## Kinerja Organisasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik

## Sri Maryuni 1

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

## Abstrak
Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  bersangkutan  secara legal, tidak Penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator- indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari pengguna jasa menjadi sangat penting, karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga  para  pengguna  jasa  tidak  memiliki  alternatif  sumber  pelayanan.  Dalam  pelayanan  oleh  organisasi  publik penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan. melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan  etika.  Dengan  mengetahui  kinerja  akan  dapat  mengetahui  tingkat pencapaian  tujuan  pelaksanaan  suatu  kegiatan  /program  /kebijakan  dalam  merwujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi.  Ada 2 kategori pelayanan publik yang harus  diberikan  pemerintah,  yaitu  pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Yang termasuk dalam pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar  dan  pelayanan  bahan  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Sedangkan  yang  termasuk  dalam  pelayanan  umum  adalah pelayanan  administrasi,  pelayanan  barang  dan  pelayanan jasa. Dalam  memberikan  pelayanan – pelayanan   tersebut, aparatur pemerintah    atau yang juga disebut birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif.
Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Publik

## Pendahuluan
Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau   kelompok orang  dalam  organisasi,  sesuai  dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan  etika. Dengan  mengetahui  kinerja  akan  dapat mengetahui  tingkat  pencapaian  tujuan pelaksanaan  suatu  kegiatan  /program /kebijakan dalam merwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Pengukuran  kinerja  terhadap  organisasi publik  merupakan  suatu  isu  yang  banyak
1 Doktor Kebijakan Publik pada FISIP Untan Pontianak
diperbincangkan pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan citra organisasi publik di  negara-negara  berkembang,  termasuk Indonesia  khususnya  dalam  melayani kepentingan  umum/masyarakat  lebih  dinilai buruk  jika  dibandingkan  dengan  organisasi swasta. Sehingga tidak mengherankan apabila organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Masalah  pengukuran  kinerja  organisasi publik berkaitan erat dengan akuntabilitas dan kinerja  dari  institusi  yang  bersangkutan. Sedangkan  untuk  melihat  akuntabilitas diperlukan standart kinerja ( performance ) yang harus disepakati lebih dulu mengenai informasi
kinerja  organisasi  dan  standar  pelaporan informasi  tadi.  Penilaian  kinerja  merupakan suatu  kegiatan  yang  dapat  digunakan  sebagai ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam mencapai  misinya.  Untuk  organisasi  publik, informasi  mengenai  kinerja  akan  sangat berguna untuk menilai sejauh mana pelayanan yang  diberikan  oleh  organisasi  itu  memenuhi harapan  dan  memuaskan  pengguna  jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka  upaya  untuk  memperbaiki  kinerja  bisa dilakukan  secara  lebih  terarah  dan  sistematis. Informasi  mengenai  kinerja  juga  dapat digunakan  untuk  menciptakan  tekanan  bagi para  pejabat  penyelenggara  pelayanan  untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.
Penilaian  kinerja  organisasi  publik  tidak cukup hanya dilakukan  dengan menggunakan ukuran-ukuran  atau  indikator-indikator  yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi dan efektifitas,  tetapi  harus  dilihat  juga  dari indikator-indikator  yang  melekat  pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas  dan  responsivitas.  Penilaian kinerja  dari  pengguna  jasa  menjadi  sangat penting,  karena  organisasi  publik  seringkali memiliki  kewenangan  monopolis  sehingga para  pengguna  jasa  tidak  memiliki  alternatif sumber  pelayanan.  Dalam  pelayanan  oleh organisasi  publik  penggunaan  pelayanan  oleh publik  sering  tidak  ada  hubungannya  sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan.
Kesulitan  lain  dalam  menilai  kinerja organisasi  publik  muncul  karena  tujuan  dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Kenyataan bahwa organisasi publik memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan yang lainnya membuat oragnisasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi  yang  jelas.  Akibatnya,  ukuran  kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga berbeda-beda.
Ada  berbagai  perspektif  dalam  melihat kinerja organisasi publik yang memperlihatkan indikator-indikator  yang  dipergunakan  untuk menyusun  kinerja  organisasi  publik.  Secara
garis besar, indikator yang dipergunakan untuk melihat  kinerja  organisasi  publik  dapat dikelompokkan  menjadi  2  pendekatan. Pendekatan pertama melihat kinerja organisasi publik  dari  perspektif  pemberi  layanan  dan pendekatan  kedua  melihat  kinerja  organisasi publik  dari  perspektif  pengguna  jasa. Pembagian  pendekatan  atau  perspektif  dalam melihat  kinerja  organisasi  publik  harus dipahami  sebagai  suatu  sudut  pandang  yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Hal tersebut  disebabkan  dalam  melihat  persoalan kinerja  organisasi  publik  terdapat  berbagai faktor  yang  mempengaruhinya  secara  timbal balik, terutama pengaruh interaksi lingkungan yang  dapat  mempengaruhi  cara  pandang birokrasi  terhadap  publik,  demikian  pula sebaliknya.
Berdasarkan uraian diatas tentang beberapa hal  yang  berkaitan  dengan  kinerja  organisasi publik, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan  ini  adalah:  “Bagaimana  kinerja organisasi  publik  di  Indonesia  dalam memberikan pelayanan kepada publik” Untuk itu ada beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain :
1) Pengukuran kinerja organisasi publik.
2) Penilaian kinerja pelayanan publik.
3) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja organisasi publik

## Pembahasan
Pembahasan  tentang  kinerja  organisasi publik selalu  berkaitan  dengan  konsep pelayanan  publik,  karena  inti  dari  organisasi publik  adalah  pelayanan  kepada  publik  atau masyarakat.  Sebelum  membahas  penilaian kinerja  pelayanan  publik,  terlebih  dulu  perlu menjelaskan tentang berbagai pengukuran atau indikator  kinerja  organisasi  publik    dan berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja organisasi publik itu sendiri.
A. Pengukuran Kinerja Organisasi Publik Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat  penting Penilaian  tersebut  dapat digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  suatu organisasi  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Ada beberapa  pendapat  yang  mendefinisikan
tentang kinerja organisasi publik. Jackson dan Morgan (1978) mengemukakan bahwa kinerja pada  umumnya  menunjukkan  tingkat  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang hendak dicapai.  Rue  and  Byar  (1981)  menyebutkan bahwa  kinerja    ( performance) didefinisikan sebagai  tingkat  pencapaian  hasil  atau  “ the degree  of  accomplishment” atau  kinerja merupakan  tingkat  pencapaian  tujuan organisasi secara berkesinambungan. Selain itu Bernadin  dan  Russel  sebagaimana  dikutip (1991)  lebih  rinci  memberikan  batasan mengenai  kinerja  yakni  dampak  yang dihasilkan  dari  fungsi  suatu  pekerjaan  atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu. Cakupan  dan  cara  mengukur  indikator kinerja  sangat  menentukan  apakah  suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak  (  Keban,  1995).  Lebih  lanjut  Keban menjelaskan  bahwa  ketepatan  pengukuran seperti  cara  atau  metode  pengumpulan data untuk  mengukur  kinerja  juga  sangat menentukan penilaian akhir kinerja. Pengukuran  kinerja  mempunyai  makna ganda  yaitu  pengukuran  kinerja  sendiri  dan evaluasi  kinerja,  dimana  untuk  melaksanakan kedua  hal  tersebut  terlebih  dahulu  harus ditentukan tujuan  dari  suatu  program  secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas,  sehingga  suatu  pemerintah daerah  dapat  dikatakan  berhasil  jika  terdapat bukti-bukti  atau  indikator – indikator  atau ukuran – ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian  misi.  Teknik  dan  metode  yang digunakan  dalam  menganalisis  kinerja kegiatan,  yang  pertama – tama  dilakukan adalah  dengan  melihat  sejauh  mana  adanya kesesuaian  antara  program  dan  kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Donald dan Lawton ( dalam Keban, 1995 ) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat  digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan suatu  organisasi  dalam  kurun  waktu  tertentu dan  penilaian  tersebut  juga  dapat  dijadikan input  bagi  perbaikan  dan  peningkatan  kinerja organisasi.  Sementara  itu,  Bernadin  (1998)
mengatakan  bahwa  sistem  penilaian  kinerja harus  disusun  dan  diimplementasikan dengan suatu  1)  prosedur  formal  standar  ;  yang  2) berbasis pada analisis jabatan ; dan 3) hasilnya didokumentasikan  dengan  baik  ;  dengan    4) penilai  yang  memiliki  kapasitas  dan kompetensi
yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun  penilaian  kinerja telah berkembang  dengan  pesat,  akan  tetapi penggunaan, penilaian kinerja dalam organisasi publik  belum  berkembang  sebagaimana  yang telah terjadi dalam sektor swasta. Berdasarkan data  empiris  menunjukkan  bahwa  penilaian terhadap  kinerja  di  organisasi  publik belum merupakan tradisi yang populer (Keban,1995) dan  bahkan  terdapat  banyak  perbedaan pendapat  mengenai  kriteria  kinerja  pelayanan publik  (Dwiyanto,1995).  Perbedaan  pendapat tersebut menurut Dwiyanto (1995) disebabkan tujuan  dan  misi  organisasi  publik  seringkali bukan  hanya  sangat  kabur  akan  tetapi  juga bersifat multi dimensional.
Banyak  pendapat  mengenai  pengukuran kinerja,  menurut  LAN  (1999)  pengukuran kinerja  dapat  dilakukan  dengan  metode Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP).  Metode ini  menggunakan  indikator kinerja  sebagai  dasar  penetapan  capaian kinerja.  Untuk  pengukuran  kinerja  digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan Indikator  didasarkan  pada  masukan  ( inputs ), keluaran  ( outputs ),  hasil  ( outcame ),  manfaat ( benefit ) dan dampak ( impact ). Lenvine    (1990)  dalam  Dwiyanto,  1995 mengusulkan  adanya  tiga  konsep  yang  dapat dipergunakan  untuk  mengukur  kinerja organisasi  publik,  yaitu  : responsiveveness, responsibility  dan  accountability. Yang dimaksud  responsiveness  atau  responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas  pelayanan,  menyusun  prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam program-program  pelayanan  publik  sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Semakin  banyak  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi publik  tersebut  dinilai  semakin  baik.
Responsivitas  mengukur  daya  tanggap organisasi publik terhadap harapan, keinginan dan  aspirasi  serta  tuntutan  warga  pengguna layanan.  Responsibilitas  menjelaskan  apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip administrasi  yang  benar  atau  sesuai  dengan kebijaksanaan  organisasi  baik  yang  implisit maupun  eksplisit.  Semakin  jelas  organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip  administrasi  dan  peraturan  serta kebijaksanaan  organisasi,  maka  kinerjanya dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas publik  menunjuk  pada  seberapa  besar kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh  rakyat.  Asumsinya  adalah  bahwa  para pejabat  politik  tersebut,  karena  dipilih  oleh rakyat,  maka  dengan  sendirinya  akan  selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks  ini,  kinerja  organisasi  publik  dinilai baik  apabila  seluruhnya  atau  setidaknya sebagian  besar  kegiatannya  didasarkan  pada upaya-upaya  untuk  memenuhi  harapan  dan keinginan rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi  atas  harapan  dan  aspirasi masyarakat,  maka  kinerja  organisasi  publik tersebut  dinilai  semakin  baik.  Akuntabilitas adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan seberapa  besar  proses  penyelenggaraan pelayanan  sesuai  dengan  kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang  dalam  masyarakat.  Nilai  dan norma  pelayanan  yang  berkembang  dalam masyarakat  tersebut,  diantaranya  meliputi transparansi  pelayanan,  prinsip  keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asazi manusia dan  orientasi  pelayanan  yang  dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa. Akuntablitas  penyelenggaraan  pelayanan publik  dalam  penulisan  ini  dilihat  melalui indikator-indikator kinerja, yang meliputi : 1) Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi  dalam  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Indikator  tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang  dikembangkam  oleh  birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.
2) Tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat birokrasi  apabila  terdapat  masyarakat
pengguna  jasa  yang  tidak  memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3) Dalam  menjalankan  tugas  pelayanan, seberapa  jauh  kepentingan  pengguna  jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.
Mengukur  kinerja  organisasi  publik  dapat dilakukan  dengan  melakukan  kegiatan evaluasi.  Dengan  kata  lain  evaluasi  kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  organisasi dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  yang dibebankan  kepadanya.  Evaluasi  kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk  menilai  kemajuan  yang  telah  dicapai dibandingkan  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  digunakan untuk  penilaian  atas  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan misi dan visi organisasi publik.
Untuk  melakukan  pengukuran  kinerja diperlukan  indikator  kinerja,  yang  bersifat kuantitatif  dan  kualitatif  yang  akan menggambarkan  tingkat  pencapaian  tujuan atau  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Dengan demikian  indikator  kinerja  harus  merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan  sebagai  dasar  untuk  menilai  atau melihat  tingkat  kinerja  baik  dalam  tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah  kegiatan  selesai  dan  bermanfaat. Dengan demikian indikator kinerja tidak hanya dari  aspek  inputs  dan  outputs,  tetapi  juga outcomes,  benefits  dan  impacts  dari  kegiatan organisasi publik (Joko Widodo, 2001).
Indikator inputs (masukan) adalah segala sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan keluaran (outputs).  Indikator ini dapat berupa dana,  sumber  daya  manusia,  informasi, kebijakan/peraturan  perundang-undangan  dan sebagainya.  Sedangkan  indikator  outputs adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator outcomes adalah sesuatu  yang  mencerminkan  berfungsinya keluaran  kegiatan  pada  jangka  waktu
menengah  (efek  langsung).  Indikator  benefits (manfaat)  adalah  sesuatu yang  terkait  dengan tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  kegiatan. Sedangkan indikator impacts adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada  setiap  tingkatan  indikator  berdasarkan asumsi yang telah digunakan.
Untuk  itu  ada  beberapa  model  yang ditawarkan  oleh  Johson  dan  Lewin  (1991  : 189),  antara  lain  model  tujuan  ( goal  model ), model  siatem    ( system  model ),  model  system keputusan  ( decision  system  model ),  model manajemen  ilmiah  ( scientific  management model) . Model  tujuan  menekankan  bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir serangkaian tujuan, menentukan kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan  tersebut  dan  mengalokasikan  sumber daya untuk kegiatan-kegiatan dalam kerangka mencapai tujuan. Dengan demikian efektifitas dilihat  sebagai  suatu  produk yang memfokuskan  pada  tujuan  yang  tidak didefinisikan  dalam  struktur  pembuatan keputusan  atau  sebagai  serangkaian  ukuran diskrit  tentang  efek  atau  hasil  dari  kegiatan organisasi tertentu.
Efektititas  model  tujuan  menekankan pada  analisa  beaya  program  yang  dikaitkan dengan hasil program. Sedangkan dalam model system digunakan untuk menyamakan kinerja dengan  efektifitas  dan  memfokuskan  pada pengukuran  pencapaian  tujuan.  Model  sistem tidak menggunakan efektifitas, tetapi efisiensi. Organisasi yang efisien adalan organisasi yang memberikan  insentif  yang  diperlukan  untuk mencapai perilaku produktif.
Model sistem keputusan lebih menekankan  pada  ukuran  input  dan  output program  dan  membuat  keputusan  alokasi sumber dana diantara beberapa alternatif yang tersedia.  Kendatipun  demikian  konsep  efisien dan efektifitas dalam model ini belum nampak, sehingga  harus  mengumpulkan  sejumlah  data tentang  input  program  dan  output  program dengan cara menggambarkan keberhasilan dan kegagalan  program dengan  membandingkan antara input dan output.
B. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  berhak untuk  mendapatkan pelayanan  yang  terbaik dari  pemerintah  karena  masyarakat  telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran  pajak,  retribusi  dan  berbagai pungutan lainnya.
Ada  2  kategori  pelayanan  publik  yang harus  diberikan  pemerintah,  yaitu  pelayanan kebutuhan dasar  dan  pelayanan  umum.  Yang termasuk  dalam  pelayanan  kebutuhan  dasar meliputi  pelayanan  kesehatan,  pelayanan pendidikan  dasar  dan  pelayanan  bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan yang termasuk  dalam  pelayanan  umum  adalah pelayanan    administrasi, pelayanan    barang dan  pelayanan jasa.
Dalam    memberikan    pelayanan – pelayanan   tersebut,   aparatur    pemerintah atau  yang juga disebut  birokrasi publik harus dapat  memberikan  layanan  publik  yang profesional,  efektif,  efisien,  sederhana, transparan,  terbuka,  tepat  waktu,  responsive dan adaptif.
Pelayanan   publik   yang professional adalah   pelayanan   publik   yang   ditandai dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari  pemberi  layanan  (aparatur  pemerintah). Efektif lebih mengutamakan pada pencapaian apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran. Sederhana mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat,  tepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah dipahami  dan  mudah  dilaksanakan  oleh masyarakat  yang  meminta  pelayanan. Transparan (kejelasan  dan  kepastian) mengandung  arti  adanya  kejelasan  dan kepastian  mengenai  :  (a)  prosedur/tata  cara pelayanan,  (b)  persyaratan  pelayanan,  baik persyaratan teknis maupun administrative, (c) unit  kerja  atau  pejabat  yang  berwenang  dan
bertanggung  jawab  dalam  memberikan pelayanan,  (d)  rincian  beaya/  tarif  pelayanan dan tata cara pembayarannya, (e) jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan
mengandung
arti prosedur/tata cara persyaratan,  satuan  kerja/pejabat  penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian  waktu/tarif  serta  hal-hal  lain  yang berkaitan  dengan  proses  pelayanan  wajib diinformasikan  secara  terbuka  agar  mudah diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat. Efisiensi mengandung  arti  :  (a)  persyaratan pelayanan  hanya  dibatasi  pada  hal-hal  yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan  dengan  tetap  memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. (b) dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Ketepatan waktu artinya  pelaksanaan pelayanan  masyarakat  dapat  diselesaikan dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan  cepat  menanggapi  apa  yang  menjadi masalah,  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat yang  dilayani. Adaptif adalah  cepat menyesuaikan  terhadap  apa  yang  menjadi tuntutan,  keinginan  dan  aspirasi  masyarakat yang dilayani.
Dalam  memberikan  layanan  publik, menurut Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993  harus  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut :
1) Hak  dan  kewajiban bagi pemberi maupun penerima  layanan  umum  harus  jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2) Pengaturan    setiap    bentuk    pelayanan umum  harus   disesuaikan   dengan kondisi kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat untuk    membayar,  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dengan  tetap  berpegang  pada efisiensi dan efektifitas;
3) Mutu  proses  dan  hasil  pelayanan  umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan,  kelancaran  dan  kepastian hukum  yang  dapat  dipertanggung jawabkan;
4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh  instansi  pemerintah
terpaksa harus  mahal,  maka  instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban    memberi  peluang  kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan  publik  yang  demikian  dapat disebut sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan  orang  dan  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  pada    organisasi  itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Lovelock  (dalam  Joko  Widodo,  2001) mengemukakan adanya 5  prinsip  yang  harus diperhatikan bagi pelayan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai dengan baik, yaitu :
1) Tangible (terjamah),  seperti  kemampuan fisik,  peralatan  personil  dan  komunikasi material. .
2) Realiable (handal), kemampuan membentuk  pelayanan  yang  dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan.
3) Responsiveness (pertanggungjawaban), yaitu  rasa  tanggung  jawab  terhadap  mutu pelayanan.
4) Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai.
5) Empathy (empati),  yaitu  perhatian perorangan pada pelanggan.
Disamping   itu,   pihak   pelayan   publik dalam      memberikan      layanan  publik setidaknya harus :
1) Mengetahui kebutuhan yang dilayani
2) Menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja)
3) Memantau dan mengukur kinerja.
Sebagai  perwujudan  dari  apa  yang  harus diperhatikan  dan dilakukan  oleh  pelayan publik, agar  kualitas  layanan  menjadi  baik, maka  dalam  memberikan  layanan  publik seharusnya :
1) Mudah  dalam  pengurusan  bagi  yang berkepentingan (prosedurnya sederhana)
2) Mendapat pelayanan yang wajar 3) Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih
4) Mendapat perlakuan jujur dan terus terang (transparan)
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (menurut  Miftah Thoha  :  1998),  organisasi
publik  harus  mengubah  posisi  dan  peran (revitalisasi) dalam  memberikan  layanan publik.  Dari  yang  suka  mengatur  dan memerintah  berubah  menjadi  suka  melayani, dari  yang  suka  menggunakan  pendekatan kekuasaan  berubah  menjadi  suka  menolong menuju kearah  yang fleksibel kolaburatis dan dialogis,  dan  dari  cara-cara  yang  sloganis menuju  cara-cara  kerja  yang  realistik pragmatis. Dengan revitalisasi birokrasi publik, maka  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan profesional dapat segera diwujudkan. Dengan semakin berkualitasnya sumber daya manusia dan  diikuti  dengan  tersedianya  sumber  daya berupa  peralatan  dan  sumber  pembiayaan, maka  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam memberikan layanan publik dapat dilaksanakan dengan baik. Masyarakat akan dapat menikmati kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh birokrasi  publik.  Pelayanan  masyarakat  dapat dikatakan  baik  (profesionalisme),  apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang, beaya  murah,  waktu  cepat  dan  masyarakat merasakan  tidak  ada  keluhan.  Kondisi semacam  ini  dapat  diwujukan  apabila organisasi publik diberikan kewenangan  yang lebih besar dalam memberikan layanan publik dan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas,  sumber  daya  peralatan  dan  sumber daya keuangan yang memadai. Penyelenggaraan  pelayanan  umum,  menurut LAN (1998) dapat dilakukan dengan berbagai macam pola, antara lain:
1) Pola  pelayanan  fungsional,  yaitu  pola pelayanan umum yang diberikan oleh suatu instansi  pemerintah  sesuai  dengan  tugas, fungsi dan kewenangannya.
2) Pola  pelayanan  satu  pintu,  yaitu  pola pelayanan  umum  yang  diberikan  secara tunggal  oleh  suatuC instansi  pemerintah berdasarkan  pelimpahan  wewenang  dari instansi  pemerintah  terkait  lainnya  yang bersangkutan.
3) Pola  pelayanan  satu  atap,  yaitu  pola pelayanan  yang  dilakukan  secara  terpadu pada  satu  tempat  oleh  beberapa  instansi pemerintah  yang  bersangkutan  sesuai kewenangannya masing-masing.
4) Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator  terhadap  pelayanan  instansi pemerintah  lainnya  yang  terkait  dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan.
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik. Ada  beberapa  pandangan  tentang  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi publik , yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu , dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha  menggambarkan  kinerja  organisasi publik.  Suatu  organisasi,  terlepas  dari bagaimana  bentuknya  organisasi  tersebut, apapun  tujuan  yang  akan  dicapai,  selalu mengharapkan  sasaran/  target  yang  telah ditetapkan  akan  dapat  tercapai  semaksimal mungkin.  Untuk  mencapai  target  tersebut, banyak faktor yang mempengaruhinya.
Higgin (1985)  dalam  Salusu  (1996) menyatakan  bahwa  ada  2  kondisi  yang mempengaruhi  kinerja  organisasi,  yaitu kapabilitas  organisasi,  adalah  konsep  yang dipakai  untuk  menunjuk  pada  kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor stratejik,  yaitu  kekuatan dan  kelemahan. Kekuatan  adalah  situasi  dan  kemampuan internal  yang  bersifat  positif,  yang memungkinkan organisasi memeliki keuntungan  stratejik  dalam  mencapai sasarannya.  Sedangkan  kelemahan  adalah situasi  dan  ketidakmampuan  internal  yang mengakibatkan  organisasi  tidak  dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan  dan  saling  mempengaruhi.  Faktor yang  perlu  diperhatikan  dalam  melihat kemampuan  internal  organisasi  antara  lain  : struktur  organisasi,  sumber  daya  baik  dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas  seluruh  karyawan  dan  integritas kepemimpinan.  Kondisi  yang  kedua  adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas 2 faktor stratejik,  yaitu  peluang  dan  ancaman  atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor- faktor  eksternal  yang  membantu  organisasi mencapai  atau  bahkan  bisa  melampaui pencapaian  sasarannya  .  Sedangkan  ancaman
Sri Maryuni, 1-13
adalah
faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.  Dalam  mengamati  lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara stratejik, artinya bisa menciptakan peluang atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan  teknologi  misalnya,  peraturan perundang-undangan,  atau  situasi  keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.
Sementara  itu  Steers  (1980)  menyatakan bahwa  faktor-faktor  yang  menyokong keberhasilan  akhir  suatu  organisasi  dapat ditemukan dalam 4 kelompok umum. Keempat kelompok umum tersebut adalah : 1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksudkan  dengan  struktur  adalah hubungan  yang  relative  tetap  sifatnya seperti  dijumpai  dalam  organisasi, sehubungan  dengan  susunan  sumber  daya manusia.  Struktur  adalah  cara  unik  suatu oganisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan  sebuah  organisasi.  Dengan demikian  pengertian  struktur  meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan,  cakupan  perumusasn  interaksi antar  pribadi,  dan  seterusnya.  Keputusan mengenai  cara  bagaimana  orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan.  Dilain  pihak,  yang  dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi  untuk  mengubah  masukan mentah  menjadi  keluaran  jadi.  Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan  dalam  produksi,  variasi  dalam bahan  yang  digunakan  dan  variasi  dalam pengetahuan  teknis  yang  dipakai  dalam menunjang kegiatan  menuju sasaran.
2) Karakteristik    lingkungan,      mencakup    2 aspek  yaitu  pertama  adalah   lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi (contoh : kondisi ekonomi pasar, peraturan pemerintah). Yang kedua adalah  lingkungan  intern,  yang  dikenal sebagai  iklim  organisasi  meliputi  macam-
macam  atribut  lingkungan  kerja  (contoh  : pekerja  sentries,  orientasi  pada  prestasi) yang  sebelumnya  telah  ditunjukkan mempunyai  hubungan  dengan  segi-segi tertentu dari efektifitas, khususnya atribut- atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh : sikap kerja, prestasi).
3) Karakteristik  pekerja.    Perhatian      harus diberikan   kepada   perbedaan   individual antara  para  pekerja  dalam  hubungannya dengan efektifitas. Pekerja  yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan  kemampuan  yang  berbeda-beda. Variasi  sifat  manusia  ini  sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan di satu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan-perbedaan  individual  ini  dapat mempunyai  pengaruh  yang  langsung terhadap  dua  proses  yang  penting,  yang dapat  berpengaruh  nyata  terhadap efektifitas. Yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan atasannya dan prestasi kerja individual,  tanpa  rasa  keterikatan  dan prestasi, efektifitas adalah mustahil.
4) Kebijakan  dan  praktek  manajemen, peranan  manajemen  dalam  prestasi organisasi meliputi variasi gaya, kebijakan dan  praktek  kepemimpinan  dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan.    Peran  manajer  memainkan  peran sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui  perencanaan,  koordinasi  dan memperlancar  kegiatan  yang  ditujukan kearah  sasaran.  Kewajiban  mereka  untuk menjamin  bahwa  struktur  organisasi konsisten  dan  menguntungkan  untuk teknologi dan lingkungan yang ada.
