Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah
Application of NPS in Online-Based Motor Vehicle SKPD Issuance Services at SAMSAT Central Kalimantan
1,2,3 Muhammad Yusuf 1 , Ainun Jariah 2 , Sadar 3 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

## E-mail: arzhilaazz6@gmail.com

## ABSTRACT
The  enactment  of  the  law  on  regional  government  requires  each  region  to  be  able  to independently regulate and manage all household needs. To be able to meet these needs, one source  of  financing  that  has  great  potential  as  local  revenue  is  tax  revenue.  The  use  of motorized  vehicles  is  one  of  the  basic  needs  today,  given  that  the  progress  of  the  times demands fast-paced doing everything. Also, with wide area coverage such as in the Central Kalimantan region, of course, the mode of transportation in the form of motorized vehicles is very  important.  Therefore,  with  the  widespread  use  of  motorized  vehicles,  it  has  great potential as a source of regional income. To get the maximum in tax revenue, the government makes  various  efforts  and  innovations  in  tax  payment  services.  The  application  of  the  New Public  Service  paradigm  in  the  service  of  issuing  an  online-based  Motor  Vehicle  Tax Assessment is a manifestation of the government's commitment to carrying out its duties by the demands and conditions that occur  in society, especially during the  Covid-19 pandemic. This  study  uses  a  qualitative  approach  where  data  is  collected  on  a  digital  basis  or  in  a network (online). The purpose of this study was to determine how the application of NPS in the Online-Based Motor Vehicle SKPD Issuance Service at  SAMSAT Central Kalimantan. The results showed that in the process of issuing motorized vehicle certificates at SAMSAT Central Kalimantan  Province,  the  concept  of  New  Public  Service  was  implemented  where  service orientation was centered on the needs of the community or especially service users, but in the process of applying the concept, various obstacles were found, especially regarding.

## Keywords: new public service; public service; online serivice

## ABSTRAK
Diberlakukannnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu mandiri mengatur dan mengelola segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sumber pembiayaan yang menjadi potensi besar  sebagai  pendapatan  asli  daerah  yaitu  penerimaan  pajak.  Penggunaan  kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, mengingat bahwa kemajuan zaman yang  menuntut  serba  cepat  dalam  melakukan  segala  hal.  Selain  itu,  dengan  jangkauan wilayah  yang  luas  seperti  pada  daerah  Kalimantan  Tengah,  tentunya  moda  transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Oleh sebab itu,  dengan penggunaan kendaraan bermotor yang marak, maka menjadi potensi besar sebagai salah satu sumber
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pendapatan  daerah.  Untuk  dapat  maksimal  dalam  penerimaan  pajak,  pemerintah melakukan  berbagai  upaya  dan  inovasi  dalam  pelayanan  pembayaran  pajak.    Penerapan paradigma  New  Public  Service  dalam  pelayanan  penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  berbasis  online  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari komitmen  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kondisi yang  terjadi  pada  masyarakat,  terutama  pada  saat  pandemi  covid-19  ini.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan  berbasis digital atau dalam jaringan  (online)  .  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  Penerapan  NPS dalam  Pelayanan  Penerbitan  SKPD  Kendaraan  Bermotor  Berbasis  Online  pada  SAMSAT Kalimantan  Tengah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  pelayanan penerbitan  surat  kendaraan  bermotor  pada  SAMSAT  Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah menerapkan  konsep  New  Public  Service  dimana  orintasi  pelayanan  dipusatkan  pada kebutuhan  masyarakat  atau  khususnya  pengguna  layanan,  akan  tetapi  dalam  proses penerapan konsep tersebut masih ditemukan berbagai kendala terutama mengenai fasiltas pendukung.

## Kata kunci: new publik service; pelayanan publik; pelayanan online

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  adanya  semangat  otonomi  daerah,  menuntut  tiap  daerah  untuk mampu  mengurus  keperluan  dan  kepentingan  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh wilayah masing-masing. Tujuan dari pemberian kewenangan  kepada  setiap  daerah  dalam  mengelola  urusan  rumah  tangganya  sendiri, tentunya  karena  daerah  dianggap  lebih  mengerti  dengan  kondisi  yang  dihadapinya. Sehingga  lebih  mudah  untuk  menggali  potensi-potensi  yang  dimiliknya  untuk  mencapai tujuan bernegara yaitu mensejahterakan masyarakat.
Hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  tidak  terkecuali  Provinsi  Kalimantan  Tengah memiliki potensi yang sangat beragam untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat ini, penggunaan kendaraan bermotor sangatlah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dipicu oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan kendaraan tersebut untuk menunjang aktivitas kehidupannya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retrebusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.  Selain  itu,  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
kemandirian  daerah,  maka  diperlukan  perluasan  objek  pajak  daerah  dan  pemberian diskresi dalam penerapan tarif.
Pada kondisi pandemi saat ini, tentunya menuntut setiap elemen pemerintahan untuk merubah  tatanan  mekanisme  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemanfaatan fungsi teknologi informasi saat ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh SAMSAT Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  pelayananan  yang  bertujuan  untuk  dapat  optimal dalam  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Pelayanan  berbasis  online  untuk pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  diberlakukan  oleh  SAMSAT  Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tanpa harus kembali ke wilayah domisili asal kendaraan  itu  didaftarkan,  sehingga  dengan  ini  diharapkan  penerimaan  dapat  mencapai target  yang  telah  dibebankan  kepada  SAMSAT.  Namun  kendati  demikian,  masih  saja ditemukan berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya yaitu hanya petugas SAMSAT yang dapat mengakses pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak melalui server induk yang tersedia.  Sehingga  wajib  pajak  tidak  dapat  melakukan  pelaksanaan  registrasi  secara mandiri.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  yaitu  bagaimana  Penerapan  Konsep New  Public  Service dalam  Pelayanan  Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada Samsat Provinsi Kalimantan Tengah? Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni dapat  digunakan  sebagai  bahan  referensi,  menambah  informasi  dan  pengetahuan mengenai penerapan konsep paradigma administrasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan  penelitian kualitatif, yang mana pada pengumpulan datanya dilakukan dengan pemanfaatan internet yakni pengumpulan data berbasis online. Metode ini digunakan mengingat bahwa kondisi pandemi  covid-19  yang  melanda,  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Mann  &  Stewart  (2000)  dalam  Oltmann  (2016) pertimbangan untuk menggunakan teknik pengumpulan data secara jarak jauh dilakukan untuk  alasan  efesiensi  waktu,  biaya  dan  keamanan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan model ini dirasa relevan dengan kondisi saat ini, dimana berbagai permodelan menunjukan bahwa  kondisi  pandemi  ini  masih  berlanjut  hingga  tidak  akan  berakhir  ada  waktu  dekat (Baerwolff, 2020; Qasim, Ahmad, Yoshida, Gould, & Yasir, 2020),

## HASIL DAN DISKUSI
Kalimantan  Tengah  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  terletak  di  Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah 153.564,60 km². Tentunya dengan luasan wilayah ini tidak memungkinkan untuk mencapai dari wilayah satu ke wilayah yang lain tanpa menggunakan media transportasi sebagai  pendukung.  Dengan  perkembangan  zaman  dan  telah  ketersediaan  akses  jalur darat,  membuat  transportasi  darat  seperti  kendaraan  bermotor  menjadi  salah  satu alternatif utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dengan  maraknya  penggunaan  alat  transportasi  berupa  kendaraan  bermotor, membuat peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah melalui pemungutan pajak kendaraan  bermotor  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Selama  ini,  pemerintah khususnya  Samsat  telah  melakukan  berbagai  inovasi  untuk  dapat  maksimal  dalam pelayanan pembayaran dan penerimaan pajak. Salah satu hal yang dilakukan oleh Samsat yakni dengan pemanfaatan teknologi, sehingga pelayanan dapat dilakukan berbasis online.
Di  era  saat  ini,  perubahan  mutu  pelayanan  merupakan  sebuah  tuntutan  besar, terutama  dalam  menghadapi  era  masyarakat  digital.  Sehingga  sangat  diperlukan  sekali adanya  reformasi  admnistrasi  dalam  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan.  Karena seperti  yang  kita  ketahui,  birokrasi  di Indonesia  tergolong  sangat  rumit,  terutama  dalam bidang  administrasi.  Penerapan  konsep  paradigma New  Public  Service dalam  pelayanan publik yang dilakukan oleh Samsat Kalimantan Tengah merupakan sebuah langkah untuk menjawab  tuntutan  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  proses  pembayaran  pajak dianggap  rumit  dan  berbelit-belit.  Sehingga  diperlukan  inovasi-inovasi  baru  dalam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pelayanan  untuk  dapat  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ).
Samsat merupakan salah satu wujud nyata  dari penerapan konsep tersebut,  karena dalam  pelaksanaan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  tiga  instansi  yaitu  Kepolisian  Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah  yang saling bersinergi  membentuk  satu  kesatuan  kerja  agar  mempermudah  masyarakat  (pengguna layanan atau wajib pajak). New public service merupakan sebuah konsep dalam pelayanan publik  yang  memuat  sepuluh  indikator  yang  harus  terpenuhi  dalam  sebuah  aktifitas pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Yang  mana  kesepuluh  indikator  tersebut  akan diuraikan sebagai berikut. Secara keseruhan proses pelayanan administrasi tetap berjalan seperti  biasanya,  hanya  saja  orientasi  pelayanan  mulai  beralih  berbasis  digital.  Namun kendati demikian, dalam prosesnya masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi.
Tangable (menekankan  pada  penyedian  fisik,  peralatan,  personil,  dan  komunikasi). Pada  penyedia  jasa  pelayanan  publik  penerbitan  surat  ketetapan  pajak  kendaraan bermotor  pada  samsat  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  didalam  peningkatan  pelayanannya senantiasa memfasilitasi kebutuhan publik. Ketersediaan infrastruktur adalah upaya untuk mendukung  pelayanan  publik  seperti  ketersediaan  fasilitas  seperti,  seperti  ruang  tunggu yang besar untuk pengguna layanan dilengkapi dengan pendingin ruang (AC), bangku yang memadai  dan  fasilitas-fasilitas  lainnya.  Namun,  dalam  mewujudkan  pelayanan  berbasis online, masih ditemukan berbagai kekurangan, yakni banyak pengguna layanan yang masih belum mengetahui mengenai  informasi web pembayaran pajak yang telah disediakan oleh SAMSAT Kalimantan Tengah, selain itu untuk dapat menginput data, hanya bisa dilakukan oleh  petugas  yang  bertugas  di  kantor  Samsat,  sehingga  ketika  pada  hari  libur,  pengguna layanan tidak dapat melakukan pembayaran pajak. Selain itu juga belum terdapat fasilitas penunjang, seperti mesin anjungan untuk dapat melakukan pencetakan sendiri oleh wajib pajak, ketika telah melakukan pembayaran.
Reability (adalah  kemampuan  unit  pelayanan  untuk  menciptakan  yang  dijanjikan dengan  tepat).  Salah  satu  konsep  didalam  NPS  yaitu  pelayanan  publik  dengan  ketepatan waktu.  Hal  tersebut  diupayakan  demi  menciptakan  pelayan  publik  yang  efektif  dari  segi waktu.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  telah  mendorong  dan  membantu  pelaksanaan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pelayanan kebijakan dengan pemanfaatan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan pelayanan  dengan  model  konvensional.  Pada  kantor  SAMSAT  Porvinsi  Kalteng  pada dasarnya  mendorong  upaya  pemanfaatan  teknologi  dalam  pelayanan,  meskipun  masih dilaksanakan  dengan  system  pengendalian  dari  pegawai  tetapi  hal  tersebut  sudah mengubah  sedikit  dari  cara  lama  menuju  cara  elektronik  sehingga  pelayanan  yang dilakukan bisa lebih cepat dari sebelum-sebelumnya
Di sisi lain, dengan menggunakan pelayanan berbasis online tersebut, maka  banyak aturan  yang  lebih  efektif,  karena  terpangkasnya  alur  administrasi,  seperti  kondisi  yang dahulu ketika akan melakukan pembayaran pajak harus kembali ke daerah asal kendaraan bermotor itu terdaftar. Namun, tetap saja ditemukan masih kelemahan `dalam persyaratan administrasi  yakni  wajib  pajak  harus  melampirkan  KTP  pemilik  pertama  kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan yang tertera pada surat-surat kendaraan tersebut, hal ini dilakukan sebagai pembuktian bahwa kepemiliki kendaraan bermotor tersebut sah, namun fakta  dilapangan  bahwa  kendaraan  berotor  ini  diperjual  belikan  dari  tangan  ke  tangan, sehingga  KTP  kepemiliki  pertama  tersebut  tidak  ada,  ini  membuat  wajib  pajak  yang membeli tidak pada pemilik semula, kesusahan untuk dapat menemukan KTP pemilik asal kendaraan  tersebut.  Maka  dengan  kendala  ini,  wajib  pajak  tidak  melakukan  pembayaran pajak.
Dalam  hal  ketepatan  waktu  pelaksanaan  penerbitan  SKPD  Kendaraan  Bermotor karena  telah  berbasis  online,  tentunya  membuat  proses  penerbitan  lebih  efektif.  Namun kendala  yang  dihadapi  yakni  kendala  pada  jaringan,  sehingga  ketika  terjadi  gangguan, tentu  akan  memakan  waktu  untuk  dapat  menerbitkan  SKPD  tersebut. Responsiveness (kemauan  untuk  membantu  para  provider  untuk  bertanggungjawab  terhadap  mutu layanan  yang  diberikan).  Memadukan  antara  konsep  NPS  dengan  pelayanan  berbasis elektronik merupakan upaya untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih  efektif  dan  efisien.  Pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  berbasis  online  yang dilakukan  pada  kantor  bersama  SAMSAT  Provinsi  Kalteng  merupakan  layanan  untuk merealisasikan  keluhan  wajib  pajak  yang  berada  jauh  dengan  daerah  asal  dimana kendaraan  tersebut  didaftarkan.  Dalam  mendorong  langkah  tersebut  maka  pihak  Samsat senantiasa memberikan informasi yang akurat, jelas dan mudah dipahami oleh para wajib
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
pajak. Prosedur pelayanan yang diberikanpun telah memberikan kepuasan seperti harapan yang diinginkan  oleh para wajib pajak.
Competence (tuntutan  yang  dimilikinya,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  baik oleh  aparatur  dalam  membeikan  layanan).  Selain  mendorong  pelayanan  publik  berbasis elektronik,  maka  yang  terpenting  sebelum  itu  ialah  keterampilan  aparatur  dalam mengaplikasikan IT. Keterampilan khusus dalam penguasaan IT tentu sangat dibutuhkan untuk  mendukung  pelaksanaan  dan  terciptanya  pelayanan  berbasis  elektronik. Keberadaan aparatur dalam hal ini tentu sangat berpengaruh, pada kantor Samsat Provinsi Kalteng sendiri, ketersediaan aparatur yang mempunyai keterampilan mengaplikasikan IT meskipun  hanya  sebagian  tetapi  sudah  hampir  memenuhi  untuk  pelayanan  wajib  pajak kendaraan bermotor.
Courtessy (sikap  atau  perilaku  ramah,  bersahabat,  tanggap  terhadap  keinginan pelanggan  serta  mau  melakukan  kontak  atau  hubungan  pribadi).  Aparatur  negara  atau para  penyelenggara  kebijakan,  dalam  konsep  NPS  pada  dasarnya  merupakan  seorang pelayan  atas  rakyat.  Rakyat  merupakan  pemegang  kedaulatan  tertinggi  sehingga masyarakat  tidak  difahami  sebagai  Costumer  melainkan  sebagai  masyarakat  yang  harus dilayani  secara  demokratis.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  mendorong  penyeleanggaraan pelayanan publik dalam konsep NPS maka aparatur penyelenggara kebijakan diharuskan untuk  memberikan  pelayanan  dengan  sikap  yang  ramah  dam  memberikan  kepuasan tersendiri  terhadap  masyarakat.  Pada  kantor  bersama  Samsat  Provinsi  Kalteng  sendiri telah  diterapkan  metode-metode  tersebut  sebagai  bentuk  mendukung  penerapan  konsep NPS dalam pelayanan publik.
Credibility (sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat). Transparansi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kejujuran untuk membuka informasi kepada  publik.  Pemanfaatan  pelayanan  publik  berbasis  elektronik  (online)  merupakan upaya  untuk  mendukung  keterbukaan  informasi.  Selain  menjadi  pokok  utama  dalam konsep  NPS  yaitu Credibility sebagai  sebuah  sikap  jujur  juga  menjadi  bagian  terpenting dalam konsep e-governmet sebagai sebuah transparansi sehingga pelayanan publik dapat lebih akuntabel. Hal itulah yang menjadi pedoman dalam pelayanan publik terkait dengan keterbukaan  informasi,  upaya  itu  juga  telah  dilakukan  pada  pelayan  publik  di  kantor
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
bersama  Samsat  Provinsi  Kalteng,  yaitu  keterbukaan  informasi  mengenai  administrasi pelayanan, pembiayaan bahkan jika terdapat kendala dalam system sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menunggu tanpa kepastian.
Security (jasa  pelayanan  yang  diberikan  harus  dijamin  dan  bebas  dari  bahaya resiko).  Pelayana  publik,  sejatinya  juga  harus  dapat  menciptakan  rasa  aman  terhadap publik.  Seperti  telah  disinggung  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  keterbukaan  informasi akan mempengaruhi atas kepercayaan masyarakat sehingga dengan kepercayaan tersebut akan  melahirkan  sebuah  rasa  aman.  Kepercayaan  masyarakat  dalam  pelayanan  pada kantor  bersama  Samsat  Provinsi  Kalteng  sudah  terbangun  sehingga  menimbulkan  rasa aman  dan  kepercayaan  bahwa  sebuah  urusan  akan seleasi  sesuia  dengan informasi  yang telah  diberikan.    Kepercayaan  perlu  dibangun  sehingga  masyarakat  sebagai  penerima layanan merasa aman dalam melakukan segala bentuk pelayanan. Rasa aman bisa bersifat fisik maupun bersifat non fisik atau keamanan data.
Access (terdapat  kemudahan  untuk  mengadakan  kontak  dan  pendekatan).  Akses adalah  salah  satu  yang  terpenting  dalam  pelayanan  publik.  Ketersediaan  akses  akan mempermudah  segala  bentuk  pelayanan,  pemanfaatan  media  elektronik  digital  adalah upaya  untuk  memudahkan  ketersediaan  akses.  Pada  penerapan  konsep  NPS  berbasis elektronik  dalam  pelayana  wajib  pajak  kendaraan  bermortor  di kantor  bersama  samasat Provinsi  Kalteng  adalah  upaya  untuk  menciptakan  pelayanan  dengan  akses  yang  mudah. Meskipun  belum  terlaksana  secara  maksimal  karena  belum  bisa  dilakukan  oleh  setiap individu namun ada upaya untuk mengarah kesana. Kekurangan-kekurangan itu akan terus diupayakan  untuk  diperbaiki  sesuai  dengan  tuntuan-tuntutan  yang  terlahir  dari  wajib pajak sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan dan memudahkan masyarakat.
Communication (kemauan  pemberi  layanan  mendengarkan  suara,  keinginan  atau aspirasi  pelanggan,  sekaligus  kesediaan  untuk  selalu  menyampaikan  informasi  baru kepada  masyarakat).  Penyampaian  informasi  baru  kepada  khalayak  publik  adalah  salah satu  bentuk  pelayanan  dalam  konsep  NPS.  Informasi  baru  perlu  disampaiakan  agar masyarakat  pengguna  layanan  dapat  mengetahui  hal  trerkait  dengan  suatu  kebijakan. Dalam implementasinya, Samsat Provinsi Kalteng telah mengupayakan hal tersebut dengan system layanan elektronik. Segala informasi baru dapat diakses melalui website SAMSAT
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
Kalteng, selain itu juga ketersedian layanan SMS Center untuk pengaduan masyarakat. Ini merupakan  upaya  atau  wujud  nyata  yang  diterapkan  oleh  SAMSAT  Kalimantan  Tengah dalam penerapan onsep NPS itu sendiri.
Understanding  the customer (melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan).  Sesuia  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  pelayanan  publik berbasis  elektronik  merupakan  langkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dengan mudah.  Hal  tersebut  didasarkan  karena  pelayanan  berbasis  elektronik  lebih  efektif  dan efisien sehingga mudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perpaduan konsep NPS dengan  pelayanan  berbasis  elektronik  merupakan  langkah  yang  diambil  oleh  Samsat Provinsi  Kalteng  untuk  memberikan  layanan  dalam  memenuhi  kebutuhan pelanggan/masyarakat. Meskipun belum secara maksimal dapat diakses dikalangan publik namun  terus  ada  upaya  untuk  menuju  kearah  tersebut  sehingga  nantinya  pelayanan berbasis elektronik (online) dapat diakses oleh setiap individu masyarakat.

## KESIMPULAN
Samsat Kalimantan Tengah merupakan salahsatu lembaga birokrasi pelayanan publik yang telah  menerapkan  konsep  new  publik  service.  Dimana  dalam  penerapan  NPS  tersebut dapat  dilihat  dari  inovasi-inovasi  yang  telah  diterapkan  oleh  Samsat  Kalimantan  Tengah, yakni  telah  menginovasi    pelayanan  dengan  pemanfaatan  pelayanan  berbasis  online, terbukti  dengan  hadirnya  system  e-samsat  Kalimantan  Tengah.  Penerapan  teknologi informasi  dilingkungan  Samsat  dapat  meningkatkan  kepuasan,  kepatuhan,  dan kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga  pelayanan  publik  Samsat  Kalimantan  Tengah (publik  trust).    Kendati  demikian  masih  terdapat  berbagai  kendala  yang  dihadapi,  di  sisi lain  persoalannya  terletak  pada  ekspektasi  masyarakat  yang  selalu  meningkat  dengan standar yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.

## REFRENSI
Dwidjoto, R,N. 2007. Analisis Kebijakan. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta Dwiyanto,  A.  dkk.  2006-cetakan  kedua.  Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia.  Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 2, Nomor: 2, November 2020
_____________________. 2008-cetakan ketiga. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
_____________________.  2003a-cetakan  ketiga.  Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi Daerah:  Temuan  dari  Survei    Tata  Pemerintahan  dan  Desentralisasi  2002  (GDS 2002). Yogyakarta: Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Indiahono,  D.  2009.  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dyinamic  Policy  Nalisys.  Gava  Media:
Yogyakarta
Subars ono, AG. 2005. “Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif dan Non Partisan” dalam Dwiyanto, Agus dkk. 2008-cetakan ketiga. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Halaman: 135-172.
Sunarya,  A.  (2016).  Reformasi  Birokrasi  Administrasi  Pelayanan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Berbasis  Mobile  Technology  Di  Kantor  Bersama  Samsat  Provinsi  Jawa Timur. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , Vol. 2 No. 2, hal. 445 – 462
Qasim, M., Ahmad, W., Yoshida, M., Gould, M., & Yasir, M. (2020). Analysis of the Worldwide Corona  Virus  (COVID-19)  Pandemic  Trend;  A  Modelling  Study  to  Predict  Its Spread. medRxiv.
Oltmann, S. (2016). Qualitative interviews: A methodological discussion of the interviewer and  respondent  contexts. Paper  presented  at  the  Forum  Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research.
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah