ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 1 Februari 2022 Halaman 13-26

## KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN TERHADAP KATEGORI RUMAH SAKIT PUBLIK DAN RUMAH SAKIT PRIVAT DI BIDANG KESEHATAN

## Elfi Nola Tumangger
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi elfinolatumangger8@gmail.Com

## Sukamto Satoto
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Sukamtosatoto@yahoo.com

## Hartati
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Hartataifh@unja.ac.id

## Abstract
This article discusses the authority of the ombudsman as supervisor of public servants in the health sector (Study of Law No. 37 of 2008 on Ombudsman on Public Hospitals and Private Hospitals).  the  health  service  category  cannot  be  separated  from  the  facilities  where  the name  of  the  hospital  is.  According  to  Law  Number  44  Year  2009  concerning  Hospitals. Hospital  is  an  organization  engaged  in  public  services,  especially  health.  In maladamisnistrasi  acts,  it  is  necessary  to  have  the  existence  of  a  supervisory  agency  that provides  public  services  specifically  in  the  health  sector.  In  this  article,  we  will  discuss  the authority  of  the  Ombudsman  in  the  concept  of  public  and  private  hospitals  in  accordance with  the  provisions  of  article  1  number  1  of  Law  Number  37  of  2008  concerning  the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

## Keywords : Hospitals, Maladministration, Ombudsman Authority.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  kewenangan  ombudsman  sebagai  pengawas  pelayan publik  di  bidang  kesehatan  (Studi  Undang-Undang  NO.  37  TAHUN  2008  Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit  Publik dan Rumah Sakit  Privat). kategori pelayanan kesehatan  tidak  lepas  dengan  fasilitas  tempat  yang  namanya  rumah  sakit.  Menurut Undang-Undang  Nomor  44  Nomor  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit.    Rumah  sakit merupakan  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  publik,  secara  khusus kesehatan.  Dalam  perbuatan  maladamisnistrasi  maka  dibutuhkan  keberadaan  dari lembaga  pengawas  penyelenggara  pelayanan  publik  secara  khusus  dibidang  kesehatan. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal   1   angka   1 Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.
kata kunci : Rumah Sakit, Maladadministasi, Kewenangan Ombudsman.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
A. PENDAHULUAN Konsep makna kesehatan merupakan    salah  satu  kebutuhan  dasar manusia   untuk   dapat   hidup layak dan produktif, maka diperlukan penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan yang    terkendali  biaya    dan    terkendali kualitas  yang  bermutu. 1 Pelayanan kesehatan  adalah  sebuah    sistematika yang    digunakan    dalam    memberikan layanan kesehatan kepada  masyarakat. 2 Berdasarkan pengertiannya, Pelayanan Kesehatan adalah  upaya  yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama   dalam   suatu  organisasi untuk    memelihara    dan    meningkatkan kesehatan,      mencegah,      dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan    kesehatan      perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. 3
Berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di masyarakat,  begitu    banyak  kejadian/ peristiwa  yang    dari    beberapa    tahun terakhir  terekspos  oleh  media  tentang
1 Hadi Mahmud, Suparwi, “ Perlindungan Hukum  Terhadap  Pelayanan  Pasien  Di Puskesmas  Kecamatan  Jaten  Kabupaten Karanganyar ”,  Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014  Januari 2015, hlm 203.
2 Rizky  Agustian  Listiyono,  “ Studi Deskriptif  Tentang  Kuaitas  Pelayanan  di Rumah  Sakit  Umum  Dr.  Wahidin  Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit  Tipe  B ”,  Kebijakan  dan  Manajemen PublikVolume  1,  Nomor  1,    Februari  2015, hlm. 3. 3 Levei  dan  Loamba  dalam  Stefanus, et.al. Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Kesehatan      Masyarakat    Miskin  Non  Kuota (JAMKESDA   dan SPM), (Jurnal   Administrasi Publik). Hlm. 27.
