## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  776-785|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8380.776-785

## PENAFSIRAN RESTRIKTIF DAN PEMBUKTIAN UNSUR DIGUNAKAN DALAM GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK

## Bebeto Ardyo, Peter Jeremiah Setiawan
Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), Surabaya, Indonesia bebetoardyo@staff.ubaya.ac.id, peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id

## ABSTRAK
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  mengusulkan  pendekatan  baru  terhadap  penafsiran  dan  pembuktian  unsur “digunakan” yang dapat digunakan pengadilan niaga terkait gugatan penghapusan hak atas merek. Problematika penulisan  beranjak  pada  beragamnya  putusan  Pengadilan  Niaga  Indonesia  yang  menerapkan  interpretasi  dan standar  pembuktian  untuk  memenuhi  unsur  “digunakan”  tersebut.  Artikel  ini  menerapkan  metode  komparasi ketentuan-ketentuan  hukum  dari  Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa  sebagai  yurisdiksi  dengan  pengaturan  lebih komprehensif terkait penghapusan hak atas merek. Analisis problematika terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga Indonesia dan komparasi ketentuan beberapa yurisdiksi menghasilkan temuan bahwa penafsiran restriktif yang  seharusnya  mempersempit  unsur  “digunakan”  dalam  gugatan  penghapusan  merek  sebagai  penggunaan yang  sesungguhnya  terhadap  merek,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  penggunaan  dalam  perdagangan ( genuine  use  in  commerce )  yang  dilandasi  dengan  prinsip bona  fide  use .  Merek  tersebut  ditafsirkan  masih digunakan  apabila  barang  dan/atau  jasa  terkait  merek  tersebut  secara  aktual  benar-benar  masih  diproduksi, diperdagangkan  secara  nyata,  dan  ditambah  dengan  itikad  baik  dari  pemilik  merek  atau  produsen  untuk mempromosikan  atau  mengusahakan  mereknya  dalam  rangka  mempertahankan  hak  atas  merek  yang  dimiliki. Guna  membuktikan  penafsiran  tersebut  para  pihak  yang  bersengketa  seharusnya  dapat  membuktikan  gugatan maupun  bantahannya  berdasarkan  bukti  keterangan  dari  lembaga  jasa  survei  independen  terkait  dengan perdagangan.
Kata Kunci : Penafsiran Restriktif, Gugatan, Merek

## ABSTRACT
The aim of writing this article is to propose a new approach to the interpretation and proof of the "use" element that  can  be  used  by  courts  in  relation  to  lawsuits  regarding  the  removal  of  trademark  rights.  The  writing problem arises from the various decisions of the Indonesian Court  which apply interpretations and evidentiary standards  to  fulfill  the  "use"  element.  This  article  applies  a  comparative  method  of  legal  provisions  from  the United  States  and  the  European  Union  as  jurisdictions  with  more  comprehensive  regulations  regarding  the removal of trademark rights. A problematic analysis of the decisions of the Indonesian Court and a comparison of  the provisions of  several  jurisdictions resulted  in  the finding that a restrictive interpretation  should  narrow the element of "use" in a claim for trademark removal as actual use of the mark, including but not limited to use in  commerce  (genuine  use  in  commerce)  which  is  based  on  the  principle  of  bona  fide  use.  The  mark  is interpreted as still being used if the goods and/or services related to the mark are actually still being produced, actually being traded, and in good faith on the part of the brand owner or producer to promote or cultivate the brand in order to maintain the rights to the brand owned. In order to prove this interpretation, the parties to the dispute should be able to prove their claims and objections based on evidence from independent survey service institutions.
Keywords : Restrictive Interpretation, Lawsuits, Trademarks

## I. PENDAHULUAN
Merek merupakan tanda pembeda pada barang dan/atau jasa yang juga akan melambangkan citra dan nama  baik  dari  suatu  perusahaan.  Citra  sebuah  perusahaan  di  mata  masyarakat  akan  sangat menentukan  keberhasilan  suatu  perusahaan  dalam  dunia  usaha  yang  mereka  bidangi.  Tidak  sedikit
perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  mengalami  dampak  negatif  seperti  adanya  penurunan  harga saham dan kehilangan konsumen-konsumennya hanya karena terjadi suatu kejadian yang menurunkan citra mereka di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan merek dalam dunia perdagangan seiring dengan derasnya arus globalisasi pada masa sekarang (Arifin & Iqbal, 2020).
Demi menjaga citra yang baik di masyarakat, perusahaan harus dapat menjaga agar merek yang digunakan  tidak  ditiru  atau  dibajak  oleh  pihak  lain  yang  tidak  bertanggungjawab.  Pasal  3  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut  UU  Merek) memberikan perlindungan bagi pemilik merek untuk dapat mendaftarkan mereknya yang diwujudkan dalam  bentuk  hak  atas  merek.  Pendaftaran  merek  di  Indonesia  menganut  asas First  to  File yang berarti pihak mana yang lebih dulu mendaftarkan mereknya maka dialah yang berhak, dimana proses pendaftarannya  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  yang  dimulai  dari  tahap  permohonan  ke  Direktorat Jendral Kekayaan  Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) dilanjutkan dengan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, dan diakhiri dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh DJKI (I  Made  Agus  Angga  Kusuma  Putra  et  al.,  2021).  Hak  atas  merek  yang  telah  terdaftar  medapatkan perlindungan  dan  kepastian  hukum  antara  lain  berupa  pencegahan  pihak  lain  untuk  menggunakan merek  yang  sama  secara  keseluruhan  atau  sama  pada  pokoknya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21 ayat  (1)  UU  Merek  dan  hak  bagi  pemegang  hak  atas  merek  untuk  menggugat  pihak-pihak  yang melakukan  pelanggaran  hak  atas  merek  seperti  pembajakan  dan  pendomplengan  melalui  upaya gugatan  penghapusan  hak  atas  merek  (Pasal  74  ayat  (1)  UU  Merek),  gugatan  pembatalan  hak  atas merek  (Pasal  76  UU  Merek),  dan  gugatan  ganti  rugi  serta  penghentian  semua  perbuatan  yang berkaitan dengan merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek (Semaun, 2016).
