Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...

## MOBILITAS SOSIAL PESANTREN DI INDONESIA

## Moh. Miftahusyaian

## UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## Abstract
The  birth  of  the  Islamic  boarding  school in  the  middle  of  the community,  have  led  this institution  has  a  strong  relationship  with  the  community.  In  fact,  often  the  interplay between boarding school with life and the surrounding environment exceeds the effect of the  administrative  area  of  the  village  or  surrounding  villages.  human  resource development for the students should refer to the needs of the community itself, because then the students will return to the community after they finish their studies, the return of the students is expected to be an agent of renewal (agent of change) and build community. At  various pesatren in Indonesia, social mobility has happened quite a long time due to their  boarding  system  integration  with  the  public  system  followed  by  the  developments taking place in the community. The integration of these two systems allows a community to  access  various  economic  resources  of  both.  It  certainly  can  be  a  cause  of  social mobility.  The  transition  from  being  a  profession  of  chaplain  /  counselor  religion  only later become professional workers such as employers, educators, politicians, and so is the most  dominant  cause  of  mobility  in  schools.  Likewise,  the  development  of  community schools  in  terms  of  both  economic  and  social  development  of  the  world  of  work  and marriage  among  layers  cause  high  mobility  both  vertically  and  horizontally.  Social mobility  in  society  is  strongly  influenced  by  the  social  system  and  values  that  exist therein.  A  society  with  a  closed  system,  would  not  allow  for  social  mobility  can  occur vertically or horiziontal subsequently leading to the failure of a rearrangement in society.
Keywords: Mobility, Islamic boarding school

## A. Latar Belakang
Dewasa  ini,  salah  satu  lembaga  yang  masih  eksis  dalam  dunia  pendidikan  dan pemberdayaan  di  Indonesia  adalah  pesantren.  Hal  itu  dipengaruhi  oleh  dua  hal,  yaitu: Pertama ,  dunia  pesantren  mewarisi  dan  memelihara  kontinuitas  tradisi  Islam  yang dikembangkan  ulama  dari  masa  ke  masa,  tidak  terbatas  dari  periode  tertentu  dalam  sejarah Islam.  Martin  Van  Bruinessen  mengistilahkan  bahwa  pesantren  adalah  untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis  berabad-abad  yang  lalu,  (Bruinessen,  1992). Kedua ,  Pesantren  merupakan  tempat untuk  mendidik  calon-calon  pemimpin  di  tengah-tengah  masyarakat,  oleh  karenanya kebutuhan  akan  pesantren  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja.  Dalam  realitasnya  banyak  di antara pemuka masyarakat adalah lulusan pesantren.
Lahirnya  pondok  pesantren  di  tengah-tengah  masyarakat,  telah  mengantarkan lembaga  ini  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  masyarakat.  Bahkan  seringkali  saling
Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
mempengaruhi  antara  pesantren  dengan  kehidupan  dan  lingkungan  di  sekitarnya  melebihi pengaruh wilayah administratif  kelurahan atau desa-desa sekitarnya.
Berkenaan  dengan  keterkaitan  pesantren dan  masyarakat  sekitarnya,  disebutkan  oleh Suminto  (Pradjarta,  1999)  bahwa  selain  sebagai  lembaga  pendidikan,  setidaknya  pondok pesantren  mempunyai  dua  fungsi  utama,  yaitu  (1)  Fungsi Centre  of  excellence yang menangani  kader-kader  pemikir  agama,  (2)  Fungsi Agent  of  development yang  menangani pembinaan  pemimpin-pemimpin  masyarakat.  Dalam  fungsinya  yang  pertama,  pondok pesantren  telah  menghasilkan  generasi-generasi  ulama,  baik  ditingkat  desa-kota  maupun kalangan  bawah,  menengah  dan  atas.  Sedangkan  fungsi  kedua,  pondok  pesantren  telah banyak  melahirkan  alumni  yang  berkecimpung  dalam  berbagai  kehidupan  bahkan  juga beberapa pemimpin nasional.
Peranan  Pesantren  dalam  menciptakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  berkualitas dipandang  potensial  dan  sangat  menentukan.  Masalah  yang  perlu  dicermati  adalah  sudah sejauh  mana  pesantren  mampu  menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas,  mandiri,  dan profesional  pada  bidang  yang  ditekuni.  Kualitas  proses  pesantren  pada  akhirnya  akan ditentukan  oleh  relevansi  output  pesantren  tersebut  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Apabila output pesantren tidak dapat berperan dan diterima oleh masyarakat,  maka kualitasnya tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Hal ini berarti di dalam kualitas proses pendidikan pesantren harus memperhitungkan pula apa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya beberapa pesantren di Jawa mulai bersikap akomodatif dan pragmatis dengan mendirikan sekolah umum dan memberikan bekal  ketrampilan  bagi  para  santrinya,  misalnya  Pesantren  Tebuireng  di  Jombang,  Darul Ulum Rejoso  Jombang, Pesantren Cipasung  Tasikmalaya, da lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini, jumlah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal semakin bertambah.
Pendataan  Pondok  Pesantren  tahun  2011-2012  berdasarkan    analisis  statistik pendidikan  Islam  berhasil  mendata  27.230  Pondok  Pesantren  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Lembaga Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur,  Jawa  Tengah  dan  Banten  yang  berjumlah  78,60%  dari  jumlah  seluruh  Pondok Pesantren  di  Indonesia.  Dengan  rincian  Jawa  Barat  7.624  (28,00%),  Jawa  Timur  6.003 (22,05%),  Jawa  Tengah  4.276  (15,70%),  dan  Banten  3.500  (12,85%).  Dari  seluruh  Pondok Pesantren  yang  ada,  berdasarkan  tipologi  Pondok  Pesantren,  terdapat  sebanyak  14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok Pesantren.

## Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
Dari  Pondok  Pesantren  Salafiyah  (PPS)  sejumlah  14.459,  yang  menyelenggarakan Program  Wajar  Dikdas  9  Tahun  Tingkat  Ula    terdata  berjumlah    1.324  lembaga    dan  PPs penyelenggara  tingkat Wustha berjumlah 2.791 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia.
Populasi  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Tingkat  Ula  terbesar  berada  di  Provinsi  Jawa Timur  yang  berjumlah  341  lembaga  (25,76  %),  NTB  105  (7,93%),  dan  Jawa  Barat  150 (11,33%)  dari  jumlah  seluruh  PPS  Penyelenggara  Wajar  Dikdas  9  tahun  tingkat  Ula  di Indonesia.    Demikian  pula  populasi  Pondok  Pesantren  Salafiyah  tingkat  Wustha  terbesar berada  di  provinsi  Jawa  Timur  yang  berjumlah  598  lembaga  (21,43%),  Jawa  Barat  550 (19,71%)  dan  Jawa  Tengah  331  (11,86%)  dari  seluruh  PPS  Penyelenggara  Wajar  Dikdas  9 tahun  tingkat  Wustha  di  Indonesia.    Pondok  Pesantren  lebih  banyak  menyelenggarakan program  Paket  C,  kemudian  Paket  B,  dan  terakhir  Paket  A.  Pendataan  tahun  2011-2012 mencatat  sejumlah  263  lembaga  pendidikan  menyelenggarakan  Paket  A,  559  lembaga pendidikan  menyelenggarakan  Paket  B  dan  1.198  lembaga  pendidikan  menyelenggarakan Paket C.
Salah  satu  kritik  yang  sering  muncul  adalah  pesantren  dianggap  telah  keluar  dari “khittah”nya untuk tafaqquh fi al-din yang merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh  para funding  fathers pesantren.  Terlepas  dari  kritik  tersebut,  kebijakan  ini  merupakan wujud  dari  dinamika  pesantren  dalam  memposisikan  dirinya  sebagai  sarana  pemandu transformasi  sosial  dan  kontekstualisasi  ajaran  Islam  dalam  tata  kehidupan  masyarakat (Qomar.,  2007:  139).  Lebih  dari  pada  itu,  hal  demikian  merupakan  wujud  dari  tuntutan pesantren  untuk:  (1)  tanggap  terhadap  perubahan  sosiakultural  dan  tuntutan-tuntutan  yang menyertainya,  (2)  meningkatkan  kualitas  dalam  pelayanan  program-program  yang ditawarkan,  dan  (3)  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  nilai-nilai  idealism yang diembannya (Qomar, 2007: 139-140).
Jumlah  pesantren  di  Indonesia  berjumlah  27.230  buah  (Kemenag  RI,  2012)  tersebut penting  sebagai  pijakan  dalam  menempatkan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang memiliki  mobilitas  tinggi  dalam  upayanya  meningkatkan  kualitas  SDM,  maka  harus didukung  dengan  kemampuan  lembaga  membaca  kebutuhan  masyarakat  disamping memperhatikan  potensi  atau  bakat  dan  minat  sumber  daya  manusianya.  Oleh  karena  sistem pelapisan sosial itu berbentuk piramida (lihat Gambar 1), maka persaingan untuk naik tangga sosial  itu  menjadi  cukup  ketat.  Dalam  situasi  demikian  peran  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  sebagai  sarana  atau  alat  yang  diperlukan  dalam  suatu  mobilitas  sosial  menjadi penting adanya.  Barang siapa yang berhasil dalam pendidikan termasuk di pesantren, dialah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk naik tangga sosial, (Adiwikarta, 1988).
Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
Gambar 1. Sistem Pelapisan Sosial

## Lapisan 1
Lapisan 2

## Lapisan 3

## Lapisan 4
Pencapaian  hasil  pendidikan  yang  baik  pada  suatu  bidang  keahlian  lebih memungkinkan apabila didukung oleh bakat, bahkan dalam hal-hal tertentu peran bakat dapat lebih  menonjol  dari  pada  pendidikan,  meskipun  untuk  mengembangkan  bakat  itu  sendiri diperlukan jenis pendidikan tertentu. Orang berbakat tetapi tidak berpendidikan jarang  yang bisa mencapai puncak tangga sosial dalam mobilitasnya.
Untuk dapat memperoleh relevansi atau mendekati relevansi pesantren dari kebutuhan masyarakat,  selain  daripada  pesantren  mengetahui  kebutuhan  masyarakat,  juga  masyarakat perlu  didekatkan  kepada  pesantren.  Berkaitan  dengan  masalah  relevansi  atau  dalam  istilah yang  pernah  populer  dengan  “ link  and  match ”  adalah  bagaimana  memobilisasi  dukungan masyarakat terhadap pengembangan pesantren. Suatu hal misalnya yang sangat sulit dewasa ini adalah mengenai pemujaan ijazah. Pemujaan ijazah dari sementara masyarakat dan orang tua  telah  membawa  pesantren  kepada  usaha-usaha  menjadikan  pesantren  sebagai  “ diploma mill ”.  Artinya  pesantren  terbawa  oleh  arus  hanya  sekedar  untuk  meluluskan  para  santrinya tanpa  melihat  apakah  lulusannya  tersebut  berkualitas  atau  tidak.  Selain  dari  pada  itu keranjingan untuk memperoleh ijazah dari masyarakat telah menumbuhkan banyak pesantren yang menyediakan ijazah formal.
Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama  tetapi  tidak  memiliki  ijazah  pendidikan  formal  dapat  menjadi  pendidik  mata pelajaran/kuliah  pendidikan  agama  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  yang memerlukan,  setelah  menempuh  uji  kompetensi  sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.
Kondisi  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pesantren  harus  juga  memperhitungkan kemampuan untuk menjadikan lulusannya  mampu melakukan mobilitas vertikal secara lebih luas  dan  terbuka,  sehingga  lulusan  pesantren  tidak  hanya  masuk  pada  wilayah  spiritual  dan politis,  seperti  kyai,  da'i,  ustadz,  pengurus  majlis  taklim,  guru  agama,  dan  calon  legislatif,
tetapi juga bisa  masuk kepada semua  jalur formal, seperti lingkungan pemerintahan, industri, dan keuangan. Masih banyak lulusan pesantren yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan bidang keahliannya.
Relevansi  merupakan  tingkat  keterkaitan  hasil/keluaran  dengan  tujuan  institusi, keterkaitan  antara  berbagai  komponen  atau  standar  dan  keterkaitan dengan  tuntutan masyarakat nasional maupun global.  Hal ini berarti pesantren harus selalu mampu membaca kebutuhan dan harapan stakeholder . Stakeholder pesantren terdiri dari berbagai macam yang salah  satunya  adalah  pengguna  lulusan  ( users )  pesantren  tersebut,  yaitu  masyarakat. Hubungan  antara  pesantren  dengan  masing-masing stakeholder tersebut  salng  berkelindan, artinya saling terkait antara satu dengan lainnya.
Dalam proses pembelajarannya, pesantren  melaksanakan jasa pendidikan  keagamaan yang ditujukan kepada santri sebagai pengguna jasa pendidikan primer harus memperhatikan mutu  pendidikan.  Sedangkan  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  biaya pendidikan  tersebut.  Proses  pembelajaran  akan  menghantarkan  santri  memperoleh kompetensi yang disandangnya sebagai lulusan  pesantren.  Lulusan inilah yang akan diserap oleh masyarakat, lembaga, dan dunia kerja. Kualitas lulusan yang telah mengimplementasikan  ilmunya  pada  masyarakat  dan  dunia  kerja  akan  menunjukkan kemampuannya sesuai dengan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperolehnya ketika  di  pesantren,  sehingga  berhasil  dan  gagalnya  lulusan  tersebut  itu  mestinya  dapat dijadikan  sebagai  masukan  bagi  pesantren  dalam  mendesain  kurikulum  dan  pembelajaran yang akan digunakannya.
Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
Gambar 1: Hubungan antara pesantren dengan pelanggan

## (Adaptasi dari Pulungan, 2001)
Berbagai  pesantren  di  Indonesia  juga  tidak  terlepas  dari  kondisi  tersebut. Perkembangan  yang  cepat  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  menjadi stakeholder pesantren dan faktor daya saing antar berbagai pesantren di Indonesia dalam rumpun ilmu yang sejenis mengharuskan pesantren untuk selalu menghasilkan lulusan yang bermutu yang selalu dapat diterima oleh stakeholder dalam jangkauan yang lebih luas.
Berangkat  dari  pemikiran  di  atas,  maka  pengembangan  sumber  daya  manusia  bagi para santri harus merujuk pada kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena nantinya para santri akan  kembali  ke  masyarakat  setelah  selesai  menuntut  ilmu,  kembalinya  para  santri  inilah diharapkan akan menjadi agen pembaharuan (agent of change) dan membangun masyarakat. Predikat santri sebagai pembaharu sesuai dengan misi agama yang dibawa yaitu misi dakwah untuk  menyeru  kebaikan,  menghilangkan  kekufuran    dan  kemiskinan,  sehingga pengembangan kualitas sumberdaya manusia sejalan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa datang. Disinilah proses mobilitas sosial di pesantren dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Peran  penting  kyai  dengan  pesantrennya  dalam  pengembangan  kualitas  sumberdaya manusia  sebagai  agen  perubahan  adalah menanamkan  sikap  kejuangan  pada  para santrinya. Bahwa  ilmu  agama  adalah  ilmu  ketrampilan  yang  telah  dimiliki,  dan  wajib  dikembangkan sesuai dengan misi dakwah dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, sehingga motivasi
Pesantren
Pengguna Jasa Pendidikan (Masyarakat,  Lembaga,
dan Dunia Kerja Pengguna Jasa Pendidikan Sekunder (Orang tua/ Pemerintah) Jasa Pendidikan Pesantren Pengguna jasa Pendidikan Primer (Santri) Masukan
Biaya Pendidikan Mutu Pendidikan Proses Kewajiban Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Biaya Lulusan Sesuai Mutu
Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
harus diinjeksikan kepada para santrinya. Dalam hal ini nampak bahwa motivasi ibadah akan memberikan  semangat  para  santri  menekuni  ilmu  dan  ketrampilan,  kemudian  berusaha mengembangkan  dan  mengamalkan  ilmu  dan  ketrampilan  tersebut,  sehingga  akan  terjadi proses perubahan sosial melalui pendidikan di lembaga pesantren.

## B. Lulusan Pesantren dan Mobilitas Sosial Vertikal
Setiap  kelompok  sosial  di  masyarakat  termasuk  pada  masyarakat  pesantren  telah tersusun secara teratur dalam struktur sosial, dimana  dalam struktur tersebut akan senantiasa terjadi  perubahan  yang  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakatnya.  Perubahan dalam  struktur  itu  didahului  dengan  proses  gerak  sosial  dari  satu  lapisan  sosial  ke  lapisan sosial lain atau dari satu fungsi tertentu ke fungsi lain tanpa ada perubahan status. Disisi lain, peralihan  seseorang  dari  lapisan  sosial  yang  rendah  ke  lapisan  sosial  yang  lebih  tinggi  atau sebaliknya  juga  dapat  terjadi,  sebagaimana  dipesantren  seseorang  mendapatkan  status  dan peran baru dengan tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya atas dasar kemampuan atau kehlian yang dimiliki. Dua gerakan  itu yang kemudian sebagai gerak vertikal dan horizontal masyarakat sebagai awal terjadinya mobilitas sosial (Soekanto, 2009: 244).
Pada  mobilitas  horizontal  perubahan terjadi  dari  status  yang  satu  ke  status  yang  lain tanpa  perubahan  derajat  karena  berlangsung  pada  lapisan  sosial  yang  sama.  Sementara mobilitas vertikal adalah perubahan yang terjadi melampaui batas lapisan sosial, baik ke arah yang lebih tinggi atau ke arah yang lebih rendah, (Adiwikarta, 1988.)
Seperti istilah ‘kelas’ tersebut diatas, mobilitas sosial adalah suatu istilah yang amat dikenal oleh para ahli sosiologi, setidaknya ada  tiga yang  tampaknya perlu diadopsi dalam praktik sejarah; pertama , perbedaan antara pergerakan naik dan turun tangga sosial,. Kedua , adalah  perbedaan  antara  mobilitas  sepanjang  kehidupan  seseorang  (dalam  istilah  sosiologi disebut  ‘intragenerasional’)  dan  mobilitas  yang  mencakup  beberapa  generasi (‘intergenerasional’). Ketiga, adalah  perbedaan  antara  mobilitas  individu  dan  mobilitas kelompok. Sebagai contoh, para guru besar di Inggris, mendapat status yang lebih tinggi pada abad  lalu  dibanding  sekarang.  Sebaliknya,  pada  periode  yang  sama,  kasta-kasta  di  India tampak semakin naik status sosialnya, (Burke, 2003).
Dalam  masyarakat  dengan  ekonomi  modern,  mobilitas  sosial  vertikal  itu  merupakan kecenderungan  atau  gejala  umum.  Disana  terdapat  kesempatan  untuk  naik  tangga  atau  ke lapisan sosial melalui suatu usaha, tetapi dapat juga turun ke lapisan yang lebih rendah. Jadi, status sosial memiliki keterkaitan dengan peran atau pola prilaku dan gaya hidup (life style)

## Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
tertentu.  Dengan  demikian  perubahan  status  sosial  ini  diperlukan  penguasaan  akan  hal-hal tersebut. Dengan perkataan lain, pendidikan dan pemberdayaan di pesantren merupakan salah satu  alat  atau  sarana  penting  yang  diperlukan  dalam  suatu  mobilitas  sosial,  baik  secara vertikal maupun horizontal.
Dengan  berpijak  pada  klasifikasi  di  atas,  dapat  ditegaskan  mobiltas  sosial mengandung pengertian sebagai gerak sosial yang terjadi dalam struktur masyarakat, melihat pada  pola-pola  tertentu  yang  mengatur  organisasi/lembaga  atau  kelompok.  Gerak  tersebut terjadi  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  dan  akan  merubah  tatana  struktur  yang  sebelumnya ada.  Banyak  implikasi  yang  ditimbulkan  baik  langsung  maupun  tidak  oleh  proses  tersebut, (Yuliati, Purnomo, 2003). Sebagai contoh, misalnya perkawinan seorang santri dengan anak kyainya tentu akan mengangkat keluarganya menjadi sejajar dengan keluarga barunya paling tidak  jika  ini  terjadi  maka  akan  mengangkat  dirinya  sendiri.  Demikian  juga  jika  banyak lulusan  pesatren  yang  potensial  dalam  memasuki  dunia  kerja  akan  mempengaruhi  struktur tenaga  kerja  dari  kalangan  pesantren  di  sektor  publik.  Dampaknya  kekurangan  tenaga  kerja disektor publik akan menjadikan tenaga kerja dari kalangan pesantren menjadi mahal nilainya.
Pada berbagai pesatren di Indonesia, mobilitas sosial telah terjadi cukup lama akibat adanya  integrasi  sistem  pesantren  dengan  sistem  masyarakat  diikuti  dengan  perkembangan yang  terjadi  dimasyarakat  tersebut.  Integrasi  dua  sistem  ini  memungkinkan  sebuah masyarakat mengakses berbagai sumber ekonomi dari keduanya. Hal itu tentu dapat menjadi sebab terjadinya mobilitas sosial. Peralihan profesi dari menjadi ustadz/penyuluh agama saja kemudian  menjadi  tenaga  kerja  profesional  seperti  pengusaha,  pendidik,  politisi  dan sebagainya  merupakan  sebab  yang  paling  dominan  dalam  mobilitas  di  pesantren. Demikian juga  perkembangan  masyarakat  pesantren  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  sosial, perkembangan dunia kerja dan perkawinan antar lapisan menyebabkan  mobilitas yang tinggi baik vertikal maupun horizontal.
Gerak sosial di masyarakat (termasuk di pesantren) yang berbentuk perpindahan dari lapisan  sosial  rendah  ke  lapisan  sosial  tinggi  dan  pembentukan  kelompok  baru  yang mempunyai  derajat  lebih  tinggi  dari  kelompok  asal,  dapat  terjadi  karena  pernikahan,  kerja individual,  atau  prestasi.  Kemampuan  kelas  sosial  rendah  dalam  memperoleh  simbol  kelas diatasnya  yang  merupakan  tanda  dari  kelas  sosial  tinggi  merupakan  tanda  utama,  (Yuliati, Purnomo,  2003).  Perkembangan  teknologi  dan  informasi  dewasa  ini  menyebabkan  batas wilayah  dan  peluang  dalam  mengakses  sumberdaya  ekonomi,  politik  dan  kekuasaan  lebih dapat dengan mudah dijangkau lulusan pesantren.
Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...

## C. Mobilitas Sosial Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat
Dalam  hitungan  matematis-ekonomis,  pesantren  dan  masyarakat  pedesaan  adalah bagian yang dihitung miskin. Hal ini karena lingkungan pedesaan dikenal lambat dalam segi pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  masyarakat  desa  dan  pesantren  perlu  untuk  diberdayakan secara berkelanjutan, meskipun kontribusi pesantren terhadap masyarakat cukup besar.
Dibalik penampilannya yang tergolong miskin, Masdar F. Mas’udi melihat, pesantren sesungguhnya  mengantongi  potensi  yang  cukup  besar,  kkhususnya  dibidang  ekonomi.  Jika potensi itu tergali dengan optimal akan membawa hasil yang cukup bermanfaat.
Namun  karena  sebagian  besar  pesantren  berada  didaerah-daerah  pedesaan  dan termasuk  golongan  masyarakat  bawah  yang  lemah  secara  ekonomi,  maka  hal  itu  berimbas pada  terhambatnya  pengembangan  ekonomi  pesantren.  Selama  ini  pesantren  telah berupaya untuk  memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki,  misalnya  dengan  jalan  program  pengembangan SDM dan manajemen pesantren.
Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan, pesantren juga mempunyai  program  pembinaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Kelanggengan  program pesantren  selama  ini  dipengaruhi  oleh  itikad  masyarakat  dan  motivasi  kiai  dalam menjalankan syari’at agama. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor penting dalam proses mobilitas pesantren dalam pengembangan masyarakat.
Mobilitas    sosial  di  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  sosial  dan  tata  nilai yang ada didalamnya. Sebuah masyarakat dengan sistem tertutup, tentu tidak memungkinkan untuk  dapat  terjadi  mobilitas  sosial  antar  lapisan  maupun  horiziontal  yang  kemudian berdampak pada gagalnya suatu penataan ulang pada masyarakatnya. Akan tetapi jelas bahwa tidak  dapat  menata  kembali  masyarakat  tanpa  adanya  perubahan  yang  cermat  dalam  cara berfikir  yang  telah  mapan  mengenai  masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  baru  yang  di inginkan,  antara  lain  ialah  suatu  masyarakat  yang  akan  memungkinkan  orang  lebih  mampu melihat apa dan mengatakan apa sebenarnya diri serta dunia sosial mereka, (Gouldner, dalam Poloma 2000)
Menurut Mead dalam teori peran dan teori kelompok  referens lebih dipusatkan pada kajian  organisasi,  definisi-definisi,  sikap-sikap,  konsep  diri  individu  yang  bersifat  internal dan  (atau  subyektif),  dan  organisasi-organisasi  kelompok,  institusi-institusi  sosial  dan masyarakat  itu  sendiri  yang  bersifat  eksternal,  keduanya  saling  berhubungan  dan  saling tergantung,  karena  baik  organisasi  internal  maupun  yang  eksternal  muncul  dari  “proses komunikasi  simbol”  dalam  mobilitasnya.  Hal  inilah  yang  membedakan  organisasi  sosial dalam dunia manusia dari bentuk-bentuk organisasi sosial dalam dunia binatang  (subhuman

## Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
world)  yang  ditemukan  secara  biologis. Dalam  pandangan  mengenai  keluwesan  (flexibility) respons  manusia  terhadap  lingkungannya,  perkembangan  mengenai arti-arti  dan  sikap-sikap yang  dimiliki  bersama  adalah  penting  untuk  organisasi  sosial.    Individu  harus  menekankan proses pengambilan peran orang lain (tertentu dan pada umumnya), dan mengontrol perilaku mereka  sendiri  dalam  cara  yang  sedemikian  rupa  sehingga  cocok  dengan  kerangka  yang ditentukan oleh definisi-definisi dan sikap-sikap bersama, (Johnson, 1986).
Singkatnya,  oraganisasi  sosial  memperlihatkan  intelegensi  manusia  dan  pilihannya. Dengan  munculnya  intelegensi  (atau  kemampuan  untuk  menciptakan  dan  menggunakan simbol-simbol),  individu-individu  dapat  melampaui  (transcend)  banyak  batas  yang  muncul dari sifat biologisnya atau lingkungan fisik. Misalnya mereka dapat membangun pemukiman- pemukiman  untuk  melindungi  diri  dari  perbedaan  cuaca  yang  ekstrem  sedemikian  rupa, sehingga mereka dapat mendiami daerah-daerah yang kalau tidak begitu, tidak dapat dihuni. Mereka  dapat  mengatasi  problem  kehidupan  dengan  menciptakan  berbagai  media  yang meringankan  pekerjaan  dan  beban.  Seperti  menciptakan  teknologi  transportasi  untuk mengatasi batas-batas jarak fisik, menciptakan mesin-mesin untuk mengangkat beban-beban yang  tidak  mungkin  diangkat  manusia,  memelihara  ternak  dan  tumbuh-tumbuhan  untuk menjamin persediaan makanan dan peningkatan gizi.
Sikap-sikap  ekonomis  dan  religius  cenderung  menjadi  lebih  universal.  Sikap-sikap ekonomis  cenderung  ke  universalitas  karena  setiap  manusia  dapat  menjadi  pembeli  atau penjual; sikap-sikap religius ke universalitas karena kepercayaan agama yang mempersatukan semua orang didasarkan pada hakikat manusiawi atau hakekat spiritualnya yang sama. Sikap ekonomi itu akan lebih dangkal, sedangkan sikap religius menyentuh tingkat-tingkat identitas seseorang yang paling mendalam sebagai seorang manusia.
Melalui  berfikir,  manusia  dapat  menarik banyangan  atau  harapan  masa  depannya  ke waktu  sekarang.  Dengan  demikian  tindakan  sekarang  dapat  menjadi  semacam  tanggapan terhadap stimulus yang diharapkan dimasa datang dan bagian-bagian tindakan tertentu dapat direncanakan  segera  untuk  masa  yang  akan  datang.  Berfikir  tidak  hanya  dapat  membawa orang  ke  masa  datang,  tetapi  juga  ke  masa  lalu.  Dengan  demikian  meningkatkan  efisiensi melebihi bertindak secara trial and error, (Ritzer, 2002).

## D. Penutup
Berpijak  dari  pengembangan  teori  tersebut  maka  pengembangan  masyarakat  yang perlu  dilakukan  pesantren  adalah  upaya  kolektif  untuk  mencari  keseimbangan  antara kesejahteraan individu dan masyarakat, yaitu kesejahteraan kolektif yang tidak mengalahkan

## Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
hak-hak  individu  dan  perwujudan  hak-hak  individu  dengan  tidak  merugikan  masyarakat sebagaimana  yang  terjadi  di  masyarakat  kapitalis  murni.  Dalam  kaitannya  dengan  proses mobilitas di pesantren, lembaga ini harus membawakan konsep tauhid dalam wujud peranan untuk  mengikuti  sekaligus  mengendalikan  perubahan  masyarakat  pada  batas-batas  atau tingkatan  yang  diperkenankan  agama.  Hal  ini  sebenarnya,  merupakan  konseptualisasi  dan aktualisasi  dari  tujuan  teologi  dalam  Islam  yaitu baldatun  thayyibatun  wa  rabbun  ghafur dalam  wujud  mobilisasi  yang  dilakukan  pesantren  melalui  upaya  pembinaan  dan pengembangan masyarakat.
Membangun  dan  mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  pada  hakekatnya adalah  membangun  masyarakat.  Yang  perlu  dipahami  bahwa  dalam  suatu  masyarakat  yang sedang membangun tidak akan terjadi bahwa masyarakat semuanya menjadi berkualitas. Bisa saja  hanya  sebagian  kelompok  elitnya,  tapi  bisa  juga  sebagian  besar.  Sebagaimana  dalam mobilitas sosial yang telah diungkapkan didepan bahwa bisa saja perpindahan lapisan sosial terjadi  pada  kondisi  yang  lebih  tinggi,  atau  yang  lebih  bawah.  Sehingga  pemberian  peran kelompok harus seimbang, namun tetap lebih menitik beratkan pada yang kurang berkualitas.
Saling memberi atau saling asih, asah dan asuh dalam suatu masyarakat yang sedang membangun  adalah  sangat  penting  artinya.  Disinilah  peran  pimpinan  baik  formal  maupun informal masyarakat termasuk para kyai dan ustadz, akan sangat membantu terciptanya usaha pengembangan  dan  pembangunan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berarti  terciptanya kualitas masyarakat.

## E. Daftar Pustaka
Bruinessen,  M.V.  1992 . Pesantren  dan  Kitab  kuning;  Pemeliharaan  dan  Kesinambungan Tradisi Pesantren , Journal Ulumul Qur’an, Vol. III, No. 4.
Kemenag RI. 2012, Statistik Pendidikan Islam , Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar , Rajawali Press, Jakarta.
Ismail Pulungan. 2001. Manajemen Mutu Terpadu , Jakarta: Dirjen Dikti, Diknas.
Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Terj.). Jakarta: Gramedia.
Mujamil  Qomar.  2007. Pesantren,  dari  Transformasi  Metodologi  Menuju  Demokratisasi Institusi , Jakarta: Erlangga.
Peter  Burke. 2003. Sejarah dan Teori Sosial , Jakarta: Yayasan Obor.
Poloma, Margaret M. 2000. Sosiologi Kontemporer . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pradjarta,  D.  1999. Memelihara  Umat:  Kyai  Pesantren  Kyai  Langgar  di  Pedesaan  Jawa.
Jogyakarta LKIS.
Moh. Miftahusyaian: Mobilitas Sosial Pesantren...
Ritzer, George. 2002. Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudardja  Adiwikarta.  1988. Sosiologi  Pendidikan:  Isu  dan  Hipótesis  tentang  Hubungan Pendidikan Dengan masyarakat . Jakarta: Depdikbud.
Yayuk Yuliati, Mangku Poernomo. 2003. Sosiologi Pedesaan . Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
Ziemek, M. l986. Pesantren dalam Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.