buruknya    sistem    pelayanan  di  rumah sakit.  Seperti    meninggalnya  5  (lima) orang  pasien  rumah  sakit  di  daerah ibukota  Jakarta  yang  diakibatkan    oleh buruknya    system    pelayanan    rumah sakit.    Sistem    pelayanan    rumah    sakit yang  buruk  turut diantaranya  termasuk lengahnya    kontrol    terhadap    obat- obatan    di    rumah    sakit,    sehingga pelabelan    nama    obat yang  tidak  sesuai dengan  isi.  Padahal  menurut  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang rumah    sakit    yang    dinyatakan    dalam Pasal  29  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa Setiap    Rumah    Sakit  mempunyai kewajiban    melaksanakan    fungsi    sosial antara    lain    dengan    memberikan fasilitas    pelayanan  pasien  tidak mampu/miskin,    pelayanan    gawat darurat  tanpa  uang  muka,   ambulance gratis,    pelayanan    korban    bencana  dan kejadian    luar    biasa,    atau    bakti    sosial bagi    misi    kemanusiaan.  Akan    tetapi kenyataan  dibanyak  rumah  sakit  di Indonesia  masih  dapat  disaksikan banyaknya  keluhan  pasien  yang  terjadi akibat  dokter    selaku    tenaga    medis pelayan    rumah   sakit   yang   kerap   kali menolak  pasien,  hal  tersebut  dianggap tidak manusiawi. 4
4 Sabri  Hasan,  Aditya  Halim  Perdana Kusuma  Putra.  “ Loyalitas      Pasien      Rumah Sakit Pemerintah:   Ditinjau   Dari   Perspektif Kualitas Layanan, Citra, Nilai Dan Kepuasan”, Jurnal Manajemen Indonesia (Vol. 18 (3), pp. 184-196, 2018), hlm 186.
Sehubungan  dengan  penjelasan diatas, permasalahan sering terjadi yaitu perbuatan  maladadministrasi.  Dimana, perbuatan  tersebut  merupakan  penyakit buruk  yang  dilakukan  oleh  birokrasi ” penyelenggara  pelayanan    publik  yang ditujukan  kepada  pasien  dan/ataupun masyarakat. Menurut Pasal  1 ayat (3) UU Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  RI  menyebutkan  bahwa maladministrasi  adalah  perilaku  atau perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang,  menggunakan  wewenang untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi tujuan  wewenang  tersebut  termasuk kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban
hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang  menimbulkan  kerugian  materiil maupun immateriil bagi masyarakat atau orang  perseorangan.  Lebih  jauh,  bentuk perbuatan maladaministrasi diatur dalam  Pasal  11  Peraturan  Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian  Laporan,  antara  lain meliputi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, permintaan imbalan,  tidak  memberikan  pelayanan, tidak  patut  dalam    melayani,  tidak kompeten, berpihak,
konflik
kepentingan, dan diskriminasi. 5
Perbuatan  maladadminisrasi  tidak lepas  dengan  adanya  kemauan  dari  diri sendiri  ataupun    dorongan  orang  lain untuk  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,  baik  di  pelayanan publik  terhadap  layanan  kesehatan rumah sakit publik maupun rumah sakit privat.  bentuk  pelayanan  publik  salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan,  yang  dimaksud  dengan fasilitas  pelayanan  kesehatan  terdapat dalam  Pasal  1  angka  1)    Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 47    Tahun        2016    tentang    Fasilitas. Fasilitas    Pelayanan    Kesehatan    adalah suatu    alat    dan/    atau    tempat    yang digunakan  untuk    menyelenggarakan upaya    pelayanan    kesehatan,    baik promotif,    preventif,    kuratif    maupun rehabilitatif    yang    dilakukan    oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, dan/  atau  masyarakat.  Sehubungan dengan  urgensi  diatas  maka,  Rumah sakit.
Dalam memberikan pelayanan terhadap  pasien  harus  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  oleh  undang- undang  sehingga  dalam  pelaksanaannya dapat  berjalan  efektif,  dan  efisien. Kewajiban  dari  Rumah  Sakit  harus dilaksanakan  degan  baik  ketika  pasien akan  dirawat  di  Rumah  Sakit.  Terkait
ikel--maladministrasi-rumah-sakit.pdf. diakses pada 7 Desember 2020 (jam 10.15)
dengan  pelayanan  rumah  sakit  kondisi bangsa atau negara saat ini masih belum bisa  terlepas  dari  belengguh  praktik maladministrasi,  termasuk  juga  dalam pelayanan  administrasi  kesehatan  di rumah sakit.
Secara  praktiknya,  hampir  seluruh negara  memberlakukan  ombudsman sebagai  lembaga    alternatif    bagi    warga masyarakat untuk menyelesaikan keluhan  atau    ketidakpuasan    terhadap birokrasi  pemerintah    secara    cepat,
gratis,  tidak perlu  bayar  pengacara  dan aman (kerahasiaan pelapor terlindungi).  Penyelesaian    melalui lembaga    peradilan  untuk    masalah maladministrasi telah banyak
ditinggalkan    karena    sangat  lamban, mahal dan jauh dari kemudahan. 6 Konsep tentang lembaga Ombudsman berdasarkan  Undang-Undang    No  37
tahun  2008  tentang Ombudsman RI dan berdasarkan  Undang-Undang    No  25 tahun  2009  tentang pelayanan   publik, ternyata      sangat  mengakomodasi partisipasi    masyarakat,  denga  cara memberikan    peran    yang  seimbang antara        penyelenggara  pemerintahan yang    memiliki    kewajiban  memberi pelayanan    dengan    masyarakat  yang memiliki   hak   memperoleh pelayanan.
6 Khoirul Huda, Kewenangan Ombusdman  RI  Dalam  Menangani  Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan ”. hal 14.
Dalam  UU  tentang  Pelayanan  Publik dinyatakan  bahwa  ombudsman  RI  dan masyarakat  adalah  sebagai  pengawas eksternal    disamping    DPR/DPRD apabila terjadi  tindakan maladministrasi didalam  penyelenggaraan    pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan. 7 disamping itu, Disamping Undang-Undang    No37  Tahun    2008 tentang    Ombudsman    RI  diatas, kewenangan    Ombudsman    RI  dalam menangani  perkara  maladminitrasi  juga diatur    alah    satu    dasar    hukum    dari keberadaan Ombudsman adalah Undang- Undang    No  25    tahun    2009    tentang Pelayanan    Publik.    Undang-undang    ini yang  telah  disahkan  oleh  DPR  RI  pada tanggal  23  juni  2009  yaitu  undang- undang  yang    mengatur    tentang pemenuhan    hak  bagi    warga    negara dalam    pelayanan  publik    yang    harus dilaksanakan    oleh  penyelenggara pemerintahan.
Berangkat  dari  uraian  diatas,  yang menjadi  pijakan  awal  dalam  artikel  ini adalah  pertama,  Tanggung  jawab  rumah sakit swasta dalam memberikan pelayanan  publik  dimasyarakat.  Kedua, Pelaksanaan  intervensi  Ombusman  pada rumah  sakit  swasta  dalam  memberikan pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan. Ruang  lingkup  pembahasan  adalah mengenai  kepastian  hukum  dalam
terhadap kewenangan Ombudsman sebagai penagawas penyelenggara pelayanan publik dibidang kesehatan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif,  yakni suatu  penelitian  yang mengkaji  adanya  kekosongan  hukum, konflik  hukum,  dan/ataupun    ketidak jelasan/kekaburan  suatu  norma  hukum. Isu  hukum  atas  penelitian  ini  adalah kekaburan  hukum  atau  biasa  disebut dengan  ketidak  jelasan  suatu  aturan tentang  Undang-Undang  NO.  37  Tahun 2008  Tentang  Ombudsman  Terhadap Rumah  Sakit    Publik  dan  Rumah  Sakit
Privat.  Dalam  aturan  tersebut  terdapat aturan mengenai kewenangan Ombudsman sebagai penagawas pelayanan publik terhadap badan swasta ataupun perseoran  kategori rumah sakit privat.   Sehingga penelitian ini bertujuan untuk  menjawab  permasalahan  yang terkait.

## C. Mekanisme  penggolongan  Rumah sakit  publik  dan  rumah  sakit privat
Secara umum, Rumah sakit diartikan sebagai suatu organisasi  yang dilakukan oleh    tenaga    medis    profesional    yang terorganisir  baik  dari  sarana  prasarana kedokteran  yang  permanen,    pelayanan kedokteran,    asuhan    keperawatan  yang
berkesinambungan,    diagnosis    serta pengobatan penyakit  yang  diderita  oleh pasien.  kategori  pelayanan  kesehatan tidak  lepas  dengan  fasilitas  tempat  yang namanya rumah sakit. Menurut Undang- Undang  Nomor  44  Nomor  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit.    Rumah  sakit merupakan  organisasi  yang  bergerak  di bidang  pelayanan  publik,  secara  khusus kesehatan.
Pasal    20    Undang-Undang    Nomor 44    Tahun    2009  tentang    Rumah    Sakit mengatur    kategori    atau    jenis    Rumah Sakit    berdasarkan  pengelolaanya    yang dapat    dibagi    menjadi:  “Rumah  Sakit public  dan  Rumah  Sakit  privat”,  adapun rumusan lengkapnya sebagai berikut:
1. Berdasarkan    pengelolaannya Rumah    Sakit    dapat    dibagi menjadi  Rumah Sakit publik dan
Rumah Sakit privat. 2. Rumah Sakit publik sebagaimana    dimaksud    pada ayat    (1)    dapat  dikelola  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,
dan  badan  hukum  yang  bersifat nirlaba.
3. Rumah    Sakit    publik    yang dikelola    Pemerintah    dan
Pemerintah Daerah diselenggarakan    berdasarkan pengelolaan    Badan    Layanan Umum    atau  Badan      Layanan
Umum   Daerah   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Rumah    Sakit    publik    yang
dikelola    Pemerintah    dan
Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak dapat  dialihkan  menjadi  Rumah Sakit privat.
Lebih jauh, Pasal 21 Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit  secara    khusus    mengatur penyelenggaraan    Rumah    Sakit    Privat, disebutkan  bahwa:  “ Rumah  Sakit  privat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20 ayat  (1)  dikelola    oleh    badan    hukum dengan    tujuan  profit    yang    berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.” umah Sakit sebagai badan hukum. Rumah Sakit Pemerintah  disebut  Rumah  Sakit  Publik, badan      hukumnya      adalah      Badan Hukum      Publik,      dengan  pengelolaan sebagai    Badan    Layanan    Umum    (BLU) dan    Badan    Layanan  Umum    Daerah (BLUD).    BLU    disini    bukan    sebagai badan    hukum    melainkan  hanya menunjuk  pola  pengelolaan  keuangan. Sedangkan  untuk  Rumah  Sakit  Swasta, disebut    Rumah    Sakit    Privat,  bentuk badan    hukumnya    sudah  jelas    dibatasi berbentuk    Perseroan    Terbatas  atau Persero.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa untuk    Rumah    Sakit    swasta    yang sebelumnya    badan    hukumnya berbentuk    yayasan,    sekarang    harus berbentuk Perseroan     Terbatas     (PT),
sedangkan          untuk          Rumah          Sakit yang  diselenggarakan  oleh  BUMN,  harus berbentuk Persero.
Rumah   Sakit  Swasta  atau   Rumah Sakit  Privat  adalah  Rumah  Sakit yang diselenggarakan    oleh    perseorangan atau    pribadi    atau    suatu    perusahaan pribadi.    Pemerintah    tidak    mempunyai campur    tangan    di    dalam    manajemen Rumah    Sakit    atau    mengendalikan kekayaan/harta  kekayaan  Rumah  Sakit Demikian    juga    tidak    ada    campuran tangan    pemerintah    dalam    pemben- tukan aturan internal Rumah Sakit. Perlu diketahui  pula,  bahwa  penyelnggaraan Rumah  Sakit  swasta  di Indonesia  pada umumnya    berbentuk    yayasan    dan badan  hukum  lain  yang bersifat   social, yaitu   perkumpulan. 8
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa Besar  Indonesia  adalah  keadaan  dimana wajib  menanggung  segala  sesuatu, sehingga  berkewajiban  menanggung, memikul  jawab,  menanggung  segala sesuatunya  atau  memberikan  jawab  dan menanggung  akibatnya.  Dalam  hal  ini, rumah  sakit  memiliki  tanggung  jawab penuh  akan  menjalankan  tugasnya  dan kewajibannya
untuk
melayani masyarakat.  Sesuai  dengan  ketentuan yang  menjadi  kewajiban  rumah  sakit terdapat  pada  Pasal      29      Undang-
8 http://repository.unpas.ac.id/33697/1 /J.%20BAB%20II.pdf,  hlm.  52-54,  diakses pada 7 Desember 2020
Undang  Nomor      44      Tahun      2009
tentang Rumah Sakit yaitu:
1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah        Sakit  kepada masyarakat. 2. Memberi  pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan    pasien    sesuai dengan    standar    pelayanan Rumah Sakit;
3. Memberikan  pelayanan  gawat darurat  kepada  pasien  sesuai dengankemampuan pelayanannya; dan lain- lain
Maka dari itu, konsep dari tanggung jawab  rumah  sakit    kepada  masyarakat pada  dasarnnya  memberikan  pelayanan yang berrmutu dan terjangkau berdasarkan  prinsip aman, menyeluruh, non  diskriminatif,    partisipatif,  dan memberikan perlindungan
bagi masyarakat  sebagai  pengguna  jasa pelayanan  kesehatan  (health  receiver), juga  bagi      penyelenggara      pelayanan kesehatan  demi  untuk  mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. 9 Sejalan dengan uraian diatas, maka  penulis  memilah  antara  konsep
9 Grace Yurico Bawole,  “ Rumah Sakit Sebagai  Badan  Hukum  Bertanggung  Jawab Atas  Tindakan  Medis  yang  Dilakukan Dokternya ”, Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013, hlm. 130.
kedudukan, fungsi dan tugas dari rumah sakit  privat  atau  swasta  yang  di  danai atau  tidak  didanai  oleh  pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam  konsep  ini  fungsi  terbentuknya rumah  sakit  privat    yaitu  untuk bagaimana  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  dengan  modal  yang  sekecil- kecilnya,  akan    tetapi    berbeda    dengan perseroan    khusus    perumahsakitan karena    perseroan  mempunyai  fungsi sosial,  sebagaimana  adanya  perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak instansi untuk bekerja sama dalam suatu perusahaan  yang  merupakan  badan hukum.
Disisi  lain,  tugas  dari  rumah  sakit privat maupun swasta wajib
menjalankan    fungsi    sosial    perseroan rumah    sakit    yang    dimaksud  Pasal    29 ayat  1  huruf f  Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit yaitu    melaksanakan    fungsi    sosial antara    lain    dengan    memberikan fasilitas    pelayanan  pasien  tidak mampu/miskin,    pelayanan    gawat darurat    tanpa    uang    muka,    ambulan gratis,  pelayanan  korban  bencana  dan kejadian    luar    biasa,    atau    bakti    sosial bagi    misi  kemanusiaan.  Maka  dari  itu, konsep fungsi denga adanya rumah sakit privat atau swasta menjalankan pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan bermutu,  dalam  sistem      pelaksanaanya bentuk    kepedulian  ,  dari  Rumah    Sakit
yang  berbentuk  PT  atau  Persero  dapat dilakukan    dengan    berbagai  macam kegiatan, misal berpartisipasi aktif dalam tanggap  darurat  pada  saat  terjadinya bencana,    pengobatan    gratis    pada masyarakat kurang mampu,
penyuluhan    kesehatan  pada      masya- rakat,      pembinaan      kesehatan lingkungan   pada   masyarakat   disekitar lingkungan rumah sakit dan lain-lain.
Dari  sisi  fasilitas,    ada  beberapa perbedaan    antara  rumah  sakit  publik dan  rumah  sakit  privat  sangat  tidak relevan untuk masyarakat lebih memilih pelayanan rumah sakit privat dibandingkkan  rumah  sakit  publik  yaitu jumlah  rumah  sakit  swasta  dan  tempat tidur  yang  disediaka  terus  meningkat, distribusinya rumah sakit swasta menyebar  ke  seluruh  Indonesia,  bahkan di  tempat  dimana  rumah  sakit  publik/ pemerintah belum
tersedia, pertumbuhan  rumah  sakit  swasta  lebih besar  2,91  persen  pertahun,  sedangkan rumah  sakut  pemerintah  rata-rata  1.  25 persen  pertahun.  Maka  dari  itu,  peran dan perbadingan dari rumah sakit privat atau swasta jauh berbeda dengan rumah sakit publik.
Di  Indonesia,  dikenal  dengan  salah satu  istilah  asas  “Agroti    Salus    Lex Suprema”    artinya    keselamatan    pasien adalah    hukum  yang  tertinggi.  Dimana, keselamatan  pasien  adalah  unsur  utama terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk
mendapat  fasilitas  dan  pelayanan  yang baik  dan  berkualitas.  Menurut  ayat  4 pasal  36  UU  Nomor    44  tahun  2009, bahwa setiap rumah sakit privat yang di didanai  oleh  pemerintah  maupun  tidak didanai  oleh  pemerintah  wajib  untuk menjalankan  wewenang  dan  tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.
Sebab pada dasarnya  mendapatkan fasilitas  kesehatan  adalah  hal  yang lumrah dan wajib bagi setiap orang yang membutuhkan.  Sehubungan  dengan  itu, hal ini juga memiliki keterkaaitan dengan pelayanan publik dalam UU No. 25 tahun 2009.  Maksud  Konsep  dari  standar pelayanan  adalah  tolok  ukur  yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara kepada  masyarakat  dalam  rangka pelayanan  yang  berkualitas,  cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berdasarkan pada  pasal 4 UU Nomor 25 tahun  2004.  Konsep  ruang  lingkup  yang menjadi  tanggung  jawab  dari  Pelayanan atas jasa publik sebagaimana  meliputi:
1. Penyediaan  jasa  publik  oleh instansi pemerintah yang sebagian  atau  seluruh  dananya bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara dan/atau  anggaran  pendapatan dan belanja daerah;
2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 3. Penyediaan  jasa  publik  yang
pembiayaannya  tidak  bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  atau  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah atau  badan  usaha  yang  modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya  menjadi  misi negara  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang- undangan. Keterkaitan  antara  UU  Pelayanan publik dan UU Rumah sakit berpijak pada Sistemartika pertanggung jawaban
terrhadap ketersediaan fasilitas di rumah sakit  privat.  Pijakan  awal  pada  konsep ini,  yaitu  apabila  rumah  sakit  privat dibiayai  oleh  negara,  maka  sumber pendapatan  di  tujukan  kepada  negara dan  pertanggunjawabannnya  berdasar- kan  pada  kesepakatan  antara  rumah sakit  privat  dan  pemerintah.  Namun, apabila  rumah  sakit  privat  tidak  didanai oleh pemerintah. Maka sistem pertangggung  jawabannya  ada  pada
badan hukum swasta tersebut, tanpa ikut campur  dari  negara  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya    dengan  tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan, asalkan rumah sakit tersebut beridir sesuai dengan ketentuan prosedur peraturan perudang-undangan.
D. Pelaksanaan intervensi Ombusman  pada  rumah  sakit swasta dalam memberikan pelayanan publik
Berdasarkan  realita  yang  terjadi  di masyarakat,  tidak  sediikit  keluhan maupun  asa  ketidak  puasan  bagi masyarakat  atas  entk  pelayanann kesehatan bahkan tindakan para birokrasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya  untuk menangani suatu permasalahan yang kiat terjadi di bidang kesehatan.  Seperti  halnya  perbuatan maladasminitrasi, KKN dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap bertentangan dengan kode etik dari  para  penyelenggara  pelayanan kesehatan  di  bidang  rumah  sakit  serta perbuatan  yang  bertentangan  deengan pertauran perundang-undangan.
Maka  dari  itu,  untuk  mengurangi dan  mencegah  perbuatan-perbuatan tersebut,  perlu  adanya  lembaga  yang berwenang dan bertugas secara terstruktur  dan  tegas  dalam  menangapi kasus  yang  marak  kiat  terjadi  dalam
perbuatan- perbuatan para birokrasi saat ini di Indonesia.
Secara  Yuridis,  keberadaan  lembaga Ombudsman  telah  diberlakukan  di Negara Indonesia, lembaga tersebut akan menjadi bagian  dari saran  pembaharuan ( agent    of    change ),    yang    berperan dalam  mengubah kebiasaan  lama  yang mana    masyarakat    harus    mengabdi kepada    pejabat  menjadi      pejabat negara   yang   harus   mengabdi   kepada masyarakat. 10 disisi  lain,  lembaga  ini berperan  penting  untuk  mengawasi keberlangsungan  pada  penyelenggara pelayanan  publik  khususnya  di  bidang kesehatan. Sejalan dengan itu, ketentuan pasal      1      angka      1  Undang-Undang
Nomor    37  Tahun    2008    tentang Ombudsman  Republik  Indonesia,  yang dimaksud dengan Ombudsman Republik    Indonesia    yang  selanjutnya disebut    ombudsman    adalah    lembaga negara    yang    mempunyai    kewenangan mengawasan penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara negara    dan    pemerintahan    termasuk yang    diselenggarakan    oleh    Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan Usaha  Milik Daerah,    dan    Badan    Hukum    Milik Negara    serta    badan    swasta    atau
10 Yusnani Hasjimzoem,, “ Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia ”, iat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, ISSN1978-5186, hlm. 203
perseorangan  yang    diberi    tugas menyelenggarakan    pelayanan  publik tertentu  yang    sebagian    atau    seluruh da-nanya    bersumber    dari    anggaran pendapatan    dan  belanja    negara dan/atau  anggaran  pendapatan belanja daerah. 11
Akan  tetapi,  dalam  menjalankan kewenangannya sebagai pengawal dan/atau pengawas terhadap penyelenggara pelayanan publik, ombudsman belum sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menjalankan amanah  yang  diberikan    sebagaimana yang  diatur  dalam  ketentuan  UU  Nomor 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia.  dalam  menjalankan wewenang  dan  tugasnya,  lembaga Ombudsman memiliki keterbatasan.
Berdasarkan  pemaparan  UU  Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, ada dua  stigma  yang  menjadi  batasan efektivitas  kewenangan  ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara  pelayanan  publik.  dalam unsur ini, berpijak terhadap kewenangan
Ombudsman    terhadap  rumah  sakit privat atau swasta. Pertama , unsur kerja sama  antara  rumah  sakit  privat  dan pemerintah    dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik.  Menurut
11 Setiajeng Kadarsih, “ Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008 ”. Jurnal Dinamika HukumVol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 179-180.
peraturan  menteri  kesehatan  republik indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama
pemerintah  dengan  badan  usaha  dalam penyediaan infrastruktur  kesehatan.
Kerjasama      Pemerintah      Swasta adalah   segala   bentuk   kerjasama  yang dilakukan    oleh    Pemerintah    dengan pihak    Swasta.    keberadaan  KPS menyebabkan  permasalahan  berujung pada perbuatan maladadministrasi dalam  kerja  sama  tersebut  yang  tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Maka, lembaga ombudsman berperaan  penting  untuk  mengawasi kinerja  dari  pada  KPS  tersebut  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.
Kedua , keterbatasan
kewenangan ombudsman  apabila  rumah  sakit  swasta tidak  menjalin  kerjasama  ataupun  tidak didanai  sebagian  atau  seluruhnya sumber dana dari pemerintah maka tidak ada  kewenangan  lembaga  Ombudman untuk  mengawasi  kinerja  rumah  sakit privat  swasta.  Hal  ini  berbeda  dengan prinsip dari rumah sakit publik. dimana, seluruh  atau  sebagian  sumber    dananya berasal  dari  pendapat  negara  maupun pendapat Daerah.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa kewenangan Obudsman menurut Undang-Undang  NO.  37  TAHUN  2008
Terhadap  Rumah  Sakit    Publik  dan Rumah  Sakit    Privat.  Masih  dianggap tidak memiliki kepastian hukum
terhadap  kewenangannya  secara  khusus dalam ranah rumah sakit privat ataupun swasta.  Berpijak  dari  uraian  diatas, lembaga  Ombudsman    adalah    sangat berperan  penting  dalam  kestrukturan terhadap
pengawasan dalam
menindaklanjuti  perbuatan  maladminis- trasi  yang  dilakukan  oleh  para  birokrasi penyelenggara  pelayanan  publi  secara khusus dalam bidang kesehatan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1 angka      1  Undang-Undang    Nomor    37 Tahun    2008    tentang  Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman  adalah lembaga    negara    yang    mempunyai kewenangan  mengawasi  penyelengga- raan  pelayanan  publik  baik  yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara negara    dan    pemerintahan    termasuk yang    diselenggarakan    oleh    Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan Usaha  Milik Daerah,    dan    Badan    Hukum    Milik Negara    serta    badan    swasta    atau perseorangan  yang    diberi    tugas menyelenggarakan    pelayanan  publik tertentu  yang    sebagian    atau    seluruh dananya    bersumber    dari    anggaran pendapatan    dan  belanja    negara dan/atau  anggaran  pendapatan belanja daerah.  Konsep  yang  perlu  dianalisis dalam  Undang  Undang  tersebut  adalah kewenangan Ombudsman sebagai
lembaga  pengawas  terhadap  badan swasta  atau  perseorangan.  Dalam kalimat tersebut ada beberapa penafsiran  yang  memiliki  kekaburan
norma.
Pertama ,    pada  esensinya,    rumah sakit  privat  dikelola  oleh  badan  hukum dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau  keuntungan  dari  rumah  sakit  yang menjadi  hak  kepemilikan  pribadi, berbeda dengan rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah  daerah.  Dengan  arti  bahwa apabila rumah sakit privat tidak dibawah naungan  dari  pemerintah  baik  dalam sumber  dana  maupun  kerjsama  antara pmerintah dan rumah sakit privat/swasta,  maka  kewenangan  dari lembaga  Ombudsman  tidak  sepenuhnya berada  dalam  ruang  lingkup  dari  pada ranah rumah sakit privat.
Kedua ,  Menyambung    dari  pada kalimat tersebut, perbuatan maladminitrasi  oleh  rumah  sakit  swasta yang  didanai  melalui  APBD  dan  APBD, memiliki dua stigma yang berbeda untuk ranah  kewenangan  dari  Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaran  pelayanan  publik  di bidang kesehatan. 1. Apabila  APBD  dan  APBD  oleh pemerintah sebagian atau selurunya  disalurkan  kepada rumah  sakit  swasta  dalam  segi kerjasama terhadap fasilitas
kesehatan  rumah  sakit,  denga tujuan untuk menciptakan pelayanan  kesehatan  yang  baik dan  bermutu.  Maka  pemerintah ikut  campur  dalam  kinerja  yang dilakukan  oleh  rumah  sakit privat. Baik dari layanan, fasilitas, tenaga  kesehatan  dan  lainnya. dalam  konsep  ini  jika  terjadi perbuatan maladadminirasi bertentangan dengan SOP (Standar pelayanan Operasional). maka,  konsep  ini  dapat  diambil alih  oleh  lembaga  Ombudsman sebagai elambag pengawas pelayana  publik  sesuai  dengan ketentuan  pas  1  angka  1  UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun, 2. Apabila  APBD  dan  APBD  oleh pemerintah sebagian atau seluruhhnya  tidak  sama  sekali disalurkan  kepada  rumah  sakit swasta atau sumber dananya dari persero  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  atau profit. Maka, kewenangan Ombudsman dibatasi sepenuhnya sebagai lembaga pengawas pelayanan  publik  di  bidang kesehatan.  Ombudsman  dalam ranah ini tidak dapat ikut campur akan  perbuatan  maladministrasi yang terjadi di ranah rumah sakit privat.
Terakhir,  rumah  sakit  swasta
memiliki  kolerasi  pengawasan  dan intervensi  dengan  Ombudsman  jika selama dan/atau pun sepanjang
pemerintah  memiliki  kerja  sama  baik berupa perjanjian atau kontrak terhadap rumah  sakit  swasta  tersenbut  seperti fasilitas  kesehatan,  tenaga  kesehatan, dan  sebagainya.  Maka  kewenangan Ombudsman  berperan  penting  dalam perbuatan maladadminitrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.  maka  dari  itu,  perlu  adanya kepastian  hukum  terhadap  kewenangan Ombudsman  secara  tegas  dan  meluas dalam  menjalan  fungsi  dan  tanggung jawabnya  dimasyarakat.  Sebab  jika ditelisik  lebih  jauh,  Ombudsman  adalah satu-satunya lemmbaga yang memfasilitasi dan wadah untuk masyarakat  menngeluh  dan  mengadu akan  permasalahan  pelayanan  yang kurang baik.

## F. Saran
Mencermati  dari  pemaparan  diatas, maka artikel ini fokus kepada kewenangan ombudsman sebagai lembaga  pengawas  pelayanan  publik baik  dibidang  pemerintahan  maupun
swasta.    Lembaga  ombudsman  adalah satu  satunya  lembaga  yang  dapat menampung    keluhan  dari  masyarakat mengenai
implementasi
kualitas pelayanan  publik  yang  masih  kurang
kepuasan  dari  masyarakat.  Maka  dalam hal  ini  keberadaan  Ombudsman  sangat diperlukan  untuk  menjamin  keberlang- sungan  antara  hak  dan  kewajiban penyelenggara  pelayanan  publik  dan masyarakat.
Kewenangan  Ombudsman  belum sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab untuk melakukan tugas dan
kewenangannya    akibat  adanya  batasan ataupun  kekaburan  norma  terhadap  UU Rumah  sakit  dalam  bidang  pengawasan, secara  khusus  dalam  ranah  pengawasan rumah  sakit  swasta,  jika  meninjau  dari segi  kerja  sama  pemerintah  ke  pada badan  swasta  ataupun  perseoran.  maka, Ombudsman  tidak  sepehunnya  dapat melakukan  intervensi  secara  langsung kepada badan swasta.
Ketidakpastian  ataupun  kekaburan norma  ini  akan  berdampak  kepada penyimpangan atau sewaktu-waktu terhadap penafsiran peraturan mengenai rumah  sakit.  Untuk  itu,  di  dalam  UU tersebut seharusnya kewenangan Ombudsman  lebih  diberikan  leluasa  dan penafsirans secara tegas dan jelas untuk melakukan interensi terhadap penyelenggara  pelayanan  publik  pada masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/ Buku/Laporan Bawole,  Grace  Yurico. “Rumah  Sakit Sebagai Badan Hukum Bertanggung Jawab Atas Tindakan  Medis  yang  Dilakukan Dokterya”. Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013 Suparwi,  Hadi  Mahmud .  “ Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Pasien  Di  Puskesmas  Kecamatan Jaten  Kabupaten    Karanganyar ”. Jurnal  Serambi  Hukum  Vol.  08 No.  02  Agustus  2014    Januari 2015.
Khoirul  Huda,  Kewenangan  Ombusdman RI  Dalam  Menangani  Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan” Jurnal  Heritage,  Vol  3  No  1 (2015).

## Levei,  Loamba  dkk,  “Implementasi
Kebijakan  Pelayana  Kesehatan Masyarakat    Miskin  Non  Kuota (JAMKESDA      dan  SPM)”    (Jurnal
Administrasi Publik) Agustian, Rizky Listiyono, “Studi Deskriptif Tentang Kuaitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr.  Wahidin  Sudiro  Husodo  Kota Mojokerto  Pasca  Menjadi  Rumah Sakit  Tipe  B”,  Kebijakan  dan
Manajemen  PublikVolume  1, Nomor 1,  Februari 2015.
Haasan,  Sabri  dkk .  “Loyalitas      Pasien Rumah      Sakit  Pemerintah: Ditinjau      Dari      Perspektif Kualitas Layanan, Citra, Nilai Dan Kepuasan”,  Jurnal  Manaj emen
Indonesia  (Vol.  18  (3),  pp.  184- 196, 2018).
Setiajeng Kadarsih, “Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008”. Jurnal Dinamika HukumVol. 10 No. 2 Mei 2010. Yusnani Has jimzoem,, “Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia”, iat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, ISSN1978-5186.

## Internet
https://ombudsman.go.id/artikel/r/art ikel--maladministrasi-rumah- sakit.pdf.
http://repository.unpas.ac.id/33697/1 /J.%20BAB%20II.pdf.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 Tentang Ombudsman.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit.
Peraturan    Pemerintah    Republik Indonesia    Nomor        47    Tahun 2016    tentang    Fasilitas  Undang-
Undang    No  25    tahun    2009 tentang Pelayanan  Publik. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan,  Pemeriksaan,  Dan Penyelesaian  Laporan,  Antara Lain  Meliputi  Penyimpangan Prosedur,  Penundaan  Berlarut, Permintaan Imbalan, Tidak Memberikan  Pelayanan,  Tidak Patut  Dalam    Melayani,  Tidak Kompeten,  Berpihak,  Konflik
Kepentingan, Dan Diskriminasi