UU  Merek  mengatur  bahwa  pemegang  hak  atas  merek  mendapatkan  hak  ekslusif  untuk menggunakan mereknya sendiri atau dapat memberikan ijin bagi pihak lain yang akan menggunakan merek  tersebut  selama  10  tahun  dan  dapat  diperpanjang  sepanjang  merek  tersebut  masih  digunakan dalam  barang  dan/atau  jasa  yang  sesuai  dengan  pendaftarannya,  serta  barang  dan/atau  jasa  tersebut masih  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  selain  pendaftaran ternyata penggunaan merek juga menjadi suatu hal penting yang menjadi syarat wajib agar suatu hak atas merek dapat terus memperoleh perlindungan hukum. Terlebih lagi berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU  Merek  dimungkinkan  suatu  merek  yang  tidak  digunakan  oleh  pemiliknya  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir  dapat  diajukan  dihapus  melalui mekanisme  pengajuan  gugatan  penghapusan  merek  di  Pengadilan  Niaga  oleh  pihak  yang berkepentingan. Selain UU Merek di Indonesia, ketentuan serupa juga diakomodir oleh banyak negara di  dunia  diantaranya  adalah  negara-negara  yang  tergabung  di European  Union (EU)  dan  Amerika Serikat  yang  tidak  hanya  mengatur  penggunaan  merek  tapi  juga  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut terkait batasan-batasan penggunaan hak atas merek.
Gugatan  penghapusan  merek  ini  secara  faktual  menimbulkan  problematika  pada  saat pemeriksaan  di  Pengadilan  Niaga  Indonesia  dikarenakan  UU  Merek  sendiri  belum  mengatur  sejauh mana batasan dari penggunaan merek khususnya kata “digunakan” yang terdapat pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek. Apakah penggunaan merek cukup diartikan sebatas merek tersebut masih ada di pasar tanpa melihat subyek yang memperdagangkannya? Atau haruskah penggunaan merek diartikan secara lebih  luas  yaitu  melihat  dari  sisi  pemilik  merek  yang  memang  masih  memproduksi  dan memperdagangkan barang tersebut di pasar? Hal ini akhirnya menimbulkan disparitas penafsiran dari masyarakat, pemegang hak atas merek, dan  Hakim sendiri dalam mengadili perkara-perkara gugatan penghapusan  merek.  Termasuk  belum  adanya  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  metode  pembuktiannya sehingga tidak menutup kemungkinan masalah ini akan juga dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terkait khususnya pelaku usaha yang berniat mendaftarkan mereknya di  Indonesia, tetapi terhalang oleh pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama di Indonesia padahal dia adalah pihak yang tidak berhak. Artikel ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Hakim  seharusnya  menafsirkan  unsur  kata  “digunakan”  dalam  Pasal  74  ayat  (1) UU Merek?
2. Bagaimana  sistem  pembuktian  yang  koheren  dan  dapat  diusulkan  untuk  menjelaskan penafsiran unsur kata “digunakan” tersebut?
Penulisan  artikel  terkait  dengan  penghapusan  hak  atas  merek  telah  ditulis  antara  lain  oleh  Ali Masnun & Nanda Pratama (2020) yang sama-sama mengkaji penghapusan hak atas merek tetapi lebih terfokus  pada  penghapusan  atas  prakarsa  Menteri  dengan  hasil  yang  menunjukkan  bahwa  Menteri
belum  bisa  menghapus  hak  atas  merek  yang  berbahasa  asing.  Selanjutnya  Sudjana  (2020)  meneliti bidang  sejenis  namun  lebih  menitikberatkan  pada  akibat  hukum  terhadap  penghapusan  dan pembatalan  hak  atas  merek.  Penulisan  lain  yang  terkait  namun  dalam  aspek  penghapusan  merek secara  umum  yang  lebih  luas  dilakukan  oleh  Zainal  Arifin  &  Muhammad  Iqbal  (2020) dengan  hasil yang  menunjukkan  sebab-sebab  suatu  hak  atas  merek  dapat  dihapus.  Adapun  penelitian  lain  terkait penghapusan  merek  juga  dilakukan  oleh  Putri  Karina  (2019)  yang  menggunakan  pendekatan  kasus merek  Ikea  dengan  temuan  yang  menunjukkan  perlindungan  hukum  yang  diperoleh  pemegang  hak atas merek Ikea.

## II. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif yang  bertujuan  untuk menjawab  suatu  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  melalui  proses  penelitian  terhadap    peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permsalahan  hukum  yang dijawab  dalam  artikel  ini,  pendekatan  kasus  dengan  menganalisa  dan  meneliti  putusan-putusan pengadilan  yang  dijadikan  tinjauan  dalam  penulisan  artikel  ini,  pendekatan  komparatif  yang membandingkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dengan  peraturan  perundang-undangan di  negara  lain  yang  terkait  serta  pendekatan  konseptual  untuk  meneliti  dan  mempelajari  doktrin- doktrin  hukum  (Amiruddin  &  Asikin,  2016).  Penulisan  artikel  ini  ditunjang  dengan  bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait hak atas merek di Indonesia maupun di Amerika Serikat dan Eropa, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, serta putusan- putusan  pengadilan  terkait  dengan  kasus  gugatan  penghapusan  hak  atas  merek  antara  lain  Putusan Nomor  16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.,  Putusan  Nomor  25/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penafsiran Unsur Digunakan Dalam Pemeriksaan Gugatan Penghapusan Merek
Merek  perlu  didaftarkan  agar  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  hak atas  merek  dan  wajib  untuk  digunakan  oleh  pemiliknya  dengan  itikad  baik  sesuai  dengan  barang dan/atau  jasa  yang  didaftarkan  (Sukro,  2018).  Jika  suatu  hak  atas  merek  tidak  lagi  digunakan  oleh pemiliknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek akan dimungkinkan bagi pihak ketiga  yang  berkepentingan  untuk  dapat  mengajukan  gugatan  penghapusan  merek  terdaftar  dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir.  Secara  a  contrario  artinya penggunaan  merek  menjadi  suatu  syarat  penting  untuk  tetap  menjaga  perlindungan  dan  kepastian hukum suatu hak atas merek.
Ketentuan  ini  sejalan  dengan  pengaturan  merek  di  beberapa  sistem  hukum  di  dunia,  salah satunya dengan peraturan yang mengatur terkait merek dagang di European Union (EU). Berdasarkan Article 18 dan Article 58 REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF  THE  COUNCIL of  14  June  2017  on  the  European  Union  trade  mark  (selanjutnya  disebut  UU Merek  Eropa)  jika  suatu  hak  atas  merek  tidak  digunakan  selama  5  (lima)  tahun  berturut-turut  sejak tanggal pendaftarannya maka hak atas merek tersebut akan dicabut. Demikian pula dalam Section 45 United  States  of  America  Trademark  Act 15 (selanjutnya  disebut  UU  Merek  Amerika)  diatur  bahwa penggunaan  merek  akan  dianggap  abandoned  jika  penggunaannya  telah  dihentikan  dengan  kriteria merek  tersebut  tidak  lagi  digunakan  secara  sah  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam  kegiatan perdagangan.  Sekilas  memang  aturan  dari  UU  Merek  Eropa  dan  Amerika  Serikattersebut  terlihat mirip  dengan  aturan  gugatan  penghapusan  merek  yang  diatur  pada  Pasal  74  ayat  (1)  UU  Merek Indonesia.  Namun  jika  dicermati  lebih  mendalam  ternyata  UU  Merek  Eropa  dan  Amerika  telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan merek terdaftar ( use of trademarks). Penggunaan merek dalam UU Merek Amerika diartikan sebagai penggunaan dalam perdagangan ( use in commerce ) yang mengandung prinsip penggunaan secara bonafide ( bona fide use ). Bona fide sendiri berasal dari istilah Latin yang berarti dapat dipercaya karena memiliki tujuan dan itikad yang baik.  Penggunaan  merek  secara  bonafide  dalam  perdagangan  memiliki  arti  bahwa  suatu  merek
memang  digunakan  oleh  pemiliknya  dalam  kegiatan  perdagangan  yang  sesungguhnya  dan  sesuai dengan  barang  dan/atau  jasa  yang  didaftarkannya  serta  tidak  dibuat  hanya  untuk  mendapatkan  hak atas  suatu  merek.  Secara  lebih  detail,  UU  Merek  Amerika  mengatur  kriteria  suatu  merek  yang dianggap digunakan dalam perdagangan ( use in commerce ) sebagai berikut:
Untuk merek barang:
a. Merek  tersebut  ditempatkan  dengan  cara  apa  pun  pada  barangnya  atau  pada  label  yang ditempelkan  di  barang  tersebut,  atau  jika  sifat  barang  membuat  penempatan  seperti  itu  tidak memungkinkan, maka pada dokumen yang terkait dengan barang atau penjualannya, dan
b. barang tersebut dijual atau beredar dalam perdagangan.
Untuk merek jasa, yaitu ketika merek tersebut digunakan atau ditampilkan dalam penjualan atau iklan jasa  dan  jasa  tersebut  diberikan  dalam  perdagangan,  atau  jasa  tersebut  diberikan  di  lebih  dari  satu Negara  Bagian  atau  di  Amerika  Serikat  dan  negara  asing  dan  orang  yang  memberikan  jasa  tersebut terlibat dalam perdagangan sehubungan dengan jasa tersebut.
Lebih lanjut UU Merek Eropa mengartikan penggunaan merek sebagai penggunaan asli (genuine use)  yang  dijelaskan  dalam Trademark  Guidelines (European  Union  Intellectual  Property  Office, 2020)sebagai berikut:
• Penggunaan asli berarti penggunaan merek yang sebenarnya.
• Penggunaan  yang  sebenarnya  harus  dipahami  bahwa  merek  tidak  hanya  digunakan  sebagai tanda tetapi juga berfungsi untuk melestarikan hak-hak yang diperoleh dari pendaftaran merek tersebut.
• Penggunaan yang sebenarnya harus konsisten dengan fungsi esensial dari merek dagang, yaitu untuk menjamin identitas asal barang atau jasa kepada konsumen atau pengguna akhir dengan memungkinkan  konsumen  atau  pengguna  akhir,  tanpa  kemungkinan  kebingungan,  untuk membedakan produk atau jasa dari produk atau jasa lain yang memiliki asal lain.
• Penggunaan  yang  sebenarnya  memerlukan  penggunaan  merek  yang  sebenarnya  di  dalam kegiatan  perdagangan  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  dilindungi  oleh  merek  tersebut  dan bukan hanya penggunaan internal oleh pemilik merek ataupun pelaku usaha yang bersangkutan.
• Penggunaan  yang  sebenarnya  harus  berhubungan  dengan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah dipasarkan  atau  akan  dipasarkan  dan  termasuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sedang  diusahakan untuk mendapatkan pelanggan, terutama dalam bentuk kampanye iklan.
• Ketika  menilai  apakah  telah  terjadi  penggunaan  yang  sebenarnya,  harus  diperhatikan  semua fakta  dan  keadaan  yang  relevan  untuk  menentukan  apakah  eksploitasi  komersial  atas  merek tersebut  adalah  nyata  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  atau  menciptakan  pangsa  pasar bagi barang dan/atau jasa yang dilindungi tersebut
Walaupun  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  UU  Merek  Eropa,  namun  jika  dilihat  dari  penjabaran tersebut  di  atas  maka  penggunaan  asli  ( genuine  use )  dapat  dikatakan  juga  mengandung  prinsip penggunaan secara bonafide yang sama dengan yang ada pada aturan UU Merek Amerika.
Prinsip  penggunaan  dalam  perdagangan  ( use  in  commerce )  dan  penggunaan  asli  ( genuine  use ) yang  diatur  dalam  UU  Merek  Amerika  dan  Eropa  memiliki  indikator  yang  dijabarkan  secara  rinci untuk  menentukan  apakah  suatu  merek  masih  digunakan  atau  tidak.  Indikator-indikator  yang  ada dalam  kedua  prinsip  tersebut  memiliki  fungsi  penting  yaitu  sebagai  panduan  bagi  Hakim  untuk memutus  perkara  gugatan  penghapusan  merek  maupun  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  perkara tersebut.  Terlebih  lagi  dengan  adanya  prinsip  penggunaan  secara  bonafide  ( bona  fide  use )  yang terkandung dalam prinsip yang digunakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat tersebut secara tidak langsung  menunjukkan  bahwa  itikad  baik  tidak  hanya  dibutuhkan  pada  saat  pendaftaran  merek  tapi juga  harus  tetap  ada  dalam  penggunaannya  untuk  menjaga  kelangsungan  perlindungan  hukum terhadap suatu merek.
Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  atau  yang  biasa  disebut Perjanjian  TRIPs,  salah  satu  bagian  khusus  mengenai  kekayaan  intelektual  dari  Perjanjian  World Trade  Organization  (WTO)  yang  memberikan  peningkatan  perlindungan  hukum  bagi  hak  kekayaan intelektual,  termasuk  merek  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dan  banyak  negara  di  dunia  (Mahendra Guna  et  al.,  2022). Section 19  Perjanjian  TRIPs  tentang Requirement  of  Use dari  sebuah  merek mengatur  bahwa  jika  penggunaan  merek  diperlukan  untuk  menjaga  kelangsungan  dari  pendaftaran, maka  pendaftaran  tersebut  hanya  dapat  dibatalkan  setelah  selama  setidaknya  tiga  tahun  suatu  merek tidak  digunakan,  kecuali  jika  terdapat  alasan  yang  sah  dari  pemilik  merek  dagang  mengenai  adanya
hambatan untuk penggunaan merek. Keadaan yang timbul diluar dari kehendak pemilik merek dagang yang  merupakan  hambatan  bagi  penggunaan  merek  dagang,  seperti  pembatasan  impor  atau persyaratan  pemerintah  lainnya  untuk  barang  atau  jasa  yang  dilindungi  oleh  merek  dagang,  akan diakui sebagai alasan yang sah untuk suatu merek tidak digunakan (World Trade Organization, 1994). Dari  pengaturan  tersebut  dapat  dipahami  jika  suatu  merek  memang  harus  digunakan,  karena penggunaan itu lah yang sebenarnya menjadi esensi dari perlindungan hak atas merek sendiri. Ketika suatu merek tidak lagi digunakan maka jelas akan ada konsekuensi yakni berupa penghapusan merek.
Indonesia  merupakan  negara  anggota  WTO  sehingga  pengaturan  terkait  penggunaan  merek haruslah  diakomodir  dalam  UU  Merek  (Lobo  &  Wauran,  2021 ) .  Selain  pada  Pasal  74  ayat  (1)  UU Merek, secara eksplisit penggunaan merek telah diatur dalam beberapa pasal antara lain:
• Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 yang mengatur definisi dari merek dagang dan merek jasa dimana  salah  satu  unsur  definisi  yang  dimuat  adalah  adanya  penggunaan  merek  pada  barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan.
• Pasal  36  yang  mengatur  syarat  perpanjangan  merek  yakni  agar  suatu  hak  atas  merek  dapat diperpanjang maka merek tersebut wajib masih digunakan pada barang atau jasa sesuai dengan yang  didaftarkan  dan  tercantum  dalam  sertifikat  merek  serta  barang  atau  jasa  tersebut  masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Penggunaan  merek  yang  diatur  dalam  UU  Merek  tersebut  di  atas  khususnya  yang  diatur  dalam Pasal  74  ayat  (1)  ternyata  tidak  diikuti  dengan  definisi  maupun  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai batasan-batasan  sampai  dimanakah  suatu  hak  atas  merek  bisa  dianggap  masih  digunakan  atau  tidak. Pengaturan yang ada sekarang hanya sebatas penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa,  dan  bahkan  yang  paling  mendetail  pun  hanyalah  aturan  Pasal  36  ayat  (2)  UU  Merek  terkait bahwa  barang  atau  jasa  yang  mereknya  dapat  diperpanjang  wajib  untuk  masih  diproduksi  dan/atau diperdagangkan.
Adapun  ketiadaan  definisi  atau  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  unsur  digunakan  dalam  gugatan penghapusan  merek  menimbulkan  beberapa  permasalahan.  Salah  satunya  adalah  menjadi dimungkinkannya penggunaan merek oleh pemilik merek yang hanya bertujuan untuk mengamankan hak  atas  merek  tersebut  tanpa  berminat  melakukan  penjualan  komersial  secara  aktual  atau  yang dikenal  dengan Token  Use (Mark  Law  Trademark  Resources,  n.d.). Token  use seringkali  menjadi salah  satu  senjata  yang  dapat  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  berhak  untuk  mendaftarkan  hak  atas merek milik pihak lain yang belum terdaftar  di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk dalam  penggunaan  merek,  dimana  merek  tersebut  tidak  benar-benar  digunakan  dalam  perdagangan sesuai fungsi dan esensinya, terlebih lagi UU Merek Amerika secara nyata juga telah melarang adanya token use pada penggunaan merek. Lalu apakah penggunaan merek secara token use ini tidak dilarang di  Indonesia?  Dimana  hal  ini  sangat  beresiko  untuk  digunakan  oleh  pihak  yang  beritikad  buruk tersebut  untuk  mempertahankan  hak  atas  mereknya  dalam  gugatan  penghapusan  merek.  Selanjutnya terkait  dengan  batasan  penggunaan  merek,  apakah  suatu  merek  yang  barangnya  ada  di  pasar (termasuk online  marketplace )  tetapi  sudah  tidak  diproduksi  masih  dapat  dianggap  digunakan? Ataupun masih ada di pasar tetapi sudah tidak pernah diusahakan lagi secara komersial oleh pemilik merek dapat dianggap digunakan?
Pertanyaan  maupun  permasalahan  tersebut  di  atas  seharusnya  bisa  saja  terjawab  dengan  mudah atau  bahkan  tidak  timbul  apabila  di  dalam  UU  Merek  telah  diatur  definisi  maupun  penjabaran  dari unsur  kata  digunakan  dalam  gugatan  penghapusan  merek.  Untuk  mengatur  definisi  dari  penggunaan merek  secara  umum,  ketentuan  terkait  penggunaan  merek  dari  UU  Merek  Amerika  dan  UU  Merek Eropa dapat  diadopsi dan  disesuaikan  untuk  diatur.  Penggunaan  merek  di  Indonesia  diharapkan  bisa mengandung  prinsip genuine  use  in  commerce yang  merupakan  gabungan  dari  prinsip genuine  use sebagaimana dianut dalam UU Merek Eropa dan prinsip use in commerce sebagaimana dianut dalam UU  Merek  Amerika.  Selain  itu  penggunaan  merek  di  Indonesia  juga  harus  didasari  dengan  prinsip bona  fide  use sehingga  unsur  “digunakan”  dalam  gugatan  penghapusan  merek  dapat  ditafsirkan sebagai berikut:
1. barang dan/atau jasa terkait merek tersebut secara aktual masih diproduksi dan diperdagangkan;
2. terdapat  itikad  baik  dari  pemilik  merek  atau  produsen  untuk  mempromosikan  atau mengusahakan  mereknya  dalam  rangka  mempertahankan  hak  atas  merek  yang  dimiliki  sesuai dengan pendaftaran mereknya tersebut di awal.
Secara  konkrit,  pemerintah  bersama-sama  dengan  DJKI  dapat  menyusun  sebuah  peraturan pelaksana  yang  berisi  pedoman  dan  penjabaran  secara  rinci  dari  unsur  kata  digunakan  pada  gugatan penghapusan  merek  ataupun  penggunaan  merek  secara  umum  termasuk  pedoman  dalam  hal pembuktian unsur kata digunakan itu sendiri di dalam gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

## 3.2 Skema Pembuktian Di Pengadilan Berdasarkan Penafsiran Unsur Digunakan
Analisis  berikutnya  ditujukan  sebagai  implementasi  atas  penafsiran  unsur  digunakan  dalam  gugatan penghapusan merek terdaftar sesuai Pasal 74 ayat (1) UU Merek. Sebagaimana telah dipahami dalam analisis  sebelumnya  penafsiran  terhadap  unsur  digunakan  sebagai  dasar  pengajuan  gugatan  tersebut dibatasi  sebagai  penggunaan  merek  tersebut  dalam  konteks  sebenarnya.  Penggunaan  tersebut  harus dapat  dibuktikkan  benar-benar  sebagai  upaya  pemilik  merek  untuk  mempertahankan  atau melestarikan  hak-haknya  sebagai  konsekuensi  pendaftaran  merek  tersebut  dibandingkan  apabila merek tersebut hanya sebagai tanda yang tidak didaftarkan. Upaya ini secara konkret terwujud dalam menggunakan  merek  tersebut  secara  kosisten  dalam  kegiatan  perdagangan  ( use  in  commerce ). Kegiatan perdagangan ini secara esensial harus dimaknai bahwa konsumen atau pengguna akhir atas produk    barang  atau  jasa  dengan  merek  tersebut  dapat  membedakannya  produk  atau  jasa  sejenis lainnya,  kegiatan  ini  termasuk  pula  upaya  dari  pemiliki  atau  pelaku  usaha  terkait  merek  terdaftar tersebut melakukan kegiatan untuk mendapatkan konsumen di antaranya kegiatan promosi atau iklan.
Penggunaan  merek  dalam  perdagangan  ini  untuk  mencegah  penggunaan  merek  tidak  dimaknai hanya sebatas penggunaan internal tanpa ada kegiatan usaha dari pemilik merek terdaftar atau pelaku usaha  terkait  merek  terdaftar  tersebut.  Penafsiran  penggunaan  merek  dalam  perdagangan  ( use  in commerce )  demikian memiliki beberapa indikator utama di antaranya:
1. Dari  sisi  tindakan  pemilik  merek  terdaftar,  terdapat  upaya  yang  dilakukan  pemilik  merek terdaftar  atau  pelaku  usaha  terkait  merek  tersebut  untuk  mempertahankan  pangsa  pasar  yang ada  atau  menciptakan  pangsa  pasar  baru,  termasuk  dalam  hal  ini  adanya  kegiatan  promosi, penawaran,  iklan  dan/  atau  kampanye  yang  berjalan  atas  produk  barang  atau  jasa  yang menggunakan  merek  terdaftar  tersebut.  Pemilik  merek  tersebut  tidak  boleh  hanya  melakukan penggunaan  internal  tanpa  ada  kegiatan  usaha  yang  berhubungan  untuk  mendapatkan konsumen atau pelanggan.
2. Dari sisi perspektif konsumen, maka konsumen atau pengguna akhir yang menggunakan  dapat membedakan  produk  barang  atau  jasa  yang  menggunakan  merek  terdaftar  tersebut  dengan merek lain.
Penafsiran  tersebut  selanjutnya  dapat  diterapkan  pada  pemeriksaan  gugatan  dalam  perkara penghapusan merek terdaftar, khususnya pada pembuktian perkara. Pembuktan menjadi tahap sentral dalam  rangkaian  pemeriksaan  perkara  sebab  pada  tahap  tersebut  dalil-dalil  para  pihak  diuji  dan dipertimbangan sesuai penerapan atau penemuan hukum ( rechtoepasing atau rechtvinding )(Setiawan, 1992)  serta  berikutnya  sesuai  pertimbangan  yang  cukup  tersebut  (voldoende  gemotiveerd)  hakim menentukan putusannya (Tjandra W & Chandera, 2001).
Pada konteks tahap pembuktian,  apabila terdapai pihak mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar  ke  suatu  Pengadilan  Niaga  maka  sesuai  Pasal  163  HIR/283  RBg  jo.  Pasal  1865 BW/  KUH Perdata,  pihak  ketiga  tersebut  memiliki  beban  pembuktian  (actori  incumbit  probatio),  artinya  pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kewajiban membuktikkan dalil-dalilnya. Pembutian dalil-dalil tersebut  tidak  hanya  sebatas  pada  fakta  peristiwa  atau  kejadian  tertentu  saja,  melainkan  juga pembuktian  terhadap  hak-hak  tertentu  menurut  hukum  atau  pembuktian  yang  membantah  hak-hak orang lain (tidak berhak) (Kumala Sari & Yudowibowo, 2016).
Dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  74  ayat  (1)  UU  Merek,  maka  pihak  yang  mengajukan gugatan  penghapusan  merek  terdaftar,  maka  setidak-tidaknya  pihak  tersebut  memiliki  kewajiban untuk  membuktikkan  bahwa  Pihak  tersebut  mempunyai legal  standing sebagai  pihak  ketiga  yang yang  berkepentingan  atas  penghapusan  merek  tersebut.  Selanjutnya  pihak  tersebut  juga membuktikkan  berdasarkan  indikator-indikator  penafsiran  penggunaan  merek  berdasarkan  prinsip genuine  use  in  commerce yang  juga  dilandasi  dengan  prinsip bona  fide  use baik  dari  sisi  tindakan pemilik  merek  terdaftar,  maupun  dari  sisi  perspektif  konsumen  barang  dan/atau  jasa  suatu  merek terdaftar  yang  tidak  memenuhi  unsur  “digunakan”  dalam  gugatan  penghapusan  merek.  Pihak  ketiga sebagai penggugat hendaknya membuktikaan bahwa memang dalam kurun waktu 3 tahun sesuai Pasal
74  ayat  (1)  UU  Merek,  terdapat  fakta  peristiwa  atau  keadaan  bahwa  pemilik  merek  terdaftar  tidak melakukan  upaya-upaya  untuk  mempertahankan  pangsa  pasar  yang  ada  atau  menciptakan  pangsa pasar baru, bahkan pemilik merek terdaftar tidak melakukan kegiatan promosi, penawaran, iklan dan/ atau kampanye. Selain itu juga terdapat fakta peristiwa atau keadaan bahwa konsumen atau pengguna akhir  yang  menggunakan  tidak  mengetahui  dan  tidak  dapat  membedakan  produk  barang  atau  jasa yang  menggunakan  merek  terdaftar  tersebut  dengan  merek  lain.  Fakta-fakta  peristiwa  atau  keadaan tersebut  selanjutnya  dapat  mengukuhkan  bahwa  pihak  yang  mengajukan  gugatan  adalah  pihak  yang memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar milik orang lain.
Pembuktikan  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  dilakukan  menggunakan  alat  yang  disebut dengan (alat) bukti-bukti yang menurut Pasal 164 HIR/284 RBG jo. 1866 BW, terdiri atas bukti surat, bukti  saksi,  bukti  persangkaan,  bukti  pengakuan  hingga  bukti  sumpah.    Kebenaran  fakta  peristiwa atau  kejadian,  hak  atau  bantahan  atas  hak  sesuai  indikator-indikator  penafsiran  tersebut  dapat dipertimbangkan dengan bukti-bukti berdasarkan survei dari lembaga mandiri/ independen. Lembaga survei  ini  yang  akan  melakukan  penelitian  objektif  dan  kuantitatif  pada  pasar  dan  konsumen  untuk menunjukkan adanya 2 indikator penafsiran (yang tidak terpenuhi).
Merujuk pada 3 kasus sesuai putusan yang telah  diuraikan sebelumnya maka dapat ditunjukkan dengan  jelas  bahwa  bukti  yang  memperkuat  indikator-indikator  penafsiran  penggunaan  merek berdasarkan  prinsip genuine  use  in  commerce yang  juga  dilandasi  dengan  prinsip bona  fide  use tersebut  tidak  dipenuhi  adalah  bukti  berdasarkan  hasil  survei  dari  lembaga  independen  yang melakukan  penelitian  terhadap  pasar.  Pembuktian  terkait  masing-masing  kasus,  berserta  amarnya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Nama Kasus Amar Putusan Bukti yang Digunakan dan Dijadikan Dasar Memutus Perkara Kasus  merek monster energy Gugatan  Penghapusan Merek Dikabulkan Penggugat menggunakan survey  berdasarkan  lembaga survei independent/ mandiri Kasus  merek blendy Gugatan  Penghapusan Merek Ditolak Penggugat menggunakan survey tanpa lembaga independent/ mandiri. Kasus  merek infiniti Gugatan  Penghapusan Merek Dikabulkan Penggugat menggunakan survey  berdasarkan  lembaga survei independent/ mandiri.
Pada sisi lainnya, pihak pemilik merek terdaftar juga dapat membantah dalil-dalil gugatan pihak ketiga  bekepentingan  yang  mengajukan  gugatan  penghapusan  merek.    Apabila  pihak  pemilik  merek terdaftar  mengajukan  bantahan  sebagai  tergugat,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  121  jo.  Pasal  163 HIR/283  RBg  jo.  Pasal  1865  KUH  Perdata,  pihak  pemilik  merek  terdaftar  tersebut  juga  memiliki beban  pembuktian  atau  kewajiban  untuk  membuktiikan  dalil  bantahannya.    Secara  berkebalikan  ( a contrario ) dengan pihak ketiga yang berkepentingan, maka dalil jawaban/ bantahan serta  bukti-bukti terkait yang diajukan hendaknya membuktikan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terdapat fakta-fakta peristiwa atau keadaan bahwa pemilik merek terdaftar sebagai tergugat telah melakukan upaya-upaya yang layak dan  wajar untuk mempertahankan pangsa pasar  yang ada atau menciptakan pangsa pasar baru, atau bahkan pemilik merek terdaftar sudah melakukan kegiatan promosi, penawaran, iklan dan/ atau  kampanye  dengan  merek  tersebut.  Disamping  itu,  juga  terdapat  fakta  atau  keadaan  bahwa konsumen  atau    atau  pengguna  akhir  yang  menggunakan  mengetahui  dan  tidak  dapat  membedakan produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut dengan merek lain. Pembuktian atas 2 indikator yang sama tersebut juga dapat didasarkan pada  hasil penelitian objektif dan kuantitaif yang dilakukan lembaga survey independent terhadap pada pasar serta konsumen produk barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut.
Skema pembuktian pada pengadilan niaga sesuai indikator penafsiran genuine use in commerce tersebut di atas secara ringkas dapat diuraikan dalam gambar sebagai berikut:
Dengan  demikian,  jika  pihak  ketiga  berkepentingan  sebagai  penggugat  tidak  bisa  membuktikan dalil  yang  diajukannya,  ia  harus  dikalahkan,  sedangkan  jika  pihak  pemilik  merek  terdaftar  sebagai tergugat  tidak  dapat  membuktikan  bantahannya,  ia  harus  dikalahkan  (Mertokusumo,  2002). Berdasarkan  pembuktian  yang  merujuk  pada  penafsiran genuine use  in  commerce tersebut  di  atas, maka  selanjutnya  Pengadilan  Niaga  melalui  majelis  hakim  terkait  yang  akan  memutuskan  apakah gugatan dengan dalil unsur tidak digunakan merek menurut Pasal 74 UU terbukti atau tidak. Apabila terbukti maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan, apabila sebaliknya maka gugatan tentu hendaknya ditolak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Penggunaan  merek  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  rangka  menjaga  kelangsungan pendaftaran dan perlindungan hukum dari suatu hak atas merek itu sendiri. Peraturan-peraturan terkait merek dari berbagai negara  termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat,  Indonesia, dan bahkan Perjanjian TRIPs  sendiri  telah  mengatur  konsekuensi  bagi  pemilik  merek  yang  tidak  lagi  menggunakan mereknya  berupa  penghapusan  hak  atas  merek.  Di  Indonesia  penghapusan  merek  bisa  diajukan melalui mekanisme gugatan penghapusan merek yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek yang mengatur  bahwa  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  niaga dengan  alasan  bahwa  merek  tersebut  tidak  digunakan  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Dimana ternyata terdapat  permasalahan  terkait  dengan  penggunaan  merek  atau  khususnya  pada  unsur  kata  digunakan dalam  pasal  tersebut.  UU  Merek  belum  mengatur  definisi,  penjabaran  secara  rinci,  maupun  teknis pembuktian dari penggunaan merek tersebut sehingga dalam beberapa kasus hakim harus menafsirkan sendiri dimana hal ini berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum.
