Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada
Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## STUDI TENTANG PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS KLAS IIA AMBON

## Oleh: Denny Latumaerissa

## ABSTRACT
Implementation  of  criminal  sanctions  against  narcotics  criminals,  good  dealers,  distributors and  users,  continue  to  be  done  considering  the  development  of  crime  narcotics  that  is extraordinary  crime  continues  to  show  a  threat  to  the  existence  of  this  nation  in  the  future. The existence of Tightening in remission, in this case to the perpetrator of special crime which inside such as perpetrator of narcotics crime, that is with existence of requirement specified in Government  Regulation  Number  99  year  2012  about  condition  and  procedure  of implementation  of  right  of  prisoners,  especially  to  perpetrators  of  criminal  narcotics criminally  charged  with  imprisonment  from  five  years  and  above,  but  in  the  application  of narcotics  criminals  is  still  possible  to  get  a remission.  This  is  because the  requirement  must have  a  certificate  of  Justice  collaborators,  which  is  the  status  of  justice  collaborators although not provided by law enforcement officers but still can obtain remission.
Keyword : Remission, Narcotics Crime, Correctional Institution

## A. PENDAHULUAN.
Narkotika merupakan jenis obat-obatan  yang  begitu  dekat  dengan kehidupan manusia. Pada awalnya narkotika digunakan  untuk  kepentingan  umat  manusia khususnya  pengobatan  dan  pelayanaan kesehatan, namun seiring dengan perkembangan  zaman  narkotika  digunakan untuk  hal-hal  yang  negatif. 1 Dampak negatif  narkotika  jika  di  pergunakan  secara sembarangan  atau  tidak  sesuai  dengan aturan  penggunaan  dapat  menghancurkan kehidupan  si  pemakai  atau  pengguna  secara perlahan-lahan. Hal ini dikarenakan narkotika  memiliki  efek  ketergantungan yakni  berupa  kecanduan  yang  akan  dialami
1 Didik M Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan  Antara  Norma  Dan  Realita, PT.  Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007,    hlm. 100.
oleh pemakai atau pengguna.
Perkembangannya, penggunaan narkotika  secara  ilegal  di  tengah-tengah masyarakat  saat  ini  terus  menunjukan peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini dapat  kita  lihat  baik  melalui  media  cetak maupun  media  elektronik,  media  lokal maupun  media  nasional,  hampir  setiap  hari pihak  kepolisian  maupun  Badan  Narkotika Nasional (BNN), terus melakukan penangkapan  terhadap  para  pelaku  tindak pidana    narkotika  baik  Bandar,  pengedar maupun  pengguna.  Hal  ini  menunjukan bahwa  peredaran  dan  penggunaan  narkotika saat ini di Indonesia terus tumbuh ditengah-tengah  kehidupan  masyarakat  dan akan  menjadi  ancaman  bagi  kelangsungan kehidupan generasi bangsa. Salah  satu  pihak  yang  merasa bertanggug jawab untuk menjamin
kelangsungan  hidup  warga  Negara  yang
sehat  yakni  pemerintah,  oleh  sebab  itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang  No.  9  tahun  1976  tentang narkotika  mengantikan  Ordonansi  Obat Narkotika/ Verdoovande Middelen Ordonantie (Stbl  1927  No.  278  jo  No.536) yang  merupakan  warisan  kolonial  dan kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika selanjutnya diterbitkan Undang-Undang No. 5  tahun  1997  tentang  psikotropika  dan terakhir  ini  diberlakukan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yang  memuat  sanksi-sanksi  pidana  bagi pelaku tindak pidana narkotika.
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku tindak pidana narkotika, baik bandar, pengedar  serta  pengguna,  terus  dilakukan mengingat
perkembangan kejahatan narkotika  yang  bersifat  kejahatan  luar  biasa (extra ordinary crime) ini  terus menunjukan ancaman  bagi  eksistensi  bangsa  ini  ke depan. 2 Selain  itu  penerapan  sanksi  pidana kepada  pelaku  kejahatan  tidak  lepas  dari tujuan  pidana  itu  sendiri.  Tujuan  pidana yang  dimaksudkan  disini  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh Richard  D.  Schwartz dan Jerome H. Skolnock, yang menyatakan bahwa  sanksi  pidana  dimaksudkan  untuk mencegah  terjadinya  pengulangan  tindak pidana (to  prevent  recidivism), mencegah orang  lain  melakukan  perbuatan  yang  sama seperti yang dilakukan si terpidana (to deter other  from  the  peformance  of  similar  acts), menyediakan  saluran  untuk  mewujudkan motif-motif  balas (to  provide  a  channel  for the expression of retaliatory motives). 3
Dalam  sistem  peradilan  pidana ( Criminal Justice System ) tahapan akhir dari semua  proses  peradilan  pidana  adalah pelaksanaan  putusan  hakim.  Jika  putusan pemidanaan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim maka  tahap  selanjutnya  warga  binaan  di
2 M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi    dalam  Hukum Pidana  , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  1995,  hlm 162
3 Marlina, Hukum  Penitensier, Refika  Aditama, Medan, 2011, hlm, 23
tempatkan  pada  lembaga-lembaga  yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.  Salah  satu  lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan hakim adalah Lembaga  Pemasyarakatan  (  selanjutnya disebut  LAPAS).  LAPAS  adalah  tempat untuk  melaksanakan  pembinaan  warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.
Keberadaan LAPAS saat ini memiliki  tantangan  dan  tanggung  jawab yang sangat berat. Untuk menjalankan tugas dan  tanggung jawabnya tersebut institusi ini diberikan  wewenang,  hak  serta  kewajiban yang  harus  dipenuhi,  terlebih  khusus memberikan  pembinaan  dan  pelayanan kepada  warga  binaan  selama  berada  di LAPAS,  hal  ini  sebagaiaman  secara  tegas diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun  1995)  tentang  pemasyarakatan  telah mengatur  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  warga binaan diantaranya pemberian remisi sebagaimana  diatur  dalam  pasal  14  ayat  (1) huruf i.
Remisi  adalah  pengurangan  masa pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana dan  anak  pidana  dengan  terlebih  dahulu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu  remisi merupakan  hak  bagi  semua  narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, namun untuk mendapatkan hak-hak tersebut terlebih  dahulu  harus  memenuhi  semua persyaratan  yang  telah  di  tetapkan  didalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
Regulasi lain yang diterbitkan pemerintah  terkait  pelaksanaan  hak-hak warga  binaan  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  tahun  1999  tentang  syarat  dan tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan pemasyarakatan,  khususnya  pada  pasal  34 telah  mengatur  tentang  pemberian  remisi kepada  pelaku  tindak  pidana,  baik  pelaku tindak  pidana  umum  maupun  tindak  pidana khusus  seperti  narkotika.  Namun  seiring perkembangan kejahatan di Negara
Indonesia yang semakin meningkat khususnya  tindak  pidana  khusus,  kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 tahun  2012  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan  Pemerintah  No.  32  tahun  1999
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
Perubahan ini mengakibatkan terjadinya  pengetatan  dalam  pemberian remisi,  dalam  hal  ini  kepada  pelaku  tindak pidana  khusus  yang  didalamnya  seperti pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Pasal  34  A ayat  (2)  pada  intinya  mensyaratkan  bahwa pemberian  remisi  kepada  Narapidana  yang dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana narkotika, dan prekursor narkotika,
psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana  yang  di  pidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun sedangkan  terhadap  narapidana  lima  tahun keatas  akan  diperhadapkan  dengan  syarat bersedia bekerjasama dengan penegak
hukum. Hal ini merupakan upaya pengetatan dalam  pemberian  remisi  bagi  pelaku  tindak pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh pemerintah, mengingat perkembangan tindak  pidana  ini  yang  telah  menjadi ancaman bagi bangsa ini ke depan.
Namun    eksistensi  atau  keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga  binaan  pemasyarakatan  ini  telah menimbulkan  permasalahan  yang  berkaitan dengan  pemberian  remisi  kepada  pelaku tindak pidana narkotika di berbagai kalangan,  baik  ahli  hukum,  politisi  maupun masyarakat. Sebagian pihak menilai keberadaan  Peraturan  Pemerintah  ini  telah melanggar  hak-hak  dari  warga  binaan sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun sebagian  pihak  juga  menginginkan  agar Peraturan  Pemerintah  ini  tetap  digunakan guna  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku tindak  pidana  narkotika.  Apalagi  saat  ini jumlah  kasus  tindak  pidana  narkotika  terus
meningkat  dengan  korban  yang  semakin meluas  terutama  di  kalangan  anak-anak, remaja dan generasi muda secara umumnya.

## B. PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon Keberadaan LAPAS Klas IIA Ambon merupakan suatu amanat
dari Undang-undang  tentang  pemasyarakatan dan  berkedudukan  dibawah  wilayah  hukum Kantor  Kementerian  Hukum  dan  HAM Provinsi Maluku. Pembangunannya di mulai pada  tahun  1991  dan  berakhir  pada  tahun 1992  yang  kemudian  diresmikan  pada tanggal  20  maret  1993  oleh  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia H.  Ismail. Saleh,  SH .  LAPAS  Klas  IIA  Ambon  ini berlokasi  di  Jln.  Laksdya  Leo  Wattimena tepatnya di Negeri lama, setelah sebelumnya beralamat di Jln. Dr. Tamaela.
LAPAS  Klas  IIA  Ambon  dalam melakukan hubungan kerja, selalu mengadakan  dan  mengutamakan  fungsi koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh instansi terkait di Maluku diantaranya  Pemerintah  Daerah  Maluku, Pengadilan  Negeri  Ambon,  Pengadilan Tipikor  Ambon,  Kejaksaan  Tinggi  Maluku,
Kejaksaan Negeri Ambon, Kepolisian Daerah  Maluku  dan  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Maluku serta instansi-instansi  lainnya  yang  memiliki kaitan dengan pembinaan warga binaan. LAPAS  yang  adalah  sebuah  institusi tidak akan terlepas dari srtuktur kepemimpinan  yang  disusun  secara  baik guna  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya,  demikian  juga  dengan  LAPAS Klas  II  A  Ambon.  Adapun  struktur kepemimpinan  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  II  A  Ambon  dapatlah  digambarkan sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI

## LEMBAGA PEMASYARKATAN KLAS II A AMBON
Sumber : bagian    umum lapas ambon 2017
2. Mekanisme Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada umumnya mekanisme pemberian  remisi  kepada  pelaku  tindak pidana narkotika hampir memiliki persaman dengan mekanisme pemberian remisi kepada pelaku  tindak  pidana  pada  umumnya  tetapi terdapat  sedikit  perbedaan  dalam  proses pemberian  remisi  kepada  pelaku  tindak pidana  narkotika.  Perbedaannya  terletak pada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  narapidana  narkotika.  Bertolak  dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21  tahun  2013  tentang  syarat  dan  tata  cara pemberian remisi,
asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan
bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti bersyarat,  maka  pelaku  tindak  pidana narkotika  untuk  mendapatkan  remisi,  harus melewati  beberapa  mekanisme.  Mekanisme tersebut  dimulai  dengan  syarat  untuk mengajuan remisi. Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut diatas mengatur 2 syarat yaitu    : a. Berkelakuan baik
Syarat berkelakuan baik merupakan syarat umum yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh warga binaan yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan  tindak  pidana  lainya.    Syarat tersebut  tidak  dilihat  dari  bagaimana seorang  narapidana  bertingkah  laku  di luar lembaga  pemasyarakatan  tetapi berkelakuan baik ini dilihat selama warga binaan  dan  anak  pidana  menjalani  masa pidana  di  LAPAS.  Pada  saat  menjalani masa pidana akan di nilai dan di lihat dari perilakunya  selama  proses  pembinaan, tidak  boleh  melakukan  tindakan-tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  di lembaga pemasyarakatan sehingga mengakibatkan  perbuatan  tersebut  masuk dalam  catatan    register  F,  tidak  sedang menjalani hukuman disiplin selama kurun waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  terhitung sebelum  tanggal  pemberian  remisi,  selain itu  juga  warga  binaan  dan  anak  pidana kasus  narkotika  tersebut  telah  mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik.
b. Telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6 (enam) bulan.
Tekait dengan syarat telah menjalani masa pidana  lebih  dari  enam  bulan,  menurut hemat  penulis  dengan  diberlakukannya sistim  pidana  minimal  khusus  dalam Undang-Undang  narkotika  maka  secara sistematis  warga  binaan  yang  dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika tidak  akan  dijatuhkan  pidana  dibawah enam  bulan  dengan  demikian  tidak terdapat permasalahan dengan keberadaan syarat  ini.  Namun  terdapat  sedikit perbedaan dalam proses untuk mendapatkan remisi diantara warga binaan yang di vonis di bawah lima tahun dan  yang  di  vonis  lima  tahun  keatas. Artinya  bahwa  warga  binaan  dan  anak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  harus  menjalani  masa  pidana dibawah  lima  tahun  untuk  mendapatkan remisi  harus  memenuhi  syarat  ini  juga
KASI KAMTIB KASUBSI KEAMANA AN KASUBSI PEL DAN TATIB KALAPAS KAUR KEPEG/KEU KAUR UMUM KABAG TATAUSAHA KASI BINADIK KASUBSI REGISTR
ASI KASI GIATJA
KASUBSI BIMKER/ HASIL KERJA KASUBSI SARANA KERJA KPLP RUPAM I RUPAM II RUPAM III RUPAM IV
ditambah dengan syarat berkelakuan baik. Hal  tersebut  dikarenakan  ketentuan  pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,  telah  mengatur  hal  yang demikian.  Sementara  itu  bagi  pelaku tindak pidana narkotika yang divonis lima tahun  keatas  wajib  memenuhi  syarat  ini ditambah dengan syarat yang lain.
Selain syarat yang ditetapkan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan
Hak  Asasi  Manusia  Nomor  21  tahun  2013 tentang  syarat  tata  cara  pemberian  remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, khususnya pasal 3 ayat (1) di atas, terdapat juga syarat yang merupakan upaya  pengetatan  dalam  pemberian  remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika, yaitu pasal 7 yang pada intinya terdapat salah satu syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  narapidana yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika. syarat tersebut adalah bersedia bekerja sama dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar  perkara  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Syarat  ini  merupakan  suatu syarat  yang  membatasi  keleluasaan  pelaku tindak  pidana  narkotika  dalam  memperoleh remisi.    Syarat  ini  membuka  kemungkinan atau  dapat  menjadi  pintu  masuk  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  dapat  mengetahui keberadaan  dari  pelaku  tindak  pidana narkotika  lainnya.  Syarat  ini  hanya  berlaku terhadap warga binaan dan anak pidana yang dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana narkotika  dengan  pidana  penjara  lima  tahun ke  atas  atau  dengan  kata  lain  bagi narapidana  dan  anak  pidana  yang  menjalani masa  pidana  dibawah  lima  tahun  tidak memerlukan  syarat  ini  untuk  mengajukan remisi
Setelah  semua  persyaratan  di  atas terpenuhi maka permohonan untuk mendapatkan remisi dapat di proses. Adapun
administrasi  yang  perlu  disiapkan  dan wajib dilampirkan dalam permohonan pemberian remisi yaitu :
a. Petikan  putusan  atau  vonis  Pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap;
b. Berita  Acara  Eksekusi  (P-48  dan  BA-8) dari Kejaksaan Negeri;
c. Surat Penahanan dari Kepolisian;
d. Kartu pembinaan;
e. Daftar perubahan exspirasi;
f. Tidak  mempunyai  catatan  dalam  Register F  (jenis  pelanggaran  yang  berada  di Lembaga Pemasyarakatan).
Pemberian  remisi  kepada  pelaku tindak  pidana  narkotika  pada  prinsipnya harus  mengikuti  ketentuan  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  21  tahun  2013  tentang  tata  cara pemberian remisi, asimilasi, cuti
mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti bersyarat,  yakni  pada  pasal  11  yang berbunyi : (1)   tata cara pemberian remisi dilaksanakan  melalui  sistim  informasi pemasyarakatan (2)  sistim informasi pemasyarakatan sebagaimana  diaksud  dalam  ayat  (1) merupakan  sistem  yang  terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan,  kantor  wilayah  dan dan direktorat jenderal.
Selanjutnya  mekanisme  pemberian remisi  mengikuti  ketentuan  pasal  14  sampai dengan  pasal  17  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor    21  tahun  2013  yang dimulai  dengan  adanya  keberadaan  Tim Pengamat Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut  TPP).  TPP  sangatlah  penting  dalam menentukan  apakah  seorang  pelaku  tindak pidana narkotika dapat diberikan remisi atau tidak. Hal ini berimplikasi terhadap Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  berencana  membentuk  TPP yang  terdiri  dari  unsur  Kemenkumham, Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Polri  dan
Badan  Narkotika  Nasional  yang  berfungsi untuk  menentukan  kelayakan  pemberian remisi bagi warga binaan.
TPP  kemudian  melakukan  sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan  data  pendukung,  selanjutnya  hasil dari sidang TPP tersebut kemudian di ajukan kepada  Kepada  Kepala  LAPAS  dalam bentuk  rekomendasi  usulan  pemberian remisi  terhadap  warga  binaan  dan  anak pidana.  Apabila  Kepala  LAPAS  menyetujui usulan  tersebut,  kemudian  meneruskan usulan  tersebut  kepada  Kepala  Kantor wilayah  setempat.  Kepala  Kantor  wilayah setelah menerima permohonan remisi tersebut  berdasarkan  rekomendasi  dari  TPP kantor  wilayah  meneruskan  usulan  remisi kepada  Dirjen  Pemasyarakatan.  Selanjutnya Dirjen  Pemasyarakatan  mengajukan  usulan remisi  tersebut  kepada  menteri  untuk  di tetapkan dengan keputusan menteri. Menteri dalam  menetapkan  pemberian  remisi  perlu mendapatkan  pertimbangan  tertulis  dari menteri  dan/atau  pimpinan  lembaga  terkait. Apabila  hal  ini  tidak  dilakukan,  pemberian remisi  dalam  jangka  waktu  12  hari  kerja terhitung  sejak  tanggal  disampaikannya permohonan  pertimbangan  dari  menteri, pemberian remisi tetap dilakukan.
Pemberian  remisi  kepada  pelaku tindak  pidana narkotika yang  saat ini terjadi belum  efektif,    hal  ini  dikarenakan kebijakan  pemberian  remisi  ini  tidak memberikan  efek  jera  bagi  warga  binaan dimaksud.  Merespon  hal  ini,  kemudian pemerintah mengadakan upaya untuk melakukan    pengetatan  pemberian  remisi kepada  pelaku  tindak  pidana  narkotika. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  terdapat perbedaan  dalam  pemberian  kepada  pelaku tindak  pidana  narkotika  yang  menjalani masa  pidana  di  bawah  lima  tahun  dan  lima tahun  ke  atas.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  34
A  ayat  (2)  yang  yang  saat  ini  menjadi perdebatan di kalangan profesional berkaitan dengan  pemberian  remisi  kepada  pelaku tindak  pidana  narkotika.  inti  dari  pasal tersebut  diatas  yaitu  pelaku  tindak  pidana narkotika  yang  dipidana  dengan  pidana penjara  lima  tahun  keatas  harus  memenuhi syarat  tertentu  untuk  mendapatkan  remisi. Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  kesulitan yang  dihadapi  oleh  pelaku  tindak  pidana narkotika yang yang dipidana dengan pidana penjara lima tahun keatas untuk memperoleh remisi.
3. Kemungkinan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Adanya  kebijakan  pidana  minimum khusus  yang  diberlakukan  hampir  dalam semua pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang tertuang di dalam UU No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  akan mengakibatkan  terdakwa  kasus  narkotika akan  divonis  dengan  pidana  mulai  dengan lima  tahun.  Walaupun  terdapat  beberapa pasal  yang  tidak  menggunakan  pidana minimum khusus, khususnya yang berkaitan dengan  pengguna,  misalnya  pasal  127 namun  dalam  praktek  di  pengadilan    jaksa penuntut  umum  cenderung  untuk  tidak menerapkan ketentuan pidana yang diperuntukan  kepada  pelaku  tindak  pidana narkotika dalam hal ini pengguna. Pemberlakuan  sistem  pidana  minimum khusus tersebut akan menutup kemungkinan bagi seorang pelaku tindak pidana narkotika untuk  mendapatkan  remisi  yang  merupakan hak  dari  warga  binaan  termasuk  salah satunya pelaku tindak pidana narkotika.
Selanjutnya  terdapat  syarat  bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana  dengan  pidana  penjara  lima  tahun keatas jika ingin mendapatakan remisi harus bersedia  bekerja  sama  dengan  aparat penegak  hukum  guna  membongkar  perkara yang  dilakukannya  akan  menjadikan  pelaku tindak pidana narkotika sulit untuk mendapatakan  remisi .  Justice  Collaborators
yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat  penegak  hukum  untuk  membongkar tindak  pidana  yang  dilakukannya  tetapi  ia bukan  pelaku  utama.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  34A  ayat  (1)  huruf  a  PP  Nomor  99 tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang berbunyi : pemberian remisi bagi narapidana narkotika, korupsi, pelanggaran HAM berat, serta  kejahatan  transnasional  lain  harus bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak hukum  untuk  membongkar  tindak  pidana yang dilakukannya. Kesediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan  oleh  instansi  penegak  hukum. Instansi  penegak  hukum  yang  dimaksudkan dalam  kaiatannya  dengan  tindak  pidana narkotika  adalah  Kepolisian,  Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional. Adanya kewajiban untuk mendapatkan  penetapan  sebagai justice collaborators juga menjadi tantangan dalam hal  pengajuan  remisi  kepada  Kementerian Hukum dan Ham. Hal ini akan mengakibatkan pelaku tindak pidana
narkotika  yang  akan  mengajukan  remisi menjadi sulit karena status justice collaborators diberikan  kepada  pelaku tindak  pidana  tertentu  yang  dalam  kaitan dengan  penulisan  ini  adalah  pelaku  tindak pidana  narkotika  dalam  proses  penuntutan dan secara resmi dinyatakan dalam tuntutan. Kesulitan  inilah  yang  kemudian  melahirkan wacana untuk mengadakan perubahan ketiga terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan hak warga
binaan pemasyarakatan  yang  mana  dalam  naskah akademik  perubahan  Peraturan  Pemerintah tersebut  pada  intinya  terdapat  upaya  untuk menghilangkan  syarat  saksi  pelaku  yang bekerja sama.
Selanjutnya  jika  didasarkan  pada Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak  Pidana (Whistleblower) Dan  Saksi
Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, khususnya pada angka 9 (a) dan  (b)  telah  menentukan    kriteria justice collaborators diantaranya :
1. Yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu pelaku  tindak  pidana  tertentu,  mengakui kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan pelaku  utama  dalam  kejahatan  tersebut serta  memberikan  keterangan  sebagai saksi dalam proses peradilan;
2. Jaksa  penuntut  umum  dalam  tuntutannya menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga  penyidik  dan/atau  penuntut umum  dapat  menggungkap  tidak  pidana dimaksud  secara  efektif,  mengungkap pelaku-pelaku  lainnya  yang  memiliki peranan  yang  lebih  besar  dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana
Berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan  sebagai    pedoman  di  atas  maka secara  tidak  langsung  penetapan  status justice  collaborators dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  terkait  dengan pemberantasan  tindak  pidana  narkotika dalam  hal  ini  Kepolisian,  Badan  Narkotika Nasional  dan  Kejaksaan  dan  dinyatakan dalam  tuntutannya  dimuka  persidangan  dan ditetapkan  oleh  jaksa  pada  saat  pelaku tindak pidana narkotika masih berada dalam status  terdakwa  dan  bukan  berada  dalam status warga binaan.
Terungkap  bahwa  selama  ini  dalam prakteknya syarat justice collaborators tidak menjadi syarat yang mutlak untuk mendapatkan  remisi,  oleh  sebab  itu  sampai saat ini pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana  dengan  pidana  penjara  mulai  dari lima  tahun  ke  atas  walaupun  tidak mendapatkan  pegakuan  sebagai justice collaborators , pelaku tindak pidana narkotika  tersebut  masih  dimungkinkan untuk  mendapatkan  remisi.  Adapun  pelaku tindak  pidana  narkotika  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Ambon  dengan
masa  pidana  lima  tahun  keatas  yang mendapatkan  remisi  umum  maupun  remisi khusus  atau  terkait  dengan  pasal  34  A  ayat
(1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  tahun 2012 pada tahun 2016 diantaranya : 1. Nama : Andre Hendriks Umur : 34 tahun Kewarganegaraan   : Indonesia Pekerjaan : karyawan koperasi Agama : Kristen Protestan Yang  bersangkutan  dipidana  karena melanggar pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal  148  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2009  tentang  Narkotika,  dengan lama  pidana  5  tahun  dan  denda  3  milyar subsider  1  tahun  penjara.  Mendapatkan remisi pada tahun 2016 selama 2 bulan; 2. Nama : Arthur Gomes Umur : 33 tahun Kewarganegaraan     : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Agama : Kristen Protestan Yang  bersangkutan  dipidana  karena melanggar pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika,  dengan  lama  pidana  5 tahun dan denda 1 milyar subsider 4 bulan penjara.  Mendapatkan  remisi  pada  tahun 2016 selama 2 bulan; 3. Nama :  Amir Bin Baharudin Umur : 34 tahun Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswata Agama : Islam Yang  bersangkutan  dipidana  karena melanggar pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal  148  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2009  tentang  Narkotika,  dengan lama  pidana  5  tahun  dan  denda  1  milyar subsider  1  bulan  penjara.  Mendapatkan remisi  pada  tahun  2016  selama  2  bulan selain itu yang bersangkutan juga mendapatkan  remisi  khusus  idul  fitri tahun 2016 selama 1 bulan; 4. Nama : Aris Umur : 34 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Tani Agama : Islam Yang  bersangkutan  dipidana  karena melanggar pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika,  dengan  lama  pidana  5 tahun dan denda 3 milyar subsider 4 bulan penjara.  Mendapatkan  remisi  khusus  idul fitri pada tahun 2016 selama 1 bulan;
5. Nama : Fachrudin Mawa Umur : 39 tahun Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Wiraswasta Agama : Islam Yang bersangkutan dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika,  dengan  lama  pidana  5 tahun,  mendapatkan  remisi  khusus  pada tahun 2016 selama 1 bulan.
Dari  kelima  kasus  tersebut  diatas dapat  dilihat  bahwa  pelaku  tindak  pidana tersebut  diatas  dipidana  karena  melanggar pasal  114  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika,  yang  mana  pasal  ini ditujukan  kepada  pelaku  tindak  pidana narkotika  baik itu bandar, pengedar  maupun pengguna atau pemakai dan dalam kaitannya dengan  kelima  warga  binaan  tersebut mereka  dipidana  karena  sebagai  orang  yang menjual  dan  menjadi  perantara  dalam  jual beli  narkotika  dengan  demikian  mereka termasuk dalam spesifikasi pengedar.
Menurut penulis jika merujuk kepada Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  04 Tahun  2011  maka  seharusnya  permohonan untuk  mendapatkan  status  sebagai justice collaborators diajukan pada proses penyidikan.  Hal  ini  di  maksudkan  agar dalam  pemeriksaan  tingkat  penyidikan pelaku  tindak  pidana  narkotika  membantu penyidik untuk menggungkapkan pelaku-pelaku lainnya selain yang bersangkutan  guna  memberantas  kejahatan narkotika yang marak terjadi. Namun dalam kenyataannya  permohonan  sebagai justice
collaborators diajukan  pada  saat  hendak melakukan  usulan  untuk  mendapatkan remisi.
Selain  itu  bertolak  dari  pemberian remisi yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana  narkotika  yang  dipidana  dengan pidana  penjara  lima  tahun  keatas  masih mendapatkan  remisi  maka  secara  tidak langsung  pelaku  tindak  pidana  narkotika masih mungkin untuk mendapatkan remisi.

## C. P E N U T U P
Adanya syarat-syarat yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  tahun  2012  tentang  syarat  dan tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan pemasyarakatan,  khususnya  kepada  pelaku tindak  pidana  narkotika  yang  dipidana dengan  pidana  penjara  mulai  lima  tahun keatas  yang  dinilai  sudah  begitu  ketat namun  dalam  penerapannya  pelaku  tindak pidana narkotika masih dimungkinkan untuk mendapatkan  remisi.  Hal  ini  dikarenakan syarat  harus  memiliki  surat  keterangan sebagai Justice  collaborators ,  yang  mana status justice  collaborators walaupun  tidak diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum namun  tetap  dapat  memperoleh  remisi. Sehingga  pelaku  tindak  pidana  narkotika masih  dimungkinkan  untuk  mendapatkan remisi.
Kebijakan  pengetatan  remisi  kepada pelaku  tindak  pidana  narkotika  idealnya harus  disesuaikan  dengan  kualifikasi  pelaku tindak pidana narkotika sehingga pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika akan mencerminkan rasa keadilan. Sementara  itu  terkait  dengan  pengaturan mengenai pemberlakuan syarat yang berbeda  bagi  narapidana  yang  dipidana karena  melakukan  tindak  pidana  tertentu seperti narkotika idealnya di tuangkan dalam suatu instrument hukum
seperti
Undang-Undang dan bukan Peraturan
Pemerintah ataupun Keputusan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Didik M Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan  Antara  Norma  Dan Realita, PT.  Raja  Grafindo
Pesada, Jakarta, 2007
M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi    dalam Hukum  Pidana  , Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1995 Marlina, Hukum Penitensier, Refika
Aditama, Medan, 2011,

## Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  hak  warga  binaan pemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  21  tahun  2013 tentang syarat tata cara pemberian  remisi,  asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 tahun  2011  Tentang  Perlakuan Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana
(Whistleblower) Dan Saksi Pelaku  Yang  Bekerja  Sama (Justice Collaborators)
Undang-Undang  No  35 Tahun  1995 tentang Narkotika
Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017