## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AFFIRMATIVE ACTION PADA PEMILIHAN LEGISLATIF  2019 DI CILACAP 1
Mastur* 1 , Ristina Yudhanti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia Jl Menoreh tengah X/ 22 Sampangan Semarang, Jawa Tengah 50236
2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Kelurahan Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229 mastur@unwahas.ac.id

## Abstract
The  implementation  of  several  election  legal  products  in  Indonesia,  especially  in  Cilacap,  has not  been  accommodative  with  affirmative  action.  It  reflected  from  the  winners  of  three  female candidates in the 2019 Legislative Election (Pileg 2019) in Cilacap. They are Teti Rohatiningsih from  Golongan  Karya  Party,  Novita  Wijayanti  from  Gerakan  Indonesia  Raya  Party  and  Siti Mukaromah  from  Kebangkitan  Bangsa  Party  who  represent  their  politicaleconomic  elites.  In fact,  two  of  them,  (Novita  Wijayanti  and  Siti  Mukaromah)  are  incumbent  candidates.  The research  method  that  used  in  this  article  is  qualitative  method  with  normative  and  juridicial approach.  This  research  was  carried  out  with  observing  the  activities  of  preelection,  election and post-election. The data also obtained through in-depth interviews and literature study.
Keywords: Affirmative Action; 2019 Legislative Election; Cilacap.

## Abstrak
Penerapan  beberapa  produk  hukum  tentang  kepemiluan  di  Indonesia,  khususnya  di  Cilacap belum sepenuhnya akomodatif dengan affirmative action. Hal ini, dapat dilihat dari kemenangan tiga  kandidat  perempuan  pada  Pemilihan  Legislatif  2019  (Pileg  2019)  di  Cilacap,  yakni  Teti Rohatiningsih  dari  Partai  Golongan  Karya  (Golkar),  Novita  Wijayanti  dari  Partai  Gerakan Indonesia  Raya  (Gerindra)  dan  Siti  Mukaromah  dari  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB). Ketiganya  mewakili  elite  ekonomi-politiknya  masing-masing.  Bahkan  dua  di  antaranya,  yakni Novita  Wijayanti  dan  Siti  Mukaromah  merupakan  kandidat  petahana.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengamati aktivitas pra pileg, pileg dan pascapileg, utamanya pasca keputusan perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum.
Kata Kunci: Affirmative Action ; Pemilihan Umum Legislatif 2019; Cilacap.

## A. Pendahuluan
Sudah  lebih  dari  dua  dekade  Indonesia  memasuki  era  Reformasi.  Era  yang  secara  ideal mendukung  penuh  proses  liberalisasi  politik  akar  rumput  yang  mana  pada  rezim  politik-
1 Artikel  hasil  penelitian  peneliti  pada  tahun  2019  dengan  sumber  dana  internal  dari  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Wahid Hasyim Semarang.
pemerintahan  sebelumnya  (Orde  Baru)  sengaja  ditutup.  Proses  liberalisasi  politik  ditutup  pada rezim Orde Baru, karena peran negara terlalu dominan dalam proses politik, sehingga paradigma yang  dibangun  dalam  proses  politik  bersifat  kenegaraan  atau  dalam  istilah  arus  utama  disebut sebagai top-down (Nugroho,  2001) . Oleh  karena  itu,  logika  kebenaran  adalah  kebenaran  milik negara, negaralah yang menjadi subyek tunggal proses politik ( powerful ).
Pada kenyataannya, peran negara yang terlalu dominan dalam proses politik membuat peran masyarakat menjadi powerless (berkekuatan lemah). Kondisi tersebut justru menghambat proses pembangunan  bangsa  dan  negara.  Dengan  demikian,  logika  dasar  yang  diusung  Reformasi berangkat  dari  filsafat  liberal  dalam  bentuk  liberalisasi  politik  atau  dalam  bentuk  yang  lebih konkret berupa demokrasi.
Kehendak berdemokrasi adalah mengamini proses politik yang menggunakan model aspirasi yang  berasal  dari  bawah  kemudian  dibawa  ke  atas  ( bottom-up ) . Hal  tersebut  karena  subyek utama dalam demokrasi adalah rakyat (dari, oleh, untuk dan rakyat). Merujuk pada hal tersebut, maka  wujud  konkretnya  adalah  desentralisasi.  Dengan  kata  lain,  maka  produk  utama  dan  yang paling  identik  dengan  Reformasi  adalah  desentralisasi.  Meskipun,  secara  historis-yuridis pengaturan  tentang  pokok-pokok  desentralisasi  sudah  diatur  dari  periode  pemerintahan sebelumnya  hingga  masa  Transisi.  Desentralisasi  merupakan  wujud  dari  pengamalan  Pasal  18 Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tentang Ketatanegaraan. Produk undang-undang dasar tersebut memiliki produk undang-undang turunan yang  menjadi  landasan  yuridis  pelaksanaan  desentralisasi  dari  periode  ke  periode.  Undang- undang  tersebut,  yaitu;  1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah;  4)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah , namun  wujud  desentralisasi  yang  paling radikal  adalah  wujud  desentralisasi  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  parameter  radikalnya,  dinilai  dari  dilangsungkannya untuk pertama kali pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dilaksanakan secara  langsung. Dengan  diadakannya  pemilu  di  tingkat  daerah  artinya  telah  mengubah  secara  radikal  lokus distribusi kedaulatan politik dari yang selama ini dikooptasi oleh negara menjadi lebih menyebar yang selama ini dikooptasi oleh negara.
Penyelenggaraan  pemilu  di  tingkat  lokal  berarti  membuka  ruang  partisipasi  publik  ( public sphere )  lebih  luas  dalam  konteks  kontestasi  politik.  Artinya,  bahwa  secara  ideal  desentralisasi melalui wujudnya pemilu di tingkat daerah  menghendaki  bagi siapapun  masyarakat sipil warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut ambil peran dalam perebutan kekuasaan (eksekutif  maupun legislatif).  Namun  demikian,  konsepsi  ideal  tersebut  acapkali  bersifat  paradoksal.  Kenyataan tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dua  alasan  yang  paling  signifikan,  yakni  penerapan  hukum tata  negara  yang  tidak  mengakar  dan  pelaksanaan  hakekat  demokrasi  yang  belum diimplementasikan dengan baik. Akibatnya, minim nilai keadilan  bagi masyarakat umum ketika berkontestasi.  Sementara  itu,  kenyataannya  masyarakat  memiliki  stratifikasi  ekonomi  yang beragam.  Terlebih  jika  stratifikasi  masyarakat  tersebut  dilihat  dari  sudut  pandang  gender (kontestasi politik perempuan).
Klsifikasi  tingkat  kesejahteraan  dan  kemiskinan  menurut  Jeffrey  A.  Winters,  yaitu  ikut sertanya  orang-orang  kaya  warisan  Orde  Baru  (oligarki)  dalam  ruang  partisipasi  publik  ( public sphere )  berpengaruh  terhadap  dominasi  mereka  dalam  menguasai  ruang  partisipasi  public (Winters,  2011).  Jika  konteks  ruang  partisipasi  publik  adalah  kontestasi  politik,  maka kemungkinan oligarki Orde Baru untuk memenangkan perebutan kekuasaan (eksekutif  maupun legislatif)  sangatlah  besar.  Hal  ini,  karena  basis  kekuasaan  mereka  adalah  uang,  di  mana  uang merupakan sumber kekuasaan  yang paling fleksibel untuk digunakan dalam  menguasai  apapun. Apalagi,  jika  kita  melihat  kenyataan  bahwa  pemenangan  kandidat  dalam  kontestasi  politik  di Indonesia  yang berbiaya tinggi  (Fitriyah, 2016). Sehingga  membuka kemungkinan  bagi  mereka
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
yang merupakan kandidat petahana ( incumbent ) (Sukmajati & Aspinall, 2015), oligarki dan yang mewakili oligarki untuk mendominasi proses perebutan kekuasaan (eksekutif maupun legislatif). Dengan demikian, merujuk pada kenyataan ini bahwa desentralisasi yang secara ideal membuka ruang  partisipasi  publik  secara  luas  justru  berdampak  pada  perpindahan  dominasi  ekonomi- politik  warisan  Orde  Baru  pada  tingkatan  lokal.  Dalam  hal  ini,  terwujud  pada  kooptasi  ruang partisipasi publik oleh oligarki.
Sementara  itu,  yang  disebut  paradigma  masyarakat  yang  bias  gender  karena  masih  sedikit sekali  keberpihakan  pemilu  terhadap  keikutsertaan  perempuan  ( affirmative  action ).  Meskipun, secara konseptual isu gender tidak selamanya bicara mengenai perempuan, namun dalam konteks kontestasi  politik  Indonesia,  perempuan  lebih  sering  dijadikan  obyek  ketimbang  subyek  dalam proses politik. Pada akhirnya, konteks gender dalam hal ini lebih berpihak terhadap perempuan.
Kooptasi  yang  dilakukan  oleh  kandidat  perempuan  petahana,  oligarki  perempuan  dan kandidat  perempuan  yang  mewakili  oligarki  bahkan  lintas  gender  karena  kuatnya  dominasi kandidasi  laki-laki  (patriarki)  pada  akhirnya  melahirkan  implementasi  undang-undang  yang hanya bersifat kuantitatif. Hal ini, jika diperhatikan lebih teknis terjadi karena proses “jual-beli” penentuan  nomor  urut  dalam  sistem . Akibatnya,  banyak  kandidat  perempuan  dari  kalangan umum  memiliki  nomor  urut  besar  (Marwah,  2014).  Lain  halnya,  dengan  kandidat  perempuan petahana, oligarki perempuan dan kandidat perempuan  yang  mewakili oligarki  lebih cenderung bisa  mengakses  nomor  urut  yang  lebih  kecil.  Sedangkan,  nomor  urut  cukup  berpengaruh signifikan menjaring suara pemilih secara psikologis, sehingga sangat patut untuk diperebutkan.
Kasus  di  Cilacap  menjadi  perumpamaan  konkret  untuk  menjelaskan  fenomena  tersebut. Novita  Wijayanti  yang  merupakan  calon  legislatif  dari  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra),  yang  merupakan  caleg  petahana  sekaligus  caleg  yang  merepresentasikan  oligarki Franz  Lukman  di  Cilacap  memperoleh  nomor  urut  1.  Siti  Mukaromah,  caleg  dari  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  yang  merupakan  caleg  petahana  dan  juga  merepresentasikan kekuatan politik Muhaimin Iskandar (Cak Imin; Ketua Umum PKB) memperoleh nomor urut 1. Tetti  Rohatiningsih,  caleg  dari  Partai  Golongan  Karya  (Golkar),  yang  merupakan  caleg perempuan  pendatang  baru,  namun  karena  latar  belakang  jabatan  suaminya,  Tatto  Suwarto Pamudji  sebagai  Bupati  Cilacap  memperoleh  nomor  urut  2. Dalam  hal  ini,  nomor  urut  Tetti Rohatiningsih  berada  tepat  di  bawah  caleg  petahana  Dito  Ganundito .  Latar  belakang  jabatan suaminya,disinyalir  menjadi  alasan  kuat  kenapa  Tetti  Rohatiningsih  tidak  hanya  mendapatkan nomor  urut  kecil,  tetapi  juga  menjadi  fenomena  politik  yang  menarik  karena  menjadi  caleg perempuan pendatang baru yang memperoleh suara terbanyak pada Dapil 8 (Cilacap-Banyumas) (Afifiyah,  2019).  Pencalonannya,  mengalahkan  dominasi  Novita  Wijayanti  yang  pada  periode- periode  sebelumnya  selalu  menjadi  caleg  perempuan  dengan  perolehan  suara  terbanyak.  Selain itu, pencalonannya juga mengalahkan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun,  seperti  yang  diketahui  bahwa  basis  masyarakat  Dapil  8  adalah abangan, yang merupakan basis masa PDI-P. Jika melihat caleg perempuan yang lain, maka mereka lebih tepat dikatakan sebagai “pelengkap penderita.” Hal ini, karena hampir tidak mungkin mereka muncul di permukaan sehingga pencalonannya hanya dianggap sebagai “hantu” oleh sebagian pihak.
Permasalahannya,  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  mengakomodir dan responsif terhadap gender kurang terimplementasi dalam praktik dan capaiannya masih bersifat kuantitatif dan  belum  berjalan  maksimal.  Sebagai  contoh  implementasi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  Partai  Politik  yang  menentukan  Keterwakilan  Perempuan  Minimal  30  Persen dinilai berhasil menyerap kandidat perempuan di tingkat lokal, namun masih cenderung dipenuhi sebatas  formalitas. Pada akhirnya,  muncul  fenomena kandidat perempuan  yang tidak kompeten karena  proses  rekrutmen  politik  yang  bersifat  serampangan.  Dalam  beberapa  kasus  bahkan  dan sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  partai  politik  (parpol)  melakukan  manipulasi  proses rekrutmen  politik.  Akibatnya,  muncul  fenomena  kandidat-kandidat  perempuan  yang  hanya dijadikan  sebagai  “pajangan  kampanye”  sebatas  untuk  memenuhi  persyaratan  administrasi
parpol  peserta  pemilu.  Banyak  di  antara  kandidat  perempuan  tersebut  misalnya  yang  menjadi caleg,  namun  dalam  proses  kampanye  tidak  melakukan  kampanye  sama  sekali  atau  bahkan warga sekitar tidak mengenali siapa caleg perempuan tersebut pada daerah pemilihannya (dapil). Kondisi  tersebut  terjadi  karena  beberapa  kemungkinan,  namun  kemungkinan  yang  paling signifikan  adalah  adanya  kooptasi  kandidat  perempuan  petahana,  oligarki  perempuan  dan kandidat perempuan yang mewakili oligarki.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Dessy Artina dengan judul “Keterwakilan  Politik  Perempuan  dalam  Pemilu  Legislatif  Provinsi  Riau  Periode  2014-2019” yang  hasilnya  peran  serta  perempuan  dibutuhkan  untuk  menyelesaiakan  permasalahan perempuan dalam legislatif di Riau (Artina, 2016). Penelitian lainnya dengan judul” Perempuan dan  Politik  dari  Pemilu  ke  Pemilu:  Mengawal  Keterwakilan  Perempuan  Melalui  Affirmative Action” oleh Ari Pradanawati disimpulkan keterwakilan perempuan dilegislatif sudah meningkat meskipun  tidak  signifikan  (Pradhanawati,  2010).  Penelitian  selanjutnya  oleh  Zainal  Mukarom dengan  judul  “Perempuan  dan  Politik  dari  Pemilu  ke  Pemilu:  Mengawal  Keterwakilan perempuan  melalui Affirmative  Action” disimpulkan  terbatasnya  peran  perempuan  berdampak langsung dan tidak langsung upaya pengembangan masyarakat termasuk perempuan (Mukarom, 2008).  Penelitian  ini  berbeda  dengan  sebelumnya  karena  penelitian  ini  tentang  keterwakilan perempuan yang jadi yang mewakili elit parpol dan calon petahana di Cilacap.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  pada  tahun  2019  di  Cilacap  dengan  melibatkan  beberapa  informan  penelitian  yang dianggap  relevan.  Penelitian  ini  berusaha  memahami  fenomena  yang  dirasakan  subjek sebagaimana adanya dan lebih menekankan pada pemahaman tentang makna ( verstehen ). Sedangkan dalam pendekatan penelitiannya, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan yuridis empiris  yakni dilakukan dengan  melihat kenyataan  yang ada dalam praktik di  lapangan. Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  secara  sosiologis  yang  dilakukan  secara langsung ke lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Cilacap Sebagai Arena Kontestasi Politik
Cilacap  merupakan  daerah  yang  berada  di  pesisir  laut  Jawa  bagian  selatan.  Daerahnya terbentang  cukup  luas,  sehingga  menjadi  pembatas  bagi  dua  provinsi,  yakni  Jawa  Barat  dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, masyarakat Cilacap terbiasa dengan keberagaman yang terjadi di masyarakat, sehingga sering dikenal sebagai masyarakat yang egaliter.
Pada  kenyataannya,  dalam  konteks  politik  egalitarian  dekat  politik  aliran abangan (“ pendeng gepeng ”). Oleh karena itu, suara mayoritas di Cilacap bahkan daerah eks-Karesidenan Banyumas  adalah  suara  yang  mewakili  politik  aliran abangan (Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan:  PDI-P).  Meskipun  dalam  pelaksanaan  pemilihan  bupati  (pilbup)  pada  periode pemilihan  beberapa  tahun  belakangan  selalu  dimenangkan  oleh  kandidat  yang  diusung  Partai Golongan  Karya  (Golkar),  namun  kemenangan  terlebih  lebih  melihat  kepada  nama  besar kandidat  daripada  latar  belakang  parpol  ( candidat  centered  politics ).  Dalam  hal  ini,  Tatto Suwarto  Pamudji  diuntungkan  dengan  faktor  kepetahanaan.  Dominasi  masyarakat  “ pendeng gepeng ”  juga  menunjukkan  bagaimana  kondisi  sosio-ekonomi  Cilacap.  Dalam  hal  ini,
kemiskinan  di  Cilacap  masih  cukup  tinggi  yang  diikuti  dengan  tingkat  pendidikannya  yang masih rendah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, n.d.).

## 2. Pemilihan Legislatif 2019 di Cilacap
Desentralisasi  dalam  bentuknya  yang  paling  konkret,  yakni  pemilu  di  tingkat  lokal  yang menghendaki  terciptanya  ruang  publik  yang  adil,  namun  pada  kenyataannya  belum.  Misalnya, penerapan peraturan 30 persen kuota perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal yang  masih  dirasa  bersifat  kuantitatif  daripada  kualitatif.  Meskipun  perempuan  juga  sudah bergabung  dan  masuk  dalam  infrastruktur  politik  seperti  partai  politik  namun  masuknya perempuan  bukan  sekedar  memenuhi  persyaratan 30  persen  saja  tapi  juga  memiliki  jabatan penting  di  parpol  (Silaban,  2015).  Pada  kenyataannya,  memang  mulai  muncul  caleg-caleg perempuan,  namun  beberapa  diantaranya  seakan-akan  hanya  menjadi  pelengkap  penderita. Kondisi  ini  tidak  dapat  terlepas  dari  sifat  pragmatif  parpol  pengusung  untuk  memenuhi kebutuhan  persyaratan  administrasi  peserta  pemilu  menurut  perundang-undangan  dan pemenuhan  kuota  perempuan  belum  mengarah  ke  pemenuhan  kualitas  calon  perempuan. Perempuan  yang  berhasil  terpilih  dalam  legislatif  dan  menjadi  anggota  Dewan  akan mendapatkan tantangan serta diuji didalam  masyarakat tentang kemampuan dan kompetensinya sehingga  setiap  anggota  dewan  perempuan  dituntut  meningkatkan  kualitasnya  sebagai  anggota legislatif (Sulastri, 2020). Partisipasi perempuan perlu diperkuat secara regulasinya dan perannya perempuan  mampu  berkontribusi  dalam  pembangunan  dan  mewujudkan  keadilan  berbasis gender (Budoyo & Hardiyanti, 2021).
Pada Pileg 2019 di Cilacap, hanya ada tiga perempuan yang memenangkan kontestasi, yakni Teti Rohatiningsih dari Golkar dengan memperoleh 147.905 suara, Novita Wijayanti dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan memperoleh 89.074 suara dan Siti Mukaromah dari Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dengan  memperoleh  87.613  suara.  Ketiganya  merupakan caleg petahana dengan nomor urut satu. Jika, ditelusuri lebih jauh, yakni figur Novita Wijayanti merupakan  anak  perempuan  elit  ekonomi-politik  di  Cilacap  yang  sudah  bertahan  sebelum  era Reformasi,  yaitu  Franz  Lukman  (Wawancara  pribadi  dengan  Bobby  Listyo  Widjatmoko). Bahkan Franz Lukman dapat dikatakan sebagai sosok paling penting dominasi PDI-P di Cilacap, sebelum akhirnya memilih berseberangan dengan parpol yang pernah dibesarkannya. Sementara itu, Teti Rohatiningsih adalah istri dari Bupati Cilacap aktif, yakni Tatto Suwarto Pamudji. Pada kenyataannya, meskipun Teti Rohatiningsih baru pertama kali mengikuti pileg, namun perolehan suaranya  menjadi  yang  tertinggi  di  antara  caleg  perempuan  petahana  lainnya.  Bahkan  dapat mengalahkan  kandidat  terkuat  dari  PDI-P  yang  dalam  beberapa  periode  terakhir  selalu memperoleh suara terbanyak, yakni Adisatria Suryo Sulistio, yang memperoleh 108.428 suara.
Hal ini, diyakini karena modalitas dan aksesibilitas terhadap sumber daya materil yang kuat dalam  bentuk patronase  yang dihubungkan  melalui pola dan  jaringan  yang  bersifat klientelistik melalui perantara suaminya. Penggunaan patronase dan klientelisme menjadi konsekuensi logis, jika  melihat  Cilacap  melalui  sudut  pandang  sosio-ekonomi.  Hal  ini,  senada  dengan  tesis  yang dikembangkan oleh Seymour Martin Lipset, yang menyatakan bahwa kemungkinan  masyarakat negara  yang  belum  modern  (tingkat  kemiskinan  tinggi  dan  pendidikan  rendah)  cenderung  akan menerima  keuntungan-keuntungan  jangka  pendek  (Lipset,  1959).  Sehingga,  patronase  dan klientelisme  acapkali  menjadi  jurus  jitu  bagi  para  caleg  di  tingkat  local  (Okthariza,  2019; Setiawan, 2018; Sukmajati & Aspinall, 2015; Sumarto, 2018).
Berdasarkan hal tersebut, mustahil ditemukan caleg perempuan pendatang baru mempunyai program  dan  memiliki  visi  dan  misi  yang  progresif-transformatif  mampu  menjadi  pemenang. Pada  akhirnya,  lagi-lagi  perempuan  dari  kalangan  arus  utama  hanya  menjadi  obyek  patriarki bahkan  menjadi  obyek  dari  kalangan  sesamanya  meskipun.  Caleg  perempuan  dituntut  kalau sudah  memiliki  peran  dan  kontribusi  terhadap  konstituen  yang  memilihnya.  Biasanya  pemilih meminta pertanggunjawaban dari politisi  atas perilaku buruknya  meskipun  minoritas dari kaum
perempuan  dan  akan  diberi  sanksi  atas  pelanggaran  mereka  (Rajan  &  Pao,  2022). Sekalipun struktur sosio-kultural Cilacap yang bersifat egaliter, namun belum cukup mengakomodasi upaya perempuan  dalam  kontestasi  politik.  Terlebih  jika  kasus  serupa  terjadi  pada  daerah  yang memiliki sosio-kultural patriarkis tentu hal tersebut cenderung akan terjadi lebih buruk. Dengan demikian,  tidak  ada  keberpihakan  positif  (adil)  terhadap  penyelenggaraan  pemilu  di  tingkat lokal.  Oleh  karena  itu,  perlu  menarik  kembali  peran  produk-produk  hukum  tertentu  dalam dimensi hukum tata negara.

## 3. Affirmative Action Pada Pemilihan Legislatif 2019 di Cilacap
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di  Indonesia  sebagai  praktik  demokrasi  deliberatif,  sudah semestinya  dijelaskan  melalui  politik  legislasi.  Sebab  sangat  penting  mengetahui  seberapa banyak  produk  perundang-undangan  yang  dihasilkan  dalam  hal  undang-undang  politik. Berkaitan dengan hal tersebut, secara nyata, proses sejarah perjalanan demokratisasi di Indonesia juga  akan  tergambarkan  sebagai  latar  belakang  penting  dalam  hal  ini.  Dua  determinan  pokok tersebut adalah sumber empiris seputar pemilu di Indonesia. Dua hal tersebut akan secara efektif digunakan sebagai komponen informasi pembahasan topik ini. Pembahasan topik ini bermaksud mengeksplorasi realitas pemilu di tingkat sebagai  sebuah refleksi pada penyelenggaraan  Pemilu 2024.
Eksistensi, konsep, serta peran hukum tata negara (HTN) di Indonesia bisa dijadikan sebagai objek  kajian.  Tujuan  yang  dapat  dilayani  oleh  konstruksi  model  normatif  ini  adalah  berusaha menjelaskan kondisi-kondisi yang melemahkan efektivitas pemilu dan mengeksplorasi seberapa jauh  penyelenggaraan  pemilu  memberi  pengaruh  dari  kondisi-kondisi  ini.  Pendekatan  model normatif serta konseptual terhadap pelaksanaan prosedur demokrasi ini menjadi arah penajaman lebih  terhadap  kajian  kepemiluan,  kepartaian  dan  administrasi  publik.  Dengan  data  empirik, maka demokrasi yang deliberatif dapat dipraktikkan dengan baik serta dapat menjadi refleksi dan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 agar lebih demokratis dan bermartabat.
Sejak pengucapan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah melalui berbagai  macam pemilu. Pelaksanaan pemilu apabila dilihat sejarah sudah  mengalami  beberapa kali  pemilu  yang  pernah  dilaksanakan  di  Indonesia  yaitu  berlangsung  pada  tahun1955,  1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009, 2014, dan 2019. Filosofi penyelenggaraan semua  Pemilu  tersebut  menggunakan  logika  teknis  diksi  kata  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan  adil  (luberjurdil)  yang  secara  pragmatik  mengandung  makna  strategis  ke  arah penciptaan  kehidupan  politik  beradab.  Ketetapan  tersebut  dapat  dinilai  bahwa  pemerintahan Indonesia  mengandaikan  makna  demokratisnya  pemilu  dengan  filosofi  keberadaban  yang indikatornya  adalah  disksi-diksi  tersebut.  filosofi  tersebut  merupakan  logika  kualitatif  yang merupakan  standar  bagi  seluruh  komponen  strategis  proses  demokrasi  di  Indonesia  meliputi pemerintah, lembaga legislasi, partai politik, politisi, lembaga penyelenggara prosedur demokrasi dan pemilih.
Pertengahan tahun 1998  menjadi  babak  baru kepolitikan di Indonesia. Pada tingkat  makro, telah  berlangsung  empat  kali  Amandemen  konstitusi  UUD  1945.  Dalam  kaitan  topik  ini, Amandemen  keempat  merupakan  uraian  politik  ketatanegaraan  paling  penting  sebab  menjadi akses bagi kelahiran paket undang-undang politik yang bermakna strategis bagi proses peralihan kekuasaan.  Semua  hal  tersebut  berlangsung  mengikuti  arus  besar  proses  demokratisasi  di Indonesia.  Konstelasi  politik  legislasi  pada  tahun  2007  terjadi,  terutama  menjelang  penetapan UU  No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu  adalah  bagian  dari  kualitas  prosedur demokrasi di Indonesia. Pembahasan mengenai penyelenggaraan pemilu tingkat lokal atau yang lebih  dikenal  dengan  pilkada,  sebagaimana  dalam  ketentuan  UU  No.  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilu merupakan kompilasi dan penyempurnaan yang komprehensif dalam satu UU  terhadap  semua  pengaturan  penyelenggara  pemilu,  meliputi:  pemilu  DPR,  DPD,  DPRD; pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menyambung  uraian  sebelumnya  perihal affirmative  action, hal  demikian  telah  termaktub dalam  ketentuan  UU  Nomor  2  Tahun  2011.  Ada  tiga  hal  untuk  membuat  kesuksesan  terhadap kebijakan affirmative action yaitu pertama aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur, perbaikan calon perempuan dan ketiga perbaikan cara pandang masyarakat terhadap perempuan (Chairiyah,  2019).  Keterlibatan  perempuan  dan  laki-laki  di  bidang  politik  adalah  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam  proses  jalannya  demokrasi  di  Indonesia. Affirmative  action merupakan salah  satu  solusi  dalam  menyelesaikan  masalah  terjadinya  ketimpangan  gender  dalam  aktivitas politik, kaum perempuan seyogyanya dapat berperan dan berkontribusi dalam masyarakat sesuai kompetensinya dan talenta sehingga kaum perempuan  menempati posisi-posisi  yang  selama  ini didominasi  oleh  para  laki-laki  (Hamid,  2019).  Kaum  perempuan  terlibat  dalam  politik merupakan  bagian  dari  proses  demokrasi  dan  merupakan inherent dari  sebuah  demokrasi (Purwanti,  2015).  Mengaitkan  isu  gender  dengan  proses  demokratisasi  adalah  sesuatu  yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik laki-laki  maupun  perempuan  yang  merupakan  hak  asasi  manusia  paling  mendasar.  Hak  politik perempuan dan aturan regulasi menyangkut perempuan selama ini bersifat semu, yang dalam hal ini  perempuan  terus-menerus  berada  di  bawah  kekuasaan  kaum  laki-laki  yang  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  yang  menganut  paham  patriarki  (Hardjaloka,  2012) . Dalam  upaya meminimalkan  kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) selaku  pemegang  fungsi  legislasi  telah  melakukan  beberapa  cara.  Terhadap  hal  ini,  muncul keinginan  agar  representasi  perempuan  di  lembaga  DPR  ditingkatkan.  Keinginan  untuk meningkatkan  representasi  perempuan  di  lembaga  DPR  didasarkan  pada  pengalaman  di  masa yang  lalu  bahwa  representasi  perempuan  di  DPR  sangat  minim.  Melalui  tabel  1  dapat  dilihat representasi perempuan di DPR RI sejak periode 1950-2009.
Pada kenyataan  yang  lain, dalam  wilayah Cilacap keterlibatan perempuan dalam  kontestasi politik hanya berkisar 3 (tiga) orang saja, yakni Siti Mukaromah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Novita Wijayanti dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Teti Rohatiningsih dari  Golkar.  Ketiganya  merupakan  caleg  petahana  dengan  nomor  urut  satu.  Itu  pun  merupakan hasil  figur  yang sebelumnya  mempunyai privilege entah elite ekonomi-politik ataupun istri dari pejabat setempat.
Padahal  dalam  perkembangannya,  kebijakan  afirmasi  ( affirmative  action )  terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya amandemen UUD 1945 keempat, kemudian dilanjutkan  dengan  disahkannya  UU  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan DPRD.  Peningkatan  keterwakilan  perempuan  selalu  diupayakan  melalui  pemberian  ketentuan agar  partai  politik  peserta  Pemilu  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  menyatakan:  “Setiap  Partai  Politik Peserta  Pemilu  dapat  mengajukan  calon  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”
Dari waktu ke waktu, affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam  pelaksanaan  Pemilu  2009,  yaitu  UU  No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang  Partai Politik dan  UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD,  dan  DPRD  (Mulyono,  2010).  UU  No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu mengatur  agar  komposisi  penyelenggara  Pemilu  memperhatikan  keterwakilan  perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa:  “Komposisi keanggotaan KPU, KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sekurang- kurangnya 30%”.
Pada  kelembagaan  partai  politik  pun, affirmative  action dilakukan  dengan  mengharuskan partai  politik  menyertakan  keterwakilan  perempuan  minimal  30%  dalam  pendirian  maupun
dalam  kepengurusan  di  tingkat  pusat.  UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: “Pendirian dan pembentukan Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menyertakan  30%  (tiga  puluh  perseratus) keterwakilan perempuan”. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”.
Pengaturan  yang  lebih  penting  dalam  rangka affirmative  action agar  perempuan  dapat semakin  berkiprah  di  lembaga  legislatif  adalah  ketentuan  mengenai  daftar  bakal  paling  sedikit 30%  keterwakilan  perempuan.  Pasal  53  UU  Pemilu  No  10  Tahun  2008  menyatakan  “Daftar bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  52  memuat  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh perseratus)  keterwakilan  perempuan”.  Sementara,  ketentuan  pada  Pasal  52  mengatur  mengenai daftar  bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, affirmative action keterwakilan perempuan dalam  daftar  bakal  calon  dilakukan  tidak  hanya  untuk  DPR,  tetapi  berlaku  pula  untuk  DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Banyak  produk  hukum  serta  kebijakan  yang  dicanangkan  oleh  Legislator  maupun pemerintah  sendiri  guna  mengakomodir  peluang  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke dalam  kontestasi  politik.  Sebagai  refleksi  perihal  keterwakilan  perempuan  dalam penyelenggaraan  pemilu  tingkat  lokal.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  sudah  saatnya  perempuan terjun kepada kontestasi politik bukan sebagai pelengkap derita saja, melainkan mewakili suara- suara  perempuan  dengan  tidak  melanggengkan  paradigma  patriarkis  dalam  tubuh  pemangku kebijakan,  dengan  merumuskan  berbagai  aspek  kebijakan  dengan  cara  pandang  yang  lain, misalnya cara pandang feminis dan/atau sebagainya.

## Tabel 1. Representasi Perempuan di DPR-RI Mulai Periode 1950-2014
Periode Perempuan Laki-laki Jumlah % Jumlah % 1950-1955 9 3,8 236 92,2 1955-1960 17 6,3 255 93,7 Konstituante: 1956-1959 25 5,1 488 94,9 1971-1977 36 7,83 424 92,9 1977-1982 29 6,3 431 93,7 1982-1987 39 8,5 421 91,5 1987-1992 65 13,9 435 87,0 1922-1997 62 12,5 438 87,5 1997-1999 54 10,8 446 89,0 1999-2004 45 9,0 455 91,0 2004-2009 61 11,09 489 89,3 2009-2014 101 17,86 459 82,14
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.)

## D.   Simpulan dan Saran
Pada kenyataannya, banyak produk hukum serta kebijakan yang dicanangkan oleh legislator maupun  pemerintah  dengan  upaya  mewujudkan  serta  mengakomodir  peluang  kesempatan  bagi perempuan untuk terjun ke dalam  kontestasi politik. Tetapi, penerapan tersebut masih  jauh dari konsep  awal  yang  dibangun,  data  lapangan  menyatakan  bahwa  belum  optimalnya  peran perempuan  dalam  kontestasi  politik,  dan  setiap  tahun  data  yang  ditunjukan  diuraikan  tidak menggambarkan  kenaikan  yang  signifikan.  Sebagai  refleksi  perihal  keterwakilan  perempuam dalam penyelenggaraan pemilu tingkat lokal.
Sebagai  refleksi  perihal  keterwakilan  perempuan  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  tingkat lokal.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  sudah  saatnya  perempuan  terjun  kepada  kontestasi politik bukan sebagai pelengkap derita saja, melainkan mewakili suara-suara perempuan dengan tidak  melanggengkan  paradigma  patriarkis  dalam  tubuh  pemangku  kebijakan,  dengan merumuskan berbagai aspek kebijakan yang mengakomodir perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifiyah,  S.  (2019).  Tommy  Kurniawan  dan  540  Anggota  DPR  RI  Terpilih.  Retrieved  from Tagar.id website: https://www.tagar.id/tommy-kurniawan-dan-540-anggota-dpr-ri-terpilih
Artina,  D.  (2016).  Keterwakilan  Politik  Perempuan  dalam  Pemilu  Legislatif  Provinsi  Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM , 23 (1), 123–141. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Cilacap.  (n.d.).  Persentase  Penduduk  10  Tahun  Ke  Atas menurut  Pendidikan  Tertinggi  yang  Ditamatkan  di  Kabupaten  Cilacap,  2011-2018.
Retrieved from Badan
Pusat Statistik Kabupaten Cilacap website: https://cilacapkab.bps.go.id/dynamictable/2016/09/02/115/persentase-penduduk-10-tahun- ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-di-kabupaten-cilacap-2010- 2015.html
Budoyo,  S.,  &  Hardiyanti,  M.  (2021).  Urgency  of  Strengthening  Women  Participation  in  The Building of Gender Justice Based Village. Law Reform , 17 (2), 252–259.
Chairiyah,  S.  Z.  (2019).  Perkembangan  Keterwakilan  Politik  Perempuan  di  DPRD  Provinsi Sumatera Barat (Studi  Komparatif  Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). Jurnal  Inada:  Kajian  Perempuan  Indonesia  Di  Daerah  Tertinggal, Terdepan,
Dan Terluar , 2 (2), 158–184. Retrieved from http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1365
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (n.d.).  Anggota  DPR  RI  Periode  2019-2024. Retrieved  June  17,  2022,  from  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  website: https://www.dpr.go.id/anggota
Fitriyah. (2016). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 6 (2), 101–111.
Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action. Legislatif , 3 (1), 24–31.
Hardjaloka,  L.  (2012).  Potret  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Wajah  Politik  Indonesia Perspektif. Jurnal Konstitusi , 9 (15), 28.
Lipset,  S.  M.  (1959).  Some  Social  Requisites  of  Democracy :  Economic  Development  and Political  Legitimacy  Author ( s ):  Seymour Martin Lipset Source : The American Political
Science Review , Mar ., 1959 , Vol . 53 , No . 1 ( Mar ., 1959 ), Published by : American Political Sci. The American Political Science Review , 53 (1), 69–105.
Marwah, S. (2014). Kontestasi perempuan dan politik dalam budaya Banyumas: buku monograf . Purwokerto: Unsoed Press.
Mukarom,  Z.  (2008).  Perempuan  dan  Politik:  Studi  Komunikasi  Politik  tentang  Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Mediator: Jurnal Komunikasi , 9 (2), 257–270. https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125
Mulyono,  I.  (2010). Strategi  Meningkatkan  Keterwakilan  Perempuan.  Retrieved  from  dpr.go.id website:
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETER WAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf
Nugroho, H. (2001). Negara, Pasar dan Keadilan Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Okthariza, N. (2019). Petahana, Patronase, Dan Politik Uang Di Jawa . Jakarta. Retrieved from https://csis.or.id/publication/petahana-patronase-dan-politik-uang-di-jawa/
Pradhanawati,  A.  (2010).  Perempuan  Dan  Politik  Dari  Pemilu  Ke  Pemilu :  Mengawal Keterwakilan  Perempuan  Melalui  Affirmative  Action. Masalah-Masalah  Hukum , 39 (2), 119–129.
Purwanti,  A.  (2015).  Partisipasi  Perempuan  Pada  Lembaga  Legislatif  Tahun  2014-2019  Di
Provinsi Jawa Timur. Masalah-Masalah Hukum , 44 (2), 190.
https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.190-199
Rajan,  A.,  &  Pao,  C.  (2022).  Who  has  room  for  error?  The  effects  of  political  scandal  for minority candidates. Electoral Studies , 77 (March), 102460.
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102460
Setiawan, R. B. (2018). Strategi Dan Pola Jaringan Klientelisme Dalam Pemenangan Pasangan Petahana  Idza  Priyanti  Dan  Narjo  Pada  Pilkada  Brebes  Tahun  2017 .  Universitas  Jendral Soedirman.
Silaban, A. H. (2015). Implementasi Politik Perempuan di  Kota Makassar = Implementation of Women  Politics  in  Makassar  City. The  Politics:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin , 1 (1), 75–84.
Sukmajati,  M.,  &  Aspinall,  E.  (2015). Politik  Uang  Di  Indonesia:  Patronase  Dan  Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014 . Yogyakarta: Penerbit PolGov.
Sulastri, R. (2020). Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. Khazanah Multidisiplin , 1 (2), 137–155.
Sumarto, M. (2018). Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Winters, J. A. (2011). Oligarki . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.