## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 6, No. 1, Maret 2024
Vol. 6, No. 1, Maret 2024

## Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Sumbawa
Subhan Purwadinata 1* , Ika Fitriyani 2 , Muhammad Nur Fietroh 3 , Ali Akbar Hidayat 4
1,4 Universitas Mataram, Indonesia
2 Universitas Samawa, Indonesia
3 Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

## Info Artikel                                                                            ABSTRAK
Kata Kunci: Indikator, Kemiskinan multidimensi, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)
Keywords: Indicators, Multidimensional Poverty,
Multidimensional Poverty Index (IKM)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemiskinan  multidimensi  di  Kabupaten Sumbawa. Analisis data ynag digunakan pada penelitian ini adalah analisis perhitungan kemiskinan  multidimensi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Sumbawa berdasarkan pada perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Sumbawa menunjukkan hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT dengan Balita sebesar 18,3 %. Prevalensi penyakit yang mengganggu pekerjaan utama di Kabupaten Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah  32,1%.  Angka  ini  lebih  tinggi  daripada  rata-rata nasional  sebesar  16,3%,  angka  partisipasi  sekolah  ahun  2023  adalah  6,98%.  Angka harapan  lama sekolah (AHS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 11,7 tahun. Persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 14,4%. Persentase individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Sumbawa pada  tahun  2023  adalah  122,58  %.  Persentase  individu  dalam  rumah  tangga  yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada  tahun  2023  adalah  65,35  %.  Persentase  individu  dalam  rumah  tangga  yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Sumbawa pada  tahun  2023  adalah  46,67  %.  Persentase  individu  yang  tidak  mempunyai  akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 1.3%. dan terakhir persentase rumah  tangga  di  Sumbawa  yang  tidak  menggunakan  internet  selama  3  bulan  terakhir adalah  21,82%.  Angka  ini  lebih  tinggi  daripada  rata-rata  nasional  sebesar 9,69%.  Kesimpulan  penelitian  ini  bahwa  berdasarkan  hasil  pengukuran  kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas kebijakan/ program penanganan kemiskinan.

## ABSTRACT
This research aims to determine multidimensional  poverty in Sumbawa Regency.  The data analysis used in this research is multidimensional poverty calculation analysis. The results  of  the  research  show  that  Sumbawa  Regency,  based  on  the  calculation  of  the Multidimensional Poverty Index in Sumbawa Regency, shows the results of calculating the value of IKM with the nutritional proportion of  IKM RT with children under five being  18.3%.  The  prevalence  of  diseases  that  interfere  with  main  work  in  Sumbawa Regency in 2023 is 32.1%. This figure is higher than the national average of 16.3%, the school  enrollment  rate  in  2023  is  6.98%.  The  expected  length  of  schooling  (AHS)  in Sumbawa Regency in 2023 is 11.7 years. The percentage of households with a floor area under  7.2  square  meters  per  person  in  Sumbawa  Regency  in  2023  is  14.4%.  The percentage  of  individuals  in  households  who  drink  from  unsuitable  drinking  water sources  in  Sumbawa  Regency  in  2023  is  122.58%.  The  percentage  of  individuals  in households who use inadequate cooking fuel sources in Sumbawa Regency in 2023 is 65.35%. The percentage of individuals in households who use inadequate cooking fuel sources in Sumbawa Regency in 2023 is 46.67%. The percentage of individuals who do not  have  a  birth  certificate  in  Sumbawa  Regency  in  2023  is  1.3%.  and  finaly  the percentage  of  households  in  Sumbawa  who  did  not  use  the  internet  during  the  last  3 months  was  21.82%.  This  figure  is  higher  than  the  national  average  of  9.69%.  The conclusion  of  this  research  is  that  based  on  the  results  of  multidimensional  poverty measurements to determine priorities for poverty management policies/programs.

## 1.    PENDAHULUAN
Kemiskinan  telah  menjadi  tantangan  sosial yang  menyerang  banyak  negara  di  seluruh  dunia. Namun,  definisi  tradisional  kemiskinan  seringkali terlalu  sempit,  terfokus  hanya  pada  parameter pendapatan  atau  ekonomi.  Pengukuran  yang  hanya mengandalkan  parameter  ekonomi  seringkali  gagal memperhitungkan  aspek-aspek  penting  lainnya  dari kehidupan  manusia  yang  dapat  menjadi  indikator penting  dari  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup seseorang.
Kemiskinan   adalah   salah   satu   tantangan utama   yang   dihadapi   oleh   masyarakat   global. Namun,  pendekatan  tradisional  untuk  mengukur kemiskinan seringkali terbatas pada dimensi tunggal, seperti  pendapatan  atau  konsumsi.  Pendekatan  ini dapat  mengabaikan beragam  aspek  kehidupan  yang juga  mempengaruhi  kesejahteraan  individu  dan komunitas (Alkire, S., & Foster, J. (2011).
Kemiskinan multidimensi mampu menyentuh aspek  kemiskinan  secara  menyeluruh,  karena  tidak hanya mengungkap jumlah orang miskin, tetapi juga merinci  persoalan  kemiskinan.  Sebagai  contoh indikator  moneter  global  yang  ditetapkan  Bank Dunia sebesar USD 2,15 per individu per hari hanya menggambarkan    wajah    kemiskinan    moneter. Padahal  kemiskinan  bukan  hanya  menyangkut kemampuan  daya  beli,  pendapatan,  atau  konsumsi, tetapi  ada  dimensi  yang  lebih  luas  dari  kondisi kemiskinan  (Sen, 1980  &  2000).  Studi (Narayan  et al (1997) juga menggarisbawahi  bahwa  kemiskinan pada dasarnya bersifat multidimensi yang berhubungan satu sama lain.
Untuk memahami secara menyeluruh dampak kemiskinan  dan  untuk  merancang  kebijakan  yang efektif untuk mengatasinya, perlu diperluas pandangan  kita  terhadap  kemiskinan.  Salah  satu pendekatan   yang   semakin   mendapat   perhatian adalah    konsep    kemiskinan    multidimensi. Kemiskinan multidimensi mengakui bahwa kemiskinan bukanlah masalah  tunggal,  tetapi terdiri dari berbagai dimensi yang saling terkait dan  saling mempengaruhi.
Mengingat  kemiskinan  memiliki  arti  sangat luas  dan  cenderung  subyektif  antar  individu,  studi tentang pengukuran dan kebijakan kemiskinan perlu dibuat  lebih  fleksibel  dan  terukur  sesuai  relevansi kondisi  masyarakat.  Atkinson  (1975)  menyatakan bahwa  tidak  mungkin  melihat  kemiskinan  dengan standar  mutlak  yang  diterapkan  di  semua  negara sepanjang waktu. Hal ini cukup beralasan mengingat standar hidup masyarakat yang sangat heterogen dan bergantung pada banyak faktor atau variabel.
Pendekatan          multidimensi          terhadap kemiskinan  mencakup  beragam  aspek  kehidupan
manusia yang  mencakup, tetapi tidak  terbatas  pada, kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, perumahan layak, akses terhadap pekerjaan yang layak, keamanan pangan, dan partisipasi dalam kehidupan  sosial  dan  politik.  Misalnya,  seseorang mungkin  memiliki  pendapatan  yang  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar,  tetapi  masih  hidup dalam  kemiskinan  multidimensi  jika  dia  tidak memiliki  akses  terhadap  layanan  kesehatan  yang layak  atau  pendidikan  yang berkualitas.Begitu  juga, seseorang  yang  memiliki  pekerjaan  tetap  dan pendapatan  yang  stabil  mungkin  masih  menderita kemiskinan  multidimensi  jika  dia  tinggal  di lingkungan  yang  tidak  sehat  atau  tidak  memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Pendekatan  ini dianggap  memberikan  konsep alternatif   mengenai   perilaku   individu   termasuk menilai  kelayakan  kualitas  hidup  dan  tujuan kebijakan   yang   obyektif.   Human   Development Index  (HDI)  yang  terdiri  dari  indikator  kesehatan, usia  hidup  pendidikan,  dan  standar  hidup  juga mengadopsi pendekatan ini serta sudah diimplementasikan  dalam  Human  Development Report  (1997).  Alkire-Foster  (2011)  menggunakan konsep  HDI  sebagai  dasar  dalam  mengembangkan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.
Dalam menganalisis dan mengukur kemiskinan multidimensi, penting untuk menggunakan indikator yang sesuai dengan masing- masing  dimensi  yang  terlibat.  Ini  memungkinkan para  peneliti  dan  pembuat  kebijakan  untuk mendapatkan    pemahaman   yang    lebih   holistik tentang kemiskinan dan merancang strategi intervensi yang lebih efektif.
Dengan memahami  kemiskinan sebagai fenomena  multidimensi,  kita  dapat  lebih  baik menangkap  kompleksitas  kondisi  kehidupan  yang dihadapi  oleh  individu  dan  komunitas  yang terpinggirkan.  Hal  ini  juga  membuka  jalan  bagi pendekatan  kebijakan  yang  lebih  holistik  dan terintegrasi  dalam  upaya  mengurangi  kemiskinan dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.  Dengan  demikian,  penekanan  pada kemiskinan  multidimensi  bukan  hanya  mengejar target  pengentasan  kemiskinan  dalam  arti  sempit, tetapi  juga  menciptakan  masyarakat  yang  lebih inklusif  dan  berkelanjutan  bagi  semua  orang.  Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan  menganalisis  kemiskinan  multidimensi  di Kabupaten Sumbawa.

## 2.    METODOLOGI
Metodologi     penelitian     dalam     meneliti kemiskinan multidimensi memerlukan pendekatan yang   holistik   dan   terstruktur   untuk   memahami
kompleksitas  dan  interkoneksi  berbagai  dimensi kemiskinan.  Berikut  beberapa  langkah  yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
Pertama, Pengidentifikasian dimensi kemiskinan yaitu  dengan  melakukan  identifikasi dan  memahami dimensi-dimensi  kemiskinan  yang relevan  dan  signifikan.  Ini  dapat  mencakup kesehatan,    pendidikan,   perumahan,    pekerjaan, akses  terhadap  layanan  dasar,  dan  aspek  sosial lainnya.
Kedua,  Pengembangan  Indikator  : Setelah dimensi-dimensi    kemiskinan    diidentifikasi, langkah      berikutnya      yaitu      mengembangkan indikator yang sesuai untuk setiap dimensi, seperti dalam hal kasus dimensi kesehatan, indikator dapat mencakup  harapan  hidup,  angka  kematian  bayi, atau akses terhadap layanan kesehatan.
Ketiga,  Pengumpulan  Data  : Data  harus dikumpulkan  untuk  masing-masing indikator yang telah  dikembangkan.  Ini  dapat  dilakukan  melalui survei,  wawancara,  observasi  lapangan,  atau penggunaan  data  sekunder  dari  lembaga  statistik atau organisasi terkait.
Keempat,  Analisis  Data  : Setelah  data terkumpul,     analisis     statistik     dan     kualitatif dilakukan  untuk  memahami  tingkat  kemiskinan multidimensi  dan  pola  keterkaitannya  dengan menggunakan    metode    kualitatif    dalam menganalisis konten.
Kelima, Integrasi Dimensi : Dalam langkah kelima  yaitu  arti  penting  dalam  mengintegrasikan hasil  dari  berbagai  dimensi  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang kemiskinan multidimensi. Ini dilakukan melalui pembuatan dan perhitungan  Indeks  Kemiskinan  Multidimensi (IKM)  atau  pemetaan  spasial  yang  menunjukkan pola distribusi kemiskinan dalam ruang dan waktu.
Keenam,  Interpretasi  Hasil  : Hasil  analisis perlu  diinterpretasikan  dengan  cermat  untuk menarik kesimpulan yang relevan dan bermanfaat. Hal  ini  melibatkan  mengeksplorasi  implikasi kebijakan  dari  temuan  penelitian  dan  menyoroti area-area di mana intervensi mungkin diperlukan.
Ketujuh,    Komunikasi    dan    Pelaporan: Temuan  penelitian  ini  akan  disampaikan  dengan jelas  dan  efektif  kepada  pemangku  kepentingan yang  relevan,  termasuk  pembuat  kebijakan, akademisi,  dan  masyarakat  umum.  Ini  dapat dilakukan  melalui  laporan  penelitian,  presentasi, atau  publikasi  ilmiah.  Dengan  menggunakan metodologi penelitian yang terstruktur dan holistik seperti  ini,  maka  dapat  mendapatkan  pemahaman yang lebih mendalam tentang kemiskinan multidimensi, yang pada gilirannya dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif
dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara menyeluruh

## 3.    HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menyoroti  temuan  utama  yaitu menghitung  tingkat  kemiskinan  multidimensi  di wilayah  yang  diteliti  yaitu  di  Kabupaten  Sumbawa dengan  harapan  bahwa      pola  keterkaitan  antar dimensi kemiskinan, dan faktor-faktor berkontribusi pada kemiskinan multidimensi.

## Indikator Nutrisi Balita Kabupaten Sumbawa
Menurut     data     Badan     Pusat     Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah individu dalam rumah tangga yang berumur 0-4 tahun dengan gizi seimbang yang dibawah rekomendasi pemerintah di Kabupaten Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah  16.089  jiwa. Jumlah  ini  terdiri  dari  8.045  laki-laki  dan  8.044 perempuan.  diperoleh  dari  hasil  survei  status  gizi balita  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023.  Survei  ini melibatkan    1.200    rumah    tangga    yang    memiliki balita.
Survei BPS Kabupaten Sumbawa melibatkan 1.200    rumah    tangga    yang    memiliki    balita. Berdasarkan  hasil  survei  yang  telah  dilakukan  oleh Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Sumbawa bahwa  prevalensi  gizi  kurang  pada  balita  di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 berada dalam kisaran persentase tertentu.
Indeks  Kemiskinan  Multidimensi  (IKM) Proporsi gizi IKM RT dengan Balita tersebut di atas menunjukkan    bahwa    proporsi    gizi    kemiskinan multidimensi  dengan  balita  sejalan  dengan  hasil survei  prevalensi  gizi  kurang  pada  balita  di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023.
Berdasarkan   hasil   perhitungan   IKM   yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan sebagai berikut:
Proporsi gizi IKM RT dengan Balita = Ʃ RT dengan balita tidak cukup gizi
Ʃ RT sampel dengan balita = 219,6 / 1200 = 0,183 = 18,3 %
Berdasarkan   hasil   perhitungan   IKM   yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT dengan Balita Kabupaten Sumbawa sebesar 18,3 %. Angka  ini  masih  di  atas  target  pemerintah  Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 15%.

## Indikator Morbiditas Kabupaten Sumbawa
Untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka morbiditas (angka  kesakitan)  yang  menunjukkan  adanya gangguan/keluhan  kesehatan  yang  mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.  Semakin  banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan, semakin tinggi angka morbiditasnya.
Hal   ini   menunjukkan   semakin   rendahnya derajat  kesehatan  di  wilayah  tersebut.  Sebagaimana kondisi Morbiditas di Kabupaten  Sumbawa sebagai daerah dengan tingkat morbiditas tertinggi ditunjukkan  dalam  menunjukkan  trend  yang  terus meningkat  artinya  telah  terjadi  peningkatan  yang signifikan pada tiap tahunnya persoalan morbiditas di Kabupaten    Sumbawa  demikian    tingginya  yang walaupun di tahun 2019 angka kesakitan ada sedikit penurunan  disebabkan  sosialisasi  dan  treatment peningkatan kewaspadaan terhadap kesehatan khususnya  tingkat  kesakitan  bagi  masyarakat  aktif bekerja  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
Proporsi Morbiditas =

## = 6,98 %
Berdasarkan  hasil wawancara yang  dilakukan oleh  enumerator  peneliti  di  lapangan  bahwa ditemukan  informasi  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengurangi  angka  putus  sekolah,  antara  lain Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa kurang  mampu,  Menyediakan  transportasi  sekolah untuk  siswa  yang  tinggal  di  daerah  terpencil, Membangun  sekolah  baru  di  daerah  terpencil  dan Meningkatkan kualitas.

## Indikator Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa
Menurut    data    Badan    Pusat    Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah individu dalam rumah tangga  berumur  19-30  tahun  yang  pendidikannya dibawah  rekomendasi SMP di Kabupaten  Sumbawa pada  tahun  2023  adalah  14.040  jiwa.  Angka  ini diperoleh dari hasil survei pendidikan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa pada tahun  2023.  Survei  ini  melibatkan 1.200  rumah  tangga  yang  memiliki  anggota rumah tangga berumur 19-30 tahun.
Ʃ RT dengan anggota RT memiliki keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari − hari
Ʃ RT sampel Proporsi IKM Angka Lama Sekolah =
Ʃ RT  dengan anggota RT  usia  16 − 30 tahun tidak mempunyai ijazah minimal setara SMP
Ʃ RT  sampel dengan Anggota RT  Usia  16 − 30 tahun = 385,2 /1200 = 0,321 = 32,1 %
Berdasarkan hasil survei, prevalensi penyakit yang  mengganggu  pekerjaan  utama  di  Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 32,1%. Angka ini lebih   tinggi   daripada   rata-rata   nasional   sebesar 16,3%.

## Dimensi Pendidikan
Indikator      Partisipasi      Sekolah      Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan  data  P3KE  BAPPEDA  Provinsi NTB  tahun  2023,  bahwa  jumlah  individu  dalam rumah tangga berumur 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah  di  Kabupaten  Sumbawa  adalah  sebanyak 698  orang.  Data  jumlah  penduduk  miskin  ekstrim yaitu  sebesar  orang  yang  dijadikan  sebagai  sampel terhadap penduduk miskin ekstrim yang tidak tamat sekolah  dasar  atau  bahkan  tidak  bersekolah.  dalam penelitian    ini    sehingga    setelah    dilakukan perhitungan IKM Partisipasi sekolah sebagai berikut Jumlah ini merupakan dari total penduduk berumur 7-18 tahun di Kabupaten Sumbawa tahun 2023, yang berjumlah 2.020 orang.
IKM Partisipasi Sekolah = Ʃ RT  dengan  anggot a  RT  Usia   Sek  ol ah  yang   t idak   b ersek ol  ah
Ʃ RT  sampel dengan Anggota RT  Usia  Sekolah
= 698 / 10.000
= 14.040 / 1200 = 11,7 tahun
Berdasarkan hasil survei, angka harapan lama sekolah (AHS) di Kabupaten  Sumbawa pada tahun 2023  adalah  11,7  tahun.  Angka  ini  lebih  rendah daripada  rata-rata  nasional  sebesar  12,8  tahun. Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  angka harapan lama  sekolah,  antara  lain  Meningkatkan  akses masyarakat terhadap pendidikan, termasuk pendidikan  dasar  dan  menengah.  Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.
Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya pendidikan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka harapan lama sekolah  di  Kabupaten  Sumbawa.  Berdasarkan  data tersebut, terlihat bahwa jumlah individu dalam rumah tangga  berumur  19-30  tahun  yang  pendidikannya dibawah rekomendasi SMP di Kabupaten Sumbawa lebih  tinggi  daripada  di  kabupaten  lain  di  Nusa Tenggara Barat.
Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  Persentase  penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di  kabupaten  lain  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh pelayanan pendidikan.
Pola hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung pendidikan.  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  perlu melakukan  upaya  yang  lebih  intensif  untuk menurunkan    angka    harapan    lama    sekolah    yang sudah lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara  Barat.  Upaya-upaya  tersebut  antara  lain Meningkatkan    akses    masyarakat    terhadap pendidikan  dasar  dan  menengah  di  daerah-daerah yang sulit dijangkau. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya    pendidikan    secara    lebih    intensif, terutama  di  daerah-daerah  yang  memiliki  angka harapan  lama  sekolah  yang  rendah.  Meningkatkan kesadaran    masyarakat    tentang    pentingnya pendidikan secara lebih intensif, terutama di daerah- daerah  yang  memiliki  angka  harapan  lama  sekolah yang rendah.

## Dimensi Perumahan Indikator Rumah Layak Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan data P3KE menunjukkan bahwa jumlah individu dalam rumah tangga miskin ekstrim yang  salah  satu  dari  atap,  dinding  atau  lantai  yang menggunakan  bahan  tidak  layak  dalam  bentuk  atap jerami,  ijuk  dan  daun-daunan  di  Kabupaten Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah  6.886  jiwa. Sampel  yang  diambil  adalah  standar  sampel  survei yang  dilakukan  oleh  BPS  Kabupaten  Sumbawa sebesar  10.000  jiwa.  Setelah  dilakukan  perhitungan maka diperoleh :
Proporsi IKM Rumah Layak
= Ʃ RT  Terdevrivas
i
Ʃ RT  sampel = 6.886 / 10.000 = 68,86 %
Pemerintah     Kabupaten     Sumbawa     telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  rumah  tinggal  masyarakat,  antara  lain Meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  program bantuan  rumah  tidak  layak  huni.  Melakukan penyuluhan  tentang  pentingnya  memiliki  rumah tinggal  yang  layak.  Meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  memiliki  rumah tinggal yang layak.
Upaya-upaya  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan  kualitas rumah  tinggal masyarakat di Kabupaten  Sumbawa.  Berdasarkan  data  tersebut, terlihat bahwa jumlah individu dalam rumah tangga yang  salah  satu  dari  atap,  dinding  atau  lantai  yang menggunakan  bahan  tidak  layak  di  Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa  Tenggara  Barat.  Hal  ini  kemungkinan disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa
lebih  tinggi  daripada  di  kabupaten  lain  di  Nusa Tenggara Barat.
Kondisi  geografis  Kabupaten  Sumbawa  yang relatif  lebih  sulit  dijangkau  oleh  pelayanan perumahan.  Pola  hidup  masyarakat  di  Kabupaten Sumbawa yang relatif kurang mendukung kepemilikan  rumah  tinggal  yang  layak.  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  perlu  melakukan  upaya  yang lebih  intensif  untuk  menurunkan  angka  persentase rumah tangga yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak. Upaya- upaya  tersebut  antara  lain  Meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  program  bantuan  rumah  tidak layak huni di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Melakukan  penyuluhan  tentang  pentingnya memiliki  rumah  tinggal  yang  layak  secara  lebih intensif,  terutama  di  daerah-daerah  yang  memiliki angka persentase rumah tangga yang salah satu dari atap,  dinding  atau  lantai  yang  menggunakan  bahan tidak  layak  yang  tinggi.  Meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  memiliki  rumah tinggal yang layak secara lebih intensif,

## Indikator  Rumah  tangga  yang  mempunyai  luas lantai  dibawah  <7,2  meter  persegi  per  orang Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Sumbawa,  jumlah  rumah  tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 20.403 rumah  tangga.  Jumlah  ini  terdiri  dari  10.202 rumah tangga berpenghasilan kepala keluarga laki-laki dan 10.201     rumah    tangga    berpenghasilan    kepala keluarga perempuan.
Angka  ini  diperoleh  dari  hasil  survei perumahan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat Statistik   Kabupaten   Sumbawa  pada   tahun   2023. Survei  ini  melibatkan  10.000  rumah  tangga. Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  rumah  tangga dengan  luas  lantai  di  bawah  7,2  meter  persegi  per orang  di  Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023 adalah  14,4%.  Angka ini lebih  tinggi daripada rata- rata nasional sebesar 7,8%.
Proporsi IKM Kepadatan RT dalam hunian
= Ʃ RT  Terdevrivasi
Ʃ RT  sampel = 1.440 / 10.000 = 14,4 % Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  perumahan  bagi  masyarakat,  antara  lain Meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  program bantuan  perumahan  bagi  rumah  tidak  layak  huni. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki     rumah     layak     huni.     Meningkatkan
kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  memiliki rumah layak huni. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat  meningkatkan  kualitas  perumahan  bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten  lain  di Nusa Tenggara Barat.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  Persentase  penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di  kabupaten  lain  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Kondisi geografis  Kabupaten  Sumbawa  yang  relatif  lebih sulit dijangkau oleh pelayanan perumahan.
Gaya    hidup    masyarakat    di    Kabupaten Sumbawa     yang     relatif     kurang     mendukung kepemilikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  perlu  melakukan  upaya  yang lebih  intensif  untuk  menurunkan  persentase  rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per  orang.  Upaya-upaya  tersebut  antara  lain Meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  program bantuan  perumahan  bagi  rumah  tidak  layak  huni di daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau.  Memberikan penyuluhan  tentang  pentingnya  memiliki  rumah layak huni secara lebih intensif, terutama di daerah- daerah dengan persentase rumah tangga dengan luas lantai  di  bawah  7,2  meter  persegi  per  orang  yang tinggi.

## Dimensi Kebutuhan Dasar Indikator     Air     Minum     Layak     Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan  data  P3KE  BAPPEDA  Provinsi NTB  menunjukkan  bahwa  jumlah  individu  dalam rumah tangga miskin ekstrim yang menggunakan air minumnya dari air hujan dan air permukaan yaitu dari air  sungai  dan  air  danau  pada  tahun  2023  adalah sebanyak  28  jiwa.  Sampel  yang  diambil  adalah standar  sampel  survei  yang  dilakukan  oleh  BPS Kabupaten  Sumbawa  sebesar  10.000  jiwa.  Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh :
Proporsi IKM Air Minum Layak
= Ʃ R umah  Tangga  Terdevri
vas  i Ʃ RT  sampel = 28 / 10.000 = 0,28 %
Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  individu dalam  rumah  tangga  yang  minum  dari  sumber  air minum  tidak  layak  di  Kabupaten  Sumbawa  pada tahun 2023 adalah 122,58 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 14,3%.
Indikator Bahan Bakar Memasak

## Indikator  Bahan   Bakar   Memasak   Kabupaten Sumbawa
Menurut  data  P3KE  BAPPEDA  Provinsi NTB,  jumlah  individu  dalam  rumah  tangga  yang masuk  dalam  kemiskinan  ekstrim  yang  memasak menggunakan  sumber  bahan  bakar  memasak  yang kurang layak seperti menggunakan arang/kayu bakar di  Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah 6.535  orang.  Angka  ini  diperoleh  dari  hasil  survei perumahan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023.
Menggunakan  acuan  survei  yang  dilakukan oleh  BPS  Kabupaten  Sumbawa  yaitu  standarisasi melibatkan    10.000    rumah    tangga    miskin    di Kabupaten Sumbawa.
Proporsi IKM Bahan Bakar Memasak
= Ʃ R umah  Tangga  Terdevri
vas  i Ʃ RT  sampel = 6.535 / 10.000 = 65,35 %
Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  individu dalam  rumah  tangga  yang  menggunakan  sumber bahan  bakar  memasak  yang  kurang  layak  di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 65,35 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan   berbagai   upaya   untuk   meningkatkan akses  masyarakat  terhadap  bahan  bakar  memasak yang  layak,  antara  lain  dengan  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  program  penyediaan  kompor dan  tabung  LPG  subsidi.  Memberikan  penyuluhan tentang  pentingnya  menggunakan  bahan  bakar memasak  yang  layak.  Meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahan bakar memasak yang layak.
Upaya-upaya  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  bahan bakar memasak yang layak di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan  data  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa jumlah  individu  dalam  rumah  tangga  yang menggunakan  sumber  bahan  bakar  memasak  yang kurang  layak  di  Kabupaten  Sumbawa  lebih  tinggi daripada di kabupaten  lain  di Nusa Tenggara Barat. Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  antara  lain  persentase  penduduk  miskin  di Kabupaten  Sumbawa  lebih  tinggi  daripada  di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.
Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang relatif lebih sulit dijangkau oleh program penyediaan kompor  dan  tabung  LPG  subsidi.  Gaya  hidup masyarakat  di  Kabupaten  Sumbawa  yang  relatif kurang  mendukung  penggunaan  bahan  bakar memasak  yang  layak.  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa perlu melakukan upaya yang lebih intensif
untuk menurunkan persentase individu dalam rumah tangga  yang  menggunakan  sumber  bahan  bakar memasak  yang  kurang  layak.  Upaya-upaya tersebut antara  lain  dengan  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap  program  penyediaan  kompor  dan  tabung LPG subsidi di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Memberikan  penyuluhan  tentang  pentingnya menggunakan  bahan  bakar  memasak  yang  layak secara   lebih   intensif,   terutama   di   daerah-daerah dengan  persentase  individu  dalam  rumah  tangga yang  menggunakan  sumber  bahan  bakar  memasak yang  kurang  layak  yang  tinggi.  Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan  bahan  bakar  memasak  yang  layak secara  lebih  intensif,  terutama  di  daerah-daerah dengan  persentase  individu  dalam  rumah  tangga yang  menggunakan  sumber  bahan  bakar  memasak yang kurang layak yang tinggi.

## Indikator Sanitasi Indikator Sanitasi Kabupaten Sumbawa
Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)
BAPPEDA  Provinsi  NTB,  jumlah  individu  dalam rumah   tangga   yang   masuk   dalam   kemiskinan ekstrim  yang  tidak  memiliki  jamban  atau  memiliki jamban  yang  penggunaannya  bersama  dan  kurang layak pada tahun 2023 adalah 4.667 orang. Angka ini diperoleh  dari  hasil  survei  sanitasi  yang  dilakukan oleh  BAPPEDA  Provinsi  NTB  di  Kabupaten Sumbawa  pada  tahun  2023.  Menggunakan  acuan survei  yang  dilakukan  oleh  BPS  Kabupaten Sumbawa  yaitu  standarisasi  melibatkan  10.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Sumbawa.
Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  individu dalam  rumah  tangga  yang  menggunakan  sumber bahan   bakar   memasak   yang   kurang   layak   di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 46,67 %.  Angka  ini  jauh  lebih  tinggi  daripada  rata-rata nasional sebesar 27,8%.
Proporsi IKM Sanitasi
= Ʃ R umah  Tangga  Terdevri vas  i Ʃ RT  sampel = 4667 / 10.000 = 46,67 %
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan akses   masyarakat   terhadap   sanitasi   yang   layak, antara    lain:    Meningkatkan    akses    masyarakat terhadap  program  penyediaan  jamban  subsidi. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menggunakan  sanitasi  yang  layak.  Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan sanitasi yang layak.
Upaya-upaya  tersebut  diharapkan dapat meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  sanitasi yang  layak  di  Kabupaten  Sumbawa.  Berdasarkan data  tersebut,  terlihat  jelas  bahwa  jumlah  individu dalam  rumah  tangga  yang  menggunakan  sanitasi yang  kurang  layak  di  Kabupaten  Sumbawa  lebih tinggi daripada di kabupaten  lain  di Nusa Tenggara Barat.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  Persentase  penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa lebih tinggi daripada di kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.
Kondisi  geografis  Kabupaten  Sumbawa  yang relatif lebih sulit dijangkau oleh program penyediaan jamban  subsidi.  Gaya  hidup  masyarakat  di Kabupaten    Sumbawa    yang    relatif    kurang mendukung penggunaan sanitasi yang layak.

## Dimensi Perlindungan Sosial dan Partisipasi Indikator Akta Kelahiran Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kabupaten  Sumbawa,  jumlah  individu  yang tidak  mempunyai  akta  kelahiran  di  Kabupaten Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah  21.820  orang. Jumlah  ini  terdiri  dari  10.910  orang  laki-laki  dan 10.910  orang  perempuan.  Angka  ini diperoleh  dari hasil  survei  perumahan  yang  dilakukan  oleh  BPS Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023.  Survei  ini melibatkan  10.000 rumah tangga.  Berdasarkan hasil survei,  persentase  individu  yang  tidak  mempunyai akta  kelahiran  di  Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun 2023  adalah 1.3%. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 4.6%.
Proporsi IKM Akta Kelahiran
= Ʃ I ndividu  tidak  memil iki   akt  a  kel ahir an
Ʃ Individu sampel = 130 / 10.000 = 1,3 %
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan akses masyarakat terhadap akta kelahiran, antara lain dengan  melalukan  upaya  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  program  pendaftaran  akta kelahiran.  Kemudian  pemerintah  dapat  memberikan penyuluhan  tentang  pentingnya  memiliki  akta kelahiran. Raising  awareness  of  the  importance  of having a birth certificate for the community.
Melalui pengawasan pemerintah yang berkelanjutan     maka     diharapkan     upaya-upaya tersebut  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa.

## Indikator Internet Indikator Internet Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional   (Susenas)   Badan   Pusat   Statistik   (BPS)
tahun 2023, jumlah rumah tangga di Sumbawa yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 21.820 rumah tangga. Jumlah ini terdiri dari 10.910 rumah tangga di perkotaan dan 10.910 rumah tangga di perdesaan. Angka ini diperoleh dari hasil survei  terhadap  10.000  rumah  tangga  di  Sumbawa. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sumbawa.
Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  rumah tangga  di  Sumbawa  yang  tidak  menggunakan internet  selama  3  bulan  terakhir  adalah  21,82%. Angka  ini  lebih  tinggi  daripada  rata-rata  nasional sebesar 9,69%.
Proporsi IKM Akses Internet
= Ʃ RT   dengan  anggot a  RT   t idak   mengak s es   int ernet
Ʃ RT  sampel = 21.820 / 10.000 = 21,82%
Penyebab  rumah  tangga  di  Sumbawa  tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Kurangnya akses  internet  di  wilayah  tersebut.  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan  internet.  Keterbatasan  biaya  untuk mengakses  internet.  Upaya  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa  diharapkan  dapat  melakukan  berbagai upaya  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap   internet,   sehingga   dapat   mengurangi jumlah  rumah  tangga  yang  tidak  menggunakan internet.
Berikut  adalah  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan   oleh   pemerintah   Kabupaten   Sumbawa yakni dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur internet di wilayah-wilayah yang belum terjangkau  internet.  Melakukan  sosialisasi  tentang pentingnya menggunakan internet kepada masyarakat.  Menyediakan  akses  internet  gratis  di tempat-tempat  umum,  seperti  perpustakaan,  balai desa,  dan  sekolah.  Dengan  adanya  upaya-upaya tersebut,  diharapkan  jumlah  rumah  tangga  di Sumbawa  yang  tidak  menggunakan  internet  dapat terus berkurang.

## 4.    KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yaitu  dengan menghitung berbagai indikator kemiskinan multidimensi  bahwa  dengan  menggaris  bawahi pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami  dan  mengatasi  kemiskinan  secara  lebih holistik  di  Kabupaten  Sumbawa  dapat  ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1.  Berdasarkan    hasil    perhitungan    IKM    yang dilakukan  oleh  Peneliti  menunjukkan  hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT  dengan  Balita  Kabupaten  Sumbawa  sebesar
18,3 %. Angka ini masih di atas target pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 15%.
2.  Berdasarkan   hasil   survei,   prevalensi   penyakit yang mengganggu pekerjaan utama di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 adalah 32,1%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 16,3%.
3.  Berdasarkan hasil survei, bahwa angka partisipasi sekolah ahun 2023 adalah 6,98%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4,63%.
4.  Berdasarkan  hasil  survei,  angka  harapan  lama sekolah  (AHS)  di  Kabupaten  Sumbawa  pada tahun  2023  adalah  11,7  tahun.  Angka  ini  lebih rendah  daripada  rata-rata  nasional  sebesar  12,8 tahun.  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan angka  harapan  lama  sekolah,  antara  lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan,  termasuk  pendidikan  dasar  dan menengah.  Melakukan  penyuluhan  tentang pentingnya pendidikan.
5.  Survei   ini   melibatkan   10.000   rumah   tangga. Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  rumah tangga  dengan  luas  lantai  di  bawah  7,2  meter persegi  per  orang  di  Kabupaten  Sumbawa  pada tahun 2023 adalah 14,4%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 7,8%.
6.  Berdasarkan   hasil   survei,   persentase   individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Sumbawa pada tahun  2023  adalah  122,58  %.  Angka  ini  lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 14,3%.
7.  Berdasarkan   hasil   survei,   persentase   individu dalam  rumah  tangga yang menggunakan  sumber bahan  bakar  memasak  yang  kurang  layak  di Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah 65,35 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
8.  Berdasarkan   hasil   survei,   persentase   individu dalam  rumah  tangga yang menggunakan  sumber bahan  bakar  memasak  yang  kurang  layak  di Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah 46,67  %.  Angka  ini  jauh  lebih  tinggi  daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
9.  Survei   ini   melibatkan   10.000   rumah   tangga. Berdasarkan  hasil  survei,  persentase  individu yang  tidak  mempunyai  akta  kelahiran  di Kabupaten  Sumbawa  pada  tahun  2023  adalah 1.3%.  Angka  ini  lebih  rendah  daripada  rata-rata nasional sebesar 4.6%.
10.   Berdasarkan   hasil   survei,   persentase   rumah tangga  di  Sumbawa  yang  tidak  menggunakan
internet  selama  3  bulan  terakhir  adalah  21,82%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 9,69%.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkire,  S.,  &  Foster,  J.  (2011).  Counting  and multidimensional poverty measurement. Journal  of  Public  Economics,  95(7-8),  476- 487.
Chen, S.,  & Ravallion,  M.  (2012).  More relatively- poor  people  in  a  less  absolutely-poor  world. Review of Income and Wealth, 58(1), 1-28.
Narayan, D., Patel, R., Schafft, K., Rademacher, A.,
&  Koch-Schulte,  S.  (2000).  Voices  of  the poor: Can anyone hear us? Oxford University Press. Sen, A. (1999).
Development as freedom. Oxford University Press. UNDP.  (2019).  Human  development  report 2019:  Beyond  income,  beyond  averages, beyond today: Inequalities in human development   in   the   21st   century.   United Nations Development Programme.
Kementerian   Dalam   Negeri   RI.   2016.   Peraturan menteri  dalam  Negeri  No.  9  tahun  2016 tentang peningkatancakupan kepemilikan akta kelahiran. Jakarta.
Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan    Gizi    yang   Dianjurkan   untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta.
Kementerian   Pekerjaan   Umum   dan   Perumahan Rakyat.  2002.  Keputusan  Menteri  PUPR  No 403   tahun   2002   tentang   Pedoman   Teknis
Pembangunan      Rumah      Tangga      Sehat. Lembaran      Kementerian      PUPR      Tahun 2002No. 403. Jakarta.
Kementerian   Pekerjaan   Umum   dan   Perumahan Rakyat.  2018.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  29/PRT/M/2018  tentang Standar  Teknis  Standar  Pelayanan  Minimal Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat. Lembaran  Kementerian  PUPR  Tahun  2018 No. 29.Jakarta.
Kementerian Sosial. 2013. Keputusan Menteri Sosial Nomor    146    tahun    tahun    2013    tentang Penetapan  Kriteria  dan  Pendataan  Fakir Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu.  Lembaran Kemensos RI Tahun 2013. No. 146. Jakarta.
Narayan-Parker,   D.   (1997).   Voices  of  the  poor: poverty  and  social  capital  in  Tanzania  (Vol. 20). World BankPublications.
Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar No.   31   Tahun   1945.   Jakarta.   Pemerintah Indonesia. 2003.
Undang-Undang   Republik   Indonesia   nomor   20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,   Pemerintah   Pusat   dan   Daerah. Lembaran RI Tahun 2003, No. 20. Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2009.
Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran RI Tahun    2009,    No.    36.    Jakarta.    Presiden Republik Indonesia. 2020.
Peraturan   Presiden   No.   18   Tahun   2020   tentang RPJMN 2020-2024. Jakarta.