## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 4 Nomor 1, Desember 2020 e-ISSN : 2597-5234
KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN DAERAH SUMATERA SELATAN
THE FINACIAL PERFORMANCE OF THE DISTRICT

## OR THE CITY BEFORE AND AFTER THE EXPANSION AREA IN SOUTH SUMATERA
Benta Palantama Putra 1 , Retno Ulfayatun Hidayah 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Prana Putra 1,2 benta@stiebipranaputra.ac.id 1

## ABSTRACT
In line with the spirit of regional autonomy, regional performance is measured through the ability of the region to manage and manage its own households. This study aims to analyze the financial performance of district / city areas before and after the division of regions in southern Sumatra. This type of research used in this research is quantitative descriptive. The sampling technique used was purposive sampling with a number of 6 parent  districts  experiencing  expansion  in  the  South  Sumatra  region.  Data  were analyzed in this test using t test (paired t-test). The results of this study indicate that: 1) measured  from  the  fiscal  decentralization  ratio  there  are  differences  in  the  financial performance of the district government before and after the division in South Sumatra Province because the Total Local Revenue (PAD) has increased after the division; 2) measured  from  the  ratio  of  capital  expenditure  harmony  there  are  differences  in  the financial  performance  of  district  governments  before  and  after  the  division  in  South Sumatra  Province  because  capital  expenditure  (development)  has  increased  after  the division;  3)  measured  from  the  growth  ratio  of  PAD  there  is  no  difference  in  the financial  performance  of  district  governments  before  and  after  the  division  in  South Sumatra Province because the Regional Original Revenue (PAD) has not changed; 4) measured from the ratio of regional financial dependency there is no difference in the financial performance of the district government before and after the division in South Sumatra  Province  because  the  transfer  revenue  with  total  regional  income  has  not changed.
Keywords : Financial Performance, Regional Expansion,

## ABSTRAK
Sejalan  dengan  semangat  otonomi  daerah,  kinerja  daerah  terukur  melalui  kemampuan daerah  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kinerja  keuangan  daerah  kabupaten/kota  sebelum  dan  setelah  pemekaran daerah  di  sumatera  selatan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive sampling dengan  jumlah  6  kabupaten  induk  yang  mengalami  pemekaran  di  wilayah Sumatera Selatan. Data dianalisis dalam pengujian ini menggunakan uji t ( paired t-test ). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) diukur dari rasio desentralisasi fiskal terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dikarenakan  Total  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  mengalami  peningkatan  setelah  pemekaran;  2)  diukur  dari  rasio  keserasian belanja  modal  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten sebelum  dan  setelah  pemekaran  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dikarenakan  belanja modal (pembangunan) mengalami peningkatan setelah pemekaran; 3) diukur dari rasio pertumbuhan  PAD  tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten  sebelum  dan  setelah  pemekaran  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dikarenakan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tidak  mengalami  perubahan;  4)  diukur  dari  rasio ketergantungan keuangan daerah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah  kabupaten  sebelum  dan  setelah  pemekaran  di  Provinsi  Sumatera  Selatan dikarenakan  pendapatan  transfer  dengan  total  pendapatan  daerah  tidak  mengalami perubahan.
Kata Kunci :  Kinerja Keuangan, Pemekaran Daerah, Pendapatan Daerah

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam ikatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Otonomi  daerah  yang sekarang  disebut  pemekaran  daerah merupakan  suatu  kebijakan  yang memiliki tujuan mulia untuk mendukung  pemerataan  pembangunan yang  dibutuhkan  daerah.  Pembangunan yang  dimaksud  adalah  pembangunan yang  meliputi  berbagai  aspek  termasuk salah satunya adalah yang berhubungan dengan  aspek finansial /keuangan.  Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu  agar  tidak  terjadi  pemusatan  di dalam  kekuasaan  pemerintahan  pada tingkat pusat sehingga jalan pemerintah serta pembangunan berjalan lancar.
