## PRINSIP MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA KDRT

## PRINCIPLE MEDIATION OF DOMESTIC  VIOLENCE AS CRIMINAL ACT

## Sandy Ari Wijaya
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Email: andidhot10@gmail.com
Naskah diterima : 25/08/2014; revisi : 29/10/2014; disetujui : 25/11/2014

## A bstrAct
Penal mediation is a process of extra judicial settlement for criminal case. The application of penal mediation on criminal law is to give the justice and protection to the victims of which it is not accommodate by legality aspect in Indonesia criminal law. The existence of penal mediation principle with legal certainty affect the domestic violence (KDRT). The inconsistence continues when the penal mediation process relevance is applied to serious domestic violence that violate the human rights. The legality principle and human rights must be aligned with the penal mediation principle associated with domestic violence (KDRT) to reach ideal justice in the substance of victim protection in the domestic violence law,  and in general the alignment of the new substance in Indonesian Criminal Code (KUHP) to protect the values and spirit of Indonesian country.
Key word: penal mediation principle, legality, domestic violence ( KDRT), Human Rights

## A bstrAk
Mediasi Penal adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, penerapan prinsip mediasi penal dalam hukum pidana adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan korban yang tidak bisa diakomodir oleh aspek legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Eksistensi prinsip mediasi penal dengan aspek kepastian hukum ini berdampak juga dalam tindak pidana KDRT. Terjadinya inkonsistensi juga berlanjut ketika relevansi proses mediasi penal dilakukan pada tindak pidana KDRT berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Asas legalitas dan Hak Asasi Manusia harus tetap diselaraskan dalam prinsip mediasi penal yang menangani kasus KDRT agar tercapai keadilan ideal dalam substansi perlindungan korban dalam Undang-undang KDRT serta secara umum penyelarasan untuk substansi baru Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP) Indonesia  yang mengayomi nilai-nilai dan Jiwa Bangsa Indonesia.
Kata Kunci:( Prinsip Mediasi Penal, Legalitas, KDRT, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
H ukum daN k eadilaN adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, memiliki ket- erikatan yang sangat erat dan saling mem- pengaruhi dalam aspek kehidupan berma- syarakat. Hukum dalam pembentukannya tentunya harus memperjuangkan aspek ke- adilan dan menjadi tujuan utama sehingga
terwujudlah kestabilan sosial yang dicita- citakan di dalam masyarakat. Aspek keadi- lan yang menjadi prioritas dalam suatu peraturan tentunya memiliki substansi dalam penerapannya tak akan pernah me- lepaskan aspek keadilan sebagai tujuan paling mendasar yang ingin dicapai. Na- mun ketika menilik dari aspek legalitas atau unsur kepastian hukum tentunya sep-
Sandy Ari Wijaya | Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT........................................... erti di Indonesia terkadang tak akan sepenuhnya berjalan lancar dan akan men- jadi batu sandungan dalam perwujudan konstruksi hukum yang mencoba mem- berikan solusi keadilan dari setiap tindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.
Hukum pidana Indonesia yang masih menganut hukum peninggalan penjajah Belanda dan sangat mengedepankan aspek legalitas saat ini banyak mengalami kriti- kan-kritikan saat unsur-unsur dari per- aturan yang diterapkan tidak mengakomo- dir hak-hak dari para korban secara utuh tapi malah memberikan suatu ketidakhar- monisan persepsi dari peraturan itu sendi- ri sehingga tingkat pelanggaran terhadap peraturan tersebut semakin meningkat di- karenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang senyatanya tidak memperjuangkan aspek keadilan dan tidak melahirkan keseimbangan dalam kehidu- pan masyarakat.
Ketika aspek kepastian selaras dengan aspek keadilan tentunya akan melahirkan suatu norma atau peraturan yang sangat ideal serta mengakomodir segala kek hawa- tiran dalam masyarakat dalam me wujud- kan suatu kondisi pertahanan masyarakat yang kuat dan diikuti dengan ke sejah- teraan masyarakat. Jika itu terjadi maka hukum yang ada telah dirumuskan dan diberlakukan secara ideal.
Seiring perkembangan saat ini, ada hal baru yang terjadi dalam hukum pidana Indonesia. Maraknya penyelesaian tindak pidana secara damai tentunya memberikan aroma baru namun telah tumbuh sejak dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi tolak ukur per- aturan hukum pidana di Indonesia, secara tegas tidak mengenal istilah damai ketika suatu tindak pidana terjadi. Namun ketika dihadapkan dengan hal tersebut, seolah- olah ketidakpastian dan inkonsistensi asas- asas hukum pidana yang terkait dengan
perdamaian dalam hukum pidana menjadi goyah dan langsung terbantahkan. Salah satu bentuk kebijakan dalam hukum pidana yang ingin ditawarkan dan sedang berusaha dibangun dalam rekonstruksi berpikir dalam Konsep Kitab Undang-un- dang Hukum Pidana (KUHP) yang baru adalah mengenai mediasi penal atau di- kenalnya perdamaian dalam hukum pidana.
Ketika asas legalitas dalam hukum pidana terus diuji menyikapi perkemban- gan jaman serta kemajemukan kebutuhan masyarakat Indonesia akan substansi hu- kum pidana yang ideal, sebuah kasus yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul ke permukaan dan men- jadi isu hukum yang menarik untuk dikait- kan dengan eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana. Terlebih dahulu masalah kekerasan dalam rumah tangga ini sangat menarik ketika persoalan pribadi masuk ke ranah publik. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang ke- mudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang di- adukan, tidak lagi ditindaklanjuti.
Di Indonesia, secara legal formal, keten- tuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004 tepatnya pada tanggal 22 September. Misi dari Undang-undang ini adalah seb- agai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, be- rarti negara bisa berupaya mencegah ter- jadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai perso- alan internal keluarga seseorang. Pasalnya,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
516~525
secara tegas dikatakan bahwa, tindakan ke- kerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.
Secara tidak langsung Undang-undang PKDRT ini memiliki filosofi untuk mem- perjuangkan hak-hak korban yang mengal- ami ketidakadilan dan kekerasan dalam ru- ang lingkup rumah tangga, serta ingin menghapuskan segala tindakan yang ber- hubungan dengan pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminasi terhadap korban KDRT yang sebagian besar adalah perem- puan. Menyikapi sensitivitas hal tersebut sedangkan sistem hukum di Indonesia be- lum menjamin perlindungan terhadap kor- ban kekerasan dalam rumah tangga, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu per- aturan yang mengakomodir dan memper- juangkan nasib-nasib korban KDRT.
Kemudian merujuk pada keistimewaan perhatian Negara kepada kasus KDRT, justru kandungan asas legalitas rumusan peraturan dalam Undang-undang KDRT ti- dak mencantumkan dengan jelas mengenai dimungkinkannya penyelesaian kasus KD- RT secara mediasi. Ketika terjadi kekoson- gan dan kekaburan norma, atau terjadi an- tinomi secara sepihak maka ingkonsistensi asas legalitas penanganan kasus KDRT secara mediasi perlu dipertanyakan jika ki- ta kembali berkaca pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapu- san Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apakah selamanya kita akan berlindung pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang akan membenarkan tindakan mediasi dalam pe- nyelesaian perkara KDRT yang serta merta juga akan menghentikan proses penangan- an pelaku KDRT dan akan juga berdampak pada gugurnya perlindungan dan pemenu- han hak-hak korban KDRT.
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka tulisan difokuskan untuk meng- kaji
prinsip-prinsip umum mediasi penal dalam hukum positif Indonesia, prinsip mediasi Penal dalam tindak pidana KDRT, dan prinsip mediasi penal hukum pidana yang relevan diterapkan dalam tindak pidana KDRT berat yang melanggar aspek HAM.Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan permasalahan yaitu Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Konsep ( Conceptu- al Approach ), dan Pendekatan Sejarah ( Historical Approach ).

## PEMBAHASAN

## A. Prinsip Umum Mediasi Penal Dalam
Hukum Positif Indonesia
1. Prinsip Pemulihan Korban
Prinsip pemulihan korban merupakan prinsip utama dalam proses mediasi penal dalam hukum pidana positif. Meskipun mediasi penal merupakan hal yang baru dalam hukum pidana dan belum diatur secara tegas dalam hukum pidana positif Indonesia, cikal bakal pemulihan hak-hak korban menjadi prinsip fundamental yang ingin diperjuangkan terkait hak-hak korban yang mengalami dan menjadi kor- ban tindak pidana.
Prinsip pemulihan korban ini terkait langsung dengan hak-hak atas kesejahter- aan dari korban yang berlaku untuk siapa pun yang menjadi korban tindak pidana, tidak ada diskriminasi dalam jaminan per- lindungan hak atas kesejahteraan ini.
Secara lebih terperinci prinsip mediasi penal ini secara umum merupakan bagian dari pasal 28I Undang-undang Dasar Nega- ra Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk ti- dak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
Sandy Ari Wijaya | Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT...........................................
hati nurani, hak beragama, hak untuk ti- dak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang ber- laku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi Sosial
Prinsip ini menekankan pada efektifitas penyelesaian tindak pidana yang terjadi dengan menghindari kerumitan dalam pro- ses hukum yang jika dikaji lebih jauh akan lebih fokus dalam penanganan pe laku dan mengabaikan posisi korban. Tujuan dari prinsip efektifitas ini juga mengacu pada tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Rancangan KUHP dalam pasal 51, tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nasional yaitu ingin memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
Prinsip stabilisasi sosial dalam mediasi penal secara garis besar berperan dalam me nyelesaikan konflik yang timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseim- bangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan ra- sa bersalah pada terpidana.
3.  Prinsip Perlindungan dan Keadilan Ideal.
Prinsip ini bertitik tolak pada mencip- takan keadilan yang dapat memberikan ke- seimbangan dan sekaligus memberikan perlindungan secara penuh kepada kedua pihak baik itu pelaku maupun kepada kor- ban tindak pidana. Proses mediasi penal yang terjadi dan menciptakan keadilan akan meningkatkan perlindungan dan pen- egakan hak asasi manusia guna berkem- bangnya pribadi manusia Indonesia seu- tuhnya dan kemampuannya di bidang ke- hidupan, hal ini berlandaskan pada pasal 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu- sia yang menyebutkan tujuan dari Komnas HAM.
B. Prinsip Umum Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT

## 1. Sejarah Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT
Penegakan hukum terhadap Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentunya memiliki sejarah yang cukup berliku di tataran sistem hukum In- donesia sehingga mampu menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang ter- kodifikasi secara baik dan menjadi jawa- ban terhadap banyaknya pihak yang ber- suara memperjuangkan terbentuknya per- aturan demi mengakomodir tindakan-tin- dakan kekerasan di dalam rumah tangga terutama banyak diperjuangkan oleh aktiv- is-aktivis perempuan yang kita ketahui ju- ga dalam tindak pidana KDRT ini hampir mayoritas korbannya adalah kaum perem- puan.
Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memper- juangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konsti- tusi Indonesia  telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskrimi- nasi, namun kejadian-kejadian KDRT den- gan berbagai modus operandinya, sudah sangat memerlukan pengaturan yang me- madai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi pe- rempuan dalam rumah tangga.
Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam:
”Pasal 28A menentukan bahwa: ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhakmempertahankan hidup dan kehidupannya”; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: ”Setiap orang berhak mem bentuk keluarga dan melanjutkan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
516~525
keturunan melalui perkawinan yang sah”. 1
Ayat (2) Pasal 28B menentukan bah- wa: ”Setiap anak berhak atas kelang- sungan hidup, tumbuh, dan berkem- bang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 2
Pasal 28G ayat (1) bahwa: ”Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, marta- bat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari anca- man ketakutan untuk berbuat atau ti- dak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”. 3
Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah  meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapu- san Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Wom- en/ CEDAW) dengan Undang-Undang No- mor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pa- da dasarnya me wajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah- langkah yang tepat, termasuk pembuatan Undang- undang di semua bidang, khusus- nya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki- laki.
CEDAW telah memberikan arti ’dis- kriminasi’ secara komprehensif sebagaima- na ditentukan dalam Pasal 1 CEDAW bah- wa:
”Dalam Konvensi ini istilah ”diskri- minasi terhadap perempuan” berarti
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 28B ayat (1)
2 Ibid , Pasal 28B ayat (2)
3 Ibid , Pasal 28G ayat (1)
setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai penga- ruh atau tujuan untuk me ngurangi atau menghapuskan pengakuan, penik- matan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebe basan po- kok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perem- puan.” 4
Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah ”diskriminasi” tersebut meliputi:
1. Ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan;
2. Tindakan, pembedaan perlakuan, pem- batasan atau pengucilan perempuan;
3. Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;
4. Akibat;
5. Pengurangan atau penghapusan pen- gakuan, penikmatan, penggunaan hak dan  kebebasan,
6. Diskriminasi dalam semua bidang (poli- tik, ekonomi, sosial, budaya, sipil) dan oleh setiap pelaku. 5
Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut sangat jelas digambarkan adanya pembedaan per- lakuan berupa pengucilan atau pembata- san terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang mempunyai ‘pengaruh’ atau ‘ tujuan ’ untuk mengurangi atau mengha- puskan pengakuan, penikmatan, atau
4 Mudjiati, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, Makalah Hukum KDRT www.google. com, (4 Januari 2010),  hlm 3.
