JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal. 536-546  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8279.536-546

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PEMBERI DISKON PALSU DALAM PRAKTIK JUAL BELI EVENT TANGGAL KEMBAR E-COMMERCE
Salwa Noviana Putri 1 , Heru Sugiyono 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
1 salwa.noviana@gmail.com , 2 herusugiyono@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Saat  ini e-commerce diminati  oleh  masyarakat  karena  efisien  serta  memberikan  potongan  harga  menarik sehingga pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui UUPK untuk membatasi tindakan pelaku usaha agar  tidak  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen  karena  sampai  saat  ini  masih  banyak  pelaku  usaha  yang memberikan  diskon  palsu  pada event tanggal  kembar e-commerce .  Penelitian  bertujuan  agar  diketahuinya pertanggungjawaban  pelaku  usaha  atas  promosi  diskon  palsu  serta  untuk  mengetahui  penyelesaian  yang diberikan.  Metode  penelitian  secara  yuridis  normatif  untuk  mengkaji  norma  undang-undang  dan  mengaitkan dengan  masalah  yang  diangkat  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  perundang-undangan  dan  aturan  hukum terkait, buku, artikel ilmiah, KBBI, dan kamus hukum yang kemudian akan dianalisa  dengan kasus nyata yang terjadi  di  Indonesia.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  ketidaktahuan  hukum  oleh  pelaku  usaha sehingga  tidak  adanya  tanggung  jawab  yang  diberikan  atas  pemberian  diskon  palsu e-commerce yang  mana sudah  seharusnya  pelaku  usaha  berkewajiban  secara  hukum  untuk  menyampaikan  informasi  yang  akurat  dan bersesuain  dengan  aturan  hukum  serta  belum  adanya  penyelesaian  yang  jelas  atas  kasus  diskon  palsu  karena minimnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  hal  tersebut.  Penelitian merekomendasikan  pemerintah  perlu  bersikap  lebih  tegas  untuk  menegakkan  aturan  hukum  yang  ada  dengan cara  melakukan  penutupan  akun  pelaku  usaha  pemberi  diskon  palsu  atau  memperbarui  aturan  berisi  larangan menjalankan  usaha  dalam  jangka  waktu  tertentu  bagi  pelaku  usaha  yang  memberikan  diskon  palsu  serta mewajibkan seluruh platform e-commerce untuk mencantumkan aturan-aturan hukum terkait penjualan melalui e-commerce kepada  para  pelaku  usaha  sebelum  membuat  akun  untuk  melakukan  kegiatan  penjualan  untuk memberikan efek jera serta memberi edukasi hukum bagi masyarakat melalui seminar atau media sosial.
Kata Kunci : Diskon Palsu, Tanggal Kembar, E-Commerce

## ABSTRACT
E-commerce is most used by people because its efficiency and attractive discounts, so the government provides legal  protection  through  Consumer  Protection  Act  to  limit  the  actions  of  sellers  to  avoid  losses  to  consumers because there are still many fake discounts given by sellers at twin date events. The research aims to determine responsibility  of  sellers  who  give  fake  discount  promotions  and  to  find  out  the  solutions  provided.  Normative juridical research method used to examine legal norms and relate them to the problems raised by conducting a literature  study  of  related  legislation  and  legal  regulations,  books,  scientific  articles,  and  dictionaries  which will be analyzed with real cases that occurred in Indonesia. The research shows there is ignorance of the law by sellers  cause  no  responsibility  given  for  providing  fake  discounts  where  sellers  should  be  legally  obliged  to convey  information  that  is  accurate  due  to  the  lack  of  public  knowledge  regarding  the  existence  of  legal regulations.  The  research  recommends  that  the  government  needs  to  be  more  assertive  in  enforcing  existing legal regulations by closing the accounts of sellers who give fake discounts or updating regulations containing a prohibition  on  running  a  business  within  a  certain  period  of  time for  business  actors  who  give fake  discounts and requiring all e-commerce platforms to include legal rules regarding sales via e-commerce to sellers before creating an account to carry out sales activities to provide a deterrent effect and provide legal education for the public through seminars or social media.

## Keywords : Fake Discount, Twin Date, E-Commerce

## I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  kemajuan  globalisasi  saat  ini,  perdagangan  menjadi  salah  satu  sektor  yang memperkuat  sektor  perekonomian  negara  Indonesia  dengan  keragaman  jenis  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  melalui  kegiatan  perdagangan  sehingga  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Dunia perdagangan semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi yang dapat mendukung serta  kemudahan  untuk  seorang  konsumen  maupun  pelaku  usaha  dalam  melaksanakan  transaksi secara  daring  melalui e-commerce .  Sistem  daring e-commerce telah  digunakan  baik  oleh  perusahaan besar maupun menengah sebagai sarana penjualan yang murah dan terjangkau karena menguntungkan banyak  pihak  (Amin  &  Hendra,  2020).  Siaran  Pers  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik  Indonesia  pada  1 April  2022 menyatakan  bahwa  t ransaksi e-commerce memberi  kontribusi terbesar  bagi  ekonomi  digital  Indonesia  karena  pada  tahun  2021  nilainya  berhasil  mencapai  USD 53.000.000.000  (lima  puluh  tiga  miliar  dolar  Amerika).  Jumlah  tersebut  diprediksi  akan  terus mengalami  peningkatan  sampai  dengan  2025  dengan  pertumbuhan  18%  (delapan  belas  persen) (Indonesia,  2022). Berdasarkan  data  yang  diunggah  oleh  Statista  Market  Insight,  konsumen e- commerce Indonesia  mencapai  178,94  juta  orang  pada  2022  dan  akan  diperkirakan  semakin meningkat  pada  akhir  2023  yang  dapat  mencapai  196,47  juta  konsumen  (Statista  Market  Forecast, n.d.).  Dengan  adanya  hal  tersebut,  suatu  pihak  dapat  menghasilkan  keuntungan  karena  adanya kebutuhan  konsumen  yang  terpenuhi  berkat  berkembangnya  pengetahuan  dan  teknologi  yang memberi kemudahan pada pelaku  usaha (Wahyudi et  al., 2022). Tidak dapat dipungkiri terlepas dari banyaknya dampak positif yang dihasilkan melalui terciptanya e-commerce , kemajuan tersebut justru dapat mengakibatkan konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis yang digunakan pelaku usaha dalam meraih  laba  paling  besar  dengan  banyak  langkah,  salah  satunya  adalah  dengan  cara  pemberian potongan  harga  atau  diskon  besar  yang  beberapa  tahun  terakhir  sering  ditawarkan  pada  hari  tertentu pada  saat  tanggal  kembar  di  setiap  bulannya.  Diskon  tanggal  kembar  yang  ditawarkan  kepada  para konsumen pada umumnya merupakan bagian dari strategi promosi dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan  mengingat  adanya  persaingan  usaha  yang  kemudian  pelaku  usaha  berusaha  dalam mendapatkan konsumen yang lebih banyak (Afida & Zamzami, 2020). Akan tetapi para pelaku usaha seringkali  melakukan  kecurangan  melalui  adanya  diskon  palsu  dengan  cara  seolah-olah  memberikan potongan  harga  besar-besaran  seperti  menunjukkan  sebuah  produk  dengan  harga  awal  yang  sangat mahal  menjadi  suatu  produk  dengan  harga  murah  dimana  pada  kenyataannya  harga  asli  produk tersebut sama dengan total yang ditampilkan setelah adanya penawaran potongan harga besar-besaran.
Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait  Perlindungan  Konsumen  untuk  menghadapi  berbagai  permasalahan  transaksi  yang  terjadi antara  pelaku  usaha  maupun  konsumen.  Perlindungan  hukum  memegang  peranan  penting  dalam menjaga  hak  asasi  manusia,  khususnya  konteks  perlindungan  konsumen.  Hal  ini  berfungsi  sebagai mekanisme  untuk  mengatasi  kasus-kasus  di  mana  konsumen  terkena  dampak  buruk  dari  tindakan entitas  komersial,  dengan  tujuan  akhir  dalam  melakukan  kepastian  konsumen  diberikan  hak  hukum yang  diperlukan  (Rahardjo,  2014).  Tujuan  dari  aturan  perlindungan  konsumen  ialah  meningkatkan kesadaran  konsumen  dan  menumbuhkan  rasa  akuntabilitas  yang  lebih  besar  di  antara  badan  usaha dalam menjalankan operasi komersialnya (Atsar & Apriani, 2019). Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a  UUPK, pelaku  usaha  dilarang  melakukan  praktik  menyesatkan  seperti  memberi  tawaran,  promosi, atau  iklan  barang  dan/atau  jasa  dengan  cara  yang  memalsukan  atributnya,  termasuk  diskon,  harga spesifik, standar kualitas, gaya atau mode, karakteristik, sejarah, atau tujuan penggunaan. UUPK juga memberikan  ancaman  pidana  pada  pelaku  usaha  yang  berani  menyalahi  aturan  sebagaimana  yang diuraikan  pada  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK  “ Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) .” Dengan  adanya  perlindungan  hukum  tersebut  sudah  seharusnya  para  pelaku  usaha  makin berhati-hati  pada  saat  melaksanakan  kegiatan  usaha.  Namun  pada  kenyataannya  kasus  penjualan dengan penawaran diskon palsu pada tanggal kembar semakin meningkat didukung dengan kemajuan teknologi e-commerce .  Menurut  informasi  catatan  dari  lembaga  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional (BPKN) hingga awal Desember 2021 terdapat 3.177 pengaduan dan 481 aduan berasal dari sektor e-commerce akibat adanya diskon palsu pada event diskon besar-besaran yang diadakan oleh e-
commerce pada  saat  tanggal  kembar  yang  mana  pengaduan  dalam  sektor e-commerce menempati peringkat  kedua  sebagai  pengaduan  terbanyak  setelah  sektor  jasa  keuangan  (Tempo.co,  2021)  dan angka tersebut diperkirakan akan semakin melonjak pada tahun 2023 karena berdasarkan data statistik yang  diunggah  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  melalui website resmi,  hingga Februari  2023  sudah  terdapat  20  aduan  pada  sektor e-commerce (BPKN,  2023).  Selain  melakukan upaya  perlindungan  hukum  untuk  menjamin  terjaminnya  perlindungan  konsumen,  negara  juga  telah menerapkan  pembentukan  badan  otonom  yang  disebut  Badan  Perlindungan  Konsumen  Negara (BPKN)  yang  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2019  yang  bertujuan  untuk mendukung  kemajuan  perlindungan  konsumen  dengan  memberikan  rekomendasi  dan  wawasan pemerintah  kaitannya  dengan  kesejahteraan  konsumen.  BPKN  mempunyai  posisi  yang  kokoh, bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden, dan kebal terhadap campur tangan pihak luar dalam upayanya  mencapai  perlindungan  konsumen  yang  optimal  (Nugrahaningsih  &  Erlinawati,  2017). Pembentukan  BPKN  semakin  diperkuat  dengan  pembentukan  organisasi  tambahan  yang didedikasikan  untuk  perlindungan  konsumen,  antara  lain  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK),  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Non  Pemerintah  (LPKSM),  dan  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Lembaga-lembaga  ini  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  yang menderita kerugian finansial akibat pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Meskipun  sudah  terdapat  lembaga-lembaga  tersebut,  namun  sampai  saat  ini  masih  banyak konsumen  yang  tidak  mengetahui  keberadaan  lembaga-lembaga  tersebut  sehingga  tidak  mengetahui apa  yang  harus  dilakukan  ketika  adanya  pelanggaran  hak  atau  hak  yang  tidak  terpenuhi  sebagai seorang  konsumen.  Selain  itu  beberapa  pengaduan  telah  dilakukan  selama  beberapa  tahun  terakhir yang  kemudian  diselesaikan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  namun  tidak pernah  terlihat  dampak  atau  sanksi  nyata  yang  berlaku  kepada  pelaku  usaha  yang  memberikan promosi diskon palsu dan justru kehadiran para pelaku usaha yang memberikan diskon palsu dengan memanfaatkan  situasi event tanggal  kembar  semakin  banyak  bermunculan  di e-commerce sehingga pada  akhirnya  timbul  pertanyaan  besar  mengenai  bagaimana  tanggung  jawab  yang  seharusnya dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atas  promosi diskon  palsu  yang  dilakukan  dan  bagaimana  penyelesaian yang  dapat  dilakukan  kepada  pelaku  usaha  yang  menyebarkan  promosi  diskon  palsu  dalam  praktik jual  beli  pada event tanggal  kembar  di e-commerce. Atas  latar  belakang  tersebut  maka  penulis mengangkat  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Pemberi  Diskon  Palsu  Dalam  Praktik  Jual  Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce ” sebagai topik yang akan dibahas secara komprehensif.
