## DAMPAK DESENTRALISASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Sri Rosmawati 1

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Construction  Cost  Index,  Relative Poverty Index and Human Development Index for Fiscal Needs and to determine the  relationship  between  the  fiscal  capacity  of  revenue  sharing  fund  (DBH)  and local  revenue  (PAD),  The  method  used is  the  multiple  regression  analysis  2001- 2011  and  Pearson  correlation  test  was  conducted  to  determine  the  relationship between  Needs  Fiscal  and  Fiscal  Capacity  in  personnel  expenditures.  In  this study,  it  is  found  that  the  Construction  Cost  Index  and  relative  poverty  index negatively  effect  on  Fiscal  Needs,  Human  Development  Index  positive  effect  on Fiscal  Needs,  Pearson  correlation  of  test  results  are  known  DBH  positively  and significantly  associated  with  a  P  value  or  Sig  0,000  and  Locally  Generated Revenue positive and significant with a P value Fiscal Capacity sig 0.033 or less than 0.05. Fiscal Needs and Fiscal Capacity positively associated with personnel expenditures and significant with a P value or Sig 0.000 or less than 0.05. Key  words:  fiscal  capacity,  fiscal  needs,  fiscal,  personnel  expenditure,  Revenue Sharing Fund (DBH), and Local Revenue (PAD).

## PENDAHULUAN
Perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah adalah  suatu  sistem  pembagian  keuangan  secara  adil,  proporsional,  demokratis, transparan  dan  efisien  dalam  rangka  pendanaan  penyelenggaraan  desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan  penyelenggaraan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Selain  itu perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah merupakan  subsistem  keuangan  negara  sebagai  konsekuensi  pembagian  tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang didasarkan atas kewenangan yang  diberikan  dengan  memperhatikan  stabilitas  dan  keseimbangan  fiskal nasional.
Alokasi  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintahan  daerah secara garis besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa  pelayanan  publik  yang  harus  disediakan  pemerintah.  Sedangkan kebutuhan  fiskal  mencerminkan  total  pengeluaran  yang  dibutuhkan  suatu  daerah dalam melaksanakan aktivitas daerahnya.
Kabupaten  Tebo,  yang  merupakan  kabupaten  pemekaran,  dalam pengelolaan  keuangan  daerahnya  memperoleh  sumber-sumber  pendapatan  yang berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  berupa  sisa  lebih  perhitungan anggaran  tahun  lalu,  pajak  dan  retribusi  daerah,  bagi  hasil  pajak  dan  bagi  hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah.
Pengalokasian  belanja  daerah  adalah  dalam  rangka  untuk  pelaksanaan urusan  pemerintahan  daerah  yang  menjadi  kewenangan  propinsi  atau
1 Dosen STIE Graha Karya Muara Bulian
kabupaten/kota  yang  terdiri  dari  urusan wajib  dan  urusan  pilihan.  Sementara  itu, pengklasifikasian  belanja  daerah  secara  ekonomi    meliputi  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal,  belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil  dan  bantuan  keuangan  serta belanja  tidak  terduga.  Besarnya  belanja  pegawai,  terutama  pada  gaji  PNSD, membuat tiap-tiap pemerintah daerah harus mengalokasikan dana, karena belanja pegawai  bersifat  mengikat  yang  artinya  dibutuhkan  secara  terus  menerus  dengan jumlah  yang  cukup  untuk  keperluan  setiap  bulan  dalam  tahun  anggaran  yang bersangkutan.
Belanja  Modal  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah diantaranya untuk  pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi  semakin  berkurang.  Kontribusi  DAU  yang  tinggi  juga  menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya.
Berdasarkan  Penjelasan PP No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan  fiskal  dan  potensi  daerah.  Kebutuhan  daerah  dicerminkan  dari  luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat  di  daerah  dan  tingkat  pendapatan  masyarakat  di  daerah.  Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.
