## PERSPEKTIF MAHASISWA ITB TERHADAP UU ITE
Yudy Valentino 1 , Immanuel Sigalingging 1 , Irza Kusuma Ajie 1 , Tommy Arisandiko 1 , Fairuz Izdiharullah 1 , Farras Isfahan Akbar 1 , Rizky Ramdhany H 1 , Alif K M A Wibowo 1* 1 Institut Teknologi Bandung
*Korespondensi: alifmakbarwibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Teknologi  informasi  dapat  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  pengumpulan,  pengolahan,  pengelolaan, penyimpanan,  penyebaran,  dan  pemanfaatan  suatu  informasi  (Nuryanto,  2012). Pesatnya  perkembangan teknologi informasi di Indonesia tentu membawa dampak positif dan negatif. Imbas positifnya diantaranya yaitu  membuat  informasi  semakin  transparan  dan  akurat,  serta  membuat  proses  komunikasi  menjadi semakin cepat dan efisien. Kabar buruknya adalah potensi terjadinya cyber crime dan budaya hate speech semakin besar. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menciptakan payung hukum untuk mencegah dan menanggulangi hal tersebut dalam bentuk  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, UU ITE itu sendiri mendapatkan stigma yang cukup buruk dalam perspektif publik. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pasal-pasal karet atau multitafsir, yang sering menjerat pihak yang mengkritisi pemerintah atau pihak yang lebih berkuasa. Lebih jauh, pasal ini dapat mempidanakan  berbagai  bentuk hate  speech tanpa  acuan  yang  jelas,  sehingga  banyak  pula  pihak  atau instansi yang menggunakan pasal ini untuk membungkam pihak-pihak yang mengkritik pihak atau instansi tersebut. Salah satu penyebab terjadinya fenomena ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU  ITE itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, disusun jurnal untuk  menganalisis pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa ITB (Institut Teknologi Bandung) terhadap UU ITE.
Kata Kunci: UU ITE; Cyber crime; Hate speech ; Pasal karet; Revisi pasal

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini, kita semakin merasakan pengaruh dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, spesifiknya adalah internet. Tak dapat dipungkiri bahwa internet sudah sangat merambah segala aspek kehidupan manusia dan mendapat peran yang sangat vital dalam  konstruksi  sosial  masyarakat  postmodern  ini.  Mulai  dari  bisnis,  politik,  berita, komunikasi,  bahkan  hingga  gaya  hidup  pun  tidak  lepas  dari  pengaruh  dunia cyber .  Dengan hanya berbekal sebuah telepon genggam dan jaringan yang memadai, setiap orang dapat secara langsung  terintegrasi  dan  menjadi  partisi  dari  sebuah  jaringan  besar  yang  menghubungkan seluruh dunia.
Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  penduduknya  sangat  memanfaatkan eksistensi internet. Survey APJII pada kuartal 2 tahun 2019 mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 196.7 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Jumlah ini meningkat
sebesar  23.5  juta  jiwa  dibandingkan  dengan  tahun  lalu,  atau  sebesar  8.9%.  Hal  ini  jelas menggambarkan  betapa  internet  telah  menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Namun,  meskipun  internet  sudah  jelas  memiliki  dampak  positif,  internet  juga memiliki imbas negatif yang tidak kalah besarnya. Kejahatan internet atau cyber crime telah menjadi  sesuatu  yang tidak asing. Cyber bullying , penipuan online , data  breaches , dan lain lain  adalah  salah  satu  contoh cyber  crime .  Menurut  Polri,  jumlah cyber  crime di  Indonesia merupakan yang tertinggi kedua. Hal ini menggambarkan bahwa internet dapat menjadi tempat yang berbahaya.
Cyber crime itu sendiri menurut Gregory (2005) adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan  memanfaatkan  media  komputer  yang  terhubung  ke  internet,  dan  mengeksploitasi komputer  lain  yang  terhubung  dengan  internet  juga.  Maka  dari  itu,  untuk  mencegah  serta menanggulangi cyber  crime dan  membuat  penggunaan  internet  di  Indonesia  menjadi  lebih baik, dibuatlah suatu payung hukum untuk melindungi aktivitas berinternet di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Winarni, 2016). “UU ITE, selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi  di  Indonesia,  juga  menandai  kembalinya  pembatasan  negara  atas  informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet”(Atmaji, 2014).
Permasalahannya  saat  ini,  UU  ITE  masih  dirasa  belum  cukup  efektif  dalam penerapannya.  Sebab,  masyarakat  dinilai  masih  menggunakan  internet  dengan  bebas,  tanpa mengindahkan  adab  dalam  berinternet.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari digital  civility  index atau indeks kesopanan dalam berinternet yang dikeluarkan oleh Microsoft, yang menyatakan bahwa Indonesia  terendah  se-Asia  Tenggara.  UU  ITE  juga  dianggap  gagal  dari  sisi  perlindungan hukum karena lemahnya penanganan dari aparat hukum serta tidak konsistennya penegakan hukum dari ranah media sosial. Berbagai pihak bahkan menuduh bahwa penegakkan UU ITE bersifat  tebang  pilih,  dan  hanya  merupakan  alat  pemerintah  untuk  membungkam  oposisi karena cepatnya penanganan kasus yang bersifat mencederai kredibilitas pemerintah.
Maka  dari  itu,  pemerintah  melalui  Presiden  Joko  Widodo  hendak  merevisi  substansi dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dengan adanya revisi ini, diharapkan penegakkan UU ITE dapat menjadi lebih efektif. Untuk menganalisis urgensi dan tanggapan masyarakat terhadap revisi UU ITE ini, dilakukanlah kajian mengenai revisi UU ITE tersebut.

## 2. METODE
Pada  penulisan  artikel  ini,  dilaksanakan  sistematika  penelitian  yang  terdiri  dari  studi literatur penelusuran informasi kepustakaan dari jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang terkait dengan pembahasan materi terkait dengan penerapan UU ITE dan permasalahannya (Anggara, 2010;  Arifah,  2011;  Sidik,  2013;  Setiawan,  2013;  Atmaja,  2014),  penyebaran  kuesioner, analisis data secara kuantitatif, dan penulisan akhir artikel (Gambar 1).
Gambar 1. Sistematika Penelitian
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif  dengan tujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa ITB mengenai isu UU ITE. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme” (Mulyadi, 2011). Paham positivisme sendiri adalah paham  yang mempercayai  bahwa  keberadaan akan sesuatu dapat  diukur. Hal inilah  yang  melandasi  peneliti  menggunakan  pendekatan  secara  kuantitatif  karena  peneliti meyakini  bahwa  perspektif  mahasiswa  ITB  mengenai  isu  UU  ITE  dapat  diukur  dengan  hal sederhana  seperti  berapa  banyak  dari  mereka  yang  mengetahui  isu  tersebut.  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang  memberi  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  situasi- situasi sosial (Mulyadi, 2011). Dikarenakan pengukuran perspektif ini mengenai suatu situasi sosial dimana isu UU ITE ini menjadi salah satu topik yang diperbincangkan setelah Presiden Jokowi ingin merevisi ‘pasal karet’ pada UU ITE.
Pengumpulan  data  untuk  penulisan  artikel  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner kepada  para  mahasiswa  dan  didapatkan  data  hasil  yang  dijabarkan  di  bawah  ini  (grafik  1  - gambar 7).
Grafik 1. Pengetahuan Mahasiswa ITB Akan Isu UU ITE
Dari target awal jumlah responden  yang diharapkan yaitu 50 orang hanya didapatkan sekitar 24 orang dengan hasil 50% (12 orang) tidak mengetahui tentang isu tersebut dan 50% (12 orang) mengetahuinya. Pada kuesioner juga ditanyakan pengetahuan mereka akan isu UU ITE ini dan  alasan apabila tidak mengetahuinya (grafik 1).
Grafik 2. Pandangan Mahasiswa Mengenai Ucapan Menkominfo
Dikutip  dari  kominfo.go.id,  pada  Selasa  (03/02/2015)  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  yang  menjabat  saat  itu  Rudiantara,  S.Stat.,  M.B.A.  pada  acara  “Dialog Kemerdekaan Berekspresi di Media Sosial Indonesia”, di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jakarta, mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE yang disebut ‘pasal karet’ tidak bisa dihapuskan
karena  akan  mengurangi  efek  jera  pada  pelaku  pelanggaran.    Menurut  Rudiantara,  pasal tersebut sebenarnya memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya. Namun, hanya saja dalam penerapannya sering terjadi kesalahan.
Berdasarkan ucapan dari Rudiantara tersebut,  ada sebanyak 18 mahasiswa menjawab ‘Ya’, yang berarti setuju akan pendapat Rudiantara, sedangkan 6 orang lainnya tidak setuju dengan menjawab ‘Tidak’ (grafik 2).

## Grafik 3. Perspektif Mahasiswa ITB dalam Penyelesaian ‘Pasal Karet’ UU ITE
Pada  pertanyaan  selanjutnya  ditanyakan  bagaimana  cara  untuk  menangani  masalah ‘pasal karet’ UU ITE ini, dari 24 mahasiswa jawaban paling banyak adalah dengan merevisi pasal  dengan  jumlah  20  orang  yang  menjawab,  sedangkan  3  orang  mahasiswa  berpendapat bahwa penanganan dilakukan dengan cara menghapus pasal tersebut, dan 1 orang menjawab untuk memperjelas pasal dengan memberikan batasan  yang lebih jelas pada perbuatan  yang dapat melanggar pasal ini (grafik 3).
Grafik 4. Tingkat Urgensi Merevisi UU ITE Menurut Mahasiswa
Pada  pertanyaan  di  gambar  2.5  ditanyakan  tingkat  urgensi  untuk  menghapus  pasal tersebut dengan pengukuran menggunakan skala terendah bernilai 1 dan skala tertinggi bernilai
4, pada data hasil didapatkan bahwa ada 20 orang mahasiswa yang menjawab dengan 12 orang memberikan nilai 4, dan 8 orang memberikan nilai 3.
Grafik 5. Tingkat Urgensi Menghapus Pasal yang Bermasalah Menurut Mahasiswa
Pada pertanyaan pada  gambar 2.6 ditanyakan tingkat  urgensi  untuk  menghapus  pasal tersebut dengan pengukuran menggunakan skala terendah bernilai 1 dan skala tertinggi bernilai 4, pada data hasil didapatkan bahwa ada 22 orang mahasiswa yang menjawab dengan 14 orang memberikan nilai  1, 1 orang memberikan nilai  2, 4 orang memberikan nilai  3, dan 3 orang memberikan nilai 4.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden  dari  penelitian  merupakan  mahasiswa  ITB  dengan  jumlah  sebanyak  24 orang  yang  tersebar  dari  berbagai  jurusan  karena  penyebaran  kuesioner  dilakukan  melalui group chat media sosial LINE dari berbagai jurusan dan telah disortir yang seluruh anggotanya merupakan  mahasiswa  ITB.  Nama  responden  diberikan  secara  opsional,  tergantung  dari pengisi kuesioner yang diberikan. Responden yang memberikan nama sebanyak 20 orang dan 4  orang  memilih  untuk  tidak  memberikan  nama.  Pengisi  kuesioner  atau  responden  telah dipastikan merupakan mahasiswa  ITB berdasarkan proses penyortiran  yang telah dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  telah  didistribusikan,  diperoleh  jawaban  responden sebanyak 12 orang mengetahui tentang isu penghapusan/perubahan UU ITE dan 12 orang tidak mengetahui  mengenai  isu  penghapusan/perubahan  UU  ITE.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa tingkat  pemahaman  mengenai  UU  ITE  dari  mahasiswa  ITB  masih  kurang  karena  sebagian besar  atau  setengahnya  tidak  mengetahui  mengenai  hal  tersebut.  Adapun  pengetahuan  atau
ketidaktahuan  dari  responden  tentang  isu  penghapusan/perubahan  UU  ITE  ini  berbagai macam.  Mengenai  responden  yang  mengetahui  akan  isu  penghapusan/perubahan  UU  ITE, cakupannya berbagai macam, mulai dari mengetahui bahwa revisi UU ITE adalah perintah dari presiden  ataupun  sekedar  tahu  bahwa  isi  dari  UU  ITE  akan  direvisi.  Sedangkan  untuk responden yang tidak mengetahui isu penghapusan/perubahan UU ITE memiliki alasan yang beragam, seperti kurangnya minat terkait politik hingga kurang mendapatkan informasi atau kurang update dan ada pula yang baru mengetahui mengenai isu penghapusan/perubahan UU ITE  dari  kuesioner  yang  diberikan  pada  penelitian  ini.  Berdasarkan  penjabaran  singkat tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  kebanyakan  mahasiswa  ITB  masih  kurang  pengetahuannya mengenai peraturan - peraturan yang mengikat dalam penggunaan media sosial dan internet secara umum padahal penggunaan internet dilakukan tiap hari dengan frekuensi yang sering sehingga perlu dilakukannya semacam penyuluhan kepada mahasiswa ITB mengenai UU ITE demi menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan internet karena UU ITE  pada  esensinya  adalah  aturan  penting  yang  berlaku  di  Indonesia  mengenai  tata  cara penggunaan internet dan juga cara beretika secara daring.
Demi  memahami  lebih  dalam  mengenai  persepsi  mahasiswa  ITB  terhadap  UU  ITE, responden  dimintai  untuk  mengemukakan  opini  mengenai  pernyataan  dari  Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara,  yang menyatakan bahwa UU ITE pasal 27 ayat 3 tidak  bisa  dihapuskan  karena  dapat  menghilangkan  efek  jera  terhadap  pelanggar  hukum, adapun masalah yang ditimbulkan dari ‘pasal karet’ ini adalah bukan karena dari substansi dari pasal  tersebut,  namun  dari  penerapannya.  Dari  hasil  yang  diperoleh,  sebanyak  18  orang menyatakan  setuju atas  apa  yang dinyatakan oleh Rudiantara, dan 6 orang tidak setuju  atas pernyataan  tersebut.  Dari  hasil  tersebut,  dapat  ditelaah  bahwa  responden  yang  merupakan mahasiswa  ITB  mayoritas  setuju  bahwa  pasal  27  ayat  3  dalam  undang-undang  merupakan sebuah pasal karet atau pasal yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Pada kuesioner juga telah dijelaskan dan diberitahukan kepada responden terkait  pasal 27 ayat 3 secara isi aslinya pada undang-undang sehingga dapat dikatakan dengan itu bahwa setelah mengetahui isinya, mahasiswa ITB yakin bahwa pasal 27 ayat 3 tidak memiliki dasar acuan yang jelas. Namun, dengan  menyetujui  pernyataan  Rudiantara  pula,  kebanyakan  mahasiswa  ITB  setuju  bahwa penghapusan  pasal  27  ayat  3  tidak  bisa  dilakukan.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan pernyataan  tambahan  yang  diberikan  oleh  responden  terkait  pernyataan  Rudiantara  yang
kebanyakan  menyatakan  bahwa  dengan  penghapusan  pasal  27  ayat  3  akan  menyebabkan bertambahnya penyalahgunaan kewenangan di internet seperti akan bertambahnya penyebaran hoax dan hate speech serta pencemaran nama baik.
Oleh  karena  itu,  responden  juga  diberikan  pertanyaan  mengenai  langkah  terbaik  apa yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Diberikan 2 opsi utama yaitu merevisi pasal-pasal tersebut  atau menghapus pasal- pasal  tersebut.  Diperoleh  jawaban  dari  responden  sebanyak  21  orang  menyatakan  strategi terbaik dalam memperbaiki undang-undang tersebut adalah dengan merevisi pasal terkait dan 3  orang  menyatakan  bahwa  strategi  terbaik  dalam  menyikapi  kekurangan  dari  UU  ITE merupakan penghapusan dari pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang  sangat  jauh  mengenai  opini  tentang  pasal-pasal  UU  ITE  dengan  mayoritas  responden menyatakan bahwa merevisi pasal merupakan langkah yang tepat dalam menyikapi pasal-pasal karet dari UU ITE. Data ini juga didukung oleh perolehan opini sebelumnya yang kebanyakan setuju mengenai pernyataan dari Rudiantara  yang pada intinya mengemukakan bahwa pasal 27 ayat 3 tidak dapat dihapus namun harus dikaji ulang dari segi penerapan yang isinya sama yaitu mencanangkan untuk dilakukannya perevisian pasal-pasal terkait dari UU ITE.
Penerapan  revisi  terhadap  UU  ITE  menjadi  opsi  yang  paling  banyak  dipilih  oleh responden berdasarkan hasil kuesioner yang telah diperoleh. Dari 20 orang yang memilih opsi ini, dianalisis pula skala urgensi  untuk  dilaksanakannya revisi pasal  UU  ITE. Skala urgensi yang digunakan adalah skala 1-4 dengan skala satu yaitu tidak perlu hingga skala 4 yaitu sangat perlu.  Jawaban  dari  responden  yang  memilih  opsi  revisi  pasal,  diperoleh  bahwa  12  orang menyatakan bahwa urgensi dari perevisian pasal berada pada skala 4 yaitu sangat perlu dan 8 orang memilih skala 3 sebagai skala yang menggambarkan urgensi dari revisi pasal UU ITE. Jika ditelaah lebih dalam mengenai pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 dari UU ITE, memang belum terdapat batasan yang konkrit dalam penggunaan media digital secara daring karena isi dari pasal tersebut yang kurang spesifik dan acuan dasarnya yang kurang jelas. Secara umum, pasal-pasal  tersebut  memang sudah benar namun karena isinya terlalu  umum, maka banyak pihak yang menyalahgunakan pasal ini. Sehingga diperlukannya pengkajian kembali terhadap kedua pasal tersebut agar lebih jelas dan dapat diterapkan dengan baik oleh semua pihak dan juga supaya lebih  besar  kemungkinan dapat  benar-benar dilaksanakannya  di  keadaan nyata, sehingga dapat membuktikan bahwa eksistensi dari pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 bukan
hanyalah sebuah pasal  karet  semata. Potensi dari pasal-pasal  tersebut  sebenarnya sudah ada namun  harus  dikeluarkan  yaitu  dengan  cara  dilakukannya  perevisian  terhadap  pasal-pasal tersebut. Adapun hal terakhir yang perlu dikemukakan dari opsi revisi pasal ini adalah bahwa dengan banyaknya responden yang menyatakan setuju dengan opsi ini dengan skala urgensi yang cukup tinggi menandakan bahwa dibutuhkannya penerapan dari pasal-pasal ini yang lebih jelas dan lebih terarah sehingga tidak menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Penghapusan  pasal  dari  UU  ITE  menjadi  opsi  yang  kurang  banyak  dipilih  oleh responden dalam menyikapi isu yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Demi mengetahui seberapa penting penghapusan pasal dari UU ITE menurut responden digunakan kembali skala urgensi yang sama untuk memetakan opini responden mengenai penghapusan pasal tersebut. Dari  hasil  yang  diperoleh,  terdapat  14  orang  yang  menyatakan  bahwa  penghapusan  pasal berada pada skala 1 yaitu tidak perlu, 1 orang memilih skala 2, 4 orang memilih skala 3, dan 3 orang memilih skala 4 yaitu sangat perlu. Esensinya, isi dari pasal ini memang diperlukan oleh sebab itu tidak banyak responden yang memilih opsi penghapusan pasal sebagai pilihan utama dalam menyikapi isu mengenai UU ITE yang ada saat ini. Namun, perlu diingat bahwa dengan dihapusnya  pasal  tersebut  dapat  berpotensi  menimbulkan  banyaknya  hoax  dan  hate  speech yang berkeliaran, dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
Untuk  itu  perlu  adanya  solusi  dalam  menanggapi  permasalahan  ini.  Opini  dari responden  juga  dimintai  mengenai  solusi  terbaik  apa  yang  cocok  demi  menyelesaikan persoalan  yang  terdapat  di  dalam  UU  ITE.  Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan,  opini  dari responden  lebih  mengarah  pada  perevisian  pasal-pasal  karet  dari  UU  ITE  melalui pengaspirasian  pendapat  tentang  batasan-batasan  pada  UU  ITE  agar  dalam  penerapannya demokrasi tetap terjaga, tidak terlalu tertutup dan tidak terlalu terbuka. Suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang konsisten dan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan  hukum  bagi  semua  pihak  sesuai  dengan  kepentingan  dan  kebutuhannya  masing- masing,  maka  dalam  penyelenggaraan  informasi  para  penyelenggara  harus  melaksanakan setiap unsur yang disyaratkan dan diembankan dalam undang-undang ini (Barkatullah, 2017: 68). Pada intinya, revisi pasal menjadi solusi yang paling banyak ditawarkan oleh responden dalam menyikapi isu penghapusan/perubahan UU ITE. “Adanya potensi penyalahgunaan pasal untuk  membatasi  kebebasan  berekspresi  bukan  merupakan  alasan  yang  relevan  untuk mencabut pasal ini”(Sistawan, 2019).

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  perspektif  mahasiswa  ITB terhadap  UU  ITE.  Diperoleh  kesimpulan  bahwa  pemahaman  mahasiswa  ITB  terhadap  isu penghapusan/perubahan UU ITE masih kurang. Hal ini ditandai dengan setengah atau 12 dari 24  orang  tidak  mengetahui  mengenai  isu  tersebut.  Dapat  ditarik  kesimpulan  juga  bahwa langkah  terbaik  dalam  menghadapi  permasalahan  pasal-pasal  karet  dalam  UU  ITE  menurut mahasiswa ITB adalah melalui perevisian pasal-pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Supriyadi W.E., Ririn Syafrani, Kontroversi Undang-Undang I.T.E., Degraf Publishing, Jakarta, 2010.
Arifah, D.A. 2011. Kasus Cybercrime di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE); 185 – 195 Atmaja, A.P.E. 2014. Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satipto Rahardjo Vol. 16
Barkatullah,  Abdul  Halim.2017. Hukum  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia;  Sebagai  Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia . Bandung:Nusamedia. Mulyadi, Mohammad.  2011.  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  serta  Pemikiran  Dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 15 No. 1; 127-138.
Nuryanto,  Hery.  2012.  Sejarah  Perkembangan  Teknologi  dan  Komunikasi.  Jakarta:  PT  Balai Pustaka.
Setiawan,  R.,  &  Arista,  M.  O.  (2013).  Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Di  Indonesia  Dalam  Aspek  Hukum  Pidana.  Jurnal  Hukum  Pidana  dan penanggulangan Kejahatan, 2(2).
Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya, 1(1), 1-7.
Sistawan, A.Y.B. Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Vol. 3 No. 1
Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–Undang  Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 14(1).