## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-828 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946

## Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP
Nurhayana Khofifah Adisty Sagala 1 , Nazli Khatami 2 , Fauziah Lubis 3
1,2,3 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adistykhofifa30@gmail.com 1

## ABSTRACT
This research was conducted using a normative juridical approach because it uses secondary data as the main data source, which is based on primary legal materials, namely the criminal law code, law no. 36 of 2009 concerning Health, secondary legal material in the form of references to several existing journals, notes and other sources. The results of the study can be concluded that only the Health law allows a woman to have an abortion  on  the  grounds  of  hereditary  disease  which  causes  the  baby to be physica lly disabled. And the implementation of handling the criminal act of abortion for any reason is prohibited according to the criminal law code. Therefore, it is hoped that law enforcers can provide severe and appropriate punishment to the perpetrators  of  the abortion, so that the perpetrators get a deterrent effect on the abortion they perform. Therefore, several places that are prone to having an abortion must be monitored and checked, so that abortion activities do not occur, which are prohibited by law. According to Law No. 36 of 2009 concerning Health, it is only permissible for a woman to have an abortion in a medical condition. Because even though the abortion process had an impact on the woman who was aborted. Meanwhile, according to the law, Article 3 46 of the Criminal Code states that the threat of imprisonment for 4 years is for a woman who deliberately or orders another person to kill or abort her womb.
Keywords : crime, abortion, KUHP.
ABSTRAK Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  karena menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahan hukum sekunder berupa referensi beberapa jurnal yang ada, catatan dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya undang-undang Kesehatan yang mengizinkan seorang Wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit herediter yang menyebabkan bayi yang dikandung cacat secara fisik. Dan implementasi penanganan tindak pidana aborsi dengan alasan apapun dilarang menurut kitab undang- undang hukum pidana. Maka dari itu para penegak hukum diharabkan dapat memberikan hukuman yang berat dan layak kepada pelaku Tindakan aborsi, sehingga pelaku mendapatkan efek jera terhadap Tindakan aborsi  yang  dilakukannya.  Oleh  karena  itu  beberapa  tempat  yang  rawan untuk melakukan aborsi harus diawasi dan di cek,agar tidak terjadi Namanya kegiatan aborsi yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, hanya memperbolehkan seorang Wanita melakukan aborsi dalam keadaan medis. Karena walaupun proses aborsi itu berdampak terhadap Wanita yang diaborsi tersebut. Sedangkan menurut undang-undang pasal 346 KUHP menyatakan ancaman penjara selama 4 tahun bagi  perempuan  yang  dengan  sengaja  atau  menyuruh  orang  lain  mematikan  atau  menggugurkan kandungannya.
Kata kunci ; Tindak pidana, aborsi, KUHP.

## PENDAHULUAN
Aborsi  tersebar  luas  di  beberapa  negara  termasuk  Indonesia.  Padahal  pelakunya mengetahui  akibat  jika  menggugurkan  janin  tanpa  alasan  yang  konkrit,  dapat dimengerti dan dibenarkan. Tentu aborsi juga dilarang dalam agama, di Indonesia, namun ada juga pendapat para

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
ahli agama dengan mazhab lain yang juga membolehkan dengan alasan tertentu. Ada beberapa perbedaan  antara  tindakan  terapeutik  aborsi  provocatus  yang  tidak  bersifat  kriminal  dengan tindakan aborsi provocatus crimeis yang bersifat kriminal. dalam KUHP, Abortus provocatus crime terdapat dalam Pasal 346 KUHP. Jika seorang wanita dengan sengaja menghapus atau membunuh kontennya,  atau  mendorong  orang lain untuk melakukannya, dia menghadapi hukuman empat tahun penjara. Sanksi pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi tercantum dalam pasal 347 undang-undang, yaitu:
Pasal 347
1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun.
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Hukuman  untuk  aborsi  dengan  persetujuan  wanita  tercantum  dalam  pasal  348  undang- undang,yaitu:
Pasal 348
1)  Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  kandungan  seorang  wanita  atau  dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian wanita itu, dia menghadapi hukuman tujuh tahun penjara. Dan Pasal 349 KUHP mengatur bahwa jika seorang dokter, bidan atau apoteker membantu dalam melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 346 atau dalam salah satu tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 347 dan 348, hukuman yang dimaksud dalam pasal itu harus . untuk dijatuhkan  dapat  diberikan  ditambah  sepertiga,  dan  mereka  dapat  mencabut  hak  untuk menggeledah tempat kejadian perkara. Tingginya angka aborsi di kalangan perempuan seringkali terkait dengan pola sosial mereka. Pelaku aborsi seringkali tidak mampu mengikuti standar yang diajarkan oleh agama mereka.
Banyak aborsi dilakukan di bawah tekanan karena ribuan alasan seperti: alasan keuangan, kesehatan, kurangnya persiapan, atau untuk menyembunyikan rasa malu, dll. Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berdampak pada kematian pelaku aborsi. Bagian 348 dan 349 KUHP mencakup perbuatan orang dengan persetujuan ibu. Penjatuhan pidana penjara apabila dilakukan  oleh orang yang ahli dibidangnya, ditambah dengan sepertiga dan ditambah dengan pidana  perampasan  hak penggeledahan, dapat diartikan sebagai pencabutan surat izin praktik kedokteran (SIP) sehingga orang tersebut tidak bisa. untuk berlatih baik secara permanen atau sementara.
Jika ia diakui karena pembunuhan, pembunuhan sengaja atau tindak pidana berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, hak istimewa berdasarkan Pasal 35 1-5 dapat dicabut. Melihat pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor dalam kasus aborsi, yaitu: 1 - janin; - ibu hamil;
1 Utami & Mulyana, 2017, Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia ,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
- Orang yang terlibat dalam proses aborsi.
Aborsi tidak hanya diatur oleh hukum pidana, tetapi juga oleh UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Deklarasi tersebut tertuang dalam Pasal 75, yaitu:
1)  Tidak  semua  orang  bisa melakukan aborsi. 2) Larangan menurut ayat 1 dapat dikecualikan . Indikasi  medis  mendesak  yang  teridentifikasi  pada  awal  kehamilan  mengancam  kehidupan ibu/janin, menderita penyakit genetik serius dan/atau cacat lahir atau tidak dapat diperbaiki dan mempersulit hidup bayi di luar kandungan.
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.
3) Langkah-langkah menurut ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan konsultan dan/atau  konsultan  pra-operasi  dan akhirnya konsultasi pasca-operasi yang berkualifikasi dan resmi. 4) Ketentuan lebih rinci tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan menurut ayat 2 dan 3 diatur dengan keputusan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  yang  akan digunakan dalam penulisan yang didalamnya berisi tentang data atau hasil penelitian yang akan digunakan untuk penulisan. Pada umumnya metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bersifat  “yuridis  normatif”  atau normatif  empiris”,  tergantung  pada  masalah  atau  peristiwa  hukum  yang  akan  diteliti.  Dalam penulisan jurnal ini selaku penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk melakukan tindakan aborsi mempunyai syarat serta ketentuan yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari prtama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh  tenaga  kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Denan izin suami, kecuali korban perkosaan;
e. Penyedia layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.
Kalau dilihat pada aturan yang ada, undang-undang memiliki aturan yang berbeda antara UU  hukum  pidana  dan  UU  RI  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan    mengenai  aborsi, perbedaan  itu  terlihat  jelas  di  UU  RI  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diizinkan untuk melakukan aborsi pada Wanita hamil karena alasan Kesehatan tertentu dan sudah mendapat izin dari Wanita yang bersangkutan disertai izin keluarganya. 2
Kesalahan  yuridis  terjadi  Ketika  seorang  melakukan  aborsi  tanpa  indikasi  medis,  atau Ketika melakukan aborsi atas dasar indikasi medis, tetapi Ketika aborsi dilakukan pada kehamilan 6 (enam) minggu, yang artinya dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 75 dan 76 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi dapat disimpilkan praktik aborsi yang bertentangan dengan peaturan UU dapat dikatakan illegal. Sanksi pidana pada
2 Yuke novia langie, tinjauan yuridis atas aborsi di Indonesia, lex et societatis vol.II, No.7,2014,hlm 61-71

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
pelaku  aborsi  illegal  diatur  dalam pasal 194 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dikatakan dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar. 3

## 1. Aborsi akibat pemerkosaan  dalam KUHP
Pengguguran  kandungan  karena  pemerkosaan  dalam  hukum  pidana  sekalipun dilakukan dengan alasan apapun tetap akan dikatakan illegal dan akan dikenakan sanksi pidana  penjara,  walaupun  Tindakan  pengguguran  janin  yang  dilakukan  pengecualian dengan alasan kepentingan Kesehatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehaan. Meskipun Tindakan tersebut diperbolehkan oleh UU karena kehamilan pemerkosaan terdapat pula sanksi pidana penjara dan juga denda.
Dalam  hal  ini,  KUHP  sebagai  aturan  yang  bersifat  tegas  atau  lrx  generalis menyatakan bahwwa perbuatan pengguguran kandungan adalah suatu hal yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan pasal 346 KUHP. Jika dikaitakan dengan UU Kesehatan akan memberikan  jaaban  yang  berbeda  dengan  yang  ada  di  dalam  KUHP,hal  it u  karena  UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau Tindakan aborsi berdasarkan asas lex spesialis derogate legi generalis sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP.
Maka dari itu, ketentuan pasal 346 KUHP yang mengatur ttentang Tindakan aborsi sudah  seharusnya  dikesampingkan  dikarenakan  telah  ada  aturan  khusus  yaitu  UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut. Sehingga Tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu juga hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pleh penasehat pra Tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca Tindakan yang dilakukan oleh konselor. Dan kalau dilihat lebih jauh ,UU Kesehatan juga mengatur batas tindakan aborsi.
Dalam pasal 31 -39 peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi  dijelaskan  tentang  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan  sebagai pengecualian  atas  larangan  aborsi  atau  dengan  kata  lain  memperbolehkan  aborsi berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  atau  akibat  dari  korban  pemerkosaan.  Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Kehamilan akibat pemerkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan  :
a. Usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian  pemerkosaan,  yang  dinyatakan  oleh  surat keterangan dokter
b. Keterangan  penyidik,psikolog,dan  ahli  lain  mengenai  adanya  dugaan  terjadinya pemerkosaan.
2. Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana  Aborsi Akibat Pemerkosaan.
3 UU pasal 194 RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
Kejahatan pemerkosaan adalah salah satu kesalahan terhadap tindak kesusilaan. Yang diatur  dalam  pasal 281 KUHP dan 303 kitab undang-undang hukum pidana.pasal-pasal ini sebagian membahas tentang seksualitas.
Korban  pemerkosaan  pada  umumnya  terjadi  kepada  Wanita.  Wanita yang menjadi korban  pemerkosaan,  dapat  mengalami  dampak  yang  buruk,mau  itu  secara  fisik  maupun psikologisnya.  Sangat  berat  rasanya  menjalani  kehamilan  karena  akibat  pemerkosaan. Kehamilan  yang  dialami  oleh  si  korban  pemerkosaan,  dapat  mempengaruhi  kehidupan  si korban kedepannya. Korban juga akan merasakan trauma yang cukup parah dan mengalami gunjangan psikis. Dimana dia harus menanggung rasa  malu jika nantinya ia diketahui hamil oleh lingkungan tempat ia tinggal,dan memikirkan bagaimana nasib anaknya kelak jika sampai anak  dikandungannya  lahir,mengingat  anak  yang  dikandungannya  adalah  disebabkan pemerkosaan. Kalau sudah seperti itu, perempuan tersebut akan melakukan tindakan aborsi agar  aibnya  tidak  diketahui  siapapun.        Aborsi berdampak bagi perempuan yang menjadi korban, baik itu  dari segi jasmani ,psikologis  maupun hukum.
