## ALTERNATIF PETA BATAS LAUT DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (STUDI KASUS : SENGKETA PULAU GALANG PERBATASAN ANTARA KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN GRESIK)
Ria Widiastuty 1 , Khomsin 1 , Teguh Fayakun 2 , Eko Artanto 2
1 Program Studi Teknik Geomatika, FTSP, ITS-Sukolilo, Surabaya, 60111 Email : riawidiastuty@gmail.com
2 Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, Cibinong

## Abstrak
Batas  kewenangan  daerah  di  laut,  memiliki  arti  penting  bagi  kabupaten/kota  dan  pemerintah  propinsi  terkait dengan  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Batas  daerah  yang  tidak  jelas  dapat  memicu  konflik  di  wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Bila tidak segera diselesaikan maka berpotensi  menurunkan  tingkat  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Penetapan  batas  laut  daerah diperlukan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  pemberian  hak  sehingga  dapat  menghindari  konflik yang akan terjadi.
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 dijelaskan bahwa pembagian wilayah kewenangan propinsi  sejauh  12  mil  dan  sepertiganya  adalah  wilayah  kabupaten/kota.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk menentukan  batas  pengelolaan  laut  di  sekitar  daerah  perbatasan  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik  yang terdapat  sebuah  pulau  hasil  endapan  Kali  Lamong  yaitu  Pulau  Galang.  Pulau  ini  sedang  menjadi  konflik  dan menjadi perebutan hak milik antar dua daerah tersebut. Hasil penelitian ini adalah peta batas pengelolaan laut di sekitar  daerah  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik  dengan  berbagai  alternatif  penarikan  batas  yang  sesuai dengan pedoman penegasan batas secara kartometrik pada  Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 76 tahun 2012 dengan menggunakan prinsip equidistance dan median line. Dalam penelitian ini terdapat empat alternatif diantaranya, penarikan garis batas laut jika Pulau Galang dianggap tidak ada, penarikan garis batas laut jika Pulau Galang dibagi sama luas, penarikan garis batas laut jika Pulau Galang masuk Kota Surabaya dan penarikan garis batas laut jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan kepemilikkan Pulau  Galang  dan  kejelasan  administrasi  batas  laut  daerah  sangat  dibutuhkan  karena  keberadaan  pulau  ini berpengaruh  terhadap  batas  pengelolaan  laut  daerah  antara  Kota  Surabaya  maupun  Kabupaten  Gresik  secara keseluruhan.
Kata Kunci : Batas Laut Daerah, Metode Kartometrik, Equidistance, Median Line, Permendagri No. 76 Tahun 2012

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Negara Indonesia memiliki wilayah dengan luas keseluruhan  8.292.983  km²  (Pusat  Pemetaan Batas  Wilayah,  BIG,  2012).  Dengan  wilayah seluas itu, Indonesia juga memiliki sumberdaya alam  berlimpah  yang  tersebar  di  daratan  dan lautan. Untuk mengoptimalkan pengolahan dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut dibutuhkan  batas  wilayah  untuk  memastikan hak dan kepemilikan suatu pemerintahan. Batas wilayah definitif  yang didasarkan pada ketetapan  hukum  berperan  penting  untuk  tata kelola  pemerintahan,  pertahanan,  keamanan, perijinan,  pengelolaan  sumberdaya  alam,  dan lain-lain.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Informasi  Geospasial  mengamanatkan  seluruh pemetaan  di  Indonesia  mengacu  pada  satu referensi  ( One  Map  Policy ),  yaitu  Informasi Geospasial Dasar yang diwujudkan dalam Jaring Kontrol  Geodesi  dan  peta  dasar,  dimana  batas wilayah  merupakan  salah  satu  unsur  di dalamnya (Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG, 2012).  Oleh  karena  itu,  penegasan  batas wilayah  baik  batas  internasional  maupun  batas daerah  perlu  dituntaskan  untuk  mendukung pembangunan nasional. Kejelasan dan ketegasan  batas  sangat  penting    dalam  rangka menjamin  adanya  kepastian  kewenangan, terutama  berkenaan  dengan  kepentingan penanganan eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya  alam,  pertahanan,  keamanan, sosial budaya, dan teknologi.
Pulau  Galang  bukan  merupakan  pulau  yang terlahir  pada  masa  silam.  Pulau  ini  tergolong pulau  kecil  yang  timbul  dengan  sendirinya. Pulau  ini  terjadi  karena  sedimentasi  endapan lumpur  Sungai  Lamong  yang  berlangsung  sejak tahun  1960-an.  Sebelumnya  tidak  ada  pulau  di kawasan  tersebut.  Dengan  berbagai  potensi Pulau  Galang,  kini  Pemerintah  Kota  Surabaya maupun  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  saling klaim  sebagai  pemilik  sah  Pulau  Galang.  Dari sudut  georafis  memang  pulau  tersebut  adalah milik  Pemerintah  Kota  Surabaya,  namun Pemerintah  Kabupaten  Gresik  mengklaim memiliki pulau tersebut dengan dalih mempunyai  3  sertifikat  kepemilikan.  Karena masih  dalam  perselisihan  maka  pulau  tersebut di status  quo -kan,  yaitu  status  pulau  milik Provinsi  Jawa  Timur.  Sebab  dengan  status tersebut  merupakan  jalan  terbaik  daripada harus  berebutan  pulau  (Pemerintah  Kota Surabaya,  2003).  Guna  untuk  mendapatkan solusi  pemecahan  permasalahan  yang  ada  di batas  wilayah  laut  daerah  Kota  Surabaya  dan Kabupaten  Gresik  yang  memperebutkan  Pulau Galang,  maka  perlu  adanya  kajian  penanganan batas  wilayah  laut  daerah  Kota  Surabaya  dan Kabupaten  Gresik  dalam  rangka  menjaga keutuhan NKRI.
Penelitian  tugas  akhir  ini  bertujuan  untuk mengetahui batas  laut  di  daerah sekitar antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik ini penting karena  perlunya  kepastian  posisi,  eksistensi, dan  status  hukum  suatu  batas  laut  daerah. Penelitian ini menggunakan metode kartometrik,  yakni  penentuan  batas  wilayah yang  dilakukan  di  atas  peta.  Penegasan  batas daerah  tidak  harus  dengan  memasang  pilar batas  di  sepanjang  batas,  terutama  untuk segmen batas yang berupa batas alam yang sulit dijangkau.

## Perumusan Masalah
Perumusan  masalah  yang  diangkat  dalam penelitiantugas akhir ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  hasil  penentuan  batas  daerah Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik  dalam hal  ini  kasus  sengketa  Pulau  Galang  dengan menggunakan  metode  kartometrik  sesuai
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 76 Tahun 2012?
b. Bagaimana  analisa  zona  batas  wilayah pengelolaan  laut  Kota  Surabaya  dan Kabupaten  Gresik  terkait  dengan  solusi sengketa Pulau Galang?

## METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  mengambil  wilayah perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten  Gresik,  yang  mana  terdapat  pulau hasil  sedimentasi  bernama  Pulau  Galang.  Kota Surabaya  ini  memiliki  posisi  geografis  pada 07°9’ Lintang Selatan (LS) sampai dengan 07°21’ Lintang  Selatan  (LS)  dan  112°36’  Bujur  Timur (BT)  sampai  dengan  112°54’  Bujur  Timur  (BT), sedangkan Kabupaten Gresik berada pada posisi geografis antara 1° Lintang Selatan (LS)  sampai 8°  Lintang  Selatan  (LS)  dan  112°  Bujur  Timur (BT) sampai 113° Bujur Timur (BT). Pulau Galang terletak  di  perbatasan  Kota  Surabaya  dan Kabupaten Gresik.

## Gambar 1. Lokasi penelitian

## Data dan Peralatan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian    ini adalah:
a. Peta  LPI  skala  1:50.000  sesuai  daerah penelitian  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  Indonesia.  Peta Lingkungan  Pantai  Indonesia  sekitar  Pulau Galang  perbatasan  antara  daerah  Kota Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik,  yakni  LPI tahun  2002  dengan  lembar  1608-01,  1608- 02,1608-03, 1608-04,  1608-04  format  raster (*.jpg)
b. Citra resolusi tinggi dari Google Earth tahun 2006 sekitar Pulau Galang perbatasan antara daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dalam bentuk *.geotiff
c. Garis  pantai  Indonesia  tahun  2013  dari Badan  Informasi  Geospasial  (BIG)  dalam bentuk shapefile (*.shp)
d. Peta  Rupa  Bumi  Indonesia  (data  toponimi, tutupan  lahan,  dan  administrasi)  dari  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  dalam  bentuk shapefile (*.shp) dengan skala 1 : 25.000
e. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76 Tahun 2012
f. Data  dan  informasi  pendukung  terkait informasi  sengketa  Pulau  Galang  dari pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten Gresik

## Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Personal  Computer  (PC)dan  software pengolahan data spasial.

## Tahapan Penelitian
Berikut  ini  adalah  penjelasan  diagram  alir tahapan kegiatan penelitian pada Gambar 2 :
a. Pada  tahap  awal  pengolahan  data  ini mengumpulkan  peta-peta  penelitian  yang telah disebutkan pada tahap pelaksanaan di atas.
b. Data  Peta  LPI  tahun  2002  format  raster harus diubah menjadi format vektor dengan melalui proses digitasi menggunakan software pengolahan data digital
c. Penentuan  titik-titik  dasar  ( basepoint ) dilakukan di sepanjang garis pantai di sekitar Pulau Galang perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, juga penentuan basepoint pada pantai Kabupaten Bangkalan.
d. Penentuan  batas  pengelolaan  laut  daerah sengketa  Pulau  Galang  perbatasan  antara Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik menggunakan  dua  metode  yaitu  metode equidistance (sama  jarak)  dan median  line (garis  tengah)  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun 2012.  Dalam  pembuatan  konstruksi  batas secara manual dengan prinsip 3 points , yakni tiga  jarak  yang  sama  dengan  satu  titik tengah, untuk pemilihan basepoint dilakukan secara  subjektif  dengan  criteria  kedua  titik saling  terlihat  dan  pembuatan  lingkaran  3 point yang  tidak  banyak  memotong  garis pantai.
e. Dalam penelitian ini menghasilkan peta yang memuat  beberapa  alternatif  garis  batas pengelolaan  laut  daerah  terkait  dengan keberadaan  Pulau  Galang,  diantaranya alternatif  pertama  Pulau  Galang  dianggap tidak ada kemudian ditarik garis median line dari  Sungai  Lamong  menuju  laut  bebas, alternatif  kedua  Pulau  Galang  dibagi  sama luas,  alternatif  ketiga  Pulau  Galang  masuk daerah  Kota  Surabaya,  alternatif  terakhir Pulau  Galang  masuk  daerah  Kabupaten Gresik.
f. Analisa  yang  dilakukan  adalah  analisa  luas tampalan zona pengelolaan laut daerah pada pembagian  Pulau  Galang  dari  empat alternatif yang dibuat dalam penelitian ini.
Analisa Batas Pengelolaan Laut Daerah Digitasi Garis Pantai Menentukan Basepoint Membuat konstruksi garis batas dengan Metode prinsip jarak à Equidistance & Median line (Menggunakan AutoCAD Map 3D 2013 à Lingkaran - 3 Points) Menarik garis batas Start Selesai Pengumpulan Peta-Peta Penelitian Peta Rupa Bumi Indonesia (Data toponimi, tutupan lahan, administrasi) (*.shp) Garis pantai Tahun 2013 (*.shp) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2002 (1608-01, 1608- 02,1608-03, 1608- 04, 1608-04) (Format Raster) Citra Resolusi tinggi dari Google Earth (*.geotiff ) Peta Alternatif Batas Pengelolaan Laut Daerah Sengketa Pulau Galang (Pulau galang dianggap tidak ada) Peta Alternatif Batas Pengelolaan Laut Daerah Sengketa Pulau Galang (Pulau galang dibagi sama luas) Peta Alternatif Batas Pengelolaan Laut Daerah Sengketa Pulau Galang (Pulau galang masuk daerah Kota Surabaya) Peta Alternatif Batas Pengelolaan Laut Daerah Sengketa Pulau Galang (Pulau galang masuk daerah Kabupaten Gresik) Laporan Overlay Overlay Peta Penetapan Batas Pengelolaan Laut Daerah Studi Kasus Sengketa Pulau Galang Perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik Konstruksi Penarikan Batas Pengelolaan Laut Daerah Studi Kasus Sengketa Pulau Galang Perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik (Layout Citra Google Earth )

## Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN ANALISA
a. Hasil Digitasi Garis Pantai
Peta  dasar  yang  digunakan  untuk  menentukan titik-titik  dasar  atau  titik-titik  batas  wilayah daerah laut secara kartometrik harus mempunyai  sistem  yang  sama  untuk  seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan peta dasar yang sistemnya  berbeda-beda  oleh  setiap  daerah akan  sangat  memungkinkan  timbulnya  konflik batas  antara  daerah-daerah  yang  berbatasan. Dalam  hal  ini  harus  ada  standarisasi  secara nasional  untuk  datum  geodetik,  elipsoid referensi,  sistem  proyeksi serta  skala  bagi  peta
dasar  yang  akan  digunakan  untuk  penetapan batas daerah.
Pada  penelitian  ini  peta  dasar  yang  digunakan adalah  peta  LPI  keluaran  Badan  Informasi Geospasial  tahun  2002  dan  Peta  LPI  Indonesia tahun  2013  yang  sudah  mempunyai  elipsoid referensi  dan  proyeksi  yang  sama  yakni  datum WGS  1984 dan  proyeksi UTM .  Pada  Peta  LPI tahun 2002 koordinat graticule sudah menggunakan  geodetik  ( , )  dan Universal Tranverse  Mercator (x,y),  maka  dari  itu  tidak perlu  mentransformasi  koordinat  karena  hasil yang  diinginkan  adalah  dalam  sistem Universal Tranverse Mercator (x,y).
Dalam  konteks  penentuan  batas  daerah,  UU 32/2004 menyatakan bahwa batas kewenangan suatu  provinsi  di  laut  adalah  sejauh  dua  belas mil  laut  yang  diukur  dari  garis  pantai  dan kewenangan  daerah  kabupaten  dan  daerah kota  (kotamadya)  adalah  sejauh  sepertiga  dari batas  laut  provinsi  dari  garis  pantai.  Perlu diketahui  bahwa  dalam  UU  32/2004  ini  tidak dijelaskan  tentang  spesifikasi  garis  pantai  yang harus digunakan.
Dalam penentuan garis pantai, hal ini mencakup standarisasi  dan  spesifikasi  teknis  untuk  survei batimetri  dan  pengamatan  pasut  yang  perlu dilakukan.  Untuk  kepraktisan  dan  juga  untuk meminimalkan  biaya  pelaksanaan  penetapan batas  daerah,  maka  bagi  wilayah  laut  yang sudah  dipetakan  dan  sudah  mempunyai  peta laut,  kontur  nol  yang  merupakan  bidang  muka surutan  peta  laut  dapat  digunakan  sebagai muka  air  rendah  untuk  penentian  garis  pantai yang nantinya akan digunakan untuk penetapan titik awal dan garis dasar.
Peta  dasar  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu peta LPI muka air terendah menggunakan MSL (Mean Sea Level). Kontur nol pada peta LPI lembar  Gresik  dan  Kwanyar  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  diukur  berdasarkan  muka laut  di  Surabaya.  Kontur  nol  pada  peta  LPI lembar  Pasuruan  dan  Probolinggo  diukur berdasarkan  muka  laut  di  Tanjung  Perak.  Dan kontur  nol  pada  peta  LPI  lembar  Sampang diukur berdasarkan muka laut di Sampang.

## Gambar 3. Hasil Digitasi Peta LPI Tahun 2002
Gambar 3 merupakan hasil dari digitasi Peta LPI tahun  2002.  Dalam  penelitian  ini  mendigitasi garis pantai mengikuti garis terluar dari Peta LPI tanpa  menghiraukan  pengertian  dari  garis pangkal  dan  semacamnya,  karena  pada  UU 32/2004 penarikan garis batas diukur dari garis pantai tanpa dijelaskan secara rinci spesifikasinya. Dengan demikian dapat dilakukan  pekerjaan  bahwa  penarikan  batas laut dimulai dari garis pantai dengan muka laut terendah pada peta dasar yang digunakan yakni Peta LPI.

## b. Hasil Penentuan Titik Kartometrik
Penentuan  batas  dengan  metode  kartometrik adalah melakukan plotting atau penarikan batas di  atas  peta  berskala  terbesar  yang  tersedia, sehingga  penampakkan  kondisi  di  lapangan masih  tergambar  dengan  jelas.  Pada  dasarnya garis batas terbentuk oleh titik-titik yang sudah ditentukan,  untuk  itu  sebelum  penarikan  batas secara  kartometrik  maka  diperlukan  titik-titik kartometrik.  Penentuan  titik  dasar  di  atas  Peta LPI  diambil  dari  garis  pantai  dengan  memilih titik  dasar  yang  paling  mencolok,  mudah terlihat,  dan  tidak  terlalu  banyak  memotong daratan.  Sehingga  dihasilkan  empat  alternatif garis batas terkait kasus sengketa Pulau Galang perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten  Gresik.  Untuk  itu  terdapat  empat daftar  koordinat  titik  kartometrik  yang dihasilkan.
Keterangan :
Garis pantai Konstruksi penarikan garis batas laut Garis batas laut Titik-titik kartometrik
Pada  gambar  contoh  hasil  titik  kartometrik  di atas  terlihat  bahwa  garis  batas  terbentuk  dari titik-titik  kartometrik.  Untuk  titik  kartometrik beranotasi  A  merupakan  hasil  dari  penarikan garis  dari  titik-titik  kartometrik  beranotasi  G (Gresik)  dan  S  (Surabaya)  dengan  metode equidistance dan median  line. Perlu  diketahui dalam penarikan konstruksi garis batas tersebut secara  manual  menggunakan  prinsip  3 points yakni 3 titik dengan jarak yang sama
c.Analisa  Penarikan  Batas  dengan  Metode
Equidistance dan  Median Line Equidistance
terbentuk dari konstruksi/gabungan  dari equidistance  lines, kemudian  gabungan  (garis)  pertemuan  titik tengah  akan  membentuk  garis  batas  yang disebut median line. Pada prinsipnya penarikan batas  sama  jarak  dengan median  line maupun equidistance adalah  sama,  yaitu  perpotongan aris  antar  pasangan  titik-titik  dasar.  Pemilihan titik-titik  dasar sangat  penting diusahakan titik- titik  dasar  adalah  titik  terluar  dari  garis  pantai (titik salient ). Konfigurasi equidistance line yang baik dan sama jarak didapatkan dari pasangan- pasangan  titik  dasar  yang  memiliki  jarak  yang sama dengan titik batas acuan. Semakin banyak pasangan  titik  dasar  semakin  baik  pula konfigurasi  penarikan  garis  batas  sama jaraknya.
Gambar 5. Contoh Hasil Penarikan Batas Laut dengan Metode Median Line
Pada  Gambar  5  merupakan  salah  satu  hasil penarikan  batas  laut  dengan  metode median line ,  yakni  prinsip  garis  tengah  antar  daratan Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan. Perlu
diketahui  bahwa  penentuan  dua  titik  awal merupakan titik pertama yang menentukan titik berikutnya sehingga terbentuk titik  tengah-titik tengah  dan  kemudian  ditarik  garis  membentuk median line.

## Gambar 6. Contoh Penarikan Batas Laut dengan Metode Equidistance
Pada  Gambar  6  merupakan  salah  satu  hasil penarikan batas laut dengan metode equidistance, yakni  prinsip  sama  jarak  antara Kota Surabaya  dan Kabupaten Gresik. Titik-titik yang  terbentuk  dengan  prinsip  3 points sama jarak,  titik  pertemuan  antar  3  titik  tersebut dihubungkan dan terbentuklah garis batas .
c. Analisa Kepemilikan Pulau Galang Berdasarkan  Penarikan  Batas  Pengelolaan
Laut Daerah
1. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika pulau galang dianggap tidak ada

## Gambar 7. Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika Pulau Galang dianggap Tidak Ada
Luas  keseluruhan  dari  Pulau  Galang yakni  103.326  m 2 atau  setara  dengan 10,3  hektar.  Untuk  alternatif  ini  Pulau Galang  dianggap  tidak  ada,  kemudian ditarik  garis  batas  laut  daerah  dan didapatkan  luas  Pulau  Galang  dari  sisi Kota Surabaya yakni 83.091 m 2 atau 8,3 hektar sedangkan luas Pulau Galang dari sisi  Kabupaten  Gresik  yakni  20.234  m 2
Surabaya
Gresik
atau 2,0 hektar. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa  Pulau  Galang terbagi menjadi dua kepemilikan dengan  luas  yang  telah  disebutkan  di atas  (80%  kepemilikan  Kota  Surabaya dan 20% kepemilikan Kabupaten Gresik). Dengan demikian akan berpengaruh  pada  batas  pengelolaan laut  secara  keseluruhan  antara  Kota Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik  sesuai yang terlihat pada Gambar 7.
2. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika pulau galang dibagi sama luas

## Gambar 8. Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika Pulau Galang dibagi Sama Luas
Luas  keseluruhan  dari  Pulau  Galang yakni  103.326  m 2 atau  setara  dengan 10,3  hektar.  Pada  alternatif  ini  Pulau Galang  juga  memiliki  dua  kepemilikan yaitu  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten Gresik  namun  dengan  porsi  masing- masing  50%  dari  total  luas  Pulau Galang.  Pulau  Galang  dibagi  sama  luas, yakni masing-masing untuk daerah Kota Surabaya  dan  Kabupaten  Gresik  51.663 m 2 atau  5,16  hektar.  Dengan  demikian akan berpengaruh pada batas pengelolaan  laut  secara  keseluruhan antara  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten Gresik sesuai yang terlihat pada Gambar
8.
3. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika  pulau  galang  masuk  daerah  kota surabaya
Gambar 9. Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika Pulau Galang Masuk Daerah Kota Surabaya
Pada alternatif penarikan batas pengelolaan  laut  daerah  ini,  jika  Pulau Galang  masuk  daerah  Kota  Surabaya, dengan demikian begitu luas keseluruhan  dari  Pulau  Galang  yakni 103.326  m 2 atau  setara  dengan  10,3 hektar  menjadi  bagian  dari  Kota Surabaya  seutuhnya.  Dari  arah  Kali Lamong  ditarik  garis  batas  laut  daerah, kemudian  dilanjutkan  penarikan  batas laut  dengan  opsi  Pulau  Galang  masuk daerah Kota Surabaya.
4. Penarikan  batas  pengelolaan  laut daerah  jika  pulau  galang  masuk  daerah kabupaten gresik
Gambar 10. Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika Pulau Masuk Daerah Kabupaten Gresik
Pada alternatif penarikan batas pengelolaan  laut  daerah  ini,  jika  Pulau Galang masuk daerah Kabupaten Gresik,  dengan  demikian  begitu  luas keseluruhan  dari  Pulau  Galang  yakni 103.326  m 2 atau  setara  dengan  10,3 hektar  menjadi  bagian  dari  Kabupaten Gresik seutuhnya. Dari arah Kali Lamong ditarik garis batas laut daerah, kemudian  dilanjutkan  penarikan  batas laut  dengan  opsi  Pulau  Galang  masuk daerah Kabupaten Gresik

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tugas  akhir  ini, dapat disimpulkan bahwa :
Dari  keseluruhan  alternatif  penarikan  garis batas  maka  akan  merubah  juga  batas pengelolaan  laut  daerah  secara  keseluruhan khususnya  antara  daerah  Kota  Surabaya  dan Kabupaten  Gresik,  karena  pada  prinsipnya keberadaan Pulau Galang ini berpengaruh pada batas laut di kedua daerah tersebut. Terdapat 4 (empat)  alternatif  kepemilikan  Pulau  Galang berdasarkan  penarikan  batas  pengelolaan  laut daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, diantaranya :
a. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan  alternatif  Pulau  Galang  dianggap tidak  ada,  sehingga  dihasilkan  bahwa  Pulau Galang  menjadi  dua  kepemilikan  yaitu  Kota Surabaya  dengan  luas  83.091  m 2 atau  8,3 hektar  dan  Kabupaten  Gresik  yakni  20.234 m 2 atau 2,0 hektar
b. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan  alternatif  Pulau  Galang  dibagi  sama luas,  sehingga  dihasilkan  bahwa  Pulau Galang  menjadi  dua  kepemilikan  yaitu  Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dengan luas yang sama yaitu 51.663 m 2 atau 5,16 hektar c. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan  alternatif  Pulau  Galang  masuk daerah  Kota  Surabaya,  dengan  demikian kepemilikan  Pulau  Galang  seutuhnya  ada  di pihak  Kota  Surabaya  yakni  sebesar  103.326 m 2 atau 10,3 hektar
d. Penarikan  batas  pengelolaan  laut  daerah dengan  alternatif  Pulau  Galang  masuk daerah  Kabupaten  Gresik,  dengan  demikian kepemilikan  Pulau  Galang  seutuhnya  ada  di pihak  Kabupaten  Gresik  yakni  sebesar
103.326 m 2 atau 10,3 hektar

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana,  I.,  Arsana,  I.,  dan  Sumaryo.  2006. “Delimitasi  Batas  Maritim  antara  Provinsi  Bali dan  Provinsi  Nusa  Tengga  Barat  :  Sebuah  Kajian Teknis”. Yogyakarta : Jurusan Teknik Geodesi dan
Geomatika FT UGM
Amhar, Patmasari, dan Kencana, 2001, “Aspek-aspek Pemetaan  Batas  Wilayah  Sebuah  Tinjauan Komprehensif”,  Geo  Informatika,  Vol.  8  No.  1, Agustus 2001.
Departemen  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah. 2001. ”Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batas Daerah”. Jakarta.
International  Hydrographic.  2006.  “A  Manual  On Technical  Aspects  Of  The  United  Nations Convention  On  The  Law  Of  The  Sea  –  1982  : Special  Publication  No.  51  4 th Edition”.  Bureau Monaco
Kementrian  Dalam  Negeri.  2012  a.  ”Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Penegasan Batas Daerah” . Jakarta.
Kementrian  Dalam  Negeri.  2012  b.  ”Lampiran Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor    76  Tahun  2012  Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah” . Jakarta.
Pemerintahan  Pemerintah  Kota  Surabaya.  2003. “Bahan  Kajian  Penyelesaian  Masalah  Pulau Galang Antara Kota  Surabaya dengan Kabupaten Gresik  :  Arsip  Bagian  Pemerintahan  Kota Surabaya”. Surabaya
Pujiastuti,  Fusy.  2009.  “Aspek  Geodestik  dalam Penarikan  Batas  Wilayah  Laut  Daerah  (Studi Kasus  :  Perairan  Selat  Madura)”.  Surabaya  : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS
Pusat  Pemetaan  Batas  Wilayah.  2012.  Laporan Tahunan  Pusat  Pemetaan  Batas  Wilayah  2012. Bogor : Badan Informasi Geospasial
Rais, J., 2003, “Studi Kasus Batas Wilayah Laut antara Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Bangka- Belitung”,  Seri  Reformasi  Hukum , Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003.
Republik Indonesia. 2004. ”Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah”. Jakarta.
Safitri,  D.A.  2007.  “Studi  Penentuan  Batas  Maritim antara Dua  Negara Berdasarkan Undang-Undang yang  Berlaku  di  dua  Negara  yang  Bersangkutan (Studi  Kasus  :  NKRI  dan  RDTL)”.  Surabaya  : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS