Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1449-1456

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia
Eric Kurniawan
Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya Email korespondensi: eric.kurniawan@bankbsi.co.id

## Abstrak
Pada tulisan ini akan membedah terkait tata kelola dan manajemen dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji  (BPKH)  dalam  kaitannya  dengan  para  pemangku  kepentingan  dan  kepentingannya  untuk  melaksanakan amanah negara yang tertuang pada sistem perundangan, baik didekati dengan pendekatan hukum termasuk juga pendekatan politik. Isu politisasi pengelolaan dana haji dari tahun ketahun tak pernah reda diperbincangkan, lebih-lebih  diperparah  dengan  isu  adanya  “pemanfaatan”  dana  haji  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan pembiayaan  infrastruktur  negara  disebabkan  oleh  minimnya  ketersediaan  anggaran  negara,  kondisi  makin diperuncing dan bahkan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seakan-akan umat Islam hanya dimanfaatkan dana hajinya dan tidak jelasnya kebermanfaatan yang akan kembali kepada calon jamaah haji, data kami dapatkan dari beragam sumber yang kredibel baik cetak maupun non cetak yang relevan dengan tema bahasan. Dengan menggunakan dua pendekatan di atas, topik diatas akan dibedah secara  faktual untuk selanjutnya kami jelaskan dengan pendekatan deskriptif-analisis. Selain itu, pendekatan kajian Politik digunakan sebagai instrumen analisis untuk mengungkapkan beragam fakta baik positif maupun negatif terhadap beragam praktek  dan  pengelolaan  keuangan  pada  lembaga  keuangan  maupun  instansi  formal  pemerintah.  Sedangkan aspek yuridis dalam rangka menjawab atas pertanyaan publik perihal adanya regulasi formal untuk meyakinkan dan  melindungi  kepentingan  publik  dalam  hal  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Dari  tulisan  ini  diharapkan memberikan  kerangka  gagasan  dan  sekaligus  masukan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  menejemen pengelolaan keuangan haji secara komprehensif, yang muaranya akan meningkatkan aspek trust dari masyarakat terhadap pemerintah.
Kata Kunci: BPKH, Dana Haji, Manajemen, Politik Anggaran, Keuangan, Hukum.
Saran  sitasi: Kurniawan, E.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Haji  Republik  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1449-1456. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2682
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2682

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  total populasi  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia,  tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan haji menjadi satu ibadah yang sangat penting sebagai bagian dari rukun Islam  yang  kelima.  Kemampuan  fisik  sekaligus finansial menjadi prasyarat mutlak dalam menunaikan ibadah  haji.  Faktanya  antara  tingginya  minat masyarakat Muslim di Indonesia dengan jumlah kuota haji tahunan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terjadi gap yang  sangat  curam,  sehingga  bedampak langsung  tehadap  panjangnya  antrian  keberangkatan haji  Muslim  di  Indonesia,  pun  demikian  makin diperparah  dengan  adanya  peniadaan  keberangkatan haji  pada  tahun  2020  dan  2021  sebagai  dampak  dari pandemi Covid-19.
Ada banyak peneliti yang telah melakukan kajian tentang  pelaksanaan  haji  di  Indonesia.  Diantara sebagian tulisan yang dapat dijadikan referensi adalah tulisan  Roikhan  Muhammad  Azis  yang  membahas tentang manajemen keuangan haji (Aziz, 2018). serta tulisan  Endang  Jumali  yang  akan  menambah perspektif  tentang  tata  kelola  keuangan  haji, khususnya  tentang  penggunaan  akad  wakalah  pada akad  pengelolaan  keuangan  haji  (Jumali,  2018). Berdasarkan  tulisan  tersebut  di  atas,  kajian  secara spesifik tentang tata kelola keuangan haji oleh BPKH belum terdapat kajian yang komprehensif . Oleh sebab itu,  penulis  merasa  penting  untuk  membahas  secara komprehensif aspek tatakelola keuangan haji dengan khususnya peran BPKH dan lembaga mitra. Pada sisi lain isu mengenai “penyalahgunaan” dana haji sebagai
sumber  pembangunan  infrastruktur  strategis  negara menggelinding  liar  seperti  bola  salju,  sehingga berdampak  pada  menurunnya  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  negara  dan  tidak  jarang  juga menjadi  alat  untuk  mendiskreditkan  pemerintah. Faktanya pemerintah membutuhkan instrumen investasi  sebagai underlying untuk  upaya  mencegah menurunnya nilai dana haji di kemudian hari sebagai dampak dari inflasi atas lamanya masa tunggu antrian haji, namun di sisi yang lain masyarakat juga merasa khawatir atas resiko dari penempatan dana haji pada instrrumen investasi dari ancaman kegagalan proyek- proyek infrastruktur negara.

## 2. KAJIAN TEORI
Tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  atau Good Public Governance (GPG) adalah tentang bagaimana faktor  sektor  publik  diletakkan  pada  tempat  yang semestinya,  dari  definisi  tersebut  menekankan pentingnya pemangku kepentingan yaitu bahwa perlu adanya  “penempatan  yang  semestinya”  atas  seluruh faktor  dari  sektor  publik  dalam  memastikan ketercapaian hasil bagi pemangku kepentingan(International  Federation  of  Accountants (IFAC),  2013).  ntuk  memastikan  tujuan  pemangku kepentingan  tercapai,  perlu  ada  analisis  pemangku kepentingan  yaitu  konsep  3  pilar  GPG  menurut KNKG  ada  3  pilar  yaitu;  Negara,  masyarakat  dan dunia  usaha  (KNKG,  2008).  GPG  akan  berjalan dengan  baik  ketika  ketiga  pilar  diatas  bisa  berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing  dalam  rangka  mencapai  tujuan bersama.
Pada  prakteknya  konsep  GPG  tidak  dapat dipisakan  dari  konsep  CG  dimana  pada  abad  ke-19 terjadi  revolusi  industri  dengan  ditandai  adanya transformasi  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  dan manufacturing dengan  tumbuh  pesatnya  produsen- produsen  barang,  produsen  ini  menjual  sahamnya kepada  publik  dalam  rangka  mendapatkan  modal, karena  begitu  banyaknya  perusahaan  yang  menjual sahamnya kepada publik, maka muncullah konsep CG sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  melindung kepentingan pemilik saham dapat terjamin.
Terdapat  dua  teori  mendasar  pada  konsep  CG yaitu  teori  keagenan  ( Agency  Theory )  dan  teori pemangku kepentingan ( Stakeholder theory ). Adapun teori keagenan (Jensen&Mecking,1976) menjelaskan bahwa  dalam  perusahaan,  agen  (manajemen)  harus bertindak  untuk  memaksimalkan  utilitas principal
(pemegang saham) dengan berkinerja baik agar nilai saham meningkat (Michael C. JENSEN and William H.  MECKLING,  1976).  Namun  pada  praktiknya membuktikan  bahwa  peningkatan  nilai  saham  dan utilitas pemegang saham tidak cukup tanpa tatakelola yang  baik.  Kondisi  inilah  yang  melatarbelakangi munculnya  teori  pemangku  kepentingan  pada  CG. Teori yang dicetuskan oleh Freeman (Freeman, 2004) ini  mendorong  agar  perusahaan  tidak  hanya membangun hubungan baik dengan pemegang saham saja,  melainkan  juga  membangun  hubungan  baik dengan pegawai, pelanggan, penyuplai bahan mentah, dan kelompok lainnya yang berperan pada kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan.
Dalam  praktiknya,  konsep  GPG  memiliki  asas- asas  yang  berlaku  khusus  di  Indonesia  sepeti  asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan  kewajaran.  Dalam  konteks  tata  kelola  Badan Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  maka,  para pemangku  jabatan  di  Lembaga  BPKH  wajib menjalankan asas-asas diatas dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana  haji  sebagai  bagian  dari  akuntabilitas  publik lembaga.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.  Dimana  dengan  pendekatan  deskriptif betujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai keadaan  atau  kejadian  tertentu.  Penelitian  deskriptif menggunakan  data  dasar  deskriptif  semata,  tidak dibutuhkan pengujian hubungan, hipotesis, membuat ramalan (forecasting ),  dalam  pendapat lain  juga  kita temukan  bahwa  metode  deskriptif  memiliki  tujuan untuk mendeskrripsikan kondisi sesuatu yang tengah berlangsung  pada  saat  penelitian  dilakukan  dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.

