## Jurnal  Elementary
Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar ISSN2614-5596 http://journal.ummat.ac.id/index.php/elementary
AKSELERASI SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BIMA
Arsyad Abd. Gani 1 ,
1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Mataram, arsyad.gani@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  06-01-2021 Disetujui :  20-01-2021
Abstrak : Pendidikan  di  Kabupaten  Bima  hendaknya  memiliki  standar  kualitas  yang  harus dicapai dalam lima tahun mendatang dengan meletakkan patokan-patokan terstandar pada setiap  tahapnya.  Penanganan  pendidikan  tidak  boleh  lengah  dan  berjalan    secara  linear (struktural)    tanpa ada  perubahan  yang  secara  sadar ditetapkan dan yang paling penting adalah  atas  konvensi  (kesepakatan)  semua  pihak.  Kebutuhan  akselerasi  yang  dimaksud adalah  penyelenggaraan  layanan  prima  di  Kabupaten  Bima  mencakup  marwah  dan  esensi pendidikan itu sendiri, bentuk dan isi, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian,  sarana  dan  prasarana,  pendanaan,  dan  tata  kelola  yang  selanjutnya  akan dielaborasi  dalam  beberapa  sub  tema  berikut:  1)  Reformasi  Birokrasi;  2)  Penyegaran;  3) Peningkatan  Kualitas  Proses  dan  Hasil  Pendidikan;  4)  Pembiayaan  Pendidikan;  5) Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri.
Abstract: Education in Kabupaten Bima should have quality standards that must be achieved in the next five years by putting standard benchmarks at each stage. Handling education must not be careless and run linear (structural) without any changes that are consciously determined and  the  most  important  thing  is  the  convention  (agreement)  of  all  parties.  The  need  for acceleration in question is the provision of excellent service in Bima Regency covering the spirit and essence of education itself, form and content, educators and education personnel, learning and  assessment,  facilities  and  infrastructure,  funding,  and  governance  which  will  then  be elaborated in the following sub-themes : 1) Bureaucratic Reform; 2) Refreshment; 3) Improving the  Quality  of  Educational  Processes  and  Outcomes;  4)  Education  Financing;  5)  Community Empowerment, Business World, Industrial World.

## Kata Kunci:
Akselerasi Pendidikan
https://doi.org/10.31764/elementary.v4i1.3975 This is an open access article under the CC – BY-SA license
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pengelolaan  Pembangunan  Bidang  Pendidikan  di Kabupaten  Bima  hendaknya  mengacu  kepada  kerangka kebijakan  Kementerian  Pendidikan  Nasional  Tahun 2011. Hal ini menjadi keharusan, karena pada dasarnya setiap  kebijakan  tersebut  merupakan  implementasi amanat konstitusi dalam Amandemen UUD RI (Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia)  Tahun  1945, khususnya  pada  Pasal  28  dan  Pasal  31  sebagai  wujud bahwa  negara  menjamin  hak  asasi  setiap  warga  atas pendidikan.
Implementasi  Amandemen  UUD  RI  Tahun  1945 tersebut  diantaranya  telah  dituangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas)  dan  UU  Nomor  14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, amanat UU  Nomor  20/2003  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  19 Tahun 2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan;  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan;  PP Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar;  dan  PP Nomor  48  Tahun  2008  Tentang  Pendanaan  Pendidikan serta  berbagai  regulasi  lainnya  yang  sesungguhnya menjadi kompas  bagi setiap  jenjang pemerintahan  untuk konsen  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas dan berkeadilan.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan  di  Kabupaten  Bima  selain  dihajatkan  guna memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional  mengenai  pendidikan,  khususnya  Konvensi
Dakar  tentang  Pendidikan  untuk  Semua  ( Education  For All ), Konvensi Hak Anak ( Convention on the Right of Child ), Sustainable  Development  Goals (SDGs)  pada  poin  4  yaitu Quality  Education ,  dan World  Summit  on  Sustainable Development, juga  diarahkan  sebagai  arah  dan  pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Bima terkait dengan  cara  yang  diperlukan  untuk  mencapai  sasaran strategis  yang  menggambarkan  tujuan-tujuan  strategis. Telaah  terhadap  sasaran  strategis,  mengindikasikan adanya  sejumlah  komponen  yang  dibutuhkan  dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan di Kabupaten Bima.
Pendidikan  di Kabupaten  Bima  hendaknya memiliki  standar  kualitas  yang harus dicapai dalam lima tahun  mendatang  dengan  meletakkan  patokan-patokan terstandar pada setiap tahapnya. Penanganan pendidikan tidak boleh lengah dan berjalan  secara  linear  (struktural) tanpa  ada  perubahan  yang  secara  sadar ditetapkan dan yang  paling  penting  adalah  atas  konvensi  (kesepakatan) semua  pihak.  Perubahan  itu  hanya  dapat  dicapai  dengan menetapkan  tujuan-tujuan  yang  berbeda  namun terintegrasi  pada  setiap  tahapnya.  Tahapan  tersebut dapat  ditetapkan  dalam  satu  tahun  anggaran.  Dengan demikian  ada  lima  patok  duga  ( benchmarking )  yang menjadi  target  capaian  pembangunan  pendidikan sebagaimana diilustrasikan dalam bagan berikut:

## B. METODE
Tulisan ini merupakan kajian pustaka. Dalam tulisan ini,  penulis  mengungkapkan  beberapa  konsep  akselerasi pendidikan  yang  diperkuat  dengan  beberapa  konsep pendidikan menurut pendapat para ahli. Konsep akselerasi tersebut  disesuaiakan  dengan  realita  pendidikan  di Kabupaten Bima dalam mengelola pendidikan. Berdasarkan  realita  tersebut  penulis  merumuskan beberapa  arah  kebijakan  pembangunan  pendidikan  di Kabupaten  Bima  sebagai  komitmen  pemerintah  terhadap konvensi  internasional  mengenai  pendidikan,  khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  kajian-kajian  intens  selama beberapa  tahun  terakhir  ini,  sebagai  akademisi  saya berkewajiban  untuk  turut  menyumbangkan  beberapa
pokok  pikiran  yang  diharapkan  dapat  turut  membantu kebutuhan  akselerasi  pendidikan  di  Kabupaten  Bima. Kebutuhan akselerasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan  layanan  prima  di  Kabupaten  Bima mencakup  marwah  dan  esensi  pendidikan  itu  sendiri, bentuk  dan  isi,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, pembelajaran  dan  penilaian,  sarana  dan  prasarana, pendanaan,  dan  tata  kelola  yang  selanjutnya  akan dielaborasi dalam beberapa sub tema berikut:

## 1. Reformasi Birokrasi
Pada  prinsipnya, pendidikan  diharapkan  dikelola  oleh figur-figur  terbaik  Kabupaten  Bima  yang  memiliki kompetensi memadai dalam bidang pendidikan. Untuk itu,  Pemerintah  Kabupaten  Bima  hendaknya mempertimbangkan  Reformasi  Birokrasi  Dikpora secara Total terhadap Pejabat Eselon yang harus sesuai dengan  Analisis    Kompetensi    Aparatur.    Dibutuhkan pejabat  yang  memiliki  kompetensi Akademik (75%) dan  kompetensi  manajerial  (25%).  Hal  ini  dapat diwujudkan dengan melakukan lima poin berikut:
a. Restrukturisasi      organisasi      yang      mendukung visi   dan   misi   pendidikan Kabupaten Bima;
b. Penyempurnaan tata laksana;
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
d. Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
e. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  reformasi birokrasi.
Dengan  demikian  dalam  rangka  profesionalisme pengelolaan  pendidikan  di  Kabupaten  Bima,  maka pejabat  di  lingkungan  Dinas  Dikpora  harus  berlatar belakang  Sarjana  Pendidikan  dan  pernah  bekerja sebagai  pendidik  atau  tenaga  kependidikan  yang berkepribadian terpuji dan akuntabel.
2. Penyegaran
Transformasi  kualitas  pendidikan  Kabupaten Bima  dapat  berhasil  bila  dilakukan  penyegaran- penyegaran  berkelanjutan.  Hal  ini  dirasakan  penting mengingat  terjadi  disparitas  kualitas  antara  sekolah- sekolah  di  pusat  pemerintahan  dengan  sekolah- sekolah pinggiran di desa-desa. Ironis memang, karena jumlah  sekolah  yang  berlokasi  di  desa  lebih  banyak secara kuantitas tetapi termarginalkan secara kualitas. Hal  ini  terjadi  salah  satunya  turut  disebabkan  oleh menumpuknya guru-guru berkualitas baik di sekolah- sekolah  yang dianggap  favorit  (maju)  yang  tentu  saja selalu  menjadi      sorotan  pembinaan.  Untuk  itu, Pemerintah Kabupaten Bima hendaknya mempertimbangkan dua hal berikut:
a. Penyegaran  terhadap  kepala  sekolah  yang berpengalaman  untuk  dimutasi  secara  merata yang  utamanya  di  daerah  pingiran.  Kebijakan memberikan  promosi  bagi  kepala  sekolah pinggiran untuk menjabat sekolah-sekolah favorit
(sekolah  maju),  barangkali  perlu  diseimbangkan dengan    menempatkan  kepala-kepala  sekolah maju  tersebut  di  sekolah-sekolah  pinggiran  agar mereka  dapat  mengimbaskan  pengalamannya demi kemajuan sekolah pinggiran.
b. Masa    tugas  guru    senior        di    sekolah    maju maksimal  8    tahun    selanjutnya  disebarkan  ke semua  sekolah  yang  tingkat  kelulusan  dan daya  serapnya rendah.
3. Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pendidikan Beberapa  tahun  terakhir,  Kabupaten  Bima sepertinya  selalu  tertinggal  peringkat  perolehan rerata  nilai  UN  dari  Kabupaten/Kota  lainnya  di  NTB. Tahun  2018  dan  2019      berada  pada  peringkat keenam.  Hal  ini  menjadi  sangat  ironis  karena Kabupaten  Bima  selama  beberapa  dekade  merupakan barometer bagi kualitas pendidikan di NTB. Guru-guru terbaik  Kabupaten  Bima  menjadi  fasilitator  dalam berbagai  kegiatan  diklat  peningkatan  kualitas  dan kapasitas  guru  baik  tingkat  kabupaten,  Provinsi bahkan Nasional.
Menurut  hemat  saya,  bila  penyegaran  tersebut dilakukan,  maka  akan  menghasilkan  pemerataan  dan meningkatkan  mutu  proses  pembelajaran.  Namun demikian,  terdapat  beberapa  konsep  aplikatif  yang dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Mengefektifkan  wadah  guru-guru  melalui  MGMP bagi  guru  SMP/MTs,  gugus  melalui  PKG  bagi guru-guru SD/MI dan PAUD.
b. Penerapan  Metodologi  Pendidikan  Akhlak  Mulia dan  Karakter  Bangsa  dengan  mengedepankan kearifan lokal Mbojo.
c. Peningkatan  Mutu  melalui  pembinaan  terhadap siswa yang berprestasi secara berjenjang.
d. Pembinaan  terhadap  pengawas,  kepala  sekolah dan  guru  yang  berprestasi secara berjenjang.
e. Pembinaan  sanggar  sekolah  yang  menjadi  ciri khas Kabupaten Bima.
f. Pembinaan O2SN untuk semua jenjang.
g. Pembinaan kreatifitas siswa untuk semua jenjang.
4. Pembiayaan Pendidikan
Tujuan  mulia  Kabupaten  Bima  yang “Maja  Labo Dahu” diharapkan  dapat  membias  pada  pola pembiayaan  pendidikan  yang  merata  berkeadilan. Betapa  tidak  anggaran  pendidikan  yang  sudah disepakati  bersama  sebesar  20%  diharapkan  dapat memberikan jaminan bagi terselenggaranya pendidikan  yang  mudah  diakses,  berkualitas  dan relevan  dengan  sasaran  pembangunan.  Untuk  itu,  hal pertama  yang  diusulkan  yaitu  anggaran  pendidikan Kabupaten  Bima  hendaknya  minimal  20%  di  luar  gaji guru.
Terakhir,  bantuan  bagi  siswa  dari  keluarga  tidak mampu  disinyalir  banyak  yang  tidak  tepat  sasaran. Untuk itu dibutuhkan data base yang  akurat sehingga
pemerintah  benar-benar  dapat  melakukan  pemetaan masyarakat  miskin  kota  yang  memang  perlu  dibantu pendidikan,  kesehatan  dan  aksesnya  dalam  berbagai bidang.
5. Perluasan Akses Informasi, Teknologi dan Komunikasi Sistem  Informasi  Pendidikan  Kabupaten  Bima  sudah menunjukkan  geliat  ke  arah  pertumbuhan  yang  baik. Namun  sayangnya  akses  pada  kemudahan  informasi, teknologi dan komunikasi tidak merata dinikmati oleh sekolah-sekolah  pinggiran.  Ketika  sekolah-sekolah favorit  menikmati  hotspot  dengan  kecepatan  tinggi, sekolah-sekolah  pinggiran  hanya  bisa  mendengar tanpa  mampu  berbuat  apa-apa  (atau  hanya  dengan upaya  yang  tidak  maksimal).  Ketidakberdayaan sekolah  untuk  membangun  dan  mengembangkan perangkat lunak yang menunjang perolehan informasi, teknologi  dan  komunikasi  diharapkan  dapat  diakses secara  merata  dan  berkeadilan  oleh  seluruh  jenjang dan tingkatan pendidikan di Kabupaten Bima.
Penguatan  dan  Perluasan  Pemanfaatan  TIK    di Bidang  Pendidikan  dapat dilakukan dengan beberapa terobosan berikut:
a. Pemerataan akses jaringan internet.
b. Penyediaan  sarana  dan  prasarana  TIK  serta muatan  pembelajaran  berbasis  TIK  untuk penguatan  dan  perluasan  e-pembelajaran  pada semua jenjang pendidikan.
c. Pengembangan      e-manajemen,      e-pelaporan, dan     e-layanan     untuk meningkatkan  efektivitas tata kelola dan layanan public.
d. Peningkatan  kemampuan  SDM  untuk  mendukung pendayagunaan TIK di berbagai satuan pendidikan.
6. Pemberdayaan  Masyarakat,  Dunia  Usaha,  Dunia Industri
Keberhasilan pendidikan sangat besar dipengaruhi  oleh  peran  sentral  dan  tanggung  jawab  tiga pilar  utama  yaitu  pemerintah,  sekolah  dan  masyarakat. Untuk  itu  masyarakat  hendaknya  diberdayakan  baik melalui  Dewan  Pendidikan  Kabupaten  Bima  maupun melalui  jalinan  kerjasama  dengan  dunia  usaha  dan  dunia industri yang peduli pendidikan. Singkatnya pemberdayaan tersebut dapat berwujud.
a. Pembentukan  sistem  yang  mengatur  kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan  relevansi  lulusan  dengan  kebutuhan dunia usaha dan industry.
b. Optimisasi  pemanfaatan  dana Corporate  Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
c. Pembentukan  sistem  yang  mengatur  kemitraan sinergis  dengan  organisasi  kemasyarakatan  seperti penyelenggaraan  satuan  pendidikan  dan  dengan organisasi  profesi  seperti  penyusunan  program sertifikasi profesi.
Membangun  mekanisme  kemitraan  antara pemerintah,  lembaga  pendidikan
d. dan  pelatihan  dengan  pelaku  usaha  untuk mengembangkan
pendidikan
dan pelatihan berkualitas.
e. Mendorong    pihak    swasta    untuk    membangun lembaga   pendidikan   dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM.
f. Pemanfaatan  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kontribusi    pendidikan    yang    berhasil    merupakan salah   satu      indikator kesuksesan dalam kepemimpinan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bima  periode  2021  s.d  2025. Beberapa  pokok  pikiran  yang  kami  sumbangkan  di  atas memang  belum  semuanya.  Kami  hanya  melihat  beberapa aspek  strategis  yang  dapat  dilakukan  sesuai  dengan kemampuan  dan  kondisi  Kabupaten  Bima  saat  ini.  Untuk dapat  melaksanakan  dengan  sukses  proses  transformasi kualitas  pendidikan  Kabupaten  Bima,  maka  diperlukan asupan dana memadai yang tersedia melalui APBD.

## Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan tersebut maka kami sarankan agar pokok-pokok pikiran tersebut kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima semoga dapat dijadikan salah satu acuan dalam akselerasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima.

## DAFTAR RUJUKAN
Arcaro,  Jerome  S.,  2007. Pendidikan  Berbasis  Mutu , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Caiden,  G.E.1969. Administrative  Reform ,  Aldine,  Chicago, Illinois
Heckman,  J.  2000, Policies  to  Foster  Human  Capital , Irving  B.  Harris  Graduate  School  of Public  Policy  Studies, University of Chicago, Ill.
Levacic, R. 1995. Local Management of School: Analysis and Practice . Hongkong: Open University Press.
Owen,  G  Robert,  1991. Organizational  behavior  in Education , Boston, Mas: Allyn and Bacon,Inc.,
Stinger,    Robert,    2002. Leadership   and   Organizational Climate :   The   Cloud Chember Effect, UpperSaddle River , NJ: Prentice Hall,
Wirawan,  2008. Budaya  dan  Iklim  Organisasi ,  Jakarta: Salemba Empat