Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## Nikma
Nikmaruslian18@gmail.com
Lili Naili Hidayah lilinailihidayah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 12 Desember 2020; Accepted: 12 Juni 2021; Published: 12 Juni 2021

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  form  of  producer  legal  responsibility  for  product  defects according to the Consumer Protection Act, and to find out how to resolve consumer disputes against product defects according to the Consumer Protection Act. The type of research used is normative  juridical  research  using  statutory  approaches,  conceptual  approaches  and  case approaches.  From  the  research  it  can  be  concluded  that  the  producer  is  responsible  for  the goods purchased from the producer. The application of the principle of absolute responsibility is intended to replace the system of responsibility based on Article 1365 of the Civil Code and the system of proof in Article 1865 of the Civil Code for cases of consumer losses due to using defective  products.  Settlement  of  consumer  disputes  either  through  the  District  Court  or alternative  dispute  resolution  conducted  through  the  Consumer  Dispute  Resolution  Agency according to Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, there are 3 (three) types of dispute  resolution  through  BPSK,  namely  by  mediation,  arbitration  and  conciliation  .  If  the consumer  is  harmed  in  consuming  goods  or  services,  he  can  sue  the  party  causing  the  loss. Parties here mean producers / factories, suppliers, wholesalers, retailers / sellers or parties who  market  products,  depending  on  who  does  or  does  not  commit  acts  that  cause  harm  to consumers.
Keywords : Liability, Consumer Protection

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum produsen terhadap cacat  produk  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  serta  untuk  mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen terhadap cacat produk menurut UU Perlindungan
Volume 2 Nomor 1
Februari 2021     Halaman 164 - 170 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Konsumen.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  kasus.  Dari  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa,  produsen  bertanggung  jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan  untuk mengganti  sistem  tanggung  jawab  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata dan sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat  menggunakan  produk  yang  cacat.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  baik  melalui Pengadilan  Negeri  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  menurut  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  mengenai Perlindungan Konsumen,  terdapat 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu  dengan  cara  mediasi,  arbitrase  dan  konsiliasi.  Apabila  konsumen  dirugikan  di  dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini  berarti  produsen/pabrik,  supplier,  pedagang  besar,  pedagang  eceran/penjual  ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan  Konsumen

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  diberbagai  aspek  perekonomian  telah menghasilkan  berbagai jenis  produk  barang  dan/atau  jasa.  Nyatanya  produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen terkadang masih banyak terdapat kecacatan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Misalnya  diindustri  otomotif  tidak  jarang  ditemukan  kasus  kecacatan  produk  seperti    fitur keselamatan mobil yakni airbag yang tidak mengembang pada saat terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Perilaku produsen yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen tersebut akan berdampak terhadap pembangunan perekonomian secara umum.
Indonesia  telah  memberlakukan    Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  diundangkan  pada  tanggal  20  April  1999.  Undang  –  Undang Perlindungan Konsumen tersebut memuat beberapa ketentuan yang cukup signifikan demi menyetarakan  kedudukan  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Tujuan  hukum  perlindungan konsumen  secara  langsung  yakni  untuk  meningkatkan  martabat  dan  kesadaran  konsumen. Sedang  secara  tidak  langsung  hukum ini  juga  akan  mendorong  produsen  untuk  melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. 1
Istilah  “product  liability”(tanggung  jawab  produk)  pertama  kali  muncul  dalam  dunia peransurasian di Amerika Serikat. Apabila hendak mengajukan tuntutan atau klaim mengenai tanggung  jawab  produk  dari  pelaku  usaha,  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada  hal-hal
1 Sri Redjeki Hartono , Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Mimbar Hukum, (2001), Hlm. 36-37
sebagai berikut: pelanggaran jaminan (breach of warranty); kelalaian (negligence); tanggung jawab mutlak (strict liability).” 2
Tanggung Jawab Produk (Product Liability) adalah  suatu tanggung jawab secara hokum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang  atau  badan  yang  bergerak  dalam  suatu  proses  untuk  menghasilkan  suatu  produk (processor,  assembler)  atau  dari  orang  atau  badan  yang  menjual  atau  mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. 3
Secara  umum,  berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  perdata  yang  berlaku  pihak konsumen  yang  mengalami  kerugian  atas  produk  atau  barang  yang  cacat  dapat  menuntut ganti  kerugian  secara  langsung,  tuntutan  dapat  diajukan  berdasarkan  telah  terjadinya perbuatan melawan hukum yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata.
Namun apabila seorang konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat, apabila berdasarkan  tuntutan  perbuatan  melanggar  hukum  atas  kesalahan,  terdapat  kelemahan dalam  penerapan  Pasal  1365  KUHPerdata  dalam  bidang  pembuktian  kesalahan,  sementara pada kenyataannya konsumen sebagai penggugat tidak mudah untuk membuktikannya.
Keefektifan  penerapan  prinsip  tanggung  jawab  produk  masih  jauh  dari  harapan. Hambatan  tersebut  dilatar  belakangi  oleh  sudut  pandang  pelaku  usaha  dan  juga  pola  pikir yang  berkembang  diantara  konsumen.  Terdapat  dua  faktor  yang  menyebabkan  kurang efektifnya prinsip tanggung jawab produk, yaitu antara lain:
1. Masih banyak konsumen yang tidak mengajukan gugatan atas tanggung jawab produk;

## 2. Kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dibandingkan dengan konsumen
Menurut  analisis  penulis  terdapat  kekaburan  norma  dalam  Pasal  28  UU  Perlindungan Konsumen  yang  hanya  mengatur  mengenai  beban  pembuktian  atas  unsur  kesalahan  yang dibebankan  pada  pelaku  usaha,  namun  tidak  menentukan  hal-hal  apa  saja  yang  perlu dibuktikan oleh konsumen.

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk  Tanggung  Jawab  Produsen  Otomotif  Terhadap  Cacat  Produk  Menurut
2 Andrew Carl Spacone, “The Emergency Of Strict Liability: A Historical Perspective And Other Consideration Including Senate 100”, Journal Of Products Liability, Vol. 8, hlm. 273-274.
3 Celine  Tri  Siwi  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  Cetakan keempat, 2014), Hlm. 101.

## Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Tanggung  jawab  produk  atau  tanggung  gugat  produk  merupakan  istilah  yang diterjemahkan dari product liability. Tanggung jawab produk juga mengarah pada tanggung jawab  produsen,  didalam  bahasa  jerman  disebut  produzenten  hafting.  Menurut  E.Saefullah tanggung jawab produk adalah “suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari  orang  atau  badan  yang  menjual  atau  mendistribusikan  (seller,  distributor)  produk tersebut. 4
Inti  dari  product  liability  adalah  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  atas  kerusakan, kecacatan,  penjelasan,  ketidaknyarnanan  dan  penderitaan  yang  dialami  oleh  konsumen karena  pemakaian  atau  mengkonsumsi  barang  atau  jasa  yang  dihasilkannya.  Umumnya product liability disebut juga dengan istilah tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, alau tanggung jawab produsen.
Dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  dasar  hukum  yang  dipakai  oleh  konsumen  untuk mempertahankan  haknya  yaitu  dengan  menuntut  ganti  kerugian  atas  dasar  pasal  4  dan  5 mengenai  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Kemudian  pada  pasal  6  sampai  dengan  pasal  13 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sedangkan  pasal  yang  khusus  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha/produsen  terdapat pada pasal 19, 23, 24, 25, 27 dan 28 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Pada  pasal  19    UU  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  tentang  tanggung  jawab produsen  (pelaku  usaha)  yang  merupakan  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan,  sesuai dengan  pasal  1365  KUHPerdata,  hanya  saja  sepanjang  pelaku  usaha  benar-benar  bersalah, dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Namun jika produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan pada pihakuya tetapi pada pihak konsumen, maka resiko di tanggung sendiri oleh konsumen.
Hal  tersebut  membebankan  konsumen  dalam  hal  pembuktian  unsur  kesalahan,  untuk mengatasi kesulitan tersebut  maka dipandang perlu untuk turut mencantumkan pasal-pasal
4 E.  Saefullah,  Tanggung  gugat  Produsen  (product  liability)  dalam  Era  Perdagangan  Bebas, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 46
didalam  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  mengatur  tentang  prinsip  tanggung  jawab langsung (strict liability) kepada para pelaku usaha atau produsen. Prinsip tanggung jawab langsung  (strict  liability)  adalah  prinsip  tanggung  jawab  bahwa  pelaku  usaha  harus bertanggung  jawab  atas  kerngian  konsumen  tanpa  harus  membuktikan  ada  tidaknya kesalahan  pada  dirinya.  Dengan  diterapkannya  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ini,  maka setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat  produk  atau  barang  yang  cacat  atau  tidak aman dapat  menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur  Kesalahan.  Penerapan  prinsip  strict  liability  mungkin  menjadi  salah  satu  bentuk penyelesaian masalah pertanggungjawaban yang dapat mempercepat proses ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.
Penggunaan  prinsip  strict  liability  ditujukan  agar  produsen  benar-benar  bertanggung jawab terhadap kepentingan konsumen. Prinsip strict liability diterapkan karena seharusnya yang menanggung beban kerugian antara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang cacat atau berbahaya. Dengan mengedarkan atau  menempatkan  barang-barang  di  pasar,  hal  ini  berarti  pelaku  usaha  telah  menjamin bahwa barang-barang tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Selain itu penerapan prinsip strict liability dapat menghilangkan proses yang panjang dalam penuntutan. Secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

## 2. Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Terhadap  Cacat  Produk  Menurut  Undang- Undang Perlindungan Konsumen
Masalah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam Pasal 45 yang mengatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan atau diluar pengadilan.
Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan “bahwa setiap konsumen yang dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada dilingkungan  peradilan  umum  merujuk  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45”.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:
a.  Para pihak memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau b.  Upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  dinyatakan  tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Dari  begitu  banyak  kelemahan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  yang banyak dikeluhkan para pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengharapkan penyelesaian yang cepat terhadap perkara mereka.
Untuk  itu  dilakukan  upaya-upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  cepat  atas gugatan  maupun  tuntutan  ganti  kerugian oleh  konsumen  terhadap  produsen/pelaku usaha telah  diatur  didalam  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  menganjurkan  kepada  setiap konsumen  untuk  menyelesaikan  sengketanya  diluar  pengadilan,  yaitu  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang mana didalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat 3 (3) bahwa putusannya dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya penyelesaian hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut.
Pasal  47  UU  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  “penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya ganti  rugi  dan/atau  jasa  mengenai  tindak  tertentu  untuk  “menjamin”  tidak  akan  terjadi kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  konsumen”.  UU Perlindungan  Konsumen  memberikan  wewenang  kepada  BPSK  untuk  mengatasi  setiap sengketa  konsumen  (diluar  pengadilan).  Setiap  anggota  BPSK  dapat  berperan  sebagai mediator,  arbitrase,  maupun  konsiliator.  Hal  tersebut  dikarenakan  UU  Perlindungan Konsumen tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK.
Oleh  sebab  itu,  maka  penyelesaian  sengketa  konsumen  hendaknya  diselesaikan  secara berjenjang,  dalam  artian  bahwa  setiap  sengketa  diselesaikan  melalui  mediasi,  jika  gagal ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.

## C. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  berdasar  pada  adanya  saling  membutuhkan antar  produsen  dan  konsumen  dengan  prinsip  kesederajatan  sama  hak-hak  konsumen menimbulkan kewajiban produsen maka sebenarnya produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang  yang  dibeli  dari  produsen.  Penerapan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak dimaksudkan untuk mengganti system tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
dan sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang cacat.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  baik  melalui  Pengadilan  Negeri  atau  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen,  terdapat 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu dengan cara mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila konsumen dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat  pihak  yang  menimbulkan  kerugian.  Pihak  di  sini  berarti  produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

## Daftar Pustaka
E.  Saefullah.  “ Tanggung  gugat  Produsen  (product  liability)  dalam  Era  Perdagangan  Bebas”, Penerbit Mandar Maju, 2000.
Grady,  Nathanael.  “ Tanggung  Gugat  Pelaku  Usaha  Otomotif  Atas  Kerugian  Konsumen  Akibat Cacat Desain”, Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, 2020.
Hartono,  Sri  Redjeki.  “ Makalah  Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Buku Hukum Perlindungan Konsumen.”
Kristiyanti,  Celine  Tri  Siwi.  “ Hukum  Perlindungan  Konsumen” ,  Cet.  4,  Penerbit  Sinar  Grafika, Jakarta,  2014.
Nggeboe, Ferdricka. “ Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Volume VII Nomor 2, Desember 2015.
Rusli,  Tami.  “ Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindunagn  Konsumen” ,  Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2012.
Spacone,  Andrew  Carl.  “ The  Emergency  Of  Strict  Liability:  A  Historical  Perspective  And  Other Consideration Including Senate 100”, Journal Of Products Liability, Volume 8.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen