https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI TERNATE
Sufri Saleh a*) , Yusri A. Boko a)
a) STKIP Kie Raha, Ternate, Indonesia
*) e-mail korespondensi: : sufrisaleh@gmail.com
riwayat artikel : diterima: 06 November 2021; direvisi: 16 November 2021; disetujui: 06 Desember 2021
Abstrak . Dewan Pendidikan lahir berasarkan Permendiknas Nomor 044/U/2002. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  pelayanan  mutu  pendidikan  serta  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan tenaga,  SARPRAS,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  nasional,  Provinsi,  Kabupaten/kota  yang  tidak  mempunyai hubungan hirarkis. Tujuan penelitian,  mendeskripsikan: 1) Peran Dewan Pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di  Ternate  seperti,  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  SARPRAS  serta  pengawasan  pendidikan;  2)  Kendala Dewan  Pendidikan  dalam  peningkatan  pelayanan  pendidikan  di  Ternate.  Lokasi  penelitian  Sekretariat  Dewan  Pendidikan  dan subyek  penelitian  adalah  pengurus  Dewan  Pendidikan  Ternate.  Sumber  data,  yaitu  informan,  tempat  dan  peristiwa/kejadian, dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan sebagai mitra  pemerintah  telah  berjalan  dengan  baik,  meskipun  masih  banyak  kekurangan.  Peran  Dewan  Pendidikan  antara  lain  (1) memberi  pertimbangan  kepada  pemerintah  untuk  dibentuk  Peraturan  Walikota  Nomor  42  Tahun  2017  Tentang  Jam  Wajib Belajar Masyarakat Ternate, (2) mendukung DPRD dalam membahas momenklatur pemindahan SMA, SMK/MA ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara, (3) Pengontrol, yaitu dilibatkan dalam pembahasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan BOS dan BOSDA,  dan  (4)  Mediator,  yaitu  mampu  menjembatani  penolakan  masyarakat  atas  dua  kepala  SD  di  Ternate.  Kendala  yang dihadapi  Dewan  Pendidikan  ialah  keuangan,  kurangnya  sosialisasi,  dan  kesibukan  dimasing-masing  pengurus  karena  latar belakang pekerjaan yang berbeda.
Kata kunci : peran; dewan pendidikan; pelayanan.

## THE ROLE OF THE EDUCATION COUNCIL IN IMPROVING EDUCATION SERVICES IN TERNATE
Abstract . The Education Council was established based on Permendiknas Noumber 044/U/2002. The Education Council as an independent institution takes a role in improving the quality of education services as well as providing consideration, direction and  support  for  personnel,  and  SARPRAS.  It  is  also  recommended  as  educational  supervision  at  the  national,  provincial, district/city levels that does not has a hierarchical relationship. The research objectives described: 1) The role of the Education Council  in  improving  educational  services  in  Ternate,  such  as  providing  consideration,  direction  and  support,  SARPRAS  and education supervision; 2) Obstacles of the Education Council in improving education services in Ternate. The research location was  on  the  Secretariat  of  the  Education  Council.  The  research  subjects  were  the  administrators  of  the  Ternate  Education Council.  The  sources  of  data  were  informants,  places  and  events/events,  documentation.  The  data  collection  techniques  were using  interviews,  observations,  and  documentation.  The  data  analysis  technique  was  carried  out  by  data  reduction,  data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicated that the existence of the Education Council as a partner of the government has been effectively going on, although there are still many shortcomings. The role of the Board of Education basically  covers;  (1)  giving  consideration  to  the  government  in  order  to  form  a  Mayoral  Regulation  Number  42  of  2017 concerning Compulsory Hours of Study for the Ternate Community, (2) supporting the DPRD in discussing the momentclature of transferring SMA, SMK/MA to the North Maluku Provincial Government, (3) controlling the transparency and accountability in the  use  of  BOS  and  BOSDA.  (4)  taking  a  part  as  a  mediator  to  bridge  the  community's  rejection  of  two  elementary  school principals in Ternate. The obstacles faced by the Board of Education lays on; finances, lack of socialization, and the busyness of each board due to different work backgrounds..
Keywords: role; education council; service

## I. PENDAHULUAN
Sekolah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sisdiknas  bagian  ketiga  pasal  56  memuat  ketentuan  terkait Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa terdapat dua lembaga mandiri yang di bentuk Pemerintah, yaitu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan pendidikan beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli  pendidikan,  sedangkan  komite  sekolah  beranggotakan  orang  tua/wali  peserta  didik,  komunitas  sekolah,  serta  tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan memiliki andil untuk membantu sekolah dalam memberikan pelayanan mutu  pendidikan.  Salah  satu  kelemahan  yang  dihadapi  bangsa  ini  ialah  rendahnya  perhatian  terhadap  dunia  pendidikan.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
Terutama  terkait  mutu  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan  (S.  Setyaningsih  &  Suchyadi,  2021b).  Usaha  meningkatkan mutu  pendidikan  tidak  bisa  di  lihat  sebagai  beban  sepihak  karena  mutu  memiliki  sifat  dinamis.  Meningkatkan  mutu  meliputi, pengembangan  kurikulum  nasional  dan  lokal,  peningkatan  kompetensi  guru  melalui  pelatihan,  pengadaan  buku  dan  alat pelajaran,  perbaikan  SARPRAS,  serta  peningkatan  mutu  manajemen  sekolah  (Karmila  et  al.,  2020).  Ada  dua  sistem  dalam pandangan masyarakat, yakni sistim mekanik dan sistim organik. Sistim mekanik, melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan input-proses-output dan  terdapat  hubungan  kausal,  dan  bersifat  langsung(S.  Setyaningsih  &  Suchyadi,  2021a). Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi output dapat didesain dengan memanipulasi input . Dalam paradigma  baru (organik),  melihat  sistim  pendidikan  bukan  dalam  rangkaian input-proses-output yang  bersifat  mekanis  dan linier  begitu  saja  melainkan  melihat  dampak input terhadap output yang  tergantung  pada  bagaimana  interaksi  proses  dari berbagai input itu  berlangsung  (Hardhienata,  Suchyadi,  &  Wulandari,  2021).  Perubahan  ini  membuat  pendidikan  dasar  dan menengah  tidak  hanya  menekankan  pada  hasil  akhir  atau  produk  semata,  tetapi  harus  melihat  proses  dan  subyek  belajar (student centered) .
Hadirnya Dewan Pendidikan sebagai respon atas paradigma baru dalam paradigma lama, peran Dewan Pendidikan belum ada secara kelembagaan yang ada ialah pembentukan Badan Pembantu dan Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang  perannya sebatas  mengumpul  iuran  SPP. Secara tidak langsung masyarakat menganggap pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah atau  satuan  pendidikan  semata.  Dalam  paradigma  baru  semua  komponen  harus  bertanggung  jawab  atas  maju-mundurnya pendidikan. Pencapaian terhadap berbagai macam kebijakan yang dilakukan dibidang pendidikan tergantung dari adanya sinergi dan koordinasi antara berbagai stakeholder baik di tingkat nasional dan lokal, termasuk keterlibatan masyarakat. Kepedulian dan keterlibatan  dari  unsur  masyarakat  merupakan  fungsi  kontrol  atas  pelayanan  pendidikan  yang  meliputi  perencanaan, implementasi  dan  pemantauan  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  ditetapkan.  Lahirnya  Dewan  Pendidikan  adalah  untuk memberikan pelayanan  dan  memudahkan sekolah dalam membangun mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak  positif  atas  kebijakan  desentralisasi  pendidikan,  meliputi;  a)  peningkatan  mutu;  b)  efisiensi  keuangan;  c)  efisiensi administrasi;  dan  d)  perluasan/pemerataan  (Dwiningrum,  2011).  Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002  tanggal  2  April  2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tegas dijelaskan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan,  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan. Dewan  Pendidikan  berkedudukan  di  kabupaten/kota,  sedangkan  komite  sekolah  berkedudukan  disatuan  pendidikan,  baik pendidikan SD, SMP, dan SMA  (Pantjastuti,  2002).  Keberadaan  Dewan  Pendidikan  sama  seperti  komite  sekolah,  Suwarno  & Rizki  Yudha  Bramantyo  (2020)  menjelaskan  bahwa  komite  sekolah  sebagai  badan  kemitraan  sekolah  yang  berusaha menjembatani konektivitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, Dewan Pendidikan mempunyai peran penting  dalam  memberi  masukan  pada  sekolah,  serta  memberi  masukan  dan  usulan  secara  demokratis  tentang  sumber  dana pendidikan.
Pasal  1  angka  42  PP  17/2010,  Dewan  Pendidikan  adalah  lembaga  mandiri  yang  beranggotakan  berbagai  unsur masyarakat  yang  peduli  pendidikan. Dalam pasal 56 UU 20/2003 menyatakan:
1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2) Dewan  Pendidikan  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  serta memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  SARPRAS,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3) Komite  Sekolah/madrasah  sebagai  lembaga  mandiri,  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  dengan memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  satuan pendidikan dan;
4) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat  (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP.
Berdasarkan pasal 193 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan untuk selanjutnya disebut sebagai PP 17/2010, menjelaskan bahwa Menteri memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional atas dasar usulan dari panitia  pemilihan  anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh Menteri. Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebenarnya adalah amanat pasal  56  UU  Sisdiknas,  yakni  DPN  didefinisikan  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan  pada  tingkat  nasional,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  yang  tidak  mempunyai  hubungan  hirarkis  dengan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud).  UU  Nomor  25  Tahun  2000  Tentang  Propenas  2000-2004,  dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di kabupaten/kota dan komite sekolah ditingkat  satuan  pendidikan. Untuk  meningkatkan  peran  masyarakat, sekolah  harus  membina  kerjasama dengan orang tua,  masyarakat,  dan  mencipatakan  suasana  kondusif  dan  menyenangkan  bagi  peserta  didik  dan  warga  sekolah  sehingga terbentuknya  manajemen  partisipatif  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat,  sehingga  semua  kebijakan  dan  keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, yakni untuk mencapai keberhasilan bersama (Faturrohman dkk, 2011: 94-97).
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  Depdiknas  ialah  model  manajemen  yang  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar kepada  sekolah  serta  mendorong  pengambilan  keputusan  yang  partisipatif,  melibatkan  secara  langsung  oleh stakeholder
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
pendidikan,  yakni  guru,  siswa,  kepala  sekolah,  orang  tua  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  berdasarkan kebijakan nasional (R. Setyaningsih, Suci, & Puspasari, 2021).
Prinsip  kemandirian  MBS  adalah  kemandirian  dalam  nuansa  kebersamaan,  dan  hal  ini  merupakan  implementasi  dari prinsip-prinsip  yang  disebut  sebagai Total  Quality  Management  (TQM), melalui  suatu  mekanisme  yang  dikenal  dengan konsepsi Total  Fotball dengan  menekankan  pada  mobilisasi  kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan  mutu  dan  kesesuaian  pendidikan  dengan  pengembangan  masyarakat  sehingga  tercapai  beberapa  hal  berikut: Pertama, Penyusunan  Rencana  dan  Program  merupakan  unjung  tombak  dalam  pelaksanaan  pendidikan,  sekolah  bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanaan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan pemerintah. Kedua, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dalam fungsinya  sebagai  pelaksana  pendidikan  yang  otonom,  sekolah  berperan  dalam  menyusun  RAPBS  setiap  akhir  tahun  ajaran untuk  digunakan  dalam  tahun  ajaran  kedepan  perlu  dituangkan  ke  dalam  kegiatan-kegiatan  serta  anggarannya  masing-masing sesuai  dengan  pos-pos  pengeluaran  ditingkat  sekolah. Ketiga, Pelaksanaan  Program  Pendidikan  merupakan  sistem  pendidikan pada  masa  Orde  Baru,  pelaksanaan  pendidikan  secara  langsung  dikendalikan  oleh  sistem  birokrasi  dengan  mata  rantai  yang panjang  sejak  tingkat  pusat,  daerah  sampai  tingkat  satuan  pendidikan. Keempat, Akuntabilitas  Pendidikan,  pada  masa  Orde Baru,  satu-satunya  pihak  yang  berwenang  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  pendidikan  ke  sekolah-sekolah  adalah pemerintah  pusat.  Pada  waktu itu,  pemerintah  pusat  telah  menempatkan  kaki  tangannya  di  seluruh  pelosok  tanah  air  melalui pemeriksa,  pengawas  atau  penilik  sekolah  untuk  mengawasi  dan  meminta  pertanggung  jawaban  sekolah-sekolah  mengenai proses pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  adalah  untuk  memandirikan  atau  memberdayakan  sekolah  melalui  pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah, pemberian flesibilitas yang lebih besar kepada         sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Minarti, 2011). MBS dalam  definisi  yang  lain  adalah  suatu  strategi  desentralisasi  pengambilan  keputusan  pendidikan  dengan  melibatkan  orang  tua, siswa,  guru,  pejabat,  dan  masyarakat  untuk  mencapai  otonomi,  fleksibilitas,  partisipasi,  kemandirian,  tanggung  jawab,  dan akuntabilitas  sekolah  (Patras,  2019).  Upaya  peningkatan  pelayanan  dan  mutu  pendidikan  di  Ternate  menjadi  tanggung  jawab bersama  baik  itu  pemerintah,  orang  tua,  masyarakat,  dan  atau  lembaga  terkait  seperti  Dewan  Pendidikan.  Peran  Dewan Pendidikan  dalam  pelayanan  dapat  di  lihat  pada  Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002  Tentang  Dewan  Pendidikan.  Peran  yang harus  diemban  Dewan  Pendidikan  dalam  pelayanan  ialah:  1)  sebagai  pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency) ,  2)  pendukung layanan kegiatan pendidikan ( supporting agency) , 3) pengontrol kegiatan layanan pendidikan ( controlling agency) , 4) mediator (mediator agency) atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dalam  artian  metode  ini  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Tailor  menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata -kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  (Moleong,  2006).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  1)  Peran  Dewan  Pendidikan  dalam  peningkatan  pelayanan  pendidikan  di  Ternate  seperti,  memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan; 2) Kendala Dewan Pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate.  Lokasi penelitian adalah  Sekretariat  Dewan Pendidikan dan  subyek  penelitian adalah Pengurus  Dewan Pendidikan Ternate.  Sumber data,  yaitu  informan antara lain pengurus dewan pendidikan, guru, dan masyarakat; tempat dan peristiwa yaitu instutusi pendidikan di Kota Ternate, dan; arsip/dokumen berupa surat, artikel, buku, dan  sebagainya.  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  pengamatan,  dan  dokumentasi.  Teknik analisa data yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewan  Pendidikan  dalam  pemberian  pelayanan  pendidikan  diberbagai  kabupaten/kota  dan  provinsi  memang  sudah berjalan,  akan  tetapi  ada  perbedaan  bila  mengukur  masing-masing  program  yang  dijalankan.  Terwujudnya  peran  Dewan Pendidikan  tidak  lepas  dari  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait,  seperti  pemerintah  daerah,  masyarakat  maupun stakehoder lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui peran-peran berikut.
1) Peran  Dewan  Pendidikan  sebagai  pemberi  pertimbangan (advisory  agency) ,  yakni  lima  tahun  lalu  Dewan  Pendidikan Ternate  memberi  pertimbangan  kepada  pemerintah  melalui  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  agar  dirumuskan  Peraturan Walikota Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate, lahirlah Peraturan Walikota  Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate.
2) Peran  Dewan  Pendidikan  sebagai  pendukung (supporting  agency) ,  dewan  pendidikan  ikut  mendukung  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Ternate  dalam  membahas  momenklatur  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA/SMK  dan  MA)  yang dialihkan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara.  Dewan  Pendidikan  juga  memberikan  masukan  kepada  DPRD  terkait kebijakan  pendidikan  yang  berbasis  kebutuhan  lokal,  pemerataan  guru  dan  insentif  guru  di  daerah  terpencil,  seperti
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Batang Dua. Dewan pendidikan tidak memiliki pembiayaan mandiri yang bisa digunakan untuk membantu sekolah atau satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu atau honor guru-guru.
3) Peran Dewan Pendidikan sebagai pengotrol (controlling agency), Dewan Pendidikan Ternate memang tidak secara langsung melaksanakan  kontrol  pada  satuan  pendidikan,  namun  terkait  transparansi  dan  akuntabilats  pengeluaran  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA)  Dinas  Pendidikan  selalu  mengundang Dewan  Pendidikan  untuk  duduk  sama-sama  membicarakan  terkait  efektivitas  sekolah  menggunakan  dua  anggaran  di  atas (BOS dan BOSDA).
4) Peran  Dewan  Pendidikan  sebagai  mediator (mediator  agency) ,  Dewan  Pendidikan  digandeng  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Ternate  dalam  penyelesaian  masalah  penolakan  kepala  SD  di  dua  kelurahan  yang  berbeda,  yakni  Kelurahan Siko  dan  Kelurahan  Tafure.  Alhasil  mediasi  ini  kemudian  menyelesaikan  konflik  tersebut  atas  dasar  usulan  dari  Dewan Pendidikan dan Dikbud kepada Walikota Ternate.
Kerjasama Dewan Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara di tahun 2018 dalam melaksanakan monitoring 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), menemukan sekolah yang memiliki infrastruktur yang bagus, namun  sumberdaya  manusia  dibidang  Informasi  Tekhnologi  (IT)  dan  guru  honorer  di  angkat  atas  dasar  kekeluargaan (nepotisme)  oleh  kepala  sekolah.  Temuan  itu  kemudian  disampaikan  kepada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui workshop yang menjadi rekomendasi dari Dewan Pendidikan, meskipun masukan itu tidak atau belum diindahkan oleh instansi terkait. Kerjasama juga dilakukan oleh salah satu komite sekolah di Ternate yang mengandeng Dewan Pendidikan dan pengawas sekolah  dalam  pembahasan  Anggaran  Pendapatan  Belaja  Sekolah  (APBS).  Dewan  Pendidikan  di  undang  dalam Focus  Group Discussion (FGD)  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Ternate  tahun  2019.  Melalui  FGD  Dewan  Pendidikan menyampaikan kepada pemerintah agar produktivitas pengawas sekolah harus ditingkatkan, kadang usia menjadi kendala dalam memonitoring sekolah-sekolah di Ternate, baik SD dan SMP. Apalagi di tiga kecamatan terluar (Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri  dan  Kecamatan  Batang  Dua),  transportasinya  lintas  pulau.  Saran  Dewan  Pendidikan  kepada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Ternate  agar  memiliki  data  tentang  berapa  banyak  kepala  sekolah  di  Ternate  yang  sudah  dan  belum  memiliki Nomor  Unik  Kepala  Sekolah  (NUKS).  Hal  ini  untuk  menjalankan  Permendikbud  Nomor  6  tahun  2018.  Kerjasama  Dewan Pendidikan  dengan  lembaga  lain  guna  meningkatkan  tanggung  jawab  serta  peran  aktif  lapisan  masayarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan,  maupun  untuk  menciptakan  suasana  atau  kondisi  transparan,  akuntabel,  dan  demokratis  dalam penyelenggaraan maupun pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan (Asha, 2019).
Sebelum  Ternate  masuk  pada  zona  merah,  Dewan  Pendidikan  diundang  oleh  Dinas  Pendidikan  untuk  membicarakan terkait  pembelajaran  dimasa  pandemi  covid-19.  Hasilnya  adalah  diterapkan  pembelajaran daring bagi  sekolah  di  dalam  Kota Ternate  dan luring bagi  sekolah  yang  ada  di  luar  Ternate  dengan  mengguunakan  sistem  perzona.  Dewan  Pendidikan  di  mata pemerintah Ternate sudah tidak asing lagi, namun bagi masyarakat dan guru belum mengetahui pasti tentang peran dan fungsi Dewan  Pendidikan.  Masyarakat  lebih  mengenal  komite  sekolah,  padahal  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  lahir  dari Permendikans yang sama, yakni Permendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Salah  satu  guru  mengungkapkan  agar  peran  dewan  pendidikan  harus  lebih  diarahkan  pada  kepentingan  sekolah.  Dewan Pendidikan  harus  menyerap  aspirasi  guru  tanpa  menunggu  ada  keluhan  atau  pemberitaan  terkait  permasalahan  di  sekolah. Pegamatan  peneliti,  Dewan  Pendidikan  sebenarnya  sudah  melaksanakan  peran  dalam  pelayanan  peningkatan  pendidikan  di Ternate dengan baik meskipun belum sempurna. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemikiran, pertimbangan, saran dan kontrol yang dilakukan Dewan Pendidikan kurang mendapat respon dari pemerintah dalam bentuk mengeksekusi masukan atau  temuan-temuan  dari  Dewan  Pendidikan.  Dewan  Pendidikan  adalah  mitra  pemerintah  yang  tidak  memiliki  kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan sebab itu merupakan kewenangan eksekutif.
Dewan  Pendidikan  memiliki  kendala  dibidang  anggaran,  karena  Dewan  Pendidikan  merupakan  organisasi nonprofit yakni organisasi yang tidak di anggarankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran Dewan Pendidikan sebagai advisory agency, supporting  agency,  controlling  agency dan mediator  agency kadang  mengalami  kendala.  Namun  dewan  pendidikan  optimis untuk bergerak membantu, memberikan pelayanan dan bermitra dengan pemerhati dan stakeholder pendidikan karena rasa cinta kepada  anak  cucu  di  Ternate.  Dewan  Pendidikan  juga  memiliki  kendala  dalam  membangun  kerjasama  atau  bersinergi  dengan akademisi  masing-masing  kampus  di  Ternate.  Hal  ini  penting  guna  membicarakan  inovasi-inovasi  pendidikan  khususnya  di Ternate  sebagai  sentrum  pendidikan  dan  tentunya  melalui  peran  bersama.  Berdasarkan  pengakuan  masyarakat,  Dewan Pendidikan  belum  diketahui  secara  luas  karena  beberapa  alasan,  1)  kurang  adanya  sosialisasi  yang  sifatnya  terbuka  kepada masyarakat dan dipablis kesurat kabar, 2) tidak ada penjelasan dari komite sekolah terkait Dewan Pendidikan sebagai organisasi yang lahir dari Permendiknas yang sama Nomor 044/U/2002. Karena komite sekolah merupakan representasi masyarakat yang berada dalam bilik satuan pendidikan, c) Adanya kesibukan di masing-masing pengurus menjadikan program Dewan Pendidikan agak lamban sebab pengurus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

## Peran Dewan Pendidikan di Ternate
Peran Dewan Pendidikan Ternate meliputi empat hal:
1) Peran dewan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) . Dewan pendidikan Ternate dalam lima tahun lalu ikut memberi pertimbangan sekaligus menjadi inisiasi lahinya Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2017 Tentang Jam Wajib Belajar Masyarakat Ternate.
2) Peran  dewan  pendidikan  sebagai  pendukung (supporting  agency) .  Sebagai supporting  agency dewan  pendidikan  ikut
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
mendukung DPRD Ternate dalam  membahas  momenklatur Sekolah Menengah  Atas (SMA/SMK dan MA)  yang dialihkan ke  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara.  Hal  lain,  dewan  pendidikan  memberikan  masukan  dan  pandangan  kepada  DPRD tentang kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal, pemerataan guru dan insentif guru di daerah terpencil, seperti Kecamatan  Moti,  Kecamatan  Hiri  dan  Kecamatan  Batang  Dua.  Untuk  pembiayaan,  dewan  pendidikan  tidak  memiliki pembiayaan mandiri yang bisa digunakan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu atau honor guru-guru.
3) Peran  dewan  pendidikan  sebagai  pengotrol (controlling  agency) .  Dewan  pendidikan  tidak  serta-merta  melakukan  kontrol pada  satuan  pendidikan  secara  langsung  karena  butuh  koordinasi  dengan  komite  sekolah.  Dalam  hal  transparansi  dan akuntabilitas  pengeluaran  anggaran  daerah  dan  negara,  maka  Dewan  Pendidikan  memiliki  andil  besar  dalam  mengontrol. Dan ini dilakukan untuk memenuhi efektivitas penggunaan anggaran khususnya BOS dan BOSDA di Ternate.
4) Peran sebagai mediator (mediator agency) . Peran ini berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari inisiasi Dikbud Ternate yang bekerjasama dengan dewan pendidikan dalam menyelesaikan kasus penolakan kepala SD Negeri Siko dan SD Negeri Tafure. Hasil mediasi ini kemudian menyelesaikan konflik di antara dua bela pihak.
Peran  Dewan  Pendidikan  khususnya  adalah  peran  komite  sekolah,  seperti:  a)  kebijakan  dan  program  pendidikan,  b) RAPBS,  c)  kriteria  tenaga  kependidikan,  d)  kriteria  fasilitas  pendidikan  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  pendidikan (Boko, 2020: 231). Memang ada peran Dewan Pendidikan yang sebenarnya merupakan kewenangan Walikota Ternate, namun diinisiasi oleh Dewan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ternate sebagai mitra. Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam hal monitoring 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan menemukan sekolah yang memiliki infrastruktur yang bagus, namun operator sekolah dan beberapa guru honorer di angkat atas dasar kekeluargaan (nepotisme)  oleh  kepala  sekolah  merupakan  inisiatif  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  LPMP.  Dari  hasil  monitoring  bersama itulah  kemudian  disampaikan  kepada  kepada  Dinas  Pendidikan  Ternate.  Kerjasama  lain  dilakukan  oleh  salah  satu  Komite Sekolah  di  Ternate  yang  menggandeng  Dewan  Pendidikan  dan  Pengawas  Sekolah  untuk  pembahasan  APBS.  Keberadaan Dewan  Pendidikan  tidak  luput  dari  pandangan  pemerintah  tentang  peran  dan  fungsinya  dalam  pengembangan  pendidikan  di Kota  Ternate.  Pada  tahun  2009,  telah  dibuat  FGD  antara  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Ternate  dan  Dewan Pendidikan. Dalam Kegiatan tersebut, dewan pendidikan menyarankan bahwa perlunya peningkatan produktivitas pengawas dan mendata  kepala  sekolah  yang  sudah  dan  belum  memiliki  NUKS.  Di  Negara  luar  seperti  Jepang,  setiap  distrik  dan  kota  praja memiliki Dewan Pendidikan yang berfungsi: a) melakukan supervisi untuk problem-problem personalia di lembaga pendidikan pemerintahan,  b)  memberikan  inservice  trainning  kepada  pendidik,  c)  membeli  dan  mengurus  bahan-bahan  pengajaran,  d) mempromosikan  kegiatan-kegiatan  pendidikan  khusus,  seperti  memelihara  dan  melindungi  asset  budaya  (kultur),  dan  d) memberikan  nasehat  serta  bimbingan  untuk  lembaga-lembaga  pendidikan  formal  dan  nonformal  (Sri  Budi  Herawati,  Suryadi, Warlizasusi, & Aliyyah, 2020). Dewan Pendidikan memiliki andil dalam menggagas pembelajaran di masa pandemi covid-19. Hasilnya adalah diterapkan pembelajaran luring dan daring yang dilaksanakan menggunakan sistem perzona. Oleh karena itu, Dewan  Pendidikan  di  mata  pemerintah  tidak  asing  lagi,  namun  di  mata  masyarakat  dan  guru  belum  mengetahui  secara  pasti peran  dan  fungsinya.  Masyarakat  sendiri  bila  ditanya  keberadaan  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah,  maka  mereka menjawab  kalau  mereka  lebih  mengenal  Komite  Sekolah  ketimbang  Dewan  Pendidikan.  Namun  bukan  berarti  Dewan Pendidikan  tidak  memiliki  kinerja  dalam  peningkatan  pelayanan  di  sekolah  tetapi  keberadaan  komite  sekolah  merupakan representasi  dari  peran  dan  fungsi  Dewan  Pendidikan  itu  sendiri.  Faktor  ruang  lingkup  yang  menjadikan  masyarakat  lebih mengenal  Komite  Sekolah  ketimbang  Dewan  Pendidikan.  Sebagian  guru  mengatakan  bahwa  Dewan  Pendidikan  harus  lebih menyerap aspirasi sekolah ketimbang merespon masalah yang sudah terjadi.
Dengan demikian, Dewan Pendidikan sudah melaksanakan peran dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Ternate dengan  kondisi  SDM  yang  ada  meskipun  belum  sempurna.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  pemikiran, pertimbangan,  saran  dan  kontrol  yang  dilakukan  Dewan  Pendidikan  kurang  mendapat  respon  dari  pemerintah  dalam  bentuk mengeksekusi  masukan  atau  temuan-temuan  di  lapangan.  Dewan  Pendidikan  merupakan  mitra  teknis  di  lapangan  yang mempermudah Dinas Pendidikan Ternate.

## Kendala Dewan Pendidikan dalam Pelayanan Pendidikan di Ternate
Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dewan  Pendidikan  dalam  Menjalankan  Tugas  dan  Fungsinya  di  Kota Ternate, antara lain (1) anggaran, Namun bukan berarti tanpa anggaran dari pemerintah kemudian Dewan Pendidikan tidak bisa menjalankan program. Hal ini disadari karena dewan pendidikan bukan organisasi profit. Secara pendanaan dewan pendidikan memiliki  pengurus  yang  siap  memberikan  donasi  maupun  pihak-pihak  yang  dengan  rela  memberikan  bantuan.  Peran  dewan pendidikan advisory agency, supporting agency, controlling agency dan mediator agency kadang  mengalami kendala. Namun dewan pendidikan optimis untuk bergerak  membantu,  memberikan pelayanan dan bermitra dengan pemerhati dan stakeholder pendidikan karena rasa cinta kepada anak cucu di Ternate Provinsi Maluku Utara; (2) Kurang adanya sosialisasi yang sifatnya terbuka dan merata kepada komite sekolah dan  masyarakat; dan (3) Kesibukan dimasing-masing pengurus menjadikan Dewan Pendidikan  agak  lamban,  karena  masing-masing  pengurus  sibuk  dengan  pekerjaan.  Kehadiran  Dewan  Pendidikan  sebenarnya mempermudah  pemerintah  dalam  mengidentifikasi  masalah-masalah  pendidikan  di  Ternate.  Hal  ini  karena  pendidikan merupakan  tanggung  jawab  seluruh  komponen  bangsa,  bangsa  yang  maju  apabila  pendidikan  menjadi  instrumen  pertama. Sejauh yang di lihat adalah politik pendidikan masih minim mengarah pada kepentingan publik. .
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jmp e-ISSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296
DOI : https://doi.org/10.33751/jmp.v10i1.5067
Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan

## IV. SIMPULAN
Peran  Dewan  Pendidikan  di  Ternate  sudah  berjalan  dengan  baik  meskipun  belum  begitu  sempurna.  Berbagai  kontribusi positif  yang  diberikan  Dewan  Pendidikan  untuk  pelayanan  pendidikan  di  Ternate.  Dewan  Pendidikan  telah  dikenali  oleh pemerintah  daerah  dan  menjadi  mitra  dalam  mempertimbangkan  setiap  kebijakan,  mensuport,  mengontrol  dan  memediasi masalah-masalah  pendidikan.  Meskipun  tidak  semua  masukan  dan  saran  Dewan  Pendidikan  direalisasikan  dalam  bentuk kebijakan  oleh  Pemerintah  Ternate.  Dewan  Pendidikan  di  mata  pemerintah  tidak  asing  lagi  karena  selalu  bermitra.  Bagi masyarakat  Dewan  Pendidikan  belum  dikenal  dan  butuh  untuk  disosialisasikan.  Bahkan  ada  guru  yang  menyatakan  bahwa keberadaan  Dewan  Pendidikan  lebih  pada  penyerapan  aspirasi  bukan  pada  masalah  yang  sudah  terjadi.  Kendala-kendala  yang dihadapi  Dewan  Pendidikan  Ternate,  yaitu:  1)  anggaran,  2)  minimnya  sosialisasi  di  komite  sekolah  dan  masyarakat,  dan  3) Kesibukan  di  masing-masing  pengurus  karena  latar  belakang  pekerjaan  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  Dewan  Pendidikan Ternate  memang  secara  nyata  telah  melaksanakan  perannya  namun  masih  sangat  jauh  dari  kata  sempurna.  Riset  ini  memang pertama  kali  dan  harapan  Ketua  Dewan  Pendidikan  adalah  “lewat  riset  ini  peran  Dewan  Pendidikan  akan  ditingkatkan  dan menjadi catatan untuk mengurai program yang sudah dan belum dilaksanakan”.

## REFERENSI
Asha,  L.  (2019).  Peran  Dewan  Pendidikan  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong. Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan , 3 (1), 38. https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i1.739
Boko, Yusri dan Sufri Saleh. (2020). Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik. PT Manggu, Bandung
Dwiningrum, Astuti, Siti Irene. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. PT Pustaka Pelajar.
Faturrohman,  Pupuh  dan  Suryana.  (2011).  Supervisi  Pendidikan  dalam  Pengembangan  Proses  Pembelajaran.  PT  Reflika Aditama
Hardhienata, S., Suchyadi, Y., & Wulandari, D. (2021). Penguatan Literasi Teknologi Guru SMP Dalam Peningkatan Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0 (E. Sarimanah, ed.).
Karmila,  N.,  Suchyadi,  Y.,  Santa,  S.,  Indriani,  R.  S.,  Nurlela,  N.,  &  Anwar,  W.  S.  (2020). Menjadi  Sekolah  Unggul  Melalui Total Quality Management (TQM) (O. Sunardi, ed.).
Minarti, Sri. (2011). Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri). PT AR-RUZZMEDIA.
Moleong, Lexy, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung.
Pantjastuti, Renani dkk. (2002). Komite Sekolah (Sejarah dan Prospek di Masa Depan). PT  Hikayat Publish
Patras  Elizabeth  Yuyun,  ,  Agus  Iqbal,  Papat,  Yulia  Rahman.  (2019).    Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Melalui  Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya. Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.7, No.2, 806.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.1–7.
Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Di Smp Islam Al- Azhar 37 Pekanbaru). Jurnal Manajemen Pendidikan , 9 (1), 18–23. https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3363
Setyaningsih, S.,  &  Suchyadi, Y. (2021a). Classroom Management In Improving School Learning Processes In The  Cluster 2 Teacher  Working  Group  In  North  Bogor  City. JHSS  (Journal  of  Humanities  and  Social  Studies) , 05 (01),  99–104. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i1.3906
Setyaningsih,  S.,  &  Suchyadi,  Y.  (2021b).  Implementation  Of  Principal  Academic  Supervision  To  Improve  Teacher Performance  In  North  Bogor. JHSS  (Journal  of  Humanities  and  Social  Studies) , 05 (02),  179–183. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i2.3909
Sri Budi Herawati, E., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan , 4 (1), 87. https://doi.org/10.29240/jsmp.v4i1.1435
Suwarno & Rizki Yudha Bramantyo. (2020). Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah. CENDECIA: Jurnal of Education and Teaching. Vol.14.No.2.137-154
Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Di SMP Islam Al- Azhar 37 Pekanbaru). Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 9 No (1), 18–23.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 39–45.
Usman, Husaini. (2011). Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan). PT Bumi Aksara