## HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA
Oleh : Risdalina, SH.MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Email: risdalina@gmail.com

## ABSTRAK
Pada prinsipnya tugas seorang Advokat/  Penasehat  Hukum adalah memberikan  nasehat  atau pembelaan dalam arti luas, tugas utama seorang Advokat adalah memberikan pelayanan kepada Klien /Penerima Jasa Hukum. Dalam proses peradilan Perdata, meskipun salah satu asasnya mengatakan dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan dalam persidangan, akan tetapi  usaha pendayagunaan hak bantuan hukum bagi masyarakat yang buta akan hukum inilah lazimnya sangat diperlukan jasa hukum dilakukan oleh penasihat hukum/advokat.
Dalam  Peradilan  Perdata  Advokat  /  Pengacara  berkedudukan  sebagai  kliennya  atau  Kuasa Hukumnya yang mewakili dirinya pada persidangan di Pengadilan, sebagai landasan hukum Advokat dalam Peradilan Perdata adalah pasal 123 ayat 1 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) mengatakan Bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh Kuasa yang dikuasakannya untuk  melakukan  itu  dilakukan  dengan  Surat  Kuasa  Khusus.  Namun  fungsi  Advokat  tidak  hanya sebatas dalam pengadilan  saja, akan tetapi juga  diluar persidangan. Hubungan  Advokat/Pengacara dengan  Klien  adalah  membantu  pihak-pihak  yang  berperkara  yang  buta  tentang  hukum  dalam mempertahankan hukum perdata materil di persidangan. Bagi seorang Advokat / Pengacara Hukum Perdata  merupakan  interprestasi  ilmiah  guna  mempertahankan  unsur-unsur  hukum  acara  perdata, antara Advokat dan Klien sepakat tentang penangan perkara maupun tentang honorarium sebaiknya dibuat dalam akta perjanjian, agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan dikemudian hari.
Adapun  permasalahan  dalam  makalah  ini  adalah  1.    Bagaimana  fungsi  dan  peran  seorang Advokat menurut UU Nomor : 18 tahun 2003. 2. Bagaimana Hubungan Advokat dengan Klien serta akibat hukumnya dalam Penegakan Hukum Perdata. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan peran Advokat serta akibat hukumnya dengan Klien dalam Penegakan Hukum perdata. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif,  yaitu  melalui  buku-buku  maupun  peraturan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  diatas. Hubungan  Advokat  /  Penasehat  Hukum  dengan  Klien  dalam  membela  dan  melindungi  hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, di Indonesia telah mendapat landasan hukum yang telah diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat.
Kata Kunci : Advokat, Klien dan Penegakan Hukum Perdata

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Advokat  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu Advocare, yang artinya to defend (mempertahankan),  sedangkan  dalam  bahasa Inggris,  pengertian  Adovat  dijelaskan  kata Advocate ( menandai adanya atau merekomendasikan  di  depan  umum  ).  Selain itu  istilah  Advokat  diartikan    sebagai  orang
yang  melaksanakan  kegiatan  advokasi  yang dilakukan  seseorang  atau  kelompok    untuk memperjuangkan hak kliennya/ penerima jasa hukum,  baik  perorangan  maupun  kelompok berdasarkan peraturan perundang – undangan, oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum  bagi  semua  pencari  keadilan  dalam
penegakan  hukum,  kebenaran,  keadilan  dan HAM.
Advokat  merupakan  sebuah  profesi dalam  bidang  hukum  sudah  dikenal    di Indonesia sejak zaman  Belanda  dengan  nama
Reglemen op de Rechterlijke organisatie en het Beleid  der  Justitie  in  Indonesia,  kemudian pada  tahun  1947  di  Indonesia  diperkenalkan suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang Advokat atau Procureur.
Di  Indonesia  Advokat  diterjemahkan sebagai  Lawyer,  terkadang  diartikan  sebagai “Pengacara“,  atau  Pembela,  atau  Penasehat Hukum, Pokrol, aau disebut juga  “adjuster“. Namun  yang  lebih  sering  digunakan  adalah Advokat,  Pembela,  Pengacara,  dan  Penasehat Hukum”.  Istilah  tesebut  hanyalah  persoalan penyebutan,  akan  tetapi  mempunyai  muara yang  yang  sama  yaitu  profesi  di  bidang penyediaan jasa hukum (Legal Profession).
