Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999

## Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi
Sihar Tambun 1* ,Nurul Aulia Ananda 2
1,2) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia Sihar.tambun@gmail.com , a.ananda5299@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 25 Juni 2022 Disetujui : 15 Juli 2022
Dipublikasi : 15 Juli 2022

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of moral obligation and digitization of tax services on taxpayer  compliance  with  nationalism  as  a  moderator.  The  population  used  in  this  study  are taxpayers  who  understand  the  process  of  reporting  and  paying  taxes.  The  number  of  data  is  100 respondents who are taken  through a questionnaire using partial least squares (PLS) data analysis. Based  on  statistical  tests,  the  results  of  the  study  show  that  Moral  Obligations  have  no  significant effect  on  taxpayer  compliance.  Digitization  of  Tax  Services  has  a  significant  effect  on  Taxpayer Compliance.  Nationalism  has  no  significant  effect  on  taxpayer  compliance.  Moral  Obligations  to Taxpayer Compliance if moderated by Nationalism have a significant effect. Digitizing Tax Services on Taxpayer Compliance if moderated with Nationalism does not have a significant effect
Keywords: Moral Obligations, Digitalization of Tax Services, Taxpayer Compliance, Nationalism

## PENDAHULUAN
Pajak  mempunyai  peranan  penting  bagi  pembangunan  negara  Indonesia,karna  pajak membeikan  kontribusi  yang  besar  sebaga  pendapatan  negara.  Pemerintah  juga  dituntut  untuk bijaksana dalam mengelola pendapatan negara (Sudirman et al., 2020). Mempunyai rasa Nasionalisme yang  menanamkan  rasa  cinta  tehadap  tanah  air.  Salah  satu  bentuk  cinta  tanah  air  juga  dapat ditunjukan  dengan  ikut  bepatisipasi  terhadap  pembangunan  negara  yaitu  dengan  menunjukan kepatuhan  terhadap  pajak  sebagai  wajib  pajak  yang  mempunya  rasa  nasionalisme.  Pajak  memiliki peranan  penting  bagi  pembangunan  negara  yang  dimana  pajak  sebagai  penerimaan  atau  sebagai sumber pendapatan tebesar negara serta digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran – pengeluaran negara (Nabilla, 2018)
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  tentunya  sangat  berpotensi  dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam penelitian  Yulianti (2021) yang menjadikan potensi pajak sangat  tinggi  di  Indonesia  adalah  populasi  masyarakat  di  Indonesia  yang  sangat  banyak,namun nyatanya  kesadaran  masyarakat  yang  masih  sangat  rendah  terhadap  kewajiban  pajaknya.  Dalam penelitian  Sinaga  (2020)  nyatanya  di  Indonesia  memiliki  hukum  yang  mengatur  wajib  pajak  untuk patuh pada kewajibannya dalam  melakukan pembayaran dan  melaporkan pajaknya. Pemerintah juga berperan  untuk  mensosialisasikan  dan  melakukan  inovasi  yang  akan  berdampak  pada  kesadaran masyarakat  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya,  serta  pemerintah  harus meningkatkan  database  yang  akurat  dan  penegakan  hukum  yang  mengatur  perundang  –  undangan terhadap kepatuhan membayar pajak.
Wajib  pajak  disebut  patuh  terhadap  pajak  apabila  wajib  pajak  sadar  atas  melaporkan kewajiban  pajaknya  baik  masa  maupun  tahunan  secara  tetib,akurat  dan  tepat  waktu  sesuai  dengan Undang – Undang yang berlaku. Dalam penelitian Tambun & Haryati (2022) kepatuhan wajib pajak serta  upaya  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  tersebut  adanya  pengaruh  sikap  nasionalisme  dalam
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
setiap individu. Dalam menyetorkan pajak serta melaporkan pajaknya wajib pajak harus secara benar, lengkap, dan jelas menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan  sebagai  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  pepajakan  dan melaksanakan hak perpajakannya. kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan dimana wajib pajak membayar pajak dengan benar secara tepat waktu.  Wulandari (2021) Digitalisasi layanan pajak juga beperan  penting  tehadap  kepatuhan  wajib  pajak  agar  mempermudah  wajib  pajak  untuk  melaporkan SPTnya,  menimalisir  biaya,  agar  kepatuhan  wajib  pajak  dan  kedisiplinan  wajib  pajak  dapat meningkat. Dalam penelitian Purnamasari et al. ( 2018) menunjukan bahwa adanya pengaruh positif tehadap  kepatuhan  wajib  pajak  tehadap  sikap  nasionalisme  dalam  membayarkan  pajaknya.  Serta disambut  baik  oleh  penelitian  Putri  &  Venusita  (2019)  bahwa  nasionalisme  bepengaruh  positif tehadap kepatuhan wajib pajak.
Jurnal ini betujuan untuk meneliti apakah Kewajiban Moral mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak,  kemudian  apakah  Digitalisasi  Layanan  Pajak  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan apakah Nasionalisme bepengaruh jika dimoderasikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## STUDI LITERATUR

## Teori Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya,  yang mengharuskan  wajib  pajak  untuk  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  pajaknya  baik  masa  dan tahunan.    Dalam  melakukan  pelaporan  pajak  masa  maupun  tahunan  perlu  kehati  –  hatian  dalam menghitung  pajaknya  maupun  melaporkannya  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  jurnal Rahmadika  et  al.  (2020)  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  sistem  penngumpulan pajak di Indonesia biasa disebut dengan Self – Assessment System. Dimana wajib pajak bisa dikatakan patuh  tehadap  pajak  apabila  wajib  pajak  di  Indonesia  memiliki  pengetahuan  dan  kedisiplinan mengenai pajak tinggi, dimana Self – Assessment system memilki beberapa karakteristik yaitu adanya kepastian  hukum,  pehitungan  yang  sederhana,  pelaksanaannya  yang  mudah,  lebih  adil  dan  merata, serta pehitungan pajaknya yang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

## Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kewajiban  moral  merupakan  kesadaran  seseorang  terhadap  etika, prinsip  hidupnya  terhadap kewajiban pajaknya. Menurut Agita & Noermansyah (2020) kewajiban moral seseorang dapat dilihat dari etika dan normal sosial seseorang, yang tentunya akan bepengaruh terhadap kewajiban pajaknya seperti berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kewajiban moral seseorang semakin  tinggi  maka  semakin  patuhlah  seseorang  tersebut  tehadap  pajaknya.  Dikutip  dari jurnal  Agita  &  Noermansyah  (2020)  “  Wajib  pajak  yang  memiliki  kewajiban  moral  yang  baik  akan menciptakan  kemauan  secara  sukarela  untuk  mematuhi  serta  memenuhi  kewajiban  pepajakannya. Menurut  jurnal  Owusu  et  al.  (2020)  kewajiban  moral  meupakan  suatu  niat  yang  dimiliki  seseorang untuk  jujur  atau  tidaknya  terhadap  pajak,  dan  dapat  menimalisir  kecurangan  ataupun  penghindaran tehadap pajaknya jika individu tesebut mempunyai kesadaran atas kewajiban pajaknya.
Tentunya  ini  besinggungan  tehadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak,  karna  jika  seseorang mempunyai  kesadaran  untuk  menghitung  dan  melaporkan  pajaknya  maka  seorang  wajib  pajak  akan patuh  tehadap  pajaknya.  Menurut  Yuesti  (2018)  kewajiban  moral  serta  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi  juga  oleh  pean  pemeintah  untuk  mengelola  pajak  yang  mana  wajib  pajak  harus mempercayai pajak yang dibayarkan untuk diolah oleh pemerintah, seta pegawai pemerintah sebagai penyelenggara harus mempunyai kemampuan, dedikasi, wawasan seta betanggung jawab.
Menurut  penulis  Kewajiban  Moral  bepengaruh  tehadap  Kepatuhan  Wajib  pajak  karena dengan  kesadaran  serta  etika  yang  dijunjung  tinggi  oleh  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi  pula Kepatuhan  Wajib  Pajak  tehadap  pajaknya.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  hipotesis  yang  dapat dirumuskan sebagai berikut : Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Digitalisasi tehadap kepatuhan wajib pajak untuk mencapainya target penerimaan pajak bagi negara,  pemerintah  serta  DJP  memberikan  terobosan  atau inovasi  baru  pada  era  digital  saat  ini  agar memberikan  pelayanan  yang  lebih  mudah  dan  lebih  efisien  bagi  wajib  pajak,  yatu  dengan  layanan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
berbasis online. Diharapkan dengan adanya inovasi ini wajib pajak dapat dengan mudah menghitung serta melaporkan pajak masa maupun tahunan dengan mudah, efktif cepat dan aman.
Menurut  Yusuf & Saputra  (2018) digitalisasi yang disediakan saat ini oleh pemerintah dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  di  indonesia,  dikarenakan  wajib  pajak  dapat  dengan  mudah untuk  menghitung serta  melaporkan pajaknya. Oleh karna itu juga  maka naiknya pendapatan negara dari  bidang  pajak.  Fasilitas  digital  yang  dibeikan  ole  DJP  berupa  E  –  Filling,  E  –  Billing,  serta  E  – faktur.  Tentunya  menghemat  biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh  wajib  pajak  dikarenakan  adanya digitalisasi layanan pajak.
Serta  dengan  adanya  Digitalisasi  layanan  pajak  ini  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  naik, karna  dimudahkan  proses  untuk  menghitung  dan  melaporkan  pajaknya.  Penjelasan  diatas  juga disambut  positif  oleh  Putri  (2022)  dengan  adanya  Digitalisasi  memudahkan  wajib  pajak  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  hal  layanan  pepajakannya,  serta  memudahkan  di  era pandemi seperti ini untuk meminimalisir penyebaran virus dimasa pandemi, dengan pelaporan pajak yang online tidak menghambat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menjalankan kewajiban dalam hal pepajakan.
Dalam  penelitian  James  &  Sawyer  (2018)  digitalisasi  juga  meminimalisir  segala  bentuk penghindaran  pajak  serta  kecurangan  –  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Selain  itu Digitalisasi Layanan pajak juga mempermudah pemeirntah untuk membuka area atau konsumen baru dalam  hal  perpajakan.  Menurut  Ermanis  et  al.  (2021)  dengan  adanya  digitalisasi  pajak  ini  dapat memudahkan  wajib  pajak  untuk  melakukan  kewajiban  pajaknya,  sehingga  dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Menurut  penulis  Digitalisasi  layanan  pajak  bepengaruh  tehadap  Kepatuhan  Wajib  pajak dikarenakan dengan adanya Digitalisasi layanan Pajak mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta  melaporkan  pajaknya.  Maka  dari  itu  kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  akan  meningkat.  Maka Hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut
: Digitalisasi Layanan Pajak bepengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nasionalisme  adalah  bentuk  kecintaan  tehadap  tanah  air,rela  berkorban  atas  negaranya sendiri,  serta  bekontribusi  tehadap  pembangunan  negaranya.  Dengan  adanya  nasionalisme  dalam setiap  individu  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Yulianti,  2021).  Sikap  nasionalisme  ini juga harus diatanamkan oleh wajib pajak, agar kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik, dengan  belandaskan  peraturan  –  peraturan  yang  berlaku.  Menurut  Darmawan  et  al.  (2020)  jika seseorang  mempunyai  rasa  nasionalisme  yang  tinggi  akan  merasa  malu  jika  tidak  memenuhi kewajibannya  sebagai  warga  indonesia  yang  baik  yaitu  membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan  – peraturan yang telah ditetapkan, karna pada dasarnya apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan untuk kepentingan dan dinikmati masyarakat secara luas.
Hal ini juga disambut baik oleh Chetisa Putri & Venusita (2019) dalam penelitiannya bahwa nasionalisme bepengaruh signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga disampaikan dengan positif oleh Tambun & Haryati (2022) dalam jurnalnya “ Wajib pajak memiliki kesadaran pajak dan akan ada upaya untuk memenuhi kewajiban tesebut karena adanya pengaruh dari sikap nasionalisme.
Dalam  hal  ini  menunjukan  bahwa  rasa  Nasionalisme  wajib  pajak  mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu Hipotesis yang dapat dirmuskan sebagai berikut
: Nasionalisme berpengaruh tehadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Pengaruh  Kewajiban  Moral  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  jika  dimoderasi  dengan Nasionalisme.
Rasa  Nasionalisme  yang  tinggi  pada  seseorang  akan  membangun  kesadarannya  untuk  dapat berpartisipasi  secara  langsung  tehadap  pembangunan  negaranya.  Rasa  nasionalisme  ini  juga  dapat meningkatkan  ketaatan  dan  kepatuhan  tehadap  kewajibannya  untuk  melaporkan  dan  membayarkan pajaknya.  Kewajiban  ini  dapat  tumbuh  jika  adanya  moralitas  seta  rasa  nasionalisme  yang  tumbuh disetiap  individu.  Dalam  penelitian  Tambun  &  Haryati  (2022)  sikap  nasionalisme  seseorang  dapat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
dilihat  dengan  kesadaran  seseorang  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi,  serta  mempunyai moralitas pajak yang berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak.
Dalam  penelitian  Darmawan  et  al.  (2020)  mengatakan  bahwa  rasa  nasionalisme  harus ditanamkan  kepada  seluruh  masyarakat  bukan  hanya  kepada  wajib  pajak,  jika  rasa  nasionalisme tumbuh  maka  kewajiban  dan  kepatuhan  wajib  pajak  akan  ikut  tumbuh  seiring  dengan  jiwa nasionalisme  yang  ada  di  diri  setiap  masyarakat.  Putra  &  Supartini  (2019)  setiap  warga  negara menginginkan ikut berkontribusi untuk kemajuan suatu negaranya, dengan cara taat melaporkan dan menghitung sendiri pajaknya. Menurut Kurniawan (2020) kewajiban moral mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dalam  hal  ini  diharapkan  bahwa  dengan  adanya  rasa  nasionalisme  akan  bepengaruh  pada kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah : Pengaruh Nasionalisme memoderasi kewajiban moral tehadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Digitalisasi  Layanan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  jika  dimoderasi dengan Nasionalisme.
Dalam  penelitian  Aini  et  al.  (2022)dengan  adanya  Digitalisasi  layanan  pajak  maka  semakin meningkatnya daya tarik wajib pajak pribadi maupun badan untuk melakukan proses kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya dengan proses yang cepat, aman,  mudah,  gratis  dan  paperless.  Dengan  adanya  digitalisasi  layanan  pajak  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Namun  untuk  pengaruh  Nasionalisme  atas  Digitalisasi  layanan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak belum ada penelitian yang menjelaskan apakah hal ini berkaitan dengan rasa nasionalisme seseorang  terhadap  digitalisasi  layanan  pajak.  Dalam  penelitian  Yap  &  Mimi  (2022)  transformasi Digitalisasi layanan pajak diharapakan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang mana artinya diharapkan  juga  dengan  adanya  rasa  nasionalisme  serta  adanya  digitalisasi  layanan  pajak  yang memudahkan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  kewajiban  pajaknya  mampu  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dengan adanya digitalisasi layanan pajak dapat meminimalisir kecurangan – kecurangan yang terjadi  serta  meminimlisir  segala  bentuk  manipulasi  terhadap  perpajakan.  Yang  mana  perbuatan  ini bukan contoh dari rasa nasionalisme seseorang James & Sawyer (2018).
Dalam  hal  ini  menunjukan  bahwa  rasa  nasionalisme  berpengaruh  atas  Digitalisasi  layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah
: Pengaruh Nasionalisme atas Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
asar
H1 H3 H4
H5
H2
H2 H

## Gambar 1. Kerangka Pikir

## METODE

## Populasi, Sampel dan Metode pengambilan Sampel
Jenis  dari  penelitian  ini  temasuk  kedalam  jenis  penelitian  kuantitatif  yang  betujuan  untuk menguji  hipotesis  melalui  validasi  teori  atau  pengujian  aplikasi  teori  dan  mampu  menjelaskan hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori dan mampu menjelaskan karakteistik dari variabel yang diteliti. Variabel – variabel yang diteliti dalam penelitian ini tediri dari penelitian bebas (Variabel  Independen)  yaitu  kewajiban  moral,  Digitalisasi  Layanan  Pajak  dan  variabel  terikat (Variabel  Dependen)  yaitu  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Populasi  serta  sampel  yang  digunakan  dalam
Kewajiban Moral (X1) Diigitalisasi Layanan Pajak (X2) Nasionalisme (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
penelitian  ini  merupakan  wajib  pajak  yang  kurang  lebihnya  paham  tekait  pajak  itu  sendiri.  Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Random Sampling .

## Operasional Variabel
Operasional  Variabel  penelitian  merupakan  penjelasan  dari  masing  –  masing  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  tehadap  semua  indikator  yang  membentuknya.  Definisi  operasional penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Kepatuhan  Wajib  Pajak (Y),  Menurut  Wulandari  (2021)  kepatuhan  wajib  pajak  dapat didefinisikan  sebagai  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakannya  dan melaksanakan hak pepajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan dimana wajib pajak membayar  pajak  dengan  benar  secara  tepat  waktu.  Terdiri  dari  4  indikator  yaitu:  Kepatuhan  dalam mendaftarkan diri kekantor pajak,  Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, kepatuhan dalam membayar tunggakan As’ari (2018)
Kewajiban  Moral (X1),  Kewajiban  moral  adalah  moralitas  orang  yang  menjadi  milik seseorang dan kemungkinan moral tersebut tidak terobsesi oleh orang lain. misalnya etika dan prinsip hidup seseorang  yang  bisa dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban pajak  mereka (Rahmadika et al., 2020).  Kewajiban  moral  memiliki  3  Indikator  yaitu:  Pelanggaran  terhadap  etika,  Perasaan  Bersalah, Prinsip hidup (Nabilla, 2018)
Digitalisasi Layanan Pajak (X2), Digitalisasi layanan pajak adalah fasilitas  yang disediakan Dirjen  pajak  dan  pemerintah  yang  dapat  diakses  secara  online  oleh  masyarakat  untuk  kepentingan layanan  perpajakan.  Sehingga  wajib  pajak  dapat  dengan  mudah  mengakses  layanan  pajak  secara online.  Menurut  Tambun  et  al.  (2020)  digitalisasi  layanan  pajak  memiliki  tiga  indikator,  yaitu: Aplikasi layanan pajak berbasis digital, Kemudahan akses informasi pajak, Inovasi layanan digital
Nasionalisme (Z),  Nasionalisme  adalah  paham  untuk  mencintai  tanah  air,  berkatan  dengan tatanan  negara  maupun  budaya.  Menurut  Purnamasari  et  al.  (2018)  rasa  nasionalisme  akan  tumbuh jika  wajib  pajak  betanggung  jawab  atas  negaranya  dalam  membangun  serta  memajukan  bangsa negaranya,  sehingga  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  .  Sedangkan  menurut  Najla  Ulfah Salsabila (2018) nasionalisme juga ditunjukan dengan partisipasi warga negara tehadap pembangunan negara  serta  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  karna  rasa  cinta  tanah  air.  Untuk  variabel Nasionalisme  memiliki  4  indikator,  yaitu:  Keinginan  untuk  mencapa  pesatuan,  Hasrat  untuk  patuh tehadap  kewajiban  perpajakan,  Taat  serta  betanggung  jawab  tehadap  kewajiban  pembayaran  pajak, Berpartisipasi tehadap pembangunan negara.

## Pengolaan Data
Metode  pengolaan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  model  struktural. Structural  Equation  Model (SEM)  berbasis  varian  dengan  alternatif  PLS  ( Partial  Least  Square ) melalui  pendekatan  second  order  menggunakan  software  SmartPLS  versi  3.0.  PLS  ( Partial  Least Square )  digunakan  karena  tidak  didasarkan  pada  banyak  asumsi  dan  sampel  yang  digunakan  relatif kecil sehingga alat ini cocok digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL

## Diskripsi Responden
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebar  100  (Seratus)  kuesioner  secara  online melalui  Google  Form  dengan  menggunakan  media  Whatsapp  kepada  para  wajib  pajak  serta  paham tehadap pajak. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan April 2022. Diskripsi rsponden tediri dari jenis  kelamin,  Usia,  Pendidikan  Terakhir,  Kepemilikan  NPWP,  serta  pernah  atau  tidaknya menggunakan  layanan  pajak  secara  online.  Berikut  tabel  yang  menunjukan  profil  responden  dalam penelitian ini:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
Keterangan Jumlah Presentase Jenis Kelamin  Laki - laki  Perempuan 100 Responden 39 61 31% 61% Usia  < 20 Tahun
 20 – 30 Tahun
 > 30 Tahun - 88 12 - 88% 12% Pendidikan Terakhir  SLTA  Diploma
 Strata 1  Strata 2 35 2 62 1 35% 2% 62% 1% Memiliki NPWP  Memiliki NPWP  Tidak Memiliki NPWP 96 4 96% 4% Pernah menggunakan Layanan Pajak Online  Sudah pernah menggunakan  Belum pernah menggunakan 100 - 100% -

## Uji Validitas
Outers  Loadings  (measurment  model) atau  validitas  digunakan  untuk  menguji unidimensionalitas  dari  masing  –  masing  konstruk.  Penelitian  dikatan  valid  apabila  nilai  indikator Loading Factor harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Berikut tabel hasil penelitian yang telah di uji menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang valid dan data yang tidak valid.
Gambar 2. Uji Prasyarat Variabel KM DLP KWP N KM.1 0.763 KM.2 0.674 KM.3 0.747 KM.4 0.584 KM.5 0.659 DLP.1 0.670 DLP.2 0.840 DLP.3 0.726 DLP.4 0.764 DLP.5 0.604 KWP.1 0.510 KWP.2 0.668 KWP.3 0.781 KWP.4 0.806 KWP.5 0.792 N.1 0.803 N.2 0.714 N.3 0.688 N.4 0.602 N.5 0.641 Sumber : Hasil Olahan Data SmartPLS,2022
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua nilai indikator original sample berada >0,5 yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan sudah valid.

## Uji Realibitas
Uji  realibitas  merupakan  suatu  pengukuran  yang  menunjukan  sejauh  mana  pengukuran tesebut  tanpa  bias  (bebas  kesalah  – error  free )  dan  karna  itu  menjamin  pengukuran  yang  konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam indikatornya. Dalam PLS uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:
 Cronch’s Alpha : mengukur batas bawah nila rliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilanya >0,6
 Composite  Realiability  :  mengukur  nilai  sungguhan  rliabilitas  suatu  variabel  dan  dapat diterima jika nilanya >0,7
 Average Variance (AVE) dapat diterima bila nilainya diatas 0,5
Tabel 3. Uji Reabilitas Variable Cronbach’s Alpha Composite Reliability Averange Variance Extracted (AVE) X1 – Kewajiban Moral 0.723 0.817 0.474 X2 – Digitalisasi Layanan Pajak 0.771 0.846 0.526 Y – Kepatuhan Wajib Pajak 0.759 0.840 0.518 Z - Nasionalisme 0.756 0.821 0.480 Sumber : Hasil Olahan Data SmartPLS,2022
Dari data diatas disimpukan bahwa variabel Kewajiban Moral reliabel dan dapat diandalkan dimana  nilai Cronbach’s  Alpha variabel  tesebut  0,723  yang  artinya  variabel  ini  memberikan  hasil konsisten dalam penelitian. Selanjutnya nilai Composite Reability adalah 0,817 yang artinya variabel ini  memberikan hasil konsisten dalam  membentuk variabel, namun nilai Aveage Variance Extracted (AVE) 0,474  yang artinya variabel ini tidak dapat diteima. Selanutnya variabel Digitalisasi Layanan Pajak Cronbach’s  Alpha,  Composite  Reability dan Average  Variance  Extrade (AVE)  menunjukan nilai  0,771 , 0,846 dan 0,526  yang artinya  variabel ini  memberikan hasil konsisten dalam  penelitian yang  artinya  variabel  ini  dapat  diteima  sebagai  variabel  pada  penelitian.  Selanjutnya,  variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak Cronbach’s  Alpha,  Composite  Reability dan Average  Variance  Extrade (AVE)  menunjukan  nilai  0,759  ,  0,840  dan  0,518  nila  ini  menunjukan  hasil  yang  konsisten  dalam penelitian  yang  artinya  variabel  ini  dapat  diteima  sebagai  variabel  pada  penelitian.  Selanjutnya variabel  terakhir  yaitu  Nasionalisme Cronbach’s  Alpha dan Composite  Reability menunjukan  hasil yang  positif  serta  konsisten  yang  menunjukan  nilai  0,756  dan  0,821,  Namun Average  Variance Extrade (AVE) menunjukan nilai 0,480 yang artinya variabel ini tidak dapat diterima.

## Uji Model Structural ( Inner Mode)
Analisa  inner  model  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  model  struktural  yang  dibangun robust  dan  akurat.  Analisa  inner  model  dapat  dinilai  signifikan  jika  T  –  statistic  bernilai  lebih  dari 1,96 dan cara lain adalah dengan melihat P – Value kurang dari 0,05. Berikut gambar serta tabel hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang signifikan dan data yang tidak signifikan.
Tabel 4. Path Coesfficients Hubungan Antar Variabel Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T – Statistic P – Values Kewajiban Moral -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,144 0.155 0,093 1,559 0,120
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
Digitalisasi Layanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,478 0,481 0,098 4,864 0,000 Nasionalisme -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,095 0,115 0,094 1,009 0,313 Moderasi Nasionalisme atas Kewajiban Moral -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,215 0,196 0,082 2,609 0,009 Moderasi Nasionalisme atas Digitalisasi Layanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak -0,108 -0,099 0,080 1,349 0,178
Sumber : Hasil Olahan Data SmartPLS,2022
Dari  data  diatas,  dapat  disimpukan  bahwa  untuk hipotesis  2  dan  4 diterima sedangkan hipotesis 1,3 dan 5 ditolak yang dapat dilihat bahwa nilai T – Statistic diatas 1,96.

## PEMBAHASAN

## Pembahasan Hipotesis Pertama
Hasil  path  coefficient  bedasarkan  nilai  T  –  Statistic  menunjukan  bahwa  Kewajiban  Moral terhadap Kepatuhan wajib pajak tidak signifikan dengan T  – Statistic <1,96 yakni hanya 1,559 yang artinya bedasarkan hal tersebut Hipotesis 1 ditolak . Menurut saya karna belum adanya rasa tanggung jawab, rasa ikut andil dalam membangun negara pada masyarakat terhadap pemeliharaan negara, yang seharusnya  ini  merupakan  kewajiban  bersama.  Hal  ini  bepengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak tehadap kewajibannya dalam membangun negaranya.
Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian dari jurnal tedahulu yang dilakukan oleh Agita & Noermansyah (2020), Yuesti (2018) dan Owusu et al. (2020)  yang menyatakan bepengaruh positif,

## Pembahasan Hipotesis kedua
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  Hipotesis  kedua  menunjukan  bahwa  hubungan  antara Digitalisasi  Layanan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  memiliki  tingkat  signifikan  tekuat  dari kelima hipotesis yang diajukan yaitu sebesar 4,864. Sehingga dinyatakan bahwa Digitalisasi Layanan Pajak  bepengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  .  Dengan  adanya Digitalisasi  layanan  pajak  yang  disediakan  oleh  DJP  mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak yang  bedampak  pada  pendapatan  negara.  Hal  ini  juga  bedampak  positif  pada  wajib  pajak,  yang adanya digitalisasi layanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, serta menghemat waktu dan biaya wajib pajak.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Saputra (2018), James & Sawyer (2018), Putri (2022) Hipotesis ke – Dua Diterima.

## Pembahasan Hipotesis ketiga
Hasil  pengujian  pada  Hipotesis  ketiga  diatas  diketahui  bahwa  Nasionalisme  tehadap Kepatuhan  wajib  Pajak  nilai  T  –  Statistics  <1,96  yakni  hanya  1,009  yang  artinya  berdasarkan  hal tesebut Hipotesis  ke  –  Tiga  ditolak. Menurut  saya,  rasa  nasionalisme  pada  setiap  individu  tidak beperpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karna kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur dengan rasa  cinta  tanah  air  serta  kepatuhan  wajib  pajak  harus  didasari  oleh  keasadaran  akan  kewajiban perpajakannya setiap individu.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Darmawan  et  al. (2020), Chetisa Putri & Venusita (2019) dan Tambun & Haryati (2022)
Dapat  disimpulkan  bahwa  rasa  Nasionalisme  yang  dimiliki  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  atas kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan Hipotesis keempat
Dari  hasil  uji  hipotesis  berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nila  P  –  Values  yang membentuk  Moderasi  Nasonalisme  atas  kewajiban  moral  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  adalah
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
signifikan  dengan  nilai  T  –  Statistik  positif  sebesar  >1,96  yakni  2,609  yang  artinya  bedasarkan  hal tesebut  dinyatakan  bahwa  pengaruh  Kewajiban  Moral  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  jika dimoderasi dengan Nasionalisme Hipotesis 4 diterima.
Hal  ini  mendukung  serta  melengkapi  penelitian  tedahulu  yang  dilakukan  oleh  Darmawan  et al.  (2020),  Putra  &  Supartini  (2019)  dan  Kurniawan  (2020).  Dimana  nasionalisme  memoderasi kewajiban  moral  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dimana  rasa  nasionalisme  yang  tinggi  dapat mempengaruhi  kewajiban  moral  seseorang  untuk  patuh  tehadap  pajak,  sehingga  kepatuhan  terhadap pajak akan meningkat jika ada rasa nasionalisme serta kesadaran seseorang tehadap pajaknya.

## Pembahasan Hipotesis kelima
Hasil pengujian pada hipotesis kelima menunjukan bahwa nila P – Values yang memebentuk Modeasi  Nasionalisme  atas  Digitalisasi  Layana  Pajak  tehadap  Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  tidak signifikan dengan T – Staticticnya <1,96 yakni 1,349 yang artinya bedasarkan hal tersebut Hipotesis 5  ditolak .  Penelitian  ini  tidak  mendukung  dan  betentangan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Aini et al. (2022), Yap & Mimi (2022) dan James & Sawyer (2018).  Menurut saya, rasa nasionalisme tidak mempengaruhi digitalisasi tehadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan masih banyaknya  wajib  pajak  yang  belum  mengerti  dalam  melaporkan  serta  menghitung  pajaknya  melalui digital,  serta  kurangnya  kesadaran  masyarakan  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  membangun negaranya.  Yang  mengakibatkan  tidak  bepengaruh  nya  kepatuhan  wajib  pajak  tehadap  digitalisasi layanan pajak yang memoderasi nasionalisme.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  merupakan  jawaban  dari  perumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan uji statistik maka didapatkan hasil dari penelitian ini. Pertama, menunjukan bahwa Kewajiban Moral tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak , yang artinya bedasarkan  hal  tesebut  hipotesis  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Kedua, Digitalisasi  Layanan  Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , dengan ini artinya berdasarkan hal tesebut hipotesis  dalam  penelitian  ini  diterima.  Ketiga,  dinyatakan  bahwa  pengaruh Nasionalisme tidak berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Yang  artinya  bedasarkan  hal  tesebut hipotesis  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Keempat,  pengaruh Kewajiban  Moral terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak jika  dimoderasi  dengan Nasionalisme berpengaruh  secara  signifikan,  yang  artinya bedasarkan  hal  tersebut  hipotesis  dalam  penelitian  ini  diterima.  Kelima,  Pengaruh Digitalisasi Layanan  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak jika  dimoderasi  dengan Nasionalisme tidak bepengaruh secara signifikan, yang artinya bedasarkan hal tesebut maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Kepedulian masyarakat dalam membangun negara dengan cara mematuhi kewajiban pajaknya serta  sadar  bahwa  pajak  yang  kita  bayarkan  semata  –  mata  demi  kepentingan  bersama,  dan meningkatkan  rasa  nasionalisme  dengan  patuh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Serta  peran  pemeirntah untuk  mengdukasi  masyarakat  tentang  kesadaran  wajib  pajak  untuk  patuh  tehadap  kewajibannya sebaga  masyarakat.  Serta  meningkatkan  ketegasasn  hukum  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Jika, pemerintah mampu menegaskan hukum perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karna  masyarakan akan patuh jika kewajiban pajak mempunyai hukum  yang tegas dan jelas.

## REFERENSI
Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. Jurnal MONEX , 9 (2), 169–177.
Aini, N. Q., Nurhayati, N., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir . Hal ini bukan tanpa alasan . Direktorat. Bandung Conference Series: Accountancy , 2 , 341–346.
As’ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pepajakan, Kualitas Pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ekobis
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
Dewantara , 1 (5), 1–13. http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLC mr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B 6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~/media/amg/Document s/Policies and Strategies/S
Chetisa Putri, K., & Venusita, L. (2019). The Effect of Gender, Education, and Nationalism Level of Individual Taxpayers Toward Tax Mojokerto Compliance: A Case Study on Kpp Pratama. KnE Social Sciences , 3 (11), 170. https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4006
Darmawan, A., Mulyadi, E., & Dahlan, J. A. (2020). Bagaimana Nasionalisme Dan Persepsi Tentang Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah , 10 (1), 13–25. https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.497 Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19,
Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnisbus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (4), 444–453.
James, S., & Sawyer, A. (2018). Digitalization of Tax: Comparing New Zealand and United Kingdom Approaches. EJournal of Tax Research , xx (xx).
Kurniawan, Fachrizal, A. (2020). Pengaruh kewajiban moral wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. Doctoral Dissertation , UPN Veteran Yogyakarta , 23 .
Nabilla,  zahrah durah. (2018). Pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha pada kantor pelayanan pajak pratama bantul. Universitas Negeri Yogyakarta,Yogyakarta , 2 (2), 2016.
Najla Ulfah Salsabila. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi .
Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2020). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. International Journal of Public Administration , 43 (13),
Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018)pengaruh pemahaman sanksi pepajakan, tingkat kepecayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme tehadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-p2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 14 (1), 22.
Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh implementasi penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi Manajerial , Vol. 4 , No (2), 1–9. Putri, R. K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.
Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. E-Jra , 09 (04), 63–75.
Sinaga, N. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. Jurnal Mitra Manajemen , 7 (2).
Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 3 (2), 164–190.
Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 13 (2), 278–289.
Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid 19. Media Akuntansi Perpajakan , Volume 5 (02), 74–86. Tirza Yulianti, E. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self-assessment system, sanksi pajak,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999
penerapan e-SPT dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Jurnal Akuntansi , 17 , 1–14.
Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Accounting Science/ , 5 (1), 36–70. Yap, Mimi,  and S. D. M. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan . 9 (1), 37– 54.
Yuesty, A. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan Tax Amnesty Sebagai Upaya Peningkatan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Permohonan Pengampunan Pajak sebagai Upaya Peningkatan Peningkatan Pendapatan Negara dan Pembangunan Melalui Sektor Pajak Anik Yuesti. Jurnal Intenasional Penemuan Bisnis Dan Manajemen , 7 , 29–36. Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda).
Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.