Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya

## Strategi Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kawasan Mendawai Kota Palangka Raya
Edward Melio Bertho 1 , Nadya Grestyana 2
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
Email Coresponden: edward.mb@fisip.upr.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui strategi dari Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir di  permukiman  kumuh  di  Kawasan  Mendawai  dan  selain  itu  guna  mengukur  seberapa  besar partisipasi  masyarakat  dalam  mencegah  dan  meningkatkan  kualitas  permukiman  di  Kawasan Mendawai. Manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola permukiman dalam menangani  banjir  di  Kawasan  Mendawai  serta  mencegah  dan  mengurangi  tingkat  kekumuhan permukiman di Kawasan Mendawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  peran  serta  dari  pemerintah  berupa  memberikan sebuah  program  KOTAKU  di  kawasan  permukiman  Mendawai  Kota  Palangka  Raya  dan  minimnya partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan  penataan  dan  pengelolaan  permukiman  yang  berada  di Kawasan Mendawai Kota Palangka Raya melalui Program KOTAKU.
Kata Kunci : Pemukiman Kumuh, Manajemen Tata Kelola, Strategi Pemda

## PENDAHULUAN
Permukiman  kumuh  merupakan  salah satu  isu  penting  yang  dilihat  oleh  segelintir masyarakat perkotaan di Indonesia. Administrasi  tata  kelola  permukiman  lebih menjadi  pusat  dari  isu-isu  tersebut.  Salah satu  tantangan  paling  signifikan  yang dihadapi  masyarakat  dan  pengelolaan  tata kelola  permukiman  di  Indonesia  adalah adanya  permukiman  kumuh,  khususnya dalam  hal  pengelolaan  dan  penanganannya. Manajemen  tata  kelola  bertujuan  untuk mengatur  pertumbuhan  dan  perkembangan permukiman dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh pemangku kepentingan.  Pengelolaan  penyelesaian  yang lebih  baik  juga  harus  dimungkinkan  dengan pengelolaan  tata  kelola.  Namun,  ketika melihat  kenyataan  pada  saat  ini  terutama  di
beberapa  bagian  kota  di  Indonesia  terutama di  Kota  Palangka  Raya,  manajemen  tata kelola  permukiman  masih  belum  mampu memaksimalkan kinerjanya atas pengelolaan permukiman.  Pertumbuhan  penduduk  dan perkembangan  perkotaan  menjadi  faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.  Lahan  yang  terbatas  di  kota berbanding  terbalik  dengan  pertumbuhan penduduk  perkotaan,  sehingga  berdampak pada  padatnya  suatu  permukiman  di  luas wilayah  tertentu.  Hal  ini  menyebabkan kualitas-kualitas  dari  permukiman  tersebut mulai  menurun  karena  ruang  gerak  yang terbatas.
Permukiman kumuh perkotaan merupakan  akibat  dari  ketidakmampuan pemerintah  dalam  mengantisipasi  kondisi tersebut  dan  pesatnya  perluasan  perumahan
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya
yang  tidak  layak  di  kawasan  perkotaan, termasuk  sarana,  prasarana,  dan  utilitas. Kemudian    Undang  Undang  No.  1  tahun 2011  tentang  perumahan  dan  pemukiman menyatakan bahwa bangunan, jalan lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase lingkungan, pengelolaan sampah, dan potensi bahaya kebakaran merupakan kriteria bagi  permukiman  kumuh  itu  sendiri  (JDIH BPK  RI,  2011).  Masalah  fisik  perumahan, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, kepadatan  penduduk  yang  tinggi,  dan kepadatan  bangunan  menjadi  penyebab utama permukiman kumuh tersebut.
Permukiman  kumuh  disebabkan  oleh pesatnya  pertumbuhan  permukiman  yang bercirikan pada kondisi sosial ekonomi yang rendah.  Dalam  hal  ini  mayoritas  masyarakat yang  tinggal  di  daerah  kumuh  merupakan masyarakat yang bisa dikatakan berpenghasilan  rendah  dan  selain  itu rendahnya tingkat pengajaran dan kemampuan  (Pendidikan)  dari  masyarakat setempat dalam hal ini akan berdampak pada tingkat pendapatan yang dimilikinya.
Setelah  itu,  isu  tersebut  menimbulkan beberapa  dampak  negatif  dari  permukiman kumuh  tersebut.  Salah  satu  nya  yaitu munculnya  suatu  penyakit  menular  yang dapat muncul karena daerah kumuh seringkali  mengalami  adanya  kekurangan sanitasi  yang  memadai  dan  akses  terhadap
air  bersih  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat setempat.  Selain  itu,  kondisi  lingkungan yang buruk seperti kepadatan penduduk yang tinggi  dan  ventilasi  yang  tidak  memadai dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
Permukiman kumuh seringkali kekurangan  fasilitas  pengolahan  limbah, sehingga pembuangan limbah yang sembarangan  dapat  mencemari  lingkungan dan merusak ekosistem setempat. Permukiman  kumuh  biasanya  dibangun  di daerah  yang  rawan  bencana,  seperti  daerah yang  rawan  banjir  atau  longsor,  atau  dekat dengan  industri  yang  berisiko.  Akibatnya, penghuni  permukiman  kumuh  lebih  rentan terhadap  bencana  alam  dan  bencana  buatan manusia (Azmi, 2020).
Dalam  jangka  panjang,  permukiman kumuh dapat berubah menjadi masalah yang lebih  besar  dan  membingungkan,  karena kemelaratan dan bentuk buruk yang terjadi di dalam permukiman kumuh dapat berdampak buruk  pada  peningkatan  moneter  dan  sosial di daerah tersebut. Akibatnya, perawatan dan pemulihan permukiman kumuh menjadi vital dalam  upaya  mewujudkan  kota  yang  lebih ekonomis  dan  komprehensif.  Salah  satu  hal yang  penting  dalam  penanganan  dan pengelolaan  permukiman  kumuh  adalah sistem saluran drainase. Kawasan pemukiman  dapat  di  katakan  kumuh  apabila
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya
saluran  drainase  nya  tidak  berfungsi  dengan baik,  untuk  itu  di  perlukan  perencanaan sistem  drainase  agar  dapat  berfungsi  secara optimal  sesuai  dengan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  guna  menampung  debit aliran  air  yang  normal,  terutama  pada  saat musim  hujan  sehingga  tidak  mengalami genangan atau banjir (Syafingi, 2017).
Bencana  banjir  tersebut  disebabkan oleh  sejumlah  isu,  antara  lain  hilangnya daerah  resapan  air  dan  pencemaran  sungai. Jika di lihat lebih dekat, permasalahan banjir tersebut  disebabkan  oleh  peralihan  fungsi lahan  yang  utamanya  digunakan  untuk keperluan pemukiman sehingga mengakibatkan permukiman kumuh di tepian sungai.  Karena  sungai  seharusnya  meluap saat hujan deras, maka tidak heran jika kota- kota tersebut tergenang air saat musim hujan dimulai.  Banjir  disebabkan  oleh  komunitas yang  erat  dengan  gang-gang  yang  kotor  dan sistem sanitasi yang tidak memadai.
Kota  Palangka  Raya  merupakan  salah satu diantara kota-kota yang ada di Indonesia terdapat  beberapa  kawasan  yang  memiliki kawasan permukiman yang padat dan kumuh dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa tingkat  kepadatan  penduduk  paling  besar berada di kelurahan Pahandut, kota Palangka Raya  dengan  tingkat  populasi  penduduk sebesar 32,89 dan tingkat kepadatan penduduk  821,14  (BPS  Kalteng,  2021).  Hal
ini  mengindentifikasikan  bahwa  kawasan tersebut  menjadi  kawasan  terpadat  yang  ada di  kota  Palangka  Raya.  Besarnya  tingkat kepadatan penduduk tersebut memungkinkan adanya  permukiman  kumuh.  Salah  satu kawasan  permukiman  kumuh  di  kelurahan pahandut adalah komplek Mendawai. Kawasan  Mendawai  menjadi  salah  satu wilayah  rawan  terjadi  banjir,  hal  ini  di sebabkan  karena  adanya  suatu  tata  kelola permukiman yang kurang tepat dan terdapatnya saluran drainase  yang terganggu akibat penyumbatan dan sampah (Palangkaraya, 2022).
Dalam  menangani  daerah  kumuh, pemerintah  daerah  atau  pemda  memainkan peran  penting.  Berikut  ini  adalah  beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah:  (1)  Pembangunan  infrastruktur  di daerah  kumuh,  pemerintah  daerah  dapat membangun jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan  infrastruktur  lainnya.  (2)  Rehabilitasi kawasan kumuh, badan legislatif lingkungan dapat  memulihkan  permukiman  dengan mendesain  ulang  rumah-rumah  yang  rusak, memperbaiki  jalan-jalan  yang  rusak,  dan memberikan  sanitasi  air  dan  sterilisasi  yang memuaskan.  (3)  Pelatihan  keterampilan pemberdayaan masyarakat, program pengentasan kemiskinan, dan akses ke pasar kerja  adalah  semua  cara  pemerintah  daerah dapat  memberdayakan  masyarakat  di  daerah
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya
kumuh.  (4)  Penegakan  hukum,  dengan mengambil  tindakan  terhadap  bisnis  atau individu  yang  menyebabkan  masalah  di daerah  kumuh  seperti  pembuangan  sampah sembarangan. (5) Pengawasan dan pemantauan,  pemerintah  daerah  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  pengawasan dan  pemantauan  daerah  kumuh  untuk menjamin  bahwa  tindakan  yang  diambil akan  dapat  mengatasi  masalah  tersebut  dan memenuhi kebutuhan mereka yang tinggal di sana. Pengelolaan permukiman kumuh dapat dilakukan  secara  lebih  efektif  dan  efisien dengan  kerjasama  dan  sinergi  yang  baik (Andini, 2021).
Ada beberapa masalah dalam implementasi penanganan pemukiman kumuh  sebelumnya,  di  antaranya  kurangnya dukungan dari pemerintah, masalah kepemilikan  tanah,  keterbatasan  dana,  tidak adanya partisipasi masyarakat, dan kurangnya  pemahaman  terhadap  kebutuhan masyarakat.  Masyarakat  dibutuhkan  dalam penanganan  permukiman  kumuh  karena masyarakat  yang  tinggal  di  permukiman tersebut  lebih  mengetahui  secara  mendalam tentang  masalah  di  daerah  tersebut.  Dengan melibatkan  masyarakat  yang  terkait,  akan mempengaruhi  proses  dan  output  kebijakan yang akan diambil (Noegroho, 2012).
Berdasarkan identifikasi masalah diatas,  dalam  menciptakan  suatu  kawasan
tata  kelola  permukiman  yang  baik  di kawasan  komplek  Mendawai  yang  terbilang kumuh  dan dalam meminimalisir/menangani berbagai permasalahan baik itu dari segi tata kelola  permukiman  yang  ada  di  Komplek Mendawai  dan  sering  terjadi  nya  bencana baik  itu  bencana  alami  ataupun  bencana buatan  manusia  dan  salah  satunya  adalah Banjir,  diperlukan  nya  suatu  tindakan  dari berbagai elemen baik itu pemerintah ataupun masyarakat.  Dalam  permasalahan  tersebut kemudian memunculkan beberapa pertanyaan  yaitu:  (1)  bagaimana  peran  dan strategi  PEMDA  dalam  menangani  banjir  di pemukiman  kumuh  di  kawasan  Mendawai (2)  apa  peran  masyarakat  dalam  mencegah dan  meningkatkan  kualitas  permukiman  di kawasan Mendawai.
Untuk itu penelitian ini dilakukan guna memberikan rekomendasi terkait strategi dari pemerintah  daerah  dalam  penanganan  banjir di permukiman kumuh di kawasan mendawai  dan  selain  itu  guna  mengukur seberapa  besar  partisipasi  masyarakat  dalam mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman di kawasan Mendawai. Manfaat dari  penelitian  ini  adalah  meningkatkan kualitas  tata  kelola  permukiman  dalam menangani  banjir  di  kawasan  Mendawai serta  mencegah  dan  mengurangi  tingkat kekumuhan permukiman di kawasan Mendawai.
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata- kata  tertulis  atau  dari  orang-orang  atau pelaku  yang  diamati.  Pendekatan  kualitatif digunakan  untuk  mengungkapkan  daya deskriptif  dari  informasi  tentang  apa  yang mereka  lakukan,  rasakan,  dan  yang  peneliti alami  terhadap  fokus  penelitian  (Lexy, 2013).  Beberapa  teknik  pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini menggunakan human instrument yaitu memilih  informan  sebagai  sumber  data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan  data  dan  membuat  kesimpulan data tersebut. Teknik analisis data penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yang terkait yaitu reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyakarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan Permukiman Kumuh .
Tingginya tingkat migrasi dan urbanisasi  masyarakat  menjadi  penyebab utama  munculnya  permukiman  kumuh  di kawasan Mendawai kota Palangka Raya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan  lain  seperti  banjir  yang diakibatkan  oleh  kurangnya  pengelolaan
drainase,  banyaknya  bangunan-bangunan terbengkalai  serta  timbunan  sampah  akibat terkendalanya  pembuangan  sampah.  Salah satu  upaya  pemerintah  saat  terjadi  banjir adalah  dengan  membangun  posko-posko bagi masyarakat yang terdampak banjir serta memberi  bantuan  logistik  berupa  pangan seperti beras dan makanan instan.
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan  salah  satu  program  pemerintah yang telah dijalankan dalam rangka penataan dan  pengelolaan  kawasan  Mendawai  Kota Palangka  Raya.  Namun  dalam  proses pengelolaannya  menjadi  terbengkalai  akibat kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah  dan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya.  Seperti  dalam  pengelolaan sampah  yang  menumpuk  akibat  jauhnya lokasi  tempat  sampah  besar  dari  kawasan tersebut.  Pemerintah  telah  menyediakan puluhan tempah sampah umum dan beberapa kendaraan  sampah  dan  gerobak  sampah untuk  masyarakat  di  beberapa  RT  di kawasan  Mendawai  kota  Palangka  Raya. Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  tempat sampah  tersebut  menjadi  tidak  berfungsi dengan semestinya. Hal ini di akibatkan oleh kurangnya  keterlibatan  pemerintah  dalam memantau  berjalannya  program  tersebut. Selain  itu  minimnya  kesadaran  masyarakat dalam  merawat  dan  menjaga  fasilitas  yang telah diberikan oleh pemerintah.
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya
Selain  hal  tersebut,  penyebab  lain  dari menumpuknya sampah dan sulitnya masyarakat  membuang  sampah  ke  tempat sampah  besar  adalah  adanya  oknum  yang mengakui  kendaraan  sampah  sebagai  hak milik pribadi sehingga fasilitas tersebut tidak dapat  dipergunakan  secara  maksimal.  Hal tersebut  mengakibatkan  masyarakat  menjadi malas  karena  fasilitas  tidak  memadai sehingga  mereka  membuang  sampah  di lingkungan  sekitar  rumah.  Sampah-sampah tersebut  kemudian  mengapung  saat  terjadi kenaikan  intesitas  air  di  kawasan  Mendawai Kota Palangka Raya
Fasilitas lain yang dibangun pemerintah dalam program  KOTAKU untuk masyarakat  adalah  toilet  umum,  jalan,  dan bangunan sekolah. Namun, sekarang bangunan-bangunan  tersebut  menjadi  tidak terurus lagi karena pemerintah yang lalai dan kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam perawatannya.  Toilet  umum  dan  sekolah menjadi  ambruk  dan  menambah  tingkat kekumuhan  di  kawasan  tersebut.  Fasilitas jalan  juga  menjadi  tidak  terurus  dan  banyak bagian  jalan  yang  rusak  serta  hampir ambruk.  Untuk  penanganan  sementara, masyarakat sekitar berinisiatif untuk memperbaikinya  dengan  menggunakan  dana masing-masing  warga.  Kawasan  tersebut menjadi lebih kumuh setiap tahunnya karena pemerintah  yang  kurang  memantau  program
tersebut  sehingga  masyarakat  juga  menjadi malas karena hal tersebut.
Rekomendasi Strategi Yang Dapat

## Dilakukan Pemerintah
Beberapa  rekomendasi  yang  peneliti dapat  berikan  berdasarkan  hasil  pengamatan di  lapangan  dan  wawancara  yaitu  sebagai berikut.
1. Dalam pengembangan program KOTAKU ini, pemerintah dan masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan dapat melakukan kerjasama dalam perbaikan drainase dan infrastruktur  berupa  bangunan  rumah, jalan,  bangunan  umum,  tempat  sampah dan limbah, dan sanitasi.
2. Memperbanyak  tempat  sampah  umum agar  memudahkan  masyarakat  dalam membuang  sampah,  serta  agar  tidak  ada lagi  masyarakat  yang  membuang  sampah ke sungai sekitar
3. Dinas PUPR dan pemerintah daerah harus melakukan  kontrol  dan  pemeliharaan terhadap  berjalannya  program  tersebut agar  lebih  teratur  dan  tidak  membuang- buang  anggaran  dana  dengan  melakukan pengulangan  pembangunan  secara  terus menerus.
4. Pengawasan  dan  pengendalian  melalui pemeriksaan  secara  berkala  terhadap perizinan  dan  legalitas  tanah,  standar
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya
teknis  fasilitas  dan  kelayakan  fungsi fasilitas tersebut.
5. Advokasi  bagi  masyarakat  sekitar  agar memiliki kesadaran dan kepedulian dalam mengelola fasilitas yang disediakan masyarakat.
6. Merelokasi masyarakat di kawasan
Mendawai Kota Palangka Raya ke tempat baru  dengan  pertimbangan  nilai  strategis lokasi, kependudukan, serta kondisi sosial dan  ekonomi  guna  terciptanya  kehidupan yang  layak,  karena  kawasan  tersebut berada  di  tepian  sungai  kahayan  dan struktur  bangunan  dan  jalan  di  kawasan tersebut  rata-rata  menggunakan  fondasi kayu  yang  sewaktu-waktu  dapat  ambruk akibat terendam air.
7. Pemerintah  harus  melakukan  evaluasi secara  internal  dan  eksternal.  Dengan melakukan  evaluasi  internal,  pemerintah tentu  mengetahui  lebih  banyak  dan terperinci tentang pengembangan programnya  agar  program  tersebut  tepat sasaran

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  antara  lain sebagai berikut.
1. KOTAKU merupakan salah satu program pemerintah  yang  telah  dijalankan  dalam rangka penataan dan pengelolaan
kawasan  Mendawai  Kota  Palangka  Raya. Namun  proses  pengelolaannya  menjadi terbengkalai akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
2. Minimnya  kesadaran  masyarakat  dalam merawat dan menjaga  fasilitas  yang telah diberikan  oleh  pemerintah  juga  menjadi penyebab  meningkatnya  kekumuhan  di kawasan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Adedeji,  Y.  M.  D.,  Taiwo,  A.  A.,  Olotuah,
O. A., & Fadairo, G. (2012).
Architectural  education  and  sustainable human habitat in Nigeria. WIT Transactions  on  Ecology  and  the Environment, 167, 89–99.
Andini,  I.  (2021).  Perilaku  dan  Peran
Pemerintah  Kota  Surabaya  Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh Di Kelurahan Tanah  Kalikedinding  Kota  Surabaya. Kebijakan  Dan  Manajemen  Publik, 1(1), 36–47.
Azmi Habibab Khairunnisa. (2020). Dampak Permukiman  Kumuh  dan  Solusi  Untuk Menanggulanginya. Kompasiana.
BPS  Kalteng.  (2021).  Kepadatan  Penduduk.
Badan Pusat Statistik Kalteng.
Gobel,  F.  F.  (2022).  Korelasi  Identitas,
Aktivitas dan Legalitas terhadap
Munculnya  Permukiman  Kumuh  Pasca Pandemi  Covid-19.  RUANG-SPACE, Jurnal  Lingkungan  Binaan  (Space : Journal of the Built Environment), 9(1), 73.
JDIH  BPK  RI.  (2011).  Undang-Undang (UU)  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman. JDIH BPK RI.
Lexy,  J.  M.  (2013).  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  Metode  Penelitian,  53(9),
Strategi  Pemerintah  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dan Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di  Kawasan  Mendawai  Kota  Palangka Raya
1689–1699.
Noegroho, N. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam  Penataan  Pemukiman  Kumuh  di Kawasan  Perkotaan:  Study  Kasus Kegiatan  PLP2K-BK  di  Kota  Medan dan  Kota  Payakumbuh.  ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 3(1), 23.
Palangkaraya.  (2022).  Jalan  Mendawai  Kota
Palangka Raya. Palangkaraya.Go.Id.
Prayojana, T. W., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020).  Dampak  Urbanisasi  Terhadap
Pemukiman  Kumuh  (Slum  Area). Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, 2(1), 13–22. Ryan, Cooper, & Tauer. (2013a).
Manajemen Tata Kelola. Paper Knowledge  .  Toward  a  Media  History of Documents, 3(2), 12–26. Ryan, Cooper, & Tauer. (2013b).
Permukiman. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents,
12–26. Syafingi,  H.  M.  (2017).  Konstitusionalitas Standar  Pelayanan  Minimal.  Jurnal Hukum Novelty, 8(2), 216.