## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3310/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kualitas Pelayanan Publik Dalam Menyediakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia
1 Yesica Milenia Simanjuntak, 2 Haura Atthahara , 3 Evi Priyanti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Article Info Abstract Article history: Received : 12 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022 During  the  Covid-19  pandemic,  the  relationship  between  the  central  government  and local  governments  is  required  to  always  be  in  line  and  harmonious.  The World.Health.Organization (WHO) declares that Covid-19 is a public health emergency and  has  become  an  international  concern.  The  central  government  and  local governments currently have great responsibility and authority in dealing with COVID- 19  cases.  Various  efforts  have  been  made  by  the  government  to  break  the  chain  of transmission of the Covid-19 virus, one of which is by providing Covid-19 vaccination services to all Indonesian people. Therefore, community participation is very necessary so that the implementation of the COVID-19 vaccination program runs smoothly and in accordance with expectations. The method used is a method with a descriptive qualitative approach and by using a type of library research (library research). The purpose of this study was to determine how the quality of service in the implementation of the covid-19 vaccination service was. The results of this study use 5 dimensions of the quality of public services such as the Tangible Dimension which will discuss physical facilities, namely the quality of labor resources in the Covid-19 vaccination service, equipment, personnel and communication, and the Reliability Dimension which will discuss the ability of health workers  to  provide  services.  .  which  is  promised  on  time  and  satisfactorily,  the Responsiveness Dimension which will discuss the willingness of civil servants to help the community  and  provide  fast  service,  the  Assurance  Dimension  which  will  discuss  the knowledge and courtesy of health workers and the ability of health workers to convey the mandate.  and  self-confidence,  and  the  Empathy  Dimension  will  address  individual service and concern for society
Keywords:
Central and Local Relations, public services,
vaccination Covid-19
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 12 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022 Di  masa  pandemi  covid-19  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah dituntut  harus  selalu  sejalan  dan  harmonis.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  pada  saat  ini memiliki  kewajiban  dan  kewenangan  besar  dalam  hal  menangani  kasus  covid-19. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus covid-19.  Satu  contoh  diantaranya  adalah  memberikan  pelayanan  vaksinasi  covid-19 kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  partisipasi  dari masyarakat agar program pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Metode yang dipakai ialah metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif  dan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research). Sasaran  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan  dalam  pelaksanaan pelayanan vaksinasi covid-19. Hasil dari penelitian ini menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik seperti, Dimensi Tangible yang akan membahas mengenai fasilitas fisik yaitu  dari  kualitas  sumber  daya  tenaga  kerja  pada  pelayanan  vaksinasi  covid-19, peralatan, personil dan komunikasi, Dimensi Reliability yang akan membahas mengenai kemampuan  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan tepat waktu dan memuaskan, Dimensi Responsiveness yang akan membahas mengenai kesediaan  para  pelayan  masyarakat  untuk  membantu  masyarakat  dan  menyediakan layanan  yang  cepat,  Dimensi Assurance yang  akan  membahas  mengenai  pengetahuan dan kesopanan tenaga kesehatan dan kemampuan tenaga kesehatan untuk menyampaikan kepercayaan  dan  keyakinan,  dan  yang  terakhir  Dimens i  Empathy akan  membahas mengenai pelayanan dan perhatian secara individual kepada masyarakat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yesica Milenia Simanjuntak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1810631180123@student.unsika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  pada  hakekatnya  merupakan  hubungan kewenangan  yang  saling  melengkapi.  Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  ini  telah diatur  pada amandemen  pasal  18  UUD  1945.  Pada  pasal  18  UUD  sesudah amandemen  secara struktural  ini  telah  berkembang  menjadi  tiga  pasal  yaitu  pasal  18,  pasal  18A,  dan  pasal  18B. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara spesifik dinyatakan pada pasal 18A yang berbunyi  :  “  Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah;  hubungan  keuangan,  pelayanan umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”
Saat ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sejalan dan harmonis dalam menangani kasus covid-19. Kasus Covid-19 ini telah dinyatakan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan  dunia  (WHO).  Oleh  karena itu,  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  bersinergi  untuk menangani pandemi ini. Indonesia merupakan satu diantara banyak negara yang telah terjangkit virus covid-19. Kasus covid-19 ini ada pertama kali di Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus ini terus menyebar luas di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kemenkes RI kasus Covid-19 pada tanggal 25 Maret 2020 mencapai 414.179  kasus  dan  yang  meninggal  akibat  virus  covid-19  mencapai  18.440  kasus.  Pemerintah pusat dan daerah saat ini mempunyai beban tanggung jawab yang besar selama menghadapi kasus pandemi ini. Pemerintah pusat dan daerah juga harus menyatukan visi misi agar dapat mencapai sasaran. Sasaran pemerintah dalam hal ini adalah pemberian vaksinasi sampai tahap akhir kepada penduduk Indonesia sebanyak 80% dari jumlah penduduk Indonesia.
Pada kasus ini, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan variasi penyakit dan faktor ancaman yang akan berakibat  pada keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pemerintah juga  memiliki  wewenang  untuk  mengesahkan  dan  menghapuskan  keadaan  darurat  kesehatan masyarakat, serta mengesahkan dan menghapuskan pembatasan pintu masuk wilayah baik pintu masuk  internasional  maupun  pintu  masuk  dalam  negeri  guna  mengurangi  penularan  covid-19. Selanjutnya,  pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  berkewajiban  untuk  memenuhi  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  dan  ketersediaan  vaksinasi  covid-19.  Seperti,  menyediakan  fasilitas kesehatan dan juga menyediakan tenaga kesehatan yang berkompeten. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan covid- 19  dan  melakukan  penerapan  penyesuaian  kebiasaan  baru  seperti  menerapkan  5M  (Memakai masker,  Mencuci  Tangan  pakai  sabun  dan  air  mengalir,  Menjaga  jarak,  Menjauhi  kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi) dan memperketat prosedur kesehatan diruang terbuka ataupun ruang tertutup.
Untuk  menghentikan  laju  penyebaran  covid-19  sejumlah  usaha  diselenggarakan  oleh pemerintah seperti halnya memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial bersekala Besar), mengentaskan  covid-19  dengan  membentuk  TCG  (Tim  Gerak  Cepat)  disejumlah  wilayah kedaulatan  pintu  masuk  negara,  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  di  berbagai  ruang  publik, penunjukan beberapa rumah sakit dan penginapan untuk dijakikan tempat evakuasi pasien covid- 19,  pemberian  vaksinasi  covid-19  hingga  dosis  ke-3  dan  pemberlakuan  kebijakan  PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), percepatan pelaksanaan 3T ( Tracing , Testing , dan Treatment ) dan larangan mudik menjelang hari raya besar.
Mengutip  dari  situs  resmi  Kementrian  Kesehatan  pada  11  Maret  2022  total  masyarakat yang sudah mendapat  dosis pertama vaksin mencapai 193,014,314 (92,68%) dosis. Sementara, untuk  vaksinasi  covid-19  dosis  kedua  tercatat  masyarakat  yang  telah  divaksinasi  mencapai 150,280,634  (72,16)  dosis.  Lalu  untuk  total  vaksinasi  pada  dosis  ke  tiga  baru  mencapai 14,013,132 (6,73) dosis. Pemberian vaksinasi covid-19 ini memiliki target total sasaran vaksinasi sampai  tahap  akhir  yaitu,  sebanyak  208,265,720  penduduk  Indonesia  yang  harus  divaksinasi. Maka dari itu, dibutuhkannya kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran vaksinasi.
Dari  hasil  penelitian  sebelumnya  penulis  menggunakan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Fadhilah  et  al.,  2021)  yang  berjudul  “Evaluasi  Pelayanan  Vaksinasi  Covid-19  (Studi  Kasus Puskesmas Mojo Kota Surabaya).” Dalam riset ini melihat bagaimana evaluasi pelayanan vaksin covid-19.  Selain  itu,  penelitian  dari  Maharani  juga  mengkaji  mengenai  kualitas  pelayanan berdasarkan  aspek-aspek  pelayanan  publik  seperti,  Dimensi tangibles, Dimensi reliability, Dimensi responsiveness, Dimensi assurance , dan Dimensi empahty . yang membedakan riset yang ingin penulis teliti dengan penelitian yang pernah dilakukan yaitu terdapat pada objek kajian yang ingin diteliti. Selain itu, pada penelitian yang ingin penulis teliti ini memiliki standar kebaharuan dalam hal informasi dan data yang didapatkan oleh penulis melalui studi pustaka.
Selanjutnya oleh (Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Yusuf Maulana, 2021) yang berjudul  “Pola  Relasi  Pusat  dan  Daerah  Era  Pandemi  Covid-19”  menyatakan  bahwa  dampak covid-19 telah mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian urusan kewenangan. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Selain itu banyak perubahan dalam pengaturan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. pola relasi yang konfliktual masih terasa dalam penanganan pandemi. Yang membedakan penelitian yang ingin penulis teliti adalah bagaimana aspek pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan vaksinasi yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin melihat seperti apa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah ketika memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melihat bagaimana kualitas  pelayanan  vaksinasi  jika  ditinjau  berdasarkan  lima  dimensi  pelayanan  publik  serta melihat  bagaimana  hambatan  dalam  melaksanakan  pelayanan  vaksinasi  covid-19.    Adapun sasaran dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas pelayanan vaksinasi berdasarkan lima dimensi  pelayanan  publik  serta  untuk  mengetahui  hambatan  dalam  melaksanakan  pelayanan vaksinasi covid-19

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan kajian pustaka atau studi literature. Menurut Zed (Mestika, 2008) metode penelitian studi literatur ialah sebagai serangkaian kegiatan yang  berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengolah  bahan  penelitian.  Studi  literatur  ini  juga  dibutuhkan sebagai materi pembahasan serta untuk mendapatkan beberapa teori-teori yang sesuai dari hasil penelitian. Pada penelitian jenis ini, penulis menggunakan literatur dari beberapa jurnal, buku- buku,  serta  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  masih  berhubungan  dengan  penelitian  yang ingin  penulis  telitii.  Informasi  dan  data-data  pada  metode  penelitian  studi  literatur  ini  akan dianalisis,  dan  disusun  secara  teratur  serta  disimpulkan  sehingga  penulis  mendapatkan  sebuah kesimpulan.
Gambar 1. Alur Penelitian

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kerjasama  Pemerintah  pusat  dan  daerah sangat  dibutuhkan  pada  kegiatan  vaksinasi.  Tidak hanya peran pusat yang dinilai penting, pemerintah daerah dianggap memiliki peran yang krusial
dalam  pendistribusian  vaksin.  Pada  pelaksanaan  vaksinasi  pemerintah  daerah  menyediakan logistik, penyimpanan vaksin, tempat vaksinasi, gudang dan alat, transportasi, tenaga kesehatan serta melaksanakan pemantauan dan menanggani terjadinya masalah pasca vaksinasi covid-19. Usaha dari pemerintah untuk melaksanakan vaksin sudah dilangsungkan oleh Menkes RI, Menlu dan Menteri BUMN, bersama dengan Menko Maritim dan Investasi, sampai Indonesia berhasil memperoleh akses vaksin mulai jenis Vaksin Sinovac, Vaksin Astra Zeneka, Vaksin Sinopharm, dan banyak lagi jenis vaksin yang beredar di masyarakat hingga saat ini.
Pemerintah  telah  menggandeng  aliansi  internasional  untuk  bekerja  sama  dalam  mencari sumber vaksin. Yaitu, federasi GAVI ( Global Alliance for Vaccine and Immunization ) dan CEPI ( Coalition for Epidemic Preparedness Innovation ).  Selain itu, pemerintah juga menjamin akses vaksinasi  terhadap  20%  populasi  Indonesia.Selain  mengimpor  vaksin  dari  beberapa  negara pemerintah  Indonesia  juga  telah  berupaya  untuk  membuat  program  super  prioritas,  yaitu memproduksi vaksin sendiri, vaksin tersebut ialah Vaksin Merah Putih. Sampai saat ini, vaksin merah  putih  telah  sampai  pada  tahap  uji  klinis  di  RSUD  Dr.  Soetomo  pada  9  Februari  2022. Vaksin  Merah  Putih  ini  akan  menjadi  vaksin  yang  berstatus  halal  pertama.  Pemerintah mengharapkan  dengan  adanya  Vaksin  Merah  Putih  ini  dapat  mencakup  seluruh  penduduk termasuk negara yang memiliki populasi agama islam.
Pemerintah  juga  berperan  aktif  dalam  mengkampanyekan  perilaku  5M  (Memakai  masker, Mencuci  Tangan  pakai  sabun  dan  air  mengalir,  Menjaga  jarak,  Menjauhi  kerumunan,  serta Membatasi mobilisasi dan interaksi). Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi penyebaran virus covid-19  dengan  cepat.  Pemerintah  juga  meminta  agar  masyarakat  selalu  sadar  diri  dan menghindari  keramaian,  mengkonsumsi  gizi  seimbang,  mengelola  stress  dan  berolahraga minimal 30 menit setiap hari.
Pemerintah daerah dalam hal ini juga memiliki peranan  konsekuensial dalam melaksanakan program vaksinasi khususnya melalui kebijakan  fiskal. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah  juga  sebagai  salah  satu  kunci  kesuksesan  pada  vaksinasi  covid-19.  Pada  pelaksanaan vaksinasi pemerintahan daerah dapat  berpartisipasi dalam menyediakan tenaga kesehatan, lokasi dan  tempat  pelayanan  vaksinasi,  transportasi  untuk  vaksin,  alat  penyimpanan  vaksin,  stok vaksinasi,  keamanan  dan  sosialisai  serta  menggerakan  masyarakat  untuk  ikut  vaksinasi  baik vaksin dosis pertama hingga vaksinasi dosis ketiga.

## 1. Kualitas Pelayanan Vaksinasi Berdasarkan 5 Dimensi Pelayanan Publik
Pemerintah  dalam  hal  ini  dituntut  untuk  memberikan  layanan  yang  berkualitas. Apalagi dalam memberikan layanan vaksinasi untuk masyarakat, pemerintah ditantang untuk lebih  kompeten  agar  dapat  meyakinkan  masyarakat  ditengah  banyaknya  mediasi  buruk terhadap vaksin yang beredar ditengah masyarakat.
Dimensi  pelayanan  publik  menurut  Zeithaml  (Hardiyansyah,  2011)  menyatakan bahwa  kualitas  pelayanan  ditentukan  oleh  dua  hal  yaitu  “ expected  service dan perceived service”. Expected service ditentukan oleh dimension of service quality yang terdiri dari 10 dimensi,  namun  dari  10  dimensi  kualitas  pelayanan  ini  disederhanakan  lagi  oleh  Zeithaml menjadi lima dimensi yaitu, “ 1) Dimensi Tangibles yang meliputi, Fasilitas fisik (Appearance of  physical  facilities), Peralatan (Equipment), Personil (Personnel), dan  Komunikasi ( Communication materials); 2) Dimensi Realiable, merupakan kemampuan untuk melakukan layanan  yang dijanjikan dengan andal dan akurat (Ability to perform  the promised service dependably  and  accurately); 3)  Dimensi Responsiveness merupakan  kesediaan  untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan  yang cepat (Willingness to help customers and  provide  prompt  servie); 4)  Dimensi Assurance yaitu,  pengetahuan  dan  kesopanan karyawan  dan  kemampuan  mereka  untuk  menyampaikan  kepercayaan  dan  keyakinan (Knowledge and courtesy of employess and their ability to convey trust and confidence); 5) Dimensi Empathy, dimensi ini memberikan perhatian secara individual kepada pelanggannya (The firm provides care and individualized attention to its customers)” .
Pelayanan  publik  yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang  dapat  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  5  dimensi  kualitas
pelayanan publik yang menjadi parameter acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Hasil analisis penulis adalah sebagai berikut:
a Dimensi Tangible
Zeithaml  dalam  (Hardiyansyah,  2011)  menyatakan  bahwa  “dimensi tangible merupakan terjemahan dari kata terlihat/terjamah. Dimensi ini terdiri dari  fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi”. Pada penelitian ini yang disebut dengan fasilitas fisik yaitu dari kualitas sumber daya tenaga kerja pada pelayanan vaksinasi covid-19, fasilitas, peralatan dan sarana komunikasi dalam memberikan pelayanan vaksinasi covid-19. Salah satu  hal  yang  paling  berpengaruh  dan  menjadi  variabel  penting  dalam  mewujudkan kualitas  pelayanan  adalah  komunikasi.  Pola  komunikasi  yang  terjalin  baik  antara pemerintah  kepada  masyarakat  tentunya  akan  mengurangi  keraguan  masyarakat  serta meningkatkan  keyanikan  masyarakat  dalam  menerima  vaksin  covid-19.  Pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan strategi komunikasi dalam menyukseskan vaksinasi covid- 19. Strategi tersebut dibahas pada rapat koordinasi strategi komunikasi PPKM, vaksinasi covid-19 dan komukasi interpersonal bagi kepala Desa dan Tim Peggerak PKK Stategi komunikasi yang disiapkan oleh pemerintah ada lima, yaitu, 1) Narasi, untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah membangun narasi besar seperti #VaksinasiUntukNegeri  yang  berisikan  pesan-pesan  yang  konsisten,  mudah  dipahami, kredibel,  yang  berbasis  sains  dan  data  serta  terdapat  perspektif  agama  untuk  menyasar berbagi lapisan masyarakat yang masih memiliki keraguan terhadap efektivitas vaksinasi covid-19; 2) Kanal, dalam hal ini pemerintah melakukan optimalisasi kanal komunikasi publik  seperti  media mainstream, media  sosial,  media center serta  kanal-kanal  lainnya yang  dikelola  oleh  KPCNEN  (Komite  Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional)  dan  Kominfo  sebagai  pusat  informasi  juga  ekosistem  agenda setting dalam sosialisasi. Kanal-kanal tersebut juga menjadi platform untuk mejawab pertanyaan publik serta menangkal hoaks; 3) Juru bicara, pemerintah melakukan orkestrasi juru bicara sesuai dengan target audiens dan komunitas vaksin dan vaksinasi covid-19 berserta dinamikanya; 4) Jaringan komunikasi, pemerintah menjalin kerjasama lintas kementrian dan lembaga untuk merangkul stakeholders seperti, media, pakar, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama,  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  pelaku  usaha  tentang  dinamika  vaksin  dan vaksinasi  melalui brief berkala  dan  sesi  edukasi  sebagai  perpanjangan  suara  dan  mitra pemerintah;  5)  Aspirasi  masyarakat,  dalam  kerjasama  lintas  kementrian  dan  lembaga untuk  menyiapkan  mekanisme  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat. (Muhammad, 2021)
Strategi  komunikasi  tersebut  di  nilai  efektif  mengubah  perilaku  masyarakat. Berdasarkan sumber dari situs resmi Kominfo, hasil survei yang diperoleh melalui Survey Efektifitas Komunikasi Publik oleh Pusakom (Pusat Komunikasi) dan LPPSP (Lembaga Penelitian  dan  Pengembangan  Sosial  Politik)  Universitas  Indonesia  menunjukan  jika informasi covid-19 diterima masyarakat mencapai 92%, informasi vaksin mencapai 83%, informasi  prokes  81%  dan  informasi  terkait  PPKM  berjumlah  80%  dan  untuk  program pemberdayaan  ekonomi  hanya  sekitar  65%  masyarakat  yang  mengetahui  informasi bantuan  sosial,  58%  yang  mengetahui  bantuan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah),  serta  sebanyak  51%  informasi  mengenai  KPCPEN.  (Biro  Humas Kementerian Kominfo, 2021)
Selain  menyiapkan  strategi  komunikasi  pemerintah  juga  telah  menyiapkan  berupa anggaran dan fasilitas perpajakan khusus untuk menyukseskan vaksinasi dan  pengobatan covid-19.  Berdasarkan  data  dari  situs  resmi  Kementrian  Keuangan  Diktorat  Jendral Anggaran    (Dewi,  2020)  menyatakan  bahwa  dana  yang  dianggarkan  Kemenkeu  untuk pelaksanaan program penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebesar Rp. 35,1 triliun untuk tahun 2020 yang anggarannya berasal dari APBN tahun 2020. Secara rinciannya anggaran ini digunakan untuk 3 juta dosis vaksin Sinovac yakni 1,2 juta dikirim pada tahun 2020, dan sisanya 1,8 juta akan dikirimkan pada tahun 2021 dan 100.000 dosis
vaksin Cansino.  Juga alat-alat penunjang adalah  jarum suntik, alkohol swab, safety box dan  lainnya.  Dan  ada  Rp.  74  triliun  pada  2021.  Anggaran  ini  26,48%  dari  perkiraan sebelumnya  Rp.  54,4  triliun.  Pemerintah  mengalokasikan  Rp.  18  triliun  ditambah redistribusi Rp. 19,6 triliun dalam APBN 2021 dan Rp. 36,4 triliun sisa dana penanganan kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 . Sedangkan anggaran untuk  tahun  2022  dikutip  dari  situs  resmi  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia (kemenkeu.go.id,  2021)  menunjukkan  bahwa  anggaran  kesehatan  dalam  RAPBN  2022 dialokasikan sebesar Rp. 255,3 triliun atau 9,4% dari total belanja negara. Pada tahun 2022 anggaran tersebut akan digunakan untuk untuk program vaksinasi, penguatan 3T, klaim biaya  pengobatan  pasien  covid-19,  penyediaan  obat-obatan,  dan  pemberian  insentif kepada  tenaga  kesehatan.  Adapun  fasilitas  lain  yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk mendukung  pelaksanaan  vaksinasi  yaitu  dengan  menyediakan  lokasi  vaksinasi  yang strategis, seperti di puskesmas, klink dan rumah sakit.
Selain  penyediaan  vaksin  dan  pelaksanaan  vaksinasi  covid-19  pemerintah  telah berupaya  untuk  menjaga  stok  ketersedian  vaksin  dan  menjalin  kerjasama  baik  secara bilateral maupun kerjasama secara multilateri demi menjaga keterjangkauan harga vaksin. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk memproduksi vaksin dalam negeri dan saat ini pemerintah membutuhkan dukungan serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah.
Gambar 2. Survey Efektifitas Komunikasi Publik (Sahlan, 2021)

## b Dimensi Reliability
Zeithaml  (Hardiyansyah,  2011)  menyatakan  bahwa Reliability ”adalah  kemampuan untuk  memberikan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  tepat  waktu  dan  memuaskan”. Menurut (Fadhilah et al., 2021) untuk mengetahui kualitas pelayanan vaksinasi covid-19 dapat  dikur  melalui  indikator  kemampuan  para  Tenaga  Kerja  Vaksinasi  dalam memberikan layanan yang tepat waktu dan membuat masyaraakat merasa puas, dimana pelayanan  vaksinasi  ini  harus  sesuai  dengan  standar  mutu  serta  sumberdaya  yang  telah ditentukan  dan  diinginkan  oleh  masyarakat  yang  akan  menerima  vaksinasi  covid-19. Kemampuan  ini  juga  bisa  dinila  berdasarkan  indikatornya  misalnya,  mengenai  sumber daya manusia ataupun kemampuan dari para tenaga kerja vaksinsasi, serta ketelitian dan kesabaran oleh para tenanga kerja vaksinasi dalam memberikan layanan vaksin. Dalam layanan vaksin, para penerima vaksin wajib menerima perhatian khusus terutama dalam hal-hal  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  pada  puskesmas. Sumber  daya  ini  bisa  berupa  tenaga  kerja  vaksinasi  pelayanan  vaksin  termasuk  tenaga medis pelayanan vaksin serta penjaga yang terdapat dipuskesmas.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  CISDI  ( Center  for  Indonesia”s  Strategic Development Initiatives) menyatakan bahwa penyediaan layanan di beberapa puskesmas mengalami  gangguan,  kesiapan  puskesmas  dalam  mengahadapi  pandemi  mengalami penurunan  sperti,  memberikan  layanan  yang  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada perorangan.  Dari  647  puskesmas  yang  menjadi  responden  ada  46%  puskesmas  yang mengurangi jam kerja layanan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan puskesmas dan beban kerja yang meningkat selama pandemi covid-19 yang dimana puskesmas harus
mampu menyeimbangkan antara upaya penanggulangan pandemi dan penyediaan layanan kesehatan esensial. Selain itu kendala dalam memberikan pelayanan adalah dari jumlah karyawan  puskesmas  yang  masih  sedikit,  sehingga  membuat  kurang  maksimalnya pelayanan yang diberikan.
Gambar 3 Persepsi Responden Terkait Terganggunya Layanan Kesehatan Karena Proses Vaksinasi Covid-19 (Hasil Survei Kesiapan Puskesmas Untuk Vaksinasi, 2021)
c Dimensi Responsiveness
Responsiveness merupakan kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat. Zeithaml (Hardiyansyah, 2011). Dalam pelayanan vaksinasi covid-19 petugas kesehatan dituntut untuk memiliki daya tanggap yang baik dalam menangani efek atau  keluhan  vaksin  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat.  Saat  ini,  daya  tanggap tenaga kerja vaksin pada pelayanan vaksinasi sudah cukup bagus dan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP ( Standard Operating Procerdure) yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat melalui pelaksanaan pelayanan yang telah sesuai dengan prosedur pegaturan jadwal,  dan  pendataan,  serta  penyampaian kepada  masyarkat.  Meskipun  sudah  terlihat cukup baik pemerintah tetap terus melakukan peningkatan kualitas SDM atau vaksinator melalui  berbagai  pelatihan  yang  dilakukan  secara  virtual.  Selain mengadakan  pelatihan kepada vaksinator Kementrian Kesehatan Republik Indonesia juga menyediakan layanan pengaduan vaksinasi.
Untuk  memberikan  pelayanan  yang  cepat  pemerintah  telah  berupaya  untuk menyediakan  layanan  informasi  bagi  masyarakat.  Masyarakat  yang  ingin  mengetahui informasi seputar vaksinasi covid-19 dapat menghubungi nomor hotline 199 ext 9 yang dapat  digunakan  oleh  seluruh  masyarakat.  Selain  menyediakan  nomor hotline , Kementrian  Kesehatan  juga  membuka  layanan  pengaduan  masyarakat  di WhatsApp . Pengaduan layanan ChatBot di aplikasi WhatsApp dihususkan bagi masyarkat yang ingin melakukan  pengaduan  terkait  sertifikat  vaksinasi.  Masyarakat  bisa  memberikan keluhannya  pada  nomor  081110500567.  Untuk  menjaga  keamanan  data,  masyarakat dijawibkan  untuk  memasukan  nomor  OTP  dan  nomor  telepon  yang  digunakan  pada aplikasi  Peduli  Lindungi  terlebih  dahulu.  Selanjutnya,  masyarakat  akan  ditampilkan berbagai  menu  seperti  menu download sertifikat,  status  vaksin  dan  ubah  data  diri. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) penggunaan fitur download sertifikat vaksin covid-19 di aplikasi peduli lindungi mencapai 65,6% fitur selanjutnya yang paling banyak digunakan berikutnya yaitu check in atau check out fasilitas pulik sebanyak 42,1% responden.  Kemudian,  ada  sebanayak  17,1%  responden  yang  menggunakan  aplikasi peduli lindungi untuk mengecek hasil tes covid-19
Gambar 4 Ragam Fitur yang Paling Banyak Digunakan Pengguna Aplikasi PeduliLindungi (2022) (Annur, 2022)

## d Dimensi Assurance
Dimensi Assurance adalah  pengetahuan  dan  kesopanan  karyawan  dan  kemampuan mereka  untuk  menyampaikan  kepercayaan  dan  keyakinan  Zeithaml  (Hardiyansyah, 2011). Assurance terdiri dari kemampuan, pengetahuan, sifat yang dapat dipercaya serta etika.  Untuk  meningkatkan  keyakinan  masyarakat  dalam  hal  ini  menjamin  bebas  dari bahaya, keragu-raguan serta risiko yang ada. Tenaga kerja vaksinasi dikatakan memiliki dimensi pelayanan assurance apabila dia benar-benar memiliki keahlian dan kemampuan dan rasa sabar dalam menghadapai para konsumen sehingga konsumen merasa aman dan nyaman.
Pada  pelayanan  vaksinasi  covid-19  yang  diadakan  di  Indonesia,  masih  terdapat kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat mengenai perlindungan hukum bila vaksin ini  menimbulkan  efek  samping  seetelah  vaksin  covid-19.  Salah  satu  kegelisahan masyarakat  adalah  kurangnya  sinkronisasi  pada  setiap  kewenangan  atau  peraturan  dari pemerintah daerah masing masing.
Pelaksanaan vaksinasi sudah dimulai pada beberapa tahap, namun fakta yang terjadi di  lapangan  bahwa  masih  ada  pandangan  pro  kontra  yang  ada  di  kalangan  masyarakat. Dan  hal  ini  menjadi  kekhawatiran  masyarakat  dalam  menerima  vaksinasi,  yaitu  jika terdapat indikasi yang terjaadi karena efek samping pasca penerimaan vaksin. Maka dari itu,  pemerintah  telah  melakukan  upaya  untuk  menangani  perbesaran  berita  hoax  yang membuat masyarakat takut untuk di vaksin.
Selain itu, para petugas yang melaksanakan pelayanan vaksinasi covid-19 juga harus dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum di vaksin secara lengkap atau yang  belum  mendapatkan  vaksin  sama  sekali  agar  masyarakat  merasa  aman  untuk melakukan vaksinasi dan pandangan buruk akan efek samping pasca vaksinasi covid-19 yang  mengerikan  dapat  digantikan  dengan  manfaat  vaksin  yang  lebih  berguna. Dibutuhkan  tenaga  kesehatan  yang  terlatih  dan  memiliki  kemampuan  khususnya  untuk kesabaran  dalam  mengajak  masyarakat  untuk  bersedia  di  vaksinasi  tanpa mengkhawatirkan efek samping yang berlebihan.
e Dimensi Empathy
Dimensi Empathy ialah memberikan perhatian secara individual kepada pelanggannya Zeithaml  (Hardiyansyah,  2011). Empathy merupakan  kepedulian  dan  juga  keramahan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini petugas di harapkan dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah. Ini juga salah satu faktor penting bagi sebuah pelayanan. Apabila kepedulian dan keramahan telah diberikan petugas maka, ada hubungan yang baik antara petugas  layanan  vaksinasi  dengan  masyarakat.  Dalam  pelayanan  vaksinasi  covid-19 petugas  yang  melakukan  pelayanan  dituntut  mempunyai  sikap  sopan  santun,  tentunya sikap ini berpengaruh dalam meningkatkan kualtias pelayanan yang ada dan masyarakat yang melakukan kegiatan pelayanan pun akan merasa senang dan dihargai. Saat ini, sikap empati yang dimiliki oleh setiap petugas pelayanan covid-19 sudah dikatakan cukup baik walaupun  masih  adanya  beberapa  petugas  yang  bersikap  ketus  dan  tidak  ramah  seperti yang tersebar di jejaring media sosial.
Sudah  baik  atau  belumnya  kualitas  empati  ini,  pemerintah  tetap  harus  melakukan pengawasan  terhadap  orang-orang  yang  diberikan  kepercayaan  untuk  menjadi  petugas pelayanan  vaksinasi,  karena  kualitas  SDM  yang  baik  akan  mempengaruhi  hasil  dari kinerja  yang  dilakukan.  Tidak  hanya  mengawasi,  pemerintah  juga  perlu  melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada petugas pelayanan vaksin dalam menangani pengguna pelayanan  yang  beragam.  Namun,  hasil  survey  dari  CISDI  ( Center  for  Indonesia”s Strategic Development Initiatives) menyatakan bahwa tidak seluruhnya tenaga vaksinasi di  puskesmas  yang  sudah  mendapatkan  pelatihan  maka  dari  itu  pemerintah  harus memberikan perhatian demi memastikan kualitas layanan vaksinasi di puskesmas.
Gambar 6 Jumlah Tenaga Vaksinasi di Puskesmas (Hasil Survei Kesiapan Puskesmas Untuk Vaksinasi, 2021)

## 2. Hambatan dalam melaksanakan Pelayanan Vaksinasi Covid-19
Berdasarkan  data  dari  situs  resmi  (Kemenkes,  2022)  menyatakan  bahwa  vaksinasi terbukti secara ilmiah mengurangi risiko infeksi covid-19. Hal ini bisa dilihat bahwa ada 14 provinsi yang mengalami pelandaian. Selain itu, jumlah pasien rawat inap juga terus menurun hingga 32%. Angka kasus yang terkonfirmasi secara nasional kembali bisa ditekan ke angka 37,259 setelah sebelumnya mencapai angka 40,920. Data menunjukan bahwa 5.013 sekitar 69% pasien covid-19 yang meinggal belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Namun,  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  covid-19  di  Indonesia  masih  mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil survey Charta Politika dalam (Jayani, 2021) pada 1.200 responden di seluruh Indonesia, menyatakan bahwa ada sejumlah kendala bagi  masyarakat yang  ingin  melaksanakan  vaksinasi  covid-19.  Kendala  terbesarnya  akibat  ketidakjelasan informasi  mengenai  vaksinasi  corona  (29,4%)  responden.  Selain  itu,  masih  adanya masyarakat  yang  tidak  mempercayai  covid-19  (26,3%)  responden.  Dan  sebanyak  (17,3%) responden menganggap distribusi vaksin tidak merata hal tersebut menjadikan kendala bagi program pemerintah tersebut.
Selain  itu,  hasil  survei  dari  Katadata  Insight  Center  (KIC)  dalam  (Annur,  2021) munjukan sebanyak (6,1%) responden tidak  yakin dan enggan untuk melengkapi vaksinasi covid-19. 56,8% responden meragukan keefektifitasan vaksin covid-19 dan sebanyak 23,7% responden menilai efek samping vaksin terlalu berat. Berdasarkan data-data tersebut penulis menyimpulkan bahwa masih banyaknya dari masyarakat yang enggan untuk untuk diberikan vaksinasi  covid-19.  Berbagai  upaya  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti  mendapatkan surat  izin  edar  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  (Bramasta,  2021).  Dan mendapatkan Fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk diperbolehkan menggunakan vaksin  berjenis  Astra  Zeneca.  Fatwa  mengenai  vaksin  ini  ditetapkan  pada  nomor 14  tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19.” (Rokom, 2021)
Meskipun sudah sedemikian upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah masih saja terdapat  argumen  dari  masyarakat  yang  menolak  untuk  divaksinasi.  Timbulnya  golongan masyarakat  yang  pro  dan  kontra  disebabkan  karena  adanya  disinformasi  atau  berita  palsu tentang  vaksin,  terutama  vaksin  merek  Sinovac  buatan  dari  China.  Hal  ini  patut  kita  akui bersama bahwa beberapa orang masih memiliki stigma negatif terhadap produk buatan  China. Karena  itu,  masysrakat  menjadikan  persangkutan  antara  kualitas  produk  dari  China  yang kualitasnya  cenderung  rendah.  Hal  tersebut  yang  menganggu  kepercayaan  masyarakat sehingga tidak mau menerima vaksinasi.  Hal lainnya juga adalah adanya spekulasi ekonomi dan politik dari para penjabat politik serta instansi yang terlibat dalam pengembangan vaksin ini  yang membuat sejumlah kegelisahan mengenai keefektivan vaksin serta kemanan vaksin covid-19.
Selanjutnya yaitu, hambatan dalam pemberian pelayanan vaksinasi covid-19 adanya tokoh  agama  dan public  figure yang  enggan  untuk  divaksinasi  dan  belum  memperoleh keyakinan  terhadap  kemanjuran    vaksin  ini  membuat  masyarakat  ikut-ikutan  tidak  mau divaksin. Aspek kehalalan serta kemanan dari kesemuannya ini harus mampu dijawab oleh Presiden  Joko  Widodo.  Dalam  hal  ini,  Presiden  mampu  menjawab  dan  memberikan keyakinan  dengan  meklaim  dirinya  sebagai  yang  pertama  divaksinasi.  Hal  ini  dianggap penting untuk menjawab keraguan yang muncul dari masyarakat dan untuk memberikan rasa yakin dalam menerima vaksin covid-19.
Selain  itu,  menurut  dr.  Siti  Nadia  Tarmizi,  M.Epid  (juru  bicara  vaksinasi) menyebutkan adanya kendala pada pelaksanaan program vaksinasi di daerah yaitu kurangnya supplay vaksin dan masih tergantung pada produsen vaksin. Selain itu, kendala dalam proses akselerasi vaksinasi adalah jumlah vaksinator. Saat ini memang sudah memperbanyak sentra atau  pos-pos  vaksinasi  namun,  disisi  lain  adanya  keterbatasan  dari  tenaga  vaksinator  yang harus segera diimbangi dengan melatih dan melibatkan tenaga kesehatan. Selain itu, proses distribusi  juga  menjadi  tantangan  di  tingkat  daerah  adalah  proses  distribusi.  Tidak  semua proses  distribusi  berjalan  dengan  baik,  daerah-daerah  memiliki  keterbatasan  dalam  segi transportasi  maupun  geogrfis  ditambah  dengan  adanya  jarak  dari  vaksinator  yang  ada  di fasyankes ke rumah sasaran vaksinasin tidak seperti dikota-kota besar. Di daerah terpencil, jarak dari satu rumah kerumah lain cenderung jauh”. (Ansori, 2021)

## 4. KESIMPULAN
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  menekan  kasus  covid-19  ialah  memberikan  vaksinasi covid-19 untuk seluruh rakyat indonesia. Sekarang ini penyaluran vaksinasi di indonesia masih mengalami kendala, maka perlu adanya keharmonisan antar Pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan vaksinasi covid-19 agar pelaksanaan vaksinasi berjalan sesuai dengan arah dan tujuan pemerintah.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  juga  memegang  peranan  penting  dalam menyukseskan  program  vaksinasi,  hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  dianggap  lebih memahami segala kebutuhan dan aspirasi rakyatnya di daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah pusat harus mampu mendistribusikan vaksin secara merata hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Tidak  hanya  peran  pemerintah  pusat  dan  daerah  saja  yang  berkontribusi  dalam  pelaksanaan
pelayanan vaksinasi covid-19 namun, tenaga kesehatan juga berperan penting dalam mencapai kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan  demikian,  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa  hal  yang  penulis  dapatkan  dari masing-masing  dimensi  pelayanan  terhadap  kualitas  pelayanan  publik  dalam  menyediakan vaksinasi covid-19 di Indonesia :
1. Dimensi tangible, dimensi ini terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi. Pada dimensi ini fasilitas fisik yaitu dari kualitas sumber daya tenaga kerja pada pelayanan vaksinasi  covid-19,  peralatan,  personil  dan  komunikasi.  Pemerintah  telah  mengupayakan pelayanan  dengan  menyediakan  fasilitas  kesehatan  dan  alat-alat  pendukung  seperti  jarum suntik, alkohol swab, safety box dan lainnya. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pada tahun 2022 sebanyak 255,3 triliun untuk mendukung terlaksananya vaksinasi covid-19 ini.  Selain  itu,  dalam  meyakinkan  masyarakat  agar  mau  divaksin  pemerintah  menyiapkan lima strategi khusus komunikasi dan dari hasil yang didapat bahwa ada strategi komunikasi ini  berhasil  dan  sebanyak  92%  informasi  covid-19  diterima  masyarakat,    dan  informasi mengenai vaksin mencapai 83%.
2. Dimensi Reliability , ialah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat  waktu  dan  memuaskan.  Kualitas  pelayanan  vaksinasi    covid-19  dapat  dikur  melalui indikator kemampuan para Tenaga Kerja Vaksinasi dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu  dan  memuaskan.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kualitas  tenaga  kerja pelayanan  vaksinasi  covid-19  dalam  memberikan  pelayanan  sudah  tergolong  baik  dan mampu  dalam  memberikan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  ketepatan  waktu  dan  hasil yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Dimensi responsiveness merupakan kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat. Dalam pelayanan vaksinasi covid-19 pemerintah telah berupaya untuk menyediakan  layanan  informasi  yang  cepat  bagi  masyarakat  dengan  menghubungi  nomor hotline 199  ext  9  atau  melaporkan  pengaduan  layanan  terkait  sertifikat  vaksin  melalui ChatBot di aplikasi WhatsApp pada nomor 081110500567
4. Dimensi qssurance adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Dalam hal ini, masyarakat masih banyak yang belum yakin terhadap efektivitas vaksin dan ketakutan masyarakat terhadap gejala yang mungkin  akan  terjadi  pasca  vaksinasi.  Maka,  peran  dari  tenaga  pelayanan  vaksinasi  ialah memberikan edukasi terkait manfaat vaksinasi  agar masyarakat tidak merasakan ketakutan dan keraguan lagi
5. Dimensi empathy ialah  memberikan  perhatian  secara  individual  kepada  pelanggannya. Dalam pelayanan vaksinasi covid-19 petugas dituntut mempunyai sikap sopan santun. Saat ini, sikap empati yang dimiliki oleh setiap petugas pelayanan covid-19 sudah dikatakan cukup baik walaupun masih adanya beberapa petugas yang bersikap ketus dan tidak ramah seperti yang tersebar di jejaring media sosial.
Saat ini, pelayanan vaksinasi covid-19 di Indonesia sudah cukup baik, namun masih terjadinya disinformasi  di  kalangan  masyarakat.  Banyaknya  berita  hoax  serta  adanya  pandangan  pro  dan kontra di masyarakat akan efek samping pasca dilakukan vaksinasi covid-19. Pandangan tersebut menimbulkan stigma negatif sehingga masyarakat khawatir untuk melaksanakan vaksinasi. Demi menekan angka penularan covid-19 di Indonesia perlu dilakukannya sosialisasi lebih intens dan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media yang ada mengenai manfaat vaksinasi covid-19. Hal ini bertujuan agar masyarakat bersedia untuk  divaksinasi  tanpa  merasa  khawatir  akan  efek  samping  yang  ditimbulkan.  Selain memberikan pelayanan, diperlukannya juga kontrol yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah agar pelakasanaan vaksinsi dapat terkendali dan mencapai target vaksinasi dapat terkendali dan mencapai target vaksinasi yang diharapkan.
Guna  menyukseskan  vaksinasi  covid-19  di  Indonesia  perlunya  dukungan  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pelayanan  vaksinasi  covid-19  dapat  dilakukan  dengan  mematuhi  protokol kesehatan dan selalu menerapkan gaya hidup 5M (Memakai masker, Mencuci Tangan pakai sabun
dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi). Dengan  tetap  menggunakan  senjata  ampuh  ini,  maka  penularan  virus  covid-19  akan  semakin menurun. Selanjutnya, kurangnya supplay vaksinasi dan masih tergantungnya negara kita pada negara-negara produsen vaksin membuat proses pelaksanaan vaksinasi menjadi terhabat. Untuk itu,  dibutuhkan  percepatan  uji  klinis  pada  vaksinasi  buatan  dalam  negeri  agar  dapat  menekan biaya impor vaksin dan mempercepat program vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran covid- 19 dengan cepat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

## Jurnal :
Susila Wibawa, K. C. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 400–412. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412
Nurfurqon,  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan  Covid-19: Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara. Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan , 23 (01), 13–23. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864 Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, dimensi, indikator dan implementasi (Cet. 1). Yogyakarta Java Media.
Mu`tamar,  K.,  Putra,  S.,  &  Perdana,  S.  A.  (2021).  Analisis  Penyebaran  Covid-19  Dengan Menggunakan  Model  Sir  Dan  Vaksinasi  Serta  Estimasi  Parameter. BAREKENG:  Jurnal
Ilmu Matematika Dan Terapan , 15 (2), 323–334.
https://doi.org/10.30598/barekengvol15iss2pp323-334
Yuningsih, R. (2021). Sistem “Jemput Bola” Percepatan Vaksinasi Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , xiii (September 2021).
Rianti, S., Rusli, Z., Yuliani, F., Bina, K., Jl, W., & Pekanbaru, P. (2019). dari pelayanan aparatur pemerintah akan se- Sipil merupakan unsur pelaksanaan Peme- Kepala Dinas yang berada dibawah dan ber-. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 15 , 412–419. Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In Antropologi Indonesia (Vol. 0, Issue 52). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318
Abubakar, R. W. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Jawa Barat Di Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Ekonomi. Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 1 (1), 96. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1692
Nyimas  Latifah  Letty  Aziz,  R.  Siti  Zuhro,  Yusuf  Maulana,  dan  D.  R.  (2021).  POLA  RELASI PUSAT DAN DAERAH ERA PANDEMI COVID-19. Jurnal Penelitian Politik , 18 N0.1 . https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/j pp/article/viewFile/967/573
PD, S., S, E., MF, A., & Martinelli, I. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di
Indonesia. Prosiding SENAPENMAS , 10 (April), 1263. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162
Lasmita,  Y.,  Misnaniarti,  M.,  &  Idris,  H.  (2021).  Analisis  Penerimaan  Vaksinasi  Covid-19  Di Kalangan  Masyarakat. Jurnal  Kesmas  (Kesehatan  Masyarakat)  Khatulistiwa , 8 (4),  195. https://doi.org/10.29406/jkmk.v8i4.3056
Fadhilah, M.  U.,  Fauziyah,  U., Cahyani,  A.  A., &  Arif,  L. (2021). Evaluasi Pelayanan Vaksin Covid – 19 (Studi Kasus Puskesmas Mojo Kota Surabaya). Journal Publicuho , 4 (2), 536– 552. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18095
Nurlaiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu.
Jurnal Dinamika , 1 (2), 59–68.
https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1135
Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 705. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010
Kriswibowo,  A., Prameswari, J. K. P., & Baskoro,  A.  G. (2021).  Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. Journal Publicuho , 4 (2), 326– 344. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17912
Ayunda,  R.,  Kosasih,  V.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. Nusantara:
Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (2), 408–420. http://jurnal.um-
tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3022
Website : Annur, C. M. (2021). Meragukan Efektivitas, Alasan Utama Masyarakat Enggan Vaksin Covid- 19 Dosis
Kedua . Www.Katadata.Co.Id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/meragukan-efektivitas-alasan- utama-masyarakat-enggan-vaksin-covid-19-dosis-kedua
Annur,  C.  M.  (2022). Selain  Unduh  Sertifikat  Vaksin  Covid-19,  Ini  Fitur  Paling  Sering Digunakan di PeduliLindungi .
Www.Databoks.Katadata.Co.Id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/selain-unduh-sertifikat-vaksin- covid-19-ini-fitur-paling-sering-digunakan-di-pedulilindungi
Ansori,  A.  N.  Al.  (2021). Jubir  Nadia  Sebut  3  Kendala  Vaksinasi  COVID-19  di  Daerah . Www.Liputan6.Com.  https://www.liputan6.com/health/read/4647809/jubir-nadia-sebut-3- kendala-vaksinasi-covid-19-di-daerah
Biro Humas Kementerian Kominfo. (2021). Komunikasi Publik KPCPEN Efektif Ubah Perilaku Masyarakat . Www.Kominfo.Go.Id. https://kominfo.go.id/content/detail/39131/siaran-pers- no-491hmkominfo122021-tentang-komunikasi-publik-kpcpen-efektif-ubah-perilaku- masyarakat/0/siaran_pers
Bramasta, D. B. (2021). Bagaimana Upaya Pemerintah Yakinkan Masyarakat agar Mau Divaksin Covid-19? Www.Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/15/091200765/bagaimana-upaya-pemerintah- yakinkan-masyarakat-agar-mau-divaksin-covid-19-?page=all
covid19.go.id.  (2020). Fasilitas  Fiskal  Dukung  Vaksinasi  dan  Penanganan  COVID-19 . Www.Covid19.Go.Id. https://covid19.go.id/artikel/2020/12/08/fasilitas-fiskal-dukung- vaksinasi-dan-penanganan-covid-19
Dewi,  A.  (n.d.). PENANGGULANGAN  PANDEMI  COVID-19  MELALUI  PROGRAM
PENGADAAN VAKSIN DAN

## PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19 . Www.Anggaran.Kemenkeu.Go.Id. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui- program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19
Dj.  (2021). Kasus  Covid-19  di  Indonesia  Terus  Menurun,  Vaksinasi  Terus  Dipercepat . Www.Pen.Kemenkeu.Go.Id.  https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/peran-pemerintah-daerah- dalam-pandemi-covid-19:-membangkitkan-perekonomian-daerah,-merekatkan-persatuan- indonesia
Hasil  Survei  Kesiapan  Puskesmas  untuk  Vaksinasi .  (2021).  Center  for  Indonesia’s  Strategic
Development Initiatives (CISDI) Jakarta, Mei 2021. https://cisdi.org/wp- content/uploads/2021/05/Hasil-Survei-Kesiapan-Puskesmas-untuk-Vaksinasi_new.pdf Humas  Kemensetneg.  (n.d.). Pentingnya  Kerja  Sama  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam Penanganan  Covid-19 .  Www.Setneg.Go.Id.  Retrieved  March  11,  2022,  from https://www.setneg.go.id/baca/index/pentingnya_kerja_sama_pemerintah_pusat_dan_daera h_dalam_penanganan_covid_19
Humas.  (2021). Kemenhub  Terbitkan  Aturan  Pembatasan  Pintu  Masuk  Internasional . Www.Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/kemenhub-terbitkan-aturan-pembatasan-pintu- masuk-internasional/
Jayani,  D.  H.  (2021). Ini  Sederet  Kendala  yang  Hambat  Vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia . Www.Katadata.Co.Id.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/ini-sederet- kendala-yang-hambat-vaksinasi-covid-19-di-indonesia
Kemenkes, I. (2022). PETA SEBARAN TRANSMISI LOKAL DAN WILAYAH TERKONFIRMASI . Iwww.Infeksiemerging.Kemkes.Go.Id. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19 kemenkes.go.id. (n.d.). Vaksinasi COVID-19 Nasional . Www.Vaksin.Kemkes.Go.Id. Retrieved March 11, 2022, from https://vaksin.kemkes.go.id/#/detail_data kemenkeu.go.id. (2021). Ini Fokus Anggaran Kesehatan dalam RAPBN 2022 . Www.Kemenkeu.Go.Id.  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-fokus-anggaran- kesehatan-dalam-rapbn-2022/
Kementrian  Keuangan  RI.  (n.d.). Realisasi  Anggaran  Vaksin  Covid-19  Telah  Capai  Rp6,92 Triliun . Www.Kemenkeu.Go.Id.
Retrieved
March 11, 2022, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-anggaran-vaksin-covid-19-telah- capai-rp6-92-triliun/
Mestika, Z. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia. Mola,  T.  (2021). Pemda  Berperan  Penting  untuk  Vaksinasi  Covid-19,  APBD  Harus  Ikut Berkontribusi . Www.Kabar24.Bisnis.Com.
https://kabar24.bisnis.com/read/20210122/15/1346514/pemda-berperan-penting-untuk- vaksinasi-covid-19-apbd-harus-ikut-berkontribusi
Muhammad.  (2021). Kominfo  Bagi  Strategi  Komunikasi  Publik  Sukseskan  Vaksinasi . Www.Gatra.Com.  https://www.gatra.com/news-507162-kesehatan-kominfo-bagi-strategi- komunikasi-publik-sukseskan-vaksinasi.html
Novrizaldi.  (2021). Penanganan  Pandemi  Covid-19  perlu  Sinergi  dan  Gotong  Royong  Semua Pihak .  Www.Kemenkopmk.Go.Id.  https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-pandemi- covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak
Prakoso, J. P. (2020). Ini Rincian Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Vaksin Covid-19 . Www.Ekonomi.Bisnis.Com.  https://ekonomi.bisnis.com/read/20201207/259/1327326/ini- rincian-pembebasan-bea-masuk-dan-pajak-impor-vaksin-covid-19
Retno, H. (n.d.). Program Vaksinasi, Peran Pemerintah Daerah Menentukan . Www.Portalbandungtimur.Com. Retrieved March 11, 2022, from https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-941314860/program-vaksinasi- peran-pemerintah-daerah-menentukan
Risanto,  R.  (2021). Nah  Loh!  Pakar  Imunisasi  Mulai  Meragukan  Tingkat  Efektivitas  Vaksin Covid-19,  Ternyata  Ini  yang  Menyebabkan  Keraguan  Besarnya .  Poskota.Co.Id. https://poskota.co.id/2021/08/12/nah-loh-pakar-imunisasi-mulai-meragukan-tingkat- efektivitas-vaksin-covid-19-ternyata-ini-yang-menyebabkan-keraguan-besarnya Rokom.  (2021). Fatwa  MUI  Bolehkan  Vaksinasi  AstraZeneca,  Jubir  COVID-19  dr.  Nadia Tekankan Masyarakat Jangan Ragu Vaksinasi . Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210319/1437275/fatwa-mui- bolehkan-vaksinasi-astrazeneka-jubir-covid-19-dr-nadia-tekankan-masyarakat-jangan- ragu-vaksinasi/
Rokom. (2021). No Title . Www.Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id.
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201014/4435352/kemenkes-mulai- datangkan-vaksin-covid-19-beberapa-negara/
Rokom. (2021). Respons Cepat Pengaduan Sertifikat Vaksinasi Lewat Whatsapp 081110500567 . Www.Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211110/0838834/respons-cepat- pengaduan-sertifikat-vaksinasi-lewat-whatsapp-081110500567/
Rokom. (2022). Tren Perbaikan Kasus  COVID-19 Terus Terjadi, Salah Satunya Penambahan Jumlah Provinsi dengan Kasus Turun . Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220303/3139457/tren-perbaikan-
kasus-covid-19-terus-terjadi-salah-satunya-penambahan-jumlah-provinsi-dengan-kasus- turun/#:~:text=Vaksinasi secara ilmiah terbukti mampu,kondisi komorbid dan lanjut usia.
Sahlan,  M.  (2021). Survei  Puskakom  UI:  Komunikasi  KPCPEN  Efektif  Ubah  Perilaku  Publik . Www.Jurnas.Com. https://www.jurnas.com/artikel/108595/Survei-Puskakom-UI- Komunikasi-KPCPEN-Efektif-Ubah-Perilaku-Publik/
Setditjen  Farmalkes.  (2022). Uji  Klinis  Tahap  Pertama  Vaksin  Merah  Putih . Www.Farmalkes.Kemkes.Go.Id.  https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/02/uji-klinis-tahap- pertama-vaksin-merah-putih/
Setu, F. (2021). Tangani 111 Isu Hoaks Vaksin Covid-19, Kominfo Libatkan Multistakeholders . Www.Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/32876/siaran-pers-no- 51hmkominfo022021-tentang-tangani-111-isu-hoaks-vaksin-covid-19-kominfo-libatkan- multistakeholders/0/siaran_pers
Undang-undang: AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18, 18A, 18B PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188 /PMK.04/2020  TENTANG  PEMBERIAN  FASILITAS  KEPABEANAN  DAN/ATAU CUKAI  SERTA  PERPAJAKAN  ATAS  IMPOR  PENGADMN  VAKSIN  DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),” n.d.