INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1399-1413 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Freddy Hidayat
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Email: freddy@uinkhas.ac.id

## Abstrak
Di Indonesia, menjadi hal yang perlu diperhatikan, berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap  lingkungan  sekitar  perusahaan.  Perusahaan  merupakan  pihak  yang  dinilai  mendapatkan keuntungan besar terhadap hasil usahanya, namun disisi lain, perusahaan juga perlu untuk memikirkan berkaitan dengan sisi negatifnya bagi lingkungan. Oleh karenanya, berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan ini perlu dilihat dari beberapa peraturan yang ada di Indonesia, yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan pada lingkungan. Maka, setelah memahami ketentuan-ketentuan yang  ada,  kita  bisa  menyesuaikan  berkaitan  kewajiban perusahaan  sebagaimana telah  diatur  dalam regulasi-regulasi yang ada tersebut. Sehingga akan didapatkan keselarasan antara aturan yang sudah ada dengan penerapan, yang tentunya harus dipatuhi oleh perusahaan yang ada. Dengan mekanisme strategi  pemasaran  inilah,  perusahaan  selain  dia  diharuskan  memberikan  dampak  positif  bagi lingkungan, namun secara tidak langsung, perusahaan tersebut juga akan mendapat keuntungan dari mekanisme tersebut.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Strategi Pemasaran, Peraturan Perundang-Undangan

## Abstract
In  Indonesia,  it  is  something  that  needs  to  be  considered,  related to  corporate  social  responsibility towards the environment around the company. The company is the party that is considered to gain large profits from the results of its business, but on the other hand, companies also need to think about the negative side for the environment. Therefore, regarding corporate responsibility, it is necessary to look at several existing regulations in Indonesia, which of course relate to corporate responsibility to the environment. Therefore, regarding corporate responsibility, it is necessary to look at several existing regulations in Indonesia, which of course relate to corporate responsibility to the environment.. With this marketing strategy mechanism, companies apart from themselves are required to have a positive impact on the environment, but indirectly, the company will also benefit from this mechanism.
Keywords: Corporate Responsibility, Marketing Strategy, Legislation

## PENDAHULUAN
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  atau  tanggung  jawab  sosial  perusahaan merupakan  bagian  penting  yang  tidak  bisa  diabaikan  oleh  perusahaan,  terutama  di  era millennial  seperti  saat  ini.  Sebuah  perusahaan  bisa  dipandang  baik  hanya  melalui pelaksanaan  program  CSR-nya.  Berdasarkan  penelitian Forbes  Funds  (dalam  Milennial Workforce), sebanyak 55% Millennials merasa lebih yakin untuk bekerja pada perusahaan dengan program CSR yang baik dan berdampak secara signifikan (Chasma & Khonat, 2020). Pelaksanaan CSR juga menjadi faktor bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli produk suatu perusahaan.
Seberapa  peduli  Perusahaan  X  pada  masyarakat  di  sekitar  pabriknya?  Bagaimana Perusahaan  Y  melaksanakan  kebijakan  agar  limbah  hasil  produksi  tidak  mencemari lingkungan?  Atau  pertanyaan-pertanyaan  lain  seputar  tanggung  jawab  dan  kepedulian perusahaan  terhadap  lingkungan,  yang  bahkan  tidak  berhubungan  dengan  produk perusahaan tersebut, akan sangat memengaruhi penilaian konsumen.
Ada  banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  perusahaan  dalam  penerapan  CSR,  di antaranya  melalui  kegiatan  amal  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  kegiatan  amal misalnya,  sebuah  perusahaan  alat  tulis  dapat  memanfaatkan  Hari  Pendidikan  Nasional dengan membagikan perlengkapan sekolah pada siswa dari kalangan tidak mampu. Hal ini saja sudah bisa menggiring opini masyarakat, yang akan menimbulkan pemikiran bahwa lebih baik membeli produk dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan produk sejenis dari  perusahaan  lain.  Jika  ditelaah,  tidak  ada  alasan  yang  bisa  dijabarkan  dengan  jelas mengapa  konsumen  lebih  memilih  produk  tersebut,  seperti  harga  lebih  terjangkau  atau kualitas lebih baik. Hal ini dikarenakan minat beli konsumen terjadi setelah adanya penilaian secara subjektif melalui citra perusahaan ketika dilakukannya kegiatan amal.
Adanya kegiatan CSR sebenarnya memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah kegiatan pemberdayaan ( empowerment) masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai ekonomi masyarakat. Sebuah perusahaan sebagai contoh yaitu PT. Unilever Indonesia,  melalui  organisasi  khusus  bernama  Yayasan  Unilever  Indonesia  (YUI), mengadakan program pemberdayaan petani kedelai hitam (Widiputranti, 2020). Program pemberdayaan ini tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat petani tersebut. Dengan  adanya  pemberdayaan  ini,  petani  kedelai  hitam  dapat  mengalokasikan  hasil pertanian secara jelas, baik harga yang terjamin, maupun keberlanjutan penyetoran hasil pertanian tersebut.
Dampak pelaksanaan CSR PT. Unilever Indonesia juga sangat besar didapatkan oleh perusahaan  tersebut.  Berdasarkan  data  pada  Top  Brand  Index  bulan  Mei  2019,  untuk kategori  kecap  manis,  PT.  Unilever  Indonesia  dengan brand    Kecap  Bango  mengalami peningkatan  index  rata-rata  yang  signifikan.  Peningkatan  tersebut  dari  tahun  ke  tahun akhirnya dapat mengalahkan leader kecap manis di Indonesia yaitu Kecap ABC (Top Brand Award,  2019)  .  Memang,  program  CSR  bukan  satu-satunya  faktor  yang  memengaruhi peningkatan  tersebut,  namun  pelaksanaan  CSR  merupakan  strategi  perusahaan  yang berdampak besar terhadap citra perusahaan. Program CSR juga dapat menjadi sarana yang ampuh sebagai bentuk promosi perusahaan.
CSR  yang  merupakan  bentuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap lingkungan,  menjadi  amat  penting  untuk  diperhatikan  utamanya  dalam  masa  pandemi. (Putri & Rosdiana, 2022) Sebagaimana diketahui  bahwa adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  secara  signifikan,  utamanya  dalam  bidang perekonomian. Selain dituntut untuk memperhatikan kesehatan dan higienitas, masyarakat juga tengah berjuang untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, peneliti tertarik untuk melakukan Analisa dengan  judul Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Sebagai  Bentuk  Tanggung  Jawab Perusahaan  dan  Strategi  Pemasaran  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum menjadi sebuah sistem  norma,  yang  tentunya  sistem  norma  di  sini  adalah  mengenai  asas-asas,  norma, kaidah dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, perjanjian secara doktrin (ajaran) (Marzuki, 2022).  Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-
undangan. Dalam hal ini pendekatan penelitian menggunakan berbagai Undang-Undang terkait,  bahan – bahan  atau  data-data  kepustakaan,  sebagai  sumber  penelitian  peneliti (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  atau  tanggung  jawab  sosial  perusahaan merupakan  tindakan  berkelanjutan  dari  perusahaan  sebagai  pertanggungjawaban  moral dengan tujuan menyelaraskan hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Pengertian  tersebut  berdasar  pada  istilah Tripple  Bottom  Line  (3BL)  yang  memiliki  tiga konsep yaitu, profit, people, dan planet, yang diperkenalkan oleh John Elkington (Desmond, 2014).
Bagi  perusahaan,  profit  atau  laba  merupakan  hasil  yang  menjadi  tujuan  utama dibangunnya bisnis. Tentu saja hal ini sangat penting agar roda perusahaan terus berputar, dan tenaga kerja ( people) di dalam perusahaan terjamin hak-haknya. People yang dimaksud dalam Tripple Bottom Line, selain tenaga kerja yang berasal dari dalam lingkup perusahaan, juga mencakup masyarakat luas di luar perusahaan. Dalam menjual produk baik barang atau jasa, perusahaan membutuhkan konsumen untuk membeli produk mereka, yang mana merupakan masyarakat dari luar perusahaan (Romadhona et al., 2022). Konsep ketiga yaitu planet,  dimaksudkan  agar  perusahaan  dalam  berkegiatan  senantiasa  memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan limbah produksi, penggunaan  energi  dan  sumber  daya,  terutama  bagi  perusahaan  yang  memanfaatkan sumber daya alam.
Michael  Hopkins  menjelaskan  bahwa  CSR  merupakan  perlakuan  secara  etis  dan bertanggung  jawab  terhadap  seluruh stakeholders  baik  di  dalam  maupun  di  luar perusahaan, seperti masyarakat dan budayanya, dan lingkungan alam, dengan tujuan untuk mencapai standar hidup yang lebih baik dengan tetap menjaga profitabilitas perusahaan (Hopkins, 2012).
Corporate  Social  Responsibility  dalam  Berbagai  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia
Di Indonesia, ada beberapa dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan CSR. Dasar hukum tersebut akan dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut.
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  CSR  disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)”, yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat
3  sebagai  komitmen  perseroan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  dengan manfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan (Perseroan Terbatas, 2007).
Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1) menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan, disebutkan sebagai berikut : “ Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber d aya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Perseroan Terbatas,  2007).    Ayat  berikutnya  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  tidak  mematuhi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan.
Pemerintah menetapkan peraturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang diterapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa TJSL berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan Menurut ayat tersebut, pelaksanaan TJSL berlaku untuk semua orang yang bekerja untuk perusahaan (Jaatsiyah & Widinarsih, 2022). Dengan kata lain, diharapkan TJSL tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

## 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-undang  ini  berbicara  bagaimana  penanaman  modal  dalam  pelaksanaan perusahaan  terbuka  sebagai  bentuk  kegiatan  usaha  di  Indonesia,  “  Penanaman  modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal a sing untuk melakukan usaha  di wilayah Republik Indonesia ” (Penanaman Modal, 2007).
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf  b  memberikan  penjelasan  tentang  CSR,  yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  “  Setiap penanam  modal  berkewajiban  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  “ (Penanaman Modal, 2007).  Penanam modal dalam pasal ini dapat berupa perseorangan atau  badan  usaha  yang  melakukan  penanaman  modal,  baik  dalam  atau  luar  negeri (Penanaman Modal, 2007).  Selain itu, Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan.  selanjutnya,  Pasal  17 menetapkan  bahwa  penanam  modal  yang  mengusahakan  sumber  daya  alam  tidak terbarukan  harus  secara  bertahap  mengalokasikan  dana  untuk  pemulihan  lokasi  yang
memenuhi  standar  kelayakan  lingkungan  hidup.  Adapun  penanam  modal  yang  tidak memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  ketentuan",  akan  dikenakan  sanksi  administratif yang tertera pada Pasal 34, yaitu berupa (Burhany et al., 2020):
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Selain  sanksi  administratif  yang  diberlakukan,  ada  pula  sanksi  yang  diberlakukan terhadap pelanggaran atas tidak memenuhi kewajiban atas alokasi dana dalam pemulihan lingkungan hidup", bentuk aturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 11 ayat (3), Pasal 39 huruf b, dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu  harus  memuat  ketentuan  penting  seperti  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, pengelolaan  lingkungan  hidup,  pengembangan  masyarakat  sekitarnya,  dan  jaminan  hak masyarakat adat. Ayat (1) huruf b Pasal 39 membahas pembinaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang menjelaskan, “penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijak an pembangunan”.
Pasal  40  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi membahas  penjaminan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  oleh  badan  usaha  serta pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk tanggung jawab untuk mencegah dan menangani pencemaran dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, ayat (4) dan (5) Pasal 40 menetapkan bahwa masyarakat setempat diberdayakan. Dalam  hal  pemanfaatan  tenaga  kerja,  usaha  harus  mengutamakan  warga  setempat  dan bertanggung  jawab  atas  pengembangan  lingkungan  dan  masyarakat  setempat  dalam kegiatan usahanya (Fitrah, 2015). Tanggung jawab ini merupakan  bagian kewajiban  bagi perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  sekitar  bagi  perusahaan  dalam menjalankan  usahanya  dan  memberdayakan  masyarakatnya  terutama  bagi  masyarakat adat.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Bab IV tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  dijelaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  meningkatkan  dan meningkatkan  peran  masyarakat  dalam  usaha  pertambangan  sambil  memperhatikan kelestarian  lingkungan.  Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa  kegiatan  penambangan mineral  dan  batubara  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  karena  pemerintah  memiliki kewenangan untuk melakukannya.
Menurut Pasal 108 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang “Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  pemegang  izin  usaha  pertambangan  (IUP)  dan  izin  usaha pertambangan khusus (IUPK) diharuskan untuk merancang program untuk pengembangan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Peraturan  perundang-undangan  akan  mengatur  rincian program  tersebut.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara  diterapkan  (Sanjaya,  2021).  Bab  XII  tentang  Pengembangan  dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP  dan WIUPK , dijelaskan secara khusus tentang CSR dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab XII mencakup empat pasal yang membahas tanggung jawab untuk  menyusun  program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat”.  Peraturan Menteri  mengatur  ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat.

## 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
Bab  V  tentang  Hak  dan  Kewajiban  dan  Bab  VIII  tentang  Peran  Serta  Masyarakat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi mengatur tanggung  jawab sosial perusahaan. Bab V mengatur pemegang izin pemanfaatan langsung dan pemegang izin panas bumi untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, Pasal 65 Ayat 2 huruf B menyatakan, “Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk memperoleh  manfaat  atas  kegiatan  pengusahaan  Panas  Bumi  melalui  kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar”.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, ada setidaknya dua pasal yang membahas CSR. Pasal 36 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa perusahaan  perseroan  menyisihkan  dana  sebagai  salah  satu  sumber  pendanaan  untuk penanganan fakir miskin, dan ayat 2 menyatakan: “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin."
Menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan dana pengembangan masyarakat, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk menangani fakir miskin”. Para pengusaha memiliki bentuk tanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab sosial pada fakir miskin utamanya pada masyarakat sekitar bidang usaha yang di jalankan oleh pengusaha sebagai bentuk tanggung jawab korporasi.
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  tidak membahas CSR secara khusus, namun terkait pembahasan mengenai tanggung jawab CSR dijabarkan pada Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa, “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba  bersihnya  untuk  keperluan  pembinaan  usaha  kecil/koperasi  serta  pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”
Pasal  90  juga  menyatakan  bahwa:    "BUMN  dalam  batas  kepatutan  hanya  dapat memberikan  donasi  untuk  amal  atau  tujuan  sosial  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2022)."
8. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa lingkungan  hidup  adalah  “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup”, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan alam dan lingkungannya, dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Setiap orang yang melakukan usaha atau menjalankan usaha memiliki berkewajiban menurut  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu (Wijaya et al., 2020) :
a. memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

## Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia
Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Saat itu istilah yang digunakan bukanlah CSR, melainkan CSA ( Corporate Social Activity) (Dykha et al., 2020) . “Keduanya memiliki konsep yang sama dalam hal tindakan kepedulian sosial dan lingkungan oleh perusahaan.
Pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  dimulai  dengan  kegiatan  amal  yang  terbilang sederhana, seperti pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembagian THR bagi karyawan, dan peran serta dalam bantuan bencana alam. Pada tahun 2003, muncul konsep “ seat belt ” yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial, yang merupakan konsep investasi sosial  perusahaan.  Melalui  itulah,  Departemen  Sosial  sejak  tahun  2003  semakin menggencarkan CSR, dengan diadakannya advokasi pada berbagai perusahaan nasional (Mubushar  et  al.,  2021).  Semakin  kuatnya  kegiatan  CSR  terjadi  setelah  dikeluarkannya Menurut Pasal 74 ayat (1), UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa;  “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggun g jawab sosial dan lingkungan”.
Sebagaimana  pada  Pasal  74  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas yang menekankan pada tanggung jawab terhadap lingkungan, di tahun yang  sama  Kementerian  Lingkungan  Hidup  juga  mengimbau  industri  manufaktur  agar pelaksanaan CSR fokus pada pelestarian lingkungan hidup (Robertus et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi industri manufaktur terhadap pencemaran lingkungan. Limbah dan emisi  karbondioksida yang dihasilkan dari  proses  industri tersebut lah yang banyak berdampak buruk bagi lingkungan, baik melalui udara maupun tanah.
Tahun  demi  tahun,  isu  CSR  semakin  berkembang  di  Indonesia,  sejalan  dengan meningkatnya  kesadaran  perusahaan  untuk  melaksanakannya.  Isu  yang  paling  banyak ditemukan tentang CSR masih berkaitan dengan lingkungan. Salah satu faktornya adalah fenomena global warming yang juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Contoh  kasus  kegiatan  CSR  bertema global  warming  adalah  yang  dilakukan  oleh  PT. Unilever Indonesia melalui program pemberdayaan bertajuk Jakarta Green and Clean (JGC). Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  agar  bersedia memelihara lingkungan senantiasa bersih (Michael et al., 2019a). Dalam program ini juga diadakan pengolahan limbah seperti sampah basah yang diproses menjadi kompos dan
mengolah  sampah  kering  menjadi  kerajinan  bernilai  ekonomis.  Program  tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian warga sekitar, dengan pengolahan sampah kering menjadi  kerajinan,  warga  sekitar  dapat  mempelajari  keterampilan  baru  serta  produk kerajinan sebagai bidang usaha.
Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Perusahaan
Strategi  pemasaran  adalah  cara  tertentu  yang  telah  dipersiapkan  oleh  perusahaan untuk meningkatkan hasil penjualan produk mereka, yang menimbang pada aspek peluang dan  risiko  yang  mungkin  ada.  Tjiptono  mengartikan  strategi  pemasaran  sebagai  alat fundamental yang dirancang oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan pengembangan  keunggulan  bersaing  secara  kontinyu  melalui  pasar  dan  program  yang digunakan (Seputar Pengetahuan, 2023).
Kotler dan Amstrong  mendefinisikan strategi pemasaran sebagai logika pemasaran di mana  unit  bisnis  berharap  untuk  menciptakan  nilai  dan  memperoleh  keuntungan  dari hubungannya dengan konsumen (Kotler dan Amstrong, 2018).
Berdasarkan pada definisi tersebut, jelas dapat dipahami bahwa strategi pemasaran berhubungan  erat  dengan  konsumen,  lebih  tepatnya  penilaian  konsumen.  Hal  ini dikarenakan konsumen adalah pihak yang menjadi target penawaran produk perusahaan, yang mana mereka lah yang menggunakan produk tersebut. Sifat program yang termasuk dalam  strategi  perusahaan  juga  harus  kontinyu,  atau  berkelanjutan.  Sebagaimana perusahaan  yang  menginginkan  produknya  terjual  secara  berkelanjutan,  strategi  yang dilakukan  pun  harus  demikian.  Hal  ini  berhubungan  dengan  keberlangsungan  hidup perusahaan  sebagai  produsen,  karena  dengan  demikian  masyarakat  sebagai  konsumen akan terus mengingat dan mendapatkan manfaat dari penggunaan produk tersebut.
Contoh Kasus Program Corporate Social Responcibility (CSR) di Indonesia
1. Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Sido Muncul
PT. Sido Muncul mengadakan Program Desa Rempah sejak tahun 2014, tepatnya di bulan Oktober. Program Desa Rempah dimulai dari Kabupaten Semarang, dan diadakan di berbagai desa dan kelurahan di kabupaten tersebut, di antaranya Desa Bergas Kidul, Diwak, Gondoriyo, Ngempon, dan Klepu. Dalam program ini, masyarakat di beberapa desa tersebut diberikan bibit-bibit rempah untuk dibudidayakan. Bibit rempah yang diberikan yaitu jahe, kayu manis, kayu ules, kencur, kunyit, daun katuk, daun kemangi, daun pandan, daun serai, dan daun ungu.
Pada  tahun  2016,  PT.  Sido  Muncul  kembali  melakukan  program  pemberdayaan  di Semarang.  Program  tersebut  dinamakan  Desa  Wisata  Buah,  yang  dilaksanakan  di  Desa
Bergas Kidul dan Desa Diwak. Penanaman dilakukan pada tanggal 27 Januari berupa buah durian varietas matahari, bawor, dan pelangi, serta buah alpukat varietas wina (Kristiyani & Wardani, 2021). Di tahun yang sama pada 11 Maret PT. Sido Muncul melaksanakan program Pemberdayaan Desa Wisata Rempah dan Buah di tiga desa di Jawa Tengah.
Program-program  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  berkontribusi  pada masyarakat dan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta agar keberadaan daerah tersebut sebagai destinasi wisata semakin kuat. Pemilihan daerah Jawa Tengah khususnya Semarang, tentu tidak luput dari lokasi di mana pabrik PT. Sido Muncul  berada.  Implementasi  CSR  dalam  hal  ini  yaitu  melaksanakan  tanggung  jawab terhadap  masyarakat  di  sekitar  lokasi,  tapi  tentu  saja  dalam  pelaksanaannya  pihak perusahaan  tetap  mendapat  manfaat.  Salah  satu  manfaat  yang  bisa  dicapai  ialah, tersedianya  bahan  baku  produksi  dari  lahan-lahan  yang  menjadi  daerah  program pemberdayaan.
2. Unilever  Sustainable  Living  Plan  oleh  Yayasan  Unilever  Indonesia  dari  PT.  Unilever Indonesia
PT.  Unilever  mendirikan  yayasan  khusus  untuk  membantu  perusahaannya menerapkan program CSR yang dicanangkan secara menyeluruh. PT. Unilever Indonesia didirikan pada 27 November 2000 dengan tujuan mencari dan memberdayakan potensi masyarakat,  memberikan  nilai  tambah  bagi  masyarakat,  menyatukan  kekuatan  dengan mitranya, dan mendorong pembentukan kemitraan (Michael et al., 2019a).  Yayasan Unilever Indonesia difokuskan dalam pelaksanaan program CSR yang berkelanjutan, serta program tertentu dalam keadaan khusus seperti bencana alam dan kondisi darurat (Michael et al., 2019b).
Yayasan  Unilever  Indonesia  memiliki  berbagai  program  dalam  pelaksanaan  CSR. Secara garis  besar, ada tiga bidang yang berkaitan  dengan masyarakat  dan  lingkungan, serta  dua  program  yang  berkaitan  dengan  kemitraan,  yaitu  kemitraan  lokal  dan  global (Michael et al., 2019a). Tiga bidang ini disebut dengan Pilar Peningkatan Taraf Hidup, Pilar Lingkungan, dan Pilar Kesehatan, Kesejahteraan, Dan Nutrisi.

## 3. PT. Pertamina Persero
Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari adalah empat pilar program CSR yang dirancang PT. Pertamina Persero untuk mencapai tujuan implementasi CSR untuk people, planet, and profit (3P) (Mashur, 2019).
Pertamina  Cerdas  berkaitan  dengan  pendidikan  di  tanah  air,  di  mana  Pertamina berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang baik. Ada
beberapa program dalam Pertamina Cerdas, yaitu di antaranya adalah program beasiswa yang  dinamakan  Pertamina Scholarship,  program  edukasi  stakeholder  muda  dalam Pertamina  Youth  Program  (PYP),  program  edukasi  kalangan  akademis  dalam  Pertamina Goes To Campus, dan Pertamina Competition (Nurjani & Resnawaty, 2023).
Pada  bidang  kesehatan  Pertamina  berfokus  pada  kesehatan  anak.  Pertamina melakukan beberapa program, salah satunya adalah Operasi Anak Penderita Cacat Wajah. Dalam  kaitannya  dengan  masyarakat,  Pertamina  berupaya  memberdayakan  masyarakat sekitar  melalui  peningkatan  infrastruktur  dan  program  peduli  bencana  alam  (Ziaulhaq, 2022). Dalam peningkatan infrastruktur, Pertamina memperbaiki jalan, jembatan, MCK, dan sistem air bersih.

## SIMPULAN
Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adalah kewajiban hukum bagi perusahaan.  CSR penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perusahaan seperti  Unilever,  Sido  Muncul,  dan  Pertamina,  melaksanakan  CSR  tidak  hanya  untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang meningkatkan profit dan  citra  perusahaan.  Pelaksanaan  CSR  yang  efektif  menguatkan  produk  perusahaan, mempengaruhi masyarakat untuk menjadi konsumen setia, dan menciptakan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan konsumen, dengan keuntungan yang meningkat serta hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, selain itu juga sebagai bentuk ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhany, D. I., Dahtiah, N., & Syarief, A. (2020). PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL BESERTA DETERMINANNYA.
EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4531
Chasma, F., & Khonat, Z. (2020). 30 Improving BAME accessibility to senior management and leadership roles. https://doi.org/10.1136/leader-2020-fmlm.30
Desmond, K. (2014). John Elkington. In Planet Savers: 301 Extraordinary Environmentalists. https://doi.org/10.9774/gleaf.978-1-909493-73-5_225
Dykha, M., Cheban, Y., Bilyk, O., Siryk, Z., Khytra, O., & Dudnyk, A. (2020). Management of corporate social activity in the organization. International Journal of Management. https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.010
Fitrah,  M.  (2015).  Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility  PERTAMINA  (PERSERO) Cabang Bima. Jurnal IUS.
Hopkins,  M.  (2012).  Corporate  social  responsibility  and  international  development:  Is business  the  solution?  In Corporate  Social  Responsibility  and  International Development: Is Business the Solution? https://doi.org/10.4324/9781849770897
Jaatsiyah, A. F. J., & Widinarsih, D. (2022). A NEW CSR PARADIGM FOR STATE-OWNED ENTERPRISE  IN  INDONESIA. JHSS  (JOURNAL  OF  HUMANITIES  AND  SOCIAL STUDIES). https://doi.org/10.33751/jhss.v6i3.5140
Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2022). Bakti BUMN. Bumn.Go.Id.
Kotler dan Amstrong. (2018). Prinsip-prinsip Pemasaran. Jilid 1 Dan 2.
Kristiyani,  D.  N.,  &  Wardani,  M.  M.  (2021).  STRATEGI  CSR  HUMAS  PT.  SIDO  MUNCUL
DALAM  MENGOPTIMALKAN  PROGRAM  CSR  (STUDI  KASUS  PETANI  MITRA  DI
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG). JURNAL SIGNAL.
https://doi.org/10.33603/signal.v9i1.4675
Luciani Amelia Hermawan, & Iflah. (2023). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility.
Bandung Conference Series: Public Relations.
https://doi.org/10.29313/bcspr.v3i3.9626
Marzuki,  P.  M.  (2022).  Penelitian  Hukum,  cetakan  ke-11. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia.
Mashur,  D.  (2019).  Best  Practice  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  PT. Pertamina  RU  II  Production  Sungai  Pakning. Iapa  Proceedings  Conference. https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.229
Michael, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019a). PROGRAM CSR YAYASAN UNILEVER INDONESIA BERDASARKAN TEORI TRIPLE BOTTOM LINE. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23116
Michael, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019b). Unilever Indonesia Foundation CSR Program Based On The Triple Bottom Line Theory. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial.
Moga, M. D. (2019). Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Korporasi yang
Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Halu Oleo Law Review. https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.5480
Mubushar, M., Rasool, S., Haider, M. I., & Cerchione, R. (2021). The impact of corporate social  responsibility  activities  on  stakeholders’  value  co -creation  behaviour.
Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
https://doi.org/10.1002/csr.2168
Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum.  In Metode  Penelitian  Hukum,  Mataram-
Mataram University Perss.
Nurbaiti, A., Ihsani, I., Raharjo, S. T., & Humaedi, S. (2020). PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT  MELALUI  PROGRAM  BERBAGI  SEHAT  OLEH  PT  UNILEVER. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26212
Nurjani,  M.,  &  Resnawaty,  R.  (2023).  IMPLEMENTASI  CORPORATE  SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PT PERTAMINA MELALUI PROGRAM PERTAMINA CERDAS. Share : Social Work Journal. https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46499
Putri,  N.  H.,  &  Rosdiana,  Y.  (2022).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility  terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  selama  Pandemi  Covid-19. Jurnal Riset Akuntansi. https://doi.org/10.29313/jra.v1i2.516
Robertus, B. H., Suparnyo, S., & SULISTYOWATI, S. (2020). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. DJARUM KUDUS SEBAGAI WUJUD TANGGUNG  JAWAB  SOSIAL  DAN  LINGKUNGAN  UNTUK  PELAYANAN
MASYARAKAT SEKITAR. Jurnal Suara Keadilan. https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5680
Romadhona, M. K., Subagyono, B. S. A., & Agustin, D. (2022). Examining Sustainability Dimension in Corporate Social Responsibility of ExxonMobil Cepu: An Overview of Socio-Cultural  and  Economic  Aspects. Journal  of  Social  Development  Studies. https://doi.org/10.22146/jsds.5038
Sanjaya, I. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial PT Mandiri Prima Pasca Penambangan Batu Bara. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum).
Penanaman Modal, Pub. L. No. 25 Tahun 2007 (2007).
Perseroan Terbatas, (2007).
Seputar  Pengetahuan.  (2023). 4  Pengertian  Strategi  Pemasaran  Menurut  Para  Ahli (Terlengkap).  https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/12/pengertian-strategi- pemasaran.html
Susilowati, K. D. S. (2018). THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  (CSR):  LESSON  LEARNED  FROM  PT. UNILEVER  INDONESIA  TBK. Journal  of  Innovation  in  Business  and  Economics. https://doi.org/10.22219/jibe.vol1.no01.1-10
Top  Brand  Award.  (2023). Top  Brand  Index  Tracking-Sweet  Soy  Sauce  Category. https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_year=2023
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Widiputranti,  C.  S.  (2020).  Respon  dan  Keberdayaan  Petani  dalam  Program  Corporate Social Responsibility PT Pertamina di D.I. Yogyakarta. Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development. https://doi.org/10.23960/jsp.vol2.no2.2020.69
Wijaya, R. H., Rani, U., & Khabibah, N. A. (2020). Pengoptimalan Akuntanbilitas Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  pada  Perusahaan  Tambang  di  Indonesia. Wahana Riset Akuntansi. https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110070
Ziaulhaq,  W.  (2022).  MODEL  TRANSFER  PESAN  CSR  (CORPARATE  SOCIAL RESPONSIBILITY) PERTAMINA KEPADA MASYARAKAT. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/10.55681/swarna.v1i1.8.