Sejalan dengan semangat
otonomi  daerah,  kinerja  daerah  terukur melalui  kemampuan  daerah  mengatur dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri. Kaho  (Kaho,  1997)  menyatakan  bahwa salah  satu  kriteria  yang  penting  untuk mengetahui  secara  nyata  kemampuan daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya adalah self supporting dalam  bidang  keuangan.  Hal  ini  berarti bahwa  keuangan  merupakan  faktor esensial  dalam  mengukur  tingkat
kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemekaran  daerah  atau  wilayah di  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah terjadi beberapa kali khususnya pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru (DOB)  kabupaten/kota.  Hal  ini  seperti yang  dikatakan  oleh  Hendri  Zainudin anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD) Sumatera Selatan bahwa terdapat 17  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya pembentukan  daerah  otonomi  baru (DOB)  menjadi  solusi  terbaik  untuk memajukan  daerah.  Seperti  yang digambarkan  dalam  ringkasan  berikut: 1)  Kota  Lubuklinggau  merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas pada  tanggal  21  Juni  2001,  2)  Kota Pagar Alam merupakan pemekaran dari Kabupaten  Lahat  pada  tanggal  21  Juni 2001,  3)  Kota  Prabumulih  merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim pada  tanggal  21  Juni  2001,  4) Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran  dari  Kabupaten  Musi Banyuasin pada tanggal 2 Juni 2002, 5) Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran  dari  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  pada  tanggal  18
Desember  2003,  6)  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu  Timur  merupakan pemekaran  dari  Kabupaten  Ogan
Komering  Ulu  pada  Tanggal  18
Desember  2003,  7)  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu  Selatan  merupakan pemekaran  dari  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu  pada  tanggal  16  Januari 2004,  8)  Kabupaten  Empat  Lawang merupakan  pemekaran  dari  Kabupaten Lahat  pada  tanggal  20  April  2007,  9) Kabupaten  Panukal  Alab  Lematang  Ilir (PALI)  merupakan  pemekaran  dari Kabupaten Muara Enim pada tanggal 11 Januari  2013,  10)  Kabupaten  Musi Rawas  Utara  merupakan  pemekaran dari  Kabupaten  Musi  Rawas  pada tanggal 11 Juni 2013.
Berdasarkan  fenomena  di  atas pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan  kiranya  dapat  meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
mulanya  ditunjukan  oleh  meningkatnya kinerja  keuangan  dari  pemerintah daerah  pemekaran  tersebut.  Berbagai penelitian  menemukan  hasil  yang beragam  mengenai  hasil  perbandingan tentang  kinerja  keuangan  sebelum  dan setelah  pemekaran  yang  dialami  oleh pemerintah  daerah  yang  mengalami pemekaran. Menurut  Sucandrawati
(2016)  kinerja  keuangan  ini  menjadi tolak  ukur  keberhasilan  atas  kebijakan pemekaran  wilayah  yang  diambil  oleh pemerintah  daerah.  Untuk    melihat perkembangan  suatu  daerah  pemekaran atau  daerah  otonomi  baru,  diperlukan adanya  perbandingan  kinerja  daerah tersebut sebelum dan setelah pemekaran.  Dari  hal  itu  akan  terlihat apakah  terjadi  perubahan  kemajuan yang  signifikan  pada  suatu  daerah setelah  dimekarkan.  Menurut  Bappenas (2008)  Pendekatan  seperti  ini  dapat dianggap  kurang  tepat  bila  tidak  ada pembanding  yang  setara.  Namun perbandingan  dapat  dilakukan  antara daerah  induk  dan  daerah  otonomi  baru sehingga  dapat  dilihat  bagaimana dampak  yang  terjadi  di  kedua  daerah tersebut setelah pemekaran.
Perbandingan  ini  juga  dilakukan
terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota  dalam  satu  provinsi yang  sama.  Hal  ini  dimaksud  untuk melihat  secara  umum  kondisi  daerah otonomi baru, daerah induk, dan daerah sekitarnya.
Penelitian  Wulansari  (2018) dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Asahan  sebelum  dan  sesudah  otonomi daerah    belum  dapat  dikatakan  baik dikarenakan  ketergantungan  terhadap bantuan  pemerintah  pusat  masih tinggi, belum  tercapainya  target  penerimaan PAD, sebelum otonomi daerah, terpusatnya  dana  APBD  pada  belanja rutin dbandingkan belanja pembangunan.  Hasil  penelitian  Imelda (2015)  menunjukan  bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan rasio desentralisasi fiskal, kamandirian, kemampuan  pembiayaan,  efisiensi  dan efektifitas, ketergantungan dan kontribusi  BUMD  dalam  pencapaian kinerja  keuangan  sebelum  dan  sesuah otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  tersebut  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  teori  yang  sama  tetapi  waktu yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dengan menganalisa kinerja  keuangan  sebelum  dan  setelah pemekaran  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Selatan,  apakah  kinerja pemerintah  sebelum  pemekaran  dan setelah  pemekaran  sudah  mempercepat pendapatan asli daerah dan mengurangi terhadap pemerintah pusat sebaliknya. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  sebelum  dan  setelah pemekaran  daerah  berdasarkan:  rasio desentralisasi  fiskal,  rasio  keserasian belanja modal, rasio pertumbuhan PAD, dan  rasio  ketergantungan  keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang  digunakan  adalah purposive sampling dengan  jumlah  6  kabupaten induk  yang  mengalami  pemekaran  di wilayah Sumatera Selatan. Data dianalisis dalam pengujian ini
menggunakan  uji  t  ( paired  t-test ) dengan  menggunakan  software  SPSS 16.0.
Analisis Rasio Keuangan
Uji Normalitas Normalitas  data  dapat  dilihat  melalui besarnya asymptotic significance, Adapun pedoman pengambilan keputusan  kenormalan  distribusi  adalah sebagai  berikut,  jika  signifikansi  atau nilai  probabilitas  ( α )  <  0,05,  maka distribusi  tidak  normal  tapi  ( α )  >  0,05, maka distribusi normal.
Uji Beda ( T-Paired ) Dari hasil pengujian, apabila signifikansi  >  0,05  maka  hipotesis ditolak,  sedangkan  apabila  signifikansi
< 0,05 maka hipotesis diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif (%)
Sumber: Data diolah (2018)
Keterangan : DFSB = Desentralisasi Fiskal Sebelum DFST = Desentralisasi Fiskal Setelah KBMSB = Keserasian Belanja Modal Sebelum KBMST = Keserasian Belanja Modal Setelah PPADSB = Pertumbuhan PAD Sebelum PPADST = Pertumbuhan PAD Setelah KKDSB = Ketergantungan Keuangan Daerah Sebelum KKDST = Ketergantungan Keuangan Daerah Setelah Minimum Maksimum Mean Std.deviation DFSB 1.21 7.19 4.3096 1.38810 DFST 1.55 10.50 5.1132 2.16170 KBMSB 7.32 42.47 19.8443 11.30972 KBMST 12.52 51.65 27.8864 10.56590 PPADSB -30.13 518.93 65.2168 116.94603 PPADST -60.25 59.42 11.6125 25.96499 KKDSB 74.38 97.54 90.4039 5.30195 KKDST 69.07 95.50 87.5579 7.17814
Tabel 2. Hasil Uji T ( T-Paired ) Mean t Sig Kesimpulan DFSB- DFST -.80357 -2.970 .006 H1 diterima KBMSB- KBMST -2.50487E1 -12.609 .000 H2 diterima PPADSB- PPADST -8.5164 -1.539 .138 H3 ditolak KKDSB- KKDST 2.84607 1.968 .059 H4 ditolak Sumber: Data diolah, 2018 Dilihat dari probabilitas
signifikasi  untuk  desentralisasi    fiskal sebelum dan desentralisasi fiskal setelah sebesar  0.006  lebih  kecil  dari  0.05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten sebelum  dan  setelah  pemekaran  di
Provinsi  Sumatera  Selatan  diukur  dari rasio desentralisasi fiskal.
Dilihat dari probabilitas signifikasi  untuk  keserasian  belanja modal  sebelum  dan  keserasian  belanja modal  setelah  sebesar  0.000 lebih  kecil dari  0.05.  Berdasarkan  hasil  ini  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran  di  Provinsi  Sumatera Selatan  diukur  dari  rasio  keserasian belanja modal. Dilihat dari probabilitas signifikasi  untuk  pertumbuhan  PAD sebelum dan pertumbuhan PAD setelah sebesar  0.138  lebih  besar  dari  0.05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten sebelum  dan  setelah  pemekaran  di Provinsi  Sumatera  Selatan  diukur  dari rasio pertumbuhan PAD. Dilihat dari probabilitas signifikasi untuk ketergantungan keuangan daerah sebelum dan ketergantungan keuangan daerah setelah
sebesar  0.059  lebih  besar  dari  0.05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten sebelum  dan  setelah  pemekaran  di Provinsi  Sumatera  Selatan  diukur  dari rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah  Pemekaran  dilihat  Dari Aspek Desentralisasi Fiskal Berdasarkan hasil uji t ( t-paired ) pengujian hipotesis pertama menyatakan  bahwa  hipotesis  diterima. Dapat  disimpulkan  bahwa  secara statistik  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten sebelum  dan  setelah  pemekaran  di Provinsi  Sumatera  Selatan  diukur  dari rasio  desentralisasi  fiskal.  Dengan demikian  pemekaran  daerah  telah memberikan  dampak  perubahan  yang signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  induk  dilihat  dari aspek desentralisasi fiskal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Meilinda (2010) yang menunjukan bahwa desentralisasi fiskal setelah  berlakunya  pemekaran  daerah lebih baik dari pada sebelum pemekaran daerah.  Rendahnya  desentralisasi  fiskal kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan  sebelum  pemekaran  daerah disebabkan bukan hanya karena kabupaten belum mampu
mengintensifkan  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah,  tetapi  juga  ada beberapa  sumber  PAD  yang  beralih  ke daerah  pemekaran  (  daerah  otonom baru). Hal ini mengakibatkan rendahnya PAD yang menyebabkan proporsi PAD terhadap  pendapatan  daerah  juga rendah.  Pemerintah  daerah  diharapkan mampu  menggali  dan  mengoptimalkan potensi  keuangan  lokal,  khususnya Pendapatan Asli Daerah.
Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah  Pemekaran  dari  Aspek Keserasian Belanja Modal Berdasarkan hasil uji t ( t-paired )
pengujian  hipotesis  kedua  menyatakan bahwa hipotesis diterima. Dapat
disimpulkan  secara  statistik  terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah  kabupaten  sebelum  dan  setelah pemekaran  diukur  dari  rasio  keserasian belanja  modal.  Dengan  demikian pemekaran daerah memberikan dampak perubahan  yang  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah induk  dilihat  dari  aspek  keserasian belanja  modal.  Adanya  perbedaan kinerja  keuangan  pada  daerah  induk setelah  pemekaran  disebabkan  karena realisasi  anggaran  untuk  belanja  modal mengalami  perubahan  yang  signifikan meskipun daerah tersebut dimekarkan.
Menurut Susanti (Susanti, 2009) semakin  tinggi  persentase  dana  yang dialokasikan  pada  belanja  pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana dan  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin besar. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  Anggraeni  (Anggraeni  ,  2015) menguji  pengaruh  belanja  modal terhadap kinerja keuangan yang menunjukkan  bahwa  belanja  modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah  Pemekaran  dilihat  dari Aspek Pertumbuhan PAD
Berdasarkan hasil uji t ( t-paired ) pengujian  hipotesis  ketiga  menyatakan bahwa hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan  secara  statistik  tidak terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  sebelum dan  setelah  pemekaran  di  Provinsi Sumatera  Selatan  diukur  dari  rasio pertumbuhan  PAD.  Dengan  demikian pemekaran  daerah  tidak  memberikan dampak  perubahan  yang  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  induk  dilihat  dari  aspek pertumbuhan PAD.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Mengkuningtyas
(2015)  yang  menyatakan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum  dan  setelah  pemekaran  di Indonesia. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah  Pemekaran  dilihat  dari Aspek  Ketergantungan  Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil uji t ( t-paired ) pengujian hipotesis keempat menyatakan  bahwa  hipotesis  ditolak. Dapat disimpulkan secara statistik tidak terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  sebelum dan  setelah  pemekaran  di  provinsi Sumatera Selatan yang diukur dari rasio ketergantungan keuangan daerah. Dengan  demikian  pemekaran  daerah tidak  memberikan  dampak  perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah  induk dilihat  dari  aspek  ketergantungan keuangan  daerah,  hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Mianti (2014).
PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) diukur dari rasio desentralisasi  fiskal  terdapat  perbedaan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran  di  Provinsi  Sumatera Selatan  dikarenakan  Total  Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan  setelah  pemekaran;  2) diukur  dari  rasio  keserasian  belanja modal  terdapat  perbedaan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten sebelum  dan  setelah  pemekaran  di Provinsi  Sumatera  Selatan  dikarenakan belanja modal (pembangunan) mengalami peningkatan setelah pemekaran;  3)  diukur  dari  rasio pertumbuhan  PAD  tidak  terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah  kabupaten  sebelum  dan  setelah pemekaran  di  Provinsi  Sumatera
Selatan  dikarenakan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan;  4)  diukur  dari  rasio ketergantungan  keuangan  daerah  tidak terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  sebelum dan  setelah  pemekaran  di  Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan pendapatan  transfer  dengan  total pendapatan  daerah  tidak  mengalami perubahan.

## Saran
1. Penelitian  selanjutnya  diharapkan agar  dapat  memperluas  objek  dan sampel penelitian dengan menambah  kabupaten/kota  lainnya yang  mengalami  pemekaran  di
Indonesia.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan agar  dapat  melakukan  penelitian dengan  objek  dan  periode  yang berbeda  agar  dapat  diperoleh  hasil yang  lebih  luas  tentang  dampak pemekaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, A. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan  dengan  PAD  Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi . 1-18.
BAPPENAS,  &  UNDP.  (2008). Study
Evaluasi  Dampak  Pemekaran Daerah  2001-2007 .  Jakarta  : Building and Reinventing Desentralised Governance. Imelda,  E.  (2015).  Analisis  Kinerja Keuangan  Daerah  Sebelum  dan Sesudah  Otonomi  Daerah  Studi kasus  :  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen dan Bisnis. 1(3).
Kaho,  &  Josef,  R.  (1997). Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara
Republik  Indonesia .  Fak  Sospol- UGM. Yogyakarta. Meilinda, K. (2010). Analisa Kemampuan  Keuangan  Daerah dalam  Menjalankan  Otonomi Daerah  di  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Sriwijaya. Mengkuningtyas,  Y.  (2015 ). Analisis Perbandingan  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten  di  Indonesia Sebelum  dan  Setelah  Pemekaran .
Jurnal Akuntansi, 1-21.
Mianti,  R.  (2014).    Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  se- Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir. Skripsi. FEB. Universitas Bengkulu.
Sucandrawati,  &  Ni,  K.,A.  (2016 ). Analisis  Perbandingan  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah
Provinsi  Lampung  Sebelum  dan
Setelah Pemekaran Wilayah.
Tesis. Bandar  Lampung:  Program
Magister  Akuntansi  Universitas
Lampung.
Susantih,  H.,  &  Yulia,  S.  (2009). Perbandingan  Indikator  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Tesis. Program  Pasca  Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang. Wulansari,  R.  (2018).  Analisis  Kinerja
Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupten  Asahan  Sebelum  dan Sesudah  Otonomi  Daerah. Jurnal Akuntansi.