Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 490-495| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4125.490-495

## SENGKETA DALAM PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA
I Gede  Agus Dedy  Andika,  I Nyoman  Gede  Sugiartha, Ni Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia agusdedeandika@icloud.com,  nyomansugiarta14@gmail.com,  puspasutarinjianti@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia.  Kewenangan poligami  tidak  mutlak  di  tangan  suami,  tapi  ada  syarat  lain  yang  harus  dipenuhi  yaitu  mendapatka n  izin  dari hakim (pengadilan). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan  sanksi pidana dalam perkawinan kedua tanpa  izin  istri  pertama  serta  akibat  hukum terhadap perkawinan kedua yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  Perundang - undangan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada   yang  kemudian  dianalisis  secara sistematis.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  bahwa  Sanksi  pidana  yang  diberikan  dalam  perkawinan kedua kalinya tanpa memberikan keterangan yang tidak benar berdasarkan ketentuan pidana dalam PP Nomor 9 Tahun  1975  yang  merupakan  lex  specialis  terhadap  KUHPidana.  Akibat  hukum  terhadap  perkawinan  yang kedua  yaitu  bila  suami  sudah  menikah  lagi  atau  berpoligami tanpa sepengetahuan dari istri pertama, maka istri pertama  dapat  menuntut  dengan  mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang ter dapat didalam pasal 22-29  Undang-Undang Perkawinan.
Kata  Kunci :  Izin  Istri Pertama,  Perkawinan,  Sengketa

## Abstract
Marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is an inner and outer bond between  a  ma n and a woman to form a happy household. The authority of polygamy is not absolute in the hands of the husband, but  there  are  other  conditions  that  must  be  met,  namely  obtaining  permission  from  the  judge  (court).  The purposes  of  this  study  are  to  analyze  the regulation of criminal sanctions in a second marriage without the permission of the first wife and the legal consequences of a second marriage that does not meet the applicable legal provisions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. Sources of  leg a l materials used are primary and secondary sources of legal materials. Data collection techniques were carried out by examining existing library materials which were then analyzed systematically. The results of the study reveal that criminal sanctions are given in the second marriage without providing incorrect informati o n  b a se d on  the  criminal  provisions  in  PP  No.  9  of  1975  which  is  a  lex  specialis  of  the  Criminal  Code.  The  legal consequence  of  the  second  marriage  is  that  if  the  husband  has  remarried  o r  is  polygamous  without  the k nowledge  of  the  first  wife,  the  first  wife  can  sue  by  submitting  a  request  for  annulment  of  the  marriage contained in Articles 22-29 of the Marriage Law.
Keywords: First Wife  Permission, Marriage, Dispute

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia  yang kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Esensi dari pasal tersebut bahwa tujuan dari perkawinan membentuk dari sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kekuatan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama (Setiono  & Bahroni, 2018) .
Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku,  perkawinan  pada  dasarnya  menganut  asas monogami.  Asas  ini  hanya  memberikan  peluang  seorang  pria  mempunyai  seorang  istri,  dan  begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif. Suatu kehidupan rumah tangga, untuk terciptanya suatu keluarga yang tentram dan Bahagia harus ada keseimbangan tugas antara suami, istri dan ana k- anak.  Ketentraman  hidup  dalam  rumah  tangga  menjadi  suatu  cita-cita  yang  harus  dicapai  dalam kehidupan  berkeluarga.  Untuk  terciptanya  suatu  ketentraman  dalam  rumah  tangga  maka  harus  ada
rasa kasih sayang, rasa kebersamaan, kesenangan dan saling  percaya. Namun tidak semua perkawinan akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Permasalahan dapat muncul dalam perjalanan dalam suatu  rumah  tangga.  Ketika  dalam  suatu  kehidupan  perkawinan  itu  diisi dengan banyak kebohongan dan tidak adanya rasa kebersamaan, kasih sayang dan saling menghargai maka akan terciptalah suatu pertengkaran  yang  bisa  mengakibatkan  retaknya  suatu  rumah  tangga,  baik  itu  pertengkaran, perceraian dan bahkan poligami (Soimin,  2010) .
Persetujuan  istri  sering  kali  menjadi  persoalan  inti  dalam  poligami,  dimana  seorang  suami melakukan  perkawinan  untuk  kedua  kalinya  atau  lebih  tanpa  izin dari istri yang pertama (terdahulu). Perkawinan  ini  biasanya  dilakukan  di  bawah  tangan  atau  yang  lazim  disebut  “nikah-siri”. Dasarnya, pasal  56  telah menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin  dari  pengadilan  dan  permohonan  izin  tersebut  dilakukan  menurut  tata  cara  sebagaimana  diatur dalam  bab  VIII  PP  No.  9 Tahun 1975 (Arifah et al., 2016) . Lebih lanjut, jika dilihat berbagai hukum positif  di  Indonesia  yang  mengatur tentang poligami ilegal, maka dapatlah diketahui bahwa perbuatan poligami  illegal  dipandang  sebagai  perbuatan  pidana,  akan  tetapi  sanksi  pidana  yang  mengancam perbuatan  poligami  ilegal  dapat  berbeda-beda  tergantung  dari  peraturan  mana  memandangnya.  Jika dipandang  dari  Pasal  45  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  maka  dilihat  bahwa perbuatan  poligami  illegal  hanyalah  sebagai  wetsdeliktern  (pelanggaran  administratif)  semata  yang ancaman  sanksinya  denda  setinggi-tinggi  Rp.  7.500.-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Tindak  pidana menikah  lagi  tanpa  izin  dari  isteri  sebelumnya  pada  dasarnya  termasuk  kepada  tindak  pidana pelanggaran  terhadap  kedudukan  perdata.  Ada  4  (empat)  Pasal  yang  berhubungan  dengan  tindak pidana  pelanggaran  kedudukan  perdata  ini,  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  277,  278, 279 dan Pasal  180 KUHP (Sekoh, C.E.) . Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Pasal 279 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  maka  perbuatan  poligami  ilegal  akan  terpandang  sebagai  rechtsdeliktern (perbuatan  pidana  kejahatan  kategori  ringan)  dengan  ancaman  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun, namun  jika  perbuatan  tersebut  didasari  atas  kebohongan  maka  ancaman  pidana  maksimal  7  (tujuh) tahun penjara (Subekti,  1980) .
Adapun  penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  praktik  poligami  yang  dilakukan  oleh suami tanpa adanya izin dari isteri pertama merupakan kobohongan dan pengkhinatan suami terhadap isteri,  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  kekerasan  rumah  tangga  dalam  konteks  kekerasan secara  psikis (Rizkal,  2019) .  Ditinjau  dari  hukum  positif  menganggap  perkawinan  tanpa  adanya  izin dari  istri  pada  perkawinan  terdahulunya  yang  sah  sebagai  suatu  perzinahan  karena  perkawinan tersebut  meskipun  sah  menurut  hukum  agama, tetapi tidak diakui oleh Negara (Rochxy & Lesmana, 2013) .  Sanksi  pidana  terhadap  pihak-pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  poligami  tanpa  adanya penetapan pengadilan yaitu ancaman hukuman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melangsungkan  perkawinan (Siregar,  2017) .  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukannya  penelitian yang  bertujuan  untuk  menganalisa  pengaturan  sanksi  pidana  dalam perkawinan kedua tanpa izin istri pertama serta akibat hukum terhadap perkawinan kedua yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  mengungkap  permasalahan  yang  terjadi,  peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang  ada  dengan  mengaplikasikan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  pelaksanaan  terkait  khususnya  yang  bersangkut  paut  dengan permasalahan  mengenai  sengketa  dalam  perkawinan  kedua  tanpa  izin  dari  istri  pertama.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada  Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  adalah bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang- undangan,  risalah  resmi,  dan  beberapa  keputusan-keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  didapat  dari  menganalisis  buku-buku,  jurnal-jumal  dan  hasil- hasil penelitian  terdahulu yang kemudian  dianalisis  secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUH  Pidana)  dengan  dua  alasan,  yaitu  pertama,  berdasarkan  asas  lex  specialis
derogate  lex  generalis,  dalam  hal  ini,  ketentuan  pidana  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  jo.  PP  No.  9 Tahun 1975 merupakan ketentuan khusus dari KUH Pidana. Kedua, berdasarkan bahwa Hukum Tata Pemerintahan  dan  Hukum  Pidana  saling  melengkapi,  hukum  pidana  dijadikan  sarana  untuk  bisa menjalankan  hukum  tata  pemerintahan.  Dalam  hal  ini  UU  No.  1  Tahun  1974 merupakan salah satu sumber  hukum  tata  pemerintahan,  sedangkan  KUH  Pidana  merupakan  salah  satu  sumber  hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, maka untuk mempertahankan UU No. 1 Tahun 1974 agar ditaati, ia  perlu  didukung  oleh  KUH  Pidana.  Berdasarkan  redaksi  Pasal  145  Draft  RUU  HMPA  dapatlah diketahui  bahwa  perbuatan  poligami  sama  sekali  tidak  dilarang  selama  suami  yang ingin berpoligami mendapatkan  izin  dari  pengadilan.  Perbuatan  poligami  yang  dilakukan  secara  ilegal  (tanpa  izin pengadilan)  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  delik  pidana  pelanggaran  dengan  sanksi  yang sedikit  lebih  tinggi  dari  ketentuan  Pasal  45  PP  Nomor  9  Tahun  1975  yaitu  membayar  denda  paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman paling  lama 6 (enam) bulan (Bahari, 2012) . Ketentuan  pidana  dalam  PP  Nomor  9  Tahun  1975  merupakan  lex  specialis  terhadap  KUH Pidana, apabila ternyata seorang Petugas pencatat pernikahan (PPN) melanggar ketentuan Pasal 44 PP Nomor  9  Tahun  1975,  yaitu  mengawinkan  suami  yang  belum  memperoleh  izin  poligami  dari pengadilan,  maka  terhadapnya  hanya  diancam pidana berupa kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda  setinggi-  tingginya  Rp.  7.500,-  (Pasal  45  ayat  (1)  huruf  b  PP  Nomor  9  Tahun  1975), terhadapnya tidak dapat diancam pidana berupa penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- sebagaimana tersebut dalam Pasal 436 ayat (2) KUH Pidana, karena  materi  yang  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  b  PP  Nomor  9  Tahun 1975 sama dengan materi  yang  diatur  dalam  Pasal  436 (2) KUH Pidana, oleh karena itu, ketentuan yang terakhir harus dikesampingkan  berdasar  asas  lex  specialis  derogate  lex  generalis.  Lain  halnya,  jika  seorang  suami yang  kawin  lagi  tanpa  izin  pengadilan,  maka  terhadapnya  harus  diterapkan  ketentuan  pidana  dalam Pasal  279  ayat  (1)  ke  1  KUHP,  yaitu  ancaman  pidana  selama  lima  tahun,  terhadapnya  tidak  dapat diancam  pidana  menurut  ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  PP  Nomor  9  Tahun  1975, karena yang diatur secara  khusus  dalam  PP  tersebut  adalah  pelanggaran  ketentuan  administrasi  perkawinan,  tidak mengatur  secara  khusus  mengenai  ancaman  pidana  bagi  suami  yang  kawin  lain  padahal perkawinannya yang sudah ada menjadi  halangan sah baginya untuk kawin (Muhammad, 1990) . Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  bagi  orang  yang  melakukan  poligami tanpa izin  pengadilan  diancam dengan sanksi:
1. Sanksi perdata berupa ancaman pembatalan perkawinan
2. Sanksi pidana berupa:
a. Denda  setinggi-tingginya  Rp.7.500,-(tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah)  karena  pelanggaran administrasi  perkawinan (Pasal 45 ayat (1) huruf  a PP No. 9 Tahun 1975).
b. Penjara  selama-lamanya  lima  tahun  karena  kawin,  sedang  ia  mengetahui,  bahwa perkawinannya  yang  sudah ada menjadi halangan baginya akan kawin lagi (Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUH Pidana). Hal ini berlaku juga bagi pihak isteri kedua bila ia mengetahui suaminya itu sudah kawin.
c. Penjara  selama-lamanya  7  tahun  karena  menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa  dirinya telah kawin sehingga perkawinannya itu menjadi halangan untuk kawin lagi (Pasal 279 ayat (2) ke 2 KUH Pidana).
d. Penjara  selama-lamanya  5  tahun  karena  menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa  ada halangan baginya untuk kawin (Pasal 280 KUH Pidana).
Bagi  PPN  yang  mengawinkan  suami  yang  berpoligami  tanpa  izin  pengadilan  dikenakan sanksi  pidana  berupa  kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp. 7.500,- (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Delik  sebagaimana  diuraikan  di  atas  merupakan  pelanggaran  dan termasuk  delik  aduan,  oleh  karena  itu  penegakannya  ditentukan  sikap  proaktifnya  pihak  isteri  yang dimadu.  Setiap  orang  yang  melakukan  perkawinan  poligami  tanpa  melalui  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-undang  dapat  dituntut  menurut  Pasal  279  KUHPidana.  Meskipun  demikian perkawinan  poligami  tidak  sesuai  dengan  aturan  Undang-undang atau disebut juga poligami liar yang terjadi  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  yang  tidak  tersentuh  oleh  hukum  namun  ada  juga tindak pidana perkawinan itu dituntut  berdasarkan Pasal 279 KUHPidana tersebut.
Ketika  perkawinan  menjadi  tindak  pidana,  maka  ada  beberapa  orang  yang  menjadi  pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUH Pidana hukuman  itu  dijatuhkan  kepada  kedua  pelaku  tersebut,  namun  pada  pelaksanaannya  banyak  kasus
tindak  pidana  perkawinan  (poligami  tanpa  izin  istri  dan pengadilan) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama .

## 2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Kedua yang Tidak Memenuhi Ketentua n Huk um y a ng Berlaku
Ketika  sang  suami  melakukan  poligami  tanpa  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-undang  perkawinan  seperti izin dari sang istri,maka sang istri dapat melakukan permohonan pembatalan  perkawinan.  Bila  suami  sudah  menikahi  lagi atau berpoligami tanpa sepengetahuan dari istri  pertama,  maka  istri  pertama  dapat  menuntut  dengan  mengajukan  permohonan  pembatalan pernikahan yang terdapat didalam pasal 22-29 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya  dapat  dilakukan  dengan  putusan  pengadilan,  sehingga  dengan  adanya  putusan  pengadilan sebuah  perkawinan  yang  sudah  terjadi dianggap tidak pernah ada. Namun meskipun perkawinan itu sudah  dianggap  tidak  pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilakukan.
Pembatalan  perkawinan  tentu  dapat  dipastikan  masuk  dalam  area  hukum  acara  atau  hukum formal  sehingga  lahir  suatu putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan ini merupakan peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain, bukan putusan terjadinya perceraian.  Perbuatan  hukum  yang  dimaksud  ini  merupakan  pengajuan  permohonan  pembatalan perkawinan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 23  Undang-undang  perkawinan  ditegaskan  bahwa  yang  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan isteri.
b. Suami isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  pasal  16  Undang-Undang  ini  dan  setiap  orang  yang mempunyai  kepentingan  hukum  secara  langsung  terhadap  perkawinan  tersebut,  tetapi  hanya setelah perkawinan itu  putus.
Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat  dilakukan  bila  terjadi  pelanggaran  sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-undang  perkawinan.  Sebagai  suatu  ikatan,  perkawinan merupakan bagian dari  hukum  perdata  (hukum  privat).  Karena  perkawinan  berlangsung  dari  suatu  kesepakatan  para pihak  pria  dan  wanita  yang  dalam  hal  ini  didasarkan  pada  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  serta kesepakatan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Adapun  konsekuensi  dari pelanggaran  perkawinan  siri tanpa izin istri pertama dalam hukum perdata yaitu hak atas harta gono gini,  bila  keadaanya  seorang  laki-laki  yang  sudah  berkeluarga  lalu  memiliki  istri  muda yang dinikahi secara  siri,  maka  bila  istri  muda  tersebut  melahirkan  anak  maka  anaknya  menurut  hukum  Negara disebut  sebagai  anak  zina,  yang  efeknya  adalah  anak  itu  tidak  bisa  menjadi  ahli  waris  dari  bapak biologisnya  namun memiliki  hak untuk  dinafkahi.
Apabila  terjadi  perceraian  maka  istri  siri  secara  hukum  tidak  berhak  untuk  menuntut  hak pembagian  harta  gono-gini,  karena  pernikahan  siri  itu  dianggap  tidak  pernah  ada  dan  tidak  pernah terjadi.  Selain  tidak  mendapatkannya  hak  atas  harta  pernikahan  siri  juga  tidak  dapat membuat akta perkawinan  yang  ke  dua.  Perkawinan  kedua  kali  tanpa  izin  istri  pertama  atau  yang  biasa  disebut kawin  siri,  jelas  sudah  melanggar  hukum,  karena  tidak  dapatnya  menunjukkan  bukti  sah  telah terjadinya  atau  berlangsungnya perkawinan, tidak adanya bukti inilah yang menimbulkan konsekuensi anak  dan  istri  dari  perkawinan  siri  tidak  memiliki  status  hukum  legalitas  di  hadapan  Negara. Berdasarkan  pasal  2  ayat  (2)  undang-undang  perkawinan  mempunyai  kewajiban  mencatatkan perkawinanya  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  mendapatkan  buku  nikah  sebagai  bukti pencatatan  perkawinan.  Bahwa  sepanjang  belum  ada  kata  talak  kepada  istri,  tentunya  istri  masi merupakan  istri  sah  dari  suami.  Namun  demikian  perkawinan  juga  merupakan  bagian  dari  hukum pidana  (Hukum  publik)  yang  apabila  dalam  prosesnya  memenuhi  unsur-unsur  materli  sebagai tindakan  kejahatan  dan  pelanggaran.  Dimana  setiap  kejahatan  dan  pelanggaran  dapat  diancam pidana bagi setiap pelakunya.
Kemudian dalam pasal 279 KUHP ayat (1) mengatur bahwa kejahatan terhadap perkawinan adalah  bagi  siapa  saja  yang  mengadakan  perkawinan  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  untuk sahnya  perkawinan  tersebut  dalam  pasal  ini  mengatur  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  oleh
seorang  pria  padahal  masih  terikat  dengan perkawinan dengan wanita lain dan perkawinan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan (melebihi dari empat orang  istri)  maka  perkawinan  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  diancam  dengan pidana  paling  lama  lima  tahun.  Dalam  pasal  ini  menjelaskan  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak dihadapan  petugas  pencatat  perkawinan  dikategorikan  sebagai  pelanggaran,  atau  perbuatan menyimpang  dari  norma-norma  hukum  yang  berlaku,  hal  ini  juga  diatur  dalam  undang-  undang perkawian,  bahwa  perkawinan  harus  dicatatkan  menurut  undang-undang  yang  berlaku  dan  dalam komplikasi  hukum  islam  pasal  6  ayat  (2).  Proses  pembatalan  perkawinan  sama  dengan  tata  cara gugatan  perceraian,  baik  itu  pemanggilan,  pemeriksaan  dan  putusan  pembatalan  pernikahan perkawinan  poligami,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  20  sampai  306  PP  No.  9  Tahun 1975. Pembatalan  perkawinan  yang  di  lakukan oleh istri terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin istri, tidak ada batas waktunya dalam melakukan proses pembatalan perkawinan dan kapanpun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

## IV. SIMPULAN  DAN  SARAN

## 1. Simpulan
Sanksi  pidana  yang  diberikan  dalam  perkawinan  kedua  kalinya  tanpa  memberikan  keterangan  yang tidak  benar  berdasarkan  ketentuan  pidana  dalam  PP  Nomor  9  Tahun  1975  merupakan  lex specialis terhadap  KUH  Pidana,  apabila  ternyata  seorang  Petugas  pencatat  pernikahan  (PPN)  melanggar ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mengawinkan suami yang belum memperoleh izin poligami  dari  pengadilan, maka terhadapnya hanya diancam pidana berupa kurungan selama -lamanya 3  bulan  atau  denda  setinggi-  tingginya  Rp.  7.500,-.  Berdasarkan  Pasal  279  KUH  Pidana  yang berbunyi  “barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  itu.  Barang  siapa mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain  menjadi  penghalang  untuk  itu,  maka  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun”. Adapun  akibat  hukum  terhadap  perkawinan  yang  kedua  yaitu  bila  suami  sudah  menikah  lagi  atau berpoligami  tanpa  sepengetahuan  dari  istri  pertama,  maka  istri  pertama  dapat  menuntut  dengan mengajukan  permohonan  pembatalan  pernikahan  dalam  ketentuan pasal 279 KUHP juncto pasal 22- 29 Undang- Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan.

## 2. Saran
Diharapkan  kepada  pemerintah  tentunya  Indonesia  dapat  memberikan  pembaharuan  hukum  dan pertimbangan  hukum  dalam  perkawinan  yang  menyimpang  terutama  mengenai  sanksi  poligami  di Indonesia  yang  sangat  kecil.  Diharapkan  para pembuat hukum atau  aturan bisa mengevaluasi aturan perkawinan  yang  menyimpang  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  perselisihan  diantara kedua  belah  pihak.  Bagi  suami  yang  ingin  melakukan  poligami  hendaklah  memikirkannya  terlebih dahulu,  karena  secara  umum  poligami  itu  lebih  banyak  menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik terhadap  keharmonisan  keluarga.  Selain  itu  poligami  juga  mengakibatkan  terabainya  hak-hak  isteri dan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah,  A.  N.,  Sholehah,  R.,  &  Hardianto,  T.  (2016).  Poligami  Kiai:  Praktek  Poligami  Kiai  di  Kota Jember dalam Pandangan Khi dan Gender. Yudisia , 7 (1), 120–145.
Bahari, A. (2012). Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak . P ustaka Yustisia, Yogyakarta.
Muhammad, A. (1990). Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti,  Bandung.
Rizkal.  (2019).  Poligami  Tanpa  Izin  Isteri  dalam  Perspektif  Hukum:  Bentuk  Kekerasan  Psikis Terhadap Isteri. Jurnal Yustisia , 22 (1), 26–36.
Rochxy, & Lesmana, B. (2013). Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama. Jurnal Yudisial , 6 (3), 250–266.
Sekoh, C. H. (21 C.E.). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Lex Privatum2 , 9 (2), 129–139.
Setiono,  G.  C.,  &  Bahroni,  A.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut
Kompilasi  Hukum Islam (KHI). Dinamika Hukum & Masyarakat , 1 (1), 1–25.
Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. Jurnal Ilmiah Advokasi , 5 (1), 52–73.
Soimin,  S. (2010). Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Isla m, dan Hukum Adat . Sinar Grafika, Jakarta. Subekti. (1980). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Intermasa, Jakarta.