Erna Tri Rusmala Ratnawati: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)

## AKIBAT HUKUM  PERJANJIAN JUAL BELI HAK CIPTA

## DENGAN SISTEM JUAL PUTUS  ( SOLD FLAT )

## Erna Tri Rusmala Ratnawati
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Dalem Mangkubumen KT III/237Yogyakarta Email:  ernatr2015@gmail.com

## Abstract
Copyright is exclusif right or monopoly right, the main creator have rihgt to make use of commercial value for creation, anyone can’t make use of commercial without permit creator. However monopoly right can be lost due sold fl at, so creator do no have commercial right for creation. The interesting to studied is buy and sell agreement copi right throught sold fl at system legitimate to law? Can the copi right buyer resell his right, Is sold fl at agreement copi right can lead to transfer of his property right. This research is legal research) or doktrinal research which aim to study regulations related Buy and Sell Agreement Copyright Throught Sold Flat System.
Keyword: absolute right, Copi Right, Sold Flat

## Abstrak
Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaanya tersebut, siapapun tidak boleh menikmati nilai komersial kecuali atas ijin pencipta. Namun demikian hak monopoli  dapat hilang karena adanya jual beli putus, sehingga si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya.Hal yang menarik dikaji adalah: Apakah perjanjian jual beli putus dalam hak cipta syah menurut hukum perdata? Dapatkan pembeli hak cipta menjual kembali haknya tersebut ? Apakah dalam jual beli putus hak cipta mengakibatkan peralihan hak miliknya?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ) atau disebut juga penelitian doktrinal ( doktrinal research) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan jual beli putus pada hak cipta  yang bersifat diskriptif.
Kata Kunci: Hak absolut, hak cipta, jual beli putus

## PENDAHULUAN
Kekayaan intelektual merupakan kreati fi tas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreati fi tas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lamaI  memberikan pengaruh yang signi fi kan terhadap peradapan manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan ( inventions ) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni  ( art and literary work) 1
Hak cipta adalah merupakan hak yang timbul karena adanya ide kreatif, imajinatif  yang bersumber dari olah intelektual manusia yang berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Para pencipta menuangkan ide kreatifnya dalam berbagai karya berupa tulisan, lagu, aransemen, lukisan, puisi, patung, desain aritektur, seni batik dan sebagainya. Betapa para penulis menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mendapatkan ide guna menghasilkan teori atau konsep atau pemecahan masalah terhadap suatu gejala sosial yang terjadi. Pencipta atau komposer lagu mengolah rasa dengan menuangkan lirik-lirik indah dengan nada-nada yang indah pula. Para pelukis, pematung, penulis, koreografer berhari-hari bahkan berbulan-bulan mencoba untuk menuangkan kreati fi tasnya dalam suatu karya tanpa mengenal waktu dan tenaga untuk menjadi karya yang bisa dinikmati. Hasil dari produk intelektual manusia yang tertuang dalan suatu karya tersebut sebagai ciptaan dipersepsikan oleh hukum sebagai hak kebendaan immateriil. 2 yang dimiliki oleh penciptanya sebagai pemilik. Pengakuan dan juga reward (penghargaan) terhadap hasil kreati fi tas seseorang dengan tatanan hukum yang disebut rezim hukum hak kekayaan intelektual. Rezim hukum ini memberikan perlindungan  terhadap hasil karya penemu (inventor) atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun menfaatkan hasil karyanya. Selain itu rezim hukum HKI juga memberikan perlindungan terhdap kepentingan ekonom dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan ransangam untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif 3
Hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril selalu berhubungan dengan hak milik. Konsekuensinya siapapun yang menjadi pemiliknya mempunyai hak absolut atas suatu benda tersebut sehingga si pemilik bebas untuk melakukan perbuatan terhadap benda yang menjadi haknya. Si pemilik berhak untuk menggunakan, menikmati, menyewakan, menjaminkan atau mengalihkan baik melalui warisan, hibah, wasiat maupun jual beli. Namun demikian seringkali terjadi hak absolut dipaksakan untuk dilakukan padahal pada hakekatnya merugikan kepentingan si pencipta sebagai pemilik atas hak moral hanya karena faktor ekonomi atau kepentingan pragmatis semata. Fenomena ini terlihat  dalam praktek, sering terjadi pencipta menjual putus ( sold fl at) atas ciptaannya sehingga hanya mendapatkan nilai komersial sekali dan tidak mendapatkan hak akan royalti ketika ciptaannya tersebut dipruduksi diperbanyak dan dijual. Perubahan orientasi ini sangat banyak dijumpai dilakukan oleh para pelaku seni yang belum mempunyai nama atau belum terkenal, para pelaku seni jalanan atau bahkan para mahasiswa yang sedang kuliah diperguruan tinggi seni. Para pelaku seni tersebut mempunyai pertimbangan pragmatis yang penting mendapatkan cash money untuk menyambung hidupnya. Disamping itu mereka juga
1 Acmad Gusman Catur Siswadi, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pengetahuan tradisional , Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesi, h 1
2 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual , 2015, Malang : Setara Press, h 2
Erna Tri Rusmala Ratnawati: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)
berpandangan bahwa belum tentu karya mereka  bisa terkenal atau diterima khalayak apabila dikomersialkan sendiri atau melalui lisensi. Dengan menjual karyanya dengan sistem jual beli putus akan lebih cepat medapatkan uang dan tidak menunggu lama seperti halnya dalam lisensi karena berdasarkan prosentase penjualan. Apa salahnya dijual putus dan selanjutnya mencipta lagi dan mencipta lagi apabila lagi mood bahkan bisa menghasilkan karya dengan cepat. Begitulah apabila suatu karya dihadapkan pada nilai komersial semata.
Jual putus” 4 adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold fl at . Namun yang menjadi question mark adalah bagaimana jika orientasi pencipta sudah tidak sejalan dengan dengan keinginan idealitas dalam kontek Intellectual Property Rights. Pencipta harus menyerah pada jual beli putus dengan iming iming royalti di depan, akhirnya  mereka rela dengan pasrah mengalihkan hak kebendaanya itu tanpa melalui suatu perjanjian lisensi. Hanya dengan sekali bayar maka haknya secara ekonomis akan hilang selamanya. Sangat membahayakan apabila ini menjadi mind set bagi para pencipta dan   menyebar kepada para pelaku seni di Indonesia. Hal ini karena pemilik modal akan dengan mudah mengiming-imingi nilai komersial dengan harapan akan dapat mengeksploitasi karya itu untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dan pencipta harus menerima nilai yang sebenarnya tidak sebanding dengan yang dinikmati oleh para pemodal atau investor.
Kondisi tersebut semakin diperparah karena adanya keinginan dari kedua belah pihak yang dilandasi kata sepakat antara pencipta dan pembeli hak cipta. Terjadilah hubungan simbiosis antara kedua belah pihak, yang mana pihak pencipta mempunyai kepentingan untuk mendapatkan cash money cepat dan pihak pembeli hak cipta mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari sistem sold fl at karena beralihnya hak ekonomi dari pencipta kepada si pembeli cipta.
Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang atas hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya 5
Demikian juga hak cipta, pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaanya tersebut siapapun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas ijin pencipta. Namun demikian hak monopoli tersebut musnah karena adanya jual beli putus karena si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya. Sebelum adanya UU No 28 Tahun 2014 tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang jual beli putus, namun demikian  dengan diudangkannya UU Hak Cipta yang baru tersebut ketentuan tentang jual beli putus secara tegas dituangkan dalam Pasal 18 UUHC yang didalamnya mengatur perlindungan bagi pencipta bahwa setelah 25 tahun ciptaan yang telah di jual dengan sistem jual beli putus harus dikembalikan kepada penciptanya.
Perlindungan hukum bagi para pencipta terhadap sistem jual beli putus ini seyogyanya memang penting untuk dipikirkan mengingat pencipta adalah pemegang hak eksklusif secara
4 Penjelasan  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
5 N.E. Algra, 1983, Mula Hukum, Jakarta : Bina Cipta, h 210
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
otomatis sejak ciptaan tersebut dituangkan dalam karya nyata, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan industri komersial belaka. Kajian dan analisis terkait jual beli putus ini belum banyak ditemukan mengingat jual beli putus itu sendiri baru secara eksplisit diatur dalam UU Hak cita yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan paparan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan sistem jual beli putus ( sold fl at ) dengan melakukan penelitian tentang akibat hukum  perjanjian jual beli hak cipta dengan sistem jual putus. Berdasarkan paparan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah ditarik beberapa permasalahan yang menarik terkait dengan jual beli putus dalam hak cipta yaitu sebagai berikut :
1.  Apakah perjanjian jual beli putus dalam hak cipta syah menurut hukum perdata?
2.  Dapatkan pembeli hak cipta menjual kembali haknya tersebut ?
3.  Apakah dalam jual beli putus hak cipta mengakibatkan peralihan hak miliknya?

## TELAAH KONSEP

## Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli 6 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar (asas konsensualisme) 7 .

## Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan
Konsep HKI sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan  yang menyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 8 Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dsn hsk, Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil sedangkan hak adalah benda immateriil 9 .
Selanjutnya menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi 10 menegaskan bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdata. Hal ini menyebabkan hak milik immateriil itu dapat menjadi objek dri suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas suatu bendatetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut dengan HKI. Sedangkan tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Ketentuan ini berarti barang ada;ah benda bertubuh atau nenda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba atau tangible good 11
Hak kekayaan intelektual sebagai objek pemilikan dikonstruksikan sebagai “benda tak terwujud” atau “ benda tak bertubuh” ( intangibles, onlichamelijk ) yang dihasilkan dari benak
6 Pasal 1457 KUHPerdata
7 Pasal 1458 KUHPerdata
8 Pasal 499 KUHPerdata
9 Mahadi dalam Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual Property Raights) , Jakarta : Radja Gra fi ndo Persada, h 54
10 ibid
11 Pasal 503 KUHPerdata
Erna Tri Rusmala Ratnawati: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)
manusia. Meskipun demikian objek pemilikan tersebut diabstraksikan sebagai semacam “benda bergerak” (moveable) yang bisa dipindahtangankan dengan mudah. 12 Hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori hak kebendaan atas suatu benda dan mengacu pada jenis-jenis milik perseorangan ( personal property ) yang bersifat tak bersifat tak berwujud 13

## Hak Cipta, Pencipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi
Hak Cipta adalah 14 hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi 15 .’Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: 16 disebut dalam Ciptaan; dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 17 Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.
Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: 18 tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;  menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modi fi kasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. 19 Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 20 penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan
12 Soerapati Oentoeng, 1999, Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi , Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana, h 1
13 Op.cit, h 8
14 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
15 Pasal 1 angka 2
16 Pasal 31
17 Pasal 4
18 Pasal 5 ayat (1)
19 Pasal 8
20 Pasal 9

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

## Peralihan Hak Cipta
Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 21 .Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selamaPencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atauPemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapatdialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. 22

## Jual Beli Putus, Unsur Unsur  Jual Beli Putus
Jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold fl at. 23
Berdasarkan Pengertian jual beli putus yang diatur dalam penjelasan Pasal 18 UUHAC tersebut maka unsur-unsur yang harus ada dalam jual beli putus adalah: perjanjian,  Pencipta menyerahkan Ciptaannya, pembayaran lunas oleh pihak pembeli, hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli, tanpa batas waktu
Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembalikepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Yang dimaksud dengan “hasil karya tulis lainnya” antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar. 24

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal ( doktrinal researc h) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan jual beli putus pada hak cipta  yang bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif ( descriptive reasearch) adalah untuk eksplorasi dan klari fi kasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial 25 Penelitian ini
21 Pasal 16
22 Pasal 17
23 penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
24 Pasal 18
25 Sanapiah Faisal, 2001, Format-Format Penelitian Sosial , Jakarta : Raja Gra fi ndo Persada, h 18
bertujuan untuk mendiskripsikan terkait dengan munculnya fenomena jual beli putus dalam hak cipta yang dalam realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan cash money di awal terhadap hak ekonomi dari ciptaannya.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 26 yang menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approac h). Pendekatan perundang-undang digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur tentang akibat hukum dalam jual beli putus dalam hak cipta. Pendekatan koneptual digunakan untuk dapat memahami sistem jual beli putus hak cipta  dalam kaitannya dengan peralihan hak kepemilikan.

## PEMBAHASAN

## Keabsahan Perjanjian Jual Beli Putus Dalam Hak Cipta Menurut Hukum Perdata
Setiap adanya peralihan hak kepemilikan maka diperlukan adanya perjanjian dan salah satu perjanjian yang berakibat beralihnya hak kepemilikan adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan dari penjual selaku pemiliknya kepada pembeli. Dalam perjanjian jual beli berlaku asas konsensualisme dan sejak adanya kata sepakat akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli yaitu bahwa penjual mempunyai kewajiban meyerahkan barang dan berhak atas suatu uang sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga dan berhak atas suatu barang. Pada dasarnya perjanjian jual beli putus merupakan consensual overeenkomst antara seorang pencipta dengan pihak yang membeli hasil ciptaannya. Artinya jual putus merupakan kesepakatan antara pencipta dengan pihak yang membeli hasil ciptaanya tanpa harus melalui zakelijke overeenkomst.
Perjanjian jual beli di kenal juga dalam hak cipta artinya pencipta selaku pemilik atas suatu karya atau ciptaan dapat menjual ciptaannya kepada pihak lain. Terkait dengan dibolehkannya jual beli dalan hak cipta dapat ditafsirkan dari  Pasal 16 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beradasarkan Pasal 16 ayat (2) tersebut memang tidak secara tegas mengatur tentang perjanjian jual beli hak cipta, tetapi dapat ditafsirkan bahwa hak cipta dapat  dialihkan melalui perjanjian tertulis. Dan selah satu perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan adalah perjanjian jual beli. Dengan demikian syarat mutlak sebagai keabsahan dalam jual beli putus harus dituangkan dalam perjanjian dan dilakukan secara tertulis. Undang-undang hanya menyebut bahwa perjanjian pengalihan harus dilakukan secara tertulis, dengan demikian dapat dilakukan baik dibawah tangan maupun otentik.
Disamping itu perjanjian jual beli hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga disignalkan dalam Pasal 18 yang dikenal dengan jual beli putus atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold fl at . Dalam penjelasan Pasal 18 UUHC, Jual putusadalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak
26 F Sugeng Istanto, 2007, Metode Penelitian , Jakarta:Raja Gra fi ndo Persada, h 29

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu.
Berdasarkan pengertian dalam penjelasan Pasal 18 UUHC tersebut maka terdapat unsur- unsur dalam perjanjian perjanjian jual beli putus yaitu : perjanjia, n  Pencipta menyerahkan Ciptaannya,  adanya pembayaran lunas oleh pihak pembeli , hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli, tanpa batas waktu,
Unsur yang pertama, Sebagai suatu perjanjian maka perjanjian jual beli putus dikategorikan sebagai perjanjian jenis tidak bernama karena perjanjiannya ini merupakann bentuk perjanjian jenis baru yang pengaturannya di luar KUHPerdata. Meskipun perjanjian jual beli putus mempunyai kemiripan dengan perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdata namun demikian mempunyai unsur-unsur yang berbeda sehingga dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama. Salah satu perbedaan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli hak cipta moral didalamnya.
Beradasarkan Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan melalui jual beli putus sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan karena melekat selamanya melekat pada diri si penciptanya. Dengan demikian Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.
Pengaturan perjanjian jual beli putus ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 hanya sumir tanpa mengatur secara rigit tentang ketentuan-ketentuan seperti halnya dalam KUHPerdata. Namun demikian hal tersebut tidak menjadi masalah mengingat dalam perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) yang mana para pihak bebas menentukan namanya, para pihaknya, bentuk maupun isinya. Selanjutnya berdasarkan asas pacta sun servanda bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak. Disamping itu juga terikat oleh pasal 1319 KUHPerdata bahwa semua perjanjian baik yang bernama ataupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam buku III KUHPerdata.
Unsur kedua, Pencipta menyerahkan Ciptaannya. Dalam jual beli putus ada kewajiban Pencipta menyerahkan ciptaannya, maksudnya menterahkan hak komersial atau hak ekonomi kepada pembeli. Menurut Pasal 16 ayat (1) UUHC,Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. Dengan demikian konsekuensinya semua peralihan juga tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata terkait dengan peralihan atas benda tidak berwujud. Menurut pasal 613 Ayat (1) KUHPerdata, Bahwa penyerah benda tidak berwujud dilakukan dengan jalan  membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain
Sebagai syarat mutlak dalam perjanjian jual beli putus disyaratkan bahwa adanya penyerahan ciptaan dari penjual selaku pencipta kepada pembelinya. Penyerahan ini sebagai konsekuensi dalam perjanjian jual beli putus yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu penjual dalam hal ini pencipta dan pembeli dalam hal ini yang menerima peralihan atas nilai komersial dari ciptaan. Kewajiban penjual adalah menyerahkan ciptaan secara keseluruhan dan kewajiban pembeli adalah membayar lunas royalti dari ciptaan, sedangkan hak penjual adalah menerima pembayaran lunas dan hak pembeli adalah menikmati nilai komersial atas ciptaan tersebut.
Unsur ketiga, a dalam perjanjian jual beli putus adalah adanya pembayaran lunas dari pihak pembeli. Pembayaran lunas ini sebagai ciri dari perjanjian jual beli ( cash and carry ). Pembayaran
Erna Tri Rusmala Ratnawati: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)
lunas ini dimaksudkan sebagai pembayaran atas royalty dari ciptaan tersebut tetapi dibayarkan hanya sekali saja sebagai tanda bahwa ciptaan tersebut telah dibeli dari si penjual dalam hal ini si pencipta. Itulah mengapa perjanjian ini dikatakan sebagai perjanjian jual beli putus, kata putus ini menunjuk pada pembayaran hanya sekali dan tidak ada lagi royalti dalam pemanfaatan komersial dari ciptaan tersebut seperti lazimnya dalan perjanjian lisensi.
Unsur keempat adanya peralihan hak ekonomi. Hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli. Penyerahan disini adalah pada hakekatnya bukan penyerahan kepemilikan atas hak moral akan tetapi penyerahan untuk menikmati atau mengeksploitasi nilai komersial yang dimiliki oleh pencipta. Penyerahan tersebut tidak dimaksudkan untuk penyerahan kepemilikan karena kepemilikan tetap atas nama si pencipta. Hal ini sesuai dengan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Pengertian Hak Moral diatur dalam Pasal 5(1) yaitu Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diriPencipta untuk:
a.  tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b.  menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c.  mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d.  mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e.  mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modi fi kasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan “modi fi kasi Ciptaan” adalah pengubahan atas Ciptaan.
Berdasarkan pengertian diatas pada dasarnya dapat disimpulan bahwa hak cipta dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak yang dapat atau dialihkan kepada pihak lain dan hak yang tidak dapat dialihkan. Hak yang dapat dialihkan ddikenal dengan hak ekonomi sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan disebut hak moral. Hak moral  tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Unsur kelima, bahwa dalam perjanjian jual beli putus adalah  tanpa batas waktu. Adapun yang dimaksud tanpa batas waktu adalah bahwa perjajian penyerahan pemanfaatan nilai komersial tidak dibatasi waktunya karena ciptaan tersebut sudah dibeli dan dibayar lunas sehingga sudah putus hubungan pencipta dengan hak komersial ciptaannya. Namun ketentuan tidak terbatas ini dijelaskan dalam Pasal 18 UUHC yang menyatakan bahwa “ Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Artinya setelah 25 tahun si pencipta diberikan hak kembali untuk menikmati nilai komersial atas ciptaannya,

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
Selanjutnya tentang keabsahan perjanjian jual beli putus tentunya dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata yaitu harus memenuhi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan causa yang halal. Dalam perjanjian jual beli hak cipta dengan sistem putus harus memenuhi kesepakatan antara pencipta selaku penjual dan pembeli berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu yaitu penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak yang lain yaitu pembeli mengukatkan diri untuk membayar harga. Dengan demikian pada dasarnya objek dalam perjanjian jual beli putus ini adalah barang dan harga. Oleh karena itu harus ada kesepakan mengenai barang yang diperjual belikan dalam hal ini adalah hak cipta dan harga disini adalah harga dari hak cipta tersebut.
Di samping itu dalam perjanjian jual beli putus juga harus ada kesepakan terkait unsur-unsur dalam perjanjian jual beli putus yaitu sepakat tentang adanya keharusan Pencipta menyerahkan Ciptaannya, adanya kesepakan bahwa royalti terhahadap ciptaannya langsung  dibayar lunas oleh pihak pembeli, sepakat mengenai kewajiban bahwa  hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli dan juga sepakat mengenai penyerahan hak ekonomi tanpa tanpa batas waktu.
Demikian pula perjanjian jual beli putus juga harus memenuhi unsur kecakapan artinya para pihak yang membuat perjanjian telah dewasa yaitu telah nerumur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah menikah. Namun demikian apabila kebetulan para pihaknya masih dibawah umur maka harus diwakili oleh orang tuanya dalam membuat perjanjian. Hal ini mungkin saja terjadi bahwa pencipta belum dewasa, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan harus diwakili oleh orang tua atau walinya.
Perjanjian jual beli putus juga harus memeuhi syarat adanya hal tertentu yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli putus yang menjadi objek perjanjian atau yang diperjanjikan adalah barang dan harga yaitu  barang berupa hak cipta dan harga berupa besarnya royalti yang harus dibayarkan lunas. Selanjutnya agar perjanjian jual beli putus ini sah juga harus memenuhi causa yang halal artinya  bahwa dalam perjanjian jual beli putus dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undanga, kesusilaan maupum keterteban umum.

## Kedudukan Pembeli Dalam Jual Beli Putus Untuk Menjual Kembali haknya
Dalam perjanjian jual beli pada umumnya setelah pembeli membayar harga maka kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya dan setelah terjadi penyerahan barang maka terjadilah peralihan hak kepemilikan yang semula barang milik penjual beralih menjadi milik pembeli. Adapun dalam perjanjian jual beli putus memang terjadi peralihan hak kepemilikan tetapi hanya kepemilikan atas hak ekonomi saja yaitu hak untuk menikmati nilai komersial saja dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas hak moralnya, artinya bahwa ciptaan itu penciptanya tetap di tangan penjual. Artinya bahwa serti fi kat hak ciptanya tetap atas nama si penciptanya tidak dapat dialihkan meskipun sudah dijual.
Berdasarkan hal tersebut maka tidak dimungkinkan apabila pembeli hak cipta menjual kembali pada pihak lain karena pada dasarnya kepemilikan hak moral tetap melekat pada si pencipta. Namun demikian apabila memang disepakati olah para pihak dapat saja hal tersebut terjadi karena memang pencipta mempunyai hak absolut atas ciptaannya sehingga bebas berbuat apapun terhadap bendanya termasuk apabila membolehkan si pembeli untuk menjual kembali.
Erna Tri Rusmala Ratnawati: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)
Seperti diketahui bahwa dalam UUHC juga dibedakan pengertian antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.’Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berdasarkan pengertian ini dapat ditafsirkan bahwa pihak yang menerima peralihan melalui jual beli putuspun dapat mengalihkan kembali kepada pihak lain melalui lisensi atau jual beli putus. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hak cipta merupakan hak absolut dari pencipta dengan demikian pemilik hak cipta bebas berbuat atau tidak berbuat terhadap ciptaannya tersebut, apakah mau mengalihkan atau menggunakannya sendiri.Pada dasarnya ada beberapa alternatif bagaimana caranya agar pemilik hak cipta memperoleh hak ekonomi atas suatu ciptaannya yaitu melalui lisensi maupun jual beli putus. Pilihan tersebut diambil tentunya didasarkan pada pertimbangan bisnis atau berdasarkan prospek keutungan. Ada perbedaan yang signi fi kan antara peralihan melalui lisensi dan jual beli putus. Apabila pencipta melakukan peralihan melalui jual beli putus maka pencipta hanya sekali saja mendapatkan royalti  sehingga Pencipta tidak lagi mendapat fee lisensi atas Ciptaannya. Dalam praktiknya lebih banyak yang menyukai peralihan melalui jual beli putus karena dianggap lebih menguntungkan bagi pengguna Ciptaan tersebut, misalkan seperti label rekaman atau perusahaan percetakan karena hanya mengeluarkan sekali untuk pembayaran royalti dan bisa menikmati nilai komersial tanpa terganggu pembayaran prosentase keuntungan penjualan. Namun demikian apabila ternyata ciptaan tidak laku di pasaran maka tentunya lebih menguntungkan melalui lisensi sehingga pencipta hanya membayar berdasarkan  penghitungan prosentase banyak dan sedikitnya ciptaan terjual.
Disamping itu perbedaan yang cukup signi fi kan antara lisensi dan jual beli putus adalah bahwa pada perjanjian lisensi tidak ada pengalihan hak kepemilikan yang ada hanya pengalihan hak komersial yang sifatnya sementara. Sedangkan pada jual beli putus terjadi peralihan hak kepemilikan selamanya, artinya si pencipta sudah tidak mempunyai hak untuk menikmati hak komersial meskipun masih memiliki hak moral.
.

## Akibat Hukum Dalam Jual Beli putus Terkait Dengan Peralihan hak miliknya
Menurut Pasal 1 UUHC, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi dari hak eksklusif tersebut maka pencipta mempunyai untuk mengalihkan hak kepemilikannya termasuk melalui jual beli putus. Karena merupakan perjanjian jual beli maka si pencipta selaku penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan ciptaan tersebut kepada pembeli. Dalam jual beli hak putus hak cipta yang diserahkan adalah hak ekonomi dari ciptaan yang dialihkan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 UUHC, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.
Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
Berdasarkan Pasal Pasal 17 UUHC Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Namun demikian Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.
Terkait dengan akibat hukum peralihan melalui jual beli putus berlaku sama seperti perjanjian jual beli pada umumnya yaitu berdasarkan asas konsensualisme yang artinya bahwa perjanjian itu sudah dianggap terjadi setelah adanya kata sepakat. Dengan demikian setelah adanya kata sepakat antara pencipta selaku penjual dan pemegang hak cipta selaku pembeli maka beralihlah hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan memudahkan dalam pembuktian maka perlu dilakukan pencatatan pada Direktorat Jendral HKI bahwa telah terjadi peralihan hak ekonomi dari penjual kepada pembeli. Hal ini ditafsirkan dari bunyi Pasal 31 UUHC jo Pasal 64 UUHC terkait dengan pencatatan ciptaan, yang intinya menyatakan bahwa pencatatan pada dasarnya bukan suatu keharusan tetapi akan lebih ada kepastian hukum bagi para pihak.
Lebih lanjut dalam Pasal 66 UUHC tentang tata cara pencatatan diatur bahwa pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta atau kuasanya kepada Menteri. Apabila dianalis dari pasal tersebut bahwa pencatatan ciptaan dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun pemegang hak cipta adalah  Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam perjanjian jual beli putus maka kapasitas pembeli adalah pemegang hak cipta,
Berbeda dengan peralihan melalui jual beli putus, pada peralihan melalui lisensi pecatatan merupakan syarat mutlak untuk perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 83 UUHC yang menyatakan bahwa perjanjian lisesnsi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dan dikenai biaya. Berdasarkan pada pasal 83 tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi dan apabila perjanjian lisesnsi tidak dapat dicatat maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Terjadinya jual beli putus seringkali ditafsirkan bahwa si pembeli adalah sebagai pencipta, karena memang dalam jual beli putus si pembeli mempunyai hak sepenuhnya untuk mengeksploitas hak ekonominya. Namun adanya pembatasan yang diatur dalam Pasal 18 UUHC maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa pembeli hak cipta melalui jual beli putus bukanlah sebagai pencipta tetapi hanya pemegang hak cipta yang ada kewajiban mengalihkan kembali haknya kepada si penciptanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 UUHC yang  menyatakan bahwa Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau
Erna Tri Rusmala Ratnawati: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)
tanpa teks yangdialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembalikepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
Disamping adanya kewajiban untuk menyerahkan kembali kepemilikan hak ekonomi kepada pencipta si pembeli juga terikat atau dibatasi oleh adanya hak moral yang dimiliki oleh si penciptanya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal  Pasal 5(1) yaitu Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diriPencipta untuk:
a.  tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b.  menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c.  mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d.  mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e.  mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modi fi kasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Berdasarkan pasal tersebut dapat simpulkan bahwa meskipun sudah dialihkan melalui jual bei putus tetapi seorang pencipta tetap memiliki hak moral atas hasil ciptaanyakecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. Lebih lanjut hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa  Hak moral  tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Selanjutnya dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral maka  penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

## PENUTUP
Perjanjian jual beli putus merupakan perjanjian tidak bernama yang dituangkan dalam UUHC yang juga tunduk pada ketentuan KUHPerdata (1319), dengan demikian keabsahan perjanjian jual beli putus tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam perjanjian dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sistem jual putus merupakan suatu consensual overeenkomst antara pencipta selaku penjual dengan pihak pembeli selaku pihak yang ingin mengeksploitasi ciptaan secara komersil.
Dalam perjanjian jual beli putus memang terjadi peralihan hak kepemilikan tetapi hanya kepemilikan atas hak ekonomi saja yaitu hak untuk menikmati nilai komersial saja dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas hak moralnya, artinya bahwa ciptaan itu penciptanya tetap di tangan penjual. Artinya bahwa serti fi kat hak ciptanya tetap atas nama si penciptanya tidak dapat dialihkan meskipun sudah dijual. Pada dasarnya karena pembeli dalam jual beli putus bukanlah sebagai pemilik maka tidak dimungkinkan apabila pembeli hak cipta menjual kembali pada pihak lain karena pada dasarnya kepemilikan hak moral tetap melekat pada si pencipta. Namun demikian apabila memang disepakati olah para pihak dapat saja hal tersebut terjadi karena memang pencipta mempunyai hak absolut atas ciptaannya sehingga bebas berbuat apapun terhadap bendanya termasuk apabila membolehkan si pembeli untuk menjual kembali.
Akibat hukum peralihan melalui jual beli putus berlaku sama seperti perjanjian jual beli pada umumnya yaitu berdasarkan asas konsensualisme yang artinya bahwa perjanjian itu sudah
Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019
dianggap terjadi setelah adanya kata sepakat. Dengan demikian setelah adanya kata sepakat antara pencipta selaku penjual dan pemegang hak cipta selaku pembeli maka beralihlah hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan memudahkan dalam pembuktian maka perlu dilakukan pencatatan pada Direktorat Jendral HKI bahwa telah terjadi peralihan hak ekonomi dari penjual kepada pembeli. Hal ini ditafsirkan dari bunyi Pasal 31 UUHC jo Pasal 64 UUHC terkait dengan pencatatan ciptaan, yang intinya menyatakan bahwa pencatatan pada dasarnya bukan suatu keharusan tetapi akan lebih ada kepastian hukum bagi para pihak.
Seyogyanya perlu ada aturan yang tegas terkait dengan perlunya pencatatan ke dalam daftar umum merek terkait dengan telah terjadinya atau telah dibebani hak cipta melalui jual beli putus seperti halnya dalam peralihan melalui lisensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan , Bandung : Citra Aditya Bakti Acmad Gusman Catur Siswadi, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pengetahuan tradisional , Jakarta : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual , 2015, Malang : Setara Press Lexi J Moleong, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : Citra Aditya Bakti
Mahadi dalam Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual Property Raights), Jakarta : Radja Gra fi ndo Persada
N.E. Algra, 1983, Mula Hukum, Jakarta : Bina Cipta R Subekti, 1992, Aneka Perjanjian , Bandung : Citra Aditya Bakti Salim HS, 2003, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta : Sinar Gra fi ka Sanapiah Faisal, 2001, Format-Format Penelitian Sosial , Jakarta : Raja Gra fi ndo Persada Suryono Sukanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press Soerapati Oentoeng, 1999, Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi , Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana
Wirjono Prodjodikoro, 1972, Hukum Warisan Di Indonesi a, Bandung : Alumni KUHPerdata UU Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta