Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIKARENAKAN KELALAIAN NOTARIS PPAT DALAM MEMBAYARKAN PAJAK. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 300 /PID.B/2015/PN.DPS)
Maulana Yusuf 1 , Siti Hajati Hoesin 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia maulanayusufsundoko@gmail.com 1
Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021

## ABSTRACT
The  obligation  to  pay  Land  and  Building  Rights  Acquisition  Fee  (BPHTB)  is  in  principle  the obligation  of  the  taxpayer  and  not  the  obligation  of  the  Notary/PPAT.  Notary/PPAT  only  helps  its clients to deposit BPHTB taxes. Notary/PPAT only tries to provide the best service for its clients, or in other words, Notary/PPAT only accepts BPHTB tax payments. The problem in this research is: How is the Notary/PPAT’s obligation in paying BPHTB that has been entrusted to him in relation to the transfer  of  rights  through  buying  and  selling.  This  research  is  a  normative  study,  the  data  used  to answer  this  problem  is  secondary  data.  To  obtain  secondary  data,  library  research  is  needed.  The theory used in this research is the theory of responsibility and the theory of justice. The results of the research  conclude  that  the  Notarys/PPAT  Tanah  is  obliged  to  pay  BPHTB  taxes  that  have  been entrusted  to  him,  even  though  in  reality  it  is  not  regulated  in  the  prevailing  laws  and  regulations. Notary/PPATs that do not make BPHTB tax payments that have been deposited with them  will have legal consequences. Notary/PPAT in this case has responsibility for its obligations in paying BPHTB, but in reality Notary/PPAT does not pay BPHTB to the State Treasury or to the Regional Treasury. The analysis studied in the research decision Number 300 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. It is correct that the panel of judges sentenced the defendant based on the statements of the parties and the witnesses as well as the evidence in the trial. So in this case the defendant was charged under Article 372 of the Criminal Code which is an Article of embezzlement. The Panel of Judges determined according to the elements and offenses the defendant had committed.
Keywords: Responsibility, Notary, Negligence
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: maulanayusufsundoko@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Hukum  memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat, terutama  untuk  menjamin  suatu  kepastian  hukum.  Manusia  pada  dasarnya  sebagai  makhluk  hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya dan mempunya suatu hubungan sosial diantara kelompok masyarakat,  yang  dimana  dalam  hubungan  tersebut  dapat  menghasilkan  suatu  perjanjian.  Kehadiran Notaris memegang peranan penting untuk hubungan hukum antar kelompok masyarakat tersebut.
Lembaga Kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum  untuk  dimana  dan  apabila  undang  –  undang  mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. 1
Notaris  merupakan  profesi  hukum  sehingga  profesi  notaris  merupakan  suatu  profesi  mulia. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi suatu dasar hukum atau keberadaannya harta benda, hak dan  kewajiban  seseorang.  Kekeliaruan  atas  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dapat  menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  memenui  dan  mematuhi  berbagai  ketentuan  yang  telah diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. 2
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya.  Pembuatan  akta  otentik  tidak hanya diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban  dan perlindungan hukum, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 3
Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik sangat berpengaruh pada hak dan  kewajiban  para  pihak yang menghadap  kepadanya,  karena  adanya  legalisasi  dari  Notaris  sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu. Posisi Notaris  dalam  kehidupan  kemanusiaan  menjadikan  proses  seseorang  menuju  notaris  yang  ahli menjadi  penting.  Mochtar  Kusumaatmadja  menegaskan  bahwa  suatu  pendidikan  profesional  tanpa pendidikan  mengenai  tanggung  jawab  dan  etika  profesional  tidaklah  lengkap.  Dalam  bidang  hukum keterampilan  teknis  yang  mengabaikan  segi  yang  menyangkut  tanggung  jawab  yang  dipercayakan kepadanya  dan  profesi  pada  umumnya,  serta  nilai  –  nilai  dan  ukuran  etika  yang  harus  menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang  – tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. 4
Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam rubrik undang – undang dan peraturan – peraturan lainnya, oleh karena itu mengatur jabatan notaris. Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notarus termasuk  dalam  hukum  publik,  sehingga  ketentuan  –  ketentuan  yang  terdapat  didalamnya  adalah peraturan – peraturan yang memaksa. 5
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang  ini atau berdasarkan undang – undang  lainnya. 6 Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  pasal  1  ayat  1  undang  –  undang  jabatan  notaris  dan dalam  pasal  15  undang  –  undang  jabatan  notaris  menjelaskan  bahwa  Notaris  berwenang  membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,
1 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 2.
2 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Prespektif  Hukum  dan  Etika ,  (Yogyakarta:  FH  UII Press, 2009), hlm. 46.
3 Ibid. , hlm. 48.
4 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 20.
5 Tobing, Peraturan… , hlm. 30.
6 Indonesia, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , LN No. 3, TLN No.5491, Pasal 1 ayat 1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang. 7
Notaris  juga  mempunyai  kewewenangan  untuk  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat  – surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus,  membuat  kopi  dari  asli  surat  –  surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang  bersangkutan,  melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta,  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan  atau membuat akta risalah lelang.  Dari  hal  tersebut sangat jelas  dengan  diundangkannya undang  –  undang  Jabatan  Notaris  telah  memberikan  suatu  unifikasi  hukum  terhadap  pengaturan hukum  di  Indonesia  terutama  yang  berkaitan  dengan  Jabatan  Notaris  terutama  mengenai  perluasan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 8
Selain hal tersebut terdapat Pejabat Umum lain yang diberi kewenangan untuk membuat akta yang  berkaitan  dengan  pertanahan  tersebut  yaitu  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  yang  dikenal dengan sebutan PPAT, merupakan Pejabat Umum yang khusus diberikan wewenang untuk membuat dan  menandatangani  akta  dari  perjanjian,  yang  bermaksud  memindahkan  hak  atas  tanah, Menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan terhadap bukti serta  menyelenggarakan  administrasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku, yang sekaligus memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Secara  normatif  perluasan  kewenangan  baru  Notaris  dalam  membuat  akta  yang  berkaitan dengan pertanahan sudah jelas pengaturannya dan dapat diimplementasikan, namun dalam prakteknya di lapangan kewenangan untuk membuat akta – akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal  15  ayat  (2)  butir  (f)  Undang  –  Undang  Jabatan  Notaris  tidak  dapat  didaftarkan  kepada Lembaga/Badan/Instansi  Pemerintah  (dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional)  karena Lembaga/Badan/Instansi  Pemerintah  (Badan  Pertanahan  Nasional)  hanya  mau  mengakui  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sebagai  pejabat  yang  berwenang  dalam  membuat  akta  –  akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan  sebagaimana  yang  telah  terakomodir  dalam  Undang  –  Undang  Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dijabarkan dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  tahun  2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang  pada  dasarnya  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan  Pejabat  yang  membuat  akta  dan  berkaitan dengan pertanahan adalah PPAT.
Untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  tanah  telah  diatur ketentuannya, maka ada hal – hal yang perlu juga diperhatikan sebelum pembuatan akta jual beli yaitu harus dipenuhinya klausa – klausa perjanjian jual beli mengenai hak atas tanah dilakukan. Hal – hal yang  perlu  juga  diperhatikan  bisa  berhubungan  dengan  persyaratan  yang  menyangkut  tentang  objek jual belinya maupun tentang subjek jual belinya sedangkan proses peralihan hakdan/atau balik nama hak  atas  tanah  ke  badan  pertanahan  dibutuhkan  prosedur  –  prosedur  agar  peralihan  hak  atas  tanah tersebut  tidak  terjadi  masalah  atau  sengketa,  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  banyak  terjadi kelalaian  maupun  kesengajaan  notaris  itu  sendiri  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  maka tidak  menutup  kemungkinan  Notaris/PPAT  akan  tersangkut  dalam  masalah  para  pihak  yang berkenaan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  maupun  PPAT.  Karena  itu  Notaris/PPAT  dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang – undangan, kode etik,  dan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  kliennya  Notaris/PPAT  harus  memperhatikan kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dengan  akta  tersebut  secara  seimbang,  profesi  notaris  harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 9
7 Ibid. , Pasal 15.
8 Anand, Karakteristik …, hlm. 22.
9 Liliana Tedjasaputro, Etika profesi notaris (dalam penegakan hukum pidana) (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hlm. 86.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
4. Memiliki integritas moral yang mantap.
PPAT  yang  dimana  menjalankan  jabatannya  dan  kewenangannya  untuk  melaksanakan  kegiatan pendaftaran  tanah  dengan  mempunyai  kewenangan  membuat  akta  (otentik)  sebagai  bukti  telah  dilakukan perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang  dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di wilayah kedudukannya yang satu wilayah dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan. 10
Meskipun  Notaris  dan  PPAT  merupakan  Pejabat  yang  mempunyai  perbedaan,  tetapi  apabila Lembaga/Badan/Instansi  Pemerintah  (Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia)  mengakomodir  akta  – akta  Notaris  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  tersebut  kedalam  peraturan  perundang  –  undangan  pertanahan dan  menerima  akta  tersebut  untuk  dapat  didaftarkan  maka  dapat  dipastikan  akta  –akta  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pertanahan dapat mempunyai kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
Setiap  orang  yang  menggunakan  jasa  notaris  pasti  ingin  diperlakukan  jujur  adil,  tidak  berpihak  dan sesuai  dengan  hukum  dan  aturan  yang  berlaku.  Oleh  karena  kedudukan  Notaris  yang Independent dan  tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti. 11 Apabila ada akta  Notaris/PPAT  dipermasalahkan  oleh  para  pihak,  notaris  dapat  ditarik  sebagai  pihak  yang  dipersalahkan dengan  turut  serta  melakukan  suatu  tindak  pidana,  hal  ini  membuat  kerancuan  apakah  notaris  secara  sengaja culpa atau khilaf alpa bersama – sama para penghadap atau pihak membuat akta akta diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan dengan sengaja atau tidak sengaja, notaris secara melakukan bersama-sama dengan pihak penghadap dengan maksud dan tujuan untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  merugikan  penghadap  lain.  Apabila  ini  terbukti  Notaris  tersebut  wajib diminta pertanggung jawaban dan dihukum. 12
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma – norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang  oleh  pembentuk  undang  –  undang  ditanggapi  dengan  suatu  hukum  pidana.  Sifat  –  sifat  yang  ada  dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. 13
Seperti  dalam  perkara  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  300  /Pid.B/2015/PN.Dps  yaitu terdakwa  Notaris/PPAT  Agus  Satoto,  S.H.,  M.Hum.  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam menjalankan tugas jabatannya, yang dimana terdakwa Notaris/PPAT Agus Satoto, S.H., M.Hum. membuat akta jual beli dari transaksi jual beli tanah SHM No. 256/Desa Singapadu seluas total 1160 m2, dan disepakati tanah yang  menjadi  objek  jual  beli  tersebut  seluas  600  m2  dengan  nilai  transaksi  sebesar  Rp.  2.425.000.000,-  (dua milyar  empat  ratus  dua  puluh  lima  juta  rupiah)  setelah  penurunan  hak  dan  Hak  Milik  menjadi  Hak  Guna Bangunan antara PT. Pegadaian dengan Ni Luh Kompiang Wedanti di daerah Sukawati Gianyar Propinsi Bali. Notaris/PPAT  Agus  Satoto,  S.H.,  M.Hum.  dalam  menjalankan  jabatannya  menjelaskan  kepada  pihak  pembeli bahwa terdapat biaya – biaya yang harus diselesaikan, biaya – biaya tersebut berupa :
• Biaya  SSB/BPHTB/Pajak  Pembelian  sebesar  Rp.  114.500.000,-  (seratus  empat  betas  juta  lima ratus ribu rupiah);
• Biaya  pengurusan  sertifikat  dan  biaya  balik  nama  sebesar  Rp.  6.500.000,-  (enam  juta  lima  ratus ribu rupiah);
• Biaya fee Notaris sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tigajuta lima ratus ribu rupiah);
• Biaya akta notaries (3 akta) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
• Biaya jasa, blanko dan materai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Sehingga total menjadi Rp. 149.000.000 (seratus empat puluh sembilan  juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh pihak pembeli yaitu PT. Pegadaian pada tanggal 3 Januari 2012 di Kantor terdakwa
10 Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pembuatan Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia , (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), hlm. 2.
11 Jaifurrachman, dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 251-252.
12 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua) , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hoeve,2011), hlm. 87.
13 Wirjono Prodjodikoro, Asas – Asas Hukum Pidana , (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 40.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
yang  beralamat  di  Jl.  Raya  Batubulan  Gianyar.  Terdakwa  sebagai  PPAT  menentukan  besaran  biaya SSB / BPHTB / Pajak Pembelian sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Kab. Gianyar yaitu harga jual  beli  sebesar      (Rp.2.350.000.000,-    -  Rp.60.000.000,-)    X    5%    =  Rp.  114.500.000.-  yang kemudian  akan  disetor  ke  Kas  Negara  yang  sebelunmya  harus  mendapat  persetujuan  dan  Dispenda Kab.  Gianyar  melalui  BPD  Bali.  Pada  saat  menjalankan  jabatannya  terdakwa  ternyata  belum membayarkan  biaya  SSB/BPHTB/Pajak  Pembelian  sebesar  Rp.  114.500.000,-  (seratus  empat  belas juta Jima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara karena terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut  merupakan  suatu  kelalaian  bagi  terdakwa  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  dan mencederai  kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh  para  pihak  yang  dimana  jabatan  Notaris/PPAT sebagai  pihak  terpercaya  dan  independen.  Maka  dengan  tidak  dibayarkan  oleh  terdakwa Notaris/PPAT  Agus  Satoto,  S.H.,  M.Hum.  biaya  SSB/BPHTB/Pajak  Pembelian  sebesar  Rp. 114.500.000,- (seratus empat betas juta lima ratus ribu rupiah) proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan  tersebut  tidak  dapat  diproses  lebih  lanjut  menjadi  atas  nama  Wayan  Warti,  perbuatan terdakwa Notaris/PPAT Agus Satoto, S.H., M.Hum tersebut dituntut oleh penuntut umum melanggar pasal 372 KUHP.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk membahas  lebih  lanjut  terkait  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  Putusan  Nomor  :  300 /Pid.B/2015/PN.Dps  dengan  judul  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  terhadap  Notaris  yang  melakukan Tindak  Pidana  Penggelapan  dikarenakan  kelalaian  Notaris  dalam  memenuhi  kewajibannya  “(Studi Kasus  Putusan  Nomor  :  300  /Pid.B/2015/PN.Dps)”.  Pokok  Permasalahan  dalam  jurnal  ini  adalah mengenai  akibat  hukum  terhadap  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  atas  tidak membayarkan  uang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yang  telah  dititipkan kepadanya berkaitan dengan peralihan hak melalui Akta Jual Beli dalam putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  300/Pid.B/2015/PN.Dps  terhadap  kasus  lalainya  seorang  Notaris  dan PPAT  yang  menggunakan  uang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  untuk keperluan pribadi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  dalam  bentuk  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma  –  norma hukum  secara  tertulis.  secara  tertulis  dapat  berupa  buku-buku,  tesis,  undang  –undang,  putusan pengadilan,  serta  literatur  –  literature  dari  perpustakaan.  Dari  berbagai  sumber  tersebut  kemudian akan dianalisis mengenai Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan. 14
Penulisan ini adalah suatu jenis penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan berupa data sekunder  yang  diperoleh  dari studi  kepustakaan, data sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dengan  membaca  dan  menganalisa  berbagai  literatur  seperti  buku,  makalah, jurnal,  tesis,  disertasi,  dan  artikel  mengenai  Tanggung  Jawab  Notaris  /Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang  Mengandung  Unsur  Tindak  Pidana  Penipuan  Bentuk  laporan  dalam penelitian ini berdasarkan penelitian analisis kualitatif. Pada dasarnya analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. 15
Penulis  dalam  penelitian  ini  mencoba  untuk meneliti dan  mengkaji  mengenai  Notaris/PPAT yang  lalai  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  dan  berakibat  melanggar  ketentuan  pidana  dengan cara melihat peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan pendapat – pendapat para ahli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bulan  April  2011  pihak  PT.  Pegadaian,  berniat  membeli  sebidang  tanah  untuk membangun  kantor  cabang  di  daerah  Sukawati  Gianyar.  Kemudian  terdapat  penawaran  dan  pemilik
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Cet. 10, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.
15 (S. Mamudji 2004), hlm. 24.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
tanah atas nama Ni Luh Kompiang Wedanti yang bemiat menjual tanah seluas 700 m2 sesuai SHM no.256/Desa Singapadu seluas total 1160 m2 dengan PT. Pegadaian membayar tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh jima juta rupiah) pada tanggal 5 April 2011. Saksi Sundoyo (PT.Pegadaian) ke kantor Notaris milik terdakwa untuk mentransaksikan jual beli lebih lanjut. Dimana pada saat itu oleh penjual meminta penambahan hadapan Notaris milik terdakwa.
Pada  tanggal  28  Juni  2011  baru  dibuatkan  akta  perjanjian  ikatan  jual  beli  dengan  no.  14, disepakati bahwa pihak penjual atas nama Ni Luh Kompiang Wectanti akan menjual tanah miliknya sesuai  SHM  no.256/Desa  Singapadu  seluas  total  1160  m2  atas  nama  I  Wayan  Natih  kepada  PT. Pegadaian yang diwakili oleh Dijono,SH.MH yang merupakan Pimpinan Wilayah saat itu seharga Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam akta disebutkan bahwa sudah diterima  pembayaran  sebesar  Rp.  325.000.000,-  (tiga  ratus  dua  puluh  jima  juta  rupiah)  pada  saat penandatanganan akta, tahap ke 2 akan dilunasi sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua  puluh  lima  juta  rupiah)  setelah  penurunan  hak  dan  Hak  Milik  menjadi  Hak  Guna  Bangunan. Namun pada tanggal 12 Agustus 2011 PT.Pegadaian menambahkan lagi pembayaran diluar perjanjian sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada penjual.
Terkait  ada  permasalahan  dari  pihak  penjual  mengenai  luas  tanah  tersebut,  maka  pihak penjual meminta agar dilakukan perubahan terhadap luas tanah yang akan dijual, dan 700 m2 menjadi 600  m2.  Dan  hal  itu  disetujui  oleh  Direksi  PT.  Pegadaian  sehingga  dibuatlah  addendum  atas  akta perjanjian  ikatan  jual  beli  no.  14  tanggal  28  Juni  2011,  dengan  no.  16  tanggal  10  Agustus  2011 dimana dalam addendum tersebut disepakati luas yang akan dijual adalah 600 m2 dengan harga Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Berselang beberapa lama penjual telah melaksanakan turun waris dan 1 Wayan Natih sehingga terbitlah SHM no.n3097/Desa Singapadu atas nama Ni Luh Kompiang Wedanti dan Ni Wayan Warti, setelah turun waris barulah diterbitkan SHGB no. 13 atas nama Ni Luh Kompiang Wedanti dan Ni Wayan Warti. Karena sudah selesai penurunan hak  maka  PT.  Pegadaian  melunasi  sisa  pembayaran  sebesar  Rp.  1.600.000.000,-  (satu  milyar  enam ratus  juta  rupiah)  sesuai  dengan  akta  perjanjian/ikatan  jual  beli  no.  11  tanggal  03  Januari  2012  dan dibuatkan  juga  akta  surat  kuasa  no.  12  tanggal  03  Januari  2012.  Bahwa  PT.  Pegadaian  telah membayar  lunas  kepada  pemilik  tanah  yang  dilakukan  pada  tanggal  3  Januari  2012  dihadapan terdakwa yang bertempat di Kantor Notaris terdakwa di Ji. Raya Batubulan Gianyar. Bahwa ada biaya yang  harus  dikeluarkan  oleh  pihak  pembeli  maupun  penjual,  dimana  untuk  pembeli  yakni  PT. Pegadaian  telah  terdakwa  jelaskan  biaya  –  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  memproses pensertifikatan  atau  balik  nama  sesuai  dengan  surat  nomor  371/PPAT/IXX2011  tertanggal  8 Nopember 2011 tentang permohonan biaya antara lain :
a. biaya SSB/BPHTB/Pajak Pembelian sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat betas juta lima ratus ribu rupiah);
b. biaya  pengurusan  sertifikat  dan  biaya  balik  nama  sebesar  Rp.  6.500.000,-  (enam  juta  lima  ratus ribu rupiah);
c. biaya fee Notaris sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tigajuta lima ratus ribu rupiah);
d. biaya akta notaries (3 akta) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
e. biaya jasa, blanko dan materai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Sehingga total menjadi sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), dan  telah  dibayarkan  oleh  PT.  Pegadaian  pada  tanggal  3  Januari  2012  di  Kantor  terdakwa  yang beralamat di Jl. Raya Batubulan Gianyar. Semua pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian atas permintaan terdakwa dengan menggunakan Bank BRI No. GEQ612377 dengan nilai nominal sebesar Rp.  149.000.000,-  (seratus  empat  puluh  sembilan  juta  rupiah),    dimana  uangnya  sudah  terdakwa cairkan  dan  memang  benar  terdakwa  telah  membuatkan  kwitansi  tertanggal  3  Januari  2012  dan terdakwa  tanda  tangani.  Bahwa  terdakwa sebagai  PPAT  menentukan  besaran biaya  SSB  /  BPHTB  / Pajak Pembelian sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Kab. Gianyar yaitu harga jual beli sebesar (Rp. 2.350.000.000,- - Rp. 60.000.000,-) X 5% = Rp.  114.500.000,- yang kemudian akan disetor ke Kas Negara yang sebelunmya harus mendapat persetujuan dan Dispenda Kab. Gianyar melalui BPD Bali. Terdakwa belum membayarkan biaya SSB/BPHTB/Pajak Pembelian sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus  empat  belas  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  ke  Kas  Negara  karena  terdakwa  gunakan  untuk kepentingan  pribadi.  Bahwa  dengan  tidak  terdakwa  membayarkan  biaya  SSB/BPHTB/Pajak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Pembelian  sebesar  Rp.  114.500.000,-  (seratus  empat  belas  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  proses  balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan no. 13 tidak bisa diproses lebih lanjut menjadi atas nama Wayan Warti. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
Kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan seorang PPAT dalam membuat akta pertanahan. 16
PPAT  sebagai  seorang  Pejabat  Umum  yang  diberikan  tugas  untuk  melayani  kepentingan masyarakat,  secara  umum  memiliki  kualifikasi  untuk  memberikan  pelayanan  publik.  Pelayanan Publik yang berwenang untuk dilakukan oleh PPAT secara khusus adalah membuat akta otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau  hak  milik,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  dan  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. 17
Peran  PPAT  dalam  melindungi  para  pihak  terhadap  pelaksanaan  jual  beli  tanah  dan/atau bangunan  adalah  dengan  melakukan  pemeriksaan  sertipikat  (cek  bersih)  sebelum  ditandatanganinya akta  oleh  para  pihak.  Secara  materil  kewenangan  pemeriksaan  sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut terletak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, sedangkan PPAT hanya secara formil saja yakni  melakukan  pemeriksaan  sertipikat  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional.  Pada  dasarnya pemeriksaan  sertipikat  tersebut  telah  bersih  atau  tidak,  bukan  merupakan  hak  dari  PPAT  tetapi melainkan  hak  dari  BPN  yang  menentukan  apakah  sertipikat  tersebut  tidak  terdapat  silang  sengketa maupun terikat suatu hak tanggungan pada bank.
Berkaitan  dengan  tindakan  PPAT  yang  akan  menyetor  pembayaran  pajak  dari  kliennya, diketahui bahwa belum ada legalitas atas perbuatan tersebut, hanya berdasarkan pada kebiasaan saja. Apabila  suatu  kebiasaan  tertentu  diterima  oleh  masyarakat  dan  kebiasaan  itu  selalu  berulang-ulang dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga  tindakan  yang  berlawanan  dengan  kebiasaan  itu  dirasakan sebagai  pelanggaran  perasaan  hukum,  maka  dengan  demikian  timbul  suatu  kebiasaan  hukum,  yang oleh pergaulan di pandang sebagai hukum.
Dalam hal ini perbuatan PPAT menerima pembayaran menyetor pajak BPHTB dari kliennya sudah  menjadi  kebiasaan  karena  dilakukan  berulang-ulang,  meskipun  jika  ada  PPAT  yang  tidak berkenan untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum namun terhadap PPAT yang melakukan hal tersebut sudah dipandang sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan jasa dari PPAT.
Pada  prinsipnya  kewajiban  pembayaran  BPHTB  adalah  kewajiban  dari  Wajib  Pajak  dan bukan kewajiban dari PPAT. PPAT dalam hal ini hanya membantu kliennya untuk menyetorkan pajak BPHTB. PPAT hanya berusaha memberi pelayanan terbaik bagi kliennya atau dengan kata lain PPAT hanya menerima titipan pembayaran pajak pembelian atau BPHTB. Adanya harapan untuk menerima pelayanan  terbaik  dari  PPAT  tidak  selamanya  berjalan  sesuai  harapan.  Permasalahan  yang  sering terjadi  berkaitan  dengan  titipan  pembayaran  BPHTB  dari  pembeli  kepada  PPAT  adalah  titipan tersebut tidak dibayarkan kepada yang berwenang yaitu kantor pajak. Dalam kondisi tersebut tentunya pembeli berhak untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum atas titipan BPHTB yang tidak dibayarkan oleh PPAT. Disamping itu juga diperlukan suatu kejelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang menititipkan BPHTB tidak dibayarkan oleh PPAT.
Apabila  dalam  menitipkan  pembayaran  BPHTB  tidak  disebutkan  kapan  seseorang  harus menyerahkan  sesuatu  atau  berbuat  sesuatu,  maka  sebelum  mengajukan  gugatan  seorang  klien  harus memberikan  somasi  atau  surat  peringatan  yang  menyatakan  bahwa  PPAT  telah  lalai  dan  agar memenuhi  kewajibannya  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Apabila  telah  diperjanjikan  upah  pada  saat pembeli melakukan titipan pembayaran BPHTB kepada PPAT maka pembeli yang titipan BPHTBnya tidak  dibayarkan  oleh  PPAT  dapat  melaporkan  terhadapat  pihak  –  pihak  yang  bersangkutan  dalam penegakan hukum baik sanksi berbentuk pidana maupun administratif.
Sanksi  merupakan  bagian penutup  yang  penting  dalam  hukum,  dan  tiap aturan hukum yang berlaku  di  Indonesia  selalu  ada  sanksi  pada  akhir  aturan  hukum  tersebut.  Pembebanan  sanksi  di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk lain di bawah
16 Mohamad adi Firmanu, Kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, 2010, Jurnal Hukum, Universitas Airlangga
17 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan – Peraturan  Hukum  Tanah, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 676.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
undang-undang.  Pencantum  sanksi  dalam  berbagai  aturan  hukum  tersebut  seperti  merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. 18
Sanksi  Pidana  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  adalah  khususnya  dan  akibatnya  adalah hukumnya  orang  yang  terkena  akibat  akan  memperoleh  sanksi  baik  masuk  penjara  ataupun  terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang  bersifat nestapa yang  direncanakan  atau  dikenakan  terhadap  perbuatan  atau  pelaku  perbuatan  pidana  atau  tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. 19
Dalam  putusan  perkara  Nomor  300/Pid.B/2015/PN.Dps.  pada  tanggal  04  Agustus  2015 terdakwa dijerat tindak pidana penggelapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang  berbunyi  “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Inti tindak pidana penggelapan atau delik dalam Pasal  372  tentang  penggelapan  yang  pertama,  Sengaja,  kedua,  Melawan  hukum,  ketiga,  Memiliki suatu  barang,  keempat,  yang  seluruhnya  atau  kepunyaan  orang  lain,  kelima,  yang  ada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan kesalahan tindak pidana pengelapan yaitu memiliki  barang  atau  menggunakan  barang  yang  bukan  miliknya.  Oleh  karena  itu  terdakwa  dapat dijatuhi pidana yang dimana, dengan perbuatannya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pada perkara ini putusan Majelis Hakim lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan didakwa Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan  hal  tersebut  pada  saat  melakukan  kesalahan,  dalam  arti  objektif  seseorang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  diliat  dari  perbuatan  disebut  perbuatan  tindak  pidana. Tindak pidana yang memiliki aturan – aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. 20
Sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  oleh  Majelis  Hakim  terhadap  terdakwa,  melihat menimbang dan memutuskan maka Majlis Hakim telah menetapkan bahwa terdakwa dikenakan pasal 372 KUHP, dengan unusur –unsur yang terdakwa perbuat. Majelis Hakim menolak Pasal 378 KUHP dikarenakan  terdakwa  tidak  melakukan  kecurangan/penipuan  dengan  unsur-unsur  yang  ada  didalam Pasal tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat dalam menetapkan bahwa terdakwa dikenakan Pasal  372  KUHP.  Dimana  dalam  hal  ini  Pasal  372  merupakan  penggelapan  menggunakan  barang orang  lain  yang  bukan  miliknya  untuk  kepentingannya.  Terdakwa  dimilikinya  dan/atau  menguasai suatu benda oleh seseorang yang dilakukan dengan cara perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Maka perbuatan dimilikinya dan/atau menguasai barang milik orang lain dilakukan dengan kesadaran bahwa  si  pemberi  dan  penerima  barang  sama  –  sama  menyadari  perbuatan  mereka,  namun  pada akhirnya  dimilikinya  dan  atau  menguasai  benda  tersebut  oleh  penerima  barang  dipandang  sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum), sehingga secara yuridis penerapan dakwaan dari penuntut umum pada Pasal 372 KUHP dirasa sudah tepat.
Surat  dakwaan  yang  didasarkan  pada  undang  –  undang  yang  berlaku  bagi  terdakwa,  tidak terdapat  kekurangan  dan  atau  kekeliruan  yang  dapat  mengakibatkan  batalnya  surat  dakwaan  atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Jelas yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur – unsur delik  yang  terkait  dan  didakwakan  sekaligus  memadukan  dengan  uraian  perbuatan  materiil  yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap diartikan bahwa surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur – unsur itu dilukiskan dan diuraikan di dalam uraian fakta/kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.
Putusan  Nomor  300/Pid.B/2015/PN.Dps.  telah  sesuai  dengan  penetapan,  Majelis  Hakim dimana  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  berdasarkan  fakta-fakta dan/atau  keterangan  serta  bukti  –  bukti  yang  diberikan  oleh  para  pihak  dan  saksi-saksi  sehingga
18 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat public, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 89 – 90.
19 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut , (Semarang: BPBH UNDIP, 2012), hlm. 22.
20 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Sinar Grafika, 1992), hlm. 27.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
terdakwa  dikenakan  Pasal  372  KUHP  yaitu  penggelapan  ditinjau  dari  unsur  –  unsur  dan  delik  pada pasal tersebut.

## KESIMPULAN
Akibat  hukum  terhadap  Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  atas  tidak membayarkan  uang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yang  telah  dititipkan kepadanya  berkaitan  dengan  Peralihan  Hak  Melalui  Akta  Jual  Beli.  Dalam  hal  ini  Notaris/PPAT memiliki  tanggung  jawab  akan  kewajibannya  dalam  pembayaran  BPHTB  yang  telah  dititipkan kepadanya, walaupun pada kenyataannya Notaris/PPAT tidak membayarkan BPHTB tersebut ke Kas Negara  maupun  ke  Kas  Daerah,  sehingga  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain  sebagaimana terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana.
Pejabat  umum  yang  diberi  kepercayaan  menjalankan  tugas  jabatannya,  Noaris/PPAT  tidak dapat  melakukan  perbuatan  tercela  seperti  mencari  keuntungan  untuk  sendiri.  Notaris/PPAT merupakan  pihak  independen  terperca  maka  pada  saat  menjalankan  jabatannya  dan  melaksanakan tugas,  kewenangan,  dan  kewajibannya  haruslah  bersikap  amanat  dan  tunduk  terhadap  peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka Notaris/PPAT yang dibebankan kepadanya sesuai dalam peraturan  perundang  –  undangan  yang  mengatur  mengenai  pembayaran  BPHTB  dalam  proses peralihan  hak  atas  tanah  serta  pendaftarannya  di  Kantor  Pertanahan.  Pada  saat  menjalankan  tugas jabatannya Notaris/PPAT diberikan amanat oleh para pihak seperti, pembayaran BPHTB, maka yang Notaris/PPAT harus bersikap sesuai kode etik yang berlaku dan sebagai pihak yang terpercaya.

## REFERENSI

## BUKU
Anggita,  R.  P.  2020.  Kedudukan  Akta  Keterangan  Hak  Mewaris  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris Berdasarkan  Keterangan  Sebagian  Ahli  Waris  (Studi  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 2180K/Pdt/2017). Indonesian Notary , 2 (3). Tobing, G.H.S. Lumban. 1999, Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga. Anshori,  Abdul  Ghofur.,2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Prespektif  Hukum  dan  Etika. Yogyakarta: FH UII Press.
Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia. Sidoharjo: Zifatama Publiher, 2014. Tedjasaputro,  Liliana,  1995, Etika  profesi  notaris  (dalam  penegakan  hukum  pidana). Yogyakarta: Bigraf Publishing.
Samsaimun.  2018, Peraturan  Jabatan  PPAT  Pengantar  Peraturan  Jabatan  Pembuatan  Akta  Tanah (PPAT) dalam peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Jaifurrachman, dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: CV Mandar Maju.
Kie, Tan Thong, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua). Jakarta: PT. Ichtiar Baru vn hoeve.
Prodjodikoro, Wirjono,2007, Asas – Asas Hukum Pidana. Bandung: Eresco, 1986.Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mamudji,  Sri,  2004, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum UI.
Harsono,  Boedi,  2018, Hukum  Agraria  Indonesia  Himpunan  Peraturan  –  Peraturan  Hukum  Tanah. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Adjie,  Habib,  2009, Sanksi  Perdata  dan  administratif  terhadap  notaris  sebagai  pejabat  publik. Bandung: PT. Refika Aditama.
Barda  Nawawi  Arief.  2012, Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  Lanjut. Semarang:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: BPBH UNDIP, 2012), hlm. 22.
Soeroso, R, 1992, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Sinar Grafika.
Firmanu,  Mohamad  adi,  2010,  Kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan. Law Journal (Universitas Airlangga). Indonesia. Undang-Undang  Jabatan  Notaris. UU  No.2  Tahun  2014:  No.3  Tahun  2014,  TLN No.5491.