INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13113-13126 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Manajemen Pemberdayaan Masyarkat Melalui Pendampingan Desa oleh Combine Resource Institution untuk Penguatan
Penerapan Sistem Informasi Desa
Siti Nur Maela 1 ✉ , Muh. Hanif 2
UIN SAIZU Purwokerto
Email : sitinurmaela26@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembahasan  tentang  Desa  selalu  menarik  untuk  diulas,  khususnya  terkait  dengan  pemberdayaan masyarakat,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mengupas  upaya  pendampingan  desa  dengan  metode manajemen  pembedayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Combine  Resource  Institution.  LSM tersebut senantiasa melakukan pendmpingan ke desa melalui penerapan sistem informasi desa (SID). Penelitian  ini  menggunakan  metode  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  mengambil  data melalui aktifitas wawancara secara mendalam dengan salah satu pegiat CRI. Kemudian pengumpulan dokumentasi serta observasi guna memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa CRI menggunakan fungsi manajemen dalam melakukan proses pendampingan, dimulai perencanaan melalui  kegiatan  assessment  untuk  membuat  roadmap  kebutuhan  pemerintah  setempat. Pengorganisasian melalui penyamaan persepsi antar Organisasi Pemerintah Daerah dan melakukan MOU. Pelaksanaan pendampingan  melalui seminar, Bimtek, workshop dalam penggunaan SID untuk pendataan secara menyeluruh ditingkat desa. Evaluasi dengan melihat kembali roadmap yang telah disepakati bersama sudah berjalan sejauh mana sekaligus menganalisis faktor penyebab berhasil dan tidak berhasilnya program kemudian dilaporkan kepada pemerintah kabupaten.
Kata  Kunci:  Manajemen  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pendampingan  Desa  Combine  Resource Institution, Sistem Informasi Desa
Discussions  about  villages  are  always  interesting  to  review,  especially  those  related  to  community empowerment.  This  research  tries  to  examine  village  assistance  efforts  using  community empowerment  management  methods  carried  out  by  the  Combine  Resource  Institution.  This  NGO always provides assistance to villages through the implementation of a village information system (SID). This research uses a qualitative descriptive research method, by collecting data through in-depth interviews with one of the CRI activists. Then collect documentation and observations to strengthen the research results. The research results show that CRI uses management functions in carrying out the mentoring process, starting with planning through assessment activities to create a roadmap of local government needs. Organizing through equalizing perceptions between Regional Government Organizations  and  carrying  out  MOUs.  Implementation  of  assistance  through  seminars,  technical guidance, workshops in using SID for comprehensive data collection at the village level. Evaluation by reviewing  how  far  the  mutually  agreed  roadmap  has  progressed,  as  well  as  analyzing  the  factors causing success and failure of the program, then reporting it to the district government Keyword: Community Empowerment Management, CombineResource Institution, Village Assistance, Village Information System

## PENDAHULUAN
Pendampingan  desa  menjadi  alternatif  untuk  langkah  pemberdayaan  masyarakat dalam  mewujudkan  kemandirian  dan  masyarakat  yang  partisipatif  dalam  pembangunan desa. Salah satu yang menjadi alasannya karena desa merupakan suatu entitas masyarakat di  Indonesia  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan  nasional.  Desa merupakan  gambaran  nyata  wilayah  geografis  yang  lahir  dari  berbagai  unsur  seperti kenampakan  sosial,  kegiatan  ekonomi,  politik  dan  budaya  yang  terhubungan  dan  saling timbal balik dengan wilayah lain.(Sakban & Sinaga, 2020) Secara resmi dalam periode awal setelah  kemerdekaan  konsep  desa  diperkuat  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Kemudian  berkembang  dan  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisikan menegaskan kembali kedudukan  desa  sebagai  entitas  pemerintahan  terkecil  yang  memiliki  hak  otonom  dan memiliki hak asal-usul (Lindawaty, 2023). Namun hak otonom yang dimiliki desa, nyatanya masih banyak desa yang menghadapi permasalahan, mulai dari segi kelembagaan seperti tata Kelola administrasi, sumber daya manusia karena minimnya SDM yang ahli bidang IT, serta infrastruktur karena minimnya support dari pembangunan yang ada. (Yanuarsari et al., 2021)  Akhirnya hal tersebut berimbas  pada tidak efisiennya pelayanan administrasi pada warga,  tidak  validnya  pengolahan  data,  serta  publikasi  informasi  yang  tidak  tersedia sehingga  pemerintah  desa  dianggap  kurang  transaparan  terhadap  informasi  yang ada.(Ramadhan, 2024)
Studi  tentang  pendampingan  desa  untuk  mencari  solusi  dari  berbagai  permasalah yang dihadapi sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan sistem informasi desa (SID), yang mana gagasan tersebut sejalan dengan Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014,  bahwa  pemerintah  kabupaten  wajib  menyediakan  SID  untuk  penyelenggaraan pemerintah desa, agar data bisa saling terintegrasi dari tingkat bawah hingga pusat.(Parasari et al., 2024) Dan pemerintah daerah maupun pusat juga sudah merespon akan mandat UU diatas  dengan    menelurkan    berbagai      kebijakan      dan      program  untuk  terealisasinya pemanfaatan teknologi  informasi  untuk membantu jalannya  pemerintahan  desa,  seperti program  Desa Digital, dengan SID termasuk unsur didalamnya. (Hermawan et al., 2024) Tujuan utama adanya SID ini ialah untuk mendukung pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa secara lebih terukur dan akuntabel. Dengan SID,  data  dan  informasi  desa  dapat  diakses,  dianalisis,  dimanfaatkan  lebih  efektif  dalam pengambilan  Keputusan,  dan  ini  akan  memangkas  pekerjaan  berulang-ulang  khususnya terkait pendataan (Julkarnain et al., 2023).
Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kajian terdahulu untuk menggambarkan proses manajamen  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendampingan  desa  dengan memanfaatkan  SID,  mengingat  kebijakan  dan  amanat  akan  penerapan  Sistem  Informasi Desa masih belum bisa berjalan dengan optimal karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi mulai dari pemerintah daerah hingga desa (Rasyid & Rahmawati, 2023). Maka salah satu win win solution atas permasalah tersebut adalah dengan mengadakan pendampingan kepada Desa. Seperti yang dilakukan oleh Combine Resource Institution (CRI), merupakan salah  satu  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)    yang  bergerak  dibidang  pengelolaan sumber  daya  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dalam  memperkuat  institusi  masyarakat desa,  komunitas  masyarakat,  serta  keahlian  masyarakat  di  bidang  pengelolaan  informasi melalui pemanfaatan teknologi digital, informasi dan komunikasi. Sejak tahun 2009 CRI telah mengembangkan  Sistem  Informasi  Desa  (SID),  dan  awal  mula  embrio  adanya  SID  di Indonesia adalah dari CRI ini, sistem tersebut  kemudian  dinamai dengan  “SID Berdaya” Sebagai  bentuk  pendataan  dalam  skala  birokrasi,  SID  dapat  dijalankan  sebagai  “model Public Data Trust” (PDT) yang berfungsi untuk proses tiap tahapan pembangunan.
Berdasarkan penelitian tentang pendampingan atau penerapan sistem informasi desa (SID)  ini  sudah  banyak  dilakukan,  dan  hasil  dilapangan  mengemukakan  bahwasannya penerapan SID menunjukan hasil yang positif karena desa bisa lebih efisien dalam proses administrasi,  penertiban  manajemen  data  dan  tata  kelola  keuangan,  serta  peningkatan transparansi dan aksesbilitas informasi yang pemerintah desa sediakan. (Hermawan et al., 2024a). Fakta lapangan lainnya dengan adanya SID semua informasi dan potensi desa bisa
di  publikasi  serta  pendataan  juga  lebih  rapi  mulai  dari  data  kependudukan,  pertanahan, infrastruktur, keuangan desa dan asset-aset yang dapat dikelola dan diperbaharui secara efektif. Sehingga warga jadi lebih mudah megakses informasi terkini tentang desa dan bisa turut andil dalam pembangunan dan pengelolaan desa (Mardinata et al., 2023). Kemudian adanya SID yang berbasis web juga berefek dalam memudahkan pemerintah Desa ataupun warga untuk mengakses informasi di mana saja.  Hal tersebut menimbulkan peningkatan motivasi  para pemerintah  desa untuk  lebih meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat (Abdi et al., 2020).
Kajian ini didasarkan pada argumentasi bahwa dalam konteks pendampingan desa, teori pemberdayaan masyarakat sangat relevan karena Combine Resource Institution selaku Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  memilik  tujuan  pendampingan  yaitu  untuk memberdayakan desa-desa melalui proses implementasi sistem informasi desa. Sehingga agar  pendampingan  berjalan  dengan  baik  maka  diperlukan  manajamen  pemberdayaan yang  rapi  dan  terstruktur  sehingga  tercipta  kemandirian,  peningkatan  kapasitas  serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berbasis data. Alasan kuat lainnya terkait dengan dorongan implementasi SID antara lain : 1) Sistem Informasi Desa (SID) ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat yang mesti dilakukan pemerintahan pada level desa  seperti yang  tertera pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2) Manfaat positif dan transformasi tata kelola pemerintah desa menjadi lebih baik dengan adanya SID karena lebih mempermudah kinerja mereka dalam melakukan pelayanan atau pendataan. 3) Program penerapan SID ini sudah mulai masif dilakukan baik itu inisiatif dari desanya sendiri atau kebijakan persuasif dari pemerintah ditingkat pusat atau Kabupaten, namun  tantangan  kedepannya  adalah  penerapan  yang  berkelanjutan  agar  SID  ini  bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu dibutuhkan namanya pendampingan yang berkala.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif, menurut muhajir dalam Anggrainy pada pendekatan kualitatif biasanya akan menghasilkan data deskriptif  berupa narasi    tertulis,  yang  diperoleh  dari  data  lisan    atau  perilaku    yang    telah  diamati,  pada penelitian  model  ini  menekankan  proses  dibandingkan  hasil  dari  objek    penelitian (Anggrayni,  2022),  selain  itu  juga  dilakukan  dengan  menggambarkan  keadaan  atau fenomena  sosial yang muncul (Setiyowati, 2021). Penelitian kualitatif ini melibatkan  salah satu  lembaga  swadaya  masyarakat  yaitu  Combine  Resource  Institution  (CRI)  sebagai representasi dari tema tulisan yang diambil yaitu ingin mengupas bagaimana manajemen
yang lakukan dalam proses manajemen pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan desa oleh CRI dalam meningkatkan penerapan sistem informasi desa. Mengingta CRI ini menjadi  salah  satu  penggagas  ide  besar  dari  lahirnya  sistem  informasi  desa  (SID),  oleh karena itu penulis memilih CRI untuk bisa memberikan rangkaian manajemen yang telah dan selalau dilakukan dalam pendampingan desa.
Penelitian tentang manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan desa melalui penerapan SID ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dikenal juga  dengan  sebagai  data  utama  yaitu  data  yang  langsung  diperoleh  dari  responden (Hendra et al., 2023). Dalam hal ini data primer terdiri dari salah satu pegiat CRI yaitu Manajer (Unit  Manajemen  Program  dan  Inovasi),  responden  tersebut  menjadi  sumber  utama informasi  penelitian.  Kemudian  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung, data ini berasal dari informasi tambahan dari pegiat CRI Ketika berkomunikasi tanpa adanya wawancara khusus serta beberapa dokumen yang bisa diakses dan didapat.
Proses pengumpulan data digunakan panduan observasi serta wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini kemudian disesuaikan dengan variable yang ada pada penelitian yaitu mencoba menggali  informasi  tentang  sistem menajemen  yang dulu  dan sekarang  dilakukan  dalam  pemberdayaan  serta  pendampingan  yang  dilakukan  di  desa. Selain itu dalam penggalian informasi ini pertanyaan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan saat wawancara berlangsung agar bisa diperolehnya data yang komprehensif.
Penelitian  dilakukan  mulai  dengan  proses  penyiapan  instrumen  penelitian  sesuai dengan penjabaran masalah dan pertanyaan dalam penelitian. Kemudian data primer serta sekunder dikumpulkan, setelah  itu  data-data  dikaji secara kualitatif untuk dianalisis yang dapat  di  interprestasikasi  dan  ditarik  kesimpulan  dan  memberikan  saran  terhadap permasalahan  (Suryati  et  al.,  2023).    Sehingga  urutan  prosesnya  dimulai  dari  data dikumpulkan,  kemudian  reduksi  data,  diteruskan  denganpenyajian  data,  dan  terakhir penarikan Kesimpulan.
Seperti  pada  umumnya  penelitian  kualitatif  teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  (Mahpudin,  2022). Observasi  dilakukan  secara  langung  ke  kantor  CRI  melihat  serta  mendokumentasikan kegiatan  yang  ada,  serta  pengamati  tempat  kantor  atau  secretariat  untuk  menggali informasi.  Selain  itu  metode  wawancara  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mempermudah dalam  memperoleh  data  primer  yaitu  dengan  wawancara  secara  mendalam  dengan Manajer (Unit Manajemen Program dan Inovasi) di CRI yaitu Ferdhi F.Putra. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber lainnya dalam melengkapi hasil penelitian seperti mengakses informasi via website dan juga hasil laporan dari kegiatan CRI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah metode yang dilakukan melalui kerja- kerja  sosial  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengatasi  permasalahan  dalam  kehidupan masyarakat.  Istilah  lain  menerangkan  bahwa  pemberdayaan  merupakan  usaha memampukan mengembangkan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar menawar masyarakat  terhadap tekanan dari segala bidang dan sektor dalam kehidupan (Harahap, 2020)  Sehingga  secara  sederhananya  tujuan  pemberdayaan  yaitu  untuk  mendorong kemandirian  mereka  dengan  menyediakan  alat-alat  yang  mereka  butuhkan  (Alfiansyah, 2023). Proses pemberdayaan hampir selalu diikuti dengan proses pendampingan, proses pendampingan masyarakat khususnya di desa sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh  pemerintah  atau  organisasi  lain  untuk  membantu  meningkatkan  kemandirian  desa. Pendampingan  desa  melibatkan  beberapa  langkah,  dimulai  proses  perencanaan pendampingan  melalui  tahapan  mengidentifikasi  kebutuhan,  pelaksanaan  dalam penyelenggaraan  program  pendampingan,  serta  proses  evaluasi  untuk  menilai  dan mengukur  keberhasilan  program  (Sugiana  et  al.,  2020).  Adanya  Pendampingan  Desa memiliki  cita-cita untuk mewujudkan  masyarakat pedesaan yang sejahtera,  dalam upaya percepatan  pembangunan.  Sehingga  untuk  mewujudkan  cita-cita  tersebut  diperlukan pembinaan  untuk  meningkatkan  partisipasi  serta  kesadaran  dari  diri  masyarakat  dalam melalukan  pembangunan  secara  partisipatif  untuk  tercapainya  kemajuan  desa  (Laha  & Dorohungi, 2021)
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggali informasi tentang bagaimana  manajemen  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pendampingan  desa  yang dilakukan  combine  resource  institution,  maka  peneliti  akan  menjabarkan  beberapa  hasil yang  ditemukan  ke  dalam  beberapa  sub  bab  yang  telah  disesuaikan  dengan  rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya.
Manajemen Terstruktur dalam Setiap Pemberdayaan dan Pendampingan Desa Kegiatan  pendampingan  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  sudah  membawa transformasi  dalam  peningkatan  kemandirian  serta  kemampuan  untuk  mengatasi permasalahan  yang  dialami  dan  dihadapinya,  khususnya  tentang  tata  kelola  pemerintah desa  yang  belum  begitu  terstruktur  rapi  dalam  memberikan  pelayanan  warga,  serta  hal terpenting perapian pendataan yang masih menjadi PR bersama sebab segala pendataan selalu  bertumpu  pada  Desa.  Oleh  karena  itu  Combine  Resource  Institution  melalukan pemberdayaan  dan  pendampingan  desa  dalam  penerapan  sistem  informasi  desa  guna
menjawab  segala  permasalahan  yang  muncul  di  desa  khususnya  dalam  pelayanan  dan pendataan.  Dan  dari  hasil  lapangan  di  temukan  informasi  bahwa  CRI  melakukan pendampingan dalam skala makro yaitu menyasar langsung desa-desa di satu kabupaten tertentu. Berikut beberapa langkah manajemen yang dilakukan oleh CRI yang peneliti adopsi berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di analisis dan diolah sebelumnya.
a. Perencanaan  pemberdayaan  dan  pendampingan  desa  yang  dilakukan  oleh  CRI  selalu diawali  dengan  penyesuaian  program  yang  mereka  dapatkan  dari  fundrising  atau pendonor sebagai contoh ada program pengentasan kemiskinan esktrem desa, maka CRI akan  melakukan  kunjungan  ke  pemeritah  kabupaten  setempat  untuk  pelaksanaan kegiatan  assessment  awal  dalam  rangka  penyamaan  persepsi  dengan  pemkab  agar mencapai tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan program kabupaten yang nantinya akan di sinkronasi datanya untuk program yang ditawarkan juga oleh CRI yaitu penerapan sistem informasi desa. Sehingga pada perencanaan ini CRI membuat assessment agar pendampingan dalam penerapan SID ini bisa lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan  agenda  dari  pemerintah  kabupaten  untuk  program-program  yang  akan melibatkan seluruh desa dalam kabupaten tersebut. Maka proses perencanaan ini lebih memfokuskan  pada  segi  komunikasi  dan  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  CRI  untuk kemudian bisa mencapai apa yang sudah direncanakan.
b. Pengorganisasian  dalam  pemberdayaan  dan  pendampingan  desa  melalui  penerapan SID.  setelah  melalui  proses  perencanaan  melalui  kegiatan  assessment,  kemudian  CRI melakukan  follow  up,  tahap  pengorganisasian  menjadi  hal  yang  penting  untuk pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. CRI melakukan pengorganisasian dengan menyamakan  persepsi  secara  lebih  meluas  dan  berkoordinasi  dengan  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  mulai  dari  pemerintah  kabupaten,  serta  dinas-dinas  terkait seperti  Kominfo,  Bappeda,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (PMD)  dan  perwakilan  pemerintah  desa.  Dalam  agenda  tersebut  selain  untuk mengharmoniasasikan pemahaman bersama juga untuk membuat roadmap atau peta jalan  yang  akan  dilakukan  selama  kurun  berapa  tahun  untuk  menunjang  tercapainya program  dan  kebutuhan  daerah.  Kemudian  sebagai  penguat  kerjasama  tersebut dilakukan pembuatan nota kesepemahaman atau MOU yang disepakati bersama dengan pemerintah  kabupaten  serta  OPD  kabupaten  setempat.  Secara  sederhananya pengorganisasian  yang  dilakukan  oleh  CRI  adalah  melaui  berkomunikasi  dengan berbagai  pihak  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  penandatangan  MOU  yang dilakukan selama 3 tahun agar program yang direncanakan bisa berjalan lebih teratur dan memberi manfaat yang baik.
c. Pelaksanaan  pemberdayaan  dan  pendampingan  dilakukan  dengan  implementasi program  apa  yang  sudah  disepakati,  pelaksanaan  pendampingan  diperkuat  dengan pembuatan  kegiatan  seperti  pada  umumnya  yaitu  melakukan  pelatihan,  bimtek  atau workshop  yang  difasilitasi  oleh  pemeritah  kabupaten  serta  dihadiri  oleh  semua pemerintah desa dan para OPD. Forum tersebut untuk memberikan pemahaman akan program  yang  akan  dilaksanakan  juga  memberi  pengetahuan  dan  praktek  pada penggunaan  sistem  informasi  desa  untuk  dimanfaatan  dalam  pendataan  secara meyeluruh ditingkat level desa. Pendataan Tingkat desa dilakukan dengan latar belakang hampir semua program bertumpunya pada pendataan di desa mulai dari pengentasan kemiskinan, distribusi bansos hingga pencegahan stunting. Desa selalu menjadi tumpuan utaman pendataan dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga agar data bisa benar- benar  valid  diperlukan  alat  untuk  membantu  mempermudah  pendataan  yaitu  sistem informasi desa. Usai dari bimtek atau workshop yang dilakukan pendampingan lanjutan yang dilakukan ialah CRI senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan selalu  mengingatkan  agar  pemkab  aktif  mendorong  desa  melakukan  pendataan, sehingga  data  yang  sudah  terkolektif  pada  sistem  bisa  untuk  digunakan  juga  dalam aktifitas tugas dan pekerjaan sehari-hari. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka desa akan auto pilot sehingga pendampingan Tingkat lanjutan CRI hanya sekedar mengingatkan roadmap  program  dan  membantu  jika  ada  kendala  pada  sistem  atau  semisal  Desa memiliki  program  internal  semisal  pembuatan  modul  stunting  maka  CRI  akan memberikan pendampingan yang lebih intens.
d. Evaluasi manajemen pemberdayaan dan pendampingan desa dalam penerapan SID oleh CRI ini ditujukan untuk melihat sejauh mana perencanaan awal bisa tercapai atau tidak. Hal yang dilakukan oleh CRI dalam proses evaluasi setiap pendampingan yang dilakukan adalah dengan cara melihat kembali roadmap yang disusun diawal dan disepakati dalam MOU. Sehingga Ketika program sudah berjalan 3 tahun dicek Kembali list-list program mana saja yang tercapai dan tidak, kemudian di analisis faktor penyebabnya apa, setelah itu CRI melaporkan kepada Pemkab dan dinas terkait kaitannya progress apa saja yang sudah dan belum tercapai, sembari dalam waktu berkala selalu mengingatkan progress kegiatan yang belum berlangsung. Apabila factor penyebab belum tercapainya program sudah  ditemukan  maka  yang  akan  dilakukan  oleh  CRI  adalah  seperti  diawal  yaitu melakukan assessment dan follow up berlanjut.
Penerapan Sistem Informasi Desa untuk Desa Lebih Berdaya
Combine  Resource  Institute  (CRI)  telah  lebih  dari  dari  10  tahun  melakukan
pendampingan dengan penerapan SID. Dari berbagai pengalaman tersebut sudah banyak desa-desa  yang  mulai  mandiri  serta  memiliki  daya  saing,  sebagai  contoh  salah  satu dampingan CRI yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Desa Nglegi dalam satu kasus saat  pembagian  bantuan sosial, desa  mendapatkan  data dari pusat, namun  karena  data tersebut  tidak  valid  yang  mana  harusnya  warga  mendapat  bantuan  akan  tetapi  tidak terdaftar  dan  warga  yang  mampu  ternyata  terdaftar.  Akhirnya  desa  nglegi  mengajukan protes data ke Tingkat kecamatan sebab datanya tidak valid, namun karena data dari pusat maka secara umum data tersebut yang harus dipakai, akan tetapi karena Desa nglegi tetap bersikukuh  akhirnya  pemerintah  kecamatan  memberikan  kelonggaran  jika  ada  data bandingan  yang  lebih  valid  maka  desa  dipersilahkan  menggunakan  data  yang  mereka punya.  Karena  desa  ngelegi  telah  memiliki  SID  yang  didalamnya  juga  terdapat  data kependudukan  dimana  data-data  warga  sudah  terklasifikasi  secara  valid  maka  mereka menggunakan data yang dimiliki  oleh  Desa sehingga bantuan sosial tersebut lebih tepat sasaran.  Sehingga  sesuai  dengan  teori  tentang  pemberdayaan  masyarakat  CRI  berfokus pada memberikan pengetahuan dan pemahaman, memfasilitasi sebuah alat yaitu SID serta melatih untuk melakukan perubahan pelayanan manual ke digital menerapkan SID untuk pelayanan  (Muhlin  &  Yasa,  2019)  Sehingga  dari  pendampingan  yang  dilakukan  tersebut menjadi bekal untuk desa lebih berdaya serta mandiri dimasa yang akan datang (Thohir, 2022).
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  manajemen  yang  terstruktur  dalam  rangka pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan oleh Combine Resource Institution untuk meningkatkan penerapan sistem informasi desa terbukti adanya. Hal tersebut dikarenakan strategi pendampingan yang dilakukan oleh CRI sering kali dilakukan secara massif yaitu dengan berkoordinasi langsung bersama pemerintah kabupaten serta OPD terkait, sehingga penerapan  SID  dan  pembangunan  daerah  ini  bisa  dilakukan  secara  meluas  karena instruksinya berupa top down dari pemerintah daerah langsung ke bawah ke desa-desa. Maka  pemberdayaan  yang  dilakukan  juga  bisa  lebih  efektif  ,  selain  karena  alat  yang ditawarkan  berupa  alat  digital  berupa  sistem  informasi  yang  mana  lebih  efisien  dalam penerapan dan juga penggunaan, kemudian implementasi penggunaan pada SID ini sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kinerja para pemerintah desa dalam kesehariannya.
Adanya pemberdayaan masyarakat dengan penerapan SID ini direspon positif, terbukti dengan dampingan CRI sebanyak lima kabupaten yang masih eksis hingga saat ini, dan juga SID  ini  sudah  banyak  dikembangkan  pula  oleh  provider  atau  instansi  lain.  Hal  tersebut menyadarkan bahwasannya desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri serta berdaya sesuai  dengan  potensi  khasnya,  perlu  dorongan  serta  stimulasi  untuk  menggerakan
organisasinya  agar  memaksimalkan  potensi  yang  ada,  maka  diperlukan  adanya pendampingan  baik  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  mana  sejatinya  ini  sudah terealisasi dengan adanya program dari pemerintah seperti pendamping PKH dari program Kementrian Sosial serta PLD dari program Kementrian Desa PDTT. Dan tak kalah penting pendampingan  dari  pihak  ketiga  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  salah  satunya Combine Resource Institution (CRI), yang mana hal tersebut membawa angin segar bagi desa untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia yang ada.
Pemberdayaan  masyarakat  kini  menemui  masa  populernya,  selain  karena  sudah dirancang  oleh  kementrian  dengan  adanya  pendamping-pendamping  desa,  juga pemberdayaan yang dilakukan pihak ketiga yaitu dari pihak di luar pemerintah, memiliki keunggulan bersifat lebih intens sebab pendekatannya diawali dari upaya memberdayakan untuk proses pembangunan dan perubahan. Ketika ditanyakan apa indikator keberhasilan dalam  pemerdayaan  dan  pendampingan  desa,  CRI  memiliki  prinsip  bahwa  ketika  sistem yang ditawarkan ke desa bisa berjalan secara berkelanjutan dan dipakai untuk alat bantu dalam kinerja keseharian pemerintah khususnya pemdes maka sudah dikatakan berhasil dari semua  tahapan-tahapan  dalam  pemberdayaan  dan  pendampingan,  sebab  ciri  dari  dari keberhasilan pendampingan desa yaitu mampu membangun kemandirian mereka dengan menyediakan alat-alat dan keperluan yang mereka butuhkan.
Pembeda  pada  penelitian  ini  dari  kajian-kajian  terdahulu  menunjukan  bahwa  perlu adanya manajemen terstruktur dan bersifat makro dalam melakukan pemberdayaan serta pendampingan desa, sebagai contoh langkah dan strategi yang dilakukan oleh Combine Resource Institution, mereka melakukan kegiatan pendampingan langsung menyasar pada skala  besar  yaitu  desa-desa  dalam  satu  kabupaten  hal  tersebut  dipilih  dalam  rangka membangun  integrasi  data,  sehingga  sistem  informasi  ini  bisa  terintegrasi  dengan mekanisme  sistem  para  desa-desa.  Agar  kemudian  pemerintah  kabupaten  juga  bisa mendapatkan benefit dari mobilisasi pendataan yang ada di desa karena harapannya desa bisa memiliki data yang bagus dan data yang akurat maka Kabupaten akan mendapatkan manfaatnya khususnya dalam pembangunan daerah.
Implikasi  dari  hasil  penelitian  yang  ditemukan  di  lapangan  bahwasannya  sistem informasi desa yang awal mula digagas pertama kali tahun 2009 di CRI ini saat ini sudah mulai dikembangkan oleh pihak-pihak lain. Yang mana artinya ide ini banyak diterima oleh berbagai  pihak,  namun  yang  menjadi  tantangan  saat  ini  adalah  dengan  adanya  sistem informasi desa yang dibuat dan dibangun oleh pihak lain dan juga sudah diterapkan oleh banyak desa karena memang penerapan SID ini sudah diatur dalam Pasal 86 ayat 2, 4, dan 5 UU  Desa  menyatakan  bahwa  “Sistem  Informasi  Desa  ini  meliputi  data  desa,  data
pembangunan  desa,  kawasan  perdesaan,  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. SID  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh  pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua  peman gku  kepentingan”.  Sehingga  perlu  ada  pemahaman  bersama  untuk mewujudkan  Indonesia  satu  data  perlu  ada  prisip  interoperabilitas  antar  satu  sama  lain penyedia sistem informasi  desa, sehingga apabila berbeda developer namun masih  bisa untuk bertukar data secara aman dan otomatis. Sehingga pembangunan berbasis data dan menuju intergrasi data tidak hanya Tingkat kabupaten saja namun harapannya bisa naik terwujud Tingkat provinsi bahkan Tingkat nasional

## SIMPULAN
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, combine resource institution (CRI) melakukan pemberdayaan  dan  pendampingan  dengan  menerapkan  fungsi  manajemen  mulai perencanaan hingga evaluasi. Serta poin penting dalam penelitian ini adalah pendampingan desa  dalam  penerapan  SID  ini  bisa  berjalan  dengan  massif  dikarenakan  strategi  yang dilakukan  oleh  CRI  yaitu  gerakan  secara  meluas  langsung  menyasar  desa-desa  di  satu kabupaten dengan komunikasi dan koordinasi langsung dijajaran pemerintah kabupaten.
Pemebrdayaan  dalam  penggunaan  SID  telah  memungkinkan  penelitian  memahami bahwasannya SID ini sejatinya menjadi alat yang bisa membantu kinerja dari pemerintah desa sehingga untuk mengjangkau terlaksananya program secara tepat guna harus ada data yang benar-benar valid dan hal tersebut bisa diwujudkan dengan memanfaatkan kegunaan dari sistem informasi  desa  dalam hal  ini sebagai fungsi  pengolahan  data kependudukan terpadu yang ada di desa. Dari jalannya penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari masih ada kekurangan yang terdapat didalamnya, oleh karena itu studi lanjutan yang perlu adanya  penelitian  secara  kuantitatif  dari  tema  penelitian  ini  khususnya  implementasi kebermafaatan dai sistem informasi desa yang sudah banyak diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, J. K., Fitri, L. E., Setiawan, D., Eko, P., Utomo, P., & Bhayangkari, S. K. (2020). Penerapan Sistem  Informasi  Desa  Berbasis  TIK  Di  Desa  Nyogan  Menuju  Tata  Kelola  Good Governance Dan Kemandirian Desa. https://online-
journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/11568/10414
Alfiansyah,  R.  (2023).  Modal  Sosial  sebagai  Instrumen  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.
Jurnal  Socius:  Journal  of  Sociology  Research  and  Education,  10(1),  41 – 51. https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378
Anggrayni,  I.  (2022).  MANAJEMEN  PEMERINTAHAN  DALAM  INOVASI  PELAYANAN PENGADUAN  MASYARAKAT  DI  KABUPATEN  KARAWANG  (STUDI  PADA  APLIKASI TANGGAP KARAWANG ATAU TANGKAR). Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 10 – 17. https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2458
Harahap, M. E. U. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.
Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 12(1), 72 – 80. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880
Hermawan, E., Panjaitan, H., Listiorini, D., & Kunci, K. (2024). OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI  INFORMASI  DALAM  MENINGKATKAN  EFISIENSI  MANAJEMEN  DESA: STUDI KASUS PADA DESA X OPTIMIZING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING VILLAGE MANAGEMENT EFFICIENCY: CASE STUDY IN VILLAGE INFO ARTIKEL ABSTRAK.
Julkarnain, M., Made Widiarta, I., Akhir Putra, J., Sasmita Susanto, E., Mulyanto, Y., Hamdani, F., Esabella, S., Dery Sofya, N., Idifitriani, F., & Ismiyarti, W. (2023). SOSIALISASI SISTEM INFORMASI  DESA  (OPEN  SID)  DALAM  MENUNJANG  PELAYANAN  MASYARAKAT PADA DESA MARGA KARYA. Jurnal Pengabdian Rekayasa Sistem), 1(2).
Laha,  M.  S.,  &  Dorohungi,  R.  (2021).  Peran  Pendamping  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. Jurnal Governance and Politics (JGP), 1(1), 27 – 36.
Lindawaty,  D.  S.  (2023).  Pembangunan  Desa  Pasca  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. Jurnal Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan  Internasional,  14(1),  1 – 21. https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120
Mahpudin,  P.  (2022).  MANAJEMEN  KEPEMIMPINAN  KEPALA  SEKOLAH  DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah : The Indonesian, 10, 35 – 46.
Mardinata, E., Dwi Cahyono, T., Muhammad Rizqi, R., Studi Bisnis Digital, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Teknologi Sumbawa, U., Studi Akuntansi, P., & Author Tomy Dwi Cahyono, C. (2023). PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Transformasi Digital Desa Melalui  Sistem  Informasi  Desa  (SID):  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  dan Kesejahteraan  Masyarakat  History  Artikel. PARTA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 4, 73 – 81. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta.
Muhlin, & Yasa, I. W. S. (2019). MODEL PENDAMPING DESA  DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA  PEMERINTAHAN   DAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT   DI  KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI. Jurnal Ideas Publishing, 5(1), 39 – 54.
Parasari, N. S. M., Purnama, A., & Maheswari, A. I. A. (2024). Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Desa Pitra Tabanan. Jurdimas  (Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat)  Royal,  7(1),  1 – 6. https://doi.org/10.33330/jurdimas.v7i1.2657
Ramadhan, F. S. R. (2024). Manajemen Pemberdayaan Dan Pengorganisasian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Persis Lempong – Garut). Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 2 (1).
Rasyid, H. A. N., & Rahmawati, D. E. (2023). Pengelolaan Website Desa untuk Optimalisasi Data  Potensi  Desa  dalam  Sistem  Informasi  Desa  (SID). JCOMENT  (Journal  of Community Empowerment), 4(1), 14 – 21. https://doi.org/10.55314/jcoment.v4i1.497
Sakban, M., & Sinaga, R. (2020). Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Tanjung Maraja Kab. Simalungun). Jurnal Bisantara Informatika (JBI), 4(2).
Setiyowati, Y. (2021). Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran
di Sekolah Menengah Kejuruan. 3, 331 – 362. http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp
Sugiana,  F.  S.,  Ardiwinata,  S.,  &  Pramudia,  J.  R.  (2020).  PERAN  PENDAMPING  DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA. Indonesian Journal Of Adult and Community Education, 2(2).
Suryati, L., Giatman, Hasan Maksum, & Sri Rahmadhani. (2023). Manajemen Kepemimpinan Kepala  Sekolah  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kompetensi  Guru  Menghadapi  Era Revolusi  4.0. Jurnal  Imiah  Pendidikan  Dan  Pembelajaran,  6(3),  632 – 642. https://doi.org/10.23887/jipp.v6i3.56703
Thohir, U. F. (2022). PENDAMPINGAN TRANSFORMASI METODE PEMASARAN UMKM DESA CRABAK DARI TRADISIONAL KE DIGITAL. In Indonesian Engagement Journal (Vol. 3, Issue 2). https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-crabak.html. Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H.  S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  dalam  Meningkatkan  Kemandirian  Desa. Jurnal  Basicedu, 5(6), 6307 – 6317. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828