## DEMOKRASI DAN MULTI KULTURALISME DALAM
KONTESTASI DAKWAH ISLAM.

## Rusdin Ahmad
Institut Agama Islam Negeri Palu Email: mohridwanahmad@gmail.com

## Abstract:
The essence of democracy is justice and equality in all aspects of life, including rights as the individual, citizen, and the God’s creatures. The plurality of God’s creatures is a part of natural law, which is called multiculturalism. Cultural pluralism is not separated  from  democracy.  Democracy  is  a  system  of  state which is regulated constitutionally and legitimizes all interests and rights of the individuals.
يننطإولمإو درفلإ قوقح ايهف ابم ،ةايلحإ بهإوج عيجم في ةإواسلمإو لدعلإ وه ةيطإرقيملدإ رهوج ن إ
الله تاقولمخو . ةًددعتلإ ىمسٌ ام وهو ،يعيبطلإ نوهاقلإ نم ءزج ييهف الله تاقولمخ ةًددعت ام أ ةيطإرقيملدإ نغ لصفنت لا هيو ،ةيفاقثلإ . ياروت سد مظنت تيلإ لةولدإ ماظه ييهف ةيطإرقيملدإ ام أ و دإرف لإ قوقحو لحاصم عيجم ربرًو
Kata Kunci : demokrasi, multikulturalisme, kontestasi, dakwah Islam

## A.  Pendahuluan
Demokrasi  dan  multikulturalisme  dua  terma  memiliki  makna berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, demokrasi menginginkan keadilan,  keberasamaan  dan  persamaan  hak  serta  kewajiban  sebagai warga  negara,  tidak  melihat  latar  belakang,  suku  budaya  dan  kelompok serta  pemahaman  teologi.  Sementara  multikulturalisme  memiliki perspektif  keragaman  atau  plural  dalam  wacana  kebudayaan,  adat  dan tradisi  sebagai  wujud eksistensi  yang  harus  disiasati  secara  epistemologi atau  medologis  sehingga  hubungan  demokrasi  dan  multikulturalisme
Rusdin Ahmad, Demokrasi dan Multikulturalisme dalam Kontestasi....
menjadi harmonis dalam kehidupan masyarakat universal.  heterogenitas sebagai  konsekwensi  keragaman  budaya,  etnis,  suku  dan  aliran  atau agama 1 .  Pluralitas  budaya,-sebagaimana  terdapat  di  Indonesia,- menempatkan  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  untuk  menjembatani mainstrm  multikultural  sehingga  menjadi  sangat  urgen 2 .Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Keunikan budaya yang beragam tersebut memberikan  implikasi  pola  pikir,  tingkah  laku  dan  karakter  pribadi masing – masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah.  Tradisi  yang  terbentuk  akan  berlainan  dari  satu  suku/daerah dengan  suku/daerah  yang  lain.  Pergumulan  antar  budaya  memberikan peluang  konflik  manakala  tidak  terjadi  saling  memahami  dan menghormati  satu  sama  lain.  Proses  untuk  meminimalisir  konflik  inilah memerlukan  upaya  yang  berwawasan  Multikultural  dalam  rangka pemberdayaan  masyarakat  yang  majemuk  dan  heterogen  agar  saling memahami  dan  menghormati  serta  membentuk  karakter  yang  terbuka terhadap perbedaan 3 .
Dalam  wacana  kenegaraan  persoalan  demokrasi  dan multikulturalisme  tidak  bisa  di  hindari,  sebab  keduanya  tumbuh  dan
1 Maslikhah, Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Reconstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan (Surabaya: JP Books,. 2007), h. 748.
2 M.  Ainul  Yaqin, Pendidikan  Multikultural:  Cross-Cultural  Understanding  untuk Demokrasi  dan  Keadilan,  (Yogyakarta:  Pilar  Media,  2005),  h.  3.Lihat  juga  Ainurrofiq Dawam, “ EMOH ” Sekolah:  Menolak “ Komersialisasi  Pendidikan ” dan “ Kanibalisme
Intelektual ” Menuju  Pendidikan  Multikultural  (Yogyakarta:  Inspeal  Ahimsakarya  Press, 2003), h. 22.
3 H.A.R.  Tilaar, Multikulturalisme:  Tantangan-tantangan  Global  Masa  Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Grapindo.2004), h. 9-10.
berkembang  secara  alamiah,  sangat  keliru  jika  dalam  kelompok masyarakat  memaksakan  pemahamannya  menjadi  sebuah  sistem  yang kakuh dan tidak memberikan peluang secara terbuka berbagai kelompok masyarakat  dari  berbagai  latarbelakang,  maka  melahirkan  sikap skeptis,represif bahkan cenderung anarkis.
Sementara  tuntutan  demokrasi  dalam  tatanan  masyarakat multikultural  menginginkan  keadilan,  kesejahteraan,  penegakan  hukum dan  HAM.  Istilah  demokrasi  dan  multikulturalisme,  sebenarnya  sudah lama digelendingkan ditengah-tengah masyarakat modern, namun secara inklusif masih memerlukan metode sebagi bentuk penyadaran masyarakat secara  komrehensif,  sebab  di  dalam  demokrasi  dan  multikulturalisme selalu  diasumsikan  sebagai  manifestasi  kepentingan  Barat,  seperti diungkap pucurolog, “ seiring dengan terpolarisasinya berbagai negara ke dalam  jaringan  sistem  kapitalisme  global,  muncul  sebuah  antitesa  yang diungkapkan Samuel P. Huntington tentang masa depan pola hubungan internasional  yang  menunjukkan  kecenderungan  antagonistik  yang diwarnai  konflik.    Secara  tegas  mengatakan,  konflik  itu  semakin meningkat  antara  Islam  dan  masyarakat-masyarakat  Asia  di  satu  pihak dan  Barat  di  pihak  lain 4 .  Pardigma  berpikir  inilah  harus  diberikan pemahaman,  bahwa  proses  demokrasi  dalam  wacana  multikulturalisme, tentu tidak hanya lahir begitu saja meskipun selalu memiliki kepentingan, paling  tidak  kepentingan  yang  bersipat  universal,  yakni  mengangkat martabat kemanusiaan, membangun keadilan, menghilangkan
kesenjangan sosial dan sebagainya.
4 Samuel P. Huntington, Benturan Peradaban, h. 333 ustadzkholid.com/download-jian/download-ebook-ham-dalam-pandangan-Islam(diakses
22 Oktober 1992), penulis kutip  8 Juni 2011.

## B.  Demokrasi dan Multikulturalisme
1. Makna Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “ demos (rakyat) dan kreatein ” (memerintah), semula dalam poltik pemerintahan demokrasi adalah  pemerintahan  yang  ditentukan  orientasinya  oleh  rakyat  sebagai lawan  dari  sistem  pemerintahan  yang  untuk  satu  orang  (monarki  atau kelompok  yang  di  istimewakan,  sekaligus  lawan  dari  pemerintah  tirani dan  oligarki,  hanya  saja    dalam  perkembangan  sistem  politik  demokrasi selalu  mengalami  perubahan  se-iring  dengan  perkembangan  manusia menuju  pencarian  kesempuraan 5 Sementara  dalam  pandangan  lain bahwa  demokrasi  berasal  dari  bahasa  latin, demos  (rakyat)  dan  kratos (pemerintahan,  selalu  di  asosiasikan  sebagai  suatu  bentuk  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ” 6 mencermati makna demokrasi, merupakan  konsep  kenegaraan  yang  berdasarkan  kehendak  dan keinginan  masyarakat  untuk  mendapatkan  keadilan,  kebersamaan. Meskipun  ada  sebagian  berpendapat  bahwa  demokrasi  adalah  proses menuju kesejahteraan masyarakat, secara menyeluruh.  Olehnya itu tidak ada  pilihan  yang  harus  diciptakan  secara  serius  dari  semua  kalangan,
termasuk membentuk organisasi apapun yang berkomitmen mengembangkan nilai-nilai demokrasi 7 maknanya bahwa setiap organisasi
5 Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 154-156
6 Ahmad  Suhelmi, Pemikiran  Politik  Barat,  Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, (Jakarta Darul Falah, 1999), h. 228
7 Wasid, Gusdur  Sang  Guru  Bangsa,  Pergolakan  Islam  Kemanusiaan  dan Kebangsaan, (Yogyakarta, Interpena,  2010), h. 144
formal  harusnya  mampu  memberikan  keadilan  dan  kebebasan  dalam berpendapat sebagai konsekwensi dari sebuah demokrasi.
