## PENGARUH  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  TERHADAP  KINERJA KEUANGAN DAERAH
Rakhmini Juwita – Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  (Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah  Propinsi  Banten.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif eksplanatori,  dengan  menggunakan  metode non  probability  sampling pada  9 pemerintah  daerah  di  pemerintahan  daerah  Propinsi  Banten.  Data  yang digunakan  yaitu  data  realisasi  anggaran  dari  tahun  2012  –  2015,  analisis  data yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  secara  parsial  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan hasil pengelolaan kekayaan  daerah  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  secara  simultan tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  sebesar  84.6%  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  Propinsi  Banten. Hal  ini  berarti  bahwa  semakin meningkat  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  meningkatkan  kinerja  keuangan pemerintah daerah propinsi Banten.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  rangka  melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) sistem pemerintahan daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah  dimana  daerah  diberi  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  pemerintahan  daerah sendiri  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang,  hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Perwujudan  dari  otonomi  daerah  dalam  segi  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah    menggunakan  pinsip  desentralisasi  fiskal,  dimana  kewenangan  pengelolaan keuangan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  pemerintah.  Keuangan daerah  tergantung  dari  pendapatan  daerah  karena  meningkatnya  pendapatan  daerah  maka  akan meningkatkan penghasilan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, untuk itu sektor pendapatan  daerah  sangat  diutamakan  khususnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 3 NO 1
JANUARI 2017
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
Asli  Daerah  bersumber  dari  wilayah  daerah  sendiri  dan  dipungut  oleh  daerah  sendiri  sehingga PAD  ini  merupakan  wujud  dari  desentralisasi  fiskal.  Semakin  besar  Pendapatan  Asli  Daerah maka  semakin  kecil  ketergantungan  terhadap  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pemasukan  utama  Pemerintah  Provinsi  Banten  dengan  andil mencapai  71%  dari  total  pendapatan.  Dalam  hal  ini,  pajak  daerah  memiliki  kontribusi  paling besar yakni 67% dari total Pendapatan Asli Daerah
(http://kabar24.bisnis.com/read/20141202/78/379197/realisasi-pendapatan-banten-rp498-triliun). Pengelolaan  pendapatan  asli  daerah  pemerintah  harus  dilakukan  secara  efektif  dan efisien,  karena  sebagian  besar  dana  tersebut  bersumber  dari  dana  masyarakat,  sehingga  perlu adanya transparansi publik untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  sangatlah  penting  karena  dengan  adanya  pertanggungjawaban  tersebut masyarakat  umum  dapat  mengetahui  kinerja  pemerintah  khususnya  di  bidang  keuangan. Pengukuran  kinerja  keuangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  daerah  untuk melaksanakan  otonomi  daerah,  kinerja  keuangan  daerah  ini  dapat  dilihat  dari  laporan pertanggungjawaban pemerintah berupa realisasi anggaran.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Propinsi Banten.

## Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  di pemerintah propinsi Banten.

## LANDASAN TEORI

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Pendapatan Daerah  adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  Daerah  sebagai  perwujudan Desentralisasi  (UU  No.33  Tahun  2004).  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri  dari  empat komponen yaitu:
1. Pajak daerah
Menurut  UU  no  28  Tahun  2009  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah terbagi dua yaitu
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi daerah
Menurut  UU  No.  28  Tahun  2009  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:
a. Jasa  Umum;  (Retribusi  Pelayanan  Kesehatan;  b.  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/ Kebersihan;  c.  Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akta Catatan  Sipil;  d.  Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat;  e.  Retribusi Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum;  f.  Retribusi  Pelayanan  Pasar;  g.  Retribusi Pengujian  Kendaraan  Bermotor;  h.  Retribusi  Pemeriksaan  Alat  Pemadam  Kebakaran;  i. Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Peta;  j.  Retribusi  Penyediaan  dan/atau  Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
b. Jasa Usaha; Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b.  Retribusi  Pasar  Grosir  dan/atau  Pertokoan;  c.  Retribusi  Tempat  Pelelangan;  d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/  Villa;  g.  Retribusi  Rumah  Potong  Hewan;  h.  Retribusi  Pelayanan Kepelabuhanan;  i.  Retribusi  Tempat Rekreasi  dan Olahraga;  j.  Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
c. Perizinan  Tertentu.    Objek  Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah  pelayanan  perizinan tertentu  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  Badan  yang  dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan;  b.  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman Beralkohol;  c.  Retribusi  Izin  Gangguan;  d.  Retribusi  Izin  Trayek;  dan  e.  Retribusi  Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dimaksud  antara  lain  bagian  laba  dari  BUMD  dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain  PAD  yang  sah  menurut  UU  No  33  Tahun  2004  Lain-lain  PAD  yang  sah sebagaimana dimaksud meliputi:
a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Dalam  menyelenggarakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  diserahkan  dan/atau ditugaskan,  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  mempunyai  kewajiban  dalam  pengelolaan keuangan  Daerah  (UU  No.23  Thn  2014).  Menurut  IAI  (2007)  Kinerja  Keuangan  adalah kemampuan  perusahaan  dalam  mengelola  dan  mengendalikan  sumberdaya  yang  dimilikinya. Pengukuran/penilaian  kinerja  adalah  suatu  alat  manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas.  Pengukuran  kinerja  secara  berkelanjutan  akan memberikan  umpan  balik,  sehingga  upaya  perbaikan  secara  terus  menerus  prestasinya  secara objektif  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu  (James  B.  Whittaker:  1995).  Menurut  peraturan pemerintah  RI  No.58  tahun  2005  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.
Menurut  Muindro  Renyowijoyo  (2013)  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai  oleh negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan/peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Halim  (2004)  menyatakan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah atau  kemampuan  daerah  merupakan  salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah.  Bentuk  dari  penilaian  kinerja  tersebut berupa  rasio  keuangan  yang  terbentuk  dari  unsur  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah berupa  perhitungan  APBD.  Di  dalam  organisasi  pemerintah  untuk  mengukur  kinerja  keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian pembiayaan, rasio desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan.

## Kerangka Pemikiran
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Halim,  2004).  Sektor  pendapatan  daerah memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena  melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah pula.

## Gambar 1 Model Penelitian

## Hipotesis Penelitian
- Pajak Derah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
- Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
- Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  meningkat  akan  meningkatkan  kinerja  keuangan daerah

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  variabel  independen sedangkan Kinerja Keuangan merupakan variable dependen. Variabel PAD terdiri dari 4 variabel yaitu:
1. Pajak Daerah (X 1 )
2. Retribusi Daerah (X 2 )
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X 3 )
4. Lain-lain PAD yang sah (X 4 )
Sedangkan  variabel  kinerja  keuangan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rasio desentralisasi  Fiskal  yaitu  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan Pendapatan  Asli  daerah  guna  membiayai  pembangunan,  rasio  ini  dapat  diukur  dengan  cara berikut:
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Retribusi Daerah Pajak Daerah
Lain-lain PAD yg sah
Kinerja Keuangan daerah
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  pemerintah  daerah  yang  ada  di propinsi  Banten.  Teknik  penarikan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan non  probability  sampling dengan  menggunakan  sampel  jenuh.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  populasi  yaitu  seluruh  pemerintah  kabupaten/kota  yang  ada  di  propinsi Banten yaitu 4 pemerintah daerah kabupaten, 4 pemerintah daerah kota dan 1 pemerintah daerah propinsi.
Tabel 1 Sampel Penelitian No Pemerintahan Daerah 1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Lebak 4 Kabupaten Pandeglang 5 Kota Serang 6 Kota Tangerang 7 Kota Tagerang Selatan
8 Kota Cilegon

## 9 Propinsi Banten
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  data  sekunder  yaitu  sumber  data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dari dirjen perimbangan keuangan (http://www.djpk.depkeu.go.id/), data yang digunakan adalah data tahun 2012 – 2015.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda, dengan menggunakan alat uji software SPSS.
Metode  pengujian  data  dengan  menggunakan  uji  asumsi  klasik  (uji  normalitas,  uji multikulinearitas  dan  uji  heterokedastisitas)  dan  uji  hipotesis  (uji  t,  uji  F  dan  koefesien determinasi)

## PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Uji normalitas
=                   Total Pendapatan Asli Daerah

## Total Penerimaan Daerah
Uji  normalitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  normal  probability  plot,  dari  hasil pengujian  didapatkan  gambar  dibawah  ini  terlihat  bahwa  data  residual  terdistribusi  normal karena penyebaran titik-titik berada disekitar garis diagonal.

## Gambar 2
Normal P-Plot

## Uji Multikolinearitas
Dari  tabel  dibawah  didapat  bahwa  tidak  ada  variabel  yang  memiliki  nilai tolerance kurang  dari  0.10  sehingga  tdk  ada  korelasi  antar  variabel  independen  yang  nilainya  lebih  dari 95%. tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi
Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant)
PJK
,292 3,420 RET ,872 1,147 KKYAN ,289 3,465 LLPAD ,615 1,625 a. Dependent Variable: KINERJA

## Uji Heterokedastisitas
Titik-titik pada grafik Scatterplot di  bawah ini menyebar secara acak di  atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, maka data yang kita gunakan memenuhi syarat untuk melakukan regresi berganda.
Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

## Uji Hipotesis
Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)
-1,259 ,522 -2,412 ,024 PJK 2,376 ,473 ,776 5,023 ,000 RET -,817 ,461 -,158 -1,770 ,040 KKYAN ,756 ,892 ,132 ,848 ,405 LLPAD -,127 ,428 -,031 -,296 ,770 a. Dependent Variable: KINERJA
Dari hasil output spss diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:
- Variabel  Pajak  Daerah  memiliki  nilai  nilai  signifikansi  0.000  lebih  kecil  dari  0.05.  Hal  ini dapat  disimpulkan  H 0 ditolak  H 1 diterima  yaitu  Pajak  Daerah  berpengaruh  pada  kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Variabel  Retribusi  Daerah  memiliki  nilai  signifikansi  0.040  lebih  kecil  dari  0.05.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak dan H 1 diterima artinya Retribusi Daerah berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memiliki nilai nilai signifikansi 0.405 artinya 0.405  >  0.05.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 diterima  dan  menolak  H 1 yang  artinya Hasil Pengelolaan kekayaan daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.
- Variabel Lain-Lain Pendapatan asli daerah memiliki nilai nilai signifikansi 0.770 lebih besar dari  0.05.  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak  artinya  lain-lain pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.
Persamaan Regresi Y = -1.259 + 2.376X 1 -0.817X 2 +0.756X 3 -0.127X 4

## Uji F (Uji Simultan)
Tabel Uji F’ menunjukan  bahwa nilai (sig) 0.002 atau dapat nilai signifikansi 0.00 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 yang artinya bahwa variable bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  secara  bersama mempengaruhi kinera keuangan pemerintah daerah
Tabel 4 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,946 4 ,237 30,092 ,000 b Residual ,181 23 ,008 Total 1,127 27 a. Dependent Variable: KINERJA b. Predictors: (Constant), LLPAD, RET, PJK, KKYAN

## Koefesien Determinasi
Tabel 5 Hasil Uji Koefesien Determinasi Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,932 a ,869 ,846 ,08021 a. Predictors: (Constant), LLPAD, RET, PJK, KKYAN b. Dependent Variable: KINERJA
Nilai Adjusted R Square sebesar 0.869 menyatakan bahwa 84.6% kinerja keuangan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah sisanya 15.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti
Pembahasan
Pemerintah  Daerah  di  propinsi  Banten  terdiri  dari  8  pemerintah  daerah  kabupaten/kota dan  1  pemerintah  daerah  propinsi,  dari  9  pemerintah  daerah  yang  ada  di  propinsi  Banten  yang memiliki  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terbesar  terhadap  penerimaan  daerah  yaitu pemerintah  daerah  propinsi  Banten  yaitu  rata-rata  selama  4  tahun  (2012-2015)  sebesar  69%. Kontribusi  PAD  nya  yang  paling  kecil  terhadap  penerimaan  yaitu  pemerintah  daerah  Kota Serang selama 4 tahun rata-ratanya yaitu sebesar 5%. Dari hasil pengamatan selama 2012-2015 di 9 pemerintah daerah di propinsi Banten, Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi yaitu pada tahun  2015  di  Propinsi  Banten  sebesar  Rp.5.133.482.000.000.  Pendapatan  Asli  daerah  yang paling kecil selama 2012-2015 yaitu sebesar Rp.36.516.000.000 pada tahun 2012 di kota Serang.
Pemerintah  daerah  yang  memiliki  Kinerja  keuangan  yang  paling  tinggi  yaitu  propinsi Banten  dengan  pesentase  68.86%  selama  4  tahun  (2012-2015),  sedangkan  pemerintah  daerah yang  memiliki  kinerja  keuangan  yang  paling  rendah  yaitu  kota  Serang  sebesar  0.05%.  Kinerja keuangan yang paling tinggi selama tahun 2012-2015 yang paling besar yaitu pada tahun 2012 di Propinsi Banten yaitu sebesar 76.41%, sedangkan kinerja keuangan yang paling kecil yaitu kota Serang  pada  tahun  2014  sebesar  0.02%.  Kinerja  keuangan  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan cara rasio antara pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah akan meningkatkan kinerja.keuangan.
Dari  hasil  uji  spss  menyatakan  bahwa  Pajak  Daerah  dan  retribusi  daerah    di  propinsi Banten  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerahnya  sedangkan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  di  propinsi  Banten tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerahnya.  Pajak  daerah  di  propinsi memiliki  kontribusi  terbesar  untuk  Pendapatan  asli  daerah,  dari  hasil  penelitian  ini  Pajak  dan retribusi  daerah  memiliki  pengaruh  dalam  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  sehingga  besar kecilnya penerimaan pajak dan  retribusi daerah  di  propinsi  Banten akan  mempengaruhi kinerja keuangan  pemerintah  daerahnya.  Sedangkan  besar  kecilnya  hasil  Penerimaan  dari  pengelolaan kekayaan  daerah  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  tidak  akan  mempengaruhi  nilai kinerja  keuangan  daerah.  Secara  simultan  pendapatan  asli  daerah  di  Propinsi  Banten mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  84.6%  sisanya  15.4%  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini, ada beberapa yang dapat disimpulkan
1. Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Banten
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah tidah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Banten
3. Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang sah  secara  bersama-sama  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di  Propinsi Banten sebesar 84.6%

## Saran
Adapun  Saran  yang  diberikan  oleh  penulis  untuk  peneliti  selanjutnya  dan  pemerintah daerah yaitu sebagai berikut
1. Bagi peneliti selanjutnya
- Menambah variabel selain PAD untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah
- Menggunakan metode pengukuran kinerja selain menggunakan rasio desentralisasi fiskal sebagai bahan perbandingan
2. Bagi Pemerintah Daerah di Propinsi Banten Pemerintah  lebih  menekankan  pendapatan  dari  sektor  PAD  untuk  mengurangi ketergantungan dan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. “Standar Akuntansi Keuangan”. Jakarta: Salemba Empat.
Junarwati,  Hasan  Basri,  Syukriy  Abdullah,  2013.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  daerah  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2010- 2012.Jurnal  Telaah  &  Riset  Akuntansi  Vol  6  No  2  Juli  2013  Hlm  186-193.  Fakultas Ekonomi Syah Kuala.
Muindro  Renyowijoyo,  2013.  Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba.  Mitra  Wacana Media. Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah
Republik  Indonesia,  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Whittaker, James, 1995. The Government Performance and Results Act of 1993: A Mandate for strategic  planning  and  performance  measurement,  educational  services  institute: Arlington, Virginia
www.kabar24.bisnis.com/read/20141202/78/379197/realisasi-pendapatan-banten-rp498-triliun. Diund