ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik
Thomas Agung Kurnianto*, Puguh Santoso**, Anang Puji Utama***
Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI
Kawasan Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat thomasagung95@gmail.com

## Abstract
Konflik di Papua merupakan salah satu ancaman serius bagi keutuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Mediasi humanistik oleh Umbreit (1997) merupakan salah satu metode  yang fokus pada ‘keterbukaan’ dan ‘pengungkapan publik’ untuk membantu menyelesaikan konflik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Indonesia di dalam mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik.  Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengandalkan kajian pustaka sebagai  metode analisis. Temuan dari tulisan ini adalah melalui mediasi humanistik, pemerintah Indonesia melakukan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua. Pemerintah juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan keinginan tersebut.

## Kata Kunci: Konflik Papua, Mediasi Humanistik

## Pendahuluan

## 1.  Latar Belakang Masalah
Papua memiliki kekayaan sumber sosial, budaya dan sumber alam yang berlimpah namun bertolak belakang dengan tingkat keamanan di kawasan tersebut. Papua terus-menerus mengalami pertikaian yang timbul dari perbedaan persepsi tentang sejarah integrasinya ke dalam negara Indonesia, pemiskinan yang terus berlanjut dan kompleks inferioritas yang diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat orang Papua. Selain itu, ketidakpuasan secara ekonomis juga memunculkan semangat bagi orang-orang asli Papua untuk berusaha memerdekakan diri yang berujung gerakan separatisme dan terorisme (Chauvel & Bhakti, 2004).
Menilik sejarah, konflik di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1945, yakni pada awal kemerdekaan, perebutan atas wilayah Papua mulai mencuat dengan melibatkan pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka dengan pihak Kerajaan Belanda (Chauvel & Bhakti, 2004).
Selanjutnya pada tahun 1965, terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Movement yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Menurut Tebay (Hadi, 2016), tujuan organisasi ini adalah untuk memerdekakan Papua dari kekuasaan Indonesia. Hingga kemudian pada tahun 2002, dilakukan konferensi di Papua yang dipelopori oleh aktivitas- aktivitas kemanusiaan melalui Peace Conference in West Papua guna membicarakan masalah di Papua. Sejak  saat itu, menurut McLeod, proses perjuangan kemerdekaan Papua beralih dari yang awalnya violent struggle menjadi nonviolent struggle (Hadi, 2016).
Separatisme merupakan salah satu ancaman serius bagi keutuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Gerakan ingin memerdekakan diri di Papua menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu yang dituangkan dalam berbagai kebijakan khusus untuk mengatasi gerakan tersebut, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid yang mengizinkan pengibaran bendera kemerdekaan West Papua (Chauvel & Bhakti, 2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Majelis Rakyat Papua (PPA) dan mendorong penerapan UU Otonomi Khusus, hingga Presiden Joko Widodo yang membebaskan tapol dan membuka akses bagi jurnalis asing untuk memasuki Papua (Fujikawa, 2017). Kendati begitu, Konflik Papua pun terus memanas dalam dua tahun terakhir, dan tidak ada tanda-tanda konflik ini akan teresolusi dalam waktu dekat. Pemicunya antara lain serangan yang menewaskan 31 pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga pada 1 Desember 2018 (BBC, 2018), dan serangkaian unjuk rasa di Papua pada Agustus–September 2019 (Tempo, 2019).
Berangkat dari rentetan panjang konflik yang terjadi di Papua, diperkuat fakta bahwa konflik Papua adalah konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia (dan masih berlangsung hingga saat ini), diperlukannya skema dengan penyesuaian yang baru untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan humanistik sangat menarik penulis untuk mencoba mengurai permasalahan yang menjadi ujung pangkal konflik di Papua.

## 2.  Kerangka Teori
Mediasi adalah proses negosiasi kooperatif di mana pihak ketiga, mediator, membantu para pihak untuk merundingkan masalah yang disengketakan, untuk mencoba mencapai kesepakatan atau penyelesaian (Roberts 1998; Stintzing 1994; Van Zyl 1997, dalam (Boniface & E., 2012)). Para pihak perlu diorientasikan melalui konsiliasi untuk berkomunikasi satu sama lain secara objektif dan rasional (Scott-MacNab dan Mowatt 1987; Levy dan Mowatt 1991 dalam (Boniface & E., 2012)) Bagaimanapun, mediasi dapat mengurangi kepahitan dan konflik di antara para pihak, tetapi tujuan mediasi mungkin berbeda, tergantung pada gaya mediasi yang digunakan (Roberts 1998 dalam (Boniface & E., 2012)). Berbagai gaya atau model mediasi ditemukan karena lebih menekankan pada proses dalam mediasi daripada struktur (Faris 2006 dalam (Boniface & E., 2012)). Namun, sebagian besar gaya ini berfokus pada hubungan antara para pihak dan tidak melihat komunitas.
Teori humanistik merupakan teori yang memberikan penjelasan tentang bagaimana memanusiakan manusia dan mengaktualisasikan kemampuan untuk menerapkan dalam lingkungan sekitar (Umbreit, 1997). Teori ini memberikan atau menekankan tentang kognitif dan afektif dalam mempengaruhi sebuah proses yang ada. Dalam menerapkan teori humanistik harus mempunyai kemampuan untuk menggali dan merasakan apa yang menjadi masalah dan harus diselesaikan dalam teori humanistik ini.
Dalam mediasi humanistik, ‘keterbukaan’ dan ‘pengungkapan publik’ adalah hal yang umum dan dapat dilihat sebagai membantu orang sembuh karena kebenaran ‘diberitahukan’ dan ‘dibuka’; sedangkan di sebagian besar gaya mediasi Barat, mediasi biasa dilakukan ‘di balik pintu tertutup’ – meskipun dalam mediasi aktivis, komunitas dilibatkan (Boniface & E., 2012). Model mediasi humanistik, dalam beberapa hal, sejajar dengan gaya psikoterapi atau pengajaran humanistik yang menekankan pentingnya hubungan antara terapis dan klien atau guru dan siswa dan mencakup keyakinan kuat dalam kapasitas setiap orang untuk pertumbuhan, perubahan, dan transformasi (Umbreit, 1997).
Meminjam teori mediasi humanistic yang dikemukakan Umbreit (1997), terdapat delapan langkah di dalam penyelesaian konflik papua yang akan dianalisis penulis di dalam tulisan ini, yaitu:
a. Centering . Membersihkan pikiran dari kekacauan dan memusatkan perhatian pada tugas penting perdamaian yang ada.
b. Re-framing Peran Mediator. Memfasilitasi proses dialog dan saling membantu alih-alih mengarahkan proses yang didorong oleh penyelesaian.
c.  Melakukan Sesi Pra-meditasi. Mendengarkan cerita masing-masing pihak, memberikan informasi, memperoleh partisipasi sukarela, menilai kasus, mengklarifikasi harapan, mempersiapkan mediasi
d.  Menghubungkan Para Pihak. Membangun hubungan dan kepercayaan dimulai pada fase persiapan.
e.  Mengidentifikasi dan Memanfaatkan Kekuatan Para Pihak. Dimulai pada fase premediasi.
f.  Pelatihan Komunikasi. Jika diperlukan, selama sesi persiapan.
g.  Menggunakan Gaya Mediasi Nondirektif
h.  Duduk Berhadapan antar Para Pihak. Kecuali tidak pantas karena budaya pihak atau permintaan individu.)

## i  Pengakuan dan Menggunakan Kekuatan Diam

## j.  Melakukan Sesi Tindak Lanjut

## 3.  Penelitian Sebelumnya
Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan guna menganalisis cara-cara atau metode penyelesaian konflik di Papua. Penelitian Febrianti dkk (2019) menganalisis proses penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di Papua (Organisasi Papua Merdeka atau OPM) dengan menggunakan mekanisme horse-trading. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Horse Trading sudah digunakan untuk menyelesaikan konflik Gerakan Papua Merdeka dan Pemerintah Indonesia, namun belum mencapai resolusi baru. Mekanisme perdagangan kuda secara efektif menyelesaikan konflik ketika kepercayaan telah dicapai di antara mereka untuk mengomunikasikan keduanya di mana mereka dapat menyampaikan tujuan mereka secara terbuka (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim, 2019).
Selanjutnya, analisis metode berlian counter-insurgency oleh McCormick sebagai strategi militer Indonesia menumpas gerakan insurgensi Papua juga telah dilakukan oleh Ramdhan (2019). Penelitian dengan metode kualitatif studi literature ini menyatakan bahwa pengaplikasian strategi COIN McCormick secara sempit tidak hanya gagal dalam menyesaikan konflik Papua, tapi juga memberi ruang terbentuknya dinamika baru dalam  dimensi internasionalnya, sehingga perlu adanya interpretasi baru terhadap model COIN di Papua, yaitu dengan memberikan solusi terhadap eliminasi akar konflik ketimbang eliminasi total dengan militer (Ramdhan, 2021). Anriani, Rahayu dan Salomo (2021) menganalisis Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan kerangka integrative Tata Kelola Kolaboratif. Dari kajian berbasis kerangka integratif model Collaborative Governance menunjukkan bahwa proses kolaborasi di pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus belum berhasil dan kurang efektif (Anriani, Rahayu, & Salomo, 2021).

## 4.  Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan alasan untuk menemukan pemahaman baru dalam pendekatan mediasi humanistik yang dilakukan Indonesia di dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Analisis data menggunakan kajian pustaka dari buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian dan dokumentasi website terkait dengan upaya Indonesia menyelesaikan konflik Papua secara humanis.

## 5. Pembahasan

## 1.  Analisis Akar Masalah Konflik Papua
Papua merupakan daerah yang terbesar dan paling timur dari Indonesia, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Luas total Papua sendiri adalah 421,981 km 2
(3,5 lebih besar daripada Pulau Jawa) dan secara topografi terdiri dari area pegunungan dan tanah rawa di sepanjang pantai. Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini di bagian timur, Provinsi Maluku Utara dan Maluku di barat, Samudra Pasifik di utara, dan Laut Arafura di selatan. Secara konstitusional, Papua juga merupakan wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal19 November 1969 melalui proses resolusi PBB No. 2504. Selanjutnya, Papua disahkan sebagai daerah otonom pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Rumbiak, 2005).
Konflik Papua telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, tetapi terus memanas dalam dua tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa kali terjadi baku tembak antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang selanjutnya dianggap kelompok teroris di wilayah Papua. Data Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) mencatat bahwa pada 1 Januari2019 - 15 Desember 2021 terdapat 407 peristiwa konflik di Papua dan Papua Barat, yang terdiri atas 107 pertempuran, 206 kerusuhan, dan 88 kekerasan terhadap warga sipil, dengan jumlah korban jiwa mencapai 123 orang (ACLED, 2020). Data di atas menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah
berbasis keamanan dan militer terhadap konflik Papua ternyata justru berdampak semakin meningkatkan jumlah korban.
Sebenarnya, selain pendekatan keamanan, pemerintah pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) juga telah meningkatkan fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua. Pendekatan ini juga diperpanjang dalam periode kedua Jokowi sekarang. Akan tetapi, selain pendekatan ekonomi, hal yang lebih mendesak adalah pemerintah harus memecahkan akar penyebab konflik Papua, yang hingga sekarang masih belum terselesaikan (Chairil & Sadi, 2020). A nalisis dari Lembaga   Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Papua Road Map (PRM) merupakan acuan utama ketika berbicara tentang akar konflik Papua (Rusdiarti & Pamungkas, 2017). Dalam analisisnya, empat isu menjadi sumber utama konflik Papua, yakni: (1) Marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua, (2)  kegagalan pembangunan ekonomi yang tidak menyertakan aspek sosial-budaya, (3) kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara, dan (4) Perbedaan persepsi dalam konstruksi sejarah pengintegrasian Papua ke Indonesia pada tahun 1969.
Secara spesifik, PRM menjadi acuan utama penulis untuk untuk analisis penyelesaian konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanis. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi menggunakan sistem senjata utama, melainkan sistem senjata sosial sebagai upaya penyelesaian konflik Papua. Seperti telah disampaikan oleh LIPI (Rusdiarti & Pamungkas, 2017), penyelesaian akar masalah konflik Papua hanya dapat dilakukan dengan dialog, tidak dapat dengan intervensi kekerasan  Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memulai dialog dengan tokoh sentral OPM di bawah mediasi pihak ketiga yang netral.

## 2. Pendekatan Mediasi Humanistik dalam Penyelesaian Konflik Papua
Setelah bertahun -tahun diterapkan dalam berbagai situasi, ranah mediasi sekarang menghadapi peluang bagus untuk membangun banyak cerita anekdot tentang bagaimana mediasi secara berkala sering kali jauh lebih baik dari sekadar menghasilkan penyelesaian. Dengan beralih dari pendekatan mediasi yang didorong oleh penyelesaian ke pendekatan yang didorong oleh dialog, praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekoniliasinya (Umbreit, 1997). Kekuatan rekonisialis ini bersifat intrinsik dalam proses menengahi konflik antar individu tetapi perlu secara sadar ditarik keluar dan dimanfaatkan.
Dalam budaya Barat, dimensi transformatif mediasi telah dengan fasih dijelaskan oleh Bush dan Folger (1994) dalam buku mereka yang diakui secara luas The Promise of Mediation (Umbreit, 1997). Mereka menekankan pentingnya pemberdayaan yang tulus dan pengakuan timbal balik atas kemanusiaan masing-masing pihak di samping nilai kekuatan belas kasih di antara pihak-pihak yang berkonflik. Aplikasi khusus dari praktik mediasi transformatif, yang sangat cocok untuk mediasi keluarga, komunitas, tempat kerja, dan korban-pelanggar adalah model mediasi humanistik (Umbreit, 1997).
Berbicara lagi tentang konflik Papua, teori mediasi humanistik yang dikemukan Umbrei (1997) bisa dijadikan acuan baru untuk pemerintah Indonesia di dalam mencapai kata damai dengan kubu OPM Papua dan hidup berdampingan di wilayah NKRI. Pemerintah pusat seharusnya tidak melakukan  pendekatan keamanan yang berlebihan tetapi negara
harus menganggap bahwa mereka yang berkonflik adalah warga negara yang sah di mata hukum.Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bahwa menyelesaikan konflik di Papua sebaiknya menggunakan cara-cara humanis (CNN, 2021). Suasana kodusif salah satunya perlu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua, baik dari tokoh-tokoh adat, agama, yang berasal kalangan pemuda, perempuan, dan berbagai klaster.
Membuka dialog adalah kunci dari pendekatan mediasi humanistik untuk penyelesaian konflik di Papua. Di dalam dialog  penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok OPM perlu dicari titik temu tentang isu-isu apa saja yang bisa diperjualbelikan, tentunya isu yang layak untuk dicapai kedua belah pihak. Beberapa isu yang berkembang di Papua yang bereaksi terhadap munculnya ketidakpuasan publik Papua, antara lain masalah optimalisasi pelayanan publik, masalah pembangunan manusia yang masih memperhatikan nilai-nilai budayanya, pembangunan infrastruktur, keadilan politik, masalah rasisme, dan sebagainya masih dalam koridor wacana nasional dan bukan separatisme. Masyarakat Papua juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah di Papua, baik provinsi maupun kabupaten, ormas, masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagainya. Mereka adalah kelompok di luar gerakan separatis Papua yang dapat melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah pusat untuk menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat.
Setelah dialog sebagai bentuk mediasi dilakukan, barulah pemerintah Indonesia menggandeng dan memberdayakan masyarakat Papua di dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di tanah Papua, dari segi pendidikan, ekonomi, politik, hingga kebudayaan asli di wilayah tersebut. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat-martabat masyarakat (Supardan, 2020). Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi pendidikan dan kesehatan di tanah Papua yang masih sangat memprihatinkan (Budiarti 2017 dalam (Rusdiarti & Pamungkas, 2017).  Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pembangunan.
Sebagai penutup, salah satu aspek di dalam mediasi humanistic yang diterapkan di dalam penyelesaian konflik di Papua adalah dengan mengubah aktor yang terlibat dalam dialog. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menekankan hasil yang ingin dicapai. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan di Papua namun juga upaya pemulihan situasi di Papua. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain seperti kekerasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendekatan mediasi humanistic ini harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan di Papua.

## 6. Kesimpulan
Konflik Papua merupakan konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia (dan masih berlangsung hingga saat ini). Berbagai pendekatan sudah banyak dilakukan, salah satunya dengan cara militer. Namun, pendekatn ini justru meningkatkan korban masyarakat sipil karena pendekatan ini mengarah pada kekerasan dan bentrokan antara kedua belah pihak, yakni
pemerintah Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka.
Diperlukan skema dengan penyesuaian yang baru untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan mediasi humanistik dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketegangan sekaligus mengurasi masalah yang menjadi penyebab konflik di Papua.  Melalui pendekatan ini, pemerintah Indonesia disarankan melakukan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua. Pemerintah juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan keinginan tersebut. Lebih penting lagi, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan di Papua namun juga upaya pemulihan situasi di Papua. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain seperti kekerasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya.

## Daftar Pustaka
ACLED. (2020). Armed Conflict Location and Event Data Project . Retrieved Desember 15, 2021, from https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Anriani, S., Rahayu, A., & Salomo, R. (2021). Indonesian collaborative governance analysis facing Free Papua movement. Utopía y Praxis Latinoamericana, 26 (2), 89-108.
BBC. (2018, Desember 1). Pembunuhan pekerja Papua: Lima hal pokok sejauh ini . Retrieved Desember 14, 2021, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140
Boniface, & E., A. (2012). A Humanistic Approach to Divorce and afamily mediation in the South African context: A compaarative study of Western=stylemediation and African humanistic mediation. African Journalon Conflick Resolution, 12 (3), 101-130.
Chairil, T., & Sadi, W. A. (2020). Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis. CBDS Commentaries. Jakarta Pusat: Binus.
Chauvel, R., & Bhakti, I. (2004). The Papua Conflict: Jakarta’s Perception and Policies. Publick Adminitration Review, 66 , 44-55.
CNN. (2021, November 7). Ma’ruf Pesan ke Panglima Baru TNI agar Sikapi Papua dengan Humanis . Retrieved Desember 15, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20211106213729-20-717605/maruf-pesan-ke-panglima-baru-tni-agar-sikapi- papua-dengan-humanis
Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim. (2019). Internal Conflict Resolution between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism. Society, 7 (2), 83-100.
Fujikawa, K. (2017). Drifting between accommodation and repression: explaining Indonesia’s policies toward its separatists. The Papcific Review, 30 (5), 655-673.
Hadi, R. P. (2016). Tantangan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Transformasi Separatisme dan Cyberprotest di Papua. Joint Seminar on Public and International Affairs UUM-Unair (pp. 1-10). Universitas Utara Malaysia.
Ramdhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN). Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 17 (1), 139-151.
Rumbiak, Y. P. (2005). Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme di Daerah Krisis Integrasi. Jakarta: Papua International Education.
Rusdiarti, S. R., & Pamungkas, C. (2017). Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Yogyakarta: Yayasan Obor.
Supardan, D. (2020). Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: Sebuah refleksi. Jurnal Ilmu Politik, 21 , 189-212.
Tempo. (2019). Papua Dikepung Unjuk Rasa, Ini 6 Lokasinya . Retrieved Desember 14, 2021, from https:// nasional.tempo.co/read/1241922/papua-dikepung-unjuk-rasa-ini-6-lokasinya
Umbreit, M. S. (1997). Humanistic Mediation: A Transformative Journey of Peacemaking . Center for Restorative Justice & Peacemaking , 1-10.