## KESADARAN PERATURAN HUKUM AKAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARANGREJO, KEDIRI
Moh. Maruf ¹, Riyan Sisiawan Putra ², Tamara Adillatirrusdah ³, Nurcahya Setiani Rahayu ⁴
1,2,3,4 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Email: m.maruf@unusa.ac.id , riyan_sisiawan@unusa.ac.id tamaraadillatirrusdah030.mj20@student.unusa.ac.id , nurcahyasetiani003.mj20@student.unusa.ac.id

## ABSTRACT
This  research  aims  to  describe  how  legal  regulations  awareness  efforts  will develop  investment in  village-owned enterprises (BUMDES) Karangrejo,  Kediri. The  method  used  in  this  research  is  a  descriptive  method  with  a  qualitative approach. Data collection techniques were carried out  by means of observation, interviews  and  documentation.  The  data  analysis  techniques  used  are  data reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  Furthermore,  the  data validity technique in this research uses triangulation. The results of this research explain  that  in  this  community  service  we  can  conclude  that  the  legal  basis  that has been stated and applies in BUMDES Karangrejo, Kediri still does not apply well  in  the  governance  of  BUMDES.  Awareness  of  the  law  in  investment development can still be said to be lacking, this can be seen from the many rights and  obligations  that  are  ignored  when  investing  in  BUMDES.  Therefore,  in  this service  activity,  counseling  is  provided  regarding  the  legal  basis  and  basis  of BUMDES  and  development  of  BUMDES  investment,  counseling  regarding  the rights and obligations of investors and BUMDES, and providing legal assistance to optimize BUMDES Karangejo, Kediri.
Keywords: BUMDES, Development, Awareness of Legal Regulations, Investment Development.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  Upaya  Kesadaran Peratuan  Hukum  Akan  Pengembangan  Investasi  Di  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  Karangrejo,  Kediri.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis data  yang  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Selanjutnya  Teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  triangulasi.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Dalam
pengabdian  masyarakat  ini  dapat  kita  simpulkan  bahwa  landasan  hukum  yang sudah  tertera  dan  belaku  di  BUMDES  Karangrejo,  Kediri  masih  belum  berlaku secara  baik  dalam  tata  kelola  BUMDES.  Kesadaran  akan  hukum  dalam pengembangan  investasi  masih  dapat  dikatakan  kurang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  hak  dan  kewajiban  yang  diabaikan  ketika  melakukan  investasi  di BUMDES. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini diberikan penyuluhan terkait  dasar  dan  landasan  hukum  BUMDES  dan  pengembangan  investasi BUMDES,  penyuluhan  terkait  hak  dan  kewajiban  investor  dan  BUMDES,  dan melakukan  pendampingan  hukum  untuk  mengoptimalisasikan  BUMDES Karangejo, Kediri.
Kata  kunci:  BUMDES,  Pengembangan,  Kesadaran  Peratuan  Hukum,  Pengembangan Investasi.

## PENDAHULUAN
Analisis  Situasi

## Gambar 1 Desa Karangrejo, Kec. Ngasem Kediri
Pengabdian  kepada  masyarakat  di  perguruan  tinggi  merupakan  kegiatan  sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  seperti  yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47  dan  48.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  secara  kerjasama  dengan BUMDES  di  Karangrejo  Kediri.  Kegiatan  pengabdian  ini  berupa  penyuluhan  kesadaran hukum  dimasyarakat  pada  investasi  di  BUMDES.  BUMDES  adalah  badan  usaha  milik desa  yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa  dan  berbadan  hukum.  BUMDES  berperan penting dalam mendorong percepatan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan.
BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa- desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan
produktivitas,  menyediakan  jasa  pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUMDes  memiliki  beberapa tujuan  diantaranya  adalah  meningkatkan  perekonomian  desa;  mengoptimalkan aset desa agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  desa;  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

## Permasalahan Mitra
Permasalahan  yang  timbul  dalam  pembangunan  desa  melalui  pendirian  BUMDes muncul  ketika  pembentukan  BUMDes  hanya  berorientasi  pada  segi  kuantitas.  Padahal dana yang dialokasikan untuk desa sekitar Rp. 20 Triliun yang dibagi pada 74 ribu desa, sehingga  tiap  desa  akan  menerima  Rp  240  Juta,2  belum  termasuk  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  dari  Kabupaten,  sementara  jumlah  BUMDesTahun  2017  mencapai  18.446  unit. Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  dipedesaan,  BUM  Desa  harus memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya,  seperti  pada  ketentuan penjelasan  pada  Pasal  87  undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  desa,  BUMDesa secara  spesifik  tidak  dapat  disamakan  dengan  badan  hukum  seperti  perseroan  terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Landasan hukum yang  sudah  tertera  seperti  yang  disampaikan  di  atas  masih  belum  berlaku  secara  baik dalam  tata  kelola  BUMDES.  Kesadaran akan  hukum  dalam  pengembangan  investasi masih  dapat  dikatakan  kurang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  hak  dan  kewajiban yang  diabaikan  ketika  melakukan  investasi  di  BUMDES.  Maka  dari  itu  pengabdian masyarakat  ini  berfokus  pada  “peningkatan  kesadaran  hukum  dalam  pengembangan investasi di BUMDES”.

## Tujuan
Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu :
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait peraturan hukum yang berlaku ketika melakukan pengembangan investasi di BUMDES
Kesadaran  Peraturan Hukum  Akan Pengembangan..

## 2. Menumbuhkan kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES.

## Sasaran
Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu masyarakat
BUMDES  Karangrejo, Kediri.

## METODE PELAKSANAAN Tahap persiapan
Tahap  persiapan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah bekerjasama/berkoordinasi  secara  langsung  dengan  pengelola  BUMDES Karangrejo,  Kediri  dan  aparatur  desa  untuk  mendapatkan  izin  melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

## Tahap pelaksanaan
Gambar 1. Proses pemberian materi dalam pengabdian masyarakat
Gambar 2. Foto Bersama dengan Masyarakat Desa Karangrejo Tahapan atau Langkah yang akan dilaksanakan untuk solusi yang ditawarkan, yaitu :
1. Membuat perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Membuat perjanjian dengan mitra mengenai rencana dan jadwal kegiatan.
3. Melaksanakan  kegiatan  pengabdian  dimulai  dengan  pengadaan penyuluhan tentang kesadaran kepatuhan hukum akan pengembangan  investasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  di
Desa  Karangejo,  Kediri.  Yang  dilakukan  di  balai  desa  dengan frekuensi 2 kali dalam satu bulan pada hari sabtu. Setelah dilakukan
penyuluhan maka akan dilakukan pendampingan secara rutin setiap dua  minggu  sekali.  Pendampingan  ini  akan  dilakukan  oleh  tutor dan  juga  dibantu  oleh  pengelola  yang  dianggap  sudah  mampu untuk  membantu  pengelola  yang  lain  serta  bermitra  dengan lembaga huku setempat
4. Memberikan forum diskusi untuk melakukan sesi tanya jawab dari narasumber  dan  mitra.  Tugas  utama  FGD  adalah  untuk memperoleh perbedaan data yang diperoleh dalam interaksi setelah diskusi  sekelompok  peserta/pewawancara,  sehingga  menambah kedalaman pengetahuan. Selama fase ini, terjadi percakapan untuk mengidentifikasi masalah.

## Tahap Evaluasi
Dalam  tahap  ini  kami  akan  mengevaluasi  atau  melakukan  peninjauan terhadap  mitra  kami  dengan  melakukan  tes  dan  wawanara  hasil  dari kegiatan  guna  mereview  apakah  pengelola  BUMDES  sudah  paham mengenai  program  yang kami laksanakan atau malah program  kami tidak membawa  dampak  yang  cukup  baik  bagi  mereka.  Evaluasi  ini  akan  kami lakukan  seusai  program  yang  kami  susun  dapat  diselesaikan.  Proses pendampingan  akan  kami  lakukan  sebagai  kelanjutan  dari  pada  kegiatan guna  mendampingi  pengelola  BUMDES  dan  tata  kelola  ekonomi  di  desa Karangrejo Kediri sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keluaran
Solusi  yang  ditawarkan  untuk  permasalahan  yang  ada  di  BUMDES  Karangejo, Kediri  kesadaran  akan  hukum  dalam  pengembangan  investasi  masih  dapat dikatakan kurang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  hak  dan  kewajiban  yang  diabaikan  ketika melakukan investasi di BUMDES, yaitu :
1) Menyelenggarakan penyuluhan kepada mitra BUMDES Karangrejo, Kediri untuk mewujudkan badan usaha yang legal.
2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait peraturan hukum yang berlaku ketika melakukan pengembangan investasi di BUMDES
3) Menumbuhkan kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES.

## Manfaat
Adapun manfaat yang didapatkan oleh mitra, yaitu :
1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait peraturan hukum yang berlaku ketika melakukan pengembangan investasi di BUMDES
2. Tumbuhnya kesadaran hukum dalam pengembangan investasi di BUMDES.

## Tindaklanjut
Rencana  tindak  lanjut  berikutnya  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang telah  tim  kami  lakukan  adalah  melakukan  pendampingan  kepada  para  masyarakat  yang tegabung  dalam  BUMDES  Karangrejo,  Kediri.  Hal  ini  dilakukan  agar  menumbuhkan kesadaran  hukum  dalam  pengembangan  investasi  di  BUMDES.  Setelah  proses pendampingan  harapannya  nanti  terdapat  peningkatan  perekonomian  desa  dengan mengoptimalkan  aset  desa  agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  desa;  meningkatkan  usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.

## SIMPULAN
Dalam pengabdian masyarakat ini dapat kita simpulkan bahwa landasan hukum yang sudah tertera dan belaku di BUMDES Karangrejo, Kediri masih belum berlaku secara baik dalam tata kelola BUMDES. Kesadaran akan hukum dalam pengembangan investasi masih dapat  dikatakan  kurang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  hak  dan  kewajiban  yang diabaikan ketika melakukan investasi di BUMDES.
Oleh  karena  itu,  dalam  kegiatan  pengadian  ini  diberikan  penyuluhan  terkait  dasar dan landasan hukum BUMDES dan pengembangan investasi BUMDES, penyuluhan terkait hak  dan  kewajiban  investor  dan  BUMDES,  dan  melakukan  pendampingan  hukum  untuk mengoptimalisasikan BUMDES Karangejo, Kediri. Yang dilakukan di balai desa setemmpat dengan  frekuensi  2  kali  dalam  satu  bulan  pada  hari  sabtu.  Setelah  dilakukan  penyuluhan serta dilakukan pendampingan secara rutin setiap dua minggu sekali. Pendampingan ini akan dilakukan  oleh  tutor  dan  juga  dibantu  oleh  pengelola  yang  dianggap  sudah  mampu  untuk membantu pengelola yang lain serta bermitra dengan lembaga hukum setempat

## UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan)
Ucapan terimakasih kepada para dosen dan mahasiswa FEBTD yang turut serta membantu kegiatan  pengabdian  Masyarakat  ini.  Dan  kepada  LPPM  Univeristas  Nahdlatul  Ulama  Surabaya yang telah memberikan support dana bagi kegiatan pengabdian masyarkat ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Alting, H., & Hanafi, M. A. (n.d.). Husen Alting , Suwarti, Muhammad Amin Hanafi.
48–55.
BPPKPD, D. E. (2021).
Manajemen SDM Pengelola BUMDES. BPPKPD. https://www.bppkpd.id/bimtek-manajemen-
sdm-pengelola-bumdes/
Khoirunisa, N. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan bumdes di wilayah Kecamatan Karangrejo. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 183– 194.
https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2244
Nawiyanto,  N.,  Handinoto,  H.,  Krisdiana,  R.,  &  Kurnia,  S.  (2022).  Membangun kemakmuran di pedalaman.
Salman,  R.,  Prihatiningtyas,  W.,  Winarsi,  S.,  &  Pamoro,  G.  J.  (2022).  Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang  BUMDES  di  Desa  Sumberbendo,  Lamongan.  Jurnal  Dedikasi  Hukum,
2(3), 276–290. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571
Scale Up Bumdes. (2022). Modul Pelatihan BUMDes. BUMDes.Id.
https://blog.bumdes.id/2022/06/modul-pelatihan-bumdes/
Utami,  K.  S.,  Tripalupi,  L.  E.,  &  Meitriana,  M.  A.  (2019).  Peran  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Anggota  Ditinjau  Melalui Kewirausahaan Sosial. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 11(2), 498–508.