## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI
POLICY EVALUATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM
Khusnul Khothimah 1 , Diana Hertati 2*
1,2 Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur,  Jl.  Rungkut  Madya  No.  1,  Gunung  Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294
*Korespondensi: Diana Hertati. Email: dianahertati.dh@gmail.com
(Diterima: 10-03-2021; Ditelaah: 02-04-2021; Disetujui: 05-05-2021)

## ABSTRACT
Poverty has been one of social phenomena still inherent in people. The Covid-19 pandemic has impacted on  the  growing  numbers  of  poor  people.  The  government  has  conducted  various  efforts  to  overcome  the poverty. One of efforts of the government is cash social assistance program (BST program). The purpose of this research is to evaluate the BST program policy in Tambaksari District, Surabaya City. The program evaluation uses William N. Dunn’s citeria of policy evaluation. Method of this research uses descriptive qualitative method. Data of this research are collected by interview, observation, documentation and literature study. Based on the criteria of policy evaluation, results of this research indicate that the BST program: (1) is less effective because of less correct target of the  program, less entire socialization of the  program to people, and  the absence of correction to the monitoring results of the program; (2) is efficient because of the correct time for distributing the  assistance;  (3)  is  only  restrictedly  useful  because  of  unsufficient  assistance  fund  to  the  next  time  of distribution;  (4)  is  still  unequally  distributed  because  of  still  being  unfully-assisted  poor  people  as  a consequence of using old data; (5) is less satisfactory for poor people because the number of assistance is not in accordance with the growing prices of the needs; (6) is correctly useful at least for helping to fulfill the needs of poor people.
Key words : Cash Social Assitance, Policy Evaluation, Public Policy.

## ABSTRAK
Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang masih melekat pada masyarakat. Terjadinya pandemi  Covid-19  telah  berdampak  pada  semakin  banyaknya  pertambahan  jumlah  masyarakat  miskin. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya menyelenggarakan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan program BST  di Kecamatan  Tambaksari,  Kota Surabaya.  Evaluasi program  menggunakan kriteria  evaluasi kebijakan William  N.  Dunn.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Data  penelitian  dikumpulkan  melalui wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Didasarkan  pada  kriteria  evaluasi  kebijakan,  hasil penelitian menunjukkan bahwa program BST: (1) kurang efektif karena kurang tepatnya sasaran program, kurang  menyeluruhnya  sosialisasi  program  ke  masyarakat,  dan  tidak-adanya  perbaikan  terhadap  hasil pemantauan  program;  (2)  sudah  efisien  karena  tepat  waktu  penyaluran  bantuan;  (3)  hanya  memberikan manfaat terbatas karena tidak-cukupnya dana bantuan yang diterima hingga waktu penyaluran berikutnya; (4) masih didistribusikan tidak merata karena masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya sebagai konsekuensi dari penggunaan data lama; (5) kurang memuaskan masyarakat penerima karena tidak- sebandingnya  jumlah  bantuan  dengan  naiknya  harga  kebutuhan;  (6)  tepat  bermanfaat  setidaknya  untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
Kata kunci : Bantuan Sosial Tunai, Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik.
Khothimah,  Khusnul  &  Hertati,  Diana.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Sosial  Tunai. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 99-110.

