## PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN

## QĀNŪN JINĀYAT DI ACEH

## Nurhayati
UIN Sumatera Utara Jl. Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate, 20371 E-mail: maf_lubis74@yahoo.com

## Abstrak
Pemerkosaan  adalah  tindak  kejahatan  seksual  yang  cukup  tinggi  di  Indonesia. Pemerkosaan  dalam  pandangan  hukum  Islam  berbeda  dengan  perzinaan. Perzinaan  adalah  persetubuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar atas dasar suka sama suka. Pemerkosaan  memiliki  unsur  tambahan  dari  sekedar  hubungan  kelamin,  yaitu dilakukan  dengan  pemaksaan,  kekerasaan  atau  ancaman.  Sanksi  terhadap pemerkosa menurut hukum Islam sama persis dengan tindak perzinaan yaitu rajam dan  dera.  Sanksi  tersebut  hanya  berlaku  bagi  pemerkosa  dan  tidak  bagi  korban. Qānūn Jināyat di  Aceh  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Nomor  6 Tahun 2014 merupakan kesatuan hukum pidana yang dibentuk berlandaskan nilai- nilai syari’at Islam yang bersumberkan dari Al-Qur’an dan Hadis. Menurut Qānūn Jināyat di  Aceh,  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan diancam dengan ‘uqūbah ta’zīr yang  dalam pemberlakuannya terdapat perbedaan hukuman dengan pidana hukum Islam (fikih).
Kata kunci: tindak pidana, pemerkosaan, uqūbah, hukum Islam, qānūn jināyat

## Abstract
Rape  is  a  sexual  crime  that  indicates  highly  enough  rate  in  Indonesia.  Rape according to the view of Islamic law is different from adultery. Adultery is sexual intercourses  between  man  and  woman  without  legal  marriage  and  carried  out consciously  on  the  basis  of  mutual  needs.  Rape  is  not  doing  of  just  sexual intercourse but it has additional element that is carried out with force, violence or threats.  Sanctions  against  rapists  according  to  Islamic  law  is  exactly  the  same  as the  act  of  adultery  that  is  stoning  and  damping.  Such  sanctions  apply  only  to rapists  and  not  to  the  victim.  Aceh’s Qānūn on Jinā yat  (criminal)  law  for  the people  is  regulated  in  Regional  Regulation  (PERDA)  No.  6  of  2014. Qānūn Jināyat for the people of Aceh is a unity of  criminal law formed based on Islamic Shari'ah values  derived from the Qur’an and Ḥadīṡ . According to Qānūn Jināyat Aceh, everyone doing sexual rape crime is threatened with ‘uqūbat ta’zīr which in its  application  there  is  a  difference  of  punishment    with  what  is  in  the  view  of Islamic law.
Keywords: crime, rape, Islamic law, uqūbah, qānūn jināyat

## A.  Pendahuluan
Pemerkosaan  adalah  tindakan kekerasan  yang  serius  dan  melanggar hak  asasi  manusia  (HAM).  Berdasarkan hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Komnas  Perempuan,  bahwa  lebih  dari 90  persen  kasus pemerkosaan  di Indonesia  tidak  dilaporkan  ke  pihak berwajib  karena  adanya  stigma  sosial dan para korban takut disalahkan. Kasus pemerkosaan  yang  tidak  dilaporkan ibarat “puncak gunung es” di negara ini. Hal ini merefleksikan rendahnya kepercayaan  rakyat  terhadap  lembaga- lembaga penegakan hukum di negara ini dalam  menyelesaikan  kasus  kekerasaan seksual.
Provinsi  Aceh  sebagai  bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  memiliki  keistimewaan dan  otonomi  khusus,  salah  satunya adalah kewenangan dalam melaksanakan syari’at  Islam.  Berdasarkan  Pasal  125
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  hukum jināyat (hukum  pidana)  merupakan bagian dari syari’at Islam  yang dilaksanakan di Aceh. Banyaknya  kasus  pemerkosaan yang  terjadi  di  Indonesia  termasuk  di Aceh, maka pemerintahan Aceh mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang hukum jināyat pada  tahun  2014  yang cukup  fenomenal  dan  mendapat  banyak kritikan dari berbagai kalangan pemerhati  hukum  dan  digugat  ke Mahkamah  Agung  karena  dianggap melanggar HAM dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Berdasarkan  latar  belakang  di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanan  hukum jināyat di  Aceh,
khususnya yang berkaitan dengan pemerkosaan  dan  membandingkannya dengan hukum Islam (fikih).

## B.  Definisi Konseptual
a. Tindak Pidana
Tindak  pidana  berasal  dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit. Kata strafbaar feit terdiri  dari straf,  baar dan feit. Berbagai  istilah  digunakan  sebagai terjemahan  dari strafbaar  feit, kata straf diterjemahkan  sebagai  pidana  atau hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat  dan  boleh.  Sedangkan  kata feit diterjemahkan  dengan  tindak,  peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 1
Dalam  ilmu  hukum,  tindak pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang pelakunya  dapat  dikenai  hukum  pidana. Pelaku  dapat  dikatakan  sebagai  subjek tindak  pidana. 2 Moeljatno,  ahli  hukum pidana,  berpendapat  bahwa  perbuatan pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  di mana  disertai  dengan  ancaman  (sanksi) yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  siapa yang melanggar larangan tersebut.” 3
Simons,  sebagaimana  dikutip oleh  Roni  Wiyanto,  mendefinisikan
tindak  pidana  sebagai  suatu  perbuatan ( handeling ) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum ( onrechtmatig ) dilakukan dengan kesalahan  ( schuld )  oleh  seseorang  yang mampu  bertanggungjawab.  Rumusan pengertian  tindak  pidana  oleh  Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap  karena  meliputi: pertama, diancam  dengan  pidana  oleh  hukum. Kedua, bertentangan  dengan  hukum.
Ketiga, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan. Keempat, seseorang itu dipandang  bertanggung  jawab  atas perbuatannya. 4
Dari  berbagai  definisi  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang dimaksud  dengan  tindak  pidana  ialah perbuatan melanggar hukum yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban  dan  dapat  dikenai hukum  pidana.  Dan  dalam  tulisan  ini hukum  pidana  tersebut  ialah  hukum pidana  Islam  atau  disebut  hukum jināyat .
b. Pemerkosaan Kata
pemerkosaan atau perkosaan  berasal  dari  bahasa  latin rapere yang  berarti  mencuri,  memaksa, merampas, atau membawa pergi. 5
Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut al-wathʻu  bi  al-ikrāh yaitu  hubungan seksual  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  dengan  paksaan.  Fukaha ketika mendefinisikan tentang pemerkosaan  mengemukakan  dengan definisi zina. Abu Zahrah mendefinisikan  zina  adalah  hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan  yang  sah  dan  dilakukan dengan  sadar  serta  tanpa  adanya  unsur subhat (semu/mirip) 6 Ibnu Rusyd menyatakan zina adalah setiap
persetubuhan  yang  terjadi  bukan  karena pernikahan  yang  sah,  bukan  karena syubhat , dan bukan pula karena pemilikan (budak). 7
Secara  garis  besar,  pengertian di atas telah disepakati oleh para fukaha, meski mereka masih berselisih pendapat tentang  mana  yang  dikatakan syubhat yang  menghindarkan  hukuman ḥad dan mana  pula  yang  tidak  menghindarkan hukuman tersebut. Namun, pemerkosaan memiliki  unsur  tambahan  dari  sekedar hubungan  kelamin,    yaitu  dilakukan dengan  pemaksaan,  kekerasaan  atau ancaman  atau  dapat  dikatakan  dengan zina  paksa.  Jika  zina  dilakukan  atas dasar suka sama suka, maka pemerkosaan dilakukan atas dasar ancaman, kekerasan atau pemaksaan. Qānūn Aceh  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat pada Bab I
Ketentuan  Umum  Pasal  1  bagian  30, mendefinisikan pemerkosaan adalah hubungan  seksual  terhadap  faraj  atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar  pelaku  atau  benda  lainnya  yang digunakan  pelaku  atau  terhadap  faraj atau  zakar  korban  dengan  mulut  pelaku atau  terhadap  mulut  korban  dengan zakar  pelaku,  dengan  kekerasaan  atau
paksaan  atau  ancaman  terhadap  korban. Pengertian  pemerkosaan  dalam Qānūn Jināyat di  Aceh,  tidak  terbatas  kepada kaum  perempuan  saja,  tetapi  korban perkosaan dapat mencakup laki-laki dan hubungan  seksual  itu  tidak  hanya melalui  faraj  atau  zakar  tetapi  juga melalui dubur, mulut atau benda lainnya yang  digunakan  pelaku  terhadap  faraj atau zakar korban.
c. Hukum Islam
Hukum  Islam    merupakan rangkaian  dari  kata  hukum 8 dan  kata Islam 9 .  Kedua  kata  itu,  secara  terpisah, merupakan  kata  yang  digunakan  dalam bahasa  Arab  dan  terdapat  dalam  Al- Qur’an,  juga  berlaku  dalam  bahasa Indonesia.  Hukum  Islam  sebagai  suatu rangkaian  kata  telah  menjadi  bahasa Indonesia  yang  hidup  dan  terpakai, namun  bukan  merupakan  kata  yang terpakai  dalam  bahasa  Arab,  dan  tidak ditemukan  dalam  Al-Qur’an;  juga  tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa  Arab,  karena  itu  tidak ditemukan artinya secara definitif. 10
Kata  hukum  Islam  merupakan terjemahan  dari  term Islamic  Law dari literatur  Barat.  Hukum  Islam  adalah koleksi  daya  upaya  para  fukaha  dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan  masyarakat.  Definisi  ini mendekati  kepada  makna  fikih. 11 Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum
Islam  adalah    seperangkat  peraturan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis tentang  tingkah  laku  manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 12
Dari  definisi-definisi  di  atas dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud dengan  hukum  Islam  itu  adalah  fikih. 13 Hukum  Islam  sebagai  norma-norma yang  dianut  masyarakat  sebagiannya membutuhkan  kekuasaan  negara  untuk pelaksanaannya,  sebagian  lagi  tidak membutuhkannya,  dan  sebagian  yang lain  ada  yang  membutuhkan  dan  tidak
membutuhkannya,  tergantung  kepada situasi. 14
d. Qānūn Jināyat
Pengertian qānūn dalam  kamus Bahasa  Arab  adalah:  undang-undang, hukum  dan  kaidah. 15 Dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, qānūn dikenal dengan nama kanun, yang artinya dalah: undang-undang, peraturan, kitab
undang-undang,  hukum  dan  kaidah. 16
Jadi qānūn adalah  aturan  hukum  atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah.
Istilah qānūn sudah  digunakan sejak  lama  sekali  dalam  bahasa  atau budaya  Melayu.  Kuat  dugaan  istilah qānūn masuk  ke  dalam  budaya  melayu dan bahasa Arab karena mulai digunakan  bersamaan  dengan  kehadiran agama  Islam.  Kitab  Undang-Undang Melaka  yang disusun pada abad ke lima belas  atau  enam  belas  Masehi  telah menggunakan  istilah  ini.  Menurut  Liaw Yock  Fang,  sebagaima  dikutip  oleh  Al- Yasa’  Abu  Bakar,  istilah  ini  dalam budaya  Melayu  digunakan  semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin  membedakan  antara  hukum  yang tertera  dalam  adat  dengan  hukum  yang tertera dalam kitab fikih. 17
Dalam masyarakat Aceh,
penyebutan qānūn terhadap suatu aturan hukum  atau  untuk  penamaan  suatu  adat telah  lama  dipakai  dan  telah  menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan  oleh  Kerajaan  Aceh  banyak yang  dinamakan  dengan qānūn.  Qānūn biasanya  berisi  aturan-aturan  syari’at Islam  yang  telah  beradaptasi  menjadi adat istiadat Aceh. Seperti Qānūn Syara’ Kerajaan  Aceh yang  ditulis oleh Teungku  di  Mulek  pada  tahun  1257  H atas  perintah  Sultan  Alauddin  Mansur Syah (w. 1870). Naskah pendek berbicara  beberapa  aspek  di  bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi
kepolisisan  dan  kejaksaan,  serta  aturan protokoler  dalam  berbagai  upacara kenegaraan. 18
Kedudukan qānūn terdapat  di dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun
2001  tentang  Otonomi  Khusus
Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam,  dalam  pasal  1 angka 8 dinyatakan: Qānūn Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  khusus. Dari ketentuan ini diketahui bahwa Qānūn Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus  dalam  hal  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  provinsi. Walaupun qānūn merupakan peraturan  daerah,  tetapi  dari  segi lain qānūn tidak  tunduk  kepada peraturan  pemerintah  yang  berada di bawah undang-undang. 2. Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan pasal 7 ayat (2) A, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam  jenis  peraturan  daerah provinsi adalah qānūn yang berlaku  di  daerah  NAD  dan perdasus serta perdasi yang berlaku di provinsi Papua.
3. Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintah  Aceh.
Pasal  21  dan  22  menyatakan bahwa: Qānūn adalah  peraturan perundang-undangan sejenis peraturan  daerah  yang  mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
Dalam  kaitan  ini,  kedudukan peraturan  daerah  dalam  tata  urutan sistem  Perundang-undangan  Republik Indonesia  telah  diatur  dalam  Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan  Peraturan  Perundang-undangan Negara  Republik  Indonesia  sebagai berikut:  (1)  UUD  1945,  (2)  Ketetapan MPR, (3) Undang-undang, (4) Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang (Perpu),  (5)  Peraturan  Pemerintah,    (6) Keputusan  Presiden,    dan  (7)  Peraturan Daerah.
Berdasarkan  Ketetapan  MPR tersebut,  maka  kedudukan qānūn diakui dalam hierarki perundang-undangan
Indonesia  dan  dipersamakan  dengan peraturan daerah (PERDA) dan menempatkan qānūn sebagai  sub-sistem dalam tata peraturan perundang- undangan nasional, bahkan sistem hukum  nasional  pada umumnya. Karena itu, qānūn sebagai  peraturan  daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  tingkatannya.  Hanya  saja qānūn yang berlaku di  Aceh tetap harus diperhatikan  tentang  kekhususan  yang diberikan  pusat  kepada  NAD,  maka DPR  Aceh  dapat  mensahkan qānūn tentang jināyat atau  peradilan  pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar’iah.
Jināyat adalah  perbuatan  dosa, perbuatan  salah  atau  jahat. Jināyat berasal  dari janā yang  mengandung  arti telah  berbuat  dosa  atau  salah.  Adapun secara terminologis, jināyat berarti suatu nama  bagi suatu perbuatan yang diharamkan  syarak  atau  agama,  baik perbuatan  tersebut  mengenai  jiwa,  harta benda,  maupun  lainnya. 19 Para  ahli hukum  menerapkannya  pada  setiap perbuatan  yang  dinyatakan  melawan hukum  oleh  syari’at,  baik  dilakukan terhadap  hidup  dan  hak  milik  seseorang atau  terhadap  hal  lainnya.  Tetapi, mayoritas  ahli  hukum  menerapkan istilah jināyat ini  dalam  arti  kejahatan
yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota  tubuh  seperti  pembunuhan, melukai  orang,  kekerasan  fisik,  atau aborsi  dengan  sengaja.  Ahli-ahli  hukum lain  keberatan  jika  istilah  ini  dipakai untuk  kejahatan  yang  dihukum  dengan ḥudūd dan qiṣāṣ . 20 Sementara  itu, sebagian ahli fikih yang lainnya mengkhususkannya sebagai tindak kejahatan  yang  tergolong jarīmah ḥudūd dan qiṣāṣ. Jarīmah ḥudūd yaitu  zina, menuduh  zina,  minum khamr ,  mencuri, merampok,  murtad,  dan  melakukan pemberontakan.  Adapun jarīmah  qiṣāṣ meliputi membunuh, melukai, dan memukul.  Sedangkan jarīmah dalam hukum  Islam  dimaksudkan  sebagai pelanggaran  terhadap  hukum  syari’at atau  agama,  dan  terhadap  pelakunya dikenakan  sanksi  berupa ḥad ataupun ta’zīr .  Had  adalah  sanksi  hukum  yang sudah  ada  ketentuannya  dalam  nash  Al- Qur’an  dan  hadis,  sedangkan ta’zīr adalah  sanksi  hukum  yang  tidak  ada ketentuannya  dalam  nash  akan  tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim  (pemerintah).
Oleh  karena  itu,  adapun  yang dimaksud  dengan qānūn  jināyat dalam tulisan  ini  adalah  peraturan  daerah  yang berkaitan  dengan  hukum  pidana  Islam yang  mengatur  tentang jarīmah dan ‘uqūbah sebagaimana  yang  terdapat dalam Qānūn Aceh  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat . Pengertian jarīmat
dalam qānūn jināyat , sebagaimana  disebutkan  dalam  Bab  I, Ketentuan Umum pada pasal 1 nomor 16 adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh Syari’at  Islam  yang  dalam qānūn ini diancam dengan ‘uqūbah ḥudūd
dan/atau ta’zīr .  Adapun  yang  dimaksud dengan ‘uqūbah adalah  hukuman  yang dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pelaku jarīmah . ‘Uqūbah  ḥudūd adalah jenis ‘uqūbah yang bentuk dan besarannya  telah  ditentukan  di  dalam Qānūn secara  tegas  dan ta’zīr adalah
jenis ‘uqūbah yang  telah  ditentukan dalam qānūn yang  bentuknya  bersifat pilihan  dan  besarannya  dalam  batas tertinggi  dan/atau  terendah.  Tindak pidana  ( jarīmah )  dalam qānūn hukum jināyat ada  10  yaitu: khamr (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilaṭ (perbuatan
bermesraan),  zina,  pelecehan  seksual, pemerkosaan, qaḍaf (menuduh  berzina), liwaṭ (homo  seksual)  dan muṣāhaqah (lesbian),  tetapi  dalam  tulisan  ini  hanya membahas
tentang jarīmah
pemerkosaan.
C.  Pemerkosaan  dalam  Perspektif

## Hukum Islam
Pemerkosaan dalam literatur hukum  Islam,  bukan  merupakan  tindak kejahatan  atau  pidana    yang  berdiri sendiri  karena  tidak  termasuk  dalam jarīmah ḥudūd 21 . Perzinaan  bisa menjadi  landasan  awal  bagi  rumusan tindak  pemerkosaan.  Namun  perzinaan dan  pemerkosaan  walaupun  sama-sama merupakan  hubungan  kelamin,  tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka, sedangkan  perkosaan  dilakukan  dengan pemaksaan,  kekerasaan  atau  dengan ancaman  yang  berakibat  trauma  yang berkepanjangan  bagi  korban.  Berarti dalam  pemerkosaan  ada  pihak  yang memaksa  dan  yang  dipaksa  yaitu korban.
Ayat  Al-Qur’an  dan  Hadis  tidak banyak mengungkapkan penyebutan kejahatan  perkosaan  secara  langsung. Surat al-Nūr ayat 33 walaupun tidak ada menyebutkan  kata  perkosaan,  tetapi sudah  mengarah  pada  larangan  tindak pemaksaan  dalam  persoalan  seksual sebagaimana disebutkan:
َلَ َو
اًنُّصَحَت  َنْد َرَأ  ْنِإ  ِءاَغِبْلا  ىَلَع  ْمُكِتاَيَتَف  اوُه ِرْكُت
ْنِم َهَّللا  َّنِإَف  َّنُهْه ِرْكُي  ْنَم َو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا  َض َرَع اوُغَتْبَتِل
ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ َّنِهِها َرْكِإ ِدْعَب
“ Dan  janganlah  kamu  paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang
mereka sendiri mengingini kesucian,  karena  kamu  hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu .”
Dalil lain, dalam surah al-An’ām ayat 145:
ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ  َكَّب َر َّنِإَف ٍداَع  َلَ َو ٍغاَب  َرْيَغ  َّرُطْضا ِنَمَف “ …Barangsiapa yang dalam keadaan  terpaksa,  sedang  dia tidak  menginginkannya  dan  tidak (pula)  melampaui  batas,  maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .” Ibn  Qayyim  menyatakan  bahwa ayat di atas dijadikan ḥujjah oleh Ali bin Abi  Ṭālib  di  hadapan  Khalifah  ʻUmar bin Khaṭṭab  untuk  membebaskan seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh  oleh  seorang  penggembala, demi  mendapat    air  minum  karena perempuan itu sangat kehausan. 22 Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan pemerkosaan terungkap  dengan  teks  hadis  yang diriwayatkan  oleh  al-Tirmiżī  dan  Abū
Daud  yang  artinya:  “ Suatu  hari,  ada seorang  perempuan  pada  masa  Nabi Saw.  yang  keluar  rumah  hendak melakukan  salat  di  masjid.  Di  tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya ( dibawa ke suatu tempat ) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa,  si  laki-laki  lari,  kemudian lewat  beberapa  orang  Muhajirin,  ia mengarahkan: “Lelaki itu telah memperkosa  saya”.  Mereka  mengejar dan  menagkap  laki-laki  tersebut  yang diduga  telah  memperkosanya.  Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: “Ya, ini orangnya”. Mereka
dihadapkan  kepada  Rasulullah  Saw. Ketika  hendak  dihukum,  si  laki-laki berkata:  “Ya  Rasul,  saya  yang melakukannya”.  Rasul  berkata  kepada perempuan:  “Pergilah,  Allah  telah mengampuni  kamu”.  Lalu  kepada  laki- laki  tersebut  Nabi  Saw.  menyatakan suatu perkataan baik ( apresiatif terhadap pengakuannya ) dan memerintahkan: “Rajamlah”. Kemudian berkata:  “Sesungguhnya  ia  telah bertaubat,  yang  kalau  saja  taubat  itu dilakukan  seluruh  penduduk  Madinah, niscaya akan diterima.”
Berdasarkan hadis di atas pemerkosa  dihukum  pada  masa  Nabi Muhammad  SAW  sedangkan  korban perkosaan  dilepaskan  dengan  harapan akan  memperoleh  pengampunan  dari Allah  SWT.  Adapun  pandangan  hukum Islam  terhadap  kasus  pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:
1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.
Tindak  pemerkosaan  semacam  ini dihukum  sebagaimana  hukuman orang  yang  berzina.  Jika  dia  sudah menikah ( muhsan ), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku  yang  belum  menikah  ( gair muḥsan ),  maka  hukumannya  adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan  selama  satu  tahun. 23
Sebagian ulama, Imam Malik, Imam Syafi’i  dan  Hanbali,  mewajibkan kepada  pemerkosa    baik  yang diperkosa  tersebut  perawan  atau bukan  perawan  untuk  membayar maskawin  dengan  nilai  yang  sama dengan seseorang seperti dia. 24
2. Pemerkosaan  dengan  menggunakan senjata. Seseorang  yang  memerkosa  dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaiman  disebut  dalam  surat  al-
Maidah  ayat  33,  yaitu  dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya  dengan  bersilang,  dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh  memilih  salah  satu  di  antara empat  pilihan  hukum  tersebut  yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan  dapat  menimbulkan  efek  jera. Adapun  terkait  dengan  korban pemerkosaan,  tidak  ada  hukuman untuknya  dengan  syarat  bahwa  ia benar-benar  diperkosa  dan  dipaksa oleh  pelaku.  Hal  ini  bisa  diketahui dengan  permintaan  tolongnya  atau teriakannya. 26
D.  Pemerkosaan  menurut Qānūn Jināyat di Aceh Qānūn  Jināyat Nomor  6  Tahun 2014,  merupakan  hasil  revisi  terhadap Qānūn  Jināyat yang  telah  disahkan  dan diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2003. Qānūn-qānūn dimaksud  adalah Qānūn Nomor  12/2003  tentang Khamr , Qānūn Nomor  13/2003  tentang Maisir ,  dan Qānūn Nomor 14/2003 tentang Khalwat serta pelanggaran syariʻat Islam lainnya. Qānūn  Jināyat Nomor  6  Tahun  2014, disahkan  melalui  rapat  paripurna  di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)  pada  hari  Sabtu,  tanggal  27 September  2014.  Ada  2  (dua)  alasan dilakukan revisi terhadap qānūn tersebut: 1. Untuk menyempurnakan kekurangan  hukum  material  dalam Qānūn Nomor  12,  13,  14,  dan pelanggaran  syari’at  Islam  lainnya. Di  antaranya  adalah:  (a)  Kekaburan beberapa
pengertian yang terkandung dalam Qānūn
sebelumnya,  (b)  Belum  adanya pengaturan  tentang  pengertian  anak dan  perlindungan  anak,  (c)  Belum ada  logika  yang  jelas  dan  konsisten tentang  rasio/perbandingan  antara hukuman  cambuk,  penjara,  dan denda, (d) Batas hukuman maksimal dan  minimal  yang  diancam  kepada
pelanggar  terlalu  ringan.  Ditambah belum  adanya  hukuman  cambuk bagi  pelindung,  fasilitator,  dan pembantu  terjadinya  tindak  pidana, (e)  Belum ada hukum  acara Jināyat yang  meliputi  penahanan,  prosedur pelaksanaan  hukum  cambuk,  dan perlu  dimasukkannya  pengaturan tentang hubungan lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah, (f) Pengaturan  terhadap  tindak  pidana yang  belum  diatur  seperti  ikhtilat, muṣāhaqah,  liwaṭ,  pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain.
2. Disesuaikan dengan Undang- undang  Nomor  11/2006  tentang Pemerintahan  Aceh  yang  salah  satu isinya adalah memberikan wewenang  yang  lebih  luas  kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan  hukum Jināyat di
Aceh.
Qānūn  Jināyat ,  secara  substantif terdiri  dari  X  Bab  dan  74  Pasal. Pemerkosaan  diatur  dalam  pasal  48 sampai  dengan  pasal  56.  Hukuman  bagi pelaku pemerkosaan dibedakan  atas tiga tingkatan berdasarkan hubungan pemerkosa terhadap orang yang
diperkosa:
1. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan jarīmah pemerkosaan
diancam  dengan ‘uqūbah  ta’zīr cambuk  paling  sedikit  125  kali, paling  banyak  175  kali  atau  denda paling  sedikit  1.250  gram  emas murni,  paling  banyak  1.750  gram emas  murni  atau  penjara  paling singkat  125  bulan,  paling  lama  175 bulan (Pasal 48).
2. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan jarīmah pemerkosaan terhadap  orang yang  memiliki mahram dengannya, diancam dengan ‘uqūbah  ta’zīr cambuk paling  sedikit  150  kali,  paling banyak  200  kali  atau  denda  paling sedikit  1.500  gram  emas  murni, paling  banyak  2.000  gram  emas
murni  atau  penjara  paling  singkat 150  bulan,  paling  lama  200  bulan
(Pasal 49).
3. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan jarīmah pemerkosaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 48  terhadap  anak,  diancam  dengan
‘uqūbah  ta’zīr cambuk paling sedikit  150  kali,  paling  banyak  200 kali  atau  denda  paling  sedikit  1.500 gram  emas  murni,  paling  banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling  singkat  150  bulan,  paling lama  200  bulan  (Pasal  50).  Adapun yang  dimaksud  dengan  anak  ialah orang  yang  belum  mencapai  umur
18 tahun dan belum menikah. Selain ‘uqūbah di atas, sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  48 dan  49,  jika  ada  permintaan  korban, setiap  orang  yang  dikenakan ‘uqūbah dapat juga dikenakan ‘uqūbah restitusi 27 paling  banyak  750  gram  emas  murni.
Namun, dalam penetapan besaran ‘uqūbah restitusi  tersebut,  hakim  perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan  terhukum  (pasal  51).  Pasal  52 sampai  dengan  pasal  56  mengatur tentang  bagaimana  tata  cara  pengajuan pengaduan  bagi  setiap  oang  yang diperkosa  dengan  menyertakan  alat bukti.
Ditilik lebih lanjut tentang ‘uqūbat bagi  orang  yang  melakukan pemerkosaan, maka ringan dan beratnya
‘uqūbat yang  dijatuhkan  berdasarkan hubungan pelaku dengan yang
diperkosa.  Hukuman  yang  dijatuhkan bisa  dalam  bentuk  pilihan  tergantung kepada  keputusan  hakim.  Dan  yang menarik  dalam  kasus  pemerkosaan  ini, korban  pemerkosaan  bisa  meminta restitusi kepada pemerkosa akibat perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku pemerkosaan.

## E.   Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh
Qānūn Jināyat diberlakukan oleh pemerintah  Aceh  satu  tahun  berikutnya setelah  tanggal  disahkan  pada  27 September  2014  yang  digunakan  untuk sosialisasi.  Peringatan  setahun  setelah penerapan qānūn jināyah Aceh, sejumlah  aktivis  melontarkan  protes.
Nisaa Yura, pegiat Solidaritas Perempuan,  menyatakan  bahwa qānūn jināyat bisa  menimbulkan  kekerasaan berlapis  terhadap  korban  pemerkosaan yang harus bisa memberikan saksi untuk alat  bukti  permulaan,  sementara  pelaku bisa lepas dari hukum dengan mengucapkan  lima  kali  sumpah.  Hal tersebut  bisa  membuat  korban  bisa dituntut balik dengan tuduhan
pencemaran  nama  baik  dalam  KUHP. Nisaa menambahkan lebih  mudah untuk membuktikan tuduhan pencemaran nama baik
daripada
membuktikan pemerkosaan. Nia  Sjarifuddin dari Aliansi  Nasional  Bhinneka  Tunggal  Ika mengkhawatirkan  tentang  efek  yang dimunculkan  dari  hukuman  cambuk
yang  dipertontonkan  di  hadapan  publik, termasuk  anak-anak  dan  juga  tentang biaya  yang  dikeluarkan  ketika  eksekusi dilakukan  juga  tidak  sedikit.  Frans Delian,  Kepala  Biro  Humas  Pemerintah Aceh, menanggapi permasalahan tersebut  menyatakan  bahwa  hukuman cambuk  telah  memberikan  efek  jera  di masyarakat.  Hampir  tidak  ada  orang yang  tertangkap  melakukan  kesalahan yang sama untuk kedua kali. 28
Terlepas  dari  pro  dan  kontra, Kepala  Dinas  Syari’at  Islam  Aceh  pada masa  itu,  Syahrizal  Abbas  menyatakan bahwa  substansi qānūn ini  adalah  untuk menjaga  harkat  dan  martabat  manusia dan memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. 29
Berdasarkan  rekapitulasi  laporan perkara jināyat yang  telah  putus  pada Mahkamah  Syar’iyah  se-Aceh  Tahun 2016,  setelah  diberlakukannya  Perda hukum Jināyat No.  6  Tahun  2014  telah terjadi  kasus  pemerkosaan  sebagaimana berikut:
N o Mahka mah Syar’iy ah Nomor Perkara Tgl. Putusan Tgl. Eksekusi Jenis hukuman Terdak wa Ket. Cambu k Denda Kurun gan 1. Langsa 05/JN/201 6/MS-LGS 25-04- 2016 03-02- 2017 180 Bulan Somad Diekse kusi 2..  Kutaca ne 02/JN/201 6/MS-KC 02-02- 2016 130 Kali 1.250 gr  Mas Murni Ali Belum dieksek usi 3. Tapakt uan (1) 02/JN/201 6/MS-Ttn 31-05- 2016 19-08- 2016 150 Kali Aswir Diekse kusi (2) 03/JN/201 6/MS-Ttn 20-06- 2016 20-09- 2016 - Syahril Diekse kusi (3) 04/JN/201 6/MS-Ttn 17-05- 2016 05-08- 216 160 Kali Faisal Diekse kusi (4) 05/JN/201 6/MS-Ttn 16-06- 2016 200 Kali Irfan Belum Diekse kusi 4. Blangk ejeren (1) 21/JN/201 6/MS-Bkj 01-09- 2016 01-09- 2016 128 Bulan Andika Diekse kusi
(2) 24/JN/201 6/MS-Bkj 23-11- 2016 23-11- 2016 Babuss alam alias Salam (Anak- anak) Dikem balikan untuk di  bina akhlak dan pendidi kan 5. Simpan g  Tiga Redelo ng (1) 02/JN/201 6/MS-STR 29-08- 2016 09-09- 2016 100 Kali 100 Bulan Andi Diekse kusi 6. (2) 03/JN/201 6/MS-STR 31-08- 2016 20-09- 2016 150 Bulan Abdi Diekse kusi
Keterangan:  Wilayah  lain  seperti:  Banda  Aceh,  Sigli,  Takengon,  Biereun,  Jantho, Lhoksukon, Sabang, Meureudu, Idi, Kuala Simpang, Blangkejeren, Calang, Singkil, Sinabang tidak terdapat kasus pemerkosaan.
Dari  data  di  atas  dapat  diketahui bahwa  hukuman  yang  diberlakukan berbeda-beda  antara  satu  orang  dengan yang  lain.  Berbedanya  hukum  yang dijatuhkan  tergantung  dengan  akibat yang  diterima  korban  dan  orang  yang melakukan  apakah  masih  tergolong anak-anak,  orang  dewasa,  hubungan korban  dengan  pelaku  dan  kemampuan ekonomi pelaku.
Apabila  dibandingkan  dengan ketentuan  hukum  Islam  khususnya hukum  pidana  Islam,  maka  hukuman pemerkosaan  dalam  hukum jināyat di Aceh  terdapat  pembaharuan  dengan  apa yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum Islam  (fikih).  Berdasarkan  wawancara dengan  Al-Yasa’  Abu  Bakar,  mantan Kepala  Dinas  Syari’at  Islam  di    Aceh dan  pembahas Qānūn  Jināyat pada tanggal  2  Agustus  2017  via  telepon, menyatakan  bahwa qānūn  jināyat yang berlaku  di  Aceh  ditetapkan  berdasarkan nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  Al-Qur’an dan  Hadis  serta  ijtihad  ulama  Aceh. Pemerkosaan  tidak  termasuk  dalam jarīmah
ḥudūd yang ketentuan hukumnya secara tegas ditetapkan berdasarkan  apa  yang  tercantum  dalam Al-Qur’an  dan  Hadis.  Pemerkosaan masuk  dalam  wilayah ta’zīr yang  jenis hukumannya  ditentukan  oleh  penguasa
atau  hakim.  Ulama  dalam  berijtihad dengan  mempertimbangkan maqāshid al-Syarīʻah dalam  menentukan ‘uqūbah bagi pemerkosa.
Maqāshid al-Syarīʻah atau tujuan pensyari’atan  hukum  berporos  kepada lima  hal  pokok  yang  disebut  dengan al- ḍarūriyyāt  al-khams (lima  pokok  yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama ( ḥifẓ al-dīn ) ,
perlindungan  terhadap  jiwa  ( ḥifẓ  al- nafs ) , perlindungan  terhadap  akal  ( ḥifẓ
al-‘aql ) , perlindungan
terhadap keturunan  ( ḥifẓ  al-nasl ) , perlindungan terhadap harta ( hifzh al-mal ) .
Sebahagian  ulama  berbeda  pendapat mengenai urutan al-ḍarūriyyah al-khams ada  yang  meletakkan ḥifẓ  al-nafs diurutan  pertama,  setelah  itu ḥifẓ al-din. Beberapa pakar usul fikih menambahkan ḥifẓ  al-‘ird (perlindungan  terhadap kehormatan)  di  samping  kelima  unsur tersebut. 31 Korban pemerkosaan akan mengalami  gangguan  terhadap  lima  hal pokok  yang  harus  dijaga  tersebut. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan  terhadap  keturunan  dan jiwa. Korban pemerkosaan baik laki-laki maupun  perempuan,  selain  mengalami luka  fisik  seperti  penyakit  menular seksual, kehamilan yang tidak
diinginkan,  juga  akan  membawa  luka batin    berupa  stres  pasca  trauma  yang beresiko  untuk  bunuh  diri.  Karena  itu, hukuman  bagi  pemerkosa  yang  terdapat dalan qānūn jināyat di  Aceh  lebih  berat dari  apa  yang  ditetapkan  oleh  hukum Islam.  Hal  tersebut  diperkuatkan  oleh pernyataan  Al  Yasa’  Abu  Bakar, menyatakan  bahwa  dengan  adanya Qānūn ini  pelaku  pemerkosaan  akan dihukum  lebih  berat  dua  kali  zina  dan dikenakan  denda,  begitu  juga  dengan pelecehan  seksual,  hukumannya  lebih berat  dibandingkan  dengan ikhtilat atau khalwat . 32
Hukuman  pemerkosann  lebih berat  dari  zina  karena    sangat  berkaitan erat  dengan  kehormatan  wanita  yang disetubuhi  dengan    dipaksa.  Menjaga kehormatan bagi seorang wanita merupakan  sesuata  yang  sangat  penting karena  berkaitan  dengan  harga  diri perempuan.  Kehormatan  yang  telah dirampas  akan  mempengaruhi  status wanita  tersebut  walaupun  ia  merupakan korban  dari  pemerkosaan.  Oleh  karena itu,  sesuai  dengan  kaidah  “Dar  al- Mafāsid muqaddam ʻalā jalb al-Maṣāliḥ” yaitu  menolak  kemudaratan  lebih  utama dari  pada  meraih manfaat, maka hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap pemerkosa harus lebih berat dari pezina. Maḍarat -nya  bagi  korban  tidak  hanya berpengaruh terhadap dirinya tetapi juga keluarga dan jika ternyata menyebabkan korban hamil, ini juga sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak yang akan  dilahirkannya.  Bagi  pemerkosa hukuman  tersebut  akan  menimbulkan efek jera tidak akan melakukan perbuatan  yang  sama  dan  bagi  lainnya tidak akan berani melakukan
pemerkosaan  karena  beratnya  hukuman yang akan diterima.

## F.  Penutup
Qānūn  Jināyat di  Aceh  tentang pemerkosaan  dalam  beberapa  hal  tidak sejalan  dengan  pendapat  para  fukaha. Karena  pemerkosaan  termasuk  dalam ʻuqūbat  ta’zīr yang  hukumannya  lebih ditentukan  oleh  penguasa  atau  hakim, maka  terdapat  beberapa  pembaharuan dalam qānūn jināyat di Aceh.
Setiap pelaku pemerkosaan dalam qānūn  jināyat di  Aceh,  jenis ʻuqūbat -nya  bersifat  pilihan  hukum seperti  cambuk  atau  denda  atau  penjara dan besarannya ada dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Disamping itu, hakim karena  ada  permintaan  korban  dapat menetapkan ʻuqūbat restitusi  dengan mempertimbangkan keuangan terhukum. Hukuman  bagi  pelaku  pemerkosaan dihukum lebih berat dua kali dari pelaku zina  dan  dikenakan  denda  karena  derita yang  ditanggung  korban  sangat  berat tidak hanya fisik tetapi juga batin.
Hukuman bagi pemerkosa menurut hukum Islam dihukum sebagaimana  hukuman  orang  yang berzina yaitu rajam dan dera. Rajam bagi pemerkosa  yang  telah  menikah  yaitu dilempari  batu  kerikil  sampai  mati  dan dera bagi yang belum menikah, hukuman  tersebut  bagi  pemerkosa  yang tanpa mengancam dengan menggunakan senjata. Pemerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang.
Catatan Akhir:
1 Adami  Chazawi, Pengantar  Hukum Pidana , (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.
2 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia , (Bandung:  Refika Aditama, 2008), hlm. 58.
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.
4 Roni  Wiyanto, Asas-asa  Hukum Pidana  Indonesia (Bandung:  Mandar  Maju, 2012), hlm. 160.
5 Hariyanto, Dampak  Sosio  Psikologis Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  terhadap
Wanita (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita
Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.
6 Abu  Zahrah, Al-Jarimah  wa  al- ‘Uqubah  fī  al-Fiqh  al-Islāmī , (Beirut:  Dar  al- Fikr, t.t.), hlm. 109.
7 Ibnu  Rusyd, Bidāyah  al-Mujtahid  wa Nihāyah al-Muqtaṣid (Beirut:  Dar  al-Jiil,  1989), hlm. 324.
8 Kata    “hukum”    berasal  dari  bahasa Arab hukm (kata jamaknya ahkam ) yang berarti putusan ( judgement, verdict, decision ), ketetapan ( provision ),  perintah  ( command ),  pemerintahan ( government ),  kekuasaan  ( authority,  power ), hukuman ( sentence ) dan lain-lain. Hans Wehr, A Dictionary  of  Modern  Written  Arabic ,  (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980), hlm. 196.
9 Kata Islam berasal  dari  bahasa  Arab dari kata kerja salima, yang bermakna kedamaian,  kesejahteraan,  keselamatan  dan penyerahan diri. Ibn Mansur al-Afriqiy al-Misriy, Lisan  al-‘Arab ,  (Beirut:  Dar  al-Ṣadr  li  al- Ṭaba’ah wa al-Nasyar, 1956), hlm. 40-46.
10 Amir  Syarifuddin,  ‘ Usul  Fiqh , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),  I: 4.
11 Mahmud  Manan,  ed., Studi  Hukum Islam , (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), hlm. 43. 12 Amir  Syarifuddin,  ‘ Usul  Fiqh ,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 5.
13 Secara  harfiah, al-fiqh berarti pemahaman.  Menurut  istilah, al-fiqh dalam pandangan al-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat  tentang  definisi  fikih.  Abu  Hanifah mendefinisikan sebagai: Pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa  yang  menjadi  kewajibannya,  atau  dengan kata  lain,  pengetahuan  seseorang  tentang  apa yang  menguntungkan  dan  apa  yang  merugikan. Berdasarkan  definisi  tersebut,  istilah  fikih mempunyai pengertian umum, mencakup hukum yang  berhubungan  dengan  akidah  seperti kewajiban beriman dan sebagainya, ilmu akhlak, dan  hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan amal  perbuatan  manusia,  seperti  hukum  ibadah, dan mu’amalah. Definisi  yang  diajukan  Abu Hanifah  ini  sejalan  dengan  keadaan  ilmu pengetahuan  keislaman  di  masanya,  di  mana belum  ada  pemilahan  antara  ilmu  fikih  dalam pengertian  yang  lebih  khusus  dengan  ilmu-ilmu keislaman  lainnya.  Ibnu  Subki,  dari  kalangan Syafi’iyah mendefinisikan fikih adalah pengetahuan  tentang  hukum  syara’  yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari  satu  per  satu  dalilnya.  Satria  Effendi,  ‘ Uṣūl al-Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 3-4.
14 Rifyal  Ka’bah, Hukum  Islam  di Indonesia:  Perspektif  Muhammadiyah  dan  NU , (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), hlm. 56-60.
15 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab- Indonesia , (Jakarta:  Hidakarya  Agung,1989), hlm. 357.
16 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 1992), hlm. 442.
17 Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Aceh:  Penafsiran  dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan  Pidana, (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 8.
18 Abu  Bakar  al-Yasa’, Hukum  Pidana Islam  di  Aceh:  Penafsiran  dan  Pedoman Pelaksanaan  Qānūn  tentang  Perbuatan  Pidana . (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 9.
19 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jināyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.
20 Abdul  Qadir  ‘Audah, Criminal  Law of Islam, (Karachi: International Islamic Publishers, 1987), hlm. 73.
21 Dari  aspek  sanksi  hukuman, jināyah atau jarīmah dapat  dibagi  menjadi  tiga  macam, yaitu jarīmah  ḥudūd , jarīmah qiṣaṣ serta diat , dan taʼzīr . Jarīmah  ḥudūd adalah  pelanggaran terhadap ketentuan syari’at yang sanksi hukumnya  sudah  ditetapkan  nash,  tidak  boleh lebih  dan  tidak  boleh  kurang.  Di  samping  itu, sanksi  hukum  tersebut  merupakan  hak  Allah SWT  dalam  pengertian  tidak  dapat  digugurkan atau  dimaafkan  oleh  manusia,  baik  secara individu  maupun  kelompok.  Kejahatan  yang tergolong dalam jarīmah ḥudūd adalah zina, qażf atau  menuduh  berzina,  minum khamr ,  mencuri, hirabah atau  perampokan,    murtad  atau  keluar dari agama Islam, dan al-baghy atau pemberontakan. Jarīmah qiṣaṣ dan diat adalah pelanggaran  atau  kejahatan  yang  diancam dengan sanksi kisa (hukuman mati) ataupun diat (denda). Adapun jarīmah taʼzīr adalah pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dikenakan sanksi  hukum  yang  mendidik  atau  memberikan pelajaran  terhadap  pelaku  kejahatan  dan  sanksi hukumnya  tidak  ada  ketentuan  nash  yang mengatur.  Sehingga  keputusannya  diserahkan sepenuhnya  terhadap  hakim  untuk  menentukan sanksi  hukumnya  sesuai  dengan  berat  ringannya pelanggaran yang dilakukan. Hasanuddin, “Fikih Jināyah,” dalam  Taufiq  Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 171-172.
22 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa  Adillatuhu, (Danaskus:  Dar  al-Fikr,  1997), VII: hlm. 294
23 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.
24 Imam  Malik  bin  Anas, Al-Muwaṭṭa’ , terj.  oleh  Dwi  Sury  Atmaja,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.
25 “Sesungguhnya  pembalasan  terhadap orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan  Rasul- Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi, hanyalah  mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan  untuk  mereka  di  dunia,  dan  di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 33)
26 Admin, “Jendela Wawasan: Pemerkosaan  dalam  Perspektif  Islam,” dalam www.dhieyanhrp30.blogspot.co.id.,  diakses  10 Juli 2017.
27 Restitusi  adalah  sejumlah    uang  atau harta  tertentu,  yang  wajib  dibayarkan  oleh pelaku jarīmah ,  keluarganya,  atau  pihak  ketiga berdasarkan  perintah  hakim  kepada  korban  atau keluarganya,  untuk  penderitaan,  kehilangan harta  tertentu,  atau  penggantian  biaya  untuk tindakan  tertentu  (Ketentuan  Umum  Pasal  1 bagian 20).
28 Admin,  “Penerapan  Perda  Syariat Islam  di  Aceh  Diminta  Dikaji  Ulang,”  dalam bbc.com., diakses tanggal 10 Juli 2017.
29 Admin,  “Perda  Jināyat  Aceh  Terus Dikecam , ” diakses 10 Juli 2017.
30 Maqāṣid  al-Syarīʻah adalah  maksud atau  tujuan  yang  melatarbelakangi  ketentuan- ketentuan  hukum  Islam.  Atau  dengan  bahasa yang  sederhana maqāṣid  al-Syarīʻah adalah maksud  dan  tujuan  disyariatkannya  hukum. Muḥammad  al-Ṭahir  Ibn  Aṣūr, Treatise  on Maqāṣid al- Syarīʻah, terj. Mohamed el-Ṭahir el- Mesawi (London, Washington: The International Institute  of  Islamic  Thought,  2006),  hlm.  2. Bandingkan juga Muḥammad Daud ‘Ali, Hukum Islam , (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2004), hlm. 46.
31 Al-Syatibi, Al-Muwāfaqat  fī  Uṣūl  al- Syarīʻah, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah, 2003), I: hlm. 8. Bandingkan juga Ibn Qudāmah, Raudah al-Nazir, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978), II: hlm. 414. Bandingkan juga Aḥmad al- Mursi Ḥusain Jauhar, Maqāṣid al- Syarīʻah fī al- Islām, menjelaskan secara panjang  lebar tentang bagaimana Islam sangat memperhatikan perlindungan  terhadap  lima  hal  inti (al-ḍarūrat al-khams) dan menyeru untuk
mengagungkannya dan menjaganya, serta mengharamkan  penganiayaan  atasnya,  dalam bentuk  apapun.  Seperti  menjelaskan  tentang perlindungan terhadap jiwa yang sangat
berkaitan  erat  dengan  hak  hidup.  Maka,  tidak mengherankan  bila  jiwa  manusia  dalam  syariat Islam  sangatlah  dimuliakan,  harus  dipelihara, dijaga,  dipertahankan,  tidak  menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan dan kehancuran  (QS.  Al-Baqarah:  195).  Aḥmad  al- Mursi Ḥusain Jauhar, Maqāṣid al- Syarīʻah fī al- Islam, terj.  Khikmawati,  (Jakarta:  AMZAH,
2009), hlm. 21-23.
32 Admin,  “Tanggapan  Masyarakat Aceh  Terhadap  Qanun  Jināyat,”  dalam Suara Darussalam  Menuju  Kebangkitan  Aceh ,  diakses 14 Juni 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Taufiq  (ed). Ensiklopedi Tematis  Dunia  Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. Admin, “Jendela Wawasan: Pemerkosaan dalam Perspektif Islam,” dalam www.dhieyanhrp30.blogspot.c o.id. Diakses 10 Juli 2017 Admin,  “Tanggapan  Masyarakat  Aceh
Terhadap Qanun  Jināyat .” Dalam Suara Darussalam
Menuju  Kebangkitan  Aceh .
Diakses 14 Juni 2017.
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Audah,  Abdul  Qadir. Criminal  Law  of
Islam . Karachi:  International Islamic Publishers, 1987. bin Anas, Malik, Al-Muwaththa’
(Kumpulan  Hadis  dan  Hukum Islam Pertama), terj. oleh Dwi Sury  Atmaja,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1999. Chazawi,  Adami. Pengantar  Hukum Pidana .  Jakarta:  Grafindo,
2002.
Effendi,  Satria. Ushul  Fiqh . Jakarta: Kencana, 2005.
Hakim,  Rahmat. Hukum  Pidana  Islam (Fiqih  Jināyah) . Bandung:
Pustaka Setia, 2000.
Hans,  Wehr. A  Dictionary  of  Modern
Written Arabic, London:
Macdonald  &  Evans  Ltd, 1980. Hariyanto. Dampak  Sosio  Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan  terhadap  Wanita. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997. Ibn  Rusyd. Bidāyah  al-Mujtahid  wa Nihāyah  al-Muqtaṣid . Beirut: Dār al-Jiil, 1989. Jauhar, Aḥmad al-Mursi Ḥusain, Maqāṣid  al-Syarī’ah  fī  al- Islām . terj. Khikmawati. Jakarta: AMZAH, 2009.
Ka’bah,  Rifyal, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU . Jakarta:  Universitas  Yarsi, 1998. Manan,  Mahmud  (ed.), Studi  Hukum Islam . Surabaya:  IAIN  SA
Press, 2012. al-Misriy,  Ibn  Mansur  al-Afriqiy, Lisan al-‘Arab . Beirut:  Dar  al-Ṣadr li  al-Ṭaba’ah  wa  al-Nasyr,
1956.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana .
Jakarta: Bina Aksara, 1987. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia . Bandung:  Refika  Aditama, 2008. Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1992. Syarifuddin,    Amir, Usul Fiqh.  Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1997.
al-Syatibi,  Abu  Ishaq, Al-Muwāfaqat  fī
Uṣūl  al-Syarī ’ah.  Vol.  I.
Beirut: Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyah, 2003. Wiyanto, Roni, Asas-asas Hukum Pidana  Indonesia .  Bandung:
Mandar Maju, 2012. al-Yasa’,  Abubakar  dan  Marah  Halim. Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan  Qānūn  tentang Perbuatan Pidana . Banda Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam Aceh, 2011. Yunus, Mahmud. Kamus Arab- Indonesia . Jakarta:  Hidakarya Agung,1989.
Zahrah, Abu. Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī  al-Fiqh  al-Islāmī . Beirut:
Dar al-Fikr, t.th.
al-Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islāmī wa Adillatuhu . Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.