http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN IMPROVING PHYSICAL DEVELOPMENT IN GOWA REGENCY
Aulia Rahman B 1 , Andini Winarianti 2 aulia.rahman@uin-alauddin.ac.id 1 , awinarianti@gmail.com 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten  Gowa.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  studi  kasus  pada  efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  Pakkatto.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Pakatto  dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan alokasi dana desa  di  desa  Pakatto  sudah  dikatakan  efektif  dimana  dalam  kegiatan Musrembangdes  tingkat  partisipasi  masyarakat  dan  tingkat  penyampaian pendapat  telah  meningkat,  pada  tahapan  pelaksanaan  masih  kurang  efektif karena  belum  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan,  sementara  pertanggungjawaban  pengelolaan alokasi dana desa masih belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa.
Kata Kunci:   Efektivitas; Dana Desa; Pembangunan Fisik.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Effectiveness  of  Village  Fund Allocations in Improving Physical Development in Pakatto Village, Gowa Regency. This research includes qualitative research with studies examining the effectiveness of Village Fund  Allocation.  The  results  of  the  research  on  the  Effectiveness  of  Village  Fund Allocation  in  Pakatto  Village,  in  the  management  process  consisting  of  three  stages, namely the planning of Village Fund Allocation in Pakatto Village, it has been said to be effective where in Musrembangdes activities the level of community participation and the level of expression of opinions has increased, implementation is still ineffective because there  is  no  supervision.  which  is  done  by  the  community  in  the  implementation  of development,  and  the  accountability  of  the  Village  Fund  Allocation  Management  in Pakatto Village is still said to be ineffective because the community is not involved in evaluations related to development carried out in the village.
Keywords: Effectiveness; Village Fund; Physical Development.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  pemerintah  pusat  terus  meningkatkan  pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan laju pembangunan daerah dan laju pembangunan  pedesaan  dan  perkotaan  agar  lebih  seimbang  dan  harmonis. Namun,  pembangunan  nasional  dalam  implementasinya  masih  menyimpan persoalan  ketimpangan  pembangunan  antara  kota  dengan  desa  di  Indonesia (Rahman &  Novitasari, 2018). Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah  pembangunan  infrastruktur  yang  kurang  berkembang  sehingga aksesibilitas  dan  konektivitas  antar  daerah  terputus.  Infrastruktur  jalan  yang tidak memadai akan menghambat kegiatan ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur  di  daerah  pedesaan,  sehingga  aspek  fisik  dapat  memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi.
Amanah  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa,  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintahan  desa  serta melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pembangunan  yang dilaksanakan di desa.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan dan evaluasi  menjadi  syarat  utama  terjadinya  proses  pembangunan  yang  baik  di desa.  Kritik  dan  masukan  dari  masyarakat  menjadi  hal  positif  untuk menciptakan  proses  demokrasi  yang  baik  sehingga  jalannya  proses pembangunan  di  desa  mendapatkan  kepercayaan  penuh  dari  masyarakat. Keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dan proses pengawasan  yang dilakukan oleh masyarakat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rangka  menyempurnakan  proses  pembangunan  yang  selama  ini  dirasakan kurang memberikan efek positif kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat  dalam  proses  perencanaan  menjadi  bagian  penting  dalam  proses pembangunan guna memperoleh hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Sembel, 2017).
Selain  itu,  kewenangan  pemerintah  pusat  yang  saat  ini  didelegasikan pada pemerintah desa  melalui otonomi desa  telah menjadi  bagian dari  upaya untuk membuat desa mandiri. Otonomi desa berarti memberi wewenang kepada desa  untuk  menangani  dan  menggunakan  sumber  daya  daerahnya  dengan sebaik-baiknya.  Meskipun  fokus  otonomi  adalah  di  tingkat  kabupaten/kota, namun  sebenarnya harus dimulai di tingkat terendah pemerintah, yaitu di desa. Melalui  pola  seperti  ini,  pembangunan  desa  masih  sangat  tergantung  pada pendapatan  asli  desa  dan  bantuan  masyarakat,  dan  anggaran  desa  yang diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota melalui  APBD  kabupaten/kota sehingga  dalam  melakukan  pembangunan  infrastruktur  atau  sumber  daya manusia dianggap kurang efektif (Sumianto, 2018).
Pada  kasus  pemerintahan  Kabupaten  Gowa,  alokasi  dana  Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana desa.  Selanjutnya  ditindaklanjuti  melalui  Peraturan  Bupati  Gowa  Nomor  3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017. Aturan turunan ini menjelaskan bahwa  70 persen Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau sebagai alokasi dasar dan 30 persen Alokasi Dana Desa dibagi  secara  berkeadilan  kepada  masing-masing  desa  atau  sebagai  alokasi formula  yang  dihitung  dengan  memperlihatkan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  indeks  kesulitan  geografis  desa  di  Kabupaten Gowa.
Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten  Gowa  pada  tahun  anggaran  2019 ditetapkan  sebesar  Rp  147.622.452.000,00  yang  dialokasikan  secara  langsung kepada masing-masing desa di Kabupaten Gowa. Khusus untuk Desa Pakatto mendapatkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Gowa sebesar Rp 2.344.919.791,00.  Alokasi  anggaran  ini  selanjutnya  digunakan  oleh  desa  untuk membiayai  program/kegiatan  yang  mereka  sepakati  pada  saat  dilakukan Muswarah  Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrengbangdes).  Proses Musrangbangdes dianggap telah melibatkan partisipasi masyarakat desa untuk memberikan  masukan  terkait  prioritas  pembangunan  yang  dibutuhkan  di daerah  tersebut  sehingga  alokasi  anggaran  dalam  APBD  desa  merujuk  pada kegiatan yang menjadi prioritas bersama.
Pada  aspek  yang  lain,  jumlah  dana  desa  yang  diterima  ternyata menimbulkan  banyak  persoalan  yang  mengkhawatirkan  banyak  pihak, khususnya  masyarakat  Desa  Pakkatto.  Dana  desa  yang  diperuntukkan  untuk
membiayai pembangunan  desa termasuk menyelesaikan masalah  kemiskinan, justru  menjadi  lahan  bagi  pejabat  desa  untuk  melakukan  praktek penyalahgunaan  dana  desa.  Hal  ini  nampak  pada  aspek  akuntabilitas  dan transparansi  anggaran  penggunaan  dana  desa  yang  oleh  pemerintah  Desa Pakkatto selama beberapa tahun terakhir. Persoalan ini seringkali mencuat dan menjadi isu hangat ketika dilakukan  Musrengbangdes antara masyarakat  dan aparat desa. Bahkan dalam proses musyawarah desa terjadi perdebatan panjang terkait isu penyalahgunaan dana desa serta prioritas anggaran desa yang tidak menyentuh  kebutuhan  masyarakat  desa  secara  langsung.  Persoalan  ini  tidak terselesaikan dengan baik karena akar masalah yang selama ini menjadi sumber perdebatan  belum  mampu  diatasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  melihat bagaimana  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Pakkatto  Kabupaten Gowa.

## TINJAUAN TEORI
Menurut  Gibson  dalam  Dethan  (2019:16)  ada  dua  pendekatan  untuk mengevaluasi  efektivitas  sesuai  dengan  teori  sistem  dan  tujuan.  Berdasarkan pendekatan  tujuan,  perumusan  dan  pengukuran  efektivitas  melalui  realisasi tujuan ditentukan melalui upaya kolaboratif. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya kepatuhan dengan tuntutan eksternal sebagai kriteria untuk evaluasi efektivitas.
Mengenai  keefektifan  pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah,  Devas dalam Munir (2004:44) menyatakan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam  mengelolah  dan  mengurus  keuagan  yang  dimiliki,  sehingga  program dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah dengan biaya serendah mungkin dan waktu sesegera mungkin.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa adalah  unit  komunitas  hukum  dengan  batas-batas  wilayah  yang  memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  demikian,  sebagai  bagian  dari  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  Kepala  Desa  melalui  pemerintah  desa  dapat  ditugaskan delegasi  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  untuk  melakukan urusan pemerintahan tertentu.
Menurut  Nurcholis  (2011:4)  desa  adalah  daerah  dimana  banyak  orang yang saling mengenal berdasarkan kekebrabatan dan/atau kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadat
yang relatif sama, dan memiliki prosedur sendiri dengan mata pencahariannya yaitu nelayan dan bertani.
Pemerintah telah membuat peraturan terbaru tentang desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Esensi Undang-Undang yang memberikan peluang dan  tantangan  bagi  desa.  Tujuan  dari  berlakunya  Undang-Undang  ini  adalah manifestasi  dari  cita-cita  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Sejauh  ini,  masalah  desa  adalah  terbatasnya  sumber  keuangan untuk pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan berlakunya peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 Desa, desa telah menerima alokasi dana dari APBN. Namun, pemenuhan kebutuhan keuangan belum dapat membuat kemajuan yang besar bagi masyarakat desa.
Menurut  Hardiana  (2017:35)  Alokasi  Dana  Desa  adalah  suatu  bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai,  wewenang yang dimiliki  oleh pemerintah  desa  harus  dipahami.  Persiapan  otoritas  desa  adalah  pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi. Dengan desentralisasi dan otonomi desa, desa membutuhkan dana untuk menggunakan kekuasaan yang didelegasikan kepada desa.
Menurut  Sinaga  (2018:22)  Alokasi  Dana  Desa  adalah  bagian  keuangan desa  yang  diperoleh  dari  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Dana  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang  diperoleh  dari  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah paling sedikit 10% untuk desa. Alokasi Dana Desa berasal  dari  formulasi  DAU  dengan  beberapa  rekomendasi  tambahan.  Dalam beberapa  hal  tujuan  keadilan  dalam  transfer  dana,  desentralisasi,  nono- diskriminasi,  transparansi,  kesederhanaan  dan  semangat  untuk  mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diakui secara fundamental.
Menurut  Suparno  (2001:46)  pembangunan  desa  dilakukan  untuk menyeimbangkan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya berdasarkan kepada  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri.  Proses  pembangunan  desa merupakan  mekanisme  dari  keinginan  masyarakat  yang  terintegrasi  dengan masyarakat.
Menurut  Sulastri  (2016:16)  pembangunan  desa  dapat  dilihati  dari berbagai aspek, yaitu sebagai suatu proses, suatu program, dan suatu gerakan.
Oleh karena itu, sasaran yang dapat dicapai dalam pembangunan desa adalah (1)  Meningkatkan  layanan  pertanahan  dan  menangani  masalah  pertanahan dibawah yurisdiksi kabupaten, (2) Memperkuat manajemen dan pengendalian pemanfaatan  ruang  untuk  menciptakan  lingkungan  kehidupan  yang  efisien, efektif  dan berkelanjutan, (3) Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat, (4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil  dan  daerah  perbatasan,  (5)  Meningkatkan  kualitas  perencanaan pembangunan  di  daerah,  (6)  Meningkatkan  ekonomi  regional  dan menghilangkan ketidaksetaraan antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Desa harus menerapkan prinsip transparansi dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam kontek UU desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahapan penting yaitu, (1) Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep pembangunan desa dan desa membangun. Konsep membangun  desa  dalam  konteks  perencanaan  adalah  bahwa  desa  harus merujuk pada perencanaan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan. Ini diatur dalam UU desa, khususnya pasal 79 dan 80, (2) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang banyaknya penggunaan keuangan desa. Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran desa yang ditentukan dalam APBDesa digunakan.
Saat  melakukan  kegiatan  pembangunan,  masyarakat  dan  pemerintah desa menerima bantuan secara bertahap. Secara teknis, bantuan diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, staf pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa. Ketentuan pendamping untuk masyarakat  dan  pemerintah  desa  diatur  dalam  Pasal  128-131  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  dan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014,  terlihat  bahwa  laporan pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  harus  sepenuhnya terintegrasi,  terlepas  dari  sumber  pendanaan  yang  disediakan  oleh  desa.  Ini berbeda  dari  peraturan  sebelumnya,  yang  mengharuskan  desa  untuk menyiapkan  laporan  pertanggungjawaban  tentang  penggunaan  dana berdasarkan sumber dananya.
Pada  konsep  pembangunan,  para  ilmuan  islam  menganggap  manusia bertanggung  jawab  dan  berperan  dalam  menentukan  tingkat  perkembangan pembangunan. Ini juga sesuai dengan konsep yang menerima manusia sebagai wakil Allah, yang bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya yang diterapkan dalam Islam dan dipercayakan kepadanya. Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 30 dan Q.S Fatir/35 : 39)
َخ  ِض ْرَ ْلْا يِف  ٌل ِعا َج يِ نِإ ِةَكِئ َلَ َمْلِل  َكُّب َر  َلاَق ْذِإ َو ا َهيِف ُد ِسْفُي  ْن َم اَهيِف  ُلَع ْجَتَأ اوُلاَق ۖ ًةَفيِل َنو ُمَلْعَت  َلَ ا َم ُمَلْعَأ يِ نِإ  َلاَق ۖ  َكَل  ُس ِ دَقُن َو  َك ِد ْم َحِب ُحِ بَسُن  ُن ْحَن َو  َءا َم ِ دلا  ُكِفْسَي َو Terjemahnya :
“Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu  orang  yang  akan  membuat  kerosakan  padanya  dan  menumpahkan darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah/2: 30)
ْمُه ُرْفُك  َني ِرِفاَكْلا ُدي ِزَي  َلَ َو ۖ ُه ُرْفُك ِهْيَلَعَف  َرَفَك  ْن َمَف ۚ  ِض ْرَ ْلْا يِف  َفِئ َلَ َخ  ْمُكَلَع َج يِذَّلا  َوُه َدْن ِع
ْم ِهِ ب َر
ا ًراَس َخ  َّلَِإ  ْمُه ُرْفُك  َني ِرِفاَكْلا ُدي ِزَي  َلَ َو ۖ اًتْق َم  َّلَِإ
Terjemahnya :
“Dialah  yang  menjadikan  kamu  sebagai  khalifah-khalifah  di  bumi. Barangsiapa  kafir  maka  (akibat)  kekafirannya  akan  menimpa  dirinya sendiri.  Dan  kekafiran  orang-orang  kafir  itu  hanya  akan  menambah kemurkaan  di  sisi  Tuhan  mereka.  Dan  kekafiran  orang-orang  kafir  itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.” (Q.S Fatir/35: 39).
Menurut  Nor  Sahida  Mohamad  (2013:367)  Sebagai  Khalifah  Allah, manusia  bertanggung  jawab  kepada-Nya  dan  akan  diganjar  atau  disiksa  di akhirat berdasarkan perlakuan dan tindakan mereka di dunia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  mengkaji efektivitas  Alokasi  Dana  Desa.  Menurut  Moleong  (2002:4)  penelitian  ini  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis,  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Salah  satu  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.  Metode  studi  kasus  memastikan  bahwa  peneliti  tetap  holistik  dan signifikan.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini    adalah  untuk  membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti.
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Pakatto  Kabupaten  Gowa.  Desa  Pakatto dipilih  karena  desa  ini  menjadi  pedoman  desa  lain  yang  ada  di  Kecamatan Bontomarannu  dalam  mengalokasikan  dana  desa,  meskipun  masih  banyak menyimpan  banyak  persoalan  alokasi  anggarannya.  Sumber  data  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa, sekretaris  desa,  bendahara  desa,  kasi  pembangunan,  ketua  BPD,  dan  tokoh- tokoh masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  perencanaan Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Pakatto  Kecamatan  Bontomarannu Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahap pertama yaitu kegiatan Musrembang dimana pada kegiatan ini dibentuk tim pelaksana dan  proses  perencanaan  dilakukan  dengan  model  partisipatif.  Tim  pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan terdiri atas Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung  Jawab  Administrasi  Kegiatan  (PJAK).  Bendahara  Desa  selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK), dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  pula  bahwa Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Pakatto  kurang  efektif  meskipun  dapat  dilihat  dari  prosedur  perencanaannya yang  melibatkan  tokoh  masyarakat,  tetapi  masih  ada  aspirasi  atau  pendapat masyarakat  tidak  direspon  oleh  pemerintah  desa.  Namun,  perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Pakatto telah  berjalan  dengan  baik.  Proses  perencanaan  yang  ada  telah  dilaksanakan sebagaimana  mestinya  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  melibatkan  seluruh
elemen masyarakat yang ada di Desa Pakatto yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal  menyumbang  ide,  pemikiran  dan  tenaga  sehingga  proses  perecanaan tersebut dapat berjalan.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak  Basir  dengan  peneliti  tentang bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan Musrembang:
“ Sebelum  dilakukannya  Musrembang  terlebih  dahulu  dilakukan  Musdus (Musyawarah Dusun) di musdus ini sudah dilibatkan masyarakat. Para kepala dusun bersama tokoh masyarakat mengadakan rapat terkait pembangunan yang akan dilakukan setelah  itu  diadakan  musdes  (Musyawarah  Desa)  di  musdes  ini  sudah  dimasukkan aspirasi masyarakat selanjutnya musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di musrembang ini sudah ada rencana kegiatan tapi sesuai kesepakatan masyarakat apakah dia ingin mengganti atau tidak biasanya masyarakat akan berpendapat sampai mereka puas dengan hasil musrembang. ”(Wawancara 4 Juni 2020).
Selain itu, terlihat dalam proses tahapan perencanaan yang dilaksanakan pada  saat  musrembang  desa  tingkat  penyampaian  pendapat  atau  aspirasi masyarakat  telah  meningkat,  namun  keseluruhan  pendapat  tersebut  tidak dilaksanakan dikarenakan pemerintah desa memiliki skala prioritas masyarakat.
Terkait  hal  tersebut  adapun  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Dusun Pakatto Caddi yaitu Bapak Abdul Latif mengatakan bahwa :
“ Memang benar apa kata Kepala Desa saat perencaan kegiatan ingin dilakukan Kepala  Desa  menyampaikan  kepada  seluruh  Kepala  Dusun  untuk  mengadakan  rapat terkait  rencana  pembangunan  tetapi  kami  hanya  mengundang  tokoh  masyarakat  saja seperti  para  ketua  RT  dan  RW,  kelompok  tani  dan  pemuda  desa.  Terkait  aspirasi masyakarat biasanya kami memilih yang mana yang lebih diprioritaskan dulu yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. ” (Wawancara 4 Juni 2020).
Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Yohanes V.A (2018) yang berjudul Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama  masyarakat  membuat  rencana  dalam  Musrembang  untuk  mencari kesepakatan  hasil  yang  menjadi  sasaran  atau  prioritas  dari  masyarakat  itu sendiri terkait apa yang akan dibangun nantinya.
Pelaksanaaan kegiatan efektivitas Alokasi Dana Desa, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sebesar Rp. 2.344.919.791,00 (dua milyar tiga ratus  empat  puluh  empat  juta  sembilan  ratus  sembilan  belas  ribu  tujuh  ratus sembilan  puluh  satu  rupiah).  Dimana  pengalokasian  anggaran  Alokasi  Dana
Desa oleh Pemerintah Desa Pakatto diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan  jumlah  Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  Desa  Pakatto  adalah sebesar  Rp.  1.497.110.075  (Satu  milyar  empat  ratus  sembilan  puluh  tujuh  juta seratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan berbagai jenis kegiatan sudah baik. Namun, hal  ini  belum efektif karena tidak ada pengawasan  yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir bahwa :
“ Alhamdulillah  kalau  partisipasi  masyarakat  di  desa  ini  sudah  sangat mendukung  proses  pembangunan  karena  kami  selalu melibatkan masyarakat.  Apabila dilakukan kegiatan pembangunan seperti penyirtuan umpamanya di dusun Lantebung kami melibatkan warga yang ada didusun tersebut dan masyarakat dengan semangat membantu  pemerintah  desa  dalam  kegiatan  pembangunan  ini.” (Wawancara  4  Juni 2020).
Sementara itu, menurut ketua BPD yaitu Bapak Yusuf Dg. Bantang yang juga berpendapat terkait belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa :
“Kegiatan pembangunan desa  yaitu salah satunya pembangunan rabat beton, paving blok dan irigasi sebenarnya sudah cukup baik. Namun, hal ini tidak efektif karena tidak  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.    Masyarakat  tidak  tahu tanggung
jawab mereka sebagai tim evaluasi
langsung  dari  setiap  kegiatan  pembangunan  yang  terjadi  di  desa” (Wawancara 5 Juni 2020).
Pada  tahapan  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)  di  Desa  Pakatto Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa dalam  Penyelesaian  penyusunan pertanggung  jawaban  efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  dapat  dikatakan  sudah baik,  hal  ini  nampak  pada  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  desa,  dan  BPD  serta  ketepatan  waktu penyelesaian LPJ.
Hal ini berdasarkan pula pada hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pakatto yaitu Ibu Rosmala Dewi, SE yang menyatakan bahwa:
“LPJ ini disusun oleh Bendahara Desa dan Sekretaris desa yang berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk LPJnya sudah terselesaikan dengan baik, tepat waktu  dan  sudah  terlaporkan  dipusat.  Desa  Pakatto  ini  juga  dijadikan  sebagai percontohan  dalam  penyusunan  LPJ  untuk  setiap  desa  yang  ada  di  Kecamatan Bontomarannu.” (Wawancara 4 Juni 2020)
Adapun  pernyataan  yang  salah  satu  Tokoh  Masyarakat  yaitu  Bapak Buhari, S.Pd.i yang menyatakan bahwa:
“Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi hasil pembangunan sehingga kita masyarak tidak tahu apakah ada kendala yang terjadi dalam proses pembangunan atau tidak, selesai musrembang kami hanya melihat pembangunan mana saja yang di ACC oleh pemerintah desa.” (Wawancara 8 Juni 2020).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  walaupun  secara  administrasi  tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pakatto dapat diselesaikan dengan baik.  Namun,  pemerintah  desa  tidak  melakukan  evaluasi  kegiatan  bersama masyarakat  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tahapan  pertanggung  jawaban yang dijalankan oleh pemerintah Desa Pakatto belum efektif.
Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Yulius F.N.N (2019) yang berjudul  Analisis  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  Meningkatkan Pembangunan  Desa  di  Desa  Fafai  Distrik  Demba  Kabupaten  Waropen  Tahun 2015-2016, bahwa tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.
Sementara itu, dalam proses pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan tujuan  pelaksanaan,  dana  (anggaran)  adalah  salah  satu  hal  yang  terpenting dalam  proses  pelaksanaan  dikarenakan  dana  adalah  alat  untuk  pembiayaan pelaksanaan  baik  pembangunan,  pemberdayaan  dan  penyelenggaraan pemerintah desa.
Oleh karena itu, masalah keterlambatan dana sangat berpengaruh besar dalam  proses  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan, seperti  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Pakatto  Bapak  Basir  mengenai keterlambatan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah ke Desa Pakatto sebagai berikut:
“Yang  menghambat  kegiatan  pembangunan  ini  sebenarnya  keterlambatan pencairan  Dana  Desa  dari  Kabupaten  ke  Desa  sehingga  kami  juga  terkendala  dalam pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara 4 Juni 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  faktor penghambat  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Pakatto  yaitu keterlambatan  dana  yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada  Desa  Pakatto mengakibatkan proses pengerjaan yang telah direncanakan menjadi terhambat.
Keberhasilan  suatu  rencana  tidak  terlepas  dari  kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang baik dan memiliki kemampuan dalam mengelola Alokasi Dana Desa, karena SDM memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.  Kualitas  SDM  yang  masih  rendah  di  Desa Pakatto  ini  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir yang menyatakan bahwa:
“Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  di  Desa  Pakatto  ini  juga  menjadi penghambat bagi kami dalam melakukan kegiatan khususnya pemberdayaan masyarakat. Desa  Pakatto  sangat  membutuhkan  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  di  desa.” (Wawancara 4 Juni 2020).
Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua LPM Desa Pakatto, Bapak Jalil Dg. Tompo yang menyatakan :
“Masih  Rendahnya  Pendidikan  masyarakat  di  Desa  Pakatto  ini  yang menyebabkan kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Banyak orangtua yang bisa dikatakan mampu tapi hanya menyekolahkan anaknya sampai SMA dengan alasan sudah bisa kerja di pabrik.” (Wawancara 5 Juni 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  faktor penghambat  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Pakatto  adalah sumber  daya  manusia,  hal  ini  terjadi  karena  masih  rendahnya  pendidikan masyarakat  membuat  Kurang  efektifnya  pengalokasian  Dana  Desa  dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa.
Faktor-faktor penghambat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abu Rahum (2015) dengan judul penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long  Ikis  Kabupaten  Paser.  Dimana  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur adalah rendahnya tingkat pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga kurang optimalnya pembangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Efektivitas Alokasi  Dana  Desa  dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Fisik  di  Kabupaten Gowa,  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Pakatto,  dalam  proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  Pada  tahapan  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Pakatto  sudah  dikatakan  efektif,  dimana  dalam  kegiatan  musrembangdes tingkat  partisipasi  masyarakat  dan  tingkat  penyampaian  pendapat  telah meningkat.  Pada  tahapan  pelaksanaan  masih  kurang  efektif,  karena  belum adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Sementara  tahapan  pertanggungjawaban,  pengelolaan  Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih dikatakan belum efektif karena masyarakat
tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto yaitu pencairan dana desa, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Agustin,  Amelyana,  Sjamsiar  Sjamsuddin,  dan  Ratih  Nur  Pratiwi.  2014. Efektivitas  Dana  Pembangunan  Fisik  Desa  Pucangro  Kecamatan  Gudo, Kabupaten  Jombang. Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol.  2,  No.  4,  Hal.
735-739.
Dethan,  Minarni  Anaci.  2019. “Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD): Suatu Pendeketan Teoritis” . Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas, Vo. 7, No. 1, hlm 15-19
Fahri,  Lutfhi  Nur.  2017.  “ Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa  terhadap Manajemen  Keuangan  Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program Pembangunan Desa ”. Jurnal Publik Vol. 11, No. 01, hlm. 75-88.
Hardiana,  Dei  Gratia  Ulfah.2017. Implementasi  Permendagri  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa [Skripsi].  Pusat  Perpustakaan,    UIN  Maulana Malik Ibrahim: Malang
Kemenkeu.  2018. Rincian  Alokasi  Dana  Desa  Provinsi/Kabupaten/Kota  dalam  APBN
T.A. 2019. Kementerian Keuangan : Jakarta.
Kemendagri.  2019. Kode  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  Provinsi Sulawesi Selatan . Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.
Kabupaten  Gowa.  2017. Perbup  Gowa  Nomor  3  Tahun  2017 .  Bupati  Gowa:
Gowa.
Makmur.  2011. Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan. Bandung:  Refika Aditama
Masruri  dan  Imam  Muazansyah.  2017  “ Analisis  Efektifitas  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat    Mandiri  Perkotaan  (PNPM-MP)  (Studi  Kasus Pada  Kecamatan  Bunyu    Kabupaten  Bulungan  tahun  2010) ”.  Journal  of Governance and Public  Policy Vol.4, No.2, Hal : 366-392.
Miles, Matthew B dan  A Michael Huberman. 1992. “Qualitative Data Analysis” Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif . Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
Maulana,  Fajri.  2018. Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam
Pembangunan  Desa  Tahun  2016  di  Desa  Baletbaru  Kecamatan  Sukowono Kabupaten Jember [Skripsi]. Jember: Digital Repository,
Universitas Jember.
Maulana,  M.  Indra.  2017. Peran  Dana  Desa  dalam  Memberdayakan  Masyarakat Ditinjau  Dari  Perspektif  Ekonomi  Islam [Skripsi].  UIN  Raden  Intan Lampung: Lampung
Mingkid,  Gary  Jonathan,  Daud  Liando,  dan  Johny  Lengkong.  2017. Efektivitas
Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan . Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 2, No. 2, hal: 3
Mohamad,  Nor  Sahida,  dan  Sanep  Ahmad.  2013.  “ Pembangunan  Menurut  Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan ”. Prosinding Perkem VIII, Jilid 1 (2013) 355-370.
Moleong,  Lexy  J.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Munir, H Dasril dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

## YPAP
Muntahanah,  Siti,  dan  Tjahjani  Murdijaningsih.  2010. “Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”.
Jember : Universitas Jember.
Nurhayati,  Dies.  2017.  “ Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat ”.  Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) Vol. 1, No. 2, hlm. 1-12.
Pandawa, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) dan Dana  Desa  (Dd)  dalam  Membangun  Desa  di  Kecamatan  Malinau  Utara Kabupaten  Malinau  Provinsi  Kalimantan  Utara . Jurnal  Renaissance, 2(2),  224- 241.
Rahman,  A.Z,  Novitasari,  D.  2018.  Kebijakan  Pembangunan  Desa  Melalui
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan
Pembangunan. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 3, No. 2
Sembel.  T,  Gosal.  R,  Pangemanan,  Sofia.  2017.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Desa  ( Studi  di  Desa  Sinsingon  Barat  Kecamatan  Passi Timur  Kabupaten  Bolaang  Mongondow ).  E-Journal  Universitas  Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 2
Setiawan, Hadi. 2014. Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga
Kerja,  dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi   DKI Jakarta [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta Shub’hi, B. D. G., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. (2019). Peranan alokasi dana desa (ADD)  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  pengembangan  desa  (studi  di kantor  desa  Sumbersekar,  kecamatan  Dau,  kabupaten  Malang) . Respon Publik, 13(1), 12-17.
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Revika Aditama .
Suharto, G Didik. 2016. Membangun Kemandirian Desa . Yogyakarta: Pustaka Belajar
Sumaryadi,  Nyoman.  2015. Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah. Jakarta: Citra Utama
Sumianto,  La.  2018. Efektifitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Fisik  Di  Desa  Kampo-Kampo  Kecamatan  Binongko  Kabupaten Wakatobi. Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 2.
Suparno, A dan Suhaenah. 2001. Pembangunan Desa. Jakarta: Erlangga .