## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2016-2018
Oleh:
1 Lidya Tri Puspita, 2 Yoppy Ratna Dewanti*
1 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Jakarta. Kota/Kabupaten, Kota Jakarta Pusat. Kode Pos, 10530
2 Politeknik LP3I Jakarta Gedung Sentra Kramat Jl. Kramat Raya No. 7/9 Senen Kota Jakarta Pusat 10450
Email: lidyatp1401@gmail.com 1 , yopyrdewanti01@gmail.com 2

## ABSTRACT
The  objective  of  this  study  is  to  find  out  the  implementation  of  Entertainment  Tax Collection at the Local Tax and Retribution Agency of South Jakarta. This study used Van Meter  and  Van  Horn  theories.  Entertainment  Tax  is  any  of  potential  sources  of  local income for high funds from the Indonesian Citizen bearing tax obligations. Besides, it also any  of  efforts  in  optimizing  local  tax  revenue.  This  study  used  a  descriptive  qualitative research  method.  Result  of  the  study  identified  that  between  year  2016-2018  the Entertainment Tax Revenue in South Jakarta experienced decrease every year. There are some obstacles in Entertainment Tax Collection and Control. So, it requires a number of steps should be taken to cope with such obstacles.
Keywords : Policy Implementation, Entertainment Tax, Local Tax Revenue

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Penagihan Pajak Hiburan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter  dan  Van  Horn.  Pajak  Hiburan  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah yang  potensial  bagi  dana  yang  tinggi  dari  Warga  Negara  Indonesia  yang  menanggung kewajiban  perpajakan.  Selain  itu  juga  sebagai  upaya  optimalisasi  penerimaan  pajak daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian diketahui bahwa antara tahun 2016-2018 Penerimaan Pajak Hiburan di Jakarta Selatan  mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Terdapat  beberapa  kendala  dalam Pemungutan  dan  Pengendalian  Pajak  Hiburan.  Sehingga,  diperlukan  sejumlah  langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Hiburan, Pendapatan Pajak Daerah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam perkembangannya, Pajak Hiburan sangat  berperan dalam usaha peningkatan penerimaan  Pajak  daerah.  Bisnis  hiburan  merupakan  salah  satu  area  potensial  untuk
dikenakan  Pajak  oleh  Pemerintah  Daerah.  Pada  daerah-daerah  Indonesia  yang  memiliki tempat wisata dimana didalamnya terdapat usaha hiburan merupakan lahan yang potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Hiburan DKI Jakarta.
Berdasarkan laporan realisasi APBD DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber  penerimaan  yang  dominan  dalam  struktur  APBD  DKI  Jakarta,  yakni  diatas  50% dari total penerimaan daerah. Besaran realisasi PAD juga meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi pemungutan Pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.
Dari semua jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah  satu  yang  menarik  untuk  dicermati  adalah  pemungutan  Pajak  Hiburan.  Hal  ini dikarenakan Jakarta sebagai  Ibu Kota Negara, pusat bisnis dari pemerintahan, selayaknya dapat mengandalkan penerimaan dari sektor Pajak Hiburan sebagai kontribusi PAD.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  rumusan  masalah  diatas,  maka  peneliti merumuskan tujuan penelitiannya, yaitu :
1. Untuk  menganalisis  penerapan  pemungutan  Pajak  Hiburan  pada  Suku  Badan  Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kota    Administrasi  Jakarta  Selatan  dalam  meningkatkan  penerimaan  Pajak Hiburan di Jakarta Selatan.
3. Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang  dilakukan  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dalam  meningkatkan  penerimaan  Pajak Hiburan di Jakarta Selatan.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Administrasi Publik
Menurut Wilson (Syafri, 2012:24), ”Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena   tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.”

## 2. Pengertian Kebijakan Publik
Menurut  Nugroho  (2012:  131),  “Kebijakan  Publik  adalah  peraturan  perundangan yang termodifikasi secara formal dan legal dalam setiap peraturan dari tingkat pusat atau  nasional  hingga  tingkat  desa  atau  kelurahan  dimana  kebijakan  publik  yang bertanggung jawab secara hukum formal kepada kepentingan publik”.
3. Teori Implementasi Kebijakan Ada  beberapa  teori  implementasi  kebijakan  publik  diantaranya, Model  Donald  S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Model George C. Edward III, dan Model Ripley dan Franklin.
a. Teori Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat 6 indikator, yakni :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
b. Teori Model George C. Edward III terdapat 4 indikator, yakni :
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
c. Teori Model Ripley dan Franklin terdapat 3 indikator, yakni :
1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku
2. Lancarnya  Pelaksanaan  Rutinitas  Fungsi  dan  Sedikitnya  Masalah  yang Muncul
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

## 4. Pemahaman Pajak
Menurut  Soemitro  dalam  bukunya  “Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak Pendapatan” menyatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum”.
5. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
1. Self  Assesment  System ,  yaitu  Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Official  Assesment  System ,  yaitu  Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Withholding  System, yaitu  Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan wewenang  kepada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
6. Pajak Hiburan
Menurut  Siahaan  (2013:353),  mengemukakan  pengertian  Pajak  Hiburan  yaitu “Pajak  hiburan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  penyelenggaraan  hiburan,  dalam penggolongannya pajak hiburan termasuk kedalam Pajak Kabupaten/Kota”.

## Kerangka Konseptual
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  memfokuskan  kebijakan  Pajak  Hiburan  dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (PAD), dengan meningkatkan penerimaan Wajib Pajak  pada  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van horn.
Didalam  penelitian  ini  Peneliti  melakukan  analisis  apakah  implementasi  kebijakan Pajak Hiburan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi didalam pelaksanaan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018. Dampak dari  pada  ketidak  terpenuhinya  implementasi  kebijakan  tersebut  akan  berdampak  pada penerimaan  Wajib  Pajak  yang  pada  akhirnya  berdampak  juga  kepada  Penerimaan  Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hiburan tersebut.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  dari  jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini, akan penulis bahas dibawah ini:
a. Pendekatan Penelitian
Dalam  penyusunan  skripsi  ini  peneliti  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif. Menurut  Sugiyono  (2014:9)  menjelaskan  tentang  metode  penelitian  kualitatif  yaitu bahwa,    “Metode  penelitian  kualitatif  adalah  Metode  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.
b. Jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  kualitatif  bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, dan menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam proposal skripsi ini, Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara  Terbuka,  Wawancara  merupakan  percakapan  dengan  maksud  tertentu, yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara (interviewer) yang  mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee).
2. Observasi  Langsung,  Observasi  adalah  mengumpulkan  data  atau  keterangan  yang harus  dijalankan  dengan  melakukan  usaha-usaha  pengamatan  secara  langsung  ke tempat yang akan diselidiki.
3. Dokumen  Tertulis,  Metode  dokumentasi  berarti  cara  mengumpulkan  data  dengan mencatat data-data yang sudah ada.
4. Penelitian Kepustakann, Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai  bahan  pustaka (Referensi) yang  relevan  dan  mempelajari  yang  berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Reduksi Data , Data Display,  Conclussion  Drawing .  Dalam  penelitian  ini,  Peneliti  akan  melakukan penyimpulan data dari berbagai sumber, baik melalui wawancara dengan informan , hasil observasi , data dokumentasi, dan penelitian kepustakaan yang diperoleh dan telah ditelaah terlebih  dahulu  sehingga  dapat  menyimpulkan  data  secara  akurat  dan  jelas  mengenai bagaimanakah  penerapan  kebijakan  pemungutan  Pajak  Hiburan  kemudian  apakah  ada kendala  dan  bagaimanakah  dampak  dari  implementasi  kebijakan  pemungutan  Pajak Hiburan di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu, a). Data primer,  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  baik  melalui  observasi maupun  melalui  wawancara  dengan  pihak  informan.  Metode  pengambilan  data  primer dilakukan  dengan  cara  wawancara  langsung  terhadap  pengurus  koperasi,  anggota  dan
akademisi,  b).  Data  sekunder,  yaitu  berupa  dokumen-  dokumen  atau  literatur-literatur dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  internet,  surat  kabar,  jurnal  dan  lain  sebagainya. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  mengambil  atau  menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat. atau dilaporkan.
1. Penelitian Lapangan ( Field Research)
a. Teknik Pengamatan / observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  objek penelitian.  Alasan  peneliti  melakukan  observasi  yaitu  untuk  menyajikan gambaran  realistis  perilaku  atau  kejadian,  menjawab  pertanyaan,  membantu mengerti  perilaku  manusia,  dan  evaluasi  yaitu  melakukan  pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
b. Teknik  Wawancara,  menurut  Sugiyono  (2018  :  137)  sebagai  berikut, “Wawancara  yaitu  teknik pengumpulan  data  apabila  ingin  melakukan  studi pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  dan  juga apabila  peneliti  ingin  mengetahui  halhal  dari  responden  yang  lebih mengandalkan  dalam  jumlah  respondennya  sedikit”.  Wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena  peneliti  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data  yang dicari.
c. Teknik  Dokumentasi,  Menurut  Sugiyono  (2015-240)  sebagai  berikut, “Dokumen  merupakan  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan,  cerita  beografi, peraturan,  kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,  sketsa  dan  lain-lain.  Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya  karya seni,  yang  dapat  berupa  gambar,  patung,  film  dan  lain-  lain.  Studi  kasus dokumen  merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan wawancara  dalam  penelitian  kualitatif”.  Dokumentasi  merupakan  suatu  hal dilakukan  oleh  peneliti  guna  mengumpulkan  data  dari  berbagai  hal  media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti
d. Deskripsi Objek
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  dan  data sekunder,  melalui  pertanyaan  tertulis  dengan  menggunakan  kuesioner  dan menggunakan wawancara serta catatan atau dokumentasi dengan menggunakan  media  elektronik  pada  wajib  pajak  penelitian.  Wajib  pajak dalam penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  UMKM di Koperasi Bueka Madani Cinangka, Depok.
2. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :
a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi  maupun  melalui  wawancara  dengan  pihak  informan.  Metode pengambilan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  langsung terhadap pengurus koperasi, anggota dan akademisi.
b. Data  sekunder,  yaitu  berupa  dokumen-  dokumen  atau  literatur-literatur  dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan  dengan mengambil atau menggunakanya  sebagian/seluruhnya  dari  sekumpulan  data  yang  telah dicatat. atau dilaporkan.
3. Penelitian Lapangan ( Field Research)
a. Teknik Pengamatan / observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  objek penelitian.  Alasan  peneliti  melakukan  observasi  yaitu  untuk  menyajikan
gambaran  realistis  perilaku  atau  kejadian,  menjawab  pertanyaan,  membantu mengerti  perilaku  manusia,  dan  evaluasi  yaitu  melakukan  pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
b. Teknik  Wawancara,  Menurut  Sugiyono  (2018  :  137)  sebagai  berikut, “Wawancara  yaitu  teknik pengumpulan  data  apabila  ingin  melakukan  studi pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  dan  juga apabila  peneliti  ingin  mengetahui  halhal  dari  responden  yang  lebih mengandalkan  dalam  jumlah  respondennya  sedikit”.  Wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data  yang dicari.
c. Teknik Dokumentasi Menurut Sugiyono (2015-240) sebagai berikut, “Dokumen merupakan catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan  misalnya catatan  harian,  sejarah  kehidupan,  cerita  beografi,  peraturan,  kebijakan. Dokumen  yang  berbentuk  gambar  misalnya  foto,  gambar  hidup,  sketsa  dan lain-lain.  Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya  karya  seni,  yang  dapat berupa  gambar,  patung,  film  dan  lain-  lain.  Studi  kasus  dokumen  merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.  Dokumentasi  merupakan  suatu  hal  dilakukan  oleh  peneliti  guna mengumpulkan  data  dari  berbagai  hal  media  cetak  membahas  mengenai narasumber yang akan diteliti
d. Deskripsi  Objek,    Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data primer  dan  data sekunder,  melalui  pertanyaan  tertulis  dengan menggunakan kuesioner  dan  menggunakan  wawancara  serta  catatan  atau  dokumentasi dengan  menggunakan  media  elektronik  pada  wajib  pajak  penelitian.  Wajib pajak  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  UMKM di  Koperasi  Bueka Madani  Cinangka, Depok.

## Teknik Pengambilan Sampel
Moleong  (2016:  280)  mengemukakan  bahwa,  Analisis  data  adalah  proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, ketegori, dan satuan uraian dasar sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti  yang disarankan  oleh  data.  Hal  ini  sejalan  dengan,  Sugiyono  (2017:  239)  menyatakan  bahwa, Analisis  data  adalah  proses  memilih  mana  yang penting  dan  tidak  penting,  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan, dan dokumentasi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan wawancara serta  catatan  atau  dokumentasi  dengan  menggunakan  media  elektronik  pada wajib  pajak penelitian.  Wajib  pajak  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  UMKM di  Koperasi Bueka Madani  Cinangka, Depok.

## PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini untuk menentukan bahwa data yang telah diperoleh Penulis dari lapangan  sudah  mencapai  tingkat  keabsahan  atau  dapat  dibuktikan  kebenarannya  maka, Penulis  mulai  melakukan  penelitian  di  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota
Administrasi Jakarta Selatan untuk mengumpulkan, dan mengolah data yang bersangkutan. Penulis  berhasil  memperoleh  Data  Primer  berupa  hasil  wawancara  terbuka  yang dilakukan  kepada  8  informan.  Wawancara  terbuka  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah wawancara  lisan  yang  dilakukan  secara  langsung  dan  juga  memperoleh  Data  Sekunder (Dokumen).
1. Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pemungutan  Pajak  Hiburan  untuk  Meningkatkan Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018
a. Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan,  Pelaksanaan  kebijakan  pemungutan  Pajak Hiburan sudah bisa dikatakan berhasil untuk hiburan yang berskala besar tetapi tidak  untuk  hiburan  yang  berskala  kecil  karena  kurang  terjaring  dengan petugas pajak.
b. Sumber Daya, Sumber Daya Manusia secara kualitas sudah memenuhi namun secara kuantitas kurang memadai.
c. Karakteristik  Organisasi  Pelaksana,  Pola  hubungan  antar  organisasi  di  Suku Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dan lembaga-lembaga  terkait  sudah  baik  karena  sesuai  dengan  SOP  yang ditentukan.
d. Sikap Para Pelaksana, Pemahaman dan pengetahuan dari petugas pajak sudah sangat baik karena telah dilakukan diklat terlebih dahulu.
e. Komunikasi  antar  Organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksanaan,  Bentuk  sosisalisasi yang  diberikan  secara  langsung  dan  tidak  langsung,  seperti  melakukan penyuluhan  ke  lapangan,  undangan  sosialisasi,  spanduk  dan  surat pemberitahuan.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Ruang lingkup lingkungan sudah cukup  kondusif  artinya  banyak  event-event  yang  diselenggarakan  dan masyarakat antusias untuk hadir.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Administrasi Jakarta Selatan
Berdasarkan  hasil  observasi,  kendala-kendala  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Hiburan ini sebagai berikut:
a. Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  masih  Kurang.  Masih  kurangnya  pemahaman Wajib Pajak bahwa pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan sebagai iuran untuk pembangunan. Disatu sisi, Wajib Pajak juga kadang-kadang belum melaporkan  pajak  nya  secara  keseluruhan.  Artinya,  Wajib  Pajak menyelenggarakan hiburan tetapi tidak menyetorkan Pajak Hiburannya.
b. Kurangnya Pengawasan Petugas terkait Pemungutan Pajak Hiburan. Di Jakarta Selatan,  banyak  sekali  diselenggarakan  hiburan  yang  diselenggarakan  dalam jangka  waktu  tertentu  atau  hiburan  insidentil  yang  dalam  satu  hari  ada beberapa  tempat.  Kurangnya  pengawasan  petugas  karena  Sumber  Daya Manusia  di  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan secara kuantitas masih kurang.
c. Wajib Pajak yang Tidak Meluangkan Waktunya Saat Sosialisasi. Wajib Pajak yang  tidak  meluangkan  waktunya  pada  saat  sosialisasi  juga  bisa  menjadi penghambat  pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Hiburan,  karena  biasanya  para Wajib  Pajak  mengutus  staff  atau  karyawan  lain  untuk  datang  menghadiri sosialisasi tersebut.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Suku  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Administrasi Jakarta Selatan
Dalam mengatasi kendala-kendala kebijakan pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  maka  upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :
a. Fiskus  Melakukan  Pendataan  atau  Berkoordinasi  Dengan  Instansi  Terkait. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh yakni melakukan  pendataan  atau  mencari  informasi  terkait event-event yang  akan diselenggarakan di wilayah Jakarta Selatan.
b. Meningkatkan  Pengawasan  dari  Petugas  terhadap  Subjek  dan  Objek  Pajak Hiburan.  Pengawasan  bisa  dilakukan  juga  dengan  meningkatkan  sistem pemungutan  pajak  secara online atau  penerapan  sistem  elektronik (e-system) agar lebih efektif dalam memilah mana Wajib Pajak yang belum teridentifikasi sebagai Wajib Pajak Hiburan.
c. Mencari  Alternatif  Lain  Untuk  Melakukan  Sosialisasi.  Staff  di  Suku  Badan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  selalu  mencari  alternatif  agar  sosialisasi  tersebut terlaksana  dengan  baik.  Biasanya  Fiskus  memberikan  undangan  untuk sosialisasi  kepada  seluruh  Wajib  Pajak  yang  bertempatan  di  Walikota,  tetapi kenyataannya Wajib Pajak banyak yang tidak hadir. Cara lain yang digunakan yakni melalui surat, spanduk atau melakukan kunjungan ke lapangan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan dalam pembahasan di Bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:
1. Implementasi  kebijakan  pemungutan  Pajak  Hiburan  di  Suku  Badan  Pajak  dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018, di pengaruhi keenam  faktor  tersebut  adalah  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, dan lingkungan, ekonomi, dan politik.
a. Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan.  Setelah  melakukan  penelitian  bahwa  tingkat keberhasilan  dari  kebijakan  pemungutan  Pajak  Hiburan  diukur  dari  berapa banyak  Wajib  Pajak  yang  membayar  Pajak  Hiburan.  Sejauh  ini  Wajib  Pajak yang  mana  adalah  penyelenggara  hiburan  telah  membayar  pajaknya  sesuai dengan yang ditentukan. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan sudah dapat  dikatakan  berhasil.  Tujuan  dari  kebijakan  ini  yaitu  untuk mengoptimalkan  pemungutan  Pajak  Hiburan  untuk  kelanjutan  daripada pembangunan. Dana  yang digunakan salah satu  sumbernya berasal  dari Pajak Hiburan.
b. Sumber  Daya.  Sumber  Daya  Manusia,  secara  kualitas  sudah  terpenuhi  tetapi secara  kuantitas  belum  memadai.  Sumber  daya  keuangan  sudah  cukup  baik, namun  sumber  daya  waktu  masih  jauh  dari  kata  cukup  karena  kurangnya sumber daya manusia.
c. Karakteristik Agen Pelaksana. Pola hubungan antar organisasi di Suku Badan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  dan  lembaga- lembaga terkait sudah baik karena dilakukan sesuai SOP yang ditentukan.
d. Sikap  Para  Pelaksana.  Pemahaman  dan  pengetahuan  dari  petugas  pajak  pada kebijakan ini sudah sangat baik karena petugas telah diberikan training terlebih
dahulu  supaya  lebih  meningkatkan  pemahaman  petugas  pajak  dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada Wajib Pajak.
e. Komunikasi  antar  Organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksanaan.  Sosialisasi  yang diberikan  sudah  gencar  namun  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  mengeluh karena kurangnya sosialisasi yang diberikan. Hal itu karena kebanyakan Wajib Pajak tidak pernah menghadiri sosialisasi tersebut.
f. Lingkungan,  Sosial,  dan  Politik.  Ruang  lingkup  lingkungan  di  Jakarta Selatan  sudah  kondusif  artinya  banyak  event-event  yang  diselenggarakan  dan masyarakat antusias untuk hadir.
2. Dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  masih  banyak  faktor  penghambat  yang membuat implementasi pemungutan belum berjalan sesuai dengan semestinya.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Fiskus  belum  berjalan  maksimal  sehingga  realisasi penerimaannya pun belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab sebelumnya,  maka  penulis  mencoba  untuk  mengemukakan  saran  yang  diharapkan  dapat berguna dan bermanfaat  bagi  Suku  Badan Pajak  dan Retribusi Kota Administrasi  Jakarta Selatan  dalam  melakukan  analisis  implementasi  kebijakan  pemungutan  Pajak  Hiburan, yaitu:
1. Pengenaan  Sanksi  yang  Tegas.  Pengenaan  sanksi  yang  tegas  terhadap  Wajib  Pajak yang  melakukan  pelanggaran,  sanksi  dalam  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  dan  peraturan  perpajakan  akan  terus  dipatuhi  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan merupakan alat  pencegahan  agar Wajib Pajak tidak melanggar Undang- Undang atau peraturan yang berlaku.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menambah sumber daya manusia khususnya pada Kabid Pemeriksa yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan karena dengan terpenuhinya  sumber  daya  manusia  bisa  lebih  mengefektifkan  dalam  melaksanakan tugasnya, salah satunya dalam melakukan pengawasan.
3. Mengharuskan  Wajib  Pajak  Untuk  Menghadiri  Sosialisasi.  Badan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat dengan tujuan agar lebih mengenal tentang Pajak Daerah dan pentingnya membayar  pajak  tepat  pada  waktunya,  salah  satunya  dengan  mengundang  para Wajib  Pajak  aktif  maupun  Wajib  Pajak  baru  dalam  sebuah  seminar  yang  dihadiri oleh narasumber sehingga Wajib Pajak dapat langsung bertanya kepada narasumber tersebut  mengenai  Pajak  Daerah  dan  gunanya  membayar  pajak.  Tetapi  pada kenyataannya,  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  tidak  meluangkan  waktunya  untuk hadir dalam acara sosialisasi. Seharusnya ada ketentuan khusus yang mengharuskan Wajib  Pajak  untuk  menghadiri  acara  sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  agar  informasi  yang diterima pun sesuai dan tidak kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi) . Bandung: Media Citra Mandiri Press.
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Nugroho, Riant. 2012. Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,
Manajemen Kebijakan . Jakarta: Elex Media Komputrindo.
Pohan,  Chairil  Anwar.  2014a. Pembahasan Komprehensif Pengantar  Perpajakan  Teori dan Konsep Hukum Pajak . Jakarta: Mitra Wacana Media.
-------.  2017b. Pembahasan  Komprehensif  Pengantar  Perpajakan,  Edisi  2 .  Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Rahayu, Ani Sri. 2010. Pengantar Kebijakan Fiskal . Jakarta: Bumi Aksara.
Resmi,Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta:Salemba Empat.
Rosdiana,  Haula  dan  Edi  Slamet  Irianto.  2012. Pengantar  Ilmu  Pajak  Kebijakan  dan Implementasi di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Samudra,  Azhari  Aziz.  2015. Perpajakan  di  Indonesia,  Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi Daerah . Jakarta: PT. RajaGrafindo.
Seligman.Edwin R.A. 1921. Essays In Taxaction . New York: Macmillan.
Siahaan. Marihot P. 2013a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:Rajawali Pers.
-------. 2016b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Smith,  Adam.  2007. An  Inquiry  Into  The  Nature  and  Causes  of  The  Wealth  of  Nations. New York: MeraLibri
Soemitro,  Rochmat.  1965. Dasar-Dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan .  Bandung: Eresco.
Sugandi,  Yogi  Suprayogi.  2011. Administrasi  Publik  Konsep  dan  Perkembangan  Ilmu  di Indonesia. Yogyakarta Graha Ilmu.
Syafri,  Wirman.  2012. Studi  Tentang  Ilmu  Administrasi  Publik .  Jakarta:  Erlangga.Tahir, Arifin.  2011. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah . Jakarta:        PT. Pustaka Indonesia Press.
Tampi,  Rima  Natalia  dan  Steven  Tangkuman.(2016). Analisis  Penerapan  Pemungutan Pajak  Hiburan  di  Kota  Amurang. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi ISSN Vol. 4.No. 1, Universitas Sam Ratulangi.