Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 2 Februari 2018

## PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS MASYARAKAT  UNTUK  MENGATASI  MASALAH  PENGANGGURAN  DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON
Editya Nurdiana Universitas Swadaya Gununga Jati Email: editya_editya@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  penerapan  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  berbasis  masyarakat  untuk  mengatasi  masalah pengangguran  di  wilayah  Kabupaten  Cirebon.  Naratif  deskriptif  kemudian digunakan  sebagai  metode  penelitian  terpilih.  Hasil  dari  penelitian  ini mengungkapkan bahwa pengentasan pengangguran adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan  dengan  mudah.  Perlu  upaya  ekstra  dan  kerja  sama  antarlini  untuk menyelesaikan masalah yang telah mendarah daging di Indonesia ini. Peningkatan kualitas  SDM  berbasis  masyarakat  adalah  satu  dari  sekian  cara  yang  dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pengangguran yang menjerat negeri  ini. Masalah  pengangguran—jika  berorientasi  pada  progam  ini—dapat  dientaskan dengan  pengadaan  kursus  dan/atau  latihan  yang  berorientasi  pada  praktik lapangan.  Materi  yang  disampaikannya  pun  haruslah  materi  praktik,  bukan  lagi teori.  Proses  pengadaan  latihan  tersebut  dapat  dilaksanakan  langsung  oleh pemerintah  maupun  masyarakat.  Andai  jika  proses  tersebut  digalangkan  oleh masyarakat, masyarakat dapat meminta bantuan pada instansi pemerintah maupun swasta guna kelancaran proses acara.
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pengangguran

## Pendahuluan
Masalah  pengangguran  di  Indonesia  bisa  dibilang  menjadi  satu  dari  sekian masalah  yang  mendarah  daging.  Dari  awal  masa  pemerintah  pasca  merdeka  hingga sekarang,  pengangguran  menjadi  masalah  yang  tak  terselesaikan.  Banyak  yang beranggapan bahwa pengangguran adalah tentang bagaimana seseorang enggan mencari pekerjaan  dan  penghidupannya.  Ada  pula  yang  beranggapan  bahwa  pengangguran terjadi akibat tingginya kebutuhan sumber daya manusia negeri ini.
Alasan-alasan demikian memang tidak bisa dikesampingkan. Sebab, bagaimana pun  kondisinya,  pengangguran  memang  punya  sisi-sisi  sebagaimana  yang  telah disebutkan tadi. Sehinga, disadari atau tidak, masalah perilaku, kebutuhan sumber daya
hingga  kualitas  sumber  daya  menjadi  beberapa  faktor  dari  jutaan  yang  menyebabkan pengangguran itu ada.
Masalah  terkait  pengangguran  memang  tidak  dapat  dientaskan  dengan  hanya sembarang  program.  Masalah  ini  perlu  diselesaikan  dengan  program  terstruktur  dan strategis.  Sebab,  disadari  atau  tidak,  permasalahan  terkait  pengangguran  akan  amat berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat,  kemiskinan,  ketidakmerataan pendapatan,  hingga  pada  sektor  keamanan  yang  membutuhkan  kerja  sama  antarlini dalam penangananya.
Secara garis besar pengangguran dikatakan sebagai penduduk yang tidak dalam status  bekerja  dan/atau  sedang  menyiapkan  pekerjaan  dan/atau  menyiapkan  usaha dan/atau  penduduk  yang  sudah  melamar  pekerjaan  namun  dalam  kondisi  belum diterima atau belum mendapat panggilan.
Dalam  pandangan  lain  Nanga  (2001)  menyebutkan  bahwa  pengangguran  tidak lain  adalah  kondisi  dimana  penduduk  yang  telah  masuk  dalam  angkatan  kerja  tidak memiliki  pekerjaan  secara  aktif  dan/atau  belum  mendapat  pekerjaan.  Sementara  itu Sukirno  (2000)  dalam  bukunya  menambahkan  bahwa  pengangguran  ialah  penduduk yang telah masuk  angkatan kerja namun  tidak kunjung mendapatkan pekerjaan karena satu dan lain hal.
Terkait  dengan  pengangguran  dan  angkatan  kerja  Murni  (2006)  menambahkan bahwa di dunia ini ada dua tipe orang pekerja. Dua orang tersebut adalah pekerja penuh, atau  orang  yang  benar-benar  bekerja  hingga  35  jam  dalam  seminggu;  dan  orang setengah menganggur atau orang yang tidak produktif dan melakukan pekerjaan selama kurang dari 35 jam dalam seminggu.
Jika  berkaca  ke  belakang  banyak  hal  yang  mempengaruhi  terjadinya pengangguran.  Dari  sekian  banyak  faktor  yang  ada,  pendidikan  adalah  yang  cukup mendominasi.  Sebagaimana  diketahui,  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan akan  berdampak  langsung  pada  kualitas  sumber  daya  manusia.  Sedangkan,  pada perkembangannya, telah banyak perusahaan yang menuntut karyawannya berpendidikan dan  berkompetensi  baik.  Oleh  karena  alasan  tersebut,  menjadi  sebuah  hal  wajar  bila dengan  lapangan  kerja  yang  terbatas,  dan  dengan  tuntutan  kebutuhan  kerja  yang demikian, pengangguran menjadi masalah yang kini sulit terpecahkan.
Pada  periode  global  seperti  sekarang  ini,  masalah  pengangguran  kini berdampingan  dengan  keterbukaan  pemerintah  terhadap  tenaga  kerja  luar.  Artinya,  di samping  tuntutan  kerja  yang  ada  di  negeri  ini,  masyarakat  Indonesia  juga  dihadapkan dengan  adanya  pesaing  tenaga  kerja  dari  negara-negara  pengimpor  tenaga  kerja terampil.
Sampai  saat  ini,  menurut  Mantra  (2003)  tenaga  kerja  terampilan  dikuasai  oleh sebagian besar negara Asia Barat seperti Jepang, Korea Selatan, India hingga Tiongkok. Jika  dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  lokal,  tenaga  kerja  dari  negara  tersebut cenderung lebih kompeten dan memiliki kedisiplinan yang baik.
Bertolak dari apa yang telah dipaparkan di atas, masalah pengangguran sejatinya bukan  menjadi  masalah  perseorangan  atau  kelompok.  Lebih  dari  itu.  Masalah pengangguran  adalah  masalah  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dimana,  dalam kasus  pengangguran  sumber  daya  manusia  tidak  benar-benar  digalakkan  dan dikembangkan sehingga menjadi tenaga yang kompeten dan profesional.
Masalah  pengangguran  tidak  lain  adalah  masalah  bersama.  Masalah  ini  sudah seyogyanya  diselesaikan  dengan  banyak  pendekatan,  khususnya  dari  sisi  peningkatan kualitas SDM.  Dari sisi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, Depdiknas (2006) bahkan  pernah  menyebutkan  bahwa  pengangguran  adalah  buntut  dari  ketidaksesuaian antara  kompetensi  dan  pendidikan  yang  diambil—di  samping  juga  dari  tuntutan pekerjaan. Dari sisi ini, secara parsial penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah “salah jurusan”  tidaklah  sekedar  gurauan  mahasiswa.  Namun  bila  merujuk  dari  kondisi sebagaimana  yang  disebutkan  Depdiknas  tadi,  pemilihan  pendidikan  adalah  titik  awal dari menjadi pengangguran atau tidaknya seseorang kelak.
Masih terkait dengan pengentasan pengangguran, Poespowardojo (2007) pernah menyampaikan  bahwa  peningkatan  kualitas  dan  kompetensi  SDM  adalah  jalan  paling baik  untuk  mengentaskan masalah pengangguran—di  samping dibukakannya lapangan pekerjaan.  Namun  demikian,  pada  praktiknya,  pemerintah  tidak  benar-benar  tanggap dalam  masalah  ini.  Lebih  lanjut  Poespowardojo  juga  mengungkapkan  bahwa pengembangan  kualitas  tidak  hanya  dilakukan  dengan  pendidikan  formal.  Sebab kegiatan  dan/atau  gerakan  emansipatoris  dan/atau  partisipatoris  pun  dapat  digalakan untuk mengentaskan permasalah pengangguran.
Gerakan sebagaimana disebutkan di atas memungkinkan masyarakat untuk ikut andil dalam mengentaskan masalah pengangguran di negeri ini. Sehingga, dengan tidak langsung,  pemerintah  tidak  akan  memikul  beban  terlalu  berat,  dan  penanggulangan pengangguran  pun  lebih  dijalankan  dengan  pola  pengembangan  kualitas  sumber  daya manusia berbasis masyarakat.
Kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia berbasis masyarakat sendiri dapat dilakukan  dengan  kerja  sama  masyarakat  dan  pemerintah.  Fokus  utama  pada  kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk kemudian  dapat  menghindarkan  sumber  daya  manusia  tersebut  dari  apa  yang  disebut dengan pengangguran.
Kabupaten  Cirebon  adalah  satu  dari  sekian  kota  dengan  kondisi  pengangguran yang  cukup  memprihatikan.  Kabupaten  yang  menjadi  tapal  batas  Jawa  Barat-Jawa Tengan  ini  memiliki  angka  pengangguran  yang  cukup  memprihatinkan.  Dari  Kabar- Cirebon.com  (2017),  angka  pengangguran  Kota  Cirebon  per  tahun  2017  mencapai 9,4%. Jumlah tersebut sama dengan 95.000 orang. Melihat kondisi tersebut pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya berbasis masyarakat pun dapat menjadi solusi dari kondisi  demikian.  Oleh  karena  alasan  tersebut,  peneliti  kemudian  melaksanakan penelitian  dengan  judul  “Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis Masyarakat untuk Mengatasi Masalah Pengangguran di Kabupaten Cirebon.”

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  narasi  deskriptif  sebagai  metode  terpilih.  Dalam pandangan  Sugiyono  (2011)  penelitian  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mengetahui nilai  variabel  mandiri,  baik  itu  variabel  dependen  maupun  independen.  Lebih  khusus bahasan yang digunakan dalam penelitian ini tidak lain adalah seputar teori dan masalah yang sedang diteliti.
Teori  yang digunakan sendiri tidak terlepas dari bahasan masalah. Dengan kata lain  teori-teori  yang  peneliti  gunakan  di  sini  bergelut  pada  satu  lingkup  yang  sama dengan masalah yang sedang diteliti.
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  lebih  mendekatkan  diri  pada  teknik dokumentasi,  dengan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  dalam  bentuk  catatan, transkip, buku, berita media massa, dan sumber literatur sendiri. Dengan adanya uraian
di  atas  peneliti  kemudian  menempatkan  sumber  data  penelitian    sebagai  sumber  data skunder sebab berorientasi pada sumber literatur dan bentuk sejenis.
Hasil dan Pembahasan

## 1. Profil Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon berada di batas akhir provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini menjadi pembatas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Secara geografis kabupaten ini  terbilang  lengkap,  mulai  dari  perbukinan  di  wilayah  Sumber,  Palimanan  dan Dukuh  Puntang  hingga  dataran  rendah  yang  berada  di  wilayah  Mundu  hingga daerah Gunung Jati sampai perbatasan Indramayu.
Populasi penduduk per 2015 tercatat sekitar 2.126.179 jiwa dengan rata-rata kepadatan sekitar 21/km 2 . Rata-rata penduduk Kabupaten Cirebon bekerja sebagai petani,  nelayan,  wiraswasta,  buruh  hinga  wirausaha.  Sebaran  angkata  kerja  di Kabupaten  Cirebon  cenderung  tidak  ideal.  Masyarakat  Cirebon  umumnya  akan pergi  ke  luar  kota  untuk  mencari  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  dinilai  lebih layak.  Sedang  kondisi  lapangan  kerja  di  Kabupaten  Cirebon  sendiri  cenderung sedikit dan kian hari kian menyimpet. Kendati telah banyak dibuka perusahaan dan pabrik baru di Cirebon, kondisi ini tidak banyak membantu.
Kondisi  Upah  Minimum  Regional  yang  dinilai  rendah  menjadi  alasan kenapa  masyarakat  Cirebon  berpindah  dan  pergi  dari  daerah  asalnya.  Upah Minimum  Regional—atau  yang  kemudian  disebut  UMR—Kabupaten  Cirebon hanya berada di angka 1,8 juta per tahun 2018. Jumlah tersebut bahkan setengahnya UMR  DKI  Jakarta  yang  telah  mencapai  3,8  juta.  Sehingga,  oleh  karena  alasan tersebut,  banyak  penduduk  angkatan  kerja  Kabupaten  Cirebon  yang  memilih bekerja di  luar Cirebon  untuk  mencari penghidupan  yang lebih baik.  Namun  pada nyatanya  ketentuan  pekerjaan  yang  mengikat  angkatan  kerja  dengan  kontrak membuat penduduk kelimpungan saat kontrak habis atau tidak diperpanjang. Di sisi lain,  batas  usia  maksimal  kontrak  yang  kian  hari  kian  menurun  menjadi  alasan kenapa  banyak  penduduk  pulang  kampung  ke  daerahnya,  termasuk  pula  mereka yang menjadi penduduk Kabupaten Cirebon.
Pada  kondisi  ini  penduduk  yang  telah  masuk  usia  maksimal  pabrik  akan kesulitan  mencari  kerja  di  pabrik  benefit  dan  memilih  ke  perusahaan  yang  lebih kecil  dan  mau  menerima  dengan  batasan  usia  yang  lebih  tinggi.  Akan  tetapi,
ketersediaan  lapangan  kerja  menuntut  mereka  untuk  bersabar,  bahkan  hingga menjadi pengangguran untuk beberapa saat.
Hasil  dari  pengamatan  peneliti,  mereka  yang  telah  selesai—dalam  artian selesai  kontrak  dan  telah  masuk  usia  maksimal  buruh—tidak  mempunyai keterampilan lebih yang dapat membantu mereka mendapat pekerjaan baru.
2. Pengoptimalan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM)  di  Lingkup Pemerintah Daerah
Di  banyak  instansi  pemerintah  telah  banyak  terbentuk  lembaga  dan/atau departemen dengan bidang  yang berbeda-beda. Akan tetapi,  pada pelaksanaannya, perbedaan  bidang  tersebut  justru  membuat  fokus  lembaga  lebih  merujuk  pada urusan  internal  masing-masing  dan  tidak  mengarah  pada  kepentingan  publik  (Sir John  Maud:  1967).  Lebih  lanjut  menurut  Maud,  kondisi  demikian  kemudian membuahkan  defisiensi  yang  amat  terlihat  dan  mengganggu  peran  instansi  publik itu sendiri.
Di samping berfokus pada urusan dalam organisasi dan tidak mengacuhkan kepentingan  orang  banyak,  instansi  pemerintahan  terkadang  menyepelekan pengembangan sumber daya manusia di daerah.
Pengembangan sumber daya manusia sendiri tidak hanya berada di lingkup pengetahuan,  namun  juga  keterampilan,  bakat,  kebisaan,  hingga  kemampuan menciptakan  suatu  produk.  Dalam  pengembanganya  telah  banyak  teori  yang digunakan untuk mengembangkan sumber daya ini. Namun pada tulisan ini penulis akan lebih menjabarkan teori dan/atau metode Competency-Based Training (CBT). Metode  tersebut  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengembangkan  bakat  dan keterampilan  berfokus.  Dengan  kata  lain,  orientasi  dari  pengembangan  ini  adalah penanaman  dan/atau  peningkatan  bakat  pada  satu  bidang  tertentu.  Dengan penanaman  ini  masyarakat  diharapkan  lebih  fokus  dan  lebih  menguasai  bidang yang dipilihnya.
Titik  pusat  dari  pelatihan  ini  adalah  menghindari  proses  yang  sia-sia  dan tidak  menghasilkan.  Artinya,  dalam  pelaksanaan  pelatihan  nanti,  peserta  hanya akan  diajarkan  pada  hal-hal  yang  dianggap  perlu  dipelajari.  Di  samping  itu,  pada pelatihan  ini,  peserta  juga  tidak  terikat  pada  aturan  dan  proses  pelatihan  formal yang kurang memberi dampak baik.
Pola pelatihan CBT sendiri tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun juga di banyak negara dunia. Salah satu negara yang telah menerapkan pelatihan ini dan berhasil  adalah  Australia.  Proses  pelatihan  yang  digalakan  di  Australia membuahkan pembangunan daerah yang terbilang pesat. Di samping pembangunan pesat,  sumber  daya  manusia  di  negara  itu  pun  terampil  dalam  bidangnya  masing- masing (Irianto: 2001).
Berkaca  dari  apa  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  Kabupaten  Cirebon  harus sejak  dini  menanamkan  pelatihan  yang  berfokus  pada  satu  bidang  yang  diminati. Bidang itu pun tidak hanya berorientasi untuk memberikan pekerjaan, namun juga bagaimana  bidang  tersebut  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan,  baik  untuk  diri mereka maupun mereka yang baru awal belajar. Lebih lanjut, jika menilik potensi Kabupaten  Cirebon,  dan  dengan  didukung  perkembangan  teknologi  yang sedemikian  pesat,  pengembangan  sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  di  atas harusnya  telah  memberi  dampak  baik  pada  perkembangan  Kabupaten  Cirebon nanti.
Jika berkaca dari pelatihan yang telah lalu, Kabupaten Cirebon sendiri telah menggalangkan  pelatihan  yang  serupa.  Hanya  saja,  pada  penerapannya,  pelatihan tersebut hanya untuk mencari pekerjaan di luar Cirebon.
Badan  Latihan  Kerja—atau  yang  kemudian  disebut  BLK—adalah  contoh nyata  bahwa  pemerintah  telah  memulai  pengembangan  sumber  daya  dengan  satu fokus  bidang.  Namun  pada  praktiknya  peserta  tidak  benar-benar  diterjunkan  pada situasi  pekerjaan.  Banyak  instruktur  yang  hanya  memberikan  materi  tanpa  praktik lapangan sehingga memperkecil pengalaman peserta latihan kerja. Di samping itu, dari  apa  yang  penulis  ketahui,  mayoritas  peserta  hanya  berfokus  pada  infomasi lowongan  dan  uang  transportasi.  Mayoritas  peserta  BLK  cenderung  ingin mengetahui  informasi  lowongan  di  sana  dibanding  belajar  materi  yang  diajarkan. Sebab, di samping memberi latihan kerja, BLK juga menyediakan pusat informasi yang berisi lowongan kerja.
Di samping hanya berorientasi  pada pusat informasi, beberapa peserta juga memfokuskan  diri  pada  uang  transportasi  yang  diperoleh  peserta.  Sebagaimana diketahui,  badan  latihan  kerja  sendiri  menyiapkan  uang  transportasi  pada  para peserta  aktif  dan  dalam  proses  latihan.  Keberadaan  dana  tersebut  pada  dasarnya
untuk  memudahkan  peserta  dalam  belajar.  Namun  nyatanya,  kondisi  demikian dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dewasa.
Jika  berkaca  pada  metode  BCT  Kabupaten  Cirebon  dapat  memperbaharui program  BLK  agar  lebih  berfokus  pada  praktik  meningat  apa  yang  disampaikan adalah  materi  teknis  yang  akan  lebih  mudah  diserap  apabila  dilaksanakan  dengan kegiatan  praktik  dibanding  materi.  Di  sisi  lain,  Kabupaten  Cirebon  juga  dapat memperbaharui  sistem  belajar  dengan  menempatkan  peserta  BLK  pada  instansi- instansi swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Di instansi tersebut peserta akan magang dan menerapkan apa yang Ia dapatkan di BLK.
3. Peran  serta  Masyarakat  dalam  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia dan Pengentasan Pengangguran
Dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia  berbasis  masyarakat, masyarakat  memiliki  andil  lebih  dalam  menciptakan  dan/atau  menggerakan program  pengembangan  tersebut.  Dengan  dibantu  oleh  pemerintah  daerah, masyarakat  dapat  menciptakan  pelatihan  yang  membantu  saudara,  tetangga  atau masyarakat sekitarnya dalam meningkatkan kualitas diri.
Dalam  kasus  pengembangan  seperti  ini,  masyarakat  memiliki  pandangan yang  lebih  luas  dibanding  pemerintah  daerah,  mengingat  masyarakatlah  yang mengetahui medan dan kebutuhan daerah.
Pada  ranah  pengentasan  pengangguran  dan  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia,  masyarakat  akan  dimudahkan  dengan  adanya  dana  pemerintah.  Di samping  itu,  masyarakat  juga  dapat  memanfaatkan  dana Corporate  Social Responsibility (CSR) yang disediakan oleh banyak perusahaan.
Pada  banyak  kasus  di  lapangan,  di  samping  permasalahan  ketidakadaan lapangan  pekerjaan,  kesenjangan  pengetahuan  dan  keterampilan  juga  menjadi faktor  membludaknya  pengangguran  di  Kabupeten  Cirebon.  Oleh  karena  hal tersebut,  dalam  upaya  mengentaskan  pengangguran  dan  meningkatkan  kualitas sumber daya, masyarakat dapat secara bersama-sama melakukan transfer ilmu dan keterampilan  pada  sesama.  Jika  kemudian  ada  kendala  biaya  dan  sejenisnya, masyarakat  diperbolehkan  mengajukan  promosal  permohonan  bantuan  dana  pada instansi-instansi  swasta  dengan  anggapan  mereka  dapat  mengeluarkan  dana  CSR dan instansi pemerintah dengan anggapan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut
sama  dengan  apa  yang  diinginkan  pemerintah  untuk  mewujudkan  kualitas  SDM yang unggul dan kompeten.
Dalam bahasan yang lebih luas, sebagaimana yang diutarakan BS Sismenas (2007: 4), masyarakat, lembaga pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan dapat  bersinerga  untuk  mewujudkan  kualitas  SDM  yang  diharapkan.  Adapun contoh aplikatif dari perpaduan elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:
a. Melakukan berbagai pelatihan dan kursus untuk mewujudkan sumber daya yang kompeten, profesional dan mampu bersaing;
b. Memberdayakan sanggar-sanggar belajar untuk mau bergerak di sektor ekonomi dan tidak hanya berhenti pada kegiatan belajar membaca, menulis dan berhitung;
c. Meningkatkan hubungan baik antara lembaga kursus dan industri;
d. Memperkuat landasan kultural agar peka terhadap kebutuhan sosial yang ada di masyarakat;
e. Meningkatkan  keterampilan,  pengetahuan  dan abbility aparat  agar  mau  dan mampu bergerak memaksimalkan potensi masyarakat;

## Kesimpulan
Pengentasan  pengangguran  adalah  sesuatu  yang  tidak  bisa  dilakukan  dengan mudah. Perlu upaya ekstra dan kerja sama antarlini untuk menyelesaikan masalah yang telah mendarah daging di Indonesia ini. Peningkatan kualitas SDM berbasis masyarakat adalah  satu  dari  sekian  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah pengangguran yang menjerat negeri ini. Masalah pengangguran—jika berorientasi pada progam  ini—dapat  dientaskan  dengan  pengadaan  kursus  dan/atau  latihan  yang berorientasi  pada  praktik  lapangan.  Materi  yang  disampaikannya  pun  haruslah  materi praktik, bukan lagi teori. Proses pengadaan latihan tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Andai  jika  proses  tersebut  digalangkan  oleh masyarakat,  masyarakat  dapat  meminta  bantuan  pada  instansi  pemerintah  maupun swasta guna mendapat bantuan dana.

## BIBLIOGRAFI
Andrian,  Irianto.  2001. Panduan  Pengembangan  Organisasi. Yogyakarta:  Penerbit Andi.
BS  Sismennas.  2007. Implementasi  Sismennas  dalam  Pembangunan  Daerah. Jakarta: Lemhanas.
Kabar Cirebon. 2017. Angka Pengangguran di Kabupaten Cirebon Meningkat. Disudur pada tanggal 19 April 2017. Sumber dari: http://www.kabar- cirebon.com/2017/04/angka-pengangguran-di-kabupaten-cirebon-meningkat/.
Mantra, Ida Bagoes. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muana, Nanga. 2001. Makro  Ekonomi: Teori,  Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Murni, Asfia. 2006. Ekonomi Makro. Jakarta: PT Refika Aditama.
Poespowardojo,  Soejanto.  2007. Peran  Pancasila  dalam  Pembangunan  Nasional.
Jakarta: Lemhanas.
Sugiyono.  2011. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukirno,  Sadono.  2000. Pengantar  Teori  Mikro  Ekonomi. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.