## IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUNJUNG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA BLITAR
The Implementation Of Visitor Services In IIB Correctional Institution Blitar City
Sugeng Widodo 1
1 FISIP Universitas Kadiri

## Abstrak
Studi  ini  membahas  tentang  realitas  implementasi  pelayanan  pengunjung  di  lembaga  pemasyarakatan beserta  faktor-faktor  penting  yang  mempengaruhinya.  Melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  wawancara mendalam  maka  penelitian  ini  menemukan  bahwa  implementasi  pelayanan  pengunjung  sudah  sesuai dengan standard operating procedure (SOP) akan tetapi tetap terjadi kendala yaitu limitasi jumlah sumber daya manusia yang tersedia terutama untuk mengimbangi jumlah narapidana yang overload.
Kata Kunci: implementasi; kebijakan publik; lembaga pemasyarakatan

## Abstract
This  study  discusses  the  reality  of  implementing  visitor  services  in  correctional  institutions  along  with  important factors  that  influence  them.  Through  a  qualitative  approach  with  in-depth  interviews,  this  study  found  that  the implementation  of  visitor  services  was  by  the  standard  operating  procedure  (SOP),  but  there  were  still  obstacles, namely limitation of the number of human resources available, especially to compensate for the number of overloaded prisoners.
Keywords : implementation; public policy; correctional institution

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang  Undang  No.  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) bahwa Lembaga Pemasyarakatan memberikan pelayanan kepada warga binaan, sebagai berikut : 1. melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama atau kepercayaannya;
2. mendapat  perawatan,  baik  perawatan rohani maupun jasmani; 3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4.
mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan yang layak; 5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan  pengurangan  masa  pidana (remisi);
10. mendapatkan  kesempatan  berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu hak warga binaan dalam suatu Lembaga  Pemasyarakat  memiliki  hak  untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
Adanya  peran  penting  keluarga  sebagai bagian  dalam  proses  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  (WBP)  sehingga  walaupun terpenjara  bukan  berarti  hak-hak  mereka terabaikan.  Bertemu  dan    bertatap  muka  dengan orang  terkasih  bisa  menjadi  motivasi  tersendiri bagi  WBP  dalam  menjalani  proses  pembinaan sebelum kembali lagi ke masyarakat.
Mengingat  betapa  pentingnya  layanan kunjungan bagi warga binaan, baik dari keluarga, kuasa  hukum  maupun  dari  orang  tertentu lainnya, maka perlu diperhatikan betul bagaimana  agar  pelayanan  kunjungan  tersebut dapat  berjalan  sesuai  harapan,  sehingga  proses pembinaan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan juga dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Fokus dalam penelitian ini adalah :
1. Pengaturan jam kunjungan 2. Ruang kunjungan 3. Pengawasan kunjungan
4. Pemeriksaan  terhadap  barang  dan  badan pengunjung Rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelayanan kunjungan bagi warga binaan Lapas Klas IIB Blitar ?
2. Faktor-faktor
apa sajakah yang merupakan  faktor  pendukung  dan  penghambat pelayanan  kunjungan  bagi  warga  binaan  Lapas Klas IIB Blitar ?

## B. KERANGKA TEORI Kebijakan Publik Dan Implementasinya
Anderson  (2003)  mengatakan  bahwa terdapat  5  hal  yang  berhubungan  dengan kebijakan publik, yaitu :
1. Tujuan  atau  kegiatan  yang  berorientasi tujuan  haruslah  menjadi  perhatian  utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
2.
Kebijakan  merupakan  pola  atau  model tindakan pejabat
pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. 3. Kebijakan  harus  mencakup  apa  yang nyata  pemerintah  perbuat,  bukan  apa  yang mereka  maksud  untuk  berbuat,  atau  apa  yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk  kebijakan  bisa  berupa  hal  yang positif atau negatif.
5. Kebijakan  publik  dalam  bentuknya  yang
positif  didasarkan  pada  ketentutan  hukum  dan kewenangan.
Tujuan  kebijakan  Publik  adalah  dapat dicapainya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

## Kebijakan  Publik  Tentang  Layanan  Kunjungan Bagi Warga Binaan
Vincent  Gespersz  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  meliputi  dimensi-dimensi sebagai berikut:
1. Ketepatan  waktu  pelayanan  berkaitan dengan waktu tunggu dan proses 2. Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan akurasi atau kepetatan pelayanan 3. Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis
4. Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan
tanggung  jawab  dalam  penanganan  keluhan pelanggan
5. Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan sedikit  banyaknya  petugas  yang  melayani  serta fasilitas pendukung lainnya
6. Kualitas  pelayanan  berkaitan  dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan  informasi,  dan  petunjuk/panduan lainnya.
Kegiatan  pelayanan  kunjungan  warga binaan ini sendiri sudah merupakan suatu bentuk kebijakan  publik  yang  ditetapkan  oleh  negara,
dalam  hal  ini  masuk  dalam  tanggung  jawab Lapas  yang  untuk  pelaksanaannya  sudah  secara tegas  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  32 Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  hak  warga  binaan.  Hal  tersebut mengandung  arti  bahwa,  pelayanan  kunjungan bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  memperoleh jaminan  dan  perlindungan  hukum,  sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai amanat hukum.
Pelaksanaan pelayanan kunjungan semata – mata tidak hanya mengacu kepada kepentingan pembinaan.  Namun  juga  tetap  memperhatikan sisi  keamanannya,  karena  pada  hakekatnya pelaksanaan  pembinaan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  tetap  harus  memperhatikan  sisi pidananya.
Pelaksanaan  kunjungan  dalam  konteks strategi  pengamanan  diklasifikasikan  sebagai pengamanan  tingkat  tinggi  (Permenkumham No.33  Tahun  2015  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  a), sehingga  bagi  masyarakat  yang  masuk  ke  dalam lapas  sebagai  upaya  pencegahan  gangguan keamanan  dan  ketertiban  harus  dilakukan pemeriksaan
dan penggeledahan (Permenkumham No.33 Tahun 2015 Pasal 8 huruf a).

## Ketentuan  mengenai  Layanan  Kunjungan  Bagi Warga Binaan
Pengaturan  tentang  layanan  kunjungan tersebut  secara  tegas  disebutkan  pada  pasal  14 ayat  (2)  poin  h  UU  No.  12  Tahun  1995.  Dan sebagai negara hukum, maka hukum harus tetap memiliki  supremasi,  harus  dinomorsatukan, sehingga  layanan  kunjungan  ini  harus  tetap dilaksanakan  sesuai  prosedur  dan  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Secara  umum  ada  dua bentuk  permohonan  kunjungan  bagi  warga binaan, yaitu  secara  manual, langsung  datang  ke Lapas yang dituju dengan menunjukkan identitas diri  seperti  KTP,  SIM,  Paspor,  atau  dengan  cara mendaftar  secara  online,  khusus  untuk  Lapas yang telah dilengkapi dengan sistem online pada layanannya.

## C. METODE PENELITIAN
Perspektif penelitian Penelitian
ini merupakan tipe pelaksanaan  deskripsi  dengan    analisis  data bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  memaparkan secara  lengkap  bagaimana  penerapan  pelayanan kunjungan  bagi  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,  untuk  selanjutnya  dianalisa dengan  menggunakan  pendekatan  normatif- empiris.

## Lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  Pelayanan  kunjungan bagi  Warga  Binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan ini ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Blitar.

## Sumber data atau informan
Sumber  data  atau  informan  dalam penelitian  ini  adalah  semua  petugas  atau  semua pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Blitar.  Adapun  cara yang  dipergunakan  untuk  menentukan  sumber data  atau  informan  menggunakan  teknik purposive sampling dan snowball sampling,

## Tehnik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data menggunakan metode-metode sebagai berikut :
1. Interview atau wawancara : adalah usaha mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan  sejumlah  pertanyaan  secara  lisan untuk  dijawab  secara  lisan  pula,  dengan  ciri utama  adalah  kontak  langsung,  bertatap  muka antara pencari informasi dan sumber informasi. 2. Observasi  :  adalah  pengamatan  dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
3. Dokumentasi  :  yaitu  mengumpulkan data-data  yang  terkait  dengan  fokus  penelitian yang  berasal  dari  sumber  utamanya  (obyek penelitian),  dalam  hal  ini  adalah  dokumen pelayanan  kunjungan,  arsip-arsip,  buku,  modul, artikel,  jurnal,  baik  cetak  maupun    online,  dan sebagainya  yang  terkait  dengan  permasalahan yang dikaji.

## Tehnik analisis data
Tahap-tahap analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kondensasi Data Kondensasi  data  merupakan  proses  pemilihan, menyederhanakan  data/mensarikan  data  yang muncul  dalam  kumpulan  catatan  dari  catatan tertulis,  lapangan,  transkrip  mewawancarai, dokumen-dokumen dan bahan empiris lainnya. 2. Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang  tersusun,  yang  memberi  kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.  Dalam  penyajian  data  ini  akan diperoleh  gambaran  keseluruhan  atau  bagian- bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  jalan membandingkan  kesesuaian  pernyataan  dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung  dengan  konsep-konsep  dasar  dalam penelitian tersebut

## D. PEMBAHASAN
Keadaan  bangunan,  sarana  dan  prasarana LAPAS Klas IIB Blitar
Gedung dan bangunan Lembaga Pemsyarakatan  Klas  IIB  Blitar  terkait  ketentuan mengenai  luas  tanah/lahan,  secara  ideal, seharusnya  sebuah  Lapas  memiliki  lahan  seluas 52.543  m2,  tetapi  Lapas  Klas  IIB  Blitar  hanya memiliki  lahan  seluas  6.070  m2  secara keseluruhan.  Terdapat  selisih  sebesar  46473  m2, atau sekitar seper delapannya.

## Kapasitas hunian dan kondisi penghuni LAPAS Klas IIB Blitar
Luas  kamar  hunian  warga  binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIB  Blitar  seluruhnya  : 1.133,75  M2,  apabila  dibagi  5,4  m2  maka  daya tampung hanya untuk : 210 orang Napi/Tahanan atau warga binaan pemasyarakatan, sementara itu jumlah warga binaan pemasyarakatan per tanggal 20  Okt  2016  telah  mencapai  :  464  orang Napi/Tahanan,  yang  terdiri  dari  narapidana sejumlah  292  orang  dan  tahanan  sejumlah  172 orang.

## Ketentuan umum pelayanan kunjungan
Ketentuan  Umum  Layanan  Kunjungan sebagai berikut :
1. Pengunjung dilarang membawa
handphone,  kamera,  sajam  (senjata  tajam),  senpi (senjata  api),  dan  barang  yang  dilarang  lainya, harus/wajib  dititipkan  diloker  dibawa  oleh pengunjung yang bersangkutan.
2. Setiap  pengunjung  wajib  mengenakan kartu kunjungan selama kunjungan.
3. Setiap  pengunjung  wajib  dilakukan pengeledahan oleh petugas pengeledahan.
4. Semua barang bawaan pengunjung harus diperiksa oleh petugas kunjungan.
5. Apabila  setelah  dilakukan  pengeledahan ditemukan  barang-barang  yang  di  duga merupakan  narkotika  dan  psikotropika  maka pengunjung akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Waktu  kunjungan  dibatasi  maksimal  15 menit.
7. Setiap  pengunjung  wajib  mendaftarkan
terlebih dahulu dengan
memberikan KTP/SIM/Kartu  identitas  lainnya  dan  barang bawaan yang hendakdiberikan kepada WBP.
8. Pengunjung  dilarang  membawa/minum
Minuman keras, pada saat mengunjungi WBP.
9. Pengunjung  Wajib  berpakaian  yang sopan
10. Standart  Operasional  Prosedur  (SOP)
Pelayanan  Kunjungan  Bagi  Warga  Binaan
Pemasyarakatan pada LAPAS Klas IIB Blitar
Prosedur  tetap  /  standart  opersional  prosedur pelayanan kunjungan pada Lembaga
Pemasyarakatan  Klas  IIB  Blitar  adalah  sebagai berikut :
1. Pendaftaran pengunjung 2.
Penggeledahan badan dan barang bawaan 3. Memasuki  ruang  kunjungan  selama  15 menit 4. Keluar dari ruang kunjungan 5. Penggeledahan badan dan barang
bawaan saat keluar
1. Pengaturan jadwal kunjungan bagi warga binaan LAPAS Klas IIB Blitar
Adapun jadwal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Hari Senin s/d Kamis
09.00 WIB s/d 11 30 WIB
11.30  IB s/d 14.30 WIB b. Hari Jum’at
09.00 WIB s/d 11.00 WIB
13.15 WIB s/d 14.30 WIB
Setiap  pengunjung,  baik  sendiri  maupun  dengan pengikutnya,  maksimal  hanya  memiliki  waktu kunjung selama 15 menit.

## 2. Ruang kunjungan
Ruang  kunjungan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIB  Blitar  seluas  4  x  9  m,  dan  bukan merupakan  ruang khusus melainkan teras ruang yang dimanfaatkan sebagai tempat kunjungan.
3. Pengawasan kunjungan
Pengawasan  kunjungan  dapat  dilakukan  dengan mekanisme  diawasi  langsung  oleh  Petugas maupun  menggunakan  alat  bantu  CCTV.  Secara garis  besar  tujuan  pengawasan  kunjungan dilakukan dengan harapan :
a. Kunjungan dapat berjalan dengan tertib.
b. Waktu  kunjungan  dilaksanakan  secara tepat waktu.
c. Tidak  terjadi  penyelundupan  barang
terlarang. d.
WBP  yang  dikunjungi  sesuai  dengan yang didaftarkan.
4. Pemeriksaan  terhadap  badan  dan  barang bawaan  pengunjung  serta  warga  binaan  yang dikunjungi
Pemeriksaan  badan  dan  barang  bawaan  baik pengunjung  maupun  warga  binaan  dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelundupan  barang  barang  yang  dilarang untuk dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan  karena  dapat  merugikan  warga binaan pemasyarakatan itu sendiri dan mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  pada lembaga pemasyarakatan.
5. Pelaksanaan  SOP  pelayanan  kunjungan
pada LAPAS Klas IIB Blitar
Dalam rangka memudahkan pemahaman Standart  Opersional  Prosedur  (SOP)  maka  perlu dibuat alur sebagai proses langkah langkah yang harus  dilalui  pengunjung  dan  warga  binaan pemasyarakan dalam memperoleh haknya.

## E. KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  ;  Pelayanan  kunjungan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Blitar  telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan hukum dan Standart  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang berlaku,  Pelayanan  kunjungan  juga  telah memanfaatkan  tehnologi  dengan  baik.  Namun demikian  tetap  ada  kendala  yang  masih membutuhkan  perhatian  lebih  dari  pemerintah yaitu keterbatasan jumlah pegawai dan keterbatasan  sarana  dan  prasarana  di  ruang kunjungan

## E. REFERENSI
Sugiyono; Memahami Penelitian kualitatif 2013 Lijan  Poltak  Sinambela;  Reformasi  Pelayanan
Publik; Teori, Kebijakan, dan
Implementasif 2006
Anggara,  Sahya.  2014.  Pengantar  Kebijakan Publik. CV. Pustaka Setia. Bandung.
Agustino,  Leo.  2006.  Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan:
dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan  Negara.  PT.  Bumi  Aksara. Jakarta.

## Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia  (www.menpan.go.id,  diakses
20 Januari 2016); Reformasi Birokrasi
Lexy  J.  Moleong,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2005); Metode Penelitian Kualitatif Myrna  Nurbaeani;  2019;  Reformasi  Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta [TESIS]