## PERAN POS BANTUAN HUKUM ‘AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19
Sanawiah
Rita rahmaniati
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
Email : sanawiah.sanaw@gmail.com rahmaniatirita@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  pos  bantuan hukum  (Posbakum)  'Aisyiyah  di  Kalimantan  Tengah  dalam pendampingan  hukum  dan  mendukung  kebijakan  pemerintah  kota Palangka  Raya  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  perempuan  dan anak di tengah pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan perilaku  orang,  dengan  menyoroti  peristiwa  di  lapangan,  serta kegiatan-kegiatan  tertentu  secara  terperinci  dan  mendalam.  Hasil penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  peranan  bantuan  hukum (POSBAKUM  Aisyiyah)  berupa  kegiatan  pendampingan  hukum terhadap  klien  mulai  dari  tahap  pelaporan  sampai  dengan  tahap pendampingan  beracara  dipengadilan  oleh  pengacara  Posbakum ‘Aisyiyah.  Rata  – rata  perkara  yang  ditangani  yaitu  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT), tidak memberi nafkah, meninggalkan istri dan anak-anak, dengan wanita lain.
Kata Kunci:
Peran, Posbakum ‘Aisyiyah, Covid-19
Keywords :
Role, Posbakum ‘Aisyiyah,
‘Aisyiyah Legal Aid Post, Covid -19

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  role  of  ‘Aisyiyah's  Legal  Aid  Post (Posbakum)  Central  Kalimantan  in  providing  legal  assistance  and supporting the policies of the Palangka Raya city government towards legal protection  for  women  and  children  amid  the  Covid-19  pandemic. Qualitative-descriptive approach that aims to describe people's behavior by highlighting events in the field and certain activities in detail and depth was used  as  the  research  method.  The  study  describes  the  role  of  Posbakum ‘ Aisyiyah  in  the  form  of  legal  assistance  activities  for  clients  starting  from the reporting to the court counseling by its lawyer. The cases handled are mostly domestic violence, inability to provide a living, and  abandoning the wife and children for another woman.
© 2021 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
PENDAHULUAN ‘Ai syiyah  adalah  salah  satu  organisasi wanita  otonom  keagamaan  terbesar  di Indonesia  yang  didirikan  di  Yogyakarta  pada 27 Rajab 1426 H bertepatan  dengan  19 Mei 1917  oleh  Kiai  Haji  Ahmad  Dahlan.
Gera kan ‘Ai syiyah  dari  waktu  ke  waktu  terus berkembang  dan  memberikan  manfaat  bagi peningkatan  dan  kemajuan  harkat  dan martabat  perempuan  Indonesia.  Majelis
Hukum  dan  HAM  Pimpinan  Pusat  (PP) ‘Aisyiyah  membentuk  Pos  Bantuan  Hukum (POSBAKUM)  ‘Aisyiyah  dan  sudah  ada diberbagai  Provinsi  dari  Aceh  hingga  Papua. Posbakum    ‘Aisyiyah  sudah  melakukan pendampingan  baik litigasi maupun  non litigasi. Bantuan hukum dapat diterapkan  untuk kasus- kasus  terkait  perkawinan,  waris,  hak perempuan dan anak.  Kasus-kasus pengabaian hak-hak  perempuan  dalam  perceraian,  nafkah iddah,  mut’ah,  harta  gono -gini  paling  dominan di  hukum  perdata.  Salah  satu  bentuk  amal usaha yang didirikan Majelis Hukum dan HAM pada  Pimpinan  Wilayah  Aisyiyah  Kalimantan Tengah  adalah  dengan  membentuk  Pos Bantuan  Hukum  (POSBA KUM)  ‘Ai syiyah Kalimantan Tengah.
POSBAKUM ‘Ai syiyah  Kalimantan Tengah.  Didirikan  atas  dasar  surat  keputusan Pimpinan  Wilayah  ‘Aisyiyah  Kalimantan Tengah, Nomor 29/SK-PWA/A/IX/2019.
Tentang  Pendirian  Pos  Bantuan  Hukum (POSBAKUM)  ‘Aisyiyah  Kalimantan  Tengah, tanggal 12 Muharram 1441 H atau bertepatan dengan  tanggal  12  September  2019, diresmikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  Kalimantan  Tengah,  pada tanggal  11  syafar  1441  H,  atau  bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2019 M.
POSBAKUM ‘Ai syiyah turut berperan aktif membantu program pemerintah dalam penanggulangan
pencegahan  penyebaran  virus  Corona (COVID-19).  Terdapat  banyak  kebijakan Pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi  penyebaran  Covid-19,  salah  satu kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  adalah  dengan  pemberlakuan PSBB  pada  bulan  Mei  2020  yang  lalu  dan
PPKM  pada  bulan  Januari  2021.  Pembatasan kegaiatan  masyarakat  ini  tentu  memiliki dampak  yang  sangat  besar  pada  berbagai aspek,  baik  aspek  pendidikan,  ekonomi, kesehatan maupun lainnya.
Hasil  survei  pada  wanita  yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga di kota Palangka  Raya,  ditemukan  bahwa  adanya kegelisahan  dalam  menghadapi  situasi pademi  Covid-19  saat  ini.  Adanya  keluhan ibu  rumah  tangga  terhadap  beban  tugas sekolah anak-anak yang menuntut pendampingan,  ditambah  dengan  biaya kouta  internet  serta  tarif  listrik  yang meningkat  seiring  dengan  lebih  banyak kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dirumah, dan  meningkatnya  harga  sembako  serta obat-obatan. Kebutuhan semakin meningkat yang  tidak  disertai  dengan  peningkatan pendapatan  menjadi  beban  tersendiri  bagi suami  sebagai  kepala  rumah  tangga.  Hal  ini kemudian dapat memicu terjadinya ketidakstabilan  ekonomi  rumah  tangga  dan memicu  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (KDRT). Banyaknya laporan dan permintaan  perlindungan  hukum  serta pendampingan  oleh  korban  KDRT.  Peran POSBAKU M  ‘Ai syiyah  sangat  dibutuhkan dalam membantu pemerintah dan masyarakat  dalam  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  dan  anak  di  tengah Pandemi  Covid  -19  khususnya  masyarakat Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  latar  belakang  inilah peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian terkait  Peran  Pos  Bantuan  Hukum  ‘Aisyiyah Kalimantan  Tengah  Terhadap  Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dimasa Pandemi Covid-19.  Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana   Peranan  Posbakum  ‘Aisyiyah Kalimantan  Tengah  dalam pendampingan di masa Pandemi Covid -19 ?
2. Bagaimana  kebijakan  pemerintah  kota
Palangkaraya terhadap perlindungan hukum  perempuan  dan  anak  di  tengah pandemi covid-19?
Adapun    tujuan  yang  hendak  dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui    Peranan  Posbakum  ‘Aisyiyah Kalimantan  Tengah  dalam  pendampingan di masa Pandemi Covid -19.
2. Mendeskripsikan  kebijakan  pemerintah kota  Palangkaraya  terhadap  perlindungan hukum  perempuan  dan  anak  di  tengah pandemi covid-19?
Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM) ‘Aisyiyah  Kalimantan  Tengah  memiliki  Visi dan Misi, sebagai berikut:
VISI IDEAL  :  Tegakkan  Keadilan  dan Terwujudnya Masyarakat Damai.
VISI PENGEMBANGAN: Tercapainya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah yang mengarah pada
pelayanan  yang  jujur  dan  profesional  dan
pengembangan  dakwah  amar  ma’ruf  nahi munkar.
MISI  :  Misi  Pos  Bantuan  Hukum (Posbakum)  ‘Aisyiyah  Kalimanan  Tengah diwujudkan  dalam  bentuk  program  dan kegiatan  di  masa  Pandemi  covid  19, meliputi:
1. Penyuluhan  Hukum  dan  Konseling, Pelatihan  paralegal  untuk  meningkatkan kesadarakan  hukum  masyarakat  tentang nilai-nilai hukum.
2. Pelayanan  hukum – konsultasi  hukum, pendampingan  dan  pembelaan  diluar  dan didalam pengadilan bagi kelompok masyarakat miskin, dan korban ketidakadilan lainnya; 3. Kajian, publikasi informasi dan dokumentasi.
Perlindungan  dalam  ilmu  hukum  adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat    keamanan    untuk    memberikan    rasa aman,    baik    fisik    maupun  mental,  kepada korban  dan  sanksi  dari  ancaman,  gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,      dan      atas      pemeriksaan      di sidang      pengadilan.  Pengertian  Perlindungan adalah  tempat  berlindung,  hal  (perbuatan  dan sebagainya)  memperlindungi.  Perlindungan yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah No.2  Tahun  2002  adalah  suatu  bentuk
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak  hukum  atau  aparat  keamanan  untuk memberikan  rasa  aman  baik  fisik  maupun mental,  kepada  korban  dan  saksi,  dari ancaman,    gangguan,    teror,    dan    kekerasan dari  pihak  manapun,  yang  diberikan   pada tahap      penyelidikan,      penyidikan, penuntutan,   dan   atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Palangka Raya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan  Tengah,  salah  satu  kota  yang mengalami  peninggkatan  kasus  Covid  cukup Signifikan.  Peningkatan  penyebaran  kasus Covid-19  di  kota  Palangka  Raya    (data  per tanggal  20  Juni  2020  144  orang  positif,  59 sembuh  dan  8 orang  meninggal  dunia.  Hal  ini membuat  Walikota  Palangkaraya  bekerjasama dengan  Dinas  terkait    membuat  beberapa kebijakan  sebagai  upaya  pemutusan  rantai penyebaran covid-19 diantaranya  meliburkan kegiatan  pembelajaran  pada  tingkat  satuan pendidikan, penyemprotan disinfektan, sosialisasi penanggulangan Covid-19,
pemeriksaan  penumpang  dan  kendaraan  yang melintasi  perbatasan  wilayah  Palangka    Raya. Namun,    kebijakan    tersebut    dirasa    dapat kurang  menekan angka penyebaran Covid-19, oleh  sebab  itu  pemerintah  kota  melakukan upaya lainnya yaitu   menerapkan PSPB tahap 1  dan  melakukan  rapid  tes  massal  ditempat- tempat  umum  seperti  pasar  dan  tempat keramaian lainnya.
Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Palangka Raya menimbulkan polemik  di masyarakat.    Beberapa  kasus    yang  terjadi sebagai  dampak  dari wabah Covid-19 seperti penyebaran informasi terkait Covit-19 melalui media  sosial  yang  terkadang  berakhir  dengan pihak  kepolisian,  over  diagnosa  dokter  di rumah sakit, menyebabkan keresahan semakin bertambah, penolakan warga terhadap  isolasi mandiri  dan  penguburan  jenazah  Covid-19 serta    kasus  lainnya.  Selain  itu,  kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait diliburkannya  pembelajaran  pada  tingkat satuan  pendidikan    juga  berdampak  pada orang tua dan  anak-anak sekolah yang merasa terbebani  dengan  tugas-  tugas  yang  diberikan guru sehingga juga berdampak pada psikologis anak.

## Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi
penelitian   akan   dilakukan   di   Pos   Bantuan Hukum  (POSBAKUM)  ‘Aisyiyah Kalimantan
Tengah  dan  di  Kota  Palangka  Raya.  Subjek penelitian Klien POSBAKUM ‘Aisyiyah
Kalimamtan  Tengah  sebanyak  7  orang    dan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  selaku pembuat  kebijakan  2  orang.  Jenis  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer, dan data sekunder. Data  primer  (data dasar)    adalah    data    yang  langsung  diperoleh dari  masyarakat.  Sedangkan  data  sekunder adalah  bahan-  bahan      perpustakaan,      jurnal-
jurnal,   makalah,   media   massa   cetak   dan elektronik  yang  memuat  tulisan-tulisan  pakar hukum  yang  berkaitan  dengan Peran Posbakum’Aisyiyah  dalam  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  dan      anak      ditengah Pandemi      COVID-19.      Data      pendukung dimaksud  diperoleh  melalui  pengumpulan  data dengan  mengunakan  teknik  wawancara  dan observasi.    Teknik  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Adapun teknik analisa data, meliputi a) Reduksi Data, b) Sajian Data (display data) c) Verifikasi dan d) Simpulan Data.

## Hasil dan pembahasan

## Peran  Pos  Bantuan  Hukum  ‘Aisyiyah
Kalimantan  Tengah  dalam  upaya  membantu program  pemerintah  dibidang  hukum  dan membantu  masyarakat  yang  mengalami  perkara- perkara  hukum  terutama  masyarakat  tidak miskin,  apalagi  disaat  ini  dengan  adanya  wabah Corona yang melanda bangsa dan Negara.

## Peranan  Posbakum  ‘Aisyiyah  Kalimantan
Tengah    dalam  pendampingan  di  masa Pandemi Covid -19
Posbakum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16
Tahun  2011  tentang  bantuan  Hukum  Gratis  Bagi masyarakat  miskin.  Keberadaan  (POSBAKUM) Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah semenjak  diresmikan  pada  tanggal  11  Oktober 2019  dan  mulai  beraktifitas  bulan  Mei  2020.
Tercatat  kasus  masuk  dari  bulan  Mei  sampai dengan  November  2020  lebih  dari  ada  25  kasus
berkaitan  erat  dengan  kasus  Perempuan  dan Anak.  Beberapa  contoh  kasus  yang  masuk  pada layanan Posbakum sebagai berikut:

## 1. Kasus 1
Pada  masa  pandemi  Covid-19  ini sebagian  masyarakat  ketakutan  berobat ke  rumah  sakit  atau  puskesmas.  Akibat ketakutan  ini  menajdikan  pengoabatan alternative menjadi pilihan. Salah satunya beobat melalui orang pintar (oknum yang mengaku  Ustadz).  Oleh  Oknum  Ustadz tersebut,  para  pasien  sakit  dianggap sebagai  penyakit  non  medis,  sehingga perlu di Ruqyah’ dengan cara yang tidak umum  dilakukan  pada  kabanyakan metode  Ruqyah.  Ternyata  pasien  diberi pengobatan  dengan  cara  yang  tidak pantas  (pelecehan  seksual).  Seorang Remaja  (ES)  dan  beberapa  Ibu-ibu muda menjadi  korban  pelecehan  seksual  oleh oknum  mengaku  ustadz  tersebut  datang ke POSBAKUM Aisyiyah pada bulan Mei tahun 2020 untuk meminta perlindungan hukum.  Bentuk  bantuan  hukum  dari POSBAKUM
Aisyiyah berupa pendampingan pelaporan sampai pendampingan persidangan melalui pengacara  PERADI,  kasusnya  sudah ditangani  kepolisian  Daerah  (Polda) Kalimantan  Tengah.  Sampai  bulan Oktober  2020  oknum  ustadz  resmi ditahan  ditahanan  Polda  Kalimantan Tengah.
2. Kasus 2
Seorang  ibu  dengan  inisial RH  selama  ini  mengalami  kekerasan dalam Rumah tangga oleh suami. 3 tahun terakhir  suami  memiliki  banyak  wanita lain dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap ibu RH. Suami ibu RH sudah 1 tahun  terakhir  tidak  lagi  menafkahi  lahir bathin kepada ibu RH yang juga memiliki seorang  balita.  Pada  tanggal  25 September  tahun  2020,  Ibu  RH  datang ke  Posbakum  ‘Aisyiyah  Kalimantan
Tengah  mengadukan  permasalahannya dan meminta bantuan untuk
penyelesaiannya.  Bentuk  bantuan  hukum dari  Aisyiyah  berupa  pendampingan proses  cerai  talaq  oleh  suaminya, pendampingan  Klien  dalam  persidangan di  pengadilan  Agama  Kota  Palangkaraya. Bantuan  pengacara  dari  POSBAKUM Aisyiyah.

## 3. Kasus 3
Seorang  ibu  dengan  inisial NR  3  orang  anak  yang  ditinggalkan suaminya sekitar 4 tahun dengan wanita simpanan.  Bentuk  bantuan  hukum  dari Aisyiyah berupa pendampingan pendaftaran perceraian sampai pendampingan persidangan di
pengadilan  Agama  kota  Palangkaraya. Bantuan  pengacara  dari  POSBAKUM Aisyiyah,  selanjutnya  pada  tanggal  11 Juni  2020  nama  WR  memiliki  3  orang anak  ditinggalkan  suaminya  sekitar  5
tahun  dengan  wanita  simpanan.  Kasus perceraian.  selesai  pada  putusan Pengadilan  Agama  Palangka  Raya, dengan  salinan  putusan    nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Plk, tanggal 19 Oktober  2020.  Bentuk  bantuan  hukum dari  Aisyiyah  berupa  pendampingan pendaftaran perceraian sampai pendampingan persidangan di
pengadilan  Agama  kota  Palangkaraya. Bantuan  pengacara  dari  POSBAKUM Aisyiyah.

## 4. Kasus 4
Seorang  ibu  berinisial  RSM memiliki 3 orang anak meminta bantuan hukum ke posbakum karena ditinggalkan suaminya sekitar 11 tahun dengan wanita simpanan,  kasus  perkara  sedang  dalam penyidikan  Kapolres  Kuala  Kapuas. Bentuk  bantuan  hukum  dari  Aisyiyah berupa  pendampingan  pelaporan  ke Polres Kuala Kapuas.

## 5. Kasus 5
Kasus selanjutnya yang Posbakum  ‘Aisyiyah  terima  pada  tanggal 13  November  2020,  atas  nama  NA, menikah pada bulan Maret 2020, tempat tinggal  di  Kota  Palangka  Raya,  dengan seorang  polisi  sekarang  bertugas  di  kec. Pagatan  Kab.  Katingan.  Kasus  KDRT, perkara  sudah  masuk  ke  Pengadilan agama  yang  didampingi  3  (tiga)  orang
pengacara Posbakum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah dan putusan Pengadilan  Agama  sudah  diterima, dengan salinan putusan nomor: 473/Pdt.G/2020/PA.Plk. Tanggal 07 Desember 2020. Keberadaan dan peran Lembaga  bantuan  hukum  tidak  banyak masyarakat yang mengetahuinya, terutama di Kalimantan Tengah. Sebagian besar  masyarakat  mengetahui  masalah bantuan  hukum  hanya  bagi  kalamgan ekonomi  menengah  keatas,  sedangkan bagi  kalangan  ekonomi  kebawah  yang tidak  memiliki  kemampuan  ekonomi secara  materil  tidak  mampu  menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok  yang  memiliki  kemampuan secara  ekonomi.  Padahal,  menjamin  hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum  khususnya  bagi  masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini  sebagai  konsekuensi  logis  dan pengakuan  negara  yang  mengatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  depan  hukum  dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.  Kemudian  dalam  Pasal  34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin  dan  anak-anak  yang  telantar dipelihara  oleh  Negara”.  Hal  ini  secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan  dan  pengakuan  terhadap
hak-hak  fakir  miskin.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik mengakui  hak  atas  bantuan  hukum  dan hak  atas  Advokat  dan  memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikaan  bantuan  hukum  secara efektif  untuk  masyarakat  miskin  ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.
Berdasarkan wawancara dengan  beberapa  sumber,  umumnya mereka tidak mengetahui secara langsung  keberadaan  Posbakum  Aisyiyah Kalimanta  Tengah,  namun  setelah dilakukan pendekatan ke masyarakat dan peran  media  social  tentang  bantuan hukum  oleh  Posbakum,  masyarakat sebagian  sudah  banyak  yang  mengenal Posbakum Aisyiyah.
Klien mengetahui keberhasilan posbakum Aisyiyah Kalimantan Tengah dari kenalan orangtua  nya,  dari  keluarga,  dari tetangga,  dan  dari  pengelola  Posbakum Aisyiyah.
Menurut Klien, peran Posbakum  Aisyiyah  Kalimantan  Tengah sebagai  Tempat  Pengaduan  Perceraian (NA),    Dapat  memberikan  bantuan hukum  terutama  masalah  rumah  tangga saya  dan  membatu  hak  bagi  penerima bantuan  hukum  untuk  mendapatkan akses  sebuah  keadilan  hukum  (RS). Posbakum  Aisyiyah  adalah  pos  bantuan
hukum yang sebagian besar dikelola oleh ibu-ibu  Aisyiyah  (LR).  Tempat  atau wadah mengadukan hukum bagi masyarakat  yang  tidak  paham  hukum, untuk  mendapatkan  akses  keadilan hukum  (WR).  Tempat  untuk  membantu orang  yang  kurang  mampu  dalam permasalahan  hukum  (IN).    Aisyiyah adalah  tempat  untuk  membantu  orang- orang  yang  bermasalah  hukum,  yang kurang mampu (RH). Wadah pengaduan, konsultasi hukum (LL).
Kemudian dilanjutkan dengan  pengetahuan  masyarakat  tentang apa  saja  bentuk  layanan  yang  diberikan Posbakum,  menurut  Klien  posbakum memberikan  layanan  Konsultasi  hukum tentang  perceraian,yang  memberikan, Memberikan solusi dalam masalah rumah tangga semua yang perlu dengan bantuan hukum, Konsultasi,
Pendampingan,
Penyelesaian  perkara  (NA,  RS,  LR,  WR, IN, RH, LL).
Pelayan  bantuan  hukum  tentu memiliki  prosedur  layanan,  untuk membantu  proses  penyelesaiannya.  Alur pelayanan  Posbakum  sebagian  besar masyarakat  yang  menjadi  klien  telah mengetahuinya  setelah  proses  bantuan berjalan.
Alur  layanan  Posbakum dengan  cara  datang  ke  Posbakum  lalu menceritakan  keluhan,  maka  di  bantu
oleh  pihak  posbakum  dengan  tahapan pendaftaran, mengisi identitas, konsultasi masalah, tindakan/ pendampingan, penyelesaian (NA, RS, LR, WR, IN, RH, LL).
Selama pendampingan
POSBAKUM juga menyediakan pengacara.  Menurut  Klien  Pengacara pengacara  sangat  membantu  untuk menyelesaikan  perceraian  saya  (NA). Sangat membantu dalam saya menyelesaikan masalah hukum yang saya hadapi,  sangat  baik,  ramah,  Pengacara membantu  dengan  baik  (  RS,  LR,  WR, IN, RH, LL). .
Tidak  ada  biaya  yang dikenakan  kepada  klien  pada  proses bantuan  hukum.  Penyelesaian  perkara berakhir  pada  ranah  hukum  ataupun secara kekeluargaan.
Menurut Klien, tidak ada hambatan/  kendala  yang  dihadapi  klien saat  pendampingan  oleh  Posbakum  dan layanan  bantuan  hukum  yang  diberikan oleh  POSBAKUM  Aisyiyah  sangat memuaskan Secara  umum,  Responden memberikan  tanggapan  positif  terhadap peran Posbakum di masyarakat, kebanyakan  dari  mereka  beranggapan pelayanan  Posbakum  Aisyiyah  adalah baik, karena dapat membantu masyarakat  yang  hendak  menyelesaikan perkaranya  terutama  masyarakat  tidak
mampu  dan  masih  belum  faham  dengan proses  hukum.  Peran  Posbakum  sangat membantu  penyelesaian  hukum  di masyakarat  terutama  di  masa  pandemi covid  -19  yang  menjadi  korban kekerasan  fisik  mapun  non  fisik. Penyelesaian  hukum  dengan  bantuan Posbakum  memuaskan  bagi  klien. Peran Posbakum  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pimpinan  Posbakum  Aisyiyah, sebagai berikut:
Posbakum,  Aisyiyah  Kalteng  adalah  salah satu  amal  usaha  PWA  Kalteng,  dibawah Majelis  Hukum  dan  Ham  PWA  Kalteng bertujuan  membantu  Program  Pemerintah dibidang Pelayanan Hukum. (NH)
Posbakum  dikenal  masyarakat  m elalui mulut  kemulut,  melalui  media  sosial, penempatan Banner dan Brosur Pengadilan Agama Palangka Raya, penyuluhan kepada masyarakat,  dari  para  Pengurus,  Sosial media  facebook  dan  website  Kementerian Hukum  dan  HAM  Wilayah  Kalteng  dan kegiatan  non  litigasi  seperti  penyuluhan hukum  sosialisasi  bantuan  hukum  kepada masyarakat  serta  sosialisasi  kepada pengajian ibu-ibu.
Untuk
mempermudah layanan,  alur  bantuan  hukum  sangat mudah Klien  cukup    mendaftar  di  meja pendaftaran,  Konsultasi  dengan  petugas yang  membidangi,  Dilanjutkan  ke  meja tindakan,  Perkara  klien  dilanjutkan  kepada
pendampingan Pengacara atau diselesaikan secara musyawarah.
Layanan  di  POSBAKUM  di upayakan optimal, konsultasi hukum gratis, bantuan  untuk  masyarakat  miskin  gratis, pendampingan  klien  tidak  mampu  yang sampai  proses  penyelesaian  hukum  ke  PA atau  PN  dikenakan  biaya  sesuai  dengan kesepakatan  klien  dan  pengacara. Sejak Pandemi    di  kota  Palangka  Raya  per bulan  Maret  tahun  2020,jumlah  kasus yang  di  tangani  sebanyak Ada  32  kasus. Perkara-perkara yang masuk di Posbakum  meliputi Perceraian,  KDRT, pelecahan  seksual,  sengketa  warisan, Pencemaran  Lingkungan  oleh  perusahaan Air  Minum  Daerah  Kota  Palangka  Raya, Penelantaran  Karyawan  oleh  Perusahan Sawit,  kreditor,  dan  penggelapan.  Tidak semua kasus berakhir dengan jalur hukum, ada  beberapa  diantaranya  melalui  jalur kekeluargaan.
Untuk  memperkuat  bentuk layanan, POSBAKUM melakukan kerjasama  dengan  pihak  ke-3  misalnya Lawyer atau  dinas  atau  ormas  lainnya bahkan  saat  ini  sedang  proses  persiapan akreditasi. Kesan Klien terhadap Posbakum ,  POSBAKUM  Aisyiyah  sangat membantu  masyarakat,  membuat  percaya diri karena ada pendampingan, menambah wawasan. Posbakum agar lebih disosialisasikan  lagi  kemasyarakat,  agar banyak  orang  tahu  dan  minta  bantuan menyelesaikan masalah hukumnya.
Jadi,  menurut  pengelola Posbakum  ‘Aisyiyah  sendiri  memiliki
peranan yang sangat membantu masyarakat dalam perkara yang diselesaikan secara hukum maupun tidak.
Peranan  Posbakum  sangat  dirasa  bagi pelapor  dengan  ekonomi  menengah  ke bawah.  Walaupun  demikian,  masih  ada faktor  penghambat  Posbakum  Aisyiyah yaitu  belumnya  terakreditasi,  karena layanan  pendaftaran  Akreditasi  secara online  tahun  2020  belum  dibuka  oleh Kemenkum  dan  HAM  Pusat,  sehingga gerak  dan  aktivitasnya  masih  terbatas serta belum ada kerja sama dengan pihak ke-3  yang  mampu  mendanai  kegiatan layanan gratis bagi Posbakum Aisyiyah ini dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.
Untuk kegiatan Non Litigasi, POSBAKUM  ‘Aisyiyah  berkerjasama dengan  Kemenkum  dan  HAM  Wilayah Kalimantan Tengah, mengadakan sosilaisasi  bantuan  hukum  gratis  kepada mahasiswa, orang tua murid, penyuluhan-penyuluhan  hukum  ke  pada masyarakat terutama tentang pembinaan keutuhan rumah tangga dengan memberikan  penyuluhan  peningkatan ketahan  keluarga  melalui  pemahaman terhadap  ajaran-ajaran  agama,  dalam upaya  mewujudkan  keluarga shakinah mawadhah warahmah .
A. Kebijakan Pemerintah kota Palangka Raya  terhadap  perlindungan  hukum perempuan  dan  anak  di  tengah pandemi covid-19.
Kebijakan  yang  dilakukan pemerintah  Kota  Palangka  Raya,  dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak  Covid-19,  sebagimana  yang kami lakukan dengan Wawancara bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan,  Perempuan  Perlindungan Anak  dan  Pemberdayaan,  Masyarakat (PPKBP3APM) Kota Palangka Raya. Saat ini Dinas  PPKBP3APM  sedang  membantu perawatan  anak  usia  5  tahun  korban kekerasan  seksual  oleh  pria  berusia  75 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Kasus  ini  sudah  di  tangani  Polda Kalimantan Tenah dan Pelaku sudah dalam tahanan Polda.
Dinas  PPKBPPPAPM  Kota Palangka  Raya  juga  aktif  memberikan penyuluhan  setiap  bulan  di  5  (lima) Kecamatan  di  yang  ada  di  Kota  Palangka Raya,  dengan  memberikan  penyuluhan kepada  ibu-ibu  PKK  kecamatan  untuk menyampaikan  kepada  PKK  di  Desa- desanya  dan  menyampaikan  kepada  orang tua agar anak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan dan penelantaran dari orang tua kebanyakan  masalah  orang  tua  yang  tidak harmonis  dalam  membina  rumah  tangga dan ibu bapaknya sedang bertengkar, rata-
rata anak yang menjadi sasaran kemarahan orangtuanya. Dinas  PPKBPPPAPM  Kota Palangka  Raya  juga  bekerja  sama  dengan instansi-Instansi terkait, Organisasi kemasyarakatan salah satunya POSBAKUM  ‘Aisyiyah  Kalimantan  Tengah dalam  memberikan  penyuluhan.  Antusias peserta  sangat  baik  dan  berharap  agar kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan selanjutnya. Dalam memberikan  penyuluhan  dalam  situasi pandemi  covid-19  ini  protokol  kesehatan sangat ketat dijalankan. Kabid Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Dinas  PPKBP3APM Kota  Palangka  Raya  juga  menambahkan dalam  memberikan  perlindungan  dan pemberdayaan perempuan selain
penyuluhan-penyulan  tentang  ketahanan keluarga  juga  mengadakan  pelatihan- pelatihan  keterampilan  kepada  Ibu-ibu dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi masyarakat  di  tengah  Pandemi  covid-19, seperti  keterampilan  ayaman  dari  Rotan,
membuat Kue khas Kalimantan, memberikan  pelatihan  membuat  kemasan makanan ringan untuk oleh-oleh. Tentunya pelatihan-pelatihan  ini  mengikuti  standar protokol kesehatan.
Simpulan
Peranan  Pos bakum  ‘ Aisyiyah Kalimantan  Tengah  dalam  pendampingan di  masa  Pandemi  Covid-19,  baik  litigasi maupun  non  litigasi  sangat  membantu masyarakat.  Kebanyakan  dari  mereka
beranggapan pelayanan Posbakum Aisyiyah adalah  baik,  karena  dapat  membantu masyarakat  yang  hendak  menyelesaikan perkaranya  terutama  masyarakat  tidak mampu  dan  masih  belum  faham  dengan proses  hukum.  Peran  Posbakum  sangat membantu penyelesaian hukum di masyakarat  terutama  di  masa  pandemi covid  -19  yang  menjadi  korban  kekerasan fisik  mapun  non fisik.  Penyelesaian  hukum dengan  bantuan  Posbakum  memuaskan bagi klien.
Kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terhadap perlindungan hukum  perempuan  dan  anak  di  tengah pandemi covid-19 sangat baik. Pemerintah kota  melalui  Dinas  PPKBPPPAPM  Kota Palangka Raya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, melakukan penyuluhan-
penyulan  tentang  ketahanan  keluarga  juga mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada Ibu-ibu dalam rangka meningkatkan  ekonomi  masyarakat  di tengah  Pandemi  covid-19,  sehingga perempuan  dalam  rumah  tangga  menjadi mandiri,  tidak  bergantung  pada  suami, kesejahteraan  keluarga  meningkat  dan kesehatan  lebih  terpelihara,  sehingga kekerasan  fisik  maupun  non  fisik  dapat terhindarkan.

## Rekomendasi dan Saran
Guna meningkatkan
peranan Posbakum  Aisyiyah  Kalimantan  Tengah, diharapkan  bagi  pemerintah  kota  Palangka
Raya  maka  Posbakum  Aisyiyah  agar  dapat segera  terakreditasi,  sehingga  ruang  gerak tidak  lagi  terbatas  dan  dapat  lebih  dikenal
masyarakat  di  kota  Palangka  Raya  tetapi  juga seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Al- Qur’an  dan  Terjemahn ya .  2011,  Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Arif  Berda  Nawawi,  2001. Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan
Penanggolangan  Kejahatan ,  Bandung:
Citra Aditya Bakti. Ahmad  Rifai,  2010. Penemuan  Hukum  Oleh Hakim dalam Perspektif  hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika. Atmosudirjo  Prajudi,  2002. Teori  Hukum , Jakarta: Kawan Pustaka.
Ali Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum , Jakarta.
Cruz, Peter De, Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law dan Socialist Law) Bandung : Nusa Media : 2010. Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
E. Fernando  M, Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta:  Kompas 2007. Fuady  Munir,  2007. Sosisologi kontemporer    Interaksi    kekeuasaan, dan  masyarakat,  Bandung:  Cetakan Pertama , PT Citra Aditya Bakti.
---------------, 2002. Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta: Citra aditya Bakti.
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid.  2018,  Himpunan Tarjih  Muhammadiyah  3,  Penerbitan Suara Muhammadiyah.
Soekanto, Soerjono, Pengantar P enelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 1986 Soemitro Hanitijo, Ronny, Masalah-masalah sosiologi hukum, Sinar Baru, Bandung,
1984.
Subekti Prof. R., S.H. Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, Jakarta
1987.Cet XXI. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatf Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sumaryono, E. Hermeniutik Sebuah Metode Filsafat, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, 1993

## Undang-undang
Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Undang-Undang No.  39  tahun  1999,  tentang Ha k Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  bantuan  Hukum  Gratis  Bagi masyarakat miskin.
Undang-undang  No  35  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.