## Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage “Tebing Breksi” Yogyakarta
Veronika Wiratna Sujarweni 1 , I Made Laut Mertha Jaya 2
1 Universitas Respatih Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Indonesia.
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, D.I.Yogyakarta, Indonesia Email: nana_wiratna@yahoo.com ; Email: mad.jaya@yahoo.com .

## Abstract
The existence of BUMDes is expected to improve the standard of living of the surrounding villages. For this reason, good management needs to be done in financial management. Meanwhile, the majority of management of BUMDes Sambimulyo are still not very familiar with Accounting. Therefore, the servants offered training on financial report making for the financial responsibility of BUMDes along with books on the BUMDes financial management as guidelines for BUMDes management. After the activity was completed, the participants in the business management of BumDes Sambimulyo Sambirejo Village had the ability to prepare reports and financial management of their businesses. The management of BUMDes Sambimulyo Sambirejo Village can also prepare financial statements properly and correctly. Servants also make books on financial management of BUMDes.
Keywords: financial management of BUMDes, preparation of BUMDes financial reports.

## Abstrak
Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar. Untuk itu, perlu  dilakukan  manajemen  yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Sedangkan,  para  pengurus  BUMDes Sambimulyo mayoritas  masih belum  terlalu  paham  dengan  Akuntansi.  Oleh  sebab  itu,  pengabdi  menawarkan pelatihan  pembuatan  laporan  keuangan  untuk  pertanggungjawaban  keuangan  BUMDes  beserta  buku pengelolaan  keuangan  BUMDes  sebagai  pedoman  pengurus  BUMDes.  Setelah  kegiatan  selesai  dilaksanakan, para  peserta  pengelola  usaha  BumDes  Sambimulyo  Desa  Sambirejo  memiliki  kemampuan  menyusun  laporan dan  pengelolaan  keuangan  usahanya.  Pengurus  BUMDes  Sambimulyo  Desa  Sambirejo  juga  dapat  menyusun laporan  keuangan  secara  baik  dan  benar  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pengabdi  juga  membuat  buku tentang pengelolaan keuangan BUMDes.
Kata Kunci: pengelolaan keuangan BUMDes, penyusunan laporan keuangan BUMDes.
1. PENDAHULUAN
Perubahan Undang-Undang yang terhitung sejak tahun 1948 tentang Undang- Undang No.22 Tahun 1948 yang membahas mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, hingga tahun 2004 tentang Undang- Undang No.32 Tahun 2004 yang membahasa mengenai Pemerintahan Daerah belum dapat memberikan jaminan pengaturan Desa yang serius
dan  memiliki  konsistensi  yang  tinggi, terhadap  upaya  membangun  kemandirian dan kesejahteraan Desa (Kurniawan, 2015). Kebijakan  berupa  desentralisasi  fiskal ke Desa ini menunjukkan salah satu bentuk keberpihakan  yang  besar  dan  progresif  dari pemerintah pusat untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  bagi  masyarakat di  setiap  desa.  Berdasarkan  kebijakan tersebut,  pemerintah  pusat  juga  telah menyediakan  dana  khusus  untuk  dikelola pemerintah  desa  secara  mandiri  dan berkelanjutan serta dipertanggunag jawabkan.  Dana  tersebut  dapat  digunakan sebagai  modal  pembangunan  desa  melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal  (87-  90)  pada  Undang-Undang  No  6 Tahun  2014  dengan  maksud  untuk mendorong  peningkatan  skala  ekonomi usaha  produktif  masyarakat  di  Desa  (Sidik Fajar, 2015).
Pelembagaan BUMDes
untuk pemberdayaan  dan  penggerakan  potensi ekonomi Desa, bertujuan untuk  mendukung kebijakan  makro  pemerintah  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  khususnya  di pedesaan  (Undang-Undang  No.32  Tahun 2004).  Pemberdayaan  BUMDes  secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi  segala  potensi  desa  yang dimilikinya  diolah  secara  mandiri  untuk kesejahteraan  masyarakatnya.  BUMDes juga diharapkan dapat menstimulus masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam setiap kegiatan membangun dan mensejahterakan  desa-desa  mereka.  Hal  ini membuktikan  bahwa  BUMDes  dapat
menjadi  wadah  bagi  Pemerinah  Desa  untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya  dan  potensi  yang  ada  untuk kesejahteraan  masyaraktnya  di  desa.  Oleh sebab  itu,  masyarakat  di  desa  diharapkan dapat  menjadi  masyarakat  yang  mandiri dengan berwirausaha berdikari (Adisasmita, 2013).
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) merupakan  lembaga  ekonomi  masyarakat yang  perannya  cukup  strategis  dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan.  Bumdes  juga  menjadi  pilar demokrasi.  BUMDes  diciptakan  dengan tujuannya  untuk  mampu  meningkatkan perekonomian  desa,  mengoptimalkan  aset desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat, menciptakan  peluang  usaha,  menciptakan lapangan  pekerjaan,  dan  pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan  Desa  (Ginanjar,  1997).  Jika pengelolaan  Bumdes  dilakukan  secara optimal  maka desa akan menjadi desa yang mandiri.  BUMDes  juga  merupakan  salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi, sehingga BUMDes dituntut  mampu  menyediakan  kebutuhan- kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan  usahanya.  Badan  Usaha Milik Desa dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan  pengelolaanya  dilakukan  oleh  pemdes dan masyarakat.
Pengaturan  BUM  Desa  telah  diatur  di dalam  pasal  23  ayat  (1)  UU  No.  32  Tahun 2004,  yang  menyatakan  bahwa  desa  dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa (Lapananda,  2016).  Sifat  usaha  BUM  Desa adalah  berorientasi  pada  keuntungan.  Sifat pengelolaan  usahanya   adalah  keterbukaan, kejujuran,  partisipatif,  dan  berkeadilan (Sujarweni,  2014).  Kehadiran  BUM  Desa ini  diharapkan  desa  menjadi  lebih  mandiri dan  masyarakat  menjadi  lebih  sejahtera. Pendirian  BUM  Desa  juga  didasarkan  pada kebutuhan  dan  potensi  desa,  sebagai  upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan
pendiriannya,  BUM  Desa  dibangun  atas prakarsa  masyarakat  serta  mendasari  pada prinsip  prinsip  kooperatif,  partisipatif, transparansi,  emansipatif,  akuntabel  dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara professional dan mandiri.
Dengan dibentuknya badan usaha milik desa  ini,  selain  pemerintah  desa  berharap dapat meningkatkan
kemandirian masyarakat dan  memperkuat ekonomi desa, namun  juga  BUMDes  dapat  mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Abidin,  2015).  Namun,  dalam  proses sosialisasi  program  kepada  masyarakat, pemilihan  calon  pengurus  BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan  pelaksanaan  program  tersebut  tentu masyarakat  dan  pemerintah  desa  akan menemukan  beberapa  hambatan-hambatan. Untuk  membantu  mengatasi  menyelesaikan hambatan-hambatan  tersebut  dilakukanlah pendampingan terhadap BUMDes yang ada, melalui  program  pengabdian  bekerjasama dengan tenaga ahli yang ada di sekitar lokasi BUMDes.
Kawasan  Taman  Wisata  Tebing  Breksi berdiri  di  sebuah  Desa  bernama  Desa Sambirejo,  Desa  ini  memiliki  Badan  Usaha Milik  desa  (BUMDes)  yang  baru  saja berdiri  pada  tahun  2018.  BUMDes  tersebut diberi nama BUMDes Sambimulyo. BUMDes  ini  memiliki  beberapa  unit  usaha di  antaranya  adalah  simpan  pinjam  dan pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi.
Keberadaan  BUMDes  ini  diharapkan dapat  memiliki  penghasilan  yang  lebih untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa  sekitar.  Untuk  itu  perlu  dilakukan manajemen  yang  baik  dalam  pengelolaan keuangannya. BUMDes Sambimulyo  masih sangat  muda  usianya,  pengurusnya  pun dipilih dari warga sekitar.
Untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan kepada masyarakat perlu
dibuatkan  pembukuan.  Selain  itu,  para pengurus  BUMDes  Sambimulyo  mayoritas masih  belum  terlalu  paham  dengan Akuntansi.  Oleh  sebab  itu,  pengabdi menawarkan  pelatihan  pembuatan  laporan
keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan BUMDes beserta buku
pengelolaan  keuangan  BUMDes  sebagai pedoman  pengurus  BUMDes.  O utcom e yang  diperoleh  yaitu  bagian  keuangan BUMDes  mampu  menghasilkan  laporan keuangan  BUMDes  yang  dapat  digunakan untuk pertanggungjawaban kepada desa.

## 2.  METODE PELAKSANAAN
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu  Badan  Usaha  Milik  desa  (BUMDes) Sambimulyo  yang  memiliki  unit-unit  usaha ini  baru  saja  berdiri  pada  tahun  2018. BUMDes  ini  perlu  dilakukan  pengelolaan dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang benar  karena  seluruh  transaksi  keuangan akan  dipertanggungjawabkan  kepada  desa. Sedangkan,  para  pengurus  BUMDes Sambimulyo mayoritas belum terlalu paham dengan  akuntansi,  terutama  penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangannya.  Dengan  demikian,  pengabdi menawarkan  pelatihan  penyusunan  laporan keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan  BUMDes  beserta  buku  pedoman pengelolaan keuangan BUMDes (Sulistiyani, 2004). Pelatihan dan Pembinaan ini dilaksanakan di Kantor BUMDes
Sambimulyo  dengan  penyampaian  materi yang  dilakukan  oleh  pengabdi  secara individu.  Menyadari  terhadap  potensi  dan permasalahan  yang  telah  diuraikan  maka diperlukan  adanya  kegiatan  atau  pelatihan serta  pembinaan  yang  mampu  untuk memecahkan  permasalahan  tersebut.  Tatap muka penyampaian materi dilakukan selama delapan kali pertemuan setelah itu dilakukan pendampingan.  Materi  penyusunan  laporan keuangan  dan  pengelolaan  keuangan  dibuat oleh  pengabdi.  Untuk  itu,  pembuatan  buku pedomannya  dilakukan  oleh  pengabdi setelah  melakukan  survey  lapangan  serta membaca  beberapa  peraturan  lainnya  yang mendukung dan sesuai.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pelatihan  dilakukan  di kantor  BUMDes  Sambimulyo  Yogyakarta,
sesuai  dengan  tugas  dan  kewajiban  dari Perguruan  Tinggi  untuk  mengaplikasikan pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung pengabdian pada  masyarakat  sesuai  dengan  tri  dharma Perguruan  Tinggi.  Pengabdian  masyarakat bagi  masyarakat  Yogyakarta,  dilaksanakan oleh  V.Wiratna  Sujarweni  atas  nama perguruan  tinggi  Universitas  Respati Yogyakarta  dan  I  Made  Laut  Mertha  Jaya atas  nama  perguruan  tinggi  STIE  “BANK” Yogyakarta. Diikuti oleh pengurus
keuangan  BUMDes  Sambimulyo.  Fasilitas yang  diberikan  untuk  pelatihan  adalah sebagai berikut:
1. Modul yang akan dibukukan.
2. Konsumsi
3. Alat tulis
Berikut  ini  beberapa  foto  selama kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.
Pembicara  dalam  pengabdian  masyarakat dilakukan secara mandiri berbentuk kepakaran  (pelatihan),  oleh:  V.  Wiratna Sujarweni,  SE,  MM, MT.  dan  I  Made  Laut
Mertha Jaya, SE.,MA. Pelaksanaan Pelatihan  dilaksanakan  di jalan  Kakap  7  no 30 Minomartani Yogyakarta, pada: Hari :  Rabu,  8,  15,  22,  29  Mei kemudian  12,  19,  26  kemudian 3, 10, 17 Juli 2019 Waktu : 13.00 – 15.00 WIB. (Selanjutnya dilakukan pendampingan). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  sudah  dilakukan  dengan  tujuan,  yaitu bagian keuangan BUMDes dapat menyusun laporan  keuangan  dan  mengelola  keuangan untuk  dipertanggungjawabkan  kepada  desa.
Pengabdi telah menyelesaikan buku pengelolaan  keuangan  BUMDes  sebagai panduan bagian keuangan membuat laporan keuangan  untuk  pengelolaan  keuangan BUMDes.
Pengabdian  kepada  masyarakat  telah selesai  dilakukan  oleh  pengabdi  dengan menggunakan  metode  kepakaran  atau pelatihan.  Selain  itu,  pengabdi  juga melakukan  evaluasi  dan  diskusi  bersama dengan beberapa anggota BUMDes Sambimulyo.  Hal  ini  guna  kegiatan pengabdian  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  kebutuhan  BUMDes  dan  tepat sasaran.  Jumlah  tatap  muka  dilaksanakan sebanyak  10  kali,  untuk  setiap  tatap  muka membutuhkan  waktu  2  jam.  Peserta  adalah pengelola  dan  penyusun  laporan  keuangan BUMDes  yang  bertempat  di  kantor BUMDes  Sambimulyo.  Selanjutnya,  akan dilakukan  pendampingan  oleh  pengabdi. Peserta  pelatihan  diberikan  materi  secara bertahap,  yaitu  seluk  beluk  BUMDes,
Gambar 2 dan 3.  Kegiatan evaluasi dan diskusi topik  Anggota BUMDes
Sambimulyo
Gambar 1.  Kegiatan Pelatihan Bersama Anggota BUMDes Sambimulyo
landasan  hukum  BUMDes,  Pendirian
BUMDes, prinsip-prinsip
pengelolaan BUMDes,  laporan  keuangan  unit  usaha BUMDes, Praktek pembukuan BUMDes.
Setelah  diberi  materi  peserta  diajak berdialog  dengan  tanya  jawab  menyangkut materi  yang  telah  disampaikan.  Sedangkan, hasil  evaluasi  yang  telah  dilakukan  untuk mengukur  tingkat  keberhasilan  program kegiatan  pengabdian  ini  adalah  peserta langsung  dapat  menerapkan  pembuatan laporan keuangan ini dengan transaksi yang terjadi di BUMDes Sambimulyo.

## 4.   KESIMPULAN
a.  Peserta  pengelola  usaha  BumDes Sambimulyo  Desa  Sambirejo  memiliki kemampuan  menyusun  laporan  dan pengelolaan  keuangan  usahanya,  serta pengabdi juga akan melakukan pendampingan.
b.  Pengurus  BUMDes  Sambimulyo  Desa Sambirejo  dapat  menyusun  laporan keuangan  secara  baik  dan  benar  serta dapat dipertanggungjawabkan.
c.Pengabdi  membuat  buku  tentang pengelolaan keuangan BUMDes.
Saran:
a. Mengingat pelatihan penyusunan laporan  dan  pengelolaan  keuangan BumDesa  ini  sangat  penting  bagi  para peserta  pengelola  usaha  BumDesa, maka  disarankan  kegiatan  ini  dapat disosialisasikan  dan  berkelanjutan  serta membuahkan  hasil  guna  mendukung program pemerintah desa untuk menjadi desa mandiri dan maju demi kesejahteraan rakyat.
b. b.Kegiatan  yang  telah  dilakukan mampu  menumbuhkan  antusias  peserta yang  tercermin  dari  keseriusan  dalam mengajukan berbagai macam
pertanyaan,  diskusi  dan  memahami ilutrasi soal praktek yang diberikan oleh pengabdi.

## 5.DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.  Z,  2015,  Tinjauan  Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung  Kebijakan  Dana  Desa. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Publik, 6 (1), 61–76.
Adisasmita,  Rahardjo,  2013,  Pembangunan Perdesaan:  Pendekatan  Partisipatif, Tipologi,  Strategi,  Konsep  Desa Pusat  Pertumbuhan.  Yogyakarta, Graha Ilmu. Ginanjar,  Kartasasmita,  1997, Kemiskinan . Jakarta: Balai Pustaka.
Kurniawan,  Boni,  2015, Desa Mandiri,
Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
Lapananda,  Y,  2016,  Hukum  Pengelolaan Keuangan  Dana  Desa.  Jakarta:  PT. Wahana Semesta Intermedia. Sidik,  Fajar,  2015, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal  Kebijakan  &  Administrasi Publik Vol 19 No 2 -p-ISSN 0852- 9213, eISSN 2477-4693. Sujarweni,  V.  Wiratna,  2014, Akuntansi Desa , Pustaka Baru. Sulistiyani,  A.T,  2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan . Jogjakarta: Gava Media.