Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## TINDAK  PIDANA  MALPRAKTIK  TENAGA  KEFARMASIAN  DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

## Stevanus Miharso
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, Indonesia Email: stevanusmiharso1@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar  1945,  yang  merupakan  amanat  konstitusi  dengan  tujuan  untuk  memajukan kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya baik perorangan, kelompok atau masyarakat. Penulis memberikan contoh pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  beroperasi  tanpa izin  yang  kasusnya  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  dengan putusannya  Nomor  10/PID.SUS/2020/PT  SBY.  Rumusan  masalah  yang  penulis bahas  adalah :  1)  Bagaimana  penerapan hukum  pidana  materiil malpraktik  tenaga kefarmasian  berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor  10/Pid.Sus/2020/PT.  Sby dalam  perspektif  kepastian  hukum  ?  dan  2)    Bagaimana  pertimbangan  hukum hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  pelaku  malpraktik  tenaga  kefarmasian berdasarkan putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby dalam perspektif kepastian hukum ? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum primer,sekunder  maupun  tersier.  Dari  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan bahwa  penerapan  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  praktik  tenaga  kefarmasian  yang tidak    memiliki  izin,      antara  lain,  sanksi  pidana,  sanksi  perdata  dan  sanksi administrasi,  dimana  sanksi-sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara,  ganti  rugi, teguran,  denda  atau  pencabutan  izin  akibat  kelalaian  tersebut  dan  pelanggaran terhadap  norma.  Terhadap  sanksi  administrasi  umumnya  dikenakan  kepada pelanggar diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh  aparatur  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  sanksi  teguran  merupakan  teguran secara lisan dan tertulis hingga pencabutan izin.
Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, tenaga kefarmasian, malpraktik

## Abstract
Health  care  is  the  right  of  every  person  which  is  guaranteed  in  the  1945 constitution,  which  is  a  constitutional  mandate  with  the  aim  of  advancing  the welfare  of the community  and  increasing  the  degree  of the  highest  level  of  health for  individuals,  groups  or  communities.  The  author  gives  examples  of  legal violations committed by health workers who operate without a permit whose case has  been  decided  by  the  Surabaya  High  Court  with  its  decision  Number 10/PID.SUS/2020/PT  SBY.  The  formulation  of  the  problem  that  the  author discusses  are:  1)  How  is  the  application  of  the  criminal  law  of  material
malpractice  of  pharmaceutical  staff  based  on  court  decision  number 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby in the perspective of legal certainty ? and 2) What are the judges'  legal  considerations  in  imposing  sanctions  on  malpractice  pharmacists based  on  court  decisions  number  10/Pid.Sus/2020/PT.  Sby  in  the  perspective  of legal certainty ? The research method that the author uses is a normative juridical method,  namely  research  that  prioritizes  library  data,  namely  research  on secondary  data.  The  secondary  data can be  in  the  form  of  primary,  secondary  or tertiary legal materials. From the results of the study, the authors conclude that the application  of  legal  sanctions  against  perpetrators  of  practicing  pharmaceutical workers who do not have permits, among others, criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions, where the sanctions are in the form of imprisonment, compensation, warnings, fines or license revocation. as a result of such negligence and  violation  of  norms.  Administrative  sanctions  are  generally  imposed  on violators  classified  as  private  administrative  violations  imposed  by  state administrative  apparatus  or  officials,  warning  sanctions  are  verbal  and  written warnings to revocation of permits.

## Keywords: criminal liability, pharmacy staff, malpractice

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia,  artinya  setiap  orang  mempunyai  hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  rangka  melakukan upaya  kesehatan  tersebut  perlu  didukung  dengan  sumberdaya  kesehatan,  khususnya tenaga  kesehatan  yang  memadai,  baik  dari  segi  kualitas,  kuantitas  maupun penyebarannya. 1
Dalam  menghadapi  tantangan  tersebut,  diperlukan  adanya  penguatan  regulasi untuk  pendukung  pengembangan  dan  pemberdayaan  kesehatan  melalui  percepatan pelaksanaan,  peningkatan  kerjasama  lintas  sektor  dan  peningkatan  pengelolaannya secara  berjenjang  di  pusat  dan  di  daerah.  Perencanaan  kebutuhan  tenaga  kesehatan secara  nasional  disesuaikan  dengan  kebutuhan  berdasarkan  masalah  kesehatan, kebutuhan  pengembangan  program  pembangunan  kesehatan,  serta  ketersediaan  tenaga kesehatan tersebut. 2
Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara filosofis berasal dari pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung  jawab  negara,  dan  pasal  28  H  ayat  (1)  yang  menetapkan  mengenai hak  warga  negara  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan. 3 Kedua  pasal
1 Astuti EK. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis . (Semarang; 2003), hlm. 2
2 Ibid., hlm. 3
3 Zahir Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit , (Malang: Setara Press, 2018), hlm.1.
tersebut  merupakan  perwujudan  dari  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4
Pelayanan  Kesehatan  diatur  juga  pada  ketentuan  pasal  5  ayat  (2)  dan pasal  53  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yaitu  : pasal  5  ayat  (2)  berbunyi:  ”Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Pasal 53 berbunyi:
1) “Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
3) Pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus mendahulukan  pertolongan  keselamatan  nyawa  pasien  dibanding  kepentingan lainnya”. 5
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  kepada tenaga kesehatan baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung serta untuk
masyarakat penerima  pelayanan  itu  sendiri  diperlukan  adanya  landasan  hukum  yang  kuat  yang sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Adanya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga  Kesehatan  dalam  pasal  2  poin  e  disebutkan  bahwa  Undang  –  Undang  ini bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dan  tenaga kesehatan.  Adapun  dalam  pasal  11  UU  Tenaga  Kesehatan  disebutkan  mengenai klasifikasi tenaga dibidang kesehatan salah satunya yaitu tenaga kefarmasian. 6
Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam pasal 1 angka 3 bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang  melakukan  pekerjaan  kefarmasian,  yang  terdiri  atas  apoteker  dan  tenaga  teknis kefarmasian, pada angka 5 menyebutkan bahwa “Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker”. 7
Secara  umum  pengertian  obat  adalah  suatu  bahan  yang  dimaksudkan  untuk digunakan  dalam  menetapkan  diagnosa,  mencegah,  mengurangkan,  menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada  manusia  atau  hewan,  memperelok  badan  atau  bagian  badan  manusia. 8 Ada  dua golongan obat yang dipasarkan yakni:
1. Obat  yang  diperoleh  tanpa  resep  dokter  yaitu  obat  bebas  dan  obat  bebas  terbatas atau dikenal dengan sebutan Over The Counter (OTC).
4 Ibid
5 Pasal 5 ayat (2) dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6 Pasal 2 poin (e) dan pasal 11 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7 Pasal 1 angka (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
8 Anief, Moh., Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 3
2. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter (ethical) dan dibeli di apotek, yang terdiri dari:
a. Daftar  G  atau  obat  keras  adalah  golongan  obat  antibiotika,  anti  diabetes,  anti histamin dan lainnya.
b. Daftar O atau obat bius adalah golongan obat narkotika.
c. Obat Keras Tertentu (OKT) atau psikotropika, seperti obat penenang, obat tidur, obat sakit jiwa, dan lainnya.
d. Obat  Wajib  Apotek  yaitu  obat  keras  yang  dapat  dibeli  dengan  resep  dokter, namun dapat pula diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter  dengan  jumlah  tertentu,  seperti  anti  histamin,  obat  asma,  pil  anti  hamil, beberapa obat kulit tertentu dan lainnya. 9
Hukuman  dalam  hukum  pidana  ditujukan  untuk  memelihara  keamanan  dan pergaulan  hidup  yang  benar. 10 Hukum  bekerja  dengan  cara  mengatur  perbuatan seseorang  atau  hubungan  antara  orang-orang  dalam  masyarakat.  Untuk  keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:  (1)  pembuatan  norma-norma,  baik  yang  memberikan  peruntukan  maupun  yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan. 11
Bahwa  sanksi  dalam  hukum  pidana  adalah  merupakan  reaksi  atas  pelanggaran hukum  yang  telah  ditentukan  undang-undang,  mulai  dari  penahanan,  penuntutan sampai,  sampai  pada  penjatuhan  hukuman  oleh  hakim.  Simon  menyatakan,  bahwa bagian  terpenting  dari  setiap  undang-undang  adalah  menentukan  sistem  hukum  yang dianutnya.  Masalah  kebijakan  menetapkan  jenis  sanksi  dalam  hukum  pidana,  tidak terlepas dari
masalah
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. 12
Dalam  penelitian  tesis  ini  penulis  memberikan  contoh  kasus  tentang  tenaga kefarmasian  yang  melakukan  malpraktik.  Kasus  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Tinggi Surabaya  dengan  putusannya  Nomor  10/PID.SUS/2020/PT  SBY.  Dalam  kasus  ini terdakwanya  adalah  FAUZIAH  TRI  ARINI  (32  tahun)  yang  kesehariannya  berprofesi sebagai  apoteker.  Dalam  dakwaannya  penuntut  umum  telah  menuntut  terdakwa  selaku apoteker  yang  memiliki  ijin  praktek  namun  memperjual  belikan  obat  keras  (daftar  G) berupa  obat  Misoprostol  200  mcg  merk  Chromalux  tanpa  resep  dokter  tersebut merupakan  bentuk  perbuatan  ikut  serta  melakukan  praktek  yang  lazimnya  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan,  dimana  terdakwa  sendiri  tidak  termasuk  dalam  katagori  tenaga kesehatan, dengan ke ikut sertaan terdakwa selaku  apoteker yang memiliki ijin praktek untuk  pembelian  obat  seperti  tersebut  diatas  maka  terjadilah  pembelian  obat  tanpa
9 Anonim, Pedoman Obat Bebas dan Bebas Terbatas, (Jakarta, Depkes RI, 2006), hlm. 24
10 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 105
11 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 111
12 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010), hlm. 92
menggunakan  resep  dokter  dalam  jumlah  banyak  dan  penggunaannya  pun  tanpa pengawasan  dokter  sehingga  perbuatan  terdakwa  dapat  membahayakan  nyawa  orang lain.  Penuntut  Umum  menuntut:  1)  Terdakwa: FAUZIAH  TRI  ARINI.  S.  Farm,  Apt bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  serta  melakukan  praktik  seolah-olah  sebagai tenaga  kesehatan  yang  memiliki  izin”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam pasal 83 UU RI No. 36
tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZIAH TRI ARINI. S. Farm, Apt oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. 13
Berdasarkan  bukti  dan  fakta  di  persidangan  akhirnya  Pengadilan  Negeri Surabaya dengan putusannya Nomor 2319/Pid.Sus/2019/PN. Sby, tanggal 4 November 2019 menetapkan : 1) Menyatakan terdakwa FAUZIAH TRI ARINI, terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  melakukan  praktek seolah-olah  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  ijin”;  2)  Menjatuhkan  pidana kepada terdakwa FAUZIAH TRI ARINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3)  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan 4)  Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Atas putusan tersebut penuntut umum melakukan upaya hukum banding,  sehingga  akhirnya  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  dengan  amar  putusannya Nomor 10/PID.SUS/2020/PT SBY menetapkan : 1) Menerima permintaan banding dari JPU; 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2319/Pid.Sus/2019/PN.Sby  tanggal  4  November  2019  yang  dimintakan  banding tersebut; 3)  Menetapkan terhadap pidana yang dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalankan  oleh  terdakwa;  dan  4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

## Metode Penelitian
Tipe  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder maupun  tersier. 14 Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai  ketentuan  hukum  positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan malpraktik tenaga kefarmasian dalam perspektif kepastian hukum. 15
13 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PID.SUS/2020/PT SBY
47 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24
48 Ibid

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan  Hukum  Pidana  Materiil  Malpraktik  Tenaga  Kefarmasian  Dalam Perspektif Kepastian Hukum
1. Tinjauan Umum tentang Malpraktik
Malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional  dan  melakukan  pada  ukuran  tingkat  keterampilan  dan  kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga  mengakibatkan  luka,  kehilangan  atau  kerugian  pada  penerima pelayanan  tersebut  yang  cenderung  menaruh  kepercayaan  terhadap  mereka  itu. Termasuk  di  dalamnya  setiap  sikap  tindak  profesional  yang  salah,  kurang keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.
Pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  sekarang  berlaku tidak  ditemukan  pengertian  mengenai  malpraktik.  Akan  tetapi  makna  atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun  1963  tentang  Tenaga  Kesehatan  (selanjutnya  ditulis  UU  Tenaga Kesehatan).  Oleh  karena  itu  secara  perundang-undangan,  menurut  Siswati  S, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna  malpraktik  yang  mengidentifikasikan  malpraktik  dengan  melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan: (1)  Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan Peraturan-peraturan  perundang-undangan  lain,  maka  terhadap  tenaga  kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratip dalam hal sebagai berikut:
a. melalaikan kewajiban;
b. melakukan  sesuatu  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh  diperbuat  oleh  seorang tenaga  kesehatan,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya  maupun  mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Menurut  Reising  dan  Allen,  klaim  malpraktik  muncul  terhadap  perawat saat perawat gagal:
a. Menilai dan memantau
b. Mengikuti standar perawatan
c. Menggunakan peralatan secara bertanggung jawab
d. Menyampaikan
e. Mendokumentasikan
f. Bertindak sebagai advokat pasien dan mengikuti rantai komando Jadi, dilihat dari arti istilah malpraktik itu sendiri, malpraktiktidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu tetapi penulis mengambil contoh studi kasus dari  profesi  apoteker  dimana  nama  organisasi  profesinya  yaitu  IAI  (Ikatan
Apoteker  Indonesia).  IAI  merupakan  satu-satunya  organisasi  profesi  apoteker yang menaungi seluruh apoteker di Indonesia. Nama IAI sendiri telah berubah- ubah nama, diawal pembentukannya bernama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia dan  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No 41846/KMB/121  tertanggal  16  September  1965  lalu  berubah menjadi  IKA  dan baru berubah menjadi IAI pada kongres ke XVIII tanggal 7-9 Desember 2009 di Jakarta.
Profesi  apoteker  yang  telah  penulis  sebutkan  juga  memiliki  kode  etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Selain peraturan perundang- undangan,  kode  etik  biasanya  juga  dijadikan  dasar  bagi  organisasi  profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
Atas  segala  ketentuan  terkait  pedoman  profesi  apoteker  (baik  yang  ada dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  kode  etik),  terdapat  pihak  yang akan  melakukan  pengawasan  dan  menjatuhkan  sanksi  atas  pelanggaran ketentuan profesi tersebut. Biasanya terdapat badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi profesi tersebut.
Badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya akan menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  anggotanya  yang  terbukti  melanggar kode etik. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang profesinya.
Selain  itu,  klien  atau  pasien  sebagai  pengguna  jasa  juga  merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Profesi-profesi  sebagaimana disebutkan di atas termasuk sebagai pelaku usaha (Pasal 1 angka 3 UUPK), yang berarti ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK berlaku pada mereka:
Pasal 19 ayat (1) UUPK:
“Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Jadi,  tindakan  seperti  apa  yang  termasuk  sebagai  malpraktik  ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  kode  etik  masing- masing profesi. Setiap tindakan yang terbukti sebagai tindakan malpraktik akan dikenakan sanksi.
Dari  uraian  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  yang  disebut  dengan malpraktik tenaga kefarmasian adalah suatu kelalaian atau
kesalahan/pelanggaran tugas yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya.
2. Pengaturan Hukum Bagi Tenaga Kefarmasian Yang Melakukan Malpraktik Malpraktik  pada  dasarnya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  profesi  kedokteran melainkan  juga  diprofesi  lain  seperti  perbankan,  pengacara,  akuntan  publik,
apoteker  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  didasari  dengan  adanya  potensi-potensi untuk  melakukan  hal  yang  dapat  merugikan  pihak lain,  menurut  kamus  hukum Black  Law  Dictionary  merumuskan  malpraktik  sebagai Any  Professional misconduct,  Unreasonable  lack  of  Skill  or  Fidelity  in  Professional  or  judiacry duties, evil or illegal or immoral conduct artinya perbuatan jahat dari seseorang ahli,  kekurangan  dalam  keterampilan  di  bawah  standar  atau  tidak  cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktik salah atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral.
Secara  etimologi  Malpraktik  berasal  dari  kata  malpractice  artinya  cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan  standar operasional  prosedur  yang  ada.  Dalam  bidang  kesehatan  khususnya  farmasi, malpraktik merupakan tindakan dari tenaga kefarmasian yang sudah profesional tetapi  tindakannya merugikan  seseorang atau  pasien  yang  sedang  ditanganinya. Ini  merupakan  bagian  dari  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  tenaga kefarmasian  dalam  melakukan  kewajibannya  melayani  pasien.  Sedangkan defenisi dari malpraktik itu adalah: kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas  profesinya yang  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional, akibat  kelalaian  atau  kesalahan  tersebut  pasien  memderita  luka  berat,  cacat bahkan meninggal dunia.
Janji apoteker sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker yang dijadikan kode etik bagi apoteker Indonesia yaitu :
Pasal 1.
1) Sebelum  seorang  Apoteker  melakukan  jabatannya,  maka  ia  harus mengucapkan  sumpah  menurut  cara  agama  yang  dipeluknya,  atau mengucapkan janji, Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi  mereka  yang  beragama  Islam,  dan  sumpah  untuk  agama  lain, pemakaian  kata-kata  "Demi  Allah"  disesuaikan  dengan  kebiasaan  agama masing-masing.
2) Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut:
a. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan;
b. Saya  akan  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  saya  ketahui  karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
c. Sekalipun  diancam,saya  tidak  akan  mempergunakan  pengetahuan kefarmasian  saya  untuk  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum perikemanusiaan;
d. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
e. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berihtiar dengan sungguh- sungguh  supaya  tidak  terpengaruh  oleh  pertimbangan  Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik, Kepartaian atau Kedudukan Sosial;
f. Saya  ikrarkan  sumpah/janji  ini  dengan  sungguh-sungguh  dan  dengan penuh keinsyafan.
Perkembangan  Indonesia  saat  ini  kalau  dilihat  dari  kasus  malpraktik dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dan  kefarmasian  sebagai  pelaku  yang melakukan  pelanggaran  bisa  bersifat  pidana,  perdata  dan  administrasi,  dengan demikian  malpraktik  dibagi  menjadi  tiga  (3)  golongan  besar  yaitu  malpraktik medik  (medical  malpractice),  malpraktik  etik  (ethical  malpractice)  dan malpraktik  yuridik  (juridical  malpractice),  dimana  malpraktik  yuridik  dibagi menjadi  tiga  yaitu:  malpraktik  perdata,  malpraktik  pidana  dan  malpraktik administrasi  dimana  masing-masing  memiliki  sifat  sama  dimana  merugikan pihak  lain  dan  melanggar  standar  operasional  prosedur  yang  berlaku. Malpraktik  administrasi  sendiri  yaitu  jika  dokter  dan  tenaga  kesehatan menjalankan  profesinya  tidak  mengindahkan  ketentuan-ketentuan  hukum administrasi  negara  misalnya  memberikan  obat  golongan  narkotika  dan psikotropika kepada pasien tanpa resep dokter.
Standar  operasional  prosedur  juga  merupakan  suatu  perangkat instruksi/langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  proses kerja  rutinitas  tertentu  dan  informasi  antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien  agar saling terbuka dalam pelayanan kesehatan tersebut.
Selain itu juga ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik seperti kelalaian yang dilakukan dengan kurangnya kehati-hatian dan adanya kesengajaan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh tenaga kefarmasian itu  sendiri  dan  kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman  dari  seorang  tenaga kefarmasian  tentu  saja  di  harapkan  memiliki  kemampuan,  pengetahuan  dan keterampilan  dibidang  kesehatan,  ada  juga  faktor  ekonomi  dan  rutinitas  dapat menimbukan terjadinya malpraktik tersebut.
Selain  dari  pada  faktor  dan  hal  lain  yang  menyebabkan  terjadinya malpraktik  ada  juga  unsur-unsur  melawan  hukum,  seperti  adanya  unsur kesengajaan,  unsur  kelalaian,  dan  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  pemaaf seperti, membela diri, alasan tidak waras dan lain-lain, unsur kelalaian tersebut diatas terjadi ketika terpenuhinya beberapa hal pokok seperti, adanya perbuatan atau  mengabaikan  sesuatu  yang  harus  dilakukan,  tidak  menjalankan  kewajiban ketidak hati-hatian dan adanya kerugian bagi orang lain.
Akibat  hukum  ketika  orang  mengalami  kerugian  terhadap  malpraktik tersebut,  orang  karena  kesalahannya  tersebut  menerbitkan  kerugian  itu  untuk mengantikan kerugian tersebut, dari segi yuridis ganti rugi dalam hukum itu ada dua hal antara lain konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi. Karena  perikatan  berdasarkan  undang-undang  termasuk  perbuatan  melawan hukum,  kerugian  tersebut  memang  harus  dibuktikan  sehingga  seseorang
diwajibkan  untuk  membayarnya,  dimana  dalam  perbuatan  melanggar  hukum dapat berupa ganti rugi meteriil dan non materiil. Pengaturan hukum merupakan sebuah  dasar  landasan  untuk  memberikan  jaminan  hukum  terhadap  adanya kepastian hukum agar terciptanya cita-cita hukum yaitu keadilan, dan sebaliknya setiap  pelanggaran  hukum  sudah  tentu  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  demikian  setiap  tindakan malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kefarmasian  yang  dapat  merugikan pasien atau menimbulkan luka berat pada tubuh pasien merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap kode  etik  profesi.  Hal  ini  juga  dapat  menimbulkan  berbagai  macam  tanggapan negatif dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap  tenaga  medis  maupun  rumah  sakit,  selain  itu  efek  dari  pada  tindakan malpraktik  oleh  tenaga  kefarmasian  ini  dapat  menimbulkan  tanggung  jawab besar  terhadap,  pribadi,  kelompok  dan  institusi  sehingga  mempunyai  tanggung jawab bersama dalam menghadapi masalah tersebut.
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  terhadap  pelaku Malpraktik Tenaga Kefarmasian Dalam Perspektif Kepastian Hukum ?
1. Sanksi Pidana bagi Tenaga Kefarmasian yang Melakukan Tindakan Malpraktik Tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  sudah  diatur hukumnya  dalam  peraturan  perundang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang kesehatan  dan  kode  etik  profesi  yang  berlaku  selain  itu  juga  adapun  sanksi terhadap  perbuatan  tindakan  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  malpraktik, sanksi  yang  dimaksud  antara  lain,  sanksi  pidana,  sanksi  perdata  dan  sanksi administrasi,  dimana  sanksi-sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara,  ganti  rugi, teguran,  denda  atau  pembekuan  izin  akibat  kelalaian  tersebut  dan  pelanggaran terhadap norma dan moralitas.
Terhadap  sanksi  administrasi  umumnya  dikenakan  kepada  pelanggaran diklasifikasikan  pelanggaran  administrasi  bersifat  privat  yang  dijatuhkan  oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis.
Penjatuhan  sanksi  teguran  ini  kepada  pihak  penerima  sanksi  harus diberitahu jenis kesalahannya. Jenis sanksi ini bersifat ringan dan kepada pihak yang  ditegur  masih  diberikan  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri,  adapula sanksi  dalam  pembekuan  hingga  pencabutan  izn,  sanksi  ini  merupakan penghentian  dalam  jangka  waktu  sementara  dan  selamanya,  apabila  untuk sementara sanksi tersebut mempunyai batas waktu dan sanksi tersebut dianggap selesai ketika penerima sanksi sudah melewati batas waktu tersebut dan kembali pada  kondisi  semula  yakni  kondisi  sebagaimana  sebelum  menerima  sanksi tersebut,  sanksi  administrasi  yang  terakhir  adalah  sanksi  denda,  besar  kecilnya denda  akan  ditentukan  oleh  hukum  yang  mengaturnya  karena  setiap  ketentuan mempunyai dasar hukum dan kriteria masing-masing.
Tenaga kesehatan pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian pada khususnya yang melakukan profesi dalam melakukan tindakan atau pelayanan kesehatan, karena tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu  tujuan  dalam  melakukan  pembangunan  kesehatan  yang  sesuai  dengan tujuan nasional sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi.  Hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  dalam melakukan profesi.
2. Penerapan Sanksi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor NOMOR: 10/PID.SUS/2020/PT SBY
a. Posisi Kasus Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa  terdakwa  FAUZIAH  TRI  ARINI  pada  hari  yang  sudah  tidak diingat  lagi  tanggal  11  Juli  2018  sampai  dengan  tanggal  4  April  2019  atau setidak-tidaknya bulan Juli 2018 sampai dengan April 2019 bertempat di di Apotek  Ngudi  Rahayu  yang  beralamat  di  Tawangsari  Barat  Rt  19/  Rw  04 No.10  Kecamatan  Taman  Kabupaten  Sidoarjo  atau  setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo , berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam  daerah  hukumnya  terdakwa  bertempat  tinggal,  berdiam  terakhir, ditempat  ia  ditemukan  atau  ditahan  hanya  berwenang  mengadili  perkara terdakwa  tersebut,  apabila  tempat  kediaman  sebagian  besar  saksi  yang dipanggil  lebih  dekat  pada  tempat  Pengadilan  Negeri  itu  dar  ipada  tempat kedudukan  Pengadilan  Negeri  yang  di  dalam  daerahnya  tindak  pidana  itu dilakukan,  maka  Pengadilan  Negeri  Surabaya  berwenang  memeriksa  dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktek seolah- olah  sebagai  Tenaga  Kesehatan  yang  telah  memiliki  izin,  perbuatan  mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
1) Berawal  saat  petugas  dari  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  melakukan penyidikan  terhadap  LAKSMITA  WAHYUNING  PUTRI  ALS  MITA (berkas tersendiri) yang telah melakukan tindak pidana tenaga kesehatan ditemukan 2 petunjuk berupa percakapan lewat WA antara nomor kontak 082233551406  atas  nama  LAKSMITA  WAHYUNING  PUTRI  ALS MITA (berkas tersendiri) dengan nomor kontak WA 081217882253 atas nama  M.BUSRO  (berkas  tersendiri),  dalam  percakapan  tersebut LAKSMITA  WAHYUNING  PUTRI  ALS  MITA  (berkas  tersendiri) melakukan  pememesan  obat  Misoprostol  200  mcg  merk  Chromalux terhadap  M.BUSRO  (berkas  tersendiri)  sebanyak  3  kali  yaitu  tanggal  7 Pebruari  2019  pesan  obat  sebanyak  1  box,  14  Maret  2019  sebanyak  2 box  dan  4  April  2019  sebanyak  1  box  dengan  harga  perboxnya  Rp.
750.000,.  -  Bahwa  obat  tersebut  oleh  M  BUSRO  (berkas  tersendiri) diperoleh  dari  VIVI  NURMALASARI  (berkas  tersendiri)  ,dan  M BUSRO  (berkas  tersendiri)  telah  melakukan  pemesanan  ke  VIVI NURMALASARI  (berkas  tersendiri)  sebanyak  9  kali  yaitu:  a).  pada tanggal 11 Juli 2018 pesan obat jenis Chromalux sebanyak 1 box seharga Rp. 475.000,- diserahkan di jalan depan BRI Siwalankerto Surabaya, b). Tanggal  5  September  2018  pesan  lagi  sebanyak  1  box  seharga  Rp. 475.000,- diserahkan di depan Indomaret Joyoboyo Surabaya, 3. Tanggal 10  Oktober  2018  pesan  obat  sebanyak  1  box  seharga  Rp.  475.000,- diserahkan  di  depan  BCA  Jl  A.Yani,  4.  Tanggal  11  Desember  2018 pesan  1  box  seharga  475.000,-  diserahkan  di  di  Warkop  Angkringan Rindu Malam Bratang Surabaya, 5. Tanggal 27 Desember 2018 pesan 1 box  seharga  450.000  ,-  diserahkan  oleh  terdakwa  sendiri  kealamat  M BUSRO , 6. tanggal 7 Pebruari 2019 pesan se banyak 1 box seharga Rp. 450.000,-  melalui  Gojek  kealamat  M.  BUSRO  sendiri  7.  Tanggal  13 Maret 2019 pesan sebanyak 2 box seharga Rp. 900.000 , 8. Tanggal 25 Maret  2019  pesan  sebanyak  1  box  seharga  Rp.  450.000,-  diserahkan didepan  PT  Antar  Mitra  Sembada  Surabaya,  9.  Tanggal  4  April  2019 pesan  sebanyak  1  box  seharga  Rp.  450.000,-  diserahkan  di  Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya
2) Bahwa  VIVI  NURMALASARI  (berkas  tersendiri)  memperoleh  obat Misoprostol 200 mcg merk Chromalux dengan cara memesan di Apotik Ngudi  Rahayu  milik  terdakwa  FAUZIAH  TRI  ARINI  ALS  UZI  yang beralamat  di  Tawangsari  Barat  Kec.  Taman  Kabupaten  Sidoarjo  sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d 4 April 2019.
b. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya NO.REG.PERK : PDM-
2303/Eku.2/08/2019,  tertanggal  15  Oktober  2019,  Terdakwa  tersebut  telah dituntut sebagai berikut :
1) Menyatakan  terdakwa  FAUZIAH  TRI  ARINI.  S.  Farm,  Apt  bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PRAKTEK SEOLAH  OLAH  SEBAGAI  TENAGA  KESEHATAN  YANG MEMILIKI  IJIN”  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal 83 UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZIAH TRI ARINI. S. Farm, Apt  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  Tahun dikurangi selama berada salam tahanan.
c. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319//Pid.Sus/2019/PN.Sby,  tanggal  4  November  2019,  yang  amarnya berbunyi sebagai berikut :
1) Menyatakan  terdakwa  FAUZIAH  TRI  ARINI,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Praktek Seolah-Olah sebagai Tenaga Kesehatan yang Memiliki Ijin” ;
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  FAUZIAH  TRI  ARINI  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
Menimbang,  bahwa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor 2319/Pid.Sus/2019/PN.Sby,  diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk umum  pada  tanggal  4  November  2019,  sedangkan  permintaan  banding Penuntut  Umum  diajukan  pada  tanggal  8  November  2019,  karena  itu permintaan  banding  tersebut  telah  diajukan  sesuai  tenggang  waktu  yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  aquo,  Penuntut  Umum  tidak mengajukan  memori  banding  sebagai  alasan  dan  landasan  keberatan  atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan  meneliti  dengan  seksama  berkas  perkara  beserta turunan  resmi  putusan Pengadilan  Negeri  Surabaya  tanggal  4  November  2019,  Nomor  : 2319/Pid.Sus/2019/PN.Sby,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  berpendapat bahwa  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Tingkat  pertama  dalam putusannya,  yang  menyatakan  bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 83 UU RI No. 36 Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke  -1  KUHP, berdasarkan  alasan  yang  tepat  dan  benar  menurut  hukum,  oleh  karena  itu pertimbangan  tersebut  dapat  disetujui  dan  diambil  alih  serta  dijadikan sebagai  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  tanggal  4  November  2019,  Nomor  : 319/Pid.Sus/2019/PN. Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan  yang  sah  yakni  menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  21 ayat  (1)  dan  ayat  (4)  KUHAP  Jo  Pasal  27  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHAP, maka  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  harus  dikurangi  dengan  lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP); Menimbang  bahwa  karena  Terdakwa  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi  pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk
dikeluarkan  dari  Tahanan,  maka  Majelis  Hakim  tingkat  banding memerintahkan  Terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan  Rutan  (pasal  242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus  dibebani  membayar  ongkos  perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan (pasal  222  KUHAP)  yang  dalam  tingkat  banding  besarnya  seperti  dalam amar putusan;
Mengingat  dan  memperhatikan  Pasal  83  UU  RI  No.  36  Tahun  2014 tentang  Tenaga  Kesehatan  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  dan  Undang  - undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
e. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
Putusan  pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor    10/PID.SUS/2020/PT SBY menetapkan:
1) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2019/PN.Sby  tanggal  4  November  2019  yang  dimintakan banding tersebut;
2) MenetapkanTerhadap  pidana  yang  dijatuhkan  tetap  dikurangi  dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3) Memerintahkan  agar  Terdakwa  tetap  berada  dalam  Rumah  Tahanan Negara;
f. Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby Penerapan hukum di Indonesia haruslah mengedepankan tiga asas yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim  mampu  menjatuhkan  dengan  memperhatikan  tiga  hal  yang  sangat esensia  yaitu  keadilan  (gerechtigheit),  kepastian  (rechsecherheit),  dan kemanfaatan (zwachmatigheit).
Jika  diteliti  lebih  dalam  dari  pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutuskan  perkara  nomor  10/Pid.Sus/2020/PT.  Sby  apakah  sudah memenuhi aspek kepastian hukum ?
Pada  putusan  perkara  nomor  10/Pid.Sus/2020/PT.  Sby  penulis berpendapat  bahwa  tidak  ada  unsur  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada terdakwa,  unsur  pidana “turut  serta  melakukan  praktek  seolah-olah  sebagai tenaga kesehatan yang memiliki ijin” tidak dapat dibuktikan secara materiil, dikarenakan:
1) Unsur  “turut  serta”  yang  dimaksud  sama  sekali  tidak  dapat  dibuktikan. Terdakwa  lain  atas  nama  Laksmita  Wahyuning  Putri  yang  melayani praktek  aborsi  tidak  memiliki  hubungan  atau  bukan  kerabat  dari terdakwa  selain  itu  terdakwa  juga  tidak  mengetahui  bahwa  obat  keras merek  Chromalux  (Misoprostol  200mcg)  akan  dipergunakan  terdakwa
lain  untuk  melakukan  praktek  aborsi.  Itu  terlihat  dari  terdakwa  sebagai pemilik  apt.  Ngudi  Rahayu  menjual  obat  tersebut  kepada  terdakwa  lain atas  nama  Vivi  Nurmalasari  tanpa  mengambil  keuntungan  sama  sekali sehingga  penulis  berpendapat  bahwa  terdakwa  tidak  memiliki  unsur kesengajaan turut serta didalamnya.
2) Unsur “melakukan praktek seolah – olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki ijin” juga sama sekali tidak dapat dibuktikan dikarenakan:
a. Profesi terdakwa adalah apoteker yang merupakan bagian dari tenaga kefarmasian,  sedangkan  tenaga  kefarmasian  itu  sendiri  merupakan bagian  dari  tenaga  kesehatan  (sesuai  dengan  pasal  11  ayat  (1)  UU Tenaga Kesehatan).
b. Terdakwa  memberikan  obat  salah  satunya  obat  keras  kepada konsumen merupakan bagian dari profesi nya sebagai apoteker.
Jadi  penulis  berpendapat  bahwa  unsur  “melakukan  praktek  seolah  – olah  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  ijin”  adalah  tidak  benar  dan tidak  dapat  dibuktikan  secara  hukum  pidana  materiil.  Kesimpulan  dan pendapat penulis :
a. Putusan pengadilan dalam perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam perspektif kepastian hukum nya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
b. Perbuatan  yang  terdakwa  lakukan  seharusnya  hanya  berupa  sanksi administratif yang diberikan kepada Apt. Ngudi Rahayu sesuai pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
c. Selain  sanksi  administratif  perbuatan  terdakwa  juga  merupakan pelanggaran  kode  etik  profesi  apoteker  tetapi  bukan  merupakan  suatu tindak pidana sehingga penjatuhan sanksi pidana tidak lah tepat
d. Vonis  hakim  kepada  terdakwa  yaitu  lepas  (ontslag  van  alle rechtsvervolging)

## Kesimpulan
Pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sekarang  tidak  ditemukan  mengenai malpraktik  namun  pada  undang-undang  tentang  tenaga  kesehatan  yang  sudah  dicabut yaitu UU No 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan tercantum pada pasal 11 ayat (1) huruf b yang berbunyi  “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan  di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan peraturan – peraturan perundang – undangan lain, maka tenaga  Kesehatan dapat dilakukan  Tindakan – Tindakan administratip dalam hal sebagai berikut: (b) melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah sebagai tenaga Kesehatan;”. Tindak pidana  pelaku  malpraktik  tenaga  kefarmasian  dapat  dituntut  secara  hukum  baik  itu secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Selain sanksi hukum jika  itu  menyangkut  pelanggaran  terhadap  profesi  maka  akan  dianggap  juga  sebagai pelanggaran  kode  etik  profesi  (dalam  studi  kasus  organisasi  apoteker  yaitu  Ikatan
Apoteker  Indonesia).  Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap pelaku  malpraktik  tenaga  kefarmasian  hendaknya  memiliki  tujuan:  a).  Kepastian Hukum; b). Kemanfaatan; c). Keadilan.
Sebelum  memutuskan  vonis  hendaknya  hakim  dapat  lebih  mengerti  dan memahami hukum pidana materiil suatu perkara sehingga vonis yang dijatuhkan benar –  benar  dapat  memuat  sisi  keadilan,  kemanfaatan  dan  terutama  kepastian  hukumnya. Pada putusan perkara nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby penulis berpendapat bahwa tidak ada  unsur  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  terdakwa  melainkan  hanya  sekedar sanksi administrasi karena apa yang dilakukan oleh terdakwa hanya berupa pelanggaran kode etik profesi apoteker.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
Andi Hamzah, Kamus Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
Anief, Moh, Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005)
Anonim, Pedoman Obat Bebas dan Bebas Terbatas, (Jakarta: Depkes RI, 2006)
Astuti EK. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis , (Semarang: 2003)
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
Darsono S. Etik, Hukum Kesehatan dan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus) Semarang: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2004)
H.A. Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
Hanafiah MJ, Amri Amir. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan , (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007)
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2006)
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , (Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004)
Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2010)
Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010)
Marbun dan Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , (Yogyakarta: Liberty, 2007)
Mochtar. M, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan , Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016)
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
N.M. dan  J.M.J.M. ten berge, “ Pengantar Hukum Perizinan” , disunting oleh Philippus M.Hadjon (Surabaya: Yuridika, 2003)
Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, (Jakarta: Erlangga, 1991)
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008)
Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia , Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
Siswati S. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, 2004
Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan , Cetakan Pertama  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press,  2010)
------------ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya , Cet IV, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 2006)
Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum suatu pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 2007)
Tatiana Siska Wardani dan Aris Prio Agus Santoso, Etika Profesi Farmasis Implementasi Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kefarmasian, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022)
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)
Zahir Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit , (Malang: Setara Press, 2018)

## A. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

## B. Jurnal
Fakhrurrazi, Mulyadi and Ismail, N.  ‘ Pengetahuan Dan Sikap Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya Terhadap Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Risiko Bencana Banjir’ , Jurnal Ilmu Kebencanaan, Program Pascasarjana Unsyiah Vol.2 No.4, November
2015
Meutuah, L. D. and Ishak, S. ‘Analisis Kepuasan Dokter Spesialis Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Tahun 2014’ , Jurnal Kedokteran Syiah, Kuala, 2014
Farlen Kanter. ‘Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014’, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No. 6, Juli, 2016
Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham. ‘Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis’, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 4, 2020
Stevanus Miharso. ‘Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter’ , Jurnal Syntax Literate Vol.6 No.10, 2021

## Copyright holder:
Stevanus Miharso (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: