## MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DINIYAH PONDOK PESANTREN (Studi Multi Kasus Pada Pondok Pesantren Pancasila dan Pondok
Pesantren Al-Quraniyah di Bengkulu)
Oleh:

## Muhammad Alfian
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: alfianjawal@gmail.com

## Abstract
The development  of  Islamic  boarding schools  with  various  types  of  typologies  is  the impact of the development of the education system, which  certainly  requires  an  analysis  of  the projections  of  experts  in  accordance  with  their fields, in this case pesantren are required to concoct curriculum, prepare curriculum development strategies and then implement it  well, although not all Modern theories  have relevance to the  world of pesantren  on  the  one  hand,  and  at  the  same  time pesantren  also  need  the  concept  of  implementing  a modern curriculum. The problem in this research is how  the  curriculum  development  model  for pesantren  diniyah  madrasas. The  purpose  of  this study  is  to  describe  the  development  model  This type  of  research  is  field  research  (Field  Research), using historical  approaches  and  case  studies.  The data collection techniques are interviews, observation  and  documentation,  using  inductive qualitative  data  analysis  techniques.  The  results  of this  study  are:  First,  Islamic  boarding  schools  with early  education have  implemented  curriculum development.  The  curriculum  of  the  Diniyah Takmiliyah  Madrasah  is  in  accordance  with  the wishes of the organizers with the domination of the kiyai  and  ustad,  and  has  not  made  the  curriculum guidelines based on Diniyah Takmiliyah implementation  guidelines  of  the  Indonesian Ministry of  Religion  in  total,  which  makes the  gap between  the  ideal  curriculum  and  the  actual curriculum  affect  the  implementation  of  the curriculum  as  it  is,  and  there  is  still  an  ongoing repetition  of  material  between  formal  and  non- formal  education.  In  the  theory  of  Miller-Seller states  that  development  and  implementation  is  by paying  attention  to  the  components  of  curriculum development,  determining  the  steps  of  curriculum development,  so  early  Islamic  boarding  schools  in Bengkulu  do  not  yet  have  curriculum  documents,
but have their own ways in curriculum development namely combination models.
Keywords: Model,  Development,  Curriculum, Islamic Boarding School.

## Abstrak
Perkembangan  pondok  pesantren  dengan berbagai  macam  tipologinya  adalah  dampak  dari berkembangnya  sistem  pendidikan,  yang  tentu membutuhkan  analisa  proyeksi  kebutuhan  tenaga ahli  sesuai  dengan  bidangnya,  dalam  hal  ini pesantren  dituntut  untuk  meramu  kurikulum, mempersiapkan  strategi  pengembangan  kurikulum dan  selanjutnya  dapat  melaksanakannya  dengan baik,  meskipun  sebenarnya  tidak  semua  teori modern    memiliki  relevansi  terhadap  dunia pesantren  disatu  sisi,  dan  pada  saat  yang  sama pesantren  juga  membutuhkan  konsep  implementasi kurikulum  modern. Permasalahan  yang  ada  dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengembangan kurikulum madrasah diniyah pesantren.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan model pengembangan Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field Research), dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan  dokumentasi,  dengan  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif  yang  bersifat  induktif. Adapun  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama, Pondok  pesantren  dengan  pendidikan diniyahnya  telah  melaksanakan  pengembangan kurikulum.  Pelaksanaan kurikulum  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  sesuai  dengan  kehendak penyelenggara  dengan  dominasi  kiyai  dan  ustad, dan  belum  menjadikan  pedoman  kurikulum berdasarkan  pedoman  penyelenggaraan  Diniyah Takmiliyah  Kementerian  Agama  R.I  secara  total, hal  ini  yang  membuat  ada  jurang  pemisah  antara

## MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DINIYAH PONDOK PESANTREN (Studi Multi Kasus Pada Pondok Pesantren Pancasila dan Pondok
Pesantren Al-Quraniyah di Bengkulu)
Oleh:

## Muhammad Alfian
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: alfianjawal@gmail.com

## Abstract
The development  of  Islamic  boarding schools  with  various  types  of  typologies  is  the impact of the development of the education system, which  certainly  requires  an  analysis  of  the projections  of  experts  in  accordance  with  their fields, in this case pesantren are required to concoct curriculum, prepare curriculum development strategies and then implement it  well, although not all Modern theories  have relevance to the  world of pesantren  on  the  one  hand,  and  at  the  same  time pesantren  also  need  the  concept  of  implementing  a modern curriculum. The problem in this research is how  the  curriculum  development  model  for pesantren  diniyah  madrasas. The  purpose  of  this study  is  to  describe  the  development  model  This type  of  research  is  field  research  (Field  Research), using historical  approaches  and  case  studies.  The data collection techniques are interviews, observation  and  documentation,  using  inductive qualitative  data  analysis  techniques.  The  results  of this  study  are:  First,  Islamic  boarding  schools  with early  education have  implemented  curriculum development.  The  curriculum  of  the  Diniyah Takmiliyah  Madrasah  is  in  accordance  with  the wishes of the organizers with the domination of the kiyai  and  ustad,  and  has  not  made  the  curriculum guidelines based on Diniyah Takmiliyah implementation  guidelines  of  the  Indonesian Ministry of  Religion  in  total,  which  makes the  gap between  the  ideal  curriculum  and  the  actual curriculum  affect  the  implementation  of  the curriculum  as  it  is,  and  there  is  still  an  ongoing repetition  of  material  between  formal  and  non- formal  education.  In  the  theory  of  Miller-Seller states  that  development  and  implementation  is  by paying  attention  to  the  components  of  curriculum development,  determining  the  steps  of  curriculum development,  so  early  Islamic  boarding  schools  in Bengkulu  do  not  yet  have  curriculum  documents,
but have their own ways in curriculum development namely combination models.
Keywords: Model,  Development,  Curriculum, Islamic Boarding School.

## Abstrak
Perkembangan  pondok  pesantren  dengan berbagai  macam  tipologinya  adalah  dampak  dari berkembangnya  sistem  pendidikan,  yang  tentu membutuhkan  analisa  proyeksi  kebutuhan  tenaga ahli  sesuai  dengan  bidangnya,  dalam  hal  ini pesantren  dituntut  untuk  meramu  kurikulum, mempersiapkan  strategi  pengembangan  kurikulum dan  selanjutnya  dapat  melaksanakannya  dengan baik,  meskipun  sebenarnya  tidak  semua  teori modern    memiliki  relevansi  terhadap  dunia pesantren  disatu  sisi,  dan  pada  saat  yang  sama pesantren  juga  membutuhkan  konsep  implementasi kurikulum  modern. Permasalahan  yang  ada  dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengembangan kurikulum madrasah diniyah pesantren.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan model pengembangan Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field Research), dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan  dokumentasi,  dengan  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif  yang  bersifat  induktif. Adapun  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama, Pondok  pesantren  dengan  pendidikan diniyahnya  telah  melaksanakan  pengembangan kurikulum.  Pelaksanaan kurikulum  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  sesuai  dengan  kehendak penyelenggara  dengan  dominasi  kiyai  dan  ustad, dan  belum  menjadikan  pedoman  kurikulum berdasarkan  pedoman  penyelenggaraan  Diniyah Takmiliyah  Kementerian  Agama  R.I  secara  total, hal  ini  yang  membuat  ada  jurang  pemisah  antara

## MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DINIYAH PONDOK PESANTREN (Studi Multi Kasus Pada Pondok Pesantren Pancasila dan Pondok
Pesantren Al-Quraniyah di Bengkulu)
Oleh:

## Muhammad Alfian
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-mail: alfianjawal@gmail.com

## Abstract
The development  of  Islamic  boarding schools  with  various  types  of  typologies  is  the impact of the development of the education system, which  certainly  requires  an  analysis  of  the projections  of  experts  in  accordance  with  their fields, in this case pesantren are required to concoct curriculum, prepare curriculum development strategies and then implement it  well, although not all Modern theories  have relevance to the  world of pesantren  on  the  one  hand,  and  at  the  same  time pesantren  also  need  the  concept  of  implementing  a modern curriculum. The problem in this research is how  the  curriculum  development  model  for pesantren  diniyah  madrasas. The  purpose  of  this study  is  to  describe  the  development  model  This type  of  research  is  field  research  (Field  Research), using historical  approaches  and  case  studies.  The data collection techniques are interviews, observation  and  documentation,  using  inductive qualitative  data  analysis  techniques.  The  results  of this  study  are:  First,  Islamic  boarding  schools  with early  education have  implemented  curriculum development.  The  curriculum  of  the  Diniyah Takmiliyah  Madrasah  is  in  accordance  with  the wishes of the organizers with the domination of the kiyai  and  ustad,  and  has  not  made  the  curriculum guidelines based on Diniyah Takmiliyah implementation  guidelines  of  the  Indonesian Ministry of  Religion  in  total,  which  makes the  gap between  the  ideal  curriculum  and  the  actual curriculum  affect  the  implementation  of  the curriculum  as  it  is,  and  there  is  still  an  ongoing repetition  of  material  between  formal  and  non- formal  education.  In  the  theory  of  Miller-Seller states  that  development  and  implementation  is  by paying  attention  to  the  components  of  curriculum development,  determining  the  steps  of  curriculum development,  so  early  Islamic  boarding  schools  in Bengkulu  do  not  yet  have  curriculum  documents,
but have their own ways in curriculum development namely combination models.
Keywords: Model,  Development,  Curriculum, Islamic Boarding School.

## Abstrak
Perkembangan  pondok  pesantren  dengan berbagai  macam  tipologinya  adalah  dampak  dari berkembangnya  sistem  pendidikan,  yang  tentu membutuhkan  analisa  proyeksi  kebutuhan  tenaga ahli  sesuai  dengan  bidangnya,  dalam  hal  ini pesantren  dituntut  untuk  meramu  kurikulum, mempersiapkan  strategi  pengembangan  kurikulum dan  selanjutnya  dapat  melaksanakannya  dengan baik,  meskipun  sebenarnya  tidak  semua  teori modern    memiliki  relevansi  terhadap  dunia pesantren  disatu  sisi,  dan  pada  saat  yang  sama pesantren  juga  membutuhkan  konsep  implementasi kurikulum  modern. Permasalahan  yang  ada  dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengembangan kurikulum madrasah diniyah pesantren.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan model pengembangan Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field Research), dengan menggunakan pendekatan historis dan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan  dokumentasi,  dengan  menggunakan  teknik analisis  data  kualitatif  yang  bersifat  induktif. Adapun  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama, Pondok  pesantren  dengan  pendidikan diniyahnya  telah  melaksanakan  pengembangan kurikulum.  Pelaksanaan kurikulum  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  sesuai  dengan  kehendak penyelenggara  dengan  dominasi  kiyai  dan  ustad, dan  belum  menjadikan  pedoman  kurikulum berdasarkan  pedoman  penyelenggaraan  Diniyah Takmiliyah  Kementerian  Agama  R.I  secara  total, hal  ini  yang  membuat  ada  jurang  pemisah  antara
kurikulum  ideal  dan  kurikulum  aktual,  yang berdampak  kepada  pelaksanaan  berjalan  apa adanya, dan masih terjadi pengulangan materi yang tidak  berkelanjutan  antara  pendidikan  formal  dan non formal. Dalam teori Miller – Seller menyebutkan bahwa pengembangan dan implementasi adalah dengan memperhatikan komponen  pengembangan  kurikulum,  menentukan langkah- langkah  pengembangan  kurikulum,  maka diniyah  pesantren  di  Bengkulu  belum  memliki dokumen  kurikulum,akan  tetapi  memiliki  cara tersendiri  dalam  pengembangan  kurikulum  yakni model kombinasi.
Kata  Kunci: Model,  Pengembangan, Kurikulum, Pondok Pesantren
Secara  historis  penyelenggaraan  pendidikan pesantren  tidak  memiliki kurikulum  tertulis.  Kiai berperan  utama  sebagai  kurikulum  aktual  yang mengarahkan  program  pembelajaran  dan  seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan  pribadi  kiai sebagai  pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren. Kecuali kiai, kitab kuning mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan arah kurikulum pesantren. Kitab kuning turut memengaruhi  kehidupan  santri dalam  membangun peradaban dan karakter Islam Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  36  ayat (2)  mengamanatkan  bahwa  kurikulum pada  semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik. Apabila  konsep  kurikulum  tersebut  diterapkan dalam  konteks  pesantren  maka diversifikasi kurikulum  merupakan  upaya  untuk  menetapkan standar minimal kurikulum pesantren serta penyamaan  visi  dan  misi  berdasarkan  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP),  agar  keberadaan kurikulum formal pesantren diakui secara nasional.
Sebagai  implementasi  adanya undang- undang  tersebut,  telah  lahir  beberapa  peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan  Madrasah  Diniyah,  sebagaimana  yang tertuang  dalam  “Peraturan  Pemerintah  nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan.  Pendidikan  agama  adalah  pendidikan yang  memberikan  pengetahuan  dan  membentuk sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan  peserta  didik
dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang dilaksanakan  sekurang- kurangnya  melalui  mata pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta  didik  untuk dapat  menjalankan  peranan yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan  ajaran  agamanya.” (PP  Nomor  55:
2007)
Madrasah  diniyah  yang  dilaksanakan  oleh pondok  pesantren  sebagai  basis  penyelenggaraan pendidikan  agama  dan  keagamaan  selayaknya mendapatkan  perhatian  yang  maksimal  dari  para pengelola  pondok  pesantren  karena  madrasah diniyah  adalah  roh  atau  nyawa  dari  pondok pesantren  tersebut,  aspek- aspek  yang  perlu mendapatkan  perhatian  serius  diantaranya  adalah kurikulum, kurikulum adalah penjabaran tujuan dari visi  dan  misi  pondok  pesantren,  dengan  adanya kurikulum  tujuan  pendidikan  pondok  pesantren akan  terarah  dan  tercapai,  para  ustad  dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, santripun dapat  belajar  dengan  terarah  dan  tertib  dan pimpinan  madrasah  serta  pimpinan  pondokpun dapat  mengatur  proses  atau  manajemen  dalam bidang  kurikulum  dengan  baik  pula,  sebaliknya ketika  madrasah  diniyah  tidak  memiliki  kurikulum yang  jelas  maka  akan  menimbulkan  masalah- masalah  yang  berdampak  sulitnya  mencapai  tujuan dari pondok pesantren.
Peneliti  tertarik  untuk  mengungkapkan berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  pesantren- pesantren di Bengkulu, terutama dari sisi kurikulum madrasah  diniyah pondok  pesantren, pondok pesantren  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  2 pesantren  yang  dipilih  mengingat  bahwa  pondok pesantren  sejak  berdiri  dilatar  belakangi  oleh pendidikan  diniyah  dan  merupakan pesantren  yang tertua  di  Bengkulu  dan  bukan  pesantren  yang  lahir dibidani  oleh  kiyai  akan  tetapi  oleh  tokoh masyarakat,  pemerintah  dan  para  dermawan  yakni Pondok  Pesantren  Pancasila  dan  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  Manna  Bengkulu  Selatan,  kedua pesantren tersebut dalam pelaksanaan kurikulumnya menggunakan sistem pondok pesantren  sesuai  tipologi  masing-masing,  akan tetapi didalam pelaksanaan pengembangan kurikulumnya  belum  diketahui  secara  persis
kurikulum  ideal  dan  kurikulum  aktual,  yang berdampak  kepada  pelaksanaan  berjalan  apa adanya, dan masih terjadi pengulangan materi yang tidak  berkelanjutan  antara  pendidikan  formal  dan non formal. Dalam teori Miller – Seller menyebutkan
bahwa pengembangan dan implementasi adalah dengan memperhatikan komponen  pengembangan  kurikulum,  menentukan langkah- langkah  pengembangan  kurikulum,  maka diniyah  pesantren  di  Bengkulu  belum  memliki dokumen  kurikulum,akan  tetapi  memiliki  cara tersendiri  dalam  pengembangan  kurikulum  yakni model kombinasi.
Kata  Kunci: Model,  Pengembangan, Kurikulum, Pondok Pesantren
Secara  historis  penyelenggaraan  pendidikan pesantren  tidak  memiliki kurikulum  tertulis.  Kiai berperan  utama  sebagai  kurikulum  aktual  yang mengarahkan  program  pembelajaran  dan  seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan  pribadi  kiai sebagai  pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren. Kecuali kiai, kitab kuning mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan arah kurikulum pesantren. Kitab kuning turut memengaruhi  kehidupan  santri dalam  membangun peradaban dan karakter Islam Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  36  ayat (2)  mengamanatkan  bahwa  kurikulum pada  semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik. Apabila  konsep  kurikulum  tersebut  diterapkan dalam  konteks  pesantren  maka diversifikasi kurikulum  merupakan  upaya  untuk  menetapkan standar minimal kurikulum pesantren serta penyamaan  visi  dan  misi  berdasarkan  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP),  agar  keberadaan kurikulum formal pesantren diakui secara nasional.
Sebagai  implementasi  adanya undang- undang  tersebut,  telah  lahir  beberapa  peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan  Madrasah  Diniyah,  sebagaimana  yang tertuang  dalam  “Peraturan  Pemerintah  nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan.  Pendidikan  agama  adalah  pendidikan yang  memberikan  pengetahuan  dan  membentuk sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan  peserta  didik
dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang dilaksanakan  sekurang- kurangnya  melalui  mata pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta  didik  untuk dapat  menjalankan  peranan yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan  ajaran  agamanya.” (PP  Nomor  55:
2007)
Madrasah  diniyah  yang  dilaksanakan  oleh pondok  pesantren  sebagai  basis  penyelenggaraan pendidikan  agama  dan  keagamaan  selayaknya mendapatkan  perhatian  yang  maksimal  dari  para pengelola  pondok  pesantren  karena  madrasah diniyah  adalah  roh  atau  nyawa  dari  pondok pesantren  tersebut,  aspek- aspek  yang  perlu mendapatkan  perhatian  serius  diantaranya  adalah kurikulum, kurikulum adalah penjabaran tujuan dari visi  dan  misi  pondok  pesantren,  dengan  adanya kurikulum  tujuan  pendidikan  pondok  pesantren akan  terarah  dan  tercapai,  para  ustad  dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, santripun dapat  belajar  dengan  terarah  dan  tertib  dan pimpinan  madrasah  serta  pimpinan  pondokpun dapat  mengatur  proses  atau  manajemen  dalam bidang  kurikulum  dengan  baik  pula,  sebaliknya ketika  madrasah  diniyah  tidak  memiliki  kurikulum yang  jelas  maka  akan  menimbulkan  masalah- masalah  yang  berdampak  sulitnya  mencapai  tujuan dari pondok pesantren.
Peneliti  tertarik  untuk  mengungkapkan berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  pesantren- pesantren di Bengkulu, terutama dari sisi kurikulum madrasah  diniyah pondok  pesantren, pondok pesantren  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  2 pesantren  yang  dipilih  mengingat  bahwa  pondok pesantren  sejak  berdiri  dilatar  belakangi  oleh pendidikan  diniyah  dan  merupakan pesantren  yang tertua  di  Bengkulu  dan  bukan  pesantren  yang  lahir dibidani  oleh  kiyai  akan  tetapi  oleh  tokoh masyarakat,  pemerintah  dan  para  dermawan  yakni Pondok  Pesantren  Pancasila  dan  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  Manna  Bengkulu  Selatan,  kedua pesantren tersebut
dalam pelaksanaan
kurikulumnya menggunakan sistem pondok pesantren  sesuai  tipologi  masing-masing,  akan tetapi didalam pelaksanaan pengembangan kurikulumnya  belum  diketahui  secara  persis
kurikulum  ideal  dan  kurikulum  aktual,  yang berdampak  kepada  pelaksanaan  berjalan  apa adanya, dan masih terjadi pengulangan materi yang tidak  berkelanjutan  antara  pendidikan  formal  dan non formal. Dalam teori Miller – Seller menyebutkan
bahwa pengembangan dan implementasi adalah dengan memperhatikan komponen  pengembangan  kurikulum,  menentukan langkah- langkah  pengembangan  kurikulum,  maka diniyah  pesantren  di  Bengkulu  belum  memliki dokumen  kurikulum,akan  tetapi  memiliki  cara tersendiri  dalam  pengembangan  kurikulum  yakni model kombinasi.
Kata  Kunci: Model,  Pengembangan, Kurikulum, Pondok Pesantren
Secara  historis  penyelenggaraan  pendidikan pesantren  tidak  memiliki kurikulum  tertulis.  Kiai berperan  utama  sebagai  kurikulum  aktual  yang mengarahkan  program  pembelajaran  dan  seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan  pribadi  kiai sebagai  pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren. Kecuali kiai, kitab kuning mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan arah kurikulum pesantren. Kitab kuning turut memengaruhi  kehidupan  santri dalam  membangun peradaban dan karakter Islam Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  36  ayat (2)  mengamanatkan  bahwa  kurikulum pada  semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik. Apabila  konsep  kurikulum  tersebut  diterapkan dalam  konteks  pesantren  maka diversifikasi kurikulum  merupakan  upaya  untuk  menetapkan standar minimal kurikulum pesantren serta penyamaan  visi  dan  misi  berdasarkan  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP),  agar  keberadaan kurikulum formal pesantren diakui secara nasional.
Sebagai  implementasi  adanya undang- undang  tersebut,  telah  lahir  beberapa  peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan  Madrasah  Diniyah,  sebagaimana  yang tertuang  dalam  “Peraturan  Pemerintah  nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan.  Pendidikan  agama  adalah  pendidikan yang  memberikan  pengetahuan  dan  membentuk sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan  peserta  didik
dalam  mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang dilaksanakan  sekurang- kurangnya  melalui  mata pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta  didik  untuk dapat  menjalankan  peranan yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan  ajaran  agamanya.” (PP  Nomor  55:
2007)
Madrasah  diniyah  yang  dilaksanakan  oleh pondok  pesantren  sebagai  basis  penyelenggaraan pendidikan  agama  dan  keagamaan  selayaknya mendapatkan  perhatian  yang  maksimal  dari  para pengelola  pondok  pesantren  karena  madrasah diniyah  adalah  roh  atau  nyawa  dari  pondok pesantren  tersebut,  aspek- aspek  yang  perlu mendapatkan  perhatian  serius  diantaranya  adalah kurikulum, kurikulum adalah penjabaran tujuan dari visi  dan  misi  pondok  pesantren,  dengan  adanya kurikulum  tujuan  pendidikan  pondok  pesantren akan  terarah  dan  tercapai,  para  ustad  dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, santripun dapat  belajar  dengan  terarah  dan  tertib  dan pimpinan  madrasah  serta  pimpinan  pondokpun dapat  mengatur  proses  atau  manajemen  dalam bidang  kurikulum  dengan  baik  pula,  sebaliknya ketika  madrasah  diniyah  tidak  memiliki  kurikulum yang  jelas  maka  akan  menimbulkan  masalah- masalah  yang  berdampak  sulitnya  mencapai  tujuan dari pondok pesantren.
Peneliti  tertarik  untuk  mengungkapkan berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  pesantren- pesantren di Bengkulu, terutama dari sisi kurikulum madrasah  diniyah pondok  pesantren, pondok pesantren  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  2 pesantren  yang  dipilih  mengingat  bahwa  pondok pesantren  sejak  berdiri  dilatar  belakangi  oleh pendidikan  diniyah  dan  merupakan pesantren  yang tertua  di  Bengkulu  dan  bukan  pesantren  yang  lahir dibidani  oleh  kiyai  akan  tetapi  oleh  tokoh masyarakat,  pemerintah  dan  para  dermawan  yakni Pondok  Pesantren  Pancasila  dan  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  Manna  Bengkulu  Selatan,  kedua pesantren tersebut
dalam pelaksanaan
kurikulumnya menggunakan sistem pondok pesantren  sesuai  tipologi  masing-masing,  akan tetapi didalam pelaksanaan pengembangan kurikulumnya  belum  diketahui  secara  persis
bagaimana  model  pengembangannya. Maupun melihat  fenomena  yang ada  akan  fungsi  dari pondok pesantren sebagai lembaga yang menanamkan  pendidikan  dan  peletakan  dasar akhlakul karimah bahkan sampai kepada mereproduksi ulama atau sudah bergeser. Penelitian tentang model pengembangan kurikulum pendidikan madrasah diniyah pesantren di Bengkulu  secara  totalitas  hingga  saat  ini  belum pernah  dilakukan.  Alasan  lain  yang  dapat  peneliti kemukakan  adalah  masih sedikit  sekali peneliti yang menganalisa model pengembangan kurikulum madrasah  diniyah dalam  lingkup madrasah  diniyah pondok pesantren  di  Bengkulu, sehingga  peneliti berupaya  akan  mengungkap  bagaimana model pengembangan kurikulum tersebut.
Berangkat  dari  itu,  menjadi  sesuatu  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  intensif  tentang model pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah pondok pesantren di Bengkulu.
Pembahasan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu a. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren

## Pancasila
Pondok  ini  bernama  Pondok  Pesantren Pancasila  Bengkulu. Nama  tersebut  diberikan oleh  Presiden  RI  Bapak  Soeharto  pada  saat peresmian  Pondok  Pesantren  pada  tanggal  18 November  1974  yang  diwakili  oleh  Menteri Agama  RI  Bapak  Prof.  Dr.  H.  Mukti  Ali, MA.Salah  satu  syarat  mendirikan  lembaga pendidikan  swasta  saat  itu adalah  adanya yayasan  yang  menaunginya,  maka  Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu didirikan dibawah  naungan  Yayasan  Semarak  Bengkulu.
(Dokumen Profil Pondok, 2018)
Modal  awal  pembangunan  pondok  ini berasal  dari  masyarakat  Kelurahan  Jembatan Kecil  yang  ketika  itu  bernama  Pasar  Jembatan Kecil  berupa  tanah  wakaf  seluas + 9  Ha (sekarang tinggal + 6 Ha) dan uang bantuan dari Presiden  RI  Bapak  Soeharto  sebesar  Rp. 50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  yang diserahkan  kepada  Pemda  Propinsi  (Bapak Gubernur  H.  Ali  Amin,  SH)  pada  waktu kunjungan beliau ke Bengkulu tahun 1972.
Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Pancasila  dipimpin  oleh  kiyai  yang  penuh kharismatik  yaitu  K.  H.  Nawawi  alumni  Darul
Ulum  Mekkah  sebagai  direktur  dan  Buya  Muh Rusli  Alumni  MTI  Syeikh  Angku  Lakung Sumatera  Barat  sebagai  wakil  direktur,  telah berhasil  meletakkan  pilar-pilar  pondok  yang mempunyai ke-khasan sebagai lembaga pendidikan  pondok  dengan  menyelenggarakan madrasah  diniyah  dari  kelas  1  sampai  kela  IV, kepemimpinan  berikutnya  berlanjut  kepada Buya H.Muh Rusli kemudian Prof.KH. Jama’an Nur,  Drs.H.M.  Asy’ari  Husein  dan  sampai saat ini di pimpin oleh KH. Ahmad Suhaimi, S.Ag.

## Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah  Bengkulu
Selatan a. Sejarah Pondok Pesantren
Pondok Pesantren
Al-Quraniyah didirikan  oleh  Yayasan  Affan  di  Jakarta  pada tahun  1976.  Satu  tahun  kemudian  Yayasan Affan  mendirikan  Institut  Ilmu  Al-Quran  (IIQ) untuk  perempuan, lembaga  ini  di  inisiasi  oleh KH.  Ibrahim  Hosen  yang  ketika  itu  sudah selesai  masa  jabatannya  sebagai  Rektor  PTIQ Jakarta  Dalam  perkembangan  selanjutnya  pada tanggal  1  Juni  1979  didirikanlah  secara  resmi Pondok Pesantren Al-Quraniyah bertempat di Jl. Affan Bachsin No. 13 Manna Bengkulu Selatan. Untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  Pondok Pesantren  maka  pada  tahun  1993  dibentuklah Yayasan Affan yang berpusat di Manna dengan akte  notaris  tanggal  22  Pebruari  1993  oleh Notaris  Zulkifli  Wildan,  SH. Khoiri  (2017:
185)
Selanjutnya  pada  tanggal  12  Juli 1978 dibentuklah  sebuah  lembaga  yaitu  Lembaga Pendidikan  Islam  (LPI).  Sebagai  langkah pertama  LPI  Semula  akan didirikan  di Bengkulu,  namun  menurut  KH.  Abdullah Munir,  masyarakat  Bengkulu  belum  siap,  oleh karena  itulah  di  dirikan  di  Jakarta. membuka kursus  Qiraah  (seni  membaca  AI-Quran)  untuk tingkat remaja dan kanak-kanak selama 12 (dua belas)  bulan  per  periode, Alhamdulillah  minat masyarakat  cukup  tinggi  sehingga  peserta kursus  tersebut  mencapai  4  lokal/kelas,  belum termasuk kaum ibu. Berdasarkan Rapat
Pengurus  Yayasan  Affan  yang  bertujuan meningkatkan kinerja para pengurus, maka pada Tanggal  26  Pebruari 1999 telah  disahkan  oleh notaris  Agust  Syah    Alie  Kianggoen  SH,  Dipl.
bagaimana  model  pengembangannya. Maupun melihat  fenomena  yang ada  akan  fungsi  dari pondok pesantren sebagai lembaga yang menanamkan  pendidikan  dan  peletakan  dasar akhlakul karimah bahkan sampai kepada mereproduksi ulama atau sudah bergeser. Penelitian tentang model pengembangan kurikulum pendidikan madrasah diniyah pesantren di Bengkulu  secara  totalitas  hingga  saat  ini  belum pernah  dilakukan.  Alasan  lain  yang  dapat  peneliti kemukakan  adalah  masih sedikit  sekali peneliti yang menganalisa model pengembangan kurikulum madrasah  diniyah dalam  lingkup madrasah  diniyah pondok pesantren  di  Bengkulu, sehingga  peneliti berupaya  akan  mengungkap  bagaimana model pengembangan kurikulum tersebut.
Berangkat  dari  itu,  menjadi  sesuatu  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  intensif  tentang model pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah pondok pesantren di Bengkulu.
Pembahasan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu a. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren

## Pancasila
Pondok  ini  bernama  Pondok  Pesantren Pancasila  Bengkulu. Nama  tersebut  diberikan oleh  Presiden  RI  Bapak  Soeharto  pada  saat peresmian  Pondok  Pesantren  pada  tanggal  18 November  1974  yang  diwakili  oleh  Menteri Agama  RI  Bapak  Prof.  Dr.  H.  Mukti  Ali, MA.Salah  satu  syarat  mendirikan  lembaga pendidikan  swasta  saat  itu adalah  adanya yayasan  yang  menaunginya,  maka  Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu didirikan dibawah  naungan  Yayasan  Semarak  Bengkulu.
(Dokumen Profil Pondok, 2018)
Modal  awal  pembangunan  pondok  ini berasal  dari  masyarakat  Kelurahan  Jembatan Kecil  yang  ketika  itu  bernama  Pasar  Jembatan Kecil  berupa  tanah  wakaf  seluas + 9  Ha (sekarang tinggal + 6 Ha) dan uang bantuan dari Presiden  RI  Bapak  Soeharto  sebesar  Rp. 50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  yang diserahkan  kepada  Pemda  Propinsi  (Bapak Gubernur  H.  Ali  Amin,  SH)  pada  waktu kunjungan beliau ke Bengkulu tahun 1972.
Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Pancasila  dipimpin  oleh  kiyai  yang  penuh kharismatik  yaitu  K.  H.  Nawawi  alumni  Darul
Ulum  Mekkah  sebagai  direktur  dan  Buya  Muh Rusli  Alumni  MTI  Syeikh  Angku  Lakung Sumatera  Barat  sebagai  wakil  direktur,  telah berhasil  meletakkan  pilar-pilar  pondok  yang mempunyai ke-khasan sebagai lembaga pendidikan  pondok  dengan  menyelenggarakan madrasah  diniyah  dari  kelas  1  sampai  kela  IV, kepemimpinan  berikutnya  berlanjut  kepada Buya H.Muh Rusli kemudian Prof.KH. Jama’an Nur,  Drs.H.M.  Asy’ari  Husein  dan  sampai saat ini di pimpin oleh KH. Ahmad Suhaimi, S.Ag.

## Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah  Bengkulu
Selatan a. Sejarah Pondok Pesantren
Pondok Pesantren
Al-Quraniyah didirikan  oleh  Yayasan  Affan  di  Jakarta  pada tahun  1976.  Satu  tahun  kemudian  Yayasan Affan  mendirikan  Institut  Ilmu  Al-Quran  (IIQ) untuk  perempuan, lembaga  ini  di  inisiasi  oleh KH.  Ibrahim  Hosen  yang  ketika  itu  sudah selesai  masa  jabatannya  sebagai  Rektor  PTIQ Jakarta  Dalam  perkembangan  selanjutnya  pada tanggal  1  Juni  1979  didirikanlah  secara  resmi Pondok Pesantren Al-Quraniyah bertempat di Jl. Affan Bachsin No. 13 Manna Bengkulu Selatan. Untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  Pondok Pesantren  maka  pada  tahun  1993  dibentuklah Yayasan Affan yang berpusat di Manna dengan akte  notaris  tanggal  22  Pebruari  1993  oleh Notaris  Zulkifli  Wildan,  SH. Khoiri  (2017:
185)
Selanjutnya  pada  tanggal  12  Juli 1978
dibentuklah  sebuah  lembaga  yaitu  Lembaga Pendidikan  Islam  (LPI).  Sebagai  langkah pertama  LPI  Semula  akan didirikan  di Bengkulu,  namun  menurut  KH.  Abdullah Munir,  masyarakat  Bengkulu  belum  siap,  oleh karena  itulah  di  dirikan  di  Jakarta. membuka kursus  Qiraah  (seni  membaca  AI-Quran)  untuk tingkat remaja dan kanak-kanak selama 12 (dua belas)  bulan  per  periode, Alhamdulillah  minat masyarakat  cukup  tinggi  sehingga  peserta kursus  tersebut  mencapai  4  lokal/kelas,  belum termasuk kaum ibu. Berdasarkan Rapat
Pengurus  Yayasan  Affan  yang  bertujuan meningkatkan kinerja para pengurus, maka pada Tanggal  26  Pebruari 1999 telah  disahkan  oleh notaris  Agust  Syah    Alie  Kianggoen  SH,  Dipl.
bagaimana  model  pengembangannya. Maupun melihat  fenomena  yang ada  akan  fungsi  dari pondok pesantren sebagai lembaga yang menanamkan  pendidikan  dan  peletakan  dasar akhlakul karimah bahkan sampai kepada mereproduksi ulama atau sudah bergeser. Penelitian tentang model pengembangan kurikulum pendidikan madrasah diniyah pesantren di Bengkulu  secara  totalitas  hingga  saat  ini  belum pernah  dilakukan.  Alasan  lain  yang  dapat  peneliti kemukakan  adalah  masih sedikit  sekali peneliti yang menganalisa model pengembangan kurikulum madrasah  diniyah dalam  lingkup madrasah  diniyah pondok pesantren  di  Bengkulu, sehingga  peneliti berupaya  akan  mengungkap  bagaimana model pengembangan kurikulum tersebut.
Berangkat  dari  itu,  menjadi  sesuatu  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  intensif  tentang model pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah pondok pesantren di Bengkulu.
Pembahasan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu a. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren

## Pancasila
Pondok  ini  bernama  Pondok  Pesantren Pancasila  Bengkulu. Nama  tersebut  diberikan oleh  Presiden  RI  Bapak  Soeharto  pada  saat peresmian  Pondok  Pesantren  pada  tanggal  18 November  1974  yang  diwakili  oleh  Menteri Agama  RI  Bapak  Prof.  Dr.  H.  Mukti  Ali, MA.Salah  satu  syarat  mendirikan  lembaga pendidikan  swasta  saat  itu adalah  adanya yayasan  yang  menaunginya,  maka  Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu didirikan dibawah  naungan  Yayasan  Semarak  Bengkulu.
(Dokumen Profil Pondok, 2018)
Modal  awal  pembangunan  pondok  ini berasal  dari  masyarakat  Kelurahan  Jembatan Kecil  yang  ketika  itu  bernama  Pasar  Jembatan Kecil  berupa  tanah  wakaf  seluas + 9  Ha (sekarang tinggal + 6 Ha) dan uang bantuan dari Presiden  RI  Bapak  Soeharto  sebesar  Rp. 50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  yang diserahkan  kepada  Pemda  Propinsi  (Bapak Gubernur  H.  Ali  Amin,  SH)  pada  waktu kunjungan beliau ke Bengkulu tahun 1972.
Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Pancasila  dipimpin  oleh  kiyai  yang  penuh kharismatik  yaitu  K.  H.  Nawawi  alumni  Darul
Ulum  Mekkah  sebagai  direktur  dan  Buya  Muh Rusli  Alumni  MTI  Syeikh  Angku  Lakung Sumatera  Barat  sebagai  wakil  direktur,  telah berhasil  meletakkan  pilar-pilar  pondok  yang mempunyai ke-khasan sebagai lembaga pendidikan  pondok  dengan  menyelenggarakan madrasah  diniyah  dari  kelas  1  sampai  kela  IV, kepemimpinan  berikutnya  berlanjut  kepada Buya H.Muh Rusli kemudian Prof.KH. Jama’an Nur,  Drs.H.M.  Asy’ari  Husein  dan  sampai saat ini di pimpin oleh KH. Ahmad Suhaimi, S.Ag.

## Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah  Bengkulu
Selatan a. Sejarah Pondok Pesantren
Pondok Pesantren
Al-Quraniyah didirikan  oleh  Yayasan  Affan  di  Jakarta  pada tahun  1976.  Satu  tahun  kemudian  Yayasan Affan  mendirikan  Institut  Ilmu  Al-Quran  (IIQ) untuk  perempuan, lembaga  ini  di  inisiasi  oleh KH.  Ibrahim  Hosen  yang  ketika  itu  sudah selesai  masa  jabatannya  sebagai  Rektor  PTIQ Jakarta  Dalam  perkembangan  selanjutnya  pada tanggal  1  Juni  1979  didirikanlah  secara  resmi Pondok Pesantren Al-Quraniyah bertempat di Jl. Affan Bachsin No. 13 Manna Bengkulu Selatan. Untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  Pondok Pesantren  maka  pada  tahun  1993  dibentuklah Yayasan Affan yang berpusat di Manna dengan akte  notaris  tanggal  22  Pebruari  1993  oleh Notaris  Zulkifli  Wildan,  SH. Khoiri  (2017:
185)
Selanjutnya  pada  tanggal  12  Juli 1978
dibentuklah  sebuah  lembaga  yaitu  Lembaga Pendidikan  Islam  (LPI).  Sebagai  langkah pertama  LPI  Semula  akan didirikan  di Bengkulu,  namun  menurut  KH.  Abdullah Munir,  masyarakat  Bengkulu  belum  siap,  oleh karena  itulah  di  dirikan  di  Jakarta. membuka kursus  Qiraah  (seni  membaca  AI-Quran)  untuk tingkat remaja dan kanak-kanak selama 12 (dua belas)  bulan  per  periode, Alhamdulillah  minat masyarakat  cukup  tinggi  sehingga  peserta kursus  tersebut  mencapai  4  lokal/kelas,  belum termasuk kaum ibu. Berdasarkan Rapat
Pengurus  Yayasan  Affan  yang  bertujuan meningkatkan kinerja para pengurus, maka pada Tanggal  26  Pebruari 1999 telah  disahkan  oleh notaris  Agust  Syah    Alie  Kianggoen  SH,  Dipl.
Ing. H. Bambang Soeroso yang juga merupakan anggota  MPR  Utusan  Daerah  dari  Propinsi Bengkulu sebagai Wakil Ketua Umum.
Untuk  sinergitas  kegiatan  amal  usaha di  Pondok  Pesantren  Al  Quraniyah  berdasarkan rapat  pengurus  Yayasan  Affan  berganti  nama Yayasan  Affan  Al  Quraniyah  dan  ditetapkan pengurus  baru  dimana  Jabatan  Ketua  Umum  di amanatkan kepada H. Abdul Mughni, MBA dan beberapa  pengurus  lain  diantaranya  Zaiman Makmur  Affan,  SE,MSi  yang  disahkan  oleh notaris. Seiring  itu  pula  revitalisasi  dilakukan untuk  dinamisasi  kegiatan  amal  usaha  dibidang sosial  kependidikan  di  lingkungan  Pondok Pesantren Al-Quraniyah.

## b. Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren
Untuk menganalisis model
pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyyah  Pancasila  dan  Al-Quraniyah,  harus melakukan  komparasi  dengan  standar  proses yang  berlaku  untuk  madrasah  diniyyah  secara umum. Terkait standar untuk madrasah diniyyah secara  umum  maka  standar  ini  merujuk  pada standar  yang  dirancang  oleh  Kemenag  RI. Standar ini selanjutnya akan memberi gambaran kita secara umum, standar minimal pelaksanaan Madrasah Diniyyah secara umum dalam lingkup nasional.  Standar  yang  dipakai  murujuk  pada Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Agama Islam Nomor: 3203 Tahun 2013 tentang Standar  Proses  Pengelolaan  dan  Penilaian Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dan dianalisis  berdasarkan  teori  pengembangan kurikulum Miller-Seller.
Fokus  peneliti  dalam  mendiskripsikan model  pengembangan  kurikulum  di  Madrasah Takhassus Diniyyah Pancasila dan Al- Quraniyah  terbatas  pada  aspek  perencanan pelaksanaan  dan  Evaluasi.  Hal  ini  ditujukan agar peneliti lebih fokus dalam mengungkap hal yang esensial dalam proses pendidikan Madrasah Takhassus Diniyyah  Pancasila  dan Al-Quraniyah. Adapun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam Pondok Pesantren  Pancasila  dan  Al-Quraniyah  menurut intepretasi  peneliti  yang  diasumsikan  berdasar pada  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan
Agama Islam Nomor: 3203 Tahun 2013 tentang Standar  Proses  Pengelolaan  dan  Penilaian Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dan teori- teori  model  pengembangan  kurikulum adalah sebagai berikut :
1) Perencanaan Tujuan Pembelajaran Madrasah Diniyyah Perencanaan  pembelajaran  akan
memengaruhi kualitas lulusan satuan pendidikan,  oleh  sebab  itu,  pemerintah membuat  peraturan  pemerintah  tentang standar  nasional pendidikan  untuk  mengatur pengelolaan pendidikan. Menurut PP No.19/2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan  pada  Pasal  20  disebutkan, “perencanaan  proses  pembelajaran  meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang- kurangnya  tujuan  pembelajaran,  materi  ajar, metode  pengajaran,  sumber  belajar,  dan penilaian hasil belajar”.
Pondok  Pesantren  dalam  penelitian ini  adalah  dua  pesantren  yang  termasuk kepada  jenis  pendidikan  keagamaan  yang menyelenggarakan  dua  sistem  pendidikan sekaligus  yaitu  pendidikan  formal  pagi  hari dan nonformal. Fungsi dari jalur pendidikan nonformal  menurut  UU  No.  20/  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada Pasal 26 disebutkan: “pendidikan nonformal diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat yang  memerlukan  layanan  pendidikan  yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang hayat”.(UU No.20 Pasal 26)
Mengenai  prinsip  penyelenggaraan pendidikan  nonformal,  dalam  Peraturan Pemerintah No. 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan pada Pasal 102 ayat 3 ditegaskan “pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan  prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat”.  Artinya  mengacu  amanat konstitusi  di  atas,  proses  perencanaan  dan pengembangan pembelajarannya dapat dibuat sesuai dengan potensi dan kemampuan  pesantren  setempat  tanpa  ada panduan yang baku, sehingga dapat dikatakan  Pondok  Pesantren  Pancasila  dan
Ing. H. Bambang Soeroso yang juga merupakan anggota  MPR  Utusan  Daerah  dari  Propinsi Bengkulu sebagai Wakil Ketua Umum.
Untuk  sinergitas  kegiatan  amal  usaha di  Pondok  Pesantren  Al  Quraniyah  berdasarkan rapat  pengurus  Yayasan  Affan  berganti  nama Yayasan  Affan  Al  Quraniyah  dan  ditetapkan pengurus  baru  dimana  Jabatan  Ketua  Umum  di amanatkan kepada H. Abdul Mughni, MBA dan beberapa  pengurus  lain  diantaranya  Zaiman Makmur  Affan,  SE,MSi  yang  disahkan  oleh notaris. Seiring  itu  pula  revitalisasi  dilakukan untuk  dinamisasi  kegiatan  amal  usaha  dibidang sosial  kependidikan  di  lingkungan  Pondok Pesantren Al-Quraniyah.

## b. Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren
Untuk menganalisis model pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyyah  Pancasila  dan  Al-Quraniyah,  harus melakukan  komparasi  dengan  standar  proses yang  berlaku  untuk  madrasah  diniyyah  secara umum. Terkait standar untuk madrasah diniyyah secara  umum  maka  standar  ini  merujuk  pada standar  yang  dirancang  oleh  Kemenag  RI. Standar ini selanjutnya akan memberi gambaran kita secara umum, standar minimal pelaksanaan Madrasah Diniyyah secara umum dalam lingkup nasional.  Standar  yang  dipakai  murujuk  pada Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Agama Islam Nomor: 3203 Tahun 2013 tentang Standar  Proses  Pengelolaan  dan  Penilaian Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dan dianalisis  berdasarkan  teori  pengembangan kurikulum Miller-Seller.
Fokus  peneliti  dalam  mendiskripsikan model  pengembangan  kurikulum  di  Madrasah Takhassus Diniyyah Pancasila dan Al- Quraniyah  terbatas  pada  aspek  perencanan pelaksanaan  dan  Evaluasi.  Hal  ini  ditujukan agar peneliti lebih fokus dalam mengungkap hal yang esensial dalam proses pendidikan Madrasah Takhassus Diniyyah  Pancasila  dan Al-Quraniyah. Adapun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam Pondok Pesantren  Pancasila  dan  Al-Quraniyah  menurut intepretasi  peneliti  yang  diasumsikan  berdasar pada  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan
Agama Islam Nomor: 3203 Tahun 2013 tentang Standar  Proses  Pengelolaan  dan  Penilaian Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dan teori- teori  model  pengembangan  kurikulum adalah sebagai berikut :
1) Perencanaan Tujuan Pembelajaran Madrasah Diniyyah Perencanaan  pembelajaran  akan memengaruhi kualitas lulusan satuan pendidikan,  oleh  sebab  itu,  pemerintah membuat  peraturan  pemerintah  tentang standar  nasional pendidikan  untuk  mengatur pengelolaan pendidikan. Menurut PP No.19/2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan  pada  Pasal  20  disebutkan, “perencanaan  proses  pembelajaran  meliputi silabus
dan
rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang- kurangnya  tujuan  pembelajaran,  materi  ajar, metode  pengajaran,  sumber  belajar,  dan penilaian hasil belajar”.
Pondok  Pesantren  dalam  penelitian ini  adalah  dua  pesantren  yang  termasuk kepada  jenis  pendidikan  keagamaan  yang menyelenggarakan  dua  sistem  pendidikan sekaligus  yaitu  pendidikan  formal  pagi  hari dan nonformal. Fungsi dari jalur pendidikan nonformal  menurut  UU  No.  20/  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada Pasal 26 disebutkan: “pendidikan nonformal diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat yang  memerlukan  layanan  pendidikan  yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang hayat”.(UU No.20 Pasal 26)
Mengenai  prinsip  penyelenggaraan pendidikan  nonformal,  dalam  Peraturan Pemerintah No. 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan pada Pasal 102 ayat 3 ditegaskan “pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan  prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat”.  Artinya  mengacu  amanat konstitusi  di  atas,  proses  perencanaan  dan pengembangan pembelajarannya dapat dibuat sesuai dengan potensi dan kemampuan  pesantren  setempat  tanpa  ada panduan yang baku, sehingga dapat dikatakan  Pondok  Pesantren  Pancasila  dan
Ing. H. Bambang Soeroso yang juga merupakan anggota  MPR  Utusan  Daerah  dari  Propinsi Bengkulu sebagai Wakil Ketua Umum.
Untuk  sinergitas  kegiatan  amal  usaha di  Pondok  Pesantren  Al  Quraniyah  berdasarkan rapat  pengurus  Yayasan  Affan  berganti  nama Yayasan  Affan  Al  Quraniyah  dan  ditetapkan pengurus  baru  dimana  Jabatan  Ketua  Umum  di amanatkan kepada H. Abdul Mughni, MBA dan beberapa  pengurus  lain  diantaranya  Zaiman Makmur  Affan,  SE,MSi  yang  disahkan  oleh notaris. Seiring  itu  pula  revitalisasi  dilakukan untuk  dinamisasi  kegiatan  amal  usaha  dibidang sosial  kependidikan  di  lingkungan  Pondok Pesantren Al-Quraniyah.

## b. Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren
Untuk menganalisis model pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyyah  Pancasila  dan  Al-Quraniyah,  harus melakukan  komparasi  dengan  standar  proses yang  berlaku  untuk  madrasah  diniyyah  secara umum. Terkait standar untuk madrasah diniyyah secara  umum  maka  standar  ini  merujuk  pada standar  yang  dirancang  oleh  Kemenag  RI. Standar ini selanjutnya akan memberi gambaran kita secara umum, standar minimal pelaksanaan Madrasah Diniyyah secara umum dalam lingkup nasional.  Standar  yang  dipakai  murujuk  pada Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Agama Islam Nomor: 3203 Tahun 2013 tentang Standar  Proses  Pengelolaan  dan  Penilaian Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dan dianalisis  berdasarkan  teori  pengembangan kurikulum Miller-Seller.
Fokus  peneliti  dalam  mendiskripsikan model  pengembangan  kurikulum  di  Madrasah Takhassus Diniyyah Pancasila dan Al- Quraniyah  terbatas  pada  aspek  perencanan pelaksanaan  dan  Evaluasi.  Hal  ini  ditujukan agar peneliti lebih fokus dalam mengungkap hal yang esensial dalam proses pendidikan Madrasah Takhassus Diniyyah  Pancasila  dan Al-Quraniyah. Adapun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam Pondok Pesantren  Pancasila  dan  Al-Quraniyah  menurut intepretasi  peneliti  yang  diasumsikan  berdasar pada  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan
Agama Islam Nomor: 3203 Tahun 2013 tentang Standar  Proses  Pengelolaan  dan  Penilaian Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dan teori- teori  model  pengembangan  kurikulum adalah sebagai berikut :
1) Perencanaan Tujuan Pembelajaran Madrasah Diniyyah Perencanaan  pembelajaran  akan memengaruhi kualitas lulusan satuan pendidikan,  oleh  sebab  itu,  pemerintah membuat  peraturan  pemerintah  tentang standar  nasional pendidikan  untuk  mengatur pengelolaan pendidikan. Menurut PP No.19/2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan  pada  Pasal  20  disebutkan, “perencanaan  proses  pembelajaran  meliputi silabus
dan
rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang- kurangnya  tujuan  pembelajaran,  materi  ajar, metode  pengajaran,  sumber  belajar,  dan penilaian hasil belajar”.
Pondok  Pesantren  dalam  penelitian ini  adalah  dua  pesantren  yang  termasuk kepada  jenis  pendidikan  keagamaan  yang menyelenggarakan  dua  sistem  pendidikan sekaligus  yaitu  pendidikan  formal  pagi  hari dan nonformal. Fungsi dari jalur pendidikan nonformal  menurut  UU  No.  20/  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada Pasal 26 disebutkan: “pendidikan nonformal diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat yang  memerlukan  layanan  pendidikan  yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang hayat”.(UU No.20 Pasal 26)
Mengenai  prinsip  penyelenggaraan pendidikan  nonformal,  dalam  Peraturan Pemerintah No. 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan pada Pasal 102 ayat 3 ditegaskan “pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan  prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat”.  Artinya  mengacu  amanat konstitusi  di  atas,  proses  perencanaan  dan pengembangan pembelajarannya dapat dibuat sesuai dengan potensi dan kemampuan  pesantren  setempat  tanpa  ada panduan yang baku, sehingga dapat dikatakan  Pondok  Pesantren  Pancasila  dan
Al-Quraniyah dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran  sendiri.  Inilah  barangkali alasan kenapa Pondok Pesantren di Bengkulu hanya  terdapat  jadwal  mata pelajaran  yang  dibutuhkan  untuk  diajarkan tanpa  membuat  silabus  dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, meskipun memang ada tahapan yang dilakukan dengan melakukan perencanaan secara umum dalam rapat  awal  tahun  pelajaran  pada  tiap tahunnya.  Karena  keduanya  merupakan bagian  dari  perencanaan  pendidikan  yang melekat  dalam  jalur  pendidikan  formal. Kemungkinan  lainnya  pemahaman  tentang silabus  serta  perencanaan  tersebut  hanya sebatas ketersediaan sumber atau bahan ajar, ketika  kitab  sudah  ada  maka  itulah  yang menjadi  silabusnya,  hanya  saja  belum sempat  dituliskan  kedalam  sebuah  konsep yang  hanya  membahas  tentang  silabus. Selain  itu,  tidak  adanya  silabus  dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara  tertulis  menunjukkan  para  ustad di Pondok Pesantren belumlah paham mengenai  tata  cara  membuat  RPP  dan tahapan-tahapan  yang  harus  dilengkapi sebelum melaksanakan proses belajar mengajar.  Padahal  adanya  silabus  akan sangat  membantu  dan  memudahkan  ustad atau  ustadzah  dalam  menyusun  RPP  hal ini sebagaimana  dinyatakan  oleh Mahanaini bahwa  silabus  akan  berfungsi  sebagai rujukan  bagi  ustad  dalam  penyususunan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), dan  lebih  dari  itu  silabus  akan  berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan  pembelajaran  lebih  lanjut, yaitu  dalam  penyusunan  RPP,  pengelolaan kegiatan  pembelajaran,  penyediaan  sumber belajar  dan  pengembangan  sistem  penilaian, memberikan  gambaran  mengenai  pokok- pokok  program  yang  akan  dicapai  dalam satu  mata  pelajaran,  sebagai  ukuran  dalam melakukan  penilaian  keberhasilan  suatu program pembelajaran, dan sebagai dokumentasi  tertulis  sebagai  akuntabilitas program pembelajaran .
Dalam  pandangan  Seller- Miller apa yang  menjadi pembahasan utama dalam mengembangkan
kurikulum adalah
berdasarkan orientasi. Orientasi ini mencerminkan  pandangan  filsafat,  psikologi dan  teori  bclajar,  tentang  masyarakat, pandangan  tentang  dunia  atau  paradigma yang  dianut  para pembina. Berdasarkan orientasi  itu  selanjutnya  dikembangkan kurikulum menjadi  pedoman pembelajaran, diimplementasikan
dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. (J.P. Miler dan Wayne Seller, 1985) Orientasi pengembangan  kurikulum menurut  Miller-
Seller menyangkut enam aspek,yaitu:
a. Tujuan  pendidikan  menyangkut  arah kegiatan  pendidikan, artinya  hendak dibawa kemana siswa yang kita didik itu.
b. Pandangan  tentang  anak,  apakah  anak dipandang  sebagai  organisme yang  aktif atau pasif.
c. Pandangan  tentang  proses  pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan  atau  mengubah  perilaku anak.
d. Pandangan  tentang  lingkungan,  apakah lingkungan  belajar  harus  dikelola  secara formal  atau  secara  bebas  yang  dapat memungkinkan anak bebas belajar.
e. Konsepsi  tentang  peranan  guru,  apakah guru  harus  berperan  sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai  fasilitator  yang  siap  memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar.
f. Evaluasi belajar, apakah untuk mengukur keberhasilan  ditentukan  dengan  tes  atau nontes (J.P.  Miler  dan  Wayne  Seller, 1985).
Mencermati  format  kurikulum  dan target  atau  kompetensi  yang  akan  diraih menunjukkan secara prinsip silabus dan RPP ada,  tetapi  tidak  ada  secara de  facto atau tertulis.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat pada umumnya pesantren lebih mementingkan  proses  belajar  mengajar. Selain  itu,  faktor  lainnya  adalah  para pengurus  dan  pengajar  juga  tidak  semuanya
Al-Quraniyah dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran  sendiri.  Inilah  barangkali alasan kenapa Pondok Pesantren di Bengkulu hanya  terdapat  jadwal  mata pelajaran  yang  dibutuhkan  untuk  diajarkan tanpa  membuat  silabus  dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, meskipun memang ada tahapan yang dilakukan dengan melakukan perencanaan secara umum dalam rapat  awal  tahun  pelajaran  pada  tiap tahunnya.  Karena  keduanya  merupakan bagian  dari  perencanaan  pendidikan  yang melekat  dalam  jalur  pendidikan  formal. Kemungkinan  lainnya  pemahaman  tentang silabus  serta  perencanaan  tersebut  hanya sebatas ketersediaan sumber atau bahan ajar, ketika  kitab  sudah  ada  maka  itulah  yang menjadi  silabusnya,  hanya  saja  belum sempat  dituliskan  kedalam  sebuah  konsep yang  hanya  membahas  tentang  silabus. Selain  itu,  tidak  adanya  silabus  dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara  tertulis  menunjukkan  para  ustad di Pondok Pesantren belumlah paham mengenai  tata  cara  membuat  RPP  dan tahapan-tahapan  yang  harus  dilengkapi sebelum melaksanakan proses belajar mengajar.  Padahal  adanya  silabus  akan sangat  membantu  dan  memudahkan  ustad atau  ustadzah  dalam  menyusun  RPP  hal ini sebagaimana  dinyatakan  oleh Mahanaini bahwa  silabus  akan  berfungsi  sebagai rujukan  bagi  ustad  dalam  penyususunan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), dan  lebih  dari  itu  silabus  akan  berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan  pembelajaran  lebih  lanjut, yaitu  dalam  penyusunan  RPP,  pengelolaan kegiatan  pembelajaran,  penyediaan  sumber belajar  dan  pengembangan  sistem  penilaian, memberikan  gambaran  mengenai  pokok- pokok  program  yang  akan  dicapai  dalam satu  mata  pelajaran,  sebagai  ukuran  dalam melakukan  penilaian  keberhasilan  suatu program pembelajaran, dan sebagai dokumentasi  tertulis  sebagai  akuntabilitas program pembelajaran .
Dalam  pandangan  Seller- Miller apa yang  menjadi pembahasan utama dalam mengembangkan
kurikulum adalah
berdasarkan orientasi. Orientasi ini mencerminkan  pandangan  filsafat,  psikologi dan  teori  bclajar,  tentang  masyarakat, pandangan  tentang  dunia  atau  paradigma yang  dianut  para pembina. Berdasarkan orientasi  itu  selanjutnya  dikembangkan kurikulum menjadi  pedoman pembelajaran, diimplementasikan
dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. (J.P. Miler dan Wayne Seller, 1985) Orientasi pengembangan  kurikulum menurut  Miller-
Seller menyangkut enam aspek,yaitu:
a. Tujuan  pendidikan  menyangkut  arah kegiatan  pendidikan, artinya  hendak dibawa kemana siswa yang kita didik itu.
b. Pandangan  tentang  anak,  apakah  anak dipandang  sebagai  organisme yang  aktif atau pasif.
c. Pandangan  tentang  proses  pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan  atau  mengubah  perilaku anak.
d. Pandangan  tentang  lingkungan,  apakah lingkungan  belajar  harus  dikelola  secara formal  atau  secara  bebas  yang  dapat memungkinkan anak bebas belajar.
e. Konsepsi  tentang  peranan  guru,  apakah guru  harus  berperan  sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai  fasilitator  yang  siap  memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar.
f. Evaluasi belajar, apakah untuk mengukur keberhasilan  ditentukan  dengan  tes  atau nontes (J.P.  Miler  dan  Wayne  Seller, 1985).
Mencermati  format  kurikulum  dan target  atau  kompetensi  yang  akan  diraih menunjukkan secara prinsip silabus dan RPP ada,  tetapi  tidak  ada  secara de  facto atau tertulis.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat pada umumnya pesantren lebih mementingkan  proses  belajar  mengajar. Selain  itu,  faktor  lainnya  adalah  para pengurus  dan  pengajar  juga  tidak  semuanya
Al-Quraniyah dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran  sendiri.  Inilah  barangkali alasan kenapa Pondok Pesantren di Bengkulu hanya  terdapat  jadwal  mata pelajaran  yang  dibutuhkan  untuk  diajarkan tanpa  membuat  silabus  dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, meskipun memang ada tahapan yang dilakukan dengan melakukan perencanaan secara umum dalam rapat  awal  tahun  pelajaran  pada  tiap tahunnya.  Karena  keduanya  merupakan bagian  dari  perencanaan  pendidikan  yang melekat  dalam  jalur  pendidikan  formal. Kemungkinan  lainnya  pemahaman  tentang silabus  serta  perencanaan  tersebut  hanya sebatas ketersediaan sumber atau bahan ajar, ketika  kitab  sudah  ada  maka  itulah  yang menjadi  silabusnya,  hanya  saja  belum sempat  dituliskan  kedalam  sebuah  konsep yang  hanya  membahas  tentang  silabus. Selain  itu,  tidak  adanya  silabus  dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara  tertulis  menunjukkan  para  ustad di Pondok Pesantren belumlah paham mengenai  tata  cara  membuat  RPP  dan tahapan-tahapan  yang  harus  dilengkapi sebelum melaksanakan proses belajar mengajar.  Padahal  adanya  silabus  akan sangat  membantu  dan  memudahkan  ustad atau  ustadzah  dalam  menyusun  RPP  hal ini sebagaimana  dinyatakan  oleh Mahanaini bahwa  silabus  akan  berfungsi  sebagai rujukan  bagi  ustad  dalam  penyususunan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), dan  lebih  dari  itu  silabus  akan  berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan  pembelajaran  lebih  lanjut, yaitu  dalam  penyusunan  RPP,  pengelolaan kegiatan  pembelajaran,  penyediaan  sumber belajar  dan  pengembangan  sistem  penilaian, memberikan  gambaran  mengenai  pokok- pokok  program  yang  akan  dicapai  dalam satu  mata  pelajaran,  sebagai  ukuran  dalam melakukan  penilaian  keberhasilan  suatu program pembelajaran, dan sebagai dokumentasi  tertulis  sebagai  akuntabilitas program pembelajaran .
Dalam  pandangan  Seller- Miller apa yang  menjadi pembahasan utama dalam mengembangkan
kurikulum adalah
berdasarkan orientasi. Orientasi ini mencerminkan  pandangan  filsafat,  psikologi dan  teori  bclajar,  tentang  masyarakat, pandangan  tentang  dunia  atau  paradigma yang  dianut  para pembina. Berdasarkan orientasi  itu  selanjutnya  dikembangkan kurikulum menjadi  pedoman pembelajaran, diimplementasikan
dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. (J.P. Miler dan Wayne Seller, 1985) Orientasi pengembangan  kurikulum menurut  Miller-
Seller menyangkut enam aspek,yaitu:
a. Tujuan  pendidikan  menyangkut  arah kegiatan  pendidikan, artinya  hendak dibawa kemana siswa yang kita didik itu.
b. Pandangan  tentang  anak,  apakah  anak dipandang  sebagai  organisme yang  aktif atau pasif.
c. Pandangan  tentang  proses  pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan  atau  mengubah  perilaku anak.
d. Pandangan  tentang  lingkungan,  apakah lingkungan  belajar  harus  dikelola  secara formal  atau  secara  bebas  yang  dapat memungkinkan anak bebas belajar.
e. Konsepsi  tentang  peranan  guru,  apakah guru  harus  berperan  sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai  fasilitator  yang  siap  memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar.
f. Evaluasi belajar, apakah untuk mengukur keberhasilan  ditentukan  dengan  tes  atau nontes (J.P.  Miler  dan  Wayne  Seller, 1985).
Mencermati  format  kurikulum  dan target  atau  kompetensi  yang  akan  diraih menunjukkan secara prinsip silabus dan RPP ada,  tetapi  tidak  ada  secara de  facto atau tertulis.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat pada umumnya pesantren lebih mementingkan  proses  belajar  mengajar. Selain  itu,  faktor  lainnya  adalah  para pengurus  dan  pengajar  juga  tidak  semuanya
berasal  dari  jurusan  pendidikan,  sedangkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak  ada  karena  silabus  saja  juga  belum terdokumentasikan. Ustad pendiri dan pengelola beranggapan ingin mencetak insan yang berilmu dan berakhlak  yang  sederhana sehingga  tidak  membutuhkan  silabus  dan RPP.  Meskipun  demikian,  membuat  silabus dan  RPP  merupakan  bagian  dari  persiapan pengajar  agar  tujuan  pembelajaran  di  setiap mata  pelajaran  berjalan  baik  dan  fokus.  Hal senada  juga  disampaikan  oleh  Syafruddin
Nurdi  bahwa  RPP  itu  berisi  garis  besar (Outline)  apa  yang  akan  dikerjakan  oleh guru  dan  peserta  didik  selama  proses pembelajaran, baik untuk satu kali pertemuan  maupun  meliputi  beberapa  kali pertemuan.
Guru yang belum
berpengalaman  pada  umumnya  memerlukan perencanaan  yang  lebih  rinci  dibandingkan dengan guru yang sudah berpengalaman. 1
Jika  di  konfirmasi  dengan  teori Seller- Miller  bahwa  perencanaan  yang dilakukan  pada  awal  tahun  pelajaran maupun perencanaan pembelajaran orientasi kurikulum hanya sebatas penetapan perencanan yang umum saja yang disesuaikan  dengan  tujuan  kelembagaan yang  tertuang  dalam  visi  dan  misi,  jika madrasah  diniyah  Pancasila  berfokus  pada melahirkan  generasi  yang  berakhlak  dan memahami kitab kuning, sementara madrasah  diniyah  Al-Quraniyah  berfokus pada mencetak generasi Qurani.
Seiring perkembangan pondok pesantren  yang  semakin  modern  dari  segi perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi pembelajaran, Pondok Pesantren di Bengkulu alangkah baiknya membuat
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran  secara  tertulis  yang  menjadi panduan  bagi  pendidik  dan  juga  diberikan kepada peserta didik, agar pengajar mengerti apa  tujuan  atau  standar  kompetensi  yang akan diraih di setiap mata pelajaran.
Dalam hubungan dengan perencanaan  beberapa  ayat  al-Quran  hadir
1 Syarifuddin  Nurdin, Kurikulum  dan
Pembelajaran (PT. RajaGrafindo Persada, 2016).
dengan  kata- kata  sebagai  berikut  : yudabbiru, tadbir, nidzam, sebagaimana ayat al-Quran pada QS. As-Sajadah (32): 5-6
ُﰒ  ِضۡر ۡ   َﱃا  ِءٓﺎَﻤ ﺴﻟ   َﻦِﻣ  َﺮۡﻣ ۡ   ُﺮِّ َﺪُﯾ َﻒۡﻟ   ٓۥُﻩُراَﺪۡﻘِﻣ  َن َﰷ  ٖمۡﻮَﯾ  ِﰲ  ِﻪۡﯿَﻟا  ُجُﺮۡﻌَﯾ َنوﺪُﻌَﺗ ﺎﻤِّﻣ  ٖﺔَﻨ َﺳ

## ٥ ِﺐۡﯿَﻐۡﻟ   ُ ِﲅـَ   َ ِ َذ
ُﲓِﺣﺮﻟ   ُﺰ ِﺰَﻌۡﻟ  ِةَﺪـَﻬ ﺸﻟ َو Artinya : 5. Dia mengatur urusan dari langit ke  bumi,  kemudian  (urusan)  itu  naik kepadanya  dalam  satu  hari  yang  kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu 6.  yang  demikian  itu  ialah  Tuhan  yang mengetahui  yang  ghaib  dan  yang  nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Berdasarkan  ayat  tersebut,  terdapat beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan  bahwa  adanya  kata  yudabbiru yang  berarti  mengatur,  mengurus,  me- manage, mengarahkan, membina, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi.  Dari  kata yudabbiru  muncul kata  tadbir  yang  berarti  pengaturan  atau penadbiran  yang  secara  sederhana  dapat diartikan  sebagai  pengaturan.  Dalam  bahasa manajemen,  kata  pengaturan  ini  dapat disamakan  dengan  kata  pengorganisasian yang  didalamnya  mencakup  uraian  tentang berbagai kegiatan atau program dan sekaligus  membagi-baginya  sesuai  dengan sumber daya manusia yang ada, waktu yang tersedia  dan  lain  sebagainya.  Dalam  hadis Rasulullah  SAW  kata  pengaturan  tersebut dapat  pula  diartika  dengan  kata  nidzam. Hadis tersebut berbunyi : “bahwa kebenaran  yang  tidak  diatur  (diorganisasi) dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diatur (diorganisasi) dengan baik.” 2
Disamping itu Jika silabus dan RPP telah  dibuat  secara  tertulis  sesuai  dengan kebutuhan dan prinsip pesantren,
2 Abuddin  Nata, Pendidikan  Dalam Perspektif  Al-Quran,  (Jakarta  :  Prenadamedia, 2016), hlm. 266
berasal  dari  jurusan  pendidikan,  sedangkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak  ada  karena  silabus  saja  juga  belum terdokumentasikan. Ustad pendiri dan pengelola beranggapan ingin mencetak insan yang berilmu dan berakhlak  yang  sederhana sehingga  tidak  membutuhkan  silabus  dan RPP.  Meskipun  demikian,  membuat  silabus dan  RPP  merupakan  bagian  dari  persiapan pengajar  agar  tujuan  pembelajaran  di  setiap mata  pelajaran  berjalan  baik  dan  fokus.  Hal senada  juga  disampaikan  oleh  Syafruddin
Nurdi  bahwa  RPP  itu  berisi  garis  besar (Outline)  apa  yang  akan  dikerjakan  oleh guru  dan  peserta  didik  selama  proses pembelajaran, baik untuk satu kali
pertemuan  maupun  meliputi  beberapa  kali pertemuan.
Guru yang belum
berpengalaman  pada  umumnya  memerlukan perencanaan  yang  lebih  rinci  dibandingkan dengan guru yang sudah berpengalaman. 1
Jika  di  konfirmasi  dengan  teori Seller- Miller  bahwa  perencanaan  yang dilakukan  pada  awal  tahun  pelajaran maupun perencanaan pembelajaran orientasi kurikulum hanya sebatas penetapan
perencanan yang umum saja yang disesuaikan  dengan  tujuan  kelembagaan yang  tertuang  dalam  visi  dan  misi,  jika madrasah  diniyah  Pancasila  berfokus  pada melahirkan  generasi  yang  berakhlak  dan memahami kitab kuning, sementara madrasah  diniyah  Al-Quraniyah  berfokus pada mencetak generasi Qurani.
Seiring perkembangan pondok pesantren  yang  semakin  modern  dari  segi perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi pembelajaran, Pondok Pesantren di Bengkulu alangkah baiknya membuat
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran  secara  tertulis  yang  menjadi panduan  bagi  pendidik  dan  juga  diberikan kepada peserta didik, agar pengajar mengerti apa  tujuan  atau  standar  kompetensi  yang akan diraih di setiap mata pelajaran.
Dalam
hubungan dengan perencanaan  beberapa  ayat  al-Quran  hadir
1 Syarifuddin  Nurdin, Kurikulum  dan Pembelajaran (PT. RajaGrafindo Persada, 2016).
dengan  kata- kata  sebagai  berikut  : yudabbiru, tadbir, nidzam, sebagaimana ayat al-Quran pada QS. As-Sajadah (32): 5-6
ُﰒ  ِضۡر ۡ   َﱃا  ِءٓﺎَﻤ ﺴﻟ   َﻦِﻣ  َﺮۡﻣ ۡ   ُﺮِّ َﺪُﯾ َﻒۡﻟ   ٓۥُﻩُراَﺪۡﻘِﻣ  َن َﰷ  ٖمۡﻮَﯾ  ِﰲ  ِﻪۡﯿَﻟا  ُجُﺮۡﻌَﯾ َنوﺪُﻌَﺗ ﺎﻤِّﻣ  ٖﺔَﻨ َﺳ

## ٥
ِﺐۡﯿَﻐۡﻟ   ُ ِﲅـَ   َ ِ َذ ُﲓِﺣﺮﻟ   ُﺰ ِﺰَﻌۡﻟ  ِةَﺪـَﻬ ﺸﻟ َو
Artinya : 5. Dia mengatur urusan dari langit ke  bumi,  kemudian  (urusan)  itu  naik kepadanya  dalam  satu  hari  yang  kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu 6.  yang  demikian  itu  ialah  Tuhan  yang mengetahui  yang  ghaib  dan  yang  nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Berdasarkan  ayat  tersebut,  terdapat beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan  bahwa  adanya  kata  yudabbiru yang  berarti  mengatur,  mengurus,  me- manage, mengarahkan, membina, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi.  Dari  kata yudabbiru  muncul kata  tadbir  yang  berarti  pengaturan  atau penadbiran  yang  secara  sederhana  dapat diartikan  sebagai  pengaturan.  Dalam  bahasa manajemen,  kata  pengaturan  ini  dapat disamakan  dengan  kata  pengorganisasian yang  didalamnya  mencakup  uraian  tentang berbagai kegiatan atau program dan sekaligus  membagi-baginya  sesuai  dengan sumber daya manusia yang ada, waktu yang tersedia  dan  lain  sebagainya.  Dalam  hadis Rasulullah  SAW  kata  pengaturan  tersebut dapat  pula  diartika  dengan  kata  nidzam. Hadis tersebut berbunyi : “bahwa kebenaran  yang  tidak  diatur  (diorganisasi) dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diatur (diorganisasi) dengan baik.” 2
Disamping itu Jika silabus dan RPP telah  dibuat  secara  tertulis  sesuai  dengan kebutuhan dan prinsip pesantren,
2 Abuddin  Nata, Pendidikan  Dalam Perspektif  Al-Quran,  (Jakarta  :  Prenadamedia, 2016), hlm. 266
berasal  dari  jurusan  pendidikan,  sedangkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak  ada  karena  silabus  saja  juga  belum terdokumentasikan. Ustad pendiri dan pengelola beranggapan ingin mencetak insan yang berilmu dan berakhlak  yang  sederhana sehingga  tidak  membutuhkan  silabus  dan RPP.  Meskipun  demikian,  membuat  silabus dan  RPP  merupakan  bagian  dari  persiapan pengajar  agar  tujuan  pembelajaran  di  setiap mata  pelajaran  berjalan  baik  dan  fokus.  Hal senada  juga  disampaikan  oleh  Syafruddin
Nurdi  bahwa  RPP  itu  berisi  garis  besar (Outline)  apa  yang  akan  dikerjakan  oleh guru  dan  peserta  didik  selama  proses pembelajaran, baik untuk satu kali
pertemuan  maupun  meliputi  beberapa  kali pertemuan.
Guru yang belum
berpengalaman  pada  umumnya  memerlukan perencanaan  yang  lebih  rinci  dibandingkan dengan guru yang sudah berpengalaman. 1
Jika  di  konfirmasi  dengan  teori Seller- Miller  bahwa  perencanaan  yang dilakukan  pada  awal  tahun  pelajaran maupun perencanaan pembelajaran orientasi kurikulum hanya sebatas penetapan
perencanan yang umum saja yang disesuaikan  dengan  tujuan  kelembagaan yang  tertuang  dalam  visi  dan  misi,  jika madrasah  diniyah  Pancasila  berfokus  pada melahirkan  generasi  yang  berakhlak  dan memahami kitab kuning, sementara madrasah  diniyah  Al-Quraniyah  berfokus pada mencetak generasi Qurani.
Seiring perkembangan pondok pesantren  yang  semakin  modern  dari  segi perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi pembelajaran, Pondok Pesantren di Bengkulu alangkah baiknya membuat
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran  secara  tertulis  yang  menjadi panduan  bagi  pendidik  dan  juga  diberikan kepada peserta didik, agar pengajar mengerti apa  tujuan  atau  standar  kompetensi  yang akan diraih di setiap mata pelajaran.
Dalam
hubungan dengan perencanaan  beberapa  ayat  al-Quran  hadir
1 Syarifuddin  Nurdin, Kurikulum  dan Pembelajaran (PT. RajaGrafindo Persada, 2016).
dengan  kata- kata  sebagai  berikut  : yudabbiru, tadbir, nidzam, sebagaimana ayat al-Quran pada QS. As-Sajadah (32): 5-6
ُﰒ  ِضۡر ۡ   َﱃا  ِءٓﺎَﻤ ﺴﻟ   َﻦِﻣ  َﺮۡﻣ ۡ   ُﺮِّ َﺪُﯾ َﻒۡﻟ   ٓۥُﻩُراَﺪۡﻘِﻣ  َن َﰷ  ٖمۡﻮَﯾ  ِﰲ  ِﻪۡﯿَﻟا  ُجُﺮۡﻌَﯾ َنوﺪُﻌَﺗ ﺎﻤِّﻣ  ٖﺔَﻨ َﺳ

## ٥
ِﺐۡﯿَﻐۡﻟ   ُ ِﲅـَ   َ ِ َذ ُﲓِﺣﺮﻟ   ُﺰ ِﺰَﻌۡﻟ  ِةَﺪـَﻬ ﺸﻟ َو
Artinya : 5. Dia mengatur urusan dari langit ke  bumi,  kemudian  (urusan)  itu  naik kepadanya  dalam  satu  hari  yang  kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu 6.  yang  demikian  itu  ialah  Tuhan  yang mengetahui  yang  ghaib  dan  yang  nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Berdasarkan  ayat  tersebut,  terdapat beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan  bahwa  adanya  kata  yudabbiru yang  berarti  mengatur,  mengurus,  me- manage, mengarahkan, membina, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi.  Dari  kata yudabbiru  muncul kata  tadbir  yang  berarti  pengaturan  atau penadbiran  yang  secara  sederhana  dapat diartikan  sebagai  pengaturan.  Dalam  bahasa manajemen,  kata  pengaturan  ini  dapat disamakan  dengan  kata  pengorganisasian yang  didalamnya  mencakup  uraian  tentang berbagai kegiatan atau program dan sekaligus  membagi-baginya  sesuai  dengan sumber daya manusia yang ada, waktu yang tersedia  dan  lain  sebagainya.  Dalam  hadis Rasulullah  SAW  kata  pengaturan  tersebut dapat  pula  diartika  dengan  kata  nidzam. Hadis tersebut berbunyi : “bahwa kebenaran  yang  tidak  diatur  (diorganisasi) dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diatur (diorganisasi) dengan baik.” 2
Disamping itu Jika silabus dan RPP telah  dibuat  secara  tertulis  sesuai  dengan kebutuhan dan prinsip pesantren,
2 Abuddin  Nata, Pendidikan  Dalam Perspektif  Al-Quran,  (Jakarta  :  Prenadamedia, 2016), hlm. 266
keuntungannya  saat  terjadi  pergantian  ustad atau pengajar tidak perlu membuat perencanaan pembelajaran yang baru, karena dapat  menggunakan  silabus  dan  RPP  mata pelajaran  yang  telah  dibuat  sebelumnya. Selain  itu  dapat  dibaca  oleh  publik,  agar ketika  muncul  tuduhan  pesantren  sebagai kaderisasi  teroris  dan  gerakan  radikal melalui  ajaran  yang  diberikannya,  pesantren dapat melakukan pembelaan dengan menunjukkan  bukti  dokumentasi  tertulis yaitu  silabus  dan  RPP  yang  telah  dibuat sebelumnya.
Ke depan mungkin Yayasan Semarak yang  menaungi  Pondok  Pesantren Pancasila  dapat  memfasilitasi  forum  diskusi atau  rapat  dengan  para  ustad  untuk membahas pembuatan silabus secara tertulis. Begitu  juga  Yayasan  Affan  Al-Quraniyah yang  menaungi  Pondok  Pesantren  Al- Quraniyah. Tujuannya agar para ustad dapat merancang silabus sendiri
mata
pelajarannya, sehingga para santri pun dapat mengetahui standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai
dan
indikatornya. Idealnya karena pesantren
merupakan  jenis  pendidikan  keagamaan yang  dapat  diselenggarakan  melalui  jalur pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal sebagaimana tertera dalam UU No. 20/ 2003 pasal  30  ayat  3,  alangkah  lebih  baik  jika perencanaan pembelajaran di setiap pesantren  mempunyai  silabus  dan  RPP  agar kompetensi setiap mata pelajaran dapat lebih detail dijabarkan secara tertulis.

## 2) Penetapan Materi
Materi  pokok  dan  identitas  mata pelajaran  telah  ditentukan  oleh  pihak madrasah  diniyyah.  Hal  tersebut  juga  sudah mencakup  kitab  atau  buku  acuan  yang digunakan dalam pembelajarannya. Fan atau mata  pelajaran  dibagi  berdasar  jenis  ilmu keagamaan  yang  ada  dalam  agama  Islam, seperti: Al- Qur’an (kitab  suci), nahwu- shorof (gramatika  Arab), akhlaq (perilaku), tauhid (teologi tentang Aqidatul Awal, sifat- sifat  tuhan  dan  yang  berhubungan  tentang
teologi  dasar), fiqh (hukum  keseharian),  dll. Hanya  saja  yang  menjadi  keunikan  adalah peranan  kiyai  dalam  menentukan  materi pembelajaran  Pondok  sangatlah  dominan, rumusan  pencapaian  target  pembelajaran beserta  tujuan  adalah  sesuatu  yang  sudah  di format  langsung kiyai,  sehingga  para  ustad hanya  melaksankannya  saja  kedalam  proses pembelajaran.  Hal  ini  sepertinya  sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren
Pancasila  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kiyai  centered,  sementara  itu  di  Pondok  Al- Quraniyah  kiyai  dalam  hal  ini sangatlah visioner  dalam  arti  kurikulum  pondok pesantren tidak bergantung kepada keilmuan yang  dimiliki  oleh  kiyai  tetapi  ada  upaya mengakomodir  keilmuan  yang  dimiliki rerata ustad yang menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren.
Berdasar jenis-jenis ilmu yang telah dibagi  tersebut,  pigur  kiyai  juga  telah menentukan kitab-kitab apa  yang digunakan sebagai  acuan  pelajaran  tersebut  di  tiap kelasnya. Seperti pada sekolah formal, kitab yang  digunakan  sebagai  acuan  pelajaran juga  memiliki  tingkat  kesulitan  yang berbeda  sesuai  dengan  tingkatan  kelasnya. Dalam  hasil  penelitian  di  atas  telah dipaparkan  dengan  menggunakan  tabel bagaimana  mata  palajaran  diatur  dalam keberlangsungan  pembelajaran  di  madrasah. Mulai  dari  jenis  pelajarannya  sampai  pada kitab yang digunakan sebagai sumber belajar serta  media  belajar  dalam  pembelajaran. Tingkat  kesulitan  kitab  itu  tergambar  pada penamaan  kitab  tersebut,  misalnya  kitab matan  hanya  digunakan  untuk  kelas  ula sedangkan  kitab  dengan  tingkat  kesulitan yang lebih komplek dinamakan kitab syarah diperuntukkan untuk jenjang berikutnya.
Dalam  pandangan  Miller-Seller bahwa  tahapan  ketiga  dari  pengembangan kurikulum adalah identifikasi model mengajar atau mengorganisasi strategi mengajar, dalam hal pengembangan kurikulum kaitannya dengan strategi mengajar pihak madrasah diniyah memberikan  kesempatan  seluas- luasnya untuk  santri  yang  berprestasi  dalam  belajar
keuntungannya  saat  terjadi  pergantian  ustad atau pengajar tidak perlu membuat perencanaan pembelajaran yang baru, karena dapat  menggunakan  silabus  dan  RPP  mata pelajaran  yang  telah  dibuat  sebelumnya. Selain  itu  dapat  dibaca  oleh  publik,  agar ketika  muncul  tuduhan  pesantren  sebagai kaderisasi  teroris  dan  gerakan  radikal melalui  ajaran  yang  diberikannya,  pesantren dapat melakukan pembelaan dengan menunjukkan  bukti  dokumentasi  tertulis yaitu  silabus  dan  RPP  yang  telah  dibuat sebelumnya.
Ke depan mungkin Yayasan Semarak yang  menaungi  Pondok  Pesantren Pancasila  dapat  memfasilitasi  forum  diskusi atau  rapat  dengan  para  ustad  untuk membahas pembuatan silabus secara tertulis. Begitu  juga  Yayasan  Affan  Al-Quraniyah yang  menaungi  Pondok  Pesantren  Al- Quraniyah. Tujuannya agar para ustad dapat merancang silabus sendiri
mata
pelajarannya, sehingga para santri pun dapat mengetahui standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai
dan
indikatornya. Idealnya karena pesantren
merupakan  jenis  pendidikan  keagamaan yang  dapat  diselenggarakan  melalui  jalur pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal sebagaimana tertera dalam UU No. 20/ 2003 pasal  30  ayat  3,  alangkah  lebih  baik  jika perencanaan pembelajaran di setiap pesantren  mempunyai  silabus  dan  RPP  agar kompetensi setiap mata pelajaran dapat lebih detail dijabarkan secara tertulis.

## 2) Penetapan Materi
Materi  pokok  dan  identitas  mata pelajaran  telah  ditentukan  oleh  pihak madrasah  diniyyah.  Hal  tersebut  juga  sudah mencakup  kitab  atau  buku  acuan  yang digunakan dalam pembelajarannya. Fan atau mata  pelajaran  dibagi  berdasar  jenis  ilmu keagamaan  yang  ada  dalam  agama  Islam, seperti: Al- Qur’an (kitab  suci), nahwu- shorof (gramatika  Arab), akhlaq (perilaku), tauhid (teologi tentang Aqidatul Awal, sifat- sifat  tuhan  dan  yang  berhubungan  tentang
teologi  dasar), fiqh (hukum  keseharian),  dll. Hanya  saja  yang  menjadi  keunikan  adalah peranan  kiyai  dalam  menentukan  materi pembelajaran  Pondok  sangatlah  dominan, rumusan  pencapaian  target  pembelajaran beserta  tujuan  adalah  sesuatu  yang  sudah  di format  langsung kiyai,  sehingga  para  ustad hanya  melaksankannya  saja  kedalam  proses pembelajaran.  Hal  ini  sepertinya  sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren
Pancasila  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kiyai  centered,  sementara  itu  di  Pondok  Al- Quraniyah  kiyai  dalam  hal  ini sangatlah visioner  dalam  arti  kurikulum  pondok pesantren tidak bergantung kepada keilmuan yang  dimiliki  oleh  kiyai  tetapi  ada  upaya mengakomodir  keilmuan  yang  dimiliki rerata ustad yang menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren.
Berdasar jenis-jenis ilmu yang telah dibagi  tersebut,  pigur  kiyai  juga  telah menentukan kitab-kitab apa  yang digunakan sebagai  acuan  pelajaran  tersebut  di  tiap kelasnya. Seperti pada sekolah formal, kitab yang  digunakan  sebagai  acuan  pelajaran juga  memiliki  tingkat  kesulitan  yang berbeda  sesuai  dengan  tingkatan  kelasnya. Dalam  hasil  penelitian  di  atas  telah dipaparkan  dengan  menggunakan  tabel bagaimana  mata  palajaran  diatur  dalam keberlangsungan  pembelajaran  di  madrasah. Mulai  dari  jenis  pelajarannya  sampai  pada kitab yang digunakan sebagai sumber belajar serta  media  belajar  dalam  pembelajaran. Tingkat  kesulitan  kitab  itu  tergambar  pada penamaan  kitab  tersebut,  misalnya  kitab matan  hanya  digunakan  untuk  kelas  ula sedangkan  kitab  dengan  tingkat  kesulitan yang lebih komplek dinamakan kitab syarah diperuntukkan untuk jenjang berikutnya.
Dalam  pandangan  Miller-Seller bahwa  tahapan  ketiga  dari  pengembangan kurikulum adalah identifikasi model mengajar atau mengorganisasi strategi mengajar, dalam hal pengembangan kurikulum kaitannya dengan strategi mengajar pihak madrasah diniyah memberikan  kesempatan  seluas- luasnya untuk  santri  yang  berprestasi  dalam  belajar
keuntungannya  saat  terjadi  pergantian  ustad atau pengajar tidak perlu membuat perencanaan pembelajaran yang baru, karena dapat  menggunakan  silabus  dan  RPP  mata pelajaran  yang  telah  dibuat  sebelumnya. Selain  itu  dapat  dibaca  oleh  publik,  agar ketika  muncul  tuduhan  pesantren  sebagai kaderisasi  teroris  dan  gerakan  radikal melalui  ajaran  yang  diberikannya,  pesantren dapat melakukan pembelaan dengan menunjukkan  bukti  dokumentasi  tertulis yaitu  silabus  dan  RPP  yang  telah  dibuat sebelumnya.
Ke depan mungkin Yayasan Semarak yang  menaungi  Pondok  Pesantren Pancasila  dapat  memfasilitasi  forum  diskusi atau  rapat  dengan  para  ustad  untuk membahas pembuatan silabus secara tertulis. Begitu  juga  Yayasan  Affan  Al-Quraniyah yang  menaungi  Pondok  Pesantren  Al- Quraniyah. Tujuannya agar para ustad dapat merancang silabus sendiri
mata
pelajarannya, sehingga para santri pun dapat mengetahui standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai
dan
indikatornya. Idealnya karena pesantren
merupakan  jenis  pendidikan  keagamaan yang  dapat  diselenggarakan  melalui  jalur pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal sebagaimana tertera dalam UU No. 20/ 2003 pasal  30  ayat  3,  alangkah  lebih  baik  jika perencanaan pembelajaran di setiap pesantren  mempunyai  silabus  dan  RPP  agar kompetensi setiap mata pelajaran dapat lebih detail dijabarkan secara tertulis.

## 2) Penetapan Materi
Materi  pokok  dan  identitas  mata pelajaran  telah  ditentukan  oleh  pihak madrasah  diniyyah.  Hal  tersebut  juga  sudah mencakup  kitab  atau  buku  acuan  yang digunakan dalam pembelajarannya. Fan atau mata  pelajaran  dibagi  berdasar  jenis  ilmu keagamaan  yang  ada  dalam  agama  Islam, seperti: Al- Qur’an (kitab  suci), nahwu- shorof (gramatika  Arab), akhlaq (perilaku), tauhid (teologi tentang Aqidatul Awal, sifat- sifat  tuhan  dan  yang  berhubungan  tentang
teologi  dasar), fiqh (hukum  keseharian),  dll. Hanya  saja  yang  menjadi  keunikan  adalah peranan  kiyai  dalam  menentukan  materi pembelajaran  Pondok  sangatlah  dominan, rumusan  pencapaian  target  pembelajaran beserta  tujuan  adalah  sesuatu  yang  sudah  di format  langsung kiyai,  sehingga  para  ustad hanya  melaksankannya  saja  kedalam  proses pembelajaran.  Hal  ini  sepertinya  sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren
Pancasila  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kiyai  centered,  sementara  itu  di  Pondok  Al- Quraniyah  kiyai  dalam  hal  ini sangatlah visioner  dalam  arti  kurikulum  pondok pesantren tidak bergantung kepada keilmuan yang  dimiliki  oleh  kiyai  tetapi  ada  upaya mengakomodir  keilmuan  yang  dimiliki rerata ustad yang menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren.
Berdasar jenis-jenis ilmu yang telah dibagi  tersebut,  pigur  kiyai  juga  telah menentukan kitab-kitab apa  yang digunakan sebagai  acuan  pelajaran  tersebut  di  tiap kelasnya. Seperti pada sekolah formal, kitab yang  digunakan  sebagai  acuan  pelajaran juga  memiliki  tingkat  kesulitan  yang berbeda  sesuai  dengan  tingkatan  kelasnya. Dalam  hasil  penelitian  di  atas  telah dipaparkan  dengan  menggunakan  tabel bagaimana  mata  palajaran  diatur  dalam keberlangsungan  pembelajaran  di  madrasah. Mulai  dari  jenis  pelajarannya  sampai  pada kitab yang digunakan sebagai sumber belajar serta  media  belajar  dalam  pembelajaran. Tingkat  kesulitan  kitab  itu  tergambar  pada penamaan  kitab  tersebut,  misalnya  kitab matan  hanya  digunakan  untuk  kelas  ula sedangkan  kitab  dengan  tingkat  kesulitan yang lebih komplek dinamakan kitab syarah diperuntukkan untuk jenjang berikutnya.
Dalam  pandangan  Miller-Seller bahwa  tahapan  ketiga  dari  pengembangan kurikulum adalah identifikasi model mengajar atau mengorganisasi strategi mengajar, dalam hal pengembangan kurikulum kaitannya dengan strategi mengajar pihak madrasah diniyah memberikan  kesempatan  seluas- luasnya untuk  santri  yang  berprestasi  dalam  belajar
misalnya ada diantara santri dalam satu kelas yang  sudah  memahami  bahkan  lancar membaca  kitab  maka  yang  bersangkutan mendapatkan
kesempatan untuk mempelajari kitab berikutnya dengan menghadap  langsung  kepada  kiyai,  inilah yang disebut dengan metode sorogan, dalam pemahaman  peneliti  sebenarnya  pesantren telah  melakukan  apa  yang  dinamakan akselerasi, jika dalam pelaksanaan kurikulum  nasional  akselerasi  dilaksanakan secara  klasikal  maka  di  pondok  pesantren pelaksanaannya secara perorangan.
Hal itu menunjukkan bahwa Madrasah  Diniyyah  Pancasila  maupun  Al- Quraniyah  dalam  hal  perencanaan  terkait mata pelajaran kitab dalam keberlangsungan proses  pendidikan  sudah  terencana  dengan baik,  hanya  yang  membedakan  adalah Pesantren  Pancasila  peran kiyai  lebih Dominan,  sementara  di  Pesantren  Al- Quraniyah kiyai  berperan  sebagai  fasilitator saja.

## 3) Pengembangan Tujuan Pembelajaran
Berdasar  pada  paparan  dalam  hasil penelitian,  menurut  pengamatan  peneliti walaupun  terlihat  tidak  rinci  dan  global dalam pembelajaran. Tidak detailnya perencanaan  yang disusun  oleh  Pondok Pesantren  Pancasila  terlihat  dari  tidak adanya  KD  ataupun  indikator pencapaian kompetensi  yang  disusun  secara detail dalam  tiap  mata  pelajarannya.  Kompetensi dasar  dan  Indikator  pencapaian  kompetensi hanya disusun secara global dalam tingkatan besar,  yaitu  Ula,  Wustho,    Disisi  lain, pembelajaran di Madrasah Takhassus Diniyyah  Pancasila  tetap  dapat  berjalan dengan model seperti ini. Hal itu dikarenakan objek kajian berupa ajaran yang berupa  syariah  agama.  Begitu  juga  dengan Pesantren  Al-Quraniyah  belum  ditemukan dokumen  penyusunan  secara  detail  terdapat tujuan  atau  kompetensi  yang  diharapkan dalam setiap mata pelajaran, yang ada hanya tujuan  secara  umum  dan  itupun  berupa informasi lisan.
Belum  lagi,  kesamaaan  pengasuh atau pun gurunya, yaitu sama-sama dibawah asuhan  dari  pimpinan  pondok  untuk  para pendidiknya. Hal ini membuat kesamaan visi yang  terbangun  cukup  kuat  antar  pendidik. Itu  sangat  menguntungkan  dalam  hal pencapaian ekspektasi antara pembuat standar  kompetensi  dan  implementator dalam hal ini adalah ustadz atupun guru.
Jika  kinerja  pendidik  kurang  dapat memenuhi ekspektasi pihak madrasah dalam hal  ini kiyai.  Tiap  akhir  tahun  ajaran diadakan  evaluasi  antara  pihak  madrasah, selanjutnya akan dilaporkan kepada pengasuh terkait kelanjutanya. Dari pengasuh  akan  memberikan  pengarahan selanjuntnya,  apakah ustadz dipertahankan, dipindah  ke  kitab lain,  atau  diganti  untuk mengisi pos lain selain mengajar. Keputusan dari  pengasuh  bersifat  mutlak.  Prinsip Pondok  Pesantren  Pancasila  adalah  bahwa guru  adalah  orang  yang  lebih  mengerti  diri kita dari pada diri kita sendiri. Namun hal ini tetap  ketidakrincian  dalam  menyusun  KD atau  indikator  pencapaian  kompetensi  tetap berdampak  pada  tidak  tepatnya  waktu pembelajaran. sementara itu di Pesantren Al- Quraniyah    evaluasi  terhadap  kinerja  tetap dilakukan  sewaktu  tahun  ajaran  baru, walaupun  terdapat  beberapa  catatan  dalam proses  pembelajaran,  peran  Ustad  dalam pembelajaran  kemungkinan  besar  tidak dapat  tergantikan,  hal  itu  cukup  beralasan karena  penyusunan  mata  pelajaran  yang akan  di  berikan  kepada  santri  bergantung kepada  potensi  Ustad  yang  ada  di  dalam pondok  pesantren  Al-Quraniyah,  dapat dikatakan  bahwa  mata  pelajaran  yang berbasis  kepada  ustad  yang  ada,  dan  besar kemungkinan terjadi perubahan jika ternyata ustad  yang  ada  mendapat  tambahan  ustad baru  atau  justru  yang  lama  mengundurkan diri sebagai ustad.
Dalam  hal  ketersediaan  waktu  ada kemungkinan akan kekurangan waktu pembelajaran  untuk  menamatkan  satu  kitab pada  satu  pembelajaran,  ada  kemungkinan sisa waktu dalam pembelajaran. Hal tersebut pula  yang  yang  dirasakan  menjadi  kendala
misalnya ada diantara santri dalam satu kelas yang  sudah  memahami  bahkan  lancar membaca  kitab  maka  yang  bersangkutan mendapatkan
kesempatan untuk mempelajari kitab berikutnya dengan menghadap  langsung  kepada  kiyai,  inilah yang disebut dengan metode sorogan, dalam pemahaman  peneliti  sebenarnya  pesantren telah  melakukan  apa  yang  dinamakan akselerasi, jika dalam pelaksanaan kurikulum  nasional  akselerasi  dilaksanakan secara  klasikal  maka  di  pondok  pesantren pelaksanaannya secara perorangan.
Hal itu menunjukkan bahwa Madrasah  Diniyyah  Pancasila  maupun  Al- Quraniyah  dalam  hal  perencanaan  terkait mata pelajaran kitab dalam keberlangsungan proses  pendidikan  sudah  terencana  dengan baik,  hanya  yang  membedakan  adalah Pesantren  Pancasila  peran kiyai  lebih Dominan,  sementara  di  Pesantren  Al- Quraniyah kiyai  berperan  sebagai  fasilitator saja.

## 3) Pengembangan Tujuan Pembelajaran
Berdasar  pada  paparan  dalam  hasil penelitian,  menurut  pengamatan  peneliti walaupun  terlihat  tidak  rinci  dan  global dalam pembelajaran. Tidak detailnya perencanaan  yang disusun  oleh  Pondok Pesantren  Pancasila  terlihat  dari  tidak adanya  KD  ataupun  indikator pencapaian kompetensi  yang  disusun  secara detail dalam  tiap  mata  pelajarannya.  Kompetensi dasar  dan  Indikator  pencapaian  kompetensi hanya disusun secara global dalam tingkatan besar,  yaitu  Ula,  Wustho,    Disisi  lain, pembelajaran di Madrasah Takhassus Diniyyah  Pancasila  tetap  dapat  berjalan dengan model seperti ini. Hal itu dikarenakan objek kajian berupa ajaran yang berupa  syariah  agama.  Begitu  juga  dengan Pesantren  Al-Quraniyah  belum  ditemukan dokumen  penyusunan  secara  detail  terdapat tujuan  atau  kompetensi  yang  diharapkan dalam setiap mata pelajaran, yang ada hanya tujuan  secara  umum  dan  itupun  berupa informasi lisan.
Belum  lagi,  kesamaaan  pengasuh atau pun gurunya, yaitu sama-sama dibawah asuhan  dari  pimpinan  pondok  untuk  para pendidiknya. Hal ini membuat kesamaan visi yang  terbangun  cukup  kuat  antar  pendidik. Itu  sangat  menguntungkan  dalam  hal pencapaian ekspektasi antara pembuat standar  kompetensi  dan  implementator dalam hal ini adalah ustadz atupun guru.
Jika  kinerja  pendidik  kurang  dapat memenuhi ekspektasi pihak madrasah dalam hal  ini kiyai.  Tiap  akhir  tahun  ajaran diadakan  evaluasi  antara  pihak  madrasah, selanjutnya akan dilaporkan kepada pengasuh terkait kelanjutanya. Dari pengasuh  akan  memberikan  pengarahan selanjuntnya,  apakah ustadz dipertahankan, dipindah  ke  kitab lain,  atau  diganti  untuk mengisi pos lain selain mengajar. Keputusan dari  pengasuh  bersifat  mutlak.  Prinsip Pondok  Pesantren  Pancasila  adalah  bahwa guru  adalah  orang  yang  lebih  mengerti  diri kita dari pada diri kita sendiri. Namun hal ini tetap  ketidakrincian  dalam  menyusun  KD atau  indikator  pencapaian  kompetensi  tetap berdampak  pada  tidak  tepatnya  waktu pembelajaran. sementara itu di Pesantren Al- Quraniyah    evaluasi  terhadap  kinerja  tetap dilakukan  sewaktu  tahun  ajaran  baru, walaupun  terdapat  beberapa  catatan  dalam proses  pembelajaran,  peran  Ustad  dalam pembelajaran  kemungkinan  besar  tidak dapat  tergantikan,  hal  itu  cukup  beralasan karena  penyusunan  mata  pelajaran  yang akan  di  berikan  kepada  santri  bergantung kepada  potensi  Ustad  yang  ada  di  dalam pondok  pesantren  Al-Quraniyah,  dapat dikatakan  bahwa  mata  pelajaran  yang berbasis  kepada  ustad  yang  ada,  dan  besar kemungkinan terjadi perubahan jika ternyata ustad  yang  ada  mendapat  tambahan  ustad baru  atau  justru  yang  lama  mengundurkan diri sebagai ustad.
Dalam  hal  ketersediaan  waktu  ada kemungkinan akan kekurangan waktu pembelajaran  untuk  menamatkan  satu  kitab pada  satu  pembelajaran,  ada  kemungkinan sisa waktu dalam pembelajaran. Hal tersebut pula  yang  yang  dirasakan  menjadi  kendala
misalnya ada diantara santri dalam satu kelas yang  sudah  memahami  bahkan  lancar membaca  kitab  maka  yang  bersangkutan mendapatkan
kesempatan untuk mempelajari kitab berikutnya dengan menghadap  langsung  kepada  kiyai,  inilah yang disebut dengan metode sorogan, dalam pemahaman  peneliti  sebenarnya  pesantren telah  melakukan  apa  yang  dinamakan akselerasi, jika dalam pelaksanaan kurikulum  nasional  akselerasi  dilaksanakan secara  klasikal  maka  di  pondok  pesantren pelaksanaannya secara perorangan.
Hal itu menunjukkan bahwa Madrasah  Diniyyah  Pancasila  maupun  Al- Quraniyah  dalam  hal  perencanaan  terkait mata pelajaran kitab dalam keberlangsungan proses  pendidikan  sudah  terencana  dengan baik,  hanya  yang  membedakan  adalah Pesantren  Pancasila  peran kiyai  lebih Dominan,  sementara  di  Pesantren  Al- Quraniyah kiyai  berperan  sebagai  fasilitator saja.

## 3) Pengembangan Tujuan Pembelajaran
Berdasar  pada  paparan  dalam  hasil penelitian,  menurut  pengamatan  peneliti walaupun  terlihat  tidak  rinci  dan  global dalam pembelajaran. Tidak detailnya perencanaan  yang disusun  oleh  Pondok Pesantren  Pancasila  terlihat  dari  tidak adanya  KD  ataupun  indikator pencapaian kompetensi  yang  disusun  secara detail dalam  tiap  mata  pelajarannya.  Kompetensi dasar  dan  Indikator  pencapaian  kompetensi hanya disusun secara global dalam tingkatan besar,  yaitu  Ula,  Wustho,    Disisi  lain, pembelajaran di Madrasah Takhassus Diniyyah  Pancasila  tetap  dapat  berjalan dengan model seperti ini. Hal itu dikarenakan objek kajian berupa ajaran yang berupa  syariah  agama.  Begitu  juga  dengan Pesantren  Al-Quraniyah  belum  ditemukan dokumen  penyusunan  secara  detail  terdapat tujuan  atau  kompetensi  yang  diharapkan dalam setiap mata pelajaran, yang ada hanya tujuan  secara  umum  dan  itupun  berupa informasi lisan.
Belum  lagi,  kesamaaan  pengasuh atau pun gurunya, yaitu sama-sama dibawah asuhan  dari  pimpinan  pondok  untuk  para pendidiknya. Hal ini membuat kesamaan visi yang  terbangun  cukup  kuat  antar  pendidik. Itu  sangat  menguntungkan  dalam  hal pencapaian ekspektasi antara pembuat standar  kompetensi  dan  implementator dalam hal ini adalah ustadz atupun guru.
Jika  kinerja  pendidik  kurang  dapat memenuhi ekspektasi pihak madrasah dalam hal  ini kiyai.  Tiap  akhir  tahun  ajaran diadakan  evaluasi  antara  pihak  madrasah, selanjutnya akan dilaporkan kepada pengasuh terkait kelanjutanya. Dari pengasuh  akan  memberikan  pengarahan selanjuntnya,  apakah ustadz dipertahankan, dipindah  ke  kitab lain,  atau  diganti  untuk mengisi pos lain selain mengajar. Keputusan dari  pengasuh  bersifat  mutlak.  Prinsip Pondok  Pesantren  Pancasila  adalah  bahwa guru  adalah  orang  yang  lebih  mengerti  diri kita dari pada diri kita sendiri. Namun hal ini tetap  ketidakrincian  dalam  menyusun  KD atau  indikator  pencapaian  kompetensi  tetap berdampak  pada  tidak  tepatnya  waktu pembelajaran. sementara itu di Pesantren Al- Quraniyah    evaluasi  terhadap  kinerja  tetap dilakukan  sewaktu  tahun  ajaran  baru, walaupun  terdapat  beberapa  catatan  dalam proses  pembelajaran,  peran  Ustad  dalam pembelajaran  kemungkinan  besar  tidak dapat  tergantikan,  hal  itu  cukup  beralasan karena  penyusunan  mata  pelajaran  yang akan  di  berikan  kepada  santri  bergantung kepada  potensi  Ustad  yang  ada  di  dalam pondok  pesantren  Al-Quraniyah,  dapat dikatakan  bahwa  mata  pelajaran  yang berbasis  kepada  ustad  yang  ada,  dan  besar kemungkinan terjadi perubahan jika ternyata ustad  yang  ada  mendapat  tambahan  ustad baru  atau  justru  yang  lama  mengundurkan diri sebagai ustad.
Dalam  hal  ketersediaan  waktu  ada kemungkinan akan kekurangan waktu pembelajaran  untuk  menamatkan  satu  kitab pada  satu  pembelajaran,  ada  kemungkinan sisa waktu dalam pembelajaran. Hal tersebut pula  yang  yang  dirasakan  menjadi  kendala
pada  beberapa  pendidik  saat  diwawancarai oleh  peneliti.  Namun,  walaupun  dengan tidak adanya KD dan indikator yang disusun secara detail dalam  masing-masing  bab pembelajaran dalam Pondok  Pesantren tetap dapat  berjalan,  namun  hal  itu  menimbulkan problema bagi para implementatornya.
Dalam pandangan Miller-Seller bahwa  tujuan  merupakan  hal  yang  penting untuk  selalu  dilakukan  pengembangan, tujuan- tujuan  yang  masih  sangat  umum seharusnya  harus  di  perjelas  kembali  pada bentuk  tujuan  yang  lebih  spesifik,  pondok pesantren  baik  pondok  pesantren  Pancasila maupun  Al-Quraniyah  dalam  hal  tujuan sudah mengembangkan masing-masing tujuan, tujuan dari masing pondok pesantren ini kemudian di terjemahkan kembali kepada tujuan  kurikuler  dan  intstruksional  atau tujuan  pembelajaran,  hanya  saja  dalam penelusuran dokumen peneliti belum menemukannnya tetapi itu peneliti dapatkan bahwa  tujuan  dari  pembelajarn  kitab  itu yakni  pertama  adalah  agar  seluruh  santri mengkhatamkan  atau  menamatkan  kitab yang  diberikan  selama  satu  semester  atau tahun  ajaran,  kedua,  santri  harus  dapat mengi’rab kitab - kitab tersebut, ketiga, santri dapat  menjelaskan  kitab- kitab  syarah  dan keempat,  santri  harus  dapat  menghafal beberapa  kitab  tertentu  seperti  kitab  shoraf dan hadis.

## 4) Penetapan Waktu
Dinyatakan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor:  3203  Tahun  2013  tentang  Standar Proses Pengelolaan dan Penilaian
Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, bahwa  alokasi  waktu  ditentukan  sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban  belajar  dengan  mempertimbangkan jumlah  jam  pelajaran  yang  tersedia  dalam silabus dan KD  yang  harus dicapai. Alokasi waktu  jam  tatap muka  pembelajaran
Regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Kemenag  RI dalam  pengalokasian  waktu  jam  tatap  muka dalam  pembelajaran  adalah  bertingkat  dari Ula sebagai  kelas  terendah  sampai  tertinggi
(Ulya)  untuk  di  lembaga  non  formal sedangkan  di  lembaga  formal  mulai  dari tingkat  MTs  sampai  dengan  MA.  Dengan demikian  tiap  tingkatan  kelas  mempunyai durasi  jam  tatap  muka  yang  berbeda  antar satu dan  lainnya.  Walaupun  secara  teknis selisih waktu antar satu dan lainnya tidaklah terpaut jauh, hanya berkisar antara 5 sampai 10 menit. Berikut adalah alokasi tatap muka yang dianjurkan oleh Kemenag RI.
a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas I: 30 menit b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas II-IV: 40 menit c) Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Wustha:
45 menit
d) Madrasah Tsanawiyah : 45 menit
e) Madrasah Aliyah : 45 menit Meskipun  perencanan  Madrasah Takhassus Diniyah Pancasila masih sederhana,  namun  secara  global  alokasi waktu  tiap  pelajaran  dalam  madrasah diniyyah  telah  disesuaikan  dengan  tingkat kesulitan  pelajaran  yang  dipelajari.  Dalam dokumen  yang  ditemukan  bahwa  secara umum telah dipaparkan bagaimana pelajaran dalam  Madrasah  Diniyyah  Pancasila  dari masing-masing  tingkatan  telah  diatur  secara sistematis.
Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian  waktu  Madrasah  Takhassus Diniyyah  Pancasila  telah  dilaksanakan secara  matang  dan  tersetruktur.  Berbeda halnya  dengan  pengaturan  waktu  pada jadwal  pelajaran  yang  ada  di  Pondok Pesantren  Al-Quraniyah,  secara  umum setiap mata pelajaran waktu yang disediakan selam  60  menit  sekaligus,  termasuk  juga jadwal  kegiatan  kurikulum  keterampilan diformat sama dengan durasi yang sama dan menyesuaikan  waktu  yang  tepat  untuk pelaksanaan ekstra tersebut.
Dari  paparan  komparasi  jam  tatap muka  antara  regulasi  yang  dianjurkan Kemenag RI dengan regulasi yang ditetapkan  oleh  Pondok  Pesantren  Al- Quraniyah  terlihat  bahwa  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  sudah  menyesuaikan  dengan regulasi  yang  dianjurkan  oleh  Kemenag  RI. Pondok Pesantren Al-Quraniyah lebih
pada  beberapa  pendidik  saat  diwawancarai oleh  peneliti.  Namun,  walaupun  dengan tidak adanya KD dan indikator yang disusun secara detail dalam  masing-masing  bab pembelajaran dalam Pondok  Pesantren tetap dapat  berjalan,  namun  hal  itu  menimbulkan problema bagi para implementatornya.
Dalam pandangan Miller-Seller bahwa  tujuan  merupakan  hal  yang  penting untuk  selalu  dilakukan  pengembangan, tujuan- tujuan  yang  masih  sangat  umum seharusnya  harus  di  perjelas  kembali  pada bentuk  tujuan  yang  lebih  spesifik,  pondok pesantren  baik  pondok  pesantren  Pancasila maupun  Al-Quraniyah  dalam  hal  tujuan sudah mengembangkan masing-masing tujuan, tujuan dari masing pondok pesantren ini kemudian di terjemahkan kembali kepada tujuan  kurikuler  dan  intstruksional  atau tujuan  pembelajaran,  hanya  saja  dalam penelusuran dokumen peneliti belum menemukannnya tetapi itu peneliti dapatkan bahwa  tujuan  dari  pembelajarn  kitab  itu yakni  pertama  adalah  agar  seluruh  santri mengkhatamkan  atau  menamatkan  kitab yang  diberikan  selama  satu  semester  atau tahun  ajaran,  kedua,  santri  harus  dapat mengi’rab kitab - kitab tersebut, ketiga, santri dapat  menjelaskan  kitab- kitab  syarah  dan keempat,  santri  harus  dapat  menghafal beberapa  kitab  tertentu  seperti  kitab  shoraf dan hadis.

## 4) Penetapan Waktu
Dinyatakan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor:  3203  Tahun  2013  tentang  Standar Proses Pengelolaan dan Penilaian
Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, bahwa  alokasi  waktu  ditentukan  sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban  belajar  dengan  mempertimbangkan jumlah  jam  pelajaran  yang  tersedia  dalam silabus dan KD  yang  harus dicapai. Alokasi waktu  jam  tatap muka  pembelajaran Regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Kemenag  RI dalam  pengalokasian  waktu  jam  tatap  muka dalam  pembelajaran  adalah  bertingkat  dari Ula sebagai  kelas  terendah  sampai  tertinggi
(Ulya)  untuk  di  lembaga  non  formal sedangkan  di  lembaga  formal  mulai  dari tingkat  MTs  sampai  dengan  MA.  Dengan demikian  tiap  tingkatan  kelas  mempunyai durasi  jam  tatap  muka  yang  berbeda  antar satu dan  lainnya.  Walaupun  secara  teknis selisih waktu antar satu dan lainnya tidaklah terpaut jauh, hanya berkisar antara 5 sampai 10 menit. Berikut adalah alokasi tatap muka yang dianjurkan oleh Kemenag RI.
a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas I: 30 menit b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas II-IV: 40 menit c) Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Wustha:
45 menit
d) Madrasah Tsanawiyah : 45 menit
e) Madrasah Aliyah : 45 menit Meskipun  perencanan  Madrasah Takhassus Diniyah
Pancasila masih sederhana,  namun  secara  global  alokasi waktu  tiap  pelajaran  dalam  madrasah diniyyah  telah  disesuaikan  dengan  tingkat kesulitan  pelajaran  yang  dipelajari.  Dalam dokumen  yang  ditemukan  bahwa  secara umum telah dipaparkan bagaimana pelajaran dalam  Madrasah  Diniyyah  Pancasila  dari masing-masing  tingkatan  telah  diatur  secara sistematis.
Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian  waktu  Madrasah  Takhassus Diniyyah  Pancasila  telah  dilaksanakan secara  matang  dan  tersetruktur.  Berbeda halnya  dengan  pengaturan  waktu  pada jadwal  pelajaran  yang  ada  di  Pondok Pesantren  Al-Quraniyah,  secara  umum setiap mata pelajaran waktu yang disediakan selam  60  menit  sekaligus,  termasuk  juga jadwal  kegiatan  kurikulum  keterampilan diformat sama dengan durasi yang sama dan menyesuaikan  waktu  yang  tepat  untuk pelaksanaan ekstra tersebut.
Dari  paparan  komparasi  jam  tatap muka  antara  regulasi  yang  dianjurkan Kemenag RI dengan regulasi yang ditetapkan  oleh  Pondok  Pesantren  Al- Quraniyah  terlihat  bahwa  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  sudah  menyesuaikan  dengan regulasi  yang  dianjurkan  oleh  Kemenag  RI. Pondok Pesantren Al-Quraniyah lebih
pada  beberapa  pendidik  saat  diwawancarai oleh  peneliti.  Namun,  walaupun  dengan tidak adanya KD dan indikator yang disusun secara detail dalam  masing-masing  bab pembelajaran dalam Pondok  Pesantren tetap dapat  berjalan,  namun  hal  itu  menimbulkan problema bagi para implementatornya.
Dalam pandangan Miller-Seller bahwa  tujuan  merupakan  hal  yang  penting untuk  selalu  dilakukan  pengembangan, tujuan- tujuan  yang  masih  sangat  umum seharusnya  harus  di  perjelas  kembali  pada bentuk  tujuan  yang  lebih  spesifik,  pondok pesantren  baik  pondok  pesantren  Pancasila maupun  Al-Quraniyah  dalam  hal  tujuan sudah mengembangkan masing-masing tujuan, tujuan dari masing pondok pesantren ini kemudian di terjemahkan kembali kepada tujuan  kurikuler  dan  intstruksional  atau tujuan  pembelajaran,  hanya  saja  dalam penelusuran dokumen peneliti belum menemukannnya tetapi itu peneliti dapatkan bahwa  tujuan  dari  pembelajarn  kitab  itu yakni  pertama  adalah  agar  seluruh  santri mengkhatamkan  atau  menamatkan  kitab yang  diberikan  selama  satu  semester  atau tahun  ajaran,  kedua,  santri  harus  dapat mengi’rab kitab - kitab tersebut, ketiga, santri dapat  menjelaskan  kitab- kitab  syarah  dan keempat,  santri  harus  dapat  menghafal beberapa  kitab  tertentu  seperti  kitab  shoraf dan hadis.

## 4) Penetapan Waktu
Dinyatakan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor:  3203  Tahun  2013  tentang  Standar Proses Pengelolaan dan Penilaian
Pendidikan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, bahwa  alokasi  waktu  ditentukan  sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban  belajar  dengan  mempertimbangkan jumlah  jam  pelajaran  yang  tersedia  dalam silabus dan KD  yang  harus dicapai. Alokasi waktu  jam  tatap muka  pembelajaran Regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Kemenag  RI dalam  pengalokasian  waktu  jam  tatap  muka dalam  pembelajaran  adalah  bertingkat  dari Ula sebagai  kelas  terendah  sampai  tertinggi
(Ulya)  untuk  di  lembaga  non  formal sedangkan  di  lembaga  formal  mulai  dari tingkat  MTs  sampai  dengan  MA.  Dengan demikian  tiap  tingkatan  kelas  mempunyai durasi  jam  tatap  muka  yang  berbeda  antar satu dan  lainnya.  Walaupun  secara  teknis selisih waktu antar satu dan lainnya tidaklah terpaut jauh, hanya berkisar antara 5 sampai 10 menit. Berikut adalah alokasi tatap muka yang dianjurkan oleh Kemenag RI.
a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas I: 30 menit b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah kelas II-IV: 40 menit c) Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Wustha:
45 menit
d) Madrasah Tsanawiyah : 45 menit
e) Madrasah Aliyah : 45 menit Meskipun  perencanan  Madrasah Takhassus Diniyah
Pancasila masih sederhana,  namun  secara  global  alokasi waktu  tiap  pelajaran  dalam  madrasah diniyyah  telah  disesuaikan  dengan  tingkat kesulitan  pelajaran  yang  dipelajari.  Dalam dokumen  yang  ditemukan  bahwa  secara umum telah dipaparkan bagaimana pelajaran dalam  Madrasah  Diniyyah  Pancasila  dari masing-masing  tingkatan  telah  diatur  secara sistematis.
Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian  waktu  Madrasah  Takhassus Diniyyah  Pancasila  telah  dilaksanakan secara  matang  dan  tersetruktur.  Berbeda halnya  dengan  pengaturan  waktu  pada jadwal  pelajaran  yang  ada  di  Pondok Pesantren  Al-Quraniyah,  secara  umum setiap mata pelajaran waktu yang disediakan selam  60  menit  sekaligus,  termasuk  juga jadwal  kegiatan  kurikulum  keterampilan diformat sama dengan durasi yang sama dan menyesuaikan  waktu  yang  tepat  untuk pelaksanaan ekstra tersebut.
Dari  paparan  komparasi  jam  tatap muka  antara  regulasi  yang  dianjurkan Kemenag RI dengan regulasi yang ditetapkan  oleh  Pondok  Pesantren  Al- Quraniyah  terlihat  bahwa  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  sudah  menyesuaikan  dengan regulasi  yang  dianjurkan  oleh  Kemenag  RI. Pondok Pesantren Al-Quraniyah lebih
memilih menyeragamkan semua kelas dengan  persebaran  waktu  yang  sama.  Tidak hanya  itu,  Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah juga  memiliki  durasi  waktu  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  regulasi  Kemenag  RI,  yaitu selisih 15-30 menit.
Dari  dokumen  tersebut  juga  dapat kita simpulkan bahwa perumusan jam dalam pembelajaran  selama  satu  minggu  belum memperhatikan  aspek  kesulitan  masing- masing pelajaran. Misalnya pada tingkat Ula dan Wustho, dapat kita lihat bahwa pelajaran Nahwu dan shorof adalah  pelajaran  terkait gramatika Arab mendapatkan 2 jam pelajaran  dalam  satu  minggu,  sementara pelajaran tauhid,  pelajaran  terkait  teologi tentang Aqidatul  Awal,  sifat-sifat  tuhan  dan yang berhubungan tentang teologi dasar, dll.
juga  mendapat  porsi  satu  jam  dalam  satu minggu.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa pertimbangan-pertimbangan alokasi jam pelajaran  belum  menjadi  perhatian  dalam Madrasah  Takhassus  Diniyyah  Pancasila, padahal nahwu-shorof mempunyai  tingkat kesulitan yang lebih  dibanding mata pelajaran  di  atas.  Namun  dalam  penentuan alokasi  jam  per kitab/pelajaran  belum menggunakan  pertimbangan  yang  rinci  dan detail.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak adanya silabus  atau  KD  yang  digunakan  dalam menentukan jam pelajaran. Dalam madrasah diniyyah Pancasila
memang
belum
menggunakan  silabus  ataupun  KD  dalam perencaannya. Walaupun
dalam
perencanaannya  juga  sudah  mempunyai batasan  materi  yang  harus  dikuasai  seperti fungsi  KD  dan  silabus,  tapi  masih  dalam bentuk yang sederhana dan global.
Dapat disimpulkan bahwa
meskipun dengan format jadwal yang sedikit berbeda pada kedua pesantren tersebut diatas namun  pembedaan  jam  belajar  berdasarkan tingkat  kesulitan  pembelajaran  sebuah  kitab atau mata pelajaran belum menjadi perhatian penting  pihak  pesantren  seharusnya  hal  ini juga menjadi pertimbangan untuk menetapkan  alokasi  waktu  yang  berbeda berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran.
Berdasarkan  paparan  diatas  maka dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa madrasah diniyah di kedua pondok pesantren  sebenarnya  sudah  melakukan pengembangan  kurikulum,  jika  merujuk kepada  teori  yang  ada  maka  model pengembangan kurikulum  madrasah diniyah pondok  pesantren  di  Bengkulu  adalah gabungan dari beberapa komponen pengembangan  dalam  berbagai  persfektif, pengembangan tersebut tidak merujuk kepada  satu  teori  saja  akan  tetapi  pondok pesantren melakukan pengembangan dengan model  kombinasi  untuk  lebih  jelas  temuan model  pengembangan  kurikulum madrasah diniyah dapat dilihat pada bagan berikut ini :
Bagan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Pancasila.
Bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Proses  pertama  adalah  penetapan  tujuan, tujuan tersebut dibuat oleh Kiyai dengan memperhatikan  manhaj  yang  terdapat pada kitab kuning
2. Selanjutnya  formulasi  materi  dengan memperhatikan  tingkatan  kitab,  yaitu kitab  matan  untuk  kelas  awal  sedangkan kitab syarah untuk kelas lanjutan dengan tetap di buat oleh kiyai
3. Penetapan  metode,  kompetensi  dan alokasi waktu. Metode diserahkan sepenuhnya  kepada  ustad  atau  ustadzah, kompetensi  diatur  dengan  target  khatam
memilih menyeragamkan semua kelas dengan  persebaran  waktu  yang  sama.  Tidak hanya  itu,  Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah juga  memiliki  durasi  waktu  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  regulasi  Kemenag  RI,  yaitu selisih 15-30 menit.
Dari  dokumen  tersebut  juga  dapat kita simpulkan bahwa perumusan jam dalam pembelajaran  selama  satu  minggu  belum memperhatikan  aspek  kesulitan  masing- masing pelajaran. Misalnya pada tingkat Ula dan Wustho, dapat kita lihat bahwa pelajaran Nahwu dan shorof adalah  pelajaran  terkait gramatika Arab mendapatkan 2 jam pelajaran  dalam  satu  minggu,  sementara pelajaran tauhid,  pelajaran  terkait  teologi tentang Aqidatul  Awal,  sifat-sifat  tuhan  dan yang berhubungan tentang teologi dasar, dll.
juga  mendapat  porsi  satu  jam  dalam  satu minggu.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa pertimbangan-pertimbangan alokasi jam pelajaran  belum  menjadi  perhatian  dalam Madrasah  Takhassus  Diniyyah  Pancasila, padahal nahwu-shorof mempunyai  tingkat kesulitan yang lebih  dibanding mata pelajaran  di  atas.  Namun  dalam  penentuan alokasi  jam  per kitab/pelajaran  belum menggunakan  pertimbangan  yang  rinci  dan detail.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak adanya silabus  atau  KD  yang  digunakan  dalam menentukan jam pelajaran. Dalam madrasah diniyyah Pancasila
memang
belum
menggunakan  silabus  ataupun  KD  dalam perencaannya. Walaupun
dalam
perencanaannya  juga  sudah  mempunyai batasan  materi  yang  harus  dikuasai  seperti fungsi  KD  dan  silabus,  tapi  masih  dalam bentuk yang sederhana dan global.
Dapat disimpulkan bahwa
meskipun dengan format jadwal yang sedikit berbeda pada kedua pesantren tersebut diatas namun  pembedaan  jam  belajar  berdasarkan tingkat  kesulitan  pembelajaran  sebuah  kitab atau mata pelajaran belum menjadi perhatian penting  pihak  pesantren  seharusnya  hal  ini juga menjadi pertimbangan untuk menetapkan  alokasi  waktu  yang  berbeda berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran.
Berdasarkan  paparan  diatas  maka dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa madrasah diniyah di kedua pondok pesantren  sebenarnya  sudah  melakukan pengembangan  kurikulum,  jika  merujuk kepada  teori  yang  ada  maka  model pengembangan kurikulum  madrasah diniyah pondok  pesantren  di  Bengkulu  adalah gabungan dari beberapa komponen pengembangan  dalam  berbagai  persfektif, pengembangan tersebut tidak merujuk kepada  satu  teori  saja  akan  tetapi  pondok pesantren melakukan pengembangan dengan model  kombinasi  untuk  lebih  jelas  temuan model  pengembangan  kurikulum madrasah diniyah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

## Bagan Model Pengembangan Kurikulum
Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Pancasila.
Bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Proses  pertama  adalah  penetapan  tujuan, tujuan tersebut dibuat oleh Kiyai dengan memperhatikan  manhaj  yang  terdapat pada kitab kuning
2. Selanjutnya  formulasi  materi  dengan memperhatikan  tingkatan  kitab,  yaitu kitab  matan  untuk  kelas  awal  sedangkan kitab syarah untuk kelas lanjutan dengan tetap di buat oleh kiyai
3. Penetapan  metode,  kompetensi  dan alokasi waktu. Metode diserahkan sepenuhnya  kepada  ustad  atau  ustadzah, kompetensi  diatur  dengan  target  khatam
memilih menyeragamkan semua kelas dengan  persebaran  waktu  yang  sama.  Tidak hanya  itu,  Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah juga  memiliki  durasi  waktu  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  regulasi  Kemenag  RI,  yaitu selisih 15-30 menit.
Dari  dokumen  tersebut  juga  dapat kita simpulkan bahwa perumusan jam dalam pembelajaran  selama  satu  minggu  belum memperhatikan  aspek  kesulitan  masing- masing pelajaran. Misalnya pada tingkat Ula dan Wustho, dapat kita lihat bahwa pelajaran Nahwu dan shorof adalah  pelajaran  terkait gramatika Arab mendapatkan 2 jam pelajaran  dalam  satu  minggu,  sementara pelajaran tauhid,  pelajaran  terkait  teologi tentang Aqidatul  Awal,  sifat-sifat  tuhan  dan yang berhubungan tentang teologi dasar, dll.
juga  mendapat  porsi  satu  jam  dalam  satu minggu.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa pertimbangan-pertimbangan alokasi jam pelajaran  belum  menjadi  perhatian  dalam Madrasah  Takhassus  Diniyyah  Pancasila, padahal nahwu-shorof mempunyai  tingkat kesulitan yang lebih  dibanding mata pelajaran  di  atas.  Namun  dalam  penentuan alokasi  jam  per kitab/pelajaran  belum menggunakan  pertimbangan  yang  rinci  dan detail.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak adanya silabus  atau  KD  yang  digunakan  dalam menentukan jam pelajaran. Dalam madrasah diniyyah Pancasila
memang
belum
menggunakan  silabus  ataupun  KD  dalam perencaannya. Walaupun
dalam
perencanaannya  juga  sudah  mempunyai batasan  materi  yang  harus  dikuasai  seperti fungsi  KD  dan  silabus,  tapi  masih  dalam bentuk yang sederhana dan global.
Dapat disimpulkan bahwa
meskipun dengan format jadwal yang sedikit berbeda pada kedua pesantren tersebut diatas namun  pembedaan  jam  belajar  berdasarkan tingkat  kesulitan  pembelajaran  sebuah  kitab atau mata pelajaran belum menjadi perhatian penting  pihak  pesantren  seharusnya  hal  ini juga menjadi pertimbangan untuk menetapkan  alokasi  waktu  yang  berbeda berdasarkan tingkat kesulitan mata pelajaran.
Berdasarkan  paparan  diatas  maka dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa madrasah diniyah di kedua pondok pesantren  sebenarnya  sudah  melakukan pengembangan  kurikulum,  jika  merujuk kepada  teori  yang  ada  maka  model pengembangan kurikulum  madrasah diniyah pondok  pesantren  di  Bengkulu  adalah gabungan dari beberapa komponen pengembangan  dalam  berbagai  persfektif, pengembangan tersebut tidak merujuk kepada  satu  teori  saja  akan  tetapi  pondok pesantren melakukan pengembangan dengan model  kombinasi  untuk  lebih  jelas  temuan model  pengembangan  kurikulum madrasah diniyah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

## Bagan Model Pengembangan Kurikulum
Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Pancasila.
Bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Proses  pertama  adalah  penetapan  tujuan, tujuan tersebut dibuat oleh Kiyai dengan memperhatikan  manhaj  yang  terdapat pada kitab kuning
2. Selanjutnya  formulasi  materi  dengan memperhatikan  tingkatan  kitab,  yaitu kitab  matan  untuk  kelas  awal  sedangkan kitab syarah untuk kelas lanjutan dengan tetap di buat oleh kiyai
3. Penetapan  metode,  kompetensi  dan alokasi waktu. Metode diserahkan sepenuhnya  kepada  ustad  atau  ustadzah, kompetensi  diatur  dengan  target  khatam
atau  tamat  kitab/tamat  kaji,  mampu mengi’rab  dan  mampu  menghafal  kitab - kitab  yang  wajib  dihafal  seperti  kitab hadis  dan  kitab  amsilatut  tashrifiyah.
Alokasi waktu disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Agama untuk masing- masing tingkatnya 4. Ustad mengimplementasikan
keselurahan  konsep,  tujuan,  materi, kompetensi untuk masing- masing tingkatan kelas, ula, wustha dan ulya.
5. Evaluasi
Bagan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al- Quraniyah
Bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Penetapan  tujuan  dilakukan  oleh  proses
dialog antara Kiyai dan para ustad dalam sebuah forum rapat awal tahun. Penetapatan  tujuan  tersebut  mengambil rujukan  dari  Kementerian  Agama  dan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pondok pesantren.
2. Formulasi  materi  berdasarkan  kitab- kitab terjemahan dari Kementerian
Agama  dan  kitab- kitab  muatan  lokal seperti fadhailul amal.
3. Penetapan  materi  bergantung  kepada potensi  ustad,  bisa  jadi  kitab- kitab rujukan tidak sepenuhnya digunakan.
4. Metode, kompetensi dan alokasi menyesuaikan  dengan  buku  pedoman Kementerian Agama.
5. Implementasi
6. Evaluasi
Simpulan Pondok Pesantren Pancasila dengan
pendidikan diniyahnya telah melaksanakan pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal diantaranya  : pertama,  penetapan  tujuan  meskipun kesepakatan  ini  hanya  dalam  tataran  lisan  tetapi tujuan  selalu  dikembangkan  berdasarkan  tingkatan pendidikan  madrasah  diniyah  yaitu,  dari  sekedar khatam  lalu  dikembangkan  menjadi  mampu membaca  dan  mampu  mengi’rab  dan  menjelaskan bahkan  menghafal,  sedangkan  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  lebih  fokus  kepada kemampuan membaca,  menghafal  Al- Qur’an  dan  menghafal mufradat. Kedua,  pemberian  materi  kitab  maupun buku  berdasarkan  tingkat  kesulitan  buku  dengan tingkatan  kelas  yang  ada  yakni  ula  dan  wustho, dengan kategori kitab matan dan syarah, sedangkan Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah  pada  kitab terjemahan  terbitan  Kementerian  Agama. Ketiga, dari  tidak  jelasnya  tenggat  waktu  yang  ditetapkan menjadi ditetapkannya alokasi waktu.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka  model pengembangan  tersebut  adalah  perpaduan  antara model administratif, model Ralph Tyler dan Seller- Miller,  dengan  alasan  semua  komponen  tidak terpenuhi secara total  maka peneliti  menyimpulkan bahwa pengembangan ini adalah model pengembangan  khusus  madrasah  diniyah  pondok pesantren  Pancasila  yakni  model  pengembangan administratif  lokal  dengan  pola  kombinasi  pondok pesantren  Pancasila,  sedangkan  pondok  pesantren al-Quraniyah adalah perpaduan dari model pengembangan  grass  roots,  ralph  tyler    dan  seller- miller, sehingga dapat disimpulkan model pengembangan tersebut adalah model pengembangan kurikulum kombinasi.

## Daftar Pustaka
Ahid,  Nur. Konsep  dan  teori  kurikulum  dalam dunia  pendidikan. ISLAMICA:  Jurnal  Studi Keislaman 1, no. 1 (2006): 12 – 29.
Aedi, Nur dan  Amaliyah, Nurrohmaul. Manajemen
Kurikulum Sekolah, Gosyen, 2012
Ansyar,  Mohamad. Kurikulum,  Hakikat,Fondasi,
Desain dan Pengembangan. Kencana Prenada Media Group, 2015
Azra,  Azyumardi.  “Dilema  Pesantren  Menghadapi Globalisasi.” dalam Saifullah Ma’shum (ed),
Dinamika Pesantren: Telaah Kritis Keberadaan  Pesantren  Saat  ini.  Yayasan
atau  tamat  kitab/tamat  kaji,  mampu mengi’rab  dan  mampu  menghafal  kitab - kitab  yang  wajib  dihafal  seperti  kitab hadis  dan  kitab  amsilatut  tashrifiyah. Alokasi waktu disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Agama untuk masing- masing tingkatnya 4. Ustad mengimplementasikan
keselurahan  konsep,  tujuan,  materi, kompetensi untuk masing- masing tingkatan kelas, ula, wustha dan ulya.
5. Evaluasi
Bagan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-
Quraniyah
Bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Penetapan  tujuan  dilakukan  oleh  proses
dialog antara Kiyai dan para ustad dalam sebuah forum rapat awal tahun. Penetapatan  tujuan  tersebut  mengambil rujukan  dari  Kementerian  Agama  dan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pondok pesantren.
2. Formulasi  materi  berdasarkan  kitab- kitab terjemahan dari Kementerian
Agama  dan  kitab- kitab  muatan  lokal seperti fadhailul amal.
3. Penetapan  materi  bergantung  kepada potensi  ustad,  bisa  jadi  kitab- kitab rujukan tidak sepenuhnya digunakan.
4. Metode, kompetensi dan alokasi menyesuaikan  dengan  buku  pedoman Kementerian Agama.
5. Implementasi
6. Evaluasi
Simpulan Pondok Pesantren Pancasila dengan pendidikan diniyahnya telah melaksanakan pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal diantaranya  : pertama,  penetapan  tujuan  meskipun kesepakatan  ini  hanya  dalam  tataran  lisan  tetapi tujuan  selalu  dikembangkan  berdasarkan  tingkatan pendidikan  madrasah  diniyah  yaitu,  dari  sekedar khatam  lalu  dikembangkan  menjadi  mampu membaca  dan  mampu  mengi’rab  dan  menjelaskan bahkan  menghafal,  sedangkan  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  lebih  fokus  kepada kemampuan membaca,  menghafal  Al- Qur’an  dan  menghafal mufradat. Kedua,  pemberian  materi  kitab  maupun buku  berdasarkan  tingkat  kesulitan  buku  dengan tingkatan  kelas  yang  ada  yakni  ula  dan  wustho, dengan kategori kitab matan dan syarah, sedangkan Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah  pada  kitab terjemahan  terbitan  Kementerian  Agama. Ketiga, dari  tidak  jelasnya  tenggat  waktu  yang  ditetapkan menjadi ditetapkannya alokasi waktu.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka  model pengembangan  tersebut  adalah  perpaduan  antara model administratif, model Ralph Tyler dan Seller- Miller,  dengan  alasan  semua  komponen  tidak terpenuhi secara total  maka peneliti  menyimpulkan bahwa pengembangan ini adalah model pengembangan  khusus  madrasah  diniyah  pondok pesantren  Pancasila  yakni  model  pengembangan administratif  lokal  dengan  pola  kombinasi  pondok pesantren  Pancasila,  sedangkan  pondok  pesantren al-Quraniyah adalah perpaduan dari model pengembangan  grass  roots,  ralph  tyler    dan  seller- miller, sehingga dapat disimpulkan model pengembangan tersebut adalah model pengembangan kurikulum kombinasi.

## Daftar Pustaka
Ahid,  Nur. Konsep  dan  teori  kurikulum  dalam dunia  pendidikan. ISLAMICA:  Jurnal  Studi Keislaman 1, no. 1 (2006): 12 – 29.
Aedi, Nur dan  Amaliyah, Nurrohmaul. Manajemen
Kurikulum Sekolah, Gosyen, 2012
Ansyar,  Mohamad. Kurikulum,  Hakikat,Fondasi,
Desain dan Pengembangan. Kencana Prenada Media Group, 2015
Azra,  Azyumardi.  “Dilema  Pesantren  Menghadapi
Globalisasi.” dalam Saifullah Ma’shum (ed), Dinamika Pesantren: Telaah Kritis Keberadaan  Pesantren  Saat  ini.  Yayasan
atau  tamat  kitab/tamat  kaji,  mampu mengi’rab  dan  mampu  menghafal  kitab - kitab  yang  wajib  dihafal  seperti  kitab hadis  dan  kitab  amsilatut  tashrifiyah. Alokasi waktu disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Agama untuk masing- masing tingkatnya 4. Ustad mengimplementasikan
keselurahan  konsep,  tujuan,  materi, kompetensi untuk masing- masing tingkatan kelas, ula, wustha dan ulya.
5. Evaluasi
Bagan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-
Quraniyah
Bagan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1. Penetapan  tujuan  dilakukan  oleh  proses
dialog antara Kiyai dan para ustad dalam sebuah forum rapat awal tahun. Penetapatan  tujuan  tersebut  mengambil rujukan  dari  Kementerian  Agama  dan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pondok pesantren.
2. Formulasi  materi  berdasarkan  kitab- kitab terjemahan dari Kementerian
Agama  dan  kitab- kitab  muatan  lokal seperti fadhailul amal.
3. Penetapan  materi  bergantung  kepada potensi  ustad,  bisa  jadi  kitab- kitab rujukan tidak sepenuhnya digunakan.
4. Metode, kompetensi dan alokasi menyesuaikan  dengan  buku  pedoman Kementerian Agama.
5. Implementasi
6. Evaluasi
Simpulan Pondok Pesantren Pancasila dengan pendidikan diniyahnya telah melaksanakan pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal diantaranya  : pertama,  penetapan  tujuan  meskipun kesepakatan  ini  hanya  dalam  tataran  lisan  tetapi tujuan  selalu  dikembangkan  berdasarkan  tingkatan pendidikan  madrasah  diniyah  yaitu,  dari  sekedar khatam  lalu  dikembangkan  menjadi  mampu membaca  dan  mampu  mengi’rab  dan  menjelaskan bahkan  menghafal,  sedangkan  Pondok  Pesantren Al-Quraniyah  lebih  fokus  kepada kemampuan membaca,  menghafal  Al- Qur’an  dan  menghafal mufradat. Kedua,  pemberian  materi  kitab  maupun buku  berdasarkan  tingkat  kesulitan  buku  dengan tingkatan  kelas  yang  ada  yakni  ula  dan  wustho, dengan kategori kitab matan dan syarah, sedangkan Pondok  Pesantren  Al-Quraniyah  pada  kitab terjemahan  terbitan  Kementerian  Agama. Ketiga, dari  tidak  jelasnya  tenggat  waktu  yang  ditetapkan menjadi ditetapkannya alokasi waktu.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka  model pengembangan  tersebut  adalah  perpaduan  antara model administratif, model Ralph Tyler dan Seller- Miller,  dengan  alasan  semua  komponen  tidak terpenuhi secara total  maka peneliti  menyimpulkan bahwa pengembangan ini adalah model pengembangan  khusus  madrasah  diniyah  pondok pesantren  Pancasila  yakni  model  pengembangan administratif  lokal  dengan  pola  kombinasi  pondok pesantren  Pancasila,  sedangkan  pondok  pesantren al-Quraniyah adalah perpaduan dari model pengembangan  grass  roots,  ralph  tyler    dan  seller- miller, sehingga dapat disimpulkan model pengembangan tersebut adalah model pengembangan kurikulum kombinasi.

## Daftar Pustaka
Ahid,  Nur. Konsep  dan  teori  kurikulum  dalam dunia  pendidikan. ISLAMICA:  Jurnal  Studi Keislaman 1, no. 1 (2006): 12 – 29.
Aedi, Nur dan  Amaliyah, Nurrohmaul. Manajemen
Kurikulum Sekolah, Gosyen, 2012
Ansyar,  Mohamad. Kurikulum,  Hakikat,Fondasi,
Desain dan Pengembangan. Kencana Prenada Media Group, 2015
Azra,  Azyumardi.  “Dilema  Pesantren  Menghadapi
Globalisasi.” dalam Saifullah Ma’shum (ed), Dinamika Pesantren: Telaah Kritis Keberadaan  Pesantren  Saat  ini.  Yayasan
Islam  Al-Hamidiyah  dan  Yayasan  Saifuddin Zuhri, Jakarta, 1998.
Arifin,  Zainal. Konsep  dan  model  pengembangan kurikulum. Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2011.
Baharuddin,  Moh.  “Makin.  2007.” Pendidikan Humanistik;  Konsep,  Teori,  dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan, t.t.
Dakir.H, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, PT Renika Cipta, 2010
Djamarah, Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik dalam  Interaksi  Edukatif,  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2005

## Dr. Anselmus JE Toenlioe. Pengembangan
Kurikulum, Teori, Catatan Kritis, dan Panduan. PT Refika Aditama, 2017.
----------------- Kumpulan  Peraturan  Perundang- Undangan  Pendidikan  Keagamaan  Islam, Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  pesantren:  Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia. LP3ES, 2011.
Haedari,  Amin,  H.  S.  Mastuki,  M.  Ishom  el-Saha, dan Mojeeb el-Shirazy. Panorama pesantren dalam  cakrawala  modern.  Diva  Pustaka, 2004.
Hamalik, Dr Oemar. Kurikulum dan pembelajaran. Bumi Aksara, 1995.
Hasymy,  Ali. Sejarah  masuk  dan  berkembangnya
Islam  di  Indonesia:  kumpulan  prasaran pada seminar di Aceh. Alma ʹarif, 1989.
H.  Dakir. Perencanaan  dan  Pengembangan kurikulum. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
Idi,  Abdullah. Pengembangan  Kurikulum:  Teori dan Praktik. PT RajaGrafindo
Persada Persada,
2016.Indonesia, Presiden
Republik.
Undang-undang
Republik Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional, 2003.
Irina,  Fristiana. Pengembangan  Kurikulum  Teori, Konsep dan Aplikasi, Parama Ilmu 2016

## Khoiri,  Qolbi, Pondok  Pesantren  dan  Peradaban
Moder  (  Eksistensi  Pondok  Pesantren Dalam  Menghadapi  Nilai- Nilai  Peradaban Modern  di  Provinsi  Bengkulu. Disertasi Program  Pascasarjana  Universitas    Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017
Masyhud, M. Sulthon. Manajemen Pondok Pesantren. Departemen Agama, 2003.
Moeleong,  J.  “Lexy.  2010.” Metodologi  Penelitian Kualitatif, n.d.
Miler, J. P. dan Seller, W. (1985). CurriculumPerspectives  and  Practice.  New york: Longman
Nata,  Abuddin. Sejarah  sosial  intelektual  Islam: dan  institusi  pendidikannya.  Rajawali  Pers, 2012.
Nurdin,  Syafruddin. Kurikulum  dan  Pembelajaran, PT. RajaGrafindo Persada, 2016
N.  Dunn,  William. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik. Gadjah  Mada  University  Press (UGM), 2003
Oliva,  P.F..  Developing  The  Curriculum. Harper: Collins Publishers. 1992
Prayitno, Dasar  Teori  dan  Praksis  Pendidikan,
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
Indonesia Salahuddin, Marwan,  Pengembangan  Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah, Jurnal Cendikia, Vol. 10, No. 1 2012
Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif. PT Alfabeta. 2014 Suharsimi,  Arikunto. “Prosedur  penelitian  suatu pendekatan praktek. ” Jakarta: Rineka Cipta,
2006.
Soetopo, Hendyat, dan Wasty Soemanto. “ Pembinaan dan Pengembangan
Kurikulum. ” Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Sudjana,  Nana. Pembinaan  dan  pengembangan kurikulum di sekolah. Sinar Baru, 1989.
Sukmadinata, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum  Teori  Dan  Praktek,  cet.  ke-5, Bandung: PT.” Remaja Rosdakarya, 2000. Syaodih Sukmadinata, Nana. Pengembangan kurikulum. Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1997.
-----------------Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Satuan  Pendidikan  Mu'adalah Salafiyah, Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI, 2015 Steenbrink,  Karel A. Pesantren,  madrasah, sekolah:  pendidikan  Islam  dalam  kurun moderen.  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.
Taba, Hilda, dan Hila Taba. Curriculum development:  Theory  and  practice.  37.013 TAB, 1962.
Tiler,  R.  W. Developing  a  CurriculumA  Practical Guide:  Basic  Principles  of Curriculum  and Instruction.  Chicago and  Londong:  The University of Chicago Press 1974.
Widoyoko,
EkoPutro, Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 Tim Pengembang MKDP. Kurikulum dan Pembelajaran.  PT  RajaGrafindo  Persada Persada, 2015.
Toenlioe, Anselmus JE, Pengembangan Kurikulum Teori,  Catatan  Kritis  dan Yamin,  Moh.
Islam  Al-Hamidiyah  dan  Yayasan  Saifuddin Zuhri, Jakarta, 1998.
Arifin,  Zainal. Konsep  dan  model  pengembangan kurikulum. Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2011.
Baharuddin,  Moh.  “Makin.  2007.” Pendidikan Humanistik;  Konsep,  Teori,  dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan, t.t.
Dakir.H, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, PT Renika Cipta, 2010
Djamarah, Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik dalam  Interaksi  Edukatif,  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2005

## Dr. Anselmus JE Toenlioe. Pengembangan
Kurikulum, Teori, Catatan Kritis, dan Panduan. PT Refika Aditama, 2017.
----------------- Kumpulan  Peraturan  Perundang- Undangan  Pendidikan  Keagamaan  Islam, Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  pesantren:  Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia. LP3ES, 2011.
Haedari,  Amin,  H.  S.  Mastuki,  M.  Ishom  el-Saha, dan Mojeeb el-Shirazy. Panorama pesantren dalam  cakrawala  modern.  Diva  Pustaka, 2004.
Hamalik, Dr Oemar. Kurikulum dan pembelajaran. Bumi Aksara, 1995.
Hasymy,  Ali. Sejarah  masuk  dan  berkembangnya
Islam  di  Indonesia:  kumpulan  prasaran pada seminar di Aceh. Alma ʹarif, 1989.
H.  Dakir. Perencanaan  dan  Pengembangan kurikulum. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
Idi,  Abdullah. Pengembangan  Kurikulum:  Teori dan Praktik. PT RajaGrafindo
Persada Persada,
2016.Indonesia, Presiden
Republik.
Undang-undang
Republik Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional, 2003.
Irina,  Fristiana. Pengembangan  Kurikulum  Teori, Konsep dan Aplikasi, Parama Ilmu 2016

## Khoiri,  Qolbi, Pondok  Pesantren  dan  Peradaban
Moder  (  Eksistensi  Pondok  Pesantren Dalam  Menghadapi  Nilai- Nilai  Peradaban Modern  di  Provinsi  Bengkulu. Disertasi Program  Pascasarjana  Universitas    Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017
Masyhud, M. Sulthon. Manajemen Pondok Pesantren. Departemen Agama, 2003.
Moeleong,  J.  “Lexy.  2010.” Metodologi  Penelitian Kualitatif, n.d.
Miler, J. P. dan Seller, W. (1985). CurriculumPerspectives  and  Practice.  New york: Longman
Nata,  Abuddin. Sejarah  sosial  intelektual  Islam: dan  institusi  pendidikannya.  Rajawali  Pers, 2012.
Nurdin,  Syafruddin. Kurikulum  dan  Pembelajaran, PT. RajaGrafindo Persada, 2016
N.  Dunn,  William. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik. Gadjah  Mada  University  Press (UGM), 2003
Oliva,  P.F..  Developing  The  Curriculum. Harper: Collins Publishers. 1992
Prayitno, Dasar  Teori  dan  Praksis  Pendidikan,
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
Indonesia Salahuddin, Marwan,  Pengembangan  Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah, Jurnal Cendikia, Vol. 10, No. 1 2012
Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif. PT Alfabeta. 2014 Suharsimi,  Arikunto. “Prosedur  penelitian  suatu pendekatan praktek. ” Jakarta: Rineka Cipta,
2006. Soetopo, Hendyat, dan Wasty Soemanto. “ Pembinaan dan Pengembangan
Kurikulum. ” Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Sudjana,  Nana. Pembinaan  dan  pengembangan kurikulum di sekolah. Sinar Baru, 1989.
Sukmadinata, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum  Teori  Dan  Praktek,  cet.  ke-5, Bandung: PT.” Remaja Rosdakarya, 2000. Syaodih Sukmadinata, Nana. Pengembangan kurikulum. Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1997.
-----------------Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Satuan  Pendidikan  Mu'adalah Salafiyah, Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI, 2015 Steenbrink,  Karel A. Pesantren,  madrasah, sekolah:  pendidikan  Islam  dalam  kurun moderen.  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.
Taba, Hilda, dan Hila Taba. Curriculum development:  Theory  and  practice.  37.013 TAB, 1962.
Tiler,  R.  W. Developing  a  CurriculumA  Practical Guide:  Basic  Principles  of Curriculum  and Instruction.  Chicago and  Londong:  The University of Chicago Press 1974.
Widoyoko,
EkoPutro, Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 Tim Pengembang MKDP. Kurikulum dan Pembelajaran.  PT  RajaGrafindo  Persada Persada, 2015.
Toenlioe, Anselmus JE, Pengembangan Kurikulum Teori,  Catatan  Kritis  dan Yamin,  Moh.
Islam  Al-Hamidiyah  dan  Yayasan  Saifuddin Zuhri, Jakarta, 1998.
Arifin,  Zainal. Konsep  dan  model  pengembangan kurikulum. Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2011.
Baharuddin,  Moh.  “Makin.  2007.” Pendidikan Humanistik;  Konsep,  Teori,  dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan, t.t.
Dakir.H, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, PT Renika Cipta, 2010
Djamarah, Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik dalam  Interaksi  Edukatif,  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2005

## Dr. Anselmus JE Toenlioe. Pengembangan
Kurikulum, Teori, Catatan Kritis, dan Panduan. PT Refika Aditama, 2017.
----------------- Kumpulan  Peraturan  Perundang- Undangan  Pendidikan  Keagamaan  Islam, Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok Pesantren  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  pesantren:  Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia. LP3ES, 2011.
Haedari,  Amin,  H.  S.  Mastuki,  M.  Ishom  el-Saha, dan Mojeeb el-Shirazy. Panorama pesantren dalam  cakrawala  modern.  Diva  Pustaka, 2004.
Hamalik, Dr Oemar. Kurikulum dan pembelajaran. Bumi Aksara, 1995.
Hasymy,  Ali. Sejarah  masuk  dan  berkembangnya
Islam  di  Indonesia:  kumpulan  prasaran pada seminar di Aceh. Alma ʹarif, 1989.
H.  Dakir. Perencanaan  dan  Pengembangan kurikulum. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
Idi,  Abdullah. Pengembangan  Kurikulum:  Teori dan Praktik. PT RajaGrafindo
Persada Persada,
2016.Indonesia, Presiden
Republik.
Undang-undang
Republik Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional, 2003.
Irina,  Fristiana. Pengembangan  Kurikulum  Teori, Konsep dan Aplikasi, Parama Ilmu 2016

## Khoiri,  Qolbi, Pondok  Pesantren  dan  Peradaban
Moder  (  Eksistensi  Pondok  Pesantren Dalam  Menghadapi  Nilai- Nilai  Peradaban Modern  di  Provinsi  Bengkulu. Disertasi Program  Pascasarjana  Universitas    Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017
Masyhud, M. Sulthon. Manajemen Pondok Pesantren. Departemen Agama, 2003.
Moeleong,  J.  “Lexy.  2010.” Metodologi  Penelitian Kualitatif, n.d.
Miler, J. P. dan Seller, W. (1985). CurriculumPerspectives  and  Practice.  New york: Longman
Nata,  Abuddin. Sejarah  sosial  intelektual  Islam: dan  institusi  pendidikannya.  Rajawali  Pers, 2012.
Nurdin,  Syafruddin. Kurikulum  dan  Pembelajaran, PT. RajaGrafindo Persada, 2016
N.  Dunn,  William. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik. Gadjah  Mada  University  Press (UGM), 2003
Oliva,  P.F..  Developing  The  Curriculum. Harper: Collins Publishers. 1992
Prayitno, Dasar  Teori  dan  Praksis  Pendidikan,
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
Indonesia Salahuddin, Marwan,  Pengembangan  Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah, Jurnal Cendikia, Vol. 10, No. 1 2012
Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif. PT Alfabeta. 2014 Suharsimi,  Arikunto. “Prosedur  penelitian  suatu pendekatan praktek. ” Jakarta: Rineka Cipta,
2006. Soetopo, Hendyat, dan Wasty Soemanto. “ Pembinaan dan Pengembangan
Kurikulum. ” Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Sudjana,  Nana. Pembinaan  dan  pengembangan kurikulum di sekolah. Sinar Baru, 1989.
Sukmadinata, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum  Teori  Dan  Praktek,  cet.  ke-5, Bandung: PT.” Remaja Rosdakarya, 2000. Syaodih Sukmadinata, Nana. Pengembangan kurikulum. Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1997.
-----------------Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  Satuan  Pendidikan  Mu'adalah Salafiyah, Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI, 2015 Steenbrink,  Karel A. Pesantren,  madrasah, sekolah:  pendidikan  Islam  dalam  kurun moderen.  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.
Taba, Hilda, dan Hila Taba. Curriculum development:  Theory  and  practice.  37.013 TAB, 1962.
Tiler,  R.  W. Developing  a  CurriculumA  Practical Guide:  Basic  Principles  of Curriculum  and Instruction.  Chicago and  Londong:  The University of Chicago Press 1974.
Widoyoko,
EkoPutro, Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 Tim Pengembang MKDP. Kurikulum dan Pembelajaran.  PT  RajaGrafindo  Persada Persada, 2015.
Toenlioe, Anselmus JE, Pengembangan Kurikulum Teori,  Catatan  Kritis  dan Yamin,  Moh.
Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan. Yogyakarta: Diva Press, 2009
Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan. Yogyakarta: Diva Press, 2009
Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan. Yogyakarta: Diva Press, 2009