## PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT
*Mashuri 1) , Suwarno 2) , Teguh Pramono 3)
1) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia 2) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia 3) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : mashuri@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Sebagai  bagian  dari  perangkat  kecamatan  dengan  fungsi  pelaksana  pelayanan  masyarakat, kelurahan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah yang disebut sebagai dana kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kauman, Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui  kolaborasi  antara  kelurahan  dengan  masyarakat.  Masyarakat  diwakili  oleh  kehadiran Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK).  Penelitian  ini  berfokus  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  pengelolaan  dana  kelurahan  oleh  LMP  Kelurahan  Kauman dalam  perspektif Community  Driven  Development  (CDD) .  Hasilnya,  secara  garis  besar pengelolaan dana kelurahan oleh LPM Kelurahan Kauman telah menunjukkan lima karakteristik utama  konsep CDD, yaitu:  (1)  Fokus  pada  masyarakat;  (2)  Perencanaan  dan  perancangan partisipatif; (3) Kontrol Masyarakat atas sumberdaya; (4) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan serta (5) Monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat.
Kata Kunci : Pembangunan Berbasis Komunitas; Dana Desa; Pelayanan Masyarakat

## Abstract
As part of the sub-district apparatus with the function of implementing community services, the kelurahan receives additional budgetary support from the government, called the kelurahan fund. Village  fund  management  in  Kauman  Village,  Tulungagung  Regency  is  carried  out  through collaboration  between  the  kelurahan  and  the  community. The  community  is  represented  by  the presence  of  the  Village  Community  Empowerment  Institute  (LPMK).  This  study  focuses  on describing and analyzing the management of kelurahan funds by the Kauman Kelurahan LMP in the  perspective  of  Community  Driven  Development  (CDD).  The  result,  in  general,  the management of kelurahan funds by LPM Kauman Village has shown five main characteristics of the CDD concept, namely: (1) Focus on the community; (2) Participatory planning and design; (3)  Community Control  over  resources;  (4) Community  involvement  in  implementation  and  (5) Community-based monitoring and evaluation.
Keywords : Community Driven Development; Village Funds; Public Service

## PENDAHULUAN
Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kelurahan mendapatkan perhatian lebih  daripada  sebelumnya.  Sebagai  bagian  dari  perangkat  kecamatan  dengan  fungsi pelaksana pelayanan masyarakat, kelurahan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari  pemerintah  yang  disebut  sebagai  dana  kelurahan.  Permendagri  Nomor  130  Tahun 2018  Tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Kelurahan  dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, menyebutkan bahwa dana kelurahan bersumber dari  Dana  Alokasi  Umum  Tambahan  (DAU  Tambahan).  Dana  kelurahan  dapat dimanfaatkan  baik  untuk  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik.  Pembangunan  fisik, mencakup  pembangunan  sarana  dan  prasarana  di  wilayah  kelurahan.  Sementara pembangunan non fisik, dapat berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sebagaimana Aida dan Zahara (2018:3) menyatakan bahwa, “Rencana dari pemanfaatan dana kelurahan ini adalah untuk dana infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan dan stimulasi perekonomian masyarakat”.
Tahap  pertama  pencairan  dana  kelurahan  dilakukan  pada  bulan  Mei  2019. Kabupaten  Tulungagung  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Indonesia  yang  menerima alokasi  dana  kelurahan.  Terdapat  14  wilayah  kelurahan  di  Kabupaten  Tulungagung. Masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi dana kelurahan sebesar Rp. 720.000.000, yang  bersumber  dari  APBN  dan  APBD  Kabupaten  Tulungagung.  Dari  keempat  belas kelurahan  yang  mendapat alokasi dana kelurahan, Kelurahan  Kauman  merupakan salah satu kelurahan yang sudah memulai mengelola dana kelurahan.
Pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kauman dilakukan melalui kolaborasi antara  kelurahan  dengan  masyarakat.  Masyarakat  diwakili  oleh  kehadiran  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK).  Sebagaimana  Pasal  9  Permendagri Nomor  5  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga  Kemasyarakatan  bahwa, “Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  atau  Kelurahan  (LPMD/  LPMK)  dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara  partisipatif”.  Hal  tersebut memperlihatkan  bahwa  LPMK  merupakan  representasi  dari  masyarakat  yang  memiliki fungsi dalam perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan. Artinya, LPMK
sebagai  unsur  masyarakat  ditempatkan  sebagai  subyek  sekaligus  obyek  dalam pembangunan di wilayah kelurahan.
Penempatan  masyarakat  tidak  hanya  sebagai  obyek,  melainkan  juga  sebagai subyek  pembangunan  telah  dipraktekkan  sejak  lama.  World  Bank  mengajukan  sebuah konsep  yang  disebut  sebagai Community  Driven  Development  (CDD). Konsep CDD merupakan pengembangan konsep Community Based Development (CBD) . World Bank (2003) mendefinisikan CDD sebagai, “Sebuah pendekatan yang memberikan kontrol atas perencanaan/ pengambilan keputusan dan pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan di  tingkat  lokal  kepada  sekelompok  masyarakat”. CDD merupakan  pendekatan pembangunan  yang  mengedepankan  inisiatif  masyarakat  untuk  memperbaiki  kualitas hidupnya sendiri (Kilby, 2011). menyebutkan bahwa terdapat lima karakteristik sebagai kunci  utama  pendekatan CDD, yang  terdiri  dari:  (1)  Fokus  pada  masyarakat;  (2) Perencanaan dan perancangan partisipatif; (3) Kontrol masyarakat atas sumberdaya; (4) Pelibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  serta  (5)  Monitoring  dan  evaluasi  berbasis masyarakat.
Gambar 1. Lima Karakteristik Utama CDD
Sumber: (Kilby, 2011)
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  meneliti  pendekatan CDD .  (Schuler  & Dwiyani,  2012)  meneliti  bagaimana  pemerintah  daerah  di  Nigeria  dapat  diberdayakan untuk berkontribusi  bagi  pengembangan  mereka  sendiri. Disimpulkan  bahwa dukungan kapasitas,  lembaga  teknis  dan  lembaga  non  pemerintah  adalah  kunci  untuk  dukungan pemerintah daerah yang merupakan inti dari CDD . Selanjutnya, penelitian (Casey et al., 2011) menemukan efek jangka pendek yang positif pada penyediaan barang publik lokal, tetapi  tidak  ada  dampak  berkelanjutan  pada  penggalangan  dana,  proses  pengambilan keputusan,  atau  keterlibatan  kelompok terpinggirkan  (seperti  perempuan)  dalam  urusan lokal, menunjukkan bahwa CDD tidak efektif dalam membentuk kembali institusi lokal yang  tahan  lama.  Senada  dengan  Casey  et.al,  (Sitorus,  2017)  menyatakan  bahwa perubahan sosial yang diinginkan belum terlihat untuk masyarakat tradisional di Papua, yang sudah  memperoleh program CDD selama  bertahun-tahun. Sementara (Labonne  & Chase,  2011),  mengeksplorasi  dampak  modal  sosial  dari  proyek CDD di  Filipina  pada masyarakat  yang  bersaing  untuk  mendapatkan block  grant untuk  pengelolaan infrastruktur. Hasilnya, ditemukan bahwa proyek  dapat meningkatkan partisipasi dalam musyawarah desa dan frekuensi pejabat lokal bertemu dengan penduduk serta berdampak negatif pada aksi kolektif.
Kesamaan dari keempat penelitian di atas ialah dimana masing-masing penelitian tersebut melihat pendekatan CDD pada wilayah rural atau perdesaan. Pendekatan CDD pada dasarnya dapat digunakan  secara  luas  baik pada  masyarakat di wilayah perdesaan maupun  masyarakat  perkotaan  atau urban. Hal  tersebut  ditegaskan  oleh  (Kilby,  2011) dimana  pendekatan CDD dapat  digunakan  dalam  konteks:  (1)  Infrastruktur  masyarakat desa/  kota  –  jalan  desa,  listrik  desa,  irigasi,  sumber  air,  infrastruktur  permukiman perkotaan,  pendidikan  kesehatan;  (2)  Pengelolaan  sumberdaya  milik  bersama  – kehutanan, sumberdaya pesisir, sumber air; (3) Pembangunan usaha mikro/ koperasi; (4) Pemerintah daerah/ dukungan desentralisasi; dan (5) Pelayanan/ barang publik lain yang berskala kecil, tidak kompleks dan membutuhkan kerjasama lokal. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana kelurahan  oleh  LMP  Kelurahan  Kauman  dalam  perspektif Community  Driven Development .

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  (Suwarno  &  Bramantyo,  2019),  melalui  renungan,  pemikiran,  ide  dan gagasan serta pengembangan ketrampilan sebagian masyarakat dalam suatu wilayah yang dapat  mengelola  wilayahnya  menjadi  lahan  bisnis  dan  menghasilkan  uang,  membuat wilayah  tersebut  mengalami  peningkatan  kesejahteraan.  Pengelolaan  keuangan  desa menurut  (Hanum,  2018)  meliputi  perencanaan,  pelaksanan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  responden  dari  masyarakat terkait.
Masyarakat  memiliki  peran  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  berbasis masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan  pengendalian  mutu.  Pengendalian  kualitas  menurut (Mujiarto et al., 2019)  adalah keseluruhan cara  yang digunakan untuk menentukan dan mencapai  standar  mutu. Atau dalam arti  lain, pengendalian  mutu  adalah  merencanakan dan melaksanakan cara yang paling ekonomis untuk dapat membuat sebuah produk yang akan bermanfaat dan memuaskan tuntutan dari konsumen secara maksimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Alasan  pemilihan  jenis  penelitian  tersebut  karena,  peneliti  meneliti  sebuah fenomena pengelolaan dana kelurahan dalam perspektif Community Driven Development . Peneliti  mengambil  lokasi  di  Kabupaten  Tulungagung.  Dasar  pertimbangan  penetapan lokasi  tersebut  adalah  karena  Kabupaten  Tulungagung  menjadi  salah  satu  daerah  yang telah  menerima  dan  mengelola  alokasi  dana  kelurahan  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data,  yaitu:  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Sementara, pada analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman (Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  dana  kelurahan  dalam  perspektif Community  Driven  Development (CDD) dapat  dideskripsikan  dan  dianalisis  berdasarkan  lima  karakteristik  utama  yang diajukan  oleh  Kilby  (2011)  yaitu:  (1)  Fokus  pada  masyarakat;  (2)  Perencanaan  dan
perancangan  partisipatif;  (3)  Kontrol  masyarakat  atas  sumberdaya;  (4)  Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan serta (5) Monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat.

## Fokus pada Masyarakat
Pertama,  fokus  pada  masyarakat.  Pengelolaan  dana  kelurahan  di  Kelurahan Kauman  didasarkan  oleh  Permendagri  Nomor  130  Tahun  2018  Tentang  Kegiatan Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Kelurahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kelurahan.  Disebutkan  pada  Pasal  14  bahwa,  “Pelaksanaan  anggaran  untuk  kegiatan pembangunan  sarana  dan  prasarana  lokal  kelurahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan”.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Kilby  (2011)  bahwa, “Karakteristik  penting  yang  menentukan  dari  operasi  CDD  adalah  targetnya  penerima manfaat/  penerima/  agen pelaksana adalah suatu bentuk organisasi  berbasis  masyarakat (Community  Based  Organization/  CBO)  atau  perwakilan  pemerintah  daerah  dari  suatu masyarakat”.  Tindak  lanjut  dari  Permendagri  Nomor  130  Tahun  2018  di  atas  adalah dikeluarkannya  SK  Lurah  Kauman  Nomor  04  Tahun  2019  Tentang  Pengangkatan Kepengurusan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Kauman.  LPM Kelurahan  Kauman  merupakan  bentuk  dari  Community  Based  Organization. Kepengurusan  LPM  Kelurahan  Kauman  beranggotakan  tokoh  masyarakat  sebagai representasi  dari  masyarakat  Kelurahan  Kauman  yang  selanjutnya  berperan  mengelola dana kelurahan.

## Perencanaan dan Perancangan Partisipatif
Kedua, perencanaan dan perancangan partisipatif. Setelah mendapat mandat resmi untuk  mengelola  dana  kelurahan,  sebagaimana  ketetapan  kedua  SK  Lurah  Kauman Nomor  04  Tahun  2019  Tentang  Pengangkatan  Kepengurusan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kauman bahwa, “Tugas pokok LPM Kelurahan Kauman adalah  sebagai  mitra  kerja  Pemerintah  Kelurahan  dalam  bidang  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan tindak lanjut pembangunan yang bertumpu pada masyarakat”. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kilby (2011) bahwa, “Perancangan sub-proyek tingkat masyarakat dilakukan melalui perencanaan partisipatif
oleh  masyarakat  atau organisasi  berbasis  masyarakat  itu  sendiri;  baru  setelah  itu  dapat disebut didorong oleh masyarakat”.
Perencanaan pengelolaan dana kelurahan dilakukan oleh LPM Kelurahan Kauman yang merupakan representasi dari RT, RW dan masyarakat Kelurahan Kauman bersama dengan Pemerintah Kelurahan Kauman. Tahap perencanaan dan perancangan partisipatif ini selanjutnya menghasilkan usulan rencana kegiatan pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2019.

## Gambar 2.   Rapat Perencanaan Pengelolaan Dana Kelurahan oleh LPM Kelurahan Kauman bersama Pemerintah Kelurahan Kauman
Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Kauman
Terdapat 56 usulan rencana kegiatan yang terdiri dari 50 pembangunan fisik dan 6  pembangunan  non  fisik  atau  pemberdayaan  masyarakat  dengan  total  anggaran  Rp. 720.000.000.  Pembangunan  fisik  sebagian  besar  merupakan  kegiatan  revitalisasi bangunan.  Mengingat  letaknya  yang  berada  di  wilayah  pusat  kota  Tulungagung,
Kelurahan  Kauman  memiliki  permasalahan  yang  sering  dilanda  daerah  urban,  salah satunya adalah daerah kumuh. Untuk itu LMP Kelurahan Kauman banyak mengusulkan kegiatan pembangunan fisik berupa pengecetan dinding pada gang, tepi jalan dan sepadan sungai.  Sementara  kegiatan  non  fisik  atau  pemberdayaan  masyarakat  berupa:  pelatihan pembuatan souvenir, diklat toko online, diklat potong rambut, pelatihan karang taruna dan pembentukan forum anak kelurahan.

## Kontrol Masyarakat atas Sumberdaya
Ketiga, kontrol masyarakat atas sumberdaya. Disebutkan dalam Ketetapan kedua SK  Lurah  Kauman  Nomor  04  Tahun  2019  Tentang  Pengangkatan  Kepengurusan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Kelurahan  Kauman  bahwa,  “Dalam melaksanakan tugas pokok LPM Kelurahan Kauman mempunyai fungsi pengendalian dan pemanfaatan  sumber  daya  kelembagaan  untuk  pembangunan  di  kelurahan”.  Dari ketetapan tersebut nampak  bahwa  LPM  Kelurahan  Kauman  memiliki kewenangan  atas sumberdaya  yang  dimiliki.  Baik  sumberdaya  berupa  anggaran  yang  berasal  dari  dana kelurahan maupun sumberdaya lain. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kilby (2011) bahwa, “Setidaknya harus ada beberapa bentuk transfer sumberdaya ke masyarakat/ CBO , meskipun tingkat kontrol oleh masyarakat dapat bervariasi”. Kelurahan di  Kabupaten  Tulungagung  mendapatkan  anggaran  dana  kelurahan  masing-masing sebesar Rp. 720.000.000. LPM Kelurahan  Kauman  memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran tersebut yang digunakan untuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah disusun dalam usulan rencana  kegiatan  pengelolaan  dana  kelurahan  tahun  anggaran  2019.  Selain  mengelola sumberdaya berupa anggaran, LPM Kelurahan Kauman juga menggunakan sumberdaya manusia  yang  merupakan  warga  Kelurahan  Kauman  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan fisik.

## Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan
Keempat, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan. Keterlibatan LPM Kelurahan Kauman  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  dana  kelurahan  adalah  dalam  bentuk manajemen dan pengawasan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kilby (2011) bahwa, “Keterlibatan ini sering berbentuk pasokan input, tenaga kerja
atau  dana  secara  langsung  (sebagai  bagian  dari  “kontribusi  masyarakat”  untuk  sub- proyek), atau input tidak langsung melalui manajemen dan pengawasan kontraktor, atau operasi  dan  fungsi  pemeliharaan (Operation  and  Maintenance/  O&M) ”.  Manajemen kegiatan  dilakukan  melalui  pembagian  tugas  pokok  kepengurusan  LPM  Kelurahan Kauman yang terdiri dari ketua; sekretaris; bendahara; seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat;  seksi  agama  dan  pemberdayaan  perempuan;  seksi  pembangunan  dan lingkungan  hidup;  seksi  pemuda,  olahraga  dan  seni  budaya;  seksi  pendidikan  dan keterampilan serta seksi kesehatan.
Tabel 1. Susunan Pengurus LPM Kelurahan Kauman Masa Bakti 2019-2024
No. Jabatan Nama Pekerjaan 1. Ketua Drs. H. Mashuri, M.Si Dosen 2. Sekretaris Ir. Iswahyuni Purwaningsih Swasta 3. Bendahara Hasan, BA Pensiunan 4. Seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat M. Mahfud Swasta 5. Seksi agama dan pemberdayaan perempuan Hj. Fatriyah Wiraswasta 6. Seksi pembangunan dan lingkungan hidup Isdwi Priyanto, ST Swasta 7. Seksi pemuda, olahraga dan seni budaya Agung Prayudi Swasta 8. Seksi pendidikan dan keterampilan Dra. Ninik Mariyani PNS 9. Seksi kesehatan Arina Salsabela, S.Pd Swasta
Sumber: SK Lurah Kauman Nomor 04 Tahun 2019

## Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat
Kelima, monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat. Kegiatan monitoring atau pengawasan dilakukan oleh LPM Kelurahan Kauman ketika kegiatan tengah berlangsung sampai  kegiatan  tersebut  selesai.  Monitoring  dilakukan  mulai  dari  tahap  pengadaan barang, penggunaan material untuk pembangunan fisik yang berkualitas serta kesesuaian pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan  dengan  perencanaan  yang  telah  disusun  bersama sebelumnya.
Pengawasan  juga  dilakukan  dengan  membuka  komunikasi  dengan  masyarakat sekitar tempat kegiatan berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh  Kilby  (2011)  bahwa,  “Kondisi  ini  tidak  terlalu  perlu  sebagaimana  semakin meningkatnya elemen umum dari desain proyek CDD . Alat akuntabilitas sosial, seperti pemantauan  partisipatif,  kartu  skor  masyarakat,  atau  sistem  penanganan  keluhan  yang menjamin  akuntabilitas  ke  bawah  kepada  masyarakat,  merupakan  bagian  dari karakteristik ini”.
Gambar 3. Hasil Pengecetan Sepadan Sungai Jenis
Sumber: Dokumentasi LPM Kelurahan Kauman
Sementara untuk kegiatan evaluasi, dilakukan setelah berakhirnya kegiatan untuk tahun anggaran 2019. Evaluasi akhir pengelolaan dana kelurahan oleh LPM  Kelurahan Kauman diselenggarakan di awal tahun 2020. Beberapa  hal penting dibahas pada rapat evaluasi  akhir  tersebut  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  dana kelurahan  di  masa  yang  akan  datang.  Tahap  evaluasi  menghasilkan  beberapa point
penting, antara lain: peningkatan intensitas komunikasi dan pemantauan di lokasi kegiatan sedang  berlangsung,  peningkatan  kualitas  dokumen  perencanaan  dan  laporan, peningkatan sistem dokumentasi serta peningkatan penjaringan usulan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sebagai  mitra  Kelurahan  Kauman  dalam  mengelola  dana  kelurahan,  LPM Kelurahan  Kauman  berperan  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi  hasil pembangunan. LPM Kelurahan Kauman sebagai Community Based Organization secara garis besar telah menunjukkan pelaksanaan lima karakteristik utama konsep CDD, yaitu: a. Fokus pada masyarakat;
b. Perencanaan dan perancangan partisipatif;
c. Kontrol Masyarakat atas sumberdaya;
d. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan serta
e. Monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat.

## Saran
LPM Kelurahan Kauman diharapkan dapat meningkatkan proses perencanaan dan perancangan  secara  partisipatif.  Melalui  proses  perencanaan  dan  perancangan  secara partisipatif,  diharapkan  dapat  menciptakan  beragam  usulan  rencana  kegiatan pembangunan non fisik atau pemberdayaan masyarakat. Sebab kehadiran dana kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Melainkan juga untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

## REFERENSI
Aida,  Ade Nurul dan Zahara, Ervita Luluk. 2018. Dana Kelurahan dan  Tantangannya.
Jakarta:Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
Casey,  K.,  Glennerster,  R.,  &  Miguel,  E.  2011. Reshaping  institutions:  Evidence  on external aid and local collective action . Citeseer.
Hanum, F. 2018. Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karangan  Kabupaten  Nganjuk) .  Jurnal  Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Administrasi Negara, 2(1).
Keputusan Lurah Kauman Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kauman.
Kilby,  C.  2011. Informal  influence  in  the  Asian  development  bank. The  Review  of International Organizations, 6(3–4), 223.
Labonne, J., & Chase, R. S. 2011. Do community-driven development projects enhance social capital? Evidence from the Philippines. Journal of Development Economics, 96(2), 348–358.
Mujiarto,  M.,  Susanto,  D.,  &  Bramantyo,  R.  Y.  2019. Strategi  Pelayanan  Kesehatan Untuk  Kepuasan  Pasien  Di  UPT  Puskesmas  Pandean  Kecamatan  Dongko Kabupaten  Trenggalek .  Jurnal  Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Administrasi Negara, 3(1).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Permendagri  Nomor  130  Tahun  2018  Tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook . UI-Press.
Schuler, N., & Dwiyani, R. 2012. Rapid appraisal of PNPM neighborhood development (and poverty alleviation partnership grant mechanism) .
Sitorus, Y. L. M. 2017. Community Driven Development In Traditional Communities In Papua . Journal of Regional and City Planning, 28(1), 16–31.
Suwarno,  S.,  &  Bramantyo,  R.  Y.  2019. Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap Kinerja Organisasi. Transparansi Hukum, 2(1).
World Bank. 2003. World Bank Concept of the Poverty Alleviation Partnership Grant for Neighborhood Development .