## PENDAHULUAN
Penanganan  fakir  miskin  dilaksana- kan secara terarah, terpadu, dan berkelan- jutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan  masyarakat  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin.  Kebijakan  pemerintah  yang  berfo- kus pada penanganan kemiskinan di setiap daerah diwujudkan dalam bentuk program bantuan sosial melalui Dinas Sosial.
Kemiskinan  didefinisikan  sebagai standar  hidup  yang  rendah,  yaitu  adanya suatu tingkat kekurangan materi dibanding- kan dengan standar kehidupan yang umum berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersang- kutan  (Yasa,  2008).  Namun  secara  umum kemiskinan  merupakan  fenomena  sosial yang  terjadi  akibat  rendahnya  pendapatan per  kapita  dan  tingkat  kesejahteraan  yang rendah.
Garis  kemiskinan  merupakan  indi- kator  untuk  pengelompokan  penduduk menjadi miskin atau tidak. Kategori pendu- duk miskin memiliki rata-rata pendapat per kapita  setiap  bulan  di  bawah  garis  kemis- kinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis  kemiskinan  pada  September  2019 sebesar Rp  440.538  per  kapita  per  bulan (Aris, 2020).
Selain  itu,  pemerintah  dalam  menen- tukan  masyarakat  miskin  selalu  berpedo- man  pada  14  kriteria  masyarakat  miskin menurut  BPS  (2014),  yaitu  luas  lantai bangunan  tempat  tinggal  kurang  dari  8m 2 per-orang,  jenis  lantai  tempat  tinggal terbuat  dari  tanah/bambu/kayu  murahan, jenis  dinding  tempat  tinggal  dari  bambu/ rumbia/kayu  berkualitas  rendah/tembok tanpa  diplester,  tidak  memiliki  fasilitas buang  air  besar/fasilitas  bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penera- ngan  rumah  tangga  tidak  menggunakan listrik,  sumber  air  minum  berasal  dari sumur/mata  air  tidak  terlindungi/sungai/ air  hujan,  bahan  bakar  untuk  memasak sehari-hari  adalah  kayu  bakar/arang/ minyak tanah, hanya mengonsumsi daging/
susu/ayam dalam satu kali seminggu, hanya membeli  satu  stel  pakaian  baru  dalam setahun,  hanya  sanggup  makan  sebanyak satu/dua  kali  dalam  sehari,  tidak  sanggup membayar  biaya  pengobatan  di  puskes- mas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah  tangga  adalah:  petani  dengan  luas lahan  500m 2 ,  buruh  tani,  nelayan,  buruh bangunan,  buruh  perkebunan  dan/atau pekerjaan  lainnya  dengan  pendapatan  di bawah Rp 600.000,- per bulan, pendidikan tertinggi  kepala  rumah  tangga:  tidak sekolah/tidak  tamat  SD/tamat  SD,  tidak memiliki  tabungan/barang  yang  mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda  motor  kredit/non  kredit,  emas, ternak,  kapal  motor,  atau  barang  modal lainnya.
Angka  kemiskinan  dan  garis  kemis- kinan  serta  jumlah  penduduk  miskin  Kota Surabaya  tahun  2010-2019  ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (Oktober 2020)
Pada  masa  pandemi  seperti  ini  pun pemerintah  memberikan  Bantuan  Sosial untuk  masyarakat  yang  terdampak  Covid- 19,  yaitu  Program  Bantuan  Sosial  Tunai (BST).  BST  merupakan  pemberian  uang tunai  kepada  keluarga  miskin  atau  tidak mampu untuk mengurangi dampak ekono- mi akibat adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp  600  ribu  per  bulan  sebanyak  3  bulan yang  pembagiannya  dilakukan  di  sejumlah kantor pos yang sudah bekerja sama dengan Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia (Utomo, 2020).
Kebijakan  BST  sangat  riskan  mencip- takan  karakter  masyarakat  yang  selalu
dimanja  dan  menjadi  bangsa  “peminta- minta”.  Selain  itu  BST  tidak  mampu  mem- berikan  dampak  positif  terhadap  pening- katan  produktivitas  masyarakat  miskin, melainkan lebih memberikan dampak nega- tif  pada  penurunan  produktivitas  (Dewi, 2011).  Masalah  ini  menurut  William  N. Dunn  termasuk  dalam  kriteria  evaluasi kebijakan pada kriteria efektivitas.
Selain itu pada implementasinya tidak sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  yaitu diketahui adanya warga yang mengembali- kan  Bantuan  Sosial  karena  ketidaktepatan sasaran  pemberian  bantuan  (Sulhan  & Sasongko,  2017).  Masalah  ini  menurut William  N.  Dunn  termasuk  dalam  kriteria evaluasi kebijakan pada kriteria kecukupan dan perataan.
Dalam  pembagian  dana  bantuan  pun petugas  kesulitan  karena  terdapat  warga yang  tidak  mempunyai  identitas  diri  yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan dana  bantuan  tersebut  dan  pengambilan tidak dapat  diwakilkan.  Masalah  ini  menu- rut  William  N.  Dunn  termasuk  dalam kriteria  evaluasi  kebijakan  pada  kriteria efisiensi. Dan juga adanya persoalan penu- runan dana subsidi, hal ini menurut William N.  Dunn  termasuk  dalam  kriteria  evaluasi kebijakan pada kriteria responsibilitas.
Kemudian  tidak  terdapat  ketentuan yang  mengatur  penggunaan  dana  BST sehingga  penerima  dapat  menggunakan dana  dengan  tidak  semestinya  seperti belanja baju, sepatu, dan sejenisnya. Masa- lah ini menurut William N. Dunn termasuk dalam  kriteria  evaluasi  kebijakan  pada kriteria  efisiensi  dan  ketepatan.  Dari  per- soalan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengevaluasi  kebijakan program BST di Kota Surabaya, khususnya pada Kecamatan Tambaksari.

## MATERI DAN METODE Kebijakan Publik
Menurut  William  dikutip  oleh  Islamy (2017:  5),  kebijakan  publik adalah  serang- kaian  keputusan  yang  dibuat  oleh  seorang
aktor atau sekelompok aktor politik menge- nai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi terten- tu  dimana  keputusan-keputusan  tersebut seyogyanya  secara  prinsip  masih  berada dalam  kekuasaan  aktor-aktor  tersebut untuk  mencapainya.  Sedangkan  menurut Dye dikutip oleh  Anggara (2014: 35), public policy is whatever the government choose to do or not to do (kebijakan publik adalah apa pun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan  publik  adalah  perumusan  kebi- jakan yang dibuat sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) untuk men- capai tujuan tertentu.

## Evaluasi
Evaluasi  merupakan  tahap  penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik  yang  tidak  hanya  dilakukan  pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh  proses  kebijakan.  Evaluasi  dilaku- kan karena tidak semua program kebijakan publik  meraih  hasil  yang  diinginkan. Evaluasi  menurut  Arikunto  dikutip  oleh Fremi  (2018:  14)  adalah  kegiatan  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  bekerja- nya  sesuatu,  yang  selanjutnya    informasi tersebut  digunakan  untuk  menentukan alternatif  yang  tepat  dalam  mengambil keputusan.  Menurut  Winarno  (2008:  225), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau penilaian  kebijakan  yang  mencangkup substansi,  implementasi,  dan  dampak. Sedangkan  menurut  Dunn  (2003:  608) evaluasi berkenaan dengan produksi infor- masi  mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil kebijakan.  Dari  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  evaluasi  kebijakan adalah  suatu  proses  perbandingan  atau kegiatan untuk menentukan nilai berdasar- kan  acuan-acuan  tertentu  untuk  mencapai tujuan yang diinginkan.
Dunn  (2003:  610)  menggambarkan kriteria  evaluasi  kebijakan  sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Kriteria Evaluasi Kebijakan Tipe Kriteria Pertanyaan Efektivitas Apakah  hasil  yang  diinginkan telah dicapai Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlu- kan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang  diinginkan  memecahkan masalah Perataan Apakah  biaya  manfaat  didistri- busikan  dengan  merata  kepada kelompok-kelompok  yang  ber- beda
Responsibilitas
Apakah  kebijakan  memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  di- inginkan  benar-benar  berguna atau bernilai
Sumber: William N. Dunn (Nugroho, 2018: 786)

## Penetapan Sasaran Program
Sasaran  merupakan  penjabaran  dari tujuan  organisasi,  dalam  bentuk  terakhir dan  akan  dapat  dicapai  atau  dihasilkan dalam  jangka  waktu  tahunan,  semesteran, atau bulanan. Oleh karena itu, sasaran yang ditetapkan  diharapkan  untuk  memberikan fokus pada penyusunan program dan kegi- atan  bersifat  spesifik,  terinci,  dapat  diukur dan  dapat  dicapai  (Badan  Pengelolaan Keuangan,  2018:  1).  Dan  juga  penetapan suatu  sasaran  program  berguna  untuk pencapaian  sasaran  program  dan  kegiatan suatu  organisasi  dalam  mendukung  terse- lenggaranya fungsi organisasi tersebut.

## Bantuan Sosial Tunai
Berdasarkan  Keputusan  Direktur Jenderal  Penanganan  Fakir  Miskin  Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petun- juk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam  Penanganan  Dampak  Covid-19, Bantuan  Sosial  Tunai  adalah  bantuan berupa  uang  yang  diberikan  kepada keluarga  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid- 19.  Bantuan  ini  merupakan  bantuan  yang bersumber  dari  Kementerian  Sosial Republik  Indonesia  dan  penerima  BST
selain  dari  DTKS,  juga  menggunakan  data keluarga penerima manfaat BST diprioritas- kan berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak menge- nai  kebenaran  data  keluarga  penerima manfaat  yang  diusulkan  sebagai  keluarga penerima  BST  hal  tersebut  diatur  dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/ 2020  tentang  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial Sembako  dan  Bantuan  Sosial  Tunai  dalam Penanganan  Dampak  Covid-19.  BST  ini diharapkan  dapat  meringankan  beban hidup  bagi  masyarakat  yang  kehilangan pekerjaan atau dirumahkan karena tempat kerjanya tidak beroperasi akibat pandemi.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  pene- litian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  kualitatif merupakan metode penelitian yang berlan- daskan  kepada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci.  Teknik  pengum- pulan  data  dilakukan  secara  gabungan. Analisis  data  bersifat  induktif.  Dan  hasil penelitian  lebih  menekankan  makna  dari- pada  generalisasi  (Sugiyono,  2017:  9). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan  dan  bertujuan  memberikan gambaran  serta  menjelaskan  dari  variabel yang diteliti (Susanti, 2016: 281). Jadi, jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  menampil- kan  hasil  data  apa  adanya  tanpa  proses manipulasi atau perlakuan lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  tingkat  keberha- silan  suatu  program,  maka  dibutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi program memper- soalkan  apa  yang  sesungguhnya  telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau  program  dengan  apa  yang  terjadi setelah  kebijakan  tersebut  dilaksanakan. Atau  bisa  dikatakan  bahwa  evaluasi  akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah
proses  akhir  kebijakan  atau  seberapa  jauh kebijakan  tersebut  mencapai  hasil  yang diharapkan  sesuai  tujuan.  Dan  untuk menilai  keberhasilan  suatu  program  juga diperlukan  pengembangan  beberapa  indi- kator  atau  kriteria  yang  menjadi  acuan dalam melakukan evaluasi.
Peneliti  melakukan  tinjauan  ke lapangan  tempat  BST  ini  berlangsung  di salah  satu  kecamatan  di  Surabaya  yaitu Kecamatan Tambaksari. Peneliti mengambil lokasi penelitian di tempat tersebut karena Kecamatan  Tambaksari  merupakan  keca- matan yang memiliki jumlah penerima BST tertinggi  di  Kota  Surabaya  sebesar  21.028 penerima.  Peneliti  melakukan  observasi dan  wawancara  kepada  pihak  terkait  BST, yaitu  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya,  Kantor Pos Pusat Surabaya, Kecamatan Tambaksari selaku  kecamatan  yang  memiliki  jumlah penerima BST terbanyak di Surabaya, Kelu- rahan,  RW,  RT  dan  masyarakat  penerima BST maupun yang tidak menerima BST.
Evaluasi  kebijakan  program  BST  di Kota Surabaya, khususnya pada Kecamatan Tambaksari, dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi  kebijakan  menurut  William  N. Dunn  yang  dikutip  oleh  Nugroho  (2018: 786) sebagai berikut:

## 1.   Efektivitas
Efektivitas  program  di  sini  sangat berkaitan  erat  dengan  sejauhmana  pelak- sanaan  BST  telah  mencapai  tujuan  yang diharapkan.  Efektivitas  BST  dapat  dilihat dari  adanya  kesesuaian  antara  konsep dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga memungkinkan  tujuan  dari  program  BST berjalan  dengan  baik.  Adapun  tujuan  dari adanya BST, yaitu untuk mengurangi beban hidup  masyarakat  sebagai  akibat  dampak Covid-19.
Untuk melihat tingkat efektivitas BST di  Kecamatan  Tambaksari,  terdapat  empat hal  yang  menjadi  sasaran  kajian  sebagai dasar  pengetahuan  apakah  program  terse- but sudah berjalan seperti yang diharapkan, yaitu:
1)   Ketepatan  Sasaran  Program:  Keefek- tifan  pelaksanaan  BST  dapat  dilihat salah  satunya  dari  ketepatan  sasaran program.  Dari  hasil  wawancara,  dapat dimaknai  bahwa  ketepatan  sasaran program  terlihat  masih  sangat  kurang. Hal tersebut disebabkan masih banyak- nya  penerima  BST  yang  tidak  tepat sasaran  sesuai  dengan  kriteria  yang telah  ditentukan  seperti  adanya  orang mampu  yang  terdaftar  sebagai  pene- rima BST, orang yang sudah pindah juga masih terdaftar sebagai penerima BST, bahkan  orang  yang  sudah  meninggal juga masih terdata menerima BST. Hal ini  disebabkan  karena  data  yang  digu- nakan, yaitu masih data lama. Pada hal data  bersifat  dinamis  yang  selalu berubah-ubah  mengikuti  keadaan  di lapangan.
2)  Sosialisasi  Program:  Selain  dari  kepu- asan, keefektifan BST dapat dilihat dari sosialisasi program.  Dari  hasil  wawan- cara,  dapat  dimaknai  bahwa  pada dasarnya memang informasi mengenai adanya program BST sudah beredar di media-media.  Namun  hal  tersebut masih  belum  menjangkau  ke  seluruh masyarakat,  sehingga  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui adanya bantuan tersebut.
3)   Tujuan  Program:  Keefektifan  BST  juga dapat  dilihat  dari  tujuan  program. Tujuan  program  adalah  kesesuaian hasil  pelaksanaan  program  dengan tujuan  program  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Dari  hasil  wawancara, dapat  dimaknai  bahwa  masyarakat menilai  bahwa  adanya  program  BST sangat membantu mereka dalam meri- ngankan beban hidup. Dan adanya BST memberikan  pengaruh  yang  cukup dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok keluarga  sehari-hari,  meskipun  tidak memberikan  dampak  yang  sangat besar.
4)  Pemantauan  Program:  Selain  itu, keefektifan  BST juga  dapat  dilihat  dari pemantauan  program.  Pemantauan
program  adalah  kegiatan  mengamati perkembangan  pelaksanaan  suatu program,  mengidentifikasikan  serta mengantisipasi  permasalahan  yang timbul  atau  akan  timbul  untuk  dapat ditindaklanjuti.  Dari  hasil  wawancara, dapat dimaknai bahwa ada pelaksanaan pemantauan  terkait  program  BST. Namun  meskipun  adanya  pemantauan dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  mengenai  penerima  yang  tidak tepat  sasaran,  realitanya  di  lapangan masih saja banyak penerima yang tidak tepat  sasaran.  Hal  ini  disebabkan  dari pihak  RW  maupun  RT  ada  yang  tidak berani  karena  diintimidasi  oleh orang- orang  tersebut  dan  didasarkan  oleh perasaan sungkan atau tidak enak hati untuk mencabut status mereka sebagai penerima.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dijabarkan  dari  masing-masing  sub- fokus,  yaitu  ketepatan  sasaran  program, sosialisasi  program,  tujuan  program,  dan pemantauan  program  pada  fokus  efekti- vitas, dapat diketahui bahwa program  BST tidak  efektif  meskipun  tujuan  dari  adanya program  BST  sangat  membantu  penerima dalam  meringankan  beban  hidup.  Hal  ini disebabkan  ketepatan  sasaran  program terlihat  masih  sangat  kurang,  yakni  masih banyaknya  penerima  BST  yang  tidak  tepat sasaran  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditentukan. Perihal sosialisasi program pun masih  belum  menjangkau  ke  seluruh masyarakat sehingga masih banyak masya- rakat  yang  belum  mengetahui  adanya program  BST.  Selain  itu,  pemantauan program  BST  memang  masih  berjalan, namun  tidak  dapat  memecahkan  perma- salahan  yang  terjadi  di  lapangan  karena kurangnya  ketegasan  pemerintah  terkait yang menangani hal tersebut.

## 2.   Efisiensi
Fokus dari kriteria ini adalah banyak- nya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program BST meliputi sumber
daya  yang  digunakan  baik  alokasi  tenaga (SDM) dan estimasi waktu yang dikeluarkan oleh  pemerintah.  Proses  kegiatan  opera- sional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk  atau  hasil  kerja  tertentu  dapat dicapai  dengan  penggunaan  sumber  daya yang serendah-rendahnya.
Untuk  melihat  tingkat  keefisiensian dari BST di Kecamatan Tambaksari, ada dua hal  yang  menjadi  sasaran  kajian  sebagai dasar  pengetahuan  apakah  program  terse- but sudah berjalan seperti yang diharapkan sebagai berikut:
1)  Efisiensi  Sumber  Daya  Manusia:  Keefi- siensian pelaksanaan BST dapat dilihat dari  banyaknya  usaha  yang  dilakukan pemerintah  dan  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  program BST.  Apabila  sedikit  usaha  yang  dike- luarkan,  maka  dapat  dikatakan  efisien, namun jika sebaliknya maka dikatakan tidak  efisien.  Dari  hasil  wawancara, dapat  dimaknai  bahwa  banyak  usaha atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program BST ini, yakni mulai dari pihak Dinas Sosial sampai RT RW, mulai dari survei hingga penyaluran bantuan.
2)  Efisiensi Waktu: Keefisiensian pelaksa- naan  BST  juga  dapat  dilihat  dari banyaknya  waktu  yang  dikeluarkan dalam  pelaksanaan  program  BST. Apabila sedikit waktu yang dikeluarkan, maka  dapat  dikatakan  efisien,  namun jika  sebaliknya  maka  dikatakan  tidak efisien.  Dari  hasil  wawancara,  dapat dimaknai  bahwa  proses  penyaluran BST  sudah  tepat  waktu,  yaitu  awal bulan  sampai  pertengahan  bulan.  Dan juga  proses  pengambilan  BST  tidak memerlukan waktu yang banyak, dise- babkan  tiap  tempat  pembagian  sudah memiliki petugas loket atau juru bayar dan  juga  ada  banyak  tenaga  pendam- ping. Jadi bagi mereka yang mengambil BST sudah tidak perlu antri panjang dan tidak membuang banyak waktu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dijabarkan  dari  masing-masing  sub
fokus, yaitu efisiensi sumber daya manusia dan  efisiensi  waktu  pada  fokus  efisiensi dapat diketahui bahwa program BST sudah efisien.  Hal  ini  disebabkan  penyaluran subsidi sudah tepat waktu, yaitu awal bulan hingga pertengahan bulan, pengambilannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu  juga  dengan  sumber  daya  manusia- nya,  banyak  usaha  atau  sumber  daya manusia  yang  terlibat  dalam  program  BST ini,  yakni  mulai  dari  pihak  Dinas  Sosial, Kantor Pos, Kelurahan sampai RT RW yang memiliki  tugas  masing-masing  mulai  dari survei hingga penyaluran bantuan.

