## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Analisis  Kausalitas  Penerimaan  Pajak,  Pengeluaran  Pemerintah  Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Ibrahim Wira Sanjaya 1 , Ali Anis 2
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Wirasanjaya001@gmail.com , alianis2911@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  causality  between  tax  revenue,  government expenditure  and  economic  growth  .  This  type  of  study  is  descriptive  and associative. This study uses panel data  from 1970-2019 covering 33 provinces in  Indonesia.  This  study  uses  the  PVAR  analysis  method  and  uses  Granger Causality Test for causality test with tax revenue, government expenditure and economic growth as  independent variables.  The results of this  study  indicate that:  (1)  There  is  a  one-way  causality  of  the  tax  revenue    variable  on  the government  expenditure  variable;  (2)  there  is  a  one-way  causality  from  the economic growth variable to the government expenditure variable; (3) There is no  causality  between  the  tax  revenue  variable  and  the  economic  growth variable. Keywords: Tax Revenue, Governmnet Expenditure, Economic Growth,Granger Causality Test.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  kausalitas  antara penerimaan  pajak,  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif, penelitian  ini  menggunakan  data panel dari  tahun  2013  sampai  2019  yang mencakup 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan model Panel Vector Autoregression (PVAR) dan uji kausalitas menggunakan Grangger Causality  Test dengan  penerimaan  pajak,  pengeluaran  pemerintah  dan pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  independent    Hasil  penelitian  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa:  (1)  terdapat  kausalitas  satu  arah  dari  variabel penerimaan  pajak  kepada  variabel  pengeluaran  pemerintah;  (2)  terdapat kausalitas  satu  arah  dari  variabel  pertumbuhan  ekonomi  kepada  variabel pengeluaran pemerintah; (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak dan variabel pertumbuhan ekonomi.
Kata  Kunci  : Penerimaan  Pajak,  Pengeluaran  Pemerintah,  Pertumbuhan Ekonomi, Granger Causality Test .

## Kode Klasifikasi JEL: H50, F24

## PENDAHULUAN
Peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  negara berkembang  agar  bisa meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Indonesia  termasuk  kedalam kategori  negara  berkembang  yang  berdasarkan  publikasi World  Bank pada  tahun  2019 Indonesia termasuk kedalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas ( upper middle income country ) dengan GNI per kapita sebesar 4,050 USD di atas batas bawah yang ditetapkan World  Bank yaitu  sebesar  4,046  USD.  Salah  satu  masalah  utama  yang  harus dihindari  oleh  perekonomian  Indonesia  adalah middle  income  trap yang  membuat perekonomian  akan  sulit  tumbuh  dan  usaha  dalam  mencapai  status  negara  berpendapatan tinggi akan menjadi terhambat. Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk keluar dari middle  income  trap dengan  mengoptimalkan  kebijakan  fiskal.  Jhingan  (2016) menjelaskan  bahwa  adanya  kebijakan  fiskal  di  negara  berkembang  memiliki  arti  penting dalam menghadapi permasalahan pembentukan modal yaitu pendapatan dan tabungan per
Info Artikel Diterima: 18 November 2021 Disetujui: 25 November 2021
Terbit daring: 01 Desember 2021
DOI: -
Sitasi: Sanjaya, I, W, & Anis, A (2021). Analisis Kausalitas Penerimaan
Pajak, Pengeluaran Pemerintah
Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan,
3(4)
kapita negara sangat rendah. Orang dengan pendapatan tinggi justru mengkonsumsi barang mewah  dan  menyalurkan  pada  hal  yang  tidak  produktif  dengan  demikian  dibutuhkan kebijakan fiskal agar mengalihkan semua ke jalur yang lebih produktif yang dalam hal ini pajak memiliki peranan penting sehingga dapat membatasi konsumsi swasta dan difokuskan untuk pembentukan modal pemerintah. Modal yang diperoleh dari penarikan pajak akan disalurkan untuk  membiayai  program  pembangunan  ekonomi  dan  investasi  publik  yang  lebih  baik. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan adanya hubungan kausalitas penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.
Dalam kebijkan fiskal, pengeluaran pemerintah juga memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan  ekonomi  dimana  pemerintah  akan  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah melalui  pembangunan  infrastruktur  pendukung  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah  guna  menjalankan kebijakan pendukung pertumbuhan ekonomi. Jhingan (2016) menyatakan bahwa pada negara berkembang  terdapat  perbedaan  kesejahteraan  dan  pendapatan  yang  tinggi  karena  itu dibutuhkan  pengeluaran  pemerintah  untuk  menurunkan  perbedaan  yang  ada.  Pengeluaran pemerintah  pada  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  akan  membantu  dalam  meningkatkan sumber  daya  manusia  sehingga  memberikan  peluang  masyarakat  untuk  memperoleh pekerjaan dan meningkatkan daya beli sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan dan mempercepat  pertumbuhan  ekonomi.  Penerimaan  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah menjadi  fokus  utama  dan  memiliki  hubungan  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Berikut  laju pertumbuhan PDRB provinsi di Indonesia tahun 2011-2020:
Gambar 1.1:  Rata – Rata Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah), 2021
Dari  gambar  1.1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  fluktuasi  dalam  laju  pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi seluruh Indonesia, dalam kurun waktu sepuluh tahun terlihat bahwa terjadi  penurunan  secara  bertahap  dari  tahun  2012  sampai  tahun  2015  sebesar  1,17%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode 2013 – 2015 disebabkan oleh dua hal yaitu adanya  perubahan  kebijakan  moneter  Amerika  Serikat  yang  salah  satunya  menurunkan tingkat  suku  bunga  yang  memberikan  guncangan  kepada  negara Emerging  Market yang menyebabkan capital outflow yang cukup besar dan jatuhnya harga komoditas perkebunan dan  pertambangan  dimana  sebagian  besar  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  berasal  dari ekspor  komoditi  perkebunan  dan  pertambangan.  Namun  pertumbuhan  ekonomi  mulai membaik  secara  bertahap  pada  kurun  waktu  tahun  2016  sampai  pada  tahun  2018  sebesar 0,43% sebelum menurun di tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 3,41%. Adanya penurunan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2019  terjadi  akibat  berbagai  indikator  yang  salah satunya adalah ekonomi global yang meliputi keadaan perang dagang antara AS-China, tensi geopolitik  Timur  Tengah  dan  fluktuasi  harga  komoditas.  Sedangkan  terjadinya  penurunan
6.16 6.16
5.71 5.21 4.99 5.16 5.23 5.43 4.99 -2.02 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P erse ntasi L aju P ertumbuha n Tahun
pada tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif di seluruh perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia dan membawa kontraksi yang sangat buruk dimana terjadi pertumbuhan negatif di seluruh komponen kecuali pengeluaran pemerintah.
