## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Since  September  2017
Kebijakan Pemerintah Kota Batam Dalam Sektor International  Shipping  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Tahun
2021
Artha  Madya  Saragih 1 * ,  Novriest  Umbu  Walangara  Nau 2 ,  Triesanto Romulo Simanjuntak 3
1*,2,3 Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia Corresponding Author: Artha Madya Saragih arthamadya96@yahoo.com

## ABSTRACT
In  2020,  the  Batam  City  Government  took  several  steps  to  make  changes  regarding  policies  in  the implementation of international shipping functions within the Batam city area. Batam is an industrial city that considers its international shipping activities as an important aspect of regional economic development. The  changes  in  the  Batam  City  Government's  policies  in  the  international shipping  sector  were  made  as a measure to address the decline in international shipping activities caused by the global Covid-19 pandemic. This  article  uses  a  qualitative  descriptive  method  and  applies  the  theories  of  liberalism  and  the  concept  of national  interests.  The  article  explains  that  the  Covid-19  pandemic  has  led  to  a  decrease  in  international shipping activities in the Batam city area. This decline is influenced by various factors such as changes in the global supply chain, the implementation of regional restrictions and movement control measures, as well as health  factors.  Consequently,  the  Batam  City  Government  has  taken  policy  measures  in  international shipping, in collaboration with Singapore as one of the important partners in international shipping activities in  the  Batam  city  area.  The  decision-making  process  of  the  Batam  City  Government  in  formulating  these policies is based on several key considerations aimed at increasing the flow of international shipping activities for Batam. Additionally, the government aims to create an efficient space for international shipping activities in Batam amid the ongoing Covid-19.
Keywords: International Shipping; Covid-19; Policy and Regulations; Batam City

## ABSTRAK
Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Batam mengambil beberapa Langkah perubahan terkait dengan kebijakan dalam penerapan fungsi international shipping yang berjalan didalam wilayah kerja kota Batam, sebagai kota industri yang menjadikan fungsi kegiatan maritim international shippingnya sebagai  salah  satu  aspek  penting  didalam  pembangunan  eknomi  wilayah.  Adanya  perubahan didalam  kebijakan  pemerintah  Kota  Batam  didalam  sektor international  shipping ini  dilakukan sebagai  Langkah  pemerintah  dalam  memperbaiki  penurunan  dalam  arus  aktivitas  international shipping sebagai dampak dari berlangsungnya pandemi global Covid-19. Artikel ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Menggunakan  teori  liberalisme  dan  konsep  kepentingan  nasional. Dalam  artikel  ini  dijelaskan  bahwa  berlangsungnya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  arus penurunan terhadap aktivitas international shipping yang berlangsung di wilayah Kota Batam, yang dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  terkait  perubahan  rantai  pasok  global,  penerapan  aturan pembatasan  wilayah  dan  pergerakan,  hingga  faktor  Kesehatan  yang  menyebabkan  pemerintah Kota  Batam  dalam  hal  ini  mengambil  Langkah  kebijakan international  shipping ,  bersama-sama
dengan negara Singapura sebagai salah satu mitra penting bagi aktivitas international shipping yang berlangsung  di  wilayah  Kota  Batam..  Langkah  pengambilan  kebijakan  pemerintah  Kota  Batam dilandasi  beberapa  hal  utama,  terkait  dengan  meningkatkan  arus  aktivitas international  shipping bagi Kota Batam. Kemudian, untuk menciptakan ruang efisien bagi kegiatan international shipping Kota Batam di tengah-tengah berlangsungnya pandemi Covid-19.
Kata Kunci: International Shipping, Covid-19, Regulasi dan Kebijakan, Kota Batam

## A. PENDAHULUAN
Batam  merupakan  salah  satu  kota industri terintegrasi  yang  berada di  wilayah  provinsi Kepulauan riau, Indonesia. Sesuai dengan  Peraturan Pemerintah No. 46 – 48 tahun 2007 menjadikan Batam sebagai salah satu bagian dari wilayah Kawasan khusus perdagangan dan pelabuhan bebas yang  dinamakan  dengan  daerah  ekonomis  Batam  atau Free  Trade  Zone (FTZ), yang memiliki fungsi dasar dalam meningkatkan distribusi ekspor dan  masuknya  investasi  serta  perdagangan  internasional  bagi  para pengusaha  maupun  perusahaan  asing  didalam  wilayah  Kota  Batam (purba, 2014). Dengan Letak strategis Kota Batam yang berada di wilayah Selat  Malaka  yang  merupakan  salah  satu  bagian  wilayah  penting  bagi jalur  tersibuk  dalam  arus  kegiatan International  shipping ,  yang menghubungkan  kepada  perairan  Samudra  Pasifik  dan  juga  Samudra Atlantik  menjadikan  Kota  Batam  sebagai  salah  satu  pusat  perdagangan international  dan  logistik  yang  ideal  di  Indonesia,  dengan  bentuk kemudahan akses bagi berlangsungnya kegiatan operasional international shipping antar  negara  (Finia,  2021).  Fungsi  strategis  wilayah  yang  berada di  jalur  penting shipping  internasional ,  serta  kemampuan  wilayah  dalam fasilitas  dan  infrastruktur  pelabuhan  internasionalnya  menjadikan  Kota Batam sebagai wilayah yang berkontribusi penting dalam berlangsungnya aktivitas  perdagangan  dan international  shipping (Saputra,  2018).  Dalam sektor  ekonomi  sendiri  dilihat  melalui  jumlah  utilisasi  seperti  kegiatan shipping  beserta  galangan  kapal  yang  bergerak  di  kota  Batam  saja  telah memberikan kontribusi sebanyak 70% persen bagi produksi di Indonesia (Gunawan,  2022).  Sedangkan  didalam  pendapatan  wilayah  yang diperoleh  melalui  bentuk  kegiatan  ekspor  dan  impor  saja,  aktivitas shipping Batam  berkontribusi terhadap  71%  ekspor  migas  dan  non-migas wilayah  Kepri  (Kepulauan  Riau)  yang  merupakan  salah  satu  bentuk pencapaian  yang  besar  berdasarkan  perbandingan  luas  wilayah  Kota Batam dan kontribusinya terhadap negara, keberhasilan ekspor dan impor Kota Batam dipengaruhi oleh bentuk prosedur dan kebijakan pemerintah
didalam penerapan internasional shipping Kota Batam yang mudah, efisien serta proses pengiriman    barang antar wilayah yang cepat (BP, 2021).
Fungsi  penting international shipping kota  Batam  tidak  terlepas  dari hubungan  yang  dibangun  bersama  dengan  salah  satu  negara  tetangga, yakni negara Singapura yang merupakan salah satu negara sahabat yang memiliki kekuatan bisnis dan finansial yang kuat terutama dalam fungsi fasilitas  dan  infrastruktur  yang  dimiliki  sebagai  pelabuhan  sentral  bagi arus  kegiatan shipping internasionalnya  (Deil,  2014).  Pengaruh  Singapura didalam  fungsi international  shipping bagi  Kota  Batam  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  yakni  seperti  letak  geografis  yang  strategis  dan  jarak wilayah saling berdekatan, serta kemampuan dalam fasilitas infrastruktur dan  pelayanan  pelabuhan  internationalnya  yang  memadai  dalam  segala aktivitas shipping menjadikan  kedua  wilayah  memiliki  fungsi  utama sebagai  jalur  wilayah  penting  bagi  perdagangan  maritim  internasional serta international  shipping ,  secara  khusus  Batam  sebagai  wilayah  yang kaya akan kegiatan industri manufaktur dan logistiknya yang menjadikan Singapura  sebagai transhipment utama  bagi  masuknya  arus  perdagangan dan shipping internasional kedalam wilayah Kota Batam (Aditiasari, 2016).
Sebagai  salah  satu  wilayah  yang  menaruh  perhatian  khusus  dalam fungsi  maritimnya,  terkhusus  bagi  aktivitas international  shipping menjadikan  wilayah  Kota  Batam  menaruh  perhatian  khusus  terkait bentuk  penerapan  kebijakan shipping (Times,  The  Straits,  2019). Penerapan  kebijakan  yang  berlangsung  di  wilayah  Batam  sendiri  diatur melalui  peraturan  Kementerian  Perhubungan  sebagai  pemerintah  pusat yang mengkaji peraturan shipping yang bagi seluruh Indonesia. Kemudian melalui  pemerintah  daerah  dan  Badan  Pengusahaan  Batam  (BP  Batam) selaku regulator tunggal dalam hal perizinan, yang berkolaborasi bersama dengan  berbagai  instrumen  maupun  juga  beberapa  lembaga  pemerintah khusus di Kota Batam. Kolaborasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam  mencakup  berbagai  bidang  kajian  meliputi  penerapan  fungsi aturan  keamanan  dan  keselamatan  didalam  penanganan  prosedur berjalannya setiap aktivitas international shipping di Kawasan bebas Kota Batam (Perda, 2013).
Dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sebagai masalah  global,  membawa  tantangan  baru  bagi  Pemerintah  di  wilayah Kota Batam, terkhusus mengenai pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan  dalam  berbagai  aktivitas  arus  perdagangan,  dan International shipping kawasan khusus Kota Batam (VI, 2020). Bentuk penurunan yang terjadi  didalam  sektor International  shipping Kota  Batam  ini  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  terkait  dengan  berlangsungnya
Covid-19  yang  menimbulkan  disrupsi  terhadap  kondisi  rantai  pasok global, serta penerapan kebijakan baru terkait dengan aturan pembatasan wilayah  dan  pergerakan  yang  berlaku  di  berbagai  wilayah,  yang mempengaruhi jumlah arus aktivitas international shipping yang memasuki wilayah  Kota  Batam (FreightSight,  2022). Pengaruh  penurunan  ini  juga meliputi  bentuk  kegiatan  niaga  maupun  non-niaga,  kendala  pasok kebutuhan  bahan  baku,  salah  satu  contohnya  adalah  dalam  fungsi kegiatan  ekspor  dan  impor  Batam  saja  yang  telah  mengalami  jumlah penurunan  sebanyak  40%,  yang  dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan peringatan  perjalanan  bagi  wilayah  Singapura  sebagai  respon  terhadap pandemi Covid-19 yang berdampak pada terhambatnya akses masuk arus shipping internasional ke dalam wilayah kerja Batam (SASTRA, 2020).
Dari  adanya  ketimpangan  dalam  aktivitas International  shipping dimasa  berlangsungnya  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Kota  Batam dalam  hal  ini  bersama  dengan  dengan  lembaga  pemerintahan  yang bergerak  didalam  penanganan  kegiatan  maritim  yang  bergerak  dalam kegiatan International shipping mengambil sebuah langkah konkret dengan melakukan  penerapan  kebijakan  baru  yang  berfungsi  untuk  dapat menciptakan ruang efisien, dan meminimalisir dampak penurunan dalam arus shipping yang berlangsung di wilayah Kota Batam. Bentuk penerapan kebijakan  ini  meliputi  pengembangan  bidang  implementasi  kebijakan protokol  kesehatan,  penyesuaian  regulasi  dan  perizinan  terkait pengiriman internasional dimasa pandemi, serta bentuk perubahan terkait fleksibilitas  dalam  pemenuhan  persyaratan  administrasi  terkait  berbagai kegiatan  pengiriman  internasional  yang  berlangsung.  Bentuk  rangkaian kebijakan  pemerintah  Batam  ini  tidak  terlepas  dari  kolaborasi  bersama dengan  pemerintah  Singapura,  sebagai  mitra  penting  didalam  industri International  shipping .  Pemerintah  kota  Batam  saling  bersinergi  untuk meningkatkan  koordinasi  dalam  mengatasi  dampak  pandemi  terhadap sektor shipping internasional  sebagai  bagian  dari  rangkaian  kebijakan ekonomi  wilayah  dalam  menghadapi  situasi  pandemi  Covid-19  yang berlangsung.
Penelitian ini menggunakan konsep Pandemi yang digunakan untuk analisis. Menurut kajian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi merupakan  suatu  fenomena  atau  wabah  penyakit  yang  berjangkit  ke berbagai wilayah geografis yang luas yang biasanya penyebaran virus ini berdampak terhadap mahluk hidup khususnya bagi manusia (Ristyawati, 2020).  Secara  umum  pandemi  melibatkan  penyebaran  penyakit  menular yang  dapat  ditularkan  dari  satu  individu,  ke  individu  lainnya  yang
biasanya  disebabkan  oleh  berbagai  jenis  patogen,  seperti  virus,  bakteri, atau  jamur  yang  biasanya  Penularan  dapat  dipicu  melalui  kontak langsung  dengan  individu  yang  terinfeksi,  pernapasan,  kontaminasi lingkungan,  serta  gigitan  serangga  seperti  nyamuk  atau  kutu.  Melihat bentuk  penyebaran  yang  mempengaruhi  ke  berbagai  wilayah  dan kehidupan  mahluk  hidup  menjadikan  pandemi  menjadi  salah  satu fenomena  penyakit  serius  yang  harus  diwaspadai  oleh  semua  individu, didalam  konteks  penulisan  artikel  ini  adalah  mengenai  pandemi  Covid- 19.  Virus  Corona  atau  juga  yang  sering  dikenal  dengan  istilah  Covid-19 merupakan  sebuah  virus  yang  berasal  dari  wilayah  Asia  Timur  China, tepatnya  di  kota  Wuhan  yang  menjadi  lokasi  awal  ditemukannya penyebaran  virus  tersebut.  Virus  Covid-19  merupakan  jenis  penyakit menular  yang  disebabkan  oleh  patogen  SARS-CoV-2  ( Severe  Acute Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2) ,  yang  masih  berasal  dari  keluarga yang sama dengan virus penyebab penyakit seperti SARS, dan juga MERS akan  tetapi  virus  Covid-19  dianggap  berbeda  oleh  karena  karakteristik penyebaran  virus  SARS-CoV-2  yang  jauh  lebih  menular  dan  berbahaya (China CDC, 2020).
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  Covid-19  dianggap  sebagai  sebuah pandemi berbahaya telah mempengaruhi tatanan kehidupan manusia dan juga  negara,  yang  menjadikan  dalam  hal  ini  memaksa  adanya  suatu bentuk  perubahan  yang  diterapkan  didalam  sistem  kehidupan  manusia sebagai  kebiasaan  baru  yang  bertujuan  utama  dalam  meminimalisir penyebaran  penyakit  ke  berbagai  willayah  maupun  individu.  Bentuk dampak  perubahan  yang  disebabkan  oleh  adanya  pandemi  didalam sebuah  wilayah,  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  sistem perekonomian  yang  berjalan,  sebagai  dampak  disrupsi  yang  diciptakan oleh  adanya  pandemi  terhadap  tatanan  sosial  yang  berjalan  di  dalam suatu  wilayah.  Dari  hal  tersebut,  maka  dibutuhkan  adanya  penerapan kebiasaan  baru,  serta  kebijakan  negara  yang  dilakukan  bersama-sama yang  dapat  mempengaruhi  penurunan  persebaran  pandemi  Covid-19 yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  sekaligus  meningkatkan perekonomian wilayah di masa berlangsungnya pandemi.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  Keynesian  sebagai  landasan analisis. Teori Keynesian, atau juga dikenal dengan pemahaman ekonomi ala  Keynes  merupakan  salah  satu  teori  yang  berkembang  dalam  kajian pembelajaran Hubungan Internasional. Teori memiliki pemahaman dasar pada  penekankan  pentingnya  intervensi  pemerintah  untuk  mengatasi kegagalan  pasar  dan  mencapai  stabilitas  serta  pertumbuhan  ekonomi. Kajian  teori  Keynesian  sendiri  merupakan  teori  bidang  ekonomi  yang
lahir melalui gagasan seorang ekonom Inggris pada abad ke-20 yakni John Maynard  Keynes,  yang  melihat  dimana  negara  dan  sektor  swasta memegang  fungsi  peranan  yang  penting.  Dalam  pemahaman  teori Keynesian,  Keynes  menekankan  bahwa  pentingnya  permintaan  agregat sebagai  faktor  utama  yang  berfungsi  sebagai  penggerak  perekonomian yang  sedang  mengalami  bentuk  penurunan.  Keynesian  menganggap bahwa  kebijakan  yang  berlaku  didalam  sebuah  pemerintahan  mampu digunakan  dalam  meningkatkan  jumlah  permintaan  pada  level  makro, dan  mengurangi  jumlah  pengangguran  serta  deflasi  yang  terjadi. Keynesian menilai bahwa apabila pemerintah meningkatkan pengeluarannya,  uang  yang  beredar  di  masyarakat akan  bertambah sehingga  masyarakat  akan  terdorong  untuk  meningkatkan  daya belanja dan  meningkatkan  permintaannya  sehingga  permintaan  agregat bertambah (Curatman, 2010).
Penelitian  yang  berkaitan  mengenai  kebijakan  pemerintah  dalam sektor international  shipping di  masa  pandemi  Covid-19  telah  banyak dilakukan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  M.  Aji  Luhur  Pambudi, dan Kumila Hanik, menjelaskan mengenai penerapan kebijakan terhadap kegiatan  ekspor  dan  impor  secara  khusus  bagi  transportasi  laut  dimasa berlangsungnya  kebiasaan New normal pada  tahun  2020.  Berlangsungnya pandemi  Covid-19  menyebabkan  adanya  arus  penurunan  aktivitas international  shipping yang  berjalan,  secara  khusus  bagi  bidang  industri logistik ekspor dan impor. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan  bagi  bentuk  kegiatan  logistik  ekspor  dan  impor  yang mengakibatkan  fluktuatif,  yang  mempengaruhi  modal  transportasi  laut mengalami negative cash  flow, sehingga  dibutuhkan  adanya  penerapam kebijakan  baru  yang  bertujuan  dalam  mengatasi  penurunan  kinerja  para perusahaan pekerja eskpor/impor transportasi laut, sekaligus mempercepat  penanganan  Covid-19.  Dengan  penerapan  kebijakan  baru ini dapat dijadikan panduan dan dapat diterapkan diera kenormalan baru, yang  bertujuan  mempercepat  penanganan  Covid-19  dalam  aspek kesehatan  dan  sosial  Konomi  (Hanik,  2020).  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Mohammad  Danil  Arifin,  yang  berjudul “ Dampak  Novel Coronavirus  COVID-19  Terhadap Global  Shipping dan  Industri Kemaritiman di Indonesia Serta Penanganannya Berdasarkan Rekomendasi  WHO  dan  IMO ” yang  membahas  mengenai  dampak pandemi Corona  Virus terhadap  aktivitas global  shipping dan  industri maritim di Indonesia dengan melihat beberapa penerapan kebijakan yang dilakukan  guna  mengatasi  penyebaran  Covid-19  dan  dampak
perekonomian dalam industri global shipping . Dalam penelitian ini melihat beberapa  dampak  perubahan  yang  tejadi  pada  sektor international shipping ,  dengan  melihat  bentuk  perubahan  yang  disebabkan  oleh pandemi  Covid-19  seperti  berkurangnya  jumlah  permintaan  ( Demand) situasi  rantai  pasok  global  hingga  permasalahan  didalam  sektor kepelabuhanan  yang  mempengaruhi bentuk  kelesuan  dalam international shipping .  Dengan  diterapkannya  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  WHO, dan IMO memiliki tujuan utama dalam menjaga sustainability bagi segala bentuk  aktivitas  industri  maritim  internasional  (Arifin,  2020).  Penelitian yang  telah  ditulis  oleh  Mohammad  Alfin  Widyanto,  Panji  Suwarno,  dan Bayu  Asih  Yulianto  membahas  mengenai  strategi  kebijakan  yang diterapkan dalam meningkatkan situasi rantai pasok maritim Indonesia di masa  berlangsungnya  Covid-19  pada  tahun  2022.  Rantai  pasok  menjadi salah  satu  hal  penting  sebagai  penghubung  bagi  negara  dalam memberikan  kontribusi  sesuai  dengan  kemampuannya,  dalam  hal  ini adalah  sektor  maritim  yang  menjadi platform penting  yang  banyak digunakan  bagi  bentuk  aktivitas international shipping .  Pandemi  Covid-19 menyebabkan  kegiatan  rantai  pasok  khususnya  di  bidang  maritim  telah mengalami  kelumpuhan,  serta  perlambatan  bagi  aktivitas  perdagangan internasional.  Penerapan  kebijakan  baru  dilakukan  sebagai  bentuk perwujudan peningkatan terhadap situasi rantai pasok yang mempengaruhi industri international shipping yang berjalan, dalam hal ini salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam segi bilateral adalah  dengan  melakukan  perjanjian  Kerjasama  dengan  Singapura (MOU) dalam strategi peningkatan tenaga kerja melalui manajemen rantai pasokan,  teknologi  finansial,  analisa  data,  hingga  sektor  pariwisata. Dalam  implementasi  kebijaka  nrantai  pasok  sektor  maritim  Indonesia  di masa  pandemi,  Kembali  melihat  kedalam  pembukaan  UUD  1945 mengenai  komitmen  awal  dalam  menghadapi  situasi  konflik  internal dengan  dibentuknya  otoritas  nasional  yang  mengintegrasi  kebutuhan pelabuhan  bersama  dengan  perusahaan shipping internasional  yang berlangsung  di  terminal  dalam  negeri,  serta  kolaborasi  Kerjasama equity join  venture antara  pelabuhan cargo bersama  dengan  perusahaan international shipping (Mohammad Alfin Widyanto, 2022).
Penelitian  ini  memiliki  batasan  waktu  pada  tahun  2020.  Rentang waktu  ini  ditetapkan  penulis  karena  pada  tahun  tersebut  merupakan tahun  awal  berlangsungnya  pandemi  Covid-19,  yang  menyebabkan kemerosotan  besar  terhadap  kondisi  arus international  shipping di  Kota Batam  yang  berjalan  pada  masa  itu.  Berlangsungnya  Covid-19 mempengaruhi  arus  aktivitas global  shipping ,  yang  dipengaruhi  oleh
sejumlah  faktor  dalam  situasi  rantai  pasok  global  yang  menyebabkan disrupsi  pergerakan  barang  di  seluruh  dunia,  serta  perhatian permasalahan kesehatan yang mengganggu jalannya aktivitas international shipping bagi  wilayah  Kota  Batam.  Tahun  2021  kebijakan Lock down telah diterapkan  di  sejumlah  negara,  khususnya  Singapura  yang  merupakan salah  satu  negara  yang  berperan  penting  bagi  arus international  shipping yang  memasuki  wilayah  kerja  Kota  Batam.  Menanggapi  bentuk penurunan  yang  dialami  bagi  perekonomian  Kota  Batam,  khususnya sektor international  shipping yang  berlangsung  di  wilayah  menjadi pemerintah Kota Batam Bersama berkolaborasi dengan beberapa lembaga yang  bertanggung  jawab  terhadap  fungsi  industri  maritim  kota  Batam menerapkan  kebijakan  baru,  guna  mengatasi  persebaran  Covid-19  serta dampak  penurunan  perekonomian  dalam  sektor international  shipping , sehingga  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam  mengenai penerapan  kebijakan  pemerintah  Kota  Batam  dalam  sektor international shipping , di masa berlangsungnya pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Secara pengertian,  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  bentuk  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti merupakan  salah  satu  kunci  utama  (Sugiono  2007).  Penelitian  ini berangkat  dari  data  yang  telah  ada,  yang  kemudian  dilakukan  analisis berdasarkan  teori  yang  relevan  dengan  objek  yang  diteliti.  Selain  itu menurut  Moleong,  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara menyeluruh dan dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu dengan  menggunakan  metode  alamiah  (Moleong  2014).  Tujuan  dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menggali detail objek penelitian dengan  dalam,  sehingga  kemudian  dapat  diperoleh  pemahaman  yang mendalam pula atas objek yang diteliti (B. Miles and Huberman 1994).
Unit  Amatan  adalah  sesuatu  yang  akan  dijadikan  sebagai  bahan yang berguna bagi pengamatan sehingga dapat diperoleh data penelitian yang relevan (Bogdan and Biklen 2007). Unit amatan dalam penelitian ini merupakan  kegiatan  industri international  shipping Kota  Batam  dimasa pandemi  Covid-19  pada  tahun  2021,  yang  menjadi  pembahasan  dalam penelitian.  Sedangkan,  unit  analisis  merupakan  unit  atau  satuan  yang akan  diteliti  ataupun  dianalisa  (Kusumastuti  and  Khoiron  2019).  Unit
analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan  pemerintah  Kota  Batam didalam  sektor  international  shipping  dimasa  berlangsungnya  pandemi Covid-19 ditahun 2021. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian  ini  merupakan  studi  literatur,  dimana  penulis  mendapatkan informasi  atau  data  dari  tulisan-tulisan  yang  telah  ada  yang  dianggap relevan  dengan  topik  pembahasan  dalam  penelitian.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang  merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini biasa didapatkan dari buku, jurnal, maupun dari situs-situs internet yang kredibel (Raco 2018).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berlangsungnya  pandemi  Covid-19  sejak  awal  tahun  2020  telah mempengaruhi  bagi  kelangsungan  hidup  manusia,  bukan  hanya  itu  saja, berbagai  bidang  lahan  perekonomian  secara  khusus  bagi  arus  kegiatan international  shipping yang  berlangsung  didalam  suatu  wilayah  juga  menjadi salah satu variabel yang terdampak dengan berlangsungnya pandemi(Rahmawati  2020).  Sehingga,  dibutuhkan  adanya  kebijakan  oleh pemerintah  sebagai  solusi  penyelesaian  dari  masalah  penurunan  arus international shipping di wilayah kerja kota Batam sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Faktor  kesehatan  dan  keamanan menjadi  salah  satu  perhatian  utama  bagi pemerintah  kota  Batam  dalam  menyikapi  pandemi  yang  mempengaruhi terhadap berbagai bidang perekonomian di wilayah, secara khusus bagi aktivitas shipping  international .  Berlangsungnya  pandemi  Covid-19  yang  telah mempengaruhi berbagai elemen penting yang berpengaruh terhadap penurunan kinerja  operasional  industri shipping internasional  di  wilayah  Batam,  sehingga dibutuhkan  adanya  kebijakan  yang  berfungsi  dalam  memperkecil  peluang penyebaran  virus  Covid-19  sekaligus  meningkatkan  operasional  kegiatan didalam  industri  shipping  international  kota  Batam.  Pemerintah  Kota  Batam menyadari  bahwa  pandemi  Covid-19  berdampak  keras  terhadap  penurunan volume  pengapalan  dalam  sektor international  shipping ,  yang  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  diantaranya  seperti  faktor  Kesehatan,  pembatasan  perjalanan internasional,  pemberhentian  aktivitas  perindustrian,  hingga  perubahan  global yang mengakibatkan penurunan bagi pendapatan perusahaan dan keseimbangan  ekonomi  regional.  Menyikapi  ancaman  bagi  perekonomian industri shipping international ini, pemerintah kota Batam Bersama dengan Badan Pengusahaan  Batam  (BP  Batam)  selaku  lembaga  pemerintah  yang  bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan  Bebas  Batam  menyadari  bahwa  dibutuhkan  adanya  penerapan kebijakan  baru  yang  bisa  memberikan  kelancaran  bagi  arus  perdagangan internasional  yang  terganggu  akibat  pandemi  sekaligus  meminimalisir  proses penyebaran  Virus  Covid-19  di  tengah-tengah  masyarakat,  Hal  ini  memiliki
cakupan  terhadap  pemetaan  protokol  kesehatan  dan  keamanan  yang  serupa, agar kegiatan pengapalan tetap berlangsung dengan aman dan lancar.
Bentuk penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Batam Bersama  dengan  kolaborasi  dengan  Badan  Pengusahaan  Batam  (BP  Batam), terkait  dengan  sektor international  shipping dimasa  berlangsungnya  situasi pandemi Covid-19 dalam hal ini salah satunya adalah :
1. Memberlakukan  kewajiban  dalam  melakukan  vaksin  dan  juga  memiliki sertifikat vaksin bagi setiap setiap anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan shipping internasional  di  wilayah  kerja  kota  Batam,  penerapan kebijakan  ini  berlaku  khususnya  bagi  sektor  aktivitas  ekspor  di  Kota Batam,  yang  berfungsi  agar  tidak  adanya  penularan  virus  Covid-19  ke wilayah lain yang dapat mengganggu hubungan maupun keberlangsungan  kegiatan  indsutri  pelayaran  internasional.  Peraturan mengenai  kewajiban  bagi  setiap  anggota  pekerja  yang  terlibat  langsung didalam  proses  kegiatan  industri  pelayaran  di  Kota  Batam  disampaikan secara langsung melalui setiap Syahbandar yang memimpin  Pelabuhan di Kota  Batam.  Penerapan  kebijakan  vaksinasi  beserta  dengan  kewajiban memiliki  sertifikat  vaksin  menjadi  salah  satu  peraturan  penting  yang diterapkan dalam aktivitas international shipping di kota Batam, selain dari bentuk  usaha  dalam mempercepat  pemulihan  ekonomi  global,  penerapan kebijakan  vaksin  yang  efektif  di  negara-negara  tujuan  ekspor  dapat membantu  mempercepat  pemulihan  ekonomi  global.  Pemerintah  kota Batam  melihat  bahwa  dengan  adanya  vaksinasi  yang  luas,  negara-negara tujuan  ekspor  dapat  mengendalikan  penyebaran  virus  dan  membuka kembali  pasar  mereka,  yang  akan  membawa  dampak  positif  terhadap permintaan ekspor melalui pelabuhan Batam.
2. Bukan hanya penerapan kewajiban vaksinasi, pemerintah kota Batam juga mewajibkan bagi setiap pihak yang terlibat dalam setiap aktivitas shipping international  di  Kawasan  bebas  Batam  untuk  memiliki  kartu  identitas vaksin  yang  legal  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Sebagai  salah  satu  bentuk  bagian  dari  kebijakan  protocol Kesehatan  dalam  kegiatan shipping di  kota  Batam.  Peraturan  mengenai kewajiban memiliki sertifikasi vaksin ini berlaku bagi setiap pihak pekerja shipping yang  berlangsung  baik  dalam  lingkup  domestik  maupun internasional,  Bagi  kegiatan shipping internasional  pemerintah kota Batam sendiri  mewajibkan  bagi  setiap  perusahaan  asing  pemilik  kapal  harus dapat  menjamin  bahwa  setiap  anggota  pekerja  memiliki  surat  keterangan vaksin  dan  juga  surat  sertifikasi  lulus  uji  vaksin  begitu  juga  dengan  kru kapal  domestik  yang  hendak  berlabuh  dari  pelabuhan  domestik  Batam menuju  ke  luar  negeri,  setiap  bentuk  penerapan  ini  dilakukan  sebagai pencegahan agar virus Covid-19 tidak menyebar ke berbagai wilayah serta memperlancar  seluruh  kegiatan  perdagangan  dan  shipping  international
yang  berjalan.  Bagi  kru  pekerja  kapal  domestik  sendiri  hal  ini  sangat penting  dikarenakan  Pelabuhan  Batam  dipaksa  harus  dapat  menjamin bahwa  setiap  kru  kapal  yang  hendak  pergi  ke  luar  wilayah  dapat dipastikan  telah  lulus  melewati  tes  Covid-19  sehingga  tidak  akan meyebabkan  permasalahan  maupun  citra  buruk  bagi  negara  lain  sebagai bentuk  kelalaian  dari  pihak  Indonesia.  Dalam  bagian  wilayah  domestik sendiri telah dipaparkan mengenai peraturan yang harus dilakukan dalam setiap  proses  transaksi  maupun  kegiatan  pelayaran  yang  berlangsung, terkait  dengan  aturan  ini  Singapura  sebagai  salah  satu  gerbang  utama masuknya  kapal  asing  ke  wilayah  kerja  Batam  sama-sama  menerapkan aturan yang sama, sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan sinergi aktivitas shipping internasional  kedua  wilayah.  Melalui  kebijakan  yang diterapkan didalam lingkungan Pelabuhan, aturan vaksinasi diberlakukan bagi  setiap Foreign  workers dalam  yang  memasuki  wilayah  kerja  Batam maupun Singapura, dengan pengonfirmasian kartu vaksin 3 hari sebelum kedatangan  masuk  ke  wilayah  pelabuhan,  fungsi  kebijakan  vaksinasi  ini juga  dilakukan  bersama  dengan  pihak  perusahaan  pemilik  kapal  dengan para  perusahaan shipping untuk  dapat  memastikan  setiap  kru mendapatkan rapid  test Antigen,  semua  ini  dilakukan  dengan  berbagai bentuk  kolaborasi  yang  dilakukan  antara  perusahaan  pemilik  kapal  asing dengan  pihak  Pelabuhan  Batam  dalam  menjamin  setiap  aturan  dapat dilaksanakan dengan standar yang sesuai dan dilakukan demi membantu memperlancar perekonomian shipping international yang berlangsung.
Melihat penekanan yang dilakukan pemerintah kota Batam, melalui Badan pengusahaan  beserta  Lembaga  yang  mengatur  jalannya  kegiatan shipping di wilayah  Batam  terkait  dengan  aturan  vaksinasi,  dalam  hal  ini  pemerintah  juga membangun kebijakan  soal  pembangunan  fasilitas karantina  yang  dilakukan  di seluruh Pelabuhan khusus penanganan shipping internasional di wilayah Batam.
Menyikapi karakterisasi penyebaran virus Covid-19 yang tidak dapat diprediksi, dalam  hal  ini  pemerintah  membentuk  kebijakan  untuk  membangun  fasilitas karantina  yang  berfungsi  di  setiap  pelabuhan  utama  yang  bertugas  dalam penanganan shipping  international .  Penerapan  kebijakan  karantina  ini  berlaku bagi setiap muatan barang dan kargo yang memasuki wilayah kerja kota Batam, yang dilakukan selama 2 minggu. Proses karantina ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  kesehatan  untuk  dapat  memastikan bahwa barang yang dikirimkan tidak terkontaminasi oleh virus Covid-19. Hal ini dapat  membantu  dalam  mencegah  penyebaran  virus  ke  wilayah  baru  melalui barang-barang  yang  datang  dari  daerah  terjangkit.  Penerapan  kebijakan karantina ini juga berfungsi sebagai Perlindungan bagi para pekerja yang terlibat dalam kegiatan shipping internasional yang berlangsung, karena dengan adanya proses  karantina  barang  memberikan  perlindungan  bagi  setiap  pihak  yang berada  dalam  area  kerja shipping pada  saat  berinteraksi  dengan  barang-barang yang  datang  dari  berbagai  negara.  Maka  dengan  adanya  penerapan  karantina
ini,  risiko  paparan  virus  Covid-19  dapat  dikelola  secara  baik  dan  langkah- langkah keselamatan yang sesuai dapat diambil.
Dalam  fungsi  kegiatan shipping  international yang  berjalan  di  wilayah Batam  tidak  terlepas  dari  adanya  peran  sinergi  oleh  para  perusahaan  penyedia jasa pelayaran yang membantu bagi para perusahaan asing untuk dapat bertugas dan  menjalankan  bisnisnya  di  wilayah  perairan  Batam,  akan  tetapi  pandemi Covid-19 telah membuat perubahan besar dalam struktur kenegaraan. Pandemi telah mempengaruhi sektor-sektor penting dalam negara sehingga menghambat pertumbuhan  ekonomi  serta  berlangsungnya  aktivitas shipping pada  suatu negara.
Seturut  dengan  Surat  Edaran  Menperin  No.  3  Tahun  2021  tentang operasional  dan  mobilitas  kegiatan  industri  pada  masa  kedaruratan  kesehatan masyarakat  Covid-19,  maka  Pemerintah  kota  Batam  pun  ikut  menjalan  surat edaran  tersebut.  Dalam  surat  edaran  tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam  bab  IV ayat  ketiga,  bahwa  setiap  perusahaan  industri  haruslah  mengantongi  izin operasional yang didapatkan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Kementrian Industri  Indonesia  (Menperin,  2021).  Setelah  mendapatkan  ijin  ini,  barulah perusahaan  industri  dapat  melakukan  kegiatan  perindustriannya  pada  masa pandemi Covid-19. Sehingga seturut dengan penjelasan diatas, pemerintah kota Batam  melakukan  hal  yang  sama  pada  perusahaan  industri  sektor shipping . Perusahaan-perusahaan  ini  haruslah mendapatkan  ijin  operasional  untuk  dapat tetap  menjalankan  kegiatan  industrinya.  Dapat  dilihat  juga  bahwa  kegiatan shipping yang  dilakukan  oleh  para  perusahaan shipping di  Batam  adalah  untuk membantu  masuknya  barang-barang  yang  dibutuhkan  pada  awal  pandemi Covid-19. Barang-barang ini meliputi oksigen, tabung oksigen, obat-obatan, alat pelindung  diri  (APD),  beserta  vaksin  untuk  membantu  vaksinasi  di  Indonesia, serta masker. Barang-barang ini merupakan sebuah yang diperlukan pada masa awal  Covid-19  karna  masih  sulit  untuk  didapatkan,  sehingga  melalui  kegiatan shipping yang  dilakukan  oleh  perusahaan  industri  di  Batam  dapat  membantu pemenuhan  barang-barang  yang  diperlukan  untuk  membantu  pemerintah Indonesia dalam membasmi dan menghadapi virus Covid-19.
Sesuai  dengan  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Keynes,  bahwa  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  memiliki  pengaruh  besar  terhadap perekonomian. Hal ini juga terjadi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  Batam.  Adanya  intervensi  dari  pemerintahan  pusat melalui  KEMENPERIN,  yakni  dengan  sebuah  kebijakan  bagi  pelaku  industri untuk memiliki ijin, maka pemerintah kota Batam pun turut memberlakukan hal yang  sama  bagi  pelaku  industri shipping di  daerahnya.  Dengan  didapatkannya ijin  ini,  maka  kegiatan  ekpor  impor  yang  dilakukan  oleh  perusahaan shipping dapat  tetap  berjalan  secara  legal  karena  perusahaan  sudah  mendapatkan  ijin serta  penjaminan  dari  negara  untuk  melakukan  aktivitas  usahanya.  Sehingga dengan  adanya  ijin  ini,  perusahaan shipping dapat  melakukan  kegiatan
perindustriannya,  yang  dimana  sebelumnya  terjadi  penurunan  akibat  dari penurunan  kegiatan  Shipping  internasional  seperti  ekspor  impor  yang disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19.  Ijin  inipun  juga  dijadikan  sebagai  sebuah tolok  ukur  bagi  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  saran-saran  bagi  para pelaku ekspor diluar negeri untuk dapat membangun kerjasama ekspor dengan perusahan shipping yang  sudah  mengantongi  ijin  ini.  Dampak  dari  adanya dikantonginya ijin ini adalah adanya peningkatan dalam sektor ekspor impor di daerah Batam.
Menurut Badan Pengusaha (BP) Batam, pada tahun 2021 kunjungan kapal di  pelabuhan  barang  mencapai  jumlah  24.128  unit  kapal.  Hal  ini  merupakan sebuah  peningkatan  yang  signifikan,  setelah  sebelumnya  pada  tahun  2020 jumlah  kapal  yang  masuk  ke  pelabuhan  barang  Batam  hanya  berjumlah  23.722 unit saja. Menurut BP Batam, persentase kunjungan kapal ke pelabuhan barang Batam  ini  naik  sekitar  1,7%  dibanding  tahun  sebelumnya.  Dari  data  ini  dapat terlihat  bahwa  dengan  dikantonginya  ijin  kebijakan  untuk  melaksanakan kegiatan  industri,  dampak  yang  terjadi  dilapangan  adalah  adanya  tren  positif berupa kenaikan jumlah kunjungan kapal dalam kegiatan ekspor impor melalui kota  Batam.  Dengan  naiknya  jumlah  kunjungan  kapal  ini  dapat  membantu pemerintahan  kota  Batam  untuk  kembali  memperbaiki  perekonomian  daerah pasca Covid-19 (Utami, 2021) .

## D. SIMPULAN
Batam  merupakan  salah  satu  kota  industri  terintegrasi  yang  berada  di wilayah  provinsi  Kepulauan  Riau,  Indonesia.  Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah No. 46 – 48 tahun 2007 menjadikan Batam sebagai salah satu bagian dari  wilayah  Kawasan  khusus  perdagangan  dan  pelabuhan  bebas  yang dinamakan  dengan  daerah  ekonomis  Batam  atau Free  Trade  Zone (FTZ),  yang memiliki  fungsi  dasar  dalam  meningkatkan  distribusi  ekspor  dan  masuknya investasi  serta  perdagangan  internasional  bagi  para  pengusaha  maupun perusahaan  asing  didalam  wilayah  Kota  Batam.  Dengan  Letak  strategis  Kota Batam yang berada di wilayah Selat Malaka yang merupakan salah satu bagian wilayah  penting  bagi  jalur  tersibuk  dalam  arus  kegiatan International  shipping , yang  menghubungkan  kepada  perairan  Samudra  Pasifik  dan  juga  Samudra Atlantik  menjadikan  Kota  Batam  sebagai  salah  satu  pusat  perdagangan international dan logistik yang ideal di Indonesia
Sebagai  salah  satu  wilayah  yang menaruh  perhatian khusus  dalam  fungsi maritimnya,  terkhusus  bagi  aktivitas international  shipping menjadikan  wilayah Kota  Batam  menaruh  perhatian  khusus  terkait  bentuk  penerapan  kebijakan shipping . Penerapan kebijakan yang berlangsung di wilayah Batam sendiri diatur melalui  peraturan  Kementerian  Perhubungan  sebagai  wakil  dari  pemerintah pusat  yang  mengkaji  tentang  peraturan shipping bagi  seluruh  pengusaha  di Indonesia.
Dengan  berlangsungnya  pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020  sebagai masalah  global,  membawa  tantangan  baru  bagi  Pemerintah  di  wilayah  Kota
Batam. Bentuk penurunan yang terjadi didalam sektor international shipping Kota Batam  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, diantaranya  adalah  terkait  dengan berlangsungnya  Covid-19  yang  menimbulkan  disrupsi.  Dari  adanya ketimpangan  dalam  aktivitas International  shipping dimasa  berlangsungnya pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Kota  Batam  dalam  hal  ini  bersama  dengan dengan  lembaga  pemerintahan  yang  bergerak  didalam  penanganan  kegiatan maritim yang bergerak dalam kegiatan International shipping mengambil sebuah langkah  konkret  dengan  melakukan  penerapan  kebijakan  baru  yang  berfungsi untuk dapat menciptakan ruang efisien, dan meminimalisir dampak penurunan dalam arus shipping yang berlangsung di wilayah Kota Batam.
Seturut  dengan  Surat  Edaran  Menperin  Nomor  3  Tahun  2021  tentang operasional  dan  mobilitas  kegiatan  industri  pada  masa  kedaruratan  kesehatan masyarakat  Covid-19,  maka  Pemerintah  kota  Batam  pun  ikut  menjalan  surat edaran  tersebut.  Dalam  surat  edaran  tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam  bab  IV ayat  ketiga,  bahwa  setiap  perusahaan  industri  haruslah  mengantongi  izin operasional yang didapatkan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Kementrian Industri  Indonesia.  Perusahaan-perusahaan  ini  haruslah  mendapatkan  ijin operasional untuk dapat tetap menjalankan kegiatan industrinya.
Berkaitan  dengan  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Keynes,  bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian. Hal ini juga terjadi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  Batam.  Adanya  intervensi  dari  pemerintahan  pusat melalui Kemenperin, yakni dengan sebuah kebijakan bagi pelaku industri untuk memiliki ijin, maka pemerintah kota Batam pun turut memberlakukan hal yang sama  bagi  pelaku  industri  shipping  di  daerahnya.  Sehingga  dengan  adanya kebijakan  ini  dapat  membantu  perusahaan shipping di  Batam  untuk  kembali menjalankan  usahanya  dan  kembali  memperbaiki  perekonomian  di  daerah Batam.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  M.  D.  (2020). Dampak Novel Coronavirus COVID-19 Terhadap Global
Shipping dan Industri . Retrieved Juni 28, 2023, from http://repository.unsada.ac.id/1197/1/DAMPAK%20NOVEL%20CO RONAVIRUS%20COVID-
19%20TERHADAP%20GLOBAL%20SHIPPING%20DAN%20INDU STRI%20KEMARITIMAN%20DI%20INDONESIA%20SERTA%20P ENANGANANNYA%20BERDASARKAN%20REKOMENDASI%2 0WHO%20DAN%20IMO.pdf
BP.  (2021,  Oktober  Jumat). Batam  Sees  Positive  Trend  in  Export  During Pandemic . Retrieved April Minggu, 2023, from
https://www.thejakartapost.com/adv/2021/10/22/batam-sees- positive-trend-in-export-during-pandemic.html China  CDC.  (2020). Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020 . Retrieved Juni 26, 2023, from https://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2020.032
Curatman,  A.  (2010). Teori  Ekonomi Makro .  Retrieved  Juni  27,  2023,  from https://www.scribd.com/document/441480785/Teori-Ekonomi- Makro-Aang-Curatman#
Deil,  S.  A.  (2014). Port Of Singapore, Pelabuhan Yang Jadi Pusat Dagang 123 Negara . Retrieved Juni 11, 2023, from https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049305/port-of-singapore- pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara Finia, M. A. (2021, Desember 31). Batam, Kota Tujuan Bagi Para Investor. Retrieved April Kamis, 2023, from https://pusbang.bpbatam.go.id/detailpost/batam-kota-tujuan-bagi- para-investor
FreightSight.  (2022). Industri Pelayaran Sempat Terpuruk Saat Masa Pandemi Namun Optimis Bangkit Tahun Depan .  Retrieved  Juni  21,  2023,  from Industri  Pelayaran  Sempat  Terpuruk  Saat  Masa  Pandemi  Namun Optimis Bangkit Tahun Depan
Gunawan, C. (2022). Industri Galangan Kapal Batam .
Hamdani, T. (2020, April 12). Imbas Lockdown, Eksport Sawit anjlok 11%.
Retrieved  April  26,  2023,  from  https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-5129985/imbas-lockdown-ekspor-sawit-anjlok-11
Hanik,  M.  A.  (2020). KEBIJAKAN  EKSPOR  IMPOR  TRANSPORTASI LAUT  DI  ERA  NEW  NORMAL .  Retrieved  Juni  28,  2023,  from file:///C:/Users/user/Downloads/131-Article%20Text-358-2-10- 20210425.pdf
Maharanti,  G.  D.  (2012). KEUNTUNGAN  EKONOMI  INDONESIA  DAN
SINGAPURA  SETELAH . Retrieved Juni 20, 2023, from https://etd.umy.ac.id/id/eprint/26662/8/Naskah%20Publikasi.pdf
Menperin.  (2021). Surat  Edaran  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2021  Tentang  operasional  Dan  Mobilitas  Legiatan
Industri Pada Pada Masa Kesehatan MasyarakatCovid-10 . Retrieved Juli 4, 2021, from file:///C:/Users/user/Downloads/SE_Menperin%20No%203%20Tahu n%202021.pdf
Mohammad  Alfin  Widyanto,  P.  S.  (2022). STRATEGI  REVITALISASI RANTAI  PASOK  MARITIM  INDONESIA  DI  ERA  PANDEMI
COVID-19 . Retrieved Juni 28, 2023, from https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3517/2376
Naim,  Y.  J.  (2020).  Pelabuhan  Batu  Ampar  sepi  dari  aktivitas  bongkar muat.
Perda.  (2013). PERATURAN DAERAH KOTA BATAM .  Retrieved  Juni  21, 2023, from
file:///C:/Users/user/Downloads/Perda_Btm_2013_No_01.pdf
purba,  t.  p.  (2014).  FTZ  Batam  Bintan  Karimun,  akselerasi  pertumbuhan ekonomi indonesia. Retrieved Juni 20, 2023, from https://www.academia.edu/5719928/FTZ_Batam_Bintan_Karimun_ akselerasi_pertumbuhan_ekonomi_indonesia
Ristyawati,  A.  (2020). Efektifitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala BesarDalam  Masa  Pandemi  Corona  Virus  2019oleh  Pemerintah  Sesuai Amanat  UUD  NRI  Tahun  1945 .  Retrieved  Juni  22,  2023,  from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7989/4148
Sangian,  R.  (2014). Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Pengiriman  Barang  Di Pelabuhan . Retrieved Juni 12, 2023, from https://supplychainindonesia.com/faktor-faktor-yang- mempengaruhi-pengiriman-barang-di-pelabuhan/
Saputra, R. A. (2018). Ada Empat Potensi Kemaritiman Kepri.
SASTRA, Y. (2020). Pelabuhan Internasional di Batam Semakin Sepi . Retrieved Juni 13, 2023, from https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/02/13/pelabuhan- internasional-di-batam-semakin-sepi Sewaka,  G.  (2022). Kinerja  Rantai  Pasokan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Internasional: . Retrieved Juni 13, 2023, from https://elearning.cendekiaku.com/storage/materi/file/1649516743.pd f
Sucipto, S. (2018). Batam dan Hegemoni Singapura. Retrieved Desember 1,
2022
Times,  The  Straits.  (2019). Indonesia  set  to  position  Batam  as  shipping, manufacturing  rival  to  Singapore .  Retrieved  Juni  21,  2023,  from https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/singapore-has-a- shipping-rival-less-than-30km-away
Utami,  H.  S.  (2021). Kinerja  Kapal  Barang  di  Pelabuhan  Batam  Meningkat Tahun 2021 . Retrieved July 10, 2023, from https://supplychainindonesia.com/kinerja-kapal-barang-di- pelabuhan-batam-meningkat-tahun-2021/
VI, K. (2020). Pandemi Covid-19 Beri Tekanan Berat Pada Perekonomian Batam . Retrieved Juni 20, 2023, from https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31079/t/Pandemi+Covid- 19+Beri+Tekanan+Berat+Pada+Perekonomian+Batam