## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 ,No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DI  DESA  PEMENANG BARAT KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

## Any Suryani Hamzah*, Lalu Muhammad Hayanul Haq, Ufran
Universitas Mataram Corresponding email : anysuryani@unram.ac.id

## Abstrak
Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/ TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, , pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran  jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum  dan budaya hukum masyarakat Desa Pemenang Barat kecapatan pemenang Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak warganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.
Kata kunci : pencegahan, perdagangan orang, masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Trafficking merupakan  konsep yang memiliki popularitas tinggi  dan  memiliki makna yang sangat   mendalam. Isu perdagangan orang ( human trafficking ) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang ( human trafficking ), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku ( trafficker ), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang ( human trafficking ), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.
Perdagangan orang merupakan kejahatan trasnasional karena menyangkut lintas batas Negara,serta  hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat.  Banyak perempuan dan anak  menjadi korban trafiking atau perdagangan orang.Korban tersebut
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 138~147
dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.
Isu perdagangan orang ( human trafficking ) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang ( human trafficking ), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku ( trafficker ), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang ( human trafficking ), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.
Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam  Pasal (3) 1 yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untukmendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melaluibentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh
Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi trafficking . Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang  fenomena kompleks yang disebut trafficking ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.
Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga  persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang ( human trafficking ) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti
1 IOM, Combating Trafficking in Person in Indonesia , Jakarta, 2006, hal. 4
berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.
Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang ( human trafficking ), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidak adilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak- haknya sebagai warga negara. Dri paparan diatas maka uraian diatas makapermasalahan yang terjadi adalah:
a.  Masyarakat yang belum memahami tentang apa itu perdagangan orang serta bahaya perdagangan orang.
b.  Bagaimana penyelesaian kasus kasus perdagangan orang.
Adapun tujuan umum penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa.sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini  adalah agar masyarakat khususnya calon tenaga kerja khususnya  dapat memahami tata cara menjadi TKI yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang.
Bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern).Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi  bersifat ancaman dan tantangan.Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering  terjadi  pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.

## B. METODE
Pendekatan yang dilakukan diawali dengan melakukan musyawarah dengan pemerintah desa Pemenang  Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 140~147
sebagai lokasi penyuluhan .adapun sasarn kegiatan kegiatan ada;ah masyarakat desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara yaitu ara tokoh masyarakat.tokoh agama. Tokoh pemuda, masyarakat dan calon TKI.
Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, terkait pentingnya pencegahan perdagangan orang serta  bagaimana menjadi TKI yang  berdokumen. Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Selama pelaksanaan penyuluhan setelah ceramah dilakukan oleh Tim Penyuluh tentang materi yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim penyuluhan, dibuka kesempatan tanya jawab oleh peserta ( masyarakat desa pemenang barat) kepada tim penyuluh terutam hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO).
Setelah ceramah dan tanya jawab dibuka pula konsultasi hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat tentang persoalan penempatan TKI yang dihadapi masyarakat.  pemutaran film kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan semua peserta Methode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab . dri hasil diskusi dan tanya jawab  permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat  di lokasi penelitian adalah terjadinya perdagangan orang dalam penempatan tenaga kerja indonesia di luar serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang. Solusi yang ditawarkan yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya cara mencegah perdagangan orang melalui penempatan tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri yang berdokumen resmi.

## C. PEMBAHASAN

## Pengertian Perdagangan Orang
Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak, bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia.Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai Negara untuk menghilangkan penghapusan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia terutama perempuan dan anak secara lintas batas Negara untuk tujuan prostitusi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.
Perdagangan orang (trafficking) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat
memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia).
Sedangkan definisi Perdagangan Orang (trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pasal 1 (ayat 2) ; Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).
Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur ≥ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah PROSES (Pergerakan),  CARA,  dan  TUJUAN  (Eksploitasi).  Sedangkan  apabila  korban  adalah Anak (umur ≥ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah PROSES (Pergerakan) dan TUJUAN (Eksploitasi) tanpa harus memperhatikan CARA terjadinya trafiking.
Penjelasan  unsur-unsur  trafiking  yang  dimaksud  adalah  apakah  ada  PROSES (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui Direkrut, Ditransportasi, Dipindahkan, Ditampung, atau Diterimakan ditujuan, YA atau TIDAK, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Sedangkan unsur CARA apakah seseorang tersebut mengalami tindakan Diancam, Dipaksa dengan cara lain, Diculik, menjadi Korban Pemalsuan, Ditipu atau menjadi Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, YA atau TIDAK, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Kemudian dilihat dari unsur TUJUAN (Eksploitasi) apakah korban tereksploitasi seperti dalam bidang Pelacuran, Bentuk lain dari eksploitasi seksual, Kerja Paksa, Perbudakan, Praktek-praktek lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau Pengambilan organ-organ tubuh, YA atau TIDAK, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 142~147
Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.
Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membonceng pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat. Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga   mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.
Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang ( human trafficking ), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. 2
Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.
Perdagangan orang ( human trafficking ) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.
2 Sumiati Sahala, ” Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C”. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004), hlm. 5.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.
Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidak adilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tetntang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang , termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah 3 . Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek 4 yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.
Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menimpanya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi issu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau methode yang tepat . Penanganan korban yang ada belum
3 Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di   Indo- nesia , dalam  Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007), hal 133.
4 Harkristuti Harkrisnowo, Ibid hal 135.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 144~147
memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.
Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa, “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Dari pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warganegara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.
Pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki Pasal 27 UUD 1945 sungguh merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang cukup besar dengan dukungan perkembangan perekonomian yang kurang menggembirakan. Jumlah penduduk memang merupakan potensi atau kekuatan yang besar sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena dalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara sendiri telah menetapkan demikian. Namun tentunya dengan jumlah yang sedemikian besar tidak hanya mendapatkan hal-hal yang positif saja, tetapi juga seringkali dihadapkan kepada bagaimana pengembangannya agar modal dasar (tenaga kerja) itu dapat diarahkan agar sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan.
Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan dalam pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik itu di sektor formal maupun informal. Namun terbukti, bahwa usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.
Salah satu upaya yang selama ini dianggap effektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui Antar Kerja Antar Negara. Pengiriman tersebut setidak-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu : (Sendjun H. Manulang, 1990 :43)
a.  Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima); b.  Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi;
c.  Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pemabayaran negara (devisa).
Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, ternyata dalam praktik penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan- tindakan di luar batas prikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja.
Dengan terjadinya tindakan-tindakan di luar batas prikemanusiaan itu, jelas merugikan tenaga kerja Indonesia sendiri secara individual dan dapat merusak citra Bangsa Indonesia, sehingga tidak mengherankan timbul “suara-suara” yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan program antar kerja antar negara ini.
Pemilihan tenaga kerja yang akan dikirim sedapat mungkin dilakukan secara selektif, guna mempersiapkan tenaga kerja yang benar-benar siap pakai, dapat diharapkan loyalitasnya, baik dari segi keterampilan yang dimiliki maupun dari segi mental idiologi sehingga dapat membatasi atau mengurangi akibat yang tidak diinginkan. Model dan
mekanisme yang baik itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat adanya pengaturan yang pasti dan konsisten terhadap UUD’1945 dan Pancasila.
Sepanjang sejarah pengiriman tenaga kerja Indonesia sampai dengan saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Tercatat  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  adalah    Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  No.  04/MEN/1974,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER-01/Men/1986, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-03/MEN/1986, Peraturan Menteri Tenaga Kerja  No.  PER-05/Men/1988,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER-104  A/ Men/2002, dan terakhir UU. no. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Seperti yang pernah dikemukakan calon TKI/TKI adalah warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi CTKI/TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna Persorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2) Sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan;
3) Surat ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
4) Memiliki Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota; dan
5) Memiliki ijazah pendidikan terakhir.
(Pasal  10  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  NO.  PER-22/MEN/ XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
Bagi warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan di atas dapat mencari Kartu Kuning (kartu pertanda pencari pekerjaan) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja setiap kabupaten/Kota. Untuk itu maka setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :
a.  bekerja di luar negeri.
b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
c.  Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d.  Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
e.  Memperoleh upah sesuai dengan standart upah yang berlaku di negara tujuan;
f.  Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. Memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-

## 146 ~147
hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i.  Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
(Pasal 8 UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI)
Sedangkan kewajiban calon TKI/TKI adalah  :
a.  menaati peraturan perundangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; b.  menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
c.  membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d.  memberitahukan dan melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(Pasal 9 UU. No. 39 Tahun 2004)

## D. KESIMPULAN
Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang mendompleng dalam pengiriman tenaga kerja indonesia ke luar negeri.  .Tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh berbabagai faktor  yaitu:Kurangnya informasi tentang tindak pidana perdagangan orang , sehingga korban tidak melaporkan kasus perdagangan orang yang dialami.
Pelaku perdagangan orang ( trafiker ) dalam proses rekruitmen Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri cukup kuat dimasyarakat karena mereka adalah orang2 yan dikenal dan hubungannya cukup dekat dengan korban. Dari perspektif culture budaya, masyarakat menganggap bahwa ketika mengalami kasus perdagangan orang ketika bekerja ke luar negeri, tu adalah takdir yang harus diterima.
Perlu dilakukan sosisalisasi tentang bahaya  perdagangan orang secara terus menerus sampai ke masyarakat bawah seingga masyarakat paham dan terhindar dari bahaya perdagangan orang.
Mengupayakan peran desa sebagai pusat informasi desa dalam upaya penempatan tenaga kerja indonesiaa (TKI) secaa legal sebagai upya pencegahan  perdaganagn orangperdagangan orang.
Pada kesempatan ini kami tim penyuluh hukum menghaturkan ucapan terimakasih kepada  yang  sebesar-besarnya  kepada  Bapak  Rektor  Universitas  Mataram  yang  telah mendanai pengabdian ini. Ucapan terimaksih pula kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdia Pada Masyarakat Universitas Mataram. Kemudian kami ucapkan terimaksih kepada Bapak dekan Fakultas Hukum Universitas mataram atas dalam penerbitan SK penyuluhan . terimaksih kepada kepala Desa Pemenang
Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Tempat dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Any Suryani , Tanggung Jawab Negara  Terhadap korban Perdagangan Orang dari Hak asasi manusia, Pustaka Bangsa, 2014 ------------, Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak , Sanabil Puri Bunga Amanah Ma- taram, 2019 ------------, Perlindungan Pekerja Nigran Indonesia, Sanabil Puri Bungan Amanah, 2020. Harkristuti Harkrisnowo, Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di    Indonesia , dalam    Mardjono Rekso\\\\\\\\\\\\\\diputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007).
Sumiati Sahala, ” Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C”. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembi- naan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004).
IOM, Combating Trafficking in Person in Indonesia , Jakarta, 2006
Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang  Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja .Migran Indonesia