pada  masalah- masalah sosial yang mendasar antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Tabel (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku 2010-2017 Tahun PDRB (Rp) Laju Pertumbuhan PDRB 2010 18428584.56 - 2011 19,597,390.14 6.34% 2012 20,999,888.81 7.16% 2013 22,108,887.72 5.28% 2014 23,506,736.02 6.32% 2015 24,861,708.32 5.76% 2016 26,297,790.51 5.78% 2017 27,812,670.36 5.76% Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan  lebih  jelas.  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  atas  dasar  harga  konstan  digunakan  untuk menunjukkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah
satu  indikator  penting  untuk  mengetahui  peranan  dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Peran  daerah  dalam  mendukung  perekonomian nasional  cukup  besar  namun  terkadang  tidak  sejalan dengan  perkembangan  perekonomian  nasional,  peran tersebut  menjadi  beban  optimal.  Fenomena perekonomian saat ini cenderung menuntut adanya peran aktif  dari  para  eksekutif  untuk  lebih  banyak  menggali
potensi  perekonomian  daerahnya  serta  memainkan peranan  yang  lebih  besar  dalam  merangsang  aktivitas ekonomi daerah.
Tabel (2) Tingkat Inflasi di Provinsi Maluku Tahun 2010-2017 Tahun Inflasi (%) 2010 8,78 2011 2,85 2012 6,73 2013 8,81 2014 6,81 2015 5,92 2016 3,02 2017 -0,05 Sumber: BPS Provinsi Maluku.
Berdasarkan tabel (3) di atas dapat dilihat bahwa laju inflasi  di  Provinsi  Maluku  periode  2010-2017  masih sangat fluktuatif. pada tahun 2017 tingkat inflasi berada pada  angka  -0,05%.  Dan  inflasi  tertinggi  tahun  2013. Inflasi yang tinggi terutama adalah kenaikan BBM (Bahan Bakar  Minyak)  bersubsidi  dan  berlipat  gandanya penerimaan  minyak  akibat  peningkatan  harga  minyak pada pasaran dunia.
Pengangguran  merupakan  salah  satu  tolok  ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran. Pengangguran yang ada di Provinsi Maluku hingga tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk  yang  tergolong  penganggur  masih  cukup tinggi.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  belum maksimalnya  kebijakan  pemerintah  Maluku  dalam menanggulangi  masalah  pengangguran.  Diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran seperti inflasi dan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat meminimalisir pengangguran yang terjadi di Maluku. Dari fenomena  inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk mengamati  lebih  lanjut  tentang  “Pengaruh  Inflasi  dan PDRB  terhadap  Pengangguran  Terbuka  di  Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten/Kota)”.

## Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka penulis mengambil pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pengangguran
Terbuka di Provinsi Maluku.
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
3. Apakah Inflasi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
2. Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
3. Pengaruh  Inflasi  dan  PDRB  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  Pengangguran  Terbuka  di Provinsi Maluku.

## LANDASAN TEORITIS

## Tenaga Kerja
Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha  kerja  atau  jasa  yang  diberikan  dalam  proses produksi.  Dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia mencerminkan  kualitas  usaha  yang  diberikan  seorang dalam  waktu  tertentu  untuk  menghasilkan  barang  atau jasa.  Pengertian  kedua  dari  sumber daya  yang  mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, artinya mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu dapat menghasilkan barang dan jasa untuk  memenuhi  masyarakat  (Simanjuntak,  Payaman, 2001).
Sumber daya manusia atau sering disebut dengan human resources merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagi faktor produksi, hanya  penduduk  yang  berupa  tenaga  kerja  ( man  power ) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah  bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan yang sedang melakukan kegiatan lain  seperti:  bersekolah  dan  mengurus  rumah  tangga (Simanjuntak,  Payaman  2001).  Menurut  BPS,  di Indonesia  digunakan  penetapan  umur  maksimal berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak  penduduk  yang  sudah  bekerja  atau  mencari pekerjaan.
Menurut (Simanjuntak,  Payaman  2001),  konsep dari  tenaga  kerja  adalah  terdiri  dari  angkatan  kerja  dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari  tenaga  kerja  yang  sesunggguhnya  terlibat  atau berusaha  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  produktif  yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari  golongan  yang  bekerja  dan  golongan  yang menganggur.  Golongan  yang  bekerja  merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan  barang  atau  jasa.  Sedangkan  sebagian masyarakat  lainnya  tergolong  siap  bekerja  dan  sedang mencari  pekerjaan  termasuk  di  dalam  golongan menganggur.
Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang  tidak  bekerja  ataupun  mencari  kerja  atau  bisa dikatakan  sebagai  dari  tenaga  kerja  yang  sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi.  Kelompok  bukan  angkatan  ini  terdiri  dari golongan  yang  bersekolah,  golongan  yang  mengurus rumah  tangga  dan  golongan  lain  yang  menerima pendapatan.
Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)  memberikan  pengertian  dan  definisi terhadap konsep ketenagakerjaan sebagai berikut:
1. Penduduk
Penduduk adalah semua orang Indonesia yang berdomisili  di  wilayah  geografis  Republik  Indonesia selama  6  bulan  atau  lebih  dan  atau  mereka  yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. Umur Umur  seseorang  dapat  diketahui  bila  tanggal, bulan  dan  tahun  kelahiran  diketahui.  Penghitungan umur  menggunakan  pembulatan  ke  bawah  atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.
3. Penduduk Usia Kerja Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.
4. Angkatan Kerja Angkatan  kerja  adalah  penduduk  usia  kerja  yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja atau dengan kata lain menganggur.
5. Bekerja
Bekerja di definisikan sebagai kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh  seseorang  dengan  maksud  memperoleh  atau membantu memperoleh pendapatan atau keberuntungan,  paling  sedikit  satu    jam    (tidak terputus)    dalam    seminggu    yang  lalu.    Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak di bayar yang  membantu  dalam  suatu  usaha  atau  kegiatan ekonomi.
6. Sementara tidak bekerja Sementara  tidak  bekerja  adalah  mereka  yang selama  seminggu  sebelum  pencacahan  tidak melakukan  pekerjaan  atau  bekerja  kurang  dari  satu jam, seperti:
 Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang  sedang  tidak  bekerja  karena  cuti,  sakit, mogok,  perusahaan  menghentikan  kegiatan sementara (misalnya kerusakan mesin, dan lain- lain).
 Petani-petani  yang  mengusahakan  gabah pertanian  sedang    tidak  bekerja  karena  sakit, menunggu masa panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
7. Pengangguran  Terbuka  Pengangguran  terbuka meliputi:
 Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
 Penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha.
 Penduduk  yang  merasa  tidak  mungkin mendapatkan pekerjaan
8. Mencari pekerjaan Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk  memperoleh  pekerjaan  pada  suatu  periode waktu.
9. Mempersiapkan usaha Mempersiapkan  usaha  adalah  suatu  kegiatan yang  dilakukan  seseorang  dalam  rangka mempersiapkan  usaha  yang  baru,  yang  bertujuan untuk  memperoleh  penghasilan/keuntungan  atas resiko  sendiri,  baik  dengan  atau  mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai  dibayar  maupun  tidak dibayar.
10. Setengah penganggur Setengah  penganggur  adalah  penduduk  usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau kurang dari jam kerja normal.
11. Setengah penganggur terpaksa Setengah penganggur terpaksa adalah penduduk
usia  kerja  yang  bekerja  kurang  dari  35  jam  selama seminggu dan masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan  dengan  cara  mencari  pekerjaan  dan  atau mempersiapkan usaha.
12. Setengah penganggur sukarela
Setengah penganggur sukarela adalah penduduk usia  kerja  yang  bekerja  kurang  dari  35  jam  selama seminggu  dan  tidak  mencari  pekerjaan  atau mempersiapkan usaha.
13. Bukan angkatan kerja Bukan  angkatan  kerja  adalah  kelompok penduduk  yang  selama  seminggu  yang  lalu mempunyai  kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam angkatan kerja seperti:
 Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya dirumah.
 Mengurus  rumah  tangga,  yaitu  mereka  yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu  mengurus  rumah  tangga  tanpa mendapatkan upah.
 Lainnya,  yaitu  mereka  yang  sudah  tidak  dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori  sebelumnya,  seperti  sudah  lanjut  usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.
14. Pekerjaan purna waktu ( Full Time ) Pekerjaan purna waktu adalah pekerjaan yang hanya  dilakukan  sesuai  dengan  jam  kerja  yang berlaku ditempat bekerja dan biasanya merupakan pekerjaan utama.
15. Pekerjaan Paruh waktu ( Part Time ) Pekerjaan paruh waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja normal yang berlaku di tempat kerja.
16. Lapangan usaha Lapangan  usaha  adalah  bidang  kegiatan  dari usaha/perusahaan/instansi  tempat  seseorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi:
a. Pertanian,  kehutanan,  perkebunan  dan perikanan.
b. Pertambangan dan penggalian.
c. Industri pengolahan.
d. Listrik, gas dan air.
e. Konstruksi.
f. Perdagangan, rumah makan dan hotel.
g. Angkutan, pergudangan dan komunikasi.
h. Keuangan,  asuransi  dan  usaha  persewaan bangunan.
i. Jasa-jasa kemasyarakatan, social dan perorangan lainnya.
17. Jenis pekerjaan
Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja yang di bagi dalam 8 golongan besar yaitu:
a. Tenaga professional.
b. Kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
c. Pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha.
d. Tenaga usaha penjualan.
e. Tenaga usaha jasa.
f. Tenaga usaha pertanian.
g. Tenaga  produksi  dan  lainnya  (operator  alat angkutan, tenaga kasar dll).
18. Status pekerjaan Status  pekerjaan  adalah  status  kegiatan  usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi: a. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
b. Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap.
c. Berusaha dibantu buruh tetap.
d. Buruh/karyawan/pekerja dibayar

## Permintaan Tenaga Kerja
Permintaan  adalah  jumlah  suatu  komoditi  yang tersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu yang besarannya di pengaruhi oleh harga komoditi, pendapatan nominal, harga komoditi lain dan cita rasa. Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan sebuah daftar sebagai alternatif kombinasi tenaga kerja dan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat upah.
Menurut  Ade  Heryani,  2009,  permintaan  akan tenaga  kerja  berasal  dari  pihak  dunia  usaha.  Orang berusaha sendiri atau ada orang lain yang membutuhkan dan memperkerjakan. Ada akan permintaan tenaga kerja karena  ada  permintaan  akan  barang  atau  jasa  yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu. Permintaan para produsen akan  faktor  produksi  tenaga  kerja  tergantung  dari permintaan masyarakat akan hasil produksi.

## Penawaran Tenaga Kerja
Penawaran  adalah  jumlah  komoditi  yang  tersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri dan biaya yang  dikeluarkan.  Penawaran  terhadap  tenaga  kerja merupakan  hubungan  antara  tingkat  upah  dan  jumlah satuan tenaga kerja yang tersedia ditawarkan oleh supplier (Aisyah, Dede 2006).
Sebuah  kurva  penawaran  tenaga  kerja menggambarkan  kombinasi  terhadap  kuantitas  tenaga kerja  yang  ditawarkan  dengan  kombinasi  tingkat  upah tertentu. Dengan kata lain, kurva penawaran tenaga kerja
merupakan kombinasi dari berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah tertentu yang berlaku.

## Pengangguran Terbuka
Menurut  Sumarsono,  Sony  2003  Pengangguran terbuka  ( open  unemployment )  adalah  bagian  dari  angkatan kerja  yang  sekarang  ini  tidak  bekerja  dan  sedang  aktif mencari pekerjaan.  Sedangkan  menurut  Triyanto  1990, Pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang belum bekerja karena belum mendapatkannya. Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:
1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha.
3. Penduduk  yang  merasa  tidak  mungkin  mendapat pekerjaan
Menurut  (Sumarsono,  2003)  bentuk-bentuk pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Pengangguran Friksional Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang  terjadi  karena  kesulitan  temporer  dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Dimana kesulitan temporer ini dapat berupa berbentuk  waktu  yang  diperlukan  selama  prosedur pelamaran dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak dan  kurangnya  informasi.  Selama  proses  demikian, seorang  pelamar  yang  menunggu  panggilan  untuk seleksi  atau  ujian  masuk  (yang  belum  pasti  akan diterima)  adalah  tergolong  pengangguran  friksional. Menurut  Mankiw  (2003),  pengangguran  yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan para pencari kerja  untuk  mencocokkan  antara  kualifikasi  yang dimiliki  dengan  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia, waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencari  pekerjaan tersebut dikatakan pengangguran friksional. Menurut Sukirno (2003) secara teori pengangguran sebesar 2-3 persen dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi sudah dipandang telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran  sebanyak  2-3  persen  tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan  karena  tidak  dapat memperoleh  kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik dalam proses mencari kerja baru tersebut untuk sementara para pekerja  tergolong  sebagai  penganggur.  Mereka inilah  yang  digolongkan  sebagai  pengangguran normal.
b. Pengangguran Struktural
Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan  dalam  struktur  atau  komposisi perekonomian. Dimana dengan perubahan struktur tersebut memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja  tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan keterampilan  baru  tersebut.  Bentuk  penganggur struktur  lain  adalah  terjadinya  pengurangan  pekerja akibat  penggunaan  alat-alat  dan  teknologi  maju. Penganggur  sebagai  akibat  perubahan  struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan  untuk  memperoleh  keterampilan  baru  yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru.
c. Pengangguran Musiman Pengangguran  Musiman  terjadi  karena pergantian musim. Diluar musim panen dan turun ke sawah,  banyak  orang  yang  mempunyai  kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.
d. Pengangguran Terpaksa dan Pengangguran Sukarela Pada tingkat keseimbangan yang diciptakan oleh pasar  kompetitif  perusahaan-perusahaan  akan  mau mempekerjakan  semua  pekerja  yang  memenuhi kualifikasi dan mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Pengangguran yang terjadi jika ada pekerjaan yang  tersedia,  tetapi  orang  yang  menganggur  tidak bersedia menerima pada tingkat upah yang berlaku untuk  pekerjaan  tersebut  disebut  pengangguran sukarela.
Menurut BPS, terjadinya pengangguran dapatdigolongkan sebagai berikut:
1. Pengangguran  Terbuka  adalah  seseorang  yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah Pengangguran adalah seseorang yang selama periode tertentu bekerja kurang dari jam kerja normal. Dalam hal ini, jam kerja normal ditetapkan sebanyak 35 jam per minggu.
3. Setengah  Pengangguran  Terpaksa  adalah  seseorang yang  bekerja  sebagai  buruh/karyawan  dan  pekerja mandiri  (berusaha  sendiri)  yang  selama  periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan. Didalam penelitian ini pengangguran yang dipakai adalah  pengangguran  terbuka,  karena  tenaga  kerja  ini adalah  mereka  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  dan
sedang  mencari  pekerjaan.  Sedangkan  setengah penganggur  dan  setengah  penganggur  terpaksa merupakan tenaga kerja yang sudah mempuyai pekerjaan tetapi mereka masih dalam proses mencari.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Peningkatan  nilai  tambah  dari  suatu  bahan  baku (input)  menjadi  produk  (output)  menunjukkan  adanya perkembangan  perekonomian  suatu  wilayah.  Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai  sektor ekonomi  seperti  sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dll, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah ( value added ) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2016).
Produk  regional  merupakan  produk  domestik setelah  ditambah  pendapatan  yang  mengalir  ke  dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang  mengalir  ke  luar  daerah/wilayah.  Atau  dapat dikatakan  bahwa  produk  regional  merupakan  produk yang  betul-betul  dihasilkan  oleh  faktor-faktor  produksi (tenaga  kerja,  tanah,  modal ,  entrepreneur )  yang  dimiliki penduduk  daerah/wilayah  yang  bersangkutan.  Namun karena  masih  terbatasnya  data  untuk  memantau pendapatan  yang  mengalir  dari/ke  luar  suatu daerah/wilayah,  maka  antara  produk  domestik  dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama. (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2016).

## Manfaat Perhitungan PDRB
1. Untuk  bahan  evaluasi  pembangunan  di  masa  lalu secara keseluruhan.
2. Untuk  bahan  umpan  balik  terhadap  perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Untuk  dasar  pembuatan  proyeksi  perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
4. Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga.
5. Untuk  membandingkan  peranan  masing-masing sektor di wilayah.
6. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.
7. Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan
datang.

## Metode Perhitungan PDRB
PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) atau at current nominal prices yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan output pada suatu periode yang dinilai atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dan  gambaran  perekonomian  pada  tahun  berjalan. PDRB  atas  dasar  harga  konstan  atau at  constan  prices digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.

## Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut BPS Provinsi Maluku (2016), PDRB atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan nilai tambah bruto ( gross value added ) dari seluruh sektor perekonomian di dalam  suatu  daerah/wilayah  dalam  periode  tertentu biasanya  satu  tahun.  Nilai  tambah  adalah  selisih  nilai produksi  ( output )  dengan  biaya  antara  ( intermediate  input ). Nilai Tambah Bruto (NTB) mencakup komponen faktor produksi;  upah  dan  gaji,  bunga,  modal,  sewa  tanah, keuntungan, penyusutan, serta pajak tak langsung neto. Faktor pendapatan  adalah merupakan balas  jasa  faktor produksi  yang  terdiri  dari  tenaga  kerja  ( labour ),  modal ( capital ),  tanah  ( land ),  managerial  ( entrepreneur ). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun meggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan  jasa  yang  dihasilkan  dan  perubahan  dalam  tingkat harganya.
PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  dapat  dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode  perhitungan  dengan  menggunakan  data  yang bersumber  dari  daerah.  Perhitungan  dengan  metode langsung  dapat  dilakukan  dengan  3  (tiga)  macam pendekatan yaitu:
1. Metode Langsung
a. Pendekatan  Produksi. Pendekatan  dari  sisi produksi  adalah  menghitung  nilai  tambah  dari barang  dan  jasa  yang  diproduksi  oleh  seluruh kegiatan  ekonomi  dengan  cara  mengurangkan biaya  antara  dari  masing-masing  nilai  produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam
proses  produksi  dengan  demikian  nilai  yang ditambahkan  ini  sama  dengan  balas  jasa  faktor produksi.
b. Pendekatan  Pendapatan. Dalam  pendekatan pendapatan,  nilai  tambah  dari  setiap  kegiatan ekonomi  dihitung  dengan  jalan  menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak  diperhitungkan.  Yang  termasuk  dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.
c. Pendekatan  Pengeluaran. Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada pengunaan akhir dari  barang  dan  jasa.  Nilai  tambah  dari  setiap kegiatan  ekonomi  dihitung  dengan  cara menghitung  berbagai  komponen  pengeluaran akhir  yang  membentuk  produk  domestik regional.  Pengeluaran  akhir/permintaan  akhir adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  untuk konsumsi  rumah  tangga  dan  lembaga nirlaba/lembaga  yang  tidak  mencari  untung, konsumsi  pemerintah,  pembentukan  modal tetap  domestik  bruto,  perubahan  stok  dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu  daerah/wilayah  dalam  periode  tertentu, biasanya satu tahun.
2. Metode Tidak Langsung Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar  daerah/wilayah  yang  bersangkutan,  seperti dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB Nasional menjadi  PDRB  Provinsi  dengan  menggunakan beberapa indikator produksi dan atau indikator lainnya yang  cocok  sebagai  alokator.  Perkiraan  dilakukan berdasarkan  alokasi  dengan  mengalokasikan  data tersebut  ke  daerah  yang  bersangkutan,  yaitu menggunakan  alokator  yang  cocok  dengan sektor/kegiatan masing-masing.
Perhitungan  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan 2010
Menurut BPS Provinsi Maluku (2016), ada empat cara yang digunakan untuk menghitung Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2010, yaitu:
1. Revaluasi. Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi  dan  biaya  antara  masing-masing  tahun
dengan  harga  pada  tahun  dasar  2010.  Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan  2010.  Selanjutnya  NTB  atas  dasar  harga konstan diperoleh dari harga selisih antara output dan biaya  antara.  Dalam  prakteknya,  sangat  sulit melakukan  revaluasi  terhadap  biaya  antara  yang digunakan karena mencakup komponen input yang sangat banyak. Selain itu, data harga yang tersedia juga tidak  dapat  memenuhi  semua  keperluan  tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya  diperoleh  dari perkalian  antara output  atas dasar  harga  konstan  masing-masing  tahun  dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.
2. Ekstrapolasi. Nilai  tambah  masing-masing  tahun atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan  nilai  tambah  pada  tahun  dasar  2010 dengan  indeks  produksi.  Indeks  produksi  yang digunakan  sebagai  ekstrapolator  dapat  merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun  indeks  dari  berbagai  indikator  produksi, misalnya tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya yang  dianggap  cocok  dengan  jenis  kegiatan  yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan  output  atas  dasar  harga  konstan. Kemudian  dengan  menggunakan  rasio  tetap  nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.
3. Deflasi. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh  dengan  cara  membagi  nilai  tambah  atas dasar  harga  berlaku  pada  masing-masing  tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai  deflator  biasanya  merupakan  Indeks  Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan sebagainya. Indeks-indeks harga di atas dapat pula digunakan sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan  mengalikan  nilai  tambah  atas  dasar  harga konstan dengan indeks harga tersebut.
4. Deflasi  Berganda. Dalam  deflasi  berganda, komponen  yang  dideflasi  adalah  output  dan  biaya antaranya.  Sedangkan  nilai  tambah  diperoleh  dari selisih  antara  output  dan  biaya  antara  hasil  deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya  merupakan  indeks  harga  produsen  atau indeks  perdagangan  besar  sesuai  dengan  cakupan komoditinya.  Sedangkan,  indeks  untuk  biaya  antara adalah  indeks harga  dari  komponen  input terbesar. Kenyataannya, sangat sulit melakukan deflasi terhadap
biaya  antara.  Hal  tersebut  karena  komponennya banyak dan indeks harga belum tersedia secara baik. Oleh karena itu, metode deflasi berganda ini belum banyak  digunakan  dalam  perhitungan  PDRB  atas dasar harga konstan.

## Inflasi
Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan yang selalu dijumpai dihampir semua negara di dunia adalah  inflasi.  Definisi  singkat  dari  inflasi  adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2003). Ini tidak berarti bahwa harga-harga  berbagai  macam barang  itu  naik  dengan presentase yang sama. Mungkin kenaikan tersebut dapat terjadi tidak bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode  tertentu.  Kenaikan  yang  terjadi  sekali saja meskipun  dalam  presentase  yang  besar,  bukanlah merupakan inflasi.

## Penggolongan Inflasi
Inflasi  dibedakan  menjadi  4  macam,  yaitu  (Boediono, 1999):
a) Inflasi Ringan : < 10 % per tahun
b) Inflasi Sedang : 10 – 30 % per tahun
c) Inflasi Berat : 30 -100 % per tahun
d) Hiperinflasi : 2 100 % per tahun

## Menentukan Tingkat Inflasi
Tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan  data  indeks  harga  konsumen  dari  satu periode  tertentu  dan  seterusnya  dibandingkan  dengan indeks  harga  pada  periode  sebelumnya.  Rumus  yang dipakai  untuk  menentukan  laju  inflasi  adalah  sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2003):
100 1 1 x IHK IHK IHK t t t      dimana:
 : Laju Inflasi
IHKt : Indeks Harga Konsumen periode ke t IHKt-1
: Indeks Harga Konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

## Jenis-Jenis Inflasi
Berdasarkan  sumber  atau  penyebab  kenaikan harga-harga  yang  berlaku,  inflasi  dibedakan  dalam  dua spesifikasi yaitu dilihat dari sebab awal inflasi dan ditinjau dari asal inflasi, yang dijabarkan sebagai berikut (Sukirno, 2003).
Inflasi dilihat dari sebab awalnya:
1) Demand-Pull Inflation Demand-pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat  akan  barang-barang  ( agregate  demand) bertambah.  Inflasi  ini  biasanya  terjadi  pada  masa perekonomian  yang  berkembang  dengan  pesat. Kesempatan  kerja  yang  tinggi  menciptakan  tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran  yang  melebihi  kemampuan  ekonomi mengeluarkan  barang  dan  jasa.  Pengeluaran  yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat, Demand–pull Inflation juga  dapat  berlaku  pada  masa  perang  atau ketidakstabilan  politik  yang  terus  menerus.  Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah  yang  berlebihan  tersebut  menyebabkan permintaan  agregat  akan  melebihi  kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.
2) Cost Push Inflation Inflasi  jenis Cost-Push  inflation terjadi  karena kenaikan  biaya  produksi,  yang  disebabkan  oleh terdepresiasinya nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga  komoditi  yang  diatur  pemerintah  ( administered price ), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan tergangggunya distribusi. Inflasi ini terutama  berlaku  dalam  masa  perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.  Apabila  perusahaan-perusahaan  masih menghadapi  permintaan  yang  bertambah,  mereka akan  berusaha  menaikkan  produksi  dengan  cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran  yang  lebih  tinggi  ini.  Langkah  ini mengakibatkan  biaya  produksi  meningkat,  yang akhirnya  akan  menyebabkan  kenaikan  harga-harga berbagai barang.

## Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran
Berbagai  studi  telah  diilakukan  untuk  mengkaji hubungan  antara  inflasi  dan  pengangguran.  Studi  yang umum telah dibahas dalam kajian hubungan ini adalah teori  yang  dikenal  dengan  kurva  Phillips.  Teori  yang mengkaji  hubungan  antara  pengangguran  dan  inflasi pertama  kali  dilakukan  oleh  A.  W  Phillips  dari London School of Economic pada tahun 1958, dengan dasar teorinya yang  sering  dikenal  sebagai  kurva  Phillips.  Dengan berdasarkan  data  empiris,  teori  Phillips  tersebut menyimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan yang negatif antara tingkat pertumbuhan  upah nominal  dan tingkat pengangguran.  Hubungan  diantara  kedua  peubah tersebut  terlihat  stabil.  Untuk  tujuan  membuat  Kurva Phillips ini, dasar teori kurva Phillips pertama berdasarkan teori pasar tenaga kerja yang diuji berdasarkan data empiris perekonomian  di  Inggris  dari  tahun  1861-1957.  Latar belakang  timbulnya  teori  ini  karena  adanya  keraguan terhadap masalah pokok dan implikasi kebijakan makro ekonomi pada tahun 1950-an, yang ingin mencapai secara serentak  kestabilan  harga  serta  kesempatan  kerja  yang tinggi (penuh). Dasar teori pertama diketemukan adanya hubungan  yang  negatif  antara  persentase  tingkat  upah dengan tingkat persentase pengangguran yang kemudian kurva  ini  lebih  dikenal  dengan  sebagai  Kurva  Phillips, sesuai dengan nama penemunya, dan selanjutnya Kurva Phillips ini dikenal sebagai Kurva Phillips Pertama.
Pada  gambar  Kurva  Philips  pertama,  tingkat pengangguran  alamiah  ( natural  rate  of  unemployment )  ini digambarkan sebagai perpotongan antara Kurva Phillips dengan  sumbu  horisontal.  Dimana, natural  rate  of unemployment (UN)  merupakan  tingkat  pengangguran dalam mana terdapat kestabilan upah (W = 0). Dasar teori ini yang kenudian dikembangkan oleh para ahli ekonomi berikutnya. Misal, analisis Lipsey mengenai Kurva Phillips dengan menggambarkan teori pasar tenaga kerja mulai dengan  dua  pertanyaan:  pertama,  penawaran  dan permintaan akan tenaga kerja menentukan tingkat upah, kedua  laju  perubahan  tingkat  upah  ditentukan  oleh kelebihan permintan akan tenaga kerja. Jika semakin besar kelebihan  permintaan  akan  tenaga  kerja,  maka  tingkat perubahan upah juga semakin besar. Sedangkan kelebihan permintaan mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengangguran.  Selanjutnya,  makin  besar  kelebihan permintaan  akan  tenaga  kerja,  pengangguran  cederung makin  kecil.  Dari  hubungan  tersebut  diperoleh kesimpulan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan terbalik  (negatif)  dengan tingkat pengangguran.  Artinya, makin  besar  tingkat  pengangguran,  maka  tingkat
pengangguran upah makin kecil. Hubungan seperti inilah yang tercermin dalam kurva Phillips pertama.
Dasar  teori  keduanya  (pembaharuan),  yakni berdasarkan pendekatan harga harapan ( rational expectation ), yang  kemudian  vriabel  upah  diganti  dengan  variabel tingkat harga dan kemudian tingkat harga diganti dengan tingkat  inflasi.  Pada  akhirnya  dasar  teori  kedua  ini menemukan adanya hubungan yang negatif antara tingkat inflasi  dengan  tingkat  persentase  pengangguran,  yang selanjutnya kurva Phillips ini sering dikenal dengan kurva Phillips kedua (lihat gambar 2). Ketika terjadi depresi di Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang lebih tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang lebih tinggi pula. Berdasrkan  data  tersebutlah  A.W.  Phillips  mengamati hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dari hasil pengamatannya  tesebut,  ternyata  ada  kaitan  erat  antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi,  maka  tingkat  pengangguran  akan  rendah.  Hasil pengamatan  Phillips  ini  dikenal  dengan  kurva  Phillips hingga  sekarang.  Selanjutnya,  kurva  Phillips  tidak  lagi dibedakan kurva Phillips pertama atau kedua, namun lebih dibedakan kurva Phillips jangka pendek maupun kurva Phillips jangka panjang (Prasetyo, Eko 2009).
Pengaruh Tingkat

## PDRB
Terhadap Pengangguran
Hubungan  antara  tingkat  PDRB  yang  sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun,  yang  menguji  hubungan  antara  tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah.
Seorang  ahli  ekonomi  Okun  memperkenalkan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat penggangguran dengan GDP riil, dimana  terdapat  hubungan  yang  negatif  antara  tingkat penggangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis  sumbu  horizontal  yang  menunjukkan  persentase GDP  riil  dan  perubahan  tingkat  penggangguran  pada sumbu  vertikal.  Hal  ini  jelas  menunjukkan  bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah, maka hal tersebut  akan  setara  dengan  terjadinya  penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun, maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga
kerja  yang  digunakan  juga  akan  turun,  akibat  dari berkurangnya produksi perusahaan.

## Hipotesis
Hipotetis  adalah  jawaban  yang  bersifat  sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002).
Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menjawab  tujuan  penelitian yang  dinyatakan  bahwa semua  variabel  berpengaruh  terhadap  pengangguran terbuka  di Provinsi  Maluku  yang  kemudian  dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Diduga bahwa ada pengaruh negatif inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
2. Diduga bahwa ada pengaruh negatif PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku.
3. Diduga bahwa ada pengaruh Inflasi dan PDRB secara bersama-sama  terhadap  pengangguran  Terbuka  di Provinsi Maluku.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  berupa pooled  data ,  dengan periode  pengamatan  tahun 2011-2017 tiap kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku. Pooled  data adalah sekelompok  data  individu  yang  diteliti  selama  rentan waktu tertentu. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data peneliti yaitu laporan Maluku Dalam Angka yang berupa realisasi Produk  Domestik  Regional  Bruto  atas  dasar  harga konstan 2010 menurut lapangan usaha serta data inflasi dan pengangguran dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku.  Sampel  dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Maluku dari  tahun  2011-2017.  Adapun  teknik  yang  digunakan penulis dalam mengambil sampel adalah Non Probability Sampling dengan pendekatan purposive sampling . Kriteria  pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku  yang
mengeluarkan laporan keuangan dan perekonomian dari tahun 2011-2017.
b. Kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku  yang  bukan merupakan hasil pemekaran wilayah dari tahun 2011- 2017.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi panel data dengan bantuan software  Eviews  ver  9, dan  untuk  mengetahui  tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan uji statistik.

## Pemilihan Model Regresi
Penelitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa pengaruh sektor basis dan sektor non basis terhadap  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Provinsi Maluku.
Beberapa hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien Slope dan intersep yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode waktu. Oleh karena  itu,  asumsi  intersep, slope ,  dan error -nya  perlu dipahami karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya,  seperti pendekatan common effect,  fixed  effect , dan random  effects (Widarjono,  2013).  Dari  ketiga  teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut:
 Uji Chow (Uji Likelihood) Pengujian  yang  pertama  adalah  untuk  memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model fixed  effect dan Ordinary  Least  Square .  Untuk melakukan  pengujian  tersebut,  peneliti  akan menggunakan uji signifikansi fixed effect yang disebut sebagai Uji Chow .  Uji  ini  dilakukan  dengan  membandingkan antara P- value dengan α = 5 persen. Hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
H 0 : model common effect H a : model fixed effect Apabila P- value > α = 5 persen, maka H 0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model common effect lebih baik dari pada model fixed effect . Sebaliknya apabila P- value < α = 5 persen, maka H 0 ditolak dan dapat disimpulkan
bahwa model fixed effect lebih baik dari pada model common effect .  Uji Hausman Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah untuk memilih teknik analisis yang paling baik di antara model random effect dan model fixed effect untuk digunakan dalam pengujian regresi. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti  akan  melakukan  uji  Hausman.  Pelaksanaan  uji Hausman dapat dilakukan dengan fasilitas software Eviews 9 . Dari  hasil  uji  Hausman  ini  nanti  akan  dilihat  nilai probabilitasnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
H 0 : Model Random Effect
H a : Model Fixed Effect Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini ( eviews 9 ), apabila nilai p-value signifikan (P- value < α), maka H 0 ditolak  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  model  yang lebih baik adalah fixed effect , sebaliknya apabila nilai p-value signifikan  (P- value >  α),  maka  H 0 diterima  dan  dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah random effect .  Uji Lagrange Multiplier (LM) Apabila  dari  kedua  pengujian  sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu pengujian atau bahkan kedua  pengujian  ada  yang  menerima  H 0 ,  selanjutnya dilakukan pengujian yang dinamakan Uji Lagrange Multiplier (LM)  yang  disebut  juga Breusch  -  Pagan  Random  Effect . Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model common effect dan model random effect . Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:
H 0 : Model Common Effect H a : Model Random Effect Hasil uji Lagrange Multiplier akan dilihat nilai statistik chi- squares hasil olahan data eviews . Apabila nilai dari uji Lagrange Multiplier nilainya lebih besar daripada nilai kritis statistik chi- squares , maka H 0 ditolak. Dengan kata lain akan digunakan model random effect karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil Uji Lagrange Multiplier berada dibawah nilai kritis statistik chi-square , maka H 0 diterima. Jika H 0 diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik menggunakan model random effect .

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda ( Multiple Regression Analysis ) dengan menggunakan program Eviews 9 . Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh
variabel  independen  terhadap  variabel  dependen penelitian. Model dalam penelitian ini adalah:
it it it PDRB INF PT         2 1 0
Keterangan: PT    = Pengangguran Terbuka INF   = Inflasi PDRB  = Pertumbuhan Ekonomi β 0 = Konstanta.
i = Jumlah Kab/Kota di Provinsi Maluku (11 Kab/Kota).
t = Tahun Penelitian
it  = Variabel error dalam model penelitian.
Untuk  menguji  ketepatan  model  regresi  sampel dalam  menaksir  nilai  aktual  dapat  diukur  dengan menggunakan  uji  koefisien  determinasi  ( adjusted R 2 ),  uji statistik F, dan uji statistik T. Uji Koefisien Determinasi ( adjusted R 2 )
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model  analisis  regresi  berganda  Koefisien  determinasi ( adjusted R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen  (Gujarati,  2006).  Nilai  kemampuan  variabel- variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen amat terbatas. Nilai adjusted R 2 yang mendekati satu  berarti  menunjukkan  bahwa  variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan bila adjusted R 2 mendekati  nol,  maka  semakin  lemah variabel  independen  menerangkan  variabel  dependen terbatas.

## Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)
Model regresi penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap  variabel  dependen  dan  untuk  menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian telah layak untuk dilanjutkan pengujian selanjutnya. Menurut Ghozali (2013)  dengan  tingkat  signifikan  5  persen,  kriteria pengujiannya:
1) Jika F-hitung < F-tabel atau probabilitas > 5 persen, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika F-hitung > F-tabel atau probabilitas < 5 persen, maka  variabel  independen  berpengaruh  secara
signifikan terhadap variabel dependen.

## Uji Hipotesis (Uji Statistik T)
Uji hipotesis (Uji statistik T), uji ini digunakan untuk menunjukkan  seberapa  jauh  variabel  penjelas  atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara P-value dengan α = 5 persen. Apabila P-value < α = 5 persen, maka hipotesis alternatif yang  menyatakan  suatu  variabel  independen  secara individu  mempengaruhi  variabel  dependen  dapat diterima,  artinya  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Namun jika P-value > α = 5 persen, maka H 0 diterima dan H a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan  antara  masing-masing  variabel  independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 5 persen.

## Uji Asumsi Klasik
Kelebihan  penelitian  menggunakan  data  panel adalah  data  yang  digunakan  menjadi  lebih  informatif, variabilitasnya  lebih  besar,  kolineariti  yang  lebih  rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (degree of freedom) dan  lebih  efisien  (Gujarati  2006).  Panel  data  dapat mendeteksi  dan  mengukur  dampak  dengan  lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode cross section maupun time series . Panel  data  memungkinkan  mempelajari  lebih kompleks  mengenai  perilaku  yang  ada  dalam  model sehingga  pengujian  data  panel  tidak  memerlukan  uji asumsi klasik (Gujarati 2006). Dengan keunggulan regresi data panel, maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Gujarati, 2006, dalam Shochrul R, Ajija, dkk. 2011 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Pengangguran Terbuka
Permasalahan yang timbul akibat tingginya jumlah penduduk  salah  satunya  adalah  pengangguran. Pengangguran  merupakan  suatu  keadaan  dimana seseorang  yang  tergolong  dalam  angkatan  kerja  ingin mendapatkan  pekerjaan  tetapi  mereka  belum  dapat memperoleh  pekerjaan  tersebut  (Sukirno,  2003). Pengangguran  terjadi  karena  pertumbuhan  penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja  yang  ada.  Salah  satu  faktor  yang  diduga  menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan pasar tenaga kerja tersebut adalah ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antara pasar tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja. Selain  itu  faktor-faktor  yang  mungkin  jadi  penyebab tingginya  pengangguran  adalah  inflasi,  pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan.
Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku tergolong tinggi, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 rata-rata tingkat  pengangguran  masih  mencapai  63,762 orang pertahun. Tabel 4.1 menggambarkan pengangguran terbuka pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  dari  tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Dari Tabel 4.1 tersebut diketahui  bahwa  setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi Maluku mengalami pengangguran terbuka yang fluktuatif. Jika dilihat dari rata-rata tingkat penganggurannya, maka Kota  Ambon  memiliki  rata-rata  tingkat  pengangguran tertinggi sebesar 22,500 orang yang kemudian disusul oleh Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  Kabupaten  Seram Bagian  Barat  dengan  rata-rata  tingkat  pengangguran berturut-turut  sebesar  15,033  orang  dan  5,732  orang. Tingginya  pengangguran  terbuka  di  Kota  Ambon disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk dan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Daerah- daerah  yang  memiliki  pengangguran  terendah  adalah Kabupaten Buru Selatan (1,405 orang), Kabupaten Kep. Aru (1,739 orang), dan Kabupaten MBD (1,809 orang). Berikut  adalah  tabel  tingkat  pengangguran  per kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

## Tabel (3) Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Tahun 2010-2017 No Kab./Kota Pertumbuhan Ekonomi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 1  MTB 2,386 3,259 5,192 4,320 2,887 2,816 2,785 2,419 3258 2  MALTRA 3,600 2,900 1,600 2,658 4,728 2,151 1,984 1,817 2679.75 3  MTGH 17,816 10,975 13,395 17,300 17,761 18,570 10,218 14,232 15033.4 4  BURU 2,800 3,300 1,000 1,472 1,776 2,808 3,108 1,995 2282.38 5  KEP. ARU 1,337 2,565 654 847 1,837 2,145 2,145 2,384 1739.25 6  SBB 4,680 5,139 4,544 6,066 8,492 5,721 6,162 5,055 5732.38 7  SBT 2,764 2,515 3,975 4,530 6,181 3,040 6,423 4,149 4197.13 8  MBD 2,253 1,657 1,239 1,196 1,218 1,240 2,634 3,036 1809.13 9  BURSEL 1,383 1,222 1,164 1,176 659 2,257 2,270 1,110 1405.13 10  AMBON 20,342 15,963 13,835 23,433 26,637 28,130 26,597 25,064 22500.1 11  TUAL 3,100 2,285 3,300 2,027 2,646 3,318 3,850 4,474 3125 PROV. MALUKU 62,461 51,780 49,898 65,025 74,822 72,196 68,176 65,735 63761.6 Sumber: BPS Provinsi Maluku

## Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian suatu daerah dikatakan baik ditentukan oleh salah satu indikator makroekonomi dalam melakasanakan pembangunan daerah tersebut ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah atau  negara  dalam  suatu  periode  tertentu  (biasanya  1 tahun).
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) merupakan output yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau  regional  tertentu.  PDRB  sebagai  indikator pertumbuhan  ekonomi  daerah,  memuat  berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan  makroekonomi  suatu  daerah.  Pertumbuhan ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.
Tabel (4) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2011-2017 (Persen) No Kab./Kota Pertumbuhan Ekonomi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 1  MTB 7.16 7.30 5.15 6.04 6.47 5.89 5.98 6.28 2  MTGR 5.98 7.07 5.88 6.25 5.47 5.71 5.92 6.04 3  MTGH 5.40 6.91 4.46 6.58 5.30 5.94 5.81 5.77 4  Buru 5.44 5.44 4.42 6.23 5.23 5.72 6.01 5.50 5  Kep. Aru 5.25 7.84 5.88 6.84 5.19 5.25 5.93 6.03 6  SBB 5.87 6.39 4.55 6.16 5.59 5.57 6.02 5.74 7  SBT 8.54 3.94 3.15 8.44 5.72 5.03 3.34 5.45 8  MBD 5.65 7.43 6.33 3.91 2.68 3.92 4.26 4.88 9  BurSel 4.63 5.20 5.37 6.28 6.74 6.04 6.11 5.77 10  Ambon 7.14 8.33 6.06 5.96 6.47 6.15 6.17 6.61 11  Tual 5.90 7.90 5.90 6.34 5.62 5.81 5.74 6.17 PDRB 6.09 6.70 5.20 6.28 5.50 5.55 5.57 5.84
Sumber: BPS Provinsi Maluku.
Tabel  di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan  ekonominya,  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota  yaitu  sebesar  5,84  persen. Meskipun  rata-rata  pertumbuhan  ekonominya  sebesar 5,84  persen  bukan  berarti  semua  kabupaten/kota  di Provinsi  Maluku  mampu  memperoleh  rata-rata  laju pertumbuhan  ekonomi  sebesar  tersebut.  Terdapat beberapa  daerah  yang  rata-rata  laju  pertumbuhan ekonominya  berada  dibawah  nilai  rata-rata  laju pertumbuhan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten  Seram Bagian Barat  ,  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur,  Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan.
Faktor  yang  menyebabkan  terjadi  perbedaan  laju pertumbuhan antar kabupaten/kota yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  sementara kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit, maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.
Selain  itu,  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi kota  dari  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2017. Fenomena memperlihatkan bahwa Kota Ambon yang memiliki  laju  pertumbuhan  ekonomi  rata-rata  tertinggi sebesar  6.61.  Dimana  kota  Ambon  merupakan  Pusat kota Provinsi Maluku yang memiliki sumber pendapatan yang  tinggi  sehingga  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang akan diperoleh menjadi tinggi pula.

## Deskripsi Inflasi
Inflasi juga merupakan suatu masalah bagi ekonomi makro  yang  apabila  tidak  segera  ditangani  akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian yang pada akhirnya  hanya  akan  memperburuk  kinerja perekonomian suatu negara. Kestabilan nilai mata uang, baik  inflasi  maupun  nilai  tukar  sangat  penting  untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-harga barang lain (Boediono, 1999).
Jika  inflasi  mengalami  fluktuasi,  maka  kegiatan perekonomian  akan  cenderung  menyesuaikan  dengan kondisi  yang  terjadi.  Dampak  dari  kenaikan  inflasi menyebabkan  menurunnya  daya  beli  masyarakat. Dikarenakan  nilai  riil  pada  mata  uang  mengalami penurunan.
Inflasi  adalah  proses  peningkatan  harga  secara umum  dan  terus  menerus.  Indikator  yang  digunakan untuk  melihat  inflasi  adalah  PDRB  ( Product  Domestic Regional  Bruto )  deflator.  Di  mana  Indeks  harga  implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan  PDRB  menurut  harga  implisit  merupakan  rasio antara  PDRB  menurut  harga  berlaku  dan  PDRB menurut harga konstan. Perkembangan inflasi (yang di proksi dengan PDRB Deflator) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel (5) Inflasi di Provinsi Maluku Per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2017 (persen) No. Kab./Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 1 MTB 7.16 7.30 5.15 6.04 6.47 5.89 5.98 6.28 2 MTGR 5.98 7.07 5.88 6.25 5.47 5.71 5.92 6.04 3 MTENG 5.40 6.91 4.46 6.58 5.30 5.94 5.81 5.77 4 BURU 5.44 5.44 4.42 6.23 5.23 5.72 6.01 5.50 5 KEPARU 5.25 7.84 5.88 6.84 5.19 5.25 5.93 6.03 6 SBB 5.87 6.39 4.55 6.16 5.59 5.57 6.02 5.74 7 SBT 8.54 3.94 3.15 8.44 5.72 5.03 3.34 5.45 8 MBD 5.65 7.46 5.61 4.237 5.56 5.34 6.10 5.71 9 BURSEL 4.63 5.20 5.37 6.28 6.74 6.04 6.11 5.77 10  AMQ 7.14 8.33 6.06 5.96 6.47 6.15 6.17 6.61 11  TUAL 5.90 7.90 5.90 6.34 5.62 5.81 5.74 6.17 Sumber: BPS Provinsi Maluku, data diolah
Dari tabel 4.3 di atas bahwa tingkat infasi (PDRB Deflator)  di  masing-masing  kabupaten/kota  Provinsi Maluku  mengalami  fluktuatif.  Akan  tetapi  pada  tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 hampir masing-masing kabupaten/kota terjadi kenaikan inflasi. Hal ini disebabkan pada  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2014  terjadi kenaikan harga BBM sehingga memicu kenaikan harga sandang dan pangan di Provinsi Maluku. Sedangkan pada tahun  2015  tingkat  inflasi  di  masing-masing kabupaten/kota  mengalami  penurunan.  Inflasi  tertinggi berada di Kota Ambon rata-rata sebesar 6,61% dan inflasi terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Timur rata- rata sebesar 5,45%.

## Analisis Model Terbaik
Dalam  analisis  model  data  panel  terdapat  tiga macam  pendekatan  yang  digunakan,  yaitu  pendekatan kuadrat terkecil ( ordinary/pooled least square ), pendekatan efek tetap ( fixed effect ), dan pendekatan efek acak ( random effect ). Pengujian  statistik  untuk  memilih  model  pertama  kali adalah dengan menggunakan uji chow menentukan apakah metode Pooled least square atau Fixed effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.
Pemilihan  ini  menggunakan  uji  analisis  terbaik selengkapnya dijelaskan dalam tabel 4.4 berikut:
Tabel (6) Hasil Estimasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Variabel Dependen: Pengangguran Terbuka Model Fixed Effect Random Effect Common Effect Konstanta 4.933599 4.382928 -1.510767 Standar Error 0.558168 0.533826 0.821126 Probabilitas 0.0000 0.0000 0.0698 Inflasi (Independen Variabel) -4.093965 -3.936726 -0.236014 Standar Error 1.818532 2.005776 2.615880 Probabilitas 0.0278 0.0534 0.9284 PE (Independen Variabel) -0.180861 -0.094552 0.819690 Standar Error 0.085593 0.080737 0.127824 Probabilitas 0.0385 0.2453 0.0000 R-squared 0.919362 0.051048 0.361241 F-statistik 60.80581 1.990365 20.92479 Probabilitas 0.000000 0.143894 0.000000 Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)
Berdasarkan  uji  spesifikasi  model  yang  telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Uji Likehood dan Hausman Test keduanya menyarankan untuk menggunakan Fixed Effect , dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik, maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasikan pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten/Kota) adalah Fixed Effect Model .  Dipilihnya Fixed  Effect  Model karena  memiliki probabilitas  masing-masing  variabel  independen  dan probabilitas  keseluruhan  variabel  independen  dari Fixed Effect lebih signigfikan dibanding Random Effect Model atau Common  Effect  Model yang  masing  masing  variabel independennya  kurang  signifikan  serta  nilai  R 2 yang menunjukkan  bahwa Fixed  Effect  Model adalah  model terbaik yang digunakan.
Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada  seluruh  data  sampel,  uji chow dilakukan  untuk memilih metode pengujian data panel antara Pooled least square atau Fixed Effect . Jika nilai F statistik pada uji chow signifikan, artinya metode Fixed Effect yang dipilih untuk mengolah  data  panel.  Pemilihan  metode  pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan Fixed Effect dan Random  Effect serta  mengkombinasikan,  baik cross-section, period, maupun gabungan cross-section/period .

## Pemilihan Metode Pengujian Data Panel
Uji Chow (Uji Likelihood) Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dengan Common/Pool Effect Model .Jika hasilnya menyatakan menerima  hipotesis nol, maka  model  yang  terbaik  untuk  digunakan  adalah
Common Effect Moedel . Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak  hipotesis  nol,  maka  model  terbaik  yang
digunakan adalah Fixed Effect Model, dan pengujian akan berlanjut ke uji hausman.
Tabel (7) Hasil Uji Chow (Uji Likehood ) Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 38.292927 (10,64) 0.0000 Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)
Berdasarkan  uji  chow  pada  tabel  4.5  diatas,  nilai probabilitas Cross section F yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak uji hipotesis nol. Jadi menurut uji chow , model yang terbaik digunakan adalah model dengan
menggunakan metode Fixed effect. Berdasarkan hasil Uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.
Uji Hausman Hausman test ini bertujuan untuk membandingkan antara metode fixed effect dan metode random effect . Hasil dari pengujian dengan menggunakan tes ini ialah mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih. Berikut merupakan output dari uji menggunakan Hausman Test . Tabel (8) Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 19.765145 2 0.0001 Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah)
Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa  nilai  probability  pada test  cross  section  random  effect memperlihatkan  angka  bernilai  0.0001  yang  berarti signifikan dengan tingkat signifikansi 95% (α = 5%) dan menggunakan  distribusi Chi-Square (Gujarati,  2003). Sehingga  keputusan  yang  diambil  pada  pengujian Hausman  test ini  yaitu  tolak  H 0 ( p-value <  0.05)  dengan hipotesis:
H 0 : metode random effects H 1 : metode fixed effects
Berdasarkan hasil dari pengujian Hausman Test , maka metode  pilihan  yang  digunakan  pada  penelitian  yaitu metode Fixed Effect . Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model . Seperti telah kita ketahui dalam Fixed Effect atau Model Efek Tetap,  perbedaan  karakteristik  individu  dan  waktu diakomodasikan  pada intercept sehingga intercept dari  setiap kabupaten/kota  berbeda-beda  begitu  juga  dengan  konstanta yang dimiliki berbeda-beda. Sehingga persamaan model secara individu berbeda.
Tabel (9) Hasil Regresi Model Fixed Effect Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.933599 0.558168 8.838913 0.0000 INF? -4.093965 1.818532 -2.251247 0.0278 PDRB? -0.180861 0.085593 -2.113045 0.0385 Fixed Effects (Cross) _1MTB--C -0.058455 _2MTGR--C -0.190944 _3MTENG--C 0.653911 _4BURU--C -0.287819 _5KEPARU--C -0.351379 _6SBB--C 0.185141 _7SBT--C 0.042393
_8MBD--C -0.335215 _9BURSEL--C -0.478971 _10KAMQ--C 0.927271 _11KTUAL--C -0.105933 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.919362     Mean dependent var 4.009797 Adjusted R-squared 0.904242     S.D. dependent var 1.436445 S.E. of regression 0.147784     Sum squared resid 1.397771 F-statistic 60.80581     Durbin-Watson stat 1.856220 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah) Dalam  persamaan  diatas  dapat  dilihat  bahwa koefisien regresi INF (Inflasi) adalah negatif yaitu sebesar 4.093965 dan koefisien PDRB bernilai negatif yaitu sebesar 0.180861. Berikut ini adalah bentuk  persamaan regresi dari 11 kabupaten/kota Provinsi Maluku.
Substituted Coefficients: ===================== PT_1MTB = -0.0584547355843 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_1MTB - 0.180860810578*PDRB_1MTB PT_2MTGR = -0.190943643634 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_2MTGR -
0.180860810578*PDRB_2MTGR
PT_3MTENG = 0.653910766217 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_3MTENG -
0.180860810578*PDRB_3MTENG
PT_4BURU = -0.287818550209 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_4BURU -
0.180860810578*PDRB_4BURU PT_5KEPARU = -0.351379343096 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_5KEPARU - 0.180860810578*PDRB_5KEPARU PT_6SBB = 0.185140739857 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_6SBB - 0.180860810578*PDRB_6SBB PT_7SBT = 0.0423927305641 + 4.9335986915 -
4.09396459896*INF_7SBT - 0.180860810578*PDRB_7SBT
PT_8MBD = -0.335214769158 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_8MBD - 0.180860810578*PDRB_8MBD
PT_9BURSEL = -0.47897146234 + 4.9335986915 -
4.09396459896*INF_9BURSEL -
0.180860810578*PDRB_9BURSEL
PT_10KAMQ = 0.927271370926 + 4.9335986915 -
4.09396459896*INF_10KAMQ -
0.180860810578*PDRB_10KAMQ PT_11KTUAL = -0.105933103542 + 4.9335986915 - 4.09396459896*INF_11KTUAL - 0.180860810578*PDRB_11KTUAL Pengujian Hipotesis Uji T-Statistik Yaitu  pengujian  statistik  terhadap  parameter- parameter  regresi  secara  individual.  Hal  ini  untuk membandingkan  antara  nilai  Prob.  dengan  tingkat signifikansi 5%.
Tabel (10) Hasil Uji Signifikansi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.933599 0.558168 8.838913 0.0000 INF? -4.093965 1.818532 -2.251247 0.0278 PDRB? -0.180861 0.085593 -2.113045 0.0385 Weighted Statistics R-squared 0.919362     Mean dependent var 4.009797 Adjusted R-squared 0.904242     S.D. dependent var 1.436445 S.E. of regression 0.147784     Sum squared resid 1.397771 F-statistic 60.80581     Durbin-Watson stat 1.856220 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: BPS Provinsi Maluku. (data diolah) Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Inflasi (INF) di masing-masing daerah Kota/Kabupaten  di  Provinsi  Maluku  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pengangguran Terbuka  masing-masing  daerah  tersebut,  hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  Prob.  (0.0278)  yang  lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5%., H 0 ditolak.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing- masing  daerah  Kota/Kabupaten  Provinsi  Maluku berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka  masing-masing  daerah  Kota/Kabupaten tersebut, hal ini ditunjukkan dengan nilai Prob. (0.0385) yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi 5%., H 0 ditolak.

## Uji F-Statistik
Yaitu  pengujian  secara  serempak  (keseluruhan variabel  bebas  Inflasi  dan  PDRB)  hubungan  variabel- variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen, dengan membandingkan antara Prob. Dengan tingkat  signifikansi  5%.  Prob.  F-hitung  yang  dihasilkan adalah 0.000000 dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka Ho ditolak, ini berarti variabel-variabel independen secara serempak  dan  signifikan  mempengaruhi  variabel dependen (Pengangguran Terbuka). (Lihat Tabel 4.8).

## Uji R- Squared
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengukur seberapa  besar  variabel-variabel  independen  yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa R- Squared sebesar 0.919362 atau sekitar 91,94% dari variasi
pengangguran terbuka masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku dapat dijelaskan oleh variasi PDRB dan Inflasi (I) daerah masing-masing.

