Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kasus Desa
Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)

## Tri Purwanti
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bengkulu Email: tripurwanti141@gmail.com

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.1  Tahun  2014  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  No.27 tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  pasal  63  yang  berbunyi  “pemerintahan  dan  pemerintah  daerah berkewajiban  memberdayakan  masyarakat  pesisir  dalam  meningkatkan  kesejahteraannya  pemerintah dan  pemerintahan  daerah  berkewajiban  mendorong  kegiatan  usaha  masyarakat  pesisir  melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainya”.
Sumaryadi(  2005:11)  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah  “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu  mewujudkan  kemajuan,  kemandirian,  dan  kesejahteraan  dalam  suasana  keadilan  sosial  yang berkelanjutan.  Menurut  (Widjaja,  2003:169)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  meningkatkan kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  mewujudkan  jati  diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di  bidang  ekonomi,  sosial,  agama  dan  budaya.  Adapun  pendapat  lain  dari  (Abu  Huraerah,  2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian.

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Mei 2024]
Revised [20 Juni 2024] Accepted [23 Juni 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis,  ketepatan  program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  di  desa  sekunyit  kecamatan  kaur  selatan kabupaten  kaur  dan,  Untuk  menganalisis  faktor  penghambat  program  pemberdayan ekonomi  masyarakat  pesisir  di  desa  sekunyit  kecamatan  kaur  selatan  kabupaten  kaur. Penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  kasus  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  ketua  koperasi  mina  maritim,  sekretaris  koperasi  mina  maritim,  dan  bendahara koperasi  mina  maritim.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Pengolahan  data  dilakukan melalui tiga  tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian  ini  adalah,  Hasil  penelitian  mengenai  Evaluasi  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  guna  meningkatningkatkan  kesejahteraaan  nelayan, Ketercapaian  Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  (PEMP)  di  Desa Sekunyit,  Ketepatan  Pencapaian  Tujuan  Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pesisir  (PEMP)  di  Desa  Sekunyit,  dan  Faktor  penghambat  dalam  Pencapaian  Tujuan Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  (PEMP)  di  Desa  Sekunyit.  Hasil penelitian ini bermanfaat bagi nelayan, sekolah, dan peneliti lain.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  and  analyze  (1)  the  accuracy  of  the  coastal  community economic  empowerment  program  in  Sekunyit  village,  south  Kaur  district,  Kaur  district and  (2)  to  analyze  the  inhibiting  factors  of  the  coastal  community  economic empowerment  program  in  Sekunyit  village,  south  Kaur  district,  Kaur  district.  This research is a qualitative case study research. The data  sources in this study were the chairman  of  the  maritime  mina  cooperative,  the  secretary  of  the  maritime  mina cooperative,  and  the  treasurer  of  the  maritime  mina  cooperative.  The  data  collection method  used  in  this  research  is  the  method  of  interview,  observation,  and documentation.  Data  processing  is  carried  out  through  three  stages,  namely:  data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are (1) the  results  of  research  regarding  the  evaluation  of  the  economic  empowerment program  of  coastal  communities  in  order  to  improve  the  welfare  of  fishermen,  (2)  the achievement  of  the  coastal  community  economic  empowerment  program  (PEMP)  in Sekunyit  Village,  (3)  the  accuracy  of  the  achievement  of  the  objectives  of  the  coastal community  economic  empowerment  program  (PEMP).  )  in  Sekunyit  Village,  and  (4) Inhibiting factors in Achieving the Objectives of the Economic Empowerment Program for Coastal Community (PEMP) in Sekunyit Village. The results of this study are useful for fishermen, schools, and other researchers..
KEYWORDS Empowerment, Cooperatives, Evaluation.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Nelayan  adalah  penduduk  yang  tinggal  di  pesisir  pantai  dan  sumber  kehidupan  ekonominya bergantung  secara  langsung  pada  kegiatan  mengolah  sumber  daya  laut.Komunitas  nelayan  adalah kelompok  orang  yang  bermata  pencaharian  hasil  laut  dan  tinggal  di  desa-desa  pantai  atau  pesisir (Sastrawidjaya, 2002). Yang penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan salah satu wilayah pesisir didesa sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur. Kaur adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi  Bengkulu,  Indonesia.  Yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2003  pada tahun  2003  bersamaan  dengan  pembentukan  kabupaten  Seluma  dan  Mukomuko.  Kaur  sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Bengkulu Selatan
Masyarakat  pesisir  seperti  di  desa  sekunyit  kecamatan  kaur  selatan  kabupaten  kaur  cenderung miskin.  Kemiskinan  ini  disebabkanoleh  keterbatasan  akses permodalan dan  kultur  kewirausahaan  yang tidak  kondusif    sehingga  masyarakatnyamenggunakan  jasa  dalam  memenuhi  kebutuhan  modal  para tengkulak,  toke,  atau  ponggawa,  yang  kenyataannya  tidak  banyak  menolong  untuk  meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cendurung menjeratnya dalam lilitan utang yang tidak pernah bisa dilunasi. Maka  dalam  hal  ini,  Untuk  mewujudkan  kesejateraan  masyarakat  khususnya  nelayan  di  desa  sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur dibutuhkan  pemberdayaan (empowering).
Pemerintah  kabupaten  kaur  memandang  dengan  potensi  wilayah  pesisir  yang  besar  baik  itu sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia  perlu  adanya  upaya  dalam  bentuk  program  yang berkelanjutan  dan  menyentuh  langsung  kesasarannya.  Salah  satu  program  yang  bertujuan  dan mendukung  kearah  tersebut  adalah  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP).Tujuan dari program ini adalah penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal  dari  masyarakat  yang  berbentuk  social  capital  (modal  sosial)  seperti  pendidikan,  kesehatan, agama, lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan, permukiman dan infrakstruktur.
Di  desa  sekunyit  kecamatan  kaur  selatan  kabupaten  kaur,  program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sudah berjalan sejak tahun 2018, dengan adanya program PEMP ini terbukti belum membuahkan hasil yang menggembirakan karena kelompok nelayan merasa belum terbantu dan hasil  tangkapannya  tidak  bagus  dan  mengalami  penurunan.  Keberhasilan  perogram  nasional  bantuan kapal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Masyarakat sekunyit yang mendapatkan program  PEMP  belum  memenuhi  biaya  hidup  yang  cukup  memadai.  Hal  ini  yang  melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

## LANDASAN TEORI

## Evaluasi
Dari  segi  bahasa  evaluasi  berasal  dari  kata  bahasa  inggris  “evaluation”  yang  diserap  dalam perbendaharaan  istilah  bahasa  Indonesia  dengan  tujuan  mempertahankan  kata  aslinya  dengan  sedikit penyesuaian  lafal  Indonesia  menjadi  “evaluasi”  yang  dapat  diartikan  memberikan  penilian  dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertententu.
Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English  evaluasi  adalah  to  find  out,  decide  the  amount  or  value  yang  artinya  suatu  upaya  untuk menentukan  nilai  atau  jumlah.  Selain  arti  berdasarkan  terjemahan,  kata  -kata  yang  terkandung  dalam dalam  definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  kegiatan  evaluasi  harus  dilakukan  secara  hati-hati, bertangung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan .
Ralph  Tyler  (1949),  yang  dikenal  sebagai  yang  pertama  kali  mengembangkan  teori  evaluasi modern mengungkapkan bahwa Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives  are  actually  being  realized,  ia  mengungkapkan  bahwa  evaluasi  adalah  sebuah  proses  untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.
Pendapat  Peter  H  Rossi  dan  Howard  E  Freeman  (1985)  mengungkapkan  bahwa  evaluation research is a systematic application of social research procedures in asessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  (Sumaryadi,  2005:11)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  “upaya  mempersiapkan masyarakat  seiring  dengan  langkah  memperkuat  kelembagaan  masyarakat  agar  mereka  mampu mewujudkan  kemajuan,  kemandirian,  dan  kesejahteraan  dalam  suasana  keadilan  sosial  yang berkelanjutan”.
Menurut  (Widjaja,  2003:  169)  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  meningkatkan kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  mewujudkan  Jati  diri
Harkat dan martabat nya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
(Abu  Huraerah,  2008:87)  Menyatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebuah  proses dalam  bingkai  usaha  memperkuat  apa  yang  lazim  atau  kemandirian.  Dalam  proses  ini  masyarakat didampingi  untuk  membuat  analisis  masalah  yang  dihadapi,  dibantu  untuk  menemukan  alternatif  solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan  strategi  memanfaatkan  berbagai   kemampuan  yang  dimiliki.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini  adalah  penelitian  jenis  case  Study  (Studi  Kasus).  Menurut  Sugiono  (2005)  yang mengartikan  bahwa  penelitian  kualitatif  lebih  cocok  digunakan  untuk  jenis  penelitian  yang  memahami tentang  fenomena  sosial  dari  perspektif  partisipan.  Secara  sederhana,  dapat  pula  diartikan  sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian.
Menurut david Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan  pada  latar  alamiah.  Tentu  saja,  karena  dilakukan  secara  alamiah  atau  natural,  hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian  kualitatif  menurut  Koentjaraningrat  (1993:  89)  mengartikan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  desain  penelitian  yang  memiliki  tiga  format.  Ketiga  format  tersebut  meliputi  penelitian  deskriptif, verifikasi dan format Grounded research.
Dari  beberapa  pengertian  para  ahli  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan latar alamiah serta dapat digunakan untuk menyelidiki, menemukan,  dan  menggambarkan  objek  penelitian  dalam  memahami  fenomena  sosial  dari  perspektif partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi Sumber Daya Ikan
Hasil  penelitian  Direktorat  Jendral  Perikanan  dan  Balai  Penelitian  Perikanan  lautan  2015, menyatakan  bahwa  perairan  laut  Kotatawatingin  Barat  Kecamatan  Kumai  untuk  kawasan perairan  Laut tanjung  penghujan  yang  di  tempati  dari  beberapa  desa  sekitaran  pesisir  pantai  termasuk  Desa  Teluk Bogam diperkirakan mempunyai potensi lestari sumberdaya ikan laut (Standing Stock) teritorial sebesar 46.145 ton pertahun dengan berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, demersal  dan biota laut lainnya. Jenis  ikan  untuk  Komoditi  ekspor  adalah  tuna,  cakalang,  bawal,  kerapu,  kakap,  udang  putih,  udang windu, lobster dan teripang serta jenis ikan untuk komoditi lainnya adalah tongkol, tenggiri, cucut, gurita, udang dogo, layur, cumi-cumi dan lain-lain.

## Unit Penangkapan Ikan
a.  Kapal Penangkapan Ikan
Sebagian  besar  armada  penangkapan  ikan  wilayah  perairan  pantai  desa  Teluk  Bogam  berukuran  ± KM  5-10  GT  termasuk  armada  penagkapan  skala  kecil  dengan  demikian,  jangkauan  penangkapan ikan (Fishing Ground) nelayan hanya terkonsentrasi disekitar perairan pantai (± 12 Mil laut). Kegiatan  penangkapan  ikan  oleh  nelayan  sebagian  besar  masih  menggunakan  teknologi  yang sederhana,  di  mana  sebagian  besar  nelayan  menggunakan  perahu  tanpa  motor  dan  perahu  motor tempel serta sebagian kecil menggunakan kapal motor.
b.  Alat Tangkap Ikan
Alat  tangkap  yang  digunakan  nelayan  untuk  menangkap  ikan  pada  umumnya  masih  tergolong tradisional, hal ini terlihat dari teknologi alat tangkap yang masih sederhana belum menggunakan alat bantu  mekanis,  berdasarkan  jenis  alat  tangkap  yang  berkembang  diketahui  bahwa  perkembangan penangkapan  ikan  masih  merupakan  usaha  penangkapan  berskala  kecil  yang  berarti  kegiatan penangkapan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  masih  terbatas  pada  perairan  pantai.  Adapun  jenis  alat tangkap adalah Trammel Net, Gill Net, Pancing Tetap, Pancing Tonda, Pancing Lainnya, Pukat Tepi, Pukat Dogol, Pukat Payang, Pukat Cincin dan Pukat Lainnya.83

## Potensi Desa
Desa  sekunyit  merupakan  desa  yang  kaya  akan  akan  sumber  daya  alamnya  akan  tetapi masih banyak dari masyarakat disana yang kurang mampu. Dengan adanya sumber daya alam itu hendaknya di manfaatkan dengan benar oleh masyarakat sekunyit akan tetapi karena kurangnya pemberdayaan dari
pemerintah membuat masyarakat sekunyit kurang mampu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Pantai sekunyit terletak 4 km di sebelah utara kota Bintuhan. Pantai ini merupakan pantai karang dengan bibir pantai yang landai mulai dari desa Sekunyit –Pengubaian – Pasar lama.
Sehingga potensi ini bisa untuk di kembangkan seperti objek wisata pantai panjang di Bengkulu. Disamping pantai karang dengan pasir putih yang indah, sepanjang bibir pantai di tumbuhi oleh tanaman kelapa yang merupakan  tanaman perkebunan rakyat yang menambah keindahan suasana pantai. Pantai ini  merupakan  salah  satu  yang  terdekat  dari  kota  bintuhan,  sehingga  menjadi  tempat  wisatawan  yang berkunjung ke kota Bintuhan.
Sumber  daya  perikanan  tangkap  yang  ada  di  Kabupaten  Kaur,  umumnya  adalah  nelayan tradisional yang memperoleh kemampuan melaut secara turun temurun. Sebagai akibatnya pengetahuan tentang  teknologi  penangkapan,  pengolahan  dan  pemasaran  umumnya  masih  sangat  sederhana. Kegiatan  perekonomian  nelayan  lebih  ditujukan  untuk  mencukupi  kebutuhan  keluarga  sehari-hari  dan sebagian besar diantaranya belum memiliki orientasi untuk mencari celah bagi peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap.

## Tabel 1. Data penduduk desa sekunyit
No Penduduk Jumlah 1 Laki-laki 556 2 Wanita 514 Tabel 2. Mata pencaharian penduduk desa sekunyit No Pekerjaan Jumlah 1 Pertanian 156 orang 2 Peternakan 5 orang 3 Perindustrian 16 orang 4 Perusahaan Jasa 27 orang 5 Nelayan 537 orang 6 Pns 72 orang 7 Pedagang 31 orang 8 Tidak Bekerja 4 orang Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk desa sekunyit No Tingkat pendidikan Jumlah 1 Tidak pernah sekolah 15 orang 2 Tidak tamat sd 16 orang 3 Tamat sd 120 orang 4 Tamat SLTP/Sederajat 36 orang 5 Tamat SLTA/Sederajat 361 orang 6 Tamat perguruan tinggi 114 orang 7 Belum sekolah 136 orang 8 Sedang sekolah 272 orang Tabel 4. Perbatasan desa sekunyit No Perbatasan Tempat 1 Sebelah Utara Desa Sinar Pagi 2 Sebelah Selatan Desa Pangubayan 3 Sebelah Barat Lautan 4 Sebelah Timur Desa Selasih

## Hasil Penelitian
Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  merupakan  upaya  untuk menjawab  permasalahan  diatas.  Melalui  program  PEMP  masyarakat  pesisir  dengan  wadah  kelompok mempunyai  kebebasan  untuk  memilih,  merencanakan  dan  menetapkan  kegiatan  ekonomi  yang dibutuhkan  berdasarkan  musyawarah.  Dengan  demikian  masyarakat  merasa  memiliki  dan  bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan.
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No  18  Tahun  2004  tentang  pedoman umum  pelaksanaan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP),  oleh  pemerintah  dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber  daya  manusia,  dan  penguatan  kelembagaan  sosial  ekonomi  dengan  mendayagunakan  sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.
Permasalahan  yang  muncul  berkaitan  dengan  kondisi  potensi  sumber  daya,  penguasaaan teknologi  serta  kemampuan  berusaha  termasuk  di  dalamnya  dukungan  moral  dalam  rangka meningkatkan kondisi sosial dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir, merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir.
Melalui  program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  ini  diharapkan  dapat dibangun suatu kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhartikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha  masyarakat  dan  daya  dukung  lingkungan.  Dengan  langkah  ini  diharapkan  tidak  saja  akan meningkatan  partisipasi  masyarakat  pesisir  dalam  pengambilan  keputusan,  pengawasan  dan pengelolaan  sumber  daya  dan  pesisir,  tetapi  juga  akan  lebih  menjamin  kesinambungan  peningkatan kesejahteraan dan sumber daya pesisir dan laut.
Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  merupakan  salah  satu  program unggulan  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  pesisir.  Program PEMP  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  anggaran  1999  dalam  bentuk  pilot  project  di  tiga  lokasi,  yaitu Cilacap, Banggai dan Batam. Pada tahun anggaran 2000, pelaksanaan program PEMP dilanjutkan di 26 kabupaten/kota  yang tersebar di  30  Provinsi.  Semenjak tahun  anggaran  2018  mulai  diselenggarakan  di desa Sekunyit.
Dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  melalui  pemberdayaan ekonomi  masyarakat.  Kesejahteraan  tidak  hanya  meliputi  aspek  ekonomi  (pendapatan)  tetapi  juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan dan infrastruktur. Pengembangan aspek  ekonomi  penting  untuk  meningkatkan  IPTEK  dan  IMTAQ  serta  sikap  dan  perilaku.  Aspek lingkungan penting  untuk  kelestarian  sumber  daya  pesisir  dan  laut  serta  pemukiman.  Aspek  infrastrutur dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Keempat aspek ini harus  ditunjang  oleh  kelembagaan  ekonomi  yang  kuat  dan  dikembangkan  secara  seimbang  agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.
Keberhasilan  dalam  peningkatan  pendapatan  (ekonomi)  akan  mempengaruhi  oleh  kegiatan usaha  yang  dikembangkan  dan  permodalan  yang  dapat  disediakan  serta  kondisi  pasar  yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada., teknologi yang tersedia serta SDM yang akan mengelola kualitas sumber daya yang  dicirikan  oleh  perilaku  IMTAQ  serta  wawasan  IPTEK,  kondisi  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan, tingkat  pendidikan,  kesehatan  dan  agama.  Hal  tersebut  penting  untuk  diperhartikan  dan  dikembangkan dalam  rangka  pengembangan  ekonomi  yang  meliputi  manajemen  usaha,  kemitraan  dan  kelembagaan yang dikelolaanya. Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi peran  pemerintah  masih  sangat  dibutuhkan  terutama  dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana pendukung  termasuk  di  dalamnya  kebijakan    pemerintah  dan,  akses  modal  dan  pasar  dan  tata  ruang kawasan pesisir.
Keberhasilan program PEMP harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada  potensi  sumber  daya  lokal  dengan  memprioritaskan  partisipasi  masyarakat  setempat  dan memperhartikan  skala  dan  tingkat  kelayakan  ekonomi.  Penegembangan  organisasi  dan  kelembagaan sosial  eknomi  masyarakat  yang  berbasis  pada  budaya  lokal  perlu  dilakukan  untuk mendukung  aktivitas sosial  dan  ekonomi  yang  dikembangkan.  Hal  ini  penting  terutama  untuk  membantu  mengantisipasi  dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

## Hasil  penelitian  mengenai  Evaluasi  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  dalam meningkatkan kesejahteraaan nelayan
Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  atau  sering  disingkat  dengan  PEMP merupakan  suatu  program  dari  kementrian  kelautan  dan  perikanan  melalui  PUPI  (Direktorat Pengembangan  Usaha  Periakanan  Tangkap).  Program  PEMP  ini  dibentuk  pada  tahun  2018  di  desa sekunyit, menjadi dasar dari pembentukan program PEMP ini adalah karena melihat kondisi masyarakat nelayan tradisional di desa sekunyit yang sulit berkembang karena adanya keterbatasan akses di dalam pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  di  dalam  melaut.  Program  PEMP  ini  berupa  bantuan  berupa  alat tangkap berupa jaring, perbaikan alat tangkap, pembelian mesin atau perbaikan mesin.
Adapun  menurut  bapak  Dary  selaku  ketua  koperasi  Mina  Maritim  Permasalahan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  dalam  proses  pelaksanaan
Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  perdesaan  ini  ditemui  beberapa  hambatan- hambatan dalam upaya pencapaian tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu : 1. Dana  yang  di terima  oleh  masyarakat  nelayan  kurang banyak.
2. Beberapa  masyarakat  nelayan  kurang  tersentuh dan tidak tepat sasaran.
3. Kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat.
Dengan  adanya  ketiga  hambatan  ini  membuat  program  PEMP  yang  dilaksanakan  di  desa sekunyit  ini  tidak  berhasil  dalam  memberantas  kemiskinan  yang  ada  di  desa  sekunyit.  Maka  dari  itu pemerintah hendaknya mencari solusi yang tepat agar program ini dapat tersalurkan dan berhasil dalam menyejahterakan masyarakat pesisir terutama nelayan.

## Ketercapaian Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit
Tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) terbentuk sebagai langkah untuk  mengatasi  kemiskinan  karena  keterbatasan  masyarakat  nelayan  kecil  di  dalam  pemenuhan kebutuhan  sehari-hari  sehingga  dibuatlah  keputusan  kementrian  kelautan  KEP.15/DJ-PT/2011  tentang pedoman  teknis  pelaksanaan  kegiatan  pengembangan  usaha  mina  perdesaan  untuk  bidang  perikanan tangkap.  Tetapi  setelah  pelaksanaan  yang  telah  dijalankan  di  Desa  Sekunyit,  tujuan  program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir (PEMP)  dapat  dikatakan  kurang  tercapai  di  Desa  Sekunyit, hal  ini  terbukti  bahwa  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  masih  belum  mampu  untuk menciptakan  kesejahteraan,  karena  penghasilan  mereka  masih  relatif  minim.  Selain  itu  masih  ada beberapa  masyarakat  penerima  PEMP  yang  belum  mengerti  betul  apa  tujuan  program  PEMP  mereka tahunya adalah mereka  mendapatkan  bantuan  jarring  atau  kapal  dan  mesin.
Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  (PEMP)  dapat  diterapkan  karena  adanya sumberdaya yang cukup memadai, karena mereka sebelumnya sudah mengetahui tentang kelautan dan perikanan,  serta  mempunyai  pengalaman  tentang  pemberdayaan  masyarakat.  Pada  tahun  awal pelaksanaan program PEMP ini masyarakat nelayan tradisional merasa sangat terbantu dengan adanya program  PEMP  ini,  alat  mereka  untuk  menangkap  ikan  bertambah  karena  dulunya  sangat  susah  untuk membeli  alat  tangkap  ikan  berupa  jaring,  dapat  membeli  atau  memperbaiki  mesin.  Tetapi  prosesnya berjalan  kurang  efektif  karena  setelah  tahun  kedua,  ketiga  dan  tahun  keempat  program  PEMP  ini dilaksanakan, kondisi masyarakat nelayan yang menerima bantuan PEMP ini kembali ke kondisi semula sebelum  menerima  bantuan  program  PEMP,  dimana  mereka  sangat  kesulitan  di  dalam  memperbaiki jaring ataupun perbaikan kapal, dan pendapatan mereka relatif menurun karena alat jaring mereka pada rusak,  hal  ini  disebabkan  karena  iuran  anggota  macet,  jika  alat  mereka  rusak  menyebabkan  mereka kesulitan di dalam memperbaikinya. Masih ada beberapa warga yang mengeluh mereka kurang sejahtera karena hasil mereka menangkap hanya untuk makan sehari-hari dan habis untuk membeli solar.
Proses pencapaian tujuan program PEMP kurang efektif karena para nelayan kurang memahami akan program PEMP sehingga kesadaran para nelayan untuk memajukan Koperasinya kurang. Pada sisi ketercapaian  dan  ketepatan  program  ada  hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  kurang  sistematisnya program,  kurang  maksimalnya  peran  pemerintah  dalam  membina  warga  untuk  mengembangkan usahanya  karena  beberapa  warga  mengeluhkan  jarangnya  ada  sosialisasi  dari  Dinas  kelautan  dan perikanan dan juga dalam hal permodalan usaha masyarakat nelayan dirasa kurang cukup.

## Ketepatan  Pencapaian  Tujuan  Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  (PEMP)  di Desa Sekunyit
Prioritas  dalam  pencapaian  tujuan  program  PEMP  adalah  pengentasan  kemiskinan  bagi masyarakat  nelayan  yang  anggarannya  berasal  dari  pemerintah  melalui  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  di  dalam  mencapai  tujuan  prioritas  itu  tergantung  dengan  kedisiplinan,  kejujuran  dalam mengelola  keuangan  jika  mereka  dapat  mengelola  dengan  baik  otomatis  ada  peningkatan  kalau  tidak dikelola dengan baik tidak akan memberi peningkatan bagi dirinya ataupun Koperasinya. Yang terjadi di Desa  Seunyit  para  anggota  Koperasi  kurang  mampu  di  dalam  mengembangkan  Koperasinya,  hal  itu terihat dari iuran anggotanya macet sehingga disaat anggota lain alatnya rusak tidak bisa meminjam dari uang kas Koperasinya, yang terjadi mereka akan  kembali  kepada  jerat  kemiskinan.
Pencapaian  tujuan  program pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  dapat  dikatakan  sudah tepat, tetapi hasil dan pelaksanaannya yang sudah di capai di Desa Sekunyit ini kurang begitu efektif. Hal ini terlihat dari beberapa masyarakat nelayan mengaku senang karena melalui bantuan PEMP ini mereka yang  dulunya  susah  di  dalam  membeli  jaring,  melalui  bantuan  PEMP  ini  dapat  jaring  yang  baru  atau memperbaiki jaring yang sudah rusak, atau bahkan dari mereka mendapat mesin yang baru. Tetapi jika hasil yang dicapai diukur dengan peningkatan pendapatan mereka hal terlihat tidak begitu efektif. Karena masyarakat nelayan tradisional mengeluhkan pendapatan yang sedikit karena mengingat ikan di laut juga musiman  ditambah  lagi  kondisi  laut  yang  sudah  overfishing,  jaring  yang  sudah  di  dapat  saat  awal
program  PEMP  bergulir  sampai  saat  ini  jaring  yang  di  dapat  sudah  pada  rusak,  banyak  masyarakat mengeluhkan dana yang diterima sedikit, jadi habis untuk membeli peralatan membuat jaring yang baru.

## Faktor  penghambat  dalam  Pencapaian  Tujuan  Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pesisir (PEMP) di Desa Sekunyit
Hambatan  dalam  pencapaian  tujuan  program  hambatan  seperti  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  kepada  masyarakat  nelayan,  menyebabkan  para masyarakat  kurang  berpatisipasi  di  dalam  kemajuan  Koperasinya,  sehingga  kesadaran  para  nelayan yang  tergabung  ke  dalam  anggota  Koperasi  tidak  mempunyai  keinginan  yang  kuat  untuk  memajukan Koperasinya menjadi lebih berkembang dan maju, hal ini terlihat iuran anggota bagi setiap Koperasi yang sudah  dirancang  sebelumnya  tidak  bisa  berjalan  atau  dapat  dikatakan  iurannya  berhenti.  Kondisi  yang demikian tidak dicoba untuk diminimalisasi dengan mengupayakan mencari solusi yang terbaik di dalam mengatasi masalah program PEMP ini, sehingga hasil yang dirasakan oleh masyarakat nelayan terutama yang menerima bantuan PEMP masih belum maksimal, kecuali alat tangkap mereka ada yang baru.
Dalam  isi  ketepatan  pencapaian  program  hanya  perlu  memaksimalkan  sasaran  program  yaitu masyarakat nelayan Desa Sekunyit, kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur karena masih ditemukan beberapa  orang  dari  masyarakat  nelayan  yang  belum  tersentuh  program  dan  kurangnya  partisipasi anggota Koperasi untuk memajukan Koperasinya menjadi lebih berkembang, sehingga akibatnya banyak masyarakat  yang  belum  dapat  dari  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  Perdesaan (PEMP)  ini.  Pada  sisi  ketercapaian  dan  ketepatan  programnya  ada  hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu kurang  maksimalnya  peran  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kelautan  dan  perikanan  di  dalam  membina masyarakat  nelayan  kecil,  hal  ini  terlihat  dari  kurangnya  sosialisasi  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan kepada masyarakat nelayan untuk bagaimana memotivasi mereka untuk mengembangkan Koperasinya sehingga dapat menciptakan semangat berwirausaha, sehingga akan membawa kesejahteraan nelayan meningkat  dengan  hasil  tangkapan  yang  sangat  mengingkat  pula.  Program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Sekunyit, kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada tahun pertama mendapatkan respon positif dari masyarakat nelayan karena dengan adanya bantuan PEMP ini mereka  bisa  melakukan  perbaikan  jaring,  melakukan  perbaikan  perahu  ataupun  mesin,  serta  melalui bantuan  ini  mereka    mendapatkan  alat  jaring  baru.  Lebih  lanjut  pihak  Dinas  kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Kaur  sangat  Berharap  untuk  kedepannya  program-program  pengentasan  kemiskinan  tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga semua pihak.

## Tabel 5. Nama-Nama Anggota Koperasi Mina Maritim
No Nama
1 Dahri
2 Abdul Musa
3 Yudi Kurniawan
4 Suhirno
5 Sukardi
6 Sigit Yulian
7 Mursalin.A
8 Alamsyah
9 Nofi Asnawi
10 Busri
11 Ujang Tamrin
12 Basri.Z
13 Aprizal
14 Yudi Arsan
15 Zahiri
16 Tabri
17 Zairin
18 Arpandi
19 Syafri

## PEMBAHASAN Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  melalui  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  berdasarkan  keputusan  Dirjen  PT Nomor  KEP.15/DJ-PT/2011.  Tujuan  PEMP  Perikanan  Tangkap,  yaitu  medorong  peningkatan  produksi, menumbuhkan  semangat  kewirausahaan,  meningkatkan  fungsi  kelembagaan  ekonomi  masyarakat nelayan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  kelautan  dan  perikanan  di  perdesaan.  PEMP Perikanan Tangkap dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan KKP maupun Kementerian/Lembaga  lain.  Disamping  itu,  program  PEMP  Perikanan  Tangkap  diupayakan  juga  dapat mendukung kegiatan pembangunan kawasan minapolitan khususnya minapolitan perikanan tangkap.
Program PEMP ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang kurang  mampu  atau  miskin.  Karena  diharapkan  dengan  adanya  program  PUMP  ini  dapat  memberikan peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan  desa  sekunyit  pada  tahun  2022  dan tahun-tahun berikutnya.

## Proses Terbentuknya Tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Proses  terbentuknya  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  (PEMP)  adalah kesadaran  pengentasan  kemiskinan  merupakan  hak  bagi  setiap  negara  sebagaimana  diamanahkan dalam kontitusi, karena jika dibiarkan terus menerus yang terjadi adalah masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan. Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama PUPI (Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan)  mencoba  untuk  mengatasi  kemiskinan  masyarakat  nelayan  terutama  bagi  mereka  nelayan  harian atau  one  day  fishing  karena  mereka  diibaratkan  sebagai  nelayan  kecil.  Atas  dasar  itulah  maksud  dan tujuan dari adanya program PEMP adalah :
a. Mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
b. Untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil desa sekunyit secara berkelanjutan melalui pemberian bantuan.
c.  penguatan  kelembagaan  sosial,  ekonomi,  dengan  mendayagunakan  sumber  daya  perikanan  dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

## Keterlibatan para nelayan dalam program PEMP
Keberhasilan  maupun  kegagalan  suatu  program  tergantung  dari  keterlibatan  para  nelayan  di dalam  pelaksanaan  program  PEMP.  Dikatakan  sebuah  kebijakan  itu  berhasil  jika  ada  keikut  sertaan mereka  di  dalam  pelaksanaan,  sebaliknya  jika  tidak  ada  keterlibatan  mereka  dalam  pelaksanaan  maka program  PEMP  ini  tidak  berhasil.  Jadi  bentuk  keterlibatan  para  nelayan  di  dalam  pelaksanaan  program PEMP adalah setiap nelayan tradisional tergabung ke dalam Koperasi biasanya jumlah anggota di dalam setiap Koperasi sekitar 20 orang, sehingga jika mereka mendapatkan bantuan sebesar 100 juta masing- masing anggota mendapatkan uang 5 juta. Ketua Koperasi bersama tenaga pendamping membelanjakan uang 100 juta tersebut sesuai dengan RUB yang telah disusun sebelumnya untuk keperluan sarana dan prasarana  di  dalam  menangkap  ikan  seperti  perbaikan  jaring  atau  pembelian  jaring,  perbaikan  mesin, serta perbaikan perahu.
Bapak Abdul Musa selaku sekretaris koperasi Mina Maritim dalam program PEMP berpendapat bahwa bentuk keterlibatan mereka dalam program PEMP adalah “Program PEMP ini pemberian bantuan berupa buttom up seperti pemberian bantuan kapal, mesin dan alat  tangkap  ika,  akan  tetapi  bantuan  tersebut  harus  melalui  koperasi.  Seperti  koperasi  mina  maritim dijalankan oleh kami ini. Dimana diketuahi oleh bapak Dary d an memiliki anggota 20 orang.”
Le mbaga yang harus dibentuk dalam pelaksanaan program PEMP
Lembaga  yang  harus  dibentuk  dalam  pelaksanaan  program  PEMP  adalah  Koperasi  yang sebelumnya  sudah  masuk  ke  dalam  database  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Kaur selanjutnya  diverifikasi  dengan  melihat  pendirian  yang  sudah  di  sahkan  oleh  badan  hukum,  ada ADRTnya,  ada  modal    awal,  ada  kantor  sekretariatnya,  dan  aktivitasnya  yang  betul-betul  di  laut. Kemudian  koperasi-koperasi  tersebut  dibina  oleh  tim  teknis  dalam  hal  ini  .  Hasil  wawancara  dengan bapak  Abdul  Musa  selaku  sekretaris  koperasi  Mina  Maritim  dalam  program  PEMP  desa  sekunyit  pada tanggal  26  juli  2022  pukul  09.00  adalah  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  agar  dapat  mengelola  dana bantuan  PEMP.  Peran  Koperasi  sangat  penting  di  dalam  pelaksanaan  program  PEMP  karena  KUB  ini berfungsi sebagai penyalur modal usaha kepada anggotanya.
Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Abdul  Musa  selaku  sekretaris  koperasi  Mina  Maritim  dalam program PEMP:
“Koperasi  harus  sudah  masuk  database  kelautan.  Selama  dia  bentuk-bentuk  sendiri  tanpa  adanya database  di  perikanan  tangkap  maka  dia  tidak  bisa.  Jika  sudah  masuk  ke  dalam  database  maka
kelompok  sudah  sah  pendiriannya,  ADRTnya  sudah  ada  modal  awal,  kantor  sekretariatnya  ada anggotanya,  ada  aktivitasnya.  Itulah  koperasi-  koperasi  yang  di  validasi  artinya  yang  berhak  nanti rangking memperoleh PEMP.”

## Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  diperuntukkan  bagi masyarakat kurang mampu atau miskin untuk mendapatkan bantuan modal berupa jaring atau perbaikan mesin  sehingga  diharapkan  dapat  membawa  perubahan  masyarakat  nelayan  menjadi  lebih  sejahtera dengan  hasil  ikan  yang  ditangkapnya  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perbaikan  atau  penambahan jaring.  Bantuan  ini  disalurkan  melalui  Koperasi  dengan  tahap  awalnya  setiap  Koperasi  menyusun  RUB yang nanti akan diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. setiap bulannya ada laporan yang harus disusun oleh ketua Koperasi bersama tenaga Pendamping, laporan yang disusun dapat berupa laporan bulanan, laporan semesteran, maupun laporan akhir tahun.
Hal ini juga disampaikan oleh Pak dary selaku ketua koperasi Mina Maritim menyampaikan, bahwa: “Efektif, setiap bulannya ada laporan produktifitas kelompok kami”.
Hasil yang di dapat oleh warga masih dapat dikatakan minim, setelah kegiatan ini berjalan beberapa kali, karena pendapatan yang di dapat warga di dalam mencari ikan hanya mampu untuk membeli solar dan perbekalan, mengingat kondisi musim di laut yang tidak stabil.

## Perkembangan Program Kearah Tujuan Program PEMP
Perkembangan  program  PEMP  selama  4  tahun  berjalam  sudah  mengupayakan  peningkatan akses dan mutu masyarakat nelayan melalui bantuan mesin, kapal ataupun alat tangkap ikan, sehingga diharapkan  dapat  meningkatan  kesejahteraan  mereka.  Tetapi  semua  itu  tergantung  dari  sikap anggotanya,  jika  anggota  ingin  Koperasinya nya  maju  maka  setiap  bulan  mereka  rajin  membayar  iuran anggota, tetapi jika para anggota tidak ingin Koperasinya berkembang maka iuran bulanannya macet.
Menurut  Pak  yudi  selaku  bendahara  koperasi  Mina  Maritim  dalam  program  PEMP  mengatakan bahwa :
“Mestinya PEMP berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi semua itu tergantung dengan  kedisiplinan,  kejujuran  dalam  mengelola  keuangan  jika  mereka  dapat  mengelola  dengan  baik otomatis  ada  peningkatan  kalau  tidak  ya  cukup  ya  tergantung  dengan  penerima  jika  penerima  mau mengembangkan pasti sangat- sangat membantu”.

## Penerapan Tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  cukup  dapat  diterapkan  dengan baik  di  Desa  Sekunyit.  Masyarakat  mengaku  dengan  adanya  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  atau  sering  disingkat  dengan  PEMP  pada  awalnya  mendapatkan  kemudahan sehingga program tersebut cukup dapat diaplikasikan. Meskipun ada beberapa masyarakat menyatakan bahwa tujuan program PEMP ini kurang dapat diaplikasikan dengan baik. Karena ada beberapa masalah diantaranya  penerima  program  bantuan  PEMP  tidak  tepat  sasaran  dimana  mereka  bekerja  sebagai tukang  dok  kapal  tidak  nelayan  murni  nyatanya  mereka  mendapatkan  bantuan  dari  program  PEMP meskipun  ktpnya  sebagai  seorang  nelayan  tetapi  mereka  tidak  bekerja  sebagai  seorang  nelayan  tetapi hanya sebagai tukang dok kapal.
Pak Dary selaku ketua Koperasi Mina Maritim juga mengatakan bahwa: “Dapat dilakukan secara baik,  bagus  justru  dengan  adanya  PEMP  dapat  meningkatkan  kinerja  dari  para  anggota  yang  dulunya malas  mungkin  alatnya  kurang  bagus  pendapatan  yang  kurang  sehingga  dengan  modal  bantuan  dari pemerintah itu bisa lebih semangat kerjanya”.
Sebaliknya  Pak  Abdul  Musa  selaku  sekretaris  Koperasi  Mina  Maritim  menyampaikan  hal  yang berbeda tentang pelaksanaan program PEMP:
“Setiap  bulannya  ada  laporan  produktifitas  kelompok  kami.  Memang  kadang  PEMP  ini  salah  sasaran memang  manusiawi  yang  dapat  belum  tentu  nelayan  meskipun  KTPnya  nelayan  contohnya  banyak tukang dok kapal itu memang disitu ada indikasinya kurang bagus menurut saya”.

## Prioritas dalam Mencapai Tujuan Program PEMP
Banyak  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  implementasi  sebuah  program,  namun  ada  hal-hal penting yang harus menjadi prioritas agar tujuan dari program dapat tercapai. Prioritas dalam pencapaian tujuan program PEMP.
Menurut  bapak  dary  selaku  ketua  dari  koperasi  Mina  Maritim  dalam  program  PEMP  desa sekunyit adalah :
“  Tujuan  utama  dari  program  PEMP  yaitu  meningkatkan  pendapatan  para  nelayan  sehingga  dengan meningkatnya pendapatan itu akan mengakibatkan dia jadi sejahtera”.
Jadi  kita  bisa  mengetahui  bahwa  prioritas  yang  diambil  dalam  pelaksanaan  program  PEMP adalah  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  nelayan  yang  sehingga  dia  mendapatkan  pendapatan yang  meningkat  hal  ini  akan  membawa  mereka  pada  peningkatan  pendapatan  mereka  sehingga  dapat menciptakan kesejahteraan bagi mereka dan memandirikan mereka secara ekonomi, serta meningkatkan fungsi kele mbagaan nelayan.
Evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraaan nelayan Desa Sekunyi
Dalam pelaksanaannya (sosialisasi, pelatihan, pencarian dana bantuan, penanggulangan), telah berjalan  seoptimal  mungkin  oleh  pihak-pihak  yang    berkewenangan  untuk  menjalankan  program  ini. Namun bagi masyarakat   nelayan, program PEMP belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman partisipasi, pemahaman akan teknologi perikanan (tangkap dan budidaya)  dan manajemen  yang  mengakibatkan  pengolahan    dan    keberlangsungan  kelompok  nelayan  khususnya budidaya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penyaluran  Bantuan  Pelaksanaan  program  PEMP  merupakan  kebijakan      pemerintah  dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan pesisir umumnya dan khususnya masyarakat nelayan pesisir  di  Kabupaten  Kaur    (Desa    Sekunyit)    yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktifitas  nelayan secara mandiri guna  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan.Perhatian Pemerintah  terhadap pemberdayaan  masyarakat nelayan di desa Sekunyit sangat  besar  karena  potensi  dan  sumberdaya kelautan    yang  sangat  melimpah,  namun    belum  dikelola    secara    maksimal    melalui  pola  dan  teknik penangkapan    yang  tepat    guna.  Pemberdayaan    masyarakat  nelayan dilakukan dengan prosedur  atau mekanisme penyaluran  bantuan  PEMP  ini  berjalan  sesuai  dengan  pedoman umum    program    tersebut. Pada tahapan ini, penyaluran bantuan yang diberikan berupa alat penangkapan motor tempel  dan jaring atau alat  pancing kepada  sasaran group (kelompok) yang telah dibentuk.
Efektifitas  penyaluran  bantuan  berjalan  sesuai  perencanaan,  dimana  setiap    kelompok  yang menerima  diawali  dengan  tahap  identifikasi,  seleksi,verifikasi.  Penyaluran  bantuan  diberikan  kepada kelompok  sasaran  yaitu  masyarakat  desa  Sekunyit  yang  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan. Pelaksanaan  penyaluran    bantuan  kepada  masyarakat  menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  ketua koperasi Mina Maritim Kabupaten Kaur, diperoleh penjelasan bahwa praktek penyaluran  bantuan sering terlambat dan ada paket yang kurang lengkap. Hal ini disebabkan  karena semua bahan bantuan dipesan melalui  Jasa  Pihak  Ketiga  yang  ada  di  Kabupaten  Kaur.  Proses  semacam  ini  sering menimbulkan  rasa ketidakpuasan dari kelompok masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Kaur.  Prosedur  dan  mekanisme  penyaluran  bantuan  diberikan  pada  saat  alat  penangkapan ikan  yang  akan  diberikan  sudah  ada,  dan  masyarakat    dapat    mengambil  sendiri  atau  disampaikan langsung oleh  konsultan sehingga  tidak tepat  waktu  sesuai petunjuk dari pemerintah. Namun demikian dari   segi   manfaat dapat   dinilai   bantuan   tersebut   cukup   bermanfaat   bagi   masyarakat   nelayan.
Menurut  william  N.  Dunn  (1999:  608-610)  Ketepatan  program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat pesisir dapat dilihat dari aspek-aspek berikut :

## a. Kesesuaian dengan metode implementasi
Efektif  atau  tidak  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  adalah  pelaksanaan yang  dilakukan  oleh  instansi  ±  instansi  atau  aktor  yang  tepat  dalam  menanganinya.  Pada implementasinya  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  sudah  baik,  dimana  ini dapat dilihat dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur sudah melaksanakan kegiatan tersebut secara terprogram setiap tahunnya.
Terdapat kekurangan dimana dalam hal pengimplementasian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pesisir  ini  pihak  desa  Sekunyit  kurang  ikut  berperan  dalam  pelaksanaan  Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini.  Pihak  desa  sekunyit  dalam  program  ini  hanya sebatas memfasilitasi saja tanpa ikut terlibat langsung dalam melaksanakan program tersebut. Faktor lain yang ikut mempengaruhinya yaitu apabila dilihat dari sumber daya, dimana tidak adanya informasi mengenai  tata  cara  pelaksanaan.  Tidak  adanya  informasi  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  ini  juga mempengaruhi pihak desa Sekunyit hanya menjadi fasilitator dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini. Dimana dengan tidak adanya tata cara pelaksanaan ini membuat pihak desa Sekunyit hanya mengikuti  perintah atau  himbauan dari  dinas  tanpa  tahu  harus  melakukan  apa  pada  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

## b. Kesesuaian dengan tujuan
Salah  satu  indikator  efektif  dari  implementasi  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir  yaitu  dengan  melihat  dari  ketepatan  tujuan,  dimana  dalam  hal  ini  mampu  menangani  laju tingkat  kemiskinan  yang  terdapat  di  wilayah  pesisir  desa  Sekunyit  yang  semakin  lama  meningkat.
Dilihat dari hasil penelitian dilapangan dimana kegiatan dalam program ini harus dilakukan untuk demi meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat pesisir terutama nelayan.
Pada  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  ini  sudah  sesuai  dengan  tujuan.  Ini dapat  dilihat  dari  kegiatan  ±  kegiatan  yang  berbasis  pada  masyarakat,  seperti  pemberian  bantuan berupa kapal dan alat tangkap ikan kepada kelompok masyarakat di desa Sekunyit. Sudah sesuainya tujuan  dalam  pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  tentu  saja dipengaruhi beberapa faktor ± faktor yang mendukung.
Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyrakat  Pesisir  ini  dirasakan  oleh  masyarakat  pesisir Kabupaten Kaur sudah tepat dengan tujuan dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisi, karena  dengan  adanya  program  ini  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyakat  terutama  nelayan. kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Kaur  yaitu  dengan memberikan  bantuan  berupa  kapal  dan  alat  tangkap  ikan  kepada  kelompok  masyarakat  pesisir sehingga  dengan  pemberian  bantuan  ini  kelompok  masyarakat  dapat  mengembangkan  produknya sehingga dapat memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan.

## c. Kesesuaian dengan kompetensi
Pada  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  sudah  sesuai  dengan kemampuan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Kaur  yang  ditentukan  seperti  pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan desa  sekunyit  dalam  melaksanakan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  yaitu dengan  tingginya  permintaan  masyarakat  membuat  bantuan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  standar yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur.
Kendala  ini  tentu  saja  tidak  lepas  dari  beberapa  faktor  ±  faktor  yang  mempengaruhinya. berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  ditemukan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu  dari faktor sumber daya. Dimana sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dana yang  dianggarkan  dirasa  kurang,  hal  ini  disebabkan  karena  dana  yang  dianggarkan  tidak  sesuai dengan  banyaknya  masyarakat  yang  harus  diberdayakan  sehingga  tidak  semua  masyarakat mendapatkan  bantuan.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi  hal  ini  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Kaur tentu akan secara bertahap memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat. Hal ini  dilakukan  agar  kualitas dan  kuantitas  bantuan  yang diberikan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan standar yang diinginkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur.

## d. Kesesuaian dengan sumber daya
Pada  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  sudah  sesuai  dengan  sumber daya  yang  ada  di  desa  sekunyit.  Namun,  kendala  yang  dihadapi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini yaitu dimana masyarakat desa sekunyit kurang menguasai dalam mengelola sumber daya yang ada.
Kendala ini tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor ± faktor yang mempengaruhinya. Dimana sumber  daya  alam  yang  tersedia  begitu  banyak  dilaut  sekunyit  akan  tetapi  karena  kurang  nya pengetahuan masyarakat desa sekunyit dalam pengelolaan sumber daya yang ada sehingga sumber daya yang tersedia banyak yang tidak digunakan atau dikelola dengan baik.

## e. Kesesuaian dengan lingkungan
Pada  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini  sudah  tepat  bagi  masyarakat, karena  kegiatan  -  kegiatan  yang  terdapat  di  dalam  program  ini  sudah  mampu  meningkatkan kemampuan  perekonomian  masyarakat  terutama  para  nelayan  yang  sangat  membutuhkan  program ini.  Seperti  pemberian  bantuan  kapal  serta  alat  tangkap  ikan  kepada  kelompok  masyarakat  melalui koperasi  untuk  dikembangkan  sehingga  dengan  bantuan  tersebut  nelayan  mampu  meningkatkan kemampuan  ekonominya.  Namun,  terlepas  dari  itu  terdapat  suatu  kendala  yang  dihadapi  pada  saat pelaksaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini, dimana menurut hasil wawancara informan didapatkan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang menyimpang dimana bantuan yang diberikan dijual oleh kelompok tersebut.
Kendala  yang  terjadi  ini  tentu  tidak  lepas  dari  faktor  -  faktor  yang  mempengaruhinya.  Dimana dilihat  dari  struktur  birokrasinya,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Kaur  terhadap  program  ini  dirasakan  kurang.  Untuk  pengawasan  pada  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur hanya 4  sampai  5  kali  dalam  1  tahun  melakukan  pengawasan  ini.  Tentu  saja  ini  sangat  kurang  sehingga timbul  kendala  seperti  ini.  Seharusnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Kaur  terhadap  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  ini
dilakukan  setiap  bulan  sehingga  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Kaur  dapat  mengetahui perkembangan  dari  bantuan  yang  mereka  berikan  dalam  rangka  melaksanakan  program pemberdayaan ini.

## Faktor  penghambat  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  di  desa  sekunyit kecamatan kaur selatan kabupaten kaur
Menurut  Bapak  Dary  selaku  ketua  koperasi  Mina  Maritim,  program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat pesisir dalam menjalankan programnya terdapat 3 faktor penghambat yaitu :

## a. Keterbatasan Anggaran
Anggaran  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  pelaksanaan  prongram-program pemberdayaan masyarakat pesisir, hal ini dikarenakan anggaran merupakan faktor pengerak seluruh elemen –elemen dari sebuah lembaga pemerintahan.  Seperti hasil wawancara peneliti dengan ketua koperasi mina maritim sebagai berikut:
“Anggaran  pemerintah  untuk  pemberdayaan  masyarakat  pada  khususnya  masyarakat  pesisir  atau nelayan ini memang terbatas, oleh karena itu pemberdayaan bantuan kapal dan alat tangkap ikan ini benar-benar  dilaksanakan  dan  didata  sesuai  kebutuhan  nelayan  yang  tepat  sasaran,  apalagi  masih banyak  nelayan  yang  belum  mendapatkan  bantuan  dan  masih  sangat  perlu  untuk  mendapatkan bantuan.”
Pelaksanaan  program  bantuan  kapal  dan  alat  tangkap  ikan  merupakan  salah  satu  bentuk pemberian  modal  dan  usaha  kelompok  masyarakat  seperti  kelompok  masyarakat  nelayan  dan kelompok  masyarakat  lainnya  ini  sangat  diperlukan  anggaran  yang  tidak  sedikit,  agar  semua masyarakat  yang  memang  wajib  dan  berhak  mendapatkan  itu  semuanya  bisa  menerima  bantuan. Adanya  bantuan  kapal  dan  alat  tangkap  ikan  sebagai  salah  satu  modal  para  nelayan  tentu  dapat menimbulkan kepuasan masyarakat nelayan terhadap program yang dijalankan.
Program ini sudah berjalan dalam waktu yang tidak sebentar. Tentu saja diharapkan membawa banyak  perubahan  bagi  masyarakat  terutama  bagi  masyarakat  nelayan  yang  miskin,  meskipun anggaran  yang  di  sediakan  memang  tidak  banyak  dan  terbatas.  Pemberdayaan  masyarakat  pesisir memang  perlu  anggaran  yang  tidak  sedikit  mengingat  jumlah  anggota  keluarga  yang  berada  dalam kategori miskin cukup banyak. Dengan demikian  seperti yang terjadi di masyarakat, ada yang kontra dengan  program  bantuan  kapal  dan  alat  tangkap  ikan  karena  merasa  pemberian  bantuan  ini  tidak secara  merata  maka  tidak  akan  terjadi.  Karena  sejatinya  pemberdayaan  masyarakat  sendiri  itu bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan.  Namun  hal  tersebut  bukanlah faktor  kesengajaan  melainkan  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  pemerintah  tetapi  pemerintah tetap  berusaha  agar  pemberian  bantuan  itu  dapat  secara  merata  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.

## b. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah satu faktor atau kendala yang bisa menghmbat keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat  pesisir  ini  yaitu  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  dalam  hal  ini  yang  dimaksud adalah  para  pelaku  yang  melaksanakan  program  pemberdayaan  dalam  hal  ini  yang  melaksanakan program  pemberdayaan  dalam  hal  ini  dimaksud  adalah  para  masyarakat  dalam  penerapan  metode dan teknologi budidaya maupun penangkapan.
Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  terutama  masyarakat  pesisir  yaitu  nelayan  karena kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Fakta  tersebut  cukup memperihatinkan,  mengingat  masyarakat  nelayan  dikenal  dengan  sangat  dekat  dengan  suberdaya hayati  yang  ada  dilaut.  Namun  dengan  potensi  kelautan  dan  perikanan  yang  selama  ini  yang  ada, ternyata masi belum bisa mensejahterakan masyarakat dikawasan pesisir.
Maka  dari  itu  diperlukan  pembinaan  kelompok  nelayan  maupun  kelompok  lainnya  sehingga terwujudnya  sumberdaya  yang  berkualitas  melalui  peningkatan  pendapatan,  peningkatan kesejahtraan, peningkatan sosial, dan budaya agar dapat dan mampu menjangkau sumberdaya alam, permodalan, teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar.
c.  Kurang  pengawasan  dari  pihak  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  dalam  melaksanakan  program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Pada  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  desa  Sekunyit  dalam pelaksanaannya kurang pengawasan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan yang mengakibatkan kurang efektifnya  dalam  menjalankan  programnya.  Seharusnya  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  melakukan pengawasan satu bulan sekali agar efektif berjalannya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Adapun faktor lain yang dapat menghambat berjalannya program pemp adalah:
a. Bantuan tidak merata atau terkesan tebang pilih.
b.  Kelompok  yang  lolos  verifikasi  beranggapan  bahwa  bantuan  yang  di  berikan  adalah  hasil  usaha mereka  sendiri  sehingga  tidak  ada  upaya  yang  luar  biasa  dari  mereka  dalam  memanfaat  kan bantuan yang telah di terima.
c.  Pola  gaya  hidup  kelompok  masih  sangat  konsumtif  atau  terkesan  boros  yang  menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural
d.  Managemant keuangan yang buruk.
e.  Tidak  dilakukan  pendampingan  dari  pemerintah  yang  harusnya  rutin  dilakukan  sehingga  terjadi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan manajemen yang dilakukan oleh  para  KUB  menjadi  kurang  baik  atau  bisa  dikatakan  buruk  yang  menjadi  akar  terjadinya kemiskinan secara structural.
Dalam  sebuah  pelaksanaan  program  tentunya  adah  factor  pendukung  maupun  factor penghambat  yang  dapat  mempengaruhi  proses  pelaksanaan  suatu  program  begitu  juga  pada  program PEMP  Desa  Sekunyit.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  faktor  utama  yang  dapat mempengaruhi keberhasilan program PEMP adalah factor penghambat, bisa juga disebut masalah atau problem. Masalah sendiri menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah merupakan sesuatu yang menyimpang dari  apa  yang  di  harapkan,  direncanakan  dan  ditentukan  untuk  dicapai  sehingga  masalah  merupakan rintangan atau tantangan menuju tercapainya sebuah tujuan.
Apa  yang  dikemukakan  Prajudi  Atmosudirjo di  atas  sangat  sesuai  dengan  hasil  temuan  peneliti bahwa  terjadi  penyimpangan  antara  apa  yang  di  harapkan  dan  direncanakan  dari  diadakanya  PEMP. Sehingga menjadi sebuah rintangan atau tantangan untuk tercapainya tujuan dari diadakanya PEMP.
Hasil  temuan  penelitian  juga  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Notoadmojo,  bahwa  masalah merupakan  suatu  kesenjangan  antara  apa  yang  seharusnya  terjadi  dengan  apa  yang  sudah  terjadi tentang  suatu  perihal,  atau  kesenjangan  antarakenyataan  yeng  terjadi  dengan  yang  seharusnya  terjadi serta harapan dan kenyataannya.
Temuan  penelitian  sangat  jelas  menyatakan  bahwa  terjadi  kesenjangan  antara  apa  yang  seharusnya terjadi  untuk  bersungguh-sungguh  melaksanakan  program  PEMP  karena  saat  mereka  bersunguh- sungguh  terkadang  bantuan  yang  diharapkan  tidak  kunjung  tersalurkan,  justru  masyarakat  yang  tidak bersungguh-  sungguh  bahkan  KUB  nya  sudah  tidak  berjalan  lagi  kepengurusanya  bisa  mendapatkan bantuan  dari  program  PEMP  tersebut,  yang  ujung-  ujungnya  akan  digunakan  untuk  keperluan  pribadi buakan  kelompok.  Beberapa  anggota  KUB  banyak  yang  mengeluhkan  mengenai  hal  tersebut  mereka beranggapan  bahwa  pemerintah  atau  dinas  terkait  tebang  pilih  dalam  penyaluran  bantuan  program PEMP  tersebut,  di  mana  yang  merasa  dekat  denngan  petugas  maka  akan  mendapatkan  bantuan tersebut.
Diketahui  bahwa  menurut  Arif  Rohman  ada  tiga  faktor  yang  dapat  menentukan  kegagalan  dan keberhasilan  dalam  inplementasi  kebijakan  yaitu,  Faktor  yang  terletak  pada  rumusan  kebijakan  yang telah  dibuat  oleh  para  pengambil  keputusan,  menyangkut  kalimatnya  jelas atau  tidak,  sasarannya  tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau  tidak.  Selanjutnya  faktor  yang  terletak  pada  personil  pelaksana,  yakni  yang  menyangkut  tingkat pendidikan,  pengalaman,  motivasi,  komitmen,  kesetiaan,  kinerja,  kepercayaan  diri,  kebiasaan- kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana  adalah  latar  belakang  budaya,  bahasa,  serta  ideologi  kepartaian  masingmasing.  Semua  itu akan  sangat  mempengaruhi  cara  kerja  mereka  secara  kolektif  dalam  menjalankan  misi  implementasi kebijakan.  Sedangkan  yang  terakhir  yaitu  faktor  yang  terletak  pada  sistem  organisasi  pelaksana,  yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan  dari  pemimpin  organisasinya,  aturan  main  organisasi,  target  masing-masing  tahap  yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Ketepatan  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  di  desa  Sekunyit  kecamatan Kaur  Selatan  Kabupaten  Kaur  dilihat  dari  aspek  kesesuaian  dengan  metode  implementasi,  Kesesuaian dengan  tujuan,  Kesesuaian  dengan  kompetensi,  Kesesuaian  dengan  sumber  daya,  dan  Kesesuaian dengan  lingkungan  belum  sesuai  dengan  tujuan  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir terutama desa sekunyit.
Faktor  penghambat  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  adalah  keterbatasan anggaran  (modal)  dimana  anggaran  dari  pemerintah  terbatas  sehingga  tidak  semua  masyarakat  dapat mencukupi kapal yang diberikan dan kualitas SDM yang masih rendah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  penulis  menyadari  masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan konstribusi yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta Pusat: Kompas Gramedia Penerbitan, 2003. Dunn, Willian N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Haldun, M, 2008. “Implikasi Normalisasi Sei Badera Terhadap Pemukiman
Masyarakat  di  Keca matan  Medan  Marelan”. Tesis,  Program  Pasca  Sarja  Universitas  Sumatera Utara – Medan.
Nugroho,  Riant,  2004.  Kebijakan  Publik, Formulsi,  Implementasi  dan  Evaluasi.  Elex  Media  Komputindo,
Jakarta.
Sinambela, L.P., dkk, 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara,   Jakarta. Suharto, E, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika
Aditama, Bandung.
Abdul  Wahab,  Solichin,  2001.  Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan  Negara,
Jakarta : Bumi Aksara,
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung : Alfabeta.
Alkin, Marvin. 1972. Accountability defined : Evaluation Comment. The Journal of  Educational Evaluation 3 : 1-5
Alkin, Marvin C. & Christie, Christina A.2004. Evaluation Theory Tree. In  Evaluation Roots.Thousand
Oax,CA : Sage Publication
Anderson, J. E. 1978. Public Policy Making. New York: Holt Rinehart and Winston. Anderson, J. E. 1984. Public policy and politics in America. Harcourt Brace. Anggara,Sahya 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia Eko, Sutoro (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarak Yogyakar APMD Press. Ife, Jim. (1995). Community Development:Creating Community   Alternatives,Vision,Analysisand
Practice. Australia: Longman
Friedman, Jhon, (1992). Empowerment, The Politics of Alternative Development,  CambridgeBlackwell Publichers.
Green,  John.J  (2016).  Community  Development  and  Social  Development:  Informing  Concepts  of  Place and Intentional Social Change in a Globalizing World. Journal Research on Social Work Practice. Sage Publication.
Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta:  LaksBang  Mediatama.  2009,  h.
147