## KAJIAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI
Nanci Yosepin Simbolon Email: yosepinn@yahoo.com
(Fakultas Hukum Universitas Darma Agung)

## Abstract
Women's participation in stopping criminal acts of corruption, one of which can be done by becoming a reporter who uncovers a corruption crime that is happening with the aim to improve themselves and stop corruption (whistleblowers). The purpose of this study is to  find  out  how  the  participation  of  women  as  whistleblowers  and  how  the  protection provided  by  the  state to  women  who  are whistleblowers  of  corruption  case,  so  that  the authors can assess normatively the advantages and disadvantages so that they can provide input as a contribution to criminal law enforcement of corruption, especially regarding the participation  of  women  as  whistleblowers  for  corruption  case.  The  large  and  scattered female  population  in  all  occupations  and  government  agencies  causes  women  to  have  a major role in participation in the prevention and eradication of criminal acts of corruption. Legal  protection  for  women  who  become  whistleblowers  of  corruption  must  be  given extra-strict. Because the nature of female feminism gives women weakness both physically and mentally.
Keywords: Corruption, Whistleblower , Woman Participation
PENDAHULUAN Untuk  melindungi  diri  dan memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia yang  banyak,  manusia  sebagai  individu dan kelompok bersatu untuk membentuk suatu  organisasi  yang  dapat  melindungi mereka  dari  benturan  kepentingan dengan  kelompok  yang  lebih  dominan dan  kuat.  Organisasi  itu  kita  kenal dengan istilah “negara”. Negara  sebagai  badan  hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas  atau  personifikasi  dari tatanan hukum nasional yang membentuk  komunitas  (Kelsen,  2011: 261).  Setiap  negara  pastilah  memiliki tujuan  dan  untuk  mencapai  tujuan  dari negara  tersebut,  maka  dibentuklah pemerintahan negara  sebagai penggerak sekaligus  penyelenggara  negara  yang bertugas  untuk  mewujudkan  cita-cita dan  tujuan  negara  tersebut.  Tujuan  dari pada  dibentuknya  Negara  Republik Indonesia  dan  Pemerintahan  Republik Indonesia  dapat  kita  lihat  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945
(UUD 1945). Dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “kemudian  dari pada itu untuk membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Berdasarkan rumusan alinea keempat  pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, penulis merumuskan tujuan dibentuknya Negara Republik  Indonesia  dan  Pemerintahan Negara  Republik  Indonesia  sebagai berikut:  1)  Melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia (melindungi hak asasi, keamanan,  dan  menegakan  kedaulatan); 2)  Memajukan  kesejahteraan  umum (kesejahteraan sosial, kesehatan, ketersediaan  lapangan  pekerjaan,  dan kemakmuran rakyat); dan 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (menyediakan  pendidikan  yang  layak, mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi).
(Nanci Yosepin Simbolon)
Akan  tetapi  ada  oknum-oknum pemerintahan  yang  memasukan  tujuan pribadinya dalam proses penyelenggaraan  negara  yang  berakibat kepada penyalahgunaan wewenang serta mal  administrasi  dan  terjadinya  tindak pidana  korupsi  yang  menghambat terwujudnya tujuan dibentuknya Negara Republik  Indonesia  dan  Pemerintahan
Negara Republik Indonesia.
Bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa yang  besar  belum  berhasil  melawan perilaku  korupsi  hingga  saat  ini. Berdasarkan sejarah pada masa prakemerdakaan atau masa pemerintahan kerajaan, perilaku korupsi telah ada, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa  perilaku  korupsi  murni  sebagai produk Orde Baru. Perilaku korupsi tetap terjadi  di  masa  reformasi  bahkan semakin tinggi.
Pada  dasarnya  semua  komponen masyarakat  bertanggung  jawab  untuk ikut  serta  dalam  penyelesaian  berbagai masalah yang melanda bangsa Indonesia, akan tetapi, sosok yang paling bertanggung  jawab  dan  harus  berperan aktif adalah pemimpin bangsa. Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi adalah kegagalan para pemimpin bangsa karena ketidakjujuran (integritas) dalam memimpin bangsanya. Definisi  tindak  pidana  korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  pada  dasarnya  adalah  segala bentuk  perbuatan  melawan  hukum  atau menyalahgunakan  kewenangan  yang dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara  negara  ataupun  swasta untuk memperkaya atau menguntungkan diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi yang  merugikan  atau  dapat  merugikan keuangan  negara.  Dari  definisi  korupsi menurut undang-undang tersebut, hanya tindakan  yang  merugikan  keuangan negara  saja  yang  dikategorikan  sebagai tindak pidana korupsi.
Adanya  kasus  korupsi  dapat menimbulkan  risiko  yang  sangat  tinggi pada  berbagai  bidang.  Beberapa  risiko tersebut  adalah  ongkos  finansial  atau dampak  terhadap  ekonomi,  modal
manusia  atau  dampak  terhadap  bidang sosial, kehancuran moral atau pengikisan budaya, dan hancurnya modal sosial atau krisis kepercayaan. Koruptor  adalah  seseorang  yang menyalahgunakan kewenangannya untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  berakibat  pada dirugikannya  keuangan  negara  dan masyarakat, yang mana tindakan tersebut  bertentangan  dengan  sumpah jabatannya  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku Muttaqin. Partisipasi  perempuan  dalam menghentikan  tindak  pidana  korupsi, salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan cara menjadi pelapor yang membongkar suatu tindak pidana korupsi yang sedang terjadi dengan tujuan untuk memperbaiki diri maupun menghentikan tindak  pidana  korupsi  ( whistleblower ), baik itu korupsi yang melibatkan dirinya secara  langsung  ( Justice  Collaborator ) maupun  korupsi  yang  tidak  melibatkan dirinya  namun  dia  mengetahui  adanya tindak pidana korupsi tersebut ( whistleblower ). Dengan menjadi whistleblower , perempuan tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki  diri  keluarga  ataupun kerabatnya  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  baik  secara  moral maupun  etika,  dan  perempuan  tersebut juga  berkontribusi  bagi  masyarakat  dan negara untuk membongkar dan menghentikan  tindak  pidana  korupsi yang  merugikan  keuangan  negara  serta menghambat terwujudnya tujuan pembentukan negara. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan  sebagai whistleblower tidak pidana korupsi? 2. Bagaimana perlindungan yang diberikan  oleh  negara  terhadap perempuan  sebagai whistleblower tindak pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  penelitian  ini penulis menggunakan metode penelitian
normatif untuk mencari dan mengumpulkan  data  melalui  penelitian kepustakaan atas sumber bacaan peraturan  perundang-undangan,  buku- buku,  dan  jurnal  karangan  para  sarjana, ahli  hukum  dan  akademisi  yang  bersifat ilmiah  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  dibahas  dalam  karya  ilmiah  ini. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat  deskriptif  analitis  yang  meliputi isi  dan  struktur  hukum  positif  untuk menentukan  isi  atau  makna  aturan hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan  permasalahan  dalam karya ilmiah ini.

## TINJAUAN UMUM WHISTLEBLOWER
Masalah  korupsi  merupakan top of  mind yang  tidak  pernah  ada  habisnya untuk  dibicarakan  karena  fenomena  ini semakin  meluas  dan  berdampak  tidak baik  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Publik  disuguhkan  berbagai  narasi aktivitas  korupsi  yang  dijalankan  oleh beberapa orang bahkan hampir sebagian dari  mereka  merupakan  aktor  penting dalam pengambil kebijakan negara.
Korupsi  dari  sudut  pandang seseorang  atau  sekelompok  orang  yang mengorupsi,  gambaran  korupsi  yang disorot  berupa  tindakan  tunggal  yang secara  rasional  bisa  dikategorikan sebagai  korupsi.  Euben  menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal seperti itu  dengan  melandaskan  pada  asumsi bahwa setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Whistleblower identik  dengan orang-orang    yang  membocorkan penyimpangan  yang  terjadi  dalam organisasi tertentu, berupa penyimpangan  dari  nilai-nilai  etika hingga perbuatan korupsi. Whistleblower
dapat  berupa  seseorang  yang  memang terlibat    dalam  penyimpangan  ( Justice
Collaborator )  atau  mereka  yang  tidak terlibat  dalam  penyimpangan  namun mengetahui adanya penyimpangan ( Whistleblower ). Whistleblower adalah mereka  yang  memiliki  kesadaran  tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang
dimiliki  sebagai  pelayan  publik  dan masyarakat.
Peranan whistleblower dan justice collaborator sangat  penting  dalam mengunkap kejahatan terorganisasi seperti korupsi, karena metode penyellidikan  konvensional  belum  tentu dapat  mengungkap  kasus  korupsi  yang dilakukan dengan sistematis dan kerahasiaan  tinggi.  Dengan  adanya whistleblower dan justice  collaborator dalam  penyelidikan  tindak  pidana korupsi,  maka  sebuah  kasus  korupsi akan  dapat  terungkap  dan  dibuktikan dengan  lebih  mudah.  Dengan  demikian keberadaan whistleblower dalam pengungkapan  kasusu  korupsi  sangat penting  karena  posisi  mereka  di  dalam organisasi  yang  memungkinkan  mereka mengetahui  berbagai  aktivitas  dan kegiatan  di  dalam  organisasi  serta memiliki  akses  ke  berbagai  informasi organisasi.  Seorang whistleblower dapat menemukan  dan  mengubah  seorang pelaku  tindak  pidana  korupsi  menjadi seorang justice  collaborator yang  akan menjadi kunci membongkar dan menghentikan  tindak  pidanan  korupsi yang terorganisir.

## BENTUK  PARTISIPASI  PEREMPUAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI
Menurut Suharko apabila ditinjau dari  berbagai  segi  seperti  legal, perundang-undangan,  kebijakan,  dan institusi  untuk  pemberantasan  korupsi, Indonesia  telah  memiliki  kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 41 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, peran  serta  masyarakat  diwujudkan dalam  bentuk:  a)  Hak  mencari,
(Nanci Yosepin Simbolon)
memperoleh, dan memberikan informasi adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak pidana korupsi; b) Hak untuk meperoleh pelayanan  dalam  mencari,  memperoleh dan  memberikan  informasi  adanya dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana korupsi  kepada  penegak  hukum  yang menangani  perkara  tindak  pidana korupsi;  c)  Hak  menyampaikan  saran dan  pendapat  serta  bertanggung  jawab kepada peegak hukukm yang menangani perkara  tindak  pidana  korupsi;  d)  Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan  tentang  laporannya  yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari; e)  Hak  untuk  memperoleh perlindungan
hukum.
Partisipasi  perempuan  sebagai whistleblower sama  dengan  partisipasi masyarakat dalam membantu pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Perempuan  adalah bagian terbesar dari masyarakat. Jumlah populasi  perempuan  yang  besar  dan tersebar di seluruh bidang pekerjaan dan instansi  pemerintahan  menyebabkan perempuan  memiliki  peran  yang  besar dalam  partisipasi  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Oleh  karena  itu  perempuan  haruslah lebih  berani  sebagai whistleblower , bahkan  apabila  perempuan  tersebut mengetahui  bahwa  suami  atau  bahkan orang  tuanya  melakukan  tindak  pidana korupsi, janganlah ragu untuk melaporkan,  hal  ini  agar  suami  atau orang  tua  perempuan  itu  dapat  menjadi justice  collaborator dan  mendapatkan pengurangan hukuman serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat. PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER TINDAK  PIDANA KORUPSI Saat  suatu  tindak  pidana  dapat dideteksi,  tantangan  utama  penegak hukum adalah aspek pembuktian (termasuk whistleblower sebagai  saksi). Whistleblower perlu diberikan
perlindungan  hukum,  sehingga  ia  tidak selalu  menjadi  korban  dengan  harapan whistleblower yang  lain  akan  lahir  dan berani  mencegah  dan  mengungkap korupsi di lingkungan instansinya sendiri serta melaporkan ke pengak hukum. Menurut  Pasal  31  UU  No. 31/1999,dalam penyidikan dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  saksi dan  orang  lain  yang  bersangkutan dengan  tindak  pidana  korupsi  dilarang menyebut  nama  atau  alamat  pelopor, atau  hal-hal  lain  yang  memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Berdasarkan penjelasan  tentang  Pasal  31  UU  No. 31/1999, yang dimaksud dengan “Pelopor”  adalah  orang  yang  memberi informasi  kepada  penegak  hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  24
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Dari penjelasan  tersebut  di  atas,  bisa  kita pastikan  kalau  yang  dimaksud  dengan “Pelapor” dalamUU No. 31/1999 merupakan whistleblober dan juga justice collaborator . Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah  Normor  71  Tahun  2000, Setiap  orang,  Organisasi  Masyarakat, atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat sebagaimana  dimaksud  berhak  atas perlindungan  hukum  baik  mengenai status  hukum  maupun  rasa  aman. Perlindungan  mengenai  status  hukum tidak  diberikan  apabila  dari  hasil penyelidikan  atau  penyidikan  terdapat bukti  yang  cukup  yang  memperkuat keterlibatan  pelapor  dalam  tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Perlindungan  mengenai  status  hukum juga  tidak  diberikan  apabila  terhadap pelapor  dikenakan  tuntutan  dalam perkara  lain.  Dalam  Pasal  6  disebutkan bahwa penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya  identitas  pelapor  atau  isi informasi,  saran,  atau  pendapat  yang disampaikan.  Apabila  diperlukan,  atas permintaan  pelapor,  penegak  hukum
atau Komisi dapat memberikan pengamanan  fisik  terhadap  pelapor maupun keluarganya. Perlindungan  hukum  terhadap perempuan  yang  menjadi whistleblower tindak pidana korupsi haruslah diberikan  dengan  ekstra  ketat.  Karena sifat feminisme perempuan memberikan perempuan  kelemahan  baik  itu  secara fisik  maupun  intimidasi  mental.  Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai whistleblower tindak  pidana  korupsi, perempuan tersebut dan juga keluarganya haruslah diberikan pelindungan  fisik,  bimbingan  rohani, serta bimbingan mental dan psikologis.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Partisipasi perempuan sebagai whistleblower sama dengan partisipasi masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Perempuan  adalah  bagian terbesar  dari  masyarakat.  Jumlah populasi  perempuan  yang  besar  dan tersebar di seluruh bidang pekerjaan dan instansi pemerintahan menyebabkan  perempuan  memiliki peran  yang  besar  dalam  partisipasi pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena itu perempuan haruslah lebih berani sebagai whistleblower , bahkan apabila perempuan tersebut mengetahui  bahwa  suami  atau bahkan  orang  tuanya  melakukan tindak  pidana  korupsi,  janganlah ragu  untuk  melaporkan,  hal  ini  agar suami atau orang tua perempuan itu dapat  menjadi justice  collaborator dan mendapatkan pengurangan hukuman  serta  kesempatan  untuk memperbaiki diri dan bertobat. 2. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi whistleblower tindak  pidana  korupsi haruslah  diberikan  dengan  ekstra ketat. Karena sifat feminisme perempuan  memberikan  perempuan
kelemahan  baik  itu  secara  fisik maupun  intimidasi  mental.  Oleh karena  itu  untuk  meningkatkan partisipasi perempuan sebagai whistleblower tindak  pidana  korupsi, perempuan  tersebut  dan  juga keluarganya haruslah diberikan pelindungan  fisik,  bimbingan  rohani, serta bimbingan mental dan psikologis. B.Saran 1. Pemerintah  haruslah  lebih  gencar mensosialisasikan partisipasi perempuan terhadap pembangungan nasional  khususnya  mengenai  peran perempuan  sebagai whistleblower dalam  rangka  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Perempuan  jangan ragu  untuk  menjadi whistleblower apabila  mengetahui  suami,  orangtua, anak  atau  kerabatnya  terlibat  dalam tindak  pidana  korupsi,  apabila  dia melaporkan hal tersebut maka suami, orangtua,  anak  atau  kerabat  dapat berpotensi menjadi justice collaborator dan mendapatkan pengurangan hukuman dan kesempatan untuk bertobat. 2. Untuk  meningkatkan  partisipasi perempuan  sebagai whistleblower tindak  pidana  korupsi,  perempuan tersebut  dan  juga  keluarganya haruslah diberikan pelindungan fisik, bimbingan  rohani,  serta  bimbingan mental dan psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA a. Jurnal
Aerlang, M., Reginasari, A. dan Annisa, V. 2016 Pakar  Rupiah  (Apa  Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana  Kasus  Korupsi .Jurnal Integritas 2(1): 176. Ayuningtyas,  D.,  Parinduri,  S.  K.  dan Susanti,  F.  A.  2018. Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor  Kesehatan .Jurnal  Integritas 4(1): 5.
Dermawan,  R.  D.  2017. Peran  Jejaring
Aktor  dalam  Memberantas  Praktik
(Nanci Yosepin Simbolon)
Korupsi  pada  Sektor  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam:  Studi  Kasus Kawasan yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan,  Cilacap .Jurnal  Integritas 3(1): 154. Endro,  G.  2017. Menyelisik  Makna Integritas  dan  Pertentangannya dengan  Korupsi .Jurnal  Integritas 3(1): 145. Haris,  B.  S.  2016. Penguatan  Alat  Bukti Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia .Jurnal Integritas 2(1): 92. Muttaqin,  L.  dan  Susanto,  M.  E.  2018. Mengkaji  Serangan  Balik  Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya .Jurnal Integritas 4(1): 108. Pramanta,  F.  D.,  Hasanah,  U.  U.  dan Kurniawan, M. R. 2018. Pengembangan  Buku  Cerita Interaktif  Antikorupsi  Berbasis Teknologi Augmented Reality . Jurnal Integritas 4(1): 59. Yuwanto,  L.  2015. Profil  Koruptor
Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values .Jurnal Integritas 1(1): 3.
b. Buku H.S.,  Salim  dan  Nurbani,  E.S.  2017. Penerapan  Teori  Hukum:  Pada
Penelitian Disertasi dan Tesis. Buku Ketiga. Cetakan-2. PT. Raja Grafindo Persada. Depok. Kelsen,  H.  1971. General  Theory  of  Law
and  State .  Russel  and  Russel.  New York.  Terjemahan  R,  Muttaqien. 2011. Teori Umum Tentang Hukum Dan  Negara .  Cetakan  VI.  Nusa Media. Bandung.
Kurniawan,  A.  2018. Korupsi:  Membuka Pandora  Box  Perilaku  Korup  Dari Dimensi Etika, Budaya, Dan Keperilakuan .  CV.  Andi  Offset.
Yogyakarta.
Surachmin, dan Cahaya, S. 2011. Strategi Dan  Teknik  Korupsi:  Mengetahui Untuk Mencegah . Cetakan Pertama.
Sinar Grafika. Jakarta.

## c. Peraturan Perundang-undangan
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  2012.
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Sekretariat  Jenderal  MPR  RI. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2000. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan  Dalam  Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 21 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  200  Nomor  144. Jakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi . 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.