## OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 1
Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P*, Ayu Savitri Nurcahyani Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang sekar.anggun.gp@gmail.com

## Abstract
Domestic violence is the case which growing every year in Indonesia. Most of the victims  are women. To handle domestic violence cases, the government issued policies. Of the message from the  various  policies,  formed  Integrated  Service  Center  as  an  institution  that  serves  as  well  as accompanying battered women in each district or city. One of Integrated Service Centert as our object of this research is P2TP2A Semanah in district of Magelang. This research used empirical methods  with  data  through  interview  and  observation.  Based  on  results,  that  the  services provided by P2TP2A Semanah is enough optimal in handling their case in Magelang, but they have not safe house/shelter for the victims who need protection from threat of the perpetrator.
Keywords : Domestic Violence; Women; Integrated Service Center.

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  kasus  yang  jumlahnya  terus  bertambah setiap  tahunnya  di  Indonesia.  Sebagian  besar  korban  KDRT  adalah  perempuan.  Untuk menangani  kasus  KDRT,  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan.  Dari  amanat  berbagai kebijakan  tersebut, dibentuklah  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang melayani serta mendampingi perempuan korban kekerasan di setiap pemerintah daerah. Salah satu P2TP2A yang menjadi obyek penelitian ini adalah P2TP2A Semanah  yang  berada  di  Kabupaten  Magelang.  Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris  dengan  data  melalui  wawancara  dan  observasi.  Berdasarkan  hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku.
Kata Kunci : KDRT; Perempuan; Pusat Pelayanan Terpadu.
1 Penelitian  ini adalah  bagian  dari Penelitian DIKTI dengan  judul  “Kajian Akademis Perlindungan Hukum dalam Mengurangi  Angka  Kekerasan  terhadap  Perempuan  sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesehatan  Mental  di  Provinsi Jawa Tengah”,  yang  bersumber pada  pendanaan dari Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Masyarakat DIKTI tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan merupakan  salah  satu  permasalahan  yang tidak  pernah  surut.  Kekerasan  terhadap perempuan  menurut  CEDAW  (Deklarasi PBB  Tahun  1993,  dan Convention  on  the Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against  Women ,  1999)  merupakan  setiap tindakan yang memiliki akibat kesengsaraan maupun  penderitaan  kepada  perempuan secara  fisik,  seksual  atau  psikologis, termasuk  ancaman  tindakan  tertentu, pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan secara  sewenang-wenang  baik  yang  terjadi di  depan  umum  maupun  dalam  lingkungan kehidupan  pribadi.  Kekerasan  terhadap perempuan tersebut dapat ditemukan hampir di  seluruh  penjuru  dunia  baik  di  negara berkembang  maupun  negara  maju.  Bahkan,
Sustainable  Development  Goals (SDG’s) atau yang dikenal dengan tujuan pengembangan  dunia  memiliki  salah  satu tujuan  yaitu  untuk  mengurangi  kekerasan terhadap perempuan serta kesetaraan gender yang  harus  dicapai  pada  tahun  2030.  Kasus kekerasan  perempuan  yang  tinggi  tersebut didukung  pula  oleh  data  yang  diterbitkan oleh  WHO  pada  tahun  2018  yang menunjukkan  bahwa  sekitar  1  dari  3  (35%) perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan pasangan intim baik fisik maupun seksual  atau  kekerasan  non-seksual  lainnya (Fazraningtyas,  Dini  Rahmayani,  Indana Fitriani Rahmah, 2020).
Indonesia  sebagai  negara  berkembang memiliki  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  yang  semakin  meningkat  per tahunnya dengan berbagai faktor penyebabnya,  sehingga  Indonesia  telah memiliki kebijakan-kebijakan yang mengatur dan melindungi mengenai kekerasan  terhadap  perempuan.    Kekerasan terhadap  perempuan  merupakan  salah  satu bentuk  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi Manusia (HAM), dimana di dalam konstitusi Negara  Republik  Indonesia  sendiri  diatur ketentuan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia yang  tertuang  dalam  Pasal  28  A  sampai dengan  Pasal  28  J  UUD  NRI  Tahun  1945. Setiap warga  negara  berhak untuk
mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari segala  bentuk  kekerasan.  Hal  tersebut sebagai  upaya  Indonesia  pula  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dari berbagai  kekerasan  khususnya  bagi  para perempuan dan anak yang dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga rentan untuk terkena pelanggaran HAM.
Kasus  kekerasan  yang  terjadi  kepada perempuan tersebut sebagian besar didominasi  oleh  jenis  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT).  KDRT  yang merupakan  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di dalam  rumah  tangga  yang  sebagian  besar korban  KDRT  tersebut  adalah  perempuan. Berdasarkan  Catatan  Tahunan  (CATAHU) Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan  (Komnas  Perempuan)  bahwa pada  6  Maret  2019,  jumlah  kekerasan terhadap  perempuan  paling  tinggi  yaitu KDRT  atau  ranah  personal  yang  mencapai angka  71%  atau  9.637  kasus,  dimana  yang paling  menonjol  adalah  kekerasan  fisik mencapai  41%  atau  3.927  kasus.  Data  lain yang menunjukkan mengenai angka kekerasan terhadap perempuan yaitu Sistem Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  (Simfoni)  dari  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (KEMENPPPA)  per  tahun  2020  terdapat total  kasus  kekerasan  dengan  korban perempuan  sebanyak  10.428  yang  tersebar di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kekerasan terhadap perempuan tersebut sebagian besar memang  didominasi  oleh  kekerasan  yang dialami  di  rumah  tangga  (KDRT)  dengan presentase sebesar 56,8% yang dialami oleh ibu rumah tangga dengan rentan usia paling banyak  sekitar  25  tahun  hingga  44  tahun dengan presentase 30,6%.
Angka  kekerasan  yang  begitu  besar tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia masih  memerlukan  upaya  keras  untuk menangani  kasus  KDRT.  Upaya  untuk mengurangi  jumlah  KDRT  tersebut  tidak cukup  dari  pihak  pemerintah  saja  yang melakukan,  tetapi  juga  membutuhkan  peran masyarakat.  KDRT  tersebut  semakin meningkat  dikarenakan  kasus  tersebut  tidak terlepas  dari  nilai-nilai  serta  budaya  yang
sudah  melekat  di  masyarakat  seperti  masih adanya  budaya  patriarki  yang  melekat  di dalam  masyarakat  dimana  budaya  patriarki tersebut  membuat  adanya  pelemahan terhadap derajat perempuan dan menguatkan derajat  laki-laki  (Farid,  2019).  Di  dalam budaya patriarki  ini laki-laki yang memiliki dominasi  lebih  kuat  dibanding  perempuan sehingga mengakibatkan perempuan menjadi  kaum  marginal  yang  mudah  untuk dikuasai, dieksploitasi serta diperbudak oleh kaum  laki-laki  (Mutmainah,  Anisa,  Santoso Tri  Raharjo,  Sahadi  Humaedi,  2019). Budaya patriarki tersebut merupakan sebuah budaya  dari  masa  lalu  yang  menganggap bahwa  seorang  perempuan  hanya  mengurus urusan  rumah  tangga  saja  dan  belum ditemukan  adanya  kesetaraan  gender.  Hal tersebut  menempatkan  perempuan  sebagai subordinat  laki-laki.  Selain  itu,  di  pihak perempuan pun menganggap bahwa laki-laki atau suaminya tersebut merupakan seseorang  yang  harus  dipatuhi  serta seseorang yang tidak untuk dilawan. Dengan demikian  ekstensi  dan  legitimasi  praktik patriarki dalam domain  pribadi untuk aspek kehidupan publik bergantung pada kehidupan,  hak  dan  kebebasan  perempuan. (Imam & Bano, 2015) Pemerintah  dalam  menangani  kasus
KDRT  berdasarkan  amanat  UU  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan UU Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor 01  Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  Bidang  Layanan  Terpadu bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  (Utami,
2016).
Adapun dasar hukum mengenai pembentukan  P2TP2A  tersebut  adalah
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun  2010  tentang  Panduan  Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut mengatur bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai kewajiban membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan  Terhadap  Perempuan  dan Anak  (Rosnawati,  2018).  Pusat  pelayanan terpadu tersebut berfungsi untuk memberikan  layanan  gratis  bagi  korban KDRT  dalam  segi  medis,  psikologis, hukum,  dan  perlindungan  social  (Ni’mah, 2012).
Pembentukan P2TP2A sebagai lembaga non-pemerintah  tersebut  merupakan  respon pemerintah  untuk  memberikan  layanan kepada  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  sehingga  para  korban  tersebut dapat  cepat  terbantu  dan  tertangani  dengan baik,  mengingat  bahwa  kekerasan  terhadap perempuan  merupakan  persoalan  mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang akan mempengaruhi kualitas hidup dan masa depan perempuan dan anak yang  menjadi  korban  kekerasan,  dan  untuk itu harus ditangani secara komprehensif dan berkualitas dengan pendekatan yang berspektif  korban  (Komnas  Perempuan  dan Forum Pengada Layanan (FPL), 2017).
Namun,  di  dalam  perkembangannya tidak  semua  P2TP2A  dapat  menjalankan perannya secara optimal. Seringkali P2TP2A memiliki permasalahan dalam hal koordinasi di  antara  aparat  penegak  hukum  dan  badan lainnya sehingga tidak dapat secara optimal melindungi  hak-hak  korban  kekerasan (Herawati,  Ani  Purwanti,  Sekar  Anggun Gading  Pinilih,  2019).  Beberapa  penelitian telah banyak dilakukan untuk mencari faktor penyebab ketidakoptimalan Pusat Pelayanan Terpadu  di  dalam  menjalankan  tugasnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Penny  Naluria  Utami  dengan  judul “Optimalisasi  Pemenuhan  Hak  Korban Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Melalui Pusat  Pelayanan Terpadu”, didapatkan hasil bahwa  ketidakoptimalan  tersebut  dapat dipengaruhi oleh masih minimnya dukungan
dari  pemerintah  daerah  terkait,  seperti variasinya aturan daerah,  pendanaan, sarana dan  prasarana,  dan  sumber  daya  manusia. Belum  semua  daerah  memiliki  P2TP2A dikarenakan  pula  kurang  respons  dari pemerintah  daerah  terkait  untuk  memenuhi kebutuhan  korban  serta  hak-haknya.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk melihat lebih dalam lagi dan melihat dari sisi yang lain dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, hanya pemerintah Provinsi Jawa
Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan  DKI Jakarta  yang  baru  dapat  memberikan dukungan  memadai  bagi  pelaksanaan mandat  P2TP2A,  baik  dari  sisi  anggaran maupun  infrastrukturnya,  sehingga P2TP2A di  daerah  tersebut  dapat  memberikan perannya  dalam  melakukan  pendampingan korban  (Komnas  Perempuan  dan  Forum Pengada  Layanan  (FPL),  2017).  Salah  satu P2TP2A  yang  berada  di  Provinsi  Jawa Tengah  yaitu  P2TP2A  yang  berada  di Kabupaten  Magelang.  Menurut  data  dari Simfoni,  bahwa  Kabupaten  Magelang merupakan  salah  satu  kabupaten  yang memiliki jumlah kasus kekerasan perempuan  yang  cukup  tinggi.  Tingginya jumlah  kekerasan  tersebut  memberikan pertanyaan  yang  muncul  apakah  P2TP2A Kabupaten  Magelang  memiliki  peran  aktif dan  responsif  dalam  mencari  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  ataukah  dari pihak  masyarakatnya  sendiri  memang memiliki  kesadaran  yang  tinggi  untuk melaporkan,  sehingga  dari  uraian  tersebut, akan  dicari  jawaban  mengenai  faktor-faktor penyebab  terjadinya  KDRT,  dan  dianalisis apakah  P2TP2A  Kabupaten  Magelang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban KDRT terhadap perempuan sudah optimal atau belum dalam menjalankan fungsinya tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan  penelitian  hukum  mengenai
pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.  Penelitian  ini  disebut  dengan penelitian  lapangan  yaitu  penelitian  yang meneliti peraturan-peraturan hukum kemudian  setelah  itu  dicocokkan  dengan data  dan  perilaku  yang  hidup  di  tengah- tengah masyarakat.
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  tidak  hanya  berpegang  pada segi  yuridisnya saja  namun  dengan  bantuan ilmu  sosial  lainnya.  Spesifikasi  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif analitis, sebab data yang diperoleh dari  penelitian  ini  akan  memberikan  suatu penjelasan  dengan  memberikan  suatu gambaran  mengenai  optimalisasi  P2TP2A dalam menangani asus KDRT di Kabupaten Magelang. Data yang digunakan adalah data primer  melalui  wawancara  dan  observasi, dan data sekunder melalui studi pustaka.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT  sebagai  kasus  kekerasan  yang terjadi  di  lingkup  rumah  tangga  sebenarnya dapat terjadi kepada siapapun dalam lingkup rumah  tangga,  tidak  hanya  perempuan  saja yang menjadi korbannya. Namun, dikarenakan  belum  tercapainya  kesetaraan gender  yang  maksimal  serta  didukung dengan budaya patriarki yang masih melekat di  masyarakat,  maka  KDRT  seringkali terjadi  kepada  kaum  wanita  di  lingkup rumah  tangganya.  Menurut  Pasal  5  UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  KDRT tersebut dapat berwujud: (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual; atau (d) Penelantaran rumah tangga. Termasuk lingkup rumah tangga adalah: (Luhulima, 2000) a) Suami istri atau mantan suami  istri;  b)  Orang  tua  dan  anak-anak; c) Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan darah;  d)  Orang  yang  bekerja  membantu kehidupan  rumah  tangga  orang-orang  yang menetap  di  sebuah  rumah  tangga;  e)  Orang
yang  hidup  Bersama  dengan  korban  atau mereka yang masih pernah tinggal Bersama (yang  dimaksud  dengan  orang  yang  hidup Bersama  adalah  pasangan  hidup  Bersama atau beberapa orang tinggal Bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).
Faktor  penyebab  KDRT  menurut  hasil Survei  Pengalaman  Hidup  Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016
mengungkapkan  terdapat  4  (empat)  faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan di  antaranya,  yaitu:  (Amanda  &  Dian  Puji Simatupang, 2019)
a. Faktor Individu Perempuan Pernikahan  yang  dilakukan  secara siri,  kontrak,  adat  maupun  lainnya memiliki  potensi  1,42  kali  lebih  besar kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara  resmi  diakui  negara  melalui catatan  sipil  atau  KUA,  serta  adanya faktor  seringnya  bertengkar  dengan suami  menyebabkan  perempuan  lebih berisiko  3,95 kali lebih tinggi mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau seksual.
b. Faktor Pasangan
Sebagian besar suami yang
melakukan  KDRT  terhadap  istrinya yaitu  suami  yang  menganggur  serta memiliki pasangan lain dan mempunyai kebiasaan seperti mabuk.
c. Faktor Ekonomi Perempuan yang berasal dari rumah tangga  dengan  tingkat  ekonomi  yang semakin  rendah  cenderung  memiliki resiko  yang  lebih  tinggi  untuk mengalami  kekerasan  fisik  dan/atau seksual oleh pasangan.
d. Faktor Sosial Budaya Perempuan  yang  memiliki  rasa kekhawatiran  akan  bahaya  kejahatan yang  mengancam  memiliki  resiko  1,68 kali  lebih  besar  mengalami  kekerasan fisik  dan/atau  seksual  oleh  pasangan, daripada  mereka  yang  tidak  merasa khawatir.
Selain  faktor-faktor  di  atas  terdapat faktor  lain  penyebab  terjadinya  KDRT.
Salah  satu  faktor  lain  yang  cukup mempengaruhi  adalah  tingkat  pendidikan yang  rendah.  Terdapat  penelitian  yang dilakukan  oleh  ICRW  bahwa  wanita  yang memiliki tingkat pendidikan rendah menikah pada  usia  muda.  Survey  penelitian  yang dilakukan  oleh  ICRW  pada  negara berkembang seperti, Asia Tenggara, Afrika, serta Amerika latin menyatakan bahwa lebih dari  50%  wanita  yang  menikah  muda memiliki tingkat pendidikan yang rendah (0- 3  tahun  pendidikan),  40%  lainnya  memiliki tingkat  pendidikan  menengah  (4-7  tahun pendidikan)  serta  sisanya  memiliki  tingkat pendidikan  tinggi  (>8  tahun  pendidikan) (International  Center  For  Research  On Women,  2006).  Hasil  penelitian  tersebut, menunjukkan  adanya  hubungan  antara tingkat  pendidikan  rendah  dengan  usia muda.  Wanita  yang  menikah  di  usia  muda masih  memiliki  kematangan  emosi  yang rendah (Hurlock, 1997). Menurut Sanderwitz  dan  Paxman,  pernikahan  muda sering terjadi disebabkan seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan,  mereka  berpikir  telah  saling mencintai  dan  siap  untuk  menikah  (Eka, Khairani,  Rahma,  Putri,  2008).  Padahal,  di dalam  suatu  kehidupan  rumah  tangga dibutuhkan suatu tingkat kematangan emosi yang  sudah  cukup  tinggi  supaya  dapat mengendalikan  hakikat  perkawinan  dan peran  orang  tua  yang  akan  disandang (Adhim, 2002).
Wanita yang memiliki tingkat pendidikan  yang  rendah  dapat  dipengaruhi pula oleh faktor  budaya jaman  dahulu yang mengatakan  bahwa  seorang  wanita  pada hakekatnya akan kembali kepada dapur dan sumur.  Hal  ini  berkaitan  pula  dengan ketidaksetaraan  gender  antara  perempuan dan  laki-laki,  dimana  perempuan  hanya dianggap sebagai kaum marginal yang tidak pernah  memiliki  posisi  yang  setara  dengan laki-laki.  Pendidikan  yang  tinggi  bukanlah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh mereka. Oleh karena itu, baik mereka sendiri maupun  orang  tua  mereka  akan  berfikir bahwa  keputusan  menikah  akan  lebih memberikan  manfaat  dibandingkan  harus
menempuh  tingkat  pendidikan  yang  tinggi. Pendidikan  yang  rendah  tersebut  akan mempengaruhi  kualitas  rumah  tangga seseorang wanita tersebut. Dengan menempuh  pendidikan  yang  tinggi  akan memberikan  pola  pemikiran  wanita  yang cukup  matang  dalam  mengambil  keputusan serta  akan  memberikan  kualitas  kehidupan rumah tangga yang lebih baik karena wanita dengan  pendidikan  tinggi  akan  mampu untuk  membantu  perekonomian  di  dalam rumah  tangganya  tersebut,  sehingga  wanita dengan pendidikan rendah yang menikah di usia  muda  tersebut  cenderung  rentan  untuk terjadi perceraian di dalam rumah tangganya.
2. Layanan  bagi  Perempuan  dan  Anak Korban KDRT oleh P2TP2A Kabupaten Magelang .
P2TP2A hadir sebagai lembaga layanan yang  melakukan  pendampingan  terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berspektif  gender,  serta  sebagai  layanan untuk  memberikan  pemenuhan  hak  kepada perempuan  korban  kekerasan  mengingat kasus  kekerasan  terhadap  perempuan khususnya  KDRT  merupakan  kasus  yang tidak  pernah  mereda,  kekerasan  yang menimpa  perempuan  dapat  menimbulkan berbagai  macam  persoalan  psikologis, keadilan  hukum  dan  pengabaian  hak-hak kemanusiaan  (Arbaiyah  Prantiasih,  Yuhdi dan Siti Awalliyah, 2015).
P2TP2A  di  Kabupaten  Magelang  atau yang  disebut  dengan  P2TP2A  Semanah merupakan  bagian  dari  Dinas  Sosial, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Magelang. Apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  RI  Nomor  01  Tahun 2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  Bidang  Layanan  Terpadu  bagi Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan tersebut  pada  Pasal  1  bahwa  kinerja  Unit Pelayanan  Terpadu  dalam  pemenuhan  hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi  5  (lima)  jenis  layanan  yakni:
layanan  pengaduan,  layanan  kesehatan, rehabilitasi  sosial,  penegakan  dan  bantuan hukum  serta  pemulangan  dan  reintegrasi sosial. Namun, kelima jenis layanan tersebut juga  disesuaikan  dengan  ketersedaan keahlian, sumber daya manusia dan fasilitas yang ada (Utami, 2016).
Untuk  P2TP2A  Semanah  sendiri terdapat  bidang  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  (PPA) untuk mengurusi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.  Di dalam  P2TP2A  Semanah  ini  sendiri memiliki kasus kekerasan perempuan paling banyak  adalah  KDRT  dari  tahun  ke  tahun. Data  kasus  kekerasan  berbasis  gender P2TP2A  Semanah  pada  tahun  2019  dapat dilihat  pada  Tabel  1. Adapun data  kasus kekerasan berbasis gender P2TP2A Semanah pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal  (SPM)  bidang  Layanan  Terpadu bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan.  Layanan  pengaduan  di  dalam P2TP2A Semanah ini dapat dilakukan secara langsung  maupun  melewati  media  sosial. Pelapor  yang  melapor  secara  langsung biasanya  diterima  oleh  pihak  P2TP2A Semanah  dengan  cara  mengisi  form pengaduan  secara  tertulis  dan  ditanda tangani,  pelaporan  secara  langsung  tersebut tidak hanya korban saja yang dapat melapor tetapi  laporan  dapat  dilakukan  pula  oleh orang lain seperti kerabat, keluarga maupun pendamping  yang  lainnya.  Untuk  pelaporan yang  dilakukan  melewati  sosial  media  itu sendiri,  setelah  diterimanya  informasi  dari media  maka  hal  pertama  yang  dilakukan oleh  pihak  P2TP2A  Semanah  adalah melakukan  penggalian  dan  pengembangan informasi ( crosscheck ) terlebih dahulu untuk mendapatkan  informasi  yang  sebenarnya. P2TP2A  Semanah  hanya  memiliki  1  (satu) orang fulltimer. Namun,  P2TP2A  Semanah memiliki kader-kader pada setiap kecamatan atau  desa  yang  berada  di  Kabupaten Magelang.  Dimana,  setiap  kecamatan  atau desa  tersebut  memiliki  fasilitator  yang bertugas untuk menampung laporan kekerasan  yang  terjadi  dan  nantinya  akan
berkoordinasi  dengan  pihak  P2TP2A Semanah.
Selain  layanan  pengaduan  kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimiliki oleh P2TP2A Semanah, sejak masa pandemi Covid-19 ini, terdapat strategi “jemput bola” yang disarankan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (KEMENPPPA)  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  penanganan  KDRT.  Strategi “jemput bola” tersebut merupakan dorongan kepada P2TP2A untuk lebih pro aktif dalam mencari  dan  menangani  kasus  KDRT  di wilayah  mereka  masing-masing.  Pandemi Covid-19  ini  dapat  meningkatkan  jumlah KDRT, dikarenakan Covid-19 menyebabkan perekonomian  semakin  menurun  sehingga berdampak  dengan  timbulnya  KDRT  yang dialami oleh perempuan.
Untuk  layanan  kesehatan  bagi  korban dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dimana P2TP2A  Semanah  bermitra  dengan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Magelang,  Rumah Sakit  Jiwa  serta  RSUD  Kabupaten Magelang.  Mengingat,  korban  kekerasan ataupun  KDRT  dapat  memberikan  rasa trauma  baik  fisik,  psikologis  (mental)  dan psikososial antara lain: (Dadang, 2009)
a. Fisik  berupa  luka  fisik,  kerusakan syaraf,  pingsan,  cacat  permanen,  gugur kandungan, kehamilan, gangguan organ reproduksi  (infeksi),  penyakit  kelamin dan kematian.
b. Psikologis/mental  berupa  kehilangan nfsu  makan,  gangguan  tidur  (insomnia, mimpi  buruk),  cemas,  takut,  tidak percaya  diri,  hilang  inisiatif/tidak berdaya, tidak percaya dengan apa yang terjadi, mudah curiga/paranoid, kehilangan akal sehat, depresi berat.
Seringkali  perempuan  korban  KDRT mengalami  depresi  akibat  kekerasan  yang dilakukan  oleh  suaminya.  Untuk  ini, P2TP2A  Semanah  memiliki  psikolog, dimana  mekanismenya  nanti  korban  akan didatangkan  langsung  ke  rumah  sakit.  Hal ini dilakukan oleh P2TP2A Semanah dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.  Untuk  rehabilitasi  sosial,  P2TP2A Semanah  belum  memiliki  rumah  aman.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan Kerja  Sama  Pemulihan  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  dan pemerintah  daerah  serta  lembaga  sosial dengan salah satu fasilitasnya adalah rumah aman.
Rumah aman diperlukan supaya perempuan  korban  kekerasan  mendapatkan akses  ke  lingkungan  yang  bebas  dari ketakutan  dan  memberikan  kesempatan kepada  perempuan  korban  kekerasan  untuk menerobos  siklus  kekerasan  (Kim  &  Yang, 2016),  memperbaiki  kembali  hubungan mereka dengan pasangannya, dan mempersiapkan  transisi  jangka  panjang, bahkan  rumah  aman  membuat  perempuan yang dilecehkan dapat menghadapi perpisahan perkawinan dan masalah keuangan mereka setelah berpisah (Herawati,  Sekar  Anggun  Gading  Pinilih, 2020).  Rumah  aman  tersebut  akan digunakan  sebagai  tempat  pelayanan  serta pendampingan  korban  yang  membutuhkan tempat  aman  dari  gangguan-gangguan  yang mengancamnya tersebut. Pendamping kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering dihadapkan  kesulitan  pada  saat  mereka membantu korban untuk menemukan tempat yang  aman  (Sullivan  &  Olsen,  2016). Dengan  demikian  dikarenakan  belum memiliki  rumah  aman,  maka  apabila terdapat  korban  yang  membutuhkan  rumah aman biasanya akan dirujuk ke provinsi.
Untuk  layanan  bantuan  dan  penegakan hukum,  P2TP2A  Semanah  melakukannya dengan  2  (dua)  cara  yaitu  memberikan mediasi  dengan  cara  memberikan  advokasi kepada suami serta yang kedua yaitu melalui penegakan hukum. Untuk cara yang pertama yaitu memberikan advokasi kepada laki-laki atau  suami  korban,  dengan  cara  advokasi mengenai  UU  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga  bahwa  perempuan atau  istri tersebut  bukanlah  sebagai  obyek  kekerasan serta  menegaskan  pula  bahwa  sang  istri memiliki  kedudukan  yang  setara  dengan
suami.  Hal  menunjukkan  bahwa  kekerasan terhadap  perempuan  atau  istri  muncul sebagai  salah  satu  bentuk  manifestasi ketidaksetaraan  gender  (Nainggolan,  2017), sehingga  menempatkan  perempuan  sebagai kaum  yang  lebih  rendah  serta  mudah  untuk dikuasai oleh laki-laki. Masyarakat Kabupaten Magelang juga memiliki keagamaan  yang  cukup  kuat  sehingga memandang  bahwa  suami  merupakan seseorang  yang  harus  dipatuhi. Oleh  karena itu,  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  rumah tangga  tersebut  merupakan  hal  yang  tabu untuk  dilaporkan  dan  dianggap  masalah pribadi  dimana  seharusnya  orang  luar  tidak ikut  campur  masalah  tersebut,  serta  akan merendahkan harkat dan martabat suami dan dianggap sebagai hal yang akan mempermalukan suami.
P2TP2A  Semanah  selain  memberikan advokasi  kepada  suami,  juga  akan memenuhi  keinginan  perempuan  korban KDRT  dalam  hal  ingin  memberikan  efek jera  bagi  suaminya  atau  dalam  hal  ini melalui penegakan hukum. Apabila perempuan  tersebut  menghendaki  untuk memberikan efek jera, maka pihak P2TP2A akan  melakukan  pendampingan  untuk korban  dari  proses  pengadilan  sampai dengan pemulihan psikologi.
Untuk  layanan  terakhir,  yaitu  layanan pemulangan  dan  reintegrasi  sosial,  dimana layanan ini P2TP2A Semanah dapat bekerja sama  dengan  Dinas  Sosial  dalam  rangka memberikan  pelayanan  pemulihan  kepada korban. Pemerintah dalam hal ini memberikan support kepada  perempuan korban  KDRT  dengan  cara  memberikan pelatihan  keterampilan  yang  sifatnya sederhana  dan  dapat  memberdayakan perempuan  tersebut  nantinya.  Pelatihan keterampilan tersebut, juga dilakukan dalam upaya  untuk  diterima  kembali  di  kalangan masyarakat  ataupun  keberadaannya  dapat diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat setempat.  Dengan  diterimanya  kembali korban  KDRT  dengan  baik  serta  adanya dukungan  sosial  yang  didapat,  maka  hal tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan  kualitas  hidup  perempuan  dan
depresi  yang  dialami  perempuan  korban KDRT  akan  semakin  berangsur  membaik (Hitijahubessy, Yati Affiyanti & Tri Budiati, 2018).
Berdasarkan  pelayanan-pelayanan  yang diberikan  oleh  P2TP2A  Semanah  tersebut, dapat  diketahui  upaya-upaya  yang  telah dilakukan  oleh  P2TP2A  Semanah  dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
a. Upaya Pencegahan Upaya  pencegahan  yang  dilakukan P2TP2A Semanah yaitu diselenggarakannya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi  tersebut  diselenggarakan  di desa-desa, yang bertujuan untuk memberikan informasi serta
meningkatkan  kesadaran  masyarakat bahwa  kasus  KDRT  tersebut  sudah bukan  merupakan  privasi  dalam  suatu rumah  tangga  dan  para  korban  tersebut harus  memiliki  keberanian  untuk melaporkannya demi mendapatkan hak- hak mereka. Menurut P2TP2A Semanah sendiri  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan tersebut membutuhkan  proses  dan  waktu  yang cukup lama ditambah dengan masyarakat yang agamis yang menganggap  bahwa  suami  merupakan seseorang yang harus dipatuhi.
b. Upaya Penanganan Upaya  penanganan  tersebut  dilakukan apabila  terjadi  suatu  kekerasan.  Upaya penanganan  yang  dilakukan  oleh P2TP2A Semanah ketika sudah terdapat laporan kekerasan yang masuk, kemudian P2TP2A Semanah melakukan assessment  pada  korban  serta  mencari tahu  apa  saja  kebutuhan  korban. Termasuk memberikan pelayanan medis,  pelayanan  psikologis,  pelayanan hukum  atau  hanya  sebatas  konseling sesuai  dengan  kebutuhan  korban (Rosnawati, 2018).
c. Upaya Pemulihan Pemulihan  korban  KDRT  tersebut dimaksudkan untuk memulihkan
kondisi  korban  baik  fisik  maupun psikisnya,  sehingga  korban  dapat
menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat  diterima  di  tengah  masyarakat seperti  semula  dalam  menjalankan kehidupannya (Rosnawati, 2018). Upaya  pemulihan  yang  dilakukan  oleh P2TP2A  Semanah  tersebut  seperti memberikan  pelatihan  keterampilan kepada  korban  yang  bertujuan  untuk
dapat memberdayakan korban. Pelatihan  keterampilan  tersebut  seperti keterampilan
menjahit maupun memasak  yang  nantinya  diharapkan akan  memberikan  modal  usaha  agar keterampilan  yang  diberikan  tidak  sia- sia.
Tabel 1.

## Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender
Tahun 2019 Jenis Kasus Jumlah Kasus Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Kekerasan Fisik / KDRT 4 7 2 Kekerasan Psikis / KDRT 5 7 2 Kekerasan Seksual / KDRT Penelantaran / KDRT 1 4 Pelecehan Seksual Perkosaan/Pemaksaan Hubungan 1 1 Kekerasan Dalam Pacaran 1 1 2 Jaminan Perlindungan 1 Penganiayaan 1 1 Perceraian 1 Perzinahan 1 Aborsi 1 Gono Gini Persetubuhan 1 Hak Asuh Anak 1 1 2 Asusila (Pasal 281 KUHP) 1 1 1 TPPO 1 HIV 1 Jumlah 15 3 23 13
Jumlah Total : 54  kasus
Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2018 Jenis Kasus Jumlah Kasus Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Kekerasan Dalam Rumah Tangga 17 11 4 6 Penelantaran 1 1 2 Pelecehan Seksual Kekerasan Dalam Pacaran 1 1 1
Jenis Kasus Jumlah Kasus Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jaminan Perlindungan 2 Penganiayaan 2 3 1 Perceraian 2 Perzinahan 1 1 Aborsi 1 Gono Gini Persetubuhan HIV Jumlah 22 18 9 9
Jumlah Total :   58  kasus

## D. Simpulan dan Saran
P2TP2A  Semanah  memiliki  kasus kekerasan terhadap perempuan dengan kasus yang  paling  mendominasi  adalah  KDRT setiap tahunnya. P2TP2A Semanah Kabupaten  Magelang  menangani  KDRT melalui pelayanan-pelayanan serta pendampingan yang diberikannya.
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  P2TP2A Semanah  tersebut  antara  lain  layanan pengaduan,  layanan  kesehatan,  layanan rehabilitasi  sosial,  layanan  penegakan  dan bantuan  hukum,  serta  layanan  pemulangan dan  reintegrasi  sosial.  P2TP2A  Semanah dalam  menangani  kasus  KDRT  tersebut sudah  cukup  komunikatif  dan  responsif ditunjukkan dengan banyaknya jejaring yang dimiliki P2TP2A Semanah di kecamatan dan desa  di  Kabupaten  Magelang.  Serta,  mitra- mitra  yang  dimiliki  oleh  P2TP2A  Semanah dalam  hal  menangani  kasus  KDRT  pun sudah  cukup  baik.  Namun,  untuk  fasilitas rumah  aman  sendiri  belum  dimiliki  oleh P2TP2A  Semanah  dimana  korban  yang dirasa  memerlukan  rumah  aman  harus dirujuk ke provinsi terlebih dahulu.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A Semanah  untuk  menangani  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  yang  cukup  tinggi sudah  cukup  optimal  ditunjukkan  dengan pelayanan-pelayanan  yang  diberikannya. Namun,  untuk  mendukung  kelengkapan fasilitas  rumah  aman  bagi  penanganan korban  kekerasan  tersebut  ada  baiknya
pemerintah  memberikan  dukungan  untuk membangun  rumah  aman  untuk  P2TP2A Semanah sehingga pelayanan yang diberikan untuk korban kekerasan semakin optimal.
P2TP2A  Semanah  sudah  melakukan upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  mengenai  kasus  kekerasan terhadap perempuan ataupun KDRT. Hal ini untuk  menunjukkan  bahwa  kasus  KDRT bukan  merupakan  ranah  privasi  lagi  bagi rumah  tangga  seseorang  serta  seorang perempuan harus berani untuk memperjuangkan  haknya.  Hal  ini  dilakukan pula  untuk  mengoptimalkan  kesetaraan gender  bagi  kaum  laki-laki  dan  perempuan untuk menunjukkan bahwa posisi perempuan  tersebut  adalah  setara  dengan laki-laki.  Masyarakat  harus  sadar  bahwa perempuan  bukan  untuk  menjadi  obyek kekerasan  serta  perempuan  harus  memiliki pendidikan  yang  tinggi  untuk  melepaskan stigma  masyarakat  bahwa  kaum  perempuan adalah  kaum  marginal  yang  mudah  untuk dikuasai oleh laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim,  M.  .  (2002). Indahnya  Pernikahan Dini . Jakarta: Gema Insani Press.
Amanda & Dian Puji Simatupang, S. (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Tangerang Selatan. Indonesian
Constitutional  Law  Jurnal  Staatsrecht ,
3 (1).
Arbaiyah  Prantiasih,  Yuhdi  dan  Siti Awalliyah, M. (2015). Model Perlindungan  Hak  Perempuan  Korban Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Jurnal  Pendidikan  Pancasila Dan Kewarganegaraan , 28 (1), 16.
Dadang,  H.  (2009). Penyiksaan  Fisik  dan Mental  Dalam  Rumah  Tangga . Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
Eka,  Khairani,  Rahma,  Putri,  D.  (2008). Kematangan  Emosi  Pada  Pria  Dan
Wanita  Yang  Menikah  Muda .  Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan  dalam  Ketimpangan  Relasi
Kuasa:  Studi  Kasus  di  Rifka  Annisa Women’s  Crisis  Center. SAWWA:
Jurnal Studi Gender , 14 (2), 180.
Fazraningtyas,  Dini  Rahmayani,  Indana Fitriani  Rahmah,  Wi.  A.  (2020). Kejadian  Kekerasan  Pada  Perempuan Selama  Masa  Pandemi  Covid-19. Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan , 11 (1), 363.
Herawati,  Ani  Purwanti,  Sekar  Anggun Gading  Pinilih,  R.  (2019).  The Implementation  of  Recovery  Policy towards  Women  Victims  of  Marital Violence  as  to  Mental  Care  in  Central
Java,  Indonesia. 6th  International Conference on Community Development  (ICCD  2019) ,  436.
Atlantis Press.
Herawati,  Sekar  Anggun  Gading  Pinilih,  R.
(2020). Prevention of Violence Against Women Through Improving the Quality of  Life  of  Women  in  Indonesia.
Proceedings  of  the  International Conference on Community Development  (ICCD  2020) ,  611. Atlantis Press.
Hitijahubessy, Yati Affiyanti & Tri Budiati,
C.  N.  M.  (2018).  Dukungan  Sosial dan Kualitas  Hidup  Fisik  Perempuan
Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. JKT , 9 (1), 27.
Hurlock,
E. . (1997). Psikologi
Perkembangan (5th  ed.;  I.  dan Soedjarwo, Ed.). Jakarta: Erlangga.
Imam,  Z.,  &  Bano,  S.  (2015).  Patriarchy, Community  Rights  and  Institutions  for Education:
Counter-discourse and Negotiation  for  Rights. Indian  Journal of  Gender  Studies , 22 (2),  282–299. https://doi.org/10.1177/0971521515574 608
International  Center  For  Research  On
Women. Child Marriage and
Education . , (2006).
Kim,  G.,  &  Yang,  S.  (2016).  An Ethnographic  Study  of  a  Shelter  for Victims of Domestic Violence in Korea. Indian  Journal  of  Gender  Studies ,
23 (3), 376–392. https://doi.org/10.1177/0971521516656
076
Komnas  Perempuan  dan  Forum  Pengada Layanan  (FPL).  (2017).  Keterpaduan Layanan  yang  Memberdayakan:  Hasil Asesmen  P2TP2A  di  16  Provinsi.
Retrieved
from http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_ file/2018/Publikasi/Keterpaduan
Layanan  Yang  Memberdayakan.  Hasil asesme
Luhulima,  A.  S.  (2000). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan  Alternatif
Pemecahannya . Bandung: PT Alumni.
Mutmainah,  Anisa,  Santoso  Tri  Raharjo,
Sahadi  Humaedi,  E.  T.  (2019).  Upaya Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  Melalui  Program  Corporate
Social Responsibility. Prosiding
Penelitian  &  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 260.
Nainggolan,  T.  (2017).  Kekerasan  terhadap Istri  dalam  Perspektif  Gender. Sosio Konsepsia:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial ,
14 (3), 213.
Ni’mah,  Z.  (2012).  Efektivitas  Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga. Mimbar  Hukum  - Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 24 (1), 55–68. https://doi.org/10.22146/jmh.16141 Rosnawati,  E.  (2018).  Peran  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga. Jurnal  Kosmik  Hukum , 18 (1),
93.
Sullivan,  C.  M.,  &  Olsen,  L.  (2016).
Common ground, complementary approaches:  adapting  the  Housing  First model  for  domestic  violence  survivors. Housing  and  Society , 43 (3),  182–194. https://doi.org/10.1080/08882746.2017. 1323305
Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan  Hak  Korban  Kekerasan Terhadap  Perempuan  Melalui  Pusat Pelayanan  Terpadu. Jurnal  Hak  Asasi Manusia , 7 (1), 60.