IMPLIKASI TINGKAT KEPATUHAN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Dwinta Mulyanti 1
Universitas BSI Bandung dwinta.dml@bsi.ac.id
Vaizal Filian Sunardjo 2

## Universitas BSI Bandung
vaizalfilian7@gmail.com
Abstrak  - Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  yang  dapat  diperoleh secara  terus  menerus  dan  dapat  dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan. Hal  tersebut  tentunya  harus  berbanding  lurus  dengan  tingginya  tingkat  kepatuhan wajib pajak yang salah satunya ditunjang dengan adanya perubahan PTKP. Karena besar  kecilnya  penerimaan  pajak  akan  sangat  di  pengaruhi  oleh  sejauh  mana kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dan seberapa  besar  tarif  pajak  yang  ditetapkan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  implikasi  dari  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama  Bandung  Karees.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder  berupa  laporan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  peningkatan PTKP  dan  penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dengan  sampel  penelitian periode 2010-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi  pada KPP Pratama Bandung Karees.
Kata  Kunci: Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,    Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Abstract - Tax revenue is a source of revenue that can be obtained continuously and can  be  developed  optimally  according  to  the  needs,  government  and  society conditions  where  the  size  of  tax  revenue  will  be  influenced  by  the  extent  of  public awareness  in  implementing  taxation  obligationsand  how  much  the  tax  rate  set.  The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  implications  of  personal  taxpayer compliance level and the increase of PTKP to personal income tax revenue at KPP Pratama  Bandung  Karees.  The  research  method  used  is  descriptive  verification method with quantitative approach. The data used are secondary data in the form of compliance  report  of  individual  taxpayer,  increase  of  PTKP  and  income  tax  of individual  income  with  sample  of  research  period  2010-2014.  The  result  of  this research shows that both partially and simultaneously there is no significant influence between taxpayer compliance level of individual person and the increase of PTKP to personal income tax revenue at KPP Pratama Bandung Karees.

## Keywords: Level of Individual Taxpayer Compliance, Improved exemption, Personal Income Tax Revenue

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada kas negara berdasarkan Undang- undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,  2011).  Indonesia  adalah salah  satu  Negara  berkembang  yang melaksanakan  kegiatan  pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional.
Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh  secara  terus  menerus  dan dapat  dikembangkan  secara  optimal sesuai  kebutuhan,  pemerintah  serta kondisi  masyarakat.  Besar  kecilnya penerimaan  pajak  akan  sangat  di pengaruhi  oleh  sejauh  mana  kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
(Hutagaol,2007). Salah  satu penerimaan pajak diantaranya berasal dari penerimaan  pajak  penghasilan  orang pribadi.  Pajak  penghasilan  merupakan pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek pajak  orang  pribadi  atas  penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah faktor  penting  dalam  merealisasikan target  penerimaan pajak.  Semakin  tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Musyarofah, 2008), oleh karenanya  menumbuhkan  kepatuhan wajib  pajak  sudah  seharusnya  menjadi agenda utama  Direktorat  Jenderal  Pajak
(DJP),  selain  memacu  kinerja  pegawai agar  memiliki  kemampuan,  dedikasi, wawasan,  dan  tanggung  jawab  sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.  Namun  pada  kenyataannya pada  KPP  Pratama  Bandung  Karees nampak  semakin  banyaknya  jumlah wajib  pajak  tidak  berbanding  lurus dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Karena dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama Bandung  Karees  mengalami  penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan merupakan masalah  klasik  yang  dihadapi  di  hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan  (Hutagaol,  2007:8 ).  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  yang  tinggi  dapat  menyebabkan penerimaan dan pendapatan pajak negara  meningkat.  Artinya  jika  semua wajib  pajak  memiliki  kepatuhan    dalam membayar pajak sehingga pembangunan  akan  terlaksana  dan target penerimaan dari sektor pajak akan tercapai (Tryana, 2013).
Wajib  pajak  orang  pribadi  pun harus sesuai ketentuan dalam pemungutannya, diantaranya penghasilannya  sesuai  atau  melebihi Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP) yang telah ditetapkan. Penghasilan Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  adalah  penghasilan yang  menjadi  batasan  tidak  kena  pajak bagi  wajib  pajak  orang  pribadi,  dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak  orang  pribadi  tersebut  jumlahnya kurang  dari  PTKP  maka  tidak  akan dikenakan pajak penghasilan (Mardiasmo,2009). Kebijakan untuk menaikan  PTKP  ini  perlu  didukung karena  akan  berimbas  positif  bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya  ada  tiga  hal  yang  menjadi
dampak  apabila  pemerintah  menaikan batas  PTKP.  Hal  pertama  adalah meningkatnya  konsumsi  dalam  negeri, dengan  adanya  kenaikan  batas  PTKP maka  daya  beli  masyarakat  akan  naik. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau saving masyarakat. Ketiga  memberikan  perlindungan  dan keinginan kepada masyarakat berpenghasilan  rendah  (Aswita,  2009). Dengan  demikian  penerimaan  pajak tentunya  ditopang  oleh  banyak  faktor salah  satunya  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi

## KAJIAN LITERATUR

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut    Nowak  (2007:31)  dikutip oleh  Zain  Kepatuhan  Wajib  Pajak merupakan  suatu  iklim  kepatuhan  dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,  tercermin  dalam  situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan  lengkap  dan  jelas,  menghitung pajak  yang  terhitung  dengan  benar  dan membayar  pajak  yang  terutang  tepat pada  waktunya. Sofa  (2008)  Kepatuhan Wajib  Pajak  adalah  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat  diartikan  suatu  keadaan  dimana wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya  dan  menanggung  beban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan
membandingkan  jumlah  wajib  pajak efektif  dan  non  efektif  yang  terdaftar pada  KPP  Pajak  Pratama  Karees (Devano dan Kurnia Rahayu, 2010:139).
Rahayu  (2010)  kepatuhan  terbagi menjadi dua macam kepatuhan yaitu : a. Kepatuhan Formal
Kepatuhan  Formal  adalah  sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi  kewajiban  secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang perpajakan.
b. Kepatuhan Material
Kepatuhan  Material  adalah  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif  atau  hakikatnya  memenuhi semua  ketentuan  material  perpajakan yakni  sesuai  isi  dan  jiwa  undang- undang perpajakan.
Rahayu  (2010)  Kepatuhan  Wajib Pajak  dapat  diidentifikasi  dari  beberapa hal sebagai berikut :
a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
c.  Kepatuhan  dalam  penghitungan  dan pembayaran pajak terutang
d. Kepatuhan  dalam  pembayaran  dan tunggakan
Menurut Keputusan
Menteri Keuangan  No.  544/KMK.04/2000  kriteria wajib pajak patuh adalah :
a. Tepat  dalam  menyampaikan  SPT untuk  semua  jenis  pajak  dalam  dua tahun terakhir
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak untuk  semua  jenis  pajak  kecuali  telah memperoleh  izin  untuk  mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c.  Tidak  pernah  di  jatuhi  hukuman karena  melakukan  tindak  pidana  di bidang  perpajakan  dalam  jangka waktu 10 tahun terakhir
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan  pembukuan  dan dalam  hal  terhadap  wajib  pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir  untuk  masing-masing  jenis pajak  yang  terutang  paling  banyak  5 persen
e. Wajib
Pajak yang laporan
keuangannya  untuk  2  tahun  terakhir diaudit  oleh  akuntan  publik  dengan wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang  tidak  mempengaruhi  laba rugi fiskal

## Penghasilan Tidak Kena Pajak
Mardiasmo (2009) Penghasilan
Tidak  Kena  Pajak  adalah  penghasilan yang  menjadi  batasan  tidak  kena  pajak bagi  wajib  pajak  orang  pribadi,  dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak  orang  pribadi  tersebut  jumlahnya kurang  dari  PTKP  maka  tidak  akan dikenakan  pajak  penghasilan. Menurut Utomo et.  al (2011)  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  (PTKP)  adalah  “batas penghasilan  yang  tidak  dikenakan  pajak untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya”.  Berdasarkan  pemaparan para  ahli  tersebut,  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  adalah  batas  penghasilan netto  yang  tidak  kena  pajak  bagi  Wajib Pajak  orang  pribadi,  sesuai  dengan jumlah tanggungan keluarganya. Merunut pada Keputusan Menteri Keuangan  tahun  2016  yang  menjadi tolak ukur  penetapan PTKP adalah upah minimum  negara  dan  pendapatan  per kapita.

## Penerimaan Pajak Penghasilan
Hutagaol (2007) pengertian penerimaan  pajak  adalah  “penerimaan pajak  dilakukan  melalui  instrumen  dan administrasi perpajakan”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No
99/PMK.06/2006 menyatakan bahwa penerimaan  perpajakan  adalah  “semua penerimaan  negara  yang  terdiri  dari penerimaan  pajak  dalam  negeri  dan perdagangan  internasional”.  Mardiasmo (2011)  Penerimaan  pajak  penghasilan merupakan  subjek  pajak  berkenaan dengan  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan  pemaparan  oleh  para  ahli bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan  negara  yang  dilakukan melalui instrumen dan administrasi perpajakan dalam negeri dan perdagangan internasional. Rahayu  (2010)  beberapa  faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi  pemasukan  dana  ke  kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu : a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan. Undang- undang  yang  jelas,  sederhana,  dan mudah  dimengerti  akan  memberi penafsiran  yang  sama  bagi  wajib pajak  dan  fiskus.  Dengan  adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan  sebagaimana  mestinya. Ketentuan  perpajakan  yang  dibuat sederhana  mudah  dipahami  tentunya hak  dan  kewajiban  perpajakan  wajib pajak  dapat  dilaksanakan  secara efektif  dan  efisien,  dengan  demikian hal ini akan memperlancar penerimaan Negara dari sektor pajak. b. Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang
perpajakan Kebijakan pemerintah dalam  implementasi  undang-undang perpajakan  merupakan  suatu  cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu
sasaran  tertentu  untuk  mencapai suatu  tujuan  tertentu  dibidang  sosial ekonomi.  Kebijakan  ini  menunjang perkembangan  ekonomi  dan  sosial Negara.  Pemerintah  harus  dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidak
mudahan penyesuaian  dengan  undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan  adanya  keputusan  menteri keuangan  maupun  surat  edaran  dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk hal-hal  tertentu  dalam  perpajakan yang  tidak  dijelaskan  secara  rinci dalam  undang-undang,  selain  itu peraturan  perundang-undangan  juga tidak pernah lengkap memenuhi segala  peristiwa  hukum.  Untuk  itu pemerintah  diberikan  asas freies ermessen (kebebasan bertindak) dalam  bentuk  tertulis  yang  berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan  lain  yang  menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
c.   Sistem  administrasi  perpajakan  yang tepat Administrasi  perpajakan  hendaklah merupakan  prioritas  tertinggi  karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan  fungsinya  secara  efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan  pajak,  selain  itu  sistem administrasi  perpajakan  diharapkan tidak  rumit,  tetapi  ditekankan  pada kesederhanaan prosedur.
d.  Pelayanan Menekankan bahwa
kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  upaya  optimalisasi  penerimaan pajak.  Salah  satu  langkah  penting yang  harus  dilakukan  pemerintah
sebagai  wujud  nyata  kepedulian  pada pentingnya  kualitas  pelayanan  adalah memberikan  pelayanan  prima  kepada wajib  pajak  dalam  mengoptimalkan penerimaan Negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah tercapainya  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  yang  tinggi,  tercapainya  tingkat kepercayaan  terhadap  administrasi perpajakan  yang  tinggi  dan  juga tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
e. Kesadaran  dan  pemahaman  warga negara
Rasa  nasionalisme  tinggi,  kepedulian kepada  bangsa  dan  Negara,  serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat  yang  memadai,  maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan, dengan mengutamakan  kepentingan  Negara diatas  kepentingan  pribadi.  Dengan mengutamakan  kepentingan  Negara diatas  kepentingan  pribadi,  maka akan  memberi  keikhlasan  masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan dengan pengetahuan  yang  cukup  yang  di peroleh karena memiliki tingkat pendidikan  yang  tinggi  tentunya  akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi  peraturan  maka  akan menerima sanksi, baik sanksi administratif  maupun  pidana  fiskal. Maka  akan  diwujudkan  masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
f.  Kualitas  Petugas  Pajak  (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)
Kualitas  petugas  pajak  sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Petugas pajak  memiliki  reputasi  yang  baik sepanjang  yang  menyangkut  kecakapan teknis,  efisien,  dan  efektif  dalam  hal
kecepatan,  tepat,  dan  keputusan  yang adil.  Bila  dikaitkan  dengan  optimalisasi target  penerimaan  pajak,  maka  fiskus haruslah  orang  yang  berkompeten  di bidang perpajakan juga memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka terbentuklah kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
1.  Terdapat  Pengaruh  yang  Signifikan
Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Orang  Pribadi  secara  parsial  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bandung Karees
2.  Terdapat  Pengaruh  yang  Signifikan Peningkatan  Penghasilan  Tidak
Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi secara parsial Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Karees
3.  Terdapat  Pengaruh  yang  Signifikan Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  dan  Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan  Orang  Pribadi  secara simultan  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  deskriptif  dan verifikatif  dengan  pendekatan  kuantitatif yang  digunakan  untuk  memberikan gambaran  mengenai  data  atau  kejadian berdasarkan  fakta  yang  ada  dengan melakukan  penelitian  yang  menekankan analisisnya  pada  data numeric .  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  berupa  Laporan Perpajakan  yang  menitikberatkan  pada Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi,  Peningkatan  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  dan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi.  Sampel yang  digunakan  untuk  penelitian  ini meliputi periode 201-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Hipotesis
A . Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi

## Tabel 1. Hasil Uji T
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffic ients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tole ranc e VIF 1 (Constan t) - 16399
65290
91.486 66053
11095 84.878 -.248 .827
Tingkat Kepatuh an Wajib Pajak OP 89932
25097. 412 10591 88434
6.597 .336 .849 .485 .693 1.443
Peningk atan PTKP
19368. 104 7463.4 32 1.026 2.595 .122 .693 1.443

## a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan OP
Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa standardized  coefficients beta yaitu  sebesar  0,336  setara  dengan 33,6% adalah besarnya pengaruh secara parsial  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak
(X1): Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X2): Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Y): Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi
orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan  orang  pribadi.  Statistik  uji yang  digunakan  pada  pengujian  parsial adalah  uji  t,  nilai  tabel  yang  digunakan sebagai  nilai  kritis  pada  uji  parsial  (uji  t) sebesar 3,182 yang diperoleh dari t tabel = 0,05 dan derajat bebas n-2 atau 5-2 = 3 untuk pengujian dua pihak. Nilai thitung tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  pada  tabel  IV.8  adalah  0,849  <  t tabel  3,182.  Berdasarkan  hasil  tersebut maka  H o diterima  dan  H a ditolak.  Ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan orang pribadi.
B. Pengaruh  Peningkatan  Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tabel 2. Hasil Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffici ents t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Tole ranc e VIF 1 (Consta nt) - 163996
529091.
486 66053 11095 84.87 8 - .248 .827 Tingka t Kepatu han Wajib
Pajak
OP 899322 5097.41 2 10591
88434 6.597 .336  .849  .485  .693  1.443
Pening katan PTKP 19368.1 04 7463.
432 1.026 2.59 5 .122  .693  1.443
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan OP
Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa standardized coefficients beta yaitu  sebesar  1,026  setara  dengan 102,6%  adalah  besarnya  pengaruh secara  parsial  peningkatan  penghasilan tidak  kena  pajak  terhadap  penerimaan
pajak penghasilan orang pribadi. Statistik uji  yang  digunakan  pada  pengujian parsial  adalah  uji  t,  nilai  tabel  yang digunakan  sebagai  nilai  kritis  pada  uji parsial  (uji  t)  sebesar  3,182  yang diperoleh dari t tabel ∝ = 0,05 dan derajat bebas  n-2  atau  5-2  =  3  untuk  pengujian dua  pihak.  Nilai  thitung  peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada tabel IV.9  adalah  2,595  <  t  tabel  3,182. Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  Ho diterima dan Ha ditolak. Ini menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan  peningkatan  penghasilan  tidak kena  pajak  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan orang pribadi.
C.  Pengujian  secara  simultan  Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tabel 3. Hasil Uji Simultan ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 23984225738857 814000000.000 2 119921128694 28907000000.0 00 3.617 .217 b Residual 66301022104638 91000000.000 2 331505110523 1945300000.00 0 Total 30614327949321 702000000.000 4
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan OP b. Predictors: (Constant),  Peningkatan PTKP, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP
Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 3,617 dengan nilai signifikan sebesar 0,217. Sementara dari F  tabel  untuk  tingkat  signifikan  0,05  dan derajat  bebas  (2;2)  diperoleh  F  tabel  = 19,00.  Karena  F  hitung  lebih  kecil  di banding  F  tabel  (3,617  <  19,00).  Maka pada  tingkat  kekeliruan  5%  ada  alasan yang  kuat  untuk  menerima  Ho  dan menolak  Ha,  sehingga  dengan  tingkat kepercayaan  95%  dapat  disimpulkan secara  simultan  tidak  terdapat  pengaruh yang  signifikan  tingkat  kepatuhan  wajib
pajak    orang  pribadi  dan  peningkatan penghasilan  tidak  kena  pajak  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan  orang pribadi.  Berdasarkan  kontribusi  atau pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi dan peningkatan penghasilan  tidak  kena  pajak  secara simultan  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan orang pribadi sebesar 78,3%  sedangkan  sisanya  21,7  % merupakan  faktor  lain  diluar  kedua variabel tersebut.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak
Orang Pribadi
Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang  Pribadi.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan teori yang dikemukakan Agustina (2008) yang menyatakan bahwa Penerimaan pajak akan meningkat  apabila  wajib  pajak  semakin patuh  dalam  melaporkan  serta  melunasi kewajiban perpajakannya. Selain mencari pengaruh peneliti juga menunjukkan  bahwa  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  hanya memiliki hubungan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Faktor yang  menyebabkan  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  berpengaruh  tapi  tidak  signifikan karena  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Karees  yang lebih  disebabkan  oleh  besarnya  pajak terutang  yang  disetorkan  oleh  wajib pajak  orang  pribadi,  dengan  demikian penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis hanya  dapat  diterapkan  di  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung Karees  dengan  variabel  yang  sama karena jika variabel yang sama diterapkan  dilokasi  yang  berbeda  bisa jadi  menunjukkan  hasil  penelitian  yang berbeda.  Hasil  penelitian  ini  hanya berlaku  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bandung Karees.
Pengaruh  Peningkatan  Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh  yang  signifikan  Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi.  Hal  ini  mendukung  penelitian Nuritomo  (2011)  yang  memperoleh  hasil serupa  bahwa  perubahan  Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  tidak  memberikan pengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi.  Faktor  yang menyebabkan  Peningkatan  Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  terhadap  Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berpengaruh  namun  tidak  signifikan karena  Peningkatan  Penghasilan  Tidak Kena Pajak hanya memberikan pengaruh besar kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sedangkan untuk  wajib  pajak  yang  berpenghasilan besar hanya memberikan pengaruh yang kecil. Selain itu semakin besar penghasilan  wajib  pajak  maka  pengaruh Peningkatan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  semakin kecil.  Selain  mencari  pengaruh,  peneliti juga  menunjukkan  bahwa  Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  hanya memiliki  hubungan  yang  sangat  erat terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan demikian, penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis hanya  dapat  diterapkan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung
Karees  dengan  variabel  yang  sama karena jika variabel yang sama diterapkan  dilokasi  yang  berbeda  bisa jadi  menunjukkan  hasil  penelitian  yang berbeda.  Hasil  penelitian  ini  hanya berlaku  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bandung Karees.
Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Peningkatan Penghasilan
Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  secara simultan Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui kedua variabel independen yaitu tidak terdapat
pengaruh yang signifikan Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dan  Peningkatan  Penghasilan  Tidak Kena  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  pada  KPP Pratama Bandung Karees periode 2010- 2014  karena  melihat  dari  Fhitung  lebih kecil  dibanding  Ftabel  (3,617  <  19,00)  , dan dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,783. Angka tersebut mempunyai makna  besarnya  pengaruh  variabel independen  (tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  dan  peningkatan penghasilan  tidak  kena  pajak)  terhadap variabel  dependen  (penerimaan  pajak penghasilan orang pribadi) yaitu sebesar 78,3% secara tidak signifikan. Sedangkan  sisanya  21,7%  dari  faktor lain  yang  tidak  diteliti.  Hal-hal  yang menyebabkan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh  tapi  tidak  signifikan  adalah karena  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Karees  yang lebih  di  sebabkan  oleh  besarnya  pajak terutang  yang  disetorkan  oleh  wajib pajak  orang  pribadi  dan  Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  hanya memberikan  pengaruh  besar  kepada
wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sedangkan  untuk  wajib  pajak  yang berpenghasilan besar hanya memberikan pengaruh yang kecil. Selain itu  semakin  besar  penghasilan  wajib pajak maka pengaruh Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  semakin  kecil  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung Karees,  dengan  kata  lain  hasil  dari penelitian  ini  masing-masing  hanya memiliki hubungan baik hubungan rendah  dan  sangat  kuat  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  dengan  arah  positif  maupun negatif.
Pada  penelitian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dan Peningkatan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  sama-sama  memiliki  pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan meskipun  tidak  secara  signifikan,  akan tetapi  dari  kedua  variabel  penelitian tersebut  terlihat  bahwa  Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dilihat dari thitung 2,595 < ttabel 3,182. Dengan kata  lain,  apabila  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Karees  ingin meningkatkan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka
Peningkatan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak menjadi faktor yang lebih kuat dan diutamakan. Dengan demikian, penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis hanya  dapat  diterapkan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung Karees  dengan  variabel  yang  sama karena jika variabel yang sama diterapkan  di  lokasi  yang  berbeda  bisa jadi  menunjukkan  hasil  penelitian  yang berbeda.  Hasil  penelitian  ini  hanya
berlaku  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bandung Karees.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian    yang telah  dilakukan  oleh  penulis  dapat  di simpulkan sebagai berikut :
1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  masih  rendah,  hal  ini  dapat dilihat  dari  rasio  wajib  pajak  terdaftar dengan  wajib  pajak  lapor  yang menunjukkan  angka  dibawah  60%,
karena adanya Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  dalam beberapa tahun terakhir, dan penerimaan  pajak  penghasilan  orang pribadi  pada  KPP  Pratama  Bandung Karees  masih  belum  bisa  melampaui target 2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  secara  parsial menunjukkan  terhadap  Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  Peningkatan  Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  secara  parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  Tingkat  Kepatuhan  Orang Pribadi  dan  Peningkatan  Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung  Karees,  dengan  rendahnya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk melaporkan  SPT  maupun  membayar pajak maka perlu di tingkatkan dengan
cara  sosialisasi  perpajakan  kepada wajib pajak maupun masyarakat umum  akan  pentingnya  pajak,  bisa melalui  seminar  maupun  penyuluhan langsung ke setiap wilayah masyarakat. 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, untuk mengoptimalkan  penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  yang masih  belum  mencapai  target  yang ditetapkan  maka  perlu  lebih  aktif dalam  kegiatan  penagihan  secara intensif.
3. Bagi  Wajib  Pajak  diharapkan  dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan  akan  hak  dan  kewajiban perpajakan untuk mendukung program dan gerakan pemerintah yang nantinya  disalurkan  kepada  publik kembali baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah variabel independen yang mampu meningkatkan Penerimaan Pajak
Penghasilan  Orang  Pribadi  yang  tidak diteliti  oleh  penulis  sehingga  dapat diketahui  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Asri  Fika.  2008.  Pengaruh
Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan pada Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimodernisasi  oleh  Pemeriksaan Pajak  di  KPP  Pratama.  Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12.
Aswita,  Perdhana.  2009.  Kajian  Atas
Penentuan  Besaran  Penghasilan TIdak Kena Pajak. Skripsi. Universitas Indonesia.
Devano,  Sony  dan  Siti  Kurnia  Rahayu.
2006.  Perpajakan  Konsep,  Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hutagaol, John. 2007. Strategi Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 5 No 6. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
Musyarofah,  Siti  dan  Adi  Purnomo.
Pengaruh Kesadaran dan Persepsi  Tentang  Sanksi  dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JAMBSP. Vol 5 No 1. Nowak, Norman D. 2007. Tax Administration: Theory and Practire. Wahington Prager Publisher Inc.
Nuritomo.  2011.  Pengaruh  Peningkatan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Yogyakarta Satu. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 6 No 1.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010.  Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Tryana.  2013.    Kesadaran  Perpajakan,
Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap  Kepatuhan  WPOP  di Kabupaten Minahasa Selatan.
Jurnal EMBA. Vol 1 no 3.
Sofa, Pakde. 2008. Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional.
www.pajakonline.com  diakses  14 april 2016.
Utomo, Dwiarso et al. 2011. Perpajakan, Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta:
ANDI .