## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.7., No.1, April 2022 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw

## Identifikasi Permukiman Padat Di Kota Balikpapan

## Identification Of Density Settlements In Balikpapan City
Agus Fitrianto 1)*) , Rilia Rigina Mahagarmitha 2)
1) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Balikpapan
2) Program Studi  Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Balikpapan

## ABSTRAK
Settlements that grow irregularly with a high population density have the potential to have an impact on the quality  of  life  of  the  community  and  urban  sustainability.  Dense  settlements  without  proper  supervision  and planning will make the face of the city become slum. Balikpapan City has several areas with high population density. This study aims to (1) identify the area in Balikpapan City that has the most opportunity to become a slum area, Continued (2) assess the slum status of the area using an assessment analysis of the Guidelines for Identification of Slum Settlements in the Supporting Areas of the Metropolitan City with a focus on the criteria of economic vitality and non-economic vitality criteria in urban areas. the most densely populated settlements in Balikpapan City, ending with (3) formulating priorities for handling the most densely populated areas. This study found that Karang Rejo Village has the highest density potential with the highest population density of 20,075. The score in Karang Rejo Village has the potential to become a slum area with a total rating weight of 430. The score value is described on the non-economic vitality criteria of 340, then the value of the Economic Vitality criteria score is 90. Priority directions for the approach to handling the area using Property Development are needed with an urgent nature in the Kelurahan area. Karang Rejo.
Keywords : Dense Settlements, Slums, Vitality of the economy

## ABSTRACT
Permukiman yang tumbuh tidak teratur dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan perkotaan. Pemukiman padat tanpa ada pengawasan dan perencanaan yang baik akan membuat wajah kota menjadi kumuh. Kota Balikpapan memiliki beberapa wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kawasan di Kota Balikpapan yang paling berpeluang menjadi kawasan kumuh, Dilanjutkan (2) menilai status kekumuhan kawasan menggunakan  analisis  penilaian  Pedoman  Identifikasi  Permukiman  Kumuh  Daerah  Penyangga  Kota Metropolitan dengan fokus pada kriteria vitalitas ekonomi dan kriteria vitalitas non ekonomi pada permukiman terpadat di Kota Balikpapan, diakhiri dengan (3) merumuskan prioritas penanganan kawasan terpadat. Penelitian ini menemukan bahwa Kelurahan Karang Rejo memiliki potensi kepadatan tertinggi dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi yaitu 20.075. Nilai pada Kelurahan Karang Rejo berpotensi menjadi kawasan kumuh dengan total bobot penilai 430. Nilai skor dijabarkan pada kriteria vitalitas non ekonomi sebesar 340, kemudian nilai skor kriteria Vitalitas Ekonomi sebesar 90. Arahan prioritas pendekatan penanganan kawasan menggunakan Property Development diperlukan dengan sifat mendesak pada kawasan Kelurahan Karang Rejo.
Kata  Kunci: Kawasan Kumuh, Permukiman Padat, Vitalitas ekonomi

## PENDAHULUAN
Secara administratif Kota Balikpapan menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 38 Tahun 1996 yaitu 5 kecamatan dan 27 kelurahan, kemudian  adanya  revisi  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pembentukan  kecamatan  dalam  Wilayah  Kota Balikpapan, menjadi terdiri dari 6 kecamatan dan 34 Kelurahan.
Secara  geografis  merujuk  pada  Kota Balikpapan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 -2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri  dari  luas  daratan  50.330,57  Ha  dan  luas lautan  31.164,03  Ha.  Letak  geografis  Kota Balikpapan  pada  posisi  116,5  Bujur  Timur  dan 117,0  Bujur  Timur  serta  di  antara  1,0  Lintang Selatan dan 1,5 Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai  berikut  :  sebelah  barat  berbatasan  dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sebelah utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Kutai Kertanegara,  kemudian  sebelah  Selatan  dan  timur Selat Makassar.
Secara  morfologis  Kota  Balikpapan  memiliki kawasan  perbukitan  dengan  jenis  tanah podsolik merah  kuning  sebanyak  85%  dengan  karakter topsoil yang  tipis,  struktur  tanah  sangat  mudah tererosi. 15% daerah sisanya adalah dataran rendah di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah aluvial.
Sisi  topografis  sebagian  besar  wilayah  Kota Balikpapan terletak pada kemiringan lereng antara 15  -  40%  yaitu  seluas  21.305,57  Ha  atau  42,33% dari luas wilayah keseluruhan kota.
Kota  Balikpapan  memiliki  potensi  -  potensi bencana  yang  sudah  ditetapkan  di  RTRW  Kota Balikpapan. Potensi bencana yang dimaksud adalah kawasan  rawan  banjir,  kawasan  rawan  longsor, kawasan  rawan  abrasi  dan  kawasan  rawan kebakaran (Fitrianto et al., 2020).
Menurut RTRW Kota Balikpapan tahun 2012 2032  Pada  Pasal  50  ayat  (1)  kawasan  peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf  seluas  kurang  lebih  10.902  Ha  meliputi: kawasan  peruntukan  perumahan  kepadatan  tinggi, kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang; dan  kawasan  peruntukan  perumahan  kepadatan rendah(Fitrianto et al., 2021).
Menurut  (Crysta  &  Budisusanto,  2017) terdapat dua parameter untuk mengetahui penyebab sebuah  kawasan  kekumuhan  terbanyak  yaitu: Kondisi  Proteksi  Kebakaran  dan  Kondisi Penyediaan Air Minum, hal ini menjadi titik awal pengidentifikasi  kawasan  yang  memiliki  potensi kumuh,  sarana  dan  prasarana  mutlak  menjadi
parameter.  Morfologi  sebuah  kawasan  menurut (Adimagistra  &  Wahjoerini,  2020)  menjadi parameter  tersendiri  seperti  kawasan  permukiman nelayan  atau  tepi  air,  memiliki  permasalahan pertumbuhan  penduduk  terjadi  tiap  tahunnya  dan perubahan  bentuk  kawasan  terjadi  seiring  dengan pertumbuhan  penduduk,  perubahan  yang  terjadi antaranya  penggunaan  lahan  yang  berubah  dari lahan yang tidak teratur.
Perubahan dari segi kualitas dan kuantitas  air baik  permukaan  maupun  air  tanah  sangatlah dipengaruhi oleh pola pengelolaan lahan yang ada pada daerah tersebut. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari (Debataraja  et  al.,  2018).  Perubahan  kepadatan permukiman kota tersebut mengakibatkan visualisasi  kota    menjadi  buruk,  perlunya peningkatan kualitas bangunan serta penataan ulang kawasan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  visualisasi  wajah  Kota  (Febrion  et  al., 2020). Tingginya harga tanah dan bahan bangunan menyebabkan  terjadinya  lingkungan  perumahan yang  sangat  padat  setiap  lahan  yang  ada  akan  di bangun  semaksimal  mungkin  dengan  nilai konstruksi  yang  buruk,  dari  sekian  banyak pemukiman kumuh (Febrion et al., 2020) Menurut (Ruli As’ari & Siti Fadjarajani, 2018). Permukiman  kumuh  berdasarkan  karakteristiknya adalah  suatu  lingkungan  permukiman  yang  telah mengalami penurunan kualitas. Suatu kawasan baik secara  fisik,  sosial  ekonomi  dan  sosial  budaya dianggap memburuk  ketika  kehidupan  yang  layak tidak tercapai dan bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. (Budy & Fredy, 2016)  menyampaikan  ciri  permukiman  kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah.
(May  Istikasari  &  Parfi  Khadiyanto,  2014) menyampaikan  bahwa  Peran  Pemerintah  kota dalam mencegah suatu kawasan menjadi kumuh dan tidak  layak  huni  menjadi  antisipasi  yang  wajib untuk  dievaluasi  terus  menerus.  Menurut  peneliti belum adanya penelitian yang membahas mengenai pencegahan  kawasan  kumuh  di  kota  Balikpapan sehingga  penelitian  ini  dianggap  perlu  dan mendesak.
Tujuan penelitian ini yaitu ; (1) mengidentifikasi  kelurahan  dengan  kepadatan penduduk tertinggi di kota Balikpapan, (2) menilai tingkat kepadatan permukiman kepadatan tertinggi, (3)  merumuskan  prioritas  penanganan  kawasan permukiman terpadat kota Balikpapan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  kota  Balikpapan, Kalimantan  timur,  Indonesia.  Lokasi  kelurahan yang  di  teliti  adalah  kelurahan  yang  memiliki tingkat  kepadatan  tertinggi  per  Km  persegi. Kelurahan yang memiliki kepadatan tertinggi akan dipilih  dan  diteliti  lebih  lanjut  untuk  mengetahui kondisi kepadatan dan kekumuhannya.
Gambar 1. Peta Batas Kecamatan Kota Balikpapan
Waktu  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan September 2021 hingga Desember 2021.

## Populasi dan sampel penelitian
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  tiap-tiap kelurahan  yang  memiliki  kepadatan  berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan bangunannya.
Respondennya adalah stakeholder kota Balikpapan  yaitu  dinas  permukiman  kota Balikpapan, penduduk dan tokoh masyarakat.
Berdasarkan  populasi  yang  ada,  maka penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan berbentuk  sampling  berlapis,  sampel  dipilih berdasarkan  pengetahuan  dan  kepakarannya mengenai kondisi populasi.

## Sumber Data
Data yang menjadi sumber pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merujuk wawancara pejabat/ pemangku kebijakan, wawancara kepada masyarakat/RT/RW
/Kades/lurah  dan  data  observasi  lapangan.  Data sekunder  didapatkan  dari  dokumen  RTRW  kota Balikpapan,  data  Disdukcapil,  data  peta  kota Balikpapan dan data literatur lainnya.

## Teknik Pengumpul Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini :
1. pengumpulan  data  primer  observasi  lapangan pada  bulan  September  2021-oktober  2021, dilanjutkan wawancara kepada stakeholder pada bulan November.
2. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan mengakses  data-data  dari website Disdukcapil kementerian  dalam  negeri  yang  diakses  pada bulan November 2021.

## Teknik Analisis Data
Untuk  mengidentifikasi  kelurahan  yang memiliki  tingkat  kepadatan  tertinggi  maka  data Disdukcapil  dan  data  RTRW  kota  Balikpapan  di analisis  untuk  mendapatkan  kelurahan  dengan tingkat kepadatan paling tinggi. Perhitungan tingkat kepadatan dirumuskan di bawah ini;

## 1. Identifikasi Penentuan Kelurahan yang diteliti
Kelurahan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini ditentukan  dari  tingkat  kepadatan  penduduk  dari tiap-tiap  kelurahan.  Data  bersumber  dari  data Disdukcapil  kota  Balikpapan  untuk  jumlah penduduk pada tahun 2021 bulan Juli.
Rumus untuk menentukan tingkat kepadatan penduduk pada suatu kawasan dijabarkan pada rumus di bawah ini :
𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝐾𝑃) = ∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝐽𝑃)
∑ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ  (𝐿𝑊)
(𝐾𝑃)𝑗𝑖𝑤𝑎/𝑘𝑚2 = (𝐽𝑃)𝑗𝑖𝑤𝑎

## (𝐿𝑊)
Dari  tiap  kelurahan  akan  diteliti  tingkat kepadatannya  untuk  menjadikan  kawasan  fokus penelitian  karena  berpeluang  menjadi  kawasan kumuh.
2. Penilaian Permukiman kumuh
a. Variabel Penelitian Variabel  pada  penelitian  merujuk  dokumen Konsep Pedoman
Identifikasi kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota metropolitan, yang  menjadi  5  kriteria  yaitu  Vitalitas  Non Ekonomi,  Vitalitas  ekonomi  kawasan,  Status
Kepemilikan  Tanah,  Keadaan  Prasarana  dan Sarana, Komitmen Pemerintah Kabupaten/kota dan Prioritas Penanganan.
Pada  penelitian  ini  indikator  yang  digunakan berfokus  pada  kriteria  vitalitas  non  ekonomi  dan vitalitas  ekonomi.  Fokus  dimaksud  untuk mendapatkan  penilaian  skor  kawasan  yang  diteliti lebih  dalam,  demi  konsep  penunjang  ekonomi perkotaan.
Kriteria  vitalitas  non  ekonomi  yang  dimaksud adalah kriteria yang menentukan penilaian kawasan kumuh  dengan  indikasi  penanganan  peremajaan kawasan  kumuh.  Variabelnya  yaitu  kesesuaian
dengan rencana tata ruang wilayah kota RDTJ, fisik bangunan  perumahan  permukiman  dan  kondisi
kependudukan  dalam  permukiman  dinilai  dari kerapatan dan kepadatan penduduknya.
Kriteria  vitalitas  ekonomi  merupakan  kriteria yang  memiliki  indikator  nilai-nilai  ekonomi kawasan  dan  perekonomian  penduduknya.  Tujuan kriteria ini untuk mewujudkan komitmen Gerakan city without slum . Adapun variabel dari kriteria ini yaitu  tingkat  kepentingan  kawasan  dalam  letak kedudukan  pada  wilayah  kota,  kemudian  fungsi kawasan  dalam  peruntukan  ruang  kota  dan  jarak jangkau  kawasan  terhadap  mata  pencarian penduduk kawasan tersebut. Variabel yang diamati dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1  di
bawah ini.
Tabel 1. Klasifikasi dan peruntukan Wilayah Permukiman Kota Balikpapan
Kriteria indikator Kriteria Skor Vitalitas Non
Ekonomi Kesesuaian tata ruang (RTRW) kesesuaian < 25% 50 Kesesuaian 25% - 50% 30 Kesesuaian >50% 20 Kondisi Fisik Bangunan
Pertambahan Bangunan Liar sangat tinggi 50 tinggi 30 rendah 20 Kepadatan bangunan > 100 unit/hektar 50 80 - 100 unit/hektar 30 < 80 unit/ hektar 20 bangunan temporer >50% 50 25%- 50% 30 <25% 20 tapak bangunan ( building coverage ) > 70% 50 50% - 70% 30 <50% 20 Jarak Antar bangunan <1.5meter 50 1,5 - 3.0 meter 30 >3,0 meter 20 Kondisi Kependudukan Tingkat kepadatan penduduk >500 jiwa/hektar 50 400- 500 jiwa/hektar 30 < 400 jiwa/hektar 20 Tingkat pertumbuhan penduduk > 2,1% 50 1,7% - 2.1% 30 <1,7% 20 Vitalitas Ekonomi letak strategis kawasan sangat strategis 50 kurang strategis 30 tidak strategis 20 jarak ke tempat mata pencarian > 10 Km 50 1 - 10km 30 <1 Km 20 fungsi kawasan sekitar pusat bisnis dan perkantoran 50 pusat pemerintahan 30 permukiman dan lainnya 20
Sumber : (Direktorat Pengembangan Permukiman, 2006)

