## OPTIMALISASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PADS DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH
(Suatu studi kasus di Perusahaan Daerah BPR/LPK Kabupaten Garut)
Yeni Pariyatin *

## Jurnal Kalibrasi
* Jurusan Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Garut yeni.pariyatin@yahoo.com
Abstrak – Penelitian ini mengemukakan tentang optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah (PD) untuk meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  Sendiri (PADS)  dalam  menunjang  Otonomi  Daerah  (Suatu studi  kasus  di  Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat/Lembaga  Perkreditan  Kecamatan (BPR/LPK)  Kabupaten  Garut).  Dilatarbelakangi  oleh  belum  optimalnya  kontribusi  laba  dari Perusahaan  Daerah  BPR/LPK  terhadap  PADS  di  Kabupaten  Garut. Adapun  tujuan  dari  penelitian ini adalah (1) Memperoleh gambaran mengenai optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah BPR/LPK untuk  meningkatkan  PADS  dalam  menunjang  Otonomi  Daerah,  (2)  Mengetahui  kendala  yang dihadapi  Perusahaan  Daerah  BPR/LPK  mengoptimalkan  kinerjanya  untuk  meningkatkan  PADS dalam menunjang Otonomi Daerah, (3) Mengetahui upaya apa yang dilakukan Perusahaan Daerah BPR/LPK  mengoptimalkan  kinerjanya  untuk  meningkatkan  PADS  dalam  menunjang  Otonomi Daerah  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang dibantu dengan data kuantitatif berupa data hasil penarikan angket dan observasi.  Hasil penelitian menyatakan  kinerja  PD.BPR/LPK  di  Kabupaten  Garut  untuk  meningkatkan  PADS  belum menunjukkan  hasil  optimal  dapat  dilihat  dari  sumbangan  perusahaan  daerah  terhadap  pendapatan asli daerah sebesar Rp.188,9 juta dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.126,08 milyar. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam perusahaan yaitu efektivitas dan efisiensi,  otoritas  dan  tanggungjawab,  disiplin  dan  inisiatif  belum  dipahami  dan  dilaksanakan dengan baik.
Kata Kunci – Kinerja, Otonomi Daerah, PADS, Perusahaan Daerah.

## I. PENDAHULUAN
Semenjak  proklamasi  sampai  sekarang  sudah  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang diberlakukan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 22 tahun 1999 dan terakhir UU  No.32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  di  buat  di  era  reformasi.  Dalam  UU tersebut meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan  untuk  membentuk  dan  melaksanakan  kebijakan  menurut  prakarsa  dan  aspirasi masyarakat.  Kewenangan  Daerah  mencakup  seluruh  bidang  pemerintahan  kecuali  kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiscal dan moneter, peradilan, agama, serta kewenangan bidang lainnya.
Untuk  dapat  melaksanakan  kewenangan  tersebut,  Daerah  harus  mempersiapkan  diri  agar dapat melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan  yang diharapkan terutama persiapan dari segi sumberdaya  manusianya  dan  keuangan  daerah,  keduanya  merupakan  faktor  dominan  sebagai kendala dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. (Abdullah, 2000 : 74)
Keberadaan  aparatur  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  memainkan  peranan  sebagai pemikir,  perencana,  pelaksana  sekaligus  pengawas  jalannya  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan dan  pembinaan  masyarakat  atas  nama  Kepala  Daerah.  Kenyataan  menunjukkan  hampir  semua
sumber daya manusia  yang berkualitas berada di pusat, sedangkan tenaga-tenaga  professional dan berbakat sangat kurang di temui di Daerah Kabupaten.
Faktor  keuangan  Daerah  sering  digunakan  sebagai  tolak  ukur  guna  menetukan  kemampuan otonomi  daerah.  Jika  untuk  melaksanakan  kebutuhannya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  masih mengandalkan bantuan dari Pusat, maka sesungguhnya Daerah Kabupaten itu tidak otonom, seperti dikemukakan oleh Sunindhia :
“ Otonomi Daerah berarti kepada Daerah diberikan hak mengatur dan mengurus rumahtangga sendiri  dengan  kekayaan  (keuangan)  sendiri,  mempunyai  sifat  mendorong  untuk  berusaha menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan sendiri.” (1996 : 16)
Supaya  Daerah  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  maka  kepadanya  perlu  diberikan sumber-sumber  pembiayaan  yang  cukup.  Daerah  dalam  hal  ini  diwajibkan  untuk menggali  segala sumber-sumber  keuangannya  sendiri.  Menurut  UU  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 79 UU Pemerintahan Daerah)
Pengalaman selama ini menunjukkan hamper semua Daerah Presentase Pendapatan Asli Dae- rah  (PAD)  relative  kecil.  Pada  umumnya  APBD  suatu  Daerah  Otonom  di  dominasi  sumbangan Pemerintah  Pusat  dan  sumbangan-sumbangan  lain  yang  diatur  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dalam  rangka  Otonomi  yang  nyata,  dinamis  dan  ber- tanggungjawab, mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengurus serta mengatur rumahtang- ganya sendiri. Dalam kerangka mengatur rumahtangganya itu. Daerah kabupaten berupaya mening- katkan pendapatan aslu daerah sendiri antara lain dari keuntungan Perusahaan Daerah.
Selama  ini  Perusahaan  Daerah  hamper  di  semua  daerah  kurang  begitu  optimal  sehingga kontribusinya  bagi  pendapatan  asli  daerah  sangat  minim.  Hal  ini  menimbulkan  anggapan  Perus- ahaan Daerah kurang dikelola secara professional, terlepas dari keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Di Kabupaten Garut, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (APBD) terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebesar  Rp.  9,6  milyar  dari  total  APBD  Rp.  167,5  mi- lyar.  Terdiri  dari  hasil  pajak  daerah  Rp.  1,30  milyar,  hasil  retribusi  daerah  Rp.  7,70  milyar,  dari sektor Perusahaan Daerah Rp. 253, 8 juta dan lain-lain pendapatan daerah Rp. 389,6 juta. Sisanya merupakan subsidi pemerintah pusat ke daerah.
Jumlah Perusahaan Daerah yang ada di Kabupaten Garut terdiri dari :
1. Bank PembangunanDaerah (BPD)
2. Perusahaan Daerah air minum (PDAM)
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Perkreditan Kecamatan (BPR/LPK).
Dari ketiga perusahaan daerah tersebut, peranan sektor ini dalam menopang pendapatan Dae- rah  di  Kabupaten  Garut  kecil  sekali.  Kontribusinya  dari  tahun  ke  tahun  kurang  optimal,  kadang- kadang  Perusahaan  Daerah  bukannya  menjadi  sumber  penerimaan  daerah  tetapi  justru  pemerintah daerah harus menutupi kerugian-kerugian yang di derita perusahaan.
Padahal kondisi Kabupaten Garut yang bersifat agraris tradisonal dapat membawa keuntungan bagi Perusahaan daerah untuk meningkatkan kontribusinya pada pendapatan daerah terutama Perus- ahaan Daerah BPR/LPk yaitu dengan memberikan kredit kepada para petani untuk mengembangkan usahanya  sehingga  perusahaan  daerah  dapat  dijadikan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah yang diandalkan.
Belum optimalnya kinerja Perusahaan Daerah dalam memberikan kontribusinya pada Penda- patan Daerah disebabkan karena :
1. Faktor  Permodalan.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut  memberikan  modal  dan  lokasi pendirian perusahaan daerah. Dengan modal  yang diterima perusahaan daerah harus mampu menjalankan dan mengembangkan perusahaannnya. Namun yang menjadi masalah modal di- setor  yang  diberikan  pemerintah  daerah  terhadap  perusahaan  daerah  BPR/LPK  relatif  kecil (seharusnya  memenuhi  persyaratan  minimal  modal  disetor  yaitu  Rp.  50  juta  sesuai  dengan penjelasan  Peraturan  Daerah  No.  9/1996 tentang  PD.  BPR).  Hal  ini  disebabkan  jumlah  pen- dapatan asli daerah Kabupaten Garut kecil.
2. Kualitas tenaga pengelola di PD. BPR/LPK masih relatif rendah.
3. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai PD. BPR/LPK masih awam.

## II. STUDI PUSTAKA
F.Sugeng Istanto mengemukakan definisinya tentang otonomi sebagai “ hak atau wewenang untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah  .”  Pemberian  kewenangan  dengan  istilah otonomi,  mempunyai  sifat  mendorong  untuk  berusaha  menumbuhkan  dan  mengembangkan  ke- mampuan  sendiri.  Syarief  Saleh    menyatakan  “  otonomi  sebagai  hak  mengatur  dan  memerintah Daerah sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri.” (Dalam Situmorang dan Sitanggang, 1994 : 61)
Otonomi  dan  kemandirian  Daerah  dapat  diukur  salah  satunya  dari  segi  keuangan  daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan :
“  Pemerintah  Daerah  tidak  akan  dapat  melaksanakan  fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien tanpa  biaya  yang  cukup  untuk  memberikan  pelayanan  dan  pembangunan….  Dan  keuangan inilah  yang  merupakan  salah  satu  dasar  criteria  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.” ( Dalam Kaho, 1995 : 124)
Untuk  itu,  Daerah  harus  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  yang  ada  untuk  membiayai APBD. Adapun sumber pendapatan Daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah

## 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 79 UU Pemerintahan Daerah)
Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah memang menjadi andalan utama PADS, pa- dahal  PADS  bias  bersumber  dari  sector  lainnya  misalnya  keuntungan  Perusahaan  Daerah.  Sesuai dengan pendapat dari Kaho “ sumber bagi pendapatan asli daerah adalah perusahaan daerah. Dalam hal  ini laba  perusahaan  daerah  yang  diharapkan  sebagai  sumber  pemasukan  bagi  daerah.”  (Kaho, 1995 : 166). Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ermaya Suradinata bahwa :
“  Perusahaan  Daerah  adalah  suatu  badan  usaha  yang  dibentuk  oleh  daerah  untuk  mengem- bangkan perekonomian daerah dan menambah penerimaan daerah. Berhubung dengan itu, pe- rusahaan  daerah  didasarkan  atas  asas-asas  ekonomi  perusahaan  yang  sehat  atau  melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna.”
Jadi Perusahaan Daerah memegang peranan sebagai alat perekonomian daerah yang dapat di- jadikan sumber pendapatan daerah, dalam hal ini tentunya sumber pendapatan asli daerah.
Untuk itu, perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PADS perlu lebih dioptimalkan. Op- timalisasi kinerja perusahaan daerah dalam kontribusinya pada daerah otonom sebagai pemiliknya dapat  lebih  meningkat.  Secara  harfiah  optimalisasi  berasal  dari  kata  optimal  artinya  paling  tinggi, bagus atau paling menguntungkan. (Dalam Hargono, 1999 : 5)
Jadi optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya memaksimalkan keuntungan atau meminimal- kan biaya produksi dalam menghasilkan suatu produk. (Dalam Rodjak, 1996 : 4)
Untuk memaksimalkan keuntungan yang  diperoleh perusahaan tidak terlepas dari kinerja or- ganisasi perusahaan tersebut. Kinerja didefinisikan oleh Sayudi Prawirasentono sebagai :
“ Hasil kerja  yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organ- isasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing,  dalam  rangka  upaya mencapai  tujuan  organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai dengan moral amaupun etika.” (Prawirosentono, 1999 : 2)
Dengan  demikian,  kinerja  perusahaan  daerah  secara  optimal  adalah  hasil  kerja  yang  dicapai perusahaan daerah dalam upaya mencapai tujuannya yaitu dapat memberikan kontribusi yang lebih baik (menguntungkan) pada pendapatan daerah.
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendeka- tan kualitatif yang dibantu dengan data kuatitatif berupa data hasil penarikan angket dan observasi. Pengertian  metode  penelitian  deskriptif  menurut  Russefendi  (1998  :  30)  yaitu  penelitian  yang menggunakan observasi, wawancara atau angket, penelitian mengenai keadaan sekarang, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis data  deskriptif  kualitatif  dengan  persentase  yaitu  menyusun  tabel  distribusi  frekuensi  serta  uraian penjelasan dari data primer hasil penyebaran angket. Analis di dapat dengan melihat modus (jawa- ban  yang  sering  muncul)  untuk  selanjutnya  analis  diolah  berdasarkan  dukungan  fakta  dan  data lainnya. (Arikunto, 1998 : 246)
Persentase rata-rata tanggapan responden dalam tabel frekuensi dinyatakan sebagai berikut :
Tabel 1.1 Persentase Jawaban Responden dan Kategori Jawaban
Jawaban Responden Kategori Jawaban 76% - 100% Baik 56% - 75% Cukup baik 40% - 55% Kurang baik
< 40%
Tidak baik

## IV. POPULASI DAN SAMPEL
Populasi  adalah  objek  penelitian  yang  dijadikan  sumber  data  dari  suatu  penelitian.    Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  Perusahaan  daerah  BPR/LPK  yang  ada  di  Kanupaten Garut sebanyak 20 buah dengan jumlah pegawai seluruhnya 178 orang, terdiri dari :
1. Perusahaan Daerah BPR Malangbong
2. Perusahaan Daerah BPR Limbangan
3. Perusahaan Daerah BPR Leles
4. Perusahaan Daerah BPR Pameungpeuk
5. Perusahaan Daerah BPR Bungbulang
6. Perusahaan Daerah BPR Cisurupan
7. Perusahaan Daerah BPR Karangpawitan
8. Perusahaan Daerah BPR Cisewu
9. Perusahaan Daerah BPR Kadungora
10. Perusahaan Daerah BPR/LPK Garut Kota
11. Perusahaan Daerah BPR/LPK Cikajang
12. Perusahaan Daerah BPR/LPK Bayongbong
13. Perusahaan Daerah BPR/LPK Sukawening

## 14. Perusahaan Daerah BPR/LPK Samarang
15. Perusahaan Daerah BPR/LPK Leuwigoong
16. Perusahaan Daerah BPR/LPK Banjarwangi
17. Perusahaan Daerah BPR/LPK Talegong
18. Perusahaan Daerah LPK Cisompet
19. Perusahaan Daerah LPK Cikelet

## 20. Perusahaan Daerah LPK Selaawi
(Sumber : Sekretariat Dewan Pengawas PD.BPR/LPK Kab. Garut)
Sampel  adalah  sebagian  atau  wakil  populasi  yang  diteliti.  Dalam menetukan  sampel  penulis menggunakan  teknik  random  sampling  (pengambilan  sampel  secara  acak)  yaitu  cara  bila  setiap anggota  dari  populasi  mempunyai  kesempatan  dan  kebebasan  yang  sama  untuk  terambil.  Karena jumlah  populasinya  dua  puluh  BPR/LPK  dengan  pegawai  yang  bekerja  seluruhnya  178  orang. Menurut Arikunto  (1992  :  102),  “untuk  sekedar  ancer-ancer  maka  apabila  subjeknya  kurang  dari 100  lebih  baik  diambil  semua  sehingga  penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi,  dan selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Dengan  demikian  sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  20%  dari  seluruh  anggota populasi  yaitu  20%  x  178  =  35,5  dibulatkan  menjadi  36  orang  terdiri  dari  para  pegawai  yang bekerja di :
1. Perusahaan Daerah BPR Leles sebanyak 9 orang
2. Perusahaan Daerah BPR Cisurupan sebanyak 9 orang
3. Perusahaan Daerah BPR Kadungora sebanyak 6 orang
4. Perusahaan Daerah BPR /LPK Cikajang sebanyak 4 orang
5. Perusahaan Daerah BPR /LPK Bayongbong sebanyak 8 orang
Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah BPR/LPK di Kabupaten Garut.

## V. TEKNIK DAN PENGUMPULAN ANALISIS DATA
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Studi pustaka yaitu meliputi mencari secara teratur, melokalisasi dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Studi lapangan yaitu melakukan pengumpulan data dari lokasi penelitian dengan cara :
a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian
b. Wawancara  yaitu  mendapatkan  informasi  dengan  cara  bertanya  langsung  kepada  re- sponden
c. Angket  yaitu  sekumpulan  pernyataan  atau  pertanyaan  yang  harus  dilengkapi  oleh  re- sponden dengan memilih jawaban atau menjawab pertanyaan melalui jawaban yang telah disediakan atau melengkapi jawaban dengan jalan mengisi. (Ruseffendi, 1994 : 107-110)
Jenis  angket  yang  digunakan  bersifat  kombinasi  tertutup  dan  terbuka.  Pertanyaan  tertutup adalah  pertanyaan  yang  jawabannya  sudah  disediakan  sehingga  responden  tinggal  memilih  salah satu jawaban yang sudah disediakan. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan sehingga responden bebas menuliskan jawabannya sendiri. (Soehartono, 1995 : 65-66)
Format  jawaban  untuk  angket  menggunakan  tiga  alternatife  jawaban  yaitu  ya,  selalu/sering, ragu-ragu/kadang-kadang,  tidak/tidak  pernah.  Masing-masing  alternatife  jawaban  diberi  skor  3 sampai dengan 1. (Singarimbun, 1989 : 102)

## VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tolok  ukur  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  PD.BPR/LPK  untuk meningkatkan PADS dalam menunjang Otonomi Daerah adalah :
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai Perusahaan Daerah BPR/LPK di Kabupaten Garut
2. Perencanaan yang dirumuskan secara tepat oleh Perusahaan Daerah BPR/LPK di Kabupaten Garut
3. Program-program yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah BPR/LPK
4. Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di Perusahaan Daerah BPR/LPK
5. Tercapainya target laba oleh Perusahaan Daerah BPR/LPK Kabupaten Garut
6. Besarnya jumlah pengorbanan (biaya) yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan di Perusahaan Daerah BPR/LPK Kabupaten Garut
1. Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai  Perusahaan  Daerah  BPR/LPK  di  Kabupaten Garut
Data hasil penelitian yang diperoleh terlihat dalam tabel berikut :
Tabel F.1 Pendapat Responden mengenai kejelasan tujuan yang hendak dicapai PD.BPR/LPK di Kabupaten Garut Jawaban Responden Jumlah (n) Persentase (%) Ya, mempunyai 34 94 Ragu-ragu 2 6 Tidak mempunyai 0 0 Jumlah (N) 36 100
Dilihat  dari  tabel  di  atas  hamper  semua  responden    yaitu  34  orang  (94%)  menjawab  bahwa perusahaan  mereka  mempunyai  tujuan  yang  jelas.  Namun  tidak  semua  pegawai  dapat  memahami dan menyadari tujuan perusahaan yaitu sebanyak dua orang responden (6%), mereka merasa dengan melaksanakan  pekerjaan  dan  mampu  mencapai  target  sudah  cukup,  tidak  ada  motivasi  mereka untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Padahal dengan memahami dan meyakini tujuan perusahaan dengan  baik  dan  benar  akan  dapat  bekerja  dengan  sungguh-sungguh,  penuh  semangat  serta dedikasi. Tetapi secara keseluruhan tidak ada seorang responden pun (0%) yang menyatakan bahwa PD.BPR/LPK  didirikan  tanpa  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Kiranya  tidak  perlu  ditekankan  lagi bahwa  pembenaran  keberadaan  suatu  perusahaan  adalah  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
2. Perencanaan yang dirumuskan secara tepat oleh PD.BPR/LPK Kabupaten Garut
Data hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel F.2 Pendapat Responden tentang Perencanaan yang dirumuskan dengan tepat oleh
PD.BPR/LPK di Kabupaten Garut Jawaban Responden Jumlah (n) Persentase (%) Ya, selalu 36 100 Kadang-kadang 0 0 Tidak pernah 0 0 Jumlah (N) 36 100
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  semua  responden  sebanyak  36  orang  menyatakan  bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pimpinan selalu merencanakannya terlebih dulu. Keadaan tersebut dinilai  dalam  posisi  tinggi  artinya  PD.BPR/LPK  sudah  melaksakan  salah  satu  fungsi  /  prinsip manajemen  yaitu  perencanaan  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pimpinan beberapa  PD.  BPR/LPK  menyatakan  perencanaan  bukanlah  semata-mata  fungsi  dari  pimpinan perusahaan  tetapi  karena  mereka  lebih  banyak  waktu  untuk  membuat  rencana  kerja  dari  pada karyawannya yang cenderung bertindak sebagai orang yang melaksanakan rencana kerja tersebut.

## 3. Program-program yang dilaksanakan oleh PD.BPR/LPK di Kabupaten Garut
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel F.3 Pendapat responden tentang program-program yang dilaksanakan oleh PD.BPR/LPK di Kabupaten Garut Jawaban Responden Jumlah (n) Persentase (%) Ya, selalu 26 72 Kadang-kadang 10 28 Tidak pernah 0 0 Jumlah (N) 36 100
Dari data hasil penelitian diatas, terlihat bahwa sebagaian responden yaitu sebanyak 26 orang (72%) menyatakan setiap program yang akan dilaksanakan dalam perusahaan selalu sesuai dengan rencana  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Menurut  hasil  wawancara  penulis  degan  pimpinan  dari beberapa  PD.  BPR/LPK  menyatakan  pada  saat  rencana  disusun  diikuti  pula  oleh  penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan.
Namun  adanya  data  hasil  penelitian  dari  jawaban  sepuluh  orang  (28%)  responden  yang memberikan  jawaban  kadang-kadang  memberkan  gambaran  bahwa  tidak  selamanya  program- program  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  selalu  sesuai  dengan  rencana.  Untuk  PD.  BPR/LPK umumnya  program-program  sesuai  rencana,  dapat  dilihat  dari jawaban  responden yang  menjawab tidak sesuai 0% (tidak ada).

## 4. Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di PD.BPR/LPK Kabupaten Garut
Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel F.4 Pendapat responden mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk setiap kegiatan yang berlangsung di PD.BPR/LPK Kabupaten Garut Jawaban Responden Jumlah (n) Persentase (%) Ya, selalu 34 94 Kadang-kadang 2 6 Tidak pernah 0 0 Jumlah (N) 36 100
Berdasarkan  jawaban  responden  dari  tabel  di  atas  yaitu  sebanyak  34  responden  (94%) menyatakan bahwa pimpinan sering melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di perusahaan,  dari  sebanyak  dua  orang  (6%)  responden  yang  memberi  jawaban  kadang-kadang memberikan  gambaran  di  PD.  BPR/LPK  pengawasan  dilaksanakan  perbulan  atau  setiap  triwulan sekali tergantung dari inisiatif pimpinan PD. BPR/LPK. Meskipun pengawasan tidak  dilaksanakan secara rutin, namun pengawasan dari pimpinan tetap ada, hal ini dapat dilihat dari responden yang memberikan jawaban tidak pernah ada 0%. Pengawasan mutlak diperlukan karena manusia bersifat salah  tidak  selalu  benar,  dalam  segala  perilaku  dan  perbuatannya  perlu  diamati,  bukan  dengan maksud untuk mencari kesalahan tetapi untuk membimbingnya.

## 5. Tercapainya target laba oleh PD.BPR/LPK Kabupaten Garut
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  melalui  penyebaran  angket  kepada  responden diperoleh data sebagai berikut :
Tabel F.5 Pendapat responden mengenai tercapainya target laba oleh
PD.BPR/LPK Kabupaten Garut Jawaban Responden Jumlah (n) Persentase (%) Ya, selalu 30 83 Kadang-kadang 6 17 Tidak pernah 0 0 Jumlah (N) 36 100
Dari  tabel  tersebut  diatas  dapat  dilihat  sebanyak  30  orang  responden  (83%)  menyatakan bahwa laba yang diperoleh PD.BPR/LPK dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan  adapula  responden  yang  menjawab  kadang-kadang  yaitu  sebanyak  6  orang  responden  (17%) dimana  perusahaan  mereka  tidak  selalu  memperoleh  laba  besar  sehingga  tidak  mampu  mencapai target yang telah ditentukan oleh pemilik modal.
Memang  kontribusi  laba  dari  perusahaan  daerah  di  Kabupaten  Garut  masih  relative  kecil terutama  bila  dibandingkan  dengan  sumber-sumber  pendapatan  lainnya  seperti  dari  hasil  pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  pendapatan  daerah  dari  sumber  lainnya.  Namun  demikian  PD. BPR/LPK  selalu  berusaha  mencapai  target  yang  ditentukan  perusahaan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari tidak  adanya  responden  (0%)  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  tidak  pernah  mengalami

## kerugian atau tidak mampu target laba.

## F.6  Besarnya jumlah pengorbanan (biaya) yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan di PD. BPR/LPK Kabupaten Garut
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  melalui  penyebaran  angket  kepada  responden diperoleh data sebagai berikut :
Tabel F.6 Pendapat responden mengenai besarnya jumlah pengorbanan (biaya) yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan di PD. BPR/LPK Kabupaten Garut.
Jawaban Responden Jumlah (n) Persentase (%) Ya, selalu 1 3 Kadang-kadang 11 30 Tidak pernah 24 67 Jumlah (N) 36 100
Dari data tabel hasil penyebaran angket tersebut, dapat diketahui bahwa PD.BPR/LPK mampu menekan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  upayanya  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Hal  ini terlihat  dari  jawaban  responden  sebanyak  24  orang  (67%)  menyatakan  jumlah  pengorbanan  yang dikeluarkan  perusahaan  perbandingannya  lebih  kecil  dari  pada  pendapatan  (keuntungan)  yang diperoleh
Namun  perkembangan  perusahaan  tidak  selamanya  meningkat,  ada  kalanya  mengalami penurunan.  Dari  jawaban  responden  sebanyak  11  orang  (30%)  mengatakan  kadang-kadang keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  menuntut  jumlah  pengorbanan  cukup  besar  bahkan  satu orang responden (3%) memberikan jawaban bahwa perusahaan sering mengalami kerugian karena jumlah biaya yang harus dikeluarkan lebih besar sedangkan di sisi lain perusahaan harus mencapai target laba.
Dari table-tabel diatas diperoleh temuan bahwa secara keseluruhan kinerja perusahaan daerah untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  sudah  cukup  optimal  hanya  saja  belum  bisa memberikan  keuntungan  yang  cukup  siginfikan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sumbangan  perusahaan daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp.  188,9  juta  dari  total  pendapatan  asli  daerah sebesar Rp. 126,08 milyar.

## VII.  SIMPULAN
Simpulan  :  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasannya,  kinerja  PD.  BPR/LPK  di Kabupaten Garut untuk meningkatkan PADS belum menunjukan hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali,  2000, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu Alternatife, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Arikunto, Suharsimi, 1992, Prosedur Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta. Kaho, J.R., 1995, Prosfek Otonomi Daerah di Negara RI , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Prawirosentono, Suyadi, Manajemen SDM Kebijakan Kinerja Karyawan , BPFE, Yogyakarta. Russefendi,  E.T.H.,  1994,  D asar-dasar  Penelitian  Pendidikan  dan  Bidang  Non  Eksakta
Lainnya , IKIP Semarang Press, Semarang. Sunindhia,  Y.W.,  dan  Ninik  Widianti,  1996, Praktek  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Daerah , Rineka Cipta, Jakarta. Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1989. Metode Penelitian Survei , LP3ES, Jakarta. Situmorang,  M.,  Victor.,  dan  Cormentyna  Sitanggang,  1994, Hukum  Administrasi Pemerintahan di Daerah , Sinar Grafika, Jakarta. Soehartono, Irawan, 1995, Metode Penelitian Sosial , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Suradinata,  Ermaya,  1996, Organisasi  dan  Manajemen  Pemerintahan  dalam  Kondisi  Era Globalisasi , Ramadan, Bandung. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah SKRIPSI Istadi Hargono, 1999, OPTIMALISASI FUNGSI KOMPUTER SEBAGAI SARANA DALAM MENUNJANG  KELANCARAN  KERJA  PADA  BAGIAN  TATA  USAHA  DINAS  PU PENGAIRAN PROPINSI DT. I JAWA TENGAH, STIA LAN Bandung DISERTASI Abdul  Rodjak,  1996,  OPTIMALISASI  POLA  USAHA  TANI  LAHAN  KERING  DALAM HUBUNGANNYA  DENGAN  PENDAPATAN  PETANI,  PENYERAPAN  TENAGA KERJA DAN KONSERVASI LAHAN, Unpad, Bandung