## Al-Mizan

## Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam

## Tegar Mawang Ditha, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow
Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara; Universitas Negeri Gorontalo; Universitas Negeri Gorontalo
Email: tegarchenko@yahoo.co.id; dian.ekawaty23@gmail.com; Lusianamtijow@gmail.com
Abstract:  This  article  discusses  the  existence  of  prosecutorial  intelligence  which  is reviewed  in  terms  of  the  Indonesian  constitutional  structure  and  the  Islamic  state administration.  This  problem  will  be  answered  methodologically  by  using  normative legal  research,  namely  reviewing  literature,  laws  and  regulations  and  court  decisions relating to the object of research. Based on the research results, the role of intelligence in Islamic history was an important factor in the movement to maintain the glory of Islam  led  by  Muhammad.  to  fight  the  enemy  of  Islam.  Intelligence  activities  get recognition from the content of several verses in the Koran as a way to practice amar ma’ruf  nahi  munkar.  Meanwhile  in  the  state  administration  in  Indonesia,  the prosecutor's  intelligence  activities  as  state  intelligence  administrators  have  an important  role  in  maintaining  state  security  and  order  in  groups  or  individuals  who want to destroy the order of life as a nation and state.
Keywords: Attorney Intelligence, State Administration

## Intelligence of the Prosecutor's Office in the Indonesian Constitutional and Islamic Constitution Perspectives
Abstrak:  Artikel  ini  membahas  eksistensi  intelijen  kejaksaan  yang  dikaji  dari  segi struktur  ketatanegaraan  Indonesia  dan  ketetanegaraan  Islam.  Permasalahan  tersebut akan  dijawab  secara  metodologis  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal  research),  yaitu  mengkaji  literatur,  peraturan  perundang-undangan dan  putusan-putusan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran intelijen dalam sejarah Islam menjadi faktor penting dalam pergerakan untuk mempertahankan kejayaan Islam yang dipimpin oleh Muhammad  saw.  untuk  melawan  musuh  Islam.  Aktivitas  intelijen  mendapatkan pengakuan  dari  kandungan  beberapa  ayat  dalam  Alquran  sebagai  jalan  untuk bagaimana mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar. Sedangkan dalam ketatanegaraan di  Indonesia,  aktivitas  intelijen  kejaksaan  sebagai  penyelenggara  intelijen  negara memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  negara  dalam kelompok  atau  individu  yang  ingin  merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan, Ketatanegaraan

## A. Pendahuluan
Sejarah  perjuangan  Republik  Indonesia  membuktikan  bahwa  dalam  membela dan  mempertahankan  kemerdekaan  dan  kedaulatannya,  bangsa  Indonesia menumbuhkan  kesadaran  akan  perlunya  Intelijen  yang  tangguh  untuk  menjaga berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Aktivitas intelijen pada saat-saat  menjelang  dan  setelah  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  maupun perkembangannya  selama  perang  kemerdekaan  menunjukkan  bahwa  memang  telah terbentuk  badan-badan  intelijen  yang  terus  bertumbuh  sejalan  dengan  kebutuhan maupun perkembangan situasi dan kondisi negara yang relatif masih muda dimasa itu. 1
Patut  dicatat  bahwa  badan-badan  intelijen  dimaksud  berjuang  tanpa  pamrih, dan  tidak  pernah  surut  dalam  pengabdiannya  untuk  membela  kepentingan  maupun keselamatan bangsa dan Negara. Perkembangan badan-badan intelijen dimulai dengan adanya  Badan  Istimewa,  yang  dipimpin  oleh  Zulkifli  Lubis  yang  didalamnya  ada bagian  yang  disebut  Penyelidik  Militer  Khusus  (PMC),  dengan  titik  berat  tugas intelijen tempur. Badan istimewa ini merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 7 Mei 1946 Presiden Republik Indonesia secara resmi membentuk badan intelijen  yang  disebut  Badan  Rahasia  Negara  Indonesia  (BRANI),  dipimpin  oleh Kolonel  Zulkifli  Lubis,  dengan  bagian  yang  disebut  Field  Preparation  (FP),  dengan tugas  diperluas  dari  intelijen  tempur  menjadi  intelijen  strategis.  Pada  tahun  1947 BRANI  dibubarkan.  Intelijen  negara  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Pertahanan dalam  hal  ini  BAGIAN  V  (KP-V),  dipimpin  Letkol  Laut  Abdurrahman.  BAGIAN  V (KP-V)  Kementerian  Pertahanan,  dibubarkan,  selanjutnya  dibentuk  Intelijen Kementerian  Pertahanan  (IKP),  yang  didalamnya  ada  BISAP  (Biro  Informasi  Staf Angkatan  Perang),  yang  dipimpin  oleh  Kolonel  Zulkifli  Lubis.  Setelah  peristiwa  17 Oktober 1952 IKP dibubarkan, dengan demikian mulai saat itu tidak ada badan  yang menyelenggarakan intelijen negara. 2
Pada tahun 1958 berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor 64/1958 tanggal 5 Desember  1958  (Lembaran  Negara  Nomor  150/1958)  ditetapkan  berdirinya  Badan
1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Intelijen Negara, 3, http://lama.elsam.or.id , diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
2 Ibid., 4.
Koordinasi  Intelijen  (BKI),  yang  dipimpin  oleh  Kolonel  Laut  Pirngadi.  Anggota  BKI terdiri  dari  wakil-wakil  badan  intelijen  sipil  dan  militer,  antara  lain  dari  Kejaksaan Agung,  Jawatan  Kepolisian  Negara,  Badan-badan  Intelijen  Angkatan,  wakil-wakil instansi  yang  dianggap  perlu.  Pada  tahun  1959  diganti  dengan  Badan  Pusat  Intelijen (BPI), dipimpin oleh Soebandrio. Setelah peristiwa G.30.S/PKI, pada tahun 1966 BPI dibubarkan  dan  diganti  dengan  Komando  Intelijen  Negara  (KIN),  dengan  Letjen Soeharto sebagai Panglima KIN. Selanjutnya pada tahun 1967 setelah Letjen Soeharto sebagai  Pjs.  Presiden,  KIN  dirubah  menjadi  Badan  Koordinasi  Intelijen  Negara (BAKIN), dengan Mayjen Soedirgo sebagai Kepala BAKIN. Pada tahun 2000, setelah reformasi BAKIN diganti menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) hingga saat ini. 3
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka,  sejarah  perjuangan  dakwah  Baginda  Nabi Muhammad  SAW  sangat  berat  dalam  mensyiarkan  agama  islam  ke  seluruh  jazirah wilayah  mekkah  dan  madinah.  Tantangan  terbesar  Rasulullah  mendakwahkan  Islam adalah sejak wahyu pertama yang turun  pada 17 Ramadhan 13 tahun sebelum hijrah. Firman  Allah  ketika  itu  adalah  seruan  kepada  umat  manusia  untuk  membaca  atas nama-Nya.  Ini  adalah  perintah  Sang  Pencipta  untuk  tunduk  dan  patuh  kepada-Nya dengan mengakui tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.
