## HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD
Rahmah Mutiara M. dan Anna Erliyana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email : rahmahmutiara.m@gmail.com

## Abstract
State administrative official has obligation to carry out the execution of State Administrative Court (PTUN) decision, one of which is the PTUN decision regarding election process dispute. However, the fact is the PTUN decisions iare not always executed properly even though there are forced efforts and sanctions mecchanism whether the state administrative officials do not carry out  its execution. As in the execution of Decision Number 242/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT regarding the determination of candidates for the 2019 Regional Representative Council (DPD), the General Election  Commission  (KPU)  did  not  execute  the  decision.  This  study  aims  to  examine  the requirements for the execution of PTUN decision in terms of the case study of the decision to find the source of the obstacles faced by KPU in executing the decision. The study was conducted using a normative juridical method to analyze the requirements for the execution of PTUN decisions and the  obstacles  that  occurred  in  the  case  study  based  on  a  literature  study  of  legal  principles, statutory  provisions,  and  others  legal  materials  related  to  the  execution  of  PTUN  decisions. Basically, the PTUN decision only requires permanent legal force to be executed, but in this case study it was found that Decision Number 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT contradicts the decision of the Constitutional Court which previously provided requirements for nominating candidates of DPD members. The Constitutional Court decision which is final and binding acts as a source of law for the KPU not to carry out the execution of the PTUN decision.
Keywords: Execution, Decision of State Administrative Court, OSO, Election.

## Abstrak
Pejabat tata usaha negara memiiki kewajiban utntuk melakukan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), salah satunya putusan PTUN mengenai sengketa proses pemilu. Namun, fakta yang terjadi dilapangan putusan PTUN tidak selalu dapat dieksekusi dengan baik walaupun sudah terdapat mekanisme upaya paksa dan sanksi jika pejabat tata usaha negara tidak melakukan eksekusi.  Seperti  dalam  pelaksanaan  eksekusi  Putusan  Nomor  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tentang  penetapan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  2019,  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  pada  akhirnya  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan meneliti  syarat  eksekusi  putusan  PTUN  ditinjau  dari  studi  kasus  putusan  tersebut  untuk menemukan sumber hambatan yang dihadapi KPU dalam melakukan ekseksi putusan. Penelitian dilakukan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  untuk  menganalisa  syarat  ekeksusi  putusan PTUN  dan  hambatan  yang  terjadi  dalam  studi  kasus  penetapan  calon  anggota  DPD  2019 berdasarkan studi kepustakaan terhadap asas hukum, ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum  terkait  eksekusi  putusan  PTUN.  Pada  dasarnya  putusan  PTUN  hanya  mensyaratkan berkekuatan hukum tetap untuk dapat dieksekusi, namun dalam studi kasus ini ditemukan bahwa Putusan  Nomor  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  bertentangan  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  terlebih  dahulu  telah  memberikan  acuan  mengenai  syarat  pencalonan  calon
anggota DPD. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat berlaku sebagai sumber hukum bagi KPU untuk tidak melakukan ekskusi putusan PTUN tersebut.
Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, OSO, Pemilu.

## PENDAHULUAN
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dapat  dipastikan  tidak  bertentangan  dengan  putusan  lembaga  peradilan  lainnya  untuk  dapat dieksekusi. Jika putusan demikian, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak terkait, termasuk  bagi  pejabat  tata  usaha  negara  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  eksekusi putusan tersebut.
Pemilihan Umum (pemilu) pada tahun 2019 lalu merupakan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif pertama kali di Indonesia. 1 Pelaksanaan pemilu serentak 2019 dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2003 yang menyatakan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu lembaga legislatif harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak dapat lagi diselenggarakan secara terpisah. 2 Putusan MK tersebut kemudian diakomodasikan  dalam peraturan perundang-undangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mencakup penyelenggaraan pemilu presiden  dan  anggota  legislatif  dalam  hal  ini  termasuk  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD).
Pemilu memiliki beberapa tahapan dari mulai pencalonan hingga penetapan calon terpilih, dalam  makalah  ini  fokus  pembahasan  akan  menyangkut  tahapan  pemilu  yakni  mengenai pendaftaran dan verifikasi, serta penetapan peserta pemilu 3 khususnya untuk pemilihan anggota DPD.  Untuk  menyelenggarakan  Pemilu  2019,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  membentuk Peraturan  KPU  (PKPU)  salah  satunya  ialah  PKPU  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan  perubahannya  paling terakhir  yakni  PKPU  Nomor  7  Tahun  2019.  Tahapan  pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dimulai akhir bulan Maret 2018 hingga September 2018.
