## Akselerasi Upaya Mengoptimalkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Menghadapi Pemilu Tahun 2024 (Studi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar)

## Accelerating Efforts to Optimize Community
Political Participation in Facing the 2024 Election
(Study: General Election Commission (KPU) of Blitar City)
Ayu Evita Sari 1 , Krishno Hadi 2
1-2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
Penulis Korespondensi: ayuervitasari@gmail.com

## Abstrak
Menjelang pemilu 2024 KPU Kota Blitar harus mampu memastikan partisipasi politik masyarakat dapat mencapai target serta tujuan yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan partisipasi politik masyarakat tidak hanya menjadi indikator penting bagi keberhasilan suatu program dan kebĳakan akan tetapi juga sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mencegah dan menghindari tindakan menyimpang apalagi dalam sebuah proses pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan strategi yang dilakukan KPU Kota Blitar dalam mengoptimalkan partisipasi politik dari masyarakat pada pemilu tahun 2024 mendatang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui literature review pada berbagai sumber literature yang secara langsung berhubungan dengan judul terkait di antaranya jurnal, buku, maupun sumber-sumber resmi, serta wawancara bersama dengan pihak KPU Kota Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Blitar sebagai pemangku kepentingan telah melakukan berbagai macam cara dan juga strategi dalam meningkatkan angka partisipasi politik di Kota Blitar khususnya dalam menyambut pemilu tahun 2024 mendatang. Program-program yang dilakukan pun secara umum telah merepresentasikan perhatian KPU dan pemerintah terhadap pentingnya sebuah partisipasi masyarakat baik bagi angka partisipasi pemilih maupun tindakan mencegah penyimpangan dan manipulasi.

## Kata Kunci
akselerasi; partisipasi politik masyarakat; Kota Blitar.

## Abstract
Ahead of the 2024 election, the Blitar City KPU must be able to ensure that the political participation of the community can achieve the set targets and goals. This is because people's political participation is not only an important indicator for the success of a program and policy but also as a form of community participation in preventing and avoiding deviant acts, especially in an election process. The purpose of this study was to find out the efforts and strategies being carried out by the KPU of Blitar City in optimizing the political participation of the people in the upcoming 2024 elections. The research was conducted using a qualitative method through literature reviews on various literature sources that are directly related to related titles including journals, books, and official sources, as well as joint interviews with the KPU of Blitar City. The results of this study indicate that the Blitar City KPU as a stakeholder has carried out various methods and strategies to increase the political participation rate in Blitar City, especially in welcoming the upcoming 2024 elections. In general, the programs implemented have represented the attention of the KPU and the government on the importance of community participation both for voter turnout and measures to prevent irregularities and manipulation.

## Keywords
acceleration; political participation; City of Blitar.
DOI: 10.35967/njip.v22i2.555
Dikirim: 25 September 2023 Revisi: 27 Desember 2023 Diterima: 30 Desember 2023
© Penulis 2023 Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-sa/4.0/
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 22 No. 2 (2023): 207-219 p-ISSN: 1829-5827 e-ISSN: 2656-5277

## 1. Pendahuluan
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan perwujudan demokrasi salah satunya melalui pemilihan umum atau pemilu ( Pahlevi dkk., 2020 ). Pemilu merupakan proses pemilihan calon baik Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten dan kota. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Dengan Demikian pemilu diharapkan dapat menjadi sarana transfer kekuasaan secara sah yang diharapkan dapat memenuhi parameter secara langsung bukan diwakilkan, bukan dengan intervensi, dan bukan dengan paksaan sehingga asas one man one vote bisa benar-benar diimplementasikan ( Al-Fatih, 2022 ). Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemilu juga dirancang dan ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial ( R. Solihah, 2018 ). Pandangan lainnya juga menganggap bahwa pemilu serentak akan menjadi suatu formula yang sifatnya alternatif bagi penyeimbang sistem politik dan pemerintahan ( Ansori, 2017 ).
Pelaksanaan proses pemilu tersebut tidak akan berhasil tanpa sebuah partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan, pelaksanaan kebĳakan, maupun program yang dĳalankan pemerintah ( T. Ahmad dkk., 2019 ). Partisipasi politik menjadi kegiatan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebĳaksanaan umum dan kebĳakan publik serta secara aktif ikut andil dalam menentukan pimpinan pemerintahan ( Ramadhanil dkk., 2015 ). Kegiatan yang dimaksud di antaranya melaksanakan pemilihan umum, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan saran dari pelaksanaan suatu kebĳakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, serta mengajukan alternatif ( Kamaruddin, 2019 ). Sebuah partisipasi politik dalam pemilihan umum dapat menandakan bahwa rakyat patuh, mengikuti, memahami, serta aktif melibatkan diri dalam kegiatan tersebut begitu juga sebaliknya ( Indriany, 2020 ).
Pada proses pemilu, partisipasi biasanya hanya dipahami sebagai pencapaian suatu angka kehadiran masyarakat dalam pemilihan padahal ada yang lebih penting dari pada itu yakni sebuah tindakan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah dan menghindari tindakan menyimpang seperti manipulasi dan kecurangan politik ( Bidja, 2022 ). Dengan demikian sebuah tindakan optimalisasi partisipasi politik masyarakat dalam setiap tahun kepemilihan sangat dibutuhkan guna menjadi kontrol pemilu, sebagai saran pemenuhan hak-hak politik warga negara, identifikasi perilaku politik di suatu negara, serta utamanya sebagai alat menunjang keberhasilan pembangunan yang semata-mata tidak hanya bergantung pada pemerintah, akan tetapi juga masyarakatnya ( Arniti, 2020 ). Partisipasi Politik masyarakat juga diartikan sebagai wujud tanggung jawab yang mengacu pada keterlibatan warga mulai dari perencanaan, pembuatan keputusan, sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga keikutsertaan dalam pelaksanaan keputusan ( Haluana’a dkk., 2020 ).
Memastikan keterlibatan warga negara dalam sebuah pemilihan umum seperti tersebut di atas tentu saja tentu saja bukan hanya kewenangan pemerintah pusat akan tetapi juga pemerintah daerah. Hal ini adalah sebagai wujud akselerasi dan optimalisasi partisipasi politik daerah oleh pemerintah lokal. Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut maka KPU Kota Blitar merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mendorong laju partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemilu di Kota Blitar. Hal ini mengingat pemberian suara, sistem kontrol politik, dan juga pengentasan suatu konflik pra maupun pasca pemilu sangat dibutuhkan melalui sebuah partisipasi politik masyarakat ( Eriton, 2023 ).
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
Mengacu pada Gambar 1 maka tercatat pada tahun 2019 Kota Blitar berhasil mendapatkan banyak pencapaian dalam proses pemilunya. Akumulasi angka partisipasi pun terus naik setiap tahun pemilunya. Keberhasilan ini tidak lain berasal dari komitmen KPU, pemerintah kota, maupun masyarakat yang bersinergi dalam mewujudkan Kota Blitar yang demokratis dalam semua elemen proses yang sifatnya elektoral ( N. Solihah, 2019 ). Akan tetapi menilik pada data tingkat kehadiran, di tahun 2019 dari Total daftar Pemilih Tetap atau DPT Kota Blitar sebanyak 113.544 jiwa tetapi yang datang dalam pemilihan umum hanya 97.133 jiwa saja, dalam artian 16.411 pemilih di Kota Blitar tidak menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilu. Belum lagi dari total 97.133 pemilih tersebut masih ada 2.378 suara yang tidak sah dalam arti hanya 94.746 suara sah saja yang bisa digunakan dari total keseluruhan DPT tahun 2019 sebanyak 113.544 jiwa.
Guna memperjelas data tersebut maka perhatikan analisis berikut ini:
a. Pemilihan Presiden dan Wapres sebesar 83.75%, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 16.25%.
b. Pemilihan DPR RI dengan persentase kehadiran sebanyak 83.50% dan yang tidak hadir 16.50%.
c. Pemilihan DPRD Kota Blitar Dapil 1, jumlah persentase kehadiran sebanyak 83.13% dan sebanyak 16.87% tidak hadir. Pemilihan Dapil 2 dengan persentase kehadiran sebanyak 82.58% dan ketidakhadiran sebesar 17.42%. Pemilihan Dapil 3 persentase kehadiran masyarakat untuk melakukan pemilihan DPRD Kota paling tinggi yaitu sebesar 83.99% dan ketidakhadirannya hanya sebesar 16.01%.
Mengacu pada data tersebut maka benar sekali jika angka partisipasi masyarakat di tahun 2019 memang sudah tinggi akan tetapi terdapat hal yang perlu ‘digaris
Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Blitar
Sumber: Dokumen JDIH KPU Kota Blitar. Data diolah Tahun 2023
Gambar 2. Daftar Pemilih Tetap Kota Blitar
A. E. Sari, K. Hadi
bawahi’ yakni dalam 3 kualifikasi di atas angka ketidakhadiran masyarakat di atas 16%. Padahal akan sangat terlihat optimal apabila angka tersebut mampu terus ditekan di bawah 15% atau bahkan di bawah 10%.
Data dan fakta pada Gambar 2 harus menjadi acuan upaya akselerasi angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Blitar ke depannya, khususnya dalam menyongsong pemilu tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data KPU yang diumumkan oleh Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Informasi dan Data pada Juni 2023 maka jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Blitar mencapai 119.087 jiwa dengan 34.495 pemilih di Kecamatan Kepanjenkidul, 43.832 pemilih di Kecamatan Sananwetan, dan 40.761 pemilih di Kecamatan Sukorejo.
Selain itu, pada Gambar 3 Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi juga mengumumkan kisaran jumlah pemilih pemula untuk pemilu 2024 mendatang yaitu sebanyak 2.731 orang atau 39%, pemilih pindah masuk sebanyak 1.922 atau 27%, pemilih pindah keluar sebanyak 1.445 orang atau 21%, pemilih meninggal sebanyak 839 orang atau 12%, dan pemilih ganda sebanyak 51 orang atau 1%. Laporan dari Ketua KPU Kota Blitar maka pemilih di Kota Blitar juga akan didominasi oleh para generasi milenial. Oleh karena itu fokus KPU sudah seharusnya kepada sebuah tindakan akselerasi atau percepatan dalam sebuah upaya pengoptimalan partisipasi politik masyarakat ( Pratama, 2020 ).
Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan indikator penentu keberhasilan perwujudan demokrasi (kutipan). Akan tetapi, berdasarkan pada tantangan dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya mengacu pada ketidaksahan suara maupun absensi masyarakat yang mangkir dari kegiatan pemilu di Kota Blitar masih menjadi bukti perlunya proses akselerasi partisipasi. Selain itu semakin banyaknya jumlah pemilih serta perbedaan tingkat generasi mulai dari pemula sampai dengan generasi lansia di tahun 2024 nanti maka KPU harus benar-benar mampu memastikan partisipasi warga masyarakatnya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas dan memaparkan terkait upaya dan strategi yang terus diakselerasikan oleh KPU serta Bawaslu Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar sebagai stakeholder KPU dalam mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat baik dari partisipasi kehadiran pemilih maupun partisipasi dalam mencegah dan menghindari tindakan manipulasi maupun kecurangan pemilu sehingga diharapkan perolehan dan pencapaian partisipasi politik masyarakat Kota Blitar dapat terus dioptimalkan pada pemilu 2024 mendatang.
Gambar 3. Daftar Pemilih Kota Blitar
Sumber: Data KPU Kota Blitar
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang

## 2. Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan dan berlokasi di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui literature review pada sumber-sumber literature di antaranya jurnal, buku, website resmi, maupun dokumen-dokumen terkait. Selain itu data dan informasi juga didapatkan melalui wawancara dengan informan yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar. Penentuan informan ini didasarkan pada pertanyaan penelitian yang dikembangkan oleh peneliti.
Teknik analisis data yang dilakukan mengacu pada teknik analisis data menurut ( Miles dkk., 2014 ) yaitu pengumpulan data, selanjutnya reduksi data guna menganalisis data melalui pemilahan, pemfokusan, penyusunan, sampai pada penyajian data yang telah tersusun sistematis dan terintegrasi baik berupa tulisan, grafik, tabel, maupun gambar guna menghubungkan informasi satu dengan yang lainnya sehingga mampu menggambarkan keadaan yang terjadi. Proses selanjutnya yaitu penyajian dan verifikasi data yang mana dilanjutkan dengan proses terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ditulis secara deskriptif analitik.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Keberhasilan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kota Blitar Tahun 2019 dan Target Keberhasilan Pemilu 2024
Dasar utama pemilu di Kota Blitar adalah terselenggara sesuai prinsip yaitu LUBERJURDIL tanpa manipulasi, kecurangan politik, serta pemastian tersalurkannya hak suara dalam pemilihan umum bagi semua lapisan dan elemen masyarakat, baik lansia, pemilih pemula, atau bahkan penyandang disabilitas. Minat dan apresiasi masyarakat sebagai bagian dari warga negara harus tersalurkan karena nantinya manfaat dan dampak yang muncul bukan hanya dirasakan oleh pemerintah saja akan tetapi juga kembali ke masyarakat itu sendiri ( Sholahuddin dkk., 2022 ). Sudah disinggung di awal bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Blitar tahun 2019 mencapai titik yang paling tinggi dari total nilai partisipasi politik masyarakat sebelumnya. Selain melalui edukasi dan sosialisasi berbagai strategi KPU yang dapat dilihat pada Tabel 1 juga terus digencarkan oleh KPU Kota Blitar di tahun pemilihan tersebut.
Strategi Kampanye Paket Komplit mengakibatkan model Kampanye dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 berbeda dari kampanye pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pada pemilu serentak tahun 2019 ini calon anggota DPRD
No.
Strategi Keterangan 1. Strategi Kampanye Paket Komplit. Dengan sistematikanya adalah saat berkampanye bukan hanya pihak yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saja, akan tetapi juga melibatkan Bawaslu, Polres, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. 2. Penggalakan Kampanye Kondusif Pemerintah Kota Blitar juga terus berupaya menggalakkan kampanye kondusif dalam rangka menjaga keamanan dan persatuan serta membentuk dan membendung partisipasi politik masyarakat tanpa intervensi, tekanan, maupun intimidasi pihak lain yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas partisipasi masyarakat. 3. Zona Hĳau Pemilu Tahun 2019 Untuk menunjang situasi kondusif serta mengamankan partisipasi politik masyarakat maka dalam pelaksanaan kampanye tersebut KPU telah merilis 15 lokasi yang diperbolehkan untuk berkampanye dan disebut dengan ‘Zona Hĳau’ Kampanye Pemilu 2019. Lokasi tersebut diperuntukkan bagi Partai Politik, Pasangan Capres dan Cawapres serta Calon Legislatif untuk menggelar kampanye terbuka.
Tabel 1. Strategi KPU Kota Blitar dalam Pemilu Tahun 2019
Sumber: Data Diolah Peneliti
tingkat kota memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam kampanye. Keberhasilan perolehan suara DPRD tingkat kota akan mempengaruhi perolehan suara DPRD tingkat provinsi, pusat bahkan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, ketika melakukan kampanye, para calon anggota DPRD tingkat kota juga membawa nama-nama siapa saja yang disuarakan ketika melakukan kampanye di hadapan masyarakat. Sebagai contoh: si K dari partai Y merupakan calon DPRD Kota Blitar, si L dari partai Y adalah salah satu calon DPRD Provinsi Jawa Timur, dan si M dari merupakan Capres dan Cawapres dari koalisi partai X maka ketika berkampanye di dapil si K maka nama L dan M juga disodorkan kepada masyarakat sebagai calon pemilih yang ada di dapilnya. Hal ini tentu saja akan lebih menarik perhatian masyarakat dalam zona pemilihan yang sudah pasti menarik perhatian masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu pun akan semakin tinggi.
Selanjutnya berdasarkan pernyataan Parmas KPU Kota Blitar pada H-6 pemilu serentak tahun 2019 masih terbilang kondusif. Kejadian ini menunjukkan pada tahun 2019 KPU Kota Blitar berhasil menggalakkan situasi kondusif di tengah hiruk-pikuk persiapan pesta demokrasi tahun 2019. Hal ini terjadi di antaranya akibat tidak adanya parpol ataupun tim sukses yang menggelar kampanye secara terbuka di luar ketentuan KPU. Para calon legislatif sebagian besar melakukan pemilu dengan cara tatap muka bersama warga sehingga tensi politik dan juga risiko bentrok dan konflik akibat persaingan politik cukup minim. Kekompakan juga didukung dengan kondisi masyarakat yang rata-rata sudah menentukan atas siapa saja calon yang akan dipilihnya dalam pemilu. Kemudian berlandaskan pada data dari Komisioner Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas KPU Kota Blitar terdapat tempat- tempat zona hĳau yang ditentukan pada 3 kecamatan yaitu untuk wilayah Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan. Selain itu aturan waktu kampanye pun juga diatur sesuai tahapan yang sudah ditentukan KPU Pusat yaitu mulai 24 Maret sampai 13 April 2019. Selain itu, Pemilihan Serentak tahun 2019 di Kota Blitar selesai dengan tidak ada gugatan ( Blitar, 2019 ).
Merujuk pada kesuksesan pemilu tahun 2019 serta permasalahan partisipasi politik masyarakat seperti yang telah dĳabarkan pada latar belakang, maka pada pemilu 2024 ini pemerintah Kota Blitar terus berkomitmen terkait dalam upaya menjaga sekaligus meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat pada pemilu yang akan datang. Hal ini dapat diketahui melalui pernyataan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Kota Blitar yang mana memberikan target partisipasi masyarakat berdasarkan indeks partisipasi masyarakat (IPM) Kemendagri sebesar 79,5% (target secara umum) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
Gambar 4. Strategi Optimalisasi Partisipasi Politik Masyarakat oleh KPU Kota Blitar
Sumber: Data Peneliti
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
Dalam rangka mencapai target pemilu tahun 2024 terdapat upaya KPU yang dapat dilihat pada Gambar 4 maka berikut ini merupakan pembahasan upaya KPU Kota Blitar dalam mengoptimalisasikan partisipasi politik masyarakat, yaitu sebagai berikut:
3.1.1. Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Blitar oleh KPU Kota Blitar
Kesesuaian data pemilih akan sangat mempengaruhi total tingkat partisipasi politik di suatu daerah. Hal ini karena persentase pemilih tercatat dan pemilih hadir harus dipastikan berada pada jumlah angka yang sama karena apabila jumlah pemilih tercatat dan jumlah pemilih hadir berbeda jauh maka sudah dapat dipastikan tingkat partisipasi politik pada daerah tersebut akan menurun. Bagi KPU Kota Blitar pemutakhiran data pemilih secara baik dengan validitas data pemilih secara cermat merupakan suatu hal yang sangat penting. Pencatatan data penduduk pemilih seperti terkait kematian, tidak berdomisili, orang tidak ditemukan, serta data ganda harus benar-benar dikeluarkan dan tidak tercatat dalam daftar pemilih hadir. Apabila hal ini terlewatkan maka dapat mengurangi angka partisipasi masyarakat Kota Blitar serta mengurangi elektabilitas KPU yang memang bertanggung jawab atas kondisi partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pemilihan umum. Kemutakhiran dan validasi data pemilih juga sangat penting bagi KPU maupun Bawaslu seperti dalam hal pemantauan dan pengawasan hak suara yang dapat dilihat melalui sinkronisasi jumlah pemilih dan juga hasil pemilihan. Melalui data yang jelas maka risiko dari pemilu baik pra dan pasca juga dapat diperkirakan secara lebih signifikan.
3.1.2. Koordinasi KPU Kota Blitar dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kerja sama dan juga koordinasi dapat dikatakan sebagai upaya membendung demokrasi. Instansi-instansi pemerintahan bahkan seluruh elemen masyarakat dituntut untuk bertanggung jawab serta berperan masing-masing dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara salah satunya dalam pemilihan umum ( Maninggesa, 2022 ). Sebuah koordinasi dalam proses politik dan penyelenggaraan negara sangat dibutuhkan utamanya guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi antar departemen serta guna menciptakan suasana antar lembaga yang saling imbang dan saling kontrol antar lembaga ( Akbar, 2013 ). Menyambut pesta demokrasi serentak tahun 2024, KPU Kota Blitar melakukan berbagai koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik utamanya guna memastikan tingginya angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Salah satu program yang diluncurkan dalam koordinasi tersebut adalah KPU kota Blitar mengajak Bakesbangpol untuk ikut andil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Blitar yang mana tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat saja saat masa coblos pilihan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam Perekrutan badan Ad Hoc. Program-program intensif sangat perlu dilakukan oleh pemerintah mengingat hal tersebut dapat menjadi solusi dari peningkatan kesadaran masyarakat sehingga partisipasi di periode-periode selanjutnya tidak akan mengalami kemerosotan ( Achmad, 2018 ). Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat maka koordinasi antara KPU dan Bakesbangpol melahirkan program baru yaitu Program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan yang mana menjadikan tiga Kelurahan sebagai sasaran utama salah satunya yaitu Kepanjenkidul. Program ini dimaksudkan guna memastikan persebaran tingkat partisipasi masyarakat di kota Blitar ini dapat merata sampai pada tingkat pemerintahan dan wilayah yang paling bawah. Selain demi sebuah peningkatan angka partisipasi upaya-upaya KPU juga dilaksanakan guna mencegah terjadinya kesalahan penginputan data maupun kejadian di luar dugaan yang lepas dari pantauan KPU Kota Blitar. Oleh karena itu berbagai macam terobosan dan program sangat diperlukan dari para pemangku
kepentingan dan juga pihak yang berwenang di dalamnya. Hal ini juga dapat dilihat sebagai dukungan dari pemerintah bagi KPU Kota Blitar.

## 3.1.3. Kerja Sama KPU Kota Blitar dengan Diskominfotik Kota Blitar
Kerja sama merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan kepentingan publik. Sebuah kerja sama memerlukan kolaborasi yang mana dalam konteks ini adalah antara pemerintah Kota Blitar dan Diskominfotik sebagai aktor transnasional serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai citizen diplomacy ( Syahrin dkk., 2021 ). Kerja sama sendiri memiliki bentuk-bentuk di antaranya kerja sama antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, antara lembaga negara, bahkan suatu aliansi atau kerja sama regional dan global ( Haboddin, 2015 ). Guna menyukseskan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2024 di Kota Blitar maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menggelar Rakor Bakohumas dan launching Gerakan Dukungan Pemilu (Gerdu Pemilu). Gerakan Dukungan Pemilu ini dimaksudkan guna meningkatkan sekaligus bentuk optimalisasi penyebaran informasi soal Pemilu dalam skala lokal, regional hingga nasional. Diskominfotik akan memanfaatkan berbagai media mulai dari sosial media, website hingga LPPL Radio Mahardhika FM. Dengan ini diharapkan angka partisipasi politik masyarakat Kota Blitar tetap memenuhi target. Selain itu program ini juga dimaksudkan guna mewujudkan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Dalam mewujudkan integrasi bangsa program ini juga ditujukan dalam rangka menjaga keamanan dan persatuan serta membentuk dan membendung partisipasi politik masyarakat tanpa intervensi, tekanan, maupun intimidasi pihak lain yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas partisipasi masyarakat. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada KPU Kota Blitar.

## 3.1.4. Sosialisasi
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk mempengaruhi sekaligus memberikan arahan sebaik mungkin agar individu atau kelompok dapat mengikuti arahan tersebut sehingga dicapai suatu tujuan ( Putra dkk., 2022 ). Individu yang terlibat dalam politik merupakan mereka yang tidak buta akan pendidikan, aktif dalam kegiatan organisasi maupun kemasyarakatan, memiliki kepekaan yang tinggi pada kondisi lingkungan sekitarnya, serta antusias dalam memperhatikan atau bahkan ikut andil pada problem solving dari suatu permasalahan. Hal inilah yang membuat dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang bisa aktif di dalamnya ( Subekti, 2014 ). Sosialisasi juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keaktifan masyarakat Blitar dalam melaksanakan pemilu serta kedewasaan menanggapi kejadian menjelang pemilu seperti hal-hal yang berindikasi pada manipulasi dan kecurangan pemilu. Hal inilah yang mengakibatkan aktivitas politik cenderung landai.
Pada persiapan pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar gencar melakukan Sosialisasi. Tak mau kalah, dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2024 ini beberapa sosialisasi di Kota Blitar juga telah dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni KPU Kota Blitar. Berdasarkan laporan dari Ketua KPU Kota Blitar maka sosialisasi telah dilakukan hampir di semua segmen, mulai dari pemilih pemula, komunitas, pada perempuan, keluarga, kelompok keagamaan, dan lain sebagainya. Sosialisasi dilakukan melalui 2 metode yaitu tatap muka langsung dan juga melalui media sosial. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk kirab bahkan sampai festival Blitar Jadoel yang mana di dalam acara tersebut unsur- unsur kegiatan peningkatan angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilu terus dilakukan. Berikut bentuk sosialisasi oleh KPU Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel 2 .
Berikut ini kajian sosialisasi di antaranya sebagai berikut:

## A. Sosialisasi Netralis
Sosialisasi netralis tahapan pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Blitar diselenggarakan untuk mengantisipasi konflik dan kecurangan partai politik peserta Pemilu 2024 mendatang. Dalam sosialisasi ini seluruh partai politik yang hadir dapat memahami kerawanan yang tidak dianjurkan dalam tahapan Pemilu 2024 dengan didukung adanya peta kerawanan dan potensi pelanggaran tahapan Pemilu tahun 2024 dengan menggandeng sejumlah organisasi lintas sektor dan partai politik. Kecurangan dan kerawanan pemilu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat seperti melalui menggalakkan kampanye kondusif dalam rangka menjaga keamanan dan persatuan serta membentuk dan membendung partisipasi politik masyarakat tanpa intervensi, tekanan, maupun intimidasi pihak lain yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas partisipasi masyarakat.

## B. Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024
Peluncuran kirab Pemilu 2024 ini, KPU Pusat ingin menekankan soal kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan partisipasi aktif dari masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu menghimbau masyarakat agar berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan Pemilu dengan melawan hoax , hate speech , dan polarisasi. Sebab, pelaksanaan Pemilu tidak semata soal kontestasi namun menjadi penentu Indonesia dimasa mendatang. Masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung tahapan Pemilu sesuai dengan tema Kirab Pemilu 2024 yaitu Pemilu Sebagai Sarana Integritas Bangsa.

## C. Sosialisasi Bersama Generasi Muda
Sosialisasi tahapan pemilu tahun 2024 juga dilakukan dengan menggandeng para generasi muda seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar dengan mengundang OSIS SMA, SMK, dan MA/sederajat di Kota Blitar. Siswa sekolah menengah atas merupakan sasaran karena kebanyakan dari mereka telah masuk dalam segmen pemilih pemula dengan jumlah yang cukup besar. Sosialisasi ini dimaksudkan guna meningkatkan kontribusi sekaligus peran aktif dari generasi muda khususnya sebagai pemilih pemula dalam melaksanakan Pemilu 2024 mendatang. Pemilih pemula baru saja merasakan suasana bilik dan menentukan
Sosialisasi Menyongsong Pemilu Tahun 2024 di Kota Blitar
Jenis Sosialisasi Keterangan Sosialisasi Netralis Sosialisasi guna mengantisipasi konflik dan kecurangan partai politik peserta Pemilu 2024 mendatang Peluncuran Kirab Pemilu 2024 Kegiatan ini diharapkan mampu menghimbau masyarakat agar berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan Pemilu dengan melawan hoax , hate speech , dan polarisasi Sosialisasi Generasi Muda Sosialisasi dengan menggandeng para generasi muda seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar dengan mengundang OSIS SMA, SMK, dan MA/sederajat di Kota Blitar mengingat mereka masuk dalam golongan pemilih pemula Sosialisasi Pemilih Disabilitas Sosialisasi bagi para penyandang disabilitas guna memunculkan rasa aman, nyaman, dan anti diskriminasi di kalangan penyandang disabilitas.
Tabel 2. Bentuk-Bentuk
Sosialisasi oleh KPU Kota Blitar
Sumber: Data Olahan Website Kota Blitar
pilihan siapa yang akan menjadi perwakilan sekaligus pemimpin selanjutnya. Divisi Pengampu hukum dan Pengawasan KPU Kota Blitar mengharapkan bahwa sosialisasi ini dapat menjadi bagian dari upaya penyelenggaraan guna meningkatkan peran generasi khususnya generasi milenial dan generasi Z dalam mewujudkan kesuksesan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 KPU kota Blitar dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel yang mengundang 4 Narasumber utama yaitu Moch Ridwan dari Bawaslu Kota Blitar, Jauhari dari Ketua Paguyuban Kangmas Diajeng Kota Blitar, Fahrizal Aziz dari Komunitas Muara Baca, dan Else Selviana sebagai Duta Pemilih Pemula KPU kota Blitar tahun 2020.

