## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## METODE PENETAPAN HUKUM NIKAH MISYĀR PERSPEKTIF YUSUF AL-QARḌĀWĪ
MISYĀR MARRIAGE LAW DETERMINATION METHOD PERSPECTIVE OF YUSUF AL-QARḌĀWĪ

## M. Kasim
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: qasimsaguni1@gmail.com

## Hijrayanti Sari
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: hijrayanti@stiba.ac.id

## Aisyah S.
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: aisyah@gmail.com Keywords : ABSTRACT Method, Nikah, Misyār, Qarḍāwī, This study aims to determine the law of misyār marriage according to Yusuf al-Qarḍāwī and the things that underlie his opinion regarding the law. This research is a qualitative research  with the type of  literature study  (Library  Research),  using  a  historical  normative  approach.  The results achieved from this study are: First, the law of misyār marriage according to Yusuf Al-Qarḍāwī is legal. Second, the legal basis of Yusuf Al-Qarḍāwī  in  determining  the  law  of  permissibility  is  the  Qur'an, hadith, and ijma' using the ijtihad insya'i method. Kata kunci : ABSTRAK Metode, Nikah, Misyār, Qarḍāwī Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah misyār menurut Yusuf  al-Qarḍāwī  serta  hal  yang  mendasari  pendapat  beliau  terkait hukumnya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis studi  pustaka  ( Library  Research ),  menggunakan  pendekatan  normatif historis. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah: Pertama, Hukum nikah misyār menurut  yusuf  Al-Qarḍāwī  adalah  hukumnya  boleh.
Kedua, landasan hukum  Yusuf  Al-Qarḍāwī  dalam menetapkan hukum kebolehannya adalah  Al-Qur’an, hadis, dan ijma’ dengan menggunakan metode ijtihad insya’i.
Diterima :  1  September  2021; Direvisi :  20  Oktober  2021; Disetujui :  22  November  2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How to cite: M. Kasim, Hijrayanti Sari, Aisyah S., “ Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qarḍāwi ,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 2, No. 3 (2021): 500-508. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.400.

## PENDAHULUAN
Sebagai  agama  yang  syamil,  Islam  juga  mengatur  pernikahan  dengan  lengkap, konkret dan detail, dimulai dari bagaimana mencari pasangan sampai pada kondisi ketika pernikahan  berakhir  dengan  perceraian  atau  bahkan  rujuk  kembali  dalam  ikatan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pernikahan.  Pernikahan  menjadi  jalan  yang  paling  efektif  dalam  menjaga  kehormatan karena dengan pernikahan manusia bisa menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah dan  Rasulullah  sehingga  pernikahan  sangat  dianjurkan  dalam  Islam  bagi  yang  telah mampu.  Rasulullah  pun  memerintahkan  kepada  umatnya  untuk  mempermudah  urusan ini. Pernikahan bukan hanya merupakan persatuan antara individu, tetapi juga persatuan dua keluarga. Pernikahan selanjutnya bukan cuma dipandang dari aspek agama tetapi juga dari  aspek  hukum,  sosial,  adat  dan  budaya  dimana  hal  ini  memberikan  dampak  pada bagaimana masyarakat menyikapi pernikahan.
Terdapat  beberapa  macam  jenis  pernikahan  yang  dikatakan  sebagai  bentuk pernikahan yang tidak umum di dalam Islam. Hal ini pun menjadi masalah kontemporer yang  banyak  diperdebatkan  oleh  para  ulama,  diantaranya  nikah misyār. Nikah misyār adalah  seorang  laki-  laki  menikah  dengan  wanita  dengan  akad  yang  sesuai  dengan syari’at, rukun dan syaratnya pun sempurna, akan tetapi wanita tadi merelakan sebagian haknya, seperti tempat tinggal, nafkah dan giliran bermalam.
Praktek nikah misyār sudah ada sejak dimasa lalu, bukan hanya saat ini saja. Yusuf  Al-Qarḍāwīmerupakan  ulama  yang  pertama  kali  menghalalkan  melalui  fatwa tentang  praktek  kawin misyār. Fenomena  nikah misyār telah  banyak  ditemui  dalam masyarakat.  Seperti  orang-orang  Qatar  dan  orang  di  negara  teluk  lainnya  yang  sering bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang nikah dengan wanita- wanita  Afrika,  Asia  dan  wanita-wanita  kaya  di  tempat  mereka  bepergian.  Hal  ini dilakukan  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  mereka  juga  untuk mempertahankan hidup mereka diperantauan. 1
Perkawinan  seperti  ini  telah  menjadi  sebuah  fenomena  yang  serius  dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi  dalam  kehidupan,  asal-usul  perkawinan  ini  telah  ada  pada  orang-orang  dahulu, mereka  menamainya  dengan  perkawinan  misyār.  Perkawinan  misyār  adalah  pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini . 2
Sebagaimana  bentuk  penikahan  ini,  dikalangan  ulama  terjadi  perdebatan terutama ulama-ulama komtenporer karena pernikahan ini merupakan permasalahan yang baru.  Akan  tetapi  fatwa  mengenai  nikah misyār yang  paling  termashur  adalah  yang dikeluarkan  oleh  Yusuf  Al-Qarḍāwīmemperbolehkan  praktik  nikah misyār. Selain  itu beliau memiliki karya yang khusus untuk membahas nikah misyār. Dengan adanya fatwa yang  telah    memperbolehkan  nikah misyār tersebut,  sehingga  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  lebih  mendalam  permasalahan  nikah misyār menurut  perspektif  Yusuf  Al- Qadhawi  dengan  uraian  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  bagaimana  hukum  nikah misyār menurut  Yusuf    Al-Qarḍāwīdan  apa  yang  menjadi  landasan  hukum  dari pendapatnya tersebut?
Penelitian ini merupakan kajian pustaka ( librari research ). Yaitu suatu penelitian yang  sumber  datanya  diperoleh  dari  sumber  tertulis,  mencakup  buku-buku,  undang- undang, kitab fikih, jurnal, internet dan karya tulis ilmiyah lain yang berhubungan dengan
1 Yusuf Al-Qardhawi, Hady Al-Islam Fat Āwi Mu’āh (Dār al-Qalam. 1421 H), h. 390-413.
2 Muhammad Fu’ad Syakir, Perkawinan Terlarang (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), h. 17.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
objek  yang  diteliti. 3 dengan  menggunakan Pendekatan  historis ,  pendekatan  ini  dapat digunakan  untuk  memahami  agama  yang  terdapat  dalam  tatanan  empirik  atau  bentuk formal yang menggejala di masyarakat. 4 Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah tentang asal mula munculnya nikah misyār yang  menyangkut  dengan  kehalalan  dalam  melakukan  nikah  tersebut. Yuridis normatif, pendekatan  ini  diperlukan  untuk  menelusuri  sumber  atau  dasar  hukum  dari metode-metode  tersebut  yaitu  dengan  melacak  pembenarannya  melalui  dalil-dalil  Al- Qur’an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.
Dalam  penyusuran  penulis  telah  tertuang  sebelumnya  beberapa  kajian  ilmiah terkait permasalahan nikah Misyār diantaranya, apa yang ditulis oleh Koko Setyo dalam penelitiannya  yang  berjudul  Nikah Misyār Dalam  Prespektif  Hukum  Pernikahan  Di Indonesia, ia menyimpulkan bahwa meskipun nikah misyār memenuhi  rukun dan syarat dalam  Islam  namun  tanpa  pencatatan  secara  sipil  maka  pernikahan  tersebut  tidak  sah menurut Undang-Undang No. 1974 tentang perkawinan. 5 Kemudian Muhammad Hafiz Naufal 6 dalam  skripsinya  membahas  tentang  bagaimana  pandangan  Yusuf  Al- Qarḍāwīmengenai  nikah misyār dan  bagaimana  relevansinya  dalam  konteks  hukum positif di Indonesia, ia kemudian menyimpulkan bahwa Yusuf Al-Qardawi membolehkan nikah misyār ini  karena  rukun  dan  syaratnya  sudah  terpenuhi,  dan  seorang  wanita diperbolehkan  memberikan  keringanan  dari  sebagian  hak-haknya  dan  sekaligus memuliakan dan  menjaga agar  tidak  tergelincir dari  perbuatan zina.  Dalam  skripsi  ini juga menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qarḍāwīmenganjurkan pernikahan ini tercatat secara resmi  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang  ada  di  Indonesia,  Yang  menetapkan adanya  Pencatatan Pernikahan  Sesuai  Dengan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No  1  tahun  1974. Demikian halnya dengan Zulkifli 7 mengangkat judul “Nikah Misyār dalam pandangan Hukum Islam” . Ia menyimpulkan bahwa nikah misyār bertentangan dengan nikah yang diajurkan  oleh  Islam  karena  terdapat  penyimpangan  yang  mengakibatkan  tidak terwujudnya mawaddah warahmah diantara keduanya.
Berdasarkan  kajian  tersebut  di  atas  maka  artikel  ini  lebih  memfokuskan pembahasan  pada  metode  ijtihadp  yang  digunakan  oleh  Yusuf  Al-Qarḍāwīsehingga sampai pada kesimpulan kebolehan nikah Misyār.

## PEMBAHASAN

## Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi
Dr. Yusuf al-Qarḍāwīdilahirkan pada tahun 1926 M di desa Shafth Turab, yang masih ikut pada pusat Distrik Besar, yang merupakan bagian dari aktivitas pengawasan
3 Etta Mamang Sangaji and Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h.
9.
4 Akhmad Taufik and Dkk, Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru , 1st ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.
5 K Setyo Hutomo, L Istiqomah, and Y Adiwibowo, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyār Menurut Hukum Islam,” 2013), h 12.
6 Muhammad Hafiz Naufal, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyār ” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 69.
7 Zulkifli,  “Nikah  Misyār  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam”  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah, 2011), h. 69.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
profinsi  Barat  di  Mesir,  beliau  tumbuh  di  keluarga  yang  agamis  dan  berperadaban, dengan pertanian sebagai mata penghasilan. Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau masih  berumur  dua  tahun. 8 Dalam  buku “Al-Qardhowi Faq ī han” disebutkan  bahwa beliau  lahir  dalam  keadaan  yatim  oleh  sebab  itu  beliau  dipelihara  oleh  pamannya. Pamannya  inilah  yang  mengantarkan  al-Qardhowi  kecil  ke  surau  tempat  mengaji.  Di tempat tersebut beliau terkenal sebagai anak yang sangat cerdas, dengan kecerdasannya beliau  mampu  menghafal  Al-Qur’an  dan  menguasai  hukum-hukum  tajwidnya  dengan sangat baik. 9
Qardhawi menyempurnakan hafalan al-Qur’an pada usia sepuluh tahun, dengan bacaan bertajwid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur’an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan nama “Syaikh Qardhawi” oleh orang disekitar kampungnya, bahkan ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama sholat yang jahriyah. 10
Pada  tahun  1957,  Yusuf  al-Qarḍāwīmelanjutkan  studinya  di  lembaga  riset  dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang  sastra  dan  bahasa.  Tanpa  menyia-nyiakan  waktu,  ia  mendaftar  pada  tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.  Sebelumnya  ia  dihadapkan  kepada  dua alternatif,  yaitu memilih  antara jurusan Tafsir  Hadits  dan  Aqidah  Filsafat,  lalu  ia  meminta  pendapat  Dr.  Muhammad  Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa Al-Qur’an dan Sunah merupakan sumber utama syari’at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan akidah filsafat,  sehingga  al-Al-Qarḍāwī  memilih  Jurusan  tafsir-hadits.  Menurut  Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan- kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui  membaca  buku-buku  filsafat  secara  bebas.  Yusuf  Musa  sendiri  menceritakan pula  pengalamannya  sebagai  mantan  guru  besar  jurusan  akidah  filsafat  yang  pada akhirnya dia beralih kejurusan syari’ah . 11

## Sumber Ijtihad Yusuf al-Al-Qarḍāwī
Dalam  bukunya Min  Hādy  al-Islam  Fatawa  Mu’āsirah ,  al-Al-Qarḍāwī 12 menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut: 1. Al-Qur’an
Al-Qur’an merupakan sumber atau dalil hukum yang paling utama digunakan oleh al-Al-Qarḍāwī dalam merumuskan fatwanya. Hampir di seluruh fatwanya, al-Al- Qarḍāwī  menggunakan  ayat  Al-Qur’an  sebagai  sumber  ijtihad  atau  dalil  hukum.
8 Sulaiman  bin  Shalih  al-Quraisyi, Al-Qardhawy  Fī  al-Mīzān  (Pemikiran  Yusuf  Al-Qardhawiy Dalam Timbangan) (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), h. 18.
9 Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3-6.
10 Sudirman, “Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer,” El Qisth 2, no. 1 (2005): 41– 60.
11 Muhammad Al-Madjzub, ‘Ulama Wa Mufakkirun ‘Araftuhum (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), h. 447.
12 Yusuf Al-Qardhawi, Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu’asirah , Jilid 1 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), h. 645.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam  menafsirkan  ayat  Al-Qur’an,  al-Al-Qarḍāwī  memilih  untuk  menggunakan makna  substantif  dari  sebuah  ayat  atau  kata  dalam  ayat  Al-Qur’an.  Karena  itu, penafsiran  ayat  Al-Qur’an  yang  dilakukan  al-Al-Qarḍāwī  menjadi  lebih  luas dibandingkan  makna  yang  dapat  langsung  dipahami  dari  kata  tersebut.  Dalam menafsirkan  kata  sabilillah  dalam  merumuskan  mustahik  zakat,  al-Al-Qarḍāwī memahaminya  dengan  arti  subtansinya  yakni  membela  Islam.  Karena  itu  dalam fatwanya  al-Al-Qarḍāwī  menyebutkan  bahwa  termasuk  dari  mustahik  zakat  adalah para  da’i,  mujtahid,  lembaga-lembaga  kajian  Islam  dan  para  pelajar.  Karena  pada dasarnya mereka melakukan perjuangan untuk membela Islam pada tataran ideologis. Terkait penafsiran ini, alAl-Qarḍāwī mengakui memperluas makna cakupannya.
2. Sunah
Rasul  adalah  person  yang  mempunyai  otoritas  penuh  untuk  menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat muslim. Sejalan dengan hal tersebut, al- Qarḍāwī  beranggapan  bahwa  segala  hukum  umum  yang  perlu  diketahui  oleh  umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan  hukumnya  oleh  Rasul.  Dalam  hal  ketika  Rasul  diam  melihat  sebuah perkara,  maka  dapat  dianggap  keputusan  Rasul  adalah  membolehkannya.  Hukum bercelak dan menggunakan obat telinga ketika berpuasa umpamanya, tidak ditemukan hadis  tentangnya,  akan  tetapi  sejarah  membuktikan  bahwa  hal  tersebut  telah  terjadi pada zaman Rasulullah, maka dapat dikatakan hukumnya adalah mubah.
