Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## ANALISIS HUKUM SURAT KETERANGAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
LEGAL ANALYSIS OF CERTIFICATE OF LICENSE TO OPEN STATE LAND (IMTN) BASED ON THE CITY OF BALIKPAPAN REGULATION NUMBER 1 OF 2014 CONCERNING LICENSE TO OPEN STATE LAND
Suhadi, Mulyati Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email : suhadi@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  aspek  yuridis  tentang  makna,  substansi  dan  kewenangan  negara  atas sumber daya alam khususnya tanah, serta penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan khususnya terhadap  kewenangan  mengatur,  mengurus  dan  menguasai  penguasaan  hak  atas  tanah.  Hal  tersebut dimaksudkan  untuk menemukan dan mengembangkan  konsepsi hukum hak menguasai negara atas tanah di  Indonesia  dan  implementasinya  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma hukum  yang  berkaitan  dengan  pembuktian  hasil  penelitian.  Surat  keterangan  IMTN  dapat  dikategorikan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada huruf m Peraturan Pemerintah  Tentang Pendaftaran Tanah, karena IMTN termasuk bukti tertulis berupa izin yang merupakan suatu legalitas berbentuk dokumen yang dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintahan  yaitu  kecamatan  sesuai  dengan  kewenangan  secara  delegasi, sehingga  IMTN  sebagai  inovasi  adalah  produk  hukum  yang  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai  alas  hak pengganti  segel  tanah,  karena  segel  tanah  yang  telah  dimohonkan  akan  diambil  dan  disimpan  oleh kecamatan untuk dipelihara.
Kata Kunci : Izin Membuka Tanah Negara; Surat Keterangan; Analisis Yuridis.

## Abstract
This  study  focuses  on  the  juridical  aspects  of  the  meaning,  substance  and  authority  of  the  state  over natural  resources,  especially  land,  as  well  as  its  elaboration  in  laws  and  regulations,  especially  on  the authority to regulate, manage and control the control of land rights. It is intended to discover and develop the  legal  conception  of  the  state's  right  to  control  over  land  in  Indonesia  and  its  implementation  in statutory regulations. This study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried  out  by  examining  and  interpreting  theoretical  matters  concerning  principles,  conceptions, doctrines  and  legal  norms  relating  to  the  evidence  of  research  results.  The  IMTN  certificate  can  be categorized  in  Article  24  paragraph  (1)  and  the  explanation  in  letter  m  of  the  Government  Regulation concerning Land Registration, because IMTN includes written evidence in the form of a permit which is a legality  in  the  form  of  a  document  issued  by  a  government  institution,  namely  the  sub-district  in
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
accordance with delegation authority, so IMTN as an innovation is a legal product that has legal force as a substitute for land seal rights, because the land seal that has been applied for will be taken and stored by the sub-district for maintenance.
Keywords: Permit to Open State Land; Letter of Statement; Juridical Analysis.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  aspek  yuridis  tentang  makna,  substansi  dan kewenangan  negara  atas  sumber  daya  alam  khususnya  tanah,  serta  penjabarannya  dalam peraturan  perundang-undangan  khususnya  terhadap  kewenangan  mengatur,  mengurus  dan menguasai  penguasaan  hak  atas  tanah.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  menemukan  dan mengembangkan  konsepsi  hukum  hak  menguasai  negara  atas  tanah  di  Indonesia  dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan.
Permasalahan  tersebut  dipilih  karena  tanah  merupakan  faktor  pendukung  utama kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat, 1 namun  dalam  implementasinya  tidak  jarang menimbulkan masalah politik, hukum, sosial dan ekonomi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia  melalui  Ketetapan  MPR  Nomor:  IX/MPR/2001  tentang  Pembaharuan Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  mengamanatkan  perlu  adanya  pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang mendasarkan prinsip-prinsip kesatuan bangsa, supremasi hukum, demokrasi, keadilan, menghargai hak-hak hukum adat, keseimbangan hak dan  kewajiban  antara  negara,  pemerintah  dengan  rakyat.  Amanat  tersebut  secara  mendasar dapat  diartikan  sebagai  peninjauan  kembali  seluruh  kebijakan  sumber  daya  alam  khususnya tanah  yang  selama  ini  terjadi  baik  dari  segi  politik  hukum,  peraturan  perundang-undangan maupun implementasinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  berbunyi:  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”.  Perintah  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD  NRI  1945  berisi keadaan  berbuat,  berkehendak agar  sesuai  dengan  tujuannya.  Persoalannya  adalah:  sudahkah negara  melalui  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  telah  mengatur implementasi perintah tersebut sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan sehingga dapat dicapai tujuannya.
UUD  NRI  1945  tidak  memberikan  ketentuan  yang  cukup  tentang  makna  dan  substansi hak  menguasai  negara  atas  sumber  daya  alam,  khususnya  tanah.  Penjabaran  otentik  terdapat dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya  disebut  UUPA)  berisi  peraturan  dasar  memuat  hal-hal  pokok  tentang  dasar  dan arah  kebijakan  politik  hukum  agraria  nasional,  khususnya  hubungan  manusia  dengan  tanah yang berisi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk, masyarakat dan negara.
Ketentuan pokok dalam UUPA tersebut, apakah makna dan substansi  yang terkandung dalam hal menguasai negara atas tanah itu. Sebab dalam kenyataannya kekuasaan negara atas tanah  sangatlah  mudah  diberikan  penafsiran  “tunggal”  sesuai  dengan  keinginan  penguasa,
1 Abdurrahman  Soejono, Prosedur  Pendaftaran  Tanah  (Tentang  Hak  Milik,  Hak  Sewa  Bangunan,  Hak  Guna Bangunan) (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm 1.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
sedangkan  masih  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  harus  dijabarkan  untuk pelaksanaan ketentuan pokok dalam UUPA.
Dasar  pasal  tersebut  dijabarkan  di  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  dimana penjelasan  tentang  tanah  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  Pokok  Agraria, yaitu:
“ Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri  maupun bersama- sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.
Lahirnya  Undang-undang  Pokok  Agraria,  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terhadap hak  atas  tanah,  maka  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sudah  mengaturnya  dengan  adanya pendaftaran tanah.  Lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
Menurut Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria, hak masyarakat hukum adat sepanjang masih  ada  tetap  diakui,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  perundang-undangan. Jadi  walaupun  segel  tanah  masih  diakui,  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  sesuai  dengan  Undang-undang  Pokok  Agraria  maka  dapat  dikatakan  sertifikat merupakan  hal  yang  penting,  untuk  itu  masyarakat  harus  serius  untuk  memperhatikan  bukti atau surat kepemilikan tanah mereka masing-masing. Namun bukti berupa segel tanah di Kota Balikpapan  ini  merupakan  permasalahan  tumpang  tindih  yang  menghambat  proses pendaftaran tanah.
Adanya masalah tumpang tindih kepemilikan segel tanah tersebut maka terbit Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Pertanahan  tersebut, maka  berdasarkan  Surat  Edaran  Nomor  591/2060/Perkot-ptnh/2011  yang  dikeluarkan  oleh Walikota Balikpapan, per tanggal 1 Januari 2012 untuk surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor pertanahan harus dimohonkan izin membuka tanah negara  (IMTN),  IMTN  inilah  yang  menjadi  salah  satu  syarat  untuk  mendaftarkan  hak  lama berupa  segel  tanah  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  ditingkatkan  statusnya  menjadi sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  Seiring  perkembangan  di  Kota  Balikpapan,  Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Pertanahan  dirubah  menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara.
