## PENGGUNAAN ISTILAH ‘WISATA ALAM’ DAN ‘EKOWISATA’ DI INDONESIA: SEBUAH TELAAH SINGKAT

## (THE USE OF THE TERMS ‘NATURE TOURISM’ AND ‘ECOTOURISM’ IN
INDONESIA: A BRIEF REVIEW)
Musadad 1 *, Nurlena 2 , Amad Saeroji 3
Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Riau 1
Prodi Perhotelan, Universitas Telkom 2
Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Sebelas Maret 3
* musadad@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
This paper discusses the use of the term 'ecotourism' in the naming of various nature-based tourist destinations  in  Indonesia  and  points  out  two  factors  that  are  vital  in  ecotourism  planning, development, and operation but tend to be overlooked, i.e., visitor limitation and local community involvement. Various parties including managers of nature-based tourism destinations and local governments need to be given an understanding of what nature tourism and ecotourism are since the two concepts are different and not all nature tourism can be said to be ecotourism. They also need to be educated about the importance of limiting the number of visitors as well as involving local communities in ecotourism destinations. These two factors are very important to maintain the sustainability of ecotourism destinations.
Keywords: Ecotourism, Visitor Limitation, Community Participation.

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskusikan  penggunaan  istilah  ‘ekowisata’  pada  penamaan  berbagai  destinasi wisata  berbasis  alam  di  Indonesia  serta  menunjukkan  dua  faktor  yang  sangat  penting  dalam perencanaan,  pengembangan,  dan  operasional  ekowisata  namun  cenderung  terabaikan,  yaitu pembatasan pengunjung  dan keterlibatan masyarakat lokal. Berbagai pihak termasuk pengelola dan  pemerintah  lokal  perlu  diberi  pemahaman  mengenai  apa  itu  wisata  alam  dan  ekowisata mengingat kedua konsep tersebut berbeda dan tidak semua wisata alam dapat dikatakan ekowisata. Mereka  juga  perlu  diedukasi  mengenai  pentingnya  pembatasan  pengunjung  dan  keterlibatan masyarakat  lokal  pada  destinasi-destinasi  ekowisata.  Kedua  faktor  ini  sangat  penting  untuk mempertahankan kelestarian destinasi ekowisata.
Kata Kunci : Ekowisata, Pembatasan Pengunjung, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini,  terdapat  sebuah  istilah dalam  dunia  pariwisata  yang  semakin  populer di Indonesia. Istilah tersebut adalah ekowisata, atau dalam Bahasa Inggris disebut Ecotourism . Banyak destinasi wisata berbasis alam yang memakai nama ‘ekowisata’. Berbagai destinasi wisata berbasis alam tersebut meliputi hutan bakau ( mangrove ), taman  kota,  hutan  pinus,  dan  lain-lain.  Sangat mudah  untuk  menemukan  nama  “ekowisata” yang disematkan pada tempat-tempat wisata berbasis alam tersebut baik di dunia maya (internet) maupun di dalam kehidupan sehari-hari.
Fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa pariwisata di Indonesia sedang berkembang. Penggunaan nama ‘ekowisata’ tersebut membuktikan bahwa para pengelola wisata berbasis alam semakin kreatif dalam mem- branding produk wisata mereka. Motif  penamaan  wisata  berbasis  alam  dengan ‘ekowisata’ juga akan memberikan kesan yang menarik  perhatian  publik  karena  nama  wisata alam cenderung dirasa terlalu mainstream . Namun demikian, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai penamaan  ‘ekowisata’  tersebut,  apakah  sudah sesuai atau belum untuk diterapkan.
Selain isu, dari pengamalan penulis berkunjung ke beberapa destinasi wisata alam dengan nama ‘ekowisata’, terkadang destinasi-destinasi tersebut kurang memperhatikan prinsip ekowisata itu sendiri yaitu  pembatasan  pengunjung  dan  partisipasi masyarakat lokal. Kedua faktor ini mutlak harus diterapkan pada sebuah destinasi ekowisata demi keberlanjutan  ekowisata  itu  sendiri  dari  aspek lingkungan/ekologis, ekonomi, maupun sosialnya.
Dengan  mengacu  pada  fenomena  di  atas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan: apa perbedaan wisata alam dan ekowisata, serta apa pentingnya pembatasan pengunjung dan partisipasi masyarakat bagi keberlangsungan ekowisata?

## WISATA ALAM VS EKOWISATA
Aktivitas bepergian ke alam seperti ke hutan belantara untuk mendapatkan pengalaman berbeda sudah  ada  setidaknya  sejak Romantic  Era (Fennell, 2003). Bahkan selama abad kesembilan belas  banyak  orang  bepergian  baik  di  Eropa maupun  Amerika  Utara  dengan  tujuan  utama menikmati alam bebas.
Terkait dengan penggunaan istilah ecotourism di  era  modern,  Thompson  (1995)  mengatakan Ceballos-Lascuráin adalah orang pertama yang menciptakan kata ecotourism pada tahun 1980an. Dia menggunakan kata itu untuk menggambarkan perjalanan ke area-area yang masih asri ( undisturbed areas )  untuk  menikmati  keindahan  alam  dan budayanya. Pada tahun 1981, Ceballos-Lascuráin menjadi presiden pendiri Asosiasi Meksiko untuk Konservasi Alam, sebuah LSM di Meksiko yang paling  berpengaruh  dalam  bidang  konservasi. Pada 1984, ia mendirikan agensi ekowisata Meksiko pertama, ECOTOURS.
Hetzer (1965) mengatakan bahwa kemunculan ekowisata  merupakan  respon  atas  puncak ketidakpuasan terhadap pendekatan negatif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan, terutama dari sudut pandang ekologis. Nelson (1994) menambahkan selama akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an para peneliti prihatin atas penggunaan sumber daya alam yang tidak tepat di mana pemerintah dan industri terlalu berlebihan  dan  eksploitatif  dalam  kebijakan pembangunan mereka. Oleh karena itu, Fennell (2003) menyimpulkan bahwa ekowisata berkembang sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap bentuk- bentuk pariwisata konvensional yang, dalam arti umum, mengabaikan unsur sosial dan ekologis.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  bagi masyarakat awam, terkadang ekowisata dan wisata alam  dianggap  sama.  Ada  semacam  tren  di masyarakat bahwa untuk menamai suatu objek wisata berbasis alam dengan ekowisata. Fenomena semacam ini jamak ditemui di Indonesia. Mulai dari  wisata  taman  hingga  wisata  hutan  bakau (mangrove) dinamai ekowisata. Tidak mengherankan sebenarnya karena ketika suatu destinasi wisata berbasis alam dinamai ‘ekowisata’ akan memberikan kesan lebih berkelas atau spesial pada destinasi tersebut.  Secara branding juga  mungkin  lebih menjual daripada nama ‘wisata alam’. Ketidaktepatan penamaan ini bisa jadi disengaja atau tidak disengaja akibat ketidakpahaman akan konsep ekowisata itu sendiri. Padahal wisata alam dan ekowisata jelas berbeda,  baik  secara  definisi  maupun  secara prinsip.  Oleh  karenanya,  masyarakat,  bahkan mungkin  pihak  dinas  pariwisata  di  daerah- daerah, perlu diedukasi mengenai hal ini.
Secara eksplisit, Goodwin (1995) membedakan istilah wisata alam dan ekowisata. Dia menulis sebagai berikut:
“Wisata  alam”  mencakup  semua  bentuk pariwisata, termasuk pariwisata massal, wisata petualangan,  pariwisata  berdampak  rendah, ekowisata,  yang  memanfaatkan  sumber  daya alam  liar  atau  belum  berkembang  termasuk spesies, habitat, lanskap, pemandangan, serta perairan  laut  dan  tawar.  Wisata  alam  adalah perjalanan  untuk  menikmati  kawasan  alam yang belum berkembang atau satwa liar.
Sebaliknya,
“Ekowisata”  adalah  wisata  alam  berdampak rendah  yang  bermanfaat  bagi  pelestarian spesies  dan  habitat  baik  secara  langsung melalui kontribusi terhadap konservasi dan/atau  secara  tidak  langsung  dengan memberikan  pendapatan  yang  cukup  kepada masyarakat  lokal  sehingga  mereka  dapat menghargai  dan  melindungi  kawasan  satwa liar mereka sebagai sumber penghasilan.
Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wisata alam dapat berupa mass tourism (wisata masal) artinya tidak ada pembatasan jumlah pengunjung. Ketika tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, maka suatu destinasi berbasis alam sangat rentan mengalami kerusakan atau degradasi kualitas  lingkungan.  Sebaliknya,  ekowisata menekankan adanya konservasi atau perlindungan pada lingkungan alam sehingga mau tidak mau jumlah wisatawan harus dibatasi. Hal lain yang membedakan wisata alam dan ekowisata adalah bahwa  ekowisata  harus  berkontribusi  pada masyarakat lokal di mana salah satu bentuk yang paling nyata adalah pemberdayaan masyarakat. Salah satu  contohnya adalah pelibatan mereka dalam kegiatan wisata. Artinya mereka tidak hanya menjadi penonton tapi juga menjadi stakeholder yang  diperhitungkan  ide  dan  tenaganya  dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pariwisata.
Ekowisata  juga  banyak  didefinisikan  oleh para ahli atau organisasi. Sebagai  contoh,  The
Ecotourism Society (1993) memberikan pengertian tentang  ekowisata  yaitu  “perjalanan  ( travel ) bertanggungjawab  menuju  area  alami  untuk melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan kemakmuran  masyarakat  lokal.  Di  sisi  lain, Preece et al. (1995) memberi definisi ekowisata sebagai  “pariwisata  berbasis  alam  yang menyelenggarakan  interpretasi  dan  edukasi lingkungan serta  dikelola secara berkelanjutan secara ekologis”.
Dari  sinilah  muncul  seperangkat  prinsip ( principles )  yang  dapat  dijadikan  basis  atau tolok ukur suatu destinasi wisata berbasis alam dapat  dikatakan  ekowisata  atau  bukan.  Dalam berbagai  literatur  banyak  ditemukan  sejumlah prinsip ekowisata yang diungkapkan oleh para ahli maupun organisasi. UNEP/WTO 2002 dalam Fennell (2003) memberi lima kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan ekowisata, yaitu: minimal  impact  management,  contribution  to conservation, nature-based product , contribution to community , dan environmental education.
Wallace  dan  Pierce  dalam  Fennell  (2003) menyatakan bahwa sebuah wisata dapat dikatakan sebagai ekowisata sejati ( true ecotourism ) jika melaksanakan enam prinsip berikut:
1. meminimalisir efek negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat.
2. meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman tentang  sistem  alam  dan  budaya  suatu  area serta keterlibatan pengunjung dalam isu-isu yang mempengaruhi sistem tersebut.
3. berkontribusi pada konservasi dan pengelolaan alam.
4. memaksimalkan partisipasi awal dan jangka panjang  masyarakat  lokal  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  menentukan jenis dan aktivitas wisata.
5. mengarahkan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya  kepada  masyarakat  lokal  daripada mengganggu  atau  menggantikan  praktik- praktik  tradisional  (pertanian,  perikanan, sistem sosial, dll).
6. memberikan peluang khusus bagi masyarakat lokal dan orang-orang yang bekerja di wisata alam  untuk  mengunjungi  dan  mempelajari lebih  lanjut  tentang  atraksi-atraksi  yang ingin dikunjungi oleh pengunjung.
Sementara itu, The International Ecotourism Society (2015)  memberikan  prinsip-prinsip ekowisata sebagai berikut:
1. Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis.
2. Membangun kesadaran terhadap lingkungan maupun budaya, serta rasa hormat.
3. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan masyarakat lokal.
4. Menghasilkan  manfaat  finansial  langsung untuk konservasi.
5. Menghasilkan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal maupun industri swasta.
6. Memberikan  pengalaman  interpretatif  yang mengesankan kepada pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, dan sosial dari negara yang dikunjungi.
7. Merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas berdampak rendah.
8. Mengenali hak dan kepercayaan spiritual Penduduk Asli ( Indigenous People ) dan bekerja sama dengan mereka dalam menciptakan pemberdayaan.
Kesimpulannya,  prinsip-prinsip  ekowisata membahas  tiga  faktor  utama,  meliputi  aspek lingkungan,  aspek  sosial,  dan  aspek  ekonomi. Ketiga faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama  untuk  mencapai  sebuah  pariwisata yang berkelanjutan.
Berbagai  macam  pengertian  dan  prinsip dalam ekowisata melahirkan berbagai perspektif pula  dalam  memandang  apa  itu  ekowisata. Perspektif  ini  dirangkum  oleh  Damanik  dan Weber  (2006)  yang  mengatakan  terdapat  tiga perspektif dalam ekowisata, yaitu:
1. Ecotourism as product yang artinya seluruh daya  tarik  yang  berdasarkan  atas  sumber daya alam.
2. Ecotourism as market yang artinya perjalanan  ( travel )  ditujukan  untuk  usaha- usaha pelestarian ekologis.
3. Ecotourism  as  development  approach yang artinya cara mengelola serta memanfaatkan tourism resources dengam cara yang ramah terhadap lingkungan.
Ketika  mengacu  pada  berbagai  macam prinsip  dan  perspektif  dalam  ekowisata,  maka
sebuah  pengembangan  ekowisata  memerlukan berbagai macam penanganan agar potensi yang ada  dapat  digarap  secara  maksimal.  Berbagai aspek  seperti  alam,  budaya,  dan  buatan  harus dikombinasikan untuk dapat menarik wisatawan.
Dari  definisi-definisi  dan  prinsip-prinsip ekowisata dan wisata alam di atas, Terdapat dua hal  yang  secara  praktikal  sangat  membedakan keduanya,  yaitu  ekowisata  mensyaratkan pembatasan pengunjung dan pelibatan masyarakat  lokal  sementara  wisata  alam  tidak mensyaratkan keduanya.

## PEMBATASAN JUMLAH PENGUNJUNG
Sudah semestinya sebuah destinasi ekowisata  mempunyai  aturan  pembatasan pengunjung. Hal ini karena jumlah pengunjung yang  tidak  terkendali  dikhawatirkan  dapat merusak  lingkungan  alam  itu  sendiri.  Mulai dari  pembuangan  sampah  yang  tidak  teratur, rusaknya tumbuhan, atau terusiknya kehidupan hewan  rawan  terjadi  jika  pengunjung  tidak dibatasi.  Pembatasan  jumlah  pengunjung  ini mutlak harus dilakukan karena memang itu lah salah satu praktik nyata dari prinsip ekowisata yang  membedakannya  dengan  wisata  alam biasa. Selain itu, suatu destinasi berbasis alam pasti  mempunyai  daya  dukung  ( carriying capacity )  yang  harus  dipatuhi  agar  alam  tetap terjaga  dan  terlindungi  dari  aktivitas  wisata. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Goa Pindul, Gunungkidul  di  mana  selain  merusak  stalaktit atau stalagmit, pariwisata telah menghilangkan hampir  75%  hewan  yang  hidup  di  gua  seperti kelelawar dan ikan (Musadad, 2016).
Membatasi jumlah pengunjung juga bermanfaat untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat  sebagaimana  yang  terjadi  Flores dalam isu pembangunan infrastruktur pariwisata yang masif di Pulau Komodo atau yang terjadi di Bali dengan kasus Teluk Benoanya di mana masyarakat  menginginkan agar lokasi tersebut tetap  menjadi  daerah  konservasi  sebagaimana dilaporkan oleh Darmawan (2019).
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kalau jumlah  pengunjung  dibatasi  lalu  bagaimana dengan  pendapatan  yang  didapatkan  karena
salah satu prinsip ekowisata adalah menghasilkan pendapatan untuk berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat lokal dan berkontribusi bagi pembiayaan  konservasi  alam.  Jawabannya sebenarnya  mudah  yaitu  dengan  menaikkan biaya masuk bagi pengunjung.
Kebijakan pembatasan pengunjung dengan menaikkan  biaya  masuk  ini  terbukti  justru menghasilkan  lebih  banyak  manfaat  secara ekonomi.  Sebagai  contoh,  operator  wisata Rivers Fiji di Viti Levu, Fiji membatasi jumlah pengunjung  hanya  36  per  hari,  namun penghasilan tiap tahun mencapai 164,530 USD (Buckley, 2003). Di Gunung Purba Nglanggeran Yogyakarta,  dengan  menaikkan  biaya  masuk, pada  tahun  2016,  jumlah  total  wisatawan menyusut dari 172.863 menjadi 151.673 pada 2017 tetapi  total income naik menjadi  lebih dari Rp 2.000.000.000 dari sebelumnya Rp 1.800.000.000 (Darmawan, 2019). Keuntungan yang didapatkan ini  selain  berkontribusi  bagi  masyarakat  lokal juga  mendukung  upaya  pelestarian  alam  dari kegiatan wisata.
Kebijakan  pembatasan  wisatawan  juga bermanfaat  bagi recovery alam  itu  sendiri. Artinya dengan mengurangi jumlah pengunjung, suatu  destinasi  alam  dapat  kembali  berfungsi dan  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Sebagai contoh, Yellow-eyed Penguin Reserve sebuah kawasan  konservasi  penguin  yang  terletak  di sebuah  pulau  di  selatan  New  Zealand menurunkan jumlah pengunjung dari 90,000 per tahun menjadi 40,000 per tahun yang akhirnya berhasil  menaikkan  populasi  penguin  bermata kuning ( yellow-eyed ) dari 30 ekor menjadi 200 ekor  (Buckley,  2003).  Sementara  itu,  untuk akomodasi dengan setting alam juga seharusnya ada  pembatasan  jumlah  tamu  seperti  yang dilakukan  di  Chalalan  Ecolodge  di  Bolivia membatasi pengunjung hanya 24 orang per hari dan Green Island Resort di Australia mempunyai jumlah  maksimum  pengunjung  90  tamu (Buckley, 2003).

## KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL
Salah  satu  kriteria  agar  sebuah  destinasi wisata berbasis alam disebut sebagai ekowisata adalah  adanya  partisipasi  masyarakat  lokal,
baik  dalam  perencanaan  maupun  operasional (Fennell,  2002).  Hal  yang  kadang  terjadi  di lapangan  adalah  operator  wisata  menyebut bisnis  wisata  alam  mereka  sebagai  ekowisata, namun  pada  kenyataannya  masyarakat  lokal tidak dilibatkan. Mereka hanya menjadi penonton atau  bahkan  objek  wisata  itu  sendiri.  Hal  ini penulis  alami  sendiri  ketika  dulu  tahun  2013 berkunjung ke salah satu operator ekowisata di Gunung  Merapi  Yogyakarta.  Sang  operator mematok harga $ 400 untuk satu orang pengunjung di mana setiap trip menyusuri hutan di Gunung Merapi  pengunjung  dibatasi  hanya  15  orang. Dari  sekian  keuntungan  atau  serangkaian  trip ekowisata,  sang  operator  sama  sekali  tidak menyebut  masyarakat  lokal dalam operasional maupun pembagian keuntungan. Tentunya hal ini  perlu  disikapi  karena  bagaimanapun  juga masyarakat  lokal  berhak  mendapatkan direct benefit atas kegiatan ekowisata di daerah mereka. Ketidakikutsertaan  masyarakat  lokal  ini selain  tidak fair ,  juga  rentan  terhadap  isu-isu penolakan dari masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekowisata  tidak sustainable .  Makanya,  dalam dokumen Quebec  Declaration  on  Ecotourism (2002) disebutkan bahwa ekowisata dapat menjadi kegiatan  wisata  yang  berkelanjutan  ketika, salah satunya, melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam perencanaan, pengembangan, dan operasional dan berkontribusi untuk kesejahteraan mereka  Sebagaimana  yang  terjadi  di  Zambia, pemerintah  akhirnya  melibatkan  masyarakat lokal  dalam  ekowisata  dan  menyediakan community  funds akibat  maraknya  perburuan liar yang dilakukan masyarakat (Buckley, 2003). Bahkan  secara  eksplisit,  Wondirad  (2017) mengklaim bahwa di negara-negara berkembang di  mana  jumlah  pekerjaan  terbatas,  kegagalan untuk melibatkan pemangku kepentingan ekowisata, terutama  masyarakat  lokal  tidak  hanya mempercepat  matinya  ekowisata  tetapi  juga membahayakan seluruh ekosistem. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang esensial dalam operasi sebuah ekowisata.
Kita  dapat  belajar  dari  kisah  sukses ekowisata  dalam  melibatkan  dan  membagi keuntungan  kepada  masyarakat  lokal.  Berikut adalah  contoh-contoh  strategi  yang  diterapkan
dalam memberdayakan masyarakat lokal, yang penulis  ambil  dari  buku Case  Studies  in Ecotourism yang ditulis oleh Buckley (2003):
1. Memperkerjakan  masyarakat  lokal  (e.g. guide , administrasi, driver ),
2. Memperkerjakan masyarakat dalam pembangunan fasilitas wisata (e.g. guest house )
3. Melibatkan  masyarakat  dalam  program konservasi,
4. Menyewa tanah masyarakat dengan perjanjian pembagian keuntungan,
5. Melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan dengan membuatkan mereka wadah organisasi tersendiri ( local protected-area boards ), 6. Menyediakan community funds untuk membangun fasilitas-fasilitas umum,
7. Memberikan pendidikan tentang lingkungan kepada masyarakat, dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Setidaknya  ada  empat  hal  yang  harus dipenuhi  agar  ekowisata  dapat  berkelanjutan ( sustainable  ecotourism ),  yaitu  konservasi lingkungan,  edukasi  kepada  pengunjung, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, serta dorongan  bagi independent  travelers maupun organized  tours ( Quebec  Declaration  on Tourism ,  2002).  Oleh  karena  itu,  pembatasan pengunjung mutlak harus dilakukan. Pembatasan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak  pada  lingkungan  sehingga  ekowisata dapat  berkelanjutan.  Selain  pembatasan,  hal tidak kalah penting adalah adanya pemberdayaan  masyarakat  melalui  partisipasi mereka  dalam  pengelolaan,  operasi,  dan monitoring,  termasuk  membagi  keuntungan kepada  mereka.  Dua  hal  ini  mendesak  untuk disosialisasikan mengingat di Indonesia jamak dijumpai  wisata  alam  yang  menyebut  diri mereka  ekowisata  tapi  ternyata  jauh  dari prinsip-prinsip ekowisata itu sendiri.
Bagaimanapun juga, ketika suatu destinasi ekowisata menerapkan prinsip ekowisata maka diharapkan  destinasi  tersebut  akan  lestari ( sustainable ). Sebagai contoh, adanya pelibatan masyarakat lokal, dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan akan membuat masyarakat merasa memiliki ( sense of belonging ) dan memperoleh
penghasilan dari destinasi tersebut. Sebagaimana klaim  Goodwin  (1996),  ketika  masyarakat merasa bahwa keberadaan ekowisata bermanfaat bagi  mereka  maka  mereka  akan  menghargai dan melindungi kawasan alam tersebut.
Sebagai penutup, penulis ingin mengatakan bahwa potensi keuntungan ekonomi  dari  ekowisata  sebenarnya  tinggi walaupun secara kuantitas, jumlah pengunjung tidak terlalu banyak. Hal ini karena ekowisatawan  ( ecotourist )  itu  berbeda  dengan wisatawan  pada  umumnya.  Ekowisatawan memiliki karakteristik yang sebenarnya sangat berpotensi mendatangkan keuntungan finansial yang lebih. Hal ini karena mereka secara umum adalah  wisatawan  yang  terpelajar  ( well- educated), kaya (wealthy), dan tinggalnya lama ( long-staying) (Fennell, 2003). Itulah mengapa biasanya  mereka  bersedia  membayar  mahal untuk  dapat  mengunjungi  dan  menikmati sebuah destinasi ekowisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Buckley, R. (2003). Case Studies in Ecotourism . Oxon, UK: CABI Publishing
Damanik, J. and Weber, H.F. (2006). Perencanaan Ekowisata  Dari  Teori  ke  Aplikasi .
Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.
Darmawan, F. (Agustus 30, 2019). Overtourism mengancam  Indonesia:  apa  yang  harus dilakukan? Diakses pada 21 September 2019 dari https://theconversation.com/overtourism- mengancam-indonesia-apa-yang-harus- dilakukan-122553
Ecotourism Society. (1993). Ecotourism Guidelines for Nature Tour Operators, North Bennington .
VT: The Ecotourism Society.
Fennell, D. A. (2002). Ecotourism Programme Planning . Wallingford, UK: CABI Publishing Fennell, D. A. (2003). Ecotourism: An Introduction . 2nd Edition . Routledge: London
Goodwin, H. (1995). Tourism and the environment. Biologist , 42(3):129–133.
Hetzer, N.D. (1965). Environment, tourism, culture. LINKS (July); reprinted in Ecosphere (1970) 1(2):1–3.
International Year of Ecotourism . (2002). Quebec Declaration on Tourism . Madrid: WTO Musadad, M. (2016). Perceived Tourism Impacts In Pindul Cave , Yogyakarta, Indonesia. Journal of Business on Hospitality and Tourism , 02(1), pp. 17-25
Nelson, J.G. (1994). The spread of ecotourism: some planning implications. Environmental Conservation , 21(1), 248–255.
Preece, N., van Oosterzee, P., and James, D. (1995). Biodiversity Conservation and Ecotourism: An Investigation of Linkages, Mutual Benefits and Future Opportunities , Canberra: Department of the Environment, Sport, and Territories .
The International Ecotourism Society . (January 7, 2015). TIES Announces Ecotourism Principles Revision . Diakses pada 20 September 2019 dari https://ecotourism.org/news/ties-announces- ecotourism-principles-revision/
Thompson, P. (1995). The errant e-word: putting ecotourism back on track. Explore , 73:67–72 Wondirad,  A.  (2017). Who  benefits  from  the ecotourism  sector  in  Southern  Ethiopia ?. International Journal of Tourism Sciences , 17(4), 276–297