5 Badan Pusat Statistik & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Un d ang-Undang No. 23 Tahun 2004 , BPS&KNPP , Jakarta, 2007.
Sandy Ari Wijaya | Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT........................................... peng gunaan hak asasi manusia dan kebe- basan-kebebasan lainnya. 6

## 2. Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak
Pidana KDRT
Mengidentifikasi prinsip mediasi penal dalam tindak pidana KDRT, tidak lepas dari dasar pijakan berpikir atau nilai yang melandasi lahirnya norma dalam Undang-undang PKDRT. Peng- hapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilak- sanakan berdasarkan prinsip:
a. Penghormatan Hak Asasi Manusia.
Berbanding Lurus dengan Teori Hak Asasi Manusia yang berperan pent- ing dalam delik KDRT, dalam hukum pidana Indonesia secara khusus saat ini mulai menganut teori-teori Hak Asasi Manusia sebagai bahan acuan dalam melihat masalah hukum yang sudah sangat kompleks dan terus berusaha menyesuaikan dengan kondisi masyara- kat. Hak untuk hidup yang merupakan pesan utama penggunaan prinsip Hak Asasi Manusia dan menjadi dasar berpi- jak bagi semua umat manusia untuk sal- ing menghormati dan menghargai hak dari masing-masing individu. Kesamaan hak dimuka hukum juga adalah alasan- alasan logis diadakannya suatu konsep mediasi penal dalam hukum pidana guna lebih memperhatikan korban dan tetap memberikan suatu kestabilan ser- ta kemanfaatan dalam kehidupan ber- masyarakat sehingga tujuan hukum yang sebenarnya bias terlaksana dengan sebaik-baiknya.
b. Keadilan dan Kesetaraan Gender.
Penggunaan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan terhadap tidak efektif- nya nilai-nilai yang terkandung dalam
6 Mudjiati, Loc. Cit
peraturan perundang-undangan dan jus- tru menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat serta semakin tak mampu memberikan tuntutan-tuntutan masya- rakat dalam mewujudkan suatu ke- adaan yang dicita-citakan oleh masyara- kat itu sendiri. Prinsip keadilan yang berorientasi pada pelaku dan korban bertujuan untuk memperjuangkan pen- egakan hukum yang ideal dan menjadi senjata utama dalam menyikapi perma- salahan hukum tindak pidana KDRT terutama berhubungan dengan alterna- tif penyelesaian atau solusi yang ingin diciptakan dalam delik KDRT.
Hak perempuan yang selalu men- jadi isu utama dalam memperjuangkan kesetaraan gender secara tegas dilindun- gi dan menjadi dasar utama pembentu- kan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, secara umum merupakan cabang dari masuknya unsur Hak Asasi Manu- sia yang mulai diadopsi secara penuh di Negara Indonesia. Eksistensi Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi bukti per- lindungan secara penuh Negara terha- dap hak asasi manusia warga negaranya terutama hak-hak terkait masalah gen- der yang juga menyinggung langsung hak-hak kesetaraan perempuan.
c. Nondiskriminasi
Asas yang sangat mendasari hak asasi bagi perempuan diantaranya hak persfektif gender dan anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia pendidikan, peker- jaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan ke- wajiban dalam perkawinan. Hal ini di- latarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum pe- rempuan pada masa lalu di mana kaum perempuan tidak diperkenankan untuk
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
516~525
mempunyai kesempatan yang sama den- gan kaum pria. Selain itu, pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makh- luk yang sangat rendah sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.
d.  Perlindungan Korban.
Prinsip mediasi penal akan sejalan den- gan sifat dari Undang-undang KDRT ketika suatu upaya penyelesaian kasus tindak pidana KDRT memang sangat membutuhkan upaya-upaya strategis dalam menyelesaikan perkara KDRT antara pihak suami dan istri dalam ben- tuk suatu proses mediasi guna menyela- matkan hubungan antara sang suami dan istri serta mencegah suatu perpeca- han yang akan berdampak pada korban lain yaitu anak-anak dalam hubungan pernikahan tersebut.
3. Proses Penanganan Hukum Tindak Pidana KDRT Melalui Mediasi Penal
Menurut Pasal 54 Undang-Undang PK- DRT menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang peng - adilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP) Dengan demikian maka apabila terjadi KDRT maka akan di- proses seperti tindak pidana yang lain. Se- bagaimana diketahui dalam proses pemer- iksaan perkara menurut KUHAP tidak adaupaya mediasi penal. Dengan demikian maka jika penanganan KDRT sesuai den- gan Undang-Undang PKDRT maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk memper- gunakan mediasi penal dalam proses peny- elesaian masalah.
Penggunaan Kebijakan Mediasi penal dalam tindak pidana KDRT merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan
restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bu- kan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai media- tor. Mediasi penal merupakan metode pe- nyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas ma- syarakat masih mengutamakan penyelesa- ian secara damai dalam penyelesaian seng- keta terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupak- an prioritas dalam budaya masyarakat In- donesia yang terus dijaga.
C. Relevansi Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT Berat Yang Mengandung Unsur Pelanggaran HAM Berat.
1. Mediasi Penal dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.
Hukum positif di Indonesia dengan cepat merespon kebutuhan masyarakat dengan membentuk dan mengisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan den- gan pemenuhan serta menjunjung aspek HAM. Tidak dapat dipungkiri perubahan dan perkembangan zaman membuat  hukum yang ada akan terus berkembang dan menuntut untuk dirubah dalam semua as- pek agar nilai-nilai keadilan yang diingin - kan masyarakat bisa tercapai se penuh nya semaksimal mungkin.
Kewajiban menghormati hak asasi ma- nusia tersebut tercermin dalam Pembu- kaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batng tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk aga- ma dan untuk beribadat sesuai dengan aga-
Sandy Ari Wijaya | Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT........................................... ma dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
2.  Relevansi Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT Berat Yang Mengandung Unsur Pelanggaran HAM.
Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, ke- kerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat dimediasi ba- tasannya hanya kekerasan yang merupak- an delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pas- al 53), serta dampaknya kekerasan yang di- alami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) Un- dang-Undang No. 23 Tahun 2004. 7
Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasar- kan pada pengaduan korban. 8 Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor me- narik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tang- ganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif ter-
7 Agung Fakhruzy, Jurnal “ Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ”, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013,  hlm 5.
8 Yuarsi Susi Eja, Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Cet1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hlm.87
baik untuk menyelesaikan perkara terse- but.
Dilihat dari sudut pendekatan ke- bijakan, penentuan sifat atau kedudukan suatu delik akan dipandang sebagai delik aduan atau bukan, tidaklah semata-mata harus dilihat dari sudut atau kriteria se- jauh mana delik itu pada hakikatnya bersi- fat privat atau publik. Komentar yang sela- ma ini dikemukakan terlalu berorientasi pada masalah ini. Malahan sering dikemu- kakan, baik dalam kepustakaan maupun kuliah para dosen kepada mahasiswa, bah- wa suatu delik dijadikan delik aduan apabila sifat/kepentingan privatnya lebih menonjol. Padahal dilihat dari sudut kebi- jakan, masalahnya tidak sesederhana itu. 9
Relevansi Prinsip Mediasi Penal dengan tindak pidana KDRT berat yaitu akan di- pengaruhi oleh Penggunaan teori krimi- nologi dan hak asasi manusia dalam mem- berikan pandangan terkait tindak pidana KDRT berat yang menciderai HAM den- gan memberikan solusi yang lebih fair dalam penerapan hukum pidana dan tin- dak pidana KDRT khususnya. Teori krimi- nologi dan hak asasi manusia akan men- jadi sebuah pembatas yang jelas dalam mengambil sebuah langkah kebijakan ter- kait dengan mediasi penal dalam menyele- saikan persoalan KDRT. Batasan-batasan yang muncul akan melahirkan sebuah nor- ma hukum dengan sisi positivisme yang sangat jelas dan memberikan kepastian se- cara tegas dalam menyikapi penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana KDRT yang berat dan serius. Hal yang masih ter- us menjadi perdebatan tentunya sifat dari tindak pidana KDRT yang merupakan se- buah delik aduan. Pembenaran pember- lakuan mediasi penal tentunya akan selalu berjalan beriringan dengan sifat dari tin- dak pidana KDRT tersebut.
9 Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I) , Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 282
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 516~525
Teori Kriminologi dan Teori hak Asasi Manusia berperan penting menjawab per- masalahan-permasalahan yang muncul ter- kait dengan kasus KDRT berat yang men- gandung unsur pelanggaran HAM. Diru- muskannya kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu delik tentunya sudah masuk dalam klasifikasi dalam teori kriminologi yang secara jelas merupakan suatu keja- hatan dan fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk ke- kerasan yang terjadi dalam hal berumah tangga menunjukkan ketidakseimbangan dalam berprilaku masyarakat, alur pemiki- ran dalam teori kriminolgi ini juga mene- gaskan bahwa kejahatan yang terkandung dalam delik KDRT sangat jelas-jelas men- gandung sifat melawan hukum yang materiil.
Konsep teori kriminologi berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Tindak pidana KDRT yang secara jelas melanggar HAM berat tentunya sudah memenuhi un- sur melawan hukum, kebijakan mediasi di- rasa tidak perlu dilakukan. Pemberlakuan hukum pidana sebagai senjata pamungkas dirasa harus mengisi perannya di sini jika terkait dengan KDRT berat yang menim- bulkan pelanggaran HAM.
Penggunaan teori Hak Asasi Manusia juga sangat penting dalam menjawab tin- dak pidana KDRT berat dan serius yang mengandung unsur pelanggaran HAM. Ke- tika delik KDRT terjadi yang sifatnya ringan dan berhasil dimediasi, jaminan un- tuk delik KDRT tidak dilakukan lagi oleh pelaku tak ada yang mampu menebaknya. Pengulangan kekerasan yang terus me- nerus tentunya sangat dikhawatirkan guna melindungi dampak psiologis dari korban itu sendiri. terlebih dengan tindak pidana KDRT berat yang melanggar HAM, tentu- nya hukum harus bisa merumuskan lebih tegas langkah-langkah yang harus dilaku- kan. Karena disini ada pelanggaran standar
umum terkait dengan Universal  Declara- tion of Human Rights yang diproklamirkan oleh PBB yang terdiri dari 30 pasal dan merupakan piagam pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang bersifat uni- versal. 10

## KESIMPULAN
1.  Prinsip umum mediasi penal dalam hu- kum positif Indonesia dapat diklasifika- sikan ke dalam beberapa prinsip, yaitu:
a. Prinsip Pemulihan Korban yang ber- orientasi pada pemulihan dan per- lindungan hak-hak korban dalam pemberian jaminan perlindungan, kesejahteraan dan terbebas dari dis- kriminasi.
b.  Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi So- sial yang berorientasi pada efektivi- tas penyelesaian kasus tindak pidana yang mengandung kerumitan dalam proses hukum dan menciptakan sta- bilisasi keseimbangan sosial dalam masyarakat.
c. Prinsip Perlindungan dan Keadilan Ideal yang memberikan keadilan dan perlindungan yang berorientasi pada korban maupun pihak pelaku secara seimbang namun tetap berpegang teguh pada penegakan hak asasi ma- nusia.
2. Prinsip mediasi penal dalam tindak pidana KDRT, tidak lepas dari dasar pi- jakan berpikir atau nilai yang melandasi lahirnya norma dalam Undang-undang PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 3 Un- dang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Penghormatan Hak Asasi Manusia. b. Keadilan dan Kesetaraan Gender.
c. Nondiskriminasi
d. Perlindungan Korban.
10 Naning, Op.Cit , hlm 12.
Sandy Ari Wijaya | Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT...........................................
3. Relevansi prinsip mediasi penal dalam tindak pidana KDRT berat yang men- gandung unsur pelanggaran HAM yaitu prinsip mediasi penal yang terkandung dalam Undang-Undang PKDRT menjadi dasar berpijak yang tegas dengan dikait- kan langsung dengan aspek teori krimi- nologi dan HAM  yang akan menetap- kan secara jelas dan terperinci tentang delik  KDRT berat yang melanggar unsur HAM sebagai sebuah kejahatan
yang tidak bisa untuk dimediasi guna menegakkan hukum pidana agar ter- dapat sebuah ketegasan dalam memberi- kan sebuah kepastian hukum serta menanggapi suatu delik yang sangat serius dan bisa mengancam ketertiban dan menciderai kestabilan masyarakat. Relevansi prinsip mediasi penal juga ha- rus diposisikan untuk melihat pen- egakan hukum yang lebih fair dalam tindak pidana KDRT.

## Daftar Pustaka
Agung Fakhruzy, Jurnal “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013)
Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I),  Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009,
Yuarsi Susi Eja, Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Cet1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
Mudjiati, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, Makalah Hukum KDRT www.google.com, (4 Januari 2010)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang No. 23 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Badan Pusat Statistik & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Laporan Penelitian (Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, BPS&KNPP , Jakarta, 2007)