## Pendampingan Pembuatan Standar Operasional Prosedur dan Pengelolaan Dana Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo
1) Silvia Hendrayanti, 2) Wachidah Fauziyanti, 3) Fidyah Yuli Ernawati
1,3 Program Studi Manajemen, 2 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
Jl. Menoreh Utara Raya No.11, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

## *Email korespondensi: silvia_hendrayanti@yahoo.com

## Abstrak
Desa  merupakan  organisasi  pemerintahan  resmi  pada  tingkatan  paling  rendah.  Setiap  desa mempunyai  potensi  yang  berbeda-beda  untuk  dapat  dikembangkan  demi  kesejahteraan masyarakat  desa.  Keunikan  dari  sumber  daya  dari  masing-masing  desa  ini  yang  menjadikan satu desa lebih berfokus pada pengembangan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah  desa  kepada  masyarakat  sudah  terdapat  rambu-rambu  atau  aturan  dalam  setiap pelaksanaan suatu  kegiatan namun  tidak tertulis, sehingga prosedur pelayanan yang berjalan hanya berdasarkan kebiasaan dan ketentuan yang selama ini sudah ada. Permasalahan yang lain juga terdapat perangkat desa pada pemerintah desa yang kurang memahami administrasi dan tupoksi  (tugas  pokok  dan  fungsinya)  dalam  menjalankan  kewajibannya.  SOP  (Standar Operasional  Prosedur)  belum  ada  di  kedua  desa  tersebut  baik  dalam  jobdesk  dari  masing- masing perangkat, prosedur pelayanan informasi maupun prosedur yang lain. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dari tim pendamping pelaksanaan Pengabdian Dana Desa dalam memberikan pemahaman, penjelasan serta pendampingan pembuatan SOP. Pengelolaan dana desa  perlu  dilakukan  penyesuaian  dengan  aturan  terbaru  pemerintah  dan  juga  disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat  desa.  Beberapa  kegiatan  mungkin  perlu  untuk  diprioritaskan terlebih dahulu dari pada kegiatan yang lainnya, sehingga perlu dilakukan peninjuan kembali dan  disesuaikan  dengan  kondisi  kebutuhan  masyarakat  desa  saat  ini.  Dalam  Pengabdian  ini digunakan  metode  ceramah  dan  tanya  jawab  sebagai  menyampaikan  materi.  Output  yang  di dapatkan  dari  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  antara  lain  tersusunnya  Standar Operasional  Prosedur  Pengelolaan  surat  masuk  dan  Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur Pelayanan  Informasi  Publik,  Standar  Operasional  Prosedur  Musrenbangder,  Standar Operasional Prosedur Jobdesk, Penyusunan prioritas penggunaan dana desa.
Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Standar Operasional Prosedur, Pengelolaan Dana Desa

## Abstract
The village is an official government organization at the lowest level. Each village has different potential that can be developed for the welfare of the village community. The uniqueness of the resources  of  each  village  makes  one  village  focus  more  on  its  development.  In  the implementation of village government services to the community, there are signs or rules for each  implementation  of  an  activity  but  they  are  not  written,  so  that  service  procedures  are carried out only based on existing habits and regulations. Another problem is that there are village officials in the village government who do not understand administration and main tasks and functions (main  duties  and functions) in  carrying  out  their obligations. SOPs (Standard
Operating Procedures) do not yet exist in the two villages, either in the jobdesk of each device, information  service  procedures  or  other  procedures.  So  this  needs  to  get  attention  from  the team accompanying the implementation of Village Fund Service in providing understanding, explanation and assistance in making SOPs. Village fund management needs to be adjusted to the latest government regulations and also adjusted to the needs of village communities. Some activities  may  need  to  be  prioritized  over  other  activities,  so  they  need  to  be  reviewed  and adapted to the current needs of the village community. In this service, lecture and question and answer methods are used to convey the material. The output obtained from Community Service Activities  includes  the  preparation  of  Standard  Operational  Procedures  for  Management  of Incoming  and  Outgoing  Mail,  Standard  Operational  Procedures  for  Public  Information Services,  Standard  Operational  Procedures  for  Musrenbangder,  Standard  Operational Procedures for Jobdesk, Preparation of priorities for the use of village funds.

## Keywords: Village Government, Standard Operating Procedures, Village Fund Management

## Pendahuluan
Tujuan  kebijakan  Reformasi  Birokrasi  adalah  untuk  membangun  profil  dan  perilaku pegawai  yang  memiliki  integritas,  produktivitas,  dan  bertanggungjawab  serta  memiliki kemampuan  dan  budaya  kerja  dalam  sistem  manajemen  pemerintahan.  Reformasi  Birokrasi mencakup  delapan  area  perubahan  utama  meliputi:  organisasi,  tata  laksana,  peraturan perundang-undangan,  sumber  daya  manusia,  pengawasan,  akuntabilitas,  pelayanan  publik, serta perubahan mind set dan culture set pegawai. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana pemerintah daerah yang efektif dan efisien (Ayu  et  al.,  2020).  Salah  satu  upaya  penataan  tata  laksana  diwujudkan  dalam  bentuk penyusunan  dan  implementasi  SOP  AP(Hidayah  et  al.,  2018).  Kegiatan  penyusunan  dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur pegawai(Sugiri, 2021). Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawai yang paling mengetahui kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut(Insani, 1969).
Ketika terdapat sebuah organisasi baik bisnis maupun pemerintahan, laba ataupun nirlaba dengan skala kecil maupun besar(Therapy et al., 2018), tentu dibutuhkan sebuah acuan yang penting(Rizky,  Rafieqah  Nalar  and  Mahardika,  2023).  Acuan  ini  nantinya  diharapkan  dapat memudahkan pelaksanaan tujuan organisasi yang akan dijalankan sekaligus dengan beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Setiap orang mungkin ingin melakukan hal yang benar, akan tetapi  kerap  kali  model  setiap  orang  tentang  hal  yang  benar  itu  memiliki  karakteristik  yang berbeda-beda(Mahamurah  et  al.,  2019).  Hal  itu  berarti  akan  menimbulkan  hasil  akhir  yang cenderung beraneka macam sesuai dengan siapa yang mengerjakan tugas tersebut dan persepsi “kebenaran”  menurut  seseorang  secara  individu(Therapy  et  al.,  2018).  Apabila  harapan  di sebuah organisasi adalah bahwa setiap orang wajib mengikuti aturan yang sama, maka setiap individu  wajib  menjelaskan  apa  aturan  tersebut.  Cara  terbaik  untuk  melaksanakan  tersebut adalah  dengan  cara  mendokumentasikannya  melalui  SOP  yang  benar  dan  tepat  (Hulu  et  al., 2018).
SOP merupakan sebuah singkatan dari kata Standard Operating Procedure (Penggunaan &  Desa,  2020).  Apabila  diterjemahkan  ke  bahasa  Indonesia  memiliki  arti  yaitu  Prosedur Operasi  Standar.  Standar  Operasional  Prosedur  atau  biasa  disebut  dengan  nama  SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan.  Standar  Operasional  Prosedur  yang  baik  dan  benar  akan  menentukan  bagaimana
masa  depan  suatu  organisasi  (Maryama  et  al.,  2018).  SOP  menjadi  sebuah  tolak  ukur  bagi aktivitas suatu  organisasi  ataupun instansi(Sopanah et  al.,  2022). Salah satu  alasan mengapa standar  operasional  prosedur  organisasi  menjadi  sangat  penting  yaitu  dengan  adanya  SOP tersebut membantu suatu organisasi dalam mencapai goal-goal yang sudah ditargetkan. SOP tersebut  hadir  dengan  bentuk  seperti  dokumen  yang  berhubungan  oleh  prosedur  yang dilaksanakan secara kronologis guna membantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan  hasil  kerja  secara  efektif  dari  pekerja  dengan  biaya  yang  rendah(Herliana  & Rusmana,  2021).  SOP  atau  Standar  Operasional  Prosedur  yang  telah  terstandarisasi  dan eksplisit  merupakan  sebuah  aspek  penting  dari  setiap  sistem  kualitas  yang  akan  melahirkan sebuah kemampuan untuk bekerja secara selaras dan sesuai standar yang sudah ada. SOP yang dirancang  secara  benar  akan  menentukanmu  dan  timmu  bekerja  dalam  proses  formal  dan terkoordinasi, ini tidak hanya mampu menaikkan produktivitas namun juga mengurangi risiko kesalahan (Hendrayanti & Fauziyanti, 2022).
Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  Pengabdian  Hibah  Dana  Desa  ini  adalah  sebagai berikut(Sakti et al., 2020) : (a) Untuk mengetahui ada tidaknya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan  surat  masuk  dan  Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Musrenbangder, Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa di pemerintah desa; (b) Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya  Standar Operasional Prosedur Pengelolaan surat  masuk dan  Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Informasi  Publik,  Standar  Operasional Prosedur Musrenbangder, Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa;  (c) Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan  aturan,  cara-cara menyusun Standar  Operasional  Prosedur  Pengelolaan  surat  masuk  dan  Keluar,  Standar  Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Musrenbangder, Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa; (d) Untuk memberikan pemahaman maksud dari penggunaan simbol-simbol, keterkaitan antar bagian pekerjaan dalam Standar  Operasional  Prosedur;  (e) Untuk  memberikan  pendampingan  penyusunan  Standar Operasional  Prosedur  Pengelolaan  surat  masuk  dan  Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur Pelayanan  Informasi  Publik,  Standar  Operasional  Prosedur  Musrenbangder,  Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa di pemerintah desa; (f) Untuk  memberikan  pemahaman  kepada  pemerintah  desa  tentang  pengelolaan  dana  desa;  (g) Untuk memberikan pemahaman pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan pemasaran UMKM di lingkungan desa (Yuhanits, 2016).
Manfaat dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah : (a) Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  dapat  mengetahui  dan  memahami  pentingnya Standar Operasional Prosedur; (b) Kepala Desa beserta perangkatnya dapat memahami tata cara pembuatan  SOP;  (c)  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  dapat  mengetahui  pengelolaan  dana desa secara tepat sasaran; (d) Pengelolaan dana desa dan SOP pada pemerintahan desa dapat tersusun dengan baik.

## Metode
Dalam Pengabdian ini digunakan metode ceramah dan tanya jawab sebagai menyampaikan materi. Sedangkan untuk pembuatan Standar Operasional Prosedur dan pengelolaan dana desa sendiri digunakan metode demonstrasi dan praktek.di Desa Bomerto, Kecamatan Wonosobo, Kelurahan  Wonosobo.  Sasaran  pelatihan  secara  langsung  adalah  Perangkat  desa  Bomerto berjumlah 20  orang.  Mereka  di  kumpulkan  di  dalam  satu  ruangan  balai  kemudian  diberikan pelatihan.  Kemudian  sasaran  pelatihan  di  lakukan  secara  langsung/  luring.  Pemateri  akan
memberikan  arahan  terlebih  dahulu  kemudian  peserta  pelatihan  dapat  menirukan/ mempraktekan

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  diawali    dengan    uji    sebelum sosialisasi  (pre  test)  berkenaan  dengan pemahaman penyusunan Standar operasional Prosedur dan pengelolaan dana desa.  Pada  bagian  akhir,  dilakukan kembali  uji  setelah  sosialisasi tersebut.  Hasil pre-test dan post-test menunjukan  adanya peningkatan yang signifikan. Berikut ini adalah persentase hasil pre-test dan post test.
Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test kepada peserta No Keterangan Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan Peningkatan Pemahaman Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 1 Pengetahuan  tentang  SOP  di pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa 12 8 20 0,36 1,00 2 Pengetahuan tentang cara membuat SOP di pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa 17 3 20 0,10 1,00 3 Pengetahuan  tentang  SOP  apa saja  yang  digunakan  dan  dapat di terapkan di Desa Bumerto 20 0 20 0,00 1,00 4 Keinginan untuk membuat SOP di  pemerintahan  desa  dan pengelolaan dana desa 8 12 20 0,62 1,00 5 Minat untuk menekuni 3 17 20 0,84 1,00 6 Keinginan  mengikuti  pelatihan e-coprint kembali 2 18 20 0,88 1,00 7 Teknik e-coprint mudah dilakukan 14 6 4 16 0,38 0,83 8 Keinginan membuat kain dengan teknik e-coprint sendiri 7 13 2 18 0,66 0,95 9 Kain  yang  di  buat  dengan teknik e-coprint memiliki potensi untuk di jual 4 16 20 0,79 1,00 10 Keinginan  untuk  kain  yang dibuat teknik e-coprint menjadi bagian usaha bisnis 6 14 3 17 0,10 1,00 Jumlah 0,42 0,97
Berdasarkan  tabel  1  terjadi  peningkatan  pemahaman  dan  peminatan  peserta  pelatihan ecoprint  yang  sebelumnya  hanya  42  %  meningkat  menjadi  97  %,  ini  menunjukkan  bahwa peserta  yang  sebelum  tidak  mengenal  dan  memahami  Standar  Operasional  Prosedur Pengelolaan  surat  masuk  dan  Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Musrenbangder, Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa setelah dilakukan pelatihan meningkat pengenalan dan pemahaman  nya  .  Dari  hasil  koesioner  menunjukkan  bahwa  pelatihan  Standar  Operasional
Prosedur  Pengelolaan  surat  masuk  dan  Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Musrenbangder, Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa sangat berhasil bagi perangkat desa Bumerto.
Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  dana  Desa  pada  Desa  Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo terkait masalah standar operasional dilingkungan desa adalah dengan melaksanakan pendampingan pembuatan SOP dari Kepala Desa, Perangkat Desa beserta tim pendamping dari STIE Semarang. SOP yang dibuat bersama ini secara lebih lanjut ditelaah oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk kemudian disahkan menjadi SOP Desa. Hasil pendampingan pengelolaan dana desa pada kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepala  desa  dan  perangkat  desa  dalam pelatihan penyusunan SOP, seperti yang ditampilkan pada tabel 1
b. Tersusunnya beberapa draft SOP oleh aparat desa
c. Disahkannya beberapa SOP oleh Kepala Desa yaitu :
1. SOP Surat Masuk
Tabel 2. Sop  Pengelolaan Surat  Masuk
No Aktivitas Pelaksanaan Mutu  Baku Staf Ka Sub Bag Sekretaris Kepala Desa Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1 Surat Masuk v Buku agenda surat masuk, lembar disposisi,kart u kendali,pedo man klasifikasi surat,sarana kearsipan 1 hari Tercatat di kartu kendali dan terdistribusi sesuai bidangnya 2 Mengagendakan Surat Masuk v 3 Catatan v v 4 Disposisi Kepala Desa v 5 Distribusi surat ke Sekretariat ,Bidang v v v
Berdasakan tabel 2 menjelaskan Pelaksanaan dan alur pengelolaan surat masuk. Alur awal saat surat masuk di tangani oleh Staf yang kemudian staf akan mengagendakan surat yang masuk untuk di serahkan pada Ka sub bag dan sekretaris untuk dilakukan pencatatan. Kemudian sekretaris  akan  mendisposisikan  ke  kepala  desa  untuk  menindaklanjuti.  Surat  yang  telah  di tindaklanjuti  oleh  Kepala  Desa  di  srahkan  kembali  ke  sekretaris,  Ka  Sub  Bag  dan  ke  staf kembali.

## 2. SOP Surat Keluar

## Tabel 3. Sop  Pengelolaan Surat Keluar
No Aktivitas Pelaksana Mutu  Baku Staf  Kepala Sub Bag Sekretaris Kepala Desa Persyaratan/ Kelengkapan Waktu  Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Surat Keluar
V
Buku agenda surat keluar, lembar catatan, 1 hari Tercatat di agenda keluar  dan terdistribusi sesuai bidangnya 2 Pencatatan surat Agenda /penomeran V 3 Paraf Kasubbag dan Sekretaris V V 4 Tanda Tangan Kepala Desa V 5 Agenda surat keluar dan pengarsipan
V
6 Pengiriman surat sesuai tujuan dan Pengarsipan V
Berdasakan tabel  3 menjelaskan  pelaksanaan dan alur pengelolaan surat  keluar.  Alur awal saat surat keluar ditangani oleh Staf yang kemudian staf akan melakukan pencatatan surat Agenda/  Penomeran.  surat  yang  aka  kelur  di  serahkan  pada  Kasubbag  dan  sekretaris  untuk dilakukan  pencatatan.  Kemudian  sekretaris  akan  mendisposisikan  ke  kepala  desa  untuk menindaklanjuti. Surat yang telah di tindaklanjuti oleh Kepala Desa diserahkan kembali ke staf kembali  untuk  dibuat  agenda  suat  keluar  dan  pengarsipan,  setelah  itu  staf  akan  melakukan pengiriman surat sesuai tujuan dan pengarsipan.

## 3. SOP Jobdesk Kepala Desa dan Perangkat Desa
Dalam  Pengabdian  ini,  kami  membantu  membuatkan  Standar  Operasonal  Prosedur  untuk Kepada  Desa  Bomerto,  Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan  Tata  Usaha  Dan  Umum,  Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi  Pelayanan

## 4. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Dalam Pengabdian ini, kami membantu membuatkan Standar Operasional Prosedur untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
a. Membuat menyusun Maklumat Pelayanan Desa Bomerto dengan isi sebagai berikut:
Menyatakan dengan sungguh sungguh untuk :
1. Memberikan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan.
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan.
3. Merespon tanggapan masyarakat dengan cepat dan tepat
4. Melayani masyarakat dengan tidak membedakan status sosial dan golongan.
5. Bekerja dengan disiplin, tulus dan sepenuh hati.
6. Membangun tim yang solid dan berintegritas.
b. Membantu menyusun Mekanisme Permohonan Informasi Publik :
1. Pemohon informasi datang ke desa layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy, KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi;
3. Petugas  memproses  permintaan  pemohon  sesuai  dengan  formulir  permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna  informasi.  Jika  informasi  yang  diminta  masuk  dalam  kategori dikecualikan Pemerintah Desa menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas  memberikan  Tanda  Bukti  Penyerahan  Informasi  Publik  kepada pemohon/pengguna informasi publik.
d. Tersusunnya  prioritas  pengelolaan  dana  desa  Penentuan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa pada Desa Bomerto pada tahun 2022 sebagai berikut :
Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi  nasional  sesuai  kewenangan  Desa;  b.  program  prioritas  nasional  sesuai kewenangan  Desa;  dan  c.  mitigasi  dan  penanganan  bencana  alam  dan  nonalam  sesuai kewenangan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.  69/PMK/07/2021  Pasal  38  menyebutkan sebagai berikut : (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan  pengembangan  sektor  prioritas  di  Desa.  24  (2)  Pemulihan  ekonomi  sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa.  (3)  Pengembangan  sektor  prioritas  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian,  peternakan,  perikanan,  ketahanan  pangan  dan  hewani,  dan  perbaikan  fasilitas kesehatan. (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. (5) Prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) sesuai kewenangan Desa . (6) Pendanaan kegiatan  dalam  rangka  penanganan  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (  COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. (7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4.  (8)  Penanganan  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease  2019  (  COVID-19)  di  tingkat  Desa  atau  pos  jaga  di  Desa.  (9)  Pos  komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat 8, memiliki fungsi: a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID19) di tingkat Desa. (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 9, berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  25  perundang-undangan.  (11)  Kepala  Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12)  Gubernur  dan  bupati/wali  kota  penerima  Dana  Desa  mendorong  dan  memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa. (13) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
Berikut  ini  disajikan  dokumentasi  bukti  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat pada Perangkat Desa Bomerto:
Gambar 1. Acara Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
Gambar 2. Penyampaian materi oleh Tim Pengabdian Masyarakat
Gambar 3 . Para Peserta Pendampingan

## Kesimpulan
Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STIE Semarang ini dapat ditarik  kesimpulan,  tersusunnya  Standar  Operasional  Prosedur  Pengelolaan  surat  masuk  dan Keluar,  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Informasi  Publik,  Standar  Operasional Prosedur Musrenbangder, Standar Operasional Prosedur Jobdesk, dan pengelolaan penggunaan dana desa di pemerintah desa. Meningkatnya pemahaman perangkat desa Bumerto terkait SOP dan bagaimana langkah penyusunan SOP. Prioritas dana desa telah di susun dan dapat di kelola lebih lanjut.
Saran bagi peserta PKM STIE Semarang baik dari perangkat pemerintah desa yang telah ikut dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pengabdian masyarakat : (a) SOP yang sudah dibuat dalam  pelatihan  hendaknya  dilaksanakan  dengan  baik  demi  tertibnya  administrasi pemerintahan  desa;  (b)  Implementasi  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  setiap kegiatan pelayanannya maupun kegiatan operasional yang lain. (c) SOP yang sudah disahkan dapat  menjadi  acuan  dibentuknya  SOP  lain  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pemerintah desa.

## Daftar Pustaka
Ayu,  A.  A.,  Siahainenia,  R.  R., &  Kudubun,  E. E.  (2020).  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Jekawal  Kabupaten  Sragen  Di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Analisa  Sosiologi , 9 (2), 551–566. https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738
Hendrayanti, S., & Fauziyanti, W. (2022). The Contribution of Self Efficacy to Entrepreneurial Interest through Motivation As An Intervening Variable. Management Analysis Journal , 10 (4). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj/article/view/50316
Herliana, H., & Rusmana, O. (2021). Accountability For Immediate Assistance In Village Fund (Case  Study  in  Lesmana  Village,  Banyumas  Regency). Sentralisasi , 10 (1),  71. https://doi.org/10.33506/sl.v10i1.1217
Hidayah,  Z.,  Mulyana,  A.,  Susanti,  E.,  Lestari,  S.,  &  Pujiastuti,  P.  (2018).  Pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes ) dalam kaitannya sebagai infant organisasi. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka , 1 (1), 474–485. http://prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/46
Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa . 10 (1), 146–154. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Insani, I. (1969). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka  Peningkatan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal Borneo Administrator , 5 (3), 1–19. https://doi.org/10.24258/jba.v5i3.50
Mahamurah,  D.,  Kaunang,  M.,  &  Sambiran,  S.  (2019).  Optimalisasi  Aolokasi  Dana  Desa Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  (Studi  Di  Desa  Nahepese  Kecamatan Manganitu). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Maryama,  S.,  Yandri,  P.,  Imal,  &  Istima.  (2018).  Pembuatan  Packaging  Dalam  Upaya. SEMBADHA  2018  Seminar  Hasil  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,  156–159. http://jurnal.stan.ac.id/index.php/sembadha/article/download/365/255
Penggunaan, P., & Desa, D. (2020). Jekawal Kabupaten Sragen Di . 551–566. Rizky,  Rafieqah  Nalar  and  Mahardika,  A.  (2023).  SENTRI :  Jurnal  Riset  Ilmiah. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah , 2 (4), 1275--1289.
Sakti, D. P. B., Nurmayanti, S., Putra, I. N. N. A., & Wardani, L. (2020). Pelatihan Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Keuangan Bagi  Pengelola BUMDes Desa Karang
Bayan  Kecamatan  Lingsar  Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal  PEPADU , 1 (2),  185–190. https://doi.org/10.29303/jurnalpepadu.v1i2.95
Sopanah,  A.,  Anantadi,  N.  M.,  Anggarani,  D.,  &  Hasan,  K.  (2022).  Impact  of  the  Covid-19 Pandemic  on  Distribution  of  Village  Funds  in  2021. Wiga :  Jurnal  Penelitian  Ilmu Ekonomi , 12 (4), 283–295. https://doi.org/10.30741/wiga.v12i4.903
Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan  Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis , 5 (2), 130.
https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806
Therapy, C., Gordon, V., Meditation, C., VanRullen, R., Myers, N. E., Stokes, M. G., Nobre, A. C., Helfrich, R. F., Fiebelkorn, I. C., Szczepanski, S. M., Lin, J. J., Parvizi, J., Knight, R. T., Kastner, S., Wyart, V., Myers, N. E., Summerfield, C., Wan-ye-he, L. I., Yue-de, C. H.  U.,  …  No,  S.  (2018).  No  Title بیبیب . ثثثثثث , ث ثثثث ( قث قثقثقث ), قثقثقثقث . http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=eho st- live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/ 10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006
Yuhanits,  Q.  (2016). Pengaruh  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Standar Operasional Prosedur Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada UPTD Pengairan Sidareja) . 1–23.