## Penerapan Struktur Hybrid Entities Perusahaan Multinasional
Ria Setyaningrum 1 , Danny Septriadi 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2
Abstract.  This  study  aims  to  evaluate  how  tax  planning  on  hybrid  entities  schemes  are  applied  in practice  by multinational companies as well as patterns that the Indonesian tax authorities must watch out for regarding the scheme. Research problems arise because the use of hybrid entities schemes causes double deduction or no tax imposed in two or more jurisdictions involved. This is a problem because double deduction causes injustice in paying  taxes.  This  study  uses  a  case  study  approach  with  qualitative  analysis  and  data  collection  through document studies and in-depth interviews with tax practitioners and tax authorities in Indonesia. The findings of this study are hybrid entities implemented by McDonalds Corporation with the use of complex group structures and taking advantage of differences in the domestic provisions of the countries involved. The pattern of using hybrid  entities  that  the  Indonesian  tax  authorities  need  to  watch  out  for  is  the  use  of  a  form  of  Persekutuan Komanditer (CV) or Limited Partnerships.
Keywords.    Commanditaire  Vennootschap  (CV);  Hybrid  Entities;  Tax  Planning;  Transparent  and  Non Transparent Entities.
Abstrak . Masalah penelitian muncul karena penggunaan skema hybrid entities menyebabkan terjadinya double deduction atau tidak dikenakannya pajak di dua atau lebih yurisdiksi yang terlibat. Hal ini menjadi masalah karena double deduction menyebabkan ketidakadilan dalam pembayaran pajak.  Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana perencanaan pajak atas skema hybrid entities diterapkan dalam praktik oleh perusahaan multinasional serta pola yang harus diwaspadai oleh otoritas pajak Indonesia terkait skema tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan  studi  kasus  dengan  analisis  bersifat  kualitatif  serta  pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen  dan wawancara  mendalam  dengan  praktisi  perpajakan  dan  otoritas  pajak  di  Indonesia.  Temuan  dari  penelitian  ini adalah hybrid entities diterapkan oleh McDonalds Corporation dengan penggunaan struktur grup yang kompleks serta memanfaatkan perbedaan ketentuan domestik negara yang terlibat. Pola penggunaan hybrid entities yang perlu  diwaspadai  otoritas  pajak  Indonesia  adalah  penggunaan  bentuk  usaha  CV  atau  persekutuan/perseroan komanditer.
Kata kunci . Commanditaire  Vennootschap (CV);  Entitas  Transparan  dan  Non-Transparan;  Hybrid  Entities; Perencanaan Pajak.
Corresponding author. Email: riasetyaningrum@gmail.com; dannysept@yahoo.com How to cite this article. Setyaningrum, R., & Septriadi, D. (2019). Penerapan Struktur Hybrid Entities Perusahaan Multinasional. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (2), 291–302. History of article. April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17331 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN
Kondisi  makroekonomi,  mobilitas modal, globalisasi dan perkembangan teknologi  telah  mengubah  cara  perusahaan multinasional  menjalankan  bisnis.  Akses perusahaan  dalam  hal  melakukan  investasi dan mendapatkan pinjaman di berbagai dunia dipermudah  dengan  adanya  globalisasi. Negara  berkembang  merupakan  tujuan  bagi perusahaan-perusahaan  multinasional  untuk berinvestasi,  termasuk  Indonesia.  Realisasi investasi  Indonesia  setiap  tahun  selalu meningkat.  Data  realisasi  investasi  tahun
2014-2018  menunjukkan  bahwa  rata-rata jumlah  Penanaman  Modal  Asing  (PMA) yaitu sebesar 64% dari total investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2019). Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata  jumlah  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  (PMDN)  yang  hanya  sebesar  36% (Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal, 2019).
Besarnya komposisi Penanaman Modal  Asing  memiliki  sisi  positif  maupun negatif.  Dari  sisi  positif,  investasi  tersebut memberikan dorongan terhadap
pertumbuhan  ekonomi  negara  (Ault  & Arnold,  2015).  Namun,  dari  sisi  negatifnya adalah  memberikan  risiko  tersendiri  bagi penerimaan  pajak  negara  akibat  adanya interaksi  sistem  perpajakan  antar  negara (Ault & Arnold, 2015). Interaksi sistem pajak antar negara menimbulkan dua hasil ( output ) yang  dapat  terjadi,  yaitu  penghasilan dikenakan  pajak  di  kedua  negara  tersebut ( double non taxation ) atau penghasilan tidak dikenai  pajak  sama  sekali  di  negara  yang terlibat  ( double  non  taxation ).  Kedua  hasil inilah,  lebih  khusus double  non  taxation, yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional  dengan  cara  menggunakan desain  skema  atau  struktur  pajak  yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi  beban  pajak  perusahaan  secara keseluruhan.
Menurut  (Organization  of  Economic Co-operation and Development, 2012), salah satu  cara  yang  dapat  digunakan  adalah dengan menggunakan skema hybrid entities , yaitu penggunaan struktur dengan membenturkan  perbedaan  perlakuan  pajak atas suatu entitas di dua atau lebih yurisdiksi pajak sehingga memperoleh manfaat berupa terhindar  dari  dikenakannya  pajak  ( double non  taxation ).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena setiap negara atau yurisdiksi pajak memiliki kebebasan  dalam  menentukan  sistem  dan peraturan pajaknya masing-masing. Penggunaan hybrid entities dapat mengurangi  jumlah  pajak  terutang  secara signifikan  (Organization  of  Economic  Co- operation and Development, 2014)]. Sayangnya,  sulit  untuk  memastikan  dengan jelas  negara  mana  yang  menanggung kerugian  atas  hilangnya  penerimaan  pajak tersebut.  Pernyataan  ini  didukung  oleh Johannesen  (2014)  bahwa hybrid  entities digunakan  secara  luas  dan  berkontribusi secara  signifikan  untuk  menurunkan  tarif pajak  efektif  dalam  investasi  lintas  negara, walaupun pengukurannya merupakan tantangan  tersendiri  karena  tidak  dapat diketahui  berdasarkan  laporan  keuangan ataupun survei yang standar.
Masalah  penelitian  muncul  akibat penggunaan skema hybrid entities
menciptakan situasi double non taxation atau penghasilan tidak dikenai  pajak sama sekali di  negara  yang  terlibat  (Organization  of Economic  Co-operation  and  Development, 2014).  Sedangkan double  non  taxation menjadi permasalahan karena berarti berkurangnya pendapatan pajak negara ( base erosion ). Base  erosion mengacu  pada penggerusan  basis  pajak  yang  berpengaruh secara  negatif  terhadap  penerimaan  pajak domestik, kedaulatan negara serta mencederai prinsip keadilan pajak.
OECD dan G20 (Indonesia tergabung di  dalamnya)  juga  mengakui base  erosion sebagai  masalah  yang  kemudian  dibuatlah (15) lima belas Action Plan yang merupakan bagian dari Project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).  BEPS Action  Plan 2 Neutralising The Effects of Hybrid Mismatch Arrangements merupakan rekomendasi yang dikeluarkan untuk mengatasi hybrid mismatch  arrangements . Hybrid  entities , hybrid finansial instruments , dual residence entities dan hybrid  transfers merupakan elemen-elemen  terkait  dengan  penggunaan hybrid mismatch arrangements (Organization of Economic Co-operation and Development, 2012).
Berdasarkan  permasalahan  tersebut maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan bagaimana skema hybrid entities diterapkan dalam praktik oleh perusahaan multinasional. Kedua,  penelitian  ini  dilakukan  untuk menjawab  pertanyaan  terkait  skema hybrid entities seperti  apa  yang  harus  diantisipasi oleh otoritas pajak di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR
Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa
perusahaan multinasional  memiliki  peluang  yang  lebih besar  untuk  mengurangi  jumlah  pajak perusahaan dibandingkan dengan perusahaan domestik  murni  (hanya  beroperasi  di  satu negara).  Menurut  Dyreng,  Hanlon,  & Maydew (2008), perusahaan dengan operasi asing yang luas memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan pengalihan
pendapatan  ( income  shifting ).  Gravelle (2015)  menyatakan  bahwa  perusahaan multinasional  mengalihkan  pendapatan  dari yurisdiksi  pajak  tinggi  ke  yurisdiksi  pajak rendah  dengan  memanfaatkan  perbedaan aturan  pajak  dari  yurisdiksi  yang  berbeda untuk  mengurangi  jumlah  pajak  terutang. Johansson,  Skeie,  Sorbe,  &  Menon  (2017) menemukan  bahwa  ada  dua  kategori perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Kategori pertama, perusahaan  multinasional  besar  terlibat dalam  skema  kompleks  yang  melibatkan eksploitasi atas ketidaksesuaian sistem pajak, penyalahgunaan  perjanjian  pajak  bilateral dan  manipulasi  lokasi  aset  tidak  berwujud. Kategori  kedua,  perusahaan  multinasional kecil yang melakukan pergeseran laba ( profit shifting )  melalui  manipulasi  harga  transaksi intra  grup  dan  pengalokasian  instrumen hutang,  tetapi  tidak  terlibat  dalam  skema pajak yang kompleks.
Concession  theory atau  teori  konsesi menyatakan  bahwa  dasar  dari  munculnya badan hukum  (entitas) bagi  suatu  kumpulan manusia  adalah  karena  diciptakan  oleh otoritas  tertentu.  Negara  memberikan  status badan  hukum  kepada  suatu  perkumpulan untuk membentuk suatu badan hukum. Suatu perkumpulan  tidak  dapat  menjadi  badan hukum  tanpa  adanya  status  yang  diberikan oleh  negara.  Gagasannya  adalah  bahwa berdasarkan concession  theory, korporasi adalah  makhluk  negara  dan  menerima  hak istimewa  karena  status  itu.  Skema hybrid entities merupakan  pemanfaatan  struktur dengan membenturkan perbedaan perlakuan pajak  atas  suatu  entitas  di  dua  atau  lebih yurisdiksi  pajak  sehingga  memperoleh manfaat berupa terhindar dari dikenakannya pajak  ( double  non  taxation ).  Hal  ini  dapat terjadi karena tiap negara memiliki hak atau kedaulatan masing-masing untuk mengklasifikasikan  aturan  terkait  badan hukum atau karakterisasi entitas yang ada di negaranya.
Coyle ( 2002)  mendefinisikan hybrid sebagai  dua  elemen  yang  berlawanan. Mismatch didefinisikan  sebagai  disharmoni yang muncul dari perbedaan perspektif pihak
terkait.  Dalam  hal  ini, hybrid  mismatch didefinisikan  sebagai  dua  yurisdiksi  yang berbeda  tidak  sepakat  mengenai  klasifikasi atau  karakterisasi  atas  sebuah  entitas, instrumen  atau  transaksi.  Menurut  Harris (2014), mismatch tersebut  menghasilkan tidak  konsistennya outcome keseluruhan, yaitu  berupa:  (1) Deduction/No  Inclusion (D/NI)  outcome :  yaitu  ketika  peraturan domestik  di  negara  pembayar  ( payer jurisdiction ) memperbolehkan diakui sebagai beban ( deductible ) sedangkan pada peraturan domestik negara penerima pembayaran tidak dianggap sebagai penghasilan (Organization of Economic
Co-operation and Development,  2014);  (2) Double  Deduction (DD)  outcome :  yaitu  ketika  atas  suatu pembayaran  yang  sama  dapat  dikurangkan ( deductible )  di  dua  negara  (Organization  of Economic  Co-operation  and  Development, 2014);  (3) Indirect  Deduction/No  Inclusion (Indirect  D/NI)  outcome :  yaitu  ketika pembayaran  dapat  dikurangkan  ( deductible ) sesuai  peraturan  di  negara  pembayar  ( payer jurisdiction ), namun oleh penerima, penghasilan  tersebut  telah  dikurangkan dengan  pembayaran  atas hybrid  mismatch arrangements yang terpisah (Organization of Economic  Co-operation  and  Development, 2014).
Organization of Economic Co- operation and Development (2012) membagi menggolongkan  rekomendasi  terkait hybrid mismatch  arrangements berdasarkan  teknik hybrid yang  menghasilkan base  erosion profit shifting (BEPS). Rekomendasi tersebut menargetkan  empat  kategori  pengaturan ketidakcocokan
( hybrid mismatch
arrangements )  sebagai  berikut:  (1) Hybrid Entities  Mismatches .  Perbedaan  dalam klasifikasi  suatu  entitas,  misalnya  entitas diperlakukan di suatu negara sebagai entitas transparan dan di negara lain sebagai entitas tidak  transparan.  (2) Hybrid  Instrumen Mismatches .  Ketidaksesuaian  ( mismatch ) dapat  terjadi  karena  karakteristik  instrumen keuangan  yang  mengakibatkan  perlakukan pajak  yang  berbeda  antara  dua  yurisdiksi. Misalnya,  instrumen  keuangan  yang  sama diperlakukan  sebagai  utang  di  satu  negara
dan  diperlakukan  sebagai  ekuitas  di  negara lainnya. Pengurangan pajak mungkin tersedia  untuk  bunga  yang  dibayarkan  atas utang,  sedangkan  pendapatan  yang  diterima penerima  pembayaran  diperlakukan  sebagai dividen sehingga bagi penerima pembayaran tidak  kena  pajak.  (3) Hybrid  Transfers. Terjadi  karena  perbedaan  dalam  klasifikasi transfer.  Misalnya,  transfer  diperlakukan  di satu  negara sebagai  pengalihan kepemilikan suatu aset, sedangkan di negara lain tidak. (4) Dual Residence Entities. Melibatkan kasus di mana perusahaan di pandang sebagai residen pajak di dua negara.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan studi kasus. Salah satu keunggulan  penggunaan  pendekatan  studi kasus  adalah  memberikan  peluang  kepada peneliti untuk mengeksplorasi atau menggambarkan  suatu  fenomena  yang kompleks  dengan  menggunakan  berbagai sumber  data  (Baxter  &  Jack,  2008).  Hal  ini memastikan  bahwa  masalah  tidak  dianalisis melalui satu sudut pandang saja, tetapi lebih dari berbagai sudut pandang yang memungkinkan  berbagai  aspek  fenomena diungkapkan  dan  dipahami.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan studi kasus  untuk menjawab  permasalahan  penelitian  berupa bagaimana skema hybrid entities diterapkan dalam praktik oleh perusahaan multinasional serta pola seperti apa yang harus diantisipasi dari skema hybrid entities oleh otoritas pajak di Indonesia.
Penggunaan  berbagai  sumber  data dalam  sebuah  penelitian  disebut  sebagai triangulasi data (Sugiyono, 2017).
Triangulasi  pada  penelitian  ini  adalah triangulasi metode, yaitu dengan menggabungkan  teknik  pengumpulan  data wawancara  dan  studi  dokumen  untuk memperoleh  data  yang  akan  digunakan dalam  analisis  dan  kesimpulan.  Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis  struktur  pajak  McDonalds Corporation  yang  berasal  dari  laporan  yang dikeluarkan Komisi Eropa ( European
Commission )  terkait  penyelidikan  atas dugaan  terjadinya  pelanggaran  kebijakan state  aid (bantuan  negara).  Investigasi  yang dilakukan  (European  Commission,  2018) memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran state aid dan membuka informasi bagaimana selama  ini  struktur  pajak  McDonalds Corporation  dijalankan.  Selain  itu  studi dokumen juga dilakukan dengan mempelajari  peraturan  perpajakan  yang  ada di  Indonesia  terutama  terkait  dengan  subjek pajak dan perseroan terbatas/CV. Wawancara  dilakukan  kepada  narasumber yang  kompeten  di  bidang  perpajakan  yaitu praktisi  perpajakan  dan  otoritas  pajak  di Indonesia.  Teknik  wawancara  dilakukan untuk  memperoleh  informasi  yang  tidak didapat  dari  hasil  studi  dokumen.  Dengan demikian,  penggunaan  teknik  dokumentasi dan  wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi yang lebih banyak dan mendalam mengenai permasalahan  yang  ingin  diteliti.  Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data-data yang ada dianalisis dan dirangkum menjadi  suatu  analisis  deskriptif  untuk menggambarkan fenomena yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan  perpajakan  domestik  di Indonesia  tidak  menjelaskan  secara  spesifik mengenai hybrid  entities .  Berdasarkan  hasil wawancara  terkait  dengan  konsep hybrid entities yang  telah  dilakukan  kepada Direktorat  Jendral  Pajak  hasil  sebagai berikut:
Seperti namanya hybrid kalau kita mengibaratkan  mobil  itu  kan  mobil  listrik tanpa bensin. Kalau hybrid entities itu, suatu entitas  yang  bisa  jadi  menggunakan  istilah transparan dan opaque . Apakah suatu entitas itu diberikan atau dikategorikan transparan di negara  kita  kemudian opaque di  negara mereka.  Atau  sebaliknya.  Transparan  itu  ya entitas yang tidak dikenakan pajak di tingkat entitasnya. Akan tetapi, jika dikenakan pajak di  tingkat  entitas  itu  dinamakan opaque (transparan).
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:
Hybrid  entities itu  contohnya partnerships . Kalau  di  Indonesia  kan  memberlakukan persekutuan/ partneships /CV sebagai taxable
entity , sedangkan di negara lain partnerships dianggap  sebagai  entitas  transparan  atau tidak  dipajaki  di  tingkat  entitasnya  tetapi yang  kena  pajak  adalah  partnernya.  Jadi sebenarnya ini terkait dengan masalah siapa yang dimaksud dengan subjek pajak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa hybrid entities terjadi  karena  adanya  perbedaan ketentuan domestik terkait dengan klasifikasi entitas, khususnya suatu negara menganggap sebagai entitas transparan dan negara lainnya menganggap  sebagai  entitas  non  transparan ( opaque ).
Hasil wawancara yang kedua berkaitan dengan penggunaan skema hybrid entities oleh wajib pajak Indonesia. Wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada Direktorat  Jenderal  Pajak,  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Saya  terus  terang  tidak  banyak  menemukan kasus-kasus hybrid .  Tetapi  memang  ada, karena hybrid ini banyak memang digunakan sebagai  media tax  planning .  Saya  meyakini penggunaan hybrid  entities itu  ada  di Indonesia.  Namun,  DJP  kesulitan  untuk mendeteksi,  karena  kita  terus  terang  tidak mempunyai  SPTnya  dari  WP  yang  di  luar negeri  itu.  Misalnya,  dia  berdasarkan check the  box di  Amerika  Serikat  diklasifikasikan sebagai entitas transparan. Akan tetapi di kita mengakunya sebagai subjek pajaknya Amerika  Serikat.  Pada  praktiknya  saya meyakini ada di sini yang menggunakan hal seperti itu.
Hal  ini juga didukung  dari hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:
Multinasional kita masih jarang yang kayak begitu.  Kenapa  saya  bilang  jarang  karena sulit membuktikan keberadaan skema hybrid entities tanpa adanya keterbukaan informasi. Selain  itu,  sulit  membuktikan  karena  yang dilakukan  itu  tidak  melanggar  ketentuan yang  ada,  hanya  memanfaatkan  perbedaan ketentuan perpajakan.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  para  narasumber  secara  umum menyatakan  bahwa  penggunaan  skema hybrid  entities di  Indonesia  masih  jarang ditemukan.  Alasannya  adalah  karena  sulit membuktikan  penggunaan  skema hybrid entities tanpa adanya keterbukaan informasi antar  negara  yang  terlibat.  Selain  itu,  sulit membuktikan  karena  yang  dilakukan  itu tidak  melanggar  ketentuan  yang  ada,  hanya
memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan.
Hasil wawancara yang ketiga berkaitan dengan dampak penggunaan skema hybrid  entities .  Wawancara  yang  telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, diperoleh hasil sebagai berikut:
Secara  umum  dampak  dari  penggunaan skema hybrid  entities adalah  terkait  dengan hak  pemajakan  suatu  negara.  Negara  yang terlibat  tidak  punya  kewenangan  untuk memajaki transaksi yang dilakukan.
Hal  ini juga didukung  dari hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:
Kedua negara saling tidak bisa mengenakan pajak  atau  terjadi double  non  taxation .  Jika ingin melihat dampak nyata dari penggunaan hybrid entities bisa lihat di kasus McDonalds Corporation.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  para  narasumber  sepakat  bahwa penggunaan  skema hybrid  entities dapat menyebabkan  hilangnya  hak  pemajakan suatu  negara  atas  transaksi  yang  dilakukan atau  negara  yang  terlibat  tidak  bisa mengenakan  pajak  atas  transaksi  tersebut ( double non taxation ).
Hasil  wawancara  keempat  bertujuan untuk  memperoleh  informasi  terkait  dengan klasifikasi entitas transparan dan entitas non transparan  di  Indonesia.  Wawancara  yang telah  dilakukan  kepada  Direktorat  Jenderal Pajak, diperoleh hasil sebagai berikut:
Di  Indonesia  semua  dipajaki  di  level company .  Sebagai  contoh, partnerships kalau  di  negara  lain  ada  yang  menganggap sebagai  entitas  transparan,  sedangkan  di Indonesia  yang  dipajaki  adalah  di  level entitasnya bukan partner atau mitranya.
Hal  ini juga didukung dari hasil wawancara dengan praktisi perpajakan sebagai berikut:
Di  Indonesia  kita  menganut  konsep  non transparan. Pajak dikenakan di level entitas. Atau  yang  dianggap  sebagai  subjek  pajak adalah entitasnya yaitu sebagai subjek pajak Badan. Hybrid mismatch entities bisa terjadi ketika  Wajib  Pajak  di  Indonesia  memiliki interest di  suatu  entitas  yang  dianggap transparan  di  negara  lain,  misalnya  entitas partneships . Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan  domestik  di  Indonesia  tidak mengenal  konsep disregarded  entities atau
entitas  transparan.  Berdasarkan  Undang  – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,  pasal  2  ayat  1,  yang  menjadi yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu  kesatuan  menggantikan  yang  berhak, Badan,  dan  Bentuk  Usaha  Tetap.  Perseroan terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,  persekutuan,  yayasan,  organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi  lainnya,  lembaga,  dan  bentuk badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif merupakan subjek pajak Badan yang dikenai  pajak  pada  level  entitas  (Republik Indonesia, 2008).
Skema  Hybrid  Entities  yang  Diterapkan dalam Praktik oleh Perusahaan

## Multinasional
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan studi  dokumen,  struktur  pajak  McDonalds Corporation  merupakan  salah  satu  contoh dari  penerapan  skema hybrid  entities oleh perusahaan multinasional. McDonalds Corporation  beroperasi  di  industri  layanan makanan  dengan  segmen  pasar  meliputi
Amerika Serikat, Internasional Lead
Markets,  High  Growth  Markets,  serta Foundational Markets &
Corporate.
McDonald’s  Corporation  mengendalikan lima  entitas  di  Luxembourg  dan  salah satunya adalah McDonald’s Europe Franchising (selanjutnya disebut McDonalds EF),  yang  memiliki  sejumlah  hak  waralaba tidak berwujud ( intangibles franchise rights ). McDonalds  EF  memiliki  dua  cabang  yang masing-masing berlokasi di Amerika Serikat dan  Swiss.  McDonalds  EF  mengalokasikan hak waralaba ( franchise rights ) ke cabang AS karena  dianggap  menanggung  semua  risiko yang terkait dengan hak waralaba ( franchise rights ).
Restoran  waralaba  McDonalds  di Eropa dan Rusia membayar royalti langsung ke McDonalds EF atau melalui cabangnya di Swiss.  Royalti  yang  diterima  kemudian ditransfer ke cabang AS sebagai kompensasi atas penggunaan merek  ( brand ) McDonalds dan komponen lainnya. McDonalds EF tidak membayar  pajak  perusahaan  di  Amerika Serikat  atas  royalti  yang  diterimanya (European  Commission,  2018).  Struktur McDonalds  grup  untuk  pembayaran  royalti ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Struktur Pajak McDonalds Corporation Sumber: telah diolah kembali (European Commission, 2018).
Perencanaan pajak McDonalds Corporation  berfokus  pada  pendapatan royalti dari lisensi franchise di luar Amerika Serikat, di mana pemegang franchise berada pada  McD  Europe  Franchising  Sarl  di Luxembourg. McD Europe Franchising Sarl memiliki dua cabang, yaitu cabang Swiss dan cabang Amerika Serikat, di mana hubungan ketiganya  secara  hukum  merupakan  satu entitas.  Dari  sisi  pajak,  suatu  cabang  wajib membayar  pajak  di  negara  lokasi  cabang berada  apabila  terkualifikasi  sebagai  bentuk usaha tetap. Metode eliminasi pajak berganda umumnya diterapkan di negara tempat kantor pusat  berada  untuk  mencegah  terjadinya pajak  berganda  ( double  taxation ),  karena negara  di  mana  kantor  pusat  berlokasi  akan mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan termasuk penghasilan cabang di luar negeri ( worldwide income ).
Arus pembayaran royalti dibuat sehingga  royalti  yang  dibayarkan  para franchisee yang  diterima  cabang  Swiss kemudian  diteruskan  ke  cabang  Amerika Serikat.  Cabang  Swiss  hanya  mengelola penagihan  dan  pembayaran  royalti,  sebagai fungsi  administrasi  inilah  cabang  Swiss hanya  mendapatkan  kompensasi  berupa margin tertentu. Keuntungan yang dibukukan cabang Swiss hanya sebesar selisih pembayaran  royalti  dari  para franchisee dengan  royalti  yang  diteruskan  ke  cabang Amerika Serikat. Sehingga cabang Amerika Serikatlah yang membukukan sebagian besar pendapatan  atas  royalti  dari  para franchisee tersebut.
Perencanaan pajak McDonalds Corporation  dapat  menghasilkan output berupa double non taxation atas pembayaran royalti tersebut karena menciptakan mismatch kualifikasi  bentuk  usaha  terap (BUT)  antara  peraturan  domestik  negara Amerika  Serikat  dan  Luxembourg.  Cabang Amerika  Serikat  dibuat  agar  berdasarkan ketentuan  domestik  Amerika  Serikat  tidak menimbulkan  bentuk  usaha  tetap  (BUT) sedangkan  berdasarkan  ketentuan  domestik Luxembourg  merupakan  bentuk  usaha  tetap (BUT). Berdasarkan undang-undang perpajakan Amerika Serikat, cabang
Amerika  Serikat  tidak  melakukan  aktivitas perdagangan atau bisnis yang memadai untuk membentuk  sebuah  bentuk  usaha  tetap (BUT).  Akibatnya,  cabang  AS  tidak memiliki  kewajiban  untuk  membayarkan pajak  atas  profit  yang  diperoleh. Mismatch tersebut dapat terjadi  karena  adanya perbedaan  pengaturan  syarat  timbulnya bentuk  usaha  tetap  (BUT)  di  kedua  negara tersebut.  Ketentuan  domestik  Amerika Serikat  menganggap  keberadaan  suatu bentuk  usaha  tetap  (BUT)  berdasarkan  ada tidaknya  “ US  trade  or  business ”,  di  mana aktivitas  cabang  Amerika  Serikat  tidak memenuhi  syarat  tersebut  karena  dianggap tidak  melakukan  usaha  aktif  di  Amerika Serikat  dan  royalti  berasal  dari franchise di luar Amerika Serikat.
Perencanaan pajak yang dilakukan oleh McDonalds  Corporation  terkait  dengan double  non  taxation dari  pendapatan  royalti McDonald  tersebut  merupakan  bentuk  dari perbedaan  aturan  pajak  atas  klasifikasi bentuk  usaha  tetap  di  kedua  negara.  Dalam beberapa  literatur  disebut  sebagai  arbitrasi pajak  ( tax  arbitrage ).  Hal  ini  juga  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  Feetham (2011)  bahwa  struktur  pajak  perusahaan internasional  atau  yang  beroperasi  di berbagai  negara  terdiri  dari  dua  jenis. Pertama,  berlokasi  atau  beroperasi  di yurisdiksi  pajak  yang  tidak  mengenakan pajak ( zero tax jurisdictions ) melalui entitas lokal  seperti  perusahaan, partnerships dan trusts .  Istilah  yang  sering  digunakan  untuk yurisdiksi ini adalah tax hevens atau offshore centres . Yurisdiksi tersebut dianggap mengikis  basis  pajak  di  yurisdiksi  pajak tinggi  dan  dapat  menimbulkan  kompetisi pajak  yang  tidak  adil  (Organization  of Economic  Co-operation  and  Development, 2014).  Jenis  struktur  pajak  lainnya  adalah dengan  arbitrasi  pajak  ( tax  arbitrage ). Menurut  Feetham  (2011),  struktur  ini memiliki  ciri  khas  yaitu  mencari  perbedaan aturan perpajakan di dua atau lebih yurisdiksi pajak  yang  tujuannya  untuk  mendapatkan manfaat  pajak  ( tax  benefit ).  Cara  paling umum  adalah  dengan  fokus  pada  bentuk pembiayaan atau investasi tertentu agar dapat
memanfaatkan  pengurangan  pajak  atau kredit  pajak.  Cara  lainnya  adalah  dengan kesepakatan  rahasia  ( private  deal )  dengan otoritas  pajak  suatu  negara.  Cara  ini  paling sulit  untuk  dibuktikan  keberadaannya  tanpa adanya  transparansi  dari  pihak-pihak  yang terlibat.

## Skema Hybrid Entities yang perlu diantisipasi oleh Otoritas Perpajakan di Indonesia
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan,  praktik  penghindaran  pajak menggunakan skema hybrid entities dilakukan  dengan  memanfaatkan  perbedaan peraturan  perpajakan  domestik  atas  suatu klasifikasi  entitas.  Ketentuan  perpajakan domestik  di  Indonesia  tidak  mengenal konsep disregarded  entity atau  entitas transparan. Skema hybrid entities yang harus diantisipasi  oleh  otoritas  pajak  di  Indonesia adalah dengan penggunaan badan usaha CV ( commanditaire vennootschap ) atau persekutuan  komanditer.  Badan  usaha  CV ( commanditaire vennootschap ) di negara lain dikenal sebagai entitas partnerships.
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan, Pasal  2  ayat  1,  CV  atau  Perseroan Komanditer merupakan subjek pajak Badan. Disisi  lain,  menurut  pasal  4  ayat  3  huruf  i Undang – Undang Pajak Penghasilan, bagian laba  yang  diterima  atau  diperoleh  anggota dari  perseroan  komanditer  yang  modalnya tidak terbagi atas saham-saham, dikecualikan sebagai objek pajak. Atau dapat disimpulkan bahwa  CV  secara  pajak  merupakan  entitas tidak transparan. Artinya, untuk kepentingan pengenaan pajak, para partner dikenai pajak sebagai  satu  kesatuan,  yaitu  pada  tingkat badan  tersebut.  Bagian  laba  yang  diperoleh para  partner  tersebut  tidak  lagi  dianggap sebagai  objek  pajak  di  tingkat  individual partner tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara, hybrid entities di  Indonesia  dapat  terjadi  ketika Wajib Pajak Indonesia melakukan outbound investment atau  memiliki interest di  suatu entitas  yang  dianggap  transparan  di  negara lain,  sehingga  kewajiban  pajaknya  melekat kepada  masing-masing  partner  tersebut.
Gambar  2  dan  Gambar  3  di  bawah  ini menjabarkan  penggunaan  skema hybrid entites berdasarkan  sumber  diperolehnya pembayaran, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya double non taxation atau tidak dikenakannya pajak di negara yang terlibat  sebagai  akibat  dari  membenturkan perbedaan  ketentuan  perpajakan  domestik suatu negara.
Gambar  2  merupakan  contoh  dari penggunaan  skema hybrid  entities ketika suatu  pembayaran  bersumber  dari  Negara Ketiga.  Wajib  Pajak  Indonesia  memiliki investasi pada suatu partneships yang ada di Negara B. Berdasarkan ketentuan perpajakan domestik  di  Negara  B,  suatu partnerships merupakan  entitas  transparan.  Negara  C merupakan negara di mana sumber pembayaran  berasal.  Negara  B  merupakan negara  di  mana  entitas partnerships berada. Sebagai contoh, pada kondisi ini double non taxation dapat  terjadi  ketika partnerships yang ada di Negara B menerima pembayaran atas  jasa  konsultasi  hukum  dari  suatu perusahaan di Negara C. Ketentuan perpajakan  domestik  Negara  B  mengatur bahwa  suatu partnerships /CV/persekutuan komanditer  merupakan  entitas  transparan atau  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah partnernya. Oleh karena itu, Negara B tidak memiliki  hak  pemajakan  atas  pembayaran yang diterima oleh entitas partnerships yang ada di Negara B tersebut, karena partnernya berada di Indonesia. Disisi lain, berdasarkan ketentuan  perpajakan  domestik  Indonesia, suatu partnerships /CV/persekutuan komanditer merupakan entitas non transparan.  Artinya,  berdasarkan  ketentuan perpajakan domestik Indonesia, yang menjadi subjek pajak adalah entitas partnerships /CV/persekutuan komanditer yang, sedangkan partnernya bukan merupakan  subjek  pajak  atas  pembayaran jasa konsultasi dari Negara C yang diterima partnerships di Negara B tersebut. Undang - Undang  Pajak  Penghasilan  pasal  4  ayat  3 huruf  i  juga  menyatakan  bahwa  distribusi penghasilan dari CV/persekutuan komanditer ke  partner  bukan  merupakan  objek  pajak. Oleh  karena  itu,  Indonesia  tidak  memiliki
hak  pemajakan  atas  transaksi  tersebut. Perbedaan  ketentuan  perpajakan  domestik atas suatu entitas partnerships di  Negara B dan  Indonesia  inilah  yang  menyebabkan terjadinya double  non  taxation .  Pada akhirnya.  perbedaan  ketentuan  perpajakan
domestik  tersebut  menyebabkan  Negara  B dan Indonesia kehilangan hak pemajakannya atas  pembayaran  jasa  konsultasi  yang diterima  oleh partnerships di  Negara  B tersebut.
Gambar 2. Hybrid Entities pada CV atau Persekutuan Komanditer atas Pembayaran dari Negara Ketiga
Sumber: telah diolah kembali oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara.
Keterangan:
Gambar  3  merupakan  contoh  dari penggunaan  skema hybrid  entities ketika pembayaran bersumber dari Indonesia. Pada
kasus  ini,  Wajib  Pajak  Indonesia  memiliki interest di sebuah pertnerships di Negara B, yang  menganggap  entitas partnerships sebagai entitas transparan, misalnya Amerika Serikat.    Sebagai  contoh, partnerships tersebut  melakukan  jasa  konsultasi  hukum kepada perusahaan yang ada di Indonesia dan menerima  pembayaran  atas  jasa  yang diberikan.  Atas  pembayaran  yang  diterima partnerships di  Amerika  Serikat  tersebut, perbedaan  peraturan  perpajakan  di  Amerika Serikat  dan  Indonesia  terkait  klasifikasi entitas transparan dan entitas non transparan ini  menyebabkan  terjadinya double  non taxation atau tidak dikenainya pajak baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan peraturan  perpajakan  domestik  Amerika Serikat,  suatu partnerships merupakan entitas  transparan  atau  yang  menjadi  subjek
Company X Negara C Pembayaran Indonesia Negara B A B Mitra dari suatu Partnerships P Partnerships Perusahaan atau Company

## Negara memperlakukan
Partnerships sebagai entitas kena pajak ( Non Transparent Entities )
Negara memperlakukan partnerships sebagai entitas transparan ( Transparent Entities )
pajak adalah di level partner, bukan di level entitas partnerships tersebut.  Disisi  lain, peraturan  perpajakan  domestik  Indonesia menganggap entitas partnerships /CV/persekutuan komanditer sebagai  entitas  non  transparan  atau  yang menjadi  subjek  pajaknya  adalah  di  level entitas partnerships -nya,  bukan  di  level partner. Hal tersebut menyebabkan Indonesia dan  Amerika  Serikat  tidak  memiliki  hak pemajakan  atas  pembayaran  yang  diterima partnerships tersebut,  sehingga  pembayaran
tersebut tidak dikenai pajak baik di Indonesia maupun  di  Amerika  Serikat.  Ketiga  contoh penggunaan skema hybrid entities yang telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan bahwa  dengan  memanfaatkan  perbedaan peraturan perpajakan domestik  suatu  negara dapat  menyebabkan  terjadinya  kondisi double  non  taxation .  Hal  ini  pada  akhirnya akan  merugikan  penerimaan  negara  karena ada  potensi  penerimaan  negara  yang  hilang dari penggunaan skema tersebut.

## Gambar 3. Hybrid Entities pada CV atau Persekutuan Komanditer atas Pembayaran dari Indonesia
Sumber: telah diolah kembali oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara.
Keterangan:
Mitra dari suatu Partnerships P
Partnerships Perusahaan atau Company
Negara memperlakukan Partnerships
sebagai entitas kena pajak ( Non Transparent Entities ) Negara memperlakukan partnerships sebagai entitas transparan
( Transparent Entities )

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa hybrid entities diterapkan dengan penggunaan struktur grup yang kompleks dengan memanfaatkan  perbedaan  ketentuan  domestik negara-negara yang terlibat. Kasus McDonalds Corporation  merupakan  salah  satu  contoh penggunaan  skema hybrid  entities terkait dengan kualifikasi bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan  pola  penggunaan hybrid  entities yang  perlu  diwaspadai  oleh  otoritas  pajak Indonesia  adalah  penggunaan  bentuk  usaha CV atau perseroan komanditer. Indonesia tidak mengenal  konsep disregarded  entity atau entitas  transparan,  tetapi hybrid  mismatch entity dapat  terjadi  bila  Wajib  Pajak  di Indonesia  memiliki interest di  dalam  suatu partnerships yang  di  negara  lain  dianggap sebagai  entitas  transparan  karena  kewajiban pajaknya melekat kepada masing-masing mitra atau partner.
Penelitian  ini  hanya  fokus  membahas skema hybrid  entities yang  dijalankan  oleh McDonalds Corporation serta pola yang harus diwaspadai  oleh  otoritas  pajak  Indonesia terkait dengan skema hybrid entities . Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat membahas  elemen-elemen  lain  terkait hybrid mismatch arrangements seperti hybrid instruments , hybrid  transfers atau dual residence entities . Penggunaan data kuantitatif juga  diharapkan  dapat  digunakan  dalam penelitian selanjutnya untuk lebih memperkaya data dan analisis yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ault,  H.  J.,  &  Arnold,  B.  J.  (2015). United Nations Handbooks on Selected Issues in Protecting  the  Tax  Base  of  Developing Countries .  (A.  Trepelkov,  H.  Tonino,  & D.  Halka,  Eds.).  New  York:  United Nations.
Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2019).
Realisasi  Penanaman  Modal  PMDN-
PMA  Triwulan  I  Tahun  2019 .  Jakarta.
Retrieved from https://www.bkpm.go.id/images/uploads/ file_siaran_pers/Paparan_Indonesia_TW
_IV_-_2017_Kepala.pdf Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study  Methodology :  Study  Design  and Implementation  for  Novice  Researchers. The Qualitative Report , 13 (4), 544–559. Coyle, B. (2002). Hybrid Financial
Instruments: Debt Equity Markets
(Business  &  Economics) .  Financial
World Publishing.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L.
(2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. The  Accounting  Review , 83 (1), 61–82.
European  Commission.  (2018). Commission Decision  of  19.9.2018  on  Tax  Rulings SA.38945  (2015)  (ex  2015/NN)  (ex 2014/CP)  Granted  by  Luxembourg  in Favour of McDonald’s Europe . Brussels. Feetham,  N.  (2011). Tax  Arbitrage:  The Trawling of the International Tax System . Spiramus Press Ltd.
Gravelle,  J.  G.  (2015). Tax  Havens: International Tax Avoidance and Evasion . Congressional Research Service .
https://doi.org/10.17310/ntj.2009.4.07
Harris, P. (2014). Papers on Selected Topics in Protecting  the  Tax  Base  Neutralizing
Effects of Hybrid Mismatch Arrangements . United Nations. Johannesen,  N.  (2014).  Tax  Avoidance  with Cross-Border Hybrid Instruments. Journal of Public Economics , 112 (2), 40– 52.
Johansson,  Å.,  Skeie,  Ø.  B.,  Sorbe,  S.,  &
Menon,  C.  (2017). Tax  Planning  By Multinational Firms: Firm-Level Evidence From A Cross-Country
Database . Paris. Retrieved from www.oecd.org/eco/workingpapers.
Organization  of  Economic  Co-operation  and Development.  (2012). Hybrid  Mismatch
Arrangements: Tax Policy and
Compliance Issues . Paris: OECD Publishing.
Organization  of  Economic  Co-operation  and Development.  (2014). Public Discussion Draft  BEPS  Action  2 :  Neutralise  the Effects of Hybrid Mismatch
Arrangements  (Recommendations  for Domestic  Laws) .  Paris.  Retrieved  from http://www.oecd.org/ctp/treaties/hybrid- mismatch-arrangements-discussion- draft-treaty-issues-march-2014.pdf
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan
(2008). Indonesia.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis Pendekatan
Kuantitatif
Kualitatif Kombinasi dan R&D . Bandung: Alfabeta.