Nama-nama  seperti  Khadijah  sang  istri  Rasulullah  saw.,  Ali  bin  Abi  Thalib sepupunya, dan para  sahabat lainnya adalah orang-orang terdekat beliau yang  diajak untuk  memeluk  Islam  secara  diam-diam.  Belasan  orang  yang  disebut assabiqunal awwalunini kemudian membantu menyebarkan Islam secara diam-diam. Rasulullah tak ingin  dakwahnya  menimbulkan  kegaduhan  sehingga  memunculkan  perlawanan  yang mengakibatkan  kegagalan.  Inilah  dakwah  klandestin  (secara  rahasia)  yang  masuk  ke dalam  kehidupan  masyarakat  Arab  yang  kemudian  mengubah  kehidupan  dunia. Dakwah seperti itu merupakan gaya intelijen klasik yang di dalamnya ada unsur, yaitu:
1) Penghimpunan jejaring secara rahasia, yaitu dakwah Nabi saw. kepada assabiqunal awwalun. 4
3 Ibid., 5.
4 Assabiqunal  awwalun  adalah  orang-orang  terdahulu  yang  pertama  kali  masuk/memeluk Islam. Mereka  dari  golongan  kaum Muhajirin dan Anshar,  https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeluk_Islam_ pertama, diakses pada tanggal 12 April 2020.
2) Analisis, bentuk interaksi Nabi dengan para sahabat untuk mencermati keadaan.
3) Konter intelijen, penanggulangan serangan kaum jahiliyah yang menganggap Islam bertentangan dengan tradisi yang sudah  ada. Ini terjadi setelah masa dakwah siri dan
4) Operasi senyap, membawa Nabi secara rahasia dari Makkah ke Madinah. 5
Intelijen  pada  tataran  praksis  berperan  sebagai  garda  terdepan  dalam  sistem keamanan  nasional.  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2011  tentang Intelijen  Negara 6 yang  menjadi  payung  hukum  bagi  penyelenggara  intelijen  dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen, dimana hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Artinya bahwa cara kerja intelijen sebagai garda  terdepan  dalam  sistem  keamanan  nasional  berperan  untuk  melakukan  deteksi dini  serta  peringatan  dini  terhadap  gangguan  atau  ancaman  terhadap  keamanan nasional, agar dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah, untuk menghindari atau mengatasi  ancaman  ini.  Dalam  batas  penalaran  yang  wajar  bahwa  memang  intelijen negara  bertujuan  untuk  mendeteksi,  mengindentifikasi,  menilai,  menganalisa, menafsirkan dan menyajikan informasi intelijen, dalam rangka memberikan peringatan dini  untuk  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan  bentuk  dan  sifat  ancaman  yang potensial dan nyata, dalam upaya mendukung policy maker mencapai tujuan nasional dan keamanan nasional.
Era  revolusi  industri  4.0  sangat  mempengaruhi  pola  dan  bentuk  ancaman. Ancaman  kedaulatan  negara  tidak  lagi  bersifat  fisik  belaka  atau  hal-hal  yang konvensional, justru ancaman yang nyata berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman itu  berakar  pada  permasalahan  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  maupun permasalahan  keamanan  yang  terkait  dengan  kejahatan  transnasional.  pada  titik  ini dibutuhkan  peran  intelijen  untuk  mendeteksi  ancaman  sejak  dini  guna  menjaga stabilitas keamanan nasional.
5 Operasi Intelijen Rasulullah, https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/02/26/ p4quuz313-operasi-intelijen-rasulullah, diakses pada tanggal 1 April 2020.
6 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Perkembangan  intelijen  negara  juga  bergantung  pada  informasi  yang  dapat dijadikan policy oleh  Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menunjang  jalannya  suatu  pemerintahan  negara  dan  terjaminnya  keamanan  negara yang  kondusif.  Sebab  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  melandasi  kewenangan  Presiden untuk  berperan  sebagai  eksekutor  dalam  menindalanjuti  informasi  intelijen  dalam rangka  menjaga  keamanan  negara.  Ketentuan  Pasal  4  UUD  NRI  Tahun  1945 disebutkan  bahwa  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut  Undang-Undang  Dasar” 7 telah  menjadi  landasan  konstitusional  Presiden untuk  menentukan  informasi  yang  didapati  melalui  kerja-kerja  intelijen  mampu dijadikan  rujukan  untuk  membuat  sebuah  kebijakan  strategis  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Selain  itu,  Amanat  alinea  keempat  UUD  NRI  Tahun  1945 sudah  sangat  jelas  menerangkan  bahwa  pemerintahan  negara  Rebuplik  Indonesia berkewajiban  untuk  melindungi  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sesuai  Pasal  4  UU  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Intelijen  Negara  bahwa Intelijen  Negara  berperan  melakukan  upaya,  pekerjaan,  kegiatan,  dan  tindakan  untuk deteksi  dini  dan  peringatan  dini  dalam  rangka  pencegahan,  penangkalan,  dan penanggulangan  terhadap  setiap  hakikat  Ancaman  yang  mungkin  timbul  dan mengancam  kepentingan  dan  keamanan  nasional.  Menurut  Shulsky  dan  Schmith sebagaimana  dikutip  oleh  Ikrar  Nusa  Bakti,  bahwa  pada  tataran  operasional  terdapat empat hakikat intelijen, yaitu;
1) Bagian dari sistem keamanan nasional;
2) Sistem peringatan dini;
3) Sistem manajemen informasi;
4) Sistem  analisis  strategis,  dimana  tujuannya  adalah  untuk  mencegah  terjadinya pendadakan  startegis  ( strategic  suprises)  di  bidang  keamanan  nasional  dan
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasca Amandemen, Pasal 4.
melindungi  keutuhan  dan  keberlangsungan  negara  berdasarkan  prinsip  negara demokratis. 8
Pemikiran  Shulsky  dan  Schmitt  ini  dapat  ditarik  suatu  benang  merah,  bahwa hakekat  intelijen  adalah  melindungi  kebutuhan  dan  kelestarian  negara  berdasarkan prinsip  negara  demokratis  dengan  membentuk  sistem  peringatan  dini  dan  sistem analisa strategis untuk mencegah pendadakan strategis di bidang keamanan nasional. 9
Alquran  telah  menjelaskan  bahwa  pentingnya  untuk  menjaga  keamanan  nasional dari serangan musuh yang terselubung, yaitu:
( اًدْيَك َنوُديِكَي ْمُهَّ نِإ ٥١ ) ( اًدْيَك ُديِكَأَو ٥١ )
Terjemahnya:
Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat, dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu (QS. al-T}a>riq/86: 15-16). 10
Momentum  perang  intelijen  saat  perang  badar  menjadi  sejarah  peradaban intelijen  di  masa  Rasulullah  saw.,  bahkan  beliau  sendiri  ikut  ambil  bagian  dalam aktivitas  ini. 11 Aktivitas  intelijen  ketika  menghadapi  perang  Badar,  yaitu  Rasulullah saw.  mampu  menyembunyikan  identitas  yang  sebenarnya  menjadi  strategi  penting dalam  melakukan  penjaringan  informasi  dari  kubu  lawan,  sehingga  pada  saat  musuh
8 Ikrar Nusa Bhakti, Intelijen dan Keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara (Jakarta: Pacivis UI dan FES, 2005), 4.
