YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (158-171) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat

## Fauzia Artifani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: fauziaartifanii@gmail.com
Anajeng Esri Edhi Mahanani Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 26 September 2022 |Revised : 12 November 2022 |Accepted : 15 November 2022
How to cite: Fauzia Artifani, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Studi  Perbandingan Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dikaitkan  dengan Teori  Pemisahan  Kekuasaan  antara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 158-171.

## ABSTRACT:
As  a  state  of  law,  legislative  power  has  an  important  role  for  Indonesia  and  the  United  States. Legislative  power  has  the  main  function  to  form  a  law/law  or  what  is  commonly  called  the  legislative function. The implementation of the legislative function in Indonesia and the United States has differences related to the implementation of the bicameral system and the separation of powers applied in each country. The  bicameral  system  adopted  in  Indonesia  is  a  weak  bicameral  system,  which  means  it  strengthens  the position/authority of one institution over another. In Indonesia, the position and authority of the House of Representatives  are  greater  and  stronger  than  that  of  the  Regional  Representative  Council  as  the  second chamber, especially when it comes to the function of legislation. Meanwhile, in the United States, a strong bicameral system is applied in which the position and authority of the two chambers (House of Representative and  Senate)  in  legislative  power  are  equally  strong  and  balanced,  not  biased.  The  weak  authority  of  the Regional Representatives Council in the legislative function is also influenced by the poor application of the principle  of  checks  and  balances  in  the  separation  of  powers  in  Indonesia.  Therefore,  there  are  several conditions that can be used  as  comparisons for the implementation of the legislative function in Indonesia and the United States, especially on the differences in the authority given to the institution concerned. The research  method  used  is  for  normative  research  with  comparative,  legal  and  conceptual  approaches.  The research is based on the literature by reviewing problems from the doctrines of legal experts, legislation and other legal materials. The purpose of this study was to determine the differences in the implementation of the legislative function of the legislative body in Indonesia and the United States and to find out the relationship between the weak role of the Regional Representatives Council in the legislative function and the theory of separation of powers applied in Indonesia.
Keyword : Bicameral, legislative, separation of powers

## ABSTRAK:
Sebagai negara hukum, kekuasaan legislatif memiliki peran yang penting bagi Indonesia dan  Amerika  Serikat.  Kekuasaan  legislatif  memiliki  fungsi  utama  untuk  membentuk  suatu hukum/undang-undang  atau  yang  biasa  disebut  fungsi  legislasi.  Pelaksanaan  fungsi  legislasi  di Indonesia  dan  Amerika  Serikat  memiliki  perbedaan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  sistem bikameral serta pemisahan kekuasaan yang diterapkan dimasing-masing negara. Sistem bikameral yang  dianut  di  Indonesia  adalah  sistem  bikameral  lemah  yang  artinya  lebih  menguatkan kedudukan/wewenang  satu  lembaga  dari  lembaga  yang  lain.  Di  Indonesia  kedudukan  dan wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  lebih  besar  dan  kuat  dibandingkan  dengan  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  kamar  kedua,  terutama  jika  berbicara  mengenai  fungsi  legislasi. Sedangkan  di  Amerika  Serikat  menerapkan  sistem  bikameral  kuat  di  mana  kedudukan  dan wewenang  kedua  kamar (House  of  Representative dan Senate) dalam  kekuasaan  legislatif  sama kuatnya  dan  seimbang,  tidak  berat  sebelah.  Lemahnya  wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah dalam  fungsi  legislasi  tersebut  juga  dipengaruhi  dengan  buruknya  penerapan  prinsip check  and balances dalam pemisahan kekuasaan di Indonesia. Sebab itu terdapat beberapa kondisi yang dapat dijadikan  perbandingan  atas  pelaksanaan  fungsi  legislasi  di  Indonesia  dengan  Amerika  Serikat, terutama pada perbedaan wewenang yang diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, undang- undang  dan  konseptual.  Penelitian  didasarkan  pada  kepustakaan  dengan  cara  meninjau permasalahan dari doktrin-doktrin para ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum  lainnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbedaan  pelaksanaan  fungsi legislasi  lembaga  legislatif  di  Indonesia  dengan  di  Amerika  Serikat  serta  mengetahui  hubungan antara lemahnya peran Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dengan teori pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia.
Kata Kunci : B ikameral, fungsi legislasi, pemisahan kekuasaan

## Pendahuluan
Sebuah  negara  hukum  seperti
Indonesia dan Amerika Serikat memiliki ciri-ciri terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara  tersebut.  Pandangan  terkait pembatasan kekuasaan ini muncul sebab pada  jaman  dahulu,  fungsi  kekuasaan negara dikuasai dan dijalankan oleh satu orang  yaitu  Raja  dan  Ratu  sebagai pemimpin  suatu  negara.  Sehingga penyelenggaraan  negara  berjalan  tanpa ada  kontrol  yang  jelas  untuk  mencegah penyalahgunaan  kekuasaan.  Pandangan terkait  pembatasan  kekuasaan  inilah yang  mendasari  lahirnya  teori trias politica dari Montesquieu, dalam teorinya tersebut Montesquieu memisahkan kekuasaan  menjadi  cabang  kekuasaan legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Berbicara menganai pembatasan kekuasaan ini berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan. 1 Teori pemisahan kekuasaan  dengan trias  politica yang dikembangkan  oleh  Montesquieu  dari pemikiran  John  Locke  tersebut  menjadi teori  yang  banyak  dijadikan  patokan bagi  negara-negara  di  dunia.  Namun teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh  Montesquieu  tersebut  dinilai  tidak dapat  diterapkan  secara  mentah-mentah oleh  para  ahli.  Sebab  jika  kekuasaan negara  benar-benar  dipisah  tanpa adanya pengawasan dari kekuasaan lain, maka akan memicu
timbulnya kesewenangan  atau abuse  of  power dari kekuasaan  tertentu.  Para  ahli  hukum  di Indonesia  pun  berpendapat  bahwa doktrin  pemisahan  kekuasaan  yang digunakan  oleh  Montesquieu  tersebut tidak  dapat  diterapkan  di  Indonesia. Sistem  pemisahan  kekuasaan  yang diterapkan  di  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  saat  ini  adalah
1 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 282-284.
pemisahan kekuasaan dengan
berdasarkan  prinsip check  and  balances . 2
Pemisahan  kekuasaan  di  Indonesia digolongkan  menjadi  tiga  cabang kekuasaan  yaitu  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif.
Dalam penyelenggaraan negara demokrasi dan negara hukum,
kekuasaan legislatif memiliki peran yang sangat  penting  di  dalamnya,  sebab kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan  dari  rakyat,  yang  juga berperan dalam membuat peraturan atau hukum.  Di  mana  dalam  negara  hukum, peraturan
perundang-undangan merupakan  unsur  yang  utama  dalam menjalankan negara, dan segala sesuatunya harus dijalankan berdasarkan peraturan yang ada tersebut.  Fungsi  kekuasaan  legislatif dalam  membuat  peraturan  atau  hukum disebut  dengan  fungsi  legislasi.  Dapat dikatakan  fungsi  legislasi  atau  fungsi pengaturan  adalah  fungsi  yang  utama dari lembaga legislatif. 3 Sebagai kekuasaan yang juga mencerminkan kedaulatan rakyat, legislatif diberikan kewenangan menetapkan  hukum/peraturan  untuk mengatur penyelenggaraan negara. 4
Menurut  Fatmawati  terdapat  beberapa macam sistem bikameral yang diterapkan oleh negara-negara di dunia: 5 perfect  bicameral ; strong  bicameral ; soft bicameral ; dan very weak bicameral . Dalam menjalankan  fungsi  legislasi,  Indonesia menganut  sistem  bikameral  yang  lemah atau soft  bicameral ,  maka  fungsi  legislasi
2 Ibid . Hlm. 289.
3 Ibid . Hlm. 299.
4 Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan  Praktek Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2
(2018),  hlm. 57.
5 Fatmawati, Struktur  Dan  Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral; Studi  Perbandingan  Antara  Indonesia  Dan Berbagai Negara (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.
237.
dilaksanakan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah sebagai lembaga legislatif/lembaga perwakilan  rakyat,  serta  melibatkan lembaga eksekutif pula dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan Indonesia,  pelaksanaan  fungsi  legislasi di  Amerika  Serikat  dilaksanakan  oleh Kongres terdiri dari House of Representative dan Senate 6 . Salah  satu kekuasaan terpenting House of Representative dan Senate adalah membuat  dan  mengesahkan  undang- undang federal. 'Undang-undang dimulai sebagai gagasan' yang disponsori  oleh House  of  Representative dan/atau Senate ('undang-undang publik'  atau  usulan  legislatif). 7 Hanya anggota House of Representative dan/atau Senate yang  dapat  memperkenalkan undang-undang,  meskipun  kadang- kadang anggota memperkenalkan undang-undang atas permintaan Presiden. 8 Kedua kamar tersebut memiliki  kekuatan  yang  sama  atau saling  mengimbangi,  dan  undang- undang  harus  diterima  dan  disetujui oleh  kedua  kamar,  dengan  ini  Amerika Serikat menganut sistem bikameral yang kuat. 9
6 Jaka Prima, “Perbandingan
Kewenangan  Badan  Legislatif  Di  Indonesia Dan  Amerika  Serikat,” Negara  Dan  Keadilan, Vol. 8, No. 1 (2019).
7 Christilla.  Roederer-Rynning  Gijs. Jan  Brandsma,  “Strong  Bicameralism, Pressures  for  Change  in  Inter-Institutional Legislative Negotiations in the EU, the USA, and Germany,” EPRS |
European Parliamentary  Research  Service ,  March  (2022), hlm. 5.
8 Valerie  Heitshusen,  “Introduction to  the  Legislative  Process  in  the  U.S. Congress,” Congressional  Research  Service ,
2020, hlm. 3.
9 National  Democratic  Institute  For International Affairs, “One Chamber or Two? Deciding  Between  a  Unicameral  and Bicameral  Legislature,” Legislative  Research Series Paper #3. hlm. 3.
Indonesia  dianggap  menganut  sistem bikameral  yang  lemah  dikarenakan wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat dalam  fungsi  legislasi  lebih  kuat dibanding  dengan  Dewan  Perwakilan Daerah.  Hal  ini  terbukti  dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang mengatur mengenai fungsi legislasi dari kedua lembaga tersebut.
Sebelumnya telah ada penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya:  (1)  Syofyan  Hadi  dalam jurnal  yang  berjudul “Fungsi  Legislasi Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat” di dalamnya membahas mengenai  lembaga  pemegang  fungsi legislasi  dan  peranan  dua  kamar  dalam legislatif  dalam  menjalankan  fungsi legislasi. 10 Yang  membedakan  dengan penelitian  penulis  di  sini  adalah  penulis meninjau  perbandingan  secara  historis dan  filosofis  juga,  tidak  hanya  secara yuridis,  serta  mengaitkan  wewenang kekuasaan  legislasi  dengan  penerapan konsep pemisahan kekuasaan di
Indonesia dan Amerika Serikat. (2)  M.  Dandy  Sutansyah  dalam skripsinya  yang  berjudul “Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia  dan  Amerika  Serikat” di dalamnya membahas mengenai kekuasaan  legislasi  di  Indonesia  dan Amerika Serikat beserta perbandingannya. 11 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah  dalam  penelitian  ini  hasil perbandingan  dikaitkan  dengan  konsep pemisahan  kekuasaan  yang  diterapkan
10 Syofyan  Hadi,  “Fungsi  Legislasi Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No.
18 (2013), hlm. 79.
11 M.  Dandy  Sutansyah,  “Perbandingan
Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia Dan Amerika Serikat”, (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,
2021). hlm. 6.
pada  masing-masing  negara.  Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah  dalam  penelitian  ini  hasil perbandingan  dikaitkan  dengan  konsep pemisahan  kekuasaan  yang  diterapkan pada masing-masing negara.
(3)  Wahyu  Tio  Ramadhan  dan  Eddy Purnama  dalam  jurnal  dengan  judul “Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia dan  Amerika  Serikat” yang  membahas mengenai prosedur legislasi serta fungsi lembaga  eksekutif  dalam  legislasi  di Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Yang membedakan  dengan  penelitian  ini adalah dalam penelitian tersebut difokuskan pada prosedur legislasi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. 12 (4)  R.Guntur  Prakoso  Dewandaru, Untung  Sri  Hardjanyo,  dan  Ratna Herawati  dalam  jurnal “Perbandingan Badan  Perwakilan  Rakyat  Pada  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  Dan  Amerika Serikat” yang  membahas  mengenai perbandingan  badan  perwakilan  rakyat di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat. 13 Dalam  penelitian  tersebut  yang  dibahas adalah  mengenai  perbandingan  tugas, wewenang dan fungsi badan perwakilan di Indonesia dan Amerika Serikat secara umum,  tidak  difokuskan  pada  fungsi legislasi seperti pada penelitian ini. Penelitian  ini  akan  membahas  terkait perbedaan pelaksananaan fungsi legislasi  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat,  terutama  pada  lembaga  Dewan Perwakilan  Daerah  dimasing-masing negara,  serta  mengenai  hubungan penerapan  teori  pemisahan  kekuasaan pada  masing-masing  negara  dengan
12 Wahyu  Tio  Ramadhan  dan  Eddy Purnama,  “Perbandingan  Prosedur  Legislasi Indonesia  Dan  Amerika  Serikat,” Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Kenegaraan, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm.96-97.
13 R.Guntur  Prakoso  Dewandaru,
Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati, “Perbandingan  Badan  Perwakilan  Rakyat Pada  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Dan Amerika Serikat,” Diponogoro Law Jurnal Vol. 5, No. 3 (2016). hlm. 3-4.
wewenang  lembaga  legislatif  pada pelaksanaan fungsi legislasi.
Metode Penelitian Penelitian ini ditulis menggunakan penelitian hukum
normatif,  penelitian  yang  berdasarkan kepustakaan  dengan  cara  meninjau permasalahan  dari  doktrin-doktrin  para ahli  hukum,  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dan  bahan hukum  lainnya.  Penelitian  normatif adalah  sebuah  cara  guna  menemukan suatu  aturan,  prinsip,  serta  doktrin hukum  untuk  menjawab  permasalahan hukum yang terjadi. 14 Pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan  perbandingan,  pendekatan undang-undang, serta pendekatan konseptual.  Pendekatan  perbandingan dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan membandingkan  hukum  yang  terdapat di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat. Pendekatan undang-undang yakni dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang
berhubungan  dengan  permasalahan hukum yang diteliti. 15 Untuk pendekatan konseptual penulis mempelajari doktrin- doktrin  dan  pendapat  para  ahli  hukum untuk  dikaitkan  pada  permasalahan hukum yang akan diteliti. 16
Metode  analisis  yang  digunakan adalah metode kualitatif, diawali dengan mengumpulkan  bahan  hukum  dan informasi yang diperlukan, lalu dikelompokkan  dan  disusun  untuk kemudian  dianalisis  dan  disimpulkan. Metode  kualitatif  menghasilkan  analisis deskriptif. 17
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2017), hlm 55-56.
15 Ibid ., hlm. 133.
16 Ibid ., hlm. 135.
17 Soerjono  Soekanto, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 12.
Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat Fungsi  legislasi  atau  fungsi pengaturan  adalah  fungsi  yang  dimiliki oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat  juga  berperan  sebagai  lembaga perwakilan.  Lembaga  legislatif  di Indonesia  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah, sedangkan  di  Amerika  Serikat  disebut dengan House  of  Representative dan Senate . 18 Fungsi  legislatif  diwujudkan dalam  bentuk  pembuatan  peraturan perundang-undangan.
Sistem yang termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, peraturan  yang  berupa  undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas  persetujuan  bersama  Presiden. Undang-undang  disebut  dengan law atau legislative act di Amerika Serikat. 19 Secara historis pelaksanaan
fungsi  legislasi  di  Indonesia  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan sejak  masa  Konstitusi  RIS  sampai  masa setelah  amandemen  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 20 Pada  masa  Konstitusi  RIS diterapkan  sistem  bikameral  yang dijalankan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat RIS dan Senat RIS. Pada masa ini kekuasaan perundang-undangan Federal digolongkan menjadi dua: 21
1. Undang-undang terkait daerah bagian  ataupun  hubungan antara  RIS  dengan  seluruh daerah  bagian  dilakukan  oleh pemerintah  bersama  dengan
18 Wahyu  Tio  Ramadhan  dan  Eddy Purnama, Op. Cit ., hlm 95.
19 Asshiddiqie. Loc.Cit .
20 Intsiawati  Ayus, Legislasi  Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPR Dan DPD Pasca  Putusan  MK  Perkara  92/PUU-X/2012 (Bogor:  PT.  Idemedia  Pustaka  Utama,  2021), hlm. 61-73.
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS.
2. Undang-undang di luar kaitannya dengan daerah bagian  dan  hubungan  antara RIS dan daerah bagian dilakukan  oleh  pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian  pada  masa  berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pelaksanaan legislasi tidak lagi menggunakan sistem bikameral seperti yang dianut oleh Konstitusi RIS. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diatur  dalam  Pasal  89  yang  pada intinya  menyatakan  bahwa  kekuasaan legislasi  kecuali  yang  ditetapkan  pada Pasal  140  dilakukan  oleh  Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada  masa  Orde  Lama  yang mana
menggunakan
sistem pemerintahan presidensiil, pelaksanaan legislasi  berada  di  bawah  kendali Presiden  terutama  setelah  terjadinya pertentangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Soekarno pada tahun  1960.  Setelah  hal  tersebut Presiden  Soekarno  membentuk  Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong (DPR-GR)  melalui  Penetapan  Presiden Nomor  4  Tahun  1960  yang  berisikan anggota  dari  wakil  golongan  politik, golongan  karya  dan  wakil  Irian  Barat. Presiden  Soekarno  dianggap  telah melakukan  intervensi  politik  yang cukup  signifikan  terhadap  proses internal  yang  terjadi  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong (DPR-GR) dengan mengendalikan Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Gotong  Royong  (DPR-GR)  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun 1960  tentang  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong (DPR-GR). 22 Kemudian  pada  masa Orde  Baru  sampai  dengan  awal Reformasi, pelaksanaan legislasi
berpusat  pada  Presiden,  ditandai dengan mekanisme pembentukan undang-undang  masih  diatur  oleh sebuah  tata  tertib  Dewan  Perwakilan Rakyat  yang  selama  Orde  Baru  tidak banyak  mengalami  perubahan.  Dalam Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat pada  masa  Orde  Baru  ini  dianggap masih  sangat  mendiskreditkan  posisi Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai salah  satu  lembaga  yang  dapat mengusulkan rancangan undang- undang.  Menurut  A  Rosyid  Al  Athok pengusulan rancangan undang-undang dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  harus melewati  proses  dan  persyaratan  yang ketat.  Jika  dilihat  dalam  praktiknya, selama  masa  Orde  Lama  sampai dengan  Orde  Baru  tidak  ada  satupun rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  ditetapkan menjadi undang-undang. Kondisi perpolitikan pada masa Orde Baru juga menjadi  faktor  utama  yang  membuat proses  legislasi  di  Dewan  Perwakilan Rakyat  sangat  dipengaruhi  kebijakan dari Pemerintah Orde Baru.
23 Barulah pada masa setelah dilakukannya  perubahan/amandemen
Undang-Undang  Dasar  1945  terdapat perubahan  yang  cukup  besar  dalam pengaturan fungsi legislasi di Indonesia. Amandemen  yang  dilakukan  juga membawa  perubahan  terhadap  sistem ketatanegaraan.  Terdapat  pasal-pasal yang  diubah  maupun  ditambah  atas aturan-aturan  mengenai  pembentukan undang-undang dalam perubahan Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut. Untuk pasal yang mengalami perubahan antara lain adalah Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal  23.  Lalu  untuk  pasal  yang ditambah  adalah  Pasal  22D.  Perubahan yang  paling  terlihat  adalah  pada perpindahan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang semula  menurut  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945  berada
23 Ibid ., hlm. 69-70.
pada  Presiden,  setelah  Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945  pada  Pasal 20  ayat  (1)  menyatakan  bahwa kekuasaan  tersebut  kini  berpindah kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Tak lupa  dibentuknya  kamar  kedua  dalam legislatif  yakni  Dewan  Perwakilan Daerah  juga  memberikan  perubahan yang  cukup  besar  dalam  pelaksanaan legislasi di Indonesia.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  atau  Undang- Undang  Dasar  1945  setelah  amandemen menyatakan  bahwa  Presiden  diberikan hak untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada
Dewan Perwakilan  Rakyat.  Presiden  juga berwenang  untuk  ikut  membahas  dan menyetujui, Rancangan Undang-Undang bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat, kemudian  mengesahkannya  hal  ini diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  dan  (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  21  ayat  (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat  juga  memiliki  hak  untuk mengajukan Rancangan Undang-
Undang.
Untuk  wewenang  legislasi  yang dimiliki  Dewan  Perwakilan  Daerah diatur  dalam  Pasal  22D  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  di  mana  Dewan Perwakilan  Daerah  dapat  mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah otonom kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  ikut serta  dalam  membahas  Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta dapat memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang  tentang  APBN,  pajak, pendidikan  dan  agama.  Selebihnya Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai  wewenang  untuk  ikut menyetujui  Rancangan  Undang-Undang apapun  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Presiden.  Dapat  dilihat
berdasarkan  ketentuan  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengenai wewenang Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Presiden  dalam  fungsi  legislasi  tidak seimbang,  terutama  untuk  Dewan Perwakilan  Daerah  yang  diberikan wewenang sangat terbatas.
Pengaturan  mengenai  wewenang atas  proses  legislasi  juga  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 71 huruf  a-f  menyebutkan  wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi  antara  lain  untuk  membentuk undang-undang  yang  dibahas  dan disetujui  bersama  Presiden.  Sementara Pasal 249 ayat (1) undang-undang nomor
2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah menyebutkan Dewan Perwakilan
Daerah  berwenang  untuk  mengajukan rancangan undang-undang yang
berhubungan  dengan  otonomi  daerah, kemudian  ikut  serta  dalam  membahas Rancangan  Undang-Undang  tersebut. Ditegaskan kembali dalam pasal tersebut bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan  pertimbangannya  kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama. Perwujudan demokrasi sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4 Pancasila  "kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan"
salah
satu contohnya adalah melalui pembentukan  undang-undang.  Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  perwakilan rakyat  baik  nasional  maupun  daerah memiliki  kewenangan  legislasi  seperti yang  telah  diberikan  oleh  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain wewenang yang  telah  diberikan  kepada  lembaga perwakilan  rakyat  tersebut,  dalam proses  pembentukan  undang-undang rakyat  sipil  juga  dapat  berpartisipasi langsung  dalam  prosesnya.  Partisipasi rakyat  bisa  dilakukan  melalui  rapat dengar  pendapat  umum  baik  secara tertulis  maupun  lisan,  kunjungan  kerja, sosialisasi  dan  berbagai  cara  lainnya. Namun partisipasi langsung masyarakat ini  masih  kurang  dimaksimalkan. Kurangnya sosialisasi serta
pemberitahuan  kepada  masyarakat  baik secara  langsung  maupun  melalui  media menjadi  salah  satu  alasan  masyarakat tidak  mengetahui  langkah  yang  harus ditempuh jika ingin berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.
Di  Amerika  Serikat  sendiri  secara historis  pelaksanaan  fungsi  legislasi  di Amerika  Serikat  tidak  mengalami perubahan yang begitu banyak seperti di Indonesia.  Dikarenakan  bentuk  negara Amerika  Serikat  adalah  federasi  sejak awal,  dan  kewenangan  legislasinya diberikan kepada kedua kamar legislatif dalam Kongres yaitu House of Representative dan Senate dari  negara bagian.  Pada  Pasal  1  ayat  7  Konstitusi Amerika  Serikat  menyebutkan  bahwa semua Rancangan Undang-Undang untuk meningkatkan pendapatan berasal dari House  of  Representative ,  yang kemudian  diajukan  ke Senate apakah disetujui  atau  diminta  perubahan  lagi terhadap  Rancangan  Undang-Undang yang  diajukan.  Setiap Rancangan Undang-Undang  di  Amerika  Serikat harus  mendapatkan  persetujuan  dari kedua kamar baik House of Representative maupun Senate .  Setelah  kedua  kamar menyetujui Rancangan Undang-Undang, langkah  selanjutnya  adalah  mengajukan Rancangan  Undang-Undang  yang  telah disetujui tersebut kepada Presiden untuk meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang- Undang.  Masih  dalam  Pasal  1  ayat  7
Konstitusi  Amerika  Serikat,  Presiden diberikan  hak  veto  untuk  menolak Rancangan Undang-Undang yang
diajukan oleh House of Representative dan Senate ,  hak  veto  diajukan  bersama dengan alasan-alasan keberatan. Namun apabila  2/3  dari  kedua  kamar House  of Representative dan Senate menyetujui untuk  menolak  hak  veto  yang  diajukan oleh Presiden, maka Rancangan Undang- Undang  telah  sah  menjadi  Undang- Undang, hal ini disebut dengan override . Sehingga  dapat  dikatakan  hak  veto Presiden di sini tidak memiliki kekuatan yang  besar  untuk  membatalkan  suatu rancangan  undang-undang  yang  telah disetujui House  of  Representative dan Senate, sebab  kedua  lembaga  tersebut masih memiliki hak untuk membatalkan hak veto Presiden yang disebut legislative veto . Dari  uraian  sebelumnya  dapat disimpulkan yang membedakan pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan  Amerika  Serikat  menyangkut beberapa  hal.  Perbedaan  yang  paling utama  adalah  berhubungan  dengan kekuatan  sistem  bikameral  dari  kedua negara,  di  mana  di  Indonesia  sistem bikameralnya termasuk dalam bikameral lemah  sedangkan  Amerika  Serikat termasuk  sistem  bikameral  yang  kuat. Perbedaan  kekuatan  sistem  bikameral itulah yang mempengaruhi kewenangan yang  dimiiki  oleh  masing-masing lembaga  legislatif  dari  tiap  negara. Karena  di  Indonesia  yang  diterapkan adalah bikameral lemah, maka
kewenangan  salah  satu  kamar  tidaklah sebesar  kamar  lainnya.  Dalam  hal  ini seperti  yang  kita  ketahui,  kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi  sangat  terbatas,  tidak  seperti kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Berbeda  halnya dengan
kewenangan
House of Representative dan Senate yang  seimbang dan  saling  melengkapi  dalam  proses legislasi.
Kedudukan  Dewan  Perwakilan Daerah  di  Indonesia  adalah  sebagai regional  representative 24 sama dengan Senate di  Amerika  Serikat,  bedanya Dewan  Perwakilan  Daerah  mewakili daerah  daerah  otonom  di  Indonesia, sedangkan Senate wakili  negara-negara bagian di Amerika Serikat. Perbedaan di sini  disebabkan  oleh  bentuk  negara Indonesia  dan  Amerika  Serikat  yang berbeda,  yaitu  Indonesia  berbentuk negara kesatuan dan sedangkan Amerika  berbentuk  negara  federal. Namun  sayangnya  wewenang  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  perwakilan regional/daerah  sangat  lemah  untuk dapat  menyalurkan  aspirasi  masyarakat daerah  dalam  legislasi. 25 Padahal  dalam situasi  tertentu  Dewan  Perwakilan Daerah lebih representative dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat,  karena  kedudukan  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai regional representative lebih memungkinkan untuk  dekat  dan  mengerti  apa  yang dibutuhkan  oleh  rakyat. 26 Masing- masing  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah mewakili konstituen dari daerah otonomnya,  sehingga  masing-masing dari  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah tersebut  akan  membawa  kepentingan dan  aspirasi  dari  daerah  otonomnya. Berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat nasional, akan sulit bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat mencakup dan menjaring semua aspirasi secara  nasional.  Proses  legislasi  di
24 Hezron  Sabar  Rotua  Tinambunan and  Dicky  Eko  Prasetio,  “Rekonstruksi Konstitusi  Dalam  Regional  Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif,” Masalah-Masalah  Hukum, Vol.  48, No. 3 (2019), hlm. 267.
25 R.Guntur  Prakoso  Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati, Op. Cit. , hlm. 22.
26 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 119.
Indonesia juga masih banyak melibatkan presiden dalam pelaksanaannya. Sedangkan  di  Amerika  Serikat  presiden hanya  diberikan  wewenang  untuk mengajukan  hak  Veto  atau  penolakan atas  Rancangan  Undang-Undang  yang diajukan  oleh  kongres  yaitu House  of Representative dan Senate saat  meminta pengesahan/ approval . Hubungan Pelaksanaan Fungsi Legislasi  dengan  Teori  Pemisahan Kekuasaan yang Diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat Pemisahan kekuasaan di Indonesia  yang  diamanatkan  dalam konstitusi  adalah  pemisahan  kekuasaan yang tidak absolut disertai dengan check and  balances .  Pemisahan  kekuasaan  di Indonesia  dikelompokkan  menjadi  tiga cabang  kekuasaan  yaitu  kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setelah amandemen  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  kekuasaan  legislatif  di Indonesia  terdiri  dari  lembaga  Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan  Daerah,  artinya  kekuasaan legislatif  memiliki  dua  kamar  dalam strukturnya. Kemudian kekuasaan eksekutif  yang  dilaksanakan  oleh Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang semula memegang kuasa dalam pembentukan  undang-undang,  setelah amandemen  Undang-Undang  Dasar
Tahun  1945  kekuasaan  pembentukan undang-undang diberikan kepada
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  lembaga legislatif.  Maka  dari  itu  seharusnya kekuasaan eksekutif wewenang
utamanya  adalah  untuk  menjalankan pemerintahan  menurut  undang-undang, bukan  membentuk  undang-undang, namun  pada  prakteknya  Presiden memiliki  wewenang  yang  cukup  besar dalam  proses  legislasi,  bahkan  lebih besar dari wewenang yang dimiliki oleh Dewan  Perwakilan  Daerah  sebagai lembaga  kekuasaan  legislatif  itu  sendiri. Untuk  kekuasaan  yudikatif  sendiri
setelah  adanya  amandemen  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945,  kekuasaan yudikatif  dijalankan  oleh  tiga  lembaga yaitu  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Sementara  di  Amerika  Serikat pemisahan  kekuasaan  dilakukan  secara jelas dan tegas dalam prakteknya, meski tidak  diterapkan  pemisahan  kekuasaan yang absolut seperti gagasan
Montesquieu, 27 namun setiap lembaga di Amerika  Serikat  memiliki  tugas  dan wewenang  yang  seimbang  sesuai dengan  cabang  kekuasaannya,  tidak berat  sebelah  tetapi  tetap  terdapat check and  balances di  dalamnya.  Kekuasaan legislatif  Amerika  Serikat  berbentuk sebuah kongres yang terdiri dari House of Representative
dan Senate , yang memegang kekuasaan untuk membentuk  undang-undang.  Kemudian kekuasaan  eksekutif  dijalankan  oleh Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan terakhir  untuk  kekuasaan  kehakiman, dijalankan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemisahan
kekuasaan  dengan check  and  balances di Amerika  Serikat  dapat  dilihat  wujud pelaksanaannya  seperti  dalam  hal pemberian  kekuasaan  kepada  Presiden untuk  mengajukan  dan  mengadakan persidangan  khusus  di  Kongres  dan beberapa  kekuasaan  kehakiman  seperti memberikan grasi. Seperti yang disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  7 Konstitusi Amerika Serikat Presiden juga diberikan  sebuah  hak  veto  untuk menolak  Rancangan  Undang-Undang yang  tidak  disetujui  untuk  disahkan menjadi  undang-undang.  Namun  hak veto presiden tersebut dapat ditolak oleh Kongres  dengan  legislative  veto  yang
27 Zulfan,  “Analisis  Pengaturan  Dan Praktik  Pemisahan  Kekuasaan  Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan
Konstitusi,” Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1 (2018), hlm. 65.
dimiliki  Kongres,  atau  yang  biasa disebut  dengan override . 28 Dapat dikatakan  bahwa  di  Amerika  Serikat prinsip check and balances telah diterapkan  dengan  baik  dan  terbukti tercipta  pengawasan  dan  keseimbangan yang  nyata  dan  tidak  ada  yang  lebih mendominasi,  sehingga  meminimalisir terjadinya  kesewenangan  dari  cabang kekuasaan  tertentu  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya.
Gary  Wesserman  menganggap bahwa perwujudan pemisahan kekuasaan  dan checks  and  balances di
Amerika  Serikat  adalah  yang  paling kokoh  baik  dari  segi  teoritik,  maupun tataran konvensi ketatanegaraan. Menurutnya,  jenis-jenis  dan  bentuk- bentuk kekuasaannya telah diseimbangkan  antar  cabang  kekuasaan oleh  aturan  yang  ada  di  Konstitusi Amerika Serikat. 29 Jadi dalam pelaksanaan  fungsi  utama  kekuasaan legislatif  yakni  fungsi  legislasi  di Amerika Serikat dijalankan oleh lembaga legislatif  itu  sendiri  yang  berbentuk Kongres  yang  terdiri  dari House  of Representative dan Senate ,  tanpa  banyak diintervensi  oleh  lembaga  dari  cabang kekuasaan  lain.  Namun  tetap  terdapat kemungkinan  bagi  cabang  kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya
kekuasaan  legislatif  melalui  cara  yang telah ditetapkan oleh konstitusi Amerika Serikat  seperti  halnya  hak  veto  yang dimiliki  oleh  Presiden  Amerika  Serikat dalam proses legislasi.
Konsep  pemisahan  kekuasaan secara  tidak  langsung  juga  dapat mempengaruhi lemah-kuatnya wewenang  sebuah  lembaga  negara. Termasuk  pada  lemahnya  wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi  seperti  yang  telah  dijabarkan
28 Ibnu Sina
Chandranegara,
“Penuangan  Checks  and  Balances  Kedalam Konstitusi,” Jurnal  Konstitusi, Vol.  13,  No.  3 (2016), hlm. 560.
sebelumnya.  Kelemahan  wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi  juga  masih  berhubungan dengan  praktek  pemisahan  kekuasaan yang  diterapkan  di  Indonesia.  Ketiga kekuasaan tersebut telah diberikan tugas dan  wewenang  sesuai  dengan  jenis kekuasaannya  masing-masing  seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Namun  dalam  pelaksanaannya  ketiga kekuasaan  tersebut  saling  mengawasi satu  sama  lain.  Pengawasan  tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenangan dari salah satu
kekuasaan,  atau  yang  biasa  disebut dengan check  and  balances .  Tetapi check and  balances yang  diterapkan  di Indonesia  saat  ini  masih  kurang  terlihat wujudnya.  Terutama  pada  pelaksanaan fungsi legislasi yang masih menitikberatkan wewenang fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat dan  Presiden.  Padahal  seharusnya  yang diberi  kewenangan  lebih  dalam  fungsi legislasi  adalah  lembaga  legislatif  itu sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Namun pada  nyatanya  Dewan  Perwakilan Daerah  tidak  mendapatkan  wewenang yang  cukup  dalam  pelaksanaan  fungsi legislasi  tersebut.  Sebab  keterlibatan Presiden  sebagai  lembaga  eksekutif masih terlalu kuat dalam proses legislasi di Indonesia.
Jika  membicarakan  pemisahan kekuasaan  dengan  prinsip check  and balances ,  seharusnya  cukuplah  Presiden diberikan  wewenang  seperlunya  dalam fungsi legislasi yang sejatinya merupakan fungsi utama cabang kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Daerah. Jika Presiden terlalu banyak  terlibat  dalam  pelaksanaan fungsi  legislasi  yang  semestinya  adalah milik  kekuasaan  legislatif,  maka  fungsi legislasi  tersebut  dapat  dikatakan sebagai fungsi bersama-sama/ joint
function . 30 Sebab  di  sini  ada  Dewan Perwakilan  Daerah  yang  lebih  berhak untuk  mendapatkan  wewenang  yang lebih  dalam  proses  legislasi,  karena Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan perwakilan  dari  rakyat  daerah  yang berhak menyuarakan pendapatnya dalam  proses  legislasi.  Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi  saat  ini  terlalu  lemah,  bahkan bisa  dibilang  tidak  memiliki  pengaruh yang berarti dalam proses pembentukan undang-undang. Sebab Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki suara untuk meyuarakan persetujuan maupun penolakannya terhadap suatu rancangan undang-undang.  Dewan  Perwakilan Daerah  hanya  dapat  mengajukan  dan ikut  membahas  Rancangan  Undang- Undang  yang  berhubungan  dengan daerah otonomnya, memberikan pertimbangan  atas  Rancangan  Undang- Undang tentang APBN, pajak, pendidikan  dan  agama,  selain  itu  ia tidak berhak memberikan pertimbangan. Dan lagi-lagi wewenang Dewan
Perwakilan  Daerah  tersebut  masih terlalu  lemah  sebab  pertimbangan  yang diberikan  Dewan  Perwakilan  Daerah kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat tersebut  masih  sangat  memungkinkan untuk  tidak  diambil  oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu rancangan undang-undang.
Pemisahan  kekuasaan  seperti  ini sangatlah tidak adil bagi lembaga seperti Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  tidak mendapatkan  wewenangnya  seperti sebagaimana mestinya. Sehingga Dewan Perwakilan  Daerah  sering  dianggap hanya  sebagai  lembaga  pelengkap  yang menemani  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Keadaan ketatanegaraan yang seperti ini perlu  diperbaiki  lagi  agar  lebih  jelas prinsip pemisahan kekuasaan seperti apa yang  ingin  diterapkan  di  Indonesia  ini. Sebab  dengan  demikian  Presiden  akan
30 Syofyan Hadi, Op. Cit, hlm. 81.
memiliki  banyak  kuasa  yang  bahkan  di luar  cabang  kekuasaan  utamanya  yakni eksekutif, sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya abuse of power , karena dalam  pelaksanaannya  ia  berperan sebagai  eksekutif  tetapi  memiliki  peran yang  cukup  besar  pula  dalam  fungsi legislasi.
Semestinya check  and  balances terjadi  tidak  hanya  antara  cabang kekuasaan  negara,  namun  juga  antara lembaga dalam sebuah cabang kekuasaan  yang  sama.  Dalam  hal  ini yang dimaksud penulis adalah mengenai check  and  balances yang  terjadi  dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh kekuasaan legislatif yang mana jauh dari kata seimbang. Sebab lemahnya wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah dibanding  Dewan  Perwakilan  Rakyat dalam  fungsi  legislasi,  bahkan  lebih lemah  dibandingkan  dengan  wewenang yang  dimiliki  Presiden  sebagai  lembaga di  luar  legislatif  dalam  fungsi  legislasi. Seharusnya check and balances diterapkan terlebih dahulu dalam cabang kekuasaan legislatif  itu  sendiri,  baru  setelahnya melibatkan lembaga dari cabang kekuasaan  lain  untuk  mengawasi jalannya  fungsi  legislasi.  Jika  ditelaah lagi,  pemisahan  kekuasaan  pada  cabang kekuasaan  legislatif  di  Indonesia  yang tidak  cukup  adil  dan  sesuai  dengan prinsip check  and  balances ini  juga berkaitan  dengan  lemahnya  sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu jika pemberian kekuasaan dapat  dilakukan  dengan  adil  dan  sesuai porsinya, tidak hanya akan mewujudkan check  and  balances yang  baik  tetapi  juga akan menguatkan sistem bikameral yang ada  di  Indonesia.  Dengan  demikian, kekuasaan  legislatif  di  Indonesia  tidak akan berat sebelah, tidak ada yang lebih berkuasa dan yang lebih lemah.

## Penutup
Dari  penjelasan  yang  telah diuraikan  dapat  ditemukan  beberapa perbandingan  dari  pelaksanaan  fungsi
legislasi  di  Indonesia  dan  Amerika Serikat.  Perbedaan  yang  paling  utama adalah  berhubungan  dengan  kekuatan sistem  bikameral  dari  kedua  negara,  di mana  di  Indonesia  sistem  bikameralnya termasuk  dalam  bikameral  lemah sedangkan  Amerika  Serikat  adalah bikameral  kuat.  Perbedaan  kekuatan sistem bikameral itulah yang mempengaruhi kewenangan yang
dimiiki  oleh  masing-masing  lembaga legislatif  dari  tiap  negara.  Karena  di Indonesia  yang  diterapkan  adalah bikameral  lemah,  maka  kewenangan salah  satu  kamar  tidak  sebesar  kamar lainnya.  Dalam  hal  ini  seperti  yang  kita ketahui, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah  dalam  fungsi  legislasi  sangat terbatas, tidak seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda  halnya  dengan  kewenangan House  of  Representative dan Senate yang seimbang  dan  saling  melengkapi  dalam proses  legislasi.  Proses  legislasi  di Indonesia juga masih banyak melibatkan presiden
dalam pelaksanaannya.
Sedangkan  di  Amerika  Serikat  presiden hanya  diberikan  wewenang  untuk mengajukan  hak  Veto  atau  penolakan atas  Rancangan  Undang-Undang  yang diajukan  oleh  kongres  yaitu House  of Representative dan Senate saat  meminta pengesahan/ approval .
Dalam  konteks  fungsi  legislasi, pemisahan kekuasan di Indonesia masih kurang  mencerminkan  prinsip check  and balances dalam pelaksanaannya. Keterlibatan  Presiden  yang  terlalu  besar dalam  proses  legislasi  tidak  lagi  dapat dikatakan  sebagai  upaya check  and balances ,  tetapi  lebih  kepada  intervensi sehingga  fungsi  legislasi  terlihat  seperti fungsi  bersama,  bukan  lagi  fungsi  yang dimiliki  lembaga  legislatif.  Seharusnya untuk  mewujudkan check  and  balances cukuplah  Presiden  diberikan  wewenang seperlunya  dalam  fungsi  legislasi.  Jika Presiden  terlalu  banyak  terlibat  dalam pelaksanaan  fungsi  legislasi  yang semestinya  adalah  milik  kekuasaan
legislatif,  maka  fungsi  legislasi  tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bersama- sama/ joint  function .  Sebab  di  sini  ada Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  lebih berhak  untuk  mendapatkan  wewenang yang lebih dalam proses legislasi, karena Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan perwakilan  dari  rakyat  daerah  yang berhak menyuarakan pendapatnya dalam  proses  legislasi.  Seharusnya check and  balances diterapkan  terlebih  dahulu dalam  cabang  kekuasaan  legislatif  itu sendiri,  baru  setelahnya  melibatkan lembaga  dari  cabang  kekuasaan  lain untuk  mengawasi  jalannya  fungsi legislasi.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2015. ———. Perkembangan  &  Konsolidasi Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .
Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Ayus, Intsiawati. Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPR Dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012 . Bogor: PT. Idemedia Pustaka Utama, 2021.
Chandranegara,  Ibnu  Sina.  “Penuangan Checks  and  Balances  Kedalam Konstitusi.” Jurnal  Konstitusi, Vol. 13, no. 3, (2016).
Dewandaru,  R.Guntur  Prakoso,  Untung
Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati.  “Perbandingan  Badan
Perwakilan  Rakyat  Pada  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  Dan Amerika  Serikat.” Diponogoro  Law Jurnal, Vol. 5, no. 3, (2016).
Fatmawati. Struktur  Dan  Fungsi  Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral;  Studi  Perbandingan Antara  Indonesia  Dan  Berbagai
Negara . Jakarta: UI Press, 2010. Gijs. Jan Brandsma, Christilla. Roederer- Rynning.  “Strong  Bicameralism, Pressures  for  Change  in  Inter-
Institutional Legislative
Negotiations  in  the  EU,  the  USA,
and  Germany.” EPRS  |  European Parliamentary Research Service , March (2022). Hadi,  Syofyan.  “FUNGSI  LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  PRESIDENSIL (Studi  Perbandingan  Indonesia
Dan Amerika Serikat).” DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, no. 18 (2013). Heitshusen, Valerie. “Introduction to the Legislative  Process  in  the  U.S. Congress.” Congressional  Research
Service , 2020.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian
Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group, 2017. National  Democratic  Institute  For International Affairs. “One Chamber  or  Two?  Deciding Between a Unicameral and Bicameral  Legislature.” Legislative Research Series Paper #3 . Prima, Jaka. “Perbandingan Kewenangan  Badan  Legislatif  Di Indonesia  Dan  Amerika  Serikat.”
Negara  Dan  Keadilan, Vol.  8,  no.  1, (2019). Ramadhan,  Wahyu  Tio,  and  Eddy Purnama. “Perbandingan Prosedur Legislasi  Indonesia  Dan  Amerika Serikat.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Bidang  Hukum  Kenegaraan, Vol.  1, no. 2, (2017). Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo, 2001. Sutansyah, M. Dandy. “PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLASI  ANTARA  NEGARA INDONESIA  DAN  AMERIKA SERIKAT.” Universitas Muhammadiyah  Sumatra  Utara, 2021. Tinambunan,  Hezron  Sabar  Rotua,  and Dicky  Eko  Prasetio.  “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative  Dewan  Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif.” Masalah-Masalah
Hukum, Vol. 48, no. 3 (2019). Yani,  Ahmad.  “Sistem  Pemerintahan Indonesia:  Pendekatan  Teori  Dan Praktek Konstitusi Undang- Undang  Dasar  1945.” Jurnal  Ilmiah
Kebijakan  Hukum ,  Vol.  12,  no.  2 (2018).
Zulfan.  “Analisis  Pengaturan  Dan Praktik  Pemisahan  Kekuasaan Sistem  Pemerintahan  Presidensial Berdasarkan  Konstitusi.” Jurnal Media Hukum, Vol. 25, no. 1 (2018).