Unsur  kata  digunakan  dalam  gugatan  penghapusan  merek  diharapkan  bisa  didefinisikan  dan diatur  dalam  indikator-indikator  yang  dijabarkan  secara  rinci  dengan  menggunakan  prinsip genuine use in commerce yang dilandasi dengan prinsip bona fide use dimana hal ini diadopsi dari pengaturan terkait penggunaan merek di Uni Eropa dan Amerika Serikat sehingga secara garis besar penggunaan merek di Indonesia mengandung arti bahwa suatu merek baru bisa dianggap masih digunakan apabila barang  dan/atau  jasa  terkait  merek  tersebut  secara  aktual  benar-benar  masih  diproduksi,
diperdagangkan  secara  nyata,  dan  ditambah  dengan  itikad  baik  dari  pemilik  merek  atau  produsen untuk mempromosikan atau mengusahakan mereknya dalam rangka mempertahankan hak atas merek yang  dimiliki.  Terkait  dengan  pembuktian  dapat  ditetapkan  bahwa  pembuktian  penggunaan  merek harus  dilakukan  dengan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Lembaga  Survei  Independen dikarenakan  untuk  dapat  membuktikan  apakah  suatu  merek  masih  digunakan  pada  barang  dan/atau jasa yang sesuai dengan prinsip genuine use in commerce yang dilandasi dengan prinsip bona fide use dibutuhkan  survei  secara  komprehensif  pada  pasar  untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  merek  yang bersangkutan  serta  dibutuhkan  independensi  agar  tidak  ada  keberpihakan  dalam  meneliti  pemegang hak  atas  merek  (subyek)  yang  menggunakan  merek  tersebut  masih  menggunakan  mereknya  secara aktual atau tidak pada pasar.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  kajian-kajian  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa  saran  yang dapat  disampaikan  kepada  Pemerintah  maupun  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  hak  atas  merek  itu sendiri sebagai berikut:
1. Diharapkan  pemerintah  melalui  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  ataupun instansi  terkait  mengatur  peraturan  pelaksana  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi hakim  maupun  masyarakat  yang  sedang  menjalani  proses  gugatan  penghapusan  merek sehingga  kepastian  hukum  dapat  terjamin  serta  melakukan  evaluasi  secara  periodik  terhadap peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan hukum merek dan teknologi.
2. Diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan sosialiasi  dan  penyuluhan  hukum  terkait  dengan  perlindungan  hak  atas  merek  termasuk dengan penggunaan merek beserta upaya-upaya hukum yang ada baik secara litigasi maupun non litigasi.
3. Diharapkan  masyarakat  yang  telah  mendaftarkan  merek  dapat  menggunakan  mereknya tersebut secara sungguh-sungguh dan dengan dilandasi itikad baik agar sesuai dengan fungsi dan esensi dari hak atas merek itu sendiri, bukan digunakan hanya untuk menghalangi pihak lain  agar  tidak  mendaftarkan  merek  yang  sama  atau  digunakan  untuk  menjatuhkan  merek pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Masnun,  M.,  &  Nanda  Pratama,  R.  (2020).  Analisis  Penghapusan  Merek  Terdaftar  atas  Prakarsa  Menteri karena  Bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 8 (3).
Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Rajawali Press. Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Legal Protection of Registered Brands. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1).
European Union Intellectual Property Office. (2020). Trademark Guidelines . Https://Guidelines.Euipo.Europa.Eu/1803468/1786745/Trade-Mark-Guidelines/2-1-Genuine-Use--the- Principles-of-the-Court-of-Justice.
I Made Agus  Angga  Kusuma Putra, Anak Agung Istri  Agung, & Desak Gde Dwi  Arini. (2021). Perlindungan Hukum  Terhadap  Pemegang  Merek  Clothing. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 2 (2),  397–402. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3448.397-402
Kumala  Sari,  N.  D.,  &  Yudowibowo,  S.  (2016).  Kekuatan  Pembuktian  Persangkaan  sebagai  Alat  Bukti  yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt). Jurnal Verstek , 4 (3).
Lobo,  L.  P.,  &  Wauran,  I.  (2021).  Kedudukan  Istimewa  Merek  Terkenal  (Asing)  dalam  Hukum  Merek Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 50 (1).
Mahendra  Guna,  I.  N., Ibrahim  Kosasih,  J.,  &  Mantara  Putra, I.  M.  A.  (2022).  Kedudukan  Konsultan  Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Hak Paten. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (3), 423–428. Mark Law Trademark Resources. (n.d.). Trademark Glossary . Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty.
Putri  Karina,  R.  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pemegang  Hak  Merek  Dagang  Ikea  atas  Penghapusan Merek Dagang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2).
Semaun,  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Perdagangan  Barang  dan  Jasa. Jurnal  Hukum Diktum , 14 (1). Setiawan. (1992). Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata . Alumni.
Sudjana. (2020). Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek. Res Nullius Law Journal , 2 (2).
Sukro,  A.  Y.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Merek  Dagang  Terkenal  atas  Tindakan  Passing  Off  pada Praktek Persaingan Usaha. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1). Tjandra  W,  R.,  &  Chandera,  H.  (2001). Pengantar  Praktis  Penanganan  Perkara  Perdata .  Universitas  Atma Jaya.
World  Trade  Organization.  (1994). Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights . Https://Www.Wto.Org