Vol. 2 No. 2 (2020) pp. 76-82 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Model  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Kredit  Mikro pada Bank Kredit Kecamatan
Setia Cahyaning Fuati 1 *, Septi Indrawati 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia
* email: setyacahyaningfuati236@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.653
Submitted: Juni 2020 Revised: Juli 2020 Accepted: Juli 2020 ABSTRAK Kata kunci : Usaha Mikro, Kredit Mikro, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Usaha  Mikro  merupakan  salah  satu  penompang  ekonomi masyarakat.  Perkembangan  Usaha  Mikro  akan  berdampak  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pencapaian  suatu  keberhasilan dalam usaha yaitu dengan adanya dana yang cukup, tetapi kurang permodalan  menjadi  persoalan  yang  umum  terjadi  di  lingkup usaha.  Upaya  kredit  merupakan  salah  satu  bentuk  memperoleh dana.  Kredit  Mikro  diperuntukan  bagi  kalangan  pemilik  usaha mikro  agar  memperoleh  dana  untuk  mengembangkan  usahanya. Ketidaklancaran  debitur  dalam  pembayaran  dapat  memicu persoalan  yang  dikatakan  sebagai  wanprestasi.  Wanprestasi dikatakan juga sebagai kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya  sebagaimana  mestinya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  prosedur  pengajuan  kredit  mikro  dan  model penyelesaian  wanprestasi  di  Bank  Kredit  Kecamatan  (BKK). Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di BKK Cabang Kemiri, kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa  pengajuan  kredit  mikro  hanya  diberikan kepada  calon  debitur  yang  berdomisili  di  wilayah  kecamatan
Kemiri serta memiliki usaha di wilayah tersebut. Pemberian kredit mikro  ini  lebih  kedalam  usaha  mikro  ranah  perdagangan  secara langsung  atau  offline.  Pada  pengajuan  kredit  mikro  ini  hanya
Vol. 2 No. 2 (2020)
diberikan maksimal Rp 25.000.000 dengan jangka waktu maksimal 5  tahun.  Penyelesaian  wanprestasi  pada  BKK  Cabang  Kemiri Kabupaten  Purworejo  dengan  metode  klarifikasi  awal  via  telepon sebelum  berlanjut  kunjungan  kreditur  secara  langsung  ketempat usaha  yang  dijalani  debitur  dan  penagihan    langsung  kerumah serta  pemberian  surat  peringatan  perihal  tagihan  sebelum diakhiri dengan  penghapusan  kredit  tapi  tidak  dengan  penghapusan tanggungan  pihak  debitur  tersebut  terhadap  pihak  BKK  Cabang Kemiri.

## ABSTRACT
Keywords : Micro Business, Micro Credit, Default Dispute Resolution Micro-enterprises are one of the pillars of the community's economy. The development of Micro Enterprises will have a positive impact on economic growth.  The  achievement  of  business  success,  namely  with  sufficient funds,  but  lack  of  capital  is  a  common  problem  in  the  scope  of  business.
Credit efforts are one form of obtaining funds. Micro Credit is intended for micro-business owners in order to obtain funds to develop their business. The  debtor's  failure  to  make  payments  can  trigger  a  problem  which  is known as a default. Default is also said to be the negligence of a debtor in fulfilling  his  obligations  properly.  This  study  analyses  the  procedure  for applying  for  micro-credit  and  the  model  to  settle  defaults  at  the  District Credit Bank (BKK). The method used in this study is a normative juridical legal  research  method.  This  research  was  conducted  at  BKK  Kemiri Branch,  Purworejo  district.  The  study  results  concluded  that  the application  for  micro  credit  is  only  given  to  prospective  debtors  who  are domiciled in the Kemiri sub-district and have a business in that area. The provision  of  micro-credit  is  more  about  micro-enterprises  in  the  realm  of direct  or  offline  trading.  In  this  microcredit  application,  a  maximum  of IDR  25,000,000  is  only  given  with  a  maximum  period  of  5  years. Settlement of default at the BKK Kemiri Branch, Purworejo Regency with the  initial  clarification  method  via  telephone  before  continuing  the creditor's  visit  directly  to  the  place  of  business  undertaken  by  the  debtor and direct billing at home as well as giving a warning letter regarding the bill  before  ending  with  the  abolition  of  credit  but  not  by  eliminating  the debtor's dependents to the other party. BKK Kemiri Branch.

## 1. PENDAHULUAN
Definisi Usaha Mikro menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan  atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi
Vol. 2 No. 2 (2020)
kriteria. Menurut pasal 6 ayat (1) Kriteria pemilik usaha mikro yaitu memiliki aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat  usaha  serta  omzet  penjualan  tahunan  hingga  300  juta.  Perekonomian nasional  menurut  pasal  33  ayat  (4)  Undang  –  Undang  Dasar  1945 diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional.
