## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Perlindungan  Hak  Privasi  Anak  Atas  Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia
Ai Permanasari, Yohanes Hermanto Sirait Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Email: sarilimbert@gmail.com , yohanessirait1988@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Child Privacy; Child Protection, Sharenting. Sharenting  has  become  a  phenomenon  nowadays. Parents often share content in the form of photos or videos  about  their  children  through  internet  and social  media.  Unfortunately,  the  shared  content  is often detrimental to children's interests. This article aims  to  examine  violations  in  the  practice  of sharenting and the importance of protecting children from  the  dangers  of  sharenting.  This  research  was conducted  normatively  using  primary,  secondary, and  tertiary  legal  materials.  The  statutory  and conceptual  approaches  is  used  to  answer  the  legal issues.  The  results  showed  that  the  practice  of sharenting  was  carried  out  because  of  the  lack  of understanding  from  parents  about  the  impact  of sharenting on children and the lack of special rules governing violations of children's privacy by parents. There is not any guideline for children to understand what should be or should not be share on internet and social media. For this reason, a revision of legislation needs to be carried out to focus on prevention efforts and legal solutions for children and parents problem when the parents is  the offenders. Abstrak Kata kunci: Sharenting telah  menjadi  suatu  fenomena  saat  ini. Orang tua kerap membagikan konten dalam bentuk foto  atau  video  tentang  anak  mereka  melalui
Hak Privasi Anak, Perlindungan Anak, Sharenting.
Corresponding Author: Ai Permanasari internet dan media sosial. Sayangnya, konten yang dibagikan  sering  merugikan  kepentingan  anak. Tulisan  ini  akan  mengkaji  pelanggaran  dalam praktik  sharenting  dan  pentingnya  upaya perlindungan  anak  dari  bahaya  sharenting. Penelitian  ini  dilakukan  secara  normative  dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual  dilakukan  untuk  menjawa  masalah hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sharenting  dilakukan  karena  ketidakpahaman orang tua mengenai dampaknya terhadap anak dan kurangnya  aturan  dari  pemerintah  tentang pelanggaran  privasi  anak  oleh  orang  tua.  Tidak terdapat  pedoman  apapun  untuk  memahami  apa yang  harus  atau  tidak  harus  dibagikan  di  internet dan  media  sosial.  Atas  alasan  ini,  perlu  dilakukan revisi  terhadap  aturan  terkait  yang  berfokus  pada pencegahan  dan  solusi  bagi  anak  dan  orang  tua ketika  orang  tua  yang  menjadi  pelaku  dan merugikan.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Internet  mendominasi  kehidupan  kita  saat  ini  ( internet  all  things ),  dimana penggunaan  media  sosial  suatu  hal  yang  normal  dalam  kehidupan  masyarakat. Munculnya  media  sosial  menciptakan  jalan  baru  untuk  memfasilitasi  kebutuhan informasi dan komunikasi sehari-hari. Media Sosial digambarkan sebagai kumpulan saluran  komunikasi online yang  didedikasikan  untuk  input  berbasis  masyarakat, interaksi, berbagi konten dan kolaborasi. Beberapa situs jejaring komunikasi yang umum dikenal adalah Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, dan Pinterest. Dengan bantuan  situs  tersebut  setiap  orang  dapat  berbagi  kenangan,  terhubung  kembali dengan  teman,  merencanakan  acara,  dan  berkomunikasi  hampir  secara  instan. Jejaring sosial telah menjadi fasilitator yang diandalkan untuk mendapat informasi dan  terkoneksi  dengan  teman  sebaya,  keluarga,  dan  kenalan. 1 Diantara  jenis pengguna  ( use r)  media  sosial,  orang  tua  adalah  subjek  hukum  yang  kerap membagikan konten mengenai anaknya kepada orang lain. Konten tersebut dapat berupa foto, cerita dan video. Kegiatan orang tua berbagi informasi tentang anak tersebut dikenal sebagai sharenting . 2
1 Errika  Dwi  Setya  Watie,  “Komunikasi  dan  Media  Sosial  (Communications  and  Social  Media)”, THE MESSENGER , Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011, hlm. 69
2 Arti  kata  sharenting,  "sharents"  is  “the  mums  and  dads  who  blog,  tweet  and  post  pictures  from  their children's  lives  –  often  simultaneously”.  Lihat,  The  Guardian,    ‘Pros  and  Cons  of  Sharenting,  (2013), https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/may/18/pros-cons-of-sharenting > . Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 1026
Sharenting kerap dilakukan oleh orang tua karena didasari keinginan berbagi cerita  tentang  anak  atau  bahkan  sekedar  “pamer”  perkembangan  anak. 3 Padahal sharenting  ini  memiliki  dampak  buruk.  Sebuah  survei  CBBC  Newsround memperingatkan  bahwa  seperempat  anak-anak  yang  foto-fotonya  dibagikan  di internet  telah  merasa  malu  atau  khawatir  dengan  tindakan  ini. 4 Penelitian  oleh Perusahaan  Microsoft  tahun  2020  yang  dilakukan  terhadap  remaja  di  Indonesia menunjukan, bahwa lima puluh tiga persen dari responden tersebut menyatakan memiliki masalah dengan perilaku orang tua dalam mengunggah informasi tentang mereka secara online. 5
Kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  memang  membawa  pada  dampak tertentu. Terkait dengan sharenting , teknologi telah mempersempit ruang privasi. Andrew Grove menyatakan bahwa: 6
“Privacy is one of the biggest problems in this new electronic age. At the  heart  of  the  Internet  culture  is  a  force  that  wants  to  find  out everything about you. And once it has found out everything about you and two hundred million others, that's a very valuable asset, and people will be tempted to trade and do commerce with that asset.” This wasn't the information  that  people  were  thinking  of  when  they  called  this  the information age.”
Pernyataan  diatas  menunjukan  bahwa  orang  yang  hidup  di  era  informasi digital  dihadapkan  pada  dikotomi. 7 Pengguna  ingin  masuk  dalam  serangkaian jaringan global yang saling terhubung, tetapi juga ingin melindungi privasinya dan tidak mau kehidupan pribadinya diganggu. Sesuatu yang sangat bertolak belakang, di  saat  pengguna  internet  begitu  mudah  berbagi  informasi  tentang  apapun termasuk data pribadi di internet.
Permasalahan  mengenai  data  pribadi  telah  menjadi  perhatian  beberapa negara  akhir-akhir  ini.  Bahkan  di  Eropa,  The  General  Data  Protection  Regulation 2016/679  secara  khusus  dikeluarkan  guna  melindungi  data  dan  privasi  setiap warga  negara  Uni  Eropa.  Sedangkan  untuk  Indonesia,  meskipun  telah dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3 Sharenting dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat eksploitatif dan narsis. Lihat, Alicia Blum-Ross, Sonia  Livingstone,  Sharenting:  Parent  Blogging  and  the  Boundaries  of  the  digital  self, Popular Communication , Vol. 15 (2), 2017,  P. 2
4 BBC  Newsr ound,  ‘'Shar enting':  Ar e  you  OK  with  what  your   par ents  post?’, https://www.bbc.co.uk/newsr ound/38841469 >, diakses pada tanggal 4 Mar et 2021, Pukul 10.00 WIB.
5 Microsoft, ‘Digital Civility Index Report: Indonesia’, (2020), < https://www.microsoft.com/en-us/digital- skills/digital-civility?activetab=dci_reports:primaryr5 >,  diakses  pada  tanggal  12  Februari  2021,  Pukul. 11.00 WIB.
6 Mike Sager , ‘Andy
Gr ove:
What I've Lear ned’, (2007),
https://www.esquir e.com/enter tainment/inter views/a1449/lear ned-andy-gr ove-0500/,  diakses  pada tanggal 12 Febr uar i 2021, Pukul. 11.20 WIB.
7 Michelle Dennedy, Jonathan Fox, Tom Finneran, The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value , Apress (2014), Xxxiii.
tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE) namun dinilai masih belum cukup khusus membahas isu data dan privasi.
Di  level  internasional,  hak  privasi  atau  hak  pribadi  telah  diakui  dalam Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  dan  Konvensi  di  bawahnya  seperti Konvensi Hak Sipil Politik (ICCPR), serta secara khusus tentang hak privasi anak dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC). Indonesia telah meratifikasi kovenan-kovenan tersebut,  namun  hak  privasi  anak  tidak  secara  jelas  diatur  di  dalam  peraturan- peraturan di Indonesia. Tidak adanya pengakuan hak hukum terhadap hak privasi anak akan menyulitkan dalam menuntut pemenuhan hak tersebut. Lebih lanjut, hak privasi anak juga masih diperdebatkan di beberapa negara termasuk Indonesia oleh karena ketidakcakapannya dan karena masih berada dalam kekuasaan orang tua. 8 Lebih lanjut, diskusi mengenai hak privasi anak menjadi berbeda oleh karena anak tidak dapat memberikan persetujuannya atas dilakukannya sharenting . 9 Pro dan kontra tentang “ sharenting ” berputar di antara kekuasaan orang tua terhadap  anak  dan  hak  privasi  anak  itu  sendiri.  Pemicunya  adalah  belum disadarinya  batasan  antara  hak  orang  tua  untuk  membagikan  konten  mengenai anak  dengan  hak  privasi  anak.  Orang  tua  memang  secara  hukum  mempunyai kekuasaan  terhadap  anak  seperti  disebutkan  dalam  Pasal  47    ayat  (1)  Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Namun  demikian,  dalam  menjalankan  kekuasaanya,  orang  tua  tetap  perlu melibatkan  peran  anak.  Ketika  orang  tua  berbagi  informasi  tentang  anak-anak mereka  secara  online,  seringkali  mereka  melakukannya  tanpa  persetujuan  anak- anak  mereka.  Walaupun  kebanyakan  motivasi  untuk  melakukan sharenting itu bukan  sesuatu  yang  buruk,  bahkan  menginginkan  sesuatu  yang  baik  untuk  anak mereka. Seperti yang dilakukan orang tua untuk mengunggah video dan foto anak yang berbakat dalam bidang tertentu, sehingga anak dapat diapresiasi secara luas dan  dapat  meraih  ketenaran  sebagai  Selebgram,  YouTuber,  maupun  Influencer. Dalam sharenting orang  tua  berperan  ganda,  dengan  tanggung  jawabnya  untuk melindungi anak bertindak sebagai penjaga gerbang informasi pribadi anak-anak mereka,  namun  sekaligus  sebagai  narator  dari  kisah-kisah  pribadi  anak-anak mereka di internet. 10 Konflik kepentingan muncul ketika suatu hari nanti anak-anak mungkin tidak menyukai pengungkapan yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya oleh orang tua mereka. Dalam skenario terburuk, anak harus memiliki perlindungan jika  identitas  digital  yang  dibangun  oleh  orang  tua  dapat  merugikan  anak  atau menempatkan anak dalam keadaan bahaya.
Data  pribadi  anak  dapat  tersebar  luas  tanpa  dapat  dikendalikan,  dan  dapat dimanfaatkan  oleh  orang  lain  dengan  tujuan  yang  kita  tidak  inginkan.  Seperti ancaman pedofil yang dapat memanfaatkan foto-foto tersebut, perdagangan anak
8 The Ethics Centre, IQ2 Debate: Privacy is Not For Children, https://www.youtube.com/watch?v=rniX0FhJGzo , Mei 2017.
9 Warren dan Brandeis meyakini bahwa hak privasi berakhir ketika publikasi atau berbagi informasi pribadi dilakukan oleh pemilik atau atas persetujuan pemilik. Lihat, Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review , Vol. 4, No. 5., 1890, p. 218
10 Stacey B. Steinberg. ‘Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media’. Emory L.J. 66, 2017, p. 839
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
1028
( child trafficking) , perundungan ( bullying) , pencurian identitas anak ( identity theft) , dan dampak negatif lain atas pengungkapan semacam itu pada kejiwaan maupun masa  depan  anak.  Kecanggihan  teknologi geo  tagging dapat  mengidentifikasi dimana  lokasi  foto  tersebut  diambil,  dapat  menghasilkan  identifikasi  rumah, sekolah, penitipan anak atau lokasi bermain yang menimbulkan risiko bagi anak. Fakta mengerikan juga di dapat dari penyelidikan tahun 2013 oleh Children's Safety Commissioner Australia,  yang  menemukan  pemanfaatan  foto-foto  anak  di  media sosial  dalam  suatu  situs  pedofil. 11 Dengan  pola  yang  sama  pada  tahun  2017  di Indonesia  terbongkar  jaringan  pedofil  anak  di  Facebook  dengan  nama  'Official Candy's  Group'. 12 Grup  tersebut  beranggotakan  7.479  orang,  di  dalamnya terdapat  ratusan  konten  pornografi  anak-anak.  Menurut  catatan  kekerasan terhadap  anak  yang  dimiliki  Komnas  Anak,  selama  periode  Januari-Juni  2019, tercatat  420  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Sebanyak  86  kasus  di  antaranya disebabkan  oleh  pengungkapan  anak  di  media  sosial.  Artinya,  sekitar  30  persen kasus kekerasan pada periode tersebut dipicu oleh munculnya aksi anak dalam foto dan video yang diunggah di internet. 13
Dengan adanya risiko bahaya dan kerugian yang akan timbul jika dilanggarnya privasi  anak  di  internet  oleh  orang  tua,  harus  dipertimbangkan  cukupkah  alasan orang tua melakukan sharenting dengan dasar kekuasaan orang tua sehingga orang tua  memiliki  hak  untuk  berbagi  tentang  anak,  maupun  dengan  alasan  ingin mengembangkan bakat anak di dunia digital. Menyeimbangkan antara kewajiban orang tua untuk melindungi, hak orang tua untuk berbagi, dan hak anak atas privasi bukan  sesuatu  yang  mudah.  Sehingga  artikel  ini  pertama-tama  berusaha menguraikan  satu  persatu  pemahaman  hak  privasi  anak  terkait sharenting , kemudian  kekuasaan,  kewajiban  dan  hak  orang  tua  terkait  hal  ini.  Menawarkan analisis  hukum  tentang  konflik  yang  melekat  antara  kekuasaan  orang  tua  dan kepentingan anak terhadap privasi. Dengan mempertimbangkan apakah anak-anak memiliki hak hukum atau moral untuk mengendalikan jejak digital mereka sendiri. Argumentasi dibangun menggunakan Pendekatan Hak Anak ( Right Based Approach ) dimana  anak  sebagai  pemegang  hak  ( rights  holder ),  dan  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  perlindungan  anak.  Dengan  memaparkan  pula  tantangan  internet dan  ancamannya  terhadap  anak,  sehingga  tergambar  urgensi  perlindungan  hak privasi anak.

## PEMBAHASAN

## 1. Hak Privasi Anak
11 The Sydney morning Herald, ‘Millions of social media photos found on child exploitation sharing sites’, Online: https://www.smh.com.au/national/millions-of-social-media-photos-found-on-child-exploitation- sharing-sites-20150929-gjxe55.html, dikses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.05 WIB.
12 BBC News Indonesia, ‘Ratusan video por nogr afi anak di gr up Facebook, polisi tangkap empat ter sangka’, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39288375 , diakses pada tanggal 13 Mar et 2021, pukul 14.00 WIB.
13 CNN  Indonesia,  ‘Ekspos  Anak  di  Media  Sosial  Berujung  Kekerasan’,  (2019),  Online:
< https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284-415197/ekspos-anak-di-media-sosial- berujung-kekerasan >
Diskusi  mengenai  hak  privasi  sudah  lama  dilakukan  di  beberapa  negara. 14 Sedangkan  untuk  Indonesia,  hak  privasi  diperkuat  sebagai  hak  pribadi,  sesuai dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008  tentang  Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  terjemahan  atas  Article  12  UDHR dan  Article  17  ICCPR.  Dalam  terjemahan  tersebut,  kata  “privacy”  diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 G, Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk kepentingan penulisan di artikel ini, penulis  menggunakan  istilah  hak  privasi  agar  lebih  relevan  dengan  istilah internasional.
Area umum privasi yang menjadi perhatian khusus, yaitu berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan undang-undang privasi, termasuk privasi informasi, privasi tubuh, privasi teritorial, dan privasi komunikasi. 15 Perlindungan hak privasi di Indonesia identik dengan perlindungan data pribadi, dan kedua istilah tersebut selalu  dipakai  bergantian.  Pada  dasarnya  keduanya  memiliki  pengertian  yang berbeda, dimana perlindungan data pribadi adalah sebagian dari hak privasi, sesuai penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU ITE bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi ( privacy rights ).  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  juga  dapat  ditemukan  pengertian  hak pribadi, yaitu merupakan:
a. Hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala macam gangguan.
b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
c. Hak  untuk  mengawasi  akses  informasi  tentang  kehidupan  pribadi dan data seseorang.
Pengakuan  hak  privasi  setiap  orang  termasuk  anak  berlandaskan  Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR) Pasal 12 yaitu :
No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary  interference  with  his  privacy,  family, home  or  correspondence,  nor  to  attacks  upon  his  honourand  reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks .
Pasal tersebut memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap hak atas pribadi  tanpa  melihat  asal  dan  usia.  Terdapat  perlindungan  yang  lebih  spesifik dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik (ICCPR) mengenai hak privasi manusia pada Pasal 17 ayat (1) ICCPR. Konvensi ini memberikan penekanan bahwa  tidak  ada  seorang  pun  dapat  diperlakukan  secara  sewenang-wenang  atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, dan juga gangguan terhadap harga diri dan reputasinya. Lebih
14 Hak privasi adalah konsep hukum yang pertama kali dipublikasikan pada Desember 1890 oleh Samuel Warren and Louis Brandeis. artikel ini sangat diagungkan karena memasukan hak privasi sebagai hak baru ke dalam hukum di Amerika Serikat, di sini hak privasi dikatakan sebagai hak untuk dibiarkan sendiri ( right to be let alone ). Lihat, Dorothy J. Glancy, “The Invention of the Right to the Privacy”, Arizona Law Review , Vol. 21, Number 1, 1979, p. 1.
15 The  International  Association  of  Privacy  Professionals  (IAPP),  ‘Glossary  of  Privacy  Terms’,
< https://iapp.org/resources/glossary/ >, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
1030
lanjut  Pasal  2  ICCPR  memberikan  kewenangan  kepada  setiap  negara  untuk menciptakan instrumen hukum untuk melindungi hak privasi di tataran nasional. Indonesia  telah  meratifikasi  ICCPR  pada  28  Oktober  2005  melalui  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik.  Sebelum ratifikasi terhadap ICCPR, hak privasi sudah diakomodasi secara implisit di dalam Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  Republik  Indonesia  Tahun  1945  amandemen  keempat, yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.”  Kemudian  redaksi  yang  sama  tentang perlindungan  diri  pribadi  terdapat  dalam  Pasal  29,  UU  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Meskipun  hak  privasi  telah  diakomodasi  dalam konstitusi, pasal ini perlu diterjemahkan lebih lanjut. Dimana kata “Setiap orang” jelas  merujuk  pada  setiap  warga  negara  Indonesia  dan  warga  negara  asing  yang berada di Indonesia tanpa ada pembedaan apapun baik karena agama, suku, ras, adat istiadat bahkan usia. Dalam pengertian ini termasuk anak. Hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dimiliki juga oleh anak. Sesuai Pasal 16 Konvensi PBB tentang  Hak  Anak  menekankan  bahwa  "Setiap  anak  berhak  atas  privasi."  Namun pasal  tersebut  tidak  diadopsi  ke  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  di Indonesia. 16
Anak  sebagai  pemegang  hak  dapat  menjadi  perdebatan,  sehingga  perlu dijelaskan  dalam  teori  tentang  hak-hak  anak.  Terdapat  dua  teori  yang  cukup mendominasi  pembahasan  hak-hak  anak,  yaitu Will  Theory dan Interest  Theory . Berdasarkan  teori  kehendak  ( will  theory ),  bahwa  hak  mengutamakan  kehendak pemilik  hak  untuk  memenuhi  hak  yang  dimilikinya  sementara  teori  kepentingan ( interest  theory )  lebih  menekankan  bahwa  hak  berperan  untuk  melindungi  dan mengembangakan  kepentingan  pemilik  hak. 17 Konsep  perlindungan  hak  privasi menurut beberapa ahli sulit untuk diterapkan kepada anak, karena ketergantungan anak  pada  orang  tua  untuk  mengakses  hak  tersebut.  Menurut Will  theory ,  anak bukan  merupakan  pemegang  hak  karena  ketidakcakapannya  dalam  membuat pilihan-pilihan  yang  rasional. 18 Dijelaskan  lebih  jauh  tentang  kompetensi  atau kecakapan,  bahwa  untuk  menjadi  pemegang  hak  seseorang  harus  memiliki kapasitas  untuk  itu,  seperti  kemampuan  untuk  merasakan  sakit,  untuk  membuat pilihan-pilihan  dan  untuk  berpikir  rasional.  Anak  masih  dalam  tahapan
16 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  kemudian  diubah  kedua  kali  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  ditetapkan  menjadi  undang-undang  oleh  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Perlindungan Anak)
17 Majda  El-Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia ,  J akar ta:  Kencana  Pr enadda Media Gr oup, 2005, hlm. 3.
18 Cowden, M. “Capacity, claims and children's rights”, Contemp Polit Theory 11, 2012, p. 362–380.
mengembangkan kapasitas dan memperoleh kompetensi tersebut, dan karenanya tidak  dapat  memegang  hak-hak  tersebut,  tidak  seperti  orang  dewasa  yang kemampuan fisik dan kognitifnya telah berkembang sepenuhnya. Bahwa anak tidak lahir  dengan  kemampuan  membuat  keputusan  rasional  buat  dirinya  sendiri, kemampuan  itu  harus  dikembangkan,  sehingga  bisa  dikatakan  bayi  baru  lahir bukanlah pemegang hak.
Sementara yang berseberangan dengan teori tersebut adalah Interest Theory atau  teori  kepentingan  yang  menyatakan  bahwa  fungsi  hak  adalah  untuk memajukan kepentingan dari pemegang hak. Fungsi hak adalah untuk melindungi segala hal, baik dalam bentuk barang dan jasa yang secara intrinsik penting bagi kita untuk dipenuhi. 19 Beberapa orang mungkin tidak memiliki daya untuk memenuhi kepentingan  mereka  sendiri,  termasuk  yang  tidak  memiliki  kompetensi,  namun orang-orang  seperti  itu  yang  seringkali  membutuhkan  perlindungan  untuk mendapatkan hak tersebut. Kepentingan yang cukup penting untuk dipenuhi, dapat menjatuhkan  kewajiban  kepada  orang  lain  untuk  memenuhinya. 20 Dalam  hal  ini anak yang tidak memiliki kompetensi untuk memenuhi haknya, sehingga orang lain (salah satunya orang tua) berkewajiban memenuhi hak anak dan menegakkan klaim atas nama anak. Tulisan ini setuju bahwa tidak masalah bahwa pemegang hak tidak dalam posisi untuk menegaskan hak, yang dibutuhkan untuk menjadi pemegang hak hanyalah  untuk  menjadi  penerima  manfaat  yang  dituju  langsung  dari  orang  lain yang terikat kewajiban untuk memahami kepentingan pemegang hak.
Anak  memiliki  kepentingan  untuk  dilindungi  hak  privasinya.  Lebih  mudah bagi kita untuk mengenali kepentingan bahwa anak-anak memerlukan privasi dari individu  dan  pihak  di  luar  keluarga,  dan  hal  tersebut  telah  diakui  baik  dalam literatur  hukum  maupun  akademik.  Secara  umum  kita  menyadari  bahwa  anak memerlukan  privasi  untuk  melindungi  mereka  dari  eksploitasi,  manipulasi  pihak komersial,  pencurian  data,  bahkan  terhadap  pemerintah,  lebih  eksplisit  lagi terhadap pornografi anak, pedofil dan ancaman dari luar lainnya. Salah satu contoh bahwa kita menyadari adanya hak anak untuk tidak dipublikasi oleh media terkait berita  yang  dapat  melanggar  privasi  anak.  Anak  dalam  berita  terutama  yang berhadapan dengan hukum harus disamarkan nama, alamat rumah atau sekolah, wajah dan segala hal yang dapat mengidentifikasikan anak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar  Program  Siaran  (P3SPS)  Tahun  2012,  Undang-Undang  Pers  Nomor  40 Tahun  1999  tentang  Pers,  dan  Pasal  4  dan  5  Kode  Etik  Jurnalistik  Tahun  2006. Berbeda  halnya  jika  kita  mempermasalahkan  privasi  anak  di  dalam  keluarga. Adakah perlindungan anak, jika yang mengungkapkan informasi dan identitas anak tersebut  adalah  orang  tuanya  sendiri.  Perilaku  anak,  ruang  dia  berkegiatan, berkembang dan bertumbuh adalah ruang privasi milik anak. Anak harus bisa bebas berekspresi dan berkegiatan tanpa harus dipertunjukan ke orang lain jika dia tidak mau,  atau  dihadapkan  pada  resiko  jika  kehidupan  pribadinya  diakses  oleh  orang lain. Tanpa sadar orang tua dapat melanggar privasi anak dengan cara orang tua menguping  pembicaraan  anak,  membaca  buku  harian  anak,  mengintip  pesan  di
19 Visa AJ Kurki, Rights, Harming and Wronging: A Restatement of the Interest Theory, Oxford Journal of Legal Studies , Vol. 38, No. 3, 2018, p. 435-436.
20 Cowden, Op. Cit .
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
1032
telepon  genggam  anak,  mengambil  hak  anak  untuk  dapat  ruang  pribadi  di kamarnya, mengakses informasi yang ingin disembunyikan anak baik dengan diam- diam  maupun  dengan  ancaman  kepada  anak,  maupun  orang  tua  yang  berbagi informasi pribadi tentang anak mereka di media sosial ( sharenting ). Pada  dasarnya  kepentingan  anak  atas  hak  privasi  sangat  tergantung  pada orang tua, sehingga perlindungan utama hak privasi anak adalah didapat dari orang tua.  Dimana,  orang  tualah  yang  memiliki  kewajiban  hukum  untuk  memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. 21

## 2. Kekuasaan, Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tetap  menegaskan  adanya  kewajiban orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, orang tua  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  sebaik- baiknya. Selain itu berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, orang tua dapat mewakili anak yang masih dalam kekuasaannya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
Undang-undang  Perlindungan  Anak  juga  menaruh  kewajiban  kepada  orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua dan lainnya. Pasal 1 angka 4 tidak membatasi orang tua hanya pada ayah/ibu kandung tetapu juga ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau angkat. Lebih lanjut, partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak  diatur  dalam  Pasal  20  yang  menyatakan  bahwa  negara,  Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lebih dalam lagi  didalam  Pasal  23  ayat  (1)  menyatakan  juga  bahwa  Negara,  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
Kekuasaan terhadap anak adalah dalam menjalankan kewajiban hukum yang menimbulkan  tanggung  jawab  hukum  orang  tua  terhadap  anak,  dan  secara  logis memberikan  hak  kepada  orang  tua  untuk  menjalankan  kekuasaannya  tersebut. Anak yang belum dewasa diletakan di bawah kekuasaan orang tua, adalah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak dapat  dimaknai  sebagai patria  porestas 22 yakni  kekuasaan  mutlak  orang  tua terutama  ayah,  maupun  kekuasaan  terhadap  hak  milik  yang  dapat  dipergunakan semata-mata untuk keinginan orang tua saja. Makna kekuasaan ini yang seringkali
21 Jelena Gligorijevic, “Children’s Privacy: The Role of Parental Control and Consent”, Human Rights Law Review , Vol. 19, 2019, p. 202-203.
22 Patria  Protestas adalah  doktrin  Romawi  yaitu paternal  power yang  diberikan  kepada  ayah  secara eksklusif dapat mengendalikan anaknya. Secara sejarah anak adalah hak milik ayahnya, dan sudah pasti bukan pemegang hak. Bahkan ketika pengadilan ikut campur terhadap kekuasaan natural orang tua tersebut, dikatakan  sebagai  pelanggaran  terhadap  keseluruhan  sistem  alam  dan  fondasi  dari  kehidupan  keluarga. Lihat Ruck, M. (Ed.), Peterson-Badali, M. (Ed.), Freeman, M. (Ed.)., Handbook of Children's Rights , New York: Routledge, 2017, p. 61.
tidak  dipahami  orang  tua,  sehingga  orang  tua  merasa  berhak  melakukan  apapun terhadap anak dan atas nama anak, padahal terdapat batasan yang jika dilanggar akan melanggar hak-hak anak.
Kerangka  hukum  mengenai  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  mewakili pola  asuh  yang  dimiliki  oleh  keluarga  Indonesia  yang  disebut alimentasi ,  yaitu sebagai hubungan timbal balik antara anak dan orang tua. 23 Didukung pula dengan adanya budaya patriarki dimana suara orang yang sudah tua dan berkuasa dianggap paling baik dan harus disetujui. 24 Secara kultural anak masih dianggap anak kecil dan  belum  bisa  duduk  bersama  dengan  orang  dewasa,  sehingga  suaranya  tidak didengarkan. Disamping itu orang tua dan anak di Indonesia memiliki kedekatan fisik  dan  emosional  yang  sangat  tinggi,  sehingga  anak  lebih  memiliki ketergantungan terhadap orang tua dibanding pola asuh Negara Eropa dan Amerika yang mengajarkan kemandirian. 25
Dengan  adanya  hak  anak  untuk  dipelihara  oleh  orang  tua,  dan  kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya, kita harus akui bahwa dalam menjalankan kewajibannya tersebut, dalam situasi tertentu terkadang orang tua dituntut untuk mengambil  suatu  tindakan  yang  paternalistik,  yaitu  tindakan  yang  membatasi kebebasan seseorang atau kelompok yang dianggap demi kebaikan mereka sendiri. Upaya untuk mencegah anak terlibat dalam aktivitas yang berbahaya secara online misalnya, seperti bergabung dengan kelompok extrimis atau berkomunikasi dengan pedofil,  tentunya  perlu  dilakukan.  Demi  untuk  melindungi  anaknya,  terkadang harus  sampai  melanggar  privasi  anak  tersebut.  Dalam  kondisi  tersebut  invasi terhadap  privasi  anak  harus  dilakukan,  karena  jika  tidak,  malah  orang  tua  akan melanggar hak anak untuk dipelihara dan dijaga dengan baik. Terjadi suatu konflik antara hak anak, yaitu hak terhadap privasi dan hak untuk dipelihara dan dijaga oleh orang  tuanya. 26 Hal  tersebut  dapat  pula  dijelaskan  dari  sisi  bahwa  orang  tua mendahulukan  kewajibannya  melindungi  anak  (konteks  positif  hak)  di  atas  hak privasi anak (konteks negatif hak).
Dalam rangka memelihara anak salah satunya dengan mengembangkan bakat dan  hobi  anak,  aktivitas  membagikan  konten  mengenai  bakat  anak  tidak  dapat dihindari.  Namun  kegiatan  membagikan  yang  berlebihan  sampai  pada  konteks sharenting yang  perlu  dihindari. Sharenting yang  ditujukan  untuk  komersialisasi perlu ditinjau ulang.
3. Perlindungan Hak Privasi Anak dari Praktik Sharenting Orang Tua
“Saya  adalah  anak  berusia  16  tahun  yang  memiliki  masalah,  di mana  orang  tua  saya,  saya  yakini  telah  melanggar  hak  privasi saya,  Orang  tua  saya  memaksa  untuk  bisa  menggunakan  alat elektronik  saya  (HP  dan  laptop)  dan  menyebarkan  informasi
23 Komariah, Hukum Perdata , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 65.
24 Lampiran  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Bab 2.
25 Keller, H. et al, “Distal and proximal parenting as alternative parenting strategies during infants’ early months of life: A cross-cultural study”, International Journal of Behavioral Development , Vol. 33: 5, 2009, p. 412–420.
26 Montague, Phillip, “A Child's Right to Privacy”, Public Affairs Quarterly , Vol. 2:1, 1988, p. 17–32.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 1034
seperti  isi  percakapan  saya  dengan  kenalan  saya  kepada  orang- orang  lain  di  sosial  media  tanpa  persetujuan  dari  saya  ataupun kenalan saya. Apa yang masih menjadi wewenang orang tua saya? Apa yang bisa dilakukan oleh saya untuk menyelesaikan masalah ini?” 27
Kutipan  di  atas  adalah  salah  satu  kasus  yang  menggambarkan  pelanggaran privasi anak oleh orang tua. Pelanggaran serupa mungkin dialami oleh banyak anak lain di Indonesia. Sangat sulit untuk menemukan informasi otoritatif maupun kajian akademik  tentang  hak  privasi  anak  terkait  orang  tua  di  Indonesia,  yang membuktikan bahwa ini adalah masalah penting yang belum banyak dibahas secara serius.
Artikel  ini  tidak  berusaha  memisahkan  hak  anak  dan  kekuasaan  orang  tua, malah  menekankan  bahwa  hak  anak  dapat  terpenuhi  dengan  adanya  dukungan orang tua terhadap hak tersebut. Anak, walaupun sebagai pemegang hak, karena ketidakcakapannya tidak mungkin dipisahkan dengan orang tua sebagai wakil anak dalam hukum. Anak di bawah kekuasaan orang tua, memberikan hak dan kewajiban kepada  orang  tua  untuk  memenuhi  hak  anak.  Dengan  tetap  mempertimbangkan bahwa anak memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap keputusan yang akan  mempengaruhi  dirinya  dan  masa  depannya.  Apa  yang  orang  tua  bagikan  di media  sosial  tentang  identitas  anak  berupa  foto  maupun  video,  merupakah  data pribadi  anak.  Akan  terjadi  pelanggaran  hak  privasi  anak  di  ruang  digital  ketika dalam proses tersebut terdapat pemanfaatan data pribadi tanpa seijin anak sebagai pemilik  data.  Pasal  26  UU  ITE  menyatakan  bahwa  penggunaan  setiap  informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Atas persetujuan, adalah syarat dapat digunakannya data pribadi seseorang, termasuk data pribadi anak. Karena anak belum dewasa, maka orang tualah yang berhak  mewakili  anak  dalam  memberikan  ijin  tersebut.  Namun  jika  orang  tua mengabaikan  hak  privasi  anak,  maka  negara  dalam  hal  ini  harus  masuk  sebagai pihak  yang  memiliki  kewajiban  melindungi  hak  anak  ( duty  bearer ),  dengan membuat garis batas pelanggaran privasi anak dalam pengaturan yang jelas. Beberapa  negara  telah  memiliki  peraturan  tentang  hak  privasi  anak  terkait data  pribadi,  seperti  Amerika  Serikat  dengan  The  Children's  Online  Privacy Protection  Act  (COPPA),  Uni  Eropa  dengan General  Data  Protection  Regulation (GDPR), Britania  Raya  dengan United  Kingdom  Data  Protection  Act ,  serta  hukum privasi Perancis yang memiliki sanksi tegas berupa satu tahun penjara dan denda, terhadap orang tua yang membagikan data pribadi anak, termasuk foto dan video anak di media sosial. Artinya jika anak Perancis telah beranjak dewasa dan tidak menginginkan semua foto dirinya dari masa kecil beredar di internet, maka anak dapat  menggugat  orang  tuanya  yang  mengunggah  tanpa  seijinnya. 28 Polisi  di
27 Arasy Pradana A. Azis, “Pelanggaran Privasi Anak”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce97312bcfae/pelanggaran-hak-privasi-anak/ , diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 14.30 WIB.
28 According to the law Article 226-1 of the Code Penal, in invasions of privacy section, says “A photo posted of person, without their consent, has a penalty of up to 1-year imprisonment and a 45000 Euro fine.
Perancis  dan  Jerman  telah  mengambil  langkah  konkrit  untuk  menyikapi permasalahan sharenting . 29 Mereka  menaruh  peringatan-peringatan  di  banyak media  sosial,  untuk  mengingatkan  orang  tua  bahaya sharenting ,  dan  pentingnya melindungi kehidupan pribadi anak. Dengan begitu orang tua akan memilih untuk tidak  melakukan sharenting ,  agar  menghindari  risiko  timbulnya  permasalahan  di kemudian hari.
Terkait  pelanggaran  privasi  anak,  UU  ITE  dapat  saja  dipergunakan.  Setiap orang  yang  dilanggar  hak  atas  data  pribadinya  dapat  mengajukan  gugatan  atas kerugian  yang  ditimbulkan.  Gugatan  dapat  berdasarkan  adanya  penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Namun muatan dalam UU ITE tidak secara khusus mengatur apabila si pelanggar justru orang tua si anak Diantara  beberap  pasal  dalam  UU  ITE,  Pasal  26  Ayat  (3)  dan  (4)  dapat melindungi  hak  privasi  anak  dengan  adanya  kewajiban  kepada  setiap Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk  menghapus  dan  sekaligus  menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak  relevan  yang  berada  di  bawah  kendalinya  atas  permintaan  Orang  yang bersangkutan, dimana penghapusan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat  3  dan  4  tersebut  dikenal  sebagai the  rights  to  be  forgotten atau  hak  untuk dilupakan, yaitu hak bagi seseorang untuk dihapuskan informasi tentang dirinya di media internet, ayat tersebut dapat menjadi cara bagi anak untuk mengklaim hak privasinya  jika  suatu  hari  nanti  menemukan  ada  jejak  digital  yang  ingin  dihapus dengan dasar bahwa data tentang dirinya merugikan, misalnya dalam hal foto dan video  tentangnya  yang  dibagikan  orang  tua  adalah  hal  yang  memalukan,  atau dengan  alasan  tidak  ingin  dikaitkan  dengan  profil  digital  yang  salah direpresentasikan tentang dirinya oleh orang tuanya.
Namun  demikian,  rumusan  yang  menyatakan  “setiap  orang”  hanya  berlaku terhadap  subjek  hukum  yang  cakap  menurut  perundang-undangan  sehingga  jika anak  menjadi  korban,  maka  orang  tua  yang  mewakili  dalam  pengajuan  gugatan. Sehingga  penerapan  pasal  tersebut  sulit  dilakukan  jika  orang  tua  yang  menjadi pelanggar. Sehingga pertanyaanya, siapakah yang mewakili anak dalam mengajukan gugatan.
Selain  itu,  UU  ITE  lebih  banyak  bicara  dalam  konteks  perlindugan  represif pasca  kejadian.  Sementara  apabila  pelanggaran  dilakukan  oleh  orang  tua,  maka instrumen pencegahan perlu porsi yang lebih besar termasuk instumen pemulihan atas kerugian yang diakibatkan adanya sharenting oleh orang tua.
Hak anak agar dikatakan efektif, harus memiliki mekanisme pemulihan yang bisa  diandalkan  jika  terjadi  pelanggaran  hak.  Untuk  itu  sangat  penting  hukum mengatur tentang perlindungan privasi anak, dalam konteks ini perlindungan data pribadi anak terkait sharenting, agar kedudukan hak anak mendapatkan legalitas
Lihat  France  General  Secretariat  of  the  Government  (SGG),  Penal  Code,  Online: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LE GITEXT000006070721 , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 12. 00 WIB.
29 Nzher ald, ‘Shar enting' And Wher e It Cr osses The Line’, Online: https://www.nzher ald.co.nz/lifestyle/news/ar ticle.cfm?c_id=6&objectid=11925039,  diakses  pada tanggal 24 Mar et 2021, pukul 14.00 WIB.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
1036
untuk pemenuhannya, dan orang tua mengerti batasan hak dan tanggung jawabnya. Keberadaan  hukum  melindungi  hak  anak,  terkait  kewajiban  negara  dalam menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak  privasi  anak.  Negara  memiliki kewajiban  dalam  perlindungan  hak  privasi  anak,  sehingga  tanggung  jawab  tidak dapat  hanya  dibebankan  pada  orang  tua  saja.  Sesuai  dengan  Pasal  18(2)  CRC terdapat  kewajiban  Negara  untuk  menuntun/membantu  orang  tua  dalam melaksanakan tanggung jawab mereka memenuhi hak anak yang tertera dalam CRC, termasuk  dalam  pemenuhan  hak  privasi  anak.  Sehingga  dapat  diterapkan  model kolaboratif/kooperatif, dimana konsep ini berada di antara konsep keluarga liberal individualist yang  mengijinkan  interferensi  Negara  ke  dalam  keluarga  jika  anak dalam keadaan bahaya, dan konsep collectivist dimana membesarkan anak adalah tanggung  jawab  keluarga  dan  masyarakat. 30 Menggunakan  konsep  kolaboratif/ kooperatif  ini,  orang  tua  masih  sebagai  pemegang  tanggung  jawab  utama  dalam melindungi  anak,  tetapi  Negara  harus  memerankan  peran  yang  penting  dalam membimbing/membantu orang tua. Peran Negara dalam memastikan pemahaman orang  tua  tentang  privasi  anak  adalah  hal  yang  penting,  karena  kurangnya kesadaran  orang  tua  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  kesejahteraan  anak dalam  jangka  panjang  dengan  menghadapkan  anak  pada  kejahatan  di  internet, mengganggu  kemampuan  anak  untuk  mengaktualisasikan  diri,  menciptakan identitas mereka sendiri, bahkan dalam mencari pekerjaan di masa depan. 31 Dengan memberikan  dasar  hukum  bagi  diakuinya  keberadaan  hak  privasi  anak,  dapat menjadi langkah pertama kesadaran seriusnya perlindungan akan privasi anak.
Langkah kongkrit harus segera diambil dengan beberapa tahapan, hal ini harus dilaksanakan  dalam  rangka  perlindungan  anak  dan  dapat  menjadi  panduan  bagi orang tua, berupa pertimbangan yang harus diperhatikan ketika akan membagikan informasi anak secara online. Tahapan tersebut yaitu:
1. Pengaturan,  dimana  dalam  pengaturan  tidak  perlu  ada  sanksi  baik  pidana atau  perdata  terhadap  orang  tua  yang  melanggar,  namun  bisa  diberikan alternatif lain misalnya orang tua dibina oleh pemerintah atau diawasi dalam perkara sharenting .  Untuk  itu  perlu  ada  pengaturan  terkait  penguatan kumunikasi keluarga ( parenting communication ) yang dinilai efektif dalam mencegah potensi sharenting yang merugikan. 32
2. Implementasi (pencegahan dan penanggulangan), untuk pencegahan dapat melalui pembatasan, dimana pemerintah menetapkan standardisasi hal-hal yang  dapat  di  "sharenting"  dan  tidak,  sehingga  ada  ukuran  yang  jelas. Konkrintya  misalnya  dilarang  mengunggah  foto  atau  video  yang  bersifat
30 Ruck, M. (Ed.), Peterson-Badali, M. (Ed.), Freeman, M. (Ed.), Op. Cit , p. 58-59
31 UNICEF, ‘The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World’, New York: UN, 2018.
32 Parenting communication dinilai efektif karena menempatkan orang tua sebagai role model bagi anak. Orang tua dituntut untuk konsisten antara kata dan perbuatan oleh karena adanya tuntutan kepada orang tua untum memahami nilai-nilai sosial dari komunisasi dan interaksi dengan anak. Lihat, Suranto Aw, et. Al, “Parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency”, Informasi , Vol. 50, No. 2, 2020, p. 179-180.
privasi. 33 Cukup mudah dipahami jika foto atau video tadi bermuatan seperti ketika  anak  saat  menangis,  saat  mandi,  tingkah  laku  anak  yang  dapat mempermalukan  anak  atau  mencemarkan  nama  baik  anak. 34 Untuk  itu penting  dikaji  standardisasi  mengenai  konten  yang  dianggap  privasi  dari anak.
3. Rehabilitasi atau rekonsiliasi pasca sharenting yang berdampak negatif pada anak.  Dimana  secara  psikologis  menurut  penelitian,  pelanggaran  privasi anak akan menyebabkan dampak psikologi yang tidak baik terhadap anak dalam  jangka  panjang  sampai  dia  besar. 35 Selain  kehilangan  integritas psikologis,  anak-anak  dapat  terpapar  pada  bahaya  dalam  iklim  berbagi informasi saat ini. Sehingga harus tersedia mekanisme pemulihan hak bagi anak  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup  dan  kehidupannya  dengan baik.

## PENUTUP
Implikasi  dari  hukum  yang  lemah,  orang  tua  apatis  dan  hak  asasi  manusia  yang hampa atas privasi adalah bahwa anak-anak dapat terpapar pada bahaya yang telah diidentifikasi  dalam  iklim  berbagi  informasi  saat  ini.  Mengingat  efek  korosif ancaman  tersebut  pada  integritas,  otonomi  dan  perkembangan  psikologis  anak- anak,  dan  mengingat  fakta  bahwa  orang  tua  tampaknya  menjadi  salah  satu kontributor  utama  terhadap  erosi  privasi  online  anak-anak,  memunculkan kepentingan untuk perlindungan hak privasi anak oleh Negara.
Satjipto rahardjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan. 36 Pengakuan  ini  penting  dilihat  sebagai ratio  legis munculnya  sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat bagi pemiliknya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan. 37 Artikel ini mengedepankan adanya identifikasi kepentingan anak di Indonesia untuk dilindungi hak privasinya terkait sharenting . Konflik dengan kekuasaan orang tua membuat hak privasi anak sering dikesampingkan.  Dengan  adanya  pengakuan  hak  privasi  anak  secara  moral  dan hukum,  tentunya  hak  akan  dapat  dimintakan  pemenuhannya.  Situasi  tentang perlindungan hak privasi anak serta perkembangan ancaman bahaya terhadap anak di  media  online  selama  beberapa  tahun  terakhir,  menambah  urgensi  dan signifikansi  akan  perlunya  sebuah  kebijakan  tentang  privasi  anak,  yang  dapat dijadikan  rujukan  atau  referensi  pelaksanaan  pemenuhan  hak  privasi  anak terutama di media online.
33 Anna  Brosch,  “Sharenting  –  Why  Do  Parents  Violate  Their  Children’s  Privacy?”, The  Educational Review , Vol. 54, 2018, p. 77-80.
34 Di Polandia, seorang ayah dipenjara selama 3 bulan oleh karena memposting 1 buah foto anaknya yang berusia 2 tahun di Facebook dengan pose telanjang sambil memegang botol bir dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang alat kelamin. Ibid .
35 Independent, ‘Overly Controlling Parents’, Online: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and- families/overly-controlling-parents-cause-their-children-lifelong-psychological-damage-says-study- 10485172.html
36 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.
37 Majda El-Muhtaj, Op. Cit .
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
1038

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Komariah, Hukum Perdata , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Kencana Prenadda Media Group, 2005
Ruck, M. (Ed.), Peterson-Badali, M. (Ed.), Freeman, M. (Ed.)., Handbook of Children's Rights , New York: Routledge, 2017
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
UNICEF, The  State  of  the  World’s  Children  2017:  Children  in  a  Digital  World ,  New York: UN, 2018.

## Jurnal
Alicia  Blum-Ross,  Sonia  Livingstone,  “Sharenting:  Parent  Blogging  and  the Boundaries of the digital self”, Popular Communication , Vol. 15 (2), 2017.
Anna Brosch, “Sharenting – Why Do Parents Violate Their Children’s Privacy?”, The Educational Review, Vol. 54, 2018.
Cowden, M. “Capacity, claims and children's rights”, Contemp Polit Theory , 11, 2012
Dorothy J. Glancy, “The Invention of the Right to the Privacy”, Arizona Law Review , Vol. 21, Number 1, 1979
Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)”, THE MESSENGER , Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011.
Jelena Gligorijevic, “Children’s Privacy: The Role of Parental Control and Consent”, Human Rights Law Review , Vol. 19, 2019.
Keller, H. et al,  “Distal and proximal parenting as alternative parenting strategies during  infants’  early  months  of  life:  A  cross-cultural  study”, International Journal of Behavioral Development , Vol. 33: 5, 2009.
Michelle Dennedy, Jonathan Fox, Tom Finneran, The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value , Apress, 2014.
Montague, Phillip, “A Child's Right to Privacy”, Public Affairs Quarterly , Vol. 2:1, 1988.
Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review , Vol. 4, No. 5., 1890.
Suranto  Aw,  et.  Al,  “Parenting  and  sharenting  communication  for  preventing juvenile delinquency”, Informasi , Vol. 50, No. 2 (2020).
Stacey  B.  Steinberg.  ‘Sharenting:  Children's  Privacy  in  the  Age  of  Social  Media’. Emory L.J. 66, 2017.
Visa  AJ  Kurki,  Rights,  “Harming  and  Wronging:  A  Restatement  of  the  Interest Theory”, Oxford Journal of Legal Studies , Vol. 38, No. 3, 2018.
Pranala Luar
Arasy Pradana A. Azis, “Pelanggaran Privasi Anak”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce97312bcfae/pel anggaran-hak-privasi-anak/,  diakses  pada  tanggal  12  Maret  2021,  Pukul 14.30 WIB.
BBC  Newsround,  ‘'Sharenting':  Are  you  OK  with  what  your  parents  post?’, https://www.bbc.co.uk/newsround/38841469>,  diakses  pada  tanggal  4 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB
BBC  News  Indonesia,  ‘Ratusan  video  pornografi  anak  di  grup  Facebook,  polisi tangkap  empat  tersangka’,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 39288375, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.
CNN Indonesia, ‘Ekspos Anak di Media Sosial Berujung Kekerasan’, (2019), Online: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284- 415197/ekspos-anak-di-media-sosial-berujung-kekerasan
France  General  Secretariat  of  the  Government  (SGG),  Penal  Code,  Online: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0 00006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721, diakses pada tanggal 2
Maret 2021. Independent, ‘Overly Controlling Parents’, Online: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/overly- controlling-parents-cause-their-children-lifelong-psychological-damage- says-study-10485172.html Microsoft, ‘Digital Civility Index Report: Indonesia’, <https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/digital- civility?activetab=dci_reports:primaryr5>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul. 11.00 WIB. Mike Sager, ‘Andy Grove: What I've Learned’, (2007), https://www.esquire.com/entertainment/interviews/a1449/learned- andy-grove-0500/, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul. 11.20 WIB.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 1040
Nzherald,  ‘Sharenting'  And  Where  It  Crosses  The  Line’,  Online: https://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=1 1925039, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 14.00 WIB. The Guardian, “Pros and Cons of Sharenting” 2013, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/may/18/pros-cons-of- sharenting>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.
The International Association of Privacy Professionals (IAPP), ‘Glossary of Privacy Terms’,  <https://iapp.org/resources/glossary/>,  diakses  pada  tanggal  12 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB.
The  Ethics  Centre,  IQ2  Debate:  Privacy  is  Not  For  Children, https://www.youtube.com/watch?v=rniX0FhJGzo, Mei 2017.
The  Sydney  morning  Herald,  ‘Millions  of  social  media  photos  found  on  child exploitation  sharing  sites’, https://www.smh.com.au/national/millions-of- social-media-photos-found-on-child-exploitation-sharing-sites-20150929- gjxe55.html , diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.05 WIB.