Dalam  pasal  1  ayat  1,  Undang-Undang Nomor:  18  tahun  2003    maupun  Kode  Etik Advokat  Indonesia  tahun  2002,  dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa  hukum,  baik  didalam  maupun  diluar Pengadilan  yang  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana  diatur  undang-undang.  Profesi Advokat  merupakan  jabatan  mulia  (officium nobile)  diberikan  karena  aspek  kepercayaan dari  pemberi  kuasa  atau  klien  yan  dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya  di  forum  yang  telah  ditentukan, oleh sebab itu seorang Advokat hampir seluruh dunia kata atau istilah itu dikenal. Akan tetapi pada  awalnya  di  Indonesia  profesi  penyedia
jasa  hukum  sering  dikenal  dengan  sebutan Penasehat Hukum, penggunaan istilah tersebut mengacu  pada  KUHAP,  UU  MA  dan  UU Peradilan  Umum.  Seiring  waktu  sebutan Penasehat  Hukum  mengalami  pergeseran  . Istilah  Advokat  mulai  digunakan  sebagi penyebutan  penyedia  jasa  hukum  dan  istilah tersebut  menjadi  baku  setelah  keluarnya Undang-Undang  Nomor:  18  tahun  2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang  Advokat  dijelaskan  bahwa,  Advokat adalah  penegak  hukum  yang  mempunyai kedudukan  yang  setara  dengan  penegak hukum  lainnya,  seperti  Hakim,  Jaksa  dan Polisi,  namun  demikian  meski  sama  –  sama sebagai  penegak  hukum  memiliki  peran  dan fungsi  yang berbeda, karena Hakim mewakili kepentingan  negera,  sedangkan  Jaksa  dan Polisi  mewakili  kpentingan  Pemerintah, namun  demikian  peran  Advokat  tidak termasuk dalam lingkaran kekeuasaan tersebut.  Namun  Advokat  sebagai  penegak hukum  menjalankan  peran  dan  fungsinya mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat  (Klien)  dan  tidak  terpengaruh kepada  kekuasaan  negara  (yudikatif  maupun eksekutif).
Istilah Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari  advokat,  sedangkan  jasa  hukum  yang diberikan  Advokat  berupa  konsultasi  hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,  membela  dan  melakukan
tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan hukum klien.
Dalam  memberi  jasa  hukum,  seorang pengacara  dituntut  untuk  mempunyai  konsep manajemen dalam mengelola kantor hukumnya. Oleh sebab itu seorang pengacara dalam  menjalankan  bisnis  kepengacaraan, seorang pengacara dilindungi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membela  kepentingan kliennya  dibatasi dengan Kode Etik dan UU Advokat.
Seorang  Pengacara  ,  Advokat  mewakili Klien  dalam  menyelesaikan  suatu  kasus hukum baik didalam mapun diluar persidangan.  Di  Indonesia  seorang  pengacara atau Advokat haruslah  berpendidikan Sarjana Hukum  ,  serta  mengikuti  Pendidikan  Khusus Advokat  (  PKPA  )  dan  lulus  ujian  yang dilaksanakan  suatu  organisasi  Pengacara  dan mengikuti magang selama 3 tahun dari Kantor Hukum  serta  sebagai  pendaping  nya  adalah seorang  Advokat  yang  telah  bercara  minimal selama 7 tahun.
Adapun  perbedaan  antara  Perbedaan Advokat,  Pengacara  dan  Penasehat  Hukum sebagai berikut:
a. Advokad dalam sudut pandang pribadinya, ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya.
Namun,  dalam  membela  hak-hak  hukum tersebut,  cara  berpikir  advokat  harus objektif  menilainya  berdasarkan  keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi.  Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara
yang  menurut  keahliannya  tidak  ada  dasar hukumnya, dan advokad dilarang memberikan  informasi  yang  menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat, pengertian  advokat  adalah  seseorang  yang memiliki  profesi  untuk  memberikan  jasa hukum  kepada  orang  di  dalam  pengadilan atau  seseorang  yang  mempunyai  izin praktek  beracara  di  pengadilan  di  seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.   Sedangkan  yang  dimaksud dengan  pengacara  biasa  adalah  seseorang yang  memiliki  profesi  untuk  memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah  yang  sesuai  dengan  izin  pratek beracara yang dimilikinya. Karena itu, apabila pengacara tersebut akan beracara  di  luar  lingkup  wilayah  izin prakteknya, untuk itu ia harus meminta izin terlebih  dahulu  ke  pengadilan  dimana  ia akan beracara.
b. Penasehat Hukum Penasehat hukum atau solicitor dapat diartikan sebagai orang yang bertindak dalam memberikan nasehat- nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan ataun perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya (non-litigation)
Konsultan  Hukum,  Pengertian  dari Konsultan hukum adalah  yang berspesialisasi dalam  hukum  korporasi dalam  menjalankan praktek  profesinya  berdasarkan  surat  izin usaha  yang  khusus  yang  diberikan  oleh  yang
berwenang tidak di muka
pengadilan. Konsultan Hukum, pada umumnya  bekerja  untuk  pekerjaan-pekerjaan hukum  yang  berkaitan  dengan  bidang usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Konsultan  Hukum haruslah memiliki pengetahuan mengenai aspek hukum kontrak, hukum  pajak,  accounting,  hukum  sekuritas, kebangkrutan,  hak  kekayaan  intelektual, lisensi, hukum penetapan wilayah, dan hukum- hukum  yang  spesifik  kepada  kepentingan bisnis korporasi dimana mereka bekerja.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan  uraian  diatas,  menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  fungsi  dan  peran  seorang Advokat  menurut  Undang-Undang  Nomor 18 tahun 2003?
2. Bagaimana  Hubungan  Advokat  dengan Klien  dan  Akibat  hukumnya  dalam Penegakan Hukum Perdata?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  dari  latarbelakang  serta perumusan  masalah  tersebut  diatas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji fungsi dan peran seorang
Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003.
2. Untuk  mengkaji  Hubungan  Advokat dengan  Klien  dan  Akibat  hukumnya dalam Penegakan Hukum Perdata.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Fungsi dan Peran Advokat
Menurut  Undang-Undang  Nomor 18 tahun 2003
Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor  :  18  tahun  2003    maupun  Kode  Etik Advokat  Indonesia  tahun  2002,  dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa  hukum,  baik  didalam  maupun  diluar Pengadilan  yang  telah  memenuhi  persyaratan sebagaimana  diatur  undang-undang.  Profesi Advokat  merupakan  jabatan  mulia  (  officium nobile  )  diberikan  karena  aspek  kepercayaan dari  pemberi  kuasa  atau  klien  yan  dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya  di  forum  yang  telah  ditentukan. Jasa  hukum  yang  dimaksud  dalam  undang- undang  tersebut  adalah  bentuk  jasa  yang diberikan  seorang  advokat,  mulai  dari Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum,
menjalankan Kuasa, Mewakili, Mendampingi, Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk  kepentingan  hukum  klien/  Penerima Jasa Hukum.
Dengan  demikian  pelayanan  yang diberikan  seorang  Advokat  bersifat  luas, meliputi bidang litigasi atau dalam pengadilan maupun  non  litigasi  atau  diluar  pengadilan. Sejak berlakunya UU Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi Advokat eksistensinya  telah  diakui  sebagai  penegak
hukum lainnya . Sejatinya keberadaan profesi Advokat  secara  formal  telah  diakui  di Indonesia.
UU  Nomor  :  18  tahun  2003  tentang Advokat  telah  dijelaskan  bahwa,  upaya mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum dalam  berkehidupan  bermasyarakat  dan bernegara,  peran  dan  fungsi  Advokat  sebagai profesi  yang  bebas  dan  mandiri  serta bertanggung  jawab  merupakan  bagian  yang terpenting.
Tugas  seorang  Advokat  melalui  jasa hukum bertujuan demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum untuk kepentingan masyarakat  yang  membutuhkan  keadilan. Profesi Advokat juga memberikan sumbangsih bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum di Indonesia, terutama di bidang  ekonomi  dan  perdangan,  termasuk penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan. Usaha  tersebut  melalui  jasa  konsultasi, negoisasi,  maupun  membuat  kontrak-kontrak dagang.
Sesuai  ketentuan  pasal  5  ayat  1  UU Nomor  :18  tahun  2003,  menyebutkan memberikan sstatus kepada Advokat sebagain penegak  hukum    yang  kedudukannya  setara dengan  penegak  hukum  lainnya  (  Hakim, Jaksa, Polisi ) dalam menegakkan hukum dan keadilan.  Dengan  demikian  seorang  Advokat selalu dilibatkan langsung dalam setiap proses hukum  baik  Pidana,  Perdata,  Tata  Usaha Negara.
Peran  dan  Fungsi  seorang  Advokat sangat  kompleks,  selain    memiliki  fungsi
secara  individu  dan  organisasi,  seorang Advokat  memiliki  peran  yang  sangat  besar untuk  bangsa  dan  negara  dalam  penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai  seorang  harus  memenuhi Syarat-  Syarat  menjadi  Advokat.  Dalam  UU Nomor:18  tahun  2003,  tentang  Advokat menjelaskan  bahwa  syarat-syarat    dan memumum  bahwa  “  yang  diangkat  sebagai advokat  adalah  berpendidikan  dengan  latar belakang Sarjana Hukum dan setelah mengikuti  pendidikan  khusus  Advokat  yang dilaksanakan organisasi“.
Pasal  3  ayat  1  menyatakan  bahwa, untuk  diangkat  sebagai  advokat  harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Warga Negara Republik Indnesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri
4. Berusia sekurang kurangnya 25 tahun
5. Berlatar Pendidikan Sarjana Hukum
6. Lulus  ujian  yang  diadakan  organisasi advokat
7. Magang 2 (dua ) tahun terus menerus pada kantor advokat
8. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  kejahatan  yang  diancan pidana penjara 5 (lima ) tahun
9. Berperilaku baik, jujur bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi.
Peran dan  Fungsi Advokat  bagi  Negara yaitu:
1. Advokat  berfungsi  sebagai  pengawal konstitusi dan Hak Asasi Manusia
2. Advokat sebagai pioneer dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang merupakan  hak  paling  dasar  dari  warga negara.
3. Advokat  sebagai  anak  bangsa    yang berkewajiban  untuk  menjaga    keutuhan bangsa dan negara.
Peran dan Fungsi Profesi advokat untuk Diri Sendiri dan Organisasi:
1. Melaksanakan kode Etik Advokat
2. Memegang teguh sumpah Advokat
3. Menjunjung tinggi idealism, kebenaran dan keadilan
4. Menjaga  kemandirian,  kekebasan,  derajat dan matabat advokat
5. Meningkatkan mutu pelayanan
6. Menjaga persatuan dan kesatuan advokat.
Selain  peran  dan  fungsi  diatas,  seorang advokat  sebagai  salah  satu  elemen  penegak hukum    mempunyai  peran  sebagai  penyedia jasa hukum serta pemberi bantuan hukum.
- Advokat  Sebagai  Pemberi  Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma
Dalam  UU  Nomor  :  18  tahun  2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa, seorang advokat wajib memberi antuan ukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yag tdak  mampu  /  miskin,  akan  tetapi  bantuan hukum  secara  Cuma-Cuma  tidak  boleh berdasarkan atas rasa belas kasihan, karena perbuatan  itu  lebih  kepada  peghargaan terhadap HAM dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
Bantuan  hukum  secara  suma-Cuma adalah jasa hukum  yang diberikan seorang
advokat  tanpan  menerima  pembayaran honorarium,  bantuan  tersebut  berupa pemberian  konsultasi  hukum,  mewakili, menjalankan kuasa, membela, mendampingi,  serta  melakukan  tindakan hukum  lainnya  untuk  kepentingan  bagi pencari  keadilan  yang  tidak  mampu  di setiap proses pradilan, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 peraturan PERADI Nomor : 1tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberaian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma.
Pemberian  bantuan  hukum  di  muka pengadilan  berupa  bantuan  hukum  litigasi meliputi seluruh rangkaian proses peradilan,  mulai  dari  perkara  perdata, pidana maupun tata usaha negara, termasuk dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian  dan  penuntutan  di  kejakaan terkait perkara pidana.
Pasal  4  ayat  1  PP  Nomor:  8  tahun 2008  tentang  persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  secara  Cuma- Cuma,  menerangkan  pemberian  bantuan hukum  secara  Cuma-Cuma  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang ditujukan  kepada  advokat  atau  melalui organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum.
2.2 Hubungan  Advokat  dengan  Klien  dan Akibat  Hukumnya  dalam  Penegakan Hukum Perdata
Seorang  Advokat  dalam  beracara  pada peradilan perdata,  dimana Advokat/Pengacara berkedudukan  sebagai  kuasa  atau  wakil
kliennya.  Landasan  hukum  advokat  dalam peradilan  perdata  adalah  Pasal  123  HIR (Herziene  Indonesisch  Reglement)  dimana dalam  Pasal  123  ayat  (1):  ”  Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau  diwakili  oleh  kuasa  yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat  kuasa.
Oleh  karenanya  Pasal  123  HIR  ini, hukum acara perdata mengenal adanya sistem lembaga perwakilan. Sehingga peran Advokat/Pengacara  dapat  membantu  pihak- pihak yang berpekara dalam mempertahankan hukum  perdata  materiil.  Hukum  perdata  bagi seorang  Advokat  adalah  seorang  interprestasi dan perang ilmiah, karena itu sebagai Advokat wajib  mempertahankan  unsur-unsurnya  di dalam hukum acara perdata.
Dasar adanya sistem lembaga perwakilan adalah dikarenakan masih banyaknya  pencari  keadilan  yang  kurang mampu  atau  kurang  memahami  dalam mengajukan  gugatan  dan  tangkisan  dengan rumusan  sedemikian  rupa.  Oleh  karena  itu, lembaga perwakilan bermaksud menjaga agar jangan  sampai  pihak-pihak  pencari  keadilan dirugikan hanya membuat kesalahan- kesalahan  dalam  hukum  acara  perdata  yang terikat oleh banyaknya peraturan dan macam- macam formalitas.
Oleh  karena  itu,  sebagai  advokat  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian  berpekara,  apalagi  mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar  padanya.  Hal  ini  disebut  sebagai
keterampilan profesional, sedangkan keberanian  berperkara  dimaksudkan  untuk berhadapan  dengan  lawan  dan  hakim  di pengadilan.  Tugas  advokat  sebagai  lembaga perwakilan  adalah  menyaring  dan  menyusun kejadian-kejadian  yang  ia  peroleh  dari kliennya,  kemudian  ia  kumpulkan  sebagai bahan  untuk  nantinya  dituangkan  dalam bentuk  gugatan,  yang  akan  dimajukan  dalam sidang pengadilan.
Namun fungsi advokat sebenarnya tidak hanya terbatas di dalam pengadilan, tetapi juga di  luar  pengadilan.  misi  seorang  advokat adalah memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang kepada kliennya. Selain  perannya  beracara  di  pengadilan (perdata), di masa modern sekarang ini, adalah perannya  dalam  membuat  “memorandum hukum”  atau  legal  audit  (pemeriksa  hukum), dan  legal  opinion  (pendapat  hukum)  dalam menangani kasus yang dihadapi klien.
Pada  prinsipnya,  tugas  advokat  adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti menurut  hukum  kepada  kliennya.  Namun demikian,  dalam  menjalankan  perannya  itu, advokat mempunyai fungsi yang lebih luas lagi daripada hanya sekedar menjadi penasehat dan pembela,  yakni  harus  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab  untuk  memajukan  profesi hukum, peradilan dan hukum dalam arti luas. Yang  dimaksud  lembaga  perwakilan  diatas tidak  termasuk  orang-orang  yang  menurut hukum  materiil  tidak  atau  belum  dapat bertindak sendiri dalam hubungan hukum, dan tidak  dapat  pula  menghadap  sendiri  di  muka
Hakim, yang mereka itu diwakili oleh walinya atau wakilnya menurut hukum, seperti anak di bawah  umur  dan  orang  dewasa  yang  sakit jiwanya.  Bukan  pula  yang  dimaksudkan dengan  perwakilan  badan  hukum  oleh pengurus  dan  direksinya,  dan  tidak  termasuk ketentuan  Pasal  123  ayat  2  HIR  yang menyebutkan seorang Jaksa mewakili pemerintah di muka pengadilan perdata.
Seorang Pengacara  Perdata dapat beracara pada Pengadilan Negeri,  Pengadilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani  perkara Perdata.   Sesuai  arti dari hukum  perdata ,  dia  lebih  menekankan pada hubungan yang bersifat privat baik antara orang dengan orang dengan korporasi maupun korporasi dengan korporasi.
Penanganan  atas  kasus/perkara  itulah disebut  dengan  Pengacara  Perdata.  Seorang pengacara Perdata harus lebih jeli melihat dan menganalisa  perkara  yang akan ditanganinya, seorang  Pengacara  perdata  harus  jeli  atas perkara  yang  akan  ditanganinya  apakah termasuk  dalam  kategori  Perbuatan  Melawan Hukum  atau  Wanprestasi.  Ketidakpahaman dalam memahami makna keduanya (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) mengakibatkan  perkara  yang  ditanganinya tidak dapat diterima dengan baik  atau ditolak oleh  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan mengadilinya.
Pengacara Perdata lebih banyak berhubungan  dengan  hal  yang  berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh Klien baik materiil  maupun  immateriil  yang  diakibatkan
oleh  ingkar  janjinya  (wanprestasi)  maupun perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh orang maupun sebuah korporasi atas hak- hak yang semestinya didapat atau tidak didapat oleh  seseorang  atau  sebuah  korporasi.  Atas dasar itulah seseorang maupun korporasi dapat mengajukan  atas  kerugian  yang  dideritanya secara  Perdata  baik  ke  Pengadilan  Negeri maupun  Pengadilan  Agama  setempat  sesuai dengan Konpetensi Absolut dan Relatif sesuai yang  diatur  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Pengacara Perdata harus memahami dua hal  besar  tentang  unsur-unsur  perbedaan  dari Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Apabila  sorang  Pengacara  tidak  dapat memahami perbedaan keduanya, maka sangat sulit untuk dapat memenangkan perkara  yang akan  atau  sedang  dihadapi  di  Pengadilan. Karena pada umumnya Gugatan yang diajukan oleh seseorang maupun Korporasi di Pengadilan  dalam  perkara  perdata  adalah terdiri  dari  2  (dua)  bagian,  yakni  kalau  tidak Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  atau Wanprestasi (Ingkar Janji).
Dalam  mengajukan  gugatan  ,  harus deperhatikan dengan benar bahwa yang diberi kuasa menurut hukum harus benar-benar orang yang dapat mewakili yan bersangkutan dalam perkara  tersebut  dan  telah  memenuhi  syarat- syarat  untuk  mewakili  para  pihak  yang berperkara  dengan  sah  dan  berdasarkan hukum. Jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil,  maka  sipemberi  kuasa  tidak  lagi memiliki hak untuk bicara dalam persidangan.
- Kode Etik Advokat
Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya  sangat  erat  hubungannya  dengan prilakunya  dalam  profesinya  .  Prilaku merupakan etika,moral tingkah laku seseorang yang dilihat dari kacamata  baik dan  buruk.  Kata  Etika  sama  dengan  moral keduanya memiliki arti adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Perbedaan keduanya  terdapat  asal  bahasanya,  dimana etika basal dari  bahasa  Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.
Menurut Immanuel Kant yang diterjemahkan  Lili  Tjahyadi  (Penerapan Kode  Etik  Advokat  sebagai  salah  satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat) membagi dua moralitas yaitu : 1. Moralitas Hetronom, yaitu sikap dimana kewajiban  itu  ditaati  dan  dilaksanakan karena  berasal  dari  luar  kehendak sipelaku  sendiri.  Misalnya  karena  ingin mencapai  tujuan  yang  diharapkan  atau karena  takut  pada  penguasa  yang memberi tugas kewajiban tersebut. 2. Moralitas  Otonom,  yaitu  kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai  kehendaknya  sendiri.  Inilah yang  mnejadi  prinsip  moralitas,  sebab berkaitan dengan kebiasaan tingkah laku manusia.
Dalam perkembangan profesi hukum di Indonesia banyak dibutuhkan masyarakat. Misalnya:
Kepolisian,
Kejaksaaan,  Kehakiman,  Notaris  dan Advokat,sehingga  memicu  kebutuhan  jasa
hukum  semakin  meningkat.  Namun  dalam menjalankan tugasnya tidak bisa melakukan  sesuai  dengan  kehendaknya sendiri akan tetapi Advokat harus memiliki aturan  /  pedoman  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Pedoman  sebagai  seorang  Akdvokat dalam menjalankan tugas profesinya berupa Kode Etik Advokat, berawal dari pertemuan  advokat  menghasilkan  sebuah kesepakatan  berupa  Piagam  Baturraden pada  tanggal  27  Juni  1971,  isinya merumuskan  tentang  unsure  penyebutan unsure seorang profesional antaranya : 1. Harus ada ilmu hukum yang dikembangkan didalamnya.
2. Harus ada unsur kebebasan didalamnya
3. Mengabdi  pada  kepentingan  umum, tujuan  utama  bukan  untuk  mencari nafkah.
4. Ada  hubungan  kepercayaan  antara Advokat dengan Klien.
5. Adanya  kewajiban  saling  merahasiakan informasi dari Klien dan adanya jaminan akan kerahasiaan oleh undang-undang.
6. Adanya immuniteit terhadap penuntuttan tentang hak yang dilakukan dalam menjalankan tugas pembelaan.
7. Adanya  kode  etik  dan  peradilan  kode etik
8. Adanya honorarium yang menyesuaikan kemampuan klien.
Kode  etik  advokat  ditetapkan  pada tanggal 23 Mei 2002, berdasarkan kesepakatan  7  (tujuh)  organisasi  advokat
Indonesia,  terdiri  dari  :  IKADIN,  AAI, AKHI,  HKHPM  (himpunan  konsultan hukum pasar modal), SPI (serikat pengacara Indonesia), dan HAPI (himpunan advokat  dan  Pengacara  Indonesia).  Kode Etik  Advokat  Indonesia,  maka  setiap advokat menjungjung tinggi Kode Etik dan Sumpah  Profesi  yang  pelaksanaannya diawasi Dewan Kehormatan, yang eksistensinya  harus  diakui  setiap  advokat tanpa  melihat  asal  usul  anggota  organisasi profesinya, yang pada pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan  terhadap  kode  etik  advokat, sehingga kepada setiap advokat dibebankan kewajiban  untuk  jujur  dan  bertanggung jawab  dalam  menjalankan  profesinya  baik kepada  klien,  teman  sejawat,  pengadilan, negara  maupun  masyarakat,  sebagaimana tercantum  dalam  pembukaan  Kode  Etik Advokat  Indonesia  (KEAI)  tahun  2002. Kode  Etik  Advokat  berfungsi  sebagai control dalam menjalankan tugas profesinya,  sehingga  ia  diharapkan  dapat menjaga martabat dan kehormatan profesinya.
- Hubungan  Advokat  dengan  Klien  dan Akibat Hukumnya
Seorang  advokat  dalam  menjalin hubungan  dengan  klien  memiliki  aturan sebagaimana  dirumuskan  dam  Kode  Etik Advokat Indonesia, dimana seorang Advokat dalam menjalin hubungan dengan klien  tidak  serta  merta  semaunya  sendiri, karena Advokat memiliki aturan yang telah
dirumuskan  dalam  Kode  Etik  Advokat Indonesia.
Dalam pasal 18 UU Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam menjalankan tugas profesional seorang Advokat dilarang membedakan  perlakuan  terhadap  klien berdasarkan  jenis  kelamin,  agama  politik, keturunan,  ras  atau  latar  belakang  sosial budaya
Dalam menjalankan tugas profesinya ada  beberapa  hal  yang  harus  dipahami seorang  Advokat  dalam  hubungannya dengan klien :
1. Seorang  Advokat  harus  berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari  kedua  belah  pihak,  baik  klien maupun  pihak  lawan  agar  sebisa mungkin  memperoleh  penyelesaian melalui jalan perdamaian.
2. Seorang  Advokat  tidak  dibenarkan memberikan  keterangan  yng  dapat menjerumuskan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya baik liasan  maupun  tertulis    yang  dapat mempersulit klien.
3. Selama menjalankan tugasnya Advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan  klien  dalam  menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium
4. Seorang  advokat  tidak  dibenarkan membebani  kliennya  dengan  biaya yang tidak perlu
5. Seorang  Advokat  tidak  dibenarkan memberikan  jaminan  kepada  kliennya

## bahwa perkara yang ditanganinya pasti
menang.
6. Selama  menjalani  profesinya  seorang Advokat harus bersikap adil
7. Seorang  Advokat  harus  menolak perkara  yang  diyakininya  tidak  ada dasar hukumnya.
8. Selama  menjalankan  tugas  profesinya wajib  memegang  rahasia  jabatan tentang  segala  hal  yang  diberitahukan oleh klien kepadanya ( kepercayaan ).
9. Seorang  Advokat  tidak  dibenarkan melepaskan  tanggung  jawab  yang dibebankan  kepadanya  yang  tidak menguntungkan bagi klien
10. Seorang  advokat  yang  mengurus kepentingan  bersama  lebih  dari  dua pihak maka ia harus mengundurkan diri dari mengurus kepentingan tersebut. Pada perinsipnya tugas advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti luas  menurut  hukum  pada  kliennya,  namun demikian dalam menjalankan perannya seorang advokat mempunyai fungsi yang lebih luas  dari  pada  hanya  sekedar  menjadi penasehat  dan  pembela    yaitu  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  memajukan profesi  hukum  ,  peradilan  dan  hukum  dalam arti  luas,  akibat  hukum    antara  Advokat  dan Klien    terjadi  kontrak  tereupatik  dimana seorang  Advokat  dengan  Ilmu  pengetahuan hukumnya  mewakili  klien  dalam  menangani sengketa perdata, sedangkan klien diwajibkan membayar jasa hukum/honorium sebagaimana yang telah disepakati bersama.
III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Dalam  Praktek  menangani  perkara perdata,  seorang  Advokat  dan  hubungannya dengan  klien  hanya  sebagai  kuasa  dari  klien yang  memberi  kuasanya  kepada  Advokat untuk  menyelesaikan,  membela  hak-haknya baik  didalam maupun diluar Pengadilan, baik kuasa  Penggugat  maupun  kuasa  Tergugat, serta  pemberian  kuasa  antara  klien  dan Advokat  haruslah  berdasarkan  kepercayaan. Oleh  karena  itu,  sebagai  advokat  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian  berpekara,  apalagi  mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar  padanya.  Bahwa,  seorang  Advokat kedudukannya  sebagai  subjek,  karena  ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan  kliennya  dipersidangan,  akan tetapi  fungsi  seorang  Advokat  adalah  untuk membantu menyelesaikan perkara dipersidangan  dengan  menjunjung  tinggi Pancasila,  Hukum  dan  Keadilan.  Disamping itu  juga  sesuai  dengan  Kode  Etik  Advokat. bahwa  Advokat  tidak  arus  mengutamakan kepentingan  kliennya  saja  akan  tetapi  lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.
3.2 Saran
Seorang  advokat  dalam  menjalankan tugas  dan  profesi  yang  mulia  mewakili kepentingan klien dalam membantu
menyelesaikan  perkara  perdata  dipersidangan diharapkan  tidak  hanya  melihat    dari honorarium  semata  mata,  akan  tetapi  seorang Advokat  dapat  membantu    peradilan  hukum yang  bersih  dan  berwibawa  di  Republik Indonesia yang kita cintai.

## DAFTAR PUSTAKA
1. BUKU
Amir  Yusuf,  2008,  Strategi  Bisnis  jasa

## Advokat, Yogyakarta

## Ishaq, 2010, Pendidikan Ke Advokatan, Sinar
Grafika, Jakarta
Jimly  Asshiddiqie,  Peran  Advokat  dalam Penegakan Hukum. Jakarta

## Prodjihamidjojo,  Martiman.  1989,  Penasehat
Hukum  dan  Bantuan  Hukum  Indonesia Ghalia Indonesia., Jakarta
Rambe  Popuan,  Tekhnik  Praktek  advokat, 2001, Gracia, Bandung
Sartono  &  Bekti  Suryani  ,  Prinsip  Dasar Profesi Advokat, 2013, Jakarta

## Winarta, Frans Hendra, 2002, Bantuan Hukum
Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas Kasihan , Media Komputindo, Jkt

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat
Kode Eik Advokat Indonesia tahun 2002
Peraturan Peradi Nomor : 1 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Cuma-cuma .