Vol. 16 No. 1 Juni 2020 Hal. 13-27

## Relevansi Slippery Slope Theory Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak
The Relevance of Slippery Slope Theory from the Taxpayer Gender Perspective
I Nyoman Putra Yasa 1 , Sunitha Devi 2 , I Putu Hendra Martadinata 3
1,2,3 Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Received 01 February 2020 Revised 03 May 2020 Publish 16 June 2020

## Keywords:
Gender, Slippery Slope Theory, Taxpayer Compliance
DOI:
https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6628

## A B S T R A C T
This study aims to reveal the potential causes of the phenomenon of increasing taxpayer  compliance  in  Bali  which  was  previously  very  difficult  to  achieve. This study examines the relevance of the slippery slope theory in terms of tax- payer's gender perspective through testing the impact of different conditions of taxpayer  trusts  and  tax  authorities  on  mandatory  compliance  tax,  and  the impact of gender differences on taxpayer behavior in certain conditions of trust and  power,  which  also  affects  the  level  of  tax  compliance.  This  research  was carried out by using the experimental method with a 2x2x1 design. The exper- imental  participants  consisted  of  taxpayers  who  were  purposive  sampling  se- lected,  which  were  then  grouped  into  four  main  groups  based  on  treatment variables and  gender.  Further data  analysis will  be carried  out quantitatively using the two-way analysis of variance (ANOVA) method. The results of this study indicate that taxpayers’ trust in the tax authority is the most important factor  in  encouraging  taxpayers’  compliance to  pay  taxes  voluntarily,  and  is able  to  suppress  individual  opportunist  behavior  caused by  gender  differences of the taxpayers.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  penyebab  potensial  fenomena peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  di  Bali  yang  sebelumnya  sangat  sulit  di- capai.  Studi  ini  meneliti  relevansi  teori  slippery  slope  dalam  hal  perspektif gender  wajib  pajak  melalui  pengujian  dampak  dari  berbagai  kondisi  ke- percayaan  wajib  pajak  dan  otoritas  pajak  pada  kepatuhan  wajib  pajak,  dan dampak  perbedaan  gender  pada  perilaku  wajib  pajak  dalam  kondisi  tertentu kepercayaan dan kekuasaan, yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  eksperimen  dengan desain  2x2x1.  Peserta  eksperimental  terdiri  dari  wajib  pajak  yang  dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yang kemudian dikelompok- kan  menjadi  empat  kelompok utama  berdasarkan variabel  perlakuan dan  jenis kelamin.  Analisis  data  lebih  lanjut  akan  dilakukan  secara  kuantitatif menggunakan  metode  analisis  varians  dua  arah  (ANOVA).  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  wajib  pajak  pada  otoritas  pajak  adalah faktor  yang  paling  penting  dalam  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak secara sukarela, dan mampu menekan perilaku oportunis indi- vidu yang disebabkan oleh perbedaan gender dari wajib pajak.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  tulang  punggung  penerimaan  bagi  negara  yang  selalu  menarik  untuk  dikaji, mengingat  disatu  sisi  suatu  negara  akan  sangat  membutuhkan  penerimaan  dari  sektor  pajak  sebagai sumber pembiayaan pembangunan sedangkan disisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Andriawan, dkk. 2018; Jaelani dan Basuki, 2016). Seperti
* Corresponding author: putrayasainym@undiksha.ac.id
yang  dikutip  dari https//www.kemenkeu.go.id tanggal  20  Mei  2019  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) tahun 2019, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun.  Jumlah  tersebut  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  penerimaan  negara  yang  berasal  dari Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dan  Penerimaan  Hibah  yang  masing-masing  diproyeksikan  sebesar Rp378,3 triliun dan Rp0,4 triliun. Proporsi untuk penerimaan pajak dalam APBN di Indonesia merupakan yang  terbesar  jika  dibandingkan  dengan  penerimaan  negara  lainnya,  seperti  penerimaan  negara  yang bersumber dari penjualan sumber daya alam berupa minyak bumi.
Dalam  sistem self  assessement ,  kepatuhan  wajib  pajak  sangat  memegang  peranan  penting  dalam penerimaan  pajak.  Untuk  mencapai  target  penerimaan  tersebut,  wajib  pajak  diharapkan  memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, sehingga penerimaan negara dapat tercapai dan tidak mengganggu keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan sebagai  Bendahara  Negara  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  diantara  adalah  menyelenggarakan program sunset policy pada tahun 2015 dan yang terbaru adalah penerapan program pengampunan pajak ( tax amnesty) pada tahun 2016 (Yasa dan Martadinata, 2018). Adapun program-program ini termasuk juga pembaharuan aturan-aturan perpajakan untuk memberikan dampak positif terhadap penerimaan Negara.
Menurut  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  seperti  yang  di  kutip  melalui  www.finance.detik.com, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2017 telah mencapai 91,0% meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 83%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Tidak  hanya  secara  nasional, seperti yang dikutip dari www.kabarnusa.com tanggal 26 September 2018, kenaikan kepatuhan perpajakan juga terjadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali. Pada tahun 2017 kepatuhan wajib  pajak  mengalami  peningkatan  sebesar  6  %  dari  angka  66%  menjadi  72%  secara  total  dari  jumlah 400.522 wajib pajak yang wajib melapor.
Pada tahun 2018, tax ratio dan penerimaan pajak di Indonesia kembali mengalami peningkatan seperti yang  dikutip  dari  https://www/pajak.go.id  tanggal  6  Februari  2019  yang  menginformasikan  bahwa tax ratio di  Indonesia  mengalami  peningkatan  sebesar  0,8%  dari  tahun  2017,  sedangkan  penerimaan  pajak tahun  2018  meningkat  sebesar  3%  dari  target  dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Selain  secara  nasional, peningkatan  penerimaan  pajak  juga  terjadi  di  beberapa  Kantor  Wilayah  DJP  yang  membawahi  Kantor Pelayanan  Pajak  di  daerah.  Salah  satunya  adalah  di  Bali.  Peningkatan  penerimaan  pajak  juga  terjadi  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  Wilayah  Bali,  seperti  yang  dikutip  dari https://bali.tribunnews.com  tanggal  6  Februari  2019  realisasi  penerimaan  sampai  dengan  12  Desember 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 16,03% dari tahun 2017 dan dari sisi kepatuhan telah mencapai 90%.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nabati  dan  Mahi  (2018)  yang  meneliti  tentang dampak  pengiriman  surat  teguran  kepada  WP  di  seluruh  Indonesia  terhadap  peningkatan  kepatuhan penyampaian SPT menunjukkan bahwa dampak teguran terbesar pada WP berstatus PKP terjadi pada WP di Bali Nusa Tenggara. Sementara itu, mirip dengan WP PKP, dampak teguran secara rata-rata terhadap status  PKP  terbesar  juga  terjadi  pada  WP  di  Bali  Nusa  Tenggara.  Dibandingkan  dengan  WP  di  daerah lainnya,  baik  menurut  status  PKP  maupun  rata-rata  PKP,  WP  yang  berdomisili  di  daerah  Bali  Nusa Tenggara, menunjukkan dampak teguran paling besar terhadap penyampaian SPT.
Fenomena  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  di  Bali  tersebut  sangat  menarik  untuk  dikaji  karena merupakan suatu harapan yang selama ini sangat sulit untuk dicapai. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi tingkat keberhasilannya sangat minim pada  periode-periode  sebelum  tahun  2017.  Begitu  pentingnya  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  bagi penerimaan  negara  yang  difungsikan  untuk  pembangunan  negara  juga  menjadi  alasan  yang  kuat  untuk terus melakukan kajian terhadap hal-hal yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peningkatan kepatuhan wajib pajak berdasarkan konsep teori slippery slope yang kemudian diuji dengan menggunakan teknik eksperimen. Teori slippery slope merupakan sebuah  teori  yang  melakukan  pendekatan  kepatuhan  berdasarkan  paradigma  perilaku  dari  wajib  pajak. Menurut  Kastlunger et  al. (2013),  penelitian  mengenai slippery  slope pada  penelitian  sebelumnya  masih menghasilkan  kesimpulan  yang  tidak  konsisten,  khususnya  terhadap  variabel  kekuatan  otoritas  pajak. Selain itu, Prinz et al. (2014) dalam penelitiannya menyarankan untuk melakukan studi lebih lanjut, salah satunya  studi  ekperimental  untuk  menguji  lebih  jauh  model slippery  slope secara  empiris.  Studi ekperimental merupakan  penelitian  untuk  menguji  “perilaku  individu”  yang  diamati  berdasarkan  hasil manipulasi  yang  dilakukan  (Latipun,  2002),  maka  dari  itu  pengujian  teori slippery  slope tepat  dilakukan
dengan  menggunakan  studi  ekperimental  karena  teori  tersebut  berkaitan  erat  dengan  kepatuhan  wajib pajak berdasarkan paradigma perilaku dari wajib pajak.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  pengembangan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menambah aspek gender dalam teori slippery slope . Gender merupakan salah satu variabel yang umum digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012) menemukan bahwa faktor jenis kelamin tax profesional mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejauh ini, penelitian yang  menggunakan  teori slippery  slope hanya  memfokuskan  pada  dua  aspek  utama  dalam  teori  tersebut, yaitu  kepercayaan  wajib  pajak  ( trust )  dan  kekuatan  wajib  pajak  dalam  mengawasi  proses  perpajakan ( power ). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kastlunger dkk., 2013; Gangl dkk., 2013; Gobena dan Van Dijke,  2016;  Prinz,  Muehlbacher  &  Kirchler,  2014;  Sidharta,  2016  telah  menemukan  bahwa  kombinasi pengaruh trust dan power dapat  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  yang  berkaitan  dengan  kepatuhan untuk membayar pajak.  Penting juga dilakukan suatu pengujian atas relevansi persepektif gender dalam menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  pada  kondisi trust dan power yang  berbeda,  untuk  dijadikan  sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bersifat self assessement.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  mengenai  dampak perbedaan  gender  terhadap  perilaku  wajib  pajak  dalam  kondisi trust dan power tertentu,  yang  juga berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk memperkuat relevansi teori dan menambah kajian empiris tentang teori slippery slope dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi  perilaku oportunis dan risk taking wajib pajak dalam menghindari  pajak  berdasarkan  teori slippery  slope. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan sebagai pedoman bagi pihak otoritas pajak dalam menekan perilaku oportunis dan risk taking wajib pajak pada  gender  yang  berbeda,  yang  muncul  karena  adanya  kondisi trust dan power tertentu.  Rendahnya perilaku oportunis dan risk taking wajib pajak akan sangat membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian  ini  menggunakan slippery  slope  theory sebagai grand  theory .  Teori slippery  slope merupakan salah satu teori yang belakangan ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Teori slippery slope memandang  bahwa  terdapat  dua  variabel  penting  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak ( trust ) dan  kekuatan  otoritas  dalam  melaksanakan  proses  perpajakan  ( power )  (Kirchler  dkk ., 2008).  Wajib  pajak akan  merasa  percaya  pada  otoritas  pajak  apabila  otoritas  pajak  sangat  transparan  dan  akuntabel  dalam menyelenggarakan proses perpajakan (Wahl dkk . , 2010). Selain itu, wajib pajak akan memandang bahwa otoritas pajak  memiliki  kekuatan  ( power )  apabila  otoritas pajak  memiliki  sistem  yang  tegas dalam  proses perpajakan, seperti sistem pemeriksaan dan pemberian hukuman pada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak (Prinz dkk ., 2014). Kedua variabel tersebut ( trust dan power ) akan membentuk kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan yang sifatnya sukarela ataupun terpaksa.
Sistem  penyelenggaraan  pajak  yang  transparan,  akuntabel  dan  bertanggung  jawab  akan menumbuhkan  rasa  percaya  wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak.  Hal  tersebut  menimbulkan  kesadaran wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  secara  sukarela.  Selain  kepercayaan,  kekuatan  otoritas  pajak  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  namun  kepatuhan  tersebut  sifatnya  terpaksa.  Berdasarkan peneltian Faizal dkk ., (2017), Kastlunger dkk ., (2013), Kirchler dkk . , (2008) kekuatan otoritas pajak dalam mengawasi proses perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun otoritas pajak tidak menyelenggarakan  proses  perpajakan  secara  transparan,  akuntabel  dan  bertanggung  jawab.  Hal  tersebut didasari  oleh  kemampuan  otoritas  pajak  dalam  mengawasi  dan  menghukum  para  penghindar  pajak sehingga menimbulkan rasa takut pada wajib pajak apabila tidak membayar pajak.
Dari  pemaparan  di  atas,  terlihat  bahwa  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak  berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk patuh  secara sukarela. Sedangkan kekuatan otoritas dalam melaksanakan proses perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk patuh secara terpaksa. Kedua unsur tersebut secara bersama-sama dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kepatuhan sukarela wajib pajak  akan  tinggi  dalam  kondisi  wajib  pajak  memiliki  kepercayaan  ( trust )  yang  tinggi  terhadap  otoritas pajak,  tanpa  dipengaruhi  oleh  kemampuan  otoritas  pajak  dalam  menyelenggarakan  proses  perpajakan ( power ) (Faizal dkk., 2017). Meskipun otoritas pajak tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi proses
perpajakan secara optimal, namun rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak akan menumbuhkan kesadaran  untuk  membayar  pajak  secara  sukarela.  Sebaliknya,  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  akan rendah apabila wajib pajak merasa tidak percaya atas penyelenggaraan perpajakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut  dapat  diperparah  apabila  otoritas  pajak  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengawasi  proses perpajakan secara optimal, sehingga para wajib pajak cenderung akan menghindar untuk membayar pajak. Namun,  apabila  otoritas  pajak  memilki  kemampuan  untuk  mengawasi  proses  perpajakan  dan  memiliki sistem  hukuman  ( punishment )  yang  tegas  kepada  para  penghindar  pajak,  maka  hal  tersebut  akan mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak, namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa (Faizal dkk ., 2017, Kastlunger dkk ., 2013, Kirchler dkk . , 2008).
Menurut  Rustyaningsih  (2011),  kepatuhan  merupakan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa peneliti telah mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Mahadianto  dan  Astuti  (2017)  berpendapat  bahwa  variabel psikologi-sosial  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  secara  sukarela  ( voluntary  tax compliance ). Sedangkan variabel deterrence , seperti peraturan perpajakan akan membentuk kepatuhan wajib pajak namun sifatnya terpaksa ( enforced tax compliance ) (Mahadianto dan Astuti, 2017).
Gender  merupakan  salah  satu  variabel  yang  banyak  diteliti  untuk  menjelaskan  perbedaan  perilaku manusia  dalam  menyikapi  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  dilema  etika.  Dalam  kasus  perilaku kepatuhan pajak, beberapa peneliti menemukan perbedaan perilaku wajib pajak berdasarkan pada adanya perbedaan gender. Kastlunger dkk . (2010) menemukan bahwa perbedaan gender memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak.  Dari  hasil  penelitian  Kastlunger  dkk . (2010),  perempuan memiliki kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan  laki-laki  lebih  berani  mengambil  risiko,  yang  dalam  hal  ini  mengambil  risiko  untuk menghindari pajak demi memaksimalkan keuntungan pribadinya (Kastlunger dkk ., 2010). Konsisten dengan hasil penelitian Brockmann dkk . (2016) dan D’Attoma dkk . (2017)  Kastlunger dkk . (2010),  juga  menemukan  bahwa  perempuan  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak  dibandingkan  dengan laki-laki.  Brockmann  dkk . (2016)  menyatakan  bahwa  perbedaan  perilaku  pajak  antara  laki-laki  dan perempuan disebabkan oleh perbedaan preferensi risiko. Terdapat banyak hasil penelitian eksperimen lab yang menemukan bahwa laki-laki lebih berani dalam mengambil risiko ( risk taking ) dibandingkan dengan perempuan dalam situasi pengambilan keputusan (Brockmann dkk ., 2016). Penyebab perbedaan preferensi risiko  antar  gender  tersebut  masih  belum  jelas  (Brockmann  dkk ., 2016). D’Attoma  dkk . (2017)  memiliki pendapat  yang  sama,  bahwa  fenomena  tersebut  berhubungan  dengan  sifat  natural  manusia,  yaitu perempuan  cenderung  untuk  menghindari  risiko  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Perempuan  cenderung patuh  membayar  pajak  karena  mereka  memiliki  rasa  takut  yang  lebih  tinggi  terhadap  risiko  hukuman yang  akan  diperoleh  apabila  menghindari  pajak  dibandingkan  dengan  laki- laki  (D’Attoma  dkk ., 2017). D’Attoma  dkk . (2017)  menyimpulkan  bahwa  gender  merupakan  faktor  yang  sangat  kuat  dalam mempengaruhi perilaku pajak.
Dalam  perspektif  teori slippery  slope, kemampuan  otoritas  pajak  dalam  melakukan  audit  pajak  yang tegas  dan  ketat  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  kekuatan  otoritas  pajak.  Beberapa penelitian  telah  menganalisa  pengaruh  audit  pajak  terhadap  perilaku  penghindaran  pajak.  Apabila dikaitkan  dengan  teori slippery  slope ,  diduga  bahwa  kekuatan  ( power )  dan  kepercayaan  ( trust )  memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku wajib pajak berdasarkan gender.
Kleven  dkk . (2011)  menemukan  bahwa  kemungkinan  audit  ( audit  probability )  dan  kemampuan  tim audit dalam menemukan kecurangan secara signifikan meminimalisir perilaku penghindaran pajak. Selain itu,  Wahl  dkk . (2010)  menemukan  bahwa  perilaku  strategis  individu  dalam  menghindari  pajak  akan meningkat  ketika  otoritas  pajak  memiliki  kekuatan  untuk  mengawasi  proses  perpajakan.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  individu  akan  sangat  berhati-hati  untuk  menghindari  pajak.  Namun,  apabila individu  menemukan  celah  untuk  menghindari  pajak,  maka  individu  akan  dengan  segera  melakukan penghindaran pajak (Wahl dkk . , 2010). Dengan kata lain, kekuatan otoritas pajak dapat menekan perilaku oportunis dan risk taking individu.
Dari penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku oportunis dan risk taking individu dalam hal penghindaran  pajak  timbul  karena  rendahnya  kemungkinan  individu  untuk  diperiksa  dan  kurangnya kemampuan  tim  audit  untuk  menemukan  kecurangan  pajak.  Hal  tersebut  meyakinkan  individu  untuk berani  mengambil  risiko  dan  melakukan  penghindaran  pajak,  terutama  bagi  laki-laki  yang  sebelumnya telah  diidentifikasi  sebagai risk  taker (Brockmann  dkk.,  2016 ;  dan  D’Attoma  dkk.,  2017 ;  Kastlunger  dkk.,

## 2010).
Menyangkut  kepercayaan  wajib  pajak  ( trust ),  beberapa  riset  telah  membuktikan  bahwa  wajib  pajak yang  memiliki  pandangan  positif  terhadap  otoritas  pajak  cenderung  bersedia  untuk  membayar  pajak secara sukarela. Rasa percaya wajib pajak terhadap penggunaan uang pajak yang telah mereka bayarkan dapat mendorong individu untuk membayar pajak secara sukarela, meskipun otoritas pajak belum dapat menyelenggarakan proses perpajakan secara optimal (Faizal dkk ., 2017). Berkaitan dengan gender, diduga bahwa kepercayaan wajib pajak ( trust ) akan mengurangi sifat oportunis dan risk taking individu, baik laki- laki maupun perempuan, sehingga mendorong individu untuk membayar pajak secara sukarela.
Apabila  kepercayaan  ( trust ),  kekuatan  ( power ),  dan  gender  diuji  secara  bersama-sama,  penelitian  ini menduga terdapat tingkat kepatuhan sukarela yang beragam. Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi ( high trust )  dan  kekuatan  yang  tinggi  ( high  power ),  penelitian  ini  menduga  bahwa  tingkat  kesukarelaan  wajib pajak  untuk  membayar  pajak  akan  tinggi,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Hal  tersebut  didasari  oleh rasa percaya wajib pajak dan didukung oleh sistem perpajakan yang optimal sehingga perilaku oportunis dan risk taking individu untuk menghindari pajak dapat diminimalisir. Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi ( high trust ) dan kekuatan yang rendah ( low power ), penelitian ini  menduga  bahwa  terdapat  perbedaan  perilaku  pajak  yang  signifikan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Kesukarelaan  untuk  membayar  pajak  akan  rendah  pada  individu  berjenis  kelamin  laki-laki,  karena terdapat  kesempatan  untuk  menghindari  pajak  (kekuatan  rendah)  meskipun  otoritas  pajak  telah menyelenggarakan  pajak  secara  transparan  dan  akuntabel  (kepercayaan  tinggi),  sehingga  individu  yang berjenis  kelamin  laki-laki  akan  memanfaatkan  kesempatan  tersebut  dan  berani  mengambil  risiko  untuk menghindari  pajak  demi  memaksimalkan  keuntungan  pribadinya,  sehingga  kesukarelaan  dalam membayar pajak akan rendah. Sebaliknya, individu berjenis kelamin perempuan cenderung untuk patuh dan sukarela  dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh sifat alami individu berjenis  kelamin perempuan  yang  cenderung  menghindari  risiko,  dan  perilaku  tersebut  diperkuat  dengan  kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak sehingga mereka tetap membayar pajak secara sukarela.
Dalam kondisi kepercayaan yang rendah ( low trust ) dan kekuatan yang tinggi ( high power ), penelitian ini menduga bahwa tingkat kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak akan rendah, baik pada laki- laki maupun perempuan. Kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi proses perpajakan akan menekan perilaku  oportunis  individu  dan  memunculkan  perilaku  strategis  individu  dalam  menghindari  pajak (Wahl dkk . , 2010), terutama untuk individu yang berjenis kelamin laki-laki. Individu yang berjenis kelamin laki-laki  akan  berhati-hati  untuk  menghindari  pajak,  sehingga  mereka  akan  cenderung  patuh  namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa (kesukarelaan rendah). Hal yang sama diduga terjadi pada individu yang  berjenis  kelamin  perempuan.  Hal  tesebut  dikarenakan  oleh  sifat  menghindari  risiko  perempuan ketika  dihadapkan  pada  kekuatan  otoritas  pajak  yang  tinggi,  serta  diperkuat  oleh  rasa  tidak  percaya individu terhadap proses perpajakan yang tidak transparan dan akuntabel (kepercayaan rendah), sehingga tingkat  kesukarelaan  untuk  membayar  pajak  akan  rendah.  Tingkat  kesukarelaan  yang  paling  rendah diduga terjadi dalam kondisi kepercayaan yang rendah ( low trust ) dan kekuatan yang rendah ( low power ). Adanya  celah  untuk  menghindari  pajak,  disertai  oleh  ketidakpercayaan  wajib  pajak  terhadap  proses pengelolaan uang pajak akan menimbulkan perilaku oportunis individu untuk menghindari pajak. Dengan kata lain, kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak akan rendah, baik pada individu yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut.
H 1a :  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  antara  wajib  pajak  dengan  kepercayaan  terhadap  otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah.
H 1b :  Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat.
H 1c :  Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak  yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang lemah.
H 1d :  Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang  lemah  menunfajukkan  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak
yang kuat. H 1e :  Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang  lemah  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah.
H 1f :  Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah.
H 2a :  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  antara  wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi.
H 2b :  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  antara  wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang rendah.
H 2c :  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  antara  wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi.
H 2d :  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  antara  wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang rendah.
3. METODE PENELITIAN Data dan Sampel Penelitian Metode  eksperimen  dilakukan  dengan desain  2x2x2,  yaitu  “kepercayaan  atau trust ”  (tinggi/ ren- dah),  “kekuatan  atau power ” (tinggi/  ren dah),  dan  “gender”  (laki -laki/  perempu an).  Variabel  “k e- percayaan” dan “kekuatan” digunakan sebagai perlakuan atau treatment dalam eksperimen ini, sedangkan variabel  “gender” diukur  berdasarkan  pribadi  partisipan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 8 wilayah KPP di Bali yang berjumlah 694.338 wajib pajak. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  metode  sampel  yang  dikembangkan  oleh Isaac  dan  Michael  (Sugiyono,  2017).  Berdasarkan  jumlah  populasi  dengan  tingkat  kesalahan  5%,  maka jumlah  sampel  yang  diperoleh  adalah  348  wajib  pajak.  Metode purposive  sampling kemudian  digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sampel yang representative sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Kriteria  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  dijadikan sampel  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  telah  terdaftar  di  KPP  Wilayah  Bali  minimal  selama  tiga tahun, dan wajib pajak tersebut mengurus kewajiban perpajakannya sendiri.
Desain  eksperimen  seperti  yang  dipaparkan  dalam  Tabel  1.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui pemberian  kuesioner  kepada  partisipan  eksperimen.  Partisipan  diarahkan  untuk  membaca  materi  kasus yang terdapat di dalam instrumen penelitian, dan diminta untuk memberikan respon terhadap kasus yang diberikan.  Partisipan  kemudian  dikelompokkan  berdasarkan treatment yang  diperoleh  ( trust dan power ) dan gender partisipan (laki-laki dan perempuan), sehingga terdapat 8 kelompok eksperimen seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Desain Eksperimen Gender Kepercayaan Tinggi Kepercayaan Rendah Kekuatan Tinggi Kekuatan Rendah Kekuatan Tinggi Kekuatan Rendah Laki-laki A B C D Perempuan E F G H Sumber: data diolah (2019)
Definisi Operasional Variabel Variabel Independen: Trust, Power, dan Gender
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak ( trust ), kekuatan otoritas pajak dalam melakukan proses perpajakan ( power ), dan gender yang terdiri dari
laki-laki dan perempuan. Trust adalah pandangan atau persepsi wajib pajak bahwa otoritas pajak sangat transparan,  akuntabel,  serta  bertanggungjawab  dalam  menyelenggarakan  proses  perpajakan  (Wahl  dkk ., 2010). Power adalah pandangan atau persepsi wajib pajak bahwa otoritas pajak mampu untuk menyeleng- garakan proses perpajakan secara efektif dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar perpajakan (Wahl dkk ., 2010). Trust dan power merupakan variabel yang menjadi treatment dalam eksperimen, yang diadap- tasi dari instrument penelitian Wahl dkk. (2010). Instrumen tersebut berisi tentang deskripsi sebuah negara fiktif dengan kondisi trust dan power yang disesuaikan dengan treatment masing-masing kelompok eksper- imen. Partisipan diminta untuk membayangkan dirinya sebagai warga negara dalam negara fiktif tersebut, dengan  harapan  bahwa  partisipan  dapat  menginternalisasi trust dan power dalam  kasus  yang  diberikan. Sedangkan variabel gender diukur dengan memberikan tanda centang atas jenis kelamin partisipan, dan dilakukan oleh masing-masing partisipan.

## Varibel Dependen: Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan sukarela wajib pajak, yaitu tingkat kesadaran individu dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak secara sukarela (Rustyaningsih, 2011). Varia- bel dependen (tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak) diukur menggunakan skala Likert 5 poin, dengan menggunakan  instrumen  yang  diadaptasi  dari  penelitian  Wahl  dkk . (2010).  Setelah  membaca  kasus, partisipan  diminta  untuk  memberikan  respon  mengenai  tingkat  kepatuhan  sukarela  partisipan  untuk membayar pajak, dengan rentangan skor 1 (sangat rendah) sampai skor 5 (sangat tinggi).

## Model Penelitian
Hipotesis penelitian diuji dengan metode two-way analysis of variance (ANOVA). ANOVA digunakan untuk menguji interaksi antara variabel penelitian ( power, trust, dan gender). Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan bantuan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data
Eksperimen dilakukan pada 133 masyarakat umum yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP seluruh Bali yang terpilih berdasarkan purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Wilayah Bali minimal selama  tiga  tahun,  dan  wajib  pajak  tersebut  mengurus  kewajiban  perpajakannya  sendiri.  ksperimen dilakukan  pada  serangkaian  sosialisasi  perpajakan  yang  di  lakukan  oleh  Tax  Center  Universitas Pendidikan  Ganesha.  Dari  133 data  yang  diperoleh,  sebanyak  5  data  partisipan  dikeluarkan  dari  analisis data  karena  dideteksi  sebagai outlier ,  sehingga  data  yang  digunakan  untuk  analisis  selanjutnya  adalah berjumlah  128  data.  Dari  128  data  partisipan,  sebanyak  63  partisipan  berjenis  kelamin  laki-laki,  dan  65 orang  partisipan  berjenis  kelamin  perempuan.  Partisipan  rata-rata  berusia  32  tahun.  Untuk  menguji hipotesis  penelitian,  partisipan  dikelompokkan  berdasarkan treatment atau  perlakuan  eksperimen  ( Trust dan Power )  dan  jenis  kelamin  partisipan,  yaitu  kelompok:  (1)  High  Trust-High  Power-Laki  (kepercayaan tinggi,  kekuatan  tinggi,  berjenis  kelamin  laki-laki);  (2)  High  Trust-High  Power-Perempuan  (kepercayaan tinggi, kekuatan tinggi, berjenis kelamin perempuan); (3) High Trust-Low Power-Laki (kepercayaan tinggi, kekuatan  rendah,  berjenis  kelamin  laki-laki);  (4)  High  Trust-Low Power-Perempuan  (kepercayaan  tinggi, kekuatan  rendah,  berjenis  kelamin  perempuan);  (5)  Low  Trust-High  Power-Laki  (kepercayaan  rendah, kekuatan  tinggi,  berjenis  kelamin  laki-laki);  (6)  Low  Trust-High  Power-Perempuan  (kepercayaan  rendah, kekuatan  tinggi,  berjenis  kelamin  perempuan);  (7)  Low  Trust-Low  Power-Laki  (kepercayaan  rendah, kekuatan rendah, berjenis kelamin laki-laki); (8) Low Trust-Low Power-Perempuan (kepercayaan rendah, kekuatan rendah, berjenis kelamin perempuan). Pemberian perlakuan eksperimen dilakukan secara acak. Tabel deskripsi data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 2. Data Demografi Keterangan Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 63 49,22 Perempuan 65 50,78 Total 128 100,00
Umur ≤ 30 57 44,53 31-40 59 46,09 > 40 12 9,38 Total 128 100,00
Sumber: data diolah (2019)
Tabel 3. Data Respon Partisipan Berdasarkan Treatment Keterangan Jumlah Partisipan Rata-rata Skor Kesukarelaan High Trust-High Power 32 4.25 High Trust-Low Power 32 3.81 Low Trust-High Power 33 2.48 Low Trust-Low Power 31 2.19
Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan data dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa kelompok High Trust-High  Power dan High Trust-Low Power menunjukkan skor kesukarelaan yang lebih besar daripada nilai median kuesioner yaitu 3.  Maka  dari  itu,  kelompok  tersebut  menunjukkan  tingkat  kesukarelaan  untuk  membayar  pajak  yang tinggi.  Kelompok  High  Trust-High  Power  menunjukkan  tingkat  kesukarelaan  tertinggi.  Sedangkan kelompok  Low  Trust-High  Power  dan  Low  Trust-Low  Power  menunjukkan  tingkat  kesukarelaan  untuk membayar pajak yang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh skor kesukarelaan yang lebih kecil daripada nilai median kuesioner, dengan kelompok Low Trust-Low Power yang menunjukkan tingkat kesukarelaan terendah.
Tabel 4. Data Respon Partisipan Berdasarkan Kombinasi Antara Treatment dan Jenis Kelamin
Perlakuan Eksperimen Jenis Kelamin Jumlah Rata-rata Skor Kesukarelaan High Trust-High Power Laki-laki 15 4.20 Perempuan 17 4.29 High Trust-Low Power Laki-laki 16 3.75 Perempuan 16 3.88 Low Trust-High Power Laki-laki 15 2.20 Perempuan 18 2.72 Low Trust-Low Power Laki-laki 17 1.82 Perempuan 14 2.64
Sumber: data diolah (2019)
Tabel  4  menunjukan  rata-rata  skor  kesukarelaan  berdasarkan  kombinasi  antara  perlakuan eksperimen  dan  jenis  kelamin  partisipan.  Secara  keseluruhan,  partisipan  berjenis  kelamin  perempuan menunjukkan  tingkat  kesukarelaan  untuk  membayar  yang  lebih  tinggi  daripada  partisipan  berjenis kelamin  laki-laki  pada  masing-masing  kelompok  perlakuan  eksperimen.  Tingkat  kesukarelaan  tertinggi ditunjukkan  pada  kelompok  High  Trust-High  Power,  baik  oleh  partisipan  berjenis  kelamin  laki-laki maupun  perempuan.  Sedangkat  tingkat  kesukarelaan  terendah  ditunjukkan  pada  kelompok  Low  Trust- Low Power, baik oleh partisipan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

## Pengujian Hipotesis
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  metode  ANOVA,  dilakukan  uji normalitas  dan  homogenitas  data.  Berdasarkan  hasil Levene's  test pada  Tabel  5,  diperoleh  nilai Sig lebih besar  dari  0,05,  sehingga  data  memenuhi  asumsi  homogenitas.  Sedangkan  untuk  hasil  uji  normalitas, datatidak  memenuhi  asumsi  normalitas.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kecondongan  atau skewness pada respon  kesukarelaan  partisipan.Meskipun  tidak  memenuhi  asumsi  normalitas,  namun  data  tetap robust dengan  syarat  bahwa  hal  tersebut  disebabkan  oleh  kecondongan  data  dan  bebas  dari outlier (Gudono, 2015), sehingga pengujian hipotesis dengan ANOVA tetap dilanjutkan.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  melalui  dua  tahap.  Pada  pengujian  tahap  pertama,  data  dianalisis berdasarkan  kelompok  perlakuan  eksperimen.  Pengujian  tahap  pertama  dilakukan  untuk  menguji hipotesis H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, dan H1f. Pada tahap kedua, data dianalisis berdasarkan kombinasian antara  kelompok  perlakuan  eksperimen  dan  jenis  kelamin  partisipan.  Pengujian  tahap  kedua  dilakukan untuk menguji hipotesis H 1a , H 1b , H 1c , H 1d , H 1e , dan H 1f .
Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Menggunakan Levene's Test Levene Statistic df1 df2 Sig. Respon  Based on Mean 1.885 7 120 .078 Based on Median 1.322 7 120 .246 Based  on  Median  and with adjusted df 1.322 7 108.368 .247 Based  on  trimmed mean 1.840 7 120 .086
Sumber: data diolah (2019)

## Pengujian Hipotesis Tahap Pertama
Pengujian hipotesis secara keseluruhan menggunakan metode two-way ANOVA untuk menguji main effect dan interaksi antara Trust, Power, dan Gender (jenis kelamin). Berdasarkan data Tabel 6, dapat dilihat bahwa Trust,  Power, dan  jenis  kelamin  masing-masing  secara  signifikan  mempengaruhi  tingkat kesukarelaan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  ( Sig. <  0,05).  Namun,  hanya  interaksi  antara Trust dan Gender yang menunjukkan hasil yang signifikan (nilai Sig. 0,038). Untuk pengujian hipotesis tahap pertama, data  dianalisis  berdasarkan  kelompok  perlakuan  eksperimen  untuk  hipotesis  H1a,  H1b,  H1c,  H1d,  H1e, dan  H1f.  Sehingga  untuk  mengetahui  signifikansi  perbedaan  tingkat  kesukarelaan  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  antar  kelompok  perlakuan  eksperimen,  maka  dilakukan  uji  ANOVA post  hoc dengan menggunakan  metode Tukey’s  HSD yang  hasilnya  dapat  dilihat  pada  Tabel  7.  Berdasarkan  data  Tabel  7, dapat  dilihat  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  yang  signifikan  antara  wajib  pajak dengan  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  tinggi  dan  memiliki  otoritas  pajak  yang  kuat  (High Trust-High  Power,  dengan  skor  kesukarelaan  4,25)  dengan  wajib  pajak  dengan  kepercayaan  terhadap otoritas  pajak  yang  tinggi  dan  memiliki  otoritas  pajak  yang  lemah  (High  Trust-Low  Power,dengan  skor kesukarelaan 3,81), sehingga H1a ditolak (nilai Sig. 0,119).
Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan ter- hadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat (High Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 4,25) dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat (Low  Trust-High  Power,  dengan  skor  kesukarelaan  2,48)  dengan  nilai Sig. sebesar  0,000,  sehingga  H1b diterima. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat (High Trust-High Power, dengan skor  kesukarelaan  4,25)  dengan  wajib  pajak  dengan  kepercayaan  yang  rendah  dan  otoritas  pajak  yang lemah (Low Trust-Low Power, dengan skor kesukarelaan 2,19), sehingga H1c diterima (nilai Sig. 0,000). Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan ter- hadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah (High Trust-Low Power,dengan skor kesukarelaan 3,81)dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat (Low Trust-High Power,dengan skor kesukarelaan 2,48), sehingga H1d diterima  (nilai Sig. 0,000).  Terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  yang  signifikan  antara  wajib  pajak dengan  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  tinggi  dan  memiliki  otoritas  pajak  yang  lemah  (High Trust-Low Power,dengan skor kesukarelaan 3,81) dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otori- tas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah (Low Trust-Low Power, skor kesukarelaan 2,19), sehingga H1e diterima ( Sig. 0,00). Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan anta- ra wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat (Low Trust-High Power,dengan skor kesukarelaan 2,48) dengan wajib pajak dengan kepercayaan ter- hadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah (Low Trust-Low Power,dengan skor kesukarelaan 2,19), sehingga H1f ditolak (nilai Sig. 0,448).

## Tabel 6. Hasil Pengujian ANOVA
Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Corrected Model 103.125 a 7 14.732 25.855 .000 Intercept 1293.618 1 1293.618 2270.322 .000 Trust 90.065 1 90.065 158.067 .000 Power 3.490 1 3.490 6.126 .015 Gender 4.843 1 4.843 8.499 .004 Trust * Power .340 1 .340 .596 .442 Trust * Gender 2.505 1 2.505 4.396 .038 Power * Gender .214 1 .214 .375 .541 Trust  *  Power  * Gender .141 1 .141 .247 .620 Error 68.375 120 .570 Total 1472.000 128 Corrected Total 171.500 127
a. R Squared = .601 (Adjusted R Squared = .578) Sumber: data diolah (2019)
Tabel 7. Hasil Uji Post HocTukey’s HSD Tahap Pertama
(I) Grup (J) Grup Mean Differ- ence (I-J) Std. Error Sig. HighTrust_HighPower HighTrust_LowPower .44 .196 .119 LowTrust_HighPower 1.77 * .194 .000 LowTrust_LowPower 2.06 * .197 .000 HighTrust_LowPower HighTrust_HighPower -.44 .196 .119 LowTrust_HighPower 1.33 * .194 .000 LowTrust_LowPower 1.62 * .197 .000 LowTrust_HighPower HighTrust_HighPower -1.77 * .194 .000 HighTrust_LowPower -1.33 * .194 .000 LowTrust_LowPower .29 .196 .448 LowTrust_LowPower HighTrust_HighPower -2.06 * .197 .000 HighTrust_LowPower -1.62 * .197 .000 LowTrust_HighPower -.29 .196 .448 Sumber: data diolah (2019)

## Pengujian Hipotesis Tahap Kedua
Pengujian  hipotesis  tahap  kedua  dilakukan  untuk  menguji  hipotesis  H2a,  H2b,  H2c,  dan  H2d. Pengujian dilakukan dengan mengelompokkan data respon partisipan berdasarkan perlakuan eksperimen ( Trust dan Power ) dan jenis kelamin partisipan. Pengujian dilakukan menggunakan metode ANOVA post hoc untuk  mengetahui perbedaan  respon  masing-masing  kelompok  eksperimen.  Hasil  pengujian post  hoc ditunjukkan dalam Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Uji Post Hoc Tukey’s HSD Tahap Kedua (I) Grup Gender (J) Grup Gender Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. HightTrust_HighPower_Laki HightTrust_HighPower_Perempuan -.09 .267 1.000 HightTrust_LowPower_Laki HightTrust_LowPower_Perempuan -.13 .267 1.000 LowTrust_HighPower_Laki LowTrust_HighPower_Perempuan -.52 .264 .500 LowTrust_LowPower_Laki LowTrust_LowPower_Perempuan -.82 .272 .062

## Sumber: data diolah (2019)
Berdasarkan  data  Tabel  8,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  kondisi  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi (High Trust-High Power), tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki (rata-rata skor kesukarelaan 4,20) dan  perempuan  (rata-rata  skor  kesukarelaan  4,29)  dengan  nilai Sig. 1,000,  sehingga  H2a  ditolak.  Dalam kondisi  kepercayaan terhadap otoritas pajak  yang  tinggi dan kekuatan  otoritas pajak yang rendah (High Trust-Low Power), tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin  laki-laki  (rata-rata  skor  kesukarelaan  3,75)  dan  perempuan  (rata-rata  skor  kesukarelaan  3,88) dengan nilai Sig. 1,000, sehingga H2b ditolak.
Dalam  kondisi  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  rendah  dan  kekuatan  otoritas  pajak  yang tinggi (Low Trust-High Power), tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  (rata-rata  skor  kesukarelaan  2,20)  dan  perempuan  (rata-rata  skor  kesu- karelaan 2,72) dengan nilai Sig. 0,500, sehingga H2c ditolak. Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang rendah (Low Trust-Low Power), terdapat perbedaan tingkat  kepatuhan  yang  signifikan  (p  <  0,10)  antara  wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  (rata-rata  skor kesukarelaan 1,82) dan perempuan (rata-rata skor kesukarelaan 2,64) dengan nilai Sig. 0,500, sehingga H2d diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang  lemah,  sehingga  Hipotesis  1a  penelitian  ini  tidak  terdukung.  Wajib  pajak  dengan  kepercayaan terhadap  otoritas  pajak  yang  tinggi  dan  memiliki  otoritas  pajak  yang  kuat  menunjukkan  kepatuhan sukarela tertinggi, konsisten dengan hasil penelitian oleh Wahl et al. (2010). Meskipun terdapat perbedaan kekuatan  otoritas pajak,  namun  hal  tersebut  tidak  menyebabkan  perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak  yang signifikan, dan kedua kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang sama-sama tinggi. Temuan  penelitian  ini  mendukung  teori slippery  slope bahwa  apabila  wajib  pajak  memiliki  kepercayaan yang  tinggi  terhadap  otoritas  pajak,  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  tetap  tinggi  tanpa  dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak (Kirchler et al., 2008; Wahl et al., 2010; Faizal et al., 2017).
Hasil  eksperimen  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap otoritas pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kesukarelaan wajib pajak dalam membayar  pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori slippery  slope  model (Kirchler  dkk.,  2008)  yang menyatakan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  sangat  ditentukan  oleh  variabel-variabel  psikologi sosial, dalam hal ini adalah kepercayaan ( trust ). Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan  salah  satu  bentuk  variabel  psikologi  sosial  karena  berhubungan  erat  dengan  perasaan  dan tingkah laku seseorang didalam merespon rangsangan sosial. Kepercayaan dari wajib pajak tersebut akan muncul  apabila  dana  yang  bersumber  dari  wajib  pajak  tersebut  digunakan  secara  transparan  dan  secara nyata  ditujukkan  untuk  pembangunan  negara  yang  hasilnya  dapat  dinikmati  secara  langsung  oleh masyarakat,  sehingga  wajib  pajak  akan  merespon  melalui  kesukarelaan  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Para wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan kepada otoritas pajak  digunakan dengan semestinya oleh negara, dan hal tersebut menumbuhkan iklim yang sinergis antara wajib pajak dan otoritas pajak (Kirchler et al., 2008; Wahl et al ., 2010).
Untuk  Hipotesis  1b,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  dengan  kepercayaan terhadap  otoritas  pajak  yang  tinggi  dan  dengan  otoritas  pajak  yang  kuat  memiliki  tingkat  kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemeriksaan atau otoritas pajak saja  tidak  cukup  untuk  meningkatkan  kepatuhan.  Togler  dan  Schneider  (2004)  menyatakan  bahwa motivasi  intrinsik  untuk  membayar  pajak  di  Austria  ditentukan  oleh  tingkat  kepercayaan  warga  negara pada sistem hukum. Seperti yang dijelaskan oleh teori slippery slope, pemeriksaan atau otoritas pajak hanya akan  meningkatkan enforced  tax  compliance. Dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  secara keseluruhan,  pemeriksaan  pajak  harus  didukung  adanya  kepercayaan  terhadap  sistem  hukum  dan perpajakan.
Teori slippery slope juga menyatakan bahwa sinergi antara kepercayaan yang tinggi dan otoritas pajak yang kuat mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dan sukarela dalam membayar pajak (Kirchler et al., 2008;  Faizal et  al., 2017).  Sebaliknya,  kepercayaan  yang  rendah  dan  otoritas  pajak  yang  kuat menunjukkan  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  rendah.  Rendahnya  kepercayaan  wajib  pajak  cenderung menyebabkan  wajib  pajak  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Namun,  kuatnya  otoritas  pajak  dapat menyebabkan  wajib  pajak  untuk  patuh  namun  terpaksa  dalam  membayar  pajak  (Kirchler et  al., 2008; Kastlunger et  al., 2013;  Faizal et  al., 2017).  Dengan  kata  lain,  kepatuhan  yang  sifatnya  terpaksa  akan menunjukkan skor kepatuhan sukarela yang rendah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang  menunjukkan  bahwa  kondisi  dengan  kepercayaan  yang  rendah  dan  kekuatan  otoritas  yang  tinggi menghasilkan skor kepatuhan sukarela yang rendah, konsisten dengan teori slippery slope .
Untuk  Hipotesis  1c,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  wajib  pajak  dengan  kepercayaan  terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan  wajib pajak  dengan kepercayaan yang  rendah dan otoritas pajak yang  lemah.  Rendahnya  kepercayaan  wajib  pajak,  serta  diperparah  oleh  lemahnya  otoritas  pajak menyebabkan wajib pajak memiliki kepatuhan sukarela yang rendah, dibuktikan dengan skor kepatuhan sukarela sebesar 2,19 yang merupakan skor terkecil  di antara kelompok eksperimen. Sesuai dengan teori slippery slope, kepatuhan wajib pajak berada di posisi terendah apabila wajib pajak memiliki kepercayaan yang  rendah  dan  otoritas  pajak  tidak  memiliki  kekuatan  yang  mampu  mendorong  wajib  pajak  untuk membayar pajak (Kirchler et al., 2008). Otoritas pajak yang lemah didalam melakukan pengawasan pajak dapat  memicu  rasa  aman  bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan  penghindaran  dan  pelanggaran  pajak sehingga  hal  ini  berdampak  pada  rendahnya  tingkat  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  menjadi  sangat rendah (Wahl et al., 2010).
Untuk Hipotesis 1d, penelitian ini menemukan hasil yang mendukung hipotesis bahwa wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak dan dengan otoritas pajak yang lemah memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi (skor kepatuhan 3,81) dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak meskipun otoritas pajaknya kuat (skor kepatuhan  2,48).  Perspektif  relasional  menyatakan  bahwa  otoritas  pajak  berupa  pemeriksaan  dan  sanksi tidak  cukup  digunakan  untuk  menjelaskan  bahwa  otoritas  dapat  meningkatkan  kepatuhan.  Persepektif relasional lebih mendasarkan pada konsep kepercayaan untuk menjelaskan bahwa otoritas dapat mening- katkan  kepatuhan.  Walaupun  otoritas  pajak  lemah  didalam  melakukan  pengawasan  dan  tidak  memiliki kekuatan  untuk  menekan  wajib  pajak  agar  tidak  melanggar  kewajiban  pajaknya,  kondisi  tersebut  tidak menyebabkan  terjadinya  penurunan  tingkat  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  karena  kepercayaan  yang tinggi  dari  wajib  pajak  terhadap  pemerintah  atau  otoritas  pajak  telah  menjadi  penopang  utama  didalam mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Untuk  Hipotesis  1e,  wajib  pajak  dengan  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  otoritas  pajak menunjukkan  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  lebih  tinggi  (skor  kepatuhan  3,81)  dibandingkan  dengan wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  rendah  terhadap  otoritas  pajak  meskipun  otoritas pajak  didalam  dua  kondisi  tersebut  sama-sama  rendah  (skor  kepatuhan  2,19).  Hasil  tersebut  kembali menunjukkan  bahwa  tingkat  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak  menjadi  faktor  terpenting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori slippery slope yang menyatakan bahwa  kebijakan  peningkatan  kepercayaan  masyarakat  pada  otoritas  pajak  harus  diutamakan  dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
Untuk Hipotesis 1f, penelitian ini tidak menemukan perbedaan kepatuhan sukarela yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang  kuat  dengan  wajib  pajak  dengan  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  rendah  dan  memiliki otoritas  pajak  yang  lemah,  sehingga  hipotesis  1f  tidak  terdukung.  Hal  ini  sesuai  dengan  dugaan  bahwa kepercayaan  yang  rendah  dan  lemahnya  otoritas  pajak  menyebabkan  wajib  pajak  cenderung  ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dengan tidak membayar pajak (Kirchler et al., 2008). Dalam kaitannya dengan jenis kelamin, perempuan dikatakan memiliki kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki karena laki-laki cenderung lebih berani mengambil risiko, yang dalam hal ini mengambil  risiko  untuk  menghindari  pajak  demi  memaksimalkan  keuntungan  pribadinya  (Kastlunger dkk ., 2010). Perempuan cenderung patuh membayar pajak karena mereka memiliki rasa takut yang lebih tinggi  terhadap  risiko  hukuman  yang  akan  diperoleh  apabila  menghindari  pajak  dibandingkan  dengan laki- laki (D’Attoma dkk ., 2017). Akan tetapi keberanian dalam mengambil risiko penghindaran pajak ( risk
taking ) tersebut dapat ditekan melalui peningkatan kemampuan tim audit dalam menemukan kecurangan. Individu  cenderung  patuh  untuk  membayar  pajak  demi menghindari  sanksi  hukum  yang  akan  diterima apabila  menghindari  pajak.  Dengan  kata  lain,  perilaku  oportunis  dan risk  taking individu  baik  laki-laki maupun  perempuan,  akan  berkurang  apabila  otoritas  pajak  memiliki  kekuatan  yang  tinggi  dalam mengawasi  proses  perpajakan.  Pemeriksaan  dan  tingkat  sanksi  pajak  yang  lebih  tinggi  dapat meningkatkan  kepatuhan  hanya  jika  masyarakat  mempunyai  kepercayaan  terhadap  otoritas.  Argumen tersebut didukung oleh hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak antara laki-laki dan perempuan jika berada dalam kondisi  kepercayaan yang tinggi  terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi terbukti tidak memiliki perbedaan, sehingga Hipotesis 2a penelitian ini tidak terdukung.
Dalam  kondisi  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  yang  tinggi  dan  kekuatan  otoritas  pajak  yang rendah, penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Namun,  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat  kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan  perempuan  dalam  kondisi  tersebut.  Wajib  pajak,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  sama-sama menunjukkan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi.  Hal  tersebut  kemungkinan  disebabkan  oleh  faktor  ke- percayaan ( trust ) yang menekan perilaku oportunis individu, terutama bagi individu berjenis kelamin laki- laki.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  otoritas  pajak  merupakan  faktor terpenting  dalam  membentuk  perilaku  wajib  pajak  (Kirchler et  al., 2008;  Wahl et  al., 2010;  Yasa  dan Martadinata,  2019),  meskipun  terdapat  kesempatan  atau  celah  untuk  melanggar  pajak  yang  disebabkan oleh rendahnya kekuatan otoritas pajak untuk mengawasi proses perpajakan. Hasil penelitian ini menolak hipotesis 2b.
Untuk  Hipotesis  2c,  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  bahwa  laki-laki  ataupun  perempuan memiliki  tingkat  kepatuhan  sukarela  yang  sama-sama  rendah  ketika  berada  dalam  kondisi  memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat. Meskipun otoritas pajak memiliki kekuatan, namun hal tersebut tidak dapat menumbuhkan kesukarelaan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak mungkin saja patuh untuk membayar pajak, namun hal tersebut dilakukan dengan terpaksa, sehingga skor kepatuhan sukarela wajib pajak tetap rendah. Hasil penelitian van Prooijen dkk. (2008) menunjukkan bahwa otoritas pajak melalui pemeriksaan dan sistem sanksi hanya akan efektif digunakan dalam meningkatkan kepatuhan jika prosedur pemberikan sanksi tersebut dinilai adil. Persepsi terhadap  ketidakadilan  prosedural  tersebut  dapat  menyebabkan  kepercayaan  ( trust )  terhadap  otoritas menjadi  menurun  dan  berdampak  pada  penurunan  tingkat  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak.  Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung teori slippery slope bahwa kepercayaan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam menumbuhkan kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak.
Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang rendah,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  perbedaan  tingkat  kepatuhan  yang  signifikan  antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis 2d yang sebe- lumnya  diajukan  sehingga  hipotesis  2d  terdukung.  Wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki  menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah dan berbeda secara signifikan terhadap wajib pajak berjenis kelamin perempuan,  meskipun  wajib  pajak  berjenis  kelamin  perempuan  sama-sama  menunjukkan  tingkat kepatuhan  yang  rendah.  Hal  tersebut  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Brockmann  dkk . (2016)  yang membuktikan  bahwa  individu  berjenis  kelamin  laki-laki  memiliki  kecenderungan  untuk  berani  dalam mengambil  risiko,  dalam  hal  ini  adalah  risiko  ketika  menghindari  pajak.  Preferensi  risiko  tersebut diperkuat  oleh  rendahnya  kepercayaan  terhadap  otoritas  perpajakan,  serta  rendahnya  kemampuan pengawasan  otoritas  perpajakan,  sehingga  wajib  pajak,  khususnya  yang  berjenis  kelamin  laki-laki menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah.
Sedangkan  untuk  wajib  pajak  berjenis  kelamin  perempuan,  meskipun  merasa  tidak  percaya terhadap  otoritas  pajak  dan  terdapat  kesempatan  untuk  menghindari  pajak  yang  diakibatkan  oleh rendahnya  kekuatan  otoritas  pajak  dalam  mengawasi  proses  perpajakan,  namun  hal  tersebut  tidak sepenuhnya  menyebabkan  mereka  untuk  berani  mengambil  risiko  untuk  menghindari  pajak. D’Attomadkk.  (2017)  menyatakan bahwa  secara  natural  perempuan  cenderung  memiliki  rasa  takut  yang lebih tinggi untuk pengambilan keputusan yang berisiko. Rasa takut maupun khawatir yang secara natural dimiliki  oleh  perempuan  diduga  menyebabkan  wajib  pajak  berjenis  kelamin  perempuan  menunjukkan rata-rata skor kepatuhan yang rendah, namun tidak serendah rata-rata skor kepatuhan yang ditunjukkan
oleh  wajib  pajak  berjenis  kelamin  laki-laki,  meskipun  terdapat  kesempatan  maupun  justifikasi  untuk menghindari pajak.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  didalam  membuat  suatu  kesimpulan  bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, dan mampu menekan perilaku oportunis individu. Jenis kelamin dapat mempengaruhi preferensi risiko wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak,  dan  secara  teoritis  laki-laki  cenderung  berani  untuk  berperilaku  oportunis  dan  berani  mengambil risiko untuk menghindari pajak. Namun, apabila otoritas pajak mampu menumbuhkan rasa percaya dalam diri  wajib  pajak,  perilaku  oportunis  individu  dapat  ditekan  sehingga  membentuk  perilaku  wajib  pajak yang  patuh  membayar  pajak,  baik  wajib  pajak  laki-laki  maupun  perempuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori slippery slope yang menyatakan bahwa penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pening- katan  kepercayaan  masyarakat  pada  otoritas  pajak  harus  diutamakan  dalam  rangka  meningkatkan kepatuhan  pajak  sukarela.  Meskipun  kekuatan  otoritas  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan,  namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung kerangka yang disebutkan dalam teori slippery slope, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori slippery slope. Sejauh pengetahuan penulis, studi eksperimen yang dilakukan untuk menguji teori slippery slope hanya dilakukan oleh Faizal et al (2017), Kogler et al (2013), Wahl et al (2010), dan Yasa  dan  Martadinata  (2019).  Hasil  penelitian  dengan  metode  eksperimen  ini  diharapkan  dapat memperkuat relevansi teori slippery slope dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari  perbedaan gender .  Pemahaman  tentang  perbedaan gender yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  opor- tunis dan risk taking wajib pajak dalam menghindari pajak berdasarkan teori slippery slope dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak otoritas pajak dalam menekan perilaku oportunis dan risk taking wajib pajak pada gender yang berbeda, yang muncul karena adanya kondisi trust dan power tertentu.
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  dalam  hal  penggunaan  ilustrasi  kasus  dalam  perlakuan eksperimen  dalam  menguji  teori slippery  slope sehingga  belum  mencerminkan  kondisi  yang  sebenarnya. Maka dari itu, perlu kehati-hatian dalam pengeneralisasian hasil penelitian ini. Dalam teori slippery slope, kepatuhan wajib pajak dibedakan berdasarkan kepatuhan yang sifatnya sukarela dan kepatuhan yang si- fatnya terpaksa. Penelitian ini hanya berfokus pada kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga penelitian ini belum menggambarkan perilaku wajib pajak secara utuh sesuai dengan teori slippery slope. Penelitian selan- jutnya diharapkan mengukur kedua jenis kepatuhan tersebut sehingga mampu memberikan hasil empiris yang lebih mendalam mengenai teori slippery slope .

## DAFTAR PUSTAKA
Andriawan, D., Sujana, E dan Yasa, INP. (2018).  Mengungkap Faktor-Faktor Yang Mendorong Wajib Pajak Buleleng Mengikuti Program Tax Amnesty . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol.8 No.2 Tahun 2018. Aryati,  Titik.  2012.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.
Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen , Vol.2, No.1.
Brockmann, H., Genschel, P., dan Seelkopf, L. (2016). Happy Taxation: Increasing Tax Compliance Through Positive Rewards? Journal of Public Policy , 36 (3), 381-406.
D’Attoma, J., Volintir u, C., dan Steinmo, S. (2017). Willing to Share? Tax Compliance and Gender In Europe and America. Research & Politics , 4 (2), 2053168017707151.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Republik  Indonesia.  (2018).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Meningkat  diakses  dari www.pajak.go.id tanggal 23 Maret 2018
Faizal,  S.M.,  Palil,  M.R.,  Maelah,  R.  dan  Ramli,  R.  (2017).  Power  and  Trust  as  Factors  Influencing  Tax Compliance Behavior in Malaysia. Asian Journal of Accounting and Governance , 8 , pp.79-85
Gangl, K., Muehlbacher, S., de Groot, M., Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., Antonides, G., dan Kirch- ler,  E.  (2013).  “How  Can  I  Help  You?”  Perceived  Service  Orientation  of  Tax  Authorities  and  Tax Compliance. FinanzArchiv: Public Finance Analysis , 69 (4), 487-510.
Gobena, L. B., dan Van Dijke, M. (2016). Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance among Ethiopian Business Owners. Journal of Economic Psychology , 52 , 24-37.
Jaelani,  A.  Q.  dan  Basuki,  U.  (2016).  Tax  Amnesty  dan  Implikasinya  Terhadap  Reformasi  Perpajakan  di Indonesia. Supremasi Hukum. Vol.5 No.2 .
Kabarnusa.  (2017).  DJP  Bali  Gencarkan  Sosialisasi  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  tersedia  di www.kabarnusa.com/2017/04/djp-bali-gencarkan-sosialisasi.html (diakses  pada  26  September 2018).
Kastlunger,  B.,  Dressler,  S.  G.,  Kirchler,  E.,  Mittone,  L.,  dan  Voracek,  M.  (2010).  Sex  Differences  in  Tax Compliance: Differentiating Between Demographic Sex, Gender-Role Orientation, and Prenatal Mas- culinization (2D: 4D). Journal of economic psychology , 31 (4), 542-552.
Kastlunger,  B.,  Lozza,  E.,  Kirchler,  E.  dan  Schabmann,  A.  (2013).  Powerful  Authorities  and  Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. Journal of Economic Psychology , 34 , pp.36-45.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018).  Rancangan  APBN  2018,  tersedia  di www.kemenkeu.go.id/rapbn2018 (diakses pada 25 Juli 2018).
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018).  Struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara 2018 diakses melalui www. kemenkeu.go id diakses tanggal 23 Maret 2018.
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.  dan  Wahl,  I.  (2008).  Enforced  Versus  Voluntary  Tax Compliance:  The  “Slippery Slope” Framework. Journal of Economic Psychology , 29 (2), pp.210-225.
Kleven,  H.  J.,  Knudsen,  M.  B.,  Kreiner,  C.  T.,  Pedersen,  S.,  dan  Saez,  E.  (2011).  Unwilling  or  Unable  to Cheat? Evidence from A Tax Audit Experiment in Denmark. Econometrica , 79 (3), 651-692.
Kusuma, Hendra. (2018). Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target, tersedia di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp- 1339-triliun-91-dari-target (diakses pada 25 Juli 2018).
Latipun. 2002. Psikologi Eksperimen . Malang: UMM Press. Mahadianto, MY dan Astuti AP. (2017). Previllage Tax Payer , Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otori- tas Pajak Terhadap Kepatuhan. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1) , 2017, 77-86.
Nabati, Afiat Ria, dan Benecditus Raksaka Mahi. 2018. Intervensi Perilaku Kepatuhan Pajak:  Surat Teguran Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Nafsi,  S.  D.  (2014). Pengaruh  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal) . Disertasi Doktoral, Universi- tas Muhammadiyah Surakarta.
Prinz, A., Muehlbacher, S. dan Kirchler, E. (2014). The Slippery Slope Framework on Tax Compliance: An Attempt to Formalization. Journal of Economic Psychology , 40 , pp.20-34.
Rustiyaningsih,  S.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI , Pontianak.
Sidharta, I. (2016). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship , 11 (2), 149-158.
Torgler, Benno, and Scheneider, F. (2004). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. Kertas  kerja  Yale  Centre  for  International  and  Area  Studies,  Leither  Program  in  International  and Comparative Political Economy.
Wahl, I., Kastlunger, B. dan Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the “Slippery Slope Framework”. Law & Policy , 32 (4), pp.383-406.
Yasa,  INP.,  dan  Martadinata,  IPH.  (2018).  Taxpayer  Compliance  from  the  Perspective  of  Slippery  Slope Theory: An Experimental Study. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 20, No. 2, pp.53-61.