## D. Sosialisasi Pemilih Disabilitas
Guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 yang merata bagi semua kalangan, Pemerintah Kota Blitar gencar melakukan sosialisasi pada pemilih disabilitas. Gencarnya sosialisasi ini dimaksudkan guna mencegah rendahnya partisipasi kelompok masyarakat disabilitas seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yaitu hanya pada angka 47,15% dari total 632 jumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Blitar. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM menyebutkan bahwa sosialisasi yang intensif akan dilakukan khususnya bagi kelompok disabilitas guna mendukung keberhasilan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Sosialisasi mulai dari tahapan Pemilu sampai dengan tata cara pemungutan suara di TPS bagi kelompok disabilitas tersebut. Guna memperkuat sosialisasi ini juga dilakukan simulasi pemungutan suara bagi Penyandang disabilitas seperti penggunaan surat suara dengan huruf braille. Target partisipasi kelompok warga penyandang disabilitas paling tidak berada pada angka 60%. Optimalisasi pendamping bagi warga disabilitas juga akan digalakkan seperti dengan penyediaan prosedur resmi berupa formulir pendamping serta pemastian bahwa warga disabilitas tersebut telah memiliki pendamping yang disebut dengan Mitrabakti yang memiliki peran sebagai pendamping pada pemungutan suara.
Tindakan nyata yang telah dilakukan oleh KPU Kota Blitar salah satunya yakni tepat di Hari Rabu, 10 Januari 2024 berlokasi di Sekretariat Pertuni, Jl. Sudanco Supriyadi, KPU Kota Blitar menggelar sosialisasi khusus bagi para penyandang disabilitas. Dalam acara kali ini anggota Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia menjadi kelompok sasaran kegiatan sosialisasi. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk memastikan hak pilih kaum disabilitas dapat terpenuhi sehingga mampu mendorong terwujudnya pemilu tahun 2024 yang inklusif. Berdasarkan pada keterangan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya maka jumlah penyandang tunanetra di Kota Blitar berjumlah 83 orang. Nantinya para penyandang disabilitas tersebut akan mendapatkan formulir C pendamping sehingga pada Pemilu tahun 2024 nanti mereka akan mendapatkan pendampingan khusus mulai dari ke TPS sampai di bilik suara. Pendamping sendiri dapat berasal dari anggota keluarga maupun orang terdekat penyandang disabilitas. Namun apabila benar-benar tidak ada maka akan didampingi oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Petugas itu pun dipastikan dapat menjaga dan memegang teguh prinsip kerahasiaan.

## 3.1.5. Pelibatan Organisasi Kepemudaan
Organisasi kepemudaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karakter pemuda yang sangat penting guna menjadi solusi atau alternatif permasalahan krisis karakter pemuda yaitu melalui sosialisasi, pendidikan karakter, dan lain sebagainya ( Widiatmaka, 2016 ). Hal ini mengingat peran pemuda dalam
Akselerasi Upaya Mengoptimalkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 (Studi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar)
bingkai NKRI sebagai negara demokrasi sangat penting adanya. Pelibatan organisasi kepemudaan dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam meningkatkan partisipasi Pemilu serentak 2024 mendatang maka dalam tahun 2023 ini Bakesbangpol akan menggandeng berbagai organisasi kepemudaan untuk meningkatkan partisipasi Pemilu di Kota Blitar. Hal ini diakibatkan oleh hasil koordinasi sementara yang menunjukkan bahwa banyaknya calon pemilih pemula yang akan terlibat dalam Pemilu mendatang. Upaya ini diselenggarakan dengan menggandeng organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, hingga organisasi yang ada di tingkat sekolah seperti OSIS dan MPK. Upaya tersebut dimaksudkan guna memberikan Pemahaman dan juga edukasi kepada seluruh rekannya akan menggunakan suara dan juga hak pilihnya. Penggunaan hak pilih ini juga harus dilakukan dengan memastikan ketepatan calon yang akan dipilih berdasarkan kepada keyakinan dan juga kompetensi bukan berdasarkan pada sistem ikut-ikutan. Kepala Bakesbangpol Kota Blitar memastikan bahwa mulai awal tahun 2023 pihak Bakesbangpol pun akan terjun langsung ke sekolah-sekolah maupun ke kampus dan lokasi sasaran lainnya guna memastikan strategi yang telah disusun dan juga langkah sosialisasi partisipasi pemilih pemula di Kota Blitar yang telah diselenggarakan berjalan dengan semaksimal mungkin.
3.1.6. Efektivitas Strategi Komunikasi oleh KPU melalui Optimalisasi Media Sosial
Pemerintah sudah selaknya bergerak maju mengingat pemikiran dan cara hidup masyarakat juga semakin modern salah satunya terkait dengan digitalisasi atas penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Media digital menjadi satu kesatuan yang hidup bersama masyarakat. Media sosial menjadi indikator penting dalam sebuah proses peningkatan partisipasi politik masyarakat. Bahkan media sosial telah digadang-gadang menjadi pilar ke-5 demokrasi Indonesia setelah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,Bhineka Tunggal Ika, dan juga pers ( Widiyanto, 2023 ). KPU Kota Blitar menggunakan media sosial sebagai penghubung dalam melakukan penyebaran informasi secara merata dan menyeluruh sekaligus sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Promosi akun media sosial untuk menggencarkan konten sosialisasi Pemilu dari PPK, PPS, dan Pantarlih juga harus diperhatikan mengingat sasaran dan potensi followers atau subscribers media sosial di Kota Blitar sangat besar. Hal ini dimaksudkan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang sesuatu yang bersifat publik seperti upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang. Proses promosi media sosial dapat dilakukan dengan konten yang unik dan menarik, dokumentasi setiap event yang diselenggarakan oleh PPK dan PPS maupun konten yang bersifat relevan dengan sosialisasi tahapan dan pendidikan pemilih. Hal ini dimaksudkan agar sosialisasi serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi masyarakat bisa diakses kembali oleh masyarakat luas bahkan tidak hanya di Kota Blitar saja tetapi juga di seluruh Indonesia khususnya terkait dengan informasi Pemilu.

## 4. Kesimpulan
Langkah yang ditempuh KPU Kota Blitar tentunya akan cukup efektif meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini karena optimalisasi KPU Kota Blitar benar-benar menyasar seluruh elemen masyarakat. Dalam upaya mempercepat pengoptimalan angka partisipasi politik masyarakat, KPU Kota Blitar telah melakukan berbagai macam upaya seperti pemutakhiran data pemilih di Kota Blitar yang sangat penting guna menjamin kemutakhiran dan kebenaran data pemilih untuk Pemilu 2024. Kemudian KPU kota Blitar juga melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam rangka mengoptimalkan angka partisipasi masyarakat salah satunya melalui Program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan menjadikan 3 kelurahan sebagai sasaran utama salah satunya Kelurahan Kepanjenkidul. Tidaknya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KPU Kota Blitar juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar salah satunya melalui Gerakan Dukung Pemilu guna mengoptimalkan penyebaran informasi soal pemilu dalam skala global, regional, hingga nasional. Selain membangun komunikasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak KPU Kota Blitar juga terus menggencarkan kegiatan sosialisasi di antaranya Sosialisasi Netralis untuk mengantisipasi konflik, lalu peluncuran Kirab Pemilu 2024 untuk menjaring partisipasi, kemudian sosialisasi kepada generasi muda seperti mengundang OSIS SMA maupun SMK, serta sosialisasi kepada pemilih disabilitas. Dalam memaksimalkan upaya ini, KPU kota Blitar juga menggandeng organisasi kepemudaan mengingat hal ini dianggap sebagai cara yang tepat untuk membangun karakter pemuda serta membendung partisipasi para pemilih pemula. Tidak main- main, kegiatan tersebut dilakukan secara langsung dengan turun ke sekolah-sekolah maupun kampus-kampus yang telah menjadi lokasi sasaran. Sebagai bentuk dinamika terhadap perkembangan zaman KPU Kota Blitar juga memanfaatkan media sosial secara maksimal sebagai strategi komunikasi tanpa batas berbasis digital yang diharapkan dapat mengakselerasikan keinginan KPU untuk mendapatkan angka partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024 secara optimal.

## Referensi
Achmad, Z. A. (2018). Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018 . Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
Ahmad, T., Alvi, A., & Ittefaq, M. (2019). The Use of Social Media on Political Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan. SAGE Open, 9 (3). https://doi.org/ 10.1177/2158244019864484 Akbar, P. (2013). Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945 (R. Ahmad (ed.)). Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Fatih, S. (2022). Hukum Pemilu dan Threshold . Malang: UMM PERS. Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. Jurnal Yuridis, 4 (1), 15. https://doi.org/10.35586/.v4i1.124
Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4 (2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6 (1), 2034–2041. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740 Blitar, P. K. (2019). KPU Kota Blitar Rilis 15 Lokasi Zona Hĳau Kampanye Pemilu 2019 . https:// blitarkota.go.id/id/berita/kpu-kota-blitar-rilis-15-lokasi-zona-hĳau-kampanye-pemilu-2019 Eriton, M. (2023). Implikasi Pengaturan Sistem Proposional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia. Limbago: Journal of Constitutional Law, 3 (1), 152–162. Haboddin, M. (2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan (A. A. Muffiddah (ed.)). Universitas Brawĳaya Press. Haluana’a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2 (1), 46–52. https://doi.org/ 10.31289/jipikom.v2i1.180 Indriany, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Ilmu Pemerintahan, 8 (2), 545–558. Kamaruddin, S. (2019). Partisipasi Politik dan Dinamika Demokrasi di Tidore Maluku Utara. Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 197–209.
Miles, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook (3rd Edition). SAGE Publication, Inc.
Maninggesa, S. (2022). Pentingnya Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
1 , 166–176.
Pahlevi, M. E. T., Widodo, B. E. C., Kalpiando, R., Abhipraya, F. A., & Amrurobbi, A. A. (2020). The Impact of Anti-Money Politic Village Movement Toward Simultaneous Election in 2019. Journal of Local Government Issues, 3 (2), 145–163. https://doi.org/10.22219/logos.v3i2.12962
Akselerasi Upaya Mengoptimalkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 (Studi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar)
Pratama, I. (2020). Studi tentang Akselerasi Pelayanan Publik. 8 (1), 325–340.
Putra, M. T. P., Widhiandono, E., & ... (2022). Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula di Kota Blitar. Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung , 145–150. Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu (S. Pramono & R. Widyastuti (eds.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Sholahuddin, A. H., Anjarwati, S., & Amalia, S. (2022). Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula di Kabupaten Blitar. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung, 2 (4), 169–175. https://ocs.machung.ac.id/index.php/senam/article/view/345 Solihah, N. (2019). Strategi Pemasaran untuk Meningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Blitar Tahun 2019. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 20 (1), 24–29.
Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 73. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234
Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) AK. Media Neliti , 16.
Syahrin, M. N. Al, Mahyuni, Tabitha, T., Riyadi, H., & Rahmah, A. (2021). Model Rancangan Kerja Sama Sister City Kota Kembar Banjarmasin dalam Tata Kelola Lingkungan Lahan Basah (Wetland Governance). Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 6 (3), 1–8.
Widiatmaka, P. (2016). Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implementasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional, 22 (2), 180. https://doi.org/10.22146/jkn.12002
Widiyanto, D. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. Jurnal Pendidikan, 32 (1), 1–10. http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/2826