Dikalangan  Intelektual  Islam  memiliki  pandangan  yang  berbeda seperti  Al-Maududi  mengatakan.  Demokrasi  adalah  buatan  manusia sekaligus  produk  pemikiran  Barat  dan  bertentangan  terhadap  agama sehingga  cenderung  sekuler.    Begitu  juga  Mohammad  Iqbal,  Demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,  namun disatu sisi telah mengabaikan keberadaan agama (eksistensti of religions), sehingga  ia  mengusulkan  model  demokrasi  yan  berlandaskan  Aqidah. Sementara  Yusuf  al-Qardhawi,  bahwa  substansi  demokrasi  sejalan dengan  Islam,    dapat  dilihat  dari  beberapa  hal.  Pertama,  Dalam demokrasi  proses  pemilihan  melibatkan  banyak  orang  (rakyat).    Kedua, Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani ( otoriter) juga sejalan dengan Islam. Ketiga, Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi mutlak dilaksanakan dan tidak mengenal golongan putih. Keempat, Penetapan  hukum  yang  berdasarkan  suara  mayoritas  juga  tidak bertentangan  dengan  prinsip  Islam.  Kelima,  Kebebasan  perss  dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam 8 .
Wacana  demokrasi  di  kaitkan  dalam  konteks  modern  tentu memerlukan  pemahaman  yang  mendalam  sebab  kondisi  yang  dihadapi saat ini tidak hanya terfokus pada suatu kepentingan, melainkan seluruh aspek  kehidipan.  Maka  pemahaman  demokrasi  yang  terkait  dengan pluralitas,  sangat  memerlukan evistemologi,  sebagai  bentuk  berpikir secara  adil  dan  jujur,  sehingga  keingian  rakyat  dan  pemimpin  saling
8 http://www.com Demokrasi dalam Islam, di akses 9Maret  2012
bersinergi,  menguntungkan,  tidak  terjadi  diskriminasi,  penindasan, pemerasan, perampasan, penggusuran hak-hak masyarakat ( civil sociaity) akibat pemahaman demokrasi yang bersifat opertunis, sempit dan keliru.

## 2. Sejarah Demokrasi
Seperti dijelaskan Ahmad Suhelmi, bahwa istilah demokrasi dalam sejarah  sebenarnya  tidak  bisa  lepas  dari  persoalan-persoalan  kekuasaan dizaman  Yunani  kuno ” 9 .  Meskipun  orientasinya  hanya  berkisar  pada kebijakan  interen  penguasa.    Istilah  politik,  kekuasaan,  dan  demokrasi merupakan  konsep evolutif  yang  dinamis,  yang  selalu  mengalami perubahan  dan  tidak  statis,  ini  mengisyaratkan  bahwa  demokrasi  selalu beruba,  baik  bentuk  formalnya  maupun  subtansinya  hingga  sesuai dengan perkembangan zaman.
Istilah  demokrasi “ dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat ” serta penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat persamaan dimata hukum, kebebasan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  dengan  tujuan menginginkan  kedamaian  uiversal.  Aristoteles  dalam  wacana  pemikiran politik Yuanni kuno tampak jelas mengatakan bahwa rakyat adalah pilar utama sebagai tujuan demokrasi. Benjamin Constan (1819) menjelaskan bangsa Yunani kuno telah menemukan kemerdekaan politik mereka yang ganjil,  sipil,  publik  yang  tampaknya  hanya  tersedia  bagi  warga  negara laki-laki ” 10 keanehan  dari  kemerdekaaan  dalam  pandangan  ini,  telah mendorong  Aristoteles  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara kelompok  sosial  dan  individu  yang  dinamakan  warga  negara  (c itizen)
9 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat..., h. 230
10 Rowe & Schofield Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi, Cambridge University Press (Jakarta,  PT. Raja Grapindo Persada, 2001), h. 11
memiliki hak dan kewajiban yang sama.  kelompok sosial minoritas dalam negara ( polis city state) yang memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan politik  Negara  kota 11 bahwa  yang  dimaksud  adalah  memiliki  hubungan dekat  atau  kekerabatan  dengan  penguasa,  sehingga  hak  dan  kebebasan mereka  selalu  memiliki  keterkaitan.    Meskipun  kedaulatan  negara demokrasi  sepenuhnya  tergantung  pada  kehendak  rakyat,  suara  rakyat adalah suara Tuhan, rakyatlah pemegang supermasi kekuasaan tertinggi. 12
Perkembangan  selanjutnya  munculnya  istilah  demokrasi  di  Barat ditandai dengan lahirnya modernisme Barat diawali dengan empat faktor yang  sangat  dominan,  pertama  runtuhnya  otoritas  gereja  sebagai legitimasi  kekuatan religius  atas  persoalan-persoalan  kekuasaan  dan politik  Roma,  kedua,  munculnya  pemberontakan  dibeberapa  wilayah Eropa  seperti  Italia,  Inggreis  dan  Prancis  yang  dipelopori  oleh “ Niccolo Machiavelli  (1469-1527),  didukung  oleh  kaum  tertindas  ( proletar  dari kaum borjuis),  ketiga  lahirnya  istilah  renaissance,  serta  pengaruh  abad pertengahan  (476-1492  M),  ilmu  pengetahuan  mulai  merambah keseluruh  Eropa,  meskipun  kondisi  Barat  dalam  kegelapan ” 13 keempat, munculnya  filsafat  modern  yang  dipelopori  oleh  Rene  Descartes  (1596- 1650).  Seperti dikatakan Bertrand Russell “ History of Western Philosofhy ” Priode Sejarah yang lazim disebut modern mempunyai banyak perbedaan
11 Ibid,
12 Ibid, h. 232
13 Kegelapan dimasud adalah masi terjadinya ortodoksi Gereja yang menganggap bahwa  segalah  kehidupan  ini  ditentukan  oleh  Gereja  sebagai  perwakilan  Tuhan  dibumi, sehingga  persoalan  keilmuan  acuannya  adalah  kitab  suci,  ketika  Gali  leo-gali  lei mengatakan bahwa Dunia ini  bulat kemudian mendapatkan  hukuman berupa kematian, zaman  inilah  para  intelektual  Barat  mengatakan  terjadi  zaman  ketidak  berdayaan  ilmu atau zaman kegelapan.
pandangan  priode  pertengahan 14 Gerakan  renaisance  memberi  pondasi yang  kokoh  bagi  munculnya  abad  pencerahan  Eropa  (XVIII),  abad  ini merupakan masa dimana gagasan-gagasan demokrasi menjadi perhatian khususnya  para  pemikir  dan  disiplin  intelektual  moral  dan  politik  oleh pemikiran renaisance  diasosiasikan  dengan  kekuasan  gereja. 15 terma  ini merupakan langka awal terjadinya perubahan, apa yang disebut dengan keadilan  dan  kebersamaan  tanpa  ikatan  teologi  secara  kakuh,  gerakan yang dipelopori oleh Marthin Luther 16 ( the protestanisme) itulah menjadi tonggak  penting  dalam  perubahan  peradaban  Barat  khususnya  di  Italia. Repormasi  Protestan  pada  hakikatnya  merupakan  produk  reinterpretasi terhadap doktrin Khatolik ortodoks, serta  reaksi terhadap penyimpangan kekuasaan Gereja ” 17
Disamping  juga  muncul  beberapa  tokoh  modern  lainnya  seperti J.J.  Rousseau,  John  Locke  (1632-1704)  Voltaire,  Montesqieu  (1689- 1755)  merereka  inilah  sebagai  perintis  lahirnya,  demokrasi  Barat  yang
14 Pertengahan diperkirakan pata abad 9-15  pada abad ini lazim disebut zaman filsafat  skolastik,  filsafat  abad  pertengahan  juga  disebut  sebagai  abad  kegelapan  yang merujuk dalam sejarah gereja, pada era ini agama menjadi objek kajian, disamping juga muncul  istilah  sekolastik  Islam  dan  skolastik  Kristen  meskipun  dikalangan  Kristen  belum mengenal  filsafat.  (Ali  Maksum, Pengantar  Fislafat,  dari  masa  Kalsik  Hingga  Post Modernisme, (Jogyakarta Ar-Ruzz Media, 2009), h. 97
15 Bertrand  Russell, History  of  Western  Philosofhy  and  its  connection  with political    and  social  Circumstances  from  the  Erliest  Times  to  the  Present  Day ” terjamahannya Sejarah  Filsafat  Barat  oleh,  Sigit  Jatmiko,  Et,al,(Yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2007), h. 646
16 Marthin  Luther,  Johanes  Calvin,  Zwing  Knox  dan  sebagainya,  merupakan gerakan  awal  pembaharuan  ( renaisance)  dalam agama  Kristen,  meskipun  pada  awalnya gerakan  ini  hanyalah  merupakan  sebuah  protes  terhadap  para  pembesar  di  Jerman terhadap kekuasan Imperium  Khatolik di Roma (Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakrta Darul Falah, 1999), h. 110
17 Ibid, h.12
dianut  dewasa  ini ” 18 Disamping  itu  muncul  pula  faham  humanisme, sebagai motipasi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan. Rousseau dan John Locke, mermuskan teori kontrak sosial ” 19 sedangkan, Montesquieu merumuskan teori Trias Politica, yang dikembangkan  pada abad  pencerahan  merupakan  suatu  sumbangan    besar  bagi perkembangan  gagasan  demokrasi  yakni eksekutif,  legis  latif  dan yudikatif ” .      Pada  perinsipnya  teori  itu  menghendaki  adanya  pemisahan kekuasaan  negara,  kekuasaan  negara  tidak  boleh  tersentralisasi  pada seorang  penguasa  yang  berarti  kekuasaan  tidak  boleh  bersifat  personal atau  dikuasai  oleh  sebuah  lembaga  politik  tertentu  saja.  Sebab  bila demikian akan mudah terjadi penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran terhadap  kebebasan  sipil  dan  kebebasan  politik  rakyat ” 20 mengingat pentingnya  konsep  ini  sehingga  beberapa  Negara-negara  maju  telah menerapkan meskipun masih selalu melakukan inovasi-inovasi paradigma politik  dan  kekuasaan  misalnya  Amerika  Serikat,  Prancis  dan  beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.
Perkembangan  selanjutnya  istilah  demokrasi  mulai  mengalami perubahan  dan  bahkan  mengalami  pergeseran  konsep  dan paradigmanya, ” Demokrasi  seperti  dikatakan  di  atas  bukanlah  konsep
18 Ibid, h. 232
19 Teori  kontrak  sosial  pertama,  kedaulatan  Negara  bukanlah  sesuatu    yang “ taken  for granted dan berasal dari Tuhan, pada dasarnya teori kontrak sosial merupakan suatu  teori  politik    yang  sepenhnya  bersifat  sekuler,  kedua,  bahwa  dunia  dikuasai  oleh Hukum  yang  timbul  dari  alam    (nature)  yang  mengandung  prinsip-prinsip  keadilan universal(berlaku bagi semua waktu dan golongan, seperti raja, dan rakyat jelata), ketiga, karena  kekuasaan  dan  kedaulatan  Negara  berasal  dari  rakyat    maka  harus  ada  jaminan atas    hak-hak  individu  dalam  masyarakat,  keempat,  perlunya  konrak  kekuasaan  agar penguasa Negara tidak melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan,(lihat Ibid)
yang  statis,  sementara  dalam  abad  XX  terjadi  perubahan  mendasar mengenai  orientasi  negara  demokrasi 21 bahkan  memiliki  kecenderungan menuju  demokrasi  yang  bersifat  multikultural  dan  univesal.    Gusdur misalnya  menggagas  demokrasi  yang  harus  tunduk  pada  nilai-nilai lokalitas  yang  dimiliki  bangsa 22 ,  ini  menunjukan  bahwa  arah  demokrasi tidak  lagi  mempersoalkan  masalah  kepentingan  sesaat,  Gusdur  kembali menegaskan,  dalam  alur  demokrasi  kehidupan  berbangsa  memberikan kedudukan  yang  sama  bagi  publik  menjadi  keharusan  tanpa  ada  yang menang  sendiri  atau  dipaksakan  tunduk  pada  rezim  tertentu ” 23 pemahaman  tersebut  merupakan  bagian  dari  sikap  Gusdur  dalam memaknai isu-isu demokrasi.
Paradigma demokrasi dalam wacana multikulturalisme merupakan konsep  kebinekaan  yang  senantiasa  harus  dikembangkan  secara  terus menerus  hingga  menemukan  kesejatian  demokrasi  itu  sendiri.  Hingga akhirnya  muncullah  istilah-istilah  demokrasi  kontemporer  seperti: kebebasan  berpendapat  (mimbar  Bebas),  Hak  azasi  manusia  (HAM), Penegakan  Hukum  (mahkamah  Konstitusi),  keadilan  konstitusi, Kesetaraan  gender,  peminisme,  pluralisme  agama,  multikulturalisme, kearipan  lokal  pencegahan  korupsi  (KPK)  dan  sebagainya,  meskipun sampai saat ini belum menemukan hakikat dan pormat demokrasi dalam wacana  pluralisme  dan  multi  kulturalisme  yang  damai.  Sebenarnya konsep  kedamaian  merupakan  dambaan  setip  warga  masyarakat,
21 Ibid,h.235 22 Wasid, Gusdur Sang Guru Bangsa,., h.142
23 Ibid,h.143
meskipun  istilah  demokrasi  seringkali  tereduksi  dengan  kondisi sosiokultural dalam masyarakat plural.

## 3. Prinsip-prinsip Demokrasi
Kalau  kita  mencermati  sebenarnya  konsep  demokrasi  tidak  bisa berjalan  begitu  saja  dalam  suatu  tatanan  masyarakat  yang  maju  dan berkembang  tanpa  memiliki  prinsip  sebagai  landasan  demokrasi,  sebab prinsip  merpakan  bagian  dari  sikap  dan  karakter  yang  senantiasa dijadikan  ukuran  misalnya  keterbukaan,  kebersamaan,  sikap  saling memahami  serta  mendahulukan  kepentingan  masyarakat  diatas kepentingan pribadi.
Sadek, J. Sulaym â n, menjelaskan bahwa dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku.   Di antaranya:
 Kebebasan  berbicara  setiap  warga  negara.  Dimaksud  adalah  setiap warga  negara  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  berbicara  dan berpendapat  berdasarkan  aturan  dan  undang-uandang  yang  berlaku dalam sistem demokrasi  misalnya mengeluarkan pendapat, mengeritk memberikan usulan dan sebagainya.
 Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak  didukung  kembali  atau  harus  diganti.  Berdasarkan  undang- undang  pemilihan  umum  yang  harus  diselenggarakan  setiap  lima tahun sekali sebagai bukti pelaksanaan demokrasi.
 Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, suara mayoritas dimaksudkan adalah hasil pemilihan umum yang  diwakili  oleh  DPR,    sebagai  perwakilan  Rakyat  ditingkat parlemen,  namun  suara  minoritas  adalah  suara  rakyat  yang termarginalkan terhadap sistem kehidupan yang tidak berpihak seperti kemiskinan, pengangguran, buruh dan sebagainya.
 Peranan  partai  politik  yang  sangat  penting  sebagai  wadah  aspirasi politik  rakyat.    Partai  politik  dimaksud  adalah  partai  politik  yang  bisa memberikan  jaminan  terhadap  keinginan  dan  menyalurkan aspirasinya,  sebagai  pemenang  pemilihan  umum,  maupun  tidak menang.  penyaluran  aspirasi  lewat  partai  politik  merupakan  bentuk demokrasi  yang  sangat  strategis  terhadap  pelaksanaan  pemilihan umum berdasarkan konstitusi.
 Pemisahan  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Salah  satu pilar  demokrasi  adalah  prinsip trias  politica yang  membagi  ketiga kekuasaan  politik  negara  untuk  wujudkan  dalam  tiga  jenis  lembaga negara  yang  saling  lepas  ( independen )  dan  berada  dalam  peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga  negara  ini  diperlukan  agar  ketiga  lembaga  negara  ini  bisa saling  mengawasi  dan  saling  mengontrol  berdasarkan  prinsip checks and balances 24 .
 Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum). Penghormatan terhadap  hukum  harus  dikedepankan  baik  oleh  penguasa  maupun rakyat,  tidak  terdapat  kesewenang-wenangan  yang  biasa  dilakukan atas nama hukum, karena itu pemerintahan harus didasari oleh hukum yang  berpihak  pada  keadilan ” 25 .  Dalam  sistem  demokrasi  tidak  ada istilah  kebal  hukum,  semua  harus  tunduk  pada  hukum,  karenanya dalam  supremasi  hukum  semuanya  sama  tidak  ada  perbedaan, hukumlah sebagai penentu.
24 http://sakauhendro. wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian demokrasi Penulis akses /9/April 2012
25 , http://sejarah-dan-prinsip-demokrasi  penulis akses /9/April 2012 ,
 Semua  individu  bebas  melakukan  apa  saja  tanpa  boleh  dibelenggu. Kemerdekanaan  warga  negara  merupakan  dambaan  setiap  orang, namun  perlu  difahami  bahwa  individu  yang  bebas  tidak  terikat  dari belenggu, berbeda dengan kebebasan dan belenggu pada hewan atau makhluk  lain,  namun  kebebasan  dan  belenggu  adalah  tidak  adanya intimidasi,  penindasan  dan  kekerasan  namun  berada  dalam  koridor hukum dan aturan-aturan yang telah disepakati secara demokrasi ” 26 .
Dari  sekian  perinsip  demokrasi  semuanya  mengarah  kepada tingkat kesejahtraan masyarakat sebagai warga negara yang diatur dalam sistem  demokrasi  yang  berlaku  secara  universal.  Dengan  demikian  akan tumbuhlah  kesadaran  masyarakat  bahwa  kebersaan  dan  keterbukaan akan menjadi aikon penting dalam era multikulturalisme.

## 4. Makna Multikulturalisme
Akar  kata  multikulturalisme  adalah  kebudayaan.  Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan  dilihat  dalam  perspektif  fungsinya  sebagai  pedoman  bagi kehidupan  manusia.  Dalam  perspektif  kebudayaan  tersebut,  maka multikulturalisme  adalah  ideologi  yang  dapat  menjadi  alat  atau  wahana untuk  meningkatkan  derajat  manusia  dan  kemanusiannya ” 27 . Multikulturalisme  mengakui  dan  mengagungkan  perbedaan  dalam
26 Uraian  tentang  prinsip-perinsip  demokrasi  di  atas  penulis  kutip  dari  konsep “ trias  politika  Montesqui ” disamping  juga  berdasrkan  bacaan  dari  beberapa  literatur, seperti Gusdur Sang Guru Bangsa, Pemikiran dan sikap Politik Gusdur, Jejak Langka Sang Guru Bangsa,  dan Merebut Perbedaan membangun kebersamaan. Banyak lagi yang lain memiliki signifkansi.
27 Parsudi Suparlan, “ Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, ” Makalah. Disampaikan  pada  Simposium  Internasional  Bali  ke-3,  Jurnal  Antropologi  Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h.
kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan ” 28 .Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat
mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik.  Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan  dari  masyarakat-masyarakat  lebih  kecil  yang  membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebu ” 29 .
Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah  demokrasi,  keadilan  dan  hukum,  nilai-nilai  budaya  dan  etos, kebersamaan  dalam  perbedaan  yang  sederajat,  sukubangsa, kesukubangsaan,  kebudayaan  sukubangsa,  keyakinan  keagamaan, ungkapan-ungkapan  budaya,  domain  privat  dan  publik,  hak  asasi manusia,  hak  budaya  komunitas,  dan  konsep-konsep  lainnya  yang relevan ” 30 .  Sebagai  sebuah  ideologi,  multikulturalisme  terserap  dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan lainnya di dalam masyarakat.
Negara  atau  bangsa  yang  berada  pada  konsep  pemahaman semacam itu akan semakin maju dan sejahtra dan semakin berkembang. Prespektif  ini  sebenarnya  telah  terjadi  di  zaman  Nabi  Sulaiman ” ketika
28 Watson  (2000)  dalam  Suparlan  (2002)  atauM.  Ainul  Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pilar  Media,  2005),  h.  3.  Lihat  juga  Ainurrofiq  Dawam, “ EMOH ” Sekolah:  Menolak “ Komersialisasi Pendidikan ” dan “ Kanibalisme Intelektual ” MenujuPendidikan Multikultural (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), h. 22.
29 Suparlan, menuju masyarakat 2002
30 Fay (1996) dalam dalam Suparlan (2002), h. 3.
berkomunkasi  dengan  seluruh  Makhluk,  termasuk  bangsa  semut ” 31 kemudian  dizaman  Rasulullah  Saw,  ketika  di  Madinah  yang  terdiri  dari berbagai  suku  dan  budaya  bahkan  keyakinan  namun  nabi  berhasil menyatukan  hingga  menjadi  sebuh  kekuatan  yang  penuh  dengan kedamian.  Sebenarya  konsep  demokrasi  dan  pluralisme  tidak  bisa dihindari  sebab  keduanya  telah  berjalan  secara sunnatullah.    Dalam kaitan  inilah  kita  harus  menyadari  perlunya  membangun  paradigma ingklusifisme ” 32 .  Lebih  jauh,  perbedaan  ini  berimplikasi  pada  perbedaan sikap  dan  perilaku  dalam  menghadapi  kondisi  multikultural  masyarakat. Sebagai  sebuah  ideologi,  multikulturalisme  harus  diperjuangkan,  karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan hidup masyarakatnya ” 33 .Multikultural berasal dari kata
31 Bangsa  Semut  ( QS.An-Namal  27:18)  Dijelaskan  bahwa  ketika  Nabi  Sulaiman lewat lalu bangsa semut memberikan perintah kepada masyarakatnya, supaya berlindung didalam  lubang-lubang  mereka  kemudian  Nabi  Sulaiman  mendengarkan  dan mengehntikan  langkah  pasukanya  lalu  mempersilahkan  bangsa  semut  hingga  tidak  ada satupun yang terinjak, disamping itu Nabi sulaiamn juga memerintakhakan kepada seluruh makahluk supaya menegakakan kebenaran dan keadilan tanpa pandangan bulu dan latar belakang, terlihat ketika seorang ibu menangis supaya diberikan kedilan terhadap seorang bayi kecil, bahwa siapa ibu yang sebenanya pemiliki bayi itu.
32 Ingklusifisme,  adalah  sebuh  konsep  yang  muncul  dizaman  modern  sebagai akibat  dari  sikap  ekslusifisme  atau  faham  ketertupan,  dalam  pandangan  Alwi  Shihab, bahwa  sikap  Ingklusifisme  merupakan  sebuah  sikap  keterbukan  yang  menerima  semua pandangan, bukan berati menyakini semua atau mengimani semua agama, bahwa dalam masing-masing agama ada nilai-nilai ilahi yang harus difahami oleh pemeluknya sendiri. (Lihat,  Alwi  Shihab Islam dan Ingklusifisme  dan lihat juga,  Hamka Haq  Damai  Ajaran semua Agama Makassar Al-Ahkam, 2004), 198
33 Lihat Ibid, Jika ditelaah Lebih jauh bahwa, banyak budaya (multi budaya) hidup di daerah-daerah perbatasan antar Negara, antar-suku bangsa, antar-etnik, antar-ras, dan antar-geografis.  Di  sinilah  muncul  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yang  memiliki keragaman  budaya.  Kita  menggunakan  istilah methaphors  untuk  menggambarkan kebudayaan  campuran (mixed  culture).  Ada  beberapa  istilah  yang  menggunakan methapor  yaitu:  Pertama,  melting  pot  adalah  masyarakat  masih  memelihara  keunikan
multi  (plural)  dan  kultural  (budaya)  yang  artinya  banyak  budaya  atau keragaman  budaya.  Multikulturalisme  adalah  pemahaman  dan  cara pandang yang menekankan interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap  kebudayaan  sebagai  entitas  yang    memiliki  hak  -hak  yang  setara. Menurut  Lawrence  Blum ” 34 .  Keanekaragaman  karakteristik  spesifik  ini mengarah  pada  suatu  muara  yaitu  bercampurnya  berbagai  karakteristik. Bervariasinya  karakteristik  tersebut  sebenarnya  sebagai  media  aliran berkembangnya  kebudayaan  yang  akan  dibangun.  Berbeda  dengan melting  pot,  pada  tributaries  keberbedaan  antar  suku  tetap  dipandang memiliki  arti  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  setiap  keberbedaan  itu tetap  dipertahankan  meskipun  berada  pada  tujuan  yang  sama  untuk mengembangkan  dan  mempertahankan  budaya  masing-masing. multikulturalisme  meliputi  sebuah  pemahaman,  penghargaan,  dan penilaian  atas  budaya  seseorang,  serta  sebuah  penghormatan  dan
budaya  untuk  membedakan  keturunan  mereka  dengan  orang  lain.  Dalam  konsep  ini masing-masing etnis dengan budayanya menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan perbedaan tersebut mereka dapat membina hidupbersama dengan baik dan  sehat.  Hal  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa melting  pot  terdapat  kekuatan  untuk mensintesiskan  kebudayaan  dari  masing-masing  kelompok. Kedua,  tributaries  yaitu menggambarkan  aliran  sungai  yang  airnya  merupakan  campuran  dari  air  dari  sungai- sungai  kecil  lain.  Aliran  sungai  itu  menuju  kearah  yang  sama,  ke  sebuah  muara.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  sungai  itu  merupakan  lintasan  dari  sejumlah  budaya  yang  terus mengalir. Ketiga,  tapestry  adalah  bagaikan  dekorasi  pakaian  yang  terbentuk  dari  sehelai benang. Konsep ini diambil untuk menggambarkan kebudayaan Amerika yang dekoratif. Analog  yang  dapat  disampaikan  antara  lain  kain  yang  terdiri  dari  satu  warna  kurang memberikan  hasrat  bagi  pemakainya.  Dengan  demikian,  kain  yang  multiwarna  sebagai perpaduan  dekoratif  akan  memperkaya  seni  dekorasi  tersebut. Keempat,  garden salad/salad bowl adalah kebudayaan ibarat mangkuk yang berisi campuran salad.
34 Lawrence  Blum  dan  Dwicipta,  dalam  Andre  Ata  Ujan  Ph.D.,  Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan (Jakarta: PT. INDEKS, 2011), h. 14.
keingintahuan  tentang  budaya  etnis  lain,sebuah  ideologi  yang  mengakui dan mengagungkan erbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan ” 35 . Pada konsep ini yang ada masing-masing kelompok  etnis  memperjuangkan  keberhasilan  kelompoknya  sendiri. Dapat  saja  masing-masing  kelompok  etnis  hidup  berdampingan  tetapi tidak  peduli  satu  dengan  yang  lainya.  Masing-masing  masyarakat mengurus dirinya sendiri dan dapat hidup bersama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok lainnya. Olehnya, Garden Salad/Salad Bowl tidak  memperdulikan  adanya  komitmen  untuk  mengetahui  dan  saling berbagi antar unsure-unsur kebudayaan yang dimiliki kelompok lain.
Acuan  utama  bagi  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang multikultural  adalah  multikulturalisme,  yaitu  sebuah  ideologi  yang mengakui  dan  mengagungkan  perbedaan  dalam  kesederajatan,  baik secara  individual  maupun  secara  kebudayaan  (Fay  1996;  Jary  dan  Jary 1991;  Watson  2000).  Dalam  model  multikulturalisme  ini,  sebuah masyarakat  (termasuk  juga  masyarakat  bangsa  seperti  Indonesia)  dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua  kebudayaan  dari  masyarakat-masyarakat  lebih  kecil  yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan  seperti  sebuah  mosaik  tersebut  (Reed  1997).  Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai
35 Parsudi  Suparlan, “ Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural ” .  Keynote Address  Simposium  III  Internasional  Jurnal  ANTROPOLOGI  INDONESIA,  Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16 – 19 Juli 2002.
kebudayaan  bangsa,  seperti  terungkap  dalam  penjelasan  Pasal  32  UUD 1945  yang  berbunyi: „ kebudayaan  bangsa  (Indonesia)  adalah  puncak- puncak kebudayaan di daerah.
5. Sejarah Multikulturalisme
Sejarah  multikulturalisme  adalah  sejarah  masyarakat  majemuk, terjadi  diberbagai  belahan  dunia  seperti  :  Amerika,  Kanada,  Australia, India  termasuk  Indonesia  adalah  dari  sekian  negara  yang  sangat  serius mengembangkan konsep dan teori-teori mulikulturalisme melalui berbagai metode termasuk pendidikan. Ini dikarenakan adalah masyarakat imigran dan  tidak  bisa  menutup  peluang  bagi  imigran  lain  untuk  masuk  dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka  dapat  membangun  identitas  kebangsaannya,  dengan  atau  tanpa menghilangkan  identitas  kultur  mereka  sebelumnya,  atau  kultur  nenek moyangnya.
Dalam  sejarahnya, multikulturalisme  diawali  dengan  teori melting pot  yang  sering  diwacanakan  oleh  J  Hector  seorang  imigran  asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan  budaya  asal,  sehingga  seluruh  imigran  Amerika  hanya memiliki  satu  budaya  baru  yakni  budaya  Amerika,  walaupun  diakui bahwa  monokultur  mereka  itu  lebih  diwarnai  oleh  kultur White  Anglo Saxon  Protestant  (WASP)  sebagai  kultur  imigran  kulit  putih  berasal  dari Eropa ” 36 .  Istilah “ multibudaya ” (multiculture)  jika  ditelaah  asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil
36 Reed,  I.  (peny.) Multi  America:  Essays  on  Culture  Wars  and  Peace.  Pinguin. 1997,  hln.
sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting  pot,  yang  sudah  berjalan  lama  tentang  kultur  dominanAmerika khususnya  di  New  York  dan  California ” 37 .  Will  Kymlicka  berpendapat, multibudaya  merupakan  suatu  pengakuan,  penghargaan  dan  keadilan terhadap  etnik  minoritas  baik  yang  menyangkut  hak-hak  universal  yang melekat  pada  hak-hak  individu  maupun  komunitasnya  yang  bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya ” 38 .
Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori salad bowl  atau  teori  gado-gado  tidak  menghilangkan  budaya  asal,  tapi sebaliknya  kultur-kultur  lain  di  luar  WASP  diakomodir  dengan  baik  dan masing-masing  memberikan  kontribusi  untuk  membangun  budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.
Pada  akhirnya, interaksi  kultural  antar  berbagai  etnik  tetap masing-masing  memerlukan  ruang  gerak  yang  leluasa,  sehingga dikembangkan teori Cultural Pluralism, yang membagi ruang pergerakan budaya  menjadi  dua,  yakni  ruang  publik  untuk  seluruh  etnik mengartikulasikan  budaya  politik  dan  mengekspresikan  partisipasi  sosial politik  mereka ” 39 .  Dalam  konteks  ini,  mereka  homogen  dalam  sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang  di  dalamnya  mereka  mengekspresikan  budaya  etnisitasnya  secara leluasa.
37 6 James  Banks, Teaching  Strategies  For  Ethnic  Studies,  (Newton:  Allyn  and Bacon, 1984), h 164.
38 Will, Kymlicka, “ Mitsunderstanding Nationalism ” dalam Theorizing Nationalism, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), h 24.
39 Jary,  D.  dan  J.  Jary  1991 „ Multiculturalism ‟ , Dictionary  of  Sociology.  New York: Harper. H.319.
Dengan  berbagai  teori  di  atas,  bangsa  Amerika  berupaya memperkuat  bangsanya,  membangun  kesatuan  dan  persatuan, mengembangkan  kebanggaan  sebagai  orang  Amerika.  Namun  pada dekade  1960-an  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  merasa  hak-hak sipilnya  belum  terpenuhiBerbagai  konsep  yang  relevan  dengan multikulturalisme  antara  lain  adalah  demokrasi,  keadilan  dan  hukum, nilai-nilai  budaya  dan  etos,  kebersamaan  dalam  perbedaan  yang sederajat,  sukubangsa,  kesukubangsaan,  kebudayaan  sukubangsa, keyakinan  keagamaan,  ungkapan-ungkapan  budaya,  domain  privat  dan publik,  HAM,  hak  budaya  komuniti,  dan  konsep-konsep  lainnya  yang relevan ” 40 .  Kelompok  Amerika  hitam,  atau  imigran  Amerika  latin  atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya 41 . Atas dasar  itulah,  kemudian  mereka  mengembangkan multiculturalism,  yang menekankan  penghargaan  dan  penghormatan terhadap  hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit ” 42 .
Multikulturalisme  pada  akhirnya  sebuah  konsep  akhir  untuk membangun  kekuatan  sebuah  bangsa  yang  terdiri  dari  berbagai  latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati  hak-hak  sipil  mereka,  termasuk  hak-hak  kelompok minoritas.  Di  indonesia  misalnya  persolan  multikulturalisme  masih
40 Nieto,  S.  Longman Affirming  Diversity:  The  Sociopolitical  Context  of Multicultural Education. New York:. 1992. (peny.) Multi America: Essays on Culture Wars and Peace. Pinguin1997
41 Jary, D. dan J. Jary 1991 „ Multiculturalism ‟ , Dictionary of Sociology. New York: Harper. H.319.
42 Suparlan,  P.  1999 „ Kemajemukan  Amerika:  Dari  Monokulturalisme  ke
Multikulturalisme ‟ , Jurnal  Studi  Amerika  5:35 – 42.  The  Concept  of  Multicultural  Society ‟ , Occassional  Paper  in  Ethnic  Relations  No.3.  Centre  for  Research  in  Ethnic  Relations (CRER) 1985
dianggap  rendah  meskipun  sebenarnya sudah  muncul  sejak  Negara Republik  Indonesia  terbentuk.  Ada  juga  pemahaman  yang  memandang multikultur  sebagai  eksklusivitas.  Multikultur  justru  disalah  artikan  yang mempertegas  batas  identitas  antar  individu.  Bahkan  ada  yang mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.
Bangunan  Indonesia  Baru  dari  hasil  reformasi  atau  perombakan tatanan  kehidupan  Orde  Baru  adalah  sebuah “ masyarakat multikulturalIndonesia ” dari  puing-puing  tatanan  kehidupan  Orde  Baru yang  bercorak “ masyarakat ” (pluralsociety)  sehingga  corak  masyarakat Indonesia  yang  Bhinneka  Tunggal  Ika  bukan  lagi  keanekaragaman  suku bangsa  dan  kebudayaannya  tetapi  keanekaragaman  kebudayaan  yang ada dalam masyarakat Indonesia itu sendiri 43 .
Acuan  utama  bagi  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang majemuk  adalah  munculnya  istilah  multikulturalisme,yaitu  sebuah ideologi  yang  mengakui  dan  mengagungkan  perbedaan  dalam kesederajatan  baiksecara  individual  maupun  secara  kebudayaan.  Model multikulturalisme  ini,sebenarnya  telah  digunakan  sebagai  acuan  para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apayang dinamakan sebagai kebudayaan,  sebagaimana  yang  terungkap  dalam  penjelasan  Pasal  32 UUD  1945,  yang  berbunyi “ Kebudayaan  bangsa  (Indonesia)  adalah puncak-puncak  kebudayaan  didaerah ” 44 .  Kebudayaan  daerah  yang
43 Bhinneka  Tunggal  Ika:  Keanekaragaman  Sukubangsa  atau  Kebudayaan2001a? Makalah  disampaikandalam  Seminar „ Menuju  Indonesia  Baru ‟ .  Perhimpunan  Indonesia Baru – AsosiasiAntropologi  Indonesia.  Yogyakarta,  16  Agustus  2001.2001b „ Indonesia Baru  dalam  Perspektif  Multikulturalisme ‟ , Harian  Media  Indonesia  10  Desember.2002a
„ Kesetaraan  Warga  dan  Hak  Budaya  Komuniti  dalam  Masyarakat  Majemuk
Indonesia ‟ , Antropologi Indonesia 25(66):1 – 12. Penulis akses tanggal 3 Maret 2017 44 Tulisan ini merupakan Keynote Address yang disajikan dalam Sesi Pleno I pada Simposium Internasional JurnalANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: „ Membangun Kembali
dimaksud  adalah  kebudayan  dari  berbagai  suku,  adat-istiadat  yang tersebar  di  seluruh  Nusantara,dariSabang  sampai  Merauke  seperti;  Suku Jawa,Suku  Madura,  Suku  Batak,  Suku  Dayak,  Suku  Bugis,  Suku Makassar dan sebagainya. Semua itu mempunyaikeunggulan dan tradisi yang  berbeda.Begitu  kayanya  bangsa  kita  sehingga  menjadi  sebuah kekuatan  bangsa  yang  terintegrasi  kedalam  negara  kesatuan  Republik Indonesia.

## C. Titik Temu Antara Multikulturalisme dan Demokrasi
Dengan demikian, multi kulturalisme dan demokrasi memiliki titik temu yang saling bersinergi, sebagai anugrah dari Tuhan. Di samping itu multikultural  sebagai  bingkai  dalam  memahami  berbagai  bentuk pemikiran,  pandangan,  meskipun  sering  dijadikan  konflik  politik  pada tataran  individu  atau  kelompok ” 45 .    Menurut  Gusdur  bahwa,  jaminan dasar akan keselamatan budaya masing-masing atas sikap saling hormat- menghormati,  yang  mendorong  tumbuhnya  sikap  tenggang  rasa  dan saling  pengertian 46 .    Sementara  dalam  demokrasi,  saling  pengertian merupakan  hal  yang  mutlak  dilaksanakan  setiap  warga  negara,  sepeti harus  mengerti  hak-hakorang  lain,  keingian  dan  tjuan  setiap  individu.
“ Indonesia  yang  Bhinneka  Tunggal  Ika ” :  MenujuMasyarakat  Multikultural ‟ ,  Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16 – 19 Juli 2002. www/http. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Diakses tanggal 2 Maret 2017 atau Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa  atau  Kebudayaan?  Makalah  disampaikandalam  Seminar „ Menuju  Indonesia Baru ‟ .  Perhimpunan  Indonesia  Baru – AsosiasiAntropologi  Indonesia.  Yogyakarta,  16 Agustus 2001.
45 Robbert  N  Bellah  dan  Phillip  E.  Hammond, Beragama Bentuk  Agama  Sivil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial, Tth,  212.
46 Budhi  Munawar  Rachman,  (ed.), Kontekstualisasi  Dokktrin  Islam  Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina), h. 546
Meskipun  dalam  memenuhi  keinginan  tersebut  tidak  semuanya  bisa terakomodir dengan baik.
Dengan demikian penulis menguraikan bebeapa titik temu antara demokrasi  dan  multikulturalisme,  Antara  lain:Pertama,    tentang  nilai keadilan.  keadilan,  dalam  istilah  bahasa  bahwa  keadilan  adalah “ sama berat,  atau  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  atau  berpihak  kepada yang benar, berpegang kepada yang benar ” 47 , dalam demokrasi maupun multikulturalisme  istilah  keadilan  harus  ditegakkan,  sehingga  tidak  ada yang  dirugikan  sebab  itu  adalah  hak  bagi  setiap  individu,  meskipun mendapatkan  berbagai  tantangan  ,  namun  itulah  sebuah  upaya  untuk mengatasi  permasalahan  sebagai  konsep  atau  paham  kemajemukan ( multikultur) ” 48 .
Kedua, tentang nilai kejujuran, adalah sifat yang melekat pada diri manusia,  sehingga  setiap  individu  memilki  kewajiban  untuk mengamalkan.  Indonesia  sebagi  bangsa  yang  majemuk,  kaya  akan khazanah  sosial,  kebudayaan  menyimpan  potensi ” 49 termasuk  nilai-nilai kejujuran  harus  dipelihara  dan  dijaga  sebab  didalamnya  mengandung fitrah, yang melekat dalam setiap budaya bangsa. Persoalan yang muncul dalam  masyarakat  terkait  dengan  sikap  ketidak  jujuran  sehingga melahirkan  arogansi  dan  bahkan  merasa  benar  sendiri,  pada  akhirnya memicu  permusuhan.  Kejujuran  merupakan  sifat  fitrah  manusia  harus dilaksanakan, misalnya  jujur mengakui bahwa orang lain memiliki tradisi
47 Dep  Dik  Nas  Pusat  Bahasa. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  edisi  keempat, Gramedia Jakarta 2008,  hl 10
48 Nur  Ahmad  (ed.), Pluralitas  Agama  Kerukunan  dalam  Keragaman,  (Jakarta: kompas, 2001),h.11-12.
49 Greg  Fealy,  Greg  Barton  (ed.), Tradisionalisme  Radikal,  Ahmad  Suaedy,  A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk. (terj), (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 204
sebagai budaya yang dianut,  kemudian jujur mengakui bahwa orang lain memiliki keyakinan yang berbeda, hal itu tidak mungkin dipaksakan dan setrusnya.Eksistensi  negara  demokrasi  sebenarnya  menghendaki  adanya sikap  kebebasan,  terbuka  yang  terbingkai  dengan  nilai-nilai  pluralitas, dimana di dalamnya memiliki beragam keinginan dan kepentingan yang saling  memberikan  kesempatan  dalam  arti  memiliki  komitemen kepercayaan  dan  kejujran  serta  moral  yang  tinggi  yang  berdasarkan dengan nilai-nilai religius dan normatifitas yang tinggi. Dengan demikian akan  lebih  memudahkan  masyarakat  untuk  memahami  ekistensinya dihadapan  Tuhan,  bahkan  dihapan  pemimipinnya,  sebab  di  dalamnya ada  saling  pengertain  dan  keterbukaan  bahwa  kehidupan  ini  ada  hak orang lain yang perlu direspon secara konstruktif.
Ketiga, tentang nilai kemanusiaan (munisme) dalam kamus filsafat humanisme diartikan, sebagai individu rasional sebagai nilai  paling tinggi, individu  sebagai  sumber  nilai  terakhir,  yang  mengabdi,  kreatif  dan memiliki  moral  yang  bersumber  dari  adikodrati ” 50 .Oleh  karenanya memerlukan  sikap  dan  prilaku  yang  arif  dan  bijak  bahwa  dalam  setiap individu  ada  hak  setiap  orang  sebagai  hikma  yang  terkadung  dan  tidak bisa dipaksakan.
Meskipun  dibalik  ungkapan  ini    terkandung  maksud  betapa  sulit untuk mempertahankan paradigma tunggal dalam wacana apapun, sebab semuanya  serba  beraneka  ragam ” 51 .  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Harold Coward,  bahwa  pluralitas  atau  multikultural  merupakan  ciri  yang  sangat
50 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005, hl 295
51 M.Amin Abdullah, Falsafah Kalam  (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1994), h.104
empirical  dalam  kehidupan  dunia 41 dengan  demikian  lahirlah  berbagai solusi  sebagai  manipestasi  kesadaran  misalnya  dialog  kemanusiaan, dialog  keadilan  dan  bahkan  keagamaan.  Keanekaragaman  (pluralitas) budaya yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham  keagamaan  yang  ada  di  dalam  tubuh  interen  umat  beragama adalah merupakan kenyataan historis ” 52 .
Persoalan  Demokrasi  dan  multikulturalisme  merupakan  tantangan utama  yang  dihadapi  oleh  umat  manusia  dewasa  ini ” 53 olehnya  itu memerlukan  konsep  dan  pemahaman  yang  konprhensip  terkait  dengan demokrasi dan multikulturalisme dalam wacana masyarakat modern dan global.  Seperti  dijelaskan  Zainal  Arifin  Thoha,  Sebenarnya  demokrasi yang  diinginkan  oleh  Gusdur  adalah  demokrasi  yang  beroprasi  dalam kenyataan  kemajemukan  masyarakat,  yaitu  adanya  berbagai  golongan dan  kelompok  yang  berbeda-beda  bahkan  bertentangan  sekalipun,  baik yang  berdasarkan  suku,  agama  keyakinan,  kepentingan  maupun pengelompokan  dengan  dasar  lainnya,  yang  sama-sama  berhak  untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik ” 54 yang terbingkai dalam demokrasi.
41 Horald  Coward, Pluralisme Bagi Agama-agama, (Yogyakarta Kanisius, 1984), 167 Penulis kutip dari “ Merajut Perbedaan Membangaun Kebersamaan,..,1)
52 Amin  Abdullah, Studi  Agama  Normativitas  atau  Historisitas  (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 5
53 Thoha Hamim, Resolusi Konflik Islam Indonesia, (Surabaya IAIN Sunan Ampel Press, 2007), h.117
54 Zainal Arifin Thoha, Gusdur, NU dan Demokrasi dalam membangun budaya kerakyatan  h.  143,    penulis  Kutip  dari “ Ali  Maskur  Musa, Pemikiran  dan  Sikap  Politik Gusdur, (Jakarta, Erlangga, 2010),h. 115
Terma  Demokrasi  dan  multikulturalisme    merupakan  sebuah realitas  yang  tidak  bisa  dihindari,  sebab  dua  konsep  ini  pasti  selalu beriringan  sehingga  memerlukan  epistemologi  dalam  rangkan pegembangan  istilah  tersebut  ditengah-tengah  masyarakat  yang multikultural  dimensional plural.
Dengan demokrasi masing-masing komunitas dapat mengembangkan  kreatifitas  dan  belajar  untuk  menyamakan  pandangan serta bersikap dewasa  dalam berbeda pendapat 55 .Sehingga persepsi dan pandangan  terhadap  konsep  demokrasi  yang  pluralitas,  bukan  berarti bertujuan  menyamakan  paradigma  teologi  dalam  bentuk  transendetal, melainkan  berusaha  dan  bersikap  dewasa  dan  terbuka  ( ingklusif)  dalam menerima kenyataan dan kemanusiaan.

## D. Demokrasi dan Multikulturalisme Dalam Kontestasi Dakwah
Islam.
Kebijakan negara tentang kerukunan memang telah
mengidentifikasi  dalam  tiga  kerukunan  yaitu  kerukunan  antar  pemeluk agama, kerukunan internal pemeluk agama dan kerukunan antar pemeluk agama  dengan  pemerintah.  Kerukunan  internal  pemeluk  suatu  agama, yang  dalam  penelitian  ini  adalah  sesama  umat  Islam  menjadi  menarik dikaji karena berdasarkan berbagai pandangan.
Risakotta  mengemukakan  bahwa  orang-orang  yang  berbeda agama justru saling memahami perbedaan pandangan di antara mereka. Justru yang seagama sering terjadi perdebatan yang tiada akhir mengenai ” khilafiyah ” yang terdapat dalam sebuah ajaran agama 1 . Dari pandangan
55 Ibid,h.112
1 Risakotta, Memelihara Pemahaman Agama, (Makassar: UIN Alauddin, 2010), h. 3.
ini dapat  kita lihat  dalam beberapa kasus. Misalnya Barisan Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor Nahdhatul Ulama yang dengan senang hati  menjaga  gereja  pada  hari-hari  besar  umat  Nasrani.  Namun,  konflik berkepanjangan  terjadi  di  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang merupakan “ tangan politik ” Nahdhatul Ulama. Selain itu kelompok Islam diluar NU seperti Front pembela Islam (FPI) sering bersinggungan dengan Banser.
Namun demikian dalam konteks demokrasi dan multikulturalisme umat  Islam  (termasuk  Banser  dan  FPI)  menyadari  pula  untuk  saling mengingatkan  bahwa  bersikap  moderat  sangat  penting  dengan    tidak menyampaikan  pesan-pesan  dakwah  yang  dapat  memecah  belah  umat Islam.
Perkembangan  organisasi  massa  Islam  di  Indonesia  berjalan seiring  dengan  bertumbuhnya  organisasi  Islam  berbasis  nasional  dan berbasis transnasional. Organisasi tersebut adalah Alkhair ā t, Muhammadiyah,  NU,  D ā rul  Dakwah  wal  Irsh ā d  (DDI),  LDII,  Jama’ah Tabligh,  HTI,  Wahdah  Islmiyah,  Persatuan  Islam  (Persis),  dan  lainnya. Afiliasi  organisasi  pada  gerakan  nasional  dan  transnasional  berkembang seiring dengan terjadinya dinamika sosial masyarakat muslim yang ada di Indonesia.  Perkembangan  Islam  ini  seiring  pula  dengan  perkembangan demokrasi  dan  multikulturalisme.  Dakwah  Islam  pun  senantiasa mengedepankan sikap demokratis dan kesadaran multikulturalisme dalam kehidupan beragama, merbangsa dan bernegara.

## E. Penutup
Mencermati  makna  demokrasi  dan  multikulturalisme  ibarat  mata uang  dua  sisi  yang  selalu  berbawaan,  disatu  sisi  berorientasi  pada
keadilan,  ksejarhtraan  dan  kebersamaan,  sementara  disisi  lain  dituntut suatu sikap toleransi dengan cara menghargai, menghormati dari berbagai latar belakang budaya, yang bernilai kemanusiaan
Eksistensi  demokrasi  dan  multikultural    sebenarnya  menghendaki adanya sikap kebebasan saling terbuka, pengertian sebagai warga negara. bahwa dirinya adalah bagian dari makhluk Tuhan, yang saling menyangi, mencintai, kedamaian, kesejahtraan, kebahagiaan, dan ketenangan batin, melalui wadah demokrasi.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Amin. Studi Agama Normativitas atau Historisitas, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999
_______. Falsafah Kalam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1994
Ahmad,  Nur.  (ed.), Pluralitas  Agama  Kerukunan  dalam  Keragaman,
Jakarta: kompas, 2001.
Bagus,  Lorens. Kamus  Filsafat,  Jakarta  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2000
Coward,  Horald.  Pluralisme  Bagi  Agama-agama,  Yogyakarta  Kanisius, 1984
Digdo, Pringgo. Ensiklopedi Umum, Yogyakarta Kanisius, 1990
Fealy, Greg, Greg Barton (ed.), Tradisionalisme Radikal, Ahmad Suaedy, A.  Made  Tonny  Supriatna,  Amiruddin  Ar-Rany,  dkk.  (terj),
Yogyakarta: LKIS, 1997
H.M.Nur,  Phil.  Kholis  Setiawan,  Merajut  Perbedaan  Membangun Kebersamaan, Yogyakarta, Dialog Center Prss 2011
Hamim,  Thoha. Resolusi  Koflik  Islam  Indonesia,  Surabaya  IAIN  Sunan
Ampel Press, 2007
Hasan,Fuad. Kamus  Besar  bahasa  Indonesia,  Edisi  Ke  II  Jakarta,  Balai Pustaka 1990
http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian- demokrasi/9/4/2012
http://sejarah-dan-prinsip-demokrasi/9/4/2012 , http://www.com Demokrasi dalam Islam, 9Maret  2012
Imarah,  Muhammad. Islam    Dan  Pluralitas  ,  Jakarta:  Gema  Insani  Pers.
1999 Maksum,  Ali. Pengantar  Fislafat,  dari  masa  Kalsik  Hingga  Post Modernisme, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009
Maskur  Musa,  Ali.  dalam  judul  Pemikiran  dan  Sikap  Politik  Gusdur, Jakarta, Erlangga, 2010
Munawar  Rachman,  Budhi.  (ed.),
Kontekstualisasi  Diktrin  Islam  Dalam
Sejarah, Jakarta: Paramadina
N.  Bellah,Robbert.  dan  Phillip  E.  Hammond, Beragama Bentuk Agama Sipil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial, Tth. Risakotta, Memelihara  Pemahaman  Agama,  Makassar:  UIN  Alauddin, 2010.
Rowe  &  Schofield Sejarah  Pemikiran  Politik  Yunani  dan  Romawi, (Cambridge  University  Press  ),  Jakarta:    PT.  Raja  Grapindo
Persada, 2001 Russell,  Bertrand. History  of Western  Philosofhy and its connection with political    and  social  Circumstances  from  the  Erliest  Times  to  the Present  Day ” terjamahannya Sejarah  Filsafat  Barat  oleh,  Sigit Jatmiko, Et,al, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan  Kekuasaan,  Jakarta  Darul
Falah, 1999 Wasid, Gusdur  Sang  Guru  Bangsa,  Pergolakan  Islam  Kemanusiaan  dan Kebangsaan, Yogyakarta, Interpena,  2010 Maslikhah, Quo  Vadis  Pendidikan  Multikultural:  Reconstruksi  Sistem Pendidikan  berbasis  Kebangsaan  (Surabaya:  JP  Books,.  2007),
hlm. 748.
Ainul  Yaqin,  M. Pendidikan  Multikultural:  Cross-Cultural  Understanding untuk  Demokrasi  dan  Keadilan,  Yogyakarta:  Pilar  Media,  2005, hlm. 3. Lihat juga Ainurrofiq Dawam, “ EMOH ” Sekolah: Menolak “ Komersialisasi Pendidikan ” dan “ Kanibalisme Intelektual ” Menuju Pendidikan  Multikultural  Yogyakarta:  Inspeal  Ahimsakarya  Press, 2003.
Tilaar  ,H.A.R., Multikulturalisme:  Tantangan-tantangan  Global  Masa Depan  dalam  Transformasi  Pendidikan  Nasional,  Jakarta:
Grasindo.2004. Huntington, Samuel P, Benturan Peradaban, hlm. 333 ustadzkholid.com/download-jian/download-ebook-ham-dalam- pandangan-Islam (diakses 22 Oktober 1992), penulis kutip  8 Juni
2011.
Suparlan,  Parsudi. “ Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural, ” Makalah.  Disampaikan  pada  Simposium  Internasional  Bali  ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002,
M.  Ainul  Yaqin, Pendidikan  Multikultural:  Cross-Cultural  Understanding untuk  Demokrasi  dan  Keadilan,  (Yogyakarta  2002:  Pilar  Media, 2005),  hlm.  3.  Lihat  juga  Ainurrofiq  Dawam, “ EMOH ” Sekolah:
Menolak “ Komersialisasi Pendidikan ” dan “ Kanibalisme Intelektual ”
MenujuPendidikan Multikultural, Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya
Press, 2003.
Lawrence  Blum  dan  Dwicipta,  dalam  Andre  Ata  Ujan  Ph.D., Multikulturalisme  Belajar  Hidup  Bersama  dalam  Perbedaan,
Jakarta: PT. INDEKS, 2011.
James Banks, Teaching Strategies For Ethnic Studies, Newton: Allyn and Bacon, 1984.
Will,  Kymlicka, “ Mitsunderstanding  Nationalism ” dalam Theorizing Nationalism, ed. R. Beiner, Albany: State University of New York,
1999.
Jary,  D.  dan  J.  Jary,  ‘Multiculturalism ‟ , Dictionary  of  Sociology.  New York: Harper 1991
Nieto,  S.  Longman Affirming  Diversity:  The  Sociopolitical  Context  of
Multicultural Education. New York:. 1992. (peny.) Multi America: Essays on Culture Wars and Peace. Pinguin1997
Arifin  Zainal,  Thoha,  Gusdur,  NU  dan  Demokrasi  dalam  membangun budaya kerakyatan h. 143,  penulis Kutip dari “ Ali Maskur Musa,
Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur, Jakarta; Erlangga, 2010.
Hamka Haq, Damai  Ajaran semua Agama,  Makassar: Al-Ahkam, 2004.