Sebelumnya  telah  terdapat  penelitian  mengenai  diskon  palsu  dan  ketidaksesuaian  informasi yaitu Perlindungan Konsumen Dengan Ketidaksesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online Dengan  Harga  Sesungguhnya  (Karim  &  Gunarto,  2021)  oleh  Fathul  Karim  dan  Gunarto  dan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Informasi  Palsu  Dalam  Jual  Beli  Melalui  E- Commerce (Irianti & Sarjana, 2021) yang ditulis oleh Natasya Milenizha Irianti dan I Made Sarjana. Pada penelitian tersebut keduanya memiliki  pokok pembahasan  yang  sama  hingga isi dari penelitian dari  keduanya  identik  meskipun  terdapat  perbedaan  objek  yang  diteliti  antara  informasi  palsu  dan diskon  palsu  yang  memfokuskan  penelitiannya  pada  pertanggungjawaban  yang  dapat  dilakukan pelaku  usaha  berdasarkan  UUPK  dengan  menguraikan  kembali  isi  pasal-pasal  terkait  yang menjelaskan  bagaimana  prosedur  penyelesaian  apabila  terjadi  suatu  permasalahan  atau  sengketa dalam  lingkup  perlindungan  konsumen  yang  mana  penelitian  tersebut  hanya  berupa  penjabaran mengenai  isi  undang-undang  yang  menyinggung  tentang  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  dan penyelesaiannya  berdasarkan  perundang-undangan  tanpa  menguraikan  lebih  lanjut  mengenai penyelesaian  yang  dilakukan  sebenarnya  di  lapangan  oleh  lembaga-lembaga  terkait.  Terdapat pembeda  dari  dua  penelitian  yang  ada  ialah,  penulis  akan  membahas  tanggung  jawab  pelaku  usaha dan penyelesaian yang terjadi secara nyata dengan mencocokkan kepada kasus yang ada.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  memakai  metodologi  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  peraturan  perundang- undangan, teori, dan konsep yang relevan dengan subjek penelitian (Hariyanto et al., 2019) teknik ini menggunakan perspektif yang berorientasi pada masalah, khususnya berfokus pada analisis kerangka undang-undang  dan  peraturan.  Penyelesaian  suatu  tantangan  hukum  memerlukan  pemahaman komprehensif  atas  seluruh  peraturan  dan  ketentuan  terkait  (Marzuki,  2015).  Dalam  penelitian berpatokan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta aturan
hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta menggunakan pendekatan kasus melakukan pemahaman atau telaah kasus yang memiliki keterkaitan kepada kasus yang ada dan sudah menjadi  keputusan  pengadilan  dengan  hukum  yang  tetap.  Terdapat  3  (tiga)  kasus  terjadinya pemberian  diskon  palsu  di e-commerce yang  akan  digunakan  dalam  pendekatan  ini  yang  dapat memperlihatkan  bagaiman  pertanggungjawaban  dan  penyelesaian  sebenarnya  dari  penelitian  yang dilakukan.
Metode  pengumpulan  data  dalam  metodologi  penelitian  ini  ialah  dengan  melakukan  penelitian kepustakaan  yang bersumber kepada perundang-undangan,  artikel ilmiah, KBBI, dan  kamus  hukum, dimana  informasi  dan  data  dikumpulkan  secara  eksklusif  dari  sumber  koleksi  perpustakaan,  tanpa perlu  melakukan  penelitian  lapangan  (Zeid,  2008)  dengan  teknik  analisis  kualitatif  deskriptif  yaitu mengumpulkan  data  untuk  kemudian  diseleksi  agar  relevan  dengan  tampilan  data  dengan mengklasifikasikan  dan  menyajikan  data  sesuai  dengan  pokok  bahasan  untuk  kemudian  menarik kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan awal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Atas  Promosi  Diskon  Palsu  Dalam  Praktik  Jual  Beli  Pada Event Tanggal Kembar di E-Commerce
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  menjalankan  usaha  di e-commerce telah  diatur  oleh  pemerintah melalui  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  secara  tegas  pada  peraturan  yang  ada. Adanya  perlindungan  hukum  ini  tidak  terlepas  dari  eksistensi e-commerce sebagai  tempat  praktik jual-beli  yang  diminati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  karena  dinilai  efisien  serta  banyak memberikan  potongan-potongan  harga  yang  menarik  karena  ditinjau  dari  sisi  psikologis,  konsumen sangat mudah tergiur dan tertarik oleh diskon berapapun persentase diskon yang diberikan oleh pelaku usaha.  Memanfaatkan  ketertarikan  masyarakat  yang  tinggi  dalam  penggunaan e-commerce ,  banyak situs e-commerce yang  pada  akhirnya  menetapkan  tanggal  dan  bulan  yang  sama,  disebut  sebagai tanggal kembar, seperti event 8.8 yang berarti pada tanggal 8 di bulan Agustus sebagai hari pemberian diskon yang besar kepada produk yang ditawarkan di e-commerce .
