## Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi
I Gusti Ayu Dwi Meilaputri*, Luh Putu Suryani dan Pt Gd Seputra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia meilaputri@gmail.com

## Abstrak
Jaminan  fidusia  adalah  jaminan  yang  diberikan  dalam  bentuk  fidusia.  Dimana  jaminan  fidusia  ini  telah  diatur didalam  Undang-Undang  Fidusia.  Jaminan  fidusia  ini  sendiri  melimpahi  kepastian  hukum  terhadap  para  pihak yang  terlibat  dalam  kredit  bank  dengan  jaminan  fidusia  kepada  masyarakat  sebagai  lembaga  keuangan,  dimana debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menyesuaikan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Fidusia ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang berfungsi untuk membantu kegiatan usaha. Penelitian ini membahas tentang sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan oleh sebuah lembaga keuangan setelah terjadinya wanprestasi, padahal telah terdapat aturan mengenai tenggang waktu pendaftaran jaminan fidusia agar nantinya terbit sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini membahas tentang sertifikat jaminan fidusia  yang didaftarkan oleh sebuah lembaga  keuangan setelah terjadinya  wanprestasi. Adapun analisis dalam  penulisan  ini  dilakukan  dengan  mengadakan  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  induktif.  Aktifitas perkreditan  dengan  jaminan  fidusia  pada  Bank  dilakukan  dengan  memegang  prinsip  kepercayaan.  Dalam  hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka upaya yang diambil oleh Bank yaitu melalui pemberitahuan keterlambatan  pembayaran  melalui  panggilan  langsung  atau  memberikan  surat  peringatan.  Apabila  belum dilakukan pembayaran setelah adanya surat peringatan upaya terakhir yang ditempuh yakni langkah penyelesaian dengan  melakukan  eksekusi  terhadap  benda  jaminan  fidusia  baik  melalui  penjualan  secara  lelang  umum  atau penjualan dibawah tangan.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Kekuatan Hukum; Wanpr estasi

## Abstract
Fiduciary  guarantee  is  a  guarantee  given  in  the  form  of  a  fiduciary.  Where  this  has  been  arranged  fiduciary guarantee in Fiduciary law. This own fiduciary guarantee facility have legal certainty against the parties involved in the fiduciary guarantee by bank credit to the public as a financial institution, where the debtor further directed by the bank to adjust its facilities credit given by the banks. This fiduciary itself has been regulated in the law on Fiduciary  Guarantee  that  serves  to  help  business  activities.  This  research  discusses  the  fiduciary  guarantee certificate that is registered by a financial institution after the tort, though there are rules concerning the grace period registration fiduciary guarantee so that later published the certificate of guarantee which has the force of law.  This  researh  theme  was  chose  because  as  time  passes  the  human  purposes  and  insufficient  economic  life needs are growing. The problem arises i.e. the law arising from fiduciary guarantee agreements and tort caused by the debtor. The activities of the Bank with a fiduciary warranty is performed by holding the principle of trust. In the event of a tort committed by the debtor then the efforts taken by the Bank through late payment notifications via direct calls or provide a warning letter. If payment has not been made after the warning letter last attempt taken i.e.  step  completion  by  performing  the  execution  of  object  fiduciary  guarantee  either  through  public  auction  or sales under the hand.
Keywords: Fiduciary Warranty; The Power of Law; Tort

## I.  PENDAHULUAN
Negara kita Indonesia sampai sekarang masih
melangsungkan pengembangan di berbagai aspek, termasuk  salah  satunya  pembangunan  dibidang ekonomi.  Indonesia  selaku  Negara  berkembang KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved Halaman 69 Published: 01/08/2019
How To Cite: Meilaputri, I, G, A, D., Suryani, L, P., Seputra, P, G . ( 2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi. KERTHA W ICAKSA NA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 13 (2). Pp 69 - 72. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5
pada dekade terakhir sudah menjumpai perkembangan  yang  bisa  dibilang  lebih  baik dalam pembangunan dibidang ekonomi,
walaupun  Indonesia  baru  saja  bangun  dari  krisis ekonomi (Ibrahim  &  Sewu,  2004) .  Namun meskipun  begitu,  masih  banyak  kegiatan  di bidang  pembangunan  ekonomi  yang  wajib diperbaharui,  terlibat  salah  satu  diantaranya adalah perihal modal untuk usaha.
Uang atau dana amat dibutuhkan dalam dunia usaha,  karena  tanpa  adanya  modal  itu  sendiri sangat tidak mungkin aktivititas dalam hal bisnis dan  perekonomian  akan  berlangsung  dengan lancar. Maksud dari modal usaha yang dijelaskan diatas bisa didapatkan dengan beragam cara, cara yang  paling  sering  dipilih  oleh  pebisnis  adalah dengan menggunakan kredit yang diusulkan oleh bank  dan  juga  lembaga  pembiayaan  non  bank lainnya.  Modal  yang  didapatkan  dengan  cara kredit inilah merupakan pilihan atau bisa disebut harapan  dunia  usaha  untuk  menguatkan  usaha yang sedang dikelolanya.
Fasilitas  kredit  yang  ditawarkan  oleh  bank, biasanya akan meminta dan memberi persyaratan adanya  jaminan  kebendaan  sebagai  jaminan tambahan.  Berkaitan  dengan  ini,  debitor  akan memberikan  hak  kebendaan  yang  dimilikinya yang  kemudian  akan  dijadikan  sebagai  jaminan atas uang atau kredit yang diperolehnya dari bank atau  lembaga  keuangan  non  bank  tersebut. Apabila  dalam  waktu  yang  akan  datang  debitor wanprestasi, maka benda yang dijadikan jaminan tersebut  akan  disita  dan  kemudian  dilakukan pelelangan umum untuk  melunasi hutang debitor tersebut.
Jika benda atau harta milik debitor digunakan sebagai  jaminan  kredit  dengan  bentuk  fidusia, maka  jaminan  ini  akan  memiliki  sifat  accesoir atau didahulukan dari kreditur lainnya. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini memiliki sifat sebagai perjanjian  tambahan  setelah  adanya  perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok.
Apabila  ada  benda  yang  akan  dijadikan sebagai  jaminan  atas  suatu  kredit,  maka pembebanan  terhadap  benda  jaminan  tersebut akan  amat  tergantung  oleh  jenis  bendanya.  Jika benda yang dijadikan jaminan adalah benda tidak bergerak  misalnya  tanah,  maka  pembebanannya menggunakan  Hak  Tanggungan.  Sedangkan  jika bendanya  termasuk  benda  bergerak,  maka pengikatannya  menggunakan  Undang-undang Fidusia.  Dengan  demikian,  fidusia  adalah merupakan  bentuk  lembaga  jaminan  atas  benda
bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.
Dalam  praktek  perbankan  jaminan  kebendaan lebih  disukai  bank,  salah  satu  jenis  jaminan kebendaan  yang  dikenal  dalam  hukum  positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak (Badrulzaman, 2005) .
Pengertian  Fidusia  itu  sendiri  adalah beralihnya  hak  kepemilikan  atas  benda  milik debitor yang diberikan kepada kreditur atas dasar kepercayaan  dengan  syarat  lain  bahwa  benda yang hak  kepemilikannya telah diberikan kepada kreditur  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemilik benda  yaitu  debitur,  dengan  syarat  apabila  suatu hari  debitur  mampu  melunasi  hutang-hutangnya maka  kreditur  harus  mengembalikan  hak kepemilikan  atas  benda  yang  dijadikan  jaminan tersebut kepada debitur selaku pemilik benda.
Namun  dalam  prakteknya  sering  kali  terjadi miss  communication  antara  pihak  kreditur  dan pihak  debitur,  dimana  perjanjian  bisa  saja menimbulkan  masalah  yang  tidak  diinginkan seperti  misalnya  yang  sering  terjadi  adalah wanprestasi  dari  pihak  debitur  baik  yang disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Berdasarkan uraian  singkat  tersebut  maka  dapat  ditarik permasalahan  yaitu  bagaimanakah  legalitas sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya  wanprestasi  serta  apakah  sertifikat jaminan  fidusia  yang  didaftarkan  setelah terjadinya  wanprestasi  bisa  digunakan  untuk mengeksekusi  objek  yang  menjadi  jaminan fidusia.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian normatif.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  masalah dilakukan  dengan  melakukan  kajian  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas dan  pendekatan  konseptual  dengan  cara menganalisis  permasalahan  melalui  konsep hukum yang diambil dari literatur dan buku-buku yang  memiliki  relevansi  dengan  permasalahan yang dibahas.
Sumber  hukum  dari  penelitian  yaitu  bahan hukum  primer  meliputi  bahan  hukum  yang bersifat  autoritatif  atau  mempunyai  otoritas  atau memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  yaitu Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 70
tentang  Jaminan  Fidusia, PP  21  Tahun  2015 tentang  Tatacara  Penerbitan  Sertifikat  Jaminan Fidusia  dan  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia , Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  130/ PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  Yang Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk Kendaraan  Bermotor  Dengan  Pembebanan Fidusia.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer,  yaitu  meliputi  buku-buku, literatur,  makalah,  dan  bahan-bahan  hukum tertulis  lainnya  yang  berhubungan  dengan permasalahan penelitian.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas Sertifikat Jaminan Fidusia yang
Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi
Pada  intinya,  Fidusia  itu  sebenarnya merupakan perjanjian acessoir antara debitur dan kreditur  yang  didalamnya  berisi  pernyataan bahwa  debitur  memberikan  hak  miliknya  atas suatu  benda  kepada  kreditur  dengan  dasar kepercayaan  yang  memiliki  tujuan  tidak  lain adalah  untuk  menjamin  agar  debitur  membayar hutang-hutangnya.
Terkait  dengan  penerapan  pelaksanaannya  di kehidupan  masyarakat,  jaminan  fidusia  adalah jaminan yang paling disenangi oleh bank ataupun lembaga keuangan non bank lainnya dalam suatu perjanjian kredit yang bertujuan untuk melindungi  kekayaan  atau  modal  bank  atau perusahaan  yang  diberikan  kepada  debitur menggunakan  suatu  perjanjian  kredit  dari  resiko debitur wanprestasi sehingga tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya kepada pihak bank.
Dalam  perkara  kasus  yang  digunakan  penulis dijelaskan kepada Ahli bahwa Sat Reskrim Polres Badung sedang menangani perkara tindak Pidana Fidusia dengan pelapor atas nama IPB korban PT. BPR BAYUDHANA dan terlapor atas nama SM. Adapun  kronologis  tindak  pidana  tersebut berawal dari terlapor mengajukan kredit pada PT. BPR BAYUDHANA pada tanggal 26 Nopember 2014,  sebesar  seratus  lima  puluh  juta  rupiah dengan  jangka  waktu  4  tahun  sampai  dengan  26 Nopember 2018, dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Mobilio tahun 2014, warna putih DK 845
AQ, No.KA. MHKDD485OEJ411335,  No.Sin.  LI5Z11117259 No. BPKB L1031577 a.n. ADM. Kemudian sejak bulan Juli 2015, terlapor tidak pernah melakukan
pembayaran  kredit  atas  nama  hutangnya,  lalu Sertifikat  Fidusia  baru  didaftarkan  pada  Kantor Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Kemenkumham  RI Wilayah  Bali  dan  terbit  Sertifikat  Jaminan Nomor:  W20.00015348.AH.05.01  Tahun  2016, pada  tanggal  16  Februari  2016,  pada  saat dilakukan  penarikan  jaminan  fidusia,  terlapor tidak dapat menyerahkannya karena mobil sudah dipindah tangankan kepada orang lain.
Berdasarkan  kasus  yang  telah  dijelaskan diatas,  sertifikat  yang  telah  didaftarkan  pada tahun  2016  tersebut  tetap  sah  secara  hukum karena  didaftarkan  sesuai  dengan  persyaratan yang  tercantum  pada  pasal  3  Peraturan Pemerintah  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia,  yaitu  mengenai  pendaftaran Jaminan Fidusia harus memuat:
identitas para pihak yaitu debitur dan kreditur yang bersangkutan;
tanggal  pembuatan  akta  jaminan  fidusia beserta nomor akta;
tempat  Notaris  selaku  pejabat  yang  membuat akta Jaminan Fidusia;
data pokok mengenai perjanjian;
penjelasan  tentang  benda  yang  menjadi  objek jaminan;
jumlah  pinjaman  yang  diberikan  kepada debitur;
nilai  atau  harga  benda  yang  menjadi  jaminan fidusia.
Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya  Wanprestasi  Untuk  Mengeksusi  Objek yang Menjadi Jaminan Fidusia
Penerapan  Jaminan  Fidusia  rupanya  masih menemui  permasalahan  hukum,  oleh  sebab  itu diperlukan  penyempurnaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan jaminan fidusia tersebut. Permasalahan- permasalahan  hukum  dalam  penerapan  jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
Masih  ada  pihak  bank  maupun  lembaga pembiayaan  non  bank  yang  tidak  mendaftarkan Jaminan  Fidusia.  Dalam  halnya  pendaftaran jaminan  fidusia  yang  dijadikan  sebagai  jaminan kredit, Pendaftaran terhadap benda yang menjadi jaminan  fidusia  harus dilakukan  agar  perusahaan maupun  bank  bisa  mendapatkan  sertifikat jaminan  fidusia  yang  berkekuatan  hukum  yang
Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 71
nantinya  akan  digunakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  jika  ada  kelalaian  dari  pihak debitur.  Jika  perusahaan  pembiayaan  ataupun bank  tidak  mendaftarkan  benda  yang  diberikan oleh  debitur  sebagai  jaminan  paling  lambat  30 hari  sejak  perjanjian  itu  dibuat  ke  kantor pendaftaran  fidusia  maka  perjanjian  hutang  itu secara hukum batal.
Apabila  jaminan  tersebut  tidak  didaftarkan akibat  hukum  yang  akan  muncul  adalah  apabila terjadi  wanprestasi  benda  jaminan  tersebut  tidak bisa di eksekusi, karena dalam PMK Nomor 130/ PMK.010/2012 telah disebutkan bahwa perusahaan  pembiayaan  tidak  diijinkan  untuk menyita atau menarik benda jaminan dari pemberi fidusia  apabila  tidak  ada  sertifikat  resmi  yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia.
Berdasarkan  penjelasan  kasus  yang  didapat dari  BAP  (Berita  Acara  Pemeriksaan)  yaitu jaminan  fidusia  baru  didaftarkan  oleh  BPR BAYUDHANA pada tahun 2016 dan terbit pada tanggal  16  Februari  tahun  2016  tersebut  tidak memiliki  kekuatan  eksekutorial  atau  dalam  kata lain  tidak  dapat  digunakan  untuk  mengeksekusi objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  karena  baru didaftarkan  lebih  dari  30  hari  terhitung  sejak tanggal  perjanjian  itu  dibuat.  Sesuai  dengan ketentuan  pasal  14  Angka  3  Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan:
Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
Sesuai  dengan  bunyi  pasal  tersebut  maka berlakunya  sertifikat  jaminan  fidusia  itu  adalah pada  saat  didaftarkan  bukan  pada  saat  perjanjian kredit  ditandatangani,  akan  tetapi  karena pendaftaran  jaminan  fidusia  ini  dilakukan  lewat batas waktu yang telah ditentukan maka sertifikat ini tetap tidak bisa digunakan untuk mengeksekusi  benda  yang  dijadikan  jaminan kredit tersebut.

## IV. SIMPULAN
Legalitas  sertifikat  jaminan  fidusia  yang didaftarkan  setelah  terjadinya  wanprestasi adalah sah  karena  diterbitkan  sesuai  dengan  PP  No.  21 Tahun  2015.  Akan  tetapi  kekuatan  hukum Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  didaftarkan setelah  terjadinya  wanprestasi  atau  ingkar  janji tidak berlaku ketentuan ketentuan dalam Undang- Undang  Jaminan  Fidusia,  menyebutkan  bahwa Jaminan  Fidusia  lahir  pada  tanggal  yang  sama dengan  tanggal  pendaftaran  jaminan  fidusia,
maka  berlakunya  sertifikat  jaminan  fidusia  itu adalah  pada  saat  didaftarkan  bukan  pada  saat perjanjian kredit ditandatangani.
Berdasarkan  penjelasan  kasus  yang  didapat dari  BAP  (Berita  Acara  Pemeriksaan)  yaitu jaminan  fidusia  baru  didaftarkan  oleh  BPR BAYUDHANA pada tahun 2016 dan terbit pada tanggal  16  Februari  tahun  2016  tersebut  tidak memiliki  kekuatan  eksekutorial  atau  dalam  kata lain  tidak  dapat  digunakan  untuk  mengeksekusi objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  karena didaftarkan  lebih  dari  30  hari  terhitung  sejak tanggal  perjanjian  itu  dibuat.  Sesuai  dengan ketentuan pasal 14 Angka 3 Undang-undang No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia menyebutkan  bahwa  Jaminan  fidusia  lahir  pada tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  dicatatnya Jaminan  Fidusia  dalam  Buku  Daftar  Fidusia. Maka meskipun menurut hasil pemeriksaan yang menyebutkan  bahwa  sertifikat  itu  terbit  secara sah, sertifikat tersebut tetap saja tidak mempunyai kekuatan  eksekutorial  karena  pendaftarannya telah melewati batas waktu yang diberikan. Justru menurut saya selaku penulis seharusnya sertifikat ini  tidak  bisa  didaftarkan  apalagi  sampai  terbit, karena  sejak  awal  permohonan  pendaftarannya sudah jelas-jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku  mengenai  tenggang  waktu  pendafatarn jaminan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  M.  D.  (2005). A neka  Hukum  Bisnis . Bandung: Alumni.
Ibrahim, J., & Sewu, L. (2004). Hukum Bisnis Dalam Perspektif  Manusia  Modern .  Bandung:  Refika Aditama.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang Tatacara  Penerbitan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  130/ PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  Yang Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk Kendaraan  Bermotor  Dengan  Pembebanan Fidusia
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia
Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 72