PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA OPERATOR BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA)
Marfudin
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Tarumanagara marfudin.117221017@stu.untar.ac.id
Rezi Erdiansyah Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara rezie@fikom.untar.ac.id ( corresponding author )
Masuk: 10-06-2024, revisi: 27-06-2024, diterima untuk diterbitkan: 02-07-2024
Abstract: This  study  aims  to  examine  the  impact  of  Administration  and  Employee Competence  on  the  Quality  of  Financial  Statements  by  using  Information  Systems  as  a moderator variable at the Ministry of Law and Human Rights. The  research method used is quantitative  with  the  use  of  questionnaires  as  an  instrument  to  collect  data  related  to  the variables studied. Questionnaires were distributed via Google Form to 127 operators in charge of  managing  BMN  with  more  than  1  year  of  work  experience.  A  total  of  119  respondents returned  the  questionnaire  completely.  Data  analysis  was  carried  out  using  the  Structural Equation Model (SEM) method with Partial Least Square (SEM-PLS) through SmartPLS 4.0 software. The research findings show that Administration has a positive impact on the Quality of Financial Statements, while Employee Competence does not have a significant impact on the Quality of Financial Statements. In addition, moderation by Information Systems did not manage to change the relationship between Administration and Financial Statement Quality, while  moderation  by  Information  Systems  weakened  the  relationship  between  Employee Competence and Financial Statement Quality.
Keywords: BMN  Administration,  Employee  Competence,  Information  System,  Quality  of Financial Statements
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dampak  penatausahaan  dan  kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi sebagai variabel  moderator di  Kemenkumham.  Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan  penggunaan  kuisioner  sebagai  instrumen  untuk  mengumpulkan  data  terkait  variabel yang  diteliti.  Kuisioner  disebar  melalui Google  Form kepada  127  operator  yang  bertugas mengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan pengalaman kerja lebih dari 1 tahun. Sebanyak 119  responden  mengembalikan  kuisioner  dengan  lengkap.  Analisis  data  dilakukan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan Partial Least Square (SEM- PLS)  melalui  perangkat  lunak  SmartPLS  4.0.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa Penatausahaan  memiliki  dampak  positif  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan,  sementara Kompetensi Pegawai tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain  itu,  moderasi  oleh  Sistem  Informasi  tidak  berhasil  mengubah  hubungan  antara Penatausahaan dan Kualitas  Laporan Keuangan,  sedangkan moderasi  oleh Sistem  Informasi melemahkan hubungan antara Kompetensi Pegawai dan Kualitas Laporan Keuangan.
Kata Kunci: Penatausahaan  BMN,  Kompetensi  Pegawai,  Sistem  Informasi,  Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  tugas-tugas  Pemerintahan  dalam  hal  ini Kementerian/Lembaga berupa pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan aset yang digunakan dalam  melancarkan  pekerjaan.  Dalam  sektor  pemerintahan,  aset  ini  disebut  sebagai  Barang Milik  Negara  (BMN),  yang  meliputi  semua  barang  yang  didapat  dengan  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau diperoleh secara sah melalui sumber lain (“PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara,” 2016).
Pertanggungjawaban  atas  BMN  menjadi  sangat  penting  karena  Kemenkumham  wajib menyampaikan  informasi  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  penggunaan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN).  Laporan  finansial  ini  disusun  melalui mekanisme  akuntansi  yang  meliputi  laporan  keuangan,  aset,  pendapatan,  dan  belanja. Informasi BMN merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan, yang diperoleh dari laporan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Oleh karena itu, penatausahaan BMN menjadi peran yang penting dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham. BMN yang dikelola dan dimiliki Kemenkumham selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut

## Gambar 1 BMN Kemenkumham 2018 – 2023
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.
Kualitas  laporan  keuangan  Kementerian  diuji  dan  dinilai  oleh  BPK  dalam  rangka memberikan  opini  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP).  Pemeriksaan dilakukan  sesuai  dengan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  yang  diatur  oleh Peraturan  BPK  Nomor  1  Tahun  2017.  Opini  yang  diberikan  oleh  BPK  memperhitungkan sejauh  mana  LKPP  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Penyajian  LKPP Kementerian  yang  semakin  berkualitas  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  ditandai dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) yang diberikan oleh BPK. Berikut adalah perkembangan opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari Tahun 2018 - 2022:

## Tabel 1
Tabel Perkembangan Opini Kementerian/Lembaga 2018-2022
Opini Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 82 85 85 84 82 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 2 2 4 1 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 1 1 Tidak Wajar Jumlah Entitas Pelaporan 87 88 87 88 83
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.
Menurut (Yusuf, 2013), penatausahaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup inventarisasi, pencatatan keuangan, dan pelaporan barang yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari penatausahaan barang daerah adalah untuk memastikan ketepatan data, mengidentifikasi nilai, status hukum, jumlah, dan kondisi barang yang dimiliki oleh daerah.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Widyanti  &  Basuki,  2021),  kompetensi karyawan terbagi menjadi dua jenis: hard skills, yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, dan  soft  skills,  yang  mencakup  tindakan,  etos  kerja,  dorongan,  gagasan,  kreativitas,  dan tenggang  rasa.  Tingkat  motivasi  seseorang  akan  semakin  tinggi  seiring  dengan  peningkatan kompetensinya.
Sejalan  dengan  perkembangannya,  diperlukan  sistem  informasi  manajemen  keuangan negara  yang  terintegrasi  dan  didukung  oleh  sistem  SAKTI  untuk  mewujudkan  tata  kelola keuangan  negara  yang  lebih  baik  (“PMK  Nomor  17/PMK.01/2021  Tentang  Pelaksanaan Sistem SAKTI,” 2021)(“PMK Nomor 17/PMK.01/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI,” 2021).  Sistem  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  negara,  serta  mendorong  transparansi  dan  efisiensi  dalam  proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara.
Sebelum  aplikasi  Sakti  diterapkan  di  Kementerian/Lembaga,  Sistem  yang  digunakan sebagai  alat  akuntabilitas  dalam  penyusunan  neraca  kemeterian/lembaga  dan  laporan  BMN yaitu menggunakan SIMAK-BMN dan SIMAN. Berbeda dengan Sakti, Aplikasi Simak dan Siman tidak terintegrasi dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Dikarenakan  masih  terdapat  ketidakakuratan  dalam  proses  penatausahaan  berupa kegiatan  pencataatn  BMN  yang  bersumber  kesalahan  penggolongan  dan  kodefikasi  barang, proses  pembukuan  yang  belum  semua  satuan  kerja  tepat  waktu,  belum  dijalankannya inventarisasi  berupa  opname  fisik  persediaan  sekurang-kurangnya  1  tahun  sekali  sehingga menyebabkan ketidak akuratan jumlah persediaan dengan jumlah real,  belum dijalankannya proses  sensus  barang  sekurangnya  5  tahun  sekali,  sehingga  menyebabkan  ketidakakuratan kondisi barang dan keberadaan barang, dokumen pelengkap dalam laporan berupa Catatan atas laporan  BMN  belum  memadai  sehingga  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  karena belum detail  dituangkan dalam catatan yang menyebabkan ketidaksesuaian nilai  BMN pada Laporan Keuangan.

## Tujuan Penelitian
a. Menguji  secara  empiris  peran  Penatausahaan  BMN  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.
b. Menguji  secara  empiris  peran  Kompetensi  Pegawai  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.
c. Menguji secara empiris peran Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi hubungan Penatausahaan BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
d. Menguji secara empiris peran Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi hubungan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Stewardship (Stewardship Theory)
Konsep ini diperkenalkan oleh (Davis et al., 1997), menekankan bahwa manajemen lebih berorientasi  pada  kepentingan  organisasi  daripada  kepentingan  individu.  Teori  ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Dasar dari teori  ini  adalah  asumsi  filosofis  mengenai  karakter  manusia,  seperti  kepercayaan,  tanggung jawab, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori stewardship bisa diterapkan dalam konteks pengkajian akuntansi organisasi di sektor pemerintahan dan publik. Teori stewardship menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ditentukan oleh perilaku dan sifat setiap individu dalam mencapai tujuan pemerintah, bahkan
jika harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, para pengelola (manajer dan auditor internal) menggunakan semua keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mengoptimalkan pengendalian internal sehingga mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, yang memiliki ciri-ciri relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Penyusunan  laporan  keuangan  untuk  menyediakan  informasi  yang  signifikan  tentang kondisi keuangan dan semua aktivitas keuangan yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan selama  satu  periode  tertentu.  Hasil  tersebut  terutama  digunakan  untuk  menilai  nilai  sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas operasional entitas pemerintahan, mengevaluasi  situasi  keuangan,  mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  dari  sebuah  entitas pelaporan,  dan  membantu  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  hukum  yang  berlaku (Hainil et al., 2021).
Untuk  memberikan  keyakinan  terbatas  mengenai  akurasi,  keandalan,  dan  keabsahan informasi,  laporan  keuangan  akan  direviu  terlebih  dahulu  oleh  Inspektorat  Jenderal  guna memastikan  kualitasnya  sesuai  dengan  SAP.  Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang  tentang  BPK  Nomor  15  Tahun  2006,  BPK  akan  memverifikasi  laporan keuangan yang telah disusun. BPK melakukan audit ini untuk memberikan pendapat mengenai kepatutan  laporan  keuangan  dengan  mempertimbangkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP).

## Sistem Informasi
(Romney & Steinbart, 2015) menjelaskan bahwa terdapat enam komponen utama dalam kegiatan  sistem  informasi,  yaitu  orang  yang  menggunakan  sistem,  metode  dan  arahan,  data organisasi,  peranti  lunak,  perangkat  teknologi  informasi,  dan  pengelolaan  internal  dan pengukuran  keamanan.  Komponen-komponen  ini  sangat  penting  bagi  perusahaan  untuk memenuhi kebutuhan dalam mengelola sumber daya, data, dan pengendalian internal.
Dalam  Sistem  informasi  Sakti  terdapat  beberapa  modul  terkait  perencanaan  sampai Pembayaran. Diantara modul tersebut terdapat modul yang dioperasikan oleh operator BMN yaitu  modul  persediaan  dan  modul  aset  tetap  (“PMK  Nomor  17/PMK.01/2021  Tentang Pelaksanaan  Sistem  SAKTI,”  2021).  Dalam  pendetailan  aset,  operator  BMN  menggunakan aplikasi SIMAN yang merupakan aplikasi untuk mendukung proses pengelolaan BMN yang diakses  secara  online  oleh  Pengelola/Kementerian  Keuangan  dan  Pengguna,  termasuk Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  Data  SIMAN  berasal  dari  SIMAK  BMN  dan  disajikan dengan berbagai fitur untuk melengkapi atribut aset. Fitur-fitur ini mencakup pendetailan aset, riwayat aset, pemeliharaan, penilaian, pengguna, mutasi, lokasi GPS, serta dokumentasi berupa foto.  Tujuan  fitur  tersebut  adalah  untuk  memperkaya  data  SIMAK  BMN  dan  memudahkan pengelolaan Barang Milik Negara.

## Kompetensi Pegawai
Menurut  (Werther  et  al.,  1996),  SDM  adalah  karyawan  yang  memiliki  kesiapan, kemampuan, dan kesiagaan dalam mencapai tujuan organisasi. Dimensi utama dari perspektif SDM  adalah  partisipasinya  terhadap  organisasi,  sedangkan  dimensi  utama  dari  perspektif manusia adalah perlakuan terhadap kontribusinya. Perlakuan yang baik akan mempengaruhi kualitas dan kapabilitas hidup SDM, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka terhadap organisasi.
Menurut (Erdiansyah et  al., 2023) Kompetensi merupakan kemampuan karyawan atau seseorang untuk meningkatkan kepuasan dalam organisasi, termasuk diantaranya kemampuan seseorang mentransfer keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang baru sehingga mampu mencapai kinerja yang baik untuk kepentingan organisasi, untuk menemukan seseorang atau
SDM  yang  berkompetensi  dapat  dilakukan  melalui  seleksi,  perencanaan,  evaluasi  maupun pelatihan dan pengembangan SDM.
Kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil (ASN) di pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  mengenai  Standar Kompetensi Jabatan ASN nomor 38 Tahun 2017. Peraturan ini menetapkan bahwa ASN harus memiliki kompetensi tertentu sebagai berikut:
1. Kompetensi  Manajerial,  kemampuan  mengambil  keputusan,  menyelesaikan  masalah, berkomunikasi,  membangun  hubungan,  merencanakan,  mengorganisasikan  dan mengendalikan pekerjaan.
2. Kompetensi Teknis, memiliki keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan menganalisis dalam  memecahkan  masalah  teknis,  kemampuan  menggunakan  teknologi  informasi, selalu berinovasi dan mengembangkan solusi baru.
3. Kompetensi Sosila Kultural, kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya, dapat bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda.

## Penatausahaan
Penatausahaan  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  mencakup  inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama  dari  penatausahaan  BMN  adalah  memastikan  keabsahan  data  yang  didapat  serta memahami nilai, status hukum, dan kondisi barang milik daerah yang dikuasai (Yusuf, 2013).
Ruang lingkup Penatausahaan BMN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 meliputi:
1. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pendataan BMN ke dalam Daftar Barang;
2. Inventarisasi,  yang  terdiri  atas  kegiatan  penyensusan,  penulisan,  dan  pelaporan  hasil pendataan BMN; dan
3. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

## Keterkaitan Antar Variabel Kaitan antara pengaruh Penatausahaan terhadap Kualitas laporan Keuangan
Menurut  (Amiri,  2014)  permasalahan  klasik  yang  sering  timbul  di  lapangan  seperti manajemen sumber daya manusia terhadap ketidak pedulian dalam penatausahaan aset yang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK sebagai auditor negara terhadap  laporan  keuangan  satuan  kerja.  Penelitian  (Fajri  &  Fuadi,  2021)  menghasilkan Penatausahaan BMN berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Penelitian  oleh  (Santosa,  2021)  menyatakan  Penatausahaan  berpengaruh  positif  terhadap laporan keuangan.
H 1 : Penatausahaan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

## Kaitan antara pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas laporan Keuangan
Kompetensi adalah suatu keahlian dan keterampilan yang didapat oleh seseorang yang diaplikasikan  dalam  pelaksanaan  pekerjaannya.  Menurut  (Wibowo,  2014)  mendefinisikan kompetensi sebagai kecakapan melaksanakan tugas ataupun pekerjaan dengan dilandasi oleh pemahaman, keahlian serta didukung oleh perilaku yang jadi keunikan individu.
Teori  stewardship  memberikan  suatu  gagasan  bahwa  keberhasilan  pemerintah  untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dipengaruhi perilaku dan sifat setiap individu dalam mencapai sasaran tujuan pemerintah dalam segala aspek meskipun dengan mengesampingkan kepentingan  pribadi.  Implikasi  teori  steward  terhadap  penelitian  ini  adalah  mampu menjelaskan  peran  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  dapat  dipercaya  dalam  menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada publik, serta mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya.  Dengan
demikian,  tujuan  ekonomi  dapat  tercapai,  kesejahteraan  masyarakat  meningkat,  dan pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan dapat terwujud.
Menurut (Hardyansyah & Khalid, 2016; Lestari & Ardini, 2023; Mugiarty et al., 2018) menunjukan bahwa kompetensi pegawai berdampak positif signifikan terhadap suatu kualitas laporan keuangan.
H 2 : Kompetensi pegawai berpengaruh pada kualitas laporan keuangan

## Kaitan antara pengaruh Penerapan Sistem Informasi dalam memoderasi Penatausahaan terhadap Kualitas laporan Keuangan
Sistem  informasi  akuntansi  (SIA)  merupakan  sistem  yang  dirancang  untuk mengumpulkan,  mencatat,  menyimpan,  dan  mengelola  data  keuangan  dan  akuntansi.  SIA menciptakan informasi yang berguna bagi pengelola dalam mengambil keputusan yang tepat dan akurat (Mulyadi, 2016).
Menurut  (Athiqotul  et  al.,  2019;  Firmansyah  &  Hollyson,  2021)  menunjukan  bahwa penatausahaan BMN yang dimoderasi Sistem Informasi Manajemen Aset berdampak positif relevan terhadap laporan keuangan.
H 3 :  Penatausahaan  BMN  yang  dimoderasi  Sistem  informasi  berpengaruh  pada  kualitas laporan keuangan

## Kaitan  antara  pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  dalam  memoderasi  Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas laporan Keuangan
Laporan  keuangan  disusun  dengan  tujuan  utama  untuk  menyediakan  informasi  yang akurat  dan jujur bagi  para pengambil  keputusan, baik  internal  maupun eksternal  dibutuhkan sumber  daya  yang  berkualitas  dan  kompeten.  Latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai, contohnya  penyusunan  laporan  keuangan  haruslah  dari  pendidikan  akuntansi,  kerap mendapatkan pelatihan, dan memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Sehingga, pegawai tersebut dapat berpikir secara akuntansi dalam penysunan laporan keuangan tersebut.
Pengkajian yang dilakukan oleh (Hardyansyah & Khalid, 2016; Mugiarty et al., 2018) menghasilkan sistem informasi serta kompetensi pegawai berdampak positif relevan terhadap laporan keuangan H 4 : Kompetensi  pegawai  yang  dimoderasi  Sistem  informasi  berpengaruh  pada  kualitas laporan keuangan

## Penelitian Terdahulu Penatausahaan
Penelitian  terkait  pengaruh  penatausahaan  BMN  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan sebelumnya diuji menggunakan variabel yang berbeda yaitu SIMAK-BMN yang menunjukan Penatausahaan  BMN  dan  Penerapan  SIMAK  BMN  secara  serempak  berdampak  positif terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Fajri  &  Fuadi,  2021)  sedangkan  hasil  dari  yang  lain didapatkan  hasil  bahwa  kegiatan  penatausahaan,  dan  implementasi  SIMAK  BMN  secara serempak  berdampak  atas  kualitas  laporan  keuangan.  Secara  sebagian  didapatkan  proses pembukuan berdampak positif signifikan atas kualitas laporan keuangan, tetapi inventarisasi tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  serta  pelaporan  tidak  berdampak signifikan tetapi  berdampak secara positif atas kualitas laporan keuangan, dan juga SIMAK BMN tidak berpengaruh atas kualitas laporan keuangan (Novira Andiani et al., 2017).

## Kompetensi Pegawai
Menurut (Hardyansyah & Khalid, 2016; Lestari & Ardini, 2023; Mugiarty et al., 2018) menunjukan  hasil  kompetensi  pegawai  berdampak  positif  signifikan  atas  kualitas  laporan keuangan  berbeda  dengan  penelitian  (Firmansyah  &  Hollyson,  2021;  Isnaen  &  Albastiah, 2021)  menunjukan  bahwa  kompetensi  pegawai  tidak  berpengaruh  relevan  atas  laporan keuangan.

## Sistem Informasi
Menurut  (Amaliah  et  al.,  2019;  Fajri  &  Fuadi,  2021;  Firmansyah  &  Hollyson,  2021) mengungkapkan  penerapan  Sistem  Informasi  menghasilkan  positif  yang  signifikan  atas kualitas laporan keuangan berbeda dengan penelitian oleh (Isnaen & Albastiah, 2021; Novira Andiani et al., 2017) yang mengungkapkan penerapan Sistem informasi tidak signifikan atas kualitas laporan keuangan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Menurut (Fajri & Fuadi, 2021) mengungkapkan bahwa penatausahaan BMN dan sistem informasi  berupa  Simak  BMN  menghasilkan  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  serta  penatausahaan  yang  dimoderasi  oleh  Sistem  informasi  Simak  juga menghasilkan positif signifikan berbeda dengan  penelitian oleh  (Amaliah et  al., 2019) yang menghasilkan penerapan penatausahaan BMN tidak berdampak atau negative signifikan atas laporan  keuangan  tetapi  sistem  informasi  berpengaruh  positif  signifikan  dan  penatausahaan BMN  yang  dimoderasi  penerapan  Sistem  informasi  juga  berdampak  positif  atas  laporan keuangan.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 2 Kerangka Pemikiran
Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan dari Gambar 2 yang sudah disajikan diatas, maka ringkasan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 :  Penatausahaan BMN berdampak atas Kualitas Laporan Keuangan H 2 :  Kompetensi Pegawai berpengaruh atas Kualitas Laporan Keuangan.
H 3 :  Penerapan  Sistem  Informasi  dapat  memperkuat  pengaruh  penatausahaan  BMN  atas Kualitas Laporan Keuangan.
H 4 :  Penerapan  Sistem  Informasi  dapat  memperkuat  pengaruh  kompetensi  pegawai  atas Kualitas Laporan Keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Kuantitatif,  yang  menggunakan  kuisioner  sebagai teknik  untuk  mengumpulkan  data  terkait  dengan  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian.
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pengelola barang milik negara dengan memberikan angket online melalui sebuah aplikasi Google Form dengan tautan https://bit.ly/KuisionerBMN. Penelitian ini memakai SmartPLS 4.0 karena software tersebut dapat memberikan panduan yang relevan atas data primer.
Teknik  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  mengaplikasikan  purposive  sampling, dikarenakan  sampel  dipilih  secara  sengaja  untuk  mempertimbangkan  relevansi  dan kemampuan dalam memberikan informasi yang diperlukan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode G Power untuk menentukan jumlah minimal  sample.  Dengan  menggunakan  G*Power  3.1.9.7,  peneliti  dapat  menghitung  power analysis untuk mengukur jumlah minimal sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini (Kang, 2021). Dengan effect size f2 pada angka 0.15, α err prob pada 0.05, power 0.80, dan number of predictors 2, peneliti menemukan angka 68 untuk menjadi nilai minimal sampel dengan actual power 0.8044183

## Gambar 3
Hasil Perhitungan Jumlah Minimal Sampel dengan G*Power

## Sumber: Peneliti (2024)
Sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria: Aparatur Sipil Negara pada Unit Pusat  dan  Satuan  Kerja  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  dengan  jabatan  pengelola  BMN minimal 1 (satu) tahun. Berdasarkan kriteria dimaksud diperoleh jumlah sampel sebanyak 127 (serratus dua puluh tujuh) ASN dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 2 Sebaran Sampel di Satuan Kerja Kemenkumham
Unit Pusat dan Kantor Wilayah Jumlah Sekretariat Jenderal 26 Inspektorat Jenderal 2 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan 2 Ditjen Administrasi Hukum Umum 4 Ditjen Pemasyarakatan 7 Ditjen Imigrasi 4 Ditjen Kekayaan Intelektual 4 Ditjen Hak Asasi Manusia 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional 1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 Aceh 2 Sumatera Utara 4 Sumatera Barat 4 Riau 1 Kepulauan Riau 3
Sumatera Selatan 2 Jambi 1 Lampung 1 Bengkulu 2 Bangka Belitung 2 DKI Jakarta 4 Banten 1 Jawa Barat 5 Jawa Tengah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta 1 Jawa Timur 5 Kalimantan Barat 1 Kalimantan Selatan 2 Kalimantan Tengah 1 Kalimantan Timur 1 Sulawesi Utara 2 Sulawesi Tengah 2 Sulawesi Selatan 4 Sulawesi Barat 2 Sulawesi Tenggara 1 Gorontalo 1 Bali 1 Nusa Tenggara Barat 2 Nusa Tenggara Timur 2 Maluku 1 Maluku Utara 2 Papua 2 Papua Barat 2 Jumlah 127 Sumber: Peneliti (2024)

## Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  statistik deskriptif,  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara  menggambarkan  atau mendeskripsikan  data  yang  terhimpun  sebagaimana  adanya  tanpa  membuat  konklusi  yang berlaku  umum  atau  menyamaratakan  (Sugiyono,  2018).  Selain  itu,  analisis  data  dalam penelitian  ini  juga  menggunakan  metode Partial  Least  Square (PLS),  yang  adalah  model persamaan Structural  Equation  Modeling (SEM)  yang  digunakan  untuk  menganalisis hubungan antara variabel-variabel penelitian. Software yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah Smart PLS 4.0.
Menurut  (Harahap,  2016),  SmartPLS  adalah  software  statistik  yang  digunakan  untuk menguji  hubungan  antar  variabel,  serupa  dengan  Lisrel  dan  AMOS.  Software  ini  memiliki beberapa  keunggulan.  Pertama,  SmartPLS  lebih  powerful  karena  tidak  mendasarkan  pada banyak asumsi. Kedua, lebih hemat sampel karena jumlah sampel yang dibutuhkan relatif kecil. Ketiga,  cocok  untuk  model  kompleks  dan  ideal  digunakan  ketika  sampel  terbatas  serta modelnya  kompleks.  Keempat,  SmartPLS  bebas  distribusi  normal  sehingga  tidak mensyaratkan data yang normal. Kelima, software ini sangat fleksibel karena mampu menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator yang berbeda.
Hasil  penelitian  dikatakan  valid  jika  data  yang  terkumpul  memiliki  kesamaan  dengan data  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  obyek  yang  diteliti.  Valid  berarti  instrument  tersebut dapat  digunakan  untuk  menguji  apa  yang  seharusnya  dinilai  (Sugiyono,  2018).  Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, akan dilakukan pengujian yang terbagi  menjadi Convergent  Validity,  Average  Variance  Extrated (AVE)  dan Discriminant Validity . (Latan & Ghozali, 2012) menyatakan bahwa  reliabilitas adalah  alat untuk  menguji suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk.

## HASIL DAN KESIMPULAN Hasil
Tabel 3
Demografi Responden Deskripsi Kategori Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin Pria 74 62,18% Wanita 45 37,82% Total 119 100,00% Usia 21-25 3 2,52% 26-30 23 19,33% 31-40 66 55,46% 41-50 23 19,33% >50 4 3,36% Total 119 100,00% Status Pendidikan Terakhir SMU sederajat 16 13,45% D1/D2/D3 sederajat 7 5,88% S1 67 56,30% S2 29 24,37% Total 119 100,00% Lama Bekerja 1-2 tahun 14 11,76% 3-5 tahun 20 16,81% >5 tahun 85 71,43% Total 119 100,00%
Sumber: Peneliti (2024)
Dari  Tabel  3  ditemukan  hasil  yang  mendominasi  responden  berjenis  kelamin  Pria sebanyak  (62,18%),  usia  31-40  tahun  (55,46%),  latar  belakang  pendidikan  terakhir  S1 (56,30%), serta lama bekerja diatas 5 tahun (71,43%).
Dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert yang memiliki 6 angka penilaian untuk mengukur sikap setuju atau tidak setuju terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, mean, median dan standar deviasi.

## Tabel 4 Statistik Deskriptif
Variabel N Min Max Mean Med Std. Dev Penatausahaan BMN (X1) 119 4,5 6 5,585 5,750 0,439 Kompetensi Pegawai (X2) 119 4,5 6 5,520 5,600 0,445 Sistem Informasi (Z) 119 3,7 6 5,523 5,600 0,465 Kualitas Laporan Keuangan (Y) 119 4,8 6 5,601 5,900 0,443
Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  Tabel  4,  nilai  mean  untuk  Penatausahaan  BMN, kompetensi pegawai, sistem informasi, dan kualitas laporan keuangan menghasilkan nilai di atas  3.5.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  responden  setuju  bahwa  dalam  proses penatausahaan  mereka  memiliki  kompetensi  yang  baik,  tersedianya  sistem  informasi  yang baik, untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan.
Pengukuran validitas  konvergen dapat  menunjukan apakah item  pertanyaan mengukur kesamaan dimensi varibel tersebut. Berikut hasil ujinya:

## Tabel 5 Hasil Uji Validitas Indikator Kuisioner
Indikator Hasil Outer Loading AVE Hasil Penatausahaan (X1) Kompetensi Pegawai (X2) Sistem Informasi (Z) Kualitas Laporan Keuangan (Y) PEN2 0,762 0,696 Valid PEN3 0,727 Valid PEN6 0,730 Valid PEN8 0,826 Valid PEN9 0,847 Valid PEN10 0,903 Valid PEN11 0,929 Valid PEN12 0,921 Valid KP2 0,787 0,660 Valid KP7 0,819 Valid KP8 0,837 Valid KP10 0,805 Valid SI1 0,717 0,690 Valid SI3 0,840 Valid SI4 0,884 Valid SI5 0,814 Valid SI6 0,882 Valid SI7 0,741 Valid SI9 0,904 Valid SI10 0,845 Valid KLK1 0,875 0,774 Valid KLK2 0,862 Valid KLK3 0,946 Valid KLK4 0,932 Valid KLK5 0,898 Valid KLK6 0,812 Valid KLK7 0,851 Valid KLK8 0,856 Valid
Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan  tabel  5  hasil  menunjukan  bahwa  sudah  terpenuhinya  persyaratan  dalam pengukuran  Convergent  Validity  yaitu  nilai  Loading  Factor  untuk  setiap  indikator  harus memenuhi persyaratan dengan memiliki nilai > 0,700 serta nilai Average Variance Extrated (AVE) memiliki nilai > 0,500 (Latan & Ghozali, 2012).

## Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's alpha Composite reliability Hasil Penatausahaan BMN (X1) 0,936 0,939 Reliabel Kompetensi Pegawai (X2) 0,828 0,830 Reliabel Sistem Informasi (Z) 0,935 0,940 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0,958 0,960 Reliabel
Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan tabel 6 hasil pengujian menunjukan terpenuhinya syarat nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability dengan nilai di atas 0,700. Hasil ini dapat dikatakan bahwa reliabilitas dari indikator-indikator dalam penelitian ini reliabel.
Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan Variance  Inflation  Factor (VIF)  <  10,00,  guna  mencegah  kemungkinan  adanya  masalah kolinearitas antara konstruk-konstruk yang diteliti. Berikut hasil uji penelitian ini:

## Tabel 7 Hasil Uji Kolinearitas Variabel
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) Penatausahaan BMN (X1) 9,111 Kompetensi Pegawai (X2) 3,109 Sistem Informasi (Z) 5,196 Penatausahaan BMN (X1)*Sistem Informasi (Z) 4,142 Kompetensi Pegawai (X2)*Sistem Informasi (Z) 1,704
Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan tabel 7 seluruh nilai VIF tidak ada yang melebihi nilai 10,00 (Kock, N., & Lynn,  2012),  hal  ini  menandakan  bahwa  tidak  terdapat  masalah  multikolinieritas  dalam penelitian ini.

## Tabel 8 Nilai f-squared effect size
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) Penatausahaan BMN (X1) 0,295 Kompetensi Pegawai (X2) 0,023 Sistem Informasi (Z) 0,124 Penatausahaan BMN (X1)*Sistem Informasi (Z) 0,031 Kompetensi Pegawai (X2)*Sistem Informasi (Z) 0,048

## Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan  tabel  8  hasil f-squared  effect  size ditemukan  bahwa  nilai  Kompetensi Pegawai,  Penatausahaan  dimoderasi  Sistem  informasi  dan  kompetensi  pegawai  dimoderasi sistem informasi 0,023, 0,031 dan 0,048, mengindikasikan berada di kategori rendah. Hal ini bahwa  varabel  tersebut  memiliki  pengaruh  rendah  atas  Kualitas  Laporan  Keuangan. Sebaliknya Variabel Penatausahaan dan sistem informasi memiliki nilai 0,295 dan 0,124 yang berarti  diterjemahkan  bahwa  variabel  memiliki  pengaruh  sedang  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.
Q²  mengukur  seberapa  baik  nilai  observasi  dihasilkan  oleh  model  dan  juga  estimasi parameternya. Apabila nilai Q² lebih dari 0 maka menunjukkan tingkat relevansi prediktif yang lebih  tinggi  terhadap  variabel  endogen  (construct)  yang  diteliti,  sedangkan  apabila  nilai  Q² kurang  dari  0  maka  memperlihatkan  model  minim predictive  relevance (Latan  &  Ghozali, 2012).

## Tabel 9
Hasil Q 2 Predictive Relevance Indikator Q²predict KLK1 0,670 KLK2 0,589 KLK3 0,783 KLK4 0,721 KLK5 0,654 KLK6 0,559 KLK7 0,584 KLK8 0,636
Sumber: Peneliti (2024)
Berdasarkan tabel 9 Q2 Predictive Relevance pada penelitian ini menghasilkan bahwa setiap variabel dependen (endogen construct) memiliki relevansi prediktif lebih besar dari 0. Hal  ini  menunjukan  bahwa  semua  variabel  dependen  memiliki  relevansi  prediktif  yang signifikan.
Uji  hipotesis  dilakukan  menggunakan  metode  bootstrapping  dengan  one-tailed.  Hasil dari pengujian hipotesis penelitian dikatakan didukung jika nilai koefisien jalur positif sesuai dengan hipotesis penelitian, dan nilai signifikansi berupa p- value berada < 0.05 dan t- value > 1.645. Sebaliknya, hipotesis dikatakan tidak didukung jika nilai koefisien jalur negatif tidak sesuai  dengan  hipotesis,  atau  nilai  koefisien  jalur  sangat  dekat  dengan  angka  0,  dan  nilai signifikansi berupa p- value berada > 0.05 atau t- value di < 1.645 (Hair et al., 2017).

## Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis
Hipotesis Kode Hipotesis Path coefficients T statistics (|O/STDEV|) P values Kesimpulan Penatausahaan BMN -» Kualitas Laporan Keuangan H1 0,618 4,870 0,000 didukung Kompetensi Pegawai -» Kualitas Laporan Keuangan H2 0,101 1,605 0,054 tidak didukung Sistem Informasi -» Kualitas Laporan Keuangan 0,302 2,951 0,002 Penatausahaan BMN * Sistem Informasi -» Kualitas Laporan Keuangan H3 0,189 1,504 0,066 tidak didukung Kompetensi Pegawai * Sistem Informasi -» Kualitas Laporan Keuangan H4 -0,148 2,254 0,012 didukung

## Sumber: Peneliti (2024)

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  penatausahaan  dan  kompetensi  pegawai  terhadap kualitas  laporan  keuangan  dengan  penerapan  sistem  Informasi  Sebagai  Moderasi.  Objek penelitian  adalah  operator  BMN  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  penatausahaan  BMN  yang  mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara signifikan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Kemenkumham. Penelitian ini sejalan dengan (Fajri & Fuadi, 2021), yang menemukan  pengaruh  positif  signifikan  penatausahaan  BMN  terhadap  laporan  keuangan, namun  berbeda  dengan  (Amaliah  et  al.,  2019)  di  Kemenag  Gorontalo.  Namun,  kompetensi pegawai,  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  selaras dengan hasil interaksi antara kompetensi pegawai dan sistem informasi berdampak negatif dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  disebabkan  kurang  meratanya peningkatan  kompetensi  melalui  pendidikan  akuntansi,  pelatihan  berkelanjutan  dalam penggunaan  sistem  informasi  SAKTI  yang  baru  diimplementasikan  di  Kemenkumham  dan pengalaman operator BMN di bidang keuangan serta latar belakang pendidikan yang kurang sesuai membuat operator BMN kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan  hasil  Interaksi  antara  penatausahaan  BMN  dan  sistem  informasi  tidak  pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  karena  saat  ini  sistem  informasi  yang  ada  belum sepenuhnya mendukung seluruh proses penatausahaan.
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  yakni  hanya  menggunakan  data  yang  melibatkan responden di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga  sampel yang diperoleh  cukup kecil. Dengan  demikian,  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  data  dan  responden  dari beberapa Kementerian/Lembaga. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel penelitian yang berbeda untuk mengetahui kualitas laporan keuangan, seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, komitmen organisasi dan kebijakan atau regulasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara  Dan  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi , 6 (2), 120.
Amiri, K. (2014). Pengelolaan BMN Secara Akuntable Menuju Good Governance. Potret Pemikiran , Vol.20 (No. 2), 31–44.
Athiqotul, N., Rizal, A., & Hermanto, S. B. (2019). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya .
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Business Ethics and Strategy, Volumes I and II , 22 (1), 473–500.
Erdiansyah, R., Ningsih, L. K., Setyawasih, R., Rustandi, Sitopul, P., Riana Dewi, S., Hehamahua, A., Ritonga, S., Prastiwi, N. L. P. E. Y. P., Hadiningrat, K. J., Kadiman, S., Syarweny, N., Supriyadinata, E., Adnyana, I. putu A., Tiong, P., & Hutapea, B. (2023).
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (Cetakan Pe). CV. Pradina Pustaka Grup. Fajri, A. M., & Fuadi, R. (2021). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kantor Kementrian Negara/Lembaga Wilayah Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi .
Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis , 6 (2), 177–193.
Hainil, S., Bakkareng, ;, Dica, ;, & Silvera, Lady. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Polresta Padang The Influence Of The Quality Of Human Resources In Accounting And Internal Control Systems On The Quality Of Fina. Pareso Jurnal , 3 (3), 599–616.
Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In Sage .
Harahap, L. K. (2016). Analisis SEM ( Structural Equation Modelling ) Dengan SMARTPLS ( Partial Least Square ) Oleh : 1 .
Hardyansyah, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , I (1), 1– 24.
Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 2 (1), 51–63. Kang, H. (2021). Sample size determination and power analysis using the G * Power software . 1–12.
Kock, N., & Lynn, G. S. (2012). Lateral Collinearity and Misleading Results in Variance- Based SEM: An Illustration and Recommendations. Journal of the Association for Information Systems , 13 (7), 546–580. https://doi.org/10.1002/ctpp.19740140604 Latan, H., & Ghozali, I. (2012). Partial least squares : konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3 untuk penelitian empiris . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Lestari, I. N., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 12 (9), 65–75.
Mugiarty, L., Ritchi, H., & Pratama, A. (2018). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Jurnal Akuntansi Maranatha , 10 (2), 261–274. Mulyadi, S. (2016). Sistem Akuntansi (Edisi 4). Salemba Empat.
Novira Andiani, Dini Wahyu Hapsari, & Muhamad Muslih. (2017). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapat Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). E-Proceeding of Management , 4 , 2796–2803. PMK Nomor 17/PMK.01/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. (2021). Jdih.Kemenkeu.Go.Id , 3 , 1.
PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. (2016). Menteri Keuangan , 1–794. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem informasi akuntansi . Salemba Empat.
Santosa, A. (2021). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Terhadap. Buletin Ekonomi , 19 (1), 1–14. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Edisi ke-3). Alfabeta. Werther, Davis, W. B., & Keith. (1996). Human Resource and Personal Management (5th ed.). McGraw – Hill.
Wibowo. (2014). Manajemen Kinerja (Edisi Keem). Rajawali Pers. Widyanti, R., & Basuki, M. S. (2021). Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1 . Yusuf, M. (2013). Pengelolaan barang milik daerah: Teori dan praktik . Alfabeta.