## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENEGAKAN E-TILANG BERDASARKAN KESALAHAN DALAM BERLALU LINTAS
Arikha Saputra, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Dyah Listyorini
Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang E-mail: arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: E-Ticket, Enforcement, Traffic As stated in Article 5 paragraph (3) letter e of Law No.  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation which states that government affairs are  in  the  field  of  registration  and  identification  of motorized  vehicles  and  drivers,  law  enforcement, operational management and traffic engineering. , as well as traffic education by the Indonesian National Police. Enforcement of traffic rules is carried out as an  action  in  terms  of  changing  behavior  patterns towards errors or violations committed by motorists. People sometimes still think that mistakes are made if they are monitored by law enforcement officers, so sometimes drivers ignore or don't comply with road safety rules. In the current era, the use of electronic media in the field of traffic has become an innovation made by the traffic police. Technological advances in this  era  of  globalization  help  law  enforcement  as a step to overcome the problem of violations, especially violations  that  occur  on  the  highway.  The  Traffic Police  implement  the  latest  ticketing system known as E-Tilang. E-tickets or ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)  is  a  system  of  ticketing  processes carried  out  by  the  Traffic  police  by  applying  the digitalization method of technology, namely the use of  the  CCTV  system  as  a  supervisor.  By  using technology in fines, it is hoped that it will facilitate the process of fines for motorists who make mistakes or violations  that  occur  on  the  highway  which  are  no
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
longer  officers  who  are  supervisors  or  law enforcement  officers,  but  drivers  who  are  caught making traffic mistakes will be recorded and caught by  CCTV  cameras.  So  that  CCTV  has  become  a surveillance camera which will later be recorded and recorded  by  members  of  the  police  in  charge  of monitoring  on  the  monitor  screen.  The  mistakes made by the driver are the things that can be caught or recorded by CCTV, which later the vehicle owner will  be  given  an  ETLE  confirmation  letter accompanied  by  a  photo  of  the  error  made  by  the motorized  vehicle  driver  on  the  highway.  Based  on Law  no.  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation  as  stated  in  Article  234  paragraph (2) which states that every driver, motorized vehicle owner,  and/or  public  transportation  company  is responsible  for  damage  to  roads  and/or  road equipment  due  to  negligence  or  driver  error.  This article  provides  an  understanding  that  prosecution using  e-tickets  is  based  on  the  driver's  fault. Therefore,  if  the  driver  makes  a  mistake,  if  it  is recorded by CCTV, the driver will be given an e-ticket or  ETLE  (Electronic  Traffic  Law  Enforcement) confirmation  letter,  which  is  accompanied  by  a picture  of  the  vehicle  and  the  error  or  violation committed  by  the  driver.  Prosecution  of  violations using  electronic  record  evidence  is  carried  out  by issuing a ticket which is accompanied by a record of electronic  law  enforcement  equipment,  which  is  in accordance  with  Article  28  paragraph  (2)  of Government  Regulation  No.  80  of  2012  concerning Procedures  for  Inspection  of  Motorized  Vehicles  on the Road and Enforcement of Traffic Violations. Road Traffic and Transportation.
Abstrak
Kata kunci:
E-Tilang, Penegakan, Lalu
Lintas
Corresponding Author: Arikha Saputra Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang  registrasi  dan  identifikasii  kendaraan bermotor  dan  pengemudi,  penegakan  hukum, operasional  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas, serta  pendidikan  berlalu  lintas  oleh  Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia.  Penegakan  peraturan lalu  lintas  dilakukan  sebagai  tindakan  dalam  hal merubah  pola  perilaku  terhadap  kesalahan  atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat  terkadang  masih  menganggap  bahwa kesalahan  yang  dilakukan  apabila  terpantau  oleh aparat  penegak  hukum,  sehingga  terkadang pengendara  abai  atau  tidak  mematuhi  aturan keselamatan  berkendara  di  jalan  raya.  Di  era  saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas  telah  menjadi  inovasi  yang  dilakukan  oleh polisi  lalu  lintas.  Kemajuan  teknologi  di  era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah  untuk  mengatasi  permasalahan  terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Polisi Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E- Tilang.  E-tilang  atau  ETLE (Elektronic  Traffic  Law Enforcment) merupakan  sistem  proses  penilangan yang  dilakukan  oleh  polisi  Lalu  Lintas  dengan menerapkan  cara  digitalisasi  teknologi  yakni pemanfaatan  sistem  CCTV  sebagai  pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan  terhadap  pengendara  yang  melakukan kesalahan  atau  pelanggaran  yang  terjadi  di  jalan raya  yang  mana  bukan  lagi  petugas  yang  menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam  dan  tertangkap  oleh  kamera  CCTV. Sehingga  CCTV  telah  menjadi  kamera  pengawas yang  nantinya  akan  direkam  dan  dicatat  oleh anggota  kepolisian  yang  bertugas  memantau  pada layar  monitor.  Kesalahan  yang  dilakukan  oleh pengendara  lah  yang  menjadi  hal  yang  dapat ditangkap  atau  direkam  oleh  CCTV  yang  nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE  yang  disertai  dengan  foto  kesalahan  yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan  raya.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan  angkutan  umum  bertanggungjawab atas  kerusakan  jalan  dan/atau  perlengkapan  jalan karena  kelalaiian  atau  kesalahan  pengemudi.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Dengan  adanya  pasal  tersebut  memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan  e-tilang  didasari  oleh  kesalahan pengemudi.  Oleh  karena  itu,  pengendara  yang melakukan  kesalahan  apabila  terekam  oleh  CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang  atau  ETLE (Elektronic  Traffic  Law Enforcment) ,  yang  disertai  dengan  gambar kendaraan  serta  kesalahan  atau  pelanggaran  yang dilalukan  oleh  pengendara.  Penindakan  terhadap pelanggaran  menggunakan  barang  bukti  rekaman elektronik  dilakukan  dengan  memberikan  surat tilang  yang  dilampiri  dengan  bukti  rekaman  alat penegakan  hukum  elektronik,  yang  sesuai  dengan pasal  28  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No  80 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraann  Bermotor  Di  Jalan  dan  Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Pelanggaran lalu lintas meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, and menerobos  lampu  lalu  lintas,  tidak  hanya  memberikan  dampak  bagi  aktivitas sehari-hari,  namun  pelanggaran  lalu  lintas  pun  tak  akan  dapat  dihindari.    tidak menggunakan sabuk pengaman, bahkan juga tidak memiliki dan membawa SIM dan STNK sebagai kelengkapan surat yang harus dibawa saat menggunakan kendaraan bermotor  di  jalan.  Dengan  banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat tidak sadarnya pengendara mengenai keselamatan  berkendara.  Kecelakaan  lalu  lintas  disebabkan  oleh  banyak  faktor, tidak  sekedar  oleh  pengemudii  kendaraan  yang  buruk,  pejalan  kaki  yang  kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan,  dan  kurang  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas 1 .  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas memiliki tujuan sebagai pemberian efek jera kepada pengendara yang melakukan kesalahan saat  berlallu lintas  di  jalan.  Penindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  polisi  selaku  alat  negara sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat yang telah tertuang di dalam Pasal 13 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Lalu lintas menjadi satuan pelaksana dalam  melakukan  upaya  penindakan  dan  penegakan  hukum  yang  dilakukan terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  di  bidang  lalu  lintas  guna  menciptakan keamanan,  kelancaran  serta  ketertiban  di  jalan  raya  sebagaimana  yang  tertuang dalam bunyi pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1 H.S Djajoesman, 1976, Polisi dan Lalu Lintas, Dinas Hukum Polri Jakarta
Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang menyebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan  dibidang  registrasi  dan  identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan  rekayasaa  lalu  lintas,  serta  pendidikan  berlalu  lintas  oleh  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Penegakan  peraturan  lalu  lintas  dilakukan  sebagai  tindakan dalam  hal  merubah  pola  perilaku  terhadap  kesalahan  atau  pelanggaran  yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang penendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional dianggap dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di jalan raya, tilang sebagai metode konvensional yang masih diterapkan oleh aparat penegak hukum di jalan raya untuk memberikan sanksi  kepada  pengendara  dengan  cara  memberikan  blanko  tilang  sebagai  bukti tertulis  kepada  pengendara  bahwa  telah  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran lalu lintas. Namun di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi oleh polisi lalu lintas.
Kemajuan  teknologi  di  era  globalisasi  ini  membantu  penegakan  hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran  yang  terjadi  di  jalan  raya.  Pihak  Kepolisian  Lalu  Lintas  melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem penilangan yang dilakukan oleh  Polisi  Lalu  Lintas  dengan  menerapkan  cara  digitalisasi  teknologi,  yaitu pemanfaatan  sistem  CCTV  sebagai  pengawas.  Dengan  menggunakan  teknologi dalam  penilangan  diharapkan  dapat  mempermudah  proses  penilangan  terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang  mana  bukan  lagi  petugas  yang  menjadi  pengawas  atau  penindak,  namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya  akan  direkam  dan  dicatat  oleh  anggota  kepolisian  yang  bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto sebagai bukti kesalahan yang dilanggar oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  ditarik  suatu  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah sebagaii berikut :
1. Bagaimana  Penegakan  E-Tilang  Berdasarkan  Kesalahan  Dalam  Berlalu Lintas?

## Metode Penelitian
Penelitian  tentang  “Penegakan  E -Tilang  Berdasarkan  Kesalahan  Dalam Berlalu  Lintas”  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis mengenai Penegakan E- Tilang  Berdasarkan  Kesalahan  Dalam  Berlalu  Lintas,  yang  menyeluruh  dengan secara  sistematis  mengenai  kenyataan  yang  ada  di  lapangan,  dengan  melakukan pengumpulan data serta menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku yang  memiliki  hubungan  dengan  permasalahan  yang  ditinjau  pula  dengan  teori
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
hukum yang relevan serta pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjang dengan melakukan wawancara dan observasi data.

## Pembahasan
Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas Dengan berkembangnya zaman teknologi hal mengenai penegakan lalu lintas pun  mengalami  transformasi  atau  perubahan  yang  semula  dilakukan  secara konvensional  atau  manual  namun  saat  ini  dengan  kecanggihan  tekmologi penegakannya  menggunakan  kamera  yang  ditempatkan  pada  titik-titik  tertentu dengan maksud sebagai pengawas terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pengembangan terhadap lalu lintas yang telah dilakukan sedemikian rupa sebagai satu  kesatu  an  sistem  yang  menggunakan  integrasi  melalui  teknologi  dengan melakukan penegakan secara digitalisasi dalam proses tilang.
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dirasa  perlu  dilaksanakan  secara kesinambungan  dan  bertransformasi  dengan  menggunakan  digital  salah  satunya dengan menggunakan sistem E-tilang yang sebagaimana telah diterapkan sehingga dapat  menjadikan  peningkatan  kualitas  dalam  hal  penindakan  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  di  jalan  agar  terciptanya  keamanan  serta  ketertiban  di masyarakat.  Mengenai  definisi  Lalu  lintas  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam bunyi  pasal  1  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan yakni sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagaii  prasarana  yang  diperuntukkan  bagi  gerak  pindah  kendaraan,  orang dan/atau barang yang berupa jalan dengan segala fasilitas pendukungnya. Dengan demikian  lalu  lintas  diartikan  sebagai  hubungan  yang  dilakukan  olleh  manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memanfaatkan jalan sebagaii ruang geraknya.
Di dalam dunia lalu lintas terdapat yang namanya pelanggaran berlalu lintas, pelanggaran  identik  dengan  kesalahan  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  oleh seorang pengendara. Ramdlon Naning mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berlalu lintas jalan yakni tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan lalu lintas.
Pelanggaran  yang  dimaksudkan  telah  diatur  dalam  Pasal  105  Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :
1. Berprilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
Pelanggaran  yang  sering  dilakukan  dalam  berkendara  khususnya  pada kendaraan bermotor roda empat yakni sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan seperti :
1. Mengemudi  kendaraan  bermotor  tidak  disertai  dengan  adanya  tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sebagaimana yang telah ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah tercantum pada pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Mengendarai  kendaraan  bermotor  tidak  membawa  Surat  Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana yang tercantum dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  melakukan  pelanggaran  marka jalan dan rambu lalu lintas serta marka jalan yang tercantum pada bunyi pasal 106 ayat (4) huruf a dan b pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang disampiing tidak mengenakan  sabuk  pengaman,  tercantum  dalam  Pasal  106  ayat  (6) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  tiidak  mengenakan  sabuk keselamatan  dan  menggunakan  helm  berdasarkan  Pasal  106  ayat  (6) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi baik yang dilakukan dengan  kesengajaan  ataupun  karena  kealpaannya  haruslah  pengemudi mempertanggungjawabkan  atas  segala  perbuataannya  yang  merupakan  unsur kesalahan yang dilakukan oleh si pengemudi. Pengemudi memiliki kewajiban untuk dapat mentaati ketentuan :
a. Rambu perintah atau rambu larangan;
b. Marka jalan;
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. Gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir;
e. Periingatan dengan bunyi dan sinar;
f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
g. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
Dengan  melihat  sanksi  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengemudi maka sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas terdapat kewajiban yang harus dilakukan pengemudi untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengemudi sebagaimana telahh tertuang pada Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya ketentuan mengenai kewajiban pengemudi saja yang diatur namun mengenai perlengkapan yang harus dipenuhi  oleh  pengemudi  saat  kendaraan  yang  beroperasi  di  jalan  raya, berdasarkan  ketentuan  Pasal  57  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  bahwa  setiap  kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi kelengkapan kendaraan bermotor berupa :
a. Sabuk keselamatan;
b. Ban cadangan;
c. Segitiga pengaman;
d. Dongkrak;
e. Pembuka roda;
f. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.
Adapun  langkah  yang  dilakukan  dalam  hal  pencegahan  terjadinya pelanggaran  dengan  melakukan  upaya  tindakan  penegakan  hukum  itu  sendiri. Dengan  melakuka  penindakan  penegakan  hukum  dijalan  raya  merupakan  upaya untuk  menekan  angka terjadinya  pelanggaran  sekaligus kecelakaan di  jalan  raya, oleh karena itu penegakan hukum saat ini di bidang lalu lintas dengan menggunakan sistem  ETLE.  Penegakan  hukum  dengan  menggunakan  tilang  elektronik  yang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas sebagai upaya penindakan pelanggaran terhadap  pengemudi  kendaraan  yang  membuat  kesalahan  atau  kealpaan  karena tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Pihak  Kepolisian  Lalu  Lintas  melakukan  penerapan  sistem  penilangan terbaru yang  dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh pihak Polisi Lalu  Lintas  dengan  menerapkan  cara  digitalisasi  teknologi  yakni  pemanfaatan sistem Closed Camera Circuit Television (CCTV) sebagai pengawas dalam melakukan pencatatan dan perekaman pelanggaran yang terjadi oleh pengemudi di jalan raya, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam bunyi pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  bahwa  guna  sebagai  pendukung  kegiatan  penindakan pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  dapat  digunakan  perlatan elektronik.
Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai upaya tindakan dalam hal merubah  pola  perilaku  terhadap  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan pengendara. Penegakan hukum dalam  bidang lalu lintas sejatinya memiliki peranan yang  sangat  penting  agar  peraturan  perundang-undangan  dapat  ditaati  oleh pemakai  jalan 2 .  Penegakan  hukum  bidang  lalu  lintas  merupakan  dua  bagian penegakan, yaitu penegakan preventif dan penegakan represif.
Penegakan secara preventif adalah kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya, penjagaan lalu lintas, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Penegakan hukum secara represif meliputi penindakan kecelakaan lalu lintas dan penyidikan dalam hal kecelakaan. Dalam penindakan pelanggaran hukum di bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan penindakan secara edukatif yakni melakukan penindakan dengan memberikan  teguran  ataupun  peringatan  kepada  pengendara  terkait  dengan pelanggaran  yang  dilakukannya.  Sedangkan  penindakan  secara  yuridis  yakni penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan mekanisme tilang.
Satjipto  raharjo  berpandangan  bahwa  penegakan  hukum  adalah  suatu proses  untuk  mewujudkan  keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Maksud  dari keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum 3 .  Penegakan  hukum  akan senantiasa melibatkan manusia di dalamnya,  akan adanya pelibatan tingkah laku manusia pula karena dengan adanya penegakan hukum akan merubah tingkah laku dan prilaku masyarakat. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, tanpa ada yang membuat serta menjalankan terkait penegakan hukum tersebut.
Apabila dilihat dari fase penegakan hukumnya, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu :
1. Faktor hukum itu sendiri, yakni pihak dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor  dari  penegakan  hukum,  yakni  pihak  yang  membentuk  maupun yang menerapkan hukum.
2 Sadjijono, 2008, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama , Surabaya
3 Satjipto  Raharjo,  1983, Masalah  Penegakan  Hukum  (suatu  tinjauan  sosiologis). Sinar  Baru. Bandung
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung akan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut nantinya akan berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  budaya,  yakni  sebagai  hasil  karya,  ciptaa,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup 4 . Penerapan  E-tilang  bisa  dikatakan  sebagai  langkah  terhadap  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  secara  represif  yang  masuk  dalam  penindakan  yuridis, dengan dilakukannya penerapan tilang secara elektronik setidaknya akan merubah pola perilaku masyarakat untuk lebih mentaati peraturan lalu lintas yang berimbas pada perwujudan ketertiban berlalu lintas. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam  bunyi  pasal  234  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  pengemudi, pemilik  kendaraan  bermotor,  dan/atau  perusahaan  angkutann  umum bertanggungjawab  atas  kerusakan  jalan  dan/atau  perlengkapan  jalan  karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara  yang  melakukan  kesalahan  apabila  terekam  oleh  CCTV  maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law  Enforcment) ,  yang  disertai  dengan  gambar  kendaraan  serta  kesalahan  atau pelanggaran  yang  dilalukan  oleh  pengendara.  Penindakan  terhadap  pelanggaran dengan  disertai  bukti  rekaman  elektronik  dilakukan  dengan  menerbitkan  tilang yang  harus  disertai  dengan  bukti  perangkat  penegakan  hukum  menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) ketentuan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  hukum  itu  sendiri, aparat  penegak  hukum,  sarana  prasarana,  masyarakat,  dan  faktor  budaya. (Soekanto, 2007:8). Penerapan penindakan hukum melalui ETLE (Elektronic Traffic Law  Enforcment) didasarkan  dengan  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dari  si pengemudi  yang  didasarkan  dengan  ketentuan  yang  tersedia  dalam  Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang  tertuang  dalam  bunyi  pasal  234  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap pengemudi, pemiilik kendaraann bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab  atas  kerusakan  jalan  dan/atau  perlengkapan  jalan  karena kelalaian atau kesalahan si pengemudi.
Pengendara yang terbukti melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) , yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau  pelanggaran  yang  dilalukan  oleh  pengendara.  Penindakan  pelanggaran menggunakan  barang  bukti  berupa  rekaman  elektronik  dilakukan  dengan memberikan surat tilang dengan disertakan bukti rekaman sebagai alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
4 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , Rajawali Pers, Jakarta
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kelalaian  atau  kesalahan  dilakukan  oleh  pengendara  kendaraan  dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Unsur kelalaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan yakni kelalaian yang disebabkan karena faktor orang itu sendiri maupun faktor  kelalaian  dari  kendaraan.  Kelalaian  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh faktor  orang  seperti  menggunakan  alat  komunikasi  /  Handphone  pada  saat berkendara,  berkendara  dalam keadaan  mengantuk  atau  kelelahan,  mengendarai kendaraan dalam keadaan pengaruh alkohol atau mabuk tidak dalam kondisi sadar, serta  faktor  akibat  kurangnya  pengetahuan  atau  pemahaman  terhadap  rambu- rambu  lalu  lintas.  Kelalaian  atau  kesalahan  yang  disebabkan  karena  faktor kendaraan yakni sistem pengereman yang tidak berfungsi normal, kondisi ban yang dalam keadaan tidak baik dan terkadang muatan yang melebihi batas ambang yang telah ditetapkan.
Dengan  diterapkannya  penegakan  hukum  menggunakan  sistem  ETLE Elektronic Traffic Law Enforcment) atau E-Tilang di kawasan lalu lintas diharapkan dapat mengurangi kesalahan pengemudi. serta dalam merubah perilaku masyarakat kearah  tertib  berlalu  lintas  berdasarkan  kesadaran  masyarakat  dan  kepatuhan terhadap  hukum. Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  merupakan pelaksanaan  teknologi  dengan  penerapan  pencatatan  pelanggaran  dalam  berlalu lintas  secara  elektronik  untuk  mendukung  segala  kegiatan  untuk  menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Mekanisme ETLE pada proses konfirmasi pelanggaran lalu lintas dapat diakses melalui website jateng.tilang.id. Proses akuisisi bukti pelanggaran berdasarkan mekanisme pertama ETLE  dengan  melalui  sensor  kamera  sebagai  perangkat  lunak  intelejen  untuk menangkap  pelanggaran  lalu  lintas,  setelah  itu  akan  dilakukan  validasi  terhadap bukti  dengan  melakukan  pencocokan  foto  tanda  nomor  kendaraan  bermotor melalui  hasil  pembacaan  perangkat  lunak  yang  didukung  dengan Automated Number  Plate  Recognition (ANPR).  Kemudian  dilakukan  Validasi  Data  Regident dengan  melakukan  pencocokan  terhadap  fisik  kendaraan  (pada  foto  dan  video) dengan  data  yang  terdapat  pada  database  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan bermotor.  Setelah  dilakukan  pencocokan  dokumen  maka  akan  dilakukan pencetakan terkait surat konfirmasi pelanggaran yang terjadi. Terkait identitas dan alamat  pemilik  kendaraan  diperoleh  dari  database  identifikasi  dan  registrasi kendaraan  bermotor  yang  disertakan  dalam  dokumen  konfirmasi  dan  alamat pengiriman pada amplop. Setelah dirasa lengkap maka akan dilakukan pengiriman dokumen  yakni  dengan  melakukan  pengiriman  surat  konfirmasi  melalui  via  Pos. Kemudian  selanjutnya  dilakukan  konfirmasi  dan  penyelesaian  dengan mendapatkan blanko tilang, maka akan dapat menyelesaikan pelanggaran terkait dengan pembayaran via bank menggunakan kode pembayaran yang anda terima 5 . Penerapan  hukum  pada  ETLE  merupakan  bentuk social  engineering di  dalam masyarakat bahwa Law as a tool of social engineering dapat diartikan sebagai sarana yang  ditujukan  untuk  melakukan  perubahan  perilaku  warga  masyarakat, sebagaimana  mengacu  pada  tujuan  yang  sesuai  dan  telah  ditentukan.  Hukum
5 https://jateng.tilang.id/#/landing
berfungsi      semula      hanya      mengontrol      tingkah      laku,      dapat  mengalami pergeseran  dalam  fungsinya  yang  aktif.  Artinya.  Hukum akan berfungsi  sebagai perubahan  yang  terencana  dalam  kehidupan  sosiial masyarakat.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  dari  hasil  pembahasan  mengenai “Penegakan  E - Tilang  Berdasarkan  Kesalahan  Dalam  Berlalu  Lintas” dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
Penerapan  E-tilang  bisa  dikatakan  sebagai  wujud  penindakan  terhadap pelanggaran yang terjadi pada bidang lalu lintas secara represif yang masuk dalam penindakan  yuridis,  dengan  penerapan  tilang  secara  elektronik  setidaknya  akan merubah pola perilaku masyarakat untuk lebih mentaati aturan berlalu lintas yang berimbas pada perwujudan ketertiban berlalu lintas. Hal ini berdsarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang  tertuang  dalam  bunyi  pasal  234  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  setiap pengemudi,,  pemilik  kendaraan  bermotor,  dan/atau  perusahaan  angkutan  umum bertanggungjawab  atas  kerusakan  jalan  dan/atau  perlengkapan  jalan  karena kelalaian  atau  kesalahan  pengemudi.  Dengan  adanya  pasal  tersebut  memberikan pemahaman  bahwa  penindakan  dengan  menggunakan  e-tilang  didasari  oleh kesalahan pengemudi.
Oleh  karena  itu,  pengendara  yang  melakukan  kesalahan  apabila  terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi E-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) , yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dilalukan  oleh  pengendara.  Penindakan pelanggaran  menggunakan  barang  bukti  rekaman  secara  elektronik  dilakukan dengan memberikan surat tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan  hukum  elektronik,  yang  sesuai  dengan  pasal  28  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai upaya tindakan dalam hal merubah  pola  perilaku  terhadap  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan pengendara.  Penegakan  hukum  dalam  berlalu  lintas  sejatinya  memiliki  peranan yang  sangat  penting  agar  peraturan  perundang-undangan  dapat  ditaati  oleh pemakai  jalan.  Penegaakan  hukum  berlalu  lintas  terbagi  menjadi  dua  bagian penegakan  yakni  penegakan  secara  preventif  dan  penegakan  secara  represif. Penegakan secara preventif dilakukan dengan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya, penjagaan kegiatan lalu lintas, pengawalan dan patroli lalu lintas.
Penegakan  hukum  secara  represif  meliputi  penindakan  terhadap  setiap pelanggaran serta penyidikan dalam hal kecelakaan lalu lintas. Dalam penindakan pelanggaran hukum di bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan penindakan secara edukatif  yakni  melakukan  penindakan  dengan  memberikan  teguran  ataupun peringatan  kepada  pengendara  terkait  dengan  pelanggaran  yang  dilakukannya. Seedangkan  penindakan  secara  yuridis  yakni  penindakan  terhadap  pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan mekanisme tilang.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad,  1998, Hukum  Pengangkutan  Niaga ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,  2001, Metodologi  Penelitian ,  Bumi  Aksara, Jakarta H.S Djajoesman, 1976, Polisi dan Lalu Lintas, Dinas Hukum Polri Jakarta M. Karjadi, Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan , Politeia, Bogor Soerjono  Soekanto,  1984, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Universitas Indonesia Press
Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas , Surabaya, Bina Ilmu Sadjijono,  2008, Seri  Hukum  Kepolisian  Polri  dan  Good  Governance,  Laksbang Mediatama , Surabaya
Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis). Sinar Baru. Bandung
Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum , Rajawali Pers, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  Di  Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
https://jateng.tilang.id/#/landing