Adanya  surat  keterangan  tersebut,  maka  segel  tanah  yang  tadinya  merupakan  bukti kepemilikian  seseorang  atas  suatu  tanah  menjadi  tidak  berlaku  lagi,  karena  sudah  diganti dengan  terbitnya  surat  keterangan  IMTN  (dalam  hal  ini  IMTN  di  Kota  Balikpapan  sebagai pengganti  segel  tanah  dan  sebagai  bukti kepemilikan  tanah).  Proses  untuk  memperoleh  surat keterangan IMTN ini pun tidak lah mudah dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya karena  menunggu  keberatan  atau  sanggahan  yang  dapat  diajukan  apabila  terdapat  subyek hukum  yang  merasa  tanah  tersebut  merupakan  hak  miliknya,  kalau  sudah  ada  yang mengajukan  sanggahan  ini  maka  IMTN  pun  tidak  dapat  diterbitkan  dan  bukti  kepemilikan hanya berupa segel tanah, maka tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat tanah, hal ini bisa menghambat seseorang untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, penulis memilih judul dalam penyusunan  proposal  tesis  ini  dengan  judul:      “ Analisis  Hukum  Surat  Keterangan  Iizin Membuka  Tanah  Negara  (IMTN)  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas,  yang menjadi fokus permasalahan dalam penyusunan proposal tesis ini yaitu:
1. Mengapa  surat  keterangan  Izin  Membuka  Tanah  Negara  (IMTN)  dapat  mengganti  segel tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kota Balikpapan?
2. Apa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  penerapan Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Izin  Membuka  Tanah  Negara  di  Kota Balikpapan?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan pembuktian hasil penelitian. Data yang diperoleh adalah berasal dari eksperimen dan observasi dari  suatu  penelitian  yang  berkaitan  dengan  surat  edaran  Walikota  Balikpapan  sehubungan dengan  penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Izin  Membuka  Tanah Negara yang dapat mengganti segel tanah dalam proses pendaftaran tanah di Kota Balikpapan.

## D. Tinjauan Pustaka
a. Tinjauan tentang Tanah Negara
1) Pengertian Tanah Negara
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan  dasar  bagi  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia  untuk  menyusun  politik  hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945,  makna dikuasai  oleh  negara  bukan  berarti  bahwa  tanah  tersebut  harus  dimiliki  secara keseluruhan  oleh  negara,  tetapi  pengertian  dikuasai  itu  memberi  wewenang  kepada negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  dari  bangsa  Indonesia  untuk  tingkatan  yang tertinggi untuk:
a) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
1. Prosedur Pemberian Tanah Negara
Pemberian  hak  atas  tanah  adalah  pemberian  hak  atas  tanah  yang  dikuasai langsung  oleh  negara  kepada  seseorang  ataupun  beberapa  orang  bersama-sama  atau suatu  badan  hukum. 2 Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, pemberian  hak  atas tanah  adalah  penetapan  pemerintah  yang  memberikan  suatu  hak atas  tanah  negara  termasuk  perpanjangan  jangka  waktu  hak  dan  pembaharuan  hak. Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3
Secara khusus untuk pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah  dibeli  oleh  Pegawai  Negeri  dari  Pemerintah  prosedur atau  tata  cara  pemberian sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  2  Tahun  1998  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Untuk  Rumah Tinggal  yang  Telah  Dibeli  oleh  Pegawai  Negeri  dari  Pemerintah.  Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksananakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  13  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN Nomor 3 Tahun 1999:
“Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum”.
Serta Pasal 14:
“Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  memberikan keputusan  mengenai  pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  tanah  yang  tidak dilimpahkan  kewenangannya  kepada  kepala  kantor  wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kotamadia sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III”.
1) Dasar Hukum Pemberian Tanah Negara Dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyebutkan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria. Pasal 20:
(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
2 S. H. Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Prenada Media, 2019), hlm 27.
3 Ali  Achmad  Chomzah,  “Hukum  Pertanahan;  Pemberian  Hak  Atas,” Tanah  Negara,  Serti-Fikat  Dan Permasalahannya, Jakarta: Prestasi Pustaka , 2002, hlm 5.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21:
(1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Oleh  pemerintah  ditetapkan  badan-badan  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak milik dan syarat-syaratnya.
(3) Orang asing yang hilang kewarganegaraannya, setelah satu tahun hak milik harus dilepaskan.
Pasal 22:
(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Selain menurut  cara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Ayat  (1)  pasal  ini  hak  milik terjadi karena:
a. Penetapan  Pemerintah,  menurut  cara  dan  syarat  yang  ditetapkan  dengan peraturan Pemerintah.
b. Ketentuan undang-undang
Pasal 27: Hak milik hapus bila:
(1) Tanahnya jatuh kepada Negara:
(a) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
(b) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
(c) karena ditelantarkan;
(d) karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2).
(2) Tanahnya musnah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1999  yang  diperbarui  dengan  keluarnya  peraturan  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
5. Peraturan  Pemerintah  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara dan Hak Pengelolaan.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 584 KUHPerdata:
“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan  pemilikan,  karena  perlekatan,  karena  daluwarsa,  karena  pewarisan,  baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan  berdasar  atas  suatu  peristiwa  perdata  untuk  memindahkan  hak  milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak bebas terhadap kebendaan itu”.
Pasal 1946 KUHPerdata:
“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu  perikatan  dengan  lewatnya  suatu  waktu  tertentu  dan  atas  syarat-syarat  yang ditentukan oleh undang-undang”.
Pasal 1963 KUHPerdata:
“Siapa  yang  dengan  itikad  baik,  dan  berdasarkan  suatu  alas  hak  yang  sah, memperoleh  suatu  benda  tak  bergerak,  suatu  bunga,  atau  suatu  piutang  lain  yang tidak  harus  dibayar  atas  tunjuk,  memperoleh  hak  milik  atasnya,  dengan  jalan daluwarsa,  dengan  suatu  penguasaan  selama  dua  puluh  tahun.  Siapa  yang  dengan itikad  baik  menguasainya  selam  tiga  puluh  tahun,  memperoleh  hak  milik,  dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”.
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
8. Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  1989  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Perundangan lainnya maupun peraturan-peraturan daerah yang menyatakan tentang peraturan pertanahan.
b. Tinjauan tentang Hak Atas Tanah
1) Pengertian Hak Atas Tanah
Tanah  adalah  suatu  bagian  yang  ada  dibumi  ini  yang  masyarakat  dapat menggunakan  dan  memanfaatkannya  sebaik  mungkin  dengan  tidak  melanggar peraturan  yang  berlaku  di  indonesia.  Telah  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Atas  dasar  hak  menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

## II. PEMBAHASAN
A. Surat  Keterangan  Izin  Membuka  Tanah  Negara  (IMTN)  Berdasarkan  Peraturan Daerah Walikota Balikpapan
1. Awal Mula Diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Izin Membuka Tanah Negara di Kota Balikpapan
Segel  tanah  merupakan  bukti  penguasaan  hak  yang  di  tandatangani  oleh  pemiliknya kemudian  RT,  saksi-saksi  dan  dikuatkan  oleh  lurah  dan  camat  untuk  peregristrasian, dimana  antara  kecamatan  atau  kelurahan  tidak  berhubungan  dengan  kantor  pertanahan, karena  pada  umumnya  subyek  hukum  yang  ingin  memperoleh  suatu  bidang  tanah  pasti menanyakan status tanah tersebut ke kantor pertanahan, bukan pada kecamatan/kelurahan.
Kantor  pertanahan  sering  kali  tidak  mengecek  status  lahan/tanah  tersebut  kepada kecamatan atau wilayah setempat untuk bisa mengeluarkan sertifikat, dan yang lebih parah
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
lagi kantor pertanahan dapat mengeluarkan sertifikat ganda, 4 dimana sebelumnya di obyek yang  sama  sudah  ada  sertifikatnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  pemohon  serta kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkompeten  secara  maksimal  dalam  melakukan pelayanan  administrasi  khususnya  di  bidang  pertanahan.  Segel  tanah  di  Kota  Balikpapan juga menjadi salah satu masalah pertanahan karena sering diajukan ke pengadilan. Menurut Kepala  Seksi  Sengketa,  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Balikpapan,  Bapak  Ahmad Syafruddin: 5
“ada  celah  dalam  terjadinya  sengketa  lahan,  baik  kepemilikan  tanah  dalam  bentuk segel  tanah  maupun  sertifikat  yang  kerap  tidak  memberikan  jaminan  lahan  tersebut  tidak bermasalah.  Dimana  banyak  peluang  menggugat,  apalagi  jika  pemilik  tanah  palsu  bisa melakukan pembuktian terbalik, salah satu yang menjadi peluang terjadinya tumpang tindih lahan,  seperti  tak  dipeliharanya  lahan  yang  sudah  dikuasai.  Selain  itu,  pengecekan  bukti yuridis yang berkaitan dengan surat-surat klausul kepemilikan tanah. Apalagi banyak calon pembeli tanah yang tak mengerti maksud surat yuridis yang digunakan dalam akta jual beli (AJB). Dari hasil data yang di dapat di Kantor pertanahan Jika dihitung sekitar tiga tahun terakhir, rata-rata jumlah pengaduan sengketa lahan mencapai 30 berkas per tahun”. Dasar  penyelenggaraan  administrasi  pertanahan  menurut  Undang-undang  Pokok Agraria  adalah  berdasarkan  ketentuan  pasal  2  khususnya  ayat  (2)  yaitu  wewenang  hak menguasai  negara  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  sebagai  perwujudan  negara  dalam keadaan bergerak (staats in beweging) meliputi: 6
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
b) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-oranag  dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Pada  pasal  2  ayat  (2)  UUPA,  dengan  adanya  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun 2003  Tentang  Kebijakan  Nasional  Di  Bidang  Pertanahan,  maka terdapat  dua  kewenangan Pemerintah  di  bidang  pertanahan  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  34 Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  Nasional  Dibidang  Pertanahan,  berarti  terdapat  dualisme hukum  di  bidang  pertanahan  yakni  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  kewenangan Pemerintah Daerah.
Pada satu sisi Pemerintah Pusat berwenang pada inventarisasi dan pengelolaan tanah di seluruh Indonesia, termasuk sistem kepemilikan dan penguasaan tanah bagi para individu melalui  pemetaan  kadasteral  dan  pendaftaran  tanah  juga  pelaksanaan  lendreform  yang diatur  langsung  oleh  pemerintah  pusat  serta  dipertahankannya  Negara  Indonesia  sebagai
4 Rahmat Syafa’at SH.,M.Si dalam sambutan lokakarya kenotariatan memahami proses ukur untuk sertifikasi tanah bagi pendaftaran tanah pertama kai demi kepastian  hukum pada tanggal 15 April 2015, bahwa kantor pertanahan secara ajaib dapat mengeluarkan sertifikat tanah yang sebelumnya tanah tersebut telah ada sertifikatnya.
5 Wawancara dengan  Ahmad Syarifuddin,  Kepala  Seksi Sengketa, Kantor Badan Pertanahan Nasional  Balikpapan, 10 Juni 2019.
6 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Dhiwantara, 1964), hlm 95.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Negara agraris dengan pengembangan pengelolaan pertanian melalui sawah irigasi. Adapun kewenangan  pemerintah  daerah  menyangkut  semua  bidang  pertanahan  di  daerah  yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan tanah dan penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan di daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah telah ditunda dengan  adanya  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  ini,  jadi  sifatnya  yang  dulu disentralisasi  khusus  pertanahan  ditunda  oleh  presiden  dan  tetap  menjadi  sentralisasi, namun  terdapat  pengecualian  yang  terdapat  dalam  keputusan  presiden  tersebut,  yakni terdapat kewenangan dibidang pertanahan yang dapat menjadi kewenangan daerah. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yaitu: 7
(1) Sebagian  kewenangan  Pemerintah  di  bidang  pertanahan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a) pemberian ijin lokasi.
b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
c) penyelesaian sengketa tanah garapan.
d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
e) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
h) pemberian ijin membuka tanah.
i) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/kota.
Dengan  dasar  hukum  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tersebut,  maka permasalahan  pertanahan  yang  terjadi  di  Kota  Balikpapan  tetap  menjadi  sebagian kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menyelesaikan  permasalahn yang ada, ini terkait dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan h Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun  2003  tersebut,  karena  masalah  yang  terjadi  adalah  tumpang  tindih  segel  tanah, dimana tanah-tanah tersebut merupakan tanah garapan diatas tanah Negara, untuk itu perlu adanya izin membuka tanah Negara.
Dengan  reformasi  kebijakan  dibidang  pertanahan  yang  diinginkan  Kota  Balikpapan maka  dibentuklah  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan  Administrasi Pertanahan  yang kemudian diperjelas lagi dengan  merubah menjadi  Peraturan  Derah  (PERDA)  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Izin  Membuka  Tanah Negara,  munculnya  perda  ini  karena  adanya  kebutuhan  hukum  yang  dapat  menata masyarakat  supaya  tanah  bukan  hanya  sebagai  sumber  konflik  tetapi  menjadi  manfaat untuk  pemiliknya  seperti  yang  penulis  kutip  dari  teori utilitarianisme atau  teori kemanfaatan,  bahwa  Adapun  ukuran  kemanfaatan  hukum  yaitu  kebahagian  yang  sebesar-
7 Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
besarnya  bagi  orang-orang.  kemanfaatan  hukum  sebagai  tujuan  hukum  yang  ketiga, disamping  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Tujuan  hukum  bukan  hanya  untuk  kepastian hukum  dan  keadilan,  tetapi  juga  ditujukan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat. Jadi  baik  buruk  atau  adil  tidaknya  suatu  hukum,  bergantung  kepada  apakah  hukum  itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.
Perubahan  Peraturan  Daerah  menjadi  Nomor  1  Tahun  2014  sendiri  karena  melihat adanya beberapa perkembangan di kota Balikpapan, yakni:
1. Masih  ada  aspek  lingkungan  hidup  yang  perlu  dipertimbangkan  karena  berkembang pesatnya pembangunan di Kota Balikpapan, ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
2. Tujuan untuk peningkatan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan (terkait  dengan  fungsi  lingkungan)  dan  kemampuan  fisik  tanah.  Fungsi  lingkungan sendiri  adalah  untuk  mencegah  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang  ada  pada pemilik tanah.
Jadi,  peraturan  daerah  tersebut  mengalami  perubahan  karena  melihat  dan menyesuaikan  dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dimana  tanah  tidak  hanya  untuk kepentingan  pemohon/pemilik  hak  atas  tanah  tetapi  juga  lingkungan  atas  obyek  tanah tersebut, untuk itu prosedur pendaftaran tanah mengikuti Peraturan Daerah Tentang IMTN, surat  keterangan  IMTN  yang  dikeluarkan  oleh  kecamatan  setempat  setelah  dilakukan peninjauan dan pengukuran terhadap tanah ini sebagai pengganti segel tanah untuk proses mendaftarkan hak atas tanah untuk menjadi sertifikat.
Pemerintah  Kota  Balikpapan  mencoba  untuk  menyederhanakan  saja,  tetapi  karena permasalahan  tanah  di  Baikpapan  itu  cukup  pelik  dan  harus  diatur  sedemikian  rupa  agar masyarakat dapat terlindungi haknya. maka IMTN itu hanya sebagai salah satu persyaratan untuk  peregistrasian,  bukan  sebagai  suatu  momok  yang  wajib  mengurus  IMTN  sebagai pengganti  segel  tanah,  tetapi  karena  tanah-tanah  di  Balikpapan  ini  banyak  yang  latar belakangnya  sudah  tumpang  tindih,  yang  kepemilikan  obyek  tanah  tersebut  dimiliki  lebih dari  satu  orang,  sehingga  mengurus  IMTN  pun  akhirnya  menjadi  suatu  kewajiban  untuk dapat mengetahui adanya permasalahan dari awal dan tidak menyulitkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat di kantor pertanahan.
2. Pertimbangan Hukum Diterbitkannya PERDA Tentang Izin Membuka Tanah Negara Terbitnya  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Pertanahan,  maka  pada  tahun  2011  Walikota  Balikpapan  Bapak  HM.  Rizal Effendi,  SE  mengeluarkan  surat  edaran  nomor  591/2060/Perkot-Ptnh/2011  Tentang Pemberitahuan Pemberlakuan Izin Membuka Tanah Negara, yang inti surat edaran tersebut menerangkan bahwa “terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 akan diberlakukan untuk surat segel  tanah  atau  alas  hak  yang  belum  didaftarkan  permohonan  haknya  ke  Kantor Pertanahan  harus  dimohonkan  Izin  Membuka  Tanah  Negara  (IMTN)”.  Surat  edaran
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
walikota ini masih tetap berlaku walaupun Peraturan Daerah telah dirubah Menjadi Nomor 1 Tahun 2014, dan sejauh ini menurut Bapak Agung Kepala Bagian KDAWP: 8
“Surat  Edaran  walikota  Balikpapan  pada  tahun  2011  tersebut  masih  berlaku  dan diikuti, karena kantor pertanahan kota Balikpapan pun tidak akan meneruskan permohonan sertifikat  yang  didasarkan  pada  segel  tanah  sebelum  dijadikan  IMTN,  karena  menurut mereka  (kantor  pertanahan/Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Balikpapan)  dengan  adanya IMTN  mempermudah  pekerjaan  mereka  dalam  pensertifikasian  hak  atas  tanah  yang dimiliki  oleh  seseorang  dan  pelayanannya  menjadi  cepat.  Kantor  pertanahan  juga mengetahui  bahwa  kecamatan  dalam  mengukur  juga  memakai  GPS (Global  Positioning System) dengan tingkat akurasi yang sangat baik yang kesalahan hitung terhadap luas lahan dibawah 10%, selain itu, pada GPS mampu dibenamkan citra satelit tinggi berskala 1:5000 yang  tentunya  telah  dilakukan  georeference  guna  menambah  tingkat  akurasi  data  lebih sempurna pada daat dilakukan proses perhitungan luas. Data dari GPS dan kecamatan yang menerbitkan  IMTN  ini  juga  dapat  meminimalisir  kesalahan  pengukuran  atau  penerbitan dalam  proses  pensertifikasi  yang  kantor  pertanahan  buat, jadi  dengan  adanya  IMTN  yang dikeluarkan  kecamatan  sebagai  pengganti  segel  tanah  jadi  melengkapi  kinerja  kantor pertanahan sendiri”.
Menurut  Pasal  1  butir  43  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2010 “Surat  Edaran  adalah  naskah  dinas  yang  berisi  pemberitahuan,  penjelasan  dan/atau petunjuk  cara  melaksanakan  hal  tertentu  yang  dianggap  penting  dan  mendesak”. 9 Surat Edaran  mempunyai  derajat  lebih  tinggi  dari  surat  biasa,  karena  surat  edaran  memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada.
Dapat dilihat pula dalam pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, “dalam  melaksanakan  tugas  kepala  daerah berwenang  untuk  mengambil  tindakan  tertentu  dalam  keadaan  mendesak  yang  sangat dibutuhkan oleh daerah da/atau masyarakat”. 10 Untuk itu, Surat Edaran merupakan suatu peraturan  kebijakan  yang  diterbitkan  semata-mata  berdasarkan  kewenangan  bebas  namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya yaitu: 11 a. diterbitkan karena dalam keadaan mendesak.
b. terdapat peraturan terkait yang tidak jelas untuk itu butuh ditafsirkan.
c. substansi tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan.
d. dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  moril  dengan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang baik.
8 Wawancara  dengan  Bapak  Agung,  Bagian  Kerjasama  Daerah  Administrasi  dan  Wilayah  Pertanahan  (KDAWP) Kota Balikpapan, 13 Juni 2019.
9 Pasal  1  butir  43  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2010  tentang Tata  Naskah  Dinas  Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
10 Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11 Zafrullah Salim, “Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan Politik Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 1 (2018): 130–64.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Menurut  teori  desentralisasi,  dimana  pemerintah  pusat  menyerahkan/melimpahkan wewenang  kepada  pemerintah  daerah,  dapat  dilihat  dari  walikota  sebagai  kepala  daerah berdasarkan  asas  otonom  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dengan  demikian walikota diberi kewenangan membuat surat edaran sebagai suatu kebijakan karena melihat adanya kebutuhan hukum dari masyarakat di Kota Balikpapan.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Pokok  Agraria  menyebutkan  bahwa:
“hak  menguasai  dari  Negara  tersebut  diatas  pelaksanaannya  dapat  diuasakan  kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-keterntuan peraturan pemerintah.” Pelimpahan  untuk  melaksanakan  hak  penguasaan  dari  Negara  atas  tanah  itu adalah  merupakan  medebewind,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional. Dengan  adanya  otonomi  inilah  tugas-tugas  pemerintah  akan  diperoleh  manfaat  yakni dimungkinkan  untuk  melakukan  inovasi.  Berdasarkan  Pasal  386  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk meningkatkan kinerja, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.
Pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan  mendorong  daerah-daerah  untuk  menggali  potensi  baru  serta  inovasi  yang  dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dengan menciptakan metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Untuk itu, pertimbangan walikota dalam mengeluarkan surat edaran ini sendiri pada saat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 ini adalah:
1) Pelaksanaan  catur  tata  tertib  pertanahan  sebagai  landasan  operasional,  hal  ini  dapat dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Catur Tertib Pertanahan yang  merupakan  kebijakan  pemerintah  pada  masa  itu  pernah  menetapkan  landasan pokok  kebijaksanaan  pertanahan  yang  bermaksud  untuk  menata  kembali  penguasaan, pemilikan  dan  penggunaan  tanah  dengan  perbaikan  kualitas  pelayanan  dibidang pertanahan agar tercipta suasana yang menjamin terlaksananya pembangunan baik yang ditandatangani  pemerintah  maupun  sektor  swasta.  Catur  tertib  pertanahan  sebagai landasan operasional adalah: 12
a) Tertib hukum pertanahan;
b) Tertib administrasi pertanahan; 13
c) Tertib penggunaan tanah;
d) Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. 14
2) untuk  meminimalisir  kesalahan-kesalahan  pada  saat  pengukuran  dan  kelancaran dalam proses pensertifikasian dari segel tanah ke sertifikat tanah.
12 Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek (CV Mandar Maju, 2013), hlm 39.
13 Administrasi pertanahan ini dalam pengertian sempit yaitu ketatalaksanaan yang mengandung kegiatan pelayanan informasi dan pendaftaran tanah. Diakses 14 Juni 2019.
14 Pasal  5  ayat  2  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1992  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan  Hidup yakni  setiap  orang  berkewajiban  memelihara  lingkungan  hidup  dan  mencegah  serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Dengan adanya surat edaran yang didasarkan pada peraturan daerah kota Balikpapan tersebut,  maka  segel-segel  tanah  sudah  mulai  dihentikan  kemudian  kita  mengeluarkan produk  baru  yaitu  IMTN  sebagai  pengganti  dimana  nantinya  segel  tanah  di  simpan  oleh kecamatan sebagai arsip negara yang dijadikan satu dalam suatu warkah tanah.
3. Lembaga Yang Mengeluarkan Izin Membuka Tanah Negara Berdasarkan Kewenangan Segel  tanah  dengan  luas  permohonan  maksimal  1.000  m2  mengajukan  permohonan IMTN di Kantor Kecamatan. Camat diberikan kewenangan memberikan izin sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2008  Tentang Kecamatan, yakni: 15
“selain  tugas  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  camat  melaksanakan  kewenangan pemerintah  yang  dilimpahkan  oleh  bupati/walikota  untuk  menangani  sebagian  urusan otonomi  daerah,  yang  meliputi:  perizinan,  rekomendasi,  koordinasi,  pembinaan, pengawasan,  fasilitas,  penetapan,  penyelenggaraan  dan  kewenangan  lain  yang dilimpahkan”.
Kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  kabupaten/kota  dipimpin  oleh  camat mempunyai  tugas  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Oleh karena itu, camat berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  bupati/walikota  melalui  Sekretaris Daerah.  Pelimpahan  sebagian  kewenangan  oleh  bupati/walikota  kepada  camat  dalam melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  untuk  menangani  sebagian  urusan  otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari pelimpahan kewenangan dengan atribusi yang ditetapkan dengan  peraturan  bupati/walikota,  karena  atribusi  kewenangan  terjadi  apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah. 16
Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara, pengertian camat adalah: 17
“pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota  untuk  menangani  sebagian  utusan  otonomi  daerah  dan  menyelenggarakan  tugas umum pemerintah”.
Camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah secara jelas dalam pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa camat menjalankan  tugas  pada  pasal  225  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  ini  yang  disebut  sebagai  kewenangan  atributif.  Ini  sesuai juga  dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yakni urusan pertanahan di berikan otonomi seluas-luasnya dengan asas otonomi.
15 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
16 Agussalim  Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum ,  vol. 44 (Ghalia Indonesia, 2007), hlm 102.
17 Pasal 1 Pereraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Kewenangan  camat  dalam  membantu  walikota  untuk  mengurus  dan  mengeluarkan surat keterangan izin membuka tanah negara sebagaimana dalam pasal 225 ayat (1) huruf d yakni: “camat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada”, selain itu dalam pasal 226 ayat (1) ditegaskan bahwa “camat mendapatkan pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupat/walikota  untuk  melaksanakan  sebagaian  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota”. 18
Dalam  pasal  15  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2008  Tentang Kecamatan  telah  dijelaskan  bahwa  camat  melaksanakan  kewenangan  pemerintah  yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, salah satunya mengenai perizinan, dengan demikian menurut penulis, perizinan ini ada kaitannya dengan pemberian surat keterangan IMTN oleh kecamatan kepada pemohon yang memiliki segel  tanah.  Untuk  itu  dari  analisis  dan  pemaparan  penulis  diatas  dapat  dikatakan  bahwa lembaga yang berwenang (berdasarkan kewenangan atributif) mengeluarkan Izin Membuka Tanah Negara/IMTN adalah kecamatan.
4. Mekanisme  Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  digunakan  untuk  permohonan IMTN adalah pendaftaran tanah secara sporadik seperti yang termuat dalam pasal 13 ayat (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  yakni  pendaftaran  tanah  secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Adapun mekanisme pendaftaran tanah di Kota Balikpapan yakni:
a. Sebelum  Segel  Tanah  didaftarkan  ke  Kantor  pertanahan  untuk  menjadi  sertifikat, pemegang  hak  berupa  segel  tanah  harus  memohonkan  segel  tanah  tersebut  terlebih dahulu  untuk  diterbitkan  surat  keterangan  IMTN  guna  salah  satu  syarat  pendaftaran tanah sebagai pengganti atas segel tanah.
b. Selanjutnya  menurut  pasal  6  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Izin Membuka Tanah negara telah dijabarkan yakni:
1. Segel tanah diajukan oleh pemohon ke kecamatan untuk diterbitkan surat keterangan IMTN dengan menyerahkan persyaratan kepada loket IMTN, persyaratannya yakni: 19 a) Surat Permohonan.
b) Foto Copy KTP/Kartu Keluarga Pemohon yang masih berlaku.
c) Foto Copy KTP/Saksi-saksi Batas yang masih berlaku.
d) Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara (terlampir).
e) Surat Kesaksian penggarapan (terlampir).
f) Surat Pernyataan Tidak Sengketa (terlampir).
g) Surat Pernyataan Kronologis Tanah (terlampir).
h) Surat  Pernyataan  Kesepakatan  Bersama  Penyerahan  Penguasaan  Tanah.  (Jika disurat  segel  sudah  atas  nama  pemohon  tidak  perlu  mengisi  Surat  Pernyaataan Kesepakatan ini) (terlampir).
18 Pasal 226 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
19 Data diperoleh dari Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal 13 Juni 2019.
i) Surat  Pernyataan  Penanaman  Pohon  Penghijauan/Vegetasi  (Meyerahkan  bibit tanaman maksimal 3 pohon di kantor kecamatan balikpapan Utara) (terlampir).
j) Foto Copy ktp yang meyerahkan perawatasan.
k) Dasar  Surat  permohonan  IMTN.  (Berupa  Segel  atau  bukti  kepemilikan  tanah watas).
l) Melampirkan  Surat  Pernyaatan  Ahli  Waris.  Apabila  Tanah  watas  tersbut  adalah tanah waris.
m) Melampirkan Surat Hibah apabila watas tanah tersebut hibah.
n) Melampirkan bukti pembelian jika watas tanah tersebut telah diperjualbelikan.
o) Warna Map Pemohon:
1) Kelurahan Muara Rapak : Warna Biru.
2) Kelurahan Gn. Samarinda : Warna Kuning.
3) Kelurahan Gn. Samarinda Baru : Warna Kuning.
4) Kelurahan Batu Ampar : Warna Merah.
5) Kelurahan Graha Indah : Warna Merah.
6) Kelurahan Karang Joang : Warna Hijau.
2. Kelengkapan  persyaratan/berkas  yang  telah  diserahkan  kepada  loket  IMTN,  setelah itu  dicek  administrasinya,  kalau  sudah  lengkap  maka  berkas  tadi  diserahkan  pada Kepala  Seksi  Pemerintahan  Kecamatan  untuk  dilakukan  pengecekan  dan peregistrasian, setelah itu berkas tadi di serahkan kepada Sekertaris Kecamatan untuk di  paraf  setelah itu  terakhir  diserahkan  ke  camat  untuk  di  setujui  proses  IMTN  nya, setelah  di  setujui  oleh  camat  barulah  masuk  antrian  untuk  proses  selanjutnya  yaitu peninjauan dan pengukuran.
Menurut  penjelasan  dari  Bapak  Muhammad  Jali  selaku  Kasi  Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu: 20
“Pengukuran dilakukan oleh tim dari kecamatan, kelurahan dan KDAWP selain itu juga  mengundang  BPN,  dan  ada  juga  undangan-undangan  diluar  itu,  misalnya  kita memprediksi  pemohon  ini  mengajukan  di  RT  sekian  atau  diprediksi  ada  tanah pemerintah kota atau mungkin tanah provinsi dan tanah yang berbatasan dengan milik pertamina  jadi  mengundang  juga  yang  saksi-saksi  yang  bersangkutan  terhadap batasan  tersebut,  agar  kita  bisa  mengetahui  tanah  tersebut  kena,  lepas  atau  atau bagaimana keadaannya saat peninjauan dan pengukuran di lapangannya”.
Tim  yang  dimaksud  diatas  tersebut  juga  terdiatur  dalam  pasal  1  angka  15 Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014 yaitu  pejabat  dan  atau  staf  yang  ditugaskan untuk melakukan proses penerbitan IMTN, dimana diperjelas dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan  Walikota  Balikpapan  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Pelayanan  Perbitan Izin Membuka Tanah Negara diantaranya adalah “kasi pertanahan, camat, lurah, RT maupun instansi/SKPD teknis terkait” .
20 Wawancara dengan Bapak Muhammad Jali, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Utara, 13 Juni 2019.
3. Setelah  pengukuran  dan  peninjauan  maka  dibuatlah  berita  acara  pengukuran  dan diumumkan pada kantor kecamatan atau kelurahan serta RT setempat selama 30 hari.
4. Apabilan  selama  30  hari  pengumuman  tidak  ada  sanggahan  maka  paling  lambat  14 hari setelah itu maka akan terbit IMTN dan diserahkan ke pemohon/pemegang segel tanah.  Kalau  terdapat  sanggahan  maka  diselesaikan  dahulu  dan  proses  IMTN  akan ditunda  sementara  waktu  sampai  selesai  dan  diketahui  pemegang  yang  berhak  atas tanah tersebut.
Peninjauan dan pengukuran yang dilakukan hanya 2 kali dalam seminggu yakni hari senin dan rabu, inilah juga pemicu lambatnya pelayanan dalam penerbitan IMTN sendiri, karena yang memohonkan banyak, sedangkan untuk meninjau dan melakukan pengukuran  harus  antri  karena  keterbatasan  personil  dalam  peroses  peninjauan  dan pengukuran, giliran ini bisa sampai berbulan-bulan kalau pemohonnya banyak, kalau ada  sengketa,walaupun  sudah  ditinjau  dan  diukur  apabila  ada  sanggahan  maka prosesnya akan ditunda.
5. Setelah  pemohon  mendapatkan  IMTN  dari  kecamatan  maka  IMTN  inilah  yang dijadikan  dasar  sebagai  alas  hak  untuk  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali dikantor  pertanahan  untuk  memohonkan  hak  lama  menjadi  sertifikat  yang  memiliki kepastian  hukum.  Proses  pendaftaran  tanah  ke  kantor  pertanahan  dengan menggunakan  IMTN  sama  dengan  proses  pendaftaran  tanah  menggunakan  alas  hak lama  yang  dimaksud  dalam  pasal  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Surat keterangan IMTN sebagai alas hak pemilikan tanah didaftarkan ke kantor pertanahan  untuk  menjadi  sertifikat  dengan  melaksanakan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali,  yaitu  dalam  pasal  12  ayat  (1)  PP  24/1997  meliputi  Pengumpulan  dan pengolahan  data  fisik,  Pembuktian  hak  dan  pembukuannya,  Penerbitan  sertifikat, Penyajian data fisik dan data yuridis, Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
6.  Surat  Keterangan  Izin  Membuka  Tanah  Negara  (IMTN)  Sebagai  Pengganti  Segel Tanah  Merupakan  Salah  Satu  Syarat  dalam  Pendaftaran  Tanah  untuk  Menjadi Sertifikat
Menurut  Pasal  1  angka  8  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Didaerah, “Ijin  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah berdasarkan  peraturan  daerah  atau  peraturan  lainnya  yang  merupakan  bukti legalitas,  menyatakan  sah  atau  diperbolehkannya  seseorang  atau  Badan  untuk melakukan  usaha  atau  kegiatan  tertentu”. 21 Maka  penerbitan  Izin  Membuka  Tanah Negara  (IMTN)  menunjukkan  adanya  penekanan  pada  izin  tertulis  yaitu  berbentuk dokumen  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu,  kegiatan  tertentu  disini  IMTN  sebagai alas hak pengganti segel tanah untuk menjadi dapat didaftarakan dikantor pertanahan untuk  mendapatkan  sertifikat,  sehingga  berdasarkan  yuridis  administratif,  dengan
21 Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Didaerah.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
surat  keterangan  IMTN  untuk  meminimalisir  terjadinya  sengketa  dan  memperbaiki sistem  pelayanan  administrasi  pendaftaran  tanah  di  Kota  Balikpapan  dibentukkan Surat Ketrangan Izin Membuka Tanah Negara.
Menurut  pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang menjadi dasar atau alas hak lama untuk di daftarkan ke kantor pertanahan adalah berupa segel tanah, dimana dalam penjelasannya bentuk alat  pembuktian  tertulis  dengan  apapun  namanya  sudah  dianggap  cukup  untuk keperluan  pendaftaran  hak,  namun  memang  berbeda  untuk  Kota  Balikpapan  yang menjadi  alas  hak  adalah  berupa  surat  keterangan  IMTN  yang  dikeluarkan  oleh kecamatan  untuk  luas  maksimal  1.000  m2,  walaupun  surat  keterangan  IMTN  tidak termasuk dan diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,  IMTN  diakui  sebagai  alas  hak  di  Balikpapan  dan  sebagai  pengganti  segel tanah, ini dapat penulis kategorikan di dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf m, di dalam  penjelasan  huruf  m  disebutkan  bahwa “lain-lain  bentuk  alat  pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII ketentuan-ketentuan  konversi  UUPA”. 22 Yang  dimaksud  dalam  pasal  II  konversi merupakan  hak  atas  tanah  yang  memberikan  wewenang  atau  mirip  dengan  pasal 20 ayat  (1)  yaitu  hak  milik,  untuk  itu  IMTN  tetap  menjadi  alas  hak  karena  walaupun hasil inovasi dari pemerintahan daerah Kota Balikpapan, IMTN isinya sama dengan segel tanah tidak merubah substansi dari isi yang ada di segel tanah. Hanya dilakukan pengukuran ulang agar batasnya sesuai dengan perkembangan yang ada.
Surat keterangan IMTN berdasarkan pemaparan penulis di atas merupakan alas hak/bukti  hak  yang  sama  dengan  segel  tanah  (surat  keterangan  hak  garap)  sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yakni “terjadinya hak milik menurut  hukum  adat  diatur  dengan  peraturan  pemerintah” 23 karena  hak  milik menurut  hukum  adat  ialah  pembukaan  tanah.  Segel  tanah  sebagai  bukti  hak  lama kepemilikan tanah tidak berfungsi untuk syarat pendaftaran tanah dalam memperoleh sertifikat.
Sesuai pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  tanah  disebutkan  bahwa “Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang  bersangkutan”. Jadi  sertifikat  tetap merupakan  tanda  bukti  hak  yang  sah  asal  sesuai  dengan  data  fisik  dan  yuridisnya dengan data surat ukur, untuk itu sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan sebagai  lembaga  yang  berhak  mengurus  bidang  pertanahan  tetap  sah  dan  memiliki kepastian  hukum.  IMTN  tetap  suatu  produk  hukum  yang  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  dan  sekarang  sudah  menjadi  alas  hak  pengganti  segel  tanah  di
22 Pasal 24 ayat (1) Huruf M Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
23 Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
kota  Balikpapan,  meski  setiap  3  tahun  harus  diperpanjang  kalau  belum  didaftarkan peningkatan menjadi sertifikat dikantor pertanahan.
B. Peran  dan  Tanggung  Jawab  Lurah  dan  Camat  dalam  Keikutsertaan  Penerbitan  Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)
1. Peran Lurah dan Camat dalam Keikutsertaan untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah Sebuah  Kelurahan  dipimpin  oleh  Lurah,  sedangkan  Desa  dipimpin  oleh  Kepala  Desa. Tentu  saja  keduanya  berbeda,  karena  Lurah  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bertanggung jawab pada Camat, sedangkan Kepala Desa, bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat (biasa berbeda-beda antar Desa), yang dipilih oleh rakyat. 24
Menteri  Dalam  Negeri  Soepardjo,  pada  tanggal  22  Mei  1984,  mencabut  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas  Tanah,  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  11  dan  mencabut  wewenang  Kepala Kecamatan  untuk  memberikan  ijin  membuka  tanah,  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri Nomor 593/5707.Sj. tahun 1984, karena banyak ditemui Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah  yang  diketahui  Camat  banyak  yang  menimbulkan sengketa  karena  kepemilikan  yang  tumpang  tindih,  sehingga  menimbulkan  sengketa  dan sengketa  tersebut  tidak  terselesaikan  lagi  baik  oleh  Kepala  Desa/Lurah  yang  bersangkutan maupun oleh Camat.
Alas Hak adalah alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya  dengan  hak  yang  melekat  atas  tanah,  oleh  karenanya  sebuah  alas  hak  harus  mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu maupun badan hukum ) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah)  yang dikuasai.  Artinya, dalam sebuah Alas  Hak sudah  seharusnya  dapat  menceritakan  secara  lugas,  jelas  dan  tegas  tentang  detail  kronologis bagaimana  seseorang  dapat  menguasai  suatu  bidang  tanah  sehingga  jelas  riwayat  atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. 25
Menurut  Budi  Harsono,  hubungan  penguasaan  dapat  dipergunakan  dalam  arti  yuridis maupun fisisik. 26 Terhadap penguasaan tanah yang dibuktikan dengan alat bukti secara tertulis dapat disebut juga alas hak. Jadi sudah selayaknyalah Lurah dan Camat menempatkan dirinya dalam  upaya  pendaftaran  tanah  sebagai  saksi  telah  terjadinya  peristiwa  hukum  berupa transaksi  peralihan  hak  atas  tanah  di  wilayahnya  dan  mencatat  kejadian-kejadian  itu  dan memelihara bukti rekaman peristiwa yang telah terjadi tersebut.
2. Tanggung  Jawab  Lurah  dan  Camat  Terhadap  Alas  Hak  Yang  Telah  Dibuatnya  dan  Ternyata Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain
Fakta  di  lapangan  peraturan-peraturan  yang  telah  diterbitkan  dalam  pengelolaan keagrariaan banyak yang tidak dikuasai oleh Lurah maupun Camat, hal ini terbukti ada banyak kesalahan didalam pembuatan akta tanah yang mereka lakukan, kenyataan ini tentu merugikan
24 http://id..wikipedia.org/wiki/kepala desa, diunduh pada tanggal : 17/07/2019.
25 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Universitas Trisakti, 2020), hlm 19.
26 Ibid., hal. 20-22.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
masayarakat.  Sudah  selayaknyalah  aparat  desa/Lurah  beserta  Camat  memperluas pengetahuannya di bidang  keagrariaan atau pertanahan terutama di bidang pendaftaran tanah agar  tujuan  pendaftaran  tanah  yang  mereka  dukung  dapat  tercapai  dan  terlaksana  hingga terbitnya sertipikat yang banyak didambakan oleh masyarakat pemegang hak atas tanah yang tanahnya  masih  belum  terdaftar  di  kantor  pertanahan  seperti  apa  yang  diaur  oleh  Undang- Undang.
Kepala  Desa/Lurah  dalam  prakteknya  jarang  atau  bahkan  tidak  sempurna  mencatat ataupun memelihara daftar induk atau mencatat semua peralihan tersebut, dan yang ada hanya pengetahuan  umum  bahwa  tanah  tersebut  memang  milik  seseorang  dan  berbatasan  dengan tanah-tanah orang lain menurut patok-patok yang telah mereka sepakati.
Bagi pendaftar hak atas tanah untuk pertama kali ada aturan yang mengharuskan bahwa pendaftar  harus  mendapatkan  surat  keterangan  kesaksian  dari  Lurah  dan  Kepala  Lingkungan atau  Staf  Lurah  yang  menyatakan  bahwa  lahan  milik  yang  dikuasainya  itu  adalah  benar miliknya  dan  tidak  sedang  dalam  silang  sengketa,  Fakta  di  lapangan  membuktikan  Kepala Desa/Lurah  dalam  prakteknya  jarang  atau  bahkan tidak  sempurna mencatat  peristiwa  hukum tanah  yang  terjadi  di  wilayahnya,  dan  adanya  pengukuran  yang  melibatkan  Lurah,  Kepala Lingkungan (Kepaling) atau stafnya, serta adanya penyelesaian di lapangan secara sistematis dan cepat yang melibatkan peran Lurah dan stafnya mengakibatkan adanya oknum Lurah dan stafnya yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.
A. Upaya  Hukum  yang  dapat  Dilakukan  Oleh  Masyarakat  untuk  Mempertahankan  Hak  Atas Tanahnya
Timbulnya  sengketa  hukum  bermula  dari  pengaduan  sesuatu  pihak  yang  berisi keberatan-keberatan  dan  tuntuan  hak  atas  tanah  baik  terhadap  status  tanah,  maupun kepemilikannya  dengan  harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara  administrasi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Pengaduan  ini  biasanya  berisi  peristiwa-peristiwa yang  menggambarkan  bahwa  pemohon  bertindak  sebagai  pengadu  yang  merasa  berhak  atas tanah  yang  disengketakan  dengan  lampiran  bukti-bukti  dan  mohon  penyelesaian  disertai harapan agar tanah tersebut dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya.
Salah satu tujuan pentingnya penyelesaian sengketa adalah memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu persengketaan.  Tujuan  Kepastian  Hukum  itu  sendiri akan  dapat  terpenuhi  bila  seluruh  perangkat  atau  sistem  hukum  itu  dapat  berjalan  dan mendukung  tercapainya  suatu  Kepastian  Hukum,  khususnya  peranan  lembaga-lembaga  yang diberi wewenang untuk itu.
Menurut  hukum  Indonesia,  penyelesaian  sengketa,  khususnya  sengketa  pertanahan, dapat  dilakukan  melalui  berbagai  proses  penyelesaian  sengketa,  baik  melalui  lembaga peradilan seperti dalam peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara, maupun penyelesaian sengketa  di  luar  lembaga  peradilan,  seperti  mediasi,  arbitrase,  maupun  melalui  penyelesaian lembaga  adat,  dan  cara  penyelesaian  sengketa  tanah  non  pengadilan  adalah  melalui  BPN (Badan Pertanahan Nasional.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain:
1) Mengenai masalah status tanah.
2) Masalah kepemilikan.
3) Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Terhadap  kasus  pertanahan  yang  disampaikan  ke  badan  Pertanahan  Nasional  untuk dimintakan penyelesainnya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat  baik  jika  diselesaikan  melalui  cara  musyawarah.  Penyelesaian  ini  sering  kali  Badan Pertanahan  Nasional  diminta  sebagai  mediator  di  dalam  menyelesaikan  sengketa  hak  atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa.
Berkenaan  dengan  itu  bilamana  penyelesaian  secara  musyawarah  mendapat  kata mufakat,  maka  harus  ada  pula  disertai  dengan  bukti  tertulis,  yaitu  dari  surat  pemberitahuan untuk  para  pihak,  berita  acara  rapat  dan  selanjutnya  sebagai  bukti  adanya  perdamaian dituangkan  dalam  akta  yang  bila  perlu  dibuat  di  hadapan  notaris  sehingga  mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pembatalan  keputusan  Tata  Usaha  Negara  di  bidang  pertanahan  oleh  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  berdasarkan  adanya  cacat  hukum/administrasi  di  dalam  penerbitannya, yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain:
1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999. Dalam  praktik  selama  ini,  terdapat  perorangan/badan  hukum  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  mengajukan  keberatan  tersebut  langsung  kepada  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  dan  sebagian  besar  diajukan  langsung  oleh  yang  bersangkutan  kepada Badan Pertanahan Naional dan Sebagian diajukan melalui Kepala Kantor
Pertanahan/Kabupaten/Kota  setempat  dan  diteruskan  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional/Propinsi yang bersangkutan.

## IV.  PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  analisa  di  atas  maka  dapat  di  simpulkan  sebagai  berikut:  Surat Keterangan  Izin  Membuka  Tanah  Negara  (IMTN)  adalah  suatu  inovasi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat  dalam  memperbaharui  sistem  pelayanan  dibidang  pertanahan  karena  dapat mengetahui  batas  wilayah  terkini  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  agar  keakuratan  tetap terjaga  dan  mempermudah  pendaftaran  hak  dikantor  pertanahan  sehingga  mencegah  pemicu terjadinya sengketa pertanahan. Surat keterangan IMTN dapat dikategorikan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada huruf m Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, karena IMTN termasuk  bukti  tertulis  berupa  izin  yang  merupakan  suatu  legalitas  berbentuk  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintahan  yaitu  kecamatan  sesuai  dengan  kewenangan  secara delegasi, sehingga IMTN sebagai inovasi adalah produk hukum  yang memiliki kekuatan hukum
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
sebagai alas hak pengganti segel tanah, karena segel tanah yang telah dimohonkan akan diambil dan disimpan oleh kecamatan untuk dipelihara.

## B. Saran
Sejak  dikeluarkannya  larangan  untuk  membuat  SKT  (Surat  Keterangan  Tanah),  oleh  Menteri dalam  Negeri  pada  tahun  1984,  melalui  Nomor  593/5707/SJ,  Perihal:  Pencabutan  wewenang Kepala  Kecamatan  untuk  memberikan  ijin  membuka  tanah,  demi  adanya  Kepastian  Hukum seharusnya  Lurah  maupun  Camat  tidak  lagi  membuat  SKT  dan  jika  masih  dilakukan  juga sebaiknya ada sanksi yang tegas agar pelanggaran hukum yang secara nyata merugikan orang dan jika di dalam pelanggaran itu ada unsur pidananya sebaiknya korban tidak ragu-ragu membawa kasus ini ke jalur hukum pidana, tapi tak dapat dipungkiri sulit rasanya jika fakta mengharuskan rakyat  melawan  atau  harus  berhadapan  dengan  aparatnya  sendiri  untuk  membela  dan mempertahankan  haknya.  Jika  ternyata  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Lurah  maupun  Camat  tidak dapat diterima sebagai syarat pendaftaran tanah karena tanahnya telah terdaftar atas nama orang lain maka pihak  Lurah maupun Camat harusnya segera membatalkan surat yang dibuat tersebut tanpa memperbesar kerugian pada orang lain karena kelalaiannya, agar kejadian seperti ini tidak berulang  kembali.  Sebaliknya  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  menimbulkan  efek  jera bagi  si  pelaku  maka  harusnya  ada  aturan  yang  mengharuskan  si  pelaku  dapat  dituntut  untuk mengganti  kerugian  orang  akibat  perbuatannya,  paling  sedikit  sebesar  keruguian  yang  telah ditimbulkannya pada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, H. “Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6, Edisi Pertama, Penerbit: PT.” Raja Grafindo Persada, Jakarta , n.d. Andriyan, Dody Nur. Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia . Deepublish, 2016. Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria . Universitas Brawijaya Press, 2011.
Chomzah, Ali Achmad. “Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas.” Tanah Negara, Serti-Fikat Dan Permasalahannya, Jakarta: Prestasi Pustaka , 2002. Chulaemi, Achmad. “Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-Macam Hak Atas Tanah Dan Pemindahannya.” Sema-Rang: FH-Undip , 1993. Darmodiharjo, Darji. “Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum.” Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , 1995.
Djatmiko, Boedi. “Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya.” Disertasi: Jakarta , 2008. Effendie, Bachtiar. Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya . Alumni, 1983.
Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum . Vol. 44. Ghalia Indonesia, 2007.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebauh Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya... Bina Ilmu, 1987. Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Universitas Trisakti, 2020.
Isjwara, Fred. Pengantar Ilmu Politik . Dhiwantara, 1964. Lubis, M. Solly. “Filsafat Ilmu Dan Penelitian.” Bandung: Mandar Maju , 1994.
Maiwan, Mohammad. “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan.” Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 17, no. 2 (2018): 190–212. MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.” Liberty, Yogyakarta , 2007.
Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” Bandung: PT Remaja Rosdakarya 103 (2007). Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek . CV Mandar Maju, 2013.
Nugraha, Sari. “Problematika Dalam Pengujian Dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat.” Jurnal Hukum Bisnis 5, no. 1 (2016).
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti, 2000.
Ranggawidjaja, Rosjidi. “Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.” Bandung: Mandar Maju , 1998.
Salim, Zafrullah. “Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan Politik Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 1 (2018): 130–64. Soejono, Abdurrahman. Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan) . Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16.” Rajawali Pers, Jakarta , 2014.
Sudjana, Nana, and H. Awal Kusumah. “Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi,” 2008. Sunarno, Siswanto. “Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cet. IV.” Jakarta: Sinar Grafika , 2012.
Susanti, Dyah Ochtorina. Penelitian Hukum , 2015. Syarif, Amiroeddin. Perundang-Undangan Pasar, Jenis Dan Teknik Membuatnya . Bina Aksara, 1987.
Urip Santoso, S. H. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Prenada Media, 2019.