Journal of Natural Resources and Environmental Management 10 (4): 715-724. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl
Implementasi  kebijakan  dan  program Corporate  Social  Responsibility (CSR) perusahaan  perkebunan kelapa  sawit di  PT  Perkebunan Nusantara  V  Provinsi Riau
Implementation  of Corporate  Social  Responsibility (CSR)  policies  and  program  of  palm  oil plantation companies in PT Perkebunan Nusantara V Riau Province
Agung Nur Haq a , Sambas Basuni b , Arzyana Sunkar b
a Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, 16143, Indonesia [+62 81293758049]
b Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia [+62 251-8621947]

## Article Info:
Received: 11 - 11 - 2020 Accepted: 29 - 12 - 2020

## Keywords:
Charity, CSR Implementation, empowerment, IPA method

## Corresponding Author:
Agung Nur Haq Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
Tel. +6281293758049
Email: agungnurhaq.an@gmail.com
Abstract. Riau Province is the province with the largest palm oil company in Indonesia, so that the implementation of CSR policies is mostly carried out by palm  oil  companies  in  Riau  Province.  This  study  aims  to  measure  the performance of the implementation of CSR policies and programs of oil palm plantation  companies.  This  research  was  carried  out  at  a  state-owned company  (PTPN  V)  by  taking  four  examples  of  garden  units  based  on purposive  sampling  which  were  seen  from  the  differences  in  the  location  of community life, 3 garden units were in Kampar Regency, and one garden unit in Rokan Hilir Regency. Data analysis was performed using the IPA method which  compared  the  perceptions  of  the  company  and  the  community.  The components  of  the  questionnaire  compilation  for  assessing  perceptions consisted of the elaboration of statements taken from Government Regulation No.  47/2012  regarding  the  implementation  of  CSR  and  several  literature books that explained the implementation of CSR well. The results of this study indicate  that  the  performance  of  CSR  policy  implementation  that  has  been implemented by PT Perkebunan Nusantara V is very good in terms of policy content and support, but it needs improvements in the aspects of transparency, CSR  programs and  results.  Transparency  and  wider  information disclosure are important points for affordability towards the target of providing better CSR for the future.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Haq  AN,  Basuni  S,  Sunkar  A.  2020.  Implementasi  kebijakan  dan  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau. JPSL 10 (4): 715-724. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  produsen  minyak  kelapa  sawit  terbesar  di  dunia,  dan  minyak  kelapa  sawit  adalah komoditas  ekspor  terpenting  yang  menyumbangkan  sekitar  10%  dari  total  pendapatan  ekspor.  Pada  tahun 2018, produksi minyak sawit Indonesia adalah sekitar 38 juta ton dan total luas perkebunan kelapa sawit adalah lebih dari 14 juta hektar (Dirjen Perkebunan Kementan RI, 2019). Kelapa sawit telah berkontribusi terhadap pertumbuhan  ekonomi  lokal  di  desa-desa  dengan  memperkerjakan  petani,  diantaranya  lebih  dari  lima  juta
petani bekerja di perkebunan di Indonesia, dan 16 hingga 20 juta lainnya terlibat dalam industri pengolahan (Nurfatriani et al., 2018). Badan Pusat Statistik 2017 mencatat, Indonesia secara keseluruhan memiliki kurang lebih 5 juta hektar kebun kelapa sawit badan usaha milik swasta dan 700 ribu hektar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang paling luas di Indonesia, yaitu seluas 2 260 941 ha, terdiri atas 569 818 ha milik swasta, 59 792 ha milik negara yang dikelola PTPN V dan 1 383 341 perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit, khususnya di Provinsi Riau sangat besar (BPS, 2017).
Ekspansi  kelapa  sawit  di  Indonesia  dianggap  kontroversial,  dan  dituduh  sebagai  penyebab  utama kerusakan  hutan,  kebakaran  hutan,  hilangnya  keanekaragaman  hayati,  dan  konflik  sosial  (Dayne,  2008). Banyak  orang  khawatir  dengan  dampak  negatif  sosial  dan  lingkungan,  termasuk  konflik  sosial  terkait penguasaan lahan, manfaat terbatas bagi pemilik tanah, dan deforestasi (Rist et al., 2010). Sawit Watch , salah satu  LSM  Indonesia  yang  memantau  perkebunan  skala  besar,  telah  mencatat  632  kasus  konflik  antara masyarakat lokal  dan perusahaan kelapa sawit sejak 2006 (IRIN, 2010). Kemudian tumbuh kesadaran dalam masyarakat  sipil  tentang  pentingnya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR),  lingkungan  dan  sosial manajemen, dan sistem keberlanjutan (Achda, 2006).
Penerapan CSR di Indonesia, diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 74, yang menegaskan bahwa kegiatan  CSR diwajibkan pada suatu kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan  dengan  sumber  daya  alam.  Salah  satu  kegiatan  usaha  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam adalah perkebunan kelapa sawit. Kebijakan CSR pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 selanjutnya diperjelas dalam PP No. 47 tahun 2012, khususnya pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1, dan penjelasan pasal 5 ayat 1. Pelaksanaan  CSR  dilakukan  di  seluruh  sektor  perusahaan  baik  milik  swasta  maupun  milik  Negara.  PKBL adalah program kemitraan dan bina lingkungan, dimana PKBL merupakan istilah CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia  (Kartini,  2013). Dasar  hukum  PKBL  adalah  peraturan  Menteri  BUMN  No.4  Tahun  2007, bahwa setiap  BUMN  wajib  membentuk  unit  kerja  khusus  yang  menangani  langsung  masalah  pembinaan  dan pemberdayaan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Belum banyak data  terkait  bagaimana  implementasi  CSR  dilaksanakan  oleh  perkebunan  sawit  negara  yang  dirasakan  oleh masyarakat  sekitar,  membuat  hal  ini  menarik  untuk  dibahas  untuk  dapat  mengukur  efektivitas  dan  kinerja implementasi kebijakan dan program CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit negara terutama di Provinsi Riau.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (Juli sampai dengan Agustus 2019) pada 4 kebun perusahaan PT Perkebunan Nusantara V di Provinsi Riau.

## Metode Pengumpulan Data
Perusahan yang menjadi contoh penelitian adalah satu perusahaan BUMN (PTPN V).  Sementara itu, desa yang  dipilih  adalah  desa-desa  dimana  program  CSR  PTPN  V  dilaksanakan  dan  sejauh  mungkin  mewakili ragam program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Ragam program dibedakan menjadi program yang langsung  diberikan  kepada  perorangan  dan  program  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  masyarakat  umum, baik yang bersifat derma ( charity ) maupun dalam bentuk pelatihan.
Responden tersebar pada 4 lokasi  kebun PTPN V. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka  yang  terlibat  dalam  program  CSR  ataupun  yang  merasakan  manfaat  dari  adanya  program  CSR perusahaan.  Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  60  responden  masyarakat  yang  terdiri  dari pendamping dan sasaran dalam pelaksanaan CSR, sedangkan pada perusahaan terdiri dari 9 orang yang terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana yang dipilih dengan teknik convenience sampling.
Wawancara  dilakukan  dengan  2  (dua)  pendekatan  yaitu  wawancara  terstruktur  dan  semi  terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakaan kuesioner, berisi daftar pertanyaan dengan jawaban- jawaban yang telah disediakan berupa skor untuk dipilih. Data yang diambil berupa skor persepsi yang berkisar antara  1-5  atas  pernyataan  dalam  kuesioner.  Substansi  wawancara  terdiri  atas  4  aspek  yaitu  isi  kebijakan (termasuk  program  CSR  perusahaan),  informasi/transparansi  kebijakan,  dukungan  kebijakan,  dan hasil/ outcome kebijakan.

