## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol. 8 No. 1, Februari 2023, pp. 49-58 ISSN: 2597-7156 (Online), 2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 49

## Comparison of Community Satisfaction with Health Services at Accredited Health Centers in North Sumatra
Bintang Rizki Angeli 1 , Susilawati 2
1,2 Departemen Administrasi Kebijakan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received Dec 29, 2022 Revised Feb 07, 2023 Accepted Feb 23, 2023 Community Health Centers must be managed properly and be able to carry  out  their  functions  optimally  starting  from  the resources  used, and  service  processes  to  service  performance.  Thus,  producing  safe health  services  of  good  quality,  and  according  to  the  needs  of  the community.  This  study  aims  to  determine  the  relationship  between community  satisfaction  with  health  services  at  accredited  health centers in North Sumatra. This study used a quantitative method with a cross sectional design. The results of the statistical test with the t- test conducted by the researcher showed a p-value of 0.000 (p <0.05) so  Ho  was rejected  and  Ha  was  accepted,  this means that  there  is  a comparison  between  the  level  of  the  Community  Health  Centers. From  research  conducted  by  researchers,  it  can  be  concluded  that there  is  a  relationship  between  community  satisfaction  with  health services  at  Accredited  Health  Centers  in North  Sumatra.  It is hoped that the Community  Health Centers that have received accreditation will continue to maintain their quality.
Keywords: Accreditation Public Health Center Community Satisfaction
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Susilawati, Departemen Administrasi Kebijakan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Email: susilawati@uinsu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Puskesmas  merupakan  pusat  kesehatan  tingkat  pertama  yang  memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah instansi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  masyarakat  dan upaya  kesehatan  perorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih  menekankan  pada  tindakan promotif  dan  preventif  di  wilayah  kerjanya  [1].  Menurut  Peraturan  Menteri    Kesehatan Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas,  Puskesmas  bertanggung  jawab mengembangkan kesehatan di wilayah kerjanya, memberikan rasa puas kepada pelanggan dan memberikan pelayanan berkualitas  yang diterima pelanggan [1]. Pelayanan kesehatan secara  umum  terdiri  dari  dua  bentuk  pelayanan  kesehatan  yaitu  pelayanan  kesehatan perseorangan (medical  service) dan  pelayanan  kesehatan  masyarakat (public  health service) [2].
50
Puskesmas  harus  dikelola  dengan  baik  dan  mampu  melaksanakan  tugasnya  secara optimal  mulai  dari  sumber  daya  yang  digunakan,  proses  pelayanan  hingga  kinerja pelayanan. Pelayanan  kesehatan  yang  aman  dan  berkualitas dapat terselenggara sesuai kebutuhan  masyarakat  [3]. Penilaian  mutu untuk instansi kesehatan pada tingkat pertama ini  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  yang disebut dengan Akreditasi. Akreditasi puskesmas dibagi menjadi lima jenis akreditasi yaitu tidak  terakreditasi,  terakreditasi  dasar,  terakreditasi  madya,  terakreditasi  utama,  dan terakreditasi  paripurna  [4].  Akreditasi  puskesmas  di  lakukan  ke  seluruh  puskesmas  di Indonesia dan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015 [5].
Penilaian  akreditasi  dilakukan  oleh  para  ahli  yang  biasa  disebut  dengan  asesor. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas  [6], terdapat 4 standar akreditasi untuk puskesmas, yang diantaranya adalah; 1) standar profesi, 2) standar pelayanan, 3) standar prosedur operasional, dan 4) etika profesi.
Berdasarkan  standar-standar  akreditasi  tersebut,  keputusan  untuk  menentukan tingkatan akreditasi puskesmas adalah : a) Tidak Terakreditasi didapatkan puskesmas jika pencapaian standard 1, 2, dan 3 mendapat nilai < 75% dan standard 4, 5, dan 6 mendapat nilai  <  60%  serta  standard  7,  8,  dan  9  mendapat  nilai  <  20%  ;  b)  Terakreditasi  Dasar didapatkan  puskesmas  jika  pencapaian  standard  1,  2,  dan  3  mendapat  nilai  ≤  75%  dan standard 4, 5, dan 6 mendapat nilai ≤ 60% serta standard 7, 8, dan 9 mendapat nilai ≤ 20% ; c) Terakreditasi Madya didapatkan puskesmas jika pencapaian standard 1, 2, 3, 4, dan 5 mendapat  nilai  ≥  75%  dan  standard  6,  7  mendapat  nilai  ≥  60%  serta  standard  8  dan  9 mendapat  nilai  ≥  20%  ;  d)  Terakreditasi  Utama  didapatkan  puskesmas  jika  pencapaian standard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mendapat nilai ≥ 75% dan standard 8, 9 mendapat nilai ≥ 60% ; e)  Terakreditasi  Paripurna  didapatkan  puskemas  jika  pencapaian  seluruh  standard mendapat nilai ≥ 75%. Semakin baik pelayanan yang diterima oleh pasien, maka akan baik pula penilaian  yang diberikan. Penelitian  [7]  menyatakan  bahwa  beberapa  hal  yang  harus di  siapkan  daerah  dalam  hal  pelaksanaan  Akreditasi  Puskesmas  yaitu  :  Sarana  dan prasarana Puskesmas, Penggangaran  APBD  Kabupaten /  Kota atau Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Non  Fisik,  Penyiapan  SPO,  Tim  Pelaksana  Akreditasi  Puskesmas  dan  Tim Pendamping  Akreditasi  Kabupaten  /  Kota.  Selain  itu  Puskesmas  melalui  tim  pelaksana akreditasi  mempersiapkan  proses  pelayanan  kesehatan  dasar  sampai  manajemen Puskesmas.
Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2020,  601 puskesmas  di  Sumatera  Utara.  Puskesmas  berlomba-lomba  untuk  meningkatkan pelayanannya  agar  mendapatkan  penilaian  yang  baik  sehingga  nantinya  Puskesmas  dapat menaikkan  akreditasinya  [8].  Penilaian  melalui  akreditasi  Puskesmas  diharapkan  dapat mengimplementasikan  standard  pelayanan  yang  baik  dan  bermutu,  sehingga  masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  [9]. Layanan  kesehatan  yang  bermutu  adalah  layanan  kesehatan  yang  selalu  berupaya memenuhi harapan pasien sehingga pasien akan selalu merasa berhutang budi serta sangat berterima kasih [10]. Namun, tidak sedikit puskesmas yang belum sepenuhnya peduli akan penilaian  akreditasinya.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien  kurang maksimal  [11].  Evaluasi  oleh  pihak  eksternal  harus  dilakukan  dengan  menggunakan standar  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  dengan  bantuan  mekanisme  akreditasi  untuk memastikan peningkatan kualitas, peningkatan kinerja terjadi secara terus menerus [12].
Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  yang berjudul  Komparasi  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas Terakreditasi  di  Sumatera  Utara.  Peneliitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  yang  terakreditasi  di Sumatera Utara.
51

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  desain cross  sectional. Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  menjadi  pasien  di  puskesmas terakreditasi di Sumatera Utara. Secara geografis,  Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau  Sumatera  dan  menjadi  Pulau  dengan  penduduk  terbesar  di  Indonesia  yaitu  sekitar ±14,9  juta  jiwa  pada  tahun  2021  dan  pada  tahun  2022  belum  diketahui  jumlah penduduknya secara pasti. Dari total populasi tersebut, sampel diambil sebanyak 100 orang dengan  menggunakan  teknik accidental  sampling, dari  100 orang  tersebut  sudah  menjadi perwakilan  dari  tempat-tempat  penelitian  yang  diteliti  yaitu  Puskesmas  yang terakreditasi paripurna  yang  terletak  di  Padangbulan,  Puskesmas  terakreditasi  utama  yang  terletak  di Polonia,  Puskesmas  terakreditasi  madya  yang  terletak  di  Glugur  Kota,  Puskesmas terakreditasi dasar  yang terletak di Belawan Sicanang, serta Puskesmas tidak terakreditasi yang  terletak  di  Helvetia  yang  masing-masing  diwakilkan  oleh  20  orang .  Accidental sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  yang  kebetulan  berada  ditempat  yang akan diteliti. Accidental  sampling adalah teknik sampel  yang dipakai  saat populasi  belum diketahui secara pasti.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diambil  langsung  oleh  peneliti masyarakat  yang  menjadi  pasien  di  puskesmas  yang  terakreditasi  di  Sumatera  Utara. Kuisioner  yang  dipakai  oleh  peneliti  adalah  Indikator  Nasional  Mutu  (INM)  Pelayanan Kesehatan  di  Puskesmas  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Data  yang sudah didapat akan diolah secara statistic melalui beberapa tahapan yaitu coding, cleaning, editing, dan processing. Setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut, data dianalisis secara deskriptif  untuk  mengetahui  ringkasan  dari  data  tersebut.  Uji  statistic  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah uji t atau T-test.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa dari 100 orang yang  menjadi  responden,  84  orang  diantaranya  berjenis  kelamin  perempuan  dengan persentase  sebesar  84%  dan  selebihnya  sebanyak  16  orang  berjenis  kelamin  laki-laki dengan persentase sebesar 16%.
Hasil  data  primer  dari  peneliti,  menunjukkan  bahwasannya  sebanyak  71  orang dengan  persentase  71%  pendidikan  terakhirnya  adalah  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA). Selanjutnya,  responden  yang  riwayat  pendidikan  terakhirnya  adalah  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  didapatkan  sebanyak  20  orang  dengan  persentase  sebesar  20%.  Dan peneliti  mendapatkan  hasil  bahwa  sebanyak  9  responden  yang  memiliki  riwayat pendidikan terakhir Strata-1 (S1) dengan persentase sebesar 9%.
Hasil  penelitian  dari  peneliti  menunjukkan  bahwa  sebanyak  66  responden  bekerja sebagai  wiraswasta  dengan  persentase  sebesar  66%.  Kemudian,  sebanyak  27  responden dengan  persentase  sebesar  27%  bekerja  sebagai  wirausaha.  Lalu,  yang  bekerja  sebagai PNS sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 7%.
52 Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Dan Pekerjaan Responden (n=100) Variabel N % Jenis Kelamin Laki-laki 16 16 Perempuan 84 84 Pendidikan Terakhir SMP 20 20 SMA 71 71 S1 9 9 Pekerjaan PNS 7 7 Wiraswasta 66 66 Wirausaha 27 27

## Kepuasan Masyarakat Terhadap Puskesmas Terakreditasi
Hasil  dari  data  primer  yang  diambil  langsung  oleh  peneliti  melalui  instrument kuisioner berbasis Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dari Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  didapatkan  bahwa  dari  indikator  kesesuaian persyaratan  pelayanan  di  Puskesmas  terakreditasi  Paripurna,  masih  ada  masyarakat  yang menyatakan  kurang  sesuai  dengan  persentase  sebesar  15%  dan  yang  menyatakan  sangat sesuai  50%.  Berbeda  halnya  dengan  puskesmas  yang  tidak  terakreditasi  diteliti,  masih banyak yang kurang sesuai bahkan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ada dengan persentase  ≤  30%.  Indicator  dari  kemudahan  prosedur  di  puskesmas  terakreditasi paripurna,  hasil  yang  didapat  oleh  peneliti  adalah  sebesar  55%  masyarakat  menyatakan mudah  dan  yang  menyatakan  sangat  mudah  sebesar  25%. Sedangkan  di  puskesmas  tidak terakreditasi,  yang  menyatakan  bahwa  prosedur  dari  puskesmas  tersebut  kurang  mudah sebesar  50%.  Selanjutnya  indicator  dari  kecepatan  waktu  pelayanan  di  Puskesmas terakreditasi  Paripurna,  sebanyak  55%  masyarakat  menyatakan  cepat.  Namun  hal  ini berbeda  dengan  puskesmas  yang  tidak  terakreditasi,  50%  responden  menyatakan  bahwa waktu pelayanan di puskesmas tidak terakreditasi ini kurang cepat.
Indikator dari kewajaran tarif di puskesmas terakreditasi paripurna didapatkan hasil sebanyak  75%  masyarakat  menyatakan  bahwa  gratis.  Sedangkan  di  puskesmas  tidak terakreditasi, seluruh responden  menyatakan tarif  di puskesmas tersebut gratis. Kemudian kesesuaian  standar  pelayanan  dipuskesmas  terakreditasi  paripurna  sebanyak  55% masyarakat menyatakan sesuai. Tetapi, pada puskesmas tidak terakreditasi  sebanyak 40% masyarakat  menyatakan  kurang  sesuai  dengan  standar  pelayanan.  Indikator  selanjutnya adalah  kompetensi  petugas  di  puskesmas  terakreditasi  paripurna  yang  menyatakan kompeten  sebesar  45%.  Dan  pada  puskesmas  yang  tidak  terakreditasi  sebesar  60% menyatakan  petugas  puskesmas  kurang  kompeten  dalam  menjalankan  tugas.  Kesopanan dan  keramahan  dari  petugas  puskesmas  terakreditasi  paripurna  didapat  hasil  bahwa sebanyak  65%  responden  menyatakan  petugas  dari  puskesmas  tersebut  sopan  dan  ramah. Lalu  pada  puskesmas  tidak  terakreditasi,  sebanyak  50%  responden  yang  menyatakan bahwa  petugas  dari  puskesmas  kurang  sopan  dan  ramah.  Indikator  kualitas  sarana  dan prasarana  dari  puskesmas  terakreditasi  paripurna  didapatkan  sebanyak  65%  responden menyatakan  sangat  baik.  Dan  pada  puskesmas  tidak  terakterakreditasi,  sebanyak  60% responden menyatakan kualitas sarana dan prasarana cukup berkualitas. Terakhir indikator penanganan  pengaduan  pengguna  layanan,  hanyak  sebanyak  35%  responden  yang menyatakan  dikelola  dengan  baik  dan  selebihnya  dinyatakan  berfungsi  kurang  maksimal
53 pada  puskesmas  terakreditasi  paripurna.  Sedangkan  pada  puskesmas  tidak  terakreditasi, sebanyak  masing-masing  50%  responden  menyatakan  bahwa  penanganan  pengaduan pengguna layanan berfungsi kurang maksimal serta selebihnya menyatakan ada tetapi tidak berfungsi.
Dari  pernyataan-pernyataan  di  atas,  dapat  dirangkum  bahwa  antara  puskesmas terakreditasi  dengan  puskesmas  yang  tidak  terakreditasi  memiliki  perbedaan  yang  cukup signifikan. Kualitas  mutu dari puskesmas terakreditasi sangat berpengaruh pada tingkatan akreditasi  yang  akan  didapat.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  [13]  menyatakan  bahwa akreditasi  mampu  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  sesuai  dengan manfaat  dan  tujuan  akreditasi  yang  tercantum  pada  Permenkes  RI  Nomor  46 tahun  2015 tentang akreditasi Puskesmas.
Tabel 2. Hasil Data Primer Dari Kuisioner (n=100)
Variabel Tidak Akreditasi n (%) Dasar n (%) Madya n (%) Utama n (%) Paripurna n (%) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tidak Sesuai 7 (35%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Sesuai 6 (30%) 8 (40%) 10 (50%) 0 (0%) 3 (15%) Sesuai 7 (35%) 12 (60%) 8 (40%) 11 (55%) 7 (35%) Sangat Sesuai 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (45%) 10 (50%) Kemudahan Prosedur Tidak Mudah 5 (25%) 3 (15%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Mudah 10 (50%) 8 (40%) 6 (30%) 0 (0%) 4 (20%) Mudah 5 (25%) 9 (45%) 6 (30%) 11 (55%) 11 (55%) Sangat Mudah 0 (0%) 0 (0%) 6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) Kecepatan Waktu Pelayanan Tidak Cepat 5 (25%) 5 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Cepat 10 (50%) 8 (40%) 6 (30%) 3 (15%) 6 (30%) Cepat 5 (25%) 7 (35%) 12 (60%) 10 (50%) 11 (55%) Sangat Cepat 0 (0%) 0 (0%) 2 (10%) 7 (35%) 3 (15%) Kewajaran Biaya/Tarif Mahal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Cukup Mahal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Murah 0 (0%) 10 (50%) 6 (30%) 6 (30%) 5 (25%)
54 Gratis 20 (100%) 10 (50%) 14 (70%) 14 (70%) 15 (75%) Kesesuaian Standar Pelayanan Tidak Sesuai 6 (30%) 4 (20%) 4 (20%) 0 (0%) 0 (0%) Kurang Sesuai 8 (40%) 5 (25%) 8 (40%) 8 (40%) 6 (30%) Sesuai 6 (30%) 11 (55%) 8 (40%) 9 (45%) 11 (55%) Sangat Sesuai 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 3 (15%) Kompetensi Petugas Tidak Kompeten 2 (10%) 5 (25%) 7 (35%) 0 (0%) 2 (10%) Kurang Kompeten 12 (60%) 5 (25%) 8 (40%) 5 (25%) 9 (45%) Kompeten 6 (30%) 10 (50%) 5 (25%) 11 (55%) 9 (45%) Sangat Kompeten 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (20%) 0 (0%) Kesopanan dan Keramahan Kurang  Sopan  dan Ramah 10 (50%) 2 (10%) 9 (45%) 0 (0%) 5 (25%) Sopan dan Ramah 10 (50%) 13 (65%) 11 (55%) 13 (65%) 13 (65%) Sangat  Sopan  dan Ramah 0 (0%) 5 (25%) 0 (0%) 7 (35%) 2 (10%) Kualitas Sarana dan Prasarana Buruk 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Cukup 12 (60%) 4 (20%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) Baik 8 (40%) 15 (75%) 13 (65%) 13 (65%) 7 (35%) Sangat Baik 0 (0%) 0 (0%) 5 (25%) 7 (35%) 13 (65%) Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Ada  Tetapi  Tidak Berfungsi 10 (50%) 3 (15%) 9 (45%) 0 (0%) 3 (15%) Berfungsi Kurang Maksimal 10 (50%) 14 (70%) 11 (55%) 10 (50%) 10 (50%) Dikelola Dengan Baik 0 (0%) 3 (15%) 0 (0%) 10 (50%) 7 (35%) Total 100 (100%)
Hubungan  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Di  Puskesmas Terakreditasi Di Sumatera Utara
Hasil  uji  statistic  dengan  uji t pada  tabel  3  yang  dilakukan  oleh  peneliti menunjukkan p value 0,000 ( p < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat hubungan antara tingkat kepuasan  masyarakat dengan akreditasi dari puskesmas.
55 Hal  tersebut  relevan  dengan  penelitian  [14]  yang  memakai  dimensi tangibles, mereka menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara dimensi tangibles dengan  status  akreditasi  puskesmas.  Persamaan  denga  penelitian  ini terletak  pada  variabel  yang  diteliti  yaitu  tentang  mutu  pelayanan,  namun  perbedaannya terletak  pada  jumlah  sampel  dan  variabel  kepuasan.  Penelitian  [15]  juga  sejalan  dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa status akreditasi puskesmas ada hubungannya dengan tingkat kepuasan pasien
Tabel 3. Hasil Uji Statistic T-test Tingkat Kepuasan Akreditasi Puskesmas n t Std. Error Mean P value PR (90% CI) Lower Upper Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 100 31,430 ,087 ,000 2,60 2,88 Kemudahan Prosedur 100 30,228 ,090 ,000 2,57 2,87 Kecepatan Waktu Pelayanan 100 31,207 ,083 ,000 2,45 2,73 Kewajaran Biaya/Tarif 100 83,596 ,045 ,011 3,66 3,80 Kesesuaian Standar Pelayanan 100 30,103 ,081 ,033 2,30 2,56 Kompetensi Petugas 100 29,417 ,079 ,001 2,20 2,46 Kesopanan dan Keramahan 100 46,147 ,062 ,000 2,78 2,98 Kualitas Sarana dan Prasarana 100 44,384 ,069 ,000 2,94 3,16 Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 100 43,878 ,067 ,000 2,84 3,06

## 3.2  Pembahasan
Teori  dari  Kotler  dan  Keller  tahun  2008  menyatakan  bahwa  kepuasan  konsumen adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang  yang  muncul  setelah  membandingkan kinerja (hasil) suatu produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan  [16]. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak puas.
Semakin baik mutu Puskesmas, semakin tinggi pula akreditasi yang akan diberikan oleh pemerintah [17]. Hal yang sama  juga ditemukan pada penelitian [13] bahwa terdapat korelasi  antara  status  akreditasi  Puskesmas  dengan  kategori  tidak  terakreditasi, terakreditasi dasar, dan terakreditasi  madya terhadap tingkat kepuasan pasien rawat  jalan, menunjukkan  bahwa  puskesmas  dengan  kategori  status  akreditasi  yang  lebih  tinggi  akan cenderung  memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik    pula,  sehingga  pasien  akan  puas terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  diterima  di  puskesmas  tersebut  [18].  Hal  serupa  juga disebutkan  dalam    penelitian    [19]  yang  menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan akreditasi seluruh Puskesmas membahas pentingnya melakukan perubahan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu dan kinerja pelayanan.
Penelitian  [20]  menyatakan  bahwa  melalui  pelaksanaan  standar  akreditasi puskesmas,  diharapkan  memberikan  manfaat  tidak  hanya  bagi  kepuasan  pasien  karena pelayanan  yang  diberikan  sesuai  standar  sehingga  aman,  tetapi  juga  bagi  kepuasan  dan keamanan  petugas  kesehatan,  karena  pelayananan  yang  diberikan  sesuai  aspek  legal  dan pedoman  tindakan  medis,  tetapi  juga  tetap  memperhatikan  kebutuhan  dan  ekspektasi masyarakat.  Kualitas  mutu  dari  puskesmas  bukan  hanya  sekedar  dilihat  dari  segi pelayanannya saja, namun dilihat dari segala aspek. Mulai dari segi sarana dan prasarana, kecepatan  waktu  dalam  memberikan  pelayanan,  sampai  tarif  harga  yang  ditetapkan  oleh puskesmas.  Jika  semuanya  berkualitas  baik,  pengawas  kualitas  mutu  atau  asesor  akan mempertimbangkan  tingkatan  akreditasi  yang  akan  diberikan  [21].  Penelitian  dari  [22]
56
yang  menyatakan  bahwa status akreditasi  Puskesmas dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan cakupan pelayanan kesehatan, sarana, dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas  itu  sendiri.  Hal  tersebut  relevan  dengan  penelitian  [23]  yang  menjelaskan bahwa mutu pelayanan kesehatan harus dapat memenuhi kebutuhan pasien/masyarakat dan juga harus memenuhi harapan pasien dengan cara yang paling hemat biaya.
Namun,  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  juga  ditemukan  kekurangan pada  puskesmas  paripurna.  Meskipun  tingkatan  akreditasi  paripurna  adalah  tingkatan akreditasi  puskesmas  yang  tertinggi,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  puskesmas tersebut  tidak  mempunyai  kekurangan  [24].  Hasil  yang  didapat  oleh  peneliti  terdapat aspek-aspek  yang  dinilai  dari  masyarakat  kurang  memuaskan.  Mulai  dari  kompetensi petugas,  kecepatan  waktu  dalam  memberikan  pelayanan,  sampai  sarana  dan  prasarana. Namun meskipun begitu, keluhan-keluhan dari masyarakat inilah yang dapat meingkatkan mutu dari puskesmas tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat hubungan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Terakreditasi di Sumatera Utara. Akreditasi-akreditasi dari puskesmas yang diteliti oleh peneliti meliputi akreditasi  paripurna,  akreditasi  utama,  akreditasi  madya,  akreditasi  dasar,  serta  tidak terakreditasi. Kualitas  mutu diamati oleh asesor  yang  nantinya akan dinilai sesuai dengan standar yang telah ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan khusus kepada orangtua tercinta penulis  yang telah memberikan  support  dukungan  serta  material  dan  juga  kepada  dosen  pembimbing  yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi yang telah membimbing dengan sabar, tulus, dan  sepenuh  hati,  serta  taklupa  juga  dosen-dosen  FKM  UIN  Sumatera  Utara  yang  telah banyak memberikan materi yang bermanfaat bagi penulis.

## REFERENCES
[1] Permenkes RI, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,” 2019.
[2] Kemenkes RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” 2009.
[3] Permenkes RI, “Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019,” 2015.
[4] Permenkes  RI,  “Akreditasi  Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi,” 2015.
[5] A.  D.  Harso,  H.  Siswantoro,  and  A.  K.  Syarif,  “Hubungan  Status  Akreditasi Puskesmas dengan Capaian Program Antenatal Care,” Media Penelit. dan Pengemb. Kesehat. , vol. 30, no. 3, 2020.
[6] Kemenkes  RI,  “Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  43  Tahun  2019  tentang  Pusat Kesehatan Masyarakat.” Kemenkes RI, Jakarta, 2019.
[7]  Susilawati,  “Gambaran  Implimentasi  Akreditasi  Puskesmas  Di  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016,” J. Jumantik , vol. 2, no. 2, pp. 89–99, 2017.
[8] K.  Putri,  M.  Rifai,  and  A.  Yusuf,  “Perbedaan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Puskesmas  Terakreditasi  Puskesmas  Dan  Puskesmas  Tidak  Terakreditasi  Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021,” NERSMID  J.  Keperawatan  dan  Kebidanan , vol. 5, no. 1, pp. 28–36, 2022.
57
[9] M.  R.  Yewen,  G.  E.  C.  Korompis,  and  F.  K.  Kolibu,  “Hubungan  Antara  Status Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Di  Kota  Sorong  Provinsi Papua Barat,” J. Kesmas , vol. 7, no. 5, 2018.
[10]  E.  N.  Ningrum,  “Hubungan  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Kepuasan  Pasien  Di Puskesmas Kabupaten Banyumas,” Hum. Care J. , vol. 5, no. 3, pp. 732–741, 2020.
[11]  Misnaniarti  and  P.  K.  Destari,  “Aspek  penting  akreditasi  puskesmas  dalam mendukung  implementasi  jaminan  kesehatan  nasional,” J.  Penelit.  dan  Pengemb. Pelayanan Kesehat. , vol. 10, no. 16, 2018.
[12]  N.  A.  Damayanti,  S.  P.  Jati,  and  E.  Y.  Fatmasari,  “Analisis  Perbedaan  Tingkat Kepuasan  Pasien  Terhadap  Mutu  Pelayanan  Rawat  Jalan  Puskesmas  Berstatus Akreditasi Utama Dan Paripurna Di Kota Semarang,” J. Kesehat. Masy. , vol. 6, no. 5, pp. 124–134, 2018.
[13]  I.  N.  P.  Trisna  and  B.  B.  Raharjo,  “Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Tingkat Kepuasan  Pasien,” Higeia  J.  Public  Heal.  Res.  Dev. ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  324–336, 2019.
[14]  S. Marlina, N. Silalahi, S. D. Insani, H. NovitaTarigan, and F. E. Sitorus, “Hubungan Status Akreditasi Puskesmas Dengan Mutu Pelayanan Di Kabupaten Simalungun,” J. Penelit. Keperawatan Med. , vol. 2, no. 2, pp. 45–53, 2020.
[15]  T.  W.  Tawalujan,  G.  E.  C.  Korompis,  and  F.  R.  R.  Maramis,  “Hubungan  Antara Status Akreditasi Puskesmas Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Kota Manado,” J. Kesmas , vol. 7, no. 5, 2018.
[16]  P.  Kotler  and  K.  L.  Keller, Manajemen  Pemasaran ,  Edisi  13  J.  Jakarta:  Erlangga, 2008.
[17]  S.  P.  Arofi  and  F.  Ariyanti,  “Studi  Mutu  (ServQual)  dan  Kepuasan  Pasien Berdasarkan  Akreditasi  Puskesmas,” J.  Ilmu  Kesehat.  Masy. ,  vol.  10,  no.  03,  pp. 180–190, 2021.
[18]  D. Faryanti, H. Saputra, and A. Putri, “Comparative Study Kinerja dengan Balanced Scorecard  Puskesmas  Terakreditasi  &  Terimplementasi  ISO  9001:  2008  di Puskesmas  Cilandak  Timur  &  Pejaten  Barat  III.,” J.  Heal.  Sains ,  vol.  3,  no.  2,  pp. 186–198, 2022.
[19]  Molyadi  and  Trisnantoro,  “Pelaksanaan  Kebijakan  Akreditasi  Puskesmas  Di Kabupaten Kubu Raya,” J. Kebijak. Kesehat. Indones.  Jkki , vol. 7, no. 1, pp. 18–23, 2018.
[20]  R.  D.  Wulandari et  al. ,  “Pengaruh  Pelaksanaan  Akreditasi  Puskesmas  terhadap Kepuasan  Pasien  (The  Influence  of  Primary  Health  Care  Accreditation  on  Patient Satisfaction),” Media Kesehat Masy Indones , vol. 15, no. 3, pp. 228–236, 2019.
[21]  A. Rafika, “Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Terakreditasi di Kota Padang Tahun 2019,” Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2021.
[22]  S.  Batubara  and  et.al,  “Hubungan  Status  Akreditasi  Puskesmas  Denganmutu Pelayanan Di Kabupaten Simalungun,” Wahana Inov. , vol. 8, no. 1, pp. 1–12, 2019.
[23]  H. . Amiroh, H. Khotimah, and S. A. Andayani, “Perbedaan Kepuasan Pasien Rawat Inap  Di  Puskesmas  Terakreditasi  Dasar  Dan  Terakreditasi  Madya,” J.  Kesehat. Prim. , vol. 5, no. 1, pp. 34–48, 2020, doi: Https://Doi.Org/10.31965/Jkp.
[24]  I.  Y.  Shabri,  T.  Nugraha,  and  D.  Syamsul,  “Analisis  Persepsi  Kualitas  Layanan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Terakreditasi Aek Loba Kabupaten Asahan,” An-Nadaa J. Kesehat. Masy. , vol. 6, no. 1, 2020.
58

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
Bintang  Rizki  Angeli, Mahasiswi  Strata-1  Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Susilawati, Dosen  sekaligus  Kepala  Program  Studi  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara