PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Jurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan
Mardianis*

## Abstrak
Pengaturan  kepemilikan  dan  penggunaan  sumber  daya  alam  di  luar  jurisdiksi  nasional selalu menjadi perebutan dan perdebatan antara negara maju dan negara berkembang. Sampai saat ini sudah disahkan  ga rezim hukum internasional khusus yang berlaku untuk ga wilayah sumber daya alam, yaitu Antar ka, Laut Bebas khusus Dasar Laut Dalam, dan Antariksa  khususnya  Bulan.  Ke ga  rezim  tersebut  menggunakan  konsepsi  ' common heritage  of  mankind/ warisan  bersama  umat  manusia'  sebagai  prinsip  utama  peng- aturannya. Tulisan ini dengan menggunakan metode penelitian norma f dan kompara f akan meneli  secara rinci variasi penerapan prinsip tersebut serta posisi negara maju di bidang  keantariksaan  terkait  pemberlakuan  rezim  tersebut.  Pada  umumnya,  konsep common  heritage  of  mankind diterapkan  dengan  cara  beragam  dan  sesuai  dengan karakteris k sumber daya masing-masing sedangkan posisi negara maju di bidang kegiatan keantariksaan atau disebut juga space faring countries selalu mengkaitkan pemilikan dan penggunaan dengan kontribusi teknologi dan par sipasinya dalam memperoleh sumber daya tersebut.
Kata Kunci : yurisdiksi nasional, keantariksaan, negara maju, sumber daya alam, warisan bersama umat manusia.

## Legal Status of Natural Resources Beyond Na onal Jurisdic on and the Posi on of the Developed Countries in Space Ac vi es

## Abstract
The regula on on ownership and use of natural resources beyond na onal jurisdic on is always a struggle and a debate between the developed and developing countries. There are currently  three  special  interna onal  legal  regimes  which  apply  to  three  areas,  namely natural resources of Antarc ca, the high seas par cularly for seabed and subsoil, and outer space especially for the Moon. These three regimes use the concep on of 'the common heritage of mankind' as the main principle of the regula ons. This paper uses norma ve and compara ve approaches to examine in detail the varia on of applica on of this principle as well  as  the  posi on  of  developed  countries  in  the  ﬁeld  of  outer  space  related  to  the implementa on of the regimes. In general, the common heritage of mankind concept is applied  in  a  manner  and  in  accordance  with  speciﬁc  characteris c  of  its  resources respec vely while developed countries in space ac vi es, also reﬀered to as space faring countries,  are  always  associated  with  technological  contribu on  and  par cipa on  in obtaining these resources.
Keywords: na onal jurisdic on, space ac vi es, developed countries, natural resources, common heritage of mankind.

## A.  Pendahuluan
Dalam  konteks  hukum  internasional  dikenal  3  pemisahan  wilayah  yaitu  wilayah kedaulatan,  wilayah  yurisdiksi,  dan  wilayah  bebas/bersama.  Untuk  wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi dalam penggunaannya selalu dikaitkan dengan kata  'negara'  tertentu  sehingga  sering  disebut  dengan  'kedaulatan  negara'  dan 'yurisdiksi  negara'.  Is lah  kedaulatan  negara  sebagai  salah  satu  prinsip  tertua dalam  hukum  internasional  berar   bahwa  se ap  negara  memiliki  yurisdiksi legisla f, yudika f, dan ekseku f eksklusif atas kegiatan di wilayahnya.¹ Sedangkan yurisdiksi dalam hukum internasional berar  hak dari negara untuk mengatur atau mempengaruhi oleh legisla f, ekseku f, atau yudisial atas hak-hak orang, proper , termasuk ber ndak atau peris wa sehubungan dengan hal-hal tersebut yang  dak secara eksklusif menjadi perha an dalam negeri.²
Is lah yurisdiksi berasal dari dalam konsep wilayah yang aplikasinya muncul prinsip  persamaan  kedaulatan  dan  dak  intervensi  pada  urusan  dalam  negeri negara-negara.³ Doktrin yurisdiksi muncul pada abad ke-17 dari konsep kedaulatan dan teritorial. Perkembangan selanjutnya mengarah melalui the statue theory pada Huber-Storyan  maxim dan  menjadi  tetap  pada  abad  ke-19.  Doktrin  hukum internasional  membedakan  4  (empat)  kategori  prinsip  yang  memberikan  dasar hukum bagi yurisdiksi nasional, yakni: (1) wilayah sebagai dasar yurisdiksi ( territory as  a  basis  for  jurisdic on );  (2)  kebangsaan  sebagai  dasar  untuk  yurisdiksi ( na onality  as  a  basis  for  jurisdic on );  (3)  prinsip  perlindungan  ( the  protec ve principle );  dan  (4)  prinsip  universalitas  ( the  universality  principle ).  Selanjutnya, konsep yurisdiksi negara dapat dibagi menjadi 3 ( ga) jenis, yaitu: teritorial, quasi- teritorial, dan personal ( territorial, quasi-territorial and personal ).⁴
Sedangkan  wilayah  bebas  dalam  konteks  hukum  digunakan  beberapa penyebutan, yaitu: (i) wilayah bersama ( the global commons ), (ii) wilayah di luar yurisdiksi  nasional  ( beyond  na onal  jurisdic on ),  dan  (iii) extra-territorial .  Dua is lah awal dalam konteks hukum bermakna sama yaitu  dak adanya kepemilikan nasional terhadap wilayah tersebut, sedangkan extra-territorial dapat bermakna ganda yaitu sama seper  maksud kedua is lah terdahulu dan juga bisa dimaknai wilayah di luar wilayah nasional satu negara namun mungkin berada di wilayah
¹   Kiss  Alexandre  dan  Dinah  Shelton, Guide  to  Interna onal  Environmental  Law ,  Boston:  Mar nus  Nijhoﬀ Publishers, 2007, hlm. 11-12.
²    Imre Anthony Csabaﬁ, The Concept of State Jurisdic on in Interna onal Space Law: A Study in the Progressive Development of Space law in the United Na ons , The Hague: Mar nus Nijhoﬀ, 1971, hlm. 49-50.
³ Ibid . ⁴ Ibid .

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
negara  lainnya.⁵  Dalam  konteks  pengaturan  proper   internasional  (kepemilikan dan  penggunaan),  sampai  saat  ini  masyarakat  internasional  baru  mengenal  4 (empat)  sumber  utama,  yaitu:  (a)  peraturan  bersama  global  atau  kepemilikan bersama ( regula on of the global commons );  (b) koordinasi lintas batas hak milik ( coordina on of transboundary property rights ); (c) penerapan kebijakan global untuk melindungi terhadap bahaya tertentu ( adop on of global policies to protect against  speciﬁc  harms );  dan  (d)  perlindungan  hak  asasi  manusia  ( protec on  of human rights ).⁶
Tulisan ini akan meneli  pengaturan sumber daya alam di wilayah bebas atau wilayah di luar yurisdiksi nasional, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan is lah global common (bersama global atau kepemilikan bersama), dengan k fokus  pada  antariksa  sebagai  wilayah  global.  Sampai  saat  ini  telah  ditetapkan  3 ( ga)  rezim  hukum  internasional  khusus  yang  mengatur  untuk  3  ( ga)  wilayah bebas,  yaitu:  (i)  Antar ka,  (ii)  Laut  Bebas  khusus  Dasar  Laut  Dalam,  dan  (iii) Antariksa khususnya Bulan. Sebagai suatu wilayah bersama atau global common , para  pakar  berpandangan  bahwa  padanya  berlaku  prinsip  larangan  pemilikan negara  dan  menyarankan  bahwa  sumber  daya  tersebut  bukan  milik  siapapun.⁷ Dalam konteks ini, rezim pengaturan ke ga wilayah tersebut menetapkan konsep 'warisan  bersama  umat  manusia'  ( common  heritage  of  mankind- CHM)  sebagai prinsip utama dalam pengaturannya. Menurut pandangan McDougall dan Cocca, sebagai  suatu global  commons ada  3  ( ga)  kemungkinan  status  hukum pengaturannya, yaitu:⁸
1.  res communis omnium , yaitu sumber daya alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia diatur dan dicadangkan bagi semua bangsa;
2.  res extra commercium , yaitu sumber daya alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia diatur oleh sebuah organisasi internasional seper Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dll; atau
3.  res  communis  humanita s, yaitu  sumber  daya  alam  bersama  sebagai warisan  bersama  umat  manusia  dak  dimiliki  oleh  bangsa  apapun  tapi darinya semua bangsa dapat memperoleh keuntungan/manfaat.
Mengingat berbagai alterna f tersebut dan kepen ngan negara-negara dalam tuntutan  terhadap  kepemilikan  dan  penggunaan  sumber  daya  alam  telah memunculkan perbedaan persepsi yang tajam antara negara maju keantariksaan dan negara berkembang. Negara maju keantariksaan diar kan sebagai negara yang
⁵   Contoh wilayah ekstra-territorial ini adalah kedutaan besar suatu negara di wilayah negara lainnya. ⁶   John G. Sprankling, “The Emergence of Interna onal Property Law”, Paciﬁc McGeorge School of Law Research Paper No. 11-06, University of the Paciﬁc McGeorge School of Law, , hlm. 9. h p://ssrn.com/abstract=1944214 ⁷   Nicholas D. Welly, “Enlightened State-Interest—A Legal Framework For Protec ng the “Common Interest of All Mankind” From Hardinian Tragedy”, Journal of Space Law , Volume 36, 2010, hlm. 277-279.
⁸ Ibid .
⁹   Pascale Ehrenfreund, (et.al.), “Responsible Space Explora on and Use: Balancing Stakeholder Interests”, New Space Journal , Space Policy Ins tute, Ellio  School of Interna onal Aﬀairs, George Washington University, 2013, hlm. 62.
mampu  dalam  teknologi  keantariksaan,  utamanya  dalam  peluncuran  satelit sendiri.  Hal  ini  dilatarbelakangi  asumsi  bahwa  negara  yang  mempunyai kemampuan  tersebut  secara  otoma s  memiliki  kemampuan  untuk  mengklaim sumber  daya  alam  dan  melakukan  ekplorasi  terhadapnya  dimanapun  berada secara  mandiri.  Berdasarkan  asumsi  tersebut,  menurut  Pascale  Ehrenfreund, negara ini adalah Republik Rakyat Tiongkok, Russia, Amerika Serikat, Jepang, India, Uni Eropa, Prancis, United Kingdom, Jerman, dan Italia.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, analisis status akan difokuskan pada keterlibatan negara-negara tersebut dalam ke ga rezim internasional dimaksud.
Peneli an ini merupakan peneli an terhadap 3 ( ga) pengaturan internasional tentang sumber daya di luar yurisdiksi nasional, yaitu: the 1959 Antarc c Treaty (Perjanjian  Antar ka  1959); United  Na ons  Conven on  on  the  Law  of  the  Sea- UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982), khususnya Perjanjian Laut Dalam dan Sumber  daya  didalamnya;  dan  Perjanjian  Antariksa  ( the  1967  Treaty  on  the Principles Governing the Ac vi es of States in the Explora on and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celes al Bodies -Outer Space Treaty 1967) khususnya the 1979 Agreement Governing the Ac vi es of States on the Moon and Other Celes al Bodies (Moon Treaty) dengan metode hukum norma f.
Peneli an  hukum  norma f  tersendiri  lebih  meni kberatkan  pada  studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Beberapa literatur hukum akan digunakan  sebagai  sumber  kepustakaan,  terutama  dalam  mengkaji  konsep  dan teori.  Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  bagian  pertama  tulisan  ini  akan memuat  kajian  teori s  dan  konseptual  status  hukum  sumber  daya  dan pemanfaatannya di luar jurisdiksi nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hakekat dan permasalahan yang menjadi konsen negara-negara dalam pengaturan wilayah tersebut. Bagian kedua dalam pembahasan mencoba menjelaskan praktek pelaksanaan pengaturan ke ga wilayah dalam perjanjian internasional yang sudah disepaka   dan  staus  negara  tertentu  yang  telah  menjadi  pihak  dari  perjanjian tersebut.  Selanjutnya  akan  dijelaskan  perbandingan  status  hukum  beberapa negara maju keantariksaan terhadap ke ga rezim perjanjian tersebut dan materi kunci perbedaan aturannya.

## B.  Pembahasan

## 1.  Deﬁnisi Sumber Daya Alam
Terdapat banyak deﬁnisi sumber daya alam dalam literatur non-hukum, sebagai contoh  bahwa  sumber  daya  alam  yang  terjadi  secara  alami  yang  berguna  bagi
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 568
¹⁰   Nico  Schrijver, Sovereignty  over  natural  resources:  Balancing  rights  and  du es, Cambrdige:  Cambridge University Press, 2008, hlm. 12-16.
¹¹ General Agreement on Tariﬀs and Trade 1947 (GATT), 55 UNTS 187 (No. 814).
¹² Conven on on the Con nental Shelf , done At Geneva, on 29 April 1958 (Conven on on the Con nental Shelf 1958).
manusia atau dapat berguna berdasarkan teknologi, ekonomi atau keadaan sosial yang  diperkirakan,  atau  'pasokan  yang  diambil  dari  persediaan  bumi  seper makanan, bangunan dan bahan pakaian, pupuk, logam, air dan tenaga panas bumi'. Berdasarkan hal tersebut maka untuk waktu yang lama, sumber daya alam adalah domain dari ilmu-ilmu alam. Sebagaimana seorang ekonom, yang dimuat dalam buku Nico Schrijver, Zimmerman menyatakan pada tahun 1933 sebagai berikut:¹⁰
“Selama berabad-abad sumber daya adalah anak  ri dari pemikiran ekonomi. Jika mereka diakui keseluruhan, mereka diserap ke dalam proses pasar, diakui hanya sejauh mereka dikurangi menjadi alat kerja pengusaha,  tanah,  tenaga  kerja,  dan  modal,  atau  diakui  melalui pengaruhnya terhadap biaya dan harga, pasokan dan permintaan.”
Sampai saat ini,  dak ada deﬁnisi hukum yang berlaku umum untuk 'sumber daya alam' dalam hukum internasional. Dalam prak knya, General Agreement on Tariﬀs  and  Trade (GATT)  menggunakan  is lah  'sumber  daya  alam  terbatas' ( exhaus ble natural resources ) (Pasal XX (g) dari GATT)¹¹ yang dalam penger an hanya berkaitan dengan sumber daya cadangan (seper  mineral) saja. Di samping itu, beberapa perjanjian memberikan deﬁnisinya sendiri untuk sumber daya alam tertentu. Misalnya Pasal 2 the 1958 Conven on on the Con nental Shelf (Konvensi Landas Kon nen 1958) yang diulang dalam Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa:¹²
“Sumber daya alam ... terdiri dari mineral dan sumber daya non-hidup lainnya dari laut dan bawah tanah bersama-sama dengan organisme hidup milik spesies yang menetap, yang mengatakan, organisme yang, pada tahap dipanen, baik yang bergerak pada atau di bawah dasar laut atau  dak dapat bergerak kecuali dalam kontak ﬁsik konstan dengan dasar laut atau lapisan tanah.”
Selanjutnya dalam the 1968 African Conven on on the Conserva on of Nature and  Natural  Resources ,  is lah  'sumber  daya  alam'  berar   'sumber  daya terbarukan', yaitu tanah, air, ﬂora dan fauna. Sementara itu the 1992 Conven on on Biological Diversity (CBD) menggunakan is lah 'sumber daya biologis' yang berar 'sumber daya gene k, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen bio k ekosistem-ekosistem  lain  dengan  penggunaan  aktual  atau  potensial  atau  nilai kemanusiaan'. Sejauh ini, upaya yang paling rinci tentang deﬁnisi sistema s dan klasiﬁkasi sumber daya alam telah dibuat oleh ahli hukum Argen na, Cano, dalam
Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
¹³   Nico Schrijver, Op.cit. , hlm. 15. ¹⁴ Res nullius , which in many legal systems includes wild animals and plants, belongs to no one and can be freely used and appropriated when taken or captured.
¹⁵ Res communis, object which cannot be owned by anyone and which is subject to use by all.
laporan Organisasi Pangan dan Pertanian ( the Food and Agriculture Organiza on - FAO).  Cano  menganjurkan  untuk  memperlakukan  seluruh  sumber  daya  alam kompleks  sebagai  suatu  keseluruhan  yang  terintegrasi  dan  sebagai  elemen kons tusional lingkungan manusia dan mendeﬁnisikan sumber daya alam sebagai 'barang alam ﬁsik, sebagai lawan yang dibuat oleh manusia' (yang disebut sumber daya budaya).
Sementara itu di tahun 1985, Rosenne mendeka  masalah itu dari sudut yang sama,  yaitu  yang  sumber  daya  yang  dak  'alami'.  Dengan  mengacu  ke  laut,  ia menyebutkan bangkai kapal, pesawat cekung, benda arkeologi dan sejarah pulau buatan, serta pla orm minyak dapat ditambahkan. Selanjutnya, Trumpy berusaha untuk  memperluas  deﬁnisi  Rosenne  dan  mengusulkan  bahwa:  “sumber  daya adalah se ap berwujud atau  dak berwujud yang dapat digunakan secara ekonomi atau  untuk  menciptakan  nilai  ekonomi,  dan  yang  bukan  merupakan  produk manufaktur  atau  peralatan”.  Berdasarkan  hal  di  atas,  dak  ada  deﬁnisi  yang memuaskan, karena hanya berorientasi ekonomi dan mengabaikan nilai intrinsik dari sumber daya alam dan integritas sistem ekologi, termasuk laut, udara, darat, dan ﬂora dan faunanya.¹³

## 2.  Teori Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Sehubungan dengan hak kepemilikan dan kegunaan terhadap sumber daya alam di luar  yurisdiksi  nasional  terdapat  prinsip  yang  disebut  dengan  warisan  bersama umat manusia ( common heritage of mankinds -CHM). Prinsip CHM adalah konsep kontroversial  yang  muncul  pada  akhir  tahun  1960-an  untuk  menantang  konsep yang lebih tua yaitu res nullius dan res communis sebagai pendekatan hukum untuk mengatur  penggunaan  sumber  daya  bersama/umum  ( common  resources ). Berdasarkan  prinsip res  nullius, hewan  liar  serta  tanaman  yang  sebagaimana dimasukkan  ke  dalam  banyak  sistem  hukum  dak  termasuk  milik siapapun  dan dapat  digunakan  secara  bebas  dan  disesuaikan  ke ka  diambil  atau  ditangkap.¹⁴ Sedangkan prinsip res communis menyiratkan sebaliknya, yang mana kepemilikan bersama  akan  menghalangi  perampasan  individu  tetapi  memungkinkan penggunaan sumber daya, misalnya untuk navigasi di laut lepas.¹⁵
Konsep  CHM  berbeda  dari  kedua  konsep  sebelumnya.  Hal  ini  karena dimasukkannya  kata  'warisan'  yang  menunjukkan  aspek  temporal  dalam pengamanan komunal dari daerah hukum yang  dak dapat dimiliki nasional. Saat ini terdapat 3 ( ga) rezim hukum khusus yang mendasarkan pada konsep ini untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, yaitu: Antar ka ( the 1959 Antarc c Treaty-
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 570
Perjanjian Antar ka 1959), Dasar Laut dalam dan Tanah di bawahnya ( the deep seabed and its subsoil ), dan Bulan (Moon Treaty). Sifat warisan bersama adalah sebuah bentuk kepercayaan dengan tujuan utama berupa penggunaan eksklusif untuk  tujuan  damai,  pemanfaatan  rasional  dalam  semangat  konservasi, manajemen  yang  baik  atau  penggunaan  yang  bijaksana,  serta  transmisi  untuk generasi mendatang. Manfaat warisan bersama dapat dibagi dengan cara melalui alokasi  yang  adil  dari  pendapatan,  tapi  ini  bukan  ﬁtur  pen ng  dari  konsep  ini, karena pembagian keuntungan juga bisa berar  berbagi pengetahuan ilmiah yang diperoleh di daerah warisan bersama dan hal ini diterapkan untuk pemanfaatan sumber daya di Antar ka atau di Bulan.
Pada  umumnya  terdapat  perbedaan  pemberlakuan  prinsip  CHM  terhadap ke ga  wilayah  hukum  tersebut.  Perbedaan  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan tuntutan  antara  negara  maju  (dunia  pertama)  dan  negara  berkembang  (dunia ke ga) terhadap pengaturan sumber daya alam itu. Perbedaan tuntutan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut: (i) Tuntutan dunia ke ga: pembagian yang adil dan akses ke sumber daya bersama terhadap argumen dunia pertama untuk penggunaan  eﬁsien  yang  dapat  membatasi  akses  ke  pengembang,  tapi  paling berkualitas yang pada akhirnya akan membawa manfaat yang lebih besar untuk semua orang; (ii) Dukungan dunia pertama: hak milik pribadi terhadap kebutuhan dunia ke ga berbasis argumen untuk pembagian yang adil dari barang dan jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  populasi  mereka;  (iii)  Tuntutan  dunia  ke ga untuk kedaulatan dan hak-hak privasi dalam kaitannya dengan akses dan transmisi informasi bisnis pen ng dan data sumber daya versus klaim hak dunia pertama untuk kebebasan informasi; dan (iv) Kepen ngan dunia pertama untuk keamanan nasional  dalam  kaitannya  dengan  transfer  teknologi  dan  penyalahgunaannya versus dunia ke ga: keinginan untuk otonomi yang lebih besar, baik secara teknis dan ekonomis, dengan hak par sipasi otonomi tersebut muncul dalam komunitas global. Perbedaan tuntutan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan  dalam  prinsip  CHM  sehingga  kesepakatan  diperoleh  dengan memper mbangkan kasus per kasus.

## 3.  Prinsip Common Heritage of Mankind
Prinsip CHM, sebagaimana dipahami berawal dalam diskusi akademik pada tahun 1954  di Fi h  Interna onal  Congress yang  diselenggarakan  di University  of Innsbruck dengan penyajian tulisan Die rechtliche Natur des Weltraums . Subjek ini kemudian  dibawa  ke  forum  akademis  lainnya  serta  organisasi  akademis internasional, dan menarik dukungan dari semua sistem hukum dan sosial.¹⁶
¹⁶   Aldo Armando Cocca, “Revalua on of the Concept of The Human Condi on and The Common Heritage of Mankind: Keys to the Social Beneﬁts of Space Technology”, Acta Astronau ca, Volume 19, Nomor 9, 1989, hlm. 781.

## Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
Akhirnya,  Aldo  Armando  Cocca  berjuang  untuk  memasukkan  prinsip  ini  ke dalam teks perjanjian internasional.   Pada tanggal 19 Juni 1967, ia mengusulkan kepada PBB pada sidang pertama setelah pengesahan Outer Space Treaty 1967 oleh  Majelis  Umum.  Sejak  presentasinya  diterima  dengan  baik  oleh  perwakilan pemerintah yang hadir, maka sebagai Kepala Delegasi Tetap Argen na pada Komite Penggunaan  Antariksa  Maksud  Damai,  beliau  mempresentasikan  sebuah rancangan  perjanjian  rela f  untuk  Bulan  sebagai  pelengkap  alami  Outer  Space Treaty 1967 pada tanggal 3 Juli 1970. Rancangan tersebut berisi kalimat “warisan bersama  umat  manusia”,  yang  mana  untuk  pertama  kalinya  menjadi  dasar perjanjian antariksa.
Doktrin  dan  prinsip  CHM  telah  diciptakan  untuk  memenuhi  ambisi  dan kebutuhan semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hanya karena kurangnya pengetahuan dan perspek f tentang masa depan umat manusia yang menyebabkan beberapa pemerintah menunda pelaksanaan prinsip berharga ini, yang berisi  dak hanya aspirasi para ahli hukum dan niat terbaik dan kehendak tegas  dari  negara  anggota  PBB  ke ka  mereka  menyetujui  Moon  Treaty  dengan suara bulat di Majelis Umum pada tahun 1979, tetapi juga aspirasi para ﬁlsuf dan ilmuwan  yang  mengambil  bagian  dalam  perundingan the  United  Na ons Conference on the Explora on and Peaceful Uses of Outer Space II (UNISPACE 82). Semua ekspresi dan keinginan tercermin dalam upaya memenuhi respon mereka dalam  prinsip  hukum  posi f  internasional  yang  dikenal  sebagai the  common heritage of mankind .

## 4.  Penerapan Prinsip CHM
Secara  umum,  pengaturan  internasional  terkait  dengan  wilayah/ruang  yang ditetapkan sebagai CHM terbatas hanya 3 ( ga) wilayah utama dan sumber daya padanya yaitu wilayah Antar ka, dasar laut dalam, dan antariksa. Semua wilayah tersebut  berada  di  luar  yurisdiksi  hukum  dan  poli k  dari  individu  anggota masyarakat  internasional  dan  masing-masing  terkait  dengan  perjanjian internasional  yang  berbeda  dalam  cara  mereka  menangani  urusan  penataan, akses, serta penggunaan sumber daya bersama untuk masing-masingnya.
Pada  bagian  ini  akan  mengungkap  secara  singkat  ﬁtur  utama  dan  kerangka implementasi masing-masing dari perjanjian utama yang mengatur ke ga wilayah tersebut dan meneli  bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu dalam menanggapi  perubahan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  isu-isu  akses  dan penggunaannya.

## a. Perjanjian Antar ka 1959
Lingkungan  Antar ka  adalah  salah  satu  wilayah  yang  paling  terpencil,  tak tersentuh, dan sebagian besar tak tersentuh oleh ak vitas manusia. Lingkungan ini
2 mencakup area seluas 13.7 juta km  yang ditutupi oleh lapisan es 4 km persegi dan
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 572
ditumbuhi beragam ﬂora dan fauna. Perjanjian Antar ka 1959 ditetapkan untuk mengatur benua yang unik ini. Perjanjian ini merupakan tonggak pen ng dalam pembentukan kerangka hukum internasional untuk secara efek f mengatur dan mengelola  lingkungan  dan  sumber  daya  untuk  tujuan  damai  demi  kepen ngan umat manusia.¹⁷
Pengembangan Perjanjian Antar ka 1959 diawali dari hasil peneli an ilmiah yang dilakukan selama Tahun Geoﬁsika Internasional (IGY) tahun 1957-1958 dan perjanjian  ini  awalnya  ditandatangani  tahun  1959  oleh  12  negara.¹⁸  Saat  ini Antar ka  telah  diatur  oleh  serangkaian  perjanjian:  Perjanjian  Antar ka  1959, Protokol Lingkungan 1991 ( the Environmental Protocol of 1991), Konvensi tentang Konservasi  Sumber  Daya  Hidup  di  Laut  Antar ka  1980  ( the  Conven on  on  the Conserva on of Antarc c Marine Living Resources of 1980 ), dan Konvensi tentang Konservasi yang Mencakup Antar ka 1972 ( the Conven on on the Conserva on of Antarc c Seals of 1972).
Perjanjian Antar ka 1959 merupakan salah satu instrumen yang paling pen ng dan inova f dari hukum internasional. Perjanjian Antar ka 1959 kini memiliki 45 negara pihak. Dua puluh delapan dari negara tersebut adalah pihak konsulta f yang menjadi  penandatangan  asli  atau  dengan  melakukan  peneli an  besar.  Negara- negara ini memiliki hak untuk berpar sipasi dalam pengambilan keputusan pada Pertemuan Pihak Konsulta f Antar ka. Negara pihak pada perjanjian lainnya hanya diperbolehkan untuk menghadiri pertemuan tersebut.¹⁹
Perjanjian Antar ka 1959 membagi anggotanya ke dalam 2 (dua) kategori: para pihak  konsulta f  dan  para  pihak  non-konsultasi  ( consulta ve  par es  and  non- consulta ve  par es ).  Para  pihak  konsultasi  telah  menunjukkan  kepen ngan  di Antar ka dengan melakukan kegiatan peneli an ilmiah yang substansial di sana. Berdasarkan Antarc c Treaty Systems (ATS), para pihak konsulta f juga merupakan orang-orang yang membuat keputusan mengikat tentang penggunaan Antar ka. Sedangkan para pihak non-konsultasi adalah negara-negara yang telah mengaksesi perjanjian tetapi belum memenuhi uji kepen ngan yang ditunjukan. Para pihak non-konsultasi  dak memiliki hak suara, tetapi mungkin mengama  pertemuan pengambilan keputusan. Sistem ini menjaga pengendalian Antar ka berada pada negara-negara tersebut dengan benar dan kepen ngan yang dipercaya.
ATS  adalah  unik  karena  menunda,  tapi  dak  meninggalkan,  berbagai pernyataan klaim kedaulatan atas berbagai bagian dari Antar ka. Memang banyak negara telah dan masih terus mengklaim bagian Antar ka, tetapi masing-masing
¹⁷   Pascale Ehrenfreund, (et.al.), Op.cit ., hlm. 61-63.
¹⁸   Penandatangan asli dari Perjanjian Antar ka tahun 1959 adalah Argen na, Australia, Belgia, Chili, Perancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat.
¹⁹   Fabio Tronche , The Exploita on of Natural Resources of the Moon and Other Celes al Bodies , Leiden-Boston: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2009 hlm. 136-139.
Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
mengakui  pembukaan  Perjanjian  Antar ka  1959  yang  menyatakan  bahwa: "Antar ka adalah untuk kepen ngan seluruh umat manusia bahwa Antar ka akan terus selamanya digunakan secara eksklusif untuk tujuan  damai dan akan  dak menjadi ajang atau objek perselisihan internasional".²⁰
Perjanjian Antar ka 1959 terdiri dari pembukaan dan 14 Pasal.²¹ Perjanjian ini secara  ringkas  memuat  ketentuan  secara  eksklusif  penggunaan  damai  antar ka bagi umat manusia; pembatasan yang ketat atas kegiatan militer dan pangkalan; dak  ada  klaim  berdaulat;  dak  ada  bahan  peledak  nuklir  atau  pembuangan limbah;  dan  penyelesaian  damai  isu-isu  kontroversial.  Sama  pen ngnya  adalah fakta bahwa masyarakat internasional setuju untuk menunjuk benua ini sebagai dicadangkan untuk penyelidikan ilmu pengetahuan dan eksplorasi, dengan kerja sama  berbagi  informasi,  kebebasan  akses  dan  observasi,  dan  pertemuan konsulta f yang dibentuk, ketentuan amandemen, serta prosedur aksesi.
Berdasarkan  perjanjian  ini,  yurisdiksi  dan  tanggung  jawab  untuk  kegiatan nasional berada pada para pihak penandatangan perjanjian. Koordinasi peneli an ilmiah  di  Antar ka  ditugaskan  pada  Komite  Ilmiah  Peneli an  Antar ka  ( The Scien ﬁc Commi ee on Antarc c Research -SCAR) yang juga menyediakan saran ilmiah  independen  internasional  untuk  ATS  dan  badan-badan  lainnya.²²  SCAR adalah  komite  interdisipliner  Dewan  Internasional  Ilmiah,  yang  pada  gilirannya merupakan  badan  non-pemerintah  yang  terdiri  dari  himpunan  anggota  ilmiah nasional dan internasional.²³
Perjanjian Antar ka yang asli (bukan sebuah perjanjian PBB) telah dilengkapi selama  puluhan  tahun  dengan  sekitar  200  perjanjian  dan  ndakan- ndakan (secara kolek f disebut sebagai ATS yang telah dikembangkan dan disahkan melalui proses  Rapat  Permusyawaratan  Perjanjian  Antar ka  atau the  Antarc c  Treaty Consulta ve  Mee ngs -ATCM).  Dalam  praktIknya,  perjanjian  memungkinkan ﬂeksibelitas  sistem  tambahan  yang  dapat  dilengkapi  dengan  langkah-langkah tambahan yang menjadi mengikat para pihak setelah penerimaannya, tanpa perlu mengubah perjanjian itu sendiri.
Selama bertahun-tahun, lampiran atas perjanjian melalui proses ATCM telah dibahas  berbagai  macam  topik,  seper   konservasi  biota  dan  ekosistem, pengembangan  protokol  perlindungan  lingkungan,  pengelolaan  limbah  dan
²⁰   Pascale Ehrenfreund, (et.al.), Op.cit ., hlm. 62.
²¹   Perjanjian Antar ka disahkan di Washington D.C., Amerika Serikat pada 1 Desember 1959. Dapat dilihat di h p://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf.
²²   P.A. Berkman, (et.al.) (eds), Science Diplomacy: Antarc ca, Science and the Goverance of Interna onal Spaces , Washington, DC: Smithsonian Ins tu on Scholarly Press, 2011, hlm. 3.
²³ SCAR  is  an  interdisciplinary  commi ee  of  the  Interna onal  Council  for  Science,  which  in  turn  is  a nongovernmental body made up of na onal scien ﬁc members and interna onal scien ﬁc unions. Dalam H. Cohen, “Public par cipa on in Antarc ca: The role of nongovernmental and intergovernmental organiza ons” dalam buku Science Diplomacy: Antarc ca, Science and the Governance of Interna onal Spaces yang disusun oleh P.A. Berkman, (et.al.) (eds), Op.cit. , hlm. 271–276.

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
langkah-langkah pengendalian pencemaran komprehensif, penunjukan kawasan khusus  yang  dikelola  dan  dilindungi,  penilaian  dampak  lingkungan,  dan moratorium  kegiatan  ekstraksi  mineral.  Ketentuan  terakhir  ini  disahkan  setelah penolakan Konvensi tentang Peraturan Kegiatan Sumber Daya Mineral Antar ka 1988  ( the  1988  Conven on  on  the  Regula on  of  Antarc c  Mineral  Resource Ac vi es -CRAMRA),²⁴ yang menunjukkan bahwa pertambangan untuk tujuan non- scien ﬁc tunduk  pada  pengendalian  dan  perpajakan  oleh  sebuah  organisasi internasional. Pada Konferensi Perjanjian Antar ka Madrid 1991, disetujui adanya moratorium 50 tahun eksplorasi dan pertambangan mineral yang berar  bahwa keputusan  tentang  pertambangan non-scien ﬁc masa  depan  di  Antar ka  dak akan di njau kembali sampai tahun 2041.
Penambahan,  perubahan,  dan  modiﬁkasi  pada  ATS  hanya  dapat  dikerjakan oleh  negara-negara  yang  memiliki  kepen ngan  ak f  di  Antar ka  seper   yang ditunjukkan dengan melakukan kegiatan peneli an substansial di sana.   Saat ini, ada 31 negara yang secara ak f melakukan program peneli an ilmiah di Antar ka. Dengan demikian, keterlibatan kerja sama dalam modiﬁkasi ATS juga merupakan insen f bagi negara-negara yang berpar sipasi dalam melakukan peneli an ilmiah di benua itu. Negara-negara yang  dak beroperasi di Antar ka  dak memiliki hak untuk mengajukan perubahan perjanjian yang mengatur wilayah tersebut. ATS saat ini  memiliki  49  negara  penandatangan.  Pengecualian  untuk  secara  eksklusif kegiatan ilmiah di benua adalah pariwisata komersial. Pariwisata Antar ka melipu laut  dan  pariwisata  udara,  dan  telah  ada  di  Antar ka  terus  sejak  tahun  1966. Pariwisata Antar ka ini dikelola oleh Asosiasi Internasional untuk Operasi Wisata Antar ka  ( Interna onal  Associa on  of  Antarc ca  Tour  Opera ons ),  sebuah kelompok berbasis industri yang dikembangkan selama lebih dari 40 tahun. b.  Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
Meskipun  manusia  telah  menjelajahi  dan  menggunakan  laut  selama  berabad- abad,  kemajuan  teknologi  di  abad  yang  lalu  telah  menyoro   kebutuhan  untuk perjanjian  internasional  yang  menyeimbangkan  kedaulatan  territorial, penggunaan  sumber  daya,  kebebasan  laut  lepas,  dan  gagasan  pemerintahan bersama. Rezim hukum internasional atas lautan berakar pada UNCLOS III (mulai dibahas tahun 1973) yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan dasar laut dalam, pertambangan, sejauh mana laut teritorial, dan pelestarian lingkungan laut serta  peneli an  ilmiah.  Penyusunan  perjanjian  memakan  waktu  9  (sembilan) tahun, dengan dokumen ﬁnal UNCLOS ditandatangani pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994 (Konvensi Hukum Laut 1982).²⁵
Saat  ini,  163  negara  telah  mera ﬁkasi  Konvensi  Hukum  Laut  1982  yang
²⁴ Conven on on the Regula on of Antarc c Mineral Resource Ac vi es 1988 (never in force) .
²⁵   United Na ons Conven on on the Law of the Sea (UNCLOS), adopted on 10 December 1982.

## Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
merupakan  kerangka  kerja  internasional  yang  mengatur  penggunaan  laut  dan perjanjian yang paling banyak dira ﬁkasi pada subjek ini. Dalam ar  luas, Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan alokasi yang jelas atas yurisdiksi dan batas-batas, prinsip-prinsip dasar perilaku, dan sistem penyelesaian sengketa wajib bagi negara dan  masyarakat  internasional.  Melalui  lebih  dari  320  Pasal  dan  9  Lampiran, Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan kerangka kerja global untuk hukum laut serta perjanjian tertentu tentang pengiriman, keselamatan, memancing, dumping di laut, dan perlindungan lingkungan.²⁶
Konvensi  Hukum  Laut  1982  menetapkan  laut  sebagai  CHM,  mendeﬁnisikan dan  mengalokasikan  wewenang  atas  zona  mari m  yang  pen ng  (misalnya  laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, High Seas , batas kon nental, dan dasar laut yang dalam). Perjanjian itu membahas batas-batas laut teritorial, bagian atas dan bawah laut, navigasi dan transit internasional melalui berbagai zona, serta konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan haya . Konvensi Hukum Laut 1982 juga memasukan kode e k yang difokuskan pada perlindungan sumber daya yang digunakan untuk tujuan damai, tanggung jawab untuk kepatuhan, kerja sama  dan  bantuan  teknis,  dan  tanggung  jawab  untuk  kerusakan.  Pada  in nya, kontrol  yurisdiksi  bagian  dari  lautan  dialokasikan  oleh  perjanjian  untuk  negara- negara pesisir. Negara pesisir ini dibutuhkan mengatur dengan cara yang menjamin integritas  lingkungan  dan  pemanfaatan  op mal  sumber  daya  hidup  lautan. Penandatangan  juga  diminta  untuk  menyelesaikan  se ap  perbedaan  pendapat melalui pengadilan atau pengadilan yang dipilih.
Pelaksanaan  perjanjian  dicapai  melalui  penggunaan  beberapa  organisasi internasional yang berhubungan dengan pengaturan mul lateral yang berbeda. Sebagai  contoh,  Organisasi  Mari m  Internasional  ( the  Interna onal  Mari me Organiza on )  membahas  masalah-masalah  yang  melibatkan  kapal-kapal  dan pla orm minyak lepas pantai, keselamatan dan polusi, serta pembuangan limbah di laut. Penawaran dengan konservasi perikanan FAO dan Program Lingkungan PBB memfasilitasi per mbangan masalah lingkungan kelautan. Selain itu, terdapat pula program regional laut yang melibatkan sekitar 140 negara di seluruh dunia untuk masalah kelautan tertentu di berbagai bidang benua.
Pada  tahun  1994,  para  perunding  membuat  modiﬁkasi  untuk  2  (dua)  pasal kunci yang berkaitan dengan transfer teknologi wajib dan keterbatasan produksi dasar laut yang akhirnya dihapus dari perjanjian itu. Meskipun demikian, Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk tata kelola dan manajemen  laut  serta  isu-isu  kompleks  lainnya  yang  pas   akan  memerlukan perha an khusus untuk menjaga sumber daya yang sehat, produk f, dan dapat diakses laut dalam dekade mendatang.
Berdasarkan  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  laut  dalam  dan  dasar  laut  dak
²⁶   Pascale Ehrenfreund, (et.al.), Op.cit., hlm. 64-65.

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
berada di bawah kedaulatan teritorial se ap negara, yang diklasiﬁkasikan sebagai warisan bersama umat manusia. Daerah ini kaya akan deposit mineral, maka secara alami  banyak  negara  dan  swasta  yang  ingin  menambang  deposit  ini.  Berbeda dengan ATS, keanggotaan dalam Konvensi Hukum Laut 1982  dak terbatas pada mereka  yang  terlibat  dalam  eksplorasi  ak f,  dan  masing-masing  anggota memberikan satu suara. Namun demikian, mirip dengan Moon Treaty, Konvensi Hukum  Laut  1982  menyerukan  pembentukan  sebuah  badan  independen  untuk mengatur  eksploitasi,  dan  Otorita  Dasar  Laut  Internasional  ( the  Interna onal Seabed Authority -ISA) pun didirikan untuk mengatur operasi pertambangan pada tahun  1994.  ISA  mengatur  eksploitasi  laut  dalam  dengan  mengharuskan penambang untuk membayar biaya sebesar $500.000, bagian dari yang diberikan kepada negara-negara non-mining . ISA beroperasi di bawah 3 ( ga) fase, yaitu:²⁷
(1)  calon,  atau  pencarian  non-eksklusif  untuk  mineral,  yang  dapat  dilakukan secara gra s;
(2) eksplorasi, di mana negara atau en tas swasta dapat mengeksplorasi deposit mineral dengan eksklusivitas untuk $250.000; dan
(3) eksploitasi, yang merupakan pemulihan komersial sebenarnya dari mineral untuk suatu biaya sebesar $250.000.
Pelamar juga diharuskan untuk menyisihkan area dalam ukuran yang sama yang akan  dicadangkan  untuk  pertambangan  oleh  badan  pertambangan  antar pemerintah  ISA  ini,  dengan  tujuan  untuk  bersaing  dengan  en tas  swasta  yang diberikan izin oleh ISA.
Untuk  saat  ini,  pertambangan  telah  gagal  untuk  dikembangkan,  mungkin karena  efek  dari  rezim  warisan  bersama  umat  manusia  ini  dan  biaya  besar ($500.000 dalam biaya ditambah cadangan wajib) terkait dengan pembangunan. Singkatnya,  karena  Konvensi  Hukum  Laut  1982  mensyaratkan  transfer  wajib teknologi,  memberlakukan  model  ekonomi  perusahaan  pasar  bebas,  dan  gagal menjamin  akses  ke  sumber  daya  dalam  dasar  laut  di  masa  depan,  serta memasukkan  struktur vo ng yang  memberi  semua  bangsa  kontrol  yang  sama terlepas  dari  kemampuan  teknologi  atau  kontribusi  mereka  untuk  eksplorasi bawah  laut,  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  industri  lainnya  menolak  untuk mera ﬁkasi Konvensi Hukum Laut 1982.

## c.  Perjanjian Antariksa dan Perjanjian Bulan

## 1)   Perjanjian Antariksa
Perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa termasuk Bulan dan Benda Langit lainnya ( Treaty on Principles Governing the Ac vi es of States in the Explora on and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celes al Bodies ), lebih dikenal dengan Outer
Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
Space Treaty 1967 terbuka untuk ditandatangani negara-negara sejak 27 Januari 1967 dan diberlakukan sebagai hukum posi f ( entry into force ) sejak 10 Oktober 1967, dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 disebut sebagai Perjanjian Antariksa 1967.²⁸ Sampai saat ini terdapat 103 negara yang telah mera ﬁkasi Outer Space  Treaty  1967  dan  25  negara  penandatangan.²⁹  Berdasarkan  rumusan  dari Pasal I dan II dari perjanjian ini, kalimat pertama Pasal I menyatakan: "eksplorasi dan  penggunaan  antariksa,  termasuk  bulan  dan  benda  langit  lainnya,  harus dilakukan untuk kepen ngan dan dalam kemanfaatan semua negara, terlepas dari ngkat ekonomi atau pengembangan ilmu pengetahuan mereka, dan akan menjadi provinsi  seluruh  umat  manusia."  Kata  'penggunaan'  telah  ditafsirkan  sebagai 'eksploitasi' secara non eksklusif.³⁰
Namun demikian, ada beberapa perdebatan efek klausul ini. Pada tahun 1967, ke ka Kongres Amerika Serikat mera ﬁkasi Outer Space Treaty 1967, Komite Senat Amerika Serikat untuk Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa:
"Tidak  ada  dalam  Pasal  I,  ayat  1,  mengurangi  atau  mengubah  hak Amerika Serikat untuk menentukan bagaimana... Itu saham manfaat ...  dan  penggunaan  kegiatan  antariksa.  Memang,  beberapa  telah menegaskan bahwa negara atau en tas swasta  dak akan diperlukan untuk melepaskan keuntungannya dari usaha antariksa."
Sementara itu James Trimble menulis:
“Manfaat yang diperoleh dari antariksa harus dibagi dengan semua umat manusia. Berbagi manfaat yang diharapkan  dak berar  berbagi keuntungan,  melainkan  dimaksudkan  lebih  sebagai  pedoman ﬁlosoﬁs. Cara di mana manfaat akan dibagi tergantung pada sifat dari manfaat dan kegiatan yang menghasilkan manfaat itu.”
Ke dakpas an  ini  atas  jenis  dan  jumlah  keuntungan  yang  akan  dibagikan adalah  akar  dari  masalah an commons .  Penulis  yang  sama  menyimpulkan, "perusahaan dapat melakukan usaha antariksa dengan harapan mempertahankan beberapa keuntungan untuk menghargai usaha mereka, tetapi sebagian dari hasil dan manfaat harus dibuat tersedia untuk masyarakat dunia."
Pasal II dari Perjanjian Antariksa menyatakan, secara keseluruhan: "Antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya,  dak dikenakan perampasan nasional dengan klaim kedaulatan, dengan cara penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain."³¹ Ada perdebatan apakah bahasa 'an -perampasan' ini berlaku untuk
578
²⁸ Treaty on the Principles Governing the Ac vi es of States in the Explora on and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celes al Bodies , entered into force 10 October 1967 (Outer Space Treaty 1967).
²⁹ Commi ee on the Peaceful Uses of Outer Space , “Report of the Legal Subcommi ee on its ﬁ y-fourth session”, held in Vienna from 13 to 24 April 2015 , A/AC.105/1090, 30 April 2015, hlm. 10.
³⁰   Benjamin David Landry, “A Tragedy of The An commons: The Economic Ineﬃciencies of Space Law”, Brook Journal Interna onal Law , Volume 38:2, 2013, hlm. 532-534.

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
en tas  publik  dan  swasta,  dengan  keseimpulan  pandangan  pakar  yang bertentangan. Jadi bahkan jika badan swasta mampu mempertahankan sebagian besar  keuntungan  mereka  melalui  interpretasi  Pasal  I,  itu  dak  pas   apakah mereka dapat mengambil proper  tanpa mengintai klaim kedaulatan untuk itu.
Rezim Outer Space Treaty 1967 masuk akal selama Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berusaha untuk memas kan bahwa  dak memperoleh keunggulan kompe f dan mereka berhasil. Tapi rezim ini telah memiliki pengaruh menyesakkan pada ekonomi antariksa pasca-Perang Dingin secara internasional. Sebagai  rekap,  Outer  Space  Treaty  1967  bermasalah  karena  2  (dua)  alasan. Pertama , melarang negara dan badan swasta yang potensial, untuk melaksanakan kedaulatan (seper  pemilikan, menggunakan, atau memanfaatkan) atas antariksa ( it  prohibits  states,  and  poten ally  private  en es,  from  exercising  sovereignty (e.g., appropria ng, using, or exploi ng) over outer space ). Kedua , mensyaratkan jumlah  yang  kabur  dari  keuntungan  yang  akan  dibagi  antara  semua  negara  ( it requires a vague amount of the beneﬁts to be shared between all states ).
Bahkan  jika  pihak  menafsirkan  Outer  Space  Treaty  1967  secara  meng- untungkan—untuk  memungkinkan  perampasan  pribadi  proper   dan  untuk memungkinkan  badan  swasta  untuk  mempertahankan  semua  keuntungan mereka—ke dakpas an  hukum  semata-mata  penafsiran  ini  tetap  akan menghalangi investasi yang bermakna. Kombinasi masalah ini telah menciptakan sebuah lingkungan di mana usaha antariksa potensial menanggung semua biaya dan berdiri untuk kehilangan sebagian besar pengembalian.

## 2)   Perjanjian Bulan
Perjanjian yang Mengatur Kegiatan Negara-negara Pada Bulan dan Benda Langit Lainnya  ( Agreement  Governing  the  Ac vi es  of  States  on  the  Moon  and  Other Celes al Bodies ), terbuka untuk ditandatangani negara-negara sejak 18 Desember 1979 dan berlaku sebagai hukum posi f sejak 11 Juli 1984.³² Sampai saat ini baru 16 (enam belas) negara yang mera ﬁkasi Moon Treaty dan 4 (empat) negara sebagai penandatangan.³³  Karena  itu,  relevansi  Moon  Treaty  ini  dipertanyakan.  Namun demikian,  gambaran  singkat  akan  menyoro   kekhawa ran  negara  maju keantariksaan  dan  menjelaskan  mengapa  Moon  Treaty  belum  dira ﬁkasi  oleh negara tersebut.
Moon  Treaty  mengklasiﬁkasikan  antariksa  sebagai  warisan  bersama  umat manusia,  mengandung  klausul  non-perampasan  yang  lebih  inklusif,  dan  berisi persyaratan yang lebih langsung yang mana manfaat dibagi rata di antara semua negara  ( The  Moon  Treaty  classiﬁes  outer  space  as  the  common  heritage  of
³¹   Ar cle II Outer Space Treaty 1967.
³² Agreement Governing the Ac vi es of States on the Moon and Other Celes al Bodies 1979 (Moon Treaty 1979).
³³ Commi ee on the Peaceful Uses of Outer Space , Loc.cit.
Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
mankind, contains a more inclusive non-appropria on clause, and contains a more direct requirement that beneﬁts be shared equally among all states ). Pasal 11 ayat (3) menyatakan:
"Tidak satupun permukaan maupun bawah permukaan bulan [atau benda  langit]...  Akan  menjadi  milik  se ap  negara,  organisasi internasional,  antar-pemerintah  atau  non-pemerintah,  organisasi nasional atau badan non-pemerintah atau se ap orang pribadi."
Oleh karena itu, berdasarkan Moon Treaty, bahkan  dak ada en tas swasta dapat  memiliki  proper   di  antariksa.  Pasal  11  melanjutkan:  "Negara  Pihak Perjanjian  ini  dengan  ini  berjanji  untuk  mendirikan  sebuah  rezim  internasional, termasuk  prosedur  yang  tepat,  untuk  mengatur  eksploitasi  sumber  daya  alam Bulan  sehingga  eksploitasi  tersebut  akan  menjadi  layak."  Perampasan  proper karena  itu  dilarang,  sambil  menunggu  pembentukan  sebuah  organisasi internasional untuk memfasilitasi itu.³⁴
Negara maju keantariksaan membuat 2 (dua) argumen utama terhadap Moon Treaty. Pertama , negara-negara ini mengklaim bahwa penempatan kata dengan bahasa ”moratorium eksploitasi komersial sumber daya sampai rezim internasional didirikan”. Hal ini berar  bahwa  dak ada ekploitasi sumber daya alam di bulan sampai  dibentuknya  sebuah  Otorita  internasional  yang  mengaturnya.  Namun sampai  saat  ini  belum  ada  rezim  otorita  internasional  tersebut  yang  dibentuk. Kedua , negara maju keantariksaan menyatakan bahwa setelah rezim didirikan, ia akan  menjadi  ” dak  simpa k  untuk  usaha  bebas”  dan  “karena  manfaat  harus dibagi rata di antara semua negara, terlepas dari kontribusi ekonomi mereka”. Hal ini bermakna bahwa setelah rezim terbentuk, maka ekplorasi di Bulan  dak akan disetujui oleh negara maju yang melakukan ekplorasi karena hasilnya harus dibagi ke negara lain. Dengan cara ini, Moon Treaty melangkah lebih jauh daripada Outer Space Treaty 1967, tetapi karena itu, menyebabkan telah gagal untuk mendapatkan dukungan dari negara maju keantariksaan.³⁵
Apabila  kembali  membahas  mengenai  antariksa,  Outer  Space  Treaty  selaku dasar hukum antariksa internasional mulai berlaku sebagai perjanjian PBB pada tahun 1967. Sebagaimana halnya dengan Perjanjian Antar ka 1959, Outer Space Treaty juga merupakan perkembangan dari IGY dan kekhawa ran Perang Dingin
580
³⁴ Ar cle 11 of Moon Treaty 1979: “Neither the surface nor the subsurface of the moon [or any celes al body] . . . shall  become  property  of  any  state,  interna onal,  inter-governmental  or  non-governmental  organiza on, na onal organiza on or non-governmental en ty or of any natural person.” Therefore, under the Moon Treaty, not even private en es can appropriate property in outer space. Ar cle 11 con nues: "State Par es to this Agreement hereby undertake to establish an interna onal regime, including appropriate procedures, to govern the exploita on of the natural resources of the Moon as such exploita on is about to become feasible." The appropria on of property is therefore outlawed, pending the establishment of an interna onal organiza on to facilitate it ).
³⁵   Benjamin David Landry, Op.cit., hlm. 535.

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
tentang  pengaturan  tata  ruang  internasional.  Seratus  negara  telah  mera ﬁkasi perjanjian  sampai  saat  ini,  di  antara  mereka  semua  adalah  kekuatan  antariksa utama.  Selain  itu,  17  ar kel  dari  Outer  Space  Treaty  1967  mengatasi  masalah geopoli k pen ng sama seper  ATS.
Outer Space Treaty 1967 melarang menempatkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal di orbit Bumi atau pada benda angkasa lainnya, dan menetapkan bahwa eksplorasi dan penggunaan antariksa dilakukan secara bebas, damai, dan secara  kolek f  menguntungkan.  Outer  Space  Treaty  1967  juga  melarang  klaim kedaulatan di antariksa dan pada se ap benda langit oleh negara manapun dan memberikan  jurisdiksi  dan  tanggung  jawab  untuk  kegiatan  nasional  (baik pemerintah maupun non-pemerintah) pihak yang menandatangani. Outer Space Treaty  1967  menegaskan  bahwa  antariksa  merupakan  'provinsi  seluruh  umat manusia'³⁶ dan menetapkan kebebasan akses, berbagi informasi secara terbuka pada  ilmu  pengetahuan  dan  kegiatan,  dan  konsultasi  untuk  menyelesaikan permasalahan/pertanyaan prak s.
Selain itu, pasal kepriha nan Outer Space Treaty 1967 tentang menghindari kontaminasi berbahaya dari benda langit dan perubahan yang merugikan ke Bumi. Meskipun  dak disebut sebagai sistem perjanjian, Outer Space Treaty 1967 juga telah  menambahkan  suksesi  instrumen  hukum  lain  dan  perjanjian  selama beberapa dekade yang berkaitan dengan penyelamatan dan kembalinya astronot; kewajiban  untuk  kerusakan  oleh  benda-benda  antariksa;  peluncuran  kontrol yurisdiksi dan kepemilikan hardware ; penggunaan orbit dan frekuensi; kegiatan di Bulan  dan  benda  langit  lainnya;  penginderaan  jauh  Bumi;  penggunaan  sumber tenaga  nuklir  di  antariksa;  mi gasi  sampah  antariksa;  dan  kerja  sama  untuk kebutuhan pengembangan negara-negara.
Kerangka  tata  kelola  untuk  perjanjian  adalah  melalui  Komite  PBB  tentang Penggunaan  Damai  Antariksa  (COPUOS)  dan  Kantor  PBB  Urusan  Antariksa. Commi ee on Space Research (COSPAR) yang didirikan pada tahun 1958 sebagai organisasi  ilmiah  independen  non-pemerintah  adalah  lembaga  pembuatan kebijakan internasional tentang perlindungan planet dan berfungsi sebagai badan konsulta f untuk COPUOS.
Mungkin salah satu perjanjian tambahan paling kontroversial untuk perjanjian asli  adalah  Moon  Treaty  yang  berusaha  untuk  memperluas  keberhasilan  Outer Space  Treaty  1967  dalam  mengan sipasi  meningkatnya  ak vitas  manusia  di antariksa. Moon Treaty menegaskan bahwa Bulan dan sumber daya (yang  dak dideﬁnisikan  secara  eksplisit)  adalah  'warisan  bersama  umat  manusia'  dan
³⁶   Ar cle I Outer Space Treaty 1967: “ The explora on and use of outer space, including the Moon and other celes al bodies, shall be carried out for the beneﬁt and in the interests of all countries, irrespec ve of their degree of economic or scien ﬁc development, and shall be the province of all mankind.”

## Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
melarang  eksploitasi  sumber  daya  kecuali  bila  disetujui  oleh  sebuah  organisasi internasional yang akan didirikan di masa depan. Moon Treaty telah dira ﬁkasi oleh 13 negara, yang semuanya non-spacefaring . Perjanjian ini belum dira ﬁkasi oleh kekuatan  antariksa  utama,  termasuk  Amerika  Serikat,  Rusia,  Republik  Rakyat Tiongkok,  Jepang,  dan  berbagai  negara  Eropa.  Meskipun  secara  teknis  mulai berlaku pada tahun 1984, Moon Treaty tetap gagal de facto karena  dak adanya ra ﬁkasi oleh semua kekuatan antariksa.
Kembali  ke  Bulan  dalam  waktu  dekat  akan  cenderung  cepat  pembahasan tentang  apa  perjanjian  yang  diperlukan  mengenai  kegiatan  manusia  dan penggunaan sumber daya di luar orbit Bumi diperbaharui. Meskipun ada sejumlah perjanjian  untuk  komersialisasi  dan  penggunaan  antariksa  di  Bumi  rendah  dan orbit geostasioner, saat ini ada  dak perjanjian yang diterima secara luas tentang eksploitasi komersial atau penggunaan sumber daya di Bulan, Mars, asteroid, atau benda  langit  lainnya.  Selain  itu  dak  ada  pula  kerangka  kerja  manajemen lingkungan,  sampah  antariksa  atau  pedoman  kontrol  limbah  atau  kebijakan menghindari  kontaminasi,  kecuali  mengenai  perlindungan  planet  (yang  telah diterapkan hanya untuk eksplorasi ilmu pengetahuan sampai saat ini).

## 5.  Status Negara Maju Dalam Rezim Sumber Daya di luar Jurisdiksi Nasional
Dalam  rangka  menjelaskan  posisi  negara  maju,  khususnya  negara  maju keantariksaan yang dalam hal ini adalah Republik Rakyat Tiongkok, Russia, Amerika Serikat, Jepang, India, Uni Eropa, Prancis, United Kingdom, Jerman, dan Italia, maka perlu terlebih dahulu menguraikan tentang status keanggotaan negara tersebut pada perjanjian terkait wilayah dan sumber daya alam di atas. Berdasarkan data sampai saat ini, status negara-negara tersebut terhadap perjanjian yang diuraikan pada bagian B.4 di atas adalah sebagaimana dimuat dalam tabel 5.1 berikut
Tabel 5.1. Legal Status of Each Treaty by Individual Space Powers :³⁷
Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  pada  Perjanjian  Antar ka  1959, Outer Space Treaty 1967, dan Konvensi Hukum Laut 1982, semua negara tersebut telah mera ﬁkasi kecuali Amerika Serikat yang  dak mera ﬁkasi Konvensi Hukum Laut  1982.  Sedangkan  terhadap  Moon  Treaty  hampir  semua  dak  mera ﬁkasi, hanya  India  dan  Perancis  yang  telah  berstatus  negara  penandatangan.  Dari gambaran tersebut tercermin bahwa untuk sumber di Bumi (Antar ka dan dasar laut  dalam)  pada  umumnya  negara-negara  tersebut  menyetujui  pemberlakuan prinsip warisan bersama umat manusia. Sedangkan untuk kawasan di luar Bumi, masih memperdebatkan sungguhpun sudah ada aturan khusus untuk Bulan namun negara-negara tersebut  dak mau mera ﬁkasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa negara tersebut sebenarnya  dak menyetujui.
Selanjutnya  berdasarkan  materi  muatan  aturan  ke ga  pengaturan  sumber daya  alam  tersebut,  terlihat  adanya  persamaan  dan  perbedaan  struktur  dan elemen dalam cara menerapkan prinsip warisan bersama umat manusia tersebut. Untuk struktur dan elemen dimaksud dapat dilihat dalam tabel 5.2 dan 5.3 berikut:
Tabel 5.2.The Structure of Legal Regimes for Areas beyond Na onal Sovereignty ³⁸
³⁸   Chukeat  Noichim,  “Interna onal  Coopera on  For  Sustainable  Space  Development”, Journal  of  Space  Law , Volume 31, 2005, hlm. 329.
Table 5.3. Comparison of Key Provisions among the Four Trea es ³⁹
Dari perbedaan dan persamaan elemen di atas, secara keseluruhan terdapat 9 (sembilan)  elemen  pengaturan  atas  sumber  daya  alam  yang  ditetapkan menerapkan  prinsip  CHM.  Dapat  dilihat  bahwa  4  (empat)  elemen  diantaranya mencantumkan  hal  yang  sama,  yaitu:  tujuan  damai,  larangan  kegiatan  militer, larangan tuntutan kedaulatan, dan pelarangan untuk tes senjata nuklir. Sedangkan 5 (lima) elemen lainnya memiliki perbedaan. Satu-satunya yang melarang kegiatan swasta untuk ekploitasi sumber daya dalam Moon Treaty. Namun karena negara yang mampu melakukan ekplorasi dan eksploitasi  dak satupun yang mera ﬁkasi perjanjian tersebut, maka keberlakuan perjanjian ini masih perlu dipertanyakan.

## C.  Penutup
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Status  hukum  sumber  daya  alam  di  luar  yurisdiksi  nasional  pada  umumnya menerapkan  Konsep  CHM  yang  mendobrak  pemberlakukan  konsep  zaman Romawi tradisional res nullius dan res communis yang dalam penerapannya ditemukan  pada  ga  rezim  hukum  khusus,  yaitu:  Antar ka,  Laut  Bebas khususnya  dasar  laut  dalam,  dan  antariksa  khususnya  Bulan,  namun diaplikasikan dengan cara yang berbeda.
2.  Keterlibatan negara-negara dalam 3 ( ga) rezim hukum khusus tersebut juga beragam  sedangkan  posisi  negara  maju  keantariksaan  pada  umumnya menyetujui  dan  mera ﬁkasi  konsep  CHM  untuk  wilayah  di  Bumi,  namun berbeda untuk wilayah di luar bumi, khususnya Bulan.
3.  Konsepsi pengaturan CHM terdapat sembila elemen pengaturan dan empat elemen  diantaranya  mencantumkan  hal  yang  sama  yaitu:  tujuan  damai, larangan kegiatan militer, larangan tuntutan kedaulatan dan pelarangan untuk tes  senjata  nuklir,  sedangkan  khusus  kegiatan  swasta  dalam  ar   kegiatan
584 PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
kepen ngan komersial, pada dasarnya prinsip CHM  dak melarang kegiatan swasta, namun hal ini terjadi dalam Moon Treaty.
4.  Posisi negara maju di bidang kegiatan keantariksaan atau disebut juga space faring  countries selalu  mengkaitkan  pemilikan  dan  penggunaan  dengan kontribusi  teknologi  dan  par sipasinya  dalam  memperoleh  sumber  daya tersebut.

## Da ar Pustaka Buku
Berkman,  P.A.,  (et.al.)  (eds), Science  Diplomacy:  Antarc ca,  Science  and  the Goverance  of  Interna onal  Spaces ,  Smithsonian  Ins tu on  Scholarly  Press,
Washington, DC, 2011
Csabaﬁ, Imre Anthony, The Concept of State Jurisdic on in Interna onal Space Law: A Study in the Progressive Development of Space law in the United Na ons, Mar nus Nijhoﬀ, The Hague, 1971.
Kiss,  Alexandre  dan  Dinah  Shelton, Guide  to  Interna onal  Environmental  Law ,
Mar nus Nijhoﬀ Publishers, Boston, 2007.
Schrijver,  Nico, Sovereignty  over  natural  resources:  Balancing  rights  and  du es, Cambridge University Press, Cambrdige, 2008.
Tronche , Fabio, The Exploita on of Natural Resources of the Moon and Other Celes al Bodies , Mar nus Nijhoﬀ Publishers, Leiden-Boston, 2009.

## Dokumen Lain
Cocca, Aldo Armando, “Revalua on of the Concept of The Human Condi on and The  Common  Heritage  of  Mankind:  Keys  to  the  Social  Beneﬁts  of  Space Technology”, Acta Astronau ca, Volume 19, Nomor 9, 1989.
Commi ee  on  the  Peaceful  Uses  of  Outer  Space,  “Report  of  the  Legal Subcommi ee on its ﬁ y-fourth session” , held in Vienna from 13 to 24 April 2015 , A/AC.105/1090, 30 April 2015.
Ehrenfreund, Pascale, (et.al.), “Responsible Space Explora on and Use: Balancing Stakeholder Interests”, New Space Journal , Space Policy Ins tute, Ellio  School of Interna onal Aﬀairs, George Washington University, 2013.
Landry,  Benjamin  David,  “A  Tragedy  of  The  An commons:  The  Economic Ineﬃciencies  of  Space  Law”, Brook  Journal  Interna onal  Law ,  Volume  38:2, 2013.
Noichim,  Chukeat,  “Interna onal  Coopera on  For  Sustainable  Space Development”, Journal of Space Law , Vol. 31, 2005.
Space Policy Ins tute, “Guide to Space Law Terms”, George Washingthon University and  Secure  World  Founda on  (SWF),  h ps://swfound.org/media/ 99172/guide_to_space_law_terms.pdf , 2012.
Status Hukum SDA di Luar Yurisdiksi Nasional di Bidang Keantariksaan
Sprankling,  John  G.,  “The  Emergence  of  Interna onal  Property  Law”, Paciﬁc McGeorge School of Law Research Paper No. 11-06, University of the Paciﬁc McGeorge School of Law, h p://ssrn.com/abstract=1944214 .
Welly, Nicholas D., “Enlightened State-Interest—A Legal Framework For Protec ng the “Common Interest of All Mankind” From Hardinian Tragedy”, Journal of Space Law , Volume 36, 2010.

## Dokumen Hukum
Antarc c Treaty 1959.
Agreement  Governing  the  Ac vi es  of  States  on  the  Moon  and  Other  Celes al Bodies 1979
Conven on on The Con nental Shelf, Done At Geneva, On 29 April 1958, Entry Into Force 10 June 1964.
General Agreement on Tariﬀs and Trade 1947, 55 UNTS 187 (No. 814).
Treaty on the Principles Governing the Ac vi es of States in the Explora on and Use of  Outer  Space,  including  the  Moon  and  Other  Celes al  Bodies,  opened  for signature 27 January 1967; entered into force 10 October 1967.
United Na ons Conven on on the Law of the Sea, adopted on 10 December 1982.