## “TIDAK ADA YANG PASTI DI DUNIA INI, KECUALI KEMATIAN DAN PAJAK” 1

## Amos Winarto Oei
Abstrak: Satu  pertanyaan  dasar  tentang  etika  perpajakan  adalah  apa yang  membuat  pajak  atau  sistem  pajak  itu  adil  dan  pantas?  Artikel  ini akan meninjau secara filosofis-etis kebebasan warga negara dan keadilan serta  kepantasan  dalam  perpajakan.  Dan  secara  khusus  bagi  orang Kristen,  Alkitab  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menunjukkan tanggung  jawab  orang  percaya  dalam  membayar  pajak  bahkan  ketika pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  itu  ternyata  secara  etis  tidak  adil dan/atau tidaklah pantas.
Kata-kataKunci: pajak, kebebasan, keadilan, dan kepantasan
Abstract: One  underlying  question  on  the  ethics  of  taxation  is  what makes  a  tax  system  just  and  fair?  This  article  will  ethically  and philosophically  deal  with  civil  freedom,  justice  and  equity  in  relation  to taxation.  Especially,  for  Christians  the  Scripture  gives  the  foundation  of believers‘ responsibility in paying taxes even when taxes required by the government are neither just nor fair.

## Keywords: tax, freedom, justice and equity
Seorang penasehat ekonomi pada periode Meiji di Jepang, Lorenz von  Stein,  telah  menegaskan  bahwa  pajak  sebenarnya  mewakili keberadaan  tanggung  jawab  warga  negara  secara  keseluruhan  dari  suatu bangsa  dalam  dimensi  ekonomi. 2 Pajak  dibutuhkan  karena  pemerintah tidaklah  dapat  menghasilkan  kekayaan  sendiri  melainkan  mendapatkan
1 Ungkapan  yang  sering  dipertalikan  dengan  Benjamin  Franklin,  walau  ada  tokoh  lain yang  telah  menggunakannya.  Penjelasan  lebih  lanjut  dapat  dibaca  dalam  catatan  kaki no. 5.
2 Dikutip  dalam  Richard  Musgrave  dan  Alan  Peacock,  eds., Classics  in  the  Theory  of Public Finance (London: Macmillan, 1958), p.28.
sumber-sumber  finansialnya  dari  setiap  bagian  masyarakat  yang  berada dalam wilayahnya. Jika sebuah negara kekurangan pendapatan dari pajak, maka  sebenarnya  masyarakat  di  negara  itu  tidak  menjalankan  tanggung jawab  ekonomi  mereka  dengan  sebaik-baiknya.  Dan  berbicara  soal tanggung jawab terhadap sesuatu tidaklah dapat dilepaskan dari masalah moral.  Tidak  heran  para  ekonom  seperti  Adam  Smith  atau  John  Stuart Mill  juga  memperhatikan  masalah  moral  tentang  pajak.  Secara  khusus, mereka meyakini bahwa kebijakan pajak  adalah  suatu alat  yang berguna bagi perbaikan kehidupan sosial. 3
Karena  pajak  pada  umumnya  didefinisikan  sebagai  proses  dimana pemerintah  meningkatkan  pendapatan  dengan  cara  mewajibkan kontribusi  dari  rakyat,  pajak  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan  moral. 4
Yang paling jelas adalah pertanyaan apakah pajak itu sendiri secara moral dapat  dibenarkan.  Bolehkah  suatu  pemerintahan  mengambil-alih kekayaan  atau  sumber  daya  yang  dimiliki  perseorangan  demi  tujuan bersama?  Dan  jika  boleh,  dalam  kondisi  bagaimana  hal  tersebut  boleh terjadi?  Jika  pajak  dapat  dibenarkan,  maka  sejumlah  pertanyaan  muncul berkaitan  dengan  bagaimana  pajak  dapat  secara  adil  didistribusikan. Siapa yang harus membayar pajak, sumber-sumber daya mana yang dapat menjadi  objek  pajak,  dan  berapa  persen  dari  sumber-sumber  itu  yang dapat dikenai pajak?
Pertanyaan-pertanyaan  moral  di  atas  sebenarnya  berangkat  dari satu pertanyaan dasar tentang etika perpajakan: Apa yang membuat pajak atau  sistem  pajak  itu  adil  dan  pantas?  Untuk  menjawab  pertanyaan  etis utama tentang pajak tersebut, terlebih dahulu harus diselesaikan persoalan tentang  ketegangan  antara  kebebasan  seseorang  dan  kewajiban  yang dibebankan  kepadanya  oleh  pihak  lain.  Karena  jika  tidak,  maka  secara
3 Untuk  diskusi  perkembangan  historis  pemikiran  pajak  atau  fiskal  terdapat  dalam Stephen F. Weston, Principles of Justice in Taxation (New York: Columbia University Press, 1903).
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring mendefinsikan pajak sebagai ―pungutan wajib, biasanya  berupa  uang  yg  harus  dibayar  oleh  penduduk  sebagai  sumbangan  wajib  kpd negara atau pemerintah sehubungan dng pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb‖ (http://kbbi.web.id/pajak, diakses 21 Agustus 2015).
etis  pajak  dapat  menjadi  semacam  pemaksaan  yang  mengekang kebebasan seseorang untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

## KEBEBASAN WARGA NEGARA DAN PAJAK PEMERINTAH
Kebebasan  adalah  sebuah  nilai  kemanusiaan  yang  tidak  boleh diabaikan.  Jika  ungkapan  bahwa  hanya  ada  dua  hal  pasti  dalam  hidup manusia yaitu kematian dan pajak dianggap serius, 5 maka terlihat bahwa pajak  telah  seringkali  dipahami  sebagai  sebuah  penghalang  terhadap kebebasan  manusia  untuk  menjadi  dirinya  sendiri  secara  penuh.  Secara khusus, kebebasan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tujuan- tujuan  aktivitas  ekonomi  setiap  pribadi  dalam  masyarakat  kapitalis, bahkan  termasuk  juga  kebebasan  yang  diyakini  sebagai  sebuah  syarat untuk  memenuhi  tanggung  jawab  agama  ataupun  sebagai  dasar  untuk mengekspresikan  secara  spontan  kasih  terhadap  sesama,  seperti  yang diajarkan dalam konteks agama-agama besar di dunia.
Jika  kebebasan  memang  hanya  secara  khusus  dipahami  seperti  di atas,  maka  kebijakan  pajak  yang  paling  benar  adalah  tidak  ada  pajak sama  sekali.  Keyakinan  bahwa  pajak  dapat  mengekang  dan  membuat seseorang  kehilangan  kebebasannya  membuat  beberapa  ahli  ekonomi memandang pajak sebagai sejenis ―kerja paksa‖. 6 Pajak dianggap sebagai sebuah  kerja  paksa  karena  membuat  seseorang  mengerjakan  sesuatu  dan
5 Ungkapan  ini  biasanya  dipertalikan  dengan  Benjamin  Franklin,  yang  menulis  surat kepada ilmuwan Perancis Jean-Baptiste Leroy pada tanggal 13 November 1789, dengan bunyi  demikian:  ―Konstitusi  baru  kita  sekarang  sudah  ditetapkan,  dan  memiliki penampilan  yang  menjanjikan  kepermanenan;  namun  dalam  dunia  ini  tidak  ada  yang dapat dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak‖ (Benjamin Franklin, The Writings of Benjamin  Franklin ,  Vol.  10,  ed.  Albert  Henry  Smyth  [London:  Macmillan  Publishers, 1907],  69).  Walaupun  demikian,  menurut the  Yale  Book  of  Quotations ungkapan  itu ternyata sudah ada sebelum Franklin menulis suratnya. Ada dua orang sebelum Franklin telah  mengucapkan  ungkapan  seperti  itu.  Pertama  adalah  Chritopher  Bullock  yang menulis dalam sajaknya The Cobler of Preston (1716): ―Tis impossible to be sure of any thing  but  Death  and  Taxes.‖  Kedua  adalah  Edward  Ward  dalam The  Dancing  Devils (1724)  dengan  bunyi:  ―Death  and  Taxes,  they  are  certain‖  (Fred  K.  Shapiro,  ed., The Yale Book of Quotations [New Haven: Yale University Press, 2006], 610).
6 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974), 169ff.; Ayn Rand, ―Government Financing in a Free Society,‖ dalam Edmund Phelps, ed., Economic Justice (England: Penguin Books, 1973): pp.363-367.
kemudian  hasilnya  ternyata  tidak  dinikmati  oleh  orang  itu  sendiri melainkan diserahkan kepada pihak lain.
Pemahaman  pajak  seperti  di  atas  menunjukkan  bahwa  cara seseorang memahami kebebasan manusia memberi pengaruh kepada cara orang  tersebut  melihat  pajak.  Kalau  seseorang  memahami  kebebasan manusia secara sempit, dalam arti bahwa manusia harus betul-betul bebas dari  segala  pengaruh,  maka  pajak  dapat  dipahami  sebagai  pengekang kebebasan  manusia.  Tidak  heran  implikasinya  adalah  pajak  diyakini sebagai semacam kerja paksa.
Tetapi kebebasan tidak semestinya dipahami secara sempit semata- mata.  Secara  filosofis,  kebebasan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu kebebasan  ―positif‖  dan  kebebasan  ―negatif‖. 7 Kebebasan  secara  positif adalah  kebebasan  untuk  mencapai  tujuan  tanpa  dihalangi  oleh  berbagai rintangan yang bersifat alami, termasuk diri sendiri. Kebebasan seperti ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dimana orang itu dapat  dikatakan  ―tidak  bebas‖  bahkan  ketika  tidak  ada  orang  lain  yang menghalanginya.  Misalnya,  seseorang  mungkin  tidak  bebas  menjadi pemain  sepakbola  kelas  dunia,  meskipun  tidak  ada  orang  lain  yang menghalangi  orang  tersebut  dan  tujuan  menjadi  pemain  sepakbola  kelas dunia.  Sedangkan  kebebasan  negatif  adalah  kebebasan  dari  kekangan oleh  orang  lain  –  kebebasan  dari  paksaan,  pengurungan,  luka-luka  fisik dan  sejenisnya.  Seseorang  adalah  bebas  secara  negatif  ketika  seseorang dapat bertindak tanpa campur tangan pihak lain.
Melalui  pemahaman  dua  jenis  kebebasan  tadi,  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  sebenarnya  tidak  menghalangi  kebebasan warga  negaranya  baik  secara  negatif  maupun  positif.  Secara  negatif, pajak tidak membuat seseorang menjadi dipaksa untuk bekerja, dikurung untuk  bekerja  ataupun  dilukai  secara  fisiknya  oleh  pemerintah  untuk mendatangkan  pemasukan  bagi  negara.  Adanya  pajak  itu  sendiri  tidak otomatis  berarti  pemerintah  campur  tangan  dalam  kehidupan  pribadi
7 G.G.  McCallum,  ―Negative  and  Positive  Freedom,‖ Philosophical  Review 76  (Juli,
1967):  312-334.  Lihat  juga  Isaiah  Berlin, Four  Essays  on  Liberty (London:  Oxford University Press, 1969).
warga negaranya. Demikian juga, secara positif pajak bukanlah rintangan yang  bersifat  alami  yang  dapat  menghalangi  kemampuan  warga negaranya  untuk  melakukan  sesuatu.  Ada  atau  tidak  adanya  pajak  tidak menjadi  penghalang  bagi  warga  negaranya  untuk  bertindak  sesuai kemampuannya.
Pajak  pemerintah  memang  bisa  tidak  menjadi  penghalang  bagi kebebasan  warga  negaranya.  Namun  kembali  ke  pertanyaan  etis  utama tentang  pajak.  Apa  yang  membuat  pajak  atau  sistem  pajak  itu  adil  dan pantas?  Keadilan  dan  kepantasan  adalah  dua  prinsip  moral  yang seharusnya  selalu  menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  kebijakan pajak.

## KEADILAN DALAM PAJAK
Berbicara keadilan tidak dapat dilepaskan dari berbagai jenis relasi yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Keadilan tidaklah memiliki arti yang sama ketika berada dalam relasi yang berbeda. Pieper membagi jenis-jenis  keadilan  sebagai  berikut:  keadilan  komutatif,  keadilan  legal dan keadilan distributif. 8 Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan yang  terjadi  di  antara  seorang  individu  dengan  individu  lain.  Keadilan legal  merujuk  pada  hubungan  antara  individu-individu  yang  adalah anggota  sebuah  kelompok  tertentu  dengan  kelompoknya  tersebut. Keadilan  distributif  membahas  soal  hubungan  antara  kelompok  sosial secara menyeluruh dengan setiap individunya.
Sebelum  lebih  jauh,  ada  beberapa  catatan  ringkas.  Pembedaan keadilan menjadi tiga jenis tadi memperlihatkan bahwa individu-individu yang berkaitan dengan dua keadilan terakhir (legal dan distributif) adalah anggota-anggota  kelompok  sosial  secara  keseluruhan  dan  tidak seharusnya  diabaikan  atau  dipertentangkan  dengan  kelompok  sosialnya sendiri.  Juga,  kelompok  sosial  secara  keseluruhan  itu  dapat  meliputi pemerintahan/negara sekaligus mencakup realita lebih luas yang Maritain
8 Joseph  Pieper, The  Four  Cardinal  Virtues (Notre  Dame:  University  of  Notre  Dame Press, 1966), pp.43-113.
sebut  sebagai  ― the  body  politic ‖  (atau  masyarakat  secara  keseluruhan, dimana  negara  adalah  bagian  dari  masyarakat  itu  dan  hadir  untuk melayaninya). 9 Demikian juga keadilan komutatif sebetulnya tidak hanya berbicara  soal  hubungan  yang  melibatkan  dua  individu  yang  berbeda, seperti dalam kasus si A membeli sesuatu dari si B, melainkan juga dalam kasus-kasus  yang  mencakup  entitas  yang  supra-individu  seperti perusahaan atau institusi.
Keadilan  komutatif  sendiri  sebenarnya  adalah  keadilan  dalam  arti yang  paling  sempit.  Di  sini  ada  dua  pihak  yang  jelas  berbeda  yang menghadirkan adanya sebuah hutang dalam arti yang paling sempit juga. Jika  sebuah  pihak,  katakanlah,  membeli  sebuah  mobil  BMW  mewah, maka mobil itu menjadi milik pihak tersebut. Jika pihak tersebut ternyata bukan membeli, melainkan mencuri mobil BMW mewah itu, maka mobil itu  tetap  menjadi  milik  yang  dicuri  dan  bukan  yang  mencuri.  Keadilan komutatif  melibatkan  semacam  kesetaraan  matematis  yang  kaku  yang tidak  bergantung  pada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  yang ada melainkan semata-mata bergantung pada sesuatu yang menimbulkan hubungan  tersebut.  Jika  Paijo  meminjam  1  juta  rupiah  dari  Paimo  dan  1 juta  rupiah  dari  orang  paling  kaya  di  dunia,  maka  hutang  dalam  dua hubungan  tersebut  masing-masing  tetaplah  1  juta  rupiah.  Keadilan komutatif  hanya  memikirkan  soal  sesuatu  yang  menimbulkan  hubungan itu  dan  bukan  pada  individu-individunya.  Dapat  dikatakan  bahwa keadilan komutatif adalah keadilan yang buta.
Berbeda dengan keadilan distributif dimana dua pihak yang terlibat tidaklah sepenuhnya berbeda karena individu yang ada adalah bagian dari kelompok  secara  keseluruhan  yang  mana  individu  itu  berelasi.  Individu dalam  konteks  demikian  tidak  memiliki  hak  yang  sama  pada  apa  yang menjadi  hutang  seperti  dalam  keadilan  komutatif.  Mengapa  demikian? Karena  sesungguhnya  yang  menjadi  hutang  itu  sudah  menjadi  milik individu  itu  sendiri.  Apa yang menjadi hutang dalam keadilan distributif tidak  ditentukan  oleh  kesetaraan  matematis  yang  kaku  melainkan  oleh apa  yang  Aquinas  sebut  kesetaraan  geometris  atau  yang  pada  umumnya
9 Jacques Maritain, Man and the State (Chicago: University of Chicago, 1951).
sekarang  disebut  sebagai  kesetaraan  proporsional. 10 Keadilan  distributif tidaklah  ditentukan  hanya  oleh  sesuatu  itu  pada  dirinya  sendiri  namun malah mengharuskan untuk mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat di  dalam  hubungan  tersebut.  Keadilan  distributif  tidaklah  buta  karena keadilan ini harus mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat.
Mempertimbangkan  soal  keadilan  distributif  tadi,  bagaimana sekarang sebuah pemerintahan menetapkan sebuah pajak yang adil? Atau, menggunakan  istilah  keadilan  jenis  kedua,  bagaimana  sebuah  negara bersikap adil secara legal dalam soal pajak? Jawabannya adalah keadilan legal  tersebut  harus  memperhatikan  keadilan  distributif  dalam mendistribusikan pajak yang ditetapkan, khususnya pajak itu harus sesuai dengan  kemampuan  masing-masing  warga  negaranya  untuk  membayar. Hal  ini  bisa  dicapai  jika  memperhatikan  kesetaraan  proporsional  dan hubungannya  dengan  kekayaan  seseorang  dan  kemampuannya  untuk membayar  pajak.  Suatu  distribusi  beban  pajak  yang  proporsional  atas dasar kemampuan membayar adalah kriteria etis yang harus diperhatikan oleh  sebuah  negara  untuk  menghasilkan  sistem  pajak  yang  adil.  Pajak yang adil demikian akan  tidak menjadi pemaksaan ataupun menghalangi jalannya  perekonomian  yang  produktif  dan  kesejahteraan  warga  negara pada umumnya.

## KEPANTASAN DALAM PAJAK
Keadilan  dalam  mendistribusikan  kewajiban  pajak  menuntut pemerintah untuk memperhatikan kemampuan individu dalam membayarnya.  Nilai  keadilan  ini  berperan  penting  dalam  usaha  untuk mengevaluasi  pajak-pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Selain  nilai keadilan,  nilai  kepantasan  tidaklah  boleh  diabaikan.  Malah  nilai kepantasan  adalah nilai  utama dari  kebijakan pajak seperti nilai  keadilan adalah  nilai  utama  dari  sebuah  sistem  sosial.  Betapapun  produktifnya suatu  masyarakat  tetaplah  tidak  dapat  dibenarkan  jika  masyarakat  itu
10 Thomas  Aquinas, The  Summa  Theologica  of  St.  Thomas  Aquinas ,  terj.  Fr.  Laurence Shapcote,  ed.  John  Mortensen  dan  Enrique  Alarcon  (Lander,  Wyoming:  The  Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine, 2012), II.II.Q61.A2.
ternyata  menginjak-injak  keadilan. 11 Demikian  juga,  meskipun  suatu kebijakan  pajak  mungkin  meningkatkan  nilai  kemakmuran  suatu masyarakat,  kebijakan  itu  tidaklah  dapat  dibenarkan  jika  ternyata mengabaikan nilai kepantasan.
Oleh  sebab  itu,  nilai  kepantasan  dalam  pajak  menjadi  suatu problem  yang  tidak  boleh  diremehkan.  Apa  maksudnya  bahwa  pajak  itu harus pantas?  Apa yang membuat pajak itu pantas atau tidak?  Ada lebih dari satu jawaban untuk pertanyaan ini karena cara seseorang memahami pajak adalah sebuah hasil dari keyakinan politis atau filsafat sosial orang itu  sendiri.  Dan  berbicara  soal  filsafat  akan  berbeda  di  antara  satu individu atau komunitas dengan individu atau komunitas lainnya.
Walaupun  pemahaman  nilai  kepantasan  pajak  mungkin  berbeda antara  satu  dengan  yang  lain,  setidaknya  kebanyakan  orang  akan  setuju bahwa tidaklah dapat dibenarkan bahwa pajak itu harus dibagikan secara merata  tanpa  pandang  bulu  dengan  tidak  memperhatikan  kemampuan masing-masing  wajib  pajak.  Aristoteles  telah  sejak  lama  menjelaskan bahwa keadilan tidaklah berarti memperlakukan setiap orang secara sama rata  melainkan  memperlakukan  pihak-pihak  yang  setara  secara  setara. 12
Karena para  wajib pajak tidaklah sama dalam pendapatan perekonomian mereka,  memberikan  beban  pajak  yang  sama  kepada  wajib  pajak  yang tidak  kaya  dengan  wajib  pajak  yang  adalah  miliader  merupakan  suatu kebijakan  pajak  yang  jelas  bagi  kebanyakan  orang  tidak  dapat dibenarkan.
Masalah  utama  dalam  menentukan  nilai  kepantasan  untuk  sistem pajak  terletak  pada  soal  menentukan  cara  membagi  dengan  adil  beban biaya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sering diharapkan keberadaannya  dalam  sebuah  masyarakat.  Kegiatan-kegiatan  tersebut seperti  pelayanan  polisi,  militer,  pendidikan  dan  yang  sejenis.  Nilai
11 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), p.3.
12 Richard McKeown, The Basic Works of Aristotle (New York: Random  House, 1941), p.1006f.
kepantasan itu dapat diwujudkan melalui salah satu dari dua sistem pajak berikut ini: pembayaran proporsional atau pengorbanan proporsional.
Pembayaran proporsional menggambarkan perlakuan secara  setara terhadap mereka yang setara. Jika perbedaan pendapatan menjadi ukuran dalam  membandingkan  setiap  individu  dalam  hal  pajak,  maka  sejenis kebijakan  pajak  yang  proporsional  merupakan  sebuah  kesimpulan  yang logis.  Beberapa  abad  lalu,  para  filsuf  dan  ekonom  berusaha  untuk memberikan  dasar  bagi  kesimpulan  ini  melalui  sebuah  teori  ―manfaat‖ dari pajak. Menurut teori ini, setiap wajib pajak seharusnya ambil bagian dalam  mendanai  pelayanan-pelayanan  umum  secara  proporsional  sesuai kekayaan  yang  mereka  miliki.  Adam  Smith,  misalnya,  menggunakan analogi para penyewa apartemen yang membayar pengembangan gedung dan lahan dimana mereka tinggal sesuai dengan harta milik yang mereka punyai. 13 Teori demikian memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihan dari teori ini adalah menjunjung tinggi sifat proporsional yang dikenakan kepada setiap wajib pajak. Kelemahannya adalah banyak yang disebut sebagai ―manfaat‖ sosial itu tidak dapat evaluasi. Seberapa banyak  manfaat  yang  seorang  wajib  pajak  terima,  misalnya,  dari pembelian  pesawat  perang  baru  yang  dilakukan  oleh  pemerintah? Seorang  filsuf  pernah  menyindir  dengan  mengatakan  bahwa  tentulah kelihatan  aneh  untuk  mewajibkan  seorang  miskin  dengan  rumah  kardus agar  membayar  pajak  lebih  banyak  hanya  karena  pasti  lebih  banyak memperoleh  manfaat  pelayanan  perlindungan  pemadaman  kebakaran daripada seorang kaya yang memiliki rumah mewah dari batu granit dan marmer. 14 Hal ini menunjukkan bahwa  teori ―manfaat‖ dari pajak malah sepertinya bersifat kebalikan dari sistem pembayaran proporsional.
Mengapa  demikian?  Sebabnya  adalah  manfaat  sosial  yang  dapat diukur  biasanya  kebalikan  dari  keyakinan  kita  tentang  sejauh  mana
13 Untuk  kontribusi  Adam  Smith  dalam  teori  perpajakan  lihat  Harold  M.  Groves, Tax Philosophers (Madison: University of Wisconsin Press,1974), bab 2. Supaya tidak berat sebelah, Adam Smith juga mendukung teori ―kemampuan untuk membayar.‖
14 Harold  M.  Groves, Trouble  Spots  in  Taxation (Princeton:  Princeton  University  Press, 1948), p.74.
kelayakan  para  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  sesuai  proporsi mereka  masing-masing.  Semakin  banyak  manfaat  sosial  yang  diterima oleh  seorang  wajib  pajak  sering  menunjukkan  bahwa  orang  itu  berada dalam kondisi dimana ia tidak memiliki harta milik yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Buktinya adalah orang itu lebih banyak bergantung pada  segala  manfaat  sosial  tersebut  daripada  menggunakan  harta miliknya sendiri.
Teori  lain  untuk  menjelaskan  pembayaran  proprosional  adalah teori ―kemampuan untuk membayar.‖ 15 Kelebihannya, sama seperti  teori ―manfaat‖ sosial, adalah berusaha memperhatikan para wajib pajak untuk melakukan  kewajiban  mereka  sesuai  proporsinya.  Kelemahannya  adalah juga  sama.  Konsep  ―kemampuan  untuk  membayar‖  itu  sendiri  adalah tidak  jelas.  Seorang  yang  tidak  kaya  mungkin  dapat  memberi  lebih banyak  daripada  seorang  yang  kaya  gara-gara  si  kaya  itu  mungkin  pelit dan terlalu perhitungan.
Sistem pajak kedua yang berusaha memperhatikan nilai kepantasan adalah pengorbanan proporsional. Sistem ini muncul sebagai usaha untuk memperbaiki sistem pembayaran proprosional. Alasannya adalah banyak orang  percaya  bahwa  pajak  yang  diambil  dari  seorang  yang  tidak  kaya menggambarkan  lebih  banyak  kerja  keras  dibandingkan  jumlah  sama yang  diambil  dari  orang  yang  kaya.  Keyakinan  ini  serupa  dengan keyakinan  bahwa  orang  kaya  yang  telah  mengalami  segala  kesenangan hidup  akan  lebih  sedikit  mengalami  kesusahan  ketika  sejumlah pendapatannnya  diambil  sebagai  pajak.  Karena  itu,  kelayakan  adalah tidaklah  berkaitan  dengan  pembayaran  yang  proporsional  melainkan dengan pengorbanan yang proporsional dan kesejahteraan hidup.
Ketika  pengorbanan  proporsional  ini  digabungkan  dengan  konsep bahwa  di  atas  level  tertentu  semakin  tinggi  jumlah  pendapatan  semakin berkurang  kepuasan  yang  orang  itu  dapatkan  dari  pendapatannya,  maka munculnya  kebijakan pajak yang bersifat progresif, yaitu: pajak semakin
15 John Stuart Mill, Principles of Political Economy (London: Longman, Green and Co.,
1923), 804ff; Richard Musgrave, The Theory of Public Finance (New York: MacGraw-
Hill, 1959), bab 5.
besar untuk level pendapatan yang semakin tinggi. Secara teknis, menurut Rolph, suatu sistem pajak adalah bersifat progresif jika batas maksimum pajak  yang  berkaitan  dengan  pendapatan  melewati  jumlah  rata-ratanya sejauh  batas  itu  tidak  melebihi  100%. 16 Serupa  dengan  sistem  progresif ini  adalah  sistem  regresif  karena  meyakini  bahwa  pajak  seringkali  lebih menyusahkan  para  wajib  pajak  yang  tidak  kaya  dibandingkan  dengan yang  sudah  makmur.  Sistem  demikian  meliputi  pembebasan  pajak  bagi mereka  yang  berpendapatan  paling  rendah  hingga  pemberlakuan  sistem pajak  progresif  bagi  mereka  yang  melewati  batas  pendapatan  terendah tersebut. 17 Pajak-pajak  dalam  sistem  pengorbanan  proporsional  ini cenderung  bersifat  progresif  atau  bertingkat,  meski  peningkatan  dalam jumlah  pajak  akan  semakin  mengecil  pada  level-level  pendapatan  yang semakin tinggi.
Mana  dari  kedua  sistem  di  atas  yang  paling  benar  secara  etis? Jawaban  terhadap  pertanyaan  ini  adalah  bergantung  pada  keyakinan seseorang  terhadap  teori  keadilan.  Kalau  seseorang  meyakini  bahwa keadilan  juga  berarti  memberikan  hal  yang  pantas  pada  mereka  yang berhak,  maka  ketika  tidak  ada  bukti  manfaat  sosial  yang  jelas  dari pengeluaran  pemerintah,  tidak  ada  alasan  untuk  berasumsi  bahwa seseorang  dengan  jumlah  pendapatan  yang  lebih  banyak  harus  juga membayar lebih banyak demi memperoleh manfaat pelayanan-pelayanan sosial  tersebut.  Setiap  warga  negara  bekerja  keras  sesuai  kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan masing-masing sehingga tidak ada alasan  ada  orang  yang  harus  membayar  lebih  banyak  daripada  yang  lain untuk menikmati manfaat pelayanan sosial yang tersedia.
Di  samping  itu,  belum  tentu  orang  yang  menikmati  hasil keringatnya sendiri dan tidak bersedia membagikannya kepada orang lain adalah orang yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Mungkin orang itu  lebih  mementingkan  dirinya  sendiri  daripada  orang  lain  sehingga dapat  dikatakan  melanggar  nilai  moral  ketidakegoisan.  Namun  orang demikian tidaklah dapat secara sekaligus dikatakan bersikap tidak adil.
16 Earl  R.  Rolph,  ―Taxation:  General,‖  dalam International  Encyclopedia  of  the  Social Sciences , vol. 15 (New York: Macmillan/Free Press, 1968): pp.524 (521-529).
17 Mill, Principles of Political Economy , p.806.
Kedua  sistem  pajak  di  atas  tidaklah  sempurna.  Mungkin  sebuah sistem  berlaku  dengan  efektif  di  sebuah  negara.  Belum  tentu  di  negara lain.  Apapun  sistem  pajak  yang  digunakan  untuk  mengusahakan  nilai kepantasan  dalam  suatu  kebijakan  pajak,  hal  lebih  penting  lahir  dari diskusi  di  atas  berkaitan  dengan  nilai  kepantasan  ini  adalah  tidak  dapat dipisahkannya  nilai  ini  dari  nilai  keadilan.  Pajak  seharusnya  menjadi sarana  untuk  meningkatkan  keadilan  distributif  dalam  masyarakat. Maksudnya  adalah  bahwa  pendapatan-pendapatan  yang  pemerintah peroleh  dari  pajak  itu  digunakan  untuk  semakin  mensejahterakan rakyatnya sendiri.
Misalnya, mendistribusikan pendapatan pajak itu untuk meningkatkan  mutu  pendidikan,  pelayanan  polisi/tentara,  meningkatkan pendapatan  warga  negara,  dan  lain-lain.  Di  sini  terlihat  bahwa  nilai kepantasan  dalam  pajak  dapat  berfungsi  untuk  mengevaluasi  apakah sebuah kebijakan pajak itu ternyata malah menghambat produktivitas dan pertumbuhan  ekonomi.  Suatu  sistem  atau  kebijakan  pajak  setidaknya dapat  dikatakan  menghadirkan  nilai  kepantasan  ketika  pajak  yang ditetapkan ternyata menghasilkan masyarakat yang semakin sejahtera.
Pembahasan  soal  pajak  dari  dulu  sampai  sekarang  tentulah  tiada akhir  bagi  suatu  masyarakat  yang  beroperasi  dengan  sebuah  filosofi bahwa  sumber-sumber  yang  bersifat  produktif  dapat  menjadi  milik pribadi.  Bagi  negara  sosialis  atau  komunis,  mereka  tidak  pernah mempermasalahkan  pajak  ataupun  etika  pajak  karena  mereka menempatkan  sumber-sumber  yang  bersifat  produktif  di  tangan  negara dan melalui secara langsung membiayai tujuan-tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  melalui  sumber-sumber  tersebut. Karena  berbagai  alasan  historis  dan  moral  (seperti  perang  dingin  antara USA  dan  USSR  pada  akhir  abad  ke  20),  solusi  yang  disajikan  oleh negara-negara  sosialis/komunis  ini  tidak  dapat  diterima  oleh  banyak orang.  Di  Indonesia,  khususnya,  setiap  perubahan  kondisi  ekonomi  dan setiap  inisiatif  baru  untuk  mereformasi  pajak  akan  membutuhkan  para warga  negaranya  yang  bertanggung  jawab  untuk  memperhatikan pertanyaan apakah pajak itu adil dan pantas.

## ORANG KRISTEN DAN PAJAK
Kalau  di  atas  pajak  ditinjau  secara  filosofis  dan  secara  umum, bagaimana sekarang dengan orang Kristen sendiri? Apakah yang menjadi alasan  bagi  orang  Kristen  untuk  membayar  pajak?  Apakah  harus menunggu  dan  melihat  bahwa  suatu  pajak  itu  adil  dan  pantas  baru kemudian  bersedia  membayarnya?  Bagaimana  dengan  orang-orang Kristen  yang  hidup,  katakanlah,  dalam  suatu  kondisi  terjajah  dimana suara  mereka  tidak  akan  pernah  didengar  oleh  pemerintah?  Apakah mereka malah tidak seharusnya membayar pajak?
Jawaban  Alkitab  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  adalah bahwa  orang-orang  Kristen  dalam  kondisi  pemerintahan  macam  apapun tetaplah  membayar  pajak.  Yesus  sendiri  memerintahkan  (Matius  22:15- 22;  Markus  12:13-17;  Lukas  20:20-26)  dan  Paulus  juga  mengajarkan (Roma  13:7).  Walaupun  orang-orang  percaya  itu  hidup  di  bawah penjajahan  Romawi  (jaman  Yesus)  dan  hidup  di  bawah  kediktatoran Romawi  (masa  Paulus),  mereka  tetap  dididik  untuk  membayar  pajak. Mengapa demikian?
Karena  Yesus  mengajarkan  bahwa  kerajaan  sesungguhnya  dari orang percaya adalah bukan dari dunia  ini  (Yohanes 18:36). Maksudnya bukanlah  semua  orang  percaya  mengasingkan  diri  dan  menyepi,  tidak melibatkan  diri  dengan  kehidupan  kebanyakan  orang.  Melainkan  bahwa semua  orang  percaya  adalah  bagaikan  musafir  di  bumi  sekarang  ini. Mereka  sekedar  menumpang  lewat.  Dan  tanggung  jawab  orang  yang menumpang  lewat  adalah  tinggal  dan  hidup  dengan  sebaik-baiknya dimana  mereka  berada  dengan  apa  yang  bisa  mereka  kerjakan  sehingga dapat  meninggalkan  sesuatu  yang  bermanfaat  bahkan  menjadi  suatu kesaksian  yang  baik.  Semua  orang  percaya  adalah  para  musafir  yang menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13-16).
Demikian  juga  Paulus  mengingatkan  bahwa  membayar  pajak adalah  suatu  simbol  dari  orang  percaya  yang  menghormati  dan mengimani Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah menempatkan mereka dalam pemeliharaan-Nya di bawah sebuah pemerintahan  (Roma 13:1-6).
Yang  harus  dilakukan  adalah  hidup  dalam  ketaatan  kepada  pemerintah sejauh  itu  tidak  membuat  seorang  percaya  menyangkali  imannya.  Jika situasi  itu  harus  terjadi,  maka  Paulus  akan  menyetujui  apa  yang  Petrus dan  Yohanes  lakukan  dalam  Kisah  4:19.  Menurut  tradisi  Paulus  sendiri mati dieksekusi penggal kepala oleh pemerintah Romawi.
Pengajaran dan kesaksian dari  Alkitab mengajarkan bahwa orang- orang  percaya  tidak  seharusnya  menjadikan  pajak  sesuatu  yang menakutkan  seperti  kematian. Malah sebetulnya membayar pajak adalah ungkapan  iman  seseorang  bahwa  yang  memelihara  hidupnya  adalah Allah sendiri yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkannya (Ibrani 13:5).  Bahkan  seorang  pebisnis  Kristen  akan  berani  untuk  membayar dengan  sejujur-jujurnya  karena  segala  berkat  itu  asalnya  dari  Tuhan sendiri, bukan karena kehebatan atau keahliannya (Amsal 10:22).
Meskipun  suatu  pemerintah  mungkin  tidak  dengan  efektif  atau malah  menyalah-gunakan  pajak  yang  diperoleh,  orang-orang  percaya meyakini bahwa penghakiman dan pembalasan adalah hak Tuhan (Roma 12:19). Mereka mempercayakan hidup dan diri mereka kepada Allah dan bukan kepada pemerintah. Pemerintah akan berganti dari waktu ke waktu karena  dunia  ini  akan  berlalu.  Kerajaan  Allah  adalah  tetap  kekal  sampai selama-lamanya.  Dan  bagi  orang-orang  percaya  yang  duduk  dalam pemerintahan, adalah tanggung jawab mereka baik sebagai orang percaya dan  sebagai  warga  negara  untuk  memperjuangkan  ditegakkannya kebijakan pajak yang adil dan pantas.

## DAFTAR RUJUKAN
Aquinas,  Thomas. The  Summa  Theologica  of  St.  Thomas  Aquinas .Terj. Fr.  Laurence  Shapcote.  Ed.  John  Mortensen  dan  Enrique Alarcon.Lander, Wyoming: The Aquinas Institute for the Study of
Sacred Doctrine, 2012.
Berlin, Isaiah. Four Essays on Liberty . London: Oxford University Press, 1969.
Franklin, Benjamin. The  Writings of Benjamin Franklin . Vol. 10. Albert Henry Smyth, ed. London: Macmillan, 1907.
Groves,  Harold  M. Trouble  Spots  in  Taxation .  Princeton:  Princeton University Press, 1948.
________. Tax  Philosophers .  Madison:  University  of  Wisconsin  Press,
1974.
Maritain,  Jacques. Man  and  the  State .  Chicago:  Univeristy  of  Chicago, 1951.
McCallum, G.G. ―Negative and Positive Freedom.‖ Philosophical Review 76 (Juli 1967): 312-334.
McKeown,  Richard. The  Basic  Works  of  Aristotle .  New  York:  Random
House, 1941.
Mill,  John  Stuart. Principles  of  Political  Economy .  London:  Longman
Green and Co., 1923.
Musgrave,  Richard  dan  Alan  Peacock,  eds. Classics  in  the  Theory  of Public Finance . London: Macmillan, 1958.
Nozick,  Robert. Anarchy,  State  and  Utopia .  New  York:  Basic  Books,
1974.
Pieper,  Joseph. The  Four  Cardinal  Virtues .  Notre  Dame:  University  of
Notre Dame Press, 1966.
Rand, Ayn. ―Government Financing in a  Free Society.‖ Dalam Edmund Phelps, ed. Economic Justice . England: Penguin Books, 1973.
Rawls, John. A Theory of Justice . Cambridge: Harvard University Press,
1971.
Rolph, Earl R. ―Taxation: General.‖ Dalam International Encyclopedia of the  Social  Sciences .  Vol.  15.  New  York:  Macmillan/Free  Press,
1968.
Shapiro,  Fred.  K.  Ed. The  Yale  Book  of  Quotations .  New  Haven:  Yale
University Press, 2006.
Weston,  Stephen  F. Principles  of  Justice  in  Taxation (New  York: Columbia University Press, 1903).