LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih

## MANAJEMEN DAN NILAI EKONOMI PENDIDIKAN DASAR DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Sri Winarsih (Dosen Pasca Sarjana IAINU Kebumen)

## Abstract
Management is the all process for carrying out a job through someone else done by two or more people to achieve a state goal which has been determined.  In other word, management is a means of managing the organization. Improving the quality of education need to continuous quality improvement which is a formula or approach should be one of the paradigms of school based management. Improvement of quality approach countinuely is  expected  to  overcome  the  problem  of  education  quality’s  which  is  not  only  uses conventional approaches, but in need of an approach in order to optimize resources and fund.  It  is  intended  to  achieve  state  objectives  effectively,  efficiently,  creatively  and innovatively.  The  directions  approach  to  improving  the  quality  of  the  school  led  to recognize  and  implement  the  total  quality  management.  It  is  an  integrated  quality management  undertaken  by  all  levels  of  management  and  the  institutional  part  of  the system with the goal of providing outstanding service to customer. Then every school must optimize  the  management  to  improve  the  quality  and  economic  value. Economic value of primary education can provide several benefits including, namely: social and economy benefits.
Keywords : Management, Economic Value of Primary Education Quality .

## A. Pendahuluan
Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi.  Baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  kontribusi pendidikan  terhadap  ekonomi  dan  pembangunan  harus  diakui.  Dengan demikian,  tidak  selamanya  pendidikan  dianggap  sebagai  konsumsi  atau pembiayaan.  Sudah  saatnya,  pendidikan  harus  dipandang  sebagai  investasi, yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan.
Untuk  menjawab  hal  tersebut  di  atas,  kita  tidak  dapat  melepaskan diri dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi  sangat  beragam  tergantung  konteks  pengggunaanya.  Ahli-ahli ekonomi  mengembangkan  teori  pembangunan  yang  didasari  kepada kapasitas  produksi  tenaga  manusia  di  dalam  proses  pembangunan,  yang kemudian dikenal dengan istilah Invesment in Human Capital . Teori ini didasari
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
pertimbangan  bahwa  cara  yang  paling  efisien  dalam  melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya.  Selain  itu  dihipotesiskan  pula  bahwa  faktor  utama  yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat.
Pendidikan  masyarakat  diawali  dari  pendidikan  dasar.  Pendidikan dasar  adalah  jenjang  pendidikan  formal  yang  mendasari  pendidikan menengah  dan  tinggi,meliputi  SD/MI  dan  SMP/MTS.  Jenjang  pendidikan ini berperan untuk mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, lanjut studi, dan  persiapan  karier.  Pendidikan  dasar  masih  memiliki  sejumlah  masalah berkenaan  dengan  mutu  proses  dan  hasil  pendidikan,  jumlah  dan  sebaran guru, kinerja dan efektivitas penggunaan waktu belajar, biaya, dan sarana – prasarana pendidikan.
Pendidikan  dasar  bertujuan  membangun  landasan  bagi berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,.  Kritis,  kreatif,  inovatif,  mandiri,  percaya  diri,  dan  menjadi  warga Negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengikuti pendidikan  lebih  lanjut  sejalan  dengan  pencapaian  tujuan  pendidikan nasional (Pasal 12 Ayat 2)
Fungsi dan tujuan pendidikan dasar tersebut sejalan dengan keadaan sosial-budaya  serta  tingkat  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat Indonesia.  Pada  dasarnya  di  Indonesia  tujuan  pendidikannya  lebih mengedepankan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Jenjang pendidikan dasar  berada pada usia sekitar 6 sampai dengan 15 tahun, anak pada usia ini mengalami perkembangan fisik dan motorik yang sangat cepat.

## B. Pengertian Manajemen.
Sebelum  mengetahui  bagaimana  pengaruh  manajemen  terhadap mutu  dan  organisasi,  alangkah  baiknya  kita  telusuri  dulu  makna  dari manajemen itu sendiri.
Pada  saat  ini  manajemen  sudah  banyak  dikenal  di  kalangan  masyarakat secara  luas.  Setiap  organisasi  baik  yang  mencari  keuntungan  maupun lembaga sosial hampir semuanya menyadari pentingnya manajemen.
Kata manajemen menurut asal katanya (etimologis ) berasal dari bahasa latin, manusagere . Manus berarti  tangan,sedangkan  agere  berarti melakukan.Digabungkan  menjadi  kata  kerja Managere yang  artinya menangani .Managere diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  dalam  bentuk kata kerja to manage ,dengan kata benda Management , manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
Menurut Nur Aedi (2012:26) Manajemen adalah keseluruhan proses untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain yang dilakukan oleh dua  orang  atau  lebih  untuk  mencapai  suatu  tujuan  bersama  yang  telah ditentukan  atau  diputuskan  sebelumnya.  Dengan  demikian  dapat  pula dikatakan  bahwa  manajemen  merupakan  alat  pelaksana  Organisasi. 1 Sedangkan  ilmu  manajemen  dapat  diberikan  suatu  pengertian  yang  cukup sederhana  yaitu  suatu  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  cara  mencapai suatu  tujuan  dengan  efektif  serta  efisien  dengan  menggunakan bantuan/melalui orang lain”. 2 Yang dimaksud menggunakan bantuan/melalui  orang  lain  adalah  dapat  berupa  bantuan  orang  lain  dalam wujud fikiran, tenaga serta dapat pula intuisinya.
C. Definisi Mutu. Pengertian  mutu sendiri  menurut  Deming  ialah  kesesuaian  dengan kebutuhan.  Sedangkan  menurut  Juran,  mutu  ialah  kecocokan  dengan kebutuhan. Sallis  (2003)  mengemukakan  bahwa  mutu  adalah  konsep yang absolut dan relatif.  Mutu yang absolut adalah mutu yang mempunyai idealisme  tinggi  dan  berstandar  tinggi  yang  harus  dipenuhi,  dengan  sifat produk  bergengsi  yang  tinggi.  Sedangkan  mutu  relatif  adalah  sebuah  alat yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi standar yang telah dibuat.
Telah diketahui bahwa Lembaga Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang  melayani  konsumen  berupa  murid,  siswa  mahasiswa  dan  masyarakat umumyang dikenal sebagai stakeholder. 3 Mereka membutuhkan layanan dari lembaga  pendidikan.  Sedangkan  guru  adalah  orang  pertama  yang ditampilkan  mewakili  lembaga  tersebut  dalam  hal  mutu  pendidikan.  Di dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  perlu  adanya  perbaikan  mutu berkelanjutan (Continuos  quality  improvement) ,merupakan  suatu  formula  atau pendekatan  yang  seharusnya  menjadi  salah  satu  paradigma  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Melalui pendekatan perbaikan mutu berkelanjutan di harapkan dapat mengatasi  masalah  rendahnya  mutu  pendidikan  yang  tidak  hanya mengandalkan  pendekatan  yang  bersifat  konvensional,melainkan  di butuhkan  suatu  pendekatan  dalam  rangka  optimalisasi  sumber  daya  dan
1 Nur  Aedi ,  Dasar-dasar  manajemen  pendidikan, (Bandung:CV.Pustaka  Cendekia Utama,  2012), hlm. 26 2 Djati  Julitriarsa,  John  Suprihanto,  Cet.  Ketiga,  1998,  “ Manajemen  Umum” , (Yogyakarta: BPFE), hlm. 1 3 Buchari Alma & Ratih Hurriyati, Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan (Fokus pada mutu dan layanan Pendidikan ).(Bandung:CV Alfabeta,2008).hlm.30
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
sumber  dana.Hal  itu  dimaksudkan  untuk  mencapai  sasaran  secara efektif,efisien,kreatif  dan  inovatif  yang  berorientasi  kepada  peningkatan mutu (kualitas).Arah pendekatan perbaikan mutu menggiring sekolah untuk mengenal dan mengimplementasikan Total Quality Management (TQM). TQM adalah  manajemen  mutu  terpadu  yang  dilakukan  oleh  setiap  tingkatan manajemen dan bagian dalam sistem kelembagaan/organisasi dengan tujuan memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  terhadap  pelanggan/pemakai (customer) . 4
Konsep  dan  pendekatan  ini  menawarkan  sejumlah  rumusan  yang dapat  dilakukan  dalam  kegiatan  manajemen  yang  berorientasi  kepada peningkatan  mutu  secara  total.Berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  mutu yang  dilakukan  dalam  kegiatan  pengelolaan  sekolah  senantiasa  dihadapkan kepada  persoalan  sejauhmana  mutu  dapat  dicapai.  Selain  itu  dalam meningkatkan  mutu  sekolah,  seorang  pemimpin    harus  menguasai manajemen  pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah dan nilai ekonomi pendidikan dasar.
Menurut Engkoswara (2001:2) manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang  mempelajari  bagaimana  menata  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana tujuan yang disepakati bersama.  Karena  itu,  agar  proses  penyelenggaraan  organisasi dapat terlaksana  secara  efektif,  maka  penataan  berbagai  sumberdaya  pendidikan dan penciptaan suasana yang kondusif harus dilakukan. Untuk itu, pemimpin pendidikan harus menguasai wilayah kerja manajemen pendidikan
perorangan Garapan Fungsi SDM SB SFD Perencanaan X Pelaksanaan X Pengawasan X Kelembagaan Gambar
Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan (Engkoswara, 2001: 2)
4 Nanang  Fattah ,  konsep  Manajemen  Berbasis  sekolah  (MBS)  dan  Dewan  Sekolah, (Bandung:Pustaka  Bani quraisy,  2003), hlm.107.
TPP
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
D.  Nilai Ekonomi dari Pendidikan Dasar Ilmu  Ekonomi  menanyakan  barang  apa  ( What )  yang  akan diproduksi, bagaimana ( how ) barang dan jasa itu diproduksi,dan untuk siapa (for  whom) barang  dan  jasa  itu  diproduks ) . 5 Fangerlind,  Ingemar  dan  Saha (1983)  mengemukakan  bahwa teori  human  capital pertama  sekali diperkenalkan  oleh  Theodore  Shult  (1960)  dalam  tulisannya  yang  bertema Invesment  in  human  capital, ia  menyatakan  bahwa  pendidikan  tidak  boleh diartikan  sebuah  “konsumsi”  tetapi  pendidikan    harus  diartikan  sebagai ”investasi”  produktif.  Investasi  pendidikan  adalah  pembiayaan  modal pengadaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,dan  biaya  pegelolaan  yaitu pembiayaan guru,pegawai, PBM dan KBM,administrasi dan tata usaha, dan pemeliharaan termasuk perawatan inventaris dan sarana lainnya.
Teori  human  capital mengasumsikan  bahwa  pendidikan  formal merupakan  instrumen  terpenting   untuk  menghasilkan  masyarakat  yang memiliki  produktifitas  yang  tinggi.   Menurut  teori  ini  pertumbuhan  dan pembangunan  memiliki  2  syarat,  yaitu;  1    Adanya  pemanfaatan  teknologi tinggi secara efisien.
2. Adannya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Sumber daya manusia seperti itu dihasilkan melalui proses pendidikan. Hal  inilah  yang  menyebabkan teori  human  capital percaya  bahwa  investasi dalam  pendidikan  sebagai  investasi  dalam  meningkatkan  produktivitas masyarakat.
Asumsi  dasar  yang  melandasi  keharusan  adanya  hubungan  pendidikan dengan  penyiapan  tenaga  kerja  adalah  bahwa  pendidikan  diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengatahuan untuk bekerja. Dengan kata  lain,  pendidikan  menyiapkan  tenaga-tenaga  yang  siap  bekerja.  Namun demikian pada kenyataannya tingat pengangguran di hampir seluruh negara bertambah sekitar 2 % setiap tahunnya (World Bank:1980).
Terjadinya pengangguran bukan disebabkan tidak berhasilnya proses pendidikan,  namun  pendidikan  tidak  selalu  harus  menghasilkan  lulusan dengan  jenis  pekerjaan  tertentu.  Sekolah  memang  dapat  menghasilkan tenaga  kerja  dengan  keterampilan  tertentu,  tetapi  sekolah  bukan  satu- satunya tempat dimana keterampilan itu dapat dicapai.
Menurut  Syaiful  Sagala  (2009:6)  Pendidikan  adalah  proses pengubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan
5 Nanang Fattah , Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,  2004), hlm.11.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih
Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
sebagai  layanan  belajar. 6 Jadi  Ekonomi  Pendidikan  adalah  studi  tentang bagaimana  orang-orang  dan  masyarakat,  memilih  dengan  atau  tanpa memakai  uang,  memilih  untuk  memanfaatkan  sumber-sumber  daya produksi  yang  langka  untuk  menghasilkan  berbagai  tipe  pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter dan seterusnya terutama  melalui  persekolahan  formal  selama  rentang  waktu  tertentu,  dan untuk mendistribusikan mereka, kini dan pada masa depan, kepada berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat. 7
Terdapat berbagai macam faktor untuk mengukur bagaimana pertumbuhan  ekonomi  diukur  dengan  baik.  Diantara  ukuran- ukuran tersebut, diantaranya:
1.  Pendapatan per-kapita
2.  Perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industry
3.  Konsumsi  energi   atau  pemakaian  barang  berteknologi  tinggi seperti mobil, telepon, televisi.
Dengan demikian kriteria untuk menilai keberhasilan pembangunan:
1.  Peningkatan  dalam  efisiensi  sistem  produksi  masyarakat  yang diukur dengan GDP dan GNP.
2. Kepuasaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.  Pencapaian  tujuan-tujuan  oleh  berbagai  kelompok  dalam masyarakat,  yang  dikaitkan  dengan  penggunakan  sumber  daya yang terbatas.
Pola keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan berbeda sesuai dengan karakteristik khas setiap negara. Secara ringkas tampak berikut ini:
a. Negara Kapitalis vs Negara Sosialis.
Ekonomi  di  negara  kapitalis  mengasumsikan  bahwa  model produksinya  bebas  dari  intervensi  pemerintah  dan  mensyaratkan  adanya kompetisi  terbuka  di  dalam  pemasaran.  Hubungan  antara  pendidikan  dan pertumbuhan  ekonomi  sangat  erat  dan  pendidikan  merupakan  suatu  hal yang diperlukan. Ekonomi di negara sosialis, memiliki konteks yang berbeda dalam  mengitepretasikan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan. Pemerintah memiliki peranan di dalam mengontrol jalannya proses produksi dan  pemasaran.  Kaitan  antara  pendidikan  dengan   pertumbuhan  ekonomi dan pembangunan seolah tidak terlihat karena  pembangunan sangat diatur oleh negara, bukan ditentukan oleh masing-masing warga negara.
6 Syaiful  Sagala ,  Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan, (Bandung:CV.Alfabeta,  2009), hlm.6
7 Syaiful Sagala , Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: CV.Alfabeta,  2009), hlm.210
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
b. Negara Industri vs Non-Industri.
Di  Amerika  Serikat  yang  sudah  maju,  persentase  pekerja  yang bekerja di sektor industri sebesar 33 % dan di bidang jasa/service sebesar 66 %. Di Meksiko persentase di sektor yang sama adalah 23 % dan 33 %. Di negara maju, penduduknya memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, pemakaian  teknologi  yang  canggih,  konsumsi  energi  yang  lebih besar dibandingkan  negara  kurang  berkembang.  Di  negara  maju  memiliki akumulasi modal yang lebih besar, sebagai akibat dari kelebihan pendapatan setelah  dikurangi  kebutuhan  konsumsi,  sehingga  jumlah  tabungan  semakin lebih besar dan pada akhirnya akan diinvestasikan lagi pada sistem ekonomi yang  telah  berjalan.  Hubungan  antara  pendidikan  dan  pembangunan  di negara maju sangat jelas dilihat dari adanya perubahan karakteristik individu yang  berkaitan  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi.  Di  negara  non- industri,  perekonomiannya  sangat  tergantung  kepada  sektor  pertanian sehingga  persentase  tenaga  kerjanya  lebih  banyak  yang  bekerja  di  sektor non-industri.
Jelas  bagaimana  pentingnya  analisis  kontribusi  pendidikan  dalam pembangunan.  Salah  satu  alasan  banyaknya  kontroversi  tentang  kaitan antara  pembangunan  dan  pendidikan  disebabkan  karena  sedikit  sekali kebijakan  pendidikan  yang  dimonitor  benar-benar  dan  juga  dievaluasi hasilnya.  Analisis  terhadap  pendidikan  biasanya  bersifat  ex-post  fakto, artinya data diperoleh dari kejadian-kejadian yang telah lampau. Sebenarnya konsep  bagaimana  pendidikan  itu  harus  dievaluasi  harus  dikembangkan sejak  tujuannya  ditetapkan.  dengan  memperhatikan  kerangka  berpikirnya dan  metodologinya.  Metode  yang  sering  dipakai  dalam  penelitian  evaluasi adalahl linear regresion and the educational production.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  untuk  membicarakan  lebih lanjut  kontribusi  pendidikan  terhadap  pembangunan  harus  ditemukan kriteria-kriteria  atau  ukuran-ukuran  pertumbuhan  atau  hasil  pembangunan. Dari  uraian  di  atas,  maka  dapatlah  dirumuskan  ukuran-ukuran  sebagai berikut.:
a) Teknologi tinggi dan sumberdaya yang mengoperasikannya
b) Pendapatan per-kapita
c) Perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industry
d) Konsumsi energi  atau pemakaian barang berteknologi tinggi
e) Peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP
f) Kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
g) Pencapaian  tujuan-tujuan  oleh  berbagai  kelompok  dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan penggunakan sumber daya yang terbatas.
Berdasarkan  ukuran  tersebut  di  atas,  maka  untuk  mengetahui keterkaitan  antara  pendidikan  dan  pembangunan  diperlukan  data  sebagai berikut.
Pendidikan,  yang  meliputi  partisipasi  pendidikan  untuk  setiap  jenis  dan jenjang  pendidikan.  Pendapatan  nasional,  baik  dalam  bentuk  Pendapatan Nasional  Bruto,  Pendapatan  Domestik  Bruto,  maupun  Pendapatan Perkapita Perubahan peta ketenagakerjaan, dengan rentangan pertanian-jasa- industri Konsumsi energy Konsep Investasi dalam Pendidikan. Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan,  baik  berupa  uang atau  modal  maupun  dalam  bentuk  barang  atau  jasa.  Kenneth  J.  Arrow (1962) mengemuikakan bahwa istilah investasi atau investment merupakan alokasi current  resources yang  mempunyai  alternatif  produktif  yang  berguna untuk  pelaksanaan  kegiatan  yang  dapat  menambah  keuntungan  yang diperoleh  di  masa  yang  akan  datang.  Biaya  atau cost suatu  investasi merupakan  keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  dengan  penggunaan  sumber daya  dalam  berbagai  kegiatan  lain.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  investasi merupakan  penanaman  modal  atau  uang  yang  sengaja  dilakukan  untuk mendatangkan  keuntungan  melalui  produk  yang  dihasilkan.  Sementara  itu pendidikan  merupakan  usaha  manusia  untuk  membangun  manusia  itu sendiri dengan segala masalah dan spektrumnya yang terlepas dari dimensi waktu  dan  ruang.  Hal  ini  berarti  bahwa  inti  pendidikan  itu  adalah pembelajaran seumur hidup ( life long learning ), sementara bentuk pendidikan formal,  pendidikan  non  formal  (luar  sekolah)  dan  sebagainya  hanya merupakan  modus  operandi  dari  proses  pendidikan.  Pendidikan  di  sini dimaksud  untuk  meningkatkan  martabat  manusia  agar  mempunyai ketermapilan dan kemampuan sehinggan produktivitasnya meningkat. Oleh sebab  itu  maka  hasil  pendidikan  akan  menjadi  sumber  daya  manusia  yang sangat berguna dalam pembangunan suatu negara.
Investasi  dalam  pendidikan  merupakan  penanaman  modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil  keuntungan  dari  sumber  daya  manusia  yang  dihasilkan  melalui pendidikan  itu.  Dalam  konteks  ini  pendidikan  ini  diapandang  sebagai industri  pembalajaran  manusia,  artinya  melalaui  pendidikan  dihasilkan manusia-manusia  yang  mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  yang sangat  diperlukan  bagi  perekonomian  suatu  negara  untuk  meningkatkan
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
pendapatan  individu  dan  pendapatan  nasional.  Dengan  demikian  maka investasi  dalam  pendidikan  mempunyai  jangka  waktu  yang  panjang  untuk dapat  mengetahui  hasilnya  dan  hasilnya  itupun  tidak  dalam  bentuk keuntungan  lansung,  melainkan  keuntungan  bagi  pribagi  yang  menerima pendidikan dan bagi negara.
Sebagai  fungsi  investasi,  pendidikan  memberikan  sumbangan yang  berarti  dalam  kenaikan  tingkat  kehidupan,  kualitas  manusia  dan pendapatan nasional, terutama dalam hal-hal berikut:
a) Proses  belajar  mengajar  menjamin  masyarakat  yang  terbuka  (yaitu masyarakat  yang  senantiasa  beresedia  untuk  mempertimbangkan gagasan-gagasan  dan  harapan-harapan  baru  serta  menerima  sikap dan proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya).
b) Sistem  pendidikan  menyiapkan  landasan  yang  tepat  bagai pembangunan  dan  hasil-hasil  rises  (jaminan  melekat  untuk pertumbuhan  masyarakat  modern  yang  berkesinambungan). Investasi  pendidikan  dapat  mempertahankan  keutuhan  dan  secara konstan  menambah  persediaan  pengetahuan  dan  memungkinkan riset dan penemuan metode serta teknik baru yang berkelanjutan.
c) Apabila  dalam  setiap  sektor  ekonomi  kita  dapatkan  segala  faktor yang  dibutuhkan  masyarakat  kecuali  tenaga  kerja  yang  terampil, maka investasi dalam sektor pendidikan akan menaikan pendapatan perkapita  dalam  sektor  tersebut,  kecuali  bila  struktur  sosial  yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak menguntungkan.
d) Sistem  pendidikan  menciptakan  dan  mempertahankan  penawaran ketermapilan manusia di pasar pemburuhan yang luwes dan mampu mengakomodasi  dan  beradaptasi  dalam  hubungannya  dengan perubahan  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  dan  masyarakat  teknologi modern yang sedang berubah (Komaruddin, 1991: 14).
Investasi  dalam  pendidikan  memusatkan  perhatian  pada  manusia sebagai  sumber  daya  yang  akan  menjadi  modal  ( human  capital )  bagai capital (Gary  S.  Backer,  1962)  berkenaan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang mempengaruhi real  income masa  yang  akan  datang  melalui  penempatan sumber  daya  dalam  bentuk  manusia. Human  capital di  sini  merujuk  pada tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi yang menghubungkan aspek non- ekonomi pendidikan terhadap aspek ekonomi lainnya yang mempunya dua ciri esensial, yaitu:
a) Kualitas  tenaga  kerja  sebagai  suatu  input  produktif  tidak  dapat dibagi dan digunakan secara terpisah.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
b) Kemampuan  tenaga  kerja  tersebut  tidak  dapat  dipindahkan  kepada orang lain.

## E. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Dasar
Kebijakan  desentralisasi  pendidikan  dalam  kerangka  otonomi  daerah menuntut  tanggung  jawab  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  mengatasi permasalahan  pendidikan.  Hambatan  di  bidang  pendidikan  dari  dulu hinggga era otonomi belum bergeser. Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan mutu pengajar yang  kurang  dengan  ketersebaran  yang  tidak  merata.  Akibatnya,  kegiatan belajar-mengajar  yang  mengarah  pada  upaya  perbaikan  hasil  belajar  sulit terwujud. Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan di era otonomi daerah tidak  menunjukkan  perubahan  berarti,  bahkan  cenderung  memburuk. Permasalahan  ini  antara  lain  disebabkan  pengelolaan  APBD  yang  belum sepenuhnya  mendukung  pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan,  sehingga menjadi kendala pencapaian berbagai sasaran programyang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar.
Salah  satu  kebijakan  penting  dalam  meningkatkan  pelayanan pendidikan  di  Jawa  Barat  adalah  penuntasan  wajar  diknas  9  tahun  pada tahun 2008. Dengan berangkat pada angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan  SMP/MTS  tahun  2004  96,12%  dan  60,27%  dan  tahun  2005  APM SD/MI 97059% dan APM SMT/MTS 86,2%.  Penuntasan wajar dikdas 9 tahun sampai dengan 2004-2005 terlihat dari pencapaian pergerakan angka partisipasi yang lambat, terutama di jenjang SMP/MTs, realitas pencapaian APM  SMP/MTs  baru  mencapai  60,27%.  Padahal  jika  mengikuti  standar Depdiknas,  kategorituntas  pertama  jika  APM  berkisar  antara  80%-85%, tuntas  madya  APM  86%-90%,  dan  tuntas  paripurna  antara  96%-100% (Dinas Pendidikan Jabar,2005).
Data  yang  berhasil  dihimpun  dari  berbagai  sumber  menunjukkan bahwa  pada  tahun  2005,  jumlah  anak  usia  sekolah  yang  tidak  menikmati bangku       sekolah sebagai akibat kemiskinan sebanyak 265.000 (20,72%) dari  seluruh  anak  usia  7-15  tahun.  Anak  yang  putus  sekolah  sebanyak 1.278.946 orang (34,8%) dari seluruh anak yng berjumlah 6.745.272 orang. Jumlah  buta  huruf  di  Jawa  Barat  mencapai  216.758  orang  (77,2%).  Anak usia 7-15 tahun yang sudah memiliki kesempatan menikmati bangku sekolah pun  tidak  terjamin  bisa  mendapatkan  kualitas  pelayanan  yang  memadai karena  lebih  dari  50%  sekolah  dasar  dan  menengah  negeri  di  Jawa  Barat masih berkutat pada permasalahan kekurangan guru dan keterbatasan sarana danprasarana penunjang kegiatan belajar-mengajar.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
Jawa  Barat  pada  tahun  2005,  masih  kekurangan  guru  81.000  orang diantaranya  48.000  guru  sekolah  dasar  (SD)  atau  59%,  24.000  guru  SLTP atau  30%.  Bangunan  sekolah  yang  rusak  di  Jawa  Barat  47.000  buah,  di antaranya 43.000 bangunan sekolah dasar (SD) dan 3.000 bangunan SLTP (Pikiran rakyat, 2005). Masih belum optimalnya pelayanan pendidikan dasar di  Jawa  Barat  tersebut  diantaranya  tidak  terlepas  dari  besaran  alokasi anggaran pendidikan, baik dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Realitasnya  pemerintah  daerah  tidak  konsisten  dengan  ketentuan pemenuhan  anggaran  pendidikan  20%  dari  APBD.  Contohnya,  APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun yang 2005 sebesar Rp.4.131.349.788.522,15, adapun  anggaran  Dinas  Pendidikan  Jawa  Barat  sebesar  Rp.359.598.068,20 berkisar 8,7%. Pada tahun 2006 anggaran sektor pendidikan baru mencapai 7,8%  dari  total  APBD.  Demikian  pula  APBD  kabupaten/kota  masih  jauh dari harapan.
Beragam  persoalan  krusial  dalam  pembangunan  pendidikan  di  Jawa Barat,  salah  satunya  bermuara  pada  lemahnya  implementasi  kebijakan anggaran  dalm  bentuk  peaturan  daerah  tentang  APBD,  sebagai  produk bersama antara eksekutif dan legislatif. Perhatian lembaga-lembaga tersebut belum  sepenuhnya  berpihak  pada  kepentingan  pelayanan  pendidikan masyarakat.  Faktanya  meskipun  UU  mengamanatkan  bahwa  anggaran pendapatan  harus  menyentuh  angka  20%,  namun  dalam  implementasinya masih jauh dari harapan.
Berdasarkan penelitian, kebijakan anggaran yang digulirkan pemerintah daerah dalam upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun belum optimal dan memberikan  kepuasan  pada  masyarakat  selaku  stakeholders  penerima layanan.  Mencermati  besaran  alokasi  anggaran  pendidikan  baik  APBD kabupaten/kota hingga tahun 2005 dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a) Pertama,  alokasi  anggaran  pendidikan  masih  belum  memenuhi amanat  konstitusi  UUD  1945  dan  UU  Sisdiknas  20/2003  minimal 20% dari volume APBN dan APBD.
b) Kedua, dilihat dari proporsi anggaran, belum memadainya anggaran sektor pendidikan menjadi salah satu kendala akselerasi pencapaian wajar 9 tahun.
c) Ketiga,  dilihat  dari  strukur  anggaran,  dalam  implementasinya, khususnya  anggaran  program  pendidikan  dasar  masih  terdapat anggaran  pegawai  yang  memengaruhi  besaran  anggaran  program sehingga mengurangi pembiayaan langsung (direct cost) pada satuan
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
pendidikan  (sekolah).  Oleh  karena  itu,  alokasi  anggaran  untuk program pendidikan menjadi berkurang.
d) Keempat,  dalam  konteks  pelayanan,  dilihat  dari  struktur,  format anggaran,  program  dan  alokasi  anggaran,  dapat  dikatakan  bahwa kebijakan  anggaran  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Jawa Barat  belum  mencerminkan  keberpihakan  pemerintah  daerah terhadap kepentingan publik, dalam hal ini pelayanan pendidikan. Belum optimalnya kebijakan anggaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan  pendidikan  dasar  disebabkan  enam  faktor  yang  menentukan implementasi  kebijakan  publik.  Masing-masing  faktor  tersebut  memiliki kelemahan (belum terimplementasi semestinya), padahal dari hasil penelitian faktor  tersebut  memiliki  kelemahan  (belum  terimplementasi  semestinya), padahal  dari  hasil  penelitian  faktor  tersebut  menunjukkan  pengaruh  yang signifikan  yakni,  kondisi  sosial-ekonomi  dan  politik  (17,4%),  standar  dan tujuan  (15,4%),  sumber  daya  (12,6%),  sikap  pelaksana  (11,3%),  struktur birokrasi (10,9%), dan komunikasi antar organisasi (6,6%).
Berpijak  pada  hasil  penelitian,  faktor  penting  dalam  upaya memajukan  pendidikan  di  Jawa  Barat  terletak  pada  faktor  kondisi  sosial, ekonomi dan politik. Situasi sosial yang kondusif akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk memperhatikan sektor pendidikan lebih optimal. Sebaliknya,  jika  kondisi  sosial  bergejolak  akan  memalingkan  perhatian pemerintah  dari  sektor  pendidikan  dan  hanya  memfokuskan  kepada perbaikan kondisi sosial.
Kondisi sosial dan ekonomi pada dasarnya lebih banyak ditentukan oleh  faktor  politik.  Apabila  kecenderungan  para  elite  politik  menjadikan pendidikan  sebagai  prioritas  utama,  maka  masalah-masalah  yang  melilit sektor  pendidikan  seperti  alokasi  anggaran  yang  memadai  tidak  akan menjadi masalah. Kuncinya adalah komitmen dan kemauan politik dari para elite penentu kebijakan.
Terkait  dengan  faktor  standar  dan  tujuan  pada  implementasi kebijakan  anggaran,  berbagai  program  penuntasan  wajar  dikdas  9  tahun dibuat  seideal  mungkin  oleh  semua  pemerintah  daerah.  Namun,  ketika kebijakan diimplementasikan terjadi ketidaksesuaian. Dalam arti, pencapaian sasaran program tidak didukung dengan alokasi anggaran yang mencukupi, sehingga  menjadi  tidak  efektif.  Padahal  setiap  program  /kegiatan  berikut alokasi  anggarannya  harus  dibuat  berdasarkan  tupoksi,  tingkat  prioritas program,  tujuan,  sasaran,  yang  disertai  dengan  indikator  penilaian  kinerja yang  jelas  dan  terukur.  Dengan  sistem  itu,  seharusnya  setiap  biaya  satuan
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
jenis  pelayanan  dapat  diukur,  sehingga  tercapai  tingkat  efektivitas  dan efisiensi dari setiap jenis program pelayanan.
Penelitian  menemukan  pula  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  di Jawa Barat belum memiliki standar analisis belanja (SAB). Hal ini pula yang menyebabkan  setiap  unit  kerja  memiliki  perbedaan  perkiraan  biaya pendidikan  dasar  yang  harus  dikeluarkan.  Bahkan  bukan  hal  yang  tidak mungkin  akan  terjadi  kecurigaan-kecurigaan  di  antara  stakeholders pendidikan  dasar.  Dalam  penyusunan  anggaran  sektor  pendidikan diperlukan  standar  pelayanan  minimal  (SPM).  SAB  dan  standar  biaya pendidikan yang memperhitungkan unit cost setiap jenjang pendidikan.
Ketidakcukupan anggaran dalam membiayai program sangat kentara pada  faktor  sumber  daya.  Semua  sumber  daya  (guru,  gedung  sekolah, peralatan,  dan  fasilitas  penunjang  lainnya)  yang  diperlukan  dalam implementasi  kebijakan  pendidikan  dasar,  khususnya  program  penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan dasar banyak yang belum  terpenuhi  karena  keterbatasan  anggaran.  Hal  itu  terbukti,  misalnya, ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, kuantitas dan kualitas guru baik di tingkat SD maupun SLTP, terutama didaerah pedalaman masih banyak  SD  dan  SMP/MTs  yang  kondisi  bangunannya  sangat memprihatinkan, bahkan tidak sedikit yang sudah ambruk.

## F. Investasi di Bidang Pendidikan Dasar
Investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi  juga  bagi  komunitas  bisnis  dan  masyarakat  umum.  Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas  masyarakat.  Pendidikan  merupakan  jalan  menuju  kemajuan dan  pencapaian  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi.  Sedangkan  kegagalan membangun  pendidikan  akan  melahirkan  berbagai  problem  krusial: pengangguran,  kriminalitas,  penyalahgunaan  narkoba,  dan  welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Memasuki abad  ke-21,  paradigma  pembangunan  yang  merujuk  knowledge-based economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal yaitu: a) Pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b) Kedua,  hubungan  kausalitas  antara  pendidikan  dan  kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid.
c) Ketiga,  pendidikan  menjadi  penggerak  utama  dinamika perkembangan  ekonomi,  yang  mendorong  proses  transformasi
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia  pertama  yang  menjadi  pelopor  pembangunan  perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia  Timur  lain  seperti  Singapura,  China,  Taiwan,  Hongkong,  dan Korea Selatan.

## G. Kontribusi Pendidikan
Sebagai  contoh  kita  akan  melihat  3  negara.  Kontribusi  pendidikan terhadap  pembangunan  ekonomi  dengan  melihat  perbandingan  antara Korea  mewakili  Asia  serta  Kenya  dan  Zimbabwe  mewakili  Afrika.  Pilihan tiga  negara  ini  menarik  karena  semula  Korea,  yang  secara  ekonomi tertinggal, ternyata mampu mengungguli dan kemudian meninggalkan kedua negara Afrika itu.
Beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan perubahan amat signifikan antara ketiga negara berbeda benua itu. Yang-Ro Yoon, seorang peneliti ekonomi Bank Dunia, dalam Effectiveness Born Out of Necessity: A Comparison  of  Korean  and  East  African  Education  Policies  (2003), mengemukakan  sejumlah  temuan  menarik  berdasarkan  observasi  di  tiga negara itu. Pada dekade 1960-an GNP per kapita Korea hanya 87 dollar AS, sementara Kenya 90 dollar AS. Memasuki dekade 1970-an GNP per kapita Korea mulai meningkat menjadi 270 dollar AS, namun masih lebih rendah dibanding Zimbabwe yang telah mencapai 330 dollar AS.
Indikator lain seperti gross savings rate (persentase terhadap GDP) juga menunjukkan, Korea lebih rendah dibanding kedua negara  Afrika itu. Pada pertengahan 1970-an, gross savings rate masing-masing negara adalah: Korea 8 persen, Kenya 15 persen, dan Zimbabwe 14 persen.
Meski  demikian,  dalam  hal  pembangunan  pertanian  Korea  relatif lebih unggul. Sektor pertanian memberi sumbangan terhadap GDP sebesar 37 persen di Korea, 35 persen di Kenya, dan 20 persen di Zimbabwe.
Memasuki  dekade  1980-an,  pembangunan  ekonomi  di  Korea berlangsung amat intensif dan pesat. Bahkan antara periode 1980 dan 1996 dapat  dikatakan  sebagai  masa  keemasan  saat  negeri  gingseng  itu  mampu melakukan transformasi  ekonomi  secara  fundamental.  Pada  tahun-tahun  itu pertumbuhan  ekonomi  Korea  melesat  jauh  meninggalkan  Kenya  dan Zimbabwe.Pada tahun 1996 GNP per kapita Korea telah mencapai 10,600 dollar  AS  (meski  lalu  menurun  menjadi  7.980  dollar  AS  tahun  1998  saat
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih
terjadi  krisis  moneter).  Sedangkan  GNP  per  kapita  Kenya  dan  Zimbabwe masing-masing 320 dollar AS dan 610 dollar AS.
Perbedaan yang signifikan juga terlihat pada gross savings rate yakni 36  persen  di  Korea,  12  persen  di  Kenya,  dan  17  persen  di  Zimbabwe. Pertumbuhan  ekonomi  Korea  yang  mengesankan  ini  terkait  keberhasilan dalam menurunkan angka pertumbuhan penduduk selama tiga dekade: dari 2,7  persen  tahun  1962  menjadi  0,9  persen  pada  1993.  Sementara pertumbuhan  penduduk  di  Kenya  justru  meningkat  dari  3,2  persen  tahun 1965 menjadi 4,2 persen tahun 1980, meski kemudian menurun menjadi 2,6 persen pada tahun 1995.
Tidak  diragukan  lagi,  salah  satu  kunci  keberhasilan  pembangunan ekonomi  di  Korea  adalah  komitmen  yang  kuat  dalam  membangun pendidikan.  Berbagai  studi  menunjukkan,  basis  pendidikan  di  Korea memang  amat  kokoh.  Pemerintah  Korea  mengambil  langkah-langkah ekspansif  antara  1960-an  dan  1990-an  guna  memperluas  akses  pendidikan bagi  segenap  warga  negara.  Program  wajib  belajar  pendidikan  dasar (universal  basic  education)  sudah  dilaksanakan  sejak  lama  dan  berhasil dituntaskan  tahun  1965,  sementara  Indonesia  baru  mulai  tahun  1984. Sedangkan wajib belajar jenjang SLTP berhasil dicapai tahun 1980-an; dan jenjang SLTA juga hampir bersifat universal pada periode yang sama. Yang menakjubkan,  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  juga  mengalami  ekspansi besar-besaran; lebih dari setengah anak-anak usia sekolah pada level ini telah memasuki perguruan tinggi.
Komitmen  Pemerintah  Korea  terhadap  pembangunan  pendidikan itu  tercermin  pada  public  expenditure.  Pada  tahun  1959,  anggaran  untuk pendidikan mencapai 15 persen dari total belanja negara, guna mendukung universal  basic  education  dan  terus  meningkat  secara  reguler  menjadi  23 persen  tahun  1971.  Setelah  program  ini  sukses,  Pemerintah  Korea  mulai menurunkan anggaran pendidikan pada kisaran antara 14 sampai 17 persen dari  total  belanja  negara  atau  sekitar  2,2  sampai  4,4  persen  dari  GNP. Menyadari  bahwa  pendidikan  dasar  merupakan  bagian  dari  public  good, tercermin
pada
social return lebih tinggi dibanding private return, maka Pemerintah Korea mengalokasikan  anggaran  untuk  pendidikan  dasar  jauh  lebih  besar dibanding level menengah dan tinggi.
Penting dicatat, selain faktor basis pendidikan yang lebih kuat, kelas menengah ekonomi di Korea juga terbentuk dengan baik dan mapan. Pada dekade  antara  1960-an  dan  1980-an,  kalangan  pengusaha  Korea  telah
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
membangun hubungan dagang dan membuka akses pasar ke negara-negara kawasan seperti Jepang, bahkan telah menyeberang ke Amerika dan Eropa.
Korea sukses melakukan inovasi teknologi (otomotif dan elektronik) karena  memperoleh  transfer  teknologi  melalui  hubungan  dagang  dengan negara-negara  maju  tersebut. Bercermin  pada  pengalaman  Korea, Pemerintah  Indonesia  harus  mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam upaya  membangun  pendidikan  nasional.  Investasi  di  bidang  pendidikan secara  nyata  berhasil  mendorong  kemajuan  ekonomi  dan  menciptakan kesejahteraan sosial.
Untuk  itu,  investasi  di  bidang  pendidikan  harus  didukung pembiayaan  memadai,  terutama  yang  diperuntukkan  bagi  penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus  menjamin  bahwa  seluruh  anak  usia  sekolah  dasar  akan  memperoleh pendidikan dasar.
Bersamaan  dengan  itu,  akses  ke  pendidikan  menengah  dan pendidikan tinggi juga harus diperluas, guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan.

## H. Kesimpulan
Manajemen  adalah  keseluruhan  proses  untuk  melaksanakan  suatu pekerjaan melalui orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai  suatu  tujuan  bersama  yang  telah  ditentukan  atau  diputuskan sebelumnya.  Dengan  demikian  dapat  pula  dikatakan  bahwa  manajemen merupakan  alat  pelaksana  Organisasi.  TQM  adalah  manajemen  mutu terpadu yang dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen dan bagian dalam sistem kelembagaan/organisasi dengan tujuan  memberikan pelayanan yang memuaskan  terhadap  pelanggan/pemakai  (customer).  Minimnya  anggaran pendidikan,  baik  yang  bersumber  dari  APBD  provinsi  maupun kabupaten/kota  terutama  terkait  dengan  sikap  elite  politik  dalam menentukan  kebijakan  anggaran.  Masih  banyak  para  penentu  kebijakan pemerintah,  baik  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang  memiliki anggapan bahwa pendidikan tidak begitu penting sebab hasilnya sulit diukur dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sesuatu dan tidak berpengaruh  langsung  pada  produksi.  Nilai  Ekonomi  pendidikan  dasar dapat  memberikan  beberapa  keuntungan  diantaranya:  keuntungan  sosial, kontribusi  kepada  ekonomi  nasional,  dan  kontribusi  kepada  ekonomi masyarakat.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013

## Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Sri Winarsih

## DAFTAR PUSTAKA
Ace Suryadi,1999. Pendidikan ,Investasi SDM dan Pembangunan .Jakarta: PT Balai Pustaka.
Becker  G.S.  1993. Human  Capital,  A  theoritical  and  Empirical  Analysis  with Speccial reference to Education. Chicago, University of Chicago Press
Buchari  Alma  &  Ratih  Hurriyati,  2008. Manajemen  Corporate  &  Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan .Bandung : CV alfabeta.
Cohn. Elchanan, 1979. The Economics Of Education, Ballinger Publishing
Engkoswara.  2002. Lembaga  Pendidikan  sebagai  Pusat  Pembudayaan .  Bandung, Yayasan Amal Keluarga
Engkoswara.  2001. Paradigma  Manajemen  Pendidikan  Menyongsong  Ekonomi Daerah. Bandung : yayasan Amal Keluarga.
Dodi Nandika. 2005. Kebijakan Pembangunan Pendidikan 2005-2009. Bandung UPI.
Djati  Julitriarsa,  John  Suprihanto.1998.  “ Manajemen  Umum” ,  (Yogyakarta: BPFE)
Nanang  fattah.2004. Landasan  manajemen  pendidikan .Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nanang  fattah.  2000. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Nanang  fattah,  2003. Konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Dewan Sekolah .   Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
Nur  Aedi,2012. Dasar-Dasar  Manajemen  Pendidikan .Bandung:  Pustaka Cendekia Utama.
LITERASI , Volume. IV, No. 2  Desember 2013
Sri Winarsih Manajemen dan Nilai Ekonomi Pendidikan
Jac Fitz-enz, 2000. The ROI of Human Capital, Measuring the Economic Value of Employee Performance , New York, Amacom
Syaiful Sagala.2008. Administrasi Pendidikan Kontemporer .Bandung: CV Alfabeta
Syaiful Sagala.2009. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan .Bandung: CV Alfabeta.
Tim  Dosen  Jurusan  Administrasi  pendidikan.2005. Pengelolaan  Pendidikan . Bandung: UPI/Universitas Pendidikan Indonesia.