## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

## Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)
Efren Nova 1* , Edita Elda 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: efrennova11@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 08/12/2023 Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dari  tindak  pidana  kekerasan  dan bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  martabat  manusia merupakan  hak  semua  warga  negara  yang  merupakan  hak  kontitusional  yang dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Kekerasan  seksual  adalah  isu penting  dan  rumit  dari  seluruh  peta  kekerasan  terhadap  perempuan  karena adanya  dimensi  yang  sangat  khas  dari  perempuan,  ketimpangan  relasi  kuasa antara  pelaku  dan  korban  adalah  akar  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan Dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  ini  (2017-2022)  berdasarkan  data  dari Sistim  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIMFONI  PPPA) Kementerian  PPPA  terungkap  bahwa  sepanjang  tahun  2022  terjadi  sejumlah 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia.  Sedangkan  di  Sumatera  Barat  pada  tahun  2020  sebanyak  94  kasus, tahun 2021 ada sebanyak 104 kasus dan tahun 2022 sebanyak 300 kasus. Dengan diundangkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  ini  merupakan  upaya  pembaharuan  hukum  serta  mengatasi permasalahan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dari  Tindak Kekerasan  Seksual    yaitu    sebagai    beriku:  mencegah  segala  bentuk  kekerasan seksual,  menangani,  melindungi,  dan  memulihkan  korban,  melaksanakan penegakan  hukum  dan  merehabilitasi  pelaku,  mewujudkan  lingkungan  tanpa kekerasaan  seksual,  dan  menjamin  ketidak  berulangan  kekerasan  seksual.  Hasil Penelitian  menunjukan  kebijakan  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Daerah (DP3AP2KB)  Propinsi  Sumatera  Barat  dalam  rangka  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  pasca  keluarnya  UUTPKS  adalah  pembentukan  Unit Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  yang merupakan amanah dari UU TPKS, di Sumatera Barat baru terbentuk di 7 (tujuh) Kabupaten  /Kota,  3  (  tiga)  masih  dalam  proses  akademis  dan  7  (tujuh)  masih belum  terbentuk  sama  sekali,  mengadakan  sosialisasi  UUTPKS  dan  aparat penegak  hukum  di  Sumatera  Barat  belum  mengimplementasikan  UUTPKS dalam  rangka  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dalam  kasus  kekerasan seksual  dengan  alasan  ragu  karena  belum  adanya  aturan  pelaksanaan  dan  tetap memakai aturan yang ada.
Diterima, 05/01/2024 Dipublikasi, 15/01/2024
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan; Kekerasan Seksual

## Abstract
Keywords: Legal Protection; Woman; Sexual Violence Legal  protection  of  women  from  violent  crimes  and  freedom  from  torture  or degrading  treatment  is  the  right  of  all  citizens  which  is  a  constitutional  right guaranteed  in  the  1945  Constitution.  Sexual  violence  is  an  important  and complicated  issue  of  the  entire  map  of  violence  against  women  because  of  the very distinctive dimensions of women, the inequality of power relations between perpetrators and victims is the root of sexual violence against women In the last 5  years  (2017-2022)  based  on  data  from  the  Online  Information  System  for Women and Children Protection (SIMFONI PPPA) of  the Ministry of  PPPA, it was revealed that throughout 2022 there were 25,050 cases of violence against women who are victims of violence in Indonesia. While in West Sumatra in 2020 there were 94 cases, in 2021 there were 104 cases and in 2022 there were 300 cases.  With  the  promulgation  of  Law  Number  12  of  2022  concerning  Sexual Violence,  this  is  an  effort  to  reform  the  law  and  overcome  problems  in  legal protection  of  women  from  Sexual  Violence,  namely  as  follows:  preventing  all forms of sexual violence, handling, protecting, and recovering victims, carrying out  law  enforcement  and  rehabilitating  perpetrators,  creating  an  environment without sexual violence, and ensuring the non-recurrence of violence sexual. The results  of  the  study  show  that  the  policy  that  has  been  carried  out  by  the Regional Government (DP3AP2KB) of West Sumatra Province in the context of legal  protection  for  women  after  the  issuance  of  the  UUTPKS  is  the establishment  of  the  Technical  Implementation  Unit  for  Women  and  Children Protection  (UPTD  PPA)  which  is  a  mandate  from  the  TPKS  Law,  in  West Sumatra has only been formed in 7 (seven) Regencies / Cities, 3 (three) are still in  the  academic  process  and  7  (seven)  are  still  not  formed  at  all,    held  a socialization  of  the  UUTPKS  and  law  enforcement  officials  in  West  Sumatra have not implemented the UUTPKS in the context of legal protection for women in  cases  of  sexual  violence  on  the  grounds  of  doubt  because  there  are  no implementing rules and continue to use existing regulations.

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan    dari  tindak  kekerasan    seksual  dan  bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak kontitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 28  ayat (1)  :  “ Setiap  orang   berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan  dan kepastian hukum yang adil  serta perlakuan yang sama di depan hukum.  Kekerasan  seksual  merupakan  bentuk  dari  tindakan  kekerasan  dan  perlakuan  yang merendahkan  derajat  martabat  manusia,  yang  bertentangan  dengan  nilai  Ketuhanan  dan Kemanusian  serta  mengganngu  keamanan  dan  ketenteraman  masyarakat.  Pemerintah Indonesia  berkomitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk  penyiksaan  dan  perlakuan  yang menrendahkan  martabat  manusia  serta  diskriminasi  terhadap  perempuan,  anak,  penyandang disabilitas  melalui  pengesahahan  berbagai  konvensi  Internasional  yaitu  antara  lain:  a) .Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau  penghukuman lain yang kejam,  tidak  manusiawi    atau  merendahkan  martabat  manusia,  b).Konvensi  Internasional tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan,  c)  Konvensi Internasional  tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  rasial,  d).  Konvensi internasional  mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas  ,protokol  opsional  dan  e).  Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi.
Akhir-akhir  ini  Kekerasan  seksual  semakin  marak  terjadi  di  masyarakat  yang menimbulkan  dampak  yang  luar  biasa  pada  korban,  yaitu  meliputi:  penderitaan  fisik, ekonomi,  mental,  kesehatan,  sosial  dan  politik.  Dampak  dari  kekerasan  seksual  tersebut
sangat  mempengaruhi  korban  apabila  korban  adalah  mayarakat  yang  kurang  mampu  baik sosial,  ekonomi  dan  politik  termasuk  mereka  yang  mempunyai  kebutuhan  khusus  atau Disabilitas. Dalam kurun waktu 5 tahun terkahir ini (2017-2022) berdasarkan data dari Sistim Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) 1 Kementerian PPPA terungkap  bahwa  sepanjang    tahun  2021  terjadi  sejumlah  25.210  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  dilaporlan,  tahun  2022.  Seperti  kasus  tindak    kekerasan  seksual terhadap  perempuan  dan  anak  yang  terjadi  di  pondok  pesantren  cibiru  Bandung  seorang oknum guru  sekaligus pempinan pondok pesantren memperkosa 21 siswa dan 8 diantaranya sudah  melahirkan  anak,  kejadian  serupa  juga  terjadi  di  Unsri  yang  dilakukan  oleh  seorang dosen terhadap 3 orang mahasiswanya, sebelumnya juga terjadi di Unri yang dilakukan oleh dekan Fisip terhadap mahasiswinya, di Medan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oleh  seorang  kepala  sekolah  terhadap  6  orang  siswinya,  serta  di  Sumatera  Barat  kasus kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  dua  orang  kakak  beradik  yang  dilakukan  oleh  6  orang termasuk  kakak  kandung  laki-laki  kedua  korban  dan  umurnya  masih  dikategorikan  anak- anak.  Kasus  diatas  menambah  daftar  panjang  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  yang terekspos  di  media  cetak  maupun  elektronik.  Menurut  data  dari  LSM  Nurani  Perempuan (WCC)  Sumatera  Barat  kasus  kekerasan  seksual  pada  tahun  2020  sebanyak  94  kasus  dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 104 kasus.
Peraturan perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perlindungan perempuan  dari kekerasan  seksual  masih  sangat  terbatas  seperti:  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  Undang-Undang  Perdagangan  orang,  Undang-Undang  tersebut  belum sepenuhnya  merespon  fakta  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dan  berkembang  di  masyarakat. Masalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kasus kekerasan seksual juga masih  belum  memperhatikan  hak  korban  dan  cenderung  menyalahkan  korban  serta  masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebes dari kekerasan seksual.
Pengesahan Nomor 12 tahun 2022 tentang  Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut di sebut dengan (UUTPKS)  pada tanggal 12 April 2022 merupakan harapan besar  bagi  perempuan  dan  anak,  karena  bagaimanapun  secara  ideal,  perempuan  dan  anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat.
Kekerasan  seksual  saat  ini  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-bentuknya , peraturan perundang-undangan yang  tersedia  belum  sepenuhnya  mampu  merespon  fakta  tindak  pidana  kekerasan  seksual yang  terjadi  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Dalam  hal  hukum  acara  (penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan)  masih  belum  memperhatikan  hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Dalam hal ini  diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian  hukum  dan  memenuhi  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Undang-Undang  ini  juga
1 http://padangmedia.com, 12 April 2022
tidak  dimaksudkan  untuk  membenarkan  dan  membolehkan  perilaku  seks  bebas  dan  seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan  dengan nilai-nilai  yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa.
Adapun tujuan dikeluarkanya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum  serta  mengatasi  permasalahan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut: 2
1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasaan seksual, dan
5. Menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual.
Selain hal tersebut diatas Undang-Undang TPKS juga mengatur mengenai pencegahan segala  bentuk  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  Penanganan,  Perlindungan  dan  Pemulihan Hak  Korban,  Koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dan  kerja  sama  Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencari  dan menemukan  pengetahuan  yang  benar  tentang  hukum. 3 Penelitian  membutuhkan  suatu  cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu  prosedur  yang  sistematis,  dan  bekerjanya  fikiran  secara  logis  dan  sistimatis.  Sesuai dengan  topik  dan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan penelitian  hukum  Sosiologis 4 .  Penelitian  hukum  sosioligis  merupakan  salah  satu  jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat 5 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan    yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Propinsi Sumatera  Barat  Dalam Rangka  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  kekerasan  seksual menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual (UU TPKS)  di Sumatera Barat
Indonesia  telah  berkomitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk  kekerasan  penyiksaan dan perlakuan yang  merendahkan  martabat  manusia  serta diskriminasi  terhadap perempuan, anak  dan  penyandang  disabilitas  melalui  pengesahan  beberapa  Konvensi  Internasional, seperti  Perlindungan  dari  kekerasan  dan  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan  derajat`martabat  manusia  merupakan  hak  setiap  warga  negara  dan  hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan merupakan bentuk dari tindakan  kekerasan  dan  perlakuan  yang  merendahkan  martabat  manusia  dan  pertentangan dengan  dengan  nilai  Ketuhanan    dan  kemanusian  serta  menggangu  keamanan  dan ketenteraman masyarakat.
2 Penyelasan UUTPKS
3 Soetandyo  Wignyosoebroto,  1999, Masalah  Metodologi  dalam  Penelitian  Hukum  Sehubungan  dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya , makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip, Mei 1999,
4 Salim HS, 2013, Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta
5 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Universitas Mataram Press 2020
Kebijakan perlindungan terhadap warga negara pada umumnya dan  perempuan secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 serta Pasal 28 A sampai J yang lebih dikenal Hak Asasi Manusia. Menurut Soetandyo, 6 Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat  hak  manusia  yang  seharusnya  diakui  secara  universal,  melekat  pada  manusia karena  hakekat  dan  kodrat  kelahiran  manusia  itu  sebagai  manusia  (bersifat  kodrati  dan universal),dan  tidak  ada  kekuasaan  apapun  didunia  ini  yang  dapat  merampas  atau mencabutnya.  Ada  tiga  prinsip  utama  Hak  Asasi  Manusia  yang  mendasari    pengakuan  hak perempuan sebagai HAM 7 : a) . prinsip kesetaraan , b). prinsip nondiskriminasi, c). kewajiban negara  untuk  melindungi  hak-hak  tertentu.  Dengan  adanya  amandemen  Undang-Undang Dasar  1945  serta  bergulirnya  reformasi  salah  satu  tuntutanya  adalah  peningkatan  terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.Secara tegas dalam Pasal 28 A-J tersebut dijelaskan secara tegas yang berlaku umum terhadap setiap warga negara , termasuk perempuan dan anak yang merupakan  kelompok  yang  rentan  dari  berbagai  tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  seperti kekerasan  seksual.Perempuan  sebagai  suatu  kelompok  sebagai  suatu  kelompok  dalam masyarakat dan negara merupakan kelompok yang wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. 8
Realitas dan fakta sosial menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentigannya adalah perempuan , yang secara kodrati adalah lebih  lemah  sehingga  sangat  mudah  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  merugikan kepentingan mereka. Di pihak lain perempuan  merupakan kelompok yang sangat urgen dan strategis  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  Negara.    Berbagai  nilai  yang  ada  dalam masyarakat  menunjukkan  penghargaan  dan  penghormatan  terhadap  perempuan  .  Nilai-nilai filosifis  yang  terdapat  dalam  Pancasila  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusia  tentu saja sekaligus akan memberikan penghormatan terhadap perempuan dan anak.
Nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi sila pertama serta menjiwai sila sila lainnya akan menjadi jiwa bangsa dan Negara Indonesia dalam mencapai tujuan bangsa dan Negara serta segala upaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nilai-nilai Ketuhanan yang dijunjung  tinggi  tidak  hanya  tertuang  dalam  Pancasila  melainkan  hidup  dan  tumbuh  dalam masyarakat  Indonesia.  Berbagai  nilai  sebagai  refleki  dari  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa yang  ada  dalam  berbagai  agama  yang  dianut  bangsa  Indonesia  jelas  memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan.
Perlindungan  perempuan  dan  anak-anak  terhadap  segala  aktivitas  yang  hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan  pemberian  Tuhan,  yang  tidak  dapat  dikurangi.  Setiap  bentuk  perdagangan    perempuan dan anak  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia (HAM),  hak anak dan  hak buruh  yang memperlakukan  korban  semata  sebagai  komoditi  yang  dibeli,  dijual,  dikirim,  dan  dijual kembali. Fenomena  yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk  dan  kompleksitasnya  yang  tetap  hanyalah  kondisi  eksploitatif  yang  ditempatkannya terhadap  manusia.  Guna  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak,  Negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam
6 Rhona K.M Smitt, Texbook on International Human Rights, University Press hal 6
7 Knut. D. Asplud,Suparman dan Eko riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII Yokyakarta
8 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresisf, Penerbit Buku Kompas  2010, hal 12
beritindak  dan  memberikan  kewenangan  khususya  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  upaya yang  akan  dilakukan.  Peraturan  perundang-undang  tersebut  akan  mejadi  landasan  berpijak khususnya bagi pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan.
Mengingat  secara  kordati  perempuan  dan  anak  merupakan  kelompok  yang  lemah  dan sering  medapatkan  perlakuan  yang  melanggar  hak  dan  perlakuan  lain  yang  bersifat diskriminatif, maka wajaralah kalau PBB mengeluarkan Convention on the Elimination of All Forms  of  Discrimination  Against  Women  (CADAW) .  Sebagai  implementasi  konkrit  dari CEDAW  dan  ratifikasinya,  Indonesia  juga  telah  mensahkan  Undang-Undang  No.  23  Tan 2004  tentang  Penghapusan  Kekesaran  dalam  Rumah  Tangga,  pada  tanggal  24  September 2004.
Perlindungan  perempuan  dan  anak-anak  terhadap  segala  aktivitas  yang  hendak mengeksploitasinya secara illegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan  pemberian  Tuhan,  yang  tidak  dapat  dikurangi.  Setiap  bentuk  perdagangan  perempuan dan anak  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia (HAM),  hak anak dan  hak buruh  yang memperlakukan  korban  semata  sebagai  komoditi  yang  dibeli,  dijual,  dikirim,  dan  dijual kembali. Fenomena  yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk  dan  kompleksitasnya  yang  tetap  hanyalah  kondisi  eksploitatif  yang  ditempatkannya terhadap manusia. 9
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk melindungi  perempuan  dan  memberikan  rasa  aman  dalam  pemenuhan  hak-haknya  dengan memberikan  perhatian  yang  konsisten  dan  sistimatis  yang  ditujukan  untuk  mencapai kesetaraan  gender.  Permasalahan  gender  di  Indonesia  adalah  masalah  yang  komplek  karena merupakan  masalah  yang  dapat  dilihat  dari  berbagai  segi  serta  banyak  dibenturkan  dengan masalah budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sebahagian besar tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini telah memarjinalkan peranan perempuan  dan  dalam  konteks  Hak  asasi  Manusia  telah  mendiskriminasikan  perempuan  . Gender 10 adalah kontruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki- laki dan perempuan. Dalam pratik sampai saat ini pembagian gender ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan.
Selanjutnya  dalam  tabel  1  dibawah  ini  mengambarkan  jumlah  perkara  tindak  pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 2020-2023 di 4 (empat) Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
Tabel 1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2023
9 Anis  Hamim  dan  Ruth  Rosenberg,  2003, Kajian  Perundang-Undangan  Indonesia,  Dalam  Perdagangan Perdagangan dan Anak di Indonesia, USAID, Jakarta, 2003.
10 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Revika Aditama tahun 2014 ,hal 72
No Kabupaten/Kota Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 1. Padang 15 31 25 26 69 89 49 47

## Sumber: DP3AP2 KB Sumbar
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat terus bergerak naik oleh  karena  sejumlah  daerah  di  Sumatera  Barat  membentuk  kelembagaan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  yang  merupakan  amanat  UU  TPKS  adalah  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah Daerah  dalam  memberikan  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  kekerasan, diskriminasi,  perlindungan  khusus  dan  masalah  lainnya.  UPTD  PPA  berada  dibawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Kepala  DP3AP2KB  Menurut  Kepala  DP3AP2KB 11 :Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  merupakan wadah aman dalam penanganan, pedampingan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban,  dan/atau  saksi  korban,  karena  dengan  adanya  UPTD  PPA  memberikan  pelayanan yang  terintegrasi,  tidak  ada  lagi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  berpindah- pindah  untuk  mendapatkan  layanan  yang  dibutuhkan.  Unit  Pelaksan  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  merupakan  Sistim  Penyelenggaran  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu (One  Top  Service) merupakan  upaya  implementasi  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS).  Seluruh  aturan penyelenggaraan  layanan  terpadu  akan  dipastikan  alur  kerjanya  melalui  Peraturan  Presiden turunan  dari  UU  TPKS.    Konsep one  top  service di  inisiasi  dai  Surat  Keputusan  Bersama (SKB) tanggal 25 September 2022 antara 3 Mentri (Mentri pemberdayaan Perempuan, Mentri Sosial, Mentri Sosial dan Kapolri. yang berlaku selama 5 tahun. UPTD PPA menjadi lokasi aman,  wadah  penanganan,  pedampingan,  perlindungan,  pemulihan  korban  dan/atau  saksi korban  dengan  sistim one  top  service UPTD  PPA  merupakan  implementassi  UUTPKS. Perkembangan  layanan  satu  atap  dalam  pratiknya  di  Sumatera  Barat  mayoritas  layanan terpadu yang dikembangkan didaerah adalah model model layanan terpadu berbasis jaringan atau masih mengandalkan sistim rujukan ketimbang layanan satu atap.
Kebijakan  yang  sudah  dilakukan  oleh  DP3AP2KB  Propinsi  Sumatera  dalam impelmentasi UUTPKS terhadap perlindungan perempuan korban  tindak pidana kekekrasan seksual  di  Sumatera  Barat  adalaha  pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Perlindungan permpuan  dan  Anak  (UPTD  PPA),  yan  gmerupakan  amanat  dari  UU  TPKS  sebagaimana dapat dilihat dalam tabel  1 dibawah ini dimana belum semua Kabupaten /Kota  di Sumatera Barat membentuk UPTD PPA baru lebi kurang 40 % baru yang sudah terbentuk UPTD PPA, hal  ini  juga  merupakan  tantangan  dalam  implementasi  UUTPKS  di  Sumatera  Barat. Selanjutnya  mengadakan  sosialisasi  pencegahan  kekerasan  terhadap  perempuan  agar  dapat mempererat  koordinasi  jejaring  dan  sinegisitasdalam  rangka  mengoptimlkan  upaya perlindungan  terhadap  perempuan  dari  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  serta  Bimbimgan Teknis pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.
11 Wawancara dengan Kepala DP3AP2KB
2 Lima Puluh Kota 7 12 12 17 43 62 43 34 3 Bukittinggi 7 15 26 22 12 40 33 32 4 Tanah Datar 7 8 5 6 27 34 34 31
Tabel 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Barat No Kabupaten/Kota Sudah terbentuk Proses Perbaikan kajian Akademis Belum dibentuk 1. UPTD PPA SUMBAR √ 2. UPTD PPA Padang - √ 3. UPTD PPA Lima Puluh Kota √ 4. UPTD PPA Bukittinggi - √ 5. UPTD PPA Tanah Datar - √ 6. UPTD PPA Pariaman 7. UPTD PPA Dhamasraya √ 8. UPTD PPA Mentawai √ 9. UPTD PPA Agam √ 10. UPTD PPA Sijunjung √ 11. UPTD PPA Solok √ 12. UPTD PPA Pasaman √ 13 UPTD PPA Sawah Lunto √ 14 UPTD PPA Payakumbuh - √ 15 UPTD PPA Kab Solok - √ 16 UPTD PPA Padang Panjang - √ 17. UPTD PPA Kab Solok Selatan  - √

## Sumber: DP3AP2KB
Berdasarkan  tabel  2  diatas  tergambar  bahwa  dari  17  Kabupaten  /Kota  di  Sumatera Barat baru 6 (enam) Kabupaten /Kota dan 1 (satu) UPTD PPA Propinsi Sumbar yang sudah membentuk  Unit  Pelaksana  Tehnis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Sedangkan yang  masih  dalam  proses  perbaikan  kajian  akademis  3  (tiga)  Kabupaten/Kota  dan  7  (tujuh) Kabupaten/ Kota belum membentuk sama sekali UPTDPPA.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  DP3AP2KP  Sumatera  Barat  dalam  rangka mengimplementasikan  UU  TPKS  menyiapkan  dan  memperkuat  stuktur  organisasi  bidang perlindungan,  penanganan  dan  pemulihan  terhadap  perempuan  dan  anak  sebagaimana  di uraikan dibawah ini 12 :

## Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan  mengkoordinasikan  tugas  di  bidang  Perlindungan  Hak  Perempuan  dan  Anak.  Adapun fungsinya:
Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Bidang  Perlindungan  Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
a. Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan,  dan  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.
b. Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan,  dan  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
c. Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan,  dan  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi:
1. Seksi  Perlindungan  Perempuan, mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan penyusunan  kebijakan  teknis,  koordinasi,  fasilitasi,  pembinaan,  pendampingan  dan evaluasi  di  bidang  perlindungan  perempuan,  forum  koordinasi  penyusunan  kebijakan  di
12 DP3AP2KB
bidang  Perlindungan  Perempuan  yang  meliputi  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan  serta  perlindungan dan pemberdayaan  perempuan  korban kekerasan  di dalam rumah  tangga,  di  bidang  ketenagakerjaan,  dalam  situasi  darurat  dan  kondisi  khusus  serta dari  tindak  pidana  perdagangan  orang,  melaksanakan  koordinasi  dan  sinkronisasi penerapan  kebijakan  di  bidang  Perlindungan  Perempuan  yang  meliputi  pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan  serta  perlindungan  dan  pemberdayaan  perempuan  korban kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  di  bidang  ketenagakerjaan  dalam  situasi  darurat  dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Seksi  Perlindungan  Khusus  Anak, mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi  di  bidang  Perlindungan  Khusus  Anak.  Adapun  fungsinya:  a).pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak., b).pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak. dan c).evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan  perempuan dan Khusus Anak.
3. Seksi  Penguatan  Lembaga  Layanan  Perempuan  dan  Anak, mempunyai  tugas melaksanakan  penyiapan  bahan  kebijakan  teknis,  koordinasi,  fasilitasi,  pembinaan, pendampingan  dan  evaluasi  di  bidang  Penguatan  Lembaga  Layanan  Perempuan  dan Anak.Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Seksi  Penguatan Lembaga  Layanan  Perempuan  dan  Anak  mempunyai  fungsi  :  a).penyusunan  bahan kebijakan  teknis  di  bidang  Penguatan  Lembaga  Layanan  Perempuan  dan  Anak,  b). pelaksanaan  dan  pembinaan  kebijakan  teknis  di  bidang  Penguatan  Lembaga  Layanan Perempuan  dan  Anak.  dan  c)  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  Penguatan  Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
Tantangan  Implementasi Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS) oleh Aparat Penegak  Hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim)  Dalam  Perlindungan  Terhadap  Perempuan Korban Tindak Pidana  Kekerasan Seksual  di Sumatera Barat
Setelah  melalui  perjuangan  panjang  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  skhirnya  berhasil  disahkan  dan  diundangkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2022 oleh pemerintah pada tanggal 9 Mei 2022. Berarti pasca di undangkan UU TPKS sudah dapat di implementasikan untuk diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya.  Baik aspek hukum materil  maupun  aspek  hukum  formilnya,  tanpa  menunggu  Peraturan  Pemerintah  maupun Peraturan  Presiden.  Pada  prinsipnya  UU  TPKS  tidak  hanya  memberikan  makna  pada pemajuan  hak  asasi  perempuan,  juga  merupakan  sumber  pengetahuan  bagi  masyarakat  , pemerintah  dan  lembaga  lainnya    tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Hadirnya  UU TPKS memberikan perlindungan yang yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual serta akan menjadi sebuah tonggak baru, payung hukum yang dapat memberi kepastian dan percepatan  pemenuhan  hak-hak  korban,  memberikan  keadilan  pada  korban  serta melaksanakan penegakan hukum.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  UU  TPKS  pada  tanggal  28  Juni  2022,  Kapolri mengirimkan telegram dengan nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 kepada semua Kapolda di seluruh Indonesia memerintahkan semua institusi Kepolisian untuk melaksanakan UU TPKS, tapi dalam implementasinya di 4 (empat) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat aparat penegak
hukum  (polisi,  jaksa  dan  hakim)  masih  belum  menerapkan  UU  TPKS  walaupun  sudah  ada imbauan  Kapolri.  Dalam  UU  TPKS  sudah  diatur  pencegahan,  penanganan,  pemulihan  dan penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  secara  terintegrasi  dan  komprehensif  serta  UU  TPKS manjadi  payung  hukum  yang  komprehensif.  Sebagai  peraturan  yang  bersifat Lex  Spesialis Undang-Undang  TPKS  diharapkan  bisa  menjadi  suatu  aturan  hukum  yang  dapat menyelesaikan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Indonesia  umumnya  serta Propinsi  Sumatera  Barat  khususnya.  Karena  dalam  UU  TPKS  sudah  diatur  tentang pencegahan,  penanganan,  pemulihan  dan  penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  secara terintegrasi.
Menurut Mardjono Reksodiputro 13 Sistim Peradilan Pidana adalah sistim yang ditujukan untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan, kehakiman,  pemasyarakatan.  Setelah  diundangkan  UU  TPKS  menuntut  kesiapan  aparat penegak  hukum  dan  masyarakat,  kementrian,  kepastian  dukungan  dana  dari  APBN  dan APBD  agar  tahapan-tahapan  perlindungan  korban  yang  diamanatkan  UU  TPKS  dapat direalisasikan di lapangan.
Upaya yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum untuk memperbaiki sikap lebih sensitif gender sudah dilakukan: Ditreskrimum Polda Metro Jaya meluncurkan buku panduan dan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Penanganan  Kasus  Kekkerasan  Seksual  terhadap perempuan  dan  anak,  dalam  panduan  tersebut  dilampirkan  panduan  pemeriksaan  terhadap pengaduan  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak.  Dengan adanya  panduan  pemeriksaan  tersebut  membantu  mengarahkan  pertanyaan  pada  jenis informasi  yang  hendak  digali  tanpa  mengunakan  bahasa  yang  negatif  dan  menyudutkan korban.    Kejaksaan  Agung  melalui  pembentukan  Pedoman  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Akses  keadilan  Bagi  Perempuan  dan  anak  dalam  Penangan  Perkara  Pidana.  Di  tingkat pengadilan  dengan  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  Makamah  Agung  menerbitkanPedoman Mangadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Walaupun  sudah  ada  kebijakan  di  internal  lembaga  aparat  penegak  hukum  fakta dilapangan masih banyak ditemui sikap aparat penegak hukum khususnya di Sumatera Barat yang  masih  memberikan  stigma  kepada  korban.  Kecenderungan  korban  mengalami reviktimisasi atau disalahkan (Blaming the victim) juga masih sering terjadi.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Undang  -Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang TPKS:
Penyidik, Penuntut Umum,dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, kehormatan,martabat,tanpa  intimidasi  dan  tidak  menjustifikasi  kesalahan,  tidak  melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang  bersifat  menyerat  atau  yang  menimbulkan  trauma  bagi  korban  atau  yang  tidak berhubungan dengan  tindak pidana kekerasan seksual.
Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 22 UU TPKS nampaknya yang akan mengatasi tidak  membolehkan  aparat  penegak  hukum  melakukan  viktimisasi  termasuk  mengunakan pertanyaan  yang  menimbulkan  trauma  pada  korban.Selain  itu  dengan  adanya  unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 22 UU TPKS diatas semakin memperjelas tindakan
13 Mardjono Reksodiputro
atau  sikap  yang  seharusnya  dihindari  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  saat  melakukan pemeriksaan  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sesuai  dengan  amanah  UU TPKS.
Tantangan  dalam  implementasi  UU  TPKS  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan  dan profesionalisme  aparat  penegak  hukum  khususnya  Polri  serta  pembentukan  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  (PPA)  menjadi  Direktorat  Khusus  di  Bareskrim.yang  perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS. Dengan adanya UU  TPKS  diharapkan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dapat  menyerat  siapa  saja yang terbukti melakukan tindak pidana seksual yang diatur dalam undang- undang tersebut.
Berdasarkan  hasil  peneltitian  di  4  (Kabupaten/  Kota)  di  Sumatera  Barat  yaitu  Kota Padang,  Bukit  Tinggi,  Lima  Puluh  Kota  dan  Tanah  Datar  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  UU  TPKS  masih  belum  dilaksanakan  oleh  Aparat  pengak  Hukum  (Polisi, Jaksa, Hakim) .hanya  baru satu kasus  di Polresta Lima Puluh Kota kasus anak dissabilitas yang memakai UU TPKS, karena aparat penegak hukum tidak mau  mengunakan UU TPKS belum  adanya  aturan  pelaksaanannya  serta  kurang  sosialisasi  sehingga  masih  belum memahami  isi  dari  UU  TPKS  tersebut.  Beberapa  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual seperti kasus perkosaan dan pencabulan, yang dilakukan oleh Polresta Padang 14 dalam kasus seorang  ayah  kandung  yang  sudah  berpisah  dengan  ibunya  memperkosa  2  orang  anak kandungnya masih menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengimplementasikan  UU  TPKS.  Agar  aparat  penegak  hukum  untuk  mengunakan  undang- undang lex specialis dalam memberikan hak dan perlindungan kepada korban.
Adapun    peraturan  pelaksanaan    UU  TPKS  merujuk  pada  hasil  pembahasan  tim pemerintah pada 6 Juni 2022 yang di sepakati 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yaitu  antara lain: 1).  RPP  tentang  pencegahan  TPKS  serta  penanganan,  perlindungan  dan  pemulihan  korban TPKS, 2) RPP koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan  dan penangnan korban TPKS dan rancangan  peraturan presiden antara lain: RPerpres peneyelenggaraan pelayanan terpadu  perlindungan    perempuan  dan  anak  di  pusat,  RPerpres  unit  pelaksana  teknis  daerah perlindungan perempuan dan anak dan Rperpres kebijkan nasional pemberantasan TPKS. UU TPKS menngmanatkan  waktu 2 (dua) tahun untuk penyelesaian  aturan pelaksanaan tersebut agar  aparat  penegak  hukum  dapat  mengimplementasikan  UUTPKS  dalam  kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  aparat  penegak  hukum 15 (polisi,  Jaksa,  hakim) dalam rangka implementasi UU TPKS  dengan di undangkan nya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih mengakomodir dibandingkan yang sudah ada sehingga  dapat  mwngisi  kekosongan  hukum  yang  ada.  Selanjut  ia  mengatakan  Kejaksaan Negeri Padang belum pernah memakai UU TPKS hal ini disebabkan karena kasus-kasus yang sudak  ada  masih  diakomodir  dengan  Undang-Undang  sebelumnya.Menurut  nya  walaupun belum ada aturan pelaksanana sudah bisa dilaksanakan tapi karena ancaman pidana pada UU TPKS  lebih  ringan  dari  UU  yang  ada  serta  terdapat  kelemahan  dalam  perlindungan  hukum terhadap  korban  kekerasan  seksual  dalam  UU    TPKS  dan  tumpang  tindih  dengan  UU
14 Antara Sumbar, Polresta Tangkap Ayah Setubuhi Anak Kandung , Rabu 8 November 2023, jam 20.13 wib
15 Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejari Padang , ibuk Voni
sebelum  nya  sehingga  aparat  penegak  hukum  menjdai  ragu  dan  bingung  untuk menerapkannya.
Mendorong  aparat  penegak  hukum  mengawal  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  dan  anak  mulai  dari  proses  penyidikan,  penuntutan  dan  putusan  yang beperspektif  perempuan  dan  anak  dengan  mengimplementasikan  Undang-Undang  Tindak Pidana Kekerasan seksual.

## KESIMPULAN
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  hal  ini DP3AP2KB  dalam  rangka  implementasi  UU  TPKS  membentuk  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan    Anak    setiap  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  amanat UU  TPKS.  Di  Sumatera  Barat  UPTD  PPA  sudah  terbentuk  di  7  (tujuh)  Kabupaten/Kota, 3(tiga)  masih  dalam  perbaikan  kajian  akademis  dan  7  (tujuh)  lagi  belum  terbentuk. Disamping  itu  DP3Ap2KB  Sumatera  Barat  juga  mengadakan  sosialisai  UU  TPKS  serta Bimbingan Teknis pencegahan, penanganan  korban tindak pidana kekerasan seksual.
Tantangan  implementasi Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS) oleh Apar Penegak  Hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim)  Dalam    Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Korban Tindak  Pidana    Kekerasan  Seksual  aparat  penegak  hukum  masih    belum  menerapkan  UU TPKS    dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  dengan  alasan  masih  ragu  karena  belum adanya  peraturan  pelaksanaan,  walaupun  sudah  ada  yang  telegram  Kapolri  Nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022  tentang  memerintahkan  semua  institusi  kepolisian  di  semua wilayah menegakan UU TPKS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro Prakoso, 2016 , Hukum Perlindungan Anak , LaksBang Pressindo A. Ashworth, 1980 Concepts of Criminal Justice hal 412 lihat H. Packer Anis  Hamim  dan  Ruth  Rosenberg,  2003, Kajian  Perundang-Undangan  Indonesia,  Dalam Perdagangan Perdagangan dan Anak di Indonesia , USAID, Jakarta Ariia  Zurnetti  &  Efren  Nova,  2022. Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan (Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan) , Padang Andalas University Press -------,  dkk,  2023, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan  dalam  SPP  Pada Tingkat  Penuntutan  di  Wilayah  Hukum  Kejati  Simbar ,  Padang  Andalas  University Press.
Guse  Prayudi,  2015. Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga , Yokyakarta Markid Press
Hasanuddin  Muhammad  (2022),  Implikasi  Yuridis  Pengaturan  Hak  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Jurnal Surya Kencana Dua : Masalah Hukum dan Keadilan Volume 9 Nomor 1
Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak , Yokyakarta Pustaka Yustitia Irwansyah  2021, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Pratik  Penulisan  Artikel ,  Mitra Yokyakarta, Buana Media
Knut. D. Asplud, Suparman dan Eko riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia , PUSHAM UII Yokyaka
Komnas  Perempuan, Menuju  Sistim  Peradilan  yang  menjauhkan  Korban    dari  Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasa seksual.
Komnas  Perempuan  (2005), Kertas  Kebijakan  Sistim  Peradilan  Pidana  terpadu  yang Berkeadilan Gender dalam penangan KasusKekerasan Terhadap Perempuan . Jakarta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) Lexy Maleong,Metode penelitian Kualitatif, PT. Karunika Jakarta Mardjono Reksodiputro,1993. Sistim Peradilan Indonesia, Jakarta Fakultas Hukum Indonesia M .Yahya Harahap, 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta Sinar Grafika Maidin Gultom, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Bandung , PT Revik Aditama Tahun
Romli  Atmasasmita,  1996.  S istim  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisianisme , Jakarta Kencana Soetandyo 1999, Maslasah Metodologi dalam penelitian hukum sehubungan dengan masalah keragaman pendekatan konseptualnya ,  makalah dalam pelatihan Ilmu Sospal Fakultas Hukum Undip.
Nurisman  Eko,(2022).  Risalah  Tantangan  Penegaka  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Hukum Indonesia Program Magister Hukum UNDIP Volume 4 No 2
Rahmi  Atika,  (2018).  Urgensi  Perlindungan  Korban  Kekerasan  Seksual  Dalam  Sistim Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender, Jurnal Mercatoria vol 11 Nomor 1 Tahun 2018 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Undang-Undang No 39 tahun1999 Tentang HAM http://padangmedia.com , https://www.harianhaluan.com https://sumbar.antarnews.com https://sippak.uptdppa.sumbarprov.go.id https://www.topsatu.com