PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG ( ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G )

## Marwanto Rolasta*, Siti Hajati Hoesin**.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Jawa Barat, 1624 Indonesia E-mail : marwanto.rolasta@ui.ac.id, s-hayati@ui.ac.id.
Naskah diterima : 07/01/2022, revisi : 31/01/2022, disetujui 07/02/2022
Abstrak
Di Negara Jepang, populasi usia tua tidak diimbangi dengan tingginya jumlah usia produktif, hal ini menyebabkan penurunan tenaga kerja secara tajam. Oleh sebab itu pemerintah Jepang berupaya menerima perawat asing ke dalam sektor perawatan  jangka  panjang  dengan  menandatangani  perjanjian  kerja  sama ekonomi bilateral dengan  Indonesia  yang  disebut  sebagai Indonesian  Japan Economic  Partnership  Agreement (IJEPA)  pada  tahun  2007.  Walaupun  sudah terikat  dengan  kontrak  kerja  yang  berada  pada  pengawasan  IJEPA,  pastinya pekerja migran yaitu perawat pernah  dalam situasi rentan dan diskriminatif di luar  kontrak  kerja.  Penelitian  ini  mengamati  peranan  Badan  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  sama  dengan  IJEPA  dalam  skema penempatan  dan  perlindungan  hukum  pekerja  migran  Indonesia  khususnya perawat dan juga membahas pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator ekonomi.
Kata kunci : Pekerja Migran, Perawat, IJEPA.

## Abstract
In  Japan,  the  aging  population  is  not  matched  by  the  high  number  of  productive age,  this  causes  a  sharp  decline  in  the  workforce.  Therefore,  the  Japanese government  is  trying  to  accept  foreign  nurses  into  the  long-term  care  sector  by signing  a  bilateral  economic  cooperation  agreement  with  Indonesia  called  the Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) in 2007. Even though they are already bound by a work contract that is under the supervision of IJEPA Of course,  migrant  workers,  namely  nurses,  have  been  in  vulnerable  and discriminatory situations outside of their work contracts.This study examines the role  of  the  Indonesian  Migrant  Worker  Protection  Agency  in  collaboration  with IJEPA in the scheme for the placement and legal protection of Indonesian migrant workers,  especially  nurses  and  also  discusses  the  fulfillment  of  the  rights  of Indonesian migrant workers in Japan using economic indicators.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Keywords: Migrant Workers, Nurses, IJEPA.

## A. Pendahuluan
Pertumbuhan Ekonomi setiap tempat dan daerah seringkali berbeda satu dengan lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat sering berpindah tempat  untuk bekerja yang  disebabkan  oleh  faktor  ekonomis.  Pada  umumnya  migrasi  tenaga  kerja berasal  dari  lokasi  yang  kekurangan  tenaga  kerja  atau  yang  mampu  memberikan upah lebih tinggi. 1
Migrasi  penduduk  merupakan  refleksi  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  dan ketidakmerataan  fasilitas  pembangunan  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain. Penduduk  dari  daerah  yang  tingkat  pertumbuhannya  kurang  akan  bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun faktor ekonomi menjadi hal yang esensial yang menjadi alasan para migran untuk berpindah tempat di seluruh daerah-daerah di Indonesia. 2
Salah  satu  stategi  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi pengangguran  dan  kurangnya  lapangan  pekerjaan  adalah  dengan  melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Beberapa negara yang menjadi tujuan  utama  pengiriman  pekerja  migran,  seperti  :  Jepang,  Korea  Selatan, Hongkong, Jerman, dan arab Saudi.
Konstitusi  di  Indonesia  sendiri  telah  menuangkan  bahwa  relasi  antara  negara dan warga negara sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Secara umum, kewajiban negara secara implisit ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  yakni  pada  Alinea  keempat  yang  menegaskan  bahwa  negara  berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pengaturan  tentang  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  di  atur dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020  tentang  Tata Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  Oleh  BP2MI.  Pada  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di tahapan menimbang huruf c, d, e, dan f disebutkan bahwa pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  sering  dijadikan  objek  perdagangan manusia, termasuk perbudakan,  dan kerja paksa, korban kekerasan,  kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar  hak  asasi  manusia.  Oleh  karna  itu  negara  wajib  menjamin  dan
1 Bandiono  dan  Alihar, Tinjauan  Penelitian  Migrasi  Internasional  di  Indonesia, Bandung  :  Penerbit, alumni, 1999, hlm 15.
2 Rusastra, Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Petanian
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian normatif.  Metode  penelitian  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum doktrinal  yang  menekankan  pada  data  sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang sudah  didokumentasikan.  Titik  berat  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis normatif  ditujukan  pada  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  ini  lebih  banyak mengkaji  data  sekunder  dalam  bentuk  bahan-bahan  hukum  primer  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Alasan  yang  dapat  dikemukakan  karena masalah  hukum  yang  diteliti  berkaitan  dengan  peraturan  dan  sejarah  sumber hukum yang berlaku.

## C. Analisis dan Pembahasan
1. Tenaga Kerja Keperawatan.
Menurut Dejardin, definisi care work secara luas adalah terdiri dari kegiatan dan hubungan yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional orang  dewasa  dan  anak-anak,  tua,  dan  muda.  Mendefinisikan  care  work  sebagai pekerjaan merawat, kebutuhan fisik, psikologis, emosional, dan perkembangan satu atau lebih orang lain. 3
Menurut  Razavi,  terdapat  dua  jenis  perawatan (care) yaitu  pertama  kegiatan merawat secara langsung, tatap muka, kadang disebut sebagai “relational care” yang biasanya  mencakup  pekerjaan  mengasuh  anak,  pekerja  penitipan  anak,  perawat, dokter,  guru,  pengasuh  orang  tua  di  rumah  tangga  pribadi.  Jenis  kedua  adalah mereka yang merawat orang tidak perlu berhadapan langsung (face to face), seperti membersihkan  rumah,  memasak,  mencuci  pakaian  dan  tugas  perawatan  rumah tangga  lainnya,  kadang-kadang  disebut “non-relational  care” 4 Lutz  dalam  Dejardin menggunakan  istilah “Person-related  tasks” atau  tugas  yang  berhubungan  dengan orang untuk merujuk pada dukungan dan layanan perawatan sosial yang menangani kebutuhan  anak-anak,  orang  tua  dan  orang  sakit,  serta “object-related  domestic tasks” untuk merujuk pada memasak, mencuci, dan tugas-tugas serupa. Kedua tipe pekerjaan perawatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Semua fungsi negara diatas mesti diwujudkan oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan   dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  tanpa  terkecuali.  Eksistensi  sebuah  pemerintahan  sebenarnya dipertaruhkan apabila hak-hak warga negara yang bekerja di luar negeri terabaikan
3 Dejardin, The social construction of migrant care works at the intersection of care, migration and gender , Geneva : International Labour Organization Office, 2019, hlm 41.
4 Ibid., hlm 42.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dan tanpa perlindungan. Oleh karena itu negara dalam hal ini memiliki kewenangan terhadap  penyelenggaran  pemerintahan  yang  berasal  dari  hirarki  peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  perawat,  negara  memainkan  peran  secara kualitatif  berbeda  dari  Lembaga  lainnya.  Bukan  hanya  sebagai  penyedia  layanan perawatan langsung dari rumah sakit dan tunjangan tunai untuk perawatan, namun juga sebagai pembuat keputusan signifikan mengenai tanggung jawab  yang harus diemban oleh keluarga, pasar, dan Lembaga non-profit.
Dalam  memahami  situasi  ketenagakerjaan perawat  migran,  penting  untuk dimengerti  bahwa  kerja  perawatan  tidak  hanya  seperangkat  tugas  atau  kegiatan, melainkan  jaringan  hubungan  antara  individu  dan  institusi  yang  terlibat  dalam merawat  kebutuhan  individu  serta  keluarga.  Hubungan  kegiatan  perawatan  dan sosial berlangsung, ditugaskan, dan dilaksanakan dalam normatif, sosio-politik dan kerangka  kerja  ekonomi.  Peraturan  formal  (kebijakan  dan  hukum)  serta  norma sosial  menentukan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  menyediakan  perawatan dan  memfasilitasi  penyedia  perawatan,  hak-hak  individu  dan  keluarga  untuk menerima perawatan serta hak-hak individu untuk melakukan care work. 5

