## PERAN PEMAHAMAN FIQH MUAMALAH DAN LITERASI AKUNTANSI DALAM PEMILIHAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
Dwiya Endah Pandu Probowati 1 * , Anis Chariri 2 , Jaka Isgiyarta 3

## Abstrak
Pembiayaan  syariah Murabahah adalah  produk  primadona dalam  institusi  keuangan  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan memperoleh  informasi  terkait  peran  pemahaman  fiqh muamalah  dan  literasi  akuntansi  terhadap  pemilihan  produk pembiayaan Murabahah di  BMT  ABC  Kabupaten  Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretive case study  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam terhadap  sebuah  peristiwa  sehingga  dapat  diambil  sebuah simpulan  penelitian  yang  akan  memberikan  manfaat.  Temuan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman fiqh muamalah  Islam  dan  tidak  adanya  Literasi  akuntansi menyebabkan  nasabah  BMT  ABC  memilih  pembiayaan Murabahah untuk semua tujuan pembiayaan.
Kata Kunci : Akuntansi, literasi, muamalah, koperasi

## Abstract
Murabaha  sharia  financing  is  a  famous  product  for  sharia financial  institutions.  This  study  aims  to  obtain  information related  to  the  role  of  understanding  fiqh  muamalah  and accounting  literacy  in  the  selection  of  Murabahah  financing products  at  BMT  ABC  at  Cirebon  Regency.  This  study  uses  a qualitative interpretive case study method to gain an in-depth understanding of an event so that a research conclusion can be drawn that will provide benefits. The main findings in this study are  the  low  understanding  of  Islamic  fiqh  muamalah  and  the absence of accounting literacy  causing BMT  ABC customers to choose Murabahah financing for all financing purposes.
Keywords: Accounting, literacy, muamalah, cooperatives

## AFILIASI:
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang
*KORESPONDENSI: dwiyanatohara3@gmail.com
THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JPK
DOI: 10.32534/jpk.v10i1.3690

## CITATION:
Probowati, D. E., Chariri, A., & Isgiyarta, J. (2023). Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah. Jurnal Proaksi, 10(1), 1-13. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690
Riwayat Artikel : Artikel Masuk: 2 Februari 2023
Di Review: 14 Februari 2023
Diterima: 30 Maret 2023

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah

## PENDAHULUAN
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, (Yaya et al, 2006 ) menyatakan BMT memiliki dua peran dalam masyarakat  yakni  sebagai  “ baitulmaal ”  dan  “ baitultamwil ” .  Dalam  menjalanken  peran  “ baitul maal ”  BMT  mengumpulkan  dan  menyalurkan  dana  zakat,  infak  dan  sedekah,  yang  bersifat  non profit,  adapun  dalam  menjalankan  peran  “baitultamwiil”    BMT  mengumpulkan  dan  menyalurkan yang  bersifat dana komersial,   Menurut (Zaman, 1999) BMT memberikan pertolongan yang sangat dibutuhkan  masyarakat  dalam  mengurangi  faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  serta  membantu masyarakat  untuk  bangkit  dari  keterpurukan  ekonomi.  Salah  satu  kendala  bagi  UMKM  untuk meningkatkan  produktifitas  adalah  kendala modal,  namun  karena  berbagai  kendala  pelaku  UMKM mikro  sulit  mengajukan  permodalan  ke  Bank.  Dengan  adanya  pembiayaan  BMT,  Pengusaha  mikro memiliki  alternatif  mendapatkan  modal  untuk  meningkatkan  produksi,  meningkatan  pendapatan serta  meningkatkan  kesejahteraan  tanpa  syarat  syarat  yang  merepotkan. (Gina  &  Effendi,  2015) berpendapat bahwa dengan keberadaan BMT, kini para pelaku usaha mikro yang tidak bankable pun dapat  mengakses  permodalan dengan mudah tanpa  adanya elemen  bunga yang dapat menambah beban peminjam dana. Sebagaimana di laporkan oleh (Ridwan, 2013) saat ini transaksi murabahah adalah transaksi yang mendominasi dalam Lembaga Keuangan Syariah bank dan non bank, Bekaitan hal ini penelitian ini bertujuan untuk melihat peran literasi akuntansi terhadap preferensi pemilihan produk pembiayaan murabahah di BMT ABC.
(Tedjasukmana  &  F.  Nagel,  2018) berpendapat  bahwa  literasi  keuangan  khususnya  literasi akuntansi  di  Indonesia  masih  sangat  rendah,  hal  ini  sangat  disayangkan  mengingat  untuk  dapat mengembangkan  usaha,  memperluas  produksi  diperlukan  dana  tambahan,  jika  pengadaan  modal secara  pribadi  tidak  memungkinkan  maka  melalui  laporan  akuntansi  pengusaha  akan  dapat melakukan  pengajuan  pembiayaan  modal  usaha.  Adanya  Laporan  keuangan  sekalipun  sangat sederhana,  akan  membantu  calon  kreditur  untuk  dapat  melihat  kinerja  dan  profitabilitas  usaha tersebut  dalam  beberapa  periode  terakhir  serta  melakukan  prediksi  profitabilitas  usaha  tersebut dimasa  yang  akan  datang.  Selaras  dengan  hal  ini (Hatta  &  Budiyati,  2021) melaporkan    bahwa literasi akuntansi berpengaruh positif terhadap informasi akuntansi bagi UMKM.
Pada  dasarnya  Lembaga  pengulur  pembiayaan  membutuhkan  komitmen  dan  moralitas nasabah  yang  tinggi  ketika  menyalurkan  pembiayaan,  namun  bank  tidak  dapat  secara  sepenuh mengandalkan moralitas calon debitur, khususnya dalam akad yang bersifat kemitraan. Dalam akad kemitraan bagi hasil (mudharabah dan syirkah/musyarakah) besarnya nisbah akan didasarkan pada laporan  akuntansi  yang  menyajikan  keuntungan  dan  kerugian  nasabah.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa besarnya bagi hasil akan tergantung dari laporan nasabah dan moralitas nasabah. Kecenderungan  yang  kerap  terjadi  adalah  bahwa  nasabah  akan  melaporkan  laba  sekecil  mungkin, dengan cara membesarkan biaya produksi.
Dibalik keberagaman penelitian mengenai BMT di Indonesia, peneliti melihat hingga saat ini belum ada penelitian yang berfokus pada peran  pemahaman fiqh muamalah dan literasi akuntansi terhadap  preferensi  pemilihan  produk  pembiayaan  di  BMT.  Dengan  dasar  pemikiran  tersebut penelitan ini mengambil fokus pada tema “Peran pemahaman fiqh muamalah dan literasi akuntansi dalam  pemilihan  produk  pembiayaan murabahah ”  di  BMT  ABC  Kabupaten  Cirebon  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah

## KAJIAN PUSTAKA

## Definisi dan Regulasi Koperasi Jasa Syariah
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  adalah  Koperasi  yang  bergerak  dibidang  pembiayaan, investasi,  dan  simpanan  dengan  pola  bagi  hasil  sebagai  bagian  dari  kegiatan  koperasi  yang bersangkutan (Kemenkop, 2004) .  Merujuk pendapat , (Yaya et al, 2006 ) ; (Ilmi, 2002) dan (Ridwan, 2004) Baitul  maal memiliki  orientasi  sosial  keagamaan  dan  komersial  hal  ini  mengandung  arti lembaga  tersebut  perlu  mengembangkan  kegiatan  bisnis  yang  produktif.  Orientasi  sosial  sekaligus komersial Koperasi Jasa Keuangan Syariah /BMT secara yuridis tercantum dalam Peraturan Menteri Negara  Koperasi  dan  UKM,  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  KJKS,  Surat  Putusan  No.  91/ Kep/M. KUKM/IX/ 2004.

## Tujuan Sosial dan Komersial BMT
Sudarsono (2018) berpendapat sebagai bagian dari sebuah dari sistem sosial BMT memiliki peran  penting  sebagai  lembaga  yang  berperan  dalam  menjauhkan  masyarakat  dari  praktik  ribawi, dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  kaidah  muamalah  Islam,  melakukan  pembinaan  usaha  kecil dengan  cara  memberikan  pendampingan,  pembinaan,  penyuluhan,  dan  pengawasan  terhadap usaha-usaha  nasabah  dan  masyarakat  umum,  serta  upaya  untuk  melepaskan  diri  dari ketergantungan pada rentenir. Lebih lanjut (Sudarsono 2018) menyatakan alasan utama masyarakat menggunakan  jasa  rentenir  diantaranya  adalah  keterjangkauan,  proses  pinjaman  yang  praktis  dan tidak membutuhkan waktu lama. Untuk itu BMT harus bisa menawarkan jasa keuangan yang lebih kompetitif dari pada jasa keuangan yang di tawarkan oleh rentenir, yakni proses pembiayaan yang praktis,  sederhana  dengan  pelayanan  yang  lebih  cepat,  kemudian  BMT  juga  harus  dapat memberikan  rasa  keadilan  di  masyarakat  dengan  distribusi  pinjaman  yang  merata,  untuk  itu  BMT perlu secara teliti menggolongkan nasabah yang layak dan tidak layak mendapatkan pembiayaan.
Menurut (Syahri, 2014) BMT di Indonesia berkembang pesat khususnya di wilayah pedesaan, Masyarakat  desa  yang  membutuhkan  modal  lebih  memilih  BMT  daripada  Bank  karena  alasan kemudahan pengoperasian. (Hilgert,2003) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara literasi keuangan dengan manajemen keuangan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia dimana secara umum  tingkat  literasi  keuangan  masih  rendah,  tingkat  kemiskinan  yang  masih  tinggi  kehadiran perbankan  syariah  dan  pasar  modal  syariah  yang  seharusnya  menjadi trigger dalam  pergerakan ekonomi  syariah,  namun  karena  perbankan  syariah  sejauh  ini  hanya  dapat  melayani  masyarakat yang feasible dan bankable saja  maka  masyarakat  golongan  miskin  yang mayoritas  adalah  muslim tidak  dapat  menjangkau  produk-produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah (Setiawati, 2015).
Terkait  eksistensi  rentenir/lintah  darat (Mulyani  et  al.,  2022) menyatakan  BMT  sangat berperan  terhadap  reduksi  lintah  darat/rentenir,  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  seluruh indikator  yang  menentukan  efektivitas  peran  Itqan  BMT  dalam  mengatasi  praktik  rentenir dinyatakan dalam kategori sangat efektif.  Adapun (Rahmadani, 2017) melaporkan bahwa terdapat hubungan erat antara program inklusi keuangan BMT Al Falah dengan Tingkat transaksi masyarakat dengan  rentenir.  Lebih  lanjut (Al-hadi  &  Fitriyah,  2014) menyatakan  bahwa  KJKS  BMT  NU  Gapura Sumenep memiliki strategi khusus untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Diantaranya  adalah  menggunakan  akad Qardhul  Hasan ketika nasabah  memang  mengalami kesulitan dalam pembayaran . Sedangkan (Afif, 2020) melaporkan bahwa BMT Masjid An-Nur yakni BMT  Forsimal  berupaya  untuk  melepaskan  masalah  masyarakat  pedagang  agar  terbebas  dari transaksi  ribawi  dan  kembali  memanfaatkan  pembiayaan  melalui  koperasi  syariah.  Dalam  hal  ini

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
BMT berperan dalam memberikan literasi fikih muamalah maaliyah melalui ceramah/ diskusi model- model akad/transaksi dan praktik transaksi, dengan harapan masyarakat bebas dari jeratan rentenir.

## Operasional, Profesionalitas dan Kepatuhan
Beberapa penelitian terdahulu terkait BMT  yang menarik  diantaranya adalah (Yusuf, 2016) penelitian ini meneliti KJKS Al Munawarah, secara umum temuan penelitian ini adalah bahwa KJKS Al Munawarah  telah  menerapkan  strategi  pengelolaan  bisnis  yang  professional  dengan  manajemen yang  baik  dalam  pelayanan  kepada  anggota,  mitra  serta  nasabah.  Namun  ada  beberapa  hal  yang perlu diperkuat yakni pengetahuan dasar muamalah syariah para pengelolanya serta peran Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  belum  efektif.  Adapun (Wulandari,  2021) melaporkan  hasil  temuan penelitiannya  bahwa  secara  umum  BMT  yang  merupakan  objek  risetnya  belum  melaksanakan transaksi murabahah sesuai  dengan  ketentuan  PSAK  102  mengenai  pelaksanaan  akuntansi pembiayaan murabahah , meskipun secara parsial ditemukan ada beberapa aspek yang telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 tentang murabahah .

## Resiko Pembiayaan
(Akerlof, 1978) Menyatakan  bahwa  resiko  pembiayaan  terhadap masyarakat  miskin  antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tingginya asymmetric information , adanya moral hazard masyarakat miskin, adanya masalah adverse selection dari masyarakat miskin, serta kurangnya unsur kepercayaan  ( trust )  perbankan  bagi  masyarakat  miskin  karena  memang  mereka  memiliki  berbagai keterbatasan.  Sependapat  dengan  Akerlof, (Friyanto,  2013) menyatakan  risiko  dari  pembiayaan mudharabah adalah  asimetri  informasi  serta moral  hazard. Berfokus  pada  bagaimana  mengurangi resiko pembiyaan mudharabah penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan  memberlakukan  secara  ketat  syarat-syarat  yang  harus  dipatuhi  oleh  nasabah  pembiayaan mudharabah diantaranya  dengan  menerapkan  Prinsip 7P (Personalty,  Party,  Purpose,  Prospect, Payment,  Profitabilty,  Protection ),.  Prinsip 3R (Returns,  Repayment,  Risk  Bearing  Abilty), .  Serta Prinsip 5C (Character,Capacity, Capital, Condition, Collateral) . (Mubin, 2022) Untuk menanggulangi adanya moral hazard dan masalah trust sebagaimana dipaparkan oleh (Akerlof, 1978) dan (Friyanto, 2013) tersebut maka bank sangat mengandalkan adanya pembukuan dan  laporan  keuangan  perusahaan,  audit  serta  sistem  pengawasan  yang  canggih  terhadap operasional  bisnis  debitur (Kartiko,  2020) .  Dengan  demikian  jelaslah  kiranya  mengapa  keberadaan laporan  keuangan  sangat  diperlukan  saat  mengajukan  pembiayaan  modal,  hal  ini  dikarenakan laporan keuangan akan membantu pengambilan keputusan bagi calon kreditur.

## Pembiayaan Mikro BMT
Berdasarkan  UU  RI  No.    10  tahun  1998  tentang  perbankan  pasal  1  butir  12  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan   tersebut   setelah   jangka waktu   tertentu dengan   imbalan   atau   bagi   hasil.  Undang undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah setelah   jangka waktu     tertentu      wajib  untuk      mengembalikan      pembiayaan      tersebut     kepada      bank  syariah berikut  imbalan  atau  bagi  hasil  atau  tanpa  imbalan  khusus  untuk  transaksi  dengan  akad qardh. (Djamil,  2012) Adapun  IAI  telah  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
transaksi murabahah dengan  PSAK  102,  transaksi mudharabah dengan  PSAK  105  dan  transaksi mudharabah dengan PSAK 106 (IAI, 2018) .

## Pembiayaan Syariah
Merujuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah dijelaskan oleh Pasal 20 Ayat 6 (RI,  2016) sebagai  pembiayaan  yang  saling  menguntungkan  yang  dilakukan  oleh shahib  al-mal dengan  pihak  yang  membutuhkan  melalui  transaksi  jual  beli  dengan  penjelasan  bahwa  harga pengadaan  barang  dan  harga  jual  terdapat  nilai  lebih  yang  merupakan  keuntungan  atau  laba  bagi shahib  al-mal dan  pengembaliannya  dilakukan  secara  tunai  atau  angsur.  Hal  yang  paling  esensial dalam  akad murabahah adalah  bahwa  objek  transaksi  harus  berupa  barang.  Adapun  pencatatan akuntansi untuk transaksi ini mengacu pada ketentuan PSAK Syariah 59 tentang murabahah dalam PSAK 102. (IAI, 2018) Ketentuan  lain  terkait murabahah di  jelaskan  pada  pada  Bagian  keenam bai’  murabahah Pasal  116  ayat  1  bahwa  Penjual  harus  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang yang telah disepakati spesifikasinya, Kemudian ayat 2 bahwa penjual harus membeli barang tersebut atas nama penjual sendiri dan pembelian tersebut harus bebas dari riba. Selanjutnya dalam ayat 3 dijelaskan  bahwa  penjual  harus  memberi  tahu  secara  jujur  tentang  harga  pokok  barang  kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan untuk mengadakan barang tersebut.
Terdapat  2  jenis  akad  kerjasama  kemitraan  dalam  ekonomi  Islam  yakni mudharabah dan musyarakah/syirkah .  Ketentuan  terkait  kerjasama  kemitraan musyarakah/syirkah dijelaskan  pada Pasal  20  Ayat  3  sebagai  berikut  : syirkah adalah  kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam  hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  berserikat.  Adapun  Ketentuan  terkait mudharabah termaktub dalam Pasal 20 Ayat 4, dimana mudharabah didefinisikan sebagai kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Secara detail ketentuan terkait mudharabah dijelaskan pada BAB VIII M udharabah Bagian Pertama 231 Syarat dan Rukun 254 hal 65-69.
Merujuk sumber hukum yang sama ketentuan mengenai akad qardh termaktub dalam BAB XXVII Qardh bagian Pertama pasal 606-611. Per definisi qardh menurut pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (RI, 2016) di jelaskan sebagai sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga  keuangan  syariah  dengan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak  pengirim  untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Secara umum  dalam akad qardh terdapat pihak yang memberikan harta (muqridh) untuk dipinjamkan kepada seseorang (muqtaridh) ,  kemudian  harta  tersebut  harus  dikembalikan  dengan  nilai  yang  sama  tanpa  ada  nilai lebih pada waktu yang telah ditentukan (Agustinah et al., 2022) . Hal yang paling prinsip dalam akad qardh adalah  bahwa  orang  yang  memberi  pinjaman  tidak  boleh  menambahkan  biaya  tambahan kepada orang yang meminjam, baik yang sudah dijanjikan atau yang belum dijanjikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan field  research yang  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif intrepretive case  study untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  sebuah peristiwa  dengan  menggunakan  pengamatan  intensif  terinci  dan  mendalam  untuk  memperoleh pengetahuan  tentang  suatu  program,  peristiwa,  dan  aktivitas,  baik  pada  tingkat  perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi. Hal ini selaras dengan pernyataan (Stake, 1995) bahwa

