http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## The Practice of Cash Based Waqf In The Indonesia Islamic Banking
Ainul Fatha Isman 1 , Andi Suwandi Putra Suaib 2
Universitas Islam Negeru Syarif Hidayatullah Jakarta 1 , PT. Permodalan Nasional Madani Makassar 2 ainulfathais@gmail.com 1 , andisuwandi045@gmail.com 2

## ABSTRAK
Perbankan  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki kewajiban  pada  dimensi  sosial  dengan  memanfaatkan  instrumen  keuangan sosial  Islam  yaitu  wakaf  tunai.  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis pengelolaan  wakaf  tunai  dan  signifikansi,  serta  menyusun  model pengembangan  wakaf  tunai  pada  bank  syariah.  Penelitian  ini  merupakan kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan induktif melalui proses content analysis dan library  research .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perbankan syariah  telah  menjadi  bagian  dalam  pengelolaan  wakaf  tunai  tetapi  belum optimal.  Bank  syariah  hanya  menghimpun  dana,  sedangkan  pengelolaan  dan penyalurannya menjadi tanggungjawab nazhir. Signifikansi perbankan syariah dalam mengelola wakaf tunai yaitu profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, tekhnologi,  sumber  daya  manusia,  tingkat  risiko,  jaringan,  akses  kemudahan hingga  kepercayaan  publik.  Penelitian  ini  merumuskan  model  pengelolaan wakaf  tunai  berupa  sinergitas  perbankan  syariah  dengan  nazhir  wakaf  dan nasabah.  Implikasi  penelitian  ini  agar  bank  syariah  memperhatikan  aspek mekanisme  pengelolaan  wakaf  tunai  dan  regulasinya  agar  dapat mengoptimalkan  pengelolaan  wakaf  tunai  dan  mengembalikan  citra  bank syariah pada fungsi sosialnya.
Kata Kunci: Bank Syariah; Wakaf Tunai; Sosial.

## ABSTRACT
Islamic  banking  is  a  Islamic  financial  institution  that  has  obligations  on  the  social dimension by utilizing Islamic social finance institutions is cash waqf. The purpose of this study is to analize the implementation of cash waqf in Indonesia and significance of Islamic banks in managing cash waqf and to provide a model for developing cash waqf by Islamic banks.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  analysis  with  an  inductive  reasoning approach through the process of content analysis and library research. The results of this study  indicate  Islamic  banking  has  become  part  its  management,  but  has  not  optimal. Islamic banks only collect funds, while the management and distribution of them become the responsibility of nazhir. The significance of Islamic banking to manage cash waqf has advantages in terms of professionalism, transparency, accountability, facilities, technology infrastructure,  human  resources,  risk  level,  extensive  network,  easy  access,  and  public trust. The research also formulated a cash waqf management model in the form of synergy of Islamic banking with waqf nazhir and customers. The implications of this research are so that Islamic banks  regard to management mecanism of  cash wqaf and it  regulatory aspects to improve the optimization of cash waqf management in Indonesia and provide benefits for Islamic banks and restore the image of Islamic banks to their social functions. Keyword: Islamic Bank; Cash Waqf; Social.

## PENDAHULUAN
Kehadiran  bank  syariah  di  Indonesia  ditandai  secara  resmi  dengan pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia  pada  tahun  1991.  Pendirian  bank  ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia  (ICMI),  sekelompok  pengusaha  muslim,  dan  Pemerintah  Indonesia (Harahap,  2022).  Sesuai  amanat  undang-undang,  bank  syariah  diwajibkan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  meningkatkan  keadilan, kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  (UU  Perbankan  Syariah,  2008). Sebagai bank yang berlandaskan syariah, tentunya bank syariah memiliki filosofi dan  tujuan  yang  berbeda  dengan  entitas  bisnis  lainnya.  Bank  syariah  tidak semata  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan,  namun  mempunyai tanggungjawab  lain  yang  lebih  besar  yakni  eksistensinya  dapat  berkontribusi positif kepada kesejahteraan dan keadilan hidup masyarakat (Ismail, 2019). Oleh karena itu, bank syariah diharapkan mampu mengembangkan berbagai model pembiayaan atau investasi yang sangat erat kaitannya dengan keuangan sosial.
Salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki tujuan sesuai dengan filosofi perbankan syariah adalah wakaf tunai. Secara sederhana, wakaf tunai  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  instrumen  untuk  mensejahterakan  umat melalui  perpindahan  hak  milik  suatu  harta  yang  dimiliki.  Wakaf  merupakan kerangka  kerja  sistem  ekonomi  dan  sosial  yang  dapat  memberikan  suatu perubahan.  Sistem  wakaf  sendiri  telah  diakui  oleh  dunia  barat  sebagai  solusi sosial ekonomi (Mohammad, 2017). Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem  keuangan  Islam  sektor voluntary .  Instrumen  ini  tidak  hanya  memecah kebekuan  makna  institusi  wakaf  di  berbagai  negara  muslim,  tetapi  juga merupakan peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan  (Rusydiana,  2019).  Sehingga  wajar  jika  pengelolaan  wakaf  tunai telah berkembang di berbagai negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Turki. Hal  tersebut  karena  sektor  perbankan  memainkan  peran  penting  dalam memanfaatkan wakaf tunai.
Seperti  di  Bangladesh,  pengumpulan  dan  manajemen  wakaf  tunai dilakukan  oleh  bank  Syariah. Social  Islamic  Bank  Limited adalah  bank  syariah pertama  di  Bangladesh  yang  memperkenalkan  skema  setoran  wakaf  tunai (Rahman, 2021). Demikian pula di Turki sejak zaman kekaisaran Ottoman yang menjadikan  wakaf  tunai  sebagai  pondasi  dalam  partisipasi  perkembangan perbankan syariah (Ozdemir, 2017). Di Malaysia, wakaf tunai secara progresif diakui dan implementasinya telah meningkatkan penerimaan Bank Muamalat
Malaysia  Berhad  yang  merupakan  pelopor  perbankan  Islam  untuk  mengelola wakaf  tunai  (Saiti,  Salad  and  Bulut,  2019).  Di  Indonesia,  wakaf  uang  mulai dikembangkan pada tahun 2001. Para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset  wakaf  Indonesia  tidak  diberdayakan  secara  maksimal.  Maka  pada  tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf  uang  (Rusydiana,  2019).  Keterlibatan  bank  syariah  dalam  pengelolaan wakaf  tunai  di  Indonesia  setelah  ditetapkannya  lima  bank  syariah  sebagai Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Tunai  (LKS-PWU)  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agama  nomor  92-96  Tahun  2008.  Kelima  bank  syariah tersebut  ialah  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  Muamalat  Indonesia,  BNI  Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank DKI Syariah (Lailatullailia, Setiyowati and Wahab, 2021).
Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf tunai  yang  sangat  besar.  Menurut  data  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI), potensi  wakaf  uang  di  Indonesia  mencapai  Rp.  337  triliun  ((KNKS),  2022). Sementara  berdasarkan  data  (Fiskal,  2020)  bahwa  realisasi  wakaf  uang  pada tahun  2020  mencapai  Rp.  328  miliar  setiap  tahun.  Artinya  wakaf  tunai  masih memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  dikembangkan  (Kementrian Keuangan,  2019).  Beberapa  hal  yang  menjadi  masalah  utama  dalam pengembangan wakaf tunai seperti minimnya sosialisasi dan edukasi, tata kelola kelembangaan  masih  dibawah  standar,  terbatasnya fundraise r  wakaf,  dan kurangnya promosi program atau kegiatan. Selain itu tantangan yang dihadapi dalam  pengembangannya  seperti  terkait  sistem,  peraturan,  produk,  dan tekhnologi informasi, kepercayaan aspek syariah dan juga sumber daya manusia (Rusydiana,  2018).  Selain  itu,  pengelolaan  wakaf  yang  masih  belum  jelas mekanisme pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena tata kelola wakaf tunai yang  masih  simpang  siur  antara  berbagai  lembaga.  Padahal  di  Indonesia, lembaga  keungan  syariah  berbasis  laba  sudah  memadai  untuk  memegang peranan penting pada pengelolaan wakaf tunai.
Beberapa penelitian tentang wakaf tunai pada beberapa negara juga telah ada  seperti   Mikail  et  al.  (2017),  (Habibah  Abdul  Wahid,  Mohd  Anuar  Ramli, 2017), dan (Seman et al. , 2021) yang mempelajari pelaksanaan wakaf di Malaysia. Himam  &  Umam  (2018),  Oktarina  &  Asnaini  (2018),  Ahmad  (2019),  tentang wakaf dan wakaf tunai, di Nigeria.  Ayedh et al. (2018) memeriksa akuntabilitas wakaf  di  Yaman;    Hossain  (2019)  melakukan  dana  abadi  penelitian  berbasis keuangan mikro di Bangladesh; Hamber & Haneef (2017) belajar tentang wakaf
di  Singapura.  Penjelasan  wakaf  tunai  hanya  sebatas  praktik  oleh  nazhir  dan masyarakat tanpa melihat aspek lembaga keuangan syariah seperti perbankan.
Padahal  dalam  penelitiannya,  (Siti  Fazriah,  H.C  Sukmadilaga,  2019) penelitiannya  mengatakan  bahwa  penghimpunan  dana  bank  syariah  melalui wakaf tunai dapat menguntungkan bank syariah dari sisi profitabilitasnya dan sisi efisiennya. lembaga paling dominan/berpengaruh dalam kerangka potensi pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah lembaga perbankan. Perbankan syariah  memiliki  peran  dalam  melakukan  pertahanan  terhadap  inflasi  dan mendorong  pertumbuhan  sektor  riil.  Dengan  kondisi  tersebut,  diharapkan produktivitas  wakaf  melalui  sektor  riil  dapat  lebih  dioptimalkan.  (Shinta Wulandari,  Jaenal  Effendi,  2019).  Hal  ini  mengindikasikan  pentingnya keterlibatan  perbankan  syariah  sebagai  agen  perubahan,  khususnya  pada dimensi sosial untuk memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf tunai.
Penjelasan wakaf tunai pada perbankan syariah masih terbatas dan perlu dikaji  secara  komprehensif  karna  dinilai  tepat  dalam  mengelola  wakaf  tunai tersebut.  Meskipun  penelitian  sebelumnya  telah  menguraikan  penelitian- penelitian  wakaf  tunai  tetapi  belum  menjelaskan  signifikansi  dan  mekanisme pengelolaannya  pada  perbankan  syariah  secara  rinci.  Penelitian  ini  juga  akan merumuskan model pengembangan wakaf tunai untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

## Bank Syariah
Sesuai Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegaiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keduanya  adalah  untuk  mencapai  terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  demokrasi  ekonomi,  dikembangkan  sistem  ekonomi  yang berlandaskan  pada  nilai  keadilan,  kebersamaan,  pemeratan,  dan  kemanfaatan yang sesuai prinsip syariah (UU Perbankan Syariah, 2008). Perbankan Syariah didasarkan  pada  hukum  Syariah  Islam,  sesuai  dengan  ketentuan  Fiqih Mu'amalah (aturan transaksi). Perbankan Syariah didefinisikan sebagai sistem kegiatan perbankan yang konsisten dengan prinsip Syari'ah dan penerapannya terhadap implementasi ekonomi. Bank Syariah dapat disebut sebagai perantara keuangan dalam bentuk bagi hasil sesuai prinsip-prinsip Syari'ah (Rahmi et al. , 2020b).
Perbankan  syariah  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam  dan dipertimbangkan pula karena faktor individu, sosial, budaya dan agama.(Aziz and  Afaq,  2018)  Bank  syariah  menawarkan  sistem  yang  menjamin  keadilan
dalam sistem keuangan yang pada gilirannya merupakan kunci kesejahteraan sosial.(Zainab,  2017)  Konsensus  di  Academia  menyatakan  bahwa  Perbankan Syariah didasarkan pada hukum Syariah Islam, sesuai dengan ketentuan fiqih mu'amalah  (aturan  transaksi).  Bank  Syariah  dapat  disebut  sebagai  perantara keuangan dalam bentuk bagi hasil sesuai prinsip-prinsip Syari'ah.(Rahmi et al. , 2020a) Menurut Kashmir, perbankan adalah setiap perusahaan yang  bergerak di bidang perbankan,  menghimpun  dan menyalurkan dana, artinya kegiatan yang  dilakukan  oleh  lembaga  perbankan  selalu  berkaitan  dengan  bidang perbankan,    apakah    kegiatannya    hanya    menghimpun    atau    hanya menyalurkan  dana  atau  bahkan  kedua-duanya  yakni  menghimpun  dan menyalurkan  dana.(Latifah  and  Ritonga,  2020)  Salah  satu  instrumen penghimpunan  dan  penyaluran  dana  perbankan  syariah  bersumber  dari keuangan sosial Islam yaitu wakaf tunai.