Pencapaian  suatu  keberhasilan  dalam  usaha  yaitu  dengan  adanya  dana yang cukup. Salah satu sumber alternatif pendanaan yaitu dengan kredit agar dapat melakukan peluasan dan pengembangan usaha (Rahmawati & Puspasari, 2017) .  Menurut  pasal  1  angka  (11)  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan  Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  atau  yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan pemberian bunga .
Adanya kredit untuk tingkat menengah kebawah sangat memperuntungkan bagi mereka yang akan  melakukan peluang usaha dengan kendala dalam dana. Kredit Mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk kalangan  menengah  kebawah  dengan  tujuan  mereka  dapat  berwirausaha dimana  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap,  tidak  memiliki  jaminan,  riwayat kredit  yang  terpercaya  serta  tidak  mampu  untuk  mendapatkan  kredit  biasa (Oktafia,  2018) .  Kredit  Mikro  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memberi kesempatan  bagi  setiap  orang  khusunya  rakyat  menengah  kebawah  untuk memiliki kehidupan layak dan terjamin. Sistem dan prosedur pemberian kredit yang  baik  akan  dapat  membantu  bank  dalam  pengambilan  keputusan pemberian  kredit,  sehingga  dapat  mengantisipasi  sebab-sebab  terjadinya kegagalan kredit.
Tindakan  wanprestasi  pada  kredit  biasa  yang  sering  terjadi  tidak menutup  kemungkinan  pada  kredit  mikro  hal  wanprestasi  juga  akan  terjadi. Wanprestasi  itu  sendiri  merupakan  pelaksanaan  kewajiban  yang  tidak dipenuhi dan ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur baik karena  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah  diperjanjikan  maupun  malah melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukan (Adati, 2018) . Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:
1. tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dajanjikan,
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
Vol. 2 No. 2 (2020)
4. melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukannya (Aminah & Darmawijaya, 2015) .
Permasalahan  kredit  yang  menimpa  dunia  perbankan  sebagai  akibat dari adanya wansprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah  dengan  banyaknya  kredit  yang  dijamin  dengan  jaminan  kebendaan akan  tetapi  jaminan  tersebut  setelah  dijual  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi hutangnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Muhdlor, 2012) . Jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yaitu data yang bersifat autoritatif atau  mempunyai  otoritas  yang  merupakan  bahan  hukum resmi  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Bahan  hukum  primer  dalam penelitian ini terdiri dari
1. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Undang-undang    Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang pokok-pokok Perbankan,
2. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
3. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/12/PBI/2015  Tentang Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia    Nomor  14/22/PBI/2012  Tentang Pemberian  Kredit  atau  Pembiayaan  oleh  Bank  Umum  dan  Bantuan  Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/POJK.03/2018  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Stariah  dan Unit Usaha Syariah BAB III, Pasal 31B , ayat (3).
Data  sekunder  yaitu  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku  teks, kamus  hukum,  jurnal  hukum  dan  pendapat  hukum.  Data  sekunder  dalam penelitian  ini  berupa  buku  Hukum  Perdata,  buku  Perbankan,  dan  buku Metodologi  Penelitian  serta  Penulisan  Karya  Ilmiah,  makalah  dan  artikel, meliputi  makalah  mengenai  kredit  kususnya  kredit  mikro  dan  penyelesaian
Vol. 2 No. 2 (2020)
wanprestasi  kredit  mikro,jurnal  Ilmiah,  jumlah  kredit  mikro  di  BKK  Cabang Kemiri.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Data dalam penelitian ini  disajikan  dalam  teks  naratif  yang  disusun  secara  sistematis.  Sistematis berarti  keseluruhan  data  yang  diperoleh  akan  dikaitkan  dengan  pokok permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai kredit mikro dan wanprestasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
BKK merupakan Badan Perkreditan Kecamatan. BKK termasuk kedalam BPR (Suparno & Wibowo, 2009) . BPR atau Badan Perkreditan Rakyat menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab I, Pasal 1 ayat (4)  merupakan  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi  utama perbankan Indonesia adalah sebagai  penghimpun  dan  penyaluran  dana  masyarakat.  Fungsi  utama  dari bank  tersebut  sesuai  dalam  Undang-undang  pasal  3  Nomor  10  Tahun  1998 tentang perbankan.
Salah  satu  hal  terpenting  dalam  pengajuan  kredit  yaitu  adanya perjanjian  kredit  antara  dua  belah  pihak  terkait  dimana  perjanjian  tersebut dilakukan  oleh  pihak  kreditur  selaku  pemberi  pinjaman  dan  pihak  debitur selaku  peminjam  atau  penerima  pinjaman (D.  R.  Hidayat,  2018) .  Dalam perjanjian  sudah  ditentukan  waktu  pembayaran  sesuai  kedua  belah  pihak, maka dari itu seorang pemberi pinjaman atau kreditur tidak dapat mengambil atau menarik pinjaman sebelum waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (N. Hidayat, 2014) .
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1759.  Kredit  Mikro  di  BKK  Cabang  Kemiri merupakan  pinjaman  yang  diberikan  dengan  jumlah  maksimal  25.000.000. Pinjaman ini diberikan kepada pelaku usaha untuk wilayah Kecamatan Kemiri saja.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung  laju  perekonomian  pelaku  usaha mikro  khususnya  di  wilayah  kecamatan  Kemiri.  Prosedur  pengajuan  Kredit Mikro di BKK Cabang Kemiri adalah :
1. Pengisian formulir
2. Surat keterangan dari pihak desa
3. Usaha online harus ada bukti penyetokan barang atau homestore
4. Maksimal pengajuan kredit mikro Rp 25.000.000
Vol. 2 No. 2 (2020)
5. Sebelum  adanya  persetujuan  kredit,  pihak  kreditur  berhak  melakukan survey terlebih dahulu ke pihak calon debitur
Wanprestasi  berarti  kealpaan,  kelalaian,  tidak  menepati  janji,  tidak memenuhi  kontrak.  Jadi,  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  dalam  mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri  dan  adanya  keadaan  memaksa (overmacht) (Dsalimunthe,  2017) . Wanprestasi sebagaimana yang dimaksud diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/POJK.O3/2018,  yaitu,  nasabah dinyatakan  wanprestasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dalam  hal (Trimulyo, 2017) :
1. Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain  selama  90  (sembilan  puluh)  hari  meskipun  aset  produktif  belum  jatuh tempo.
2. Tidak  diterimanya  pembayaran  pokok  dan/atau  margin/bagi  hasil/ujrah dan/atau tagihan lain pada saat aset produktif jatuh tempo; atau
3. Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 19/POJK.03/2018  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Stariah  dan Unit  Usaha  Syariah  BAB  III,  Pasal  31B,  ayat  (3)  tidak  dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
Terjadinya  wanprestasi  pada  kredit  mikro  di  BKK  Cabang  Kemiri  ini merupakan  wanprestasi  dalam  bentuk  debitur  keliru  berprestasi.  Wanprestasi dalam  perjanjian  kredit  Mikro  di  BKK  Cabang  Kemiri  merupakan  suatu kenyataan  yang  disebabkan  oleh  berberapa  faktor  antara  lain  yaitu  karena gagal  usaha,  usaha  kurang  lancar,dan  persoalan  internal.  Berdasarkan  kredit Mikro  yang  ada  di  BKK  Cabang  Kemiri  terkait  bunga  kredit  mikro  yakni  9% per  tahun.  Sistem  pendendaan  apabila  ada  keterlambatan  maupun  kelalaian dalam pembayaran angsuran yang sudah ditetapkan makan terkena denda 1% dari angsuran untuk setiap harinya.

## 4. KESIMPULAN
Prosedur  pengajuan  kredit  khususnya  kredit  mikro  pada  BKK  Cabang Kemiri Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan ketentuan pengajuan kredit di  lingkup  perbankan  di  Indonesia.  Pada  pengajuan  kredit  mikro  ini  hanya diberikan  maksimal  Rp  25.000.000  dengan  jangka  waktu  maksimal  5  tahun.
Penyelesaian  wanprestasi  pada  BKK  Cabang  Kemiri  Kabupaten  Purworejo diakhiri  dengan  penghapusan  kredit  tapi  tidak  dengan  penghapusan tanggungan pihak debitur tersebut terhadap pihak BKK Cabang Kemiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adati,  M.  A.  (2018).  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Yang  Dapat  Di  Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum ,
6 (4), 5–15.
Aminah, & Darmawijaya, A. (2015). Analysis Procedure For Credit in Efforts to Minimize  Non  Performing  Loans  on  PT.  Bank  Lampung. Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 25–46. https://doi.org/10.36448/jak.v6i2.574 Dsalimunthe,  D.  (2017).  Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Perspektif  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jurnal Al-Maqasid , 3 (1), 12–29.
Hidayat,  D.  R.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  dengan  Jaminan Atas  Objek  Jaminan  Hak  Tanggungan  Yang  Sama. Jurnal  Ilmu  Hukum , 14 (27), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.1188346.1
Hidayat,  N.  (2014).  Tanggung  Jawab  Penanggung  dalam  Perjanjian  Kredit.
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2 (4), 1–9.
Oktafia, R. (2018). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)  Melalui  Perkuatan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Lkms) Di  Jawa  Timur. Badan  Pusat  Statistik  Indonesia , 3 (1),  h.  85-92. https://www.bps.go.id
Rahmawati, T., & Puspasari, O. R. (2017). Implementasi Sak Etap Dan Kualitas Laporan Keuangan Umkm Terkait Akses Modal Perbankan. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (1), 49–62. https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.510
Suparno, & Wibowo, E. (2009). Analisis Tiingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Setelah  Merger  pada  PD.BPR  BKK  Karangmalang  Kabupaten  Sragen. Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia , 3 (1), 25–32.
Trimulyo,  S.  (2017).  Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di Pt. Oto Multiartha  Cabang  Mataram)  the  Implementations  of  Financial Consumer Agreements and Its Implication of Breach of Contract Against the Objec. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 5 (1), 88–109.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License