## PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

## COMMUNITY PARTICIPATION THROUGH THE OBLIGATION TO USE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SHOPPING BAGS
Fiola Lolita Sari 1 dan Rahmat Salam 2
1 Universitas Muhammadiyah Jakarta email: fiolalolitasr@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Jakarta email: rahmatsalam10@gmail.com

## Abstrak
Plastik sampah yang semakin menumpuk setiap harinya serta sifat plastik yang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun lamanya menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, Maka dari itu usaha Pemerintah DKI Jakarta untuk  mengurangi  plastik  dengan  menciptakan  peraturan  kewajiban  penggunaan  sampah  plastik  pada  pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Kebijakan ini kelak akan bermanfaat bukan hanya untuk mengatasi persoalan  lingkungan,  namun  juga  untuk  mengatasi  persoalan  pemerintah  bagaimana  mengelola  sampah  yang semakin menumpuk. Sehingga harus ada kajian yang mendalam agar dapat menjadi kritik dan saran untuk lebih baik lagi dalam mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menerapkan  kewajiban  penggunaan  Kantong Belanja  Ramah  Lingkungan  (KBRL)  di  Kecamatan  Cilandak.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  partisipasi masyarakat  menurut  Keith  Davis  dan  John  W  Newstrom  dengan  3  indikator,  yaitu  keterlibatan  mental  serta perasaan, dorongan motivasi, dan tanggung jawab. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya, pada pasar tradisional masih banyak pedagang yang menyediakan plastik,  masyarakat  sering  lupa  untuk  membawa  KBRL,  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk masyarakat  kurang,  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Sudin  LH  Jakarta  Selatan  belum  optimal  karena terhalang pandemi Covid-19.
Kata Kunci: KBRL; Partisipasi Masyarakat; Penerapan

## Abstract
Plastic rubbish that piles up every day takes hundreds of years to cause unhealthy environmental conditions. Therefore the DKI Jakarta Government's efforts to reduce plastic are by creating prohibiting regulations on the use of plastic bags in shopping centers, supermarkets, and traditional markets. This policy will be useful not  only  for  solving  environmental  problems  but  also  for  solving  the  public  issue  of  how  to  manage  the increasing amount of rubbish. So, there must be an in-depth study so to provide criticism and suggestions for alleviating public participation in the implementation of the policy. The purpose of this study was to determine the level of community participation in implementing the mandatory use of environmentally friendly plastic bags (KBRL) in the Cilandak District. This study follows the theory of community participation according to Keith Davis and John W Newstrom with 3 indicators, namely: Mental and Feeling Involvement, Motivation,
and Responsibility. The method used in this study is qualitative. Data collection techniques include interviews, observation,  and  documentation.  The  analysis  technique  used  is  data  collection,  data  reduction,  data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that community participation in implementing the mandatory use of KBRL policy is quite good, but there are still several obstacles including, in traditional markets, there are still many traders who provide a common plastic bag, and some people often forget to bring KBRL, socialization carried out by the government for fewer people, and the supervision carried out by the South Jakarta LH Sub-Department that has not been optimized due to the Covid-19 pandemic.

## PENDAHULUAN
Masalah sampah menjadi isu yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan, karena jumlah penduduk kota yang banyak dan padat (Prajati  &  Pesurnay,  2019).  Kegiatan  atau aktivitas  masyarakat  pada  umumnya  dapat menghasilkan sampah, jumlah sampah sebanding  dengan  konsumsi  masyarakat  pada barang yang digunakan sehari-hari.
Pengelolaan  sampah  memerlukan  partisipasi dari  masyarakat  agar  dapat  bekerja  sama dengan  pemerintah  dalam  melaksanakan pengelolaan  sampah  yang  baik.  Partisipasi masyarakat  dapat  dicapai  apabila  masyarakat menerapkan pengelolaan sampah di kehidupan sehari-hari (Rahim, 2020).
Masalah  sampah  di  DKI  Jakarta  selalu menjadi persoalan hangat, karena DKI Jakarta yang  menjadi  provinsi  kedua  terbesar  yang penghasil sampah di Indonesia dengan jumlah 3,08  juta  ton  pada  tahun  2021  (Rizaty,  2022) serta  DKI  Jakarta  yang  merupakan  ibu  kota dengan  jumlah  penduduk  yang  sangat  padat. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai 10.562.086 jiwa sedangkan data dari
BPS Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Jakarta Selatan  sendiri  mencapai  angka  2,278  juta  jiwa dimana  jumlah  penduduk  tersebut  meningkat  14 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2019.
Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan kantong plastik.  Misalnya  kantong  plastik  untuk  wadah makan  dan  minum,  sedotan  plastik,  kemasan sachet bahkan untuk kantong belanjaan sehari-hari. Plastik  akan  sangat  membahayakan  lingkungan. Jika  dibakar,  plastik  akan  menghasilkan  asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan (Dewi dan Raharjo 2019). Jika plastik dibiarkan dan dibuang disungai,  maka  akan  menyebabkan  sungai tercemar dan merusak habitat makhluk hidup yang ada  di  sungai  tersebut  bahkan  mengakibatkan banjir.
Penggunaan  kantong  plastik  yang  semakin tinggi,  tentunya  akan  diikuti  pula  dengan peningkatan  jumlah  plastik  yang  dibutuhkan. Karena sifat plastik yang murah dan mudah dicari mayoritas  masyarakat  dapat  dengan  mudah menggunakan plastik dalam berbagai aktivitasnya. Penggunaan kantong plastik sebagai wadah untuk berbelanja  di  berbagai  pasar  tradisional  maupun
pasar  modern  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi masyarakat  Indonesia  terutama  di  Kota Administratif  Jakarta  Selatan.  Jika  kebiasaan ini  dibiarkan  terus-menerus  maka  kondisi sampah  plastik  makin  parah  dan  menumpuk karena sifatnya yang lama terurai. Maka untuk mengurangi  sampah  plastik,  dilakukan  salah satunya  menggunakan  tas  belanja  ramah lingkungan.
Kecamatan  Cilandak  sendiri,  banyak berdiri  pusat  perbelanjaan  maupun  pasar  di setiap  kelurahan.  Maka  dari  itu  semakin banyaknya  pusat  perbelanjaan  maupun  toko dan dengan urgensi untuk mengurangi sampah plastik  yang  dapat  merusak  alam,  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  No.  142  Tahun  2019  tentang Kewajiban  Penggunaan  Kantong  Belanja Ramah  Lingkungan  di  Pusat  Perbelanjaan, Toko  Swalayan  dan  Pasar  Rakyat.  Maka  dari itu,  masyarakat  sudah  tidak  diperbolehkan untuk  memakai  kantong  plastik  sehingga diganti oleh tas belanja ramah lingkungan yang bisa dipakai beberapa kali.
Tentunya  peraturan  ini  tidak  bisa  hanya satu  sektor  saja  yang  menjalani,  tetapi  juga masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam melaksanakan  peraturan  penggunaan  kantong belanja  ramah  lingkungan.  Masyarakat  yang hidup berdampingan dengan mempunyai peran yang  cukup  andil  dalam  melestarikan
lingkungan  termasuk  untuk  mengurangi  jumlah sampah  agar  masyarakat  dapat  hidup  dengan lingkungan yang baik serta bersih dan nyaman.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Suhendra dalam Pertiwi (2019:180),  pelanggan masih tetap memilih  menggunakan  kantong  belanja  plastik walaupun  pelanggan  sudah  memiliki  perhatian terhadap  kantong  belanja  ramah  lingkungan. Plastik  masih  menjadi  pilihan  49%  pelanggan Carrefour Jakarta  disebabkan  kantong  plastik diperoleh secara gratis.
Partisipasi  masyarakat  dalam  kebijakan kewajiban  penggunaan  kantong  belanja  ramah lingkungan  merupakan  bentuk  keikutsertaan  dan keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  untuk mengurangi sampah plastik. Keterlibatan masyarakat ini adalah keputusan yang tepat dalam mengantisipasi  peningkatan  sampah  terutama sampah  plastik  yang  terus  meningkat  akibat  dari peningkatan  jumlah  penduduk  pula.  Oleh  karena itu,  diperlukan  dukungan  dari  masyarakat  serta partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan kebijakan  kewajiban  kantong  belanja  ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik.
Walau  peraturan  ini  disahkan  pada  tahun 2019,  faktanya  pemerintah  mulai  secara  resmi menerapkan kebijakan kewajiban kantong belanja ramah  lingkungan  ini  mulai  tanggal  1  Juli  2020 dimana  pelanggar  akan  dikenakan  sanksi administratif.  Masyarakat  diharapkan  dapat berpartisipasi  untuk  tidak  menggunakan  kantong
plastik  lagi  sebagai  wadah  untuk  berbelanja. Jika  dilihat  pada  minimarket  maupun supermarket sudah bisa menerapkan kebijakan ini,  karena  para  pembeli  sudah  membawa totebag atau  kantong  belanja  sendiri  dari rumah.  Namun  seperti  hasil  observasi  awal yang dilaksanakan tanggal 2 Februari  2022 di pasar  tradisional  Pondok  Labu  para  penjual masih  menyediakan  kantong  belanja  plastik sebagai wadah untuk berbagai barang belanjaan terlebih  lagi  untuk  bahan  belanjaan  yang bersifat  basah  seperti  daging-dagingan.  Pada toko  swalayan  Aneka  Buana  Pondok  Labu walau  para  pengunjung  terlihat  memakai  tas kantong belanjaan sendiri namun pada barang- barang  yang  dijual  seperti  pakaian  maupun perlengkapan  sekolah  masih  menggunakan plastik untuk membungkusnya.
Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam  tata  kelola  persampahan  telah  banyak dilakukan.  Penelitian  terdahulu  menjelaskan tentang  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat (Balenina, 2019; Rahman et al., 2020; Saputra et al., 2022), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  (Martha  &  Nisa,  2021;  Nugraha  et al.,  2020;  Suwerda  et  al.,  2019;  Yuliana  & Wijayanti, 2019), inovasi pengelolaan sampah berbasis  partisipasi  masyarakat  (Lintang  & Dhokhikah,  2020;  Pratama  et  al.,  2020),  serta dinamika  sosial  ekonomi  masyarakat  dalam pengelolaan sampah (Purwanto, 2019; Yuliarso
&  Purwani,  2018). Studi  ini  mendeskripsikan tentang  partisipasi  masyarakat  terhadap  program pengurangan sampah plastik dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat Davis dan Newstrom. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan metode kuantitatif, penelitian  ini  menjelaskan  fenomena  tersebut dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam  mengurangi  sampah  plastik  melalui kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah  lingkungan  kelak  akan  bermanfaat  bukan hanya  untuk  mengatasi  masalah  persoalan lingkungan namun juga untuk mengatasi persoalan pemerintah  bagaimana  mengelola  sampah  yang semakin menumpuk.

## KAJIAN LITERATUR Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  menurut  Pidarta (2006: 340) merupakan keteterlibatan seorang atau beberapa  orang  pada  suatu  aktivitas  tertentu. Keterlibatan  bisa  berupa  keterlibatan  mental, emosi  dan  fisik  dalam  menggunakan  segala kemampuan yang dimilikinya pada segala aktivitas yang  dilaksanakan  serta  mendukung  pencapaian tujuan  serta  tanggung  jawab  atas  segala keterlibatan.  Mardikanto  (2013:81)  menyatakan bahwa  partisipasi  merupakan  keikutsertaan seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  dalam suatu  kegiatan.  Dapat  disimpulkan  bahwa
partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan atau keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi masyarakat menurut Davis & Newstrom  (Hamid,  2018)  masuk  kedalam beberapa  unsur  yaitu,  partisipasi  merupakan suatu  keterlibatan  mental  dan  perasaan,  aspek mental  maupun  perasaan  yang  mencerminkan faktor psikologis yang lebih berpengaruh dalam menyelesaikan  kegiatan  secara  fisik  dalam menyelesaikan tugasnya.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Balenina  (2019)  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  desa  sampah  mandiri dikelola  oleh  masyarakat  yang  diwakili  oleh kelompok  non  pemerintah.  Bentuk  partisipasi masyarakat  adalah  menyumbangkan  ide, energi,  dana,  dan  berpartisipasi  dalam pengumpulan  sampah.  Namun,  tidak  semua masyarakat  di  Desa  Kalisoro  berpartisipasi secara langsung. Sedangkan pada penelitian ini partisipasi masyarakat diukur melalui indikator yang  dikemukakan  oleh  Davis  &  Newstrom tersebut.

## Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  bisa  dilakukan dengan  berbagai  bentuk  walau  dari  hal  yang terkecil. Ini dapat dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk dapat meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  pembangunan.  bentuk-bentuk partisipasi  masyarakat  menurut  Davis  &
Newstrom  dalam  Hamid  (2018)  yang  pertama yaitu  pikiran,  dimana  partisipasi  menggunakan pikiran  seseorang  atau  kelompok  yang  bertujuan untuk  mencapai  sesuatu  yang  ingin  ditetapkan. Kedua  tenaga,  dimana  dengan  mendayagunakan seluruh  tenaga  yang  dimiliki  untuk  mencapai sesuatu  yang  ingin  dicapai.  Ketiga  pikiran  dan tenaga,  dimana  tingkat  partisipasi  dilakukan dengan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.  Keempat  keahlian,  dalam  hal  ini  keahlian menjadi  unsur  yang  paling  diinginkan  untuk menentukkan  suatu  tujuan.  Kelima  barang,  jenis partisipasi  dimana  partisipasi  dilakukan  dengan sebuah  barang  untuk  membantu  guna  mencapai hasil  yang  diharapkan.  Dan  yang  keenam  yaitu uang,  jenis  partisipasi  yang  menggunakan  uang sebagai  alat  guna  mencapai  sesuatu  yang diharapkan.

## Kebijakan Publik
Pengertian  kebijakan  ( policy )  menurut Mustari (2015) adalah cara bertindak yang dipilih untuk  mengarahkan  pengambilan  keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi lalu  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  ditujukan untuk  mengatasi  masalah  yang  terjadi  dalam kehidupan masyarakat.
Nuryanti  (2015)  menarik    kesimpulan, bahwa  ada empat  elemen utama dalam kebijakan publik  yaitu,  pertama, input adalah  hal-hal  yang mempengaruhi  kebijakan  publik  seperti  manusia
(aktor),  pengetahuan  dan  teknologi,  informasi serta  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat. Kedua,  tujuan (goals) merupakan  arah  dari suatu  kebijakan  yang  ingin  dicapai  oleh pembuat kebijakan. Ketiga, perangkat (instruments) ,  alat-alat  yang  digunakan  dalam menjalankan  suatu  kebijakan.  Keempat, dampak  merupakan  hasil  yang  diperoleh  dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Grindle  yang  dikutip  dari (Abdoellah,  2006)  implementasi  kebijakan yaitu proses tindakan administratif yang dapat diteliti  pada  tindakan  tertentu.  Implementasi dakan  dimulai  jika  tujuan  dan  sasaran  telah ditetapkan. Sedangkan menurut Van Meter Van Horn  implementasi  kebijakan  merupakan Tindakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan.
Model  implementasi  kebijakan  menurut Van Meter dan Van Horn, meliputi ukuran dan tujuan  kebijakan,  sumber-sumber  kebijakan, ciri-ciri  atau  sifat  badan/instansi  pelaksana, komunikasi  antar  organisasi,  sikap  para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.  Menurut  Edward  III,  implementasi kebijakan terbagi menjadi komunikasi, sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin,model
implementasi kebijakan meliputi tingkat kepatuhan birokrasi  terhadap  birokrasi  diatasnya,  adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, dan oelaksanaan  dan  dampak  yang  dikehendaki  dari semua program yang terarah.

## Unsur Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  menurut  teori  dari Davis & Newstrom dalam Hamid (2018:148-149), yaitu  pertama  adalah partisipasi.  Partisipasi merupakan  suatu  keterlibatan  mental  serta perasaan,  aspek  mental  dan  emosional  yang mencerminkan  faktor  psikologis  yang  lebih menonjol  dalam  melakukan  kegiatan  secara  fisik dalam merampungkan tugasnya. Maksud indikator yang pertama ialah dilihat dari kesadaran, respon, serta  keinginan  yang  kuat  dari  masyarakat  untuk melaksanakan  kewajiban  penggunaan  kantong belanja  ramah  lingkungan  di  lokasi  pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang ada  di  Kecamatan  Cilandak  serta  berperan  aktif untuk  mengurangi  plastik.  Kedua,    adanya dorongan atau motivasi pada diri seseorang untuk mau  memberi  kontribusi  baik  berupa  pikiran, tenaga,  dana  dan  waktu.  Dalam  hal  ini  adanya tekad dalam diri seseorang untuk memberikan ide serta  gagasan  agar  dapat  ikut  berpatisipasi  dalam kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah  lingkungan.  Diri  seseorang  disini  bisa diartikan  sebagai  pemerintah,  dinas-dinas  yang berwenang maunpun pelaku usaha sehingga semua sektor  dapat  mendukung  kebijakan  kewajiban
penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Ketiga, partisipasi harus terdapat tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini ialah segi  yang  menonjol  dari  bentuk  kewajiban masyarakat  sebagai  warga  negara  Indonesia. Tumbuhnya  rasa  tanggung  jawab  serta  rasa memiliki  merupakan  cerminan  terhadap  apa yang  dilakukannya,  sehingga  mencapai keberhasilan  yang  optimal.  Dalam  hal  ini, manusia  dalam  mengerjakan  sesuatu  harus didasari  oleh  tanggung  jawab  sehingga  dapat mengerjakan  perannya  dengan  baik.  Sehingga dari  adanya  tanggung  jawab  tersebut masyarakat merasa harus melakukan kewajibannya  sebagai  warga  negara  untuk berperan dalam mengurangi plastik dengan cara menggunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada  pelaksanaan  penelitian  ini,  pertama dilakukan riset dan pengambilan informasi data yang  diperlukan  dari  jurnal  maupun website- website resmi  pemerintah.  Setelah  itu, dilakukan  wawancara  kepada  informan  yang telah  dipilih  berdasarkan  ciri  dan  klasifikasi yang  cocok  terhadap  tema  penelitian  yang diangkat.  Informan  dalam  penelitian  ini
berjumlah 7 orang diantaranya yaitu Kepala Seksi Peran  Serta  Masyarakat  dan  Penataan  Hukum Sudin  LH  Jakarta  Selatan,  Kepala  Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan  dan  Kebersihan  Sudin  LH  Jakarta Selatan,  Masyarakat  atau  Konsumen,  dan Pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.
Teknik  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan wawancara terstruktur dimana pertanyaan wawancara  sesuai  dengan  indikator  Davis  & Newstrom.  Sambil  dilakukannya  wawancara, peneliti  juga  melakukan  pengamatan  secara langsung  dimana  peneliti  terjun  langsung  ke lapangan  untuk  mengamati  perilaku  maupun aktivitas  dari  berjalannya  kegiatan  yang  ada  di pusat  perbelanjaan,  toko  swalayan,  serta  pasar rakyat di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

## HASIL PENELITIAN

## Keterlibatan Mental serta Perasaan
Keterlibatan  mental  serta  perasaan  dalam Pergub  No.  142  Tahun  2019  ini  diharapkan  agar masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  pelaksanaan kebijakan  kewajiban  KBRL  serta  memberikan tanggapan terhadap kewajiban penggunaan KBRL seperti mengiyakan atau pun menolaknya. Dengan adanya  tanggapan  tersebut,  dapat  mengetahui respon, kesadaran, serta keinginan yang kuat dari dalam  diri  masyarakat  untuk  ikut  berpatisipasi dalam kewajiban penggunaan KBRL khususnya di
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.  Respon masyarakat dalam menanggapi Pergub No. 142 Tahun  2019  tentang  Kewajiban  Penggunaan Kantong  Belanja  Ramah  Lingkungan  Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat tentunya berbagai macam seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM  selaku  Kepala  Seksi  Peran  Serta Masyarakat  dan  Penataan  Hukum  Sudin  LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:
“Respon masyarakat awal-awalnya kaget  ya  Mbak,  bagi  yang  belum mengetahui dampak terhadap lingkungan.  Karena  sedikit  sekali masyarakat yang sadar tehadap penggunaan kantong plastik. Jadi respon masyarakat  saat  dikeluarkannya  Pergub 142 itu warga banyak yang kita sudah beri tahu, sudah dipasang pemberitahuan atau himbauan  jauh  sebelum  Pergub  itu dikeluarkan  3  bulan  sebelumnya  untuk masyarakat  tidak  lagi  memakai  kantong plastik  tapi  membawa  KBRL.  Ketika  3 bulan  itu  berjalan,  masyarakat  masih banyak yang tidak membawa, jadi ketika kita  melakukan  survey  dan  pengawasan terhadap  pusat  perbelanjaan,  toko swalayan, dan pasar rakyat warga masih menggunakan kantong plastik hanya 3% masyarakat  yang  membawa  kantong belanja  sendiri.  Terutama  di  pasar  ya masih disediakan oleh pedagang kantong plastik  tapi  kalau  untuk  di  pusat perbelanjaan  dan  toko  swalayan  sudah tidak ada lagi dan untuk awal-awalnya itu mereka  kebingungan  akhirnya  mereka dengan  secara  paksa  harus  membeli KBRL”. (Wawancara, 19 April 2022).
Hal serupa dikatakan oleh Bu Uum selaku masyarakat  yang  ditemui  di  pasar  tradisional
Pondok Labu, beliau mempunyai keinginan dalam ikut  berpartisipasi  dalam  penggunaan  KBRL namun  menurutnya  untuk  masyarakat  ke  bawah KBRL dinilai lebih mahal dari pada plastik, beliau mengatakan:
“Respon saya pertama kali  repot juga ya,  awal-awal  saya  ngerasanya  agak kesulitan kadang lupa juga udah masuk toko tapi gabawa tas belanja sendiri tapi semakin kesini  ya  sudah  biasa  aja  sedikit-sedikit mulai  menerapkan  tapi  harganya  buat  saya terlalu mahal kalau plastik kan murah terus ada  yang  didapat  secara  gratis  juga.  Kan kalau  kita  maunya  yang  murah  aja”. (Wawancara, 20 April 2022).
Dalam  hal  ini,  masyarakat  mempunyai keinginan  yang  kuat  dalam  ikut  berpatisipasi melalui  kebijakan  kewajiban  penggunaan  KBRL seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Purwanti  selaku masyarakat yang ditemui pada toko swalayan King Mart, yaitu sebagai berikut:
“Saya mempunyai keinginan yang kuat buat mengurangi  penggunaan  plastik  tersebut. Bagi saya awal diterapkan tidak terasa sulit, namun  dengan  kebijakan  tersebut  kadang- kadang  kita  lupa  tidak  membawa  kantong. Karena  kadang-kadang  kita  sudah  terbiasa disediakan  plastik  di  toko-toko  tersebut” (Wawancara, 10 April 2022).
Namun, menurut Ibu Tuty Ernawati Sapardin
selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Sudin  LH Jakarta  Selatan  pada  pasar  dengan  pusat perbelanjaan dan toko swalayan respon masyarakat berbeda,  sehingga  diperlukan  adanya  kesadaran masyarakat, berikut hasil wawancara tersebut:
“Kalau untuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan respon masyarakatnya lebih  baik  dibanding  di  pasar  rakyat. Kalau  di  pasar  rakyat  itu  karena  disana banyak  produk-produk  yang  berbahan basah  responnya  itu  kurang  baik  karena mereka masih banyak sekali menggunakan  kantong  plastik.  Tapi untuk  pusat  perbelanjaan  dan  toko swalayan pada umumnya sudah
merespon  dengan  baik.  Dalam  hal  ini Karena yang menggunakan kantong tidak ramah  lingkungan  itu  masyarakat,  jadi kita memang sangat memerlukan adanya kesadaran masyarakat untuk berpatisipasi dalam hal ini. Karena apa, kalau mereka tidak  berpatisipasi  mereka  tidak  akan membawa  kantong  belanja  ramah lingkungan dari rumah dan mereka tidak tahu  akibat  dari  kantong  sekali  pakai tersebut.  Padahal  akibatnya  dari  hal  itu bertumpuknya  sampah  yang  semakin banyak dalam bentuk plastik dan itu tidak mudah  diurai”(Wawancara,  13  Mei 2022).
Hal  serupa  dikatakan  oleh  Bapak  M. Zaenal  Abidin  selaku  Kepala  Pengelola  Pasar Pondok Labu, yaitu sebagai berikut:
“Menurut  pendapat  saya,  karena kita semua tahu kantong plastik itu tidak mudah terurai. Mengurai plastik itu butuh waktu ratusan tahun. Kalau ga kita mulai sekarang bagaimana anak cucu kita nanti akan hidup diatas plastik. Sudah saatnya kita  harus  berbuat.  Tapi  artinya  jangan setengah-setengah.  Kalau  bisa  kebijakan ini dijalankan secara nasional tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di pulau Jawa saja.  Secara  serentak  ada  pergerakkan kita  mengurangi  plastik  yang  sekali pakai.  Harapan  saya  Pemerintah  juga turun tangan langsung untuk
menghimbau  produsen  pembuat  plastik atau  datang  langsung  ke  pabrik-pabrik
plastik  jangan  memproduksi  plastik  yang sekali  pakai.  Meskipun  kita  masih  pakai plastik, plastik itu jangan yang bersifat sekali pakai atau diganti dengan yang lebih ramah lagi  begitu.  Karna  plastik  lambat  laun  pasti akan  berbahaya  butuh  waktu  yang  tidak sebentar  untuk  mengurai,  kasian  anak  cucu kita” (Wawancara, 05 April 2022).
Kesadaran  masyarakat  sangat  benar-benar diperlukan,  karena  sampah  yang  semakin  hari makin  menumpuk  termasuk  sampah  plastik  yang membutuhkan  waktu  lama  untuk  terurai.  Dengan kesadaran masyarakat yang rendah, sampah plastik tetap  akan  tetap  mengalami  penumpukan.  Maka dari  itu  diperlukan  kesadaran  masyarakat  yang tinggi  sehingga  dalam  penerapan  kewajiban penggunaan KBRL ini berjalan dengan efektif dan tujuan yang diharapkan bisa terlaksana.
Dalam  hal  ini,  masyarakat  mempunyai keinginan  yang  kuat  dalam  ikut  berpartisipasi melalui  kebijakan  kewajiban  penggunaan  KBRL seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Purwanti  selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:
“Saya mempunyai keinginan yang kuat buat mengurangi  penggunaan  plastik  tersebut. Bagi saya awal diterapkan tidak terasa sulit, namun  dengan  kebijakan  tersebut  kadang- kadang  kita  lupa  tidak  membawa  kantong. Karena  kadang-kadang  kita  sudah  terbiasa disediakan  plastik  di  toko-toko  tersebut”. (Wawancara, 10 April 2022).
Hal  ini  serupa  dengan  yang  diungkapkan oleh  Mbak  Hildayanti  selaku  masyarakat  yang ditemui  pada  pusat  perbelanjaan  Cilandak  Town Square, yaitu sebagai berikut:
“Saya  mempunyai  keinginan  yang  kuat untuk  mengurangi  plastik  melalui kebijakan  yang  ada  saat  ini.  Tapi  awal- awal  saya  cukup  terkejut  ya,  memang kebiasaan saya cukup sering membeli dan dapat saja kantong plastik. Jadi awal-awal peraturan tersebut ditetapkan cukup sulit karena  saya  sering  kali  lupa  membawa kantong belanja. Kalau untuk
penggunaan  plastik  dibatasi  masih  bisa saya pahami  ya,  karena  sekarang  kan  di supermarket,  minimarket,  dan  toko swalayan  gitu  kan  sudah  diberlakukan untuk tidak ada plastik jadi pembeli harus menggunakan  kantong  belanja  sendiri. Tapi untuk dilarang menurut saya terasa sulit ya karena kehidupan kita juga masih tergantung  dengan  plastik  tidak  hanya untuk  kantong  belanja  mungkin  saja untuk  tempat  makanan  atau  untuk  yang lain”. (Wawancara, 15 April 2022).
Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan,  masyarakat  mempunyai  keinginan yang  kuat  dalam  berpatisipasi  atau  ikut  serta dalam  mengurangi  sampah  plastik  melalui kebijakan  KBRL  ini  walau  tidak  sedikit masyarakat  yang  terkejut  mengetahui  bahwa jika  berbelanja  sudah  tidak  menggunakan plastik.  Pada  pusat  perbelanjaan  dan  toko swalayan  sebisa  mungkin  masyarakat  selalu menerapkan bahwa tidak ada kantong plastik di tempat  tersebut.  Berbeda  dengan  pasar  rakyat masyarakat  masih  terasa  sulit  untuk  ikut berpatisipasi menerapakan KBRL dikarenakan pada pasar rakyat masih terdapat bahan  basah seperti  ikan  dan  ayam  untuk  membungkus bahan tersebut.

## Gambar 1. Foto Masyarakat Membawa KBRL

## Sumber: Dokumentasi Pribadi
Dari  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan terkait  dengan  indikator  keterlibatan  mental  serta perasaan, pada Cilandak Town Square selaku pusat perbelanjaan  dan  toko  swalayan  King  Mart konsumen  sebagai  masyarakat  umum  sudah  ikut berpatisipasi dalam penerapaan kebijakan kewajiban  KBRL.  Selain  itu,  pada  pusat perbelanjaan  juga  seperti  di tenant-tenant lain memang sudah disediakan kantong belanja dengan bahan yang ramah lingkungan dari tenant tersebut seperti  Matahari,  Kopi  Janji  Jiwa,  Subway, Sarirasa, dan sebagainya. Pada toko swalayan King Mart  sudah  tidak  menyediakan  kantong  plastik sekali pakai, toko swalayan tersebut menyediakan kardus  dan  KBRL  sebagai  tempat  untuk berbelanja. Hal ini sesuai dengan Pergub No. 142 Tahun  2019  tentang  Kewajiban  Penggunaan Kantong  Belanja  Ramah  Lingkungan  Pada  Pusat Perbelanjaan,  Toko  Swalayan,  dan  Pasar  Rakyat Pasal  15  ayat  (1)  yaitu  masyarakat  berhak mendapatkan  wadah  belanja  berupa  Kantong Belanja  Ramah  Lingkungan  dengan  mudah  dari Pengelola.

## Fiola Lolita Sari dan Rahmat Salam  / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 318 – 339
Sedangkan  pada  pasar  pondok  labu masyarakat belum serentak
dalam menggunakan KBRL, masih terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan kantong plastik sekali  pakai  seperti  bisa  dilihat  pada  gambar terakhir  diatas.  Namun,  ada  pula  konsumen pasar yang telah membawa KBRL sendiri. Pada Pasar  Pondok  Labu  sendiri,  penjual  masih menyediakan  kantong  plastik  sekali  pakai secara  gratis  atau  tidak  dikenakan  biaya dikarenakan  pembeli  tidak  mau  jika  harus membayar  lagi  untuk  kantong  plastik  dan menyebabkan  pembeli  tersebut  berpindah kepada penjual yang lain.

## Dorongan Motivasi untuk Ikut Berpatisipasi
Pada  indikator  ini  membahas  apa  saja yang  memotivasi  masyarakat  khususnya Kecamatan  Cilandak  untuk  ikut  berpatisipasi dalam penerapakan kebijakan kewajiban KBRL dan  rendahnya  motivasi  masyarakat,  serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam penerapakan  kebijakan  kewajiban  KBRL. Seperti yang telah dikatakan Mbak Hildayanti selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:
“Karena  saat  ini  kita  semua  sudah merasakan global  warming ya.  Saya sendiri merasakan kenapa setiap hari saya merasa cuaca panas. Dan kalau saya lihat di  sungai,  di  jalan  sampahnya  itu  selalu ada sampah plastik yang banyak banget. Jadi  saya  pikir  kenapa  saya  tidak mencoba untuk membantu baik
Pemerintah maupun instansi yang terkait dengan  kebijakan  ini  untuk  membantu
bersama-sama  mengurangi  plastik.  Kalau untuk  penghambatnya  lingkungan  saya  itu lingkungan  yang  cukup  dekat  dengan lingkungan  masyarakat  menengah  kebawah yang  memang  seperti  ke  pasar  saya menemukkan  banyak  sekali  plastik-plastik yang  digunakan  untuk  membeli  buah  atau sayur  dari  situ  saya  piker  mengapa  hanya saya  saja  yang  berbuat  namun  yang  lain masih seperti itu. Itu sih yang membuat saya bimbang  untuk  menerapkannya  secara totalitas”. (Wawancara, 15 April 2022).
Hal ini sejalan yang telah disampaikan oleh Bapak  Zaenal  Abidin  selaku  Kepala  Pengelola Pasar Pondok Labu, yaitu sebagai berikut:
“Menurut  cara  bepikir  saya  ya  itu,  untuk mengurang  plastik  butuh  waktu  yang  lama. Kita harus sadar diri, kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa kita itu punya anak cucu yang nanti akan menjadi generasi penerus. Kalau dari kita sendiri nggak mulai berhenti menggunakan plastik, ya siapa lagi. Ngandelin  orang  lain,  orang  lain  ngandelin orang lain lagi akan terus-terusan seperti itu. Makanya mulai dari diri kita sendiri, yuk kita siap  berhenti  menggunakan  plastik.  Sanksi itu  kurang  memotivasi,  ini  itu  perlu kesadaran”. (Wawancara, 05 April 2022).
Sedangkan  untuk  faktor  penghambat  yang menyebabkan  rendahnya  motivasi  masyarakat menurut beliau ialah sebagai berikut:
“Sudah  menjadi habit orang  kita  nyari praktis,  orang  kita  itu  nyari simple .  Ah gampang  1000  2000  udah  akhirnya  beli, murah.  Lain  lagi,  kalau  kantong  plastik  itu harganya  10.000  tapi  kira-kira  mungkin nggak.  Caranya  seperti  itu,  kita  balik  lagi yang  tadinya  plastik  itu  murah  1000  2000 kita  bikin  mahal  gitu.  Sementara  kantong yang  ramah  kita  bikin  murah  gitu.  Kalau menurut saya hal itu bisa diterapkan bisa jadi
begitu  orang  akan  mau  nggak  mau. Karena  orang  kita  itu  butuh  dipaksa, kalau nunggu kesadaran ya akan sulit ga sadar-sadar”.  (Wawancara,  05  April 2022).
Faktor  pendorong  yang  memotivasi masyarakat  menurut  Mbak  Yeti  selaku  kasir King Mart, yaitu sebagai berikut:
“Menurut saya, ikuti kebijakan Pemerintah aja. Soalnya kan Pemerintah juga  membuat  aturan  begitu  kan  pasti yang  terbaik  buat  masyarakat  kan.  Jadi kita dukung aja semua yang dianjuri oleh Pemerintah.  Disini  juga  untuk  adanya sanksi  belum  ya  Mbak,  tapi  disini  udah benar-benar  bersih  dari  kantong  plastik aja begitu. Diganti dengan  kantong kain atau bisa pakai kardus”. (Wawancara, 06 April 2022).
Faktor  yang  memotivasi  masyarakat untuk menerapkan kebijakan kewajiban KBRL ini bukanlah sanksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah  seperti  BAB  IV  Pasal  22  Pergub No.  142  Tahun  2019  yaitu  berupa  sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis,  uang paksa,  pembekuan  izin,  serta  pencabutan  izin melainkan  kesadaran  diri  sendiri  akan bahayanya  sampah  terutama  sampah  yang berbahan  dasar  plastik.  Sedangkan  faktor penghambat  masyarakat  salah  satunya  selain kebiasaan  masyarakat  yang  sulit  diubah,  juga karena sulitnya untuk masyarakat menengah ke bawah  untuk  ikut  berpatisipasi  dalam penerapan  kewajiban  KBRL  ini  dikarenakan harga  KBRL  yang  lebih  mahal  daripada
kantong plastik sehingga itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk tetap ikut serta berpatisipasi dalam membawa KBRL sendiri dari rumah.
Tentunya  dalam  indikator  ini  diperlukan dorongan  motivasi  langsung  dari  Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Beragam cara yang telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  yaitu  dengan melakukan  sosialisasi-sosialisasi  kepada  pihak pengelola, lalu pihak pengelola mensosialisasikannya  kepada  masyarakat  atau konsumen. Seperti yang ada pada gambar dibawah ini:

## Gambar 2. Surat Edaran Sosialisasi KBRL Pasar Jaya Pondok Labu
Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, 2022
Dari  surat  edaran  diatas,  bisa  diketahui bahwa  sifat  dari  surat  edaran  tersebut    adalah penting dimana dalam tanggal surat tersebut baru dibuat  tanggal  26  Juni  2020  sedangkan implementasi  dari  kebijakan  KBRL  sendiri  pada tanggal  01  Juli  2020  hanya  empat  hari  sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Bisa diketahui juga hal-hal  apa  saja  yang  dibahas  dari  surat  edaran tersebut.  Surat  edaran  ini  bersifat  resmi  yang
dikeluarkan  oleh  Pasar  Jaya  Pondok  Labu selaku  pasar  rakyat  untuk  memberitahukan kepada  seluruh  pelaku  usaha  di  lingkungan pasar. Ini sesuai dengan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja  Ramah  Lingkungan  Pada  Pusat Perbelanjaan,  Toko  Swalayan,  dan  Pasar Rakyat BAB III Pasal 12 Ayat (1) huruf C yang berbunyi: “Sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada  seluruh  pelaku  usaha  yang  melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya  terhadap  pemberlakuan  dan/atau pelarangan”.  Selain  itu,  diadakannya  juga sosialisasi  dengan  cara  mendatangi  satu-satu pedagang  untuk  memberitahukan  secara langsung.
Sedangkan  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  Suku  Dinas  Lingkungan  Hidup  Jakarta Selatan  yaitu  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini:

## Gambar 3. Sosialisasi KBRL Sudin LH Jakarta Selatan
Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, 2022
Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Suku Dinas  Lingkungan  Hidup  Jakarta  Selatan  selain bersama  dengan  tim  dari  Suku  Dinas  sendiri mereka  pun  bekerjasama  dengan  komunitas
Gerakkan Diet Kantong Plastik dengan mendatangi  pusat  perbelanjaan,  toko  swalayan, dan  pasar  rakyat  untuk  menggencarkan  kegiatan tidak  tersedianya  kantong  plastik  sekali  pakai sebagai  wadah  berbelanja.  Sebelum  Pergub  No. 142  Tahun  2019  ini  ditetapkan  Pemerintah termasuk  Sudin  LH  Jakarta  Selatan  sudah melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  sebelum Pergub  kewajiban  penggunaan  KBRL  tersebut ditetapkan  guna  untuk  memberitahukan  kepada pihak  pengelola  dan  penjual  agar  tidak  kaget sehingga  mereka  bisa  bersiap-siap  untuk  mulai menyediakan  KBRL  serta  serentak  untuk menerapkan Pergub tersebut.

## Tanggung Jawab
Partisipasi masyarakat dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam kegiatannya. Sehingga dari  adanya  tanggung  jawab  tersebut  masyarakat merasa  harus  melakukan  kewajibannya  sebagai warga  negara  untuk  berperan  dalam  mengurangi plastik dengan cara menggunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja. Sebagai warga negara  yang  baik,  tidak  boleh  lepas  dari  rasa tanggung  jawab  atas  kegiatan  yang  dilakukan khususnya  dalam  penerapan  kebijakan  kewajiban KBRL  tersebut.  Sehingga  masyarakat  dapat terlibat langsung dalam upaya untuk menciptakan
lingkungan  yang  lebih  baik  dalam  kebijakan kewajiban KBRL. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Zaenal Abidin selaku Kepala Pasar Pondok Labu yaitu sebagai berikut:
“Libatkan  semua stakeholder ,  tingkat kelurahan  RT  RW  semua  juga  ikut bertanggung  jawab.  Tidak  bisa  ini diserahkan  per  satu  kelompok,  polisi pamongpraja  tok  ngga  ada  dukungan, ngga  bisa.  Jangankan  orang  sipil,  kalau diberikan  ke  kepala  pasar  semua  nggak bisa.  Maka  dari  ini  semua  harus  terlibat kalau  ingin  berhasil  gitu”.  (Wawancara, 05 April 2022).
Sedangkan  menurut  Mbak  Yeti  selaku Kasir  King  Mart  untuk  membentuk  rasa tanggung  jawab  masyarakat  yaitu  sebagai berikut:
“Kalau  mereka  keberatan  tidak  mau membeli  kantong  kain,  lebih  baik  jaga- jaga  bawa  dari  rumah.  Kalau  lupa risikonya  ya  harus  beli  lagi,  atau  tidak mau  beli  kantong  kain  ya  pakai  kardus yang gratis gitu”. (Wawancara, 06 April 2022).
Hal  ini  serupa  dengan  yang  dikatakan oleh  Ibu  Purwanti  selaku  masyarakat,  yaitu sebagai berikut:
“Kita harus mendukung sepenuhnya dan tidak bosan memberikan motivasi dalam kebijakan  KBRL  tersebut.  Kalau  saya sendiri sering membawa kantong sendiri dari  rumah,  karena  saya  mempunyai keinginan agar bisa mnegurangi kantong plastik itu sendiri. Dengan kesadaran kita sendiri kita dapat mengurangi pemakaian kantong  plastik  sehingga  kita  dapat menciptakan  lingkungan  yang  bersih, aman, dan udara yang baik”.
(Wawancara, 10 April 2022).
Sedangkan  upaya  dalam  membentuk tanggung  jawab  masyarakat  yang  dilakukan  oleh Sudin  LH  Jakarta  Selatan  beserta  hambatannya disampaikan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku  Kepala  Seksi  Peran  Serta  Masyarakat  dan Penataan  Hukum  Sudin  LH  Jakarta  Selatan  yaitu sebagai berikut:
“Upayanya  sudah  kita  sosialisasikan,  jadi saya  sosialisasikan  ini  selalu  bilang KUPILAH Kurangi, Pilah, Olah. Saya selalu bilang  kepada  ibu-ibu  juga  untuk  mebawa kantong  belanja  dari  rumah,  disiapkan. Karena dampaknya yang pertama yaitu bisa menimbulkan penyakit, yang kedua Bantargebang  sudah  mencapai  hampir  50m asalnya  dari  Jakarta  10juta  orang  itu  setiap harinya  membawa  7.700  ton/hari  ke Bantargebang  itu  kalau  diibaratkan  satu gelora  Bung  Karno  itu  lah  sampah  di Bantargebang. Untuk Jakarta Selatan sendiri 1.400-1.600 ton/hari. Dan kalau
Bantargebang ini sudah penuh apakah tempat tinggal  masyarakat  ini  mau  dibuat  untuk pembuangan sampah, kan pasti jawabannya gamau. Dari situlah masyarakat harus sadar bahwa kita harus mengurangi, memilah, dan mengolah  sampahnya.  Salah  satunya mengurangi  dari  Pergub  142  itu  yang membuat  tanggung  jawab  mereka  bahwa sekarang  sampah  itu  tanggung  jawab bersama, makanya sekarang kita punya logo Jakarta Sadar Sampah.  Hambatannya ya itu masyarakat  tidak  peduli,  tidak  menyadari belum  sadar  akan  bahayanya  sampah”. (Wawancara,19 April 2022).
Hal ini serupa yang dikatakan oleh Ibu Tuty
Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak

## Fiola Lolita Sari dan Rahmat Salam  / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 318 – 339
Lingkungan  dan  Kebersihan  yaitu  sebagai berikut:
“Kurang bertanggung jawabnya terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor dan  masa  bodoh  tentang  sampah  yang dihasilkan  oleh  kantong  plastik  sekali pakai itu sendiri. Saya pernah
menghitung ibu-ibu yang datang ke pasar pulang  dari  pasar  itu  sekitar  25  kantong belanja  tidak  ramah  lingkungan  dalam sekali berbelanjaan, itung berapa sampah yang  dihasilkan,  dan  hitung  juga  satu plastik itu berapa gram dan berapa yang dia  bawa  pulang  untuk  dibuang  karena tidak dapat digunakan berkali-kali. Kalau KBRL bisa digunakan berulang kan bisa dicuci dipakai kembali”. (Wawancara, 13 Mei 2022).
Selain  upaya  Sudin  LH  Jakarta  Selatan untuk  membentuk  rasa  tanggung  jawab masyarakat, juga diperlukan bentuk pengawasan  yang  dilakukan  kepada  pihak pengelola.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak Kamil  Salim  S.H.,  MM  selaku  Kepala  Seksi Peran  Serta  Masyarakat  dan  Penataan  Hukum Sudin LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:
“Bentuk pengawasannya dilakukan secara bergantian, semua yang berkaitan dengan  KBRL  ini  diberi  piket  untuk melakukan  pengawasan  langsung  ke lokasi  dan  dipilihnya  pun  secara  acak tidak  bisa  memilih.  Kalau  di  pusat perbelanjaan  dan  toko  swalayan  lebih mudah dilakukan pengawasan ya, namun yang  sulit  ini  di  pasar  rakyat  kalau dilaksanakan pengawasan”. (Wawancara, 19 April 2022).
Sedangkan  menurut  Ibu  Tuty  Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Dampak Lingkungan dan
Kebersihan yaitu sebagai berikut:
“Pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah dan juga bisa dilakukan oleh toko swalayan, pasar  rakyat  ataupun pusat  perbelanjaan  itu bisa  melakukannya.  Kalau  dari  Pemerintah dengan  datangnya  kita  kesana  untuk mewawancari pembeli atau pun masyarakat sejauh  mana  mereka  telah  mengetahui  apa saja  kantong  yang  sudah  tidak  boleh digunakan. Ada berita acaranya juga di kami, dari  berita  acara  itu  akan  kami  tanyakan metode sosialisasi yang dilakukan disana itu seperti  apa  karena  biasa  audio  bisa  visual. Kalau  disana  bisa  audio  berarti  berapa  dan bentuknya apa kalau visual itu lifet-lifet yang ada di kasir seperti itu”. (Wawancara, 13 Mei 2022).
Berdasarkan  hasil  observasi  terkait  dengan tanggung  jawab,  tanggung  jawab  yang  dilakukan oleh  masyarakat  cukup  baik.  Masyarakat mengetahui  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan  serta  mengetahui  pula  dampak  dari lingkungan yang penuh dengan sampah. Maka dari itu,  masyarakat  bertanggung  jawab  untuk menerapkan  KBRL,  karena  masyarakat  sudah mengetahui  dampak  dari  bertambahnya  sampah termasuk sampah plastik yang dihasilkan melalui sedotan  plastik,  bungkus  makanan,  serta  kantong belanja plastik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan masyarakat,  masyarakat  telah  membawa  sendiri kantong  belanja  dari  rumah  untuk  berbelanja. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan sudah baik, staf dari Sudin LH Jakarta  Selatan telah  melakukan  kuesioner  sesuai

## Fiola Lolita Sari dan Rahmat Salam  / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 318 – 339
dengan  jadwal  piket  staf  tersebut  untuk berangkat langsung ke tempat pusat perbelanjaan,  toko  swalayan,  ataupun  pasar rakyat untuk melihat apakah tempat atau  toko tersebut sudah menerapkan KBRL sejak tahun berapa,  menyediakan  kantong  spun  maupun kardus berapa per hari, serta metode apa yang digunakan untuk sosialisasi.

## PEMBAHASAN

## Keterlibatan Mental Serta Perasaan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan dalam  indikator  keterlibatan  mental  serta perasaan dalam kebijakan kewajiban penggunaan  KBRL  masyarakat  di  Kecamatan Cilandak  sudah  mendukung  dan  mempunyai keinginan  yang  kuat  dalam  ikut  serta menerapkan  kebijakan  kewajiban  penggunaan KBRL  walau  awal-awal  ditetapkan  kebijakan tersebut tidak sedikit masyarakat yang terkejut dan  merasa  kesulitan  dikarenakan  kebiasaan masyarakat  yang  tidak  jauh  dari  kantong plastik. Masyarakat beranggapan bahwa walau belum  terbiasa  dengan  KBRL  tidak  salahnya untuk  mendukung  kebijakan  ini  dikarenakan menghasilkan nilai yang positif terutama untuk kebersihan  lingkungan  tempat  tinggal.  Selain itu,  agar  masyarakat  dapat  terbiasa  dengan kemajuan  modern  dan  masyarakat  dapat bergerak  ke  arah  yang  lebih  maju  dengan perkembangan  zaman  dikarenakan  jika
dibandingkan  dengan  luar  negeri  yang  sudah menerapkan  KBRL  terlebih  dahulu,  Indonesia sendiri khususnya DKI Jakarta baru diterapkannya kebijakan ini. Itu pun masyarakat perlu beradaptasi dengan  gaya  hidup  yang  baru  untuk  mulai membiasakan  diri  membawa  kantong  belanja sendiri  setiap  ingin  bepergian  ke  pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.
Dalam  hal  ini,  tempat  makan  banyak  yang sudah  memberikan  kantong  belanja  kepada konsumen,  pada  toko  swalayan  pihak  pengelola telah menyediakan KBRL namun didapat dengan menambah sejumlah uang. Lain hal dengan pasar rakyat  ada  pedagang  yang  tidak  menyediakan KBRL,  dan  tetap  memberikan  kantong  plastik secara  cuma-cuma  dikarenakan  masyarakat  atau konsumen  pada  pasar  tidak  mau  jika  menambah biaya  lebih  untuk  KBRL  sehingga  mereka  akan mencari toko yang tetap memberikan plastik secara gratis.  Sama  halnya  dengan  hasil  penelitian terdahulu  yang  telah  disampaikan  oleh  Pertiwi (2019) dimana konsumen Careffour Lebak Bulus masih  menggunakan  plastik  dalam  kegiatan perbelanjaan.  Dalam  hal  ini,  tidak  sesuai  dengan Pasal  15  ayat  (2)  Pergub  No.  142  Tahun  2019 dimana  masyarakat  berhak  menolak  untuk diberikan  kantong plastik sekali  pakai oleh pihak pengelola.  Selain  itu,  pada  pasar  masih  sulitnya untuk  masyarakat  dapat  benar-benar  membawa KBRL dari rumah karena di pasar sendiri banyak bahan-bahan  yang  basah  seperti  daging-dagingan
dan karena ruang lingkup pasar yang lebih luas dan  umum  serta  bebas  maka  sulit  untuk mengatur  pedagang  untuk  tidak  menyediakan kantong plastik sedangkan dari segi masyarakat yang  cukup  banyak  menengah  ke  bawah sehingga  masyarakat  tersebut  cuek  dengan peraturan  yang ada walau mereka mengetahui dampak  dari  banyaknya  tumpukkan  sampah plastik.  Menurut  data  BPS  sendiri  jumlah sampah  yang  dihasilkan  oleh  peniagaan  dan pasar  mencapai  lebih  dari  10%  dimana seharusnya  masyarakat  sudah  mulai aware terhadap sampah yang dihasilkan.
Tidak jarang masyarakat atau konsumen sering  lupa  untuk  membawa  kantong  belanja dari  rumah  setelah  memasuki  tempat berbelanja.  Maka  dari  itu,  untuk  barang belanjaan  yang  kecil  dan  sedikit  masyarakat lebih  memilih  untuk  membawa  tanpa menggunakan  kantong.  Selain  harga  KBRL yang  dikeluhkan  masyarakat,  faktor  dari masyarakat  yang  lupa  membawa  enggan membeli  KBRL  disebabkan  kantong  belanja yang akan menumpuk di rumah. Terutama jika masyarakat sering pesan makanan pesan antar, kantong  belanja  dari  tempat  makan-tempat makan tersebut menumpuk di rumah dan dapat menjadi sampah baru. Masyarakat lebih banyak mengeluhkan  dikenakan  biaya  lebih  walau sudah  membawa  kantong  sendiri  dan  tetap diberikan  kantong  belanja  dari  tempat  makan
tersebut. Itu terkesan KBRL sekarang diwajibkan bukan  hanya  untuk  kepentingan  isu  lingkungan namun  juga  untuk  teknik marketing atau kepentingan bisnis semata.

## Dorongan Motivasi untuk Ikut Berpatisipasi
Hasil  analisis  indikator  dorongan  motivasi pada  kebijakan  kewajiban  penggunaan  KBRL yaitu  masyarakat  Kecamatan  Cilandak  harus mempunyai  kesadaran  untuk  memotivasi  dirinya sendiri dan mempunyai inisiatif untuk berpartisipasi  melakukan  kebijakan  kewajiban penggunaan  KBRL  dengan  melihat  kondisi sampah  di  sekitar  yang  semakin  menumpuk. Dorongan  motivasi  pada  masyarakat  sejauh  ini hanya  melalui  kesadaran  diri  sendiri  dan sosialisasi-sosialisasi  yang  diberikan  oleh  pihak pengelola, tidak adanya tempat untuk masyarakat menyampaikan  saran  terkait  dengan  KBRL sehingga kebijakan ini hanya bersifat satu arah.
Pihak  pengelola  berhak  untuk  memberikan dorongan  motivasi  kepada  masyarakat  dalam bentuk sosialisasi. Sebagai contoh pihak pengelola Pasar  Pondok  Labu  sudah  memberikan  dorongan motivasi  berupa  pamflet  yang  memberitahukan untuk  berhenti  menggunakan  plastik.  Contoh pamflet  tersebut  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini:

## Gambar 4. Sosialisasi Berupa Pamflet
Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, 2022
Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak pasar  Pondok  Labu  yaitu  selain  mendatangi satu-satu  pedagang  yaitu  dengan  memasang pamflet di sekitar wilayah pasar. Hal ini sesuai dengan  prosedur  sosialisasi  seperti  yang  ada pada  kebijakan  kewajiban  penggunaan  KBRL dimana  pihak  pengelola  berhak  menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun verbal.
Bentuk
partisipasi masyarakat Kecamatan  Cilandak  telah  berkontribusi melalui  waktu  dan  dana  lebih  untuk  membeli KBRL.  Sedangkan  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Balenina (2019) dimana bentuk partisipasi masyarakat ialah dengan menyumbangkan  ide,  energi,  dana,  dan berpartisipasi  dalam  pengumpulan  sampah. Pada  peraturan  KBRL,  masyarakat  hanya sebatas  unsur  pelaksana  saja,  tidak  adanya sumbangan  ide  maupun  gagasan  dalam pembuatan peraturan tersebut.
Faktor  pendorong  dari  adanya  dorongan motivasi  masyarakat  Kecamatan  Cilandak  yaitu karena  adanya  sampah  plastik  yang  memerlukan waktu ratusan tahun untuk diurai selain itu dampak yang ditimbulkan dari sampah juga adanya global warming dimana efek  dari global  warming dapat menimbulkan  penyakit  dan  membuat  seseorang menjadi kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya, kesulitan  air  bersih,  naiknya  permukaan  air  laut, dan lain-lain.
Sedangkan  faktor  penghambat  dari  adanya dorongan motivasi yaitu karena faktor masyarakat menengah  kebawah  yang  merasa  harga  KBRL cukup  mahal  dan  lebih  memilih  untuk  tidak membeli  kantong  tersebut  serta  kebiasaan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  yang  tidak  jauh  dari aktivitas  penggunaan  plastik.  Sementara  itu, penelitan  Djani,  Wadu,  &  Lake  (2019) menunjukkan  minimnya  pengetahuan  masyarakat akan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Tidak adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah guna memberikan pendidikan pengelolaan  sampah  kepada  masyarakat.  Hal  ini menunjukan  minimnya  pengetahuan  serta  peran serta  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan sampah  di  Kota  Kupang  membuat  pengelolaan sampah  tidak  dapat  berjalan  secara  baik.  Dinas. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat sehingga penerapan dari kebijakan terlaksana dengan baik.
Hasil  penelitian  dari  indikator  dorongan motivasi  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat sudah  berpatisipasi  menggunakan  KBRL dengan  sudah  tidak  adanya  kantong  plastik yang  disediakan  oleh  Cilandak  Town  Square dan King Mart serta seluruh pusat perbelanjaan dan  toko  swalayan  yang  ada  di  Kecamatan Cilandak. Masyarakat berkenan dalam menggunakan KBRL dan sebagian masyarakat di  lokasi  tersebut  yang  menggunakan  kardus maupun box sebagai wadah berbelanja.

## Tanggung Jawab
Hasil  analisis  dari  indikator  tanggung jawab  pada  kebijakan  kewajiban  penggunaan KBRL yaitu rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh  masyarakat  sudah  terbilang  cukup  baik dengan  mulai  membawa  kantong  belanjaan sendiri dari rumah. Namun, dengan berbedanya tempat maka berbeda pula rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti contoh jika ingin berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko  swalayan  maka  masyarakat  akan  selalu ingat  untuk  membawa  kantong  belanjaan sendiri  serta  selalu  patuh  kepada  pihak pengelola  tersebut.  Berbeda  jika  masyarakat berbelanja  ke  pasar,  mereka  lebih  acuh  jika tidak membawa kantong belanja sendiri karena mereka  tahu  penjual  masih  menyediakan kantong plastik.
Pihak  Pemerintah  dan  pihak  pengelola sudah menjalankan tanggung jawabnya secara
maksimal  dengan  dilakukannya  pengawasan. Bukti pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1. Pengawasan Suku Dinas Lingkungan
Hidup Jakarta Selatan No. Tanggal Pengawasan Nama Swalayan KBRL Temuan di Lapangan 1. 15-09-2020 Giant Lebak Bulus V Ditemukan penggunaan kantong kresek di tempat UMKM 2. 15-09-2020 All Fress TB Simatupang V Ditemukan penggunaan kantong kresek plastik di tenan Siomay Nelayan 3. 16-09-2020 Aneka Buana V 4. 16-09-2020 Ranch Market V Pemberian insentif saat ada acara di Ranch Market South Quarter 5. 24-09-2020 Lottemart Fatmawati V Seluruh tenan telah menerapkan penggunaan
KBRL
Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, 2022
Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan di Kecamatan Cilandak pada tahun 2020 untuk penerapan KBRL ini walau tempat  pusat  perbelanjaan  dan  toko  swalayan sudah  bisa  menerapkan  KBRL,  kendala  masih terdapat  pada  UMKM  dimana  mereka  berjualan masih  menggunakan  plastik  sekali  pakai.  Sejauh ini, pengawasan yang dilakukan Sudin LH Jakarta Selatan  di  Kecamatan  Cilandak  pada  tahun  2021 sudah mencapai 78 pengawasan dimana dari hasil
pengawasan  tersebut  77  tempat  sudah menerapkan  KBRL  sesuai  dengan  kebijakan tersebut.  Namun,  pengawasan  yang  dilakukan sedikit  terhambat  karena  adanya  pandemi Covid-19, jadi belum sepenuhnya merata untuk dilakukannya pengawasan.

## KESIMPULAN
Masyarakat  Kecamatan  Cilandak  sudah mendukung, mempunyai keinginan yang kuat, serta  bersedia  untuk  menggunakan  KBRL walau  awal  mula  diterapkannya  peraturan tersebut  masyarakat  terkejut  dan  kesulitan karena  kebiasaan  masyarakat  menggunakan kantong plastik. Dorongan motivasi masyarakat sejauh  ini  lebih  banyak  berasal  dari  dorongan diri  sendiri  serta  sosialisasi-sosialisasi  yang diberikan  oleh  pihak  pengelola.  Masyarakat sudah  berpartisipasi  menggunakan  KBRL dengan  sudah  tidak  adanya  kantong  plastik yang  disediakan  oleh  Cilandak  Town  Square dan King Mart serta seluruh pusat perbelanjaan dan  toko  swalayan  yang  ada  di  Kecamatan Cilandak.
Namun,  dengan  berbedanya  tempat berbelanja  berbeda  pula  rasa  tanggung  jawab tersebut,  seperti  pada  pusat  perbelanjaan  dan toko  swalayan  masyarakat  sudah  patuh  untuk tidak  menggunakan  kantong  plastik  sekali pakai  sedangkan  di  pasar  masyarakat  masih menyepelekan  karena  kantong  plastik  masih
disediakan  oleh  pedagang  pasar  dikarenakan sebagian  kecil  masyarakat  masih  belum  siap membawa  KBRL  sehingga  dalam  melihat perbedaan  ini  pemerintah  khususnya  Subdinas Lingkungan  Hidup  Jakarta  Selatan  melakukan pengawasan lebih kepada pasar-pasar rakyat agar para  pedagang  dan  konsumen  lebih  disiplin  lagi dalam menerapkan kebijakan KBRL tersebut.

## REFERENSI
Abdoellah,  A.  Y.  Y.  (2006). Teori  dan  Analisis Kebijakan  Publik .  Alfabeta  Bandung  (pp. 71–74).
Balenina,  C.  D.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri di Desa  Kalisoro,  Tawangmangu,  Kabupaten
Karanganyar. Bestuur , 7 (1), 26–35.
https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/
17392
Dewi,  Y.,  &  Raharjo,  T.  (2019).  Aspek  Hukum Bahaya  Plastik  terhadap  Kesehatan  dan Lingkungan serta Solusinya. Kosmik Hukum ,
19 (1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i 1.4082
Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Partisipasi Masyarakat  di  Dinas  Kebersihan  dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. Journal of Business Studies , 4 (2), 50–67.
Hamid,  H.  (2018). Manajemen  Pemberdayaan Masyarakat . De La Macca.
Lintang, P., & Dhokhikah, Y. (2020). GERILYA (Gerakan  Inovatif  Pengelolaan  Limbah  dan Pustaka) :  Pengelolaan  Sampah  melalui Kegiatan  Vermikompos  dan  Ecobrick  guna Menumbuhkan  Peran  Masyarakat  Dalam Bidang  Edukasi  dan  Bidang  Lingkungan
untuk Mewujudkan SDGS 2030. JURNAL PROTEKSI: Jurnal Lingkungan Berkelanjutan , 1 (1), 30–38. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PROT EKSI/article/view/20379 Mardikanto, T. (2013). Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan
Publik . Alfabeta.
Martha,  E.,  &  Nisa,  C.  (2021).  Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Aktivitas Bank Sampah. Public Health and Safety International  Journal , 1 (02),  69–79.
https://doi.org/10.55642/PHASIJ.V1I02. 114 Mustari,  N.  (2015). Pemahaman  Kebijakan Publik:  formulasi,  implementasi  & evaluasi kebijakan publik . Leutikaprio 5–
4. Nugraha,  A.  P.,  Hardjomidjojo,  H.,  & Munandar,  J.  M.  (2020).  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat  dalam  Mereduksi  Sampah Rumah  Tangga  di  Kota  Bogor. Ecolab , 14 (1), 31–41. https://doi.org/10.20886/jklh.2020.14.1.3 1-41 Pertiwi,  W.  N.  B.  (2019).  Pengaruh  Persepsi
Nilai  dan  Risiko  Lingkungan  dalam Menggunakan  Kantong  BelanjaRamah Lingkungan  terhadap  Minat  Pelanggan Berbelanja  di  Supermarket  (Survei Terhadap  Pelanggan  Carrefour  Lebak Bulus  Jakarta). Sains  Manajemen , 4 (2), 177–192. https://doi.org/10.30656/sm.v4i2.983 Pidarta,  M.  (2006). Manajemen  Pendidikan Indonesia . Rineka Cipta.
Prajati,  G.,  &  Pesurnay,  A.  J.  (2019).  The Analyze  of  Sociodemographic  and Socioeconomic  Factors  to  Municipal
Solid  Waste  Generated  in  Sumatera  Island. Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan , 3 (1), 8–16. https://doi.org/10.19184/JRSL.V3I1.8721 Pratama,  G.,  Arsy,  F.,  Avive,  D.,  Ridwan,  I., Nuraeni,  N.,  Komariah,  Y.,  &  Susana,  S. (2020).  Upaya  Modernisasi  dan  Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka. Etos , 2 (1), 328009.
https://www.neliti.com/publications/328009 /
Purwanto, P. (2019). Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis  Masyarakat  sebagai  Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09,  Cikarang  Utara–Bekasi. ACADEMICS
IN  ACTION  Journal  of  Community Empowerment , 1 (1), 27–37. https://doi.org/10.33021/AIA.V1I1.740
Rahim,  M.  (2020).  Strategi  Pengelolaan  Sampah Berkelanjutan. JURNAL SIPIL SAINS , 10 (1). https://doi.org/10.33387/SIPILSAINS.V10I 1.1920
Rahman,  R.,  Sididi,  M.,  &  Yusriani,  Y.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  dan  Sikap  terhadap Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah di Kampung Nelayan Untia. Jurnal Surya Muda , 2 (2), 119–131. https://doi.org/10.38102/JSM.V2I2.70
Rizaty,  M.  A.  (2022). Ini  Wilayah  Penghasil
Sampah Terbanyak di Jawa Barat . Kata Data Media Network, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2 022/05/30/ini-wilayah-penghasil-sampah- terbanyak-di-jawa-barat
Saputra, T., Nurpeni,  N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S. R., Eka, E., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 246–251.
https://doi.org/10.31258/JKP.V13I3.807 3
Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A.
(2019).  Pengelolaan  Bank  Sampah Berkelanjutan    di  Wilayah  Perdesaan Kabupaten  Bantul. Jurnal  Sains  & Teknologi  Lingkungan , 11 (1),  74–86. https://doi.org/10.20885/JSTL.VOL11.IS

## S1.ART6
Yuliana, I., & Wijayanti, Y. (2019). Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah.
HIGEIA  (Journal  of  Public  Health Research  and  Development) , 3 (4),  545–
555. https://doi.org/10.15294/HIGEIA.V3I4.306 81
Yuliarso,  M.  Z.,  &  Purwani,  D.  A.  (2018). Perubahan  Sosial  Masyarakat  melalui Gerakan    Bank  Sampah:  Studi  pada  Bank Sampah  Gemah  Ripah:    Kajian  Di  Desa Badegan  Kabupaten Bantul     Yogyakarta. Jurnal  AGRISEP:  Kajian  Masalah  Sosial Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis , 17 (2),
207–218.
https://doi.org/10.31186/JAGRISEP.17.2.20
7-218