## Wakaf Tunai
Keuangan sosial Islam merupakan kerangka dasar dalam pembangunan sosial  ekonomi.  Keuangan  sosial  Islam  telah  menunjukkan  perannya  sebagai alternatif untuk mengikis kemiskinan yang ada. Beberapa negara telah mampu menunjukkan kontribusi positif dalam pemberdayaan ekonomi. (Hamdan et al. , 2020).  Salah  satu  instrument  keungan  sosial  Islam  adalah  wakaf  tunai.Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang , sekelompok orang, dan lembaga atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang.  Hukum  wakaf  tunai  telah  menjadi perhatian  para Fuqaha (Juris  Islam)  (Ahyani,  2021).  Perdebatan  juga  terjadi dikalangan  ulama  Indonesia  terkait  apakah  wakaf  dengan  uang  itu  sah  atau tidak.  Namun,    Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  melihat  pentingnya pengembangan  pemikiran  wakaf  yang  tidak  terbatas  pada  wakaf  benda  mati seperti tanah ataupun bangunan.
Wakaf  tunai  merupakan  inovasi  di  sektor  keungan  sosial  Islam  selain zakat,  infaq,  dan  sadaqah.  Intrumen-intstrumen  ini  tidak  hanya  mematahkan stereotip terhadap lembaga pengelola wakaf tetapi juga menunjukkan peluang bagi seluruh perkembangan sosial ekonomi ummat. (Rusydiana, Rahayu, 2021). Adapun Sejarah wakaf tunai di Indonesia resmi diperbolehkan sejak tahun 2022 melalui Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2022. (Rudianto, Ulyah, 2021). Wakaf tunai tekah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peran wakaf tunai dalam pemberdayaan  ekonomi  ummat  cukup  relevan  digunakan  karena  sifat  benda wakaf tersebut yang bisa digunakan berkali-kali. Tujuan sosial wakaf tunai ke
masyarakat Indonesia untuk melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai berupa sertifikat berdenominasi (Prastiwi dkk, 2022)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  analisis dengan pendekatan induktif ( inductive reasoning ) melalui proses content analysis (analisis isi) dan library research (riset kepustakaan). Penelitian deskriptif analisis merupakan  suatu  metode  yang  menggambarkan  secara  sistematis  fakta  dan karakteristik  objek  atau  subjek  yang  diteliti  (Given,  2008)  Sumber  data  yang digunakan  untuk  membangun  konseptual  adalah  data-data  sekunder  yang bersumber  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dan peran bank syariah dalam mengelola wakaf  tunai.  Setelah  itu,  melakukan  analisa  mendalam  terhadap  data-data tersebut untuk menghasilkan sebuah model dan kesimpulan.
Langkah-langkah  induktif  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan pemikiran penelitian khusus ke umum (E.Heit, 2007) dengan  urutan  sebagaimana  yang  disebut  oleh  (Bendassolli,  2013)  sebagai “ Generic  Analytic  Cyle ”.  Pertama,  penulis  melakukan  kontak  dengan  material data  dalam  bentuk  pembacaan  umum  ( general  reading )  diikuti  dengan pembacaan secara cermat ( careful reading ) terhadap setiap informasi dalam hal ini  berasal  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  tentang  bank  syariah  dalam mengelola  wakaf  tunai.  Kedua,  sebagai  hasil  dari  langkah  pertama,  penulis mencoba membentuk pola dengan melakukan penyimpulan secara deduktif dari setiap  artikel  dengan  mengerucutkan  kesimpulan  umum  menjadi  kesimpulan khusus ke arah yang berkaitan signifikansi pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah.  Ketiga,  dari  setiap  hasil  kesimpulan  tersebut,  penulis  membangun konseptual  model  pengelolaan  wakaf  tunai  oleh  bank  syariah  untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan.
Menurut (Mantere, 2010) strategi penalaran ( reasoning ) dengan pola yang penulis  lakukan  ini  merupakan  strategi  dengan  pendekatan  idealisasi ( idealization )  dimana  secara  umum  alur  penelitian  ini  adalah  induktif,  namun didalamnya juga terdapat proses deduktif dari setiap bahan dan hasilnya dalam bentuk generalisasi konsep ataupun model yang akan dibangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia
Melihat potensi wakaf tunai di Indonesia yang cukup besar, pemerintah Indonesia mengakomodir upaya pengembangan wakaf tunai melalui Undang- Undang nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 (Medias, 2017). Setelah itu, Presiden mengeluarkan Kepres nomor 75 tahun 2007 tentang kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tercatat pada tanggal 31 Desember  2015,  terdapat  102  lembaga  nazhir  wakaf  uang  yang  telah  resmi tercatat  di  BWI.  Namun,  mayoritas  dari  nazhir  wakaf  tunai  tersebut  hanya sedikit yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi yang telah ada. Para nazhir lebih memilih untuk menjalankan program “wakaf melalui uang” yang lebih  praktis,  yakni  wakif  mewakafkan  sejumlah  uang  untuk  dibelikan  aset wakaf  oleh  nazhir  (Wirdyaningsih,  2022).  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu tantangan  bagi  setiap stakeholder khususnya  pemerintah  untuk  bisa mengoptimalkan potensi wakaf tunai yang sebenarnya.
Beberapa program yang telah dibuat oleh Pemerintah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Bank Wakaf Mikro. Program tersebut sebagai upaya untuk  mengoptimalkan  wakaf  uang  dalam  mendukung  perekonomian  di Indonesia. CWLS adalah sebuah instrumen investasi syariah yang bersifat sosial dimana  wakaf  uang  yang  dikumpulkan  BWI  selaku  nazhir  melalui  Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU) yang kemudian dikelola dan  ditempatkan  pada  instrumen  sukuk  negara  atau  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan.
CWLS  diluncurkan  pada  acara  IMF-World  Bank  Annual  Meeting, Desember  tahun  2018  di  Bali.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tesis  Faizah,  sejak diluncurkan  sampai  bulan  Juni  2019  CWLS  yang  terhimpun  adalah  Rp.  15 Milyar. Dana tersebut akan dikumpulkan hingga mencapai Rp. 50 Milyar untuk dibelikan Sukuk. Wakif masih didominasi oleh institusi khususnya perbankan syariah (Faiza, 2019). Sedangkan partisipasi langsung masyarakat untuk CWLS sampai saat ini masih sangat rendah, dilansir dari laman Wakaf Hasanah BNI Syariah, dana yang terkumpul senilai Rp. 68.768.852,00 per 16 Agustus 2020 (BNI Syariah, 2019). Sementara dari Bank Muamalat, CWLS yang terkumpul masih Rp. 88.382.251,00 (Muamalat, 2019).
Program  lainnya  yakni  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  yang  diinisiasi  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).BWM memiliki tujuan untuk bisa menyediakan
akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses  pada  lembaga  keuangan  formal.  Hingga  tahun  2020,  OJK  telah memberikan  izin  kepada  20  BWM,  dimana  jumlah  nasabah  55.266  dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 87,5 milyar (OJK, 2022). Model bisnis ini memiliki orientasi sosial, sumber donatur dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat kemudian disalurkan ke BWM untuk mengelola dana tersebut, terutama dalam penyalurannya kepada para nasabah (masyarakat miskin produktif). Program ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarkat  serta  mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya  bisa  dipahami  bahwa  program CWLS memiliki keunggulan seperti keamanan dan produktifitas terhadap wakaf uang, akan tetapi dilain sisi minat masyarakat dalam berpartisipasi masih sangat kurang.  Sedangkan  pada  BWM  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah memiliki  orientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat  miskin  produktif.  Jadi, CWLS sebagai program besar pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, sedangkan BWM  dilihat  sebagai  program  mikro  pemberdayaan  masyarakat  dari  wakaf tunai.  Sangat  diharapkan  kedepannya,  terdapat  inovasi  baru  yang  dapat mengoptimalkan potensi dan manfaat wakaf tunai di Indonesia.
Salah satu entitas yang menjadi fokus dalam pengembangan wakaf tunai di  Indonesia  adalah  nazhir  atau  pengelola  wakaf  tunai.  Nazhir  memiliki tanggungjawab untuk bisa menjaga nilai harta wakaf sekaligus membuat harta wakaf  tersebut  diambil  manfaatnya.  Karenanya,  pengembangan  wakaf  tunai sangat bergantung pada nazhir yang profesional, apakah nazhir tersebut berasal dari  organisasi,  perbankan,  ataupun  lembaga  keuangan  non-bank.  Beberapa nazhir  wakaf  uang  yang  sudah  populer  di  Indonesia  seperti  Tabung  wakaf Indonesia  (TWI),  Baitulmal  Muamalat,  dan  juga  Lembaga  Wakaf  Pertanahan (LWP)-PWNU. Setiap nazhir tersebut memiliki perbedaan seperti TWI berasal dari  Domper  Dhuafa  yang  merupakan  Lembaga  Amil  Zakat,  sedangkan Baitulmal Muamalat merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh Bank Muamalat,  dan  juga  LWP-PWNU  yang  menjadi  bagian  dari  Organisasi Keagamaan Nahdtul Ulama.  Perbedaan tersebut akan berdampak pada orientasi pengelolaan  wakaf  uang  disetiap  lembaga  nazhir.  Karenanya,  dibutuhkan lembaga nazhir profesional yang dapat meningkatkan potensi dan manfaat dari wakaf tunai di Indonesia.
Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengembangkan wakaf tunai  di  Indonesia  seperti  rendahnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang wakaf uang, minimnya nazhir yang profesional, belum adanya sistem mobilisasi dana  yang  efektif,  lemahnya  sistem  manajerial,  rendahnya  komitmen  pada
manajemen risiko, belum adanya puchasing power of money , dan masih adanya keragaman  prioritas  sasaran  penyaluran  (Muhammad  and  Sari,  2021).  Sesuai dengan keterangan sebelumnya, Imam Saptono selaku wakil BWI mengatakan terkait tantangan pengembangan wakaf yakni  literasi wakaf masyarakat  yang masih rendah, profesionalisme nazhir dalam mengelola aset dan investasi, dan ekosistem  wakaf  ((KNKS),  2022).  Dari  sudut  pandang  berbeda,  Fahmi menyatakan masalah pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yakni adanya tiga pihak  yang  terkait  dalam  pengelolaan  wakaf  uang,  diantaranya  lembaga keuangan  syariah  sebagai  penghimpun,  BWI  sebagai  pihak  yang  melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan nazhir sebagai pegelola wakaf tunai. Hal tersebut membuat potensi wakaf tunai belum optimal. Maka dengan adanya satu lembaga yang menjadi penghimpun, pengelola, dan penyalur akan berdampak pada pengembangan wakaf tunai (Medias, 2017).
Penelitian  juga  dilakukan  Khadijah  Hasim  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tingkat  penghimpunan  wakaf  tunai,  dimana  hasilnya  aspek yang  paling  mempengaruhi  penghimpunan  wakaf  uang  adalah  aspek kelembangaan.  Hasil  tersebut  menunjukan  tiga  faktor  yang  mempengaruhi tingkat  penghimpunan  yakni  kefokusan  lembaga  nazhir,  pemahaman masyarakat  mengenai  wakaf  tunai,  dan  perangkat  hukum  wakaf  uang.  Maka upaya  yang  mesti  dilakukan  dalam  peningkatan  penghimpunan  wakaf  tunai yakni pengembangan lembaga khusus untuk edukasi dan training nazhir wakaf uang sebagai solusi peningkatan profesionalitas kelembangaan (Hasim, 2016).
Sedangkan,  hasil  kajian  strategi  pengembangan  wakaf  tunai  oleh Kementrian  keuangan  menyebutkan  bahwa  tingkat  literasi  dan  inklusi  wakaf uang masih sangat rendah dan tata kelola kelembagaan wakaf juga masih rendah (Kementrian  Keuangan,  2019).  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  dapat dilakukan upaya sosialisasi yang lebih masif dan perbaikan tata kelola nazhir. Sedangkan dari hasil penelitian (Rusydiana, 2019) terdapat 7 alternatif strategi pengembangan  wakaf  tunai  sebagai  berikut:  Transparansi  dan  akuntabilitas lembaga  wakaf,  Peningkatan  kualitas  nazhir  pengelola  wakaf  tunai,  Strategi pemasaran  yang  inovatif  dari  lembaga  keuangan,  Dukungan  regulasi  wakaf, Pengembangan  institusi  pendidikan  wakaf,  Teknologi  dan  komputerisasi manajemen wakaf, Update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  telah  berupaya  menjawab  berbagai tantangan  dan  masalah  pengembangan  wakaf  tunai  di  Indonesia.  Salah  satu strategi yang akan dilakukannya yakni meningkatkan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai. Saat ini, bank syariah diposisikan hanya sebagai kasir
dari BWI atau disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU).  Bank  syariah  hanya  menghimpun  dana,  sedangkan  pengelolaan  dan penyalurannya menjadi tanggungjawab (Faujiah, 2021).
Berdasarkan  uraian  diatas,  menunjukkan  bahwa  implementasi  wakaf tunai  masih  banyak  terkendala  dikarenakan  berbagai  faktor.  Salah  satunya adalah  faktor  kelembagaan  yang  mengelola  wakaf  tunai  belum  optimal. Meskipun perbankan syariah telah menjadi bagian dalam pengelolaannya, tetapi belum  menunjukkan  hasil  yang  positif.  Dengan  demikian,  wakaf  tunai  perlu menjadi perhatian perbankan syariah yang memiliki berbagai keunggulan atas permasalahan pengelolaan wakaf tunai.

## Signifikansi Bank Syariah dalam Mengelola Wakaf Tunai
Pengelolaan wakaf tunai berdasarkan Undang-undang wakaf bahwa ada tiga pihak yang terlibatkan dalam pengelolaan wakaf tunai. Pertama, BWI yang dalam pelaksanaan tugasnya mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kedua, lembaga  keuangan  Islam  yang  bertindak  untuk  mengumpulkan  dan mendistribusikan dana.  Ketiga, nazhir sebagai pengelola dana wakaf tersebut (UU Wakaf, 2004). Namun demikian  manajemen wakaf melalui satu lembaga belum  efisien  dan  efektif.  Oleh  karena  itu  potensi  wakaf  tunai  belum dioptimalkan. Banyak orang tidak dapat merasakan manfaat dari wakaf tunai yang memiliki potensi yang  besar. Maka alternatif untuk dapat menjadi solusi mengatasi  terkait  wakaf  tunai  yaitu  pengelolaannya  dilakukan  oleh  bank syariah. Perbankan syariah memiliki signifikansi dalam manajamen wakaf tunai.
Bank syariah saat ini memiliki fungsi sosial untuk mengumpulkan uang tunai.  Namun,  fungsi  sosial  belum  dapat  mengoptimalkan  wakaf  tunai  di Indonesia  karena  institusi  yang  dapat  dipercaya  dan  profesional  harus mengumpulkannya.  Sistem  perbankan  memungkinkan  pemanfaatan  fungsi bank dalam hal manajemen dana secara profesional dan memiliki kepercayaan publik. Peran bank syariah untuk mengelola wakaf tunai, setidaknya memiliki beberapa keunggulan, yaitu  (Abubakar, 2019): Jaringan bank syariah lebih luas dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan  Islam  lainnya.  Ini  adalah  faktor penting untuk mengoptimalkan sosialisasi pengumpulan dan distribusi wakaf, Bank  memiliki  kemampuan  untuk  manajer  dana.  Bank  adalah  lembaga pengelola  dana  publik  yang  telah  diperhitungkan  eksistensinya,  Fasilitas beberapa bank sariah relatif lengkap. Misalnya ketersediaan jaringan mesin tunai yang tersebar luas, SMS Banking, internet banking, fasilitas debit otomatis. Hal tesebut memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, Sumber daya manusia bank syariah profesional yang dapat menjamin bahwa dana wakaf diterima dan
dikelola  secara  optimal,  andal,  jujur,  dan  transparan,  Dana  wakaf  tunai  baik dalam bentuk dana deposito ( wadi’ah ) dana yang dikelola ( mudharabah ) adalah bagian dari dana pihak ketiga dari bank syariah yang dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Peta distribusi dan jaringan informasi bank syariah penuh dengan  pengalaman  yang  luas  sehingga  pengelolaan  wakaf  tidak  hanya mengoptimalkan manajemen dana, tetapi juga merampingkan distribusi, Bank syariah  memiliki  citra  yang  positif  yang  dapat  kepercayaan  publik  dalam mengelola wakaf tunai.
Pengelola  wakaf  utama  adalah  lembaga  keuangan  mikro  dan  makro, karena  lembaga  keuangan  dianggap  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola uang  dalam  investasi  dengan  baik  sehingga  ada  harapan  pokoknya  tidak berkurang.  Bank  syariah  memiliki  peran  dan  posisi  serta  kewenangan  penuh untuk menjadi nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Hal tersebut dikarenakan bank syariah memiliki aspek-aspek yang diperlukan yaitu  profesionalisme,  akuntabilitas,  dan  jaringan  (Shinta  Wulandari,  Jaenal Effendi,  2019).  Penghimpunan  dana  melalui  wakaf  lebih  efisien  dan  lebih profitabel  bagi  unit  bisnis  dana  dibandingkan  dengan  penghimpunan  dana dengan besaran melalui produk tabungan dan deposito, sekalipun nisbah yang diberikan paling kecil dari pilihan yang ada pada produk-produk tersebut (Siti Fazriah, H.C Sukmadilaga, 2019). Berdasarkan hasil riset tersebut menunjukkan bahwa dana wakaf tunai dapat menjadi dana pihak ketiga yang berkontribusi besar terhadap perbankan syariah.
Selain  itu,  perbankan  syariah  penting  mengelola  wakaf  karena  apabila ditinjau  dari  segi  perangkat  risiko,  manajeman  serta  pengawasan  dari  bank syariah  sudah  sangat  maju  dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan  syariah lainnya.  Demkikian  pula  bahwa  infrastruktur  tekhnologi  penting  dalam mengoptimalkan wakaf. Bank syariah dinilai memiliki infrastruktur tekhnologi yang memadai (Saptono, 2019). Pengelolaan wakaf produktif perlu melibatkan perbankan  karena  memiliki  pengalaman  yang  cukup  untuk  mengelolanya (Kementrian  Keuangan,  2019).  Pengelolaan  wakaf  tunai  yang  merupakan keuangann  sosial  dapat  menjadi  produk  bagi  bank  untuk  menyediakan pembiayaan  kepada  para  pelaku  bisnis  (Kahf,  2017).  Bank  syariah  dinilai lembaga yang tepat mengelola wakaf tunai karena memiliki manajeman yang profesional,  memiliki  akuntabilitas  dan  integritas  dalam  sisi  pelaporan  atas pengelolaan wakaf tunai yang diterima (Hastuti, 2017).
Selain memiliki signifikansi yang berdampak pada nilai-nilai positif dan kemajuan  perbankan  syariah,  urgensi  pengelolaan  wakaf  tunai  pada  bank
syariah  juga  dapat  memberikan  nilai-nilai  positif  oleh  wakif  yaitu  kebebasan memilih proyek wakaf yang diinginkan dengan berbagai macam pilihan, akses kemudahan bagi wakif yang dapat membayar wakaf dimana saja dan kapan saja karena bisa melalui jaringan media tekhnologi, dan para wakif dapat mengetahui laporan  berapa  jumlah  dana  yang  sudah  terkumpul  dan  mengetahui perkembangan performance progress dari wakaf tunai yang sedang dikembangkan (Siti  Fazriah,  H.C  Sukmadilaga,  2019).  Keuntungan  bagi  perbankan  syariah apabila  para  wakif  semakin  mendapatkan  kemudahan  dan  percaya  terhadap bank  syariah  yang  dilain  sisi  juga  akan  semakin  meningkatkan  kepercayaan publik apabila dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah.
Jika ditinjau dari segi signifikansi bank syariah dalam mengelola wakaf tunai, maka akan memberikan keuntungan besar bagi perbankan syariah dalam mewujudkan  fungsi  sosialnya  sekaligus  meningkatkan  kinerja  perbankan syariah tersebut. Bank syariah memiliki berbagai kelayakan untuk mewujudkan kesehjateraan  dan  keadilan  melalui  pengelolaan  dana  wakaf  tunai.  Berbagai aspek seperti profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, fasilitas, tekhnologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, manajemen investasi, hingga kepercayaan publik  telah  menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  dapat  mengelola  dana wakaf  tunai  secara  optimal  dan  dapat  mengembangkan  perwakafan  di Indonesia.

## Model Pengembangan Wakaf Tunai Pada Perbankan Syariah
Pada  implementasinya,  wakaf  tunai  telah  diterapkan  pada  perbankan syariah. Sesuai dengan perundang-undangan wakaf, perbankan syariah selaku LKS-PWU  hanya  menjalankan  fungsi  sebagai  lembaga  penerima  wakaf  uang tersebut sedangkan pengelola wakaf ialah nazir yang ditunjuk oleh wakif dalam hal  ini  adalah  BWI.  Salah  satu  contohnya  yang  diterapkan  oleh  BNI  Syariah sebagai  LKS-PWU  yang  memiliki  program  berupa  wakaf  hasanah.  Pada prosesnya, wakaf hasanah menghimpun dana dari para wakif, kemudian para wakif  bisa  memilih  sendiri  proyek  yang  akan  dipilihnya.  Kemudian  dana tersebut dihimpun di wakaf hasanah BNI Syariah lalu diberikan kepada nazir untuk  dikelola  dalam  proyek  yang  sudah  direncanakan  (Siti  Fazriah,  H.C Sukmadilaga, 2019). Beberapa program yang telah dibuat juga sebagai bentuk pengembangan wakaf tunai  seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Bank Wakaf  Mikro  merupakan  contoh  praktik  pengembangan  wakaf  tunai  di Indonesia.
Peran bank syariah yang hanya sebagai penerima dan distributor tidak akan banyak memberikan kontribusi yang signifikan baik kepada bank syariah
tersebut maupun kepada kesehjateraan masyarakat secara umum. Padahal jika ditinjau dari signifikansi perbankan syariah memiliki keunggulan yang sangat besar jika menjadi pengelola dana wakaf tunai tersebut yg bukan hanya sekadar penerima dan distribusi dana wakaf tunai.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  bahwa  secara  garis  besar  signifikansi perbankan  syariah  dalam  mengelola  wakaf  tunai  sangat  besar.  Mulai  dari profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, fasilitas, citra positif, infrastruktur tekhnologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, manajemen investasi, jaringan yang luas, akses kemudahan, kepercayaan publik telah menunjukkan hal positif jika perbankan syariah yang bertindak langsung sebagai nazir untuk mengelola dana wakaf tunai tersebut.
Selain  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  bank  syariah  dan mensejahterakan  masyarakat  umum,  pengelolaan  wakaf  tunai  juga  akan diharapkan  dapat  mewujudkan  keuangan  berkelanjutan.  Pada  tatanan implementasinya maka perlu dukungan dalam banyak aspek, khususnya dalam mengembalikan  sistem  operasionalnya  pada  perbankan  syariah  berupa dukungan pada tatanan penguatan regulasi.
Amandemen  undang-undang  wakaf  pada  fungsi  pengelolaanya  bahwa bank syariah dapat menjadi nazhir dan penegasan pada undang-undang bank syariah  ataupun  penguatan  regulasi  lainnya  bahwa  perbankan  syariah  dapat melakukan  pengelolaan  wakaf  tunai  dan  menjadikannya  sebagai  dana  pihak ketiga akan berdampak besar. Jika hal itu terlaksana, maka perbankan syariah akan  menjadi  lembaga  yang  mewujudkan  implementasi  pembangunan ekonomi,  khususnya  dalam  mewujudkan  keuangan  berkelanjutan  yang merupakan tujuan bagi institusi perbankan di Indonesia.
Program  Keuangan  Berkelanjutan  merupakan  upaya  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  untuk  memperluas  ruang  lingkup  tanggungjawab  Lembaga Jasa Keuangan, seperti perbankan dalam oprasional bisnisnya. Hal ini memiliki relevansi dengan upaya menjadikan bank syariah sebagai nazhir wakaf tunai. Bank  syariah  yang  memiliki  potensi  dan  keunggulan  sebagai  nazhir,  dapat dijadikan  sebagai  program  keuangan  berkelanjutan.  Realisasi  agenda  tersebut sebagai revitalisasi bank yang memiliki label syariah.
Konsep  bank  syariah  sebagai  nazhir  wakaf  tunai  mengarahkan  bank untuk  mengelola endowment  fund untuk  kepentingan  masyarakat  umum. Pengelolaan  tersebut  sebagai  bentuk  tanggungjwab  sosial  dari  bank  syariah. Skema  operasional  bank  syariah  sebagai  nazhir  yang  direkomendasikan  oleh penulis sebagai berikut:

## Gambar 1

## Model Pengelolaan Wakaf Tunai Bank Syariah
Pada  tahap  penghimpunan,  bank  syariah  mengeluarkan  produk  wakaf tunai kepada masyarakat umum, baik itu nasabah bank, karyawan, organisasi ataupun instansi tertentu. Para wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai dari bank syariah. Hasil penghimpunan wakaf tunai akan dikumpulkan ke unit wakaf tunai pada bank syariah. Pada tahap pengelolaan wakaf tunai, manajemen pengelolaan  unit  wakaf  tunai  akan  menjadikan  dana  tersebut  sebagai  Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola kembali oleh bank syariah. Hasil keuntungan wakaf tunai akan diterima kembali oleh Unit Wakaf Tunai.
Selanjutnya pada tahap penyaluran manfaat, bank syariah melaksanakan program-program sosial pemberdayaan masyarakat, seperti penyaluran secara langsung  oleh  bank  syariah,  penyaluran  kepada  lembaga  sosial,  ataupun penyaluran  ke  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM).  Sedangkan,  pertanggungjawaban bank syariah sebagai nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.
Pada  penjelasan  sebelumnya,  dapat  dipahami  betapa  pentingnya  bank syariah  menjadi  nazhir  wakaf  tunai.  Upaya  tersebut  akan  meningkatkan optimalisasi  pengelolaan  wakaf  tunai  di  Indonesia,  memberikan  keuntungan bagi bank syariah seperti wakaf tunai sebagai dana murah yang kompeten dari giro dan deposito, dan yang paling penting mengembalikan kembali citra bank syariah  pada  aspek  fungsisosial.  Dengan  demikian,  diharapkan  agar  bank syariah  mampu  merealisasikan  potensi  wakaf  tunai  dan  sekaligus  menjadi alternatif pemecahan berbagai masalah wakaf tunai di Indonesia. Pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah sangat penting dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi nasional, meningkatkan kesehjateraan masyarakat, serta mengembalikan filosofi dan tujuan perbankan syariah yaitu fungsi sosialnya.

## KESIMPULAN
Implementasi wakaf tunai di Indonesia telah didukung melalui regulasi seperti  undang-undang  nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf,  peraturan pemerintah  nomor  42  tahun  2006,  dan  juga  telah  membentuk  Badan  Wakaf Indonesia (BWI). Beberapa program wakaf tunai di Indonesia seperti Cash Waqf Linked Sukuk dan Bank Wakaf Mikro. Badan Wakaf Indonesia memiliki agenda prioritas  untuk  meningkatkan  peran  Bank  Syariah  sebagai  nazhir  dalam pengelolaan  wakaf  tunai.  Signifikansi  bank  syariah  dalam  mengelola  wakaf tunai  akan  mewujudkan  fungsi  sosialnya  sekaligus  meningkatkan  kinerja perbankan  syariah.  Bank  syariah  memiliki  berbagai  kelayakan  untuk mewujudkan kesehjateraan dan keadilan melalui pengelolaan dana wakaf tunai. Berbagai  aspek  seperti  profesionalisme,  transparansi,  akuntabilitas,  fasilitas, tekhnologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, manajemen investasi, hingga kepercayaan  publik  telah  menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  dapat mengelola  dana  secara  optimal.  Penelitian  ini  juga  merumuskan  model pengelolaan  wakaf  tunai  berupa  sinergitas  perbankan  syariah  dengan  nazhir wakaf  dan  nasabah.  Implikasi  penelitian  ini  agar  bank  syariah  sebagai  nazhir memperhatikan  beberapa  aspek  mekanisme  pengelolaan  dan  regulasi  berupa amandemen  undang-undang  perwakafan  dan  perbankan  syariah  ataupun mengeluarkan  peraturan  pemerintah  yang  secara  khusus  menjabarkan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia oleh lembaga keungan syariah. Realisasi tersebut  memiliki  relevansi  upaya  mendorong  bank  syariah  dalam melaksanakan  program  keuangan  berkelanjutan  pada  dimensi  sosial.  Hal tersebut akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, memberikan keuntungan bagi bank syariah serta mengembalikan kembali citra bank syariah pada aspek fungsi sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, T. T. P. A. and L. (2019) ‘Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Bank in Indonesia’, Pandjajaran Journal of Law , 6(3),
Ahyani, H. dan M. (2021) ‘Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0’, Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari’ah , 2(2),
Aziz, S. and Afaq, Z. (2018) ‘Adoption of Islamic banking in Pakistan an empirical investigation  Adoption  of  Islamic  banking  in  Pakistan  an  empirical investigation’, Cogent  Business  &  Management ,  5(1),  pp.  1–18.  doi: 10.1080/23311975.2018.1548050.
Bendassolli,  P. . (2013) Theory Building in Qualitative Research: Reconsidering the Problem of induction . Forschung: Forum Qualitative Research.
E.Heit,  A.  F.  and  (2007) Inductive  Reasoning:  Exprimental,  Development,  and Computational Approaches . London: Cambridge University Press.
Faiza, N. A. R. (2019) Cash waqf linked sukuk sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia . UIN Sunan Ampel Suarabaya.
Faujiah, A. (2021) ‘Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah’, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam , 1(2), pp. 194–210.
Fiskal, B. K. (2020) Wakaf di Indonesia . Jakarta.
Given, L. M. (2008) The Sage Encylopedia of Qualitative Research Methods . London: Thousand Oaks.
Habibah Abdul Wahid, Mohd Anuar Ramli, M.  I. A. R. and M. I. S. Z. (2017) ‘Determinants of Zakat Recipient to Flood Victims’, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 7(12), pp. 1289–1304.
Hamdan, H. et al. (2020) ‘The Effect Of Zakat Programs On The Social Impact Of Microfinance Institutions In Bangladesh’, International Journal of Zakat and Islamic Filantropy (IJZIP) , 2(2), pp. 165–174.
Harahap, B. (2022) ‘Islamic Organization and the Perception of riba ( Usury ) and Conventional Banks Among Muslims : Evidence From Indonesia’, Journals Sage Open , pp. 1–7. doi: 10.1177/21582440221097931.
Hasim,  K.  (2016)  ‘Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)’, Jurnal Al-Muzara’ah , 4(2).
Hastuti, Q. ‘Aini W. (2017) ‘No TitlePeran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKP-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang’, Jurnal Zakat dan Wakaf , 4(2).
Ismail,  A.  R.  dan  N.  (2019)  ‘Filosofi  perbankan  syariah:  antara  idealisme  dan pragmatisme’, Jurnal ekonomi dan bisnis Islam , 5(1).
Kahf, M. (2017) ‘Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance in Islamic Banking’, International Journal of Islamic Finance , 1(3).
Keuangan, K. (2019) ‘Ringkasan Eksekutif, Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keungan Syariah’, Kementrian Keuangan .
KNKS, (2022) ‘Potensi Wakaf Produktif’, Komite Nasional Keuangan Syariah .
Lailatullailia, D., Setiyowati, A. and Wahab, A. (2021) ‘The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products  in  the  Perspective  of  the  Principal  Principles  of  Waqf’, Journal Perisai , 5(1), pp. 95–109. doi: 10.21070/perisai.v5i1.1317.
Latifah,  L.  and  Ritonga,  I.  (2020)  ‘Systematic  Literature  Review  (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia’, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking , 2(1), p. 63. doi: 10.31000/almaal.v2i1.2763.
Mantere,  M.  K.  and  S.  (2010)  ‘Two  Strategis  for  Inductive  Reasoning  in Organizational Research’, Academy of Management Review , 35(2).
Medias, F. (2017) ‘Bank wakaf: solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia’, Indonesian Journal of islamic literature and muslim sociaty , 2(1).
Mohammad,  A.  H.  M.  I.  and  M.  T.  S.  H.  (2017)  ‘Waqf  as  a  Framework  for Entrepreneurship’, International Journal of Islamic Finance , 9(1).
Muamalat,  B.  (2019) Product  Bundling  ZISWAF , Bank  Mumalat  Indonesia2 . Available at: https://www.bankmuamalat.co.id/product-bundling- ziswaf.
Muhammad, R. and Sari, A. P. (2021) ‘Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf ( Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
)’, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4(1), pp. 79–94.
OJK, O. J. K. (2022) Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat , Otoritas Jasa  Keuangan .  Available  at:  https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong- Ekonomi-Umat.aspx.
Ozdemir, M. O. and O. (2017) ‘Bridging The Gap: The restitution of Historical Cash Waqf Throught Vakif Participation Bank’, International Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies , 3(2).
Perbankan Syariah (2008). Indonesia.
Rahman, H. (2021) ‘Management Of Islami Bank Bangladesh Limited : Prospects To  Be  A  Model  Banking  In  Bangladesh’, International  Journal  of  Islamic Management and Business , 9(1), pp. 1–19.
Rahmi, M. et al. (2020a) ‘Perceptions of Islamic banking products : Evidence from Malaysia’, 10, pp. 35–42. doi: 10.13106/jbees.2020.vol10.no3.35.
Rahmi, M. et al. (2020b) ‘Perceptions of Islamic banking products: Evidence from Malaysia’, Journal of Business Economics and Environmental Studies , 10(3), pp. 35–42. doi: 10.13106/jbees.2020.vol10.no3.35.
Rusydiana,  A.  S.  and  D.  A.  (2018)  ‘Elaborating  Cash  Waqf  Development  in Indonesia Using Analytic Network’, International Journal of Islamic Business and Economics , 3(1).
Rusydiana, A. S. dan R. (2019) ‘Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia ?’, Jurnal ekonomi dan bisnis Islam , 5(1).
Saiti,  B.,  Salad,  A.  J.  and  Bulut,  M.  (2019)  ‘The  Role  of  Cash  Waqf  in  Poverty Reduction : A Multi-country Case Study’, Management of Shari’ah Compliant Business , 3, pp. 21–34.
Saptono, I. T. (2019) ‘Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0’, Buletin Ekonomi Syariah .
Seman, J. A. et al. (2021) ‘Development Of Integrated Islamic Finance-Based Index Of Financial Inclusion Using Zakat And Cash Waqf : A Preliminary Study In Malaysia’, The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research , 18(2), pp. 73–95.
Shinta Wulandari, Jaenal Effendi,  dan I. T. S. (2019) ‘Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengeloaan Wakaf Uang’, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis ,
5(2), pp. 295–307.
Siti  Fazriah,  H.C  Sukmadilaga,  I.  Y.  F.  (2019)  ‘Alternatif  Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah’, Jurnal Ilmiah MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi) ,  3(3),  pp.  168–179.  doi: 10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179.
Syariah,  B.  (2019) Wakaf  Hasanah  BNI  Syariah , BNI  Syariah .  Available  at: https://kataloghasanah.bnisyariah.co.id/.
Wakaf (2004). Indonesia.
Wirdyaningsih, M. and (2022) ‘Peranan Srategi Badan Wakaf Imdonesia Dalam Membina  Nazhir  Secara  Profesional  (ditinjau  dari  uu  no.  41  tahun  2004 tentang wakaf)’, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 7(3).
Zainab, M. T. M. and A. (2017) ‘How Islamic is Islamic banking in Pakistan ?’ doi: 10.1108/IMEFM-03-2017-0083.
Zainol  Hasan  and  Mahyudi  (2020)  ‘Analisis  terhadap  Pemikiran  Ekonomi Kapitalisme Adam Smith’, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , 4(1), pp. 24–34. doi: 10.35316/istidlal.v4i1.206.