9 Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia (Jakarta: Pacivis University of Indonesia, 2006), 14.
10 Kementerian Agama RI. Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 591.
11 Pada  saat  Rasulullah  bertolak  dari  Desa  Dafiran,  untuk  melakukan  perjalanan menuju  sebuah tempat  dekat  Badar.  Di  tempat  itu,  beliau  bertemu  dengar  seorang  laki-laki  tua  yang  tinggal  di pedalaman  gurun  (Badui).  Rasulullah  saw.  lalu  bertanya  perihal  kedatangan  kaum  Quraisy,  juga kedatangan  pasukan  beliau  sendiri.  Lelaki  itu  menolak  memberikan  informasi,  kecuali  setelah  beliau berdua membuka identitas. Rasulullah saw. tidak menyerah dengan jawaban itu hingga akhirnya lelaki tua  itu  membuka  mulut  dan  memberikan  informasi  penting  tentang  kaum  Quraisy.  Informasi  yang diberikan laki-laki tua itu amatlah berharga bagi umat Islam, karena dengan mengetahui kondisi musuh, maka  pasukan  Islam  memiliki  persiapan  lebih  matang  dan  informasi  itu  bisa  dijadikan  pijakan  dalam menentukan strategi bertempur. Bahkan lebih dari itu, walau mendapat informasi lengkap, karahasiaan identitas  kaum  Muslimin  tetap  terjaga.  Ini  bisa  terwujud  karena  Rasulullah  saw.  menyembunyikan identitas.  Maka  pihak  Quraisy  pun  tidak  bisa  mengorek  keterangan  dari  laki-laki  Badui  tersebut mengenai  kondisi  pasukan  Muslimin.  Lihat    https://www.arrahmah.com/konsep-intelijen-rasulullah/, diakses pada tanggal 12 April 2020.
menyerang, rasulullah sudah punya gambaran peta kekuatan yang dimiliki oleh  kaum Quraisy. Rasulullah saw. amat memperhatikan pentingnya aktivitas ini guna melawan kekuatan Quraisy.
Kedudukan intelijen di dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu intelijen merupakan institusi sipil (dengan pengecualian intelijen militer) yang menjadi bagian integral dari sistem  keamanan  nasional,  yang  memiliki  kompetensi  utama  dalam  melakukan kegiatan-kegiatan  intelijen  dalam  rangka  pengembangan  sistem  peringatan  dini  dan sistem  analisa  strategis. 12 Hakekat  intelijen  dalam  sistem  ketatanegaran  indonesia belum  terlembagakan  dengan  baik  sehingga  dari  segi  regulasi  sering  mengalami tumpang  tindih.  Menurut  Wibisono  bahwa  intelijen  negara  sebagai  lembaga pemerintah  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  keamanan  nasional  yang  berwenang melakukan  aktivitas  intelijen.  Intelijen  didefinisikan  sebagai  segala  upaya mengembangkan  sistem  deteksi  dan  peringatan  dini  dalam  rangka  pencegahan, penangkalan,  dan  penanggulangan  ancaman  keamanan  nasional.  Selain  tidak menegaskan karakter sipil yang semestinya muncul pada pemahaman hakikat intelijen, pemahaman  tentang  hakekat  intelijen  ini  masih  terlalu  luas,  sehingga  belum  bisa menjawab  posisi  ketatanegaraan  lembaga  intelijen  di  Indonesia  dan  peran  apa  yang dilayani oleh lembaga intelijen di posisi tersebut.
Regulasi  intelijen  negara  harus  memperlihatkan  hakekat  intelijen  sebagai institusi sipil yang menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif untuk menjamin keamanan nasional. Dengan pemahaman hakekat seperti ini diharapkan hubungan antara lembaga intelijen  dan  penguasa  eksekutif  yang  mengarah  pada  pelanggengan  rezim  dapat dicegah.  Adapun  penegasan  karakter  sipil  dari  institusi  intelijen  tidak  hanya dimaksudkan untuk mencegah perwira-perwira aktif militer untuk menempati lembaga intelijen,  tetapi  untuk  menjaga  kepatuhannya  terhadap  pemenuhan  hak-hak  dasar warga negara. 13
12 Kelompok  Kerja  Indonesia  Untuk  Reformasi  Intelijen  Negara, Rancangan  Undang-Undang Intelijen  Negara  (Jakarta:  Pacivis-Departemen  Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik,  Universitas  Indonesia,  2005).  Tim  ini  beranggotakan  Aleksius  Jemadu,  Andi  Widjajanto, Cornelis  Lay,  Edy  Prasetyono,  Fajrul  Falaakh,  Hariyadi  Wirawan,  Ikrar  Nusa  Bhakti,  Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo.
13 Ali Abdullah Wibisono, Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara  (Jakarta: IDSPS Press, 2009), 20.
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Intelijen Negaramenegaskan  bahwa  ruang  lingkup  Intelijen  Negara  meliputi  Intelijen  dalam negeri  dan  luar  negeri,  Intelijen  pertahanan  dan/atau  militer,  Intelijen  kepolisian, Intelijen  penegakan  hukum  dan  Intelijen  kementerian/lembaga  pemerintah nonkementerian. 14 Oleh  karena  itu,  dari  kelima  ruang  lingkup  tersebut,  intelijen penegakan  hukum  yang  menjadi  objek  kajian  dalam  artikel  adalah  mencermati pelaksana  fungsi  intelijen  dalam  penegakan  hukum,  yaitu  intelijen  kejaksaan  yang merupakan  instrumen  negara  dalam  mencegah  tindakan  yang  berpotensi  terjadinya pelanggaran  hukum  pidana  dan  gangguan  terhadap  ketertiban  dan  ketentraman masyarakat.

## B. Intelijen Kejaksaan sebagai Penyelenggara Intelijen Negara
Kata  Intelijen  berasal  dari  Bahasa  Inggris,  yaitu intelligent  dan  inteligance. Dalam  kamus  bahasa  inggris  indonesia, intelligent  berarti  cerdas,  sedangkan intelligence  berarti  kecerdasan,  kabar,  berita. 15 Sedangkan  dalam  Kamus  Hukum bahwa  Intelijen  merupakan  kegiatan  mata-mata  atau  spionase  yang  dilakukan  suatu negara  untuk  memperoleh  data  rahasia  negara  mengenai  informasi  di  bidang  militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan  rencana  musuh  dapat  diketahui.  Sebaliknya,  kontra-intelijen  berusaha  untuk
14 Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2011  belum  sepenuhnya  sempurna  dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan terhadap institusi intelijen di Indonesia. Beberapa problematika yang muncul terkait dengan pengawasan intelijen adalah; Pertama, tidak secara nasional  secara rigid dan jelas menidifinisikan apa itu keamanan nasional. Definisi yang jelas tentang keamanan  nasional  dapat  menjadi  instrumen  atas  batas-batas  kerja  institusi  dan  jenis  pekerjaaan intelijen yang dilakukan dan menghindarkan penyalahgunaaan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh badan-badan intelijen dalam praktek sehari-hari dimana tidak ada suatu ancaman nyata terhadap negara. Kedua, pembagian kewenangan pada badan-badan intelijen yang ada tidak dibarengi dengan pembagian kompetensi  dan  tingkatan  penindakan  pada masing-masing  penyelenggara  intelijen  yang ada  sehingga dimungkinkan  terjadinya  tumpang  tindih  kegiatan  dan  operasi  atas  penyelenggara  intelijen  yang  satu dengan lainnya. Ketiga, tidak secara detil merinci pengawasan eksternal terutama yang terkait dengan intelijen  kementerian.  Pengawasan  eksternal  hanya  muncul  dalam  satu  klausul  tentang  pembentukan komite  pengawas  intelijen  oleh  DPR.  Mekanisme  kontrol  anggaran  juga  belum  ada  karena  dalam masalah  anggaran  hanya  dimuat  klausul  tentang  sumber  dana  badan  intelijen  saja.  Lihat  Ikrar  Nusa Bhakti dan Diandra Megaputri Mengko, “Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru ,” Jurnal Penelitian Politik, Volume 13 No. 1 Juni 2016; 78.
15 S.  Wojowasito  dan  W.  J.  S.  Poerwadarminta, Kamus  Bahasa  Inggris  Indonesia  (Hasta: Bandung, 2007), 88.
menemukan  agen-agen  spionase  yang  menjalankan  kegiatan  mata-mata  untuk  negara lain”. 16
Menurut Manulang bahwa istilah intelijen dibagi menjadi beberapa pengertian diantaranya: Pertama,  intelijen  merupakan  science  (pengetahuan);  Kedua,  intelijen merupakan  pengumpulan  unsur-unsur  utama  dalam  sebuah  informasi,  selanjutnya diolah menjadi informasi analisis; Ketiga, intelijen merupakan organisasi atau institusi mengolah  informasi; Keempat.  intelijen  ialah  informasi  yang  benar  dan  berpengaruh yang  telah  melalui  proses  evaluasi;  dan Kelima,  intelijen  ialah  berbagai  cara  yang digunakan  untuk  pengumpulan  informasi. 17 Selanjutnya  Hendropriyono  mengatakan bahwa  kecepatan  dan  ketepatan  ( velox  et  exactus)  adalah  semboyan  intelijen. Kecepatan  dan  ketepatan  diperlukan  dalam  mengakses berbagai  kemungkinan  cara bertindak, yang meliputi fungsi penyelidikan ( detection), pengamanan (security), baik melalui  kamuflase  dan  kontra  intelijen,  atau  penggalangan  ( conditioning)  melalui perang psikologis atau perang urat syaraf. 18
Tujuan  intelijen  negara  adalah  mendeteksi,  mengidentifikasi,  menilai, menganalisis,  menafsirkan,  dan  menyajikan  Intelijen  dalam  rangka  memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang  yang  ada  bagi  kepentingan  dan  keamanan  nasional.  Kegiatan-kegiatan intelijen  dan/atau  operasi  intelijen  meliputi  penyelidikan  (LID),  pengamanan  (PAM) dan penggalangan (GAL). Adapun pengertian kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan adalah:
1) Penyelidikan  (LID)  adalah  segala  usaha,  pekerjaan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  berencana  dan  terarah  untuk  memperoleh  bahan  keterangan  yang dibutuhkan  mengenai  masalah  tertentu  yang  setelah  melalui  proses  pengolahan dapat  digunakan  untuk  membuat  perkirakan  mengenai  masalah  yang  dihadapi
16 Soesilo  Prajogo. Kamus  Hukum  Internasional  dan  Indonesia  (t.tp:  Wacana  Inteletual,  2007), 218-219.
17 A.  C.  Manulang, Menguak  Tabu  Intelijen,  Teror,  Motif,  dan  Rezim  (Cet.  I;  Jakarta:  Penerbit Panta Rhei, 2000), 4.
18 A.  M.  Hendropriyono ,  Filsafat  Intelijen  Negara  Republik  Indonesia    (Jakarta:  PT  Kompas Media Nusantara, 2013), 35.
sehingga  dapat  ditentukan  kebijaksanaan  dan  tindakan-tindakan  dengan  resiko yang diperhitungkan.
2) Pengamanan  (PAM)  adalah  semua  usaha,  pekerjaan  dan  kegiatan  serta  tindakan yang  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menumpas  serta  menggulung  setiap  usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh/lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.
3) Penggalangan  (GAL)  adalah  semua  usaha,  pekerjaan  dan  tindakan  secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, dengan membuat tujuan khusus membuat, menciptakan dan atau mengubah suatu kondisi di daerah tertentu dalam jangka  waktu  tertentu  yang  menguntungkan  dan  sesuai  dengan  kehendak  pihak atasan yang berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan. 19
Penyelidikan intelijen dilakukan dalam rangka upaya yang dilaksanakan secara berencana,  bertahap  dan  berkelanjutan  untuk  mencari,  menggali  dan  mengumpulkan bahan  keterangan  maupun  data  pendukung  lainnya  yang  sumbernya  dapat  dipercaya melalui  kegiatan  operasi  yang  telah  dilakukan.  Selanjutnya  bahan  keterangan/data tersebut diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen, dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang  atau  user  terkait,  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  masukan  atau pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Pelaksanaan  fungsi  penyelidikan  yang  dilaksanakan  di  kejaksaan  dilaksanakan oleh Seksi Intelijen yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dengan koordinasi dan petunjuk  pimpinan.  Seksi  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan  aktif  untuk  mendukung tegaknya supremasi hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan  atau  turut  serta  menyelenggarakan  ketertiban  dan  ketentraman  umum  serta pengamanan pembangunan nasional di daerah hukum kejaksaan yang bersangkutan.
Intelijen  kejaksaan  dalam  melakukan  operasi  intelijen  mampu  menjadikan pengintaian  dan  spionase  sebagai  salah  satu  usaha,  kegiatan  dan  tindakan  yang
19 Togar  Hutagaol, Administrasi  dan  Produk  Intelijen  Kejaksaan  (Jakarta:  Pusdiklat  Kejaksaan Republik Indonesia, 2006), 7.
dilakukan  kejaksaan  untuk  mengungkap  tindak  pidana  korupsi.  Metode  operasinya paling tidak dapat memberi dampak positif terhadap mengurangnya tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia.
Fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yutisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen  yang  merupakan  unsur  pembantu  pimpinan  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung.  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan  adalah  kegiatan  dan  operasi  intelijen  umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan  landasan  kegiatan)  mempunyai  perbedaan  dengan  intelijen  umum  hanya  dalam penerapan  sistem  dan  metodenya  disesuaikan  dengan  sasaran  tugas  pokok  dan  fungsi intelijen  dalam  mendukung,  mengamankan  pelaksanaan  tugas  wewenang  dan kewajiban organisasi kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:
1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan.
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang.
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara atau pemerintah.
3) Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketenteraman  umum,  kejaksaan  turut menyelenggarakan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
d. Pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan negara.
e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 20
Ketentuan  Pasal  30  ayat  (3)  merupakan  otoritas  intelijen  kejaksaan  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dibidang  ketertiban  dan  ketenteraman  umum. Penjelasan pasal demi pasal  dinyatakan  bahwa tugas dan  wewenang kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 21 Sedangkan  yang  dimaksud  “turut  menyelenggarakan”  adalah  mencakup kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  membantu,  turut  serta  dan  bekerjasama  dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. 22
Selanjutnya  pada  Pasal  15  ayat  (1)  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  di bidang intelijen Kejaksaan. 23 Kemudian pada ayat (2) berbunyi lingkup bidang intelijen Kejaksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  kegiatan  intelijen penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan  untuk  melakukan  pencegahan  tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi,  politik,  ekonomi,  keuangan,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan, melaksanakan  cegah  tangkal  terhadap  orang-orang  tertentu  dan/atau  turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. 24
20 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, Pasal 30.
21 Nandan  Iskandar, et.al,  Penguatan  Peran  Intelijen  Kejaksaan  Dalam  Pengawasan  Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum (Jakarta: Kejaksaan Agung, Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2017), 8-10.
22 Ibid., 10.
23 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1).
24 Ibid., Pasal 15 ayat (2).
Ketentuan Pasal 16 berbunyi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan kebijakan di bidang  intelijen;  (b)  koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang intelijen;  (c)  pelaksanaan  hubungan  kerja  dengan  instansi/lembaga,  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri;  (d)  memberikan  dukungan  teknis  secara  intelijen  kepada bidang-bidang  lain  di  lingkungan  Kejaksaan;  (e)  pemantauan,  analisis,  evaluasi  dan pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  intelijen;  (f)  pelaksanaan  tugas  lain  yang diberikan oleh Jaksa Agung. 25
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  Per-006/A/JA/07/2017 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  disebutkan  tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berbunyi:
1) Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Intelijen  mempunyai  tugas  dan  wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.
2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan  tindak  pidana  untuk  mendukung  penegakan  hukum  baik  preventif maupun  represif  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  keuangan,  sosial  budaya, pertahanan  dan  keamanan,  melaksanakan  cegah  tangkal  terhadap  orang  tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. 26
Selanjutnya  pada  Pasal  146  berbunyi:  “Dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  145,  Jaksa  Agung  Muda  Bidang Intelijen  menyelenggarakan  fungsi:  (a)  perumusan  kebijakan  di  bidang  intelijen;  (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen; (c) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri; (d) memberikan  dukungan  teknis  secara  intelijen  kepada  bidang  lain  di  lingkungan Kejaksaan;  (e)  pemantauan,  analisis,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  di
25 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, Pasal 16.
26 Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  Per-006/A/JA/07/2017  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 145 ayat (1).
bidang  intelijen;  dan  (f)  pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Agung.” 27
Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Negara  melalui  peraturan  perundang-undangan kepada Kejaksaan senantiasa dijadikan acuan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam berbagai bidang, khususnya dalam hal intelijen Negara.

## C. Kelemahan Intelijen Kejaksaan
Kejaksaan  R.I.  adalah  lembaga  negara  yang  melaksanakan  kekuasaan  Negara khususnya  di  bidang  penuntutan.  Sebagai  badan  yang  berwenang  dalam  penegakan hukum  dan  keadilan,  kejaksaan  dipimpin  oleh  Jaksa  agung  dan  bertanggung  jawab kepada Presiden. kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan  negara  khususnya  dibidang  penuntutan,  dimana  semuanya  merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Pada  dasarnya  peran  intelijen  kejaksaan  hanya  bersifat  memberikan  informasi kepada user  melalui  jalur  pimpinan  dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  bidang- bidang  lain  yang  ada  di  kejaksaan  seperti  Pidsus,  Pidum,  Datun,  Pengawasan  dan Pembinaan. Peran intelijen kejaksaan dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam  sistem  peradilan  pidana  mempunyai  peranan  penting  dalam  mendukung kebijakan  penegakan  hukum  dan  keadilan  baik  preventif  maupun  represif, melaksanakan  dan  atau  turut  menyelenggarakan  ketertiban  dan  ketentraman  umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya maka dilakukan kegiatan- kegiatan  Intelijen dan  atau  operasi  Intelijen  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  meliputi fungsi  penyelidikan  (LID),  Pengamanan  (PAM),  dan  Penggalangan  (GAL).  Adapun sasaran pelaksanaan fungsi tersebut adalah:
1) Masalah ideologi, politik, media masa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber  daya  manusia,  pertahanan  keamanan,  tindak  pidana  perbatasan  dan pelanggaran wilayah perairan.
2) Masalah  investasi,  produksi,  distribusi,  keuangan,  perbankan,  sumber  daya  alam, pertahanan,  penanggulangan  tindak  pidana  ekonomi  serta  pelanggaran  zona ekonomi eksklusif.
27 Ibid., Pasal 146.
3) Masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan  kesatuan  bangsa,  lingkungan  hidup  serta  penanggulangan  tindak  pidana umum.
Intelijen Kejaksaan sebagai bagian dari elemen penegakan hukum, dimana salah satu  ruang  lingkup  Intelijen  Negara  adalah  Intelijen  Penegakan  Hukum  yang penyelenggaranya adalah Intelijen Kejaksaan. Secara institusional, intelijen kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada  Jaksa  Agung.  Pasal  15  ayat  (2)  PERPRES  No.  29  Tahun  2016  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  RI  menjelaskan  bahwa  Jaksa  Agung  Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen kejaksaan yang meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan  dan  penggalangan  untuk  melakukan  pencegahan  tindak  pidana  untuk mendukung  penegakan  hukum  baik  preventif  maupun  represif  di  bidang  ideologi, politik,  ekonomi,  keuangan,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  melaksanakan cegah  tangkal  terhadap  orang-orang  tertentu  dan/atau  turut  menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.
Intelijen  dalam  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  terbagi  atas  dua  yaitu Intelijen  yang  dimiliki  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Intelijen  di  lingkup Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Dalam  upaya  penegakan  hukum,  Intelijen  Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana  korupsi.  Metode  atau  cara  operasi  Intelijen  Kejaksaan  diharapkan  dapat mengurangi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di  indonesia.  Intelijen  Kejaksaan termasuk  salah  satu  bagian  yang  terdapat  di  dalam  penyelenggraan  intelijen  negara. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang  cukup  sentral.  Kejaksaan  tidak  hanya  memiliki  wewenang  melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas  tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan tahap penuntutan. 28 Pada tahap penyelidikan  tugas  ini  dilakukan  oleh  pihak  Intelijen  yang  ada  di  setiap  tahapan
28 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan &Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 19.
kedudukan  kejaksaan.  Tahap  penyidikan  dilakukan  oleh  seksi  pidana  khusus  yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Permasalahannya  adalah  bahwa  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  RI  yang  seharusnya  menjadi  peraturan  organik  dari  intelijen kejaksaan  tidak  mengatur  kedudukan  dan  kewenangan  intelijen  kejaksaan.  Kondisi inilah yang menyebabkan intelijen kejaksaan belumlah kuat landasan yuridisnya yang bisa  jadi  menjadi  penghambat  intelijen  kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya sebagai intelijen penegakan hukum. Dengan demikian permasalahan yuridis inilah  yang  mesti  diformulasikan  kembali  suatu  kebijakan  hukum  dalam mengakomodir intelijen kejaksaan dalam peraturan organiknya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Intelijen  kejaksaan  secara  struktural  dan  fungsional  berada  dalam  institusi Kejaksaan Agung RI. Jika mencermati kondisi sekarang, keberadaan intelijen di dalam institusi  tersebut  mengalami  alineasi  karena  secara  yuridis  pengaturan  intelijen kejaksaan  tidak  terurai  secara  jelas  dalam  undang-undang  Kejaksaan  Republik Indonesia, dalam artian bahwa sangat diperlukan penataan ulang dalam undang-undang Kejaksaan  Republik  Indonesia  tersebut  sebagai  upaya  untuk  merespon  kelemahan intelijen kejaksaan. Apalagi kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mengantisipasi berbagai jenis dan modus kejahatan tersebut.
Seperti  halnya  jenis  kejahatan  dan  modus  operandi  yang  kian  canggih menghendaki  aparat  intelijen  segera  menyesuaikan  kapasitas  kelembagaan  dan personal.  Sebut  saja  terorisme, illegal  logging,  money  laundring  dan  cyber  crime. Selama  ini  tampak  bahwa  kinerja  satuan-  satuan  intelijen  belum  dapat  memberikan kontribusi  yang  optimal  dalam  mendukung  misi  organisasi.  Intelijen  Kejaksaan merupakan  bagian  dari  lembaga  intelijen  negara  yang  antara  lain  melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi. Jajaran intelijen pula yang  akan  menjadi clearing  house  terhadap  barang-barang  cetakan  atau  ajaran  yang dianggap membahayakan negara.

## D. Intelijen Kejaksaan Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam
Pada  zaman  pemerintahan  Nabi  Muhammad  saw.,  tergambar  beliau  sebagai seorang  ahli  strategi  perang  sudah  memikirkan  pentingnya  peran  seorang  intelijen untuk  menghadapi  musuh  yang  menugaskan  para  intelijennya  untuk  memata-matai gerakan musuh dan orang-orang yang dianggap munafik. Para agen intelijen Rasulullah juga wajib memegang teguh daftar nama-nama orang munafik itu. Daftar nama mereka harus dihafal, tidak boleh dicatat dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain agar tidak menimbulkan keresahan.
Rasulullah  dalam  memilih  para  agen  intelijen  menilainya  dari  kemampuan pribadi  seseorang  terutama  dalam  menyimpan  rahasia.  Oleh  karena  itu,  Rasulullah menerapkan sistem satu pintu untuk menyampaikan laporan dari hasil operasi intelijen para spionnya. Dengan sistem itu, para spion langsung menyampaikan laporannya pada Rasulullah  Saw  dan  tidak  boleh  diketahui  oleh  orang  lain,  bahkan  oleh  para  sahabat Rasulullah sendiri yang termasuk dalam Khulafaur Rashidin.
Sejarah  Islam  tercatat  nama  Hudzaifah  Ibnul  Yaman  sebagai  salah  satu  agen intelijen  atau  spion  andalan  Rasulullah  dalam  menghadapi  orang-orang  kafir  dan munafik  yang  ingin  memerangi  Islam  dan  Muslim.  Oleh  Rasulullah,  Ibnul  Yaman dinilai  sebagai  orang  yang  bisa  dipercaya,  memiliki  ingatan  yang  kuat  cerdik  dan cerdas  dalam  mengolah  informasi.  Ibnul  Yaman  juga  dikenal  sosok  yang  mudah bergaul yang memudahkannya untuk menjalankan operasi mata-mata. 29 Peran intelijen dalam  sejarah  islam  memiliki  arti  yang  sangat  penting.  Selain  sebagai  antisipasi
29 Dalam  Perang  Khandaq  (Perang  Parit),  Rasulullah  menugaskan  Ibnul  Yaman  untuk  memata- matai  pasukan  kafir  Quraisy.  Rasulullah  menerapkan  strategi  bertahan  dengan  membuat  parit  di sekeliling  kota  Madinah.  Pada  suatu  malam,  Rasulullah  mengutus  Hudzaifah  Ibnul  Yaman  untuk menyusup ke tengah pasukan lawan. Di pihak pasukan lawan, ada kebiasaan yang dilakukan setiap rapat. Sebelum  rapat,  orang-orang  yang  hadir  harus  memastikan  bahwa  orang-orang  di  sekelilingnya  adalah teman dengan menanyakan nama dan asal-usulnya untuk memastikan bahwa pertemuan mereka aman. Agar penyamarannya tidak terbongkar, Hudzaifah selalu lebih dulu mencekal tangan orang di sebelahnya dan  bertanya  “siapa  namamu?,  darimana  asalmu?”  Orang  yang  ditanya  akan  terkejut  karena  mengira posisi  Hudzaifah  pasti  salah  satu  pimpinan  tertinggi  sehingga  bertanya  lebih  dulu.  Orang  yang ditanyapun langsung menyebutkan nama serta asalnya. Hudzaifah pun selamat dan bisa mengikuti rapat serta mendapatkan informasi penting dari hasil rapat tersebut. Salah satunya, informasi bahwa pasukan Abu  Sufyan  akan  mundur  karena merasa  pasukannya  tidak akan  memenangkan  pertempuran  melawan Rasulullah  dan  pasukannya  di  kota  Madinah.  Lihat  Syaikh  Mahmud  Syakir, Ensiklopedi  Peperangan Rasullalah saw. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 174.
menghadang  serangan  lawan,  intelijen  bermanfaat  untuk  memberikan  keamanan  dan keselamatan  untuk  kehidupan  manusia.  Dengan  memfungsikan  cara  kerja  intelijen dapat  meminimalisir  segala  bentuk  niat  atau  perbuatan  jahat  yang  dilakukan  oleh orang-orang  yang  tidak  bertanggungjawab.  Sebab  dalam  alquran  sudah  digambarkan oleh Allah swt. melalui firman-Nya:
ِذَّلا  َفَلْخَتْسا اَمَك  ِضْرلأا  ِفِ ْمُهَّ نَفِلْخَتْسَيَل  ِتاَِلِاَّصلا اوُلِمَعَو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا َُّللَّا َدَعَو ْنِم َني ِدْعَ ب ْنِم ْمُهَّ نَلِّدَبُ يَلَو ْمَُلَ ىَضَتْرا يِذَّلا ُمُهَ نيِد ْمَُلَ َّنَنِّكَمُيَلَو ْمِهِلْبَ ق َنوُكِرْشُي لا  ِنَِنوُدُبْعَ ي اًنْمَأ ْمِهِفْوَخ ( َنوُقِساَفْلا ُمُه َكِئَلوُأَف َكِلَذ َدْعَ ب َرَفَك ْنَمَو اًئْ يَش  ِبِ ١١ )
Terjemahnya:
Allah  telah  menjanjikan  kepada  orang-orang  di  antara  kamu  yang  beriman  dan yang  mengerjakan  kebajikan,  bahwa  Dia  sungguh  akan  menjadikan  mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa,  dan  sungguh  Dia  akan  meneguhkan  bagi  mereka  dengan  agama  yang telah Dia ridai. Dan  Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam katakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembahku-Ku dengan tidak  mempersekutukan-Ku  dengan  sesuatu  pun.  Tetapi  barangsiapa  (tetap)  kafir setelah  (janji)  itu,  maka  mereka  itulah  orang-orang  yang  fasik  (QS.  al-Nu>r/24: 55). 30
Mencermati  firman  Allah  swt.  tersebut  mengandung  pesan  bahwa  kekuasaan harus  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  keamanan  dan  keselamatan kehidupan  manusia.  Perlindungan  terhadap  keamanan  dan  keselamatan  bangsa  dari ancaman  bangsa  lain  sebagai  wujud  nyata  dari  hadirnya  sebuah  negara  dalam melindungi rakyatnya secara komprehensif.
Jika  menyisir  sejarah  pada  masa  Rasulullah  saw.,  secara  garis  besar  satuan intelijen pada masanya dapat di bagi menjadi dua, yaitu: Pertama, intelijen pengintaian (mata-mata). Intelijen pengintaian merupakan satuan kecil (terdiri dari 20 orang  atau kurang)  yang  ditunjuk  khusus  oleh  Rasulullah  saw.  untuk  menemukan  informasi tentang pasukan musuh, perlengkapan senjata, gerakannnya dan rencananya. Informasi tersebut  diperlukan  sebagai  bahan  yang  akan  dianalisa  dan  hasilnya  menjadi  bahan pertimbangan  dalam  menentukan  bagaimana,  di  mana,  dan  kapan  harus  melancarkan
30 Kementerian Agama RI., Ummul Mukminin, 357.
operasi militer terhadap musuh. Kemudian, intelijen pengintaian pada masa Nabi saw. dapat  dibedakan  pula  menjadi  dua,  yaitu:  (1)  intelijen  pengintai  yang  tidak dipersenjatai,  yaitu  intelijen  yang  hanya  mempunyai  tugas  mengumpulkan informasi tentang musuh, tidak terlibat dalam pertempuran, sehingga dalam operasinya dilaksanakan  dengan  cepat  dan  sesegara  mungkin  tanpa  terlibat  dalam  pertempuran; (2)  intelijen pengintai yang dipersenjatai yang mempunyai tugas memantau  dan mengawasi  gerakan  musuh,  memeriksa  tindakan  permusuhan,  atau  mengawal  daerah yang  tak  bertuan  atau  batas  negara.  Satuan  intelijen  tersebut  boleh  terlibat  dalam pertempuran; Kedua,  intelijen  tempur.  Satuan  intelijen  tempur  lebih  besar  bila dibandingkan  dengan  intelijen  pengintai,  yaitu  sekitar  15-30  orang.  Dinamakan intelijen  tempur  karena  selain  mendapat  tugas  mengumpulkan  informasi  tentang musuh juga diperintahkan untuk melakukan pertempuran dengan pasukan musuh demi tercapanya  tujuan.  Tujuan  intelijen  tempur  pada  masa  Rasulullah  saw.,  selain menjalankan  tugas  kontra  intelijen dengan  menjaga  perbatasan  negara  terhadap penyusupan musuh, juga menjalankan fungsi sabotase dengan menutup sumber logistik dan persediaan musuh serta melibatkan musuh dalam pertempuran selagi musuh belum dapat menyiapkan diri dengan baik untuk berperang. Dua jenis sistem operasi intelijen membantu  membentuk  suatu  sistem  komunikasi  yang  kuat,  yang  dapat  memberi informasi pada Nabi saw. tentang segala kejadian pada suku dan daerah perbatasan di sekitar Madinah. Selain mengadakan pos pengintai, Nabi saw juga secara rutin melatih intelijen Islam dengan ilmu militer, isyarat rahasia dan pesan rahasia. 31
Intelijen  merupakan  sinonim  dari tajassus,  yang  berarti  mengorek-orek  suatu berita.  Suatu  aktivitas  dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan tajassus  (spionase)  jika didalamnya  ada  unsur  mencari-cari  berita,  baik  berupa  berita  rahasia  maupun  berita umum, namun  apabila suatu berita bisa didapatkan secara alami tanpa perlu mengorek- orek (tafahhahu)  atau  tanpa  memerlukan  aktivitas  tajassus,  misalnya  hanya  sekedar mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu  berita  maka  tidak termasuk ke dalam  kategori  perbutan tajassus  (spionase),  seperti  redaktur  koran  atau  wakil-wakil kantor berita. Namun apabila profesinya digunakan sebagai media melakukan tajassus,
31 Afzalur Rahman, Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer (Jakarta: Amzah, 2006), 120-126.
maka  orang  tersebut  disebut jassus  (mata-mata).  Orang  tersebut  disebut  mata-mata, bukan karena posisinya sebagai redaktur koran yang mencari berita, akan tetapi karena aktivitas  mata-mata  yang  dilakukan  dengan  menyeru  sebagai  wartawan  sudah  masuk kategori aktivitas sponase (tajassus). 32
Salah  satu  sumbangan  terbesar  Rasulullah  saw.  dalam  peradaban  manusia, khususnya  bidang  intelijen  Islam  adalah saat  beliau  berperan  sebagai  Kepala  Negara, sekaligus pemimpin perang dengan segala strateginya. Meski begitu, Rasulullah tetap memberikan catatan tersendiri dalam melakukan aktivitas tajassus ini, yaitu: Pertama, posisi  intelijen  harus  di  bawah  komando  pemimpin/komandan  perang  (jika  dalam keadaan  perang).  Dalam  hal  ini  Rasulullah  saw.  menerapkan  pendidikan  kedisiplinan individu agar tidak menimbulkan kekacauan; Kedua, seorang intelijen harus menepati janji. Artinya, seorang intelijen harus amanah, memberikan informasi secara kontinyu dan  tidak  membocorkan  rahasia Negara; Ketiga,  seorang  intelijen  harus  menghargai warga  sipil.  Ini  adalah  salah  satu  bukti,  dimana  Rasulullah  saw.  sangat  menghargai Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Orang-orang  yang  netral  seperti  warga  sipil,  oleh  beliau tidak masuk dalam daftar orang yang harus dicurigai; dan Keempat, dalam melakukan aktivitas  tajassus,  seorang  Intelijen  juga  tidak  diperbolehkan  melanngar  pakta perjanjian damai yang telah disepakati. 33
Intelijen  dalam  hukum  Islam  adalah  orang  yang  sedang  melakukan  tugas  juga dilindungi  dengan  hukum jinayah.  Artinya,  hukuman  terhadap  intelijen  dihapuskan karena  melaksanakan  kewajiban  bagi  pihak  yang  berwajib  (Kepala  Negara),  untuk menjamin  keamanan  dan  keselamatan  Negara. 34 Pembelaan  hukum  dalam  hal  ini sebagai alasan pembenaran (mahkum fih) karena berdasarkan kepentingan umum, amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Alquran:
... َتَو
اوُقَّ تاَو  ِناَوْدُعْلاَو  ِْثْلإا ىَلَع اوُنَواَعَ ت لاَو ىَوْقَّ تلاَو ِِّبْلا ىَلَع اوُنَواَع
ُديِدَش ََّللَّا  َّنِإ ََّللَّا (  ِباَقِعْلا ٢ ) 32 Fauzan al-Anshari, Awas Operasi Intelijen (Tangerang: Ar-Rahman Media, 2006), 203-204.
33 Abi Dawud Sulaiman bin Asy’at al-Sajistani al-Azdari, Sunan Abi Dawud, Jilid 4 (Kairo: Dar El-Hadits, t.th.), 274.
34 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 164.
Terjemahnya:
…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan.  Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah/5: 2). 35
Berdasarkan  kandungan  ayat  QS  al-Maidah/5:  2,  maka  hukum  melakukan aktivitas  intelijen  Negara  dalam  Islam  mendapatkan  pengakuan,  sepanjang  itu dijalankan  pada  ranah  kebaikan  dan  kemaslahatan  umat.  Ajaran  Islam  mengenal adsanya amar  ma’ruf  nahi  munkar  yang  merupakan  kewajiban  yang  tidak  boleh ditinggalkan. Pengakuan ini mendorong manusia untuk menjadi teladan kepada sesama agar  berdiri  atas  dasar  hukum  dan  tidak  melanggarnya.  Apabila  cara  kerja  intelijen kejaksaan  melebihi  dari  kewenangannya,  maka  hal  tersebut  harus  dijatuhkan  sanksi hukum.
Kesewenang-wenangan aparat intelijen kejaksaan tidak dapat dibenarkan dalam bangunan  negara  hukum  Indonesia  apabila  sudah  mengatasnamakan  Negara,  tetapi kemudian  melanggar  hukum  negara  dan  hak  asasi  manusia.  Sebaliknya  juga  bahwa dalam kerja-kerja intelijen kejaksaan digunakan untuk mencegah dan menangkal segala potensi  kejahatan  yang  akan  dilakukan,  maka  demi  kemaslahatan  umat  intelijen kejaksaan dapat melakukan penindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Melihat kegiatan  intelijen  yang  meliputi  penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan,  bukan tidak  mungkin    muncul  kesalahan  prosedur  dalam  menjalankan  aktivitas  intelijen. Dengan  kata  lain,  bahwa  melakukan  kegiatan  intelijen  harus  penuh  kehati-hatian dengan  mengedepankan  profesionalisme  yang  mana  setiap  melakukan  penyelidikan, pengamanan atau penggalangan, dua fungsi intelijen lainnya harus merupakan kesatuan fungsi  yang  saling  menunjang,  sehingga  didapatkan  keterpaduan  penyelenggaraan kegiatan intelijen. Penyelidikan harus melakukan tindakan pengamanan dan melakukan penggalangan  bila  diperlukan.  Selanjutnya  dalam  melakukan  pengamanan,  juga harus melakukan  penyelidikan  dan  penggalangan.  Demikian  pula  bila  melakukan penggalangan,  melakukan  penyelidikan  dan  pengamanan.  Bagi  insan  intelijen  yang profesional, fungsi intelijen adalah merupakan naluri intelijen yang harus dihayati dan diterapkan  secara  terampil  dan  profesional.  Oleh  sebab  itu,  intelijen  kejaksaan
35 Kementerian Agama RI., Ummul Mukminin, 106.
dibutuhkan untuk mencegah tindak kejahatan yang mengacam kelangsungan hidup dan harta benda masyarakat. Intelijen juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap  keamanan  nasional  yang  dilakukan  aktor-aktor  domestik  yang  ingin menjatuhkan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## E. Kesimpulan
Sejarah  Islam  telah  mencatat  bahwa  peran  intelijen  menjadi  faktor  penting dalam  pergerakan  untuk  mempertahankan  kejayaan  islam  yang  dipimpin  oleh Rasulullah  saw.  untuk  melawan  musuh  islam.  Aktivitas  intelijen  mendapatkan pengakuan  dari  kandungan  beberapa  ayat  dalam  Alquran  sebagai  jalan  untuk bagaimana  mengamalkan amar  ma’ruf  nahi  munkar.  Aktivitas  intelijen  kejaksaan sebagai  penyelenggara  intelijen  negara  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga keamanan dan ketertiban negara dalam kelompok/individu yang ingin merusak tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Intelijen  kejaksaan  sebagai  organ  negara  yang berada  di  bawah  institusi  Kejaksaan  RI  mesti  dilakukan  pembenahan  dari  sisi yuridisnya  yang  mana  perlu  pengaturan secara  jelas  dalam  undang-undang  Kejaksaan RI sehingga intelijen kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan indonesia mampu bekerja dengan instrumen hukum yang jelas dan tidak akan menimbulkan disorientasi terhadap kinerja intelijen kejaksaan.

## Daftar Pustaka
Anshari, Fauzan. Awas Operasi Intelijen. Tangerang: Ar-Rahman Media, 2006.
Al-Azdari,  Abi  Dawud  Sulaiman  bin  Asy’at  al-Sajistani. Sunan  Abi  Dawud,  Jilid  4.
Kairo: Dar El-Hadits, t.th.
Bhakti  Ikrar  Nusa,  dan  Diandra  Megaputri  Mengko,  “Intelijen  Dalam  Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru ,” Jurnal Penelitian Politik, Volume 13
No. 1 Juni 2016.
Bhakti,  Ikrar  Nusa. Intelijen  dan  Keamanan  Negara:  Reformasi  Intelijen  Negara. Jakarta: Pacivis UI dan FES, 2005.
Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Hendropriyono ,  A.  M.  Filsafat  Intelijen  Negara  Republik  Indonesia.  Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara, 2013.
Hutagaol,  Togar. Administrasi  dan  Produk  Intelijen  Kejaksaan.  Jakarta:  Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2006.
Iskandar, Nandan,  et.al,  Penguatan  Peran  Intelijen  Kejaksaan  Dalam  Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban  dan  Ketenteraman  Umum.  Jakarta:  Kejaksaan  Agung,  Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2017.
Kelompok  Kerja  Indonesia, Rancangan  Undang-Undang  Intelijen  Negara.  Jakarta.
Pacivis  Departemen  Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Indonesia, 2005.
Kementerian Agama RI. Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
Manulang, A.  C.  Menguak  Tabu  Intelijen,  Teror,  Motif,  dan  Rezim.  Cet.  I;  Jakarta:
Penerbit Panta Rhei, 2000.
Marpaung,  Leden. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Di  Kejaksaan  &Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi). Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
Prajogo, Soesilo. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. T.tp: Wacana Inteletual, 2007.
Rahman,  Afzalur. Nabi  Muhammad  sebagai  Seorang  Pemimpin  Militer.  Jakarta:
Amzah, 2006.
Republik  Indonesia, Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  Per- 006/A/JA/07/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
Pasca Amandemen.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia.
Syakir, Syaikh Mahmud. Ensiklopedi Peperangan Rasullalah saw. Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2005.
Wibisono  Ali  Abdullah,  dan  Faisal  Idris, Menguak  Intelijen  “Hitam”  Indonesia. Jakarta: Pacivis University of Indonesia, 2006.
Wibisono,  Ali  Abdullah. Reformasi  Intelijen  dan  Badan  Intelijen  Negara.  Jakarta:
IDSPS Press, 2009.
Wojowasito, S. dan W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Hasta: Bandung, 2007.
http://lama.elsam.or.id https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeluk_Islam_ pertama https://www.arrahmah.com/konsep-intelijen-rasulullah/
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/02/26/p4quuz313- operasi-intelijen-rasulullah