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
penelitian  studi  kasus  bertujuan  untuk  mengungkap  kekhasan  atau  keunikan  karakteristik  yang terdapat didalam kasus yang diteliti.
Rasionalisasi dari pemilihan metode  studi kasus didasari pada pendapat (Darmayasa  et  al., 2015) yang  menyatakan  bahwa  paradigma  interpretif  merupakan  metode  penelitian  yang  tepat untuk  digunakan  praktik  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  manusia,  budaya  dan  agama,  Namun, hingga kini jumlah Penelitian Akuntansi Intrepretive di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan dominasi penelitian yang berpijak pada positifisme.
Prosedur  penelitian  dilakukan  secara  kronologis  dalam  penelitian  ini  meliputi  :  Pertama, melakukan  Studi pustaka. Studi Pustaka atau “library research” dilakukan untuk memperoleh dasar teori  dan  materi  yang  memadai  untuk  melakukan  penelitian  lapangan.  Kedua,  Memahami  social situation.  Pemahaman  terhadap  social  situation  untuk  memperoleh  sumber  data  yang  tepat dilakukan  dengan  cara memilih  partisipan  berdasarkan  aspek  utama place,  actor dan activity yang kemudian diperluas kedalam aspek lainnya yakni object, act, event, time, goals dan feeling . Ketiga, Membuat  daftar  pertanyaan/instrumen  penelitian  sebagai  pedoman  melakukan  wawancara mendalam.  Keempat,  melakukan  penelitian  lapangan  atau “field  research” yang  dilakukan  dengan melakukan  observasi  dan  wawancara  langsung.  Kelima,  Melakukan  rekap  data  dan  validasi  data. Ditahap  ini  peneliti  akan  mengadakan  pengamatan  secara  teliti,  rinci  dan  berkesinambungan terhadap  data-data  yang  telah  diperoleh  untuk  kemudian  menemukan  ciri-ciri  dan  unsur-unsur dalam situasi unik dan menonjol yang relevan dengan persoalan yang diamati. Keenam, Melakukan triangulasi  data.  Sebagaimana  disampaikan  dalam  Denzin  dalam (Moleong,  2018) triangulasi diperlukan untuk memperoleh derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang  berbeda.  Dalam  tahap  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh (Sugyiono,  2018) peneliti  akan mengumpulkan  dan  menguji  kredibilitas  data  dengan  dari  berbagai  sumber  data  dan  Ketujuh, melakukan penyajian kesimpulan penelitian.
Oleh karena jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang  berbentuk  kata-kata  yang  diucapkan  informan  maka  proses  analisis  data  harus  dilakukan dengan sangat seksama, hal ini selaras dengan pendapat (Miles & Huberman., 1994) bahwa hal yang serius  dan  sulit  dalam  menganalisis  data  kualitatif  adalah  bahwa  tidak  ada  formulasi  pasti  terkait metode analisis penelitian kualitatif. Melakukan analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara kepada  nasabah  dan  manager  operasional  BMT  ABC  di  Kabupaten  Cirebon  untuk  mendapatkan informasi  sedetail-detailnya  terkait  objek  penelitian  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini. Adapun  teknik  analisis  validitas  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi sumber.  Untuk  mendapatkan  informasi  dan  data  peneliti  melakukan  wawancara  tidak  terstruktur kepada  para  partisipan  yang  dipilih  berdasarkan  metode non  purposive  -  judgmental  sampling dengan  tujuan  partisipan  tersebut  dapat  memberikan  informasi  sesuai  tujuan  penelitian  ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah 2 orang personel BMT yakni Manager dan Kepala operasional serta  5  orang  nasabah  produk  pembiayaan  di  BMT  ABC  dengan  nama  bukan  sebenarnya  untuk melindungi privasi partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  didirikan  tahun  2015  BMT  ABC  yang  berada  di  Kabupaten  Cirebon  mengalami perkembangan  yang  cukup  baik,  perkembangan  positif  ini  ditandai  dengan  meningkatnya profitabilitas lembaga dan pertambahan nasabah. Hasil observasi dan wawancara langsung terhadap

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
10 orang nasabah BMT ABC yang mengunjungi kantor BMT ABC menyatakan bahwa mereka merasa sangat  terbantu  dengan  keberadaan  BMT  ABC  di  lingkungan  mereka.  Berikut  adalah  data  jumlah nasabah BMT ABC dari tahun 2019 hingga 2022 dari wilayah sekitar BMT ABC.
Table 1

## Data Jumlah Nasabah BMT ABC dari Tahun 2020 sd Tahun 2022
Nasabah BMT ABC Tahun 2020 2021 2022 Jumlah 190 267 373 Prosentase 71% 72%
Sumber : Jumlah Nasabah BMT ABC, Data diolah 2022
Sumber: Peningkatan Jumlah Nasabah BMT ABC, Data Diolah 2022

## Gambar 2 Peningkatan Nasabah BMT ABC 2020-2022
Dari  hasil  wawancara  dengan  Manager  BMT  ABC  diperoleh  informasi  bahwa  terdapat  373 orang  nasabah  per  31  Desember  2022.  Peningkatan  nasabah  BMT  ABC  selama  2  tahun  terakhir berkisar 70% pertahun. Melalui observasi tersamar serta wawancara singkat secara random pada 10 orang  nasabah  BMT  ABC  yang  mengunjungi  BMT  ABC  selama  3  hari  berturut  turut  didapatkan informasi  bahwa  seluruh  nasabah  100%  sangat  senang  dan  merasa  terbantu  dengan  keberadaan BMT ABC di lingkungan mereka.

## Komposisi Pembiayaan BMT ABC
Berkaitan  dengan  komposisi  pembiayaan  di  BMT  ABC  Rifqi,  Dari  hasil  wawancara  dengan Manager  BMT  ABC  diperoleh  informasi  bahwa  100%  pembiayaan  di  BMT  ABC  menggunakan  akad murabahah . Hal ini sangat menarik karena secara teori terdapat akad pembiayaan syariah lain yang dapat  digunakan selain akad murabahah .  Jenis pembiayaan yang digunakan  juga perlu disesuaikan dengan objek dan peruntukan  pembiayaan tersebut. Dihubungkan dengan  realitas  bahwa  nasabah BMT  ABC  mayoritas  berasal  dari  kalangan  bawah  dan  bermata  pencaharian  sebagai  pedagang /pengusaha  kecil  yang kerap  membutuhkan modal  tambahan  untuk  usaha mereka,  maka  diajukan pertanyaan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta

## Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
Lina,  Kepala  operasional  BMT  ABC  : “Dari  awal  sebenarnya  yang  minat  usaha  sudah  kita tawarkan  menggunakan  akad  Mudharabah,  tapi  tergantung  juga…    Kalau  di  tahun  ajaran  baru biasanya  kebanyakan  yang  datang  akadnya  murabahah….  untuk  biaya  sekolah…” Dari  jawaban kepala operasional tersebut, muncul dugaan bahwa kepala operasional BMT tidak memahami kaidah akad murabahah ,  bahwa murabahah adalah  akad  jual  beli  dengan  objek  transaksi  berupa  barang dan bukan uang.
Ketika  dilakukan  konformasi  ulang  kepada  Manager  BMT  ABC  terkait  adanya  pembiayaan yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  akad murabahah berikut  adalah  informasi  yang  diberikan Manager  dan  Kepala  Operasional  BMT  ABC  :  Rifqi,  Manager  BMT  ABC “Begitu  adanya,  Bagi  hasil nggak  ada  yang  mau….  Ga  bisa  nasabah  membuat  pencatatan,  dan  dari  bagian  operasional  BMT juga tidak ada yang paham pelaksanaannya”
Kepala  Operasional  BMT  ABC  : “Betul…  Seperti  yang  saya  katakan  tadi  semua  pengajuan tergantung keputusan pengawas, nasabah biasanya pinginnya ya yang seperti di BRI jelas bayarnya berapa  begitu” Dari  informasi  tersebut  didapatkan  informasi  bahwa  salah  satu  hal  yang  membuat nasabah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja juga menggunakan akad murabahah adalah karena  nasabah  tidak  memilki  pemahaman  terhadap fiqh  muamalah dan  tidak  dapat  membuat pencatatan  keuangan  (tidak  memiliki  literasi  akuntansi),  bahkan  pihak  BMT  ABC  sendiri  juga  tidak memahami  secara  baik  akad  akan  transaksi  syariah  yang  ideal,  selain  itu  terdapat  ketidak  jelasan peran pengawas.

## Dominasi Akad Murabahah di BMT ABC
Terkait  realitas  bahwa  pembiayaan  di  BMT  ABC  didominasi  oleh  akad  pembiayaan murabahah ,  dilakukan  wawancara  dan  konfirmasi  kepada  Manager  BMT  dan  Kepala  Operasional BMT ABC mengenai hal ini. Dari hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut :
Rifqi, Manager BMT “Karena Murabahah itu simple mbak, masyarakat berfikir pembiayaan BMT ya sama seperti di Bank pokoknya bunganya berapa persen begitu… selain itu karena nasabah juga  tidak  bisa  mencatat  secara  rutin  operasional  bisnisnya,  apalagi  membuat  laporan  keuangan, maklumlah  nasabah  kita  dari  kalangan  bawah…  kalau  diterangkan  pinjam  untuk  modal  sebaiknya pakai akad kemitraan (mudharabah/syirkah) nasabah malah jadi bingung”
Lina, Kepala Operasional BMT ABC : “Kami mengajukan kepada pengawas sesuai apa yang diminta nasabah” Dari wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa kepraktisan adalah faktor utama  yang  menyebabkan  akad murabahah mendominasi  di  BMT  ABC.  Dengan  memilih  akad murabahah nasabah  tidak  perlu  melakukan  pencatatan  keuangan  serta  melaporkan  laporan keuangan  rutinnya.  Keengganan  nasabah  dalam  menggunakan  akad  kemitraan  dalam  pembiayaan modal  kerja  ( mudrahabah/syirkah) dikarenakan  nasabah  BMT  berasal  dari  kalangan  masyarakat bawah yang tidak memiliki pemahaman akuntansi dan pembukuan keuangan serta pemahaman atas transaksi dan kaidah transaksi syariah di lembaga pembiayaan syariah.

## Kaidah Syariah dan Objek Murabahah
Berikut  adalah  tanggapan  Manager  dan  kepala  operasional  BMT  ABC  mengenai  kaidah transaksi murabahah serta objek murabahah yang seharusnya (barang bukan uang).: Rifqi, Manager BMT ABC “Harusnya begitu ya mbak…?, saya tahu sedikit tapi memang tidak dalam,  apalagi  pengawas  maupun  pelaksana  di  BMT  ini  lebih-lebih  tidak  paham,  saya  kerap menyampaikan bagaimana seharusnya  tapi  apa  yang terjadi dilapangan  memang tidak selalu bisa sesuai aturan (kaidah transaksi muamalah syariah) ”

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
Lina, Kepala Operasional BMT ABC: “Mohon maaf terkait hal itu saya tidak bisa memberikan komentar karena pengajuan sepenuhnya keputusan pengawas” Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil dugaan bahwa seluruh pengajuan pembiayaan adalah kepada pengawas dan meski transaksi tidak sesuai dengan kaidah syariah, jika dijinkan maka pembiayaan akan dicairkan.
Untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  detail  sekaligus  melakukan  triangulasi  dilakukan wawancara langsung kepada nasabah BMT  ABC yakni  Bu Isnen (penjual  seblak),  Pak  Amri  (penjual Pempek) Pak Jajat (Pedagang Telur) dan Bu Lis (pengrajin snack cireng dan kerupuk pedas) dan Bu Nida (pedagang kerudung dan gamis).

