INTEGRITAS: JurnalAntikorupsi, 6 (2) 327-340 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v6i2.685 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
Muhammad Ihsan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
ihsanibnarmia@gmail.com

## Abstract
Corruption  in  public  service  sector  has  a  simple  pattern  yet  it  occurs  massively.  The  Department  of Population  and  Civil  Registration  (Disdukcapil)  is  no  exception.  Despite  implementing  the  e-queuing system, corruption can still be found. This study  aims to describe the implementation of the e-queuing system and to figure out the form and model of its socialization by highlighting the optimization of the e-queue  system,  the  effectiveness  socialization  and  its  relevance  to  the  corruption  prevention  efforts. This study employs a socio-legal approach with juridical empirical method and the data was collected through  documentation  and  interview.  The  results  show  that:  1)  the  implementation  of  e-queuing system  needs  to  be  optimized;  2)  e-queuing  system  has  yet  to  be  effectively  socialized;  3)  e-queuing system is very relevant to the corruption prevention efforts due to its ability to limit the public’s dire ct contact and the efficient use of time. Thus, preventing the use of services from a third party.
Keywords : E- Antre, Public Service, Corruption

## Abstrak
Korupsi pada sektor pelayanan publik polanya sangat sederhana, namun terjadi dengan masif. Salah satu  sektor  pelayanan  publik  tersebut  adalah  Disdukcapil.  Meskipun  sudah  menerapkan  sistem electronic antrean,  namun  celah  untuk  korupsi  masih  tetap  ada.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  implementasi  sistem e-antre pada  Disdukcapil  kota  Banda  Aceh,  selain  itu  untuk memahami  bentuk  dan  model  sosialisasi e-antre pada  disdukcapil  kota  Banda  Aceh.  Selanjutnya penulis  akan  menganalisis  relevansi e-antre dalam  pelayanan  publik  dalam  upaya  pencegahan korupsi, penelitian ini membahas optimalisasi implementasi sistem e-antre , efektivitas sosialisasi e- antre dan  relevansinya  dengan  upaya  pencegahan  korupsi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum,  dengan  pengumpulan  data melalui  dokumentasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  e-antre perlu dioptimalkan. Sosialisasi elektronik antrean belum sepenuhnya efektif. Sistem elektronik antre sangat relevan dengan upaya pemberantasan korupsi, karena membatasi masyarakat untuk kontak secara langsung dan  penggunaan  waktu  yang efisien, sehingga  mencegah  untuk menggunakan  jasa dari pihak ketiga.
Kata Kunci: E-Antre , Pelayanan Publik, Korupsi

## Pendahuluan
Reformasi terhadap pelayanan publik  merupakan  suatu  keniscayaan dikarenakan  berhubungan  erat  dengan penilaian  masyarakat  terhadap  baik  atau tidaknya  penyelenggaraan  pemerintahan. Pelayanan yang baik hanya bisa terwujud dengan  pelayanan  yang  mengutamakan masyarakat,  selain  itu  pelayanan  yang diberikan  harus sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber  daya  manusia,  etika  pelayanan publik  tentu  memiliki  peranan  yang penting guna mencegah instansi daripada praktik-praktik korupsi.
Pelayanan  publik  yang  diberikan oleh instansi pemerintah selama ini masih dikategorikan  pelayanan  yang  belum optimal,  karena  di  beberapa  sektor pelayanan  publik  masih  menggunakan pelayanan  konvensional,  misalnya  dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan  Kartu  Keluarga  (KK),  masyarakat harus  antre  berjam-jam  di  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  bahkan bisa  menghabiskan  waktu  sehari  penuh hanya untuk mengantre.
Konsep  pelayanan  publik  yang berbentuk New  Public  Service (NPS) seharusnya berdasarkan pada asas efektif, efisien  dan  inovatif. New  public  service dibangun  atas  dasar  tradisi  demokrasi warga  negara,  selain  itu  keterlibatan warga  negara  dalam  pengembangan kebijakan  publik.  (Denhardt  &  Denhardt, 2000).
Mengakomodir  pelayanan  publik, Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan  hukum  bagi  penyelenggaraan administrasi kependudukan yang memuat tentang  pengaturan  dan  pembentukan sistem yang mencermikan adanya reformasi di bidang administrasi
kependudukan.  Apalagi  mengingat  saat ini  dunia  sedang  memasuki  revolusi
industri 4.0 yang berbasis era digital dan serba teknologi.
Pelayanan  yang  prima  harus diberikan  dan  dilaksanakan  dengan rangkaian  dan  kegiatan  yang  bersifat cepat,  tepat,  terbuka,  lengkap,  wajar  dan terjangkau (Boediono, 2003).
