## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan

## Hebby Rahmatul Utamy & Roni Efendi
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Email: hebby.ru@iainbatusangkar.ac.id roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

## Abstract
The Regional Representative Council (DPD) as a new institution formed based on the amendments to the 1945 Constitution places the DPD as a state institution that accommodates and fights for the rights of the region  and  regional  representatives  in  the  context  of  the  government  system  in  Indonesia.  DPD membership is chosen based on the General Election with one of the provisions that DPD members must be independent as stipulated in Article 182 letter l of Law Number 7 of 2017 concerning ELECTION that there  are  other  work  phrases  interpreted  as  constitutionally  paid  as  work  that  also  doubles  as  an administrator  or  functionary  of  a  political  party,  because  it  can  lead  to  a  conflict  of  interest  with  the duties, authority, and rights as DPD members in accordance with statutory provisions. This is intended so that the DPD can work without any intervention from any party. However, the legal facts that occur in the  current  state  administration  system  are  found  in  many  DPD  members  who  also  double  as administrators of political parties. In juridical normative this is clearly constitutional, if viewed from a different perspective with reference to the Supreme Court decision, concurrent positions are not contrary to the constitution because this relates to the constitutional rights of citizens to work in any sector.
Keywords: Independence; Regional Representative Council; State Administration System

## Abstrak
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  sebagai  lembaga  baru  yang  dibentuk  berdasarkan  hasil  amandemen Undang-Undang  Dasar  1945  menempatkan  DPD  sebagai  lembaga  negara  yang  mengakomodir  dan memperjuangkan hak-hak daerah serta utusan daerah dalam konteks system pemerintahan di Indonesia. Keanggotaan  DPD  dipilih  berdasarkan  Pemilihan  Umum  dengan  salah  satu  ketentuan  bahwa  anggota DPD  harus  independen  sebagaimana  dimanatkan  Pasal  182  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 2017  tentang  PEMILU  bahwa  terdapat  frasa  pekerjaan  lain  yang  dimaknai  konstitusional  bersayar sebagai  pekerjaan  yang  merangkap  sebagai  pengurus  atau  fungsionaris  partai  politik,  karena  dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  DPD  dapat  bekerja  tanpa  ada intervensi dari pihak manapun. Namun, fakta hukum yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan saat ini banyak  ditemukan  anggota  DPD  yang  juga  merangkap  sebagai pengurus  partai  politik.  Secara  yuridis normatif hal ini  jelas inskonstitusional, jika dilihat dari perspektif yang berbeda dengan mengacu pada putusan MA, maka  rangkap  jabatan bukanlah  hal  yang  bertentangan  dengan konstitusi karena  hal ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk bekerja pada sektor manapun.
Keyword: Independensi; Dewan Perwakilan Daerah; Sistem Ketatanegaraan

## A. PENDAHULUAN
Reformasi  konstitusi  yang  berlangsung  sejak  tahun  1999  sampai  dengan  tahun 2002  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Kekuasaan  dan  pelembagaan 1 baru  yang  bernama  Dewan  Perwakilan  Daerah (selanjutnya ditulis DPD) sebagai lembaga perwakilan di tingkat pusat selain lembaga Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (selanjutnya  ditulis  MPR)  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR). 2
Kedudukan DPD tertuang dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar 1945  (UUD),  yakni  terdapat  pada  Pasal  22C,  22  D  dan  22E  UUD  1945.  Lahirnya  DPD sebagai  bagian  dari  tuntutan  reformasi  1998  dengan  tujuan  menghilangkan penyelenggaraan  negara  yang  bersifat  sentralistik  yang  berlangsung  sejak  era  Orde Lama  hingga  Orde  Baru  telah  secara  signifikan  menimbulkan  akumulasi  kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola daerah sebagai dasar berdirinya bangsa Indonesia. Selain itu keberadaan DPD  dimaksudkan untuk: 3
1. Memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam  wadah  negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan  agregasi  dan  akomodasi  aspirasi  dan  kepentingan  daerah- daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.
1 Restrukturisasi  dan  revitalisasi  institusi-institusi  demokrasi  adalah  sebuah  keniscayaan,  hal  itu dimaksudkan agar sistem politik demokrasi dapat segera diwujudkan. Di samping itu, proses revitalisasi tersebut  semakin  urgen  keberadaannya  dalam  rangka  mempercepat  proses  demokratisasi  yang diharapkan  bermuara  pada  perbaikan  kesejahteraan  rakyat.  Berkaitan  dengan  itu,  Robert  Dahl mengemukakan  perlunya  sebuah  konstitusi  yang  demokratis  agar  keberadaan  institusi-institusi demokrasi  yang  sudah  dan  akan  dibentuk  itu  dapat  bekerja  dengan  maksimal.  Lihat  Roberth  Dahl, On Democracy, edisi  terjemahan  Bahasa  Indonesia, Perihal  Demokrasi ,  Jakarta,  Yayasan  Obor,  2000,  hlm  179. Lahirnya  lembaga  baru  dalam  system  ketatanegaraan  negara  selalu  membawa  pertanyaan  megapa lembaga  tersebut  perlu  ada,  apa  dasar  filosofi  atau  gagasan  apa  yang  menghendaki  kelahiran  lembaga baru  tersebut.  Apabila  dilihat  dalam  tataran  kepentingan  umum,  maka  pertanyaan  yang  akan  muncul tentunya apa tujuan dan manfaat lembaga itu untuk masyarakat. Lihat, T.A. Legowo dkk. (2005). Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, hlm 123.
2 Moh. Dermawan. (2014). “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion ,  Volume 2, hlm 1-2.
3 A.M. Fatwa. (2009). Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kompas Penerbit, hlm 314.
DPD  dibentuk  dengan  beberapa  tujuan  di  antaranya  untuk  mengembangkan sistem  demokratisasi  di  Indonesia  dan  menampung  aspirasi  daerah  agar  mempunyai wadah  untuk  menyuarakan  kepentingannya  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia secara formal konstitusional. 4 Selain itu, Ide  awal pembentukan lembaga DPD  semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen di Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang  terdiri  atas  DPR  dan  DPD.  Dengan  struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat  diselenggarakan berdasarkan sistem doublechec yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Yang satu merupakan cerminan representasi politik di DPR (political representation) , sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) di DPD. 5
Keberadaan DPD dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk  menjembatani  aspirasi  lokal  kedaerahan  dengan  kebijakan  pembangunan nasional. 6 Dengan  demikian  kepentingan  dan  aspirasi  lokal  dapat  terintegrasi  dan selaras  dengan  kebijakan  pusat. 7 Intinya  DPD  diharapkan  menjadi  perekat  yang  akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan politis untuk melahirkan DPD.
Selanjutnya,  kehadiran  DPD  sebagai  refleksi  kritis  terhadap  eksistensi  utusan daerah  dan  utusan  golongan  yang  mengisi  formasi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
4 Robet Endi Jaweng. (2005). Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran  Awal. Jakarta: Institute For Local Development (ILD), hlm. 155.
5 Janedri M. Gaffar dkk. (2004). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Setjen MPR, hlm 35.
6 Kelompok DPD di MPR RI. (2005). Untuk Apa DPD RI, Jakarta: tp., hlm 18.
7 Lihat  pasal 18A ayat (1) hubungan  wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, (2) hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.  Kedua  pasal  tersebut  yang  memberikan  penekanan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi  luas.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  dan  menindaklanjuti  kepentingan  daerah  dalam pengambilan kebijakan pada pemerintah pusat, maka diperlukan lembaga yang memiliki eksistensi serta kedudukan dan fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah.
(MPR)  dalam  system  keterwakilan  di  era  sebelum  reformasi. 8 Sehingga  DPD  lahir sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  memastikan  bahwa  wilayah  atau  daerah  harus memiliki  wakil  untuk  memperjuangkan  kepentingannya  secara  utuh  di  tataran nasional,  yang  sekaligus  berfungsi  menjaga  keutuhan  NKRI.  Selain  itu,  DPD mengandung  makna  bahwa  sekarang  lembaga  yang  mewakili  kepentingan  lintas golongan  atau  komunitas  yang  sarat  dengan  pemahaman  akan  budaya  dan karakteristik daeah. 9
Keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia secara konstitusional diatur  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  dan  diatur lebih  lanjut  dengan  undang-undang.  Kemudian  mekanisme  pemilihan  DPD  juga ditegaskan  pada  Pasal  22C  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  Anggota  Dewan  Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum, calon anggota DPD harus memenuhi ketentuan  sebagaimana  ditegaskan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu), di antaranya Pasal 182 huruf l yaitu: bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akuntan  publik,  advokat,  notaris,  pejabat pembuat  akta  tanah  dan  atau  tidak  melakukan  pekerjaan  penyedia  barang  dan  jasa yang  berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta  pekerjaan  lain  yang  dapat menimbulkan konflik  kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  pada  Pasal  tersebut  dimaksudkan  agar  kehadiran  DPD  dapat memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir.  Akan  tetapi  keberadaan  DPD  tidak  tidak  mempunyai  fungsi  seperti  yang diharapkan,  karena  DPD  tidak  lebih  dari  sekedar  aksesoris  demokrasi  dalam  sistem
8 Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia.  (2009). Konstitusi  Republik  Indonesia  Menuju Perubahan ke-5, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, hlm iii.
9 Miki  Primasnyah.  (2014).  “Eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Bikameral  di Indonesia”. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, hlm. 165.
keterwakilan. 10 Fakta  hukum  yang  terjadi  banyak  anggota  DPD  yang  menjadi fungsionaris  organ  partai  politik,  ini  berdampak  pada  kekhawatiran  hilangnya independensi lembaga DPD ketika anggotanya merangkap sebagai fungsionaris partai politik,  DPD  saat  ini  banyak  diisi  anggota  partai  politik,  salah  satu  contohnya  adalah Muhammad  Hafidz  atau  contoh  lainnya  adalah  Ketua  DPD  yaitu  Dr.  Oesman  Sapta Odang yang notabenenya adalah Ketua Umum Partai Politik Hanura. 11
Terpilihnya  ketua  Partai  Hanura,  Oesman  Sapta  Odang  menjadi  Ketua  DPD menuai kontroversi. 12 Dengan terpilihnya Oseman Sapta Odang lembaga DPD tidaklah lagi  netral,  DPD  haruslah  netral  dan  terbebas  dari  kepentingan  partai  politik.  Dengan banyaknya  anggota  DPD  menjadi  kader  partai,  itu  akan  mengubah  substansi  dari pembentukan DPD yang sedianya mewakili rakyat daerah. 13 Yang semula DPD dalam membawa aspirasi daerahnya bisa bergerser membawa aspirasi dari partai politik serta dengan  adanya  anggota  DPD  yang  menjadi  anggota  partai  politik  cenderung  akan mendahulukan  kepentingan  partai  politiknya  dibandingkan  dengan  kepentingan masyarakat  daerah.  Sudah  ada  sekitar  70  anggota  DPD  yang  bergabung  dan  sudah menandatangani surat pernyataan untuk bergabung dengan partai politik. Para anggota tersebut  bahkan  sudah  memiliki  Kartu  Tanda  Anggota  (KTA)  Partai  Hanura  dan sepuluh orang di antaranya dipilih menjadi pengurus DPP. 14
Kontroversi tentang keanggotaan DPD ini juga disebebkan oleh pemaknaan Pasal 28D  Ayat  (1)  UUD  1945  yaitu:  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum.  Di  samping  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut  kontroversi  keanggotaan DPD juga bermula atas pemaknaan frasa pada norma Pasal 182 huruf l UU Pemilu, di
10 Tubagus Muhammad Nasaruddin, (2016). “ Peran DPD Sebagai Lembaga Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)”. Fiat Justicia Journal of Law , Volume 10, hlm 2. 11 Hari  Lukita, DPD  Dianggap  Sudah  Dibajak  Parpol, Detiknews https://news.detik.com/berita/d- 3464698/dpd-dianggap-sudah-dibajak-parpol diakses pada 1 Februari 2019.
12 Kumparan  News, https://kumparan.com/pranamya-dewati/mahfud-md-pemilihan-oesman- sapta-jadi-ketua-dpd-ilegal , diakses pada 1 Februari 2019.
13
Fachri Fahrudin, DPD Bukan Representasi Partai Politik tapi Wilayah , https://nasional.kompas.com/read/2017/03/31/18205201/.dpd.bukan.representasi.parpol.tetapi.wilaya h diakses pada 1 februari 2019.
14 Eliza  Atasari, Hanura:  70  Anggota  DPD  Bergabung  ke  Partai,  10  Jadi  Pengurus, DetikNews, https://news.detik.com/berita/d-3394968/hanura-70-anggota-dpd-bergabung-ke-partai-10-jadi- pengurus diakses pada 1 Februari 2019.
mana sepanjang frasa pekerjaan lain yang dalam penjelasaannya tertulis cukup jelas dan tidak  dijelaskan  apakah  yang  dimaksud  mengenai  pekerjaan  lain,  di  antaranya termasuk aktif sebagai pengurus partai politik.
Perbedaan  paradigma  dalam  memahami  status  keanggotaan  dan  independensi DPD dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana tersebut di atas menjadi kekhawatiran tersendiri  bagi  kami,  sehingga  memotivasi  kami  untuk  menggali  serta  menganalisis independensi  keanggotaan  DPD  secara  komprehensif  dalam  sebuah  artikel  yang berjudul Kedudukan  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem Ketatanegaraan .

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian 15 hukum normatif, yang  mencakup  tentang  asas-asas  hukum.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  mengkaji  dan meneliti  peraturan  perundang-undangan. 16 Yakni  peraturan  perundang-undangan, meta  norma  yang  berasal  dari  kajian  filsafat  dan  teori  hukum.  Sehingga  ditemukan masalah dan solusi fundamental terkair dengan Kedudukan Keanggotaan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini akan bertitik tolak pada  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  dengan  cakupan  bahan  hukum  primer  dan sekunde.  Metode  penelitian  hukum  normatif  merupakan  metode  atau  cara  yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
15 Metode atau metodologi adalah proses, pinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan  tata  cara  untuk  memecahkan  masalah  dalam  melakukan  penelitian.  Menurut  Soerjono  Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan yang  timbul  di  dalam  gejala  yang  bersangkutan.  Lihat,  Soerjono  Soekanto.  (2012). Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta:  UI  Press,  hlm.  6.  Berdasarkan  batas-batasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  yang dimaksud  metode  penelitian  adalah  prosedur  mengenai  cara-cara  melaksanakan  penelitian  kegiatan mencari,  mencatat,  merumuskan,  menganalisa  sampai  menyusun  laporannya  berdasarkan  fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah
16 Soerjono  Soekanto.  (1981). Kriminologi:  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Ghalia Indonesia, hlm. 15.
pustaka. 17 Dengan  kata  lain  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library reseach) yaitu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca  karya-karya  yang  relevan dengan objek kajian kemudian memuat kajian tentang penelitian. 18

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem Ketatanegaraan
Mengkaji  tentang  kedudukan  keanggotaan  DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan maka tidak dapat terlepas dari teori tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu: 19
1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari  sudut  pandang  filsafat  hukum,  maka  tujuan  hukum  dititkberatkan  pada keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.
Gambaran  yang  demikian  membawa  kita  pada  tiga  nilai  dasar  hukum  yang dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum.  Meski  diharapkan  bahwa  putusan  hakim  hendaknya  merupakan  resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi  adalah  sebaliknya,  bahwa  antara  ketiganya  terjadi  ketegangan  atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutus dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak  tercapai  karena  hukum  yang  sudah  ada  tidak  sesuai  lagi  dengan  rasa  keadilan dalam masyarakat. 20
17 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan ke  11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.
18 Mestika Zed. (2007). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.
19 Shinta  Agustina.  (2014). Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana, Jakarta: Themis Books, hlm 25.
20 Ibid.
Tujuan hukum secara normative ini relevan untuk menterjemahkan secara yuridis terkait  dengan  independensi  keanggotaan  DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan. Kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  John  Austin  tentang  aliran  positivis 21 yang mempercayai  bahwa  hukum  itu  adalah  perintah  dari  otoritas  politik  tertinggi (the supreme political authority).  Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa),  dalam  arti  perintah  dari  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi  atau yang memegang kedaulatan. 22
Paham postivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (natural law). Jika natural  law menjadikan  moralitas  sebagai  tolak  ukur,  maka  positivisme  hukum memberikan  garis  demarkasi  yang  tegas  antara  moral  dan  hukum.  Dengan  cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang  menentukan  hukum,  maka legal  positivisme menyatakan  bahwa  manusia  adalah
21 Aliran  hukum  positivis  disebut  juga  sebagai The  pure  theory  of  law  is  a  theory  of  positive  law,  of positive  law  as  such  and  not  of  any  special  system  of  law.  It  is  general  legal  theory,  not  an  interpretation  of particular  national  or  international  legal  norm.    As  theory  the  pure  theory  of  law  aims  solely  at  cognition  of  its subject-matter, its object. It attempts to answer the questions of what the law is and how is made, not the questions of  what  the  law  ought  to  be  or  how  the  law  ought  to  be  made.  The  pure  theory  of  law  is  legal  science (Rechtsweissenschaft)  not  legal  policy . It  characterizes  itself  as  a  pure  theory  of  law  because  it  aims  at  cognition focused on the law alone, and because it aims to eliminate from this cognition everything not belonging to the object of cognition, precisely specified as the law. That is, the pure theory aims to legal science of all foreign elements. Lihat Hans Kelsen. (tt.). Introduction To The Problems Of Legal Theory, translate by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson . New York: Clarendon Press – Oxford, p 9.
22 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi. (2002). Pengantar Filsafat dan Teori Hukum , Cet. ke Cet. III. Bandung: CV Mandar  Maju,  hlm  45.  Selanjutnya  H.L.A.  Hart  dalam  Muhchamad  Ali  Safaat  menjelaskan  terdapat kepercayaan umum bahwa ketidakpatuhan dalam hukum akan selalu diikuti dengan tindakan yang telah diancamkan, tidak hanya pada saat pertama pengundangan, tetapi secara terus menerus sampai perintah tersebut  dicabut  atau  dibatalkan . Bahkan  kekuasaan  untuk  mewujudkan  ancaman  atas  perintah  hanya mungkin  ada  jika  kepatuhan  secara  sukarela,  yaitu  ketakutan  akan  ancaman  bagi  mereka  yang  tidak patuh . Oleh  karena  itu,  selalu  dipercaya  bahwa  apapun  motifnya,  hampir  semua  perintah  lebih  sering dipatuhi daripada tidak dipatuhi oleh hampir semua orang yang dikenai hukum . Hal ini yang menjadi ciri  dari  sistem  hukum  negara  modern  adalah  adanya  sesuatu  yang  bersifat supreme di  dalam  teritori tersebut, dan bersifat independent dari sistem lain . Secara sederhana, suatu sistem hukum ada pada saat ada beberapa orang atau kumpulan orang (body of persons) yang menetapkan perintah umum didukung dengan ancaman tindakan yang secara umum akan dipatuhi, dan secara umum diyakini bahwa ancaman tindakan  tersebut  akan  dilaksanakan  terhadap  tindakan  ketidakpatuhan . Orang  atau  kumpulan  orang tersebut secara internal harus supreme dan secara eksternal harus independent . Jika tidak demikian, maka tidak ada satu sistem hukum nasional yang ada adalah aneka ragam sistem . Mengikuti Autin, supremasi dan  independensi  ini  disebut  dengan  kedaulatan . Hukum  di  negara  manapun  secara  umum  adalah perintah  yang  didukung  dengan  ancaman,  yang  dibuat  oleh  yang  berdaulat  atau  bawahannya  sebagai bentuk  kepatuhan  terhadap  yang  berdaulat . Lihat,  Muchamad  Ali  Safa’at.  (2016). Konsep  Hukum  H.L.A. Hart. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, hlm. 28-29 .