## b. Proses Skoring
Proses skoring merujuk pada 3 tingkatan level yang  akan  memiliki  bobot  berdasarkan  kriteria- kriteria yang tercukupi. Skor yang dimaksud yaitu 50 level tertinggi, 30 untuk tingkatan tengah dan 20 untuk skor terendah.
Tabel 2 Skoring Nilau Dari Tiap Variabel Kategori Skor Level tertinggi 50 Level tengah 30 Level terendah 20
Sumber : (Direktorat Pengembangan Permukiman, 2006)

## c. Proses Penilaian
Kegiatan penilaian pada penelitian ini merujuk pada pembagian batas ambang berdasarkan kategori indikator yang diteliti, penilaian terbagi menjadi 3 batas  ambang,  yaitu  penilaian  dinilai  kategori tinggi,  penilaian  dinilai  kategori  sedang  dan penilaian dinilai kategori rendah.
Ambang batas yang dimaksud adalah nilai rata- rata  tertinggi  dan  nilai  rata-rata  terendah  dibagi menjadi 3 kategori penilaian.
Berikut  ini  formula  yang  digunakan  untuk penilaian :
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝑁𝑅) = (∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  −   ∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)
3
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑁𝑅 = (550 −  220) 3 = 110
Sumber : (Direktorat Pengembangan Permukiman, 2006)
Maka  berdasarkan  contoh  di  atas,  kategori penilaian tinggi berada direntang 550-440, kategori sedang  berada  direntang  439-329,  dan  kategori rendah berada direntang 328–218.
Berikut  ini  formula  yang  digunakan  untuk penilaian vitalitas non ekonomi :
(𝑁𝑅𝑉𝑁𝐸) = (∑ 𝑁𝑇𝑉𝑁𝐸  −  ∑ 𝑁𝑅𝑉𝑁𝐸)
3
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑁𝑅𝑉𝑁𝐸 = (400 −  160)
3
= 80
NRVNE : nilai rentang vitalitas non ekonomi NTVNE : nilai tertinggi vitalitas non ekonomi NRVNE : nilai terendah vitalitas non ekonomi
Sumber : (Direktorat Pengembangan Permukiman, 2006)
Maka  nilai  rentang  kriteria  Vitalitas  Non Ekonomi kategori penilaian tinggi berada direntang 400-320, kategori sedang berada direntang 319-239, dan kategori rendah berada direntang 238–158.
Berikut  ini  formula  yang  digunakan  untuk penilaian vitalitas ekonomi :
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝑁𝑅𝑉𝐸) = (∑ 𝑁𝑇𝑉𝐸  −  ∑ 𝑁𝑅𝑉𝐸)
3
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑁𝑅 = (150 −  60) 3
= 30 NRVE : nilai rentang vitalitas ekonomi NTVNE : nilai tertinggi vitalitas ekonomi NRVNE : nilai terendah vitalitas ekonomi
Sumber : (Direktorat Pengembangan Permukiman, 2006)
Maka  kriteria  vitalitas  ekonomi  dinilai direntang,  kategori  penilaian  tinggi  berada direntang  150-120,  kategori  sedang  berada direntang  119-89,  dan  kategori  rendah  berada direntang 88-58.

## 3. Penentuan prioritas penanganan
Penelitian dilanjutkan dengan melakukan skala prioritas  penanganan  kawasan  yang  sudah  diteliti yaitu kelurahan yang dinilai sebagai kawasan yang berpotensi menjadi kawasan kumuh.
Menurut (Direktorat Pengembangan
Permukiman,  2006)  dijelaskan  bahwa  tindakan penanganan  kawasan  kumuh  dengan  pendekatan penanganan pada property development, community based  development (CBD)  dan guided  Land development (GLD).  Pemilihan  pendekatan penanganan  ini  berdasarkan  hasil  dari  penilaian pembentukan kawasan kumuh sebelumnya.
Property  Development atau  pendekatan pengembangan  properti,  menurut  (Wilkinson  & Reed,  2008)  adalah  proses  yang  melibatkan perubahan  atau intensifikasi' penggunaan  lahan untuk menghasilkan bangunan untuk pendudukan”. Ini  bukan  pembelian  dan  penjualan  tanah  untuk mendapatkan  keuntungan.  Tanah  hanyalah  salah satu faktor  penting  untuk pengembangan  kawasan yang  layak  huni.  Pengembangan  dalam  aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Menurut  (Resnawaty  &  Darwis,  2018) community  based  development (CBD)  atau pembangunan  berbasis  masyarakat  adalah  metode
pendekatan  sosial,  budaya  dan  ekonomi  yang melibatkan  masyarakat  atau  komunitas  dalam pembangunan. Bentuk dari pendekatan ini yaitu ide gagasan,  penyusuan  anggaran  hingga  pelaksanaan di lapangan
Guided  Land  development  (GLD) menurut (Ramadhan  &  Pigawati,  2014)  merupakan pendekatan  pengembangan  kawasan  berdasarkan bahwa  kawasan  kurang  bahkan  tidak  mempunyai nilai ekonomi komersial. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai komersial suatu kawasan sebagai  pendekatannya  (Marulanda  &  Steinberg, 1991).
Dalam  merumuskan  pendekatan  prioritas penanganan  yang  sesuai  dengan  kondisi  kawasan yang  diteliti,  maka  perumusan  menggunakan rujukan hasil dari penilaian pada kriteria vitalis non ekonomi  dan  vitalitas  ekonomi,  yang  dijabarkan ditabel 3 dibawah ini.
Tabel 3. Pendekatan Prioritas Penanganan
Jenis Pendekatan Kriteria Vitalitas Ekonomi Kriteria Vitalitas Non Ekonomi Property Development Skor tinggi Skor tinggi - hingga sedang Community Based Development Skor sedang  - hingga rendah Skor rendah Guided Land development Skor e rendah Skor sedang  - hingga rendah
Sumber : (Direktorat Pengembangan Permukiman, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Identifikasi  Kepadatan  Penduduk  Per wilayah kelurahan
Berdasarkan  data  Disdukcapil  Kemendagri tanggal  31  Desember  2021,  kota  Balikpapan memiliki  penduduk  sebanyak  710.293  jiwa  yang terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Secara makro  tingkat  kepadatan  penduduk  Kota Balikpapan  rata-rata  adalah  1.393  jiwa  per  Km persegi.
Identifikasi kepadatan penduduk Kota Balikpapan menurut kelurahan yang sesuai dengan pola ruang kota yaitu berada ditabel 4 di bawah ini, kemudian dipilih untuk diketahui tingkat kepadatan wilayahnya.
Tabel 4. Kelurahan Dengan Tingkat Kepadatan

## Penduduk Yang Tinggi
Kecamatan Kelurahan Kepadatan penduduk Jiwa/Km persegi Balikpapan selatan Damai 3.348 Sepinggan 5.851 Gunung Bahagia 9.087 Balikpapan Kota Kel. prapatan 2.634 Klandasan ulu 11.760 Klandasan Ilir 14.697 Balikpapan tengah Karang Rejo 20.075 Karang jati 17.634 Gunung Sari Ulu 7.407 Balikpapan barat Baru tengah 18.100 Baru ulu 12.156 Margomulyo 6.365 Margasari 19.437
Sumber : (Kementerian Dalam Negeri, 2020)
Hasil  visualisasi  kelurahan  yang  memiliki fungsi  sebagai  kawasan  dengan  kepadatan permukiman  tinggi  dari  RTRW  kota  Balikpapan, dianalisis  kelurahan  yang  memiliki  tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Kepadatan penduduk didapat dari luas wilayah dibagi  jumlah  penduduk  yang  berada  diwilayah tersebut.  Hasilnya  didapat  kelurahan  Karang  Rejo memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi atau paling tinggi yaitu 20.075 jiwa per Km persegi.
Gambar 2 Peta Lokasi Kawasan Kelurahan Karang Rejo Kota Balikpapan
Hal ini yang memutuskan bahwa penelitian ini akan  berfokus  untuk  mengidentifikasi  kelurahan Karang  Rejo  dalam  aspek  vitalitas  ekonomi  dan vitalitas non ekonomi.

## 2. Penilaian  Permukiman  Karang Rejo
a. Kesesuaian tata ruang (RTRW)
Kajian  literatur  pada  dokumen  menunjukkan bahwa  kawasan  kelurahan  Karang  Rejo  memiliki kesesuaian  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota  Balikpapan  tahun  2012-2032  yang menunjukkan  bahwa  kelurahan  Karang  Rejo merupakan kawasan peruntukan permukiman padat dijabarkan pada tabel 5.

## Pertambahan bangunan liar
Kawasan kelurahan Karang Rejo dinilai rendah dalam  pertambahan  bangunan  liar,  karena  ruang terbuka tidak tersedia pengembangan lahan lagi.

## b. Kepadatan bangunan
Tingkat  kepadatan  bangunan  pada  kelurahan Karang Rejo dinilai memiliki parameter lebih tinggi dari  100  unit  rumah  di  setiap  hektar  kawasan kelurahan Karang Rejo.

## c. Bangunan temporer
Rata-rata permukiman penduduk pada kawasan ini  dinilai  berbentuk  dan  bersifat  permanen, sehingga  peluang  untuk  penggusuran,  perubahan bentuk bangunan sangatlah rendah.
d. Tapak bangunan ( building coverage ) Hasil  analisis  observasi  lapangan,  dan  secara analisis spasial kawasan Karang Rejo memiliki nilai persentase lebih dari 70% pada konsumsi bangunan, hal ini dinilai tinggi pada tapak bangunan terbangun.
e. Jarak Antar bangunan
Hasil  observasi  lapangan  juga  ditemukan bahwa  kelurahan  Karang  Rejo  pada  ruas  jalan sekunder  hanya  memiliki  lebar  8  meter    termasuk bahu jalan, pada jalan lingkungan lebar jalan tidak lebih dari 6 meter. Jarak antar hunian lebih rendah dari 1 meter.
f. Tingkat kepadatan penduduk
Berdasarkan  data BPS.go.id jumlah penduduk kelurahan Karang Rejo memiliki nilai jumlah jiwa sebanyak  24.388  jiwa  dengan  luas  hanya  1,21km persegi,  sehingga  tingkat  kepadatan  penduduknya yaitu  20.076 jiwa per Km persegi. Jumlah ini masuk ke dalam kategori tinggi.

## g. Tingkat pertumbuhan penduduk
Merujuk  pada  dokumen  Kota  Balikpapan dalam  angka  2020,  laju  pertumbuhan  penduduk Kota Balikpapan adalah 2,06%. Ini dinilai memiliki skor  tinggi  karena  berada  dalam  ambang  batas pertumbuhan penduduk di atas 2,1%.