Pelayanan  prima  yang  diberikan oleh petugas pelayanan bidang pendaftaran penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan  merupakan  salah  satu  faktor penentu  dalam  keberhasilan  pemberian pelayanan  oleh  dinas  atau  instansi maupun  petugas  pelayanan.  Semakin masyarakat  merasa  puas  dilayani  maka semakin  berkualitas  pelayanan  yang diberikan  oleh  dinas  atau  instansi  atau petugas pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan  kepada  masyarakat  di era digital ini salah satu bentuknya adalah dengan  membuat  dan  mengaplikasikan sistem  manajemen  informasi  melalui internet,  salah  satunya  adalah  dengan sistem electronic antre  ( e-antre ),  dimana hal  ini  akan  memudahkan  masyarakat dalam  antrean  untuk  mengurus  e-KTP, KK,  akte  kelahiran  serta  kebutuhan lainnya  yang  menjadi  tugas  dari Disdukcapil.
Salah  satu  Disdukcapil  yang  sudah mengaplikasikan  atrian  secara online adalah  Kota  Banda  Aceh  melalui website - nya,  bahkan  sudah  ada  dalam  bentuk aplikasi yang dinamakan Semua Kerja Jadi Siap (SEKEJAP)-Disdukcapil Banda Aceh.
Berdasarkan  data survey penilaian integritas  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi  pada  tahun  2017,  pemerintah Kota  Banda  Aceh  menduduki  posisi pertama  dengan  indeks  penilaian  77.39 (KPK, 2017).
Hasil survei integritas KPK sudah 3 (tiga) tahun yang lalu, dalam masa waktu tersebut  sudah  banyak  perubahan  yang terjadi,  artinya  KPK  perlu  melakukan

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya
Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
survei penilaian integritas rentang waktu tahun 2019-2020.
Survei  penilaian  integritas  pada tahun  2019-2020  perlu  dilakukan, mengacu  pada  laporan  maladministrasi yang  diterima  oleh  Ombudsman  Provinsi Aceh,  sepanjang  tahun  2019  total  132 laporan  yang  diterima  dan  128  laporan yang  ditindaklanjuti  karena  memenuhi syarat  formil  dan  materiil  (Ombudsman Aceh, 2020).
Instansi  yang  banyak  dilaporkan yaitu
instansi
pemerintah kabupaten/kota  sebesar  53  laporan, instansi  Pemerintah  Provisi  Aceh  22 laporan,  Polri  13  laporan,  BUMN/BUMD 11  laporan  dan  Badan  Pertanahan Nasional  7  laporan  (Ombudsman  Aceh, 2020).
Menurut hasil perincian dari bidang penyelesaian  laporan  Ombudsman  Aceh, bahwa  dominasi  dugaan  maladministrasi yang  banyak  diterima  Ombudsman  Aceh yaitu  berupa  perlakuan  tidak  patut, penyimpangan  prosedur  dan  penundaan berlarut (Ombudsman Aceh, 2020). Berdasarkan data laporan Ombudsman Aceh, Kabupten/Kota memiliki  jumlah  laporan  yang  paling banyak  untuk  maladministrasi.  Dari  tiga dominasi dugaan maaladministrasi, penyimpangan  prosedur  dan  penundaan berlarut menjadi hal yang menarik untuk dikaji, mengingat Pemerintah Kota Banda Aceh,  khususnya  Disdukcapil,  sudah memiliki  sistem electronic antre  dalam urusan kependudukan.
Sosialisasi  yang  bermasalah  akan menimbulkan masalah implementasi dari kebijakan electronic antre,  masyarakat akan  awam  terhadap  kebijakan  ini, sehingga peluang
terjadinya penyimpangan  prosedur  dan  penundaan berlarut,  yang  bermuara  pada  praktik maladministrasi  yang  merupakan  bagian dari perilaku koruptif.
