eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 1 (2021) pp. 81-90
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/9716 DOI: 10.33474/jisop.v3i1.9716

## Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Ahmad Siboy Universitas Islam Malang, Indonesia, email: siboysalman@unisma.ac.id
Info Artikel Abstract Submit: 27 Jan 2021 Accepted: 16 Mar 2021 Publish: 29 Mar 2021
Keywords: Permanent; Coalition Design; Political Party
Kata Kunci: Permanen; Desain Koalisi; Partai Politik
Lisensi: cc-by-sa
The pattern of political party coalitions that fluctuate ahead of the general election  indicates  that  the  coalitions  are  not  built  based  on  substantial interests  but  pragmatic  interests.  As  a  result,  the  status  of  each  party becomes unclear, which one acts on the side of the government and which one  acts  as  the  opposition.  This  study  aims  to  discuss  the  options  of permanent coalition patterns that can be applied. The research problem of this study was “What is the permanent coalition design that can be applied in  the  Indonesian  government  system?”.  This  study  used  normative  legal research  with  statutory,  conceptual,  and  case-study  approaches.  The results  indicated  that  a  permanent  coalition  is  needed  to  strengthen  the coalition  pattern  of  political  parties  as  a  support  for  the  Indonesian government system. The permanent coalition design that can be applied is a two-pole model, in which there will only two coalition groups of political parties:  parties  supporting  the  government  and  parties  opposing  the government.  This  two-pole  model  can  be  balanced  in  terms  of  the  power between  a  coalition  of  government  parties  and  a  coalition  of  opposition parties.  Another  design  that  can  be  adopted  is  the  coalitions  which  are established based on the similarity of the ideology of each political party.

## Abstrak
Pola  koalisi  partai  politik  yang  berubah-rubah  pada  tiap  menjelang pemilihan umum telah menunjukkan bahwa koalisi partai politik dibangun bukan  untuk  kepentingan  substansial  melainkan  kepentingan  pragmatis. Akibatnya,  terjadi  ketidakjelasan  status  partai  yang  berperan  sebagai bagian  dari  partai  pemerintah  dan  partai  yang  menjadi  oposisi  atau pengontrol.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  tentang  pilihan pola koalisi permanen yang dapat diterapkan.. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  koalisi  permanen    dibutuhkan  dalam upaya penguatan pola koalisi partai politik sebagai penunjang dari sistem pemerintahn  Indonesia.  Desain  koalisi  permanen  yang  dapat  ditempuh ialah  dengan  model  dua  kutub  dimana  hanya  terdapat  dua  kelompok koalisi  partai  politik  yakni  partai  pendukung  pemerintah  dan  partai oposisi.  Pembagian  dua  kutub  ini  dapat  saja  bersifat  seimbang  antara kekuatan koalisi partai pemerintah dengan kekuatan koalisi partai oposisi.
Desain  lain  yang  dapat  ditempuh  ialah  pola  koalisi  partai  politik  yang dibentuk  berdasarkan  kesamaan  mazhab  atau  aliran  masing-masing Partai Politik.

## PENDAHULUAN
Koalisi  partai  politik  (Parpol)  merupakan  kerjasama  antara  dua  atau  lebih  partai politik.  Koalisi  partai  politik  dalam  sistem  multipartai  di  Indonesia  bukanlah  merupakan
suatu  keharusan.  Koalisi  antar  Parpol  amat  bergantung  dari  kehendak  masing-masing Parpol  dalam  merespon  dinamika  politik  yang  berkembang  (Haris,  2011;  Siboy,  2021). Seringkali, koalisi Parpol terbentuk karena dalam rangka untuk memenuhi ambang batas perolehan  suara  untuk  dapat  mengajukan  pasanngan  calon  presiden  dan  wakil  presiden. Ambang batas perolehan suara atau presidential threshold adalah perolehan suara minimal partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  untuk  dapat  mengajukan  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden (Edy, 2017; Ghoffar, 2018). Angka ambang batas presidential threhold dapat  berubah-rubah  pada  tiap  penyelenggaraan  Pilpres  sebab  angka  tersebut sangat bergantung pada dinamika politik dilingkungan pembentuk undang-undang.
Angka presidential  threshold dalam  Pemilu  presiden  tahun  2009,  pemilu  presiden tahun 2014 dan tahun 2019 adalah 20% kursi DPR RI dan/atau 25% suara sah nasional. Angka presidential threshold yang cukup tinggi dan  tidak  dapat dipenuhi oleh satu partai politik  inilah  kemudian  yang  memaksa  setiap  partai  politik  untuk  mencari  mitra  koalisi supaya dapat mengajukan pasangan calon Presiden/wakil Presiden.
Namun,  pola  koalisi  partai  politik  yang  dibangun  hanya  atas  dasar  sekedar memenuhi syarat presidential threshold tersebut telah menjadi fenomena koalisi yang tidak permanen  dan  ideal.  Buktinya,  partai  politik  yang  dalam  Pemilu  Presiden  berbeda dukungan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  Presiden  namun  pasca  Pilpres  justru berkoalisi  dengan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  Presiden  yang  memenangi  Pilpres seperti Partai Gerindra dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 (Siboy, 2021).
Tidak  terdapatnya  pola  koalisi  yang  bersifat  permanen  tentu  menyebabkan beberapa implikasi: pertama, implikasi dari pola koalisi partai politik yang tidak permenen tentu  menampakkan  minimnya  peran  substansial  partai  politik  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Peran  substansial  partai  politik  dalam  konteks  ini  ialah bagaimana  partai  politik  menjaga  formasi  koalisinya  baik  sebagai  koalisi  pemenang pemilihan atau koalisi yang kalah dalam pemilihan. Bagi yang kalah maka koalisi tersebut harus tetap berjalan dan menjadi bagian dari koalisi oposisi. Atau koalisi partai yang kalah tidak bergabung dengan koalisi partai pemenang/penguasa.
Kedua,  tidak  terdapatnya  pola  koalisi  yang  bersifat  permanen  telah  menyebabkan partai  yang  berperan  sebagai  partai  opisisi  tidak  seimbang  dengan  partai  pendukung pemerintah. Dalam periode pemerintahan tahun 2019-2024 misalnya, hanya terdapat satu partai politik yang menyatakan dengan tegas berada di partai oposisi yakni Partai Keadilan Sejahtera  (PKS).  Sedangkan  Partai  Demokrat  dan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN) menyatakan diri tidak berada dalam partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. PAN dan Demokrat memposisikan dirinya sebagai partai penengah.
Kondisi  partai  oposisi  yang  diperankan  oleh  PKS  tentu  tidak  seimbang  dengan koalisi partai pendukung pemerintah mengingat Parpol koalisi pemerintah terdiri dari lima Parpol  yakni  Partai  Demokrasi  Indeonesia  Perjuangan  (PDI-P),  Partai  Golkar,  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem),  dan  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, partai oposisi hanya terdiri dari satu partai dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 50 sedangkan koalisi pemerintah terdiri dari lima Partai dengan jumlah  kursi sebanyak 427 yang terdiri dari PDI-P (128), Golkar (85) Gerindra (78), NasDem (59), PKB (58), Demokrat (54), dan PPP (19). Dari sini tampak bahwa  partai  oposisi  sangat  minoritas  di  parlemen.  Padahal  jika  diterapkan  pola  koalisi permanen  maka  partai  yang  berada  pada  barisan  oposisi  dapat  mengimbangi  koalisi pemerintah. Sebab, sebelum partai Gerindra berpindah menjadi partai koalisi pemerintah, partai  oposisi  terdiri  dari  Gerindra,  PKS,  PAN  dan  Demokrat.  Minimnya  komposisi  kursi partai  oposisi  tentu  menyebabkan  kontrol  terhadap  pemerintah  tidak  akan  kuat  bahkan dapat dikatan pemerintah dapat menjalankan kekuasaan tanpa kontrol.
Ketiga, koalisi non parlemen. Minimnya partai politik yang berposisi sebagai partai oposisi telah menyebabkan munculnya koalisi jalanan atau koalisi non parleman. Koalisi ini biasanya  didirikan  oleh  para  tokoh  untuk  melakukan  kritik  terhadap  pemerintah  yang sedang  berkuasa.  Fenomena  munculnya  oposisi  jalanan  ini  dapat  dilihat  dari  deklarai Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

## METODE
Penelitian tentang desain pola koalisi partai politik ini mengunakan jenis penelitian yuridis-normatif  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus, pendekatan  sejarah  dan  pendekatan  konsep.  Bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  ialah  dengan  inventarisasi  dan  klasifikasi.  Sedangkan  teknik  analisis  yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koalisi partai politik yang dibangun karena keterpaksaan dan tuntutan kepentingan politik sesaat telah menjadikan pola koalisi partai politik di Indonesia menjadi pola koalisi yang  sangat  pragmatis  dan  mengesampingkan  hakikat  koalisi  Parpol  yang  sejatinya padahal koalisi permanen merupakan suatu keniscayaan  (Indra, 2011; Wospakrik, 2018). Oleh karenanya, perlu dilakukan pola desain baru tentang penataan koalisi partai politik di Indonesia. Pola desain yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mewujudkan koalisi partai politik yang dapat menunjang jalannya sistem pemerintahan Indonesia ialah dengan pola  koalisi  dengan  membagi  koalisi  partai  politik  kedalam  dua  kutub  (gabungan  partai koalisi  pendukung  pemerintah  dan  gabungan  partai  koalisi  oposisi)  atau  dengan  pola pengelompokkan atau koalisi berdasarkan mazhad atau aliran dari tiap partai politik.

## 1. Koalisi Dua Kutub
Model koalisi permanen yang dapat ditempuh ialah model koalisi yang dibelah menjadi  koalisi  dua  kutub.  Koalisi  dua  kutub  dalam  hal  ini  ialah  seluruh  kekuatan partai  politik  hanya  dipisah  menjadi  dua  kelompok  saja.  Yakni,  kelompok  partai pendukung  pemerintah  dan  kelompok  penentang  pemerintah  (oposisi).  Model pemisahan kedalam dua kutub ini merupakan pengelompokkan atau pola koalisi partai politik yang paling ideal mengingat setiap partai  politik  dapat menentukan posisinya dengan mudah.
Partai  politik  cukup  mudah  dalam  menentukan  pilihan.  Yakni,  apakah  akan berada  dibarisan  partai  pendukung  pemerintah  atau  di  luar  pemerintah.  Dengan pembagian koalisi kedalam model dua kutub ini maka dapat mencegah perilaku partai politik yang sikapnya sangat pragmatis dan tidak jelas.
Desain  pola  koalisi  kedalam  dua  kutub  ini  sangat  positif  dalam  jalannya  roda pemerintahan  karena  sikap  dari  masing-masing  partai  politik  sudah  jelas  dari  awal. Partai  dibarisan  oposisi  akan  berperan  sebagai  partai  yang  akan  mengontrol  dan mengkritisi  kebijakan  pemerintah  sedangkan  partai  pendukung  pemerintah  akan mendukung dan membantu menjelaskan kebijakan pemerintah.
Sedangkan komposisi antara partai pendukung dan partai oposisi dapat berupa tiga  model.  Pertama,  seimbang.    Komposisi  jumlah  partai  politik  antara  partai pendukung dan oposisi dapat seimbang. Artinya, jumlah kursi partai politik di Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  antara  partai  politik  pendukung  dan  oposisi  fifty-fifty  (50- 50). Komposisi kekuatan antara partai pendukung dan oposisi yang simbang ini tentu akan membuat proses kontrol atas kebijakan pemerintah akan berjalan cukup dinamis dan menjadikan pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan sebab apabila
kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  hati-hati  maka  kebijakan  tersebut  akan  berhadap- hadapan  dengan  partai  oposisi  di  parlemen  dimana  terdapat  potensi  kebijakan pemerintah  harus  ditarik  ulang.  Dalam  hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  kebijakan strategis dan menjadi perhatian publik .
Pada sisi berbeda, komposisi kekuatan pendukung pemerintah dan oposisi yang seimbang  ini  tentu  memiliki  potensi dedlock -nya  suatu  kebijakan.  Tatkala  kekuatan pemerintah  dan  oposisi  seimbang  di  DPR  maka dedlock -nya  suatu  kebijakan  akan sangat terbuka. Semisal, Presiden menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Pasal  22  UUD  NRI  Tahun  1945).  Suatu  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perpu)  yang  diterbitkan  Presiden  harus  disampaikan  ke parlemen  untuk  dimintai  persetujuan.  Di  DPR  inilah  nasib  Perpu  akan  ditentukan. Yakni,  apakah  akan  disetujui  atau  ditolak  oleh  DPR.  Apabila  disetujui  maka  Perpu tersebut  dapat  menjadi  undang-undang  sedangkan  apabila  ditolak  maka  Perpu tersebut  harus  dicabut  kembali  oleh  Presiden.  Anggota  DPR  yang  berasal  dari  partai pendukung  pemerintah  tentu  akan  menyetujui  Perpu  yang  diterbitkan  oleh  Presiden untuk  dijadikan  sebagai  undang-undang.  Sedangkan  anggota  DPR  yang  berasal  dari partai oposisi tentu akan menolak Perpu tersebut untuk menjadi undang-undang . Dalam situasi terjadi polarisasi antara kelompok yang menyetujui dan menolak Perpu  tersebut  tidak  menemui  jalan  tengah  atau  kesepakatan  maka  keputusan  akhir harus  diambil  melalui  mekanisme  voting.  Dalam  mekanisme  voting  tentu  yang menentukan pemenangnya adalah jumlah suara antara kelompok yang menyetujui dan yang  menolak.  Jika  komposisi  antara  partai  pendukung  dan  oposisi  seimbang  maka keputusan atas Perpu tersebut akan dedlock dan membuat status hukum tetap berlaku sebagaimana mestinya.
Kedua,  pemerintah  mayoritas.  Pola  koalisi  dua  kutub  dapat  pula  terdiri    dari komposisi yang tidak seimbang. Kompoisi koalisi partai pendukung pemerintah dapat saja  menjadi  koalisi  partai  mayoritas.  Yakni,  gabungann  jumlah  partai  politik  dengan kepemilikan  kursi  mayoritas  di  DPR.  Dalam  hal  ini  dapat  diambil  contoh  bahwa kekuatan  pemerintah  dalam  penguasaan  kursi  di  DPR  mencapai  70%.  Dengan kekuatan  ini  maka  koalisi  partai  politik  pemerintah  menjadi  partai  mayoritas  dan gabungan  partai  politik  oposisi  hanya  memiliki  30%  kursi  DPR  atau  dapat  dikatan minoritas.
Jumlah kursi mayoritas yang dimiliki oleh koalisi partai pendukung pemerintah pada hakikatnya merupakan sebuah keharusan demi menjamin kebijakan pemerintah dapat  berjalan  mulus  atau  optimal  (Manan,  2017).  Sebab,  dengan  modal  kursi mayoritas di Parlemen maka akan membuat pemerintah tidak perlu terbebani dengan berbagai akrobat politik DPR terhadap kebijkan pemerintah.
Diakui  atau  tidak,  bahwa  dalam  kultur  politik  Indonesia,  DPR  seringkali melontarkan  kritikan  terhadap  kebijakan  pemerintah  bukan  atas  dasar  pandangan yang objetif melainkan seringkali lebih pada pertimbangan subyektif karena berstatus sebagai  partai  oposisi.  Koalisi  partai  oposisi  kadangkala  melakukan  kritik  secara membabi  buta.  Bahkan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  menjegal  kebijakan strategis  pemerintah.  Namun,  dengan  kekuatann  kursi  mayoritas  pemerintah  di Parlemen maka pemerintah tidak perlu khawatir karena berdasarkan hitung-hitungan kursi maka koalisi pemerintah pasti menang melawan kubu oposisi.
Keempat.  Oposisi  mayoritas.    Dalam  koalisi  model  dua  kutub  maka  bisa  saja koalisi oposisi menjadi koalisi partai mayoritas. Koalisi mayoritas partai oposisi sangat mungkin  terjadi  di  Indonesia  karena  dalam  sistem  presidensil  seorang  Presiden dipilihn  langsung  oleh  rakyat  sehingga  Presiden  yang  terpilih  dapat  saja  berasal  dari
koalisi minoritas. Dalam hal ini dapat diambil contoh dalam pemilihan Presiden/wakil Presiden tahun 2014 dimana koalisi tiga partai (PDI-P, Partai Nasdem dan PKB) dapat memenangakan Pilpres dan mengalahkan koalisi partai yang memiliki kursi mayoritas yang  meliputi  Partai  Gerindra,  Partai  Golkar,  PAN,  PKS  dan  Partai  Demokrat  (Romli, 2018;  Ekawati,  2019).  Komposisi  kursi  mayoritas  yang  dimiliki  oleh  partai  oposisi tentu menjadi  koalisi yang sangat mengkhawatirkan pemerintah. Sebab, akan banyak kebijakan  pemerintah  yang  akan  kandas  ditangan  partai  oposisi  saat  berada  dalam pembahasan di DPR.
Namun,  dalam  konteks  Indonesia,  komposisi  mayoritas  dalam  kubu  oposisi sangat  sulit  bertahan  lama  (Kunkunrat  &  Priangani,  2019).  Partai-partai  politik  di Indonesia  lebih  nyaman  dan  terbiasa  dalam  barisan  partai  pendukung  pemerintah. Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  peta  koalisi  partai  politik  sebelum  dan  sesudah  Pilpres Tahun  2014.  Pada  saat  pencalonan  Presiden  dan  wakil  Presiden  dalam  Pilpres  tahun 2014  terdapat  pasangan  calon  Presiden  Prabowo  Subianto-Hatta  Radajsa  yang didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat dan PPP dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukung oleh PDI-P, Partai Nasdem dan PKB. Peta dukungan ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa didukung oleh 353 kursi atau 63 persen kursi DPR dan Pasangan Joko Widodo-Jusud Kalla didukung oleh 207 atau 37 persen kursi DPR RI. Artinya, mayoritas partai politk atau  kursi  parlemen  mendukung  pasangan  Prabowo  Subianto-Hatta  Radjasa.  Namun, hasil  Pilpres  menyatakan  bahwa  pemenang  pemilihan  Presiden  tahun  2014  adalah pasangan  Joko  Widodo-Jususf  Kalla  atau  dapat  dikatakan  pasangan  calon  yang didukung oleh  partai dengan  kursi minoritas di DPR RI. Dari  sini juga menunjukkan bahwa partai oposisi akan menjadi penguasa di parlemen. Dengan estimasi 63 persen 0posisi berbanding 30 persen kursi partai pendukung pemerintah.
Peta  koalisi  partai  politik  tersebut  ternyata  mengalami  perubahan  yang signifikan pasca pelantikan Presiden. Partai-partai yang berada dalam barisan oposisi berpindah  atau  bergabung  dengan  partai  pendukung  pemerintah.  Partai  Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menyatakan berada dalam barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Siboy, 2021). Dengan kultur yang demikian maka sangat sulit diharapkan bahwa kubu koalisi oposisi akan menduduki kubu mayoritas.
Pertanyaan  selanjutnya  ialah  berkaitan  kapan  dimulai  atau  berlakunya  desain koalisi  dua  kutub  tersebut?  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indoneesia,  apabila menghendaki adanya pola koalisi dua kutub maka sesungguhnya koalisi tersebut dapat terbangun sejak sebelum dimulainya pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Biasanya, menjelang  pemilihan  Presiden  dan  wakil  Presiden  maka  partai  politik  yang  satu dengan  yang  lainnya  akan  saling  mencari  mitra  koalisi  untuk  mengajukan  pasangan calon  Presiden  dan  wakil  Presiden.  Proses  pencarian  mitra  koalisi  tersebut  yang kemudian akan mengkristalisasi koalisi partai politik kedalam dua kubu. Sebab, dengan ketentuan presidential  threshold 20  persen  kursi  DPR  atau  25%  suara  sah  nasional maka potensi jumlah pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang muncul hanya dua  pasangan  seperti  dalam  Pemilu  tahun  2014  dan  Pemilu  tahun  2019.  Artinya, masing-masing  partai  politik  sudah  terpisah  menjadi  dua  kelompok  besar  yakni gabungan  partai  politik  pendukung  pasangan  calon    A  dan  gabungan  partai  politik pendukung  Pasangan  calon  B.  Dua  kutub  koalisi  pendukung  tiap  paslon  inilah  yang seharusnya  dijadikan  awal  membangun  mitra  koalisi  partai  pendukung  pemerintah dan  partai  oposisi.  Bagi  gabungan  partai  politik  yang  memenangkan  pemilihan presiden  (Pilpres)  maka  secara  otomatis  gabungan  partai  politik  tersebut  menjadi
koalisi partai pemerintah sedangkan bagi gabungan partai politik yang calonnya kalah dalam Pilpres maka harus berada dalam barisan partai oposisi.  Apabila terdapat tiga pasangan calon dalam Pilpres seperti pada Pilpres Tahun 2009 maka koalisi dua kutub dapat didasarkan kepada polarisasi dukungan partai  politik  terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden putaran kedua.
Koalisi dua kutub juga dapat dimulai setelah Pilpres atau setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  tentang pasangan  calon Presiden dan  wakil  Presiden terpilih.  Setelah  KPU  menetapkan  siapa  yang  akan  menjadi  Presiden  dan  wakil Presiden  Republik  Indonesia  dalam  lima  tahun  kedepan  maka  setiap  partai  politik dapat  menentukan  kembali  kedudukannya  yakni  apakah  akan  berada  dalam  kutub gabungan  partai  oposisi  (diluar  pemerintahan)  atau  akan  ikut  bergabung  menjadi bagian  dari  koalisi  partai  pendukung  pemerintah.  Dua  pilihan  ini  merupakan kebebasan pada setiap parpol.
Dalam dinamika koalisi dua kutub maka model penentuan setelah Pilpres inilah yang paling sering dilakukan. Partai-partai politik menentukan sikapnya secara resmi untuk  satu  periode  lima  tahun  berikutnya.  Yakni,  apakah  akan  berada  dalam  partai koalisi pemerintah atau oposisi. Model pilihan ini paling sering terjadi karena partai- partai  politik  di  Indonesia  cenderung  “main  aman”.  Main  aman  dalam  menentukan sikap  setelah  terpilihnya  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  karena  saat suatu  partai  politiik  menentukan  pilihan  setelah  Pilpres  maka  ia  otomatis  akan mendapatkan  akibat  langsung  dari  pilihan  sikapnya.  Partai  politik  yang  menyatakan bergabung dengan pemerintah maka otomatis partai tersebut akan mendapatkan jatah menteri. Sedangkan bagi partai yang memilih berada dalam kutub oposisi maka ia tidak akan mendapatkan jatah menteri di pemerintahan (Admojo, 2016; Loi, 2016). Pilihan penentuan sikap koalisi atau oposisi setelah Pilpres karena partai yang sebelumnya  menjadi  lawan  dari  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  yang memenangi Pilpres dapat beralih pilihan atau dapat menjadi partai yang  mendukung pasangan  calon  yang  terpilih  dalam  Pilpres.  Perubahan  pilihan  koalisi  sebelum  dan sesudah Pilpres merupakan suatu hal yang tidak dilarang dalam regulasi kepemiluan di Indonesia.  Model  penentuan  perubahan  koalisi  pasca  penetapan  pemenang  Pilpres dapat diambil contoh  dari sikap partai Gerindra dalam Pilpres  tahun 2019.   Sebalum Pilpres,  partai  Gerindra  mencalonkan  kadernya  yakni  Prabowo  Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno untuk melawan pasangan calon Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin. Namun setelah  pasangan  Joko  Widodo-KH.  Ma’ruf  Amin  dinyatakan  sebagai  pasangan  calon yang  memperoleh  suara  terbanyak  maka  partai  Gerindra  menyatakan  bergabung menjadi partai pendukung pemerintah dimana Prabowo Subianto mendapatkan jatah Menteri  Pertahanan  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  mendapatkan  jatah  Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata .
Yang  terpenting  dari  model  desain  koalisi  dua  kutub  tersebut  ialah  bahwa barisan  partai  pendukung  dan  partai  oposisi  telah  ditentukan  diawal  periode pemerintahan  sehingga  antara  partai  yang  menjadi  partai  pemerintah  dan  partai oposisi  sudah  dapat  dipetakan  sejak  awal  pemerintahan.  Oleh  karenanya,  tidak  baik kalau  kemudian  kubu  partai  koalisi  dan  oposisi  berubah  sikap  ditengah  jalan.  Yakni, partai  yang  diawal  pemerintahan  berada  dibarisan  oposisi  namun  tiba-tiba  saat pemerintahan  sudah  berjalan  dua  tahun  lalu  kemudian  partai  yang  berada  dalam barisan oposisi tersebut beralih haluan dan mendukung pemerintah.
Perubahan  komposisi  koalisi  ditengah  jalan  tentu  merupakan  perubahan  peta koalisi yang sangat sulit diterima oleh  akal. Sebab, bagaimana mungkin  partai politik yang  awalnya  menentang  pemerintah  namun  tiba-tiba  memutuskan  berubah  haluan
atau  berbalik  mendukung  pemerintah.  Perubahan  sikap  seperti  ini  tentu  merupakan sikap  yang  tidak  normal  mengingat  antara  koalisi  partai  pendukung  dan  penentang pemerintah tentu berada dalam visi dan misi yang berbeda atau berlawanan sehingga saat  terjadi  perubahan  haluan  koalisi  ditengah  jalan  maka  hal  tersebut  merupakan suatu keanehan. Ibaratnya, Partai pemerintah memiliki pandangan A sedangakn partai oposisi  memiliki  pandangan  B.  Perbedaan  pandangan  yang  semacam  ini  tentu merupakan perbedaan pandangan yang tidak dapat berubah begitu cepat.
Artinya,  perbedaan  pandangan  tersebut  paling  singkat  berlaku  selama  satu peirode  pemerintahan  (lima  tahun).  Apabila  terjadi  perubahan  sikap  partai  politik ditengah  jalan  maka  tentu  perpindahan  barisan  koalisi  tersebut  karena  alasan  atau kondisi  yang  tidak  substansial.  Ada  beberapa  tesa  untuk  mengemukakan  peralihan barisan  koalisi  partai  politk  ditengah  jalan  atau  ditengah  periode  pemerintahan: Pertama, tekanan. Sangat mungkin partai politik mengalami tekanan dari pemerintah atau penguasa sehingga partai  politik  yang berada dibarisan oposisi harus mendekat dan  bergabung  dengan  partai  pendukung  pemerintah.  Tekanan  semacam  ini  dapat berupa  tekanan  kepada  para  elit  Parpol.  Tekanan  tersebut  dapat  berupa  persoalan pribadi hingga hukum.
Kedua,  pecah belah. Perubahan komposisi partai politik khususnya dari  partai oposisi menjadi partai koalisi pemerintah juga tidak lepas dari politik pecah belah yang dimainkan  oleh  kelompok  tertentu.  Diakui  atau  tidak,  politik  pecah  belah  di  internal suatu partai politik untuk mengubah arah dukungan Parpol sudah menjadi fenomena yang tidak bisa dielakkan dalam konteks politik Indonesia. Modus yang digunakan ialah membuat suatu partai politik yang sedang berada dibarisan oposisi mengalami konflik internal. Setelah suatu partai politik mengalami konflik internal maka otomatis kondisi internal parpol akan terpecah menjadi dua bagian yang saling berhadap-hadapan dan perpecahan  tersebut juga diiikuti oleh  pilihan  dari dua  kubu yang sedang berkonflik. Yakni, antara kubu yang akan mengalihkan dukungan partai menjadi partai pendukung pemerintah  atau  tetap  menjadi  partai  oposisi.  Konflik  yang  terjadi  dalam  internal Partai  Golkar,  Partai  Kebangkitan  Bngsa  (PKB)  dan  beberapa  partai  lain  dalam beberapa tahun silam merupakan salah satu bentuk politik pecah belah yang berhasil mengalihkan posisi partai oposisi menjadi partai koalisi pemerintah (Zakiyah, 2017). Ketiga,  jabatan.  Perubahan  peta  dukungan  dari  posisi  sebagai  partai  oposisi menjadi  partai  koalisi  pendukung  pemerintah  ditengah  jalan  juga  dipengaruhi  oleh deal  politik antara penguasa dengan  partai politik yang sedang menjadi oposisi. Deal semacam  ini  ialah  dimana  partai  politik  yang  awalnya  berada  pada  barisan  partai penentang  pemerintah  mengalihkan  dukungannya  menjadi  partai  pendukung pemerintah karena mendapatkan jatah jabatan Menteri atau lain sejenisnya. Biasanya, perubahan sikap ini terjadi setalah kader dari partai oposisi diangkat sebagai Menteri oleh  Presiden  atau  penguasa.  Pengangkatan  kader  suatu  Parpol  ini  diringi  dengan konvensasi berupa dukungan Parpol oposisi terhadap pemerintah.
Keempat, tidak tahan menjadi oposisi. Perubahan sikap partai politik dari partai oposisi menjadi partai koalisi pemerintah ditengah jalan juga diakibatkan oleh kondisi atau  kebiasaan  suatu  Parpol  yang  tidak  biasa  berada  dalam  partai  oposisi  atau seringkali  disebut  sebagai  Partai  yang  tidak  bisa  hidup  diluar  pemerintahan  atau  di “lahan kering” seperti Partai Golkar yang selalu berada pada barisan partai penguasa.
Namun,  ada  pula  argumentasi  positif  yang  melegitimasi  peralihan  pola  koalisi Partai Politik ditengah jalan. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa suatu Parpol mengalihkan  dukungan  ditengah  jalan  dengan  dalih  bahwa  ia  mengalihkan dukungannya  dari  partai  oposisi  menjadi  partai  koalisi  karena  setelah  sentengah
periode  menjalankan  roda  pemerintahan  maka  pemerintah  yang  sedang  berkuasa dianggap  berhasil  sehingga  layak  untuk  didukung.  Walaupun  alasan  semacam  ini merupakan  alasan  yang  terkesan  dibuat-buat  mengingat  kalaupun  partai  oposisi melihat  pemerintah  yang  sedang  berkuasa  berhasil  menjalankan  roda  pemerintahan maka bukan berarti harus menjadikan diri mereka beralih posisi dari oposisi menjadi koalisi pemerintah.
2. Koalisi Berdasarkan Mazhab/Aliran
Koalisi  permanen  partai  politik  di  Indonesia  juga  dapat  dikualifikasikan berdasarkan asas dari masing-masing partai. Setiap partai politik pasti memiliki asas mengingat asas adalah landasan ideologis dan falsafah bagi suatu partai politik. Asas- asas  partai  politik  di  Indonesia  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang  Partai  Politik.  Larangan  Parpol  untuk  memiliki  asas  yang  berbeda  dari Pancasila  tidak  lepas  dari  asas  tunggal  yang  dianut  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yakni Pancasila (Isrok & Uyun, 2013).
Namun, mengkualifikasikan  koalisi partai politik berdasarkan  asas merupakan penentuan  koalisi  partai  politik  yang  sangat  sulit  dilakukan  di  Indonesia.  Sebab,  jika asas Parpol diartikan sebagai turunan dari ideologi maka seluruh Parpol di Indonesia memiliki  ideologi  yang  sama  yakni  Pancasila.  Ideologi  Pancasila  bagi  setiap  partai politik bahkan sudah diberlakukan sejak era Presiden Soekarno (Efriza, 2019). Tatkala  koalisi  partai  politik  tidak  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  kepada asasnya  maka  pengelompokkan  partai  politik  dapat  dikelompokkan  berdasarkan kepada  aliran  atau  mazhabnya.  Aliran  atau  mazhab  dari  masing-masing  Parpol  pasti berbeda satu sama lain. Perbedaan mazhab diantara partai politik merupakan bentuk kongkrit  dalam  menerjemahkan  ideologi  Pancasila  kedalam  Parpolnya.  Bersamaan dengan  itu,  aliran  atau  mazhab  Parpol  juga  merefresentasikan  asal  muasal  pendirian suatu partai politik. Dalam konteks aliran politik di Indonesia maka aliran atau mazhab koalisi partai politik dapat dibagi menjadi partai Nasionalis dan partai Religious. Pola pembagian model ini sangat mudah dilakukan. Sebab, Partai-partai di Indonesia sangat mudah  diidentifikasi  dalam  hal  aliran  religious  atau  nasionalis.  Kemudahan  tersebut dapat  dilihat  dari  mayoritas  pendiri,  kader,  lambang  dan  penamaan  struktur kepengurusannya.  Semisal,  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P)  maka dengan  mudah  partai  ini  dapat  dikelompokkan  kedalam  Partai  Nasionalis.  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maka dapat dikelompokkan sebagai partai beraliran religious. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat dikualifikasikan sebagai partai beraliran islam religius  karena  penamaan  struktur  partainya  menggunakan  istilah-istilah  islam dan/atau  arab  seperti  sebutan  Ketua  Dewan  Tahfidz  dan  Ketua  Dewan  Syuro.  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  maka  secara  kasatmata  dapat  dikualifikasi  sebagai partai  islam  religious  karena  lambang  partai  ini  menggunakan  lambang  tempat menghadap ummat muslim ketika sholat (Ka’bah).
Namun,  pengelompokkan  atau  pola  koalisi  Partai  Politik  berdasarkan  Asas Pancasila-Mazhab/aliran  nasionalis  dan  religious  harus  sangat  hati-hati  mengingat pembagian  pola  koalisi  model  ini  sangat  berpotensi  membangun  ruang  terjadinya konflik  Suku,  Agama,  Ras,  Antar  Golongan  (SARA).  Konflik  yang  tentu  sangat  tidak diharapkan  karena  dapat  memicu  terjadinya  konflik  horizontal  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Sikap kehati-hatian diperlukan karena dalam dinamika politik yang sangat dinamis  maka  politik  berbasis  SARA  sangat  mungkin  disulut  oleh  para  elite  politik.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 merupakan dinamika politik electoral yang sangat sarat dengan politisasi aliran.
Setelah pola desain dalam upaya mempermanenkan koalisi tersebut ditentukan maka  hal  selanjutnya  yang  perlu  diatur  ialah  mengenai  masa  atau  periodisasi  masa koalisi.  Terdapat  dua  pilihan  masa  koalisi  yang  dapat  dijadikan legal  policy oleh pembentuk  undang-undang.  Yakni,  Pertama,  selamanya.  Model  koalisi  yang  bersifat permanen  ini  adalah  model  koalisi  dimana  partai-partai  politik  berkoalisi  atau berkelompok tanpa mengenal batas waktu dan posisi baik akan berkedudukan sebagai partai  pendukung  pemerintah  atau  oposisi.  Koalisi  permanen  model  ini  ialah sekelompok  partai  politik  yang  tetap  bersatu  meskipun  koalisinya  akan  memenangi Pemilihan Presiden atau kalah. Dalam  model  koalisi ini dibutuhkan konsistensi sikap dari  seluruh  partai  politik  yang  berkoalisi.  Artinya,  ketika  barisan  koalisinya  kalah dalam  Pilpres  maka  otomatis  berkenan  berada  dibarisan  oposisi  dan  tidak  tergoda dengan tawaran bergabung dengan kelompok Partai yang memenangi Pilpres.
Kedua,  periodisasi  pemerintahan.  Pilihan  masa  koalisi  yang  kedua  ialah berdasarkan  periodisasi  pemerintahan.  Periodisasi  pemerintahan  yang  berlaku  di Indonesia  adalah  tiap  lima  tahun  sesuai  dengan  periodisasi  pemilihan  umum.  Model koalisi semacam ini adalah model koalisi dimana gabungan partai politik tetap berada dalam barisan koalisi atau mengikat janji untuk berkoalisi selama satu periode penuh atau  lima  tahun  sehingga  diantara  anggota  koalisi  partai  politik  tidak  akan  terjadi perpecahan ditengah jalan. Semisal, sebanyak lima partai politik menyatakan berkoalisi untuk periode pemerintahan 2019-2024 maka kelima partai politik tersebut bersama- sama  selama  lima  tahun  baik  sebagai  koalisi  partai  oposisi  atau  koalisi  partai pendukung pemerintah.

## KESIMPULAN
Koalisi  partai  politik  merupakan  sebuah  keniscayaan  bagi  partai  politik  di Indonesia.  Koalisi  dibutuhkan  dalam  rangka  untuk  memperkuat  sistem  pemerintahan Indonesia  yang  berada  dalam  sistem  multi  partai.  Namun,  pola  koalisi  yang  terbangun justru atas dasar kepentingan pragmatis semata atau hanya demi memenuhi persyaratan agar  dapat  mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  dan/atau  untuk mendapatkan power  sharing berupa  jabatan  menteri  di  pemerintahan.  Akibatnya, seringkali  terjadi  perubahan  arah  koalisi  partai  politik  ditengah  jalan.  Partai-partai  yang sebelumnya  berada  dalam  koalisi  yang  berhadap-hadapan  berbalik  menjadi  partai  mitra koalisi (kawan). Oleh karenanya, perlu desain ulang tentang pengaturan pola koalisi partai politik  di  Indonesia  menuju  koalisi  partai  politik  yang  permanen.  Desain  untuk menciptakan  koalisi  yang  permanen  dapat  ditempuh  melalui  dua  pola  yakni  pembagian koalisi  partai  politik  kedalam  dua  kutub  atau  hanya  terdapat  koalisi  partai  oposisi  dan partai pendukung pemerintah. Bentuk desain lain yang dapat dipilih ialah pola pembagian koalisi  yang  didasarkan  kepada  mazhab  atau  aliran  dari  masing-masing  partai  politik. Bersamaan  dengan  itu,  masa  atau  periodisasi  koalisi  juga  harus  ditentukan  dengan  jelas apakah periodisasi koalisi partai politik bersifat abadi atau hanya berdasarkan periodisasi pemerintahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Admojo, T. (2016). Peran Partai  Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden  2014. Jurnal Politik , 1 (2), 283–315. https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.18 Edy,  M.  L.  (2017). Konsolidasi  Demokrasi  Indonesia:  (Original  Intent  Undang-Undang Pemilu) . RMBooks.
Efriza,  N.  (2019).  Eksistensi  Partai  Politik  Dalam  Persepsi  Publik  [The  Existence  of  The Political  Parties  in  Public  Perception]. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 10 (1), 17–38. https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314
Ekawati,  E.  (2019).  Peta  Koalisi  Partai  Politik  di  Indonesia  pada  Pemilihan  Presiden  Era Reformasi. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of Governance and Political Social UMA) , 7 (2), 160–172. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680
Ghoffar,  A.  (2018).  Problematika  Presidential  Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi dan  Pengalaman  di  Negara  Lain. Jurnal  Konstitusi , 15 (3),  480–501. https://doi.org/10.31078/jk1532
Haris,  S.  (2011).  Koalisi  Dalam  Sistem  Demokrasi  Presidensial  Indonesia:  Faktor-faktor Kerapuhan  Koalisi  Era  Presiden  Yudhoyono. Jurnal  Penelitian  Politik , 8 (1),  1–14. https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.473
Indra,  M.  (2011).  Gagasan  Penyederhanaan  Jumlah  Partai  Politik  Dihubungkan  Dengan Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (2),  1–15. https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1020
Isrok,  &  Uyun,  D.  Al.  (2013). Ilmu  Negara:  Berjalan  Dalam  Dunia  Abstrak (2nd  ed.).  UB Press.
Kunkunrat,  & Priangani, A. (2019). Partai Politik Dan Inkonsistensi Koalisi Dalam Pemilu 2014 Dan 2019. Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (2), 79– 88. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2110
Loi, M. (2016). Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-Jk. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (1), 18–26. https://doi.org/10.33366/jisip.v5i1.214
Manan,  F.  (2017).  Relasi  Eksekutif  -  Legislatif  Dalam  Sistem  Presidensial  Multipartai  di
Indonesia. Jurnal Wacana Politik , 2 (2), 98–112. https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198
Romli,  L.  (2018).  Koalisi  dan  Konflik  Internal  Partai  Politik  pada  Era  Reformasi. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 8 (2), 95–118. https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138
Siboy, A. (2021). Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan
Pemilihan Presiden Indonesia.
Perspektif Hukum , 21 (1), 36–58. https://doi.org/10.30649/phj.v21i1.301
Wospakrik, D. (2018). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil di Indonesia. Papua Law Journal , 1 (1), 142–161. https://doi.org/10.31957/plj.v1i1.585 Zakiyah, Q. M. (2017). Partai Politik Dan Koalisi Pemerintahan (Studi atas Dampak Konflik Elite Partai GOLKAR Tahun 2014-2016 terhadap Dukungan Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla) . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.