Analisis Keefektifan Pengelolaan Informasi Kesehatan Berdasarkan Sistem Case-mix INA-CBGs Pasien Jamkesmas Pada Bangsal Bedah Di RSUP Dr. M. Djamil Padang
Oktamianiza
Dosen Pada Program Studi D3 Rekam Medis STIKES Dhrama Lanbau Padang oktamianiza@gmail.com

## ABSTRAK
Case-mix merupakan sistem pembayaran kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan, dan  keterjangkauan  pelayanan  kesehatan.  Permasalahannya  masih  tinggi  biaya  pelayanan kesehatan,  sehingga  pemerintah  melalui  program case-mix menetapkan  standarisasi  biaya pelayanan  kesehatan  pada  pasien  Jamkesmas.  Penerapannya  sudah  dilaksanakan  pada  RSUP  Dr. M.  Djamil  Padang  sejak  tahun  2008,  permasalahan  dalam  pelaksanaannya  adalah  kualitas informasi  yang  tidak  efektif,  diantaranya  kelengkapan  dan  kejelasan  penulisan  diagnosis  serta ketepatan  kode.Hasil  penelitian    kualitatif,  diketahui  bahwa  kebijakan  secara  operasional  belum ada,  Tim  case-mix  sudah  dibentuk,  motivasi  dan  edukasi  belum  optimal,  monitoring/evaluasi belum diterapkan. Analisa kuantitatif didapatkan 75,3% kinerja pengode tidak baik, 78,7% kinerja dokter  tidak  baik  dan  48,3%  pengelolaan  informasi  tidak  efektif.  Tidak  ada  hubungan  antara kinerja pengode dengan keefektifan informasi (pvalue = 0,124) dan ada hubungan  kinerja dokter dengan  keefektifan  informasi  (pvalue =  0,024).Oleh  sebab  itu  diharapkan  kepada  manajemen rumah  sakit  untuk  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur,  mengoptimalkan  tim case-mix, melakukan sosialisasi, motivasi dan edukasi dalam pelaksanaan case-mix. Disamping itu didalam pengisian  rekam  medis (penulisan  diagnosis)  sebaiknya legible (mudah  terbaca),  sehingga memudahkan kegiatan pengkodean.
Kata  kunci  : Case-mix  INA-CBGs,  Jamkesmas, Pembiayaan  kesehatan  dan  efektifitas

## PENDAHULUAN
Tingkat  kesehatan  penduduk  Indonesia masih  relatif  rendah  jika  dibandingkan dengan  negara-negara  tetangga  di  Asia Tenggara. Angka kematian ibu masih sekitar 390  per  100.000  kelahiran  hidup,  sementara di  Philipina  170,  Vietnam  160,  Thailand  44 dan  Malaysia  39  per  100.000  kelahiran hidup.  Hal  ini  berkaitan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  besarnya biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah ataupun  masyarakat  untuk  kesehatan  dan besarnya cakupan asuransi kesehatan.
(Hozizah, 2009).
Sebuah  solusi  yang  efektif  diperlukan untuk  menanggulangi masalah  tersebut.
Departemen  Kesehatan  RI  menetapkan sebuah solusi yang dapat menjamin ketersediaan  pelayanan  kesehatan  yang memadai  dan  terjangkau  yaitu  dengan menetapkan standar biaya pelayanan kesehatan  berdasarkan  sistem  yang  dikenal dengan nama Case-mix
INA-CBGs (Indonesian Case Base Groups) (Depkes RI,
2008).
Namun, pelaksanaan Case-mix pun tidak lepas  dari  berbagai  kendala.  Salah  satunya adalah  kendala  tentang  kelengkapan  dan ketepatan data, diantaranya seperti
kelengkapan dan ketepatan dalam mencantumkan diagnosis
dan
pengkodeannya. Sampai sekarang, selain ke- 15  rumah  sakit  berpartisipasi  dalam  sistem case  mix ini  sebahagian  rumah  sakit  di Indonesia  (sekitar  65%)  belum  membuat diagnosis yang lengkap dan jelas berdasarkan  ICD-10  serta  belum  tepat
pengkodeaannya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  data  yang  tersedia  belum  tepat sehingga akan berdampak terhadap keefektifan  pengelolaan  data  dan  informasi pelayanan  kesehatan  tersebut.  Kunci  sukses dari  penyusunan Case-mix adalah  pada diagnosis dan pengkodean yang teliti.
Apabila  diagnosis  dan  kode  yang dicantumkan pada berkas rekam medis tidak tepat, maka dapat berdampak terhadap biaya pelayanan kesehatan. Hal ini dapat menunjukkan  ketidakefektifan  pengelolaan data  pelayanan  kesehatan  pada  sarana pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada  RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang  tentang penyelenggaraan sistem case mix INA-CBGs pasien  Jamkesmas,  dimana  didapatkan bahwa  belum  sepenuhnya  terlaksana  sesuai dengan  ketetuan  yang  ada.  Rekam  medis sebagai sumber data dalam penyelenggaraan sistem case-mix ini  belum  terisi  dengan lengkap  dan  akurat.  Sehingga  hampir  30% pasien  Jamkesmas  yang  telah  diverifikasi kebenaran atau kesesuaian datanya dikembalikan  ke  unit  pengolah  Jamkesmas (unit  rekam  medis),  hal  ini  dikarenakan adanya  ketidaksesuaian  data  pada  formulir verifikasi  dengan  data  pada  berkas  rekam medis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif.
Pendekatan
kualitatif menggunakan metoda wawancara mendalam yaitu  untuk  mendapatkan  informasi  yang
mendalam  tentang  kebijakan  rumah  sakit tentang  pendokumentasian  rekam  medis serta  pelaksanaan  sistem case-mix  INA- CBGs di RSUP Dr. M. Djamil Padang Pada
Pasien  Jamkesmas  Bangsal  Bedah  tahun 2011.Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif  menggunakan  metoda  telaah dokumen  (studi  dokumentasi)  terhadap berkas  rekam  medis  pasien  Jamkesmas Bangsal  Bedah  di  RSUP  Dr.  M.  Djamil Padang tahun 2011. Jenis penelitian kuantitiatif ini adalah analitik dengan desain Cross sectional.

## HASIL
Hasil  penelitian    kualitatif, diketahui bahwa  pada  komponen  input  didapatkan informasi bahwa kebijakan secara
operasional  belum  ada,  Tim  case-mix  sudah dibentuk namun berjalan secara sebagaimana  mestinya,  sedangkan  pada komponen  proses  pada  upaya  pelaksanaan diketahui
bahwa tingkat
motivasi petugas/staf  masih  rendah  dan  edukasi belum  merata  pada  setiap  orang/staf  yang terlibat serta belum berkelanjutan.
Kemudian  pelaksanaan  monitoring/evaluasi belum  diterapkan  dan  bahkan  belum  ada pemberian reward dan punishment.
Komponen  output  terdapat  sekitar  30% pengelolaan informasi belum efektif.
Sedangkan hasil analisa secara
kuantitatif didapatkan 75,3% kinerja pengode  tidak  baik,  78,7%  kinerja  dokter tidak baik dan 48,3% pengelolaan informasi tidak  efektif.  Tidak  ada  hubungan  antara kinerja pengode dengan keefektifan
informasi  (pvalue  =  0,124)  dan    ada hubungan  kinerja  dokter  dengan  keefektifan informasi (pvalue = 0,024).

## PEMBAHASAN
Kebijakan Rumah Sakit Terhadap Pengisian Rekam Medis dan Pelaksanaan
Case-Mix INA-CBGs Kebijakan Rumah Sakit Umum
Pemerintah  (RSUP)  Dr.  M.  Djamil  Padang tentang  pelaksanaan  pengisian  rekam  medis pada  saat  ini  berpedoman  kepada  Buku Pedoman  Penyelenggaraan  Rekam  Medis RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang  Edisi  ke  IV RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang,  melalui Keputusan Direktur Utama No. OT 01.01.04/II/397a//2011. Disamping itu dalam  penerapan case-mix  INA-CBGs di
RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang  ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama  No.KP.02.07/11/369A/2011  tentang Pembentukan/Penunjukkan  Tim Case-Mix. Pada dasarnya
ketentuan-ketentuan pelaksanaan  juga  mengacu  kepada  Surat Keputusan  Departemen  Kesehatan  tentang pola pembiayaan kesehatan peserta Jamkesmas  di  rumah  sakit  menggunakan sistem casemix INA-CBGs  melalui  Surat Edaran  Menteri  Kesehatan  Nomor  586/ Menkes/VII/  2008,  tanggal  3  Juli  2008. Menurut  Pedoman  Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Masyarakat (Manlak) tahun 2009 ditekankan bagi rumah sakit yang melaksanakan  pelayanan  Jamkesmas  agar pemberlakuan INA-CBGs dapat  berjalan dengan baik, rumah sakit harus melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan clinical  pathway dan  menggunakan  sumber
daya yang paling efisien dan efektif (Depkes
RI, 2009). Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut rumah sakit
menyesuaikan  pola  pembiayaan  kesehatan dari  yang  bersifat fee  for  service menjadi Prospective  Payment  System.  Salah  satu bentuk kebijakan yang harus ditetapkan oleh rumah  sakit,  diantaranya  prosedur  tetap pengisian  rekam  medis  dalam  pelaksanaan case-mix INA-CBGs,pengisian formulir clinical  pathway serta  bagaimana  prosedur pelaksanaan case-mix INA-CBGs tersebut.
Dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan beberapa  informan  di  RSUP  Dr.  M.  Djamil Padang,  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak manajemen  rumah  sakit  sangat  mendukung pelaksanaan pengisian rekam medis
(resume,  RM1  dan clinical  pathway) dalam penerapan case-mix  INA-CBGs.  Hal  ini diketahui  dengan  telah  dilakukan  sosialisasi di lingkungan rumah sakit dengan mengeluarkan  surat  Keputusan  Direktur tentang pembentukan tim Case-mixdan telah memasukan kegiatan case-mix dalam Rencana  Strategik  Rumah  Sakit.  Namun dalam  pelaksanaannya  belum  ada  kebijakan operasional  rumah  sakit  yang  mendukung, sehingga  implementasi  belum  terlaksana sebagaimana mestinya.
Menurut  penulis,  langkah  awal  dan mendasar  yang  harus  dilaksanakan  adalah kebijakan yang telah diambil oleh manajemen  perlu  disosialisasikan  lagi  dan ditegaskan  lagi  dalam  bentuk  kebijakan operasional yaitu kebijakan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan secara nyata dalam menggerakkan  organisasi  dalam  memenuhi
tujuannya.  Kebijakan  dalam  hal  ini  adalah berupa  prosedur  tetap  terkait  implementasi pengisian rekam  medis  dan  pelaksanaan case-mix INA-CBGs ini.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah satu komponen yang mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  sebuah  sistem. Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  handal, dibutuhkan  didalam  pengelolaan  data  dan informasi  kesehatan,  sehingga  kualitas informasi  yang  didapatkan  oleh rumah  sakit akan  efektif.  Penerapan case-mix  INA- DRGs/INA-CBGs,  diperlukan  ketersediaan dan  kemampuan  sumber  daya  manusia dalam mengelola potensi yang ada di rumah sakit secara efektif sehingga dapat memberikan hasil yang positif.
Hasil  wawancara  mendalam  tentang sumber  daya  tenaga  untuk  penerapan Case- mix INA-CBGs diketahui bahwa tenaga yang ada  cukup  memadai  dari  segi  kualitas  dan kuantitas. Masalah  yang  ditemui  bahwa masih  banyaknya  rekam  medis  pasien Jamkesmas  yang  tidak  jelas  penulisan diagnosisnya, tidak  lengkapnya  diagnosis yang  dicantumkan  sehingga  hal  ini  akan berdampak  terhadap  ketepatan  kode  yang akan ditetapkan oleh petugas pengodean.
Pengisian  rekam  medis  (diagnosis  pada resume keluar, Ringkasan  masuk dan keluar (RM1)  dan  formulir clinical  pathway  serta pengkodean)seyogyanya dikembangkan dengan  melibatkan  secara  aktif  SDM  yang terlibat  dalam  pengisian  rekam  medis. Penanganan  pasien  dan  keterlibatan  semua SDM  dalam  pelaksanaan  pengisian  tersebut
merupakan kunci sukses penerapan pelayanan sehari-hari (Pearson, dkk, 1995). Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis dalam PORMIKI tahun 2011, dinyatakan
diantaranya  ;  semua  pencatatan  harus ditanda tangani oleh dokter /tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan
kewenangannya  dan  ditulis  nama  terangnya serta  diberi  tanggal,  pencatatan  yang  dibuat oleh  mahasiswa  kedokteran  dan  mahasiswa lainnya  ditanda  tangani dan menjadi tanggung  jawab  dokter  yang  merawat  atau oleh  dokter  pembimbing,  catatan  yang dibuat  oleh  residens  harus  diketahui  oleh dokter pembimbingnya.
Menurut penulis, bahwa salah satu upaya
yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kinerja SDM, yaitu
memberdayakan SDM tersebut pada berbagai kegiatan/program
yang dikembangkan  rumah  sakit.  Disamping  itu uraian  kerja  dari  pada  tiap-tiap  SDM  yang terlibat  dalam  pelaksanaan case-mix ini sebaiknya  dirumuskan  secara  terperinci. Upaya  edukasi  penting  untuk  dilaksanakan dalam  meningkatkan  kualitas  SDM  dan sebaiknya  dilaksanakan  secara  bergilir  serta berkelanjutan.  Disamping  itu  pemberian reword  dan  puhnismen  juga  harus  tetap dipertahankan  dan  dilaksanakan,  supaya SDM  agar  lebih  termotivasi  dan  apresiatif dalam bekerja.

## Metode
Pelaksanaan  Case-mix  pun  tidak  lepas dari  berbagai  kendala.  Salah  satunya  adalah kendala  dalam  melakukan  diagnosa  dan
pengkodeannya.  Sampai  dengan  sekarang, selain  ke-15  rumah  sakit  berpartisipasi, rumah sakit di Indonesia banyak yang belum mulai  menggunakan  pengkodean  medis. padahal,  kunci  sukses  dari  penyusunan Case-mix adalah pada diagnosa dan pengkodean yang teliti.(Depkes RI, 2008)
Hasil  wawancara  mendalam  didapatkan, pengisian  rekam  medis  pasien  Jamkesmas dilakukan  oleh  dokter  residen,  dan  tidak semua permasalahan pengisian rekam medis diketahui  oleh  dokter  yang  merawat  atau yang bertanggung jawab terhadap pengobatan pasien.  Hanya  satu  orang informan  menyatakan  ada  konfirmasi  ulang yang  dilakukan  oleh  petugas  rekam  medis terhadap  dokter  yang  merawat  pasien apabila  ditemui  ada  permasalaah  pengisian rekam medis. Disamping itu belum tersosialisasinya standar prosedur
operasional  (SPO)  setiap  kegiatan  secara keseluruhan,  bahkan  SPO  tersebut  baru didistribusikan dalam baru-baru ini.
Menurut penulis untuk penerapan penulisan  diagnosis  dan  pengisian  formulir clinical  pathway serta coding ini  perlu pendekatan manajemen sumber daya manusia dengan dibentuknya tim casemix di RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang.  Menurut  tim center  of  casemix Depkes  RI (2009)  salah satunya  dinyatakan, bahwa  pelaksanaan case-mix melibatkan  berbagai  profesi  medis setiap  kelompok  Staf  Medis/  Staf  Medis Fungsional  (SMF),  profesi  keperawatan dengan  asuhan  keperawatan  serta  profesi farmasi serta bagian penunjang.
Disamping  itu  data  yang  lengkap  dan akurat  dalam  penerapan Case-Mix juga dapat berfungsi sebagai rujukan bagi Rumah Sakit  dalam  melakukan  penilaian  terhadap berbagai  pelayanan  yang  telah  diberikan. Dengan  demikian,  keefektifan  pelayanan kesehatan  dapat  terkontrol  dan  dievaluasi karena  sistem  yang  ada  sudah  memiliki standar  dalam  hal  penggunaan  berbagai sumber  dayanya.  Sehingga,  rumah  sakit memiliki  acuan  yang  jelas  dalam  usaha meningkatkan mutu pelayanan mereka.

## Proses (Process)
Proses  adalah  kumpulan  bagian  atau elemen  yang  terdapat  dalam  sistem  yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang terdiri dari prosedur pelaksanaan  atau  upaya  penerapan case-mix INA-CBGs, yaitu:
1. Perencanaan
Menurut  Gomes,  2003  ;  perencanaan merupakan  langkah-langkah  tertentu yang diambil oleh manajemen bahwa organisasi dapat menjalankan pekerjaannya  dengan  tepat  waktu. Berdasarkan hasil
wawancara mendalam,  diperoleh  bahwa  pihak rumah sakit sudah menyusun rencana strategik  dalam  penerapan  program case-mix INA-CBGs, dimana langkah
awal yang dilakukan dengan pembentukan  tim case-mix  INA-
CBGs yang telah dimulai sejak tahun 2006.  Akan  tetapi  hambatan  ditemui belum terwujudnya komitmen bersama  dari  pada  seluruh  staf ataupun  pihak  manajemen  dalam
pelaksanaan  program case-mix  INA- CBGs ini dengan sepenuhnya. Menurut penulis pembentukan komitmen secara tertulis untuk
penerapan case-mix ini perlu dilakukan  pihak  manajmen  berserta seluruh staf pengelola medis dan non medis manajemen dan profesi. Adapun hal-hal
yang dapat dikembangkan  dalam  pembentukan komitmen ini dengan  melibatkan  staf sejak  dari  awal  secara  bersama-sama menyusun  perencanaan  pelayanan pasien  yang  efisien  dan  efektif, sehingga  semua  staf/  unit  di  rumah sakit  akan  melaksanakan  tugas  dan tanggung
jawabnya dengan sepenuhnya.
2. Upaya Penerapan
Biaya  kesehatan  adalah  besarnya dana  yang  harus  disediakan  untuk menyelenggarakandan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan  yang  diperlukan  oleh perorangan,  keluarga,  kelompok dan masyarakat  (Azrul A,  1996).Menurut Gillies (1986) fungsi dasar
manajemen  pada  tahap actuating adalah  pengarahan  (edukasi)  dan motivasi. Berdasarkan  hal  diatas maka perlu dilihat bagaimana edukasi dan  motivasi  untuk  penerapan case- mx  INA-CBGs yang  telah  dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan  didapatkan  hasil  bahwa pihak  rumah  sakit  belum  melakukan  upaya
edukasi  (pendidikan  atau  pelatihan)  kepada staf  medis  dan  koding  dalam  rangka penerapan case-mix  INA-CBGs ini,  edukasi ini baru diberikan terhadap petugas Jamkesmas  yang  mengelola case-mix  INA- CBGs. Sejak  dicanangkan  RSUP  Dr.  M. Djamil  Padang,  sebagai  salah  satu  rumah sakit percontohan dalam penerapan case-mix INA-CBGs sejak tahun 2005 sampai  saat ini sudah  berkembang  dan  bahkan  tidak dijadikan  sebagai pilot  project-nya  Depkes lagi telah dilakukan kegiatan-kegiatan edukasi  bagi  petugas  Jamkesmas  dan  pihak manajemen  dalam  menerapkan case-mix INA-CBGs dalam  bentuk  pelatihan  dengan mengadakan worshop maupun dengan mengirim  petugas  mengikuti  pelatihan  dan seminar  tentang casemix yang  diadakan Departemen  Kesehatan.  Pada  tahun  2011, ada  13  paket  pelatihan  yang  diikuti  oleh rumah  sakit  dalam  upaya  pengembangan case-mix ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam dengan beberapa orang informan didapatkan hasil  bahwa  upaya  untuk  memotivasi  staf agar  melakukan  penerapan case-mix ini belum  dilakukan  oleh  pihak  manajemen. Motivasi  adalah  suatu  set  atau  kumpulan perilaku  yang  memberi  landasan  bagi seseorang untuk bertindak, dalam suatu cara yang  diarahkan  kepada  tujuan  spsesifik tertentu (spesifik goal directed way) (Armstrong,1991).  Berdasarkan  hal  diatas menurut  penulis  motivasi  merupakan  hal mendasar  yang  harus  diberikan  pada  staf. Upaya  yang  dilakukan  adalah  memberikan pengertian  tentang  pentingnya  penerapan
case-mx, dalam teori mengatakan bahwa staf akan  bekerja  bila  ada  kejelasan  dan pemahaman terhadap persoalan (Djojodibroto,  1997).  Upaya  lain  adalah dengan  cara  staf  dilibatkan sejak  awal supaya  merasa  dihargai  aktualisasinya. Selain  itu  perlu  diberikan reward bukan hanya  uang  tapi  juga  pujian  (pengakuan), serta  pemberian  sanksi  bagi  yang  tidak menerapkan upaya-upaya yang terkait dalampelaksanaancase-mix.
Evaluasi  merupakan  bagian  penting  dari proses  manajemen,  karena  dengan  evaluasi akan  diperoleh  umpan  balik (feed  back) terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah direncanakan.  Tanpa  adanya  evaluasi  sulit rasanya  untuk  mengetahui  sejauh  mana tujuan-tujuan  yang  direncanakan  tercapai atau  belum.  Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam dengan beberapa informan tentang evaluasi terhadap upaya pelaksanaan pengisian  rekam  medis  dalam  penerapan case-mix di  RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang, dimana  evaluasi  atau  monitoring  dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan.
Menurut  peneliti  upaya  evaluasi  yang telah  dilaksanakan  oleh  pihak  rumah  sakit baru pada tahap evaluasi kesiapan, jadi yang perlu  dilakukan  adalah  mengindentifikasi dan evaluasi dukungan rumah sakit terhadap proses  manajemen  dalam  melaksanakan monev.  Kemudian  dalam  penerapannya permasalahan  yang  ada  hanya  dilakukan pembahasan  pada  forum  rapat,  akan  tetapi apa  yang  didiskusikan  pada  forum  tersebut belum  di  feedback  ke  seluruh  komponen
yang  terkait  dalam  penerapan  sistem tersebut.
Keluaran (output) Hasil yang didapatkan
tentang pengelolaan informasi berdasarkan case-mix INA-CBGs ini  belum  efektif,  sebagaimana mestinya.  Hal  ini  disebab  oleh  karena sumber data untuk pelaksanaan case-mix ini yang  belum  lengkap  bahkan  kurang  tepat. Data  akan  mengasilkan  sebuah  informasi, dimana  kebutuhan  terhadap  informasi  untuk mendukung kegiatan manajemen dan sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  oleh pihak  manajer,  sehingga  diperlukan  suatu informasi  yang  mempunyai  kualitas  yang dapat ditentukan oleh kelengkapan, keakuratan, ketepatan  makna  serta kejelasan data (Daihani, 2001). Sistem pembayaran dilakukan berdasarkan  diagnosis  pasien  pulang,  yang ditetapkan  oleh  dokter  yang  merawat  atau bertanggung jawab. Rumah sakit
mendapatkan  pembayaran  berdasarkan  rata- rata biaya yang dihabiskan oleh rumah sakit untuk suatu diagnosis penyakit dan ketepatan  kode  oleh  pengode.  Permasalahan yang  ada  dilapangan  ada  sekitar 48,3% informasi  yang  dihasilkan  oleh  rumah  sakit tidak efektif. Hal ini disebabkan diantaranya diagnosis  yang  dicantumkan  pada  berkas rekam medis berbeda dengan diagnosis yang ada  pada  entri  data case-mix  INA-CBGs, sehingga akan berdampak terhadap pembiayaan. Disamping itu terdapat ketidaksesuaian pemahaman penyedia program  atau software  case-mix ini,  dimana pada  database  klasifikasi  penyakit,  didalam
mendefinisikan  kode  diagnosis  penyakit berdasarkan  ICD-10  hanya  membaca  kode subkategori/karakter  ke-4nya  saja.  Padahal pemahaman  dalam  mendefinisikan  kode dimulai  dari  definisi  kode  kategori  tiga karakternya. Misalnya dalam program ditemui  D36.7  “ Other  unspecified  Site ”,
seharusnya Benign  Neoplasm  of  Other
Unspecified Site). Hal ini dapat menyebabkan  terjadinya  kesalahan  dalam pemahaman  sebuah  data  yaitu  ketepatan pemahaman,  sehingga  juga  berpengaruh terhadap kualitas informasi (Daihani, 2001) Kinerja  Pengode  dengan  Keefektifan Pengelolaan Informasi
Kode  klasifikasi  penyakit  oleh  WHO (World  Health  Organizations)  bertujuan untuk  menyeragamkan  nama  dan  golongan penyakit,  cidera,  gejala  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kesehatan.  Oleh  sebab itu kecepatan dan ketepatan pemberian kode dari  suatu  diagnosis  sangat  tergantung kepada  pelaksana  yang  menangani  berkas rekam  medis  diantaranya  dokter  dan pengode.  ICD-10  memudahkan  pengode dalam  pengelompokkan  penyakit  agar  tidak terjadi  tumpang  tindih.  Alasan  perlu  adanya klasifikasi  penyakit  adalah  bahwa  rumah sakit  memiliki  banyak  produk  pelayanan kesehatan sehingga dengan adanya klasifikasi  tersebut  dapat  menerangkan  dari berbagai  produk  tersebut.  Selain  itu,  dapat juga  membantu  klinisi  dalam  meningkatkan pelayanan,  membantu  dalam  memahami pemakaian  sumber  daya  dan  menciptakan alokasi sumberdaya yang lebih adil, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam
melayani pasien serta menyediakan informasi  yang  komparatif  antar  rumah sakit.(Hatta, 2006).
Petugas rekam medis bertanggung jawab atas  keakuratan  kode  dari  suatu  diagnosis dan  tindakan  yang  telah  ditetapkan,  dan perlu  dikomunikasikan  terlebih  dahulu dengan  dokter  yang  bersangkutan  jika terdapat  diagnosis  yang  tidak  jelas  dan lengkap.  Kode  dianggap  tepat  dan  akurat bila  sesuai  dengan  kondisi  pasien  dengan segala  tindakan  yang  terjadi,  lengkap  sesuai aturan klasifikasi yang digunakan (PORMIKI,  2004).  Menurut  penulis,  bahwa penetapan kode diagnosis tindakan dilakukan  terhadap  semua  tindakan  atau prosedur  medis  baik  yang  sifatnya  operatif mapun  non  operatif.  Namun  yang  ditemui dilapangan  penetapan  kode  tindakan  ini belum konsisten, dimana penetapan diagnosis  yang  akan  dikode  dan  yang  tidak dikode  belum  mengacu  kepada  standar pengkodean  tindakan  yang  seharusnya.  Hal ini akan  berpengaruh  terhadap  informasi yang  dihasilkan,  karena  ditemuinya  adanya ketidaklengkapan data yang disajikan sehingga dapat berdampak terhadap kualitas informasi dan ketepatan kode.
Kinerja Dokter dengan Keefektifan

## Pengelolaan Informasi
Penetapan  diagnosis  seorang  pasien merupakan  kewajiban,  hak  dan  tanggung jawab  dokter  (tenaga  medis)  yang  terkait tidak boleh diubah, oleh karenanya diagnosis yang  ada  dalam  rekam  medis  harus  diisi dengan  lengkap  dan  jelas  sesuai  dengan
arahan  yang  ada  pada  buku  ICD-10.(Hatta, 2010)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis terhadap berkas rekam medis pasien tentang kinerja dokter dalam pengisian rekam medis, didapat  sebahagian  besar  kinerja  dokter tidak  baik  yiatu  sebesar  78,7%.  Kinerja dokter  dalam  pengisian  rekam  medis ini dilihat dari penulisan diagnosis pada resume keluar  dan  ringkasan  masuk  dan  keluar pasien (RM1), didapatkan 29,3% penulisannya tidak jelas dan 49,4% penulisannya tidak lengkap.
Hasil wawancara  mendalam  didapatkan  informasi dari informan, bahwa salah satu faktor  yang menyebabkan  terjadi  hal  tersebut  karena faktor  kesibukan,  dimana  profesi  dokter konsulen  di  RSUP  Dr.  M.  Djamil  memiliki tanggung  jawab  yang  rangkap  yaitu  sebagai pemberi  pelayanan  dan  pendidik/tenaga pengajar  dari  fakultas.  Hal  ini  berdampak terhadap  upaya  penyelesaian  pekerjaan dengan  baik.  Akibat  terburu-buru  akhirnya tidak  terselesaikan  dengan  baik  penulisan rekam medis.
Permasalahan  yang  terjadi,  diperkuat oleh  penulis  dengan  mendapatkan  beberapa informasi  dari  informan  yang  menyatakan bahwa kebijakan belum tersosialisasi dengan tepat dan jelas, maka dari itu belum ada lagi tanggung jawab dari pada dokter konsulen/penanggungjawab untuk mensukseskan  sistem  ini  dengan  benar  dan komprehensif.  Pada  saat  ini  kebijakan  yang ada masih dalam bentuk kebijakan strategik, belum  operasional,  sehingga  para  praktisi dokter  belum  mengetahui  secara  pasti  apa
tujuannya, manfaatnya dan apa dampak yang ditimbulkan  apabila  tidak  dilaksanakan pengisian  rekam  medis  dengan  baik  dan benar.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian    kualitatif,  didapatkan bahwa  kebijakan  secara  operasional  belum ada, Tim case-mix sudah dibentuk, motivasi dan edukasi belum semua petugas mendapatkan,  monitoring/evaluasi  belum diterapkan.  Analisa  kuantitatif  didapatkan 75,3%  kinerja  pengode  tidak  baik,  78,7% kinerja  dokter  tidak  baik  dan  48,3% pengelolaan  informasi  tidak  efektif.  Tidak ada  hubungan  antara  kinerja  pengode dengan  keefektifan informasi  (pvalue  = 0,124)  danada  hubungan  kinerja  dokter dengan  keefektifan  informasi  (pvalue  = 0,024). Diharapkan  perlu dukungan  dari manajemen  dengan  mengeluarkan  prosedur tetap  (protap),  mengoperasionalkan  tim
Case-mix yang baru dibentuk, perlu diadakan sosialisasi terhadap semua kebijakan,  perlu  motivasi  dan  edukasi lanjutan  bagi  semua  petugas,  pembentukan komitmen  bersama  serta  monitoring  dan evaluasi  dalam  upaya  penerapan case-mix INA-CBGs.Disamping  itu  juga  diperlukan upaya  nyata  dengan  mulai  mengisi  rekam medis  dengan  jelas  dan  lengkap  serta mengisi formulir clinical pathway, menerapkan  peran  dokter sebagai  DPJP
(Dokter Penanggung Jawab Pasien),
pengisian rekam medis yang legible (terbaca dengan  jelas)  serta  pengunaan  ICD-10  dan
ICD-9  CM  volume  2  sebagai  pedoman dalam pengkodean secara benar dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhak Mervat, Health Information Management  of  Strategic  Resources Second
Edition,  W.B.  Saunders  Company,  USA, 2001.
Dana C. McWay, Jd, RRA., Legal Aspects of Health Information Management, Delmar Publishers, `1996
Daihani,Pengembangan  Sistem  Informasi Pembayaran  Rawat  Inap  Pasien Keluarga Miskin Berbasis INA-DRGs Casemix Guna Monitoring Pembiayaan  Kesehatan  di  Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Kalimantan  Barat  oleh Chandra Ibrahim  (2009),  2001,  [online]  dari  : http://eprints.undip.ac.id .  (diakses tanggal 15 Desember 2011).
Depkes  RI, Penggunaan  Sistem  Casemix untuk Tekan Biaya Kesehatan, Jakarta, 2008. Firmanda, D., Pengenalan Sistem Pembiayaan Casemix. RSUP Fatmawati, Jakarta,2009. Huffman,  Edna,  K., Health  Information ManajemenTerjemahan oleh Erkardius. Padang, 1998. Hatta,  R.  Gemal, Pedoman  Manajemen Informasi Kesehatan di Saran Pelayanan  Kesehatan  Revisi  Buku Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan Rekam  Medis  (1991)  dan  Pedoman Pengelolaan  Rekam  Medis  Rumah
Sakit  di  Indonesia  (1994,  1997), Universitas Indonesia, Jakarta, 2011