Jika seorang korban pemerkosaan tetap melakukan aborsi tanpa alasan yang ditetapkan pada  UU  Kesehatan  yang  ada,  maka  hukuman  yang  didapat  atau  sanksi  yang bisa bersifat negative seperti hukuman. Tidak hanya itu sanksinya juga berupa denda yang berupa penyitaan harta untuk membayarnya, serta sanksi merampas hak kebebasan seperti penjara. Selain itu juga hukuman mati juga menjadi sanksi terhadap pelaku aborsi.
Pelaku aborsi diancam hukuman mengikuti pasal 346 KUHP ancaman penjara paling lama empat tahun jika dengan sengaja menghilangkan janin atau menyuruh orang lain untuk menghilangkan janin tersebut, kemudian pasal 347 KUHP ancaman penjara paling lama lima belas  tahun  jika  menghilangkan  janin  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  Wanita  yang mengandung, pasal 348 KUHP  ancaman penjara paling lama tujuh tahun penjara jika sengaja menghilangkan  janin  dengan  persetujuan  Wanita  yang  mengandung  dan  menyebabkan hilangnya nyawa Wanita tersebut, pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan  akan  dilakukan  pencabutan  hak  untuk  menjalankan  pencarian  jika  yang  membantu melakukan  salah  satu  tindak  kejahatan  pada  pasal  346-348  adalah  seorang  dokter,  bidan ataupun ahli obat.
Jika secara yuridis, pasal 75 ayt (2) UU tentang Kesehatan memberikan ruang untuk kegiatan aborsi yang diakibatkan pemerkosaan. Di dalam pasal ini dikatakan jika kehamilan korban pemerkosaan menyebabkan korban mengalami luka pada psikisnya,ia bisa melakukan aborsi,  tetapi  jika  tidak  menyebabkan  luka  pada  psikis  korban,  maka  korban  tidak  boleh menghilangkan janinnya tersebut. Tetapi kalau tetap melakukan aborsi, UU  Kesehatan juga memberikan sanksi pada si korban, yaitu ada dalam pasal 194 UU Kesehatan. Sanksi tersebut berupa  ancaman  hukuman  penjara  sepuluh  tahun  dan  juga  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Perlindungan  hukum  bagi  perempuan  yang  melakukan  aborsi  korban  pemerkosaan dari ancaman  tindak pidana  aborsi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
1).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Dalam KUHAP, perlindungan hukum korban dalam kasus ini berupa tuntutan ganti kerugian karena perbuatan tersangka pemerkosaan, atau terdakwa (Pasal 98). Walaupun demikian, permintaan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud baru dapat dilakukan harus dalam hal adanya penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Perlindungan hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan pada ancaman  tindak  pidana  aborsi,  berdasarkan  pada  Pasal  48  KUHP,  yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena  pengaruh  daya  paksa  (overmacht),  tidak dipidana”.Overmacht  adalah  alasan  atau  sebab  eksternal  tidak  dapat  dimintainya pertanggungjawaban  pidana  dan  menggambar-kannya  sebagai  setiap  daya,  dorongan, paksaan, yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya. Pada pandangan lain, menurut doktrin jika dalam Pasal 48 KUHP dinyatakan hanya ada alasan pemaaf, perbuatan yang  dilakukan  tetap  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  kesalahannya  dapat  dimaaf-kan karena pengaruh daya paksa tadi. Daya paksa itu merupakan salah satu dasar dari alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si terpaksa. Pembuatan yang dilakukan pelaku  aborsi  korban  perkosaan  tetap  bersifat  melawan  hukum,  maka  tetap dikatakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan pelanggaran hak-hak perempuan juga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 lebih jauh memberikan pijakan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan apapun. Pasal 33 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa menegaskan butir-butir lainnya yang memberikan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa :
(1)  Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan,  peng-hukuman  atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaannya;
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.  Sementara  itu,  Pasal  34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menambahkan bahwa : “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara se wenang-wenang”.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-kerasan Dalam Rumah Tangga
Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur pada Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48. Terkait dengan sanksi pidana pada Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
yang menyatakan bahwa : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a.  Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam lingkup rumah tangga ter-sebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## 4. Tindakan  aborsi menurut  hukum islam
Dalam  pembahasan  fikih  ada  perbedaan  pendapat  tentang  boleh  atau tidaknya seseorang  melakukan  aborsi.Ibrahim  al-Nakhaˋi  mengatakan  bahwa  aborsi  adalah pengguguran  janin  dari  rahim  ibu  hamil,  baik  itu sudah berbentuk sempurna ataupun belum.  Sama  dengan  al-Nakhaˋi  adalah  definisi  Abdullah  bin Ahmad yang mengatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan.
Demikian pula, menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan  perampasan  hak  hidup  janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Sedangkan menurut al-Gazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (mawjud al-hasil).Perbedaan itu dapat diartikan dengan diterangkan Istibsjaroh yang artinya Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyyah dan sebagian kecil ulama Syafi’iyyah. Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 40 - 45 hari (tahalluk). Aborsi hukumnya  makruh  tahrim,  baik  sebelum  maupun  sesudah  40  hari.  Pendapat  ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha’ Hanafiyyah. 4
Aborsi  hukumnya  haram  secara  mutlak.  Pendapat  ini  dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha’ Malikiyyah, Imam al-Gazali, Ibn al-Jawzi, dan Ibn Hazm al-Zahiri. Pelakunya dapat dikenai   sanksi  yang  disesuaikan  dengan  akibat  yang  ditimbulkannya.  Dengan mendasarkan pada al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka dapat diartikan Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim  ibu  (nidasi).  Aborsi  dibolehkan  karena  adanya  uzur,  baik  yang  bersifat  darurat ataupun  hajat.  Keadaan  darurat  yang  berkaitan  dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah: Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim  dokter. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: 5
- Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
4 Fatimah 2021, Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum ,
5 Gurusingah,2020, Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
- Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.
Berangkat dari Fatwa MUI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MUI sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer, bahwa aborsi qabla nafkh al -ruh diharamkan dan MUI sangat ketat, sebagaimana pendapatnya al-Gazali, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh dilarang sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Meskipun demikian, MUI memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat.
Pengecualian  ini  dibatasi  sampai  janin  berusia  40  hari,  tentu  ini  sama  dengan pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha’ Syafiˋiyyah, sebagian besar fuqaha’ Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha’ Hanafiyyah. Sementara aborsi akibat perzinaan, maka MUI secara mutlak mengharamkannya.

## PENUTUP Kesimpulan
Ketentuan aborsi untuk melakukan aborsi tanpa indikasi medis bagi kesehatan ibu dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Pasal 299, 346, 347 dan 349 KUHP Pasal 75, 76 dan 77 mengatur tentang tindak pidana aborsi. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 undang-undang tersebut. - UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan yang lebih  jelas  untuk  melakukan  aborsi  legal  terdapat  pada  Pasal  76  Undang-Undang  Kesehatan Masyarakat No. 36 Tahun 2009.
Aborsi ilegal di Indonesia, seperti pengguguran kandungan atau pembu nuhan kandungan atau dengan bantuan orang lain dikenakan sanksi yang berat dan dilarang untuk melakukan atau melakukan pengguguran kandungan. tindakan hukum, aborsi provokatif atau aborsi buatan yang memenuhi ketentuan Kode Kesehatan saat ini dapat dilakukan, tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban perkosaan. Aborsi ilegal termasuk wanita yang hamil dalam keadaan darurat medis dan wanita yang hamil akibat pemerkosaan. 6
Upaya perlindungan hak korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 3) Undang-Undang Yurisdiksi No. 48 Tahun 2009
4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan, dimulai dan diakhiri dengan tahap pengakuan, yang dilakukan oleh pelacur, dengan menjamin hak-hak korban, terdiri dari upaya medis dan psikologis untuk memulihkan keadaan korban, pengadilan tertutup, kesaksian mungkin
6 (Ahmad, 2015)Ahmad, A. V. (2015). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen , 4 (6), 5 – 15.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
diluar pengadilan (melalui BAP) harus dilakukan sampai proses pemulihan berlanjut jika korban hamil akibat perkosaan.
Perawatan lanjutan bagi korban yang hamil  akibat perkosaan dapat diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Hukuman PP Aborsi, meskipun dibatasi selama 40 hari selama kehamilan.

## Saran
a) Yang  dilakukan  untuk  perlindungan  kepada  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  ini  perlu disosialisasikan mengingat dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh pihak korban  terhadap  LPSK.  Akan  dipastikan akan diperlukan peran aktif dari korban untuk mendapatkan  hak-haknya  dalam  bagian  peradilan  pidana,  oleh  karena  itu  diperlukan tindakan sosialisasi yang seharusnya lebih dalam tentang perlindungan korban baik yang dilakukan oleh masyarakat,LSM,penegak hukum dan LPSK itu sendiri.
b) Tindak  lanjut kepada para korban yang hamil akibat dari perkosaan ini memang secara hukum telah diakomodir,tetapi ada bebarapa masalah didalam implementasinya, dimulai dari siapa pihak yang bertanngungjawab untuk melakukan tindakan aborsi jangka waktu 40 hari masa kehamilan yang kiranya terlalu pendek bila kita melihat prosedur yang har us dilalui sampai pada adanya ketakutan terhadap korban karena aborsi dalam hal ini masih masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 1 (2), 499. https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.37
Rustam,  R.  (2017).  ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  TINDAKAN  ABORSI  DALAM  PERSPEKTIF
HUKUM  PIDANA  INDONESIA  (Studi  Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM). Jurnal Dimensi , 6 (3), 475–490. https://doi.org/10.33373/dms.v6i3.1083
Susilawati, I. Y. (2020). Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif
Hukum  Positif  dan Hukum Pidana Islam | Unizar Law Review (ULR). Unizar Law Review ,
3 (1), 76–90. https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/245
Fatimah, S. (2021). Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 56. https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3567
Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum
Pidana Indonesia. Jurnal Medika Hautama , 2 (2), 509–517.
https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126
Laduri,  M.  C.  (2016).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Aborsi  Menurut  Undang -Undang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023) 819-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2946
Nomor 36 Tahun 2009. Lex Crimen , V (5), 151–158.
Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus)
Korban Perkosaan. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 51.
https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syi ar_hukum/article/viewFile/1470/pdf
Tarore, F. B. J. (2013). Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam Kuhp. Lex Crimen , II (2),
30–42. https://media.neliti.com/media/publications/3020-ID-pengguguran-kandungan- akibat-pemerkosaan-dalam-kuhp.pdf
Sayudi, A. (2017). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 203–220. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663
Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana
Abortus Provokatus Criminalis. Jurnal Wawasan Yuridika , 1 (2), 139.
https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132
Faridah,  H. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia.
Juncto Delictio , 1 (2), 132–145.
Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Tindak Pidana Aborsi
Akibat Perkosaan. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (1), 135–139. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139
Wahyuning, D., Istinadya, A., & Ayuningsih, D. (2018). Aborsi Pada Siswa SMA. Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung , 44–54.
Zalbawi, S. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. In Media Litbang Kesehatan Volume (Vol.
12, Issue 3, p. 18).
Kesehata, T. P. A. O. W. R. H. D. L. N. D. dari K. dan U. (2021). Uu Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara , 10 (3), 218–229.
Gurusinga, H. (2020). Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP  (Studi  Analisis  Putusan  No.  569/Pid.Sus/2017/PN  Tenggarong). Al-Qanun:  Jurnal  Kajian Sosial Dan Hukum Islam , 1 (3), 233–234.