otoritas  tertinggi  tersebut.    Hukum  harus  dicantumkan  dalam  undang-undang  oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya. 23
Positivisme  hukum  berpandangan  bahwa  hukum  itu  harus  dapat  dilihat  dalam ketentuan  undang-undang,  karena  hanya  dengan  itulah  ketentuan  hukum  itu  dapat diverifikasi. 24 Aliran  Positivisme  ini  sangat  mengagungkan  hukum  tertulis,  sehingga aliran  ini  beranggapan  bahwa  tidak  ada  norma  hukum  di  luar  hukum  positif. 25 Sehingga dengan teori kepastian hukum yang tertuang kedalam peraturan perundang- undangan,  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  independensi  keanggotaan  DPD dalam sistem ketatanegaraan.
Di  satu  sisi,  berdasarkan  teori  kepastian  hukum  tersebut  memperbolehkan  atau melegalkan bahwa anggota DPD bisa berasal dari partai atau pengurus partai politik, legal standing ini didasarkan atas:
1. Jaminan  atas  hak  konstitusionalitas  sebagai  warga  negara  yang  telah  diatur pada  Pasal  28D  UUD  1945  yang  menyatakan  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 26
2. Hakikat  keberadaan  DPD  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  182  huruf  l  UU Pemilu tidak mengatur secara eksplisit bahwa anggota DPD tidak boleh berasal dari atau pengrus partai politik, frasa pekerjaan lain yang  dalam penjelasannya tertulis  cukup  jelas  dan  tidak  dijelaskan  maksud  dari  pekerjaan  lain  tersebut sehingga  tidak  dapat  dimaknai  pekerjaan  lain  ini  merupakan  anggota  atau pengurus  partai  politik.  Frasa pekerjaan  lain yang  dikuti  frasa yang  dapat menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan  tugas,  wewenang  dan  hak  sebagai  anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 182 huruf l  UU  Pemilu  dinyatakan  inkonstitusional  karena  bertentangan  dengan  Pasal 28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Sehingga  frasa pekerjaan  lain ini  belum  memberikan
23 Fletcher, George P. (1996). Basic Concepts of Legal Thougt. New York: Oxford University Press, p 33.
24 Achmad  Ali.  (2002). Menguak  Tabir  Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis, Cet.  II.  Jakarta: Penerbit Gunung Agung, hlm. 267.
25 Muhammad  Erwin.  (2011). Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, hlm. 155.
26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm 4.
kepastian  hukum  yang  adil  apabila  dinyatakan  inskonstitusional  bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus partai politik. 27
3. Dalam  UU  Pemilu  tidak  lagi  memuat  persyaratan  domisi  dan  non  parpol, sehingga tidak heran jika akibatnya cukup banyak anggota partai politik yang menjadi DPD. Hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang tidak hanya masuk menjadi anggota partai politik melainkan juga menjadi pengurus partai politik, yaitu: 28
No Partai Politik
Jumlah Keanggotaan DPD 1 Hanura 28 2 Golkar 14 3 PPP 8 4 PKS 6 5 PAN 5 6 Demokrat 3 7 PKB 3 8 PDI-P 2 9 Partai Aceh 2 10  Nasdem 1 11  Gerindra 1 12  PDS 1 13  Partai Buruh 1 14  PNI Marhaenisme 1 15  PPIB 1 16  Idaman 1
4. Diperbolehkannya anggota DPD berasal dari partai politik atau pengurus partai politik  juga  didasarkan  atas  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  65
27 Ibid. 28 Ibid , hlm 11.
P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa tindakan KPU mengeluarkan Peraturan KPU  Nomor  26  Tahun  2018  sebagai  tindak  lanjut  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tindakan yang beralasan menurut hukum, namun yang menjadi  persoalan  adalah  tatkala  ada  pihak  yang  menganggap  haknya dirugikan  oleh  berlakunya  peraturan  KPU  tersebut  di  samping  itu  peraturan KPU  tersebut  juga  diberlakukan  secara  surut  (retroaktif)  yang  mengakibatkan hilangnya hak konstitusional yang dimiliki oleh calon anggota DPD. 29
Selanjutnya,  teori  kepastian  hukum  juga  dapat  memberikan  kesimpulan  yang berbeda dalam memaknai kedudukan keanggotaan DPD dalam sistem ketatanegaraan. Di  mana  dalam  paradigma  yang  berbeda  dapat  dianalisis  bahwa  anggota  DPD  bebas dari  partai  ataupun  pengurus  partai  adalah konstitusional .  Hal  ini  diamini  melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 in casu Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik, hal didasarkan atas beberapa pertimbangan di antaranya sebagai berikut: 30
1. Persyaratan  anggota  DPD  tidak  boleh  menjadi  pengurus  atau  berasal  dari pengurus  partai  politik  mencegah  terjadinya  distorsi  politik  berupa  lahirnya perwakilan  ganda (double  penetration) partai  politik  dalam  pengambilan keputusan.  Jika  anggota  DPD  dimungkinkan  bersal  dari  partai  politik,  berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang  sudah  terwakili  dalam  anggota  DPR  juga  terwakili  dalam  keanggotaan DPD.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  telah  mengubah  desain  ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR  dan juga jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.
2. Keanggotaan  DPD  sebagai  representasi  teritorial  yang  pengisian  jabatannya bukan berasal dari partai politik, karena DPD merupakan sebuah lembaga yang dibentuk  berdasarkan  perubahan  UUD  1945.  Pembentukan  DPD  merupakan upaya konstitusionalitas yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah untuk
29 Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, hlm 41- 42.
30 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm 44.
memperjuangkan  dan  menyuarakan  kepentingan  daerah  sehingga  akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Di  samping  putusan  MK,  larangan  anggota  DPD  tidak  berasal  atau  pengurus partai  politik  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  60  A  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (selanjutnya  ditulis  KPU)  Nomor  26  Tahun  2018  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  KPU  Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, yang pada pokoknya mewajibkan calon  anggota  DPD  untuk  menyerahkan  keputusan  pemberhentian  dan/atau surat pernyataan pengunduran diri baik dari pimpinan partai politik atau dari yang bersangkutan. 31

## D. PENUTUP
Kontroversi kedudukan keanggotaan DPD yang bebas dari partai politik berawal dari  perbedaan  dalam  memahami  norma  pada  peraturan  perundang-undangan, masing-masing perbedaan sudut pandang tersebut telah dibangun atas dasar kerangka berfikir  mendalam  yang  disertai  dengan  kajian  filsafat  dan  teori-teori  hukum.  Pada hakikatnya  keberadaan  DPD  dibentuk  sebagai  suatu  lembaga  untuk  mewakili kepentingan  rakyat  yang  ada  di  daerah,  bukan  representasi  dari  kepentingan  pribadi dan golongan atau kepentingan partai politik. Di samping itu keberadaan DPD adalah dalam  rangka  mencapai  tujuan  bangsa  Indonesia  sebagaimana  diamanahkan  dalam Alinea  ke  empat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  sehingga  kembali  pada peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai  solusi  atas  perdebatan  dimaksud. Karena peraturan yang ada adalah wujud dari law as a tool of social engineering, dengan demikian sepanjang  syarat  dan  ketentuan  keanggotaan  DPD  masih  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  keanggotaan  DPD  bebas  dari  partai  atau  pengurus partai politik adalah konstitusional.
31 Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, Op.Cit, hlm 2.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M.  Fatwa.  (2009). Potret  Konstitusi  Pasca  Amandemen  UUD  1945. Jakarta:  Kompas Penerbit.
Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia.  (2009). Konstitusi  Republik  Indonesia Menuju Perubahan ke-5, Jakarta: tp.
Eliza  Atasari.  (2019). Hanura:  70  Anggota  DPD  Bergabung  ke  Partai,  10  Jadi  Pengurus, DetikNews, https://news.detik.com/berita/d-3394968/hanura-70-anggota-dpd- bergabung-ke-partai-10-jadi-pengurus (diakses pada 1 Februari 2019).
Fachri  Fahrudin.  (2019). DPD  Bukan  Representasi  Partai  Politik  tapi  Wilayah , https://nasional.kompas.com/read/2017/03/31/18205201/.dpd.bukan.represent asi.parpol.tetapi.wilayah (diakses pada 1 februari 2019).
Fletcher, George P. (1996). Basic Concepts of Legal Thougt. New York: Oxford University Press.
Hans  Kelsen.  (t.t). Introduction  To  The  Problems  Of  Legal  Theory, translate  by  Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson . New York: Clarendon Press – Oxford. Hari  Lukita.  (2019). DPD  Dianggap  Sudah  Dibajak Parpol, Detiknews https://news.detik.com/berita/d-3464698/dpd-dianggap-sudah-dibajak-parpol (diakses pada 1 Februari 2019).
Janedri  M.  Gaffar,  dkk.  (2004). Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Setjen MPR.
Kelompok DPD di MPR RI. (2005). Untuk Apa DPD RI. Jakarta: tp.
Kumparan  News.  (2019). https://kumparan.com/pranamya-dewati/mahfud-md- pemilihan-oesman-sapta-jadi-ketua-dpd-ilegal , (diakses pada 1 Februari 2019).
Lili  Rasyidi  &  Ira  Rasyidi.  (2002). Pengantar  Filsafat  dan  Teori  Hukum .  Cet.  Ke.  III. Bandung: CV Mandar Maju.
Mestika Zed. (2007). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Miki  Primasnyah.  (2014).  “Eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem Bikameral di Indonesia”. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1.
Moh. Dermawan. (2014). “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2.
Muchamad  Ali  Safa’at.  (2016 ). Konsep  Hukum  H.L.A.  Hart. Jakarta:  Penerbit  Konstitusi Press.
Muhammad  Erwin.  (2011). Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum. Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Roberth Dahl. (2000). On Democracy, edisi terjemahan Bahasa Indonesia. Perihal Demokrasi . Jakarta: Yayasan Obor.
Robet  Endi  Jaweng.  (2005). Mengenal  DPD-RI  Sebuah  Gambaran  Awal. Jakarta:  Institute For Local Development (ILD).
Shinta Agustina. (2014). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Themis Books.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke  11.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  (1981). Kriminologi:  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Pertama.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sorjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
T.A. Legowo dkk. (2005). Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.
Tubagus  Muhammad  Nasaruddin.  (2016).  “Peran  DPD  Sebagai  Lembaga  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)”. Fiat Justicia Journal of Law , Volume 10.