## PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI ACEH
Wais Alqarni 1 , Aldianto 2 , Ahmalian 3 , Aira Riska 4 , Asyiatun Nabila 5 , Widia Zahra 6 , dan Muhammad Alief 7 1,2,3,4,5,6,7 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala (Penulis korespondensi: waisalqarni@unsyiah.ac.id)
Diterima: 25 Mei 2022; Disetujui: 09 Agustus 2022; Dipublikasikan: 13 Agustus 2022

## Abstrak
Salah satu dampak positif atas lahirnya Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 adalah terbentuknya landasan yang kuat untuk membentuk regulasi yang spesifik di bawahnya, dan salahnya  adalah  bidang  pendidikan.  Regulasi  yang  kuat  menjadikan  Aceh  bisa  mendapatkan kapasitas fiscal yang besar dalam membangun Pendidikan di Aceh. Namun dalam tataran praktik, anggaran yang besar dibidang pendidikan belum berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang ada  sekarang.  Penelitian  ini  bertujuan  melihat  sejauhmana  dana  otonomis  khusus  yang  ada  telah mampu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Aceh.  Teori  pengelolaan  digunakan  sebagai  fokus dalam menganalisis persoalan ini. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka berbasis data yang kuat dapat dipertanggungjawabkan sebagai metode dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih belum efektifnya pengelolaan alokasi anggaran dari dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan di Aceh. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan yang dilakukan belum  seluruhnya  tepat  sasaran,  lemahnya  koordinasi  dan  kerjasama  lintas  sektor,  minimnya pelatihan  berkualitas  berjangka  panjang.  Ditambah  lagi  dengan  kurang  kreatifnya  program  yang diimplementasikan dalam mendukung tercapainya  peningkatan  kualitas pendidikan  di  Aceh.  Oleh karena itu,  perlu  adanya  pengelolaan yang  tepat  dan kerjasama  yang  erat  antara  pemerintah  Aceh dengan seluruh stakeholder terkait guna sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.
Katakunci : Aceh; Efektivitas; Kualitas Pendidikan; Dana Otonomi Khusus.

## Abstract
One of the positive impacts of the issuance of Law on the Government of Aceh Number 11 of 2006 is the formation of a strong foundation to form specific regulations under it, and one of them is in the field  of  education.  Strong  regulations  make  Aceh  able  to  get  a  large  fiscal  capacity  in  building education in Aceh. However, at the practical level, the large budget in the field of education has not been directly proportional to the quality of existing education. This study aims to see to what extent the  existing  special  autonomy  funds  have  been  able  to  improve  the  quality  of  education  in  Aceh. Management theory is used as a focus in analyzing this issue. Qualitative research with a strong data-based literature review approach can be accounted for as a method in this research. The result of this research is that the budget allocation management of the special autonomy fund for education in Aceh is still not effective. This is because there are still many activities carried out that have not been  fully  targeted,  weak  coordination  and  cross-sectoral  cooperation,  lack  of  long-term  quality training. Coupled with the lack of creative programs implemented in supporting the achievement of improving the quality of education in Aceh. Therefore, it is necessary to have proper management and close cooperation between the Aceh government and all relevant stakeholders in order to jointly improve the quality of education in Aceh.
Keywords : Aceh; Effectiveness; Quality of Education; Special Autonomy Funds. _______________

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  otonomi  khusus hanya  diberikan  kepada  beberapa  Provinsi saja, seperti Provinsi Aceh, Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,  dan  Papua.  Adapun  landasan hukum  pemberian  otonomi  khusus  kepada Aceh  tertuang  dalam  UU  No.  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  Aceh (Kuncoro,  2004).  Otonomi  khusus  sendiri dimaknai dengan diberikannya kewenangan  yang  lebih  luas  daripada daerah  lainnya  agar  dapat  mengurus  dan mengelola sendiri pemerintahannya, namun tetap  dalam  bingkai  NKRI.  (Ronhendi  & Saleh, 2017).
Dalam  administrasi  pemerintah, Aceh  menerapkan  kebijakan  desentralisasi yang dikenal dengan desentralisasi asimetris.  Saat  ini,  Otonomi  khusus  yang diberikan  kepada  Provinsi  Aceh  diatur dalam  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Undang-undang  ini memberikan  arti  khusus  bagi  Aceh. Kekhasan  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  179 (1),  Pemerintah  Aceh  dan  pemerintah daerah  bawahannya  mempunyai  sumber pendapatan  daerah,  yang  salah  satunya melalui dana swadaya khusus.
Daerah  Otonomi  Khusus  Aceh menikmati  hak  istimewa  karena  sistem pemerintah  tidak  terpusat  seperti  daerah lain.  Bentuk  pemerintahan  yang  lebih sentralistik tercermin dari kebijakan
pendelegasian  Wewenang  kepada  Daerah. Ini selalu dianggarkan untuk semua APBN. Dalam APBN tahun 2014 yang dikeluarkan oleh  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia,  kebijakan  transfer  ke  pedesaan meliputi peningkatan kemampuan pemungutan pajak daerah dan pengurangan disparitas pajak antara pusat dan pedesaan serta antar daerah.
Peningkatan  transparansi,  akun- tabilitas,  dan  akurasi  dalam  alokasi  dana khusus  swadaya  dan  alokasi  dana  untuk transfer daerah pada gilirannya tidak hanya akan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik daerah, tetapi juga penggunaan dan evaluasinya.  Dari  berbagai  jenis  dana remitansi,  terutama  untuk  meningkatkan kualitas versi daerah.
Selanjutnya, ketentuan Dana Istimewa Mandiri Tahun 2008 diatur dalam Qanun  Aceh  No.  2  Tahun  2008,  yang menjelaskan tata cara penambahan alokasi Dana  Bagi  Hasil  Migas  dan  penggunaan Dana  Khusus Mandiri.
Dana swadaya khusus sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  dimaksudkan untuk membiayai kegiatan. Baik itu dalam bentuk pembangunan secara umum, maupun pembangunan lebih khusus seperti infrastruktur,  pengentasan  kemiskinan, pemberdayaan ekonomi penduduk, pembiayaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Pada  Pasal  1  dijelaskan  bahwa
alokasi dana swadaya tertentu berdasarkan Pasal 8 dilakukan mengingat paling sedikit 40%  (40%)  akan  dialokasikan  untuk kegiatan  pembangunan  dan  pembangunan di  Aceh.  Setidaknya  enam  puluh  persen (60%)  juga  akan  dialokasikan  untuk  acara dan kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal  5  tentang  Alokasi  Anggaran, anggaran  diberikan  tidak  dalam  bentuk tunai,  melainkan  dalam  bentuk  caps pendanaan  untuk  program  dan  kegiatan yang    disepakati    antara  Pemerintah  Aceh dan Pemerintah. Ini adalah pemerintah kota dan ditentukan setiap tahun oleh gubernur. Namun,  acara  tadi  mampu  dilaksanakan sehabis  menerima  persetujuan  pimpinan DPRA.
Dari  tahun  2008,  Dana  Swadaya Khusus dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah  Aceh  dan  Pasal  9  mengatur bahwa  Dana  Swadaya  Khusus  dibayarkan setiap  tahun  ke  Rekening  Kas  Negara Provinsi Aceh. Pengoperasian dana swadaya  khusus  yang  dijalankan  oleh pemerintah Aceh.
Namun, disebabkan tidak efektifnya pengelolaan langsung dana otsus yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Aceh secara  langsung,  Perubahan  ini  dilakukan dengan  menerbitkan  Qanun  No.  2  Tahun 2013  tentang  Perubahan  atas  Qanun  Aceh No. 2 Tahun 2008. Di dalamnya dijelaskan
tata  cara    pengalokasian  tambahan  Dana Bagi  Hasil  Migas  dan    penggunaan  Dana Khusus Swadaya.
Setelah  dilakukannya  perubahan atas  Undang-Undang  tentang  pengelolaan otsus  tersebut  dan  di  implementasinya Qanun  Nomor  2  Tahun  2013  yang memberikan  kesempatan  besar  kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola dana otsus yang disertai dengan tuntutan supaya anggaran itu dapat dikelola dan  digunakan  secara  efektif  dan  efisien yang  nantinya  dapat  memberikan  manfaat kepada masyarakat.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada pembahasan di atas, negara ini tidak hanya menerapkan kebijakan desentralisasi umum  di  seluruh    Indonesia,  tetapi  juga desentralisasi  asimetris,  terutama  untuk daerah-daerah tertentu. Kebijakan
desentralisasi yang asimetris ini mendistribusikan  kewenangan  yang  lebih besar atas fungsi-fungsi khusus ke masing- masing  daerah,  yang  juga  ditopang  oleh alokasi  dana  transfer  pemerintah  pusat. Disebabkan Aceh tidak memiliki PAD yang relatif besar dibandingkan dengan provinsi lain,  tantangan  relokasi  asimetris  harus mampu  menjangkau  masyarakat  yang membutuhkan (Agustina et al., 2012).
Untuk itulah diperlukan pembangunan  sosial,    proses  perencanaan perubahan sosial untuk kepentingan masyarakat.  Asimetri  transfer    otonomi
khusus  di  Aceh  adalah  kemampuan pemerintah  dalam  proses  pembangunan yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan  para  warga  negara    melalui resolusi konflik, rehabilitasi pasca konflik, dan  rekonstruksi.  Keadaan  ini  secara khusus  ditujukan  untuk  meningkatkan partisipasi dalam pendidikan.
Secara umum, komposisi
penerimaan kabupaten/kota di Aceh terdiri dari 4.444 Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Perimbangan  (Iuran  Penerimaan Pajak,  Sumbangan  Penerimaan  SDA, Sumbangan  Penerimaan  SDA,  DAU, DAK) dan Dana Khusus Swadaya (Otsus). Aceh  hanya  mampu  menghasilkan  PAD, yang  relatif  kecil  dibandingkan  dengan porsi  dana  remitansi  pusat.  Sementara  itu, dana  swadaya  khusus  Aceh  akan  berakhir pada 2028.
Mirisnya,  dalam  beberapa  tahun terakhir,  data  kualitas  pendidikan  Aceh belum menunjukkan sebuah perkembangan yang  signifikan,  oleh  karena  itu  sektor  ini tetap menjadi perhatian di tengah besarnya pendanaan untuk sektor tersebut.
Contohnya  termasuk  tingkat  penyelesaian ujian nasional, nilai kompetensi guru yang rendah, hasil lembaga penerimaan perguruan  tinggi,  ujian  tertulis  berbasis komputer  yang  diterbitkan,  dan  seleksi bersama untuk masuk ke universitas negeri (Samsuardi, 2022).
Pemerintah  Aceh  dalam  hal  ini
Dinas  Pendidikan  perlu  memberikan perhatian  lebih  terhadap  peningkatan kualitas  pendidikan  di  Aceh.  Misalnya dengan  peningkatan  fasilitas  sekolah  dan laboratorium, kualifikasi guru/ keterampilan  mengajar,  dan  akses  fasilitas belajar  harus  menjadi  prioritas  yang  sama di semua kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yg  dipakai  pada penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan. Danandjaja (2014) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan adalah  suatu  metode  penelitian  yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah yang melibatkan  sejumlah  kumpulan  bacaan yang  berkaitan  langsung  dengan  tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Pengelolaan
Konsep “pengelolaan” bisa disamakan  dengan  konsep  manajemen. Pengelolaan  dan  manajemen  memiliki makna  yang  sama.  Manajemen  memiliki makna sebagai pengurusan atau pengaturan di  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga. Konsep pengelolaan bisa diartikan sebagai sebuah  konsep  yang  mengatur  bagaimana individu atau sekumpulan orang melakukan serangkaian pekerjaan untuk bisa mencapai tujuan  tertentu  dari  suatu  organisasi  atau lembaga.
Pengelolaan  menurut  Terry  (2008) merupakan  suatu  proses  yang  memiliki khas,  dimana  proses  tersebut  terdiri tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian,  menggerakkan  dan  juga ada  pengawasan.  Ketika  ingin  mencapai tujuan yang efektif dan efesien maka semua proses tersebut harus dilakukan.
Pengelolaan memiliki fungsi secara universal,  namun  secara  garis  besar pengelolaan memiliki empat fungsi.
Menurut  Terry  (2008),  fungsi  pengelolaan meliputi;
1) Perencanaan
Suatu  organisasi  penting  untuk menemukan  rancangan  kegiatan  yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang untuk dapat mencapai suatu tujuan  tertentu.  Dalam  mengaitkan
fungsi perencanaan dengan
penyelenggaraan pemerintahan sendiri, perlu dipertimbangkan dimana alokasi  dana  khusus  swadaya  dan berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan untuk mencapai dana swadaya khusus.
2) Pengorganisasian
Di dalam sebuah organisasi/
lembaga  harus  adanya  kerjasama antara  dua  orang  atau  lebih  agar mencapai  tujuan  yang  efektif  dan efesien.  Dalam  mengelola  dana  otsus harus  ada  pengorganisasian  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Aceh dengan mengatur dan juga
membagikan tugas kepada pihak-pihak yang  terlibat  agar  tujuan  untuk  dapat mensejahterakan masyarakat bisa segera terwujud.
3) Pengarahan
Pengarahan  yaitu  dengan  membuat pihak  lain  untuk  bisa  mengikuti keinginannya  dengan  menggunakan kekuasaan jabatannya yang digunakan pada  tempatnya  secara  efektif  untuk kepentingan  bersama.  Pengelolaan dana  otsus  tersebut  harus  mampu diarahkan  oleh  orang  yang  memiliki jabatan,  dalam  hal  ini  gubernur. Dengan  menggunakan  kekuasaan  dan jabatannya tersebut, ia dapat mengatur agar  dana  otsus  tersebut  bisa  sesuai dengan tujuannya.
4) Pengawasan
Pengawasan  merupakan  sebuah kegiatan  untuk  mengukur  dan  menilai apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan  sudah  sesuai  dengan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Pengawasan terhadap pengelolaan dana  otsus  dilakukan  oleh  gubernur dan  juga  DPRA  untuk  bisa  menilai sejauh  mana  penggunaan  terhadap dana  otsus  tersebut  berbanding  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Pengawasan terhadap dana otonomi khusus  Aceh  dilakukan  sebagaimana pengawasan  yang  dilakukan  terhadap
pelaksanaan  APB  Aceh.  Pemberian mandat  pengawasan  kepada  Gubernur dan  DPR  Aceh  telah  diatur  dalam Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2013, namun  dalam  aturan  hukum  tersebut terkait  pengawasan  Dana  Otonomi Khusus  belum  diatur  secara  detail sehingga  pengawasan  yang  dilakukan belum terlalu efektif.

## Pengelolaan Dana Otsus Aceh
Pemerintah  Aceh  akan  menerima dana  otonomi  khusus  (Otsus)  selama  total 20 tahun, dari 2008 hingga 2027. Menurut Pasal  183(2)  UU  No.  11  Tahun  2006, alokasi  dana    khusus  swadaya  masyarakat Aceh  selama  20  tahun  didasarkan  pada dana  alokasi  umum  atau  pagu  DAU nasional,  dengan  rincian  untuk  tahun  1 sampai dengan 15. Sedangkan pengalokasian  dana  otsus  untuk  tahun  ke enambelas sampai tahun kedua puluh yaitu besarannya menjadi setara dengan 1% dari plafon DAU Nasional.
Pemerintah  Aceh  telah  menerima dana  Otsus  sebesar  Rp.64,79  Triliun  dari tahun  2008  sampai  2018  selama  satu dasawarsa. Kemudian pada setiap tahunnya mengalami  peningkatan  penerimaan  rata- rata sebesar 8,58%. Untuk Tahun 2019 dan 2020  dana  otsus  yang  dialokasikan  ke dalam APBN yakni sebesar Rp.8,34 Triliun dan Rp.8,37 Triliun (Ananto et al., 2020).
Dengan  besaran  dana  tersebut  dan
terjadi  peningkatan  penerimaan  dalam setiap  tahunnya.  Hal  ini  tentunya  bisa membantu Aceh dalam membiayai program  dan  kegiatan  pembangunan  yang dicanangkan.  Terutama  sejumlah  sector mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat,  mengentaskan  kemiskinan, mendanai pendidikan, penyelenggaran kesehatan,  dan  juga  permasalahan  sosial lainnya.
Adanya penerimaan dana otsus bagi pemerintah Aceh diharapkan dapat dikelola dengan  semestinya  dan  bisa  menjadi stimulus dalam meningkatkan kesejahteraan  di  segala  aspek  kehidupan masyarakat  Aceh.  Setelah  berlakunya Qanun  Nomor  2  Tahun  2013  Perubahan Pertama Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 perubahan  terjadi  karena  tidak  efektifnya pengelolaan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah  Provinsi  sehingga  dengan adanya  perubahan  tersebut  membuat Pemerintah  kabupaten/kota  yang  ada  di Aceh  memiliki  kewenangan  terhadap pengelolaan dana otsus dengan pengalokasian  dana  sebesar  60%  dan pemerintah  Kabupaten/Kota  sebesar  40% dengan  melalui  mekanisme  transfer  ke rekening kas Kabupaten/Kota.
Kemudian  pada  tahun  2016  terjadi perubahan  lagi  dalam  perubahan  kedua Qanun  Nomor  2  Tahun  2008,  yang mengubah  mekanisme  penyaluran  dana
yang  tidak  lagi  ditransfer,  melainkan  dari Kabupaten/Kota  ke  Provinsi  (APBA). Setelah  itu  kembali  terjadi  perubahan dengan  ditetapkannya  Qanun  No.1  Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Qanun No. 2 Tahun  2008  tentang  pengalokasian  dana Otsus  yang  terbagi  paling  sedikit  60% untuk program dan juga kegiatan pembangunan  di  Aceh  kemudian  untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota paling banyak 40% dalam Bentuk  Doka.  Artinya  dengan  adanya perubahan  tersebut  pengelolaan  terhadap alokasi  dana  otsus  pemerintah  Aceh  bisa bertambah  sedangkan  untuk  pemerintah kab/kota alokasi pengelolaan terhadap dana otsus  tidak  lebih  dari  ambang  batas  yang ditetapkan, yang kemudian berarti bisa saja nantinya  terjadi  pengurangan  alokasi  dana yang diberikan.
Pengelolaan  dana  otsus  terkait dengan  pengelolaan  anggaran  (keuangan) tahapan pengelolaannya dimulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pengawasan. Untuk melihat apakah pengelolaan  tersebut  efektif  maka  harus sesuai  berdasarkan  asas-asas  sebagai berikut:
1) Partisipasi
Partisipasi  merupakan  salah  satu elemen  yang  dibutuhkan  sebagai sebuah  proses  adaptasi  masyarakat terhadap  perubahan  yang  sedang terjadi.  Hal  tersebut  berarti  partisipasi
memiliki  posisi  yang  penting  dalam proses  pengelolaan  anggaran.  Dengan demikian  partisipasi  yang  dimaksud dalam  kajian  ini  yaitu;  Pemerintah daerah  memberikan  kesempatan  yang lebih  luas  kepada  masyarakat  Aceh untuk bisa berpatisipasi mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan di masyarakat.
Jika tingkat
partisipasi masyarakatnya  semakin  besar  dalam memutuskan  bagaimana  pengelolaan dana  tersebut  akan  dikelola,  maka outputnya  terhadap  masyarakat  akan lebih relevan karena sesuai dengan apa yang  dibutuhkan  masyarakat  bahkan nantinya adanya dukungan dari publik terhadap  keputusan  yang  diambil semakin kuat (Walangitan et al., 2019).
2) Transparansi
Transparansi yaitu adanya
keterbukaan terhadap masyarakat untuk  mereka  bisa  mengetahui  dan mendapatkan  informasi  yang  seluas- luasnya bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan. Penilaian terhadap  pengelolaan  keuangan  yang transparan  akan  memiliki  kriteria sebagai  berikut  (Wijaya,  2017):  (i) pertanggung-jawaban  yang  dilakukan secara  terbuka;  (ii)  Adanya  Akses publik terhadap laporan keuangan; (iii) Melakukan publikasi laporan keuangan,  masyarakat  memiliki  hak
untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.
Dari  konsep  transparansi  yang dikutip  dalam  Wijaya  (2017),  jika dikaitkan  dengan  kajian  yang  penulis lakukan yaitu harus adanya upaya yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah secara  sengaja  dalam  menyediakan semua informasi menyangkut pengelolaan  dana  Otonomi  Khusus Aceh  yang  bisa  diakses  secara  legal akurat dan tepat waktu. Dengan begitu, lahirnya pemberdayaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk  melakukan  penalaran  terhadap pengelolaan dana otsus melalui pertanggung-jawaban  pemerintah  atas tindakan,  kebijakan  dan  praktik  yang dilakukannya.
3) Akuntabilitas.
Akuntabilitas sebagai proses dalam mempertanggung-jawabkan tata kelola resource serta  proses  impelementasi kebijakan yang diusahakan agar  tujuan yang telah ditetapkan dapat berwujud. Akuntabilitas  juga  dapat  diartikan perwujudan  kewajiban  seseorang  atau sekelompok orang untuk bisa mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaannya  yang  diyakini  untuk mencapai goals yang  telah  ditentukan via  media  pertanggung-jawaban  yang berbentuk laporan akuntabilitas kinerja
yang dilakukan secara periodik.
Berdasarkan  penjelasan  konsep akuntabilitas di atas. Dengan demikian akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana otsus yaitu merupakan salah satu pilar dari  konsep good  governance (tata kelola pemerintahan yang baik) sehingga  harus  dilakukan  ketika melakukan pengelolaan terhadap dana otsus.  Dengan  adanya  akuntabilitas tersebut  memungkinkan  untuk  publik memperoleh  informasi  yang  mereka butuhkan sehingga bisa menilai apakah tindakan  yang  dilakukan  pemerintah sudah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik atau belum.
Untuk mewujudkan tujuan diberikannya dana Otonomi Khusus kepada Aceh tersebut, maka dalam pengelolaannya pemerintah  provinsi  beserta  pemerintah Kabupaten/Kota harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan menerapkan asas- asas dalam pengelolaan tersebut. Jika asas- asas  tersebut  diimplementasikan  secara keseluruhan maka kedepannya pengelolaan dana otsus akan efektif dan bisa mensejahterakan  masyarakat.  Mengingat selama  ini  pengelolaan  dana  otsus  tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti  yang  termuat  dalam  Ananto  et  al. (2020)  yang  menyatakan  transparansi terhadap rencana strategis terhadap penggunaan  dana  otsus  masih  belum
optimal,  sehingga  dirasa  masih  perlu dihadirkannya transparansi kepada publik.
Kemudian dalam aspek akuntabilitas  publik,  sebagaimana  yang telah diperiksa oleh BPK RI, masih memuat sejumlah permasalahan dalam penggelolaan  dan  penggunaan  dana  otsus yang  ternyata  masih  belum  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hal  tersebut  harus  diperhatikan agar  pemerintah  tidak  berlarut-larut  dalam melakukan  kesalahan  yang  sama  setiap tahunnya (Ananto et al., 2020).

## Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh
Jumlah  dana  otonomi  khusus mengalami peningkatan penerimaan disetiap  tahunnya.  Dengan  tujuan  yaitu untuk bisa membantu Aceh dalam membiayai program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dana otsus tersebut dialokasikan  ke  dalam  tujuh  bidang prioritas  pemerintah  Aceh,  antara  lain:  (1) bidang  infrastruktur;  (2)  pemberdayaan ekonomi;  (3)  pengentasan  kemiskinan;  (4) pendidikan;  (5)  sosial;  (6)  kesehatan,  dan (7)  keistimewaan  Aceh  (Abdullah,  dkk: 2020). Berikut ini rincian penggunaan Dana Otonomi  Khusus  di  alokasikan  pada  tujuh bidang  prioritas  beberapa  tahun  terakhir sebagaimana  di  informasikan  oleh  Badan Penghubung Pemerintah Aceh (2020).
1) Bidang  Infrastruktur  rata-rata  yaitu sebesar  35.90  triliun  rupiah.  Program
capaiannya  meliputi  pembangunan jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan penyeberangan, bendungan, irigasi, serta embung.
2) Bidang  Pemberdayaan  ekonomi  yaitu sebesar  10.26  triliun  rupiah.  Adapun program capaiannya antara lain pengembangan  sentra  industri  kecil dan  menengah  (SIKIM)  pengelolaan makanan,  kayu,  pala,  sere  wangi  dan nilam,  pengolahan  hasil  laut  dan perikanan,  Kawan  Ekonomi  Khusus (KEK) Arun  Lhokseumawe, Kawasan Industri  Aceh  Ladong,  Kawasan Industri  (KI)  Perikanan  Lampulo,  dan KEK/KI Barsela.
3) Adapun  pada  bidang  Pengentasan kemiskinan  yaitu  sebesar  4.94  triliun rupiah. Capaian dari program tersebut adalah  pembangunan  11.400  rumah bagi  masyarakat  miskin,  peningkatan produktivitas  nelayan,  peningkatan luas lahan masyarakat dengan optimalisasi  pemanfaatan  perkebunan kelapa  sawit,  dan  penyediaan  sarana produksi pertanian dan perkebunan.
4) Sektor  pendidikan  menyumbang  Rp 15,3 triliun. Pencapaian tersebut antara lain:  beasiswa  D1-S3  untuk  warga Aceh, pemberian beasiswa  bagi  anak yatim  dan  dhuafa,  realisasi  anggaran pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD), realisasi  anggaran    pendidikan  dasar wajib  belajar  sembilan  tahun,  Ada
realisasi  anggaran  untuk  pendidikan menengah pendidikan dan sebagainya. Pendidikan,  pelaksanaan  anggaran pendidikan  nonformal,  pelaksanaan anggaran    pendidikan  khusus,  dan peningkatan  kualitas  pendidik  dan tenaga kependidikan.
5) Bidang  sosial,  Rp  2,58  triliun. Outcome program antara lain pemberian  jaminan  kesehatan  oleh Jaminan  Kesehatan  Aceh  (JKA), pemberian  bantuan    pusat  oleh Program  Keluarga  Harapan  (PKH), dan  Bantuan  Sembako  berupa  Beras untuk  Masyarakat  Miskin  (BPNT) (Raskin), mendirikan Lembaga
Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  untuk menangani  anak  terjerat  hukum, memberikan bantuan sembako kepada panti  asuhan,  menyediakan  dapur umum  bagi  korban  bencana,  santunan kesejahteraan sosial,
Kami
memberikan bantuan usaha dan bantuan  kursi  roda  bagi  penyandang disabilitas.
6) Bidang Kesehatan yaitu sebesar 10.21 triliun  rupiah.  Program  capaiannya yaitu  pembangunan  rumah  sakit,  dan pelaksanaan JKA.
7) Bidang  Keistimewaan  Aceh  yaitu sebesar  1.66  triliun  rupiah.  Program capaiannya yaitu pembangunan/
rehabilitasi masjid berjumlah 997 unit,
pembangunan lanskap
dan
infrastruktur Masjid Raya
Baiturrahman,  bantuan  Dayah  dan Balai  Pengajian,  dan  insentif  imum meunasah.

## Dana Otsus Bidang Pendidikan
Adanya  kekhususan  Aceh  dalam bidang Pendidikan sebagaimana termaktub dalam  Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2014 tentang perubahan atas Qanun No. 5 Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan memudahkan  kerja-kerja  instansi  terkait seperti Dinas Pendidikan yang dalam hal ini menjadi leading  sector dalam  memajukan Pendidikan di Aceh.
Kekhususan pada bidang Pendidikan merupakan salah satu keistimewaan yang diperoleh Aceh sebagai daerah  otonomi  khusus.  Kekhususan  ini membuat banyak pihak bergembira, karena dengan  sebab  tersebut,  Aceh  dapat membuat  kebijakan-kebijakan  strategis  di bidang pendidikan untuk mengejar ketertinggalan  serta  memajukan  kembali bidang Pendidikan di Aceh.
Perlakuan khusus Indonesia kepada Aceh  tidak  terlepas  dari  banyak  dan lamanya  gejolak  sosial  dan  politik  yang berlangsung  di  serambi  mekkah  ini. Pemberian  otonomi  khusus  pertama  kali dilakukan  pada  tahun  2001  dengan  acuan Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh.
Pada  sektor  pendidikan,  di  Aceh memiliki  badan  khusus  yakni  Majelis Pendidikan Daerah. Adapun Majelis Pendidikan  Daerah  merupakan  sebuah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang anggotanya  terdiri  dari  unsur  masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.  (Qanun  Nomor  11  Tahun 2014, Pasal 1 Poin (57).
Besarnya jumlah dana yang diperuntukkan  untuk  bidang  Pendidikan belum menunjukkan tren positif atau belum terlihat  kualitas  yang  diharapkan.  Salah satu penyebabnya adalah keterampilan dan distribusi  guru  yang  tidak  merata  (Majid, 2014).
Pendidikan merupakan bidang khusus  Pemerintah  Aceh  dalam  otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Sebelum  UUPA disahkan,  satu-satunya  sumber  pendanaan pendidikan,  selain  pendapatan  asli  daerah, adalah    peraturan  perundang-undangan yang  pada  awalnya  mengatur  otonomi khusus Aceh, yaitu dalam rangka tambahan eksplorasi  minyak  dan  Dana  Bagi  Hasil Gas.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.
Secara  hukum,  alokasi  dana  tambahan dialokasikan setelah alokasi tertentu dibuat antara  pemerintah  negara  bagian  dan kabupaten/kota,  dengan  30%  sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan.
Ketika UU Pemerintah Aceh diimplementasikan,  cara  alokasi  dana pendidikan  berubah.  Perubahan  ini  terjadi beberapa  kali  pada  tahun  2008.  Sejak UUPA diundangkan pada tahun 2008, dana swadaya  yang  didedikasikan  ini  telah menjadi  sumber  daya    penting  bagi    Aceh dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Sektor pendidikan akan mendapat prioritas khusus sebagai    sektor  strategis.  Hal  ini  ditandai dengan  masuknya  ketentuan  tambahan yang  diatur  dalam  Qanun  Aceh  No.  5 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008.
Karena  perubahan  kekuatan  politik lokal  dan  buruknya  kualitas  implementasi dana swadaya masyarakat, selain ketegangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota  di  Aceh,  ada  beberapa perubahan peraturan pendanaan pendidikan.
Ini  dapat  terlihat  dari  beberapa perubahan qanun terkait pendidikan, antara lain  qanun  pendidikan,  qanun  dana swadaya  khusus,  dan  pendirian  pesantren. Meskipun    tata  cara  pemindahan  dana swadaya  tertentu  dari  negara  bagian  ke kabupaten/kota  telah  berubah,  persentase alokasi  menurut  sumber  dana  dan  tingkat
pemerintahan tidak berubah.
Selain  TDBH  Migas  dan  Dana Swadaya Khusus,  Dana Wakaf Pendidikan yang  dihimpun  Pemerintah  Aceh  sejak 2002  juga  memberikan  dana  untuk pendidikan di Aceh.
Berdasarkan  laporan  dari  Badan Pengatur  Keuangan  (BPK)  tahun  2020, Dana  Wakaf  Pendidikan  dibentuk  pada tahun  2004  dengan  dana  yang  dihimpun dari  subsidi  pemerintah  pusat  ke  dana pendidikan    Sisa    Pembiayaan  Kelebihan Anggaran (SiLPA).
Selain Dana Wakaf Pendidikan, ada Dana Cadangan Pendidikan yang dibentuk pada tahun 2005. Oleh karena itu, dari hasil operasional  Dana  Wakaf  Pendidikan  dan Dana  Penyelenggaraan  Pendidikan,  kami dapat  menarik  Dana  Pendidikan  untuk setiap tahun anggaran yang tidak dialokasikan    dari  miliaran  dolar  TDBH Migas  dan  Dana  Swadaya  Khusus    yang terus  tumbuh  setiap  tahun.  (Majelis Pendidikan Aceh, 2021).

## Pengelolaan  Dana  Otsus  Terhadap Kondisi Pendidikan Aceh Sekarang
Berdasarkan pemberitaan yang dikutip  dari  Kumparan.com  (2019),  sejak akhir tahun 2018, Dinas Pendidikan Aceh, telah bekerja sama dengan berbagai sekolah untuk  meningkatkan  tingkat  pendidikan  di Aceh.  Seperti  mempraktekkan  penerapan temuan terbaru Ujian Nasional (UN), yaitu
dengan aktif memberikan bimbingan teknis kepada guru setingkat. Upaya ini membuahkan  hasil  karena  Aceh  berhasil dalam  Ujian  Nasional  Berbasis  Komputer (UNBK)    dengan  angka  100%  setara  DKI
Jakarta pada April 2019. Dalam pelaksanaannya,  Aceh  merupakan  salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yaitu; DKI  Jakarta,  Jawa  Timur,  Yogyakarta, Bangka  Belitung,  Kalimantan  Selatan, Gorontalo  dan  Aceh  dengan  keberhasilan 100% oleh UNBK.
Dirjen Pendidikan Aceh mengatakan tahun 2019 merupakan langkah  maju  yang  besar  bagi  seluruh sistem  pendidikan  Aceh  (Kumparan.com, 2019).  Hasil  UNBK  jenjang  SMK,  SMA, dan  MA  yang  dikeluarkan  Kemendikbud mencatat hasil UN Aceh meningkat secara nasional, yakni peringkat ke-27 dibandingkan  tahun  lalu  saat  level  34. Namun, pada akhir September 2020 seperti yang dikutip dari (Media Indonesia, 2020), kualitas  pendidikan  pemuda  di  Aceh mengalami  penurunan,  menempatkannya pada  peringkat  terendah  secara  nasional. Terlihat pada Tes Tulis Berbasis Komputer Seleksi  Masuk  Perguruan  Tinggi  Negeri (UTBK SBMPTN) Laporan Hasil Penilaian 2020 yang diterbitkan LTMPT menunjukkan  nilai  rata-rata  pada  Tes Potensi Skolastik.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat bahwa pengoperasian dana swadaya khusus bidang pendidikan di Aceh belum berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Belum efektifnya  pengelolaan  alokasi  anggaran dari  dana  khusus  swadaya  untuk  sektor pendidikan  di  Aceh  disebabkan  masih banyaknya kegiatan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, lemahnya koordinasi  dan  kerjasama  lintas  sektor. Selain  itu,  hal  ini  juga  disebabkan kurangnya  dukungan  jangka  panjang terhadap  pendidikan  yang  berkualitas, ditambah  lagi  dengan  kurangnya  program kreatif yang dilaksanakan untuk membantu tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.
Harapannya, untuk masa-masa mendatang Pemerintah
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk memaksimalkan  dan  menerapkan  prinsip Good  Governance dalam  setiap  aspek pelayanan publik, salah satunya pada sektor pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.,  Gunawan,  E.,  &  Karo-Karo, S.  S.  (2020).  Pengaruh  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Dan  Dana  Otonomi Khusus  Terhadap  Belanja  Modal
Jaringan Bukti Empiris dari
Aceh. Jurnal  Penelitian  Ekonomi
Akuntansi (JENSI) , 4 (1), 25-38.
Agustina, C. D., Ahmad, E., Nugroho, D.,
&  Siagian,  H.  (2012).  Political economy of natural resource revenue sharing in Indonesia.
Ananto,  E.  A.,  Darma,  T.  S.,  Ridwan,  N. M.,  &  Rizaldi,  A.  (2020).  Satu dasawarsa  Otonomi  Khusus  Aceh:

## Tahun Anggaran 2008 sd 2018.
Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh.
(2020). Pemerintah  Aceh  Harap
Dana Otsus Aceh Abadi .
https://penghubung.acehprov.go.id/b erita/pemerintah-aceh-harap-dana- otsus-aceh-abadi/
Danandjaja,  J.  (2014).  Metode  penelitian kepustakaan. Antropologi Indonesia .
Kumparan.com. (2019). Prestasi
Pendidikan  Aceh  di  Level  Nasional . https://kumparan.com/acehkini/prest asi-pendidikan-aceh-di-level- nasional-1r7iqmwaybK/full Kuncoro,  M.  (2004). Otonomi  dan
Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga. Majelis Pendidikan Aceh. (2021).
Pendanaan Pendidikan Aceh melalui Otonomi .
https://www.majelispendidikanaceh. org/pendanaan-pendidikan-aceh- melalui-dana-otonomi-khusus/
Majid,  M.  S.  A.  (2014).  Analisis  tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. Jurnal Pencerahan, 8 (1) 15-37.
Media Indonesia. (2020). Mutu Pendidikan Aceh  Terendah  di  Tingkat  Nasional . https://mediaindonesia.com/nusantar
a/347687/mutu-pendidikan-aceh- terendah-di-tingkat-nasional
Mediaindonesia.com. (2020). Mutu Pendidikan Aceh Terendah di Tingkat  Nasional .  Diambil  dari https://mediaindonesia.com/nusan tara/347687/mutu-pendidikan-  aceh- terendah-di-tingkat-nasional.
Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2014
Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil  Minyak  dan  Gas  Bumi  dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana  Abadi  Pengembangan  Sumber

## Daya Manusia Aceh
Rochendi,  S.,  &  Saleh,  K.  A.  (2017).
Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  Dalam  Otonomi  Khusus  di
Provinsi Papua
Barat. POLITIK , 13 (1).
Samsuardi, S. (2020). 15 Tahun Pendidikan
Aceh Terpuruk . https://aceh.tribunnews.com/2022/08 /05/15-tahun-pendidikan-aceh-
terpuruk?page=all.
Terry,  G.  R.  (2008). Prinsip-prinsip manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006
Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2001Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Walangitan, M., Lengkong, F., &
Kolondam,  H.  (2019).  Pengelolaan Dana  Desa  Dalam  Pembangunan  Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat  Kabupaten  Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 5 (77).
Wijaya,  A.  H.  C.  (2017).  Kajian Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus di  Kabupaten  Asmat. Jurnal  Kajian Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah, 1 (1), 92-126.