## Volume 29 Nomor 1, Januari 2024 JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia
APAKAH STRUKTUR KEPEMILIKAN MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK? BUKTI EMPIRIS DARI PASAR MODAL INDONESIA
Fauzan Fuadi 1a , Riska Agi Sawirti 2b , Fitria Fertha Agustina 3c , Andi Mulyono 4d , Ratih Tiyas Pratiwi 5e 1234 Program Studi Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung, Indonesia 5 Program Studi Akuntansi, STIE Tamansiswa Banjar negara, Jawa Tengah, Indonesia fuadifauzan4@gmail.com a , riskaagisawitri@gmail.com b , fitriafertha19@gmail.com c , 4 andimulyono@gmail.com d , rtiyasp@gmail.com e

## INFO ARTIKEL
Dikumpulkan: 13 November 2023; Diterima: 09 Januari 2024; Terbit: 30 Januari 2024;

## ABSTRACT
Tax  avoidance  is  an  effort  by  company  management  to  reduce tax  payments.  This study  aims  to  examine  the  relationship  between  ownership  structure  and  tax avoidance  in  manufacturing  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.
Furthermore,  this  research  divides  ownership  structure  into  five  variables,  namely managerial  ownership,  institutional  ownership,  family  ownership,  government ownership, and foreign ownership. The study utilizes secondary data with a purposive sampling  approach  and  selects  a  total  of  300  firm-year  observations.  Regression analysis is employed to test the research hypotheses. The results of the study indicate that  managerial,  foreign,  and  family  ownership  structures  have  an  impact  on  tax avoidance
Keywords: Tax  Avoidance,  Ownership  Structure,  Family  Ownership,  Managerial Ownership, Foreign Ownership
Volume 29, Nomor 1, Januari 2024, pp. 69-82 http://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2053

## Corresponding author:
Fauzan Fuadi Universitas Aisyah Pringsewu, Jl. A Yani No. 1 A Tambak Rejo, Wonodadi, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372 Email : fuadifauzan4@gmail.com

## ABSTRAK
Penghindaran pajak merupakan upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak.  Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan ( ownership structure ) dan penghindaran pajak ( tax avoidance ) pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Penelitian  ini membagi  struktur  kepemilikan  menjadi  5  variabel  yaitu  (kepemilikan  manajer, kepemilikan  institusional,  kepemilikan  keluarga,  kepemilikan  pemerintah,  dan kepemilikan asing). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan purposive  sampling dan  terpilih  sebanyak  300 firm-year  observations .    Analisis regresi  digunakan  untuk  pengujian  hipotesis  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  struktur  kepemilikan  manajerial,  asing  dan  keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kata  Kunci: Penghindaran  Pajak,  Struktur  Kepemilikan,  Kepemilikan  Keluarga, Kepemilikan Manajer, Kepemilikan Asing.

## A. PENDAHULUAN
Penghindaran pajak ( tax avoidance) bukanlah tindak pidana. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan pajaknya dengan cara yang sah  (Kemsley et al., 2022). Berbeda dengan istilah penggelapan pajak ( tax evasion ) yang juga sering ditemui dalam literatur perpajakan. Seseorang yang melakukan penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  tidak  menyembunyikan  atau  memberikan  gambaran  yang  salah,  namun membentuk  dan  merencanakan  kejadian-kejadian  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  tanggung  jawab perpajakan sesuai dengan parameter hukum. Sebaliknya, penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah suatu tindakan menggunakan cara yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak (Kemsley et al., 2022; Slemrod & Yitzhaki, 2002). Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan ( ownership structure ) dan penghindaran pajak ( tax avoidance ) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi ini mengidentifikasi  struktur  kepemilikan  sebagai  determinan  dari  penghindaran  pajak.  Selanjutnya,  penelitian  ini membagi  struktur  kepemilikan  menjadi  5  variabel  yaitu  (kepemilikan  manajer,  kepemilikan  institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing). Argumentasi yang diajukan dalam studi ini adalah bahwa  secara  umum  perusahaan  akan  menganggap  pajak  sebagai  biaya  bagi  perusahaan.  Artinya  untuk efisiensi biaya, penghindaran pajak mungkin masuk dalam salah satu alternatif yang dipilih. Namun, dalam konteks yang berbeda, ketika struktur kepemilikan didominasi oleh pihak tertentu, memiliki latar belakang dan kepentingan
yang berbeda (Misalnya, pemerintah, manajer, keluarga) memungkinkan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak  secara  berbeda  karena  pemegang  kendali  yang  lebih  besar  merasakan  konsekuensi  yang  berbeda  dari perencanaan pajak yang disengaja.
Penghindaran pajak  telah menjadi sumber perhatian  masyarakat, terutama bagi pemerintah karena pajak merupakan sumber daya utama mereka (Alkurdi, 2020; Chen et al., 2010; Khan, 2017).  Penghindaran pajak seolah telah menjadi praktik yang lazim dilakukan perusahaan dari berbagai negara. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh  ITEP  menunjukkan  bahwa  terdapat  55  perusahaan  S&P  500  yang  profitable  pada  tahun  2020  tetapi  tidak membayar pajak pendapatan federal untuk tahun tersebut (Gardner & Wamhoff, 2021). Lebih khusus di Indonesia, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa korporasi dan individu Indonesia memiliki total aset lebih dari Rp 11.000 triliun yang berlokasi di luar negeri dengan memanfaatkan celah pajak internasional (Utama & Ancella, 2020). Rasio penerimaan pajak dan produk domestik bruto hanya sebesar 12% dan angka ini tergolong rendah dibandingkan negara  berkembang  lainnya yang  memiliki  rasio pajak  18%  (Hajawiyah  et  al.,  2021; Ngelo et al.,  2022).  Tingkat penerimaan pajak yang rendah ini terjadi karena praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh wajib pajak Indonesia (Hajawiyah et al., 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendapatan pajak negara ini. Oleh karena itu, penting untuk menginvestigasi faktor apa yang memotivasi korporasi untuk menggunakan strategi penghindaran pajak.
Alasan  mengapa  perusahaan  melakukan  praktik  penghindaran  pajak  adalah  karena  mereka  memperoleh banyak manfaat dari praktek tersebut. Pengguna internal dan eksternal suatu perusahaan sama-sama memperoleh banyak  keuntungan  dari  penghindaran  pajak  (Alkurdi,  2020;  Annuar  et  al.,  2014).  Manfaat  tersebut  meliputi; Pertama, perusahaan akan mendapatkan banyak manfaat karena praktik ini akan mengurangi laba sebelum pajak. Kedua, praktik penghindaran pajak diharapkan memberi manfaat berupa penghematan uang yang pada akhirnya memungkinkan  untuk  menghasilkan  arus  kas  dan  meningkatkan  nilai  perusahaan.  Ketiga,  manajer  memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui penghindaran pajak, karena mereka diberikan insentif berupa bonus yang berhubungan dengan manajemen pajak perusahaan. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia membuat  pemerintah  menetapkan  kebijakan-kebijakan  dan  pemberian  insentif  untuk  mendorong  wajib  pajak melaporkan  pajaknya.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  menerapkan  kebijakan  amnesti  pajak. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menerapkan kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016-2017 untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk melaporkan asetnya (Ngelo et al., 2022). Namun, upaya dari pemerintah tidak akan berjalan efektif jika tidak ada kemauan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Wang, (2020) faktor yang menjadi determinan dari penghindaran pajak dibagi  menjadi  dua.  Pertama,  faktor  internal  ( firm-level  characteristic,  ownership  structure,  executive  personal characteristics, executive compensation plans , dan internal governance ). Kedua, faktor eksternal ( institutional factor, external  market,  external  governance dan social  network ).  Penelitian  ini  menganalisis  hubungan  antara  struktur kepemilikan  dengan  penghindaran  pajak  dengan  berfokus  pada  identifikasi  elemen  internal  yang  mungkin mempengaruhi penghindaran pajak.
Struktur  kepemilikan  adalah  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  penting  terhadap  penghindaran  pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Struktur kepemilikan mengacu pada konsentrasi kepemilikan. Ketika penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang menguntungkan, pemilik cenderung mendorong manajer untuk membuat keputusan perpajakan yang efektif (Hanlon & Heitzman, 2010). Jenis kepemilikan yang berbeda mungkin memiliki dampak yang berbeda terhadap perencanaan pajak perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Studi yang dilakukan di  Malaysia  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  asing,  keluarga;  dan  pemerintah  dapat  dikaitkan  dengan penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Malaysia (Annuar et al., 2014).
Penelitian  terdahulu  telah  melakukan  investigasi  mengenai  dampak  dari  struktur  kepemilikan  terhadap penghindaran  pajak  (Alkurdi,  2020;  Armstrong,  2015;  Badertscher  et  al.,  2013;  Chen  et  al.,  2010;  Khan,  2017). Namun, temuan penelitian masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Selain itu, beberapa studi juga berfokus  pada  negara  maju (Fernández-Rodríguez  et  al.,  2019;  Khan,  2017;  Mindzak  &  Zeng,  2019)  dan  masih terbatas  studi  yang  berfokus  pada  negara  berkembang.  Penelitian  ini  berfokus  pada  negara  berkembang  dan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Indonesia  karena  adanya  fenomena  perencanaan  pajak  agresif  di  Indonesia. Beberapa  kasus  pajak  agresif  telah  dilaporkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  beberapa  tahun  terakhir, termasuk kasus-kasus yang melibatkan perusahaan seperti Asian Agri, Kaltim Prima Coal (KPC), Bumi Resources, Indosat,  Adaro  energi,  dan  Indofood  (Titick  Puji,  2019).  Perusahaan  manufaktur  dipilih  menjadi  sampel  karena mayoritas  perusahaan  yang  terkena  dampak  dari  isu  penghindaran  pajak  adalah  perusahaan  manufaktur.
Direktorat Jenderal Pajak mencatat adanya kesenjangan antara pendapatan dan pembayaran pajak di perusahaan manufaktur  yang  disebabkan  oleh  kecenderungan  penghindaran  pajak  dan  rendahnya  tingkat  kepatuhan pembayaran pajak (Titick Puji, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan (kepemilikan manajer,  kepemilikan  asing  dan  kepemilikan  keluarga)  berpengaruh  terhadap  tingkat  penghindaran  pajak  di Indonesia.
Penelitian ini memberikan beberapa bukti penting. Pertama, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa manajer dengan total kepemilikan saham yang lebih tinggi berdampak pada praktik penghindaran pajak yang lebih rendah.  Semakin  besar  kepemilikan  manajer  dikaitkan  dengan  semakin  besarnya  tingkat  penghindaran  risiko, sehingga  penghindaran  pajak  perusahaan  semakin  menurun.  Kedua,  temuan  penelitian  ini  mendukung  gagasan bahwa  perusahaan-perusahaan  milik  asing  di  Indonesia  berkontribusi  terhadap  kemungkinan  terjadinya penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh investor asing yang berasal dari negara-negara dengan  moral  pajak  yang  tinggi  dan  perlindungan  investor  yang  kuat  sehingga  mereka  cenderung  menentang keputusan  manajemen  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Ketiga,  temuan  penelitian  ini  juga  mendukung gagasan  bahwa  perusahaan-perusahaan  milik  keluarga  di  Indonesia  berkontribusi  terhadap  peningkatan penghindaran pajak. Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang signifikan terhadap perusahaan. Pihak pengendali cenderung memaksimalkan kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan atau merampas hak pihak lain (non-pengendali) salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang penghindaran pajak dan struktur kepemilikan dalam beberapa cara. Pertama, penelitian sebelumnya masih berfokus pada pasar negara maju (Fernández-Rodríguez  et  al.,  2019;  Khan,  2017;  Mindzak  &  Zeng,  2019).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Indonesia, sehingga  studi  ini  berkontribusi  pada  literatur  dengan  memberikan  hasil  penelitian  pada  konteks  negara berkembang. Kedua, penelitian ini membedakan dari sebagian besar literatur yang relevan, karena sebagian besar penelitian mengukur penghindaran pajak hanya menggunakan tarif pajak efektif (ETR), sementara penelitian ini menggunakan ukuran tarif pajak kini Current ETR (CETR). Ketiga, Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang hubungan struktur kepemilikan dan penghindaran pajak khususnya di negara berkembang.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Landasan Teori
Teori Agensi
Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam kerangka teori agensi ( agency theory ), organisasi dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kontrak yang kompleks ( nexus of contract ) yang menghubungkan antara pemilik sebagai (prinsipal)  dan  manajer  sebagai  (agen)  yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  organisasi  tersebut.  Artinya kontrak ini terjadi ketika pemilik perusahaan sebagai pihak prinsipal mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai  agen.  Relasi  agensi  ini  mengakibatkan  munculnya  dua  isu  utama,  yaitu:  (a)  adanya  ketidakseimbangan informasi  ( information  asymmetry ),  dimana  manajemen  pada  umumnya  memiliki  akses  lebih  besar  terhadap informasi mengenai kondisi finansial dan operasional sebenarnya dari entitas perusahaan dibandingkan pemilik; dan  (b)  timbulnya  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  sebagai  akibat  dari  perbedaan  tujuan,  dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori Agensi berpendapat bahwa ada konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agen. Manajer pada dasarnya memiliki moral  hazard  untuk  mementingkan  dirinya  sendiri  dengan  berfokus  pada  keuntungan  jangka  pendek  dan mengorbankan  kepentingan  jangka panjang.  Keterkaitan  antara  teori agensi  dan  penghindaran pajak  dijelaskan oleh  (Desai  &  Dharmapala,  2006;  Susilowati,  2011)  yang  mencatat  bahwa  perusahaan  sering  kali  melakukan transaksi yang rumit agar tidak ketahuan oleh petugas pajak. Transaksi cerdik ini dapat menyembunyikan sumber daya dari pemegang saham dan juga otoritas pajak, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengeksploitasi sumber  daya  tersebut  demi  tujuan  mereka  sendiri.  Strategi  penghindaran  pajak  yang  kompleks  juga  dapat memperburuk asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham serta meningkatkan biaya pengawasan pemegang saham. Konsisten dengan teori ini, Desai et al. (2007) menemukan bahwa manajer perusahaan minyak Rusia secara pribadi dapat memperoleh keuntungan dari transaksi penghindaran pajak perusahaan mereka Dari perspektif teori keagenan, masalah keagenan muncul ketika kepentingan manajer dan pemegang saham tidak  selaras,  misalnya  ketika  manajemen  memegang  persentase  saham  perusahaan  yang  lebih  besar  dan  oleh karena itu termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan demi keuntungan finansial mereka sendiri. Mereka melalui peningkatan nilai perusahaan (Alkurdi, 2020). Penelitian sebelumnya telah mengemukakan bahwa terdapat
korelasi antara kepemilikan saham oleh manajer dengan praktik penghindaran pajak (Alkurdi, 2020; Annuar et al., 2014; Badertscher et al., 2013; Dyreng et al., 2010; Ratnawati et al., 2018). Core & Larcker, (2002) berpendapat bahwa  manajer  mungkin  memiliki  insentif  untuk  meningkatkan  kepemilikan  saham  mereka  dengan  tujuan meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Richardson  et  al.  (2013)  menekankan  bahwa  kondisi  keuangan  perusahaan, alokasi pajak, serta paket kompensasi dan insentif manajer berperan dalam mempengaruhi kinerja manajerial dan strategi penghindaran pajak. Minnick & Noga (2010) berpendapat bahwa Sebagai komponen prosedur tata kelola perusahaan, kepemilikan saham manajer mungkin berdampak pada strategi perencanaan pajak, dengan insentif manajer  menjadi  bentuk  kompensasi  yang  mendorong  mereka  untuk  mengurangi  keterlibatan  dalam  praktik penghindaran pajak,  yang pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  laba  bagi pemegang  saham.  Selain  itu,  Ashbaugh- Skaife  et  al.  (2006)  menyoroti  peran  penting  mekanisme  tata  kelola  yang  baik  dalam  mengawasi  tindakan manajemen, yang pada gilirannya dapat membatasi perilaku oportunistik dan melindungi kepentingan pemegang saham.
Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini berpendapat bahwa semakin tinggi kepemilikan saham manajer semakin tinggi pula tingkat penghindaran risiko manajer, dan pada akhirnya menurunkan tingkat  penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah

## H1: Kepemilikan Manajer Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Investor  institusional yang  memiliki  saham dalam  jumlah besar  di  suatu perusahaan  mungkin  membujuk manajer  untuk  memaksimalkan  keuntungan  pemegang  saham,  terutama  melalui  minimalisasi  pajak.  Chen  et  al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang memiliki kepemilikan saham institusional jangka panjang lebih  banyak  terlibat  dalam  penghindaran  pajak  daripada  perusahaan  keluarga  dengan  kepemilikan  saham institusional  jangka  panjang  yang  lebih  sedikit.  Sebaliknya,  (Khan,  2017)  mengemukakan  bahwa  terdapat peningkatan  penghindaran  pajak  terkait  dengan  peningkatan  kepemilikan  institusional  setelah  masuknya perusahaan dalam inklusi Russell 2000. Lembaga investasi jangka panjang cenderung melarang penghindaran pajak jika  kegiatan  tersebut  dianggap  mendorong  oportunisme  manajemen  dan  melemahkan  transparansi  meskipun, penghindaran pajak secara teoritis meningkatkan nilai bisnis melalui penghematan pajak. (Khurana & Moser, 2010). Khurana  dan  Moser  (2010)  menemukan  bahwa  perusahaan  dengan  kepemilikan  saham  institusional  jangka panjang  lebih  sedikit  terlibat  dalam  penghindaran  pajak.  Hasil-hasil  ini  umumnya  didorong  oleh  perusahaan- perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk. Khurana dan Moser (2010) menyoroti peran pemegang saham institusional tertentu dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak suatu perusahaan.
Pemegang saham institusional mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan investor kecil, sehingga mereka  mempunyai  motif  untuk  mengawasi  manajemen  dan  memperoleh  informasi  (Shleifer  &  Vishny,  1986). Pemegang  saham  institusional  mempertimbangkan  trade-off  antara  penghematan  pajak  yang  dihasilkan  oleh aktivitas penghindaran pajak dan potensi denda serta kerusakan reputasi jika penghindaran pajak dianggap tidak tepat  (Chen  et  al.,  2010;  Khurana  &  Moser,  2010).  Selain  itu,  pemegang  saham  institusional  jangka  panjang mempertimbangkan  peningkatan  biaya  agensi  dari  penghindaran  pajak  dalam  bentuk  konsumsi  tambahan, pelaporan keuangan yang agresif, (Chen et al., 2010; Khurana & Moser, 2010). Di satu sisi, jika pemegang saham institusional  jangka  panjang  memperkuat  pemantauan  pemegang  saham  dan  memitigasi  biaya  keagenan,  maka mereka akan mendorong lebih banyak penghindaran pajak. Di sisi lain, keleluasaan oportunisme manajerial yang ditimbulkan  oleh  aktivitas  penghindaran  pajak  berpotensi  menciptakan  asimetri  informasi.  Dengan  demikian, dampak jangka panjang dari oportunisme manajemen dan ketidakjelasan informasi akan berkurang karena pemilik institusi  jangka  panjang  membatasi  operasi  penghindaran  pajak  dalam  bisnis.  Oleh  karena  itu,  hipotesis penelitiannya adalah

## H2: Kepemilikan Institusional Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan asing dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing. Pemilik asing  membantu  untuk  lebih  memahami  strategi  perusahaan,  seperti  penghindaran  pajak  (Barros  &  Sarmento, 2020).  Hasil  penelitian  (Aggarwal  et  al.,  2011)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  asing  mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan melalui peran pengawasan. Keberadaan investor asing mengakibatkan penerapan tata kelola perusahaan yang semakin baik.
Hasan  et  al.  (2022)  menemukan  bahwa  investor  institusi  asing  ( Foreign  Institutional  Investors (FII)) mengurangi penghindaran pajak di perusahaan investee mereka. Hal ini disebabkan oleh jarak kelembagaan antara negara/wilayah asal FII dan negara/wilayah investee. Hasan et al. (2022) berpendapat bahwa dampaknya didorong oleh  pengaruh  FII  dari  negara/wilayah  dengan  institusi  berkualitas  tinggi  (yaitu, common  law ,  efektivitas
pemerintah  yang  tinggi,  dan  kualitas  peraturan  yang  tinggi)  terhadap  perusahaan  investee  yang  berlokasi  di negara/wilayah dengan kualitas rendah. Asosiasi negatif didominasi oleh FII dari negara-negara dengan moral pajak yang  tinggi  dan  FII  dari  negara-negara  dengan  perlindungan  investor  yang  kuat.  Studi  menunjukkan  bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan perlindungan investor yang lemah, lingkungan hukum dan kelembagaan yang lemah (Cahan et al., 2008; Fuadi et al., 2022). Indonesia menempati peringkat ke-73 di antara 137 negara dalam hal kekuatan perlindungan investor (Fuadi et al., 2022). Terakhir, Hasan et al. (2022) menemukan bahwa FII lebih cenderung menentang manajemen jika perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan  temuan  tersebut,  disimpulkan  bahwa  FII  memainkan  peran  aktif  dalam  membentuk  kebijakan penghindaran pajak perusahaan di perusahaan investee.

## H3: Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Konflik keagenan tipe I terjadi ketika adanya kontrak antara prinsipal sebagai pemberi kerja dan agen sebagai pihak yang  disewa  untuk  menjalankan  aktivitas perusahaan  dan  berwenang  mengambil keputusan terbaik  bagi perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan ini dapat menimbulkan konflik keagenan ketika terjadi asimetri informasi  dan konflik  kepentingan.  Keputusan  penghindaran pajak yang  diambil  oleh agen  mengandung konflik keagenan  di  dalamnya.  Seringkali  pihak  agen  yang  berwenang  menjalankan  operasional  perusahaan  akan mengutamakan dirinya sendiri di atas kepentingan prinsipal.
Tipe I, konflik keagenan seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Mackling (1976) lebih jarang terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Agency problem lebih banyak terjadi pada tipe II yaitu antara pemegang saham mayoritas atau pihak pengendali dengan pemegang saham minoritas atau pihak non pengendali (Desai & Dharmapala, 2006). Pihak pengendali mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk melakukan pengambilalihan dengan mengorbankan pihak non pengendali. Adanya hak kendali yang signifikan menjadikan keluarga mempunyai peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak diharapkan dapat memberikan simpanan arus  kas  yang  lebih  besar  bagi  keluarga  dan  dapat  menyembunyikan  kerugian  dari  pihak  lain  akibat pengambilalihan (Kovermann, 2019).
Perusahaan  dengan  kepemilikan  keluarga  mempunyai  karakteristik  yang  dapat  mempengaruhi  sifat  dan tingkat  perlakuan  pajak  perusahaan.  Keluarga  sebagai  pemegang  saham  mayoritas  mempunyai  kendali  yang signifikan  terhadap  perusahaan.  Posisi  penting  dalam perusahaan  seringkali  dimanfaatkan  oleh  keluarga  untuk meningkatkan keuntungannya dengan mengorbankan orang lain (Gaaya, 2017). Direktur yang berasal dari keluarga cenderung mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingannya. Dengan demikian, adanya karakteristik tersebut  memberikan  peluang  yang  besar  bagi  perusahaan  dengan  kepemilikan  keluarga  untuk  melakukan penghindaran pajak (Ibrahim et al., 2021).
Perusahaan  keluarga  umumnya  didefinisikan  sebagai  perusahaan  yang  anggota  keluarganya  secara  aktif terlibat dalam struktur kepemimpinan termasuk manajemen puncak (misalnya CEO, CFO) dan dewan direksi atau mereka mewakili pemegang saham utama perusahaan (Chen et al., 2010). Tingginya tingkat kepemilikan keluarga dalam bisnis keluarga akan mengakibatkan konflik keagenan ketika kepentingan pribadi pemegang saham dominan berbenturan  dengan hak  pemegang  saham minoritas  (Masripah  et  al.,  2017).  Hal  ini  disebabkan  karena adanya pemisahan  antara  pemegang  saham  mayoritas  dan  minoritas  (Maharani  &  Juliarto,  2019).  Menurut  Desai  dan Dharmapala  (2006)  perusahaan  keluarga  lebih  memilih  untuk  tidak  melakukan  penghindaran  pajak  daripada mengambil risiko denda atas pemeriksaan pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Chen  et  al.,  2010)  membuktikan  bahwa  perusahaan  keluarga cenderung  memiliki  tingkat  agresivitas  pajak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  perusahaan  non  keluarga.  Hasil penelitian ini juga didukung oleh (Sari & Martani, 2010) yang memberikan gambaran awal bahwa perusahaan milik keluarga  di  Indonesia  cenderung  lebih  agresif  dalam  perpajakan  dibandingkan  perusahaan  non-keluarga.  Hasil penelitian (Pratama, 2021; Raditya et al., 2020; Yopie & Elivia, 2022) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan  keluarga  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak  dibandingkan  perusahaan  non-  kepemilikan keluarga.  Hasil  penelitian  (Kovermann,  2019;  Sari  &  Martani,  2010)  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan kepemilikan keluarga  cenderung  lebih agresif  pajak.  Kemungkinan  terjadinya  fenomena tersebut adalah karena keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham pengendali lebih besar jumlahnya dibandingkan kerugian (denda pajak, penurunan harga saham, dan penurunan reputasi perusahaan) yang akan diterima sebagai akibat dari hal tersebut. Selain itu, (Sujendra et al., 2019) mengatakan bahwa alasan perusahaan dengan kepemilikan keluarga melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  adalah  karena  ingin  menjaga  reputasi  dan  citra  perusahaan  yang hubungannya erat dengan eksistensi keluarga di kalangan masyarakat. Faktor utamanya karena perusahaan dengan kepemilikan keluarga kelak akan diturunkan kepada generasi selanjutnya (Gaaya, 2017).  Keluarga dengan kendali
yang lebih besar terhadap perusahaan memberikan peluang bagi mereka untuk menghindari pajak dan menikmati keuntungan  yang  lebih  besar  dalam  bentuk  arus  kas  serta  memudahkan  keluarga  untuk  memanipulasi  dan mengambil alih (Desai & Dharmapala, 2006). Menurut teori keagenan tipe II, pihak-pihak yang mendominasi sering kali berusaha memaksimalkan kepentingan kelompok mereka dengan mengorbankan atau menggantikan hak-hak pihak  lain  (yang  tidak  mengendalikan/  non-pengendali).  Berdasarkan  penjelasan  dan  penelitian  sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

## H4: Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan  pemerintah  didefinisikan  sebagai  proporsi  saham  atau  investasi  pemerintah  dalam  sebuah perusahaan lebih besar daripada proporsi saham pihak lain atau yang sering dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara dimana sumbangan pokok yang diberikan berupa dividen dan penerimaan pajak. Menurut UU No.19 Tahun 2003  Pasal  2,  pendirian  BUMN  memiliki  tujuan  secara  umum  untuk  berkontribusi  dalam  perkembangan perekonomian  nasional  dan  secara  khusus  terhadap  penerimaan  negara  dalam  meraih  keuntungan.  Artinya, keuntungan  sangat  dipengaruhi  oleh  laba  bersih  maka  semakin  meningkat  laba  yang  dihasilkan  maka  akan mempengaruhi promosi jabatan dan insentif yang diberikan kepada para pekerja. Hasil penelitian (Chan et al., 2010) menunjukkan bahwa bisnis dengan kepemilikan pemerintah yang lebih besar memiliki kinerja yang lebih buruk dalam  hal  kepatuhan  pajak.  (Chow  et  al.,  2018)  menyelidiki  hubungan  antara  BUMN  dan  penghindaran  pajak. Dengan  menggunakan  kumpulan  data  baru  mengenai  kasus-kasus  penghindaran  pajak  yang  terungkap  dalam laporan  tahunan,  penulis  menunjukkan  bahwa  BUMN  lebih  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak dibandingkan non-BUMN. Selain itu, BUMN yang melakukan penghindaran pajak mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk tertangkap dan dikenakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan non-BUMN jika tertangkap. Hasil- hasil ini mendokumentasikan hak istimewa yang melekat pada BUMN dari koneksi politik mereka dan memberikan penjelasan alternatif mengapa BUMN lebih agresif terhadap pajak dibandingkan non-BUMN (Bradshaw, 2019; Tang, 2020). Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
H5: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## C. METODE PENELITIAN
Bagian  ini  Metode  kuantitatif  adalah  pendekatan  yang  digunakan  dalam  kerangka  penelitian  ini  dengan tujuan  utama  untuk  menghimpun  dan  mengolah  data,  serta  untuk  memberikan  gambaran  yang  komprehensif mengenai  fenomena  yang  diinvestigasi.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  bersifat  kausalitas,  yakni  bertujuan  untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang sedang diteliti.
Populasi  mengacu  pada  keseluruhan  kumpulan  individu,  peristiwa,  atau  objek  yang  menjadi  fokus penyelidikan  oleh  seorang  peneliti  (Sekaran,  2006).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  Populasi  tersebut  adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 hingga 2017. Kami menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Keputusan untuk menggunakan metodologi ini didorong oleh keinginan untuk mengefektifkan proses penelitian. Kriteria penelitian yang kami gunakan adalah sebagai berikut:
A. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015- 2017.
B. Perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada periode 2015-2017.
C. Perusahaan  menyajikan  informasi  keuangan  dan  laporan  tahunan  ( annual  report )  yang  lengkap  serta menyajikan seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis.

## Data
Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai  dengan  tahun  2017  menjadi  sumber  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Informasi  ini dikumpulkan dari sumber terpercaya, khususnya situs resmi masing-masing perusahaan terkait dan www.idx.co.id. Dalam melakukan pengambilan sampel, kami menerapkan metode purposive sampling dengan jumlah data sebesar 300 firm-year observation .