## a. Tinjauan Regulasi  Lembaga Operator Haji Di Indonesia
Ibadah haji telah  dilaksanakan begitu lama oleh masayarakat  muslim  nusantara  jauh  sebelum  era kemerdekaan, namun tidak ditemukan dokumen resmi perihal  sejak  kapan  masayarakat  Muslim  nusantara melaksanakan  ibadah  haji  ke  tanah  suci  Mekkah. Beragam peraturan baru diketemukan  di kemudian hari pada  masa    era  kolonial  dengan  adanya  beragam ordonansi  haji.  Namun  upaya  penjajah  dalam  rangka membatasi jamaah haji juga sangat terlihat pada masa itu,  mengingat  terdapat  pengaruh  langsung  terhadap meningkatnya  semangat  nasionalisme  dan Pan
Islamisme pasca  kepulangan  jamaah  haji  dari  tanah suci  mekkah  dan  dianggap  berpotensi  menggangu stabilitas  politik  pemerintah.  Pasca  kemerdekaan, Terdapat  periodesasi  penyelenggaraan  haji  pada  masa orde lama. Pada periode tahun 1950-1959, dimulai dari DEPAG  sebagai  pelaksana  administrasi  dan  Panitia Perbaikan  Perjalanan  Haji  Indonesia  (PPHI)  secara operasional.  Serta  pada  periode  akhir  orde  lama  pada kisaran  tahun  1964-1965  pelaksanaanya  baik  secara operasional  maupun  administrasi  dilakukan  oleh Dewan  Urusan  Haji  (DUHA)  (Zainal,  2012).  Pada Periode  Orde  baru  pemerintah  membentuk  lembaga baru.  Pada  masa  awal  orde  baru  tahun  1966-1978, pengelolaan  haji  secara  teknis  dan  administratif dijalankan oleh Dirjen Urusan Haji Departemen Agama serta  pada  tahun  1979-1997,  operasional  haji dilaksanakan  oleh  Dirjen  BIMAS  Islam  dan Urusan Haji(Zainal, 2012).
Terdapat perubahan yang mendasar pada periode reformasi,  dalam  hal ini  pemerintah  menelurkan  UU No  17  Tahun  1999  tentang  pelaksanaan  ibadah  haji sebagai  dasar yuridis yang  kuat  pelaksanaan  haji  di Indonesia.  Dalam  UU  tersebut  ditegaskan  adanya  dua penyelenggara ibadah haji, Yaitu Pemerintah ditetapkan sebagai pelaksana haji reguler dan lembaga swasta dalam hal ini biro travel haji  dan  umroh  sebagai  operator  haji khusus  (Zainal,  2012).  Pada  periode  selanjutnya, regulasi  haji  disempurnakan  dengan  disahkannya Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  Ibadah  haji.  Dalam  undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa penyelengara ibadah haji memiliki tanggungjawab meliputi unsur kebijakan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan .  Aspek kebijakan dan pelaksanaan  adalah domain nasional dan tanggung  jawab  pemerintah.  Sedangkan  pengawasan menjadi  tanggung  jawab  Komisi  Pengawas  Haji Indonesia (KPHI).
Terdapat dua model penyelenggaraan ibadah haji di  Indonesia,  pertama  yaitu  haji  reguler  dimana penyelenggaran  haji  dikelola  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah, dan yang kedua yaitu haji khusus dimana pihak  swastalah  yang  menjadi  penyelenggaranya. Dalam  prakteknya,  keduanya  memiliki  regulasi spesifik  masing-masing  yang  mengatur  tentang manajemen tata kelola keuangannya.
Dengan  pertimbangan  dua  model  pengelolaan haji di atas, Kementrian Agama RI sebagai pengelola dan penyelenggara haji. Sebagaimana sama-sama kita ketahui,  animo  masyarakat  untuk  melaksanakan ibadah  haji  mengalami  peningkatan  signifikan,
khususnya  dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir, dimana  antrian  masa  tunggu  jamaah  haji  Indonesia bisa mencapai sekitar 19 tahun (Aziz, 2018). Bahkan di  beberapa  daerah  tertentu  masa  antrian  bisa mencapai  30  tahun  lebih  terhitung  sejak  mendaftar porsi haji di awal.
Tak terkecuali antrian panjang juga terjadi pada haji khusus, dimana jamaah calon haji bisa antri pada kisaran  5-10  tahun  walaupun  biaya  yang  mereka keluarkan  bisa  berkali-kali  lipat  dibandingkan  haji reguler,  namun  setidaknya  antrian  pada  haji  khusus relatif lebih cepat dibandingkan dengan antrian pada haji  reguler.  Setidaknya  beginilah  fakta  hari  ini mengenai pengelolaan penyelenggaran ibadah haji di negri  dengan  mayoritas  berpenduduk  Muslim tertinggi di dunia.

## b. Peran Lembaga Resmi Pengelola Haji
Perencanaan  terkait  kelahiran  BPKH  telah disapkan cukup lama. Lembaga ini pada periode yang lalu  disebut  dengan  nama  Badan  Pengelola  Dana Abadi  Umat  (BP  DAU).  Sebuah  Lembaga  yang memiliki  payung  hukum  Kepres  Nomor  22  tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) (Presiden Republik Indonesia, 2001).
Dana  Abadi  Ummat  di  masa  yang  lalu diharapakan  memiliki  dampak  yang  signifikan, sebagaimana  amanat  UU  dana  ini  memiliki fleksibilitas  peruntukan  yang  beragam,  mulai  dari penyaluran  di  sektor  pendidikan  dan  dakwah  yang cakupan peruntukannya sangat luas, sektor kesehatan, sosial,  ekonomi,  pembangunan  sarana  dan  prasarana ibadah  dan  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Sumber DAU bersumber dari adanya efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lainnya sesuai UU yang berlaku.
Dengan  begitu  luasnya  peruntukan  dana  DAU, tidak  heran  dalam  proses  implementasinya  banyak menyisakan  ruang  dan  peluang  perilaku  koruptif, terutama  adanya  peluang  rangkap  jabatan  dimana seorang Menteri Agama juga sebagai penanggungjawab  DAU  karena  secara  kelembagaan dibawah  seorang  menteri.  Merupakan  fakta  riil menteri Agama pada Era Presiden SBY Periode ke-2 menjadi  tersangka  kasus  korupsi  dana  haji.  Kasus diatas  menjadi  pertanyaan  besar  apakah  potensi perilaku korupsi muncul dari sistemnya yang kurang tepat atau potensi perilaku koruptif secara personal.
Indonesian  Corruption  watch  (ICW)  jauh-jauh hari  telah  memberikan  warning  akan  adanya  potensi
besar tindakan korupsi, Terlebih sejak lahirnya UU No 13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah haji sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya No 17 Tahun 1999. Dalam kajiannya disimpulkan bahwa penguasaan  satu  institusi  dalam  penyelenggaraan ibadah  haji  memiliki  resiko  tinggi  untuk  melakukan penyelewengan  meskipun  memiliki  regulasi  dan payung  hukum  yang  jelas  sekalipun.  Dimana,  pada saat  yang  bersamaan  fungsi  sebagai  regulator, operator  dan  eksekutor  melekat  pada  Kementerian Agama  (Z.  Zubaedi,  2016).  Dengan  kata  lain, kementrian agama mendapatkan peluang lebar untuk melakukan kegiatan yang bersifat monopolistik yang muaranya  akan  memperbesar  peluang  hadirnya perilaku koruptif.
Praktek  monopoli  akan  selalu  berbanding  lurus dengan  tidak  adanya  ruang  bagi  publik  untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan proses  pengawasan,  terlebih  jika  pada  saat  yang bersamaan  juga  tidak  terdapat  tranparansi  anggaran serta  rendahnya  tingkat  akuntabilitas  publik.  Pasti akan berimbas pada sengkarut tata kelola manajemennya.
Adanya  partisipasi  publik dan  pengawasan  oleh publik  akan  efektif  mencegah  para  pengambil  dan pelaksana  kebijakan  dari  penyimpangan.  Dengan adanya  realitas  diatas,  diharapakan  kelahiran  BPKH menjadi  jawaban  atas  kegelisahan  semua  pihak  dan diharapkan  pengelolaan  keuangan  haji  makin transparan  dan  baik  serta  sesuai  dengan  sistem perundang-undangan yang berlaku.
Begitu  amat  besar  harapan  publik  atas  kinerja profesional  BPKH  dalam  menjalankan  amanat Undang-Undang,  sehingga  di  dalamnya  diharapkan pos-pos  penting  bisa  diisi  oleh  figur-figur  yang kompeten dan kredibel dalam menjalankan amanahnya.  Dengan  tujuan  agar  supaya  pengelolaan keuangan  haji  makin  berkualitas,  profesional, tansparan  dan  maslahat  bagi  jamaah  calon  haji Republik Indonesia.

## c. Tata Kelola Dan Kerjasama
Merujuk  pada  PP  No  5  thn  2018,  tentang pengawasan  tehadap  pengelolaan  Keuangan  haji terdapat  pada  dewan  pengawas.  Selaras  dengan  hal tesebut,  UU  Nomor  34  Tahun  2014  menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji merupakan fungsi dari dewan pengawas, adapun detail tugasnya  antara  lain;  melakukan  penilaian  terhadap rumusan  kebijakan,  menjalankan  fungsi  pengawasan dan  pemantauan  atas  implementasi  pengelolaan keuangan  haji,  serta  memberikan  penilaian  dan petimbangan  atas  laporan  pertanggungjawaban  yang diberikan BPKH.
Adapaun  badan  pelaksana  selayaknya  juga mengajukan  opini  kepada  dewan  pengawas  sebelum melaksanakan  suatu  tindakan  atau  kegiatan,  Adapun setelah  kegiatan,  dewan  pengawas  wajib  melaksanakan evaluasi  terhadap  setiap  kegiatan  yang  telah  selesai dilaksanakan.  Hal  ini  harus  menjadi  pemahaman bersama  sebagai  upaya  pencegahan  atas  potensi penyimpangan di kemudian hari.
Dari  sini  semestinya  masyarakat  tidak  perlu khawatir  berlebihan  mengingat  terdapat  unsur pengawas  atas  pelaksanaan  fungsi  BPKH  baik  oleh Presiden secara langsung maupun lenbaga pengawas sejanis,  Dalam  praktiknya  BPKH  mendapatkan mandat  (wakalah)  dari  seluruh  calon  jamaah  haji untuk  sepenuhnya  dapat  mengelola  secara  maksimal dana  haji  demi  kebermanfaatan  jangka  panjang  bagi calon jamaah haji di masa yang akan datang.
Undang-Undang  dan  PP  telah  mengamanahkan terkait  teknis  pengelolaan  keuangan  haji  dengan beberapa  prinsip  dasar,  diantaanya;  kehati-hatian, tranparansi, kebemanfaatan, dll. Terkhusus dalam hal memanfaatkan  dana  haji  ke  sektor  investasi,  harus jelas  status  kehalalannya,  tidak  mengandung  unsur syubhat apalagi  keharaman,  jangan  sampai  aspek syariah  complience diterabas  dengan  menghalalkan segala cara sehingga dapat berdampak kaburnya aspek Maqoshid  Syariah yang  ujungnya  turut  serta  dalam praktik,  Disini  kecermatan  dan  kehatia-hatian  harus dijalankan  dengan  baik  oleh  BPKH  dalam  praktik pemanfaatan dana haji.
Dalam  mengupayakan  sinergi  antar  lembaga, BPKH  wajib  mempertimbangkan  banyak  hal  terutama terkait  pesoalan  birokrasi  pemerintahan,  Berdasarkan UU, BPKH sebagai institusi independen dibawah kendali presiden langsung(BPKH RI, 2019). bukan merupakan institusi  yang  berada  dibawah  kendali  struktur pemerintahan.  Namun,  tuntutan  agar  BPKH  secara
profesional  juga  tetap  harus  bekerjasama  dengan institusi  terkait  di  dalam  ataupun  luar  negeri. Terkhusus  untuk  melakukan  kordinasi  dan  sinegi dengan Lembaga regulator dalam hal ini Kementrian Agama RI.
Dalam  kurun  3  tahun  terakhir  BPKH  mulai menunjukkan  peran  positifnya  dalam  hal  menjalin kejasama  dan  bekolaborasi  dengan  lembaga  terkait lainnya.  Hal  tersebut  tentu  layak  mendapatkan  apresiasi sebagai  upaya  untuk  mencari  bentuk  dan  formula  yang paling tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji.
1) Kerjasama antar kelembagaan Secara Optimal BPKH dalam usahanya memaksimalkan pengelolaan keuangan haji harus kreatif dalam melihat beragam peluang kerjasama investasi, tidak terrbatas pada sektor perbankan namun juga harus secara berani melakukan  terobosan  investasi  di  sektor  non  bank, tentunya setelah melalui  proses analisis  yang  cermat dan  mendalam  dari  sisi  aspek  manajemen  resiko investasi.
Sektor  yang  tidak  kalah  menariknya  adalah kerjasama  kemitraan  dengan  BUMN,  khususnya dalam  pembiayaan  beragam  sektor  vital  transportasi dan  energi,  keduanya  saat  ini  menjadi  kebutuhan mendasar  manusia  (Bappenas,  2015).  dan  relatif sebagai  sektor  investasi  yang liquid tentu  tanpa mengabaikan  aspek  perhitungan  yang  objektif  dan kalkulatif,  terutama  menyangkut visibity study dan faktor kebesinambungan poyek.
Ada pelajaran menarik yang bisa didapatkan dari Lembaga sejenis di Malaysia yaitu Lembaga Tabung Haji Malaysia (LHTM), dimana investasi pada sektor konstruksi properti dalam bentuk pembangunan Hotel Tabung Haji di Malaysia dan Bay Pavilions di Sydney menjadi  pilihan  strategis  pengelolaan  dana  haji mereka,  dan  terbukti  sektor  tersebut  memberikan imbal  hasil  yang  baik  dengan  besaran  penempatan sebesar 20% dari jumlah dana mereka(Nazri, 2013).
Selain  itu,  kerjasama  idealnya  bukan  hanya dengan  lembaga  investasi  namun  yang  tidak  kalah pentingnya juga dengan Lembaga Pengawas Keuangan  sebagaimana  BPKP  serta  Lembaga  Audit independen,  hal  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan upaya  pengawasan  sekaligus  kontrol  terhadap  tata kelola  keuangan  BPKH.  Dalam  hal  ini  BPKH  harus menjadi  lembaga  yang  terbuka  sekaligus auditable serta  mengadopsi  standar-standar  manajemen  yang baik,  temasuk  melakukan benchmark tehadap
lembaga-lembaga  lain baik  di  dalam maupun di  luar negeri.
Adapun  dalam  konteks  BPKH  di  Indonesia, instrumen investasi yang sudah jalan selama ini yaitu pada  empat  instrumen  investasi;  a.  Pertama,  Surat berharga syariah. b. Emas. c. Investasi langsung. dan. d. Investasi lainnya(Witjacsono et al., 2019).
Sebagai bagian dari Risk appetite dan manajemen resiko  investasi  dana  haji,  maka  BPKH  melakukan pembatasan  jumlah  portfolio  untuk  masing-masing segmen  investasi  sebagai  berikut  (Witjacsono  et  al., 2019);
Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa dominasi penempatan investasi dana haji mayoritas ditempatkan dalam bentuk surat berharga syariah yang relatif  aman  ( secure ),  sisanya  dalam  proporsi  yang relatif  aman  terdistribusi  pada  investasi  langsung sebanyak  20%,  investasi  lainnya  sebanyak  10%  dan hanya sebesar 5% pada instrumen investasi emas.
Jika  merujuk  pada Annual report BPKH  tahun 2019  (audited)  (BPKH  RI,  2019)  maka  kita  bisa mendapatkan  beberapa highligt penting  sebagai akuntabilitas publik BPKH terkhusus kepada jamaah haji dengan beberapa point penting sebagai berikut: a. Saldo dana haji pada akhir tahun 2019 mencapai Rp 124 triliun, meningkat 10,6% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 112 triliun.
b. Pendapatan nilai manfaat yang dibukukan BPKH dari  pengelolaan  keuangan  haji  tahun  2019 mencapai  7,37  triliun,  atau  meningkat  sebesar 29% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 5,7 triliun.
c. Likuiditas BPKH pada akhir tahun 2019 melebihi 2  kali  dari  biaya  penyelenggaran  ibadah  haji dengan nilai 3,8 kali.
d. Rasio  beban  operasional  BPKH  tahun  2019 adalah sebesar 4,9% dari perolehan nilai manfaat tahun  2019.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BPKH dapat  bekerja  secara  efisien  karena  rasio  beban operasional masih dibawah 5%.
e. BPKH berrhasil menurunkan proporsi penempatan  dana  di  bank  yang  semula  sebesar 65%  menjadi  hanya  43,68%.  Telah  memenuhi ketentuan  PP  No  5  thn  2018  dimana  diatur penempatan bank hanya diperbolehkan maksimal sebesar 50%.
f. Laporan  audit  keuangan  BPKH  oleh  BPK mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP).
g. Terkhusus  menjelaskan  pada  point  e  diatas, dimana  tejadi  penurunan  proporsi  tingkat penempatan  dana  di  Bank  dan  meningkatnya proporsi  investasi.  Hal  ini  tentu  menjelaskan bahwa  BPKH  telah  lebih  berani  menempatkan dana  haji  pada  instrumen  investasi  dengan harapan  imbal  hasil  yang  didapatkan  jauh  lebih besar  dari  hanya  sekedar  penempatan  dana  di bank,  tentu  hal  ini  juga  harus  diimbangi  dengan proses  manajemen  resiko  yang  baik  dan melibatkan dewan pengawas serta lembaga negara lainnya  untuk  menghindari  adanya  moral  hazard para  pengurus  BPKH,  untuk  menggambarkan dinamika fluktuasi penemapatan dana di bank dan portfolio  investasi  bisa  digambarkan  pada  grafik di bawah ini.

## Sumber : BPKH 2019

## 2) Pelayanan  kepada  Jamaah  Haji  Secara Optimal
Harus ada upaya evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif serta melibatkan stake holder penyelenggara  haji  terkait  untuk  memberikan masukan-masukan yang membangun dan positif demi adanya perbaikan kualitas layanan jamaah haji mulai dari  proses  keberangkatan  sampai  dengan  proses kepulangannya.  Tentu  bukan  sesuatu  yang  mudah mengingat  jumlah  jamaah  haji  Indonesia  merupakan salah  satu  jamaah  haji  tebanyak  di  dunia,  namun bukan  tidak  mungkin  dengan  upaya  yang  maksimal bisa memberikan layanan yang memuaskan, beragam simulasi-simulasi  kemungkinan  yang  akan  terjadi pada  jamaah  dari  beragam  aspek  petimbangan
diantaranya  faktor  usia,  jenis  kelamin,  kondisi kesehatan dan pengalaman.
Dalam peraturan BPKH No 2 tahun 2018 Peihal tata  hubungan  organ  BPKH  dan  hubungan  antar lembaga,  dimana  pada  pasal  29  ayat  3  menyatakan bahwa  BPKH  dapat  bekerjasama  dengan  berbagai lembaga  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar  negeri, khususnya lembaga-lembaga provider jasa pendukung layanan haji dan umroh, seperti jasa transportasi dan akomodasi penyelenggaraan haji ( muassasah ) di Arab Saudi  sudah  semestinya  bisa  berjalan  dengan  baik, harmonis  dan  sinergis.  Karena  hal  ini  berhubungan langsung  dengan  kepuasan  serta  kenyamanan  para jamaah selama menunaikan ibadah haji.
Sinergi  dan  harmoni  para  pihak  terkait merupakan kunci penting suksesnya penyelenggaraan ibadah  haji,  baik  peran  BPKH  maupun  kementrian terkait  seperti  Kementrian  Agama,  Kementrian Kesehatan  termasuk  juga  DPR  RI,  masing-masing tidak boleh ada yang merasa lebih penting dan tampak dominan dari yang lain, karena hanya dengan sinergi dan  harmoni  antar  lembaga  itulah  peningkatan kualitas layanan haji yang diharapkan dapat terwujud (Deviyanti, 2015).
Di  atas  semua  itu,  harus  ada  upaya  ekstra  dari pemerintah  dan  BPKH  untuk  secara  terus  menerus melakukan  proses  edukasi  dan  literasi  kepada masyarakat  khususnya  jamaah  calon  haji  mengenai tugas dan wewenang BPKH dengan melibatkan media dan lembaga terkait agar akuntabilitas dan profesionalitas  bisa  tersampaikan  pesannya  kepada masyarakat, karena tak jarang isu inilah yang saat ini paling mengemuka sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik tehadap pemerintah khususnya terkait dengan beragam trauma tata kelola keuangan lembaga negara yang dianggap kurang baik, sebagaimana  kasus  ASABRI,  Dana  Pensiun,  dan BPJS, sehingga resistensi masyarakat terhadap adanya BPKH dengan beragam tugasnya bisa menurun.
Beragam perdebatan yang muncul belakangan ini mengenai dana haji yang dianggap “melenceng” oleh beragam  pihak  sebagiannya  disebabkan  belum maksimalnya  pemerintah  menyampaikan  perihal keberhasilan  kinerja  BPKH  dalam  memaksimalkan pengelolaan dana haji kepada publik. Sehingga tidak mengherankan  semua  rencana  dan  tindakan  BPKH atau  yang  selama  ini  identik  dengan  pemerintah menjadi  perdebatan  yang  tak  berujung.  Tak  jarang para  pengamat  dan  ekonompun  juga  aktif  terlibat memberikan  kritik  dan  mencari  titik  lemah
pengelolaan dana haji.  Hal ini merupakan kewajaran dan  harus  dilihat  sebagai  sebuah  kritik  yang membangun selama BPKH dan pemerintah menjadikan  kritik  dan masukan  membangun sebagai bahan evaluasi yang konstruktif.
Semua pihak berharap besar terhadap keberadaan BPKH untuk secara aktif memposisikan jamaah calon haji  sebagai  pelaku  utama,  seyogyanya  jamaah dilibatkan  secara  aktif  sebagai  mitra  oleh  BPKH dalam hal pengelolaan dana haji. Jamaah dan BPKH berada  pada  posisi  yang equal atas  pemenuhan  hak dan kewajiban masing-masing. Dengan harapan akan berdampak  langsung  terhdap  peningkatan  kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji.

## 4. KESIMPULAN
Kedepan  BPKH  harus  makin  mengedepankan aspek  peningkatan  kepercayaan  publik sebagai  salah satu  target  utamanya,  agar trust masyarakat  makin meningkat  dari  waktu  kewaktu,  reduksi  semaksimal mungkin  upaya  menarik  BPKH  ke  dalam  isu-isu politik anggaran nasional untuk menghindari polemik dan ketidakpercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana  haji,  dari  pembahasan  diatas  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;
a. Bahwa  keberadaan  BPKH  sebagai  pengelola keuangan  haji  telah  sesuai  dengan  sistem perundangan dan regulasi yang berlaku.
b. BPKH  dalam  menjalankan  tugasnya  wajib mengacu  kepada  UU  dan  regulasi  yang  berlaku dengan  mengedepankan  prinsip  kebermafaatan terhadap  jamaah  dan  aspek  kehati-hatian  dengan pendekatan manajemen resiko yang baik.
c. Melibatkan  lembaga  lain  yang  kredibel  dan akuntabel  untuk  turut  serta  melakukan  fungsi pengawasan terhadap BPKH dan pemerintah.
d. Pemilihan  jenis  investasi  dan  kerjasama  harus disesuaikan  dengan  nilai  kebermanfaatan  untuk jamaah  calon  haji  serta  dilakukan  pembahasan dengan  sangat  matang  dan  cermat  oleh  komite resiko.
e. BPKH  dan  Pemerintah  secara  aktif  melibatkan media  massa  dan  stake  holder  terkait  untuk melakukan  edukasi  secara  intensif  dalam  hal mensosialisasikan  keberadaan,  fungsi  dan  peran BPKH, terkhusus mengenai akuntabilitas keuangan dan imbal hasil investasi dalam rangka meningkatkan  kepercayaan  publik  khususnya jamaah calon haji.
f. Sebagai  institusi  yang  relatif  baru,  BPKH  harus sering  melakukan  sosialisasi  kepada  publik dengan melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU dan  Muhammadiyah karena simpul-simpul ummat ada disana.
g. Secara  berkala  BPKH  juga  mempublikasikan terkait  kinerja  keuangannya  di  media  massa publik agar semakin meningkatkan trust masyarakat khususnya calon jamaah haji.
h. Pelibatan  secara  aktif  institusi  Perguruan  tinggi beserta  civitasnya  dalam  rangka  memberikan masukan-masukan  konkrit  dalam  bentuk  kajian ragam investasi, bisa melalui riset dan sejenisnya.
i. Sebagai lembaga publik, unsur internal pengawas di BPKH harus memenuhi asas partisipasi publik melalui representasi keterwakilan ormas besar dan unsur  pakar  serta  akademisi  dalam  rangka memperkuat fungsi pengawasan lembaga.
j. Transpansi  dan  akuntabilitas  merupakan  asas yang  harus  menjadi  ruh  dari  pelaksanaan  tata kelola keuangan haji pada semua aspeknya.

## 5. REFERENSI
Aziz,  R.  M.  (2018).  Hahslm  Theory  as  Guidance  of Straight  Path  in  Management  of  Hajj  and Finance. KnE  Social  Sciences , 3 (8),  105.
https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2503
Bappenas.  (2015).  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional (rpjmn) 2015-2019. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional , 2015–2019. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00
4
BPKH  RI.  (2019). Laporan  Tahunan  Badan
Pengelola Keuangan Haji . Deviyanti, P. (2015). Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia Pada Penyelenggaraan Haji Di Indonesia .
Freeman,  R.  E.  (2004).  The  Stakeholder  Approach Revisited. Zeitschrift  Für  Wirtschafts-  Und
Unternehmensethik , 5 (3), 228–241. https://doi.org/10.5771/1439-880x-2004-3-228
International  Federation  of  Accountants  (IFAC).
(2013).  Governance  in  the  Public  Sector:  A Governing Body Perspective. Consultation Draft for an International Framework , June , 6–39. Jumali,  E.  (2018).  Management  of  Hajj  funds  in Indonesia. Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory Issues , 21 (3), 1–9.
KNKG.  (2008).  Good  Public  Governance  Indonesia.
Good  Public  Governance  Pedoman  Umum Indonesia , 1–50.
Michael C. JENSEN and William H. MECKLING*.
(1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR,

## AGENCY
COSTS  AND  OWNERSHIP  STRUCTURE.
Journal of Financial Economics , 3 .
Nazri,  R.  (2013).  Bank  Haji  Indonesia:  Optimalisasi Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Kesejahteraan Jama’Ah  Haji  Indonesia  (Sebuah  Gagasan).
Khazanah , 6 (1), 13–26. https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art2
Pengamat:  BPKH  Harus  Masif  Sosialisasikan  Dana
Haji .
(2021).
https://www.republika.co.id/berita/qu7u8u430/p engamat-bpkh-harus-masif-sosialisasikan-dana- haji
Presiden  Republik  Indonesia.  (2001).  Presiden Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan
Pengelola Dana Abadi Umat , 1–9.
www.bphn.go.id
Witjacsono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprapto,
E.  (2019).  Investasi  keuangan  haji  bpkh.
Investasi BPKH , Jakarta , 1–202.
Z. Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji
yang Modern). Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id , Vol.  4  No. ,  189– 200.
http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/man haj/article/view/182
Zainal.  (2012).  REGULASI  HAJI  INDONESIA DALAM TINJAUAN SEJARAH Oleh: Zainal*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , Vol 11 , No , 96– 113.