DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 29 Februari 2024, Revised: 17 Maret 2024, Publish: 24 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Konseptualisasi Hak Cipta  dan Hak Paten : Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia

## Muhammad Ismail
Magister Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: muhammadd.ismaill26@gmail.com
Corresponding Author: muhammadd.ismaill26@gmail.com
Abstract: In  the  international  context,  developments  in  banking  law  have  recognized intellectual property as fiduciary collateral for applying bank credit. Likewise in Indonesia, although implementation has not  yet occurred for several reasons. One of them is the issue regarding  the  economic  assessment  of  intellectual  property  which  is  used  as  an  object  of collateral,  risk  management  regarding  its  fluctuating  value,  and  management  of  this intellectual property. Therefore, this research will discuss two legal issues, first, what is the role  of  intellectual  property  as  credit  collateral?  Second,  how  is  the  normative implementation of intellectual property as collateral for obtaining banking credit? Thus, this research  was  written  using  an  analytical  approach  in  doctrinal  legal  studies.  The  resulting findings are that in a normative context, intellectual property has also been recognized as an object of collateral by being marked in  the ratification of several international instruments, and implementation procedures have been regulated by the Director General of Intellectual Property and related banking regulations.
Keywords: Credit Collateral, Banking, Copyright, Patent Rights
Abstrak: Dalam  konteks  internasional,  perkembangan  hukum  perbankan  telah  mengenal kekakayaan intelektual sebagai jaminan fidusia untuk mengajukan permohonan kredit bank. Begitu  pula  di  Indonesia,  meskipun  dalam  implementasinya  masih  belum  terjadi  karena beberapa  alasan.  Salah  satunya persoalan  mengenai  penilaian  ekonomi  terhadap  kekayaan intelektual  yang  dijadikan  sebagai  objek  jaminan,  manajemen  risiko  terhadap  nilai fluktuasinya,  dan  pengelolaan  kekayaan  intelektual  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini akan  membahas  dua  permasalahan  hukum,  pertama,  bagaimanakah  peran  kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  kredit?  Kedua,  bagaimana  implementasi  normatif  kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  kredit  perbankan?.  Demikian,  penelitian  ini ditulis  dengan  penggunaan  pendekatan  analisis  dalam  studi  hukum  doktrinal.  Penemuan yang  dihasilkan  adalah  dalam  konteks  normative,  kekayaan  intelektual  telah  diakui  juga sebagai  objek  jaminan  dengan  ditandainya  dalam  ratifikasinya  beberapa  instrument
internasional, serta telah diatur prosedur implementasinya oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dan juga peraturan perbankan terkait.
Kata Kunci: Jaminan Kredit, Perbankan, Hak Cipta, Hak Paten.

## PENDAHULUAN
Secara  implisit  menjadi  tujuan  utama  dari  bank  itu  sendiri.  G.  M.  Verryn  Stuarts kemudian  menjelaskan  hal  ini  dengan  mengatakan  bahwa  bank  menggunakan  pembayaran pribadi atau yang didapat dari orang lain atau juga uang giral untuk memenuhi tujuan utama mereka, yaitu merespon permintaan kredit dari rakyat.  Berdasarkan hal tersebut, maka kredit merupakan  suatu  instrument  penting  dalam  system  perbankan.  Bank  dalam  rangka mendistribusikan  kredit    mengharuskan  disertainya  agunan  kepada  pihak  yang  mengajukan permohonan  kredit.  Hal  ini  digunakan  oleh  bank  untuk  memitigasi  apabila  debitor  tidak melakukan  prestasinya  berdasar  pada  perjanjian  kredit,  yang  berakibat  pihak  bank  dapat melakukan  eksekusi    terhadap  objek  yang  menjadi  jaminan  tersebut  merujuk  pada  aturan hukum.  Meskipun  dalam  menyalurkan  kredit,  bank  disyaratkan  melakukan  beberapa penilaian demi mendapatkan keyakinan terkait dengan kemampuan debitor untuk melakukan pelunasan  utang.  Konsep  kredit  telah  dikonsensuskan  dalam  hukum  perbankan  Indonesia dengan  mengartikan  bahwa  kredit  merupakan  penyediaan  atau  pun  tagihan  yang  bisa dipersamakan  dengan  uang  yang  dilakukan  sesuai  perjanjian  antar  pemberi  dan  penerima kredit, dimana dalam perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya  jangka  waktu  pelunasan,  pengenaan  bunga,  pengelolaan  jaminan  dan  lain-lain. Dewasa  ini,  bentuk  dari  jaminan  kredit  perbankan  telah  mengalami  perkembangan  yang signifikan,  salah  satunya  adalah  implementasi  jaminan  kredit  berupa  Kekayaan  Intelektual. Berkaitan dengan kekayaan intelektual, negara Indonesia sejak tahun 1994 telah meratifikasi Trade  Related  Aspect  Intelectual  Property  Rights.  Dalam  penjelasan  umum  ketentuan tersebut menyatakan bahwa:
“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs,  perundingan  di  bidang  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan; menjamin prosedur  pelaksanaan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  yang  tidak  menghambat  kegiatan perdagangan; merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual; mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme Kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).”
Konsekuensi logis dari tindakan meratifikasi Trade Related Aspect Intelectual Property Rights, Indonesia secara langsung  mengakui dan harus memberlakukan ketentuan-ketentuan kekayaan  intelektual  sebagaimana  mestinya,  termasuk  apabila  kekayaan  intelektual  tersebut digunakan  sebagai  jaminan  kredit  perbankan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka kekayaan  intelektual  merupakan  bentuk  aset  hak  kebendaan  tidak  berwujud  yang  memiliki nilai  ekonomis  yang  dapat  dimiliki  oleh  orang  perseroangan  maupun  dimiliki  oleh  badan hukum.  Repson  terhadap  permasalahan  tersebut,  pada  tahun  2022,  pemerintah  Indonesia mengesahkan  beberapa  peraturan  yang  memasukkan  kekayaan  intelektual  selaku  jaminan kredit  kepada  bank  maupun  sebagai  jaminan  kredit  non-bank.    Bisa  dikatakan  salah  satu faktor  lain  munculnya  peraturan  tersebut  adalah  berasal  dari  rapat  United  Nations Commission  on  International  Trade  Law  (UNCITRAL)  ke-XIII  tahun  2008  dengan  tema “security  rights  in  intellectual  property”,  yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Hak Kekayaan  Intelektual  merupakan  salah  satu  bentuk  agunan  untuk  mengajukan  permohonan kredit  perbankan  secara  internasional.    Salah  satu  contoh  implementasi  pengembangan  Hak
Kekayaan  Intelektual  dapat  terlihat  di  negara  Singapura  dengan  membentuk  Intellectual Property  Office  of  Singapore    (IPOS)  yang  bertanggung  jawab  memfasilitasi  infrastruktur serta  pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  termasuk  didalamnya  adalah  penyediaan kredit perbankan dengan jaminan Hak Kekayaan Intelektual.
Dalam system hukum jaminan di Indonesia, kekayaan intelektual, salah satunya adalah paten  yang  dirumuskan  sebagai  hak  ekslusif  inventor  terhadap  hasil  invensinya  dibidang teknologi untuk jangka waktu terbatas , dan dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian  disebabkan  salah  satunya  karena  perjanjian  tertulis  dan  sebab  halal.    Dengan demikian,  paten  dapat  disimpulkan  sebagai  kekayaan  intelektual  yang  dapat  digunakan sebagai  objek  penjaminan.  Oleh  karena  itu,  jika  pemohon  paten  atau  paten  sederhana  tidak memiliki  modal  yang  cukup,  mereka  dapat  menjamin  produk  mereka  dengan  adanya ketentuan ini. Ini berarti mereka tidak perlu menunggu dana dari orang lain atau perusahaan asing untuk memproduksi produk.
Namun  dalam  praktiknya,  implikasi  ketentuan  perundang-undangan  tersebut  masih terdapat  beberapa  permasalahan.  Beberapa  diantaranya  adalah  terkait  jangka  waktu perlindunga  kekayaan  intelektual  yang  terbatas  (menyebabkan  ketidakstabilan  dalam eksekusi), tidak adanya lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk menilai aset kekayaan intelektual,  kosongnya  konsep  yang  jelas  tentang  due  degligence  ,  belum  adanya  dukungan yuridis  yang  jelas  terhadap  kekayaan  intelektual  menjadi  objek  jaminan  untuk  memperoleh kredit  perbankan.  Oleh  sebab  itu,  fidusia  yang  salah  satu  objeknya  dapat  berupa  hak  paten dapat  digunakan  oleh  suatu  perusahaan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dengan menggunakan  objek  tertentu  yang  termasuk  objek  fidusia  sebagai  jaminan.  Konsekuensi logisnya  adalah  hak  paten  demi  hukum  dapat  digunakan  sebagai  objek  jaminan  kredit perbankan. Namun,  hal ini tidak  menghindari beberapa permasalahan  yang telah  disebutkan di  atas.  Ini  sama  halnya  dengan  kekayaan  intelektual  lain  –  hak  cipta.    Berdasarkan  uraian latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  dalam  melakukan  analisis  artikel  ini  akan  membahas mengenai  “Konseptualisasi  Hak  Cipta  dan  Hak  Paten:  Pengakuan  dan  Manajemen  Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia”. Untuk memberikan batasan yang jelas,  maka  penulis  hanya  akan  melakukan  analisis  normative  sesuai  dasar  hukum  yang berlaku.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  doctrinal  dengan  metode  pendekatan analisis, yang mana penelitian dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka tentang hak cipta dan hak atas paten sebagai jaminan kredit fidusia untuk mengajukan permohonan kredit perbankan. Setelah pengumpulan data selesai, penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan  serta  pendapat  penulis  yang  didasarkan  pada  analisis  yuridis  tentang masalah hukum yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit: Perspektif Normatif
Intellectual  Property  Rights  sebagai  hak  yang  tercipta  dari  hasil  kreativitas  intelektual yang  menciptakan  proses  atau  barang  yang  bermanfaat  bagi  manusia  untuk  dapat  dinikmati secara  ekonomi  –  bukan  ekonomis  .  Sementara  itu,  mengutip  pengertian  Hak  Kekayaan Intelektual dari jurnal yang ditulis oleh Sri Mulyani adalah sebagai berikut:
“Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  negara  kepada creator,  inventor,  atau  pendesain  atas  hasil  kreasi  atau  temuannya  yang  memiliki  nilai komersial,  baik  langsung  secara otomatis  maupun  melalui  pendaftaran  pada  instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.”
Menurut Munaf sebagaimana dikutip oleh Krisnani, Elisa, dan Hendra dalam bukunya, peran  kekayaan  intelektual  antara  lain,  sebagai  alat  persaingan  dagang  dan  kemajuan perekonomian.  Jenis pengikatan jaminan bergantung pada jenis objek yang dijamin. Namun, semua  perjanjian  jaminan  bersifat  aksesori,  yang  berarti  bahwa  keberadaan  pengikatan jaminan bergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau utang.  Sebagaimana disebutkan di atas, bank melakukan beberapa analisis untuk menentukan kepercayaan mereka terhadap  debitur.  Salah  satu  analisis  tersebut  adalah  menilai  nilai  kredit,  durasi  kredit,  dan nilai objek jaminan.
1. Pengakuan Hukum terhadap Penggunaan HKI sebagai Jaminan Kredit
World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  serta  turunannya,  Trade  Related Intellectual Property  Rights  (TRIPs)  adalah  dua instrumen  multilateral  yang  menangani  hak kekayaan  intelektual.  Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  juga membentuk  fondasi  untuk  konsep  industri  properti.    Konvensi-konvensi  tersebut  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  antara  lain,  TRIPs  dan  Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial Property. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari World Trade Organization memaksa untuk mengambil langkah-langkah menyelaraskan berbagai legalitas terkait dengan aspek kekayaan intelektual sesuai dengan yang termuat dalam TRIPs.
Dalam  perkembangannya,  kekayaan  intelektual  digunakan  sebagai  akses  untuk memperoleh  kredit  perbankan,  baik  nasional  maupun  internasional.  Pertemuan  Commission pada sesi ke-39 tahun 2006, menyampaikan kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek  telah  menjadi  kausa  pembiayaan  melalui  perbankan.    Hal  ini  tentunya  tidak menghalangi para pemegang kekayaan intelektual diseluruh dunia – termasuk Indonesia, juga dapat menggunakan kekayaan intelektualnya untuk mendapatkan pembiayaan melalui kredit perbankan.
Terkait  dengan  hak  cipta  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014. Dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”Hak  cipta  sebagai  hak  eksklusif  memiliki  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang berpotensi  menyebabkan  pemegang  hak  untuk  melimitasi  penggunaan  dan  mencegah penggunaan  ciptaan  secara  tidak  sah.    Selanjutnya,  Henry  Soelistyo  mengemukakan  garis besar hak cipta yang termuat didalam UU No. 28 Tahun 2014, antara lain: “Poin-poin Garis Besar
a. Perlindungan  Hak  Cipta  dilakukan  dengan  jangka  waktu  yang  Panjang,  yaitu  dalam bidang-bidang tertentu adalah selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta/pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk sold flat.
c. Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  Pemilik  Hak  Terkait  menjadi  anggota  Lembaga Manajemen  Kolektif  agar  dapat  menarik  imbalan  atau  royalty  sehubungan  dengan ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
d. Lembaga  Manajemen  Kolektif  wajib  mengajukan  permohonan  izin  operasional kepada Menteri terkait.
e. Menteri memiliki wewenang untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan.
f. Hak  Cipta  sebagai  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  dapat  dialihkan  atau  dapat beralih, serta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia (Pasal 16).
g. Penyelesaian  sengketa  secara  efektif  melalui  proses  mediasi,  arbitrase  atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.”
Automatically  Protection  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  tertuang  dalam  Bern Convention,  yang  mana  konvensi  ini  menjadi  landasan  konsep  perlindungan  otomatis  dari para pemegang hak cipta terhadap hasil karya ciptaannya. Ini berarti bahwa karya cipta yang dimiliki  oleh  subjek  hukum  secara  otomatis  memiliki  perlindungan  hukum  tanpa  harus mendaftarkannya  di  lembaga  yang  relevan  (First  to  Use).    Hal  ini  berbeda  dengan  cabang kekayaan  intelektual  lain  yang  akan  dibahas  selanjutnya  –  hak  atas  paten.  Merujuk  pada relevansinya  dengan  jaminan,  hak  cipta  didefinisikan  sebagai  objek  yang  dapat  dibebani dengan  jaminan  fidusia,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta. Merujuk  pasal  tersebut,  secara  tidak  langsung  kekayaan  intelektual  berupa  hak  cipta  telah diakui  eksistensinya  sebagai  objek  jaminan  kredit  perbankan.  Hal  ini  dikarenakan  jaminan fidusia  sendiri  adalah  bentuk  jaminan  yang  telah  dikenal  dalam  system  perbankan  di Indonesia. Sementara itu, yang ditentukan dengan paten adalah:
“Paten  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil invensinya  di  bidang  teknologi  untuk  jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”Ketentuan hukum  paten  dalam  halnya  sebagai  jaminan  fidusia  adalah  sama  dengan  dasar  hukum  hak cipta yang dibebani jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: “Pasal 108
a. Hak atas Paten dapat dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia.
b. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
c. Perlindungan  Hukum  bagi  Pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Transaksi Kredit
Pada umumnya suatu perusahaan ataupun perorangan untuk mendapatkan pembiayaan adalah dengan mengajukan kredit perbankan disertai dengan jaminan yang merupakan salah satu syarat pasti  yang  ditetapkan oleh bank  dalam  memberikan kredit.  Sementara  itu,  kredit adalah,  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam kaitannya kekayaan intelektual yang berupa hak cipta dan hak atas paten sebagai objek  jaminan  kredit  perbankan,  maka  apabila  merujuk  pada  pembahasan  di  atas  adalah dengan melakukan pengikatan secara fidusia. Menurut Fred Tumbuan, dalam pengalihan hak kepemilikan  properti  menjadi  jaminan  fidusia  adalah  diimplementasikan  melalui  cara Constitutum  Possesorium.  Hal  ini  bermakna  bahwa  pengalihan  hak  kepemilikan  properti tersebut  untuk  kepentingan  penerima  fidusia.    Beberapa  aspek  perlindungan  yang  dapat diterapkan dalam situasi seperti ini adalah sebagai berikut:
a. Pendaftaran Kekayaan Intelektual
Dalam  aturan  hak  cipta,  suatu  ciptaan  secara  otomatis  mendapatkan  perlindungan hukum sejak ciptaannya tersebut berhasil diciptakan. Sehingga, dalam kasus hak cipta adalah hanya  dengan  dilakukan  pengumuman.  Yang  dimaksud  pengumuman  dalam  UU  Hak  Cipta adalah:
“Pengumuman  adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran,  suatu  ciptaan  dengan menggunakan  alat  apapun  baik  elektronik  atau  non  elektronik  atau  melakukan  dengan  cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  apabila  suatu  ciptaan  telah  dilakukan  pengumuman, maka  hal  tersebut  secara  mutandis  mutatis  dilindungi  oleh  hukum.  Ketentuan  ini  berbeda dengan  hak  atas  paten  yang  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  pemilik  paten mendaftarankan permohonan paten kepada menteri dan telah disahkan dengan  memasukkan paten yang diajukan tersebut ke dalam Daftar Umum Paten.  Lebih lanjut, dijelaskan bahwa
perlindungan  paten  adalah  meliputi  paten  dan  paten  sederhana  sebagaimana  disebut  oleh Pasal 2 UU Paten.
b. Konstruksi Perjanjian Kredit
Menurut  Ridwan  Khairandy,  terdapat  tiga  periode  dalam  suatu  kontrak,  yaitu  pre- contractual period, contractual performance period, dan post-contractual period.
 Pre-Contractual Period, yaitu waktu para pihak sebelum menemui kesepakatan tentang rencangan  transaksi.  Oleh  karena  itu,  didalam  tahap  ini  untuk  mencapai  suatu kesepakatan  bersama,  para  pihak  melakukan  negosiasi.  Suhardana  menjelaskan  dua bentuk dari negosiasi, yaitu position bargainer dan hard position bargainer.  Selanjutnya Agus  Yuda  Hernoko,  dalam  proses  negosiasi  kontrak  komersial  dilakukan  untuk kepentingan yang proporsional diantara kontraktan.
 Contractual Performance  Period, dalam  pelaksanaan  suatu  kontrak, prinsip  itikad  baik harus  selalu  tercermin  dalam  segala  tindakan  kontraktan.  Dalam  pandangan  hukum kontrak,  ada  dua  standar  etika,  yaitu  standar  objektif  yang  mengacu  pada  reasonable commercial standard of fair dealing; dan standar subjektif yang mengevaluasi perilaku kontraktan  berdasarkan  norma-norma  masyarakat.    Dalam  tahap  ini,  Agus  Yuda Hernoko  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  suatu  kontrak  adalah  bertujuan  untuk mencapai prestasi.
 Post-Contractual  Period,  pada  tahap  ini,  ada  beberapa  keadaan.  Misalnya,  kontrak sudah tidak mengikat karena prestasi telah terpenuhi; atau, kontrak tetap mengikat dan menimbulkan sengketa karena prestasi belum terpenuhi.
Pada  dasarnya,  pemberian  kredit  perbankan  tidak  bisa  dilakukan  tanpa  adanya pembuatan  perjanjian  kredit.  Suatu  perjanjian  kredit  adalah  dibuat  melalui  akta  yang mencakup  peristiwa  yang  membentuk  dasar  hak  dan  diperuntukkan  untuk  alat  bukti. Perjanjian  kredit  bukanlah  suatu  perjanjian  yang  dikecualikan  terhadap  syarat  objektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bank dalam melakukan perjanjian kredit dengan nasabahnya, lazimnya menggunakan standar perjanjian baku. Hal ini menjadi suatu perjanjian paksa  (dwangcontract)  apabila  posisi  debitor  lebih  lemah  daripada  kreditor.  Konsekuensi logisnya  adalah  apabila  nasabah  membutuhkan  suatu  kredit  perbankan,  secara  sukarela ataupun  terpaksa  harus  menggunakan  standar  perjanjian  baku  yang  dibuat  oleh  bank. Sehingga dalam konteks ini tidak menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi debitor. Lebih  ironisnya  lagi,  beberapa  standar  perjanjian  baku  memasukkan  klausul  eksemsi  . Dengan  demikian,  diperlukan  pembaharuan  hukum  dalam  keseimbangan  standar  perjanjian baku kredit perbankan.
c. Legal Due Diligence
Sebagaimana  dikutip  oleh  John  Ruggie  dan  John  F.  Sherman  terkait  dengan  makna transaksional – uji tuntas sebagai proses bisnis, adalah sebagai berikut:
“Some  have  viewed  this  [due  diligence]  in  strictly  transactional  terms  –  what  an investor or buyer does to assess a target asset or venture. The Special Representative uses this term in its broader sense: a comprehensive, proactive attempt to uncover human rights risks, actual and potential, over the entire life cycle of a project or business activity, with the aim of avoiding and mitigating those risks.”
Makna „Due Diligence‟ tersebut mencakup segala hal transaksi bisnis, hal ini termasuk juga  dengan  transaksi  kredit  perbankan.  Dalam  hal  perlindungan  pemegang  kekayaan intelektual  dalam  transaksi  kredit  perbankan,  legal  due  diligence  dapat  mencakup  beberapa hal, antara lain: ketentuan mengelola kekayaan intelektual; pemanfaatan kekayaan intelektual yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  kredit  perbankan;  sengketa  hukum  terkait  dengan  nilai dan  perizinan  kekayaan  intelektual;  dan  lain  sebagainya  .  Selain  itu,  dalam  memberikan kredit, bank memiliki kewajiban untuk melakukan segala tindakan hukum guna kepentingan bank  serta  debitur  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  29  ayat  (3)  UU  Perbankan.  Yang
mana  salah  satu  caranya  adalah  dengan  melakukan  uji  tuntas  demi  meningkatkan perlindungan dari para kontraktan, baik bagi kreditor/bank dan juga debitor/nasabah dengan penjaminan kekayaan intelektual.
d. Pendaftaran Asuransi
Kekayaan  intelektual  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  transaksi  kredit perbankan  dianjurkan  untuk  diletakkan  klaim  asuransi  terhadapnya.  Hal  ini  berbeda  dengan benda lain selain kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan fidusia, yang mana cukup dengan  dibebani  oleh  pembebanan  jaminan  fidusia.  Pasal  10  huruf  b  UU  Jaminan  Fidusia yang menyatakan bahwa “Kecuali diperjanjikan lain: jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam  hal  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  diasuransikan”.  Dalam  hal  pemegang hak  kekayaan  intelektul  meletakkan  haknya  tersebut  berupa  polis  asuransi,  maka  akan memberikan  perlindungan  tambahan  terkait  dengan  nilai  ekonomi  maupun  sengketa  dengan bank  dan/atau  perusahaan  asuransi.  Tindakan  meminimalisir  kerugian  tersebut  dapat dilakukan dengan cara pengalihan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

## Implementasi  Hak  Cipta  dan  Hak  Atas  Paten  sebagai  Jaminan  Kredit:  Perspektif Normatif
Respon  pemerintah  Indonesia  terkait  dengan  perkembangan  kegiatan  ekonomi,  salah satunya adalah mengatur kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Hal ini tercermin melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif  (disebut PP Ekonomi Kreatif). Skema pembiayaan dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memungkinkan  lembaga  keuangan,  baik  bank maupun  nonbank,  memberikan  pembiayaan  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif,  strategi pembiayaan  ini  melibatkan  menjadikan  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  utang.    Lebih lanjut,  yang  dimaksud  dengan  kekayaan  intelektual  dalam  PP  Ekonomi  Kreatif  merupakan “kekayaan  yang  dihasilkan  dari  kemampuan  intelektual  melalui  daya  cipta,  rasa,  dan karsanya, yang dapat berupa karya seni, sastra, teknologi, atau ilmu pengetahuan”.  Dengan begitu,  hak  cipta  dan  hak  atas  paten  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  terkait termasuk  ke  dalam  kategori  kekayaan  intelektual  dalam  PP  Ekonomi  Kreatif  ini.  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  jaminan  kredit perbankan yang diatur dalam PP Ekonomi Kreatif adalah: “Pasal 9
1. Dalam  pelaksanaan  Skema  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual,  lembaga keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  nonbank  menggunakan  kekayaan  intelektual sebagai objek jaminan utang.
2. Objek  jaminan  utang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam bentuk:
a. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual;
b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau
c. Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.
Pasal 10
Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:
a. Kekayaan  intelektual  yang  telah  tercatat  atau  terdaftar  di  kementerian  di bidang hukum; dan
b. Kekayaan  intelektual  yang  sudah  dikelola  baik  secara  sendiri  dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.”
Mendasar  pada  aturan  pelaksana  tersebut,  Kreator,  Pencipta,  dan  Inventor  serta Lembaga  Keuangan  Bank  maupun  Nonbank  untuk  memperoleh  landasan  yuridis  serta perlindungan  hukum  dalam  halnya  menggunakan  kekayaan  intelektual  untuk  dibebani jaminan fidusia guna memperoleh kredit perbankan.

## 1. Proses Pendaftaran dan Validasi HKI
Menurut  Kollewijn,  yang  dikutip  oleh  Soekardono,  yang  dikutip  ulang  oleh  Syahrial, ada dua jenis pendaftaran: deklaratif dan konstitutif.  Pendaftaran konstitutif bertujuan untuk perlindungan  dan pengakuan  hukum atas  ciptaan  hanya  apabila  ciptaan tersebut  didaftarkan (Hak atas Paten). Sedangkan, pendaftaran deklaratif memberikan perlindungan hukum untuk pembuktian, bukan untuk mendapatkan pengakuan (Hak Cipta). Karena hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang secara otomatis muncul tanpa perlu didaftarkan. Dengan kata lain, untuk  melindungi  hak  cipta  adalah  hanya  dengan  melakukan  pencatatan  di  lembaga  yang relevan.
Rapat UNICITRAL Working Group VI on Security Interest yang berlangsung di New York,  Creation  of  Security  Right  merupakan  salah  satu  topik  yang  dibahas.  Jika  ketentuan kekayaan  intelektual  menetapkan,  pendaftaran  merupakan  perysaratan  pengalihan  kekayaan intelektual,  maka  hukum  transaksi  berjaminan  tidak  mengintervensi  peraturan  tersebut. Sebaliknya,  jika  ketentuannya  tidak  mempersyaratkan  pendaftaran,  logisnya  pendaftaran tersebut  hanya  efektif  terhadap  pihak  ketiga.  Dengan  kata  lain,  pendaftaran  tidak  menjadi persyaratan untuk Creation of Security Right.
Proses  pendaftaran  hak  cipta  adalah  pasif  apabila  merujuk  pada  aturan  di  Indonesia, artinya  semua  permohonan  diterima  tanpa  melakukan  penelitian  mendalam  kecuali  terbukti ada pelanggaran hak cipta. Oleh karenanya, Ditjen HAKI tidak bertanggung jawab terhadap hak  tersebut  karena  pendaftaran  hak  cipta  adalah  pendaftaran  deklaratif.    Sebaliknya,  ide tentang  pendaftaran  hak  atas  paten,  yang  merupakan  jenis  pendaftaran  konstitutif  yang dilakukan  secara  aktif.  Akibatnya,  Ditjen  HAKI  bertanggung  jawab  jika  terdapat  duplikasi hak atas paten dalam Daftar Umum Paten. System pendaftaran hak atas paten dilakukan juga melalui  system  ujian  dengan  menguji  monopoli-monopoli  yang  dapat  dipertanggung jawabkan untuk pertimbangan penerimaan pendaftaran hak atas paten.
2. Manajemen Risiko dan Strategi Bank dalam Mengelola HKI
Menurut  ketentuan  Peraturan  Otortitas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  (selanjutnya  disebut  POJK penerapan manajemen risiko), yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah:
“Manajemen  risiko  adalah  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari seluruh kegiatan usaha bank.”
Sementara itu, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah:
“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada  bank,  termasuk  risiko  kredit  akibat  kegagalan  debitur,  risiko  konsentrasi  kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.”
Dalam  penjelasan  POJK  diatas,  “risiko  konsentrasi  kredit  adalah  ketika  dana disalurkan  hanya  kepada  satu  pihak,  industry,  sektor,  dan/atau  area  geografis  tertentu,  yang memiliki potensi memberikan kerugian  yang signifikan yang bisa membahayakan eksistensi bank”.  Sebaliknya,  counterparty  credit  risk  ialah  risiko  yang  muncul  ketika  nasabah  kredit tidak  memenuhi  prestasinya.  Risiko  ini  muncul  dari  jenis  transaksi  tertentu,  seperti  halnya transaksi yang terpengaruh oleh perubahan nilai wajar atau nilai pasar sebagaimana dimaksud pada  hukum  yang  relevan.  Settlement  risk  ialah  “risiko  yang  muncul  apabila  kas  dan/atau instrument  keuangan  tidak  diserahkan  pada  tanggal  penyelesaian  yang  telah  disepakati  dari pembelian dan/atau  penjualan instrument keuangan”.  Bank  harus meninjau kembali proses penyaluran  kredit  mereka  untuk  mempertimbangkan  kemungkinan  kredit  bermasalah  dan membuat  solusi  untuk  masalah  tersebut.    Hal  ini  dilakukan  secara  continue.  UU  perbankan tidak  menjelaskan  secara  eksplisit  ikatan  antara  bank  dan  nasabah.  Prinsip  kepercaayaan (fiduciary  relationship)  adalah  dasar  ikatan  antara  bank  dan  konsumen,  menurut  Tri Widiyono.
Untuk  memberikan  pembiayaan  berbasis  intelektual,  bank  harus  setidaknya memeriksa  objek  jaminan  dan  usaha  ekonomi  kreatif,  serta  menilai  kekayaan  intelektual objek  jaminan.  Selain  itu,  untuk  menilai  kekayaan  intelektual  tersebut,  pendekatan  seperti pendekatan  biaya,  pendekatan  pasar,  pendekatan  pendapatan,  dan/atau  pendekatan  lainnya digunakan.  Semua  pendekatan  ini  dilakukan  berdasar  pada  standar  penilaian  yang  berlaku dan  dilaksanakan  oleh  penilai  kekayaan  intelektual  dan/atau  panel  penilai  yang  telah memenuhi  perysaratan  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.    Ketentuaan tersebut,  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  (atau  mungkin  menjelaskan)  oleh  Shannon  P. Pratt  dan  Alina  V.  Naculit,  yang  mempresentasikan  idenya  dalam  hal  penilaian  kekayaan intelektual dalam tiga ukuran, yang mana ketiga-tiganya memberikan acuan kerja terstruktur guna memprediksi nilai aset tidak berwujud. Pertama, Market Approach, jenis ini didasarkan pada  penilaian  penjualan  dan/atau  transaksi  berwujud  yang  berbanding  lurus  dengan  aset. Selanjutnya,  Income  Approach,  yang  didasarkan  pada  penilaian  on  going  dan  masa  depan. Terkahir, Cost Approach, dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi substitusi yang sebanding dengan  biaya pengeluaran  sebagai pengganti sejalan dengan  fungsi utilitas.    Dengan begitu, panel  penilai  sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  Ekonomi  Kreatif  di  atas  adalah  hanya berdasarkan  perkiraan.  Ini  selaras  dengan  pernyataan  Edward  M.  Lacobucci  dan  Ralph  A. Winter sebagai berikut:
“Assets securitization is the partial or complete segregation of a specific set of cash flows  from  a  corporation‟s  other  asset  and  the  issuance  of  securities  based  on  these  cash flows.”
Oleh  karena  itu,  terhadap  nilai  tersebut  masih  memungkinkan  untuk  dilakukan negosiasi  antara  bank  dan  nasabah,  mengingat  salah  satu  prinsip  perjanjian  adalah Consensualism  Principle.  Ari  Juliano  Gema  mengatakan  bahwa  pengelolaan  hak  kekayaan intelektual  terdiri  dari  tiga  fase,  sebagaimana  dikutip  oleh  Hukumonoine.  Tahap  pertama adalah  tahap  kreasi,  yang  mencakup  pihak  yang  terlibat  dan  sumber  daya  yang  digunakan. Tahap  kedua  adalah  proteksi,  yang  mencakup  pendaftaran  dan  pengawasan  yang berkelanjutan  terkait  dengan  nilai  fluktuatif  objek  jaminan.  Tahap  ketiga  adalah komersialisasi,  di  mana  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  dapat  melakukan  komersialisasi mereka sendiri.  Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, dan Zahra Cintana mengemukakan tiga elemen  esensial  dalam  pengikatan  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  fidusia  kredit perbankan, yaitu:
a. Cummulative  Existence  of  Fiduciary  Object,  metode  ini  memastikan  eksistensi kumulatif  dari  dua  objek  yang  diikat,  yang  pertama  adalah  kekayaan  intelektual tersebut telah didaftarkan dan memiliki  bukti kepemilikan sebagai dasar hak fidusia; dan  kedua,  nilai  ekonomi  dari  kekayaan  intelektual  tersebut,  yang  didasarkan  pada kontrak yang dibuat, sebagai dasar hak kedua yang diikat jaminan fidusia.
b. Double  Cover  Binding  Method,  metode  ini  memastikan  kepemilikan  kekayaan intelektual  berdasarkan  sertifikatnya  dan  kepemilikan  atas  nilai  ekonominya berdasarkan  kontrak  royalty  dan  license  agreement,  yang  keduanya  tersebut  diikat dengan jaminan fidusia.
c. Bank  Preferences,  yaitu  tujuan  utama  bank  dalam  penyaluran  kredit  adalah pembayaran kembali kredit secara lancar daripada berpreferensi eksekusi jaminan.
Sementara itu, terhadap manajemen risiko dan strategi bank dalam mengelola kekayaan intelektual  yang  dijadikan  jaminan  fidusia  untuk  mendapat  kredit  perbankan  adalah  sama dengan  prinsip-prinsip  umum  jaminan  fidusia  sebagai  pembiayaan  melalui  perbankan. Menurut  penulis,  yang  membedakan  hanyalah  terkait  dengan  penilaian  aset  kekayaan intelektual  dan  proporsionalitas  dalam  menjaga  potensi  timbulnya  fluktuasi  nilai  aset kekayaan  intelektual  tersebut.  Berbicara  tentang  penyelesaian  sengketanya,  PP  Ekonomi
Kreatif mengatur bahwa itu bisa dilaksanakan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain dengan persetujuan OJK.

## KESIMPULAN
1. Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan hukum telah diakui dalam system hukum jaminan di  Indonesia. Hal ini  ditandai  dengan  diratifikasinya  World  Intellectual  Property Organization (WIPO) dan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs). Dewasa ini, peran hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia dalam pembiayaan kredit telah diatur melalui PP Nomor 24 Tahun 2022.
2. Implementasi  pemanfaatan  hak  cipta  dan  hak  atas  paten  sebagai  objek  agunan  kredit perbankan telah diatur  melalui prosedur-prosedur  yang  telah  dibuat  oleh  dirjen kekayaan intelektual  kemenkuhman,  yang  mana  hal  ini  dapat  dilakukan  secara  elektronik  maupun sebaliknya, dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan terkait. Prinsip- prinsip  umum  jaminan  fidusia  sebagai  pembiayaan  perbankan  sama  dengan  cara  bank mengelola  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  jaminan  fidusia  untuk  mendapatkan  kredit perbankan.  Penulis  menyatakan  bahwa  satu-satunya  hal  yang  membedakan  adalah bagaimana  menilai  aset  kekayaan  intelektual  dan  seberapa  proporsional  untuk  menjaga kemungkinan nilai aset tersebut berubah.

## REFERENSI

## Buku
B.G.  Tumbuan,  Fred.  Mencermati  Pokok-pokok  Undang-undang  Fidusia.  Jakarta:  Media Notariat. 2000.
Husen Sobana, Dadang. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. 2016. Khairandy,  Ridwan.  Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif  Perbandingan.  Bagian Pertama. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press. 2013.
Kusumastuti,  Dora.  Perjanjian  Kredit  Perbankan  dalam  Perspektif  Welfare  State.  Cetakan Pertama. Sleman: Deepublish Publisher. 2019.
P.  Pratt,  Shannon,  V.  Naculit,  Alina.  Valuing  a  Business  the  Analysis  and  Appraisal  of Closely Held Companies. Third Edition. New York: Mc-Graw Hill Companies. 2008. Setyowati  Efridani  Lubis,  Krisnani.  Anggraeni,  Elisa  dan  Wibowo,  Hendra.  Hak  Kekayaan Intelektual  dan  Tantangan  Implementasinya  di  Perguruan  Tinggi.  Bogor:  Departemen Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor, 2005.
Soelistyo, Henry. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: Rajawali Press. 2011. Subekti. Hukum Pembuktian. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
Suhardana,  FX.  Contract  Drafting  (Kerangka  Dasar  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008.
Yuda  Hernoko,  Agus.  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial.
Jakarta: Pena Grafika. 2011.

## Jurnal
Alexander  Posumah,  Adrian.  “Pengikatan  Jaminan  dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Kredit Bank  Menurut  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998”.  Lex  Privatum.  Vol.  5  No.  1. 2017.
Departemen  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan.  “Consultative  Paper:  Persyaratan  Modal Minimum untuk Risiko Kredit”. Otoritas Jasa Keuangan. 2018.
Fauza  Mayana,  Ranti,  Santika,  Tisna  dan  Cintana,  Zahra.  “Skeman  Pembiayaan  Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait
Implementasinya”.  Das  Sollen:  Jurnal  Kajian  Kontemporer  Hukuum  dan  Masyarakat. Vol. 1 No. 1. 2022.
Khairandy, Ridwan. “Landasan Filosofis Kekuataan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal Hukum.
Edisi Khusus Vol. 8. 2011.
M.  Lacobucci,  Edward,  A.  Winter,  Ralph.  “Asset  Securitization  and  Asymmetric Information”.  Journal  of  Legal  Studies.  University  of  Chicago  Press.  Vol.  34  No.  1. 2005.
Meutia Sari, Irna, Siregar, Saparuddin dan Harahap, Isnaini. “Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum”. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains. Februari 2020.
Mulyani, Sri. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3. 2012.
Palupi  Kurnianingrum,  Trias.  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan”. Negara Hukum. Vol. 8 No. 1. 2017.
Ruggie,  John  and  F.  Sherman,  John.  “The  Concept  of  „Due  Diligence‟  in  the  UN  Guiding Principles on Business and Human Rights: A Replay to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale”. European Journal of International Law. Vol. 28 No. 3. 2017.
Syahrial.  “Aspek  Hukum  Pendaftaran  Hak  Cipta  dan  Paten”.  Institut  Seni  Indonesia. Surakarta. Vol. 13 No. 1. 2014.
Tarmizi.  “Perjanjian  Kredit  Hak  Cipta  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  di  Kota  Medan”. Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal. Vol. 2 No. 1. 2021.
Tosato,  Andrea.  “Security  Interest  Over  Intellectual  Property”.  Journal  of  Intellectual Property Law & Practice. Vol. 6 No. 2. 2011.
Widiyono, Tri. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Jasa &
Kredit. Jakarta: Ghalia. 2006.
Yulianti,  Sri,  at.  Al.  “The  Efforts  to  Improve  Products  for  Development  of  Micro  Small Medium  Enterprises  (MSMEs)  Based  on  Digital  Creative  Economy  in  the  South Tangerang  Region”.  International  Journal  of  Engagement  and  Empowerment.  Vol.  2 No. 2. 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia.  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization  (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia).  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  57. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.
Indonesia.  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
Indonesia.  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  266.  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5599.
Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922.
Indonesia.  Peraturan  Otortitas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5861.
Indonesia.  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2022  tentang Peraturan Pelaksana  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6802.

## Dokumen Internasional
Business and Human Rights Report, Supra Note 7, paragraph 25.
United  Nations  Commission  on  International  Trade  Law,  “Unicitral  Legislative  Guide  on Secured  Transactions  Supplement  on  Security  Rights  in  Intellectual  Property”,  2011, link: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10- 57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf.

## Internet
Wahyuni,  Willa.  “Memahami  Pengelolaan  dan  Skema  Pembiayaan  Berbasis  HKI”.
Hukumonline. 2023. Link: https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami- pengelolaan-dan-skema-pembiayaan-berbasis-hki-lt64776677a111d/?page=1.

## Lain-Lain
Intellectual  Property  Office  of  Singapore,  “General  Information”,  Singapore  Government Agency Website, link: https://www.ipos.gov.sg/.