## Jurnal Simki Economic, Volume 7 Issue 1, 2024, Pages 156-167

## Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat
Angelina Lale Buu 1* , Yosefina Andia Dekrita 2 , Yoseph Darius Purnama Rangga 3 lalebuuangelina@gmail.com 1* , andiadekrita1234@gmail.com 2 , jo.darius1206@gmail.com 3 1,2,3 Program Studi Akuntansi 1,2,3 Universitas Nusa Nipa
Received: 23 12 2023. Revised: 10 01 2024. Accepted: 22 01 2024.
Abstract  : This  study  aims  to  explain  the  implementation  of  People's Business  Credit  (KUR)  at  the  KSP  of  the  Obor  Mas  Cooperative  Market Level Branch. The research method used is descriptive qualitative research.
Data  collection  techniques  are  carried  out  by  triangulation  (combined observation, interviews, documentation). The subjects in this study included employees  at  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Pasar  Level  Branch.  The  results showed that the Implementation of People's Business Lending (KUR) at the KSP Kopdit  Obor Mas  Pasar Level  Branch has  implemented the provision of KUR. In the implementation of the provision of people's business loans, the KSP Kopdit Obor Mas implements the provision of KUR in accordance with  the  provisions  of  KUR  services  regulated  in  the  Regulation  of  the Minister of Cooperatives for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. 1 of 2023 concerning amendments to the regulation of the Coordinating Minister for Economic  Affairs of the Republic  of  Indonesia No. 1 of 2022 concerning guidelines for the implementation of people's business loans.
Keywords : People's business credit, Savings and loan cooperatives, Loans.
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada  KSP  Koperasi  Obor  Mas Cabang Pasar Tingkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik  pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Subjek dalam penelitian ini antara  lain  pegawai  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat  (KUR)  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat  sudah menerapkan  pemberian  KUR.  Dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  usaha rakyat  KSP  Kopdit  Obor  Mas  menerapkan  pemberian  KUR  sesuai  dengan ketentuan pelayanan KUR di atur dalam Permenkop Bidang Perekonomian RI No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2022  tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat.
Kata Kunci : Kredit usaha rakyat, Koperasi simpan pinjam, Pinjaman.

## PENDAHULUAN
Koperasi  adalah  suatu  badan  hukum  yang  anggotanya  berusaha  untuk  menciptakan nilai  tambah  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  anggotanya.
Selain itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan partisipasi masyarakat  dan  berupaya  memperkuat  struktur  perekonomian  nasional  dengan  demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Jenis koperasi ada bermacam-macam berdasarkan kesamaan  kegiatan  dan  kepentingan  ekonomi  para  anggotanya,  seperti  koperasi  simpan pinjam,  koperasi  konsumen,  koperasi  produksi,  koperasi  pemasaran,  dan  koperasi  jasa. Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  1992  Tentang  Perkoperasian Indonesia,  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat,  yang  berdasarkan  atas  kekeluargaan.  Koperasi  bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun  tatanan  perekonomian  nasional,  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan  pancasila  dan  UUD  1945.  Menurut  Ikatan  Akuntan Indonesia, (2012) koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan  modal,  artinya  aktivitas  koperasi  harus  benar-benar  mengutamakan  kesejahteraan anggota.  Dapat  disimpulkan  bahwa  koperasi  adalah  salah  satu  badan  usaha  yang  berbadan hukum  dengan  usaha  yang  beranggotakan  perorangan  yang  berorientasi  menghasilkan  nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan anggotanya.
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  merupakan  program  pemerintah  Indonesia  yang memberikan  bantuan  kredit  dan  suku  bunga  rendah  kepada  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah untuk  mendukung pengembangan usaha debitur  (Mitan et  al.,  2021). Program  ini membantu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan  membantu  masyarakat  yang kekurangan  uang  untuk  mengembangkan  bisnis.  Dalam  perkembangannya  sejak  tahun  2007 hingga  Desember  2014,  KUR  telah  membayar  Rp.1,78,85  triliun  kepada  total  12,4  juta debitur. Pada tahun 2014, jumlah KUR yang disalurkan kepada 2,4 juta debitur sebesar Rp  . 40,2 triliun. Pada tahun 2015 jumlah KUR yang disalurkan kepada 22,75 juta debitur sebesar Rp.30 triliun. Pada tahun 2016 jumlah KUR yang disalurkan 94 juta debitur sebesar Rp.100 triliun.  Pada  tahun  2017  jumlah  KUR  yang  disalurkan  kepada  96,7  juta  debitur  sebesar Rp.110  triliun.  Pada  tahun  2018  jumlah  KUR  yang  disalurkan  120,3  juta  debitur  sebesar Rp.120 triliun. Pada tahun 2019 jumlah KUR yang disalurkan 140,1 juta debitur sebesar Rp. 140  triliun.  Pada  tahun  2020  jumlah  KUR  yang  disalurkan  198,53  juta  debitur  sebesar  Rp. 190 triliun. Kebijakan/program KUR yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2020 tidak bisa dipungikiri pandemi covid-19 telah memberikan dampak
langsung  ke  banyak  usaha  UMKM,  namun  juga  berdampak  pada  banyaknya  UMKM  yang tidak dapat bertahan atau gulung tikar (Goo et al., 2023).
Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  Koperasi  Obor  Mas  merupakan  koperasi  yang ditetapakan  sebagai  penyalur  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  menunjukkan  bahwa  minat masyarakat  untuk  mendapatkan  akad  cukup  baik.  Koperasi  Obor  Mas  telah  mendapat rekomendasi  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  penyalur  KUR  dan  telah  bekerja sama dengan yaitu PT.Jaminan Kredit Indonesia (Jamkarindo) Selain itu Koperasi Obor Mas mendapatkan  posisi  ke-dua  sebagai  penerima  jatah  penyaluran  KUR  Mikro  menunjukkan akses yang cukup mudah bagi anggota untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro. Sebagai salah  satu  koperasi  penyalur  KUR,  tentu  Koperasi  Obor  Mas  memiliki  perbedaan  dengan Bank-bank penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik dalam sistem akad, hukum yang digunakan, maupun syarat pengolahan dana, dan lain-lain.
Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  Koperasi  Obor  Mas  sebagai  lembaga  keuangan penyalur pembiayaan KUR. Begitupun disegi koperasi itu sendiri juga lebih memilah UMKM mana  yang  pantas  untuk  disalurkan  modal  agar  pengembalian  pembiayaan  yang  dilakukan dapat  berjalan  dengan  lancar.  Sehingga  kredit  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui program  Kredit  Usaha  Rakyat  ini,  diharapkan  sesuai  dengan  kemampuan  pengusaha  kecil dalam  hal  penggunaan  kredit  secara  selektif  guna  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  serta tidak  membebani  pengusaha  kecil.  Pelaksanaan  dari  Kredit  Usaha  Rakyat  ini  diharapkan dapat  menjadi  solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pengusaha  kecil  dalam mendapatkan  tambahan  modal  usaha  yang  mereka  butuhkan  dengan  kredit  yang  terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh pengusaha kecil diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan usaha yang dimiliknya.
KSP Kopdit Obor Mas telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan KUR  mikro  yang  meliputi:  (1)  prosedur  pengajuan  kredit,  (2)  prosedur  analisa  kredit,  (3) prosedur  kredit,  tata  cara  pembayaran,  dan  (4)  riwayat  kredit  program.  Modal  (kredit) memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan  usaha  kecil.  Misalnya, program  KUR  memberikan  pengusaha  kecil  akses  terhadap  kredit  yang  dapat  digunakan sebagai modal awal untuk meluncurkan usaha produktif baru. Selain itu, modal atau kredit ini akan  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  bersemangat  dalam  menjalankan  berbagai  jenis usaha  dengan  kreativitas  dan  inisiatif  mereka  sendiri,  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas hidup  mereka.  Dengan  kata  lain,  modal  atau  kredit  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pengusaha
kecil  untuk  memperluas  dan  mengembangkan  usahanya,  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh para pengusaha kecil.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis saat melakukan magang di KSP Kopdit  Obor  Mas  terkhususnya  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat,  penulis menemukan  permasalahan  yakni  terjadi  kurangnya  berkas-berkas  administrasi  dalam  proses pinjaman,  banyak  temuan  yang  membuat  anggota  merasa  sulit  dalam  proses  peminjaman KUR.  kurangnya Member  Service  Pinjama n  yang  mengakibtakan  terjadi  penudaan  proses pencarian  KUR,  penunggakan  pengembalian  pinjaman.  Anggota  peminjam  tidak  seluruhnya dapat mengembalikan pinjaman, baik untuk  angsuran pokok maupun bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Selalu ada sebagian anggota yang dengan  berbagai  macam  alasan  tidak  dapat  mengembalikan  pinjaman  sehingga  terjadinya penunggakan.
Prosedur  pemberian  kredit  adalah  aspek  yang  sangat  vital  dan  perlu  selalu diperhatikan  serta  dimonitor  secara  cermat  untuk  membantu  mengurangi  masalah penunggakan  yang  seringkali  muncul  (Patty  et  al.,  2023).  Kekurangan  dalam  melakukan analisis  kredit  dan  kurangnya  informasi  yang  diterima  oleh  koperasi  dapat  menjadi  pemicu penundaan  pembayaran  oleh  anggota  peminjam.  Selain  itu,  keputusan  dan  pencairan  kredit yang tidak akurat juga dapat mengakibatkan anggota tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Adanya berbagai faktor penyebab tunggakan kredit, seperti  yang  telah  diuraikan,  menuntut  koperasi  untuk  lebih  memperhatikan  dan meningkatkan prosedur pemberian kredit agar lebih efektif.
Menurut  Muhammad  dan  Hamaya,  (2019)  menyatakan  bahwa  prosedur  peminjaman KUR  Calon  debitur  kredit  usaha  rakyat  diharuskan  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditetapkan  dalam  hal  pengajuan  permohonan  kredit  usaha  rakyat.  Kredit  usaha  rakyat diperkenalkan  sebagai  kredit  yang  mudah  didapat,  maka  syarat-  syarat  yang  ditetapkan  pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa  Foto Copy  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  foto  kopi  Kartu  Keluarga  (KK),  dan  Surat  Keterangan Usaha.  Mulyana  et  al.,  (2023)  menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan  KUR  pada UMKM  adanya  kemampuan  baik  potensi  maupun  pengetahuan/ketrampilan,  serta  dukungan motivasi  dalam  berbagai  aspek,  kedua  hal  tersebut  tentunya  akan  berdampak  langsung terhadap  peningkatan  usaha  baik  peningkatan  kapasitas  produksi,  target  maupun  realisasi dapat  tercapai.  Berkaitan  dengan  implementasi  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Mikro, peningkatan kinerja usaha (UMKM) harus ditopang oleh kemampuan secara finansial maupun
permodalan.  hal  tersebut  selalu  diupayakan  melalui  peran  pemerintah  kepada  pemilik  usaha (UMKM) dalam memperoleh bantuan berupa kredit maupun pinjaman-pinjaman dana dengan harapan usaha yang dilakukan dapat tumbuh dan berkembang.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono,  (2019),  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi  (gabungan  observasi,  wawancara,  dokumentasi)  data  yang  diperoleh  cenderung data  kualitatif  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  dapat  bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian  kebenaran  data  kontruksi  fenomena  temuan  hipotesis.  Analisis  data  dalam penelitian  kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan,  selama  di  lapangan,  dan setelah selesai di lapangan.
Berdasarkan  pendapat  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  kualitatif berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme atau enterpretif .  Penelitian  ini  dilakukan  pada kondisi yang alamiah serta menggunakan kenyataan yang sebenarnya bisa disebut penelitian naturalistik.  Pada  penelitian  kualitatif  teknik  pengumpulan  data  secara  triangulasi  gabungan antara  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Analisis  data  pada  penelitian  kualitatif menggunakan  analisis  data  bersifat  induktif.  Menurut  Sugiyono,  (2019),  subjek  penelitian adalah  pihak  yang  berkaitan  dengan  yang  diteliti  (informan  atau  narasumber)  untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek  dalam  penelitian  ini  antara  lain  pegawai  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar Tingkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketentuan  umum  pelayanan  kredit  usaha  rakyat  diatur  dalam  permenko bidang  perekonomiaan  RI  No.1  tahun  2023  tentang  perubahan  atas  peraturan.  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat.  Sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  KSP  Kopdit Obor Mas menerapkan tiga jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu: 1) KUR Super Mikro, 2) KUR Mikro, dan 3) KUR Kecil. Dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses ini di KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  umum  pelayanan  kredit  usaha  rakyat  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Koordinator  bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  No.1  tahun  2023  tentang  perubahan atas  peraturan.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  penjelasan  yang  diberikan  oleh  Ibu  Roneni Sisislia S.Ak., selaku manager KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.
Sesuai dengan ketentuan Seorang warga negara Indonesia diizinkan untuk mengajukan pinjaman  KUR  hingga  Rp.500.000.000,  walaupun  sudah  memiliki  pinjaman  sebesar Rp.25.000.000  dari  Koperasi  Obor  Mas  cabang  pasar  tingkat.  Jika  ingin  mengajukan pinjaman tambahan, anggota dapat mengajukannya di Bank dengan nominal melebihi jumlah yang  sudah  dipinjam  di  KSP  Kopdit  Obor  Mas.  Terdapat  tiga  jenis  KUR  dengan  ketentuan berbeda,  yaitu  KUR  Super  Mikro  dengan  besaran  pinjaman  antara  Rp.1.000.000  s/d Rp.10.000.000,  KUR  Mikro  dengan  besaran  pinjaman  antara  Rp.11.000.000.,  s/d Rp.100.000.000.,  dan  KUR  Kecil  dengan  plafon  pinjaman  antara  Rp.100.000.000.,  s/d Rp.500.000.000.  KSP  Kopdit  Obor  Mas  telah  menjalankan  penyaluran  pinjaman  dengan mematuhi  ketentuan  umum  layanan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Hasil wawancara dengan Manager Ibu Roneni Sisilia S.Ak.
Adapun tahap-tahap dalam  proses pemberian Kredit Usaha Rakyat  (KUR) pada KSP Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat  adalah  sebagai  berikut.  1)  Wawancara  Awal,  2) Penjelasan  Proses  Kredit,  3)  Pengisian  Formulir  Permohonan  KUR,  4)  Registrasi  Pinjaman, 5)  Registrasi  Idep-slik,  dan  6)  Cek  Limid.  Dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR), langkah-langkah  yang  telah  disebutkan  di  atas  menjadi  bagian  penting  dari  keseluruhan proses.  Tahap-tahap  tersebut  menjadi  bagian  dalam  proses  memastikan  bahwa  anggota memiliki  pemahaman  yang  baik  terhadap  prosedur-prosedur  yang  harus  diikuti  dan  dapat memenuhi  semua  syarat  yang  diperlukan  agar  pengajuan  kredit  dapat  berjalan  lancar. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Veronica Mengga ST. selaku member service pinjaman KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.
