## TINJAUAN HUKUM SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS
Ummu Kultsum 1 , Erlina 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ummucum2@gmail.com

## Abstrak
Penyitaan  berarti  menempatkan  harta  tersisa  dalam  penjagaan  pengadilan  agar  bisa  terpenuhi kepentingan  penggugat.  Penyitaan  ialah  langkah  ancang-ancang  untuk  menvalidasi  agar  dapat  dijalankannya putusan perdata. Tujuan utama dilaksanakan Conservatoir Beslag ialah agar tergugat tidak memindah tangankan atau  memberi  beban  “materi”  kepada  pihak  ketiga.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  permohonan  sita  jaminan  yang  dimohonkan  oleh  penggugat  sebelum dimulainya  pemeriksaan  pokok  perkara,  sebelum  itu  hakim  mesti  memastikan  ada  atau  tidak  adanya persangkaan  yang  kuat  jika  tergugat  akan  memindahtangankan  objek  yang  dimohonkan  sita  itu  seperti  yang telah dijelaskan pada Pasal  227 HIR/261 RBg..  Adapun dampak dari penetapan sita jaminan terhadap tergugat yang  paling  utama ialah  berkaitan  dengan  nama baik.  Implikasi  penelitian  ini  yaitu  agar  segala  prosedur  yang dilakukan  dalam  sita  jaminan  lebih  jelas  lagi  aturannya  dan  hakim  menjelaskan  secara  rinci  pertimbangan- pertimbangan yang tepat kepada setiap orang yang mengajukan sita jaminan.

## Kata Kunci: Sita Jaminan, Perkara Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Makassar

## Abstract
Confiscation means placing the remaining assets in court custody so that the interests of the plaintiff can be  fulfilled.  Confiscation  is  a  precautionary  step  to  validate  a  civil  judgment.  The  main  objective  of  being carried  out  by  Conservatoir  Beslag  is  so  that  the defendant  does  not  transfer  or  impose  "material" burdens  on third  parties.  This  research  method  is  field  research.  The  results  of  this  study  conclude  that  the  petition  for confiscation of guarantees filed by the plaintiff before the start of the main examination of the case, before that the  judge  must  ensure  that  there  is  or  is  not  a  strong  suspicion  that  the  defendant  will  transfer  the  object  for which  seizure  is  requested  as  described  in  Article  227  HIR/261  RBg.  As  for  the  impact  of  determining  the confiscation of guarantees on the defendant, the main thing is that it is related to good name. The implication of this research is that all procedures carried out in bail seizures have clearer rules and the judge explains in detail the appropriate considerations to each person filing a bail confiscation.
Keywords: Confiscation of Guarantee, Civil Case, Makassar District Court Decision

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum. Ada  hak  yang  diberikan  hukum  untuk  pihak yang  merasa  dirugikan  untuk  mendapatkan  hak  yang  telah  dilanggar  oleh  pihak  lawan. Termasuk  hukum  perdata  yang  mengatur  urusan  orang-perorangan  seperti  hutang  piutang, permasalah  tanah  dan  sebagainya.  Hukum  perdata  itu  sendiri  ialah  kesemuanya  kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. 1 Beberapa sengketa biasanya  terjadi  sebuah  permasalahan  contohnya  tidak  diberikannya  hak  pihak  yang ‘menang’.
Hak-hak tersebut dapat dipertahankan adanya kekuatan hukum yang tepat pada putusan pengadilan,  maka  untuk  mempertahankan  itu  semua  sebagai  sesuatu  perintah  untuk melakukan sebuah tindakan agar segera dilaksanakan sebagai pelaksanaan daripada putusan
1 Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia (Jakarta: Pembangunan, 1956), h. 72.
pengadilan.  Advokat  adalah  yang  utama  dalam  praktisi  hukum  di  Indonesia,  selalu mendapatkan kendala ketika melakukan investigasi mengenai harta dari pihak yang tergugat yang pada akhirnya akan diletakkan sita jaminan.
Penyitaan  berasal  dari  kata beslag dalam  bahasa  Belanda 2 istilah  Indonesia beslah tetapi istilah resmi dari sita atau penyitaan. ‘Materi’ yang disitia untuk kepentingan kreditur (penggugat), barang-barang itu diamankan  (diconservee) untuk jaminan, tidak bisa dipindah tangankan  sesuai  Pasal  197  ayat  9,  199 HIR/212,  214  R.Bg.  Penyitaan  ini  biasanya  disebut dengan sita jaminan atau conservatoir beslag (CB).
Pada  Pasal  227  Ayat  (1)  HIR  yang  berbunyi  “Jika  ada  persangkaan  yang  beralasan, bahwa  seorang  yang  berhutang,  selagi  belum  dijatuhkan  keputusan  atasanya  atau  selagi putusan  yang  mengalahkannya  belum  dapat  dijalankan,  mencari  akal  akan  menggelapkan atau  membawa  barangnya  baik  yang  tidak  tetap  maupun  yang  tetap  dengan  maksud  akan menjauhkan  barang  itu  dari  penagih  hutang,  maka  atas  surat  permintaan  orang  yang berkepentingan  ketua  pengadilan  negeri  dapat  memberi  perintah,  supaya  disita  barang  itu untuk  menjaga  hak  orang  yang  memasukkan  permintaan  itu,  dan  kepada  peminta  harus diberitahukan  akan  menghadap  persidangan,  pengadilan  negeri  yang  pertama  sesudah  itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”
Pelaksanaan  sita  jaminan  yang  diterima  atau  diperkuat  oleh  ketua  pengadilan,  mesti menurut pada permohonan penggugat dan surat gugatan, yang telah dicantumkan juga alasan- alasan yang menyebabkan dimohon  sita jaminan. 3 Namun kenyataannya, ada beberapa kasus yang  ternyata  barang  itu  diterima  permohonan  sita  jaminannya  padahal  tidak  memenuhi syarat.
Dalam  AL-Qur`an  juga    disebutkan  mengenai  masalah  sita  jamina,  akan  tetapi  tidak disebutkan secara terperinci dan hanya menyebutkan secara kaidah umum.  Allah Subhanahu wata`ala berfirman dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah/2:283
نِإ ۡ مُتنُك ۡ ىَلَع رَفَس ٖ ۡ َلَو ۡ اوُدَِتَ بِتاَك ٖ ا ن َهِرَف ٖ ةَضوُب قَّم ٖ ۡ ۖ ۡ نِإَف َۡنِمَأ مُكُض عَ ب ۡض عَ ب
ٖ ا ِۡ دَؤُ ي لَ ف يِذَّلٱ َۡنُِتُ ؤٱ ۥُهَتَ ن َمَأ ِۡقَّتَ ي لَو ََّۡللّٱ ۗۥُهَّبَر َۡلَو ۡ اوُمُت كَت ۡ َةَد َهَّشلٱ نَمَو اَه  مُت كَي ۡ ۥُهَّنِإَف ِۡثاَء ٖ ۗۥُهُب لَ ق َُّۡللّٱَو اَِبِ َۡنوُلَم عَ ت ميِلَع ٖ ٢٨٣
2 Marianne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 49
3 Anita  Andriani,  “Pelaksanaan Conservatoir  Beslag Atas  Harta  Bersama  di  Pengadilan  Agama  Bima  Kelas  IB Perspektif  Hukum  Islam  Studi  Putusan  No.  615/Pdt.G/2017/PA.Bm”, Skripsi (Makassar:  Fak.  Syariah  dan  Hukum  UIN Alauddin, 2018), h. 4.

## Terjemahnya :
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Rabb-nya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan  kesaksian.  Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  termasuk  penelitian  lapangan  yaitu  field  kualitatif  research  dengan pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  suatu penelitian  yang  didasarkan  pada  suatu  ketentuan  hukum  dan  fenomena  atau  kejadian  yang terjadi  di  lapangan.  Selanjutnya  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Sita Jaminan dalam Perkara No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks.
Dalam  perkara  perdata  Nomor  201/Pdt.G/2019/PN-Mks,  mencoba  meyakinkan  hakim majelis Pengadilan Negeri Makassar agar meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yang menjadi  objek  perkara  sebelum  persidangan  pemeriksaan  pokok  perkara  melalui  bukti permulaan  yang  diajukannya.  Tergugat  dalam  hal  ini  ialah  PT.  BANK  DANAMOND INDONESIA  Unit  Sentral  Makassar,  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  usaha  layanan perbankan dalam hal ini pemilik jaminan dari obyek tanah terpekara.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar berasal  dari  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Penggugat  ternyata  dapat  membuktikan  bahwa yang  melakukan  perjanjian  disini  ialah  Andi  Maryam  Maddanatja  selaku  debitur  dan  PT. Bank Danamon sebagai kreditur, yang kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit Nomor 0000237/PK/02444/2400/0517, sedangkan Penggugat sebagai suami ialah orang yang mengetahui dan menyetujui akan tindakan hukum yang dilakukan oleh Andi Maryam  Maddanatja  yang  merupakan  istri  penggugat,  sedangkan  saksi  yang  diajukan  oleh
4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid.
Penggugat  hanya  satu  saksi  yang  hanya  menerangkan  ada  orang  yang  menagih  kepada penggugat.
Hakim  juga  mempertimbangkan  hak  tanggungan  tergugat  yang  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  No.4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda- Benda yang berkaitan dengan Tanah (“UUHT”), Pasal 6 menyatakan “Apabila debitur cidera janji  pemegang  hak  tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasannya  dari penjualan  tersebut”,  yang  terbukti  bahwa  debitur  Andi  Maryam  Maddanatja  karena  pihak debitur  tidak  beretikat  baik  untuk  menyelesaikan  pembayaran  angsuran  kreditnya  serta debitur  sudah  tidak  memiliki  kemampuan  membayar  ini  terlihat  telah  menunggak  sejak tanggal  18  Desember  2018  sampai  dengan  saat  ini  sehingga  fasilitas  kredit  tersebut  tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut  diatas,  hal  ini  terlihat  pada  upaya  bank  untuk  melakukan  pendekatan  persuasive kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik debitur untuk menyelesaikannya  sehingga  permohonan  restruktur  kredit  debitur  untuk  menyelesaikannya sehingga  permohonan  restruktur  kredit  debitur  tidak  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan restruturisasi  sehingga  dalil  penggugat  ditolak  atau  disampingkan.  Selanjutnya  dipertegas dalam  Undang-Undang  No.4  Tahun  1996  Pasal  20  atas  Agunan  kredit  yang  telah  dibebani hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap Agunan Kredit yang diberikan pelunasan kewajiban hutang Penggugat kepata Tergugat. 5 Peletakan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  Putusan  No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks.  di Pengadilan  Negeri  Makassar  didasarkan  pada  penetapan  Majelis  Hakim  sebab  Penggugat memohon diletakkan sita jaminan saat sementara diproses perkara No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks setelah ada putusan provisi oleh penggugat serta mempertimbangkan  jawaban  dari  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.  Lalu  Majelis  Hakim memutus tidak mengabulkan sita jaminan yang diminta oleh penggugat.
Permintaan  meletakkan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  atas  perkara  Putusan No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks.  dimana  penggugat  mengajukan  IR.  Syamsul  Maarif  Yasin terhadap  Tergugat  PT.Bank  Danamond  Indonesia  Unit  Makassar,  dalam  gugatan  provisi tersebut  berisi  permohonan  penggugat  untuk  meletakkan  sita  jaminan  atas  obyek  sengketa dengan  alasan  adanya  rencana  tergugat  melelang  hak  tanggungan  atas  objek  sengketa.
5 Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, Wawancara , 15 Juli 2020.
Menurut penggugaat dalam persidangan jika tergugat keliru karena tidak mempertimbangkan objek lelang/agunan milik mertua penggugat masih merupakan harta mertua.  Oleh karena itu lelang  hak  tanggungan  atas  objek  sengketa  belum  patut  dilaksanakan  karena  dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari nantinya, sehingga wajar dan beralasan hukum  jika  Penggugat  mempertahankan  objek  lelang  atas  objek  sengketa  karena  pada prinsipnya  Penggugat  bersedia  menyelesaikan  kredit  tersebut  tanpa  harus  mengorbankan harta/objek jaminan yang ada. 6
Jika  sebuah  harta  yang  lebih  dahulu  dijaminkan  ke  bank  maka  didahulukan  bank. Lanjutnya  jika  barang  yang  dijadikan agunan  kredit  tidak  bisa  diletakkan  sita jaminan  pada Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  394  K/Pdt/1984  tanggal  5  Juni  1985  yang  dengan  tegas mengatakan  barang  yang  telah  dijadikan  jaminan  kredit  kepada  bank  (dalam  hal  ini  Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan. 7

## B. Dampak Penetapan Sita Jaminan atas Tanah yang Sudah Dibebani Hak Tanggungan
Dampak  dari  penetapan  sita  jaminan  terhadap  tergugat  yang  paling  utama  ialah berkaitan dengan nama baik. Bagi pihak bank selaku pemegang hak tanggungan atas obyek sengketa  terkena  sita  jaminan,  hal  ini  sangat  merugikan  terlebih  lagi  bila  dikemudian  hari penggugat selaku pihak debitur mengalami kredit macet akibat sita jaminan tersebut. 8
Berdasarkan asas publisitas Hak Tanggungan, terbitnya Hak Tanggungan lebih dahulu yaitu  pada  tanggal  13  juli  2017  ketimbang  tanggal  putusan  provisi  yang  memuat diletakkannya  sita  jaminan,  sehingga  tetaplah  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  tampil sebagai kreditor preferen pertama terhadap kreditor lainnya.
Hukum  acara  mengizinkan  dilaksanakannya  kegiatan  penyitaan  terhadap  harta kekayaan  debitur  atau  tergugat  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  227  HIR/261  RBg berkaitan dengan Pasal 197 HIR/208 RBg. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan  hukum  materiil  pun  membenarkannya.  Seperti,  Pasal  1131  KUHPerdata  dengan tegas, semua harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditur.
HIR/RBg  sama  sekali  tidak  mengatur  upaya  hukum  khusus  bagi  pihak  tersita  agar melawan  instrument  sita  jaminan.  Pada  dasarnya  sita  jaminan  tidak  diperuntukkan  untuk dilakukannya  dilakukannya  eksekusi/penjualan  terhadap  obyek  sita  dan  hanya  melarang
6 Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, Wawancara , 15 Juli 2020.
7 Sulaeman Sule Dusung, Jurusita PN Makassar Kelas 1A Khusus, Wawancara , 14 Juli 2020.
8 Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, Wawancara , 15 Juli 2020.
tersita  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  barang  tersebut.  Namun,  sita  jaminan tersebut tetap bisa memunculkan kerugian terhadap tergugat.
Sebaliknya  Rv  justru  memuat  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur  perlawanan terhadap  sita  jaminan,  Pasal  724  dan  725  Rv  memberikan  kesempatan  bagi  tersita  untuk mengajukan  bantahan  baik  dengan  sidang  singkat  di  hadapan  ketua  (pengadilan)  maupun dihadapan sidang raad van justitie . Perlawanan ini diajukan pada suatu pemeriksaan atas sah dan berharga atau tidaknya sita jaminan, yang mesti dilaksanakan 8 (delapan) hari setelah sita ditetapkan.
HR/RBg sama sekali tidak mengatur mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap sita jaminan yang selanjutnya diangkat karena pengadilan menolak pokok perkara. HIR/RBg juga tidak  mensyaratkan  permohon  sita  jaminan  untuk  menyerahkan  jaminan  sebagai  syarat dikabulkannya  sita  jaminan,  sehingga  praktis  tidak  terdapat  suatu  jaminan  yang  siap dieksekusi  kepada  tersita  atas  kemungkinan  kerugian  yang  mungkin  terjadi  akibat  sita tersebut.
Jika terdapat kesalahan dalam mengabulkan sita jaminan barang yang diagunkan akan terjadi  tabrakan  antara  yan  mengajukan  sita  jaminan  dengan  pemegang  barag  agunan  dan tabrakan  itu  bisa  mempersulit  penyelesaian  perkara,  sebab  dari  setiap  pihak  beranggapan dirinya yang lebih mesti diprioritaskan.
Adapun dampak hukum yang terjadi jika tidak dikabulkannya sita jaminan itu bagi pihak sebagai pemilik obyek sengketa ialah:
1) Memindahkan kepada pihak ketiga (menjual, menghibahkan atau menukarkan);
2) Membebankannya  kepada  pihak  ketiga  berupa  mengagunkan  secara  biasa, membebani dengan hak tanggungan, menggandakan atau mempersewakan.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  diatas  mengakibatkan  tindakan  pemindahan  atau pembebanan  yang  dilaksanakan  antara  pihatk  Tergugat  dengan  orang  lain  (pihak  ketiga), menjadi batal demi hukum. Namun, sebaliknya bila barang maupun tanah yang disita belum didaftarkan  (diumumkan)  di  kantor  pencatatan  yang  memiliki  kewenang  untuk  itu,  maka tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  maupun  tidak  membawa  akibat  hukum bagi  para pihak  yang  berperkara  terutama  pihak  ketiga.  Maka  dengan  itu,  batal  demi  hukum  tidak hanya memperjualbelikan haknya saja, namun juga tindak lanjut yang mengikuti pelanggaran pemindahan  maupun  pembebanan.  Misalnya,  jika  tergugat  menjual  tanah  yang  sudah diagunkan,  maka  jual  beli  tersebut  juga  merupakan  Akta  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah)  dan  sertifikatnya  menjadi  batal  demi  hukum,  sehingga  secara  yuridis  sertifikat  yang timbul dari pelanggaran penjualan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  hukum  hakim  yang  diambil  pada  kasus  ini  berpatokan  pada    saat memberikan  putusan  atas  permohonan  sita  jaminan  atas  tanah  yang  telah  dibebani  hak tanggungan  ialah  menolak  permohonan  itu,  yang  berpatokan  pada  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  394K/dt/1984  tanggal  31  Mei  1985  yang  berprinsip  jika  barang- barang  yang  telah  dijadikan  jaminan  utang  (dalam  perkara  ini  Bank  Danamond  Indonesia) tidak  dapat  dikenakan  sita  jaminan  serta  berpatokan  kepada  permohonan  sita  jaminan  yang dimohonkan oleh penggugat sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara. Penetapan sita jaminan  memberi  dampak  kepada  tergugat  yang  paling  utama  yaitu  berkaitan  dengan  nama baik. Adapun dampak bagi bank, dalam hal ini sebagai pemegang hak tanggungan terhadap tanah yang terkena sita jaminan, berkaitan dengan ini terlalu memberi kerugian seperti jika di masa  depan  penggugat  sebagai  pemberi  hak  tanggungan  mengalami  kredit  macet  dampak dari sita jaminan tersebut.
Sehingga  saran  yang  diberikan  perlu  adanya  sebuah  prosedur  tambahan  di  dalam ketentuan hukum bagi seorang penggugat yang ingin mengajukan permohonan sita terhadap tanah ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In  International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid.
Marianne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1999).
Soediman  Kartohadiprodjo, Pengantar  Tata  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Pembangunan, 1956).
Anita  Andriani,  “Pelaksanaan Conservatoir  Beslag Atas  Harta  Bersama  di  Pengadilan Agama Bima Kelas IB Perspektif Hukum Islam Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018).
Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, Wawancara , 15 Juli 2020.
Sulaeman Sule Dusung, Jurusita PN Makassar Kelas 1A Khusus, Wawancara , 14 Juli 2020.