## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)
Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: atikahrahmi@umsu.ac.id

## Abstract
The  imposition  of  criminal  sanctions  on  children  effects  bad  mental  for development  of  children.  Medan  District  Court  has  given  criminal  sanctions  to children  through  Decision  Number:  27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn.  This  verdict becomes  interesting  object  to  examine  in  aiming  to  know  the  criminal  liability imposed  on  the  child  by  analyzing  the  decision.  This  research  is  a  normative juridical research with case approach, while its characteristic is descriptive. Data analysis is done by qualitative juridical. Based on the results of the  research and analysis  carried  out  that  criminal  liability  of  court  handed  over  the  child  is considered  ineffective,  because  the  modern  punishment  system  does  not  apply torture to children but more attention to the best interests for children.

## Kata Kunci: KDRT, Kekerasan Fisik, Pertanggungjawaban Pidana

## A. Latar Belakang
Permasalahan  pidana  telah  menyerap  banyak  energi  para  anak  bangsa untuk  membangun  rekonstruksi  sosial.  Meningkatnya  aktivitas  kriminal  dalam berbagai  bentuk  menuntut  kerja  keras  dalam  membangun  pemikiran-pemikiran baru  mengenai  arah  kebijakan  hukum  di  masa  depan.  Arah  kebijakan  hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak  warga  negara  dan  menjamin  kehidupan  generasi  di  masa  depan.  Oleh karena  itu,  sistem  hukum  tiap  negara  dalam  praktiknya  terus  mengalami modernisasi  dan  tidak  ada  satu  negara  pun  yang  dapat  menolaknya.  Contohnya negara  Indonesia  yang  menuntut  dilakukannya  perubahan  di  segala  bidang,  di antaranya  perubahan  bidang  hukum  dengan  memunculkan  pemikiran-pemikiran baru  untuk  mereformasi  hukum  yang  ada  saat  ini  (Marlina,  2012:  2).  Hal  ini terlihat  dengan  dikeluarkannya  kebijakan-kebijakan  hukum  dalam  menangani
kasus-kasus  yang  menyangkut  tentang  anak,  baik  anak  sebagai  korban  maupun anak sebagai pelaku tindak pidana dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan berikut  keluar  pula  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  keterbatasan  dalam memahami  dan  melindungi  diri  dari  berbagai  pengaruh  sistem  yang  ada.  Masa anak-anak  adalah  masa  yang  sangat  rawan  melakukan  tindakan,  karena  masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk  mencapai  sesuatu  ataupun  melakukan  sesuatu  (Aminah  Aziz,  2000:  10), oleh  karena  itu,  pemeliharaan  kelangsungan  hidup  anak  adalah  tanggung  jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan.
Pasal  45  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib  memelihara dan mendidik anak yang  belum  dewasa  sampai  anak-anak  yang  bersangkutan  dewasa  atau  dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak,  maka  dapat  pula  diketahui  bahwa  orang  tua  merupakan pihak yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Maidin Gultom, 201: 1), tetapi dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, sehingga memberi dampak  tidak  baik  yang  mempengaruhi  kehidupan  anak.  Anak  yang  dibesarkan dalam  suasana  konflik,  cenderung  mengalami  keresahan  jiwa,  yang  dapat  men- dorong  anak  melakukan  tindakan-tindakan  yang  negatif,  yang  dikategorikan sebagai kenakalan anak (Maidin Gultom, 2011: 2) .
Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile deliquency , yang diartikan dengan  anak  cacat  sosial. Deliquency adalah suatu tindakan  atau perbuatan  yang dilakukan  oleh  seorang  anak  yang  dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  dan  yang  oleh  masyarakat  itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela (Maidin Gultom,
201:  67).  Anak  sebagai  anggota  masyarakat  hendaknya  harus  menjunjung  tinggi norma-norma  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  apabila  dia  melanggar  norma tersebut, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pemberian  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  harus  memper- timbangkan  perkembangan  dan  kepentingan  terbaik  anak  di  masa  yang  akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara, dan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepada  anak  melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  tersebut  di atas.  Pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  masih  menghadapi berbagai  persoalan,  antara  lain  dilakukannya  penahanan  terhadap  anak,  proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya  menempatkan  terpidana  anak  berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan yang  meninggalkan  trauma  dan  implikasi  negatif  terhadap  anak,  padahal  anak perlu  mendapat  perlindungan  kesalahan  dari  penerapan  peraturan  perundang- undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.
Kondisi  yang  paling  memungkinkan  guna  pencapaian  hasil  yang  optimal atas  cita-cita  tersebut  adalah  terciptanya  kondisi  sosial  yang  kondusif,  dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu. Kondisi sosial yang kondusif selalu ditandai dengan perkembangan perekonomian yang merata di seluruh masyarakat yang ada, dan hal itu sudah barang tentu harus didukung  oleh  sebuah  sistem  hukum  yang  baik  dalam  mengawali  pembangunan ekonomi yang baik, karena menurut Tengku Erwinsyahbana (2012: 81) dikatakan bahwa: substansi hukum yang baik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk  mewujudkan  tujuan  hukum,  yaitu:  (1)  kepastian  hukum;  (2)  kemanfaatan hukum; dan (3) keadilan hukum.
Realitas sosial menunjukkan bahwa kondisi kondusif tersebut belum dapat diwujudkan  oleh  pemerintah,  di  tengah  globalisasi  yang  terus  melaju,  negara  ini nampaknya  mengalami  anomie  kondisi  di  mana  sosial  kehilangan  nilai  dan patokan-patokan hidup. Pemenuhan ekonomi yang menjadi barometer kesuksesan
hidup  menyebabkan  banyaknya  penyimpangan-penyimpangan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  dalam  mencapainya,  tidak  terkecuali  juga  dilakukan  oleh  anak yang  merupakan  generasi  muda  bangsa  ini.  Akibat  keadaan  seperti  ini  maka, penanganan  anak  harus  menjadi  perhatian  yang  serius,  dengan  demikian penanganan secara hukum terhadap anak harus pula memerhatikan sifat-sifat khas anak.
Sebenarnya  terlalu  ekstrim  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak-anak  disebut  dengan  kejahatan,  karena  pada  dasarnya  anak-anak  memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif  dan  menunjukkan  tingkah  laku  yang  cenderung  bertindak  mengganggu ketertiban  umum.  Hal  ini  belum  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan,  melainkan kenakalan  yang  ditimbulkan  akibat  dari  kondisi  psikologis  yang  tidak  seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan  yang telah dilakukan anak (M. Nasir Djamil, 2012: 33-34).
Sebagai  contoh  kasus  yang dapat  diambil adalah  tindak pidana kekerasan dalam  lingkup  rumah  tangga  dan  bersama-sama  menyembunyikan  mayat  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  pada  tahun  2014  di  Medan.  Pengadilan Negeri  Medan  menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya disingkat dengan LPKA) Medan terhadap terdakwa Muhammad Tariq Anwar alias Pai yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduh- kan kepadanya sesuai Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN. Adapun penjatuhan hukuman pidana penjara tehadap anak di bawah umur ini didasari oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Anak  yang  berkedudukan  sebagai  pelaku  dalam  kasus  ini  juga  sekaligus korban  dari  pola  didik  orang  tua,  karena  anak  dibesarkan  dalam  keluarga  yang yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap para pembantunya, sehingga jelas mendidik kepada anak bahwa kekerasan fisik terhadap orang lain merupakan hal yang  biasa  bagi  keluarga  mereka.  Pola  didikan  seperti  inilah  yang  menjadikan anak berkepribadian keras, sehingga anak tanpa ada rasa iba melakukan kekerasan
fisik  kepada  para  pembantu  rumah  tangganya  yang  berujung  pidana.  Kasus  ini menarik  untuk  diteliti  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban pidana  terhadap  anak  yang  melakukan  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga berdasarkan putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kasus,  sedangkan  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN, Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Selain  itu  juga digunakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  karya-karya  ilmiah,  tulisan  dan  buku yang  ada  hubungannya  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  serta  bahan  hukum tersier  yang  diambil  dari  internet.  Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  adalah studi  dokumentasi  ( library  research ).  Untuk  dapat  memecahkan  permasalahan yang  ada  serta  untuk  dapat  menarik  kesimpulan  dan  memanfaatkan  data  yang telah  dikumpulkan  melalui  studi  dokumen,  maka  hasil  penelitian  ini  dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawaban  pidana  disebut  sebagai toerekenbaraheid , criminal responsibility , criminal liability . Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabankan atas suatu tindak pidana ( crime ) yang terjadi atau tidak (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012: 250). Menurut Ruslan Saleh (2011: 37), pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada  si  pembuatnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan.  Dengan  mempertanggung- jawabkan  perbuatan  yang  tercela  itu  pada  si  pembuatnya,  apakah  si  pembuatnya
juga  dicela  ataukah  si  pembuatnya  tidak  dicela.  Pada  hal  yang  pertama  maka  si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tidak dipidana.
Hanafi Amrani  da Mahrus Ali  (2015:  20-21), menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan  ajaran  kesalahan.  Dalam  Bahasa  Latin  ajaran  kesalahan  dikenal  dengan sebutan “ mens  rea ”.  Doktrin mens  rea dilandaskan  pada  suatu  perbuatan  tidak mengakibatkan  seseorang  bersalah  kecuali  jika  pikiran  orang  itu  jahat.  Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person quilit , unless the mind is legally blameworthy . Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah  yang  terlarang  atau  perbuatan  pidana  ( actus  reus )  dan  ada  sikap  batin jahat  atau  tercela  ( mens  rea ).  Seseorang  dikatakan  secara  hukum  bertanggung- jawab  untuk  suatu  perbuatan  tertentu  adalah  bahwa  ia  dapat  dikenakan  suatu sanksi  dalam  kasus  perbuatan  yang  berlawanan.  Normalnya,  dalam  kasus  sanksi dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri  yang  membuat orang  tersebut  harus  bertanggungjawab.  Dalam  kasus  ini  subyek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam  pertanggungjawaban  yang  dibedakan,  yaitu:  pertanggungjawaban  ber- dasarkan  kesalahan  ( based  on  fault )  dan  pertanggungjawaban  mutlak  ( absolut responsibility ).
Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at  (2012:  56)  berpendapat  bahwa secara  teoritik  kemampuan  bertanggungjawab  dapat  diartikan  sebagai  kondisi batin  yang  normal  atau  sehat  dan  mampunya  akal  seseorang  dalam  membeda- bedakan hal-hal  yang baik  dan  yang buruk, atau  dengan kata lain,  mampu untuk menginsyafi  sifat  melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  dan  sesuai  dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.  Paling tidak ada 2 (dua) faktor untuk  menentukan  adanya  kemampuan  bertanggungjawab,  yaitu:  faktor  akal  dan faktor  kehendak.  Akal  dapat  membedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan dan  yang  tidak  diperbolehkan,  sedangkan  kehendak  dapat  menyesuaikan  tingkah lakunya  dengan  keinsyafan  atas  sesuatu  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak
diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal  atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
Lebih  lanjut  Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safa’at  (2012:  30-31)  ber- pendapat  bahwa  kemampuan  pembuat  untuk  membeda-bedakan  perbuatan  yang boleh  dan  yang  tidak  boleh,  menyebabkan  yang  bersangkutan  dapat  diper- tanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana.  Dapat  dipertanggungjawabkannya, karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan  yang ditentukan  oleh hukum.  Dapat  dipertanggungjawabkannya pembuat dalam  hal  ini  berarti  pembuat  memenuhi  syarat  untuk  dipertanggungjawabkan. Mengingat  asas  “tiada  pertanggungjawaban  pidana  tanpa  kesalahan”,  maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan  dan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  atau  mampu  bertanggungjawab merupakan  sesuatu  yang  berada  di  luar  pengertian  kesalahan.  Mampu  ber- tanggungjawab  adalah  syarat  kesalahan,  sehingga  bukan  merupakan  bagian  dari kesalahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  terhadap  subjek  hukum  manusia  mampu bertanggungjawab  unsur  pertanggungjawaban  pidana,  sekaligus  sebagai  syarat kesalahan.
2. Pertanggungjawaban pidana  bagi  anak  yang melakukan  kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN terdakwa Muhammad Tariq Anwar alias Pai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga dan  secara  bersama-sama  menyembunyikan  mayat.  Majelis  hakim  menjatuhkan hukuman  terhadap  terdakwa  anak  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (delapan) bulan di LPKA Medan. Hakim menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak Muhammad  Tariq  Anwar  alias  PAI  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan.  Majelis  hakim  menetapkan  Anak  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai tetap  ditahan,  serta  menetapkan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  mobil  Toyota
Kijang Innova warna Putih dengan Nomor Polisi BK 247 AI tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas atas nama H. Shamsul Rahman, selain  itu,  majelis  hakim  juga  membebankan  biaya  perkara  kepada  negara sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah).
Berdasarkan  vonis  Majelis  Hakim  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  setiap  unsur-unsur  dari  dakwaan  jaksa penuntut  umum  telah  terpenuhi.  Dakwaan  pertama,  yaitu  Pasal  44  ayat  (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Setiap orang
Pada  dasarnya  kata  “setiap  orang”  menunjukkan  kepada  siapa  orang- nya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwa- kan  itu  atau  setidak-tidaknya  mengenai  siapa  orangnya  yang  harus  dijadikan terdakwa (Lilik  Mulyadi, 2012:  323). Pasal  1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  undang-undang  telah  secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan  termasuk  pula  korporasi,  dimana  orang  perseorangan  tersebut  adalah recht  person yang  merupakan  subjek  hukum  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban,  cakap  bertindak  dan  tidak  di  bawah  pengampunan,  sedangkan yang  dimaksud  dengan  korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994  tanggal 30  Juni  1995,  kata:  “barang  siapa”  adalah  sama  dengan  terminologi  kata “setiap  orang”,  jadi  yang  dimaksud  dengan  “barang  siapa”  adalah  sama dengan  terminologi  kata  “setiap  orang”,  sehingga  yang  dimaksud  dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum  yang  diduga  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  atau  subyek  pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi  yang  membenarkan  bahwa  yang  dihadapkan  untuk  diperiksa  dan diadili  di  persidangan  ini  adalah  benar  terdakwa  Muhammad  Tariq  Anwar alias Pai dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa dia adalah orang atau  pribadi  yang  beridentitas  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Keterangan  dari  saksi  Fery  Syahputra,  dan  saksi  Muhammad  Bahri yang  menerangkan  bahwa  saksi  Fery  Syahputra,  saksi  Muhammad  Hanafi Bahri, Shamsul Rahman dan terdakwa  yang membawa Cici ke Parit, di Jalan TMD,  Perladangan  Katonggal,  Desa  Sukanalu,  Kecamatan  Barusjahe, Kabupaten Karo dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana  yang telah didakwa- kan  kepadanya  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat  dipidana.  Berdasarkan kesaksian tersebut bahwa benarlah “setiap orang” yang dimaksud dalam unsur ke-1  dari  pasal  yang  termuat  adalah  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
Melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2004  terdapat  dalam  Pasal  5  huruf  a  yang  dijelaskan  oleh  Pasal  6, bahwa  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Berdasarkan  kesaksian  Endang  Murdianingsih,  Anis  Rahayu,  dan Rukmiani,  terdakwa  sering  sekali  melakukan  kekerasan  fisik  berupa pemukulan,  penamparan,  penendangan,  dan  bentuk  penganiayaan  lainnya yang diperkuat  dengan bukti visum et  repertum para korban. Kekerasan fisik yang  dilakukan  terdakwa  mengakibatkan  luka  sehingga  para  saksi  mengaku merasa sakit akibat perbuatan anak tersebut. Oleh karena itu, unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat telah terpenuhi.
c. Dalam  lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, menyebutkan bahwa:
1) suami, istri, dan anak;
2) orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah tangga; dan/atau
3) orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  diketahui  bahwa  H.  Shamsul  Rahman adalah sebagai Kepala Rumah Tangga, Suami, Bapak, sekaligus Majikan, Bibi Randika  adalah  sebagai  istri  dari  H.  Shamsul  Rahman,  Ibu  dari  Anak,  serta Majikan,  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai  adalah  sebagai  Anak,  sekaligus Anak  Majikan,  Saksi  Endang  Murdianingsih,  Saksi  Anis  Rahayu,  Saksi Rukmiani  adalah  sebagai  orang  yang  membantu  rumah  tangga  dan  menetap dalam rumah tangga tersebut, keseluruhannya adalah termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun  2004,  dan  oleh  karena  itu  unsur  dalam  lingkup  rumah  tangga  telah terpenuhi.
Dakwaan kedua yaitu Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Barang siapa
Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994  tanggal 30  Juni  1995,  kata  “barang  siapa”  adalah  sama  dengan  terminologi  kata “setiap  orang”.  Jadi  yang  dimaksud  dengan  “barang  siapa”  adalah  sama dengan  terminologi  kata  “setiap  orang”,  sehingga  yang  dimaksud  dengan “barang  siapa”  adalah  setiap  orang  atau  pribadi  yang  merupakan  subyek hukum  yang  diduga  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  atau  subyek  pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya (Lilik Mulyadi, 2012: 323).
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi  yang membenarkan bahwa  yang di  hadapkan untuk  diperiksa dan
diadili  di  persidangan  ini  adalah  benar  bahwa  terdakwa  adalah  orang  atau pribadi  yang  beridentitas  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  surat  dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum.  Keterangan  dari  saksi  Fery  Syahputra,  dan  saksi Muhammad  Bahri  yang  menerangkan  bahwa  saksi  Fery  Syahputra,  Saksi Muhammad Hanafi Bahri, Shamsul Rahman dan terdakwa Anak Muhammad Tariq  Anwar  alias  Pai  yang  membawa  Cici  ke  Parit,  di  Jalan  TMD, Perladangan  Katonggal,  Desa  Sukanalu,  Kecamatan  Barusjahe,  Kabupaten Karo  dibenarkan  oleh  terdakwa  Anak  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai sebagaimana  yang  telah  didakwakan  kepadanya  melakukan  tindak  pidana yang  dapat  dipidana.  Melihat  kejelasan  tersebut  benarlah  bahwa  “barang siapa” yang dimaksud dalam unsur ke-1 dari pasal yang termuat adalah Anak Muhammad Tariq Anwar alias Pai.
b. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat
Kasus menyembunyikan mayat ini diawali dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian atas korban Hermin Rusdiati. Korban dianiaya hingga lemas.  Menurut  kesaksian  Endang  Murdianingsih,  Anis  Rahayu,  dan Rukmiani bahwa pada saat Hermin Rusdiati alias Cici yang dikatakan pingsan dan diletakkan di bawah tangga dengan keadaan tidak berdaya, para saksi atas suruhan  Bibi  Randika  mengganti  baju  dan  mengurut-urut  badan  korban dengan  minyak  gosok,  tetapi  Cici  tetap  tidak  sadar.  Melihat  hal  itu,  Bibi Randika  menyuruh  para  saksi  untuk  naik  ke  atas  dan  mengurung  mereka. Berdasarkan  uraian  di  atas,  diperkirakan  Cici  pada  saat  diletakkan  di  bawah tangga  sudah  dalam  keadaan  tidak  bernyawa.  Sehingga  Fery  Syahputra, Muhammad  Hanafi  Bahri,  dan  Anak  membawa  Cici  ke  Parit  di  Jalan  TMD, Perladangan  Katonggal,  Desa  Sukanalu,  Kecamatan  Barusjahe,  Kabupaten Karo untuk menyembunyikan mayat Cici sehingga unsur mengubur, menyem- bunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat terpenuhi.
c. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya
Kesaksian  dari  saksi  Murdianingsih,  saksi  Anis  Rahayu,  dan  saksi Rukmiani  mengatakan,  bahwa  mereka  disuruh  untuk  menggantikan  baju, mengurut-urut badan Cici pada saat Cici pingsan di bawah tangga, tetapi Cici
tetap  tidak  sadar.  Melihat  kejadian  itu,  Bibi  Randika  menyuruh  para  Saksi untuk  naik  ke  atas  dan  mengurung  mereka.  Sikap  Bibi  Randika  yang menyuruh  para  Saksi  untuk  naik  ke  atas,  sedangkan  para  saksi  pada  saat  itu sedang mengupayakan penyelamatan Cici jelas menunjukkan bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Bahri, Saksi Fery Syahputra dan Anak menyadari bahwa Cici sudah meninggal  pada saat  di  tangga,  tetapi  mereka tidak memberitahu- kan  kepada  saksi  Endang  Murdianingsih,  saksi  Anis  Rahayu  dan  saksi Rukmiani dan berusaha menutupinya dengan menyuruh para saksi untuk naik ke  atas,  sehingga  jelas  bahwa  unsur  dengan  maksud  menyembunyikan kematian atau kelahirannya terpenuhi.
d. Orang  yang  melakukan  yang  menyuruh  melakukan,  atau  turut  melakukan perbuatan itu
Kasus  kekerasan  fisik  yang  melibatkan  terdakwa  Muhammad  Tariq Anwar  alias  Pai  dari  kesaksian  para  Saksi  yang  memberikan  keterangan bahwa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  penyembunyian  mayat  sebagai pengendara  mobil  Kijang  Innova  BK  247  AI  adalah  atas  suruhan  Fery Syahputra dengan mengancam anak sehingga anak mengikuti dan melakukan tindak pidana tersebut.
Seperti  yang  dijelaskan  R.  Soesilo  bahwa  perbuatan  unsur  turut  serta terbagi atas 4 unsur, yaitu:
1) Orang yang melakukan ( pleger ). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana;
2) Orang yang menyuruh melakukan ( doen pleger ). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh ( doen pleger ) dan yang disuruh ( pleger ), jadi bukan orang  ini  sendiri  yang  melakukan  peristiwa  pidana,  tetapi  ia  menyuruh orang  lain,  meskipun  demikian  tetap  ia  dipandang  dan  dihukum  sebagai orang yang melakukan;
3) Orang  yang  turut  melakukan  ( medepleger )  “turut  melakukan”  dalam  arti kata  “bersama-sama  melakukan”,  setidaknya  harus  ada  dua  orang,  ialah orang  yang  melakukan  ( pleger )  dan  orang  yang  turut  melakukan
( medepleger )  peristiwa  pidana  itu.  Disini  diminta  bahwa  kedua  orang  itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;
4) Orang  yang  dengan  pemberian,  salah  memakai  kekuasaan,  memakai kekerasan  dan  sebagainyan  dengan  sengaja  membujuk  melakukan perbuatan  itu  ( uitlokker ).  Orang  itu  harus  sengaja  membujuk  orang  lain,
sedang  membujuknya  harus  memakai  salah  satu  dari  jalan-jalan  seperti dengan  pemberian,  salah  memakai  kekuasaan  dan  sebagainya  yang disebutkan dalam pasal itu, sehingga jelas tidak dapat memakai jalan lain.
Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa saksi Fery Syahputra, saksi Muhammad Hanafi Bahri, Shamsul Rahman, dan anak yang membawa mayat Cici  dari  bawah  tangga  rumah  Shamsul  Rahman  di  Jalan  Angsa  No  17, Kelurahan  Sidodadi,  Kecamatan  Medan  Timur,  Medan  dan  kemudian meletak-kan  mayat  Cici  di  Jalan  TMD,  perladangan  Katonggal,  Desa Sukanalu,  Kecamatan  Barusjahe,  Kabupaten  Karo,  adalah  bermaksud  untuk menyembunyikan  kematian  Cici,  maka  perbuatan  tersebut  digolongkan  pada turut  serta  melakukan,  sehingga  unsur  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta melakukan terpenuhi.
Muhammad  Tariq  Anwar  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  kasus  ini berusia tujuh belas tahun yang merupakan usia peralihan dari masa anak-anak ke masa  dewasa.  Periode  ini  penuh  resiko  karena  secara  kultural,  seseorang  akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah menunjukkan kedewasaan anak, tetapi kenyataanya kedewasaan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik saja,  sehingga  perlindungan  bagi  pra  dewasa  juga  diperlukan  agar  generasi penerus bangsa tetap bermutu. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya harus selalu menjaga tingkah laku fisik maupun emosional anak-anak mereka.
Kondisi  lingkungan  dalam  keluarga  merupakan  faktor  yang  sangat berperan dalam mempengaruhi pola tingkah laku dan hal apa yang akan diperbuat anak. Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu merupakan hal yang mendominasi terhadap pembentukan pola tingkah laku si anak. Seharusnya orang tua mendidik anak dengan  agama, moral  dan etika  agar anak tumbuh  dan berkembang  dengan pola ajaran  yang baik  dan bertingkah laku  yang  baik  pula. Dalam kenyataannya,
banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, banyak orang tua yang mendidik anak  dengan  didikan  yang  keras,  serta  mencontohkan  pola  perilaku  yang  tidak baik  di  depan  anak,  sehingga  anak  meniru  pola  tingkah  laku  orang  tuanya tersebut.  Anak  yang  dibesarkan  dalam  suasana  konflik,  cenderung  mengalami keresahan  jiwa,  yang  dapat  mendorong  anak  melakukan  tindakan-tindakan  yang negatif yang berujung kepada tindak pidana.
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan,  dan  di  dalamnya  anak  mendapat  pendidikan  yang  pertama  kali. Keluarga  merupakan  kelompok  masyarakat  kecil,  tetapi  merupakan  lingkungan yang  paling  kuat  dalam  membesarkan  anak  dan  terutama  bagi  anak  yang  belum sekolah.  Oleh  karena  itu,  keluarga  memiliki  peranan  yang  penting  dalam perkembangan  anak.  Keluarga  yang  baik  akan  berpengaruh  positif  bagi  anak, sedangkan keluarga yang tidak baik akan berpengaruh negatif pula bagi anak. Hal ini  dikarenakan  sejak  kecil  anak  dibesarkan  oleh  keluarga  dan  untuk  seterusnya, sebagian  besar  waktunya  adalah  di  dalam  keluarga  maka  sepantasnya  jika kemungkinan timbulnya deliquency itu sebagian juga berasal dari keluarga.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  ayah  dan  ibu  terdakwa  Muhammad  Tariq Anwar  juga  merupakan  terdakwa  dalam  kasus  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah  tangga  terhadap  para  pembantunya  yang  sama  dengan  si  anak,  dan diketahui bahwa si anak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap  para  pembantunya  akibat  pola  didikan,  serta  ajaran  dari  ayah  ibunya yang kemudian ia contohkan ataupun yang ditiru. Hal ini bersesuaian dengan teori kriminologi differential  association yang  dikemukakan  oleh  Sutherland. Sutherland  dalam  Indah  Sri  Utari  (2012:  91)  mengatakan  bahwa  semua  tingkah laku  jahat  itu  dipelajari,  tidak  ada  yang  diturunkan  berdasarkan  pewarisan  orang tua.  Tingkah  laku  jahat  itu  dipelajari  dari  orang-orang  lain  dalam  suatu  proses interaksi.  Proses  peniruan  oleh  anak  terhadap  tingkah  laku  orang  tuanya  dapat dikatakan sebagai sebuah proses interaksi dan pembelajaran tingkah laku, karena orang  tua  merupakan  orang  terdekat  anak  dan  selalu  berinteraksi  dengan  anak. Secara  tidak  langsung  dalam  interaksi  antara  terdakwa  dengan  orangtuanya  ada kesalahan pola didikan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Meskipun si
anak merupakan pelaku tindak pidana, tetapi si anak juga merupakan korban dari pola  didikan  orang  tua  sehingga  menghantarkan  anak  tersangkut  dalam  kasus tindak pidana kekerasan.
Kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  terhadap  pembantu  seperti  kasus yang  terjadi  dalam  keluarga  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai  merupakan perbuatan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  di  dalam  lingkup  rumah  tangga yang dilakukan oleh orang tua, sehingga menjadi pola kebiasaan yang menjadikan anak  merasa  perbuatan  negatif  (terkait  norma-norma  atau  kemanusiaan)  tersebut merupakan  hal  yang  biasa  dan  bukan  merupakan  tindakan  yang  salah  maupun menyimpang,  sehingga  pola  didikan  yang  keras  yang  ditanamkan  sejak  kecil kepada  anak  akan  melahirkan  pola  dan  tindakan  yang  keras  juga  dari  anak tersebut.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  dengan  menjatuhkan  hukuman  pidana penjara terhadap anak Muhammad Tariq Anwar alias Pai selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan)  bulan  seharusnya  tidak  diterapkan  kepada  terdakwa  yang  notabene masih  dikategorikan  sebagai  anak.  Di  usia  tersebut  anak  masih  sangat  labil  dan mudah  dipengaruhi  oleh  lingkungannya.  Pada  Pasal  16  (3)  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  menyebutkan  bahwa  penangkapan,  penahanan,  dan penjatuhan  hukuman  pidana  penjara  bagi  anak  adalah  upaya  terakhir  ( the  last resort ).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Made  Shadi  Astuti  dalam  Sri  Sutatiek (2015:  54-55),  dikatakan  bahwa  pidana  penjara  menimbulkan  kerugian-kerugian terhadap  terpidana,  yaitu  ketidakmampuan  narapidana  untuk  melanjutkan kehidupan  secara  produktif  karena  terlalu  lama  dalam  lembaga,  terpidana cenderung  melakukan  tindak  pidana  lebih  lanjut  setelah  keluar  dari  penjara, terpidana  jadi  lebih  ahli  tentang  kejahatan  dan  menjadi  lebih  jahat,  terpidana diberi  “cap  jahat”  oleh  masyarakat  yang  disebut stigma ,  masyarakat  menolak kehadiran  mantan  narapidana,  peraturan  perundang-undangan  dan  pembukuan tentang  kelakuan  narapidana  memainkan  peranan  dalam  putusan-putusan sehubungan dengan lapangan pekerjaan maupun profesi, pemberian izin, asuransi, kredit,  untuk  menempuh  pendidikan,  dan  lain-lain,  kombinasi  dari  stigma  dan kehilangan kemerdekaan yang diberikan pemerintah terlihat sebagai tekanan ketat
dan  merendahkan  martabat  manusia.  Terlepas  dari  pidana  penjara,  hakim  dapat menjatuhkan  hukuman  berupa  tindakan  selain  hukuman  penjara  terhadap  anak, yaitu berupa anak dikembalikan atau anak diserahkan kepada negara.
Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai  yang  dijatuhkan  pidana  penjara seharusnya  dapat  diserahkan  kepada  negara.  Penjatuhan  pidana  diserahkannya anak kepada negara merupakan alternatif hukuman tindakan yang dapat diberikan kepada  anak  mengingat  keluarga  anak  tidak  dapat  mendidik  anak  dengan  lebih baik  apabila  anak  tersebut  diserahkan  kepada  orang  tua.  Hal  ini  dilihat  dari terlibatnya  keluarga  si  anak  dalam  kasus  penganiayaan  sekaligus  tindak  pidana secara  bersama-sama  menyembunyikan  mayat  seperti  yang  didakwakan  kepada anak.  Apabila  anak  diserahkan  kepada  negara,  anak  dapat  dididik  moral  dan ahklak  yang  baik  dengan  dimasukkannya  anak  ke  dalam  lembaga  sosial  yang mampu  memberikan  anak  modal  pendidikan  sebagai  bekal  masa  depannya. Tindakan  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  asas  dan  tujuan  penyeleng- garaan  perlindungan  anak,  serta  prinsip-prinsip  dasar  konvensi  hak  anak,  salah satunya adalah “ demi kepentingan terbaik bagi anak”. Kepentingan terbaik bagi anak  adalah  bahwa  semua  tindakan  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif  dan  badan  yudikatif,  harus  menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak.
Penjatuhan  hukuman  penjara  juga  tidak  tepat  diterapkan  pada  terdakwa, karena  pada  beberapa  kesaksian  dan  keterangan  terdakwa  dan  uraian  tentang kronologi  kejadian  tindak  pidana  tersebut  anak  melakukan  tindak  pidana dikarenakan  mendapat  ancaman  dari  saksi  Fery  Syahputra  yang  juga  saksi benarkan  dalam  persidangan.  Anak  membawa  mobil  Kijang  Innova  BK  247  AI atas ancaman Fery Syahputra dengan mengatakan “kau bawa mobil kalo kau gak mau  tahu  sendiri  akibatnya,  keluargamu  akan  dihabisi”.  Dari  ancaman  tersebut jelas  terlihat  keterpaksaan  anak  melakukan  tindak  pidana,  dikarenakan  tidak  ada pilihan  lain  untuk  menghindar  dan  cenderung  mengikuti  segala  perintah  dari orang  yang  mengancam.  Hal  ini  diperkuat  oleh  kesaksian  ahli  Elmeida  Effendy, bahwa  anak  melakukan  perbuatan  tersebut  karena  mendapat  ancaman  dari  Fery Syahputra  dan  merasa  terpaksa.  Seharusnya  pasal  yang  diterapkan  merupakan
Pasal  48  KUHP  yang  mengatur  bahwa  orang  melakukan  perbuatan  karena terpaksa oleh suatu paksaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  proses  pemeriksaan  anak  terdapat  beberapa kejanggalan  yang  terjadi,  misalnya  saja  dalam  proses  penyidikan  anak  diperiksa oleh penyidik yang bukan penyidik anak. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, yang mengatur:
a. Penyidikan  terhadap  perkara  Anak  dilakukan  oleh  Penyidik  yang  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Syarat  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
Selain itu, dalam proses pemeriksaan di kepolisian (penyidikan) anak tidak didampingi  oleh  penasihat  hukum  ataupun  Balai  Pemasyarakatan  sehinggaAnak mendapatkan  perlakuan  kejam  dan  tidak  manusiawi.  Proses  penyidikan  ini  juga dilakukan oleh penyidik vice control (VC) tidak pada unit Pelayan Perempuan dan Anak  (PPA),  sehingga  anak  juga  menyaksikan  pemeriksaan  yang  dilakukan terhadap orang dewasa.  Hal  ini dapat diartikan bahwa  anak tidak dilindungi  dari pengaruh  buruk  yang  dapat  diterimanya  karena  menyaksikan  langsung  proses pemeriksaan tindak pidana lainnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penjatuhan  pidana  penjara  bagi  anak berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  tersebut  akan  berdampak  negatif bagi anak. Salah satu dampak negatif apabila pidana penjara bagi anak diterapkan adalah  berkaitan  dengan  proses  pembelajaran  seorang  anak  untuk  menjadi  lebih jahat dari sebelumnya, karena di dalam penjara keberadaan para narapidana secara bersama-sama  dan  terus-menerus  membentuk  sebuah  masyarakat  yang  mem- punyai  suatu  sistem  sosial  khusus,  sehingga  dikhawatirkan  terjadi  proses
penyerapan tata cara kehidupan, moral, kebiasaan dan kultur umum kehidupan di dalam  penjara  diserap  oleh  anak,  walaupun  penyerapan  tersebut  tidak  selalu sempurna,  tetapi  dapat  diasumsikan  bahwa  penyerapan  tata  cara  kehidupan, moral,  kebiasaan  dan  kultur  umum  oleh  anak  pidana  mengarah  pada  cara-cara kehidupan yang tidak baik ke depannya untuk tumbuh kembang anak setelah anak tersebut  kembali  ke  dalam  masyarakat  dan  berinteraksi  secara  sosial.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  penjara  merupakan  sekolah  kejahatan  atau  pabrik kejahatan.
Penjatuhan  pidana  penjara  bagi  anak  akan  menempatkan  anak  untuk tinggal  dan  melangsungkan  kehidupannya  di  dalam  penjara.  Seperti  yang diketahui  bahwa masih  kurangnya sarana maupun fasilitas di  dalam penjara  atau sekarang yang lebih sering disebut lembaga pemasyarakatan sangat memprihatin- kan.  Seperti  masalah  pendidikan,  kurangnya  tenaga  pengajar,  serta  keterbatasan pendidikan  yang  diberikan  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  masalah mengenai  pendidikan  di  penjara  atau  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  tenaga  pengajar  di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  Petugas Lapas  itu  sendiri.  Melihat  hal  ini  sudah  jelas  bahwa  tumbuh  kembang  serta pendidikan anak akan terganggu dan anak tidak bisa menjalankan kehidupan yang layak  yang sebagaimana seharusnya ia peroleh.  Hal ini akan sangat  berpengaruh terhadap masa depan anak.
Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa yang usianya masih berstatus anak  juga  dikhawatirkan  akan  menjerumuskan  anak  ke  dalam  tindak-tindak pidana  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  terpidana  anak  akan  bertemu  dengan terpidana-terpidana  anak  lainnya  dengan  kasus-kasus  kejahatan  yang  berbeda- beda. Efek jera yang diharapkan agar anak bisa berubah menjadi lebih baik tidak akan tercapai jika lingkungan yang diberikan kepada anak merupakan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan di Lembaga Pemasyarakat bagi anak juga akan  berdampak  negatif  terhadap  kondisi  jiwa  dan  mental  anak  yang  dapat menghambat  tumbuh  kembang  si  anak  dikarenakan  ia  secara  langsung  terpisah dengan  orang  tuanya,  saudaranya,  ataupun  teman-teman  sebayanya.  Selain  itu, penempatan  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  akan  memberikan  label  jahat
kepada  anak  hingga  ia  nantinya  keluar  dan  bergabung  kembali  ke  dalam masyarakat.
Masyarakat  akan  melabelisasi  anak  seumur  hidup  menjadi  mantan narapidana  yang  akan  secara  tidak  langsung  dijauhkan  dan  dikucilkan  dari masyarakat.  Hal  ini  akan  sulit  dalam  mewujudkan  cita-citanya  maupun  melang- sungkan  kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  anak  dibina  di  Lembaga Sosial  yang  dapat  secara  efektif  membina  anak  dengan  mengajarkan  anak kebaikan dan berbagai keterampilan terhadap anak sehingga keterampilan tersebut berguna  baginya  setelah  ia  keluar  dari  Lembaga  Sosial  tersebut  dan  bergabung kembali dengan masyarakat sebagaiman mestinya.
Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara bagi anak  dengan  alasan  agar  anak  tesebut  jera  dan  tidak  melakukan  tindak  pidana yang lainnya. Efek jera seperti yang diharapkan Putusan Pengadilan tersebut tidak beralasan  dikarenakan  tujuan  pemidanaan  dalam  teori  modren  tidak  lagi  semata- mata  agar  anak  pelaku  kejahatan  mengalami  penderitaan  sehingga  menjadi  jera, melainkan  pada  pembinaan  agar  anak  yang  bersangkutan  menjadi  lebih  baik. Prinsip  penegakan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah demi  kepentingan  anak,  sehingga  pidana  penjara  seharusnya  diganti  menjadi penjatuhan tindakan atau mengembalikan dan/atau menjadikan anak sebagai Anak Negara sehingga dibina menjadi manusia yang lebih baik untuk masa depannya.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Pertanggungjawaban  merupakan  konsep  sentral  yang  dikenal  dengan ajaran  kesalahan,  sehingga  perbuatan  seseorang  tidak  dapat  disebut  ber- salah  kecuali  jika  pikiran  orang  itu  jahat.  Kemampuan  bertanggungjawab dapat  diartikan  sebagai  kondisi  batin  yang  normal  atau  sehat  dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang  buruk,  atau  dengan  kata  lain,  mampu  untuk  menginsyafi  sifat melawan hukum suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.
b. Penjatuhan  pidana  penjara  kepada  Muhammad  Tariq  Anwar  alias  Pai adalah  tidak  tepat,  karena  tujuan  pemidanaan  dalam  teori  moderen  tidak lagi semata-mata agar yang bersangkutan mengalami penderitaan sehingga menjadi  jera,  melainkan  lebih  kepada  pembinaan  agar  anak  yang  ber- sangkutan  menjadi  lebih  baik.  Prinsip  penegakan  hukum  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  demi  kepentingan  anak,  sehingga pidana  penjara  seharusnya  diganti  menjadi  penjatuhan  tindakan  atau mengembalikan dan/atau menjadikan anak sebagai Anak Negara.
2. Saran
a. Pengadilan  hendaknya  lebih  mempertimbangkan  penjatuhan  hukuman penjara  bagi  terdakwa  yang  usianya  masih  tergolong  usia  anak,  karena penjatuhan pidana penjara bagi anak belum tentu akan menjerakan si anak
b. Pembuat undang-undang hendaknya mempertimbangkan hukuman pidana penjara bagi anak untuk dihilangkan dan diganti dengan penjatuhan pidana tindakan ataupun pengembalian anak menjadi Anak Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Gultom,  Maidin.  2012. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan . Bandung: Refika Aditama.
Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali.  2015. Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Perkembangan dan Penerapan . Jakarta: Rajawali Pers.
Indah  Sri  Utari.  2012. Aliran  dan  Teori  dalam  Kriminologi. Yogyakarta:  Thafa Media.
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2012. Teori  Hans Kelsen tentang Hukum . Jakarta: Konstitusi Pers.
Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika.
Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Nasir Djamil, M. 2012. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sri  Sutatiek.  2015. Hukum  Pidana  Anak  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan RumahTangga.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.

## Jurnal:

## Tengku Erwinsyahbana. 2012. “Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang
Berkeadilan  Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indonesia dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Nasional”. Indonesian Journal  of  Dialectics ( IJAD ).  Vol.  2.  No.  2.  Agustus.  Bandung:  Unpad Press.
Internet:
Aminah  Aziz.  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak”.  http://repository.usu.ac.id/ bitstream/12345678/4/Chapter%201.pdf.  Diakses  tanggal  4  Januari  2017. Pukul 18.27 WIB.
Ruslan  Saleh.  “Pertanggungjawaban  Pidana”.  http://digilib.unila.ac.id/532/7/ BAB% 20II. pdf. Diakses tanggal 23 Januari 2017 Pukul 19.58 WIB.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Atikah Rahmi, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Lektor Nomor HP :  082164617373 E-mail :  atikahrahmi@umsu.ac.id Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan Nama :  Suci Putri Lubis, S.H. Pekerjaan :  Bank Mandiri Cabang Padangsidempuan Jabatan :  Teller Kriya Nomor HP :  085206453711 E-mail :  suciputri70@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Sudirman No. 30-32, Padangsidimpuan