JIGE 4 (1) (2023) 143-156

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CURUGLEMO KECAMATAN MANDALAWANGI

## KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022
Iin Sobirin¹, Mohammad Gazali², Kumba Digdowiseiso³ 1,2,3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

## History Article

## Article history:
Received Feb 07, 2023
Approved Feb 07, 2023 ABSTRACT The  village  is  the  smallest  government  structure  in  a  country. Home  Affairs  Minister  No.  20  of  2018  states,  Village  is  a  legal community unit that has regional boundaries that are authorized to  regulate  and  manage  government  affairs,  local  community interests  based  on  community  initiatives,  origin  rights,  and/or traditional  rights  that  are  recognized  and  respected  in  the system  of  government  of  the  Unitary  State.  Republic  of Indonesia.  This  study  aims  to  explain  the  application  of  village fund  financial  management.  The  method  used  is  a  case  study through  interviews  with  residents  and  leaders  of  Curuglemo Village,  Mandalawangi  District,  Pandelang  Regency.  This  study found  that  village  financial  management  in  general  was  in accordance  with  applicable  regulations.  In  addition,  the Curuglemo  Village  Fund  in  2022  will  receive  funds  of  Rp.  1, 498,330,000.  The  funds  are  used  for  administering  village governance,  village  development,  village  development, community empowerment and are used in the areas of disaster management, emergency and village urgency.

## ABSTRAK
Desa adalah  susunan  pemerintahan terkecil dalam  suatu negara. Pemendagri  No.  20  Tahun  2018  menyatakan,  Desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  penerapan  tentang  pengelolaan  keuangan  dana desa.  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  melalui wawancara  kepada  warga  dan  pemimpin  Desa  Curuglemo Kecamatan  Mandalawangi  Kabupaten  Pandelang.  Penelitian  ini

## Keywords:
Village Fund, Finance, Curuglemo Village
menemukan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  secara  umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Dana Desa Curuglemo  tahun  2022  mendapatkan  dana  sebesar  Rp. 1.498.330.000.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  pembinaan  desa, pemberdayaan  masyarakat  dan  digunakan  dalam  bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

## PENDAHULUAN
Susunan  pemerintahan  terkecil  dalam  suatu  negara  adalah  desa.  Permendagri  No.  20 Tahun  2018  menyatakan,  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu  fokus utama pemerintah  dalam  pembangunan  negara.  Dalam  perkembangannya,  desa  dituntut  untuk melakukan  reaktualisasi  guna  mencapai masyarakat  sejahtera  dan  bebas  dari  kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik.
Sesuai Peraturan Menteri  Dalam  Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  pemerintah  desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.
Sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 186 Triliun, dari data Kompas.com (dimuat 21 November 2018) yang dikemukakan oleh Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian mencapai Rp 40,6 Miliar  yang  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  (diakses  17  Maret  2019),  sedangkan  dari data  peneliti Anti  Corruption  Committe (ACC)  Sulawesi  yang  dimuat  dalam  Rakyatku.com  (9 Januari  2019) terdapat  11  (sebelas)  Kabupaten  di  Sulawesi  Selatan  yang  terlibat  dalam  kasus penyelewengan dana desa  antara  lain, Kabupaten Bone, Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Selayar, Takalar,  Maros,  Bulukumba,  Soppeng,  Luwu  Utara dan  Sinjai.  (diakses  17  Maret  2019)  Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa,  semua lapisan  mulai dari  aparat  berwenang  hingga  masyarakat  yang  harus  mengetahui  konsep  dasar  akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun  2018  yang  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,   pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pemahaman  tentang pengelolaan  keuangan  desa  merupakan aspek  penting  dan  mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh perangkat pemerintah desa.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  melakukan  pengujian  terhadap  pengelolaan keuangan  desa  seperti  Stefanus  Dimasias  Aditya  (2018)  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan pemerintah Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Kidul telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator yang ditetapkan.
Penelitian  yang  sama  dikemukakan  dalam  penelitian  Ni  Nyoman  Alit  dan  Susi Handayani  (2018)  dengan  objek  berbeda  Desa  Timbuseng  yang  menjadi  objek  penelitian  ini merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Pattallassang  Kabupaten  Gowa  yang memiliki Dana Alokasi Desa pada tahun 2018 sebesar Rp 703.824.093,- sedangkan untuk tahun
2019 sebesar 744.211.594,- dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  rata-rata  pemerintah  desa  telah  mengelola keuangannya  dengan  baik  dan  sesuai  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  mencoba  melihat  apakah  keuangan  Desa  Curuglemo  Kecamatan  Mandaawangi Kabupaten  Pandeglang  telah  dikelola  sesuai  dengan  semestinya  atau  tidak  sesuai  aturan perundang – undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2014)  metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  digunakan  secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari generalisasi.
Fokus  Penelitian  Penelitian  ini  berusaha  mendeskripsikan  bagaimana  para  pelaku memahami  sistem  pengelolaan  keuangan  desa  melalui  data-data  yang  dikumpulkan  yang kemudian dijelaskan dengan kata-kata dalam penelitian ini. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian  Evaluasi  pengelolaan  keuangan  desa  ini  berada  pada  Desa  Curuglemo  Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.
Sumber  data  Data  kualitatif  berbentuk  deskriptif,  berupa  uraian-uraian  kalimat  tentang tingkah  laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terperinci dari  refrensi buku dan kutipan langsung. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh   secara  langsung  dari  objek  penelitian  dalam  hal  ini adalah  Kepala  desa  dan  Kaur  keuangan  Desa  Curuglemo  Kecamatan  Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang  peneliti  gunakan  adalah  wawancara  kepada  Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan seperti Laporan APBDesa atau gambar  seperti  Baliho  yang  digunakan  di  Desa  Curuglemo.  Teknik  yang  dilaksanakan  dengan membuat copy atau  pencatatan  dari  arsip  resmi  desa.  Wawancara  adalah  percakapan  dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan  dan  yang  diwawancarai  (Kepala  desa  dan  Kaur  Keuangan)  yang  memberikan jawaban  atas  pertanyaan  yang  telah  diberikan.  Alat  yang  digunakan  dalam  wawancara  adalah daftar  pertanyaan  yang  disusun  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  desa  di Desa Curuglemo tahun anggaran 2022.
Teknik  analisis  data  Miles,  Huberman  dan  Saldana  dalam  Wahyu  (2018)  mengatakan bahwa  ada  tiga  jalur  analisis  data  kualitatif  yakni  Reduksi data  ( data reduction ),  penyajian data ( data  display )  dan  penarikan  kesimpulan  ( conclusion  drawing ).  Bentuk  penyajian  data  kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, tabel, diagram atau bagan).
Proses ini akan dilakukan dari hasil wawancara yang berupa audio kemudian dituangkan dalam  bentuk  teks.  Kemudian  dokumen-dokumen  yang  telah  diperoleh  dievaluasi.  Penarikan kesimpulan  ( Conclusion  Drawing ).  Langkah  terakhir  dalam  analisis  data  kualitatif  adalah penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  data  yang  telah  direduksi  dan  disajikan,  peneliti  membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah  jawaban  dari  rumusan  masalah  dan  pertanyaan  yang  telah  diungkapkan  peneliti  sejak awal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  umum  desa  Desa  Curuglemo  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di lingkungan  Pemerintahan  Kecamatan  Mandalawangi  Kabupaten  Pandeglang  Provinsi  Banten. Desa Curuglemo merupakan desa hasil pemekaran dari dari  Desa  Sinargalih pada tahun 1982. Desa  Curuglemo  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  yang  masih  muda  bernama  Yayan Rudiyana,  sebagaimana  desa-desa  lainnya  Desa  Curuglemo  juga  menerima  dana  desa  dengan alokasi yang cukup besar.
APBDes Desa Curuglemo sudah tertulis dalam bentuk Baliho yang dipasang di halaman kantor desa Curuglemo dan tertera pada website desa Curuglemo dan beberapa tempat strategis lainnya.  Tahun  2022  pendapatan  APBDes  Curuglemo  sebesar  Rp.  1.498.330.000.  Pendapatan tersebut  digunakan  untuk  belanja  kegiatan  pembangunan  desa  sebesar  23%;  kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 34%; kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 6%,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  desa  5%,  dan  sisanya  sebesar  32%  untuk  bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

## Gambar 1. APBDes Desa Curuglemo
Pengelolaan  Dana  Desa.  Pengelolaan  dana  desa,  menjadi  “momok”  bagi  beberapa perangkat  desa  dalam  pengelolaannya.  Secara  umum  terdapat  beberapa  persoalan  dalam pengelolaan  dana  desa.  Persoalan  tersebut  antara  lain  sulitnya  desa  mematuhi  kerangka  waktu siklus  pengelolaan  anggaran  desa;  belum  tersedianya  satuan  harga  baku  barang  atau  jasa  yang dijadikan  acuan  menyusun  APBDes;  rendahnya  transparansi  perencanaan,  penggunaan,  dan pertanggungjawaban APBDes; belum standarnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa serta  rawan  manipulasi  dalam  pelaporannya;  penyusunan  APBDes  belum  sepenuhnya mencerminkan  kebutuhan  desa.  Hal  itu  sesuai  hasil  wawancara  dengan  Andani  selaku masyarakat Desa Cuglemo sebagai berikut:
“iya  seharusnya  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  harus  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat desa” (Andani).
Selain  itu  adanya  persoalan-persoalan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  perlu membuat  peraturan  tentang  APBDes  namun  dalam  proses  penyusunannya  melibatkan masyarakat  serta  memperhatikan  prioritas  kebutuhan  desa;  potensi  desa  dengan  tujuan  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Di samping itu, dalam pengelolaan dana desa pasti bersentuhan dengan proses akuntansi yang  memerlukan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  agar  laporan  keuangan yang dihasilkan benar sehingga sesuai standar yang berlaku.
Teknologi  juga  akan  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  penyusunan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan.  Sehubungan  hal  tersebut,  pemerintah  daerah diharapkan  “hadir”  untuk  mendampingi  perangkat  desa  dalam  mengelola  keuangannya. Keuanagan  desa  pun  ditransfer  melalui  rekening  desa.  Hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  dengan Kepala Desa Yayann Rudiyana, sebagai berikut:
“Penyaluran  dana  desa  kami  melalui  rekening  desa  yaitu  rekening  Bank  BRI,  karena  sesuai  dengan kebijakan pemerintah kabupaten Pandeglang untuk tahun 2022 ini” (Yayan).
Penyaluran dana tahap 1 tahun 2022 di Desa Curuglemo sebesar 60% yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret, namun realisasi di Desa Curuglemo baru dilaksanakan bulan Juni 2022. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Yayan sebagai berikut.
“Desa kami mendapatkan distribusi dana desa 60% untuk tahap pertama baru dilaksanakan pada bulan Juni  2022  karena  adanya  perubahan  tiga  kementerian  yang  mengurus  Dana  Desa.  Ada  menteri  desa, menteri  keuangan sama  menteri  dalam  negeri hanya  dikelola  kementerian  desa. Untuk  penyaluran  dana tahap  kedua  sebesar  40%  direncanakan  pada  bulan  Agustus  2022  namun  dengan  syarat  bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana 60% telah selesai” (Yayan).
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa .  Proses  merencanakan  mengelola  keuangan  Desa Curuglemo  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bapak  Yayan  Rudiyana  Desa  Curuglemo  telah melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat  desa  setempat.  Proses  perencanaan  dimulai  dari penyelenggaraan  musyawarah  tingkat  dusun.  Hasil  musyawarah  tingkat  dusun  selanjutnya dibahas  dalam  musyawarah  tingkat  desa  (Musrenbangdes).  Hal  ini  termuat  dalam  pernyataan berikut ini.
“Di desa kami dalam merencanakan penggunaan dana desa mengikuti aturan yang berlaku dimulai dari musdus  sampai  dengan  musrenbangdes,  di  samping  itu  perencaan  penggunaan  dana  desa  berdasarkan RPJM desa yang mengandung visi dan misi kades dan RKP desa” (Yayan).
Hal  demikian  juga  berlaku bagi  pelaksanaan  Dalam  pelaksanaan  musyawarah tersebut, idealnya  harus melibatkan seluruh masyarakat desa tersebut  sehingga hasil  musyawarah benar- benar  mencerminkan  aspirasi  masyarakat  desa  tersebut.  Meskipun  tidak  mungkin  semua masyarakat bisa hadir, mereka bisa terlibat dalam pemantauan pelaksanaannya.
Sebagaimana  dalam  Permendagri  tahun  2014  tentang  pedoman  pembangunan  desa bahwa penggunaan dana  desa harus disusun dulu rancangannya. Rancangan penggunaan dana desa  tersebut  harus  dimusyawarahkan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak,  diantaranya  kepala desa  dan  perangkatnya,  BPD,  serta  pihak  masyarakat  meliputi  para  tokoh  agama,  tokoh  adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lainnya.
Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk membahas rancangan kegiatan pemerintah desa  untuk  membangun  desa  menggunakan  dana  desa.  Dalam  menyusun  rancangan  kegiatan pembangunan desa yang sering disebut sebagai rencana kerja pemerintah desa dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kepala desa. Rencana pembangunan desa tersebut merupakan operasional “kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa”  untuk  periode  satu  tahun  dari rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya.
Dalam rencana kegiatan tersebut perlu ditetapkan program kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk didanai  lebih dulu. Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat  ditunjukkan  dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  musyawarah  dusun  dan musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh Desa Curuglemo.
Masyarakat  desa  berpartisipasi  dalam  proses  identifikasi  permasalahan  yang  ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika  terjadi  perubahan.  Hal  ini  sesuai  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Antlov,  Wetterberg,  & Dharmawan (2016) yang menemukan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di  Desa  Punagaya  secara  bertahap  telah  melaksanakan  konsep  pembangunan  partisipatif masyarakat  desa  yang  dibuktikan  dengan  penerapan  prinsip  partisipatif,  responsif,  transparansi dalam  rangka  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  forum  Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
Selain  itu,  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  dalamnya  harus  terdapat prioritas  penggunaan.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Bapak  Rudi  selaku  Kaur  Perencanaan  desa Curuglemo melalui kutipan berikut ini.
“Dana desa kami prioritas untuk pembangunan drainase atau irigasi, paving jalan, serta hotmix” (Rudi).
Penggunaan  dana  desa .  Menurut  Kumba  Digdowiseiso  (2015:  131-132),  Proses  berikutnya adalah  pelaksanaan  anggaran  yang  telah  disetujui  dewan.  Instansi  dan  departemen  terkait, melakukan  belanja  publik  terbatas  maksimal  sebesar  tertera  pada  anggaran.  Sedangkan  untuk penerimaan publik diharapkan dapat melebihi atau minimal sama dengan anggaran yang telah disetujui.  Untuk  mengefektifkan  pelaksaaan  anggaran,  dibutuhkan  kegiatan  pengawasan. Prosedur pengawasan eksekusi anggaran dapat berbeda di tiap negara. Proses penggunaan Dana Desa  akan  melalui  proses  perencanaan  penggunaannya.  Masing-masing  desa  akan  memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum menggunakan bottom-up yang ditunjukkan dengan dilakukan  musyawarah  dusun  atau  musyawarah  desa.  Proses bottom-up dimulai  dari  adanya usulan  kegiatan  dari  tingkat  RT  ke  RW  yang  kemudian  ke  dusun  berdasarkan  usulan  dari masyarakat.  Hal  ini  juga  di  dukung  dari  pernyataan  Bapak  Andani,  selaku  masyarakat  Desa Curuglemo, melalui kutipan berikut ini:
“Pada  proses  perencanaan  penggunaan  dana  desa,  kami  dilibatkan  melalui  musyawarah  dusun  dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. dengan musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat” (Andani).
Penggunaan dana  APBDes Curuglemo menurut Bapak Rudi digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan  pemerintah  desa  diantaranya  dipergunakan  untuk  pembayaran  penghasilan pemerintah  desa,  operasional  kantor  desa,  serta  kegiatan  administrasi  lainnya.  Kegiatan pembinaan kemasyarakatan, Desa Curuglemo menggunakannya untuk kegiatan keagamaan dan bersih desa.
Demikian  halnya  dengan  penggunaan  keuangan  di  desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan masyarakat,  maka  penggunaan  keuangan  tersebut  untuk  mendukung  kegiatan-kegiatan  yang melibatkan  masyarakat.  Kegiatan  tersebut  diantaranya:  kegiatan  PKK,  Karang  Taruna, Pengajian, Posyandu, bantuan rumah tangga miskin, dan lainnya.
Penggunaan  dana  Desa  Curuglemo  untuk  kegiatan  pembangunan,  sebagaimana dijelaskan  sebelumnya  oleh  Kepala  Desa  Curuglemo,  diprioritaskan  pada  pembangunan  atau perbaikan  saluran  irigasi,  pengaspalan  jalan  desa  serta  jembatan  desa  disamping  juga  untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
Pengelolaan  penggunaan  dana  desa  untuk  kegiatan-kegiatan  tersebut  tentunya  diawali dengan  pembentukan  tim  pelaksana  kegiatan  oleh  kepala  desa.  Tim  pelaksana  kegiatan  (TPK) yang  dibentuk  oleh  kepala  desa  selanjutnya  bersama  dengan  kepala  desa  menyusun  rencana kerja.  Rencana  kerja  yang  berisi  rincian  kegiatan,  rincian  biaya  kegiatan,  waktu  pelaksanaan
kegiatan,  lokasi  kegiatan  dilakukan,  kelompok  sasaran  kegiatan;  tenaga  kerja  yang  dilibatkan, serta nama-nama pelaksana kegiatan.
Rencana  kerja  yang  telah  tersusun  selanjutnya  diinformasikan  pada  masyarakat  desa melalui forum musyawarah desa. sosialisasi untuk menginformasikan rencana kerja pemerintah desa  juga  dapat  disajikan  dalam  papan  pengumuman  yang  ada  di  desa.  Dalam  rencana  kerja pembangunan desa, ada  hal yang perlu diperhatikan  sebagaimana Permendagri no. 114 Tahun 2014 yang menekankan pada mekanisme pembangunan desa secara swakelola.
Pemerintah desa perlu mengutamakan prinsip swadaya dan budaya gotong royong dalam pembangunan desa.  Ini  berarti  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  Sumber  Daya  Alam (SDA) desa perlu dimanfaatkan secara optimal lebih dulu dalam proses pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan penyataan dari Bapak Rudi sebagai berikut:
“Di  desa  kami  menggunakan  swadaya  masyarakat  yang  secara  gotong  royong  dalam  membangun  desa. Dengan  pelaksanaan  gotong  royong  akan  mempererat  silaturahmi  yang  antar  masyarakat,  dan  akan memampu membawa kami ke dalam rasa saling memiliki dan menjaga desa. Pada saat kami memiliki rasa saling  memiliki  kami  akan  saling  mengawasi  dan  mengingatkan  jika  salah  satu  dari  kami  keluar  dari perilaku yang melanggar norma” (Rudi).
Apabila  pembangunan  telah  dilaksanakan,  maka  tim  pelaksana  kegiatan  wajib menyampaikan  laporan  yang  menjelaskan  progress  pelaksanaan  kegiatan  kepada  kepala  desa. Dalam  pelaporan  tersebut  juga  terdapat  informasi  tentang  penggunaan  dana  desa  sesuai  yang diterima  tim.  Apabila  proses  pembangunan  desa  telah  selesai,  kepala  desa  akan  melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut.
Laporan ini akan disampaikan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Penggunaan  dana  Desa  Curuglemo  untuk  kegiatan  pembangunan,  yang  diprioritaskan  pada pembangunan  atau  perbaikan  saluran  irigasi,  pengaspalan  jalan  desa  serta  jembatan  desa disamping  juga  untuk  pembangunan  infrastruktur  lainnya.  Pengelolaan  penggunaan  dana  desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh  kepala  desa.  Pembangunan  drainase  atau  irigasi  ini  akan  bertujuan  memperlancaran perairan dan irigasi bagi persawahan di daerah tersebut.
Irigasi  yang  bagus  akan  membantu  para  petani  dalam  mengelola  pertanian  mereka. Petani  umumnya  membagi  pola  tanam  di  sawah  mereka,  pola  tanam  ini  akan  dilihat  dari penanaman padi dan palawija. Pembagian pola tanam ini akan lebih baik dengan diiringi irigasi yang  baik,  sehingga  diharapkan  nantinya  dengan  irigasi  yang  baik  akan  membantu  petani. Dengan semakin membaiknya pola tanam dalam pertanian akan diharapkan mampu mengurangi tingkat  kemiskinan  yang  ada.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  penyataan  dari  Bapak  Andani sebagai berikut.
“…dengan  pembangunan  irigasi  yang  baik  sangat  membantu  kami  dalam  melakukan  pola  tanam  yang lebih baik. Pola tanam yang baik akan membantu kami dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga kami mampu menyekolahkan anak kami sampai jenjang Pendidikan yang lebih baik” (Andani).
Pernyataan serupa tidak hanya disampaikan oleh Bapak Agus. Penulis juga menemukan pernyataan bahwa dana  desa digunakan untuk pembangunan sarana pertanian pada Ibu Enah. Hal ini ditegaskan oleh beliau melalui pernyataan berikut ini.
“…ika  sistem  irigasi  kami  baik,  akan  sangat  membantu  kami  selaku  petani  dalam  proses  bertani,  sistem irigasi  yang  baik  akan  sangat  bermanfaat  bagi  para  petani,  pada  saat  musim  kering.  Jika  sistem  irigasi sudah bagus  akan sangat  membantu  dalam  proses  pengairan untuk  tanaman  kami,  karena  ketika  sistem irigasi belum baik pada saat musim kemarau kami akan mengeluarkan dana tambahan pembelian bahan bakar untuk mesin penyedot air untuk mengairi tanaman. Dengan irigasi yang baik akan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk pembelian bahan bakar untuk mesin sedot air, sehingga akan menaikkan pendapatan kami” (Enah).
Pemberian  dana  ke  desa  yang  lumayan  besar,  akan  dilaporkan  penggunaannya  secara beragam  serta  terdapat  titik  kritis  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  sehingga  menuntut pertanggungjawaban  yang  besar  pula  bagiaparatur  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  dituntut mampu  menerapkan  prinsip  akuntanbilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Prinsip  ini menunjukkan  semua  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang baik ( Good Village Governance ).
Untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  tidak  hanya  dibutuhkan  SDM  yang mumpuni  tapi  juga  didukung  oleh  pengendalian  internal  yang  baik  dan  teknologi  untuk penyusunan  laporan  yang  efisien.  Hal  ini  di  dukung  juga  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh (Indriasari  dan  Nahartyo,  2008)  menunjukkan  keterlambatan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi.
Sedangkan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. (McLeod & Harun, 2014) Penerapan  teknologi  ini  ditunjukkan  dengan  di  keluarkannya  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  desa. Fitur-fitur  yang  ada  dalam  Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dibuat  sederhana  dan user friendly sebagimana  dikutip  dari  www.bpkp.go.id,  sehingga  aplikasi  ini  akan  memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.
Operasional  SISKEUDES  dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan sekali input . Output SISKEUDES  terdiri  dari:  Perdes  APB-Des;  Laporan  Realisasi  APBDes; Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBDes;  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa;  Laporan Realisasi  per  sumber  dana  desa;  serta  Laporan  Konsolidasi  di  Tingkat  pemerintah  daerah. Aplikasi SISKEUDES ini memiliki beberapa kelebihan antara lain memenuhi ketentuan berlaku, mempermudah pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan Sistem  Pengendalian  Internal  ( Built-in  Internal  Control ),  dan  adanya  petunjuk  implementasi aplikasi (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016; Meutia & Liliana, 2017).
Tujuan  utama  adanya  Aplikasi  SISKEUDES  membantu  aparat  pemerintah  desa mendapatkan  kemudahan  saat  melakukan  proses  pengelolaan  keuangan,  serta  dapat dipertanggungjawabkan  akuntabilitasnya.  Jika  Pemerintah  Desa  dapat  menyelenggarakan  tata kelola  pemerintahan  desa  dengan  baik  dan  akuntabel,  diharapkan  persoalan  hukum  yang mungkin  terjadi  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan,  dapat  dihindari.  Kemudahan  ini dirasakan oleh Bapak Rudi melalui pernyataan berikut ini.
“…dengan  aplikasi  ini  memudahkan  kami  dalam  proses  pelaporan  pengelolaan  keuangan  dan  mem pertanggungjawabkan  akuntabilitasnya.  Kami  sudah  menerapkan  teknologi  tersebut,  sehingga  dapat mempercepat proses transaksi dan penyiapan laporan. Adanya aplikasi tersebut juga membantu kami bisa mengelola keuangan dengan baik dan terkendali” (Rudi).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2008,  yang  mengatur tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP).  Sistem  pengawasan  ini  meliputi seluruh  proses  kegiatan  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan  lain terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tolok  ukur  yang  telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Dalam  sistem  pengendalian  tersebut  terdiri  atas  unsur  lingkungan  pengendalian; penilaian  risiko;  kegiatan  pengendalian;  informasi  dan  komunikasi;  dan  pemantauan pengendalian internal.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008  tentang Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah menjelaskan bahwa menteri atau pimpinan  lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota  wajib melakukan  pengendalian  internal  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  mereka  agar proses  pengelolaan  keuangan  negara  dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel.  Sistem  informasi  selalu  menjadi  obyek  terjadinya  kesalahan  yang  dilakukan  secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga disinilah pentingnya pengendalian internal yang optimal untuk  menyakinkan stakeholder dan  publik  bahwa  laporan  keuangan  yang  disusun  memenuhi unsur akurat.
Oleh  karena  itu,  sistem  pengendalian  internal  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan,  sehingga  dapat  mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sehingga dapat tercapai kesejahteraan  masyarakat  dan  daerah  (McLeod  &  Harun,  2014).  Hal  ini  senada  dengan pernyataan Bapak Andani sebagai berikut.
“Pengendalian  internal  yang  baik  tentunya  akan  memberikan  jaminan  yang  memadai  untuk  keandalan laporan  dan  transparansi  dari  suatu  laporan.  Kami  sebagai  perangkat  desa  akan  selalu  melaksanakan pengendalian melaui otorisasi setiap transaksi dan dokumen” (Andani).
Untuk  menerapkan  pengendalian  internal,  dibutuhkan  sumber  daya  dan  sarana pendukung diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi  yang  memadai  dan  dapat  diandalkan.  Dilihat  dari  kondisi  SDM  Desa  yang  belum memadai, terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi.
Di  samping  kondisi  SDM,  kendala  lainnya  yaitu  desa  belum  memiliki  prosedur  serta dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam  pengelolaan  keuang-annya,  serta  belum  kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang- undangan  dan  ketentuan  lainnya,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  akuntansi dana atau pembukuan.
Penerapan aplikasi sistem sangat bermafaat bagi desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan  dana  desa.  KabupatenPandeglang  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sudah menerapkan aplikasi sistem yang dikeluarkan oleh BPKP. Di tahun 2016 kabupaten Pandeglang menerapkan  sudah  menerapkan  system  aplikasi  SIMKUDA,  dan  di  tahun  2017  kabupaten Pandeglang  mewajibkan  seluruh  desa  menggunakan  aplikasi  SISKEUDES  yang  diatur  dalam peraturan Bupati tahun 2017. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari bapak Rudi sebagai berikut.
“…dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tahun 2017 ini, kami semua desa diwajibkan menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mempertanggungjawabkan semua pengelolaan dana desa yang ada. Sebelum penggunaan aplikasi ini kami tahun kemarin memang diberikan pelatihan untuk carik desa kami mengenai pengelolaan  dana  desa,  disamping  pelatihan  itu  kami  juga  diberikan  diajarkan  bagaimana  cara penggunaan  aplikasi  SISKEUDES  tersebut,  sehingga  kami  sudah  memiliki  kemampuan  untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES tersebut” (Rudi).
Hal  yang  senada  juga  dijelaskan  oleh  Kepala  Desa  Pesantren  yang  juga  telah menggunakan  aplikasi  SISKEUDES  dalam  pengelolaan  dana  Desa  Pesantren.  Keberadaan SISKEUDES  seharusnya  makin  mempermudah  pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan desa  khususnya  dalam  penyelesaian  proses  akuntansi  atas  penggunaan  dana  desa,  namun rendahnya  kemampuan  memanfaatkan  aplikasi  SISKEUDES  (Hasniati,  2016)  serta  kendala terkait  kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola  dan  belum  maksimalnya  pemanfaatan SISKEUDES  menjadi  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  pemerintah  (Contrafatto,  Thomson,  & Monk, 2015).
Pemerintah harus mengupayakan keberadaan aplikasi SISKEUDES bisa membantu desa untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  desanya  dengan  lengkap  dan  benar.
Sehingga  setiap  akhir  tahun,  kepala  dessa  dapat  melaporkan  pertanggungjawaban  penggunaan dana  desa  kepada  Bupati.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pengelolaan  keuangan  dana desa  meliputi:  pendapatan  desa,  belanja  desa,  dan  pembiayaan  desa,  serta  laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan PerDes.
Pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa .  Seluruh  penggunaan  dana  desa  akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala desa, baik penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah  desa  yang  digunakan  untuk  pembayaran  gaji  aparatur  dan  operasional  desa. Pertangung  jawaban  untuk kegiatan pembinaan masayarkat juga  harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
Kegiatan  pemberdayaan  dan  pembangunan  juga  harus  dipertangungjawabkan  dengan baik  oleh  kepala  desa.  Proses  pertangungjawaban  ini  akan  menuntut  kepala  desa  untuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan benar. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang ada  di  desa  wajib  disosialisasikan  kepada  masyarakat  desa  baik.  Sosialisasi  dapat  dilakukan dalam  bentuk  laporan  tertulis  atau  juga  dengan  meman-faatkan  sarana  untuk  informasi  yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  desa.  Sarana  informasi  diantaranya  dapat  berupa  papan pengumuman, radio, baliho, dan media lainnya.
Penjelasan tersebut dilakukan untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa. Aspek transparansi tersebut sesuai penjelasan Bapak Yayan Rudiyana pada kutipan berikut ini.
“Kami selalu menginformasikan hasil penggunaan dana desa melalui baliho yang bisa ibu lihat terpampang di  depan  halaman  balai  desa ini.  Ini  kami  maksudkan  supaya  masyarakat tahu dana yang  ada  di  Desa Curuglemo berasal dari mana saja dan untuk apa saja. Jadi biar transparan semua” (Yayan).
Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  Ibu  Enah,  salah  satu  masyarakat  Desa Curuglemo. Beliau juga menegutarakan bahwa penggunaan dana desa di wilayah tersebut selalu dipertanggungjawabkan. Hal ini termuat dalam kutipan berikut ini.
“…aparatur  desa  kami  selalu  melaporkan  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  desa.  Kami selaku warga bisa memantau seberapa besar penyerapan dari Dana Desa. Bisa dilihat banyak batu prasasti yang menunjukkan bukti pembangunan yang telah dilakukan desa pakai dana desa tersebut” (Ida).
Meskipun  demikian,  pertanggung  jawaban  penggunaan  dana  desa  di  Desa  Curuglemo juga  mengalami  permasalahan,  khususnya  dalam  hal  realisasi  penggunaan  yang  terkendala terbatasnya  alat  berat  yang  ada  di  Desa  Curuglemo.  Selain  itu  Kepala  Desa  Curuglemo  juga menyampaikan  bahwa  pada  saat  proses  wawancara  dilakukan  ada  keterlambatan  penyelesaian SPJ  oleh  tim  pelaksana  kegiatan  (TPK).  Hal  ini  disebabkan  karena  TPK  tersebut  belum memahami proses penggunaan dana dan tidak berkoordinasi dengan tenaga pendamping desa.
“Di desa kami kebetulan ada satu TPK baru berkaitan dengan kegiatan karang taruna. TPK baru tersebut tidak  melakukan  konsultasi  dengan  tenaga  pendamping  sehingga  tidak  tahu  bagaimana  menggunakan dana desa. Ya jadinya SPJ kegiatan karang taruna terlambat penyelesaiannya” (Yayan).
Untuk  proses  pelaksanaan  pertangungjawaban  ini  pemerintah  daerah  dapat  melakukan pendampingan  bagi  desa  untuk  menyusun  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  Dana  Desa. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu aparatur Desa utuk memnyelesaiakn pertangung jawaban penggunaan Dana Desa.
Pertanggungjawaban  ini  akan  menunjukkan  efektivitas  dalam  pembangunan  Desa. Kepala  Desa  melaporkan  pertanggung  jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  Kepada  Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan  Belanja  Desa,  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,dan  pembiayaan,  serta  laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan  Desa  tentang  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes harus  dilampiri  laporan  pertanggung  jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  Tahun  anggaran tersebut, laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran; dan  laporan program pemerinta dan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan  realisasi  (semester)  dan  laporan  pertanggungjawaban  realiasi  pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Desa Curuglemo, melalui kutipan sebagai berikut.
“Kami telah melaksanakan apa yang ada dalam APBdes dengan baik. Kami juga selalu melaporkannya. Biasanya  kami  laporkan  dalam  bentuk  pengumuman.  Pengumuman  ini  sifatnya  untuk  transparansi pelaporan  pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes” (Yayan).
Prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana  dilakukan  di  Desa Pesantren memang diperlukan dan sejalan dengan  hasil studi Umami &  Nurodin (2017). Hasil studi  mereka  menunjukkan  bahwa  untuk  menerapkan  prinsip  transparansi  dapat  ditunjukkan dalam  bentuk  upaya  pemerintah  desa  melakukan  sosialisasi  pengelolaan  keuangan  desa  pada masyarakat  desa  setiap  adanya  pencairan  dana  desa.  Upaya  sosialisasi  juga  dilakukan  dengan memasang baliho yang berisi laporan APBDes.
Pendampingan  dan  pelaporan  dana  desa .  Yang  dimaksud  dengan  pendampingan  desa  sesuai adalah  penyediaan  sumber  daya  manusia  untuk  melaksanakan  pendampingan.  Proses pendampingan  tersebut  diharapkan  dilakukan  oleh  tenaga  pendamping  yang  memiliki kompetensi sesuai masalah yang dihadapi desa utamanya dalam pengelolaan keuangan desa.
Keberadaan  pendampingan  tersebut  seharusnya  mempermudah  desa  agar  dapat mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  penggunaan  keuangan  desa  dengan  baik  dan  sesuai peraturan  berlaku.  Tenaga  pendamping  harus  mampu  membantu  desa  menyusun  pelaporan penggunaan  dana  desa  sesuai  ketentuan  pemerintah  sehingga  dapat  mendukung  proses pelaksanaan  pembangunan  agar  berjalan  dengan  lancar.  Pernyataan  ini  juga  didukung  hasil wawancara dengan Bapak Rudi sebagai berikut.
“Proses pendampingan ini sangat bermanfaat bagi kami, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,  baik  dalam  proses  pelaporan  pertanggungjawaban  maupun  meningkatkan  keterampilan  dan penetapan kebijakan” (Rudi).
Pemantauan dan evaluasi . Pelaksanaan pemantauan terhadap proses pembangunan desa wajib dilakukan  oleh  masyarakat  desa.  Selanjutnya,  masyarakat  desa  berdasarkan  hasil  pemantauan atas proses pembangunan desa tersebut dapat melaporkannya termasuk menyampaikan keluhan- keluhan mereka pada pemerintahan desa. Hal ini didukung denga pernyataan dari Bapak Andani sebagai berikut.
“Kami  sebagai  masyarakat  desa  juga  ikut  memantau  proses  pembangunan  di  desa  kami.  Kami  juga mengawasi pelaksanaan pembangunan desa meskipun kami mengawasinya informal saja” (Andani).
Keluhan  tersebut  tidak  hanya  dialami  oleh  kepala  desa.  Hal  ini  juga  didukung  dengan pernyataan dari sisi masyarakat, yaitu Bapak Narman melalui kutipan berikut ini.
“kami selaku masyarakat akan selalu melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan pemavingan dan pengaspalan jalan. Dengan pembangunan yang tepat waktu akan sangat membantu kami dalam proses pengjualan hasil bumi yang kami peroleh. Jika jalan bagus, maka alokasi waktu untuk pengiriman barang akan lebih cepat ke pasar dalam proses penjualan juga akan lebih baik, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai pasar” (Naman).
Berdasarkan  pemaparan  dari  masyarakat  desa  tersebut  menunjukkan  bahwa pembangunan  desa  berupa  pemavingan  dan  pengaspalan  jalan  akan  membantu  masyarakat dalam menjual hasil pertanian mereka. Keberadaan prasarana jalan yang baik akan memberikan dampak  perbaikan  perekonomian  yang  baik  di  desa  tersebut.  Pengawasan  tersebut  telah dilakukan oleh pemerintah Desa Curuglemo. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rudi melalui kutipan berikut ini.
“…kami  selaku  aparatur  desa  akan  selalu  melakukan  pengawasan  terhadap  proses  pembangunan. Pengawasan  dilakukan  dengan  tujuan  supaya  proses  pembangunan  sesuai  dengan  standar  dan  supaya mengurangi terjadinya keterlambatan ataupun kecurangan dalam proses pembangunan” (Rudi).
Pemantauan pembangunan desa lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Rudi juga dilakukan oleh pihak kecamatan setiap semesternya. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak Irjen saat akhir tahun anggaran. Hal ini termuat dalam pernyataan Bapak Rudi sebagai berikut.
“Di  desa  kami  untuk  pengawasan  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  setiap  semester. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran Irjen yang datang” (Rudi).
Untuk menghindari potensi terjadinya penyelewengan. Alokasi anggaran desa yang besar untuk pembangunan desa sangat  rawan fraud sehingga  aparat pengawasan  internal pemerintah perlu  melakukan  pengawasan  serta  pembinaan.  Besarnya  alokasi  keuangan  di  desa  akan ekuivalensi dengan potensi penyimpangan di Desa. Ini berarti bahwa tidak hanya pembangunan yang merata di desa namun tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa.
Proses  pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  desa.  Sesuai  PMK  no.49 tahun  2016,  pengawasan  terhadap  proses  pembangunan  desa  juga  dilakukan  oleh  pemerintah desa  dan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  untuk  menindaklanjuti  hasil  temuan  KPK  periode sebelumnya.
Selain  itu  sesuai  hasil  penelitian  Satriajaya,  Handajani,  &  Putra  (2017)  bahwa  ada  tiga persoalan  yang  potensi  akan  terjadi  pada  aspek  pengawasan,  diantaranya  apakah  proses pengawasan  atas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  daerah  sudah berjalan  dengan  efektif;  apakah  semua  daerah  sudah  mengelola  dengan  baik  terkait  saluran pengaduan masyarakat; dan apakah sudah ada kejelasan terkait lingkup monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh camat.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  keuangan  di  Desa  Curuglemo  Kecamatan  Mandalawangi  Kabupaten Pandeglang telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Proses perencanaan penggunaan dana desa  dilakukan  dengan  melakukan  musyawarah  dengan  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat desa.
Perencanaan  penggunaan  desa  dengan  mempertimbangkan  RPJM  dan  RKP  desa. Sebelum  dilaksanakan  maka  perencanaan  tersebut  disahkan  melalui  paraturan  desa.  Berkaitan dengan penyaluran dana desa, pengelolaan dana desa di jawa timur telah sesuai Permenkeu No.7 tahun  2016  penyalurannya  dilakukan  dalam  dua  tahap.  Namun  saat  pencairan  tahap  pertama terdapat  keterlambatan  pencairan  khususnya  di  Desa  Curuglemo  sehubungan  perubahan  tiga kementerian yang mengurusi pengelolaan dana desa.
Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengubah kebijakan tersebut  untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  pada  periode  yang  akan  datang.  Aspek transparansi penggunaan dana desa telah dipenuhi oleh desa curuglemo yang dibuktikan dengan pemasangan  baliho  di  tempat  strategis.  Baliho  tersebut  berisikan  informasi  tentang  APBDes masing-masing. Selain itu adanya prasasti atau papan informasi tentang bukti pembangunan desa merupakan  hal  lainnya  sebagai  bentuk  transparansi.  Umumnya  dana  desa  di  Desa  Curuglemo diprioritaskan untuk pembangunan drainase dan jalan desa.
Pelaksanaan  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  kegiatan  yang  ditunjuk pemerintah desa. Selain itu tiap-tiap desa didampingi tenaga pendamping desa untuk membantu administrasi  pengelolaan  dana  desa.  Namun  mayoritas  desa  mengeluhkan  tenaga  pendamping desa  yang  keberadaannya  justru  menjadi  beban  desa.  Tenaga  pendamping  desa  tidak  memiliki kemampuan dan keahlian terkait pengelolaan dana desa. kondisi tersebut menjadi kendala bagi desa untuk mempertangggung jawabkan penggunaan dana desa.
Hal  tersebut  perlu  untuk  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat bahwa dalam rekruitmen calon tenaga pendamping desa sebaiknya benar-benar memperhatikan kualifikasinya.  Seharusnya  calon  tenaga  pendamping  desa  memiliki  kecakapan  terkait pengelolaan  keuangan  desa.  setelah  direkruit,  perlu  adanya  pembekalan  dari  pemerintah  pusat atau daerah sebelum dilepas ke desa-desa.
Selanjutnya,  secara  berkala  perlu  adanya  evaluasi  terhadap  tenaga  pendamping  desa. Pelaksanaan  pemantauan  pembangunan  desa  dilakukan oleh  pemerintah  desa,  dan  inspektorat jenderal  (Irjen).  Selain  itu  juga  ada  pihak  PU  Bina  Marga  yang  juga  dilibatkan  dalam pengawasan  pembangunan  desa.  Hal  ini  disebabkan  pihak  PU  yang  mengerti  tentang  proses pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Stefanus  Dimasias,  2018,  “Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Asas Transparan,  Akuntabel,  Partisipatif,  Tertib  Dan  Disiplin  Anggaran”,  Jurnal  JIRA, Universitas Sanata Dharma, Vol. 8 No. 10.
Anthopoulou, T., Kaberis, N., & Petrou, M. (2017). Aspects and Experiences of Crisis in Rural Greece.  Narratives  of  Rural  Resilience.  Journal  of  Rural  Studies,  52,  1-11. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.03.006
Contrafatto, M., Thomson, I., & Monk, E. A. (2015). “Peru, mountains and los niños: dialogic action,  accounting  and  sustainable  transformation”.  Critical  Perspectives  on  Accounting, 33, 117-136. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.009
Hans Antlöv; Anna Wetterberg and Leni Dharmawan, (2016), Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52, (2), 161-183
Hasniati, 2016, “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1 Juni 2016.
Hopper,  T.,  &  Bui,  B.  (2016).  Has  Management  Accounting  Research  been  Critical?
Management Accounting Research,  31,  10-30. https://doi.org/10.1016/j.mar. 2015.08.001
https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana- desa-rugikan-negara-rp-406-miliar
https://rakyatku.com/read/134739/bone-jadi-penyumbang-korupsi-dana-desa-terbanyak-di- sulawesi-selatan
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.  2008.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak
Kumba Digdowiseiso. 2015. Sistem keuangan publik. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU- Unas). ISBN: 978-623-7376-29-3
Lukka,  K.  (2014).  Exploring  the  Possibilities  for  Causal  Explanation  in  Interpretive  Research.
Accounting, Organizations and Society, 39(7), 559-566. https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.06.002
Meutia  Liliana.  Intan.  (2017).  “Pengelolaan  Keuangan  Desa”.  Jurnal  Akuntansi Multiparadigma vol.7. Hal 227-429.
Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd
Modell, S., Vinnari, E., & Lukka, K. (2017). On the Virtues and Vices of Combining Theories: The Case of Institutional and Actor-network Theories in Accounting Research. Accounting, Organizations and Society, 60, 62-78. https://doi. org/10.1016/j.aos.2017.06.005
Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradig ma
Akuntansi:  Refleksi  atas  Pendekatan Sosiologi  dalam  Ilmu  Akuntansi.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  1(1),155-171. http://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086 Pemerintah Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi (Curuglemo. Portaldesa.co.id) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP).
Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Risya, Umami and Nurodin, Idang (2017) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi  (Jurnal  Akuntansi,  Pajak  dan Manajemen), 6 (11). pp. 74-80.
Ross H. McLeod, Harun Harun. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government
Level in Indonesia, Volume30, Issue2, May 2014, Pages 238-258 https://doi.org/10.1111/faam.12035
Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar, Jakarta : Indeks, 2012. Satriajaya,  J.,  Handajani,  L.,  &  Putra,  I.  (2017).  Turbulensi  dan  Legalisasi  Kleptokrasi  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  8(2),  244-261. http://doi.org/10.18202/ja
Sudaryono. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Sugiyono, 2006, Statistika Untuk Penelitian,Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta Sugiyono, 2014, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta. Triani, N.N.A., dan S. Handayani, 2018, “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9 No. 1.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Widagdo,  A.,  Widodo,  A.,  &  Ismail,  M.  (2016).  Sistem  Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Desa.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 323-340. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336