1 Ratna Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, Jurnal Ilmilah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234, hal. 73.
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2003, hal. 78-84
3 Tahapan Pemilu  dalam UU Pemilu  diatur dalam Pasal  167 ayat  (4), Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum , LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 167 ayat (4) hurud c dan huruf d.
Setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD wajib mematuhi persyaratan diantaranya ialah mendaftar atas nama perorangan 4 serta persyataran lain dalam UU Pemilu. Fokus pembahasan dalam tulisan ini ialah mengenai syarat untuk tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD. 5 Pada tahapan pendaftaran, calon anggota DPD diharuskan menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi kepada KPU sebagaimana persyaratan tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD oleh KPU. 6
Kemudian, setelah melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi calon perserta pemilu, KPU memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  Daftar  Calon  Sementara  (DCS)  anggota  DPD 7 untuk menjaring  masukan  dan  tanggapan  masyarakat  atas  pencalonan  anggota  DPD  tersebut.  Setelah proses  tersebut  dilaksanakan,  KPU  menetapkan  Dafar  Calon  Tetap  (DCT)  anggota  DPD 8 atas perbaikan DCS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. 9
Dalam bahasan ini, terdapat bakal calon anggota DPD yakni Oesman Sapta Odang (OSO) yang  pada  saat  mencalonkan  diri  masih  menjabat  sebagai  ketua  umum  dewan  pimpinan  partai politik  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  No.  M.HH- 22.AH.11.01  dan  No.  M.HH-01.AH.11.01. 10 Dalam  mengikuti  proses  pencalonan  ini  OSO mematuhi  persyaratan  peserta  pemilu  calon  anggota  DPD  sebagaimana  dalam  UU  Pemilu.  Di mana pada saat pencalonan dan verifikasi calon anggota DPD tersebut, tidak terdapat klausul tegas dalam  UU  Pemilu  maupun  peraturan  turuannya  yang  melarang  calon  anggota  DPD  memiliki pekerjaan fungsionaris partai politik.
Berdasarkan itu sesuai dengan PKPU Tahapan Pemilu 2019, pada tanggal 1 September 2018 KPU menetapkan DCS anggota DPD yang memuat OSO sebagai calon anggota DPD sementara dalam Surat Keputusan KPU No. 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018. Namun, ditengah tahapan
4 Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Lihat dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ibid., Ps. 181.
5 Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  181  dapat  menjadi  Peserta  Pemilu  setelah  memenuhi persyaratan: a. …. l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Lihat  dalam  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017, Ibid., Ps. 182.
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ibid., Ps. 258 dan Ps. 259.
7 Ibid., Ps. 262.
8 Ibid., Ps. 266 ayat (1) dan ayat (3).
9 Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan dalam calon sementara anggota DPD serta dilakukan klarifikasi  kepada  bakal  calon  anggota  DPD  atas  masukan  dan  tanggapan  masyarakat.  Lihat  Indonesia,  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ibid ., Ps. 263 ayat (1) dan ayat (2).
10 Lihat dalam dalil permohonan OSO pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018, hal. 4 dan 9.
Pemilu  2019  MK  mengeluarkan  putusan  yang  memberi  sebuah  tafsir  baru  terhadap  Pasal  182 huruf l UU Pemilu mengenai persyaratan calon anggota DPD untuk berkenan tidak melakukan pekerjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan konflik  kepentingan  dengan  tugas  wewenang,  dan  hak sebagai anggota DPD. MK menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu konstitusional bersyarat selama dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. 11
Putusan MK tersebut berdampak pada status OSO yang pada saat pencalonan menjabat juga sebagai pengurus partai politik. Kemudian, KPU dalam melakukan penetapan DCT anggota DPD Pemilu  2019  menggunakan  Putusan  MK  sebagai  dasar  hukum.  Hal  ini  berpengaruh  dengan dicoretnya nama OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU No.  1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018  (SK  Penetapan  DCT)  tertanggal  20  September  2018. OSO yang tidak puas dengan DCT anggota DPD Pemlu 2019 tersebut memperjuangkan haknya dengan melakukan gugatan sengketa proses pemilu di PTUN memuntut pencabutan SK Penetapan DCT tersebut.
PTUN  Jakarta  melalui  Putusan  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  memerintahkan  KPU untuk mecabut SK Penetapan DCT anggota DPD Pemilu 2019 12 serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan DCT yang mencantumkan nama OSO sebagai calon tetap anggota DPD Pemilu 2019. 13 PTUN  Jakarta  bahkan  sampai  mengeluarkan  surat  eksekutorial  kepada  KPU  untuk menjalankan  putusannya 14 dalam  Surat  Nomor  W2.TUN1.287/HK/06/I/2019.  Namun,  pada akhirnya KPU tidak juga menerbitkan keputusan penetapan OSO sebagai calon tetap anggota DPD 2019. Tindakan yang dilakukan KPU ini bukan tanpa alasan, melainkan dilaksanakan berdasarkan Putusan  MK  Nomor  30/PUU-XVI/2018  yang  menegaskan  bahwa  perseorangan  warga  negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.
11 Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6109)  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik, Lihat dalam amar putusan angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hal. 52.
12 Moh. Dani Pratama, Tiga Putusan Pengadilan Berbeda tentang Calon Anggota DPD, Hukum Online, 19 November 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf27bca49b48/tiga-putusan-pengadilan-berbeda- tentang-calon-anggota-dpd/, diakses 20 Oktober 2020.
13 Angka 4 Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.
14 Yustinus  Paat, Gugatan  OSO,  PTUN  Terbitkan  Surat  Eksekusi ,  Berita  Satu,  22  Janurai  2019, https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/533883/gugatan-oso-ptun-terbitkan-surat-eksekusi,  diakses  20 Oktober 2020.
Padahal  putusan  PTUN  tentang  sengketa  proses  pemilu  bersifat  final  dan  mengikat  serta tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lain,  sehingga  KPU  wajib  menindaklanjuti  putusan  PTUN tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja. 15 Ketentuan dalam hukum acara PTUN juga mewajibkan setiap putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dieksekusi oleh pejabat tata usaha yang bersangkutan dengan keputusan yang menjadi objek gugatan PTUN. 16 Kewajiban pejabat  tata  usaha  negara  untuk  mematuhi  putusan  pengadilan  juga  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan, 17 UU  Pemilu  sendiri  selain  menyebutkan  secara  eksplisit kewajiban KPU, terdapat kewajiban lain yang juga harus dipatuhi KPU yakni untuk melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18
Berdasarkan  hal  ini,  jika  dilihat  secara  normatif  seharusnya  KPU  melaksanakan  perintah Putusan  PTUN  tentang  OSO  tersebut.  Namun,  amar  putusan  yang  saling  bersinggungan antarlembaga peradilan yang berbeda menyebabkan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dalam  hal  ini  KPU  memiliki  hambatan  dalam  melakukan  eksekusi  terhadap  putusan  PTUN tersebut. Lantas, bagaimana syarat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari Putusan No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Kemudian, bagaimanakah konsekuensi jika Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara demi menghormati putusan lembaga peradilan lain.

## PEMBAHASAN

## Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bercermin  pada  persoalan  yang  dikemukakan  dalam  latar  belakang  di  mana  pada  ranah praktiknya,  masih  terdapat  kendala  mengenai  eksekusi  putusan  PTUN  oleh  pejabat  tata  usaha negara yang bersangkutan. Padahal jika dilihat dari ketentuan hukum acara peradilan  tata usaha negara, tidak terdapat syarat khusus untuk melaksanakan eksekusi putusan PTUN.
15 Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali.  KPU  wajib  menindaklanjuti  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  diucapkan.  Lihat  dalam  Indonesia,  Undang- Undang  Nomor  7 Tahun  2017, Ibid., Ps.  471  ayat  (7)  dan  ayat  (8)  ,  serta  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 5 Tahun 2017, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara , BN No. 1442 Tahun 2017, Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6).
16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara , LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 115.
17 Pejabat  pemerintahan  memiliki  kewajiban  mematuhi  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap. Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan , LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Ps. 7 ayat (2) huruf l.
18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ibid., Ps. 14 huruf n.
Secara  normatif,  syarat  eksekusi  putusan  PTUN  tidak  mengalami  perubahan  sejak  UU 5/1986, walaupun sudah terdapat dua kali perubahan terhadap UU 5/1986. 19 Sedari awal, hukum acara  peradilan  tata  usaha  negara  hanya  menghendaki  putusan  PTUN  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  dilaksanakan. 20 Bentuk  kewajiban  pejabat  TUN  untuk melakukan eksekusi putusan PTUN dikategorikan menjadi tiga yakni pencabutan Keputusan Tata Usaha  Negara  (KTUN)  yang  bersangkutan,  pencabutan  KTUN  yang  bersangkutan  dan menerbitkan  KTUN yang baru, serta penerbitan  KTUN. 21 Ketiga tindakan eksekusi  yang wajib dilakukan oleh pejabat tata usaha negara tersebut disesuaikan dengan amar putusan, jika gugatan dikabulkan majelis hakim. 22
Berdasarkan  uraian  tersebut,  hanya  tersapat  satu  syarat  eksekusi  putusan  PTUN  yakni putusan  PTUN  harus  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Pada  kasus  OSO,  perkara  yang  digugat kepada PTUN merupakan ranah penyelesaian sengketa proses pemilu yang mana putusan PTUN mengenai sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. 23 Jika dielaborasi antara hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara sengketa  proses  pemilu  dalam  PTUN  maka  syarat  eksekusi  putusan  PTUN  terkait  kasus  OSO sudah  terpenuhi  dan  dapat  langsung  dieksekusi  KPU  selaku  pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan untuk mengeluarkan keputusan atas DCT Pemilu 2019.
Terlebih  Putusan  PTUN  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  memuat  beberapa  kewajiban untuk  dieksekusi  KPU  antara  lain;  (1)  mencabut  Keputusan  KPU  No.  1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018  tertanggal  20  September  2018  tentang  penetapan  DCT  perserta  pemilu anggota  DPD  2019,  dan;  (2)  menerbitkan  keputusan  tentang  penetapan  DCT  peserta  pemlu anggota DPD 2019 yang mencantumkan nama OSO. 24
Syarat eksekusi Putusan PTUN OSO tersebut telah terpenuhi, KPU juga memiliki kewajiban untuk mencabut dan menerbitkan keputusan baru sesuai dengan amar putusan. Namun, KPU tidak
19 Perubahan  terjadi  dua  kali  dengan  rician,    Indonesia, Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, berubah menjadi Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, berubah kembali menjadi Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
20 Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1986 , Ibid. , Ps. 115.
21 Ibid., Ps. 97 ayat (9).
22 Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Lihat dalam Ibid., Ps. 97 ayat (8).
23 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ibid., Ps. 471 ayat (7).
24 Amar putusan angka 2 dan 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.
melaksanakan eksekusi tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan dalam kasus OSO, ditemukan bahwa terdapat kendala lain yang menghambat eksekusi putusan PTUN walaupun sudah memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Faktor  yang  menghambat  eksekusi  dalam  kasus  OSO  adalah  faktor eksternal yakni putusan lembaga peradilan lain, dalam hal ini adalah putusan MK membuat KPU tidak  dapat  melakukan  eksekusi  putusan  PTUN  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  walaupun memiliki kewajiban untuk itu.
Terdapat beberapa dinamika perubahan regulasi yang disebabkan oleh putusan  MK, MA, dan  PTUN  ketentuan  persyaratan  pencalonan  anggota  DPD.  Namun,  pada  akhirnya  OSO  tetap tidak ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD dalam Pemilu 2019.

## Tabel 1 Kronologi Permasalahan OSO Tidak Ditetapkan Calon Anggota DPD
Tanggal Dokumen Keterangan 16 Agustus 2017 UU No. 7/2017 tentang Pemilu Belum  terdapat  ketentuan  mengenai  kewajiban  pengunduran diri  pengurus  partai  politik  untuk  dapat  mencalonkan  sebagai anggota DPD. 10 April 2018 PKPU  No.  14/2018  tentang Pencalonan Perseroangan Peserta Pemilu Anggota DPD 23 Juli 2018 Putusan  MK  No.  30/PUU- XVI/2018 Menyatakan calon anggpta DPD dilarang melakukan pekerjaan lain yang yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas  wewenang,  dan  hak  sebagai  anggota  DPD,  mencakup pengurus (fungsionaris) partai politik. 9 Agustus 2018 PKPU  No.  26/2018  tentang Perubahan  Kedua  PKPU  No. 14/2018 Tindak lanjut Putusan MK. 1 September 2018 Surat Keputusan KPU No. 1071- PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang  DCS  Anggota  DPD Pemilu 2019 DCS  memuat  OSO  sebagai  calon  sementara  anggota  DPD Pemilu 2019. 20 September 2018 Surat  Keputusan  KPU  No. 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2019 DCT  tidak  memuat  OSO  sebagai  calon  tetap  anggota  DPD Pemilu 2019. 25 Oktober 2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Pengujian materiil Pasal 60A PKPU No. 26/2018, menyatakan
PKPU  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  diberlakukan  surut terhadap  Peserta  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah Tahun  2019  yang  telah  mengikuti  Tahapan,  Program  dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017;
8 November 2018 Surat Keputusan KPU 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Perubahan  Kedua  DCT  Anggota  DPD  Pemilu  2019  tidak memuat OSO. 14 November 2018 Putusan PTUN 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT Memerintahkan KPU untuk mencabut SK KPU DCT Anggota DPD  Pemilu  2019  dan  menerbutkan  SK  KPU  DCT  Anggota DPD Pemilu 2019 yang memuat OSO. 19 Februrari 2019 Surat  Keputusan  KPU  No. 508/PL.01.4- Kpt/06/KPU/II/2019 Peribahan  Ketiga  DCT  Anggota  DPD  Pemilu  2019  tidak memuat OSO. Pembahasan mengenai permasalahan eksekusi Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  harus  dimulai  sejak  terjadi  perubahan  ketentuan  persyaratan pencalonan  anggota  DPD.  Putusan  MK  menghasilkan  suatu  ketentuan  baru  tentang  larangan pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD serta mewajibkan adanya surat pengunduran diri bagi para pengurus partai politik yang ingin berkontestasi sebagai peserta pemilu anggota DPD. Namun, permasalahan timbul saat MA mengeluarkan putusan uji materiil PKPU  26/2008  sebagai  tindak  lanjut  putusan  MK,  menyatakan  bahwa  PKPU  tersebut  berlaku retroaktif dan tidak seharusnya diberlakukan pada tahapan Pemilu 2019. Hal ini membuat PTUN memerintahkan  pencabutan  SK  Penetapan  DCT  oleh  KPU,  namun  KPU  tidak  mengeksekusi putusan ini.
Dalam  kasus  ini,  MA  tidak  mengakomodir  pertimbangan  hukum  MK  secara  keseluruhan yang telah memberikan cara alternatif untuk melaksanakan perubahan syarat pencalonan anggota DPD dalam Pemilu 2019, sehingga timbul dua putusan lembaga peradilan yang tidak membawa kepastian  hukum.  Putusan  MK  memiliki sifat  final  yang  dapat  langsung  memperoleh  kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. 25 Sifat final yang melekat pada Putusan MK tersebut menjadikan putusan MK sudah langsung berlaku sebagai suatu sumber hukum bagi setiap orang maupun lembaga negara.
MK juga dalam putusannya menegaskan bahwa sifat putusan MK final tersebut mencakup pula kekuatan mengikat atau biasa dikenal final and binding , yang mana putusan MK memiliki makna  sekaligus  bahwa  putusan  tersebut  harus  dilaksanakan. 26 Putusan  MK  berlaku  sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang, yang putusannya bersifat erga
25 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi , LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4361, Ps. 10 ayat (1) dan Penjelasannya.
26 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016, hlm. 52.
omnes , yang ditujukan pada semua orang. 27 Termasuk dalam hal ini KPU sebagai lembaga yang miliki wewenang untuk menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan KPU, dalam hal ini PKPU 26/2018.  Argumentasi  tersebut  juga  berlaku  pada  MA  yang  sepatutnya  mengakomodir pertimbangan hukum MK secara keseluruhan dalam memutus uji materiil yang dilakukan OSO.
Asas retroaktif yang menjadi dasar MA mempertimbangkan keberlakukan PKPU 26/2018 tidak terbukti karena tahapan pendaftaran pencalonan anggota DPD belum berakhir. KPU tetap memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  warga  negara  termasuk  pengurus  partai  politik  untuk dapat  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  DPD  pada  Pemilu  2019,  dengan  cara  melampirkan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCS. Persyaratan baru ini bahkan dipatuhi oleh kurang lebih 230 pengurus partai politik sebagai bakal calon anggota DPD 2019 28 dan bakal calon tersebut tetap diterima KPU untuk mengikuti tahapan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu 2019.
KPU  sendiri  melakukan  kesalahan,  mengingat  sedari  awal  OSO  tidak  mengajukan  surat pengunduran  diri  pengurus  partai  politik  namun  KPU  mencantumkan  nama  OSO  dalam  DCS berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tanggal 1 September 2018.  Padahal  Putusan  MK  dan  PKPU  26/2018  sudah  terbit  sebelum  penetapan  DCS  tersebut. Kesalahan KPU ini juga yang menjadi dalil permohonan OSO dalam uji materiil karena merasa tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  dengan  adanya  PKPU  yang  baru  tersebut,  termasuk  juga menjadi  dasar  dalam  gugatan  PTUN  terhadap  SK  Penetapan  DCT.  Berbagai  faktor  membuat ketidakpastian hukum dan penerapan hukum atas pencalonan DPD tidak tertib.
Terlepas  dari  problematika  tersebut,  persoalan  Putusan  PTUN  yang  memerintahkan  KPU untuk  mencabut  dan  menerbitkan  keputusan  baru  atas  penetapan  DCT  dengan  mencantumkan nama  OSO  tidak  dapat  dieksekusi  adalah  sifat  putusan  MK  yang  final  tersebut  membuat kedudukan putusan MK setara dengan undang-undang. 29 MK berbeda dengan lembaga peradilan lain, memiliki fungsi penafsir akhir norma konstitusi ( the final interpreter of constitution ) 30 yang mana  secara  hierarki  perundang-undangan  konstitusi  merupakan  hukum  tertinggi  dalam  sistem
27 Rian  Van  Frits  Kapitan,  “Kekuatan  Mengikat  Putusan  Constitutional  Review  Mahkamah  Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, MMH ,  Jilid  44,  No.  4,  2015,  https//:doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520,  hal. 515.
28 Rahmatul Fajri, “KPU: 203 Calon Anggota DPD Mengundurkan Diri dari Partai Politik”, Media Indonesia, 23  Januari  2019,  https://mediaindonesia.com/read/detail/212431-kpu-203-calon-anggota-dpd-mengundurkan-diri- dari-partai-politik, diakses 18 November 2020.
29 Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, Jurnal Konstitusi , Vol. 13, No. 1, 2016, https://doi.org/10.31078/jk1318, hal. 171.
30 Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia, Pointers Hakim Konstitusi  Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara Continuing Legal Education,”Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi  dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu” Jakarta, 3 Mei 2013, hal. 2.
hukum  Indonesia. 31 Kika  merujuk  pada  asas lex  superior  derogat  legi  inferiori yang  memiliki norma  atau  aturan  hukum  yang  memiliki  hierarkhi  lebih  tinggi  meniadakan  keberlakuan norma/aturan hukum yang lebih rendah, 32 Putusan MK yang memiliki sifat final dan setara dengan undang-undang  sudah  seharusnya  dipatuhi  daripada  pelaksanaan  eksekusi  Putusan  PTUN  yang sedari awal tidak mengindahkan putusan MK dalam pertimbangan hukumnya. Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018    pun  terbit  lebih  dulu  yaitu  pada  tanggal  23  Juli  2018,  sedangkan  putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT baru dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2018.
Kemudian, berdasarkan hal tersebut tindakan KPU untuk tidak  mencantumkan nama OSO dalam  perbaikan  DCT  anggota  DPD  merupakan  tindakan  yang  tepat,  sebab  OSO  juga  tidak mematuhi ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang sudah seharusnya berlaku untuk dirinya,  sebagaimana  dipatuhi  oleh  bakal  calon  anggota  DPD  lainnya  yang  memiliki  pekerjaan dalam pengurus partai politik. Putusan PTUN yang sudah berkekuan hukum tetap sejatinya tidak bisa  langsung  dilakukan  eksekusi,  namun  tetap  harus  melakukan  peninjauan  terlebih  dahulu terhadap  sumber  hukum  yang  bersangkutan  seperti  putusan  pengadilan  sebelumnya,  maupun kaidah hukum normatif yang sedang berlaku.

## Implikasi Tumpang Tindih Putusan Antarlembaga Peradilan
Pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung bahwa pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban  untuk  menindaklanjuti  atau  melakukan  eksekusi  atas  putusan  PTUN  yang  sudah memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Berdasarkan  kasus  OSO,  KPU  tidak  menindaklanjuti  Putusan PTUN  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.  Jika  mengacu  pada  sisi  normatifnya,  terdapat mekanisme tindak lanjut yang dapat diupayakan jika pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak  melakukan  eksekusi  putusan  PTUN  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Berikut  skema upaya dalam beberapa undang-undang yang dapat dilakukan untuk memaksa pejabat tata usaha negara melaksanakan eksekusi putusan.

## Tabel 2 Ketentuan Normatif Upaya Paksa Eksekusi Putusan PTUN
Undang-
Undang
Ketentuan Normatif Kewajiban Eksekusi Putusan PTUN
UU 5/1986 Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6):
31 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7 ayat (1).
32 Nurfaqih  Irfani,  “Asas Lex  Superior,  Lex  Specialis, Dan Lex  Posterior :  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum “, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, 2020, hal. 311.
Penggugat  dapat  meminta  Ketua  Pengadilan  memerintahkan  pejabat  TUN  untuk  melaksanakan putusan, jika tidak dilaksanakan ketua pengadilan dapat meminta kepada instansi atasannya untuk melaksnakan putusan, jika tidak dilaksanakan, Presiden dapat turun tangan secara langsung untuk memerintahkan pejabat bersangkutan untuk melaksanakan putusan.
UU 9/2004
Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5):
Penggugat  dapat  meminta  Ketua  Pengadilan  untuk  memerintahkan  pejabat  TUN  melaksanakan putusan,  jika  tidak  dilaksanakan  pejabat  yang  bersangkutan  dikenakan  upaya  paksa  berupa pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau  sanksi  administratif,  jika  tidak  dilaksakan  juga  maka pejabat  TUN  diumumkan  pada  media  massa  cetak  setempat  oleh  Panitera  sejak  tidak  yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan TUN setelah diingatkan ketua pengadilan.

## UU
51/2009
Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6):
Penggugat  dapat  meminta  Ketua  Pengadilan  untuk  memerintahkan  pejabat  TUN  melaksanakan putusan,  jika  tidak  dilaksanakan  pejabat  yang  bersangkutan  dikenakan  upaya  paksa  berupa pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau  sanksi  administratif,  jika  tidak  dilaksakan  juga  maka pejabat  TUN  diumumkan  pada  media  massa  cetak  setempat  oleh  Panitera  sejak  tidak  yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan TUN setelah  diingatkan ketua pengadilan, serta Ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengajukan hal ini kepada Presiden agar memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
UU
30/2014
Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l:
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah  atau  dibatalkan  oleh  Pengadilan  dan  mematuhi  putusan  Pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Tidak memuat konsekuensi atas tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
UU 7/2017
Pasal 471 ayat (8): KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
Tidak memuat konsekuensi atas tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Kaitannya  dengan  eksekusi  Putusan  PTUN  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  di  mana KPU tidak menindaklanjuti walaupun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan UU Pemilu sendiri memaksa KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari  kerja. 33 UU  Pemilu  dan  UU  Administrasi  Pemerintahan  tidak  memiliki  mekanisme  sanksi
33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ibid., Ps. 471 ayat (8).
sebagai konsekuensi jika pejabat tata usaha negara tidak melakukan eksekusi putusan pengadilan, namun sanksi dan upaya paksa eksekutiorial putusan PTUN berkekuatan hukum tetap, harus tetap tunduk dalam UU No. 51 Tahun 2009 sebagai hukum acara peradilan tata usaha negara.
Pada kasus OSO, Ketua Pengadilan TUN Jakarta mengeluarkan surat perintah eksekutorial dengan  Nomor  W2.TUN1.287/HK/06/I/2019  yang  memerintahkan  KPU  untuk  melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.  Namun, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Putusan PTUN  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi  karena  sedari  awal sudah terdapat Putusan MK yang bersifat final dan erga omnes untuk dipatuhi. KPU juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh bakal calon anggota DPD termasuk OSO untuk melengkapi dokumen pengunduran diri sebagai  pengurus partai politik sebagai penyesuaian ketentuan yang baru atas lahirnya Putusan MK tersebut dan PKPU 26/2018 sebelum adanya Putusan MA tentang uji  materiil.  Namun,  OSO  sebagai  subjek  hukum  tidak  patuh  terhadap  ketentuan  yang  berlaku, untuk itu putusan PTUN ini tidak dapat ditindaklanjuti.

## SIMPULAN
Secara  normatif  dalam  hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara  tidak  ada  syarat  khusus mengenai  pelaksanaan  tindak  lanjut atau eksekusi  putusan  PTUN,  syarat  hanya  satu  saja  yakni putusan PTUN harus telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat dilaksanakan eksekusinya. Pada  praktiknya,  jika  ditinjau  pada  studi  kasus  Putusan  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT terdapat faktor peghambat yakni adanya pertentangan, tumpang tindih, dan ketidakpastian hukum yang  ditimbulkan  oleh  putusan  lembaga  peradilan  lain  sehingga  berakibat  tidak  bisa dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN tersebut.
Eksekusi putusan PTUN berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban yang melekat pada pejabat  tata  usaha  negara  untuk  dilaksanakan.  Beberapa  mekanisme  dapat  diupayakan  untuk memerintahkan  pejabat  tata  usaha  negara  mengeksekusi  putusan  PTUN.  Dalam  tinjauan  kasus yang  dibahas,  KPU  sebagai  pejabat  tata  usaha  negara  yang  memiliki  kewajiban  mengeksekusi Putusan  PTUN  No.  242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT  menerima  surat  eksekutorial  yang  berisikan perintah  pelaksanaan  Putusan  PTUN  tersebut  secara  segera  yang  diterbitkan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Jakarta.  Namun,  KPU  tidak  dapat  melaksanakan  putusan  PTUN  tersebut  demi mematuhi  Putusan  MK  yang  secara  final  dan  sejajar  dengan  undang-undang  telah  memberikan landasan hukum bagi KPU dalam melakukan tindakan penyelenggaraan pemilu untuk menetapkan daftar calon tetap anggota DPD 2019.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  terdapat  beberapa  rekomendasi  yakni pertama, setiap lembaga peradilan sudah semestinya menghormati putusan lembaga peradilan lainnya, sehingga
tercipta ketertiban dalam penerapan hukum dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait di dalamnya. Kedua, KPU  selaku  pejabat  tata  usaha  negara  seharusnya  lebih  berhati-hati  dalam melakukan tindakan khususnya yang menyangkut penetapan keputusan tata usaha negara. Kehati- hatian  dalam  bertindak  ini  juga  akan  menjadi  faktor  pendukung  terciptanya  ketertiban  dalam penerapan hukum dan kepastian hukum khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajri, Rahmatul. “KPU: 203 Calon Anggota DPD Mengundurkan Diri dari Partai Politik”. Media Indonesia.  23  Januari  2019,  <https://mediaindonesia.com/read/detail/212431-kpu-203- calon-anggota-dpd-mengundurkan-diri-dari-partai-politik>. Diakses 18 November 2020.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986. Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  LN  No.  77 Tahun 1986. TLN No. 3344.
____________, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi , LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4361
____________. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380
____________. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . LN No. 160 Tahun 2009, TLN No.  5079.
___________.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011, Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
____________, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan , LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601,
____________,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017, Pemilihan  Umum ,  LN  No.  182  Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 167 ayat (4) hurud c dan huruf d.
Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum“. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17. No. 3. 2020.
Kapitan,  Rian  Van  Frits.  “Kekuatan  Mengikat  Putusan  Constitutional  Review  Mahkamah Konstitusi  Terhadap  Mahkamah  Agung”. MMH . Jilid 44. No. 4. 2015. https//:doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.511-520.
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  26 Tahun  2018. Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  KPU  Nomor  14  Tahun  2018  tentang
Pencalonan  Perseorangan  Peserta  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah .  BN  No. 1063 Tahun 2018.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara . BN No. 1442 Tahun 2017.
____________. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 .
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Pointers  Hakim  Konstitusi  Prof.  Dr.  Arief  Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara Continuing Legal Education,”Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga  Konstitusi  dan  Pengawal  Demokrasi  Dalam  Sengketa  Pemilu”. Jakarta,  3  Mei 2013.
____________, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016.
____________. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2003 .
____________. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 .
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT .
____________. Surat Keputusan Nomor W2.TUN1.287/HK/06/I/2019.
Paat,  Yustinus. Gugatan  OSO,  PTUN  Terbitkan  Surat  Eksekusi .  Berita  Satu.  22  Januari  2019. <https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/nasional/533883/gugatan-oso-ptun-terbitkan- surat-eksekusi>. Diakses 20 Oktober 2020.
Pratama,  Moh.  Dani. Tiga  Putusan  Pengadilan  Berbeda tentang  Calon Anggota DPD. Hukum Online, 19 November 2018.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf27bca49b48/tiga-putusan-pengadilan- berbeda-tentang-calon-anggota-dpd/> . Diakses 20 Oktober 2020.
Putusan  Tata  Usaha  Negara. Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.
Solihah, Ratna. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. Jurnal Ilmilah Ilmu Pemerintahan. Vol. 3. No. 1. 2018. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.
Suhariyanto,  Budi.  “Masalah  Eksekutabilitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Mahkamah Agung”. Jurnal Konstitusi . Vol. 13. No. 1 2016. https://doi.org/10.31078/jk1318.