Tim  Departemen  Keuangan  RI  (2001)  membangun  penghitungan  alokasi DAU  tahun  anggaran  2002  dengan  menggunakan  Indeks  Kemiskinan  Relatif sebagai  salah  satu  variabel  dalam  penghitungan  Kebutuhan  Fiskal.  Indeks Kemahalan  Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif  dan  Indeks  Pembangunan Manusia    yang  merupakan  bagian  dari  komponen  Kebutuhan  Fiskal  yang berkaitan  dengan  Kemampuan  pengelolaan  keuangan  dan  pengalokasian  belanja daerah  oleh  pemerintah  daerah.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang dicerminkan  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  menjadi  bagian  yang juga penting untuk mengukur kemajuan suatu daerah.
Keberhasilan suatu daerah dalam membangun infrastuktur bagi kelancaraan mobilisasi  kebutuhan  masyarakat  juga  sangat  diharapkan.  Dengan  infrastruktur yang  memadai  kesulitan  dalam  menjangkau  suatu  daerah  menjadi  berkurang. Tingkat Kemahalan Konstruksi ikut diperhitungkan pada Kebutuhan Fiskal karena mencerminkan  tingkat  harga  konstruksi  yang  dibutuhkan  dalam  menyediakan infrastruktur  dibandingkan  dengan  daerah  lain.  Hal  ini  dipandang  perlu  karena keadaan dan tingkat kesulitan geografis disetiap daerah berbeda-beda.
Kabupaten  Tebo  yang  merupakan  kabupaten  pemekaran,  masih  terus melakukan pembenahan baik dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna mengurangi celah fiskal yang terjadi.
Dari pertimbangan diatas, perumusan masalah yang diambil dari penelitian ini  adalah;  (1)  Bagaimana  pengaruhIndeks  Kemahalan  Konstruksi,  Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di  Kabupaten  Tebo.  (2)  Bagaimana  hubungan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tebo. Serta hubungan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :(1)  Untuk  menganalisis  pengaruh  Indeks Kemahalan  Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  terhadap  Kebutuhan  Fiskal  di  Kabupaten  Tebo.  (2)  Untuk  mengetahui hubungan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan Kapasitas Fiskal  serta hubungan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.

## Hipotesis
Hipotesis  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  (1)  Indeks  Kemahalan Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal di kabupaten Tebo. (2) Pendapatan Dana Bagi  Hasil    (DBH)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berhubungan positifdengan Kapasitas Fiskal serta Kebutuhan dan Kapasitas fiskal berhubungan positif dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder  yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  dan  telah dipublikasikan oleh masyarakat pengguna data. Analisis data sekunder dilakukan terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan, meliputi  APBD,  Tebo  Dalam  Angka  dan Data Kepegawaian Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini  bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo, Badan  Pusat  Statistik  dan  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  melalui browsing internet.

## Metode Analisis Uji Hipotesa Pertama
Dalam  penelitian  ini,  diasumsikan intercept dan  kelandaian  fungsi  adalah sama  baik  antar  unit  analisis  maupun  antar  waktu.  Dengan  asumsi  ini  model regresi yang akan ditaksir berbentuk sebagai berikut (Sumodiningrat, 2007):
Y=α 0 +α 1 X+α 2 X+…+α k X+u
Dengan  demikian  model  ekonometrika  untuk  menganalisis  faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan fiskal menggunakan formula model Log-lin :
Ln FN=α 0 +α 1 IKK+α 2 IKR + α 3 IPM + e
Keterangan; FN  = Kebutuhan Fiskal IKK  = Indeks Kemahalan Konstruksi IKR  = Indeks Kemiskinan Relatif IPM  = Indeks Pembangunan Manusia α = Parameter
e = Error Term

## Uji Statistik
Hasil  regresi  yang  diestimasi  diharapkan  besaran  dan  tanda(arah  koefisien) sesuai dengan teori ekonomi dan atas dasar apriori yaitu bertanda positif (+), dan selanjutnya  dilakukan  uji  statistik  berupa  uji  t  dan  uji  F.  Suatu  model  dikatakan baik  untuk  alat  prediksi  apabila  mempunyai  sifat-sifat  tidak  bias  linier  terbaik
suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan baik dan dapat dipakai untuk memprediksi  apabila  sudah  lolos  dari  serangkian  uji  asumsi  klasik  yang melandasinya.  Uji  asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari:  Normalitas, Linearitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heterokedastisitas.

## Metode Analisis Uji Hipotesa Kedua
Untuk  menguji  hipotesa  kedua  yaitu  menghitung  besaran  nilai  hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Kapasitas Fiskal serta hubungan Pendapatan Asli Daerah  dengan  Kapasitas  Fiskal.    Menghitung  besaran  nilai  hubungan  antara Kebutuhan  Fiskal  dengan  Belanja  Pegawai  serta  hubungan  Kapasitas  Fiskal dengan Belanja Pegawai, digunakan alat uji Korelasi sederhana Pearson. Korelasi Pearson, diformulasikan sebagai berikut:
n∑x i y i - ∑x i ∑y i r x y =
√(n∑x i 2 – (∑x i ) 2 √(n∑ yi 2 - (∑ y i ) 2
Dimana: r xy =  nilai korelasi antara x i dengan y i n  =  jumlah periode x i =  Dana Bagi Hasil dan Pandapatan Asli Daerah
=  Kebutuhan Fiskal atau Kapasitas Fiskal
y  =  Kapasitas Fiskal
=  Belanja Pegawai
Besarnya koefisien korelasi (r) antara dua buah variabel (y dan x) adalah nol sampai  ±1.  Apabila  dua  buah  variabel  (y  dan  x)  mempunyai  nilai  r=0  berarti variabel-variabel  tersebut  tidak  ada  hubungan.  Apabila  variabel-variabel  itu mempunyai r= ±1, maka kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan yang sempurna.  Adapun  interpretasi  tingkat  keeratan  hubungan  antara  variabel  X dengan Y (varibel bebas dan terikat),

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Indeks  Kemahalan  Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif  dan Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap  Kebutuhan  Fiskal  di  Kabupaten Tebo.
Analisis  Kebutuhan  Fiskal  untuk  melihat  pengaruh  indeks  kemahalan konstruksi,  indeks  kemiskinan  relative  dan  indeks  pembangunan  manusiadengan regresi berganda.Dengan menggunakan aplikasi program eviews 6, hasil estimasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Variabel koefisien t-Statistik Prob. C -1.198845 -1.031266 0.3367 IKK -0.000106 -0.250940 0.8091 IKR -0.329439 -5.435371 0.0010 IPM 0.389551 24.32556 0.0000 F- Hitung 625.0997 R 2 0.996281
Sumber: Diolah dari data primer
Variabel  terikat  (dependen  variabel)  adalah  Kebutuhan  Fiskal  (Y).  Dan variabel  bebasnya  adalah  IKK,  IKR,  IPM  (X).  Sehingga  persamaan  regresi berganda,  yang  dapat  ditulis  adalah:LnFN  =  -1.198845  -  0.000106  IKK  - 0.329439 IKR + 0.389551 IPM + e
Persamaan  diatas  menunjukkan,    pada  saat  Indeks  Kemahalan  Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia   dianggap konstan atau  tidak  ada  perubahan  maka  Kebutuhan  Fiskal  akan  menurun  sebesar  1,2 persen  .  Koefisien  regresi  IKK  -0.000106  menunjukkan  setiap  kenaikan  IKK akanmenurunkan  Kebutuhan  Fiskal  sebesar  0.01  persen.  Koefisien  regresi  IKR  - 0.329439menunjukkan  setiap  kenaikan  IKR  akan  menurunkan  Kebutuhan  Fiskal sebesar 32.94 persen . Demikian juga dengan Koefisien IPM
0.389551menunjukkan  setiap  kenaikan  IPMakan  menaikkan  Kebutuhan  Fiskal sebesar 38.95 persen.
Dari analisis  uji simultan (Uji F-statistik),  dengan df sebesar (3,7)α= 0,05 diperoleh  F-tabel  sebesar  4,35  sedangkan  F-hitung  sebesar  625.0997 menunjukkan  bahwa  Indeks  Kemahalan  Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif, Indeks  Pembangunan  Manusia  secara  bersama-sama  mempengaruhi  Kebutuhan Fiskal.
Uji  t-statistik  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dari  variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan tingkat signifikansi (α= 5 persen) dan tingkat kepercayaan 95 persen, diperoleh t-tabel 2.365. Indeks Kemahalan  Konstruksi  diketahui  (t-hit=-0.250940  dan  t-tab=  2.365)  tidak berpengaruh  terhadap  Kebutuhan  Fiskal.  Indeks  Kemiskinan  Relatif  (t-hit=  - 5.435371      t-tab=  2.365)  berpengaruh  terhadap  Kebutuhan  Fiskal.    Indeks Pembangunan  Manusia  (t-hit=  24.32556t-tab=  2.365)  berpengaruh  terhadap Kebutuhan  Fiskal.  Dari  uji-t  diketahui  bahwa  secara  parsial  Indeks  Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal.
Dengan  R  Square  (R 2 )  sebesar0.996281  menunjukkan    bahwa  variasi perubahan    Indeks  Kemahalan  Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif,  Indeks Pembangunan Manusia mampumenjelaskan  perubahan Kebutuhan Fiskal  sebesar 99,62  persen  sedangkan  sisanya  sebesar  0,38  persen  dipengaruhi  oleh  variasi perubahan lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
R Square yang tinggi mengindikasikan adanya koleniaritas diantara variabel bebas.  Akan  tetapi  model  yang  mengandung  koleniaritas  masih  bisa  digunakan jika  hanya  untuk  membuat  suatu  ramalan  saja.  Sebab  untuk  keperluan  meramal, yang  penting  adalah  menganalisis  keseluruhan  model  dan  tidak  individual parameter.
Indeks  Kemahalan  Konstruksi      merupakan  komponen  dari  Kebutuhan Fiskal  yang  mempunyai  hubungan  negatif  terhadap  Kebutuhan  Fiskal  hal  ini menunjukkan  bahwa  bertambahnya  angka  Indeks  Kemahalan  Konstruksi  maka akan menurunkan Kebutuhan Fiskal dan sebaliknya.
Pada  dasarnya  tujuan  dilakukannya  penghitungan  Indeks  Kemahalan Konstruksi adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis. Letak suatu  wilayah  yang  strategis  akan  memberikan  kontribusi  pengaruh terhadapperkembangan  wilayah  tersebut.  Kabupaten  Tebo,  dengan  luas  646.100 Ha  atau  11.86  %  dari  luas  wilayah  Provinsi  Jambi.  Topografi  Kabupaten  Tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Dengan kondisi wilayah seperti ini daerah Kabupaten Tebo
relatif mudah untuk di jangkau. Namun letaknya  yang jauh dari ibukota propinsi membuat  Indeks  Kemahalan  Konstruksi  di  Kabupaten  Tebo  berada  di  urutan ketiga  dari  sebelas  Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jambi  pada  tahun  2010  dengan angka  indeks  92,37.  Pengaruh  negatif  yang  disebabkan  oleh  Indeks  Kemahalan Konstruksi  menyebabkan  penurunan  Kebutuhan  Fiskal  tidak  begitu  berarti  yaitu sebesar 0.01 %. Pengaruh  Indeks  Kemahalan Konstruksi  Kabupaten  Tebo secara parsial juga tidak signifikan.
Acuan  penghitungan  Kebutuhan  Fiskal  yang  didasarkan  pada  agregat pengeluaran mencakup jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan publik.  Indeks  Kemiskinan  Relatif  mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan semakin tinggi angka indeks kemiskinan relatif maka akan menurunkan Kebutuhan Fiskal. Pada kenyataannya  adalah  semakin  tinggi  Indeks  Kemiskinan  Relatif  maka  akan meningkatkan  Kebutuhan  Fiskal.  Karena  dengan  semakin  tingginya  angka kemiskinan  berarti  dana  yang  dibutuhkan  untuk  mengurangi  kemiskinan  juga semakin  meningkat.  Hasil  penghitungan  ternyata  bertentangan  dengan  kondisi yang sebenarnya. Dugaan yang dapat dikemukakan adalah Kebutuhan Fiskal tidak dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  miskin  yang  harus  dibiayai  oleh  pemerintah Kabupaten  Tebo.  Tetapi  lebih  kepada  peningkatan  pelayanan  kepada  seluruh masyarakat, baik sarana, prasarana dan pelayanan sosial lainnya.

## Hubungan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah  dengan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tebo.
Kapasitas  fiskal  daerah  merupakan  cerminan  kemampuan  keuangan  suatu daerah  yang  dijadikan  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam  perolehan  Dana Alokasi Umum. Dalam penelitian ini data kapasitas fiskal yang digunakan adalah Dana Bagi  Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Untuk menghitung besaran  nilai  hubungan  antara  Dana  Bagi  Hasil  dan  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Kapasitas Fiskal digunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil dari SPSS.19 untuk uji korelasi Pearson diperoleh :
Correlations Kf dbh pad Kf Pearson Correlation 1  .893 ** .642 * Sig. (2-tailed) .000 .033 N 11 11 11 dbh  Pearson Correlation .893 ** 1 .626 * Sig. (2-tailed) .000 .039 N 11 11 11 pad Pearson Correlation .642 * .626 * 1 Sig. (2-tailed) .033 .039 N 11 11 11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi  antara variabel   Dana Bagi Hasil  (X1)  dengan    Kapasitas  Fiskal  (Y)  adalah  sebesar  0.893.  Hal  ini  berarti perubahan  yang  terjadi  pada  Dana  Bagi  Hasil  akan  diikuti  secara  positif  oleh
Kapasitas  Fiskal  sebesar  89,3    persen  .  Hubungan  antara  kedua  variabel tersebut signifikan karena nilai P atau sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).
Korelasi  antara  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X2)  dengan  Kapasitas Fiskal  (Y)  adalah  sebesar  0,642  dengan  arah  positif.  Hal  ini  berarti  setiap perubahan  yang  terjadi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  diikuti  secara  positif oleh  Kapasitas  Fiskal  sebesar  64.2  persen.  Hubungan  antara  kedua  variabel tersebut  signifikan  karena  nilai  P  atau  Sig.  sebesar  0,033  (3.3%)  lebih  kecil  dari tingkat kesalahan sebesar 0.05 (5%).

## Hubungan  kebutuhan  dan  kapasitas  fiskal  dengan  belanja  pegawai  di Kabupaten Tebo.
Untuk menghitung besaran nilai hubungan antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal  dengan  Belanja  Pegawai,  digunakan  alat  uji  Korelasi  Pearson.Hasil estimasi dari SPSS.19 untuk uji korelasi Pearson diperoleh:
Correlations bp fn kf bp Pearson Correlation 1  .992 ** .960 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 N 11 11 11 fn Pearson Correlation .992 ** 1  .987 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 N 11 11 11 kf Pearson Correlation .960 ** .987 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 N 11 11 11 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi  antara variabel  Kebutuhan Fiskal  (X1)  dengan    Belanja  Pegawai  (Y)  adalah  sebesar  0.992  Hal  ini  berarti perubahan  yang  terjadi  pada  Kebutuhan  Fiskal  akan  diikuti  secara  positif  oleh Belanja  Pegawai  sebesar  99,2  persen  .  Hubungan  antara  kedua  variabel  tersebut signifikan karena nilai P atau sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 (5%).
Korelasi antara variabel Kapasitas Fiskal (X2) dengan Belanja Pegawai (Y) adalah  sebesar  0,960  dengan  arah  positif.  Hal  ini  berarti  setiap  perubahan  yang terjadi pada Kapasitas  Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai  96 persen.  Hubungan  antara  kedua  variabel  tersebut  signifikan  karena  nilai  P  atau Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0.05 (5%).

## Implikasi Kebijakan
Dari  hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa  Indeks  Kemahalan Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan  Relatif  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia berpengaruh  terhadap  Kebutuhan  Fiskal  di  Kabupaten  Tebo.  Indeks  Kemahalan Konstruksi  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  dan  Indeks  Kemiskinan Relatif  berpangaruh  negatif  dan  signifikan  menunjukkan  bahwa  semakin bertambah  tingkat  Indeks  kedua  variabel  tersebut  akan  menurunkan  Kebutuhan Fiskal, demikian pula sebaliknya.
Indeks  Pembangunan  Manusia  berpengaruh  secara  positif  signifikan menunjukkan setiap peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia akan diikuti
dengan  peningkataan  Kebutuhan  Fiskal.    Indeks  Pembangunan  Manusia  menjadi salah  satu  tolok  ukur  dari  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  disuatu  daerah,  dimana keberhasilan  pembangunan  manusia  menunjukkan  kualitas  dari  sumber  daya manusianya.  Manusia  yang  berkualitas  adalah  manusia  yang  hidup  sehat  dan panjang  umur,  memiliki  pendidikan  dan  kecakapan  hidup  yang  berguna  bagi kehidupan masyarakatnya, serta dapat mencapai standar hidup yang layak . Indeks Kemiskinan Relatif yang harus terus di turunkan menunjukkan keberhasilan suatu daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Indeks  Kemahalan Konstruksi  dari  suatu  daerah  menunjukkan  semakin  meratanya  pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh suatu daerah, sehingga penyaluran bahan-bahan kebutuhan masyarakat dapat dicapai dengan lebih mudah.
Penggunaan  varaiabel  IKK  dan  IPM  dalam  Kebutuhan  Fiskal  mendorong pemekaran daerah, karena kedua variabel tersebut secara relatif akan sama antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Hal ini berbeda dengan  variabel jumlah penduduk  dan  luas  wilayah,  ketika  suatu  daerah  dimekarkan,  maka  total  kedua variabel tersebut akan terbagi antara daerah induk dan pemekaran.
Terlepas  dari  semua  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Tebo,  harus  terus meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  agar  kemandirian daerah  seperti  yang  diharapkan  dengan  dilaksanakannya  otonomi  daerah  untuk mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  Pemerintah  Daerah  dan  memastikan pelayanan  dasar  kepada  masyarakat,    untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial Indonesia, serta untuk mendukung stabilitas makroekonomi (Sidik & Kadjatmiko, 2004) dapat tercapai.
Proporsi PAD Kabupaten Tebo terhadap Total Pendapatan sangat kecil. Hal ini  menuntut  Pemerintah  Kabupaten  Tebo  melakukan  peningkatan  PAD. Peningkatan  PAD  dapat  dilakukan  terkait  dengan  intensifikasi  dan  ektensifikasi Pendapatan  Asli  Daerah.  Intensifikasi  pajak  daerah  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  efisiensi  pemungutan  dan  efisiensi  administrasi  pajak,  serta perbaikan  kontrol  terhadap  petugas  untuk  meminimalkan  kebocoran.  Upaya  dan strategi  tersebut  sangat  tergantung  pada  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk dapat  mengkoordinasikan  lembaga-lembaga  penghasil  PAD.  Misalnya  dengan strategi  Bonus  bagi  orang/instansi  yang  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan, memberikan  Sanksi  yang  tegas,  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh internal petugas dan atau wajib pajak.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan  lebih  baik  dititik  beratkan  pada intensifikasi  sumber-sumber  Pos  Retribusi  Daerah,  mengingat  retribusi  sangat berkaitan dengan pelayanan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Sedangkan pajak-pajak  daerah  dapat  ditetapkan  secara  terbatas  pada  obyek  pajak  yang potensial, sehingga akan tercapai target yang telah ditetapkan.
Hal  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tebo  adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang akan mengelola usaha-usaha ekonomi yang memungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil, salah satunya adalah dengan meningkatkan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pemerintah Daerah,  khususnya  Kabupaten  Tebo,  dapat  melakukan  kontrol  bagi  perusahaan penambang tentang jenis dan hasil tambang, Meningkatkan pendataan perusahaan penambang, Peningkatan penerimaan dari sektor kehutanan yang merupakan Dana Reboisasi,  Provisi  Perlu  dipertimbangkan  untuk  menarik  pungutan  guna mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam.

## SIMPULAN
1. Hasil  analisis  pengaruh  Indeks  Kemahalan  Konstruksi,  Indeks  Kemiskinan Relatif  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Tebo  menunjukkan bahwa  Indeks  Kemahalan  Konstruksi  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak signifikan,  Indeks  Kemiskinan  Relatif  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal.  Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kabutuhan Fiskal.
2. Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas  Fiskal  adalah  positif  dan  signifikan  yang  berarti  bahwa  setiap perubahan  yang  terjadi  pada  Dana  Bagi  Hasil  dan  Pendapatan  Asli  Daerah akan diikuti secara positif oleh Kapasitas Fiskal.
3. Hubungan  kebutuhan  dan  kapasitas  fiskal  dengan  belanja  pegawai  di Kabupaten  Tebo  adalah  positif  dan  signifikan  yang  berarti  bahwa  setiap perubahan  yang  terjadi  pada  Kebutuhan  dan  Kapasitas  Fiskal  akan  diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L.(1997), Ekonomi Pembangunan, UPP YKPN, Yogyakarta Baharsyah, S.(1992), Prospek    Pembangunan   Indonesia,    Rineka Cipta Jakarta Bastian, I.(2006), Sistem Perencanaan dan  Penganggaran Pemerintahan Daerah di
Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
Basri,  M  dan  Subri,  (2003),    Keuangan      Negara      dan    Desentralisasi  Fiskal  , LPEM,  FE-UI,  JakartaDepdagri,  (2004),  Undang-Undang  No  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Derah dan Otonomi Daerah
Depdagri,  (2004),  Undang-Undang  No  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Depdagri,  (2005),  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
Departemen  Keuangan  RI,  (2006),  Tinjauan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Tahun 2004-2005
Gill,  R.  T.,  (1983),    Ekonomi    Pembangunan    Dulu    dan    Sekarang,    Ghalia Indonesia, Jakarta
Gujarati, D. (1995),  Ekonometrika  Dasar, Terjemahan Rajawali  Press, Jakarta Halim, A dan Igbal, (2012),  Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP
STIM   YKPN,Yogyakarta
Hendra, R,( 2010) Determinasi Kemiskinan, FE UI, Jakarta
Jhingan,  L,  (1996),  Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan,  RajawaliPress, Jakarta
Kuncoro, M . (2000), Ekonomi Pembangunan, UPP YKPN, Yogyakarta Kuncoro,  M. (2009),   Metode    Riset   Untuk    Bisnis  dan  Ekonomi, Erlangga,
Jakarta
Kuncoro, M .(2004),  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Erlangga, Jakarta Musgrave, RA  dan  Musgrave, PB,  (1991), Public   Finance   In   Theory   and Practice,Terjemahan Erlangga, Jakarta
Mangkusoebroto, G.(1991),  Ekonomi    Publik,   Badan    Penerbit    FE- UGM, Yogyakarta
Mardiasmo, (2000), Otonomi dan Keuangan Daerah, BP FE-UGM, Yogyakarta Mahmudi, (2010), Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta
Nachrowi,D& Usman H, (2008) Penggunaan Teknik Ekonometrik, RajaGrafindo Persada, Jakarta
Rodianto, B.(2012),  Analisis  Determinasi   Alokasi    Anggaran    dan  Struktur Belanja  Pegawai Pada Kabupaten Bungo,Tesis
Roflin,  E(2007),      Faktor-faktor      yang        Mempengaruhi        Dana        Alokasi Umumdi  Propinsi Sumatera Selatan, Kajian Ekonomi vol.6 No.2 Samuelson, (1995), Ilmu Ekonomi,  Terjemahan Erlangga,  Erlangga, Jakarta Sidik, M.(1999),  Otonomi  dan  Desentralisasi  Fiskal , FE-UGM, Yogyakarta Soeparmoko, (1999), Ekonomi  Pembangunan,  BP FE-UGM,  Yogyakarta Sugiyono, (2011), Statistik Nonparametris, Alfabeta, Bandung Sumodiningrat, G.(2007),  Ekonometrika Pengantar,  BPFE-UGM, Yogyakarta Sunyoto,D. (2013), Analisis Data Ekonomi Dengan Menggunakan SPSS,  Indeks, Jakarta
Syaukani,H.,Gaffar,A.,&  Rasyid,M.R.(2002).Otonomi  Daerah    Dalam    Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
TADF, 2012, Reformulasi DAU Untuk  Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant.Tim Asistensi Desentralisasi Fiskl Kementrian Keuangan
Todaro, MP, (1983),  Ekonomi    Pembangunan     di   Negara   Dunia    Ketiga, Ghalia  Indonesia, Jakarta
Wijaya, F.(1990), Ekonomia Makro, LP FE-UI, Jakarta
Widodo,A.  dkk,  (2011),  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  di  Sektor Pendidikan  dan  Kesehatan  Terhadap  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui Peningkatan  Pembangunan  Manusia  di  Propinsi  Jawa  Tengah,  UnDip, Semarang
Yani,  U.dkk,    (2002),    Perekonomian      Indonesia,      Krisis      dan        Strategi Alternatif, Pustaka Cidesindo, Jakarta