## PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU JAMBI
SUPIAN, SELFI MAHAT PUTRI, DAN FATONAH FIB, Universitas Jambi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  data  kualitatif  melalui  pendekatan  sejarah, mengandalkan  data  kepustakaan  dan  wawancara.untuk  mengetahui  dan  menggali    sejarah  dan  peranan lembaga  adat  melayu  Jambi  dalam  membantu  pemerintahan    guna  melestarikan  budaya  melayu  Jambi. Fokuskan  penelitian  ini  pada  kajian  peran  lembaga  adat  dalam  melestarikan  budaya  melayu Jambi.Pemahaman  tentang  perananan  dan  eksistensi  lembaga  adat  melayu  Jambi  sebagait  mitra pemerintah dalam pembangunan bidang kebudayaan.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa lembaga adat memiliki peranan yang penting dalam pembagunan. Lembaga adat melayu Jambi merupakan mitra pemerintah dan pembangun dan menggampil kebijakan-kebijakan  yang  menyangkut  mayarakat  Jambi.  Lembaga  adat  memberi  masuk-masukan  dan pembinaan-pembinaan  pada  norma-norma,  nilai-nilai  budaya  masyarakat  Jambi.  Simpulannya,  lembaga ada dan pemerintahan bermitra bersama-sama  menciptakan lingkungan  yang kondusif demi  terciptanya kedamaian dan lancarnya pembangunan di Jambi.
Kata kunci: LAM, lembaga adat, melayu Jambi, peranan, adat, budaya.

## Abstract
This  study  aims  to  produce  qualitative  data  through  historical  approach,  relying  on  bibliographic  data and interviews. To know and explore the history and role of Jambi Malay customary institution in helping the  government  to  preserve  Jambi  Malay  culture.  Focus  this  research  on  the  study  of  the  role  of customary  institutions  in  preserving  Jambi  Malay  culture.  Understanding  of  the  role  and  existence  of Jambi  Malay  customary  institution  as  a  partner  of  the  government  in  the  development  of  the  field  of culture.
The  results  of  this  study  show  that  customary  institutions  have  an  important  role.  The  Jambi  Malay Customary Institution is a partner of the government and builder and carries out policies concerning the people of Jambi. Customary institutions provide input and guidance on the norms, cultural values of the people  of  Jambi.  In  conclusion,  existing  institutions  and  partner  governments  create  a  conducive environment for peace and smooth development in Jambi.
Keywords: LAM, customary institutions, Jambi Malay, roles, customs, culture.

## PENDAHULUAN
Budaya  adalah  suatu  cara  hidup yang  berkembang  dan  dimiliki  bersama oleh  sebuah  kelompok  orang  atau masyarakat yang diwariskan dari generasi  ke  generasi.  Budaya  pun terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk  sistem  agama,  politik,  adat istiadat,  bahasa,  perkakas,  pakaian,
bangunan,  dan  karya  seni.  Dimana budaya  dapat  diartikan  sebagai  hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.
Budaya dan masyarakat merupakan  dua  hal  yang  tidak  bisa dipisahkan,  sebab  budaya  lahir  dalam masyarakat tertentu dengan ciri khasnya
yang  membedakan  mereka  dengan masyarakat  lain.  Kekayaan  budayalah yang menjadikan salah satu  ciri penting dari  bangsa  Indonesia.  Keberagaman suku,  agama  dan  budaya  dari  berbagai propinsi di Indonesia menjadikan bangsa  Indonesia  unik.  Inilah  yang menjadi  salah  satu  landasan  dalam pemersatu kemerdekaan bangsa ini.
Salah  satunya  yaitu  budaya masyarakat melayu Jambi. Jambi sebagai  propinsi  yang terletak di  pesisir timur  di  bagian  tengah  pulau  Sumatera yang  berpusat  sepanjang  sungai  Batang Hari  menyimpan  sejarah  yang  panjang, dimana  banyak  dalam  literature  kuno menyebutkan tentang wilayah ini. Seperti dalam  prasasti-prasasti  dan  juga berita-berita China. Ini merupakan bukti bahwa  orang  Cina  telah  lama  memiliki hubungan  dengan  Jambi  yang  mereka sebut dengan nama Chan-pei.
Pentingnya peranan Jambi dalam sejarah telah melahirkan berbagai ragam budaya dalam masyarakat Jambi.
Hal  inilah  yang  harus  kita  jaga  hingga saat  ini  agar  generasi  mendatang  tetap bisa  mengenal  dan  menjalankan  tradisi adat  istadat  dan  budaya  yang  dimiliki oleh generasi terdahulu mereka.
Keberagaman  suku  dan  etnis  yang  ada di  Jambi  juga  membuat  budaya  Melayu
Jambi berbeda dengan melayu yang ada di  wilayah  lain.  Untuk  tetap  terjaganya tradisi  budaya  melayu  Jambi,  maka pemerintah propinsi Jambi masih mempertahankan  lembaga  adat  agar bisa menjadi wadah dalam melestarikan budaya  yang  ada  tetap  bertahan  hingga saat ini.
Lembaga  adat,  merupakan  suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat  itu  sendiri,  oleh  karena  itu kedudukan lembaga adat sangat strategis  untuk  menampung  aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses  penyelesaian  sengketa  antara anggota masyarakat adat maupun antara wilayah  adat,  maupun  antara  warga masyarakat  adat  dengan  pemerintah dengan  cara  arif  dan  bijaksana  dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan  adat  yang  mengatur  segala  sendi kehidupan  bermasyarakat  baik  dalam pengelolaan pemerintahan sebagai mana pepatah adat mengatakan:
“ Alam Nan Berajo, Rantau Nan Berjenang, Negeri anan babathin,
Luhak Nan Berpenghulu, Kampung Nan Bertua, Rumah Nan Bertengganai. ”
Maksud  dari  pepatah  adat  ini yaitu  :  bahwa  adat  istiadat  kebiasaan
masyarakat  dan  lembaga  adat  yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang  peranan  penting  dalam pergaulan  dan  dapat  atau  mampu menggerakkan  partisipasi  masyarakat dalam  berbagai  bidang  kegiatan.selain itu,  adat  istiadat  kebiasaan  masyarakat dan  lembaga  adat  yang  hidup  yang bersendikan  syara ’ ,  syara  bersendi Kitabullah perlu dibina dan
dikembangkan  sehingga  secara  nyata dapat  berdayaguna  untuk  kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan  nasional.  Dan  pembinaan adat  istiadat  kebiasaan  masyarakat lembaga  adat  di  desa/kelurahan  tidak terlepas  dari  wilayah  adat  yang  sudah ditentuikan  di  Propinsi  Jambi  yang disebut Marga, Mendapo, dan Kampung.Hal  ini  yang  menjadi  latar belakang  penelitian “ Peranan  Lembaga Adat  Dalam  Melestarikan  Budaya Melayu Jambi."

## Fokus penelitian
Sebagaimana
telah dikemukakan  terdahulu  dalam  latar belakang masalah serta dari pengamatan awal  ( grand  tour )  ditemukan  pokok bahasan  yang  dipilih  sebagai  objek perhatian untuk di kaji secara ilmiah.Penelitian  ini  di  fokuskan  pada
kajian  peran  lembaga  adat  dalam melestarikan  budaya  melayu  Jambi. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini, yaitu:  Bagaimana  sejarah  asal  mula lembaga adat melayu Jambi, bagaimana peranan lembaga adat dalam melestarikan  budaya  melayu  Jambi  dan bagaimana  eksistensi  lembaga  adat dalam  bersinergi  dengan  pemerintahan pusat dan daerah.
Teori
State of the Art
Lembaga  adat  merupakan  kata yang  berasal  dari  gabungan  antara  kata lembaga  dan  adat.  Kata  lembaga  dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang  berarti  pendirian  dan adat  adalah  kebiasaan.  Dari  pengertian literature tersebut lembaga dapat diartikan  sebagai  sebuah  istilah  yang menunjukkan  kepada  pola  perilaku manusia  yang  mapan  terdiri  dari interaksi  sosial  yang  memilikistruktur dalam  suatu  kerangka  nilai  yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk organisasi  adat  yang  tersusun  relative tetap  atas  pola-pola  kelakuan,  peranan, dan  relasi-relasi  yang  terarah  dan mengikat  individu,  mempunyai  otoritas formal  dan  sanksi  hukum  adat  guna tercapainya kebutuhan bersama.
Penelitian ini menggunakan teori  mengenai  budaya  dengan  harapan dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk melihat  suatu  fenomena  budaya  atau fenomena  sosial  yang  muncul  baik dalam  dimensi  masa  kini,  masa  lampau atau  pun  di  masa  mendatang.  Budaya yang  lebih  tinggi  dan  aktif  akan mempengaruhi  budaya  yang  lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya (Malinowski, 1983:21-23). Teori Malinowski  ini  sangat  nampak  dalam pergeseran  nilai-nilai  budaya  kita  yang condong ke Barat.Dalam era globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia.Budaya barat saat ini
diidentikkan dengan modernitas (modernisasi), dan budaya timur diidentikkan  dengan  tradisional  atau konvensional. Orang tidak saja mengadopsi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  Barat  sebagai  bagian  dari kebudayaan  tetapi  juga  meniru  semua gaya  orang  Barat,  sampai-sampai  yang di  Barat  dianggap  sebagai  budaya  yang tidak  baik  tetapi  setelah  sampai  di Timur diadopsi secara membabi buta.
Teori tindakan atau action theory  (Talcott  Parson,  E. Shils, Robert K.  Merton  dan  lain-lain).Kebudayaan (berdasarkan  teori  tindakan  ini)  antara
lain  mengenai  (1)  Sistem  Budaya “ Culture System ” dan (2) Sistem Sosial “ Social System ” .Sistem Budaya “ Culture  System ” yang  merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan  yang  terdiri  dari  pikiran- pikiran, gagasan-gagasan, konsep- konsep, tema-tema berpikir dan keyakinan-keyakinan  (lazim  disebut adat-istiadat).  Di  antara  adat-istiadat tersebut  terdapat “ sistem  nilai  budaya ” , “ sistem  norma ” yang  secara  khusus dapat  dirinci  dalam  berbagai  norma menurut pranata yang ada di masyarakat.  Fungsi  sistem  budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan  serta  tingkah-laku manusia. Sedangkan Sistem Sosial “ Social  System ” ;  terdiri  dari  aktivitas- aktivitas manusia atau tindakan- tindakan  dari  tingkah  laku  berinteraksi antarindividu dalam bermasyarakat. Sebagai  rangkaian  tindakan  berpola yang  berkaitan  satu  sama  lain,  sistem sosial  itu  bersifat  kongkrit  dan  nyata dibandingkan  dengan  sistem  budaya (tindakan  manusia  dapat  dilihat  atau diobservasi).  Interaksi  manusia  di  satu pihak  ditata  dan  diatur  oleh  sistem budaya. Namun di lain pihak dibudayakan  menjadi  pranata-pranata oleh nilai-nilai dan norma tersebut.

## BAGAN KERANGKA PIKIR

## TEORI BUDAYA
TEORI TINDAKAN PEMERINTAH MASYARAKAT LAM MASA LALU

## MASA DEPAN
BUDAYABARAT MODERNISASI
BUDAYA TIMUR

## TRADISIONAL MASA KINI
TRADISI

## Penelitian Relevan
Berdasarkan penelusuran
pustaka,  penelitian  mengenai  peran lembaga  adat  sudah  banyak  yang melakukan.  Seperti  Christeward  Alus (2014) dalam Jurnal Acta Diurna “ Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian
Kearifan  Lokal  Suku  Sahu  di  Desa Balisoan  Kecamatan  Sahu,  Kabupaten Halmahera  Selatan ” ,  Kearifan  Lokal adalah  semua  bentuk  pengetahuan, keyakinan,  pemahaman,  atau  wawasan serta  adat  kebiasaan  atau  norma  yang menuntun prilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis Kearifan lokal  ini  juga  tidak  dapat  dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung.  Hukum  adat  merupakan hukum  kebiasaan,  namun  kebiasaan yang mempunyai akhibat hukum pemuka  adat  sebagai  pemimpin  yang sangat  disegani  dan  besar  pengaruhnya dalam  lingkungan  masyarakat  adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.  Erik  Y  Leba  (2013)  dalam jurnal  yang  berjudul “ Peran  Lembaga Adat  Dalam  Menunjang  Pelaksanaan Otonomi Daerah ” . Di kecamatan Tobelo dan kabupaten Halmahera Utara pada  umumnya  terdapat  suatu  lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya
membawahi  seluruh  masyarakat  adat yang  ada  di  kecamatan  dan  desa  di kabupaten  Halmahera  Utara,  dimana lembaga  adat  tersebut  menjalankan tugas,  fungsi,  hak  dan  wewenangnya dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya  dan  kecamatan  Tobelo  pada khususnya.
Metode (Desain) Penelitian
Sebagai tulisan sejarah, penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  sejarah  yang    mengandalkan data  kepustakaan  dan  wawancara. Pertama, melakukan pengumpulan sumber (heuristik) dari data
kepustakaan  baik  berupasumber  primer (arsip)  maupun  sekunder  berupa  buku, thesis, skripsi, laporan penelitian, majalah dan koran. Setelah itu, melakukan kritik  terhadap sumber  yang ada  baik  intern  maupun  ekstern.  Lalu dilanjutkan  dengan  interpretasi  dan terakhir baru penulisan sejarah (historiografi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Asal Mula Lembaga Adat Melayu Jambi
Berbicara masalah sejarah berdirinya  lembaga  adat  Jambi,  maka tidak  dapat  terlepas  dari  sejarah berdirinya daerah propinsi Jambi,
karena  masyarakat  adat  Jambi  adalah merupakan  bagian  integral  yang  tidak dapat  terpisah  dengan  wilayah  adat  dan sekaligus  merupakan  wilayah  daerah propinsi Jambi.
Tanggal  6  Januari  1957  adalah merupakan  tonggak  sejarah  berdirinya, pemerintah  daerah  propinsi  Jambi, karena pada waktu itu telah diproklamirkan  bahwa  daerah  Jambi yang  saat  ini  merupakan  daerah karesidenan bagian dari propinsi Sumatera  Tengah,  menyatakan  sebagai daaerahpropinsi  yang  berdiri  sendiri, yang  diumumkan  oleh  BKRD  (badan kongres Rakyat Jambi)
yang disampaikan oleh H. Hanafie, atas nama masyarakat  Jambi,  yang  dilanjutkan dengan  sidang  istimewa  DPRD  pada tahun  1958,  yang  menyatakan  bahwa propinsi Jambi menyatakan terlepas dari propinsi Sumatera Tengah.
Pada  awal  berdirinya  propinsi Jambi terdiri dari tiga wilayah, yaitu :
1. Kotapraja Jambi dengan ibukotanya Jambi
2. Kabupaten  merangin  dengan ibu kotanya Bangko,
kemudian  pindah  ke  Muara Bungo 3. Kabupaten Batang Hari dengan ibu kotanya Jambi
Kemudian  berkembang  menjadi 6 daerah tingkat II, yaitu :
1. Kotamadya Jamb ibukotanya
Jambi
2. Kabupaten Batanghari ibukotanya Paal 10 KA,
3. Kabupaten  Tanjung  Jabung ibukotanya Kuala Tungkal
4. Kabupaten
Sarolangun Bangko, ibukotanya Bangko 5. Kabupaten Bungo Tebo ibukotanya Muara Bungo
6. Kabupaten Kerinci, ibukotanya Sei Penuh Perkembangan  berikutnya,  sejak
era reformasi yang merupakan transparansi  dan  era  kebebasan,  maka beberapa daerah kabupaten mengajukan untuk  diadakan  pemekaran  dan  ini kemudian  mendapat  respon  positif  dari pemerintah pusat, yakni dengan dikeluarkannya  undang-undang  No.  57 tahun  1999.  Sehingga  dengan  demikian daerah  propinsi  Jambi  menjadi  10 daerah  tingkat  II,  yaitu  1  kota  dan  9 kabupaten, adalah :
1. Kota Jambi ibukotanya
Jambi
2. Kabupaten Batang Hari ibukotanya Muara Bulian
3. Kabupaten Muaro Jambi
ibukotanya Sengeti
4. Kabupaten
Sarolangun ibukotanya Sarolangun
5. Kabupaten  Tebo  ibukotanya Tebo 6. Kabupaten
Merangin ibukotanya Bangko 7. Kabupaten Bungo
ibukotanya Muara Bungo
8. Kabupaten  Tanjung  Barat ibukotanya Kuala Tungkal
9. Kabupaten  Tanjung  Jabung
Timur  ibukotanya  Muara
Sabak
10. Kabupaten Kerinci ibukotanya Sei Penuh
Seluruh  daerah  baik  kota  dan kabupaten  tersebut  diatas,  adalah  juga merupakan lingkup wilayah masyarakat adat  propinsi  Jambi.  Dengan  demikian menunjukkan  keanekaragaman  wilayah hukum  adat,  untuk  saling  berinteraksi kadang  muncul  reaksi  negatif  yang diperlukan  adanya  sikap  dan  tindakan melalui  jalur  hukum  adat.Untuk  itulah muncul pemikiran untuk dibentuk suatu wadah yang dapat menyembatani permasalahan  antara  sesama  anggota masyarakat  adat  serta  antar  wiayah hukum  adat  dalam  bentuk  suatu lembaga permanen yang disebut dengan lembaga adat.
Menyadari terhadap kemungkinan  tersebut,  maka  pada tanggal  17  sampai  dengan  tanggal  19 desember  tahun  1975  dilangsungkan musyawarah daerah  yang pertama antar tokoh  masyarakat  adat  dari  seluruh daerah  kota  dan  kabupaten,  yang dihadiri  232  peserta  terdiri  dari;  54 orang perwakilan dari kabupaten Sarko, 30  orang  perwakilan  dari  kabupaten Bungo  Tebo,  32  orang  perwakilan  dari kabupaten Kerinci, 30 orang perwakilan dari  kabupaten  Tanjab,  30  orang perwakilan dari kabupaten Batang Hari, dan  56  orang  peserta  perwakilan  dari kota madya Jambi.
Panitia  musda  I  dibentuk  dan dilaksanakan    di  gedung  wanita  pada tanggal 4 Desember 1975 yang diketuai oleh  H.A.Manaf  dan  seketeriat  panitia di  jalan  Untung  Surapati  no.8  (APDN) Jambi.
Disamping peserta-peserta dari 6 kabupaten  di  atas,  Musda  tersebut  juga dihadiri oleh Muspida. Peresmian Musda oleh gubernur Jamaluddin Tambunan  dan  dihadiri  mendagri  yang diwakili  Dirjen  Sospol  Herman  Harris Tasman, yan juga memberi amanat.
Materi musyawarah daerah (musda)  tersebut  meliputi,  hukum  adat,
fungsi  adat  serta  peran  tokoh  adat  dan
lain-lain.  Dari  musda  tersebut  telah menghasilkan beberapa keputusan, yaitu
: 1. Keputusan No. 01/Musda/I/12/1975  tanggal
19  Desember  1975  tentang
AD dan ART Lembaga Adat Jambi. 2. Keputusan No. 02/Musda/I/12/1975  tanggal 19  Desember  1975  tentang Program Kerja Lembaga
Adat Jambi. 3. Keputusan No. 03/Musda/I/12/1975  tanggal 19  Desember  1975  tentang komposisi  dan  keputusan Lembaga Adat Provinsi Jambi. Keputusan lainnya adalah
tentang formatur yang bertugas membentuk  pengurus  Lembaga  Adat Jambi,  tata  tertib  dan  Musda. 1 Musda  I ini menghasilkan dan mencatat
1 Sumber: Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001.
Pokok-pokok  Adat pucuk Jambi Sembilan Lurah – Sejarah Adat Jambi. Jambi: LAM.
beberapa  susunan  nama  tokoh-tokoh pendiri    dan  pengurus  Lembaga  Adat Jambi.  Hingga  saat  ini  lembaga  adat Jambi  sudah  menghasilkan  beberapa tokoh kepengurusan organisasi lembaga adat dari semenjak tahun 1966.
Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Adapun Peran Lembaga
Adat sebagaimana  yang  dinyatakan  di dalam konsideren perda di atas adalah:
1.  Bahwa  adat  istiadat  kebiasaan masyarakat  dan  lembaga  adat  yang hidup  ditengah-tengah  masyarakat memegang  peranan  penting  dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan pertisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
2.  Bahwa  adat  istiadat  kebiasaan masyarakat  dan  lembaga  adat  yang hidup  yang  bersendikan  syarah  dan syarah  bersendikan  kitabullah  perlu dibina  dan  dikembangkan  sehingga secara  nyata  dapat  berdayaguna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
3.  Bahwa  pembinaan  adat  istiadat kebiasaan  masyarakat  lembaga  adat di  desa/kelurahan  tidak  terlepas  dari wilayah  adat  yang  sudah  ditentuikan
di  Propinsi  Jambi  yang  disebut Marga, mendapo, dan kampung.
Peranan lain lembaga adat dalam mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat provinsi Jambi. Bermacam-macam misalnya dalam bidang hukum.
Sebagaimana diungkapkan  oleh  ketua  lembaga  adat melayu  provinsi  Jambi  bapak  H.  Hasip Kalimuddin Syam dan wakil ketua lima bapak  Muchtar  Agus  Cholif    yang mengemukakan salah satu peran lembaga  adat  adalah  mengatur  dalam bidang  hukum. “ Hukum  adat  memberi efek  jera  dan  menjadi  solusi  yang  lebih baik dibandingkan hukum manapun jika benar-benar  diterapkan ” menurut  bapak Muchtar  Agus  Chalif  yang  pernah menjadi mantan hakim 2 .
Pendapat  lain  peranan  lembaga adat  dipaparkan oleh wakil ketua enam
lembaga Adat Jambi, Hasan
Ibrahim 3 “ Perjalan  organisasi  bagus  dan berkembang, adat bisa masuk ke semua lini  sesuai  dengan  bidangnya.  Misalnya kerjasama lembaga adat dengan kesbangpol  dalam  mengatasi  masalah Narkoba,  aliran-aliran  sesat,  penyakit
2 Wawancara tanggal 26 Juli 2017 di kediaman beliau.
3 Wawancara tanggal 23 Juni 2017 di Lembaga Adat Jambi.
masyarakat  seperti  PSK.  Dalam  hal  ini lembaga adat berperan membantu pemerintah  melalui  lembaga  adat  untuk melakukan  pemberantasan  sampai  ke tingkat  RT  /  RW.  Lembaga  adat memberi  pemahaman  pendekatan  pada RT nanti pihak RT  yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat langsung. ”
Sementara  itu  peranan  lembaga adat  Jambi  dari  kacamata  pengurus perempuan  lembaga  adat  Jambi  ibu Surmawati Rusli (56 tahun) 4 wawancara 6 Juli 2017
“ Lembaga  adat  ini  sangat  penting,  di lembaga adat ini kita bisa bersilaturahmi, tempat bertanya, bertukar  pendapat.  Lembaga  adat  ini tempat  menampung  aspirasi.  Kegiatan- kegiatan  di  lembaga  adat  ini,  seperti saat  ini  silaturahmi,  ada  musda  juga, mengatasi  masalah  narkoba,  tausyiah, menimba ilmu. ”
Jadi, Lembaga Adat Jambi
memiliki peranan penting bagi masyarakat dan kegiatan- kegiatan yang dimotori atau diprakarsai oleh Lembaga Adat  Jambi  sangat  penting  dalam kehidupan masyarakat,  yang diatur oleh hukum berdasarkan kebudayaan
4 Wawancara tanggal 6 Juli 2017 di Lembaga Adat Jambi.
manusia, Untuk itulah perlunya disusun aturan dalam rangka memberikan kerangka  dasar  terhadap  tata  upacara dari  masing-masing  peristiwa  dalam daur kehidupan manusia.

## Eksistensi Lembaga Ada Dalam Bersinergi Dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah
Kalau  dilihat  dari  eksistensi  dan peranan  lembaga  adat  Jambi,  maka terlihat  lembaga  ada  sangat  bersinergi dengan pemerintah. Sebagaimana
diungkapkan  oleh  ketua  lembaga  adat melayu  provinsi  Jambi  bapak  H.Hasip
Kalimuddin Syam 5 “ lembaga ada berpegagan  pada    adat  Jambi  kita mengenal  adat  bersendi  syara ’ ,  syara ’ bersendi  kitabullah.  Syara ’ berdasarkan agama.  Adat  berpegang  pada  agama. Tidak lepas dari agama. Oleh karena itu agama  mengajarkan.  Yang  perlu  di hormati  /  disepakati  itu  adalah  ulama dan  umaroh.  Umaroh  itu  pemerintahan.
Umaroh  yang  mengatur  pemerintahnya dan ulama yang
mengatur/membina/menyusun
agamanya.  Lembaga  adat  merupakan bagian  dari  pengembangan  dari  agama ini.    Sebagai  pegawai  syara ’ .  Praktek sesuai  dengan  tingkah  laku  masyarakat setempat. Makanya dikatakan adat, adat seprovinsi  Jambi  sama  tetapi  ecok pakainya berbeda. Kalau Adat
bersendih syara ’ , syara ’ bersendi kitabullah  sama  tetapi    pemakaiannya berbeda. ”
Lebih lanjut bapak Hasip Kalimuddin  Syam  menjelaskan  tentang perkembangan  dan  eksistensi  lembaga adat  melayu  Jambi  dan  kebudayaan melayu Jambi saat ini, beliau
5 Wawancara pada tanggal 6 Juli 2017 di kediaman bapak Hasip kalimuddin Syam di Telanaipura
memaparkan  dari  mulai  terbentuknya lembaga  adat  pada  tahun  1966  hingga saat ini. Menurut beliau:
“ lembaga adat melayu Jambi ini dari  tahun  1966  itu  sudah  mulai berkembang  hingga  saat  ini. Tadak  ada  lagi  budaya  Jambi yang  tertinggal.  Hanya  saja dalam  prakteknya  di  kota-kota terutama kota provinsi. Mengenai  hukum-hukum  adat itu  tidak  terlihat  berlaku  kecuali dalam lingkup perkawinan, lamaran dan pemberian- pemberian  gelar.  Tetapi  yang masih  terlihat  jelas  di  desa-desa dan  kabupaten.  Di  desa-desa hukum adat masih dipakai dalam tatanan  norma-norma  dan  nilai- nilai sehari-hari. Untuk mengatasi masalah-masalah yang  ada,  hukum  adat  ini diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum negara.  Adat  itu  sekarang  dari provinsi  sampai  ke  desa-desa. Kalau di kota-kota hanya terlihat pada  saat  prosesi  pernikahan, antaran, acara melamar, nikahan, pemberian  gelar  pada  raja-raja misalnya  pemberian  gelar  pada guberbur,  panglima,  pangdam, asal dia orang Jambi atau berjasa di Jambi maka dia berhak diberi gelar.Kalau  di  kota  saat  ini  kita bisa  lihat  hampir  semua  prosesi pernikahan dan lamaran menggunakan prosesi adat
Jambi.  Itu  artinya  masyarakat sudah  mulai  memahami  dan melestarikan  adat  dan  budaya melayu  Jambi.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu  eksistensi dan  perkembangan  adat  dan hukum adat. ”
Pendapat yang sama juga dikemukakan  oleh  ketua  bagian  sejarah dan  hukum  adat  Melayu  Jambi  bapak DR.  Maizar  Karim 6 bahwa “ lembaga adat  merupakan  mitra  bagi  pemirintah. Mitra  disini  LAM  memberi  masukan- masukan  kepada  pemerintah  sebagai pembuat  kebiujakan.  Lembaga  adat menjadi  pembina  bagi  pemerintah. Pembinaan  yang  maksud  arahnya  ke masyarakat. Misalnya pembinaan kebudayaan, dan juga menjadi penyemangat.sehingga masyarakat yang dibina  terarah.  Misalnya  pemerintah perlu  membuat  perda  untuk  masyarakat dan  lembaga  adat  yang  member masukan-masukan. Pemerintah dan adat itu  seperti  tiga  tungku  sejerangan, pemerintah,  ulama  dan  adat  harus sejalan.  Ketua  ada  selalu  mendukung, memberi  semangat  dan  dukungan. Kalau  pun  memberi  keritikan  dengan cara  halus  tanpa  diketahui  khalayak sebagai masukan. ”
Sementara  itu  menurut  wakil ketua  satu  lembaga  adat  melayu provinsi  Jambi  dan  ketua  adat  kota bapak H. Azra ’ i Al Basyari 7 mengemukakan “ lembaga  adat  dan pemerintah  itu  ibarat  kuku  dan  daging,
6 Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2017 di kampus FIB
7 Wawancara pada tanggal 27 juli 2017 di kantor Lembaga adat kota. Kota baru.
sesuai  dengan  perda  nomor  2  th.2014/ perda  lembaga  adat  melayu/9  lurah lembaga  adat  melayu  merupakan  mitra pemerintah dalam bidang adat pembagunan. Hubungannya sangat
harmonis. Banyak pembangunan- pembangunan yang akan dilakukan oleh perintah  maka  pemerintah  akan  minta pendapat dari lembaga adat. contoh lain penyelesaian kasus-kasus biasanya diselesaikan  di  adat.  lembaga  adat  dan pemerintah  selalu  berkerjasama  untuk menciptakan kondisi yang kondusif. ”
Dari  paparan  para  informan pengurus adat dapat disimpulkan bahwa lembaga  adat  melayu  Jambi  merupakan mitra pemerintah dalam berbagai bidang
guna menciptakan lingkungan masyarakat  kondusif    baik  itu  dibidang pembangunan  maupun  dalam  tatanan norma-morma dan nilai-nilai masyarakat.  Lembaga  adat  membatu memrintah memberi
pembinaan-
pembinaan  kebudayaan  dan  hukum serta norma-norma dan nilai.

## SIMPULAN
Menilik
dari sejarh terbentuknya  lembaga  adat  melayu Jambi  ini  pada  tahun  1966.  Dibentuk bersama-sama  oleh  masyarakat  dan perintah.  Lembaga  adat  melayu  Jambi
merupakan mitra pemerintah dan pembangun dan menggampil kebijakan- kebijakan  yang  menyangkut  mayarakat Jambi.  Lembaga  adat  memberi  masuk- masukan  dan  pembinaan-pembinaan pada  norma-norma,  nilai-nilai  budaya masyarakat  Jambi.  Lembaga  ada  dan pemerintahan merupakan mitra, bersama-sama  menciptakan  lingkungan yang  kondusif  demi    terciptanya kedamaian dan lancarnya pembangunan di Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Jenks,  Chris. 1993. Culture  Studi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lindayanti  dkk. 2013. Jambi  dalam Sejarah  1500-1942. Jambi:  Dinas Kebudayaan  dan    Pariwisata
Provinsi Jambi Lembaga  Adat  Provinsi  Jambi .  2001. Sejarah  Adat  Jambi;  Pokok-Pokok  Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.
Lembaga  Adat  Provinsi  Jambi. 2003. Dinamika  Adat  Jambi  Dalam  Era Global.  Jambi:  Lembaga  Adat  Provinsi Jambi.
Somad, Kemas Arsad. 2002.
Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif
Modern. Jambi:  Dinas  Pendidikan Provinsi Jambi.