## PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DITINJAU
BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM

## HUKUM
Gusti Heliana Safitri * 1 , Ari Saputra 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda safitriheliana@gmail.com, arisaputra@gmail.com
2018 Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 10 Juni 2021

## 2018

## Abstract
The  granting  of  suspension  of  detention  in  each  level  of  examination  must  remain  based  on  the principle of quick, simple, and low-cost justice. Keeping all the risks that occur namely the escape of the suspect / defendant in the examination process is an effort so that the judicial process is fast (does not take a long time), simple (not convoluted) and low costs (the use of cost-effective case). Based on the due process model that requires fair and fair treatment by law enforcement agencies or institutions to all suspects / defendants, the partiality in the form of discriminatory treatment in the trial process of the suspect / defendant is a violation of the principle of equality before the law. which is an ideal desired by the community if it is violated, then the resulting legal product will lose  its  meaning.  Guaranteed  legal  protection  is  implied  in  the  principle  of  Equality  Before  the Law, which is not only a guarantee of getting the same treatment but also a guarantee that the law will  not  give  privileges  to  other  legal  subjects.  Because  if  this  happens  then  it  can  violate  the principles of Equality Before the Law and encourage the creation of discrimination before the law. The  criminal  justice  system  is  based  on  the  principles  of  being  the  guardian  of  the  Indonesian criminal justice.

## Keywords: Suspension, Defendant, Law
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail: safitriheliana@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Penangguhan  penahanan  menjadi  polemik  dalam  praktek  hukum  acara  pidana  di  Indonesia. Permasalahan  akan  muncul  apabila  dalam  penangguhan  penahanan  tersebut  tersangka  atau terdakwa tidak kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan atas perkara pidana terhadap dirinya. Hal  ini  yang  menjadi  permasalahan  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  serta  dalam  proses persidangan apabila dalam masa penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa sampai melarikan  diri  (buron).  Apabila  hal  tersebut  terjadi  maka  dapat  menciptakan  keadaan  yang  akan menghambat proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan kepolisian atau jaksa penuntut umum harus  berupaya  untuk  melakukan  pengejaran  serta  pencarian  terhadap  tersangka  atau  terdakwa agar  dikembalikan  dalam  tahanan.  “Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  kewenangan  yang dimiliki  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  untuk  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang  telah dilakukannya (Andi Hamzah, 1991).
Namun dalam proses persidangan di pengadilan seorang tersangka atau terdakwa melarikan diri  yang  sebelumnya  telah  menerima  penetapan  hakim  tentang  penangguhan  atas  dirinya.  Jika penetapan  hakim  tersebut  telah  dicabut  maka  penuntut  umum  bertanggung  jawab  untuk  segera sampai dengan persidangan di pengadilan.
Tersangka  atau  terdakwa  yang  melarikan  diri  dalam  proses  pemeriksaan  pada  setiap  tingkatan, misalnya dalam proses penyidikan atau penuntutan maka yang bertanggung jawab adalah Penyidik (Polisi) atau Penuntut Umum (Jaksa). Baik pihak menghadirkan kembali terdakwa ke persidangan atas  perintah  yang  dikeluarkan  lewat  penetapan  hakim  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang penuntut umum (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP).
Institusi  penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim)  yang  mengabulkan permohonan  penangguhan  penahanan  bertanggung  jawab  atas  tersangka  atau  terdakwa  yang melarikan  diri.  Hal  yang  berbeda  jika  penetapan  penangguhan  penahanan  yang  diberikan  oleh hakim kepada terdakwa, pihak yang bertanggung jawab untuk segera menghadirkan terdakwa ke depan  persidangan  adalah  penuntut  umum.  Seharusnya  yang  bertanggung  jawab  adalah  hakim, namun  berdasarkan  perintah  undang-undang  maka  hal  itu  dibebankan  terhadap  penuntut  umum. Keadaan yang demikian menuntut agar kepada semua permohonan penangguhan penahanan harus dipertimbangkan  secara  teliti,  serta  ditetapkannya  syarat  yang  lebih  mempersempit  ruang  gerak tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri.
Pemberian  penangguhan  penahanan  dalam  masing-masing  tingkat  pemeriksaan  harus  tetap didasarkan  pada  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Menjaga  agar  segala  risiko yang  terjadi  yaitu  larinya  tersangka/terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  merupakan  upaya  agar proses peradilan yang cepat (tidak menyita waktu yang lama), sederhana (tidak berbelit-belit) dan biaya  ringan  (penggunaan  biaya  perkara  yang  hemat).  Apabila  hal  tersebut  terjadi  yaitu  larinya tersangka/terdakwa  dalam  semua  tahapan  proses  pemeriksaan  sudah  tentu  akan  menghambat jalannya proses peradilan, dengan demikian akan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum.
Dari penjelasan diataslah peneliti menemukan rumusan masalah terkait dengan penangguhan dan pengalihan tahanan di pengadilan telah menjunjung asas persamaan kedudukan dalam hukum dan  bagaimana  pelaksanaan  penangguhan  dan  pengalihan  tahanan  di  pengadilan  yang  sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  di mana  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  dipandang  dari  sisi  normatifnya.Penelitian  hukum normatif  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yakni dengan  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  dan  penelitian  melalui  pendekatan  terhadap asas-asas  hukum  yang  mengacu  pada  norma-norma  atau  kaidah-kaidah  hukum  positif  yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  menegakkan  hukum  melalui  proses  peradilan,  maka  proses  tersebut  harus  mengikuti ketentuan hukum yang khusus mengaturnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia undang-undang yang  secara  khusus  mengatur  tentang  bagaimana  proses  peradilan  tersebut  harus  dilakukan  oleh negara  melalui  organ-organnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dalam  kontek  asas kesamaan didepan hukum ( equality before the law ), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP,  bahkan  termasuk  pula  perlakuan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  (warga  negara) yang  diperiksa  harus  mendapat  perlakuan  yang  sama  pula,  tidak  ada  perbedaan  tentang  status, kekayaan, jabatan serta lainnya.
Dengan  tidak  adanya  perbedaan  kedudukan  warga  negara  (seorang  tersangka/terdakwa) menurut  KUHAP,  maka  segala  tindakan,  perbuatan,  perlakuan  bahkan  sikap  sekalipun  yang berbeda  dari  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  dibenarkan  oleh  KUHAP  kepada tersangka/terdakwa,  merupakan  tindakan  yang  tidak  mencerminkan  pentaatan  asas  kesamaan dimuka hukum ( equality before the law) yang terdapat dalam KUHAP.
Penataan atas asas di depan hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-empat), yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ini menunjukan kejelasan asas kesedarajatan hukum  yang  ada  disetiap  warga  di  depan  hukum,  tanpa  terkecuali  harus  menjadi  asas  setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Proses  peradilan  pidana  yang  dilakukan  pada  saat  sekarang,  pada  dasarnya  tidak  terlepas bagaimana  pengaturan  proses  peradilan  pidana  dilakukan  dimasa  lampau,  begitu  juga  proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  pada  konsideran  menimbang  huruf  d  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  mana  dinyatakan Het  Herziene Inlandsch  Reglement dan  peraturan  pelaksananya  dicabut  karena  dirasakan  tidak  sesuai  lagi dengan  cita-cita  hukum  nasional  yang  bertujuan  agar  dapat  dicapai  keadilan  dan  perlindungan yang  merupakan  pengayoman  terhadap  keluhuran  harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban  dan kepastian  hukum.  KUHAP  sebagai  ketentuan  normatif  merupakan  dasar  hukum  bagi  aparat  atau lembaga penegak untuk bertindak atau mengeluarkan kebijakan hingga sejauh mana dengan tetap perdoman pada asas KUHAP18, yaitu :
a. Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan  tidak  mengadakan pembedaan perlakuan;
b. Penangkapan,  penahanan,  pengeledahan  dan  penyitaan  hanya  dilakukan  berdasarkan perintah  tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  dan  hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,  wajibdianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang menyatakan keselahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. Kepada  seorang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para  pejabat  penegak  hukum  yang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaiannya menyebabkan  asas  hukum  tersebut  dilanggar,  dituntut,  dipidana  dan  atau  dikenakan hukuman administrasi;
e. Peradilan  yang  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  bebas, jujur  dan  tidak  memihak  harus  ditetapkan  secara  konsekuen  dalam  seluruh  tingkat peradilan;
f. Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan  memperoleh  bantuan hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk  melaksanakan  kepentingan  pembelaan  atas dirinya;
g. Kepada  seorang  tersangka,  sejak  dilakukan  penangkapan  dan  atau  penahanan  selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu  haknya  itu  termasuk  hak  untuk  menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat hukum;
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
i. Sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  kecuali  dalam  hal  yang diatur dalam undang-undang;
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
Dengan dianutnya asas kesamaan di depan hukum dalam KUHAP yang senafas dengan Pasal 27  ayat  (1)  UUD1945  secara  definitif  disebutkan  dengan  “perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap orang  di  muka  hukum  dengan  tidak  mengadakan  pembedaan  perlakuan”  yang  sangat  dijunjung oleh  Pemerintah.  Secara  yuridis  asas  kesamaan  didepan  hukum  telah  dirumuskan  dalam  huruf  g Pejelasan  Pasal  6  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004,  yang  menyatakan  bahwa  “Asas kesamaan  kedudukan  didalam  hukum  dan  pemerintahan  adalah  bahwa  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  tidak  boleh  berisi  hal-hal  yang  bersifat  membedakan  berdasarkan  latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”
Asas kesamaan didepan hukum yang telah dirumuskan tersebut, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk latar belakang yang ada  pada  diri  seorang  tersangka  atau  terdakwa,  hal  ini  merupakan  model  dari  pelaksaan  proses hukum yang adil (due process model). Hal ini penting untuk dilakukan guna menegakan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan.
Lembaga  peradilan  yang  merupakan  institusi  untuk  mendapatkan  dan  memperoleh  keadilan bagi  pencari  keadilan  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  normatif  (KUHAP)  dalam  pengertian melalui suatu proses menurut tata cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum.
Putusan  oleh  pengadilan  pada  dasarnya  merupakan  rangkaian  proses  akhir  dari  rangkaian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengailan (pidana). Putusan sebagai rangkaian akhir dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan yang dilakukan berdasarkan ketentuan  normatif,  sehingga  proses  dan  prosedur  yang  diterapkan  haruslah  benar-benar pengejawantahan  dari  aturan  dalam  KUHAP  dengan  bahasa  singkat  oleh  Tb.  Ronny  Rahman Nitibaskara  dalam  proses  pemeriksaan  itu  adalah  tegakkan  hukum  gunakan  hukum.  Adanya pembedaan  perlakuan  dari  aparat  penegak  hukum  (Pengadilan/hakim)  adalah  dengan  dialihkan atau  ditangguhkannya  penahanan  terdakwa  satu  dan  terdakwa  lainnya  tidak  ditangguhkan penahanannya.  Pembedaan  perlakuan  aparat  penegak  hukum  dalam  bentuk  dialihkan  atau ditangguhkannya  penahanan  tersangka  meskipun  merupakan  hak  subyektif  pejabat  penegak hukum atau hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang, sering menimbulkan tanggapan dari antar  sesama  terdakwa  bahkan  oleh  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  perdebatan diantara para penegak hukum sendiri.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dalam  kontek  asas kesamaan didepan hukum ( equality before the law ), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP,  bahkan  termasuk  pula  perlakuan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  (warga  negara) yang  diperiksa  harus  mendapat  perlakuan  yang  sama  pula,  tidak  ada  perbedaan  tentang  status, kekayaan, jabatan serta lainnya.
Dengan  tidak  adanya  perbedaan  kedudukan  warga  negara  (seorang  tersangka/terdakwa) menurut  KUHAP,  maka  segala  tindakan,  perbuatan,  perlakuan  bahkan  sikap  sekalipun  yang berbeda  dari  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  dibenarkan  oleh  KUHAP  kepada tersangka/terdakwa,  merupakan  tindakan  yang  tidak  mencerminkan  pentaatan  asas  kesamaan
dimuka hukum ( equality before the law) yang terdapat dalam KUHAP.
Proses peradilan pidana yang dilakukan pada saat sekarang, pada dasarnya tidak terlepas bagaimana  pengaturan  proses  peradilan  pidana  dilakukan  dimasa  lampau,  begitu  juga  proses peradilan pidana harus dilakukan dimasa mendatang, tidak akan dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan yang dilakukan pada saat sekarang ini, sehingga perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  pada  konsideran  menimbang  huruf  d  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  mana  dinyatakan Het  Herziene Inlandsch  Reglement dan  peraturan  pelaksananya  dicabut  karena  dirasakan  tidak  sesuai  lagi dengan  cita-cita  hukum  nasional  yang  bertujuan  agar  dapat  dicapai  keadilan  dan  perlindungan yang  merupakan  pengayoman  terhadap  keluhuran  harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban  dan kepastian hukum.
Perkara  hukum  yang  menjerat  Ketua  DPRD  Samarinda  Alphad  Syarif  sudah  memasuki sidang  perdana,  Kamis  (29/11)  sekira  pukul  13.00  Wita  kemarin.  Sidang  yang  digelar  di Pengadilan  Negeri  (PN)  Samarinda  diketua  oleh  Hakim  Hongkun  Otoh.  Dalam  sidang  tersebut, Alphad  Syarif  dijerat  dengan  KUHP  pasal  372  dan  378  dugaan  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan.  Alphad  Syarif  tampak  ke  luar  setengah  jam  kemudian  usai  pembacaan  dakwaan dengan  menyebut  beberapa  saksi  dan  barang  bukti.  Kuasa  Hukum  Alphad  Syarif,  Andi  Harun mengaku,  sebelum  kasus  tersebut  bergulir  di  meja  hijau,  sejatinya  sudah  ada  kesepakatan  damai antara pelapor yang kini statusnya menjadi saksi korban dan kliennya sebagai pihak terlapor. Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang  diwarisi  dari  negara  Belanda  yang  pernah  menjajah  bangsa  Indonesia  selama  kurang  lebih tiga  ratus  tahun.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah  Prinsip Equality Before The Law tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Setiap  warga  negara  tidak  boleh  ada  yang menikmati  keistimewaan  dalam  setiap  proses  penegakan  hukum.  Apabila  ada  terjadi  kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip Equality Before The Law melahirkan diskriminasi dalam di depan  hukum.  Negara  hukum  akan  menempatkan  warga  negaranya  setara  atau  sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan  berarti  menempatkan  warga  negara  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan due  process  model yang  menghendaki  adanya  perlakuan  jujur  dan  adil  dari  aparat atau  lembaga  penegak  hukum  kepada  semua  tersangka/terdakwa,  maka  keberpihakan  dalam bentuk  pembedaan  perlakuan  dalam  proses  peradilan  atas  diri  tersangka/terdakwa  merupakan pelanggaran terhadap asas persamaan didepan hukum ( equality before the  law ) yang merupakan suatu cita yang di diinginkan oleh masyarakat apabila hal tersebut dilanggar, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.
Jaminan  perlindungan  hukum  tersirat  dalam  prinsip Equality  Before  The  Law ,  yaitu  tidak  hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan  subyek  hukum  lain.  Karena  kalau  terjadi  demikian  maka  dapat  melanggar  prinsip Equality  Before  The  Law dan  mendorong  terciptanya  diskriminasi  di  depan  hukum.  Sistem peradilan  pidana  itu  didasari  asas-asas  sebagai  pengawal  peradilan  pidana  Indonesia  tersebut. Salah  satunya  seperti  asas equality  before  the  law ,  tetapi  berbagai  macam  permasalahan  hukum sekarang ini mulai menggerogoti asas-asas tersebut sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan  dengan  baik.  Adanya  pembedaan  perlakuan  oleh  Pengadilan  (Hakim)  terhdap  bentuk penahan  bagi  terdakwa,  menjadi  bukti  asas equality  before  the  law tak  lagi  menjadi  pengawal sistem  peradilan  pidana  untuk  menegakan  hukum  hukum  substantif.  Orang-orang  yang  terlibat dalam kasus-kasus tersebut di duga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkar kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.

## REFERENSI
Andi Hamzah . 1991. Politik Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,2010. Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Naskah Tahun 2010. Kementerian.
Loqman, Loebby. 1985. Pra Peradilan di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia.Liberty. Yogyakarta. Rukmini,  Mien.  2003.  Perlindungan  HAM  melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.  Alumni. Bandung.