Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 1 Page 001-124 May 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
1-11 Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani 12-21 Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Barelly, Gustiana A Kambo, Muhammad 22-32 Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti 33 – 46 Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara  Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani 47 – 54 Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar 56 – 69 The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat 70 – 84 Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah 85 – 102 Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri 103 – 117 Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius 118 – 124 Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  Tentang  Penerapan  Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal

## Sadar
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jalan RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya, 73111 Corresponding Author: sadarbahtiar@umpr.ac.id

## Keyword:
Policy Implementation; Health Protocol Covid- 19;
New Normal
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Protokol Kesehatan, Covid-19; New Normal
Abstract: Coronaviruses are a large family of viruses that cause disease in humans and animals. In humans, it usually causes respiratory tract infections, ranging from flu to serious illnesses, such as middle east respiratory syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (JARS). with the exception of Palangka Raya City. The purpose  of  this  study  is  how  to  implement  the  Palangka  Raya  municipal government's policy regarding the application of health protocols. This study uses a qualitative  method  with  literature  and  an  empirical  approach.  The  data  was obtained through an analysis of the mayor's regulations and social phenomena that occur  in  the  people  of  Palangka  Raya  City.  The  results  showed  that  the implementation  of  the  policy  of  the  mayor  of  Palangka  Raya  related  to  the implementation of the Health protocol in the new normal era had been implemented by the community. Palangka Raya. This is known by the continued increase in Covid- 19 cases until October 2020.
Abstrak: Corona  virus  merupakan  keluarga  besar  virus  yang  menyebabkan penyakit  pada  manusia  dan  hewan.  Pada  manusia  biasanya  menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius, seperti Middle  East  Respiratory  Syndrome  (MERS)  dan  Jevere  Acure  Respiratory Syndrome (JARS). Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid- 19  telah  dilakukan  di  seluruh  daerah  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  di  Kota Palangka  Raya.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  implementasi  Kebijakan Pemkot  Palangka  Raya  tentang  penerapan  protokol  kesehatan.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang  diperoleh  melalui  analisis  peraturan  walikota  dan  fenomena  sosial  yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi  kebiajakan  Peraturan  Wali  Kota  Palangka  Raya  terkait  dengan penerapan  protokol  Kesehatan  pada  era  new  normal  sudah  diterapkan  oleh masyarakat. Kendatipun demikian, implementasi kebijakan penerapan protokol Kesehatan belum mampu menekan peningkatan kasus covid-19 di Kota Palangka Raya. Hal tersebut diketahui dengan terus meningkatnya kasus covid-19 sampai pada bulan Oktober 2020.

## PENDAHULUAN
Virus  corona  telah  menjangkit  seluruh  dunia.  Corona  virus merupakan  keluarga  besar virus  yang  menyebabkan  penyakit  pada  manusia  dan  hewan.  Pada  manusia  biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius, seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan jevere acure respiratory syndrome (JARS) dan covid-19  sifatnya  lebih  mematikan.  Karena  virus  corona  sulit  untuk  disembuhkan.  Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid-19 telah dilakukan di seluruh daerah. Tidak terkecuali di Kota Palangka Raya, dengan memberi kebijakan membatasi kegitan di luar rumah, kegitan sekolah di rumah, bekerja dari rumah, maupun beribadah di rumah. Namun, ada beberapa  pengecualian  bila  ada  yang  mendesak  dan  bersifat  harus  keluar  rumah,  maka diperboleh untuk keluar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh  pemerintah  kota.  Kebijakan  pemkot  Palangka  Raya  melalui  Satgas  covid-19  juga  terus melakukan  berbagai  upaya  penanggulangan  penyebaran  virus  corona.  Peraturan  Wali  Kota (Perwali)  Palangka  Raya  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan
hukum  protokol  kesehatan  sebagai  upaya  percepatan  penanganan  Covid-19  dan  pemulihan okonomi,  yang  menjadi  dasar  Satgas  Covid-19  dalam  meningkatkan  pengawasan  penerapan protokol kesehatan secara masif di Ibu Kota Kalteng.
Perwali  tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  dalam pencegahan  dan  pengendalian  covid-19,  sebelumnya  oleh  satgas  covid-19 Kota  Palangka Raya dalam proses penyusunan. Waktu hampir bersamaan Gubernur Kalteng juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 43 tahun 2020. Pemkot Palangka Raya, kemudian menarik aturan  kemudian  merevisi  Perwali  semula,  untuk  menyesuaikan  dengan  pergub  yang  di keluarkan. Implementasi perwali Kota Palangka Raya tentang penerapan protokol kesehatan di era  new  normal  seperti  melakukan  penyemprotan  desinfektan,  sosialisasi  penanggulangan covid-19, penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah trasportasi, pembatasan jam operasional trasportasi, hal itu dilakukan dengan tujuan agar dapat menahan laju  aktifitas  masyarakat  keluar  rumah,  serta  pemerikasaan  penumpang  dan  kendaraan  yang melintas  perbatasan  wilayah  Palangka  Raya.  Selain  itu,  Pemkot  juga  mewajibkan  warga  yang berada di luar rumah untuk menggunakan masker. Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat di  pandang  sebagai  aspek  penting  dalam  kebijakan  social.  Menerapkan  pola  hidup  sehat  dan bersih. Memeriksakan diri ke pusat pelayaan kesehatan jika mengalami gejala covid dan selalu makan  makanan  sehat  dan  bergizi  guna  menjaga  imunitas  tubuh.  Pemkot  Palangka  Raya memerintahkan menjaga jarak fisik dengan orang lain dan selalu mencuci tangan dengan sabun/ handsanitizer usai beraktivitas.
Pandemi covid-19 telah mempengaruhi berbagai aktifitas masyarakat. Upaya pencegahan dan  persebaran  covid-19  massif  dilakukan  hampir  deseluruh  wialayah  di  Indonesia.  Seperti penelitian  yang dilakukan  oleh  (Yunus,  2020)  .  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa Indonesia sudah  mengalami  kondisi  dimana  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  covid-19  cukup  besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata  rantai  penyebaran  virus  corona  Covid-19  .  Herdiana,  D.  (2020)  Hasil  penelitian mengungkapkan bahwa factor pendorong dan factor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan social  distancing  terdiri  dari  3  (tiga)  yaitu:  pertama  kapasitas  organisasi  baik  ditingkat pemerintah  pusat  maupun  tingkat  pemerintah  daerah.  Kedua,  perbedaan  strategi  yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat menerapkan strategi kebijakan social distancing, sementara itu pemerintah daerah melaksanakan strategi kebiakan lockdown. Ketiga, komunitas kepatuhan dimana masih ada banyak orang yang melanggar kebijakan social distancing. Mona N. (2020) Hasil penelitian menuujukkan bahwa jaringan social tanpa peran isolate memiliki ties dan kepadatan  tinggi  sehingga  banyak  peluang  virus  untuk  menyebar  pada  anggota  jaringan. Sedangan  jaringan  social  diamana  banyak  anggotanya  melakukan  isolasi  memiliki  ties  lebih sedikit serta kepadatan rendah yang membuat peluang penyebaran virus antar anggota jaringan melalui  ties  menjadi  lebih  rendah.  Buana,  Hasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  perilaku  yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif (Buana, 2017).  Susilo,  A.  Dkk  (2020).  dalam  artikel  tersebut  mencoba  menelaah  beberapa  penelitian terkini terkait dengan covid-19. Sebagai akibat dari pandemi covid-19 tersebut mengakibatkan beberapa dampak baik dalam social maupun ekonomi. Kesimpangsiuran pemberitaan mengenai covid-19  sehingga  menimbulkan  perbedaan  pandangan  baik  dalam  hal  pencegahan  maupun dalam upaya memutus persebaran. Sehingga hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa covid-19  merupakan  jenis  penyakit  yang  persebarannya  sangat  cepat  sehingga  patut  untuk diwaspadai  (Susilo  et  al.,  2020).  Syafrida  dan  Hartati  R  (2020).  Hasil  penelitian  disimpulkan dampak  wabah  covid-19  menimbulkan  masalah  social  pelemahan  ekonomi  masyarakat  dan negara, untuk mencegah penyebaran covid-19 diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh  agama  untuk  saling  bantu  membantu,  bahu  membahu  dan  mengingatkan  satu  dengan lainnya bersma melawan covid-19. Burhanuddin. C I. dan Abdi, M N (2020) Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  melihat  perkembangan  dan  pengaruh  ekonomi  tidak  hanya  sebatas lingkup  ekonomi  itu  sendiri.  Akan  tetapi  ekonomi  juga  bisa  terdampak  dari  budaya  dan
kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran virus corona turut membawa dampak negative pada perekonomian daerah (Burhanuddin & Abdi, 2020).
Dari  beberapa  hasil  penlitian  diatas  hampir  secara  umum  dapat  dibagai  kedalam  dua pembahasan  sacara  umum,  yaitu  mengenai  upaya  pencegahan  dan  persebaran  covid-19  dan dampak pandemi covid terhadap kehidupan social masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian  ini  yakni  mencoba  melihat  bagaimana  implementasi  kebijakan  dalam  upaya pencegahan dan persebaran covid-19 melalui Perwali Kota Palangka Raya No 26 Tahun 2020. Selanjutnya,  penelitian  ini  bermaksud  memberikan  sebuah  informasi  pentingnya  kepatuhan terhadap  sebuah  kebijakan  pemerintah  sebagai  bentuk  partisipasi  dalam  implementasi kebijakan. Merujuk kepada uraian bagian latar belakang, maka adapun perumusan masalah yaitu bagaimana  implementasi  kebijakan  perwali  Kota  Palangka  Raya  tentang  penerapan  protokol kesehatan covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  literatur  dan  empiris.  Data yang  diperoleh  melalui  analisis  Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  dan  fenomena  sosial  yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19 terjadi.  Peraturan Wali Kota (Perwali) Palangka Raya  Nomor  26  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  sebagai  payung  hukum  kebijakan  penangan  pandemi  Covid-19  dikomparasikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil analisis tersebut dikomparasikan dengan data dari Satgas Covid-19.

## HASIL DAN DISKUSI
Perkembangan Kasus Covid Di Palangka Raya (Maret-September 2020) Upaya  pemerintah  dalam  pencegahan  dan  pemutusan  persebaran  covid-19  terus dilakukan, dengan menerapkan berbagai kebijakan di tiap-tiap wilayah baik dalam skala provinsi maupun dalam sklala kabupaten/kota. Tidak terkecuali kita Palangka Raya. Kota Palangka Raya sejak terpapar covid 19 pada bulan Mei yang lalu sudah melakukan upaya dalam pencegahan covid-19.  Sejak  pertama  terpapar  covid-19,  dikota  Palangka  Raya  senantiasa  mengalami peningkatan,  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencegah  dan  memutus  mata  rantai persebran dengan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan yang duilakukan yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai pertaruan walikota tentang penerapan new nemal dengan protokol Kesehatan. Perkembangan ksus covid di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada diagram berikut:

## Diagram 1. Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Palangka Raya
Sumber: Diolah dari data Satgas Covid-19 Kalteng
Perkembangan covid 19 di Kota Palangka Raya dalam jangka watu yang begitu singkat mengalami  peningkatan  begitu  cepat.  Berdasarkan  diagram  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa perkembangan  kasus  covid-19  mengalami  peningkatan  setiap  bulannya.  Jika  dilihat  pada diagram tersebut, maka kebijakan PSBB yang dilakukan di Kota Palangka Raya tidak memberikan pengaruh  yang  segnifikan  dalam  mencegah  persebaran  covid-19.  Pemberlakuan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  Kota  Palangka  Raya  yaitu  pada  bulan  Mei  2020  dan  hanya diterapkan dalam satu kali pemberlakuan. Dari data diatas terlihat jelas bahwa setelah bulan Mei 2020  jumlah  kasus  covid-19  masih  tetap  mengalami  peniingkatan  baik  dalam  kasus  positif maupun yang meninggal.

## Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. PSBB Kota Palangka Raya akan diberlakukan sejak Senin, 11 Mei 2020, sampai 14 hari ke depan. Keputusan tersebut ditetapkan  Menkes  pada  7  Mei  2020  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK.01.07/Menkes/294/2020.  Dituliskan,  kasus  COVID-19  di  Palangka  Raya  telah  terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan. Oleh sebab itu, PSBB sudah harus ditetapkan dalam  rangka  percepatan  penanganan  COVID-19.  PSBB  di  Palangka  Raya  ditetapkan  setelah dilakukan  proses  kajian  epidemiologi  dan  pertimbangan  kesiapan  daerah  dalam  aspek  sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis. Selanjutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
Sekitar 50 persen kelurahan di Kota Palangka Raya dinyatakan bebas dari paparan covid- 19.  Data tersebut berasal dari laporan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Palangka Raya. Dari 32 kelurahan yang ada, 16 kelurahan tidak ditemukan adanya kasus positif covid-19. Kita harapkan kondisi minimal ini dapat dipertahankan dan jika bisa semakin banyak kelurahan yang menjadi zona hijau. 16 kelurahan yang masuk zona itu terdiri dari dua kelurahan di Kecamatan Pahandut, dua kelurahan di Kecamatan Sebangau, Satu Kelurahan di Kecamatan Jekan  Raya,  empat  kelurahan  di  Kecamatan  bukit  batu,  dan  tujuh  kelurahan  di  Kecamatan Rakumpit. Dari data itu dikatakan untuk tingkat kecamatan dari total lima kecamatan yang ada hanya tinggal Kecamatan Rakumpit yang bertahan di zona hijau. Sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui tim gugus tugas terus melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi, deteksi dini, pengamanan hingga penanganan kasus. Saat ini pun Pemerintah Kota Palangka Raya juga mewajibkan para pedagang yang berada di wilayah yang masuk kategori zona merah diwajibkan memiliki surat bebas covid-19 dalam menjalankan
usahanya.  Kewajiban  pedagang  di  zona  merah  memiliki  surat  bebas  covid-19  itu  juga  telah tertuang di surat instruksi Wali Kota tentang percepatan penanganan covid-19 di zona merah Kota  Palangka  Raya.  Dalam  pelaksanaan  PSBB  itu,  lanjutnya,  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya mengkoordinasikan  persiapan  anggaran  dan  operasionalisasi  jaring  pengaman  sosial  di wilayahnya. Pelaksanaan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ternyata membawa dampak terjadinya Inflasi di Kota cantik tersebut. Hal ini dibahas dalam pelaksanaan rilis tentang masalah ekonomi di Kalteng yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS,) Kalimantan Tengah. Rilis yang dilakukan secara rutin setiap bulannya dalam awal bulan untuk melihat perekonomian yang terjadi di Kalimantan Tengah oleh lembaga ini. Dalam masa Pendemi Covid-19, memang terjadi pengaruhnya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah termasuk saat Pemkot Palangka Raya menerapkan PSBB selama 14 hari pada bulan Mei yang  lalu.  Penerapan  PSBB  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  terhambatnya  pasokan komoditas bahan makanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya, sehingga juga berdampak pada perekonomian  di  Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah  secara  menyeluruh.  akibat  pengetatan aturan keluar masuk kendaraan di pintu- pintu masuk ke Palangka Raya, seperti arah Palangka Raya-Banjarmasin berdampak terhadap inflasi daerah di Kalteng.
Tidak dipungkiri saban hari kasus pasien positif covid-19 di Kota Palangka Raya terus bertambah. Hal yang menjadi sorotan utama adalah perkembangan kasus dan penanganan covid- 19 di ibu kota Kalteng, Palangka Raya kota cantik menjadi penyumbang terbanyak kasus positif covid-19 di Kalteng, positif, 1119, sembuh 916 dan 62 meninggal (3/10). Melihat kondisi yang tak kunjung membaik ini, Kota Palangka Raya sempat didesak kembali mengajukan pembatasan social  berkala  besar  (PSBB).  Namun  gubernur  memberikan  arahan  agar  wali  kota  segera melakukan pengetatan dan disiplin protokol kesehatan.
Upaya  Pencegahan  Persebaran  Covid-19  melalui  Perwali  Tentang  Penerapan  Protokol Kesehatan di Era New Normal
“New  normal”  dalam  kondisi  pandemi  masih  berlangsung,  berarti  kita  harus  ‘hidup berdampingan’ dengan virus Coro na sambil melakukan aktivitas sehari-hari dengan adaptasi yang baru yaitu dengan tetap memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak tertular Covid-19. Salah satunya dengan mematuhi dan melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah  sendiri  sudah  menghimbau  mengenai  protokol  untuk  kondisi  new  normal, sebagaimana  yang tertuang  dalam Surat Edaran Menteri  Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020.  Sebagai  tindak  lanjut  Kemenkes  mengeluarkan  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease2019  (Covid-19)  di  Tempat  Kerja Perkantoran  dan  Industri  dalam  Mendukung  Keberlangsungan  Usaha  Pada  Situasi  Pandemi. Selanjutnya  pemerintah  Kota  Palangka  Raya  juga  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Palangka Raya Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.
Dalam Perwali itu, salah satu yang disebutkan yakni bagi setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker akan dikenakan kerja sosial ataupun denda administratif sebesar Rp 100.000.  Sanksi kerja sosial antara lain menyapu jalan umum dengan  waktu  paling  sedikit  dua  jam  dan  paling  lama  selama  seminggu  setiap  hari  untuk pelanggar yang berulang. Kemudian menjadi relawan pada satuan tugas penanganan Covid-19 selama  tiga  hari  ataupun  membersihkan  fasilitas  umum  atau  fasilitas  sosial  selama  satu  hari. Sedangkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, tak hanya teguran tertulis, tapi juga rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola atau penutupan pembubaran  kegiatan.  Kemudian  penyegelan  sementara,  rekomendasi  pencabutan izin operasional. Bahkan denda administratif berkisar Rp 5 juta hingga Rp 15 juta. Tempat dan fasilitas  umum  dimaksud  yaitu  sekolah/institusi  pendidikan  lainnya.  Stasiun,  terminal, pelabuhan,  dan  bandar  udara,  transportasi  umum,  toko,  pasar  modern,  dan pasar  tradisional, apotek dan toko obat area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan
massa.  Tempat  dan  fasilitas  umum  yang  harus  memperhatikan  protokol  kesehatan  lainnya warung  makan,  rumah  makan,  cafe,  dan  restoran.  Pedagang  kaki  lima/lapak  jajanan, perhotelan/penginapan  lain  yang  sejenis,  tempat  wisata  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Protokol pencegahan penularan Covid-19 itu berlaku bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area  publik).  "Dengan  menerapkan  protokol  ini  diharapkan  dapat  meminimalisir  risiko  dan dampak  pandemi  Covid-19  pada  usaha  sektor  jasa  dan  perdagangan  (area  publik)  dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat  berkumpulnya  sejumlah  atau  banyak  orang dalam satu lokasi. Adapun Subjek pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi, perorangan melakukan 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Pengelola, penyelenggara,  atau  penanggung  jawab  tempat  dan  fasilitas  umum  menyiapkan  sarana  dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Bagi perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi: Gunakan masker dan Cuci tangan, hindari menyentuh wajah, menerapkan etika batuk dan bersin (menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk), Jaga jarak (Physical Distancing), karantina Mandiri (bagi masyarakat yang merasa tidak  sehat),  isolasi  (pemisahan  orang  sakit  dari  orang  sehat),  menjaga  kesehatan  dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Protokol  pencegahan  penularan  Covid-19  sebagaimana  yang  disebutkan  diatas  sudah dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya dengan pantauan oleh para pengawas pengawal kebijakan  baik dari  aparat  TNI-Polri maupun  dari petugas  satgas  covid-19 Kota  Palngka  Raya. Sementara  itu,  untuk  protokol  kesehatan  Covid-19  di  era new  normal menurut  Kementerian Kesehatan  dan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  juga  sudah  diterapkan  di  Kota Palangka Raya seperti, Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area  publik  (mendisinfeksi  fasilitas  umum  yang  sering  disentuh  publik  setiap  4  jam  sekali), Menyediakan  fasilitas  cuci  tangan  yang  memadai  dan  mudah  diakses  oleh  pekerja  dan konsumen/pelaku usaha, Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID- 19  dengan  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS),  Melakukan  pengecekan  suhu  badan  bagi seluruh  pekerja  sebelum  mulai  bekerja  dan  konsumen/pelaku  usaha  di  pintu  masuk.  Jika ditemukan  pekerja  dengan  suhu  >37,30C  (2  kali  pemeriksaan  dengan  jarak  5  menit),  tidak diperkenankan  masuk  dan  diminta  untuk  melakukan  pemeriksaan  kesehatan.  Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja,  pelaku  usaha,  pelanggan/konsumen  dan  pengunjung  agar  mengikuti  ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan  menggunakan  masker,  melakukan  pembatasan  jarak  fisik  minimal  1  meter, melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan (bagi pelaku usaha), mencegah kerumunan pelanggan (bagi pelaku usaha).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  analisis  yang    dilakukan  dan  terkait  dengan implementasi  perwali  Kota  Palangka  Raya  tentang  penerapan  protocol  Kesehatan  di  era  new normal maka, adapun kesimpulan dalam tulisan ini yaitu: pertama, kebijakan PSBB tidak mampu menekan  persebaran  covid  19  di  Kota  Palangka  Raya,  hal  ini  dapat  dilihat dengan meningkat kasus  covid  19  setiap  bulannya.  Kedua,  Kebijakan  new  normal  sebagai  upaya  lanjutan  yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan persebaran covid 19 dengan diberlakukannya perwali No 26 tahun 2020 tentang penerapan protokol Kesehatan juga belum  mampu  menekan  peningkatan  kasus  covid-19.  Hal  itu  juga  dapat  dilihat  (diagram  1.1) bahwa terdapat peningkatan kasus covid setiap bulannya. Ketiga, Berdasarkan beberapa tahapan kebijakan  yang  dilkaukan  di  Kota  Palangka  Raya  terkait  pencegahan  persebaran  covid-19. Dianggap belum berhasil menekan jumlah kasus covid, mulai dari pemberlakuan PSBB sampai perwali Kota Palangka Raya tentang penerapan penerapan protokol Kesehatan covid-19 di era new normal.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 1, Mei 2022
Implementasi  kebijakan  penerapan  protokol  Kesehatan  di  Kota  Palangka  Raya  sudah dilakukan  yakni  masyarakat  sudah  mengikuti  protokol  Kesehatan  dengan  senantiasa menggunakan  masker,  menghindari  keramaian  dan  mematuhi  protokol-protokol  kesehatan lainnya.  Oleh  karena  itu,  penulis  beranggapan  bahwa  implementasi  kebijakan  penerapan protokol Kesehatan covid-19 era new normal di Kota Palangka Raya sudah dilakukan meskipun belum mampu efektif dalam menekan angka kasus covid-19 (data terakhir Oktober 2020).

## REFERENSI
Bie 2020. https://kanalkalimantan.com/resmi-perwali-protokol-kesehatan-berlaku-di- palangka-raya-berikut-ini-sejumlah-sanksi-bagi-pelanggar/ , diakses tanggal, 22 Oktober 2020.
Buana, R. D. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta , 53 (9), 1689 – 1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). AkMen Jurnal Ilmiah. Krisis, Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari , 17 , 710 – 718.
Darliansjah 2020. https://kaltengpos.co/berita/-48214-ratas_covid- 19,_palangka_raya_diarahkan_terapkan__psbb_lagi.html , diakses tanggal, 18 Oktober 2020.
DEN  2020. https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb10P2XN-50-persen-kelurahan-di- Palangka Raya-bebas-covid-19, diakses tanggal 16 Oktober 2020.
Hari Widodo 2020. https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/02/arus-barang-diperketat- selama-psbb-Palangka  Raya-belaku-berimbas-inflasi-di-kalteng,  diakses  tanggal  14 Oktober 2020.
Herdiana, D. (2020). Social Distancing: Indonesian Policy Reponse To The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 17 | Nomor 1 | Juni 2020.
HomeCare.  2020. https://medium.com/@homecare24.blog/ini-protokol-kesehatan-selama- new-normal-agar-terhindar-covid-19-bb26df7911a8 , diakses  tanggal,  21  Oktober 2020 Idham  Kholid  2020. https://news.detik.com/berita/d-5007850/psbb-palangka- raya-berlaku-sejak-11-mei-selama-14-hari/2, diakses tanggal, 12 Oktober 2020.
Iha 2020. https://kaltengpos.co/berita/-47510-
masyarakat_diminta_patuhi_kebijakan_pemerintah.html , diakses  tanggal,  09  Oktober 2020. M. Syahran W. Lubis 2020.
https://kalimantan.bisnis.com/read/20200420/407/1229592/tanggap-darurat-di- palangka-raya-diperpanjang-hingga-25-juni, diakses tanggal, 11 Oktober 2020.
Media  Center  Satuan  Tugas  Covid-19  Kalteng.  2020. https://corona.kalteng.go.id/,  diakses tanggal 20 Oktober 2020.
Mona  N.  (2020).  Konsep  Isolasi  Dalam Jaringan  Sosial  Untuk  Meminimalisasi  Efek  Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia). Jurnal Sosial Humaniora Terapan Volume 2 No.2, Januari-Juni 2020.
Muhammad  Arif  Hidayat  2020. https://kalteng.antaranews.com/berita/406422/gubernur- minta-penerapan-psbb-tahap-dua-di-palangka-raya-dimantapkan,  diakses  tanggal,  20 Oktober 2020.
Peraturan  WaliKota  Palangka  Raya  Nomor  26  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  disiplin  dan penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya
Promkes  Kementerian  Kesehatan dan Perhimpunan  Dokter  Paru  Indonesia .  2020. https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/,  diakses tanggal 10 Oktober 2020.
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020.
Susilo,  A.  Dkk  (2020).  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini.  Jurnal  Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.
Syafrida dan Hartati R (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 6 (2020).
Syaiful  akhyar  2020. https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/26/perwali-Palangka Raya-terkait-penerapan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-dalam-revisi, diakses tanggal 12 Oktober 2020.
Yunus,  N.  R.  dan  Rezki.  A.  (2020).  Kebijakan  Pemberlakuan  Lockdown  Sebagai  Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020).