## PERAN IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

## THE ROLE OF IMMIGRATION IN SUPERVISION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/319
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.319
Habbi Firlana Hfirlana@gmail.com Politeknik Imigrasi Cahyoko Edi Tando Cahyoyoko7@gmail.com Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Abstract. Indonesia as the largest archipelagic country in the world, Indonesia's growing population creates an imbalance in the availability of job opportunities and the  number  of  workers,  therefore  the  Indonesian  government  provides opportunities for Indonesian citizens to work as migrant workers, but this needs to be  monitored  by  the  government  through  the  directorate  general  immigration  in order to reduce the impact of the large number of troubled migrant workers abroad. This study will analyze in more depth the role of immigration in the supervision of Indonesian migrant workers, so that the problems of Indonesian citizens abroad can be addressed and receive special attention from the Indonesian government. The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  role  of  Indonesian  immigration  in tackling the problems of Indonesian migrant workers using a qualitative method in the form of a literature review or Systematic Literature Review (SLR). The results of the study found the role of immigration in the supervision of Indonesian Migrant Workers in the form of administrative supervision and field supervision.
Keywords : Immigration, Supervision, Indonesian Migrant Workers
Abstrak .  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  penduduk indonesia  yang  terus  bertambah  menimbulkan  ketidakseimbangan  atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, oleh karenanya pemerintah indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran, namun hal tersebut perlu diawasi oleh pemerintah melalui Direktorat  Jenderal  Imigrasi  agar  mengurangi  dampak  dari  banyaknya  pekerja migran  yang  bermasalah  di  luar  negeri.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  lebih mendalam  terkait  bagaimana  peran  dari  imigrasi  dalam  pengawasan  pekerja migran indonesia, sehingga permasalahan warga indonesia di luar negeri tersebut bisa  ditanggulangi  dan  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah  indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dari imigrasi indonesia dalam menanggulangi  permasalahan  tenaga  migran  indonesia  menggunakan  metode kualitatif  berbentuk  studi  pustaka  atau  Systematic  literature  review  (SLR).  Hasil Penelitian ditemukan peran imigrasi dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

## Kata kunci : Keimigrasian, Pengawasan, Pekerja Migran Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  memiliki  17  ribu pulau yang berbatasan dengan negara lain baik darat, laut maupun udara, selain itu indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di  dunia  setelah  Tiongkok,  India  dan  Amerika  Serikat  (Kompas.com,  2022). Jumlah  penduduk  indonesia  yang  terus  bertambah  setiap  tahunnya menimbulkan ketidakseimbangan atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, selain itu tingkat kemampuan pemahaman teknologi serta tingkat pendidikan  masyarakat  yang  tidak  merata  pada  setiap  daerah  dapat memengaruhi pemenuhan tenaga kerja. Adanya kesenjangan antar daerah hal ini menjadi faktor yang mendorong sebagian penduduk indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pengertian dari PMI dapat diartikan bahwa seorang yang memiliki warga negara  Indonesia  dan  melakukan  pekerjaan  di  luar  negeri  atau  luar  wilayah Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat dimana tujuan dari  PMI  masih  didomininasi  Kawasan  Asia  Timur  mencapai  angka  57%, Kemudian  Kawasan  Asia  Tenggara  hanya  37%,  dengan  rata-rata  tujuan mayoritas  PMI  adalah  Malaysia,  Hongkong,  Taiwan,  karena  berbagai  alasan termasuk  dari  sisi  pendapatan  yang  lebih  baik  di  negara-negara  tersebut (Aswindo et al., 2021). Disisi lain bahwa dengan banyaknya PMI yang berada di Luar negeri tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Laporan Bank Indonesia tahun 2016 pendapatan negara Indonesia dari aktivitas PMI + 97 Triliun, dan hingga di pertengahan tahun 2017 sudah mencapai 57,61 Triliun dan diproyeksikan akan meningkat (Nizar et al., 2018).
Selain  itu  PMI,  juga  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam memberikan  dampak  terhadap  kenaikan  roda  ekonomi  Indonesia  yang  cukup banyak  jumlahnya.  Memberikan  kesempatan  PMI  bekerja  di  luar  negeri merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk dapat mengurangi pengangguran  di  Indonesia.  Salah  satu,  keterbatasan  lapangan  kerja  dan kemampuan tenaga kerja serta faktor ekonomi, dijadikan alasan utama dalam PMI  memilih  pekerjaan  di  Luar  negeri  (Hidayat,  2017).  Data  yang  dikeluarkan oleh  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  untuk  provinsi paling banyak penyumbang dari PMI ini adalah Jawa Timur dengan 2.093 orang, kemudian ada dari Jawa Tengah dengan 1.086 orang dan Jawa Barat sebanyak 656 orang hanya dari untuk per 7 Agustus tahun 2020 saja (Elviandri & Shaleh, 2022).  Sehingga  tindakan  migrasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Setiap individu  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  lebih  layak  atas  alasan keterbatasan  ekonomi  di  tingkat  domestik  guna  mengubah  kualitas kehidupannya, adapun konsep migrasi ini biasanya didominasi oleh tenaga kerja kasar  atau  tidak  terlatih  karena  minimnya  pendidikan  dan  keterampilan  (Hadi, 2008).
Meningkatnya  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri,  tentunya  harus memiliki  dokumen  perjalanan  yang  lengkap  dan  sah  salah  satunya  adalah paspor.  Paspor  sebagai  dokumen  perjalanan  keimigrasian  dalam  rangka
memberikan pengawasan kepada PMI merupakan hal yang paling penting untuk pemberangkatan  PMI.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan  bagi  imigrasi  dalam pengawasan  dengan  melakukan  pencegahan  terjadinya  persoalan  yang menimpa  PMI  di  luar  negeri.    Petugas  imigrasi  harus  lebih  berhati-hati  dalam memberikan  pelayanan  di  kantor  imigrasi  maupun  di  tempat  pemeriksaan imigrasi (TPI) mengingat maraknya modus operandi ke luar negeri dengan dalih sekolah,  wisata  dan  ibadah.  Pengawasan  terhadap  PMI  merupakan  bentuk komitmen  pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  kementerian ketenagakerjaan  dan  kepolisian  guna  mencegah  terjadinya  persoalan  yang menimpa PMI seperti PMI Ilegal dan Perdagangan manusia (Dylan & Suryana, 2020).
Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021 ada 72.624 orang yang tercatat pada penempatan PMI terdiri dari 16.809 orang PMI  Formal dan 55.815 orang PMI  Informal, angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 277.489 orang dan 113.436  orang,  penempatan  PMI  terbanyak  berada  di  negara  hongkong sebanyak  52.278  orang,  dengan  sumbangsih  terbanyak  berasal  dari  provinsi jawa timur sebanyak 28.810 orang. Banyaknya PMI yang ditempatkan tentu hal ini berbanding lurus dengan kasus yang menimpa PMI, berdasarkan data BP2MI pada tahun 2021 ada 1.702 pengaduan yang masuk ke crisis center baik secara langsung, surat, telepon dan lain-lain. Adapun pengaduan yang paling dominan yaitu  dari  negara  malaysia  dan  saudi  arabia  dengan  beberapa  permasalahan seperti  TKI  ingin  dipulangkan,  gaji  tidak  dibayar,  meninggal  dunia  di  negara tujuan dan lain sebagainya (BP2MI, 2021). Hal ini akan menjadi lebih kompleks penanganannya  bagi  PMI  Ilegal,  dimana  mereka  tidak  memahami  hak  dan kewajiban yang harus mereka patuhi.
Konflik  dalam  pengawasan  PMI  adalah  modus  operandi  yang  semakin kompleks  dan  banyak  penyalur  yang  menggunakan  cara  ilegal  dalam memberikan rekomendasi kepada calon PMI, selain itu masih banyaknya orang Indonesia  yang  menghalalkan  berbagai  macam  cara  untuk  mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) guna berangkat ke luar negeri, walaupun  setiap  warga  negara  indonesia  berhak  mendapatkan  DPRI,  namun petugas imigrasi tetap harus selektif dalam memberikan DPRI guna pencegahan dan  pengawasan  PMI  Ilegal.  Pemberangkatan  PMI  perlu  dilakukan  perizinan yang selektif, hal tersebut menyangkut pada pengawasan PMI sebagai Warga Negara  Indonesia  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  jika  ada  persoalan dikemudian  hari,  yang  melibatkan  para  PMI  tersebut  (Saroinsong,  2008; Satyanugra & Susiatiningsih, 2021).
Penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana peran dari  imigrasi  dalam  pengawasan  pekerja  migran  indonesia,  sehingga permasalahan  warga  Indonesia  di  luar  negeri  tersebut  bisa  ditanggulangi  dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah  menganalisis  peran  dari  instansi  Imigrasi  Indonesia  dalam menanggulangi permasalahan tenaga migran indonesia.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  berbentuk  studi  pustaka  atau
Systematic  literature  review (SLR),  dengan  menggunakan database Google Scholar yang  memiliki  kredibilitas  dan  diakui  oleh  para  akademisi,  dalam memudahkan pencarian artikel dan mengurangi bias akan menggunakan kata kunci yakni pengawasan, keimigrasian dan PMI (Hall et al., 2012; Snyder, 2019) Ketika artikel sudah ditemukan dari pencarian melalui database tersebut, maka akan  dilakukan  eliminasi  untuk  menemukan  artikel  yang  relevan  dalam menjawab  rumusan  masalah,  adapun  langkah-langkah  tersebut  diantaranya sebagai berikut:
1.  Eliminasi artikel yang tidak relevan dengan kata kunci
2.  Eliminasi artikel yang menggunakan metode pendekatan studi literasi dan menggunakan metode kuantitatif.
3.  Eliminasi  artikel  yang  berbentuk  hasil  seminar  konferensi  baik  nasional dan internasional.
4.  Eliminasi artikel yang tidak open access.
5.  Eliminasi artikel yang berbentuk review book (Wahono, 2015).
Selanjutnya,  setelah  dilakukan  eliminasi  artikel  dan  telah  menemukan artikel yang dianggap relevan dalam menjawab rumusan masalah tersebut, maka artikel  akan  digunakan  dalam  menganalisis  pada  penelitian  ini.  Sehingga, analisis deskriptif dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan  jawaban  guna  mengurai  permasalah  berdasarkan  aspek-aspek normatif untuk mengetahui gambaran peran imigrasi dalam pengawasan pekerja migran Indonesia (Brereton et al., 2007; Kitchenham et al., 2010).

## 3. HASIL

## 3.1. Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  agar  sesuai dengan rencana dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan agar tidak terulang kembali (Kaho, 1987). Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam fungsi keimigrasian yaitu seluruh kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor  4  tahun  2017  yang  dimaksud  dengan  Pengawasan  keimigrasian merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan, mengolah  serta  menyajikan  data  dan  informasi  keimigrasian  warga  negara indonesia  dan  orang  asing  dalam  rangka  memastikan  dipatuhinya  ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  Pengawasan  Keimigrasian.  Pelaksanaan  pengawasan  keimigrasian dilakukan  bagi  warga  negara  asing  dan  warga  negara  indonesia  hal  ini  guna mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dan  pemalsuan  dokumen  perjalanan keimigrasian(Dylan & Suryana, 2020).
Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:
A.  Pengawasan Administrasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 67
dan  Pasal  68  tentang  Keimigrasian  yakni  melakukan  pemeriksaan  dan penelitian  terhadap  surat  perjalanan,  surat  atau  dokumen  pendukung lainnya, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan  dilakukan  sewaktu  memberikan  atau  menolak  perizinan keimigrasian di TPI, kantor imigrasi maupun dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.
B.  Pengawasan  Lapangan  atau  operasional,  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  69-74  tentang  Keimigrasian.  Pengawasan operasional  dilakukan  dengan  melakukan  kegiatan  rutin  dan  operasi  di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara  wawancara,  pengamatan  dan  penggambaran,  pengintaian, penyadapan,  pemotretan,  penyurupan,  penjejakan,  penyusupan, penggunaan  informasi  dan  kegiatan  lainnya.  Seluruh  kegiatan  tersebut guna  memberikan  pengawasan  kepada  warga  negara  asing  maupun Warga  Negara  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  di  wilayah  kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

