## EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis 1 , Patimah 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khairmukhlis97@gmail.com : Email

## Abstrak
Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas- asas  hukum  ekonomi  syariah  yang  disebabkan  oleh  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan dapat  diberikan  sanksi  hukum  terhadap  satu  di  antara  keduanya.  Metode  penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama  Gorontalo  Kelas  1A.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Dasar    hukum perlawanan    terhadap    eksekusi    hak    tanggungan    tetap  mengacu  pada  pasal  207  HIR  atau Pasal  225  RBg  karena  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengaturnya.  Serta  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  pengembangan  usaha  masing-masing  pihak  yang  mengadakan  akad. Apabila      terjadi      cidera      janji      yang    dilakukan    nasabah,  maka  bank  seharusnya  turut mencari  solusi  atas  ketidak  mampuan  nasabah  dalam  melanjutkan  cicilannya  dan  bukan langsung  mengambil  tindakan  untuk  melelang  hak  tanggungan.  Meskipun  dalam  hak tanggungan  mempunyai  kekuatan  parate  executie  yang  merupakan  hak  bagi  kreditur  untuk mengekseskusi hak tanggungan akan tetapi dalam perjanjian akad syariah bank syariah harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip ta’awun.
Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Eksekusi , Hak  Tanggungan.

## Abstract
Sharia  economic  disputes  in  general  are  a  conflict  between  two  or  more  economic  actors whose business activities are carried out according to the principles and principles of sharia economic law caused by different perceptions of an interest or property rights which can have legal  consequences  for  both  and  can  be  given  legal  sanctions  against  one  of  the  two.  This research  method  is  descriptive  qualitative  research  with  the  research  approach  used  is  the Normative Syar'i Theological Approach. The location and object of this study were conducted at  the  Gorontalo  Religious  Court  Class  1A.  The  results  of  his  research  show  that  the  legal basis  for  resistance  to  the  execution  of  mortgage  rights  still  refers  to  article  207  HIR  or Article 225 RBg because there are no specific rules governing it. As well as to meet the needs of life and business development of each party holding the contract. In the event of default by the customer, the bank should also seek solutions to the customer's inability to continue their
Eksekusi Hak  Tanggungan  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
installments  and  not  immediately  take  action  to  auction  off  the  mortgage.  Even  though  the mortgage  rights  have  parate  executie  power  which  is  the  right  for  creditors  to  execute mortgage rights, in the sharia contract agreement, sharia banks must also pay attention to the sharia principles in it, especially the principle of ta'awun
Keywords : Sharia Economic Disputes, Execution, Mortgage Rights.

## A. Pendahuluan
Kajian   ekonomi   syariah   saat   ini    dan   di   masa   mendatang   akan   selalu menjadi salah  satu  kajian  di  berbagai  ranah,  tanpa  batas  audiens  muslim,  tetapi  sudah merambah  pada  seluruh  dimensi  sosial  masyarakat,  mulai  dari  kampus,  para praktisi  hukum  ekonomi  syariah,  pelaku  bisnis  ekonomi  syariah,  hingga  pada  level pengambil  kebijakan  negara  dengan  berdirinya  berbagai  lembaga  perbankan  syariah dan  lembaga  keuangan  syariah  lainnya.  Dengan  demikian,  kontrol  sosial  masyarakat semakin  luas  dalam  melakukan  interaksinya,  terutama  yang  terkait  dengan perekonomian  syariah,    sementara  istilah-istilah    dalam    sistem  ekonomi  syariah diusung  dengan  menggunakan  istilah  Arab  dalam  setiap  transaksi  yang  dilakukan. 1 Kehidupan  sehari-hari  juga  membutuhkan  dana  guna  berjalannya  roda  kehidupan  dan meningkatnya  kebutuhan  sehari-hari.  Kadang-kadang  sebagian  masyarakat  tidak mempunyai dana  yang cukup untuk memenuhi keperluannya tersebut. Oleh karena itu, dengan  adanya  pertumbuhan  perekonomian yang  semakin  tinggi  sehingga memunculkan  lembaga  perbankan yang menjadi salah   satu  lembaga   yang   memiliki nilai   strategis   dalam   suatu negara. Adanya lembaga ini ditujukan agar dapat menjadi perantara  yakni  pihak  yang  memiliki  kelebihan  finansial  dan  pihak  yang  kekurangan finansial. 2
Sistem    perbankan    yang    di    terapkan    di    Indonesia,    yaitu    Bank  Konvensional  dan Bank syariah. Dimana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Karena  belum
1 Ahmad    Mujahidin, Prosedur    Penyelesaian    Sengketa    Ekonomi    Syariah    Di    Indonesia ,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 3.
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 19.
Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
sempurnanya  Undang-undang  tersebut  maka  Undang-  undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  sebagai  penyempurna  Undang-undang  tetntang  perbankan syariah.  Di  dalam  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  menjelaskan  tentang pengertian  dari  Perbankan Syariah  yaitu, semua hal  yang mencakup  Bank  Syariah dan Unit  Usaha  Syariah,  kegiatan  usaha,  kelembagaan,  cara  dan  prosesnya  di    dalam menjalankan  kegiatan  usaha  tersebut  menggunakan  prinsip-prinsip  yang  berlandaskan dari al-Quran dan al-Hadis.
Dalam  komplikasi  hukum  ekonomi  syariah  Buku  I  BAB  I  Pasal  1  yang  dimaksud dengan ekonomi syariah sendiri adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan  oleh  orang perorang,  kelompok  orang,  badan  usaha  yang  berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 3
Hak   tanggungan   merupakan   salah   satu   jenis   jaminan   yang   sering diterapkan dalam  setiap  akad  pembiayaan  pada  perbankan  syariah.  Sehubumgan  dengan  hak tanggungan maka kata  jaminan sudah lazim didengar, bahkan sudah menjadi kata yang selalu  digunakan  dalam  obrolan  sehari-  hari.  Kadang  kala  kata  jaminan  dalam kehidupan  sehari-hari  menjadi  instrumen  untuk  meyakinkan  seseorang  bila  berkaitan dengan  adanya  pemenuhan  kewajiban  oleh  pihak  yang  berhutang  dikemudian  nanti. Secara etimologi kata “jaminan” berasal  dari  kata  “jamin”   yang  berarti  “tanggung” atau   dapat   diartikan   juga tanggungan. 4 Menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, jaminan  adalah  segala kebendaan  milik  yang  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  kemudian  hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Kelahiran  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Eksekusi  Hak  Tanggungan sebagai  lembaga  jaminan  atas  tanah  untuk  menggantikan  hipotek  dan credietverband
3 Republik Indonesia, Komplikasi   Hukum   Ekonomi   Syariah, (Jakarta:   Tim  Penyusun KHES, 2011), h. 1.
4 Anton M.Moeliono, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,  1996),  h 391
Eksekusi Hak  Tanggungan  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
memberikan  dampak  yang  positif  bagi  perkembangan  hukum  jaminan.  Sebab  dengan UU tanggungan  kreditur diberikan kemudahan dan keistimewaan,kepastian hukum   di saat   melaksanakan   eksekusi   objek   hak tanggungan. 5
Menurut  pasal  195  HIR, 6 eksekusi  merupakan  sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh pengadilan  terhadap  pihak  yang  dikalahkan  dalam  suatu  perkara.  Eksekusi  adalah bagian  atau  tata  cara  lanjutan  dari  pemeriksaan  perkara.  Eksekusi  berasal  dari  kata executie, yang  artinya  melaksanakan  keputusan  hakim  ( tenuitvoerlegging  van vonnissen ). 7
Pada  dasarnya,  banyak  nasabah  menggunakan  bank  syariah  dengan  harapan  bank syariah  akan  berbeda  dengan  bank konvensional  dari  segi  pembiayaannya.  Pihak bank semestinya  memberikan  keringan  kepada  nasabah  dengan  melakukan  restrukturisasi atau  addendum,  meskipun  nasabah  macet  dalam  pembiayaannya  akan  tetapi  masih melakukan  i’tikad  baik  dan  masih  dapat  melanjukan  pembiayaannya.  Tetapi  praktik yang  sering  terjadi  tidaklah  demikian,  dan  salah  satu  kasus  tersebut  seperti  perkara sengketa ekonomi syariah yang akan penulis bahas.
Maka  dari  itu  penulis  akan  meneliti  lebih  lanjut  tentang  sengketa  ekonomi  syariah dengan  memperhatikan  peran  eksekusi  hak  tanggungan  dan  juga  pertimbangan  hakim pada kasus ini, dan penulis akan membahas tentang Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  Kelas  1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo).
5 Herowati    Poesoko, Dinamika      Hukum      Parate      Executie      Objek      Hak      Tanggungan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 250.
6 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariat,  Teori  dan  Praktik ,  (Cet.  I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 169.
7 Amran  Suadi, Eksekusi  Jaminan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 20.
Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi  dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  Kelas  1A. Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  Observasi, Dokumentasi,  Wawancara, library  research dan field  Research. Lalu,  data  yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaruh Eksekusi  Hak  Tanggungan dalam  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi Syariah
Pengertian eksekusi hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu: Hak Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain    yang    merupakan    satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor lain. 8
Jaminan  khusus  terdiri  dari  jaminan  yang  bersifat  perseorangan  dan jaminan   yang bersifat   kebendaan.   Jaminan   kebendaan   memberikan   hak mendahului atas benda- benda  tertentu  dan  mempunyai  sifat  yang  melekat  dan  mengikuti  benda  yang bersangkutan,  sedangkan  jaminan  perseorangan  bersifat  tidak  memberikan  hak mendahului  atas  benda-benda  tertentu  tetapi  hanya  terbataspada  harta  kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan yang bersangkutan. 9
8 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 21.
9 Salim,  HS,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007), h. 7.
Eksekusi Hak  Tanggungan  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
Sri  Soedewi  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Jaminan  di  Indonesia  menyatakan bahwa  dalam  praktek  perbankan  perjanjian  pokoknya  itu  berupa  perjanjian  pemberian kredit  atau  perjanjian  membuka  kredit  oleh  bank,  dengan  kesanggupan    memberikan jaminan  berupa  pembebanan  hak  tanggungan  pada suatu objek benda tertentu  yang mempunyai tujuan sebagai penjaminan kekuatan dari  perjanjian  pokoknya. 10 Selain  hak tanggungan,  adapula  fidusia,  gadai, Borgtocht, dan   lain-lain. Perjanjian penjaminan sendiri  mempunyai  kedudukan  sebagai  perjanjian  tambahan  atau  perjanjian  accesoir yang  dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok  tersebut.  kedudukan  perjanjian  penjaminan yang  dikonstruksikan  sebagai  perjanjian  accesoir  itu  memberikan  kuatnya  lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. 11
Achmad ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak  yang  memperjuangkan  tujuan-tujuan  pokok  tertentu  dari  masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka. 12
Hal  tersebut  dipertegas  dalam  Penjelasan  Umum  UU  RI  No.  Tahun  2006  tentang perluasan  kewenangan  peradilan  agama  dilandasi  oleh  perkembangan  hukum  dan kebutuhan  hukum  masyarakat. 13 Kemungkinan  timbulnya  konsekuensi  yang  tidak menyenangkan,  di  mana  seseorang  (pribadi  atau  sebagai  wakil      kelompoknya)  harus menghadapi  situasi  rumit  yang  mengundang  ketidaktentuan  sehingga  dapat
10 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: C.V Bina Usaha, 1980), h. 37.
11 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 158.
12 Achmad  Ali, Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan, (Jakarta:  STIH  IBLAM, 2004), h. 64.
13 Halim Talli, Peradilan Indonesia, (Cet II; Makassar: Alauddin Pers, 2016), h. 88.
Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
memengaruhi kedudukannya. 14
Memeriksa  perkara  ekonomi  syariah  secara  litigasi  di  pengadilan  agama  khususnya perkara  perbankan  syariah  ada  beberapa  hal  penting  yang  harus  dilakukan  terlebih dahulu, yaitu:
a. Pastikan      lebih  dahulu  perkara  tersebut  bukan  perkara  perjanjian  yang mengandung klausul arbitrase.
b. Pelajari  secara  cermat  perjanjian  (akad)  yang  mendasari  kerja  sama  para pihak.
c. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah
Hal    ini    jelas    merupakan    prinsip    fundamental    dalam    menyelesaikan  sengketa ekonomi   syariah,   misalnya   sengketa   perbankan   syariah   seperti ditegaskan dalam pasal  1  ayat  7  jo.  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya tidak lain dalam prinsip syariah. Oleh karena itu jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah. 15
2. Pertimbangan  Hakim  Tentang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  pada  Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nomor: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo
Setelah  gugatan  pengguggat  dibacakan  dan  para  pihak  saling  mengajukan  replik  dan duplik serta menyertakan alat bukti, maka Hakim Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tergugat  I  sampai  dengan  tergugat  IV  telah  mengajukan  eksepsi  yang  ada    hubungan dengan    pokok    perkara,    dan    akan    dipertimbangkan    secara  bersama-sama  dengan pokok perkara, sebagai tersebut di bawah ini;
DALAM  KONVENSI :
Menimbang,bahwa  oleh  karena  dalam  aqad  murabahah  No.  001/MRB-30306/05/2013 tanggal  21  Mei  2013  dihadapan  notaris Hellen  Pattiasina,  SH tersebut pada pasal 16
14 Suyud  Margono, ADR  dan  Arbitrase-Proses  Perkembangan  dan  Aspek  Hukum, (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000), h.34.
15 Rahmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), h. 390.
Eksekusi Hak  Tanggungan  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
tentang  penyelesaian  perselisihan  mencantumkan  klausul  pengadilan  dan  bukan  badan arbitrase  syari’ah  nasional,  sehingga  perkara  ini  sudah  tepat  dan  benar  diadili  pada Pengadilan Agama Gorontalo;
Menimbang,bahwa   pada   hari   persidangan   yang   telah   ditetapkan penggugat dan para tergugat hadir di persidangan kecuali tergugat V meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah.
Menimbang,    bahwa    majelis    hakim    telah    berusaha    mendamaikan    para  pihak berperkara,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  oleh  karena  itu  maka  dilanjutkan  dengan  proses litigasi  yang  diawali  dengan  membacakan  surat  gugatan  penggugat  yang  isi  dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya dengan perubahan atas kesalahan ketik   sebagai tersebut  pada  posita  17  (tujuh  belas)  baris  ke  5  (lima)  tertulis  turut  tergugat    yang seharusnya tergugat IV dan pada halmana 7 (tujuh).
Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  tersebut  para  tergugat  telah  memberikan  jawaban secara  tertulis  yang  pada  pokoknya  menyebutkan  bahwa  oleh  karena  penggugat  telah wanprestasi dan telah ditegur dengan surat teguran serta surat peringatan I, peringatan II dan  peringantan  III  maka  dengan  terpaksa  tergugat  I  melakukan  lelang  atas  objek  hak tanggungan  berupa  sebidang  tanah  luas  381m2  berikut  bangunan  di  atasnya  terletak  di Desa Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolanggo SHM No. 00448 atas nama Sintje Lalu.
Menimbang, bahwa tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan bahwa atas permohonan lelang  yang diajukan oleh tergugat I tertanggal 14  Desember  2015  maka  tergugat  II  melakukan  pelelangan  dan  proses  pelelangan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa tergugat III meberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tergugat  III adalah pemenang lelang  yaitu sebagai  pembeli  yang beri’tikad baik dan harus dilindungi oleh aturan;
Menimbang,  bahwa  tergugat  IV  telah  memberikan  jawaban  secara  tertulis  yang  pada pokoknya  menyampaikan  bahwa  pelaksanaan  balik  nama  telah  dilakukan  berdasarkan
Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
aturan dan telah sah;
Menimbang, bahwa tergugat V tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil, namun  mengirim  jawaban  secara  tertulis,  yang  pada  pokoknya  menyampaikan  bahwa pelaksanaan eksekusi  yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sah;
Menimbang,  bahwa  penggugat  dalam  replik  tertulis  pada  pokoknya bertetap  pada gugatan  dan  menolak  jawaban  para  tergugat,  demikian  halnya dengan para tergugat dalam dupliknya bertetap pada jawaban masing-masing
Menimbang,  bahwa  atas  pokok  permasalahan,  penggugat  wajib  membuktikannya, sehingga  beban  pembuktian  didahulukan  kepada  penggugat,  Kemudian  pembuktian selanjutnya disusul oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV serta tergugat V;
Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun para tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat  diterima  untuk dipertimbangkan  dan  oleh  karena  sengketa   ini  adalah sengketa ekonomi syari’ah, maka  pertimbangan  dalam  analisa  alat  bukti  tersebut  lebih  dominan  menggunakan metode analisa fiqiyah yang dikorelasi dengan analisis yuridis normatif, sebagai tersebut di bawah ini;
Menimbang,  bahwa  aqad  murabahah  No.  001/MRB-30306/05/2013  tanggal  21  Mei 2013 dihadapan notaris Hellen Pattiasina, SH diajukan sebagai alat bukti oleh penggugat (bukti P.1) dan oleh tergugat I (bukti T.I. 1) serta oleh tergugat II (bukti T.II.11) halmana aqad  murabahah  tersebut  terdiri  dari  19  pasal  dan  tidak  terdapat  pasal  yang  mengatur tentang “force mejure/over macht”;
Menimbang,  bahwa  aqad  murabahah  disusun  harus  berdasarkan  konsep  hukum perjanjian dalam ketentuan fiqh muamalah, yang pada prinsipnya harus memenuhi rukun dan  syarat  suatu  aqad  serta  mengutip  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 menyebutkan dalam Pasal 19 ayat  (1) bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli
Eksekusi Hak  Tanggungan  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati.71    Akad Murabahah juga didasarkan pada perintah al-qur’an surah al- Baqarah ayat 275;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  nash  al-Qur’an  tersebut  maka  rukun  aqad  murabahah yang  harus  dipenuhi  setiap  aqad    murabahah  adalah  :  adanya  penjual  (ba‟i),  adanya pembeli (musytari‟),  adanya lafal (sighat)   serta adanya barang
sesuatu yang diaqadkan.
DALAM REKONVENSI :
Menimbang,    bahwa    tergugat    III    sebagai    penggugat    rekonvensi  mengajukan rekonvensi  berupa  :  kerugian  materil  tergugat  III  sebesar  Rp.300.000.000,-  dengan perincian sebagai berikut: biaya kerugian selama proses lelang sampai sekarang sebesar Rp.89.000.000, x 5% x 36 Bulan = 160.200.000,-
+  Rp.  89.000.000  (Kerugian  Lelang)  =  Rp.249.200.000,-  dan  Biaya  eksekusi  dan  lain- lain sebesar Rp.50.800.000,-
Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  rekonvensi  tersebut  tergugat  rekonvensi  telah memberikan jawaban pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi tersebut karena tidak memenuhi syarat formil selayaknya gugatan rekonvensi;
Menimbang,  bahwa  penggugat  rekonvensi  merasa  dirugikan  dengan adanya gugatan konvensi dan oleh karenanya tergugat rekonvensi harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut  dengan  memohon  kepada  majelis  hakim  agar    menghukum    penggugat rekonvensi  membayar  sejumlah  uang  sebagai tersebut dalam tuntutan rekonvensi;
Menimbang,  bahwa     gugatan  rekonvensi  harus  memiliki  koneksitas dengan gugatan konvensi, yaitu :
1). terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi.
2).    Hubungan    pertautan    itu    harus  sangat    erat    sehingga    penyelesaiannya    dapat dilakukan  secara  efektif  dalam  satu  proses  dan  putusan,  dua  faktor  ini  menjadi  syarat materil dalam gugatan rekonvensi, disamping harus juga terpenuhi syarat formil;
Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
Menimbang,  bahwa  syarat  koneksitas  tersebut,  jika  dihubungkan  dengan  gugatan penggugat rekonvensi yang dirugikan dengan adanya gugatan konvensi, halmana pokok gugatan  konvensi  adalah  ekonomi  syari’ah  atas  aqad  murabahah  No.  001/MRB- 30306/05/2013  tanggal  21  Mei  2013  dihadapan  notaris  Hellen  Pattiasina,  SH  halmana penggugat  konvensi  mendalilkan  bahwa  tergugat  I  dalam  konvensi  telah  melakukan perbuatan melawan hukum atas aqad tersebut dan penggugat telah mampu membuktikan gugatan konvensinya, sehingga hubungan koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi  sangat  tidak berkoneksi  halmana penggugat  rekonvensi  adalah sebagai  asesor atas  pokok  perkara,  apalagi  pokok  perkara  telah  dihukum  tergugat  I  dalam  konvensi untuk melakukan addendum atas aqad murabahah tersebut;
Menimbang,  bahwa  tanpa  harus  mempertimbangkan  lebih  lanjut  tentang  syarat  formil dalam  gugatan  rekonvensi,  dan  oleh  karena  tidak  terdapat  koneksitas  antara  gugatan penggugat  rekonvensi  dengan  gugatan  konvensi,  maka  gugatan  penggugat  rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## D. Penutup
Dasar    hukum    perlawanan    terhadap    eksekusi    hak    tanggungan    tetap  mengacu  pada pasal  207  HIR  atau  Pasal  225  RBg  karena  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengaturnya. Adanya  perlawanan  pada  asasnya  tidak  menangguhkan    eksekusi,    kecuali    apabila segera    tampak    bahwa  perlawanan  tersebut  benar  dan  beralasan,  sehingga  proses eksekusi  ditangguhkan  sampai  ada  putusan  pengadilan  agama  tentang  perlawanan tersebut.  Lebih  jauh  Pasal  207  (3)  HIR  atau  227  RBg  menjelaskan:  1)  Perlawanan  itu tidak  mencegah  atau  menunda  pelaksanaan,  kecuali  diperintah  oleh  pejabat  yang  telah memerintahkan penyitaan; 2) Perintah itu dicantumkan di atas surat permohonannya atau dicantumkan di atas catatan permohonan lisannya. Perlawanan eksekusi dapat dibedakan menjadi  tiga  hal  yaitu:  1.  Perlawanan  tereksekusi  yaitu  menangguhkan  eksekusi  jika segera  tampak  bahwa  perlawanan  tersebut  benar  dan  beralasan,  sampai  dijatuhkan putusan  pengadilan.  2.  Perlawanan  pihak  ketiga  yaitu  perlawanan  pihak  ketiga  tidak diatur  baik  dalam  HIR,  RBg  atau  RV,  namun  dalam  praktik  menurut  yurisprudensi,
Eksekusi Hak  Tanggungan  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
perlawanan  yang  diajukan  oleh  pihak  ketiga  selaku  pemilik  barang  yang  disita  dapat diterima.  3.  Perlawanan  setelah  eksekusi  yaitu  apabila  ada  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan  atas  pelaksanaan  eksekusi  yang  telah  selesai  dilaksanakan,  maka  harus dikonstruksi sebagai gugatan baru.
Tujuan  dari  sebuah  akad  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  pengembangan usaha  masing-masing  pihak  yang  mengadakan  akad.  Apabila      terjadi      cidera      janji yang   dilakukan   nasabah,   maka   bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan  nasabah  dalam  melanjutkan  cicilannya  dan  bukan  langsung  mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan. Meskipun dalam hak tanggungan mempunyai kekuatan  parate  executie  yang  merupakan  hak  bagi  kreditur  untuk  mengekseskusi  hak tanggungan  akan  tetapi  dalam  perjanjian  akad  syariah  bank  syariah  harus memperhatikan pula prinsip-prinsip syariah di dalamnya, terkhususnya prinsip ta‟awun atau  tolong  menolong  sekaligus  memberi  kesempatan  kepada  pihak  nasabah  untuk memenuhi  kewajibannya.  Prinsip  “ta‟awun”  (tolong  menolong)  ini  sebagaimana  juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN- MUI/II/2005 tentang Penjadwalan  Kembali  Tagihan  Murabahah,  menyebutkan    LKS  boleh  melakukan penjadwalan  kembali  (rescheduling)  tagihan  murabahah  bagi  nasabah  yang  tidak  bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, yaitu dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam  proses  penjadwalan  kembali  adalah  biaya  riil,  dan  perpanjangan  masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka
Ali,  Achmad, Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan, Jakarta:  STIH IBLAM, 2004.
Harahap,  M.  Yahya, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  Edisi    Revisi; Jakarta:  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Agama, 2011.
Eksekusi Hak  Tanggungan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomor 599/Pdt.G/2018/Pa.Gtlo)
Ummul Khair Mukhlis, Patimah
Margono,    Suyud, ADR    dan    Arbitrase-Proses    Perkembangan    dan    Aspek Hukum,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
Moeliono, Anton M, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Mujahidin,    Ahmad, Prosedur    Penyelesaian    Sengketa    Ekonomi    Syariah    Di Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Poesoko,    Herowati, Dinamika    Hukum    Parate    Executie    Objek    Hak Tanggungan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
Salim,  HS, Perkembangan    Hukum    Jaminan    di    Indonesia ,    Jakarta:    Raja  Grafindo Persada, 2007.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen, Hukum  Jaminan  di  Indonesia,  Pokok-Pokok  Hukum Jaminan  dan  Jaminan  Perorangan ,  Yogyakarta:  C.V  Bina Usaha, 1980.
Suadi,  Amran, Eksekusi   Jaminan   Dalam  Penyelesaian  Sengketa   Ekonomi Syariah, Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
Suadi,  Amran, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariat,  Teori  dan  Praktik , Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
Sutedi, Adrian Hukum Hak Tanggungan , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Talli, Halim, Peradilan Indonesia , Cet II; Makassar: Alauddin Pers, 2016. Usman,  Rahmadi, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Usman, Rahmadi, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.