## Standar Pengelolaan Program Pendidikan Non-Formal Ditinjau Dari Perspektif Akreditasi
Ahmad, 1* Ekafauzia Ovilailia 2 , Isna Sefia Andani 3 Muhammad Alfian Nirkana 4
Sri Lestari Rahayu 5 , M. Ishaq 6 , Lasi Purwito 7

## Abstrak
Tujuan kajian ini adalah untuk menjabarkan standar pengelolaan program Pendidikan Non-Formal ditinjau dari perspektif akreditasi. Melalui penelitian kajian Pustaka yang menganalisis data sekunder tentang pengelolaan program Pendidikan Non-Formal dari hasil pengumpulan data dari berbagai literatur, artikel, dan referensi yang relevan secara naratif. Hasil kajian  menunjukkan  bahwa:  secara  teoretik  pengelolaan  program  Pendidikan  Non-Formal  telah  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022,  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  nomor  57  Tahun  2021,  yang mencakup  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  proses,  standar  penilaian  pendidikan,  standar  tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Apabila dalam pengelolaan program Pendidikan non-formal telah memenuhi kriteria standar tersebut, maka program tersebut dapat dinyatakan sebagai program Pendidikan non-formal yang bermutu yang ditandai dengan status akreditasi berupa sertifikasi hasil akreditasi. Kajian ini masih terfokus pada standar program, dan kajian yang sejenis masih perlu dilakukan dalam rangka menambah khasanah pengetahuan.
Kata kunci: standar program; akreditasi program; pendidikan non-formal; standar minimal
History: Received   : 13 April 2022 Revised     : 24 April 2022 Accepted  : 10 Mei 2022 Published  : 19 Juni 2022
1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Indonesia *Koresponden Penulis: ahmad.fip@um.ac.id
Publisher: LPM  IAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

## Pendahuluan
Di  Indonesia  dikenal  ada  tiga  jenis  pendidikan  antara  lain  pendidikan    formal,  pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dalam penulisan artikel  ini, akan banyak dibahas mengenai pendidikan nonformal khususnya dalam hal  standar pengelolaan program yang ditinjau dari aspek akreditasi.  Pendidikan    nonformal  sendiri  adalah  pendidikan  yang  dilaksanakan  di  luar  jalur pendidikan    formal  yang  berfungsi  sebagai  pengganti,  penambah,  dan  pelengkap  pendidikan formal.  Menurut  (Renna  Ethania  Dewi  Mahardhika  Putri  Soerodjo  &  Yatim    Riyanto,  2020) pendidikan  nonformal  diadakan  guna  melayani  masyarakat  yang    membutuhkan  layanan pendidikan yang sekaligus bisa mengembangkan potensi mereka.
Jika  pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan  serta  membentuk  kemampuan  dan watak juga peradaban bangsa, maka pendidikan nonformal memiliki tujuan yakni untuk mengasah potensi  yang  dimiliki  seluruh  elemen  masyarakat  melalui    berbagai  macam  pelatihan  yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal (Setiyadi et al., 2020). Menurut (Ahmad & Diah, 2020), ada 2 tujuan  utama pendidikan nonformal yakni guna memenuhi kebutuhan belajar tingkat    dasar  seperti  pendidikan  keaksaraan, pengetahuan umum  dan  sebagainya  serta   untuk memenuhi kebutuhan tingkat lanjutan seperti pendidikan kesenian,  pengajian, dan masih banyak lagi. Menurut (Setiyadi et al., 2020), agar bisa  merealisasikan tujuan pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan nonformal  sudah seharusnya mempunyai tatanan kerja serta aturan supaya
bisa melaksanakan  pendidikannya.
Pengelolaan  program  pendidikan  nonformal  menjadi  hal  yang  sangat    penting  guna  mencapai tujuan  program  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan.  Peran    para  stakeholder  tidak  bisa dikesampingkan,  dengan  kata  lain  para  stakeholderlah  yang  memegang  peranan  penting didalamnya karena merekalah yang paling  banyak terlibat dalam pengelolaan programnya. Hal ini selaras dengan pendapat  (Setiyadi et al., 2020) yang mengatakan bahwa stakeholder yang saling bekerjasama  dalam  pengelolaan  program  pendidikan  nonformal  sangat    berpengaruh  dalam mencapai tujuan program yang telah direncanakan.
Berbicara  mengenai akreditasi  pasti  masing-masing dari  kita  sudah  tidak    asing  lagi  dengan  itu. Akreditasi adalah serangkaian penilaian yang dilakukan  oleh pihak yang berwenang kepada suatu lembaga  dengan memperhatikan   beberapa  kriteria  guna  mengetahui  bahwa  lembaga tersebut telah  memenuhi  syarat    atau  tidak.  Dengan  kata  lain,  akreditasi  adalah  proses  menilai  dengan indikator-indikator tertentu. Menurut (Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo &  Yatim Riyanto,  2020), akreditasi  ialah aktivitas  yang  didalamnya memuat   penilaian  tentang  kelayakan sebuah  program  dari  satuan  pendidikan  di  setiap    jenjangnya.  Akreditasi  juga  bisa  digunakan sebagai alat bagi suatu lembaga dalam  mengoreksi diri, memperbaiki kekurangan yang ada untuk kemudian  dilakukan  perbaikan  dimasa  yang  akan  datang,  serta  juga  untuk  memanfaatkan kekuatan  yang tersedia untuk meningkatkan kualitas lembaga beserta layanannya.
Program  pendidikan  nonformal  memiliki  standar-standar  pengelolaan    mulai  dari  standar  isi, standar proses, standar capaian lulusan, dan masih banyak  lagi. Tentunya standar-standar tersebut mempunyai  pengaruh  besar  dengan    akreditasi  dimana  program  dengan  akreditasi  baik  pasti memiliki standar tinggi  yang harus dicapai oleh warga belajarnya. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas standar pengelolaan program pendidikan nonformal dari perspektif  akreditasi.

## Metode
Jenis  penelitian  melalui  kajian  Pustaka  ini  bersumber  dari  hasil  analisis  data  sekunder  yang bersumber  dari  hasil  analisis  konteks  dokumen  laporan  program,  artikel  ilmiah,  buku-buku referensi  sebagai  sumber  informasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  program  pendidikan non-formal. Data tersebut diperoleh dari proses review data primer yang diperoleh dari referensi yang  relevan  kemudian  Data-data  tersebut  dianalisis  secara  naratif  dengan  mengoptimalkan hasil analisis matriks dokumentasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Cakupan Pendidikan Non-Formal
Sistem  pendidikan  nasional  pada  pasal  26  ayat  1  yang    pada  intinya  pendidikan  luar  sekolah merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional.(Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia,) Pendidikan  luar  sekolah  ini  berada  diluar  jenjang  pendidikan  formal,  pendidikan  Nonformal  ini diselenggarakan  oleh  masyarakat  yang  membutuhkan  pendidikan,  pendidikan  ini  berfungsi sebagai  pengganti  pendidikan  formal,  sebagai  penambah  serta  pelengkap  untuk  pendidikan formal yang bertujuan memberikan dukungan pada  pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan luar sekolah juga disebut sebagai pendidikan masyarakat. Menurut  (Kuntoro, 2006), Pendidikan  masyarakat  mempunyai  nuansa,  fungsi,  dan  orientasi  yang  berbeda  dan  lebih  luas. Bentuk pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat juga bermacam-macam dan sering tidak direncanakan  secara  sistematis  sehingga  kejadiannya  berlangsung  secara  alami  menyatu  dalam semua kegiatan kehidupan seperti dalam kegiatan pekerjaan, peristiwa seni, olahraga, keagamaan, hingga budaya dimana semuanya mengandung arti pendidikan.
Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan yang berada di luar  jalur pendidikan formal yang memiliki  jenjang  (Susanti,  2014).  Pendidikan    nonformal  meliputi  berbagai  jenis  kegiatan pendidikan  yakni  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD),    Pendidikan  Kecakapan  Hidup,  Pendidikan Pelatihan  dan  Keterampilan    Kerja,  Pendidikan  keaksaraan,  Pendidikan  Kesetaraan  dan  juga pendidikan untuk mengembangkan kemampuan pada peserta belajar  (Imsiyah, 2016). Pendidikan nonformal  merupakan  pendidikan  yang    berada  diluar  jalur  pendidikan  formal,  jadi  antara pendidikan nonformal  dengan pendidikan formal ini berbeda. Pendidikan nonformal lebih banyak jenis atau program pendidikannya, pendidikan nonformal ini lebih  mengutamakan keterampilan serta  pengetahuan  yang  dibutuhkan  oleh    peserta  didiknya,  jadi  proses  pembelajaran  pada pendidikan nonformal ini  lebih fleksibel bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun serta pendidikan ini juga tidak mempunyai jenjang dan tidak terpaut oleh umur semua  kalangan baik tua maupun muda  bisa  belajar  pada  pendidikan  nonformal.    Sedangkan  pendidikan  formal  merupakan pendidikan  yang  berjenjang  dan    berstruktur  dimulai  dari  pendidikan  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama, Sekolah Menengah Atas dan juga perguruan tinggi.

## Satuan Program Pendidikan Non-Formal
Pendidikan Nonformal memiliki satuan program yang cukup  banyak yakni (1) PAUD, pendidikan ini merupakan  salah  satu  upaya  untuk  anak  yang  dimulai  dari  sejak  lahir  hingga  umur  6    thn  serta dilakukan  dengan  memberikan  sebuah  rangsangan  berupa    pendidikan  supaya  bisa  membantu perkembangan  dan  pertumbuhan    jasmani  rohani  supaya  anak  siap  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan yang  lebih tinggi (Roza et al., 2019). (2) Pendidikan Keaksaraan merupakan  pendidikan yang memberikan sebuah wawasan kepada peserta didiknya  untuk memahami baca tulis maupun berhitung, karena masih banyak  masyarakat yang buta huruf, tujuan dari pendidikan keaksaraan yaitu untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik terkait dengan  penggunaan kata kata, baca  dan  tulis  (Anisykurillah,  2020).    (3)  Pendidikan  Kesetaraan  merupakan  pendidikan  yang memberi  layanan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan yang  mungkin sempat tertunda dengan program kejar paket yakni Paket A yang  setara dengan Sekolah Dasar, Paket B setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas.
Pendidikan  kesetaraan  ini  memberikan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,    serta  pengembangan sikap pada warga belajarnya (Kintamani &  Hermawan, 2012). (4) Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kerja  yakni    pendidikan  yang  memberikan  sebuah  pengetahuan  pada  peserta  didiknya    berupa keterampilan tertentu serta dengan waktu yang relatif singkat dan  tidak memiliki jenjang (Afran, Muh  Abbas,  Anugrah  Sari,  2020).  (5)    Pendidikan  Pemberdayaan  Perempuan  menurut  Daulay (2006) dalam  (Saugi & Sumarno, 2015) pemberdayaan pada perempuan merupakan  sebuah upaya untuk memperbaiki peran serta status pada perempuan untuk  bisa membangun bangsa, seperti kualitas peran pada perempuan serta  kemandirian organisasi pada perempuan. (6) Majelis Taklim menurut Sutaryan (1993) dalam (Sarbini, 2020) majelis taklim merupakan suatu kelompok atau bisa disebut komunitas  yang memiliki agama islam dan menyelenggarakan sebuah kegiatan  berupa pendidikan  dan  pengajaran  tentang  agama  islam.  Majelis  taklim  ini    merupakan  wadah  bagi masyarakat untuk belajar ilmu agama islam. (7)  Pendidikan Kecakapan Hidup menurut (Nur, 2015) kecakapan  hidup  ini    berguna  bagi  manusia  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi didalam hidupnya dengan baik tanpa merasa terbebani dan juga agar  manusia bisa mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan  permasalahan tersebut (Nur, 2015) (8)
PKBM  merupakan  singkatan  dari    pusat  kegiatan  belajar  masyarakat,  yang  artinya  memang lembaga  ini    berfungsi  sebagai  pusat  pada  proses  pembelajaran  di  masyarakat  ada    beberapa fasilitas  yang  biasanya  disediakan  dalam  PKBM  ini  yakni    Pendidikan  Kesetaraan  bahkan  juga pelatihan yang diperuntukkan bagi  masyarakat, lembaga ini memiliki tujuan untuk memberikan
kesempatan  bagi  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk  meningkatkan pengetahuan serta keterampilan (Rambe & Parinduri, 2020).

## Akreditasi Pada Pendidikan No-Formal
Pendidikan pada setiap negara sudah pasti diperhatikan secara  menyeluruh dari segi perencanaan, pelaksanaan  maupun  evaluasi.(Hidayat    &  Asyafah,  2019).  Untuk  mencapai  standar  pelayanan pendidikan  nonformal,  sebuah  lembaga  pendidikan  nonformal  diharapkan  menyusun perencanaan strategik dalam jangka menengah maupun tinggi.(Ahmad &  Diah, 2020). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu  pendidikan yakni dengan mengeluarkan keputusan tentang  akreditasi  (Pengajar  et  al.,  2006).  Akreditasi  merupakan  jaminan  mutu  pada  suatu lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk  memberi  pengakuan  secara  formal    bahwasaannya lembaga  tersebut  memiliki  kemampuan  untuk    menjalankan  kegiatan  yang  telah  terakreditasi. Akreditasi  ialah  sebuah  program  yang  sedang  digalang  oleh  pemerintah  untuk  mendapatkan standar  pada  bidang-bidang  tertentu  sehingga  para  alumni  lembaga  pendidikan  yang bersangkutan bisa diakui secara nasional maupun internasional (Besari et al., 2016 dalam Ahmad dan Ratih Permata Sari, 2021)
Akreditasi merupakan sebuah keharusan guna menciptakan  pengelolaan pada mutu pendidikan nonformal yang berkualitas  berdasarkan ketentuan standar nasional pendidikan. (Sujanto, 2019). Akreditasi merupakan suatu kegiatan menilai kelayakan dari suatu  program yang terdapat dalam satuan pendidikan yang telah  ditetapkan.(Kintamani & Hermawan, 2012). Kegiatan akreditasi ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dari keadaan kinerja yang terjadi  pada suatu lembaga penyelenggara pendidikan nonformal. (Subijanto & Siswo Wiratno, 2012).  Akreditasi adalah proses penilaian yang  dilakukan secara  komprehensif tentang kelayakan dari suatu satuan  pendidikan atau program pendidikan yang hasilnya berbentuk  sertifikat.
Pelaksanaan akreditasi pada lembaga pendidikan PNF yang  memiliki kualitas baik telah menjadi kebutuhan  dan  sebagai  penentuan    standar  mutu  serta  menjadi  penilai  terhadap  lembaga pendidikan  yang  ada    di  Indonesia  (Akbar  et  al.,  2020).  Dalam  pelaksanaan  sebuah  akreditasi diharapkan  untuk  bersifat  akuntabilitas  publik,  objektif,  adil,  transparan    serta  komprehensif terhadap  pelaksanaan  akreditasi.  Hal  itu  menjadi    tanggung  jawab  pemerintah  dalam  upaya pemberian  jaminan  mutu    pendidikan  yang  berkualitas.  Penilaian terhadap  kelayakan nya  harus dapat  dipertanggungjawabkan secara komprehensif berdasar dengan tujuan,  proses serta output dari akreditasi lembaga pendidikan PNF tersebut.
Akreditasi merupakan sebuah bagi seluruh satuan pendidikan (Wijoyo, 2020). Akreditasi kegiatan yang dilakukan untuk peniilaian kelayakan terhadap satuan pendidikan berdasarkan kriteria kriteria tertentu  dalam  memberi  jaminan  mutu  pada  pendidikan  (Busron  &  Rachmi,  2020).  Untuk melakukan  sebuah  akreditasi  suatu  lembaga    bukanlah  hal  yang  mudah.  .(Saputro  et  al.,  2012). Banyak hambatan yang harus dilalui, terutama  pada tingkat minat serta antusiasme belajar dari warga belajar yang juga  berpengaruh terhadap mutu pendidikan (Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri  Soerodjo  &  Yatim  Riyanto,  2020).  Pelaksanaan  akreditasi  dilakukan    secara  terbuka  dan berkala  yang  bertujuan  membantu  serta    memberdayakan  suatu  satuan  pendidikan  agar  dapat mengembangkan  sumber dayanya agar tercapai tujuan pendidikan nasional (Rukiyah, 2016).  Pada saat ini akreditasi dilakukan dengan sistem manual dimana seluruh  penilaian masih didasarkan oleh data pendukung yang berbentuk  dokumen.
Standar pengelolaan merupakan Standar Nasional Pendidikan  (SNP) yang berhubungan dengan kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan    pengawasan  kegiatan  pendidikan  di  tingkat  satuan pendidikan,    kabupaten/kota,  provinsi  dan  juga  nasional  sehingga  efisiensi  dan    efektivitas penyelenggaraan pendidikan bisa tercapai (Sulaeman, 2021). Standar Nasional Pendidikan (SNP)
merupakan kriteria minimal mengenai  sistem pendidikan yang berada di Indonesia. Fungsi Standar Nasional    Pendidikan  (SNP)  ialah  sebagai  dasar  dalam  merencanakan,    melaksanakan,  serta mengawasi pendidikan sehingga diperoleh pendidikan  yang berkualitas. Lingkup standar nasional pendidikan menurut PP No. 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 (perubahan atas PP no. 57 Tahun 2021) terdiri dari : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan  dan  standar pembiayaan (RI, 2014).
Program  pendidikan  nonformal  dalam  pengelolaannya    membutuhkan  standar  atau  kriteria tertentu untuk dapat disebut sebagai  program yang terakreditasi baik. Menurut (Supriono, 2008), pengelolaan  dalam hal sistem pembelajaran, sertifikasi dan akreditasi yang baik akan  menciptakan masyarakat  belajar  ( learning  community )  karena    pengelolaannya  tertata  dengan  baik.  Standar pengelolaan program  pendidikan nonformal berdasarkan perspektif akreditasi menurut PP No. 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 diatas antara lain (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yakni kriteria yang berkaitan dengan kemampuan lulusan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikap.  Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  karir  warga  belajar kedepannya. Dimana mereka yang berkompeten akan mampu bersaing di dunia kerja. (2) Standar Isi,  dimana  memuat    struktur  kurikulum,  beban  belajar  serta  kalender  akademik.  Dalam  hal kurikulum,  program  PNF  sudah  semestinya  menciptakan  kurikulum  yang    adaptif  dengan lingkungan  dan  kebutuhan  warga  belajarnya.  Dalam    pembelajaran,  haruslah  bersifat  adaptif dengan karakteristik peningkatan  cara berpikir guna mendorong pada keterampilan memecahkan masalah    (Unit  &  Curriculum,  2015).  (3)  Standar  proses,  berkaitan  dengan    pelaksanaan pembelajaran  di  satuan  program  pendidikan  masing-masing.  Guru  memegang  peranan  penting untuk  mengimplementasikan  kurikulum    dalam  pembelajarannya.  Bagi  guru,  standar  proses berfungsi menjadi  patokan dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik itu  untuk periode  harian  maupun  periode tertentu  sebagai  pedoman  untuk    menerapkan program  dalam kegiatan di lapangan (Handayani, 2016).
(4)  Standar  penilaian  pendidikan,  dimana  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  segala  hal  mengenai mekanisme, tata cara hingga instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. (5) Standar tenaga kependidikan, yakni kualifikasi akademik seperti lulusan S1 serta hal-hal lain yang menyangkut  kriteria  minimal    untuk  menjadi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Menurut Sergiovanni  dalam (Fitrah, 2017), kualitas pendidikan di sekolah akan menghasilkan  kualitas belajar sebagai  produk  dari  keefektifan  manajerial  kepala  sekolah.    Menurut  pendapat  tersebut  bisa diartikan  bahwa  pengelola  program    pendidikan  harus  mempunyai  kompetensi-kompetensi tertentu  dalam    mengelola programnya agar  bisa menghasilkan  lulusan  yang  berkompeten.  (6) Standar  sarana  dan  prasarana,  dimana  hal  ini  mencakup  fasilitas    seperti  ruang  belajar, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dan lain  sebagainya. (7) Standar pengelolaan, hal ini mencakup perencanaan,  pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien.  (8)  Standar  pembiayaan,  dimana  memuat  besarnya  anggaran  biaya    operasi  satuan pendidikan. Biasanya anggaran biaya ini direncanakan  untuk satu tahun. Jika  kedelapan standar ini  dimiliki  oleh  satuan program pendidikan  nonformal,   maka  bisa  dipastikan  program tersebut telah bersertifikasi atau  terakreditasi baik.
Adapun manfaat akreditasi menurut (Awaludin, 2017) antara lain : (1) Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.  (2)  Dapat  dijadikan  sebagai  motivator  agar  sekolah/madrasah  terus meningkatkan  mutu  pendidikan  secara  bertahap,  terencana,  dan  kompetitif  baik  di  tingkat kabupayen/kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. (3) Dapat dijadikan umpan balik  dalam  usaha  pemberdayaan  dan  pengembangan  kinerja  warga  sekolah/madrasah  dalam rangka  menerapkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi  dan  program  sekolah/madrasah.  (4)
Membantu  mengidentifikasi  sekolah/madrasah  dan  program  dalam  rangka  pemberian  bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainnya. (5) Bahan informasi bagi  sekolah/madrasah  sebagai  masyarakat  belajar  untuk  meningkatkan  dukungan  dari pemerintah,  masyarakat,  maupun  sector  swasta  dalam  hal  profesionalisme,  moral, tenaga,  dan dana.  (6)  Membantu  sekolah/madrasah  dalam  menentukan  dan  mempermudah  kepindahan peserta  didik  dari  satu  sekolah  ke  sekolah  lain,  pertukaran  guru  dan  Kerjasama  yang  paling menguntungkan.
Secara  spesifik,  manfaat  akreditasi  yakni  :  (1)  Bagi  pemerintah:  Hasil  akreditasi  akan  digunakan sebagai pemetaan terhadap mutu pendidikan, pencapaian SNP, serta bahan pertimbangan untuk penyusunan  kebijakan  tentang peningkatan  mutu  pendidikan  nasional.  Bagi  orang tua, Sebagai informasi mengenai mutu atau kualitas dari penyelenggara pendidikan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih sekolah anak. C. Bagi siswa: Sebagai acuan atau pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pindah sekolah ataupun karir/pekerjaan di masa depan. Bagi alumni adalah Membantu penyerapan  dalam  dunia  kerja.  Semakin  bagus  nilai  akreditasi  sekolah  maka  lulusannya  akan semakin mudah terserap di dunia kerja.