Hubungan  kausalitas  penerimaan  pajak  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dijelaskan  oleh Maganya  (2020)  bahwa  pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  struktur  pajak  agar  dapat lebih efisien sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini masyarakat harus membayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas berbagai manfaat yang diterima dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penelitiannya menunjukan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Tanzania.

## TINJAUAN LITERATUR

## 1. Peneriman Pajak
Teori  yang  dikemukakan  Peacock  dan  Wiseman  (1961)  tentang  hubungan penerimaan pajak dari masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang mendasari dengan pandangan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi  pajak,  yaitu  tingkat  dimana  masyarakat  memahami  bahwa  besarnya pemungutan pajak dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah oleh karena itu menurut mereka adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pajak  sebagai  penerimaan  pemerintah  sehingga  meningkatkan  pengeluaran pemerintah,  sehingga  masyarakat  memiliki  kesadaran  bahwa  pemerintah membutuhkan  dana  untuk  membiayai  aktivitas  dan  menyebabkan  masyarakat mempunyai suatu tingkat kesediaan untuk membayar pajak (Mangkoesoebroto, 2001). Sedangkan  menurut  Sudirman  (2011)  menyatakan  bahwa  pajak  dalam kebijakan fiskal menjadi penting karena penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib  pajak  akan  menyebabkan  peningkatan  pendapatan  pemerintah  sehingga pemerintah  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pendapatan.  Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan masyarakat  adalah  karena  meningkatnya  produksi  nasional  yang  didorong  oleh pemerintah.
2. Pengeluaran Pemerintah Dalam  cakupan  makro,  Rostow  dan  Musgrave  mengembangkan  model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan pengeluaran pemerintah menjadi tiga tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap  menengah  dan  tahap  lanjut.  Dimana  pada  tahap  awal,  untuk  memajukan perekonomian membutuhkan investasi besar sehingga pemerintah mengambil peran penyedia prasarana seperti kesehatan, pendidikan transportasi dan sebagainya. Tahap menengah,  pada  tahap  ini  peran  investasi  dari  pemerintah  masih  dibutuhkan  agar memudahkan  perekonomian  mencapai  tahap  tinggal  landas,  namun  pada  tahap  ini peran investasi swasta sudah membesar sehingga menimbulkan kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dengan kualitas yang  lebih  baik  dan  dalam  jumlah  yang  lebih  banyak.  Tahap  lanjut,  pada  tahap  ini peran  pemerintah  beralih  dari  penyedia  prasarana  ke  pengeluaran  untuk  kegiatan sosial  seperti  program  pelayanan  kesehatan,  program  jaminan  pendidikan  dan kesejahteraan hari tua (Mangkoesoebroto, 2001).
3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut  pendapat  Adolf  Wagner  menjelaskan  hubungan  pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yakni mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah  dalam  persentase  terhadap  GNP  negara-negara  Eropa,  Amerika  Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Secara relatif, pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam hukum  Wagner  adalah  dalam  suatu  perekonomian,  apabila  pendapatan  per  kapita meningkat,  secara  relatif  pengeluaran  pemerintah  pun  akan  meningkat.  Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan  yang  semakin  meningkat.  Kecenderungan  ini  oleh  Wagner  disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah ( law of ever increasing state activity ) (Mangkoesoebroto, 2001).
Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:
𝐏 𝐊 𝐏𝐏 𝟏 𝐏𝐏𝐊 𝟏 < 𝐏 𝐊 𝐏𝐏 𝟐 𝐏𝐏𝐊 𝟐 <. . < 𝐏 𝐊 𝐏𝐏 𝐧 𝐏𝐏𝐊 𝐧
P K PP : Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK  : pendapatan per kapita atau GDP/jumlah penduduk 1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menganalisis secara deskriptif dan asosiatif menggunakan model panel vector autoregression  (VAR),  variabel  independent  yang  meliputi  penerimaan  pajak,  pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia, rentang waktu penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara dokumentasi dari dan lembaga resmi yaitu Badan Statistik Indonesia (BPS).
Model yang digunakan dalam persamaan panel VAR sebagai berikut :
𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑖𝑡 = 𝛼 10 + ∑ 𝛼 11 𝑝 𝑘=1 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛼 12 𝑃𝑃 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑝 𝑘=1 ∑ 𝛼 13 𝑃𝐸 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑛 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜇 𝑖𝑡 𝑝 𝑘=1 (1) 𝑃𝑃 𝑖𝑡 = 𝛼 20 + ∑ 𝛼 21 𝑝 𝑘=1 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛼 22 𝑃𝑃 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑝 𝑘=1 ∑ 𝛼 23 𝑃𝐸 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑛 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜇 𝑖𝑡 𝑝 𝑘=1 (2)
𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 𝛼 30 + ∑ 𝛼 31 𝑝 𝑘=1 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛼 32 𝑃𝑃 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑝 𝑘=1 ∑ 𝛼 33 𝑃𝐸 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝑛 𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜇 𝑖𝑡 𝑝 𝑘=1 (3)
Dimana : 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑖𝑡 = Penerimaan pajak 𝑃𝑃 𝑖𝑡 = Pengeluaran pemerintah 𝑃𝐸 𝑖𝑡 = Pertumbuhan ekonomi 𝑖 = Provinsi 𝑡 = Tahun 𝜇 = Error term 𝛼 = Konstanta Definisi Operasional dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Penerimaan Pajak (Y 1 ), merupakan sejumlah dana yang diterima pemerintah daerah provinsi  di  seluruh  Indonesia  melalui  penetapan  kebijakan  perpajakan yang  diukur melalui penerimaan pajak daerah dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Pengeluaran  Pemerintah  (Y 2 ),  marupakan sejumlah  dana  yang  dikeluarkan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dalam menjalankan kinerja dan fungsi yang diukur dalam satuan rupiah.
3. Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 3 ), Merupakan  persentase  peningkatan  nilai  tambah  yang dihasilkan oleh sektor ekonomi dari seluruh provinsi di Indonesia yang diukur melalui produk domestik regional  bruto (PDRB)  atas harga  konstan  yang  dinyatakan  dalam satuan persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Uji Akar Unit (Unit Root Test)
Uji akar unit bertujuan untuk melihat apakah data penelitian ini terdapat unit root atau tidak agar dapat ditentukan stasioneritas suatu variabel penelitian. Pada data panel, uji akar unit menggunakan uji Levin, Lin & Chu dimana data variabel dikatakan stasioner jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Tahap pertama pengujian data di tingkat  level,  apabila  tidak  stasioner  atau  terdapat  unit  root  pada  tingkat  level  maka dilanjutkan ke tingkat first different atau second different. Berikut hasil olahan data dari variabel penelitian.
Tabel 1.2: Hasil Uji Akar Unit Variabel Penerimaan Pajak Pada Tingkat Level
Series: LNY1 Method Statist ic Prob.* *
Levin, Lin & Chu t* - 15.700 7 0.000 0
** Probabilities are computed assuming asympotic normality
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa data variabel penerimaan pajak dengan pengukuran menggunakan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah,  stasioner  pada  tingkat  level  yang dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  Levin,  Lin  &  Chu  t*  yang  lebih  kecil  dari  nilai signifikan 0,05. Dimana nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05.

## Tabel  1.3:  Hasil  Uji  Akar  Unit  Variabel  Pengeluaran  Pemerintah  Pada Tingkat Level
Series: LNY2
Method Statisti c Prob.* * Levin, Lin & Chu t* - 7.6499 1 0.000 0 ** Probabilities are computed assuming asympotic normality
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Dari  tabel  1.3  dapat  dilihat  bahwa  data  variabel  pengeluaran  pemerintah  dengan pengukuran  menggunakan  realisasi  pengeluaran  pemerintah  daerah,  stasioner  pada tingkat level yang dibuktikan dengan nilai probabilitas Levin, Lin & Chu t* yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dimana nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05.

## Tabel  1.4:  Hasil  Uji  Akar  Unit  Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada Tingkat Level
Series: Y3 Method Statist ic Prob.* * Levin, Lin & Chu t* - 21.476 7 0.000 0 ** Probabilities are computed assuming asympotic normality
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Dari  tabel  1.4  dapat  dilihat  bahwa  data  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dengan pengukuran  menggunakan  laju  pertumbuhan  PDRB,  stasioner  pada  tingkat  level  yang dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  Levin,  Lin  &  Chu  t*  yang  lebih  kecil  dari  nilai signifikan 0,05. Dimana nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05.
2. Uji Kointegrasi ( Panel Kointegration Test )
Uji kointegrasi bertujuan untuk melihat apakah data dari variabel yang diteliti terdapat atau  tidak  keseimbangan  jangka  panjang.  Jika  data  dari  variabel  yang  diteliti  tidak terkointegrasi  maka  dapat  dilanjutkan  dengan  model  PVAR,  namun  jika  data
32 JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 4, Desember 2021, Hal 27-42
terkointegrasi  maka  harus  dilanjutkan  dengan  model  PVECM.  Pada  data  panel,  uji kointegrasi menggunakan uji Kao dimana data variabel dikatakan terkointegrasi jika besar dari nilai signifikan 0,05.
Tabel  1.5:  Hasil  Uji  Kointegrasi  Variabel  Penerimaan  Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi
Series: LNY1 LNY2 Y3 t-Statistic Prob. ADF -6.655565 0.0000 Residual variance 0.011108 HAC variance 0.007754

## Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa hasil dari uji kointegrasi ketiga variabel menunjukan nilai  probabilitas  dari  ADF  sebesar  0,0000  yang  lebih  kecil  dari  nilai  signifikan  0,05 sehingga data dari ketiga variabel yang diteliti tidak terkointegrasi.
3. Pemilihan Lag Optimum
Pemilihan lag optimum berguna untuk menentukan jumlah lag yang digunakan dalam penilitan guna mendukung uji kausalitas granger dan estimasi PVAR agar memperoleh hasil  yang  baik.  Pemilihan  lag  optimum  ditentukan  oleh  kriteria  informasi  yang direkomendasikan Final  Prediction  Error (FPE), Akaike  Information  Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), dan Hunnan-Quinn (HQ) dimana informasi lag ditunjukan oleh tanda bintang dan lag yang digunakan adalah lag dengan tanda bintang(*) terbanyak.
Tabel 1.6: Hasil Uji Lag Optimum VAR Lag Order Selection Criteria Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -598.8564  NA 1.831996 9.119036 9.184555 9.145660 1 -29.53189 1104.145 0.000377 0.629271 0.891344*   0.735765* 2 -24.06890   10.34656 0.000397 0.682862 1.141490 0.869227 3 -8.272062   29.20022*   0.000359*   0.579880*   1.235062 0.846116 Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa tanda (*) paling banyak terdapat pada Lag 3 dan Akaike Information Criterion (AIC) menunjukan tanda (*) pada Lag 3 dengan nilai terkecil sebesar 0.579880. Maka dapat disimpulkan bahwa lag 3 merupakan yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian.

## 4. Uji Kausalitas Granger
Uji kausalitas granger bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat  atau  kausalitas  dari  variabel  yang  diteliti.  Hasil  uji  kausalitas  granger  bisa menunjukan hubungan kausalitas satu arah dari satu variabel penelitian kepada variabel lainnya atau menunjukan hubungan kausalitas dua arah antar variabel penelitian. Dalam melakukan  uji  kausalitas  granger  harus  menggunakan  lag  optimum  yang  sudah ditentukan  pada  tahap  sebelumnya,  jadi  uji  kausalitas  granger  dalam  penelitian  ini menggunakan lag ke 3.

## Tabel 1.7: Hasil Uji Kausalitas Granger

## Pairwise Granger Causality Tests
Null Hypothesis: Obs F-Statistic  Prob. LNY2 does not Granger Cause LNY1 132 2.22999  0.0880 LNY1 does not Granger Cause LNY2 2.89650  0.0378 Y3 does not Granger Cause LNY1 132 0.24401 0.8655 LNY1 does not Granger Cause Y3 0.34761 0.7909 Y3 does not Granger Cause LNY2 132 3.10239 0.0291 LNY2 does not Granger Cause Y3 0.67540  0.5687 Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Pada tabel 1.7 menunjukan hasil uji kausalitas granger yang menjelaskan:
1. Output uji kausalitas granger menunjukan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dikarenakan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar 0.0880 > 0.05 dan 0.0378 < 0.05. Dari  hasil  ini  hanya  menunjukan  terdapat  hubungan  kasualitas  satu  arah  dari variabel  penerimaan  pajak  kepada  pengeluaran  pemerintah  dengan  nilai probabilitas sebesar 0.0378 < 0.05.
2. Output uji kausalitas granger menunjukan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah atau satu arah antara variabel penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan  nilai  probabilitas  dari  kedua  variabel  sebesar  0.8655  >  0.05  dan 0.7909 > 0.05.
3. Output uji kausalitas granger menunjukan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah  antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi dikarenakan  nilai  probabilitas  dari  kedua  variabel  sebesar  0.0291  <  0.05  dan 0.5687 > 0.05. Dari hasil ini hanya menunjukan terdapat hubungan kasualitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas sebesar 0.0291 < 0.05.
Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka didapat pembahasan sebagai berikut:
4.1 Kausalitas antara Peneriman Pajak dan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Hal ini diketahui dari nilai probabilitas masing-masing variabel sebesar (0.0880 > 0.05) dan (0.0378 < 0.05). Maka didapat hasil bahwa H 0 ditolak dan H a diterima. Sehingga hipotesis yang diajukan pada  penelitian  ini  ditolak  dengan α  =0,05  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas antara  penerimaan  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah.  Hal  ini  berarti  bahwa  selama periode penelitian tinggi atau rendahnya penerimaan pajak mempengaruhi pengeluaran pemerintah  di  Indonesia  dan  sebaliknya  pengeluaran  pemerintah  tidak mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvianti (2017) yang menunjukan bahwa tidak terdapat kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai 2015. Dimana hanya terdapat hubungan satu arah penerimaan pajak dengan  pengeluaran pemerintah. Kondisi ini  mungkin  ada  kaitannya  dengan  kebijakan  fiskal  ekspnasif  yang  diadopsi  oleh pemerintah    Indonesia.  Dalam  10  tahun  terakhir  ini  memperlihatkan  peningkatan pengeluaran  pemerintah  yang  cukup  signifikan  yaitu  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  11 persen.  Namun  pada  sisi  lain    peningkatan  pengeluaran  pemerintah  tidak  diikuti  oleh
peningkatan  penerimaan  pajak.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sriyana  (2009)  yang  menunjukan  hasil  bahwa  pada  jangka  pendek  terdapat  kausalitas satu  arah  dari peneriman  pajak  kepada pengeluaran  pemerintah  di  Indonesia.  Dimana pemerintah menjalankan kebijakan defisit anggaran dan pemerintah diharapkan mampu memilih  kebijakan  yang  tepat  dalam  penetapan  tarif  pajak  pada  kebijakan  fiskal  yang mendukung hubungan tax-spending Sedangkan hasil yang bertolak belakang ditunjukan oleh  penelitian  Yuki  et  al.  (2006)  bahwa  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari pengeluaran  pemerintah  kepada  penerimaan  pajak  di  Indonesia  dimana  pemerintah harus menganalisis kembali kebijakan yang akan diambil agar pengeluaran lebih efektif dan  efisien  dalam  alokasi  sumber  daya  dan  tidak  menimbulkan  distorsi  dalam perekonomian akibat penerapan tarif pajak pada tingkat tertentu. Tidak  adanya  hubungan  kasualitas  penerimaan  pajak  dan  pengeluaran  pemerintah dikarenakan  penerimaan  pajak  dari  masyarakat  menjadi  sumber  terbesar  dalam penerimaan  pemerintah  dan  langsung  menjadi  dana  untuk  pembiayaan  pengeluaran pemerintah,  sedangkan  peneriman  pajak  yang  disalurkan  kepada  berbagai  kebijakan untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam pengembalian  sehingga  tidak  terdapat  hubungan  dari  pengeluaran  pemerintah  kepada penerimaan  pajak.  Pemerintah  pusat  dalam  RAPBN  2019  sudah  melakukan  berbagai pengeluaran  dan  kebijakan  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  dimana  belanja pemerintah  pusat  difokuskan  pada  peningkatan  sumber  daya  manusia  yaitu  anggaran pendidikan  dan  anggaran  kesehatan  sesuai  dengan  arahan  Bapak  Presiden  RI  namun bentuk pengembalian pada masyarakat selaku penyumbang pajak membutuhkan waktu karena  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  sumber  daya  manusia  merupakan  usaha investasi untuk masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa penerimaan pajak yang meningkat akan membuat pemerintah melakukan  peningkatkan  pada  pengeluaran  guna  menstabilkan  perekonomian  dan membangun  berbagai  infrastruktur  penunjang.  selain  itu  juga  terdapat  faktor  yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti pemerataan pendapatan, jumlah penduduk, dan kepatuhan masyarakat suatu daerah dalam membayar pajak.
4.2 Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diketahui dari  nilai  probabilitas  masing-masing  variabel  sebesar  (0.0291  <  0.05)  dan  (0.5687  > 0.05).  Maka  didapat  hasil  bahwa  H 0 diterima  dan H a ditolak.  Sehingga  hipotesis  yang diajukan  pada  penelitian  ini  ditolak  dengan α  =0,05  bahwa  tidak  terdapat  hubungan kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  berarti bahwa  selama  periode  penelitian  tinggi  atau  rendahnya  pengeluaran  pemerintah  tidak mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  sedangkan  pertumbuhan  ekonomi mempengaruhi  pengeluaran  pemerintah  di  Indonesia.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan ekonomi dimasa lalu maupun masa sekarang.
Hasil  penelitian  diatas  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Novela  Hanifa dan  Hasi  Aimon  (2019)  yang  menunjukan  hasil  bahwa  tidak  terd  apat  hubungan kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  namun terdapat hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah di  Sumatera  Barat  yang  mendukung  hukum  Wagner  dimana  ketika  pertumbuhan meningkat  akan  mendorong  pengeluaran  pemerintah  dalam  upaya  mancapai  stabilitas dalam  perekonomian.  Hal  ini  juga  dikuatkan  oleh  penelitian  Linda  (2016)  dimana terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran langsung  dan  tidak  langsung  pemerintah  di  provinsi  Riau  yang  disebabkan  oleh peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  menyebabkan  terjadinya  peningkatan permintaan  barang  publik  sehingga  pemerintah  berupaya  melakukan  pengeluaran. Pemerintah  juga  harus  menjalankan  fungsi  distribusi  dalam  usaha  pemerataan pertumbuhan  ekonomi  berupa  subsidi  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  serta kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan. namun dampak dari pengeluaran tersebut
membutuhkan waktu yang lama untuk berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terdapat kausalitas dari pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudarsono  (2015)  menunjukan  hasil  yang  berbeda dimana  pada  negara  yang  tergabung  dalam  OKI  terdapat  kausalitas  satu  arah  dari pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi di Iran, Nigeria dan Tunisia yang mendukung  teori  Keynes  namun  terdapat  juga  kausalitas  satu  arah  dari  pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah di tujuh negara anggota OKI lainnya sehingga mendukung  teori  wagner,  dalam  penelitian  ini  kausalitas  satu  arah  dari  pertumbuhan ekonomi kepada pengeluaran pemerintah lebih dominan dalam sebuah perekonomian. Tidak  adanya  hubungan  kausalitas  pengeluaran  pemerintah  dengan  pertumbuhan ekonomi  dikarenakan  dalam  usaha  pemerintah  melakukan  pengeluaran  pada  berbagai kebijakan masih belum tepat sehingga belum memiliki hubungan kepada pertumbuhan ekonomi.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan  kepada  pengeluaran pemerintah karena peningkatkan pada pertumbuhan ekonomi akan membawa pengaruh kepada  pengeluaran  pemerintah  guna  mengimbangi  pertumbuhan  ekonomi  dengan berbagai  kebijakan  dan  melakukan  pembangunan  berbagai  infrastruktur  penunjang pertumbuhan  ekonomi.  Pada  statistik  keuangan  pemerintah  provinsi  tahun  2013-2016 dan  2016-2019  menunjukan  fokus  pengeluaran  pemerintah  daerah  pada  pengeluaran barang dan jasa serta pengeluaran pegawai dimana hal ini bersifat investasi pada sumber daya  manusia  dan  berbagai  barang  dan  jasa  penujang  sehingga  membutuhkan  waktu dalam memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hukum wagner  yang  melakukan  penelitian  di  negara-negara  eropa  dimana  dalam  suatu perekonomian,  ketika  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  akan  menyebabkan kecenderungan peningkatan pengeluaran pemerintah guna menstabilkan perekonomian. Namun  hasil  penelitian  tidak  sesuai  dengan  model  Rostow  dan  Musgrave  yang menyatakan  bahwa  pada  tahap  awal  pembangunan,  negara  menjadi  pelopor  berbagai kebijakan  pembangunan  guna  investasi  awal  sehingga  dalam  sebuah  perekonomian tergantung pada pengeluaran pemerintah.

## 4.3 Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas  antara  penerimaan  pajak  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  diketahui  dari nilai probabilitas masing-masing variabel sebesar (0.8655 > 0.05) dan (0.7909 > 0.05). Maka didapat hasil bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga hipotesis yang diajukan pada  penelitian  ini  ditolak  dengan  α  =0,05  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas antara  penerimaan  pajak  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  berarti  bahwa  selama periode  penelitian  tinggi  atau  rendahnya  penerimaan  pajak  tidak  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  dan  pertumbuhan  ekonomi    tidak  mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Ozmen et al. (2020) yang menunjukan bahwa penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan kausalitas di Turki, hal ini terjadi karena penerimaan pajak merupakan sumber utama  dalam  pembiayaan  pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  langsung  pada pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  juga  dikuatkan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hidayah et al. (2018) yang menunjukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dimana peneriman pajak meningkat namun pengaruh dari peningkatan tersebut harus disalurkan melalui  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat  akan meningkatkan pendapatan masyarakat namun pengaruh terhadap penerimaan pajak juga tergantung pada beberapa faktor seperti kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan transparansi informasi perpajakan. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gurdal  et  al.  (2021) bertolak  belakang  dimana pada penelitian di negara yang tergabung dalam G7 terdapat kausalitas penerimaan pajak dan  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  di  negara  Jepang  terdapat  kausalitas  satu  arah  dari penerimaan  pajak  kepada  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah  diminta  untuk memperhatikan  kebijakan  perpajak  guna  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang
36 JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 4, Desember 2021, Hal 27-42
berkelanjutan. Sedangkan di negara AS, Inggris dan Italia terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada peneriman pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita msyarakat akan mendorong peningkatan peneriman pajak yang dibayarkan  masyarakat  dan  penyesuaian  kebijakan  perpajakan  guna  menstabilkan perekonomian.
Tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan pertumbuhan  ekonomi  disebabkan  oleh  penerimaan  pajak  dari  masyarakat  tidak memberikan  dampak  langsung  pada  pertumbuhan  ekonomi  karena  penerimaan  pajak yang  menjadi sumber  utama  penerimaan  pemerintah  harus disalurkan  terlebih dahulu melalui  pengeluaran  pemerintah  berupa  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dan subsidi  sehingga  dampak  yang  dirasakan  membutuhkan  waktu,  oleh  karena  itu penerimaan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  langsung  pada  pertumbuhan  ekonomi sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  kepada penerimaan  pajak  karena  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  diiringi  dengan pemerataan pendapatan sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyarakat pada daerah tertentu atau pada sektor ekonomi tertentu selain itu  ada faktor  lain  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  seperti  jumlah  penduduk,  tingkat kemisikinan  dan  kepatuhan  membayar  pajak.  Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan model yang dikemukakan Sudirman dimana penetapan tarif pajak pada tingkat tertentu akan meningkatkan penerimaan negara sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pendapatan nasional.
5. Estimasi Panel Vector Aautoregression (PVAR)
Pada tahap sebelumnya sudah dilakukan uji kointegrasi dan menunjukan hasil tidak terdapat  kointegrasi  pada  data  variabel  sehingga  estimasi  akan  menggunakan  model PVAR. Model PVAR digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang diteliti yang  diketahui  dengan  membandingkan  nilai  t-statistik  hasil estimasi  terhadap  nilai  t- tabelnya.  Nilai  t-tabel  diuji  dengan  membandingkan  t-tabel  dengan  t-statisktik  dan melihat nilai signifikan dari hasil pengolahan data yang diperoleh dengan 𝛼 = 0.05 dalam penelitian  ini.  Dengan  df  =  n-k,  n  merupakan  banyak  data  dan  k  merupakan  jumlah variabel  sehingga  diperoleh  df  =  132-3  =  129,  maka  nilai  t-tabelnya  sebesar  1.65675 dengan  syarat  apabila  nilai  t-statistik  sama  atau  besar  dari  nilai  t-tabel  maka  bernilai positif.
Tabel 1.8: Hasil Estimasi Panel VAR Vector Autoregression Estimates LNY1 LNY2 Y3 LNY1(-1) 1.062770   0.164750   2.962066 (0.10188)   (0.10875)   (3.26067) [ 10.4316]  [ 1.51499]  [ 0.90842] LNY1(-2) -0.442559  -0.108893  -2.873597 (0.12801)   (0.13663)   (4.09684) [-3.45733]  [-0.79698]  [-0.70142] LNY1(-3) 0.342515  -0.022365   0.607632 (0.07871)   (0.08401)   (2.51899) [ 4.35183]  [-0.26622]  [ 0.24122] LNY2(-1) 0.048728   0.818485   0.140258 (0.08247)   (0.08803)   (2.63942) [ 0.59086]  [ 9.29812]  [ 0.05314] LNY2(-2) 0.046837   0.102367   0.656875 (0.09846)   (0.10509)   (3.15107)
[ 0.47572]  [ 0.97408]  [ 0.20846] LNY2(-3) -0.051668   0.030480  -1.939640 (0.07568)   (0.08078)   (2.42212) [-0.68272]  [ 0.37732]  [-0.80080] Y3(-1) 0.001761   0.003248   0.269386 (0.00289)   (0.00308)   (0.09249) [ 0.60927]  [ 1.05310]  [ 2.91260] Y3(-2) -2.83E-06   0.008454   0.068404 (0.00362)   (0.00387)   (0.11601) [-0.00078]  [ 2.18491]  [ 0.58961] Y3(-3) 0.001832  -0.004726   0.007267 (0.00348)   (0.00371)   (0.11123) [ 0.52723]  [-1.27413]  [ 0.06533] C 0.182564   0.107211 5.919696 (0.14902)   (0.15907)   (4.76948) [ 1.22508]  [ 0.67400]  [ 1.24116] R-squared 0.995632   0.989268   0.159721 Adj. R-squared 0.995310   0.988476   0.097733 Sum sq. resids 0.847807   0.965938   868.4272 S.E. equation 0.083362   0.088980   2.668006 F-statistic 3089.867   1249.535   2.576645 Log likelihood 145.8618   137.2523  -311.6361 Akaike AIC -2.058513  -1.928065   4.873274 Schwarz SC -1.840118  -1.709671   5.091668 Mean dependent 21.23892   15.65254   5.215833 S.D. dependent 1.217235 0.828891   2.808790 Determinant  resid  covariance (dof adj.) 0.000288 Determinant resid covariance 0.000228 Log likelihood -8.272062 Akaike information criterion 0.579880 Schwarz criterion 1.235062
Sumber   : Olahan Data Eviews 9, 2021
Berdasarkan  tabel  1.8  menunjukan  bahwa  variabel  penerimaan  pajak  pada  lag  1 memiliki  pengaruh  positif  terhadap  dirinya  sendiri  dengan  nilai  t-statisitk  sebesar 10.4316,  namun  tidak  berpengaruh  positif  atau  negatif  terhadap  variabel  pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pada lag 2 variabel penerimaan pajak memiliki pengaruh  negatif  terhadap  dirinya  sendiri  dengan  nilai  t-statisitik  sebesar  -3.45733, namun  tidak  memiliki  pengaruh  positif  atau  negatif  terhadap  variabel  pengeluaran pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pada  lag  3  variabel  penerimaan  pajak berpengaruh  positif  terhadap  dirinya  sendiri  dengan  nilai  t-statistik  sebesar  4.35183, namun  tidak  memiliki  pengaruh  positif  atau  negatif  terhadap  variabel  pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
Variabel  pengeluaran  pemerintah  pada  lag  1  berpengaruh  positif  terhadap  dirinya sendiri  yang  ditunjukan dengan  nilai  t-statistik  sebesar  9.29812  namun  tidak  memiliki pengaruh  positif  atau  negatif  terhadap  variabel  penerimaan  pajak  dan  pertumbuhan ekonomi. Pada lag ke 2 dan 3, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif
38 JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 4, Desember 2021, Hal 27-42
atau  negatif  kepada  dirinya  sendiri,  variabel  penerimaan  pajak  dan  pertumbuhan ekonomi.
Variabel pertumbuhan ekonomi pada lag 1 memiliki pengaruh positif terhadap dirinya sendiri  yang  dibuktikan dengan  nilai  t-statistik  sebesar  2.91260,  namun tidak  terdapat pengaruh  positif  atau  negatif  kepada  variabel  penerimaan  pajak  dan  pengeluaran pemerintah.  Pada  lag  2,  variabel  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukan dengan nilai t-statistik sebesar 2.18491, namun tidak terdapat pengaruh kepada variabel penerimaan pajak dan dirinya sendiri. Pada  lag  3  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  pertumbuhan  ekonomi  kepada  dirinya sendiri, variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.
6. Uji Stabilitas
Uji stabilitas bertujuan untuk melihat kestabilan model PVAR sebelum melakukan uji impuls response function (IRF) dan variance decomposition (VD) agar hasil analisis IRF dan VD bisa dikatakan valid. Model dikatakan stabil atau tidak apabila semua nilai Inverse Root Of AR Characteristic Polynomial berada di dalam lingkaran.
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

## Gambar 1.1 : Hasil Uji Stabilitas PVAR
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Pada gambar 1.1 menunjukan bahwa semua titik AR characteristic polynomial berada di dalam lingkaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa model PVAR stabil serta hasil uji IRF dan VD terbukti valid.
7. Uji Respon Variabel (Impulse Respone Function) Uji ini bertujuan untuk melacak efek perubahan suatu standar deviasi dari salah satu inovasi  suatu  variabel  terhadap  nilai  sekarang  dan  nilai  masa  depan  sebuah  variabel didalam sebuah sistem persamaan Vector Autoregression (VAR). Penggunaan metode ini berguna untuk mengetahui respon dari suatu variabel endogen dengan variabel lainnya, karena pada sebenarnya shock suatu variabel yang ke 1 tidak hanya berpengaruh terhadap variabel  itu  sendiri,  tetapi  ditransmisikan  juga  kepada  sebuah  variabel  endogen  yang lainnya melalui struktur dinamis atau struktur Lag dalam persamaan VAR.
Dalam uji ini dapat diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel  lainnya.  Dalam  jangka  pendek,  respon  tersebut  biasanya  cukup  memberikan pengaruh  yang  signifikan  dan  cenderung  berubah.  Dalam  jangka  panjang  sebaliknya respon cenderung konsisten dan terus mengecil. Hasil dari pengujian Impulse Response Fuction  tergantung  kepada  ordering  dari  seri  variabel  yang  digunakan  dalam pengestimasiannya. Dalam penelitian ini ordering yang dipakai adalah penerimaan pajak, pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Berikut  hasil  output  eviews  dari impulse response Function:
-.04 .00 .04 .08 .12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of LNY1 to LNY1 -.04 .00 .04 .08 .12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of LNY1 to LNY2 -.04 .00 .04 .08 .12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of LNY1 to Y3 -.02 .00 .02 .04 .06 .08 .10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of LNY2 to LNY1 -.02 .00 .02 .04 .06 .08 .10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of LNY2 to LNY2 -.02 .00 .02 .04 .06 .08 .10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of LNY2 to Y3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of Y3 to LNY1 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of Y3 to LNY2 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Response of Y3 to Y3 Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E. Gambar 1.2: Hasil Uji IRF
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2021
Dari  gambar  1.2  menunjukan  IRF  dari  penerimaan  pajak  (LNY1),  Pengeluaran pemerintah (LNY2) dan pertumbuhan ekonomi (Y3). Respon penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah (response of LNY1 to LNY2) menunjukan bahwa perubahan yang terjadi  terhadap  pengeluaran  pemerintah  mengalami  respon  yang  positif.  Mulai  dari tahun pertama sampai tahun ke sepuluh mengalami peningkatan secara bertahap. Respon penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (response of LNY1 to Y3) mengalami respon yang positif dari tahun pertama hingga tahun ke lima. Dari tahun ke lima sampai tahun ke sepuluh mengalami respon yang stabil. Respon  pengeluaran  pemerintah  terhadap  penerimaan  pajak  (response  of  LNY2  to LNY1)  mengalami  respon  positif.  Mulai  dari  tahun  pertama  hingga  tahun  ke  dua mengalami  peningkatan  dan  pada  tahun  ke  dua  hingga  ke  tiga  mengalami  penurunan namun  masih  berada  di  atas  garis  keseimbangan,  dari  tahun  ke  tiga  sampai  tahun  ke sepuluh  cenderung  stabil  diatas  garis  keseimbangan.  Respon  pengeluaran  pemerintah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (response  of  LNY2  to  Y3)  menunjukan  respon  positif dimana  terjadi  peningkatan  dari  tahun  pertama  hingga  tahun  ke  tiga  dan  terjadi penurunan pada tahun ke empat namun masih berada di atas garis keseimbangan, mulai dari tahun ke empat hingga tahun ke sepuluh respon cendrung stabil.
Respon pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak (response of Y3 to LNY1) menunjukan respon positif dan negatif dimana pada tahun pertama sampai ke dua terjadi respon positif dimana terdapat peningkatan menuju garis keseimbangan namun terjadi terspon  negatif  pada  tahun  ke  tiga  hingga  tahun  ke  lima  dimana  terjadi  penurunan dibawah  garis  keseimbangan,  pada  tahun  ke  lima  hingga  ke  sepuluh  respon  cendrung stabil  pada  garis  keseimbangan.  Respon  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  pengeluaran pemerintah  (respon  of  Y3  to  LNY2)  menunjukan  terjadinya  penurunan  menuju keseimbangan dari tahun pertama sampai tahun ke enam dan cendrung stabil pada garis keseimbangan pada tahun ke enam hingga tahun ke sepuluh.
8. Uji Kontribusi Variabel (Variance Decomposition) Variance Decomposition (VD) digunakan untuk menjelaskan proprsi pergerakan satu variabel akibat oleh shock variabel itu sendiri terhadap dampaknya pada pergerakan lain
secara  berurutan.  Variance  Decomposition  menjelaskan  variabel  mana  yang  shocknya berperan  dalam  menjelaskan  perubahan  suatu  variabel.  Dengan  demikian,  dapat diketahui  seberapa  penting  variabel  tersebut  mempengaruhi  variabel  lainnya.  Untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  shock  suatu  variabel  dapat  dilihat  melalui  nilai dekomposisi  dimana  jika  semakin  tinggi  maka  semakin  penting  shock  dari  variabel tersebut. Berikut hasil uji variance decomposition :

## Tabel 1.9: Hasil Uji Variance Decomposition
Variance Decompositi on of LNY1: Period S.E. LNY1 LNY2 Y3 1 0.083362 100.000 0 0.000000 0.00000 0 2 0.121577 99.73675  0.138106   0.125145 3 0.136298 98.78648  0.913039 0.30047 9 4 0.147301 97.45592  1.674453 0.86962 6 5 0.160574 96.28943  2.157320   1.553247 6 0.173737 95.38694  2.654098   1.958961 7 0.184926 94.48353  3.248725   2.267748 8 0.195052 93.58063  3.833256   2.586110 9 0.204902   92.75485  4.369968   2.875177 10 0.214384 91.99633  4.891528   3.112145 Variance Decompositi on of LNY2: Period S.E. LNY1 LNY2 Y3 1 0.088980   12.22297  87.77703 0.00000 0 2 0.118467 16.03457  83.51679 0.44863 9 3 0.142966 15.14312   80.14815   4.708738 4 0.162292 15.49361   79.16540   5.340984 5 0.178743 15.51142   78.54470   5.943881 6 0.192812 15.85129   77.69663   6.452089 7 0.205319 16.37518   76.81426   6.810557 8 0.216421 16.91706  76.03106   7.051872 9 0.226387   17.44816  75.29934   7.252499 10 0.235452   18.01273  74.57084   7.416421 Variance Decompositi on of Y3: Period S.E. LNY1 LNY2 Y3 1 2.668006   15.23360  0.942031   83.82437 2 2.749318 14.35715   0.974901   84.66795 3 2.775225 14.10342  1.136003   84.76058 4 2.782091 14.10833  1.155929   84.73574 5 2.785152 14.08992  1.224432   84.68565 6 2.786807   14.07779  1.334292   84.58792
7 2.788405   14.06282  1.445930   84.49125 8 2.790039   14.04643  1.558152   84.39542 9 2.791586 14.03121   1.662529 84.3062 6 10 2.793020   14.01758  1.757237   84.22518 Cholesky Ordering:
LNY1  LNY2

## Y3
Sumber   : Olahan Data Eviews 9, 2021 Dari tabel 1.9 menjelaskan bahwa variance decomposition variabel penerimaan pajak pada periode pertama perkiraan error variance seluruhnya 100% dijelaskan oleh variabel penerimaan pajak itu sendiri sehingga tingkat probabilitas penerimaan pajak dipengaruhi tinggi  oleh  dirinya  sendiri  dibanding  shock  yang  diberikan  oleh  variabel  pengeluaran pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  pada  periode  ke  dua  hingga  ke sepuluh, perubahan yang diakibatkan oleh shock variabel pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada variabel pertumbuhan ekonomi.
Variance decomposition dari variabel pengeluaran pemerintah pada periode pertama sampai  ke  sepuluh  mendapat  perubahan  besar  akibat  shock  dari  variabel  pengeluaran pajak  itu  sendiri  kemudian  shock  dari  variabel  penerimaan  pajak  lebih  memberikan perubahan terhadap variabel pengeluaran pemerintah dari pada variabel pertumbuhan ekonomi selama sepuluh periode waktu. Variance  decomposition  dari  variabel  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  perubahan besar akibat shock dari variabel pertumbuhan ekonomi sendiri selama sepuluh periode waktu,  kemudian  shock  yang  diberikan  variabel  penerimaan  pajak  lebih  besar memberikan perubahan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dari pada shock yang diberikan variabel pengeluaran pemerintah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  kausalitas granger dengan  menggunakan  model  PVAR  dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kausalitas satu  arah  dari  penerimaan  pajak  kepada  pengeluaran  pemerintah  di  Indonesia  dengan probabilitas (0.0880 > 0.05) dan (0.0378 < 0.05). Dimana hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Peacock dan Wiseman tentang adanya pola hubungan dari penerimaan pajak kepada  pengeluaran  pemerintah  dimana  dana  yang  dihimpun  dari  masyarakat  langsung menjadi  dana  yang  bisa  digunakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  melalui pengeluaran pemerintah, tidak adanya hubungan balik dari pengeluaran pemerintah kepada penerimaan  pajak  dikarenakan  pemerintah  dalam  melakukan  pengeluaran  membutuhkan waktu  yang  lama  dalam  memberikan  dampak  pengembalian  kepada  masyarakat  selaku pemberi pajak.
Terdapat  kausalitas  satu  arah  dari  pertumbuhan  ekonomi  kepada  pengeluaran pemerintah di Indonesia dengan probabilitas  (0.0291 < 0.05) dan (0.5687 > 0.05). Hal ini sesuai dengan hukum Wagner dimana adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan memaksa  pemerintah  melakukan  pengeluaran  guna  membangun  infrastrukutur  penunjang dan  berbagai  subsidi  guna  menstabilkan  perekonomian,  tidak  adanya  hubungan  balik  dari pengeluaran  pemerintah  kepada  pertumbuhan  ekonomi  karena  pemerintah  membutuhkan waktu dalam menjalankan berbagai kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi.
Pada  hubungan  variabel  penerimaan  pajak  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tidak terdapat hubungan kausalitas dengan probabilitas (0.8655 > 0.05) dan (0.7909 > 0.05). Hal ini terjadi karena peneriman pajak tidak dapat berpengaruh langsung kepada pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan pajak harus menjadi pengeluaran pemerintah dalam berbagai kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh  langsung  kepada  penerimaan  pajak  karena  adanya  ketimpangan  pendapatan yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan di daerah tertentu.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  penelitian  di  atas,  maka  Peneliti  menyarankan Pemerintah  perlu  merumuskan  peraturan  yang  lebih  ketat,  memperhatikan  penegakan peraturan dan transparansi informasi dalam pemungutan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan  pajak  yang  menjadi  sumber  terbesar  penyumbang  dana  untuk  pengeluaran pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan, menghindari penggelapan pajak dan free rider dalam masyarakat; Pemerintah juga perlu memilih dan mengawasi kebijakan mana yang perlu  dilaksanakan  dalam  penggunaan  pengeluaran  pemerintah  sehingga  kebijakan  yang dipilih akan membawa dampak besar bagi perekonomian dan masyarakat, tidak merugikan pemerintah akibat pengeluaran yang tidak tepat dan tidak terjadi tindak penyelewengan dana pengeluaran  yang  sudah  ditetapkan;  Pemerintah  perlu  melakukan  pengeluaran  guna membangun berbagai  infrastruktur potensial  yang  akan  menunjang  pertumbuhan ekonomi pada  daerah  yang  masih  memiliki  laju  PDRB  rendah.  Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  dari  masyarakat  dan  adanya  pengeluaran pemerintah dalam membangun infrastruktur potensial akan meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai unit usaha yang mengikuti pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
DAFTAR RUJUKAN Bank, W. (2021). Overview Indonesia . Worldbank.Org.
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
Elvianti, R. (2017). Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak Dan Pengeluaran Negara Di  Indonesia  Periode  2000-2015. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 22 (1),  31 – 39. https://doi.org/10.24123/jeb.v22i1.1644 Gurdal, T., Aydin, M., & Inal, V. (2021). The relationship between tax revenue, government expenditure,  and  economic  growth  in  G7  countries:  new  evidence  from  time  and frequency domain approaches. In Economic Change and Restructuring (Vol. 54, Issue 2). Springer US. https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x Hidayah,  F.,  Azhar,  Z.,  &  Zaini  P,  D.  (2018). ANALISIS  KAUSALITAS  PERTUMBUHAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI SUMATERA
BARAT . 1 , 586 – 595. I  wayan  Sudirman.  (2011). Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter:  Teori  dan  Empirikal (1st  ed.). Kencana.
Jaka  Sriyana.  (2009).  A  Causality  Relationship  Between  Tax  Revenue  and  Government Expenditure  In  Indonesia. Economic  Journal  of  Emerging  Markets , 1 (2),  93 – 101. https://doi.org/10.20885/ejem.v1i2.2275 Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (16th ed.). Rajawali Pers. Linda,  R.  (2016). KAUSALITAS  DAN  KOINTEGRASI  ANTARA  PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KURUN WAKTU 1983 -2014 . 1 – 17 ,
17.
Maganya,  M.  H.  (2020).  Tax  revenue  and  economic  growth  in  developing  country:  an autoregressive distribution lags approach. Central European Economic Journal , 7 (54),
205 – 217. https://doi.org/10.2478/ceej-2020-0018 Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik (3rd ed.). BPFE-Yogyakarta.
Novela  Hanifa,  A.  H.  (2019).  Analisis  Kausalitas  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengeluaran Pemerintah  Dan  Kualitas  Sumberdaya  Manusia  Di  Provinsi  Sumatera  Barat. Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 97 – 110 (3), 14. Ozmen,  I.,  Can  Ozcan,  C.,  &  Gerceker,  M.  (2020). Revisiting  the  Causality  Between  Tax Revenue  and  Economic  Growth  in  Turkey:  A  Bootstrap  Rolling-Window  Approach . https://doi.org/10.33422/2nd.icabme.2019.12.879 Sudarsono,  H.  (2015).  the  Relationship  Between  Economic  Growth  and  Government Spending:  a  Case  Study  of  Oic  Countries. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 11 (2), 149. https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.322 Yuki,  B.  S.,  Ganna,  A.,  Mahasiswa,  S.,  Ekonomi,  F.,  &  Gadjah,  U.  (2006). Kausalitas
Pengeluaran Pemerintah Dan Penerimaan Pajak Indonesia 1970 – 2002 . 21 (2), 186 – 192.