## Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Evada  Dewata 1 , Yuliana  Sari 2 , Hadi Jauhari 3 ,  Tifani  Dwi Lestari 4 1,2,3 Politeknik  Negeri  Sriwijaya,  Palembang,  Indonesia
4 Alumni  PS Akuntansi  Sektor Publik  Politeknik  Negeri  Sriwijaya,  Palembang,  Indonesia
Abstract.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  compliance  with  laws  and  reporting  systems  on  the accountability  of  the  performance  of  government  agencies.  The  population  in  this  study  were  30  Regio nal Organization Organizations (OPD) in Palembang. Data collection techniques used purposive sampling method with a  total  of  90  respondents.  Data  collection  by  distributing  questionnaires using 5 (five) points Lik ert scale. The analysis technique used is Multiple Regression. Based on the results of the study note that compliance with laws and reporting  system  has  a  positive  and  significant  effect  on  the  accountability  of  the  performance  of  government agencies. The implication is that for regional government s, it is necessary to provide direction, socialization and ongoing  coordination  starting  from  the  Regional  Head  and  the  head  of  the  OPD to the implementing staff and technical staff, so that adherence to the laws and regulations, the importance of the dire ct participation of re g i o n a l heads and heads OPD-OPD, to always control and commit to implementing reporting systems within government agencies, as one of the implementations of public services in a sustainable manner.
Keywords. Accountability of Government Performance;  Compliance with Laws; Reporting Systems.
Abstrak . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  ketaatan  pada  peraturan  perundangan  dan  sistem pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  30  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kota  Palembang.  Teknik  pengumpulan data menggunakan metode  purposive sampling dengan total responden adalah sebanyak 90 orang. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan 5  (lima)  poin  skala  Likert.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  Regresi  Berganda.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa ketaatan peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Implikasinya,  bahwa  bagi  Pemerintah  daerah,  perlu  memberikan  arahan, sosialisasi  dan  koordinasi  yang  terus  menerus  mulai  dari  Kepala  Daerah  dan  kepala  OPD-OPD  sampai  dengan pegawai  pelaksana  dan  pegawai  teknis,  agar  diterapkan  ketaatan  pada  peraturan  perundangan,  pentingnya  peran langsung  dan  keikutsertaan  kepala  daerah  dan  kepala  OPD-OPD,  untuk selalu mengontrol dan berkomitmen dalam menerapkan  sistem  pelaporan  di  lingkungan  instansi  pemerintah,  sebagai  salah  satu  pelaksanaa  pelayanan  publik secara berkelanjutan.
Kata  kunci .  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah;  Ketaatan Pada Peraturan Perundangan; Sistem  Pelaporan .
Corresponding author. Email:  evada78@polsri.ac.id 1 ,  yuliana_sari@polsri.ac.id 2 ,  ha.di@polsri.ac.id 3 How  to  cite  this  article. Dewata,  E.,  Sari,  Y.,  Jauhari,  H.,  &  Lestari,  T.D.  (2020).  Ketaatan  pada  Peraturan Perundangan,  Sistem  Pelaporan  dan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jurnal  Riset  Ak untansi  dan Keuangan, 8(3),  541-550. History of article. Received:  Agustus 2020, Revision:  Oktober 2020,  Published: Desember 2020 Online  ISSN:  2541-061X.Print  ISSN:  2338-1507.  DOI:  10.17509/ jra k.v8i3.26342 Copyright©2020.  Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program  Studi Akuntansi. FPEB.  UPI

## PENDAHULUAN
Dikeluarkannya  Undang-Undang  No  33
Tahun 2004 (Indonesia, 2004) tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah telah menyebabkan reformasi dalam manajemen  keuangan  daerah.  Pada  organisasi sektor publik diakui atau tidak di pemerintahan  daerah  terdapat  hubungan  dan masalah keagenan (Halim dan Abullah, 2005).  Agency  theory,  menjelaskan  hubungan yang  timbul  karena  adanya  kontrak  antara rakyat  (sebagai  principal)  dan  pemerintah
(sebagai  agent)  untuk  menyediakan  jasa  yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen &
Meckling,1976). Dalam pemerintahan,
kontrak  hubungan  antara  prinsipal  dan  agen berupa undang-undang yang mengatur
hubungan antar lembaga. Mardiasmo
(2002:20)
Akuntabilitas publik adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan dan
melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
EVADA DEWATA 1 , YULIANA SARI 2 ,HADI JAUHARI 3 , TIFANI DWI LESTARI 4 /Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut. Salah satunya bentuk
pertanggungjawaban laporan
pemerintah dalam  bentuk  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP)  sesuai  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014
(Indonesia,2014) tentang
sistem pertanggungjawaban  yang  jelas  dan  tepat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta realisasi tahunan
Rencana
Strategik pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi analisis  capaian  LAKIP  tahun  2018,  diketahui Kota  Palembang  mendapatkan  nilai  B  (baik) yang  menandakan  bahwa  akuntabilitas  kinerja Pemerintah Kota  Palembang  dinilai  baik artinya  akuntabilitas  kinerjanya  sudah  baik, memiliki  sistem  yang  dapat  digunakan  untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.  Namun  capaian  kinerja  instansi Pemerintah  Kota  Palembang  ini  seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi secara keseluruhan.
Penelitian  ini  mengangkat  isu  pencapaian tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good
Governance ) dalam
mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya  di  Kota  Palembang,  diketahui selama    4  tahun  berturut-turut,  sampai  dengan tahun  2018,  capaian  LAKIP  tahun  2018, menunjukkan  Kota  Palembang  baru  mencapai Predikat  B  (baik),  tentunya  hal  ini  sudah sangat  baik, namun  perlu  terus  ditingkatkan.
Berdasarkan  Undang  Undang  Republik Indonesia  nomor  15  tahun  2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan pemeriksaan tentang akuntabilitas kinerja pemerintah  daerah  dilakukan  BPK  RI  sebagai pemeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab tentang  keuangan  Negara.  Agen  memiliki kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  sesuai peraturan  perundang-undangan,  namun  dalam pelaksanaannya  memungkinan  adanya  konflik interst  dan  information  asymmetry  antara agen  (pemerintah)  yang  mempunyai  akses langsung  terhadap  informasi  dengan  rakyat (prinsipal).
Penelitian ini mencoba melihat dari faktor  ketaatan  pada  peraturan  perundangan. Pelaksanaan Good  Governance sudah  lama dikemukakan, namun praktiknya masih menghadapi  banyak  kendala  di  beberapa instansi  pemerintah,  masih  banyak  diwarnai dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan  kerugian  bagi  negara.  Ketaatan pada  peraturan  perundangan  merupakan  suatu bentuk  kepatuhan  pada  aturan-aturan  yang telah  ditetapkan  oleh  aparatur  pemerintahan secara  konsisten  agar  terwujud  pemerintahan yang  memiliki  akuntabilitas  kinerja  yang  baik (Wahid,2016). Ada keterkaitan masalah peraturan perundangan dengan pelaporan keuangan untuk mengidentifikasikan
sejauhmana  sumber  daya  yang  diperoleh  dan digunakan  pemerintah  daerah  telah  sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan
memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Asmawanti dkk,2020); (Irawati, 2019); (Lumenta  dkk.,2016);  (Nurina  &  Yahya, 2016);
(Riantiarno &
Azlina,2011); (Setyawan,2017);  Namun  berbeda  dengan temuan  (Telabah  et  al.,2018);  Rizki,  Rosidi  & Erwin  (2018)  menunjukkan  bahwa  ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem  pelaporan  kinerja  sebagai  wujud refleksi kewajiban/akuntabilitas untuk melaporkan  semua  aktivitas  serta  sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem  pelaporan  keuangan  akan  baik  jika laporan  keuangan  yang  disusun  sudah  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  dan  persyaratan  pelaporan  keuangan organisasi  sektor  publik  (Bastian,  2010). Penelitian  dari  ((Zakiyudin,  2015);  (Cahyani & Utama,2015); (Wahdatul dkk,2016);
(Pratama  dkk,2019); Yulianto  &  Muthaher (2019); (Irawati,2019)  menyatakan  bahwa sistem  pelaporan  bepengaruh  positif  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Penelitian (Heptariani dkk,2013);
(khairunsyah  &  efni,2018)  menyatakan  bahwa sistem  pelaporan  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.
Penelitian  AKIP  pada  setiap  OPD-OPD di Kota Palembang ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketaatan pada
peraturan perundangan dan sistem  pelaporan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  kota Palembang.  Diharapkan  temuan  penelitian  ini bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Daerah  Kota  Palembang  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  pengelolaan  sumber  daya serta  pelaksanaan    program  kerja  yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance. HIPOTESIS  PENELITIAN
Pengaruh
Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah
Akuntabilitas ditandai dengan adanya kewajiban  pihak  pemerintah  ( agent )  untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan yang  dilakukan  kepada  rakyat  (prinsipal)  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006:20).  Menurut  Agency  theory,  masalah information asymmetry antara pemerintah (agent)  dan  rakyat  (prinsipal),  dapat  dikurangi dengan  mekanisme  checks  and  balances melalui pelaporan akuntabilitas kinerja. Secara  periodik,  pemerintah  (agent)  wajib menyusun LAKIP sebagai
laporan pertanggungjawaban semua sumber daya yang  dikelola  dan  pencapaian  kinerja,  mulai dari  proses  penyusunan  rencana  strategis, program kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi  kinerja.  Pelaporan  LAKIP  ini  harus mengikuti  semua  aturan  dan  ketaatan  pada peraturan perundangan akan berpengaruh positif  terhadap  AKIP  (Asmawanti  dkk,2020); (Irawati,2019);  (Lumenta  dkk,2016).  Semakin baik  ketaatan  pada  peraturan  perundangan maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  AKIP. Pemerintah  daerah  beserta  unit  kerja  (OPD- OPD) harus mentaati dan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku.
Ketaatan  pada  peraturan  perundangan  akan mendorong  kelancaran  program  kerja  sesuai
sasaran  dan  tujuan  yang  akan  mewujudkan AKIP.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  dalam penelitian  ini  adalah  :
H1: Ketaatan pada peraturan perundangan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Pengaruh  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Pelaporan  AKIP  didasari  konsep  teori keagenan.  Pemerintah  sebagai  agen  memiliki kewajiban  menyampaikan  informasi  secara detail  dan  transparan  kepada  masyarakat sebagai  prinsipal  agar  masyarakat  mengetahui kondisi  dan  mampu  mengevaluasi  tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab.  Sistem  pelaporan  yang  baik akan  meningkatkan  AKIP  seperti  diungkap (Cahyani &  Utama,2015)  dan  (Pratama dkk,2019).  Sistem  pelaporan  keuangan  yang baik  jika  laporan  keuangan  yang  disusun berdasarkanStandar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  dan  persyaratan  pelaporan  keuangan organisasi  sektor  publik  (Bastian,2010).  Jika sistem  pelaporan  dilakukan  dengan  baik, maka  proses  implementasi,  pemantauan  dan pengendalian  kinerja  dapat  dilakukan  dan akuntabilitas  kinerja  instansi  dapat  meningkat. Pemerintah  selaku  penerima  amanah  dan pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan  secara  akurat,  relevan,  konsisten, dan  dapat  dipercaya.    Oleh  karena  itu, hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  :
H2  :  Sistem  pelaporan  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif  dan  sumber  data  penelitian  berupa data  primer  yaitu  kuesioner  dengan  responden yaitu  kepala  OPD,  kepala  bidang  perencanaan serta  staf  bagian  perencanaan  OPD  di  Kota Palembang.  Waktu  penyebaran  kuesioner  dan pengumpulan hasil kuesioner dilakukan dibulan  Februari  – Mei  2020.
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai  pada  30  OPD  di  Kota  Palembang.
EVADA DEWATA 1 , YULIANA SARI 2 ,HADI JAUHARI 3 , TIFANI DWI LESTARI 4 /Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penelitian  ini  menggunakan  metode  purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Sampel  ditentukan  dengan  metode purposive sampling dengan  kriteria  atau  pertimbangan tertentu  yaitu  memiliki  masa  kerja  responden di  jenjang  pimpinan/manajer  minimal  3  tahun
dan  ditujukan  bagi  pegawai  yang  terlibat langsung  dalam  penyusunan  LAKIP  yaitu Kepala OPD, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Staf Sub Bagian Perencanaan  pada 30 OPD. Tabel 1 Operasionalisasi  Variabel  Penelitian Variabel Dimensi Indikator Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X1) (Setyawan, 2017) a. Kepatuhan 1. Pelaksanaan akuntabilitas  mentaati peraturan yang berlaku. 2. Diberikan sanksi apabila tidak mentaati peraturan.
b. Pengawasan 3. Dalam  pembuatan  laporan,  telah  menggunakan  PP  No  8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Dalam  pembuatan  laporan,  telah  menggunakan  PP No 58/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dalam  pembuatan  laporan,  telah  menggunakan  PP No 21/2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Pelaporan (X2) Bastian (2010) a. Menentukan Tingkat Kepatuhan 6. Menggunakan kebijakan akuntansi dalam penerapan SAP. 7. Melakukan  penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  dengan penerapan peraturan. b. Evaluasi Tingkat  Efisien dan Efektifitas 8. Pembuatan laporan secara periodik tepat waktu. 9. Laporan  pelaksanaan  kegiatan  secara  rutin  tiap  bulan dilaporkan. c. Kelengkapan Penyajian LK 10. Laporan keuangan disajikan  menurut SAP. 11. Menyajikan  laporan keuangan sesuai PP No 71/2010. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Sumber: Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002) a. Akuntabilitas Kebijakan 12. Pertanggung jawaban kebijakan  pemerintah. 13. Adanya keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. b. Akuntabilitas Program 14. Pertimbangan program telah sesuai dengan rencana strategik.
15. Pertimbangan program telah sesuai dengan indikator  kinerja.
c. Akuntabilitas Proses 16. Melakukan  analisis  keuangan  setiap  kegiatan/program  telah dilaksanakan.
17. Kegiatan/program  yang  dilaksanakan  dikontrol  dengan  ukuran kinerja dan indikator  yang jelas.
18. Menggunakan  LAKIP  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam merencanakan program/kegiatan. d. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 19. Membuat  laporan  mengenai  kegiatan/program  yang  telah dilaksanakan. 20. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.

## Pengukuran  Variabel
Pengukuran variabel dengan
menggunakan  5  (lima)  poin  skala  Likert  yaitu mengukur  sikap  dengan  mengatakan  setuju atau  ketidaksetujuannya  terhadap  pernyataan yang  dilakukannya  dengan  skor  5  (SS= Sangat  Setuju),  skor  4  (S=  Setuju),  skor  3 (KS=  Kurang  Setuju),  skor  2  (  TS=  Tidak Setuju),  skor 1 (STS= Sangat  Tidak  Setuju).

## Teknik Analisis
Model  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  regresi  berganda  yaitu:
Ket : AKIP =  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
SP     = Sistem  Pelaporan
KPP  =  Ketaatan  Pada Peraturan
Perundangan
Teknik Analisis ini dapat dilakukan setelah  melakukan  1)  Uji  Kualitas  Data  yaitu Uji  Validitas  dan  Uji  Realibilitas.  2)  Uji Asumsi  Klasik  (Uji  Normalitas  Data,  Uji Multikolinieritas  Data,  Uji  Heterokedastisitas
Data,  dan  Uji  Autokorelasi  Data),  dan  model regresi  untuk  menguji  hipotesis  menggunakan uji-F  (simultan)  dan uji-t  (parsial).

## HASIL  DAN PEMBAHASAN Deskripsi Responden
Penyebaran  kuesioner  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan  secara
langsung kuesioner  kepada  masing-masing responden  yaitu  kepala  OPD,  kepala  bidang perencanaan  serta  staf  bagian  perencanaan OPD  di  Kota  Palembang.  Dari  90  kuesioner (100%),  hasil  kuesioner  yang  kembali  dan dapat  diolah  sebanyak  85  kuesioner  (94,4%). Berikut  ini  karakteristik  responden  pada penelitian  ini:
Tabel 2 Karakteristik  Responden No Keterangan Jumlah Persentase (%) 1 Umur a. < 25 tahun
b. 26 – 35 tahun c. 36 – 55 tahun d. > 55 tahun 7 35 32 11 8,23% 41,17% 37,66% 12,94% Total 85 100 % 2 Pendidikan  Terakhir a. D3 b. S1 c. S2 d. S3 15
37 20 13 17,65% 43,52% 23,53% 15,30% Total 85 100% 3 Lama Bekerja a. 3 – 5 tahun
b. 6 – 8 tahun
c. 9 – 11 tahun d. > 11 tahun 23 15 22 25 27,05% 17,65% 25,89% 29,41% Total 85 100 Sumber : Output SPSS, 2019. Berdasarkan data karakteristik  responden tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar berusia  antara  26-35  tahun.  Responden  yang mengisi  kuesioner  juga  sebagian  besar  telah bekerja  diatas  11  tahun.  Tingkat  pendidikan terakhir  responden  juga  di  dominasi  oleh pendidkan  Sarjana  S1.

## Pengujian  kualitas  data
Hasil  pengujian  Uji  Validitas  dan  Uji Reliabilitas  terhadap  data  seperti  pada  tabel  3 berikut:

## Tabel 3 Hasil Uji  Validitas  Variabel  Penelitian
No Item Pernyataan r Hitung r Tabel Kesimpulan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X1) KPPP1 0,679 0,367 Valid KPPP2 0,697 0,367 Valid KPPP3 0,697 0,367 Valid KPPP4 0,568 0,367 Valid KPPP5 0,576 0,367 Valid
EVADA DEWATA 1 , YULIANA SARI 2 ,HADI JAUHARI 3 , TIFANI DWI LESTARI 4 /Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 4 Hasil Uji  Validitas  Variabel  Penelitian No Item Pernyataan r Hitung r Tabel Kesimpulan Sistem Pelaporan SP1 0,336 0,367 Valid SP2 0,330 0,367 Valid SP3 0,330 0,367 Valid SP4 0,428 0,367 Valid SP5 0,405 0,367 Valid SP6 0,382 0,367 Valid Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah AKIP1 0,381 0,367 Valid AKIP2 0,313 0,367 Valid AKIP3 0,355 0,367 Valid AKIP4 0,496 0,367 Valid AKIP5 0,334 0,367 Valid AKIP6 0,341 0,367 Valid AKIP7 0,559 0,367 Valid AKIP8 0,351 0,367 Valid AKIP9 0,428 0,367 Valid
Sumber  : Output  SPSS, 2019.
Instrumen  dinyatakan  valid  jika  angka korelasi  yang  diperoleh  lebih  besar  dari angka  kritik  ( r hitung  > r tabel),  dan  nilai r tabel  sebesar  0,367  maka  pertanyaan  dalam
kuisioner tersebut dikatakan valid. Selanjutnya  hasil  uji  reliabilitas  yang  telah dilakukan  pada  tiap  variabel  independen seperti  pada tabel  5 berikut  : Tabel 5 Hasil Uji  Reliabilitas Variabel Nilai Reliabilitas  Keterangan Ketaatan  Pada Peraturan  Perundangan  (X 1 ) 0,835 Valid Sistem  Pelaporan  (X 2 ) 0,639 Valid Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y) 0,721 Valid Sumber  : Output  SPSS, 2019. Suatu  variabel  dikatakan  kurang  baik jika memberikan nilai koefisien Alpha Cronbach <  0,60,  sedangkan  0,7  dapat diterima  dan  di  atas  0,8  adalah  baik (Priyatno,  2012:187).  Nilai  r hitung lebih  besar dari 0,7 dapat disimpulkan pernyataan kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian  yang  digunakan  adalah reliabel .

## Hasil Uji  Asumsi  Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian One  Sample Kolmogorov-Smirnov  Test dalam  tabel  6 berikut  ini  menunjukkan  nilai  signifikansi Asymp.Sig.  (2-tailed) residual  >  0,05  yaitu sebesar  0,167.  Hal  ini  berarti  bahwa  data residual terdistribusi secara normal. Tabel 6 Hasil Uji  Normalitas Absolute 0,087 Positive 0,087 Negative -0,063 Kolmogorov-Smirnov  Z 0,087 Asymp Sig (2-tailed) 0,167 Sumber : Output SPSS, 2019 .
Hasil  nilai  VIF  yang  diperoleh  dalam Tabel  7  menunjukkan  variable  bebas  dalam model  regresi  tidak  saling  berkorelasi.  Nilai VIF  untuk  setiap  variabel  bebas  <  10  dan tolerance  value  berada  >0,10.  Hal  ini menunjukkan  tidak  adanya  korelasi  antara sesama    variable    bebas/  tidak      terdapat masalah multikolinearitas dalam model
regresi.  Nilai  signifikansi  uji  glejser  dengan probabilitas 0,05, menunjukkan variabel KPPP  dan  SP  mencapai  angka  0,240  dan 0,185,  yang  memilki  nilai  signifikan  yang lebih  besar  dari  angka  signifikansinya.  Hasil pengujian multikolonieritas dan heteroskedastisitas  dapat  dilihat  pada  tabel berikut  :
Tabel 7  Hasil Uji  Multikolinieritas  dan Heterokedastisitas
Model Toleransi Value VIF Sig KPPP .945 1.058 .240 SP .429 2.333 .185 Sumber : Output SPSS, 2019.

## Hasil Uji  hipotesis
Tabel  8  berikut  ini  menunjukkan  secara ringkasan
hasil pengujian hipotesis. Diperoleh  nilai Adjusted  R 2 sebesar  0,403. Hal  ini  berarti  variasi skor  AKIP  dapat dijelaskan oleh variabel Ketaatan  Pada
Peraturan  Perundangan  dan  Sistem  Pelaporan sebesar  40.3%%,  sedangkan  sisanya  sebesar
59,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian  ini. Nilai  F  hitung  sebesar  29,328>  dari  F-tabel 3.108,  hal  ini  berarti  Ketaatan  Pada  Peraturan Perundangan  dan  Sistem  Pelaporan  secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tabel 8 Hasil Uji  Regresi Linear  Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .682 .444 1.536 .128 KPPP .435 .090 .421 4.848 .000 SP .386 .084 .401 4.624 .000 R square .417 Adjusted R2 .403 F 29.328 Sig .000 a. Dependent Variable:  AKIP
Sumber : Output SPSS, 2019.
Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas

## Kinerja  Instansi  Pemerintah
Berdasarkan  tabel  8,  nilai  thitung> ttabel  (4.848  >  1.98932)  dapat  disimpulkan bahwa  ketaatan  pada  peraturan  perundangan berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi
pemerintah. Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar
0,000<0,05  maka  H1  diterima,  artinya
ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  kuat pada  ketaatan  pada  peraturan  perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) diketahui positif 0,435,
EVADA DEWATA 1 , YULIANA SARI 2 ,HADI JAUHARI 3 , TIFANI DWI LESTARI 4 /Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tanda positif menunjukkan hubungan positif antara ketaatan pada peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah.  Temuan  ini  membuktikan semakin  tinggi  tingkat  ketaatan  pada  peraturan perundangan maka akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  akan  semakin  baik.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Irawati, 2019); (Lumenta dkk.,2016);
(Nurina  &  Yahya,  2016)  bahwa  ketaatan  pada peraturan  perundangan  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dari  hasil  jawaban  responden  pada  OPD- OPD  di  Kota  Palembang,  ketaatan  pada peraturan  perundangan  sudah  berjalan  dengan cukup  baik,  meskipun  ada  beberapa  peraturan perundang-undangan  di  bidang  akuntabilitas kinerja yang kurang selaras, namun pemerintah  daerah  telah  berkoordinasi  dan menyusun  laporan  keuangan  menurut  aturan perundangan  tentang  pengelolaan  keuangan. Hasil  penelitian  ini  mendukung Agency  Teory bahwa Pemerintahan Daerah di Kota Palembang  selaku  agent  telah  menjalankan dan  mempertanggungjawabkan  semua  sumber daya dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah  (principal).
Hasil  penelitian  ini  memiliki  implikasi bagi  Pemerintah  Daerah,  untuk  berkomitmen meningkatkan akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah, perlu  arahan,  sosialisasi  dan koordinasi  yang  terus  menerus  mulai  dari Kepala  Daerah  dan  kepala  OPD-OPD  sampai dengan  pegawai  pelaksana  dan  pegawai teknis, agar diterapkan ketaatan pada peraturan perundangan, secara kontinu melaporkan  keuangan  daerah  sesuai  kebijakan akuntansi  yang  berlaku.
Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Berdasarkan  tabel  7,  nilai  thitung>  ttabel
(4.624  >  1.98932)  dapat  disimpulkan  bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan signifikansi yang diperoleh sebesar  0,000<0,05  maka  H2  diterima,  artinya sistem  pelaporan  berpengaruh  positif  terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Wahdatul dkk,2016); (Irawati,2019), Yulianto  &  Muthaher  (2019) bahwa  sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, semakin lancar penggunaan sistem  pelaporan  maka  pengelolaan  keuangan semakin  akuntabel  dan transparan.
Dari  hasil  jawaban  responden  pada  OPD- OPD  di  Kota  Palembang,  sistem  pelaporan sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  mulai  dari tingkat kepatuhan, tingkat efisien dan efektifitas sampai dengan kelengkapan penyajian  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian ini mendukung Agency Teory bahwa Pemerintah  selaku  agen  sudah  menjalankan kewajiban melaporkan laporan keuangan berdasarkan  SAP  dan  persyaratan  pelaporan keuangan  secara  detail  dan  transparan  kepada masyarakat  selaku  prinsipal.  Sistem  pelaporan sudah dilakukan dengan baik, proses implementasi,  pemantauan  dan  pengendalian kinerja  sudah  dilakukan  maka  diharapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat meningkat.
Hasil  penelitian  ini  berimplikasi  bagi  1)
Kepala  Daerah  dan  kepala  OPD-OPD  di Kota Palembang, tentang pentingnya peran langsung  dan  keikutsertaan  kepala  daerah  dan kepala  OPD-OPD,  untuk  selalu  mengontrol dan  berkomitmen  dalam  menerapkan  sistem pelaporan  di  lingkungan  instansi  pemerintah, sebagai  salah  satu  pelaksanaa  pelayanan publik secara berkelanjutan. 2) bagi
Pemerintah  Pusat,  perlu  adanya  sosialisasi sekaligus bimbingan teknis secara berkelanjutan tentang penerapan sistem pelaporan keuangan kepada instansi
pemerintah  daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  parsial, ketaatan  pada  peraturan  perundangan  dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung Agency  Teory ,  bahwa  pemerintah
selaku  agent  telah  melaksanakan  tugas  dan kewajiban terkaita akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Nilai Adjusted R 2 penelitian  ini  sebesar  40.3%%,  sedangkan sisanya sebesar  59,7%  dipengaruhi  oleh variabel lain, untuk itu bagi penelitian selanjutnya bisa menambah variabel penelitian lain seperti komitmen, tingkat disiplin,  kompetensi,  motivasi,  negosiasi  dan budaya  organisasi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Asmawanti,  D.,  Sari,  A.  M.,  Fitranita,  V.,  & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah. Journal  Of  Applied  Accounting And Taxation , 5 (1), 85–94.
Bastian,  Indra.  (2010).  Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar.  Erlangga,  Jakarta Cahyani,  N.  M.  M.,  &  Utama,  I.  M.  K.
(2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas
Kinerja. E-Jurnal  Akuntansi , 10 (3),  825– 840.
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2010).  Hubungan
Dan  Masalah  Keagenan  Di  Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1), 53-64.
Heptariani.Z,  S.,  Rasuli,  M.,  &  Taufik,  T.
(2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja  (Studi  Empiris  Pada  Universitas Riau). Sorot , 8 (1), 32–47. Https://Doi.Org/10.31258/Sorot.8.1.2349 Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang.  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Indonesia,  R.  (2014). Peraturan  Presiden  No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Ri Tahun 2014 . Irawati,  A.  C.  A.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan , 10 (1), 56–
70.
Khairunsyah;Yulia Efni. (2018). Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Kampar). Jurnal Tepak
Manajemen Bisnis , 10 (1), 64–78.
Lumenta,  A.  L.,  Morasa,  J.,  &  Mawikere,  L.
(2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Kabupaten  Minahasa  Selatan). Jurnal
Emba , 4 (3), 135–146.
Mardiasmo,  (2002).  Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta  : Andi  Offset.
Nurina;  Yahya,  M.  R.  (2016).  Pengaruh Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Modal  Dan Ketaatan  Pada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi Unsyiah , 1 (2), 128–142.
Pratama,  R.,  Agustin,  H.,  &  Taqwa, S. (2019).
Pengaruh  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi , 1 (1), 429–444. Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Iss ue/View/4 Riantiarno,  Reynaldi  &  Nur,  A.  (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Studi Pada Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu). Pekbis Jurnal , 3 (3), 560–568.
Rizki,  Amalida  Winda.  Rosidi,  Saraswati Erwin.  2018.  Internal  Control  System,
Regulatory Compliance, Performance Accountability,  And  Quality  Of  Financial Statement. Eurasia: Economics &
Business, 12(18),  December  2018  Doi Https://Doi.Org/10.18551/Econeurasia.201 8-12 Setyawan,  H.  (2017).  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi  Dan  Ketaatan  Pada  Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel
Moderating. Jom Fekon , 4 (1), 251–264.
EVADA DEWATA 1 , YULIANA SARI 2 ,HADI JAUHARI 3 , TIFANI DWI LESTARI 4 /Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Telabah,  I.  W.  S.,  Hermanto,  H.,  &
Handajani,  L.  (2018).  Implementation  Of Performance  Accountability  System  For Government Institution (Sakip) : Determinants  And  Consequence  In  Local Government. International  Business  And Accounting Research
Journal , 2 (2),
87=102. Https://Doi.Org/10.15294/Ibarj.V2i2.41
Wahdatul,  L.,  Rahayu,  S.,  &  Dillak,  V.  J.
(2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja  Dan  Sistem  Pelaporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. E- Proceeding  Of  Management , 3 (2),  1560– 1565.
Https://Libraryeproceeding.Telkomunivers ity.Ac.Id/Index.Php/Management/Article/
View/1859 Wahid,  I.  (2016).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran
Anggaran,
Pengendalian Akuntansi,
Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Daerah,
Sistem  Pelaporan,  Dan  Ketaatan  Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja
Perangkat  Dae. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas  Riau , 3 (1), 2457–2471.
Yulianto,  A.  R.,  &  Muthaher,  O.  (2019).
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Tirtayasa
Ekonomika , 14 (2), 204-219. Zakiyudin,  M.  A.  S.  (2015).  Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
Pada  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Agama  Ri. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan
Perpajakan JRAP , 2 (1), 89–96.