## Metode Analisis Data
Menurut Carrafio dan Rocco (2007), skala Likert dapat menghasilkan skala pengukuran interval. Skala Likert  mempunyai  empat  atau  lebih  butir-butir  pertanyaan  atau  pernyataan  yang  dikombinasikan  sehingga membentuk  sebuah  skor/nilai  yang  merepresentasikan  sifat  individu,  misalkan  pengetahuan,  sikap,  dan perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rataan, dari semua butir pertanyaan atau  pernyataan  dapat  digunakan  (Budiaji,  2013).  Tingkatan  nilai  pada  skala  interval  1-5  yang  digunakan berdasarkan perhitungan statistik adalah sebagai berikut :
Interval = skor max –  skor min ∑ kelas ≈ (5 − 1) 5 = 0.8 Dimana,
Skor max  = 5 Skor min  = 1 Σ range = 5
Analisis persepsi aktor perusahaan dan masyarakat terhadap aspek isi,  transparansi, dan dukungan atas kebijakan  CSR  dilakukan  untuk  menggambarkan  kinerja  implementasi  kebijakan  CSR.  Analisis  kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Important Performance Analisys (IPA) yang dimodifikasi (Xue dan Fang, 2018), dimana sumbu Y menjadi unsur supply yaitu persepsi perusahaan yang melakukan program CSR dan  sumbu  X  menjadi  unsur demand yaitu  persepsi  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dalam  pelaksanaan program CSR perusahaan (Gambar 1).
Gambar 1 Diagram IPA kinerja implemnetasi kebijakan CSR PTPN V
Persepsi Masyarakat ( Demand ) Persepsi Perusahaan ( Supply ) Perlu Peningkatan Kinerja
Dianggap Kurang Diperhatikan Kinerja Bagus Dibiarkan Berlangsung X Y I II III IV
Analisis dibagi dalam 4 kuadran dengan melihat kedua sisi persepsi perusahaan dan masyarakat. Kuadran I  menunjukkan  persepsi  perusahaan  dan  masyarakat  terhadap  implementasi  kebijakan  CSR  tinggi,  artinya implementasi  CSR  bagus,  sehingga  kebijakan  dan  program  CSR  layak  untuk  dilanjutkan.  Kuadran  II menunjukkan  persepsi  perusahaan  tinggi  dan  persepsi  masyarakat  pada  rendah,  artinya  kebijakan  dan implementasi  CSR  perlu  ditingkatkan,  sehingga  menjadi  kunci  perbaikan  kebijakan  dan  program  CSR. Kuadran III menunjukkan persepsi perusahaan dan masyarakat rendah, artinya aspek atau indikator kebijakan dan implementasi CSR kuadran ini dianggap tidak penting sehingga tidak menjadi perhatian perusahaan dan masyarakat,  sehingga  perlu  evaluasi  untuk  kebijakan  dan  implementasi  CSR  selanjutnya.  Kuadran  IV menunjukkan persepsi perusahaan berada pada tingkat rendah dan masyarakat pada tingkat tinggi, yang artinya kebijakan dan implementasi CSR yang sedikit dilakukan perusahaan dianggap baik oleh masyarakat, sehingga kebijakan dan implementasi CSR pada kuadran ini dapat dibiarkan tetap berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persepsi Perusahaan dan Masyarakat Terhadap Aspek Implementasi Kebijakan dan Program CSR
Hasil dari keseluruhan aspek (Gambar 2) menunjukkan bahwa kelima aspek implementasi kebijakan CSR yang diteliti tersebar ke dalam 3 kuadran yaitu kuadran 1, 2, dan 3. Aspek isi kebijakan dan dukungan berada pada kuadran 1, yang artinya kinerja implementasi dari aspek tersebut perlu dipertahankan. Aspek transparansi berada pada garis batas antara kuadran 1 dan 2, artinya aspek transparansi perlu menjadi perhatian utama untuk dilakukan pengoptimalan agar dapat menggeser posisinya ke kuadran 1. Aspek program CSR dan hasil berada pada kuadran 3, artinya baik perusahaan maupun masyarakat tidak puas dengan program CSR berjalan. Aspek ini  perlu  menjadi  perhatian  lebih  karena  aspek  program  CSR  dan  hasil  menjadi  komponen  penting  dalam implementasi kebijakan CSR, sehingga perlu dijadikan prioritas tinggi perusahaan. Hasil penelitian Arifandy et al. (2018) yang dilakukan pada perusahaan yang sama menunjukkan program CSR memiliki korelasi yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan kenapa aspek tertentu berada di kuadran tertentu, di bawah ini akan dianalisis persepsi masyarakat dan perusahan terhadap masing-masning aspek.

## Gambar 2 Diagram IPA aspek keseluruhan

## Persepsi Terhadap Aspek Isi Kebijakan
Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa  persepsi perusahaan maupun masyarakat tergolong sangat puas. Jika  digambar  dalam  diagram  IPA,  kedua  indikator  tersebut  berada  pada  kuadran  1.  Artinya,  kinerja implementasi isi kebijakan berupa ketentuan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: “rencana kerja tahunan PTPN V memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan CSR” dan “Pesan yang tertuang
dalam  pasal  5  ayat  1  PP  No.  47  tahun  2012  yang  berbunyi  “perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usaha perkebunan  kelapa  sawit  dalam  menyusun  dan  menetapkan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  harus memerhatikan  kepatutan  dan  kewajaran”  perlu  dipertahankan.  Hasil  ini  didukung  dengan  survei  yang dilakukan Sugino et al . (2015) pada perusahaan yang menjadi member Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia  (GAPKI),  sebanyak  366  perusahaan  sudah  mengimplementasikan  CSR  sesuai  dengan  Undang- undang nomor 40 tahun 2007 dari 569 anggota GAPKI dimana terdapat 1 151 perusahaan kelapa sawit berskala besar di Indonesia.
Tabel 1 Nilai persepsi terhadap aspek isi kebijakan Indikator Nilai Persepsi Perusahaan Masyarakat Indikator 1 4.89 4.08 Indikator 2 4.89 3.97

## Persepsi Terhadap Aspek Transparansi
Indikator  1  masuk  dalam  kuadran  2,  artinya  kinerja  implementasi  transparansi  berupa  “Rencana  dan pelaksanaan program CSR PTPN V selalu diinformasikan kepada masyarakat Desa Y” menjadi prioritas utama untuk  ditingkatkan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  langsung  di  lapangan  yang  kebanyakan menyatakan kurangnya informasi tentang CSR yang mereka terima dari perusahaan. Penelitian yang dilakukan Apriani  dan  Muhammad  (2018)  pada  perusahaan  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Kutai  Timur  juga  melihat komunikasi  menjadi  masalah  yang  perlu  diperhatikan,  baik  komunikasi  antara  perusahaan  dan  masyarakat terkhususnya  bagi  pimpinan-pimpinan  perusahaan  kepada  aparatur-aparatur  desa  untuk  dapat  menjalin komunikasi yang lebih baik terkait informasi CSR kedepannya.

## Gambar 3 Diagram IPA aspek transparansi
Indikator 2, 3, 4, dan 5 masuk dalam kuadran 1 (Gambar 3), artinya kinerja implementasi isi kebijakan berupa “Setuju dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 3 ayat 2 PP No. 47 tahun 2012 bahwa perusahaan  PTPN  V  melaksanakan  CSR  di  dalam  dan  di  luar  lingkungan  perusahaan”,  “Setuju  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran CSR harus memerhatikan  kepatutan  dan  kewajaran”,  “Setuju  dengan  penjelasan  pasal  5  ayat  1  bahwa  yang  dimaksud dengan  kepatutan  dan  kewajaran”  dalam  pelaksanaan  CSR  adalah  kebijakan  perseroan  yang  disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan  lingkungan  yang  harus  ditanggung  oleh  perseroan  sesuai  dengan  kegiatan  usahanya”,  dan  “PTPN  V
melibatkan masyarakat desa Y secara langsung  pada pelaksanaan program CSR” perlu dipertahankan oleh perusahaan. Indikator 6 berada pada kuadran 3, artinya kinerja implementasi transparansi berupa “Perusahaan PTPN  V  memberikan  jaminan  bahwa  masyarakat  desa  Y  terlibat  dalam  siklus  pelaksanaan  program  CSR” merupakan indikator yang kurang mendapatkan perhatian dari perusahaan dan masyarakat sehingga kedepan perlu ditingkatkan.  Indikator 7 berada pada kuadran 4, artinya kinerja implementasi berupa “Program CSR perusahaan  PTPN  V  memerhatikan  kondisi-kondisi  lokal  dalam  pelaksanaannya”  sudah  memuaskan masyarakat sehingga perusahaan cukup melakukan apa adanya seperti semula.

## Persepsi Terhadap Aspek Dukungan
Indikator  1  dan  11  berada  pada  kuadran  3,  artinya  kinerja  implementasi  aspek  dukungan  berupa “Perusahaan PTPN V lebih banyak memperkerjakan tenaga lokal” dan “Pelaksanaan program CSR perusahaan PTPN  V  memiliki  kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam  pelaksanaannya”  belum  menjadi  prioritas  dalam pelaksanaan CSR perusahaan sehingga  kepuasan masyarakat rendah.  Indikator 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berada pada  kuadran  1  (Gambar  4),  artinya  kinerja  implementasi  dukungan  berupa  “Perusahaan  PTPN  V  tidak menyebabkan kebisingan”, “Perusahaan PTPN V tidak menyebabkan air permukaan memburuk”, “Perusahaan PTPN  V  tidak  menyebabkan  kekurangan  air  bersih”,  “Perusahaan  PTPN  V  tidak  menyebabkan  kebakaran lahan dan hutan”, “Perusahaan PTPN V tidak menyebabkan kerusakan jalan umum”, “Perusahaan PTPN V tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas”, dan “Perusahaan PTPN V membuat akses wilayah desa Y menjadi mudah”  perlu  dipertahankan.  Indikator  9  dan  10  masuk  dalam  kuadran  2,  artinya  kinerja  implementasi dukungan  berupa  “Pelaksanaan  program  CSR  perusahaan  PTPN  V  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dengan pengawasan perusahaan”, dan “Program CSR perusahaan PTPN V bersifat berkelanjutan dan memiliki efek positif  bagi masyarakat desa Y” menjadi prioritas utama perusahaan untuk ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi lapangan dan data dari perusahaan, bahwa perusahaan melakukan program CSR hanya dalam bentuk bantuan langsung. Bentuk bantuan tersebut mengakibatkan kinerja implementasi pada indikator 9 dan 10 menjadi sulit untuk berkembang.

## Gambar 4 Diagram IPA aspek dukungan

## Persepsi Terhadap Aspek Program CSR
Indikator 3 berada pada kuadran 1, artinya implementasi aspek program CSR berupa “Bentuk program CSR  perusahaan  PTPN  V  lebih  diperuntukan  untuk  bidang  sosial  di  desa  Y”  perlu  dipertahankan  dalam implementasi  perusahaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  program  CSR  yang  banyak  dilakukan  oleh  perusahaan  di bidang pendidikan, kesehatan, sarana peribadahan, maupun bantuan sembako pada bencana alam. Indikator 5 berada pada kuadran 2 (Gambar 5), artinya kinerja implementasi aspek program CSR berupa “Bentuk program
CSR  perusahaan  PTPN  V  lebih  diperuntukan  untuk  bidang  lingkungan  di  desa  Y”  menjadi  prioritas  utama perusahaan untuk ditingkatkan. Fokus dari perusahaan terhadap pelaksanaan CSR memang pada bidang sosial dan  permohonan  proposal  yang  masuk  dari  masyarakat  hampir  seluruhnya  berkaitan  dengan  bidang  sosial masyarakat,  sehingga  wajar  jika  bidang  sosial  menjadi  indikator  yang  perlu  ditingkatkan  oleh  perusahaan. Hasil ini sejalan dengan yang ditemukan Dewani et al. (2014) di salah satu perusahaan sawit swasta provinsi sumatera barat, dimana perusahaan memprioritaskan kegiatan program CSR pada bidang sosial sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sekitar.
Indikator 1, 2, dan 4 berada pada kuadran 3, artinya kinerja implementasi Program CSR berupa “PTPN V mengalokasikan anggaran CSR lebih besar untuk di dalam lingkungan perusahaan dari pada untuk di luar lingkungan  perusahaan”,  “PTPN  V  mengalokasikan  anggaran  CSR  lebih  besar  untuk  di  luar  lingkungan perusahaan dari pada untuk di dalam lingkungan perusahaan”, dan “Bentuk program CSR perusahaan PTPN V  lebih  diperuntukan  untuk  bidang  perekonomian  di  desa  Y”  belum  menjadi  fokus  perusahaan  dalam implementasi CSR. Ketiga indikator yang tergolong dalam kuadran 3 ini merupakan aspek yang penting untuk dapat  ditingkatkan  menuju  kuadran  1.  Indikator  1  perlu  dilakukan  evaluasi  lebih  lanjut  karena  juga  banyak terdapat masyarakat yang bermukim di dalam areal lingkungan perusahaan yaitu pekerja perusahaan PTPN V terutama  yang  berstatus  karyawaan  pelaksana,  mereka  termasuk  perekonomian  menengah  kebawah.  Hasil wawancara  dengan  masyarakat  yang  menjadi  pekerja  yang  berada  dalam  lingkungan  perusahaan  merasa kurang  mendapat  perhatian  lebih  dari  perusahaan,  diharapkan  kedepannya  ada  perhatian  lebih  untuk masyarakat di dalam lingkungan perusahaan yaitu para karyawan pelaksana dari perusahaan.

## Gambar 5 Diagram IPA aspek program
Indikator 2 perlu menjadi perhatian lebih bagi perusahaan yang sangat perlu ditingkatkan menuju kuadran 1 karena menyangkut persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan. Indikator 2 yang berada di kuadran 3 lebih disebabkan oleh sistem pelaksanaan CSR perusahaan PTPN V yang tidak memiliki skala prioritas bagi masyarakat yang berada paling dekat dan terdampak langsung adanya perusahaan. Masyarakat yang berada di dekat perusahaan merasa bahwa kurangnya perhatian perusahaan terkait pelaksanaan program CSR terhadap mereka yang terdampak langsung atau yang areal perusahaan berada di dalam desa mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan sistem pengajuan proposal dalam pelaksanaan program CSR mereka. Pengajuan proposal ini bisa dilakukan dalam kisaran skala yang luas, artinya desa yang agak berjauhan dari  perusahaan  juga  dapat  melakukan  permohonan  pengajuan  bantuan  terhadap  perusahaan.  Hal  ini  juga didukung  dengan  indikator  1  dari  aspek  transparansi  yang  menyatakan  kurangnya  informasi  terkait  CSR perusahaan, sehingga masyarakat di sekitar perusahaan banyak yang kurang mengetahui dengan adanya sistem dengan pengajuan proposal tersebut.
Perusahaan menyatakan bahwa CSR dengan sistem proposal karena mengacu pada peraturan dari Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2017 yang mengharuskan pelaksanaan CSR menggunakan proposal sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi perusahaan terhadap dana yang akan dianggarkan untuk program CSR. Indikator 4 juga menjadi salah satu poin dalam keragaman pelaksanaan CSR yang dapat dilaksanakan perusahaan. Hasil observasi  lapangan  menunjukkan  bahwa  kenapa  indikator  4  berada  pada  kuadran  3  ternyata  perusahaan memiliki  program  tersendiri  yang  berbeda  dengan  CSR  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat,  yaitu  perusahaan  menyediakan  pinjaman  lunak  bagi  masyarakat  yang  memiliki  usaha  dengan kriteria  yang  telah  ditentukan  oleh  perusahaan.  Perusahaan  membuat  program  tersebut  untuk  mendorong semangat masyarakat sekitar untuk melaksanakan usaha. Ada pula pola tanam sawit KKPA (Kredit Kepada Koperasi  Primer  untuk  Anggotanya)  yang  dijalankan  bersama  masyarakat  sebagai  bentuk  awal  perjanjian perusahaan kepada masyarakat saat membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

## Persepsi Terhadap Aspek Hasil/ Outcome
Indikator  1,  2,  3,  dan  6  berada  pada  kuadran  1  (Gambar  6),  artinya    kinerja  implementasi  aspek  hasil berupa  “Program  CSR  perusahaan  PTPN  V  memberikan  dampak  positif  terhadap  perkembangan  (sesuai bidang  CSR  yang  dipilih  perusahaan)  terhadap  masyarakat  desa  Y”,  “Program  CSR  perusahaan  PTPN  V memiliki  dokumentasi  hasil”,  “Program  CSR  perusahaan  PTPN  V  dikembangkan  oleh  masyarakat”,  dan “Program  bantuan/pelatihan  perusahaan  PTPN  V  menjadi  pengetahuan  baru  bagi  masyarakat”  perlu dipertahankan dalam implementasi CSR perusahaan. Indikator 4 dan 5 berada pada kuadran 2, artinya kinerja implementasi aspek hasil berupa “Program CSR perusahaan  PTPN V membuat pekerjaan masyarakat menjadi lebih baik”, dan “Program CSR perusahaan PTPN V memberikan peningkatan ekonomi pada masyarakat desa Y” menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengoptimalan dalam pelaksanaan CSR perusahaan.
Kedua indikator ini tergolong dalam kuadran 2 yang membutuhkan peningkatan kinerja disebabkan oleh pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan hanya berupa bantuan langsung dengan bantuan uang tunai dan beberapa bersifat kepedulian seperti peminjaman alat berat dan juga sarana transportasi seperti kendaraan bus. Program  tersebut  menyebabkan  tingkat  pemberdayaan  dirasa  oleh  masyarakat  kurang  dilakukan  oleh perusahaan  seperti  pada  indikator  4  dan  5.  Pasaribu et  al .  (2020)  dalam  penelitiannya  di  Kalimantan  Barat menyatakan pentingnya pelaksanaan CSR yang lebih spesifik yaitu community development , dimana program ini lebih menyasar kepada kelompok rentan untuk meningkatkan perekonomian dan Sumber Daya Masyarakat (SDM)  serta  meningkatkan reduce konflik  yang  mungkin  akan  terjadi  di  masa  yang  akan  datang.  PTPN  V sendiri  sebenarnya  sudah  melakukan  gerakan  dalam  rangka  peningkatan  perekonomian  masyarakat  dengan sistem  program  kemitraan  yang  berupa  memberikan  pinjaman  lunak  kepada  masyarakat  sesuai  dengan peraturan yang diatur oleh menteri BUMN. Peraturan ini yang membuat PTPN V membedakan antara program yang menyasar untuk peningkatan ekonomi dan program bantuan kepada masyarakat berbeda.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Haq  (2016)  yang  melakukan  penelitian  di  perusahaan Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  melakukan  implementasi  CSR  hanya dalam  bentuk charity atau  bantuan  yang  bersifat  langsung,  sehingga  program  berkelanjutan  yang  ditujukan untuk memberdayakan masyarakat belum dirasakan oleh masyarakat. Indikator 7 dan 8 berada pada kuadran 3, artinya kinerja implementasi aspek hasil berupa “Program bantuan/pelatihan perusahaan PTPN V membuat aturan-aturan lokal yang ada di masyarakat menjadi lebih baik”, dan “Program bantuan/pelatihan perusahaan PTPN V membuat terbentuknya badan khusus yang mengurus program yang diberikan perusahaan” menjadi prioritas rendah dalam implementasi CSR perusahaan. Indikator 7 dan 8 kurang diperhatikan oleh perusahaan karena kedua indikator ini dirasa tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat, tetapi ternyata telah berakibat pada ketidakpuasan masyarakat pada kedua indikator tersebut.
Gambar 6 Diagram IPA aspek hasil/ outcome

## SIMPULAN
Kinerja  implementasi  kebijakan  CSR    yang  telah  dilaksanakan  PT  Perkebunan  Nusantara  V  tergolong sangat baik dari aspek isi kebijakan dan dukungan, namun perlu perbaikan pada aspek transparansi, program CSR  dan  hasil.  Transparansi  dan  keterbukaan  informasi  yang  lebih  luas  menjadi  poin  penting  untuk keterjangkauan terhadap sasaran pemberian CSR yang lebih baik untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017 . Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
[IRIN]  Integrated  Regional  Information  Networks.  2010.  Indonesia: Demand  for  Palm  Oil  Fuels  Land- grabbing [Internet]. [diunduh 2020 Sep 16]. Tersedia pada:
http://www.irinnews.org/Report/89747/INDONESIA-Demand-for-palm-oil-fuels-land-grabbing on 13/06/2012.
[Kementan] Kementerian Pertanian. 2019. Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia 2015-2019 [Internet]. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. [diunduh 2020 Jul 24]. Tersedia pada: https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61 .
Achda BT. 2006. The sociological context of corporate social responsibility development and implementation in Indonesia. Corp Soc Responsib Environ Manag . 13: 300-305.
Apriani F, Muhammad Z. 2018. Corporate social responsibility of oil palm companies in East Kutai Regency,
East Kalimantan Province, Indonesia. Management . 8(1): 11-17. doi: 10.5923/j.mm.20180801.03.
Arifandy  IM,  Haryadi,  Adiwibowo  S.  2018.  Analisis  pengaruh  adopsi  ISPO  terhadap  perbaikan  kinerja pengelolaan  lingkungan  dan  perubahan  sosial  ekonomi  masyarakat. Jurnal  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 8(2): 199-206. doi: 10.29244/jpsl.8.2.199-206.
Budiaji  W.  2013.  Skala  pengukuran  dan  jumlah  respon  skala  likert. Jurnal  Ilmu  Pertanian  dan  Perikanan . 2(2): 127-133.
Carrafio  J,  Rocco  J.  2007.  Ten  common  misunderstandings,  misconceptions,  persistent  myths  and  urban legends about likert scales and likert response formats and their antidotes. Journal of Social Sciences . 3(3): 106-116.
Dayne S. 2008. Oil Palm Landscapes: Indonesia’s Game of Palms [Internet]. Bogor (ID): CIFOR. [diunduh 2020  Apr  11].  Tersedia  pada:  https://forestsnews.cifor.org/54814/oil-palm  landscapes-indonesias- game-palms?fnl=en.
Dewani AP, Boer R, Jannah N. 2014. Analisis jejak karbon agribisnis sawit untuk menyusur arahan strategi dan  program  Co rporate  Social  Responsibility (CSR). Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan. 4(1): 96-104.
Haq  AN.  2016.  Rencana  kelola  sosial  pembinaan  masyarakat  desa  hutan  (PMDH)  di  PT.  Mitra  Kembang Selaras Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Kartini  D.  2013. Corporate  Social  Responsibility  Transformasi:  Konsep  Sustainability  Management  dan Implementasi di Indonesia . Bandung (ID): Refika Aditama.
Nurfatriani F, Ramawati, Sari GK, Komarudin H. 2018. Optimalisasi dana sawit dan pengaturan instrument fiskal  penggunaan  lahan  hutan  untuk  perkebunan  dalam  upaya  mengurangi  deforestasi  [Internet]. [diunduh  2020  Apr  11].  Bogor  (ID):  CIFOR.  Tersedia  pada:  http://www.cifor.org/publications/pdf_ files/WPapers/WP238Nurfatriani.pdf.
Pasaribu  SI,  Vanclay  F,  Zhao  Y.  2020.  Challanges  to  implementing  socially-sustainable  community development  in  oil  palm  and  forestry  operations  in  Indonesia .  Land .  9(61):  1-19.  doi: 10.3390/land9030061.
Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara RI Tahun 2007, No. 106. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas.  Lembar  Negara  RI  Tahun  2012,  No.  89.  Jakarta  (ID):  Sekretariat Negara.
Rist L, Feintrenie L, Levang P. 2010. The livelihoods impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia . Biodivers Conserv . 19: 1009-1024.
Sugino  T,  Mayrowani  H,  Kobayasi  H.  2015.  Determination  for  CSR  in  developing  countries:  the  case  of Indonesian palm oil companies . Jpn J Rural Econ . 17: 18-34. doi: doi.org/10.18480/jjre.17.18. Xue H, Fang C. 2018. How to optimize tourism destination supply: A case in Shanghai from perspective of supplier and demand side perception . IOP Conf Series: Earth and Environmental Science . 113: 1-5. doi: 10.1088/1755-1315/113/1/012227.