## PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dwi Sulistiani dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## Abstract
This  research  was  conducted  at  the  Ministry  of  Religion  district  Tulungagung related to the preparation of PPRG documents using PAR (Partisipatory Action Research) method. The purpose of this study is to provide assistance in the preparation of PPRG documents consisting of GAP and GBS  at  the  Ministry  of  Religion  district  Tulungagung.  In  addition,  to  find  out  how  far  their understanding  related  to  PPRG.  Assistance related to the preparation of PPRG in the form of documents  GAP  and  GBS  is  very  necessary  by  the  Office  of  Ministry  of  Religious  Affairs, especially in Tulungagung which is difficult in preparing the document. With the appeal from the Ministry of Religious Affairs to the satker below to prepare the PPRG documents, the Ministry of Religious  Affairs  in  the  districts  should  also  contribute  to  the  success  of  the  program.  The results of this PPRG assistance is the establishment of 7 GAP and 7 GBS documents prepared in 2017 to become a document companion for the fiscal year 2018. Based on observations at the time  of  socialization  and  mentoring  proved  that  planners  at  the  Ministry  of  Religion  district Tulungagung still do not understand PPRG and still difficult in the preparation the document. Subsequent  research  could  take  other  assisted  objects  and  also  add  activity  strategies  with monitoring  and  evaluation  in  the  implementation  of  PPRG  in  satker  under  the  ministry  of religion or other ministries.
Keywords : PAR, PPRG, GAP, GBS

## Abstrak
Penelitian  ini dilakukan di  Kementerian  Agama  kabupaten  Tulungagung  terkait  dengan persiapan  dokumen  PPRG  menggunakan  metode  PAR  (Partisipatory  Action  Research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen PPRG yang terdiri dari GAP dan GBS di Kementerian Agama kabupaten Tulungagung. Selain itu,  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemahaman  mereka  terkait  dengan  PPRG.  Bantuan terkait persiapan PPRG dalam bentuk dokumen GAP dan GBS sangat diperlukan oleh Kantor Kementerian  Agama,  khususnya  di  Tulungagung  yang  kesulitan  dalam  menyiapkan dokumen.  Dengan  seruan  dari  Kementerian  Agama  kepada  satker  di  bawah  ini  untuk menyiapkan  dokumen  PPRG,  Kementerian  Agama  di  kabupaten  juga  harus  berkontribusi pada  keberhasilan  program.  Hasil  dari  bantuan  PPRG  ini  adalah  pembentukan  7  dokumen GAP dan 7 GBS yang disiapkan pada tahun 2017 untuk menjadi dokumen pendamping untuk tahun  fiskal  2018.  Berdasarkan  pengamatan  pada  saat  sosialisasi  dan  pendampingan terbukti  bahwa  perencana  di  Kementerian  Agama  kabupaten  Tulungagung  masih  belum mengerti PPRG dan masih kesulitan dalam persiapan dokumen. Penelitian selanjutnya dapat
mengambil  objek  bantuan  lainnya  dan  juga  menambahkan  strategi  kegiatan  dengan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan PPRG di satker di bawah kementerian agama atau kementerian lain.
Kata kunci: PAR, PPRG, GAP, GBS

## PENDAHULUAN
Berbicara  masalah  peningkatan  mutu  pendidikan  agama  dan  keagamaan  yang  menjadi fokus  perhatian  Kementerian  Agama,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembangunan  bidang pendidikan Islam merupakan sektor pembangunan yang paling besar dan  luas cakupannya. Hal ini  tidak  lain  karena  lebih  dari  87%  penduduk  Indonesia  memeluk  agama  Islam  (Badan  Pusat Statistik, 2010). Atas dasar inilah dibentuk sebuah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama  yang  diamanati  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  agama  dan  keagamaan Islam, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Sadar  akan  keragaman  kebutuhan  dan  kondisi  perempuan  dan  laki-laki,  penerapan kebijakan pengarusutamaan  gender  (PUG)  menjadi  pilihan  pemerintah  untuk  menerapkan pembangunan  nasional  yang  berkeadilan.  PUG  telah  dicanangkan  sebagai  salah  satu  dari  tiga strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Tahun 2010- 2014. RPJMN secara tegas telah mengintegrasikan kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran.  Melalui  pengintegrasian  PUG  dalam  perencanaan  dan  penganggaran, program/kegiatan yang dibuat akan menjadi responsif gender. Oleh karenanya, Perencanaan dan Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  bukanlah  suatu  proses  yang  terpisah  dari  sistem perencanaan  dan  penganggaran  yang  ada,  namun  justru  akan  menguatkan  pencapaian  tujuan pembangunan  nasional  yang  berkeadilan. Aturan  terkait  pelaksanaan  PPRG  sudah  diatur  dalam beberapa peraturan menteri baik menteri keuangan maupun menteri agama berikut ini:
a. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama (Indonesia. Kementerian Agama, 2006)
b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pemberian  Beasiswa  Responsof  Gender  Bagi  siswa  Madrasah  Perguruan  Tinggi  Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama (Indonesia. Kementerian
Agama, 2010)
c. Kesepakatan bersama antara Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun  2011  Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender  dan  Pemenuhan  Hak  Anak  di  bidang  Keagamaan  (Indonesia. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  &  Indonesia. Kementerian Agama, 2011)
d. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  136/  PMK.02/2014  tanggal  11  Juli  2014  tentang Petunjuk  Penyususnan  dan  Penelaahan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga (Indonesia. Kementerian Keuangan, 2014)
Dalam  konteks  pembangunan  bidang  pendidikan  Islam,  pelaksanaan  integrasi  PUG  ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran (hingga monitoring dan evaluasi) diharapkan dapat memberikan  dampak pembangunan yang lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam  memberikan  manfaat  pembangunan,  baik  bagi  kelompok  perempuan  maupun  laki-laki. Melalui PPRG, empat aspek yang terdiri dari akses, partisipasi kontrol, dan manfaat akan menjadi salah  satu  fokus  dalam  analisis  gender.  Dengan  dilakukan  analisis  gender,  diharapkan  dapat mengakomodasi  aspirasi,  kebutuhan,  dan  permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  secara  tepat dan seksama. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen  PPRG  yang  terdiri  dari  GAP  dan  GBS  pada  Kantor  Kemenag  kabupten  Tulungagung. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman    mereka terkait PPRG.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode PAR  ( Participatory Action Research). Langkah-Langkah dalam Pendampingan terdapat 4 tahapan, yatu:
1. Perencanaan  ( plan ).  Perencanaan  ini  dilkaukan  setelah  memperhatikan  kondisi  riil  objek dampingan, dimana di Kemenag Kabupaten Tulungagung masih belum menyusun dokumen PPRG  sehingga  perlu  untuk  dilakukan  sosialisasi  dan  pendampingan  terkait  hal  tersebut.
Analisis  SWOT  adalah  suatu  alat  perencanaan  strategik  yang  penting  untuk  membantu perencana  untuk  membandingkan  kekuatan  dan  kelemahan  internal  organisasi  dengan kesempatan dan ancaman dari external, yaitu dengan analisis SWOT.
Pada  analisis  SWOT  memberikan  informasi  untuk  membantu  dalam  hal  mencocokan perusahaan sumber daya dan kemampuan untuk menganalisa kompetitif lingkungan di mana  bidang  perusahaan  itu  bergerak.  Informasi  tersebut  dibuat  berdasarkan perumusan strategi dan seleksi.
2. Tindakan  ( Action ).  Setelah  proses  perencanaan  dilakukan,  pegawai  di  Kankemenag Kabupaten  Tulungagung  khususnya  bagian  perencanaan  mendapatkan  sosialisasi  dan pendampingan dari fasilitator
3. Pengamatan  ( Observe ).  Pengamatan  dilakukan  untuk  memperhatikan  dan  menganalisis keberhasilan,  kelemehan,  dan  kekurangan  strategi  dan  metode  yang  digunakan  dalma menyelesaikan  masalah-masalah  terkait  PPRG  di  Kankemenag  Kabupaten  Tulungagung. Demikian  pula  faktor-faktor  pendukung  dan  hambatan  yang  teridentifikasi  selama  keiatan berlangsung
4. Refleksi  ( reflect ).  Usaha-usaha  yang  telah  dilakukan  dalam  memecahkan  masalah-masalah terkait PPRG di Kankemenag Kabupaten Tulungagung tersebut direfleksikan dan dievaluasi, baik  kekurangan,  kelemahan,  keberhasilan  strategi  dan  metode  dalam  memecahkan masalah-masalah  tersebut.  Refleksi  dan  evaluasi  ini  akan  berputar  terus  menuju  tapahan yang pertama yaitu perencanaan ( plan ).
Strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan  focus  group  discussion  (FGD)  untuk  mengakomodir  permasalahan  dan kebutuhan yang diperlukan oleh perencana dan pihak terkait di Kankemenag Kabupaten Tulungagung
2. Melakukan sosialisasi terkait PPRG dan penyusunan dokumennya berupa GAP dan GBS khususnya  bagi  kepala  kantor  sebagai  penentu  kebijakan,  sangat  penting  untuk mengetahuinya
3. Melakukan pendampingan dalam penyusunan GAP dan GBS
4. Mereview  dokumen  PPRG  yang  sudah  disusun  oleh  perencana  di  Kankemenag Kabupaten Tulungagung

## PEMBAHASAN
Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi, kebutuhan potensi  dan  penyelesaian  permasalahan  perempuan  dan  laki-laki.  ARG  merupakan  Upaya untuk  menjamin  agar  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  beserta  kebijakan  dan program  yang  mendasarinya  dilaksanakan  untuk  menjawab  kebutuhan  setiap  warga  negara dari  kelompok  manapun,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Merupakan  anggaran  yang disusun dan disyahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender. Tujuan ARG adalah:
1. Akuntabilitas anggaran berdampak gender
2. Mengubah alokasi anggaran & program utk meningkatkan kesetaraan gender
3. Meningkatkan kesadaran isu dan program responsif gender Perencanaan yang responsif gender  dilakukan  dengan  memasukkan  perbedaan  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan, dan  permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  dan
program pembangunan daerah. Hal tersebut bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah  karena  terpetakan  kesejangan  dalam  pembangunan  manusia,  laki-laki  dan perempuan,  serta  membantu  mempertajam  target  group/  kelompok  sasaran  karena data terpilah.
PPRG  tidak  selalu  berupa  penambahan  program  baru dan  biaya  tambahan  bilamana analisis  gender  diterapkan.  Pemberdayaan  perempuan  sebagai  urusan  wajib  di  daerah  tidak mampu  menjawab  semua  isu  kesenjangan  gender  di  berbagai  bidang.  Prinsip  PPRG  adalah sebagai berikut:
1. Syarat  utama  untuk  melaksanakan  PPRG  adalah  kemauan  politik  dan  komitmen  dari pembuat kebijakan publik.
2. Penerapan  PPRG  fokus  pada  program  &  kebijakan  dalam  rangka:  1)  penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian  SDG’s;  2)  pelayanan  kepada  masyarakat  ( service  delivery)  berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau 3) pencapaian visi dan misi kemeterian agama.
3. ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG saja, tapi lebih luas lagi, agar  perencanaan  &  anggaran  keseluruhan  dapat memberikan  manfaat  yang  adil  bagi  perempuan  &  laki-laki  baik  sebagai  penerima manfaat maupun pelaku pembangunan
Dalam  melakukan  keseluruhan  proses  perencanaan  kebijakan  maupun  perencanaan program  pembangunan  agar  responsif  gender  (terrmasuk  perencanaan  kegiatan pembangunan),  diperlukan  piranti  analisis  gender.  Salah  satu  alat  analisis  gender  adalah “Gender Analysis  Pathway” (GAP),  atau  Alur  Kerja  Analisis  Gender. Gender  Analysis  Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan.  Dengan  menggunakan  GAP,  para  perencana  kebijakan/program/kegiatan pembangunan  dapat  mengidentifikasi  kesenjangan  gender  (gender  GAP)  dan  permasalahan gender  ( gender  issues )  serta  sekaligus  menyusun  rencana  kebijakan/program/  kegiatan pembangunan  yang  ditujukan  untuk  memperkecil  atau  menghapus  kesenjangan  gender tersebut. (Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001). Tujuan GAP adalah:
1. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender
2. Mengidentifikasi  kesenjangan gender (peran, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh).
3. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender
4. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender.
5. Mengidentifikasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan.
Dalam penyusunan GAP diperlukan langkah-langkah dan matrik sebagai berikut:
Tabel 1. Langkah-Langkah GAP Langkah- langkah GAP Penjelasan 1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis  Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis  Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan 2. Menyajikan data Pembuka Wawasan  Menyajikan  data  pembuka  wawasan  yang  terpilah menurut jenis kelamin  Data  terpilah  ini  bisa  berupa  data  statistik  yang kuantitatif  atau  kualitatif,  misal:  hasil  survei,  hasil FGD,  review  pustaka,  hasil  kajaian,  hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan 3. Mengenali faktor kesenjangan gender  Menemukenali dan mengetahui ada tidaknyaa faktor kesenjangan gender, yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) 4. Menemukenali sebab kesenjangan internal  Temu  kenali  isu  gender  di  internal  lembaga. Misalnya: terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga 5. Menemukenali sebab kesenjangan eksternal  Temu   kenali    isu gender di eksternal lembaga. Mislanya, apakah budaya patriarkhi, gender stereotipi  (laki-laki selalu dianggap sebgaia kepala keluarga) 6. Reformulasi tujuan  Menrumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender 7. Rencana Aksi  Menetapkan rencana aksi  Rencana  aksi  diharapkan  mengatasi  kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5 8. Data dasar  Menetapkan  data  dasar  yang  dipilih  untuk mengukur kemajuan  (progress)  Data  yang  dimaksud  diambil  dari  data  pembuka wawasan yaang telah diungkapkan padaa langkah 2 yang  terkait  dengan  tujuan  kegiatan  dan  output kegiatan 9. Indikator gender  Menetapkan  indikator  gender  sebagai  pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif
GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu  gender  yang  ada  dan  apakah  telah  dialokasikan  dana  pada  kegiatan  bersangkutan.  GBS disusun pada saat persiapan RKA SKPD. Peluang integrasi gender akan lebih  mantap kalau GBS lebih  awal  disiapkan.  Data  GBS  didapat  dari  hasil  pengisian  dokumen  GAP,  berikut  ini contoh dokumen GBS :
Tabel 2. Gender Budget Statement
(Pernyataan Anggaran Gender )
Nama SKPD :  .....
Tahun
: ..... Program Tujuan Capaian Program Indikator : Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Rekening Analisa situasi Data pilah: Hal  ini  disebabkan   adanya  kesenjangan dibidang : AKSES : PARTISIPASI : KONTROL : MANFAAT : Faktor internal : Faktor eksternal : Perencanaan Kegiatan Kegiatan /Sub kegiatan : Komponen input : Sumber Dana Dampak /Hasil Output  kegiatan Capaian: Indikator output : Tabel 3 Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) Langkah 1 Langk a h 2 Langk a h 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6  Langkah 7  Langka h 8 Langkah 9 Nama Kebijaka n/ Program /Kegi atan Data Pemb uk a Wawa s an Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasil Fakto r Kesen jang an Sebab Kesenj a ngan Intern al Sebab Kesenja ngan Ekstern a l Reformu lasi Tujuan Rencana Aksi Basis  Data (Base- line) Indikator Kinerja Identifika si Sajika n Temu  Temu Temu Reformul a Tetapkan  Tetapk Tetapkan dan tuliskan data kenali isu kenali kenali si-kan rencana an indikator
tujuan dari pembu k gender di penyeba b penyeba  tujuan aksi/kegiat  base- kinerja Kebijakan / a proses  faktor b faktor  kebijakan  an yang line (baik Program/ Ke wawas a perenc ana kesenjan g kesenja  bila tujuan merujuk yang capaian giatan n, yang  an denga n an gender ngan yang ada  pada diambil output terpila h memp erha yang gender saat ini tujuan dari maupun jenis ti kan  datang yang belum yang data outcome) kelami n faktor-  dari datang responsif  responsif pembu yang dan faktor  internal  dari gender. gender ka mengatasi usia, kesenj ang pelaksan a lingkung  Tujuan ini  untuk wawas kesenjang kuantit a an akses, program.  an harus mengatasi  an an gender tif dan  partisi pasi, eksterna  menjawab  kesenjang  pada di langkah kualita tif kontro l dan l sebab an dan langka 3,4, dan manfa at lembaga  kesenjang  penyebabn  h 2 5. (cantu mka pada an yang di  ya yang yang n hanya proses identifika  ada di relevan faktor pelaksa  si di langkah 3,  dengan kesenj ang na an langkah 4, dan 5. tujuan an yang rogram.  3,4, dan Tetapkan  dan releva n). 5. juga dapat rencana diukur. aksi prioritas berikut output dan
hasil kegiatan.

## HASIL YANG DICAPAI
Berdasarkan  FGD  yang  dilakukan,  Kankemenag  Kabupeten  Tulungagung  memang memerlukan  pendampingan  terkait  penyusunan  dokumen  PPRG  apalagi  hal  tersebut merupakan  himbauan  dari  Kementrian  Agama  agar  satker  dibawahnya  menyusun  dokumen PPRG  yang  menjadi  dokumen  pendukung  dalam  anggaran  yang  diajukan.  Setelah  dilakukan FGD,  sosialisasi  terkait  PPRG  dilakukan  dengan  dihadiri  oleh  Kepala  dan  sekretaris  kantor kemenag  Tulungagung  beserta  perencana  yang  terkait  langsung  dengan  PPRG.  Dalam sosialisasi  yang  dilakukan  terlihat  bahwa  pemahaman  peserta  sosialisasi  terkait  PPRG  masih belum  tinggi,  hal  tersebut  terbukti  dengan  ketidaktahuan  mereka  apa  itu  PPRG  dan  ARG. Sebagian dari mereka bahkan masih bias gender, karena menganggap bahwa laki-laki itu adalah pemimpin  bagi  perempuan sehingga  tidak  mungkin  akan ada  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan.Selain  itu  juga  budaya  patriarki  yang  ada  di  daerah  tersebut  yang  masih  kental sehingga perempuanpun sulit untuk menjadi pemimpin karena kesibukannya dirumah tangga dan kesulitan untuk pergi keluar kota dengan alasan anak tidak bisa ditinggal. Perencana juga
merasa  keberatan  dengan  kewajiban  penyusunan  dokumen  mereka,  karena  dianggap menambah  pekerjaan  mereka.  Juga  terdapat  kendala  lain  yaitu  personil  perencanaan  yang kadang  berubah  sehingga  harus  memberikan  pengetahuan  lagi  terkait  PPRG.  Strategi  yang dilakukan oleh fasilitator adalah tidak memperdebatkan lagi terkait konsep gender, tapi lebih fokus  pada  PPRG  yang  itu  memang  sudah  menjadi  kewajiban  tiap  satker  dibawah  Kemenag untuk  menjalankan  amanah  dalam  penyusunan  dokumen  PPRG.  Sedangkan  terkait  kendala sering berubahanya personil perencanaan, fasilitator memberikan materi berupa power point (ppt) yang bisa dipelajari oleh siapapun yang akan menyusun dokumen PPRG.
Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam menyusun dokumen PPRG yang diikuti oleh perencana  sesuai  dengan  bidang  masing-masing.  Para  perencana  terlihat  antusias  dalam menyusun dokumen PPRG, kesulitan mereka adalah dalam menyusun dokumen GAP yang itu memang  harus  memiliki  pengalaman  tinggi  untuk  bisa  menganalisis  kegiatan  dengan menggunakan alat analisis tersebut. Tapi  dengan  pendampingan  yang  dilakukan  kesulitan  itu bisa berkurang, sedangkan untuk penyusunan dokumen GBS peserta sudah lebih mudah karena tinggal memindah hasil dari penyusunan dokumen GAP. Pada serangkaian kegiatan ini tersusun 7 dokumen GAP dan 7 dokumen GBS yang mewakili tiap bidang di Kantor Kemenag Kabupaten Tulungagung.
Hasil  pendampingan  PPRG  yang  berupa  dokumen  GAP  dan  GBS  tersebut  dibaca  lebih jauh  lagi  oleh  fasilitator  untuk  kemudian  direview dan  sekaligus direvisi untuk  kemudian  di serahkan  kebali  pada  perencana  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Tulungagung  agar  mereka mengetahui  bagaimana  menyusun  dokumen  PPRG  yang  baik  dan  benar.  Selanjutnya  mereka bisa membuat sendiri dokumen PPRG mereka untuk digunakan sebagai dokumen pendamping anggaran mereka.

## KESIMPULAN
Pendampingan terkait penyusunan PPRG yang berupa dokumen GAP dan GBS memang sangat  diperlukan  oleh  Kantor  Kemenag  khususnya  di  Tulungagung  yang  memang  kesulitan dalam menyusun  dokumen  tersebut.  Dengan  adanya  himbauan  dari  Kementrian  Agama  pada satker  dibawahnya  untuk  menyusun  dokumen  PPRG,  maka  kantor  kementrian  agama  di kabupaten  dan  kota  juga  harus  ikut  andil  dalam  mensukseskan  program  tersebut.  Hasil  dari pendampingan PPRG ini adalah tersusunya 7 dokumen GAP dan 7 GBS yang disusun tahun 2017 untuk  menjadi  pendamping  dokumen  bagi  tahun  anggaran  2018.  Berdasarkan  pengamatan pada  saat  sosialisasi  dan  pendampingan  terbukti  bahwa  perencana  di  Kantor  Kemenag Kabupaten Tulungagung masih belum memahami PPRG dan masih kesulitan dalam penyusunan dokumennya.
Pendampingan dalam penyusunan dokumen PPRG sangat perlu dilakukan pada kantor-
kantor  kemenag  lainnya  untuk  membantu  program  pemerintah  terkait  Pengarusutamaan Gender  (PUG).  Penelitian  selanjutnya  bisa  mengambil  objek  dampingan  lain  dan  juga menambah strategi kegiatan dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam implementasi PPRG di satker di bawah kementrian agama ataupuan kementrian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2010,  May).  Penduduk  Indonesia:  Hasil  Sensus  Penduduk  2010  = Population of Indonesia: Result of Population Census 2010. Badan Statistik Indonesia , 706. Retrieved from https://www.bps.go.id/
Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2001). Gender analysis pathway (GAP) : analisis gender untuk perencanaan pembangunan . (Nina Sardjunani, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Retrieved from http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20527- [_Konten_]-Konten
C3687.pdf
Indonesia.  Kementerian  Agama.  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Penetapan  Unit  Pelaksana,  Tugas  dan  Fungsi  Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama (2006). Retrieved from http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma_11_06.pdf
Indonesia. Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010  Tentang  Pemberian  Beasiswa  Responsof  Gender  Bagi  siswa  Madrasah  Perguruan Tinggi Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama (2010). Retrieved from www.djpp.depkumham.go.id
Indonesia.  Kementerian  Keuangan.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  136/  PMK.02/2014 tanggal  11 Juli 2014 tentang Petunjuk Penyususnan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga  (2014). Retrieved from
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/136~PMK.02~20 14Per.HTM
Indonesia.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  &  Indonesia. Kementerian  Agama.  Kesepakatan  bersama  antara  Kementerian  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  02  tahun  2011  Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di bidang Keagamaan (2011).