PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN
Andrian Budi Prasetyo
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro *Email Correspoding Author : andrianbp1589@gmail.com

## Abstrak
Penelitian memiliki tujuan menguji pengaruh karakteristik komite audit, perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Karakteristik komite audit yang diteliti adalah komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit dan  masa  jabatan  komite  audit.   Karakteristik  perusahaan   yang  diteliti   adalah leverage ,  ukuran, tingkat pertumbuhan, dan auditor eksternal perusahaan. Struktur kepemilikan yang diteliti adalah kepemilikan manajerial dan institusional perusahaan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari daftar kasus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta laporan tahunan perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian terdiri dari 15 perusahaan yang terkena sanksi OJK atas kategori peringatan VIII.G.7 dan 15 perusahaan yang tidak terkena sanksi OJK. Penelitian tidak menemukan bukti secara statistik bahwa terdapat hubungan antara variabel-variabel independen dengan kecurangan pelaporan keuangan.
Kata Kunci: komite audit, karateristik perusahaan, struktur kepemilikan, kecurangan pelaporan keuangan

## Abstract
This study examines the effect of audit committee characteristics, firm characteristic and ownership structure   on the likelihood of fraudulent financial reporting. Audit committee characteristics is examined by audit committee financial expertise, meetings of the audit committee and the audit committee tenure. Firm characteristic is examined by the leverage , firm size, firm’s growth rate and external   auditor.   Ownership   structure   is   examined   by   managerial   ownership   and   institutional ownership. This research is using a quantitative methods research. This research is using secondary data that comes from the cases list of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and annual reports of the listed companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Using a sample of 15 fraud and 15 non-fraud firms,  we  did not find  a significant  relation  between the independent  variabels  and  fraudulent financial reporting.
Keywords: audit committee, firm characteristics, ownership structur, fraudulent financial reporting.

## PENDAHULUAN
Kehancuran berbagai perusahaan besar dunia, seperti Enron dan WorldCom pada tahun 2001 dan 2002 yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah menurunkan tingkat kepercayaan   masyarakat   terhadap   kegiatan   pasar   modal   dan   profesi   akuntan   di   seluruh   dunia.   Adanya kecurangan yang dilakukan berbagai perusahaan di dunia menyebabkan kerugian yang banyak bagi masyarakat. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Report to the Nation (RTTN) 2016 menyatakan bahwa total kerugian yang diderita akibat terjadinya seluruh kasus kecurangan yang ada dalam kajian mereka adalah sebesar lebih dari $ 6,3 milyar dengan rata-rata kerugian per kasus sebesar $ 2,7 juta. Seluruh total kerugian kecurangan tersebut menurut ACFE terbagi menjadi tiga yaitu kecurangan karena penggelapan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi.
Berdasarkan ketiga klasifikasi kecurangan tersebut, ACFE dalam RTTN 2016 menyatakan bahwa kecurangan pelaporan   keuangan   merupakan   kecurangan   yang   tingkat   keterjadiannya   paling   kecil   diantara   kecurangan

## Pengaruh karakteristik komite audit…
lainnya yaitu sebesar kurang dari 10% namun memiliki dampak kerugian yang paling besar yaitu dengan median sebesar $975.000. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghasilkan   nilai   keuangan   yang   memberikan   tampilan   seperti   yang   diinginkan   oleh   pembuat   laporan keuangan, dimana hal tersebut digunakan untuk mengecoh investor dan/atau kreditor (Nurharyanto, 2011).
Tindakan kecurangan pelaporan keuangan diharapakan dapat diminimalkan dengan adanya pengawasan yang baik dari berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori keagenan dimulai dari adanya suatu kontrak kerjasama diantara pihak agen dan prinsipal. Dalam sebuah   perusahaan,   pihak   agen   merupakan   manajemen   perusahaan   yang   menjalankan   kegiatan   operasional sehari-hari perusahaan sedangkan pihak prinsipal adalah pemilik perusahaan. Pihak pemilik dan manajemen perusahaan   diasumsikan   mempunyai   insentif   masing-masing   yang   dapat   menimbulkan   konflik   kepentingan diantara keduanya.
Adanya   konflik   kepentingan   diantara   kedua   pihak   tersebut   dapat   menimbulkan   asimetri   informasi. manajemen   perusahaan   selaku   pelaksana   kegiatan   operasional   perusahaan   sehari-hari,   yang   memiliki kepentingan pribadi untuk memaksimalkan perolehan bonus serta mempunyai kepemilikan informasi yang lebih banyak dibanding pemilik perusahaan, akan menyembunyikan informasi yang dimiliki terkait perusahaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh investor untuk menghindari adanya asimetri informasi tersebut adalah dengan menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik.
Tata   kelola   perusahaan   yang   efektif   menurut   Rezaee   (2007)   dapat   menjalankan   peran   penting   dalam meminimalkan   masalah-masalah   keagenan   dan   memastikan   bahwa   kepentingan   manajemen   dan   pemilik perusahaan adalah sejajar.   Salah satu fungsi tata kelola perusahaan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Rezaee (2007) dijalankan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi manajemen untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi pemegang saham.
Dalam menjalankan kegiatan pengawasan, dewan komisaris dapat dibantu oleh komite audit. Hal ini sesuai dengan peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-29/PM/2004 mengenai “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”. Peraturan tersebut menyatakan bahwa “Seluruh perusahaan yang terdaftar wajib untuk membentuk komite audit yang   independen   dengan   salah   satu   anggota   memiliki   keahlian   keuangan.”   Dalam   menjalankan   kegiatan pengawasan tersebut, komite audit diharapkan mampu berkinerja secara efektif. Efektifitas kinerja komite audit dapat diukur dengan berbagai hal seperti tingkat keahlian komite, jumlah rapat komite, dan masa jabatan komite audit. Semakin efektif kinerja komite audit diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
Telah   terdapat   banyak   penelitian   berkaitan   dengan   karakteristik   komite   audit   dan   pengaruhnya   pada pelaporan   keuangan.   Abbott   dkk.,   (2004)   telah   melakukan   penelitian   berkaitan   dengan   komite   audit   dan pengaruhnya   pada   kecurangan   perusahaan.   Penelitian   tersebut   memberikan   bukti   bahwa   perusahaan   yang memiliki paling tidak satu orang anggota komite dengan latar belakang keahlian keuangan dan komite yang menjalankan rapat komite audit minimal empat kali dalam satu tahun akan lebih baik dalam proses pelaporan keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Raghundan dkk., (2001) dalam Huang dan Thiruvandi (2010) memberikan bukti bahwa perusahaan yang tidak melakukan kecurangan memiliki komite audit dengan minimal satu orang
anggota yang berlatarbelakang keuangan dan/atau akuntansi. Namun, berbeda dengan penelitian Owen-Jakson dkk.,   (2009)   yang  tidak  menemukan  bukti  bahwa  keahlian  komite  audit  mampu menurunkan  kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.
Karakteristik komite audit lainnya adalah rapat komite audit. Penelitian Abbott dkk., (2000) dan Owen-Jakson dkk., (2009) menemukan bukti bahwa komite audit yang melaksanakan rapat dengan frekuensi yang lebih sering mampu  menurunkan   keterjadian   kecurangan   dan   salah   saji   atas   laporan   keuangan.   Berkaitan   dengan   masa jabatan   komite   audit,   Beasley   (1996)   menemukan   bukti   bahwa   masa   jabatan   yang   lebih   pendek   akan menyebabkan kinerja komite audit menjadi tidak efektif dalam kaitannya dengan pencegahan kecurangan dalam perusahaan.
Selain melalui fungsi pengawasan oleh komite audit, tata kelola perusahaan juga dipengaruhi oleh berbagai macam   faktor.   Penelitian   ini   juga   menguji   pengaruh   dari   karakteristik   perusahaan   seperti leverage ,   ukuran perusahaan,   tingkat   pertumbuhan   perusahaan   dan   ukuran   auditor   eksternal   pada   kemungkinan   kecurangan pelaporan keuangan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan peran karakteristik perusahaan terdapat kecurangan pelaporan keuangan. Deli dan Gillan (2000) telah melakukan penelitian berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan leverage yang digunakan sebagai proksi untuk karakteristik perusahaan. Temuan dari penelitian Deli dan Gillan (2000) adalah kemungkinan mempunyai komite audit yang sepenuhnya independen dan aktif memiliki hubungan negatif dengan tingkat peluang pertumbuhan perusahaan; dan secara positif berhubungan dengan ukuran dan leverage perusahaan. Penelitian Owen-Jakson dkk., (2009) memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan; sedangkan tidak ditemukan hubungan antara leverage dan ukuran auditor eksternal terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan adalah struktur kepemilikan perusahaan. Chen dkk., (2006) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan juga merupakan hal yang penting  dalam   menjelaskan   keterjadian   kecurangan   dalam   perusahaan.   Penelitian   ini   menggunakan   variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional untuk menggambarkan struktur kepemilikan perusahaan. Berdasarkan   teori   keagenan,   kepemilikan   manajerial   mampu   menyejajarkan   insentif   yang   dimiliki   oleh manajemen   dan   pemegang   saham.   Apabila   manajemen   memiliki   saham   perusahaan   maka   manajemen   akan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Terdapat beberapa penelitian   yang   telah   meneliti   hubungan   kepemilikan   manajerial   terhadap   kecurangan   pelaporan   keuangan. Penelitian Deli dan Gillan (2000) dan Owen-Jakson dkk., (2009) memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan. Modal yang ditanamkan institusi keuangan pada  sebuah perusahaan merupakan modal  milik para penanam saham di institusi tersebut maka dari itu institusi keuangan akan secara ketat melakukan pengawasan terhadap perusahaan   yang  mereka   miliki   sahamnya.   Sharma   (2004)   menemukan   bukti   bahwa   semakin   tinggi   tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan menurunkan kemungkinan kecurangan perusahaan. Hasil berbeda diperoleh  oleh Farber  (2005)   yang memberi bukti  bahwa  kepemilikan institusional  tidak memilikii dampak terhadap kemungkinan kecurangan perusahaan.
Terdapatnya  perbedaan   hasil   penelitian   berkaitan   dengan   karakteristik   komite   audit,   karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini mengacu
pada penelitian Owen-Jakson (2009) namun menambahkan variabel masa jabatan komite audit dan kepemilikan institusional sebagai pembeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang listed di BEI kecuali perusahaan yang berada di industri keuangan. Perusahaan keuangan tidak dimasukkan ke dalam penelitian karena adanya perbedaan lingkungan regulasi dibanding dengan jenis industri lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan
Hubungan keagenan dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan sebagai “suatu kontrak kerjasama antara pemilik sumber daya ekonomis ( principal) dan manajer ( agent ) yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.” Masing-masing pihak memiliki kepentingannya masing masing maka dari itu perlu adanya suatu upaya untuk mengatasi serta mengurangi masalah keagenan, hal ini menimbulkan biaya keagenan ( agency cost ). Biaya keagenan ini nantinya akan ditanggung oleh prinsipal dan agen. Terdapat tiga jenis biaya keaganenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu monitoring cost, bonding cost dan residual loss .
Monitoring cost merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal. Biaya tersebut digunakan untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost adalah biaya yang menjadi tanggungan agen, yang digunakan   untuk menjalankan dan mematuhi mekanisme untuk menjamin   bahwa   agen   bertindak   sesuai   dengan   kepentingan   prinsipal. Residual   loss adalah   sebagai   biaya pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal yang muncul karena perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.
Adanya   perbedaan   kepentingan   diantara   manajemen   dan   pemilik   perusahaan   tersebut   memungkinkan manajemen untuk bertindak curang. Perlu adanya berbagai upaya untuk mengurangi kemungkinan kecurangan tersebut terjadi.  Salah satu upaya untuk mengurangi kemungkinan kecurangan dalam perusahaan adalah dengan melakukan pengawasan dalam perusahan melalui pembentukan komite audit yang bertugas untuk mengawasi tindakan manajemen yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
Selain   pengawasan   manajemen,   karakteristik   perusahaan,   seperti leverage ;   ukuran   perusahaan;   tingkat pertumbuhan   dan   auditor   eksternal,   juga   dianggap   mampu   berpengaruh   terhadap   kecurangan   pelaporan keuangan. Owen-Jackson  dkk.,  (2009)  menyatakan bahwa  tingkat  utang  yang semakin besar  dalam  struktur modal perusahaan berdampak pada semakin besarnya kegiatan monitoring dalam perusahaan tersebut. Fama dan Jensen   (1983a,b)   menyatakan   bahwa   biaya   keagenan   akan   meningkat   sesuai   dengan   ukuran   perusahaan. Semakin besar utang dan ukuran perusahaan, maka otomatis pengawasan prinsipal terhadap agen juga akan semakin  ketat.  Prinsipal  menerapkan   pengawasan  dan   mekanisme  pengendalian  yang  ketat  agar agen  tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun, semakin ketat pengawasan oleh prinsipal akan mengakibatkan semakin meningkatkan keinginan agen untuk bertindak curang. Salah satu bentuk  kecurangan tersebut adalah dengan kecurangan pelaporan keuangan yang akan menguntungkan manajer perusahaan.
Struktur kepemilikan juga merupakan faktor yang penting dalam mengurangi kemungkinan kecurangan pada perusahaan. Deli dan Gillan (2000) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial akan mengurangi kemungkinan kecurangan karena kepemilikan manajerial dianggap mampu menyejajarkan kepentingan antara manajer dan
pemegang saham. Manajer yang mempunyai saham perusahaan akan bersikap sebagai pemegang saham, sehingga kepentingan manajer juga akan selaras dengan pemegang saham.

## Telaah Penelitian Terdahulu
Penelitian yang meneliti keberadaan komite audit dan kejadian kecurangan menghasilkan hasil yang beragam. Beasley (1996) tidak menemukan bahwa adanya komite audit secara signifikan berdampak pada kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya, Dechow dkk., (1996) dan McMullen (1996) menemukan bukti bahwa keberadaan komite audit dapat menyebabkan berkurangnya tindak kecurangan dalam perusahaan.
Hubungan karakteristik komite audit dan kualitas pelaporan keuangan telah dibahas pada berbagai penelitian sebelumnya. Abbott dkk., (2000)  menguji pengaruh karakteristik komite audit pada pelaporan keuangan dengan menggunakan   variabel   gabungan   meliputi   independensi   dan   aktivitas   komite   audit.   Penemuan   mereka menunjukkan   bahwa   perusahaan   yang   anggota   komite   auditnya   sepenuhnya   berasal   dari   pihak   luar   dan melakukan pertemuan sedikitnya dua kali setiap tahunnya cenderung untuk tidak melakukan kecurangan dalam perusahaan.
Beasley  dkk.,   (2000)   dalam  penelitiannya   meneliti   komposisi   dan   aktivitas   komite   audit   secara   terpisah, menemukan hasil signifikan yang negatif (positif) perbedaan dalam komite audit yang terdiri sepenuhnya dari pihak luar (yang bertemu tidak sering) untuk perusahaan yang curang atau tidak curang. Abbott dkk., (2004) meneliti dampak karakteristik komite audit yang diidentifikasi oleh Blue Ribbon Committee pada kemungkinan penyajian   kembali   keuangan.   Hasil   penelitian   mereka   menunjukkan   bahwa   tingkat   aktivitas   dan   keahlian keuangan   (sedikitnya   satu   anggota   memiliki   keahlian   keuangan)   menunjukkan   hubungan   negatif   dengan terjadinya penyajian kembali. Dalam sebuah penelitian hubungan antara keahlian komite audit, independensi dan aktivitas dalam manajemen laba, Bedard dkk., (2004) menemukan manajemen laba yang agresif berhubungan negatif dengan keahlian tata kelola dan keuangan dari anggota komite audit, dengan independensi, dan dengan keberadaan mandat yang jelas yang mendefinisikan tanggung jawab komite.
Deli dan Gillan (2000), menggunakan pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan leverage sebagai   proksi   untuk   aktivitas   dalam   proses   kontrak   dan   sifat   yang   mendasari   perusahaan, menemukan bahwa kemungkinan memiliki komite audit yang sepenuhnya independen dan aktif berhubungan negatif   dengan   tingkat   peluang   pertumbuhan   perusahaan   dan   kepemilikan   manajerial;   dan   secara   positif berhubungan dengan ukuran dan leverage perusahaan. Deli dan Gillan (2000) mengungkapkan bahwa komposisi komite   audit   berkembang   sebagai   sebuah   fungsi   dari   sifat   yang   mendasari   perusahaan   dan   lingkungan kontraknya. Oleh karena itu, pengaruh komite audit mungkin dikurangi oleh sifat yang mendasari perusahaan dan lingkungan kontraknya.
Penelitian ini mengacu pada penelitian Owen-Jackson dkk., (2009). Penelitian berusaha untuk meneliti tentang pengaruh   karakteristik komite  audit  (jumlah  rapat  komite  audit,  keahlian  keuangan  komite  audit  dan  masa jabatan komite audit), karakteristik perusahaan ( leverage , ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan   auditor   eksternal   perusahaan)   dan   struktur   kepemilikan   perusahaan   (kepemilikan   manajerial   dan institusional) terhadap keterjadian kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dibanding penelitian yang dilakukan oleh Owen-Jackson dkk., (2009) dalam hal perumusan hipotesis, dimana Owen-Jackson dkk.,(2009) hanya merumuskan 3 hipotesis saja, sedangkan penelitian ini merumuskan 9 hipotesis. Selain itu, dalam hal pengukuran variabel-variabel penelitian yaitu keahlian keuangan, rapat komite, masa jabatan dalam
penelitian ini menggunakan pengukuran yang berbeda dengan penelitian Owen-Jackson dkk., (2009). Perubahan pengukuran   variabel-variabel   tersebut   bertujuan   agar   bisa   semakin   banyak   dan   mendalam   informasi   yang diperoleh dari data-data tersebut.

## Hipotesis Penelitian
Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa dalam teori keagenan terdapat agen dan prinsipal yang memiliki   kepentingan   yang   berbeda,   maka   dari   itu   perlu   adanya   pengawasan   terhadap   setiap   tindakan manajemen   perusahaan   yang   berkaitan   dengan   kegiatan   operasional   perusahaan   sehari-hari.   Pengawasan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris yang bertindak mewakili para pemegang saham perusahaan. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang memiliki tugas untuk membantu pengawasan terhadap manajemen perusahaan.
Pengawasan   tersebut   juga   termasuk   pengawasan   terhadap   pelaporan   keuangan.   Untuk   mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, dewan komisaris memberi wewenang kepada komite audit   untuk   melakukan   pengawasan   terhadap   proses   pelaporan   keuangan.   Komite   audit   dianggap   mampu menjalankan   kinerja   pengawasan   secara   efektif   apabila   mempunyai   anggota   yang   memiliki   latar   belakang keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi.
Penelitian Abbott dkk., (2003) membuktikan bahwa komite audit yang mempunyai paling tidak satu anggota yang berlatarbelakang keuangan dan/atau akuntansi cenderung untuk (1) mengadakan pertemuan lebih lama dengan kepala auditor internal, (2) menyediakan akses pribadi untuk kepala auditor internal; dan (3) memeriksa proposal   audit   internal   dan   hasil-hasil   audit   internal.   Penelitian   yang  dilakukan   oleh   Davidson   dkk.,   (2004) memberikan   bukti   bahwa   harga   saham   perusahaan   bereaksi   positif   ketika   terdapat   anggota   komite   audit perusahaan yang mempunyai keahlian keuangan.
Penelitian Abbott dkk., (2004) juga menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki minimal satu orang anggota   berkeahlian   keuangan   dalam   komite   auditnya   maka   memiliki   lebih   sedikit   kemungkinan   berkaitan dengan restatement laporan keuangan. Adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan komite audit dianggap dapat membantu perusahaan mengatasi tindak kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka hipotesis pertama penelitian adalah sebagai berikut:
H1 :   Keahlian   keuangan   komite   audit   berpengaruh   negatif   terhadap   kemungkinan   kecurangan pelaporan keuangan.
Berdasarkan   teori   keagenan   yang   dijelaskan   oleh   Jensen   dan   Meckling   (1976),   mereka   membagi   biaya keagenan menjadi tiga. Satu diantaranya adalah biaya monitoring. Salah satu bentuk dari pelaksanaan biaya monitoring   yang   dikeluarkan   oleh   prinsipal   adalah   dengan   melakukan   pengawasan   terhadap   manajemen perusahaan   yang   dapat   diwakili   oleh   dewan   komisaris.   Tujuan   pengawasan   tersebut   untuk   mengurangi kemungkinan manajer berperilaku oportunistik yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik perusahaan. Salah satu contoh perilaku oportunistik manajer adalah dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.
Dalam   melakukan   pengawasan,   dewan   komisaris   dapat   dibantu   oleh   komite   audit.   Komite   audit   dalam menjalankan   kegiatan   pengawasannya   ditunjukkan   oleh   kegiatan   rapat   yang   akan   terus   memantau   dan mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Semakin sering frekuensi rapat yang dilakukan komite audit, maka  semakin  kecil peluang  manajer  untuk  memanipulasi  pelaporan keuangan karena akan terus  diperiksa komite audit.
Penelitian   Beasley  dkk.,   (1999)   memberikan  bukti   bahwa   komite  audit   umumnya   melakukan   pertemuan setahun   sekali.   Beasley   dkk.,   (1999)   juga   menemukan   bahwa   sebanyak   25%   perusahaan   yang   mengalami kecurangan tidak memiliki komite audit. Penelian Abbott dkk., (2000) menguji dua karakteristik komite audit, yaitu   aktivitas   dan   independensi,   dan   kemungkinan   kecurangan   laporan   keuangan.   Penelitian   tersebut memberikan   bukti   bahwa   komite   audit   yang   melakukan   pertemuan   setidaknya   dua   kali   dalam   satu   tahun mempunyai hubungan dengan penurunan kemungkinan kecurangan laporan keuangan.
SEC (2002) (dalam Huang dan Thiruvadi, 2010),  menyatakan bahwa untuk mengurangi berbagai resiko yang ada  dalam  perusahaan maka  anggota  komite audit  sebaiknya  melakukan  komunikasi  secara  rutin mengenai masalah akuntansi dengan manajer dan auditor internal serta eksternal. Setelah periode SOX, pengendalian dan tingkat   kerajinan   rapat   komite   audit   sudah   menjadi   faktor   kunci   dari   kualitas   komite   audit.   Berdasarkan penjelasan di atas maka berikut merupakan hipotesis kedua dalam penelitian ini:

## H2 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.
Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat konflik di antara prinsipal dengan agen (Jensen dan Meckling, 1976).   Apabila   dalam   perusahaan,   prinsipal   adalah   pemegang   saham   perusahaan   dan   agen   adalah   manajer perusahaan. Dalam menjalankan tugas untuk mengelola sumber daya yang diberikan oleh pemilik perusahaan, manajemen perlu diawasi. Hal ini perlu dilakukan agar kepentingan pemilik tercapai.
Komite audit yang bekerja dibawah dewan komisaris, yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang saham, mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusaahan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan manajer yang merugikan pemilik, yang dapat dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan.
Salah satu karakteristik komite audit adalah masa jabatan komite audit. Masa jabatan komite audit merupakan faktor yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi komite. Chen dkk., (2006) menyatakan bahwa semakin panjang masa jabatan, maka semakin baik pula pemahaman atas perusahaan. Hal ini juga berarti semakin baik pula pengetahuan mengenai karakter para manajer yang diawasi. Pemahaman dan pengetahuan tersebut   menyebabkan   semakin   lama   masa   jabatan   komite   audit   maka   semakin   sulit   bagi   manajer   untuk mengelabuhi komite audit.
Penelitian Beasley (1996) memberikan bukti secara statistik bahwa apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak curang, perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki rata-rata masa jabatan yang lebih kecil. Anggota komite audit yang memiliki masa jabatan lebih pendek dianggap kurang berpengalaman atas perusahaan sehingga menyebabkan berkinerja secara kurang efektif. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian adalah sebagai berikut:
H3 : Masa jabatan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.
Teori akuntansi positif menyatakan bahwa apabila perusahaan mempunyai rasio leverage besar, maka direksi memiliki   kecenderungan   untuk   menjalankan   kebijakan   akuntansi   yang   bertujuan   untuk   mengecilkan   rasio leverage perusahaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengecilkan rasio leverage adalah dengan menggeser   laba   periode   mendatang   ke   periode   saat   ini   (Watts   dan   Zimmerman,   1986).   Penggeseran   laba dilakukan   sebagai   tindakan   antisipasi   terhadap   terjadinya default   technic .   Dalam  memberikan   utang  kepada perusahaan, kreditor selalu memberi syarat pada perusahaan untuk mempertahankan serta mematuhi tingkat
rasio leverage . Demi untuk menghindari keadaan dimana perusahaan tidak dapat memperoleh pinjaman lagi dari kreditor dan  pembatasan pemberian  deviden  terhadap pemegang saham,  maka  direksi  lebih  memilih untuk menjalankan kebijakan akuntansi yang menghasilkan rasio leverage yang lebih kecil.
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemilik, yang bertindak dalam kepentingan ekonomi dirinya sendiri, mempunyai kepentingan untuk memindahkan kekayaan dari penggugat tetap menuju diri mereka sendiri. Semakin   tinggi   tingkat   utang   pada   struktur   modal   perusahaan,   maka   semakin   tinggi     permintaan   untuk dilakukannya  pengawasan.  Hal  tersebut memberikan  konflik  kepentingan  dalam  lingkungan   kontrak,  konflik kepentingan terjadi pada kreditor (prinsipal) dan perusahaan sebagai debitur (agen).
Kreditor mempunyai insentif supaya pokok dan bunga utang mereka dibayar lunas oleh perusahaan, di sisi lain, manajemen perusahaan selaku debitur, mempunyai insentif untuk mendapatkan pinjaman lagi dari kreditor dan memberikan deviden kepada pemegang saham mereka. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:
H4 : Leverage perusahaan   berpengaruh   positif   terhadap   kemungkinan   kecurangan   pelaporan keuangan.
Teori akuntansi menyatakan bahwa besarnya biaya politik sebuah perusahaan dapat diproksikan oleh ukuran perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Perusahaan berbiaya politik besar lebih sensitif dalam kaitannya dengan transfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan berbiaya politik lebih kecil. Hal ini berarti, perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan dibanding dengan perusahaan kecil. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan suhu politik dan dapat menyebakan regulasi atau pajak baru.
Fama dan Jensen (1983a,b) menemukan bahwa terdapat kecenderungan biaya agensi yang meningkat sejalan dengan   ukuran   perusahaan.   Adanya   kenaikan   biaya   agensi   akan   mengakibatkan   kenaikan   kebutuhan   untuk pengawasan   dan  mekanisme  pengendalian   lainnya.   Adanya   peningkatan   pengawasan  dan   pengendalian   juga berdampak pada peningkatan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, dimana dalam hal ini agen adalah perusahaan sedangkan prinsipal adalah pemerintah dimana perusahaan beroperasi.
Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula usahanya untuk mengecilkan laba. Hal ini dilakukan perusahaan agar tidak ada regulasi atau pajak baru yang akan ditetapkan bagi perusahaan. Cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka mengecilkan laba adalah dengan menangguhkan laba periode saat ini ke laba periode di masa mendatang. Salah satu bentuk mengecilkan laba lainnya dapat dilakukan dengan memanipulasi laporan   keuangan.   Perusahaan   dengan   ukuran   yang   besar   juga   dilihat   dari   kompleksitas   transaksi   dalam perusahaan   maka   ketika   pada   suatu   perusahaan   semakin   kompleks   transaksinya   maka   akan   meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan berikut merupakan hipotesis kelima dalam penelitian ini:

## H5 :   Ukuran   perusahaan   berpengaruh   positif   terhadap   kemungkinan   kecurangan   pelaporan keuangan.
Teori akuntansi positif menyatakan bahwa program bonus digunakan direksi perusahaan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Direksi cenderung untuk menjalankan kebijakan akuntansi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh bonus yang maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggeser laba periode mendatang ke periode sekarang, yang berakibat pada laba periode sekarang yang lebih besar dibandingkan laba sebenarnya.
Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa kontrak menjadi lebih efektif ketika tidak terdapat kendala pada bagaimana jumlah yang digunakan dalam kontrak dikalkulasi. Dalam kaitanya dengan rencana kompensasi yang didasarkan pada perolehan laba perusahaan, mereka berpendapat bahwa “apabila pemberian penghargaan kepada manajer untuk alasan insentif menggunakan kompensasi yang didasarkan pada laba maka harus ada pembatasan pada metode yang digunakan manajer dalam menghitung laba. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## H6 : Tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan     kecurangan pelaporan keuangan.
Teori keagenan menjelaskan bahwa ada perbedaan kepentingan diantara agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Perlu adanya mekanisme tata kelola perusahaan untuk menyejajarkan kepentingan di antara manajer dan pemegang saham. Salah satu fungsi tata kelola perusahaan adalah fungsi auditor eksternal. Rezaee (2007)   menyatakan   bahwa   fungsi   audit   eksternal   diperlukan   oleh   perusahan   publik.   Auditor   eksternal diharapkan dapat bertindak secara independen dalam membuat opini atas laporan keuangan perusahaan.
Auditor yang menjalankan verifikasi atas laporan keuangan secara independen diharapkan mampu membantu manajer untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas baik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa KAP Big 4 mampu berkontribusi dalam mengurangi keterjadian kecurangan pelaporan keuangan. Auditor Big 4 diasumsikan memiliki Sumber Daya Manusia yang bagus serta sistem kerja yang sesuai dengan standar audit yang ada. Sehingga, ketika suatu perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diasumsikan perusahaan takut untuk melakukan kecurangan. Untuk itu akan dihipotesiskan sebagai berikut:

## H7: Auditor Eksternal (Big 4) berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan
Teori keagenan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menyejajarkan insentif manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Owen-Jackson dkk., (2009) menyatakan apabila manajer dalam suatu perusahaan memiliki sendiri saham persusahaan tersebut maka ia akan lebih mementingkan kinerja jangka panjang perusahaan. Manajer perusahaan yang memiliki saham perusahaan dimana ia bekerja mungkin akan membuat keputusan terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan pemilik perusahaan, hal ini karena manajemen juga merupakan pemilik saham perusahaan.
Deli dan Gillan (2000) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mampu membuat insentif manajemen dan pemegang   saham   menjadi   selaras,   sehingga   dengan   adanya   kepemilikan   manajerial   di   perusahaan   akan menurunkan tingkat kemungkinan keterjadian kecurangan pelaporan keuangan. Manajer yang mempunyai saham perusahaan   akan   menjadi   pemilik   perusahaan.   Adanya   kepemilikan   manajerial   tersebut   menyebabkan ketidakselarasan kepentingan manajemen dan pemegang saham, menjadi selaras. Hal tersebut juga diharapkan mampu   menyebabkan   berkurangnya   kecurangan   yang   dilakukan   oleh   manajer   yang   digunakan   untuk mensejahterakan   dirinya   sendiri.   Salah   satu   bentuk   kecurangan   yang   dapat   dijalankan   oleh   manajemen perusahaan adalah kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut berikut merupakan hipotesis kedepelapan dalam penelitian ini:
H8 :   Kepemilikan   manajerial   berpengaruh   negatif   terhadap   kemungkinan   kecurangan  pelaporan keuangan.
Teori agen-prinsipal menunjukkan bahwa kepemilikan institusi merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh intitusi keuangan ( finance ). Dimana pada dasarnya kepemilikan institusi menggunakan modal para penanam modal di perusahaan institusi dan kemudian institusi keuangan sebagai penghimpun modal melakukan investasi
pada suatu perusahaan. Karena merupakan kumpulan uang dari para penanam modal, maka institusi keuangan akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasi maupun laporan yang dihasilkan oleh perusahaan karena untuk melindungi modal yang mereka investasikan tadi. Untuk itu hipotesis kedelapan adalah sebagai berikut :
H9 :   Kepemilikan   institusi   berpengaruh   negatif   terhadap   kemungkinan   kecurangan   pelaporan keuangan

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2010-2013. Tahun 2010-2013 digunakan karena untuk keterbaruan data yang digunakan. Data yang digunakan hanya sampai pada tahun 2013 karena adanya  keterbatasan data yang diperoleh dari OJK dan BEI. Metode purposive sampling digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini. Berikut merupakan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel: perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013; dan perusahaan memiliki data yang diperlukan untuk penelitian, dimana data diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan.
Selanjutnya, sampel diambil secara berpasangan antara perusahaan yang dikenai sanksi oleh OJK dengan kategori peringatan VIII.G.7 dengan perusahaan yang tidak dikenai sanksi oleh OJK. Untuk perusahaan yang tidak dikenai   sanksi   oleh   OJK   harus   memiliki   kesamaan   dalam   bidang   industri   serta   besaran   asetnya   dengan perusahaan yang dikenai sanksi oleh OJK.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel No Nama Variabel Pengukuran 1 Kecurangan   pelaporan keuangan Memberi nilai “1” jika ada kejadian kecurangan dalam hal ini termasuk dalam laporan kasus yang dikeluarkan oleh  OJK atas kategori peringatan VIII.G.7  dan nilai “0” jika tidak  terkena sanksi atas kategori peringatan tersebut. 2 Keahlian   keuangan komite audit Persentase   jumlah   anggota   komite   audit   yang  mempunyai  latar   belakang   pendidikan   dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan/atau  keuangan terhadap  total  keseluruhan anggota komite audit. 3 Rapat komite audit Persentase dengan jumlah rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit selama tahun pelaporan terhadap  minimal rapat/pertemuan yang disarankan oleh Komite Nasional Good Corporate Governance . 4 Masa   jabatan  komite audit Persentase  jumlah  anggota komite audit yang menjabat dua periode berturut-turut  terhadap total keseluruhan anggota komite audit. 5 Leverage Rasio total utang jangka panjang terhadap total ekuitas pemegang saham.
6 Ukuran perusahaan
Logaritma natural dari nilai buku total aset perusahaan.
7 Tingkat pertumbuhan
Menghitung perubahan atau selisih antara penjualan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya terhadap penjualan tahun sebelumnya ((St-St -1 )/ St -1 ).
8 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Memberi nilai “1” jika termasuk KAP 4 besar dan memberi nilai “0” jika tidak. 9 Kepemilikan manajerial Menjumlah persentase kepemilikan saham dari direksi. 10 Kepemilikan Institusional Menjumlah persentase kepemilikan saham dari institusi keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Objek   penelitian   ini   merupakan   seluruh   perusahaan   yang   terdaftar   dalam  BEI  pada   tahun   2010-2013. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel. Dimana berdasarkan daftar kasus   dengan   kategori   peringatan   VIII.G.7   selama   tahun   2010-2013   yang  dikeluarkan   oleh   OJK   terdapat   20 perusahaan   yang   terkena   kasus   terkait   penyajian   laporan   keuangan.   Berdasarkan   20   perusahaan   tersebut, sebanyak tiga perusahaan tidak dapat diakses laporan keuangannya dan dua perusahaan menggunakan mata
uang dolar dalam pelaporan keuangannya sehingga dikeluarkan dari sample penelitian. Berikut rincian mengenai seleksi sampel untuk penelitian:
Tabel 2. Perincian Sampel Kriteria Jumlah Perusahaan   melakukan   kecurangan   pelaporan keuangan 20 Perusahaan   yang   tidak   dapat   diakses   laporan keuangannya (3) Laporan keuangan menggunakan mata uang dolar (2) Total perusahaan curang yang termasuk sampel 15
Sumber : Data yang diolah, 2016
Kemudian diambil pasangan untuk masing-masing perusahaan yang terkena sanksi OJK untuk sampel bagi perusahaan yang tidak melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Perusahaan yang menjadi pasangan bagi sampel perusahaan yang terkena kasus penyajian laporan keuangan harus memiliki kriteria kesamaan dalam jenis   industri   dan   besaran   asetnya.   Berdasarkan   hal   tersebut   maka   diperoleh   sampel   akhir   sebanyak   30 perusahaan yang terdiri dari 15 perusahaan yang dikenai sanksi oleh OJK dan 15 perusahaan yang tidak terkena sanksi oleh OJK.

## Hasil Penelitian
Tabel 3. Hasil Regresi Logistik Variabel Prediksi Arah Nomor Hipotesis Koefisien Signifikansi Keahlian Keuangan - 1 -2,375 0,305 Rapat Komite - 2 -0,016 0,822 Masa Jabatan - 3 2,337 0,317 Leverage + 4 0,146 0,701 Ukuran Perusahaan + 5 -1,419 0,140 Tingkat Pertumbuhan + 6 3,241 0,106 Auditor Eksternal - 7 -0,199 0,148 Kepemilikan Manajerial - 8 -0,206 0,347 Kepemilikan Institusi - 9 0,023 0,399

## Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis   pertama   dalam   penelitian   ini   menyatakan   bahwa   keahlian   keuangan   komite   audit   memiliki pengaruh   negatif  terhadap  kemungkinan  kecurangan   pelaporan   keuangan.  Berdasar kepada  hasil  uji  regresi logistik di tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama tidak diterima . Dapat diartikan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap keterjadian kecurangan pelaporan keuangan secara signifikan. Kemungkinan alasan dibalik hasil penelitian tersebut adalah bahwa terdapat peraturan nomer IX.I.5 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yang mensyaratkan adanya minimal satu anggota komite audit merupakan ahli di  bidang keuangan. Hal ini menyebabkan kurang adanya pengaruh dari keahlian keuangan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan karena semua perusahaan diwajibkan memiliki ahli keuangan dalam susunan   komite   auditnya   sehingga   tidak   ada   pembeda   antara   perusahaan   yang   benar-benar   memanfaatkan keahlian   keuangan   pada   komite   audit   dengan   perusahaan   yang   hanya   menjalankan   kewajiban   berdasarkan peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian tidak mendukung penelitian Abbott dkk., (2004); Xie dkk., (2003); dan Wardhani dan Joseph (2010) dan yang memberi bukti bahwa komite audit yang memiliki minimal satu anggota dengan latar belakang keuangan   atau   akuntansi   akan   mampu   menurunkan   kemungkinan   perusahaan   dalam   melaporkan   laporan keuangan yang tidak berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti dkk., (2007); Pamudji dan Trihartati (2009); dan Rustiarini (2012) yang menemukan bukti bahwa komite audit
yang   memiliki   latar   belakang   akuntansi   dan/atau   keuangan   tidak   memiliki   pengaruh   pada   kualitas   laporan keuangan perusahaan.

## Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Didasarkan pada hasil uji regresi logistik pada tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak diterima . Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah rapat   komite   audit   tidak   mempunyai   pengaruh   pada   terjadinya   kecurangan   pelaporan   keuangan   pada perusahaan.
Jumlah rapat komite audit yang semakin intens tidak menjamin bahwa komite audit akan berkinerja secara efektif dalam menghindari kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Alasan yang mungkin menjadi penjelas dari   hasil   temuan   ini   adalah   karena   semua   kegiatan   rapat   yang   dilakukan   oleh   komite   audit   tersebut membutuhkan tindak lanjut dari dewan komisaris maka apabila dewan komisaris tidak menindaklanjuti saran komite audit tersebut, pada akhirnya rapat komite audit tersebut tidak berdampak apa-apa pada pendekteksian kecurangan pelaporan keuangan.
Kemungkinan   alasan   lain   berkaitan   dengan   hasil   temuan   ini   adalah   bahwa   komite   audit   tidak   mampu mendeteksi   adanya   kemungkinan   kecurangan   hanya   dengan   melalui   rapat   semata.   Temuan   audit   berkaitan dengan indikasi terjadinya kecurangan  pelaporan  keuangan perlu diperoleh oleh komite audit melalui audit operasional perusahaan. Dalam melakukan rapat, komite audit seharusnya juga menyertakan dewan komisaris dan manajemen perusahaan sehingga berbagai masalah berkaitan dengan proses laporan keuangan diketahui oleh komite audit dan dapat diberikan penyelesaiannya.
Hasil temuan penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Abbott dkk., (2000; 2004) dan Beasley dkk., (1999)   yang   menemukan   bukti   bahwa   komite   audit   yang   lebih   intens   dalam   melakukan   pertemuan   akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas laporan keuangan perusahaan namun hasil penelitian ini mendukung juga   penemuan   Johnson   dkk.,   (2005),   Mustafa   dan   Meier  (2006)   dan   Ismiyanti   dan   Prastichia   (2015)   yang menyatakan bahwa rapat komite audit tidak signifikan pengaruhnya terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

## Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa masa jabatan komite audit mempunyai pengaruh negatif pada kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Pada tabel 3 yang merupakan tabel hasil uji regresi logistik, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak diterima . Hal ini berarti bahwa secara statistik lama masa jabatan komite audit tidak berhubungan dengan kecurangan pelaporan keuangan.
Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan dari Beasley (1996) dan Chen dkk., (2006) yang menemukan bahwa semakin lama masa jabatan anggota direksi maka akan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Disisi lain, hasil penelitian ini mendukung temuan Johnson dkk. (2005) dan Ismiyanti dan Prastichia (2015)  yang menemukan bahwa masa jabatan tidak berhubungan secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.  Menurut Ismiyanti dan Prastichia (2015) kemungkinan alasan bahwa masa jabatan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan adalah karena pergantian komite audit bisa saja terjadi bukan karena terjadinya suatu kecurangan pelaporan keuangan, namun bisa saja terjadi karena kecocokan  antara  komite  audit  dengan  dewan  komisaris perusahaan.  Sehingga   menyebabkan dewan komisaris mempertahankan anggota komite audit tersebut.
Pengaruh Leverage Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis keempat dari penelitian ini mengungkapkan bahwa leverage perusahaan memiliki pengaruh positif pada kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Dari hasil uji regresi logistik pada tabel 3, kesimpulan yang dapat   ditarik   adalah   hipotesis   keempat tidak   dapat  diterima .   Dapat   diartikan   bahwa   rasio leverage tidak memiliki hubungan dengan keterjadian kecurangan pelaporan keuangan.
Kemungkinan argumen yang menjadi penjelas atas hasil tersebut adalah bahwa pengawasan dari debtholde r tidak cukup efektif untuk menghindari adanya kecurangan pelaporan keuangan yang hendak dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini mengakibatkan adanya leverage dalam perusahaan tidak mampu secara efektif menghindarkan   perusahaan   pada   kemungkinan   kecurangan   pelaporan   keuangan.   Hasil   penelitian   ini   sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soselisa dan Mukhlasin (2008), Skousen (2009) dan Suyanto (2009) yang juga memberikan bukti bahwa leverage perusahaan tidak memiliki pengaruh pada keterjadian kecurangan pelaporan keuangan.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis kelima pada penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada   kecurangan   pelaporan   keuangan.   Tabel   3   yang   menunjukkan   hasil   uji   regresi   logistik   memberikan kesimpulan bahwa hipotesis kelima tidak dapat diterima . Hal ini berarti bahwa ukuran aset perusahaan tidak memiliki pengaruh pada kejadian kecurangan pelaporan keuangan.
Kemungkinan alasan yang dapat digunakan untuk mendukung temuan ini adalah perusahaan pada berbagai ukuran yang dilihat dari ukuran asetnya memiliki kemungkinan untuk melakukan kecurangan berkaitan dengan pelaporan keuangan. Sehingga ukuran perusahaan menjadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anisa (2012) dan Hapsari (2014) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Fama dan Jensen (1983a,b) yang memberi bukti bahwa biaya agensi akan meningkat sejalan dengan ukuran perusahaan.

## Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis keenam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Tabel 3 menujukkan bukti bahwa hipotesis keenam penelitian ini tidak dapat diterima. Dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pelaporan keuangan.
Temuan penelitian ini tidak mendukung teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka akan berakibat pada terjadinya kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini muncul sebagai akibat dari metode akuntansi yang dipilih oleh manajemen yang ingin memaksimalkan kepentingan   bagi   dirinya   sendiri   melalui   perolehan   bonus   yang   besar  dengan   cara   menggeser   laba   periode mendatang ke periode sekarang. Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2013);   Hapsari   (2014);   dan   Nugraha   dan   Henny   (2015)   yang   menemukan   bahwa   tingkat   pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari perubahan penjualan tahun ini dibandingkan tahun lalu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

## Pengaruh Auditor Eksternal Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis   ketujuh   penelitian   ini   mengungkapkan   bahwa   auditor   eksternal   berpengaruh   negatif   pada kecurangan pelaporan keuangan. Seperti nampak pada tabel 3, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketujuh tidak diterima . Hal ini berarti bahwa auditor eksternal tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap tindakan kecurangan pelaporan keuangan.
Kemungkinan alasan dari temuan penelitian tersebut adalah bahwa auditor eksternal merupakan auditor yang disewa perusahaan untuk melakukan tugas memeriksa laporan keuangan perusahaan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Didalam laporan auditan disampaikan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor eksternal adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan perusahaan yang didasarkan pada kegiatan audit mereka. Hal ini memungkinkan auditor eksternal dalam pelaksanaan auditnya tidak menemukan adanya kecurangan laporan keuangan. Sehingga auditor eksternal tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Argument lain yang dapat menjelaskan hasil penelitian tersebut adalah bahwa auditor eksternal tidak sepenuhnya ada dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Sehingga mungkin tidak dapat memberi keyakinan seratus persen mengenai ada tidaknya kecurangan laporan keuangan yang menyebabkan auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Chen dkk., (2006), Law (2011), dan Ismiyanti dan Prastichia (2015) yang menemukan bahwa auditor eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

## Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Pernyataan   hipotesis   kedelapan   adalah   bahwa   kepemilikan   manajerial   memiliki   pengaruh   negatif   pada kecurangan pelaporan keuangan. Pada tabel 3, terdapat hasil uji regresi logistik yang memberi bukti bahwa hipotesis   kedelapan tidak   dapat   diterima .   Dapat   disimpulkan   bahwa   kepemilikan   manajerial   tidak mempengaruhi keterjadian kecurangan pelaporan keuangan.
Temuan penelitian sesuai dengan hasil penelitian dari Nabila (2013) dan Rahmanti (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang diperoleh Deli dan Gillan (2000), dimana kepemilikan manajerial mampu menyejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial mampu menurnkan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan perusahaan.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Hipotesis kesembilan penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada kecurangan pelaporan keuangan. Pada tabel 3, terdapat hasil uji regresi logistik yang memberi bukti bahwa hipotesis   kesembilan tidak   dapat   diterima .   Dapat   diartikan   bahwa   kepemilikan   institusional   tidak mempengaruhi tindakan kecurangan pelaporan keuangan.
Kemungkinan argumen dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa institusi keuangan yang memiliki saham di perusahaan   mungkin   tidak   sepenuhnya   dalam   menjalankan   pengawasan   kegiatan   operasional   perusahaan, sehingga   ada   tidaknya   kepemilikan   institusional   tidak   memiliki   pengaruh   terhadap   terjadinya   kecurangan pelaporan keuangan.  Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009), Praditia (2010),
Saffudin   dan   Prasetiono   (2012)   dan   Rice   (2013)   yang   membuktikan   bahwa   secara   statistik   kepemilikan institusional tidak  memiliki pengaruh pada keterjadian kecurangan pelaporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik komite audit, karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan. Terdapat 10 variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yang terdiri dari kecurangan pelaporan keuangan (FRAUD), keahlian keuangan komite audit (AK), rapat komite audit (RK), masa jabatan komite audit (MJ), leverage (LEV), ukuran perusahaan (SIZE), tingkat pertumbuhan (GROWTH), auditor eksternal (KAP) kepemilikan manajerial (MO), dan kepemilikan institusional (IO). Metode analisis regresi logistik digunakan dalam penelitian ini. Total sampel pada penelitian ini adalah sebesar 30. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan penelitian ini: (1)   keahlian   keuangan   komite   audit   tidak   mempunyai   pengaruh   signifikan   pada   kemungkinan   kecurangan pelaporan keuangan; (2) jumlah rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan; (3)  masa jabatan komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan; (4) leverage perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada   kemungkinan   kecurangan   pelaporan   keuangan;   (5)   ukuran   perusahaan   tidak   berpengaruh   signifikan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan; (6) tingkat pertumbuhan perusahaan tidak mempunyai pengaruh  signifikan pada  kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan; (7) ukuran  auditor eksternal tidak mempunyai   pengaruh   signifikan   pada   kecurangan   pelaporan   keuangan;   (8)   kepemilikan   manajerial   tidak mempunyai   pengaruh   signifikan   pada   kemungkinan   kecurangan   pelaporan   keuangan;   dan   (9)   kepemilikan institusi tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan

## Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian, proksi untuk variabel kecurangan pelaporan keuangan yang diukur hanya berdasarkan   pada   sanksi   OJK   dengan   kategori   peringatan   VIII.G.7   mungkin   masih   dianggap   kurang menggambarkan keterjadian kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian di masa mendatang sebaiknya mencari pengukuran lain berkaitan dengan kecurangan pelaporan keuangan yang tidak hanya mengandalkan data dari instansi tertentu. Hasil penelitian yang tidak memberikan bukti mengenai pengaruh seluruh variabel independen terhadap  variabel dependen membutuhkan penelitian yang lebih  lanjut. Hal ini dimungkinkan  akibat terlalu kecilnya sampel penelitian. Peneliti di masa mendatang diharapkan dapat menambah jangka waktu penelitian sehingga memperoleh sampel perusahaan penelitian yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott,L.J., Y.Park, dan S.Parker. 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. Managerial Finance 26(11):55-67.
Abbott,L.J., Susan Parker, Gary F Peters, dan K Raghunandan. 2003. The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. Auditing: A Journal ofPractice and Theory. 22, 2; hal. 17.
Abbott,   L.J.,  S.  Parker,   dan   G.   Peters.  2004.   Audit   Committee   Characteristics  and  Restatements.   Auditing:  A Journal ofPractice and Theory 23(1):69-87.
Association of Certified Fraud Examiners. 2016. Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse.
Anisa, Widya Nur. 2012. Pengaruh Financial Expertise of Committee Audit Members, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan. Skripsi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Univeristas Diponegoro.
Beasley,M.S.  1996.  An  Empirical Analysis  of  The  Relation Between The  Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review 71(4):443-465.
Beasley,M.S., J.V. Carcello dan D.R. Hermanson. 1999. Fraudulent Financial Reporting 1987-1997 : An Analysis of US Public Companies.Jersey City,NJ :Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO).
Beasley,M.S., J.V. Carcello, D.R. Hermanson, dan P.D Lapides. 2000. Fraudulent Financial Reporting :Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanism. Accounting Horizons 14(4):441-454.
Bedard, J., S. Chtourou, L. Courteau. 2004. The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management. Auditing: A Journal of Practice and Theory 23(2):13-35.
Blue Ribbon Committee (BRC). 1999. Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. Stamford, CT:BRC.
Chen, Gongmeng, et. al.. 2006. Ownership Structure Corporate Governance, and Fraud; Evidence from China. Journal of Corporate Finance.
Dechow,P.A.,R.G.Sloan, dan A.p.Sweeny. 1996. Causes and Consequences of Earnings Manipulation : An empirical of Firms Subject to Enforcement Actions by The SEC. Contemporary Accounting Research 13 (Spring):1-36.
Deli, D., dan S. Gillan. 2000. On The Demand for Independent and Active Audit Committees. Journal of Corporate Finance 6(4):427-445.
Fama, E. F., dan M. C. Jensen. 1983a. Agency Problems and Residual Claims.Journal of Law and Economics 26: 327-349.
Fama, E. F., dan M. C. Jensen. 1983b. Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics 26: 301-325.
Farber, D. B. 2005. Restoring Trust after Fraud: Does Corporate Governance Matter?. The Accounting Review: April 2005, Vol. 80, No. 2, pp. 539-561.
Hapsari, Asri Ditha. 2014. Pendeteksian Tingkat Fraud Melalui Faktor Risiko Tekanan Dan Peluang (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Periode 2010 – 2012). Naskah Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Huang,   Hua-Wei,   dan   Sheela   Thiruvadi.   2010.   Audit   Committee   Characteristics   and   Corporate Fraud.International Journal of Public Information Systems.hal 71-82.
Ikatan Komite Audit Indonesia. 2012. ”Komite Audit”. http://www.komiteaudit.org, diakses 17 Juni 2012.
Ismiyanti,   Fitri   dan   Chintia   Prastichia.   2015.   Mekanisme   Corporate   Governance   dan   Kecurangan   Laporan Keuangan. DeReMa Jurnal Manajemen Vor. 10 No.2.
Owen-Jackson, L.A, D. Robinson dan S.W Shelton. 2009. The Association Audit Committee Characteristics, The Contracting Process and Fraudulent Financial Reporting.American Journal & Busiiness Vol. 24 No.1.
Januarti, Indira. 2004.  Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif.Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol. 01 No.01.
Jensen, M. C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3:305-360.
Johnson,   S.A.,   dkk.   2005.   Executive   Compensation   and   Corporate   Fraud.   Working   paper   tidak   diterbitkan. Universitas A&m Texas.
Law, Philip. 2011. Corporate governance and no fraud occurrence in organizations. Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Iss 6 pp. 501 – 518.
Kusumastuti,   S.,   Supatmi,   dan   Sastra,   P.   2007.   Pengaruh   Board   Diversity   terhadap   Nilai   Perusahaan   dalam Perspektif Corporate Governance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 9 No. 2, pp. 88-98.
McMullen,D.A. 1996.  Audit Committee Performances  :An investigation of the Consequences Associated with Audit Committees.Auditing :A Journal of Practice and Theory (Spring):87-103.
Menon,K., dan J.Williams. 1994. The Use of Audit Committees for Monitoring. Journal of Accounting and Public Policy 13:121-139.
Mustafa dan Meier. 2006. CAP Forum on Forensic Accounting  in the Post-Enron World Audit Committees and Misappropriation of Assets: Publicly Held Companies in the United States. Canadian Accounting Perspectives Vol. 5 No. 2 pp. 307 – 33.
Nabila, Atia Rahma. 2013. Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Prespektif Fraud Triangle. Skripsi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Univeristas Diponegoro.
Nugraha, Noval Dwi dan Deliza Henny. 2015. Pendeteksian Laporan Keuangan Melalui Faktor Resiko, Tekanan Dan Peluang (Berdasarkan Press Release Ojk 2008-2012).  e-Journal Akuntansi Trisakti Volume. 2.
Nurharyanto. 2011. Memahami Fraud dan Melaksanakan Investigative Audit Pada Perusahaan /Korporasi (Teori dan Aplikasinya).Lembaga Pengembangan Fraud Auditing.
Pamudji,   S.   dan   Aprillya   Trihartati.   2008.   Pengaruh   Independensi   dan   Efektifitas   Komite   Audit   Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Diponegoro.vol 6 no.1.
Praditia, O., R.. 2010. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005- 2008. Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Rahmanti, Martantya Maudy. 2013. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang. Skripsi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Univeristas Diponegoro.
Rezaee, Zabihollah. 2007. Corporate Governance Post-Sarbanes-Oxley. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
Rice. 2013. Pengaruh Leverage , Kepemilikan Institusional, Ukuran Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tindakan Manajemen Laba. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil.
Rustiarini, Ni Wayan. 2012. Komite Audit Dan Kualitas Audit: Kajian Berdasarkan Karakteristik, Kompetensi, dan Aktivitas Komite Audit. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
Saffudin, A., Z. dan Prasetiono. 2012. Corporate Governance terhadap Praktek Manajemen Laba dan Konsekuensi terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 10, No. 2, Universitas Diponegoro.
Sari, I., C.. 2009. Analisis Struktur Corporate Governance terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI). Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
Sharma. 2004. Board of Director Characteristics, Institutional Ownership, and Fraud: Evidence from Australia.
AUDITING: A Journal of Practice & Theory: September 2004, Vol. 23, No. 2, pp. 105-117.
Skousen, C., Smith, K. R., Wright, C. J. 2009. Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. Emerald Group Publishing Limited: Advances in Financial Economics vol. 13, hal. 53-81
Soselisa, R., & Mukhlasin. 2008. Pengaruh Faktor Kultur Organisasi, Manajemen, Strategik, Keuangan dan Auditor Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XI, 1-33.
Suyanto. 2009. Fraudulent Financial Statement Evidence from Statement on Auditing Standard No.99. Gadjah Mada International Journal of Business, 11(1), 117-144.
Wardhani, Ratna dan Herunata Joseph. 2010. Karakteristik Pribadi Komite Audit dan Praktik Manajemen Laba.
Symposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Watts,R. dan J. Zimmerman. 1986. Positive Accounting Theory.Englewood Cliffs,Nj:Prentice Hall,Inc.
Xie, B., Davidson, W. N. and DaDalt, P. J. 2003. Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance, 9(3), 295-316.d-101.