## Definisi Operasional Variabel
Sub-bagian ini menggambarkan definisi dan proksi untuk semua variabel yang termasuk dalam penelitian ini. Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  diwakili  oleh  struktur  kepemilikan  ( Ownership  structure )  mencakup; kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  asing,  kepemilikan  keluarga,  dan  kepemilikan pemerintah.
Kepemilikan  institusional  adalah  kepemilikan  saham  oleh  organisasi  seperti  perusahaan  asuransi,
pemerintah,  bank,  atau  investor  asing.  Dalam  penelitian  ini,  kepemilikan  institusional  diukur  dengan  membagi kepemilikan  institusi  dengan  jumlah  saham  beredar  untuk  membandingkan  keduanya  (Damayanti  &  Susanto, 2015). Proksi ini mengacu pada penelitian (Alkurdi, 2020; Damayanti & Susanto, 2015)
Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Dalam penelitian  ini  kepemilikan  manajemen  dinilai  dengan  menggunakan  variabel  dummy  yang  bernilai  1  jika  ada kepemilikan  manajerial  dan  bernilai  0  jika  tidak  ada.  Pengukuran  ini  didasarkan  pada  penelitian  sebelumnya (Alkurdi, 2020).
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat mengukur kepemilikan asing, digunakan variabel dummy, dengan nilai  1  menunjukkan  adanya  investor  asing  di  perusahaan  dan  nilai  0  menunjukkan  tidak  ada  investor  asing (Alkurdi, 2020; Yavaş & Erdogan, 2016) .
Perusahaan  keluarga  umumnya  didefinisikan  sebagai  perusahaan  yang  anggota  keluarganya  secara  aktif terlibat dalam struktur kepemimpinan termasuk manajemen puncak (misalnya CEO, CFO) dan dewan direksi atau mereka  mewakili  pemegang  saham  utama  perusahaan  (Chen  et  al.,  2010).  Dalam  penelitian  ini  kepemilikan keluarga dinilai dengan menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 jika ada kepemilikan keluarga dan bernilai 0 jika tidak ada (Masripah et al., 2017).
Kepemilikan  pemerintah  merupakan  kondisi  dimana  pemerintah  memiliki  sebagian  saham  perusahaan (Hunardy  &  Tarigan,  2017).  Variabel dummy yang  digunakan  dalam  pengukuran  kepemilikan  pemerintah  ini bernilai 1 jika perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah dan bernilai 0 jika sebaliknya. Pengukuran ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyawati, 2019).
Dalam  penelitian  ini,  variabel  yang  menjadi  fokus  utama  adalah  praktik  penghindaran  pajak  atau  " tax avoidance ."  Penting  untuk  dicatat  bahwa  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  sering  kali  dibedakan  dari penggelapan pajak ( tax evasion ) seperti yang telah dijelaskan oleh (Kemsley et al., 2022). Seseorang yang melakukan penghindaran  pajak  tidak  menyembunyikan  atau  memberikan  gambaran  yang  salah,  namun  membentuk  dan merencanakan  kejadian-kejadian  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  tanggung  jawab  perpajakan  sesuai dengan parameter hukum. Sebaliknya, Penggelapan pajak ( tax evasion ) adalah suatu tindakan menggunakan cara yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak (Kemsley et al., 2022; Slemrod & Yitzhaki, 2002). Tax Evasion melibatkan  tindakan  afirmatif  untuk  menghindari  pembayaran  pajak.  Contoh  tindakan  afirmatif  adalah penipuan,  akal-akalan,  kamuflase,  penyembunyian,  upaya  untuk  mengaburkan  peristiwa,  atau  membuat  segala sesuatunya tampak lain dari yang sebenarnya. Dengan demikian, penghindaran pajak ( tax avoidance ) didasarkan pada penggunaan strategi dan undang-undang yang sah untuk mengurangi pajak, sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) didasarkan pada penyembunyian yang melanggar hukum dan representasi palsu. Artinya tindakan tersebut memenuhi definisi penggelapan pajak (tax evasion) ketika menemui dua kondisi berikut; Pertama, harus ada kekurangan pembayaran pajak yang disengaja. Kedua, harus ada representasi yang salah mengenai penghasilan kena pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Selain penggunaan istilah penghindaran pajak ( tax avoidance ), berbagai istilah mungkin ditemui dalam literatur perpajakan termasuk manajemen pajak ( tax management ), agresivitas pajak ( tax aggressiveness ) dan penggelapan pajak  ( tax  evasion )  (Khelil  &  Khlif,  2023;  Kovermann,  2019).  Variabel  penghindaran  pajak  pada  penelitian  ini diproksikan menggunakan Current Effective Tax Rate ( Current ETR ) mengacu pada penelitian (Hoseini et al., 2019; Huang, 2016; Masripah et al., 2017; G Richardson, 2015) dengan rumus sebagai berikut:

## 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑇𝑅 = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
𝑃𝑟𝑒 − 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 Profitabilitas  yang  merupakan  variabel  kontrol  dalam penelitian  ini  dinilai  menggunakan Return  on  Asset (ROA yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset mengacu pada (Alkurdi, 2020). Leverage dihitung sebagai total utang dibagi total aset mengacu pada Annuar et al. (2014), dan Ukuran perusahaan diproksikan dengan Logaritma natural dari total asset (Annuar et al., 2014; Kim & Im, 2017).

## Analisis Data
Pada penelitian ini, proses analisis data mencakup tiga tahap utama, yaitu pengujian asumsi klasik, statistik deskriptif,  serta  penerapan  regresi  linier  berganda.  Untuk  melakukan  pengujian  data  ini,  penelitian  ini memanfaatkan  perangkat  statistik  STATA  14.0.  Tujuannya  adalah  untuk  mengevaluasi  dampak  struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak. Di bawah ini, kami menyajikan persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
CETR 𝑖 , 𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 INS 𝑖 , 𝑡 + 𝛽 2 MAN 𝑖 , 𝑡 + 𝛽 3 FOR 𝑖 , 𝑡 + 𝛽 4 FAM 𝑖 , 𝑡 + + 𝛽 5 GOV 𝑖 , 𝑡 + 𝛽 6 ROA 𝑖 , 𝑡 + 𝛽 7 lnDEBT 4 𝑖 , 𝑡 + 𝛽 8 𝑙𝑛 SIZE 𝑖 , 𝑡 + 𝜀𝑖 ,t Keterangan: CETR = Penghindaran pajak (tax avoidance ) yang diukur dengan CURRENT ETR INS = Kepemilikan institusional ( Institutional Ownership) MAN = Kepemilikan manajerial (Managerial Ownership) FOR = Kepemilikan Asing (Foreign Ownership) FAM = Kepemilikan Keluarga (Family Ownership) GOV = Kepemilikan Pemerintah (Government Ownership) ROA = Profitabilitas (Return on Asset) lnDEBT = Leverage (DEBT) 𝑙𝑛 SIZE = Ukuran Perusahaan (SIZE)

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Sampel
Penelitian ini merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang mencakup rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Data ini diperoleh melalui berbagai sumber yang termasuk di dalamnya adalah situs web resmi www.idx.co.id serta situs web resmi dari masing-masing perusahaan yang  ditelaah.  Studi  ini  memanfaatkan  sebanyak  300  observasi  terakhir  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  adalah  metode  purposive  sampling  yang  melibatkan penentuan kriteria yang telah kami tetapkan sebelumnya. Dengan demikian, data yang digunakan untuk penelitian ini memiliki dasar yang kuat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
Tabel 1 Hasil Penentuan Sampel No Keterangan Jumlah 1 Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015- 2017. (509 x 3) 1527 2 Perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada periode 2015-2017. (153 x 3) 462 3 Perusahaan menyajikan informasi keuangan dan laporan tahunan (annual report) yang lengkap serta menyajikan seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis. 414
4 Jumlah firm-year observation setelah dikurangi data outlier 300 Sumber: Data Diolah Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max CETR 300 .199 .136 -.019 .592 INS 300 .731 .213 .021 .997 MAN 300 .573 .495 0 1 FOR 300 .71 .455 0 1 FAM 300 .217 .413 0 1 GOV 300 .01 .1 0 1 ROA 300 .047 .074 -.196 .283 lnDEBT 300 -.131 3.691 -2.393 17.078 lnSIZE 300 16.662 .786 12.538 17.223

## Sumber: Output Stata 14.0
Tabel  2  menunjukkan  statistik  deskriptif  untuk  variabel  terikat  dan  bebas.  Nilai  rata-rata  untuk  variabel penghindaran pajak yang diproksikan oleh CURRENT ETR adalah sebesar 0,199 atau 19,9%. Variabel independen pada penelitian ini struktur kepemilikan, terlihat bahwa nilai rata-rata dari kepemilikan institusional INS (73%) dan  kepemilikan  asing  FOR  (71%)  menunjukkan  tingkat  kepemilikan  yang  cukup  tinggi  dalam  perusahaan manufaktur  di  Indonesia  jika  dibandingkan  dengan  kepemilikan  lainnya  yaitu  kepemilikan  manajerial  MAN (57,3%), kepemilikan keluarga FAM (21,7%) dan kepemilikan pemerintah GOV (1%).

## Uji Normalitas
Tabel 3 Uji Normalitas Jarque Bera Prob. Keterangan 2,952 0,2286 Normal Sumber: Output Stata 14.0
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual data berdistribusi normal. untuk memenuhi asumsi
normalitas  bahwa  residual  berdistribusi  normal,  nilai  probabilitas  (p  -  value)  harus  lebih  besar  dari  tingkat signifikansi  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  (Sholihin  &  Puspita  Ghaniy  Anggraini,  2021).  Hasil  pengujian menunjukkan bahwa model penelitian memiliki residual data yang berdistribusi normal, Hal ini ditunjukkan dengan nilai 𝐽𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 − 𝐵𝑒𝑟𝑎 2,952 ( 𝑝 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual data pada penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Wooldridge test for autocorrelation Model P 𝒓𝒐𝒃 > F 0,4456 Keterangan Tidak Terjadi Autokorelasi

## Sumber: Output Stata 14.0
Asumsi  klasik  mensyaratkan  bahwa  residual  regresi  pada  dua  periode  waktu  yang  berbeda  tidak  saling berkorelasi (Sholihin & Anggraini 2021). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Wooldridge . Hasil pengujian menunjukkan nilai 𝑃𝑟𝑜𝑏 > F lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ditemukan ada masalah autokorelasi pada model penelitian.

## Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  merujuk  pada  situasi  di  mana  terdapat  keterkaitan  atau  korelasi  yang  kuat  di  antara variabel independen dalam suatu model (Sholihin & Anggraini 2021). Masalah multikolinearitas dapat terdeteksi melalui  perhitungan  faktor  inflasi  varian  (VIF).  Apabila  nilai  VIF  melebihi  10,  dapat  diinterpretasikan  bahwa terdapat indikasi masalah multikolinearitas pada setiap variabel independen dan secara keseluruhan (Sholihin & Anggraini 2021). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua model tidak menghadapi masalah multikolinearitas, terlihat dari nilai VIF yang kurang dari 10 pada setiap variabel independen.
VIF 1/VIF MAN 1.288 .777 FAM 1.269 .788 ROA 1.228 .814 INS 1.207 .828 lnDEBT 1.161 .862 GOV 1.066 .938 FOR 1.06 .943 lnSIZE 1.027 .974 Mean VIF 1.163 . Sumber: Output Stata 14.0

## Uji Heteroskedastisitas
Asumsi homoskedastisitas mensyaratkan bahwa residual dari suatu analisis regresi memiliki variansi yang konstan  (Sholihin  &  Anggraini  2021).  Metode  yang  digunakan  adalah  uji Breusch-Pagan .  Berdasarkan  hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas hal ini ditunjukkan dengan nilai 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐶ℎ𝑖 2 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan Model P 𝒓𝒐𝒃 > Chi2 0,5478 Keterangan Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Sumber: Output Stata 14.0 Uji Hipotesis (Regresi) Tabel 7 Hasil Regresi CURRENTETR Coef. St. Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig INS .003 .037 0.09 .927 -.069 .076 MAN .044 .016 2.68 .008 .012 .076 *** FOR .042 .016 2.60 .01 .01 .074 *** FAM -.037 .02 -1.91 .057 -.076 .001 * GOV -.063 .074 -0.85 .397 -.209 .083 ROA .574 .107 5.38 0 .364 .785 ***
CURRENTETR Coef. St. Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig lnDEBT -.006 .002 -3.01 .003 -.01 -.002 *** lnSIZE -.002 .009 -0.18 .856 -.02 .017 Constant .15 .16 0.93 .351 -.166 .465 Mean dependent var 0.199 SD dependent var 0.136 R-squared 0.194 Nomor of obs 300 F-test 8.782 Prob > F 0.000 Akaike crit. (AIC) -392.561 Bayesian crit. (BIC) -359.227
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1
Keterangan:  CETR  =  Current  ETR  (Penghindaran  Pajak/Tax  Avoidance),  INS  =  Kepemilikan  Institusional,  MAN  =  Kepemilikan Manajerial, FOR = Kepemilikan Asing, FAM = Kepemilikan Keluarga, GOV = Kepemilikan Pemerintah, ROA = Return on Asset, DEBT = Leverage, SIZE = Profitabilitas.
Tabel 7 di atas menunjukkan hasil analisis regresi antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Hasil  uji  F  pada  persamaan  model  regresi menunjukkan  bahwa  model  regresi  adalah  fit,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  Nilai  F-test  sebesar  8,782  dengan probabilitas  0,000 yang  lebih  rendah dari nilai  α  5%.  Besarnya  nilai R  Square adalah 0,194  atau 19,4%.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 19,4%, sedangkan sisanya 80,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Tabel 7 juga menunjukkan bahwa MAN dan FOR memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan CETR masing-masing pada level 1%, sebaliknya FAM memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan CETR pada level 10%. Sedangkan INS dan GOV tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan CETR. Selain itu, Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel kontrol, seperti ROA memiliki hubungan signifikan dan positif dengan ETR, dan lnDEBT memiliki hubungan signifikan dan negatif dengan CETR, hanya saja lnSIZE tidak menunjukkan adanya hubungan  yang  signifikan  dengan  CETR.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  tiga  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini terdukung dan signifikan: kepemilikan manajerial (MAN), kepemilikan asing (FOR) dan kepemilikan keluarga  (FAM)  berpengaruh  terhadap  tingkat  penghindaran  pajak  (CETR)  pada  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, masing-masing struktur kepemilikan menunjukkan tanda koefisien yang berbeda.
Pengujian pada H1 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (MAN) memiliki nilai koefisien β = 0,044 (𝑝 < 0,01) nilai koefisien menunjukkan nilai positif. Hal ini, menunjukkan bahwa H1 yang diajukan dalam penelitian ini terdukung. Kepemilikan manajerial (MAN) berpengaruh positif terhadap CETR. Perlu diingat bahwa semakin tinggi nilai CETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah dan sebaliknya. Artinya, berdasarkan hasil uji kepemilikan manajerial (MAN) dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka  semakin  rendah  kemungkinan  terjadinya  penghindaran  pajak  dan  sebaliknya.  Pengujian  pada  H3 menunjukkan  bahwa  kepemilikan  asing  (FOR)  memiliki  nilai  koefisien β  =  0,042  (𝑝 <  0,01)  nilai  koefisien menunjukkan  nilai  positif.  Hal  ini,  menunjukkan  bahwa  H3  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  terdukung. Kepemilikan  asing  (FOR)  berpengaruh  positif  terhadap  CETR.  Semakin  tinggi  nilai  CETR  menunjukkan  tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah dan sebaliknya. Artinya, berdasarkan hasil uji kepemilikan asing (FOR) dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  proporsi  kepemilikan  asing  maka  semakin  rendah  kemungkinan terjadinya  penghindaran  pajak  dan  sebaliknya.  Pengujian  pada  H4  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  keluarga (FAM) memiliki nilai koefisien β = -0,037 ( 𝑝 < 0,10) nilai koefisien menunjukkan nilai negatif. Hal ini, menunjukkan bahwa H4 yang diajukan dalam penelitian ini terdukung. Kepemilikan keluarga (FOR) berpengaruh negatif terhadap CETR.  Semakin  rendah  nilai  CETR  menunjukkan  tingkat  penghindaran  pajak  yang  semakin  tinggi.  Artinya, berdasarkan hasil uji kepemilikan keluarga (FAM) dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan keluarga maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dan sebaliknya. Terakhir, penelitian ini menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  dan  kepemilikan  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya (Bradshaw, 2019; Chan  et  al.,  2010;  Khan,  2017;  Tang,  2020).  Variabel  kontrol  pada  penelitian  ini  (ROA  dan  DEBT)  keduanya menunjukkan pengaruh positif dan negatif.
Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran  pajak. Pertama,  temuan  ini  menunjukkan  bahwa  seorang  manajer  yang  memiliki  sejumlah  besar saham di perusahaan yang terdaftar di Indonesia cenderung lebih jarang melakukan teknik penghindaran pajak yang  rumit.  Semakin  besar  MAN  maka  semakin  besar  penghindaran  risiko,  sehingga  penghindaran  pajak perusahaan  semakin  menurun.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  temuan  sebelumnya  (Alkurdi,  2020;
Badertscher  et  al.,  2013;  Graham  et  al.,  2005;  Minnick  &  Noga,  2010;  G  Richardson,  2016).  Pemilik  manajerial cenderung  lebih  menghindari  risiko,  sehingga  kurang  bersedia  terlibat  dalam  tindakan  berisiko  seperti penghindaran pajak (Alkurdi, 2020). Kepemilikan saham oleh manajer menjadi salah satu elemen mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi praktik perencanaan pajak, dengan insentif manajer menjadi bentuk kompensasi yang mendorong mereka untuk mengurangi keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bagi pemegang saham Minnick dan Noga (2010).
Kedua, temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik asing di Indonesia berkontribusi  terhadap  kemungkinan  terjadinya  penghindaran  pajak  yang  semakin  rendah.  Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  temuan  (Aggarwal  et  al., 2011;  Badertscher  et al.,  2013;  Hasan et  al., 2022).   Alasan mengapa perusahaan yang dimiliki oleh investor asing lebih jarang terlibat dalam penghindaran pajak adalah karena jarak kelembagaan  antara  negara/wilayah  asal  investor  asing  dan  negara/wilayah  investee  (Hasan  et  al.,  2022). Dampaknya  didorong  oleh  pengaruh  investor  asing  dari  negara/wilayah  dengan  institusi  berkualitas  tinggi (misalnya,  common  law,  efektivitas  pemerintah  yang  tinggi,  dan  kualitas  peraturan  yang  tinggi)  terhadap perusahaan investee  yang  berlokasi  di negara/wilayah dengan kualitas  rendah. Oleh  karena itu,  asosiasi  negatif didominasi oleh investor asing dari negara-negara dengan moral pajak yang tinggi dan perlindungan investor yang kuat. Akhirnya, investor asing lebih cenderung menentang manajemen jika perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Hasan et al., 2022).
Ketiga,  temuan  penelitian  ini  juga  mendukung  gagasan  bahwa  perusahaan-perusahaan  milik  keluarga  di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Chen et al., 2010; Ibrahim et al., 2021; Kovermann, 2019; Sari & Martani, 2010). Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang signifikan terhadap perusahaan. Posisi penting dalam perusahaan seringkali dimanfaatkan oleh keluarga untuk meningkatkan keuntungannya dengan mengorbankan orang lain (Gaaya et al., 2019). Tingginya tingkat kepemilikan keluarga dalam bisnis keluarga akan mengakibatkan perselisihan keagenan yang melibatkan hak pemegang saham minoritas dan kepentingan pribadi pemegang saham pengendali (Masripah et  al.,  2017).  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  pemisahan  antara  pemegang  saham  mayoritas  dan  minoritas (Maharani dan Juliarto, 2019). Menurut Desai dan Dharmapala (2006) keluarga dengan kendali yang lebih besar terhadap perusahaan memberikan peluang bagi mereka untuk menghindari pajak dan menikmati keuntungan yang lebih besar dalam bentuk arus kas serta memudahkan keluarga untuk memanipulasi dan mengambil alih. Hal ini sejalan  dengan  teori  keagenan  tipe  II  yang  menyatakan  bahwa  pihak  pengendali  cenderung  memaksimalkan kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan atau merampas hak pihak lain (nonpengendali) salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  telah  menginvestigasi penghindaran pajak melalui  lensa  teori keagenan,  dengan  fokus pada insentif yang diciptakan oleh struktur kepemilikan yang berbeda. Pertama, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa  manajer  dengan  total  kepemilikan  saham yang  lebih  tinggi  berdampak pada praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Semakin besar kepemilikan manajer dikaitkan dengan semakin besarnya tingkat penghindaran risiko,  sehingga  penghindaran  pajak  perusahaan  semakin  menurun.  Kedua,  temuan  penelitian  ini  mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan milik asing di Indonesia berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang semakin rendah. Hal ini karena investor asing berasal dari negara-negara dengan moral pajak  yang  tinggi  dan  perlindungan  investor  yang  kuat  sehingga  mereka  cenderung  menentang  keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Ketiga, temuan penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa perusahaan-perusahaan  milik  keluarga  di  Indonesia  berkontribusi  terhadap  peningkatan  penghindaran  pajak. Keluarga  sebagai  pemegang  saham  mayoritas  mempunyai  kendali  yang  signifikan  terhadap  perusahaan.  Pihak pengendali  cenderung  memaksimalkan  kepentingan  kelompoknya  dengan  mengorbankan  atau  merampas  hak pihak lain (nonpengendali) salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  memberikan  implikasi  praktis  dan  teoritis  terhadap  literatur  tentang penghindaran pajak dan struktur kepemilikan dalam beberapa cara. Pertama, Penelitian ini memberikan implikasi teoritis  dengan  memberikan  hasil  penelitian  pada  konteks  negara  berkembang  sehingga  melengkapi  temuan sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada negara maju seperti (Fernandez Rodriguez et al., 2019; Khan et al., 2017;  Mindzak  dan  Zeng,  2019).  Kedua,  penelitian  ini  menjawab  keterbatasan  (Alkurdi,  2020)  untuk  menguji hubungan  kepemilikan  keluarga  dan  kepemilikan  pemerintah  terhadap  tingkat  penghindaran  pajak.  Ketiga, Penelitian  ini  bermanfaat  bagi  otoritas  regulasi  dan  pembuat  kebijakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk
membuat, menerapkan, dan meninjau kembali peraturan mengenai penetapan pajak bagi perusahaan yang ada di Indonesia.
Penelitian  ini  mengakui  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  variabel  dependen  pada  penelitian  ini  yaitu penghindaran  pajak,  hanya  diukur  menggunakan  satu  proksi  yaitu  CETR.  Penelitian  selanjutnya  dapat mempertimbangkan beberapa proksi penghindaran pajak lainnya untuk memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Kedua, penelitian ini terbatas pada penetapan sampel Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  sehingga  generalisasi  hasil  penelitian  harus  dilakukan secara  lebih  hati-hati.  Ketiga,  hasil penelitian ini mungkin  tidak  dapat  digeneralisasikan  ke negara-negara maju, karena  konteks  peraturan  di  Indonesia  tentu  perlu  dipertimbangkan.  Penelitian  ini  menimbulkan  pertanyaan menarik dan penting yang layak untuk diselidiki di masa depan. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan implikasi  penghindaran  pajak  terhadap  kinerja  dan  kepemilikan  perusahaan  melalui  penelitian  kualitatif, menggunakan  wawancara  dan pertanyaan. Metode  ini  dapat memberikan  wawasan  dan  penjelasan  baru  terkait penyebab dan dampak penghindaran pajak bagi perusahaan.

## REFERENSI
Aggarwal,  R.,  Erel,  I.,  Ferreira,  M.,  &  Matos,  P.  (2011).  Does  governance  travel  around  the  world?  Evidence  from institutional investors. Journal of Financial Economics , 100 (1), 154 – 181.
Alkurdi, A. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors’ composition on tax avoidance strategies: empirical  evidence  from  Jordan. Journal  of  Financial  Reporting  and  Accounting , 18 (4),  795 – 812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001
Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 164 , 150 – 160. Armstrong, C. S. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics , 60 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003 Ashbaugh- Skaife,  H.,  Collins,  D.  W.,  &  LaFond,  R.  (2006).  The  effects  of corporate  governance  on  firms’  credit ratings. Journal of Accounting and Economics , 42 (1 – 2), 203 – 243.
Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. Journal of Accounting and Economics , 56 (2 – 3), 228 – 250.
Barros,  V.,  &  Sarmento,  J.  M.  (2020).  Board  meeting  attendance  and  corporate  tax  avoidance:  Evidence  from  the  UK.
Business Perspectives and Research , 8 (1), 51 – 66. Bradshaw, M. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. Journal of Accounting and Economics , 67 (2), 255 – 277. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002 Cahan, S. F., Liu, G., & Sun, J. (2008). Investor Protection, Income Smoothing, and Earnings Informativeness. Journal of International Accounting Research , 7 (1). https://doi.org/10.2308/jiar.2008.7.1.1 Chan, K. H., Lin, K. Z., & Mo, P. L. L. (2010). Will a departure from tax-based accounting encourage tax noncompliance? Archival evidence from a transition economy. Journal of Accounting and Economics , 50 (1), 58 – 73. Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics , 95 (1), 41 – 61. Chow, T. K., Ke, B., Yuan, H., & Zhang, Y. (2018). What types of publicly listed firms evade taxes? Evidence from China . Core,  J.  E.,  &  Larcker,  D.  F.  (2002).  Performance  consequences  of mandatory  increases  in  executive  stock  ownership. Journal of Financial Economics , 64 (3), 317 – 340. Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 5 (2), 187 – 206. Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2006).  Corporate  tax  avoidance  and  high-powered  incentives. Journal  of  Financial Economics , 79 (1), 145 – 179.
Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. Journal of Financial Economics , 84 (3), 591 – 623. Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. The Accounting Review , 85 (4), 1163 – 1189.
Fernández-Rodríguez,  E.,  García-Fernández,  R.,  &  Martínez-Arias,  A.  (2019).  Influence  of  ownership  structure  on  the determinants of effective tax rates of Spanish companies. Sustainability , 11 (5), 1441.
Fuadi,  F.,  Ratu,  D.  M.,  &  Fanni,  A.  A.  (2022).  MANAGERIAL  ABILITY,  INCOME  SMOOTHING  DAN  EARNINGS INFORMATIVENESS: BUKTI DARI PASAR MODAL INDONESIA. Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies ,
5 (2), 227 – 242.
Gaaya,  S.  (2017).  Does  family  ownership  reduce  corporate  tax  avoidance?  The  moderating  effect  of  audit  quality. Managerial Auditing Journal , 32 (7), 731 – 744. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530 Gardner, M., & Wamhoff, S. (2021). Corporate tax avoidance under the Tax Cuts and Jobs Act. Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP) Report, July .
Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics , 40 (1 – 3), 3 – 73.
Hajawiyah,  A.,  Suryarini,  T.,  &  Tarmudji,  T.  (2021).  Analysis  of  a  tax  amnesty’s  effectiveness  in  Indonesia. Journal  of International Accounting, Auditing and Taxation , 44 , 100415.
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics , 50 (2 – 3), 127 – 178. Hasan, I.,  Kim,  I.,  Teng,  H.,  &  Wu,  Q.  (2022).  The  effect  of foreign  institutional ownership  on  corporate  tax avoidance: International evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 46 , 100440.
Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors’ structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Social Economics , 46 (2), 199 – 212. Huang, H. H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. Journal of Banking and Finance , 72 , 184 – 200. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.07.018 Hunardy, N., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris independen sebagai variabel intervening. Business Accounting Review , 5 (2), 601 – 612. Ibrahim, R., Sutrisno, T., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) , 10 (5), 1 – 10. Kemsley, D., Kemsley, S. A., & Morgan, F. T. (2022). Tax evasion and money laundering: a complete framework. Journal of Financial Crime , 29 (2), 589 – 602.
Khan, M. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. Accounting Review , 92 (2), 101 – 122. https://doi.org/10.2308/accr-51529
Khelil, I., & Khlif, H. (2023). Tax avoidance in family firms: a literature review. Journal of Financial Crime , 30 (4), 1021 – 1035.
Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2010). Institutional ownership and tax aggressiveness .
Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. Journal of Applied Business Research (JABR) , 33 (2), 375 – 390. Kovermann,  J.  (2019).  Tax  avoidance  in  family  firms:  Evidence  from  large  private  firms. Journal  of  Contemporary Accounting and Economics , 15 (2), 145 – 157. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003 Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (4).
Masripah,  M.,  Diyanty,  V.,  &  Fitriasari,  D.  (2017).  Controlling  shareholder  and  tax  avoidance:  family  ownership  and corporate governance. International Research Journal of Business Studies , 8 (3).
Mindzak,  J.,  &  Zeng,  T.  (2019).  Pyramid  ownership  structure  and  tax  avoidance  among  Canadian  firms. Accounting Research Journal , 33 (1), 16 – 33.
Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? Journal of Corporate Finance , 16 (5), 703 – 718.
Ngelo,  A.  A.,  Permatasari,  Y.,  Harymawan,  I.,  Anridho,  N.,  &  Kamarudin,  K.  A.  (2022).  Corporate  tax  avoidance  and investment efficiency: evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. Economies , 10 (10), 251. Pratama,  A.  (2021).  Tax Agressiveness  in  Family  Firms:  Can  Corporate  Governance  Mitigate  It? Journal  of  Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA) , 3 (1), 1 – 18.
Raditya, R., Dalimunthe, Z., & Rizkianto, E. (2020). The Influence of Family Firms on Corporate Tax Avoidance after the Indonesian Tax Amnesty Program. The Proceedings of 35th IBIMA Conference: Education Excellence and Innovation Management: A , 2025 . Ratnawati,  V.,  Freddy,  D.,  &  Hardi,  H.  (2018).  Ownership  structure,  tax  avoidance  and  firm  performance. Archives  of Business Research , 6 (1).
Richardson, G. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. Economic Modelling , 44 , 44 – 53. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015 Richardson, G. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China.
Journal of Contemporary Accounting and Economics , 12 (2), 141 – 158. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003 Richardson, Grant, Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy , 32 (3), 68 – 88.
Sari,  D.  K.,  &  Martani,  D.  (2010).  Ownership  characteristics,  corporate  governance,  and  tax  aggressiveness. The  3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium. Bali .
Sekaran, U. (2006). Metodologi penelitian untuk bisnis. Jakarta: Salemba Empat , 159 .
Setyawati, W. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Moderasi. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia , 2 (2), 214.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal of Political Economy , 94 (3, Part 1),
461 – 488. Sholihin, M., & Puspita Ghaniy Anggraini, S. E. (2021). Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA . Penerbit Andi.
Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. In Handbook of public economics (Vol. 3, pp.
1423 – 1470). Elsevier.
Sujendra,  I.  M.,  Ratnadi,  N.  M.  D.,  Sari,  M.  M.  R.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).  The  effect  of  corporate  social  responsibility disclosure, family ownership, and good corporate governance in tax avoidance. Research Journal of Finance and Accounting , 10 (6), 44 – 49.
Susilowati, R. Y. N. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Sukarela pada Likuiditas Saham: Studi Empiris Di BEI. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen , 10 (1).
Tang, T. Y. H. (2020). A review of tax avoidance in China. China Journal of Accounting Research , 13 (4), 327 – 338. Titick Puji, A. (2019). The effect of family ownership on aggressive tax avoidance in Indonesia. EJTR , 17 , 105.
Utama, S., & Ancella, A. (2020). Family ownership and tax avoidance: an analysis of foreign related party transactions and dividend payments. International Journal of Business and Society , 21 (2), 643 – 659. Wang, F. (2020). CORPORATE TAX AVOIDANCE: A LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA. Journal of Economic Surveys , 34 (4), 793 – 811. https://doi.org/10.1111/joes.12347 Yavaş, Ç. V., & Erdogan, S. (2016). The effect of foreign ownership on firm performance: Evidence from emerging market. Proceedings of New York International Business and Social Science Research Conference , 14 , 16.
Yopie, S., & Elivia, E. (2022). The effect of corporate social responsibility, family ownership on tax avoidance: The effect of audit quality moderation. Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities , 4 (1), 29 – 40.