## Tujuan Pembiayaan
Terkait tujuan pembiayaan, berikut informasi yang diberikan partisipan:
Bu  Isnen  mengenai  tujuan  pengajuan  pembiayaan “Pinjam  buat  tambahan  modal  jualan seblak, saya perlu punya gerobak jadi buka tutupnya tidak terlalu repot”
Pak  Amri  mengenai  tujuan  pengajuan  pembiayaan “Anak  sekolah,  masuk  SMK  kesehatan katanya mau jadi perawat uang gedungnya 5 juta”
Pak Jajat Mengenai tujuan pengajuan pembiayaan “Nikahin anak pertama saya, butuh duit tambahan”
Bu Lis pengrajin snack cireng dan kerupuk pedas “Beli mesin peniris minyak teh, sama itu tuh yang buat mengelem plastik (sealer) biar tidak gampang melempem kerupuknya”
Bu  Nida “Jualan  kerudung  dan  gamis,  habis  sakit  lama  saya,  uang  jualan  saya  habis  buat berobat mau jualan lagi ga ada modal”
Dari  informasi tersebut  diperoleh  informasi  bahwa  tujuan  pengajuan  pembiayaan  nasabah BMT  ABC  bervariasi,  mulai  dari  kebutuhan  biaya  sekolah,  biaya  keluarga  (pernikahan  anak)  dan kebutuhan modal kerja (Bu Isnen, Bu Lis dan Bu Nida).

## Nominal Pembiayaan
Berikut adalah hasil wawancara terkait nominal pembiayaan Bu  Isnen “Pinjam  7  juta  buat  beli  gerobak  dan  alat  masak  yang  bagus…  biar  menariklah dagangan saya…”
Pak Amri “8 juta, 5 juta buat uang gedung, 2 juta buat keperluan lain lain” Pak Jajat “7 juta, buat nambahin modal kawinan si teteh” Bu Lis “12 juta untuk membeli mesin peniris dan pengelem (sealer)” Bu Nida “Pinjam 10 juta, untuk modal jualan kerudung dan gamis “
Berdasarkan  informasi  tersebut  peneliti  berpendapat  bahwa  pengajuan  pembiayan  yang sesuai  dengan  akad murabahah adalah  pembiayaan  bu  Isnen  dan  Bu  Lis,  karena  pembiayaan bertujuan untuk pengadaan barang, serah terima juga dalam bentuk barang (gerobak, alat-alat serta mesin pengering dan sealer).  Untuk itu dilakukan konfirmasi ulang terkait serah terima objek  akad untuk mengkonfirmasi dalam bentuk apa objek diterima

## Serah Terima Objek Akad
Berikut adalah hasil wawancara terkait serah terima objek akad :
Bu Isnen “Langsung barang, saya berangkat sendiri. udah pesen sih sebelumnya kepembuat, uangnya dikasihin saya sejumlah yang saya minta terus saya belinya atas nama BMT gitu..”
Bu Lis “Mesinnya pesen dari bandung, barang dikirim kerumah saya… yang bayarin BMT”

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan informasi tersebut dapat diambil simpulan bahwa transaksi yang dilakukan bu Isnen  dan  Bu  Lis  dengan  BMT  ABC  telah  sesuai  dengan  kaidah Murabahah yakni  objek  transaksi berupa barang.
Pemilihan Pembiayaan Murabahah
Berikut adalah hasil wawancara terkait pemilihan akad murabahah : Bu  Isnen “Tidak  tahu…    saya  ambil  pokoknya  yang  sama  dengan  apa  yang  diambil  yayu (kaka perempuan) katanya pinjam modal disini mudah ya pokoknya yang sama sama yayu ” Pak Amri “Pokoknya saya mah pinjam sama yang enggak mahal disini masih terjangkau” Pak  Jajat  “ Tidak  tahu  saya  ambil  disini  karena  deket  aja  ya  kenal  juga  sama  orang  orangnya (Personel  BMT  bagian  lapangan),  akad  apa  saya  engga  tahu  pokoknya  saya  sih  insyaallah  tepat waktu (dalam pembayaran)”
Bu  Lis “ Saya  engga  tahu  teh,  saya  ikut  si  aanya  aja  apa  (bagian  lapangan)  pokonya  saya perlu pinjam yang tidak memberatkan”
Bu Nida “Engga tahu, saya dapat dari teman ya pokoknya katanya pinjam disini syaratnya mudah tidak berat juga nyicilnya ”
Dari  wawancara  tersebut  di  ambil  simpulan  bahwa  nasabah  tidak  memahami  penggunaan akad pembiayaan yang mereka ambil dan cenderung mengambil keputusan pembiayaan di BMT ABC dengan  pertimbangan  rekomendasi  orang  lain  dan  faktor  kemudahan.  Untuk  transaksi  yang dilakukan  oleh  Pak  Amri  dan  Pak  Jajat  serta  bu  Nida,  dapat  dikatakan  transaksi  ini  ini  tidak  sesuai dengan  kaidah  transaksi  syariah murabahah karena  objek  yang  diserah  terimakan  adalah  uang. Kemudian  untuk  kasus  Bu  Nida  yang  menggunakan  akad murabahah untuk  modal  usaha  dari  nol perlu dilakukan investigasi lebih lanjut, Karena berdasarkan kaidah syariah pembiayaan modal kerja sebagaimana  diajukan  Bu  Nida  idealnya  menggunakan  akad  kemitraan  baik mudharabah ataupun syirkah dengan metode bagi hasil.
Berikut  adalah  hasil  wawancara  dengan  bu  Nida  terkait  konfirmasi  mengenai  pembiayaan modal  yang  diambilnya  yang  idealnya  menggunakan  akad mudharabah/syirkah dengan  berbagai keuntungan yang mengikutinya dengan syarat ada laporan keuangan rutin.
Bu Nida: “Oh ada yang begitu ya.. saya ga tahu… pokoknya saya pinjam ya buat jualan lagi, nanti bayar tiap bulan sama kayak yang lain…”
Ketika dijelaskan ada opsi untuk menggunakan skema bagi hasil berdasarkan keuntungan perperiode dengan syarat adanya laporan keuangan, berikut tanggapan Bu Nida:
Bu  Nida: “Bagus  juga  ya…  kalau  rugi  berarti  ndak  usah  bayar  ya…tapi  saya  enggak  bisa nyatet nyatet begitu… “
Dari  informasi  tersebut  dapat  diambil  simpulan  bahwa  masalah  kepraktisan  dan  ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pencatatan keuangan dan ketidakpahaman nasabah terhadap transaksi  muamalah  yang  sesuai  dengan  kaidah  syariah  adalah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi dominasi pembiayaan murabahah di BMT.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dominannya pembiayaan murabahah di BMT ABC Kabupaten  Cirebon disebabkan  oleh  alasan  kemudahan,  ketidakpahaman  terhadap  kaidah pembiayaan syariah (dalam ilmu fiqh muamalah) baik dari pihak BMT maupun nasabah serta tidak adanya  kemampuan  pencatatan  akuntansi  (literasi  akuntansi)  pada  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan  untuk  modal  kerja.  Dikarenakan  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  maka hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  digunakan  untuk  menggeneralisasi  kasus  serupa  yang  terjadi  di

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
lembaga keuangan syariah yang lain, oleh karena itu penulis memberikan saran penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif.

## KESIMPULAN
Keberadaan  BMT  ABC  di  kabupaten  Cirebon  mendapatkan  apresiasi  yang  sangat  baik  dari masyarakat  sekitar,  dari  hasil  wawancara  langsung  terhadap  10  orang  anggota/nasabah  yang mengunjungi kantor BMT ABC, diperoleh informasi bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan keberadaan BMT ABC di lingkungan mereka.
Merujuk  pendapat (Ridwan,  2013) dominannya  pembiayaan murabahah disebabkan beberapa faktor yaitu risiko rendah bagi lembaga. Bagi pihak lembaga pembiayaan murabahah lebih menguntungkan  karena  angsuran  yang  dibayar  oleh  nasabah  pembiayaan  lebih  pasti.  Sedangkan bagi  nasabah,  meskipun murabahah lebih  beresiko  ketika  pendapatan  usaha  turun  namun  karena pertimbangan kemudahan, kepraktisan jenis pembiayaan ini lebih diminati oleh nasabah.
Simpulan  penelitian  ini  adalah:  faktor-faktor  yang  menyebabkan  pembiayaan Murabahah mendominasi  di  BMT  ABC  adalah  ;  pertama,  pertimbangan  kepraktisan;  kedua,  kurangnya pemahaman fiqh muamalah baik di kalangan pengelola BMT maupun nasabah, ketiga ; tidak adanya literasi  akuntansi  dari  pihak  nasabah.  Pemahaman fiqh  muamalah berperan  dalam  mengarahkan nasabah  untuk  menggunakan  skema  pembiayaan  yang  sesuai, murabahah untuk  pembiayaan konsumtif/ kebutuhan pengadaaan barang sedangkan untuk kebutuhan modal usaha, akad berbasis bagai  hasil  menggunakan mudharabah/syirkah adalah  jenis  akad  yang  paling  tepat.  Khusus  untuk jenis  pembiayaan mudharabah/syirkah diperlukan  pemahaman fiqh  muamalah ,  literasi  akuntansi dan  ketrampilan  dalam  menyusun  laporan  keuangan.  Tidak  adanya/kurangnya  pemahaman fiqh muamalah dan  tidak  adanya  literasi  akuntansi  menyebabkan  nasabah  pembiayaan  BMT  ABC menggunakan  akad murabahah untuk  semua  tujuan  pembiayaan  dengan  alasan  kemudahan  dan kepraktisan.
Temuan  lain  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  jelasnya  peran  pengawas  di BMT  ABC  karena  peran  pengawas  di  BMT  ABC  lebih  pada  menyetujui  atau  menolak  pengajuan pembiayaan,  bukan  kepada  pengawasan  kesesuaian  transaksi  syariah  yang  dilakukan  lembaga dengan  nasabah  didasarkan  pada  kaidah-kaidah  muamalah  dalam  fatwa  MUI.  Hal  ini  sangat disayangkan mengingat peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam lembaga keuangan syariah baik bank  dan  non  bank  adalah  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  DSN  dan  MUI (Muhammad,  2008) , sehingga  seharusnya  pengawas  tidak  berperan  langsung  dalam  membuat  keputusan  terkait pencairan  dan  dan  penolakan  pembiayaan,  melainkan  lebih  fokus  pada  kepada  ketaatan  BMT  di dalam kegiatan operasionalnya terhadap kaidah fiqh muamalah yang telah ditetapkan MUI.

## SARAN
Berikut adalah saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian :
1. Saran Praktis : BMT ABC perlu melakukan pembenahan internal terhadap peran, posisi serta tupoksi pekerjaan terkait tugas dan kewajiban pengawas, manager dan kepala operasional, memberikan  training  untuk  penguatan  pengetahuan  pengelola  dan  pelaksana  operasional BMT  ABC  terkait  transaksi  syariah  agar  penerapan  transaksi  akad  syariah  dapat  sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada, berperan aktif dalam memberikan edukasi muamalah dan  literasi  akuntansi  terkait  bagaimana  melakukan  pencataan  keuangan  sederhana  serta memberikan  edukasi  yang  memadai  tentang  transaksi  syariah  dan  produk-produk pembiayaan  di  BMT  ABC  khususnya  akad  jual  beli  ( murabahah )  dan  kemitraan (mudharabah/syirkah) sebelum dilaksanakan transaksi pembiayaan.

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta

## Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
2. Saran  Teoritis  :  Terkait  sifat  penelitian  kualitatif  yang  tidak  bertujuan  mengeneralisasi, namun  lebih  pada menemukan  makna  dari  fenomena  maka  diperlukan  penelitian  lanjutan yang  bertujuan  untuk  konfirmasi  keterhubungan  antara  beberapa  faktor/variabel  yang dibahas dalam penelitian ini, untuk itu saran bagi penelitian selanjutnya adalah menguji dan mengkonfirmasi  adanya  hubungan  dan  signifikansi  pemahaman fiqh  muamalah ,  literasi akuntansi  serta  faktor  lainnya  terhadap  pembiayaan  syariah  dilembaga  keuangan  syariah baik bank maupun non bank.

## REFERENCE
Afif, M. et al. (2020). Peningkatan Literasi Fikih Muamalah Maaliyah Pedagang Pasar Subuh Dadung, Mantingan: Upaya Mencegah Dosa Maisir, Gharar, Riba, dan Tadlis. Khadimul Ummah , 3 .
Agustinah, R. K., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah Tentang Hutang Piutang dan  Implementasinya  pada  Penerapan  GoPayLater  pada  Aplikasi  Gojek. Bandung  Conference Series: Sharia Economic Law , 2 (1), 289–295. Akerlof, G. A. (1978). The Market For “Lemons”: Quality Uncertainy And The Market Mechanism. In Uncertainty in Economics (Vol. 84). ACADEMIC PRESS, INC.
Al-hadi,  A.  A.,  &  Fitriyah,  F.  (2014).  Nu  Gapura  Sumenep  Dalam  Mengurangi. El-Qist:  Journal  of Islamic Economics and Business ( , 04 (01), 664–688.
Darmayasa, N., Aneswari, Y. R., Bali, P. N., (2015). Paradigma Intrepretive Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL , 6 (59), 350–361.
Djamil, F. (2012). Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah . Sinar Grafika.
Friyanto,  F.  (2013).  Pembiayaan  Mudharabah  ,  Risisko  dan  Penangananya  (Studi  Kasus  pada  Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 15 (2), 113–122. Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan  Kesejahteraan  Pelaku  Usaha  Mikro  (Studi  Kasus  BMT  Baitul  Karim  Bekasi). Al- Muzara’ah , 3 (1), 34–43.
Hatta,  A.  J.,  &  Budiyati,  O.  (2021).  Tingkat  Pendidikan,  Literasi  Akuntansi,  Dan  Persepsi  Pemilik UMKM  Tentang  Akuntansi  Sebagai  Determinan  Penggunaan  Informasi  Akuntansi. Akuntansi Dewantara , 5 (2), 112–121.
Hilgert, M., J. H. S. B. (2003). Household Financial Management: Federal Reserve Bulletin . IAI. (2018). Standar Akuntansi Keuangan/ Pernyataan SAS .
Ilmi, M. (2002). Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah . UII Press. Kartiko, A. (2020). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) , 274–282 . Kemenkop.  (2004). Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM,  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Kegiatan KJKS, Surat Putusan No. 91/ Kep/M. KUKM/IX/ 2004 . Miles, M. B., & H. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications . Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018 .
Mubin, M. . (2022). Implementasi Prinsip 7P,3R dan 5C Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Amanah  Makmur  Swejahtera  Kota  Kediri. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 2 (3), 66–75. Muhammad,  R. (2008). Akuntansi  Keuangan Syariah,  Konsep  dan  Implementasi  PSAK  Syariah . P3EI UUI Press.
Rahmadani, F. Setiowati, N, E. (2017). Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah Terhadap Transaksi Rentenir. Al-Amwal , 9 (1), 1–14.
Ri, A. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung .
Ridwan,  M.,  &  -,  S.  (2013).  Implementasi  Musyarakah  Mutanaqisah  sebagai  Alternatif  Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. Tsaqafah , 9 (1), 101.

## Probowati,  Chariri, Isgiyarta
Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah
Ridwan, Muhammad. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil . UII Press. Setiawati, R. (2015). Literasi Keuangan Islam (Suatu telaah Literatur). Ecnomia .
Srimulyani, N., Salsa, A., Pebriani, A., & Rahmi, D. (2022). Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir pada BMT Itqan Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Isam , 8 (02), 1848–1861.
Stake, R. (1995). The art of case study. Thousand Oaks Sage Publications , 84–100.
Sudarsono, H. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi. Ekonisia FE UII.
Ekonisia .
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi . Alfabeta.
Syahri,  N.  L.  A.  (2014).  Perhitungan  Keuntungan  Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Kemitraan Dompet Dhuafa Bojonegoro. Jurnal Akuntansi UNESA . Tedjasukmana,  B.,  &  F.  Nagel,  P.  J.  (2018).  Peranan  Literasi  Akuntansi  Bagi  Pendidikan Kewirausahaan  Dalam  Memajukan  Pembangunan  Ekonomi  Nasional. IPTEK  Journal  of Proceedings Series , 0 (5), 259.
Wulandari,  E.  D.  D.,  &  Anwar,  A.  Z.  (2021).  Implementasi  Akuntansi  Syariah  Pada  Pembiayaan Murabahah  Berdasarkan  PSAK  No.102  Pada  BMT  (Studi  Kasus  Pada  Asosiasi  BMT  NU  di Kabupaten Jepara). El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , 11 (1), 98–113. Yaya,  Rizal,    et  al.  (2006). Akuntansi  Perbankan  Syariah:  Teori  dan  Praktik  Kontemporer .  Salemba Empat.
Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. Esensi , 6 (1), 101–112.
Zaman, H. (1999). Assessing the Poverty and Vulnerability Impact of Micro-Credit in Bangladesh: A case study of BRAC.