Sementara        itu      Joedono      (1974) menemukakan   bahwa   faktor-faktor    yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain :
1) Faktor kualitas sumber daya manusia 2) Struktur organisasi 3) Teknologi
4) Pimpinan dan masyarakat
5) Bentuk kepemimpinan
Menurut    Bryson      (1999)    factor    yang mempengaruhi    kinerja    organisasi    bukan
semata bersifat internal seperti input dan proses manajemen, tetapi juga lingkungan ekesternal. Walaupun  faktor  lingkungan  eksternal  ini seringkali berada di luar jangkauan intervensi organisasi, namun mengingat keterpengaruhannya  yang  cukup  signifikan terhadap  kinerja  organisasi,  maka  kiranya faktor lingkungan eksternal tetap harus menjadi perhatian  dalam  upaya  peningkatan  kinerja suatu  organisasi.  Lebih  lanjut  Bryson menyatakan bahwa perkembangan lingkungan internal  dan  eksternal  tergantung  pada spesifikasi  permasalahan  yang  dihadapinya, apakah permasalahan itu pada aspek input atau aspek  proses  manajemennya,  yang  kemudian pada sisi mana dari aspek tersebut yang paling diprioritaskan  untuk  dibenahi,  baru  kemudian dapat  ditentukan  upaya-upaya  relevan  yang dapat  dilakukan  guna  meningkatkan  kinerja organisasi tersebut.
Untuk    lebih    meningkatkan    kinerja organisasi ,  aspek-aspek   yang  berpengaruh secara  teoritis  (Bryson,  1999)  yang berpengaruh  terhadap  kinerja  adalah  sebagai berikut :
1) Aspek  input  (sumber  daya  /resource) meliputi:  pengawasan  sumber  daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, budaya organisasi.
2) Aspek  proses  manajemen,  meliputi  : proses  perencanaan,  proses  peng organisasian,  proses  pelaksanaan  proses penganggaran, proses pengawasan, proses evaluasi dan sebagainya. Setiap  aspek  tersebut  diatas  mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan  yang  mempengaruhi  kinerja organisasi, baik berpengaruh dalam arti negatif (menjadikan lemahnya kinerja), maupun yang positif  (meningkatkan  kinerja).  Disamping faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal yang secara langsung  maupun  tidak  ikut  mempengaruhi kinerjanya, seperti  perubahan-perubahan kondisi  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan teknologi,  juga  pihak-pihak  yang  terkait dengan penyediaan input, misalnya wajib pajak dan para pembuat kebijakan dan sebagainya. Dengan mengacu pada berbagai teori yang dijelaskan diatas, akhirnya penulis
berkesimpulan  bahwa  faktor-faktor  yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah :
1) Struktur organisasi Struktur    organisasi    merupakan    salah    satu factor    yang    berpengaruh      terhadap  kinerja organisasi  publik,  sebagaimana  pendapat Gogin  (1990),  Higgins  (1985),  Steers  (1980) dan  Joedono  (1974)  menyatakan  bahwa struktur  organisasi  merupakan  unsur  yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak  yang signifikan terhadap cara  orang  melaksanakan  tugasnya  (bekerja) dalam organisasi.
Struktur organisasi   adalah sistem formal dari  aturan  dan  tugas  serta  hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama  dan  menggunakan  sumber  daya untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Perhatian sebuah  organisasi  terhadap  bentuk  struktur organisasi  dapat  membantu  organisasi  untuk mempersatukan,  meningkatkan  kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman,  menghasilkan  barang  dan jasa,  efektivitas  organisasi,  mengintegrasikan dan  memotivasi  fungsi - fungsi  dan anggotanya, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
Jones   (1991)   mengemukakan   bahwa ada   tiga    pendekatan    terhadap   struktur organisasi.  Pertama,  pendekatan  manajemen untuk  merespon  tantangan  yang  dihadapi, dimana  struktur  organisasi  dibagi  menjadi struktur mekanistik dan struktur organik.
Struktur mekanistik mengurangi peranan dan  tanggung  jawab anggota  organisasi. Otoritas  pengambilan  keputusan  yang sentralistis dibentuk dari atas ke bawah secara hierarkis. Sub ordinasi diawasi secara tertutup dan  arus  informasi  secara  vertikal.  Dalam sebuah struktur mekanistik, peranan ditetapkan secara jelas. Sedangkan struktur organik lebih fleksibel dimana anggota organisasi mempunyai  inisiatif  untuk  merubah  dan beradaptasi secara cepat ke dalam kondisi yang berubah. Struktur organisasi memberikan kesempatan  untuk  budaya  yang  dapat
mengandalkan  antisipasi  dan  mempunyai stabilitas dan menghindarkan pengelompakan. Kedua,  pendekatan  efektivitas  pengambilan keputusan dan komunikasi. Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi yang pipih dan runcing. Struktur  organisasi  memiliki  sedikit hierarki  yang  banyak.  Rantai  komando  yang panjang  mengakibatkan  komunikasi  antar pimpinan dan bawahan akan memakan waktu yang  lebih  lama.  Pengambilan  keputusan menjadi  lambat  yang  akan  berakibat  pada kelambanan  dalam  merespon  keinginan pelanggan  dan  pesaing.  Berlawanan  dengan struktur  organisasi  yang  pipih  para  manajer lebih  memiliki  otoritas  dan  dapat  lebih menciptakan  motivasi  dalam  peranan  yang seimbang. Ketiga, pendekatan spesialisasi dan koordinasi, yang terdiri dari struktur organisasi fungsional,  divisional,  dan  matriks.  Tujuan dibentuknya  suatu  organisasi  dengan  struktur fungsional  atau  divisional  adalah  agar  dapat dengan mudah mendayagunakan keterampilan dan  sumber  dayanya.  Sebagai  spesialisasi struktur organisasi fungsional dapat meningkatkan  keterampilan  dan  memperbaiki tugas  dan  kemampuan  daya  saing  organisasi. Struktur organisasi matriks adalah penggabungan  antara  jalur  vertikal  sebagai pertanggungjawaban  fungsional  dan  jalur horizontal sebagai pertanggungjawaban produksi.  Organisasi  dengan  struktur  matriks dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi  dan  spesialisasi  yang  dibutuhkan untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Struktur organisasi  matriks  sangat  pipih,  dengan hierarki yang minimal dan fungsi serta otoritas yang terdesentralisasi.
Keban  (1995)  menyatakan  bahwa  isu terpenting  bagi  seorang  administrator  publik adalah bagaimana menentukan desain struktur organisasi  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan organisasi  publik  tertentu.  Struktur  organisasi adalah  kerangka  yang  menunjukkan  batas- batas suatu organisasi formal dan dalam hal apa organisasi  tersebut  beroperasi.  Lebih  lanjut Keban  menjelaskan  bahwa  struktut  organiasi sangat  menentukan  dinamika  organisasi. Secara teoritis, suatu bentuk struktur organisasi sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor
sebagaimana  menurut  teori  kontingesi,  yaitu ukuran  organisasi,  perbedaan  dalam  unit-unit organisasi,  stabilitas  lingkungan,  tujuan organisasi itu sendiri, karakteristik tugas-tugas yang ada dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja,  dan  pendekatan  serta  gaya  manajemen yang dianut.
Sesuai  pendapat  diatas,  Siagian  (1995) menyatakan bahwa kebijakan dan strategi yang telah  ditetapkan  dilaksanakan  dalam  konteks organisasional. Artinya, organisasi merupakan wahana  dan  wadah  berbagai  kegiatan dilaksanakan.  Ada  2  segi  yang  biasanya mendapat sorotan dalam membahas organisasi dalam  kaitannya  dengan    pelaksanaan  suatu kebijaksanaan  dan  strategi,  yaitu  struktur  dan proses. Struktur adalah hubungan formal antara peranan dan  tugas  yang  harus  dimainkan  dan dilaksanakan,  pendelegasian  wewenang,  arus informasi  baik  secara  vertikal  maupun horizontal,  kesatuan  arah,  kesatuan  komandi, deliniasi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Lebih  lanjut  Siagian  menjelaskan  bahwa struktur  organisasi  yang  tidak  sesuai  dengan tuntutan operasional dapat menjadi penghalang terhadap  implementasi  yang  lancar.  Dengan demikian gabungan antara struktur yang tepat dan proses  yang terintegrasi merupakan salah satu jaminan lancarnya implementasi.
Sementara  itu  Gogin  (dalam  Effendi  : 2002)  menyatakan  bahwa  struktur  organisasi yang  ‘ hierarchically  integrated’ akan  lebih memungkinkan implementasi berhasil, karena komunikasi  akan  lebih  berjalan  lancar  dan kedekatan  unit-unit  organisasi  dan  personel. Implementasi  oleh  intraorganisasi  akan  lebih berhasil  dibanding  interorganisasi.  Jumlah organisasi  yang  terlibat  akan  menentukan keberhasilan implementasi.
Lebih  lanjut  Gogin  menjelaskan  bahwa yang menyangkut struktur organisasi adalah : - kebijakan    yang    secara    teknis    tidak memerlukan  adaptasi  dan  perubahan,  struktur yang  sederhana  lebih   cocok   dipilih.  Untuk kebijakan  yang  memerlukan adaptasi,struktur yang kompleks akan lebih cocok. - perlunya      lembaga    (agen)      tunggal pelaksana   implementasi.  Agen tunggal   akan mendukung    integrasi    hierarki    akan    tetapi mengurangi  fleksibilitas.
Sri Maryuni, 1-13
- penyertaan  LSM   atau    swasta.  Propinsi atau      kabupaten      sering      tidak      mungkin melaksanakan kebijakan sendiri, mereka pada membutuhkan LSM dan bahkan swasta dalam implementasi kebijakan tertentu. - perlunya  lead  agency    yang    memiliki kewenangan untuk melakukan peran koordinasi ( integrasi).
Organisasi   pemerintah   harus  semakin diarahkan    menuju    kelembagaan      yang semakin  mampu,  fleksibel, dan  responsive terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.  Kebijakan  organisasi  pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan : 1) Visi dan misi organisasi jelas. Dengan visi dan  misi  yang  jelas  akan  dapat  disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan  kebutuhan  dan  terutama  mampu menyeimbangkan  antara  kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat.
2) Organisasi  flat  atau  datar.  Dengan organisasi  yang  berbentuk  flat  atau  datar berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri dari  banyak  tingkatan  atau  hirarki, organisasi  cukup  memiliki  satu  layer dibawah  pucuk  pimpinan.  Dengan  bentuk organisasi  seperti  ini  maka  proses  dalam organisasi  akan  dapat  dilakukan  dengan cepat  karena  dengan  penghematan  layer dalam struktur organisasi maka waktu yan kurang diperlukan akan tereduksi.
3) Organisasi  ramping  atau  tidak  banyak pembidangan.  Dengan  organisasi  yang berbentuk ramping maka jumlah pembidangan  secara  horisontal  dapat ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya.
4) Organisasi jejaring (network organization). Dalam  era  globalisasi  harus  ditumbuhkan organisasi  jejaring,  karena  organisasi seperti ini akan mampu melakukan aktifitas organisasi secara cepat dan efisien.
5) Strategi  organisasi  pembelajar  (learning organization).  Dalam  suasana  perubahan yang  cepat  diperlukan  organisasi  yang mampu mentransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan kesempatan yang timbul akibat perubahan
tersebut. Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.
6) Organisasi  banyak  diisi  jabatan-jabatan professional. Hal ini terkait dengan bentuk organisasi  yang  flat  dengan  layer  struktur yang  minimal.  Yang  bekerja  berdasarkan kompetisi professional di bidangnya.
7) Organisasi  bervariasi.  Organisasi  terbuka untuk  memiliki  struktur  yang  berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain  sesuai  dengan  kondisi  dan  prioritas misi  masing-masing  lembaga.  Untuk  itu pendekatan  uniformitas  yang  kaku tidak tepat digunakan dalam penataan kelembagaan (Numberi, 2000).
2) Sumber Daya Manusia Sumber      daya      manusia      merupakan merupakan      salah        satu        sumber        yang berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi publik.  Manusia  adalah  aktor  utama  setiap organisasi  dimana  dan  apapun  bentuknya. Setiap individu  yang masuk dalam organisasi membawa karakterisiknya seperti kemampuan, kepercayaan  pribadi,  pengharapan,  kebutuhan dan  pengalaman,  komponen  karakteristik  ini kemudian  membentuk  perilaku  pegawai (Thoha,  2001).  Organisasi  hanya  merupakan satu  wadah  untuk  mencapai  tujuan  dan manusialah  yang  akan  membawa  organisasi tersebut mencapai tujuannya.
Simamora    (1995)    menyatakan    bahwa keberadaan    sumber  daya  manusia  sangat penting sebagai unsur filosofis. Unsur filosofis tersebut adalah sebagai berikut:
a) Karyawan dipandang sebagai investasi jika dikembangkan  dan  dikelola  secara  efektif akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam  bentuk  produktifitas  yang  lebih besar.
b) Manajer  membuat  berbagai  kebijakan, program dan praktek yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan pribadi karyawan.
c) Manajer  menciptakan  lingkungan  kerja yang didalamnya para karyawan didorong untuk  mengembangan  dan  menggunakan keahlian serta kemampuannya semaksimal mungkin.
d) Program dan praktek personalia diciptakan agar  terdapat  keseimbangan  antara kebutuhan  karyawan  dengan  kebutuhan organisasi.  Setiap  organisasi  selalu berusaha  mencapai  tujuannya  dengan menggunakan  manusia  secara  efektif  dan efisien.

## 3) Finansial
Finansial  merupakan  salah  satu  sumber daya  yang  berpengaruh  terhadap  kinerja organisasi publik. Soerjadi (1993) mengartikan finansial sebagai beaya atau cost dan anggaran atau budget. Beaya merupakan sejumlah uang yang  disediakan  dan  dipergunakan  secara langsung  unuk  mencapai  tujuan  kegiatan  di dalam  suatu  proses  kelembagaan.  Adanya finansial dalam suatu organisasi, selain faktor sumber daya manusia dan sarana fisik lainnya, dukungan  anggaran  memegang  peranan penting  dalam  kegiatan  organisasi.  Tujuan yang telah  dirumuskan  dengan  strategi  dan program  sebaik  apapun  harus  diikuti  dengan dukungan anggaran yang memadai. Finansial  adalah  jumlah  dan  tingkat ketersediaan  dana  atau  anggaran  yang dialokasikan  untuk  pengelolaan  lingkungan hidup. Aspek finansial meliputi anggaran rutin dan  pembangunan  dari  instansi  pemerintah, karena  aspek  finansial  dapat  dianalogikan sebagai  aliran  darah  dalam  tubuh  manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang  perlu  diperhatikan  yang  dapat mempengaruhi kinerja suatu organiasi.
Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik yang saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor  yang  lain.  Struktur  organisasi,  sumber daya manusia dan finansial saling berkaitan dan sangat  penting  pengaruhnya  terhadap organisasi publik dalam mencapai tujuannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pendahuluan  dan pembahasan tentang kinerja organisasi publik , maka pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa  kesimpulan  yang  berkaitan  dengan pengukuran kinerja organisasi publik, penilaian
kinerja  pelayanan  publik  dan  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik Adapun  beberapa  kesimpulan  tersebut adalah sebagai berikut :
1) Kinerja  organisasi  publik  adalah  hasil kerja  yang dapat  dicapai  oleh sekelompok  orang  dalam  organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya  dalam  rangka  mencapai tujuan  organisasi,  tidak  melanggar hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan etika.
2) Pengukuran  kinerja  organisasi  publik mempunyai  makna  ganda, yaitu pengukuran  kinerja  itu  sendiri  dan evaluasi  kinerja  yang  merupakan ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi dalam  kurun  waktu  tertentu  dapat dijadikan  input  bagi  perbaikan  dan penngkatan  kinerja  organisasi.  Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator  kinerja  yang bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif  yang menggambarkan  tingkat  pencapaian tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditetapkan.
3) Penilaian  kinerja  pelayanan  publik dapat dinilai dari pemberian pelayanan oleh birokrasi publik secara fungsional, efektif,  efisien,  sederhana,  transparan, terbuka,  tepat  waktu,  responsif  dan adaptif.
4) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja  organisasi  publik  terdiri  dari faktor  yang  berkaitan  dengan  kondisi lingkungan internal (kapabilitas organisasi)  dan  kondisi  lingkungan eksternal.

## Referensi
Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi  Birokrasi Publik  Di    Indonesia, Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM,
Yogjakarta.
---------------------,  2005, Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah  Mada  University  Press, Yogjakarta.
Sri Maryuni, 1-13
---------------------,  2006, Reformasi    Tata Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,
Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan, UGM, Yogjakarta.
Keban,  T,  Yeremias,  2004, Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik  , Gava Media, Yogjakarta. Notoatmodjo,  Sukidjo,  1998, Pengembangan Sumber  Daya  Manusia, Rineka  Cipta, Jakarta. Mahmudi,  2005, Manajemen    Kinerja  Sektor Publik, Unit  penerbit  dan  Percetakan AMP YKPN, Yogjakarta Moenir, 2000, Manajemen  Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta Numberi,  Freddy,  2000, Organisasi  Dan Administrasi Pemerintah, Bahan Seminar FISIP UGM, Yogjakarta.
Widodo,    Joko,    2001, Good    Governance, Akuntabilitas  dan  Kontrol   Birokrasi. Insan Cendikia, Surabaya.
----------------,   2006, Membangun   Birokrasi Berbasis   Kinerja, Bayumedia Publishing,
Malang.