## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11880-11894
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Faktor yang berpengaruh Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia

## (Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)
Dwi Urip Wardoyo 1 ✉ , Ahmad Diva Faiz Naufal 2 , Alvira Dwi putri 3 Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom
Email: dwiurip@telkomuniversity.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  faktor-faktor  seperti  profitabilitas,  leverage,  ukuran perusahaan,  kompensasi  kerugian,  kepemilikan  institusional,  dan  risiko  perusahaan  terhadap  praktik penghindaran  pajak  di  perusahaan  manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  selama  periode  2011-2018. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dengan menggunakan data sekunder dari 240 sampel perusahaan manufaktur. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel-variabel  tersebut  dengan  praktik  penghindaran  pajak.  Keterbatasan  penelitian  ini  terletak  pada penggunaan  data  keuangan,  rentang  waktu,  dan  jenis  perusahaan  yang  terbatas.  Penelitian  selanjutnya disarankan  untuk  memperluas  sampel  dan  variabel  yang  digunakan.  Investor  dan  kreditur  perlu mempertimbangkan  informasi  perusahaan  secara  menyeluruh,  sementara  manajemen  perusahaan  perlu mematuhi prinsip tata kelola yang baik untuk mencegah praktik penghindaran pajak.
Kata  Kunci: Konflik  kepentingan,  Penghindaran  pajak,  Pertumbuhan  ekonomi,  Prinsip  tata  kelola,  Target penerimaan pajak

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  influence  of  factors  such  as  profitability,  leverage,  company  size,  loss compensation,  institutional  ownership,  and  company  risk  on  tax  avoidance  practices  in  manufacturing companies  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  during  the  2011-2018  period.  Quantitative  descriptive method  is  used  by using  secondary  data from  240  samples of  manufacturing companies. The  results of multiple linear regression analysis show that there is no significant effect between these variables and the practice of tax avoidance. The limitations of this study lie in the limited use of financial data, time spans, and types of companies. Further research is suggested to expand the sample and variables used. Investors and  creditors  need  to  consider  company  information thoroughly, while company management needs to adhere to the principles of good governance to prevent tax evasion practices.
Keyword: Conflict of interest, Economic growth, Governance principles, Tax avoidance, Tax revenue targets

## PENDAHULUAN
Penghindaran pajak telah menjadi isu penting dalam bidang akuntansi dan perpajakan.
Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan sering kali mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar secara sah. Penghindaran pajak, yang juga dikenal sebagai perencanaan pajak agresif, mengacu pada praktik hukum dan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara, dimana pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak, (Alabede dkk, 2011). Berdasarkan UU No. 16/2009, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban pembayaran atau sumbangan yang harus dilakukan oleh individu atau perusahaan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak ini bersifat wajib dan tidak dapat dihindari, dan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara akan memberikan manfaat untuk pembiayaan pengeluaran negara (fungsi budgetair), yaitu sebagai penggerak pemerintahan dan sebagai alat pembiayaan pelaksanaan pembangunan nasional dan penunjang kegiatan ekonomi serta pengatur atau pemaksaan masyarakat dan kebijakan bidang ekonomi melalui penyediaan milik bersama sosial.
Pemerintah menganggap pajak sebagai tanggung jawab perusahaan dan sebagai sumber pendapatan utama negara. Namun, dari perspektif perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Secara teoritis, tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mencapai maksimalisasi laba. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Waluyo, dkk 2015).
Penerimaan pajak negara terus meningkat seiring waktu, namun pertumbuhan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, potensi pajak yang seharusnya dapat dimaksimalkan tidak tercapai sepenuhnya. Tabel 1 memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak selama periode tahun 2014-2019.
Tabel 1. Fenomena Target Penerimaan Pajak di Indonesia 2014-2019 (dalam Trilyun) Tahun Target Realisasi % Rasio Pajak 2014 1.072,00 981,90 91,60% 13,70% 2015 1.294,30 1.055,61 81,56% 11,60%
2016 1.355,00 1.105,00 81,55% 10,80% 2017 1.283,60 1.147,59 89,40% 10,70% 2018 1.424,00 1.315,90 92,41% 11,60% 2019 1.786,38 1.173,89 65,71% 12,10% Per Oktober 2019
Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan tetapi pengingkatan tersebut tidak stabil dan fluktuatif. Idealnya, peningkatan penerimaan pajak seharusnya konsisten seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan rasio pertumbuhan penduduk. Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
Namun, target penerimaan pajak yang tidak tercapai berdampak pada penurunan rasio pajak, yang menunjukkan penurunan penerimaan pajak. Penurunan angka rasio pajak ini dapat menjadi indikator bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Rasio pajak mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau mengabsorpsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, semakin baik kinerja negara dalam pemungutan pajak.
Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan semakin menurunnya rasio pajak, dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya konflik kepentingan antara perusahaan sebagai pembayar pajak untuk maksimalisasi keuntungan dengan biaya pajak rendah sebaliknya, pemerintah sebagai penerima pajak menginginkan pembayaran pajak yang tinggi, (Prakosa, 2014). Dari tahun 2014 sampai 2017 rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau Tax Ratio mengalami penurunan. Pada tahun 2014, merupakan Tax Ratio tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu 13,70%. Tetapi rasio tersebut terus mengalami penurunan sampai menyentuh titik terendahnya pada tahun 2017 yaitu 10,70%. Penurunan terus-menerus angka Tax Ratio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum mencapai tingkat yang optimal. Idealnya, bagi suatu negara rasio pajak yang optimal seharusnya mencaapai 15%.
Namun, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah mengalami banyak kendala. Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Banyak wajib pajak, terutama badan usaha, yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal, seperti penggelapan pajak. Dalam upaya meningkatkan atau memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah harus melakukan tindakan yang intensif dan ekstensif.
Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor- faktor ini termasuk tingkat pengembalian aset (Return On Assets/ROA), tingkat utang
perusahaan (leverage), ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. ROA merupakan indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, di mana semakin tinggi nilai ROA, kinerja keuangan perusahaan dikategorikan lebih baik. ROA dapat dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan dan pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak badan. Dalam asumsi bahwa perusahaan yang memperoleh laba tidak melakukan penghindaran pajak, diasumsikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih dan Sari (2013), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Dalam praktik penghindaran pajak, kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu faktor yang berperan. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam kebijakan manajemen perusahaan. Namun, di sisi lain, kepemilikan institusional juga memiliki peran sebagai pengawas internal yang memantau jalannya perusahaan untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Mereka bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Ahmed et al. (2006),
Praktik penghindaran pajak dapat memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang dapat terjadi adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan aktivitas ekonomi negara. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan dalam penerimaan dan pendapatan negara dari sektor pajak. Dampak tidak langsung dari penghindaran pajak adalah berkurangnya dana dan subsidi yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Waluyo et al. (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh ROA, ukuran perusahaan (Size), kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Studi yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyimpulkan bahwa ROA dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sementara risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Maharani dan Puspitasari
(2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang melibatkan pengukuran kuantitatif atau jumlah dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel. Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan manufaktur di semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan memenuhi kriteria tertentu. Dari seleksi sampel, diperoleh 30 perusahaan manufaktur dari total 156 perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengamatan dilakukan selama 7 tahun berturut-turut, sehingga total sampel yang digunakan adalah sebanyak 240 sampel. Beberapa kriteria sampel yang ditetapkan adalah: (1) perusahaan manufaktur tidak delisting selama periode penelitian; (2) perusahaan melaporkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2011 hingga 2018 dengan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember; (3) perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya; (4) perusahaan memiliki kepemilikan saham institusional; dan (5) perusahaan memiliki Effective Tax Rate (ETR) antara 0-1, yang menunjukkan tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan lengkap yang diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id), studi literatur dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, serta data kepemilikan perusahaan (kepemilikan institusional) yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD).
Penelitian ini melibatkan 7 variabel, yaitu satu variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y), dan enam variabel independen yaitu ROA (X1), Leverage (X2), Size (X3), Kompensasi Rugi Fiskal (X4), Kepemilikan Institusional (X5), dan Risiko Perusahaan (X6). Pengukuran variabel menggunakan formula:
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝐶𝐸𝑇𝑅) = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑂𝐴 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 × 100%
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 Size = Ln Total Aset
Kompensasi Rugi Fiskal = Variabel Dummy
1 =Terdapat kerugian fiscal
0 =Tidak terdapat kerugian fiscal
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 + 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 23.0. Dalam analisis regresi linier berganda, penting untuk memastikan bahwa hasil estimasi bersifat BLUE ( Best Linear Unbiased Estimation), yang berarti keputusan yang diambil melalui uji F dan uji t tidak terdampak bias. Untuk mencapai hasil yang tidak bias, dilakukan uji multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas. Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi yang akan digunakan:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 + e
Keterangan:
Y = CETR (Penghindaran Pajak)
𝑎 = Konstanta
𝑏 1 – 𝑏 6 = Koefisien Regresi 𝑋 1 = Return On Aset (ROA) 𝑋 2
= Leverage
𝑋 3
= Size
𝑋 4
= Kompesasi Rugi Fiskal
𝑋 5 = Kepemilikan Institusi 𝑋 6 = Resiko Perusahaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif seperti tertera pada Tabel 2 Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Descriptive Stastics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Y 240 -,27 52,71 ,5158 3,40528 𝑋 1 240 -3,14 92,51 10,6500 10,77452 𝑋 2 240 ,02 7,40 ,8283 ,87355 𝑋 3 240 8,81 14,54 12,3024 ,99692
𝑋 4 240 ,00 1,00 ,2333 ,42384 𝑋 5 240 ,00 3,52 ,6383 ,31223 𝑋 6 240 ,00 1,02 ,3564 ,19175 Valid N (listwise) 240
Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 2, dapat diberikan gambaran untuk setiap variabel sebagai berikut. Variabel X1 memiliki rata-rata sebesar 10.650, yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel memiliki kemampuan menghasilkan laba sebesar 106,50% dari aset yang dimiliki. Variabel X2 menunjukkan rata-rata sebesar 0,828, yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki hutang sebesar Rp 0,8 untuk setiap Rp 1,00 aset yang dimiliki. Variabel X3 memiliki rata-rata sebesar 12,302, yang mengindikasikan bahwa perusahaan sampel memiliki kestabilan aset sebesar
12,30%. Variabel X4 menunjukkan rata-rata sebesar 0,233, yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel tidak menerima kompensasi rugi fiskal. Variabel X5 memiliki rata-rata sebesar 0,638, yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki kepemilikan institusional sebesar 63%. Variabel X6 menunjukkan rata-rata sebesar 0,356, yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki deviasi standar pendapatan sebesar 35%. Sedangkan untuk variabel penghindaran pajak (Y), yang diukur sebagai ETR, memiliki rata-rata sebesar 0,515. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran pajak perusahaan sampel sebesar 51% dari laba sebelum pajak.

## Analisis Statistik
Pada pengujian asumsi klasik, dilakukan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.
Uji Hasil Pengujian Kesimpulan Uji Nomalitas Data Test Statistic Asymp.Sig. (2-tailed) ,099 Data terdistribusi normal ,077 Uji Mutikolinieritas Nilai VIF X1 1,171< 10 Tidak terjadi Multikolinieritas X2 1,149<10
X4 1,129<10 X5 1,034<10 X6 1,100<10 Uji Heteroskedastist isitas Nilai Asymp. Sig. ,025>0,05 Tidak terjadi Heteroskedastistita s ,052>0,05 ,108>0,05
,255>0,05
,564>0,05
,024>0,05 Uji Autokorelasi  Durbin-Watson 1,072 Tidak terjadi Autokorelasi
Berdasarkan tabel 3 yang berisi hasil pengujian asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa:
1. Uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai Test Statistic sebesar 0,099 dengan tingkat signifikansi 0,077 yang lebih besar dari 0,005. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.
2. Uji multikolinieritas menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel-variabel tersebut.
3. Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel memiliki angka p-value lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terpengaruh oleh heteroskedastisitas.
4. Uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,072. Dengan nilai tersebut, diasumsikan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi antara variabel-variabel.
Selanjutnya, untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan uji t (uji parsial) dalam analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sebagai berikut:
Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

## Coeffcients
Model Untandardized Confficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta Constant ,891 1,151 ,775 ,439 X1 -,085 ,038 -,152 -2,257 ,025 X2 ,254 ,130 ,130 1,950 ,052 X3 -,520 ,322 -,107 -1,612 ,108 X4 ,126 ,111 ,076 1,142 ,255 X5 ,118 ,205 ,037 ,578 ,564 X6 -,606 ,267 -,149 -2,273 ,024 Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 3, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,891 - 0,085X1 + 0,254X2 - 0,520X3 + 0,126X4 + 0,118X5 - 0,606X6 + e Hasil persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Jika tidak ada pengaruh dari variabel ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal,
Kepemilikan Institusional, dan Resiko Perusahaan, maka nilai penghindaran pajak akan menjadi 0,981.
Selanjutnya, untuk setiap perubahan satu unit dalam variabel ROA (X1), dengan asumsi variabel lainnya tetap, penghindaran pajak akan turun sebesar 0,085. Demikian pula, untuk setiap perubahan satu unit dalam variabel Leverage (X2), penghindaran pajak akan naik sebesar 0,254.
Selanjutnya, untuk setiap perubahan satu unit dalam variabel Ukuran Perusahaan (X3), penghindaran pajak akan turun sebesar 0,520. Untuk variabel Kompensasi Kerugian Fiskal (X4), setiap perubahan satu unit akan menyebabkan penghindaran pajak naik sebesar 0,126.
Selanjutnya, untuk setiap perubahan satu unit dalam variabel Kepemilikan Institusional (X5), penghindaran pajak akan naik sebesar 0,118. Dan akhirnya, untuk setiap perubahan satu unit dalam variabel Resiko Perusahaan (X6), penghindaran pajak akan turun sebesar 0,606.
Dengan demikian, interpretasi di atas menggambarkan pengaruh relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen penghindaran pajak.
Pengujian hipotesis 1 pada variabel ROA (X1) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai thitung -2,257 < ttabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,025 > 0,05. Pengaruh variabel ROA (X1) terhadap penghindaran pajak, ditolak. Hal ini berarti ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pengujian hipotesis 2 pada variabel Leverage (X2) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai thitung 1,950 < ttabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,052 > 0,05. Variabel Leverage (X2) terhadap penghindaran pajak, juga ditolak. Artinya, Leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pengujian hipotesis 3 pada variabel Ukuran Perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai thitung -1,612 < ttabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,108 > 0,05. Pengaruh variabel Ukuran Perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak, ditolak. Ini berarti Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pengujian hipotesis 4 pada variabel Kompensasi Kerugian Fiskal (X4) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai thitung 1,142 < ttabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,255 > 0,05. Pengaruh variabel Kompensasi Kerugian Fiskal (X4) terhadap penghindaran pajak, juga ditolak. Dengan demikian, Kompensasi Kerugian Fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pengujian hipotesis 5 pada variabel Kepemilikan Institusional (X5) terhadap penghindaran pajak di dapatkan nilai thitung 0,578 < ttabel 1,968, dengan taraf signifikansi 0,564 > 0,05. Pengaruh variabel Kepemilikan Institusional (X5) terhadap penghindaran pajak,
ditolak. Ini berarti Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Setelah melakukan pengujian secara parsial, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian secara simultan. Pengujian secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian simultan dilakukan menggunakan uji statistik yang tercantum dalam Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

## ANOVA
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 13,024 6 2,171 4,750 ,000 Residual 104,641 229 ,457
Total 117,665 235
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F-Hitung sebesar 4,750 > F-Tabel sebesar 1,968, dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa angka signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya, variabel ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal,
Kepemilikan Institusional, dan Risiko Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar persentase kesesuaian variabel yang dimasukkan dalam model penulisan, dilakukan pengujian dengan menggunakan Koefisien Determinasi (R-Squared). Hasil pengujian Koefisien Determinasi dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,333 ,111 ,087 ,67598 Hasil perhitungan koefisien determinasi (Adjusted R-Square) sebesar 0,87 menunjukkan bahwa 8,7% variasi dalam variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas (ROA), leverage, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan yang ada dalam model penulisan. Sementara itu, sebesar 91,3% variasi lainnya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model tersebut.

## Pembahasan Hipotesa 1
Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Bahkan, terdapat indikasi bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel melakukan manajemen pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, mungkin dengan melakukan transfer pricing kepada perusahaan atau anak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan laba yang tunduk pada pajak.
Salah satu alasan mengapa strategi penghindaran pajak semacam ini dilakukan adalah karena kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, UU No 36/2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa subyek pajak adalah orang pribadi dan badan usaha tetap (BUT). Fenomena serupa terjadi pada kasus Google, di mana perusahaan ini mendirikan induk usaha di Singapura yang memiliki tarif pajak rendah untuk mengelola bisnisnya di Asia, termasuk Indonesia. Hasil pengujian yang menolak pengaruh
signifikan antara ROA dan penghindaran pajak menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo et al. (2015) dan Darmawan & Sukharta (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Pembahasan Hipotesa 2
Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam konteks ini, leverage dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan manajemen hutang yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan pajak. Dalam strategi ini, semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, semakin besar potensi penghematan pajak yang dapat dicapai. Secara teori, peningkatan hutang dapat menghasilkan tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE) yang lebih tinggi.
Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak tidak signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel tidak secara signifikan memanfaatkan manajemen hutang untuk tujuan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan cenderung memprioritaskan pengelolaan hutang untuk mencapai struktur modal yang optimal dan memastikan kelancaran operasional perusahaan, daripada fokus pada penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo et al. (2015) dan Mulyani et al. (2013) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Pembahasan Hipotesa 3
Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu, diharapkan bahwa perusahaan- perusahaan besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
Namun, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Penjelasan untuk hasil ini adalah bahwa secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan dalam sampel memiliki aset tetap yang besar. Aset tetap ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui biaya penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu terlalu mengandalkan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, melainkan lebih fokus pada manajemen aset tetap yang dimilikinya. Hasil pengujian ini menolak temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo et al. (2015), Ngadiman & Puspitasari (2014), dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan Hipotesa 4
Variabel Kompensasi Kerugian tidak dapat digunakan sebagai strategi penghindaran pajak karena mayoritas perusahaan dalam sampel tidak mengalami kerugian fiskal. Dalam penelitian ini, sebagian besar perusahaan memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang berada di bawah nilai rata-rata atau sekitar 99,85% dari 240 sampel yang digunakan.
Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu tahun akan diberikan keringanan dalam pembayaran pajak. Namun, dalam penelitian ini terdapat beberapa contoh perusahaan seperti LMSH, AUTO, CEKA, CPIN, INTP, MYOR, PICO, ROTI, dan SRSN yang tidak mengalami kerugian fiskal selama lima tahun periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Kerugian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dalam konteks sampel yang digunakan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015)
yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Waluyo et al.
(2015) yang menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pembahasan Hipotesa 5
Meskipun tingginya kepemilikan saham oleh institusi umumnya diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, namun hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan saham oleh institusi dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dalam perencanaan pajak.
Kepemilikan saham oleh institusi dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur perusahaan dalam rangka mengurangi penghasilan yang tunduk pada pajak. Sebagai contohnya, jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dapat menyebabkan timbulnya beban pembayaran dividen, dan beban ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam konteks ini, praktik penghindaran pajak mungkin dapat terjadi melalui manajemen pemilikan saham oleh institusi.
Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Maharani & Puspitasari (2014) dan Damayanti & Susanto (2015), yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, seperti ROA, leverage, size, tax loss compensation, kepemilikan institusional dan corporate risk tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.
Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penulisan ini. Pertama, penghindaran pajak hanya berdasarkan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan fakta, karena sulitnya memperoleh informasi tentang penghindaran pajak yang sebenarnya. Selain itu, nilai adjusted R-squared yang relatif kecil sebesar 8,7% menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong penghindaran pajak lainnya yang tidak diperhitungkan dalam model ini.
Selanjutnya, penulisan ini hanya mempertimbangkan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian selama periode 7 tahun, sehingga generalisasi hasil temuan terbatas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
Dalam menginterpretasikan hasil temuan, penting untuk diingat bahwa penulisan ini memiliki keterbatasan, seperti Menggunakan data keuangan sebagai dasar untuk mengukur penghindaran pajak, yang mungkin tidak secara akurat mencerminkan kondisi nyata, serta jangka waktu dan jenis perusahaan yang diperiksa. Oleh karena itu, untuk penelitian dan pengujian lebih lanjut, jurnal ini menawarkan saran untuk memperluas sampel yang digunakan dan menambahkan variabel yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alabede, J. O. 2011. Tax Service Quality and Compliance Behaviour in Nigeria: Do Tax payer's Financial Condition and Risk Preference Play any Moderating Role?. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 35: 90 – 107.
Waluyo., T.M., Basri. Y. M., dan Rusli. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Intitusi terhadap Penghindaran Pajak. Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Sumatera Utara
Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Prosiding. Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Kurniasih, T., & Sari, M. M. 2013. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance,
Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi. 18(1): 58-64
Ahmed, A., Billings, B. K., Morton, R. M., & Stanford-Harris, M. (2006). Institutional Ownership and Tax Avoidance. The Accounting Review, 81(3), 405-440.
Maharani, I. G. A. C dan Suardana, I, K, A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9 (2): 525-539.
Mulyani, Sri, Darminto dan Endang N.P, M.G WI. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya. 2 (1).
Ngadiman & Puspitasari., C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012. Jurnal Akuntansi. XVII (03).
Rinaldi dan Cheisviyany., C. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. Prosiding. Disajikan dalam SNEMA, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.