## 3.2. Pengawasan Dokumen Perjalanan
Perlunya tindakan pengawasan yang intensif terhadap warga negara Indonesia (WNI), harus diperlukan dokumen perjalanan atau paspor yang sudah menjadi standar  yang  digunakan  untuk  perjalanan  khususnya  melintasi  perbatasan wilayah negara. Tujuan dari pengawasan ini guna mendukung pencegahan atau proteksi  secara  dini  kesalahan dalam pelaksanaan perjalanan  bagi  seseorang yang  hendak  masuk  ataupun  meninggalkan  Indonesia  dalam  waktu  tertentu (Nugroho, 2018; Suryokumoro, 2020).
Pemberian  perjalanan  kepada  Warga  Negara  Indonesia,  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan permenkumham Nomor 8 tahun 2014, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh petugas guna memastikan bahwa pemohon yang ada di depan  petugas  adalah  orang  yang  sama  dalam  dokumen  karena  banyaknya pemohon yang berusaha memanipulasi data dalam permohonan paspor, maka petugas  Imigrasi  harus  mengambil  beberapa  langkah  berikut  ini  (Dylan  & Suryana, 2020; Junaid, 2012):
• Membuat Laporan Kejadian (petugas wawancara paspor).
• Memanggil  dan  melakukan  pemeriksaan  yang  dituangkan  dalam Berita Acara terhadap yang bersangkutan.
• Bersurat ke Instansi yang Mengeluarkan Dokumen.
• Membuat  Berita  Acara  Pendapat  dan  merekomendasikan  kepada Pimpinan.
Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh petugas imigrasi agar tidak terjadi  pemalsuan  data  pengajuan  paspor  agar  setiap  WNI  yang  mengajukan paspor  dapat  menyertakan dokumen  asli  pada  saat  pengajuan  paspor,  hal  ini juga harus dilakukan oleh petugas imigrasi di TPI saat menuju ke negara tujuan dengan memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi PMI.

## 3.3. Pengawasan Imigrasi terhadap PMI Non Prosedural
Sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  Calon  PMI  non  Prosedural  Direktorat Jenderal  Imigrasi  mengeluarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017  tentang  Pencegahan  TKI  non- prosedural.  Petugas  imigrasi  dapat  menolak  permohonan  apabila  diduga  kuat merupakan calon PMI non Prosedural, sesuai dengan peraturan menteri hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor telah diatur bahwa  khusus untuk pemohon paspor pekerja migran ada tambahan  persyaratan  yang  harus  dilampirkan  yaitu  surat  rekomendasi  dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 1  januari – 24  juli  2020  terdapat  penundaan  penerbitan  paspor  yang  diduga sebagai  PMI  non  prosedural  sebanyak  1326  dokumen  dan  penundaan keberangkatan  PMI  non  prosedural  pada  TPI  125  orang  (Wicaksono,  2020). Semakin  maraknya  modus  yang  digunakan  dalam  penyelundupan  PMI  non prosedural  seperti  menyalahgunakan  visa  umroh,  wisata,  magang  sampai melalui melalui jalur perbatasan tanpa penjagaan, peran serta petugas imigrasi pada 125 kantor imigrasi diseluruh Indonesia sangat membantu pengawasan dini terhadap PMI non prosedural, sehingga perlu adanya penguatan dari lembaga Imigrasi diseluruh Indonesia terhadap modus-modus operasi PMI non Prosedural ini (Jumaah et al., 2022).

## 3.4. Peran Imigrasi dalam pengawasan PMI di Luar Negeri
Imigrasi  memiliki  peran  penting  dalam  pengawasan  PMI  yang  berada  di  luar negeri,  hal ini dikarenakan peran imigrasi yang mengeluarkan  paspor sebagai dokumen paspor sebagai salah satu pengawasan dengan melindungi setiap WNI yang berada di luar negeri. Dalam hal ini imigrasi bekerjasama dengan beberapa instansi untuk bersama-sama mengawasi kegiatan WNI di luar negeri khususnya bagi PMI. Terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan imigrasi bagi WNI yaitu  pengawasan  administratif  dan  pengawasan  lapangan.  Sesuai  dengan Peraturan  Menteri  hukum  dan  HAM  nomor  4  tahun  2017  tentang  tata  cara pengawasan keimigrasian, yang dilakukan dalam pengawasan administratif yaitu dengan melakukan verifikasi data dan informasi WNI dengan daftar pencegahan serta  koordinasi  dengan  lembaga  yang  berwenang  dengan  merujuk  kepada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
Pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan dengan cara sebagai berikut:
A.  Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai
• Pelayanan keimigrasian kepada WNI.
• Pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI.
• Lalu lintas WNI yang masuk atau keluar wilayah
B.  Penyusunan  daftar  nama  WNI  yang  dikenai  pencegahan  keluar  wilayah

## Indonesia.

## C.  Pengambilan foto dan sidik jari
Sedangkan  untuk  pengawasan  lapangan  dilakukan  di  luar  wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi berdasarkan alasan keimigrasian atau terdapat permintaan dari lembaga lainnya guna mendapatkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan WNI di luar negeri. Sehingga tugas dan fungsi dari Imigrasi tidak hanya berkedudukan di dalam Negeri saja namun juga memiliki perwakilan di Luar Negeri yang bekerja sama dengan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Negara tersebut, sehingga mekanisme dalam pengawasan WNI yang menjadi PMI akan lebih maksimal dan monitor kegiatan mereka akan lebih efektif (Amien, 2019).
Oleh  karenanya  peran  imigrasi  dalam  pengawasan  WNI  di  luar  negeri khususnya  PMI  sangat  penting  guna  memberikan  perlindungan  atas  hak sebagai WNI di luar negeri oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang tersebut, WNI yang berada di Luar Negeri juga akan merasa  mendapat  perlindungan  hukum  dan  tentunya  akan  mudah  untuk komunikasi  misalkan  ketika  suatu  negara  tengah  berada  dalam  kondisi  yang tidak kondusif sehingga staf  Imigrasi bisa  memberikan perlindungan di dalam KBRI dan tentunya memudahkan mereka para WNI untuk kembali ke Indonesia, ataupun  permasalahan  lain  di  negara  tersebut,  para  WNI  juga  akan  tetap mendapat perlindungan hukum yang maksimal walaupun mereka berada di Luar Negeri.

## 4. KESIMPULAN
Peran imigrasi dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat dinilai dari  berbagai  sudut  pandang  bahwa  fungsi  dari  pengawasan  di  dalam keimigrasian merupakan seluruh kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan  wewenang.  Selain  itu  tindakan  pengawasan  terhadap  calon PMI  yang tersebar di 125 kantor imigrasi di seluruh Indonesia dapat berperan membantu  pengawasan  dan  pencegahan  adanya  PMI  non  prosedural  dalam penerbitan dokumen perjalanan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan terdapat surat rekomendasi dari dinas ketenagarakerjaan setempat. Tugas dari lembaga Imigrasi berperan penting dalam pengawasan PMI di luar negeri yaitu dalam  bentuk  pengawasan  administratif  dan  pengawasan  lapangan,  sehingga imigrasi dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap PMI yang sering kali bermasalah ketika bekerja.

## REFERENCES
(Amien 2019) Amien, J. Al. (2019). Pengangkatan Kepala Dan Staff Diplomatik Terhadap  Atase  Imigrasi  Di  Luar  Negeri.  Journal  of  Law  and  Border Protection, 1(1), 87 – 99.
( Aswindo, Hanita, & Simon 2021) Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. (2021).
Kerentanan  Dan  Ketahanan  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Malaysia  Pada Masa Pandemic COVID-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 9(1), 442 – 452.
( BPM2MI 2021) BP2MI. (2021). Data Pekerja Migran Indonesia.
( Brereton, Kitchenham, Budgen, Turner & Khalil 2007) Brereton, P., Kitchenham, B., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. J. Syst. Softw., 80, 571 – 583.
(Dylan  &  Suryana  2020)  Dylan,  M.,  &  Suryana,  O.  (2020).  Pengawasan Keimigrasian  Teknis  Substantif  Laboratiorium  Forensik  Keimigrasian.  In BPSDM KUMHAM Press (Vol. 1).
(Elviandri & Shaleh 2022) Elviandri, & Shaleh, A. (2022). Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia  Di  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Di  Provinsi  Jawa Tengah. Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 1 – 11.
https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p
(Hadi 2008) Hadi, S. (2008). Sekuritasasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Malaysia.  Indonesian  Journal  of International Law, 5(4). https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.4.186
(Hall, Beecham, Bowes, Gray & Counsell 2012) Hall, T., Beecham, S., Bowes, D., Gray, D., & Counsell, S. (2012). A Systematic Literature Review on Fault Prediction Performance in Software Engineering. IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING, 38(6), 1276 – 1304.
(Hidayat 2017) Hidayat, H. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan  dan  Malaysia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  HAM, 8(2), 105 – 115.
(Jumaah, Dewi, Kartini, & Benita 2022) Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI)  Sebagai  Upaya  Pencegahan  PMI  Non  Prosedural  Di  Desa  Bagik Payung Selatan Kab upaten Lombok Timur. JAMIN : Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan, 1(3), 97 – 105.
(Junaid 2012) Junaid, M. A. (2012). Model Pelayanan Pengurusan Paspor yang Efektif  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Kendari.  Business  &  Management Journal, 9(2), 143 – 160.
(Kaho 1987) Kaho, Y. R. (1987). Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing. Jurnal Ilmu Politik1, 2.
(Kitchenham,  Pretorius,  Budgen,  Brereton,  Turner,  Niazi,  &  Linkman  2010) Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M.,  &  Linkman,  S.  (2010).  Systematic  literature  reviews  in  software engineering – A tertiary study. Information and Software Technology, 52(8),
792 – 805. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006
(Kompas.com  2022)  Kompas.com.  (2022,  July  25).  10  Negara  Dengan Penduduk  Terbanyak  Di  Dunia  2022,  Ada  Indonesia?  Kompas.Com,  1 – 2. https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan- penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all
(Nizar, Inayah & Dwijono 2018) Nizar, M., Inayah, A., & Dwijono, A. T. (2018). Penguatan  Peran  Pemerintah  Melalui  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Sosiologi, 20(2), 95 – 111.
(Nugroho 2018) Nugroho, T. W. A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka  Antisipasi  Terhadap  Potensi  Kerawanan  Yang  Ditimbulkan  Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 17.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
(Saroinsong 2008) Saroinsong, W. (2008). Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI. In Jurnal Hukum Internasional (Vol. 5, Issue 4, pp. 833 – 858).
(Satyanugraha  &  Susiatiningsih  2021)  Satyanugra,  Y.  L.,  &  Susiatiningsih,  H. (2021).  Kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  Menangani Permasalahan TKI Ilegal. Journal of International Relations, 7(4), 224 – 233. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id
(Snyder 2019) Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333 – 339.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039 (Suryokumoro 2020) Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam  Aspek  Keamanan  sebagai  Upaya  Integral  Penanganan  Pandemi Covid-19 Di Indonesia. SASI, 26(4), 447 – 457.
https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.400
(Wahono  2015)  Wahono,  R.  S.  (2015).  A  Systematic  Literature  Review  of Software  Defect  Prediction:  Research  Trends,  Datasets,  Methods  and Frameworks. Journal of Software Engineering, 1(1), 1 – 16.
(Wicaksono 2020) Wicaksono, A. (2020). Memperkuat Komitmen Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan TKI Non Prosedural.