## h. Letak strategis kawasan
Lokasi kelurahan Karang Rejo, saat ini (2022) dinilai  tidak  akan  mengalami  pertumbuhan  pusat ekonomi,  karena  ketersediaan  lahan  kosong pengembangan  yang  tidak  tersedia,  namun  dinilai dari  aspek  lokasi  kelurahan  Karang  Rejo  terhadap keseluruhan  luas  wilayah,  maka  kawasan  dinilai sangat  strategis  karena  berada  di  pusat  aktivitas ekonomi.
i. Jarak ke tempat pencarian
Berdasarkan hasil kajian literatur https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ status pekerjaan penduduk kelurahan Karang Rejo adalah tidak bekerja 5.758 jiwa, 383 jiwa sebagai aparatur pejabat negara, 219 sebagai pengajar, 7.831 sebagai
Tabel 5. Klasifikasi dan peruntukan Wilayah Permukiman Kota Balikpapan
No. Klasifikasi Wilayah 1 Kawasan peruntukan - perumahan  kepadatan  tinggi sebagian Kelurahan   Prapatan,   Kelurahan   Klandasan   Ulu,   Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota ;sebagian Kelurahan    Sepinggan    dan    Kelurahan    Gunung    Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
sebagian  Kelurahan  Margasari,  Kelurahan  Baru  Tengah,  Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat; dan  sebagian  Kelurahan  Karang    Jati, Kelurahan    Karang  Rejo , Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah.
2 Kawasan peruntukan - perumahan kepadatan sedang Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha  Indah, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. 3 Kawasan peruntukan - perumahan kepadatan rendah Kelurahan  Karang  Joang,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kelurahan Kariangau,  Kecamatan  Balikpapan  Barat,  Kelurahan  Lamaru  dan Kelurahan Teritip, Kecamatan  Balikpapan Timur. Sumber : (Pemerintah Kota Balikpapan, 2012)
wiraswasta, pertanian 41 jiwa, 4.500 sebagai pelajar, 62  tenaga  kesehatan  dan  pekerjaan  lainnya  5.419 jiwa. Letak Kelurahan Karang Rejo yang berada di pusat  Kota  Balikpapan memudahkan  akses  kepada tempat keramaian, perkantoran umum, perkantoran pemerintah dan pusat pendidikan.
k. Fungsi kawasan sekitar
Kelurahan Karang Rejo merujuk dalam RTRW 2012  –  2032  termasuk  dalam  kawasan  didominasi oleh  kawasan  permukiman,  perbedaan  fungsi kawasan ini dinilai memberikan bobot rendah dalam penilaian  karena  aktivitas  tidak  memiliki  nilai komersial yang tinggi.

## Total skor
Penelitian  ini  menemukan  Kota  Balikpapan memiliki  kawasan  yang  secara  pertumbuhan kawasan  berpotensi  menjadi  kawasan  kumuh. Berdasarkan hasil penelitian kelurahan Karang Rejo mendapatkan  penilaian  dengan  bobot  430,  nilai rentang  pada  hasil  penilaian  total  kawasan  berada direntang  439  –  329  yang  masuk  dalam  rentang sedang. .
Nilai  rentang  pada    vitalitas  non  ekonomi sebesar 340  berada pada rentang tinggi yaitu pada skor 400-320. Nilai rentang pada vitalitas ekonomi dengan  skor  90  berada  direntang  119  –  89  yang berarti  berada  direntang  sedang.  Penjabaran  nilai
skor dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

## 3. Prioritas Penanganan Kelurahan Karang Rejo
Pemilihan  prioritas  penangangan  kawasan merujuk pada hasil penilaian pada kriteria vitalitas ekonomi berada di skor 340 berarti tinggi dan untuk skor  kriteria  vitalitas  ekonomi  sebesar  90  ,  masuk dalam  kategori  sedang.  Dalam  tabel  3  klasifikasi penanganan  kawasan  dirumuskan  bahwa  Prioritas penanganan  kepadatan  permukiman  kelurahan Karang  Rejo  adalah  melalui  pendekatan Property Developmen t.  Lihat tabel 7 untuk penjelasan. Tabel 5 Penilaian Pendekatan Prioritas Penanganan Jenis Pendekatan Kriteria Vitalitas Ekonomi Kriteria Vitalitas Non Ekonomi Property Development Skor tinggi (320) Skor sedang (90) Sumber : Analisis Peneliti (2021
Property Development bisa berupa penataan kembali kualitas permukiman, menerapkan peraturan  penataan  visual  bangunan,  jarak  antar bangunan,  ruang  terbuka  dan  pertumbuhan bangunan secara vertikal (Wilkinson & Reed, 2008).

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  Kota  Balikpapan memiliki  kawasan  yang  secara  pertumbuhan kawasan  perkotaan    berpotensi  menjadi  kawasan kumuh  yaitu  Kelurahan  Karang  Rejo.  Hal  ini berpotensi  menjadi  kawasan  kumuh  karena mendapatkan penilaian dengan bobot 430. Skor ini dinilai  memiliki  rentang  tinggi.  Tindakan penanganan dengan melakukan pendekatan Property  Development diperlukan  agar  kawasan kelurahan-kelurahan yang berada di kota Balikpapan menjadi layan huni dan berkelanjutan.

## Tabel 4 Klasifikasi dan peruntukan Wilayah Permukiman Kota Balikpapan
Kriteria Variabel Indikator terpilih Skor  Total skor Total nilai Vitalitas Non Ekonomi Kesesuaian tata ruang (RTRW) kesesuaian < 25% 50 340 Kondisi fisik bangunan
Pertambahan bangunan liar
rendah 20 Kepadatan bangunan > 100 unit/hektar 50 Bangunan temporer <25% 20 Tapak bangunan ( building coverage ) > 70% 50 Jarak Antar bangunan <1.5 meter 50 430 Kondisi Kependudukan Tingkat kepadatan penduduk >500 jiwa/hektar 50 Tingkat pertumbuhan penduduk > 2,1% 50 Vitalitas Ekonomi Letak strategis kawasan Sangat strategis 50 90 Jarak ke tempat pencarian <1 Km 20 Fungsi kawasan sekitar permukiman dan lainnya 20
Sumber : Analisis Peneliti (2021)
Ucapan  Terimakasih: Penelitian  ini  terselesaikan dengan baik atas bantuan berbagai pihak, khususnya Disdukcapil,  masyarakat,  RT/RW  dan stakeholder di Kota Balikpapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adimagistra,  T.,  &  Wahjoerini,  W.  (2020). Identifikasi Morfologi Kawasan Pesisir Pantai di Kota Semarang dan Perkembangannya Studi Kasus  Pantai  Marina. Indonesian  Journal  of Spatial Planning , 1 (1), 1. https://doi.org/10.26623/ijsp.v1i1.1897
Budy,  A.,  &  Fredy.  (2016).  Penataan  Kawasan
Permukiman  Kumuh  Kelurahan  Tamamaung Kota Makassar. Losari Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman . https://doi.org/10.33096/losari.v1i2.44
Crysta, E. A., & Budisusanto, Y. (2017). Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. Jurnal Teknik ITS , 6 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.2417
3
Debataraja, N. N., Kusnandar, D., & Nusantara, R. W.  (2018).  Identifikasi  Lokasi  Sebaran Pencemaran  Air  di  Kawasan  Permukiman Kota Pontianak. Jurnal Matematika Statistika Dan Komputasi , 15 (1). https://doi.org/10.20956/jmsk.v15i1.4421
Direktorat  Pengembangan  Permukiman.  (2006).
Konsep  Pedoman  Identifikasi  Kawasan
Permukiman Kumuh Penyangga Kota
Metropolitan .  Departemen  Pekerjaan  Umum Republik Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  (2020). Visualisasi Data Kependudukan Republik  Indonesia .  Kementerian  Dalam
Negeri Republik Indonesia
Febrion,  C.,  Wijaya,  K.,  &  Sugandi,  D.  (2020).
Identifikasi Bangunan Kumuh Yang Mempengaruhi Kualitas Lingkungan Permukiman Tamansari Kota Bandung. Jurnal Arsitektur Arcade , 4 (3).
https://doi.org/10.31848/arcade.v4i3.584
Fitrianto, A., Rasyid, A. R., & Trisutomo, S. (2020). Penilaian  Kawasan  Industri  Kariangau Menggunakan Indeks Keberlanjutan Kawasan Industri Tepi Air (IKKITA. Jurnal Penelitian Enjiniring ,
24 (1). https://doi.org/10.25042/jpe.052020.12
Fitrianto, A., Rasyid, A. R., & Trisutomo, S. (2021). Indeks Keberlanjutan Kawasan Industri ditepi Air. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota ,
17 (3), 295–306. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i3.34230 Marulanda,  L.,  &  Steinberg,  F.  (1991). Land
Management  and  Guided  Land  Development in  Jakarta .  Institute  For  Housing  and  Urban Development Studies.Amsterdam May  Istikasari,  &  Parfi  Khadiyanto.  (2014). Identifikasi  Permukiman  Kumuh  Di  Pusat Kota  Jambi. Ruang:  Jurnal  Perencanaan Wilayah Dan Kota , 2 (4).
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ruang/ article/view/6316/7771
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
Ramadhan,  R.  A.,  &  Pigawati,  B.  (2014).
Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi  Permukiman  Kumuh  Daerah Penyangga Perkotaan (Studi Kasus :
Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak). Geoplanning:  Journal  of  Geomatics  and Planning , 1 (2). https://doi.org/10.14710/GEOPLANNING.1.2 .102-113
Resnawaty, R., & Darwis, R. S. (2018). Community Driven  Development  Dalam  Implementasi Corporate  Social  Responsibility  oleh  PT. Pertamina Subang. Social Work Journal , 8 (1),
64.
https://doi.org/10.24198/SHARE.V8I1.16426 Ruli  As’ari,  &  Siti  Fadjarajani.  (2018).  Penataan
Permukiman  Kumuh  Berbasis  Lingkungan. Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan  Dan  Profesi  Kegeografian , 15 (1). https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.11888 Wilkinson,  S.,  &  Reed,  R.  (2008).  Property Development. In Property Development (fifth edition). Routledge. New York.