KRITIK NALAR HUKUM ISLAM MODEL KHALED M. ABOU EL-FADL

## Edi Susanto
(Jurusan Tarbiyah  STAIN Pamekasan dan peserta program Doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya)
Abstrak:  Hukum  Islam  merupakan  khazanah  peradaban  Islam yang  fenomenal.  Namun  peranannya  sering  dipertanyakan ulang  dalam  menjawab  tantangan  dan  perkembangan  zaman yang  terus  berubah,  lantaran  munculnya  pemeran  pengganti yang  menerapkan  hermeneutika  otoriter.  Tulisan  ini  mencoba mendeskripsikan  beberapa  problem  krusial  dan  isu-isu  yang diteropong  Khaled  Abou  el-Fadl  terhadap  dinamika  hukum Islam  kontemporer,  tawaran  pemikirannya  dalam  menjawab problem yang diajukan dan implikasinya bagi dinamika hukum Islam.  Dalam  tulisan  ini,  disajikan  pula  kritik  terhadap konstruksi nalar hukum Islam Khaled Abou el-Fadl
Kata Kunci: Hermeneutika otoriter, hermeneutika fenomenologis

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  prestasi  fenomenal peradaban  Islam  masa  silam  namun  tetap  eksis  hingga  sekarang. Kendati  demikian,  peranannya  sering  dipertanyakan  dalam menghadapi  dan  menjawab  problem  perkembangan  zaman  yang terus  berubah.  Keraguan  ini  muncul  lantaran  premis-premis  yang mendasari  kemunculan  hukum  Islam  telah  hilang  digantikan peranannya oleh wewenang komunitas pemberi fatwa hukum, yang – untuk  konteks  Arab  Saudi—dikenal  dengan  sebutan  Council  for Scientific Research and Legal Opinions (CRLO)/al-Lajnah al-Da’imah li al- Buhuth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, sebuah lembaga pengkajian ilmiah yang diberi  kepercayaan  oleh  pemerintah  Arab  Saudi  untuk  memberikan fatwa keagamaan Islam—yang mengasumsikan dirinya sebagai wakil

## Edi Susanto
Tuhan 1 .  Lembaga  ini,  kemudian  merasa  berhak  menyingkirkan  dan menyeleksi  pelbagai  produk  hukum  di  luar  produk  mereka,  dan sebaliknya,  produk  hukum  made  in-nya  mesti  harus  dijalankan sebagaimana Tuhan menghendaki demikian.
Penentuan  hukum  Islam  oleh  komunitas  pemberi  fatwa    atau oleh  seseorang  secara  individual  yang  ahli  hukum  Islam  guna memberikan jawaban solutif terhadap problem yang terus mengalami perkembangan    dengan  fatwa  hukum  yang  sifatnya  mengikat, kiranya  tidak  menimbulkan  kegelisahan  dan  ketegangan  jika  – misalnya—  mereka  tidak  kemudian  menafikan  eksistensi  komunitas lain,  mengebiri  otoritas  Tuhan  dan  mengunci  rapat-rapat  teks, sehingga  hukum  Islam  di  tangan  mereka  cenderung  diperlakukan sebagai  seperangkat  aturan  yang  mapan,  statis  dan  tertutup,  yang harus  diterapkan  tanpa  menyisakan  ruang  yang  luas  untuk pengembangan dan keragaman.
Kondisi di atas, akan terhindarkan, jika hermeneutika 2 dijadikan sebagai  satu  pendekatan  dalam  pembangunan  hukum  Islam. Penggunaan hermeneutika secara benar akan membuat hukum Islam sering kali  memberikan respon secara dialektis  terhadap perubahan- perubahan  dan  perkembangan  zaman    dan  hal  ini  berarti memperkaya khazanah hukum Islam sehingga Islam akan mengulang apa yang pernah diraihnya di masa keemasan hukum Islam beberapa abad  yang  lalu.  Namun  demikian  pada  kenyataannya,  penggunaan hermenutika  oleh  komunitas  pemberi  fatwa  ini  telah  membatasi peran  Tuhan  dan  teks  sekaligus  sehingga  wacana  yang diwujudkannya mengebiri sasarannya.