Masalah
implementasi dan sosialisasi electronic antre  menjadi menarik untuk dikaji, serta merelevansikannya  dengan  salah  satu upaya pencegahan korupsi. Tujuan  dari  penelitian  ini  terdiri atas tiga hal. Pertama, penulis menggambarkan implementasi dari kebijakan  sistem e-antre .  Penulis  akan mengkaji optimalisasi implementasi sistem e-antre .  Kedua,  setiap  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  sudah sepatutnya untuk disosialisasikan kepada masyarakat guna mendukung implementasinya. Penulis akan
menganalisis  efektivitas  dari  metode sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Banda  Aceh.  Ketiga,  setelah  penulis mengetahui  implementasi  dan  efektivitas sosialisasi  e-antre,  selanjutnya  penulis akan menganalisa relevansi antara sistem e-antre  ini  terhadap  upaya  pencegahan korupsi.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian
terdahulu  yang  sudah  dikaji.  Penelitian yang  ditulis  oleh  Sukur  Suleman (Suleman,  2019)  menunjukkah  bahwa kualitas  pelayanan  e-KTP  pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten  Halmahera  Selatan  belum seutuhnya  maksimal.  Kondisi  ini  terjadi karena  aspek  kualitas  SDM,  sarana prasarana, letak geogafis dan kedisiplinan pegawai.  Kondisi  ini  juga  ditulis  oleh Purba  (Purba,  2020),  dimana  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi
kependudukan  di  kecamatan  belum optimal,  dimana  dimensi relialibility & responsibility dan tangibel aspek  paling dominan  menjadi  permasalahan  warga. Penelitian  juga  menunjukkan  bahwa pelayanan  administrasi  kependudukan perlu di dukung perangkat teknologi baik software ataupun hardware yang  tepat
Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hubermas
sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  empiris  (sosiologis),  dimana penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti data primer (Soekanto & Mamudji, 2009), yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari masyarakat  sebagai  sumber  pertama dengan  melalui  penelitian  lapangan  yang dilakukan  melalui  observasi,  wawancara ataupun  penyebaran  kuesioner  (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018).
Pendekatan  penelitian  empiris  ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum,  karena  berfokus  pada  pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat  atau  bekerjanya  hukum (Ishaq 2017). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen  atas  bahan-bahan  hukum  yang relevan  dengan  penelitian,  selain  itu melakukan  wawancara  dengan interview guide kepada responden maupun informan (Diantha, 2017). Setelah mengumpulkan data, penulis  akan  menganalisis  data  dengan tiga  sub-proses  terkait  dengan mengikuti model  interaktif,  yaitu  penyajian  data, reduksi  data  dan  kesimpulan  (Milles  & Huberman, 1992).

## Pembahasan
A. Impelementasi Electronic Antrean
Pada  DISDUKCAPIL  Kota  Banda Aceh
Sistem e-antre merupakan  salah satu  bagian  dari  kebijakan  publik  yang didasari atas Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang  pedoman  penilaian  kinerja  unit penyelenggara pelayanan publik.
Peraturan  PERMENPANRB  Nomor 38  Tahun  2012  tentang  Pedoman Penilaian  Kinerja  Unit  Pelayanan  Publik, menjadi  embrio  dari  sistem  elektronik. Sistem  informasi  pelayanan  secara elektronik  menjadi  salah  satu  indikator penilaian  terhadap  sistem  pengelolaan informasi pelayanan, wujud/bentuk penyampaian  informasi,  serta  tingkat keterbukaan  informasi  kepada  pengguna layanan. Peraturan tersebut tidak mewajibkan  kepada  unit  penyelenggara pelayanan  publik  untuk  membuat  sistem e-antre ,  namun  hanya  masuk  dalam standar pelayanan yang dinilai.
Guna  memenuhi  standar  pelayanan publik  dari  Kementerian  Aparatur  Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh  membuat
Penyajian Data Pengumpulan Data Kesimpulan dan Verifikasi Reduksi Data

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya
Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
antrean  secara  elektronik  pada  tahun 2013,  sebagaimana  disampaikan  oleh Kepala  Bidang  Inovasi  bahwa  sejak  saat itu sudah mulai dikembangkan sistem ini, bahkan  di website juga  tercatat copyright Pemkot Banda Aceh tahun 2013.
Kebijakan  ini  merupakan  kebijakan dari  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil secara mandiri, dengan
pertimbangan,  masyarakat  Banda  Aceh tidak  perlu  mengantre  dan  langsung dilayani  sesuai  dengan  nomor  dan  jam antrean  yang  diakses  melalui website , selain  itu  untuk  mengatasi  banyaknya antrean di kantor dinas.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  fungsi pemerintah  melalui  aparaturnya  adalah sebagai public  servant .  Selain  itu pelayanan  seperti  ini  setidaknya  sudah memenuhi kriteria kualitas layanan yaitu, penampilan fisik ( tangiable ), (Keandalan) reliability ,  daya  tanggap  ( responsiveness ), empati ( emphaty ) dan
jaminan
( assurance ) (Ulum, 2018).
Kondisi berbeda dirasakan sebelum kebijakan e-antre ini  diimplementasikan.
Menurut  Nurul  Akmal  sebagai  informan yang berdomisili di Jaya Baru Kota Banda Aceh  yang  diwawancarai  menyatakan selain kondisi di kantor Disdukcapil yang sangat  penuh,  terkadang  ada  masyarakat yang menyerobot nomor antrean.
Informan  lainnya  Taufiqul  Hadi, menyatakan  sebelum  adanya e-antre , sistem antre masih secara manual bahkan ada  yang  menggunakan  jasa  dari  pihak ketiga.  Sehingga  ada  indikasi  nepotisme yang  sering  disebut  dengan  “orang dalam” . Pernyataan yang sama juga disampaikan  oleh  informan  Riza  Aulia yang  berdomisili  di  Lueng  Bata  Kota Banda Aceh, ia bahkan pernah ditawarkan jasa oleh calo untuk pembuatan KTP.
Pelayanan  yang  diberikan  sebelum ada  sistem  e-antre,  menurut  Julia informan  berdomisili  di  Syiah  Kuala,
masih  tidak  terkontrol  dengan  baik, terkadang  sudah  mengantre,  akan  tetapi nomor  antrean  yang  sudah  dipanggil tidak  diketahui,  bahkan  menerobos nomor antrean.
Kondisi yang sama sebelum adanya e-antre juga dirasakan oleh Rizkika Lhena Darwin informan lainnya, yang merasakan  akibat  dari  ketidakjelasan dalam  antrean,  bahkan  ada  yang menerobos antrean.
Keadaan  dan  kondisi  pelayanan publik  yang  seperti  ini,  akan  mengurangi tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah, bahkan hilangnya kepercayaan  kepada  demokrasi,  ini merupakan  bagian  dari  dampak  korupsi (Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti Korupsi, 2011).
Pelayanan
administrasi
kependudukan  setelah  adanya e-antre membawa  dampak  yang  luar  biasa. Menurut  informan,  Riza  Aulia  yang diwawancarai  via  telpon  menyatakan bahwa  pernah  menggunakan e-antre ini secara  pribadi  maupun  membantu keluarga,  pengambilan  nomor  antrean melalui website ini  membawa  efek  yang positif  yaitu  tertib  dalam  pelayanan, namun  sebelum  adanya e-antre ini, pelayanan  yang  diberikan  cenderung tidak tertib.
Hal  yang  sama  juga  dirasakan informan  Faisal  yang  berdomisili  di  Ulee Kareng  Kota  Banda  Aceh,  menyatakan sangat  memudahkan  dalam  proses mengantre,  tidak  perlu  seharian  hanya untuk  mengantre,  apalagi  pekerjaannya sebagai  satpam  salah  satu  bank  tentu sangat  menyita  waktu  jika  masih menggunakan sistem manual.
Efek  positif  kebijakan  publik  ini merupakan  bagian  dari  sistem  politik modern,  dimana  pemerintah  secara terbuka terlibat untuk mengatasi masalah tertentu (Sapru, 2004).
Tujuan  yang  diinginkan  dalam implementasi kebijakan publik e-antre ini tentunya  adalah  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  pelayanan.  Penerapan kebijakan  ini,  sama  sekali  tidak  ada perlawanan dari yang berdampak kebijakan,  dapat  menyelesaikan  masalah, serta kerjasama yang baik dari pelaksana implementasi  kebijakan  (Hernimawati 2018).
Sejauh  ini  masyarakat  sangat terbantu,  apalagi  penduduk  kota  Banda Aceh yang 61.39% sebagai pekerja, hal ini tentunya  semakin  mendukung  terhadap kebijakan e-antre (BPS  Kota  Banda  Aceh, 2020). E-antre ini  sangat  sederhana bentuknya, dalam website Disdukcapil masyarakat  hanya  perlu  mengisi  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK),  nama lengkap,  e- mail (sifatnya optional boleh ada  boleh  tidak),  kemudian  tanggal antrean,  jam  berapa  kita  ingin  dilayani, pilihan pelayanan (Kependudukan, Pencatatan Sipil dan e-KTP)
Masyarakat  yang  sudah  mengisi form antrean  selanjutnya  akan  dilayani dengan  datang  langsung  dan  melakukan verifikasi  kedatangan  dengan  mesin elektronik  yang  sudah  disediakan, selanjutnya  akan  diproses  sesuai  dengan pilihan  di  menu e-antre .  Pada Gambar  2 form e-antre belum ada informasi tentang masa  tunggu  layanan  untuk  salah  satu pengurusan  kependudukan,  misalnya untuk  mengurus  KTP  dibutuhkan  waktu selama 10 menit, untuk KK 15 menit dan untuk akta 15 menit.
Implementasi  pelayanan  publik sebelum  adanya  kebijakan e-antre belum memenuhi kriteria dan standar pelayanan publik pada umumnya, sedangkan setelah adanya  antrean  elektronik  pelayanan publik  semakin  tertib  dan  tertata  rapi terutama pada waktu pengantrean. Selain itu  tidak  terjadi  kerumunan  di  kantor Disdukcapil.  Hal  ini  tentu  akan  membuat masyarakat  kota  Banda  Aceh  lebih nyaman.

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
Impelementasi kebijakan ini
memang  sudah  berjalan  dengan  baik, namun  warga  Kota  Banda  Aceh  menurut Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,  masih  ada  masyarakat yang  tetap  datang  secara  langsung  ke Disdukcapil  untuk  mengambil  nomor antrean,  bahkan  sangat  sedikit  warga yang mengakses antrean secara elektronik.  Implementasi e-antre belum optimal, karena tidak ada pemberitahuan jangka  waktu  untuk  mengurus  urusan kependudukan dan catatan sipil. Selain itu menurut  data,  masyarakat  Kota  Banda Aceh  adalah  pekerja,  namun  sedikit  yang mengakses e-antre .
B. Sosialisasi E-Antre Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh Manusia  sebagai  makhluk  sosial dalam kehidupannya tentu selalu berinteraksi dengan orang lain dalam satu kelompok  sehingga  sosialisasi  menjadi sangat penting. Menurut Samuel Pufendorf secara alami manusia
ditakdirkan  untuk  menjalani  kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai  derajat  yang  sama    dimana saling menahan diri dari memperlakukan orang lain secara tidak adil, saling berbagi keuntungan  maupun  barang  antara  satu sama  lain  supaya  dapat  hidup  dengan damai  (Pufendorf, 1994).
Dalam konteks bernegara sosialisasi adalah  usaha  penyebarluasan  informasi berisi program, peraturan, kebijakan dari pemilik  program  ke  masyarakat  dan proses  pemberdayaan,  agar  program pemerintah tepat sasaran (Gobel & Koton, 2017).  Proses  atau  tahapan  untuk implementasi  kebijakan  adalah  dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi kebijakan publik di tingkat daerah/lingkup kecil dilaksanakan selama 0-6 bulan (Nugroho, 2006). Kebijakan e-antre sudah disosialisasikan, melalui website
Disdukcapil,  selain  itu  sosialisasi  juga dilaksanakan dengan turun ke desa-desa. Bahkan  untuk  setiap  desa  ada  operator yang langsung menangani, jika ada warga yang tidak paham penggunaan e-antre ini. Sosialisasi  kepada  operator  desa  dapat menimbulkan masalah korupsi yang baru, karena  masyarakat  sebagai  pemangku kepentingan  tidak  memahami  prosedur serta  petunjuk  teknis  antrean  elektronik. Kegiatan dalam tahap sosialisasi merupakan  kegiatan  yang  berupa  proses penjabaran  dari  kebijakan  abstrak  ke petunjuk pelaksanaan teknis kepada para pemangku  kepentingan(Uddin  B  Sore 2017).
Pemangku  kepentingan  dalam e- antre ini adalah masyarakat. Selain model sosialisasi yang tersebut diatas, sosialisasi model  lainnya  adalah  dengan  langsung memberikan informasi kepada masyarakat  ketika  masyarakat  datang langsung  ke  kantor  dinas.  Fakta menunjukkan  dari  hasil  wawancara penulis  dengan  informan  Nurul  Akmal yang berdomisili di Jaya Baru Kota Banda Aceh  yang  mengurus  KTP  pada  tahun 2017,  menyatakan  sama  sekali  tidak mengetahui  kalau  Disdukcapil  sudah membuat aplikasi e-antre , bahkan pemberitahuan  adanya e-antre setelah datang langsung untuk mengambil nomor antrean.
Sama  halnya  dengan  yang  dialami oleh  Almira  Keumala  Ulfa  salah  satu informan  yang  berdomisili  di  Kuta  Raja Kota  Banda  Aceh,  menyatakan  bahwa sosialisasi  elektronik  antrean  hanya dilakukan  secara  langsung  pada  saat mengurus  KTP.  Informan  lainnya  Julia Noviani  yang  berdomisili  di  Syiah  Kuala kota  Banda  Aceh,  menyatakan  hal  yang sama,  bahwa  belum  mengetahui  adanya sosialisasi e-antre yang  dilaksanakan Disdukcapil. Berbeda  dengan  informan
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi
Gambar 4. Informasi WA
Taufiqul  Hadi  yang  menyatakan  bahwa sosialisasi  dari e-antre disosialisasikan, akan  tetapi  model  sosialisasinya  hanya melalui website dan standing  information
di Disdukcapil. Beberapa model sosialisasi kebijakan  sudah  memanfaatkan  ilmu komunikasi  dalam  bentuk  komunikasi kebijakan,  khususnya  pada  sosialisasi kebijakan. Dengan memanfaatkan komunikasi  kebijakan  sebagai  model berpikir  dari  pengembangan  kebijakan publik yang unggul. Komunikasi
kebijakan  dapat  dibangun  melalui  media online yang  masih  bebas  dari  intervensi pasar  bahkan  negara,  berikut  salah  satu contoh  komunikasi  kebijakan  melalui media online yang sudah dibuat. Keterlibatan dan keaktifan masyarakat  untuk  mengakses  atau mengetahui kebijakan adalah dengan cara sosialisasi  dari  pembuat  kebijakan (pemerintah).  Menurut  Iriyana  sejauh  ini sosialisasi e-antre sangat masif dilakukan, apalagi  mengingat  masa  pandemik, bahkan  Disdukcapil  menginformasikan

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya
Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
melalui whatsapp yang  tidak  perlu mengambil  nomor  antrean.  Sosialisasi melalui media sosial saat ini sebagai salah satu cara yang dinilai efektif, namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang tidak mengetahui, hal ini juga terjadi pada sosialisasi kebijakan e-antre di Disdukcapil Kota Banda Aceh. Hasil  wawancara  dengan  informan menunjukkan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan selama ini tidak efektif, bahkan menurut informan Iriyana, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  menyatakan  bahwa  rata- rata per hari masyarakat yang menggunakan  elektronik  antriantrean adalah  2%.  Ketidaktahuan  masyarakat dan  sedikitnya  yang        mengakses  atau menggunakan  antrean  secara online , mengindikasikan  adanya  faktor  internal dan juga faktor eksternal tidak efektifnya sosialisasi.  Perlu  adanya  evaluasi  terkait sosialisasi  yang  dilakukan  selama  ini berdasarkan fakta dan data.

## C. Relevansi  Antara
E-Antre pada
Disdukcapil  dengan  Pencegahan Korupsi di Kota Banda Aceh Denmark  merupakan  Negara best practice terbaik yang menempati peringkat  pertama  pada Elektronik government  Development  Index (EGDI) menurut survey 2018  dengan  skor tertinggi  yaitu  0,9150  (Napitupulu  et  al., 2020).  Bahkan  hasil  survey Corruption Perceptions  Index (CPI)  pada  tahun  2019 dari  180  Negara,  Denmark  menduduki peringkat  pertama dengan skor 87/100 (https://www.transparency.org/en/cpi/2 019, 2019).
Singapura  mewakili  negara-negara di  Asia  yang  menduduki  peringkat  ke  4 dengan  skor  85/100.  Dalam  laporan Political  and  Economic  Risk  Consultancy
(PERC) berdasarkan Perception Corruption in Asia tahun 2018, Singapura memperoleh  peringkat  pertama  dengan
skor  1,90,  sedangkan  Indonesia  meraih skor  7,7,  peringkat  ke  14  dari  16  Negara (http://www.asiarisk.com/subscribe/exs um1.pdf,  2018).  Hasil  dari  laporan  PERC, Indonesia masih sangat riskan dan rawan korupsi,  berbagai  faktor  yang  dapat menyebabkan  korupsi,  bahkan  faktor definisi menjadi salah satu penyebab.
Pengertian  korupsi  menurut  World Bank “ an buse of public power for private gains ” suatu penyalahguna an kekuasaan/ kewenangan  untuk  kepentingan  Pribadi (Effendy,  2013).  Pengertian  korupsi menurut  World  Bank  lazim  digunakan, sebagaimana  yang  ada  dalam  Undang- undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  menyebutkan  bahwa “Setiap orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  yang  suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  4  (empat)  tahun dan  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara, pejabat maupun korporasi, sama- sama  memiliki  potensi  untuk  melakukan korupsi. Oleh karena itu agar kewenangannya  tidak  melampaui  atau tidak disalahgunakan, maka perlu tindakan  preventif,  baik  dalam  bentuk aturan  perundang-undangan  maupun sistem  yang  dibangun  untuk  tata  kelola yang  lebih  transparan  dan  jauh  dari korupsi maupun nepotisme.
Peranan  penting  pemerintah  dan birokrasi  dalam  gerakan  antikorupsi memerlukan good  government yang demokratis,  kredibel,  akuntabel  dan transparan  dalam  mengelola  sektor publik,  oleh  karena  itu  sebagai  langkah
awal  yang  paling  penting  adalah  untuk meningkatkan  tuntutan  reformasi  pada level pemerintahan (Azra, 2002).
Reformasi  pada  level      pemerintah  salah satunya  Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh sudah  melakukan  reformasi  birokrasi diantaranya pengurusan secara online dan antrean  secara online .  Menurut  Iriyana antrean online ini  merupakan  salah  satu
cara Disdukcapil untuk mencegah terjadinya  suap  dan  mencegah  dari  joki yang  menawarkan  jasa  untuk  mengantre dan mengurus urusan kependudukan dan catatatan sipil.
Aturan  penggunaan  sistem  e- government sebagai  bentuk  pemanfaatan teknologi  untuk  meningkatkan  layanan publik yang efektif, efisien dan transparansi  sudah  tertuang  dalam Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan  E- Government .  Antrean dan  kepengurusan  di  Disdukcapil  jika dilakukan  secara  langsung,  maka  potensi korupsi  akan  terjadi  karena  ada  kontak langsung  yang  sangat  intens  dengan pengguna  jasa  layanan.  Selaras  dengan yang  disampaikan  Kabid  Administrasi Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh,  Endang Asliana  menyatakan,  melalui  penerapan secara elektronik dapat mencegah terjadi maladministrasi  seperti  kolusi  dan nepotisme,  penyalahgunaan  wewenang, permintaan  imbalan  uang,  suap  dan bentuk  maladministrasi  lainnya  (Asliana, 2012).
Anwar Shah menyatakan penerapan sistem  elektronik  merupakan  pilar  dari pelayanan publik, keterlibatan publik dan efisiensi internal, hal ini merupakan level terbaru dalam kualitas pelayanan administrasi.  Pendekatan  ini  sangat penting,  karena  memberikan  ruang transparansi,  sesuai  dengan  aturan  dan prinsip objektivitas dalam mengembangkan  Negara  (Shah,  2007). Pendapat Anwar Shah semakin
menguatkan bahwa semakin implementasi  sistem  elektronik,  maka akan  terjadi  peningkatan  level  pelayanan administrasi, selain itu, konsep transparansi  menjadi  hal  yang  utama dalam e-antre ,  karena  akses  keterbukaan yang diberikan oleh Instansi Disdukcapil.
Transparansi  yang  dilakukan  oleh Disdukcapil  selain  melalui  antrean elektronik  adalah  dengan  melakukan laporan  gratifikasi  pegawai.  Laporan gratifikasi  ini  bisa  digunakan  sebagai salah  satu  contoh  penerapan  nilai integritas  pada  instansi  pemerintah  kota. Dokumen  ini  hanya  hasil survey tahun 2018, sedangkan hasil survey sebelumnya dan survey tahun 2019 tidak
dipublikasikan.  Pada G ambar  5 tentang laporan  gratifikasi,  menunjukkan  bahwa seluruh pegawai atau pejabat yang ada di Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh  nihil  dari praktik gratifikasi.
Pengertian gratifikasi dalam penjelasan  pasal  12B  ayat  1  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001, menyebutkan  gratifikasi  dalam  ayat  ini adalah  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan, perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma- cuma,  dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Berdasarkan  hasil  kajian  penulis, bahwa  sistem e-antre berkaitan  erat dengan  upaya  pencegahan  korupsi, karena  meminimalkan  suap  kepada pegawai untuk kepengurusan kependudukan  secara  cepat.  Selain  itu menjadi salah satu cara menghindari jasa dari joki atau calo. Laporan pada Gambar 5 menjadi  salah satu  bukti  bahwa  sistem antrean  elektronik  dapat  mencegah terjadinya korupsi.

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
Gambar 5. Laporan Gratifikasi

## Penutup
Implementasi  dari  sistem e-antre pada  Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh berjalan  dengan  baik,  masyarakat  yang tidak  ada  waktu  untuk  mengantre  di kantor  bisa  langsung  mengakses  ke website Disdukcapil  bahkan  bisa  dengan menggunakan
whatsapp . Namun
penerapannya  belum  optimal,  karena pada  sistem  tersebut  tidak  disebutkan waktu  yang  diperlukan  untuk  mengurus salah  satu  dokumen  kependudukan, misalnya  KTP,  untuk  waktu  tunggunya mulai  proses  antrean  hingga  selesai dibutuhkan waktu berapa lama. Selain itu masyarakat  masih  sangat  sedikit  yang mengakses  antrean  elektronik,  untuk mengoptimalkan e-antre Disdukcapil perlu  membuat  waktu  menunggu  untuk proses dokumen kependudukan.
Sosialisasi  tentang  adanya  antrean elektronik dengan berbagai model, antara lain sosialisasi dengan media sosial ( web , WA,  dan  i nstagram ),  sosialisasi  melalui standing  information di  kantor,  melalui operator  desa  dan  pemberitahuan  secara langsung  oleh  petugas  saat  mengurus kebutuhan kependudukan, model
sosialisasi  tersebut  belum  sepenuhnya efektif. Karena dari jumlah penduduk per hari yang mengurus dokumen, hanya 2% yang mengantre dengan e-antre ,
Disdukcapil perlu mengirim pesan secara langsung  kepada  penduduk  kota  Banda Aceh  baik  melalui  SMS  maupun  pesan WA, bahkan mengirimkan petunjuk teknis penggunaannya.
E-antre yang digagas oleh
Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh  dalam pelayanan  publik  mempunyai  relevansi dalam upaya pencegahan korupsi, karena para  pegawai  maupun  pejabatnya  tidak bisa  untuk  mendahulukan  siapapun  atau mempercepat  bahkan  memperlambat kepengurusan dokumen kependudukan, selain  itu  Disdukcapil  sudah  membuat laporan  gratifikasi  sebagai  salah  satu
bukti  bahwa  Disdukcapil  bebas  dari pungli.

## Referensi
Asliana, E. (2012). Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Jurnal Ilmiah ESAI , 6 .
Azra, A. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. Indonesian Journal of Criminology , 2 (1), 4218.
Boediono,  B.  (2003). Pelayanan  prima perpajakan . Rineke Cipta.
BPS  Kota  Banda  Aceh.  (2020). No  Title . 2020. https://bandaacehkota.bps.go.id/
Denhardt,  R.  B.,  &  Denhardt,  J.  V.  (2000). The  new  public  service:  Serving rather  than  steering.  In Public administration review (Vol. 60, Issue 6). Wiley Online Library.
Diantha,  I.  M.  P.  (2017). Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi  Teori  Hukum.  Cetakan Kedua . Prenadamedia Gorup. Jakarta.
Dr.  Hernimawati,  M.  S.  (2018). Model Implementasi  Kebijakan  Penataan Reklame . Jakad Publishing.
Effendy,  M.  (2013). Korupsi  &  strategi nasional: pencegahan serta pemberantasannya . Referensi.
Gobel,  E.  Z.,  &  Koton,  Y.  P.  (2017). Pengelolaan  Danau  Limboto  dalam Perspektif  Implementasi  Kebijakan Publik . Deepublish.
http://www.asiarisk.com/subscribe/exsu m1.pdf. (2018). No Title . https://www.transparency.org/en/cpi/2 019. (2019). No Title . https://www.transparency.org/en/c pi/2019

## Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)
Ishaq,  H.,  &  SH,  M.  (2017).  Metode Penelitian  Hukum  dan  Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta .
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H.,  &  SE,  M.  M.  (2018). Metode Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris . Prenada Media.
KPK.  (2017).  Daftar  Isi. Poros 14(1). https://doi.org/10.24912/poros.v14
i1.825
Milles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang  Metode-Metode  Baru. UIP. Jakarta
Napitupulu,  D.,  Lubis,  M.  R.,  Revida,  E.,
Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S.,
& Simarmata, J. (2020). E-
Government:  Implementasi,  Strategi dan Inovasi . Yayasan Kita Menulis.
Nugroho,  R.  (2006).  K ebijakan  publik untuk  negara-negara  berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
Ombudsman  Aceh.  (2020). No  Title . Ombudsman.go.id. https://ombudsman.go.id/perwakilan /news/r/pwk--ombudsman-aceh- terima-132-laporan-maladministrasi

## Purba,  K.  (2020).  Kualitas  Pelayanan
Administrasi  Kependudukan  Pada Upt Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota  Pekanbaru. Jurnal  Administrasi
Publik . https://doi.org/10.31506/jap.v11i1. 7127
Samuel,    Pufendorf.  (1994). The  Political Writings of Samuel Pufendorf. Oxford University Press. Oxford.
Sapru, R. K. (2004). Public policy . Sterling
Publishers PVT. Ltd.
Shah, A. (2007). Performance accountability and combating corruption . The World Bank.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Cetakan  Ke – 11. PT  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Sore,  U.  B.  (n.d.).  Sobirin.(2017). Kebijakan  Publik.  CV  Sah  Media. Makassar .
Suleman, S. (2019). Kualitas Pelayanan E- KTP  Di  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Halmahera Selatan. Jurnal  Administrasi  Publik , 5(April), 1 – 13. http://journal.unismuh.ac.id/index.p hp/kolaborasi
Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti Korupsi.  (2011). Pendidikan  Anti Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  RI  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi  Bagian  Hukum Kepegawaian. Jakarta.
Ulum,  M.  C.  (2018). Public  Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik . Universitas Brawijaya Press.