Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro

## Conceptual Article
Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP
Faisal 1* , Derita Prapti Rahayu 2 , Anri Darmawan 3 , Muhamad Irfani 4 , Ahda Muttaqin 5 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
3,4,5 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
* faisalhukum2020@gmail.com

## ABSTRACT
Witchcraft  often  causes  public  unrest,  there  are  no  positive  laws  governing  witchcraft.  The  act  of witchcraft is formulated in the  upcoming National Criminal Code Bill. The legal politics in formulating witchcraft only covers the dimensions of the act, not the result of the act. This study aims to analyze the construction  of  values  and  the  meaning  of  the  criminal  policy  of  witchcraft.  The  results  of  the  study show  that  based  on  the  intent  of  Article  252  to  prevent  the  practice  of  taking  the  law  into  their  own hands, the value construction is built on the basic idea of prevention orientated towards social defense policy. The value perspective that you want to emphasize is reflected in relative theory characterized by the fact that the purpose  of crime is to prevent crime from  happening  and as a means of  correcting criminals. The normative meaning, witchcraft is a formal offense that is prohibited is the action not the result. The meaning of social integration is an effort to support the realization of a law-abiding society, so the criminalization of witchcraft is aimed at maintaining social stability so that they protect each other and not retaliate by taking the law into their own hands.
Keywords : Criminal Policy; Meaning, Criminal Policy; Witchcraft; Basic Ideas.

## ABSTRAK
Santet  kerap  kali  menimbulkan  keresahan  masyarakat,  belum  ada  hukum  positif  yang  mengatur tentang santet. Perbuatan santet  dirumuskan dalam Rancangan Undang Undang  KUHP Nasional yang  akan  datang.  Politik  hukum  dalam  memformulasikan  santet  hanya  menjangkau  dimensi perbuatan bukan akibat dari perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet. Hasil kajian menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud  dari  Pasal  252  mencegah  praktik  main  hakim  sendiri,  konstruksi  nilai  dibangun  berbasis pada  ide  dasar  pencegahan  berorientasi  pada  kebijakan  perlindungan  masyarakat  ( social  defence policy ).  Perspektif  nilai  yang  ingin  ditegaskan  tercermin  dalam  teori  relatif  dicirikan  bahwa  tujuan pidana  adalah  mencegah  kejahatan  terjadi  dan  sebagai  sarana  memperbaiki  pelaku  kejahatan. Pemaknaan  normatif,  santet  merupakan  delik  formil  yang  dilarang  adalah  perbuatannya  bukan akibat  yang  ditimbulkan.  Pemaknaan  integrasi-sosial  ialah  upaya  mendukung  terwujudnya masyarakat  yang  patuh  hukum  maka  kriminalisasi  santet  ditujukan  pemeliharaan  stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.
Kata Kunci: Pemaknaan; Kebijakan Kriminal; Perbuatan Santet; Ide Dasar.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana sesungguhnya sudah  dimulai sejak kemerdekaan dimiliki,  yaitu  dalam  bentuk  penyusunan  UUD 1945.  Dalam  pembukaan  UUD  1945  tertulis secara jelas tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum  berdasarkan  Pancasila. Dengan demikian melindungi dan menyejahterakan  seluruh  lapisan  masyarakat merupakan  sarana  utama  sebagai  politik  sosial yang  menjadi  politik  kriminal  dan  pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Santoso, 2002).
Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan  masyarakat,  hukum  pidana memegang posisi sentral dalam penyelesaian dan penanggulangan  kejahatan  yang  terjadi.  Peran hukum  pidana  menjadi  penting,  baik  untuk sekarang  maupun  di  masa  yang  akan  datang sebagai  bentuk  kontrol  sosial  dalam  mencegah timbulnya  disorder,  khususnya  pengendalian kejahatan.
RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang  bangunan  sistem  hukum  pidana  nasional. Penyusunan RKUHP bersifat menyeluruh/integral, mencakup  semua  aspek,  menyusun/  menata ulang (rekonstruksi/ reformulasi) “rancang bangun sistem  hukum  pidana  nasional  dan  terpadu” (Irmawanti, & Arief, 2021).
Pembaharuan hukum pidana  pada hakikatnya  mengandung  makna  suatu  upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral
sosio-politik,  sosio  filosofik  dan  sosio  kultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan sosial,  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2016).
Indonesia merupakan negara yang terkenal akan  budayanya  yang  beraneka  ragam  dengan segala  jenis  perbedaan  adat  istiadat,  keyakinan dan  kebiasaan  disetiap  daerahnya.  Kehidupan spiritual  di  Indonesia  sangat  kental  dan  memiliki agama  yang  merupakan  sumber  moral  dan spiritual yang dianggap sebagai bagian dari tradisi yang tidak pernah ditinggalkan (Putra, & Wirasila, 2020).
Kepercayaan  akan  kekuatan  supranatural atau  ilmu  gaib  sudah  merupakan  bagian  dari budaya  kehidupan  manusia.  Praktik  dari kepercayaan  akan  kekuatan  supranatural umumnya  dilakukan  dalam  bentuk  santet.  Santet adalah  ilmu  hitam  yang  sangat  merugikan  dan membahayakan  orang  lain  atau  kehidupan masyarakat  sekitar  yang  dapat  dilakukan  dari jarak  jauh  dan  jarak  dekat  yang  biasanya berakibat  fatal  terhadap  korban  yang  terkena santet, seperti terkena penyakit aneh bahkan bisa sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang. Santet  tidak  hanya  berkembang  di  Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lainnya (Putra, Yuliartini, & Mangku, 2020).
Definisi  dari  santet  adalah  perbuatan  gaib yang  dilakukan  dengan  pesona  guna-guna, mantra,  jimat,  dan  mengikut  sertakan  syaitan, sehingga  dapat  memberi  pengaruh  terhadap badan, hati, atau pikiran yang disihir tanpa harus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
menyentuhnya  (Fitrah,  2021).  Kerugian  yang ditimbulkan  dari  perbuatan  santet  dapat  dilihat secara  langsung  dan  nyata  terhadap  diri  korban santet,  namun  sulit  dijelaskan  secara  logika maupun  medis.  Akibat  perbuatan  santet  dapat membuat  orang  menderita  berkepanjangan  baik fisik maupun mental, hingga dapat menyebabkan korban santet meninggal dunia (Anwar, 2021).
Di  Indonesia  permasalahan  santet  menjadi fenomena  sosial  yang  menimbulkan  polemik berkepanjangan.  Santet oleh  masyarakat dianggap  sebagai  perbuatan  keji  yang menimbulkan keresahan sosial ( social unrest ) dan kerugian  masyarakat,  namun  menjadi  persoalan dilematis diakibatkan karena hingga saat ini belum ada  hukum  positif  yang  mengatur  tentang  santet sebagai  bentuk  jaminan  kepastian  hukum  dalam masyarakat.
Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana  menjadi  suatu  tindak  pidana  dalam  suatu aturan  perundang-undangan.  Pada  hakikatnya, kebijakan  kriminalisasi  merupakan  bagian  dari kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana hukum  pidana,  dan  oleh  karena  itu  termasuk bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana  (Prasetyo, 2018).
Santet  adalah  sebuah  tindakan  yang dipandang  berlawanan  dengan  hukum  dan  patut dikriminalisasikan.  Santet  merupakan  kejahatan spiritual  (metafisika),  merupakan  kejahatan  baru berdimensi lama (Narwatury, 2013). Dalam KUHP
(WvS) yang sekarang berlaku diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut:
a) Pasal  545:  melarang  seseorang  berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum (dukun)
b) Pasal  546:  melarang  menjual  belikan  benda- benda gaib
c) Pasal  547:  melarang  saksi  dalam  sidang pengadilan menggunakan mantra atau jimat.
Secara  filosofi,  santet  dapat  digolongkan menjadi  tindak  pidana  karena  santet  diakui  dan dipercaya keberadaannya dikehidupan masyarakat  yang  menimbulkan  keresahan  dan kerugian,  namun  tidak  dapat  dicegah  dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet  yang  bertujuan  untuk  mencegah  agar perbuatan santet tidak terjadi.
Dalam  RUU  KUHP  Nasional  yang  akan datang telah dirumuskan tentang delik santet pada Pasal 252 berbunyi:
(1) setiap  orang  yang  menyatakan  dirinya mempunyai  kekuatan  gaib,  memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan  bantuan  jasa  kepada  orang  lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan  penyakit,  kematian,  atau penderitaan  mental  atau  fisik  seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak kategori IV
(2) setiap  orang  melakukan  perbuatan  tersebut untuk  mencari  keuntungan  atau  menjadikan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.
Hasil  temuan  Syamsuddin  dkk  dalam penelitiannya  periode  2016-2021  ada  sebanyak 53  kasus  dugaan  praktek  santet  di  Kabupaten Bima.  Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk mengetahui  persepsi  masyarakat  terkait  santet dan juga untuk mengetahui mengapa santet selalu menimbulkan  tindakan  main  hakim  sendiri. Perilaku  sihir  telah  menyebabkan  terhadap tindakan main hakim sendiri pada sebagian orang, hal  ini  disebabkan  adanya  kekosongan  hukum. Tindakan  main  hakim  sendiri  muncul  sebagai bentuk  reaksi  yang  muncul  dari  masyarakat karena  hak  dan  kenyamanannya  diganggu, tindakan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk kekerasan  sebagai  tindakan  balas  dendam. (Syamsuddin, Ridwan, & Iksan, 2021).
Penelitian  terdahulu  yang  dituliskan  oleh Rachmad Alif Al Buchori Ali dkk mengenai sanksi pidana  delik  santet  menyimpulkan  bahwa  yang ingin  dicegah/diberantas  profesi  atau  pekerjaan tukang santet yang memberikan  bantuan  dengan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk  mencelakakan  orang  lain  (Ali,  Sepud,  & Widyantara, 2021).
Berdasarkan penelitian Hendrik dkk, bahwa ilmu  gaib  di  pandang  sebagai  tindakan  terlarang dan  anti  sosial.  Ilmu  gaib  digunakan  untuk melampiaskan rasa cemburu, dendam, dan iri hati baik pada atas kemauan sendiri atau atas perintah orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kematian korban  dan  meresahkan  masyarakat.  Kebijakan
pidana  perlu  menjangkau  dan  mengatur  hal  ini. Hukum pidana di masa mendatang dalam RKUHP mengatur  perbuatan  ilmu  gaib  (santet)  bahwa setiap  orang  yang  mengklaim  bahwa  dirinya memiliki  kesaktian,  mengungkapkan,  memberi harapan,  dan  memberikan  pelayanan  kepada orang  lain  termasuk  perbuatan  kriminal.  Sisi kriminalitas  atas  perbuatan  tersebut  memberikan efek  psikologis  amukan  masa  secara  sosial  dan dapat  mendorong  tindakan  penghakiman  diluar ketentuan hukum. Perlindungan hukum atas dasar ini perlu  dilakukan,  baik kepada pelaku ilmu  gaib maupun  masyarakat  yang  menjadi  korbannya (Hendrik, Damaryanti, & Bumansyah,(2018).
Penelitian  Wahyu  Sulistyo  dan  Farrell Charlton  Firmansyah  menemukan  bahwa  dalam membuktikan  santet  dalam  RKUHP  yang  perlu dibuktikan  hanyalah  pernyataannya  saja  bukan hal-hal  yang  mistis.  Delik  santet  juga  merupakan delik  formil  yang  disamakan  dengan  perbuatan penawaran  untuk  melakukan  tindak  pidana. Pembuktian  delik  Santet  di  Papua  Nugini  dan Afrika  Selatan  memiliki  konstruksi  yang  sama dengan  pembuktian  tindak  pidana  santet  di RKUHP (Sulistyo, & Firmansyah, 2022).
Dalam  pandangan  Islam,  Muliati  dan  Irfan menegaskan dalam temuan penelitiannya, bahwa hukum Islam sangat melarang dan mengharamkan terhadap orang yang mendatangi bahkan  sampai  mempercayai ucapan  tukang santet,  terlebih  lagi  orang  yang  memiliki  ilmu santet  yang  memberikan  bantuan  kepada  orang yang  meminta  bantuannya.  Karena  itu  termasuk
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
perbuatan syirik dan sangat dibenci oleh Allah swt (Muliati, & Irfan, 2020).
Erwan  Baharudin  menyatakan  dengan tegas  dalam  hasil  risetnya,  urgensi  pengaturan delik  santet  karena  ketiadaan  peraturan  yang mengatur  masalah  santet  di  Indonesia mengakibatkan  banyak  terjadinya  tindakan  main hakim  sendiri.  Melalui  pengaturan  delik  santet dalam  RUU  KUHP  diharapkan  bisa  mengurangi perbuatan  main  hakim  sendiri  dan  secara  tidak langsung mengajak masyarakat untuk meninggalkan  pemikiran-pemikiran  yang  tidak maju (Baharudin, 2007).
Berdasarkan  uraian  diatas,  pertanyaan penelitian  dalam  tulisan  ini  meliputi  dua  rumusan masalah.  Pertama,  apakah  konstruksi  nilai  yang ingin  dilindungi  dalam  kebijakan  kriminal perbuatan santet? Kedua, Bagaimana pemaknaan kebijakan  kriminal  perbuatan  santet  dalam  RUU KUHP Nasional?

## B.  PEMBAHASAN
1. Konstruksi  Nilai  dalam  Kebijakan  Kriminal Perbuatan Santet
Latar  belakang  rekonstruksi  sistem  hukum pidana nasional sangat memperhatikan pendekatan  yuridis  faktual.  Dalam  hal  ini,  dapat dilihat rekonstruksi yang berkaitan dengan KUHP (WvS)  dipandang  sebagai  induk  dan  sebagai wujud dari kodifikasi dan unikasi (Faisal, 2020).
Pembaharuan KUHP yang bersifat nasional sudah  dimulai  sejak  tahun  1963  melalui  sebuah seminar  nasional  (Setiadi,  2011).  Pada  seminar
nasional  tersebut  dijelaskan  alasan  penting memiliki  KUHP  Nasional  yang  mencerminkan semangat,  jiwa  dan  filosofinya  berdasarkan landasan nasionalisme Indonesia.
RUU  KUHP  merupakan  sebuah  “Rancang Bangun” Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) yang  bermaksud  “membangun/  memperbaharui/ menciptakan  sistem  baru”,  maka  pembahasan RUU  KUHP  seyogyanya  bukan  sekedar membahas masalah-masalah perumusan/formulasi  pasal  (UU).  Membangun atau  melakukan  pembaharuan  hukum  (“ law reform ”,  khususnya  “ penal  reform ”)  pada hakikatnya adalah “membangun atau memperbaharui  pokok-pokok  pemikiran/  konsep/ ide  dasarnya”,  bukan  sekedar  memperbaharui/ mengganti perumusan pasal (UU) secara tekstual. Oleh karena itu, pembahasan tekstual RUU KUHP harus  dipahami  dan  atau  disertai  dengan pembahasan  konseptual  dan  kontekstual, khususnya dalam konteks rekonstruksi konseptual pokok-pokok  pemikiran  atau  ide-ide  dasar  SHPN yang  bertolak  dari  rambu-rambu  dan  nilai-nilai fundamental Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS),  perkembangan  problem  faktual dan problem konseptual/keilmuan, baik dari aspek nasional maupun global/internasional, bahkan dari perkembangan  problem  di  era  digital  saat  ini. (Arief, 2012).
Konsep  ide  dasar  yang  dimaksud  dalam pembaharuan  hukum  pidana,  merupakan  sikap batin  yang  mengendap  dalam  relung  hukum nasional  yang  sifatnya  sangat  mendasar.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
Mengingat  hukum  pidana  saat  ini  tidak  terlepas dari perjalanan Panjang jejak kolonial yang hingga kini nilai-nilainya eksis dalam KUHP (WvS). Maka dalam pembaharuan hukum pidana, harus segera diarahkan  pada  ide  dasar  yang  sesuai  dengan falsafah bangsa Indonesia (Faisal, 2020).
Pada  hakikatnya  pembaharuan  hukum pidana yang juga merupakan pembaharuan asas- asas  hukum  pidana,  berawal  dari  pembaharuan nilai/ide  dasarnya.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, bahwa  formulasi  nilai  itu  merupakan  perwujudan dari  nilai  (ide  dasar,  konsep  berpikir/  konsepsi intelektual). Didalam pembaharuan/ pembangunan  hukum  selalu  terkait  dengan “ sustainable society / development ” (perkembangan /  pembangunan  masyarakat  yang  berkelanjutan), “ sustainable  intellectual  activity ”  (perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah), “ sustainable intellectual philosophy ” (perkembangan  pemikiran  filosofi),  “ sustainable intellectual conception / basic ideas " (perkembangan ide-ide dasar/ konsepsi intelektual) (Arief, 2012).
Kembali  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan, bahwa  dalam  penyusunan  konsep  RUU  KUHP yang akan datang, tidak dapat dilepaskan dari ide/ kebijakan  pembangunan  sistem  hukum  nasional yang  berlandaskan  Pancasila  sebagai  nilai-nilai berkehidupan  yang  dicita-citakan.  Ini  berarti, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga  dilatar  belakangi  dan  berorientasi  pada  ide- ide  dasar  ( basic  ideas )  Pancasila  yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai/ ide/
paradigma  (1)  moral  religious  (Ketuhanan);  (2) kemanusiaan  (humanistik);  (3)  kebangsaan;  (4) demokrasi; (5) keadilan sosial. (Arief, 2011).
Sistem  nilai  masyarakat  Indonesia  terikat dengan  sistem  hukum  nasionalnya  yaitu  nilai keseimbangan  Pancasila.  Dikatakan  oleh  Barda Nawawi  Arief,  apabila  sistem  hukum  nasional dilihat  sebagai  substansi  hukum,  maka  dapatlah dikatakan  bahwa  sistem  hukum  nasional  adalah sistem hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka akan berlandaskan/ berorientasi pada tiga  pilar/nilai  keseimbangan  Pancasila,  yaitu berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius), berorientasi pada nilai-nilai Kemanusiaan (humanistik),  dan  berorientasi  pada  nilai-nilai “Kemasyarakatan”  (nasionalistik,  demokratik, berkeadilan  sosial  (Faisal,  2020).  Pancasila menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum, sehingga  segala  ketentuan  hukum  termasuk dalam  upaya  pembaharuan  hukum,  khususnya hukum  pidana  harus  menjadikan  Pancasila sebagai  sumber  (Yudianto,  2016).  Sehingga pembaharuan  hukum  pidana  mencerminkan  dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila.
Pembaharuan  hukum  pidana  hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum  tidak  tertulis  dan  nilai-nilai  hukum  yang hidup  didalam  masyarakat,  antara  lain  dalam hukum agama dan hukum adat. Hukum diciptakan dari  penggalian  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat,  karena  itulah  maka  hukum  yang diciptakan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
masyarakat  setempat  (Harianja,  Jaya,  &  Rozah, 2019).
Pengembangan  ilmu  hukum  pidana  dalam proses  pembaharuan  hukum  pidana,  Barda Nawawi  Arief  menyampaikan,  patut  kiranya sampai  pada  aspek  “kejiwaan/kerokhanian”  yang dimaksud adalah aspek “nilai” ( value ) yang ada di dalam  atau  dibalik  “norma”  hukum  pidana.  Dan ilmu  hukum  pidana  harus  senantiasa  mengolah dan  membangkitkan  kembali  “batang  tarandam” (nilai-nilai hukum yang hidup).
Pendekatan  religius  dalam  pembaharuan substansi  hukum  nasional,  telah  berulang  kali dikemukakan  oleh  para  sarjana  maupun  dalam berbagai  forum  seminar  hukum  nasional. Pendekatan  religius  dikaitkan  juga  dengan pendekatan  nilai-nilai  budaya  dan  kesadaran hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  (hukum adat). Jadi ada pendekatan kultural-religius (Arief, 2012).
Implementasi  pendekatan  kultural-religius dalam kebijakan formulasi hukum pidana tentunya dalam keseluruhan struktur sistem hukum pidana ( the structure of penal system ), yaitu: (1) masalah kriminalisasi  (criminalization):  perumusan  tindak pidana;  (2)  masalah  pemidanaan/penjatuhan sanksi ( sentencing ); dan (3) masalah pelaksanaan pidana/sanksi  hukum  pidana (execution  of punishment ).
Dalam  ketiga  ruang  lingkup  sistem  hukum pidana yaitu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana,  yaitu  masalah:  a)  perbuatan  apa  yang sepatutnya  dipidana;  b)  syarat  apa  yang
seharusnya  dipenuhi  untuk  mempermasalahkan/ mempertanggung  jawabkan  seseorang  yang melakukan  perbuatan  itu;  dan  c)  sanksi  (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.
Ide keseimbangan tersebut diimplementasikan  kedalam  tiga  masalah  pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pemidanaan (Kaplele, 2014).
Perbuatan  santet  di  Indonesia  telah mengakibatkan  beberapa  bentuk  keresahan  di masyarakat diantaranya, banyaknya pelaku santet yang  tidak  dihukum  sebagaimana  pelaku kejahatan  lainnya,  jumlah  korban  santet  semakin bertambah  setiap  harinya,  keluarga  korban  yang menuntut  keadilan  akibat  rasa  kehilangan  yang mereka alami akibat perbuatan santet. Selain itu, kehancuran  akibat  kejahatan  santet  diantaranya, kekacauan masyarakat, rasa tidak aman, bahkan ke  situasi  yang  lebih  buruk,  seperti  rusaknya keseimbangan rasa keadilan masyarakat, ketidak- percayaan  pada  pihak  pemerintah,  pengurangan rasa  toleransi  antar  sesama  anggota  masyarakat dan disfungsi dari aparatur hukum negara.
Bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik maen hakim sendiri, konstruksi nilai  dibangun  berbasis  pada  ide  dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan  masyarakat  ( social  defence  policy ). Perspektif  nilai  yang  ingin  ditegaskan  tercermin dalam  teori  relatif  dicirikan  bahwa  tujuan  pidana adalah  mencegah  kejahatan  terjadi  dan  sebagai sarana  memperbaiki  pelaku  kejahatan.  Sehingga
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
dari  perumusan  kebijakan  kriminal  perbuatan santet dapat mencegah praktek-praktek perdukunan  santet  yang  dapat  membahayakan orang lain.
Bagaimanapun  perbuatan  santet  adalah perbuatan  yang  merugikan  dan  patut  untuk dipidana  atau  dikriminalisasi.  Walaupun  terdapat problem dalam masalah pembuktian  delik santet, namun setidaknya melalui kebijakan kriminal yang akan  datang  diharapkan  mampu  menanggulangi kejahatan  santet  di  masyarakat  yang  bersifat preventif (pencegahan). agar lebih dapat dipahami mengenai  rumusan  kebijakan  kriminal  perbuatan santet  dalam  RUU  KUHP  Nasional,  berikut  lebih lanjut  akan  dijelaskan  mengenai  pemaknaan kebijakan  kriminal  perbuatan  santet  dalam  RUU KUHP Nasional.
2. Pemaknaan  Kebijakan  Kriminal  Perbuatan Santet dalam RUU KUHP Nasional
Kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU  KUHP  Nasional  tertulis  dalam  Pasal  252 yang berbunyi:
(1) setiap  orang  yang  menyatakan  dirinya mempunyai  kekuatan  gaib,  memberitahukan, menawarkan,  atau  memberikan  bantuan  jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya  dapat  menimbulkan  penyakit, kematian,  atau  penderitaan  mental  atau  fisik seseorang  dipidana  penjara  paling  lama  1 tahun  6  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak kategori IV
(2) setiap  orang  melakukan  perbuatan  tersebut untuk  mencari  keuntungan  atau  menjadikan
sebagai  mata  pencaharian  atau  kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.
Perbuatan santet pada pasal tersebut tidak tertulis secara eksplisit. Namun, perbuatan santet dimasukkan  kedalam  kategori  kekuatan  gaib. Kekuatan gaib adalah kekuatan sakti yang dimiliki oleh  orang  tertentu  dengan  cara  tertentu  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  keperluan  positif maupun  negatif.  Pastinya  perbuatan  santet termasuk  kedalam  penggunaan  kekuatan  gaib untuk  keperluan  jahat  atau  negatif  yang  dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental dan fisik.
Jika  dicermati  pemaknaan  dari  kebijakan kriminal  perbuatan  santet  pada  Pasal  252  RUU KUHP  Nasional  tersebut,  delik  santet  bertujuan untuk  mencegah  timbulnya  kejahatan  baru berupa  penipuan,  pemerasan,  atau  timbulnya korban  akibat  adanya  orang  yang  mengaku mempunyai kekuatan gaib. Pembuktian terhadap pernyataan  seseorang  yang  memiliki  kekuatan gaib tersebut bisa saja dilakukan melalui rekaman ataupun  adanya  saksi  yang  menyaksikan pernyataan seseorang tersebut.
Dalam  penjelasan  Pasal  252  Ayat  (1) dimaksudkan  untuk  mencegah  praktik  main hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan  dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib dan  mampu  melakukan  perbuatan  yang  dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
Contoh  kasus  yang  cukup  terkenal mengenai santet yang membuat citra penegakan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
hukum  Indonesia  menjadi  memburuk  adalah kasus  pembantaian  dukun  santet  tahun  1998  di Banyuwangi  dan  Jawa  Barat  sebagai  implikasi ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  hukum. Kasus penuduhan terhadap sejumlah warga yang diasumsikan  sebagai  dukun  santet  hingga terjadinya  pembantaian  terhadap  250-300  orang di daerah Banyuwangi, Tasik, dan lain-lain.
Pembantaian  tersebut  terjadi  karena masyarakat ingin menegakkan sendiri keadilannya,  tanpa  memperhatikan  kaidah  dan norma  hukum  yang  berlaku.  Sebagai  akibatnya, saat  terjadi  penuduhan  terhadap  sekelompok orang,  masyarakat  bereaksi  secara  negatif dengan  melakukan  penyisiran,  penangkapan, yang  diikuti  dengan  pembantaian  tanpa  proses hukum  terlebih  dahulu.  Keadaan  tersebut menggambarkan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum  yang  demikian  menyebabkan  hilangnya kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Jaminan negara  atas  keamanan  atau  rasa  aman  yang merupakan  hak  asasi manusia dari setiap warga negara  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  nilai- nilai kemanusiaan itu sendiri (Narwastuty, 2013).
Selanjutnya, pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan  santet  pada  Pasal  252  Ayat  (2)  RUU KUHP  Nasional  dimaksudkan  bagi  mereka  yang berprofesi  sebagai  dukun  santet.  Pastinya  para dukun  santet  tersebut  mendapat  imbalan keuntungan dari penyewa atau pemakai jasanya. Dan  biasanya  kentungan  ini  adalah  bukan keuntungan  yang  kecil,  sehingga  profesi  dukun
santet  bisa  dijadikan  sebagai  mata  pencaharian yang menjanjikan.
Dengan  tidak  dipositifkan  santet  sebagai salah  satu  delik  pidana,  pada  realitasnya seseorang  yang  memiliki  ilmu  santet  dapat dengan  leluasa  menawarkan  jasa  santet  tanpa rasa takut. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk  memasukkan  pasal  kriminalisasi  tentang santet.  Disamping  itu  juga  untuk  mencegah perilaku  main  hakim  sendiri  oleh  masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun atau pelaku santet (Satriadi, 2020).
Upaya kriminalisasi perbuatan santet pada umumnya bertujuan untuk:
a) mencegah  terjadinya  penipuan  masyarakat secara  umum  yang  dapat  dilakukan  oleh orang  yang  mengaku  memiliki  kekuatan  gaib untuk membantu melakukan kejahatan (dukun palsu)
b) mencegah  masyarakat  agar  tidak  mencari pihak  yang  mengaku  memiliki  kekuatan  gaib untuk membantu melakukan kejahatan
c) mencegah masyarakat agar tidak main  hakim sendiri  ( eigenrichtim )  terhadap  orang  yang dianggap memiliki kekuatan gaib
d) mendorong  masyarakat  untuk  selalu  berpikir rasional,  obyektif  dan  ilmiah  demi  kemajuan bangsa dan negara
Pada  KUHP  (WvS)  yang  berlaku  saat  ini, sebetulnya  juga  sudah  mengatur  mengenai perbuatan  kekuatan  gaib  (Pasal  545  s.d  Pasal 547).  Namun  pada  pasal  tersebut,  tidak  dapat mengakomodir  perbuatan  santet.  Santet  tidak
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
dikenal,  dalam  hukum  Belanda.  Konsep  RUU KUHP Nasional  mendatang menggunakan istilah “kekuatan  gaib”  yang  bermaksud  agar  segala perbuatan  yang  menggunakan  kekuatan  gaib untuk perbuatan jahat dapat dipidana.
Dilihat  dari  bunyi  pasal  dan  pemaknaan pasal  delik  santet  tersebut  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pasal  delik  santet  (Pasal  252) RUU KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil.
Delik  dalam  hukum  pidana  dapat  dibagi menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah  delik  yang  perumusannya  lebih menekankan pada perbuatan tanpa mensyaratkan  terjadinya  akibat  apapun  dari perbuatan  itu.  Jadi  delik  formil  dianggap  telah dilakukan  bila pelakunya  telah  melakukan serangkaian  perbuatan yang  dirumuskan  dalam rumusan  delik.  Akibat bukan  suatu  ukuran  delik telah  dilakukan  atau tidak,  tetapi  menekankan pada perbuatannya (Rahayu, 2015).
Secara filosofis, sifat melawan hukum dari delik santet ialah perbuatan yang tercela menurut undang-undang.  Kualifikasi  unsur  rumusan  delik menjadi dasar dalam memformulasikan perbuatan santet.  Filsafat pemidanaan atas delik santet,  hukum  pidana  bukan  digunakan  sebagai sarana  pembalasan,  melainkan  bertujuan mencegah  perbuatan  santet  dilakukan.  Apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib  serta  disaat  yang  sama  menawarkan  diri dengan kemampuan gaibnya dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, maka perbuatan
ini  sudah  bisa  dikatakan  memenuhi  unsur rumusan delik.
Maksud  dari  pembentuk  undang-undang, perumusan  delik  formil  yaitu  melarang  dilakukan perbuatan  tertentu  tanpa  mempersyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Delik  formil  dianggap  telah  selesai  dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian)  perbuatan  yang  dirumuskan  dalam rumusan  delik.  Dalam  delik  formil,  akibat  bukan suatu  hal  penting  dan  bukan  pula  merupakan syarat selesainya delik (Prastowo, 2006).
Pembuktian  dalam  delik  formil adalah cukup  dengan  membuktikan  bahwa  seseorang telah  melakukan  perbuatan  dimaksud  yaitu hubungan  antara  tukang  santet  dengan  orang yang  menyewanya  sehingga  hubungan  itulah yang  akan  dilihat  sebagai  tindak  pidana permufakatan jahat. Apabila terbukti, maka orang itu  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Apabila perbuatan  telah  memenuhi  semua  unsur  yang termuat dalam rumusan tindak pidana  perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

## C.  SIMPULAN
Rekonstruksi  nilai  yang  ingin  dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet adalah disesuaikan  dengan  konsep  ide  dasar pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  (RUU KUHP)  yakni  bersumber  pada  Sistem  Hukum Nasional  (SISKUMNAS)  yang  bertujuan  untuk menjaga nilai keseimbangan Pancasila, berkesesuaian dengan falsafah bangsa
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
Indonesia. Disisi lain, rekonstruksi nilai yang ingin dilindungi  adalah  nilai-nilai  yang  hidup  dan tumbuh di masyarakat (agama, adat dan budaya) di Indonesia. Menjunjung tinggi nilai-nilai kultural- religius masyarakat Indonesia.
Pemaknaan  kebijakan  kriminal  perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional adalah sebuah delik formil. Santet sebagai delik formil tidak perlu meninggalnya  seseorang  yang  disantet  sebagai akibat,  tapi  hubungan  antara  tukang  santet dengan  orang  yang  menyewanya.  Hubungan itulah  yang  akan  dilihat  sebagai  tindak  pidana pemufakatan  jahat.  Delik  santet  bertujuan  untuk mencegah  timbulnya  kejahatan  baru  berupa penipuan,  pemerasan,  atau  timbulnya  korban akibat  adanya  orang  yang  mengaku  mempunyai kekuatan  gaib.  Delik  santet  juga  dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan  oleh  warga  masyarakat  terhadap seseorang  yang  menyatakan  dirinya  mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
Upaya  kriminalisasi  terhadap  perbuatan santet  bertujuan  untuk  meningkatkan  rasa  aman dan  keadilan  bagi  masyarakat  dalam  kaitannya dengan  mewujudkan  cita-cita  bangsa  sebagai bagian  dari  pembangunan  nasional,  sehingga memerlukan  penegakan  hukum  dan  budaya hukum.  Dalam  hal  ini,  peranan  para  ahli  hukum dan segenap penegak hukum dapat memberikan pengayoman hukum kepada masyarakat menjadi penting.
Pemaknaan  normatif,  santet  merupakan delik  formil  yang  dilarang  adalah  perbuatannya bukan  akibat  yang  ditimbulkan.  Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi  santet  ditujukan  pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Anwar,  Reski.  (2021).  Eksistensi  Pemaknaan Santet  Pada  Pembaharuan  Hukum  Pidana (Telaah  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). Jurnal Islamitsch Familierecht ,Vol.02,(No.01),pp.1-15. https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700 Ali, Rachmad  Alif  Al  Buchori.,  Sepud,  I  Made.,  &
Widyantara, I Made Minggu. (2021). Sanksi Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Santet. Jurnal Preferensi Hukum . Vol.2, (No 03),p.458.  https://doi.org/10.22225/jph.2.3. 3980.454-458
Baharudin, E. (2007). Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam Ruu Kuhp Mengenai Santet (Pro Dan  Kontra  Seputar  Isu  Santet  Di Indonesia). Lex  Jurnalica .  Vol.4,  (No.2),  p.
101.https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.ph p/Lex/article/view/263
Fitrah,  Farel  A.  (2021).  Perbandingan  Hukum Terkait  Pembentukan  Pasal  Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam  RKUHP  Indonesia. SIGn  Jurnal
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
Hukum ,Vol.02,(No.02),pp.123-137. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93
Harianja,  Frans  Capri  Y.,  Jaya,  Nyoman  Serikat Putra., & Rozah, Umi. (2019). Kajian Yuridis Sosiologis  Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  Tindak  Pidana  Santet  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.08,  (No.04), pp.2863-2879. https://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/dlr/article/view/27788
Hendrik.,  Damaryanti,  Henny.,  &  Budimansyah. (2018).  The  Criminal  Policy  On  Regulation Concerning Black Magic In Indonesian Law.
International  Journal  of  Multi  Disipline Science ,Vo.01,(No.01),p.41. http://dx.doi.org/10.26737/ij-mds.v1i1.418
Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021).  Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.03,
(No.02),pp.217-227.https://doi.org/10.147 10/jphi.v3i2.217-227
Muliati., & Irfan. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Santet  dalam  Rancangan  Undang-Undang KUHP  (RUU  KUHP)  dan  Hukum  Islam.
Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab ,Vol.1,(No.02),pp18-19. https://doi. org/10.24252/shautuna.v1i2.13717
Prastowo, RB Budi. (2006). Sifat Melawan Hukum
Formil/  Materil  dan  Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori  Hukum  Pidana  Terhadap  Putusan
Mahkamah  Konstitusi  RI  Perkara  Nomor 003/PUU-IV/2006. Jurnal  Hukum  Pro Justitia ,Vol.24,(No.03),p.214.
https://journal.unpar.ac.id/index.php/projusti tia/article/view/1157
Putra,  I  Gusti  Agung  Gede  Asmara.,  &  Wirasila,
Ngurah  AA.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Delik  Santet  Dalam  Perspektif Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia,
Jurnal  Kertha  Negara ,  Vol.09,  (No.  02), pp.73-82.https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.
1700
Rahayu, Derita P.  (2015). Delik Izin  Lingkungan Yang  Terabaikan. Jurnal  Yudisial ,  Vol.08,
(No.02),p.213.http://dx.doi.org/10.29123/jy.
v8i2
Satriadi.  (2020).  Delik  Santet  Dalam  Konstruksi Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Jurnal Al-Adalah , Vol.05, (No.  02), pp.135-149.  https://doi.org/10.35673/ajmpi. v5i2.807
Setiadi,  E.  (2011).  Membangun  KUHP  Nasional yang  Berbasis  Ke-Indonesiaan.  Mimbar; Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan ,  Vol.27,
(No.2),pp.203-212. https://doi.org/10.29313/ mimbar.v27i2.329
Syamsuddin.,  Ridwan.,  &  Iksan.  (2021).  The Crime  of  Witchcraft  and  Vigilante  Action (Eigenrichting). Jurnal  Daulat  Hukum , Vol.04,(No.04),p.249.http://dx.doi.org/10.30 659/jdh.v4i4.17951
Sulistyo, Wahyu., & Firmansyah, Farrell Charlton.
(2022). Perbandingan Pengaturan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia                                  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 220-232                                               Universitas Diponegoro
Pembuktian  Tindak  Pidana  Santet  dalam Konstruksi  RKUHP,  Papua  Nugini,  dan Afrika Selatan. Jurnal Studia Legalia , Vol.3
(No.01).p.60.  https://studialegalia.ub.ac.id/ index.php/studialegalia/article/view/27
Putra, I Putu Surya Wicaksana., Yuliartini Ni Putu Rai.,  &  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika. (2020).Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan  Santet  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal  Komunitas  Yustisia , Vol.03,(No.01),pp.69-78. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836
Yudianto,  O.  (2016).  Karakter    Hukum  Pancasila Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. DIH;  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
Vol.12,(No.23),pp.35-44. https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890

## PROSIDING
Narwatury,  Dian.  (2013).  Tinjauan  Yuridis
Terhadap  Ancaman  Pidana  Untuk  Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat. Call for  Papers  Seminar  MUSENA  MAHUPIKI
Universitas  Sebelas  Maret  Solo ,  (08-10 September), pp.463-478.

## BUKU
Arief,  Barda  Nawawi.  (2011). Pembaharuan
Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian
Perbandingan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  Nawawi.  (2012). Pembangunan Sistem  Hukum  Nasional .  Semarang:
Pustaka Magister Semarang.
Arief,  Barda  Nawawi.  (2012). Pendekatan Keilmuan  dan  Pendekatan  Religius  dalam Rangka  Optimalisasi  dan  Reformasi Penegakan  Hukum  (Pidana)  di  Indonesia . Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Arief,  Barda  Nawawi.    (2012). RUU  KUHP  Baru
Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia . Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Arief,  Barda  Nawawi.    (2016). Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Faisal. (2020). Politik Hukum Pidana . Tangerang:
Rangkang Education.
Kaplele, F. (2014). Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional . Bandung: Logoz Publishing.
Prasetyo  Teguh.  (2018). Kriminalisasi  Dalam Hukum Pidana . Bandung: Nusa Media. Santoso,  Muhari  Agus.  (2002). Paradigma  Baru
Hukum Pidana . Malang: Pustaka Pelajar.