ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN  PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia Email: rabiatul937@gmail.com

## Abstrak
Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki pada Undang-Undang merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan  utama  perubahan  tersebut  adalah  untuk  menekan  tingginya  angka perkawinan anak. Namun, pasal mengenai dispensasi kawin masih diakomodir di dalamnya.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: pertama ,  bagaimana dampak  yang  ditimbulkan  dari  perubahan  batas  usia  perkawinan  dalam  undang- undang  perkawinan. Kedua ,  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  masalah ini. Ketiga ,  bagaimana  pandangan  para  ilmuan  Kota  Padang  yang  terdiri  dari ulama,  akademisi,  dan  praktisi  hukum  Keluarga    Islam  terhadap  amandemen tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan library research (kajian  pustaka)  dan field  research (penelitian  lapangan).  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  primer  dan  sekunder.  Data  primer yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  Perkawinan  dan  wawancara  langsung dengan para ilmuan. Sedangkan data sekundernya adalah undang  –undang, buku- buku fikih, Jurnal, artikel, penelitian terdahulu ataupun karya ilmiah yang relevan dengan  pembahasan  ini.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah: pertama , dampak  yang  ditimbulkan  perubahan  batas  usia  perkawinan  bagi  perempuan dalam undang-undang ada dua yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikis dan adanya kesamaan hak  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah meningkatnya  permohonan  kasus  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  salah satunya  di  Pengadilan  Agama  Padang.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  terjadinya  57 perkara permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak  Oktober  2019  -September  2020,  dibanding  dengan  data  pada  tahun  2016- September  2019  yang  hanya  berjumlah  47  kasus. Kedua ,  perubahan  batas  usia perkawinan  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  mencegah  atau  menolak kemudaratan  serta  mendatangkan  maslahat  bagi  masyarakat  luas  sesuai  dengan maqāshid asy-syarî’ah. Ketiga , penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10  ilmuan Kota Padang sepakat dengan adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan. Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan,  Undang-Undang.

## Abstract
The change in the marriage age limit for women from the age of 16 years to 19 years equal to that of men in the Act is the result of the government's follow-up to
the mandate of the Constitutional Court's decision Number 22/PUU-XV/2017. The main  reason  for  this  change  is  to  reduce  the  high  number  of  child  marriages. However,  the  article  regarding  dispensation  for  marriage  is  still  accommodated in it. The formulation of the problem in this study are: first, how is the impact of changing the age limit for marriage in the marriage law. Second, how to review Islamic  law  on  this  issue.  Third,  what  are  the  views  of  Padang  City  scientists consisting of scholars, academics, and practitioners of Islamic family law on the amendment. This research is a qualitative research by combining library research (library study) and field research (field research). There are two data used in this study,  namely  primary  and  secondary.  The  primary  data  used  are  the  Marriage Law and direct interviews with scientists. While the secondary data are laws, fiqh books, journals, articles, previous research or scientific works that are relevant to this  discussion.  Data  collection  techniques  used  are  interviews,  documentation and  literature  review.  The  results  of  this  study  are:  first,  the  impact  caused  by changes in the legal age limit for women in the law is positive and negative. The positive  impact  is  that  the  potential  partner  has  physical  and  psychological maturity and equal rights between men and women. While the negative impact is the  increase  in  applications  for  marriage  dispensation  cases  in  the  Religious Courts,  one  of  which  is  the  Padang  Religious  Court.  This  is  evidenced  by  the occurrence  of  57  cases  of  marriage  dispensation  applications  in  less  than  one year from October 2019 - September 2020, compared to data in 2016-September 2019  which  only  amounted  to  47  cases.  Second,  the  change  in  the  age  limit  for marriage is carried out by the government in an effort to prevent or reject harm and  bring  benefits  to  the  wider  community  in  accordance  with  maqāshid  ash- syarî'ah. Third, research shows that 9 out of 10 scientists from Padang City agree with the change in the marriage age limit for women.
Keywords: Age Limit, Marriage, Law.

## Pendahuluan
Perkawinan  menurut  pasal  1  Undang-undang  perkawinan  mempunyai definisi  “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan    ketuhanan  yang  Maha  Esa”. 1 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang selanjutnya disebut dengan KHI menjelaskan definisi perkawinan sebagai sebuah akad  atau  ikatan  yang  sangat  kuat  dalam  rangka  menjalankan  ibadah  perintah Allah. 2 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Rum (30): 21
                                                                                                          
                                                   
“Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung
1 Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 11974 Tentang Perkawinan
2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 117
dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
Perkawinan merupakan ikatan sakral yang terjadi antara dua manusia yang berlainan jenis. Ikatan tersebut tidak hanya mengikat dua orang saja, namun juga dua keluarga besar. Sehingga perkawinan bukanlah perkara main-main sebab jika terjadi  permasalahan  dalam  suatu  perkawinan  tidak  hanya  dapat  memutus  ikatan dua  orang  saja,  tetapi  juga  dapat  memutus  hubungan  silaturahmi  dua  keluarga besar.
Berdasarkan  pentingnya  hal  perkawinan  tersebut,  seseorang  harus  sudah siap  lahir  batin  serta  matang  ( baligh )  dan  dewasa  ketika  ingin  melakukan perkawinan.  Sebab,  faktor  kedewasaan  berperan  penting  dalam  sebuah perkawinan.  Hal  ini  dikonfirmasi  oleh  banyaknya  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini berdampak pada tingginya angka perceraian, bahkan perceraian dini.
Menurut  Plt  Deputi  Bidang  Pengendalian  Penduduk  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  yang  selanjutnya  disingkat  BKKBN  Depok Jawa Barat Dwi Listyawardhani menyatakan bahwa pernikahan dini bisa memicu tingginya  angka  perceraian.  Sebab  menurutnya  pasangan  muda  biasanya  belum bisa  mempersiapkan  kehidupan  keluarga,  sehingga  rentan  terjadi  perceraian. 3 Selain  itu  perempuan  yang  menikah  pada  usia  dini  juga  mempunyai  resiko keguguran,  anak  dan  ibu  rentan  terhadap  penyakit,  anak  yang  dilahirkan berkualitas rendah dan lain-lain. 4
Islam  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  kapan    usia  seseorang diperbolehkan  untuk  menikah.  Ayat  al-Qur’an  atau  Hadis  hanya  mengisyaratkan batas kematangan fisik. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah QS. An-Nisa’ (4): 6
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                
                                                                              
Artinya:  “dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk kawin.  kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara  harta),  Maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya.  dan janganlah  kamu  Makan  harta  anak  yatim  lebih  dari  batas  kepatutan  dan
3 Https://www.Beritasatu.com/ diaksese pada Ahad, 27 Oktober 2019, pkl. 11.09
4 https://ugm.ac.id/diakses pada Ahad, 27 Oktober 2019, pkl. 11.16
(janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum  mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan  diri  (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  Barangsiapa  yang miskin,  Maka  bolehlah  ia  Makan  harta  itu  menurut  yang  patut.  kemudian apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  Maka  hendaklah  kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”
Adapun Hadis Nabi SAW yaitu:
"
ءلاعلا نب دمحمو ةبيش يبأ نب ركب وبأ و يميمتلا ييحي نب ييحي انثدح هلا ةيواعم يبأ نع اعيمج ينادم – نع ةيواعم وبأ انربخأ ييحيل ظفللاو
نامثع هيقلف ينمب الله دبع عم يشمأ تنك لاق ةمقلع نع ميهاربإ نعشمغلأا اهلعل ةباش ةيراج كجوزن لاأ نمحرلا دبع ابأ اي نامثع هل لاقف هثدحي هعم ماقف ذ تلق نئل الله دبع لاقف لاق كنامز نم ىضم ام ضهب كركذت انل لاق دقل كا
ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر –
ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي
هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف جوزتيلف ءاجو " - 5
“Yahyā bin  Yahyā at-Tamîmiy dan Abû Bakar bin Abî Syaibah dan Muhammad bin  al-‘Ala’  al-Hamdaniy  semuanya  telah  berkata  kepada  kami  dari  Abû Mu’āwiyah- dan Lafaz milik Yahyā, Abû Mu’āwiyah telah mengabarkan kepada kami  dari  al-Aghmasy  dari  Ibrāhim  dari  Al-Qamah,  ia  berkata:  Aku  berjalan bersama  Abdullāh  di  Mina,  kemudian  ia  bertemu  Utsmān.  Ia  berjalan bersamanya  kemudian  Utsmān  Berkata:  Wahai  Abdurrahmān  apakah  engkau mau aku nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu tentang apa yang kamu lakukan. Kemudian ia berkata, jika engkau berkata demikian, sungguh Rasulullah  SAW  telah  berkata  kepada  kami,  “Wahai  sekalian  pemuda,  siapa  di antara  kalian  yang  telah  mempunyai  kemampuan  untuk  menikah  hendaklah  ia menikah, sebab hal itu dapat menjaga pandangan dan lebih suci bagi kemaluan. Dan  barang  siapa  yang  belum  mampu,  hendaklah  ia  berpuasa  karena  hal  itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya”.
Ayat  6  dari  QS  An-Nisa’  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  perkawinan  itu mempunyai batas usia yakni baligh . Sedangkan dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa  untuk  melangsungkan  perkawinan  ada  persyaratan  yakni  memiliki  bekal dan  persiapan  untuk  kawin.  Kemampuan  dan  persiapan  untuk  kawin  ini  hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.
Batas  usia  dewasa  untuk  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  melalui  UU  No.    1
5 Ibnu Hajar al-Asqalany, Fath al-Bāri bisyarhi Shahîh al-Bukhāri , Juz V, (Kairo: Dār al- Hadîs, 2004), h. 123
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUP lama pada pasal 7 yang berbunyi:
Pasal 7
" Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan  belas)  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun  (enam belas) "
" Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang tua pihak pria maupun wanita. "
Kompilasi  Hukum Islam dalam pasal 15 ayat 1 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UUP lama dengan rumusan sebagai berikut: 6
Pasal 15
" Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan  oleh pasal  7  undang-undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yakni  oleh suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. "
Selanjutnya,  batas  usia  pada  UUP  lama  tersebut  baru-baru  ini  dilakukan revisi  oleh  DPR  dan  disetujui  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  serta  telah disahkan  pada  14  Oktober  2019  pada  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan  UUP  baru.  Pada  awalnya  batas  usia  tersebut  16  tahun  bagi  perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki.
Perubahan  atau  revisi  terhadap  batas  usia  minimal  perkawinan  tersebut menimbulkan  banyak  perdebatan  di  masyarakat  maupun  di  kalangan  akademisi. Sebab,  batas  usia  bagi  perempuan  yang  sebelumnya  saja  sudah  banyak menimbulkan mudharat seperti banyaknya perkawinan liar atau perkawinan tidak tercatat  akibat  usia  yang  belum  sampai  pada  usia  yang  telah  ditetapkan  UU.. Apalagi  dengan  batas  usia  nikah  yang  semakin  tinggi,  dikhawatirkan  akan  lebih banyak lagi kasus-kasus perkawinan tidak tercatat maupun kasus pekawinan dini atau di bawah umur dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan.
Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik,  secara  global  saat  ini  700  juta perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 250 juta menikah sebelum usia 15  tahun.  Berdasarkan  data  tersebut  perkawinan  usia  anak/dini  mengalami penurunan  pada  kurun  waktu  2008-2015  dan  mengalami  kenaikan  dari  2015- 2017. 7 Belum lagi kasus pemalsuan umur dan praktik-praktik ilegal lainnya yang bertujuan  agar  perkawinannya  tercatat  dengan  usia  yang  belum  sampai  batas minimal yang telah ditentukan oleh UU.
Data  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hamda  Sulfinadia  terdapat  9 kasus  dari  dua  Kantor  Urusan  Agama  selanjutnya  disebut  dengan  KUA  di Sumatera  Barat  yang  memalsukan  usia  calon  pengantin  agar  dapat  melakukan perkawinan  yang  tercatat  dan  ilegal  secara  hukum  tanpa  harus  melakukan  upaya
6 Abdurrahman, Loc. Cit.
7 https://www.bps.go.id/ diakses pada 29 Oktober 2019, pkl. 12.18
dispensasi  perkawinan  ke  Pengadilan.  Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa manipulasi  usia  kawin  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  yang  akan melangsungkan  perkawinan,  namun  juga  oleh  oknum  kelurahan    maupun  KUA setempat. 8
Terdapat  beberapa  sebab  perubahan  batas  usia  nikah  pada  pasal  7  UUP dari  16  tahun  bagi  perempuan  menjadi  19  tahun  sama  dengan  laki-laki, diantaranya: 9
1. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia
Menurut  data  badan  pusat  statistik    nasional  yang  selanjutnya  disingkat BPS, persentase perkawinan anak di bawah usia 8 tahun di Indonesia pada 2013 sebanyak  24  %  dan  mengalami  penurunan  di  tahun  2015  yaitu  sebesar  23  %. Sedangkan  menurut  UNICEF  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-7  di  dunia atau setara dengan 457,6 ribu perempuan menikah di bawah usia 15 tahun. 10
2. Tingginya  angka  perceraian  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  di bawah usia 18 tahun
Data  BPS  pada  tahun  2015  saja  persentase  perempuan  kawin  di  bawah usia 18 tahun dan bercerai sebanyak 4,53 %,sementara yang bercerai dengan usia menikah  di  atas  18  tahun  cenderung  lebih  kecil  dengan  persentase    3,02  %.  Di daerah perkotaan persentasenya lebih tinggi lagi sebanyak 7,02 % sedangkan yang menikah di atas 18 tahun sebanyak 3, 06 %. Persentase ini meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015.
Hal  ini  merupakan  beban  yang  cukup  berat  bagi  para  perempuan  yang berstatus  janda,  karena  para  perempuan  yang  kawin  pada  usia  dini/anak  pada umumnya  tidak  memiliki  keahlian  maupu  pendidikan  yang  cukup  untuk  masuk pasar kerja.
3. Tingkat pendidikan yang rendah
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  perempuan  yang  menikah  sebelum usia  18  tahun  rata-rata  bersekolah  sampai  kelas  7  atau  jenjang  sekolah  dasar, sedangkan yang menikah stelah usia 18 tahun rata-rata menamatkan SMP. Hal ini menjukkan  bahwa  perempuan  yang  menunda  perkawinan  hingga  usia  dewasa yakni  18  tahun  mampu  menyelesaikan  wajib  belajar  9  tahun,  sedangkan  yang menikah  di  bawah  usia  18  tahun  cenderung  berhenti  sebelum  lulus  pendidikan dasar (SD & SMP).
UUP  sejatinya  berlaku    umum  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia,  tidak terkhusus kepada umat Islam saja. Bagi umat Islam terdapat aturan khusus dalam perkara  perdata  Islam  yaitu  perkawinan,  kewarisan  dan  wakaf  dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  selanjutnya  disebut  dengan  KHI  sebagai  sumber  hukum  materiil bagi hakim di Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut dengan PA.
Terkait  dengan  3  hal  tersebut  PA  dalam  putusannya  merujuk  pada  KHI sebagai  acuan  dalam  berperkara.    Sehingga  dengan  adanya  KHI  berlakulah  asas
8 Hamda  Sulfinadia, Tingkat  Kesadaran  Hukum  dari  Pelanggar  Hukum  Terhadap Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Perkawinan  dalam  Masyarakat  Minangkabau , Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Disertasi tidak diterbitkan, 2016,  h. 278-279
9 Data Perkawinan Anak Indonesia, https://www.bps.go.id/ diakses pada 29 Oktober 2019, pkl. 12.20
10 Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF, 2013.
penafsiran hukum yaitu lex specialis derogat legi generalis yang artinya “, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang berlaku umum”. Karena UU Perkawinan  adalah  undang-undang  yang  bersifat  umum  bagi  seluruh  agama  dan KHI  yang  mengatur  khusus  bagi  umat  Islam  saja.  KHI  hakikatnya  dapat mengenyampingkan  UUP  bagi  hakim  ketika  memutuskan  perkara  di  PA,  sebab batas usia minimal perkawinan pada KHI 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki merujuk pada pasal 7 UUP lama.
Pada  perubahan  pasal  7  UUP  ayat  2  juga  diatur  mengenai  dispensasi perkawinan bagi pasangan yang hendak kawin dan usianya belum mencapai batas usia  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana  diatur  pada  pasal  7  ayat  1.  Dengan diakomodasinya  aturan  mengenai  dispensasi  perkawinan  pada  perubahan  pasal batas usia perkawinan yang baru, perubahan tersebut masih akan melegalisasikan perkawinan  anak  atau  perkawinan  di  bawah  umur.  Dengan  demikian,  perubahan batas  usia  tersebut  tidak  membawa  perubahan  yang  berarti  seperti  tujan  awal perubahannya  yang  ingin  meminimalisir  perkawinan  anak.  Upaya  pemerintah menaikkan  batas  minimal  usia  perkawinan    tersebut  akankah  dapat  mengurangi angka  perkawinan  anak  di  Indonesia  sedangkan  aturan  mengenai  dispensasi perkawinan masih diakomodasi pada perubahan pasal tersebut.
Adanya beberapa masalah tersebut penulis dalam hal ini ingin melakukan analisis  kritis  mendalam  terhadap  perubahan  pasal  7  UUP  menggunakan  teori maqāshid  asy-Syarī’ah . Maqāshid  asy-Syarī’ah adalah  maksud  yang  hendak dicapai  oleh  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  atau  maksud  disyariatkannya hukum.
Tujuan  disyariatkannya  hukum  adalah  untuk  mencapai  kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana Asy-Syātibi mengatakan  bahwa  hukum-hukum  disyariatkan  untuk  kemaslahatan hamba (al-ahkām masyru’ah li mashālih al-‘Ibād ). Semua  ketentuan  hukum  mengacu  pada  lima  hal  pokok  yaitu, adh- Dharûriyyāt  al-Khamsah dalam  menetapkan  hukum.  Lima  hal  pokok  tersebut adalah  perlindungan  terhadap  agama,  perlindungan  terhadap  jiwa,  perlindungan terhadap  akal,  perlindungan  terhadap  keturunan,    dan  perlindungan  terhadap harta. 11 Teori  ini  digunakan  untuk  menganalisis  perubahan  batas  minimal  usia perkawinan  dalam  UUP  sudah  sesuai  dengan  tujuan  syarak  yakni  kemaslahatan umat manusia atau sebaliknya.
Penulis  dalam  melakukan  analisis  perubahan  batas  minimal  usia perkawinan  tersebut  akan  menggunakan  bantuan  dari  persepsi  para  akademisi alumni Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, pakar hukum keluarga, ulama dan pejabat yang terkait dengan hukum keluarga di Kota Padang yang selanjutnya disebut  dengan  ilmuan.  Ilmuan  di  sini  menurut  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  orang  yang  ahli  atau  banyak  pengetahuannya  mengenai  suatu  ilmu  atau orang  yang  berkecimpung  dalam  ilmu  pengetahuan. 12 Ilmuan  yang  dimaksud adalah mereka yang ahli dalam bidang hukum keluarga Islam.
11 Nurhayati & Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh , (Jakarta: Prenada media Group, 2018), h. 75
12 https://kbbi.web.id/diakses pada 27 Oktober 2019 pkl. 17.34
Berdasarkan  uraian  masalah    di  atas,  penulis  membahasnya  dengan  judul “Analisis  Batas  Usia  Perkawinan  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap  Pandangan  Ilmuan  Kota  Padang  tentang  Perubahan  Batas  Usia Perkawinan)”.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  :  1).  Untuk  mengetahui  pandangan ilmuan  kota  Padang  tentang  perubahan  batas  usia  perkawinan  pada  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  2).  Untuk  memahami  dampak  perubahan  batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  3).  Untuk mengetahui  kajian  Hukum  Islam  tentang  perubahan  batas  usia  perkawinan  pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  analisis. 13 Dalam  rangka  untuk  mengetahui  pandangan  ilmuan  kota Padang tentang perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Untuk memahami dampak perubahan batas usia perkawinan pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Untuk mengetahui kajian Hukum  Islam  tentang  perubahan  batas  usia  perkawinan  pada  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Pembahasan
Pembahasan  batas  usia  perkawinan  bukanlah  hal  baru.  Pembahasan masalah ini akan selalu terkait dengan pertanyaan apakah perlu untuk membatasi usia  perkawinan,  sedangkan  Al-Qur’an  dan  Hadis  tidak  ada  yang  menyebutkan secara langsung tentang hal ini. Amir Syarifuddin 14 mendukung pembatasan usia kawin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pendapat tersebut ia sandarkan pada isyarat nash QS. An-Nisa’ ayat 6. Menurutnya walau tidak disebutkan secara jelas  tentang  usia  perkawinan  dalam  ayat  tersebut,  namun dilālah  isyārah dari ayat tersebut adalah usia perkawinan.
Kemudian  ia  juga  menjelaskan  batasan baligh dalam  agama  menurutnya terkait dengan QS. An-Nisa’ ayat 6 dan hadis nabi tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu. Ia juga menambahkan bahwa kata baligh dalam ayat tersebut mempunyai petunjuk/isyarat tentang usia perkawinan atau usia seseorang dapat diizinkan untuk kawin. Sebagaimana dalam ilmu ushul fikih dikenal istilah dilālah  isyāroh atau isyāroh  an-Nash dimana  lafaz  yang  diungkapkan  memberi arti kepada suatu maksud namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu.
13 Jonaedi  Efendi  &  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , (Jakarta: KENCANA, 2016).
14 Guru Besar Hukum Islam UIN IB Padang. Wawancara, 22 Juli 2020
Lafaz menunjukkan kepada arti baligh , tetapi arti baligh tersebut bukanlah maksud  semula  lafaz  tersebut  tetapi  maksud  lain  yaitu  usia  seseorang.  Hal  ini menjadi  perbedaan  juga  dalam  pendapat  beberapa  ulama  mazhab  besar  fikih. Kemudian pada kata bā’ah dalam hadis nabi, maksud yang dikehendaki oleh nash tersebut  ( iqtidha’  an-nash )  adalah  orang  yang  hendak  kawin  haruslah  sudah dewasa artinya orang tersebut sudah mempunyai bekal fisik, psikis dan ilmu untuk berumah tangga.
Berkaitan dengan itu, Zulkarnaini 15 berkata: “Perlu dilakukan pembatasan usia  perkawinan itu.  Karena  terkait  dengan  maslahah  yang  situasinya  berbeda  di berbagai bangsa. Karena itu pihak ulil amri (pemerintah) perlu menetapkannya.” 16 Zulkarnaini sangat mendukung pembatasan usia kawin  dalam undang-undang.  Ia bahkan  memasukkan  pembatasan  usia  kawin  dalam  UUP  sebagai  suatu  tindakan maslahah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya tindakan pengaturan batas usia kawin tersebut sangat terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat di setiap  negara  yang  berbeda-beda,  sehingga  kemungkinan  batas  usia  kawin  akan berbeda pula antara satu negara dengan negara lain.
,  Elfia  menjelaskan  bahwa  urgensi  pembatasan  usia  kawin  adalah  untuk mengantisipasi  banyaknya    kasus  perkawinan  ilegal  dan  perkawinan  anak. Menurutnya,  perkawinan  pasangan  yang  terjadi  pada  usia  anak  tidak  akan  dapat mencapai  tujuan  dari  sebuah  perkawinan.  Sebab.  Mereka  belum  memiliki  bekal ilmu dan kedewasaan untuk mengatasi konflik-konflik dalam berumah tanga yang kompleks.
Kedewasaan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  mendukung keharmonisan  dalam  keluarga.  Mayoritas    ilmuan  Kota  Padang    menyatakan bahwa  dewasa    dan baligh merupakan  kalimat  yang  mempunyai  pengertian berbeda. Walaupun ada beberapa yang menyamakannya, itu hanya sedikit. Baligh merupakan perubahan fisik seseorang yang diterangkan dalam agama dimana laki- laki  ditandai  dengan  mengalami  mimpi  basah  sedangkan  perempuan  ditandai dengan keluarnya darah haid.
Adapun  dewasa  adalah  kematangan  psikologis,  mental  atau  emosional. Elfia berkata: “Dewasa atau baligh itu adalah seseorang yang telah mencapai usia tertentu.  Bagi  laki-laki  telah  mencapai  ihtilam  dan  bagi  perempuan  telah  haid sehingga ia telah dikenai taklif hukum. Segala hal yang dilakukan sudah dikenai taklif hukum.”  Berdasarkan    pendapat  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  Elfia berpandangan  bahwa  Kedewasaan  seseorang  akan  sangat  mempengaruhi  pada keutuhan  rumah  tangga.  Karena  kedewasaan  mempengaruhi  pola  pikir  dan  pola pikir  akan  menentukan  dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan  setiap  masalah. Rumah  tangga  itu  tidak  ada  yang  berjalan  mulus  tanpa  masalah.  Maka  ketika seseorang  sudah  dewasa,  ia    mampu  membuat  pola  pikir  yang  bagus  dalam menyelesaikan setiap masalah, sehingga keutuhan rumah tangga juga akan terjaga.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  upaya pembatasan  adalah  suatu  hal  yang  dirasa  perlu  dan  penting  untuk  dilakukan karena  kondisi  zaman  saat  ini  memerlukannya,  sebab  dewasa  ini  anak-anak
15 Komisi Fatwa MUI, akademisi dan juga dosen di UIN Padang
16 Wawancara tertulis pada 09 Mei 2020
cenderung  lebih  cepat  dewasa  fisiknya  namun  akal  fikirannya  atau  psikisnya belum dewasa sehingga tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab rumah tangga yang besar dibanding zaman sebelumnya.
Di  zaman  nenek  moyang    dahulu  jarang  ditemukan  anak  perempuan  usia Sekolah Dasar mendapatkan haid, namun saat ini rata-rata anak usia sekolah dasar sudah mendapatkan haid.  Fakta tersebut menjadi acuan bagi pembentuk undang- undang  untuk  membuat  peraturan  yang  akan  mengikat  masyarakat  untuk  patuh dalam bentuk undang-undang. Di samping itu, alasan lain di baliknya adalah demi meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dimana  pemuda  adalah agent  of change dan penentu arah kemajuan bangsa di masa depan. Jika tidak diatur dalam bentuk  peraturan  yang  mengikat  tentunya  akan  berakibat  tingginya  angka perkawinan  anak,  yang  dampaknya  akan  melahirkan  generasi  yang  lemah  dan tidak berkualitas.
Ketika  membahas  batas  usia  perkawinan  pasti  akan  timbul  pertanyaan berapa usia ideal perkawinan tersebut. Usia ideal perkawinan menurut para ilmuan berbeda-beda. Namun dari hasil data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa usia  ideal  perkawinan  untuk  perempuan  menurut  ilmuan  Kota  Padang  berada  di kisaran usia 21-25 sedangkan untuk laki-laki pada usia 23-28 tahun.  Ilmuan Kota Padang  sebagai  informan  penelitian  ini,  dua  diantara  mereka  melakukan perkawinan pada usia 24 (dua puluh empat) tahun, sedangkan 8 (delapan) sisanya melakukan perkawinan pada usia di atas 25 (dua puluh lima) tahun. Data tersebut menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  menyibukkan  diri  dengan  pendidikan cenderung akan mengenyampingkan keinginan untuk melakukan perkawinan dini. Sehingga,  pendidikan  dapat  dijadikan  salah  satu  faktor  untuk  meminimalisir perkawinan anak.
Penting bagi seseorang yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan untuk  memiliki  kesiapan  mental  yang  biasa  disebut  dengan  kedewasaan.  Pada dasarnya  tingkat  kedewasaan  seseorang  akan  berbanding  lurus  dengan  tingkat usianya.  Seseorang  yang  berumur  lebih  tua  akan  cenderung  lebih  dewasa dibanding dengan seseorang yang umurnya masih muda.
Perbedaan  usia  minimal  kawin  bagi  laki-laki  dan  perempuan  menurut Elfia 17 terjadi  karena  perbedaan  tingkat  kedewasaan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Menurutnya,  perempuan  cenderung  akan  lebih  cepat  dewasa dibanding  laki-laki,  menurutnya  seorang  perempuan  lima  tahun  lebih  cepat dewasa daripada laki-laki. 18 Hal senada juga dikatakan oleh Salma, bahwa “laki- laki  cenderung  lebih  lambat  kedewasaannya  dibanding  perempuan.” 19 Idealnya, pertambahan  usia  seseorang  menunjukkan  pertambahan  kedewasaannya.  Namun hal  ini  tidak  berlaku  bagi  setiap  individu,  sebab  banyak  hal  dapat mempengaruhinya  seperti  pola  didik/asuh,  lingkungan  keluarga,  lingkungan sosial,  pendidikan,  asupan  gizi,  pertemanan  dan  lainnya.  Sedangkan  menurut Asasriwarni  selain  perbedaan  tingkat  kedewasaan  laki-laki  dan  perempuan  yang
17 Akademisi Hukum Islam dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
18 Wawancara langsung dengan Dr. Elfia, M. Ag, dosen UIN Imam Bonjol Padang pada 12 Mei 2020
19 Wawancara langsung dengan Salma, Akademisi dan ulama perempuan dari Organisasi Aisyiyyah pada 10 Mei 2020
berbeda, juga akan mengurangi rasa penghormatan dan penghargaan istri terhadap suaminya sebagai kepala keluarga sebab usianya yang sama. Kemudian juga jika suami  dan  istri  mempunyai  rentang  usia  yang  sama  akan  mengurangi  kadar  rasa cinta diantara keduanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  dapat  membuat  tabel  tentang pandangan  ilmuan  Kota  Padang  dalam  menanggapi  amandemen  UUP  sebagai berikut:
Tabel I Pandangan Ilmuan tentang Amandemen UUP No Keterangan Tidak Setuju Netral Setuju 1. Pembatasan Usia Perkawinan - - 10 Informan 2. Perubahan usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UUP 1 Informan 1 Informan 8 Informan 3. Kedewasaan berpengaruh  terhadap keutuhan perkawinan 1 Informan   2 Informan 7 Informan 4. Pemberian sanksi pada pelaku praktik perkawinan anak 2 Informan 2 Informan 6 Informan
Berdasarkan  paparan  data  sebelumnya,  banyak  faktor  yang  melatar belakangi lahirnya revisi undang-undang ini menurut penulis , diantaranya adalah tingginya  angka  perkawinan  anak  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  baik  oleh badan  UNICEF  maupun  data  Badan  Pusat  Statistik  dan  sudah  pada  tahap memprihatinkan,  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  tingginya  angka perceraian  dini  akibat  perkawinan  dini,  rendahnya  tingkat  pendidikan  kaum perempuan  yang  akan  mengakibatkan  rendahnya  kualitas  keturunan  mereka, putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memberi  waktu  kepada  badan  pemerintah pembuat  UU  yaitu  DPR  dan  Presiden  untuk  melakukan  amandemen  terhadap pasal  7  ayat  (1)  UUP  lama,  tidak  terjaminnya    hak    anak  perempuan  yang  telah dijamin oleh konstitusi dalam pembukaan UUD 1945, desakan dunia internasional yang  dipelopori  oleh  badan  UNICEF,  keadilan  dan  kesetaraan  gender  yang digerakkan  oleh  kaum  feminis,  program  pemerintah  dalam  menekan  laju pertumbuhan  penduduk  untuk  pembangunan  bangsa  yang  merupakan  wewenang dan  tanggung  jawab  pemerintah  sebagaimana  termaktub  dalam  UU, 20 kebutuhan zaman  akan  perubahan  sebagaimana  hukum  dapat  berubah  dengan  berubahnya tempat,  waktu  dan  keadaan.  Perubahan  itu  sesuai  dengan  kaidah  fikih  populer yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim yaitu:
20 UU  Nomor  52  Tahun  2009.  Pdf    pasal  7  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UU  tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diakses pada 10 September 2020
دئاوعلاو لاوح لأاو ةنكملأاو ةنمزلأا ريغت بسحب اهف لاتخاو ىوتفلا ريغت 21
“Fatwa  atau  hukum  akan  berubah  sebagaimana  perubahan  zaman,  tempat kondisi dan adat kebiasaan. “
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sepuluh  informan  ilmuan  dari akademisi,  ulama  dan  praktisi  hukum  Islam,  penulis  dapat  memahami  dan mengambil kesimpulan bahwa:
1. Mayoritas  ilmuan  Kota  Padang  menyetujui  tindakan  pemerintah  yang memberikan batasan usia bagi  seseorang yang hendak kawin pada UU.
2. Mayoritas  ilmuan  Kota  Padang  sepakat  dengan  perubahan  batas  usia  kawin pada UUP dari usia enam belas tahun untuk perempuan menjadi sembilan belas tahun sama dengan  laki-laki.
3. Sebagian  ilmuan  sepakat  untuk  menerapkan  sanksi  bagi  pelaku  praktik perkawinan anak, sebagian lagi menolak atau netral.
Penulis sepakat dengan pandangan mayoritas ilmuan Kota Padang bahwa batas  usia  kawin  harus  dilakukan  perubahan  atau  dikaji  ulang.  Namun  penulis berpandangan  bahwa  usia    19  (sembilan  belas)  tahun  yang  ditetapkan  undang- undang  masih  belum  tepat.  Penulis  lebih  menyetujui  batas  usia  kawin  bagi  laki- laki dan perempuan pada usia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan batas usia kawin  yang  diharapkan  oleh  BKKBN.  Kalau  melihat  pada  teori  batas  usia  ideal kawin  menurut  BKKBN,  usia  21  tahun  organ  reproduksi  perempuan  sudah sempurna  sehingga  kehamilan  dan  kelahiran  pada  usia  tersebut  tidak  akan beresiko  membahayakan  jiwa  ibu  dan  anak.  Kemudian  jika  penulis  menganalisa dari sudut pandang teori maqāshid asy-syarî’ah , penulis berpendapat tujuan yang hendak  dicapai  oleh  syarak  yakni  memelihara  jiwa,  memelihara  akal  dan memelihara  keturunan  tidak  akan  tercapai  jika  perkawinan  anak  terus  dibiarkan. Sehingga perubahan batas usia kawin pada undang-undang  saat ini adalah upaya yang tepat dan proporsional.
Setiap  aturan  yang  dijalankan  memiliki  konsekuensi  dan  akibat  tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun  negatif. Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Begitu pula dengan perubahan batas usia perkawinan dalam UUP yang  baru.  Karena  UUP  tersebut  baru  diubah  dan  belum  mencapai  kurun  waktu satu  tahun,  maka  dampaknya  belum  terlihat  secara  signifikan.  Namun  dapat dilakukan analisa dampak dengan mengacu pada realita yang ada di masyarakat. Dampak  perubahan  batas  usia  kawin  bagi  perempuan  dapat  dibedakan menjadi  dua  bentuk,  yaitu  dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Dampak  positif yang  ditimbulkan  oleh  perubahan  undang-undang  tersebut  menunjukkan  bahwa perubahan  tersebut  membawa  kemaslahatan,  sedangkan  dampak  negatif  yang ditimbulkannya  menunjukkan  bahwa  perubahan  tersebut  membawa  kerusakan atau mudarat.
1. Dampak positif ( Maslahat )
Beberapa  maslahah  dari  naiknya  batas  usia  kawin  bagi  perempuan diantaranya  adalah  adanya  kesetaraan  hak    perempuan  denagn  laki-laki  dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Sebab, pada UUP lama usia minimal kawin
21 Ibnu  al-Qoyyim  al-Jauziyah, I’lam  al-Muwaqqi’în  ‘an  Rabbi  al-‘ālamîn ,  Juz  III,
(Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 1993), h. 11
perempuan  adalah  16  tahun,  dimana  kesempatan  memperoleh  pendidikan  bagi perempuan  hanya  sampai  pada  tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) sedangkan  untuk  laki-laki  usia  19  tahun  setara  dengan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA).  Dengan  dirubahnya  UUP  maka  perempuan  mempunyai  kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  sama  dengan  laki-laki    minimal  sampai  tingkat lanjutan  yakni  SMA. 22 Amandemen  undang-undang  perkawinan  ini  juga mendukung program pemerintah yang mengharuskan anak menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun melalui Kementerian Pendidikan.
Selanjutnya  adalah  berkurangnya  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Jika pada peraturan sebelumnya perempuan boleh melakukan perkawinan pada usia 16 tahun tentunya banyak sekali praktik perkawinan anak di Indonesia jika mengacu pada  definisi anak  dalam  UU  tentang  Perlindungan  Anak.  Sebab  yang  dimaksud dengan  anak  dalam  pengertian  UU  itu  seseorang  yang  belum  mencapai    usia delapan belas tahun. Oleh karena itu dengan berubahnya usia  layak kawin untuk kaum  perempuan  menjadi  sembilan  belas  tahun  harusnya  akan  meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia.
Dampak  positif  lain  yang  pastinya  akan  timbul  dengan  perubahan  batas usia  kawin  bagi  perempuan  ini adalah  kematangan  dan  kesiapan  fisik  dan  psikis untuk  mengarungi  bahtera  rumah  tangga  yang  tanggung  jawabnya  besar. Sebagaimana  Zainal  Azwar  berkata  “calon  pengantin  akan  lebih  siap  dari  segi fisik  maupun  psikis  Sehingga  diharapkan  angka  kematian  ibu  dan  bayi  akan menurun.” 23 Hal  ini  dikuatkan  oleh  pendapat  Asasriwarni,  ia  berkata:  “ Lebih banyak maslahahnya. Salah satunya calon pengantin akan lebih dewasa dan siap dalam  berumah  tangga,  karena  lebih  banyak  mengalami  pengalaman  hidup sebelum  menikah  sehingga  dapat  menekan  angka  perceraian  dini,  Kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain .” 24

## 2. Dampak Negatif ( Mudarat )
Perubahan  batas  usia  kawin  bagi  perempuan  tidak  dapat  dipungkiri  juga akan  membawa  dampak  negatif.  Menurut  Zulkarnaini  dengan  adanya  perubahan batas usia kawin bagi perempuan menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya tidak dapat dipungkiri akan mengakibatkan banyaknya perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan jika tidak diiringi dengan kontrol ketat dari pemerintah dalam hal ini  KUA  setempat.  Bahkan,  pergaulan  bebas  atau  kumpul  kebo  bisa  saja  terjadi mengingat  bebasnya  pergaulan  remaja  masa  kini.  Ia  juga  berpandangan  bahwa solusi  untuk  itu  adalah  mengalihkan  perhatian  anak-anak  dengan  pendidikan. Sebab  menurutnya  jika  seorang  anak  sudah  disibukkan  dengan  kegiatan pendidikan, ia akan cenderung teralihkan dari pemikiran untuk kawin.
Zulkarnaini 25 menegaskan  bahwa  yang  paling  penting  untuk  menjadikan perubahan  UUP  efektif  adalah  dengan  menjadikan  undang-undang  itu  memiliki kekuatan  yakni  dengan  menerapkan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya,  senada
22 Wawancara dengan Hamdani, KUA Lubuk Kilangan
23 Wawancara dengan Zainal Azwar Akademisi Hukum Islam pada 15 Mei 2020
24 Wawancara langsung dengan Asasriwarni pada 22 Mei 2020
25 Akademisi  Hukum  Islam,  Dosen  UIN  Imam  Bonjol  Padang  dan  Ketua  MUI  Kota Padang
dengan  pandangan  Prof.  Asasriwarni 26 yang  mengatakan  bahwa  “sebuah  aturan tidak  akan  berjalan  dan  tidak  akan  ada  artinya  jika  tidak  diberikan  sanksi  bagi pelanggarnya.”  Berbeda  dengan  pemaparan  Hamdani, 27 ia  mengatakan:  “sanksi tidak  harus  diterapkan  bagi  pelanggar  aturan  batas  usia  kawin  dalam  perubahan UUP”.  Hamdani  menuturkan  bahwa  sanksi  tidak  harus  diterapkan,  sebab menurutnya  hanya  sedikit  pelaku  praktik  perkawinan  anak  berdasarkan pengalamannya selama ini di KUA. 28
Selain itu, dampak lain yang akan timbul adalah meningkatnya permintaan kasus  dispensasi  di  Pengadilan  Agama.  Sebagaimana  pandangan  Firdaus, 29 adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan dalam UUP akan terasa bagi anak-anak  yang  putus  sekolah  terutama  di  pedesaan  yang  memang  tidak  berniat untuk  melanjutkan  sekolah.  Berlawanan  dengan  pendapat  di  atas,  Ramlan mengatakan  bahwa  di  KUA  Koto  Tangah  kasus  dispensasi  perkawinan  relatif berkurang  sejak  perubahan  aturan  batas  usia  perkawinan  bagi  perempuan diundangkan.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pencarian Perkara  di  Pengadilan  Agama  (SIPP  PA)  Padang  terjadi  lonjakan  kasus permohonan dispensasi kawin sejak amandemen pasal 7 ayat 1 UUP tentang batas usia boleh kawin bagi perempuan pada Oktober 2019 lalu. Berdasarkan hasil riset penulis,  sejak  Oktober  2019  hingga  10  September  2020  terdapat  57  kasus permohonan yang masuk ke PA Padang. Sangat jauh lonjakan kasus permohonan tersebut  dibanding  dengan  data  kasus  yang  sama  sejak  tahun  2016  sampai September 2019 yang hanya berjumlah 47 kasus permohonan dispensasi kawin.
Berdasarkan data dari sistem SIPP  PA  Padang di atas dapat digambarkan jumlah permohonan kasus dispensasi kawin dalam tabel berikut:
Tabel II Data Kasus Permohonan Dispensasi Kawin PA Padang 30 Tahun Jumlah Kasus 2016 4 kasus 2017 13 kasus 2018 11 kasus Januari-September 2019 19 kasus Oktober 2019- September 2020 57 kasus
Jumlah  kasus  permohonan  dispensasi  kawin  dalam  kurun  waktu  kurang dari setahun sejak disahkannya amandemen UUP dalam tabel di atas 10 (sepuluh) persen  lebih  banyak  dibanding  dengan  kasus  yang  sama  dalam  kurun  waktu  4 (empat)  tahun.  Data  tersebut  sungguh  memprihatinkan.  Penulis  berpandangan bahwa mengingat fakta angka lonjakan tersebut terjadi di sebuah ibukota provinsi yang relatif tingkat pendidikan masyarakatnya tentu lebih tinggi dibanding dengan
26 Guru Besar Hukum Islam di UIN Imam Bonjol Padang
27 Kepala Kantor Urusan Agama Lubuk Kilangan Kota Padang
28 Wawancara dengan Hamdani Kepala KUA Lubuk Kilangan pada 22 Mei 2020
29 Akademisi Hukum Islam dan Dosen UIN Imam Bonjol Padang
30 Sistem  Informasi  Pencarian  Perkara  (SIPP),  Pengadilan  Agama  Padang,  diakses  pada 15 September 2020
masyarakat yang ada di daerah pedesaan atau kota kabupaten. Berdasarkan logika tersebut jika diteliti lebih lanjut kemungkinan besar angka kasus  yang sama juga akan meningkat di beberapa kota kabupaten.
Selain  itu,  data  yang  didapat  penulis  dari  Direktorat  Jenderal  Peradilan Agama  (BADILAG)  sejak  Januari-Juni  2020  saja  sudah  34.000  kasus permohonan  dispensasi  kawin  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  dan  97  % dikabulkan.  Data  tersebut  meningkat  drastis  dibanding  dengan  data  satu  tahun sebelumnya  pada  tahun  2019  yang  hanya  berjumlah  23.700  kasus permohonan. 31 Hal ini tentu menunjukkan bahwa dampak amandemen pasal 7 ayat 1  UUP  tentang  batas  usia  minimal  kawin  terhadap  kasus  dispensasi  kawin  di pengadilan sangat signifikan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa amandemen tersebut belum menjadi solusi untuk menekan tingginya angka  perkawinan anak.
Perubahan  batas usia boleh melakukan perkawinan bagi perempuan pada UUP  baru  di  Indonesia  merupakan  suatu  langkah  pencapaian  pemerintah  untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. karena, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan pemerintah atau lebih dari itu, maka  seseorang  akan  lebih  siap  dari  segi  fisik  maupun  psikisnya  dibanding dengan  seseorang  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  usia  yang  telah ditetapkan.  Berdasarkan    perbedaan    antara    batas  usia  perspektif  fikih  dan undang-undang,  dapat  dilakukan  analisis  hukum  berdasarkan  konsep maqāshid asy-  syarî’ah. Pembatasan  usia  perkawinan  oleh  pemerintah  yang  berwenang dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  telah  dibahas  sejak  awal kemerdekaan.    melalui  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan merupakan  suatu  upaya  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  masyarakat. Sebab,  pemerintah  mempunyai  kewajiban  dan  wewenang  untuk  mengatur masyarakat.  Pada  sebuah  negara  demokrasi,  pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden dan  DPR  merupakan  lembaga  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  suatu peraturan atau undang-undang.
Hal tersebut dikuatkan oleh salah satu kaidah ushul yang berbunyi:

## ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت

## “Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemaslahatan”
Kebijakan  pemerintah  tersebut  masuk  dalam  kategori maslahah mursalah/istislah .    Maslahah  mursalah  adalah  suatu  amal/pekerjaan  baik  yang sesuai  dengan  akal  dan    norma  yang  berlaku    serta  mendatangkan  kebaikan  dan menolak  kerusakan,  namun  belum  ada nash yang  mengaturnya  baik menyetujuinya  ataupun  menolaknya. 32 Jika  dilihat  secara  tekstual,  tidak ditemukan satu nash pun yang  secara langsung membahas  tentang  batasan usia seseorang  boleh  melakukan  perkawinan.  Namun,  upaya  yang  dilakukan pemerintah  Indonesia  dengan  menyusun  UU  yang  terkait  dengan    batasan  usia perkawinan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  yang  hendak  melangsungkan perkawinan  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  kebaikan  dan  menghindarkan mudarat atau keburukan bagi masyarakat.
31 BBC Indonesia, diakses pada 25 September 2020
32 Amir Syarifuddin, Loc. Cit., h. 332
Pada  hakikatnya  tujuan  syarak  adalah  kemaslahatan  dan  kebaikan  bagi makhluk.  Maslahat  yang  dimaksud  adalah  mewujudkan  manfaat,  kebaikan,  dan kesenangan untuk manusia serta menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan.  Sebagaimana  dalam  teori maqāshid  asy-syarî’ah disebutkan  bahwa secara  hirarki  hukum  Islam  hadir  dalam  rangka  memelihara  lima  unsur  pokok yaitu:
a. Pemeliharaan atau perlindungan pada agama ( Hifz al-Dîn )
b. Pemeliharaan atau perlindungan pada jiwa/nyawa ( Hifz an-Nafs )
c. Pemeliharaan atau perlindungan pada akal ( Hifz an-‘Aql )
d. Pemeliharaan atau perlindungan pada keturunan ( Hifz an-Nasl )
e. Pemeliharaan atau perlindungan pada harta( Hifz al-Māl )
Walaupun  syarak  secara  eksplisit  tidak  menyebutnya  namun  upaya pemerintah  sejalan  dengan  tujuan  syarak  yakni  memberikan  perlindungan  pada jiwa,  akal  dan    keturunan.  Penetapan  batas  usia  perkawinan  oleh  pemerintah adalah  sebagai  wujud  menjalankan maqāshid  asy-Syarî’ah dalam  kehidupan bernegara.
1. Memelihara Jiwa/Nyawa ( Hifz an-Nafs )
Memelihara jiwa korelasinya dengan pembatasan usia kawin dalam UUP adalah  menurunkan  angka  kematian  ibu  hamil  dan  menyelamatkannya.  Jika seseorang  melakukan  perkawinan  di  usia  yang  sudah  matang  sebagaimana disebutkan  dalam  UUP  adalah  19  tahun,  maka  tingkat  kematian  ibu  dan  bayi dalam  persalinan  akan  menurun.  Sebab menurut  data  BKKBN  usia  di  bawah  19 tahun memiliki resiko tinggi kematian ibu dan bayi dalam persalinan.
Seorang  dokter  dari  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  dr.  Detty  Siti Nurdiati,  memaparkan  data  hasil  penelitian  tentang  penyebab  kematian  ibu melahirkan sebagai berikut:
Tabel II Data Kematian Ibu Hamil 33 Alasan kematian Jumlah (%) Hipertensi 6 % Anemia 37 % Menikah muda 48 % Hamil di bawah usia 20 tahun 38 %
Dari  tabel  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  penyebab  tingginya  angka kematian  ibu  melahirkan  sebagian  besar  disebabkan  oleh  perkawinan  anak. Menurut dr. Detti periode kematian sebagian besar adalah postpartum yaitu dalam 40  jam  pertama  setelah  lahir.  Angka  kematian  ibu  menurut  sensus  penduduk adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup yang merupakan tertinggi di ASEAN.
Jika  pada  pasal  7  UUP  lama  sebelum  revisi  usia  minimal  seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan adalah enam belas tahun, hal itu tentu saja membuat perempuan yang melakukan perkawinan pada usia tersebut masih masuk
33 Nurhadi  Sucahyo,  Pernikahan  Remaja,  Kematian  Ibu  Melahirkan  di  Indonesia Meningkat,https:www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu- melahirkan-di-indonesia/3653855.html, diakses pada 26 September 2020
dalam  kategori  anak.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Anak bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 18  tahun. Menurut data UNICEF penyebab utama kematian pada perempuan usia lima belas sampai sembilan belas tahun adalah komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dan melahirkan anak. 34
Sejak  diundangkan  pertama  kali  pada  tahun  1974,  UUP  telah  melewati kurun  waktu  46  tahun  untuk  diubah.  Tentu  saja  ketentuan  usia  minimal  kawin bagi perempuan 16 tahun sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Sehingga upaya untuk merevisi undang-undang tersebut gencar dilakukan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dengan  dibuatnya  undang-undang  perlindungan anak, undang-undang tentang keluarga berencana dan masih banyak lagi.
Berkaitan dengan itu, dampak positif atau kemaslahatan dari amandemen pasal  7  UUP  menurut  Debora  Comini  perwakilan  UNICEF  di  Indonesia  adalah meningkatkan usia perkawinan untuk anak perempuan dan memastikan kesetaraan gender. Menurutnya, anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18  tahun  lebih  mungkin  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  kecil kemungkinan untuk dapat melanjutkan sekolah. Hal ini tentu saja merampas masa kecil anak dan mengancam kesehatan dan kehidupan mereka, karena hamil pada usia tersebut sangat beresiko pada ibu dan bayinya. 35
Selain  itu,  perubahan  batas  usia  kawin  bagi  perempuan  menjadi  sama dengan laki-laki merupakan sebuah keharusan dalam upaya memberikan hak-hak perempuan  sama  dengan  laki-laki.  Sesuai  dengan  ketentuan  Allah  yang  tertulis dalam al-Qur’an bahwa Dia tidak pernah membeda-bedakan makhluknya laki-laki maupun perempuan, yang membedakannya hanya ketakwaannya.
Ketentuan  Allah    tersebut  termaktub  di  dalam    QS.  Al-Hujurāt  [49]:13 yang berbunyi:
                                                                        
                                                                                     
Artinya:  “Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa  -  bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi
34 UNICEF  Indonesia,  BPS,  PUSKAPA  UI,  Kemeneterian  PPN/BAPPENAS,  Data Perkawinan  Anak  di  Indonesia  PDF,  https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan- anak-di-indonesia, dikases pada 08 September 2020
35 UNICEF Sambut Revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia, https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-sambut-revisi-undang-undang- perkawinan-indonesia, diakses pada 08 September 2020
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
2. Memelihara Keturunan ( Hifz an-Nasl )
Hubungan  memelihara  keturunan  dengan  pembatasan  usia  kawin  dalam UUP  adalah menjaga  keturunan  yang  dihasilkan  dari  sebuah  perkawinan.  Sebab, seorang yang mengandung di bawah usia 18 tahun memiliki resiko kematian bayi yang tinggi dibanding perempuan yang mengandung di atas usia 18 tahun. Bahkan menurut UNICEF bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun hampir dua kali lebih  mungkin  meninggal  selama  28  hari  pertama  dibandingkan  bayi  yang  lahir dari ibu berusia 20-29 tahun. Menilik pada tujuan suatu perkawinan salah satunya adalah  untuk  melestarikan  keturunan.  Jika  terus  dibiarkan  banyak  kasus perkawinan  di  bawah  umur  atau  perkawinan  anak,  maka  semakin  tinggi  tingkat kemungkinan kematian bayi.
Hubungan  yang  kedua  dari  memelihara  keturunan  adalah  memelihara keturunan dari pola asuh yang salah  yang akan memiliki banyak dampak negatif terhadap  tumbuh  kembang  kepribadian  dan  intelektualitas  anak.  Sebab, perkawinan  anak  dapat  memicu  resiko  ketidaksiapan  mereka  melakukan pengasuhan  anak.    Selain  itu,  keturunan  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  anak beresiko  tinggi  mengalami stunting . Stunting adalah  kondisi  gagal  pertumbuhan pada  anak  (pertumbuhan  tubuh  dan  otak)  akibat  kekurangan  gizi  dalam  waktu yang  lama.  Stunting  dapat  menyebabkan  pertumbuhan  anak  menjadi  lambat, rendahnya  daya  tahan  tubuh  dan  kecerdasan  yang  kurang.  Sebagaimana  hasil survey  sosial  ekonomi  nasional  2017,  BPS  menyatakan  bahwa  dampak perkawinan usia anak pada anak diantaranya adalah bayi lahir prematur, stunting (kerdil),  gizi  buruk,  kematian  sebelum  usia  1  tahun  dan  mendapatkan  pola  asuh yang salah. 36
Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  kaidah  fikih  yang  menyatakan  bahwa kerusakan  atau  kemudharatan  harus  dihilangkan  atau  dicegah.  Kaidah  tersebut berbunyi:
لازي ررضلا
“Kemudharatan harus dihilangkan”
3. Memelihara Akal ( Hifz al-‘Aql )
Hubungan  memelihara  akal  dengan  pembatasan  usia  perkawinan  adalah dalam  hal  memelihara  akal  fikiran  dari  kebodohan.  Maksudnya  adalah memelihara  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan,  sehingga  anak  akan memiliki  kualitas  kemampuan  yang  mumpuni  dan  sanggup  untuk  menjadi  orang tua pada waktu ia sudah dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam data BPS dalam SUSENAS  2017  bahwa  salah  satu  dampak  perkawinan  anak  bagi  ibu  adalah hilangnya  kesempatan  mendapatkan  pendidikan.  Sebab,  sangat  jarang  sekali seseorang yang sudah melakukan perkawinan anak dapat terus bersekolah apalagi bagi perempuan.
36 Badan  Pusat  Statistik  &  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2018,  h. 28 https:www.kemenpppa.go.id diakses pada 25 September 2020
Kesibukan  dengan  hal-hal  rumah  tangga  membuat  mereka  tidak  akan sempat  untuk  melanjutkan  sekolah  dan  pendidikannya.  Begitupun  dengan  laki- laki yang telah berumah tangga pada usia dini akan disibukkan dengan pekerjaan guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  dalam  rumah  tangga,  sehingga  mereka  tidak akan dapat memperoleh pendidikan yang cukup.
Memelihara  akal  ini  juga  sangat  terkait  dengan  cita-cita  luhur  bangsa Indonesia  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945  yakni  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Jika  perkawinan  anak  terus  dibiarkan,  maka  beberapa  tahun yang akan datang tentunya generasi muda yang menjadi harapan bangsa memiliki tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  itu  akan  membuat  kualitas  sumber  daya manusia  bangsa  juga  rendah.  Jika  kualitas  sumber  daya  manusia  bangsa  rendah, maka  bagaimana  bangsa  akan  dapat  bersaing  dengan  negara  lain  di  kancah internasional, sedangkan zaman semakin maju dan berkembang, sehingga masalah juga semakin kompleks.
Untuk  mengantisipasi  hal    negatif  yang  akan  timbul  di  masa  depan sebagai  dampak  dari  perkawinan anak, maka  pemerintah menaikkan    usia  kawin perempuan  menjadi  sama  dengan  laki-laki  yaitu  19  tahun.  Upaya  pemerintah tersebut  adalah  upaya  menutut  jalan  menuju  kemudaratan  atau  bahaya,  yang dalam istilah fikih disebut dengani sadd dzari’ah.
Sadd  dzari’ah adalah  salah  satu  teori  kaidah  dalam  ushul  fikih  yang mempunyai  definisi  menutup  jalan  yang  menuju  kepada  sesuatu  yang mengandung  kerusakan  atau  mudarat  karena  kata dzari’ah diawali  dengan  kata saddu yang artinya menutup.. Salah satu kaidah dalam sadd adz-Dzari’ah adalah:
حِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
" Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. "
Maksud  kaidah  ini  adalah  kehati-hatian  dalam  melakukan  suatu perbuatan yang menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila lebih condong  ke  maslahah,  maka  boleh  dilakukan,  namun  apabila  lebih  condong  ke mafsadah  atau  kerusakan  maka  harus  ditinggalkan. 37 Terkait  ini,  untuk menghindari  semakin  tingginya  angka  kasus  perkawinan  anak  pemerintah menaikkan    usia  perkawinan  perempuan  tanpa  menaikkan  usia  kawin  laki-laki. Upaya  itu  terutama  dilakukan  untuk  menyamakan  hak  dan  kesempatan memperoleh  pendidikan    bagi  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  membeda- bedakannya.  Di  samping  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  negatif  yang ditimbulkan oleh perkawinan anak.
Pada  dasarnya  seseorang  yang  berada  pada  usia  delapan  belas  tahun atau kurang dari usia dewasa 21 tahun sebagaimana di sebutkan dalam beberapa peraturan  perundang-undangan  belum  berada  pada  kategori  hukum  wajib  untuk melakukan  perkawinan,  bahkan  bisa  saja  berada  pada  kategori  makruh  atau haram.  Hal  itu  dapat  berubah  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pelaku.  Seorang laki-laki  yang  berusia  di  bawah  usia  dewasa  mayoritas  masih  belum  bisa menghidupi  dirinya  sendiri  apalagi  menghidupi  orang  lain.  Mereka  belum  bisa bertanggung  jawab  untuk  dirinya  sendiri,  bagaimana  mereka  bisa  bertanggung jawab  untuk  orang  lain.  Begitupula  dengan  perempuan.  Perempuan  yang  masih
37 Amir Syarifuddin, Loc. Cit., h. 405
berusia  di  bawah  18  tahun  di  samping  secara  medis  organ-organ  reproduksinya belum  siap  dan  matang  untuk  mengalami  kondisi  hamil  dan  melahirkan  yang mana  akan  beresiko  terhadap  kesehatannya  jika  mereka  hamil  dan  melahirkan pada usia muda. Tetapi mereka juga belum mampu untuk menjalankan kewajiban- kewajiban dalam berumah tangga, apalagi terkait dengan mengasuh dan mendidik anak.
Para ulama mazhab sepakat mensyaratkan kemampuan untuk membayar mahar  serta  nafkah  dan  mempunyai  penghasilan  yang  halal  dari  pekerjaan  yang tidak  dilarang  untuk  mengatakan  bahwa  hukum  perkawinan  menjadi  wajib  atau sunnah  bagi  seseorang.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika  mereka  tidak  memiliki kemampuan untuk itu maka hukum perkawinan bagi mereka bisa berubah menjadi mubah, makruh bahkan haram. Kondisi sebagaimana di atas menurut penulis  jika dianalisis berdasarkan pendapat para imam  mazhab, maka hukum mereka untuk melakukan perkawinan adalah makruh bahkan bisa masuk dalam kategori haram. Sebab,  jika  dalam  kondisi  tersebut  masih  dipaksakan    untuk  melakukan perkawinan  sedangkan  mereka  tidak  mampu  untuk  melaksanakan  kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga, dan dikhawatirkan akan berdampak pada jiwa dan keturunan  mereka,  maka  perkawinan  tersebut  bisa  berubah  hukumnya  menjadi haram.  Hal  itu  didasarkan  pada  salah  satu  tujuan  dari  teori maqāshid  asy- asyarî’ah yaitu    memelihara  jiwa,  memelihara  akal  dan  memelihara  keturunan. Perkawinan merupakan  sebuah  ibadah  sunnah  bagi yang melakukannya, namun hal itu dapat berubah hukumnya  sesuai situasi dan kondisi pelakunya.
Amandemen pasal 7 UUP memang dilematis karena antara diamandemen atau  tidak  sama-sama  mempunyai  dampak  negatif.  Namun,  jika  ditelaah  secara cermat  demi  kepentingan  yang  lebih  luas  untuk  seluruh  bangsa,  amandemen undang-undang  perkawinan  penulis  rasa  lebih  baik  dilakukan  daripada  tidak diamandemen. Hal ini sesuai salah satu kaidah fikih yang berbunyi:
امهفخأ باكتراب اررض امهمظعأ يعور ناتدسفملا ضراعت اذإ “Artinya:  apabila  saling  berhadapan  dua  kemudaratan,  maka kemudaratan  yang  lebih  besar  harus  dihindari  dengan  memilih  kemudaratan yang paling kecil di antara keduanya”
فخلأا ررضلاب لازي دشلأا ررضلا
“Artinya:  kemudaratan  yang  lebih  besar  dapat  dihilangkan  dengan kemudaratan yang lebih kecil”
Upaya  pemerintah  dengan  mengandemen  UUP  tidak  akan  mempunyai dampak  positif  atau  mencapai  tujuan  diamandemennya  UUP  tersebut  jika  tidak ada  langkah-langkah  progresif  yang  dilakukan  untuk  penerapannya  di  tengah- tengah  masyarakat.  salah  satu  langkah  progresif  menurut  penulis  yang  harus dilakukan adalah dengan memberikan sanksi bagi para pelaku praktik perkawinan anak maupun perkawinan liar atau di bawah tangan. Sebab undang-undang tidak akan berlaku efektif jika tidak ada sanksi bagi para pelanggarnya.
Kemudian,  langkah  lain  yang  harus  dilakukan  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  kelas menengah  dan  ke  bawah,  sebab  jika  ekonomi  keluarga  baik  tentunya  anak-anak tidak  akan  mengalami  putus  sekolah  dan  terpaksa  harus  melakukan  perkawinan.
Kita  juga  bisa  meniru  negara  tetangga  sebagaimana  yang  dipaparkan  oleh Zulkarnani, ia mencontohkan di negara tetangga  yakni  Singapura, jika ada anak- anak  usia  sekolah  berkeliaran  dan  tidak  bersekolah  akan  ditangkap  dan  orang tuanya    diberi  sanksi  sesuai  aturan    yang  berlaku.  Maka  tidak  ada  alasan  untuk tidak  bersekolah  di  negara  Singapura.  Selain  itu  perlu  dilakukan  penyuluhan- penyuluhan  ke  seluruh  pelosok  negeri  tentang  bahaya  perkawinan  anak  bagi kesehatan dan keselamatan jiwa, dengan kerjasama yang baik antara KUA dengan pemerintah  desa  atau  kelurahan.  Sebab,  merupakan  fakta  umum  bahwa masyarakat  pedesaan  masih  kurang  mengerti  pentingnya  pendidikan  bagi  anak- anaknya.
Langkah  terakhir  yang  harus  dilakukan  adalah  peran  serta  hakim  di pengadilan-pengadilan  agama  dalam  menyeleksi  secara  ketat  kasus-kasus permohonan  dispensasi  kawin  yang  masuk,  sebab  menurut  Deri  Fahrizal  Ulum, Child  Protection  Officer UNICEF  Indonesia  yang  dikutip  oleh  Rio  Satria, sebagian  besar  permohonan  dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  akan dikabulkan. 38 Apabila  langkah-langkah  di  atas  bisa  diterapkan,  penulis berpandangan  bahwa  kemungkinan  besar  dampak  negatif  amandemen  UUP  bisa diminimalisir  dan  tujuan  negara  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bisa tercapai. Terakhir, penulis menegaskan bahwa perubahan batas usia kawin dalam UUP  jika  ditinjau  dari  hukum  Islam  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencapai kemaslahatan  dan  menolak  kemudaratan  sesuai  dengan  tujuan  disyariatkannya hukum.

## Simpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pandangan  ilmuan Kota Padang tentang Perubahan aturan usia kawin perempuan dalam UU merupakan kehendak zaman berdasarkan perubahan situasi, adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia saat ini. Delapan dari sepuluh  informan  menyatakan  setuju  atau  mendukung    perubahan  pasal  7  UUP tentang  usia  kawin  perempuan  yakni  enam  belas    tahun  menjadi  sembilan  belas tahun. Para ilmuan tersebut yang terdiri dari ulama, akademisi dan praktisi hukum Islam  sepakat  dengan  perubahan  tersebut  karena  menurut  mereka  lebih  banyak kemasalahatan  yang  akan  timbul  dan  menolak  kemudaratan  yang  telah  terjadi sebab  perkawinan  anak..  2).  Dampak  yang  timbul  dari  perubahan  batas  usia perkawinan  bagi  perempuan  tersebut  mempunyai  dua  dampak  yaitu  positif  dan negatif.  Dampak  positif  dari    perubahan  tersebut  ialah  adanya  keadilan  dan kesamaan  status  dan  posisi  anak  dalam  memperoleh  pendidikan,  tercapainya keadilan  bagi  perempuan,  adanya  kematangan  fisik  dan  psikis  calon  pasangan yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  serta  berkurangnya  angka  perkawinan anak.  Sedangkan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  adalah  meningkatnya  kasus permohonan dispensasi kawin di PA Padang secara drastis dibanding empat tahun sebelumnya selama kurang dari setahun sejak amandemen batas usia perkawinan disahkan  oleh  pemerintah  dibanding  dengan  permohonan  kasus  yang  sama  pada
38 Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan , h. 14. Artikel dipublikasikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 16 Oktober 2019, diakses 5 September 2020.
empat  tahun  sebelumnya,  perkawinan  di  bawah  tangan  atau  perkawinan  liar  dan pemalsuan  identitas  diri.  3).  Hukum  Islam  memandang  perubahan    UU  tentang ditinggikannya  batas  usia  kawin  perempuan    sebagai  upaya  pemerintah  untuk menolak kemudaratan dan mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi kehidupan dan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  tujuan  itu  sejalan  dengan  tujuan disyariatkannya hukum yakni mencapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Tujuan hukkum yang terkait yaitu perlindungan jiwa, akal dan keturunan. Upaya perubahan  tersebut  juga  merupakan  langkah  cepat  pemerintah  dalam  merespon dan mengatasi masalah yang timbul dari UUP lama.
Sedangkan saran penulis terkait dengan penelitian ini yaitu: 1). Pemerintah mengambil  langkah-langkah  progresif  seperti  meningkatkan  kesejahteraan  hidup masyarakat,  meringankan  biaya  pendidikan  di  sekolah-sekolah,  melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa dan bahaya praktik perkawinan anak bagi jiwa, keturunan dan akal. 2). Bagi penegak hukum seperti  Hakim  Pengadilan  Agama  dan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  agar  lebih berhati-hati  dan  menyeleksi  kasus-ksus  perkawinan  anak  untuk  menekan tingginya  angka  perkawinan  anak  dan  mencegah  masyarakat  untuk  melakukan praktik  perkawinan  anak.  3).  Bagi  masyarakat  luas  agar  memahami  pentingnya pendidikan  bagi  masa  depan  anak  dan  kedewasaan  fisik  maupun  psikis  untuk berumah tangga hanya dapat dicapai jika anak telah menerima banyak pendidikan dan telah melalui banyak pengalaman kehidupan yang tidak akan bisa dicapai oleh seseorang yang masih kecil dan belum dewasa.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Akademika Pressindo.
Ibnu  Hajar  al-Asqalany.  2004. Fath  al-Bāri  bisyarhi  Shahîh  al-Bukhāri .  Juz  V. Kairo: Dār al-Hadîs.
Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah.1993. I’lam al-Muwaqqi’în ‘an Rabbi al-‘ālamîn . Juz III. Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyyah.
Hamda  Sulfinadia.  2016. Tingkat  Kesadaran  Hukum  dari  Pelanggar  Hukum Terhadap  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Perkawinan dalam  Masyarakat  Minangkabau ,  Pascasarjana  IAIN  Imam  Bonjol Padang. Disertasi tidak diterbitkan.
Data  Perkawinan  Anak  Indonesia.  https://www.bps.go.id/  diakses  pada  29 Oktober 2019. pkl. 12.20
Nurhayati  &  Ali  Imran  Sinaga.  2018. Fiqh  dan  Ushul  Fiqh .  Jakarta:  Prenada media Group.
Rio  Satria. Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama  Pasca  Revisi  Undang- Undang  Perkawinan. .  Artikel  dipublikasikan  di  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  16 Oktober 2019. diakses 5 September 2020.
Statistics  and  Monitoring  Section,  Division  of  Policy  and  Strategy.  UNICEF. 2013.
Sistem  Informasi  Pencarian  Perkara  (SIPP),  Pengadilan  Agama  Padang,  diakses pada 15 September 2020
Https://www.Beritasatu.com/ diaksese pada Ahad. 27 Oktober 2019. pkl. 11.09 https://ugm.ac.id/diakses pada Ahad. 27 Oktober 2019. pkl. 11.16 https://www.bps.go.id/ diakses pada 29 Oktober 2019. pkl. 12.18 https://kbbi.web.id/diakses pada 27 Oktober 2019 pkl. 17.34
UU  Nomor  52  Tahun  2009.  Pdf    pasal  7  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UU  tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diakses pada 10 September 2020
BBC Indonesia, diakses pada 25 September 2020 Nurhadi  Sucahyo,  Pernikahan  Remaja,  Kematian  Ibu  Melahirkan  di  Indonesia Meningkat,https:www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus- kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html,  diakses  pada  26  September 2020
UNICEF  Indonesia,  BPS,  PUSKAPA  UI,  Kemeneterian  PPN/BAPPENAS,  Data Perkawinan Anak di Indonesia PDF, https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia, dikases pada 08 September 2020 UNICEF Sambut Revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia, https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-sambut-revisi-undang- undang-perkawinan-indonesia, diakses pada 08 September 2020
Badan  Pusat  Statistik  &  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia 2018, h. 28
https:www.kemenpppa.go.id diakses pada 25 September 2020