Anggota datang ke kantor untuk konsultasi seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan petugas  layanan  pinjaman  menjelaskan  langkah-langkah  pemberian  KUR  di  KSP  Kopdit Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat.  Setelah  anggota  menyetujui,  petugas  layanan  pinjaman mengisi formulir permohonan KUR. Proses selanjutnya melibatkan beberapa tahapan, seperti registrasi  kredit,  registrasi  Idep-slik  untuk  memastikan  tidak  ada  pinjaman  di  lembaga  lain, dan cek limit pada SIKOPDIT untuk menentukan kelayakan anggota menerima KUR. Setelah itu,  dilakukan  rapat  panitia  kredit  dengan  anggota  yang  terdiri  dari  pengurus,  general
manager, manager, staf pemasaran, dan petugas layanan pinjaman. Jika permohonan disetujui, petugas  layanan  pinjaman  mencetak  formulir  permohonan  pinjaman  dan  melakukan pemeriksaan  kelengkapan  berkas  administrasi.  Setelah  menyelesaikan  pengecekan,  petugas layanan pinjaman menghubungi anggota untuk memberitahu apakah anggota layak atau tidak menerima  KUR.  Hasil  wawancara  denganMember  Service  Pinjman  Ibu  Veronicca  Mengga ST.
Menurut Wati et al., (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia menyatakan bahwa  akibat  hukum  perjanjian  kredit  dalam  hal  debitur  meninggal  dunia  ada  dua kemungkinan  yaitu  kredit  jatuh  ke  ahli  waris  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  833  KUH Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek )  atau  jaminannya  dieksekusi  pihak  bank,  serta  kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan  syarat banker’s  clause ,  artinya  disini  pihak  asuransi  harus  bertanggung  jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis.
Dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  terdapat  perbedaan  dalam  prosedur pemberian  KUR  di  setiap  lembaga  penyalur  KUR.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang dijelaskan oleh Ibu Roneni Sisilia S. Ak, selaku manajer KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.  Berdasarkan  informasi  yang  ada,  terdapat  perbedaan  pendekatan  antara  lembaga keuangan lain seperti bank dan koperasi dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di bank, pemberian KUR dilakukan secara penuh sesuai dengan jumlah yang diajukan tanpa ada potongan  administrasi  atau  persyaratan  simpanan  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk memotivasi pelanggan sebagai nasabah. Di sisi lain, koperasi menganggap pelanggan sebagai anggota  yang  memiliki  peran  sebagai  pemilik.  Dalam  koperasi,  anggota  yang  mengajukan pinjaman KUR diwajibkan memiliki simpanan seperti simpanan wajib, simpanan khusus, dan simpanan  non  saham.  Pentingnya  simpanan  tersebut  dikaitkan  dengan  kewajiban-kewajiban anggota,  seperti  penyelesaian  tunggakan  pinjaman  sebelumnya,  Santunan  Rawat  Inap  (SRI), Santunan  Solidaritas  Duka  (SSD),  serta  hak  dan  kewajiban  lainnya  yang  harus  dipenuhi sebagai anggota.
Perbedaan konsep  antara bank dan koperasi  juga tercermin dalam pelaksanaan Rapat Anggota  Tahunan  (RAT),  di  mana  anggota  koperasi  memiliki  peran  penting  dalam pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  dalam  keberlanjutan  anggota,  koperasi  memberikan berbagai  bentuk  dukungan  seperti  Santunan  Rawat  Inap  (SRI)  ketika  anggota  sakit  dan Santunan Solidaritas Duka (SSD) saat anggota meninggal. Dalam hal penyelesaian pinjaman,
koperasi memiliki mekanisme seperti pengembalian Simpanan Saham kepada ahli waris pada akhir tahun, pembayaran Dividen atau Sisa Hasil Usaha (SHU), serta kewajiban pembayaran pinjaman akan dilunaskan pada saat pembayaran klaim asuransi pada DAPERMA bersamaan dengan  dikembalikan  saham  anggota  meninggal  tersebut  kepada  ahli  waris  ketika  anggota meninggal.  Perbedaan  lainnya  adalah  bahwa  di  bank,  tidak  ada  Rapat  Anggota  Tahunan (RAT), dan pembayaran pinjaman dilanjutkan oleh ahli waris jika nasabah meninggal,
Menurut  Mudassir  et  al.,  (2020)  Penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada koperasi  bisa  menghadapi  beberapa  kendala  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dan efisiensi  program  tersebut.  Beberapa  kendala  umumnya  melibatkan  aspek  administratif, keuangan,  dan  regulasi.  Berikut  adalah  beberapa  kendala  potensial  yang  mungkin  dihadapi dalam  penyaluran  KUR  pada  koperasi:  1)  Ketidaksesuaian  Kriteria  Peminjam,  2)  Proses Administrasi yang Rumit, 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, 4) Pengelolaan Risiko, 5) Pemahaman Anggota Tentang KUR, 6) Keterbatasan Modal dan Likuiditas, 7) Ketidakpastian Regulasi,  dan  7)  Masalah  Teknis  dan  Infrastruktur.  Untuk  mengatasi  kendala-kendala  ini, penting  bagi  koperasi  untuk  memiliki  strategi  yang  baik  dalam  manajemen  risiko, meningkatkan  pemahaman  anggota,  memperbaiki  proses  administrasi,  dan  menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan, pelatihan anggota, dan pendekatan partisipatif dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penyaluran KUR pada koperasi.
Pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat  tentunya  menghadapi  beberapa kendala  dalam  penyaluran  KUR.  Berikut  ini  berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara mengenai  ketentuan  pemberian  KUR  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat. Pernyataan  ini  sesuai  dengan  penjelasan  yang  diberikan  oleh  Bapak  Arnoldus  Lareda  S.pd selaku staf pemasaran KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Kendala yang dihadapi mencakup hasil survei yang tidak sesuai dengan plafon pinjaman yang diminta, pemeriksaan limit yang mengungkap adanya pinjaman yang macet di lembaga Keuangan lain oleh anggota, ketidaksesuaian  jaminan  pinjaman,  dan  perhitungan  sisa  terima  yang  tidak  memadai  untuk memenuhi kebutuhan, serta kurangnya member service pinjaman dalam pelayanan pinjaman anggota. Akibatnya, anggota yang bersangkutan memutuskan untuk membatalkan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi  Pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas Cabang  Pasar  Tingkat  sudah  menerapkan  pemberian  KUR.  Dalam  pelaksanaan  pemberian kredit  usaha  rakyat  KSP  Kopdit  Obor  Mas  menerapkan  pemberian  KUR  sesuai  dengan
ketentuan  pelayanan  KUR  di  atur  dalam  Permenkop  Bidang  Perekonomian  RI  No.  1  Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  No.  1  Tahun  2022  tentang  pedoman  pelaksanaan  kredit  usaha  rakyat.  Dimana berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal  kerja  dan/atau  investasi  kepada  debitur  individu/perseorangan,  badan  usaha  dan/atau kelompok  usaha  yang  produktif  dan  layak  namun  belum  memiliki  agunan  tambahan  atau agunan  tambahan  belum  cukup  yang  mana  dapat  disalurkan  melalui  lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa  Keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  jasa keuangan seperti lembaga linkage, dan koperasi.
Berdasarkan  teori Agency  Theory atau  teori  keagenanan  adalah  hubungan  keagenan atau  suatu  kontrak  dimana  satu  orang  atau  lebih  ( Principal )  memerintah  orang  lain  ( agen ) untuk  melakukan  beberapa  layanan  atas  nama  principal  serta  memberi  kewenangan  kepada agen untuk  membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi  principal. Principal adalah  Pihak  yang memberikan  kewenangan  pada  agen  untuk  melakukan  pengawasan  tindakan  agen.  Jika principal dan agen memiliki  tujuan  yang  sama  maka  agen  akan  mendukung  dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal (Lewar et al., 2023). Dalam penelitian ini,  yang  dikatakan  Agen  adalah  lembaga  keuangan  dalam  hal  ini  adalah  KSP  Kopdit  Obor Mas  Cabang  Pasar  Tingkat  (Poling  et  al.,  2023).  Dalam  peningkatan  program  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  koperasi  KSP  Kopdit  Obor  Mas  Cabang  Pasar  Tingkat  berperan  untuk meningkatkan  akses  penyaluran  pembiayaan  kepada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Dalam  penyaluran  atau  implementasi  KUR  koperasi  juga  dituntut  untuk  mampu mematuhi  prosedur  serta  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  guna  mencapai  tujuan untuk  memperkuat  kemampuan  permodalan  usaha  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan pada KSP Kopdit  Obor Mas  Cabang  Pasar  Tingkat,  dapat  dikatakan  bahwa  impelementasi  pemberian  kredit  usaha rakyat  kepada  peminjam  KUR  melibatkan  serangkaian  langkah  dan  proses  yang  dirancang untuk memastikan bahwa pinjaman disalurkan dengan efektif kepada pelaku usaha kecil dan mikro.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  bersama  Ibu  Roneni  Sisilia  (Manager) mengatakkan  Sebelum  melakukan  pemberian  pinjaman,  ada  beberapa  persyaratan  atau prosedur yang harus di lakukan dan dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pinjman KUR
yaitu  untuk  memenuhi  persyaratan  pinjaman  dimana  peminjam  sudah  menjadi  anggota koperasi Obor Mas Cabang Pasar Tingkat, melampirkan Foto copy KTP suami istri 1 lembar, melampirkan  Foto  copy  KK  1  lembar,  melampirkan  Surat  keterangan  Usaha  yang  sudah berjalan 6 bulan, melampirkan Surat Izin usaha dari Desa atau Lurah, melampirkan hasil idep slik OJK suami istri, melampirkan foto usah, bila anggota mengajukan pinjaman KUR Super Mikro dan KUR Mikro, bagi calon peminjam mengajukan KUR Kecil wajib ikut serta dalam program
Penyelenggaran  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ketenagakerjaan  sesui  dengan  ketentuan peraturan perundang-undang di bidang penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jangka  waktu  pembayaran  iuran  sesuai  dengan  jangaka  waktu  KUR  yang  bersangkutan  dan dibuktikan dengan fotocopy bukti pembayaraan iuran BPJS ketenagakerjaaan, telah mengikuti diklat  pendidikan  dasar  sehari  atau  diklat Financial  Literacy yang  dibuktikan  dengan  foto copy  sertefikat  pendidikan  dasar  sehari  atau  foto  copy  setefikat  Financial  Sehari  peminjam bila  anggota  mengajukan  pinjaman  dengan  nominal  yang  besar  ada  kesepakatan  antara peminjam  dengan  koperasi  dimana  ada  jaminan  berupa,  Alat-alat  rumah  tangga/  elektronik, BPKB (dilengkapi dengan foto kendaraan), Sertifikat tanah. Muhammad dan Hamaya, (2019), dalam penelitianya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Merdeka Cabang Ternate)” menjelaskan bahwa Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat  (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:  tahap  permohonan  kredit,  tahap  peninjauan  dan  analisis  kredit  (tahap  pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/akad kredit.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Pelaksanaan  Pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada  KSP  Kopdit  Obor  Mas Cabang  Pasar  Tingkat  sebelum  melakukan  pemberian  pinjaman,  ada  beberapa  persyaratan atau prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pinjaman KUR pada KSP Kopdit Obor Mas yaitu persyaratan atau jaminan sebagai bukti pengambilan kredit  di  koperasi  seperti  sudah  menjadi  anggota  di  KSP  Kopdit  Obor  Mas, foto  copy KTP suami dan istri 1 lembar, foto copy KK 1 lembar, surat keterangan usaha yang sudah berjalan enam bulan dari desa atau lurah. Jaminan pinjaman berupa alat-alat rumah tangga atau barang elektronik,  BPKB  (dilengkapai  foto  kendaraan),  sertifikat  tanah.  pemberian  pinjaman  KUR pada KSP Kopdit Obor  Mas  Cabang Pasar Tingkat  untuk  modal usaha  melakukan beberapa
tahapan  pengecekan  terhadap  anggota  yang  mengajukan  pinjaman,  antara  lain  melengkapi persyaratan  kredit,  tahapan  awal  yang  dilakukan  oleh  anggota  peminjam  yang  akan mengajukan  permohonan  kredit  untuk  modal  usaha  adalah  melengkapi  seluruh  persyaratan pinjaman yang telah ditentukan oleh KSP Kopdit Obor Mas. Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat sudah menerapkan pemberian KUR.

## DAFTAR RUJUKAN
Goo, E. E. K., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in  Presentation  of  Financial  Reports  KSP  KOPDIT  Tuke  Jung  Head  Office. International  Journal  of  Economics,  Management,  Business  and  Social  Science
(IJEMBIS) Peer-Reviewed – International Journal , 3 (2), 129–139. https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/arti%0Dcle/view/120
Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). Standar Akuntansi Keuangan . Salemba Empat.
Lewar,  M.  V.  N.,  Tokan,  M.  G.  M.,  &  Rangga,  Y.  D.  P.  (2023).  Kinerja  Keuangan  pada Kantor  Pusat  KSP  Kopdit  Pintu  Air  Rotat  Ditinjau  dari  ROI,  ROA  dan  ROE. Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  Dan  Syariah  (EKUITAS) , 4 (4),  1342−1351. https://doi.org/DOI 10.47065/ekuitas.v4i4.3436
Mitan,  W.,  Dilliana,  S.  M.,  &  Meyer,  R.  T.  (2021).  Pengaruh  Fraud  Diamond  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Laporan  Keuangan  pada  Koperasi  Kredit  Sube  Huter.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 7 (5), 212–217. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5521568
Mudassir,  A.,  Saleh,  Dj.,  &  Nasrulhaq.  (2020).  Efektivitas  Penyaluran  KUR  (Kredit  Usaha Rakyat) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik , 1 (2), 381–393. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3683/2995 Muhammad, A., & Hamaya, B. (2019). Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Studi  Kasus  Bank  BRI  Merdeka  Cabang  Ternate).
De Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 1 (1), 30–45. https://doi.org/https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1416
Mulyana, Y., Rosid, A., & Nurhayati. (2023). Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Pada  Umkm  Di  Kabupaten  Bandung. Business  Preneur:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Bisnis , 2 (2), 102–122. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/bp.v2i2.3504
Patty,  T.  F.  Q.,  Aurelia,  P.  N.,  &  Diliana,  S.  M.  (2023).  Application  of  Good  Corporate Governance  Principles  to  the  Quality  of  Financial  Statements. Neo  Journal  of Economy and Social Humanities , 2 (2), 89–99.
https://doi.org/https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i2.105
Poling,  M.  Y.,  Herdi,  H.,  &  Lamawitak,  P.  L.  (2023).  Analisis  Peranan  Koperasi  Simpan Pinjam  Dalam  Upaya  Pengembangan  UMKM  Pada  KSP  Kopdit  Ikamala. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) , 1 (2).
Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian Indonesia . (1992).
Wati,  N.  P.  P.,  Mahendrawati,  N.  L.  M.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2021).  Tanggung  Jawab  Pihak Asuransi  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Bank  Dalam  Hal  Debitur  Meninggal  Dunia.
Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 196–201.
https://doi.org/https://10.22225/jkh.2.1.2996.196-201