Pajak  dan  Retrebusi  Daerah
oleh:
*) Nuraini, S.E., M.M.

## **)Dosen Luar Biasa STIE Muhammadiyah Jambi

## Abstrak
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD apabila dijalankan dengan benar, sesuai dengan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Wajib pajak harus menjalankan kewajibannya membayar pajak yang ditetapkan yang harus  sesuai  dan  tidak  menjadi  beban  bagi  pembayar  pajak.  Apabila  ini  berjalan  dengan baik  maka  pembayaran  pajak  tersebut  diatas  akan  berperan  mengantar  perekonomian masyarakat dan akhirnya kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.
Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  18  tahun  1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Pemberian  kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah  untuk  terus  berupaya  mengoptimalkan  PAD,  khususnya  yang  berasal  dari  pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan  menimbulakan  duplikasi  pungutan  yang  pada  akhirnya  akan  mendistorsi  kegiatan perekonomian, Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang  Nomor  34  tahun  2000  pasal  2  ayat  (4)  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia,
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  23A  mengatur  dasar  hukum  pemungutan  pajak  oleh negara.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  pajak  dan  pungutan  lain  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  di  atur  dengan  Undang-Undang.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah  akan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  apabila  didukung  sumber-sumber  pembiayaan  yang memadai.  Salah  satunya  adalah  dengan  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  bagi penyelenggara  rumah  tangganya.  Sekalipun  demikian,  otonomi  daerah  dalam  kerangka Negara Republik Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi lebih  dari  itu  yaitu  sejauh  mana  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dapat  berperan  dalam mengatur  perekonomian  masyarakat  agar  dapat  bertumbuh  kembang,  yang  pada  gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## Rumusan Masalah
a. Apa saja yang menjadi sumber pendapatan daerah
b. Apa saja jenis pajak yang dapat ditarik pemerintahan daerah
c. Apa manfaat dari pajak daerah dan retribusi daerah

## Tujuan
a. Mengetahui apa saja sumber pendapatan daerah
b. Mengetahui perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah
c. Dapat mengetahui apa manfaat dari pajak daerah dan retribusi daerah
d. Dapat mengetahui jenis, kriteria pajak daerah
e. Dapat mengetahui siapa saja yang harus membayar pajak

## PEMBAHASAN

## A. Pajak Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonorni,  pemerintah  melakukan  berbagai  kebijakan  perpajakan  daerah.  Diantaranya dengan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Pemberian  kewenangan  dalam  pengenaan  pajak  dan  retribusi  daerah  diharapkan  dapat lebih  mendorong  pemerintahan  daerah  untuk  terus  berupaya  mengoptimalkan  PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berbagai macam respon
timbul  dari  daerah-daerah  diantaranya  ialah  bahwa  pemberian  keleluasaan  yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan  retribusi  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  telah memperlihatkan hasil  yang menggembirakan,  yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan  PAD-nya  secara  signifikan.  Akan  tetapi  kreativitas  pemerintahan  daerah yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat di pungut pemerintahan daerah.

## B. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah
Kebijakan  pungutan  pajak  daerah  berdasarkan  Perda  diupayakan  tidak berbenturan  dengan  pungutan  pusat  (pajak  maupun  bea  dan  cukai)  karena  hal  tersebut akan menimbulkan duplikasi  pungutan  yang  pada  akhirnya  akan  mendistorsi  kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18  tahun  1997  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sebagaimana  di  ubah  dengan Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  pasal  2  ayat  (4)  yang  antara  lain  menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat:
Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:
1. Prinsip  memberikan  pendapatan  yang  cukup  dan  elastis,  artinya  dapat  mudah  naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan secara horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi  yang  fleksibel  artinya  sederhana,  mudah  dihitung,  memuaskan  bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Nondistorsi  terhadap  perekonomian:  implikasi  pajak  atau  pungutan  yang  hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya, setiap pajak
atau  pungutan  akan  menimbulkan  suatu  beban,  baik  bagi  konsumen  maupun produsen.  Jangan  sampai  suatu  pajak  atau  pungutan  menimbulkan  beban  tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh.
Untuk mempertahankan  prinsip-prinsip  tersebut,  perpajakan  daerah  harus memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:
1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandigan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif  stabil,  artinya  penerimaan  pajaknya  tidak  berfluktuasi  terlalu  besar,  kadang- kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
3. Tak biasanya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pemberian  kewenangan untuk  mengadakan  pemungutan pajak,  selain  mempertimbangkan  kriteria-kriteria perpajakan  yang  berlaku  secara  umum,  seyogianya  juga  harus  mempertimbangkan ketetapan  suatu  pajak  sebagai  pajak  daerah.  Pajak  daerah  yang  baik  merupakan  pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungungutan pajak harus tetap  “menempatkan”  sesuai  dengan  fungsinya.  Adapun  fungsi  pajak  di  kelompokan menjadi dua yaitu: fungsi budgeter dan fungsi regulator.
Funsi  budgeter,  yaitu  apabila  pajak  sebagai  alat  untuk  mengisi  kas  negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi regulator yaitu apabila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor komoditas tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut dalam negeri.
Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan pada tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:
1. Pajak  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  stabilisasi  ekonomi  dan  cocok  untuk  tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
2. Basis  pajak  yang  diserahkan  kepada  daeah  seharusnya  tidak  terlalu  mobile.  Pajak daerah  yang  sangat  mobile  akan  mendorong  pembayar  pajak  merelokasi  usahanya
dari  daerah  yang  beban  pajaknya  tinggi  ke  daerah  yang  beban  pajaknya  rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu mobile akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini, pajak konsumsi di banyak negara diserahkan kepada daerah hanya karena  pertimbangan  wilayah  daerah  yang  cukup  luas  (seperti  provinsi  di  canada). Dengan  demikian,  basis  pajak  mobile  merupakan  persyaratan  utama  untuk mempertahankan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. (pusat/provinsi).
3. Basis  pajak  yang  distribusinya  sangat  timpang  antar  daerah,  seharusnya  diserahkan kepada pemerintahan pusat.
4. Pajak  daerah  seharusnya  visible  dalam  arti  bahwa  pajak  seharusnya  jelas  bagi pembayar  pajak  daerah,  objek  dan  subjek  pajak  dan  besarnya  pajak  terutang  dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain karena akan  memperlemah  hubungan  antara  pembayar  pajak  dan  pelayanan  yang  diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6. Pajak  daerah seharusnya  dapat  menjadi  sumber  penerimaan  yang  memadai  untuk menghindari  ketimpangan  fiskal  vertikal  yang  besar.  Hasil  penerimaan,  idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak  yang  diserahkan  kepada  daerah  seharusnya  relatif  mudah  di  administrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan  data,  seperti  identifikasi  jumlah  pembayar  pajak,  penegakan  hukum  dan komputerisasi.
8. Pajak  dan  retribusi  berdasarkan  prinsip manfaat  dapat  digunakan  secukupnya  pada semua tingkat pemerintahan, tetapi penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tetap sepanjang manfaatnya dapat dilokasikan bagi pembayar pajak lokal.

## C. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Di  negara-negara  yang  menganut  paham  hukum,  segala  sesuatu  yang  menyangkut pajak  harus  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian, pemungutan  pajak  kepada  rakyat  tentunya  harus  disertai  dengan  perangkat  peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini
menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang.
Pengaturan  kewenangan  pengenaan  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1997  yang  mulai  berlaku  pada  tahun  1998 dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun  memberikan  kewenangan  kepada  daerah,  undang-undang  tersebut  harus ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintahan  sehingga  saat  Undang-Undang  Nomor  18 tahun 1997 berlaku, belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena menganggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan di ubannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah pendukungnya yaitu PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 tahun  2001  tentang  retribusi  daerah  menjelaskan  perbedaan  antara  jenis  pajak  daerah yang di pungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yaitu:
1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB dan KAA)
2. Bea batik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB dan KAA)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
4. Pajak  pengambilan  dan  pemanfaatan  air  bawah  tanah  dan  permukaan  (P3ABT  dan AP)
Jenis  pajak provinsi  bersifat  limitatif  yang  berarti  provinsi  tidak  dapat  memungut pajak  lain,  selain  yang  telah  di  tetapkan,  dan  hanya  dapat  menambah  jenis  retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang. Adanya pembatasan jenis pajak  yang  dapat  dipungut  oleh  provinsi  sebagai  daerah  otonom  yang  terbatas,  yang hanya  meliputi  kewenangan  dalam  bidang  pemerintahan  yang  bersifat  lintas  daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota,  serta  kewenangan  bidang  pemerintahan  tertentu.  Sekalipun  demikian, dalam  pelaksanaannya  provinsi  dapat  memutuskan  untuk  tidak  memungut  jenis  pajak yang  telah  ditetapkan  tersebut  jika  dipandang  hasilnya  kurang  memadai.  Berkaitan
dengan  besarnya  tarif,  berlaku  definitif  untuk  pajak  provinsi  yang  ditetapkan  secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP Nomor 65 tahun 2001.
Sementara  itu,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  diberi  kewenangan  untuk memungut tujuh jenis pajak, yaitu:
a. Pajak hotel;
b. Pajak restauran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak reklame;
e. Pajak penerangan jalan;
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
g. Pajak parkir.
Jenis  pajak  kabupaten/kota  tidak  bersifat  limitatif,  artinya  kabupaten/kota  diberi peluang  untuk  menggati  potensi  sumber-sumber  keuangannya,  selain yang  ditetapkan secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000,  dengan  menetapkan sendiri pajak yang bersifat spesifik dengan memerhatikan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah  serta  hanya  melayani  masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan darnpak ekonomi yang negatif;
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.
Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, tetap tiddak boleh lebih tinggi daripada tarif maksimum yang telah di tentukan  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Dengan  adanya pemisahan  jenis  pajak  yang dipungut oleh provinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.
Dalam rangka pengawasan, perda tentang pajak dan retribusi yang di terbitkan oleh pemerintahan  daerah  harus  disampaikan  kepada  pemerintah  pusat  paling  lambat  lima belas hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  pemerintah  pusat melalui mentri dalam negeri dengan pertimbangan mentri keuangan dapat membatalkan perda  tersebut  dalam  kurun  waktu  satu  bulan  sejak  diterimanya  peraturan  tersebut. Ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atur  dalam  pasal  5A  dan  pasal  25A  Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 juncto pasal 80 ayat (2) PP Nomor 65 tahun 2001 dan pasal 17 ayat (2) PP Nomor 66 tahun 2001. Sekalipun demikian, walaupun perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan kepada  Mahkamah  Agung  (MA)  segera  setelah  mengajukannya  kepada  pemerintah berdasarkan  PP  Nomor  20  tahun  2001  tentang  pembinaan  dan  pengawasan  atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## D. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Penggalian  sumber-sumber  keuangan  daerah  khususnya  yang  berasal  dari  pajak daerah pada dasarnya perlu memerhatikan dua hal, yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pemerintahan daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar memperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini bergantung pada respon wajib pajak, permintaan, dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan.
Model  Leviathan  ini  memberikan  pelajaran kepada  kita  bahwa  peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi,  tetapi  dengan  pengenaan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah  dikombinasikan  dengan struktur pajak  yang meminimalkan barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, sehingga  mencapai  total  penerimaan  maksimum.  Model  Laviathan  ini  dapat dikembangkan  untuk  menganalisis  hubungan  lebih  lanjut  antara  tarif  dan  dasar pengenaan pajak untuk mencapai total penerimaan maksimal.

## E. Peranan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mendukung  Pembiayaan Daerah
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  peran  serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah ini  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.  Permasalahan  yang  dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi  daerah,  yang  merupakan  salah  satu  komponen  PAD,  belum  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara  keseluruhan.  Untuk mengantisifasi  desentralisasi  dan  proses  otonomi  daerah,  pungutan  pajak  dan  retribusi daerah  masih  belum  dapat  diandalkan  oleh  daerah  sebagai  sumber  pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dari suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerja  sama  dengan  clean  Urban  Project  bahwa  banyak  permasalan  yang  terjadi  di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh hal berikut:
1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  daerah  kabupaten/kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Akan tetapi, melihat kriteria  pengadaan  pajak  baru  sangat  ketat,  khususnya  kriteria  pajak  daerah  tidak boleh  tumpang  tindih  dengan  pajak  pusat  dan  pajak  provinsi,  diperkirakan  daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta bervariasi antardaerah. Rendahnya  basis  pajak  ini  untuk  sebagian  daerah  berarti  memperkecil  kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian  besar  penerimaan  daerah  masih  berasal  dari  bantuan  pusat.  Dari  segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah Hal ini mengakibatkan pernungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkay buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya  adalah  diterapkannya  sistem “target” dalam  pungutan  daerah.  Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut. Walaupun dari
sisi  pertumbuhan  ekonomi,  pemasukan  pajak  dan  retribusi  daerah  dapat  melampaui target yang ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah Hal ini  mengakibatkan  kebocoran  yang  sangat  berati  bagi  daerah.  Selama  ini, peranan  PAD  dalam  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  daerah sangat  kecil  dan bervariasi  antardaerah,  yaitu  kurang  dari  10%  hingga  50%.  Sebagian  besar  daerah provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang 10%.
5. Variasi  dalam  penerimaan  diperparah  lagi  dengan  sistem  bagi  hasil  (bagi  hasil didasarkan  pada  daerah  penghasil  sehingga  hanya  menguntungkan  daerah  tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah  juga  sangat  bervariasai,  Peranan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang  relatif  mahal),  dan  kemampuan  masyarakat  sehingga  biaya  penyediaan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat bervariasi.
Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari sistem tax assignment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdaasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan menunjukan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah  dan  pusat  sangat  timpang,  yaitu  jumlah  penerimaan  pajak  yang  dipungut  oleh dearah hanya sebesar 3,39% dari total penerimaan pajak (pajak pusat dan pajak daerah). Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk  bahwa  pertimbangan  keuangan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah  di Indonesia dari sisi revenue assignment masih terlalu sentralistis.

## F. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah
Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan  keuangan  daerah. Artinya,  daerah  otonom  memiliki  kewenangan  dan kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri,  mengelola  dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan  daerahnya.  Kebergantungan kepada  bantuan  pusat  harus seminimal mungkin, sehingga PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah, menjadi bagian sumber keuangan  terbesar,  yang  didukung  oleh  kebijakan  pertimbangan  keuangan  ousat  dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  optimalisasi  sumber-sumber  PAD  perlu  dilakukan untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah.  Untuk  itu,  diperlukan  intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.
Dalam  jangka  pendek,  kegiatan  yang  paling  mudah  dan  dapat  segera  dilakukan adalah  melakukan  intensifikasi  terhadap  objek  atau  sumber  pendapatan  daerah  yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, produktivitas PAD akan meningkat  tanpa  harus  melakukan  perluasan  aumber  atau  objek  pendapatan  baru  yang mendapatkan  studi,  proses,  dan  waktu  yang  panjang.  Dukungan  teknologi  informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah konvensional dan masih banyak sistem berjalan secara varsial sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda, dan data tidak up-to-date. Pemasalahan pada sistem pungutan  pajak  cukup  banyak,  misalnya  data  wajib  pajak/retribusi,  penetapan  jumlah pajak, jumlah tagihan pajak, dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.
Secara  umum,  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi  intensifikasi  pemungutan  pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara berikut:
1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperluas  basis  penerimaan  yang  dapat  dipungut oleh  daerah,  yang  dalam  perhitungan  ekonomi  dianggap  potensial,  yaitu mengidentifikasi  pembayar  pajak  baru/potensial  dan  jumlah  pembayar  pajak, memperbaiki  basis  data  dan  objek,  memperbaiki  penilaian,  menghitung  kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya  yang  dilakukan  dalam  memperkuat  proses  pemungutan,  yaitu  antara  lain mempercapat  penyusunan  Perda,  mengubah  tarif,  khususnya  tarif  retribussi  dan peningkatan SDM.

## 3. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala,  memperbaiki  proses  pengawasan,  menerapkan  sanksi  terhadap  penunggak pajak  dan  sanksi  terhadap  pihak  fiskus,  serta  meningkatkan  pembayaran  pajak  dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah, yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kafasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  koordinasi  dengan  intasi  terkait  di daerah.  Selanjutnya,  ekstensifikasi  perpajakn  juga  dapat  dilakukan,  yaitu  melalui kebijaksanaan  pemerintah  untuk  memberikan  kewenangan  perpajakan  yang  lebih besar kepada daerah pada mas mendatang. Untuk itu, perlu perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintahan pusat yang lebih tepat di pungut oleh daerah.
Berkaitan dengan hai tersebut, ada gagasan yang berkembang dikalangan para pakar internasional,  akademisi  maupun  praktisi  di  bidang  desentralisasi  fiskal,  untuk menambah taxing power kepada pemerintah daaerah. Hal ini dapat dilihat dari gambaran consolidated revenues APBD dan APBN (APBD kabupaten/kota + provinsi+ penerimaan dalam  negeri  dalam  APBN),  porsi  PAD  hanya  sebesar  5,30%  dari  total  consolidated revenues,  dipihak  lain  pengeluaran  yang  menjadi  tanggung  jawab  daerah  sekitar  30% dari  consolidated  expenditures. Gambaran  porsi  PAD  terhadap  total  consolidated revenues yang hanya 5,30% tersebut menunjukan berapa sentralistisnya sisi penerimaan antara  kabupaten/kota  dan  provinsi  disatu  pihak  dan  penerimaan  dalam  negeri  dalam APBN dipihak lain. Sebagai perbandingan yang sama, masing-masing untuk developing countries, transition countries, dan OECD countries rata-rata sebesar 9,27%, 16,59% dan 19,13%. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dan  keterbatasan  dana  transfer  dari  pusat  untuk membiayai  kebutuhan  daerah  idealnya dapat ditutup oleh daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.
Untuk itu, perlu dicarikan upya untuk meningkatkan taxing power daerah, antara lain melalui  pengaiihan  sepenuhnya  beberapa  pajak pusat  kepada  daerah  (artinya  daerah
sepenuhnya  menetapkan  basis  pajak,  tarif  ataupun  administrasi  pemungutannya), pengaiihan  sebagian  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  kepada  daerah  dan kebijakan  Iain-lain  sharring  tax  dan  piggy  backing  system.  Kabupaten/kota  perlu diberikan  tambahan  pendapatan  dengan  memberikan  kewenangan  penuh  memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. Pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk  menetapkan  dasar  pengenaan  pajak  (tax-base)  dan  tarif  sampai  dengan  batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut, meskipun untuk sementara aktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat,. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan  upaya  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber  PAD  yang  berdampak distorrsif  terhadap  perekonomian.  Dipihak  lain,  dilihat  dari  sisi  kewenangan  yang menjadi  tanggung  jawab  daerah,  Indonesia  tergolong  negara  yang  melaksanakan desentralisasi dengan suatu proses yang big-bang. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran expenditure  assignment yang  dilaksanakan  oleh  daerah  pada  tahun  1990-an  sebesar 16.59%  dari total  consolidated  expenditure  (APBD+APBN)  meningkat  menjadi  27,78 pada tahun 2001.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penyelenggaraan  otonomi  daerah  akan  dapat dilaksanakan dengan baik apabila didikung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya  adalah  dengan  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah  bagi penyelenggara rumah tangganya. Sekalipun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Republik  Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah PAD  yang dapat dicapai, tetapilebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar  dapat bertumbuh kembang,  yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan di atas dalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD tapi pajak dan retribusi daerah  itu  hams  dilaksanakan  dengan  benar  dan  adil oleh  pemerintah maupun  pembayar pajak,  di  kenakannya  sanksi  terhadap  orang  yang  menunggak  atau  menyalahkan  aturan adalah  hal  yang  benar,  seperti  yang  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  seperti  juga  dijelaskan  di  atas bahwa  terdapat kategori-kategori atau kriteria-kriteria pajak. Berapa tarif pajak yang di tetapkan yang harus
sesuai tidak menjadi beban bagi pembayar pajak, di jelaskan juga jenis-jenis pajak apa saja yang di ambil seperti pajak perhotelan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Di harapkan dengan  adanya  pembayaran  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  tidak  membebani  masyarakat pembayar  pajak  dapat  berperan  mengatur  perekonomian  masyarakat  agar  dapat  bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Atep Adya Barata. Perpajakan. Bandung : Armico 1994. U
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994.
Muhammad  Teguh,  Metodologi  Penelitian  Ekonomi,  Teori  dan  Aplikasi Jakarta  PT  Raja Grafindo Persada, 2001.
Sadono  Sukirno,  Pengantar  Teori  Mikroekonomi  Edisi  Ke  II  .  Jakarta  PI  .Raja Grafindo Persada 1997.
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Masalah, Proses dan Dasar Kebijaksanaan, Edisi Revisi II. Jakarta Fakultas Ekonomi UI 1994
Suharsimi  Ankunto.Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek Edisi revisi  III  Jakarta  : Rineka Cipta 1996.
Sudarsono. Antara Bea Meterai dan Kebijaksanaan Pajak. Jakarta : Rineka Cipta 1994
UU No. 18 Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, 1997.
UU No. 34, Tahun  2000,  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retrebusi  Daerah.
Wojo Wasito. Kamus bahasa Indonesia Edisi Revisi. Malang : CV. Pengarang 1997.
Yadianto. Kamus Umum Bahasa Indonesia : M2S Bandung 1997.