## MEMBANGUN KEMITRAAN  UNIVERSITAS DENGAN  PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI  KREATIF BERBASIS SYARI’AH DI JAWA BARAT
Dadang Husen Sobana & Mia Lasmi Wardiyah Fakultas  Syariah dan Hukum  UIN SGD Bandung Email : Mialasmiwardiyah@ymail.com

## ABSTRAK
Ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  UMKM  di  antaranya  adalah  keterkaitan dengan  prospek  usaha  yang  kurang  jelas  serta  perencanaan,  visi  dan  misi  yang  belum mantap.  Ini  terjadi  karena  UMKM  bersifat income  gathering yaitu  menaikkan pendapatan,  dengan  ciri-ciri  sebagai  berikut:  merupakan  usaha  milik  keluarga, menggunakan  teknologi  yang  masih  relatif  sederhana,  kurang  memiliki  akses permodalan  ( bankable) ,  dan  tidak  ada  pemisahan  modal  usaha  dengan  kebutuhan pribadi,  kurangnya  akses  informasi,  khususnya  informasi  pasar.  Tujuan  penelitian untuk  membangun  suatu  model  kemitraan  yang  ideal  antara  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  dengan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam pengembangan  industri  ekonomi  kreatif  berbasis  Syari’ah.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  analitik, suatu  penelitian  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang  masalah  yang  dibahas. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dikumpulkan melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukan, model  kemitraan  yang  ingin  di  bangun  antara  UIN  SGD  dan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat adalah  model an-Nashirul Kaffah, dengan aqad mudharabah atau musyarakah .

## KATA KUNCI
Kemitraan,  Industri  Kreatif,  Berbasis  Syariah

## PENDAHULUAN
Provinsi  Jawa  Barat  yang  memiliki luas  wilayah  daratan  3.711.654.00  hektar dan  garis  pantai  sepanjang  724,85  km, dengan  batas–batas  wilayah  sebelah  utara berbatasan  dengan  Laut  Jawa  dan  DKI Jakarta,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Provinsi  Jawa  Tengah,  sebelah  selatan berbatasan  dengan  Samudra  Indonesia, dan  sebelah  barat  berbatasan  dengan Provinsi  Banten.  Secara  administratif, Provinsi  Jawa  Barat  terdiri  atas  18 kabupaten  dan  9  kota,  yang  terbagi  ke dalam  626  kecamatan,  5.285  desa,  serta 638  kelurahan,  yaitu  Kabupaten  Bogor, Kabupaten  Sukabumi,  Kabupaten  Cian- jur,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Ban- dung  Barat,  Kabupaten  Garut,  Kabupaten Tasikmalaya,    Kabupaten  Ciamis,    Kabu- paten  Kuningan,    Kabupaten  Cirebon,  Ka- bupaten  Majalengka,  Kabupaten  Subang, Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten  Kara- wang,  Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  ter- baru,  yaitu  Pangandaran,  Kota  Bogor, Kota  Sukabumi,  Kota  Bandung,  Kota Cirebon,  Kota  Bekasi,    Kota  Depok,    Kota Cimahi,  Kota  Tasikmalaya,  dan  Kota Banjar. 1
Berdasarkan  data  dari  BPS  Provinsi Jawa  Barat,  jumlah  penduduk  pada  tahun 2011  mencapai  44.286.519  jiwa.    Penyerap terbesar  tenaga  kerja  pada  Agustus  2011 adalah  sektor  perdagangan,  rumah  ma- kan,  dan  jasa  akomodasi,  yang  mampu menyerap  4.554.503  orang  (26,09  persen).
1 Ahmad  Heryawan, Menata  Sistem  Pemerin- tahan  dan  Aparatur  yang  amanah  untuk  pemba- ngunan Jawa Barat , Gunung  Jati Press, 2014, hal 168.
Berikutnya  adalah  pertanian,  perkebunan, kehutanan,  dan  perikanan  yang  menye- rap  3.675.713  orang  (21,06  persen), industri  dengan  tenaga  kerja  3.571.915 orang  (20,46  persen),  jasa  kemasyarakat- an,  sosial,  dan  perseorangan,  dengan tenaga  kerja  2.699.014  orang  (15,46 persen),  serta  sektor  lainnya  2.953.636 orang  (16,  92  persen).      Berdasarkan status pekerjaan,  pada  bulan  Agustus  2011 tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  sektor informal  mencakup  56,55  persen  dari seluruh  penduduk  yang  bekerja.    Pada sektor  inilah  kegiatan  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  serta ekonomi  kreatif  ini  berada. 2
Kegiatan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Me- nengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu bidang  usaha  yang  dapat  berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional.    UMKM  menjadi  wadah  yang baik  bagi  penciptaan  lapangan  pekerjaan yang  produktif.    UMKM  merupakan usaha  yang  bersifat  padat  karya,  tidak membutuhkan persyaratan tertentu, seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan)  pekerja,  dan  penggunaan modal usaha relatif sedikit, serta teknologi  yang  digunakan  cenderung sederhana.    Disamping  itu,  UMKM  masih memegang peranan penting dalam perbaikan  perekonomian  Indonesia,  baik ditinjau  dari  segi  jumlah  usaha,  segi  pen- ciptaan  lapangan  kerja,    maupun  dari  segi pertumbuhan  ekonomi  nasional.
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  mempunyai  peranan  strategis dalam  pembangunan  ekonomi  nasional. UMKM  berperan  dalam  pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja. Selain  itu,  UMKM  juga  berperan  dalam pendistribusian  hasil-hasil  pembangunan. Keberadaan  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  bukan  hanya  dianggap sebagai  tempat  penampungan  sementara bagi  para  pekerja  yang  belum  masuk  ke sektor  formal,  tetapi  juga  sebagai  motor pertumbuhan  aktivitas  ekonomi.    Hal  ini dikarenakan  jumlah  penyerapan  tenaga kerjanya  yang  demikian  besar.    Meng- ingat  pengalaman  yang  telah  dihadapi oleh  Indonesia  selama  krisis  ekonomi, kiranya  tidak  berlebihan  apabila  pengem- bangan  sektor  swasta  difokuskan  pada UMKM.
Eksistensi  UMKM  memang  tidak  da- pat diragukan  lagi  karena  terbukti mampu  bertahan  dan  menjadi  roda penggerak  ekonomi,  terutama  pasca  krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi  banyak  sekali  permasalahan, yaitu  terbatasnya  modal  kerja,  Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya  penguasaan  ilmu  pengetahuan serta  teknologi. 3
Kendala  lain  yang  dihadapi  UMKM adalah  keterkaitan  dengan  prospek  usaha yang  kurang  jelas  serta  perencanaan,  visi
3 Sudaryanto  dan  Hanim,Anifatul.  2002. Evaluasi  kesiapan  UKM  Menyongsong  pasar  Bebas Asean  (AFTA)  :  Analisis  Perspektif  dan  Tinjauan Teoritis .  Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  dan  Manajemen, Vol 1 No 2, Desember  2002
dan  misi  yang  belum  mantap.  Hal  ini terjadi  karena  umumnya  UMKM  bersifat income  gathering yaitu  menaikkan  penda- patan,  dengan  ciri-ciri  sebagai  berikut: merupakan  usaha  milik  keluarga,  meng- gunakan  teknologi  yang  masih  relatif sederhana,  kurang  memiliki  akses  permo- dalan  ( bankable) ,  dan  tidak  ada  pemisahan modal  usaha  dengan  kebutuhan  pribadi.
Masalah  lain  yang  dihadapi  dan  seka- ligus  menjadi  kelemahan  UMKM  adalah kurangnya  akses  informasi,  khususnya informasi  pasar. 4 Hal  tersebut  menjadi kendala  dalam  hal  memasarkan  produk- produknya,  karena  dengan  terbatasnya akses  informasi  pasar  yang  mengakibat- kan  rendahnya  orientasi  pasar  dan  lemah- nya  daya  saing  di  tingkat  global.  Miskin- nya  informasi  mengenai  pasar  tersebut, menjadikan  UMKM  tidak  dapat  meng- arahkan  pengembangan  usahanya  secara jelas  dan  fokus,  sehingga  perkembangan- nya mengalami  stagnasi.
Kemampuan  UMKM  dalam  mengha- dapi  terpaan  arus  persaingan  global  me- mang  perlu  dipikirkan  lebih  lanjut  agar tetap  mampu  bertahan  demi  kestabilan perekonomian  Indonesia.  Selain  itu  faktor sumber  daya  manusia  di  dalamnya  juga memiliki  andil  tersendiri.  Strategi  pe- ngembangan UMKM untuk tetap bertahan  dapat  dilakukan  dengan  pening- katan  daya  saing  dan  pengembangan sumber  daya  manusianya  agar  memiliki nilai  dan  mampu  bertahan  menghadapi
4 Ishak, Effendi. 2005. Artikel  : Peranan Informasi Bagi Kemajuan  UKM. Yogyakarta  : Kedaulatan   Rakyat.
pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran pembiayaan perbankan, penyediaan  akses  informasi  pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity  building, dan  pengem- bangan information technology (IT).
Jawa  Barat,  di  tengah  mayoritas  pen- duduk  yang  beragama  Islam,  serta  de- ngan  para  pelaku  usaha  yang  tentu  ma- yoritas  muslim  juga,  industri  kreatif (khususnya  berbasis  syari’ah)    perlu  di- kembangkan  di  Indonesia,    khususnya  di Jawa  Barat,  karena  memiliki  peranan penting  dalam  pengembangan  ekonomi negara  dan  daerah  (Departemen  Perda- gangan,  2008),    terutama  dalam  rangka menjemput  industri  pariwisata  syari’ah dunia  (global.  Di  tengah  era  yang  kom- petitif  dan    perdagangan  bebas  (MEA  su- dah  diberlakukan)  ini,  maka  peran perguruan  tinggi  dalam  memberikan pengaruh  positif  terhadap  industi  kreatif menjadi  sebuah  keniscyaan.    Apalagi  di Jawa  Barat,    perguruan  tinggi  menjadi  sa- lah  satu  pilar  utama  dalam  pemba- ngunan.    Dari  empat  pilar,  dengan  Jawa Barat,  MASAGI  (Akademisi  perguruan Tinggi,  Pengusaha,    Pemerintah  dan  Ko- munitas).  Oleh  karena  itu  sangat  dibutuh- kan  suatu  model  yang  memadai  untuk menerjemahkan  Jabar MASAGI  tersebut.
Tujuan  Penelitian,  untuk  membangun model  kemitraan  yang  ideal  antara  Uni- versitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan  Gu- nung  Djati  Bandung  dengan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  pe- ngembangan  industri  ekonomi  kreatif
berbasis  Syari’ah  di  Jawa  Barat.  Dan,  un- tuk  memetakan  peluang  aplikasi  dari model  tersebut  dalam  pelaksanaan    kemi- traan  antara  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  de- ngan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa Barat  terhadap  pengembangan  industri ekonomi  kreatif  berbasis  Syari’ah  di  Jawa Barat.
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  analisis,  yaitu  suatu  penelitian untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  masalah  yang  dibahas. Metode    ini  dimaksudkan  untuk  memper- oleh  gambaran  yang  baik  dan  jelas  serta komprehensif,  dalam  hal  ini  untuk  men- dikripsikan  model  kemitraan  yang  akan dibangun  antara  UIN  Sunan  Gunung Djati  Bandung  dengan  Pemerintah  Pro- vinsi  Jawa  Barat  dalam  pengembangan Usaha  ekonomi  kreatif  berbasis  syari’ah. Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yang bersifat  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif dilakukan  dengan  cara  melakukan  obser- vasi  ke  bagian  perekonomian  pemerintah provinsi  Jawa  Barat  dan  Pusat  Bisnis  UIN SGD  dan  Pusat  Kerjasama  UIN  SGD serta dilakukan  dengan  cara  melakukan  wa- wancara  mendalam  serta Focus  Group Discussion (FGD).

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Berikut  ini  adalah  model  alternatif yang  mencirikan  khas  UIN  Sunan  Gu- nung  Djati  yang  dapat  dikembangkan
dengan  Pemerintah  provinsi  Jawa  Barat dalam  pengembangan  industri  ekonomi kreatif  berbasis  syari’ah  di  Jawa  Barat adalah  dengan  model an-nashirul kaffah.
Pengertian model an-Nashirul Kaffah Kata  ini  diambil  dari  suku  kata  baha- sa  arab,  yaitu an-Nashirul dan al-kaffah . An-Nashirul berasal  dari  kata nashoro , yang  memiliki  arti  menolong  (tanpa pamrih).  Dan  kata kaffah memiliki  arti  ke- seluruhan  atau  sempurna. An-Nashirul (menolong  tanpa  pamrih)  dalam  peneli- tian  ini  memiliki  pengertian  bahwa    pro- ses  pendampingan  atau  pemberdayaan yang  dilakukan  perguruan  tinggi  ter- hadap  mereka  para  pelaku  UMKM  di industri  ekonomi  kreatif    berbasis  syari’ah ini  tanpa  menerima  pembayaran  sebagai- mana  mestinya.    Ini  dapat  diperankan oleh  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung dengan  terlebih  dahulu  didahului  oleh adanya  MOU ( memorandum of understand- ing )  antara  rektor  dengan  gubernur  Jawa Barat  selaku  pihak  pemilik  kebijakan  dan pendanaan.  sehingga  proses  pendam- pingan  atau  pembinaan  oleh  dosen-dosen menjadi  bagian  pengabdian  dan  bernilai sebagai  bagian  dari  tugas  pokok  sebagai seorang  dosen.  Dan  mahasiswa  menjadi bagian  dari  praktikum  mata  kuliah  atau PPL  dari  jurusan  yang  memiliki  hubung- an langsung  dengan  mata kuliah.
Proses  pendampingan  ini  bisa  dila- kukan  oleh  sekurang-kurangnya  5  jurus- an  yang  sudah  ada    yaitu  Jurusan  Mana- jemen  Fakultas  FISIP,  Jurusan  MKS,
Muamalah,  Ekonomi  Syariah  dan  Akun- tansi  Syari’ah  pada  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum.
Sedangkan Kaffah (keseluruhan)  me- miliki  makna  keseluruhan  kebutuhan  dan kelemahan  UMKM  selama  ini  (mana- jemen,  pemasaran,  permodalan,  teknologi tepat  guna)  hingga bagaimana bijak mem- bayar  pajak  dan  zakat  semuanya  di- dampingi.
Model  ini  memiliki  kekhususan  de- ngan  model  lainnya,  dimana  pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  dalam  memberikan bantuan  permodalannya  mesti  dengan skema  akad mudharabah  atau  musyarakah . Mereka  perlu  didampingi  agar  tidak  lepas arah  dalam  menggunakan  pembiayaan yang diterima.
Jadi,  yang  dimaksud  model an-Na- shirul  Kaffah adalah  sebuah  model  kemi- traan  ( partnership )  yang  dilakukan  oleh UIN  Sunan  Gunung  Djati  dan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  kepada pelaku  UMKM  ekonomi  kreatif  berbasis syari’ah  terhadap  semua  kebutuhan  dan kelemahan  terutama  dalam  hal  pendana- an  dengan  menggunakan  skema  pem- biayaan mudharabah atau musyarakah de- ngan  pendampingan  secara  langsung  dari UIN Sunan Gunung  Djati.
Model an-Nashirul  Kaffah ini  merupa- kan  satu  upaya  guna    mendorong  para pelaku  usaha  ekonomi  kreatif  yang  ber- basis  syari’ah    agar  dapat  mandiri  dan berdaya  saing  serta  bisa  diakses  seluruh lapisan  masyarakat  sehingga  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas
sekaligus  mengatasi  kemiskinan  sekaligus dengan  tetap  mencirikan  keislaman  yang kaffah .
Juga bertujuan  untuk  meniadakan  se- gala  bentuk  hambatan  terhadap  perkem- bangan  dan  kemandirian  para  pelaku usaha  industry  kreatif  berbasis  syari’ah salah  satu  upayanya  dalah  dengan    me- manfaatkan  peran  pemerintah  daerah  dan perguruan  tinggi  secara  nyata  dan  berke- sinambungan.
Secara  Makro,  program  ini  diharap- kan  dapat  mendukung  pertumbuhan  eko- nomi  dan  lembaga  keuangan  berbasis syari’ah  yang  makin berkembang dan ber- daya  saing,  serta  dapat  memberikan  man- faat kesejahteraan  bagi rakyat banyak.
Mekanisme model an-nashirul kaffah Metode An-Nashirul  Kaffah berjalan dan  berproses  sebagai  berikut: Tahapan pertama ,  terlaksananya  Memorandum  of Understanding  (MoU)  antara  UIN  Sunan Gunung  Djati  dengan  Pemerintah  Provin- si  Jawa  Barat  terkait  dengan  pendam- pingan  UMKM  ekonomi  kreatif  berbasis syari’ah;  pada  tahap  ini  pemerintah  dapat berperan  sebagaimana  mestinya,  di  anta- ranya:  sebagai  motivator,  fasilitator,  regu- lator,  koordinator,  sekaligus  kontrol.
Tahapan  Kedua ,  Pemerintah  Provinsi melalui  Bank  Jabar  Syari’ah  (Bjbs)  mem- berikan  pembiayaan  kepada  UMKM  eko- nomi  kreatif  berbasis  syari’ah  dengan skim  pembiayaan  usaha  produktif  dan atau  modal  kerja  dengan  pola  atau akad mudharabah atau musyarakah.
Tahapan  Ketiga ,  Pemprov  memberikan list (daftar  nama)  UMKM  mana  yang  su- dah  dapat  pembiayaan  dan  perlu  pen- dampingan  kepada  UIN  Sunan  Gunung Djati  Bandung  melalui  Pusat  Kerjasama dan  atau  Pusat  Bisnis  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung;
Tahap  Keempat ,    Pusat  Bisnis  menerus- kan  kepada  lima  (5)  jurusan  sesuai  kom- petensinya,  yaitu  Jurusan  Manajemen Keuangan,  Muamalah,  Ekonomi  Syari’ah dan  AKuntansi  Syari’ah  Fakultas  Syari’ah dan  Hukum  serta  Jurusan  Manajemen Fakultas  Sosial  Ilmu  Politik  (FISIP)  UIN Sunan Gunung  Djati Bandung;
Tahap  kelima , dosen  dan  mahasiswa  di lima  jurusan  tersebut  melakukan  proses pendampingan  dengan  berbagai  tahapan diantaranya:  1)  memberikan  Pendidikan dan  Pelatihan  (Dik-Lat)  terkait  kebutuhan dan  kelemahan  UMKM  selama  ini;  2) Pendampingan lapangan (di tempat pelaku  UMKM)  oleh  dosen  dan  mahasis- wa.  Selama  proses  ini  dosen  dan  maha- siswa  melakukan  identifikasi  sekaligus memberikan  solusi  terkait  kebutuhan  dan kelemahan  yang  ada;    3)  Setelah  dilaku- kan  diklat  dan  proses  pendampingan secara  kontinyu,  ditambah  dengan  keper- cayaan  diri  dari  para  pelaku  UMKM ekonomi  kreatif  berbasis  syari’ah  ini, kemudian  tahap  selanjutnya  adalah  4) mengikut  sertakan  para  pelaku  UMKM ini  pada  pameran-pameran  yang  diada- kan  oleh  Pemerintah  maupun  pihak swasta  atau  perusahaan-perusahaan  atau Perguruan  Tinggi  baik  UIN  Sunan  Gu-
nung  Djati  maupun  perguruan  tinggi lainnya.
Tahap  keenam ,  adalah  tahapan  ter- akhir,  yaitu  dibukanya  Galeri  UMKM  di UIN  Sunan  Gunung  Djati.  Pada  tahap  ini masuk  juga  tahap advertising .  Dimana tahap  ini  produk-produk  yang  merupa- kan  bukti  dan  hasil  dari  adanya  proses pendampingan  yang  telah  dilakukan  oleh dosen  dan  mahasiswa  disimpan  disuatu tempat  yang  membuat  para  mahasiswa dan  dosen  serta  tamu-tamu  yang  datang ke  UIN  Sunan  Gunung  Djati  baik  dari dalam  maupun  luar  negeri,  perguruan tinggi  negeri  maupun    swasta  mengetahui akan  adanya  UMKM  dengan  segala produk  dan turunannya.
Tujuan  akhir  dari  adanyua  model pendampingan  dengan  pola  kemitraan antara  UIN  Sunan  Gunung  djati  tentu bermuara  pada  tujuan  yang  sama,  yaitu peningkatan  kinerja  dan  performance UMKM  yang  bergerak  di  industry  ekono- mi kreatif  berbasis  syari’ah  itu  sendiri.
Keungulan Model an-Nashirul Kaffah Dalam  analisa  peneliti,  model an- Nashirul  Kaffah ini  memiliki  keunggulan bila  dipakai  untuk  melakukan  pendam- pingan  dan  pemberdayan  UMKM  ekono- mi kreatif  berbasis  syari’ah,  karena  : 1. Model  ini  dirancang  untuk  melakukan proses  pendampingan  yang  sebelum- nya  diawali  oleh  kemitraan  antara  Uni- versitas  dengan  Pemerintah  Provinsi terlebih  dahulu,  dari  hulu  hingga  hilir, dari  A sampai  Z.
2. Model  ini  menjadi  bukti  sinergitas  an- tara  pemerintah  dan  perguruan  tinggi dalam  pemberdayaan  dan  pengem- bangan UMKM.
3. Berbiaya  murah,  karena  unsur  yang melakukan  pendampingan  (dosen  dan mahasiswa)  tidak  diberi  upah  melain- kan  menjadi  bagian  integral  dari  tugas sebagai  dosen  dan  mahasiswa  melalui pintu  pengabdian  masyarakat  dan praktikum  mata kuliah.
4. Penyaluran  kredit  (pembiayaan)  dari Pemerintah  daerah  disalurkan  melalui Bank  miliknya,  dalam  hal  ini  BJBS dengan  skim  pembiayaan  musyarakah/ mudharabah,  aqad  ini  sangat  cocok untuk  pelaku  UMKM  yang  ingin berkembang.
5. Melakukan  pendampingan  pula  dalam berbagai  sisi  ekonomi  keislaman  seper- ti spiritual marketing, spriritual comunica- tion,  spiritual  production,  spriritual  con- sumtion , dan lain-lain.

## Peluang pelaksanaan model kemitraan
Peluang  untuk  dilaksanakannya  mo- del  an-Nashirul  Kaffah  ini  cukup  besar serta  logis  juga  stratergis  untuk  diapli- kasikan,  karena:
1. Pemerintah  Jawa  Barat  dalam  hal  ini telah  memiliki  BUMD  Keuangan  yang cukup  sehat  dan  besar  serta  sesuai standar  keuangan  syari’ah,  yaitu  Bank Jabar Syari’ah (Bjbs)
2. Universitas  Islam  negeri  Sunan  Gu- nung  Djati  Bandung  telah  memiliki sumber  daya  manusia  yang  unggul
dan  kompetitif  (Dosen  dan  Mahasiswa) seiring  dengan  telah  dibukanya  bebe- rapa  jurusan  yang  dari  sisi  objek  pene- litian  cukup  memiliki  hubungan,  yaitu: Jurusan  Manajemen  Keuangan  Syari’ah dan  Manajemen,  Akuntansi  Syari’ah dan  Perbankan  Syari’ah.    Pada  tahap ini,  UIN  SGD  Bandung  berperan  seba- gai Channeling Agent untuk bidang usa- ha  UMKM  yang  memerlukan  teknologi atau managerial skill dan know how .
3. Cukup  banyak  UMKM  ekonomi  kreatif yang  berbasis  syariah  di  Jawa  Barat yang  memerlukan  pendampingan  dan pembinaan.

## SIMPULAN
Model  kemitraan  yang  ideal  antara Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan Gunung  Djati  Bandung  dengan  Peme- rintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam pengembangan  industri  ekonomi  kreatif berbasis  Syari’ah  di  Jawa  Barat  yang perlu dibangun  adalah  model  kemitraan  atau kerjasama an_Nashirul  Kaffah .    Dimana, dalam  model  kemitraan  tersebut,  pembe- rian  pembiayaan  oleh  Pemprov  kepada UMKM    dilakukan  dengan aqad  mudhara- bah atau musyarakah .  Dan  selama  pembia- yaan  itu  berlangsung,  proses  pembinaan
dan  pendampingannya  diserahkan  kepa- da  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung yang  sebelumnya  sudah    dilakukan memo- randum  of  understanding (MoU)  dengan Pemerintah  Provinsi.
Peluang  untuk  dilaksanakannya  mo- del an-Nashirul  Kaffah ini  cukup  besar serta  logis  juga  stratergis  untuk  diapli- kasikan,  karena:  a)  Pemerintah  Jawa  Barat telah  memiliki  BUMD  Keuangan  yang cukup  sehat  dan  besar  serta  sesuai  stan- dar  keuangan  syari’ah,  yaitu  Bank  Jabar Syari’ah  (BJBS);  b)  Universitas  Islam  nege- ri  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  telah memiliki  sumber  daya  manusia  yang unggul  dan  kompetitif  (Dosen  dan  Maha- siswa)    seiring  dengan  telah  dibukanya beberapa  jurusan  yang  dari  sisi  objek penelitian  cukup  memiliki  hubungan, yaitu:  Jurusan  Manajemen  Keuangan Syari’ah  dan  Manajemen,  Akuntansi  Sya- ri’ah  dan  Perbankan  Syari’ah.  Pada tahap ini,  UIN  SGD  Bandung  berperan  sebagai Channeling  Agent untuk  bidang  usaha UMKM  yang  memerlukan  teknologi  atau managerial  skill dan know  how .  c).  Cukup banyak  UMKM  ekonomi  kreatif  yang berbasis  syariah  di  Jawa  Barat  yang memerlukan pendampingan dan pembinaan.*

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, Lukas  Setia.  2009. Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi .  Yogyakarta:  CV.  ANDI OFFSET.
Bank  Indonesia,  Sistem  Informasi  Pola  Pembiayaan:  Lending  Model  Usaha  Kecil, Jakarta, 2005.
Basu,  Subhajit  (2004).  E-government  anddeveloping  countries:  an  overview.  Interna- tional  Review  of  Law,  Computers  &  Technology,Volume  18,  Number  1/March 2004, Routledge,part  of the Taylor  & Francis  Group.[2]
Chapra,  M Umer (2000): Ekonomi  Moneter,  Jakarta, Gema Insani
Coglianese,  Cary  (2004).  Information  Technology  and  Regulatory  Policy:  New  Direction for  Digital  Government  Research,  Massachusetts:  Harvard  University  (Regula- toryPolicy  Program).
Chang  &  Rowthord  dalam  Nining  I.  Soesilo,  “Reformasi  Pembangunan  Perlu  Pende- katan Manajemen  Strategik,  Jakarta, FE-UI, 2000.
Dajan, Anto., Pengantar Metode Statistik. Jilid 1, Jakarta: LP3ES, 1986.
Fang,  Z.  (2002).  E-Government  in  Digital  Era:  Concept,  Practice,  and  Development.
TheInternational  Journal  of the Computer.
Gronlund,  Ake,  Annika  Anderson,  and  KarinHedstrom  (2005).  NextStep  eGovernment indeveloping  countries:  Report  D2  Needs  andopportunities  for  Swedish  support ineGovernment  and  IT-supported  education  inselected  countries  in  Africa  and Asia,  ÖrebroUniversity  (Informatics).[9]
Hasan,  Iqbal.  2003. Pokok-Pokok  Materi  Statistik  2  (Statistik  Inferensial) .  Jakarta:    Bumi Aksara
Hasan, Iqbal. 2013. Materi Statistik 1(Statistik Deskriptif ) . Jakarta:  Bumi Aksara
Hasan,  M  Ali  (2003):  Berbagai  Macam  Transaksi  Dalam  Islam  (Fiqih  Muamalat),
Jakarta, Raja Grafindo  Persada
Ho,  ATK  (2002).  Reinventing  Local  Governments  and  the  E-Government  Initiative.The Public  Administration  Review.
Karim,  Adiwarman  (2004):  Bank  Islam  Analisi  Fiqih  dan  Keuangan,  Edisi  Dua,  Jakarta,
RajaGrafindo  Persada.
Kumar,  A.  (2003).  E-Government  and  Efficiency,  Accountability,  and  Transparency.
Electronic  Journal  of Information  Systems  in Developing  Country.[5]
Kementrian  Negara  Koperasi  dan  UKM,  Pengembangan  Kerjasama  Kemitraan  UKMK,
Koperasi  dan  Masyarakat, Jakarta, 2002.
Kraemer,  Kenneth  L.  and  John  L.  King  (2003).  Information  Technology  and  Adminis- trative  Reform:  Will  the  Time  after  E-Government  be  Different?  Center  for Research  and  Information  Technology  and  Organisations,  University  of  Irvine, California  and University  of Michigan,Ann  Arbor,  USA.[6]
Kreukels,  A.  M.  J.,  E.  J.  Prins,  et  al.  (1987).Public-Private  Partnership.  Rotterdam,
Forumvoor  Stedelijke  Vernieuwing.[7]
Krueger,  C.,  K  van  der  Beek,  and  PMC  Swatman  (2004).  New  and  Emerging  Business Models  for  Online  News:  A  Survey  of  10  European  Countries.  Proceedings  of  the 17thBled  eCommerce  Conference.[8]
Lembaga  Administrasi  Negara,  Kajian  Implementasi  Aliansi  Stratejik  Pada  KAPET, Jakarta, 2003.
Mudrajad  Kuncoro  &  Irwan  Adimaschandra  S.,  Analisis  Formasi  Keterkaitan,  Pola Kluster  dan Orientasi  Pasar, Jurnal  Empirika  Volume  16 No. 1 Juni  2003.
Marche,  S.  and  J.  McNiven  (2003).  E-government  and  E-governance:  the  future  isn't what  it used  to be, Administrative  Sciences  Association  of Canada.
Natawiria,   Asep  Suryana dan Riduwan. Statistika Bisnis .  2010.  Bandung:  ALFABETA.
Osborne  &  Gaebler  dalam  Abdul  Rosyid,  “Mewirausahakan  Birokrasi:  mentransformasi semangat  wirausaha  dalam  sector  public”,  Jakarta,  Pustaka  Binaman  Pressindo, 1996.
Osborne  &  Peter  Plastrik  dalam  Mustopadidjaja,  AR,  “Paradigma-Paradigma  Pemba- ngunan:  Dan  saling  hubungannya  dengan  model,  strategi,  dan  kebijakan  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Pembangunan”,  Jakarta, 2003.
Papantoniou,  A.,  E.  Hattab,  F.  Afrati,  E.  Kayafas,  and  V.  Loumos  (2001).  Change Management,  a  Critical  Success  Factor  of  E-Government.  The  12th  International workshopon  Database  and Expert  Systems  Applications.
Porter,  M.E.,  Cluster  and  the  New  Economic  of  Competition,  Harvard  Business  Review, November-December  (6) 77-91, 1998.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  1990  tentang  Pedoman  Kerjasama antara  Perusahaan  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga.  Chang  &  Rowthord  dalam
Nining  I.  Soesilo,  “Reformasi  Pembangunan  Perlu  Pendekatan  Manajemen Strategik, Jakarta, FE-UI, 2000.
Riedl,  Reinhard  (2005).  A  Generic  Architecture  for  G2G  and  One  Stop  G2C  E-
Government,  based  on Web Service  Composition.
Siagian,  Dergibson  dan  Sugiarto. 2000. Metoda Statistika .  PT Gramedia Pustaka Utama:
Jakarta.
Somantri, Ating dan Ali Muhidin. 2011. Aplikasi Statistika dalam Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia.
Sabiq (1987): Fikih Sunnah 12, Bandung,  Alma’arif
Siddiqi,  M  Nejatullah  (1996):  Kemitraan  dan  Bagi  Hasil  Dalam  Hukum  Islam,
Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
Sula,  Muhammad  Syakir  (2004):  Asuransi  Syariah,  Konsep  dan  Sistem  Operasional, Jakarta, Gema Insani
Sudjana. MetodeS tatistika , 2005.  Bandung: Tarsito.
Supranto,  J. 1987. Statistik:  Teori dan Aplikasi . Jilid I. Jakarta: Erlangga
Supangat,  Andi.  2007. Statistika  Kajian  Deskriptif,  Inferensi,  dan  Nonparametrik .  Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group.
The  Kian  Wie,  Dialog  Kemitraan  dan  Keterkaitan  Antara  Usaha  Besar  dan  Kecil,  PT.
Gramedia,  Jakarta, 1992.
Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  1986  tentang  Penyertaan  Modal Daerah.