## Kesimpulan
Pendidikan  nonformal  ialah  pendidikan  yang  dilaksanakan  di  luar  jalur  pendidikan  formal  yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap  pendidikan formal. Pendidikan nonformal ditujukan  bagi  mereka  yang  belum memiliki  kesempatan untuk  mengenyam pendidikan  formal. Pendidikan non-formal memiliki satuan program yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang  dimiliki  oleh  warga  belajarnya.  Pelaksanaan  akreditasi  sudah    menjadi  kebutuhan  untuk mengetahui  seberapa  layak  satuan  program  tersebut    untuk  dapat  dikatakan  baik.  Untuk pelaksanaannya  sendiri  haruslah  bersifat  objektif,  adil,  transparan  guna  menjamin  mutu pendidikan. Terdapat 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan untuk melakukan penilaian    terhadap  satuan  pendidikan.  Jika  kedelapan  standar  tersebut  dimiliki  oleh  satuan pendidikan,  maka  bisa  dipastikan  bahwa  satuan  pendidikan  tersebut  telah    bersertifikasi  dan terakreditasi..

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih banyak kami ucapkan ke Universitas Negeri Malang, atas dukungannya beserta tim lainnya yang telah banyak berkontribusi secara tidaklangsung berdampak pada mutu karya ilmiah

## Referensi
Afran,  Muh  Abbas,  Anugrah  Sari,  N.  N.  (2020).  Peranan  Lapangan  Perlembagaan    Di  Lembaga Kursus  Dan  Pelatihan  Dian  Ayu  Di  Kabupaten  Sidenreng    Rappang. Jurnal  Edukasi Nonformal , 1 (1), 122–138.
Ahmad, S., & Diah, M. (2020). Strategi Pencapaian Standar Layanan Pendidikan  Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Tahdzibi , 5 (1), 49–56.
https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.49-56
Ahmad  &  Ratih  Permata  Sari.  (2021).  Mengukur  Performance  PKBM  dengan  IPV  :  Penerapan Akreditasi  dengan  Sispena.  Dalam  Abdul  Rahmat  (Ed). Merdeka  Belajar (hlm.23). Yogyakarta: Zahir Publishing.
Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Duwikola, R. (2020). Pendampingan Persiapan  Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Pada  Taman Kanak-Kanak Tunas Cendekia …. … Nasional Penelitian Dan … , 8 ,  467–474.
Anisykurillah,  R.  (2020).  Evaluasi  Pembangunan  Pendidikan    Keaksaraan  (Studi  pada  Program
Pendidikan  Non Formal  di  Kota  Malang)  Evaluation  of  Literacy  Education Development (Study  on  Non  Formal  Education  Programs  in  Malang  City). Jurnal    Kebijakan Pembangunan , 15 (1), 25–36.
Busron,  Busron,  and  Titi  Rachmi.  (2020).  “Analisis  Capaian  Standar  Dan  Pemanfaatan  Hasil Akreditasi  PAUD  Provinsi  Banten.” Ceria:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan  Anak  Usia  Dini 8(2):1. doi: 10.31000/ceria.v11i2.2335.
Fitrah, M. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Penjaminan Mutu , 3 (1), 31. https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90
Handayani, M. (2016). Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta Achievement of  Educational National Standards  Based  on. Pusat  Penelitian  Kebijakan    Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Balitbang Kemdikbud , 1 , 179–202.
Hidayat,  T.,  &  Asyafah,  A.  (2019).  Konsep  Dasar  Evaluasi  Dan  Implikasinya    Dalam  Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam , 10 (1), 159–181.  https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3729
Hidayati,  L.  (2020).  Strategi  pengendalian  mutu  program  pendidikan  nonformal    dan  informal pada saat pandemic covid-19. Jurnal Pendidikan Ilmiah , 6 (4),  151–155.
Imsiyah, N. (2016). Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi  Gelandangan Dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten  Jember. Pancaran , Vol.5, (1), 83–94. Kintamani, I., & Hermawan, D. (2012). The Performance Of Equality Education  As A Type Of Non Formal Education. Pendidikan Dan Kebudayaan , 18 (September 2011), 65–84. Kuntoro, Sodiq A. 2006. “Pendidikan Nonformal (Pnf) Bagi Pengembangan Sosial.” Jurnal Ilmiah Visi 1(2):14–18. Provinsi Banten. Ceria: Jurnal Program
Studi Pendidikan Anak Usia Dini . https://doi.org/10.31000/ceria.v11i2.2335
Rambe,  Titin  Rahmayanti,  and  Wina  Mariana  Parinduri.  2020.  “Peningkatan  Kemampuan Menggunakan Media Internet Dalam Pembelajaran Ipa Untuk Siswa Paket B Pkbm Agape Amplas.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Al Maksum 1(1):21–24.
Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo, & Yatim Riyanto. (2020). Manajemen Dalam Akreditasi Di Satuan Pendidikan
Non Formal Skb Kota Malang . 1–7.
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/index  Awaludin,  A.  A.  R.  (2017).  Akreditasi Sekolah  sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  di  Indonesia. SAP  (Susunan Artikel Pendidikan) . https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156
RI, P. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia. Kemenkumham RI , 73 , 1–6.
Sekretaris Negara Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru  Pendidikan Anak Usia  Dini  dalam  Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan Anak Usia Dini , 4 (1), 277.  https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325
Rukiyah, I. (2016). Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Melalui Akreditasi  Satuan Pendidikan.
Ittihad , 14 (25), 46–60.  https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.863
Saputro, F. C., Anggraeni, W., & Mukhlason, A. (2012). Pembuatan Dashboard Berbasis  Web  Sebagai  Sarana  Evaluasi  Diri  Berkala  Untuk  Persiapan    Penilaian  Akreditasi Berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional  Perguruan Tinggi. Jurnal Teknik ITS , 1 (1), A397–A402.
Sarbini,  A.  (2020).  Internalisasi  Nilai  Keislaman  Melalui  Majelis  Taklim. Ilmu    Dakwah:  Academic Journal for Homiletic Studies , 5 (16), 53–70.  https://doi.org/10.15575/idajhs.v5i16.355 Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan  pengolahan bahan pangan  lokal. Jurnal  Pendidikan  Dan  Pemberdayaan    Masyarakat , 2 (2),  226. https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361
Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). Prosedur Dan Tata Kerja  Pendidikan Non Formal  Procedure and  Working  Procedure of  Non-Formal    Education. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , 4 (2), 12–19.
Subijanto & Siswo Wiratno. (2012). Analisis Kinerja Badan Akreditasi Nasional  Sekolah/Madrasah The  Performance  Analysis  of  the  National  Accreditation    Board  for  School/Madrasah. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 18 (3),  310–318.
Sujanto, A. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Manajemen Lembaga Kursus Dan  Pelatihan (Lkp)
Melalui Akreditasi. Infokom , 15 (2), 98–108.
Sulaeman,  D.  (2021).  Manajemen  Satuan  PAUD  ditinjau  dari  Standar  Pengelolaan    dalam Peningkatan  Mutu  Kelembambagaan. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 5 (1),  458–462. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112
Supriono. (2008). Kebutuhan akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan  program paket c berbasis
otonomi daerah. Ilmu Pendidikan , 15 , 48–53.
http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/11/334
Susanti,  S.  (2014).  Meningkatkan  Efektivitas  Pendidikan  Nonformal  dyalam    Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jurnal Handayani , 1 (2), 9– 19.
Unit,  E.,  &  Curriculum,  L.  (2015).  Karakteristik  Kurikulum  2013  Dan  Kurikulum    Tingkat  Satuan Pendidikan (Ktsp). El-Idare: Journal of Islamic Education  Management , 1 (01), 15–31.
Wijoyo,  H.  (2020).  Sosialisasi  Sistem  Penilaian  Akreditasi  (SisPenA)  Badan    Akreditasi  Nasional Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  dan  Pendidikan    Non  Formal  (PNF)  di  Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi  Riau. Jpm: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 7– 10.
.