Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 120-132 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Wartawan  di  Provinsi
Riau

## Puti Mayang Seruni
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia. *email: putiseruni21@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155
Submitted: Mei 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Wartawan,
Hukum
Ketenagakerjaan.
Salah  satu  hak  wartawan  sebagai  pekerja  yakni  untuk mendapatkan  pelindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Terutama  karena  wartawan  dalam  menjalankan  tugas  sering  kali berada pada posisi dan lokasi kerja yang mengancam keselamatan dan  kesehatan  pribadi  mereka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dan  mengidentifikasi  mengenai  bagaimana  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  mengatur  mengenai  hak  pelindungan atas  K3  bagi  para  Wartawan,  bagaimana  penerapannya  serta hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif  empiris.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara responden  dan  observasi  serta  data  sekunder  diperoleh  melalui studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Regulasi khusus  mengenai  K3  untuk  wartawan  belum  ada  hingga  saat  ini. Namun sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh wartawan sebagai pekerja maka hak ini tidak bisa dihapuskan. Penerapan K3 bagi wartawan yang unik dan situasional menjadikan acuan dalam pelaksanaan  K3  adalah  peraturan  dan  pedoman  yang  dikeluarkan oleh  organisasi  wartawan  PWI  dan  Dewan  Pers.  Penerapan  akan hak  ini  salah  satunya  diperoleh  melalui  pendaftaran  wartawan kepada program BPJS. Upaya prefentif terkait K3 dilakukan dengan diberikannya  sederet  pelatihan-pelatihan  terkait  keselamatan  kerja bagi wartawan. Upaya pro-aktif dilakukan dengan hanya mengirim wartawan  yang  telah  berpengalaman  pada  lokasi-lokasi  yang dirasa  berbahaya.  Kemudian  upaya  represif  digantungkan  pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.  Hambatan  terhadap  pelaksanaan  K3  didasari karena  beberapa  hal,  diantaranya  adalah  kesadaran  wartawan  itu sendiri  dan  kondisi  perusahaan  yang  meliputi  kemauan,  kondisi
Vol. 4 No. 2 (2022)
ekonomi dan pengelolaan yang baik.

## ABSTRACT
Keyword s:
Occupational safety and health, Journalists, Labour Law One  of  the  journalist  right  as  a  worker  is  to  get  the  occupacional safety and health protection. Especially because journalists work in workplaces  that  sometimes  threaten  their  personal  safety  and health.  This  research  aims  to  identify  the  regulations, implementation  and  obstacle  of  occupational  safety  and  health protection  for  journalists  at  Riau  Province  based  on  Indonesian labour  law.  This  is  a  normative-empirical  research.  The  data collected  by  examination  of  various  documents  for  literature research, observation and interview to the respondents for the field research. The result show that there are no specific regulations yet about  occupational  safety  and  health  for  journalist.  The  working conditions  of  journalist  make  the  occupational  safety  and  health aspects  unique  and  different  from  the  other  job.  And  the applications refers to the journalist organizations regulation such as PWI and Dewan Pers. The implementation of this right is obtained through  the  BPJS  program.  Preventive  efforts  related  to  the occupational safety and health are carried out by providing related training.  Pro-active  efforts  are  made  by  sending  experienced  and well  trained  journalists  to  dangerous  locations.  Then  repressive efforts  depend  on  giving  sanctions.  The  obstacle  to  the implementation of the occupational safety and health are based on several  things,  including  the  awareness  of  journalists  and  the condition  of  the  company  which  includes  willingness,  economic conditions and good management.

## 1. PENDAHULUAN
Wartawan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999  tentang  Pers  (UU  PERS)  merupakan  orang  yang  secara  teratur melaksanakan  kegiatan  jurnalistik.  Tugas  wartawan  sebagai  seorang  yang menjalankan  kegiatan  jurnalistik  yakni  untuk  mencari  dan  menyampaikan informasi dalam rangka mewujudkan Hak Asasi Manusia (Rohman, 2020) .
Pasal  28  Undang-Undang  Dasar  1945  menjamin  kemerdekaan  berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan. Pers yang meliputi  media  cetak,  media  elektronik  dan  media  lainnya  merupakan  salah satu  sarana  untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan (Rumetor, 2019) . Oleh karena itu, agar pers berfungsi dengan maksimal diundangkan lah UU  Pers  pada  tahun  1999.  Pasal  8  UU  Pers  mengatur  bahwa  dalam menjalankan tugasnya wartawan mendapat pelindungan hukum. Pelindungan
Vol. 4 No. 2 (2022)
hukum  yang  dimaksud  sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  terhadap Pasal 8 tersebut adalah jaminan pelindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada  wartawan  dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan peranannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pelindungan  dalam  rangka  menjalankan  tugas  jurnalistik  sebagaimana yang telah dipaparkan tidak cukup hanya dengan UU Pers tersebut. Wartawan yang  juga  merupakan  pekerja  juga  wajib  mendapat  pelindungan  dari  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia.  Wartawan  selama  ini  kerap  kali  melaporkan kondisi buruh di Indonesia pada momen-momen hari buruh demi mendukung kesejahteraan  buruh  di  Indonesia.  Dibalik  tugas  tersebut,  tersimpan  fakta bahwa  sejatinya  status  wartawan  sebagai  tenaga  kerja  juga  butuh  dilindungi secara  hukum (Gojali  et  al.,  2019) .  Wartawan  berhak  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  pelindungan  atas  hak-hak  mereka  sebagaimana  yang  diperoleh oleh pekerja yang bekerja pada sektor lain.
Salah  satu  hak  ketenagakerjaan  yang  wajib  dilindungi  yakni  hak pelindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3).  Memberikan  dan menerapkan  manajemen  K3  sangat  penting  karena  bertujuan  untuk memberikan  kondisi  kerja  yang  baik,  nyaman  dan  aman  serta  dapat menghindarkan dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Pelealu et al., 2015) . Wartawan  dalam  bertugas  mencari  dan  menyampaikan  informasi  sering  kali berada  pada  posisi  dan  lokasi  kerja  yang  mengancam  kesehatan  dan keselamatan  pribadi  mereka.  Misalnya  wartawan  yang  meliput  daerah  rawan bencana  berpotensi  terkena  bencana,  wartawan  yang  meliput  di  wilayah konflik  berpotensi  terkena  imbas  dari  pertikaian  yang  terjadi,  termasuk  baru- baru ini isu yang sedang mencuat dikalangan wartawan yakni isu K3 pada saat bertugas  selama  pandemi  Covid  19.  Isu  K3  wartawan  sempat  menjadi  topik yang hangat diperbincangkan pada  tahun 2007 silam. Kapal Feri KM Levina I tanggal 25 Februari 2007 yang terbakar  setelah tiga hari sebelumya tenggelam ketika  awak  media  dan  petugas  investigasi  berada  di  kapal  tersebut (BBC Indonesia, 2007) . Tragedi ini menewaskan Muhammad Guntur dari SCTV dan Suherman  dari  Lativi.  Dalam  tragedi  tersebut,  menyampaikan  informasi kepada  publik  mengenai  penyebab  terbakarnya  KM  Levina  I  merupakan tanggung  jawab  wartawan,  namun  pada  saat  bersamaan  profesionalisme tersebut sering kali membuat abai akan keselamatan diri.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Pandemi Covid 19 yang turut melanda Indonesia selama beberapa bulan terakhir  saat  ini  kembali  memunculkan  isu  K3.  Hal  ini  karena  selain  tenaga medis,  wartawan  merupakan  salah  satu  pihak  yang  berada  di  garda  depan dalam  memberikan  informasi  terkait  pertumbuhan  kasus  Covid-19.  Aliansi Jurnalis  Independen  (AJI)  mendata  setidaknya  sebanyak  242  jurnalis  dan pekerja media yang dinyatakan positif Covid-19 sejak Maret hingga September 2020 (Madrim,  2020) .  AJI  menanggapi  hal  ini  menghimbau  perusahan  media untuk  mengingat  mengenai  pemenuhan  hak  pelindungan  K3  Wartawan sebagaimana yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, diantaranya dengan membekali  alat  pelindungan  kesehatan  bagi  para  wartawan  dalam  meliput perihal Covid-19.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  akan  meneliti  mengenai bagaimana  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  mengatur  mengenai  hak pelindungan  atas  K3  bagi  para  Wartawan  serta  bagaimana  penerapannya. Topik  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  menurut  hemat  penulis  isu  ini  tidak mendapatkan banyak perhatian, baik dari masyarakat pada umumnya maupun akademisi.  Hal  ini  terbukti  dari  sedikitnya  sumber  data,  penelitian,  publikasi ilmiah,  artikel  dan  berita  yang  dapat  ditemukan  terhadap  masalah perlindungan atas K3 wartawan dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  normatif-empiris.  Penelitian ini  dilakukan  dengan  dua  tahap.  Tahap  pertama  yaitu  dengan  melakukan penelitian  kepustakaan  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  data  sekunder. Tahap  kedua  kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  lapangan  untuk memperoleh  data  primer  atau  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari responden penelitian (Benuf & Azhar, 2020) .
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Riau.  Lokasi  ini  dipilih  karena menurut  pengamatan  peneliti  banyak  terjadi  penyimpangan  terkait  masalah K3.  Selain  itu,  beberapa  tahun  belakangan  industri  pers  di  Provinsi  Riau mengalami  peningkatan.  Dewan  pers  mencatat  hingga  paruh  pertama  tahun 2020  tercatat  69  perusahaan  pers  lokal  yang  telah  terverifikasi (Dewan  Pers, 2021) .  Jumlah  ini  belum  termasuk  perusahaan  pers  yang  sedang  atau  belum melalui  tahap  verifikasi.  Peningkatan  jumlah  perusahaan  pers  ini  sejalan dengan peningkatan jumlah wartawan yang bekerja di Provinsi Riau, termasuk
wartawan  yang  bekerja  di  perusahaan  pers  nasional  yang  kemudian ditempatkan  di  Provinsi  Riau.  Adapun  obyek  penelitian  yang  dilakukan sebagai berikut Tabel.1 :
No. Obyek Penelitian Responden 1. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Riau 1 2. Ketua  Aliansi  Jurnalis  Independen Provinsi Riau 1 3. Ketua Serikat Perusahaan Pers Provinsi Riau 1 4. Kepala Seksi K3 Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau 1 5. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau 1
Alat penelitian yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Data sekunder dikumpulkan dengan alat pengumpulan data  berupa  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  kemudian  dipaparkan  secara deskriptif  guna  memperoleh  kenyataan  sebenarnya  dari  hukum  sebagai kenyataan  sosial (Nurhayati  et  al.,  2021) .  Bahan  yang  telah  terkumpul dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan  sistematis  dan  kemudian dihubungkan  dengan  hasil  studi  pustaka  yang  kemudian  dianalisis  untuk menjawab permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan Wartawan Dalam Hukum Ketenagakerjaanya Indonesia
Wartawan  pada  era  moderen  memiliki  dua  status,  yakni  sebagai  pekerja ( worker )  dan  profesi  ( profesional ) (Kovach  &  Rosenstiel,  2007) .  Indah  Suryati dalam  teorinya  menyebut  Wartawan  adalah  seorang  profesional,  seperti Dokter,  Bidan,  Guru,  Dosen,  Psikolog  ataupun  Pengacara (Suryawati,  2011) . Istilah  profesional  dalam  persepsi  kewartawanan  memiliki  tiga  arti  yaitu
Vol. 4 No. 2 (2022)
kebalikan  dari  amatir,  sifat  pekerjaan  menuntut  pelatihan  khusus  dan  norma- norma  yang  mengatur  perilaku  dititik  beratkan  pada  kepentingan  khalayak pembaca (Kusumaningrat  &  Kusumaningrat,  2012) .  Istilah  wartawan  sebagai buruh  yang  bekerja  pada  perusahaan  pers  muncul  akibat  praktek industrialisasi  segala  bidang,  termasuk  bidang  informasi  dan  media (Wajong, 2018) .  Perusahaan  media  menempatkan  pekerja  media  atau  wartawan  seperti pekerja sektor lain yang harus bekerja efektif dan efisien dengan produktivitas tinggi  untuk  tercapainya  target  perusahaan (Pratopo,  2017) .  Status  wartawan yang  akan  dibahas  dalam  tesis  ini  yakni  status  wartawan  sebagai  buruh  atau pekerja pada perusahaan pers.
Analisis  terhadap  hubungan  kerja  diperlukan  agar  dapat  disimpulkan apakah wartawan tunduk pada hukum ketenagakerjaan atau tidak. Hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah.    Unsur  pekerjaan  terpenuhi dari  kegiatan  jurnalistik  yang  dilakukan  oleh  wartawan  sebagai  bentuk pekerjaan  yang  diperjanjikan  antara  wartawan  dan  perusahaan  pers.  Unsur upah  terpenuhi  melalui  adanya  imbalan  dalam  bentuk  uang  dari  perusahaan pers kepada wartawan yang melakukan pekerjaan sebagaimana  diperjanjikan. Upah  dan  pekerjaan  merupakan  hak  dan  kewajiban  yang  timbal  balik  antara wartawan dan perusahaan pers. Unsur perintah yang merupakan unsur paling khas  dari  hubungan  kerja.  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tidak  pernah secara  eksplisit  menentukan  bagaimana  bentuk  yang  dimaksud,  namun perintah  merupakan  manifestasi  dari  hubungan  yang  tidak  seimbang  atau biasa  disebut  subordonansi  (hubungan  yang  bersifat  vertikal  yakni  atas  dan bawah) (Darma, 2017) . Unsur ini terpenuhi karena wartawan dalam melakukan kegiatan  jurnalistik  sebagai  pekerjaan  yang  diperjanjikan  mengikuti  perintah dari  perusahaan  pers.  Wartawan  berdasarkan  penjabaran  di  atas  dapat disimpulkan  merupakan  pekerja/buruh  yang  melakukan  pekerjaan  atas perintah  perusahaan  pers  yang  tunduk  pada  Hukum  Ketenagakerjaan  yang berlaku di Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi logis-yuridis bahwa segala hak  pekerja/buruh  yang  diatur  dalam  keseluruhan  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia juga menjadi hak wartawan.
3.2 Pelindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Wartawan  yang  Diatur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Vol. 4 No. 2 (2022)
K3  merupakan  suatu    permasalahan  yang  mencakup  permasalahan  dari segi  perikemanusiaan,  biaya  dan  manfaat  ekonomi,  aspek  hukum, pertanggungjawaban  serta  citra  perusahaan (Soputan,  2014) .  Oleh  karena  itu permasalahan  K3  ini  menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak  dalam  hubungan kerja.  Implementasi  program  K3  akan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  peningkatan  produktifitas  kerja (Kaligis  et  al.,  2013) .  Pasal  35  ayat  3 UU  Ketenagakerjaan  menegaskan  bahwa  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja, pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan pelindungan yang mencakup kesejahteraan,  keselamatan,  dan  kesehatan  baik  mental  maupun  fisik  tenaga kerja.  Perwujudan  program  K3  yang  ditujukan  secara  khusus  untuk melindungi  pekerja/buruh,  maka  dibuatlah  jaminan  sosial  tenaga  kerja (jamsostek) atau yang kini telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial merupakan proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak  dapat  diprediksi  karena  risiko  sosial ekonomi  yang  dapat  menimbulkan  hilangnya  pekerjaan  dan  ancaman kesehatan (Tatia, 2018) .
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  tidak  ditemukan  satupun peraturan  hukum  yang  membahas  secara  spesifik  mengenai  K3  untuk pekerjaan  wartawan.  Oleh  karena  tidak  adanya  aturan  khusus  mengenai  K3 bagi  pekerjaan  wartawan,  maka  untuk  mengetahui  bagaimana  K3  Wartawan secara  normatif  akan  mengacu  pada  peraturan  hukum  mengenai  K3  secara umum, dan kemudian dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan wartawan. K3 diatur dalam beberapa peraturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan),  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  Kerja,  dan  peraturan-peraturan pelaksana  berbentuk  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  peraturan daerah  dan  peraturan  menteri  ketenagakerjaan.  Disamping  itu  juga  perlu diperhatikan mengenai peraturan organisasi profesi dan peraturan perusahaan terkait K3 bagi pekerjaan tertentu.
Dewan  Pers  menerbitkan  peraturan  Dewan  Pers  Nomor  04  Tahun  2008 tentang  standar  Perusahaan  Pers.  Dalam  peraturan  tersebut  memuat  17  poin mengenai  standar  Perusahaan  Pers  yang  baik  dan  layak.  Standar  ini  harus dipenuhi  Perusahaan  Pers  agar  mendapatkan  verifikasi  dari  Dewan  Pers. Verifikasi  dewan  pers  penting  karena  berfungsi  sebagai  salah  satu  indikator kredibilitas  dari  sebuah  perusahaan  pers.  Perusahan  pers  dalam  proses
Vol. 4 No. 2 (2022)
verifikasi  yang  dilakukan  oleh  dewan  pers  turut  menyertakan  data  dan dokumen-dokumen berkaitan dengan K3.
Kesehatan kerja termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan dengan  sosial  kemasyarakatan (Kahfi,  2016) .  Aspek  pelindungan  kesehatan kerja  salah  satunya  yaitu  dengan  menyertakan  dokumen  mengenai  jaminan sosial  yang  diberikan  kepada  wartawan  dan  pekerja  lainnya.  Jaminan  yang dimaksud  saat  ini  adalah  BPJS.  Perusahaan  wajib  bertanggung  jawab  apabila terdapat  wartawan  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  namun  tidak  dilindungi oleh program BPJS. Perusahaan mengalihkan pertanggungjawaban perusahaan ketika  terjadi  kecelakaan  kerja  kepada  BPJS  dengan  mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS.
Keselamatan  kerja  adalah  bebas  dari  kecelakaan  ( Accident )  pada  waktu bekerja  ditempat  kerja (Darmayanti,  2018) .  Aspek  keselamatan  kerja  bagi wartawan  tergolong  unik  dan  berbeda  dengan  jenis  pekerjaan  lainnya.  Pada jenis  pekerjaan  lain  memiliki  standar  yang  relatif  seragam  karena  risiko  yang dapat  diprediksi  dengan  jelas.  Keunikan  K3  pada  wartawan  terletak  pada kondisi  pekerjaannya  yang  situasional.  Situasional  disini  maksudnya  adalah metode K3 yang diterapkan tergantung pada peristiwa yang terjadi.  Peristiwa yang akan terjadi sering tidak dapat diprediksi terlebih dahulu, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Contohnya wartawan yang meliput  peristiwa  kebakaran, tidak  dimungkinkan  dari  kantor  mereka  sempat memakai  alat  pelindungan  diri  seperti  halnya  petugas  pemadam  kebakaran, karena  wartawan  dituntut  untuk  sampai  ke  lokasi  peristiwa  dengan  segera untuk  melaksanakan  tugas  jurnalistik.  Oleh  karena  itu,  keselamatan  dan kesehatan  kerja  wartawan  sangat  tergantung  pada  diri  pribadi  wartawan tersebut.
Perusahaan  memahami  risiko  pekerjaan  bagi  para  wartawan  dan memberikan  perhatian  khusus  kepada  lokasi-lokasi  tertentu  yang  memilki tingkat  risiko  yang  lebih  tinggi.  Perusahaan  pers  biasanya  hanya  mengirim wartawan dengan kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk dikirim ke lokasi yang cenderung berbahaya.  Perusahaan pers telah memahami bahwa salah  satu  penyebab  kecelakaan  kerja  yakni  adalah  faktor  manusia.  Faktor manusia  yang  dimaksud  seperti  kesalahan  penempatan  bidang  keahlian  dan kurangnya  pengetahuan.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kewajiban  perusahaan adalah  mengikutsertakan  wartawan  dalam  pelatihan-pelatihan  mengenai keselamatan kerja.
Situasi kerja wartawan pasca pandemi Covid-19 juga tentunya mengalami perubahan  yang  signifikan.  Berbagai  cara  dilakukan  untuk  menjaga Keselamatan  wartawan  dalam  bertugas.  Beberapa  diantaranya  adalah meminimalisir  penugasan  di  luar  rumah,  terutama  menghindari  kerumunan, kemudian  mengalihkan  konferensi  pers  ke  dalam  bentuk  daring  melalui platform meeting  online .  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI)  dalam menanggapi hal  ini mengeluarkan panduan peliputan wabah Covid-19 Nomor 826/PWI-P/LXIIV/2020  tertanggal  7  April  2020.  Pedoman  tersebut  bersifat anjuran  yang  dikeluarkan  oleh  PWI  yang  sifatnya  tidak  mengikat  secara hukum .
Penugasan  yang  dilakukan  diluar  diusahakan  agar  mematuhi  protokol kesehatan  yang  telah  ditentukan.  Beberapa  perusahaan  pers  bahkan menyediakan  alat  perlindungan  diri  seperti  masker, face  shield dan hand sanitaizer .  Namun  memang,  hanya  sedikit  sekali  perusahaan  pers  yang memberikan  perlindungan  seperti  ini.  Berdasarkan  data  hingga  Oktober  2020 organisasi pers Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memantau hanya sekitar 10  perusahaan  dari  69  perusahaan  pers  Riau  yang  terverifikasi  yang memberikan  fasilitas  alat  perlindungan  bagi  wartawannya.  Hal  ini  sangat disayangkan mengingat alat perlindungan diri merupakan solusi utama untuk menjaga  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  jika  wartawan  yang  bersangkutan terpaksa melakukan tugas di lapangan. Terutama dengan situasi dimana PSBB sudah  dilonggarkan,  wartawan  yang  semula  kebanyakan  bekerja  dari  rumah kembali  bertugas  kelapangan.  Namun  demikian  sebagian  wartawan  secara pribadi  tidak  merasa  terancam  keselamatannya  pasca Covid-19 ,  hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kementerian  Kesehatan  yang  menunjukan bahwa  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  merasa  tidak  akan  tertular Covid-19 (Handayani & Katherine, 2021) .
Wartawan  dan  perusahaan  pers  telah  memiliki  sistem  tersendiri  dalam rangka  menjaga  K3  wartawan.  Wartawan  dan  perusahaan  pers  dalam menerapkan hak pelindungan terhadap K3 mengacu pada peraturan-peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Pers.  Peraturan  Dewan  Pers  menjadi  acuan utama  mengingat  tidak  adanya  standar  khusus  yang  dikeluarkan  pemerintah ataupun Dinas Ketenagakerjaan mengenai hal ini. Usaha untuk memenuhi hak pelindungan  K3  wartawan  tetap  berusaha  dipenuhi  meskipun  belum  ada campur tangan secara spesifik dari pihak pemerintah.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Dalam  hal  menerapkan  keselamatan  kerja  diperlukan  upaya  preventif, pro aktif dan represif. Upaya prefentif diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, upaya proaktif di harapkan dapat mendukung jalannya usaha peningkatan keselamatan kerja di tempat kerja serta dengan upaya-upaya yang bersifat  represif  dapat  membuat  para  pengusaha  dan  pekerja  berhati-hati, sehingga  lebih  meningkatkan  keselamatan  kerja (Rumagit,  2014) .  Upaya prefentif  telah  dilakukan  dengan  diberikannya  sederet  pelatihan-pelatihan terkait  keselamatan  kerja  bagi  wartawan.  Upaya  pro-aktif  dilakukan  dengan hanya mengirim wartawan yang telah berpengalaman pada lokasi-lokasi yang dirasa  berbahaya.  Kemudian  upaya  represif  digantungkan  pada  pemberian sanksi  terhadap  pelanggaran  K3  yang  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan. Pentingnya sanksi adalah bahawa sanksi tersebut yang akan mempertahankan ketaatan  masyarakat  pada  hukum (Bire,  2018) .    Sanksi  terhadap  pelanggaran K3  yang  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  dapat  berupa  sanksi  administratif dan sanksi pidana.

## 3.3 Hambatan  terhadap  Pelindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Wartawan
Berbicara  mengenai  sebuah  pelindungan,  tentunya  juga  akan bersinggungan  dengan  hambatan  bagi  pelindungan  tersebut.    Dalam  hal pelindungan  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  khususnya  bagi wartawan di perusahaan pers terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan  penelitian,  hal  tersebut  yaitu  kondisi  perusahaan  dan  kesadaran dari wartawan yang bersangkutan:
1. Kondisi Perusahaan
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  wajib  dijalankan  oleh  perusahaan sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  termasuk perusahaan  pers.  Syarat  terpenuhinya  K3  wartawan  oleh  persahaan  pers antara  lain  kemauan  perusahaan,  ekonomi  yang  sehat  dan  pengelolaan yang baik.
2. Kesadaran dari Wartawan yang bersangkutan
Kesadaran  wartawan  terhadap  kondisi  kerjanya  yang  penuh  dengan risiko  seharusnya  dibarengi  dengan  kesadaran  terhadap  hak  akan pelindungan  K3  sebagai  langkah  pencegahan  terjadinya  risiko  tersebut. Wartawan  sebagai  penyandang  hak  sudah  sewajarnya  memperjuangkan hak  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  dalam  praktiknya  masih  sering
Vol. 4 No. 2 (2022)
dijumpai  wartawan yang abai terhadap hak ini.  Alasannya karena bekerja di  dunia  pers  merupakan  panggilan  jiwa,  sehingga  persoalan-persoalan lain  mengenai  K3  dan  hak-hak  ketenagakerjaan  lain  menjadi  persoalan nomor  dua.  Naluri  wartawan  untuk  memperoleh  berita  yang  berkualitas sekaligus  menarik  kadang-kadang  menjadikan  wartawan  lupa  terhadap keselamatan diri. Oleh karena itu kemudian munculah istilah yang populer dikalangan wartawan yakni ‘ no news is worth your life’ .

## 3. KESIMPULAN
Wartawan sebagai pekerja membawa implikasi logis-yuridis bahwa segala hak  pekerja/buruh  yang  diatur  dalam  keseluruhan  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia  juga  menjadi  hak  wartawan.  Regulasi  khusus  mengenai  K3  untuk wartawan belum ada hingga saat ini. Namun sebagai salah satu hak yang harus diterima  oleh  wartawan  sebagai  pekerja  maka  hak  ini  tidak  bisa  dihapuskan. Penerapan  K3  bagi  wartawan  yang  unik  dan  situasional  menjadikan  acuan dalam pelaksanaan K3  adalah peraturan  dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi  wartawan  PWI  dan  Dewan  Pers.  Penerapan  akan  kesehatan  kerja salah satunya diperoleh melalui pendaftaran wartawan kepada program BPJS. Penerapan  akan  pelindungan  terhadap  keselamatan  kerja  dilakukan  dengan upaya  prefentif,  pro-aktif  dan  represif.  Upaya  prefentif  terkait  K3  dilakukan dengan diberikannya sederet pelatihan-pelatihan terkait keselamatan kerja bagi wartawan. Upaya pro-aktif dilakukan dengan hanya mengirim wartawan yang telah  berpengalaman  pada  lokasi-lokasi  yang  dirasa  berbahaya.  Kemudian upaya represif digantungkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran K3 yang  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Hambatan  terhadap  pelaksanaan  K3 didasari  karena  beberapa  hal,  diantaranya  adalah  kesadaran  wartawan  itu sendiri dan kondisi perusahaan yang meliputi kemauan, kondisi ekonomi dan pengelolaan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC  Indonesia.  (2007).  KM  Levina  Tiba-Tiba  Tenggelam. BBC  INDONESIA . https://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/02/070225_levinaferry. shtml
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer. Jurnal  Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Bire,  C.  M.  D.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  outsourcing  atas
Vol. 4 No. 2 (2022)
kesehatan  dan  keselamatan  kerja. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune , 1 (1), 1–11.
Darma, S. A. (2017). Kedudukan hubungan  kerja: berdasarkan sudut pandang ilmu  Kaidah  hukum  ketenagakerjaan  dan  sifat  publik  dan  privat. Mimbar Hukum , 29 (2), 221–234.
Darmayanti,  E.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada  Perusahaan. Jurnal  Cendikia Hukum , 3 (2), 283–296. Dewan Pers. (2021). Data Perusahaan Pers .
https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers
Gojali,    feby  nur,  Ismail,    dian  E.,  &  Achir,  N.  (2019).  Acts  of  violence  againts journalist  in  gorontalo:  problematika  &  countermeasures. Estudiente  Law Journal , 1 (1), 14–26.
Handayani, P., & Katherine. (2021). Gambaran Kualitas Hidup Wartawan yang Meliput saat Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set , 1 (1), 11– 24.
Kahfi,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja. Jurnal Jurisprudentie , 3 (2), 59–72.
Kaligis, R. S. V., Sompie, B. F., Tjakra, J., & D.R.O. Walangitan. (2013). Pengaruh Implementasi  Program  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Terhadap Produktivitas Kerja. Jurnal Sipil Statik , 1 (3), 219–225.
Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect . Three Rivers Press. Kusumaningrat,  H.,  &  Kusumaningrat,  P.  (2012). Jurnalistik,  Teori  dan  Praktik . Remaja Rosdakarya.
Madrim,  S.  (2020).  242  Jurnalis  dan  Pekerja  Media  Positif  Virus  Corona. Voa Indonesia . https://www.voaindonesia.com/a/jurnalis-dan-pekerja-media- positif-corona/5599430.html
Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Methodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 1– 20.
Pelealu, C. P., Tjakra, J., & Sompie, B. F. (2015). PENERAPAN ASPEK HUKUM TERHADAP  KESELAMATAN  DAN  KESEHATAN  KERJA  (Studi  Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). Jurnal Sipil Statik , 3 (5), 331–340. Pratopo,  W.  M.  (2017).  Komodifikasi  Wartawan  di  Era  Konvergensi:  Studi Kasus Tempo. Jurnal Komunikasi Indonesia , VI (2), 129–138.
Rohman,  A.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum  Jurnalis  Dalam Menjalankan  Profesinya  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 1999 Tentang Pers. Aktualita Jurnal Hukum , 3 (1), 58–80.
Rumagit,  H.  (2014).  Kajian  Yuridis  Tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Menurut  Undang-  Undang  Ketenagakerjaan. Jurnal  Hukum  Unstrat , II (1),
57–67.
Rumetor, F. S. (2019). Profesionalisme Wartawan Di Koran Sindo Manado. Acta Diurna Komunikasi , 1 (3), 1–14.
Soputan,  G.  E.  .  (2014).  Manajemen  Risiko  Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja.
Jurnal Ilmiah Media Engineering , 4 (4), 229–238.
Suryawati, I. (2011). Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik, Penerbit Ghalia .
Ghalia Indonesia.
Tatia,  ade I. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminana Kesehatan  Bagi  Pekerja  Setelah  Peralihan  Status  Kelembagaan  Jamsostek Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lex Et Societis , VI (9), 145–151.
Wajong,  P.  B.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Wartawan  Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Lex Et Societis , VI , 55–62.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License