Transaksi  e-commerce  melibatkan  pertukaran  barang  dan  jasa  tanpa  interaksi  fisik  langsung antara penjual dan pembeli, hanya mengandalkan komunikasi online . Meskipun bersifat virtual, kedua belah  pihak  memiliki  hak  maupun  tanggung  jawab,  serupa  dengan  transaksi  komersial  tradisional. Oleh  karena  itu,  pentingnya  untuk  dunia  usaha  dalam  mematuhi  praktik  konvensional  dengan memberikan informasi akurat mengenai harga dan diskon yang ditawarkan pada platform e-commerce (Putra, 2015). Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce yang dilakukan pemerintah  bertujuan  memberikan  batasan  hak  maupun  kewajiban  konsumen  maupun  pelaku  usaha karena  semakin  banyak  pelaku  usaha  nakal  yang  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk  mengambil keuntungan  yang  berpotensi  besar  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen  salah  satunya  adalah dengan  pemberian  diskon  palsu  dengan  memanfaatkan event tanggal  kembar  yang  diminati  begitu banyak konsumen.
Maraknya  pemberian  diskon  palsu  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen  telah  menjadi topik  pembicaraan  di  media  sosial  yang  meminta  agar  pelaku  usaha  ataupun e-commerce terkait bertanggungjawab  terhadap  adanya  diskon  palsu  dan  ketidaksesuaian  informasi  harga.  Salah  satu contoh diskon palsu yang masih marak terjadi sampai saat ini adalah pemberian diskon secara besar- besaran  melalui flash  sale di event tanggal  kembar e-commerce Shopee  terhadap  barang  elektronik menjadi  harga  Rp  1.000,00  (seribu  rupiah)  yang  tentunya  menarik  perhatian  para  konsumen  untuk berlomba-lomba  mendapatkan  barang  tersebut.  Kasus  nyata  yang  terjadi  adalah  seorang  konsumen pengguna  Shopee  dengan  nama  pengguna  tukang_shopping  berhasil  melakukan check  out produk iPad Pro seharga Rp 17.499.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan  hanya  membayar  sebesar  Rp  1.000,00  (seribu  rupiah).  Namun  pada  kenyataannya,  setelah konsumen berhasil melakukan check out atau pembayaran barang diskon tersebut, terjadi pembatalan secara sepihak oleh toko dan Shopee yang juga berakibat kepada pemblokiran akun milik  konsumen dengan  alasan  adanya  aktivitas  tidak  wajar  meskipun  konsumen  sudah  berkali-kali  mencoba menghubungi  dan  menjelaskan  kronologi  kejadian  kepada customer  service Shopee  namun  tetap mendapatkan  respon  yang  sama  sehingga  konsumen  merasa  dibohongi  dan  dirugikan  oleh  diskon palsu tersebut karena pada akhirnya tetap tidak memberikan keuntungan apapun bagi konsumen.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  faktanya  perilaku  pelaku  usaha  tersebut  tidak  sejalan dengan Undang-Undang karena tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha meskipun pemerintah sudah  memberikan  aturan  hukum  yang  jelas  terkait  kewajiban  dari  pelaku  usaha  dalam  bertanggung jawab  memberikan  informasi  yang  benar  serta  agar  tidak  mencantumkan  harga  tidak  benar sebagaimana  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  UUPK  yang  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha dilarang  melakukan  penawaran,  promosi,  atau  iklan  barang  dan/atau  jasa  dengan  cara  yang  tidak benar.  Hal  ini  mencakup  klaim  palsu  bahwa  barang  tersebut  telah  memenuhi  standar  tertentu, mendapatkan  diskon  atau  harga  khusus,  memiliki  standar  kualitas,  gaya  atau  mode,  karakteristik, sejarah,  atau  penggunaan  tertentu.  Meskipun  dalam  UUPK  secara  khusus  mengatur  terkait perlindungan  pada  konsumen,  namun  kewajiban  dan  larangan  bagi  pelaku  usaha  juga  tercantum dalam  UUPK  karena  konsumen  seringkali  menjadi  korban  dari  tindakan  pelaku  usaha  (Bahri  et  al., 2021). Lebih lanjut, pemerintah memperkuat ketentuan Pasal 10 huruf d yang melarang pelaku usaha melakukan kegiatan seperti penawaran, promosi, iklan, atau pernyataan yang  tidak sesuai. Selain itu, pelaku  usaha  dilarang  memberikan  potongan  harga  atau  imbalan  yang  menggiurkan  sebagai  bagian dari strategi pemasarannya, sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen.
Selain UUPK, pemerintah mengamanatkan agar pelaku usaha di sektor e-commerce mematuhi persyaratan  Pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  bahwa setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui  sistem  elektronik wajib  memberikan  data  dan/atau  informasi  yang  lengkap  dan  akurat.  Uraian  tersebut  di  atas  juga tertuang  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  dilengkapi  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Sistem Perdagangan  Elektronik.  Oleh  karena  itu,  tindakan  memberikan  diskon  yang  menipu  yang  biasa diperbuat  pelaku  usaha e-commerce dilarang  keras  dan  secara  tegas  tidak  diperbolehkan  oleh peraturan hukum.
Modus lainnya yang biasa dilakukan pelaku usaha dalam mempromosikan diskon palsu adalah dengan menggelembungkan atau menaikkan harga asli sampai dengan 100% (seratus persen) sebelum kemudian  diberikan  diskon  50%  (lima  puluh  persen)  atau  lebih  untuk  membuat  konsumen  tergiur
Sumber: https://mediakonsumen.com/2021/05/07/surat-pembaca/dapat-ipad-pro- seharga-rp1-000-dari-flash-sale-shopee-tapi-dibatalkan-sepihak-oleh-shopee
Gambar 1. Diskon Palsu iPad Pro di Shopee
membeli  produk  yang  ditawarkan  seperti  yang  dilakukan  oleh  produk  kosmetik  O.TWO.O  pada e- commerce TikTok Shop yang bahkan mencantumkan  seolah-olah adanya diskon sebesar  63% (enam puluh  tiga  persen)  yang  mana  pada  kenyataannya  harga  asli  dari  produk  tersebut  adalah  sebesar  Rp 170.000,00    yang  tidak  berbeda  jauh  dengan  harga  setelah  adanya  diskon  pada  TikTok  Shop.  Hal yang  dilakukan  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  praktik  bisnis  tidak  sehat  antar  pelaku  usaha dengan penawaran produk serupa yang pada akhirnya menimbulkan potensi kerugian pada konsumen. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  konsumen  yang  merasa  dirugikan  atau  sudah  mengalami  kerugian dapat  meminta  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  yang  terlibat  (Harianto,  2010)  dalam  penawaran diskon palsu tersebut.
Tidak  adanya  tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  umumnya  dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan hukum mengenai adanya suatu aturan hukum yang secara spesifik telah melarang dilakukan  pemberian  diskon  palsu  bagi  konsumen.  Para  pelaku  usaha  tersebut  menganggap  bahwa menaikkan  harga  di  awal  dan  kemudian  memberikan  diskon  dengan  harga  yang  sebenarnya  sama dengan  harga  asli  produk  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  sebagai  suatu  trik  penjualan  untuk memperoleh  keuntungan  yang  besar  di  tengah  persaingan  penjualan  produk  serupa  di e-commerce sehingga sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini dapat diwakili oleh BPKN wajib berperan untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  terkhusus  pada  para  pelaku  usaha.  Kurangnya  kesadaran tersebut  menyebabkan  pengabaian  terhadap  peraturan  hukum  di  kalangan  pelaku  usaha  di  bidang e- commerce , padahal mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan usahanya dengan baik. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam memberikan data akurat, transparan maupun jujur mengenai harga, syarat, ataupun jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam menawarkan harga asli dan diskon yang sesuai untuk acara  tanggal kembar kepada konsumen, secara keseluruhan. Pelaku usaha wajib untuk melaksanakan tindakan baik dalam melakukan kegiatan bisnis  untuk  menciptakan  iklim  yang  stabil  sehingga  jika  pembeli  merasa  dirugikan  atas  suatu penawaran  dari  pelaku  usaha  maka  dapat  menempuh  langkah  hukum  dalam  meminta pertanggungjawaban pelaku usaha (Kusuma et al., 2022). Selain mengakibatkan kerugian konsumen, pada dasarnya perbuatan pelaku usaha yang  memberikan diskon palsu tersebut dapat mengakibatkan tercemarnya nama produk serta pelaku usaha yang pada akhirnya dapat mengurangi permintaan pasar atas produk tersebut (Swastika et al., 2021).

## Gambar 2. Perbandingan Pencantuman Harga Asli di TikTok
Shop dan Website Asli O.Two.O
Sumber: https://vt.tiktok.com/ZSLnFG7Ro/ dan https://otwoo.id/id/collections/all

## 3.2  Penyelesaian  Terhadap  Kasus  Pemberian  Promosi  Diskon  Palsu  oleh  Pelaku  Usaha  Dalam Praktik Jual Beli Pada Event Tanggal Kembar di E-Commerce
Terjadinya beberapa kasus pemberian diskon palsu oleh pelaku usaha kepada konsumen pada event tanggal  kembar  di e-commerce secara  spesifik  diakibatkan  oleh  ketidaktahuan  hukum  oleh pelaku  usaha  terkait  perlindungan  konsumen.  Selain  ketidaktahuan  pelaku  usaha,  konsumen  juga kurang mengetahui adanya sanksi pidana yang secara jelas diatur dalam UUPK yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang memberikan diskon palsu. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terkait adanya larangan pemberian diskon palsu disertai dengan sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang mengakibatkan tidak adanya kejelasan dalam penyelesaian kasus diskon palsu sehingga  terus  bermunculan  kasus-kasus  baru  yang  serupa  karena  pada  akhirnya  pelaku  usaha kembali menganggap bahwa pemberian diskon palsu merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan sebagai trik memperoleh keuntungan besar.
KASUS TAHUN 2016 2021 2023 Diskon palsu pada Lazada dalam memperingati Hari
Belanja Online Nasional (Harbolnas) berupa adanya
penawaran ponsel yang dibanderol dengan harga di atas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjad menjadi Rp 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan harga asli produk tersebut. Diskon palsu pada Shopee iboxofficial yang melibatkan konsumen dengan nama akun tukang_shopping dengan adanya diskon besar- besaran namun terjadi pembatalan sepihak dan pemblokiran akun setelah berhasil dilakukan check out terhadap iPad Pro yang memiliki harga diskon sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Diskon palsu pada TikTok Shop O.Two.O dengan memalsukan harga awal untuk
memberikan diskon palsu sebesar 63% (enam puluh tiga persen) yang mana harga setelah diskon palsu tersebut merupakan harga asli produk. PENYELESAIAN Adanya himbauan untuk memberikan harga yang sebenarnya namun pihak Lazada tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum apapun kepada pelaku usaha serta pemerintah tidak melakukan upaya apapun selain himbauan untuk berhati-hati dalam memilih produk. Konsumen yang merasa dirugikan menghubungi customer service namun hanya mendapatkan jawaban bahwa pemblokiran akun konsumen terjadi karena adanya transaksi mencurigakan dan tidak normal sedangkan tidak ada langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi permasalahan yang kerap terjadi beberapa tahun belakangan ini. Belum adanya konsumen yang menyadari pemberian diskon palsu pada e-commerce tersebut sehingga tidak ada langkah penyelesaian apapun yang dilakukan.
Dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen, pelaku  usaha  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  maupun  ganti  kerugian  karena  pemerintah  telah menghimbau  dan  mengesahkan  aturan  hukum  mengenai  kewajiban  pemberian  informasi  dan  harga yang  sesuai  untuk  ditampilkan  pada  laman e-commerce untuk  meminimalisir  kerugian  konsumen akibat  penyimpangan  informasi  yang  disengaja  oleh  pelaku  usaha.  Salah  satu  sanksi  pidana  terkait dengan  diskon  palsu  adalah  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK  yang  pada  pokoknya  merincikan  ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan beberapa pasal salah satunya Pasal 9 ayat (1) diancam
Tabel 1. Perbandingan Kasus Diskon Palsu Beberapa Tahun Terakhir
Sumber: Data yang Dikumpulkan Penulis
dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Tidak  adanya  kejelasan  dalam  penyelesaian  kasus  diskon  palsu  menyebabkan  belum  adanya penyelesaian  sengketa  konsumen  berupa  pemberian  diskon  palsu  yang  menerapkan  ketentuan  Pasal 62 ayat (1) sebagai sanksi pidana karena sampai saat ini belum adanya laporan terkait Tindak Pidana Perlindungan Konsumen akibat terjadinya diskon palsu yang berpotensi merugikan konsumen karena masih kurangnya edukasi kepada konsumen bahwa terdapat sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku usaha  yang memberikan diskon palsu dalam  praktik jual-beli terutama pada event tanggal  kembar di e-commerce .  Konsumen  lebih  banyak  yang  memilih  untuk  mengajukan  gugatan  secara  perdata dengan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  agar  mendapatkan  ganti  kerugian  sesuai  nominal  yang diharapkan  di  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang.  Salah  satu  laporan  mengenai  Tindak  Pidana Perlindungan Konsumen dengan  ancaman pidana menggunakan  ketentuan Pasal 62 ayat (1) terdapat pada pada perkara No. 1663K/Pid.Sus/2018 yang sudah sampai ke tingkat kasasi atas nama Terdakwa Syaiful Bahri bin M. Sufi dengan dakwaan Tindak Pidana Perlindungan  Konsumen Pasal 16 huruf a dan b UUPK karena adanya pelanggaran prestasi dari apa yang telah diperjanjikan dalam praktik jual- beli dengan sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Meskipun dalam UUPK mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha nakal yang mempromosikan  diskon  palsu  kepada  konsumen,  UUPK  melalui  Pasal  45  ayat  (2)  menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen dapat  pula ditempuh di Pengadilan atau luar pengadilan  tergantung kepada  kesepakatan  para  pihak . Berdasarkan  uraian  pasal  tersebut,  maka  terdapat  2  (dua)  jenis penyelesaian  suatu  permasalahan  atau  sengketa  konsumen  ialah  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan yang terbagi menjadi 2 (dua) pilihan yaitu penyelesaian damai dan melalui suatu lembaga penyelesaia  sengketa  (Nisantika  &  Maharani,  2021).  Potensi  tercapainya  penyelesaian  secara  damai sangat  mungkin  terjadi  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  sebagaimana  ditunjukkan  dalam penjelasan  Pasal  45  ayat  (2).  Ketentuan  ini  menekankan  komitmen  para  pihak  untuk  menggunakan cara-cara  damai  dalam  berbagai  tahapan  proses  penyelesaian,  tanpa  menempuh  jalur  litigasi  atau melibatkan  badan  penyelesaian  sengketa,  sepanjang  tindakan  tersebut  tetap  sesuai  dengan  kerangka hukum  yang  berlaku.  Pemerintah  sangat  mendukung  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non- yudisial,  terbukti  dengan  terbitnya  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  terkait  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  dan  Wewenang Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Pada  hal  ini,  BPSK  mengacu  pada  pengadilan  kecil  yang dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  dan  menyederhanakan  proses  peradilan  dengan  biaya yang  lebih  murah  (Burhanuddin,  2011).  Khususnya,  BPSK  mampu  memberikan  putusannya  dalam jangka waktu singkat, yaitu 21 hari.
Gambar 3. Alur Penyelesaian Sengketa di BPSK
Sumber: https://disdag.kalselprov.go.id/bpsk-kota-banjarmasin
Tujuan  adanya  BPSK  dalam  prosedur  penyelesaian  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan berupa  besarnya  ganti  rugi  yang  diberikan,  atau  pelaksanaan  tindakan  tertentu  sebagai  sarana  untuk memastikan  bahwa  kerugian  konsumen  di  masa  depan  dapat  dicegah.  Penilaian  kerugian  konsumen bergantung  pada  sejauh  mana  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  berdampak  terhadap  konsumen, sehingga memungkinkan dilakukannya berbagai bentuk restitusi oleh badan usaha, seperti kompensasi uang,  penggantian  barang  dan/atau  jasa,  dan  jaminan  tertulis  bahwa  terjadinya  kerugian  konsumen akan  dapat  dicegah  di  masa  depan  (Nugroho,  2008).  Penyelesaian  penyelesaian  konsumen  dapat dilakukan dengan tiga cara berbeda, yaitu Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase. Pendekatan-pendekatan ini  dipilih  dan  disepakati  bersama  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memudahkan  proses penyelesaian. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian penyelesaian konsumen melalui cara ketiga  diatur  secara  lengkap  pada  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 yang masih berlaku sampai sekarang.
Meskipun  adanya  pilihan  penyelesaian  damai  dan  melalui  suatu  lembaga  penyelesaian sengketa  yang ditawarkan oleh pemerintah, namun pada faktanya seperti yang  tercantum  pada kasus diskon  palsu  Shopee  di  tahun  2021  pada Tabel.  1 ,  konsumen  telah  berupaya  untuk  bertanya  dan meminta  klarifikasi  dengan  harapan  adanya  penyelesaian  secara  jelas  dan  damai  namun  sampai  saat ini  tidak  pernah  ada  penyelesaian  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dari  pihak  pelaku  usaha  terhadap konsumen  yang  akhirnya  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  haknya  sebagaimana  yang diuraikan  dalam  UUPK.  Dengan  belum  adanya  realisasi  perlindungan  hukum  atas  hak  konsumen seperti  apa  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang,  sudah  seharusnya  pemerintah  melakukan  upaya tegas dan tidak hanya sekedar memberikan himbauan untuk berhati-hati atau memberikan peringatan seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  BPKN  kepada  pelaku  usaha  yang  berani  untuk  memberikan  diskon palsu kepada konsumen berupa penutupan atau pencabutan izin usaha sampai dengan melaporkan ke pihak berwajib apabila tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi atau penyelesaian di BPSK. Pada dasarnya  pemerintah  melalui  UUPK  didukung  dengan  beberapa  peraturan  hukum  lainnya  mengenai perdagangan  melalui  sistem  elektronik  sudah  menguraikan  aturan  hukum  beserta  sanksi  yang  sangat baik  sebagai  langkah  awal  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen.  Akan  tetapi, pemerintah masih perlu untuk bersikap tegas dengan melakukan aksi nyata dapat berupa pemblokiran atau penutupan akun pelaku  usaha pemberi diskon palsu  jika pelaku  usaha tidak bersedia  membayar ganti  rugi  atau  berhenti  melakukan  promosi  diskon  palsu  dalam e-commerce agar  terciptanya  suatu penyelesaian sengketa diskon palsu secara jelas yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku usaha agar tidak berbuat curang dalam menjalankan usahanya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Masih  adanya  suatu  permasalahan  terkait  dengan  tanggung  jawab  oleh  pelaku  usaha  yang memberikan  diskon  palsu  di e-commerce meskipun  pemerintah  telah  menerapkan  langkah-langkah hukum,  seperti  UUPK,  UU  ITE,  dan  PP  untuk  menetapkan  kerangka  peraturan  yang  mengontrol kewajiban  pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam e-commerce .  Prinsip  ketiga  peraturan  hukum mengamanatkan  bahwa  pelaku  usaha  wajib  memberi  keterangan  yang  tepat,  transparan,  dan  jujur mengenai  harga,  persyaratan,  dan  jaminan  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa.  Hal  ini  secara  tegas merupakan larangan untuk menampilkan atau mengiklankan barang seolah-olah telah didiskon. Maka dari  itu  pelaku  usaha  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memberikan  harga  asli  dan  diskon  yang sesuai  kepada  konsumen  selama  jangka  waktu  tertentu,  sebagai  bentuk  perilaku  etis  dalam menjalankan  operasinya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada  faktanya  masih  banyak  pelaku  usaha yang  tidak  bertanggung  jawab  atas  tindakan  pemberian  diskon  palsu  meskipun  konsumen  berupaya untuk  menghubungi  pelaku  usaha.  Faktor  utama  dari  tidak  adanya  tanggung  jawab  yang  diberikan oleh  pelaku  usaha  disebabkan  karena  ketidaktahuan  mengenai  adanya  aturan  hukum  yang  secara spesifik  telah  melarang  dilakukan  pemberian  diskon  palsu  bagi  konsumen  sehingga  pelaku  usaha menganggap bahwa menaikkan harga di  awal dan kemudian memberikan diskon dengan  harga  yang sebenarnya  sama  dengan  harga  asli  produk  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  sebagai  suatu  trik penjualan untuk memperoleh keuntungan yang besar.
Penyelesaian  atas  kasus  diskon  palsu  sampai  saat  ini  masih  belum  jelas  terlaksana  sehingga terus  bermunculan  kasus-kasus  baru  yang  serupa  karena  pelaku  usaha  kembali  menganggap  bahwa
pemberian  diskon  palsu  merupakan  hal  yang  lumrah  dan  biasa  dilakukan  sebagai  trik  memperoleh keuntungan besar meskipun pemerintah telah memberi peluang bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan  secara  pidana  atau  perdata  serta  secara  damai maupun  melalui  badan  sengketa  konsumen  dengan  3  (tiga)  pilihan  penyelesaian  yaitu  Konsiliasi, Mediasi,  dan  Arbitrase  tanpa  perlu  melalui  pengadilan.  Belum  adanya  penyelesaian  yang  jelas  baik secara  pidana,  perdata,  maupun  luar  pengadilan  terhadap  diskon  palsu  perlu  diperhatikan  oleh pemerintah  agar  dapat  mengambil  langkah  tegas  sehingga  konsumen  mendapatkan  perlindungan hukum  atas  haknya  yang  dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Pemerintah  juga  dapat  memberikan  edukasi nyata  mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  media  sosial  atau  dengan  mengadakan penyuluhan  secara  langsung  kepada  masyarakat  mencakup  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang diharapkan  akan  memahami  bahwa  diskon  palsu  merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar  hukum yang harus diselesaikan secara jelas pula.

## 4.2 Saran
Aturan  yang  diberlakukan  saat  ini  melalui  UUPK  serta  aturan  pendukung  lainnya  mengenai perdagangan  melalui e-commerce telah  cukup  baik  disusun  namun  dalam  hal  ini  diperlukan penegakan yang lebih tegas oleh pemerintah. Ketegasan pemerintah diperlukan agar konsumen dapat merasakan  adanya  perlindungan  hukum  haknya  dari  pelaku  usaha  yang  melakukan  promosi  diskon palsu  pada event tanggal  kembar  di e-commerce .  Saat  ini  pemerintah  tidak  dapat  hanya  sekedar memberikan  peringatan  atau  ancaman  untuk  melakukan  pemblokiran  akun  pelaku  usaha  namun pemerintah  dapat  bertindak  tegas  dengan  benar-benar  melakukan  penutupan  akun  pelaku  usaha pemberi  diskon  palsu  serta  dapat  membuat  suatu  aturan  yang  berisi  larangan  menjalankan  usaha dalam  jangka  waktu  tertentu  bagi  pelaku  usaha  yang  memberikan  diskon  palsu  pada  konsumen sehingga  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan  kecurangan.  Pemerintah  juga dapat  mewajibkan  seluruh platform  e-commerce untuk  mencantumkan  aturan-aturan  hukum  terkait penjualan  melalui e-commerce kepada  para  pelaku  usaha  sebelum  membuat  akun  untuk  melakukan kegiatan penjualan.
Selain  adanya  tindakan  nyata  berupa  penutupan  akun  pelaku  usaha  pemberi  diskon  palsu, pemerintah  mulai  perlu  untuk  melakukan  edukasi  secara  rutin  melalui  media  sosial  ataupun penyuluhan  kepada  masyarakat  secara  langsung  berupa  seminar  ataupun  webinar  yang  dilakukan secara daring dan  lebih mudah diakses agar  masyarakat mengetahui adanya aturan  hukum mengenai diskon palsu sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat segera melaporkan hal tersebut agar dapat diproses  baik  oleh  pengadilan  yang  berujung  kepada  pemberian  sanksi  pidana  atau  ganti  kerugian ataupun  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  konsumen  seperti  BPSK  dengan  harapan  adanya kesepakatan damai di antara para pihak bersengketa. Dengan adanya edukasi, masyarakat kelak akan lebih  memahami  serta  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap  pelaku  usaha  nakal  yang  masih  berani melanggar  aturan  dan  segera  melaporkannya  ke  lembaga  yang  berwenang  sehingga  edukasi  sangat penting  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  adanya  aturan  tambahan  yang  mewajibkan plaform  e-commerce untuk  mencantumkan  aturan-aturan  hukum  terkait  penjualan  melalui e- commerce kepada para pelaku usaha sebelum membuat akun untuk melakukan kegiatan penjualan dan edukasi  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  sangat  diperlukan  karena  hal-hal  tersebut  cukup  efektif untuk meningkatkan kesadaran agar adanya tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian yang jelas terhadap permasalahan diskon palsu di e-commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
Afida,  A.,  &  Zamzami,  M.  T.  (2020).  Prespektif  Hukum  Islam  terhadap  Praktik  Jual  Beli  Menggunakan Potongan  Harga  (Diskon)  dengan  Berjangka  Waktu  di  Pusat  Perbelanjaan  Ramayana  Kota  Salatiga. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (02), 96–111. https://doi.org/10.26618/J-HES.V4I02.3544
Amin,  A.  M.,  &  Hendra.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan,  Kemudahan,  dan  Promosi  terhadap  Keputusan Pembelian  Secara  Online  di  Lazada.Co.Id. Management  Studies  and  Entrepreneurship  Journal  (MSEJ) , 1 (1), 78–89. https://doi.org/10.37385/MSEJ.V1I1.50 Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen . Deepublish.
Bahri,  M.  S.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N. M.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  atas  Informasi Harga pada Produk Minuman. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (1), 137–141. https://doi.org/10.22225/JUINHUM.2.1.3071.137-141 BPKN. (2023). Statistik Pengaduan . https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan
Burhanuddin. (2011). Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal . UIN Maliki Press.
Harianto,  D.  (2010). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Iklan  Yang  Menyesatkan .  Ghalia Indonesia.
Hariyanto, E., Darmawan, A., & Pratama, B. C. (2019). Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada. Indonesia,  K.  K.  B.  P.  R.  (2022). SIARAN  PERS  HM.4.6/179/SET.M.EKON.3/4/2022:  Akselerasi  Ekonomi Digital  pada  e-Commerce  dan  Online  Travel  Menjadi  Salah  Satu  Strategi  Efektif  Mendorong  Kinerja Perekonomian Nasional . https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3978/akselerasi-ekonomi-digital-pada-e- commerce-dan-online-travel-menjadi-salah-satu-strategi-efektif-mendorong-kinerja-perekonomian- nasional
Irianti,  N.  M.,  &  Sarjana,  I.  M.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  ATAS INFORMASI PALSU DALAM JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 10 (1), 64–74. https://doi.org/10.24843/KS.2021.V10.I01.P06 Karim,  F.,  &  Gunarto,  G.  (2021).  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DENGAN  KETIDAKSESUAIAN HARGA  DALAM  PROMOSI  DISKON  SECARA  ONLINE  DENGAN  HARGA  SESUNGGUHNYA. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa
Unissula (KIMU) Klaster Hukum , 0 (0). https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8834
Kusuma, G. M. P., Budiartha, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal dalam Produk Makanan yang Diimport. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (2), 263–268. https://doi.org/10.22225/JUINHUM.3.2.5062.263-268 Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum Edisi Revisi . PT Kharisma Putra Utama.
Nisantika,  R.,  &  Maharani,  N.  L.  P.  E.  S.  M.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Locus Delicti , 2 (1). Nugrahaningsih, W., & Erlinawati, M. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi  Online . CV Pustaka Bengawan.
Nugroho,  S.  A.  (2008). Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Serta  Kendala Implementasinya . Kencana. Putra,  S.  (2015).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  JUAL-
BELI MELALUI E-COMMERCE. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 197–208.
https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2794 Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum, Cetakan ke-VI. Citra Aditya Bakti, Bandung , 74. Statista  Market  Forecast.  (n.d.). eCommerce  -  Indonesia .  Retrieved  October  29,  2023,  from https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/indonesia
Swastika,  D.  G.  W.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  atas Penjualan Produk Obrak Online.
Jurnal
Preferensi Hukum , 2 (2), 388–393.
https://doi.org/10.22225/JPH.2.2.3343.388-393 Tempo.co.  (2021). Ratusan  Pengaduan  E-Commerce,  BPKN  Ingatkan  Gimmick  Diskon  Palsu  Harbolnas . Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1538548/ratusan-pengaduan-e-commerce-bpkn-ingatkan- gimmick-diskon-palsu-harbolnas
Wahyudi,  I.  N.  K.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen Akibat  Cacat  Produk  pada  Saat  Produksi  Ditinjau  dari  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  1999. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 89–94. https://doi.org/10.22225/JUINHUM.3.1.4644.89-94 Zeid, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.