PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YAYASAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN

## PENDIDIKAN NASIONAL

## LAND  AND  BUILDING  TAX  ON  THE  EDUCATIONAL FOUNDATION  IN  DEVELOPMENT  OF  NATIONAL EDUCATION
Dewi Kania Sugiharti 1 , Faqih Lutfi 2 , Holyness N. Singadimedja 3

## ABSTRAK
Yayasan  pendidikan  merupakan  lembaga  yang  berada  di  luar pemerintahan dan bersifat non profit oriented , turut terlibat aktif dalam upaya  pengembangan pendidikan di  Indonesia.  UU  PDRD  memberi kesempatan  bagi  yayasan  pendidikan  untuk  mendapatkan pengecualian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2).  Permasalahan  muncul  di  Kota  Bandung  setelah adanya  kebijakan  pengalihan  pajak  pusat  ke  daerah  dengan pemungutan  PBB-P2  terhadap  yayasan  pendidikan.  Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data dalam  penelitian  ini  merupakan  kombinasi  data  primer  melalui wawancara  dan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  yang dianalisis  secara  deskriptif-analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa tidak adanya kriteria baku dan jelas terkait yayasan pendidikan yang  dapat  dikenakan  pemungutan  PBB-P2  dan  Implementasi pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan di Kota Bandung dinilai belum maksimal karena pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan  pemerintah  Kota  Bandung  belum  menyeluruh  serta minimnya  sosialisasi  dan  komunikasi  terkait  pemungutan  PBB-P2 terhadap  yayasan  pendidikan  dalam  kerangka  pengembangan pendidikan nasional.
Kata kunci: PBB-P2; penerapan; yayasan.

## ABSTRACT
Educational foundations are institutions that are outside the government and are  non-profit  oriented,  actively  involved  in  efforts  to  develop  education  in Indonesia.  The  PDRD  Law  provides  an  opportunity  for  educational foundations to get exemptions from paying the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). Problems arise in the city of Bandung after the policy of  transferring  the  central  tax  to  the  regions  by  collecting  PBB-P2  on educational foundations. The approach method in this research is a normative juridical method. The data in this study are a combination of primary data through  interviews  and  secondary  data  through  literature  studies  that  are analyzed descriptively-analysis. The results showed that there were no clear
1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, e-mail: dewikaniasugiharti@gmail.com.
2 Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, e-mail: faqihlutfi@gmail.com.
3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, e-mail: holyness75.hs@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 29 Mei 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.233 Halaman Publikasi:
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
and standard criteria related to educational foundations that could be subject to PBB-P2 collection and the implementation of PBB-P2 collection of educational foundations in Bandung was considered not optimal because the implementation of updating the data by the Bandung city government was not comprehensive and lack of socialization and communication related to PBB-P2 collection towards educational foundations within the framework of developing national education.
Keywords: foundation; implementation; PBB-P2.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga pemerintah dan kementerian, tapi juga menuntut peran serta lembaga diluar pemerintahan  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  dan  diberikan  kewenangan  oleh UUD  1945  untuk  turut  serta  mengembangkan pendidikan  nasional.  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (selanjutnya  disebut  UU Sisdiknas)  menghendaki  keseluruhan  komponen  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia harus saling terkait secara terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu  komponen  lembaga  di  luar  pemerintahan  yang  terlibat  dalam  membantu menyukseskan  pengembangan  pendidikan  adalah  yayasan  yang  bergerak  di  bidang pendidikan.
Secara  umum  dalam  periodisasi  sejarah,  yayasan  mulai  dikenal  dan  diakui keberadaanya  sejak  abad  kesembilan  belas  di  Belanda,  dengan stichting ,  yang selanjutnya masuk ke Indonesia sejak Hindia Belanda. 4 Setiap yayasan termasuk juga diantaranya  yayasan  pendidikan  lazimnya  merupakan  suatu  badan  hukum  yang bergerak di bidang sosial dan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk  melakukan  usaha  yang  bersifat  sosial.  Saat  ini  perkembangan  yayasan  yang bergerak di bidang pendidikan cukup pesat di Indonesia, sampai tahun 1996 yayasan yang ada di Indonesia adalah kurang lebih berjumlah 3403 (tiga ribu empat ratus tiga). 5
Setiap yayasan pendidikan hakikatnya memiliki tujuan sosial, salah satunya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan sifat kesosialan di atas menjadikan yayasan pendidikan sebagai salah satu obyek tidak kena pajak  khususnya  terkait  pajak  bumi  dan  bangunan  (selanjutnya  disebut  PBB)  atau dengan  kata  lain  mendapatkan  pembebasan  PBB.  Berdasarkan  pada  praktiknya, yayasan  bidang  pendidikan  memungut  biaya  pendidikan  kepada  siswa  yang  lazim
4 Rochmat Soemitro, (1993). Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf , Bandung: PT. Eresco, hlm. 165.
5 Chatamarrasjid Ais, (2002). Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagi Suatu Badan Hukum Sosial) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5.
disebut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (selanjutnya disebut SPP) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana terkait keperluan pembiayaan bersifat administratif. Hasil sumbangan yang dipungut oleh yayasan dari sistem SPP setelah dikurangi oleh pembiayaan  yang  bersifat  administratif  terkadang  masih  menyisakan  nominal  uang yang tidak sedikit yang dalam yayasan dikenal sebagai sisa lebih yang dapat dikatakan sebagai salah satu keuntungan bagi yayasan. Pada beberapa analisa dan penelitian, sisa lebih  yang  dimaksud  diatas  banyak  dianggap  dan  dikategorikan  sebagai  nilai keuntungan  sebuah  yayasan  yang  menghilangkan  pemaknaan  yayasan  pendidikan sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial tanpa memperoleh keuntungan dengan kesengajaan.  Stigma  ini  secara  otomatis  menghilangkan  kategorisasi  yayasan pendidikan sebagai bagian dari lembaga pendidikan swasta yang dapat dikecualikan sebagai obyek kena pajak yang dapat dibebaskan dari pembayaran PBB.
Ketentuan pengecualian ini secara jelas diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD) yang berbunyi:
“ digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.”
Ketentuan tersebut mengatur secara jelas terkait pengertian serta pembatasan mengenai kegiatan  apa  saja  yang termasuk  dalam  pengecualian  PBB,  namun dalam  praktiknya tidak semua subyek pajak yang melakukan kegiatan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 77 Ayat (3) huruf (b) dapat dikecualikan untuk tidak membayar PBB termasuk sebagai  obyek  PBB  yang  dimaksud  adalah  bumi  dan  bangunan  dari  yayasan pendidikan. Praktik yang terjadi adanya pergeseran maksud dan tujuan yayasan, dari tujuan  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan  ke profit  oriented ,  sehingga  pemaknaan sebagai  sebuah  lembaga  nirlaba  kemanusiaan  dengan  kegiatan  tidak  untuk  mencari keuntungan menjadi tidak relevan lagi. 6
Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda)  menjelaskan  pelaksanaan  penarikan  pajak
6 Anwar Borahima, (2000). Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 153.
daerah  dan  retribusi  dearah  yang  berb unyi,  “Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah ditetapkan  dengan  undang-undang  yang  pelaksanaan  di  Daerah  diatur  lebih  lanjut dengan Per da.”
Lahirnya  UU  PDRD  memberikan  ruang  kepada  daerah  untuk  melakukan pembatasan  dan  pengaturan  secara  mandiri  berkaitan  dengan  pemungutan  pajak khususnya  PBB  melalui  instrumen  pengaturan  mandiri  dalam  peraturan  daerah  dan secara  teknis  peraturan  kepala  daerah.  Secara  khusus  di  Kota  Bandung,  Pengaturan pajak  daerah  diatur  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  20  Tahun  2011 tentang  Pajak  Daerah  (selanjutnya  disebut  Perda  tentang  Pajak  Daerah),  sedangkan terkait pemungutan PBB di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut Perwal Kota Bandung tentang PBB). Berhubungan dengan pengaturan tersebut diatas, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bandung mulai menerapkan  kebijakan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (selanjutnya disebut PBB-P2) bagi lembaga pendidikan swasta yang notebene di  tahun-tahun  sebelumnya  dikecualikan  dalam  pembayaran  PBB-P2.  Instrumen kebijakan tersebut dinilai oleh pihak yang berkepentingan langsung cacat hukum dari segi pengaturannya dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu metode dimana peraturan perundang-undangan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah, selain itu pula, lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek. 7 Spesifikasi penelitian ini  adalah  deskriptif  analistis,  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 8
Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan juga data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menjabarkan fakta berdasarkan
7 Ronny Hanitjo Soemitro, (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97.
8 Soerjono Soekanto, (2014). Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51.
hasil  penelitian  berupa  penjelasan  yang  tidak  berbentuk  angka  dan  kesesuaiannya terhadap ketentuan perundang-undangan beserta asas dan teori yang bersinggungan.

## PEMBAHASAN

## Kriteria Pengenaan dan Pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Yayasan Bidang Pendidikan
Pajak  menurut  Rochmat  Soemitro  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang- undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  ( tegen  prestasi ),  yang langsung  dapat  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum, 9 selain itu terdapat istilah perpajakan, menurut Ensiklopedi Perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, administrasi perpajakan ( tax administration ) ialah cara-cara atau prosedur  pengenaan  dan  pemungutan  pajak. 10 De  Jantscher  seperti  dikutip  Gunadi, menekankan  peran  penting  administrasi  perpajakan  dengan  menuju  pada  kondisi terkini, kebijakan perpajakan ( tax policy ) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang  sukses  menghasilkan  penerimaan  atau  mencapai  sasaran  lainnya  karena administrasi  perpajakan  yang  tidak  mampu  melaksanakannya. 11 Dasar  bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang  jelas  dan  sederhana  sehingga  memudahkan  wajib  pajak  untuk  melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur, serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, tidak terkecuali dalam hal pemungutan pajak di daerah, salah satunya ialah PBB-P2.
Melihat instrumen yang ada di Kota Bandung, dasar hukum pemungutan PBB-P2 di Kota Bandung telah mendasarkan pada Perda Tentang Pajak Daerah, Peraturan Wali Kota  tentang  PBB,  serta  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Terkait  SOP  PBB  Kota Bandung  mengacu  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  aturan  teknis  dan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung yang memuat juga prosedur  sebagaimana  yang  biasanya  dikehendaki  dalam  sebuah  SOP. 12
9 Rochmat Soemitro, (1994). Asas dan Dasar Perpajakan , Bandung: Refika Aditama, hlm. 5.
10 Sophar Lumbantoruan, (1997). Administrasi Perpajakan , Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 3.
11 Gunadi.  (1995). Peranan  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  di  Era  Refromasi  dalam  Reformasi  Perpajakan  di  Indonesia ,  Jakarta: Yapnindo, hlm. 17.
12 Maman  Juayraman,  Kepala  Bagian  PAD  II official  asessment Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung, Wawancara Pribadi, Bandung, 16 November 2018.
Memperhatikan  pengertian  pajak  dari  Rochmat  Soemitro,  yang  menyebutkan  pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor  pemerintah)  berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat timbal jasa ( tegen prestasi ) secara langsung. 13 Teori tersebut menjadi salah satu dasar bahwa setiap pemungutan, pengurangan, juga pengecualian PBB memang harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan aturan tertulis lainnya.
PBB-P2  menjadi  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  menjadi  penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar setiap tahunnya di Kota Bandung. Dilihat dari mulai diadakannya pemungutan PBB-P2 pada Tahun 2013 sampai saat ini, Pemerintah Kota  Bandung  melalui  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (selanjutnya  disebut BPPD)  selalu  mencapai  target  diatas  90%  (sembilan  puluh  persen)  dalam  realisasi pemungutan  PBB-P2  setiap  tahunnya.  Realisasi  pemungutan  PBB-P2  Kota  Bandung pada Tahun 2013 sebesar Rp. 280.104.269.013 (dua ratus delapan puluh miliar, seratus empat juta, dua ratus enam puluh sembilan ribu, tiga belas rupiah) (101,86% (seratus satu  koma  delapan  puluh  enam  persen)  pencapaian  target),  Tahun  2014  sebesar  Rp. 372.206.543.770 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar, dua ratus enam juta, lima ratus empat puluh tiga ribu, tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (103,39% (seratus tiga koma tiga puluh sembilan persen) pencapaian target), Tahun 2015 sebesar Rp. 390.800.914.079 (tiga ratus sembilan puluh miliar, delapan ratus juta, sembilan ratus empat belas ribu, tujuh puluh sembilan  rupiah)  (92,61%  (sembilan  puluh  dua  koma  enam  puluh  satu  persen) pencapaian  target),  Tahun  2016  sebesar  Rp.  417.134.044.862  (empat  ratus  tujuh  belas miliar,  seratus  tiga  puluh  empat  juta,  empat  puluh  empat  ribu,  delapan  ratus  enam puluh dua rupiah) (100,51% (seratus koma lima puluh satu persen) pencapaian target), Tahun 2017 sebesar Rp. 542.756.111.321 (lima ratus empat puluh dua miliar, tujuh ratus lima puluh enam juta, seratus sebelas ribu, tiga ratus dua puluh satu rupiah) (93,82% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh dua persen) pencapaian target), Tahun 2018 sebesar  Rp.  44.689.599.223  (empat  puluh  empat  miliar,  enam  ratus  delapan  puluh sembilan  juta,  lima  ratus  sembilan  puluh  sembilan  ribu,  dua  ratus  dua  puluh  tiga rupiah)  (6,38%  (enam  koma  tiga  puluh  delapan  persen)  Realisasi  per  Mei  2018). Keberhasilan  pencapaian  realisasi  PBB-P2  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota
13 Rochmat Soemitro, (1994). Op.Cit.
Bandung  telah  melakukan  proses  pengalihan  pajak  pusat  ke  daerah  dengan  baik khususnya bidang PBB-P2 dan menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD.
Ketentuan pasal pada UU PBB yang menjadi dasar dalam pengecualian PBB bagi yayasan saat masih menjadi pajak pusat juga diatur secara limitative dalam UU PDRD terkait  obyek  pajak  yang  dapat  dikecualikan  dalam  pengenaan  PBB,  ketentuan pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) huruf b UU PDRD yang berbunyi:
“Objek  Pajak  yang  tid ak  dikenakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.”
Pengalihan PBB-P2 dengan tindak lanjut dikeluarkannya Perda tentang Pajak Daerah, yang secara lebik spesifik dan teknis diatur dalam Perwal Kota Bandung tentang PBB, Pembebasan  PBB  bagi  yayasan  pendidikan  di  Kota  Bandung  tidak  sepenuhnya dijalankan. Proses pengalihan pajak pusat ke pajak daerah menjadi awal mula upaya revolusi  perpajakan  khususnya  PBB  di  Kota  Bandung.  Pemerintah  Kota  Bandung melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  beberapa  yayasan  pendidikan  yang  disinyalir tidak berhak akan pembebasan PBB atau dalam kategori mampu untuk membayar PBB.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis,  beberapa  yayasan pendidikan  yang  mulai  dikenakan  penerapan  pemungutan  PBB  di  Kota  Bandung diantaranya:
1. Yayasan Pendidikan Taruna Bakti yang menaungi pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga SMA.
2. Yayasan Pendidikan Istiqomah yang menaungi pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA.
3. Yayasan Widyatama Bandung yang menaungi Universitas Widyatama.
4. Yayasan Pendidikan Nasional yang menaungi pendidikan SMP dan SMA.
5. Yayasan Pasundan yang menanungi pendidikan SD, SMP, SMA, dan Universitas.
6. Yayasan BPK Penabur Bandung.
7. Serta beberapa yayasan lain yang ada di Kota Bandung.
Data  terkait  yayasan  yang  dikenakan  PBB  di  atas  sangat  mungkin  untuk  bertambah mengingat penulis hanya mewawancara kepada beberapa yayasan secara acak yang ada di Kota Bandung. Pelaksanaan pemungutan PBB terhadap yayasan pendidikan mulai diberlakukan  pada  Tahun  2016,  tiga  tahun  setelah  Pemerintah  Kota  Bandung melakukan  pengalihan  Pajak  Pusat  menjadi  Pajak  Daerah.  Dasar  penerapan pemungutan  PBB  terhadap  yayasan  pendidikan  dikarenakan  yayasan  pendidikan tersebut berkegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dalam AD/ART yaitu  tidak  untuk  mencari  keuntungan  dan  kegiatannya  diupayakan  tidak  untuk melayani kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada  dasarnya  prosedur  penilaian  yang  ditempuh  melalui  pendekatan pendapatan  sebagaimana  dilakukan  di  Kota  Bandung  adalah  memproyeksikan pendapatan  yang  diperhitungkan  dapat  dihasilkan  oleh  suatu  properti  (yayasan pendidikan) di masa mendatang menjadi nilai saat ini dikurangi beban/biaya/bunga/gaji atau pengeluaran pertahun. 14 Proses penilaian dengan metode pendekatan  pendapatan  dilakukan  oleh  tim  teknis  yang  ditunjuk  oleh  BPPD  untuk mendapatkan  data  berdasarkan  fakta  yang  objektif  dan  keyakinan  dalam  waktu  dan relevansi yang otentik. Produk akhir yang dihasilkan oleh tim teknis adalah berwujud pendapat tertulis yang dijadikan patokan bagi BPPD Kota Bandung untuk menetapkan besaran tarif, penetapan pengenaan PBB, bahkan juga pengurangan atau pembebasan PBB  bagi  yayasan  bidang  pendidikan.  Penulis  berpendapat  bahwa  dasar  pendapat tertulis  yang  dibuat  oleh  teknis  dalam  penetapan  dan  penilaian  PBB  sangat  tidak mewakili frase “nyata - nyata” d alam ketentuan UU PDRD.
Frase  “nyata - nyata”  dimaksudkan  bahwa  terhadap  menilai  suatu  obyek  pajak tidak  cukup  hanya  dengan  menggunakan  analisa  AD/ART  dan  laporan  keuangan untuk menilai segi keuntungan, tapi juga diperlukan tinjau langsung suatu obyek pajak untuk  meyakinkan  secara  nyata  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  untuk memperoleh  keuntungan.  Ketidakterwakilan  ini  juga  disebabkan  proses  penilaian tersebut hanya berjalan satu arah melalui BPPD, namun pihak yayasan sebagai obyek pengenaan kebijakan tidak diberikan kesempatan pembelaan dengan memberikan data dan  penjelasan  lain  terkait  hal  berhubungan  dengan  yayasan  pendidikan  yang
14 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2014), Buku Pedoman Pengelolaan Pengalihan PBB P2, diakses pada tanggal
18 November 2018. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf.
dijalankan. Upaya  kebijakan  pengenaan  PBB-P2 akan  bisa memberikan  rasa keadilan dan  efektif  dengan  melibatkan  pihak  terkait  sebagai  bagian  dari  kriteria  yang  harus dipenuhi untuk juga  diberikan  akses  penyampaian  opini  dan  bukti tandingan  dalam kerangka penilaian pemungutan PBB.
Setiap  yayasan  termasuk  juga  diantaranya  yayasan  pendidikan  lazimnya merupakan suatu badan hukum yang bergerak di bidang sosial dan tujuannya bukan untuk  mencari  keuntungan,  melainkan  untuk  melakukan  usaha  yang  bersifat  sosial. Kalau  memang  ditemui  suatu  yayasan  pendidikan  kegiatannya  secara  nyata diupayakan untuk meraih keuntungan dan masyarakat tidak merasakan dampak dari kegiatan  yang  dilakukan  oleh  yayasan  pendidikan  terkait,  maka  wajar  dan  dapat dibenarkan kebijakan pengenaan PBB kepada yayasan pendidikan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.
Dasar penerapan pemungutan PBB-P2 bagi yayasan pendidikan bisa diwujudkan dengan  didasarkan  pada  kewenangan  diskresi  yang  diberikan  kepada  pemerintah daerah.  Terkait  batasan  diskresi  tersebut,  Buku  Pedoman  Pengelolaan  PBB-P2  yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar bagi daerah dalam menjalankan pengalihan  pajak  pusat  ke  daerah  menyebutkan  bahwa  kewenangan  diskresi  tidak hanya memberikan kewenangan bebas bagi daerah dalam menentukan tarif PBB tetapi lebih dari itu juga diberikan keleluasaan lain seperti salah satunya kewenangan untuk memberikan  pembebasan  atau  pengurangan  pajak  bagi  obyek  pajak  khusus  yang ditentukan.  Pemungutan  PBB  terhadap  yayasan  pendidikan  tidak  tepat  jika  disebut sebagai  bagian  dari  diskresi  pemerintah  di  bidang  perpajakan,  sebab  hal  yang dipersyaratkan  sebagai  diskresi  tidak  terpenuhi  dibalik  penerapan  pemungutan  PBB untuk yayasan pendidikan.
Permasalahan yang saat ini dipersoalkan adalah kriteria apa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui BPPD dalam menerapkan kebijakan pengenaan dan pembebasan  PBB  terhadap  yayasan  pendidikan.  Pihak  BPPD  Kota  Bandung mengatakan  bahwa  dasar  hukum  pengenaan  kebijakan  pengenaan  dan  pembebasan PBB  kepada  yayasan  pendidikan  didasarkan  pada  Perda  tentang  Pajak  Daerah, Peraturan Wali Kota Bandung tentang PBB, SOP, serta memperhatikan juga undang- undang  di  atasnya.  Dasar  hukum  dalam  pemungutan  PBB  terhadap  yayasan pendidikan  di  atas  seharusnya  memuat  ketentuan  baik  dalam  Perda  tentang  Pajak
Daerah maupun dalam Peraturan Wali Kota Bandung tentang PBB terkait yang dapat dijadikan  dasar  patokan  pengenaan  baik  berupa  kriteria  pengenaan,  acuan  penilaian pajak,  maupun  dasar  lainnya,  namun  Peneliti  tidak  menemukan  kriteria  baku  yang dapat  dijadikan  dasar  dalam  penerapan  pemungutan  PBB  terhadap  yayasan pendidikan.
Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung tentang pengurangan dan pembebasan PBB berpedoman pada buku pedoman pengelolaan PBB- P2  yang  diterbitkan  oleh  Dirjen  Pajak,  yang  menyebutkan  peraturan  daerah  dan peraturan pelaksana PBB-P2 diberikan kewenangan untuk mengatur berkaitan dengan hal: 15
1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, dan/atau.
3. Asas  timbal  balik,  berupa  pemberian  pengurangan,  keringanan,  dan  pembebasan pajak  kepada  kedutaan,  konsulat,  dan  perwakilan  negara  asing  sesuai  dengan kelaziman internasional.
Berdasarkan  data  di  atas,  pemerintah  diberikan  kewenangan  bebas  untuk  membuat kebijakan  pengenaan,  pengurangan,  dan  bahkan  pembebasan  PBB-P2.  Pengaturan tersebut  harus  dimuat  dalam  suatu  ketentuan  peraturan  daerah  maupun  peraturan pelaksana dibawahnya.
Lahirnya peraturan daerah dan peraturan wali kota bandung tentang PBB tersebut sebagai pelaksana atas atribusi dari UU PDRD, maka jika tidak ada peraturan daerah dan  peraturan  wali  kota,  Pemerintah  Kota  Bandung  tidak  berhak  memungut  pajak, apalagi  membuat  kebijakan  pengurangan  dan  pembebasan  tanpa  dasar  hukum. 16
Dikeluarkannya  peraturan  daerah  dan  peraturan  wali  kota  terkait  PBB  menjadikan pemerintah daerah berhak dalam menentukan fasilitas apa saja yang dapat diberikan kepada  wajib  pajak.  Upaya  pengurangan  dan  pembebasan  PBB  bagi  yayasan pendidikan merupakan salah satu hak yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak terkait.
15 Ibid .
16 Riki  Rachman,  Analis  Pajak  Kantor  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung,  Wawancara  Pribadi, Bandung, 26 Maret 2019.
Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  (i)  dan  huruf  (k)  Perwal  Kota  Bandung  tentang  PBB mengatur terkait pengurangan atau penghapusan PBB, yang berbunyi:
“Wali  Kota  dapat  memberikan  pengurangan  atau  pembebasan  pajak,  dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta
k. Objek  Pajak  yang  dimiliki,  dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  lembaga Pendidikan dasar dan menengah swasta. “
Pada Pasal 31 Ayat (8) Perwal Kota Bandung tentang PBB yang berbunyi:
“Besarnya  pengurangan  pajak  terhadap  Objek  Pajak  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf I dan k, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya pajak terutang.”
Kedua ketentuan tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan akses  keadilan  bagi  obyek  pajak  yang  merasa  memenuhi  unsur  pasal  untuk  dapat dibebaskan  atau  diberi  pengurangan  dalam  pembayaran  PBB.  Pasal  77  UU  PDRD bahkan memberi kesempatan bahwa perihal obyek pajak yang memenuhi kriteria yang disebutkan  dalam  ketentuan  pasal  memungkinkan  untuk  mendapatkan  pembebasan PBB  sampai  100%  (seratus  persen)  dengan  selanjutnya  dinyatakan  sebagai  obyek fasilitas sosial atau fasilitas umum.
Peraturan  Wali  Kota  memberikan  pengurangan  pajak  terhadap  lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi swasta, lembaga pendidikan dasar dan menengah swasta sebesar maksimal 40% (empat puluh persen). Peneliti berpendapat, peraturan tersebut  hanya  mengatur  lembaga  pendidikan  swasta  yang  dapat  diberikan pengurangan  dan  mekanisme  serta  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan pengurangan PBB, namun tidak diatur secara jelas mengenai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pembebasan PBB oleh lembaga  pendidikan  swasta.  Ketidaklengkapan  pengaturan  tersebut  kemudian menimbulkan  kebingungan  bagi  lembaga  pendidikan  swasta  yang  ingin mengupayakan pembebasan PBB.
Pengaturan pembebasan PBB pada Perwal Kota Bandung tentang PBB berbanding terbalik  dengan  ketentuan  UU  PDRD  yang  mengamini  pengecualian  PBB  bagi  suatu yayasan pendidikan yang bergerak untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk memperoleh  keuntungan  yang  justru  memerlukan  penafsiran  lebih  teknis  dalam pengaturan  pada  undang-undang  dibawahnya.  Dalam  negara  hukum,  yang menempatkan  asas  legalitas  sebagai  sendi  utama  penyelenggaraan  pemerintahan, wewenang  pemerintahan  itu  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan. 17 Tidak diaturnya  secara  jelas  dalam  Perwal Kota  Bandung  tentang  PBB  perihal  pembebasan PBB dan kriteria pembebasan maupun pengenaan PBB akan menyebabkan Pemerintah Kota  Bandung  melalui  BPPD  rentan  dalam  menggunakan  kewenangannya  akan bertindak diluar kewenangan atau melebihi batasan kewenangan yang seharusnya.
Yayasan pendidikan untuk dapat dibebaskan atau mendapat pengurangan pajak secara konsep harus memenuhi unsur bahwa yayasan tersebut benar-benar ada bukan untuk  mencari  keuntungan.  Yayasan  merupakan  bagian  dari  organisasi  nirlaba  yang memiliki  maksud  dan  tujuan  baku  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  unsur  yaitu:  sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Selain 3 (tiga) maksud dan tujuan di atas, yayasan juga dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (PT) dan/atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2001  Tentang  Yayasan.  Merujuk  pada  pengertian  yayasan  di  atas,  saat  ini memperlihatkan  bahwa  apa  yang  disebut  Yayasan  adalah  suatu  badan  yang menjalankan  usaha  yang  bergerak  dalam  segala  macam  badan  usaha,  baik  yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.
Menyikapi problematika yayasan yang berkembang semakin kompleks saat ini, menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam pengenaan pemungutan, pengurangan, dan  pembebasan  PBB-P2  untuk  menentukan  kriteria  yang  jelas  dalam  menentukan yayasan yang bersifat komersil maupun non komersil. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bapak Maman Juayraman, diketahui bahwa: 18
17 Philipus M. Hadjon, (2005). Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 139.
18 Maman Juayraman. Op.Cit , 17 November 2018.
“Penilaian  utama  bagi  yayasan  pendidikan  sebagai  penilaian  keuntungan  atau tidak  adalah  dari  AD/ART  yayasan  dan  pengelolaan  keuangan  di  yayasan tersebut.  Kedua  unsur  penilai  yayasan  tersebut  berhubungan  langsung  dengan mekanisme  pengurangan  dan  pembebasan  yang  diatur  dalam  Perwal  Kota Bandung tentang PBB. Penilaian akan sangat bergantung dari bagaimana kroscek data lapangan yang dilakukan oleh tim teknis yang bersang kutan.”
Sebagai upaya mengklarifikasi, pihak yayasan yang di wawancara penulis diantaranya yayasan  pendidikan  Taruna  Bakti,  Yayasan  Istiqomah,  dan  Yayasan  Nasional  tidak merasa didatangi oleh tim teknis dan belum diadakan audit keuangan secara langsung terhadap yayasan yang bersangkutan. 19
Pemaparan di atas menimbulkan sebuah pertanyaan terkait dasar pertimbangan dan kriteria yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mulai menerapkan pemungutan PBB terhadap yayasan pendidikan tertentu.
Penilaian  dalam  kebijakan  pengenaan  PBB  kepada  yayasan  yang  bergerak  di bidang  pendidikan  melalui  mekanisme  penilaian  kesesuaian  kegiatan  secara  praktik yang dilakukan oleh yayasan dengan AD/ART yang dimiliki yayasan, selain itu juga akan diperiksa terkait dengan akuntansi keuangan yayasan oleh tim ahli keuangan dari BPPD  Kota  Bandung.  Penilaian  kesesuaian  tersebut  dilakukan  oleh  tim  teknis  BPPD Kota Bandung yang dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan yayasan diniatkan secara nyata  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  tidak,  serta  kesesuaian  teknis  lainnya. Sementara itu dengan UU PDRD dan Perwal Kota Bandung tentang PBB serta SOP yang hanya mengatur secara limitative dasar hukum namun tidak mengatur perihal kriteria dan  batasan  lainnya  akan  membuat  besar  kemungkinan  bagi  tim  teknis  bertindak melampaui kewenangannya dan bertindak tanpa batasan yang jelas.
Dalam  menjawab  permasalahan  kriteria  pengenaan  PBB  terhadap  yayasan pendidikan yang dinilai perlu ada batasan dan dasar yang jelas, penulis mendapatkan informasi  dari  hasil  wawancara  dari  seorang  verifikator  pajak  kantor  BPPD  Kota Bandung.  Pihak  BPPD  Kota  Bandung  menetapkan  kriteria  penilaian  melalui  aspek batasan di bawah ini:
19 Pihak  Yayasan  Pendidikan  Istiqomah,  Yayasan  Pendidikan  Taruna  Bakti  dan  Yayasan  Pendidikan  Nasional, Wawancara Pribadi, Bandung, 15, 17 dan 20 November 2018.
1. Penilaian AD/ART dengan kesesuaiannya dengan praktik yang dilakukan yayasan pendidikan.
2. Penilaian aspek kepentingan umum sesuai dengan frase pasal pengecualian dalam UU PDRD dan Perda Kota Bandung tentang PBB.
“Frase  kepentingan  umum  pada  yayasan  pendidikan  diartikan  bahwa  tidak  ada pungutan  uang  kepada  siswa  yang  dilakukan  oleh  yayasan.  Berkegiatan  untuk kepentingan umum artinya yayasan pendidikan benar-benar melakukan kegiatan untuk  tujuan  sosial.  Pemaknaan  AD/ART  yayasan  dalam  kerangka  pengelolaan keuangan  adalah  bagaimana  yayasan  mendapatkan  uang  untuk  melaksanakan kepentingan  umum.  Frase  kepentingan  umum  menghendaki  bahwa  uang  yang diperoleh  yayasan  untuk  pengelolaan  yayasan  berasal  dari  pengurus  yayasan, sumbangan, maupun hibah. Diluar pemaknaan tersebut terkait yayasan pendidikan dalam  mengelola  kegiatannya  tidak  dikategorikan  untuk  melayani  kepentingan umum dan berhak untuk dikategorikan sebagai wajib pajak.” 20
3. Pemutakhiran  data  setelah  adanya  pengalihan  pajak  daerah  di  Kota  Bandung menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penyebab yayasan yang bergerak di bidang pendidikan  dengan  menetapkan  iuran  kepada  siswa  tidak  dipungut  pembayaran PBB yaitu, pertama tidak terdata, dan kedua berdasarkan regulasi yang mengatur sebelumnya.
4. Penilaian cashflow pemasukan dan pengeluaran yayasan
“Kriteria  ini  sebagai  penilaian  pendukung  t erkait  kriteria  di  atas.  Hal  ini  untuk mendukung  penilaian  kepentingan  umum  dan  frase  tidak  untuk  meraih keuntungan dalam ketentuan pasal pengecualian PBB dengan menilai dari sektor mana  saja  pemasukan  yayasan  dan  apakah  pengeluaran  untuk  kepentingan admin istratif yayasan dalam kategori wajar?” . 21
Pihak yayasan pendidikan dari hasil wawancara menginginkan agar Pemerintah Kota Bandung  menetapkan  rumusan  dasar  hukum  secara  jelas  terkait  pengenaan, pengurangan,  dan  pembebasan  PBB  dalam  Perwal  Kota  Bandung  tentang  PBB,  serta proses  pengenaan,  pengurangan,  dan  pembebasan  PBB  dilakukan  secara  transparan,
20 Romi  Pudji  Prayoga,  Verifikator  Pajak  Kantor  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung,  Wawancara Pribadi, Bandung, 26 Maret 2019.
21 Ibid .
adil,  dan  merata.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  di  atas  menjadi  jelas  apa  yang dijadikan  kriteria  penilaian  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  menetapkan pemungutan PBB terhadap yayasan pendidikan di Kota Bandung. Penetapan kriteria tersebut tidak berwujud tertulis baik dalam peraturan perundang-undangan maupun bentuk  lainnya.  Penulis  menilai  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  BPPD  Kota  Bandung tersebut perlu untuk disebutkan dalam ketentuan Perwal Kota Bandung tentang PBB pada  bagian  sub  bab  pengurangan  dan  pembebasan  PBB  untuk  mewujudkan pemungutan PBB bagi yayasan pendidikan yang transparan dan berkeadilan.
Teori  kewajiban  mutlak  dalam  hukum  pajak  dapat  menjadi  pijakan  bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya menyempurnakan pengaturan dalam Perwal Kota  Bandung  tentang  PBB.  Teori  kewajiban  mutlak  mengemukakan  bahwa  negara sebagai groepsverband (organisasi  dari  golongan)  dengan  memperhatikan  syarat keadilan,  bertugas  menyelenggarakan  kepentingan  umum,  dan  karenanya  dapat dan harus  mengambil  tindakan-tindakan  yang  diperlukannya,  termasuk  juga  tindakan- tindakan  dalam  lapangan  pajak. 22 Keputusan  dan  kebijakan  yang  dibuat  di  bidang perpajakan seharusnya tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum. Perwal Kota Bandung tentang PBB harus mendasarkan pada pelayanan kepentingan umum, setelah adanya  pengaturan  yang  jelas  dan  tepat,  maka  sudah  menjadi  hak  negara  untuk memungut dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang dapat dibenarkan secara hukum.
Pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan haruslah tetap menjamin keadilan bagi  masyarakat,  didasarkan  atas  pijakan  aturan  yang  jelas,  serta  memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat. Penulis menilai secara khusus dalam hal pengurangan dan  pembebasan  PBB  dengan  mekanisme  pengajuan  melalui  sistem  kroscek  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  tetaplah  dirasa  perlu  sebagai  wujud pengefektifan basis pajak dan penyesuaian kegiatan yayasan agar tetap sesuai dengan tujuan  yang  terancang  dalam  AD/ART  yayasan  yang  bersangkutan.  Penyesuaian  ini dapat dibenarkan mengingat dalam beberapa kondisi di beberapa daerah di Indonesia ditemukan  kegiatan  yayasan  tidak  berkesesuaian  atau  tidak  sejalan  dengan  amanah AD/ART, bentuk kesesuaian tersebut dapat berupa suatu yayasan yang mulai meraih keuntungan  di  beberapa  bidang  usaha,  yayasan  yang  semula  dikecualikan  PBB
22 R. Santoso Brotodihardjo, (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 36.
sebelumnya  ternyata  sudah  tidak  beraktivitas  lagi  dalam  kurun  waktu  yang  cukup lama,  dan  bentuk  perubahan  lain  yang  membutuhkan  kesesuaian.  Mengacu  pada permasalahan  di  atas,  mekanisme  pelaporan  dan  pengajuan  setiap  tahun  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  bisa  menjadi  semacam  pengawasan  dari Pemerintah  Kota  Bandung  kepada  yayasan  pendidikan  yang  ada  di  Kota  Bandung, sekaligus menjadi pemantik bagi yayasan agar selalu berkegiatan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang dicanangkan dalam AD/ART, walaupun demikian, hal di atas tidak serta  merta  membenarkan  tindakan  Pemerintah  Kota  Bandung  melaksanaan pemungutan dan pembebasan PBB terhadap yayasan pendidikan tanpa didasari dengan batasan dan kriteria yang jelas dan mengikat secara hukum.
Peneliti  berpendapat,  pelaksanaan  pemungutan  PBB  dan  pembebasan  PBB terhadap  yayasan  pendidikan  di  Kota  Bandung  tidak  didasarkan  pada  batasan  dan kriteria  yang  baku  dalam  bentuk  tertulis  dan  mengikat  secara  hukum,  seharusnya didasarkan pada rambu-rambu aturan yang jelas, bukan ditetapkan secara internal, agar terhindar dari adanya kesewenang-wenangan. Upaya pemungutan PBB sebagai pajak daerah harus didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur aturan prasayarat yaitu peraturan daerah,  peraturan  kepala  daerah,  dan  SOP  dalam  hal  ini  di  Kota  Bandung  biasanya diwujudkan dalam bentuk keputusan walikota.

## Implementasi Kebijakan dan Mekanisme Pengenaan PBB Bagi Yayasan Pendidikan di Kota Bandung
UU  Sisdiknas  menghendaki  keseluruhan  komponen  pendidikan  yang  ada  di Indonesia  harus  saling  terkait  secara  terpadu  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan nasional.  Salah  satu  komponen  lembaga  di  luar  pemerintahan  yang  terlibat  dalam membantu menyukseskan pengembangan pendidikan adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  wawancara  dengan  beberapa  pengurus yayasan  pendidikan  yang  ada  di  Kota  Bandung,  yayasan  pendidikan  tersebut  sejak kurun  waktu  2016  ke  belakang  mendapatkan  pengecualian  khususnya  dalam pembayaran PBB-P2 atas dasar dikategorikan Dirjen Pajak sebagai fasilitas sosial atau fasilitas  umum,  oleh  karena  sifat  sosial  kegiatannya,  akan  tetapi  semenjak diterapkannya  pengalihan  pajak  pusat  ke  daerah  khususnya  di  Kota  Bandung  pada
tahun 2013, beberapa yayasan pendidikan mulai dikenakan kebijakan pembayaran PBB- P2  untuk  obyek  bumi  dan  bangunan  yayasan  pendidikan.  Dasar  penerapan pemungutan PBB-P2 bagi yayasan pendidikan didasarkan pada kewenangan diskresi yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  pengalihan  pajak  daerah  serta kewenangan untuk mengatur lebih lanjut terkait PBB yang diatur pada Pasal 66 Perda tentang  Pajak  Daerah melalui pengaturan  dengan  membentuk Perwal Kota  Bandung tentang PBB yang pada implementasinya menimbulkan kontroversi dan keberatan bagi sebagian yayasan pendidikan yang merasakan ketidakadilan.
Pajak memberikan dana yang cukup besar dalam upaya pembangunan nasional, tidak  terkecuali  pengenaan  PBB  bagi  yayasan  pendidikan.  Peneliti  melakukan wawancara dengan seorang pegawai BPPD Kota Bandung yang mengatakan: 23
“ Pajak  dan  pembangunan  itu  keterkaitannya  cukup  erat.  pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang,  kemudian  uang  dari  hasil  pemungutan  pajak  dipergunakan  dalam pembangunan tersebut.”
Kalimat yang diungkapkan oleh Bapak Maman Juayraman tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam konsep fungsi budgeter dalam hukum pajak, yang mengatakan bahwa pajak digunakan sebagai upaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke  dalam  kas  negara  untuk  keperluan  mendorong  pembangunan  nasional.  Fungsi regulerend dalam  hukum  pajak  juga  dapat  memperkuat  pernyataan  di  atas  yang menyebutkan  bahwa  pengelolaan  pajak  sebagai  apaya  mendukung  pembangunan diluar bidang keuangan negara.
Implementasi kebijakan baru umunya dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar  bahwa  adanya  situasi  permasalahan,  hal  ini  senada  dengan  apa  yang diungkapkan oleh seorang pegawai bagian pelayanan pajak BPPD Kota Bandung: 24
“Kebijakan  pemda  mulai  mengenakan  pembayaran  PBB  kepada  yayasan pendidikan  karena  hasil  analisa  tim  teknis  kami  menyebutkan  bahwa  kegiatan
23 Maman Juayraman, Op.Cit .
24 Nia,  Pegawai  Bidang  Pelayanan  Pajak  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung,  Wawancara  Pribadi, Banjarmasin, 15 November 2018.
yayasan pendidikan tersebut mengandung unsur meraih keuntungan diatas rata- rata.  Selain  itu  yayasan  pendidikan  memang  mampu  untuk  membayar berdasarkan keuntungan yang mereka raih. Kami rasa sikap kami mengeluarkan kebijakan tersebut telah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU PDRD.”
Penulis sepakat terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Nia, UU PDRD memang telah  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  pemungutan  pajak selama  pra  syarat  dasar  hukum  terpenuhi  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Bandung. Penulis menilai setidaknya ada 2 (dua) faktor yang menjadi sorotan dalam implementasi kebijakan pengenaan pajak terhadap yayasan pendidikan di Kota Bandung. Faktor pertama yaitu terkait kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebelum dan saat pelaksanaan kebijakan dengan  wajib  pajak.  Penyaluran  komunikasi  dan  sosialisasi  yang  baik  akan menghasilkan  suatu  proses  implementasi  yang  baik  pula,  dengan  adanya  sosialisasi diharapkan adanya kejelasan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.
Aspek  komunikasi  juga  perlu  ditekankan,  pelaksanaan  SOP  perlu dikomunikasikan  terlebih  dahulu  dengan  pihak  yayasan  sebagaimana  yang diamanahkan  oleh  undang-undang  diatasnya.  Faktor  kedua  yaitu  terkait  informasi implementasi  kebijakan,  pelaksana  harus  mengetahui  bagaimana  mempraktekkan pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  diberlakukan.  Faktor  ini  menjadi  sorotan  melihat pelaksanaan  kebijakan  pengenaan  pajak  ini  dilakukan  terkesan  dalam  waktu  yang singkat  tanpa  adanya  surat  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  pihak  yayasan pendidikan  sebelumnya.  Kedua  faktor  diatas  menjadi  salah  satu  titik  lemah  dari implementasi kebijakan pengenaan PBB bagi yayasan pendidikan. Pemerintah daerah dalam  menggunakan  kewenangannya  untuk  memungut  pajak  seharusnya  bisa  lebih terbuka  terhadap  upaya  penilaian  pajak  bagi  obyek  pajak  dan  memberikan  dampak langsung yang positif yang dapat diterima oleh masyarakat.

## PENUTUP
Kriteria  penerapan  pemungutan  PBB-P2  terhadap  yayasan  pendidikan  di  Kota Bandung  tidak  didasarkan  pada  batasan  dan  kriteria  yang  baku.  Pemerintah  Kota Bandung  menetapkan  kriteria  penilaian  terhadap  penetapan  pemungutan  PBB-P2 kepada  yayasan  pendidikan  secara  internal  dengan  tolok  ukur  utama  penilaian kesesuaian AD/ART dengan kondisi praktis yayasan dan penilaian laporan keuangan secara  spesifik  terkait  bagaimana  yayasan  mengelola  dan  mendapatkan  dana  untuk kepentingan yayasan. Implementasi penerapan pemungutan PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan  di  Kota  Bandung  dinilai  belum  maksimal  disebabkan  pelaksanaan pemutakhiran  data  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Bandung  khususnya  terhadap yayasan pendidikan belum dilaksanakan secara menyeluruh.
Pemerintah  Kota  Bandung  seyogyanya  melakukan  penyempurnaan  rumusan Perwal  Kota  Bandung  tentang  PBB  khususnya  terkait  pembebasan  PBB  terhadap lembaga  pendidikan  swasta  serta  kriteria  baku  pembebasan  dan  pengenaan  PBB-P2 untuk  lembaga  pendidikan  swasta.  BPPD  Kota  Bandung  seyogyanya  melakukan pemutakhiran  data  terkait  pemungutan  PBB  bagi  yayasan  pendidikan  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  dan  melaksanakan  penerapan  pemungutan  PBB-P2 terhadap yayasan pendidikan di Kota Bandung secara konsisten, adil, dan merata dalam upaya tetap menjaga semangat yayasan pendidikan dalam pengembangan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anwar Borahima, (2000). Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Chatamarrasjid  Ais,  (2002). Badan  Hukum  Yayasan  (Suatu  Analisis  Mengenai  Yayasan
Sebagi Suatu Badan Hukum Sosial) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Gunadi,  (1995). Peranan  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  di  Era  Refromasi  dalam  Reformasi Perpajakan di Indonesia , Jakarta: Yapnindo.
Philipus  M.  Hadjon,  (2005). Hukum  Administrasi  Negara ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
R.  Santoso  Brotodihardjo,  (2013). Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak ,  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Rochmat Soemitro, (1993). Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf , Bandung: PT. Eresco.
________________, (1994). Asas dan Dasar Perpajakan , Bandung: Refika Aditama.
Ronny  Hanitjo  Soemitro,  (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto,  (2014). Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press).
Sophar Lumbantoruan, (1997). Administrasi Perpajakan , Jakarta: Sinar Harapan.
Y. Sri Pudyatmoko , (2008). Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

## Jurnal
Janpatar  Simamora ,  (2014)  “Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  UUD  RI 1945” , Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 14, No. 3.
Machfud  Sidik,  (2004).  “Prospek  dan  Problematika  Pelaksanaan  UU  No.  25/1999
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat- Daerah”, Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 23, No.
l.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Bersama  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 15/Pmk.07/2014  Nomor  10  Tahun  2014  tentang  Tahapan  Persiapan  dan Pelaksanaan  Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  sebagai  Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  06  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  1405  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas,  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

## Sumber Lain
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  (2014),  Buku  Pedoman Pengelolaan  Pengalihan  PBB  P2,  diakses  pada  tanggal  18  November  2018. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pb b_p2.pdf.