1 Fatwanya  antara  lain  tentang  pelarangan  wanita  mengemudikan  mobil  sendiri, wanita  mesti  didampingi  pria  mahramnya,  pelarangan  wanita  mengunjungi  makam suaminya  dan  pelarangan  wanita  dalam  mengeraskan  suaranya  ketika  berdo’a. Periksa M. Amin Abdullah, “ Pendekatan Hermeneutika dalam  Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan:  Proses  Negosiasi  Komunitas  Pencari  Makna    Teks,  Pengarang  dan Pembaca”, dalam Khaled M. Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih otoriter ke Fikih Otoritatif. Ter. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), ix.
2 Hermeneutika  merupakan  ilmu  dan  seni  interpretasi  teks.  Periksa  Komaruddin Hidayat, Memahami  Bahasa  Agama:  Sebuah  Kajian  Hermeneutika. (Jakarta: Paramadina, 1996), 196. Wilayah utama hermeneutika adalah pencarian makna teks, apakah  makna  subyektif  maupun  makna  obyektif.  Abou  Fadl, Atas  Nama  Tuhan, 182-185.
Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl
Fenomena demikian, dalam pandangan Khaled M. Abou Fadl, -- tokoh  yang  akan  kita  kaji  ini—  jelas  meresahkan  umat  Islam,  baik yang hidup di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim ataupun yang minoritas. Hal ini lantaran kenyataan sosial umat Islam berbeda- beda dan terus mengalami dinamika, seiring dengan dinamika zaman yang melingkupinya.

## Kegelisahan Akademik dan Kontribusi Keilmuan
Sebagai pakar hukum Islam yang dalam kesehariannya terbiasa bergumul  dengan  pelbagai  wacana  hukum  Islam  kontemporer, Khaled 3 merasa  gelisah  melihat  kenyataan  telah  hilangnya  landasan epistemologis hukum Islam dan pengebirian kaum perempuan yang melanda dunia Islam. Kegelisahan itu, memaksanya untuk membahas persoalan pertama, teori interpretasi komunitas pemberi fatwa hukum Islam  yang  menempatkan  dirinya  sebagai  pemilik  otoritas  dan otentisitas  pesan  Tuhan,  kedua,  wacana  hukum  Islam  produk komunitas  pemberi  fatwa  tersebut  yang  mengebiri  perempuan  di dunia  kontemporer,  dimana  kajian  tersebut  tidak  dia  maksudkan sebagai kajian gender atau jurisprudensi feminis. 4
Pembahasan  tentang  kedua  persoalan  tersebut  lebih dimaksudkan  untuk  membongkar  struktur  nalar  otoriter  komunitas pemberi  fatwa  (CRLO  atau  jika  di  Indonesia  MUI)    serta  fatwa hukumnya  untuk  kemudian  menawarkan  gagasan  konseptual  baru tentang hukum Islam dengan merujuk kepada otoritas  persuatif dan moral 5 ,  bukan  otoritas  kelembagaan  guna  menghadirkan  kembali
3 Khaled  M.  Abou  el-Fadl    adalah  profesor  hukum  Islam  di  Fakultas  Hukum University  of  California  Los  Angeles (UCLA).  Amerika  Serikat.  Lulusan  Yale  dan Princeton  dinilai  piawai  dalam  menguraikan    nilai-nilai  Islam  klasik  dalam  konteks modern.  Ia,  yang  sebelumnya  menggeluti  studi  keislaman  di  Kuwayt  dan  Mesir, disebut-sebut sebagai the enlightened paragon  of Liberal Islam. Disamping sebagai profesor  Hukum  Islam,  dia  dikenal  aktif  dalam  berbagai  berbagai  organisasi  HAM seperti Human Rights  Watch dan Lawyer’s Committee for Human Rights. Banyak menulis  karya  ilmiah Rebellion    and  Violence  in  Islamic  Law dan Islam  and Challenge of Democracy. Periksa Sampul belakang buku edisi terjemahan Indonesia karya Khaled, Atas Nama Tuhan.
4 Abou el Fadl, Atas Nama Tuhan, 3-4. 5 Ibid., 2.

## Edi Susanto
landasan  epistemologi  hukum  Islam    yang  hilang  akibat  hegemoni nalar komunitas pemberi fatwa hukum 6 .
Untuk  itu,  secara  aplikatif  Khaled  menggunakan  metode berpikir  normatif  analitis  dan  pendekatan  hermeneutika  yang berbasis  pada  negosiasi    antara  teks,  Pengarang  dan  pembaca ketimbang  pada  pembaca  yang  mengklaim  diri  mewakili  otoritas Pengarang  dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum Islam 7 . Pada  satu  sisi,  gagasan  Khaled  tersebut  sangat  berguna  dalam memperkaya  metode  pola  interpretasi  dan  wacana  hukum  Islam  di dunia  Islam  kontemporer  yang  seringkali  berhadapan  langsung dengan  berbagai  masalah  kehidupan,  seperti  masalah  gender.  Pada sisi  yang  lain,  pendekatan  demikian  akan  meminggirkan  sekaligus mengakhiri  gejala  praktik  keberagamaan  Islam  modern  yang cenderung  menggunakan  kekuasaan  Tuhan  untuk  membenarkan tindakan  sewenang-wenang  pembaca  dalam  menginterpretasikan teks.

## Konsep otoritas
Dalam  membongkar  struktur  nalar  dan  metode  penafsiran komunitas  pemberi  fatwa  (CRLO),  Khaled  menggunakan  teori otoritas 8 ,  yang  dalam  pandangannya  ada  dalam  dua  jenis,  yakni “otoritas Kursif dan Otoritas Persuatif” 9
6 Meski demikian, kajian ini tidak  membicarakan produk pemikiran Khaled tentang persoalan perempuan, tetapi lebih terfokus pada model dan mekanisme metodologis dari teori yang ditawarkannya.
7 M.  Amin  Abdullah, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  Integratif- Interkonektif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 272.
8 Konsep  otoritas  dalam  masyarakat  Islam  menduduki  posisi  vital,  seiring  dengan gejala bahwa di dunia Islam   saat ini negara telah tumbuh  sangat  kuat dan semakin turut  campur  dalam  urusan  masyarakat,  dimana  negara  mengontrol  urusan keagamaan  privat (awqaf) yang  dahulunya  dikelola  ahli-ahli  agama.  Lebih  dari  itu negara mengkooptasi sistem keulamaan dan mengubah mereka menjadi pekerja yang dibayar.  Perubahan  ini  mengurangi  legitimasi  ulama    dan  melahirkan  kekosongan otoritas  keagamaan,  sehingga  terdapat  kondisi  anarkhi  yang  sesungguhnya  dalam Islam  modern  tidak  jelas  siapa  yang  berbicara  dengan  otoritas  dalam  persoalan agama. Suatu kondisi anarki keagamaan yang barangkali tidak akan menjadi masalah dalam masyarakat sekuler yang telah mereduksi agama hanya sebagai lingkup privat. Akan  tetapi  jika  agama  ditempatkan  pada  posisi  penting  dalam  mendapatkan legitimasi  publik  dan  makna  struktural,  pertanyaan  tentang  siapa  yang  berhak mewakili  suara  Tuhan  tetap  merupakan  pertanyaan  yang  sangat  penting.  Periksa
Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl
Otoritas kursif adalah  suatu otoritas yang mengandalkan posisi struktural  seseorang.  Karenanya,  otoritas  jenis  ini  mengarahkan perilaku  orang  lain  dengan  membujuk,  mengambil  keuntingan, mengancam  atau  menghukum  sehingga  orang  yang  berakal  sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan kecuali mesti menurutinya. Dengan demikian, ketaatan terjadi lantaran posisi hegemonik, dan bukan atas dasar kesadaran.
Sedangkan  otoritas  persuatif  merupakan  otoritas  karena kapasitas  pribadi  (personal  capability)    sehingga  sifat  ketaatan komunitas  kepadanya  lebih  didasarkan  kepada  pengakuan  dan kesadaran  akan  kapabilitas  kepribadian  pemberi  fatwa,  dan  bukan karena tekanan tertentu yang bersifat struktural.
Kendati  demikian,  otoritas  persuatif  dapat  menjadi  otoritas kursif  jika  seseorang  atau  sekelompok  orang    yang  mempunyai kharisma  dan  keahlian  tertentu  tersebut  menempatkan  dirinya sebagai  satu-satunya  pembaca  yang  mempunyai  otoritas  dan memarginalkan  pihak  lain  yang  mungkin  juga  mempunyai  otoritas yang sama dengan mereka. Pola otoritas semacam ini yang mengarah pada munculnya sikap otoritarianisme, suatu sikap yang memandang kebenaran mutlak pada pemikirannya sendiri sembari mengenyampingkan kemungkinan benar pada pendapat yang datang dari luar.
Karena  itu  sebagai  counter  terhadap  pola  pemikiran  demikian, Khaled memandang perlunya “nalar eksklusif” (exclusionary reasons) 10 guna  menghindari    terjadinya  otoritarianisme.  Dengan  nalar  ini, seseorang akan mempertimbangkan apakah ia akan mengikuti fatwa hukum Islam komunitas pemberi fatwa ataukah tidak. Jika seseorang mengikuti fatwa dengan tanpa melakukan pilihan bebas melalui nalar eksklusif    ini,  maka  telah  terjadi  otoritarianisme,  sehingga  posisi pemberi fatwa sudah ada pada aras otoriter.
Padahal, ketika sebuah teks lepas dari pengarang, ia mengalami semi  otonom,  sebab  seorang  pengarang  adalah  pihak  yang menggunakan  bahasa  untuk  menyampaikan  makna,  meski  ia  tidak
Khalid  M.  Abou  el-Fadl, Cita  dan  Fakta  Toleransi  Islam:  Puritanisme  versus Pluralisme. Ter. Heru  Setia (Bandung: Arasy Mizan, 2003), 23.
9 Abou Fadl, Atas Nama Tuhan, 37-45. 10 Ibid., 43. Istilah ini dipinjam Abou Fadl dari Joseph Raz.

## Edi Susanto
dapat  mengendalikannya 11 sehingga,  bahasa  sebagai  media  teks menambahkan  aturan  dan  batasannya  sendiri  dan  membentuk sekaligus  menyebarkan  makna  yang  diinginkan  pengarang.  Dengan demikian,  posisi  pembaca    dalam  konteks  ini  memiliki  kemampuan untuk  memaksakan  makna  apapun  yang  ia  kehendaki  atas  sebuah teks.
Kendati  demikian,  pesan  asasi  pengarang  masih  eksis  didalam teks. Karena itu ketika Tuhan menyampaikan pesannya dalam bentuk al-Qur’an  kepada  Muhammad,  menurut  Khaled  kita  berkewajiban menggalinya  melalui  ijtihad  yang  berbasis  pada  otoritas  persuatif dengan  tetap  mengindahkan  rambu-rambu  moral,  sebab  meskipun usaha penggalian terhadapnya telah dilakukan sekian abad dan telah menghasilkan  ribuan  kitab  tafsir,  tetapi  kajian  untuk  menangkap pesan Tuhan sesungguhnya tetap menarik dilakukan, seiring dengan perubahan yang terus berlangsung.

## Hukum Islam: Sebuah Analisis Hermeneutik
Dalam  perspektif  hermeneutika,  komunitas  pemberi  fatwa hukum  Islam  (CRLO)  dengan  orientasi  pencarian  makna  obyektif sekaligus  berupaya  menempatkan  diri  pada  posisi  Tuhan  atau menjadi  wakil  sah  pemegang  otentisitas  atas  pesan  Tuhan  termasuk dalam  model  hermeneutika  romantis.  Menurut  aliran  hermeneutika romantis,  pemahaman  sebuah  teks  terletak  pada  pencarian  suatu makna  yang  dikehendaki  sang  pengarang  secara  obyektif,  sehingga bentuk  interpretasi  seperti  ini    mengasumsikan  seorang  pembaca harus menyamakan posisinya dengan pengarang. 12 Asumsi seperti ini pada  gilirannya  membuat  pemahaman  pembaca  tertentu  terhadap teks  dipandang  sebagai  benar  dan  mewakili  maksud  pengarang. Sebaliknya,  jika  ada  pemahaman  lain  yang  berbeda  dengan pemahaman  pembaca  yang  memposisikan  dirinya  sama  dengan pengarang, berarti terjadi kesalahan terhadap maksud pengarang dan ini berarti telah terjadi reduksi dan manipulasi. Ini sangat berbahaya, lantaran apa yang mereka gali dari teks pada akhirnya akan diklaim sebagai  otentik  pesan  Tuhan,  sehingga  bernilai  sakral  dan  harus dijalankan  oleh  komunitas  hamba  Tuhan,  sekaligus  menafikan
11 Ibid., 134.
12 Muhammad ‘Ata’ al-Sid, Sejarah Kalam Tuhan. (Jakarta: teraju, 2004), 14.
Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl
munculnya  perbedaan  pemikiran  yang  datang  dari  komunitas dimaksud.
Penggunaan logika demikian, setidaknya memberikan implikasi pertama,  komunitas  ini  mengebiri  otoritas  pengarang  (Tuhan),  pada hal  Tuhan  menghendaki  semua  orang  untuk  melakukan  upaya sungguh-sungguh  dalam  mencari  kehendak  Tuhan  (berijtihad). Menurut  Khaled,  anjuran  ijtihad  tersebut  sesungguhnya  merupakan bentuk  penafian  terhadap  sikap  otoritarianisme 13 dan  memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berusaha sampai batas optimal dalam  mencari  apa  yang  dikehendaki  Tuhan.  Kedua,  komunitas tersebut    telah  melampaui  wewenang  teks.  Jika  misalnya  mereka mengklaim bahwa interpretasinya saja yang benar lantaran mewakili posisi  pengarang  teks.  Ini  berarti  sang  pembaca  telah  membatasi otoritas teks  dan membuat teks menjadi tertutup. Dalam pandangan Khaled,  teks  senantiasa  bersifat  terbuka,  tidak  statis,  bahkan sebaliknya  ia  selalu  berdialog    dan  bernegosiasi  dengan  konteks 14 , lantaran  teks  mengalami  otonomi  relatif  dan  mempunyai  kenyataan obyektif 15 tersendiri  yang  berada  diluar  kendali  Pengarang  maupun pembaca.
Kendatipun  teks  tidak  mewakili  pesan  sempurna  Pengarang, namun  teks  juga  sangat  memberikan  peluang  terbuka  bagi  sebuah pemaknaan.Hal  ini  berimplikasi  bahwa  ketika  pola  pemikiran  yang melampaui  teks  dilakukan,  komunitas  pemberi fatwa  sesungguhnya telah  menafikan  adanya  unsur  yang  berubah  (taghyir)  dalam  al- Qur’an  (Islam)  dan  sebaliknya,  telah  menempatkan  keseluruhannya ke  dalam  unsur  yang  tetap.  Ketiga,  pada  gilirannya,  jika  ada pemahaman  komunitas  interpretasi  lain  yang  berbeda  dengan mereka,  akan  dipandang  telah  merubah  apa  yang  seharusnya  tetap (bid’ah)    dan  ini  berarti  melanggar  apa  yang  sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan.
Dengan  pemahaman  yang  bercorak  demikian,  komunitas pemberi  fatwa  ini  sebenarnya  tidak membedakan mana yang  Syar’i atau  normatif    konstan  dan  mana  unsur  historisitas  yang  bakal  dan harus  mengalami  perubahan  dari  fenomena  keislaman.  Semuanya,
13 Abou Fadl, Atas Nama Tuhan, 14. 14 Abdullah, pendekatan Hermeneutik, xiv.
15 Peter L. Berger, Langit Suci. (Jakarta: LP3ES, t.t.), 3.

## Edi Susanto
demi keutuhan sabda Tuhan serba ditentukan dan  diposisikan pada posisi sakral, yang tidak boleh disentuh, kecuali oleh kelompok yang dipandang memiliki otoritas.
Sebagai  perangkat  kritik  terhadap  mekanisme  hukum  Islam yang  demikian,    Khaled  menggunakan  hermeneutika  yang  berbasis pada  teks  yang  dilandasi  semangat  moral;  kejujuran,  kesungguhan, kemenyeluruhan,  pengendalian  diri    dan  rasionalitas  rasionalitas, kendatipun syarat-syarat itu tidak bersifat deterministik 16 . Strategi  utama hermeneutika  model  ini  adalah menegosiasikan antara  pemikiran  Pengarang,  teks  dan  pembaca  dengan  menjadikan teks  sebagai  titik  pusat  yang  bersifat  terbuka 17 .  Pasalnya  ketika sebuah  pemikiran  lepas  dari  Pengarang  dan  telah  terwujud  dalam teks  tertulis,  teks  tersebut  mengalami  otonomi  relatif,  mulai  dari otonomi  sang  Pengarang,  dari  makna  awal  dan  dari  audien  awal. Kendati  demikian,  pesan  Pengarang  masih  melekat  pada  teks sehingga pesan itu dapat dilacak melalui pola pembacaan negosiatif antara pembaca dengan teks.
Dengan  hermeneutika  model  ini,  Khaled  hendak  menghantam posisi  komunitas  pemberi  fatwa  hukum  yang  dengan  hermeneutika romantisnya  telah  bertindak  otoriter.  Sebagai  alternatifnya,  Khaled berusaha  mengembalikan    otoritas  makna  pada  teks  dengan menempatkan teks di atas otoritas komunitas pembaca. Dengan pola demikian,  dalam  perspektif  Khaled,  akan  ditemukan  mana  unsur tetap dan unsur yang berubah dalam Islam. 18

## Analisis
Dari  deskripsi  di  atas,    apa  yang  ditawarkan  Khaled  tersebut sangat baik dan tepat. Meski demikian perlu diberi catatan. Salah satu catatan  yang  penting  adalah  bahwa  dengan  hermeneutika
16 Abou Fadl, Atas Nama Tuhan, 100-101.  Kendati tidak secara eksplisit dinyatakan, tawaran  Khaled  bercorak  hermeneutika  fenomenologis.  Apa  dan  bagaimana hermeneutika  fenomenologis,  periksa  Paul  Recour, Filsafat  Wacana  :  Membelah Makna dalam Anatomi  Bahasa. Yogyakarta: IRCISOD, 2002), 199-229.
17 Abou Fadl, Atas Nama Tuhan, 135. 18 Unsur  yang tetap adalah pesan asasi-universal Tuhan   yang  masih eksis di dalam teks,  yang  masih  berada  dalam  proses  pencarian  terus  menerus  melalui  ijtihad. Sedang  unsur  yang  berubah    adalah  pemahaman  terhadap  shari’ah,  yang  biasa disebut  hukum  Islam.  Unsur  kedua  ini  mengalami  perubahan  mengikuti  perubahan realitas  sosial  dan  konsep  teks  yang  bersifat  terbuka  terhadap  pelbagai  interpretasi. Periksa ibid., 212.
Kritik Nalar Hukum Islam Model Khaled M. Abou El-Fadl
fenomenologis  ini,  kendatipun  ia  hendak  memberikan  kesempatan yang luas kepada pembaca lain, telah menyingkirkan keberadaan dan peran  sasaran  wacana.  Yang  dipertimbangkan  dalam  hermeneutika ini hanya bagaimana menegosiasikan teks dengan pembaca, padahal wacana  yang  dikehendaki  dalam  pembacaan  ini  bukan  saja dimaksudkan untuk diri pembaca, tetapi juga untuk orang lain yang kualitas intelektualnya berbeda dengan pembaca.
Dalam  Islam,  pertimbangan  sasaran  wacana  ini  terungkap dalam  sebuah  hadith  Nabi  “saya  diperintah  untuk  berdakwah  pada manusia menurut kemampuan akal mereka”. Dalam hadith ini jelas, sang Nabi melibatkan subyek sasaran  dalam pemaknaan. Ini berarti, disamping  makna  yang  disesuaikan  dengan  subyek  sasaran, Muhammad  sebagai  pembaca  mempunyai  makna  lain  yang  khusus untuk dirinya dan para sahabatnya yang mumpuni.  Karena itu, kita perlu  mencari  model  hermeneutika  lain  yang  mempertimbangkan sasaran wacana.
Dalam  hubungan  ini,  apa  yang  ditawarkan  Ibn  Rusyd  layak dikedepankan.  Meski  tidak  secara  lantang  menyebutkan  apa  yang ditawarkannya dengan hermeneutika, Ibn Rusyd menyatakan bahwa dalam tindak pembacaan, bukan hanya pengarang, teks dan pembaca yang  perlu  dipertimbangkan,  tetapi  juga    Subyek  sasaran  wacana 19 . Dengan  kata  lain,  Ibn  Rusyd  menawarkan  lingkar  hermenuetika bersisi empat, pengarang, teks, pembaca dan sasaran wacana. Unsur- unsur  tersebut  bersifat  negosiatif    komunikatif,  dalam  arti  untuk mencari makna, teks dinegosiasikan dengan Pengarang, pembaca dan sasaran,  sehingga  pada  gilirannya  membuat  makna  teks  berwajah ganda, Dalam hubungan ini, Khaled menegaskan “teks secara moral akan  memperkaya  [wawasan]  pembaca,  tetapi  hanya  jika  pembaca secara moral memperkaya teks”. 20

## Penutup
Fenomena  perkembangan  hukum  Islam  kontemporer,  secara kualitas  masih  menampakkan  sifat  tradisionalnya,  yakni  dipandang sebagai seperangkat hukum (ahkam) bukan bentuk pemahaman (fiqh) sebagai  respon  terhadap  kenyataan  yang  terus  berubah  sehingga
19 Ibn Rusyd, Falsafah Ibn Rusyd: Fasl al-Maqal wa al-Kashf. (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1978),  33. 20 Abou Fadl, Cita dan Fakta Toleransi, 30.

## Edi Susanto
berakibat,  hukum  Islam  kontemporer    masih  menunjukkan  wajah statis, dan cenderung bersifat otoriter, apalagi fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi (CRLO atau MUI, untuk Indonesia).
Menghadapi  kondisi  demikian,  Abou  Fadl  mengajukan kerangka  membangun  hukum  Islam  berbasis  hermeneutika fenomenologis,  dengan  maksud  menghantam  posisi  komunitas pemberi  fatwa  hukum  yang  bertindak  otoriter  sekaligus  berusaha mengembalikan otoritas makna pada  teks dengan menempatkan teks di  atas  otoritas  komunitas  pembaca.    Dengan  hermeneutika  model demikian, pada akhirnya akan ditemukan  adanya unsur yang tetap dan berubah dalam Islam. Unsur yang tetap menempati posisi ushul dan normatif, sedangkan yang berubah  adalah pemahaman terhadap unsur normatif tersebut.
Wa Allah A’lam bi al-Shawab.