## PENERAPAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK  PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Oleh

## Wizarnadi Laksono 1)
Syaiful Asmi Hasibuan 2)
Fitria Ramadhani Siregar 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
wizarnadi@gmail.com 1)
syaifulasmihasibuan@gmail.com 2)
fitriaramadhanisiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  process  of  investigating  acts  of  domestic violence and how the threat of criminal punishment for acts of domestic violence is as well as how the standard for handling cases of domestic violence according to Law No.23 of 2004. This study uses qualitative research methods and concludes: 1. The process of investigation of cases of Domestic Violence is carried out based on the Criminal Procedure Code and Law No.  23  of  2004  which  is  carried  out  with  the  principle  of  Integrated  Law  Enforcement, namely  examining  suspects  and  simultaneously  granting  the  rights  of  victims  of  domestic violence  which  is  carried  out  by  the  Police  in  collaboration  with  Hospital  Health  Workers, Government and Community Social Institutions. 2. The threat of punishment for criminal acts of  domestic  violence  is  regulated  in  Law  23  of  2004  in  an  alternative  form,  namely imprisonment  or  a  fine  which  is  regulated  for  a  maximum  of  20  years  in  prison  or  a maximum fine of Rp. 500,000,000. and a minimum of 3 years in prison or a minimum fine of Rp.  3,000,000.  3.  Handling  cases  of  domestic  violence  not  only  prosecute suspects/perpetrators of violence but also think about the rights of victims and how to recover them.
Keywords: Domestic Violence

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  bagaimana  ancaman  hukuman  pidana  terhadap  tindak  kekerasan rumah  tangga  serta  bagaimana  standar  penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan  berdasarkan  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dan Undang-undang  No 23  tahun  2004  yang dilaksanakan  dengan  prinsip  Penegakan  Hukum  secara  Terpadu,  yaitu pemeriksaan  tersangka  dan  sekaligus  pemberian  hak-hak korban  KDRT  yang  dilaksanakan oleh  pihak  Polri  bekerjasama  dengan  Tenaga  Kesehatan  Rumah  Sakit,  Pemerintah  dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman  Denda  yang  diatur  secara  maksimal  20  tahun  penjara  atau  denda  maksimal  Rp 500.000.000.  dan  minimal  3  tahun  penjara  atau  denda  minimal  Rp.  3.000.000.  3. Penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  mengadili  tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Kata Kunci: Kekerasan Dalam  Rumah Tangga

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  merupakan  perbuatan  pidana, telah  menjadi  wacana  yang  menyita perhatian  dan  kepedulian  banyak  pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya  kasus  tetapi  intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi  fenomena  gunung  es  ( iceberg phenomenon )  artinya  bahwa  kasus-kasus tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga masih  terselimuti  kabut  sehingga  sangat sulit  untuk  mengungkap  fakta  yang sebenarnya  untuk  dijadikan  alat  bukti dalam suatu prosespenyidikan. Kekerasan dalam  rumah  tangga  biasa  disebut sebagai Hidden crime yang telah memakan  cukup  banyak  korban  dari berbagai  kalangan  masyarakat.  Hal  ini dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya  tidak  hanya  dialami  oleh  istri saja tetapi anak-anak jaga ikut mengalami penderitaan.
Kesulitan mengungkap fakta  dalam kasus  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  bagaikan  “api  dalam  sekam” dimana  kasus  terjadi  dalam  wilayah domestik/privat dan membakar keharmonisan  suami  isteri  serta  keluarga yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat  serta  menyerang  Hak  Azasi Manusia.
Hal ini disebabkan oleh karena sifat dari  perbuatan  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga mempunyai karakter cyclical violence yang
pernah
dikemukakan oleh Michael Victory dalam bukunya  yang  berjudul For  Better  or Worse:  Family  Violence  in  Australia dimana  karakter  ini  terbagi  dalam  lima fase, yaitu :
1. Fase Permulaan (Build-Up
Fhase) ;  Dalam  fase  ini  mulai ada ketegangandiantra pasangan, jika suami isteri tidak memiliki kemampuan
mengatasinya  maka ketegangan
akan memuncak;
2. Fase  Kekerasan (Stand-  Over Phase) ;  Disini  laki-laki  mulai menggunakan  kekuatan  yang dimiliki,  baik  secara  fisik, psikologi  dan  ekonomi,  untuk menguasai pasangannya.
3. Fase Penyesalan (Remorse Phase) :  Disini  pelaku  sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap  ancaman  hukuman pidana, sehingga mereka
mulaimencoba  menolak  akibat serius perbuatannya
4. Fase  Penebusan (Pursuit  or
Buy-Back Phase) : Disini pelaku mulai mencoba menebus perbuatannya  dengan  memberi hadiah  dan  atau  janji  bahwa  ia akan  berubah  dengan  tujuan agar  pasangannya  tidak  pergi meninggalkannya,  bila  gagal maka KDRT tetap berlanjut.
5. Fase  Bulan  Madu  (Honeymoon Phase). Siklus  ini  akan  terus berulang-ulang fase-fase tersebut jika tidak dihentikan. Dan  hal  ini  akan  mengakibatkan korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  takut melapor  kepada  yang  berwajib  atau penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukumnya. Masyarakat Indonesia  masih  menganggap  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah merupakan  konflik  intern  keluarga  yang berada  dalam  ranah  hukum  privat sehingga  tidak  dapat  dicampuri  oleh pihak  luar  keluarga  atau  ranah  hukum publik.  Sebuah  hasil  penelitian  yang dilakukan  Dr.  Diana  Pangemanan  pada tahun  1999  dalam  studi  kasus  di  Jakarta menunjukkan  bahwa  perempuan  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  selalu diposisikan  rentan  mengalami  tindak kekerasan disebabkan oleh hal-hal sbb:
1. Adanya  kekuasaan  yang
tidak  seimbang antara  laki- perempuan
2. Adanya kebergantungan
ekonomi terhadap laki-laki
3. Takut melapor karena
ancaman.
4. Petugas  hukum  dalam  hal ini penyidik masih menggunakan KUHP semata-mata  dan  memiliki paradigma  legalistikdalam menjerat kasus KDRT.
5. Hukum  Acara  Pidana  yang belum memadaiuntuk menangani  kasus  KDRT secara komprehensif.
Pada tahun yang sama, Browne dalam hasil studinya  yang  menggambarkan  mengapa kasus KDRT memposisikan korban perempuan  begitu  lemah  sehingga  patut menjadi  korban  kekerasan  ?.  Dari  hasil studinya  menemukan  bahwa  penyebabnya adalah :
1. Adanya  ancaman  yang akan  dihadapi  olehnya dan  anak-anak  bila  ia pergi meninggalkan rumah
2. Takut  tidak  mendapat hak pengasuhan anak
3. Ketergantungan nafkah
4. Tanggung jawab
mempertahankan perkawinan 5. Sangat mencintai Pasangan
6. Pasangan  tidak  selalu bertindak kasar.
Seiring  berjalannya  waktu,  maka pada  tahun  2000  sebuah  penelitian  dari Sherr&  St.  Lawrence  menemukan  bahwa tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga sering  timbul  karena  kombinasi  dan interaksi  berbagai  faktor  antara  lain, biologis,  psikologis,  sosial,  ekonomi  dan politis  sebagaimana  riwayat  kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata dan dipengaruhi  oleh  faktor  risiko  dan  faktor protektif  dan  peran  gender  yang  kaku.
Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang meningkat  dari  tahun  ketahun  sangat memprihatinkan bagi semua pihak dimana pun  didunia  ini  dan  perlu  mendapat penekanan juga bahwa adanya pemahaman kedudukan perempuan yang rentan terhadap  kekerasan  membuat  masalah  ini menjadi momok bagi kaum perempuan.Terlebih  lagi  rasa  takut  bagi kaum perempuan terhadap suatu kejahatan ( fear  of  crime ).  Kenyataan  membuktikan bahwa  kebanyakan  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  jauh  lebih  traumatis dibandingkan  dengan  kejahatan  yang  lain. Trauma  itu  lahir  dan  mengancam  jiwa manusia  karena  pelakunya  adalah  orang yang mempunyai hubungan khusus dengan korban seperti ayah  sendiri, paman, suami ataupun  pacar  atau  orang  yang  berkenaan dengan  pekerjaannya  seperti  atasannya ataupun teman kerjanya.
Family violence atau kekerasan yang  terjadi  dalam  keluarga,  yang  sudah menjadi  isu  global  dan  sudah  lama mendapat  perhatian  di  semua  negara termasuk  di  Indonesia.  Hal  ini  terbukti dengan  ditetapkannya  instrumen  hukum internasional, antara lain :
a. Vienna Declaration and Programme  of  Action  (tahun 1993)
b. Convention  on  the  Elimination of  Violence  Against  Women (tahun 1993)
c. Beijing Declaratian and
Platform  for  Action  (tahun 1995)
Kemudian  diikuti  instrumen hukum nasional antara lain :
a. Undang-undang  No  7  Tahun 1984  tentang  Ratifikasi  Negara Republik Indonesia  terhadap Konvensi  Penghapusan  Segal Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan di segala bidang.
b. Undang-undang  No  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan
Tindak Kekerasan Dalam Keluarga.
Dengan melihat perkembangan akhir-  akhir  ini  bahwa  pemahaman masyarakat  dan  kepedulian  masyarakat sangat kurang ditambah lagi dengan sistem pembuktian  yuridis  yang  kurang  memadai dan  kemudian  pemahaman  para  penyidik yang  berada  dibawah  standar  operasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah  tangga  mengakibatkan  kasus  ini merajalela dimana-mana tanpa penanganan yang jelas dan dengan berakhir didiamkan saja  karena kekurangan  alat  bukti  ataupun laporannya  dicabut  kembali  dan  dialihkan menjadi kasus perceraian biasa.
Dengan  lahirnya  undang-undang No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik  Indonesia  untuk  menghapus segala  bentuk  tindak  kekerasan  yang terjadi  dalam  rumah  tangga  sebagai realisasi  dari  ratifikasi  terhadap  konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi  terhadap perempuan  disegala bidang.
Komitmen  Pemerintah  Indonesia tersebut  telah  tertuang  dalam  diktum undang-undang no 23 tahun 2004 sbb :
1 Bahwa  setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  rasa  aman dan  bebas  dari  segala  bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
2 Bahwa segala bentuk kekerasan,  terutama  kekerasan dalam rumah tangga,
merupakan  pelanggaran  hak azasi  manusia  dan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan serta  bentuk  diskriminasi  yang harus dihapus.
3 Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat  perlindungan  dari negara  dan  atau  masyarakat
agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 4 Bahwa  dalam  kenyataannya kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga banyak terjadi,
sedangkan  sistem  hukum  di Indonesia belum menjamin perlindungan  terhadap  korban kekerasan  dalam rumah tangga.
2. METODE PENELITIAN
Metode analisa data yang dilakukan  adalah  metode  kualitatif  yang lebih menekankan pada kebenaran berdasarkan  sumber  sumber  hukum  serta doktrin  yang  ada.Kemudian  disajikan dalam  bentuk  deskriptif  analitis  melalui perbandingan teori, doktrin dan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam rangka menemukan permasalahan hukumnya  serta  menjawab  permasalahan yang diangkat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dalam  kasus  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana yang  berlaku.  Hal  ini  mengandung konsekuensi  bahwa Kitab Undang-
undang  Hukum  Acara  Pidana  (UU  No  8
Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan  dalam  penyidikan  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Undang-undang  No  23  Tahun  2004 secara  tegas  mengatur  bahwa  pihak korban berhak melaporkan secara langsung  kekerasan  dalam  rumah  tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga
atau  orang  lain  untuk  melaporkan
kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada
pihak  kepolisian,  baik  ditempat  korban maupun  di  tempat  kejadian  perkara (pasal  26  ayat  2).  Dalam  hal  korban adalah  seorang  anak,  laporan  dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau  anak  yang  bersangkutan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku (pasal 27).
Ketua  Pengadilan  Negeri,  dalam tenggang  waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan,  ia  wajib  mengeluarkan surat  penetapan  yang  berisi  perintah perlindungan  bagi  korban  dan  anggota keluarga  lain,  kecuali  ada  alasan  yang patut  (pasal  28).  Dan  perlindungan terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  berlaku  paling  lama  1  tahun  dan dapat  diperpanjang  jika  ada  keterangan dari  korban,  tenaga  kesehatan,  pekerja sosial, relawanpendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.
Terdapat  perbedaan  yang  jelas antara  KUHAP  dengan  UU  23  tahun 2004  dalam  hal  proses  penyidikan. JikaKUHAP lebih mementingkan pelaku untuk  segera  diproses  penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih
mementingkan  pelayanan korban terlebih dahulu  untuk  mendapatkan perlindungan hukum  sebagai  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.
Hak-hak  korban  tersebut  diatur dalam  pasal  16  sampai  38  UU  23 Tahun 2004.Yakni :
1. Dalam  waktu  1  x  24  jam  terhitung sejak  mengetahui  atau  menerima laporan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  kepolisian wajib segera memberikan  perlindungan  sementara pada korban.
2. Perlindungan  ini  diberikan  untuk  7 hari.
3. Polri dalam memberikan
perlindungan,  bisa  bekerja  sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit,
pekerja  sosial,  relawanpendamping  , pembimbing  rohani  atau  shelter  jika ada.
4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan  korban  oleh  Polri  ini dalam  1x24  jam  harus  segera diterbitkan.
5. Permohonan perlindungan dapat diajukan  oleh  korban  sendiri  atau keluarga  korban,  teman  korban,
kepolisian, pendamping  atau pembimbing rohani.
6. Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui  atau  menerima  laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan  dalam  rumah  tangga. (pasal 19). Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana  diatur  dalam  pasal  35 Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dengan  alasan-alasan  sebagaimana diatur dalam KUHP yakni :
a. Agar  tersangka  tidak  melarikan diri
b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana d. Memudahkan penyidik
melakukan pemeriksaan penyidikan.
Akan  tetapi  untuk  jenis/  bentuk kekerasan  yang  bersifat  psikhis,  penyidik sering  menemui  kesulitan  untuk  menjerat pelaku untuk di lakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikhis yang diderita korban harus  memerlukan  kehati-hatian  dalam mengukur tingkat tekanan psikhis. Disinilah  penyidik  harus  dibekali  dengan kemampuan  yang  profesional  sebagai penyidik atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban. Kaidah hukum  yang  mengatur  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga  sudah  jelas  diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam
kenyataan,  undang-undang  ini  belum tersosialisasi  dengan  baik  dan  benar  di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya  sangat  sulit  sehingga
mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan.
Masih  banyak  keluarga  atau  rumah tangga yang belum tahu tentang tindakkekerasan  dalam  rumah  tangga bukan  lagi  urusan  keluarga  tetapi  sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran  hak  azasi  manusia  dan mengancam jiwa manusia.
Disamping  itu  masih  banyak  aparat hukum  yang  belum  mengenal  UU  KDRT. Sehingga  terjadi  kendala  bagi  proses penyidikan  kasus  KDRT  ketika  korban melapor  di  RPK  (Ruang  Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda ditiap- tiap  propinsi  di  Indonesia.  Banyak penyidik  yang  belum  melakukan  proses pelayanan  hukum terhadap korban dengan menjalankan  prosedur  perlindungan  yang ditetapkan  secara  khusus  oleh  UU  23 Tahun  2004.  Hal  ini  yang  menyebabkan korban  menarik  kembali  atau  mencabut laporan dan pengaduan mereka.
Fasilitas  hukum  yang  disediakan oleh  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  disetiap  Polres  sampai  saat  ini masih  banyak  yang  belum  memadai, seperti  misalnya  Pusat  Pelayanan  Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/  korban  belum  dijalankan  sebagai mana mestinya.
Kesadaran hukum warga masyarakat  untuk  tunduk  pada  UU Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  masih sangat  minim.Sebagian  masyarakat  belum mau  menyadari  bahwa  ada  hukum  yang melarang  untuk  melakukan  kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun  ada  anggota  masyarakat  sudah mengetahui  bahwa  ancaman  hukuman penjara  bagi  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budayapatriakhi atau memiliki kekuasaan  yang  melampaui  batas  dalam keluarga.  Tingkat  kesadaran  hukum  dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk
menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam  rumah  tangga  lebih  memilih perceraian  untuk  mengakhiri  persoalan KDRT  dari  pada  mengharapkan  proses penyidikan  yang  berlarut-larut  dengan biaya yang cukup tinggi.
3.2. Ancaman hukuman terhadap tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.
- Kekerasan fisik :
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  di  maksud  dalam pasal  5  yakni  kekerasan  fisik,di  pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling  banyak  Rp  15  000.000  (lima  belas juta  rupiah)  .  Apabila  korban  jatuh  sakit atau  luka  berat  maka  diancam  hukuman penjara  10  tahun  penjara  atau  hukuman dendaRp.  30.000.000.  (tiga  puluh  juta rupiah).  Apabila korban  meninggal  dunia maka  pelaku  diancam  dengan  pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000  (empat  puluh  lima  juta rupiah).Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004.
- Kekerasan psikis
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah tangga, dipidana dengan hukuman penjara paling  lama  3  tahun  atau  hukuman  denda paling  banyak  Rp  9.000.000  (  sembilan juta rupiah ).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata  pencaharian  atau  kegiatan  sehari- hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp.3.000.000  Tiga  juta rupiah (pasal 45 UU 23 Tahun 2004).
- Kekerasan Seksual Setiap orang yang melakukan perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana
dimaksud  dalam  pasal  8  huruf  a  yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap
dalam  lingkup  rumah  tangga,  dipidana penjara  paling  lama  12  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp 36.000.000.  Tiga  puluh enam  juta  rupiah  (pasal  46  UU  23  Tahun 2004).
Setiap  orang  yang  memaksa  orang yang  menetap  dalam  rumah  tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana  diatur  dalam  pasal  8  hurufb yakni pemaksaan hubungan seksual dengan  orang  lain  untuk  komersial  atau untuk  tujuan  tertentu,  dipidana  dengan hukuman  penjara  paling  sedikit  4  tahun dan  paling  lama  15  tahun  penjara  atau hukuman denda paling sedikit Rp 12.000.000  dua  belas  juta  rupiah  dan paling  banyak Rp.300.000.000.  Tiga  ratus juta rupiah. (Psl 47 UU 23 Tahun 2004).
Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan  korban  mendapat  luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama  sekali,  atau  mengalami  gangguan daya  pikir,  gangguan  jiwa  sekurang kurangnya berlangsung 4 minggu berturut- turut,  atau  1  tahun  tidak  berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak berfungsinya  alat  reproduksi,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  sedikit  5 tahun  dan  paling  lama  20  tahun  penjara, atau  hukuman  denda  paling  sedikit  Rp 25.000.000.  Dua  puluh  lima  juta  rupiah dan paling panyak Rp. 500.000.000. Lima ratus  juta  rupiah  (pasal  48  UU  23  tahun 2004).
- Penelantaran rumah Tangga.
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  3  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.  15.000.000.  Lima  belas  juta  rupiah setiap orang yang :
a. Menelantarkan orang lain
dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni penelantaran rumah tangga  pada  menurut  hukum yang  berlaku  baginya  atau
karena  perjanjian,  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan  atau  pemeliharaan kepada orang tersebut.
Menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup rumah  tangganya,  karena  kebergantungan ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan  atau melarang  untuk  bekerja  yang  layak didalam maupundi luar rumah.
Dengan  melihat  ancaman  hukuman pidana  yang  digunakan  dalam  Undang- undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga ini adalah cukup berat jika dibandingkan  dengan  ancaman  hukuman yang  ada  dalam  KUHP.Hal  ini  membuat penyidik  atau  penegak  hukum  lainnya lebih  memilih  menggunakan  KUHP  dari pada  UU  No  23  Tahun  2004.  Mengapa demikian, karena mereka masih menganggap  remeh  dengan  kasus-kasus KDRT.
Selain  itu  bentuk  pemidanaannya bersifat  alternatif  yakni  hukuman  penjara atau  hukuman  denda,  sehingga  tidak mampu  membuat  pelaku  jera.  Dalam  hal kekerasan  fisik  yang  tergolong delik  biasa sedangkan  kekerasan  psikis  dan  seksual merupakan delik aduan sangat mempengaruhi  jenis  hukumannya ini sangat  menciptakan  keragu-raguan  bagi penegak  hukum  terutama  penyidik  dalam melakukan  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga.

## 3.3.  Prosedur  Standar  Penanganan
Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Menurut  UU  No.23  Tahun 2004
Setelah  disahkannya  UU  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  yang  merupakan tonggak sejarah untuk menghapus diskriminasi  terhadap  perempuan  dan menghapus  kekerasan  dalam  keluarga, merupakan  upaya  pemerintah  Indonesia dalam menjawab konvensi CEDAW
dimana  negara  Indonesia  telah  ikut merativikasinya dengan segala konsekuensi menurut hukum internasional.
Beberapa  kelebihan  yang  dimiliki UU  23  Tahun  2004  dalam  wajah  hukum pidana Indonesia adalah antara lain :
1. UU  No  23  Tahun  2004  telah mendorong  kasus  KDRT  dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.
2. UU  No  23  tahun  2004  telah melakukan terobosan baru dalam  hukum  acara  pidana yakni  prinsip  satu  saksi  bukan saksi,  UU  inimemberi  hak saksi korban KDRT di tambah visum  dokter  telah  memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup  rumah  tangga  telah diperluas  oleh  UU  ini,  yakni suami,  isteri,  anak  dan  semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian  kekerasan  dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini  termasuk  fisik,  psikis  dan seksual juga penelantaran rumah tangga. Kelebihan-kelebihan yang
dimiliki  UU  23  Tahun  2004  ini membawa  kontroversi  bagi  para  ahli hukum pidana di Indonesia, juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian  yang  sampai  saat  ini  masih kuat  dengan  paradigma  legalistiknya sehingga  penerapan  UU  23  Tahun  2004 ini  masih  belum  efektif.  Penanganan kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga melalui  jalur  hukum  pidana  menurut  UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan  dengan  sistem  peradilan pidana  terpadu.  Disebut  terpadu  artinya bahwa  penanganan  kasus  kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan  tetapi  juga  memikirkan  hak- hak korban serta bagaimana pemulihannya.  Oleh  karena  itu  pasal  4 UU  No  23  Tahun  2004  mengatur tujuan penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah :
1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi  korban  kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak  pelaku  kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara  keutuhan  dalam rumah  tangga  yang  harmonis dan sejahtera.
Dengan  berdasarkan  tujuan penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  ini  maka  penanganan  baik  dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka  harus  ada  keseimbangan  antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku  dan  perlindungan  korban  serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan,tidak  bekerja  sendiri  akan tetapi  secara  terpadu  bekerja  sama dengan  tenaga  kesehatan/  rumah  sakit, pendamping  korban,  rohaniawan  untuk mencari  kebenaran  yang  sesungguhnya dalam  mengungkap  peristiwa  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dilaporkan.  Jika  dalam  penyelidikan selesai  dan  memasuki  tahap  penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi  korban  disamping  kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.
Tahapan pertama yang dilakukan  adalah;  Menyelesaikan  Berita Acara  sambil  proses  mediasi  dilakukan oleh  semua  pihak.  Mediasi  disini  adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa  dan  atau  hakim  untuk  mencari  titik temu  yang  menguntungkan  semua  pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga  yang harmonis  dan  sejahtera  tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai  hukum  acara  pidana  yang  diatur dalam  KUHAP.  Di  tahap  inilah  Polri dalam  hal  ini  penyidik  Polri  harus memiliki  pemahaman police  women  desk serta  profesional  dan  empati  terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang  Pelayanan Khusus di
Polda  semua  provinsi  di  Indonesia  yang khusus  menangani  penyidikan  kasus KDRT.
Tim Penyidik Polda yang bertugas di  RPK  Polda  ini  harus  telah  mengikuti pelatihan khususpenanganan  kasus  KDRT
di  Mabes  Polri.  Setelah  berkas  perkara rampung, korban harus mendapatkan hak- haknya  sebagai  korban  KDRT  sesuai  UU 23 Tahun  2004 yaitu :
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,  penasihat  hukum, lembaga sosial ataupun
pemerintah.
2. Pelayanan  kesehatan  sesuai kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan  dengan  kerahasiaan korban.
4. Pendampingan  oleh  pekerja sosial,  bantuan  hukum  pada setiap tingkatan pemeriksaan
5. Penguatan psikologis dan
bimbingan rohani.
Pemberian hak- hak korban dilakukan  sampai  dengan  korban  pulih kesehatan  fisik  dan  psikisnya  dengan jangka waktu paling lama satu tahun, jika diperlukan penahanan bagi sipelaku, maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku  sesuai  aturan  hukum  acara  pidana yang  berlaku  dan  tindakan  selanjutnya adalah  penyerahan  berkas  bersama-sama tersangka kepada kejaksaan untuk kemudian  dilanjutkan  untuk  pemeriksaan di  persidangan  pengadilan.  Persidangan pertama  harus  dibacakan  terlebih  dahulu hasil  mediasi  yang dilakukan  oleh penyidik  barulah  kemudian  pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti
termasuk  hasil  visum  et  repertum,  jika pembuktian telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas tertuduh dan kemudian pembacaan pleidoi penasihat  hukum  dan  terakhir  adalah keputusan hakim
4. SIMPULAN
Sebagaimana dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  penyidikan  terhadap kasus Tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dilakukan  berdasarkan  Kitab Undang- undang Hukum Acara  Pidana  dan  Undang- undang No 23 tahun2004 yang dilaksanakan  dengan  prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu,  yaitu  pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian  hak-hak  korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan
Rumah  Sakit,  Pemerintah  dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman  Hukuman  Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah  Tangga  diatur  dalam UU  23  Tahun  2004  dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau
Hukuman  Denda  yang  diatur secara  maksimal  20  tahun penjara  atau  denda  maksimal Rp  500.000.000.  dan  minimal 3  tahun  penjara  atau  denda minimal Rp. 3.000.000.
3. Penanganan  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan  hak-hak  korban serta bagaimana
pemulihannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Kanter,EY  dan  Sianturi  SR, Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesiadan Perempuan ,  Alumni  HM  dan PYHM, Jakarta, Tahun1982.
KUHAP dan Penjelasannya, PermataPress Luhulima  S.  Achie, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak
Kekerasan  Terhadap  Perempuan dan  Alternatif  pemecahannya ,
Jakarta, 2000
Pratiwi  Agus, Jurnal  Hukum  dan Perempuan Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia,  Edisi  Keempat,  Balai Pusataka, Jakarta, 2002 hal.676 Syukur  A.  Fatahillah, Mediasi  Perkara KDRT  (Teori  Dan  Praktek  Di
Pengadilan Indonesia) ,Mandar Maju, Bandung, Tahun 2011.
Sulaeman  M.  Munandas  dan  HomzahSiti ,
Kekerasan  Terhadap  Perempuan,
Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin  Ilmu  Kasus  Kekerasan, Tahun 2010.
Utomo  Hadi  Warsito, Hukum  Kepolisian di Indonesia , Jakarta, 2005.
SUMBER LAINNYA : Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Kementerian Perempuan
RI,
United  Nation  Population  Fund, Jakarta, 2004.