## Legalitas

## Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

## Budi Pardamean Saragih
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara email:budisaragih@gmail.com
Abstrak . Era globalisasi memberikan dampak perkembangan yang sangat signifiikan bagi kehidupan. Perkembangan masa ini tidak terlepas dari berkembang dan bertambahnya tindak kejahatan yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Situasi pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak sedikit masyarakat di negara ini maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan  yang layak. Hal tersebut berakibat kepada beberapa  kelompok  masyarakat    menggunakan  cara  pintas  seperti  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dan pemberatan  guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pengaturan  hukum    terhadap  hak  menuntut  ganti  rugi  bagi  korban  pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), dalam Pasal 99-100 serta Pasal lainnya yang terakit ganti rugi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan meurut KUHP Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Prosedur permohonan ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerrasan ialah dengan melakukan penggabunngan gugatan dengan ganti rugi, gugatan atas perbutan melawan hukum dan permohonan restitusi
Kata Kunci : Ganti Rugi, Korban, Kekerasan
Abstract.  The  era  of  globalization  has  a  very  significant  development  impact  on  life.  The  development  of  this  period  cannot  be separated from the development and increase of crime, one of which is caused by economic factors. Progress and implementation in  all  fields  including  social,  political,  economic  and  cultural  have  a  negative  impact  in  the  form  of  increasing  the  quality  and quantity of various kinds of crimes that harm and disturb the community. The current situation cannot be denied that in an effort to meet economic needs, many people in this country and in other developing countries experience difficulties, this is because it is so difficult to get decent work. This has resulted in several community groups using shortcuts such as committing the crime of theft with violence and weighting in order to meet their daily needs. Legal arrangements for the right to claim compensation for victims of theft with violence are contained in the Criminal Procedure Code, which can be found in Law no. 8 of 1981 (LN 1981 No. 76), in Articles 99-100 and other articles related to compensation in the Criminal Code and Law no. 14 of 1970 concerning the Principles of  Judicial  Power.  Criminal  acts  committed  with  violence according  to  the  Criminal  Code  The  crime  of  theft  with  violence  is a deviant act. Based on the formulation of Articles 362-363 of the Criminal Code, the objective and subjective elements are objective, the objective element is the act of taking (wegnemen). The subjective element consists of 2 (two) elements, namely the element of intent (intentional as an intention or opzet als oogmerk) in the form of an element of error in theft and an element of possessing. Theft by weight or theft with qualifications is regulated in Articles 363 and 365 of the Criminal Code. The procedure for applying for compensation for victims of theft with violence is to combine a lawsuit with compensation, a lawsuit for unlawful acts and a request for restitution..

## Keywords: Compensation, Victims, Violence

## PENDAHULUAN
Lingkungan strategis terkait posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berkorelasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas–asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang arus ditaati oleh setiap orang.  Penegakan  hukum  terhadap  ketentuan  undang-undang  hukum  pidana  tujuannya  untuk  mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.
Kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan
Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan

## Menurut KUHP
teknologi  dewasa  ini,  modus  operandi  para  penjahat  juga  mengarah  kepada  kemajuan  ilmu  dan  teknologi. Tindak  pidana  umumnya  dilakukan  pelaku  kejahatan  karena  didorong  atau  dimotivasi  oleh  dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. 1
Tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu  cara  yang  digunakan  kebanyakan  orang  agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa  macam  antara  lain  kejahatan  pencurian  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  362  KUHPidana  atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.
Kecenderungan  melakukan  suatu  pencurian  dengan  delik  apapun  sering  dilakukan,  namun  dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan  lain-lain.  Selain  itu,  korban  pencurian  juga  tidak  terbatas  pada  orang-orang  yang  belum  dikenal,  akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas. 2
Terjadinya  perbuatan  tindak  pidana  pencurian  tersebut  timbul  berdasarkan  adanya  keinginan  dari  si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara mealwan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan  pemiliknya.  Menyadari  tingginya  tingkat  kejahatan  maka  langsung  ataupun  tidak  langsung mendorong  pula  perkembangan  dari  pemberian  reaksi  terhadap  kejahatan  dan  pelaku  keajhatan  yang  pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut.
Oleh karna itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan di latar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karna krisis ekonomi 3
Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian seacra fisik psikis juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan. 4
Tindak  kejahatan  tentu  menimbulkan  kerugian  bagi  korban,  kerugian    tersebut  didertia  oleh  korban sendirI secara langsung maupun orang lain secara tidak langsung. Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja hanya kerugian dalam bentuk fisik, namun juga biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, akan tetapi kuga  kerugian  yang  bersifat  non  fisik  yang  sudah  bahkan  tidak  mungkin  dinilai  dengan  uang.  Hilangnya kesemimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang  kejahatan  yang  selalu  terbayang  menghantui  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak kerugian non fisik yang dapat timbul.
Salah  satu  hak  dari  korban  adalah  mendapatkan  ganti  rugi  khusunya  dari  pelaku  sehingga  dapat membantu  korban unutk  mengurangi  deritanya.  Apabila kejahatan yang menimpa korban adalah  kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat materil maka ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengembalian barang- barang  milik  korban  atau  pelaku  mengganti  sejumlah  kerugian  korban.  Sehingga  dalam  kasus  kejahatan kerugian  korban  dalam  wujud  harta  benda  ini  yang  diharapkan  oleh  korban  pada  dasarnya  adalah  harta bendanya kembali, bukan masalah pemidanaannya.
1 Mulyana Kusuma. “Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum” . Rajawali. Jakarta, 2001. Hal.29
2 Andi Hamzah.” Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP”. Jakarta, 2009. Hal.100
3 Bambang Waluyo .”Pidana dan Pemidanaan”. Jakarta. Sinar Grafika, 2008. Hal.38
4 Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 2, November 2014 halaman 49-58

## Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan Menurut KUHP
Namun, apabila sistem peradilan pidana hanya mementingkan aspek pemberian hukuman kepada pelaku dan tidak memperhatikan korban, maka hubungan yang terjadi adalah antara negara dengan pelaku. Korban akan  tetap  menjadi  korban  ketika  pelaku  atas  kesalahannya  kemudian  dipenjarakan  dan  permasalahan dianggap telah selesai tanpa adanya perhatian kepada korban melalui tanggungjawab dari pelaku. Pemberian ganti  rugi  kepada  korban  merupakan  salah  satu  wujud  perhatian  kepada  hak-hak  korban.  Meskipun  pada dasarnya  penerapan  pemberian  ganti  rugi  dari  pelaku  kepada  korban  dan  atau  keluarga  korban  tidak  bisa dengan  mudah  diterapkan  kepada  sesama  kejahatan Keunggulan  menggunakan  rumusan  masalah  dalam  bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan?
2. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Menurut KUHP?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat  keilmuan  hukum 5 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 6
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azis dengan Het Herziene Indlandsch Reglement terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :
a) Hak-hak tersangka dan terdakwa;
b) Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
c) Dasar hukum  bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan   jangka waktu;
d) Ganti kerugian dan rehabilitasi;
e) Penggabungan  perkara perdata pada perkara pidana dalam   hal ganti rugi;
f) Upaya hukum;
g) Koneksitas;
h) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan;
i) Dalam karya ilmiah ini hanya akan disinggung dan diuraikan beberapa hal saja dari yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan. Adapun hal-hal yang akan disinggung adalah mengenai hal-hal;
j) Ganti kerugian, dan penggabungan perkara gugatan ganti rugi.
Hal-hal  tersebut  di  atas  tidak  terdapat  dalam  HIR.  Hal  ini  dapat  dimengerti  oleh  karena  antara  lain  adanya pembedaan  pelayanan  kepentingan,  subjek  dan  objek  hukumnya  yang  berbeda  kebangsaan  serta  kepentingan,  dan terutama  perbedaan  dalam  landasan  falsafahnya,  jaminan  dan  perlindungn  terhadap  hak-hak  asasi.  Untuk  bangsa
5 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
6 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
7 Ibid , hlm 177.

## Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan Menurut KUHP
Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada asasnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya The Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948) dan The International Convenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang  baru ini. 8
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana yang baru pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.  Perbedaannya  terletak  pada  nuansa  dalam  penetapan  bentuk  yuridisnya  yang  berhubungan  dengan  teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), terutama dalam pasal-pasal berikut :
a) Pasal 1 ayat (10 c) :  Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
b) Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugiaan adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
c) Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan  pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
d) Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  diajukan  oleh  tersangka  atau  oleh  pihak  ketiga  yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
e) Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga  memuat hal sebagai berikut :  dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa  suatu  penangkapan atau  penahanan  tidak  sah, maka  dalam  hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  adalah  sah  dan  tersangkanya  tidak  ditahan,  maka  dalam  putusan dicantumkan rehabilitasnya.
f) Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
g) Pasal  95  ayat  (1)  :  Tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  berhak  menuntut  ganti  rugi  karena  ditangkap,  ditahan, dituntut  atau  diadili  atau  dikenakan  tindakan  lain,  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undangundang  atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
h) Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa   alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum  yang  diterapkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke  pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
i) Pasal  95  ayat  (3)  :  Tuntutan  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diajukan  oleh  tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
j) Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang  telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. -  Pasal  95  ayat  5  :  Pemeriksaan terhadap  ganti  kerugian  sebagaimana tersebut  dalam  ayat  (4)  mengikuti  acara praperadilan.
k) Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
l) Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
m) Pasal  98  ayat  (1) :  Jika suatu  perbuatan  yang menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam suatu  pemeriksaaan  perkara pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua  sidang  atas permintaan  orang  itu  dapat  menetapkan  untuk  menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  rugi  kepada  perkara pidana itu.
n) Pasal  98  ayat  (2)  :  Permintaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  selambat- lambatnya  sebelum  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  pidana  dalam  hal  penuntut  umum  tidak  hadir; permintaan diajukan selambat- lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.
8 Arief Gosita, KUHAP  Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.64.
Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan

## Menurut KUHP
o) Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilam negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili  gugatan  tentang  kebenaran  dasar  gugatan  dan  tentang  hukuman  penggantian  biaya  yang  telah dikeluarkan  oleh  pihak  yang  dirugikan  tersebut.  Pasal  99  ayat  (2)  :  Kecuali  dalam  hal  pengadilan  negeri menyatakan  tidak  berwenang  mengadili  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  atau  gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
p) Pasal  99  ayat  (3)  :  Putusan  mengenai  ganti  kerugian  dengan    sendirinya  mendapat  kekuatan  tetap,  apabila putusan pidananya juga  mendapat kekuatan hukum yang tetap.
q) Pasal  100  ayat  (1)  :  Apabila  terjadi  penggabungan  antara  perkara  perdata  dengan  perkara  pidana,  maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
r) Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
s) Pasal  101  :    Ketentuan  dari  hukum  acara  perdata  berlaku  sebagai  gugatan  ganti  kerugian  sepanjang  dalam undang- undang tidak diatur lain.
t) Pasal 274 : Daalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata
u) Pasal  275  :  Apabila  lebih  dari  satu  orang  dipidana  dalam  satu  perkara,  maka  biaya  perkara  dan  atau  ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.
Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum didalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini undang-undang ini mengatur pokokpokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan KUHAP yang baru ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturannya dalam KUHAP yang baru ini mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteran yang bersangkutan.  Salah  satu tujuan  pengaturan  ganti  rugi    adalah  mengembangkan  keadilan  dan  kesejahteraan  mereka    yang  menjadi  korban, menderita  mental,  fisik,  sosial.  Hal  ini  menjadi  objek  studi,  fokus  perhatian  viktimologi  dan  ilmu  hukum  pidana. Sekarang bagaimana relevansi viktimologi dengan evaluasi mengenai adanya pengaturan ganti rugi dalam KUHAP kita. Apakah pengaturan ganti rugi kepada para korban tindakan-tindakan yang merugikan dan yang ditanggung oleh negara pemberian ganti ruginya, sudah tepat memenuhi harapan-harapan viktimologis.
Apabila  ditinjau  dari  segi  pencantumannya  di  dalam  KUHAP,  maka  ini  merupakan  suatu  kemajuan  apabila dibandingkan  dengan  Het  Herziene  Inlandsch  Reglement  atau  HIR  (Staatsblad  Tahun  1941  Nomor  44).  Hal  ini mencerminkan adanya kemauan  untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia; adanya pengakuan mengenai hak  dan  kewajiban  asasi  manusia  yang  harus  dikembangkan  dan  dipertahankan  sesuai  dengan  asas  pencegahan viktimisasi atau pengorbanan kriminal di dalam viktimologis.
Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka kita akan menemui kesulitan dalam membuat evaluasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permasalahan pelaksanaan ganti rugi kerapkali memang dapat didengar, dirasakan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kenyataan yang didukung oleh data  yang telah terkumpulkan tertulis. Akibatnya sangat sulit untuk menyatakan suatu evaluasi tertentu yang mendekati kebenaran. Akibat selanjutnya, adalah  sulit  untuk  membuat  suatu  perencanaan  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  karena  tidak sempurnanya  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  ganti  rugi.  Maka  terjadilah  pengorbanan struktural  tertentu  yang  berupa  penderitaan  mental,  fisik,  sosial.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  merupakan kemutlakan apabila diadakan suatu pengamatan/penelitian mengenai pengadaan dan pelaksanaan ganti rugi yang diatur oleh KUHAP yang didukung oleh pihak swasta maupun pemerintah demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu  tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik, adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk  mengembangkan  hak  dan  kewajibannya,  mengembangkan  diri  sebagai  manusia  yang  seutuhnya  dan  berbudi luhur.
Dalam pelaksanaan peraturan ganti rugi supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur. Harus diusahakan jangan sampai ada manipulasi peraturan demi kepentingan pribadi. Jadi harus dicegah pengorbanan  struktural  melalui  atau  atas  dasar  suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  ganti  rugi. Terutama  yang  harus  dicegah    adanya  pengorbanan  golongan  lemah  mental,  fisik,  sosial  demi  golongan  kuat  atau berkuasa. Misalnya, tidak dibayarnya ganti rugi, dipotongnya sebagian ganti rugi.
Pengaturan  yang  baik  juga  dapat  dilihat  dari  jelasnya  perumusan  ketentuan    dalam  peraturan    perundang- undangan  yang    bersangkutan.  Oleh  sebab  itu  harus  diusahakan  perumusan-perumusan  yang  sederhana,  dan  mudah dimengerti  oleh  yang  bersangkutan,  sebagai  persyaratan  pencegahan  pengorbanan  kriminal  yang  menjadi  tujuan viktimologi.  Selain  itu  pengaturan  dan  pelaksanaan  ganti  rugi  dalam  KUHAP  harus  disertai  dengan  pengawasan pelaksanaan  yang  baik  apabila  ingin  dikualifikasikan  sebagai  peraturan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan

## Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan Menurut KUHP
bermanfaat. Pengukuran peraturan  ganti  rugi  yang  baik,  bisa  dilihat pada dapat atau tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak  akan  menderita,  mengalami  kerugian  finansial,  waktu,  mental  dan  lain-lainnya.  Tidak  mengalami  viktimisasi struktural tertentu. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ganti rugi agar dapat dikatakan baik, bergantung juga pada personalia yang menanganinya. Oleh sebab itu, adalah relevan viktimologi serta dasar pemikirannya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil yang bersangkutan serta pengembangan  kesejahteraannya.  Pelaksanaan  peraturan  ganti  rugi  yang  baik  itu  memberikan  kemungkinan  kepada pihak  korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya.

## Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Menurut KUHP
Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan  merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-  undangan  yang  mengaturnya.  Jadi,  suatu  perbuatan  akan  dikatakan  sebagai  suatu  tindak  pidana  jika perbuatan  tersebut  masuk  dalam  rumusan  tindak  pidana,  hal  ini  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP. Moeljatno  mengemukakan  bahwa  menurut  sifatnya,  perbuatan  pidana  ini  merupakan  perbuatan-perbuatan  yang melawan  hukum.  Perbuatan  ini  juga  merugikan  masyarakat  dalam  arti  bertentangan  atau  menghambat  akan terlaksananya  tata  dalam  pergaulan  masyarakat  yang  baik  dan  adil. 9 Untuk  mengetahui  apakah  suatu  perbuatan  itu merupakan  tindak  pidana  atau  bukan,  maka  haruslah  dilihat  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  yang  ada  dan berlaku  (hukum  positif).  Ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku  sekarang  adalah  KUHP  dan  peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dinilai dapat mengganggu tata penrgaulan masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam baha definisi kejahatan dapat dilhat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view ), kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum pidana,  bagamanapun  buruknya  suatu  perbuatan  sepanjang  tidak  dilarang  di  dalam  perundang-undangan  pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Selanjutnya dari sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of view ) dalam masyarakat. 10
Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan  yag  dimaksudkan  disini  adalah  kekerasan  yang  ditujukan  kepada  manusia  dan  bukan  kekerasan  terhadap barang.
Hukum  pidana  mengenal  adanya  pencurian.  Pencurian  merupakan  suatu  perbuatan  dengan  tujuan  mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.  Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan,  pencurian  toko,  penipuan  dan  kadang  pertukaran  kriminal.  Dalam  yurisdiksi  tertent,  pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni , sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantika larseni . Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri. 11
Tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  menyimpang.  Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi  pelakunya.  Pasal  362  KUHP  menegaskan  bahwa,  “pengambilan  suatu  barang,  yang  seluruh  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum  diancam  karena  pencurian”.    Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian.
Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan  ini  diketahui  oleh  korban  dan  pelaku  berusaha  melukai  korban  dengan  tujuan  barang  yang  diambil  tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
9 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. 2008. Jakarta; Rineka Cipta, halaman. 2
10 A.S  Alam,  2002, Kejahatan,  Penjahat,  dan  Sistem  Pemidanaan, Makassar,  Lembaga  Kriminologi  Universitas Hasanuddin, hlm. 1.
11 R.M. Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil , Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

## Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan Menurut KUHP
Tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  memiliki  2  (dua)  unsur,  yaitu  unsur  objektif  meliputi  perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya mililk orang lain dan unsur subjektif meliputi adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum.
Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif antara lain sebagai berikut: 1) Unsur Objektif
Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa  pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. 12
Aktivitas  tangan  dan  jari-jari  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  bukanlah  suatu  syarat  dari  adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda  dan  perpindahan  kekuasaan  benda  itu  ke  dalam  kekuasaannya.  Dengan  demikian,  mengambil  dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata  dan  mutlak.  Hal  inilah  yang  merupakan  syarat  untuk  selesainya  perbuatan  mengambil  sekaligus    syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan  bahwa  perbuatan  mengambil  telah  selesai  jika  benda  berada  pada  pelaku,  sekalipun  ia  kemudian melepaskannya karena diketahui. 13
Benda  yang  kekuasaannya  dapat  dipindahkan  secara  mutlak  hanya  benda  yang  bergerak  dan  berwujud. Benda  bergerak  merupakan  benda  yang  menurut  sifatnya  dapat  berpindah  sendiri  atau  dipindahkan  (Pasal  509 KUHPerdata).  Sedangkan  benda  yang  tidak  bergerak  merupakan  benda  yang  menurut  sifatnya  tidak  dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.
Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor  tersebut  telah  berada  dalam  kekuasaannya  kemudian  menjualnya  maka  bukan  pencurian  yang  terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2) Unsur Subjektif
Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk ) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang  yang  dicuri  ke  tangan  petindak,  dengan  alasan,  pertama  tidak  dapat  mengalihkan  hak  milik  dengan perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  kedua  yang  menjadi  unsur  pencurian  ini  adalah  maksudnya  (subyektif) saja. 14 Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.
Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

## SIMPULAN
1. Pengaturan hukum  terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), dalam Pasal 99-100 serta Pasal lainnya yang terakit ganti rugi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
12 P.A.F  Lamintang,  1989, Delik-delik  Khusus,  Kejahatan-kejahatan  terhadap  Harta  Kekayaan, Cet.  I,  Bandung,  Sinar Baru, hlm. 11.
13 Ibid, P.A.F Lamintang, halaman 70
14 Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil , Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23
Budi  Pardamean  Saragih.  Analisis  Hukum  Terhadap  Hak  Menuntut  Ganti  Rugi  Bagi  Korban  Pencurian  Dengan  Kekerasan

## Menurut KUHP
2. Tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  kekerasan  meurut  KUHP  Tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki.  Pencurian dengan  pemberatan atau  pencurian  dengan  kualifikasi  diatur  dalam  Pasal  363  dan  365 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Mulyana Kusuma. “Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum” . Rajawali. Jakarta, 2001. Andi Hamzah.” Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP”. Jakarta, 2009. Bambang Waluyo .”Pidana dan Pemidanaan”. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.
Sherly  Tricia  Ningsih,  Pemberian  Ganti  Rugi  oleh  Pelaku  Kepada  Korban  Kejahatan  Harta  Benda  Menurut  KUHP,
Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 2, November 2014.
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Arief Gosita, KUHAP  Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. 2008. Jakarta; Rineka Cipta.
A.S Alam, 2002, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin,.
R.M. Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil , Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika. P.A.F Lamintang, 1989, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru.
Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil , Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah.