Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

## Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir, Dwi Suryahartati
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Arab Melayu ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengikatan jaminan Fidusia, mereka lebih kenal dengan nama lising. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah : Pengertian Fidusia ; Objek Fidusia ; Hak dan kewajiban para pihak  ; Proses pengikatan Fidusia; Penyelesaian ansuran yang macet ;Roya. Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab tergambar masih kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  jaminan  fidusia,  setelah  penyuluhan  dilakukan  diharapkan  tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum  masyarakat akan bertambah.
Kata kunci : Jaminan, fidusia, perekonomian.

## 1. PENDAHULUAN
Kelurahan  Arab  Melayu  adalah  salah  satu  Kelurahan  di  Kecamatan  Pelayangan  Kota  Jambi. Pada April  2019 penduduknya tercatat berjumlah  3462000 jiwa, yang terdiri dari 965 Kepala Keluarga. Pada kelurahan tersebut terdiri dari  12 RT. Dalam melaksanakan pemerintahan sehari- hari  lurah yang bernama H. Husni Thamrin, dibantu oleh Perangkat kelurahan sebanyak 3 orang .  Mata  pencaharian  penduduknya    dominan  bekerja    sektor  swasta  seperti:  olah    perkayuan, buruh, ketek, ojek, pembatik, pedagang,  dan ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Berhubung  pengasilan penduduk dominan  disektor swasta, apabila membutuhkan dana untuk  membangun,  pemenuhan  kebutuhan  hidup    atau  pemenuhan  kebutuhan  transportasi mereka meminjam uang ke lembaga swasta diantaranya koperasi. Akan tetapi koperasi yang ada di kelurahan  hanya meminjamkan dalam jumlah yang kecil, dan tidak dapat dipergunakan untuk membeli  barang  yang  berharga  tinggi,  seperti  sepeda  motor.  Mereka  mempergunakan  sarana lembaga pembiayaan untuk membeli barang,  yang sering mereka kenal dengan lembaga lising, pada hal itu adalah fidusia.
Berdasarkan survey awal,  tim penyuluh kenal dengan seorang warga di Arab Melayu , dan melakukan wawancara,  dari hasil wawancara: dia sewaktu membeli barang secara lising mereka tidak  pernah  menghadap  notaris    atau  ketemu  notaris.  Mereka  hanya  menandatangan  surat perjanjian dan surat kuasa yang mereka sendiri tidak begitu paham isi surat. Oleh karena itulah tim pengabdian masyarakat tertarik untuk mengadakan penyuluhan di kelurahan Arab Melayu. Adapun  tujuan  penyuluhan  ini,  adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang ketentuan hukum jaminan Fidusia, karena jaminan Fidusia diperlukan sebagai jaminan pada saat meminjam uang ke lembaga pembiayaan, sebagai salah satu upaya mencari modal , dalam rangka solusi  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Pada  awal  acara  penyuluhan  tim  penyuluh mengajukan pertanyaan dasar, yaitu: apakah masyarakat sasaran kenal dengan istilah fidusia ?, kalo  kekurangan  modal  pinjamnya  kemana?,  kalo  ansuran  pinjaman  macet  akibatnya bagaimana?    ,  setelah beberapa materi yang disampaikan , kemudian masyarakat  mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu:
1) Apa peran notaris dalam proses pengikatan Jaminan ?
2) Apa saja hak dan kewajiban peminjam uang dalam lembaga lising?
3) Bagaimana proses pengikatan jaminan ?
4) Apa  isi akta jaminan fidusia?
5) Kenapa dalam proses kredit macet , mereka tidak tahu proses pelelangan?
6) Berapa biaya yang diperlukan dalam proses pengikatan jaminan?
7) Bagaimana proses penyelesaian ansuran fidusia yang macet?
8) Kenapa  perusahaan  finance  menarik  kembali  kendaraan  mereka,  tanpa memperhitungkan ansuran yang telah dibayarkan?

## 2. MATERI PENYULUHAN
Materi penyuluhan yang disampaikan baik sebelum adanya pertanyaan, maupun setelah adanya pertanyaan masyarakat sasaran disusun secara sistematis dalam uraian artikel ini .

## 2.1. Pengertian Jaminan dan  Hukum Jaminan
Jaminan lahir karena adanya kewajiban dalam perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam uang atau kredit, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Kata jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  berarti  ”tanggungan  terhadap  setiap  kewajiban”. 1 Dapat  diartikan  bahwa  jaminan berarti pengaman kewajiban agar bisa terlaksana meskipun digantikan oleh objek lain yang setara apabila kewajiban semula tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam praktik jaminan juga dikenal  dalam  perjanjian  jual  beli,  yang  diartikan  dengan  garansi  bisa  terhadap  mutu  suatu produk dalam jangka waktu tertentu.
Istilah  hukum  jaminan  berasal  dari  terjemahan zakerheidessteling atau security  of  law. 2 Latar belakang adanya jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok yang harus dipenuhi oleh debitur, agar kreditur aman atas akibat kelalaian debitur maka kreditur memerlukan jaminan sebagai pemenuhan prestasi debitur.  Jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan  perseorangan  (Pasal  1131 KUHPerdata).  Selain  jaminan  berupa  hak  kebendaan  juga  dikenal  jaminan  peorangan  atau penanggungan  ( borg  toch ),  yaitu  seseorang  atau  badan  hukum  sebagai  pihak  ketiga  yang menanggung hutang seseorang atau badan hukum lainnya.
Pemberian  Jaminan  oleh  Debitur  kepada  Kreditur  semata-mata  hanya  sebagai  jaminan terhadap  pengembalian  fasilitas  kredit  atau  perjanjian  pinjam  uang  yang  telah  dinikmati  oleh Debitur,  apabila  Debitur  wanprestasi  benda  jaminan  akan  berfungsi  sebagai  pelunas  hutang melalui  proses  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan mengambil  hasil  dari  penjualan  barang  jaminan  tersebut.  Sehingga  konsep  dasar  pemberian jaminan oleh Debitur adalah bukan untuk dimiliki oleh Kreditur, 3 akan tetapi dijual secara lelang. Jaminan  memerlukan  norma  hukum  yang  mengaturnya  yang  dikenal  dengan  hukum jaminan.  Beberapa  pendapat  yang  mengemukakan  pengertian  Hukum  Jaminan.  Menurut  Sri Soedewi  Masjhoen  Sofwan  mengemukakan  bahwa  hukum  jaminan  adalah:  “Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda- benda yang dibelinya sebagai jaminan”. 4
Hukum  Jaminan  merupakan  himpunan  ketentuan  yang  mengatur  atau  berkaitan  dengan penjaminan  dalam  rangka  utang  piutang  yang  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  saat  ini. 5 Sedangkan  yang  menjadi  objek  kajiannya  adalah  benda jaminan.
1 https://www.kbbi.web.id/akun
2 Salim,  2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo,  Persada, hlm. 5
3 Ricky Rustam, 2017, Hukum Jaminan , UII Press, Yogyakarta, hlm.70.
4 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan , 1997, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan, Khususnya Fidusia  DAlam  Praktek,  dan Pelaksanaan  di  Indonesia ,  Fakultas  HUkum  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta. hlm. 5.
5 Ibid .

## 2.2. Objek hukum Jaminan
Ruang  lingkup  hukum  jaminan  meliputi  jaminan  umum  dan  khusus.  Jaminan  umum  adalah seluruh  harta  kekayaan  si  debitur  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  1131  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan  perorangan  debitur  itu”.  Jaminan  umum  berlaku  secara  umum  meskipun tidak  membuat  suatu  perjanjian.  Sedangkan  jaminan  khusus  akan  diikat  secara  khusus  dalam suatu perjanjian jaminan.
Jaminan khusus terbagi 2, yaitu:
1) Jaminan perorangan, meliputi: borg, tanggung-menganggung (tangung renteng), dan garansi bank. 6
2) Jaminan kebendaan terbagi dua yaitu:
(1) jaminan atas benda bergerak meliputi gadai, fidusia, resi gudang.
(2) jaminan  benda  tidak  bergerak  meliputi:    hak  tanggungan,  fidusia  khususnya rumah susun, hipotik kapal laut dan pesawat udara.

## 2.3. Fungsi Jaminan
Hukum  jaminan  senantiasa  berkaitan  dengan  hukum  ekonomi  ( economic  law ),  karena perkembangan  di  bidang  ekonomi,  terutama  pada  sektor  industri,  perdagangan,  perseroan, pengangkutan  dan  lain-lain,  membutuhkan  adanya  dana.  Penyediaan  dana  oleh  lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) untuk kegiatan pembangunan membutuhkan  adanya  pengamanan  bagi  pengembalian  dana  yang  dikucurkan  tersebut. Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank maupun LKBB) membutuhkan jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  kembalinya  dana  tersebut  kepada  kreditur. 7 Fungsi Hukum Jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitor mempunyai kemampuan  untuk  mengembalikan  atau  melunasi  kredit  yang  diberikan  kepadanya  sesuai dengan  persyaratan  dan  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati  bersama. 8 Antara  perjanjian pinjam  uang (perjanjian  pokok)  dengan perjanjian pengikatan jaminan (perjanjian tambahan) mempunyai hubungan, yaitu:
1) Adanya (timbulnya) bergantung pada perjanjian pokok;
2) Hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok;
3) Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian ikutannya juga batal;
4) Perjanjian tambahan ikut   beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. 9

## 2.4. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan  yang disepakati  sebagai  jaminan  bagi  pelunasan  utang  kreditur. 10 Dalam  bahasa Belanda, istilah fidusia yaitu fiducie, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. 11
Pengertian fidusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berbeda-beda, yaitu:
6 Salim HS, Op. Cit. , hlm. 8.
7 M.Khoidin, 2017, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan) , LBJ, Surabaya , hlm.4.
8 Ricky Rustam, 2017, Hukum Jaminan , UII Press, Yogyakarta hlm.47.
9 M. Khoidin, Op. Cit,., hlm. 37.
10 Mariam Darus Badrulzaman, Badrulzaman, 2011, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni. hlm. 98.
11 Salim HS, 2014, Op. Cit. ,  hlm. 55.
1) Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  yang memberikan pengertian fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak  kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”
2) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan pengertian jaminan fidusia adalah:  “Hak jaminan  atas benda bergerak baik yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

## 2.5. Ciri-ciri Jaminan Fidusia
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah :
1) Adanya hak jaminan. Hak jaminan dimaksud yaitu hak jaminan kebendaan;
2) Ada  objek.  Yang  dimaksud  dengan  objek  dalam  jaminan  fidusia ialah benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani  hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud;
3) Objek  tetap  berada  di  bawah  “penguasaan  pemberi  fidusia”.  Yang dimaksud dengan “tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia” ialah bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara constitutum possessorium (benda jaminan tetap dikuasai debitur);
4) Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. 12

## 2.6. Objek Jaminan Fidusia
Benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak  bergerak  khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani  hak tanggungan.
Benda bergerak berwujud contohnya: Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lain; Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik; Alat- alat  inventaris kantor;  Perhiasan;  Persediaan barang atau inventory, stock barang, stock  barang dagangan dengan daftar mutasi barang; Kapal laut berukuran di bawah 20 m, dan sebagainya. 3 Sedangkan barang bergerak tidak berwujud, contohnya : Wesel; Sertifikat deposito; Saham; Obligasi;  Konosemen;  Piutang yang  diperoleh  pada  saat  jaminan  diberikan atau  yang  diperoleh kemudian; Deposito berjangka; benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak  tanggungan;  Klaim  asuransi  dalam  hal  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia diansuransikan; Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain;  Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. 13
12 Djaja S. Meliala, 2012 , Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Nuansa Aulia, Bandung hlm. 141.
13 Sutarno, 2005 , Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , CV. Alfabeta, Bandung , hlm. 212-213

## 2.7. Hak dan kewajiban para pihak dalam fidusia
1) Hak dan kewajiban pemberi fidusia Pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang  diikat  dengan  jaminan  fidusia;  Berhak  untuk  tetap  menguasai  benda  yang menjadi objek  jaminan  fidusia;  Berhak  memperdagangkan  objek  jaminan  fidusia yang berupa barang dagangan ( inventory ).
Sedangkan  kewajiban  pemberi  fidusia  yaitu:  Wajib  untuk  membuat  akta pembebanan jaminan  fidusia;  Wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditur; Wajib  untuk  mendahulukan  penerima  fidusia  dalam  melakukan  pelunasan utang; Wajib  mengganti  objek  jaminan  fidusia  yang  berupa  barang inventory dengan  benda yang memiliki jenis dan kualitas yang sama jika objek jaminan fidusia tersebut dijual; Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan  fidusia yang  sudah  terdaftar;  Wajib menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  yang  dieksekusi  oleh penerima fidusia sebagai akibat wanprestasi debitur; Wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang.
Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek  jaminan fidusia  yang  tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
2) Hak dan kewajiban  penerima fidusia Penerima fidusia  berhak:  untuk  menerima  hak  jaminan  fidusia  atas  benda  objek jaminan fidusia sebagai agunan atas piutangnya; untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan  sebagai  kreditur preferen ;    untuk  didahulukan  dalam  menerima pelunasan piutang dibandingkan kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan fidusia; menerima  pembayaran sebagai  pelunasan utang  debitur;  menerima dan menguasai sertifikat jaminan fidusia; melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi;  menjual  objek  jaminan  fidusia  yang  dieksekusi  atas  kekuasaan sendiri; untuk  mengalihkan  piutang  yang  dijamin  dengan  jaminan  fidusia  dengan memberitahukannya  pengalihan  tersebut  kepada  pemberi fidusia.  Penerima  fidusia tidak  menanggung  kewajiban  atas  akibat  tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari  hubungan  kontraktual  atau  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar hukum  sehubungan  dengan  penggunaan  dan  pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Kewajiban  penerima fidusia  yaitu:  Wajib untuk  membuat akta pembebanan jaminan  fidusia;  Wajib  memberitahukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus; Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta perubahannya; Penerima fidusia memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia;  Wajib membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia; Wajib  mengembalikan  kelebihan  hasil  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  jika  hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang; Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia  akan  menjadi  pemilik  objek  jaminan  fidusia  jika  pemberi  fidusia wanprestasi. 14

## 2.8. Proses Pengikatan Jaminan Fidusia
Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.  Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:
14 Riky Rustam, 2017, Op. Cit .,  hlm.. 155-157.
1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
4) Nilai penjaminan; dan
5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
6) Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
(1) utang yang telah ada;
(2) utang  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  yang  telah  diperjanjikan  dalam jumlah tertentu; atau
(3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan  diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan  atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan  fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Setelah pembuatan akta fidusia, maka diteruskan dengan pendaftaran fidusia.

## 2.9. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan  di  tempat  kedudukan  pemberi  fidusia,  dan  pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk  memenuhi  asas  publisitas  sekaligus  merupakan  jaminan  kepastian  terhadap  kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman sekarang bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran fidusia diatur pada PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia  dapat dialkukan secara online, aplikasinya dapat dilakukan melalui situs http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia .  Sertifikat  Jaminan  Fidusia ditanda tangani oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam prakteknya sertifikat fidusia disimpan oleh perusahaan pembiayaan.

## 2.10. 10.Hapusnya Jaminan Fidusia
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (2)  PP  Nomor  21  Tahun  2015,  menetapkan  jaminan  fidusia  hapus karena hal-hal sebagai berikut: Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atauMusnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.
Penerima  fidusia  memberitahukan  kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan  fidusia  dengan melampirkan  pernyataan  mengenai  hapusnya  utang,  pelepasan  hak,  atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya  jaminan  fidusia  tergantung  pada  adanya  piutang  yang  dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang  atau  karena  pelepasan,  maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. yang dimaksud dengan "hapusnya utang"  antara  lain  karena  pelunasan  dan  bukti  hapusnya  utang  berupa  keterangan  yang  dibuat kreditur.
Dalam  hal  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  musnah  dan  benda  tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan
hapusnya  jaminan  fidusia,  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor  pendaftaran  fidusia  menerbitkan  surat  keterangan  yang  menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

## 2.11. Eksekusi Jaminan Fidusia
Apabila  pemberi  fidusia  atau  peminjam  melakukan    wanprestasi,  maka  penerima  fidusia melakukan  peringkatan  (somasi)  kepada  pemberi  fidusia  secara  musyawarah.  Apabila  hal  ini tidak  menghasilkan  kesepakatan,  maka  pemberi  dapat  melakukan  eksekusi  atas  benda  objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan  eksekutorial  yang sama dengan putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap.  Berdasarkan  titel  eksekutorial  tersebut  Penerima  Fidusia  dapat  langsung melaksanakan  eksekusi  melalui  pelelangan  umum  atas  obyek  jaminan  fidusia  tanpa  melalui pengadilan.

## 2.12. Analisa data
Evaluasi  merupakan  kegiatan  mengujian  tingkat  pengetahuan  masyarakat  sasaran      penyuluhan. Evaluasi  dilakukan  sebelum  penyampaian  materi  dan  setelah  penyampaian  materi.  Sebelum penyampaian  materi  diajukan  tiga  pertanyaan  secara  lisan  pada  awal  penyuluhan    untuk mengemukakan pengetahuan dasar tentang lembaga peminjaman uang, jual beli secara kontan, jual beli secara mencicil. Setelah penyampaian materi, kelompok sasaran mengemukan pertanyaan, dan tim  penyuluh  menjawab  pertanyaan  yang  disampaikan  mereka.  Kemudian  setelah  menyampaikan materi, tim penyuluh menyampaikan kembali pertanyaan yang sama secara lisan, dan menguji tingkat pengetahuan  kelompok  sasaran  tentang  materi  yang  telah  disampaikan.  Dari  jawaban  kelompok sasaran tergambar peningkatan pengetahuan mereka.
Terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, dan dites kembali tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jawaban dari tim penyuluh, nampaknya tingkat pengetahuan masyarakat sudah meningkat, meskipun  tidak  seluruhnya  dipahami  masyarakat.  Hal  ini  dimaklumi  juga  karena  usia  kelompok sasaran  dominannya sudah berumur lanjut, daya ingatnya sudah berkurang.

## 3. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1. Kesimpulan:
Jaminan fidusia sangat diperlukan masyarakat sebagai salah satu solusi peningkatan perekonomian masyarakat.  Jaminan  fidusia  berfungsi  sebagai  jaminan  untuk  meminjam  uang  kepada  lembaga pembiayaan, membeli kendaraan secara mencicil,  sehingga masyarakat dapat memperoleh  modal usaha  ,  atau  sarana  transportasi  melalui  peminjaman  uang  atau  modal  usaha,  diharapkan  tingkat perekonomian rumah tangga dapat meningkat.

## 3.2. Saran
Disarankan kepada pengusaha lembaga pembiayaan, sebelum ditanda tangani surat perjanjian jual beli secara cicilan dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu harus  dijelaskan semua hak dan kewajiban para pihak  yang  terkait.  Akta  jaminan  fidusia  harus  dibuat  dihadapan  notaris,  dan  menghadirkan konsumennya dihadapan notaris. Masyarakat yang membuat perjanjian harus terlebih dahulu paham tentang isi perjanjian yang akan ditanda tangani, jika belum paham tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian  harus bertanya kepada pihak dengan siapa kita membuat perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Nuansa Aulia, Bandung.
Mariam Darus Badrulzaman, 2011, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni.
Marulak  Pardede, et.all, 2006, Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  di Indonesia, Jakarta, BPHN.
M.Khoidin,  2017, Hukum  Jaminan  (Hak-hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan,  dan  Eksekusi  Hak Tanggungan) , LBJ, Surabaya.
Ricky Rustam, 2017, Hukum Jaminan , UII Press, Yogyakarta.
Salim HS,  2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia .  PT Raja Grafindo,  Persada, Jakarta.
Sri  Soedewi  Masjhoen  Sofwan  1997, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Lembaga  Jaminan, Khususnya  Fidusia  DAlam  Praktek,  dan  Pelaksanaan  di  Indonesia ,  Fakultas  HUkum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Sutarno, 2005, Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , CV. Alfabeta, Bandung,
Republik Indonesia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia , diakses tanggal 17-3-2019.
Kamus Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/peran diakses 17-8-2019.
https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran- jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/ diakses 17-3-2019