3. Ijmak
Al-Qarḍāwī  menyebutkan  bahwa ijmak  dalam  pengertian  tertentu  lebih  kuat dibandingkan  hadis  manapun  yang  diriwayatkan.  Sementara,  di  awal  ia  telah menyebutkan bahwa Sunah adalah salah satu sumber hukum yang maksum. Ia tidak menyebutkan  ijmak  sebagai  salah  satu  sumber  yang  maksum.  Karena  itu,  dapat dikatakan bahwa kadang kala ia juga membedakan Sunah dengan Hadis, karena tidak mungkin  ijmak  lebih  kuat  dibandingkan  hadis  apabila  pengertiannya  sama  dengan Sunah.  Sebagai  sumber  yang  maksum,  al-Qarḍāwī  hampir  selalu  mengutip  sunah sebagai  sumber  hukum  dalam  setiap  fatwanya  meskipun  tidak  selalu  menyebutkan hadis yang berkaitan dengannya. Ketika menjelaskan hukum qunut, ia mengemukakan bahwa  terdapat  hadis  bahwa  rasul  melakukan  qunut  untuk  mendoakan  kehancuran kaum musyrik, akan tetapi ia tidak mengutip hadis tersebut.
4. Al-Qawa’id al-Syar’iyyah al-Kulliyah (Kaidah Prinsip Syariat)
Al-Qarḍāwī  menyatakan  bahwa  prinsip-prinsip  universal  syariat  Islam mempunyai  peranan  penting  dalam  menetapkan  hukum.  Prinsip-prinsip  tersebut sangat  berperan  dalam  menentukan  hukum  atas  permasalahan-permasalahan  baru yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia. Atas dasar tersebut, prinsip- prinsip universal syariat Islam adalah sumber hukum bagi  al-Qarḍāwī. Penggunaan prinsip universal syariat Islam sebagai sumber dan dalil hukum juga terlihat dalam hasil  ijtihad  al-Qarḍāwī  tentang  keharaman  bir  dan  meminumnya.  Bagi  al-Al- Qarḍāwī,  keharaman  bir  tidak  didasarkan  atas  metode  kias , akan  tetapi  bersumber atau ditunjukkan oleh prinsip universal syariat, yakni: segala yang memabukkan itu haram.
Dalam pengkajian lebih lanjut ditemukan bahwa selain empat sumber atau dalil hukum di atas, al-Qarḍāwī juga menggunakan satu sumber lain dalam  berijtihad, yakni

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
logika.  Ketika  mengkaji  tentang  kisah  nabi  Khidir  as.,  Al-Qarḍāwī  menyebutkan  dalil hukum yang ia gunakan selain Al-Qur’an, sunah dan ijmak, yakni logika. 13 Beberapa jenis logika  yang  digunakan  oleh  al-Qarḍāwī  untuk  menjelaskan  kedudukannya  sebagai sumber atau dalil hukum lebih sistematis, yakni: logika ilmu pengetahuan, logika budaya dan logika bahasa. 14 Kedudukan logika sebagai sumber atau dalil hukum berada di bawah Al-Qur’an dan ijmak, hal ini disebabkan karena Al-Qur’an dan Ijmak adalah dua sumber hukum yang qat’i al-wurud. Karena itu, al-Al-Qarḍāwī mengalahkan logika atas kedua sumber hukum tersebut. Dalam ijtihad tentang hukum memilih jenis kelamin anak pada kandungan  ibunya,  Al-Al-Qarḍāwī  menyimpulkan  hal  tersebut  sebagai  perbuatan terlarang . 15
Dalam berijtihad ada tiga macam metodologi dan alternatif yang ditawarkan oleh al-Qarḍāwī,  yaitu  ijtihad intiqa’i (ijtihad  selektif),  ijtihad insya’i (ijtihad  kreatif),  dan ijtihad integrasi antara ijtihad intiqa’i dan insya’i. 16

## a. Ijtihad Intiqa’i (Tarjih)
Ijtihad al-Intiqa’i atau  tarjih  adalah  memilih  salah  satu  dari  beberapa  pendapat yang  terdapat  dari  beberapa  khazanah  fikih  Islam,  baik  dalam  formulasi  fatwa  atau keputusan  hakim,  dengan  menggunakan  instrumen  eksplanasi  untuk  mengambil beberapa  pendapat  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  ketika  seorang  fakih  berhadapan dengan  beberapa  fatwa  dalam  suatu  masalah,  maka  ia  mesti  melakukan  seleksi terhadap pendapat- pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari nash atau  interpretasi  terhadap nash .  Kemudian dilakukan  tarjih  dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka al- maqashid al-syar’iyyah , dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari mafsadah . 17
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  hasil  dari  ijtihad  tarjih  ini. Sedikitnya menurut al-Qarḍāwī ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern,  dan  adanya  desakan  dari  perkembangan zaman . Menurutnya kegiatan tarjih oleh ahli tarjih berbeda pada masa tertentu. Pada masa  kebangkitan  kembali  hukum  Islam  berbeda  dengan  kegiatan  tarjih  pada  masa kemunduran hukum Islam. 18

## b. Ijtihad Insya’i
Yang  dimaksud  dengan  ijtihad insya’i adalah  usaha  untuk  menetapkan konklusi  hukum  dari  suatu  persoalan  baru  yang  belum  pernah  dikemukakan  oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi  mujtahid  kontemporer  mempunyai  pendapat  baru  dalam  masalah  itu,  karena belum  ditemukan  didalam  pendapat  ulama  terdahulu.  Boleh  juga  ketika  para  pakar
13 Al-Qardhawi, Min Hādy Al-Islam Fatāwā Mu'āşirah, h. 152.
14 Al-Qardhawi, Min Hādy Al-Islam Fatāwā Mu'āşirah, h. 193.
15 Al-Qardhawi, Min Hādy Al-Islam Fatāwā Mu'āşirah, h. 563.
16 Yusuf Al-Qaradawi, Al-Ijtihad Fi al-Syari’ah al-slamiyah Ma’a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua’şir, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 24.
17 Yusuf Al-Qaradawi, Al-Ijtihad Fi al-Syari’ah al-slamiyah Ma’a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua’şir , h. 272.
18 Yusuf Al-Qaradawi, Al-Ijtihad Fi al-Syari’ah al-slamiyah Ma’a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua’şir , h. 24.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
fikih  terdahulu  berselisih  pendapat  sehingga  terkatub  pada  dua  pendapat,  maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga. 19
Sebagian  besar  ijtihad insya’i ini  terjadi  pada  masalah-masalah  baru  yang belum  dikenal  dan  diketahui  oleh  ulama  terdahulu  serta  belum  pernah  terjadi  pada masa  mereka.  Kalaupun  mengenalnya,  tentu  masih  dalam  skala  kecil  yang  belum mendorong  mereka  untuk  mengadakan  penelitian  demi  mencari  penyelesaiannya. Mengenai  ijtihad insya’i ini,  al-Qarḍāwī  berpendapat  bahwa  setelah  mengutip berbagai  pendapat  para  ulama,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mengkaji  kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash Al- Qur’an dan hadis, kaidah-kaidah dan maqāshid al-syar’iyyah sambil berdo’a semoga Allah  mengilhamkan  kebenaran,  tidak  menghalangi  tabir  pahala,dan  menjaga  dari belenggu fanatisme dan taklid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain. 20
c. Integrasi antara Ijtihad Intiqa’i dan Insya’i
Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara intiqa’i dan  insya’i,  yaitu  memilih  pendapat  para  ulama  terdahulu  yang  dipandang  lebih relevan  dan  kuat  kemudian  dalam  pendapat  tersebut  ditambah  unsur-unsur  ijtihad baru. 21

## Nikah Misyār Menurut Yusuf Al-Qarḍāwī
Pengertian misyār ini hanya ditemukan dalam kitab Zawajul Misyār Haqiqatuhu wa  Hukmuhu ,  karangan  Yusuf  al-Qarḍāwī,  yang  mendefenisikan misyār yaitu  singgah atau melewati (suatu wilayah atau negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Menurutnya, tidak ada definisi yang pas untuk kawin misyār ini, akan tetapi setelah ia  melihat  praktik  kawin misyār yang  terjadi  di  masyarakat,  maka ia memberikan satu gambaran mengenai kriteria “kawin misyār ” yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu,  biasanya  pihak  laki-laki  sudah  punya  istri,  sehingga  perkawinannya  harus disembunyikan dari pihak istri yang pertama 22 Ijtihad nikah mengenai nikah misyār ini lahir dari fenomena yang banyak terjadi di Mesir. Dr. Abd Raziq, salah seorang mab’uth Jami’ al-Azhar    mengatakan,  bahwa  para  wanita  dalam  masyarakat  Timur  Tengah, khususnya masyarakat Mesir, memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam perkawinan, sementara pria tidak memiliki hak atas rumah dan isinya. Sejak menjelang pernikahan, orang  tua  wanita  lazim  meminta  mahar  dalam jumlah  yang  sangat  besar,  yakni  rumah
19 Yusuf Al-Qaradawi, Al-Ijtihad Fi al-Syari’ah al-slamiyah Ma’a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua’şir , h. 37.
20 Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa  Mu ’āshirah,” Jurnal Ushuluddin XVIII, no. 1 (2012): 1–20.
21 Al-Qardhawi, Al-Ijtihad  Fi  Al-Syari’at  AlIslamiyah  Ma’a  Nazharat  Tahliliah  Fi  Al-Al-Ijtihad AlMua’shir, h. 40.
22 Yusuf  Al-Qardhawi, Zawajul  Misyār  Haqiqotuhu  Wa  Hukmuhu (Kairo:  Maktabah  Wahbah, 2005), h. 11.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
atau apartemen dengan segala perabotnya. Jika tidak bisa, perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah. 23
Pernikahan misyār mempunyai  tujuan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  tujuan pernikahan pada umumnya, diantaranya: untuk memenuhi kebutuhan biologis, memiliki keturunan,  dan  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah  mawadah  dan rahmah. Menurut Yusuf  Al-Qarḍāwī melihat dari  praktek nikah misyār ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, yaitu agar suami dapat bebas  dari  kewajiban  terhadap  isteri  keduanya  untuk  memberikan  tempat  tinggal, memberikan  nafkah,  memberikan  hak  yang  sama  dibanding  isteri  yang  lain  (yang pertama). 24

## Rukun Nikah Misyār
1. Rukun  pertama  akad  nikah  adalah  ijab  dan  kabul  (serah  terima)  dari  orang  yang memiliki hak untuk melaksanakannya.
2. Terpenuhi  syiar  dan  pemberitahuan  tentang  pernikahan,  sehingga  bisa  dibedakan dengan  perbuatan  zina  dan  hubungan  dengan  wanita  simpanan  (gundik)  yang biasanya  dilakukan  secara  tersembunyi.  Adapun  batas  minimal  dari  pemberitaan yang dianjurkan syariat menurut tiga mazhab terkemuka Maliki, Syafi’i dan Hambali adalah terdapatnya saksi dan hadirnya seorang wali.
3. Perkawinan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu, namun laki-laki dan wanita harus menanamkan niat untuk terus melanjutkan ikatan perkawinan.
4. Pemberian  mahar  (mas  kawin)  sang  suami  terhadap  istri,  banyak  sedikit  meski setelah  itu  istri  memberi  keringanan  sebagian  atau  keseluruhan  dari  mas  kawin suaminya, jika ia rela dengan hal itu.
Menurut Al Qarḍāwī, para ahli fikih tidak mempunyai alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (kawin misyār ) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa syarat-syarat semacam  itu  tidak  mengikat,  artinya  akad  (ikatan  pernikahan)  tetap  sah  sekalipun syaratnya batal. Selain dikemukakan Imam Abu Hanifah dan disinggung dalam riwayat Imam  Ahmad,  pendapat  itu  pulalah  yang  terpilih  dalam  kitab al-Mugni’ dan  lainnya. Disebutkan  pula  jenis  syarat  yang  kedua,  yaitu:  masalah  tidak  adanya  maskawin  dan nafkah,  atau  berlaku  tidak  adil  (memberikan  bagian  yang  telah  banyak  atau  sedikit) kepada salah satu istri. Maka syarat seperti itu batil (tidak sah), namun perkawinan tetap sah. Syekh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) berkomentar “Persyaratan untuk tidak memberi nafkah  tetapi  menjadikan  sahnya  ikatan  perkawinan”.  Syekh  al-Islam  berkata  pula: “Lebih-lebih jika sang sang suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah materi dan si istri merasa rela keadaan ini. Maka si istri tidak memiliki alasan untuk menuntutnya setelah itu. Dan Ibnu Taimiyah lebih memiliki pendapat yang menyatakan rusaknya (tidak sah) akad pernikahan, jika masyarakat untuk tidak memberikan maskawin. Pendapat ini banyak  diyakini  oleh  ulama salaf (terdahulu).  Ia  juga  memiliki  pendapat  yang
23 Nasiri  Nasiri, “Meneropong Pelaku Kawin  Misyār Di Surabaya Dari  Sudut Dramaturgi  Erving Goffman,” IJTIHAD  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan 15,  no.  2  (2016):  199, doi:10.18326/ijtihad.v15i2.199-218.
24 Nasiri, Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār (Surabaya: Khalista, 2010), h. 20.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menyebutkan  tetap  sahnya  ikatan  perkawinan  jika  terdapat  persyaratan  untuk  tidak berhubungan biologis, karena syarat seperti ini identik dengan syarat untuk mengabaikan apa yang mesti diperoleh dalam pernikahan. 25
Hukum nikah misyār menurut  yusuf Al-Qarḍāwī adalah hukumnya boleh demi menyelamatkan  kaum  wanita  yang  super  sibuk  dan  tidak  sempat  memikirkan  hal perkawinan  dan  memberikan  keringanan  bagi  wanita  agar  terhindar  dari  perzinahan. Beliau juga memberikan penjelasan praktek nikah misyār ini, yaitu dimana seorang laki- laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini pindah ke kediaman laki- laki  tersebut.  Hal  ini  terjadi  pada  istri  kedua,  sedang  laki-laki  memiliki  istri  lain dirumahnya yang dinafkahinya. 26
Menurut  Raziq,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Abdul  Mujib  (salah  seorang alumni al-Azhar), kaum laki-laki bangsa Arab, tidak ingin dibuat pusing dengan urusan wanita  Arab  yang  sangat  mahal,  tidak  sedikit  di  antara  mereka  yang  akhirnya  lebih memilih  kawin  dengan  para  wanita ajamiyah (wanita  bukan  keturunan  Arab)  yang biasanya  menentukan  mahar  tidak  terlalu  mahal.  Itulah  yang  terjadi  pada  kaum  lelaki bangsa Arab. Sementara untuk kaum wanita di sana—khususnya sejak memasuki abad kedua puluh—mencari laki-laki yang bersedia menjadi suaminya dan tidak dikenai biaya hidup sama sekali. Kasus semacam ini sering terjadi, akhirnya ada salah seorang yang melapor  dan  meminta  fatwa  kepada  Muhammad  Yusuf  al-Qarḍāwī  mengenai  model perkawinan ini.  Al-Qarḍāwī  pun  menganalisis  masalahnya  dan  kemudian  memutuskan bahwa  model  perkawinan  tersebut  diperbolehkan. 27 Perkawinan  model  ini,  oleh  al- Qarḍāwī dinamakan zawaj al-misyār (kawin misyār ).
Yusuf  Al-Qarḍāwī  mengatakan  bahwa  “saat  saya  berkeliling  ke  Negara  Shiria untuk  memberikan  ceramah-ceramah  di  beberapa  tempat  di  Negara  itu  selama  kurang lebih dua minggu saya merasakan imbas dari fatwa kawin misyār tersebut". Tetapi Yusuf Al-Qarḍāwī justru menegaskan bahwa hal itu merupakan hal biasa, dan pasti akan dialami siapa saja yang memberikan pendapat yang berbeda dengan yang lain. 28 Ia menambahkan, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah (parsial fiqih), bukan merupakan hal yang baru lagi dan perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat, sebab perbedaan itu hanyalah muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang  yang  dipakai  oleh  masing-masing  ulama.  Menurutnya,  perbedaan  tersebut merupakan rahmat dan solusi bagi segenap umat manusia.
Yusuf  Al-Qarḍāwī  menceritakan  bahwa  keluarnya  fatwa  kawin misyār ini menimbulkan banyak protes, terutama dari kalangan ibu. Tidak sedikit dari mereka yang menyarankan supaya Yusuf al-Qarḍāwī mencabut kembali fatwa yang telah dikeluarkan, khususnya  yang  terkait  dengan  kebolehan  kawin misyār ini. 29 Protes  itu  mereka sampaikan kepada Yusuf al-Qarḍāwī supaya ia mendapatkan kembali simpati umat Islam, khususnya kaum wanita yang Sebagian besarnya tidak sepakat terhadap adanya praktik kawin misyār .
25 Zulkifli, Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam ,  h. 38.
26 Al-Qardhawi, Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, h. 12.
27 Al-Qardhawi, Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, h. 12
28 Al-Qardhawi, Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, h. 12
29 Al-Qardhawi, Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu , h. 12.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Metode Yusuf Al-Qarḍāwī Dalam Menetapkan Kebolehan Nikah Misyār Dalam konteks nikah misyār, bentuk pemikiran ini relatif baru jika dibandingkan dengan nikah mut’ah dan nikah muhallil . Keduanya mempunyai sejarah dalam kehidupan umat  Islam  sejak  zaman  Nabi  saw.  Sedangkan  nikah misyār baru  muncul  dan berkembang di era kehidupan masyarakat muslim yang sudah mulai modern. Akan tetapi kawin misyār ini  merupakan  fenomena  yang  masyhur  dikalangan  masyarakat  sejak dahulu.
Yusuf al-Al-Qarḍāwī mengartikan nikah misyār adalah dimana seorang laki-laki pergi  ke  pihak  wanita  dan  wanita  tidak  pindah  atau  bersama  laki-laki  dirumahnya. Biasanya kawin seperti ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin semacam  ini  sudah  mempunyai  istri  lebih  dulu  tinggal  bersama  di  rumahnya. 30 Nikah semacam ini bukanlah nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena pernikahan tanpa akad hukumnya tidak sah.
Menurut  Yusuf  al-Qarḍāwī  seorang  ahli  agama  tidak  mempunyai  alasan  untuk melarang  seorang  wanita  melaksanakan  perkawinan  dengan  model  perkawinan  ini ( misyār) yaitu dengan melakukan tanazul dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya benar- benar  murni  untuk  kebaikan  dirinya  sendiri.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah saw. yaitu Saudah binti Zama’ah.
Saudah  merupakan  istri  pertama  yang  dinikahi  Nabi  saw.  setelah  Khadijah. Saudah adalah perempuan tua, dia merasa bahwa Nabi tidak akan memeperlakukannya dengan  mesra,  sebagaimana  sebelumnya.  Ia  sangat  khawatir  kalau  Nabi  saw. menceraikannya  dan  takut  kalua  nantinya  setelah  hari  pembalasan,  tidak  bisa mendampingi  Rasulullah  saw.  sebagai  istri.  Untuk  itu  ia  memberikan tanazul (keringanan) untuk Nabi saw. Dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah saw. yang lain, yaitu Aisyah. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S An- Nisā/04: 128.
اًحْلُص اَمُهَ نْ يَ ب اَحِلْصُي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف اًضاَرْعِإ ْوَأ اًزوُشُن اَهِلْعَ ب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَأَرْما ِنِإَو
ٌْيَْخ ُحْلُّصلاَو َ ت اَِبِ َناَك ََّللَّا َّنِإَف اوُقَّ تَ تَو اوُنِسُْتُ ْنِإَو َّحُّشلا ُسُفْ نلأا ِتَرِضْحُأَو ( اًيِْبَخ َنوُلَمْع ١٢٨ )
Terjemahannya:
Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan nusyuz atau  sikap  tidak  acuh  dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian  yang sebenar-benarnya, dan perdamain itu lebih baik bagi mereka. 31
Alasan  kawin misyār diperbolehkan menurut  al-Al-Qarḍāwī,  dia  menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar
30 Al-Qardhawi, Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, h. 25.
31 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 99.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
muncul dari wanita itu sendiri. Dari sini kemudian muncul kaum wanita yang Yusuf al- Qarḍāwī menyebutnya kaum awanis, yaitu:
1. Wanita-wanita yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan.
2. Wanita-wanita  yang  masih  hidup  dengan  orang  tua  mereka,  dan  tidak  mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali
4. Janda  yang  ditinggal  mati  suaminya  sendirian  atau  bersama  dengan  harta  yang berlimpah.
5. Wanita karir yang berkarya sendiri, seperti guru, dokter dan yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kaum awanis di atas, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi  kepada  suaminya.  Mereka  mau  melakukan  perkawinan misyār berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S At- Thalak/65: 2-3.
... ( اًجَرَْمَ ُهَل ْلَعَْيَ ََّللَّا ِقَّتَ ي ْنَمَو ٢ ) ُبِسَتَْيَ لا ُثْيَح ْنِم ُهْقُزْرَ يَو ....... ( ٣ ) Terjemahannya:
...Barang  siapa  yang  bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Dia  akan  mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. 32
Dari  alasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  nikah misyār pada  hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelicir dalam perbuatan zina yang terlarang. Maka penulis memandang bahwa metode  penentuan  hukum  nikah misyār oleh  Yusuf  Al  Qarḍāwī  menggunakan  metode ijtihad insya’i yakni menetapkankan konklusi hukum dari fenomena terlambat menikah di  negara-negara  arab  supaya  tidak  tergelincir  pada  dosa  yang  lebih  besar  dengan berpedoman  pada  Al-Qur’an  surah  An  Nisa  ayat  128,  dan  kisah  Istri  Rasulullah  yaitu Saudah binti Zam’ah.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  sampaikan  sebelumnya  maka diketahui bahwa
1. Hukum  nikah misyār menurut  yusuf  Al-Qarḍāwī  adalah  hukumnya  boleh  demi menyelamatkan  kaum  wanita  yang  sangat  sibuk  dan  tidak  sempat  memikirkan  hal perkawinan dan memberikan keringanan bagi wanita agar terhindar dari perzinahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang belum ada keputusan hukumnya dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ‘Ijma, ataupun masalah-masalah yang belum diberikan fatwa hukumnya oleh ulama terdahulu, maka metode yang digunakan adalah ijtihad dimana dalam hal ini Yusuf Al-Qarḍāwī membolehkan nikah Misyār maka Yusuf al-Al-Qarḍāwī tanpa ragu menggunakan ijtihad insya’i.
32 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 558.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 509-520 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Madjzub,  Muhammad. ‘Ulama  Wa  Mufakkirun  ‘Araftuhum .  Beirut:  Dar  al-Nafais,
1977.
Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Ijtihad Fi Al-Syari’at AlIslamiyah Ma’a Nazharat Tahliliah Fi Al-Al-Ijtihad AlMua’shir . Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.
———. Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu’āsirah . Jilid 1. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
———. Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu . Kairo: Maktabah Wahbah, 2005. Ali  Akbar.  “Metode  Ijtihad  Yusuf  Al-Qarḍāwī  Dalam  Fatawa  Mu’āshirah.” Jurnal Ushuluddin XVIII, no. 1 (2012): 1–20. Departemen Agama RI. Al Qur’an Dan Terjemahnya . Bandung: Cordoba, 2018. Hutomo,  K  Setyo,  L  Istiqomah,  and  Y  Adiwibowo.  “Kajian  Yuridis  Terhadap
Perkawinan Misyār Menurut Hukum Islam,” 2013, 1–12.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58864.
Nasiri. Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-QarḍāwīTinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār . Surabaya: Khalista, 2010.
Nasiri, Nasiri. “Meneropong Pelaku Kawin Misyār Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman.” IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 15, no. 2 (2016): 199. doi:10.18326/ijtihad.v15i2.199-218.
Naufal,  Muhammad  Hafiz.  “Pemikiran  Yusuf  Al-QarḍāwīTentang  Nikah  Misyār.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
Sangaji, Etta Mamang, and Sopiah. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
Shalih  al-Quraisyi,  Sulaiman  bin. Al-Qaradhawy  Fiil  Miizaan  (Pemikiran  Yusuf  Al- Qarḍāwī Dalam Timbangan) . Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003. Shiddiqy, Nouruzzaman. Jeram-Jeram Peradaban Muslim . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Sudirman. “Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer.” El  Qisth 2, no.  1 (2005): 41–60.
Sudjana, Nana. Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah . Bandung: Sinar Baru, 1999.
Syakir,  Muhammad  Fu’ad. Perkawinan  Terlarang .  Jakarta:  Cendikia  Centra  Muslim, 2002.
Talimah, Ishom. Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
Taufik, Akhmad, and Dkk. Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru . 1st ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
Zulkifli.  “Nikah  Misyār  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam.”  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.