## 3.   Kecukupan
Kecukupan  Program  BST  berkaitan dengan  seberapa  jauh  pencapaian  hasil yang  yang  diinginkan  dalam  memecahkan masalah kemiskinan akibat dampak Covid- 19.  Untuk  melihat  tingkat  kecukupan  dari BST di Kecamatan Tambaksari, ada dua hal yang menjadi sasaran  kajian sebagai dasar pengetahuan  apakah  program  tersebut sudah  berjalan  seperti  yang  diharapkan yakni sebagai berikut:
1)   Program  BST  memecahkan  permasa- lahan  masyarakat  yang  diakibatkan oleh  pandemi  Covid-19:  Salah  satu pengukuran  kecukupan  dapat  dilihat dari  terpecahkannya  permasalahan masyarakat dari adanya suatu program BST.  Dari  hasil  wawancara,  dapat dimaknai bahwa BST masih belum bisa memecahkan  permasalahan  masyara- kat  akibat  pandemi.  Mereka  merasa tidak  cukup  dengan  jumlah  bantuan yang diterima. Hal ini disebabkan oleh tingginya  perekonomian  saat  ini, sehingga  masyarakat  membutuhkan dana yang lebih daripada yag diterima. Meskipun  BST  dapat  meringankan beban  hidup  mereka,  namun  jumlah subsidi BST hanya cukup untuk meme- nuhi  kebutuhan  mereka  selama  1-2 minggu saja. Jadi Program BST ini hanya memberikan  manfaat  terbatas  karena dana yang diterima tidak cukup sampai waktu penyaluran bulan berikutnya.
2)  Dilihat  dari  segi  perubahan  sikap, perilaku,  dan  pola  pikir  masyarakat setelah  adanya  program  BST:  Pengu- kuran kecukupan juga dapat dilihat dari perubahan  sikap,  perilaku,  dan  pola pikir  masyarakat  setelah  adanya program  BST.  Dari  hasil  wawancara diatas  dapat  dimaknai  bahwa  dengan adanya program BST tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok  masyarakat,  namun  juga  dapat mengubah  sikap,  perilaku,  dan  pola pikir  masyarakat  tersebut.  Hal  ini terjadi  karena  mereka  dapat  lebih bersyukur  dan  bersikap  terbuka  atas bantuan  yang  telah  ada  meskipun dengan nominal yang seadanya, karena dapat  membantu  mereka  dimasa pandemi  saat  ini.  Dan  mereka  juga menyadari  bahwa  dengan  adanya pengurangan  nominal  dari  600  ribu menjadi  300  ribu  dikarenakan  masih banyak warga yang membutuhkan, jadi harus  dibagi  sama  rata  agar  semua warga  bisa  mendapatkan  bantuan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dijabarkan  dari  masing-masing subfokus, yaitu program BST memecahkan permasalahan masyarakat yang diakibatkan oleh  pandemi  Covid-19  dan  perubahan sikap,  perilaku,  dan  pola  pikir  masyarakat setelah  adanya  program  BST  pada  fokus kecukupan dapat diketahui bahwa program BST  hanya  dapat  memberikan  manfaat terbatas  karena  dana  yang  diterima  tidak cukup  sampai  waktu  penyaluran  bulan berikutnya.  Namun  adanya  BST  dapat mengubah  sikap,  perilaku,  dan  pola  pikir masyarakat  lebih  baik  lagi  terhadap  suatu hal terutama bantuan sosial.

## 4.   Perataan
Perataan  dalam  program  BST  meru- pakan manfaat yang diterima oleh penerima BST disalurkan secara merata kepada yang seharusnya menerima subsidi. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat.
Untuk melihat tingkat perataan BST di Kecamatan  Tambaksari,  ada  dua  hal  yang menjadi  sasaran  kajian  sebagai  dasar pengetahuan  apakah  program  tersebut sudah  berjalan  seperti  yang  diharapkan sebagai berikut:
1)   Pemerataan  pendistribusian  program BST:  Perataan  dalam  pelaksanaan  BST dapat  dilihat  dari  pemerataan  pendis- tribusian  dana  subsidi  BST  kepada kelompok  masyarakat  rentan  dan terdampak Covid-19. Dari hasil wawan- cara,  dapat  dimaknai bahwa  pendistri- busian BST belum merata ke masyara- kat  miskin,  bahkan  ada  masyarakat yang  tidak  semestinya  mendapat  BST justru  mendapat  bantuan.  Adanya ketidakmerataan dalam pembagian BST tidak  terlepas  dari  masih  adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya  menjadi  penerima  BST.  Hal tersebut  disebabkan  akibat  masih digunakannya data lama yang seharus- nya tidak dipakai untuk acuan. Padahal kondisi masyarakat juga berubah-ubah seiring  berjalannya  waktu.  Ada  yang sudah  menjadi  mampu  atau  kaya, bahkan ada yang menjadi lebih miskin.
2)  Berkurangnya jumlah masyarakat miskin:  Selain  itu,  perataan  dalam pelaksanaan BST juga dapat dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin.  Berkurangnya  jumlah  masya- rakat  miskin  dapat  menunjukkan adanya  perbaikan  pada  sektor  pera- taan,  semakin  sedikit  orang  miskin berarti  dapat  diartikan  bahwa  penda- patan masyarakat meningkat atau bisa dikatakan  pengeluaran  masyarakat berkurang. Dari hasil wawancara, dapat dimaknai  bahwa  dengan  adanya program  BST  tidak  bisa  mengetahui apakah  progam  ini  dapat  mengurangi jumlah penduduk miskin atau tidak. Hal ini  disebabkan  dari  pihak  BPS  belum ada  data  terkait  persentase  penduduk miskin di tiap kota maupun kabupaten.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dijabarkan  dari  masing-masing  sub
fokus  yaitu  pemerataan  pendistribusian program  BST  dan  berkurangnya  jumlah masyarakat  miskin  pada  fokus  perataan dapat  diketahui  bahwa  tidak  merata dikarenakan  masih  adanya  masyarakat miskin  yang  tidak  terserap  seutuhnya menjadi  penerima  BST.  Hal  ini  disebabkan masih  digunakannya  data  lama  yang seharusnya  tidak  dipakai  karena  kondisi masyarakat  juga  berubah-ubah  seiring berjalannya  waktu.  Selain  itu,  perataan dapat  dilihat  dari  berkurangnya  jumlah masyarakat miskin. Namun sampai saat ini beum  ada  data  dari  BPS  mengenai  jumlah masyarakat  miskin  tiap  kota  maupun kabupaten.

## 5.   Responsibilitas
Responsibilitas Program BST merupa- kan  bentuk  respon  penerima  subsidi  yang timbul  akibat  kepuasan  mereka  terhadap pelaksanaan  BST.  Untuk  melihat  tingkat responsibilitas  BST,  ada  dua  hal  yang menjadi  sasaran  kajian  sebagai  dasar pengetahuan  apakah  program  tersebut sudah  berjalan  seperti  yang  diharapkan yakni sebagai berikut:
1)   Tanggapan  berupa  kepuasan  masya- rakat terhadap program BST: Responsi- bilitas  dalam  pelaksanaan  BST  salah satunya  dapat  dilihat  dari  tanggapan masyarakat mengenai adanya program BST.  Dari  hasil  wawancara,  dapat dimaknai  bahwa  masyarakat  kurang puas dengan Program BST. Pada dasar- nya program BST memang dapat mem- bantu mereka dalam mengurangi beban pengeluaran  mereka,  namun  yang sangat  disayangkan  oleh  masyarakat adalah  jumlah  subsidi  BST  tersebut tidak  sebanding  dengan  harga-harga kebutuhan saat ini yang semakin naik.
2)  Kelompok  rentan  dan  terdampak mendapatkan  preferensi  (prioritas): Responsibilitas dalam pelaksanaan BST dapat  dilihat  juga  dari  kelompok sasaran  yang  mendapatkan  prioritas seperti  masyarakat  yang  rentan  dan terdampak  Covid-19.  Kesimpulan  dari
hasil  wawancara,  yaitu  program  BST memang  ditujukan  untuk  warga  yang tidak mampu dan terdampak Covid-19. Namun,  semua  mendapat  perlakuan yang  sama  atau  tidak ada  yang  diprio- ritaskan, disebabkan semua orang baik miskin  maupun  kaya  juga  dikatakan terdampak Covid-19 salah satunya dari segi perekonomian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dijabarkan  dari  masing-masing subfokus yaitu kepuasan masyarakat terha- dap program BST dan kelompok rentan dan terdampak  mendapatkan  prioritas  pada fokus responsibilitas dapat diketahui bahwa masih  belum  memenuhi.  Hal  tersebut disebabkan  masyarakat  penerima  BST kurang  puas  dengan  program  BST  karena jumlah subsidi BST tidak sebanding dengan harga-harga  kebutuhan  saat  ini  yang semakin  naik.  Selain  itu,  juga  tidak  ada prioritas terhadap sasaran penerima.

## 6.   Ketepatan
Kriteria  ketepatan  ini  menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yaitu apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna  bagi  masyarakat,  khususnya kelompok  sasaran.  Untuk  melihat  tingkat ketepatan  BST,  ada  dua  hal  yang  menjadi sasaran  kajian  sebagai  dasar  pengetahuan apakah  program  tersebut  sudah  berjalan seperti yang diharapkan sebagai berikut:
1)   Hasil  yang  dicapai  bermanfaat  atau bernilai: Ketepatan dalam pelaksanaan BST  salah  satunya  dapat  dilihat  dari hasil  yang  telah  dicapai  dari  program BST  bermanfaat  atau  bernilai  bagi masyarakat  penerima  BST.  Dari  hasil wawancara,  dapat  dimaknai  bahwa Program  BST  bermanfaat  membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun subsidi yang diberikan tidak sebanding  dengan  tingginya  pereko- nomian  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan karena  BST  sedikit  banyak  cukup berperan  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  mereka,  dan  juga  cukup memberikan keringanan kepada
mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan rumah tangganya.
2)  Membandingkan  antara  peraturan dengan  kenyataan  yang  ada  di lapangan:  Ketepatan  juga  dapat  dilihat dari membandingkan antara peraturan yang  mengatur  BST  yakni  Keputusan Direktur  Jenderal  Penanganan  Fakir Miskin  Nomor  18/6/SK/HK.02.02/4/ 2020  tentang  petunjuk  teknis  penya- luran  bantuan  sosial  tunai  dalam penanganan  dampak  Covid-19  dengan apa  yang  ada  di  lapangan.  Dari  hasil wawancara  diatas  dapat  dimaknai bahwa  teknis  penyaluran  BST  sudah sesuai  dengan  yang  ada  di  peraturan yaitu  berkoordinasi  atau  bekerjasama dengan  lembaga  terkait  yakni  dari pendataan  oleh  RT  RW,  kemudian  ke kelurahan yang nantinya akan di input oleh  kelurahan,  kemudian  data  masuk ke  dinas  sosial,  lalu  data  dikirim  ke Kementerial Sosial Republik Indonesia, setelah  itu  dari  Kementerial  Sosial Republik Indonesia data tersebut dibe- rikan  kepada  pos  penyalur,  dan  pos penyalur menyalurkan dana ke masya- rakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dijabarkan  dari  masing-masing  sub fokus  yaitu  hasil  yang  dicapai  bermanfaat atau  bernilai  dan  membandingan  antara peraturan  dengan  kenyataan  yang  ada  di lapangan  pada  fokus  ketepatan  dapat diketahui  bahwa  sudah  tepat.  Hal  tersebut dikarenakan  program  BST  bermanfaat membantu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi penerima meskipun subsidi yang diberikan tidak  sebanding  dengan  tingginya  pereko- nomian  saat  ini  dan  juga  untuk  teknis penyaluran BST sudah  sesuai dengan yang ada  di  peraturan  yaitu  berkoordinasi  atau bekerjasama dengan lembaga terkait.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang evaluasi  kebijakan  program  BST  di  Kota Surabaya,  khususnya  pada  Kecamatan Tambaksari,  diukur  berdasarkan  kriteria evaluasi,  didapatkan  hasil  yang  kurang memuaskan.  Hal  utama  dalam  melaksana-
kan  evaluasi  harus  berdasarkan  pada indikator hasil dan dampak yang diberikan oleh  program  tersebut.  Berdasarkan  hasil penelitian,  program  ini  dikatakan  belum bisa  memecahkan  permasalahan  masyara- kat  akibat  Covid-19,  namun  cukup  mampu membantu  memenuhi  kebutuhan  pokok dan  dapat  meringankan  beban  hidup penerima  rumah  tangga  sasaran  meskipun dengan nominal yang masih dirasa jauh dari kata cukup.
Selain itu, program BST sudah dijalan- kan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Keputusan  Direktur  Jenderal  Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/ 2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran Bantuan  Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan Dampak  Covid-19,  hanya  saja  di  dalam peraturan  tersebut  tidak  dijelaskan  secara spesifik  kriteria  masyarakat  “terdampak” yang  seperti  apa  yang  berhak  menerima bantuan.  Karena  saat  pandemi  ini  semua orang  “terdampak”,  baik  kaya  maupun miskin.  Ada  pula  yang  masih  disayangkan adalah  bantuan  ini  belum  merata  ke masyarakat yang membutuhkan dan masih adanya  penerima  yang  tidak  tepat  sasaran disebabkan  data  yang  digunakan  masih menggunakan data lama dan lamban dalam pembaharuan  data,  selain  itu  juga kurangnya  sosialisasi  terkait  BST  kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka  dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan tujuan  penelitian,  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana tingkat pencapaian program dan permasalahan program BST sehingga dapat dijadikan  pembelajaran  bagi  perbaikan pelaksanaan  dan  perencanaan  program  di masa mendatang.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
1.   Dilihat dari kriteria efektivitas, program BST  kurang  efektif  meskipun  tujuan program  BST  sudah  tercapai,  yaitu
dapat  membantu  meringankan  beban hidup.  Kurang  efektif  karena  sasaran program  BST  kurang  tepat,  sosialisasi program  juga  sudah  dilakukan  namun kurang menyeluruh ke masyarakat, dan meskipun adanya pemantauan program BST  tetap  masih  tidak  ada  perbaikan terhadap  permasalahan-permasalahan yang ada.
2.   Dilihat  dari  kriteria  efisiensi,  program BST  sudah  efisien.  Dikatakan  efisien karena penyaluran subsidi sudah tepat waktu,  yaitu  awal  bulan  sampai pertengahan  bulan,  pengambilan  juga tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama. Begitu  juga  dengan  sumber  daya manusianya, banyak usaha atau sumber daya  manusia  yang  terlibat  dalam program BST ini, yakni mulai dari pihak Dinas  Sosial,  Kantor  Pos,  Kelurahan sampai  RT/RW  yang  memiliki  tugas masing-masing, yaitu mulai dari survei hingga penyaluran bantuan.
3.   Dilihat  dari  kriteria  kecukupan,  pro- gram  BST  hanya  memberikan  manfaat terbatas  karena  dana  yang  diterima tidak  cukup  sampai  waktu  penyaluran bulan  berikutnya.  Namun  adanya  BST dapat  mengubah  sikap,  perilaku,  dan pola  pikir  masyarakat  lebih  baik  lagi terhadap  suatu  hal  terutama  bantuan sosial.
4.   Dilihat dari kriteria perataan, pendistri- busian BST masih tidak merata karena masih adanya masyarakat miskin yang tidak terserap seutuhnya menjadi pene- rima  BST.  Hal  ini  disebabkan  masih digunakannya data lama yang seharus- nya  tidak  dipakai  karena  kondisi masyarakat  juga  berubah-ubah  seiring berjalannya waktu. Selain itu, perataan dapat dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin. Namun sampai saat ini  belum  ada  data  dari  BPS  mengenai jumlah masyarakat miskin tersebut.
5.   Dilihat  dari  kriteria  responsibilitas, masyarakat penerima BST kurang puas dengan  program  BST  karena  jumlah
subsidi  BST  tidak  sebanding  dengan harga-harga  kebutuhan  saat  ini  yang semakin naik. Selain itu, tidak terdapat prioritas terhadap sasaran penerima.
6.   Dilihat dari kriteria ketepatan, program BST  bermanfaat  membantu  memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin meskipun subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan tingginya perekono- mian  saat  ini.  Di  samping  itu,  teknis penyaluran  BST  sudah  sesuai  dengan peraturan,  yaitu  saling  berkoordinasi atau  bekerja  sama  dengan  lembaga terkait.

## Rekomendasi
Penelitian ini merekomendasikan hal- hal sebagai berikut:
1.  Tidak  ada  pengurangan  nominal  lagi terhadap  subsidi  BST,  karena  memang tidak sesuai antara dana yang diberikan dengan  naiknya  kebutuhan  perekono- mian saat ini.
2.  Informasi  mengenai  program  BST disosialisasikan  terlebih  dahulu  secara meluas  dan  serempak  di  seluruh  kota maupun  daerah,  agar  masyarakat  tahu adanya  program  baru  sehingga  dapat berkontribusi.
3.  Penetapan  sasaran  penerima  BST menggunakan  data  baru  yang  harus dilakukan  pembaharuan  data  secara berkala,  karena  memang  kondisi  di lapangan cepat sekali berubah-ubah.
4.  Perlu dilakukan perbaikan tentang apa saja yang dirasa kurang setelah pelaksa- naan pemantauan. Apabila tidak segera diperbaiki  maka  kekurangan  tersebut akan berdampak pada yang lainnya.
5.  Pemerintah  terkait  lebih  tegas  menin- dak  terhadap  pelaku  penerima  BST yang tidak tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik . T. R. P. Setia (ed.), 1st ed. Pustaka Setia.
Dunn,  W.  N.  (2003). Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik (2nd  ed.).  Gadjah Mada University Press.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuanti- tatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  (26th  ed.). Bandung: Alfabeta.

## Jurnal
Sulhan,  Muhammad  &  Sasongko,  Totok. (2017).  Implementasi  Kebijakan  Pro- gram  Penanggulangan  Kemiskinan Melalui  Kertu  Penjamin  Sosial  Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyara- kat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota  Malang). JISIP  Jurnal  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik ,  6(1):  15-18.  https:// doi.org/10.33366/jisip.v6i1.365
Susanti,  S.  (2016).  Implementasi  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pro- gram  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Di  Kelurahan  Sambutan  Kecamatan Sambutan  Kota  Samarinda. e-Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 4(2): 2795– 2808.  https://ejournal.ap.fisip-unmul. ac.id/site/wp-content/uploads/2016/ 05/Jurnal (05-17-16-04-40-45).pdf.
Yasa,  I.  G.  W.  Murjana.  (2008).  Penanggu- langan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat  Di  Provinsi  Bali. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial , 1(2): 86-91. https://ojs.unud.ac.id/index.php/inpu t/article/view/3187.

## Laman
Aris,  A.  (2020). Garis  Kemiskinan  pada September  2019  Capai  Rp440.538/ Kapita/Bulan .  15  Januari.  https:// ekonomi.bisnis.com/read/20200115/ 9/1190395/garis-kemiskinan-pada- september-2019-capai-rp440.538 kapitabulan#:~:text=Bisnis.com%2C JAKARTA  -  Badan,538  per  kapita  per bulan.&text=anggota  rumah  tangga.- ,Dengan  demikian%2C  besarnya  Garis Kemiskinan per.
BPKAD  PROVSU.  (2018). Visi,  Misi,  Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan . 31 Desember.  http://bpkad.sumutprov.
go.id/news-VISI,-MISI,-TUJUAN-DAN- SASARAN,-STRATEGI-DAN- KEBIJAKAN.html.
BPS.  (2014). 14  Kriteria  Miskin  Menurut Standard BPS . https://arsipskpd. batam.go.id/batamkota/skpd.batamko ta.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/ 14-kriteria-miskin-menurut-standar- bps/index.html.
Dewi, M. S. (2011). Evaluasi Program Bantu- an Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Fremi,  H.  A.  (2018). Evaluasi  Penggunaan Basis  Data  Terpadu  Dalam  Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan  Loano  Kabupaten  Purwo- rejo  Tahun  2018 .  STIE  Widya  Wiwaha Yogyakarta.
Islamy,  Muh.  Irfan.  (2017). Definisi  dan Makna  Kebijakan  Publik .  http:// repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU441
0-M1.pdf.
Utomo,  D.  P.  (2020). Total  65.908  Warga Surabaya Terima BLT Dampak Corona .
11 Mei. https://news.detik.com/ berita-jawa-timur/d-5010347/total- 65908-warga-surabaya-terima-blt- dampak-corona.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Penanganan Fakir  Miskin  Nomor  18/6/SK/HK.02. 02/4/2020.  https://dtks.kemensos.go. id/uploads/topics/15951550598920. pdf.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/ 2020.  http://repositorio.unan.edu.ni/
2986/1/5624.pdf.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13  Tahun  2011  tentang  Penanganan Fakir Miskin. https://ngada.org/ uu13- 2011.htm.