TOL TRANS SUMATERA: Mekanisme Sikap Proaktif dan Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah di Masyarakat Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
Usman Raidar 1 , Handi Mulianingsih 2 , Benjamin 3 , Agus Hadiawan 4
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme-mekanisme,  hambatan-hambatan, dan  factor-faktor  pelaksanaan  dan  sikap  proaktif  masyarakat  dalam  melepasan  hak  atas tanah  dalam  pembangunan  JTTS  di  Desa  Agom.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Sumber  data  dalam  kajian  ini  berupa  data primer  dan  skunder.  Data  primer  di  dapatkan  dari  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara. Informan dalam penelitian ini, yaitu tim pembebasan lahan dari Kementrian PUPR Provinsi Lampung, Kepala Desa Agom, warga Desa Agom yang terkena dampak pembangunan JTTS, tokoh masyarakat Desa Agom, Kepala Dusun di Desa Agom. Data sekunder  dalam  penelitian ini didapatkan  dari  berbagai  surat  kabar,  BPS,  dan  penelitian terdahulu  dengan  tema  yang  sama.  Teknik  analsis  dalam,  yaitu  reduksi  data,  penyajian data,  verifikasi  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa,  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  yaitu  tahap perencanaan,  tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan    atau  pengadaan  dan  tahap penyerahan  hasil.  Selanjutnya,  hambatan  yang  ditemui  yaitu  mayoritas  warga  yang terkena  pembebasan  lahan  bukan  warga  Desa  Agom,  beberapa  warga  tidak  tepat  waktu dalam  mengumpulkan  data  kepemilikan,  bermasalahnya  bukti  kepemilikan  tanah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak  atas  tanah  pembangunan  JTTS  di  Desa  Agom,  yaitu  kebijakan  ganti  rugi  yang menguntungkan,  pemahaman  pentingnya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum, kualitas layanan publik yang baik, peran kepala desa, dan juga ada faktor pemaksaan atau takut akan sanksi.
Kata  Kunci:  Tol  Trans  Sumatera,  Mekanisme,  Sikap  Proaktif,  Pelaksanaan,  Pelepasan Hak Atas Tanah

## ABSTRACT
This study aims to determine the mechanisms, obstacles, and implementation factors and the  proactive  attitude  of  the  community  in  relinquishing  their  land  rights  in  the development of JTTS in Agom Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data sources in this study are primary and secondary data. Primary data is obtained from observation, documentation, and interviews. The informants in this study were the land acquisition team from the Ministry of Public Works and Housing in Lampung Province, the Head of Agom Village, Agom Village residents who were affected by  the  JTTS  development,  Agom  Village  community  leaders,  and  the  Hamlet  Head  in Agom  Village.  Secondary  data  in  this  study  were  obtained  from  various  newspapers, BPS,  and  previous  research  with  the  same  theme.  Internal  analysis  techniques,  namely data reduction, data presentation, data verification, and drawing conclusions. The results of  this  study  indicate  that  the  land  rights  release  mechanism  consists  of  several  stages,
namely  the  planning  stage,  the  preparation  stage,  the  implementation  or  procurement stage and the result submission stage. Furthermore, the obstacles encountered were that the majority of residents affected by land acquisition were not residents of Agom Village, some residents were not timely in collecting ownership data, problems with proof of land ownership.  Then,  the  factors  that  affect  the  proactive  attitude  of  the  community  in relinquishing  their  rights  to  land  for  the  development  of  JTTS  in  Agom  Village,  namely favorable compensation policies, understanding of the importance of development for the public  interest,  good  quality  of  public  services,  the  role  of  the  village  head,  and  also coercion factors. or fear of sanctions.
Keywords:  Trans  Sumatra  Toll  Road,  Mechanism,  Proactive  Attitude,  Implementation, Release of Land Rights

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  penduduk  Indonesia  berimplikasi  terhadap  penggunaan lahan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  temasuk  rakyat  Inegarandonesia. Ketika lahan sebagai bagian dari kebutuan, maka menjadikan lahan sebagai objek yang  selalu  diperebutkan.  Hal  ini  tentu  menyebabkan  tanah  sebagai  komoditas yang  selalu  menjadi  pokok  perdebatan,  terutama  mengenai  hak  atas  tanah  itu sendiri.
Fenomena  tersebut  tentu  menjadi  lebih  rumit  ketika  lahan  yang  tersedia semakin menipis ditambah lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah.  Dari  data  BPS  (2010)  menunjukkan  bahwa,  jumlah  penduduk Indoesna sebesar 237,6 juta  jiwa lebih. Dari total jumlah penduduk sebanyak itu, dapat memiliki dampak kepada meningkatnya penggunaan lahan, terutama dalam penggunaan  lahan  sebagai  tempat  tinggal  seperti  tumah  dan  perkantoran, infrastruktur seperti akses jalan, lahan produksi seperti pertanian dan perkebunan, dan  lain  sebagainya.  Sehingga  lahan  menjadi  rentan  dalam  hal  sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, tanah dapat sebagai komoditas yang ditiperebutkan antar berbagai pihak yang berkepentingan atas tanah tersbut.
Dalam  beberapa  kasus,  pelepasan  hak  katas  tanah  sering  terjadi  antara negara dan rakyat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana negara menyediakan akses kepada  seluruh  rakyatnya.  Di  samping  itu  juga  negara  harus  memikirkan bagaimana negara harus menyediakan tanah untuk akses jalan sebagai bagian dari penyediaan  infrastruktur  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Ketika  kedua  hal  ini saling  beririsan  menjadi  suatu  kebutuhan,  maka  negara  harus  merancang  suatu kebijakan dalam bentuk program yang harus diselesaikan. Hal ini tentu berkaitan
dengan  pemenuhan  kebutuhan  untuk  mencapai  kesejahteraan  tersebut.  Di  sisi yang  berbeda,  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mau  tidak  mau  bersentuhan  juga dengan  rakyat  yang  memiliki  tanah,  karena  negara  tentu  memiliki  lahan  terbatas sehingga memerlukan tanah rakyat sebagai akses jalan yang akan dilalui tersebut. Irisan-irisan  seperti  inilah  membuat  Negara  dan  rakyat  sering  bersentuhan mengenai  kepentingan  dalam  pembebasan  tanah  untuk  penyediaan  akses  jalan. Apalagi  keberadaan  infrastruktur  masih  sanagat  minim,  sehingga  membutuhkan infrastruktur  yang  lebih  banyak.  Tujuannya,  yaitu  dapat  menjadi  stimulus ekonomi  nasional,  sehingga  lebih  meningkat  yang  kemudian  mencapai kesejahteraan  bagi  masyarakat,  dan  serta  dapat  memiliki  kemampuan  daya  saing global  yang  lebih  tangguh  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38 Tahun 2015).
Dalam  kepentingan  pembangunan  dalam  taraf  global,  infrastruktur  yang paling  diusahakan  untuk  dibangun  yaitu  berupa  akses  jalan  sebagai  sarana  arus barang yang masuk dan keluar, sehingga ekonomi nasional dapat berjalan dengan sangat  baik.  Oleh  karena  itu,  akses  jalan  yang  memberikan  dampak  yang  besar bagi  ekonomi  bangsa  dan  negara,  yang  memiliki  dampak  secara  langsung terhadap rakyat. Dengan demikian, pembukaan akses jalan seperti jalan tol dapat memberikan pengaruh posisf terhadap pembangunan bangsa dan negara. Jalan tol inilah  sebagai  bagian  dari  ikhtiar  pemerintah  untuk  mencapai  kesejahteraan. Mengacu  hal  tersebut,  pemerintah  sedang  menjalankan  pembangunan infrastruktur  baru  berupa  pembangunan  Jalan  Tol,  di  antaranya  Jalan  Tol  Trans Sumatera.
Pembangunann  jalan  tol  tersebut  tujuannyan  untuk  mencapai  pemerataan serta  memangkas  waktu  tempuh  bagi  arus  barang  dan  jasa,  sehingga  dapat mencapai  efesiensi  dan  efektifitas  dalam  pelayanan.  Selain  itu,  dapata memberikan  dampak  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  merata  ke  daerah-daerah yang  sedang  pesat  perkembnagnannya,  salah  satunya  di  Pulau  Sumatera (Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005). Di samping itu, pembangunan jalan tol tras sumatera dapat mempercepat jaringan kerja antara desa dan kota, serta dapat mempercepat  akses  jalan  dalam  menghubungkan  wilayah  yang  ada  di  pusat  dan daerah (Bappenas, 2004).
Dengan adanya kebutuhan akan jalan tersebut, maka mau tidak mau lahan yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  begitu  banyak, sehingga  pemerintah  harus  menemukan  cara  dalam  memenuhi  kebutuhan  lahan tersebut.  Karena  lahan  miliki  pemerintah  sangat  terbatas,  sehingga  pemerintah membutuhankan  lahan  milik  masyarakat  untuk  pembangunan  jalan  tols  tersebut. Oleh  karena  itu,  tanah-tanah  milik  masyarakat  juga  harus  dibebaskan  untuk pembangunan  jalan  tol  Trans  Sumatera  (Antara,  2015).  Meskipun  dalam pembebasan ini dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat pemilik lahan, karena    lahan  tersbut  sebagai  sumber  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat. Namun,  atas  dasar  pertimbangan  investasi  jangka  panjang,  masyarakat  kadang rela melepaskan lahan mereka untuk pembangunan jalan tol.
Dalam beberapa studi kasus yang pernah dikaji, pelepasan hak atas tanah untuk  kepentingan  umum  tidak  urung  berujung  peristiwa  konflik  antara pemerintah  dan  rakyat.  Proses  pembebasan  lahan  oleh  pemerintah  pada  proyek- proyek  pembangunan  yang  pernah  dilakukan  kadangkala  menimbulkan  konflik antara  pemerintah  melawan  rakyat.  Seperti  misalnya  masalah  yang  terjadi  pada pembangunan  Jembatan  Suramadu  dalam  pembebasan  lahan  mengakibatkan jangka  waktu  penyelesaian  cukup  lama,  yaitu  hingga  19  tahun.  Dalam  proses pelepasan  hak  atas  tanah  dalam  pembangunan  jembatan  tersebut  menciptakan beberapa konflik antara masyarakat Madura dengan Pemerintah Daerah setempat. Konlik  tersebbut  dipicu  oleh  proses  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  tidak  sesuai dengan  harapan  masyarakat  dan  pemerintah.  Ketika  kesepakatan  ganti  rugi  tidak terjadi  dengan  baik,  kemudian  pelepasan  tersbut  cendrung  manipolatif  dan  tidak demokratif,  ketidakmauan  maasyarakat  dalam  melepaskan  tanah  mereka,  serta penggunaan cara persuasive dalam pembebasan lahan membuat pembangunan itu menuai polemik (Basri, 2013).
Hambatan dan konflik dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum bukanlah  hal  asing  yang  kita  dengar,  karena  biasanya  pembebasan  lahan  tersbut selalu diwarnai ketegangan antara pemerintah melawan masyarakat. Namun, akan menjadi  menarik  ketika  pembebasan  lahan  atau  pelepasan  tanah  rakyat  tidak disertai  dengan  peristiwa  konflik.  Apa  yang  terjadi  di  pembangunan  jalan  Tol Trans  Sumatera  di  Lampung,  khususnya  di  Desa  Agom,  Kecamatan  Kalianda,
Lampung  Selatan  tidaklah  terjadi  konflik  dalam  proses  pembangunannya. Malahan masyarakat mendukung dan menyambut gembira pembangunan tersbut, sehingga  pelepasan  hak  atas  tanah  tidak  diwarnai  dengan  konflik  antara pemerintah  dan  masyarakat  (obsevasi  dan  wawancara,  januari  2018).  Oleh karenea  itu,  pelaksanaan    pelepasan  hak  atas  tanah  di  desa  agom  menarik  untuk dikaji,  terutama  mengenai  bagaimana  mekanisme-mekanisme  Pelaksanaan  dan Sikap Proaktif Masyarakat dalam melepasan hak Atas Tanah mereka.
Selain  itu,  dengan  adanya  kajian  akan  membuka  diskursus  mengenai  apa saja  hambatan-hambatan  dalam  proses  pelaksanaan  pelepasan  hak  atas  tanah untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Secara  khusus  tentu  kajian  ini memberikan  pengetahuan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi    sikap proaktif masyarakat Desa Agom dalam melepaskan hak atas tanah mereka. Oleh kaerna  itu,  kajian  mengenai  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  tidak  menimbulkan konflik  di  Desa  Agom  menarik  untuk  dikaji  sebagai  suatu  pengetahuan  yang berbsifat umum. Sehingga dapat menjadi solusi dalam menyediakn pelepasan hak atas tanah selanjutnya yang selalu diwarnai dengan konflik lahan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengadaan Tanah sebagai Legitimasi Pelepasan Hak Atas Tanah
Dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dijelaskan bahwa, pengadaan  tanah  merupakan  suatu  proses  penyediaan  tanah  dengan  memberikan ganti  rugi  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak  untuk  menerima  ganti rugi  tersbut.  Artinya,  ketika  suatu  lahan  yang  dikuasi  masyarakat  ingin  dipakai oleh  pemerintah  harus  dengan  cara  memberikan  imbalan  yang  setimpal  berupa ganti  rugi  atas  tanah  yang  diambil  tersbut.  Segala  jenis  kegiatan  yang berhubungan  dengan  pembebasan  lahan  milik  masyarakat  harus  diberikan pergantian  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengambilalihan hak atas tanah yang mau dilepaskan atau dipindah namakan. Ini menunjukkan  bahwa  segala  model  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh pemerintah  yang  dapat  berupa  ruang  di  atas  atau  di  bawah  tanah,  bagunan  yang berada di dalam atau di atas tanah, dan segala jenis benda yang berkaitan dengan memiliki  nilai  yyang  harus  diganti  rugikan  jikalau  terjadi  pengadaan  atas  tanah yang dikuasasi oleh masyarakat sebelumnya (Ismaya, 2013).
Secara  garis  besar,  pengadaan  atas  tanah  di  bagi  menjadi  ada  dua,  yaitu pengadaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  lahan oleh  pemerintah  demi  mencapai  kesejahteraan  umum,  dan  pengadaan  yang dilakukan  oleh  swasta  untuk  kepentingan  swasta  pula.  Dalam  memenuhi kepentingan  umum,  pembebasan  lahan  tentu  harus  bertujuan  untuk  kepentingan bangsa dan negara, dengan maksud mencapai kesejahteraan kepada seluruh rakyat (Ismaya,  2013).  UU  Nomor  2  Tahun  2012  telah  mengamanatkan  bahwa pengadaan  tanah  demi    kepentingan  masyarakat  harus  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  untuk  mencapai  suatu  kemakmuran  dan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Walaupun  demikian,  setiap  model pengadaan  tersbut,  walaupun  demi  kepentingan  umum  namun  harus  tetap memperhatikan  hak-hak  yang  melekat  di  tanah  atau  lahan  yang  mau  dibebaskan untuk pengandaan tersbut.
Peraturan peresiden nomor 71 tahun 2012 pasal 2 telah memberikan suatu arahan  bahwa,  ketika  pengadaan  tanah  oleh  pemerintah  harus  selalu  dilakukan dengan  penuh  rasa  kemanusiaan,  keadilan,  kesejahteraan,  kesepakatan  tanpa paksaan,  keterbukaan,  dan  berkelanjutan.  Setiap  lembaga  pemerintah  yang melakukan  pembangunan  dan  memerlukan  tanah  masyarkat  harus  melakukan penyelesaian hak atas tanah atau lahan  yang ingin dibebaskan. Namun walaupun demikian,  ketika  terjadi  keadaan  mendesak  seperti  bencana  alam,  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak harus menyelesaikan hak-hak yang melekat dalam  lahan  atau  tanah  tersbut.  Pemerintah  dapat  langsung  membangun  segala fasilitas  umum  tanpa  persetujuan  pemiliknya.  Setiap  lahan  atau  tanah  yang  telah dikuasi  oleh  pemerintah  harus  tetap  didaftarkan  hak  kepemilikan  atas  tanah tersbut.  Oleh  karena  itu,  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus memiliki  dana,  di  mana  dananya  ditanggung  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah yang melakukan pembebasan atas tanah terbut.
Hambatan yang muncul ketika terjadi pembebasan tanah untuk pengadaan tanah  dapat  berupa  bukti  otentik  kepemilikan  atas  tanah;  pemilik  lahan  tidak dating  ketika  jadawal  pengumpulan  data  fisik  tanah;  susahnya  melakukan koordinasi akibat orang yang memiliki tanah untuk di bebaskan berdomisili diluar
wilayah  tempat  tanahnya  berada,  dan  yang  peling  parah  tanah  yang  ingin  di bebaskan dalam kondisi masih disengketakan (Oktaviana, 2015)

## Sikap Proaktif Masyarakat dalam Pembangunan
Pembangunan  memiliki  makna  yang  begitu  kompleks.  Karena  makna tersbut  memiliki  implikasi  dalam  sendi  kehidupan  masyarakat.  Pembangunan bukan hanya menyangkut bagaimana masyarakat mengembangkan dirinya, tetapi juga  bagaimana  aspek  lain  dapat  dikombinasikan  untuk  menciptakan keharmonisan  sehingga  menciptakan  sautu  kesejahteraan.  Pembangunan  akan dapat menyebabkan suatu perubahanp-perubahan yang secara langsung atau tidak langsung  memiliki  dampak  kepada  kehidpan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pembangunan harus dapat di dukung oleh semua pihak tak terkecuali masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu kesejahteraan (Lubis, 2009),
Pembangunan  yang  terencana  dengan  baik  dapat  merubah  bukan  hanya individu masyarakat. Namun juga merubah sendi bahkan struktur masyarakat itu sendiri.  Sinergi  dari  semua  komponen  masyarakat  dan  pemerintah  akan  menjadi penentu  dalam  melihat  hasil  akhir  dalam  proses  pembangunan.  Oleh  karena  itu, pembangunan akan menjadi suatu yang bermanfaat manakala seikap dan sifat dari semua komponen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berperan  serta  dalam  Pembangunan  tersebut.  Jika  hal  tersbut  dilakukan,  tentu kemiskinan  di  masyarakat  dapat  diatasi,  sehingga  masyarakat  dapat  menikmati kesejahteraannya secara hakiki (Nur, 2014).
Dengan  melihat  begitu  pentingnya  peran  serta  masyarkat  dalam  proses pembangunan,  di  mana  hasil  akhirnya  ditentukan  oleh  bagaimana  peran  serta masyarakat  dalam  proses  pembangunan.  Maka  ada  beberaoa  factor  pengaruh sikap  proaktif  masyarakat.  Factor-faktor  tersbut  dapat  berupa  suatu  hal  yang positif  dalam  pembanguan.  Factor  tersbut  berupa:  1)  kualitas  layanan  publik (public service quality) ; 2) pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa atau kepala cama;  3)  sanksi;  4)  pemahaman  terhadap  pentingnya  pembangunan  untuk kepentingan  umum;  dan  5)  kesadaran  masyarakat  untuk  mentaati  hukum  (Lubis, 2009:186;  Supriyadi,  2010:161-162;  Sari  dkk,  2015:76;  Sefriani,  2011:422-423; dan Yulianita, 2009:1).

## METODE
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Sumber data  dalam  kajian  ini    berupa  data  primer  dan  skunder.  Data  primer  di  dapatkan dari  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini dipilih berdasarkan kriteria informan  yang meliputi berapa hal diantaranya,  yaitu 1)  anggota  masyarakat  yang  terkena  langsung  pembebasan  lahan  dalam pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  (JTTS).  2)  tim-tim  yang  terlibat  dalam pelepasan  tanah  yang  dibebaskan.  3)  beberapa  individu  yang  memiliki  informasi mengenai  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  di  Desa  Agom.  Berdasarkan kreteria  tesebut,  maka  dalam  penelitian  ini  ditetnukan  enam  informan,  yaitu pertama ,  tim  pembebasan  lahan  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan  Rakyat  Provinsi  Lampung,  kepala  urusan  tata  usaha. Kedua ,  Kepala Desa  Agom  yang  juga  termasuk  kedalam  tim  satuan  tugas  pelepasan  hak  atas tanah dari desa untuk pembangunan jalan tol trans sumatera. Ketiga , warga Desa Agom  yang  terkena  dampak  dari  adanya  pembangunan  jalan  tol  trans  sumatera. Keempat ,  tokoh  masyarakat  yang  keberadaannya  cukup  terpandang  ditengah masyarakat Desa Agom. Kelima , warga yang tinggal di desa agom yang memiliki lahan yang direlakan untuk pembangunan jalan tol. Keenam , Kepala Dusun yang berada di Desa Agom.
Selanjutnya,  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  berbagai surat  kabar,  seperti  antara.com,  kompasiana.com,  BPS,  dan  penelitian  terdahulu dengan tema yang sama. Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  model  analisis  seperti  yang  telah  diberikan  oleh Miles  dan  Huberman  (1984),  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  data, dan  menarik  kesimpulan.  Tahapan  dalam  teknik  analisis  data  tersbut  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Antara  satu  bagian dengan bagian yang lain saling terkait, sehingga analisis dalam penelitian tersbut dilakukan  secara  berkesinambungan.  Tujuannya  tentu  untuk  mengetahui mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Trans Sumatera  (JTTS).  Lalu  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah mereka (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Dasar  hukum  pembagunan  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera (JTTS)  mengacu  kepada  Peraturan  Presiden  (Perpres)  RI  No.  100  Tahun  2014, Perpres No. 3 Tahun 2016, dan Perpres No. 58 Tahun 2017. Pembangunan Jalan Tol  Trans  Sumatera  (JTTS)  akan  melewati  setidaknya  tiga  kabupaten,  yakni Kabupaten  Lampung  Selatan,  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Dan  Kabupaten Pesawaran. Dari ketiga kabupaten tersbut, ruas jalan tol akan melewati tiga belas kecamatan dan tiga puluh desa di Lampung Selatan, satu kecamatan dan tiga desa di  Kabupaten  Pesawaran,  dan  empat  kecamatan  dan  empat  belas  desa  di Kabupaten  Lampung  Tengah.  Pengerjaan  ruas  jalan  tol  tersbut  dilakukan  dalam kurun waktu empat bulan dengan membaskan lahan seluas 2.100 hektare dengan total anggaran sebesar Rp3 Triliun.
Dalam  pembebasan  lahan  tersebut,  masyarakat  cukup  menyambut  baik, sehingga  pembangunan  dapat  dilakukan  dengan  lancar.  Masyarakat  sangat menyambut  positif  pembebasan  lahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  lewat BUMN dengan melibatkan pemerintah daerah juga. Dinamika pembangunan jalan tol  tersebut  diwarnai  dengan  harapan  masyarakat  dimana  mereka  sangat mengharapkan pihak yang terkait melakukan pembebasan lahan dengan cara-cara yang  baik  serta  dengan  memberikan  ganti  tugi  yang  sesuai.  Sehingga  mereka dapat  menjalankan  usaha-usaha  baru  dari  hasil  penjualan  lahan  mereka (Wawancara tim pembebasan tanah, 2018; wawancara warga Desa Agom, 2018; dan wawancara tokoh masyarakat dan Kepala Desa Agom, 2018)
Jalan  Tol  Trans  Sumatera  dibangun  dengan  melewati  ruas  jalan  dari Bakauheni,  Lampung  Selatan  ke  Kota  Bandar  Lampung,  kemudian  menuju  ke Terbanggi Besar, Lampung Tengah dengan panjang 140,41 km. Jalan tols tersebut melewati  rute  yang  dimulai  dari  Pelabuhan  Bakauheni  sampai  ke  Terbanggi Besar,  selanjutnya  diteruskan  sampai  ke  wilayah  Lampung  yang  lain  yang berbatasan  langsung  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sampasi  saat  ini  tahap penyelesaian pembangunan dan sebagian ruas jalan telah dibuka (Wawancara Tim Pembebasan Lahan, 2018).
Mekanisme pembebasan lahan dan pelepasan hak atas tanah.
Mekanisme pelepasan hak atas tanah terdiri dari beberapa tahapan,  yaitu tahap  perencanaan,  tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan  atau  pengadaan  dan tahap  penyerahan  hasil.  Pada  setiap  tahap  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah dibentuk tim khusus untuk menangani segala agenda, seperti tim persiapan  yang menghandle seluruh  kegiatan-kegiatan  yang  berlangsung  pada  saat  tahap persiapan.  Begitu  juga  pada  tahap  pelaksanaan  atau  pengadaan  tanah,  tim pelaksana tanah melaksanakan tugasnya pada saat tahap pelaksanaan pengadaan tanah dilangsungkan.

## Tahap  Perencanaan
Dalam  tahap  perencanaan,  instansi  yang  membutuhkan  tanah  untuk membangun  suatu  fasilitas  umum  harus  membuat  dokumen-dokumen perencanaan terlebih dahulu berdasarkan aturan perundang-undangan  yang telah ditetapkan.  Pada  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  ini,  instansi  yang memerlukan tanah adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung.
Pada tahap  perencanaan  ada beberapa output yaitu  pertama, menentukan letak  dan  luas  tanah  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans Sumatera di Provinsi Lampung dengan cara menentukan titik center line melalui titik  koordinat.  Setelah  menentukan  titik center  line Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menentukan patok kanan kiri sehingga lebar jalan tol  dapat  diketahui  besarannya.  Kedua,  menentukan design pembangunan  Jalan Tol  Trans  Sumatera  baik  secara  keseluruhan  maupun  secara  khusus  di  Provinsi Lampung.  Dalam mendesign pembangunan  jalan  tol  ini  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  menentukan interchange jalan  tol  di  setiap kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Kabupaten  Pesawaran,  dan Kabupaten  Lampung Tengah. Interchange yang dimaksud adalah simpang susun yang berada di jalan tol atau dapat dikatakan sebagai gate masuk dan gate keluar. Untuk  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  di  Provinsi  Lampung  sendiri  terdiri  dari  9 interchange .  Setelah design pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  selesai ditentukan maka panjang  Jalan Tol di Provinsi Lampung adalah 147 km dengan
lebar 120 m. Kedua output tersebut dikerjakan selama bulan Januari 2015 hingga kini.
Pada  rencana  awal design pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  di Provinsi  Lampung  salah  satu interchange berada  di  Desa  Agom,  Kecamatan Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Namun interchange ini  sifatnya  sangat fleksibel sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keadaan  di  lapang.  Hal  tersebut  di kemukakan oleh S (2018) dalam hasil wawancara sebagai berikut:
“Design  interchange itu  sifatnya  bisa  berubah  tergantung dengan  kebutuhan  daripada gate itu  sendiri,  misalnya  yang tadinya  direncanakan  oleh  PU  misalnya  titik  keempat interchangenya itu  ada  di  Natar  tiba-tiba  karena  untuk kepentingan  bandara  kemudian  akhirnya  dipindahkan  ke Sidomulyo, itu mungkin terjadi.”
Selanjutnya  dalam  tahap  persiapan,  hal  yang  dilakukan  yaitu  mulai  dari membentuk tim satuan tugas  (satgas), sosialisasi rencana pembangunan jalan tol, pendataan  awal  lokasi,  konsultasi  publik,  dan  surat  keputusan  gubernur  tentang penetapan lokasi (penlok). Dalam membentuk tim satuan tugas (satgas), kegiatan awal  yang  dilakukan,  yaitu  mengadakan  rapat  koordinasi  antara  perwakilan  dari Pemerintah  Provinsi,  perwakilan  dari  Kementeriaan  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat,  perwakilan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi dan  Kabupaten,  dan  perwakilan  aparat  pemerintah  kabupaten  serta  aparat  desa. Agenda  yang  dilaksanakan  pada  saat  itu  adalah  membentuk  tim  satuan  tugas (satgas) persiapan pelepasan hak atas tanah.
Hasil dari rapat koordinasi, terbentuk tim satgas persiapan pelepasan hak atas  tanah  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  Agom,  Kakanwil  BPN  Lampung Selatan, Kapolsek,  Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinmas)  di  Desa  Agom,  Bintara  Pembinaan  dan  Keamanan  Ketertiban Masyarakat  (Babinkamtibmas),  Sekretaris  Camat  Kalianda  dan  Sekretaris  Desa Agom.  Pada  tahap  persiapan  ini  diketuai  oleh  Asisten  II  Sekertaris  Daerah Provinsi Lampung.
Setelah  melakukan  rapat  koordinasi  sehingga  membentuk  satgas, selanjutnya  dilakukan  Sosialisasi  Rencana  Pembangunan  Jalan  Tol.  Tim persiapan pelepasan hak atas tanah melakukan sosialisasi kepada warga di Balai Desa  Agom  pada  April  2015.    Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  My,
warga  yang  terkena  dampak  pembangunan  jalan  tol  diundang secara  resmi  oleh tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  dari  provinsi  melalui  aparat  desa.  Pada saat sosialisasi dilaksanakan, My pun menyatakan bahwa tidak semua warga yang tanahnya terkena pembebasan hadir, hanya sekitar 60% yang hadir dari total 115 warga yang terkena pembebasan lahan (Hasil FGD, 2018; dan wawancara, 2018).
Hal tersebut terjadi karena tim satgas kesulitan untuk menghubungi para pemilik  tanah  yang  berdomisili  di  luar  Desa  Agom.  Tim  satgas  persiapan pelepasan  hak  atas  tanah  telah  berusaha  untuk  menemukan  para  pemilik  tanah dengan  menghubungi  para  pengkavling  tanah,  namun  hal  tersebut  kurang memberikan  dampak  yang  signifikan  karena  tanah  tersebut  sudah  berpindah tangan lebih dari 2 (dua) kali. Selain itu, berita di media cetak juga kian menyebar secara  luas  sehingga  dapat  membantu  tim  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk menemukan  para  pemilik  tanah.  Dalam  sosialisasi  ini  tim  persiapan  pelepasan hak atas tanah menyampaikan kepada warga bahwa akan segera dibangun sebuah fasilitas umum, yaitu jalan tol. Pada pertemuan tersebut, tim persiapan pelepasan hak atas tanah menjelaskan maksud dan tujuan  rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol  Trans  Sumatera  berdasarkan  patok  yang  telah  ditentukan  pada  tahap perencanaan.
Tim persiapan pelepasan hak atas tanah memberitahu kepada warga bahwa tanah  yang  dimiliki  oleh  mereka  termasuk  kedalam  lahan  yang  dilewati pembangunan  jalan  tol  berdasarkan  patok center  line, patok  kanan  kiri  dan interchange yang telah dilakukan oleh tim perencanaan pelepasan hak atas tanah. Selain  itu,  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  juga  memberitahu  kepada warga  mengenai  tata  cara  atau  prosedur  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah. Sembari  melakukan  sosialisasi,  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah membagikan formulir pendaftaran kepemilikan tanah kepada warga yang terkena pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  jalan  tol.  Dimana  formulir  tersebut berisikan  tentang identitas warga,  yaitu  nama, alamat, nomor telepon, dasar hak kepemilikan tanah, luas bangunan dan jumlah tanam tumbuh yang dimiliki.
Kondisi    selama  berlangsungnya  sosialisasi    tersebut    kondusif.    Tidak terlihat  penolakan  dari  warga  Desa  Agom  yang  terkena  pembebasan  lahan
mengenai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Namun, beberapa warga ada yang merasa resah  mengenai besaran  ganti rugi  yang akan didapatkannya  nanti. Berikut penjelasan  yang diberikan oleh H (2018) dalam hasil wawancara: “Pada saat  sosialisasi  banyak  permasalahan  itu  dari  masyarakat  sendiri,  sebetulnya masyarakat ingin tau berapa nilai ganti rugi yang kami dapat nantinya.”
Pada  saat  sosialisasi  ini  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  tidak memberikan  kesempatan  tanya  jawab  kepada  warga.  Tim  persiapan  pelepasan hak  atas  tanah  menyikapi  keresahan  beberapa  warga  dengan  meyakini  mereka bahwa  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ini  tidak  mungkin  merugikan. Agenda sosialisasi pada saat itu ditutup dengan kondusif walaupun ada beberapa warga yang memendam keresahannya.
Pada  tahap  pendataan  awal  lokasi  ini  dilakukan  setelah  sosialisasi diselenggarakan  dan  mendapatkan  tanggapan  baik  dari  warga  mengenai pembangunan jalan tol di  Provinsi  Lampung.  Berselang beberapa  waktu  setelah sosialisasi dilaksanakan,  tim persiapan pelepasan hak  atas tanah kembali datang ke Desa Agom untuk melakukan pendataan lokasi. Proses pendataan awal lokasi ini  dimulai  April  2015.  Pendataan  awal  lokasi  ini  dilakukan  oleh  BPN  Provinsi Lampung  dan  BPN  Kabupaten  Lampung  Selatan  dan  didampingi  oleh  Kepala Desa  Agom  beserta  aparat  lainnya,  proses  pendataan  awal  lokasi  ini  juga  tak luput  dari  pengawasan  tim  satgas  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah.  BPN mengukur dan mendata obyek pengadaan tanah, yaitu berupa kepemilikan tanam tumbuh  dan  bangunan  milik  warga  yang  nanti  akan  terkena  gusur  untuk pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Pada  pendataan  awal  lokasi  ini,  BPN yang  didampingi  oleh  tim  satgas  berhasil  mendata  sebanyak  91  warga  yang terkena  dampak  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Kepala  Desa  Agom kesulitan  dalam  menemukan  para  pemilik  tanah  yang  berdomisili  diluar  Desa Agom.  Proses  pendataan  awal  lokasi  ini  masih  dilaksanakan  hingga  semua bidang tanah diketahui pemiliknya.
Hal  seanjutnya  yaitu,  melakukan  konsultasi  public  yang  merupakan pertemuan  antara  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  dengan  warga  yang kedua  setelah  sosialisasi.  Para  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan  kembali diundang secara resmi oleh kepala desa untuk dapat menghadiri konsultasi publik
di  Balai  Desa  Agom  pada  Mei  2015.  Undangan  konsultasi  publik  ini  diterima oleh  warga  1  (satu)  minggu  sebelum  konsultasi  publik  dilaksanakan.  Tingkat kehadiran  warga  dalam  konsultasi  publik  ini  meningkat  jika  dibandingkan dengan kehadiran warga pada sosialisasi lalu. Pada konsultasi publik ini terdapat 75%  warga  yang  hadir.  Konsultasi  publik  ini  selain  dihadiri  oleh  tim  satgas persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  dan  para  warga  yang  terkena  pembebasan lahan, dihadiri juga oleh beberapa aparat Desa Agom dan dipimpin langsung oleh ketua  tim  satgas  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah.  Agenda  dalam  konsultasi publik  ini  merupakan  forum  tanya  jawab  antara  warga  dengan  tim  persiapan pelepasan hak atas tanah mengenai segala sesuatu tentang pembebasan lahan.
Dimana  sebelum  melakukan  tanya  jawab,  ketua  tim  satgas  persiapan pelepasan  hak  atas  tanah  menyampaikan  beberapa  dasar  hukum  yang  dijadikan acuan dalam  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah.  Penyampaian  mengenai dasar  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah  dilakukan  agar  para  warga  memahami bahwa tim pelepasan hak atas tanah bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Selama  konsultasi  publik  berjalan,  beberapa  warga  Desa  Agom  sangat  aktif bertanya  kepada  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  mengenai  hal-hal  yang menjadi  keresahan  mereka  sejak  awal  sosialisasi  dilaksanakan.  Salah  satu  yang menjadi  keresahan  para  warga  yaitu  mengenai  besaran  ganti  rugi  yang  akan mereka  dapatkan  nantinya.  Berikut  penuturan  masukkan  dari  salah  satu  warga Desa  Agom  yang  cukup  aktif  dalam  konsultasi  publik,  M  (2018),  yaitu:  “Saya mendukung  program  pemerintah  untuk  pembangunan  tetapi  dengan    catatan bahwa  jangan  sampe  masyarakat  dirugikan,  jangan dirugikan dalam arti kata memberi penilaian rendah kepada tanah masyarakat.”
Selain  memberi  masukan,  M  juga  mengajukan  pertanyaan  kepada  tim persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  tentang  harga  tanah  per  meternya.  Pada dasarnya hampir seluruh warga  yang hadir dalam konsultasi publik ini memiliki rasa penasaran  yang sama mengenai besaran ganti rugi  yang akan diterima. Tim persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  menjawab  seluruh  pertanyaan    dan menerima  masukan  dari  warga  secara  terbuka.  Menjawab  pertanyaan  tentang harga tanah per meter seperti yang diajukan oleh M, tim persiapan pelepasan hak atas  tanah  mengatakan  bahwa  besaran  ganti  rugi  secara  kasar  berada  pada
kisaran Rp 180.000/m2  sampai dengan Rp 350.000/m2. Pada saat itu tim belum bisa  memastikan  secara  langsung  tentang  jumlah  besaran  yang  akan  diterima oleh  warga  karena  ada  tim  khusus  yang  bertugas  memberi  penilaian  terhadap jumlah besaran ganti rugi.
Ketika mendengar  penilaian  harga tanah  tersebut,  keresahan  warga  yang terkena pembebasan lahan sedikit mengurang. Dengan harga sekian warga tidak merasa  dirugikan  dengan  adanya  pembangunan  jalan  tol  ini.  Pada  akhir  agenda konsultasi publik ini tim persiapan pelepasan hak atas tanah menanyakan kepada warga pemilik tanah mengenai pernerimaan atau penolakan atas lokasi yang telah ditetapkan  untuk  dibangun  jalan  tol.  Pada  saat  itu,  seluruh  warga  yang menghadiri  konsultasi  publik  menyatakan  setuju  atas  pembangunan  jalan  tol. Persetujuan  dari  warga  yang  tanahnya  terkena  pembebasan  lahan  tersebut dinyatakan dalam penandatanganan mereka pada berita acara.
Berita  acara  yang  sudah  ditandatangani  oleh  warga  pada  saat  konsultasi publik  sebagai  tanda  kesepakatan  antara  warga  yang  memiliki  lahan  dengan Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  bahwa  warga  siap melepaskan kepemilikan lahannya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di  Provinsi  Lampung.  Langkah  selanjutnya  adalah  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  melakukan  permohonan  kepada  Gubernur Lampung  mengenai  penetapan  lokasi  jalan  tol.  Surat  keputusan  gubernur  resmi dikeluarkan pada Juli 2015. Surat keputusan tentang penetapan lokasi ini sebagai bukti  bahwa  Jalan  Tol  Trans Sumatera  di  Provinsi  Lampung sudah  layak  untuk dilaksanakan pembangunannya.

## Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan, hal yang dilakukan, yaitu membentuk tim satgas pelaksana,  pengumpulan  data  kepemilikan  tanah,  validasi  data  kepemilikan, penilaian  ganti  kerugian  untuk  tanah  yang  akan  dibebaskan,  musyawarah penetepan  besaran  dan  bentuk  ganti  kerugian,  dan  pemberian    ganti    rugi.  Tim satgas  pelaksana  melakukan  tugas  pelepasan  hak  atas  tanah  ini  diketuai  oleh Kepala Kantor Wilayah  (Kakanwil)  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi Lampung.  Mekanisme  pelaksanaan  pelepasan  hak  atas  tanah  di  Desa  Agom sendiri  diketuai  oleh  Kakanwil  BPN  Lampung  Selatan.  Hal  ini  dikarenakan
Kakanwil  BPN  Provinsi  Lampung  mendelegasikan  wewenangnya  kepada Kakanwil  BPN  di  setiap  kabupaten  yang  dilewati  pembangunan  jalan  tol  untuk mempermudah  proses pelepasan hak atas tanah ini. Seperti pada tahap persiapan sebelumnya,  tahap  pelaksanaan  ini  juga  dibantu  oleh  Kepala  Desa  Agom, Kapolsek  Tanjung  Bintang,  Komandan  Rayon  Militer  (Danramil)  Tanjung Bintang,  Bintara  Pembina  Desa  (Babinmas)  di  Desa  Agom,  Bintara  Pembinaan dan  Keamanan  Ketertiban  Masyarakat  (Babinkamtibmas),  Sekretaris  Camat Tanjung Bintang dan Sekretaris Desa Agom.
Pada  tahap  pelaksanaan  ini  diawali  dengan  proses  pengumpulan  data kepemilikan  tanah  warga.  Seluruh  warga  yang  tanahnya  terkena  dampak pembangunan  jalan  tol,  baik  yang  hadir  dalam  sosialisasi  ataupun  yang  tidak hadir dalam sosialisasi harus mengumpulkan formulir yang telah dibagikan pada saat  sosialisasi  sebelumnya  beserta  dilengkapi  dengan  data  kepemilikan tanahnya. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai syarat untuk penilaian besaran ganti  kerugian.  Data  kepemilikan  tanah  yang  harus  dikumpulkan  sebagai  arsip untuk  penilaian  ganti  kerugian,  terdiri  dari  formulir  pendaftaran  kepemilikan tanah, foto  copy surat  tanah, foto  copy Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan foto copy Kartu  Keluarga  (KK).  Kemudian  data-data  tersebut  dikumpulkan  kepada tim pelaksana pelepasan hak atas tanah melalui kepala desa atau sekretaris desa. Posko atau office untuk mengumpulkan data tersebut bertempatan di Balai Desa Agom. Warga diberi waktu 2 (dua) minggu untuk mengumpulkan berkas-berkas tersebut  oleh  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah.  Namun  pada pelaksanaanya  warga  mengumpulkan  data  kepemilikan  lebih  dari  waktu  yang ditentukan,  bahkan  hingga  September  2015  masih  ada  warga  yang  datang  ke Balai  Desa  Agom  untuk  mengumpulkan  data  kepemilikannya.  Kebanyakan warga  yang  telat  mengumpulkan  data  kepemilikannya  berasal  dari  luar  Desa Agom.
Ketika  tim  satgas  menghubungi  warga  yang  berdomisili  diluar  Desa Agom,  mereka  memiliki  alasan  masing-masing  ketika  diingatkan  untuk  segera mengumpulkan  berkas  kepemilikan  tanahnya.  Alasan  yang  diterima  oleh  tim satgas  pada  waktu  itu  adalah  beberapa  warga  sibuk  bekerja  sehingga  belum mempunyai  waktu  luang  untuk  menyerahkan  data-data  kepemilikan  ke  Balai
Desa  Agom.  Menghadapi  alasan  tersebut,  tim  pelepasan  hak  atas  tanah khususnya  Kepala  Desa  Agom  beserta  aparatnya  selalu  mengingatkan  warga yang  belum  mengumpulkan  berkas  setiap  hari.  Untuk  warga  Desa  Agom diingatkan secara langsung sedangkan warga yang berdomisili diluar Desa Agom diingatkan  melalui  telepon.    Keterlambatan  warga  dalam  mengumpulkan  data kepemilikan  karena  ada  beberapa  alas  bukti  kepemilikan  tanahnya  belum  atas nama  pemilik.  Hal  tersebut  terjadi  karena  warga  membeli  tanah  kavlingan  dan belum  sempat  untuk  membuat  sertifikat  tersebut  menjadi  atas  namanya.  Dilain kejadian,  ada  juga  pemilik  lahan  tersebut  sudah  meninggal  dan  sertifikat tanahnya  belum  dibalik  nama  oleh  ahli  warisnya.  Penjelasan  tersebut  mengutip dari  wawancara  dengan  Y  (2018),  yaitu  “Permasalahannya  itu  balik  nama, kebanyakan  sertifikat  yang  dijual  belikan  belum  dibalik  nama.  Kadang  punya surat tapi karena orang tuanya udah meninggal belum diahli wariskan. Otomatis harus ngurus itu dulu.”
Beberapa  warga  yang  mengumpulkan  data  kepemilikannya  tidak  tepat waktu sesuai jadwal tersebut tidak menghalangi tahapan selanjutnya. Hanya saja mereka  yang  telat  dalam  pengumpulan  data  maka  tahapan  selanjutnya  yang mereka  harus  jalani  juga  mengalami  keterlambatan.  Selanjutnya  tim  pelaksana pelepasan hak atas tanah melaksanakan tugasnya yaitu, mencocokkan data antara formulir  yang  telah  diisi  dan  diserahkan  oleh  warga  dengan  pendataan  awal lokasi  yang  telah  dilakukan  oleh  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah.  Hal tersebut seperti dijelaskan oleh S (2018) sebagai berikut:
“Bener gak nih misalnya punya si A di Desa Agom, di STA sekian, alas dasarnya adalah sertifikat, luas tanahnya 200/m2, diliat sama BPN bener apa enggak, oo bener, kemudian tanam tumbuhnya ada 10 pohon pisang, diliat  bener,  dan  rumahnya  semi  permanen  yang  luasnya  misalnya 100/m2, oiya bener”
Ketika data yang dicocokan tersebut dikatakan valid, maka tim pelaksana pelepasan hak atas tanah menyerahkan data-data tersebut kepada Kakanwil BPN Provinsi Lampung untuk mengajukan permintaan penilaian ganti rugi kepada tim appraisal melalui Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Setelah  data-data  kepemilikan  tanah  warga  sudah  diterima  oleh Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  saatnya  tim  appraisal
menjalankan tugasnya untuk menilai ganti kerugian yang adil. Tim appraisal atau Konsultan  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  yang  berada  dibawah  naungan Kementerian  Keuangan  bersifat independent. Cara  kerja  tim  appraisal  yang bersifat independent ini  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  pihak  manapun.  Acuan yang  dijadikan  tim  appraisal  ini  dalam  menentukan  besaran  ganti  rugi berdasarkan  Peraturan  Menkeu  No.  13/PMK/2013  (APBN).  Tim  appraisal melakukan penilaian ganti kerugian untuk tanah yang akan dibebaskan ini selama 2  (dua)  minggu.  Jadi  penilaian  ganti  kerugian  ini  berdasarkan  kecocokan  data dari pendataan yang telah dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah dan data- data  kepemilikan  warga  yang  dikumpulkan.  Kemudian output dari    penilaian ganti    rugi    ini    adalah    data  nominatif.    Data  nominatif  ini  berisikan  rincian besaran  ganti  rugi  tiap-tiap  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan.  Berikut penjelasan  dari  S  (2018)  mengenai  data  nominative,  yaitu  “Data  nominatif  itu isinya tanah si A luasannya sekian, dasar alas kepemilikkannya sertifikat, jumlah tanam tumbuhnya sekian, nilainya sekian.”
Tahap  selanjutnya  yaitu  musyawarah  tentang  penetapan  besaran  dan bentuk  ganti  kerugian.  Setelah  tim  appraisal  selesai  melakukan  penilaian terhadap  besaran  ganti  rugi  dan  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah mengeluarkan  data  nominatif  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan,  maka  tim pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  kembali  lagi  mendatangi  warga  untuk membuat  kesepakatan  bersama  mengenai  besaran  dan  bentuk  ganti  rugi. Pertemuan  ini  adalah  pertemuan  ketiga  antara  tim  pelepasan  hak  atas  tanah dengan  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan.  Seperti  pada  pertemuan- pertemuan  sebelumnya,  warga  diundang  melalui  kepala  desa  atau  aparat  desa lainnya.  Pada  saat  itu,  musyawarah  tentang  penetapan  besaran dan bentuk ganti kerugian dilaksanakan di Balai Desa Agom pada  Oktober 2015. Hampir seluruh warga yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera hadir dalam kegiatan musyawarah tersebut.
Mengetahui  agenda dari  musyawarah  adalah  pengumuman  besaran  ganti rugi, warga yang terkena pembebasan lahan datang dengan sangat antusias untuk mengetahui  besaran  hak  yang  akan  diperolehnya.  Tim  pelaksana  pelepasan  hak atas  tanah  memberitahu  kepada  seluruh  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan
secara detail dari  hasil  penilaian  tim  appraisal.  Dari  hasil  penyampaian  tim pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  terdapat  perbedaan  respon  dari  warga. Sebagian besar warga setuju atas penilaian  yang diberikan, namun ada beberapa warga  yang  kurang  setuju.  Beberapa  warga  yang  kurang  setuju  atas  penilaian tersebut  mengajukan  pertanyaan  kepada  tim  pelaksana pelepasan hak atas tanah karena warga tersebut merasa penilaian  yang  dilakukan  oleh  tim  appraisal  tidak adil. Berikut penuturan dari informan yang bernama M (2018):
“Masalahnya kan kita ini kan dideket dengan kota madya, dideket ground breaking, lokasi  kita  ini  lokasi  perkebunan  semua.  Sebagian  diantaranya itu  ada  yang  udah  dijual  masyarakat,  oleh  pembeli  dikavling-kavlingin.
Nah  yang  sudah  di  kavling-kavling  ini  dihargai 350.000/m2 sedangkan yang  tidak  dikavling  dihargai  180.000/m2,  jadi  perbedaannya  hampir 100%, disitu bapak agak kurang setuju. Secara tim penilaiannya gimana? Padahal semua lokasinya sama perkebunan.”
Pada saat musyawarah penetapan dan bentuk ganti rugi ini, tim appraisal tidak hadir sehingga informasi mengenai penetapan jumlah ganti rugi secara jelas tidak  didapatkan  oleh  warga.  Menanggapi  keluhan  dan  pertanyaan  dari  M,  tim pelaksana  pelepasan hak  atas tanah  hanya  dapat  menjawab bahwa  nilai  tersebut yang  menilai  tim  appraisal  berdasarkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  M merasa  kurang  puas  atas  jawaban  yang  diberikan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas tanah.  Kemudian  A  mengajukan  keberatan  atas  jumlah  tanam  tumbuh  yang tertera  pada  data  nominatif  miliknya.  Jumlah  tanam  tumbuh  yang  tertulis  pada data  nominatif tidak sesuai dengan jumlah sesungguhnya  yang beliau miliki.  Di lahan  perkebunannya  A  memiliki  87  pohon  karet  namun  pada  data  nominatif hanya  tertera  61  pohon  karet.  A  secara  langsung  menanyakan  kepada  tim pelaksana pelepasan hak atas tanah mengenai ketidaksesuaian yang terjadi.
Warga  dan  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  berdiskusi  panjang lebar  mengenai  hal-hal  yang  membuat  mereka  merasa  kurang  puas.  Untuk permasalahan  tanam  tumbuh  milik  A,  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah pada saat itu menyatakan siap untuk melakukan pendataan ulang ke kebun milik A. Ketika seluruh warga yang hadir pada saat itu tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan,  maka  selanjutnya  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah menanyakan  kepada  warga  tentang  bentuk  ganti  rugi  yang  akan  diterima.  Tim
pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  menawarkan  bentuk  ganti  rugi  ini  dapat berupa uang, sebidang tanah atau bangunan rumah yang baru.
Seluruh warga yang terkena pembebasan lahan menyetujui bahwa bentuk ganti rugi dari adanya pembangunan mega proyek ini berupa uang. Ketika warga menginginkan  bentuk  ganti  ruginya  berupa  uang,  maka  mereka  diharuskan membuka  rekening  di  bank  yang  mempunyai connecting dengan  pemerintah, seperti Bank  Lampung,  Bank  BNI,  Bank Mandiri  atau Bank BRI. Pada saat itu, warga  yang  terkena  pembebasan  lahan  kompak  memilih  Bank  Mandiri  sebagai prantara  pembayaran  ganti  rugi.  Pembukaan  rekening  di  Bank  Mandiri  tidak dapat ditangguhkan. Pembukaan rekening tersebut harus dilakukan langsung oleh pemilik tanah yang namanya tertera di sertifikat atau alas kepemilikan lainnya.
Warga  yang telah setuju dengan jumlah ganti rugi  yang tertera pada  data nominatif dan bentuk ganti ruginya berupa uang serta akan membuka rekening di Bank  Mandiri  langsung  diarahkan  untuk  menandatangani  berita  acara  sebagai bentuk  kesepakatan  bersama  oleh  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah. Sedangkan warga yang masih merasa belum puas akan meneruskan musyawarah untuk mendapatkan suatu  kesepakatan. M bersama tim pelaksana pelepasan hak atas tanah berbicara secara mendalam mengenai ketidakpuasan atas besaran ganti rugi.  Kepala  Desa  Agom  menyadarkan  M    bahwa  pembangunan  Jalan  Tol Trans  Sumatera  ini  akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.
Setelah  dilakukan  mediasi  dan  berpikir  lebih  jauh,  pada  akhirnya  M pun  menyetujui  besaran  yang  telah  ditetapkan.  M  telah  menyadari  bahwa pembangunan jalan tol ini untuk pembangunan fasilitas umum dan sebagai warga negara  Indonesia  yang  baik,  beliau  harus  mendukung  dan  berkontribusi  untuk kemajuan  negaranya.  M  juga  menyadari  jika  beliau  tetap  pada  keputusan  awal, beliau harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan secara otomatis beliau  akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Pada akhirnya, M menandatangani berita acara musyawarah penetapan dan bentuk ganti rugi  yang menandakan  bahwa M telah merelakan kepemilikan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan.
Setelah  musyawarah  penetapan  besaran  dan  bentuk  ganti  rugi  selesai dilaksanakan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Proses  pengajuan  pencairan  dana  tersebut  memakan  waktu  kurang  lebih  7  hari kerja.  Setelah  dana  ganti  rugi  pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  Jalan  Tol Trans  Sumatera  ini  cair,  maka  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah membayarkannya kepada warga yang berhak melalui Bank Mandiri.
Tahapan terakhir  yang ditunggu-tunggu warga adalah tahapan pemberian ganti  kerugian.  Seperti  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  kedua  belah  pihak, yaitu  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan  dan  tim  pelepasan  hak  atas  tanah, pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Mandiri. Seluruh warga yang telah melengkapi  syarat  administrasi  bisa  langsung  mendapatkan  haknya  berupa sejumlah  uang.  Pada  tahap  ini  terjadi  proses  jual  beli,  ketika  uang  ganti  rugi sudah  masuk  kedalam  rekening  masing-masing  warga,  maka  mereka  pun  harus menyerahkan  bukti  alas  kepemilikan  yang  asli  kepada  tim  pelepasan  hak  atas tanah.
Dengan demikian, tahapan pemberian ganti rugi  yang dilaksanakan pada November  2015  di  Balai  Desa  Agom  menandakan  bahwa  kepemilikan  tanah milik  warga  telah  resmi  menjadi  tanah  milik  negara  dan  siap  untuk  dibangun Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Sedangkan  untuk  warga  yang  mengumpulkan  syarat administrasinya  terlambat,  maka  uang  ganti  rugi  yang  diterima  pun  akan mengalami keterlambatan. Tim pelaksana pelepasan hak atas tanah memberikan jangka  waktu  7  (tujuh)  haru  kerja  kepada  warga  untuk  tetap  berada  atau menguasai  tanahnya.  Jangka  waktu  satu  minggu  yang  diberikan  oleh  tim pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  tersebut  digunakan  warga  untuk mempersiapkan  segala  hal.  Seperti  salah  satu  informan,  S  yang  rumahnya terkena  pembebasan  lahan,  beliau  baru  merubuhkan  rumahnya  tepat  di  hari ketujuh setelah pembayaran ganti rugi.
Menurut  keterangan  dari  S,  dalam  kurun  waktu  7  hari  tersebut  beliau mencari rumah baru yang cocok untuk ditempatkan untuk keluarganya. Pada saat itu  beliau  mencari  sebuah  rumah  di  daerah  sukabumi.  Beliau  dan  keluarga memutuskan  untuk  membeli  rumah  baru  dan  tidak  membangun  rumah  baru karena jika ingin membangun rumah baru beliau membutuhkan waktu yang lebih lama.  Selain  mencari  rumah  baru,  beliau  juga  mencicil  memindahkan  barang- barang  ketempat  anaknya  yang  juga  tinggal  di  Desa  Agom,  karena  untuk
sementara  waktu  beliau  akan  tinggal  bersama  anaknya  sampai  mendapatkan rumah  baru.  B  menyatakan  bahwa  hingga  proses  pembayaran  ganti  rugi  ini dilaksanakan di Desa Agom, masih terdapat 8 bidang tanah yang belum diketahui siapa  pemiliknya.  Hal  tersebut  terjadi  karena  kepemilikan  tanah  sudah  berganti tangan  lebih  dari  2  (dua)  orang  sehingga  sulit  untuk  menemukan  siapa pemiliknya.  Namun,  Kepala Desa  Agom beserta aparatnya telah menyampaikan amanat kepada para  pekerja  yang membangun  jalan  tol,  jika  ada  warga  pemilik tanah yang datang maka arahkan untuk datang ke Balai Desa Agom.

## Tahap Penyerahan Hasil
Tahap  penyerahan  hasil  merupakan  tahap  akhir  yang dilakukan  oleh  tim pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah.  Dimana  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas tanah  memberikan  hasil  pembebasan  lahan  kepada  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  yang  telah  menerima  alas kepemilikan  tanah  masing-masing warga  wajib  mendaftarkan  tanah  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa langsung memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Demikian tahapan mekanisme pelepasan hak atas tanah  yang telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012,  mulai  dari  tahapan  perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap penyerahan hasil. Tahapan demi tahapan  telah  dilaksanakan  pada  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera,  khusunya  di  Desa  Agom  Kecamatan Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Disetiap  tahapan tersebut telah terjadi kerjasama  yang baik dari setiap pihak  yang terkait. Tim pembebasan lahan, baik tim  persiapan  maupun  tim  pelaksanaan  telah  melakukan  tugasnya  dengan  baik, hal tersebut dapat terjadi berkat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan warga Desa Agom sendiri.

## Hambatan  dalam  Mekanisme  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah
Setelah melewati berbagai tahapan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  di  Desa  Agom    dapat disimpulkan  beberapa  hambatan  yang  ditemui  yaitu  mayoritas  warga  yang terkena  pembebasan  lahan  bukan  warga  Desa  Agom  sehingga  sulit  untuk
mengetahui  pemilik  lahan  tersebut.  Ketika  pemilik  lahan  tidak  diketahui keberadaannya,  maka  berpengaruh  pada  tahapan-tahapan  selanjutnya,  yaitu pendataan  awal  lokasi  dan  pengumpulan  data  kepemilikan  tanah  warga.  Selain itu,  beberapa  warga  tidak  tepat  waktu  dalam  mengumpulkan  data  kepemilikan. Hal  tersebut  terjadi  karena  sulitnya  berkoordinasi  dengan  warga  pemilik  lahan yang  berasal  dari  luar  Desa  Agom  dan  beberapa  alasan  lainnya  seperti  belum mempunyai waktu luang untuk mengumpulkan data-data kepemilikan tanah.
Hambatan terakhir yang ditemukan adalah bukti kepemilikan tanah warga yang  belum  dibalik  nama  oleh  pemilik  tanah  sekarang.  Pada  beberapa  kasus tanah yang berupa warisan belum dibalik nama oleh ahli warisnya sehingga ahli waris tersebut harus mengurus sertifikat tanahnya terlebih dahulu.
Sikap  Proaktif  dalam Pelepasan Hak Atas Tanah
Masyarakat bersikap proaktif dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sikap  proaktif  masyarakat  dalam  pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya di Desa Agom, di antaranya kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman akan pentingnya  pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  kualitas  layanan  publik yang  baik,  peran  kepala  desa  dan  juga  ada  faktor  pemaksaan  atau  takut  akan sanksi. Kelima faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## a. Kebijakan Ganti Rugi yang Menguntungkan
Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  Pasal  2  telah  menjelaskan  secara detail mengenai  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum harus  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan  keselarasan.  Menciptakan  keadilan  antara  pemerintah  dan  masyarakat memang tidaklah mudah. Namun, pemerintah khususnya tim pelepasan hak atas tanah  telah  mencoba  untuk  bersikap  adil  disetiap  putusannya  terlebih  pada kebijakan ganti rugi. Kebijakan ganti rugi  yang berlaku sekarang lebih memihak pada  rakyat  kecil,  hal  itu  dibuktikan  dengan  besaran  ganti  rugi  yang  telah diterima oleh warga yang terkena pembebasan lahan.
Pada  dasarnya  harga  tanah  di  Desa Agom  pada  tahun  2015  adalah  Rp. 180.000/m2. Tanah  yang terkena pembebasan lahan  di Desa Agom diberi harga
Rp.  180.000/m2  dan  Rp.  350.000/m2.  Dimana  tanah  yang  memiliki  luas  tidak begitu luas diberi harga Rp. 350.000/m2  sedangkan luas tanah yang sangat besar diberi harga Rp. 180.000/m2. Tanah yang tidak begitu luas tersebut seperti sawah dan tanah kavlingan, sedangkan lahan perkebunan  yang sangat luas dan sifatnya sebagai lahan investasi.
Kebijakan tersebut diambil pemerintah atau tim pelepasan hak atas tanah atas  berbagai  pertimbangan.  Salah  satu  pertimbangannya  adalah  rakyat  yang berasal dari kalangan bawah atau rakyat kecil. Harga ganti rugi Rp. 350.000/m2 dirasa  sangat  cukup  untuk  menggantikan  kepemilikan  tanah  rakyat  kecil.  Tidak hanya tanah yang diperhitungkan, melainkan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut  serta  tanam  tumbuhnya.  Sehingga  dengan  harga  ganti  rugi  tersebut warga dapat membeli tanah kembali bahkan dapat membeli 2 (dua) kali lipat dar luas tanah sebeelumnya.
Sebaliknya  juga  demikian,  lahan-lahan  yang  memiliki  luas  hingga berhektar-  hektar  diberi  harga  ganti  rugi  Rp.  180.000/m2.  Kalkulasi keseluruhan    yang  menjadi  pertimbangan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah, dengan luas tanah yang begitu luas lalu dikalikan dengan  harga  ganti rugi maka hasil  akhirnya  dirasa  sudah  sangat  cukup.  Jika  pemilik  lahan  tersebut  menjual tanahnya  pada  orang  lain,  belum  tentu  akan  mendapatkan  harga  yang  sama dengan harga ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ini.
Disamping  itu  juga  penilain  ganti  rugi  tidak  hanya  sebatas  tanah, bangunan dan tanam tumbuh saja. Kerugian ekonomis lainnya yang dialami oleh warga selama mekanisme pelepasan hak atas tanah juga digantikan. Seperti pada saat  warga  yang    memiliki    sebuah    usaha,    dimana    usaha  tersebut    terkena imbas    selama  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  dan  pemilik  usaha  tersebut mengalami  defisit.  Oleh  karena  itu,  tim  pelepasan  hak  atas  tanah  juga menggantikan defisit yang dialami pemilik warung selama mekanisme pelepasan hak  atas  tanah berlangsung. Selain itu, warga yang rumahnya tergusur kemudian pemilik  rumah  harus  pindah  ke  tampat  lain  dan  membutuhkan  jasa  angkutan untuk  mengangkut  barang-barangnya,  maka  pemilik  rumah  akan  mendapatkan penggantian  uang  jasa  angkutan  dari  tim  pelepasan  hak  atas  tanah.  Hal  ini
sebagaimana  mengutip  informasi  yang  disampaikan  oleh  S  (2018)  sebagai berikut:
“Nilai  penantian  dia  artinya  pada  saat  dia  mau  pindah  itu  dia butuh ongkos buat angkutan, butuh pajak buat membangun rumah kembali  atau  dia  punya  usaha  yang  tiba-tiba  dalam  proses pembebasan lahan ini tidak menguntungkan maka akan kita ganti. Misalkan  dia  punya  warung,  selama  sosialisasi  sampe pembebasan  lahan  misalnya  katakanlah  6  bulan,  yang  mana warung dia ini tadi untungnya sebulan sejuta, tiba-tiba adanya ini jadi  menurun  jadi  setengah  juta,  berarti  punya kerugian setengah juta. Maka setengah juta dikali dengan 6 bulan itu nya juga kami bayarkan.”
Hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  R  sebagaimana  dalam  hasil wawancara.  Sebagai  salah  satu  warga  yang  rumahnya  tergusur,  R  (2018) menyatakan  mengenai  kebijikan  ganti  untung  yang  telah  diterimanya  sebagai berikut:
“Ya  bagus  sih  kebijakan  yang  sekarang  ini,  ganti  untung,  duit yang diberikan sesuai. Kita mau beli tanah lagi dengan uang segitu ya  cukup,  terus  untungnya  gini  lho  sekarang  kita  udah  dikasih duit,  rumah  kita  yang  digusurpun  boleh  diambil  lagi. Contohnya  tuh  kayak  genteng,  kayu-kayunya    itu    boleh diambil,   disitu   untungnya.”
R sangat setuju dengan kebijakan  yang berlaku sekarang ini, beliau  yang berlatar  belakang  sebagai  seorang  buruh  merasa  tidak  dirugikan  dengan  adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini. R merasa sangat cukup dengan uang ganti  rugi  yang  didapatkannya.  Dengan  uang  tersebut  R  dapat  membeli  rumah yang  baru,  walaupun  untuk  sementara  ini  beliau  tinggal  bersama  anaknya  yang juga berdomisili di Desa Agom.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disumpulkan  bahwa  kebijakan  ganti  rugi untuk  saat  ini  adalah  ganti  rugi  yang  menguntungkan.  Warga  yang  terkena pembebasan  lahan  dan  warga  yang  terkena  imbas  dari  adanya  pembangunan Jalan  Tol  Trans  Sumatera  ini  dijunjung  kesejahteraannya.  Mereka  mendapatkan ganti  rugi  atas  lahan,  bangunan,  tanam  tumbuh,  nilai  ekonomis,  dan  nilai nonfisiknya. Kebijakan yang sangat bijaksana ini membuat warga sangat proaktif dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah.
b. Pemahaman   Pembangunan   untuk   Kepentingan Umum
Saat ini masyarakat selalu menginginkan perubahan dalam kehidupannya. Pastinya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya yang diinginkan oleh setiap masyarakat.  Suatu  perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat  dapat  terealisasikan dengan  berbagai  macam  bentuk,  salah  satunya  adalah  dengan  adanya pembangunan  fisik.  Pemerintah  sekarang  sedang  gencar-gencarnya  membangun fasilitas umum untuk memperbaiki keadaan negara ini. Upaya pemerintah dalam memperbaiki  keadaan  negara  ini  membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat sendiri.  Dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  di  Provinsi  Lampung mendapatkan  dukungan  posotif  dari  masyarakat,  khususnya  warga  yang terkena pembebasan  lahan  di  Desa  Agom.  Letak  Desa  Agom  yang  tidak  terlalu  plosok mengakibatkan  warga  mudah  menerima  suatu  perubahan  dari  kehidupannya. Pada dasarnya warga  yang terkena pembebasan lahan di   Desa Agom juga telah menginginkan perubahan dalam hidupnya.
Dengan  adanya  pembangunan  jalan  tol  ini,  warga  paham  bahwa  tidak hanya  pemerintah  yang  merasakan  keuntungannya  tetapi  mereka  juga  akan merasakan  keuntungan  dari  adanya  pembangunan  ini.  Berikut  apa  yang  telah disampaikan  oleh  S  (2018)  dalam  hasil  wawancara,  yaitu  “Ya  ini  kan  untuk kepentingan  kita  juga  ya  mba,  ya  sebenernya  kita  juga  gak  mau  sih  ya  pindah dari sini tapi kan buat kepentingan umum, ya gak papalah.”
Para  informan  dalam  penelitian  ini  telah  mengetahui  keuntungan- keuntungan  yang  akan  dirasakan  dengan  adanya  pembangunan  jalan  tol  di  kota tempat  mereka  tinggal.  Warga  paham  bahwa  nantinya  mereka  dapat  merasakan akses yang  mudah  dan  waktu  yang  lebih  efisien  jika  ingin  berpergian  keluar kota,  berkunjung  ke  provinsi  lain,  bahkan  ke  lain  pulau.  Selain  itu,  dengan adanya  pembangunan  jalan  tol  ini  beberapa  warga  juga  telah  memiliki  cita-cita untuk membuka usaha, terlebih gate masuk dan keluar jalan tol kota madya ada di Desa  Agom.  Pada  kasus-kasus  konflik  pembebasan  lahan  sebelumnya diakibatkan banyak warga bersikap acuh tak acuh akan pembangunan. Sifat open minded yang  dimiliki  warga  Desa  Agom  terhadap  suatu  perubahan  dalam kehidupannya  dapat  membuat  mereka  paham.  Pemahaman  akan  pentingnya pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  dimiliki  warga  dapat  menjadi
modal  dalam  lancarnya  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah.  Pemahaman tersebut sebagai wujud kesiapan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi.
c. Kualitas Layanan Publik
Pada banyak kasus terdahulu, pemerintah dalam menghadapi masyarakat bersikap  arogan  dan  hanya  mementingkan  keuntungan  yang  akan  didapatkan tanpa melihat kesejahteraan rakyatnya. Selain itu juga, prosedur  yang tidak jelas juga  sering  diterapkan  oleh  pemerintah.  Padahal  kualitas  pada  layanan  publik sangat  menentukan  sikap  masyarakat.  Layanan  publik  yang  diberikan  oleh  tim pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  ini sangat  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  prosedur  mekanisme  pelepasan  hak  atas tanah  yang  jelas  dan  tidak  berbelit-belit.  Para  anggota  tim  pelepasan  hak  atas tanah  memberikan  layanan terbaiknya   dalam   melaksanakan   tugasnya.   Ada tiga  layanan    terbaik    yang  diciptakan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah  yaitu sebagai berikut:

## 1. Transparasi mekanisme pemberian ganti rugi
Tim  pelepasan  hak  atas  tanah  sejak  awal  telah  memberitahu  dan menjelaskan  kepada  warga  yang  tanahnya  terkena  pembebasan  lahan  untuk pembangunan  jalan  tol  tentang  prosedur  mekanisme  pemberian  ganti  rugi. Kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  sebelum  warga  yang  terkena pembebasan lahan mendapatkan haknya telah dijelaskan oleh tim pelepasan  hak atas tanah secara transparan dan tidak ada  yang ditutup-tutupi. Secara tegas dan lugas tim pelepasan hak atas tanah menyampaikan kepada warga bahwa mereka harus mengumpulkan formulir dan berkas kepemilikan tanahnya  yang kemudian tim appraisal akan menentukan besaran ganti rugi berdasarkan kecocokan antara berkas  kepemilikan  tanah  warga  dengan  pengukuran  yang  dilakukan  oleh  tim persiapan pelepasan hak  atas  tanah.  Setelah  besaran  ganti  rugi  telah  keluar  dan kesepakatan  atas  bentuk  ganti  rugi  yang  berupa  uang,  maka  warga  harus membuka  rekening  disebuah  bank  yang  memiliki  konektifitas  dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan transparasi  yang diberikan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah  tersebut  membuat  warga  yang terkena  pembebasan  lahan  mengikuti  segala  prosedur  yang  telah  ditetapkan.
Didukung  dengan  kebijakan  pembebasan  lahan  saat  ini  yang  sangat menguntungkan warga yang terkena dampak pembangunan.

## 2. Komunikasi
Komunikasi  dua  arah  yang  dilakukan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah Kualitas publik yang baik juga ditandai dengan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah.  Pada  setiap  pertemuan  seperti soasialisasi,  konsultasi  publik,  dan  musyawarah  bentuk  ganti  rugi,  tim pelepasan      hak      atas      tanah      memberi      kesempatan      warga      untuk mengeluarkan      aspirasi      atau      keluhan-keluhan      mengenai      mekanisme pelepasan  hak  atas  tanah.  Seperti  pada  saat  konsultasi  publik  diselenggarakan, tim  pelepasan  hak  atas  tanah  menyampaikan  dasar  hukum  yang  digunakan sebagai  acuan  dalam  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  kepada  warga  yang terkena  pembebasan  tanah,  kemudian  warga  diberi  kesempatan  oleh  tim pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  memberikan  tanggapan  atas  apa  yang  telah disampaikan.  Pada  saat  itu,  warga  yang  terkena  pembebasan  lahan  memberikan respon  berupa  pertanyaan  mengenai  besaran  ganti  rugi.  Tim  pelepasan hak atas tanah  menjawab  pertanyaan  tersebut  bahwa  yang  menilai  besaran  ganti  rugi bukan  mereka  tetapi  tim  appraisal.  Pada  saat  itu  tim  pelepasan  hak  atas  tanah hanya  bisa  memberikan  kisaran  harga  yang  akan  diberikan.  Sehingga  pada  saat konsultasi  publik  terjadi  interaksi  yang  cukup  komunikatif  antara  tim  pelepasan hak atas tanah dengan warga yang terkena pembebasan tanah.
Terlebih  pada  saat  musyawarah  penetapan  dan  bentuk  ganti  rugi dilaksanakan,  warga  diberi  kebebasan  untuk  menyampaikan unek-unek yang selama    ini    menjadi    kekhawatiran    mereka.    Dalam    agenda    musyawarah penetapan  dan  bentuk  ganti  rugi  ini  sangat  melibatkan  para  warga  yang terkana pembebasan  lahan.  Tim  pelepasan  hak  atas  tanah  bersama  warga  melakukan diskusi  untuk  menyelesaikan  kekhawatiran  mereka.  Penjelasan  tersebut diungkapkan  oleh  M  (2018)  sebagai  berikut,  yaitu  “Jadi  pada  saat  itu  saya panggil  semua  pimpinan-pimpinan  mari  kita  berdiskusi,  memang  pada  saat  itu mereka menyediakan waktu diskusi.”
Komunikasi  dua arah  yang diciptakan oleh tim  pelepasan  hak  atas tanah dengan warga membuat kondusif suasana konsultasi publik dan tahapan- tahapan
lainnya dalam mekanisme pelepasan hak atas. Warga juga merasa bahwa dirinya dianggap penting oleh tim pelepasan hak atas tanah, mereka juga merasa nyaman dalam  menjalankan  mekanisme  tersebut.  Pada  akhirnya  kualitas  layanan  publik yang baik merupakan faktor eksternal dari diri warga yang mendorong timbulnya sikap proaktif.

## 3. Peran Kepala Desa
Seorang  pemimpin  harus  dapat  menjadi  contoh  yang  baik  untuk rakyatnya. Leadership  style yang  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  sangat mempengaruhi segala  sesuatu  yang dipimpinnya.  Bagaimana  seorang pemimpin menjalankan tugasnya  yaitu  mengayomi bawahannya untuk mencapai titik  yang lebih baik dari keadaan yang sekarang.
Sikap  warga  pada  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  ini  juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kepala Desa Agom. Warga yang memiliki perbedaan  pendapat  dengan  tim  pelepasan  hak  atas tanah  diarahkan  oleh kepala desa untuk dapat bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Warga tersebut merasa  jumlah  ganti  rugi  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkannya,  seperti  yang  dialami  oleh  M.  Walaupun  pada  dasaranya  beliau mendukung  adanya  pembangunan  jalan  tol.  M  yang pada awalnya merasa  ganti rugi  yang didapatkannya tidak sesuai selalu  dinasihati  oleh  kepala  desa.  Kepala desa berdiskusi dengan M untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Dalam  diskusi  tersebut  Kepala  Desa  memberikan  masukan  dan  pengertian  agar M  dapat  menerima  hasil  keputusan  yang telah  dibuat.  Hingga  pada  akhirnya  M menerima besaran ganti rugi dan merelakan tanahnya untuk pembangunan Jalan Tol  Trans  Sumatera.  Berikut  pernyataan  dari  M,  yaitu  “Pada  awalnya  bapak kurang  setuju  dengan  harga  yang  segitu,  tapi akhirnya saya setuju. Ya saya kan disadarkan  oleh  pak  kades  terus.”    Kepala  Desa  Agom  aktif  dalam  mekanisme pelepasan  hak  atas  tanah.  Beliau  sendiri  telah  memiliki  keterbukaan  akan perubahan  yang  terjadi  dan  sepenuhnya  mendukung  terjadinya  suatu  perubahan tersebut.  Dengan  pemahaman  yang  dimiliki  dan  gaya  kepemimpinannya  yang dapat  mengayomi  warganya,  Kepala  Desa  Agom  mampu  mempengaruhi  sikap warganya.
d. Faktor Terpaksa atau Takut Sanksi
Peraturan pada umumnya bersifat memaksa. Kepatuhan masyarakat akan peraturan  yang  berlaku  terkadang  didasari  oleh  rasa  takut  pada  sanksi.  Pada banyak  kesempatan  masyarakat  menjalankan  segala  prosedur  atau  aturan  yang berlaku  karena  tidak  ingin  mendapatkan  sanksi  dan  tidak  ingin  masalahnya terjadi  secara  berlarut-larut.  Seperti  pada  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Agom ini juga ditemukan adanya  ketaatan  warga  yang  didasarkan  oleh  keengganan  untuk  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  negeri.  Mekanisme  pada  tahap  konsultasi  publik  dan musyawarah besaran dan bentuk ganti rugi jika ada warga yang tidak menyetujui atau  tidak  menandatangani  berita  acara  maka  tim  pelepasan  hak  atas  tanah memberikan  waktu  kepada  warga  untuk  berpikir  ulang  atas  keputusannya. Setelah  warga  diberi waktu untuk berpikir tidak juga berubah keputusannya dan mereka  merasa  keberatan  atas  penetapan  jumlah  uang  ganti  rugi  maka  warga tersebut boleh mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
Kejadian  tersebut  ditemukan  di  Desa  Agom,  M  yang  semula  kurang setuju  dengan  putusan  tim  appraisal  mengenai  besaran  ganti  rugi  yang diterimanya.  Jika  M  tetap  pada  keberatannya  maka  beliau  harus  ke  Pengadilan Negeri  Kabupaten  Lampung  Selatan  untuk  menggugat  keputusan  tim  apraisal tersebut.  Namun  setelah  M  berpikir  ulang  mengenai  langkah  yang  diambil  jika harus  berurusan  dengan  pengadilan  negeri  maka  proses  pemberian  uang  ganti rugi  akan  membutuhkan  waktu,  biaya  dan  tenaga.  Berikut  hasil  wawancara dengan  M,  yaitu  “Ya  saya  pikir-pikir  daripada  berlarut-larut.  Kalo  kita  ke pengadilan  mungkin  membutuhkan  proses,  waktu,  memerlukan  biaya  dan  yang pasti tenaga.”
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalam  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah untuk  pembangunan  jalan  tol  trans  sumatera  telah  terjadi  kerjasama  dan komitmen yang baik dari segala pihak yang terlibat. Instansi yang membutuhkan lahan telah merencanakan dan  mempertimbangkan kemudahan proses pelepasan hak  atas  tanah  yang  didukung  oleh  pemerintah  daerah  dan  lembaga  pertanahan serta kerelaan warga untuk melepaskan kepemilikan tanahnya.

## SIMPULAN
Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera,  khususnya  di  Desa  Agom,  Kecamatan  Kalianda,  Kabupaten  Lampung Selatan  telah  berjalan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Pasal  1  hingga Pasal  50  dan  sesuai  dengan  tahapannya,  yaitu  tahap  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil  menjunjung  asas  kemanusiaan,  keadilan, keterbukaan, keikutsertaan, dan kesejahteraan.
Secara  keseluruhan  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera,  khususnya  di  Desa  Agom,  Kecamatan Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan warga  yang  terkena  pembebasan  tanah,  namun  tetap  ada  hambatan  yang  muncul dalam  pelaksanaannya.  Hambatan-  hambatan  yang  ditemui  dalam  mekanisme pelepasan  hak  atas  tanah  tersebut,  yaitu  1)  Proses  pendataan  kepemilikan  tanah warga;  2)  Mayoritas  warga  yang  terkena  pembebasan  tanah  bukan  warga  Desa Agom sehingga sulit untuk berkoordinasi; 3) Ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan  data  kepemilikan  tanah;  dan  4)  Bukti  kepemilikan  tanah  warga. Beberapa alas kepemilikan tanah berupa warisan dan tanah kavlingan belum atas nama  pemilik  yang  sekarang,  sehingga  warga  tersebut  harus  terlebih  dahulu mengurus alas kepemilikan tanah.
Dalam proses pelepasan hak atas tanah pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera  tidak  ditemukan  konflik,  khususnya  di  Desa  Agom,  Kecamatan Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Sikap  proaktif  masyarakat  Desa  Agom dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain,  1)  Kebijakan  ganti  rugi  yang menguntungkan. Warga tidak hanya mendapatkan uang ganti rugi atas tanah yang dimiliki,  tetapi  tanam  tumbuh,  bangunan  dan  nilai  ekonomis  lainnya;  2) Masyarakat telah memiliki pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan  umum,  khususnya  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera;  3) Kualitas  layanan  publik  yang  baik.  Transparasi  mekanisme  pelepasan  hak  atas tanah dan sistem komunikasi dua arah telah dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah;  dan  4)  Peran  Kepala  Desa  Agom.  Mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kepala
Desa  Agom  dapat  mengubah  keputusan  salah  satu  warga  yang  awalnya  kurang setuju dengan jumlah ganti rugi yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  PTRaja  Grafindo Persada.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik . Jakarta: Bumi Aksara.
Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan . Yogyakarta: GrahaIlmu.
Kulsum,  Umi  dan  Jauhar,  Mohammad.  2014. Pengantar  Psikologi  Sosial . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah.  2011. Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai Alternatif Pendekatan . Jakarta: Kencana.
Wresniwiro, 2007. Membangun RepublikDesa . Jakarta: Visimedia.
Yuwono,  Teguh,  2001. Manajemen  Otonomi  Daerah:  Membangun  Daerah Berdasarkan  Paradigma  Baru .  Semarang:  Clogapps  Diponegoro University.
Badan  Pengatur  Jalan  Tol  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia.
2014. Tujuan     dan     Manfaat     Jalan     Tol . Diunduh dari: http:
//bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat [24S eptember2017] BPN.   2012.   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2012.   Diunduh   dari: http: //www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-
Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876  [3 September 2017]
BPS.      2010.      Penduduk      Indonesia      Menurut      Provinsi.      Diunduh      dari:
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267. [18September 2017]
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Peraturan  Presiden  Nomor  36  tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  71  tahun  2012tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  nomor  30  tahun  2015  perubahan  ketiga atas  Peraturan  Presiden  nomor  71  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang    RI    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.
Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah
BagiPembangunan Untuk KepentinganUmum.
Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Basri,  Said  Hasan.  2013. Analisis  Konflik  Pembebasan  Tanah  Dan  Resolusinya Di  Balik  Mega  Proyek  Jembatan  Suramadu. Walfare:  Jurnal  Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diunduh dari: http://digilib.uin [3 September2015]
Lubis,  Asri.  2009. Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan. Jurnal  Tabularasa  PPS  UNIMED.  Diunduh  dari: http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED [18 September 2015]
Misiyanti, Rika. 2014. Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Sungai  Kunjang  Kota  Samarinda. Ejournal:  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas Ilmu Sosial    dan    Politik    Universitas    Mulawarman. Diunduh dari: http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content [18 September 2015]
Nur, Faisal.  Bulkis, Sitti. Naping, Hamka. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses        Pembangunan  Infrastruktur  Desa  Studi  Kasus:        Program Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Bialo  Kabupaten  Bulukumba. Diunduh  dari: http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20896e948e.pd f [18September 2015] Intan,  Dimiyati  Gedung.  2011. Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  Di  Provinsi
Lampung. Jurnal Keadilan Progresif. Diunduh
dari: http://download.portalgaruda.org/article.php [27 September 2015]
Listyawati,  Hery.  Sulastriyono.  2014.  Kajian  Konflik  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk  Pembangunan  Jalur  Evakuasi  Tsunami  Alai-By  Pass  Di  Kota Padang.  Mimbar  Hukum:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah
Mada. Diunduh
dari:http://download.portalgaruda.org/articleOktober[2015]
Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti, Neri. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  Di  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Provinsi  (UPPP)  Kabupaten Seluma. Diunduh      dari:  jurnal.unived.ac.id/index.  Php/er/article [4Oktober 2015]
Supriyadi.  2010. Pengaruh  Implementasi  Program  Dana  Pembangunan  Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari
Kecamatan Pandih batu Kabupaten Pulang Pisau . Diunduh dari: http://jurnalstieikayutangi.ac.id/downlot [4 Oktober 2015]
Yulianita,  Anna.  2009. Analisis  Sektor  Unggulan  Dan  Pengeluaran  Pemerintah Di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan. Diunduh dari: http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis isi.pdf [4 Oktober 2015]