Volume 5 No. 2 (2021)

## PELAKSANAAN TUGAS POLRI MENDUKUNG PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA TERWUJUDNYA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF
Phami Tomas 1 , Abdul Wahid 2 , Rohadi 3 1 Kesatuan Polresta Cirebon 2 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email@: fahmithomas7650@gmail.com , abdul.wahid@umc.ac.id , rohadi.mh@umc.ac.id
Abstract
During this pandemic, the role of the National Police in the framework of security, creating a very large conducive situation, as a front line in creating a situation of the security and public order (Kamtibmas), especially when assisting local governments in the application of some policies during the Covid-19 pandemic, such as the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), security of health protocols, preventive measures of swarming communities and preventing crime has become an inherent part of human life history since ancient times until now. Crime has a damaging effect on the social order, creates insecurity and fear, and adds a huge economic burden to society. The research problems are the police's steps in implementing Kamtibmas during the Covid-19 pandemic and the Police's steps in supporting the compliance of health protocols in the community during the  Covid-19  pandemic  to  realize  a  conducive  kamtibmas  situation.  This  research  uses  a  non-doctrinal  method  with  the normative juridical approach, using a conceptual approach.
Keywords: Implementation of Duties, Police, Health Protocols, Pandemic Covid-19.

## Abstrak
Pada masa pandemi ini, peran Polri dalam rangka pengamanan, menciptakan situasi yang kondusif sangat besar,  sebagai  barisan  terdepan  dalam  menciptakan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Kamtibmas),  terutama  saat  membantu  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  sejumlah  kebijakan  selama pandemi  Covid-19,  seperti penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  pengamanan  protokol kesehatan,  tindakan  pencegahan  masyarakat  berkerumun  dan  mencegah  tindak  kejahatan  atau  kriminal (crime) telah menjadi bagian yang inherent dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Kejahatan memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan  ketakutan  serta  menambah  beban  ekonomi  yang  besar  bagi  masyarakat.  Adapun  permasalahan penelitiannya  adalah  langkah  Polri  dalam  melaksanakan  Kamtibmas  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan langkah Polri dalam mendukung kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat selama pandemi Covid-19 dalam  rangka  terwujudnya  situasi  kamtibmas  yang  kondusif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  non- doktrinal  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach) .
Kata kunci: Pelaksanaan Tugas, Polri, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19.

## A. Pendahuluan
Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh  belahan  dunia  memiliki  banyak  sekali pengaruh  pada  keberlangsungan  hidup manusia.  Negara-negara  yang  terjangkit pandemi  covid-19  masih  berusaha  untuk menekan  laju  penyebaran  virus  serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis,  khususnya  di  bidang  ekonomi  dan sosial. Virus Covid-19 telah merubah berbagai aspek  kehidupan,  adaptasi  kebiasaan  baru dengan  protokol  kesehatan  menjadi  ujung tombak  dalam  segala  kegiatan.  Kunci  dari berkurang  dan  bertambahnya  penyebaran Covid-19  ada  di  masyarakat,  ini  berarti masyarakat  berperan  besar  secara  individual dan  komunal  untuk  segera  aktif  berpartispasi mengurangi penyebaran virus ini.
Pada  masa  pandemi  ini,  peran  Polri dalam  rangka  pengamanan,  menciptakan situasi  yang  kondusif  sangat  besar,  sebagai barisan  terdepan  dalam  menciptakan  situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),  terutama  saat  membantu pemerintah daerah dalam penerapan sejumlah kebijakan  selama  pandemi  Covid-19,  seperti penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB),  pengamanan  protokol  kesehatan, tindakan  pencegahan  masyarakat  berkerumun dan  mencegah  tindak  kejahatan  atau  kriminal (crime) 1 telah  menjadi  bagian  yang  inherent dalam  sejarah  kehidupan  umat  manusia  sejak jaman  dahulu  hingga  saat  ini,  kejahatan  itu normal  ada  di  masyarakat  dan  hampir  tidak mungkin  menghilangkan  kejahatan  dalam masyarakat. Kejahatan memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat.
1 Tindakan  kriminal  adalah  tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan  melawan  peraturan  perundang-undangan. Lihat:  Taufiqurrohman,  “Tinjauan  Hukum  Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku  Pencurian  Sepeda  Motor,” Al- Qanun:  Jurnal
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2  dimana  fungsi  Polri  adalah  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib merupakan lingkungan yang dicita- citakan  oleh  masyarakat.  Untuk  mewujudkan hal  tersebut,  perlu  adanya  dukungan  dan kesadaran  dari  masing-masing  anggota masyarakat  dengan  cara  mematuhi  pertauran yang  berlaku,  dan  melakukan  usaha-usaha maupun  kegiatan-kegiatan  sosial  dalam bermasyarakat  agar  keamanan  dan  ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode non-doktrinal  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach), yaitu  analisis yang  didasarkan  pada  konsep  atau  teori  yang relevan  dengan  permasalahan  penelitian. 2 Dalam  hal  ini  permasalahan  penelitiannya adalah  langkah  Polri  dalam  melaksanakan Kamtibmas pada masa pandemi Covid-19 dan langkah  Polri  dalam  mendukung  kepatuhan protokol  kesehatan  di  masyarakat  selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

## C. Pembahasan

## 1. Kondisi Saat Ini
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum  yaitu  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri)  yang  didasarkan  UU  Nomor  2  tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 18, No. 1 (Juni 2015): hlm. 24.
2 Benuf,  K.,  dan  Azhar,  M., Metodologi Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer , Gema Keadilan, No. 7, Vol. 1, 2020, 20-33.
Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas  Pokok:  a)  Memelihara  Keamanan  dan ketertiban  masyarakat;  b)  Menegakan  hukum; c)  Melindungi,  mengayomi  dan  melayani masyarakat.
Kepolisian  dalam  hal  ini  berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat besar  dalam  upaya  penanggulangan  terhadap premanisme.  Pihak  kepolisian  yang  begitu dekat  dengan  masyarakat  diharapkan  mampu mengambil  tindakan  yang  tepat  dalam menyikapi fenomenafenomena premanisme di masyarakat,  secara  garis  besar  tugas  polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
a) Kriminalitas  di  Masa  Pandemik Covid-19 Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  saat  ini sangat  mempengaruhi  banyak  aspek,  seperti diberlakukannya  PSBB  (Pembatasan  Sosial Berskala  Besar)  serta  PHK  maupun pemotongan gaji yang akhirnya berimbas pada terjadinya  krisis  ekonomi  bagi  sebagian  besar masyarakat.  Menurunnya  aktivitas  masyarakat karena  wabah  Covid-19  malah  membuka peluang kejahatan.
Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat  selama  masa  pandemi  covid-19, data statistik kejahatan yang dicatat Polri, pada minggu  ke-19  dan  ke-20  terjadi  kenaikan sebesar  7,04  persen.  Menurut  Kabagpenum Divisi Humas Polri, bahwa pada pekan ke-19 pandemi terjadi 3.481 kasus kemudian dipekan ke-20  naik  245  kasus  menjadi  3.726  kasus
3 Yakub  Pryatama  Wijayaatmaja, Lima  Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalitas Naik 7 Persen, Senin 18  Mei  2020,  pukul  15:23  WIB,  Media  Indonesia, https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima -bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021.
4 Muhammad  Ahsan  Ridhoi, Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?, tanggal  22  April  2020,  pukul  14:21  WIB, Katadata.co.id,
kejahatan. Sementara kasus narkotika mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan, yakni  antara  1  sampai  57  persen.  Masyarakat memang  merasakan  betul  kenaikan  insiden kriminal selama pandemi korona. Perampok di minimarket kian marak,hingga kasus pencurian motor,  penjambretan,  bersliweran  di  tengah masyarakat. 3 Sedangkan menurut Kabaharkam Polri bahwa naiknya tingkat kriminalitas salah satunya  disebabkan  banyak  orang  terdampak secara ekonomi di tengah pandemik Covid-19. Mereka  akhirnya  memilih  jalan  pintas melakukan  kriminalitas.  Para  pelaku  kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat  lingkungan  sepi  untuk  melakukan aksinya. 4 Adapun Kejahatan terkait harta benda atau  kejahatan  properti (property  related  crimes), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan  kondisi  kriminogenik.  Faktor kriminogen  adalah  faktor  yang  menyebabkan munculnya tindak pidana. 5
b) Kepatuhan Terhadap Protokol

## Kesehatan
Memasuki  tahun  2021,  berbagai  harapan positif  terkait  pandemi  Covid-19  banyak bermunculan.  Menurut  Juru  Bicara  Satgas Covid-19  Prof.  Wiku  Adisasmito  dalam konferensi  pers  dipenghujung  tahun  2020 bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan makin  ditingkatkan  agar  wabah  lebih  mudah dikendalikan. Namun, pantauan melalui sistem monitoring  di  512  kabupaten  dan  kota  di Indonesia  menunjukkan  baru  20,6  persen masyarakat yang patuh memakai masker. Soal menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, malah
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffb c527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi- corona-sebanyak-apa.  Diakses  tanggal  30  Januari 2021.
5 Wahid,  A.  W.,  &  Putra,  G.  R.  (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat  Di Desa  Bunder  Kecamatan  Susukan  Kabupaten Cirebon. Risalah Hukum , 26-43.
baru  16,9  persen  yang  mengikuti  anjuran. Kepatuhan  yang  rendah  dalam  memakai masker dan menjaga jarak menjadi kontributor dalam  peningkatan  penularan  Covid-19  yang berdampak  pada  kenaikan  kasus  Covid- 19 beberapa waktu terakhir. 6
2. Kondisi Yang Diterapkan
a) Kriminalitas  di  Masa  Pandemik Covid-19 Menurut P. Topinord seorang antropologi berkebangsaan Perancis pada abad 19 mencetuskan suatu ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum pidana yaitu kriminologi, yang berasal  dari crime (kejahatan)  dan logos (ilmu pengetahuan).  Beberapa  sarjana  hukum terkemuka  memiliki  pendapat  masing-masing untuk memberikan definisi terhadap kriminologi, 7 seperti Thorstan Stellin, Moeljanto, R. Soesilo dan Wolf Gang. Namun hampir semuanya mengarah pada kriminologi adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab musabab terjadinya  kejahatan  dan perilaku  penjahat  itu sendiri  sehingga  ia  melakukan  perbuatan (kejahatan)  menyimpang  dari  norma-norma yang  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat. Penggunaan definisi tersebut tidak dimaksudkan agar orang lain mempelajari cara berbuat  kejahatan.  Akan  tetapi  untuk mempelajari  suatu  tindak  kejahatan  secara ilmiah  berdasarkan  keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman,  pola-pola  dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan,  pelaku  kejahatan  serta  reaksi masyarakat  terhadap  keduanya.  Selanjutnya dirumuskan  sebuah  gagasan  solusi  guna menanggulanginya. 8
6 Uyung Pramudiarja, Harapan Indonesia Bisa Atasi  COVID-19  di  2021, Jumat,  01  Jan  2021  06:34 WIB,  detikHealth.  https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-5317154/harapan-indonesia-bisa-atasi- covid-19-di-2021.
7 A. S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi: Suatu Pengantar , (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.
Adapun  ruang  lingkup  kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok yakni: 9
 Proses  pembentukan  hukum  pidana  dan acara pidana (making laws).
 Etiologi  kriminal,  pokok  pembahasannya yakni  teori-teori  penyebab  terjadinya kejahatan (breaking of laws).
 Reaksi terhadap pelanggaranhukum (reacting toward the breaking of laws).
Terkait  dengan  tema  tulisan  ini,  maka yang terpenting dari ruang lingkup kriminologi adalah  teori  sebab-sebab  kejahatan.  Terdapat bebagai  teori  terkait  sebab-sebab  terjadinya kejahatan, anatar lain:

## 1) Teori  Sebab  Kejahatan  Dalam Perspektif Biologis
Usaha  mencari  sebab-sebab  kejahatan dari  ciri-ciri  biologis  dipelopori  oleh  ahli-ahli Frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku.  Mereka  mendasarkan  pada  pendapat Aristoteles  yang  menyatakan  bahwa  otak merupakan  organ  dari  akal.  Ajaran  ahli-ahli frenologi  ini  mendasarkan  pada  preposisi dasar: 10
 Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa  yang  ada  didalamnya  dan  bentuk  dari otak;
 Akal  terdiri  dari  kemampuan  atau kecakapan; dan
 Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan  dengan  bentuk  otak  dan tengkorak kepala.
2) Teori  Sebab  Kejahatan  Dalam Perspektif Psikologis
Menurut  Yochelson  (seorang  psikiater) dan  Samenow  (seorang  psikolog)  dalam
8 Totok  Sugiarto, Pengantar  Kriminologi , (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 3.
9 A. S. Alam dan Amir Ilyas, op.,cit, hlm. 4.
10 I. S. Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 47.
bukunya The  Kriminal  Personality (kepribadian kriminal),  ia  menolak  klaim  para  psikoanalis bahwa  kejahatan  disebabkan  oleh  konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu  sama-sama  memiliki  pola  berpikir  yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk  melakukan  kejahatan.  Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang  marah  yang  merasa  suatu  sense superioritas,  menyangka  tidak  bertanggung jawab  atas  tindakan  yang  mereka  ambil,  yang mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap  dia  merasa ada  satu  serangan  terhadap harga  dirinya,  ia  akan  memberi  reaksi  yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam  pengertian  psikologi.  Bentuk-bentuk gangguan mental diantaranya adalah psikoses, neuroses dan cacat mental. 11
3) Teori  Sebab  Kejahatan  Dalam Perspektif Sosiologis Obyek  utama  sosiologi  kriminal  adalah mempelajari  hubungan  antara  masyarakat dengan  anggotanya,  antara  kelompok,  baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan  kejahatan.  Secara  umum,  dapat dikatakan  setiap  masyarakat  memiliki  tipe kejahatan  dan  penjahat  sesuai  dengan budayanya,  moralnya,  kepercayaannya  serta kondisi-kondisi  sosial,  politik,  ekonomi, hukum  dan  hankam  serta  struktur-struktur yang ada. 12
4) Teori Defferential Assosiation
Teori Assosiasi  diferensial dikemukakan oleh  Edwin  H.  Sutherland.  Sutherland mengemukakan  teorinya  dalam  dua  versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang keduanya pada tahun 1947. Menurut Sutherland, perilaku
11 Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa, Kriminologi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 49.
12 Ibid, hlm. 72.
13 Ibid, hlm. 93.
kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam  lingkungan  sosial.  Semua  tingkah  laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori assosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu: 13
 Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
 Kegagalan  untuk  mengikuti  pola  tingkah laku  menimbulkan  inkonsistensi  dan ketidakharmonisan; dan
 Konflik  budaya (conflict  of  cultures) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.
Menurut  Cesare  Beccaria  menyebutkan ada 8 (delapan) prinsip yang harus diperhatikan terhadap  penanggulangan  suatu  kejahatan, yaitu: 14
 Perlu  diciptakan  adanya  suatu  masyarakat yang  berdasarkan  pada  prinsip  kontrak social;
 Sumber  hukum  adalah  Undang-undang dalam  memutus  perkara,  hakim  harus mendasarkan diri pada Undang-undang;
 Yang  menjadi  tugas  utama  hakim  pidana adalah menentukan kesalahan terdakwa;
 Menghukum  adalah  kewenangan  negera, yang diperlukan untuk melindungi masyarakatdari keserakahan individu;
 Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman;
 Dalam  melakukan  suatu  perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang antara tingkat  kesenangan  dengan  kesengsaraan (prinsip hedonisme);
 Yang  menjadi  dasar  penentuan  berat ringannya  hukuman  adalah  perbuatannya, bukan niatnya;
 Prinsip  dari  hukum  pidana  adalah  adanya sanksi yang positif.
14 Indah  Sri  Utari, Aliran  dan  Teori  dalam Kriminologi, (Semarang:  Thafa  Media,  2012),  hlm. 69.
Meningkatnya angka kriminalitas di masa pandemi  ditinjau  dari  sudut  pandang kriminologi  merupakan  tindakan  yang didorong  oleh  keadaan  ekonomi  yang melemah.  Faktor  luar  dari  kriminologi  lebih dominan,  meskipun  tidak  bisa  dipungkiri bahwa kemauan seseorang untuk kriminal yang termasuk dalam faktor internal tetap memiliki pengaruh. Melihat keadaan dunia yang sedang terkena wabah penyakit covid-19, secara umum dapat  dikatakan  setiap  masyarakat  memiliki tipe  kejahatan  dan  penjahat  sesuai  dengan budayanya,  moralnya,  kepercayaannya  serta kondisi-kondisi  sosial,  politik,  ekonomi, hukum  dan  hankam  serta  struktur-struktur yang ada. Hal ini sesuai dengan kenyatan bahwa para  pelaku  tindak  kriminal  melakukan kejahatannya  sebab  berkurangnya  nilai  moral serta  kondisi  sosial,  dan  ekonomi  mereka. Sehingga  tidak  salah  jika  dikatakan  bahwa dimensi-dimensi  kemiskinan  saling  berkaitan, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, hal  ini  berarti  bahwa  kemajuan  dan kemunduran  pada  salah  satu  aspek  dapat mempengaruhi  kemajuan  dan  kemunduran pada  aspek  lainnya,  dan  aspek  lainnya  dari kemiskinan  ini  adalah  bahwa  yang  miskin  itu adalah  manusianya,  baik  secara  individual maupun kolektif. 15 Menurut  Robert  K.  Merton  melaui teorinya  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya manusia itu baik, namun karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres,
15 Ulya,  Husna  Ni’matul. “Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional.” el-Barka: Journal of Islamic Economics  and  Business  1,  No.  1  (Juni  2018),  hlm.
132.
16 Nigmah , Kasus Kejahatan di Masa Pandemi: Analisis dengan Strain Theory, 22/05/2020, https://psikologi.upi.edu/kasus-kejahatan-di-masa- pandemi-analisis-dengan-strain-theory/ . Diakses tanggal 30 Januari 2021.
17 Istilah  preemtif  ini  sebagai  pembinaan masyarakat  atau  preventif  tidak  langsung,  yaitu
maka  terjadi  ketegangan  ( strain )  yang bersumber dari 4 (empat) faktor, yaitu 1) gagal mencapai  tujuan  yang  bernilai  positif;  2) hilangnya  stimulus  positif  dalam  diri;  3) hadirnya  stimulus  negative;  4)  adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan. 16 Teori ini sesuai dengan keadaan di masa pandemi saat ini di mana mayoritas masyarakat mulai  dari  kelas  ekonomi  yang  tinggi  hingga kelas  ekonomi  yang  rendah  mengalami  krisis ekonomi  yang  parah,  kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder sulit untuk terpenuhi hingga  menimbulkan  perasaan  tertekan  dan stres.    Jika  individu  tidak  memiliki  stimulus positif  dalam  dirinya  dalam  konteks  ini  akal sehat,  maka  tekanan  tersebut  akan  bermuara pada  terjadinya  kejahatan  seperti  pencurian, perampokan, dan pembegalan demi mengurangi  tekanan  yang  dirasakan  serta memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku.
Adapun langkah Polri sebagai pelaksana hukum,  yakni  terdiri  dari  upaya  preemtif 17 , preventif 18 , dan represif sebagai berikut:
3. Preemtif  Dari  fungsi  Bimas  (Bimbingan  dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
 Program mengabdi dan melayani yaitu dengan  safari  Kamtibmas  (Keamanan Ketertiban  Masyarakat)  kepada  tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
pembinaan  yang  bertujuan  agar  masyarakat  menjadi law abiding citizens.
18 Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok  besar:  (a)  Pencegahan  yang  bersifat  fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur,  menjaga,  mengawal  dan  patroli;  (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan  kegiatan  penyuluhan,  bimbingan,  arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah- tangkal  atas  kejahatan.  Pada  poin  ke  dua  ini sesungguhnya  apa  yang  disebut  sebagai  tindakan preemtif atau preventiv tidak langsung.
 Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
 Membina  dan  memberdayakan  tokoh pemuda  desa  agar  timbul  kesadaran untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban lingkungan.
4. Preventif  Strong  point di  daerah  rawan  baik  dari Polres maupun Polsek;
 Melaksanakan operasi rutin;
 Pendekatan dan Penyebaran Informan;
 Pendekatan terhadap residivis.
5. Represif  Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku;
 Pembinaan  secara  langsung  saat penyidikan  secara  personal  terhadap pelaku;
 Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan  masyarakat  dan  melawan petugas  dilakukan  tembak  ditempat sesuai dengan SOP.
b) Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan
Adapun strategi Bhabinkamtibmas dalam hal  ini  pihak  kepolisian  memiliki  cara  sendiri dalam  penanggulangan  tindak  kriminal  pada masa pandemic Covid-19, yaitu berupa:
 Memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus  corona  sebagai  langkah  preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli  di  wilayah  yang  rawan  penyebaran virus tersebut;
 Melakukan  pengawasan  seperti  mengukur suhu  tubuh,  serta  menyemprot  tempat publik dengan cairan disinfektan;
 Bhabinkamtibmas  mengimbau  masyarakat menjaga  jarak  dan  menerapkan  hidup bersih;
 Bhabinkamtibmas  bertugas  menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga  bertugas  menyiapkan  ruang  isolasi
untuk  pasien  terjangkit  virus  corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga  memberi  pendampingan  terhadap keluarga  pasien  terduga (suspect) virus corona.
 Melakukan  upaya  untuk  menangani  faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home). Kegiatan preventif juga  dilakukan  setelah  analisa  dan  evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan  jumlah  kejahatan  dengan  giat patroli  dan  penjagaan  di  tempat-tempat rawan terjadi kejahatan;
 Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.
3. Pemecahan Masalah
a) Kriminalitas  di  Masa  Pandemik Covid-19
Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menyatakan  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  alat  negara yag melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian  mencegah  dan  menekan  dalam rangka Criminal Justice System . Selanjutnya  dalam  Pasal  2  dijelaskan bahwa  fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlidungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  dan  dijelaskan  dalam  Pasal  4 Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pegayoman  dan  pelayanan  masyarakat,  serta terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Oleh  karena  itu  untuk  meningkatkan kinerja  pencegahan  kejahatan  dalam  rangka
penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan antara lain adalah:
1) Pelaksanaan kerjasama (Partnership) untuk menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima ditingkat Polsek dengan Pemerintah Desa;
2) Memperkuat  Peran  Kepolisian  sebagai unit pelayan terdepan;
3) Mengembangkan sistem prosedur pencegahan  preventif  dalam  mendukung pencagahan kejahatan;
4) Membangun  komunikasi  dan  interakasi yang baik dengan pemerintah Desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat  dalam  rangka  pencegahan  kejahatan dan kamtibmas;
5) Adanya  sistem  kerja  berbasis  kinerja Partnership untuk pemeliharaan kamtibmas di desa;
6) Meningkatkan dan mendorong terbangunnya  kemitraan  Polri  dengan pemerintah  pemerintah  desa,  masyarakat dan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan;
7) Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat/adat/agama,  LSM,  Ormas dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  dalam rangka  pencegahan  kejahatan  dan kamtibmas;
8) Memberikan  bimbingan  dan  bantuan kepada  masyarakat  desa  yang  mengalami kesuliatan di masa pandemi covid-19, agar tercipta  keseimbangan  ekonomi  yang kemudian  dapat  mencegah  terjadi disfungsi atau kejahatan.
b) Kepatuhan Terhadap Protokol
Kesehatan
Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan  setiap  usaha  pembelaan  negara
19 Shabrina,  S., Memperkuat  Kesadaran  Di Tengah  Pandemi  COVID-19  (Strengthening  the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID19 ), (Available at SSRN 3576300, 2020).
harus  sesuai  dengan  kemampuan  dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang dapat lakukan di masa pandemi Covid-19 yang telah  menggangu  dan  mengancam  kehidupan bangsa  Indonesia  adalah  dengan  cara mematuhi  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan oleh  Pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah yaitu  untuk  menjaga  jarak  dengan  orang  lain atau social  distancing ,  rajin  mencuci  tangan dengan  baik,  memakan  makanan  yang  sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk  keperluan  yang  mendesak  saja. Sedangkan dalam dasar hukum Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002 tentang  Pertahanan  Negara  yang  berbunyi bahwa  setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi, dengan kita  mematuhi  himbauan  dari  pemerintah  itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara. 19 Membela  negara  tidak  hanya  angkat senjata  namun  juga  bisa  dengan  mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah bukan  berarti  diam  tanpa  bekerja  atau  hanya males-malesan  atau  rebahan.  Mempunyai akhlakul  karimah  juga  merupakan  misi  dari pembangunan nasional yang berbunyi mewujudkan  masyarakat  berakhlak  mulia, bermoral,  beretika,  berbudaya,  dan  beradab berdasarkan  falsafah  Pancasila  sehingga  jika kita  berakhlakul  karimah  kita  sudah mewujudkan misi pembangunan nasional. 20 Adapun  pemecahan  masalah  terhadap kepatuhan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut:
1) Pencegahan  yang  bersifat  fisik  dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain  mengatur,  menjaga,  mengawal  dan patroli;
20 Mahsun,  D., Akhlakul  Karimah  Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID- 19  (Noble  Character  in  Implementation  of  Country Defense in the Middle of the COVID-19), (Available at SSRN 3576377, 2020).
2) Pencegahan  yang  bersifat  pembinaan dengan  melakukan  kegiatan  penyuluhan, bimbingan dan arahan untuk mewujudkan masyarakat  yang  sadar  dan  taat  hukum serta  memiliki  daya  cegah-tangkal  atas kejahatan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  terkait pelaksanaan  tugas  polri  mendukung  protokol kesehatan  selama  pandemi  covid-19  dalam rangka  terwujudnya  situasi  kamtibmas  yang kondusif, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi, lingkungan  sosial  pelaku,  tempat  kejadian perkara  yang memungkinkan. Oleh karenanya, salah satu pemecahan masalah ini Bhabinkamtibmas  memberikan  bimbingan dan  bantuan  kepada  masyarakat  desa  yang mengalami  kesuliatan  di  masa  pandemi covid-19,  agar  tercipta  keseimbangan ekonomi  yang  kemudian  dapat  mencegah terjadi disfungsi atau kejahatan.
b. Sebagai warga negara Indonesia yang dapat lakukan  di  masa  pandemi  Covid-19  yang telah menggangu dan mengancam kehidupan bangsa  Indonesia  adalah  dengan  cara mematuhi  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau social  distancing ,  rajin  mencuci  tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan  tetap  berada  di  rumah,  keluar  rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.
Adapun  pemecahan  masalah  terhadap kepatuhan  protokol  kesehatan  guna mencegah  penyebaran  Covid-19  yang dilakukan  Bhabinkamtibmas  adalah  sebagai berikut:  a)  Pencegahan  yang  bersifat  fisik dengan  melakukan  empat  kegiatan  pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;  b)  Pencegahan  yang  bersifat
pembinaan  dengan  melakukan  kegiatan penyuluhan,  bimbingan  dan  arahan  untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

## E. Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bisa dikemukakan  rekomendasi  bahwa  dalam penanggulangan  kejahatan  di  masa  pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih  dahulu  faktor  penyebab  pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif Kriminologi, sehingga penanggulangan  kejahatan  di  masa  pandemi Covid-19  tidak  bisa  dilakukan  hanya  oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Akan tetapi, dibutuhkan kerjasama seluruh  lapisan  masyarakat  dengan  kata  lain Bhabinkamtibmas  menjalankan  sistem  kerja berbasis kinerja Partnership untuk pemeliharaan kamtibmas  di  desa  dan  meningkatkan  serta mendorong terbangunnya kemitraan Bhabinkamtibmas dengan pemerintah pemerintah desa, masyarakat dan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan.

## Daftar Pustaka
Alam  A.  S.  dan  Amir  Ilyas,  2018, Kriminologi: Suatu Pengantar , Jakarta: Kencana.
Mahsun,  D., Akhlakul  Karimah  Dalam Implementasi  Bela  Negara  Di  Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation  of  Country  Defense  in  the Middle of the COVID-19), (Available at SSRN 3576377, 2020).
Santoso  Topo  dan  Eva  Achjani  Zulfa,  2005, Kriminologi , Jakarta: Rajawali Pers.
Shabrina,  S., Memperkuat  Kesadaran  Di  Tengah Pandemi  COVID-19  (Strengthening  the Awareness  to  Defend  the  Country  in  the
Middle of the COVID19 ), (Available at SSRN 3576300, 2020).
Sugiarto  Totok,  2017, Pengantar  Kriminologi , Surabaya: Jakad Media Publishing.
Susanto  S.,  2011, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing.
Utari  Indah  Sri,  2012, Aliran  dan  Teori  dalam Kriminologi, Semarang: Thafa Media.
Benuf,  K.,  dan  Azhar,  M.,  Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer,  Gema  Keadilan,  No. 7, Vol. 1, 2020.
Taufiqurrohman,  “Tinjauan  Hukum  Pidana Islam  terhadap  Main  Hakim  Sendiri oleh  Massa  pada  Pelaku  Pencurian Sepeda  Motor,” Al- Qanun:  Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 18, No. 1 (Juni 2015).
Ulya,  Husna  Ni’matul. “Paradigma  Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional.” el-Barka: Journal of Islamic Economics  and  Business  1,  No.  1 (Juni 2018).
Wahid,  A.  W.,  &  Putra,  G.  R.  (2021).  Pendekatan Problem  Solving  Bhabinkamtibmas  Dalam Pembinaan  Keamanan  Dan  Ketertiban Masyarakat  Di  Desa  Bunder  Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Risalah Hukum , 26-43.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002 tentang Pertahanan Negara.
Muhammad  Ahsan  Ridhoi, Kriminalitas Meningkat  Selama  Pandemi  Corona, Sebanyak Apa?, tanggal 22 April 2020, pukul  14:21  WIB,  Katadata.co.id, https://katadata.co.id/muhammadri dhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminal itas-meningkat-selama-pandemi- corona-sebanyak-apa.
Diakses tanggal 30 Januari 2021. Nigmah ,  Kasus  Kejahatan  di  Masa  Pandemi: Analisis dengan Strain Theory, 22/05/2020,
https://psikologi.upi.edu/kasus- kejahatan-di-masa-pandemi-analisis- dengan-strain-theory/ . Diakses tanggal 30 Januari 2021.
Uyung  Pramudiarja, Harapan  Indonesia  Bisa Atasi  COVID-19  di  2021, Jumat,  01 Jan  2021  06:34  WIB,  detikHealth. https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-5317154/harapan- indonesia-bisa-atasi-covid-19-di- 2021.
Yakub  Pryatama  Wijayaatmaja, Lima  Bulan Pandemi  Covid-19,  Kriminalitas  Naik  7
Persen, Senin 18 Mei 2020, pukul 15:23 WIB, Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/megap olitan/314036/lima-bulan-pandemi- covid-19-kriminalitas-naik-7-persen. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021.