## REKONTRUKSI PERJANJIAN GALA (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERBASIS SYARIAH
Muhammad Iqbal * , Sukirno **
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKIUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
kirnoundip@yahoo.com

## ABSTRAK
Gala merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara pihak pemberi gala dan penerima gala dengan konsep tolong-menolong pada untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keadaan yang bersifat mendesak. Jika melihat pelaksanaan perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh pada saat ini adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan dan aturan pada Pasal 2 (dua) ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Adat dan Istiadat serta ketentuan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian gala dalam  masyarakat  adat  Aceh?  bagaimanakah  kaitan  antara  perjanjian  gala  dengan  konsep  gadai syariah?  bagaimanakah  bentuk  rekonstruksi  perjanjian gala berbasis  syariah?  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan yuridis  empiris dan  pendekatan socio-legal.  Selain  data  sekunder,  juga digunakan  data  primer  dari  serangkaian  observasi  dan  wawancara  dengan  informan.  Perjanjian  gala dilakukan  jika  pemberi gala membutuhkan  uang  yang  banyak  dalam  keadaan  mendesak.  Dalam mekanisme perjanjian gala, para pihak yang telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian gala melakukan penyerahan  objek gala dari  pihak  pemberi gala kepada  pihak  penerima gala dalam  bentuk  hak  pakai, sedangkan  dipihak  penerima gala menyerahkan  sejumlah  uang  yang  telah  disepakati  antara  keduanya secara tunai. Berakhirnya suatu perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh ketika objek gala tersebut telah ditebus. Jika dikaitkan perjanjian gala di Aceh dengan konsep gadai syariah maka adanya ketidak sesuaian  terhadap  pemanfaatan  dan  penguasaan  dalam  konsep  gadai  syariah.  Sebagian  besar  para ulama tidak membolehkan pemanfatan objek gala dengan tidak adanya suatu batasan waktu. Pemanfatan objek  gala  dibolehkan  jika  para  pihak  sepakat  untuk  menerapkan  tiga akad  perjanjian  Perjanjian  gala dengan  bentuk Al-Qardhul  Hassan, Al-Mudharabah dan Bai'  Al-Muqoyyadah agar  tehindar  dari  unsur gharar dan  riba.  Salah  satu  bentuk  rekontruksi  pada  perjanjian gala yang  berbasis  syariah  dengan menerapankan konsep mudharabah hasil keuntungan yang diperoleh dari objek gala oleh penerima gala digunakan untuk menutup kembali utang pihak pemberi gala.  Pemerintah Aceh diharapkan agar membuat qanun khusus tentang tata cara dan tatacara pelaksanaan gala yang sesuai dengan ketentuan Islam dan berbasis syariah. Sehingga pelaksanaan adat di Aceh tidak melanggar ketentuan islam.

## Kata Kunci: Berbasis Syariah; Masyarakat Adat Aceh; Perjanjian Gala
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Masyarakat adat Aceh dalam tatanan sosial masih  menjunjung  tinggi  dan  menjaga  nilai-nilai adat-istiadat  dalam  kehidupan  sehari-hari. Salah satu  bentuk  adat  yang  masih  digunakan  dalam kehidupan  masyarakat  adat  Aceh sampai  saat  ini adalah gala (gadai  adat). Adat Gala dalam masyarakat  adat  Aceh  mempunyai  nilai-nilai  dan konsep  kebersamaan  dan  tolong-menolong  antar sesama manusia (habluminannas) dan mengharapkan  ridha  (pahala)  dari  Allah (wa habluminallah). 1
Gala merupakan  suatu  perjanjian  pinjam- meminjam  antara  pihak  pemberi gala dan pihak penerima gala untuk  memenuhi  kebutuhan keuangan  dalam  keadaan  mendesak  dalam kehidupan  sehari-hari. Dalam  mekanisme perjanjian gala jika para pihak telah sepakat untuk melakukan  perjanjian gala, maka  pihak  pemberi gala menyerakan hak pakai atas objek gala sebagai benda  jaminan kepada pihak  penerima gala, sedangkan pada pihak penerima gala menyerahkan uang  sebesar  yang  diperjanjikan  antara  kedua belah  pihak  tersebut  secara  tunai  kepada  pihak pemberi gala.
Dalam  sistem  Gala,  penggala  (pemilik harta)  memberikan  hak pakai kepada  penerima
1 Taqwaddin  Husen,  Kapita  Selekta  Hukum  Adat  Aceh  dan Qanun Wali Nanggroe, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2013, hal. 90
gala  untuk  menggunakan  harta  galaan  yang dijadikan  agunan  selama  pemberi gala belum menebus objek gala. Hasil yang diperoleh penerima gala atas penggunaan objek gala tersebut dianggap sebagai  balas  jasa  atas  uang  yang  dipinjamkan. 2 Jika diperhatikan  mekanisme  pelaksanaan perjanjian gala di  dalam  kehidupan  masyarakat adat  Aceh, berakhirnya  suatu  perjanjian gala adalah tanpa adanya suatu ketetapan batas waktu selain  objek gala ditebus  tentunya  akan memberatkan pihak  pemberi gala dikarenakan objek gala (agunan)  yang  dulunya  digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mencari nafkah untuk  menebus  harta gala tersebut  telah  beralih menjadi  hak  pakai  kepada  pihak  penerima gala. Sedangkan  disisi  yang  lain,  pihak  penerima gala terus  menikmati  hasil  dari  objek gala (agunan) tersebut  tanpa  mengurangi  jumlah  utang  pihak pemberi gala.
Dalam konteks ekonomi Islam objek gadai (agunan)  digunakan  sekadar  untuk  memastikan (jaminan) kepercayaan pada pihak pemberi gadai. Dalam  Islam  tidak  membenarkan  adanya pemanfaatan terhadap objek gala jika menimbulkan kemudharatan  kepada  pemberi  gadai.  Sebagian besar  ulama  hanya  berpendapat Pemanfaatan dibolehkan  sebesar  pengeluaran  pihak  penerima gadai  terhadap  barang  gadaian,  misalkan  pihak
2 Azharsyah  Ibrahim,  Praktik  Ekonomi  Masyarakat  Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam, Malaysia, Procceeding of the Aceh  development  International  Conference,  International Islamic University, 2012, hal. 445.
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
penerima gadai boleh menikmati susu sapi gadaian sebanyak  makanan  yang  diberikan  untuk  lembu. 3
Ketidak  sesuaian  pelaksanaan  perjanjian gala dengan  ketentuan  syariah  tentunya  akan bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  2  ayat  (2) Qanun Nomor  9  Tahun  2008 tentang  Adat  dan Istiadat menyebutkan  pembinaan,  pengembangan, pelestarian  dan  perlindungan  terhadap  adat  dan istiadat harus meliputi dan berpedoman pada nilai- nilai Islami. Dan tidak adanya batasan waktu akan bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang  menyatakan  bahwa  gadai  tanah tidak boleh lebih 7 tahun.
Maka  melihat  permasalahan  tesebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  “Rekonstruksi  Perjanjian Gala (Gadai  Adat) pada masyarakat adat Aceh berbasis syariah”. B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian  gala  dalam  masyarakat  adat Aceh?
2. Bagaimanakah  kaitan  antara  perjanjian gala dengan konsep gadai syariah?
3. Bagaimanakah bentuk rekonstruksi perjanjian gala berbasis syariah?
3 A.  Ghofur  Anshori, Gadai  Syariah  di  Indonesia,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal. 117.

## II. Metode Penelitian

## A. Jenis Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  serta tujuan maka pendekatan digunakan merupakan pendekatan yuridis  empiris.  Pendekatan  ini digunakan  dalam  rangka  menemukan  bentuk perjanjian  gala  yang  hidup  dalam  pada masyarakat  adat  Aceh  berdasarkan  perspektif syariah.  Pendekatan  ini  tidak  berhenti  pada hukum  dalam  ketentuan  perundang-undangan, namun  melihat  hukum  dalam  konsepsi  hukum yang hidup dalam masyarakat. 4
B. Jenis Data
Dalam  mencari  dan  mengumpulkan  data yang  diperlukan  yang  difokuskan  berdasarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadinya penyimpangan dan kekaburan  dalam  pembahasan.  Adapun  data yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data  primer  yang  digunakan  diperoleh  dari penelitian  lapangan (field  research).  Data lapangan  dibutuhkan  untuk  memperoleh informasi  mengenai  eksistensi,  mekanisme serta  penyelesaian  sengketa  dalam perjanjian gala dalam kehidupan masyarakat  adat  di  Aceh, melalui  informan dan observasi.
4 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma.Metode dan Dinamika Masalahnya, HuMa, Jakarta, 2012, hal. 160.
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Data Sekunder
Data  sekunder  diperoleh  melalui  hasil penelitian  kepustakaan  (library  research), berupa  bahan  hukum  primer  (peraturan perundang-undangan),  bahan  hukum sekunder  (jurnal-jurnal  dan  hasil  penelitian ilmiah lainnya).
3. Data Tersier Data  tersier  adalah  bahan  hukum  yang merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi-informasi  tentang  bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder  antara  lain kamus-kamus,  ensiklopedia,  artikel-artikel, majalah,  Koran,  dan  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian gala.
C. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi pada penelitian ini ialah Socio-
legal  research, dilakukan  dengan  cara
menggabungkan  pengetahuan,  keahlian,  dan pengalaman  dari  dua  atau  beberapa  disiplin (interdisipliner) untuk menjawab suatu persoalan hukum.  dalam  hal  ini,  masalah  hukum diselesaikan  dengan  menggabungkan  kajian hukum  dan  sosiologis-antropologis,  khususnya pluralism hukum. 5
5 Reza  Banakar  and  Max  Travers, “law  Sociology  and Method”, in Social  and  Legal  Studies, International  Institute, 2003,  p.  4-5.  Menurut  Esmi Warassih,  konsep  hukum dimaknai  sebagai  manifestasi  makna-makna  simbolik  para pelaku  sosial  sebagaimana  tampak  dalam  interaksi  mereka. Lihat,  Esmi  Warassih,  “Urgensi  Memahami  Hukum  dengan Pendekatan Socio-Legal dan  Peranannya  dalam  Penelitian”. Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-

## D. Metode Analisis Data dan Validasi Data
Metode  Analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  suatu cara penelitian yang menghasilkan data analitis, yaitu  yang  dinyatakan  oleh responden  secara tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilakunya  yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Pada  validasi  data  menggunakan  teknik triagulasi  sumber  (menggunakan  komparasi data  dan  sumbernya  untuk  mensistematisasi perbedaan  dan  persamaan  pandangan berdasarkan  kualifikasi  dan  situasi  sumber dengan  dokumen)  dan  metode  (pengecekan melalui  teknik  pengumpulan  data,  observasi partisipatif, dan wawancara mendalam).

## III. Pembahasan

## A. Bentuk  Pelaksanaan  Perjanjian Gala dalam Masyarakat Adat Aceh
Legal  dan,  Bagian  Hukum  dan  Masyarakat  Fakultas  Hukum Undip, Semarang, 22 Desember 2008, hal. 6. Tujuan Socio- Legal  Research  sendiri  merupakan  suatu  pemahan  hukum secara lebih menyeluruh. Model penelitian ini, terutama untuk hal-hal  yang  tidak  terjangkau  oleh  ancangan  normatif.  Lihat Satjipto  Rahardjo,  Pendidikan  Hukum  sebagai  Pendidikan Manusia:  kaitannya  dengan  profesi  Hukum  dan Pembangunan  Hukum  Nasional,  Genta  Publishing, Yogyakarta,  2009,  hal.  43.  Kajian ini  juga  melihat  hukum dalam  konteks  masyarakat.  Satjipto  Rahardjo,  Lapisan- Lapisan dalam Studi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal. 127. Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, New York, 2006, p. 2.
Gala merupakan  perjanjian  pinjam- meminjam  uang  atau  emas  dengan  menjadikan tanah  atau  barang-barang  lainnya  yang  dianggap berharga  sebagai  objek  jaminan  (agunan). Perjanjian gala kurang lebih telah berada dan hidup dalam  masyarakat  adat  Aceh  sejak abad  ke  17 (tujuh  belas)  dan  masih  berlangsung  sampai dengan sekarang. Pada awal-awal perkembangannya perjanjian gala dalam masyarakat  adat  Aceh  tempo  dulu  biasanya dilakukan  secara  lisan  atau  tidak  tertulis,  dengan anggapan  bahwa  apa  yang  diperjanjikan  oleh kedua  belah  pihak  tersebut  telah  disepakat  dan kedua  belah  pihak  di  anggap  telah  memahami tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban diantara  mereka,  sehingga  dengan  berlandaskan saling percaya antara sesama inilah menjadi suatu ciri khas dalam perjanjian gala menurut hukum adat di Aceh. 6
Seiring berjalannya  waktu  perjanjian gala terus  berkembang  sehingga  perkembangannya perjanjian gala dipengaruhi oleh budaya luar akibat kemajuan  teknologi  dan  perubahan alur  pikir masyarakat.  Pengaruh tersebut  membawa perubahan  bersifat  positif  dan  negatif  kepada beberapa  kegiatan  masyarakat  dalam  bidang ekonomi.
Dalam pelaksanaanya jika para pihak telah sepakat  antar untuk  melakukan  perjanjian gala,
6 Badruzzaman Ismail, Ketua Majalis Adat Aceh, Wawancara,
21 Desember 2016.
maka  hasil  kesepakatan yang  telah  disepakati dituangkan  dalam  surat  perjanjian gala pada umumnya hanya memuat judul (keterangan surat), pembukaan,  identitas  serta  alamat  dari  pihak pemberi gala (urueng peugala) dan pihak penerima gala  (urueng  teurimong  gala),  letak  objek  yang digalakan,  keterangan  dari  barang  agunan  dan penutup  yang  disertai  dengan  tanda  tangan  dari pihak  pemberi gala  (urueng  peugala) dan  pihak penerima gala  (urueng  teurimong  gala) yang melakukan  perjanjian gala,  diikuti  dengan  tanda tangan dari saksi dan keuchik gampong setempat, dan  selanjutnya  diikuti  dengan  serah  terima (ijab Kabul) dari  kedua  belah  pihak  di  mana  pihak pemberi gala  (urueng  peugala) menyerahkan tanahnya atau objek jaminan sebagai jaminan gala (barang  agunan) kepada  pihak  penerima gala (urueng  trimong  gala) dalam  bentuk  hak  pakai, sedangkan dipihak penerima gala (urueng trimong gala) menyerahkan  uang  dengan  kesepakatan yang  dipenuhi  sebagaimana  telah  diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai.
Pada  pelaksanaan  perjanjian gala,  pemilik harta  atau  disebut  dengan  pemberi gala  (urueng peugala) menyerahkan hak pakai dan penguasaan atas objek gala (benda agunan) kepada orang yang memberi  pinjaman  atau  biasa  disebut  penerima gala  (urueng  teurimong gala) untuk  menggunakan harta  galaan  sebagai  objek gala (agunan)  selama pemilik belum menebusnya.
Berakhirnya  suatu  perjanjian gala dalam masyarakat  adat  Aceh  adalah  ketika  objek gala (barang  agunan)  tersebut  telah  ditebus,  dalam hukum  adat  Aceh    adanya  pepatah  yang mengatakan “lheuh  ngui  payah  ta  pulang,  miseu utang  payah  ta  bayeu,  akhe  dari  janji  gala  ngon teuboh”. Yang  artinya  suatu  perjanjian  pinjam- meminjam  baru  dianggap  berakhir  apabila  barang yang  yang  dipinjam tersebut  telah  dikembalikan, begitu  juga  dengan  perjanjian  utang  baru  akan dianggap  telah  berakhir  apabila  telah  dibayar  dan perjanjian gala baru  dianggap  selesai  (berakhir) apabila objek gala (barang agunan) telah ditebus.
Selama  berlangsungnya  perjanjian gala barang  jamiman  berada  dalam  penguasaan penerima gala  (urueng  teurimong  gala) maka selama objek gala (barang agunan) belum ditebus oleh  pihak  pemberi gala  (urueng  peugala) maka pihak  penerima gala  (urueng  teurimong  gala) berhak  untuk  menikmati  hasil  dari  objek gala (barang  agunan)  dikarenakan  pemanfaatan  atas objek gala merupakan suatu bentuk balas jasa dari pihak  pemberi gala  (urueng  peugala) atas  uang atau emas  yang  dipinjamkan  oleh  pihak  penerima gala (ueureng teurimong gala). Maka berdasarkan adanya  anggapan  suatu  bentuk  balas  jasa  oleh karena  itulah  di  dalam  surat  perjanjian gala tidak menyebutkan klausula batas waktu penebusan. 7
7 Armia,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kabupaten  Pidie  Jaya, Wawancara, 9 Januari 2017.

## B. Kaitan  Antara  Perjanjian Gala dengan  Gadai Syariah
1. Konsep perjanjian gala dan gadai syariah.
Gadai  Syariah  sering  diidentikkan  dengan rahn secara  definisi rahn menurut  istilah  yaitu menjadikan  suatu  benda  yang  mempunyai  nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu  utang,  sehingga  memungkinkan  mengambil seluruh atau sebahagian utang dari benda itu. Para ulama  telah  menyepakati  bahwa  perjanjian gala (rahn) hukumnya boleh dan tidak wajib karena pada sifat  dari  objek  gadai  (barang  agunan)  hanya merupakan  jaminan  saja  jika  kedua  belah  pihak tidak  saling  mempercayai.  Akan  tetapi,  jika  kedua belah  pihak  saling  mempercayai  satu  sama  lain, maka  jaminan  mungkin  tidak  diperlukan.  Hal  ini tercermin  dari  firman  Allah  berikut:  “Jika  sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang  dipercaya  itu  menunaikan  amanatnya (utangnya)”  (QS.  Al-Baqarah:  283).  Ayat  ini  juga memberikan  tafsiran  bahwasanya  jaminan  hanya disyaratkan  jika  tidak  ada  penulis  di  antara  orang yang bertransaksi tersebut.
Perjanjian gala yang  berada  dalam masyarakat adat Aceh merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam  yang  dapat  dipersamakan dengan  suatu  perjanjian  gadai yang  dianggap sebagai suatu  perbuatan  yang  berlandaskan  nilai- nilai ta’awun (tolong-menolong)  antar  sesama manusia.  Konsep  tolong-menolong  juga  didasari
pada  konsep  kebersamaan  bagi  masyarakat  adat Aceh  adanya  suatu  anggapan  membantu  antar sesama  yang  menjadi  sebuah  perbuatan  yang sangat  mulia  selain  dimata  Allah  dan  juga  dimata manusia. 8
2. Batasan waktu dan penguasaan objek gala ditinjau dari aspek perekonomian islam.
Pada  suatu  sistem  perekonomian  di  dalam Islam  terdapat  beberapa  landasan  yang  menjadi konsep dasar sebagaimana berikut:
1) Pelarangan  akan  adanya  suatu  ketidakpastian atau gharar.
2) Adanya pelarangan riba.
3) Pelarangan judi maisir.
4) Pelarang adanya suatu penipuan/tadlis.
5) Pelarangan terhadap perdangangan yang tidak halal atau bernajis.
6) Penggunaan prinsip bagi hasil.
Perjanjian  gala  digolongkan  dalam  suatu perbuatan  tabbaru’  artinya    perjanjian  gala merupakan  salah  satu  perjanjian  di  dalam transaksinya tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba) dengan anggapan murni karena timbulkan  atas  dasar  niat  saling  bantu-membantu antar  sesama. 9 Terbitnya  Perpu  Nomor  56  Tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian
8 Faisal  Ali,  Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh, Wawancara, 21 Desember 2016.
9 Faisal  Ali,  Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh, Wawancara, 21 Desember 2016.
yang mengatur tentang batasan waktu gadai yang berobjekkan  tanah  pada  alasannya  tidak  berlaku sebagai suatu patokan atas perjanjian gala namun dalam  pelaksanaannya  peraturan  tersebut  tidak dapat  dijadikan  patokan  batasan  dalam  perjanjian gala  dikarenakan  sebagian  masyarakat  beralasan tidak  tahu  akan keberadaan  aturan  tersebut sehingga  peraturan gala di  aceh  baru  dianggap selesai  jika  telah  dilakukan  penebusan  terhadap objek gala.
Berdasarkan  bentuk  pelaksanaan  perjanjian gala yang tanpa adanya waktu yang tentunya dapat memberikan dampak-dampak perampasan (penindasan) bagi para pihak pemberi gala. Dalam konsep dasar sistem perekonomian Islam melarang adanya unsur ketidak pastian waktu atau gharar. 10 Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  menyatakan, al- gharar adalah yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan menurut  Syaikh  As-Sa’di, al-gharar adalah al- mukhatharah (pertaruhan)  dan al-jahalah (ketidak jelasan).  Perihal  ini  masuk  dalam  kategori perjudian. 11 Adapun kaitan gharar dalam  suatu perjanjian gala yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Aceh yaitu tidak adanya batasan waktu  berakhirnya  perjanjian gala. Dalam  syari’at Islam,  jual  beli gharar ini  terlarang  dikarenakan
10 Purbayu Budi Santosa, Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal, Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, Hal 159.
11 Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa’di,  Tahqiq  Asyraf Abdulmaqshud, Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al- Akhyaar  Fi  Syarhi  Jawaami  Al-Akhbaar,  Cet.  II,  Th  1992M, Dar Al-Jail. hal 164.
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil.
- Di  dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat  188  yang artinya:
“Dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan harta  sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim, supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu mengetahui”.
- Di dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
- Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:
“Rasullah  SAW  melarang  jual  beli al-hashah dan jual beli gharar”.
Larangan gharar dalam  konsep  perekonomi Islam  bertujuan  agar  nantinya  tidak  adanya  unsur ketidak  pastian  yang  nantinya  akan  berdampak menimbulkan persengketaan antara pihak pemberi gala (urueng peugala) dengan pihak penerima gala
(urueng teurimong gala). Pada suatu kontek dasar ekonomi  Islam  benda gala (agunan)  hanya  dapat dijadikan  sebagai  suatu  objek  jaminan  atas kepercayaan pihak pemberi gala (urueng peugala) untuk  menebus  kembali  kepada  pihak  penerima gala  (urueng  teurimong  gala) sehingga  dengan alasan  tersebut  pihak penerima gala  (urueng teurimong gala) tidak ragu memberikan uang atau emas untuk pihak pemberi gala (urueng teurimong gala) dikeranakan  adanya  barang  jaminan.  Akan tetapi  apabila  para  pihak  sudah  saling mempercayai  maka  perjanjian gala juga  akan dibolehkan tanpa adanya agunan.
Pemanfaatan  dan  penguasaan  dalam perjanjian gala atas  pemanfaatan  objek gala (barang agunan) oleh pihak penerima gala (urueng teurimong  gala) dengan  anggapan  untuk mendapatkan untung, bunga dan hal lain yang tidak dibolehkan  sesuai  dengan  konsep  perekonomian Islam dikarenakan apabila adanya prinsip mencari keuntungan  itu  dapat  menjurus  ke  riba. 12 Islam mengajarkan  pada  umatnya  untuk  menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan ummah (kepentingan umum)  yang  apabila  dikerjakan  akan  berdampak akan  membawa  manfaat  dan  meninggalkan perbuatan yang bersifat mudharat.
Pemanfataan  dan  penguasaan  atas  dasar kemaslahatan  dengan  tujuan  saling  bantu- membantu  antar  sesama  tentunya  dibolehkan
12 Faisal  Ali,  Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh, Wawancara, 21 Desember 2016.
apabila pihak pemberi gala (urueng peugala) dan penerima gala  (urueng  teurimong  gala) dalam pelaksanaan  perjanjian gala sepakat  untuk menerapkan  3  (tiga)  akad  perjanjian,  antara  lain adalah:
1) Perjanjian  hutang  piutang  dengan gala dalam bentuk Al-Qardhul Hassan.
Akad  ini  biasanya  dilakukan  pada  nasabah yang  ingin  menggadaikan  barangnya  untuk tujuan konsumtif, maka untuk itu pemberi gala (urueng peugala) dikenakan biaya berupa upah atau biaya kepada pihak penerima gala (urueng teurimong  gala) karena  telah  menjaga  dan merawat objek gala (barang agunan).
2) Perjanjian  hutang  piutang  dengan gala dalam bentuk Al-Mudharabah.
Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh  pemberi gala (urueng  peugala) yang menggalakan  objek gala (barang  agunan) untuk  menambah  modal  usaha  atau pembiayaan  yang  bersifat  produktif.  Dengan akad  ini  pemberi gala  (urueng  peugala) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan  yang  didapat  oleh  pihak  pemberi gala (urueng peugala) kepada penerima gala (urueng  teurimong  gala) sesuai  dengan kesepakatan,  sampai  modal  yang  dipinjam dilunasi.
3) Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk Bai' Al-Muqoyyadah.
Akad ba’i  muqayyadah adalah  akad  yang dilakukan  apabila  pemberi gala  (urueng peugala) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan  yang  bersifat  produktif  seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh  pinjaman  pemberi gala  (urueng peugala) harus  menyerahkan  barang  sebagai jaminan  berupa  barang-barang  yang  dapat dimanfaatkan,  baik  oleh  rahin  maupun murtahin.  Dalam  hal  ini  pemberi gala  (urueng peugala) dapat  memberi  keuntungan  berupa penetapan  harga  atas  barang  yang  dibelikan oleh penerima gala (urueng teurimong gala).

## C. Bentuk Rekonstruksi Perjanjian Gala Berbasis
Syariah
Berakhirnya  suatu  perjanjian gala pada masyarakat  adat  Aceh  adalah  setelah  pihak pemberi gala (urueng  peugala) menebus  harta galaanya pada  pihak  penerima gala  (urueng teurimong gala). Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian gala yang berada di  dalam  masyarakat  adat  Aceh  itu  tidak mempunyai  batas  waktu  tertentu,  akan  tetapi berakhirnya  gala  adalah  ketika  telah  ditebusnya objek gala (agunan).
Berdasarkan  pendapat  Ulama  pemanfaatan dan pemanfaatan barang gala itu tidak dibolehkan apabila tidak mengurangi utang pihak pemberi gala (urueng  peugala).  Akan  tetapi  apabila  dapat
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
mengurangi  hutang  pihak  pemberi gala  (urueng peugala) dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Agar sahnya dan tepenuhinya  persyaratan  sahnya  pemanfaantan terhadap objek gala maka para pihak pemberi gala (urueng peugala) dan pihak penerima gala (urueng teurimong  gala) haruslah  sepakat  untuk  membuat akad mudharabah. 13
Konsep  Penerapan  Akad  Mudharabah  Dalam Perjanjian Gala.
Menurut sebagian besar Ulama mudharabah adalah  suatu  akad  (perjanjian)  kerjasama  antara pihak  penerima gala  (urueng  peugala) atau pemodal dan  pemberi gala  (urueng  peugala) atau pengelola  yang  kemudian  keuntungan  dari kerjasama  tersebut  akan  dibagi  menurut kesepakatan kedua belah pihak. 14 Penerapan akad mudharabah dalam  perjanjian gala dibolehkan karena  bertujuan  untuk  membantu-membantu (tolong-menolong)  pihak  yang  membutuhkan  uang dalam  hal  ini  adalah  pihak  pemberi gala  (urueng peugala) dengan  pihak  yang  mempunyai  modal atau  pihak  penerima gala  (urueng  teurimong gala). 15
Mekanisme  penerapan  akad mudharabah dalam  perjanjian gala dilakukan setelah  adanya
13 Faisal  ali,  wakil  ketua  majelis  permusyawaratan  Ulama, Wawancara, 21 Desember 2016.
14 Muhammad, Tehnik  Perhitungan  Bagi  Hasil  di  Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 47.
15 Faisal  Ali,  Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh, Wawancara, 21 Desember 2016.
kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian gala yang disertai bentuk serah terima antara keduanya, di  mana  pihak  pemberi gala  (urueng  peugala) menyerahkan  objek galaanya kepada  pihak pemberi gala (urueng peugala) dan disisi lain pihak penerima gala  (urueng  teurimong  gala) menyerahkan  uang  atau  emas  yang  akan dipinjamkan  oleh  pihak  pemberi gala  (urueng peugala) maka  setelah  adanya  kesepakatan tersebut  barulah  para  pihak  memulai  akad mudharabah (bagi  hasil)  atas  objek gala (barang agunan). Ketika para  pihak  memulai  akad mudharabah haruslah  adanya  penetapan nisbah (bagi  hasil)  di  mana  penetapan  terhadap  jumlah (nisbah) bagi hasil haruslah disepakati oleh kedua belah pihak
Maka  dengan  adanya  penerapan  akad mudharabah di  dalam  suatu  transaksi gala sebagaimana  dijelaskan  diatas  dengan  otomatis pihak  penerima gala  (urueng  teurimong  gala) dibolehkan  untuk  memanfaatkan  objek gala (agunan)  yang  dititipkan  sebagai  benda  jaminan oleh pemberi gala (urueng peugala) kepada pihak penerima gala (urueng teurimong gala).
Skema Mekanisme Pembiayaan dengan Konsep Mudharabah.
Apabila  melihat  skema  di  atas  jika  dalam perjanjian gala menerapkan  akad mudharabah tentunya  tidak  akan  menghilangkan  nilai-nilai  dan konsep  tolong-menolong  antar  sesama,  dan dengan  adanya  akad mudharabah keuntungan yang  diperoleh  dari  objek gala (benda  agunan) dapat dibagi dan dinikmati oleh kedua belah pihak sebagai  mana  diperjanjiakan  sebelumnya,  dan dilain sisi pihak pemberi gala (urueng peugala) juga akan merasakan akan sangat terbantu selain tidak memutuskan  mata  pendapatan  (pencaharian) dengan adanya akad mudharabah dalam perjanjian gala juga  akan  menutupi  hutang-hutang  dari  hasil pembagian  keuntungan  tersebut  kepada  pihak penerima gala (urueng teurimong gala).

## IV. Simpulan Saran
A. Simpulan
Maka  berdasarkan  pembahasan  dan pemaparan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka penulis  menyatakan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Perjanjian  gala  merupakan  salah  satu bentuk  perjanjian pinjam-meminjam  uang atau  emas  dengan  menjadikan  tanah  atau barang-barang  lainnya  yang  dianggap berharga  sebagai  objek  jaminan  (agunan). Perjanjian  gala  hanya  dilakukan  apabila pemberi gala (urueng peugala) membutuhkan  uang  yang  besar  dalam keadaan mendesak, dalam suatu
Pemberi Gala (urueng peugala) Penerima Gala (Urueng teurimong gala) Perjanjian bagi  hasil Bentuk Usaha Pembagian Keuntungan Modal Modal Objek Gala Pengembalian Modal Perjanjian gala
mekanisme  perjanjian  gala  apabila  para pihak  telah  sepakat  untuk  melakukan perjanjian gala maka terjadilah serah terima (ijab kabul) yang diikuti dengan penyerahan tanahnya  atau  objek  jaminan  sebagai jaminan  gala  (barang  agunan)  dari  pihak pemberi  gala  (urueng  peugala)  kepada pihak  penerima  gala  (urueng  trimong  gala) dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima  gala  (urueng  trimong  gala) menyerahkan  uang  dengan  kesepakatan yang  dipenuhi  sebagaimana  telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai  (cash).  Berakhirnya  suatu  perjanjian gala  dalam  masyarakat  adat  Aceh  adalah ketika  objek  gala  (barang  agunan)  telah ditebus,  Selama  berlangsungnya  perjanjian gala  barang  jamiman  berada  dalam penguasaan  penerima  gala  (urueng teurimong  gala) maka  selama  objek  gala (barang  agunan)  belum  ditebus  oleh  pihak pemberi gala (urueng peugala) maka pihak penerima  gala  (urueng  teurimong  gala) berhak untuk menikmati hasil dari objek gala (barang  agunan)  dikarenakan  pemanfaatan atas  objek  gala  merupakan  suatu  bentuk balas jasa dari pihak pemberi gala (urueng peugala)  atas  uang  atau  emas  yang dipinjamkan  oleh  pihak  penerima  gala (ureung teurimong gala)
2. Gadai syariah (rahn) dalam masyarakat adat Aceh disebut dengan  istilah  perjanjian  gala adalah  suatu  perbuatan  berlandaskan nilai- nilai  muammalah  dalam  bentuk  suatu perjanjian  pinjam-meminjam  yang  dapat dipersamakan  dengan  suatu  perjanjian gadai  di  mana  hak yang  diperoleh  kreditor (pemberi gadai) atas suatu barang bergerak, yang  diserahkan  kepadanya  oleh  debitur (penerima gadai) atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada  kreditor  itu  untuk  mengambil pelunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur. Jika melihat  praktik  perjanjian  gala  yang berkembang  pada  masyarakat  adat  Aceh maka  terdapat  permasalahan  mengenai penetapan  batas  waktu  dan  pemanfaatan atas  barang  gala  (barang  agunan). Sebagian  besar  para ulama  tidak membolehkan  pemanfatan  barang  galaan dengan  tidak  adanya  suatu  batasan  waktu akan  memberikan  dampak  adanya  sutu ketidakjelasan dikarenakan dapat
memberikan  kemudharatan kepada  pihak pemberi  gala  (urueng  peugala)  dan  hasil dari  pemanfaatan  barang  galaan  dapat menjurus  ke    suatu  perbuatan  riba  bagi pihak  penerima  gala  (urueng  peugala). Pemanfataan  dan  penguasaan  pada  objek
gala  atas  dasar  kemaslahatan  dengan tujuan saling bantu-membantu antar sesama tentunya  dibolehkan  apabila  pihak  pemberi gala (urueng  peugala)  dan  penerima  gala (urueng teurimong gala) dalam pelaksanaan perjanjian gala sepakat untuk menerapkan 3 (tiga)  akad  perjanjian  Perjanjian  hutang piutang  dengan  gala  dalam  bentuk  Al- Qardhul Hassan, Al-Mudharabah dan bentuk
Bai' Al-Muqoyyadah.
3. Bentuk  perjanjian  gala  yang  berlaku  di dalam  masyarakat  adat  Aceh  khususnya pada masyarakat Kemukiman Kuta reuntang tentunya  adanya  ketidak  sesuaian  antara pelaksanaan  dengan  isi  ketentuan  Pasal  2 ayat  (2)  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008 tentang  Pembinaan  kehidupan  Adat  dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwasanya:  “Pembinaan,  pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan  adat  istiadat  dalam  masyarakat  adat Aceh  harus  berpedoman  pada  nilai-nilai Islami” dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor  56  PRP  Tahun  1960  tentang Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  yang mengatur batas waktu suatu perjanjian yang menjadikan tanah sebagai suatu objek gadai (agunan)  tidak  boleh  lebih  dari  7  (tujuh) tahun.  Maka  untuk  menyesuaikan  kembali perjanjian gala pada masyarakat
Kemukiman  Kuta  Reuntang  maka  perlunya adanya penetapan akad mudharabah dalam pelaksanaan  perjanjian  gala,  dengan harapan  dengan  adanya  penerapan  suatu akad  mudharabah    akan  menghilangkan unsur  pemerasan  (penindasan)  antar sesama  di  mana  dahulunya  hasil pemanfaatan  dari  objek  gala  di  anggap suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi gala  (urueng  peugala)  kepada  pihak penerima  gala  (urueng  teurimong  gala) maka  dan  dengan  adanya  penerapan konsep mudharabah hasil keuntungan yang diperoleh  dari  objek  galaan  oleh  penerima gala (urueng teurimong gala) dapat menutup kembali  utang  pihak  pemberi  gala (urueng peugala).

## B. Rekomendasi
Penelitian ini menawarkan suatu bentuk rekomendasi  agar  para  pihak  yang  terlibat  di dalam  suatu  perjajian  gala  agar  dapat memanfaat objek gala (barang agunan) dengan menerapkan  pelaksanaan  akad  mudharabah akad  ijarah  di  mana  keuntungannya  akan diperoleh oleh kedua belah pihak dan hasil dari keuntungan  juga  akan  menutupi  utang  dari pihak  pemberi  gala  (urueng  peugala)  kepada pihak  penerima  gala  (urueng  teurimong  gala) sesuai dengan kaidah dan ketentuan-ketentuan syariah  sehingga  nantinya  dalam  pelaksanaan
perjanjian gala di Aceh nantinya dapat terhindar dari unsur-unsur penindasan dan riba.
Maka  dari  itu,  diharapkan  agar Pemerintah Aceh untuk membuat qanun khusus tentang  tata  cara tatacara pelaksanaan  gala yang  sesuai  dengan  ketentuan  Islam  yang berbasiskan syariah.

## V. Daftar Pustaka Buku, Hasil Penelitian, Jurnal dan Artikel

## A.  Ghofur  Anshori, 2006, Gadai  Syariah  di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah  Mada
University Press
A. Malik, 1997, Perjanjian “Gala” dalam Masyarakat
Hukum  Adat  Aceh  di  Kecamatan Lhoknga/Leupung Kabupaten DATI II Aceh Besar, Tesis, Medan: Program  Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa’di,  Tahqiq  Asyraf Abdulmaqshud, 1992, Bahjah  Qulub  Al- Abrar  wa  Qurratu  Uyuuni  Al-Akhyaar  Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Cet. II, Dar Al- Jail.

## Azharsyah  Ibrahim, 2012, Praktik  Ekonomi
Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam, Procceeding  of  the  Aceh development  International  Conference, Malaysia: International Islamic University.
Brian Z. Tamanaha,2006, A General Jurisprudence of  Law  and  Society, New  York: Oxford University Press
Esmi  Warassih,  “Urgensi  Memahami  Hukum dengan  Pendekatan Socio-Legal dan Peranannya  dalam  Penelitian”.  Makalah Seminar  Nasional  Penelitian  dalam Perspektif Socio-Legal dan, Bagian Hukum dan  Masyarakat  Fakultas  Hukum  Undip, Semarang, 22 Desember 2008.
Husen  Alting, 2010, Dinamika  Hukum  dalam Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah,
Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Ifan  Noor  Adham, 2009, Perbandingan  Hukum Gadai di Indonesia, Jakarta: Tatanusa.
Iman Sudiyat, 2010, Asas- Asas Hukum Adat Bekal Pengantar Cetakan  ke.-5, Yogyakarta:
Liberty.

## Muhammad dan Sholikhul hadi, 2003, Pengadaian
Syariah:  Suatu  Alternatif  Konstruksi Pengadaian  Nasional, Edisi  1, Jakarta:

## Salemba Diniyah
Muhammad, 2001, Tehnik  Perhitungan  Bagi  Hasil di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press.
Purbayu Budi Santosa, Larangan Jual Beli Gharar:
Tela’ah  Terhadap  Hadis  dari  Musnad
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017                                                       Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Ahmad Bin Hanbal,
Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 1, Juni 2015
Reza  Banakar  and  Max  Travers, “law  Sociology and Method”, in Social and Legal Studies,
International Institute, 2003.
Satjipto  Rahardjo, 2009, Lapisan-Lapisan  dalam
Studi  Hukum, Malang: Bayumedia Publishing.
_______, 2009, Pendidikan  Hukum  sebagai Pendidikan  Manusia:  kaitannya  dengan profesi  Hukum  dan  Pembangunan  Hukum Nasional, Yogyakarta: Genta Publishing.
Sayuti Thalib, 1982, Receptio A Contrario, Cet. III,
Jakarta: Bina Aksara.
Soetandyo  Wignjosoebroto, 2012,
Hukum:
Paradigma.Metode dan Dinamika
Masalahnya, Jakarta: HuMA

## Sulaiman, 2010, Model  Alternatif  Pengelolaan
Perikanan  Berbasis  Hukum  Adat  Laot  di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan Yang
Berorientasi  Kesejahteraan  Masyarakat, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.
Suriyaman  Mustari  Pide  A, 2014, Hukum  Adat Dahulu, Kini  dan  Akan  Datang, Jakarta:
Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
T.  Juned,  Mustafa  Ahmad  dan  Hakim  Nyak  Pha,
2003, Bunga  Rampai  Menuju  Revitalisasi Hukom  dan  Adat  Aceh, Banda  Aceh: Yayasan Rumpun Bambu
Taqwaddin  Husen, 2013, Kapita  Selekta  Hukum Adat  Aceh  dan  Qanun  Wali  Nanggroe, Banda Aceh: Bandar Publishing.
Ter Haar, B, 1979, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terj. Soebakti Poesponoto), Jakarta:
Pradnya Paramita.
Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam  Kajian  Kepustakaan), Bandung:
Alfabeta.
Zainuddin Ali, 2008, Hukum Gadai Syariah, Jakarta:
Sinar Grafika.
Zaki Fuad Chalil, 2008, Horizon Ekonomi Syariah:
Pemenuhan  Kebutuhan  dan  Distribusi Pendapatan, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan Nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan di Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2007  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Pidie  Jaya  di
Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang
Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  56/Prp/Tahun  1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2000  tentang penyelenggaraan kehidupan adat.
Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  tentang
Pemerintahan Mukim.

## Qanun Aceh  Nomor  5  Tahun  2003  tentang
Pemerintahan  Gampong  dan  Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat-
Istiadat.
Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  tentang
Lembaga Adat.
Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Adat dan Istiadat.