## Interpretasi Hasil dan Pembahasan
Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan model fixed effect untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi Pengangguran Terbuka pada 11  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  tahun  2011- 2017.  Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah Pengangangguran  Terbuka  diproksi  dengan  jumlah pengangguran,  sedangkan  variabel  independen  yang digunakan  adalah  PDRB  dan  Inflasi  diproksi  dengan PDRB Deflator.
Sebagai  akibat  dari  penambahan  variabel dummy , maka dapat di lihat dari persamaan hasil regresi pada Tabel 4.7 menunjukkan konstanta persamaan tiap-tiap daerah yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan hasil regresi yang berbeda-beda  pula  untuk  tiap  daerahnya.  Apabila diasumsikan  semua  variabel  independen  sama  dengan nol,  maka  penurunan  Pengangguran  Terbuka  adalah sebesar konstanta masing-masing daerah. Apabila asumsi tersebut  dipenuhi,  maka  daerah  yang  penurunan Pengangguran Terbuka paling rendah adalah Kabupaten Buru  Selatan  (4.454628  persen),  Kabupaten  Kep.  Aru (4.58222  persen),  dan  Kabupaten  MBD  (4.598384 persen), sedangkan Pengangguran Terbuka paling tinggi adalah Kota Ambon (5.86087 persen) dan Kabupaten Maluku Tengah (5.58751 persen).
Model fixed effect dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa koefisien slope dari regresor tidak bervariasi antar individu dan waktu, sehingga dalam 11 persamaan pada Tabel  4.7  koefisiennya  sama  untuk  tiap-tiap  variabel independennya.  Dari  hasil  regresi  dalam  penelitian  ini diperoleh  hasil  bahwa  Inflasi  bertanda  negatif  dan
signifikan yang berarti bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  Penganggura  Terbukan  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Maluku  selama  periode penelitian tahun  2011-2017.  Hal  ini  ditunjukan  dengan nilai  probabilitas  sebesar  0,0278  lebih  kecil  dari  α  =  5 persen.  Hasil  regresi  sesuai  dengan  hipotesis  pada penelitian ini yang menduga ada hubungan negatif antara Inflasi dengan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku tahun 2011-2017.
Hasil  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Moch. Rum Alim (2007). Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel  Inflasi  berhubungan  negatif  dan  signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hasil ini juga konsisten dengan hasil penelitian Artriyan Syahnur Tirta (2013) yang menerangkan  bahwa  inflasi  berpengaruh  terhadap pengangguran dengan koefisien bertanda negative yang artinya  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Artryan Sahnur Tirta sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philips sebab inflasi yang terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan  kelompok  bahan  makanan,  makanan  jadi, perumahan  sehingga  dalam  rangka  memenuhi permintaan  tersebut  produsen  membutuhkan  banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu pengangguran akan menjadi berkurang.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  Hukum  Okun yang  menjelaskan  tentang  hubungan  negatif pertumbuhan  GDP  dengan  pengangguran.  Setiap kenaikan satu poin pengangguran akan terjadi penurunan pertumbuhan  GPD  sebesar  dua  poin.  Pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Maluku pada tahun 2012 sampai dengan 2016 memang telah  mengalami  kenaikan,  akan  tetapi  kenyatannya pertumbuhan ekonomi ini masih belum dapat dikatakan berhasil.  Tercatat  masih  banyak  tingkat  pengangguran yang  terjadi,  inflasi  yang  semakin  tinggi,  lapangan perkerjaan yang menurun di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.
Dari hasil regresi dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  diproksi  dengan PDRB bertanda negatif dan signifikan yang berarti bahwa Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Pengangguran  Terbuka  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Maluku  selama  periode penelitian tahun  2011-2017.  Hal  ini  ditunjukan  dengan nilai  probabilitas  sebesar  0,0385  lebih  kecil  dari  α  =  5 persen.  Hasil  regresi  sesuai  dengan  hipotesis  pada penelitian ini yang menduga ada hubungan negatif antara PDRB dengan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota  Provinsi  Maluku  tahun  2011-2017. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Firdaus (2015).
Dari hasil regresi menunjukkan hasil regresi panel dengan menggunakan  pendekatan fixed  effect dijelaskan  bahwa vaiabel  PDRB  berhubungan  negatif  dan  signifikan terhadap  pengangguran  terbuka,  jumlah  penduduk berhubungan  positif  dan  signifikan  terhadap pengangguran terbuka. Sementara itu variabel inflasi dan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  Hukum  Okun yang  menjelaskan  tentang  hubungan  negatif pertumbuhan  GDP  dengan  pengangguran.  Setiap kenaikan satu poin pengangguran akan terjadi penurunan pertumbuhan  GPD  sebesar  dua  poin.  Pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Maluku pada tahun 2011 sampai dengan 2017 memang telah  mengalami  kenaikan,  akan  tetapi  kenyatannya pertumbuhan ekonomi ini masih belum dapat dikatakan berhasil.  Tercatat  masih  banyak  tingkat  pengangguran yang  terjadi,  inflasi  yang  semakin  tinggi,  lapangan perkerjaan yang menurun di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab hasil dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Inflasi  yang  diproksi  dengan  PDRB  Deflator berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar - 4.093965 dan probabilitas sebesar 0.0278 <  0,05 (α= 5%). Artinya ketika tingkat inflasi meningkat, maka pengangguran turun. Hal ini sesuai dengan teori A.W. Philips.
2. Pertumbuhan  Ekonomi  yang  diproksi  dengan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar - 0.180861 dan probabilitas sebesar 0.0385 < 0,05 (α= 5%).  Artinya  ketika  pertumbuhan  ekonomi mengalami kenaikan, maka akan menurunkan jumlah pengangguran, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun, maka jumlah pengangguran naik. Hal ini sesuai dengan Hukum Okun.
3. Inflasi  yang  diproksi  dengan  PDRB  Deflator  dan Pertumbuhan  Ekonomi  yang  diproksi  dengan
PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000 < 0,05 (α= 5%).

## Implikasi
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan  ekonomi  yang  dimaksud  adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi dapat membuat sektor-sektor riil dapat berkembang, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan tingginya kesempatan kerja yang ada.
2. Pemerintah  maupun pihak-pihak  terkait diharapkan dapat  menjaga  stabilitas  tingkat  inflasi  dengan kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah yang ditujukan  untuk  mengembangkan  sektor  yang mampu  menyerap  tenaga  kerja  seperti  sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi  inflasi  tetapi  tetap  melakukan pengembangan pada sektor-sektor riil sebagai upaya meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.
3. Dari keterbatasan-keterbatasan studi ini, maka saran untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  menambahkan tahun penelitian dan menambahkan obyek penelitian serta  menambahkan  faktor  lain  yang  berhubungan dengan desentralisasi fiskal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR REFERENSI
Agus  Widarjono.  (2013). Ekonometrika:  Pengantar  dan aplikasinya , Ekonosia, Jakarta.
Aisyah,  dede,  (2006).  “Analisis  Faktor-faktor  yang mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja  Terdidik  di  Kota  Semarang”.  Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP, Arikunto,  Suharsimi.  (2002). Prsedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Artriyan, Syahnur Tirta (2013)  meneliti tentang  Analisis Pengaruh  Inflasi,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah.
Badan Pusat Statistik, Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Produk Domestik Regional Bruto 2010-2016. Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi . Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Daryono  Soebagio  (2007).  Analisis  Pengaruh Kesempatan  Kerja,  Tingkat  Pendidikan,  Tingkat beban  tanggungan  penduduk  terhadap  tingkat pengangguran di Provinsi Dati 1 Jawa Tengah”.
Fitra  Kincaka  Riska  (2008).  “Analisis  Tingkat
Pengangguran dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia”. Firdaus  (2015).  Fakor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati, Damodar, (2003), Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
Gujarati, Damodar N. (2006). Ekonometrika Dasar. Jakarta : Penerbit Erlangga. Heryani, Ade. (2009). “Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu tenaga kerja terdidik dalam mencari pekerjaan”.  Skripsi.  Semarang.  Fakultas  Ekonomi UNNES.
Mankiw,  N.  Gregory.  (2003), Teori  Makro  Ekonomi Terjemahan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Moch.  Rum  Alim  (2007).  “Analisis  Faktor  penentu pengangguran terbuka di Indonesia. Payaman, J Simanjuntak. (1998). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit FE UI. Prasetyo, Eko P. (2009). Fundamental Makro Ekonomi.
Yogyakarta : Beta Offset Yogyakarta.
Riska,  Fitra  Kincaka.  (2008).  “Analisis  Tingkat
Pengangguran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya  di  Indonesia”.  Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP Rum, Alim Moch (Ed). (2007). Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1980- 2007”.
Simanjuntak, Payaman. (2001). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta: LPFE. UI. Soebagio,  Daryono.  (2007).  “Analisis  Pengaruh Kesempatan  Kerja,  Tingkat  Pendidikan,  Tingkat Beban tanggungan penduduk terhadap Pengangguran di Jawa Tengah”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.
Suharyadi  dan  Purwanto  S.K.  (2003). Statistika  untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat Sukirno,  Sadono.  (2003). Pengantar  Teori  Makro
Ekonomi”(ed.2) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sumarsono, Sonny. (2003). Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan . Yogyakarta: Graha Ilmu Todaro P. Michael. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Tulus, H Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Triyanto, Suseno Widodo. (1990). Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia . Jakarta: KANISIUS
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Ketetenagakerjaan Tahun 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.

## Halaman ini sengaja dikosongkan