## 2. Perlindungan Pekerja Migran
Perlindungan  Pekerja  Migran  ke  Jepang  merupakan  ruang  lingkup  privat, seiring  berjalannya  waktu  negara  perlu  melakukan  intervensi  affirmatif  dalam hubungan  industrial  dimana  pihaknya  adalah  pengusaha  dan  pekerja/buruh. Bentuk  intervensi  affirmatif  tersebut  adalah  dalam  fungsi  regulasi  dan  dalam fungsi supervisi. Dalam fungsi regulasi, maka negaralah yang mengatur mengenai ketenagakerjaan,  sehingga  tidak  lagi  berbentuk  hukum  privat  tetapi  berubah menjadi hukum publik. Dalam konteks penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri,  alasan  inilah  yang  mewajibkan  negara  membuat  instrumen  legal  dalam perlindungan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, baik dalam penyusunan undang-undang ataupun merativikasi konvensi yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus ketenagakerjaan dibukukan dalam Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  pengaturan  pekerja migran  yang  lebih  spesifik  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017 dan  melalui  peraturan  internasional  yang  diatur  dalam  Ratifikasi  konvensi  PBB Tahun  1990  tentang  Perlindungan  hak-hak  pekerja  migran  dan  anggota keluarganya (International  Convention  On  the  Protection  of  the  Rights  of  All Migrant Workers and Members of Their Families).
Menurut  Satjipto  Rahadjo  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  hukum adalah  adanya  upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya  tersebut.  Muchsin  menyebut  perlindungan  hukum  sebagai
5 Ibid., hlm 42.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antar  sesama  manusia.  Adapun perlindungan pekerja migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dalam rangka pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  kepada  pekerja  migran  Indonesia  dilakukan  selama  masa sebelum  pemberangkatan,  masa  penempatan,  dan  masa  purna  penempatan. Kompleksitas persoalan buruh migran  menyangkut berbagai dimensi, peran,  dan kepentingan,  mulai  dari  tingkat  desa  sampai  di  negara  tujuan  bekerja  sehingga masalah buruh migran memiliki dimensi politik transnasional yang membutuhkan kehadiran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab perlindungan. 6
Pemilihan  strategi  yang  tepat  dalam  penempatan  tenaga  kerja  ke  luar negeri  menjadi  salah  satu  usaha  nasional  strategis  untuk  mengatasi  kelangkaan kesempatan  kerja  dan  pengangguran  di  dalam  negeri.  Kebijakan  ini  didasarkan pada  prospek peluang kerja  ke luar negeri yang terbuka luas dibeberapa  negara, salah satunya adalah Kesehatan.
3. Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Keperawatan Di Jepang Kebijakan  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri  ditujukan  untuk  memaksimalkan  penempatan  dan  perlindungan  terhadap Pekerja  migran  dengan  mengutamakan  aspek  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  serta  keselamatan  dan  Kesehatan  pekerja  migran  Indonesia  sejak  masa pra penempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai Kembali ke tanah air di  daerah  asal  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagai  sebuah  kebijakan  dan  atau program  yang  melibatkan  warga  negara,  maka  sesuai  amanat  konstitusi, pemerintah  memikul  tanggung  jawab  yang  sangat  besar.  Tanggung  jawab  ini  juga sangat  luas,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  keselamatan warga negara dan pekeja migran yang bekerja di luar negeri
Menurut  data  dari  BP2MI  penempatan  perawat  ke  Jepang  dari  tahun  2008
6 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2012-2013, Hlm.26.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
sampai Juni 2018, dengan jumlah 2445 orang. Menurut Data Penempatan Program Government to Government (G to G) dari BP2MI, penempatan pekerja migran tahun 2008  sampai  2018,  selalu  meningkat  seperti  yang  tertera  pada  grafik  diatas. Menurut  hasil  wawancara  dengan  Koordinator  pengawasan  Kawasan  asia  pasifik, peningkatan ini dipengaruhi oleh upah yang dibayar di Jepang sangat tinggi selama tiga  tahun,  belum  termasuk  bonus  dan  lembur.  Skema  ini  sangat  menarik  minat tenaga perawat di Indonesia, sehingga selalu meningkat tiap tahunnya.
Penerimaan  perawat  Indonesia  di  bawah  Kerjasama  IJEPA  membolehkan mereka  untuk  bekerja  dan  mendapat  pelatihan  di  fasilitas  Kesehatan  selama  tiga tahun.  Mereka  akan  disebut  sebagai  peserta  pelatihan  atau  kandidat  hingga akhirnya  mereka  lulus  ujian  nasional.  Perawat  yang  belum  lulus  ujian  nasional biasa  disebut  sebagai  kandidiat  atau  peserta  latihan  atau kohosha dalam  bahasa Jepang.  Kandidat  tersebut  harus  mengikuti  pelatihan  dan  kerja  dengan  durasi kontrak  selama  tiga  tahun  dan  kesempatan  mengikuti  ujian  nasional  satu  kali. Selama  tiga  tahun  penempatan  di  Jepang  status  mereka  adalah  sebagai  pekerja kontrak hingga lulus ujian nasional. Ketika lulus mereka akan menerima sertifikat pekerja tetap dan menerima gaji dua kali lipat gaji peserta pelatihan.
Seperti data di atas, Jumlah kandidat yang lulus ujian nasional masih terbilang rendah.  Rendahnya  kandidat  yang  lulus  ujian  nasional  menuai  kritik  bahwa  ujian tersebut  dianggap  sebagai  batu  sandungan  untuk  menjadi  perawat  untuk  dapat bekerja  secara  permanen  di  Jepang.  Banyak  beranggapan  dari  mantan  kandidat bahwa bahasa jepang menjadi hambatan utama untuk tingkat kelulusan yang masih rendah. Oleh karna itu banyak yaitu mantan kandidat yang meminta ujian tersebut diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris.
Menurut  wawancara  dengan  salah  satu  mantan  kandidat,  meskipun  kontrak kerja sebenarnya tiga tahun. Tetapi kalau misalnya dari tempat kerja memberikan kesempatan  maka  tahun  depan  masih  bisa  ikut  ujian  sekali  lagi  dan  bahkan  bisa bekerja kembali di panti atau di rumah sakit selama sepuluh tahun.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Pembedaan  perlakuan  pada  pekerjaan  berdasarkan  kontrak  kerja  sering terjadi ditemukan di Indonesia, bahkan untuk pekerja migran. Pelanggaran kontrak kerja dalam hal ini mempekerjakan yang tidak ada tertulis di kontrak kerja.
Menurut  narasumber,  yaitu  mantan  kandidat,  perbedaan  kontrak  kerja  yang tidak  ditulis,  Salah  satu  pelanggaran  kontrak  tersebut,  yaitu  tidak  menuliskan besaran  potongan  gaji  bila  membayar  asuransi  di  tempat  negara  tersebut  karena itu  sistem  Jepang,  jadi  pekerja  migran  tersebut  harus  ngikut.  Begitu  juga  dengan shift kerja, di dalam kontrak tertulis tidak menjelaskan secara detail mengenai shift kerja,  Menurut  narasumber  untuk  mendapatkan shift kerja  malam  penuh  yang terdapat  bonus,  haruslah  menunggu  selama  satu  tahun  bekerja,  sedangkan  untuk asli orang jepang tiga bulan saja sudah dapat shift malam.
Seringkali juga narasumber juga mengeluh terkait pekerjaan tambahan  yang tidak ada ditulis di dalam kontrak kerja, seperti menyapu lantai, bersih-bersih dan membuat planning keperawatan.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diatas  dapat  penulis  simpulkan  yaitu  sebagai berikut:
1. Status Kandidat perawat adalah sebagai pekerja  non-regular, yaitu yang belum lulus ujian nasional dan terikat oleh kontrak.
2. Secara umum, jenis pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan yang tertulis di  kontrak  kerja,  yaitu  membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia,  tetapi dalam  kenyataannya  mereka  tidak  dapat  menghindari  untuk  menyapu  lantai, bersih-bersih dan membuat planning.
3. Menurut  penulis  bila  kontrak  kerja  sudah  habis  selama  tiga  tahun  dan  pekerja migran  tersebut  tidak  melanjutkan  kerja  di  sana,  cenderung  kehilangan  karir saat tiba di Indonesia serta terjadi penurunan ekonomi.
4. Kurangnya  pengawasan  BP2MI  terkait  kontrak  kerja  dilatarbelakangi  oleh perbedaaan bahasa dan budaya Indonesia dengan Jepang .
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diatas  dapat  penulis  Saranakan  yaitu sebagai berikut:
Perlu  adanya  pengawasan  secara  langsung  oleh  Badan  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia  di  Negara  Jepang,  tidak  hanya  boleh  hanya  bergantung  pada kedutaan luar negeri yang ada di negara Jepang diimplementasikan nilai-nilainya dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

## E. Ucapan Terimkasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  civitas akademika  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  dan  kepada  Pengelola  Jurnal Pakuan  Law  Review,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  tulisan  ini  dengan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## baik.

## F. Biodata Singkat Penulis
Marwanto Rolasta tempat dan lahir Depok 22 Maret 1996, pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2015, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2020, riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Paralegal Klinik Hukum Matador  tahun 2021,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 253-261 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bandiono  dan  Alihar. Tinjauan  Penelitian  Migrasi  Internasional  di  Indonesia (Penerbit Alumni 1999)
Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. ( Gramedia Pustaka Utama, 2001)

## B. Jurnal
Rusastra, Analisis  Ekonomi  Ketenagakerjaan  Sektor  Pertanian  dan  Pedesaan  di Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Petanian
Ahmad  Firdaus  Sukomono,  “Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri Melalui  Sertifikasi  Kompetensi”,  dalam  Jurnal  Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2 April 2017, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang Dasar 1945
Undang-  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia