## TINJAUAN PELAKSANAAN PENGISIAN INFORMED CONSENT PADA KASUS BEDAH ORTHOPEDI DI RS PKU MUHAMADIYAH GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA
Sis Wuryanto 1 , Nurul Khodijah 1

## Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

## ABSTRACT
Background: Physicians  should  provide  clear  information  to  the  patients  and/or  their  families  before undertaking significant intrerventions. Informed consent sheets must be completed and signed as one of the legal  aspects  in  medical  practice.  Based  on  a  preliminary  study  conducted  in  June  2016  at  RS  PKU Muhamadiyah Gamping, the application of informed consent was incomprehensive.
Objectives :  To  analyze  the  information  supplied  to  the  patients  and  identify  factors  inhibiting  the implementation of informed consent in orthopedic surgery cases at RS PKU Muhamadiyah Gamping.
Methods : This research was descriptive qualitative with cross sectional approach. Subjects consisted of one surgical  nurse,  two  medical  record  officers,  and  one  head  of  the  medical  record.  The  study  employed purposive sampling on April-June year of 2016 informed consent sheets, comprised 57 of informed consent sheets.
Result: Information  that  is  often  provided  by  the  physicians  to  the  patients  included  diagnosis,  objectives, interventions, prognosis and complications. However, alternatif interventions and others were not completely informed to the patients. Barriers to implement complete and thorough informed consent was the physicians’ limited time and the low level of patients’ knowledge.
Conclusion: Physicians had provided rigorous information on diagnosis, objectives, interventions, prognosis and  complications,  but  less  information  on  the alternatif interventions  and  others.  The  physicians’  time constraint  and  patients’  knowledge  level  had  been  two  factors  that  inhibited  the  thorough  use  of  informed consent.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang dilakukan  pada  tanggal 15  Juni    2016  dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah  Gamping  Sleman  Yogyakarta, masih banyak ketidakterisian pengisian lembar pemberian informasi tindakan kedokteran dan persetujuan tindakan kedokteran. Informasi yang sering disampaikan oleh dokter kepada pasien/keluarga  pasien  terkait  pemberian informasi yaitu mengenai diagnosis, tindakan kedokteran  yang  akan  dilakukan,  tujuan, risiko, dan  komplikasi.  Namun  pada  item alternatif dan  hal  lainnnya  masih  banyak ketidakterisian.  Padahal  lembar  pemberian informasi  merupakan  proses  awal  sebelum
dilakukan  tindakan  kepada  pasien.  Setelah dilakukan pemberian informasi maka dilakukan  pengambilan  keputusan  pada lembar persetujuan tindakan kedokteran.
Dalam  lembar  persetujuan  tindakan kedokteran juga masih ditemukan ketidakterisan  pada  tanda  tangan  pemberi informasi yaitu dokter dan penerima informasi yaitu  pasien. Autentikasi  sangat  diperlukan sebagai tanda bukti autentik dalam pengesahan  terkait  pemberian  informasi  dan persetujuan  tindakan  kedokteran  dalam pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien.  Seperti  uraian  tersebut,  peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang “Tinjauan  Pelaksanaan Informed  Consent Pada  Kasus  Bedah  Orthopedi  RS  PKU Muhamadiyah Gamping Sleman Yogyakarta”.
Tujuan dalam penelitian ini  yaitu mengetahui informasi apa saja yang diberikan oleh dokter kepada  pasien  dan  mengetahui  faktor penghambat  dalam  pelaksanaan informed consent di  RS  PKU  Muhamadiyah  Gamping Sleman Yogyakarta.

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian  adalah  rancangan  penelitian  studi potong  lintang ( cross  sectional ).  Lokasi penelitian dilakukan di RS PKU Muhamadiyah  Gamping  pada  bulan  Juli- Agustus  2016.  Objek  dalam  penelitian  ini adalah  perawat  kamar  bedah,  rekam  medis, dan  kepala  rekam  medis, sedangkan  untuk objek  yang  digunakan  yaitu  berupa  berkas rekam  medis  khususnya  pada  lembar informed  consent pasien  kasus  bedah orthopedic sebanyak 57 lembar/berkas rekam medis.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu  observasi dengan  checklist observasi,  wawancara  dengan  pedoman wawancara,  dan  studi  dokumentasi  dengan checklist dokumentasi, alat tulis serta rekorder.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan triangulasi  sumber.  Analisis  dan  pengolahan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan reduksi  data,  penyajian  data, dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan persetujuan  tindakan kedokteran  ( informed  consent )  di  RS  PKU Muhamadiyah  Gamping  dilakukan  dengan penyampaian  informasi  oleh  dokter  kepada pasien  secara  lisan  dan  tertulis  saat  di bangsal/  poliklinik  sebelum  dilakukan  suatu tindakan kedokteran. Pasien juga dipersilakkan untuk membaca lembar persetujuan  yang  akan  dilakukan atau  jika dipandang  perlu  dibacakan  dihadapannnya. Dalam  hal ini  perawat  tidak  ikut  membantu dalam penyampaian informasi kepada pasien hanya mendampingi dokter untuk mempermudah dalam pelaksanaannnya. Informasi  yang  disampaikan  oleh  dokter kepada  pasien  meliputi:  diagnosis,  tindakan kedokteran, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi  dan  prognosis.  Untuk  item alternatif dan hal lainnnya dalam pelaksanaan  pengisian informed  consent jarang  disampaikan  oleh  dokter  kepada pasien. Padahal  item alternatif dan  hal lainnnya merupakan hal yang harus disampaikan kepada  pasien  apabila  terdapat alternatif  tindakan  yang  memiliki  risiko  yang lebih kecil apabila dilakukan tindakan tersebut. Untuk  pengisian  autentikasi  pada pelaksanaan informed  consent yaitu  paling banyak  keterisiannnya  pada  item  tanda tangan  dan  nama  terang  saksi  dari pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Untuk item autentikasi  pemberi  informasi  dan  penerima informasi  paling  banyak ketidakterisiannnya. Padahal  autentikasi  merupakan  suatu  bukti
Media Ilmu Kesehatan Vol. 5, No. 3, Desember 2016
autentik  bahwa  pasien  telah  memberikan persetujuannya untuk dilakukan suatu tindakan kepadanya.
Namun  dalam  pelaksanaannya  juga dokter  masih  ada  yang  tidak  mengisi  lembar informed  consent pada  lembar informed consent sangat  penting  terkait  dengan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Berikut  merupakan  tabel  jumlah  pemberian informasi  yang  disampaikan  oleh  dokter kepada  pasien  di  RS  PKU  Muhamadiyah Gamping Sleman:
Tabel 1 Jumlah Pemberian Informasi Pada Pelaksanaan Pengisian Lembar Informed Consent Periode April-Juni 2016
No Aspek Yang Diamati Jumlah L TL 1 Diagnosis 48 9 2 Dasar diagnosis 48 9 3 Tindakan kedokteran 47 10 4 Tata cara 48 9 5 Tujuan 47 10 6 Risiko 47 10 7 Komplikasi 46 11 8 Prognosis 47 10 9 Alternatif & risiko 1 56 10 Hal lain(perluasan tindakan atau transfuse) 0 57 Tabel 2 Jumlah Autentkasi Pada
Pelaksanaan  Pengisian  Lembar Informed Consent Periode April-Juni 2016 No Aspek Yang Diamati Jumlah L TL 1 Ttd dan nama terang dokter 45 12 2 Ttd dan nama terang saksi RS 52 5 3 Ttd dan nama terang pasien 10 47
4 Ttd dan nama terang keluarga pasien 52 5 5 Tanggal pemberian informasi 41 16 6 Jam/waktu pemberian informasi 21 36 Dalam pengisian informed  consent
tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya  yaitu  dokter  terlalu  sibuk sehingga lupa untuk mengisi lembar informed consent. Dokter yang visit langsung melakukan operasi dan nanti proses melengkapinya  di ruang  operasi  padahal dokter  di sini  bertanggung  jawab  dalam penyampaian informasi kepada pasien selain itu  juga  dokter  bertanggung  jawab  dalam pengisian informed consent . Faktor penghambat  lainnya  dalam  pelaksanaan informed  consent yaitu  tingkat  pemahaman yang  dimiliki  pasien  berbeda-beda  sehingga kesulitan  dalam  menerima  informasi  yang diberikan  oleh  dokter  atau  tenaga kesehatan lainnya yang berwenang.
Berdasarkan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang
persetujuan  tindakan  kedokteran  ( Informed consent) pasal 7 ayat (1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung  kepada  pasien  atau  keluarga terdekat,  baik  diminta  maupun  tidak  diminta.
(1)
Penjelasan
dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter yang memberikan penjelasan  dengan  mencantumkan  tanggal, waktu,  nama, dan  tanda  tangan  pemberi
penjelasan  dan  penerima  penjelasan  dan terdapat saksi dari pihak rumah sakit maupun keluarga pasien (penerima informasi).
Menurut  Guwandi,  informasi  yang harus  diberikan  sebelum  dilakukan  tindakan operasi  oleh  dokter  kepada  pasien  atau keluarga  adalah  yang  berkenaan  dengan tindakan operasi apa yang hendak dilakukan, manfaat dilakukan operasi/ tindakan kedokteran  tersebut,  risiko  apa  yang  akan terjadi  apabila  dilakukan  operasi  tersebut, alternatif  lain  dari  tindakan  tersebut,  akibat jika operasi tidak dilakukan. Bagian tepenting dalam informed  consent adalah  informasi, dikarenakan  informasi  yang  disampaikan tenaga kesehatan terkait persetujuan tindakan medis haruslah jelas. (2)
Menurut Poernomo persetujuan tindakan  medis  yaitu  harus  pernyataan tertulis  apabila  termasuk  tindakan  yang berisiko tinggi, pengecualian terhadap keharusan  pemberian  informasi sebelum dimintakan  persetujuan  tindakan  kedokteran adalah dalam keadaan gawat darurat ( emergency ),  di mana  dokter  harus  segera bertindak  untuk  menyelamatkan  jiwa  dan dalam  keadaan  emosi  pasien  yang  sangat labil  sehingga  ia  tidak  bisa  menghadapi situasi dirinya. (3)
Di RS PKU Muhammadiyah Gamping dalam pelaksanaan informed consent informasi  yang  sering  disampaikan  dokter kepada  pasien  meliputi  diagnosis,  tindakan kedokteran, tatacara, tujuan, risiko komplikasi dan  prognosis.  Untuk  informasi alternatif
tindakan  dalam  pelaksanaan  pengisiannya banyak terdapat ketidakterisian karena biasanya  dokter  hanya  sekedar  menjelaskan tentang  diagnosis  serta  tindakan  yang dilakukan.  Untuk  item  autentikasi  penerima informasi  dan  pemberian  informasi  juga masih  banyak  ketidakterisiannnya  padahal suatu  tanda  tangan  merupakan  suatu  bukti otentik  bahwa  dokter  sudah  memberikan informasi  kepada  pasien  sebelum  dilakukan tindakan  kepada  pasien  dan  pasien  sudah menerima  dan  memberikan  persetujuannnya untuk  dilakukan  suatu  tindakan  kepada dirinya.
Apabila  dokter  yang  merawat  tidak bisa  memberikan  penjelasan  kepada  pasien atau keluarga pasien maka dapat didelegasikan  kepada  dokter  lain.  Hal  ini diatur  sesuai  dengan  pasal  10  ayat  (2)  dan (3) PERMENKES Nomor:290/MENKES/III/2008  yang  berbunyi: “Dalam  hal  dokter  atau  dokter  gigi  yang merawatnya  berhalangan  untuk  memberikan penjelasan secara lansung, maka pemberian penjelasan  harus  didelegasikan  kepada dokter  atau  dokter  gigi  lain.  Ayat  3:  ”Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannnya. (1)
Penyampaian alternatif (jika  ada) merupakan  salah  satu  informasi  yang  harus disampaikan  kepada  pasien.  Pemberian tindakan  operasi  dapat  digantikan  dengan cara  pengobatan  lainnnya  jika  memang  ada dan dokter seharusnya memberikan
Media Ilmu Kesehatan Vol. 5, No. 3, Desember 2016
informasi  tersebut  kepada  pasien/  keluarga pasien  sehingga  pasien/  keluarga  pasien dapat  memilih  pengobatan/  tindakan  yang akan diberikan kepadanya. Pasien juga dapat menolak  untuk  dilakukan  tindakan  kepada dirinya. (2)
Menurut
Permenkes No 290/MENKES/PER/2008  dalam  pasal  7  ayat 3 menyebutkan “penjelasan tentang tindakan kedokteran  sekurang-kurangnya  mencakup alternatif tindakan lain dan risikonya’’. Dalam hal  ini  pernyataan  tertulis  diperlukan  apabila dibutuhkan bukti di kemudian hari, UU praktik kedokteran dan Permenkes tentang persetujuan  tindakan  medis  menyatakan bahwa  jenis  tindakan  operatif  dan  yang berisiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis  dan  ditandatangani  oleh  yang  berhak menerima  persetujuan.  Formulir informed consent merupakan bagian dari rekam medis yang  memiliki  aspek  hukum  oleh  karena  itu kelengkapan  dalam  pengisiannya  harus diperhatikan. (1)
Dalam Undang-undang praktik kedokteran  seperti  terdapat  pada  pasal  46  : (1)  setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat  rekam  medis.  (2)  rekam  medis sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1)  harus segera  dilengkapi  setelah  pasien  selesai menerima pelayanan kesehatan.
Pelaksanaan informed  consent di  RS  PKU Muhamadiyah Gamping dokter bertanggungjawab dalam pemberian
informasi  dan  pengisian  lembar informed
consent .  Namun  dalam  pelaksanaannya masih  banyak  ditemukan  item  kosong  pada lembar informed  consent khususnya  pada item alternatif, hal  lain dan  autentikasi pemberi  informasi  dan  penerima  informasi, sehingga  akan  mempengaruhi  dalam  proses audit  medis  dan  akreditasi  rumah  sakit. Pelaksanaan informed consent wajib hukumnya  bagi  dokter  dan  perawat  jika kewajiban informed  consent diabaikan  akan dapat merugikan salah satu pihak baik dokter maupun pasien. Apabila informed consent ini terisi  dengan  lengkap  dan  baik  maka  aspek hukum yang ada dalam lembar tersebut akan kuat  sehingga  dapat  digunakan  untuk perlindungan  rumah  sakit  sebagai  instansi pelayanan  kesehatan,  dokter  yang  merawat, pasien sendiri. (4)
Menurut
Permenkes RI No
290/MENKES/PER/III/2008 menyebutkan pasien  adalah  seseorang  yang  berkompeten dalam pemberian persetujuan. (1) Persetujuan tindakan  medik  dilakukan  oleh  pasien  itu sendiri,  jika  ia  sudah  dewasa  yang  berada dalam keadaan sadar, sehat mental dan tidak dibawah pengampun. (2) Dalam hal ini pasien memiliki kuasa untuk memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan maupun  menolak  untuk  dilakukan  suatu tindakan.  Pasien  bertanggung  jawab  penuh apabila  terjadi  penolakan  untuk  dilakukan suatu tindakan kedokteran.
Di  RS  PKU  Muhamadiyah  Gamping pelaksanaan informed consent , pasien berhak memberikan persetujuan atau
menolak  untuk  dilakukan  tindakan  medis setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Apabila  pasien  setuju  ataupun  menolak untuk  dilakukan  suatu  tindakan  maka  pasien harus  menandatangani  lembar informed consent .    Hambatan  dalam  pelaksanaannya adalah  tingkat  pemahaman  pasien  atau keluarga pasien yang berbeda-beda sehingga  kelengkapan  pengisian informed consent tidak terisi dengan lengkap.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan informed  consent di  RS PKU Muhamadiyah Gamping Sleman Yogyakarta  sudah  mengacu  pada  protap yang  berlaku.  Dokter  memberikan  informasi pada  pasien  secara  tertulis  dan  lisan.    Dari hasil dan pembahasan mengenai maka dapat ditarik  kesimpulan  yaitu disampaikan  oleh dokter  kepada  pasien  dalam  pelaksanaan informed  consent di  RS  PKU  Muhamadiyah Gamping Sleman Yogyakarta adalah diagnosis,  tindakan  kedokteran,  tatacara, tujuan,  risiko,  komplikasi  dan  prognosis sudah baik dalam pelaksanaan pengisiannnya  namun    untuk    informasi mengenai alternatif dan  hal  lain  yang diperlukan  dalam  melakukan  suatu  tindakan
masih kurang dalam pelaksanaan pengisiannnya.  Untuk  pengisian  autentikasi pada  pelaksanaan informed  consent yaitu paling  banyak  keterisiannnya  pada  item tanda  tangan  dan  nama  terang  saksi  dari pihak  rumah  sakit  dan  keluarga  pasien termasuk dalam kategori baik  dan untuk item autentikasi  pemberi  informasi  dan  penerima informasi  paling  banyak ketidakterisiannnya dan termasuk dalam kategori cukup. Hambatan  dalam  pelaksanaan  pengisian formulir informed  consent di  RS  PKU Muhamadiyah  Gamping  Sleman  Yogyakarta kurangnya  pemahaman  dari  pihak  pasien atau  keluarga  pasien  dalam  menerima informasi yang disampaikan oleh dokter

## KEPUSTAKAAN
1. PERMENKES NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 2. Guwandi,J. Informed Consent & Informed Refusal. Jakarta:FKUI. 2006 3. Poernomo,B., Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Aditya Media. 2000
4. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran.