Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
Sunan  Ampel  Street  No.7,  Ngronggo,  City  District,  Kediri  City,  East  Java  Province,  Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah

## Naia Novriza
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
naianovriza@mhs.uingusdur.ac.id
Article Abstract Keywords: Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Produk
Perbankan Syariah
Article History: Received: October, 24, 2023 Reviewed: December, 13, 2023 Accepted: December, 19, 2023 Published: December, 31, 2023
DOI: 10.30762/qaw.v7i2.304
Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  pelaksanaan akad  mudharabah  dalam  perspektif  Kompilasi  Hukum ekonomi syariah serta aplikasinya sebagai produk perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad  mudharabah  dalam  perspektif  kompilasi  hukum ekonomi  syariah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Jenis penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif dengan  metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode penelitian data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan penelitian  terdahulu  yang  bertujuan  untuk  menggali  data masa lalu secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal atau investor (shobibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) untuk melakukan suatu usaha atas dengan menerapkan system bagi hasil. Akad mudharabah  walaupun  tidak  memiliki  dasar  hukum  Al- Qur'an atau sunnah yang tersirat, tetapi akad ini sudah sering digunakan untuk melakukan suatu praktik perdagangan oleh beberapa  generasi  muslim  pada  zaman  sekarang  ini.  akad mudharabah  dikembangkan  oleh  beberapa  Fuqaha  dengan merujuk  pada  ketentuan  berdasarkan  prinsip-prinsip  umum syariah  tentang  keadilan.  Pada  praktek  Perbankan  Syariah dalam melaksanakan akad mudharabah sebagai  suatu akad pembiyaan  dalam  hal  kemitraan  dengan  nasabah,  akad  ini
merupakan  salah  satu  produk  perbankan  syariah  yaitu berupa Giro mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Penyaluran Dana lainnya.
This  research  discusses  how  mudharabah  contracts  are implemented  from  the  perspective  of  the  Compilation  of Sharia Economic Law and its application as a sharia banking product.  The  aim  of  this  research  is  to  understand mudharabah  contracts  from  the  perspective  of  sharia economic law compilation. The research method used in this research uses qualitative methods. This type of research uses a  qualitative  descriptive  approach  with  data  collection methods  using  library  data  research  methods  where researchers collect previous research which aims to explore systematic  and  objective  past  data.  The  results  of  this research reveal that a mudharabah contract is a cooperation agreement  between  a  capital  owner  or  investor  (shobibul maal)  and  a  capital  manager  (mudharib)  to  carry  out  a business  by  implementing  a  sharing  system.  Although  the mudharabah contract does not have an implied legal basis in the  Koran  or  Sunnah,  this  contract  has  often  been  used  to carry out trade practices by several generations of Muslims today.  The  mudharabah  contract  was  developed  by  several Fuqaha with reference to provisions based on general sharia principles  regarding  justice.  In  Sharia  Banking  practice, implementing  mudharabah  contracts  as  a  financing agreement in partnership with customers, this contract is one of  the  sharia  banking  products,  namely  in  the  form  of  term savings, for example Hajj savings, qurban savings and other special savings.
©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  dengan  jumlah  populasi  muslim  terbesar  di  dunia,  banyak  di  antara masyarakat  muslim  Indonesia  terjebak  dalam  problematika  sosial  ekonomi  ini  sehingga mencari  kesempatan  dan  menempuh  tata  cara  yang  dalam  asumsinya  benar  tanpa  melihat landasan  hukumnya  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi,  banyak  juga  dari  mereka  yang  berharap banyak  dengan  keterlibatan  pemerintah  yang  pro-aktif  dalam  menyusun  dan  menerbitkan regulasi-regulasi yang memihak kepentingan mereka. 1
Semakin  pesatnya  perkembangan  bisnis  syariah  di  Indonesia,  maka  peluang  yang
1 Alwi, Masrur Agus. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya sebagai Perbankan Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 2, No. 1. Januari 2020. 91-110 hlm.
dihadapi  oleh  para  pelaku  bisnis  syariah  dalam  mengembangkan  sumber  daya  masyarakat adalah  sosialisasi  mengenai  mekanisme,  transaksi  dan  operasionalisasi  pada  dunia  bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang  menjadi  tantangan  pada  bisnis  syariah  di  Indonesia.  Dimana  mayoritas  masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. 2
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih  harta namun  kekurangan skill  ada pula  yang memiliki keterampilan yang mumpuni namun  memiliki  keterbatasan  harta.  Maka  dibutuhkannya  kolaborasi  antara  kelebihan  harta dengan pemilik skill untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah. 3
Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama bertindak  sebagai  pemilik  dana (shaibul  mal) yang  menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak  lainnya  sebagai  pengelola  usaha  atau  mudharib.  Secara  teknis,  mudharabah  adalah kemitraan  laba,  dimana  satu  pihak (rabbul  mal) menyediakan  modal  dan  pihak  yang  lain (mudharib) menyediakan  tenaga  kerja.  Beberapa  ahli  fiqih,  seperti  para  ulama  Hanafi  dan Hanbali,  menggunakan  istilah  mudharabah,  sedangkan  para  ulama  Maliki  dan  Syafi’i menggunakan istilah qiradh. 4
Mudharabah saat ini merupakan akad perjanjian utama bagi lembaga keuangan syari’ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi (2000) seperti dikutip oleh Arifin dan Sa’diyah (2013), Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu  alternatif  yang  tepat  bagi  lembaga  keuangan  syari’ah  yang  menghindari  sistem  bunga (interest  free) yang  oleh  sebagian  ulama  dianggap  sama  dengan  riba  yang  diharamkan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas tentang bagaimana pnerapan tentang  akad  mudharabah  dalam  praktek  perbankan  syariah  secara  umum.  Serta  bagaimana kedudukan  akad  mudharabah  dalam  fikih  dan  bagaimana  skema  akad  mudharabah.  Tujuan
2 Andiyansari, Chasanah Novambar. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah.
SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.
3 Marhamah, Ismayana. Tingkat bagi hasil, Pertumbuhan Likuiditas, dan Produk Domestik bruto terhadap simpanan Mudharabah. AL-URBAN : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol.1 No. 1. Juni 2017. 15-25 hlm.
4 Fauzi, dkk. Upaya Baitul Maal Wa Tamwil bertahan di masa Pandemi Covid-19. AL-URBAN : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 4 No. 2. Desember 2020. 141-152 hlm.
dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  akad  mudharabah  dalam  fikih  dan praktek akad mudharabah di perbankan syariah secara umum.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode kualitatif.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian data kepustakaan (Library search) dimana peneliti  mengumpulkan  penelitian  terdahulu  yang  bertujuan  untuk  menggali  data  masa  lalu secara  sistematis  dan  objektif.  Untuk  mendapatkan  data-data  yang  diperlukan  dalam  proses penulisan karya tulis ini, maka sebagai langkah pertama peneliti mengumpulkan beberapa buku atau  hasil  karya  terdahulu  dari  para  ahli  yang  telah  dituangkan  dalam  bentuk  buku  maupun dalam bentuk karya tulis lainnya seperti jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Definisi Mudharabah
Mudharabah  berasal  dari  kata Adh-Dharbu  fil  Ardhi ,  yaitu  berjalan  di  muka  bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang  atau  berjihad  di  jalan  Allah  SWT.  sebagaimana  firman  Allah  di  dalam  surat  Al- Muzzammil ayat ke-20. Mudharabah disebut juga Qiraadh , berasal dari kata al-Qardhu yang berarti Al-Qath’u (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. 5
Sedangkan menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara  kedua  belah  pihak,  yang  salah  satu  dari  keduanya  memberi  modal  kepada  yang  lain supaya  dikembangkan,  sedangkan  keuntungannya  dibagi  antara  keduanya  sesuai  dengan ketentuan yang disepakati . 6
Mudharabah dalam bahasa Arab merupakan bentuk wazan mufa’alah dari kata Dharaba , yang berarti memukul dan melakukan perjalanan. 7 Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya  adalah  proses  seseorang  menggerakan  kakinya  dalam  menjalankan  usaha. Zuhaily mengemukakan  bahwa  mudharabah  adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak,  yaitu  pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang meyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai  pengelola  usaha (mudharib) .  Keuntungan  yang  didapatkan  dari  akad  mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak  dan  biasanya  dalam  bentuk
5 A Fiqhus Sunnah. Karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil, Aziz, karya, Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
6 Fiqhus Sunnah Karya Sayid Sabiq III/220.
7 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 106.
presentase (nisbah) .  Jika  usaha  yang  dijalankan  mengalami  kerugian  maka  kerugian  itu ditanggung  oleh  pemilik  modal (shahibul  mal) sepanjang  kerugian  itu  bukan  kelalaian pengelola usaha (mudharib) . Sementara mudharib menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan  waktu  yang  telah  dilakukan  untuk menjalankan  usaha.  Namun,  jika  kerugian  itu diakibatkan  karena  kelalaian  mudharib,  maka  mudharib  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian tersebut. 8
Sabiq  menyatakan,  mudharabah  adalah  akad  antara  dua  belah  pihak  untuk  salah  satu pihak  mengeluarkan  sejumlah  uang  untuk  diperdagangkan  dengan  syarat  keuntungan  dibagi dua  sesuai  perjanjian.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Al-Jazairi,  kerja  sama  dalam permodalan (mudharabah) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si  B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si  B  (pekerja)  sudah  cukup  dengan  kelelahan  yang  dialaminya.  Oleh  karena  itu,  ia  harus dibebani dengan kerugian yang lain.

## Dasar Hukum Mudharabah
Dasar hukum mudharabah yaitu: Al-Qur’an, dalam Al-Qur’an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama’ di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini6. Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut: 9
a. Al-Qur’an
َنو ُرَخاَء َو َنوُب ِرْضَي ىِف ٱ ِض ْرَ ْلْ َنوُغَتْبَي نِم ِلْضَف ٱ َِللّ ۙ َنو ُرَخاَء َو َنوُلِتٰـَقُي ىِف ِليِبَس ٱ َِللّ َفٱ اوُء َرْق اَم َرَسَيَت ُهْن ِم
Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang- orang  yang lain lagi yang berperang di  jalan Allah, maka bacalah  apa  yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an . (QS. Al-Muzammil : 20)
نِإ َو ْمُتنُك ٰىَلَع رَفَس ْمَل َو اوُد ِجَت ا ًۭ بِتاَك ًۭ نٰـَه ِرَف ًۭ ةَضوُبْقَم ْنِإَف َن ِمَأ مُكُضْعَب ا ًۭ ضْعَب ِ دَؤُيْلَف ٱ ىِذَل ٱ َن ِمُت ْؤ ُهَتَنٰـَمَأ ۥ ِقَتَيْل َو ٱ ََللّ ُهَب َر ۥۗ َل َو اوُمُتْكَت ٱ َةَدٰـَهَشل ۚ نَم َو اَهْمُتْكَي ُهَنِإَف ۥ ًۭ مِثاَء ُهُبْلَق ۥۗ َوٱ َُللّ اَمِب َنوُلَمْعَت ًۭ ميِلَع
8 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.
9 Andiyansari, Chasanah Novambar. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Al-Maidah : 283)
Meskipun tidak secara langsung menjelaskan keabsahan mudharabah, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur’an telah diinterpretasikan mencangkup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.
b. Al-Hadist (Sunnah)
نع نبا سابع يضر الله امهنع ُهَنأ َلاَق : َناَك سابعلا نب دبع بلطملا يضر الله هنع اذِإ َعَفَد لاَم ةَب َراَضُم َط َرَتْشا ىَلَع ِهِب ِحاَص ْنَأ َل َكُلْسَي ِهِب ارْحَب ل َو لزني هب ايداو لو يرتشي هب تاذ دبك ةبطر نإف َلَعَف َوُهَف نِماَض َعَف َرَف ُهَط ْرَش ىلإ لوُس َر الله ص ةزاجأف
Artinya: Artinya: Dari Ibnu Abbas RA bahwa Al-Abbas bin Abdil Mutthalib R.A. bila menyerahkan  harta  secara  mudharabah  mensyaratkan  kepada  rekannya  untuk  tidak membawa  harta  itu  melewati  laut,  atau  menuruni  lembah  dan  tidak  membelanjakan hewan  yang  punya  hati  kering.  Dia  rekannya  menyetujui  syarat  itu  maka  dia menjaminnya. Maka diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah SAW. dan beliau SAW. membolehkannya . (HR. Al-Baihaqi)
Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi SAW. Bersabda;
“Terdapat  berkat  pada  tiga  transaksi:  penjualan  kredit,  mudharabah  dan pencampuran  gandum  dengan  jelai  untuk  konsumsi  rumah  tangga,  bukan  untuk perdagangan.”
Dari Sunnah sudah bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi SAW. sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:
Ibn  ‘Abbas  meriwayatkan  bahwa  kapan  pun  ayahnya,  Al  ‘Abbas  bin  ‘Abdal Mutallib,  memberikan  uang  untuk  melangsungkan  mudharabh,  beliau  menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun,  atau  memberi  hewan  apa  pun  yang  berkeadaan  lemah.  Jika  mudharib melakukan salah satu  dari  hal-hal  ini, maka ia  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.
Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611). 10
c. Ijma’
Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktek mudharabah oleh para sahabat,  yang merupakan ijma’ (konsensus  opini) di  antara  mereka.  Dikisahkan  oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:
‘Abdullah dan ‘Ubaydullah, dua putra ‘Umar, ketika berpergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy’ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan  menawarkan  bantuan  kepada  mereka.  Tawarannya  adalah  memeberikan  kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke bayt al-mal (perbendaharaan), mereka dapat  berdagang  dengan  uang  tersebut.  Mereka  dapat  menyimpan  labanya  dan menyerahkan  modalnya  (jumlah  uang  orisinal)  kepada  Khalifah.  Mereka  kemudian melakukan  seperti  yang  Ia  sarankan.  Ketika  mereka  sampai  di  Madinah  dan menginformasikannya kepada Khalifah, Ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu  Musa  telah  memberikan  modal  serupa  kepada  semua  tentara  yang  lain.  Karena jawaban mereka adalah tidak, ‘Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah.
‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka  mereka  harus  menanggunggnya.  Namun,  ‘Umar  bersikeras  agar  uang  tersebut (laba) harus  diserahkan  ke  bayt  al-mal,  dan  mereka  tidak  diperbolehkan  untuk menyimpannya.  Ketika  ‘Ubaydullah  mengulangi  argumennya,  salah  saru  sahabat berkata  :”Wahai  Khalifah,  mungkin  kamu  dapat  menjadikan  sebagai  qiradh”.  Lalu ‘Umar  menyetujui  pengaturan  tersebut.  ‘Umar  kemudian  mengambil  uang  pokok tersebut dan separuh labanya untuk bayt al-mal, lalu separu laba yang lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah. (Al-Bayhaqi, Al-Sunnah, Al-Kubra, 6/183). 11
d. Fatwa DSN-MUI
Dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  NO:07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Mudharabah (Qiradh) menyatakan  bahwa,  Mudharabah  adalah  akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertamma (shaibul mal/Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua
10 ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.298.
11 Ibid, hal. 299.
(mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola modal, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam awal dilakukan kontrak. 12
e. Qiyas
Beberapa  ulama  membuat  analogi  atas  kesahihan  Al-Musaqah (kemitraan petani) ,  dimana  pemilik  kebun  buah-buahan  mengalihkan  pohon-pohon  buah  dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan  suatu  porsi  tertentu  dari  total  panenan  pohon-pohon  tersebut  bukan panenan pohon pohon tertentu. 13

## Mudharabah Dalam Konsep Fiqih
Mudharabah  dalam  konsep  fiqih  merupakan  salah  satu  kontrak  kemitraan  dalam keuangan  Islam,  kontrak ini terdiri  dari dua pihak yang pertama pihak  rabbul  maal (pemilik modal) serta menyediakan modal yang kemudian mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang  disebut  mudharib  (pemilik  usaha  atau  tenaga  kerja)  untuk  kemudian  mengelola  modal tersebut menjadi usaha yang menghasilkan laba. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka  kerugian  tersebut  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat kelalaian si pengelola. Seandanya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelaola,  si  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut. 14 Ada  beberapa ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  fiqh  berkaitan  dengan  sistem  mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut: 15
a. Pertama: modal, modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “ra’sul maal”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:
1. Terdiri dari mata uang yang beredar  atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk  menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
2. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
3. Modal juga harus jelas jumlah dan jenisnya.
12 Andiyansari, Chasanah Novambar. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.
13 ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.299.
14 Srisusilawati dan Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1, April 2017, hal 7.
15 Rahman Ambo Mase, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 1 Januari 2010, hlm. 79-81.
b. Kedua: manajemen, kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu:
1. Mudharabah  Muthlaqah  adalah  sistem  mudharabah  dimana  pemilik  modal (investor/Shohib  al  Mal)  menyerahkan  modal  kepada  pengelola  tanpa pembatasan  jenis  usaha,  tempat  dan  waktu  dan  dengan  siapa  pengelola bertransaksi.  Jenis  ini memberikan kebebasan kepada Mudhorib (pengelola modal)  melakukan  apa  saja  yang  dipandang  dapat  mewujudkan kemaslahatan. 16 Dalam  pembahasan  fiqih  salafus  sholih  seringkali dicontohkan  dengan  ungkapan  if’al  ma  syi’ta  (lakukanlah  sesukamu)  dari pemilik  modal  kepada  pengelola  modal  yang  memberi  kekuasaan  sangat besar. 17
2. Mudharabah  Muqayyadah  (terbatas)  adalah  pemilik  modal  (investor) menyerahkan  modal  kepada  pengelola  dan  menentukan  jenis  usaha  atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib. 18
Mudharabah  Dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah
Pada  prakteknya  di  perbankan  syariah,  akad  mudharabah  mengalami  beberapa transformasi  dari  konsep  fikih  ke  akadperbankan.  Dalam  penentuan  nisbah  bagi  hasil.  Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien mudharabah-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang  ditentukan  saat  kontrak.  Rasio  bagi  hasil  ini  bergantung  pada  kekuatan  bargaining nasabah,  Prediksi  laba  mudharabah,  tingkat  bunga  di  pasar  bank  konvensional,  karakteristik nasabah,  marketabilitas  barang  dagangan  atau  prospek  usaha,  dan  juga  jangka  waktu  yang digunakan. 19 Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%.
Sebagaimana  Ibn  Rusdy  menegaskan  bahwa  kontrak  mudharabah  harus  menyepakati adanya  pembagian  hasil  bagi  tiap-tiap  pihak.  Tingkat  pembagian  tersebut  harus  berdasarkan rasio  persentase  dan  bukan  jumlah  yang  ditentukan.  Sebelum  tiba  saatnya  perhitungan  laba, kerja sama mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. Mudharib  dituntut  untuk  tidak  mencampurkan  semua  barang-barang  bisnis  mudharib  yang merupakan  pengembangan  dari  modal  pokok  mudharabah. 20 Akan  tetapi,  kenyataan
16 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, hlm. 105.
17 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI-UIN SU Press, 2018), hlm. 165.
18 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, hlm. 105.
19 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 90.
20 Ibid, hlm. 90.
menunjukkan bahwa proses tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif  tinggi,  sehingga  dapat  diberikan  spesial  nisbah.  Sedangkan  terhadap  deposan  kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak. 21
Dengan demikian, meskipun terjadi tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil, bank syariah lebih dominan perannya. Karena mudharib  akan mengikuti  pilihan nisbah bagi hasil  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  sesuai  dengan  ketentuan/  acuan  yang  ada.  Setelah nisbah bagi hasil disepakati, maka nisbah bagi hasil tersebut bersifat tetap sesuai jangka waktu yang  disepakati.  Akan  tetapi,  perlu  digarisbawahi  bahwa  dalam  pengelolaan  usaha  tentunya keuntungan yang didapat mudharib tidak selalu tetap. Bagi hasil tetap ini lebih ditujukan untuk mempermudah penghitungan di bank syariah. 22

## Mempersyaratkan Agunan
Kaitannya  dengan  agunan  ini,  bank  syariah  mengambil  beberapa  langkah  untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan media garansi (jaminan) baik dari mudharib atau dari pihak ketiga. 23
Diskursus  dalam  praktik  transaksi  mudharabah  yang  di  dalamnya  terdapat  kewajiban mudharib  untuk  memberikan  jaminan  masih  juga  terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama.  Menurut  ulama  klasik  dalam  perjanjian  mudharabah  tidak  diperlukan  dan  tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama mudharabah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada  sikap  saling  membutuhkan  dan  saling  percaya  dan  terjadinya  mudharabah  bila  mana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu.  Karenanya  jaminan  yang  dibebankan  pada  pengelola  modal  dinilai  tidak  mencerminkan nilai mudharabah yang sesungguhnya. 24
Problem  jaminan  ini  sesungguhnya  dalam  teori  fikih  yang  dikembangkan  para  ulama mazhab telah jelas bahwa shahibul mal tidak dapat menuntut jaminan apa pun dari mudharib
21 Rahman Ambo Mase, Konsep Mudharabah, hlm. 83.
22 Al-Mahmudi, Nufi Mu’tamar, Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 2, 2020, 208-230 hlm.
23 Ibid.
24 Taufiqul Hulam, Jaminan, hlm. 530-531.
untuk  mengembalikan  modal  pokok  atau  modal  plus  laba.  Ketika  kontrak  kerja  sama  antara shahibul mal dan mudharib ditetapkan bahwa satu pihak yang menanggung modal dan pihak lain  adalah  orang  yang  diberi  kepercayaan  kerja  maka  agunan/jaminan  tersebut  harus ditiadakan. Jika shahibul mal memaksa adanya jaminan dan menjadikannya sebagai term dari sebuah kontrak maka kontrak kerja sama tersebut menjadi bathl. Hal demikian menurut Imam Malik dan Syafi’i. 25
Dalam  perkembangannya  pada  praktik  ekonomi  modern  dalam  transaksi  mudharabah khususnya di Indonesia seorang mudharib akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam  Peraturan Bank Indonesia  Nomor:  7/46/PBI/2005  Pasal  6  huruf  (o)  yang  menjelaskan  bahwa:  Bank  dapat meminta  jaminan  atau  agunan  untuk  mengantisipasi  risiko  apabila  nasabah  tidak  dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. 26
Selain  itu,  diwajibkannya  jaminan  dalam  transaksi  mudharabah  terdapat  dalam  Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu mudharabah yang menyatakan bahwa  pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan  mudharabah  tidak  ada  jaminan,  namun  agar mudharib tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 27

## Penetapan Masa Kontrak
Di  perbankan  syariah  jangka  waktu  pembiayaan  atas  dasar  akad  mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.  Pengembalian  pembiayaan  atas  dasar  mudharabah  dilakukan  dalam  dua  cara,  yaitu secara  angsuran  ataupun  sekaligus  pada  akhir  periode  akad,  sesuai  dengan  jangka  waktu pembiayaan  atas  dasar  akad  mudharabah. 28 Kajian  fikih  tentang  pembatasan  waktu  usaha terjadi  perbedaan  pendapatan  dikalangan  mazhab.  Menurut  mazhab  maliki  dan  syafi’i, pembatasan waktu usaha seperti ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid. Namun demikian, kedua mazhab ini membolehkan sebuah klausul tentang waktu perjanjian. 29
25 Ibnu Rusyd, Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid, (Semarang: Ay Syifa, 1990), hlm.179, dikutip Muhammad Hamzah, Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik ke Akad Mudharabah Kontemporer di Perbankan Syariah (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016), hlm. 111.
26 Al-Mahmudi, Nufi Mu’tamar, Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 2, 2020, 208-230 hlm.
27 Taufiqul Hulam, Jaminan, hlm. 530-531.
28 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 330.
29 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, hlm. 43.
Kejelasan waktu kontrak merupakan bagian yang penting dalam perbankan syariah, maka akhirnya teori fikih  mudharabah diadaptasikan dengan sistem yang berlaku. Penyesuaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah di tetapkan bank sebelumnya  kepada  mudharib.  Kesepakatan  masalah  jangka  waktu  investasi  ini  tidak dimusyawarahkan  sebelumnya  antara  kedua  pihak,  tetapi  mudharib  disuruh  memilih  jangka waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  bank.  Pendek  kata  pemilihan  jangka  waktu  yang  selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank. Disamping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataan perbankan syariah menyepakati pilihan jangka waktu mudharib tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran terhadap karakter dan kredibilitas mudharib. Oleh  karena  itu,  jangka  waktu  yang  di  berikan  oleh  pihak  bank  belum  tentu  sesuai  dengan kemampuan mudharib untuk mengembalikan modal ke pihak bank. 30

## Pihak yang Menanggung Kerugian
Tugas  mudharib  dalam  menjalankan  usaha  meliputi  pengelolaan,  penyimpanan,  dan pemasaran,  sehingga  mudharib  harus  memanajerial  dengan  baik  dan  teliti  atas  modal  yang dipercayakan kepadanya. Mudharib menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan mudharabah. Ia bertanggung jawab untuk menanggung  segala  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kesalahannya  sendiri  yang  menyimpang dari prosedur penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebakan oleh kesalahan  pihak  mudharib.  Singkatnya,  mudharib  harus  tunduk  terhadap  segala  persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank. 31

## KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama  antara  pemilik  modal  atau  investor (shobibul  maal) dengan  pengelola  modal (mudharib) untuk  melakukan  suatu  usaha  atas  dengan  menerapkan  system  bagi  hasil.  Akad mudharabah walaupun tidak memiliki dasar hukum Al-Qur'an atau sunnah yang tersirat, tetapi akad  ini  sudah  sering  digunakan  untuk  melakukan  suatu  praktik  perdagangan  oleh  beberapa generasi  muslim  pada  zaman  sekarang  ini.  akad  mudharabah  dikembangkan  oleh  beberapa Fuqaha  dengan  merujuk  pada  ketentuan  berdasarkan  prinsip-prinsip  umum  syariah  tentang keadilan. Pada praktek Perbankan Syariah dalam melaksanakan akad mudharabah sebagai suatu
30 Al-Mahmudi, Nufi Mu’tamar, Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 2, 2020, 208-230 hlm.
31 Rahman Ambo Mase, Konsep Mudharabah, hlm. 85.
akad pembiyaan dalam hal kemitraan dengan nasabah, akad ini merupakan salah satu produk perbankan  syariah  yaitu  berupa  Giro  mudharabah,  Tabungan  Mudharabah,  Deposito Mudharabah,  dan  Penyaluran  Dana  lainnya.  Dalam  penerapan  akad  mudharabah,  prinsip kehati-hatian  merupakan  sesuatu  yang  harus  diperhatikan  oleh  perbankan  dalam  pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep  mudharabah,  sehingga  dapat  diaplikasikan  dan  dikembangkan  pada  dunia  perbankan dan memberi kemaslahatan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Masrur Agus. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya sebagai Perbankan Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 2, No. 1. Januari 2020. 91-110 hlm.
Andiyansari, Chasanah Novambar. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. SALIHA : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. 42-54 hlm.
Marhamah, Ismayana. Tingkat bagi hasil, Pertumbuhan Likuiditas, dan Produk Domestik bruto terhadap  simpanan  Mudharabah. AL-URBAN  :  Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Filantropi Islam. Vol.1 No. 1. Juni 2017. 15-25 hlm.
Fauzi, dkk. Upaya Baitul Maal Wa Tamwil bertahan di masa Pandemi Covid-19. AL-URBAN:
Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 4 No. 2. Desember 2020. 141-152 hlm.
A Fiqhus Sunnah. Karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil, Aziz, karya, Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 106.
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.
ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional,(Rajawali Pers: Jakarta,2015) hal.298.
Srisusilawati dan Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1, April 2017, hal 7.
Rahman  Ambo  Mase,  Konsep  Mudharabah  Antara  Kajian  Fiqih  dan  Penerapan  Perbankan,
Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 1 Januari 2010, hlm. 79-81.