## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Hady Hernando 1 , Dadang Suwanda 2 & M. Zubakhrum B. Tjenreng 3 1,2,3 Sekolah Pacasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Correspondence Author: hadyhernando80@gmail.com

## ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the Implementation of Regional Rice Policy in Alleviating Poverty in Malinau  Regency,  North  Kalimantan  Province  and  identify  inhibiting  and  supporting  factors  for  the Implementation of Regional Rice Policy in Alleviating Poverty in Malinau Regency, North Kalimantan Province. This research uses a qualitative descriptive research design, adapting the theory of Implementation as a Political and Administrative Process, proposed by Merilee S. Grindle 1980. This qualitative research uses a triagulation analysis method for data produced through observation studies, interviews and documentation. The research results show 1) The success of policy implementation in terms of process has been carried out well this is shown in the process of grain being purchased from farmers through Perusda Intimung and then managed and packaged into regional rice products in Malinau Regency to the distribution of rice to target beneficiary households (RTS-PM) and The success of the policy objectives has been implemented well in the context of the financial resources managed for the RASDA program amounting to 5,000,000,000 (five billion rupiah) from the Malinau Regency Regional Budget and Revenue (APBD); 2) Policy Implementation (Implementability) in terms of policy content and implementation environment is also good, this is proven by the systematic policy of rules, standards and policy objectives which have been  regulated  in  various  regulations  ranging  from  regional  regulations,  regent  regulations  and  even  technical implementation guidebooks. Apart from that, the benefits of this rice subsidy have been felt by the community in providing food supplies and reducing poverty rates in Malinau Regency in line with the high commitment of the Regional Government which has made this Regional Rice Policy an innovative regional program that is sustainable and continues to be improved.

## Keyword: Policy Implementation, Regional Rice, Local Government.

## PENDAHULUAN
Beras  merupakan  bahan  makanan  pokok  sumber  karbohidrat  utama  bagi  masyarakat  di Indonesia.  Konsumsi  beras  menjadi  bahan  makanan  pokok  menjadikan  urgensi  ketersediaannya sebagai pangan utama menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu di daerah Provinsi Kabupaten dan Kota  di  Indonesia  mencadangkan  cadangan  pangan  yaitu  beras  sebagai  bahan  pangan  utama. Pemerintah  selalu  berupaya  menjaga  agar  pangan  dapat  selalu  tercukupi,  sehingga  ketersediaan  dan pendistribusian  beras  wajib  terjamin,  karena  akan  berdampak  pada  ekonomi  masyarakat  pada umumnya.
Prinsip percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural merupakan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam APBN 2022, hal tersebut menjadikan program ketahanan pangan sebagai salah  satu  agenda  pembangunan  prioritas  nasional  dan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  sektor ekonomi.  Sehingga  dialokasikan  anggaran  ketahanan  pangan  pada  tahun  2022  sebesar  76,9  triliun rupiah  yang  bertujuan  untuk  (1)  meningkatkan  kemudahan  dan  ketersediaan  pangan  dalam  ragam

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
jenis, bermutu tinggi, bergizi, dan aman; (2) meningkatkan produksi, pendapatan petani dan nelayan melalui pemberdayaan kapasitas petani dan nelayan, peningkatan akses input, modernisasi infrastruktur pertanian dan perikanan, serta peningkatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi; (3) diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) peningkatan iklim usaha yang berdaya saing; dan (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan food estate ).
Implementasi kebijakan beras daerah adalah pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan beras yang meletakkan lokus pemberdayaan pada masyarakat Desa untuk hasil sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa itu sendiri. Masyarakat didorong untuk dapat berswasembada beras. Pemerintah Daerah memberikan jaminan untuk dapat menampung beras  masyarakat,  yang  selanjutnya  mendistribusikan  beras  daerah  kepada  masyarakat  yang  menjadi sasaran penerima manfaat.
Berdasarkan salah satu dari enam target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yaitu Kemandirian  Pangan  Dan  Ekonomi  Melalui  Pembangunan  Pertanian  Dalam  Arti  Luas  (Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perkebunan) maka semua upaya pengembangan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan nasional dengan melakukan usaha kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian, pengadaan sarana prasarana produksi pertanian dan ternak, peningkatan SDM petani, ASN dan kelembagaan pertanian serta penetapan kebijakan daerah melindungi lahan pertanian berkelanjutan khususnya lahan sawah, iklim usaha pertaniannya dan penguatan prodak unggulan pertanian disetiap desa.
Melihat dampak positif dari program beras daerah dalam kontribusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten  Malinau  dengan  bukti  nyata  penurunan  persentase  jumlah  penduduk miskin yang telah disajikan sebelumnya, maka sangat penting untuk terus mengimplementasikan kebijakan beras daerah yang telah berkelanjutan menjadi program RASDA Plus pada era Bupati kini. Oleh karena itu peneliti lebih lanjut mengambil judul “Implementasi Kebijakan Beras Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces . Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:
1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
b. Apakah  tujuan  kebijakan  tercapai.  Dimensi  ini  diukur  dengan  melihat  dua  faktor,  yaitu  a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:
a. Isi Kebijakan (Content of Policy) Mencakup:
1) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Interst  affected berkaitan  dengan  berbagai  kepentingan  yang  mempengaruhi  suatu  implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
2) Type of Benefits (Tipe Manfaat)
Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor
3) Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki  skala  yang  jelas.  Suatu  program  yang  bertujuan  mengubah  sikap  dan  perilaku  kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bentuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin
4) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan,  maka  pada  bagian  ini  harus  dijelaskan  dimana  letak  pengambilan  keputusan  dari  suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5) Program Implementer (Pelaksana Program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
6) Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)
Apakah  sebuah  program  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai.  Pelaksanaan  kebijakan  harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik
b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) Mencakup:
1) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan,  kepentingan  serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para  aktor  yang  terlibat  guna memperlancar  jalannya  pelaksanaan  suatu  implementasi  kebijakan.  Bila  hal  ini  tidak diperhitungkan  dengan  matang,  sangat  besar  kemungkinan  program  yang  hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
2) Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian  ini  ingin  dijelaskan  karakteristik  dari  suatu  lembaga  yang  akan  turut  mempengaruhi  suatu kebijakan.
3) Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) Hal lain yang dirasa  penting  dalam  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan  adalah  kepatuhan  dan  respon  dari  para

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  menurut  Sugiyono  mengatakan  bahwa  metode  kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian menurut Arikunto adalah  rencana  atau  rancangan  yang  dibuat  oleh  peneliti,  sebagai  ancar-ancar  kegiatan  yang  akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.
Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif  dan  pendekatan  induktif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Dengan demikian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai a) implementasi kebijakan beras daerah dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Malinau,  dan  b)  Faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi kebijakan beras daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau.

## PEMBAHASAN
Pada implementasi kebijakan beras daerah di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara tidak terlepas dari peran Pemerintah, Swasta dalam hal ini Perusda Intimung dan masyarakat selaku Petani.  Adapun  hasil  dari  penelilitian  ini  menggambarkan  implementasi  kebijakan  RASDA  dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau, ada 2 (dua) poin sesuai teori implementasi kebijakan pemerintahan  oleh  Merilee  S.  Grindle  (1980)  yang  Peneliti  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu:  1) Keberhasilan Implementasi Kebijakan yang terdiri dari a. Proses dan b. Keberhasilan tujuan kebijakan; dan  2)  Penerapan  Kebijakan (Implementability) yang  terdiri  dari  a.  Isi  kebijakan  dan  b.  Lingkungan Implementasi. Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  RASDA  di  Kabupaten  Malinau  tidak  terlepas  dari keterlibatan  masyarakat  dengan  prinsip  RASDA  yaitu  dari  masyarakat  oleh  masyarakat  dan  untuk masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Peran masyarakat dalam program RASDA khususnya petani Malinau selaku penyedia bahan baku gabah memberikan peran yang strategis bagi  kesuksesan  implementasi  program  RASDA  selama  ini.  Petani  sebagai  pihak  penyedia  memiliki peran  untuk  menjaga  dan  memenuhi  kebutuhan  gabah  yang  kemudian  akan  dibeli  dan  dikelola menjadi beras oleh perusda intimung. Pemberdayaan kepada petani tersebut telah mampu mendorong peningkatan produktivitas gabah petani Malinau dan memotivasi petani Malinau untuk menerapkan cara bertani yang baik dan benar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil penjualan gabah kepada Perusda Intimung dalam rangka penyediaan produk beras daerah yang dikemas sedemikian rupa.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Peran  masyarakat  sebagai  subyek  dalam  program  RASDA  menunjukkan  bahwa  program RASDA bukan hanya sekedar program pemberian bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat, melainkan memberikan multiple effect yang sangat luas salah satunya akan memberikan timbal balik manfaat  kepada  masyarakat  dan  petani  Malinau  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  serta  dapat merubah paradigma bertani konvensional menjadi lebih variatif dan inovatif.
Implementasi kebijakan RASDA juga berdampak pada pemberdayaan bagi Perusda Intimung sebagai  BUMD  yang  berfungsi  sebagai  operator  program  RASDA.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Malinau  telah  menciptakan  sistem  penampungan  RASDA  yang  dikelola  oleh  Perusda  Intimung, sedangkan  OPD  teknis  melalui  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  memberikan  bantuan  berupa penyediaan sarana infrastruktur berupa gudang dan bangunan untuk menampung bahan pangan dalam hal ini beras Daerah setelah dilakukan proses penggilingan gabah menjadi beras dan disimpan sebagai bahan cadangan pangan sehingga produk pangan dapat dikelola dengan baik.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malinau  juga  menciptakan  pola  penyaluran  RASDA  yang sederhana namun tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyaluran produk beras  daerah  dilaksanakan  oleh  Perusda  Intimung  sampai  kepada  kantor-kantor  Desa  di  setiap Kecamatan  di  Kabupaten  Malinau,  selanjutnya  Aparat  Desa  menyalurkan  RASDA  kepada  rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
Melalui pola penyaluran yang sederhana dan berjenjang telah mampu mewujudkan pengawasan program  RASDA  yang  efektif.  Tim  pelaksana  program  RASDA  melaksanakan  pengawasan  dan monitoring  sesuai  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  sudah  ditetapkan.  Pola  pengawasan dilaksanakan dari proses penetapan harga gabah, pembelian gabah, pengelolaan gabah menjadi produk beras  daerah,  hingga  pendistribusian  kepada  Desa-Desa  hingga  pengawasan  kepada  Rumah  Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang menerima bantuan beras daerah.

## Proses
Hasil  penelitian  terhadap  indikator  proses  pada  dimensi  keberhasilan  kebijakan  beras  daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Ibu Erly Sumiati, SE, M.Si selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Malinau pada hari senin tanggal 1 april 2024 yang menyatakan:
Ya sudah sesuai, dan untuk mengetahui apa kah ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan kami  melakukan  evaluasi  secara  komprehensif  untuk  mengetahui  seberapa  banyak  produksi beras lokal, ditahun sebelumnya perna surplus gabah yang artinya beras lokal mencukupi utk kebutuhan  masyarakat  lokal,  tapi  untuk  tahun  2023  lalu  beras  lokal  belum  mencukupi kebutuhan  masyarakat,  petani  juga  sudah  berperan  aktif  didalam  memproduksi  beras  lokal, pemerintah daerah sudah mendukung petani dalam hal infrastruktur jalan tani dan perluasan lahan tani, untuk pendistribusian beras lokal ke pasar lokal juga sudah terlaksana,  masyarakat dapat memperoleh beras daerah dengan harga yang terjangkau, dengan adanya program rasda ini,  memberi  dampak  positif  bagi  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  lokal,  seperti peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ekonomi lokal.
Pendapat diatas sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Bapak Faridan, SE, MM pada wawancara yang dilaksanakan hari senin tanggal 1 april 2024 yang menyatakan:
Ya,  apabila  dilihat  dari  sisi  dan  peran  Dinas  Pertanian,  kami  senantiasa  berupaya

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
mengoptimalkan  Penghasilan  petani  dan  peningkatan  produksi  lahan  sehingga  diharapkan produksi hasil panen petani menjadi meningkat dan dapat mensejahterakan petani itu sendiri.
Pernyataan  diatas  dibenarkan  oleh  Bapak  Alfenews,  SE  selaku  Jabatan  Fungsional  Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada wawancara yang dilaksanakan hari selasa tanggal 2 april 2024 yang menyatakan:
Pelaksanaan kebijakan RASDA sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan, petani juga sudah berperan aktif didalam memproduksi beras lokal, pemerintah daerah sudah mendukung petani dalam hal infrastruktur jalan tani dan perluasan lahan tani, untuk pendistribusian beras lokal ke pasar lokal juga sudah terlaksana,  masyarakat dapat memperoleh beras daerah dengan harga yang terjangkau, dengan adanya program rasda ini, memberi dampak positif bagi ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat  lokal,  seperti  peningkatan  pendapatan  petani,  pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Malinau.
Dikonfirmasi  oleh  pernyataan  Bapak  Eko  Januar,  SE  selaku  staf  teknis  pelaksana  program RASDA pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada wawancara yang dilaksanakan hari selasa tanggal 2 april 2024 yang menyatakan:
Pelaksanaan Kebijakan RASDA meliputi beberapa kategori sebagai berikut: A) Perencanaan dan penganggaran Program RASDA di kabupaten malinau yang meliputi proses: 1) Penetapan RTS- PM  dan  Harga  Pengadaan  Beras  (HPB);  2)  Titik  Distribusi  (TD)  dan  Titik  Bagi  (TB);  3) Penganggaran.  Serta  B)  Mekanisme  pelaksanaan  yaitu  :  1)  Penyediaan  Beras  Daerah;  2) Penyaluran Beras Daerah; 3) Mekanisme Pendistribusian RASDA untuk Wilayah Perkotaan; 4) Pelaksanaan Distribusi RASDA untuk Kecamatan Pedalaman dan Perbatasan; 5) Monitoring dan Evaluasi; 6) Pengawasan dan Pelaporan.
Demikian halnya pernyataan Bapak Oktrianus Charles, ST, M.Si selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Intimung pada wawancara hari kamis tanggal 28 maret 2024 yang menyatakan:
Kebijakan rasda sudah berjalan dari tahun 2016 sampai saat ini yang mana perencanaan rasda sudah sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya dilapangan.
Secara  umum  dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  indikator  proses  pada  dimensi keberhasilan  implementasi  kebijakan  RASDA  Kabupaten  Malinau  meliputi  beberapa  proses  yaitu penyediaan beras daerah, penyaluran beras daerah, Mekanisme pendistribusian RASDA untuk wilayah perkotaan, pelaksanaan distribusi RASDA untuk Kecamatan pedalaman dan perbatasan, monitoring dan  evaluasi,  pergantian  RTS-PM,  pengawasan  dan  pelaporan,  yang  kemudian  diuraikan  sebagai berikut:

## Penyediaan Beras Daerah
Pada  prinsipnya  persoalan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam semua  aspek  termasuk  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  (ekosob)  merupakan  bagian  dari  tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia)  merupakan  dasar  pendirian  suatu  negara.  Untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  Negara berkewajiban  mensejahterakan  seluruh  warga  negaranya  dari  kondisi  kemiskinan  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
Instrumen  HAM  yang  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya  (Ekosob)  adalah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.  Ratifikasi  ini  mempertegas  tanggung  jawab  negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ekosob yaitu kemampuan negara menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan,  pendidikan,  kesehatan,  perumahan  dan  pekerjaan  yang  memungkinan  bagi  setiap  individu anggota komunitas di satu wilayah negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk hidup minimal dengan layak (right to livelihood).
Perusda  Intimung  berkewajiban  menyediakan  beras  daerah  bagi  Rumah  Tangga  Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyediakan jumlah beras dengan ketentuan yang telah diatur;
2. Menyediakan beras daerah sesuai dengan waktu yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan;
3. Menyediakan beras daerah dengan kualitas yang sudah ditetapkan;
4. Menyediakan beras daerah dalam kemasan bertuliskan program rasda kabupaten malinau dengan kuantum 15 kg/karung.

## Penyaluran Beras Daerah
Adapun  pengukuran  tehadap  konsep  efektivitas  adalah  Keberhasilan  program;  keberhasilan sasaran;  kepuasan  terhadap  program;  efisiensi;  pencapaian  tujuan.  Salah  satu  faktor  yang  dapat mendorong  peningkatan  efektivitas  pengelolaan  program  RASDA,  selain  penerapan  fungsi-fungsi manajemen  secara  benar  dan  konsisten,  Penyaluran  Beras  Daerah  juga  harus  mempertimbangkan beberapa  nilai  dasar  yang  dikenal  dengan  istilah  “prinsip-prinsip  pengelolaan”.  Adapun  Prinsip pengelolaan program RASDA adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam  setiap  pengambilan  keputusan  maupun  tindakan  yang  akan  diambil  dalam  pelaksanaan rangkaian kegiatan RASDA.
Pengawasan, yang maknamya tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan organisasi untuk menjamin  pencapaian  tujuan  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan  sebelumnya  dan  melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. Akuntabilitas, yang  maknanya  mengingatkan  bahwa  setiap  pengelolaan  kegiatan  RASDA  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
Dalam  Menjamin  kelancaran  proses  penyaluran  RASDA,  Perusda  Intimung  bersama  Tim Koordinasi  RASDAKabupaten  menyusun  rencana  penyaluran  bulanan  dan/atau  Triwulan  yang dituangkan  dalam  kesepakatan  bersama  antara  Perusda  Intimung  dengan  Bagian  Perekonomian Sekretariat Daerah Kaabupaten Malinau atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau.
Mekanisme Pendistribusian RASDA untuk Wilayah Perkotaan
Pendistribusian Beras Daerah dari gudang Perusda Intimung ke Titik Distribusi di Desa atau tempat  lain  yang  telah  disepakati  antara  Pemerintah  Kabupaten  Malinau  dengan  Perusda  Intimung

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
adalah sebagai berikut:
a. Ketua Tim Koordinasi Rasda Kabupaten Malinau menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada  Perusda  Intimung  berdasarkan  data  penerima  RASDA  dan  rincian  alokasi  di  masing- masing Desa;
b. Berdasarkan  SPA,  Perusda  Intimung  menerbitkan  SPPB/DO  beras  untuk  masing-masing  Desa untuk wilayah Perkotaan;
c. Perusda Intimung wajib melakukan pengadaan beras lokal dengan harga berdasarkan penetapan pagu Harga Pengadaan Beras (HPB) oleh Tim Koordinasi RASDA Kabupaten;
d. Perusda Intimung wajib menjamin kualitas dan kuantitas dalam pendistribusian RASDA.

## Pelaksanaan Distribusi RASDA untuk Kecamatan Pedalaman dan Perbatasan
Pelaksana Distribusi RASDA Desa wajib menyediakan RASDA bagi RTS-PM, Harga RASDA Desa  ditetapkan  berdasarkan  penetapan  harga  RASDA  oleh  Tim  Koordinasi  RASDA  Kabupaten. Apabila Tim Pelaksana RASDA Desa tidak mampu menyediakan RASDA sebagaimana yang dijelaskan maka  pelaksanaan  pengadaan  dan  pendistribusian  RASDA  dibebankan  kepada  Tim  Koordinasi RASDA  Kecamatan.  Apabila  Tim  Koordinasi  RASDA  Kecamatan  juga  tidak  mampu  menyediakan RASDA  bagi  RTS-PM  diwilayah  Kecamatannya  maka  penyedia  dan  pendistribusian  RASDA  di serahkan kepada Perusda Intimung.
Mekanisme  penyerahan  beban  penyediaan  RASDA  sebagaimana  dimaksud  diatas,  sebagai berikut:
a. Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendistribusian RASDA di Kecamatan, menyurati kepada Bupati Cq. Bagian Perekonomian Setkab Malinau, Menyampaikan bahwa dengan berbagai sebab  maka  RASDA  tidak  dapat  disediakan  oleh  Tim  Koordinasi  RASDA  Kecamatan  dan Pelaksana RASDA Desa;
b. Berdasarkan  surat  tersebut  dari  Camat,  sebagaimana  dimaksud  diatas,  maka  Sekretaris  Daerah sebagai  Penanggung  Jawab  Program  RASDA  memerintahkan  kepada  Perusda  Intimung  untuk melakukan pengadaan dan mendistribusikan di wilayah yang bersangkutan;
c. Dengan  terbitnya  SPA  kepada  Perusda  Intimung  maka  Perusda  Intimung  wajib  untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian RASDA.

## Monitoring dan Evaluasi
Salah  satu  faktor  yang  dapat  mendorong  peningkatan  efektivitas  pengelolaan  program  Beras Daerah di Kabupaten Malinau, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar dan konsisten, juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal secara umum dengan istilah “prinsip- prinsip pengelolaan”. Adapun Prinsip pengelolaan program RASDA adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASDA.
Nilai-nilai  dasar  tersebut  diyakini  mampu  mendorong  terwujudnya  tujuan  RASDA,  yaitu:

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Keberpihakan  kepada  Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima  Manfaat  (RTS-PM),  yang  maknanya mendorong  RTS-PM  untuk  ikut  berperan  aktif  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan pelestarian seluruh kegiatan RASDA baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati  hasilnya.  Transparansi,  yang  maknanya  membuka  akses  informasi  kepada  lintas  pelaku RASDA terutama masyarakat penerima RASDA, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASDA serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan RASDA, mulai dari tahap  sosialisasi,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian.  Akuntabilitas,  yang  maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASDA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  setempat  maupun  kepada  semua  pihak  yang  berkompeten  sesuai  dengan  peraturan  dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
Tanpa adanya dukungan masyarakat maka Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik sesuai peruntukannya. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dalam mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan  melalui  pembuatan  keputusan  atau  kebijakan.  Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas pendistribusian RASDA kepada RTS-PM di setiap Desa maka Tim Koordinasi Kabupaten melakukan monitoring  dan  evaluasi  penyaluran  RASDA.  Dalam  kegiatan  monitoring  akan  dilakukan  evaluasi realisasi penyaluran RASDA dan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam penyalurannya dan upaya untuk meningkatkan penyaluran RASDA tersebut. Monitoring dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat RTS-PM. Untuk waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan yang dilakukan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

## Penggantian RTS-PM
Penggantian  RTS-PM  dalam  Program  RASKIN  Nasional  melalui    pemuktahiran  nama  dan alamat RTS-PM menggunakan informasi yang ada dalam PPLS. Basis Data Terpadu yang merupakan hasil akhir dari PPLS itu dirasakan cukup lengkap karena telah berisi tentang  identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan  kontrasepsi,  sampai  dengan  identifikasi  anak  usia  sekolah  yang  bekerja  untuk  program pengurangan  pekerja  anak.  Sehingga  diharapkan  Basis  Data  Terpadu  itu  bisa  dimanfaatkan  untuk memperbaiki  sasaran  penerima  program  penanggulangan  kemiskinan  dan  perlindungan  sosial  lebih akurat.
Penetapan daftar nama RTS-PM yang bersumber dari basis data terpadu (BDT) Desil 1 yang dikeluarkan oleh TNP2K, sebelum ditetapkan harus melalui verifikasi faktual tingkat Desa dan RT. Apabila  dari  hasil  verifikasi  faktual  ditemukan  RTS-PM  sudah  pindah  domisili  atau  dikategorikan penduduk mampu, maka dilakukan cut off atau dikeluarkan sementara dari daftar penerima RASDA.
Apabila  dari  hasil  verifikasi  faktual  ditemukan  RTS-PM  sudah  meninggal  dunia  maka  dapat digantikan oleh ahli warisnya. Kemudian hasil verifikasi disepakati melalui musyawarah kecamatan yang dihadiri  oleh  Unsur  Kecamatan,  Desa,  RT  dan  Tokoh  Masyarakat.  Daftar  Rumah  tangga  Sasaran Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  yang  dikeluarkan  sementara  dari  daftar  dan  Rumah  tangga  Sasaran Penerima  Manfaat  (RTS-PM)  yang  digantikan  oleh  ahli  warisnya  diserahkan  ke  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (BAPPEDA & LITBANG) untuk selanjutnya dimasukkan dalam data perubahan melalui mekanisme pemutakhiran mandiri.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232

## Pengawasan dan Pelaporan
Pengawasan sangat baik dilakukan dalam impelementasi suatu kebijakan, sebuah kebijakan jika tidak  diawasi  akan  menghasilkan  program  yang  gagal.  Jika  program  sudah  berjalan,  maka  program tersebut  harus  dievaluasi,  secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang menyangkut  substansi  dan  implementasi  dampak.  Dalam  hal  ini  evaluasi  dipandang  suatu  kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah  kebijaksanaan,  program-program  yang  diusulkan  untuk  menyelesaikan  masalah kebijakan,  implementasi  maupun  tahap  dampak  kebijakan.  Pengawasan  pelaksanaan  Program  Beras Daerah di Kabupaten Malinau dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Umumnya Setiap kegiatan yang dilakukan, diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data  dan  informasi  merupakan  sebuah  unsur  terpenting  dalam  sebuah  organisasi,  karena  data  dan informasilah  yang  berbicara  tentang  keberhasilan  atau  perkembangan  organisasi  tersebut.  Setiap program akan menghasilkan data. Demikian halnya dengan program RASDA, Data yang dihasilkan perlu dicatat, dianalisis dan dibuat laporan. Data yang disajikan adalah informasi tentang pelaksanaan progam RASDA secara menyeluruh dan berjenjang disertai segala perkembangannya.
Pelaksana  disribusi  RASDA  Desa  melaporkan  pelaksanaan  program  RASDA  kepada  Tim Koordinasi  RASDA  Kecamatan  secara  periodik  setiap  bulan.  Tim  Koordinasi  RASDA  Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Tim Koordinasi RASDA Kabupaten secara periodik setiap bulan. Kemudian Tim koordinasi RASDA Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Bupati secara periodik setiap triwulan.
Dalam  implementasi  sebuah  program  penyelenggara  layanan  publik  biasanya  melayani pengaduan  masyarakat.  Untuk  itu  Pemerintah  Kabupaten  Malinau  melalui  Organisasi  Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis Program Beras Daerah melayani pengaduan masyarakat, berupa:
a. Keluhan yang bersifat membangun yang mengandung informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara atau pihak yang menjadi pelaksana teknis Program  RASDA  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  masyarakat  (RTS-PM)  dan  Daerah Kabupaten Malinau.
b. Sumbang saran, kritik, gagasan yang membangun yang mengandung informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kearsipan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Merespon  berbagai  pengaduan/keluhan  yang  timbul  akibat  terjadinya  ketidakserasian  atau pendistribusian dalam pelaksanaan Program RASDA baik yang berasal dari RTS-PM, masyarakat umum maupun  pelaksana  pengadaan  dan  pendistribusian,  dapat  disampaikankan  kepada  Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Dari hasil penelitian penulis belum ada pengaduan yang masuk terkait Pelaksanaan Program RASDA selama ini.

## PENUTUP
Implementasi Kebijakan Beras Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi  Kalimantan  Utara  sejauh  ini  sudah  terlaksana  dan  berkelanjutan  dari  program  RASDA menjadi Program RASDA Plus sehingga pangan di kabupaten malinau dapat tercukupi meskipun masih terdapat gempuran beras dari luar daerah yang beredar di pasaran namun produk pangan lokal dapat bersaing dengan beras dari luar daerah dan hingga saat ini masih eksis di tengah masyarakat Kabupaten Malinau.
Implementasi Kebijakan Beras Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dapat disimpulkan dari 2 hal sebagai berikut: 1) Keberhasilan Implementasi Kebijakan dari segi Proses sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan dari proses gabah yang dibeli dari  petani melalui Perusda Intimung dan kemudian dikelola serta dikemas menjadi produk beras  daerah  Kabupaten  Malinau  hingga  penyaluran  beras  kepada  rumah  tangga  sasaran  penerima manfaat (RTS-PM) dan Keberhasilan tujuan kebijakan sudah terlaksana dengan baik dalam konteks sumber daya keuangan yang dikelola untuk program RASDA sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau; 2) Penerapan Kebijakan (Implementability) dari sisi Isi kebijakan dan Lingkungan Implementasi juga sudah baik hal ini terbukti dengan sudah sistematisnya kebijakan dari aturan, standar dan tujuan kebijakan yang telah diatur dalam berbagai  peraturan  mulai  dari  peraturan  daerah,  peraturan  bupati  dan  hingga  buku  panduan pelaksanaan  teknis.  Selain  itu  manfaat  subsidi  beras  ini  sudah  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam pemenuhan pangan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau seiring dengan komitmen tinggi Pemerintah Daerah yang menjadikan Kebijakan Beras Daerah ini sebagai program inovatif daerah yang berkelanjutan dan terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmanian,  D,  H.,  dan  Paul,  A,  Sabatier, 1986, Implementation  and  Public  Policy ,  New  York,  Harper Collins.
Arikunto, Suharsini, 2011, Metode Penelitian Statistik Edisi Revisi , Jakarta, Grasindo.
Bratakusumah , Deddy Supriyadi, dan Dadang Solihin , 2004 , Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Carl  Van  Horn  dan  Donal  Van  Meter,  1975,  Model-model  dalam  Kebijakan  Implementasi, yongyakarta.
Chambers, Robert, 1983, Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, Jakarta: LP3ES.
C.S.T. Kansil, dan Christine, S.T. Kansil, 2008, Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Creswell,  John  W.,  2009, Research  Design  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Dye, Thomas R., 1981, Understanding Public Policy, Englewood Chief, New Jersey: Prentice-Hall Inc. Emzir, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Fauzi, Ahkmad. 2004 . Ekonomi  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan:  Teori  dan.  Aplikasi. PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Goudzwaard dan Lange, 1995, Dibalik Kemiskinan dan Kemakmuran. Yogyakarta: Kanisius.
Grindle, Merilee, S., 1980, Politics and policy Implementation in the Third World , New Jersey: Princeton University Press.
Hoogerwerf,1982, Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Erlangga.
Hermanto.H.S. Dillon, 1993, Kemisskinan di Negara Berkembang, Masalah Konseptual dan Global, Jakarta, Prisma LP3ES.
Haris, S., 2005, Desentralisasi dan otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah) Jakarta, LIPI Press.
Joko Widodo,2008, Analisis Kebijakan Publik , Jakarta. Bayumedia.
Lewis dan Kallab,1987 , Psicologycal Testing and Assessment , New York, Mc Graw-Hill Book Company. Miftah Thoha, 1992, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara , Jakarta: PT. Grafindo Persada. Moleong, J. Lexy, 2015, Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Ndraha Taliziduhu , 2005 , Teori Budaya Organisasi , Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
P.  Oakley.  1991.  The  Concept  of  Participation  in  Development.  Landscape  and  Urban  Planning,
Elsevier Science Publisher B.V Amsterdam.
Pangestu, Y. & Setiati S., 1997, Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Jakarta, Center for Strategic and international Studies.
Riant Nugroho, 2009, Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Rahayu,  A.S.,  2017,  Pengantar  Pemerintah  Daerah  Kajian  Teori  Hukum,  dan  Aplikasinya,  Sinar Grafika Malang.
Syukur  Abdullah,  1987, Study  Imlementasi  Latar  Belakang  Konsep  Pendekatan  dan  Relevansinya  Dalam Pembangunan, Ujung Pandang: Persadi, Kumpulan Makalah.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D, Bandung: Alfabeta.
Silalahi, Uber. 2016, Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Tobing, David Hizkia, dkk. 2017, Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif . Bali: Universitas Udayana.
Wahab, Solichin Abdul. 2007. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Widjaja , A.W. 1998, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Young,  Eoin  dan  Lisa  Quinn,  2002,  Writing  Effective  Public  Policy  Paper:  A  Guide  of  Edvisers  in Central and Eastern Europe, Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative.
Yansen,  2017,  Revolusi  RT:  Tiga  Pilar  Gerdema, Strategi  Revolusioner:  Membangun  Komunitas  Rukun Tetangga yang Maju Sejahtera ,                       PT. Elex Media Komputindo.
Arnstein, Sherry R.,1969, A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No.4, July 1969, pp. 216-224. Ainun  Kusudur  &  Indah  Prabawati,  Jurnal  Publika:  Universitas  Negeri  Surabaya  Vol.8  No.1  2020, berjudul  Evaluasi  Program  Bantuan  Beras  Miskin  Daerah  dengan  model  e-voucher  di  Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
Benny Rachman , Adang Agustian , Wahyudi . ( 2018 ). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Hasbudianto & Andi Aslinda, Birokrat: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2021, Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
Hilda, T., Prabowo H., & Sartika I., 2022, Jurnal Kebijakan Pemerintahan IPDN, Analisis Program Beras Daerah (RASDA) guna mewujudkan kesejahteraan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
M. Lukman Hakim & Revorlin Telaumbanua, Jurnal Indo Fintech Intellectuals: Journal of Economics and  Business,  Vol.3  No.2  2023,  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  dan  Ketahanan  Pangan Melalui Kebijakan Beras Daerah dan Beras PNS pada Program Bela Beli Kulonprogo.
Vanda G . Wowiling , Hanny J . Posumah , Very . Y . Londa . 2018. Evaluasi Kebijakan. Distribusi Program Beras Sejahtera. Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa.