## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEMBUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN JENEPONTO
Firman Nur 1 , M. Chaerul Risal 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Firmannur2907@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penanganan  sebelum  terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui  bagaimana  proses  hukum  penyelesaian  pelanggaran  pelanggaran  pemilu  legislatif  di Kabupaten Jeneponto than 2009. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, adapun  yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  :  Komisi  Pemilihan  Umum,  dan  Pengadilan  Negeri Jeneponto.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa penilitian  kepustakaan  dan  wawancara.  Untuk  menangani  sebelum  terjadinya  pelanggaran  pemilu sebaiknya  KPU  memperketat  dalam  melakukan  bimbingan  teknis  untuk  seluruh  petugas  yang bersangkutan  mulai  dari  PPK,  PANWAS,  PPS,  dan  KPPS  agar  dapat  memperjelas  fungsi  dan  kode etik  penyelenggara  pemilihan  umum.  Adapun  proses  hukum  penyelesaian  pelanggaran  pemilihan umum  pada  intinya  untuk  diproses  hukum  harus  ada  laporan  pelanggaran  pemilu  kepada  Badan Pengawas  Pemilu  untuk  di  evaluasi  oleh  Bawaslu  dan  di  serahkan  kepada  Tim  Sentra  Penegakan Terpadu (Gakkumdu) untuk kemudian ditindak lanjuti.

## Kata Kunci: Tindak Pidana, pemilu, legislatif

## Abstract
This study aims to find out how to handle  before violations occur  in the  legislative election vote  counting  in  Jeneponto  Regency  in  2009.  And  to  find  out  how  the  legal  process  of  resolving legislative  election  violations  in  Jeneponto  Regency  in  2009.  This  research  was  conducted  in  the Jeneponto jurisdiction. As for the location of this study were: the general election commission, and the Jeneponto  district  court.  To  achieve  this  goal  the  authors  date  collection  techniques  in  the  form  of library research and interviews. That in order to handle prior to the election violations, it is better for the KPU to tighten up in conducting technical guidance for all the relevant officers starting from PPK, PANWAS,  PPS,  dan  KPPS  in  order  to  clarify  the  functions  and  code  of  ethics  of  the  election organizer.  As  for  the  legal  process  for  resolving  general  election  violations,  in  essence,  for  a  legal procces, there must be an election violation report to the election supervisory body to be evaluated by the Election Supervisory Body and submitted to the integrated enforcement center team (Gakkumdu) for further action.
Keywords: Crime, Elections, Legislature

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  adalah  memilih  seseorang  untuk  mengisi  jabatan  politik tertentu.  Jabatan  tersebut  beranekaragam  mulai  dari  jabatan  presiden,  legislatif  di berbagai  tingkat  pemerintahan  sampai  kepala  desa.  Pemilu  merupakan  salah  satu usaha  untuk  mempengaruhi  rakyat  secara  persuasif  (tidak  memaksa)  dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain kegiatan.
Pemilihan  sistem  demokrasi  di  Indonesia,  menghendaki  eksistensi  partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat yang menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan  umum  harus  mendapatkan  tempat  tersendiri  di  Negara  ini.  Partai  politik adalah  prasyarat  mutlak  bagi  suatu  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  salah satu  ornament  paling  penting  dalam  modernitas  politik  adalah  pemilihan  umum. Semenjak  demokrasi  dan  manifestasi  prosedurnya  menjadi  pilihan  yang  nyaris tunggal  bagi  penyelenggara  Negara,  pemilihan  umum  merupakan  wujud  partisipasi politik  rakyat  dalam  sebuah  Negara  demokrasi,  maka  kebersihan  kejujuran  dan keadilan  pelaksanaan  pemilihan  umum  akan  mencerminkan  kualitas  demokrai  di Negara yang bersangkutan.
Indonesia  sejak  awal  telah  mempunyai  regulasi  tentang  pemilu,  ini menunjukkan  bahwa  betapa  pemilu  menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan bernegara  di  Indonesia.  Namun  kondisi  ideal  tersebut  tampaknya  tidak  senantiasa berjalan  mulus  tanpa  adanya  masalah  yang  mencederai  nilai-nilai  idealistik  dari pemilu  tersebut,  kasus  yang  sering  terjadi  setiap  pemilu  adalah  kasus penggelembungan  suara  dan  politik  uang  serta  bentuk-bentuk  pelanggaran  pemilu lainnya.
Pemilu merupakan lencana khusus bagi suatu Negara jika ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat demokrasi dunia, dalam pemilu yang demokratis keberadaan lembaga  penyelenggara  pemilu  sangat  penting  karena  merupakan  lembaga  yang paling  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  pemilu  yang  jujur,  adil,  dan  lancar. Terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan lancar sangat diinginkan oleh masyarakat
agar  terpilihnya  wakil  rakyat  yang  berkualitas  dan  mampu  menyuarakan  aspirasi rakyat untuk kepentingan masyarakat. 1
Namun  sangat  di  sayangkan  apa  yang  rakyat  harapkan  tidak  sesuai  dengan kenyataan  yang  terjadi.  Sesuai  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis terdahulu  pada  pemilu  legislatif  tahun  2009  di  Kabupaten  Jeneponto  ada  beberapa kejadian yang meresahkan, seperti pencontrengan yang dilakukan lebih dari satu kali, money  politic,  proses  rekruitmen  bakal  calon  yang  tidak  jelas,  jumlah  partai  politik yang  banyak  (  44  partai  politik  ),  kurang  matangnya  persiapan  pemerintah  dalam proses  penyelenggara  pemilu,  minimnya  sosialisasi  tentang  tata  cara  dan  aturan pemilu, sehingga menyebabkan terjadinya penggelembungan suara pemilu.
Penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  dilakukan  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  menempatkan  kepolisian  sebagai  garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hokum acara pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 angka 1 tentang  pemilihan  umum  yang  selanjutnya  disebut  dengan  pemilu.  Pemilu  adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila    dan  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945.  Serta  pasal  1  anga  7  tentang  penyelenggara  pemilu  adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  sebagai suatu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilu  untuk  memilih  anggota  DPRD,  DPR
1 Fermayanti Annas, “ Tinjauan Yuridis  Terhadap Penambahan Suara Hasil Pemilu Secara Ilegal  Dalam  Pemilihan  Legislatif  Di  Kabupaten  Pangkep  tahun  2009”,  Skripsi (Makassar:  Fak. Hukum Universitas Hasanuddin,2013), h. 6.
PROVINSI,  DPD,  DPR  RI,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh rakyat. 2
Pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum,  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  para pegawainya  pasti  memiliki  integritas  dan  kredibilitas  sebagai  penyelenggara  pemilu dengan  bersandarkan  pada  kode  etik  penyelenggaraan  pemilu  yang  bekerjasama dengan  Dewan  Kehormatan  Komisi  Pemilihan  Umum.  Namun  kode  etik penyelenggara pemilu bukan jaminan bahwa para pegawainya tidak akan melakukan pelanggaran,  sesuai  yang  telah  penulis  sendiri  teliti  bahwa  penggelembungan  suara pemilu yang terjadi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 ternyata dilakukan oleh penyelenggara  pemilu  yaitu  ketua  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  ( KPPS  ).  Kejadian  ini  sangat  disayangkan  karena  yang  seharusnya  menjaga  dan mengamankan  agar  proses  pemilihan  umum  berjalan  dengan  jujur,  adil,  dan  lancar malah dia yang membuat pelanggaran.
Tindak pidana dapat dilakukan lebih dari seorang pelaku secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :
“Di  pidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  mereka  yang  melakukan,  yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pebuatan”. 3
Pada  tujuan  penelitian  penulis,  penulis  mengharapkan  Komisi  Pemilihan Umum lebih memperketat dalam melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang  terlibat  dalam  pemilihan  tersebut,  dan  harus  lebih  teliti  dalam  merekrut  para anggota penyelenggara pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara pemilu memiliki sifat patriotisme,  dan  mempunyai  integritas  yang  dapat  dipercaya  agar  mereka  tidak mudah  terpengaruh  oleh  siapapun  yang  ingin  melakukan  kecurangan  dalam  proses pemilu,  serta  membuat  hukuman  dalam  jangka  waktu  yang  lama  bagi  yang
2 Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 1 dan 7.
3 R. Sugandhi , KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya , 1980, h.70.
melakukan  kecurangan  agar  mereka  yang  berbuat  mendapat  efek  jera,  serta  yang belum melakukan akan berfikir panjang jika ingin melakukan hal yang serupa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  ”pendekatan  yang  dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosial dan deskriptif kualitatif” 4 , jenis peneltian ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research  ) ,  sumber  data  merupakan  data primer dan data sekunder, cara pengambilan data yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan objek penelitian dan diperoleh dari kepustakaan yang mencakup buku/literature, peraturan perundang-undangan, serta putusan yang  berkaitan dengan judul skripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bagaimana Penanganan Sebelum Terjadi Pelanggaran Dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Jeneponto Menurut Ekawaty Dewi, SP.,M. SI selaku divinisi teknis di Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Jeneponto  bahwa  ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk menangani pelanggaran pemilihan umum diantarnya :
(1) Pembuatan  aplikasi  sistem  informasi  perhitungan  (SITUNG)  untuk  jadi  alat pengontrol  bagi  Komisi  Pemilihan  Umum  agar  tidak  terjadinya  perubahan  suara pemilu yang telah di hitung di Tempat Perhitungan Suara (TPS).
(2) Melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang bersangkutan mulai dari  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Panitia Pengawas  Pemilu  (PANWASLU),  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS), untuk memperjelas fungsi dan kode etik dari masing-masing penyelenggara pemilihan umum, maka siapapun yang melakukan pelanggaran pemilihan umum akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang mereka lakukan masing-masing.
4 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung: 2005, h.25
(3) Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU)  mulai  ditingkatkan  fungsi pengawasannya  dengan  menerapkan  bimbingan  teknis  untuk  setiap  partai  politik untuk menjelaskan aturan-aturan untuk semua partai politik selama proses pemilihan umum,  contoh:  kapan  mulai  star  kampanye,  siapa  saja  yang  dapat  terlibat  dalam kampanye,  kapan  hari  tenang,  serta  dalam  proses  kampanye  partai  politik  juga diawasi. 5
Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Lampung untuk mengoptimalkan perannya, secara internal yaitu :
(1) Penguatan  kapasitas  kelembagaan  jajaran  pengawas  pemilu  ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 Bimbingan  teknis  tentang  kelembagaan, pengelolahan  keuangan,  strategi pengawasan,  serta  tata  cara  penanganan  pelanggaran  dan  penyelesaian sengketa
 Rapat-rapat kordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum
(2) Pembinaan  jajaran  pengawas  pemilu  ditingkat  Kabupaten,  Kecmatan,  Desa melalui  kegiatan  supervisi,  pendampingan  penanganan  pelanggaran,  dan  sengketa pemilu, serta komunikasi internal baik secara personal maupun kelembagaan.
Secara eksternal langkah-langkah yang dilakukan adalah:
(1) Menjalin  hubungan  dan  komunikasi  yang  intens  dengan  lembaga  penegak hukum  pemilu  seperti  kepolisian,  kejaksaan  tinggi  yang  menjadi  mitra  kerja  dalam sentra gakkumdu dalam pennganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, serta dengan unsure Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
(2) Menjalin  hubungan  dan  komunikasi  yang  baik  dengan  partai  politik, akademisi,  dan  perguruan  tinggi,  media  massa,  ormas,  dan  penggiat  pemilu  lainnya
5 Ekawaty  Dewi  (45  tahun),  Divisi  Teknis  KPU  Jenepont ,  wawancara, Jeneponto,  19 November 2019.
dalam  membantu  memberikan  informasi  dan  melaporkan  dugaan  pelanggaran pemilu. 6

## B. Bagaimana  Proses  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  Dalam  Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD di Jeneponto
Menurut  Arief  Karyadi,  SH.,M.Hum  selaku  Ketua/Hakim  Pengadilan  Negeri Jeneponto beliau mengatakan bahwa:
Untuk  proses  hukum  penyelesaian  pelanggaran  Pemilu  legislatif  yang  pertama harus ada laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kemudian  di  evaluasi  oleh  Bawaslu  dan  diserahkan  kepada  Tim  Sentra  Penegakan Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  anggota  Gakkumdu  itu  sendiri  terdiri  dari  beberapa instansi  ada  dari  Kejaksaan,  Kepolisian,  Bawaslu,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum. Setelah Tim Gakkumdu ini menerima dan mengevaluasi laporan pelanggaran Pemilu mereka  akan menentukan apakah  masalah  ini  termasuk  dalam  tindak  Pidana  Pemilu kalau laporan tersebut termasuk tindak Pidana Pemilu maka akan di laporkan kepada Kepolisian kemudian melakukan yang namanya penyelidikan setelah hasilnya positif bahwa  terjadi  pelanggaran  Pemilu  maka  Kepolisian  akan  melakukan  penyidikan kepada  orang  yang  diduga  melakukan  tindak  Pidana  pelanggaran  Pemilu  kemudian ketika berkas sudah siap maka akan dilakukan penuntutan di Kejaksaan dengan syarat melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan dengan teliti saat berkas sudah siap maka  Kejaksaan  atau  penuntut  umum  akan  mengatakan  P21  (berkas  sudah  siap) kalau berkas belum siap penuntut umum akan mengatakan P19 (berkas belum siap). Pada  Kejaksaan  itu  sendiri  mempunyai  2  tahapan  yaitu  tahap  satu(1)  adalah pembelajaran  berkas  tahap  dua  (2)  kesiapan  berkas  kalau  dinyatakan  berkas  sudah
6 Ali  Sidik,  “Peran  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam  Penegakan  Hukum  Pemilihan Umum  di  Provinsi  Lampung”, Skripsi (Lampung:  Fak.  Ilmu  Sosial  danIlmu  Politik  universitas Lampung, 2016), h. 110-111.
siap  maka  akan  di  limpahkan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  akan  ditentukan  jadwal sidang perkara. 7
Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil yang telah dilakukan oleh penulis  adalah,  pada  penelitian  sebelumnya  pokok  pembahasan  yang  diteliti  tentang putusan  hakim  Jenponto  terhadap  pelanggaran  pemilihan  umum,  sedangkan  pada penulis saat ini membahas tentang penanganan sebelum terjadinya pelanggaran untuk mengurangi  kecurangan  bahkan  menghilangkan  kecurangan,  serta  bagaimana  proses penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran pemilihan umum.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  maka  penulis  menyimpulkan  ada  beberapa langka  h  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Jeneponto  dalam  menangani  sebelum terjadi  kembali  pelanggaran  pemilu  antara  lain:  melakukan  bimbingan  teknis  untuk seluruh  petugas,  pembuatan  aplikasi  sistem  informasi  perhitungan  untuk  jadi pengontrol,  dan  meningkatkan  kinerja  badan  pengawas  pemilu.  Serta  pada  proses penyelesaian pelanggaran pemilu harus ada yang melaporkan kepada badan pengawas pemilu jika terjadi kecurangan agar dapat di tindak lanjuti sampai tuntas.

## DAFTAR PUSTAKA
Annas  Fermayanti,  “ Tinjauan  Yuridis    Terhadap  Penambahan  Suara  Hasil  Pemilu Secara  Ilegal  Dalam  Pemilihan  Legislatif  Di  Kabupaten  Pangkep  tahun 2009”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin,2013), h. 6.
Dewi Ekawaty, (45 tahun), Divisi Teknis KPU Jenepont , wawancara, Jeneponto, 19 November 2019.
Indonesia Republik , Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 1 dan 7.
7 Arief  Karyadi (46 tahun),  Ketua Pengadilan Negeri  Jeneponto, Wawancara ,  Jeneponto, 20 November 2019.
Karyadi  Arief,  (46  tahun),  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jeneponto, Wawancara , Jeneponto, 20 November 2019.
M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung: 2005, h.25
Sidik  Ali,  “Peran  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam  Penegakan  Hukum Pemilihan Umum di Provinsi Lampung”, Skripsi (Lampung: Fak. Ilmu Sosial danIlmu Politik universitas Lampung, 2016), h. 110-111.
Sugandhi , KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya , 1980, h.70
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa, South  Sulawesi  Province). FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 13 (3),  241- 254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79.