Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 21, No. 02, Desember 2021, 119-131

## Harmonisasi  Asuransi  Syariah  dalam  Maqashid  Syariah  dan Perundangan di Indonesia
Muhammad Ilham
1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau e-mail: ilham@stainkepri.ac.id
ABSTRAK. Kajian tentang Asuransi Syariah telah dikaji dalam fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001,  yaitu  Asuransi  Syariah .  Meskipun  demikian  bahwa  perlu kembali untuk mengkaji dalam konsep Maqashid Syariah dan Peraturann Undang-undang di Indonesia. Mengacu pada kajiannya bahwa pendekatan yang diterapkan dalam tulisan ini beupa kajian kualitatif dengan sumber berupa fatwa DSN-MUI dan Peraturan yang terkait dnegan  perasuransian  secara  umum.  Dalam  kesimpulan  yang  didapatkan  bahwa  pada dasarnya implementasi teori  maqasid asy-syariah memberi warna baru dalam pembahasan asuransi.  Ada  titik  temu  antara  tujuan  ditetapkannya  syariah  dengan  maksud  diadakannya asuransi.  Peranan  asuransi  dalam  melindungi  al-kulliyah  alkhams  bisa  berupa  ijabiyah (perwujudan), bisa juga berupa salbiyah (pencegahan/penolakan). Sehingga secara filosofis bahwa  maksud  dan  tujuan  seorang  muslim  dalam  mengikuti  program  asuransi  dengan niatan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Secara esensial dapat dikatakan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum asuransi, tidak bertentangan dengan syari ‟ at Islam. Prisnip-prinsip itu ditempatkan sebagai syarat sahnya akad dan termasuk syarat yang diakui,  bukan  syarat  yang  bertentangan  dengan  akad  (mulghah).  Justru  keberadaannya memperkuat keberadaan tujuan akad asuransi yang telah terbentuk.
Kata kunci : Asuransi, Maqashid, Perundangan

## PENDAHULUAN
Membahas  yang  berhubungan  dengan  Hukum  Islam,  maka  kita  akan  juga mendengar  dengan  hukum taklifi berdasarkan  jumhur  ulama,  yakni  berupa  hukum  yang mengatur tentang Wajib, Haram, Sunah, makruh dan mubah. 1 Berbicara tentang maqashid, maka pokok bahasannya adalah tujuan syariat Islam itu sendiri. Ini dimaksudkan mengenai sebuah pertanyaan “mengapa” sehingga suatu pensyariatan itu diad akan. Dengan kata lain timbulnya pertanyaan bahwa mengapa ada hal tersbut? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan  upaya  menuju  kepada  tingkatan  filsuf.  Pertanyaan-pertanyaan  yang  timbul semacam ini akan membuat kita semakin mencari tahu akan kebenaran dan keabsahan hal tersebut. Khususnya dalam kajian Hukum Islam perlu dikemukakan metodologi yang tepat sehingga segala kebutuhan Hukum Islam kontemporer mampu terjawab secara baik serta tetap pada tujuan syariat tersebut.
Banyak kajian-kajian yang membutuhkan penelaahan khusus dalam kajian maqashid syariah, sehingga disamping sebagai sumber ilmu juga menjadi sumber kajian yang semakin menarik  untuk  ditelaah.  Misalnya  ketika  ada  orang  yang  ingin  dan  berusaha  untuk
1 Amir Syarifudin. 2011. Ushul Fiqh . (Jakarta: Kencana), 338
menjaminkan diri melalui berbagai cara yakni berupa asuransi. Nama ini sangat tidak asing kita  kenal  dalam  industri keuangan  nasional  dan  juga  payung  hukumnya  juga  telah  diatur secara jelas.
Namun masalah asuransi yang akhir-akhir ini banyak terjadi tentang asuransi yang justru gagal membayar klaim peserta asuransi dikarenakan sesuatu hal. Sehingga perusahaan mengalami kerugian dan nasabah juga tidak mendapatkan kembali polis asuransi tersebut. Misalnya kasus yang cukup terbaru hari ini yakni perusahaan milik negara yang mengalami kerugian  sehingga  gagal  untuk  membayar  klaim  asuransi  yang  diminta  oleh  nasabah. Disamping  perusahan  milik  negara  ada  juga  perusahaan  swasta  dalam  kondisi  sama  yang tidak mampu membayar atas klaim nasabah. 2 Hal tersebut tergolong masalah yang cukup rumit asuransi konvensional yang terjadi di Indonesia.
Dilihat  pada  sisi  kontrak  yang  dilakukan  pada  perusahaan  asuransi  konvensional mengalami berbagai masalah. Masalah tersebut timbul dikarenakan 1) ketidakpastian dalam hal sumber dana yang dipakai untuk klaim 2) adanya spekulasi sehingga dimungkinkan ada yang  diuntungkan  dan  ada  yang  dirugikan  dan  3)  mengandung  unsur  pembungaan  yang sering terjadi dikarenakan terdapat pada perjanjuan antara perusahaan dengan tertanggung. 3 Dalam  hal  ini  masyarkat  semakin  mulai  mengerti  sehingga  mencari  produk  atau  lembaga lain yang lebih terjamin, salah satunya dengan beralih pada keuangan syariah.
Dalam Islamic Financial atau keuangan Islam juga melakukan kegiatan Asuransi yang tentunya  jauh  dan  berbeda  konsep  yang  dijalankan  sebagaimana  pada  asuransi konvensional.  Amanat  Dewan  Syariah  nasional  (DSN)  telah  mengeluarkan  fatwa  dengan nomor Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syariah. 4 Sehingga ini bisa menjadi landasan  awal  bagi  industri  keuangan  syariah  di  Indonesia  untuk  menjalankan  kegaiatan dengan produk asuransi yang berbasis syariah.
Dapat  kita  temukan  berbagai  nama-nama  dari  produk  asuransi  syariah  yang dijalankan  oleh  perbankan  syariah  di  Indonesia  khususnya,  misalnya  produk  AlliSya  Care dari asuransi Allianz Syariah. Meskipun demikian, sudah semestinya kita memahami secara mendasar  tentang  mengapa  hal  tersebut  boleh  dijalankan?  Pertanyaan  tersebut  tentu memerlukan  jawaban  yang  kompresensif  serta  memerlukan  metodologi  khusus  untuk sampai pada tujuan syariat tersebut.
Disinilah metodologi itu berperan untuk mampu menjawab hal tersebut, sehingga sebagai  akademisi  dan  masyarakat  mengerti  dalam  syariat  islam  terhadap  produk  yang berkembang di perbankan serta menjadi literasi khusus dalam memahami Asuransi dalam persepektif maqashid syariah dan harmonasasinya dalam perundangan di Indonesia.

## METODOLOGI
Membahas masalah terkait dengan asuransi dari sisi maqashid dan perundangan di Indonesia  tentu  harus  mampu  memetakan  metodologi  yang  dikembangkan.  Sehingga gambaran  tersebut  dapat  tercapai  dengan  apa  yang  seharusnya  dijalankan  dalam  sebuah
2 Anon. n.d. “Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” Retrieved October 12,  2020d  (https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/Undang- Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian.aspx).
3 Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli. n.d. “Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan.” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 2(5)
4 “Fatwa – Laman 11 – DSN- MUI.”
Retrieved April 2, 2020c (https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/11/).
penelitian.  Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  metodologi  penelitian  sebagai  salah  satu  alat dalam  mendapatkan  pengetahuan  terkait  dengan  segala  aspek  yang  diyakini  kebenaran dalam kajian akademis melalui proses yang sistematis. 5
Penelitian ini dilihat dari aspek penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. 6 Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mendeskripsikan dengan luagas dan kritis sehingga  mendapatkan  hasil  yang  sebenarnya. 7 Akhir  dari  tulisan  ini  sebagai  upaya  untuk menganalis  secara  Induktif  yang  berprinsip  dari  hal-hal  khusus  guna  mendapatkan kesimpulan  umum. 8 sehingga  arah  dalam  pembahasan  penelitian  ini  secara  literatur akademik dapat menjadi bahasan menarik untuk dikaji.

## TEMUAN

## Telaah Umum Asuransi Syariah
Memahami  asuransi  syariah  tentunya  harus  dibarengi  dengan  dasar  umum  dari asuransi tersebut. Maksudnya berupa  pemahaman terhadap defenisi dari asuransi menjadi poin penting dalam pembahasan penelitian ini. Tujuannya adalah agar penelitian ini lebih terarah dari pembahasan.
Istilah  asuransi  yang  diambil  dari  kata Insurance yang  merupakan  kata  dari  bahasa inggris, oleh tata bahasa indonesia mengadopsi menjadi istilah “asuransi” Bahwa Asuransi dimaknai  dengan  pertanggungan. 9 Makna  ini  juga  diterjemahkan  oleh  Muhammad Muslehuddin  dengan  pengertian  terkait  perlengkapan  berupa  dana  yang  tersedia  dari anggota  kelompok  kepada  yang  tertimpa  kerugian  berupa  bencana  yang  tidak  jelas  bila diramalkan,  sehingga  apabila  menimpa  salah  satu  anggota  kelompok  maka  anggota  yang lain pada kelompok tersebut ikut menanggung beban tersebut. 10 Makna yang dikemukakan diatas lebih kepada saling tolong menolong antar sesama kelompok, sehingga inilah sikap ta’awun yang perlu dikembangkan oleh orang dalam besosialisasi. Pengembangan  beberapa  makna  diatas  juga  meliputi  pengertian  lain  yang  dapat ditelusuri.  Hal  ini  dikarenakan  berbagai  persepsi  yang  digunakan  dan  dikembangkan sehingga  memunculkan  ide-ide  baru  untuk  memahami  permasalahan  asuransi.  Asuransi merupakan suatu pertanggungan yang ditetapkan pada akibat dari perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan yakni si pembayar iuran dan si pemberi jaminan, apabila dikemudian hari terjadi sesuatu misal berupa bencana kepada si pembayar. 11
Lebih  lanjut  lagi  dijelaskan  bahwa  asuransi  dimaknai  sebuah  perjanjian  dengan konsep  pertanggungan  pertanggungan  dengan  ketentuan  si  penanggung  akan  membuat ikatan  kepada  yang  tertanggung  dengan  imbalan  hasil  akan  mendapatkan  premi  dalam rangka mengganti kerugian yang diterimanya, baik berupa bencana berupa kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat dari bencana yang diterimanya. 12
5 W Gulo. 2002. Metodologi Penelitian . (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia), 10
6 Muhammad Ilham. 2020. “Nikah Be da Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2(1), 45
7 A.  Muri  Yusuf.  2015. Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian  Gabungan .  (Jakarta: Kencana), 338
8 Muhammad Ilham, op.cit, 45
9 Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . (Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional), 494
10 Tuti Rastuti. 2016. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi . (Yogyakarta: Medpress Digital), 1-2 11 Afif Effendi. 2016. “Asuransi Syariah Di In donesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah).” Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 3(2), 78
12 Khotibul  Umam.  2011. Memahami  dan  memilih  produk  asuransi .  (Edited  by  B.  Seda.  Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 5.
Dalam  kajian  ekonomi  bahwa  asuransi  dimaknai  sebagai  bentuk  penyesuaian komposisi  dalam  hal  ekonomi  berupa  sesuatu  kerugian  yang  terjadi  dimasa  depan  guna mengantisipasi kemungkinan negatif masa akan datang pada setiap individu. 13
Dalam  buku Dictionary  of  Islam ditulis  oleh  Thomas  Patrick  yang  dikutip  oleh Abdullah amrin dijelaskan tentang ada suatu pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok lain, maka ada bentuk pemberian yang dilakukan kepada pewaris dalam bentuk uang atau istilahnya  dikenal  dengan  uang  darah  atau  dikenal  berupa Diyat sebagai  kompensasi  dari keluarga sipembunuh. 14
Berdasarkan  paparan  diatas  jelaslah  dikemukakan  bahwa  asuransi  pada  dasarnya berbentuk  pertanggungan,  namun  yang  harus  dipahami  terlebih  dahulu  adalah  terkait dengan  sisi  pertanggungan  tersebut  yakni  berupa  perusahaan  sebagai  penguasa  dana  atau perusahaan sebagai penghubung dalam membantuk sesama rekan anggota.
Ulasan  tersebut  diatas,  maka  perlu  diketahui  setidaknya  ada  4  unsur  yang terkandung dalam makna yang telah jelaskan sebelumnya, yakni: a. Pihak  tertanggung  ( Insured ).  Dalam  hal  kegiatannya  akan  memberikan  dalam  bentuk sejumla uang premi kepada penanggung dilakukan secara sekaligus atau berupa angsuran.
b. Pihak  penanggung  ( Insurer ).  Fokus  kegiatannya  berupa  memberikan  dalam  bentuk sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang dilakukan secara sekaligus atau secara berangsur-angsur dengan ketentuan apabila terjadi pristiwa yang tidak tentu dari anggota.
c. Peristiwa ( Accident ). Kondisi dimana hal yang tidak diinginkan itu terjadi dan tidak terduga
d. Kepentingan ( Interest ). Suatu keadaan yang mengalami kerugian karena kejadian tertentu. 15 Setelah melihat berbagai pengertian asuransi secara umum, maka perlunya melihat tentang konsep asuransi syariah yang dikemukan, terlebih lagi dasar ini telah tertuang dalam Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  Upaya  melihat  kearah  sistem  syariah  diharapkan mendapatkan konklusi khusus tentang asuransi, sehingga makna dan tujuan asuransi syariah tidak disalahgunakan pada oknum. Dalam  acuan  fatwa  DSN  dikemukakan  bahwa  makna  asuransi  adalah  dijelaskan sebagai usaha dalam kontek perlindungan oleh anggota kelompok melalui jalur penyertaan modal  setiap  anggota  dengan  mekanisme  aset  dan  tabarru’  sehingga  ketika  menghadapi resiko  tertentu  maka  dapat  dikembalikan  melalui  akad  yang  sesuia  ketentuan  syariah. Asuransi syariah dikenal sebagai takaful, adalah asuransi berbasis syariah. Tujuannya adalah kesetaraan di antara anggota, karenanya dasar-dasar asuransi syariah saling membantu dan melindungi. Ini mewakili Al-Qur'an dan Hadits Suci. 16 Perihal asuransi syariah, maka konsep ini  berasal  dari  suku  arab  yang  memiliki  sebuttan  dengan  al-aqilah,  hingga  pada  masa Muhammad SAW konsep itu tetap diterima serta menjadi bagian dari Hukum Islam. 17
Jika  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasurnsian pada pasal 1 ayat 2 bahwa “Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  peserta  atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti;  atau  b.  memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan
13 ibid 14 Abdullah  Amrin.  2011. Meraih  Berkah  Melalui  Asuransi  Syariah:  Ditinjau  Dari  Perbandingan  Dengan Asuransi Konvensional . (Elek Media Komputindo), 4
15 Khotibul Umam, op. cit, 6 16 Kuat  Ismanto.  2018.  “Understanding  on  and  Need  for  Syaria  Insurance:  A  Case  St udy  in Pekalongan, Central Java, Indonesia.” Journal of Accounting and Investment 19(2),139
17 Abdullah Amrin, op. cit, 3
pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

## Dasar Penetapan Asuransi
Ketentuan  sumber  Hukum  Islam  menjadi  pedoman  dalam  menentukan  suatu kegiatan  termasuk  dalam  hal  kegiatan  muamalah,  sumber  itu  meliputi  Al-Quran  dan Sunnah. Pada kedua Pedoman tersebut dapat dikatakan sumber Hukum Islam dikarenakan padanya terdapat petunjuk utama kepada hukum Allah. 18
Dalam  prihal  asuransi,  beberapa  dasar  rujukan  tentang  dalil  yang  menunjukkan kebolehan  menjalankan  dengan  mekanisme  asuransi.  Berikut  ini  beberapa  dasar  yang digunakan untuk menggunakan asuransi.
a. Al- Qur’an Allah SWT telah telah memberikan arahan melalui Al- Qur’an dengan menunjukkan dalil tentang konsep melaksanakan dengan asuransi, dalam hal ini terdapat pada surah al- Maidah : 2 Allah Berfirman 19
...
ۖ ِنا َو ْد ُعْلاَو  ِمْث ِاْلا ىَلَع اْوُنَوا َعَت اَلَو ۖىٰوْقَّتلاَو  ِ رِب ْ لا ى َ لَع اْوُن َوا َعَت َو
.
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...
b. Hadits Kemudian hal yang sama juga dijelaskan pada Hadits Nabi yang berkaitan dengan penjelasan  sikap  tolong  menolong,  terdapat  dalam  Hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh Muslim dalam kitab nomor 4677 dalam Ensiklopedi Hadits:
اَنَ ثَّدَح ْنَع ِ يِرْهُّزلا ْنَع ٍلْيَقُع ْنَع ٌثْيَل اَنَ ثَّدَح ٍديِعَس ُنْب ُةَبْ يَ تُ ق ِهيِبَأ ْنَع ٍِلِاَس
\n َلوُسَر َّنَأ
َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َناَك ْنَم ُهُمِلْسُي  َلََو ُهُمِلْظَي  َلَ ِمِلْسُمْلا وُخَأ ُمِلْسُمْلا َلاَق ِفِ
َجاَح ٍمِلْسُم ْنَع َجَّرَ ف ْنَمَو ِهِتَجاَح  ِفِ َُّللَّا َناَك ِهيِخَأ ِة
ِبَرُك ْنِم ًةَبْرُك اَِبِ ُهْنَع َُّللَّا َجَّرَ ف ًةَبْرُك
ِةَماَيِقْلا ِمْوَ ي ِةَماَيِقْلا َمْوَ ي َُّللَّا ُهََتََس اًمِلْسُم ََتََس ْنَمَو
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang  muslim.  Barangsiapa  yang  membantu  kebutuhan  saudaranya,  maka  Allah  akan  memenuhi kebutuhannya.  Barangsiapa  membebaskan  seorang  muslim  dari  suatu  kesulitan,  maka  Allah  akan membebaskannya  dari  kesulitan  pada  hari  kiamat.  Dan  barangsiapa  menutupi  aib  seorang  muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak . (HR. Muslim No. 4677)
Hal ini mengacu pada undang-undang perasuransian yang berlaku. Maka dalam hal ini  aturan  secara  umum  yang  mengatur  dalam  perasuransian  terdapat  dalam  Undang- undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada undang-undang ini terdiri dari 92 Pasal yang berlaku tentang perasuransian. Meskipun demikian pada Undang-undang ini menyatukan  prinsip  asuransi  kedalam  satu  Undang-undang  yakni  asuransi  umum  dan Asuransi syariah.
18 Satria Effendi. 2005. Ushul Fiqh . edited by H. M. N. Irvan, A. Latif, and H. A. Ya’qub. (Jakarta: Kencana), 73
19 Departemen Agama RI. 2002. Mushaf Al-Quran Terjemah . (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 107
Hal  utama  dalam  kagiatan  asuransi  berupa  telong  menolong,  sehingga  seharusnya yang dicapai dalam prinsip asuransi berupa sikap . Sikap demikian telah tercermin dalam al- Qur’an  dan  Sunnah.  Penggunaan  istilah  dasar  asuransi  demikian  dimak sudkan  untuk menemukan titik utama asuransi yang diinginkan.

## Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
Dalam  menjalankan  produk  asuransi  khususnya  di  Indonesia  saat  ini  yang  telah memiliki  beragam  produk  dan  jenis  asuransi  yang  ditawarkan.  Misalnya  mulai  dari  jenis asuransi yang memegang prinsip syariah dan juga ada asuransi yang berfokus dalam bentuk umum  atau  konvensional.  Kedua  jenis  prinsip  yang  ditawarkan  memiliki  karakteristik berbeda pula dalam proses menjalankannya.
Berikut  penulis  paparkan  tentang  perbedaan  konsep  Asuransi  syariah  dengan konsep asuransi konvensional mengacu dibeberapa literatur yang dikemukakan antara lain mengambil  konsep  dari  Kuat  Ismanto 20 dan  juga  mengelaborasi  juga  pada  konsep  yang ditulis oleh Jaenal Efendi. 21 Perbedaan tersebut tergambar dalam tabel dibawah ini.
Tabel 1. Perbedaan Konsep Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional
Aspek Asuansi Syariah Asuransi Konvensional Dasar Hukum Al- Qur’an dan Sunnah Hukum Positif dan Atas gagasan manusia Kontrak Saling membantu (Ta’awun) Berdasarkan persetujuan Aktivitas Investasi Bebas riba dan Aktivitas yang tidak sesuai ketentuan syariah Tidak bebas riba dan Aktivitas yang tidak sesuai ketentuan syariah Kepemilik an Dana Anggota memiliki hak dana sementara perusahaan asuransi hanya mengelola dana Perusahaan asuransi memiliki hak dana Sumber Klaim Dana Dana Tabarru’ Dari akun dana perusahaan asuransi Keuntung an Pembagian keuntungan dari perusahaan dengan peserta asuransi sesuai ketetapan yang telah dibuat Semua keuntungan milik perusahaan asuransi Konsep Pembagian Resiko Transfer Resiko Sistem Keuangan Basis uang tunai Dasar akrual
Pada  Skema  asuransi  syariah  tentunya  berbeda  dengan  skema  pada  asuransi konvensional,  sebab  pada  umumnya  asuransi  syariah  mengedepankan  pada  prinsip  1) prinsip keadilan, 2) Prinsip transparansi, dan 3) pembagian risiko. Makan prinsip nomor 3 tersebut  berupaya  untuk  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  properti  atau  jiwa  bagi anggota yang mengalami posisi yang kurang beruntung. 22
20 Kuat Ismanto, 2018, op. cit, 140 21 Jaenal  Effendi.  2018.  “Islamic  Insurance:  A  Potential  Niche  Market  of  Indonesia.” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 10(1)
Pada  letak  perbedaan  tersebut  makal  dapat  diperhatikan  bahwa  Asuransi  syariah megupayakan untuk menempatkan nilai-nilai syariah pada konsep asuransi, lebih tepatnya dasar  dari  asuransi  ada  pada  asuransi  syariah.  Upaya  ke  arah  maqashid  menjadi  urgensi dalam pengelelolaan jasa keuangan melalui asuransi.

## KAJIAN DASAR MAQASHID SYARIAH
Membahas permasalahan asuransi pada kajian maqashid syariah menjadi kajian yang selalu  menarik  dari  persepektif  fiqh  kontemporer,  sebab  meskipun  persoalan  ini  telah dikemukakan  sebelumnya  oleh  pemikir  klasik  akan  tetapi  untuk  mencapai  maqashid  itu sendiri masih selalu mendapatkan posisi terbaik dalam kajian fiqh. Oleh karena itu perlunya defenisi maqashid syariah agar mengetahui secara jelas dari maqashid itu sendiri.
Makna maqashid syariah terbentuk dari dua kata yakni Maqashid dan Syariah, keduanya perlu  dipertegas  pemahaman  tersebut  sehingga  mendapatkan  defensi  akhir  dari maqashid syariah. Secara  bahasa  makna maqashid merupakan  jamak  dari maqsid yang  bermakna tuntutan,  kesengajaan  ataupun  tujuan. 23 Pengertian  lain  diterjemahkan  dengan  tujuan, sasaran,  hal  yang  menjadi  minat  atau  tujuan  akhir.  Dalam  pendekatan  ilmu  syariat dikemukakan  bahwa al-Maqashid  dapat  ditunjukkan  pada  makna al-hadaf (tujuan), al-garad (sasarn), al-mathlub (minat terhadap sesuatu), dan juga al-gayah (tujuan akhir) dari fiqh atau hukum Islam. 24
Kemudian kata selanjutnya adalah kata Syariah. Kata ini memilki makna dasar secara etimologi  dimaknai  dengan  jalan  menuju  pengairan  atau  dengan  makna  lain  berupa  jalan yang harus diikuti atu juga orang arab sering menyebut dengan tempat lalunya air sungai. 25 Kedua  makna  diatas  dijelaskan  oleh  al-Syatibi  dengan  beragam  bentuk  kata  antara  lain maqashid al- syari’ah , juga disebut al-maqashid al- syar’iyyah fi al - syari’ah , dan maqashid min syar’ i al- hukm dengan  kandungan  makna  yang  sama  berupa  tujuan  ditetapkan  ketentuan  hukum tersebut. 26 Maqashid merupakan cabang  kajian  ilmu  keislaman yang selalu  mengarahkan pada persoalan-persoalan yang dianggap sulit akan tetapi hadir pada sebuah kata yang tampaknya dianggap sederhana, kata tersebut mewakili pada aspek hikmah dibalik syariat, aspek tujuan syariat  berupa  kebolehan  atau  pelarangan,  aspek  tujuan  ilahian  dan  konsep akhlak. 27 Sehingga  dengan  kehadiran maqashid itu  diharapkan  para  mujtahid  mampu mengelaborasi pemikiran hukum islam yang berkembang dewasa ini serta fiqh kontemporer yang  dapat  terselesaikan  permasalahannya,  terkhusus  pada  kasus  yang  secara  detail  tidak dijelaskan dalam al- Qur’an dan hadits.
Dengan demikian, kajian maqashid syariah berupaya mengemukakan tujuan dasar dari penetapan hukum tersebut. Tujuan inilah yang harusnya dicapai oleh mujtahid pada setiap penetapan  hukum  yang  berkembang  dimasyarakat.  Sehingga  segala  permasalahan  hukum islam yang ditetapkan bertujuan untuk meraih kemasalahatan hidup umat manusia. 28
Al-maqashid terus  mengalami  banyak  perubahan  dari  segi  klasifikasi,  sehingga tergantung  dari  dimensi  mana  yang  dipandang  oleh  seorang  ulama  atau  fakih.  Klasifikasi dalam  kajian  klasik  pada al-maqashid meliputi  3  jenjang:  yakni  berupa:  al  Dharuriyyat (keniscayaan), Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan) dan al-Hajiyyat(kemewahan). 29
Pada  kajian  al-Dharuriyyat  (keniscayaan)  berupa  hal  yang  harus  dipenuhi  dalam setiap  permasalah  hukum  atau  menjadi  sebuah  kebutuhan  primer.  Oleh  karena  itu,  para
23 Intan Cah yani. 2014. “Teori  Dan Aplikasi Maqashid Al - Syari’ah.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 1(2), 21
24 Jaser ’Audah,. 2013. Al-Maqasid Untuk Pemula . (Yogyakarta: Suka Press), 6
25 Amir Syarifudin, op.cit, 1
26 Intan Cahyani, op. cit, 21
27 Jaser ’Audah, op. cit, 3-5
28 Satria Effendi, op. cit, xii
29 Jaser ’Audah, op. cit, 8
ulama  membagi  kepada  5  kategori  dan  sebagian  ulama  menambahkan  1  kategori  lagi. Kategori tersebut antara lain: 1) Hifz al-Din (pelestarian agama), 2) Hifz al-Nafs (pelestarian jiwa), 3) Hifz al-Mal (pelestarian harta), 4) Hifz al- ‘Aql (pelestarian Akal),  5) Hifz al-Nashl (pelestarian  keturunan),  serta  menambahkah  juga  dengan  kategori  ke  6) Hifz  al- ‘Ird (pelestarian kehormatan). 30

## DISKUSI

## Analisis Maqashid Syariah pada Asuransi Syariah
Pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  sebagai  salah  satu  upaya  menghindari adanya  praktek  keuangan  ribawi  yang  cukup  menyebar  diberbagai  belahan  dunia,  melihat dari  karakteristik  sistem  keuangan  yang  mengarah  pada  liberalis  yang  cukup  menyulitkan bagi  nasabah.  Kehadiran  sistem  keuangan  yang  berbasis  syariah  bukan  baru  ini  saja kehadirannya, akan tetapi justru menjadi hal ini menjadi solusi terbaik dalam menjalankan sistem keuangan dilembaga keuangan syariah. Diketahui juga bahwa sistem syariat islam merupakan cara hidup yang dibenarkan oleh  Allah  dan  juga  atas  perintah  Nya,  sehingga  aturan  ini  berlaku  untuk  seluruh  umat manusia. 31 Dalam  konteks  muamalah  hal  ini  tentu  sangat  diperlukan,  sebab  syariat  Islam bukan  hanya  pada  aspek  ibadah,  akan  tetapi  juga  pada  kaidah  muamalah.  Pada  setiap kegiatan muamalah termasuk pada aspek asuransi yang dijalankan tentu harus sesai dengan syariat  Islam.  Upaya  ini  dikemukan  tentu  memberikan  keadilan  dalam  berekonomi  serta kemakmuran masyarakat.
Pada  dasarnya  istilah  asuransi  yang  dikenal  dimasyarakat  terlihat  pada  2  pokok masalah yang akan dikaji, yakni berupa lembaga sosial atau ekonomi dengan tujuan tertentu dan secara hukum termasuk perjanjian antara dua belah pihak. 32
Setelah  melihat  perbedaan  konsep  asuransi  syariah  dan  konvensional  pada  poin sebelumnya,  jika  dipehatikan  melalui  persepekti  ilmu  fiqh,  maka  sudah  dapat  diketahui bahwa  konsep  pada  asuransi  konvensional  sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  ilmu muamalah.  Pembahasan  mengenai  asuransi  dengan  analisis maqashid  syariah ini  berupaya untuk mendapatkan jalan tengah dari tujuan dari hukum atas suatu produk tersebut. Oleh
30 ibid 31 Netta Agusti. 2019. “Relevansi Asuransi Syari’ah Dengan Konsep Maqashid Syari’ah: Telaah Indikator.” Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 4(1), 66
32 Arijulmanan. 2017. “Asuransi Dalam Islam.” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1(01), 600
Gambar 1 al-Maqashid (dari persepektif keniscayaan)
karena  itu  Pembahasan maqashid  syariah dalam  produk  asuransi  yang  berkembang dimasyarakat  diupayakan  memetakan  secara  umum  baik  dalam  bentuk  asuransi  syariah maupun  bentuk  asuransi  konvensional  khususnya  pada  tingkat maqashid  syariah  ad- dharuriyyat .
1. Hifz al-Din (Pelestarian Agama)
Agama  merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  manusia,  hal  ini mengingatkan bahwa agama setiap manusia akan terasa hampa jika tanpa agama. Sehingga adanya  agama  selalu  membimbing  kearah  yang  benar.  Agama  mengajarkan  banyak  hal mulai dari prinsip akidah sampai juga kepada prinsip muamalah (hablum minannas).
Syariat Islam pada awalnya menjadi tolak ukur uatama dalam menjaga eksistensi pada  semua  agama,  baik  pada  masa  agama  yang  masih  berlaku,  maupun  pada  agama- agama yang ada sebelumnya. Sebagai upaya akan kebutuhan agama pada setiap individu, oleh  karena  itu  setiap  individu  manusia  tentunya  harus  mentaati  perintah  Tuhan  dari masing-masing  Agama,  pada  agama  Islam  khususnya  Allah  SWT  yang  memerintahkan manusia  untuk  mentaati  Nya  dengan  menjalankan  segala  perintah  dan  larangan  Nya, sehingga  pada  saat  itu  pula  manusia  disebut  dengan  abdi.  Sebagaimaa  Allah  berfiman dalam al-Quran surah az-Zariyat ayat : 56 sebagai berikut:
ِن ْو ُدُب ْعَيِل اَّلِا  َسْن ِاْلاَو  َّنِج ْ لا  ُت ْ ق َ ل َخ ا َم َو
Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku Pemaknaan  ibadah  dalam  ayat  diatas  menurut  rozalinda  yang  dikutip  oleh  netta agusti berupa hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan keseharian manusia dalam mencapai  tujuan  agama. 33 Oleh  karena  itu  hubungan  timbal  balik  dari  manusia  yang membutuhkan  Agama  dan  Allah  sebagai  pencipta,  disamping  itu  Allah  memberikan aturan  main  dalam  kelangsungan  keselarasan  hidup  manusia.  Dari  hubungan  tersebut harus tercapai sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.
Mengenai  asuransi  bahwa  pemaknaan  asuransi  pada  dasarnya  adalah  bentuk tolong menolong antar sesama umat manusia dan bahkan antar agama. hal tersebut masih dapat dibenarkan terkecuali jika sudah masuk pada masalah akidah.
Pada sisi maqashid dalam Hifz al-Din pada produk asuransi yang ditekankan bahwa adanya  asurnasi  diharapakan  sesama  anggota  saling  tolong  menolong  antara  sesama anggota yang mengalami musibah. Prinsip ini selaras dengan adanya konsep agama yang dengan  tujuannya  merupakan  mengatur  agar  masing-masing  saling  membantu  serta agama  juga  menghindari  perbuatan  zalim  antar  sesama  dan  juga  meletakkan  Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum pembentukannya. Jika  melihat  pada  2  jenis  asuransi  yang  ada  saat  ini  tentunya  kita  dapat  melihat bahwa  pada  konsep  asuransi  konvensional  yang  terlihat  dibentuk  pada  Hukum  Positif serta  gagasan  manusia,  hal  ini  dikhawatirkan  memunculkan  konflik  kepentingan  dalam perumusan hukum, sehingga berimbas pada aturan main dalam produk tersebut yang bisa saja ada upaya untuk mementingkan salah satu pihak dan pihak yang lain dirugikan.
Pada  Asuransi  syariah  yang  kita  kenal  prinsip  yang  dijalankan  berupa takaful (jaminan  bersama)  serta  solidaritas. 34 Sehingga  dalam  hal  ini  semakin  memberikan perbedaan  dengan  konsep  yang  dijalankan  pada  asuransi  konvensional.  Hal  ini  terlihat pada  letak  perbedaan  yang  dikemukakan  pada  tabel  bahwa  dasar  hukumnya  adalah  al- Qur’an dan Sunnah.
33 Netta Agusti, op. cit, 8 34 Ibrahim  Warde.  2009. Islamic  Finance :  Keuangan  Islam  Dalam  Perekonomian  Global .  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 315
2. Hifz al-Nafs (Pelestarian Jiwa) Unsur berikutnya yang terpenting dalam maqashid adalah melestarikan jiwa. Dalam kaitannya dengan jiwa, maka jiwa sebagai perangkat yang sangat penting. Artinya jika jiwa terancam, maka akan sangat sulit untuk melakukan hal diinginkan. Akan tetapi jika jiwa merasa aman, tenteram dan damai sudah tentu harus mengerjakan perbuatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan kehidupan sosial.
Dalam  konsep  dharuriyah  yang  dijalankan,  bentuk  pelestarian  jiwa  dimaknai dengan  sesuatu  yang  merasa  sangat  merugikan  jiwa  dapat  dilakukan  dalam  hal  negatif, seperti mencegah adanya kecelakaan, hal ini bisa dianggap upaya mencegah, melestarikan dan melindungi. 35
Dalam  konsep  Asuransi  yang  berkembang  dimasyarakat  bahwa  sejalan  dengan konsep  tujuan  syariat  bahwa  untuk  mengembangkan  nila-nilai  perjuangan  umat,  maka diperlukan jiwa yang dalam keadaan sehat. Namun yang paling penting ketika terjadi hal yang  dapat  menyebabkan  kerugian  dalam aspek  kesehatan  dan  pendidikan, maka  upaya mempertahankan hal tersebut adalah dengan mengikutsertakan dalam asuransi.
3. Hifz al-Mal (Pelestarian Harta) Hifz al-mal dimaknai sebagai bentuk pemberian jaminan dalam kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Sehingga makna ini tersirat tentang terlarangnya mengambil hak  orang  lain  atas  hartanya  baik  dengan  jalan  pencurian,  korupsi  dan  jinayah  lainnya. Pujiono.  2011. Hukum  Islam  Dan  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat .  Jember:  STAIN Jember  Press. 36 Harta  dijadikan  sebagai  salah  satu  aspek  dalam  kajian Maqashid  Syariah sehingga  harus  ada  bentuk  perlindungan secara  syariah.  Meskipun  disadari  bahwa  harta adalah  kepunyaan  Allah,  namun  manusi  berhak  atas  kepemilikan  harta  tersebut  dan mengelola harta dengan sebaik mungkin. 37
Kajian Asuransi sebagai bentuk kajian ekonomi yang tentunya masuk dalam aspek muamalah. Oleh karena itu segala bentuk bisnis yang dijalankan dengan tujuan memenuhi kebutuhan  hidup.  Berbagai  bentuk  kegiatan  muamalah  yang  dapat  ditemukan  dibidang ekonomi  seperti al- bai’ , rahn,  mudharabah ,  dan  lainnya  akan  menjadi  halal  dan  sesuai konsep  muamalah  apabilan  dijalankan  pada  norma-norma  bidang  muamalah  yang bersumber  dari  sumber  agama.  Kegiatan  seperti  ini  tentu  termasuk  dalam  hal  positif ( ijabiyah ),  namun  ada  juga  kegiatan  yang  secara  Agama  telah  melarangnya  misalnya  ada unsur riba, tagrir, tadlis, maisir, dll. Dalam  pemahaman  literasi  bahwa  asuransi  bertujuan  untuk  menjaga kemaslahatan harta yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga yang dapat dijadikan sebagai sebagai  objek  asuransi  adalah  harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atas  kepemilikannya. Bentuk mengedepannya aspek kepentingan harta sebenarnya hal tersebut mengarah pada aspek negatif, seharusnya yang mengarah pada aspek positi sebagai usaha perwujudannya. Asuransi yang seperti  ini banyak  dijumpai  pada  asuransi  kerugian, yakni  dengan  makna bahwa  asuransi  menghadirkan  bentuk  penanganan  resiko  atau  kerugian,  dalam  bentuk kehilangan  manfaat  dan  juga  bentuk  tanggung  jawab  hukum  pihak  ketiga  atas  suatu peristiwa yang tidak diinginkan sebelumnya. 38
4. Hifz al- ‘Aql (Pelestarian Akal)
Akal  diberikan  kepada  kita  untuk  mengetahui  mana  yang  haq  dan  mana  yang bathil.  Dengan  akal  yang  diberikan,  maka  manusia  dapat  mengembangkan  ide-ide  agar
35 Agus Marimin,. 2019. “MAQASHID KAJIAN ASURANSI SYARIAH.” Jurnal Education and Economics 2(03), 266
36 Pujiono. 2011. Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat . Jember: STAIN Jember Press), 64
37 Kuat Ismanto. 2016. Asuransi : perspektif maqasid asy-syariah . (Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 147
38 ibid, 148
kehidupan  itu  menjadi  lebih  baik.  Sebaliknya,  apabila  akal  dikembangkan  hanya  untuk pemuasan nafsu belaka maka hal tersebut akan menjadi kerusakan, baik dalam individu maupun dalam lingkungan masyarakat.
Adanya  larangan  Riba,  gharar  dan  Maysir  dalam  pembahasan  pada  asuransi menginginkan  bahwa  perbuatan  tersebut  menghindari  dari  sifat-sifat  tercela.  Sehingga apabila  mentaati  dan  meyakini  pelarangan  tersebut  maka  tidak  adanya  problematika dimasyarakat, sehingga terjadi kerukunan dalam bermasyarakat.
5. Hifz al-Nashl (Pelestarian Keturunan)
Hifz  al-Nashl atau  pelestarian  keturunan  adalah  bentuk  menjaga  keturunan  dari hal-hal  yang  dapat  melemahkan  serta  membuat  kepunahan.  Makna  lain  berupa  bentuk jaminan atas privisi individu dengan bentuk upaya melindungi atas pekerjaan, melindungi masa depan dengan generasi penerus yang terbaik serta memiliki kualitas, Sehingga islam dalam aturan syara’ juga me mberikan bentuk pelarangan pada keadaan sex bebas, prilaku homoseksual serta zina. 39
Membahas tentang masalah keturunan sangat penting untuk dikaji, bukan hanya bgi umat Islam akan tetapi juga bagi para pemikir muslim yang membahas tentang kajian Maqashid Syariah . Pokok kajian ini dalam konsep pernikahan masuk dalam kategori aspek positif  ( ijabiyah )  yakni  sebagai  upaya  untuk  melestarikan  keturunan  melalui  pernikahan. Aspek negatif ( salbiyah ) hal ini berhubungan dengan upaya pelarangan terhadap perbuatan zina dan memberikan ketetepan dengan jalan pernikahan. 40
Dalam literasi kajian asuransi bahwa hal pokok dalam memberikan perlindungan asuransi  adalah  para  ahli  waris.  Ahli  waris  memiliki  hak  atas  harta  dari  orang  tua mereka,hal  ini  disebabkan  bahwa  anak  memiliki  hubungan  kekerabatan  atau  hubungan darah dengan orang tua hingga sampai kepada perwalian sedangkan orang tua memiliki hak  untuk  hidup  serta  keberlangsungan  kehidupannya.  Asuransi  yang  bisa  dijalankan berupa  asuransi  berupa  pendidikan  oleh  keturunan.  Jadi  peranan  asuransi  ini  sebagai bentuk kemaslahatan keturunan sebagai bentuk melindungi keuangan oleh keturunan agar tetap terjaga dari bahaya yang menyebabkan kelemahan. 41
6. Hifz al- ‘Ird (Pelestarian Kehormatan)
Konsep Hifz  al- ‘Ird dimaknai  dengan  upaya  menjauhkan  diri  dari  bentuk perbuatan  yang  dilarang  dalam  konsep  agama. 42 Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  hal tersebut  bukan  hanya  menyangkut  persoalan  duniawi  semata,  akan  tetapi  berkaitan dengan aspek Ibadah dalam menjalankan kegiatan muamalah.
Terkait dengan Konsep Hifz al- ‘Ird atau pelestarian kehormatan menjadi penjelas bahwa perlunya perlindungan terhadap harkat dan martabat atas pemeliharaan hak asasi manusia,  sehingga  ketercapaian  ini  diharapkan  mampu  mengaplikasikan  dalam  kegiatan muamalah. 43

## PENUTUP
Asuransi  adalah  persoalan  kontemporer  yang  belum  ditemukan  hukumnya,  baik dalam  al-Qur ‟ an  maupun  as-Sunnah.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya  sungguh-sungguh menemukan  hukumnya  sehingga  bisa  dijadikan  pegangan  umat  Islam  tetang  status
39 Pujiono, op.cit, 64 40 Kuat Ismanto. 2016, op.  cit, 145 41 Ibid, 147 42 Huzaemah Tahido Yanggo, Huzaemah Tahido. 2019. “Hukum Melindungi Keturunan Dan Kehormatan Menurut Islam.” Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 3(1), 19
43 Faizin.  2019.  “Rekonstruksi  Maqâshid  Al - Syarî’ah  Sebagai  Metodologi  Tafsir  Kontemporer.”
Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid 22(2), 179
hukumnya.  Upaya  itu  tidak  hanya  sekedar  ijtihad  klinis  tentang  kehalalan  dan keharamannya, tetapi ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum Islam, seperti maqasid asy- syariah.  Implementasi  teori  maqasid  asy-syariah  memberi  warna  baru  dalam  pembahasan asuransi.  Ada  titik  temu antara  tujuan  ditetapkannya  syariah  dengan  maksud  diadakannya asuransi.  Peranan  asuransi  dalam  melindungi  al-kulliyah  alkhams  bisa  berupa  ijabiyah (perwujudan), bisa juga berupa salbiyah (pencegahan/penolakan). Sehingga secara filosofis bahwa  maksud  dan  tujuan  seorang  muslim  dalam  mengikuti  program  asuransi  dengan niatan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.
Asuransi, meskipun termasuk masalah mu ‟ amalah yang baru, bukanlah praktek yang dilarang,  sebab  tidak  ada  dalil  nas  yang  melarang  keberadaannya.  Disamping  itu  segala praktek  bisnis  yang  baru  tidak  dilarang  dalam  Islam  selama  tidak  betentangan  dengan ketentuan  syari ‟ ah  dan  dikelola  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  umat.  Secara esensial dapat dikatakan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum asuransi, tidak bertentangan dengan  syari ‟ at  Islam.  Prisnip-prinsip  itu  ditempatkan  sebagai  syarat  sahnya  akad  dan termasuk syarat yang diakui, bukan syarat yang bertentangan dengan akad (mulghah). Justru keberadaannya memperkuat keberadaan tujuan akad asuransi yang telah terbentuk. Di sisi lain  keberadaannya  sebagai  alat  untuk  mengeliminir  praktek-praktek  bisnis  yang  dilarang dalam Islam, seperti judi, gharar, penipuan, riba, dan lain sebagainya.

## REFERENSI
Agusti,  Netta .  2019.  “Relevansi  Asuransi  Syari’ah  Dengan  Konsep  Maqashid  Syari’ah: Telaah Indikator.” Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 4(1):65 – 74.
Amrin,  Abdullah.  2011. Meraih  Berkah  Melalui  Asuransi  Syariah :  Ditinjau  Dari  Perbandingan Dengan Asuransi Konvensional . Elek Media Komputindo.
Anon.  n.d.  “5  Asuransi Kesehatan  Syariah Terbaik  2019  (Premi  Murah,  Produk  Bagus).” Retrieved  April  2,  2020a  (https://duwitmu.com/asuransi/asuransi-kesehatan- syariah-terbaik/).
Anon. n.d. “DAI Sebut Ada Perusahaan Asuransi Bermasalah Mirip Jiwasraya.” Retrieved April  2,  2020b  (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200227194935-78- 478905/dai-sebut-ada-perusahaan-asuransi-bermasalah-mirip-jiwasraya).
Anon.  n.d.  “Fatwa  – Laman  11 – DSN- MUI.”  Retrieved  April  2,  2020c (https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/11/).
Anon.  n.d.  “Undang - Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian.”  Retrieved
October 12, 2020d
(https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang- undang/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang- Perasuransian.aspx).
Arijulmanan. 2017. “Asuransi Dalam Islam.” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1(01)
’Audah, Jaser. 2013. Al-Maqasid Untuk Pemula . Yogyakarta: Suka Press.
Cahyani, Intan. 2014. “Teori Dan Aplikasi Maqashid Al - Syari’ah.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 1(2).
Djazuli,  H.  A.  2017. Kaidah-Kaidah  Fikih :  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis . Pertama. Jakarta: Kencana.
Effendi,  Afif.  2016.  “Asuransi  Syariah  Di  Indonesia  ( Studi  Tentang  Peluang  Ke  Depan Industri Asuransi Syariah).” Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 3(2)
Effendi,  Jaenal.  2018.  “Islamic  Insurance:  A  Potential  Niche  Market  of  Indonesia.” Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 10(1)
Effendi,  Satria.  2005. Ushul  Fiqh .  edited  by  H.  M.  N.  Irvan,  A.  Latif,  and  H.  A.  Ya’qub. Jakarta: Kencana.
Faizin,  Faizin.  2019.  “Rekonstruksi  Maqâshid  Al - Syarî’ah  Sebagai  Metodologi  Tafsir Kontemporer.” Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid 22(2)
Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ilham, Muhammad. 2020. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2(1).
Ismanto,  Kuat.  2016. Asuransi :  perspektif  maqasid  asy-syariah .  Cet.  1.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Ismanto, Kuat. 2018. “Understanding on and Need for Syaria Insurance: A Case Study in Pekalongan, Central Java, Indonesia.” Journal of Accounting and Investment 19(2)
Marimin,  Agus.  2019.  “MAQASHID  KAJIAN  ASURANSI  SYARIAH.” Jurnal  Education and Economics 2(03)
Nasional,  Departemen  Pendidikan.  2008. Tesaurus  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa .  Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional.
Pujiono.  2011. Hukum  Islam  Dan  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat .  Jember:  STAIN Jember Press.
Rastuti, Tuti. 2016. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi . Yogyakarta: Medpress Digital.
Redhika,  Rizki,  and  Kasyful  Mahalli.  n.d.  “Analisis  Potensi  Dan  Kendala  Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan.” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 2(5)
RI, Departemen Agama. 2002. Mushaf Al-Quran Terjemah . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Syarifudin, Amir. 2011. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana.
Umam,  Khotibul.  2011. Memahami  dan  memilih  produk  asuransi .  edited  by  B.  Seda. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Warde,  Ibrahim.  2009. Islamic  Finance :  Keuangan  Islam  Dalam  Perekonomian  Global . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yanggo,  Huzaemah  Tahido.  2019.  “Hukum  Melindungi  Keturunan  Dan  Kehormatan Menurut Islam.” Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 3(1)
Yusuf, A. Muri. 2015. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan . Jakarta: Kencana.