Annurdi 1
1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jln. Komodor Yos Soedarso, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: nurdi.recht@gmail.com,  telp: 085248101957.

## TANGGUNG JAWAB SEKUTU FIRMA ATAS KEPAILITAN

## Annurdi 1

## Abstract
Firm as a company in fact is an association, in which the firm has members or partners who have authority to act out on behalf of the firm. In carrying business activities can lead the debt for the firm, in which the debt is one of the term of bankcruptcy statement.  This research type is  normative  juridical  research,  and  the  data  used  for  this  research  are  some  legislations, documents and books relating firm and bankcruptcy. The objective of this research is to examine and assess partners’ liability of a firm in the event of bankcruptcy. The result of this research revealed that the firm partners are responsible for the all the firm’s debts by joint liability and the firm can not be declared bankcrupt, but the bankcruptcy can be declare for the firm’s partners Keywords: bankcruptcy; firm

## Abstrak
Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan, dimana firma  dalam  menjalankan  memiliki  para  sekutu  (anggota)  yang  memiliki  kewenangan  untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimana berdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta  dokumen-dokumen  maupun  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab  para  sekutu  firma  atas  kepailitan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  para sekutu firma bertanggung jawab atas segala utang yang dimiliki firma secara tanggung renteng dan yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.

## Kata kunci: firma; kepailitan
1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jln. Komodor Yos Soedarso, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: nurdi.recht@gmail.com, telp: 085248101957.

## I.  Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari semakin bertambahnya pelaku usaha serta perkembangan kegiatan bisnis (perniagaan). Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha dapat memilih suatu bentuk badan usaha (perusahaan) baik badan usaha yang berbentuk badan
hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.
Salah satu bentuk organisasi perusahaan yang dapat digunakan dalam dunia bisnis ialah firma, yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, dimana  setiap  anggota  firma  memiliki kewenangan bertindak keluar atas nama firma serta memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam menjalankan kegiatan usaha tidak jarang sebuah perusahaan melakukan peminjaman
Article Info Submitted: 3 November 2016 | Reviewed: 4 January 2017 | Accepted: 27January 2017
Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 14-25. ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490. Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
uang yang digunakan untuk kepentingan usahanya, dan tentu saja dengan adanya peminjaman uang tersebut menimbulkan kewajiban atau utang.
Pihak yang memiliki piutang terhadap  firma  tersebut  dapat  melakukan upaya hukum dalam menagih pemenuhan piutangnya tersebut, salah satu caranya adalah melalui lembaga kepailitan. Dengan adanya lembaga kepailitan ini diharapkan adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur maupun debitur, dan tentu saja ketika terjadi permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada sebuah firma  memiliki  dampak  secara  langsung terhadap para sekutu firma.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 KUHD mengatur tetang tanggung jawab anggota firma, yang menyatakan bahwa : “Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan perseroannya”.
Berdasarkan ketentuan mengenai tanggung  jawab  anggota  firma  terhadap perikatan yang dilakukan oleh firma, dapat diketahui bahwa para sekutu (anggota) firma  memiliki  tanggung  jawab  terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh  sebuah  firma  sebagaimana  diatur dalam ketentuan KUHD. Sebagai bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, persoalan dapat muncul dalam hal suatu firma  memohon  atau  dimohonkan  untuk pailit  kepada Pengadilan Niaga, misalnya saja mengenai legal standing firma sebagai subjek hukum dalam proses kepailitan atau terkait dengan pembagian tanggung jawab hutang para sekutunya.
Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan.

## II.  Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tanggung jawab para sekutu firma  atas  kepailitan  yang  dialami  oleh firma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 2
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  firma  dan  kepailitan,  putusan pengadilan niaga  mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dibuatlah suatu analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pada tahap ini bahan hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
2 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hlm. 34.

## III.  Pembahasan

## A.  Firma Sebagai Bentuk Badan Usaha
Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh badan usaha (perusahaan). Ada pun beberapa pengertian perusahaan, sebagai berikut : a.  Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie van Toelicthing (Penjelasan) Rencana Undang-Undang Perubahan Pasal 2-5 Wetboek  van  Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaanadalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang- terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. 3 b.  Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. 4 c.  Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. 5
Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai pengertian dari perusahaan, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi tujuan utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebuah perusahaan memerlukan sebuah wadah (organisasi). Adapun bentuk dari wada (organisasi), antara lain sebagai
3 Ridwan Khairandy. 2014. Pokok-Pokok  Hukum Dagang  Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 15.
4 Ibid .

## berikut
6 : a.  Organisasi perusahaan perseorangan b.  Organisasi perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata
1).  Firma 2).  Persekutu an komanditer c.  Organisasi perusahaan yang berbadan hukum 1).  Perseroan Terbatas (PT) 2).  Koperasi 3).  Badan Usaha Milik Negara a) Perusahaan Perseroan (Perse- ro) b) Perusahaan Umum (Perum) 4).  Badan Usaha Milik Daerah a) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah b) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui  bahwa  firma  merupakan  salah satu bentuk perusahaan yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha, adapun pengertian firma berdasarkan Pasal 16 KUHD adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Firma sebagai persekutuan ( maatschap ) adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan, bisa teman sesama profesi atau teman dalam perdagangan. 7 Oleh karena itu :
a.  Faktor individu sangat memegang peranan penting, namun yang menonjol ke depan adalah kesatuan kerjasamanya,
b.  Dengan demikian, kesatuan kerja sama itu yang lebih memegang peranan penting daripada individu-individu pesertanya,
c.  Itu sebabnya ada yang berpendapat, bentuk kesatuan kerja sama Firma dapat dikatakan sudah merupakan Perseroan ( venootschap, corporation ),
6 Ibid , hlm. 16.
7 M. Yahya Harahap. 2011. Hukum  Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cet.III. Jakarta: Sinar Grafika,
hlm. 8.
dimana para anggotanya sudah merupakan persero di bawah naungan Firma ( venootschap onder firma ),
d.  Persetujuan kerja sama antara anggota sekutu atau peserta, difokuskan pada kesatuan bentuk kerja sama itu sendiri, sehingga yang tampak keluar adalah bentuk kerja sama itu sendiri sebagai satu perusahaan,
e.  Dengan demikian, Firma bertindak sebagai satu perusahaan yang bernaung di bawah satu nama. 8
Firma merupakan bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan. Landasan  hukum  firma  dapat  ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( Wetboek van Koophandel ) pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun  pengertian  firma,  yakni:  Firma adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. 9
Mengenai  sumber  hukum  firma selain dapat ditemukan di dalam KUHD, serta dalam ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BurgerlijkeWetboek ) yakni pada Pasal 1618-1652 KUHPerdata. Mengenai pemberlakuan ketentuan KUHPerdata sebagai  sumber  hukum  firma  ditegaskan dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan: “Persekutuan-persekutuan yang disebut di dalam titel ini diatur oleh perjanjian- perjanjian antara pihak-pihak oleh kitab undang-undang ini dan oleh hukum perdata”. Sehingga dapat diketahui bahwa selain KUHD sebagai sumber hukum bagi firma, terdapat pula KUHPerdata, dimana ketentuan di dalam KUHPerdata berlaku sebagai lex  generalis sedangkan KUHD
8 Ibid , hlm. 8-9.
9 I.G. Rai Wijaya. 2006. Hukum  Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha. Jakarta: Kesaint Blanc, hlm. 45.
berlaku sebagai lex specialis . Mengenai tata cara pendirian suatu  firma  pada  prinsipnya  terdiri  atas tiga prosedur. Ketiga prosedur tersebut tersebut secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : a.  Pendirian/pembentukan Hal yang menyangkut pendirian atau  pembentukan  suatu  firma harus dilakukan secara autentik (Pasal 22 KUHD) dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan  usaha  yang  berbentuk  firma. Perjanjian autentik inilah yang disebut dengan Akta Pendirian Firma.
b.  Pendaftaran Setelah pembuatan akta pendirian, selanjutnya akta tersebut harus didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana firma tersebut didirikan (Pasal 23 KUHD). Hal-hal yang perlu didaftarkan adalah : 1).  Akta pendirian atau 2).  Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya antara lain : a) Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para sekutu;
b) Penetapan  nama  firma  yang dipergunakan;
c)  Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian (bagi) firma dengan pihak ketiga;
d) Saat dimulainya dan berakhirnya persekutuan (Firma).
c.  Pengumuman
Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD). Kewajiban mengumumkan ini disertai dengan sanksi apabila para pendiri melalaikan kewajiban  tersebut,  persekutuan  firma
yang didirikan akan dianggap sebagai persekutuan pedata biasa yang bersifat umum.
Selanjutnya sebagai sebuah badan usaha,  firma  dapat  dibubarkan  atau berakhir, ada pun empat macam cara berakhirnya  firma  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1646 KUHPerdata, yaitu 10 : a.  Dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian persekutuan.
b.  Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadai pokok persekutuan.
c.  Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu.
d.  Apabila salah seorang sekutu meningga atau ditaruh pengampuan atau dinyatakan pailit.

## B.  Tinjauan umum Hukum Kepailitan
Kepailitan dalam teori ekonomi sangat berguna untuk menyingkirkan perusahaan yang secara ekonomis tidak  efisien,  sehingga  sumber  daya yang dimiliki perusahaan tersebut dapat lebih bermanfaat jika digunakan oleh perusahaan lain. 11 Black  Law  Dictionary mendefinisikan  kepailitan  atau  “ Bankrupt is  the  state  or  condition  of  one  who  is unable  to  payhis  debt  as  they  are,  or become  due ”. 12 Sedangakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian kepailitan, yaitu:
10 Gatot Supramono. 2007. Kedudukan Perusahaan  sebagai  Subjek  dalam  Gugatan Perdata . Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 35.
11 Frans Satrio Wicaksono. 2009. Tanggung Jawab Pemegang  Saham,  Direksi  dan  Komisaris Perseroan  Terbatas  (PT). Jakarta: Visimedia, hlm. 132.
12 Edward Manik. 2012. Cara  Mudah  Memahami Proses  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (Dilengkapi  Dengan  Studi Kasus Kepailitan). Bandung: Mandar Maju, hlm.
31.
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
Selanjutnya pengertian kepailitan oleh ISDA ( International  Swaps  and Derivatives Associations ) adalah terjadinya salah satu kejadian-kejadian berikut ini 13 :
a.  Perusahaan yang mengeluarkan suarat hutang berhenti beroperasi (pailit);
b.  Perusahaan tidak solvent atau tidak mampu membayar utang;
c.  Timbulnya tuntutan kepailitan;
d.  Proses kepailitan sedang terjadi;
e.  Telah ditunjuknya receivership;
f.  Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga. Dasar hukum kepailitan yang belaku di Indonesia saat ini adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keawjiban Pembayaran Utang.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK&PKPU) sebagai dasar hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini, disasarkan pada beberapa asas, antara lain 14 : a.  Asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. b.  Asas kelangsungan usaha. Dalam
13 Sunarmi. 2010. Hukum  Kepailitan  :  Edisi  2.
Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 25.
14 Sutan Remy Sjahdeni. 2009, Hukum Kepailitan (Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan. , Jakarta: PT. Pustaka
Utama Grafiti, hlm. 51.
undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
c.  Asas keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan  masing- masing terhadp debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. d.  Asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandungpengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
Mengenai syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik ataspermohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, Gunawan Widjaja menyatakan bahwa syarat kepailitan adalah sebagai berikut 15 : a.  Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur, dan
b.  Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh
15 Gunawan Widjaja. 2009. Risiko  Hukum  dan Bisnis  Bila  Perusahaan  Pailit . Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 33.
waktu dan dapat ditagih. Menurut Kartono, kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis, sebagai berikut 16 : a.  Adanya debitor b.  Adanya kreditor
c.  Adanya hutang
d.  Minimal satu hutang telah jatuh tempo e.  Minimal satu hutang dapat ditagih f.  Kreditor lebih dari satu
g.  Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.
Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu 17 : a.  Debitur sendiri;
b.  Seorang atau beberapa orang kreditur (Pasal 2 ayat (1));
c.  Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2));
d.  Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank (Pasal 2 ayat (3));
e.  Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitur yangmerupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesian (Pasal
2 ayat (4))
f.  Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat (5)).
Selanjutnya akibat dijatuhkannya pernyataan pailit, antara lain 18 : a.  debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain
16 Bagus Irawan. 2007. Aspek-Aspek  Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi: (Analisis Yuridis  tentang  Kepailitan;  Perusahaan;  dan Asuransi Manulife dan Prudential ). Bandung: PT. Alumni, hlm. 17.
17 Sunarmi. op.cit. hlm. 41.
18 Farida Hasyim. 2014. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.
sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
b.  Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
c.  Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk  :
1).  Meletakkan sita jaminan terhadap
sebagian atau seluruh kekayaan debitur. 2).  Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usah debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, dan pengalihan atau pengagunan kekayaan dibutur (Pasal 10)
3).  Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat (4)).
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diharapkan memberikan keseimbangan pemenuhan hak antara debitur dan kreditur. Dengan adanya lembaga hukum kepailitan ini diharapkan agar orang yang berpiutang (kreditur) dapat memperoleh pemenuhan atas pelunasan piutang miliknya dari debitur yang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain 19 : a.  Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami-isteri tersebut tidak ada
19 Gunawan Widjaja. O p.cit. , hlm. 33.
percampuran harta; b.  Perserikatan-perserikatan dan p e r k u m p u l a n - p e r k u m p u l a n tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
c.  P e r s e r o a n - p e r s e r o a n , p e r k u m p u l a n - p e r k u m p u l a n , koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. d.  Harta peninggalan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.
Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui  bahwa  terhadap  sebuah  firma dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angak 11 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Sebagaimana diketahui bahwa  firma  merupakan  badan  usaha bukan badan hukum sehingga tentunya terdapat perbedaan antara pailit yang dialamai oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum.
Sebagai ilustrasi dalam hal perseroan terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit. Dalam persroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.
Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada modal yang disetornya ke dalam perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas ini juga memperlihatkan adanya pemisahan antara pribadi pemegang saham dan perseroan terbatas yang dikenal dengan prinsip separate  entity. Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa pada perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dan mandiri, sehingga permohonan pernyataan pailit terhadap perseroan terbatas semata- mata berdasarkan utang yang dimiliki oleh perseroan terbatas secara pribadi dan utang tersebut merupakan tanggung jawab perseroan terbatas secara pribadi yang terpisah dari harta serta kewajiban pemegang saham. Sehingga ketika perseroan terbatas dinyatakan dalam keadaan pailit, putusan pailit tersebut ditujukan kepada perseroan terbatas sebagai entitas secara pribadi.
Sebagaimana diketahui firma sebagai sebuah perkumpulan, setidaknya memiliki minimal 2 anggota sebagai sekutu, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya firma dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga, sehingga di dalam sebuah firma terdapat hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam sebuah firma, dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Hubungan internal firma
Pasal 15 KUHD, menyatakan bahwa : “Segala perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh
Kitab ini dan oleh Hukum Perdata”. Berdasarkan ketentuan ini, menegaskan bahwa aturan dalam
KUHPerdata  berlaku  pada  firma, dimana aturan tentang perikatan- perikatan anatara para sekutu firma diatur dalam Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUHPerdata. Masing-masing sekutu firma sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata tersebut diwajibkan memasukkan modal baik berupa uang, barang atau pun tenaga, dimana dasar kesepakatan para  sekutu  untuk  mendirikan  firma adalah untuk mencapai tujuannya yakni membagi keuntungan diantara mereka.
b. Hubungan eksternal firma
Persoalan terkait dengan hubungan ekternal firma pada hakikatnya terdiri atas dua bagian, yaitu 20 : 1).  Siapakah yang berwenang mewakili firma dalam menjalankan kegiatan usaha dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga?
2).  Siapakah yang bertanggung jawab terhadap semua perikatan  firma  dengan  pihak ketiga, terutama siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban- kewajiban yang timbul dari perikatan firma?
Mengenai pertanyaan pertama, dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHD: “Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, mempunyai wewenang dan berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, juga untuk mengikat perseroan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya”. “Segala tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak
20 Agus Sardjono, dkk. 2014. Pengantar  Hukum Dagang. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58.
berwenang untuk melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan ini”.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 KUHD tersebut, dapat diketahui bahwa setiap anggota firma memiliki kewenangan bertindak  keluar  atas  nama  firma. Selanjutnya dengan adanya hubungan yang dilakukan oleh sekutu firma dengan pihak ketiga tentunya akan menimbulkan hubungan hukum yang diikuti dengan lahirnya kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan pertanyaan yang kedua mengenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang timbul dengan adanya hubungan yang dilakukan antara firma  dengan  pihak  ketiga  yang  diatur dalam Pasal 18 KUHD, yang menyatakan: “Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroannya”.
Lebih lanjut mengenai tanggung jawab secara tanggung renteng, KUHPerdata mengaturnya dalam Pasal 1280 KUHPerdata, yang menyatakan: “Adalah terjadi suatu perikatan tanggung- menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang- orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang”.
Ketentuan mengenai tanggung jawab sekutu  (anggota)  firma  secara  tanggung renteng tersebut mengatur bahwa utang ataupun segala kewajiban yang dimiliki oleh firma menjadi tanggungan secara bersama para sekutu firma. Hal ini memperlihatkan, bahwa firma sebagai sebuah badan usaha bukan badan hukum didalamnya tidak terdapat pemisahaan harta dan kewajiban antara firma dengan para sekutu firma. Undang-undang Nomor 37 Tahun 20014 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur mengenai permohonan pailit yang ditujukan kepada firma dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa: “Permohonan pernyataan  pailit  terhadap  suatu  firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma”.
Dengan adanya ketentuan ini, dapat diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit dapat ditujukan kepada sebuah  firma,  namun  sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, mensyaratkan dalam hal pengajuan permohonan kepailitan yang ditjukan kepada sebuah firma harus memuat nama dan tempat tinggal para sekutu  firma  tersebut  dan  secara  jelas dinyatakan  bahwa  para  sekutu  firma bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh utang yang dimiliki firma. Berdasarkan ketentuan ini semakin jelas  bahwa  firma  sebagai  badan  usaha yang bukan badan hukum tidak dapat dinyatakan pailit sebagai entitas secara pribadi, berbeda halnya dengan badan usaha yang berbadan hukum layaknya perseroan terbatas.
Ketentuan dalam Pasal 5 UU Kepailitan dan PKPU tersebut juga secara jelas menyatakan bahwa para sekutu firma bertanggungjawab atas seluruh utang firma  secara  tanggung  renteng,  sehingga pernyataan pailit yang ditujukan kepada firma  melahirkan  tanggung  jawab  para sekutu firma atas kewajiban yang muncul atas putusan pernyataan pailit. Dimana para  seutu  firma  ini  secara  tanggung renteng berkewajiban melaksanakan keputusan pernyataan pailit yang dialami oleh firma.
Penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa sebenarnya pernyataan pailit tersebut tidak dijatuhkan kepada  firma  dan  tidak  dapat  dimintakan
pertanggungjawaban  dari  firma  secara pribadi, namun sebenarnya yang dinyatakan paillit dan yang dimintakan pertanggungjawaban adalah para sekutu firma,  dengan  dasar  pemikiran  bahwa pembebanan hak dan kewajiban hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa firma tidak termasuk subjek hukum karena bukan merupakan perorangan ( persoon ) dan bukan pula badan hukum ( recht persoon ).
Untuk melihat penerapan hal tersebut dapat dilihat dalam putuasan Mahkamah Agung RI No. 156 PK/Pdt.Sus/2012 21 , dalam perkara antara : a.  FIRMA LITHA & CO., di wakili oleh Litha Brent, S.E., selaku Direktur dan Ribka Ruru, selaku wakil direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kebali terhadap;
b.  Heryanto Wijaya selaku Termohon Peninjauan Kembali dan  PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.,
selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali I ; PT. Sumber Indo Celluler, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali II.
Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 156 PK/Pdt.Sus/2012 memutuskan sebagai berikut :
a.  Mengadili : 1).  Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : FIRMA LITHA & CO. tersebut; 2).  Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
MakassarNomor 01/PKPU/2012/ PN. NIAGA.MKS. tanggal 03 September 2012;
b.  Mengadili kembali :
1).  Menyatakan permohonan PKPU
21 Putusan Mahkamah Agung Nomor 156PK/Pdt. Sus/2012 Tahun 2012.
dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidakdapat diterima;
2).  Menyatakan Termohon PKPU:
FIRMA LITHA & CO. tidak berada dalamkeadaan pailit;
3).  Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah Rupiah);
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan Mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini, antara lain : a.  Bahwa, sebagai Termohon PKPU adalah FIRMA LITHA & CO., yang tidak mempunyai legal standing karena FIRMA LITHA & CO., tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum, sebagai Termohon PKPU; b.  Bahwa, seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari FIRMA LITHA & CO. tersebut;
c.  Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka Permohonan Peninjauan
Kembali dapat dikabulkan dan Putusan Judex Facti harus dibatalkan;
Mahkamah Agung yang menangani perkara tersebut di dalam putusannya memperlihatkan  bahwa  firma  sebagai sebuah badan usaha yang bukan badan hukum tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit dengan dasar pertimbangan bahwa  firma  bukanlah  sebuah  subjek hukum karena bukan merupakan badan hukum.

## IV.  Kesimpulan
Firma sebagai sebuah bentuk badan usaha tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, dengan dasar bahwa firma bukan  sebuah  badan  hukum  dan  firma bukan  pula  perseorangan  sehingga  firma bukan merupakan subjek hukum. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa terhadap sebuh firma dapat dimohonkan pernyataan pailit dengan persyaratan harus memuat identitas  para  sekutu  firma  secara  jelas dan  para  sekutu  firma  tersebutlah  yang akan bertanggung jawab atas putusan dari pengadilan niaga tersebut apabila terpenuhi syarat pailit karena para sekutu  firma  bertanggung  jawab  atas seluruh  kewajiban  yang  dimiliki  firma secara tanggung renteng, dengan kata lain  sebuah  firma  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena bukan merupakan entitas yang mandiri sehingga yang dinyatakan pailit bukanlah  firma  melainkan  para  sekutu firma.
Dalam pemeriksaan perkara kepailitan dimana terjadi permohonan pailit yang ditujukan kepada sebuah firma haruslah secara jelas dilihat kedudukan hukum  sebuah  firma  bukan  merupakan subjek hukum, sehingga secara jelas harus dilihat bahwa segala utang atas nama firma tersebut merupakan tanggung jawab para sekutu firma secara tanggung renteng dan seharusnya yang dinyatakan dalam  keadaan  pailit  bukanlah  firma melainkan para sekutu firma.

## Bibliografi
Buku:
Harahap, M. Yahya. 2011. Hukum Perseroan  Terbatas.  Edisi  1,  Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. Hasyim, Farida. 2014. Hukum  Dagang. Jakarta: Sinar Grafika.
Irawan, Bagus. 2007. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi:  (Analisis Yuridis  tentang Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi Manulife dan Prudential ). Bandung: PT. Alumni. Khairandy, Ridwan. 2014. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press. Manik, Edward. 2012. Cara  Mudah Memahami  Proses  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (Dilengkapi Dengan  Studi  Kasus  Kepailitan). Bandung: Mandar Maju.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  &  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sardjono, Agus. dkk. 2014. Pengantar
Hukum  Dagang. Jakarta: Rajawali
Pers.
Sjahdeni, Sutan Remy. 2009. Hukum Kepailitan  (  Memahami  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan) . Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Sunarmi. 2010. Hukum Kepailitan. Edisi 2 . Jakarta: PT. Sofmedia. Supramono, Gatot. 2007. Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam
Gugatan  Perdata . Jakarta: Rineka
Cipta.
Wicaksono, Frans Satrio. 2009. Tanggung Jawab  Pemegang  Saham,  Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta: Visimedia.
Widjaja, Gunawan. 2009. Risiko  Hukum dan  Bisnis  Bila  Perusahaan  Pailit . Jakarta: Forum Sahabat. Wijaya, I.G. Rai. 2006. Hukum Perusahaan: Undang-undang  dan  Peraturan
Pelaksanaan  di  Bidang  Usaha. Jakarta: Kesaint Blanc.

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23). Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Putusan Pengadilan:
Putuasan Mahkamah Agung RI No. 156 PK/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012.