## Rukun Iman sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinda Pramudita Jiwandono*
Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email: dindapj1710@gmail.com
Vety Munawaroh
Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email: vetymunawaroh7@gmail.com

## Mohamad Djasuli
Program Studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email: mdjasuli@gmail.com

## *Corresponding Author
Abstract:
Regional governments are required to carry out regional financial management economically, efficiently  and  effectively  and  in  accordance  with  the  pillars  of  faith  in  order  to  create accountable and transparent management. Local governments must be able to manage their regional  finances  to  improve  people's  welfare  and  must  do  it  well.  Regional  finances  are managed based on applicable regulations, managed in an orderly, efficient, transparent and responsible  manner.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  regional  financial management  is  carried  out  with  the  perspective  of  the  pillars  of  faith  as  the  foundation according to the Islamic accounting perspective. The research method used by the author is library research. Library research aims to collect data and information from the help of various materials contained in the library, such as books, magazines, documents, notes, and others. The data sources used are secondary data obtained from the literature, previous research journals, such as books, magazines, as well as the required financial report document data. The results of this study explain that according to the concept of financial management through pillars of faith, local government as a reflection of its citizens must have responsibility for everything that has been reported and written in regional financial reports. The element of faith in the 6 pillars of faith is illustrated by, believing in Allah, meaning that in managing regional finances it is obligatory to believe that God is All-Seer of everything that we write, record, and report, as well  as  to  believe  in  the  other  5  pillars  of  faith  which  are  reflected  in  an  attitude  of responsibility, carefulness heart and objective.
Keywords : pillars of faith in islam. Management, regional finance .
Dinda Pramudita Jiwandono, Vety Munawaroh, Mohamad Djasuli

## Abstrak:
Pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  secara ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai dengan adanya prinsip-prinsip rukun iman untuk dapat  menciptakan  pengelolaan  yang  akuntabel  dan  transparan.  Pemerintah  daerah  harus mampu  mengelola  keuangan  daerahnya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan harus dilakukan dengan baik. Keuangan daerah dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku, dikelola  secara  tertib,  efisien  transparan,  dan  bertangung  jawab.  Adapun  tujuan  dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan perspektif rukun  iman  sebagai  dasar  pijakan  menurut  perpektif  akuntansi  islam.  Adapun  metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian  pustaka.  Penelitian  pustaka  bertujuan untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  bantuan  bermacam-macam  material  yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu,  seperti  buku,  majalah,  maupun  data  dokumen  laporan kauangan  yang  diperlukan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  bahwa  menurut konsep pengelolaan keuangan melalui rukun iman, pemerintah daerah sebagai refleksi dari warga  negaranya  wajib  mempunyai  tanggung  jawab  atas  segala  yang  telah  dilaporkan  dan dituliskan  dalam  laporan  keuangan  daerah.  Unsur  mengimani  6  rukun  iman  tersebut tergambar  dari,  Percaya  tentang  Allah,  artinya  dalam  mengelola  keuangan  daerah  wajib mengimani  bahwa  Alah  Maha  Melihat  segala  sesuatu  yang  kita  tuliskan,  catatkan,  dan laporkan, serta mengimani 5 rukun iman lain yang tergambar dalam sikap tanggung jawab, hati-hati, serta objektif.
Kata Kunci: rukun iman, pengelolaan, keuangan daerah.

## PENDAHULUAN
Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan  ekuitas  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan/menilai  akuntabilitas  serta  kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
Dalam rangka menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dan yang sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun  1945,  pemerintah  daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  segala  urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah telah membuat sentralisasi  fiskal  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah.  Hal  ini  berdampak  pada perubahan  struktur  keuangan  di  pemerintah  pusat  maupun  di  pemerintah  daerah 1 . Pemerintah  daerah  harus  mampu  mengelola  dan  mengolah  keuangan  daerahnya  untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengelola  keuangan  dengan  baik  dan  benar.  Keuangan  daerah  dikelola  dengan  sesuai peraturan yang berlaku, dikelola secara tertib, efisien dan efektif,  transparan, ekonomi dan bertangung jawab. Asas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepatutan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat 2 . Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bukan  hanya  keinginan  untuk  melimpahkan  kewenangan  pembangunan  dari  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  pemerintah  daerah  dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai prinsip-prinsip rukun iman untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
Dalam  ajaran  Islam,  keterbukaan  informasi  juga  mencerminkan  keluhuran  akhlak seseorang atau badan publik. Dalam surah al Maidah ayat 67 yang berbunyi:
…… ياأيُّهيُّ الرَاُول بَل اغ ام أااال ه أايكوَ نم يَلغك , نإو لَّو تافعال يَاا بََّ اغ رِاويَ َك , الله و يرَ َِفاُّ نم ايََّّول
“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan  (perintah-NYA),  kamu  tidak  menyampaikan  amanat-NYA.  Allah memelihara  kamu dari (gangguan) manusia, …”
Ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk memberikan kabar kepada manusia mengenai hal  yang  telah  diwahyukan  Tuhan  kepada  Rasul.  Jika  ayat  tersebut  dianalogikan  secara sederhana  bahwa menyampaikan  informasi  yang  memang  menjadi  kewajiban  dari  seorang pemimpin  terhadap  rakyat,  atau  badan  publik  kepada  pengguna  informasi  publik (masyarakat),  sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggung  jawaban  penggunaan/pengelolaan
1 Hehanussa, S. J. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Conference in Business, Accounting, and Management , 2 (1), 82–88. 2015.
2 Rahardja, E. Pengaruh Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah) . 6 , 1–11. 2017.
Dinda Pramudita Jiwandono, Vety Munawaroh, Mohamad Djasuli
keuangan  negara,  adalah  merupakan  kewajiban  yang  bernilai  Islami  sebagaimana  ayat  di atas.Penyelenggara  pemerintahan  atau  lembaga  non  pemerintahan  yang  menggunakan anggaran negara (badan publik), menurut Islam wajib menerapkan konsep shidq (jujur) dan amanah.  Masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  yang  diadakan  oleh  badan  publik  tersebut tidak akan bisa menjamin terselenggaranya pelayanan publik apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu mengetahui untuk apa saja dan bagaimana saja pelayanan tersebut dijalankan.
Saat ini marak perilaku fraud yang terjadi di pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Indonesia yang masyarakatnya beragama muslim tentu harus menjadikan rukun iman sebagai dasar  kepercayaan  terhadap  segala  aspek  kehidupannya  termasuk  pengelolaan  keuangan daerahnya.  Adanya  tren  mengenai  transparansi  atau  keterbukaan  informasi  juga  dapat mencegah  perilaku  korupsi.  Keterbukaan  informasi  adalah  salah  satu  perangkat  bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pada suatu badan publik. Di sinilah titik temu antara keterbukaan informasi dengan demokratisasi yang  tentu  saja  demokratisasi  tersebut  akan  mencegah  tindakan-tindakan  ilegal  yang mengarah  kepada  tindakan  korupsi. Oleh  karena  itu,  dalam  artikel  ini  ini  akan  dijelaskan mengenai  rukun  iman  sebagai  dasar  pengelolaan  keuangan  daeah  yang  diharapkan  dapat menjadi pedoman dalam mengelola keuangan berdasarkan syariat islam.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah library research. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan  dalam  pencarian  sumber  datanya.  Penelitian  kepustakaan  juga  dapat  diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini fokus membahas mengenai  prinsip  prinsip  rukun  iman  yang  dapat  diterapkan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur- literatur,  jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu,  seperti  buku,  majalah,  maupun  data  yang diperlukan 3 .
Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi.  Dokumentasi  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan foto atau catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, peristiwa atau kejadian yang  terjadi  pada  saat  melakukan  penelitian.  Data-data  yang  diperoleh  melalui  dokumen merupakan catatan formal, buku, artikel, jurnal, dan bahan informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau arsip 4 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  segala
3 Budianto, A., Vitria, F., dan Y. Peran Manajemen Sumber Data Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan CV . Mitra Jaya Bersama. 2020.
4 Ibid…hlm. 4.
bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah 5 .  Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dijalankan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya  yang  didalamnya  mencakup  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan dan  penatausahaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban.  Pada  intinya,  keuangan  daerah mencakup dua hal yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak Daerah adalah segala hal yang secara  hukum  merupakan  milik  daerah  dan  dapat  dijadikan  sebagai  milik  pemerintah. Sedangkan Kewajiban Daerah adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  pekerjaan.  Apabila  hak  dan  kewajiban tersebut dapat dinilai dengan menggunakan uang, maka hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah 6 . Pengelolaan keuangan daerah 7 , meliputi:
a. Perencanaan: Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah yang memerlukan adanya koordinasi  dan  pengaturan  untuk  lebih  mengharmonisasikan,  mensejahterakan  dan menyelaraskan pembangunan antar daerah.
b. Pelaksanaan: Larangan untuk melakukan pengeluaran yang sangat membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannnya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, efektif, dan efisien.
c. Pelaporan: Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan  upaya  yang  telah  dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.
d. Pertanggungjawaban:  Bagian  keuangan  atau  bendara  pengeluaran  secara  administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan apa adanya.
Objek  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  sisi  penerimaan  anggaran  dan  sisi pengeluaran anggaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal, yang pertama yaitu dengan mobilisasi atau pengerahan sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMN. Kedua, daerah dapat melakukan pengoptimalisasian sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang telah dipisahkan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan memperhatikan  atau  redefinisi  proses  penganggaran.  Untuk  mengatur  semua  pos-pos penerimaan  dan  pengeluaran  dana  maka  dibutuhkan  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan daerah  yang  akuntabilitas  dan  transparan  untuk  menjamin  dana  yang  diperoleh  dan
5 Yuwono, S. Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Banyumedia Publishing. 2008.
6 Mbipi, S. D. P., dan Sumptaky, M. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Govermance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Accounting and Financial Review , 3(2), 152–158. 2020.
7 Sitompul, A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Pemerintahan Integratif , 2 (1), 97–110. 2014.
Dinda Pramudita Jiwandono, Vety Munawaroh, Mohamad Djasuli
dikeluarkan sesuai dengan pos-posnya masing-masing sehingga tidak ada kebocoran, kelalaian atau bahkan penyelewengan dana 8 .

## B. Strategi dan Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan daerah
Untuk  mengelola  keuangan  daerah  diperlukan  bukan  saja  keinginan  dan  sumber- sumber melainkan juga strategi yang jelas dan mapan, serta tersedianya struktur kelembagaan pusat yang memadai untuk mendukung upaya-upaya itu 9 . Prinsip dasar pertama yang harus dipegang  oleh  manajer  keuangan  adalah  akuntabilitas  penggunaan  anggaran  belanja. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  melalui  suatu  media pertanggungjawaban secara periodik. Berkaitan dengan itu otonomi lokal seharusnya tidak mencakup  hak  untuk  seenaknya  membelanjakan  anggaran  yang  dikumpulkan  dari  uang rakyat.  Keputusan-keputusan  pengeluaran  daerah  seharusnya  terkait  dengan  penerimaan yang  digali sendiri oleh  daerah  dan mengusahakan  agar  tidak  terlalu menggantungkan  diri pada  bantuan  pusat.  Jika  daerah  benar-benar  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari ketergantungan  anggaran  pusat  maka  pola  dasar  dan  sistem  monitoring  tranfer  harus diperhatikan betul sehingga efektivitas desentralisasi fiskal dapat dijamin 10 .
Pola dasar untuk penentuan dalam skala prioritas yang ditetapkan oleh daerah, misalnya menyangkut  manakah  yang  harus  didahulukan  antara  program-program  nasional  yang dibiayai dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau program-program yang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) yang mana jenis program ini mencerminkan posisi daerah sebagai aktor independen yang dapat melakukan apa saja dan apapun yang di i nginkan. Sementara itu, sistem monitoring  penting  diselenggarakan  pemerintah  daerah  untuk  mengetahui  arus  keluar masuknya anggaran dari pemerintah daerah ke instansi atau daerah yang setingkat atau yang lebih  tinggi.  Prinsip  dasar  pengelolaan  keuangan  yang  lain  adalah  menyangkut  visi  dan landasan berpikir para manajer keuangan lokal dalam memandang uang atau anggaran. Dalam hal ini bisa dirumuskan pedoman operasional bahwa uang harus mengikuti fungsi-fungsi dan bukan  untuk  mendahuluinya.  Prinsip  money  follows  function  harus  dilaksanakan  secara konsisten dan secara eksplisit tertuang didalam pasal-pasal UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 UU  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004.  Hal  ini  untuk  menghindari  terjadinya  transfer  sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menajdin tanggung jawab daerah 11 .

## C. Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  adalah  tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan  menggunakan
8 Putera, R. E. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal . 2016.
9 Bird, Richard M., dan Vaillancourt, F. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara sedang Berkembang . PT Gramedia Pustaka. 2000.
10 Ibid…hlm. 5.
11 Ibid…hlm. 5.
indikator  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan  perundang- undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD   yang telah ditetapkan dan dilaksanakan 12 . Analisis  terhadap  kinerja  pelaporan  keuangan  daerah  berdasarkan  analisis akuntansi konvensional  dapat  dicapai  secara  umum  dilihat  dari  realisasi  anggarannya.  Apabila realisasinya  melampaui  anggaran  maka  kinerjanya  dapat  dinilai  baik.  Penilaian  kinerja anggaran pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Sedangkan kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini terlihat adanya efisiensi. Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran tersebut karena  adanya  efisiensi  atau  ada  beberapa  program  yang  yang  tidak  dijalankan  Namun berdasarkan perspektif ilam, tidak hanya melihat output sebagai acuan keberhasilan kinerja namun juga berdasarkan proses awal.

## D. Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Rukun Iman
Maqâshid  al-Syarî‘ah atau  bisa  disebut  tujuan  dari  syariah  adalah  dasar  yang  sangat penting  dalam  perencanaan  keuangan  secara  Islami.  Tujuan  dari syariah Islam  adalah  agar manusia mendapatkan al-falah yaitu keberhasilan atau kemenangan dalam hidupnya di dunia dan  di  alam  akhirat  nanti.  Keberhasilan  hidup  di  dunia  dan  di  akhirat  adalah  jika  berhasil memperoleh  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  di  dunia  dan  sekaligus  mendapatkan kesejahteraan  dan  kebahagiaan  di  akhirat  kelak.  Salah  satu  perencanaan  keuangan  dapat dilakukan berdasarkan rukun iman. Rukun iman yang harus dipenuhi oleh manusia antara lain : (1) percaya akan keberadaan dan kekuasaan Allah Yang Maha Esa, (2) percaya bahwa Allah telah  menciptakan  malaikat  yang  telah  mengemban  tugas-tugas  tertentu  dari  Allah,  (3) percaya bahwa Allah menyampaikan firman-Nya sebagaimana termaktub dan tertulis dalam kitab-kitab-Nya,  (4)  percaya  bahwa  Allah  telah  mengutus  para  rasul  untuk  menyampaikan firman-Nya kepada manusia, (5) percaya akan adanya akhirat yang abadi dan kekal serta (6) percaya terhadap apa yang sudah menjadi takdir Allah atas manusia 13 .
Perencanaan keuangan syariah sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama, agar tidak meninggalkan utang bagi orang yang kita sayangi. Dengan gaya hidup konsumtif, berfoya- foya,  sering  kali  kita  terjebak  ke  dalam  lubang  hutang  yang  bukan  merupakan  hutang produktif. Padahal hutang merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam Islam, apalagi kalau hutang  tersebut  memakai  bunga  (riba).  Hal  tersebut  disebabkan  karena  hutang  bisa menurunkan derajat kita sebagai manusia. Dengan perencanaan finansial yang baik hutang- hutang yang buruk bisa dihindari, kalau pun perlu berutang perlu dilakukan manajemen yang baik agar menjadi utang yang produktif dan dibuat rencana yang matang untuk melunasinya. Tujuan kedua, agar bisa menjalankan pelbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Tidak bisa dimungkiri, banyak sekali ibadah dalam agama Islam yang harus dilakukan dengan biaya yang cukup besar seperti haji, umrah, kurban, wakaf, dan lainnya. Walaupun ibadah-ibadah ini
12 Halim, A. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat. 2008.
13 Masruroh, A. Mengelola Keuangan secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit . 2012.
Dinda Pramudita Jiwandono, Vety Munawaroh, Mohamad Djasuli
hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu, kita sebagai umat Muslim pun ingin dapat melakukan semua ibadah tersebut sebelum kita mati sebagai bekal ke akhirat kelak. Ketiga, proteksi,  untuk  dapat  memberikan  kehidupan  yang  baik  dan  sejahtera  bagi  keluarga  dan keturunan. Sebaik-baik kepala keluarga adalah mereka yang bisa memberikan kenyamanan hidup  bagi  istri  dan  anak-anaknya  dan  tidak  meninggalkan  mereka  dalam  keadaan  miskin. Keempat, mengelola kekayaan 14 .
Perencanaan  keuangan  yang  baik  juga  dimaksud  dan  ditujukan  untuk  mencapai berkembangnya aset yang kita dimiliki. Untuk itu diperlukan strategi alokasi aset dan investasi syariah yang baik sesuai dengan tujuan-tujuan kita dan sesuai dengan prioritas kehidupan di dalam Islam. Kelima, memelihara harta yang telah terakumulasi dengan sangat baik. Ketika kita telah mempunyai suatu aset, kita harus menjaganya dari risiko-risiko finansial agar tidak terjadi kerugian yang besar. Harta dan anak di dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga.  Keenam,  distribusi  kekayaan.  Ketika  kita  sudah  memiliki  kekayaan  finansial,  maka dalam perencanaan keuangan islami sangat penting untuk mendistribusikan harta tersebut kepada  hal-hal  yang  sesuai  dengan  syariah  Islam  baik  melalui  tujuan-tujuan  yang  sesuai dengan kehidupan dalam Islam maupun untuk tujuan membantu kemaslahatan umat.
Melalui rukun iman, keuangan pemerintahan daerah dapat diolah dengan lebih hati-hati lagi.  Hal  tersebut  dikarenakan  apa  yang  ada  atau  isi  dari  rukun  iman  itu  sendiri.  Apabila pengolahan  keuangan  daerah  berpedoman  dan  berdasar  pada  rukun  iman,  terdapat  tiga prinsip di dalamnya yang menjadi hal penting dan memperkuat kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
a. Setiap manusia tentunya akan bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan yang telah ia lakukan.
b. Menusia tidak mendapatkan apapun  di akhirat, kecuali  dia mendapatkan apa  yang telah diusahakan dan dilakukan ketika di dunia.
c. Setiap manusia akan melihat hasil jerih payah dan usahanya dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sesuai bahkan sempurna 15 .
Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Termasuk dalam hal  ini  pimpinan  daerah  selaku  individu  yang  berkewajiban  daam  pengelolaan  keuangan daerah. Pengelola keuangan harus selalu berupaya berbuat baik dan takut berbuat buruk, dan ketika dia berbuat buruk akan segera bertaubat dan menyadari semua kesalahannya. Tidak hanya urusan akhirat, dalam urusan dunia pun seorang manusia tidak boleh menggantungkan dirinya  kepada  orang  lain  dan  hanya  berharap  pada  usaha  orang  lain.  Setiap  manusia dianjurkan  untuk  selalu  giat  dan  berusaha  dalam  urusan  dunia  dan  mengingat  kehidupan setelah kematian. Pada dasarnya manusia diciptakan Allah untuk melakukan ibadah dalam arti seluruh  aktivitasnya  harus  mengandung  unsur  ibadah  dengan  berorientasi  pada  hari  akhir atau  akhirat.  Untuk  itu  dalam  menjalankan  kehidupan  dunianya  atau  aktivitas  yang berhubungan dengan bisnis/usaha yang dilakukan harus menerapkan prinsip-prinsip Islam yang  sesuai  dengan  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits.  Prinsip  ini  mengharuskan  agar  setiap  muslim dalam menjalankan aktivitasnya perlu dan harus berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam 16 .
14 Ibid…hlm.7.
15 Muhammad. Manajemen Keuangan Syaria: Analisis Fiqih dan Keuangan . STIM YKPN. 2014.
16 Aladin, K. Hukum Islam . PT Raja Grafindo. 2012.

## PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dari bab-bab dan pembahasan diatas adalah pengelolaan keuangan  daerah  yang  didasari  oleh  rukun  iman  atau  sering  disebut  dengan  manajemen keuangan  syariah,  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  manajerial  keuangan  untuk  mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist.  Melalui prinsip-prinsip dan kandungan yang terdapat pada rukun iman, dapat dilihat bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia, akan kembali pada  dirinya  sendiri  dan  kelak  di  akhirat  juga  mengenai  prinsip  bahwa  Allah  mengetahui segala sesuatu, dan meyakini adanya pembalasan terhadap segala perbuatan yang dilakukan didunia akan dibalas sesuai dengan yang diperbuat oleh diri sendiri. Jika prinsip ini diyakini dan  ditanamkan  pada  setiap  orang  maka  akan  memberikan  pengaruh  yang  besar  pada pengelolaan keuangan daerah. Setiap orang akan berupaya berbuat baik dan takut berbuat buruk,  dan  ketika  dia  berbuat  buruk  akan  segera  bertaubat  dan  menyadari  semua kesalahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aladin, K. (2012). Hukum Islam . PT Raja Grafindo. Bird,  Richard M., dan Vaillancourt,  F. (2000). Desentralisasi Fiskal  di Negara-Negara sedang Berkembang . PT Gramedia Pustaka. Budianto,  A.,  Vitria,  F.,    dan  Y.  (2020). Peran  Manajemen  Sumber  Data  Manusia  dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan CV . Mitra Jaya Bersama. Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat.
Hehanussa,  S.  J.  (2015).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan  Aksebilitas Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Transparansi  dan  Akuntanbilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Ambon. Conference  in  Business,  Accounting,  and Management , 2 (1), 82–88.
Masruroh, A. (2012). Mengelola Keuangan secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit . Mbipi, S. D. P., dan Sumptaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Govermance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Accounting and Financial Review , 3 (2), 152–158.
Muhammad. (2014). Manajemen Keuangan Syaria: Analisis Fiqih dan Keuangan . STIM YKPN. Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal . Rahardja, E. (2017). Pengaruh Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah) . 6 , 1–11.
Sitompul,  A.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal Pemerintahan Integratif , 2 (1), 97–110.
Dinda Pramudita Jiwandono, Vety Munawaroh, Mohamad Djasuli
Yuwono, S. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah) . Banyumedia Publishing.