Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018

## KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM
Oleh: Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH Zainal Abidin Pakpahan SH., MH Dosen tetap STIH Labuhan Batu

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  aspek  hukum  dasar  Kewenangan  Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menggunakan  kajian  ini  sebagai  dasar dan  teori  dalam  hal  mengetahui  dan menganalisis aspek hukum dasar Kewenangan Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan, kajian penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  membantu  para  praktisi  hukum  khususnya  Pengacara  untuk mengetahui  dan  memperkuat  kewenangannya  dalam  menangani  perkara  hukum  yang  dihadapkan kepadanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan Hukum Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  kewenangan  mengajukan  Pra  Peradilan  atas  penetapan Tersangka  tidak  diatur  secara  tegas  didalam  KUHAP  dan  akan  tetapi  kewenangan  mengajukan Praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah  atau  tidaknya  upaya  paksa  berupa  penangkapan  dan  penahanan,  memeriksa  sah  atau  tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.  Dalam  praktiknya  Pengadilan  berwenang  memeriksa  perkara  Pra  Peradilan  atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka dengan mengacu terhadap ketentuan hukum  Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa “Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan    memutus  suatu  perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya.” Serta berdasarkan Yurispundensi Putusan Hukum Perkara Praperadilan yang ajukan oleh  Komisaris  Jenderal  (Komjen)  Budi  Gunawan  (BG),  Maka  pengadilan  berwenang  memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka.
Kata Kunci : Kewenangan, Tersangka, Pra Peradilan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah  satu  tugas  kepolisian  yang  selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi  merupakan  bagian  dari  jajaran  sub sistem  peradilan  pidana  yang  merupakan “pintu  gerbang”  bagi  para  pencari  keadilan. Sebagai  penegak  hukum,  tugas  kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal
14  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat.    Dalam  melaksanakan tugas  pokok  ini,  maka  Polisi  Republik Indonesia bertugas :
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan perundang-undangan;
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk kepentingan tugas kepolisian;
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan.  Penyelidikan  diartikan  sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  keadaan  atau peristiwa  yang  diduga  merupakan  kejahatan
atau  tindak  pidana  guna  mendapatkan  bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah  diperlukan  penyidikan  atau  tidak sesuai dengan perintah undang-undang.
Wewenang  yang  dimiliki  penyidik, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7 Ayat  (1)  huruf  b  sampai  dengan  huruf  j KUHAP, yaitu :
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang  tentang  adanya  suatu  tindak pidana
b. Melakukan  tindakan  pertama  pada  saat ditempat kejadian
c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
e. Melakukan  pemeriksaan  dan  penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyelidik karena kewajibannya mempunyai  wewenang  menerima  laporan, mencari  keterangan  dan  barang  bukti, menyuruh  berhenti  orang  yang di  curigai  dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal
diri,  serta  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggungjawab.
Peraturan  perundang  -  undangan  juga memberikan  kewenangan  yang  luas  terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi  kepentingan  penyidikan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  KUHAP,  namun untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  di dasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian RI  (Kapolri)  No  Pol.  SKEP/04/1/1982,  bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :
a. Laporan polisi
b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
c. Laporan hasil penyelidikan
d. Keterangan saksi/saksi ahli
e. Barang bukti.
Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam  hal  ini  harus  tetap  menghormati  asas praduga  tak  bersalah  (Presumption  Of Innocence)  sebagaimana  di  sebutkan  dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas  ini  tidak  lain  adalah  untuk  melindungi kepentingan  hukum  dan  hak-hak  tersangka dari  kesewenang-wenangan  kekuasaan  para aparat penegak hukum.
Apabila  dalam  penyidikan  tidak  di temukan  bukti  yang  cukup  atau  peristiwa tersebut  bukanlah  peristiwa  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan.  Jika  Surat  Perintah
Penghentian  Penyidikan  telah  diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Tindakan  penyidik  untuk  menentukan seseorang sebagai Tersangka  merupakan salah satu  proses  dari  sistem  penegakan  hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP,  oleh  karenanya  proses  tersebut haruslah  diikuti  dan  dijalankan  dengan prosedur  yang benar sebagaimana  diatur dan ditentukan  dalam  KUHAP  atau  Perundang- Undangan  yang    berlaku.  Artinya,  setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan    secara  benar  dan  tepat  sehingga asas  Kepastian  Hukum  dapat  terjaga  dengan baik dan pada gilirannya hak asasi  yang akan dilindungi tetap dapat  dipertahankan.
Sebelum dilakukannya proses penyidikan suatu perkara pidana, seyogiyanya penyelidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan  atas  suatu  perkara  apakah mengandung unsur pidana atau tidak. Pasal 1 ayat  (5)  KUHAP  mengemukakan  bahwa Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang ini.
Selanjutnya  Pasal  1  ayat  (2)  KUHAP mengemukakan  bahwa  Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang
tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Apabila  Prosedur  yang  harus  diikuti untuk  mencapai  proses  penyelidikan  dan penyidikan tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu  proses  tersebut  menjadi  cacat  dan haruslah  dikoreksi/dibatalkan.  Terlebih  lagi adanya  penetapan  tersangka  yang  tidak didasari  dengan  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP  menyatakan  bahwa  Alat  bukti  yang sah ialah : “keterangan saksi ;  keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.
Bukanlah merupakan rahasia umum lagi, banyaknya perkara pada tingkat Kepolisian di Republik  Indonesia  yang  pada  kenyataannya dalam penetapan tersangka,  pihak kepolisian tidak  secara  serta  merta  memperhatikan sebagaimana  ketentuan  alat  bukti  yang terkandung dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terlebih lagi pihak kepolisian hanya mendengarkan  keterangan  sepihak  dari  saksi pelapor  /  saksi  korban  yang  pada  hakikatnya saksi tersebut dapat diciptakan (direkayasa).
Salah  satu  contoh  penetapan  tersangka yang terjadi  diwilayah Hukum Polres Labuhanbatu,  yang  mana  Penyidik  Polres Labuhanbatu Cq. Penyidik Unit Lantas Polres Labuhanbatu  melayangkan  Surat  Panggilan No. Pol. : S. Pgl / 132/III/2017/Lantas kepada seorang  warga  Aek  Paing  Atas,  Kel.  Aek paing,  Kec.  Rantau  Utara,  Kab.  Labuhanbatu yang  bernama  Saptono,  yang  pada  pokoknya mengemukakan  bahwa  untuk  kepentingan pemeriksaan  dalam  rangka  penyidikan  tindak pidana  perlu  memanggil  seseorang  untuk
diambil  keterangannya  untuk  menghadap kepada  Bripka  Rano  Syahputra  dikantor Satlantas  jalan  MH.  Thamrin  NO.  7 Rantauprapat  Hari  Senin  Tanggal  27  Maret 2017,  pukul  11.00  Wib,  untuk  didengar keterangannya  sebagai  Tersangka    dalam Perkara Pidana Laka Lantas antara Sp. Motor Honda Vario yang tidak diketahui identitasnya dikemudikan oleh Saptono kontra pejalan kaki an.  Puspa  Ramadhan  Wulandari  yang  terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2017 sekira  pukul  15.00  WIB  dijalan  umum  Aek Paing  Atas,  Kel.  Aek  paing,  Kec.  Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu sebagaimana dimaksud  dalam  rumusan  pasal  310  ayat  (2) UU RI No. 22 Tahun 2009.
Saudara Saptono telah ditetapkan sebagai  Tersangka  tanpa  terlebih  dahulu dilakukan  Penyidikan  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2  KUHAP, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat    terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian makna dari  penyidikan harus terlebih dahulu mencari  dan  mengumpulkan  bukti    untuk membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi.  Dari  bukti-  bukti  tersebut  kemudian baru  ditetapkan  Tersangkanya.  Akan  tetapi pada  kenyataannya  terhadap  Saptono    telah ditetapkan  terlebih  dahulu  ditetapkan  sebagai Tersangka  baru  kemudian  Penyidik  Polres
Labuhanbatu Cq. Penyidik Unit Lantas Polres Labuhanbatu  mencari  bukti-bukti    dengan memanggil
Saptono untuk diambil keterangannya;
Dengan  demikian,  upaya  hukum  atas tindakan  Penyidik  Polres  Labuhanbatu  Cq. Penyidik  Unit  Lantas  Polres  Labuhanbatu yang  salah  /  keliru  atau  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam menetapkan  tersangka  tidak  dapat  dibiarkan
tanpa adanya suatu koreksi. Untuk mengkoreksi / membatalkan penetapan tersangka  tersebut  harus  ditempuh  melalui mekanisme  hukum dengan  mengajukan Praperadilan  yang  pengaturannya  di  luar ketentuan Pasal 77 KUHAP.
Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada Penasehat Hukum
Saptono, mengemukakan bahwa setelah Surat
Kuasa Permohonan  Pra  Peradilan didaftarkan
ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rantauprapat,  dan  ketika  Penasehat  Hukum Saptono hendak mengajukan Permohonan Pra Peradilan, berdasarkan isu yang telah berkembang  sebelumnya,  akhirnya  Penyidik Unit  Lantas  Polres  Labuhanbatu  mencabut penetapan tersangka dengan cara memberhentikan perkara tersebut.
Dengan demikian, merujuk kepada salah satu  contoh  kasus  diatas,  maka  Penetapan status seseorang sebagai Tersangka yang tidak dilakukan  berdasarkan  hukum  jelas  akan menimbulkan  hak  hukum  bagi  seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi
dan/  atau  pengujian  terhadap  keabsahan melalui  Lembaga  Praperadilan.  Untuk  itu dalam  upaya  mengetahui  dan  menganalisis aspek  hukum  dasar  Kewenangan  Tersangka Dalam  Mengajukan Praperadilan,  maka penelitian ini diberi judul “KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN  TERSANGKA  DI  TINJAU DARI SEGI HUKUM”.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan  yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  landasan  hukum  kewenangan mengajukan  Pra  Peradilan  atas  penetapan Tersangka di tinjau  dari segi Hukum?
2. Apakah  Pengadilan  berwenang  memeriksa perkara  Pra  Peradilan  atas  Penetapan seseorang sebagai Tersangka?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan  hukum  kewenangan  mengajukan Pra  Peradilan  atas  penetapan  Tersangka  di tinjau  dari segi Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang  kewenangan  pengadilan  dalam memeriksa  perkara  Pra  Peradilan  atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan
Tersangka  Di  Tinjau    Dari  Segi Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur  kewenangan  Praperadilan  yang terbatas  dan  tidak  seluas  seperti  Pre  Trial Hearing  di Amerika maupun Rechter

## Commisaris di Belanda.
Pada  Pre  Trial  Hearing  selain  menguji upaya  paksa  yang  dilakukan  aparat  penegak hukum, juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat  dilimpahkan ke pengadilan.  Begitupun Rechter Commisaris yang memiliki kewenangan lebih luas, disamping menentukan  sah  tidaknya  penangkapan, penahanan,  dan  penyitaan,  juga  melakukan pemeriksaan  pendahuluan atas suatu perkara.
Berbicara  tentang  kewenangan  dalam mengajukan pra peradilan, KUHAP memberikan  pengaturan  sebagaimana  yang tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  79  KUHAP, yang pada hakikatnya telah menentukan pihak yang  berwenang  mengajukan  permintaan pemeriksaan  sah  atau    tidaknya  penangkapan atau penahanan, yakni tersangka,  keluarganya, atau  kuasanya.  Dengan  demikian,  wewenang sebagaimana  ketentuan  tersebut  ada  pada tersangka,  keluarganya, atau kuasanya.
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  apakah seseorang  yang  telah  ditetapkan  sebagai
Tersangka  berhak  mengajukan  Pra  Peradilan, maka terlebih dahulu dilihat ketentuan hukum yang membahas hal tersebut sebagai berikut.
2.1.1.Ketentuan Mengajukan Pra
Peradilan Berdasarkan KUHAP
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  10 KUHAP,    menyatakan  bahwa  Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang :
1) Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan atau penahanan, atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2) Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan  yang  berkepentingan  demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.”
Ketentuan mengenai kewenangan Praperadilan  secara  limitatif  diatur  dalam Pasal  77  sampai  dengan  Pasal  82  KUHAP yaitu  memeriksa  sah  atau  tidaknya  upaya paksa  berupa  penangkapan  dan  penahanan, memeriksa  sah  atau  tidaknya  penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan, dan memeriksa  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau rehabilitasi.
Jika dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97  KUHAP  yang  secara    spesifik  mengatur tentang  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi, kewenangan    Praperadilan  justru  bertambah.
Ganti  kerugian  dalam  hal  ini  bukan  hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa  penangkapan  dan  penahanan  dalam penyidikan  maupun  penuntutan,  melainkan juga ganti  kerugian akibat adanya pemasukan rumah,  penggeledahan  dan  penyitaan    yang tidak sah secara hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP,  yang  menyatakan  :      Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian  karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan  yang  berdasarkan  undangundang    atau karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau hukum yang diterapkan. Frasa “tindakan lain” dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 95  ayat  (1)  KUHAP,  yaitu  :    yang  dimaksud dengan  ‘kerugian  karena  dikenakan  tindakan lain’  ialah  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh pemasukan rumah, peggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  praperadilan    memiliki kewenangan  yang  sangat  jelas  dan  limitatif berdasarkan    ketentuan  Pasal  1  angka  10  jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 KUHAP, yaitu :
a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
b) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan;
c) Memeriksa  dan  memutus  ganti  kerugian dan  atau  rehabilitasi  bagi    seorang  yang
perkara  pidananya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan atau penuntutan;
d) Memeriksa  dan  memutus  gugatan  ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli  warisnya  atas  penangkapan  atau penahanan  serta  tindakan  lain  berupa pemasukan  rumah,    penggeledahan  dan penyitaan    tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang  atau  karena  kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
e) Memeriksa  dan  memutus  permintaan rehabilitasi  yang  diajukan  oleh  tersangka atas  penangkapan  atau  penahanan  tanpa alasan  berdasarkan  undang-undang  atau kekeliruan  mengenai  orang  atau    hukum yang  diterapkan,  yang  perkaranya  tidak diajukan ke Pengadilan.
Berdasarkan
Kewenangan
Praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP  di  atas,  bila  kita  memperhatikan kewenangan  penyidik  dalam  penyidikan  dan kewenangan penuntut umum dalam penuntutan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 huruf I KUHAP, terlihat jelas  bahwa  Praperadilan  hanya  disediakan untuk  menguji  “sebagian”    kewenangan penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  dan “sebagian”    kewenangan  penuntut  umum dalam melakukan penuntutan.
2.2 Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka
Berbicara mengenai Kewenangan Pengadilan  dalam  memeriksa  perkara  Pra Peradilan  Atas  Penetapan  Seseorang  Sebagai Tersangka  maka  tidak  terlepas  dari  sistem peradilan  dalam  kaitannya  dengan  Hukum Acara  Perdata.  Hukum  Acara  Perdata mengenal  dua  kompetensi  yakni  kekuasaan kehakiman atribusi/kompetensi absolut (attributie  van  rechtsmacht)  dan  kekuasaan kehakiman  distribusi  atau  kompetensi  relatif (distributie van rechtsmacht).
Kompetensi  absolut  atau  kewenangan mutlak  adalah  kekuasaan  pengadilan  yang berhubungan  dengan  jenis  perkara  atau  jenis pengadilan  atau  tingkatan  pengadilan,  dalam perbedaannya dengan jenis perkara  atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.
Mariyadi mengemukakan bahwa:
“kompetensi  absolut  dari  suatu  Badan Peradilan  adalah  kompetensi  mengadili  suatu perkara  tertentu  secara  mutlak  tidak  dapat diadili  oleh  Badan  Peradilan  lain  yang berbeda,  karena  kompetensi  absolut  dari masing-masing Badan Peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan”.
Yahya  Harahap  mengemukakan  bahwa kompetensi  di  lingkungan  peradilan  adalah sebagai berikut:
1) Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan  pada pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya  berwenang  mengadili  perkara:  - Pidana  (pidana  umum  dan  khusus)  dan,  - Perdata (perdata umum dan niaga).
2) Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  hanya berwenang  mengadili perkara  bagi  rakyat  yang  beragama  Islam, dinyatakan  bahwa:  Pengadilan  agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara ditingkat pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.  infaq;  h.  shadaqah;  dan  i.  ekonomi syari'ah.
3) Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN), menurut  pasal  47  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  PTUN,  kewenangannya  terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
4) Peradilan Militer,  sesuai  dengan  ketentuan pasal  40  UU  No.  31  Tahun  1997,  hanya berwenang  mengadili  perkara  pidana  yang terdakwanya  terdiri  dari  prajurit  TNI berdasarkan pangkat tertentu.
Kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berhubungan  dengan  daerah  hukum  suatu pengadilan,  baik  pengadilan  tingkat  pertama maupun  pengadilan  tingkat  banding,  dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan  yakni  meliputi  daerah  hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penentuan  kompetensi  ini  bertitik  tolak dari  aturan  yang  menetapkan  ke  Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Sehubungan dengan itu,  agar  pengajuan  gugatan  tidak  salah  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
keliru, maka harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi relatif.
Mengenai Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka maka mengacu kepada asas Actor secuitur forum rei merupakan  suatu  istilah  asas  mengenai kompetensi relatif mengadili, yang mana asas ini  berkaitan  dengan  faktor  tempat  tinggal tergugat.  Patokan  ini  diatur  dalam  pasal  118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa:
“Gugatan  perdata  yang  pada  tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus  dimasukkan  dengan  surat  permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya  menurut  pasal  123,  kepada  ketua pengadilan  negeri  didaerah  hukum  siapa Tergugat  bertempat  diam  atau  jika  tidak diketahui  tempat  diamnya,  tempat  tinggal sebetulnya
Maka  dengan  demikian,  terkait  dengan Kewenangan  Pengadilan  Dalam  Memeriksa Perkara  Pra  Peradilan  Atas  Penetapan Seseorang  Sebagai  Tersangka  harus  terlebih dahulu diperhatikan tempat kediaman
Termohon Praperadilan yakni wilayah hukum kepolisian yang menetapkan seseorang sebagai tersangka yang tidak memenuhi alat bukti dan tidak  sesuai  dengan  mekanisme  hukum  yang ada.
Selanjutnya,  setelah  kompetensi  relatif berhubungan  dengan  daerah  hukum  suatu pengadilan  serta  kompetensi  absolutnya
terpenuhi, maka barulah lkita berbicara tentang kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur larangan hakim menolak suatu  perkara  dengan  alasan  hukumnya  tidak ada  atau  kurang  jelas,  dan  kewajiban  hakim mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,  mengadili,  dan    memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukumtidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib  untuk  diperiksa  dan  mengadilinya.” Selanjutnya  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan  bahwa  “Hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana  diubah  menjadi  Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa ”Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
Dalam  rangka  penegakan  hukum  dan keadilan,  hakim  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  melaksanakan  kegiatan di bidang peradilan. Hakim harus melengkapi dirinya  dengan  nilai-nilai  yang  berkembang dan  hidup  dalam  masyarakat  tentang  arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum  tertulis.  Peranan  lembaga  peradilan diharapkan  dapat  berguna  sebagai  wadah dalam hal :
1. Memberikan pelayanan hukum,
perlindungan  hukum  dan  keadilan  bagi masyarakat.
2. Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran,  kebersihan  serta  rasa  tanggung jawab  (sense  of  responsibility)  terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan.
3. Sebagai  tempat  paling  utama  dan  yang terakhir  untuk  tegaknya  hukum  dan keadilan.
Larangan  bagi  hakim  menolak  untuk memeriksa,  mengadili  dan    memutus  suatu perkara  dengan  dalih  atau  alasan  bahwa hukumnya  tidak    ada  sebagaimana  ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang telah    disebutkan  di  atas,  melahirkan kewenangan kepada Hakim untuk menetapkan  hukum    yang  semula  hukumnya tidak  ada  menjadi  ada  atau  yang  semula hukumnya  kurang  jelas  menjadi  jelas  dengan menggunakan  metode    penemuan  hukum (rechtsvinding).
Dalam praktiknya Hakim menerima dan mengabulkan  gugatan  praperadilan  yang
diajukan  diluar  dari  pada  kewenangan Praperadilan  yang  telah  diberikan  undang- undang.  Sarpin  Rizaldi,  hakim    yang memimpin  sidang  perkara  praperadilan  yang ajukan  oleh  Komisaris  Jenderal  (Komjen) Budi  Gunawan  (BG),  telah  menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal  1  angka  10  dan  Pasal  77  KUHAP. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan  Praperadilan penetapan tersangka Komjen BG.
Dalam pertimbangannya hakim Praperadilan  Sarpin  Rizaldi  yang  telah mengabulkan gugatan  Praperadilan Penetapan tersangka Komjen BG  menyatakan:
“Menimbang,  bahwa  larangan  bagi Hakim  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan  bahwa  hukumnya  tidak  ada,  tentunya melahirkan  kewenangan  yang  diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang  semula  hukumnya  kurang  jelas  menjadi jelas ;
“Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya  tidak  ada  menjadi  ada,  dilakukan dengan  menggunakan  metode  penemuan hukum (recht finding), yang jika dikaji secara ilmiah  (keilmuan)  dan  secara  yuridis  harus dapat dipertanggungjawabkan”;
“Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan
dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interprestasi)”.
Berdasarkan pertimbangan hakim Praperadilan  di  atas,  pemilihan  metode penafsiran  mengindikasikan  bahwa  hakim berpandangan bahwa pengaturan masalah sah atau  tidaknya  penetapan  tersangka  dalam KUHAP  dan  peraturan  perundang-undangan pidana  lain  belum  atau  tidak  jelas,  sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada guna memperjelas  keabsahan  tentang  penetapan tersangka termasuk dalam wewenang Praperadilan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.
Secara  ketentuan  hukum,  KUHAP  dan Peraturan  Perundang-Undangan  Pidana  lain yang  ada  saat  ini  belum  atau  tidak  mengatur perihal  keabsahan  penetapan    tersangka sebagai wewenang praperadilan, sehingga jika hendak  melakukan    penemuan  hukum,  maka metode  yang  paling  tepat  untuk  mengisi kekosongan  hukum  atau  ketidak  lengkapan undang-undang adalah dengan metode konstruksi hukum.
Penggunaan  metode  penemuan  hukum sebagai argumentasi yuridis hakim praperadilan yang memerikasa perkara praperadilan  yang  ajukan  oleh  Komisaris Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), secara eksplisit  menggunakan  penafsiran    ekstensif sebagai salah satu dari jenis penafsiran dengan menyatakan :
“Menimbang,  bahwa  segala  tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan  Penuntut  Umum  dalam  proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat  (2)  KUHAP,  ditetapkan  menjadi  objek praperadilan  dan  lembaga  hukum  yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan  Penyidik  dalam  proses  penyidikan dan  segala  tindakan  Penuntut  Umum  dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan;
“Menimbang,  bahwa  terkait  langsung dengan permohonan Pemohon karena “Penetapan  Tersangka”  merupakan  bagian dari  rangkaian  tindakan  Penyidik  dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang  menguji  dan  menilai  keabsahan “Penetapan  Tersangka”  adalah  Lembaga Praperadilan”;
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Argumentasi hakim praperadilan  memberikan  kesimpulan  bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut  umum termasuk  penetapan  tersangka  merupakan obyek  praperadilan.  Pertimbangan  hakim tersebut  diatas,  sangat  bertolak  belakang  jika dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahap,  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  praperadilan adalah  untuk    melakukan  pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan  oleh  penyidik  dan  penuntut  umum terhadap  tersangka  maupun  terdakwa  supaya
tindakan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
Sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, menurut Prof. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,  M.H.,  Hakim  sudah    memperluas kewenangan  praperadilan.  hakim menyatakan bahwa  karena    tidak  diatur  dalam  KUHAP maka  hakim  boleh  memasukkannya  menjadi obyek praperadilan.
Lebih jauh, dalam putusan praperadilan yang ajukan oleh Komisaris Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), Pasal 77 KUHAP telah mendapat  perluasan  makna  sehingga  seolah- olah sekarang bisa dibaca “Pengadilan Negeri berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus, sesuai    dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang ini tentang :
a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka,
penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;
b) Ganti kerugian  dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan  pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. 2.3 Analisis Hukum Tentang
Kewenangan  Pengadilan  Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai
Tersangka  Di  Tinjau  Berdasarkan Putusan Pengadilan
Dalam hal menganalisis tentang kewenangan  pengadilan  dalam  memeriksa perkara pra peradilan atas penetapan seseorang sebagai  tersangka,  dengan  mengacu  kepada ketentuan yang tercantum dalam KUHAP dan juga  putusan  hukum  hakim  Sarpin  Rizaldi selaku hakim  yang memimpin sidang perkara praperadilan  yang  ajukan  oleh  Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), maka penulis berpandangan hukum bahwa seharusnya    Hakim  Praperadilan  yang  ingin melakukan  perluasan  makna  (penafsiran ekstensif), hendaknya harus berpegang kepada perluasan  makna  atas  dua  kata  penting  : penangkapan dan/atau penahanan sebagaimana hukum dasar yang melekat pada ketentuan KUHAP.
Penetapan  tersangka  adalah  proses hukum  sebelum  seseorang  dikenakan  upaya paksa.  “penetapan  tersangka  tidak  bisa dikategorikan sebagai upaya paksa, dikarenakan  dalam  penetapan  tersangka, seseorang belum dikurangi “hak kemerdekaan dan  hak  kebebasannya  atas  harta  benda. Dengan  perkataan lain, seorang penafsir tidak dapat  menggunakan  penafsiran  ekstensif  dari kata  penangkapan  dan/atau  penahanan  untuk kemudian  sampai pada kesimpulan bahwa dari kedua  kata  itu  bisa  dimunculkan  kata “penetapan tersangka”.
Rasio  dari  Pasal  77  huruf  a  menjadi kehilangan  makna  jika  kata  “penetapan tersangka”  disandingkan  sebagai  perluasan makna dari kata- kata “penangkapan, penahanan”.  Alasannya  adalah  karena  spirit
dari  Pasal 77 KUHAP adalah untuk memberi hak bagi seseorang yang tidak bersalah namun sudah terlanjur diperlakukan tidak adil akibat tindakan  penyidik  yang  tidak  profesional, seperti  salah  dalam  menangkap  seseorang, dan/atau salah dalam menahan orang.
Kondisi berikutnya adalah soal penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan.  Hal  ini  berbeda  dengan  kondisi pertama    (penangkapan  dan  penahanan).  Jika pada kondisi pertama, yang merasa diperlakukan  tidak  adil  adalah  orang  yang diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  yang kemudian  ditangkap  dan/atau  ditahan  secara tidak sah.
Sebaliknya  pada  kondisi  kedua,  yang merasa  diperlakukan  tidak  adil    adalah  si pelapor  tindak  pidana  itu  (saksi  korban). Dalam konteks ini, jelas kasus yang menimpa Budi  Gunawan  tidak  relevan  untuk  dikaitkan dengan kondisi tersebut.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka “penemuan  hukum”  oleh  hakim  praperadilan yang memasukkan  penetapan  tersangka sebagai bagian dari objek yang dapat diproses menurut  ketentuan  Pasal  77  huruf  a  KUHAP adalah  sebuah  kekeliruan.  Kalaupun  hal  ini dilakukan,  berarti  hakim  sudah  melakukan konstruksi, menambahkan unsur objek norma baru  di  dalam  rangkaian  Pasal  77  huruf  a KUHAP.  Sementara,  penambahan  tersebut justru  bertentangan  dengan  rasio  yang dibangun oleh rumusan pasal 77  KUHAP.
Bagaimana  dengan  ketentuan  KUHAP lainnya yang berhubungan dengan
praperadilan,  yaitu  pasal  95  KUHAP  ?  ruang lingkup  Pasal  95    KUHAP  berada  dalam konteks  yang  sama  dengan  Pasal  77  huruf  b KUHAP,  yaitu  berkaitan  dengan  ganti kerugian  dan  rehabilitasi.  Kedua  pasal  ini, Pasal  77  dan  Pasal  95  KUHAP  harus  dibaca dalam satu nafas  yang sama. Kata kunci Pasal 95  sebenarnya  terletak  pada  kondisi  norma yang  dilekatkan  pada  anak  kalimat  pada  ayat (1). Yaitu : “…tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang  atau  kekeliruan  mengenai orangnya  atau hukum yang diterapkan”.
Anak  kalimat  tersebut  mensyaratkan bahwa  semua  tindakan  ini    (termasuk  kata “tindakan lain”  yang ditambahkan pada Pasal 95  ayat  (1)    KUHAP  tersebut)  harus  lebih dahulu  dibuktikan  memang  sudah  ada kesalahan,  yaitu  tidak  berdasarkan  undang- undang,  ada kekeliruan  mengenai  orang,  atau keliru hukum  yang  diterapkan. Jika tidak ada kesalahan,  maka  tidak  ada  alasan  untuk memakai  pasal  95  KUHAP  guna    meminta ganti kerugian.
Kata  “tindakan  lain”  berarti  harus  juga dibaca dalam kaitan dengan Pasal 77 KUHAP, yakni,  “ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan diadili”.  Dalam  kasus  penetapan  tersangka terhadap Budi Gunawan, jelas bahwa tersangka  Budi  Gunawan  tidak  ditangkap, tidak ditahan, juga belum  dituntut dan belum diadili. Dengan demikian tidak ada relevansinya menggunakan Pasal 95 KUHAP.
Hakim  praperadilan  setuju  dengan argument  bahwa  walaupun  tersangka  tidak ditangkap dan tidak ditahan,  namun Pasal 77
KUHAP  tetap  bisa  menjangkau  tindakan penyidik  KPK    karena  semua  tindakan  itu sekarang  bisa  diganti  dengan  satu  kata  yang lain,  yaitu  “upaya  paksa”.  Dengan  demikian, berdasarkan  putusan  ini,    Pasal  77  huruf  a KUHAP sekarang bisa dibaca menjadi sebagai berikut:
“Pengadilan Negeri berwenang untuk  memeriksa  dan  memutus,  sesuai dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  tentang:  a.  sah    atau tidaknya upaya paksa…”.
Dengan demikian, semua rincian “tindakan  lain” yang ada dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sekarang menjadi terbuka  untuk dimaknai  secara  seluas-luasnya,  yakni  semua tindakan  yang  tergolong  upaya  paksa.  Apa yang  dimaksud  dengan  upaya  paksa  adalah semua  tindakan  yang  berlabel  pro  justitia. Padahal pembentuk undang-undang (KUHAP) jelas sekali ingin  memberi makna limitatif atas terminology  “tindakan  lain”  yang  ada  di dalam  Pasal  95  KUHAP.  Di  mana,  dalam penjelasan  Pasal  95  ayat  (1)  KUHAP,    frasa “tindakan  lain”  dijelaskan  sebagai  tindakan pemasukan  rumah,    penggeledahan,  dan penyitaan  yang  tidak  sah”.  Formulasinya sudah  sangat eksplisit, artinya dalam rumusan itu  tidak berdasar untuk memasukkan unsure norma  baru  dengan    mengaitkan  “tindakan lain” dengan tambahan “penetapan tersangka” atau  malahan lebih luas lagi: “upaya paksa”.
Pertimbangan  hukum  yang  digunakan Hakim  Praperadilan  yang    berangkat  dari
kekosongan  hukum  dapat  dikatakan  bahwa metode    “argumentum  per  analogiam”  telah digunakannya  untuk  menarik    kewenangan pengujian  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka. Secara analogi hakim memposisikan “penetapan tersangka” itu sama dengan  kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP.  Sepertinya  konsepsi    perlindungan hak  asasi  manusia  telah  digunakan  hakim untuk    menganalogikan  keabsahan  penetapan tersangka  dengan  kewenangan    yang  ada dalam Pasal 77 KUHAP.
Dengan menggunakan metode “argumentum  per  analogiam”,  hakim  telah keluar  dari  asas  legalitas  (kepastian  hukum). Padahal  atas  dasar  legalitas  itu  pulalah penggunaan metode analogi tidak diperkenankan dalam lapangan hukum pidana. Pemaksaan penggunaan metode analogi dalam menemukan    hukum  di  lapangan  hukum pidana,  baik  hukum  pidana  materill  maupun hukum  pidana  formil  dapat  dianggap  sebagai kesewenang-wenangan.
Seperti yang dikatakan Logeman, hakim tidak  diperkenankan  menafsirkan    undang- undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh  menafsirkan  secara  sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya  penafsiran yang sesuai  dengan  maksud  pembuat  undang- undang saja  yang menjadi tafsiran yang tepat. Maka  dari  itu  penulis  berpendapat  hukum bahwa,  apabila  hakim  praperadilan  dianggap melakukan penemuan hukum yang memperluas makna dari Pasal 77 dan Pasal 95, maka  secara  ketentuan  hukum  memberikan
gambaran  bahwa  hakim  Praperadilan  telah menggunakan  penafsiran  ekstensif,    justru tidak  ditemukan  ada  unsur-unsur  norma  di dalam  kedua  pasal  itu    yang  dijadikan  titik tolak  perluasannya.  Jika  dikatakan  bahwa hakim praperadilan tersebut metode konstruksi,  justru  tidak  ditemukan  rasio mendukung penggunaan metode tersebut.
Asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia tidak saja  tergambar dari konsideran KUHAP,  namun  secara  eksplisit  dinormakan dalam  ketentuan  Pasal  3  KUHAP  yang menentukan, peradilan dilakukan  menurut tata cara  yang  diatur  dalam  undang-undang. Dengan asas  legalitas dipahami, bahwa setiap tindakan  aparat  penegak  hukum  harus didasarkan  pada  undang-undang.  Itu  artinya, penegak  hukum  (termasuk    hakim)  tidak diperkenankan mengambil tindakan di luar apa yang telah  ditentukan undang-undang.
Oleh  karena  itu  undang-undang  telah menentukan  batas  kewenangan    praperadilan secara eksplisit dan limitatif, maka hakim tidak boleh    bergerak  dari  kerangka  rumusan undang-undang  tersebut.  Namun  demikian, dalam  konteks  kedua  prinsip  kekuasaan kehakiman  tadi,    sepanjang  dapat  diletakkan dalam  kerangka  asas  legalitas,  maka  hakim dapat  melakukan  penemuan  hukum  sesuai dengan metode yang  diperkenankan. Artinya, metode penemuan hukum yang tidak melanggar  asas legalitas masih dimungkinkan digunakan  karena  Sebagai  hukum  ndang- undang,  hukum  pidana  akan  “runtuh”  pada ketika asas legalitas  “dikangkangi”.
Bila suatu hal tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP, tidak  berarti bahwa tidak ada pengaturannya. Sebagai contoh adalah pengaturan tentang Peninjauan Kembali (PK). Pasal 263 ayat (1) KUHAP  mengatur bahwa “terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali putusan bebas atau lepas dari segala  tuntutan hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan    permintaan  peninjauan  kembali kepada  Mahkamah  Agung”.  Pasal  ini    sama sekali  tidak  mengatur  hak  penegak  hukum (JPU) untuk mengajukan  PK. Apakah dengan demikian  berarti  KUHAP  tidak  mengatur, sehingga dianggap tidak ada hukumnya ?
Praktik  penegakan  hukum  selama  ini memperlihatkan  bahwa    penegak  hukum, termasuk hakim menafsirkan “karena tidak ada aturannya, tidak ada larangan secara tegas bagi jaksa  untuk  mengajukan    PK,  maka permohonan PK yang diajukan jaksa diterima”. Banyak contoh  putusan hakim yang mengabulkan  permohonan  PK  dari  jaksa tersebut.
Hal  ini  merupakan  kekeliruan  dalam praktik  penegakan  hukum,  yang  berawal  dari kekeliruan  penafsiran  terhadap  ketentuan KUHAP  tersebut.    Tidak  diaturnya  hak  jaksa untuk  mengajukan  PK  dalam  pasal  di  atas, sesungguhnya  karena  jaksa  telah  terlebih dahulu  diberikan  hak  yang  lain,  yaitu  hak untuk  mengajukan  kasasi  demi  kepentingan hukum.  Penegak    hukum  (hakim)  seharusnya melakukan  penafsiran  sistematis  terhadap pasal-pasal  dalam  Bab  XIII  KUHAP,  yang
mengatur  tentang  upaya    hukum  luar  biasa tersebut,  termasuk  PK.  Bab  tersebut  dimulai dengan  Bagian I tentang upaya hukum kasasi demi  kepentingan  hukum  (pasal    259  sampai dengan Pasal 262), yang diikuti dengan Bagian II tentang PK.
Penafsiran  sistematis  terhadap  pasal- pasal dalam bab tersebut, akan memperlihatkan  bahwa  kedua  upaya  hukum luar biasa itu telah diatur secara setara dan adil untuk  penegak  hukum  dan  untuk  terpidana (serta  ahli  warisnya).  Dengan  kata  lain,  tidak diaturnya  hak  jaksa  untuk    mengajukan  PK, bukan  karena  tidak  ada  hukumnya  atau hukumnya  tidak    jelas,  melainkan  karena sudah  ada  pengaturan  yang  lain  baginya. KUHAP    bukanlah  hukum  pidana  materill yang  berisi  larangan,  sehingga  kalau    tidak dilaran berarti dibolehkan.
Demikian juga seharusnya sikap penegak  hukum  dalam  memahami  tentang Peraturan  Praperadilan.  Tidak  diaturnya penetapan  tersangka    sebagai  pemeriksaan praperadilan  harus  diteliti  dengan  cara  yang sama.  Penafsiran  hukum  terhadap  pasal-pasal pengaturan  praperadilan  dapat    dilakukan dengan  metode  penafsiran  sistematis,  sejarah dan  teologis.  Penafsiran  sistematis  terhadap beberapa pasal di atas memperlihatkan bahwa praperadilan mengatur kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum, yang berakibat pada  pengurangan  HAM  seseorang.  Jika tindakan  tersebut  terbukti  dilakukan  secara salah  atau  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang
dilakukan oleh hukum, maka hukum memberi kompensasi  dalam  bentuk  ganti  rugi  dan rehabilitasi.  Tindakan  yang  berdampak  pada pengurangan  HAM  tersebut    dan  dapat  diuji hanyalah  tindakan  yang  berupa  upaya  paksa. Yang    termasuk  upaya  paksa  adalah penangkapan,  penahanan  (vide  Pasal  77), penggeledahan,  penyitaan,  dan  pemeriksaan surat (vide Pasal 95).
Dengan demikian jelas bahwa penetapan seseorang  sebagai  tersangka    tidak  dianggap sebagai  salah  satu  upaya  paksa.    Penafsiran sejarah  membawa  pada  proses  penyusunan KUHAP,    khususnya  perdebatan  ketika praperadilan  itu  akan  diatur  dalam  KUHAP. Penyusun KUHAP ketika itu berbeda pendapat tentang  apakah  akan    diatur  Rechter Commisaris  (hakim  komisaris)  sebagaimana yang ada di  beberapa Negara lain, sebagai alat control terhadap penggunaan  kekuasaan oleh penegak hukum. Sebagian pihak berpandangan  bahwa    pengaturan  demikian akan memperlambat jalannya proses pemeriksaan    perkara  pidana,  karena  kondisi geografis  Indonesia  yang  akan    menyulitkan koordinasi  antar  penegak  hukum  dalam melakukan  kekuasaannya  (perlu  izin  dari hakim komisaris untuk melakukan penangkapan, penahanan, dll). Padahal proses peradilan yang lama ini  merupakan salah satu kondisi yang hendak diubah dengan penyusunan  KUHAP.
Pilihan  pembuat  KUHAP  jatuh  pada praperadilan, dengan asumsi adanya kepercayaan bahwa penegak hukum Indonesia
cukup  profesional  untuk  tidak  menggunakan kekuasaannya  secara  sewenang-wenang.  Bila terjadi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau salah secara prosedural, barulah sistem mengujinya melalui praperadilan.  Oleh    karenanya  pengaturan praperadilan  tidak  hanya  terikat  dengan tindakan    upaya  paksa,  tapi  juga  keputusan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan keputusan penuntut umum untuk menghentikan  penuntutan.  Dengan kata  lain, praperadilan kemudian juga sekaligus  menjadi alat  control  horizontal  di  antara  penegak hukum dalam sisterm  peradilan pidana.
Penafsiran  teleologis  berkenaan  dengan tujuan diadakannya pranata hukum praperadilan  ini,  dari  sejarah  penyusunan KUHAP  serta  tulisan    beberapa  ahli  tentang praperadilan,  termasuk keterangan  ahli dalam pemeriksaan  Budi Gunawan, jelas bahwa ada dua  tujuan  diaturnya    praperadilan.  Pertama untuk  melindungi  HAM  tersangka/terdakwa, dan  kedua sebagai alat control horizontal antar penegak  hukum  dalam  system  peradilan pidana.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  terdapat proses hukum yang baik dan adil (due process of  law)  dalam  system  peradilan  pidana  kita. Namun  harus  disadari  bahwa  tujuan  tersebut hanya  tindakan  penegak  hukum  yang  diatur dalam praperadilan, sebatas pengujian prosedur    hukumnya.  Praperadilan  bukanlah peradilan  yang  memeriksa  perkara  tindak pidana  itu  sendiri,  atau  memeriksa  persoalan substansi  hukum  dalam  perkara  pidana tersebut.
Berdasarkan  ketiga  metode  penafsiran tadi terhadap pengaturan praperadilan, pernyataan  hakim  berdasarkan  beberapa pertimbangannya, bahwa penetapan tersangka termasuk  objek  pemeriksaan  praperadilan karena  merupakan  upaya  paksa,  telah melampaui batas kewenangan. KUHAP bukan tidak  mengatur  tentang  penetapan  tersangka sebagai  objek  pemeriksaan  praperadilan,  tapi KUHAP  telah  tidak  menentukan  bahwa penetapan  tersangka  sebagai  upaya  paksa. Oleh  karena  bukan  upaya  paksa,  maka  dia tidak  termasuk  dalam  objek  pemeriksaan praperadilan.
Sekiranya perluasan kewenangan praperadilan  sebagaimana    dilakukan  oleh hakim  dalam  putusan  ini,  hendak  “diterima” sebagai hasil  penafsiran hukum terhadap Pasal 77  dan  Pasal  95  KUHAP,  maka  langkah berikut  yang  harus  dilakukan  adalah  menguji tentang keabsahan  penetapan status tersangka tersebut.  Pertanyaan  yang  timbul  selanjutnya adalah bagaimanakah cara menguji keabsahan penetapan status tersangka tersebut ?
Penetapan  tersangka  adalah  bagian  dari tindakan  penyidik  yang  dilakukan  dalam proses  penyidikan.  Dalam  KUHAP  sudah ditegaskan  bahwa selama proses penyidikan, penyidik  memiliki  beberapa    kewenangan untuk  melakukan  berbagai  tindakan,  guna membuat  terang    tindak  pidana  yang  terjadi dan menetapkan tersangkanya, pasal 1 butir 2 KUHAP  menentukan  :  “penyidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik  dalam hal dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang    tindak  pidana  yang  terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Beranjak  dari  pengertian  penyidikan yang  terdapat  dalam  pasal  di  atas,  dapat dipahami bila penetapan tersangka baru dapat dilakukan,  bila  penyidik  telah  memiliki  bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti  yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku  tidak  pidana  yang  sedang  disidik tersebut.
Namun  KUHAP  tidak  mengatur  secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,    kecuali  bahwa  harus  ada  bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tadi. Ketiadaan aturan secara tegas tersebut,  mengharuskan    aparat  penegak hukum  mengaitkan  persyaratan  tersebut dengan    persyaratan  bagi  tindakan  lain  yang akan  diambil  atau  dilakukan  oleh    penyidik selama proses penyidikan.
Diantara  berbagai  tindakan  yang  dapat diambil  penyidik  selama    proses  penyidikan adalah penangkapan. Persyaratan untuk melakukan    penangkapan  diatur  dalam  Pasal 17  KUHAP,  yang  berbunyi  :  “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga  keras  melakukan    tindak  pidana berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup”. Syarat  “bukti    permulaan  yang  cukup”  inilah kemudian yang ditafsirkan juga sebagai  syarat untuk melakukan penetapan tersangka.
KUHAP tidak menentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan  “bukti permulaan yang  cukup”.  Namun  bagi  KPK,  bukti permulaan  yang    cukup  diatur  secara  jelas dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selengkapnya  bunyi  pasal  tersebut adalah :  “Ayat (1) : jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan  yang  cukup  adanya  dugaan tindak  pidana  korupsi  dalam  waktu  paling lama  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak tanggal  ditemukan  bukti  permulaan  yang cukup  tersebut,  penyelidik  melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ayat  (2):  Bukti  permulaan  yang cukup  dianggap  telah  ada  apabila  telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada informasi  atau  data  yang  diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”
Sesungguhnya  syarat  bukti  permulaan yang  cukup  adalah  sekurang-kurangnya  dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal di  atas,  sejalan  dengan  “prinsip  minimum pembuktian”  yang  diatur  dalam    pasal  183 KUHAP.  Pasal  ini  menentukan  bahwa seseorang  baru  dapat    dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana, bila hakim berdasarkan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  telah  terjadi  dan terdakwalah yang bersalah  melakukannya.
Dari  pasal-pasal  tersebut  dipahami bahwa  untuk  menetapkan    seseorang  sebagai tersangka, harus terpenuhi persyaratan adanya bukti    permulaan  yang  cukup,  yaitu  minimal dua  alat  bukti  (secara  kuantitatif  dan kualitatif).  Dua  alat  bukti  ini  tentunya  harus mengacu  kepada  adanya  tindak  pidana  dan bahwa mr. X adalah pelakunya. Bila penetapan mr.  X    sebagai  tersangka  dilakukan  dengan memenuhi  persyaratan  ini,  maka    dengan sendirinya  penetapan  tersebut  adalah  sah karena  sudah      dilakukan  dengan  prosedur yang berlaku.
Dari  gambaran  tersebut  diatas  dapat dipahami  bahwa  untuk  menguji  keabsahan penetapan seseorang sebagai  tersangka, cukup dilakukan  dengan  pengujian  secara  formil, yaitu :
1) adanya  surat  perintah  penyidikan  sebagai dasar  tindakan  penyidik,  baik    dalam mengumpulkan alat bukti maupun menetapkan tersangka, dan
2) adanya  bukti  permulaan  yang  cukup  yaitu adanya dua alat bukti yang sah.
Pengujian  secara  formal  demikian, terkait  dengan  eksistensi    Praperadilan  itu sendiri,  sebagai  pranata  hukum  acara  yang dilahirkan  untuk  menguji  apakah  tindakan penegak  hukum  dalam  proses  peradilan pidana, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang  berlaku.  Pengujian    prosedura  atas berbagai  tindakan  penegak  hukum  itu diperlukan  sebagai    alat  control  horizontal dalam  system  peradilan  pidana,  sekaligus
jaminan    bagi  perlindungan  hak  asasi tersangka/terdakwa.
Pengujian secara  procedural ini haruslah dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan procedural  bagi  tersangka/terdakwa  yang menjalani  proses  peradilan    pidana.  Bila tindakan  penyidik  atau  penuntut  umum  telah dilakukan sesuai  dengan prosedur (syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang- undang telah  terpenuhi),  maka  proses  tersebut dianggap  telah    memberikan  keadilan procedural bagi tersangka/terdakwa.
Dari sini terlihat bahwa hakim menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik  tidak  sah,  karena  penyidikan  yang dilakukan  oleh  penyidik  adalah    tidak  sah. Oleh  karena  penyidikan  tersebut  tidak  sah, maka  seluruh    tindakan  ikutan  dalam  proses penyidikan  tersebut,  termasuk  penetapan tersangka, menjadi tidak sah pula.
Pengujian  hakim  terhadap  kewenangan penyidikan ini, kembali  menunjukkan bahwa hakim telah melampaui batas kewenangannya. Hal    ini  disebabkan  persoalan  kewenangan penyidik  (baik  Kepolisian,    kejaksaan,  atau KPK)  untuk  menyidik  suatu  tindak  pidana tertentu,  tidak    termasuk  ranah  atau kewenangan  praperadilan.  Persoalan  ini merupakan  kewenangan dari pengadilan yang memeriksa  tindak  pidananya.    Keberatan tersangka  atas  kewenangan  aparat  penegak hukum  dapat    disampaikan  dalam  eksepsinya yang  diperiksa  dalam  pemeriksaan  tindak pidananya.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dengan  mengacu  kepada  Ketentuan Hukum  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  kewenangan  mengajukan Pra  Peradilan  atas  penetapan  Tersangka tidak diatur secara tegas didalam KUHAP dan akan  tetapi kewenangan  mengajukan Praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan,  memeriksa  sah  atau  tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti
rugi dan/atau Rehabilitasi.
2. Dalam  praktiknya  Pengadilan  berwenang
memeriksa  perkara  Pra  Peradilan  atas Penetapan  seseorang  sebagai  Tersangka dengan  mengacu  terhadap  ketentuan hukum  Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa
“Pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan    memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan  wajib  untuk  diperiksa  dan mengadilinya.” Serta berdasarkan Yurispundensi  Putusan  Hukum  Perkara Praperadilan  yang ajukan oleh Komisaris
Jenderal  (Komjen)  Budi  Gunawan  (BG), Maka  pengadilan  berwenang  memeriksa perkara  Pra  Peradilan  atas  Penetapan seseorang sebagai Tersangka.

## 3.2 Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas, maka penulis memberikan saran-saran  sebagai berikut :
1. Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang Peraturan  perundang-Undangan  mengenai tentang  adanya  kewenangan  tersangka untuk mengajukan Pra Peradilan.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya Hakim di Indonesia agar terlebih  dahulu  menggali  hukum  sebelum mengadili  suatu  perkara  yang  dihadapkan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Achmad  Ali,  2008,  Menguak  Tabir  Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno

## Aburaera. 2012. Kekuasaan Kehakiman Indonesia.Makassar :  Arus Timur
Ahmad  Rivai,  2010,  Penemuan  Hukum  Oleh
Hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta: Sinar Grafika
And Sofyan.2013.Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Yogyakarta: Rangkang education
Andi  Hamzah,  2013,  Hukum  Acara  Pidana Indonesia,  Edisi  Kedua,  cet.ketujuh,
Jakarta: Sinar Grafika
Atmasasmita,  Romli.  1996,  Sistem  Peradilan Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

## Hamzah,  A.  2010.  Hukum  Acara  Pidana
Indonesia.  Jakarta : Sinar Grafika
Idul  Rishan.  2013.  Komisi  Yudisial  Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan.
Jakarta: Genta Press
Jasim  Hamidi,  2005  Hermeneutika  Hukum, Teori  Penemuan  Hukum  Baru    dengan Interpretasi Teks, Yogyakarta: UII Pres
Kuffal, H.M.A. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
Lilik  Mulyadi,  2007,  Hukum  Acara  Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, Bandung : Alumni M.  Yahya  Harahap,  2000,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika
Marpaung,  Leden.  2009.  Proses  Penanganan
Perkara Pidana (penyelidikan &
penyidikan),  Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad,  Rusli.  2011,  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Nawawi  Arief,  Barda.  1996,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra Aditya, Bandung.
Pontang  Moerad,  B.M.,  2005,  Pembentukan Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan dalam  Perkara  Pidana,Bandung  : Alumni

## Rahmadi, Usman. 2003, Pilihan Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
S.  Tanubroto,  1983,  Peranan  Praperadilan
Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung:
Alumni
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo,  1993, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti
Sudikno  Mertokusumo,  1996,  Penemuan Hukum  suatu  pengantar,  Yogyakarta  :

## Liberty
Utrecht,  E.    Hukum  Pidana  II,  Surabaya  : Pustaka Tinta Mas,  2000.
Waluyo,  B.  2000.  Pidana  dan  Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
Wirjono  Projodikoro,  1983,  Hukum  Acara Pidana Indonesia, cet.Ketujuh,
Bandung:. Sumur
Yudha  Bakti  Ardiwisastra,  2000,  Penafsiran dan  Konstruksi  Hukum,  Bandung: Alumni
Zainal  Abidin  Farid,  2010,  Hukum  Pidana  1,
Jakarta: Sinar Grafika
2. Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Putusan :
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Nomor  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel