## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 2 Nomor 1 Juni 2021
RELEVANSI PIDANA BERSYARAT DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INTEGRATIF DI INDONESIA
CONDITIONAL CRIMINAL RELEVANCE WITH OBJECTIVE OF INTEGRATED CRIMINATION IN INDONESIA

## Abdul Rahman
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene rahman_kanang@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Pidana  bersyarat  adalah  pidana  pokok  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  berupa  pidana  penjara,  yang pelaksanaannya  tidak  segera  dijalani  dalam  tembok  lembaga  permasyarakatan,  melainkan  (hanya)  di tengah-tengah  masyarakat,  dengan  syarat  selama  masa  percobaan  yang  telah  ditentukan  oleh  hakim, terpidana  bersyarat  tidak  boleh  melakukan  pelanggaran.Untuk  menyesuaikan  usaha  pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berprikemanusiaan dengan falsafah negara  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945,  maka  seharusnya  diusahakan  agar  pengaturan  dan penerapan  pidana  bersyarat  secara  integratif  dapat  memenuhi  perangkat  tujuan  pemidanaan  berupa pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan. Keuntungan penerapan  pidana  bersyarat  antara  lain:  memberikan  kesempatan  kepada  terpidana  untuk  memperbaiki dirinya  di  masyarakat,  b)  memungkinkan  terpidana  untuk  melanjutkan  kebiasaan-kebiasaan  hidupnya sehari-hari  sebagai  manusia,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat,;  serta  c)  akan mencegah  terjadinya  stigma  yang  diakibatkan  oleh  pidana  perampasan  kemerdekaan  sebagai  salah  satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum.
Kata Kunci: Pidana Bersyarat; Pemidanaan Integratif; Penegakan hukum.

## Abstract
Conditional  punishment  is  the  main  punishment  that  has  been  imposed  by  the  judge  in  the  form  of imprisonment,  the  implementation  of  which  is  not  immediately  carried  out  within  the  walls  of  the correctional institution, but (only) in the midst of society, on the condition that during the probationary period  determined  by  the  judge,  the  conditional  convict  may  not  commit  In  order  to adjust  the  effort  to utilize conditional punishment within the framework of criminal law reform that is humane with the state philosophy  of  Pancasila  and  the  1945  Constitution,  efforts  should  be  made  so  that  the  regulation  and application of conditional punishment in an integrated manner can fulfill the set of sentencing objectives in  the  form  of  prevention,  community  protection,  maintenance  community  solidarity  and  returns.  The advantages of the application of conditional punishment include: providing opportunities for the convict to  improve  himself  in  society,  b)  enabling  the  convict  to  continue  his daily  life  habits  as human  beings, which are in accordance with the values that exist in society; and c) will prevent the occurrence of stigma caused  by  the  crime  of  deprivation of  liberty  as  one  of  the  extra-legal  consequences  that must  be  taken into account in the policy of law enforcers.
Keywords: Conditional Crime; Integrative Criminalization; Law enforcement.

## I. PENDAHULUAN
Pertengahan abad 19, di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat telah dijalankan  suatu system    penghukuman    dimana  pada  fase  pertama,  pelanggar  hanya  dinyatakan  bersalah  dan ditetapkan pula satu masa percobaan. Apabila dalam masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah  ternyata  tidak  memperbaiki  kelakuannya,  atau  bahkan  ia  melakukan  pelanggaran  lagi, maka dalam fase kedua, ia dihukum. Akan tetapi apabila ternyata dalam masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah dapat memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua tidak dijalani, yaitu hakim tidak menetapkan atau menjatuhkan hukuman 1 .
Maksud  utama  dari  sistem  penghukuman  ini  adalah  memberi  kesempatan  kepada pelanggar  untuk  memperbaiki  kelakuannya,  tetapi  tidak  dalam  sebuah  penjara.  Kesempatan  itu diberikan  kepadanya  dalam  masyarakat  sendiri  dan  selama  masa  percobaan  tersebut  ia  dibantu oleh  pejabat  pemerintah  dalam  usahanya  menjadi  seorang  yang  baik.  Pada  akhir  abad  19,  di Negeri  Perancis  dan  Belgia,  dijalankan  sistem    penghukuman  yaitu  dalam  fase  pertama  si pelanggar  dihukum.  Jadi  tidak  hanya  dinyatakan  bersalah,  tetapi  pelaksanaan  hukumannya ditunda  (masa  percobaan).  Apabila  dalam  masa  percobaan  ini  ternyata  yang  terhukum melakukan pelanggaran lagi,maka hukuman yang telah ditetapkan itu dilaksanakan pula menurut sistem  penghukuman  di  Negeri  Perancis  dan  di  Belgia  tersebut.  Berbeda  dengan  sistem penghukuman di Negeri Inggris dan Amerika Serikat, maka fase kedua (selama percobaan) yang terhukum  tidak  dibantu  oleh  pejabat  pemerintah  supaya  yang  terhukum  tersebut  dapat  menjadi seorang  yang  baik.  Dalam  masa  percobaan  ini,  ia  dibiarkan  saja  dan  cukup  baginya  bahwa  ia dalam masa percobaan itu tidak melakukan pelanggaran lagi.
Sistem penghukuman di Negeri Perancis dan Belgia tersebut dimaksudkan agar terpidana yang berperilaku baik tidak dimasukkan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan  karena  selalu  ada  kemungkinan  bahwa  tinggalnya  terpidana  dalam  penjara, membawa  akibat  buruk  (pengaruh  buruk  terhadap  penghidupan  keluarganya).  Berbeda  dari tujuan utama sistem penghukuman di Negeri Inggris dan Amerika Serikat yang bersifat positif, di mana terpidana yang telah dinyatakan bersalah akan diperbaiki. Sementara tujuan utama dari penghukuman di Negeri Perancis dan Belgia lebih bersifat negatif karena tidak ada usaha untuk memperbaiki terhukum/terpidana.
Pada  tahun  1915  dalam strafwetboek di  Negeri  Belanda  dimasukkan  satu  sistem penghukuman  yang  merupakan  kombinasi  antara  sistem  penghukuman  di  Negeri  Inggris  dan Amerika  Serikat  dengan  sistem  penghukuman  di  Negeri  Perancis  dan  Belgia.  Sistem penghukuman  di  Negeri  Inggris  dan  Amerika  Serikat  serta  sistem  penghukuman  yang dimasukkan ke dalam strafwetboek di Negeri Belanda pada tahun 1915 atau yang dikenal dengan istilah voorwaardelijke  veroordeling ,  yang  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  “Pidana  Bersyarat” dimaksudkan  untuk  memperbaiki  perilaku  terpidana.  Pada  masa  percobaan,  terpidana  dapat
* Dosen  Ilmu  Hukum  pada  Jurusan Syari’ah dan  Ekonomi  Bisnis  Islam  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri (STAIN) Majene Sulawesi Barat.
1 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1986), h. 21.
dibantu  oleh  pejabat  pemerintah  dalam  usahanya  menjadi  seorang  yang  baik.  Lembaga “pembantuan” dalam usaha menjadi seorang yang baik telah dikenal dengan nama Reclassering (pengembalian  ke  dalam  masyarakat).  Hal  ini  dapat  dibantu,  karena  berbeda  dengan probation yang dilaksanakan imperatif , maka reclassering itu dilaksanakan secara fakultatif (hanya dalam hal-hal menurut pertimbangan hakim ada alasan-alasan cukup).
Menurut  sistem  penghukuman  di  Inggris  dan  di  Amerika  Serikat,  dalam  fase  pertama pelanggar itu baru dinyatakan bersalah, tetapi pelaksanaa hukuman ditangguhkan. Hukuman baru dilaksanakan  apabila  dalam  masa  percobaan  ternyata  pelanggar/terpidana  melakukan pelanggaran lagi. Wetboek van  strafrecht untuk  Indonesia telah  terbuat  pada  tahun  1915,  tetapi belum  memuat voorwaardelijk  veroordeling atau  pidana  bersyarat  tersebut.  Pada    tahun  1927, voorwaardelijke veroodeling yang telah dikenal di Negeri Belanda, setelah diadakan perubahan, dimasukkan ke dalam wetboek van Strafrecht yang kemudian berlaku di Indonesia. Muncul  pertanyaan,  mengapa voorwaardelijke  veroordeling baru  dimasukkan  ke  dalam wetboek van Strafrecht setelah 12 tahun kemudian?. Berdasarkan staatsblad 1926 nomor 252 jo nomor 486 dalam wetboek van Strafrecht tahun 1915, oleh Schepper yang disebut sebagai bapak voorwaardelijke veroordeeling di Indonesia mengemukakan bahwa:
Pada  waktu  penghukuman  bersyarat  dimasukkan  ke  dalam weetboek  van  Strafrecht tahun 1915  keadaan  di  Indonesia  adalah  berbeda  sekali  dari  keadaan  di  Negeri  Belanda  pada waktu  penghukuman  bersyarat  itu  dimasukkan  dalam Strafwetboek Belanda.  Pada  waktu penghukuman bersyarat itu dimasukkan dalam Strafwetboek , maka di Negeri Belanda telah ada  satu  aparatur reclassering yang  lengkap  dan  bekerja  baik,  sedangkan  pada  waktu penghukuman  bersyarat  itu  dimasukkan  dalam wetboek  van  Strafrecht tahun  1915  di Indonesia  hanya  tersedia  satu  aparatur  yang  serba  kurang,  sangat,  sederhana  dan  pekerja seret. 2
Jika  dibandingkan  dengan  perkembangan reclassering di  Negara  Belanda,  maka perkembangan  pidana  bersyarat  di  Indonesia  justru  merupakan  kebalikan  dari  perkembangan reclessaring di  Negeri  Belanda  itu.  Di  Negeri  Belanda  adanya  satu  aparatur  yang  lengkap  dan bekerja baik melahirkan penghukuman bersyarat atau pidana  bersyarat, sedangkan di Indonesia justru  baru  dengan  dimasukkannya  lembaga  pidana  bersyarat  ke  dalam wetboek  van  Strafrecht tahun 1915 reclassering itu dapat berkembang 3 .
Schapper  adalah  orang  yang  memimpin  perkembangan reclassering di  Indonesia  dan sekaligus  sebagai  ketua  ( voorzitter ) Central  Collage voor  de Reclassering ,  sebuah  dewan  yang didirikan pada zaman Hindia Belanda. Justru kesulitan timbul sekitar adanya satu aparatur yang serba kurang, sangat sederhana dan bekerja seret, maka bagi Indonesia lembaga pidana bersyarat lebih  disederhanakan.  Hakim  diwajibkan bertindak  lebih  hati-hati  seperti ternyata dalam  ayat  4 pasal 14 KUH Pidana.
2 Lihat Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, h. 43.
3 Lihat Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, h. 45.
Menurut  Pompe  bahwa  “baik  penghukuman  bersyarat  ( voorwaardelijke  veroodeling ) maupun  penghukuman  tidak  bersyarat  ( onvoorwaardeelijke  veroodeling )  adalah  penetapan ( opleging  van )  satu  hukuman” 4 .  Dengan  demikian  penghukuman  bersyarat  itu  membawa hukuman  dari  fase  pertamanya  yaitu  hukuman  sebagai  pengancam  ( bedreiging )  dalam  undang- undang,  ke  dalam  fase  yang  kedua  yaitu  penetapannya  ( in  concreto )  oleh  hakim.  Untuk menyesuaikan  usaha  pendayagunaan  pidana  bersyarat  di  dalam  kerangka  pembaharuan  hukum pidana  yang  berprikemanusiaan  dengan  falsafah  negara  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945,  maka  sebelumnya  secara  teoretis  diusahakan  agar  pengaturan  dan  penerapan  pidana bersyarat  secara  integratif  dapat  memenuhi  perangkat  tujuan  pemidanaan  berupa  pencegahan (umum  dan  khusus),  perlindungan  masyarakat,  memelihara  solidaritas  masyarakat  dan pengimbalan.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  penulis  ingin  mengkaji  mengenai  pidana  bersyarat  dan permasalahannya  serta  mengetahui  seberapa  jauh  relevansi  pidana  bersyarat  tersebut  dengan tujuan pemidanaan integratif di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  tesis  ini  adalah  penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau data  sekunder  belaka. 5 Dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (cara  berpikir  dalam penarikan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)

## III. PEMBAHASAN

## Pengertian Pidana Bersyarat
Sepintas lalu orang menganggap bahwa pidana bersyarat sama saja dengan bebas karena yang  tervonis  pidana  bersyarat  tidak  dimasukkan  atau  tidak  menjalani  hukuman  di  dalam lembaga  permasyarakatan,  padahal  sebenarnya  tidak  demikian.  Oleh  karena  itu  perlu  diberikan pengertian  dan  penjelasan,  terutama  kepada    terhukum/terpidana  bersyarat.  Di  bidang  hukum sendiri  istilah  tersebut  masih  bermacam-macam  yaitu  hukuman  dengan  perjanjian,  hukuman percobaan,  hukuman  dengan  bersyarat  atau  hukuman  janggelan.  Dalam  makalah  ini,  penulis menggunakan  istilah  “pidana  bersyarat”  ( voorwaardelijke  veroordeling ),  demikian  pula  istilah hukuman dipergunakan istilah “pidana” untuk menyeragamkan peristilahan.
Sebelum  diberikan  pengertian  tentang  pidana  bersyarat,  terlebih  dahulu  dikemukakan hakikat  dari  pidana  itu  sendiri.  Menurut  Sudarto,  yang  dimaksud  dengan  pidana  adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” 5 . Selanjutnya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa “pidana adalah reaksi
4 Lihat dalam Rusli Effendy , Azas-Azas Hukum Pidana: Lembaga Kriminologi (Makassar:: Unhas, 1980), h. 75
5 Sudarto, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 21
atas  delik,  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  kepada pembuat delik itu” 6 .
Oleh  Ted  Honderrich,  bahwa  “pidana  adalah  suatu  pengenaan  pidana  yang  dijatuhkan oleh  penguasa  (berupa  kerugian  atau  penderitaan)  kepada  pelaku  tindak  pidana” 7 .  Sedangkan Rupert  Cross  menganggap  bahwa  “pidana  berarti  pengenaan  penderitaan  oleh  negara  kepada seseorang  yang  telah  dipidana  kerena  suatu  kejahatan” 8 .  Dengan  cara  yang  lain  H.L.A.  Hart menyatakan bahwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan  pada  seseorang  yang  benar-benar  atau  disangka  benar  melakukan  tindakan pidana;
3. Dikenakan perhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang dianggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. 9
Sejalan  dengan  rumusan  di  atas,  Hart,  Alf  Ross  mengemukakan  bahwa:  Pidana  adalah reaksi  sosial  yang:  1)  terjadi  perhubungan  dengan  adanya  pelanggaran  terhadap  suatu  aturan hukum;  2)  dijatuhkan  dan  dilaksanakan  oleh  orang-orang  yang  berkuasa  sehubungan  dengan tertib  hukum  yang  dilanggar;  3)  mengandung  penderitaan  atau  paling  tidak  konsekuensi- konsekuensi  lain  yang  tidak  menyenangkan;  dan  4)  menyatakan  pencelaan  terhadap sipelanggar 10 .
Dari  beberapa  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana  selalu  mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kekuasaan  (oleh  yang berwenang);
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Pidana  bersyarat,  proses  awalnya  sama  dengan  pidana  biasa.  Terbukti  ada  suatu perbuatan  pidana.  Perbuatan  itu  dilakukan  oleh  orang  yang  dapat  dipersalahkan  artinya  dapat dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu,  hakikatnya  diputus  (divonis)  dengan  suatu  pidana. Akan  tetapi  apabila  pidana  setinggi-tingginya  satu  tahun,  maka  hakim  bisa  memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalankan dalam lembaga permasyarakatan, kecuali apabila dalam
6 Roeslan  Saleh, Beberapa  Catatan  Sekitar  Pembuat  dan  Kesalahan  dalam  Hukum  Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1962), h. 5
7 Lihat dalam Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, h. 22
8 Lihat dalam Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, h. 7
9 Lihat dalam Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, h. 26
10 Lihat dalam Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, h. 7
masa  percobaan  ia  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dihukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  14 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
Apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  paling  lama  satu  tahun  atau  pidana  kurungan,  tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan  lain,  disebabkan  karena  terpidana  melakukan  suatu  delik  sebelum  masa pencobaan yang ditentukan dalam pemerintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama  masa  percobaan  tidak  memenuhi  syarat  khusus  yang  mungkin  ditentukan  dalam perintah itu 11 .
Dalam  Ordonansi  pelaksanaan  pemidanaan  bersyarat staat  sblad tanggal  6  Nopember 1926 No. 487 yang belaku mulai tanggal 1 Januari 1927 dapat diketahui bahwa “yang dimaksud dengan  pidana  bersyarat adalah  pemidanaan  dimana  pidananya  tidak  dijalankan, kecuali  hakim memerintahkan lain”.
Menurut  Effendy,  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  pemidanaan  bersyarat  adalah pemidanaan sebenarnya tidak bersyarat hanya executie pidanalah yang bersyarat. Oleh karena itu lebih  baik  disebut  penundaan  pidana  bersyarat  atau voowardelijke  strafopschorting ” 12 . Sebetulnya  sistem  ini  tidak  boleh  dinamai  hukuman  bersyarat,  sebab  hukuman  itu  tidak bergantung  kepada  syarat,  melainkan  hanya executienya (menjalankan  hukuman).  Oleh  karena itu  pidana  bersyarat  sesungguhnya  adalah  penundaan  pelaksanaan  pidana,  karena  pidana bersyarat  merupakan  sanksi  pidana,  tetapi  pelaksanaannya  yang  ditunda  sampai  terpidana bersyarat berakhir masa percobaannya 13 .
Dari beberapa pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa pidana bersyarat merupakan pidana  pokok  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  berupa  pidana  penjara,  akan  tetapi pelaksanaannya tidak segera dijalani dalam tembok lembaga permasyarakatan, melainkan hanya di luar lembaga permasyarakatan atau di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat selama masa percobaan  yang  telah  ditentukan  oleh  hakim,  terpidana  bersyarat  tidak  boleh  melakukan pelanggaran.  Jika  selama  masa  percobaan  terpidana  bersyarat  melakukan  pelanggaran  hukum, maka  pidana  pokok  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  harus  dilaksanakan  atau  dijalani  dalam lembaga permasyarakatan.
Untuk  mencegah  dan  membantu  terpidana  bersyarat  selama  masa  percobaan  agar  tidak melanggar hukum, maka perlu didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan ( Probation offiser ) pada Balai Pemasyarakatan untuk diberikan bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah yang
11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1974), h. 63
12 Rusli Effendy, Azas-Azas Hukum Pidana: Lembaga Kriminologi (Makassar: Unhas, 1980),                   h. 23
13 Zainal  Abidin  Farid, Asas  Hukum  Pidana  dan  Beberapa  Pengupasan  tentang  Delik-Delik  Khusus , (Jakarta: Prapanca, 1980), h. 57
dihadapi, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat atau menjadi peserta aktif dan kreatif dalam pembangunan.

## Tujuan Pemidanaan
1. Tujuan pemidanaan sebagai pencegahan (umum dan khusus).
Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan bersifat umum.
Dikatakan  ada  pencegahan  individual  atau  pencegahan  khusus,  bilamana  seorang penjahat  dapat  dicegah  melakukan  suatu  kejahatan  di  kemudian  hari  apabila  dia  sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap  mempunyai  daya  untuk  mendidik  dan  memperbaiki.  Pencegahan  khusus  ini  di  dalam bekerjanya  bersangkut  paut  dengan  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain  adalah jenis  atau  tipologi  kejahatan,  karakter  dan  personalitas  peaku  kejahatan  dan  kepastian  serta kecepatan penjatuhan pidana.
Mengenai  faktor  yang  pertama  yakni  jenis  tipologi  kejahatan,  Andenaes 14 menunjukkan adanya  perbedaan  antara  apa  yang  dinamakan  kejahatan  yang  dilakukan  karena  tekanan emosional  ( emotional  stress )  atau  kelainan  jiwa  ( mental  abnormality )  misalnya  pembunuhan dengan  kejahatan  seksual  dan  kejahatan  yang  direncanakan  secara  rasional  yang  ditujukan terhadap harta benda ( rationality planned, purposive against property ). Dalam hal ini pengaruh daya  kerja  pemindahan  yang  bersifat  pencegahan  khusus  dari  tipologi  yang  akan  lebih  besar dibandingkan  dengan  tipogi  yang  pertama.  Selanjutnya  mengenai  faktor  karakter  dan personalitas  pelaku  kejahatan  antara  lain  adalah  kedudukan  sosial  dan  ekonomi  si  pelaku kejahatan, latar belakang kekeluargaan, pendidikan yang dicapai dan sebagainya.

## 2.  Tujuan pidana sebagai memelihara solidaritas masyarakat.
Pemeliharaan  solidaritas  masyarakat  dalam  hal  ini  mengandung  beberapa  pengertian. Yang pertama dikaitkan dengan pengertian bahwa pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat  masyarakat  dan  mencegah  balas  dendam  perseorangan  atau  balas  dendam  yang  tidak resmi ( private revenge or unofficial retaliation ). Pengertian kedua berkaitan dengan pernyataan Durkhein  yang  menyatakan  bahwa  “tujuan  pemindanaan  adalah  untuk  memelihara  atau mempertahankan kepaduan masyarakat yang utuh” 15 .
Menurut Henry Weihofen menyatakan bahwa “pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk  melakukan  keinginan-keinginan  yang  tidak  diperkenankan  untuk  diwujudkan” 16 .
14 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, h. 79
15 Lihat dalam Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, h. 34
16 Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  terhadap  Nyawa  dan  Tubuh:  Pemberantasan  dan  Preventasinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 85
Berhubungan dengan perasaan bersalah sehubungan dengan keinginan-keinginan tersebut, maka mereka  menikmati  pemidanaan  terhadap  orang-orang  lain  yang  mewujudkan  keinginan- keinginan  yang  dilarang  tersebut.  Pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tidak  hanya membebaskan  dari  dosa,  tetapi  juga  membuat  pelaku  benar-benar  berjiwa  luhur.  Peradilan pidana  merupakan  pernyataan  yang  agresif  menurut  cara  yang  dapat  diterima  masyarakat. Pengertian  solidaritas  ini  seringkali  dibicarakan  pula  dalam  kaitannya  dengan  masalah  korban kejahatan yang dilakukan oleh negara, misalnya dalam hal tindak pidana kekerasan.
Menurut  Sudarto  bahwa  “masyarakat  dipandang  sebagai  jaringan  halus  dari  perbuatan manusia,  sehingga  setiap  orang  dalam  arti  manusiawi  pada  umumnya  ikut  bersalah  melakukan tindak pidana” 17 .

## 3. Tujuan pemidanaan sebagai pengimbalan/pengimbangan.
Sebagai  akibat  pengaruh  ilmu-ilmu  pengetahuan  sosial,  pengertian  klasik  tentang pembalasan  dalam  arti  pembalasan  yang  disahkan  bergeser  menjadi  pengertian  tentang pembalasan  yang  oleh  Hall  William  dinyatakan  sebagai adanya  jawaban  individual  dari  pelaku tindak  pidana,  dengan  memperhitungkan  bermacam-macam  faktor  seperti  usia,  kejahatan  yang dilakukan  di  masa  lalu,  kondisi  mental  dan  sebagainya 18 .  Menurut  Sudarto  bahwa  “dewasa  ini sudah  tidak  ada  lagi  penganut  ajaran  pembalasan  yang  klasik,  dalam  arti  bahwa  pidana merupakan  suatu  keharusan  demi  keadilan  belaka“ 19 .  Kalaupun  masih  ada  penganut  teori pembalasan,  mereka  itu  dikatakan  sebagai  penganut  teori  pembalasan  modern.  Pembalasan  di sini  bukanlah  sebagai  tujuan  sendiri,  melainkan  sebagai  pembalasan  dalam  arti  harus  ada keseimbangan  antara  perbuatan  dengan  pidana.  Dalam  arti  pembalasan  modern  inilah,  tujuan pemidanaan  berupa  pengimbalan  atau  pengimbangan  perlu  diperhatikan  di  dalam  setiap pemidanaan.  Dikaitkan  dengan  tujuan  pemidanaan,  maka  tujuan  yang  sering  positif  yakni perbaikan terpidana merupakan tujuan yang paling penting, sehingga diadakannya syarat khusus dan pegawasan khusus merupakan hal yang mutlak perlu dipertahankan. Di samping pencegahan khusus  tersebut,  maka  pidana  bersyarat  juga  mengandung  dimensi  lain  dari  tujuan  pemidanaan yakni memelihara solidaritas masyarakat.
Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan perlindungan masyarakat terlihat pada  tujuan  negatif  pidana  bersyarat  yakni  untuk  menalamatkan  terpidana  dari  penderitaan pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek deengan segala akibatanya. Alasan ini sangat penting bilamana benar-benar tidak perlu dikahawatirkan bahwa yang bersalah akan  mengulangi  suatu  tindak  pidana  yang  agak  berat.  Dengan  menghindarkan  terpidana  dari pengaruh  buruk  pidana  perampasan  kemerdekaan,  maka  masyarakat  akan  terlindung  dari kemungkinan  timbulnya  penjahat  yang  berat,  yang  sebenarnya  tidak  perlu  terjadi.  Selanjutnya
17 Sudarto, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek – Penahanan – Dakwaan - Requisitor (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 197
18 Andi  Hamzah, Beberapa  Catatan  Sekitar  Pembuat  dan  Kesalahan  dalam  Hukum  Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 54
19 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Jakarta: Alumni, 1981), h. 82
dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, yang secara  fakultatif  dapat  dibantu  oleh  lembaga  Reksering,  hal  ini  merupakan  pencerminan  dari aliran “ defensesiale nouvelle ” yang mengutamakan pengakuan, penggunaan, dan pengembangan atas  rasa  tanggung  jawab  yang  merupakan  bahan  yang  penting  dari  setiap  manusia,  termasuk pelaku tindak pidana.
Selanjutnya di bawah ini secara singkat akan dibahas relevansi pidana bersyarat dengan tujuan  pemidanaan  berupa  pengimbalan  dan  pencegahan  umum.  Uraian  ini  berpangkal  tolak pada  asumsi  bahwa  baik  dipandang  sebagai  cara  penerapan  pidana  ataupun  dianggap  sebagai pidana pokok yang mandiri ( independent sentense ), maka sifat pidana yang mengandung unsur penderitaan  atau  nestapa  sedikit  banyak  tetap  ada.  Hanya  saja  dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan pendapat  Pompe  yang menyatakan  bahwa  alasan  positif  dan  negatif  dari  pidana  bersyarat  yang lebih  menekankan  adanya  prevensi  khusus  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  tuntutan  akan pembalasan dan tuntutan akan prevensi umum tidak memegang peranan besar 20 .
Untuk  memenuhi  tujuan  ini,  maka  langkah  yang  diambil  oleh  pengundang-undangan  di Negeri Belanda adalah dengan memasukkan ketentuan di dalam pasal 14 a ayat 2 Wetboek van Strafrecht tentang  memberi  kemungkinan  untuk  mengadakan  pemidanaan  yang  sebagian bersyarat  dan  sebagian  lainnya  tidak  bersyarat,  adalah  sangat  tepat.  Sehubungan  dengan  itu pembuat  Undang-Undang  menetapkan  satu  syarat  yakni  idan  yang  tidak  dilaksanakan  secara bersyarat tidak boleh terlalu berat (pasal 24a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akan tetapi perkembangan kemudian menimbulkan pemikiran yang lain. Kadang-kadang tindak pidana yang dilakaukan  begitu  berat,  sehingga  faktor  prevensi  umum  tidak  memungkinkan  pidana sepenuhnya bersyarat. Pada pihak lain pidana yang sepenuhnya tidak bersyarat juga kurang tepat sebab  kepribadian  orang  yang  bersalah  membutuhkan  perawatan  (prevensi  khusus)  dengan syarat-syarat khusus serta membutuhkan reklasering.

## Manfaat Penerapan Pidana Bersyarat
Penerapan  pidana  bersyarat  seyogiyanya  diarahkan  pada  manfaat-manfaat  sebagai berikut:
1. Pidana  bersyarat  di  satu  pihak  harus  dapat  meningkatkan  kebebasan  individu,  dan  di  lain pihak diharapklan dapat mempertahankan tertib hukum serta memberi perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana  bersyarat  harus  dapat  meningkatkan  persepsi  masyarakat  terhadap  falsafah rehabilitasi  dengan  cara  memelihara  kesinambungan  hubungan  antara  narapidana  dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana  bersyarat  dapat  mengurangi  biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
20 Muladi, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 87.
5. Pidana  bersyarat  diharapkan  dapat  meminimalisir  atau  membatasi  kerugian-kerugian  dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana  bersyarat  diharapkan  dapat  memenuhi  tujuan  pemidanaan  yang  bersifat  integrative dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan sebagai pengimbalan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ukuran-ukuran dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah sebagai berikuit:
1. Keputusan  tentangpidana  bersyarat  secara  umum  tidak  dikaitkan  atau  dihubungkan  dengan bentuk-bentuk tindsak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan  harus  didasarkan  pada  kenyataan-kenyataan  dan  keadaan-keadaan  yang menyangkut  setiap  kasus.  Pengadilan  harus  mempertimbangkan  hakikat  dan  keadaan- keadaan  yang  menyertai  suatu  kejahatan,  riwayat  hidup  dan  perilaku  pelaku  tindak  pidana dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa:
a. Perampasan  kemerdekaan  diperlukan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
b. Pelaku  tindak  pidana  membutuhkan  pembinaan  untuk  perbaikan  dan  dengan pertimbangan efektivitas yang dalam hal ini diperlukan pembinaan dalam lembaga;
c. Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.
2.  Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada  mempertimbangkan  hal-hal  yang  bersifat  psikologis.  Di  samping  hal-hal  yang tersebut di atas, faktor-faktor lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:
a. Sebelum menjatuhkan pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
b. Terdakwa masih sangat mudah (umur 12 – 18 tahun);
c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
d. Terdakwa  tidak  menduga  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  akan  menimbulkan kerugian yang besar;
e. Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  karena  adanya  hasutan  dari  orang  lain  yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
f. Teradap  alasan-alasan  yang  cukup  kuat  yang  cenderung  untuk  dapat  dijadikan  sebagai dasar manfaat perbuatannya;
g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. Terdakwa telah atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
i. Tindak  pidana  tersebut  merupakan  akibat  dari  keadaan-keadaan  yang  tidak  mungkin terulang lagi;
j. Kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan  melakukan  tindak pidana yang lain;
k. Pidana  perampasan  kemerdekaan  akan  menimbulkan  penderitaan  yang  besar,  baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap keluarganya;
l. Terdakwa  diperkirakan  dapat  menanggapi  dengan  baik  pembinaan  yang  bersifat  non institusional;
m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
o. Terdakwa sudah sangat tua;
p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; serta
q. Khusus  untuk  terdakwa  yang  masih  di  bawah  umur,  hakim  kurang  yakin  akan kemampuan orang tuanya untuk mendidiknya.
3.  Di  dalam  tindak  pidana  yang  di  satu  pihak  dipandang  cukup  berat  sehingga  memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan. Dan di lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si  pelaku  tindak  pidana  diperlukan  perawatan  khusus  terhadap  yang  bersangkutan,  maka hakim  dapat  mengadakan  kombinasi  penjatuhan  pidana  yakni  yang  sebagian  merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana bersyarat.

## Hal-Hal Yang Seharusnya Dipertimbangkan Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat
Di  dalam  penjatuhan  pidana  bersyarat,  maka  baik  hakikat  maupun  ruang  lingkup  yang akan  mengendalikan  kegiatan  pidana  bersyarat  harus  benar-benar  dipahami  oleh  yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan putusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis. Segala pengertian yang bersangkutan dengan  pidana  bersyarat  tersebut,  khususnya  mengenai  syarat-syarat  yang melekat  pada  pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.
Sehubugan  dengan  hal  tersebut,  maka  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  pidana  bersyarat terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih  lanjut  tentang  pidana  bersyarat  yang  diajukan  kepadannya  beserta  syarat-syarat  yang dibebankan  kepadanya  dan  juga  hak  untuk  mengajukan  perubahan  atas  syarat-syarat  (khusus) yang  dibebankan  padanya,  apabila  syarat-syarat  tersebut  dianggap  terlalu  berat  dan  tidak mungkin  dipenuhinya.  Hal  ini  sangat  penting  jangan  sampai  kegagalan  pidana  bersyarat terjadi karena  hal-hal  yang  tidak  dimengerti  oleh  terpidana  bersyarat  atau  karena  syarat-syarat  yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh yang bersangkutan.
Sebenarnya,  tidak  seyogiyanya  pengadilan  yang  berwenang  memutus  suatu  perkara diberikan  perintah-perintah  oleh  perundang-undangan  untuk  menjelaskan  sesuatu  secara mengikat dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena perundang-undangan tidak mungkin untuk mengadakan antisipasi terhadap segala keadaan yang akan terjadi, yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan landasan untuk memahami teori individualisasi di
dalam  peradilan  pidana,  sehingga  lembaga  pengadilan  harus  diberi  keterbatasan  untuk mengambil kebijaksanaan di dalam pemidanaan.
Penjelasan  tersebut  di  atas  tidak  mengurangi  kemungkinan  untuk  disusunnya  suatu pedoman  persyaratan  yang  tidak  bersifat  kaku  yang  berisi  seperangkat  daftar  yang  harus diperiksa  sebelum  hakim  memutuskan  syarat-syarat  apakah  yang  akan  dibebankan  kepada terpidana bersyarat.
Berdasarkan  pemikiran-pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  parangkat pedoman pengenaan syarat-syarat pidana bersyarat sebagai berikut:
1. Merupakan  syarat  umum  dari  pidana  bersyarat  bahwa  terpidana  bersyarat  tidak  boleh melakukan  pelanggaran  hukum  selama  masa  percobaan.  Di  samping  syarat  umum  ini, pengadilan  dapat  membebankan  syarat-syarat  khusus  yang  berkaitan  dengan  keadaan- keadaan masing-masing perkara.
Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya  harus  mengganti  segala  atau  sebagian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
2. Syarat-syarat  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  tersebut,  harus  diarahkan  untuk  membantu terpidana bersyarat mentaati hukum dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya  atau  bertentangan  dengan  kebebasannya  dalam  beragama  dan  berpolitik. Persyaratan tersebut tidak boleh terlalu samar-samar sehingga mengakibatkan ketidakjelasan.
3. Syarat-syarat tersebut sebaiknya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Kerja sama di dalam program-program pengawasan;
b. Pemenuhan tanggung jawab keluarga;
c. Mempertahankan  pekerjaan  yang  tetap  atau  menceritakan  atau  menghentikan  dari pekerjaan atau pejabat tertentu;
d. Keikutsertaan di dalam pendidikan atau latihan keterampilan yang telah ditentukan;
e. Menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis;
f. Mempertahankan  tempat  tinggal  di  suatu  daerah  yang  telah  ditentukan  atau  fasilitas tempat tinggal khusus yang disediakan;
g. Menghentikan  pergaulan  dengan  orang-orang  tertentu  atau  kunjungan  ke  tempat-tempat tertentu;
h. Memberikan  ganti  rugi  kepada  korban  kejahatan  serta  melakukan  perbaikan  terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindakannya.
4. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan, tidak boleh di luar kemampuan terpidana.
5. Terpidana  bersyarat  tidak  diperkenankan  untuk  membayar  biaya-biaya  yang  dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.
Analisis  Sosio-Yuridis  Penerapan  Pidana  Bersyarat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Pemidanaan Integratif
Pidana  bersyarat  dan  bentuk-bentuk  alternatif  pidana  perampasan  kemerdekaan  lain, antara lainnya mempunyai relevansi dan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di  masyarakat,  sepanjang  kesejahteraan  terpidana  dipertimbangkan  sebagai  hal  yang  lebih utama  daripada  resiko  yang  mungkin  diderita  oleh  masyarakat,  seandainya  si  terpidana dilepas  di  masyarakat.  Hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  adalah  keharusan  untuk menghilangkan  kekhawatiran  terpidana  untuk  kemungkinan  dimasukkan  ke  lembaga pemasyarakatan  pada  permulaan  perencanaan  pelaksanaan  pidana  bersyarat.  Dalam  rangka pemberian  kesempatan  ini,  persyaratan  yang  paling  utama  adalah  kesehatan  mental  dari terpidana.
2. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan aktivitas hidupnya sehari-hari sebagai  manusia,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat  seperti  melakukan tugas/pekerjaannya, melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  di  dalam  keluarga, ikut  serta  di dalam  kegiatan  rekreasi  dan  tindakan-tindakan  lain  yang  akan  bermanfaat  baginya  sebagai anggota masyarakat.
3. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum 21 . Stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka  keluarga  terpidana  tersebut  harus  memberikan  bantuan kepada  pelaksana  pidana  bersyarat.  Bantuan  ini  dapat  berupa  rasa  simpati,  dorongan- dorongan  positif  terhadap  terpidana,  serta  bantuan-bantuan  yang  bersifat  materiil  maupun disiplin.
Kalau ketiga keuntungan tersebut dibahas dari segi yang dikenai pidana bersyarat, maka secara  sosiologis,  pidana  bersyarat  mempunyai  keuntungan  yaitu  di  dalam  menentukan  apakah harus  dijatuhkan  pidana  bersyarat  ataukah  pidana  perampasan  kemerdekaan,  maka  salah  satu pertimbangan  utama  adalah  sampai  seberapa  jauh  unsur-unsur  pokok  kehidupan  masyarakat memperoleh  manfaat  dari  pemberian  pidana  bersyarat  tersebut.  Hal  ini  dapat  diamati  dari keikutsertaan  terpidana  bersyarat  di  dalam  pekerjaan-pekerjaan  yang  secara  ekonomis menguntungkan  kehidupan  masyarakat.  Demikian  pula  keikutsertaan  terpidana  di  dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat.
Jika  ditinjau  dari  segi  masyarakat  secara  finansial,  maka  pidana  bersyarat  yang merupakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga. Kemudian bilamana ditinjau dari segi pelaksana pidana bersyarat yakni para petugas pembina (semacam probation officer ), keuntungannya adalah bahwa dengan pidana  bersyarat  di  luar  lembaga,  para  petugas  pelaksana  pidana  bersyarat  dapat menggunakan segala  fasilitas    yang  ada  di  masyarakat  untuk  mengadakan  rehabilitasi  terhadap  narapidana bersyarat.  Fasilitas  ini  dapat  berupa  bantuan  pembinaan  dari  masyarakat  setempat,  jasa-jasa
21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Jakarta: Alumni, 1981), h. 35.
pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta dan sebagainya. Dalam hal ini tampak keunggulan pidana bersyarat terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: keuntungan- keuntungan  yang  diperoleh  dari  penerapan  pidana  bersyarat  antara  lain:  a)  akan  memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh  masyarakat,  seandainya  si  terpidana  dilepas  di  masyarakat;  b)  memungkinkan  terpidana untuk  melanjutkan  kebiasaan-kebiasaan  hidupnya  sehari-hari  sebagai  manusia,  yang  sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti melakukan tugas/pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan tindakan- tindakan  lain  yang  akan  bermanfaat  baginya  sebagai  anggota  masyarakat;  serta  c)  akan mencegah  terjadinya  stigma  yang  diakibatkan  oleh  pidana  perampasan  kemerdekaan  sebagai salah  satu  konsekuensi  di  luar  hukum  yang  harus  diperhitungkan  dalam  kebijaksanaan  para penegak hukum. Syarat-syarat yang sebaiknya diperhatikan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap  terpidana  adalah:  a)  penjatuhan  hukuman  harus  diarahkan  untuk  membantu  terpidana bersyarat  mentaati  hukum  dalam  kerangka  rehabilitasi  dan  tidak  terlalu  membatasi kemerdekaannya  atau  bertentangan  dengan  kebebasannya  dalam  beragama  dan  berpolitik;  b) syarat-syarat  tersebut  harus  berkaitan  dengan:  kerja  sama  di  dalam  program-program pengawasan,  pemenuhan  tanggung jawab  keluarga,  mempertahankan  pekerjaan  yang  tetap  atau menghentikan  dari  pekerjaan  atau  jabatan  tertentu,  keikutsertaan  di  dalam  pendidikan  atau latihan  keterampilan  yang  telah  ditentukan,  menjalani  pembinaan  kesehatan  baik  fisik  maupun fsikis, mempertahankan tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau fasilitas tempat tinggal  khusus  yang  di  sediakan,  menghentikan  pergaulan  dengan  orang-orang  tertentu  atau kunjungan ke tempat-tempat tertentu, serta memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan serta melakukan  perbaikan  terhadap  kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  yang dilakukan; c) segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan, tidak boleh  di  luar  kemampuan  terpidana;  serta  d)  terpidana  tidak  diperkenankan  untuk  membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: CV. Remadja Karya, 2017
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Chandra Pratama, 2002
__________, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, 1998, Yarsif Watampone, 1998
__________, Pengadilan dan Masyarakat, Makassar: Hasanuddin University Press, 1999
Chazawi,  Adani, Kejahatan  terhadap  Tubuh  dan  Nyawa, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Perkasa, 2001
Effendy, Rusli, Azas-Azas Hukum Pidana (Lembaga Kriminologi ), Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1980
Farid, Andi Zainal Abidin, Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus , Jakarta: Prapanca, 1980
Andi  Hamzah, Beberapa  Catatan  Sekitar  Pembuat  dan  Kesalahan  dalam  Hukum  Pidana,
Jakarta: Aksara Baru, 1986
Marpaung,  Leden, Tindak  Pidana  terhadap  Nyawa  dan  Tubuh  (Pemberantasan  dan Preventasinya), Jakarta: Sinar Grafika, 2000
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1985
_________, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
Saleh,  Roeslan, Beberapa  Catatan  Sekitar  Pembuat  dan  Kesalahan  dalam  Hukum  Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1962
Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 1974
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Jakarta: Alumni, 1981
_________, Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Berdasar  Teori  dan  Praktek  –  Penahanan  – Dakwaan - Requisitor, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
Winata,  Frans  Hendra, Bantuan  Hukum;  Suatu  Hak  Asasi  Manusia,  Bukan  Belas  Kasihan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000