## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PERBANDINGAN POSISI IPS PADA KURIKULUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

## I Nengah Suastika
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali
e-mail : nengah.suastika@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perbandingan  posisi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  pada kurikulum  Indonesia  dengan  Social  Studies  pada  kurikulum  Amerika  Serikat.  Metode penelitian bersifat studi pustaka, yaitu menganalisis berbagai macam artikel, buku dan hasil penelitian  yang  relevan  dengan  masalah.  Teknik  pengambilan  data  dilakukan  dengan  studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri. Teknik analisis data  dilakukan  secara  deskriptif  yang  diawali  dengan  mengumpulkan  data,  mereduksi  data, menyajikan  data  dan  menarik  kesimpulan  berdasarkan  kaitan  logisnya.  Hasil  analisis menujukkan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia diawal kemerdekaan termasuk dalam kelompok dasar yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang dibangun untuk mengembangkan  keterampilan  sosial  dan  semangat  kebangsaan.  Kemudian  pada  kurikulum 1968 Ilmu Pengetahuan Sosial termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan  tertentu.  Kurikulum  1975  dan  seterusnya  mengembalikan  posisi  Ilmu  Pengetahuan Sosial  sebagai  mata  pelajaran  dasar  dari  jenjang  pendidikan  dasar  sampai  pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Social studies di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas  dan  nasionalis. Social  studies merupakan  gabungan  dari  ilmu-ilmu  sosial  dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk good citizionship . Walapun Social Studies merupakan  seleksi  dan  adaptasi  dari  disiplin  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  untuk  tujuan pendidikan,  melalui National  Council  for  the  Social  Studies (NCSS)  dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasan dan kedalaman materi yang jelas.
Kata Kunci : kurikulum, posisi, mata pelajaran .

## ABSTRACT
This study aims to examine the comparison of the position of Social Sciences in the Indonesian curriculum with Social Studies in the United States curriculum. The research method is literature study, namely analyzing various articles, books and research results that are relevant to the problem. The data collection technique was carried out by means of a literature study with a library study guide instrument developed by myself. The data analysis technique was carried out descriptively, starting with collecting data, reducing data,  presenting  data  and  drawing  conclusions  based  on  their  logical  connection.  The results  of  the  analysis  show  that  the  position  of  Social  Sciences  in  the  Indonesian curriculum at the beginning of independence was included in the basic group, namely the compulsory  subject  group  which  was  built  to  develop  social  skills  and  the  spirit  of
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
nationalism.  Then  in  the  1968  curriculum  of  Social  Sciences,  including  the  copyright group,  namely  deepening  subjects  in  certain  majors.  The  1975  curriculum  onwards restores  the  position  of  Social  Sciences  as  a  basic  subject  from  basic  education  to secondary  education,  with  material  that  is  a  fusion  of  social  sciences  and  humanities. Social studies in the United States has a strategic role to develop intelligent and nationalist citizens. Social studies is a combination of social sciences and citizenship with the aim of forming good citizenship. Although Social Studies is a selection and adaptation of social sciences  and  humanities  disciplines  for  educational  purposes,  through  the  National Council for the Social Studies (NCSS) ten themes of excellence in Social Studies have been developed so that they have a clear breadth and depth of material.
Keywords : curriculum, positions, subjects.

## PENDAHULUAN
Secara akademis Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dan formulasi dari berbagai kajian  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  seperti  sejarah,  geografi,  sosiologi,  politik,  hukum, ekonomi  dan  budaya  untuk  tujuan  pendidikan.  Sehingga  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  sering dikelompokkan menjadi tiga aliran, yaitu: (1) aliran yang berpendapat Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu sosial, karena itu sekolah harus mengajarkan sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan lainnya,  (2)  aliran  yang  berpendapat  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  merupakan  fusi  dari  berbagai disiplin ilmu sosial sehingga tidak lagi dikenal adanya batas-batas dari setiap disiplin ilmu,  dan (3) aliran yang menginginkan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai disiplin khusus dengan tokohnya Jarome  S.  Bruner  seorang  ahli  psikologi  perkembangan  dan  psikologi  belajar  kognitif  (Farisi, 2013). Berdasarkan pada pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial di atas, tampak Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia lebih mengacu pada pengertian yang pertama, yaitu sebagai konfigurasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga peran cabang-cabang ilmu di luar ilmu-ilmu sosial dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.  Ilmu sosial merupakan ilmu pengetahuan yang membahas  hubungan  manusia  dengan  masyarakat  dan  juga  membahas  tingkah  laku  manusia dalam masyarakat (Suastika, 2021).
Ilmu  Pengetahuan  Sosial  merupakan  penyederhanaan  dari  disiplin  ilmu-ilmu  sosial  dan humaniora  yang  diorganisir,  disajikan  secara  ilmiah  dan  psikologis  untuk  mencapai  tujuan pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan kerjasama disiplin ilmu pendidikan dengan ilmu- ilmu  sosial  untuk  tujuan  pendidikan,  yaitu  adanya  seperangkat  kemampuan:  (a)  memilih (menyederhanakan) bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, (b) mengorganisasikan bahan pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan,  (c)  menyajikan  (metode)  pendidikan  secara  ilmiah  dan  psikologis  untuk  tujuan pendidikan, dan (d) mengevaluasi hasil belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial (Rahmad, 2016). Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mempersiapkan warganegara yang memiliki keterampilan sosial,  spiritual,  moral,  individual  dan  vakasional  yang  memadai  sesuai  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Berkenaan  dengan  itu  maka  praktik  pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial mesti diupayakan pada proses pelatihan pemecahan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapinya. Social Studies programs have a responsibility
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
to  prepare  young  people  to  identify,  understand,  and  work  to  solve  problems  that  face  our increasingly  diversed    nation  and  interdependence  world.  Over  the  past  several  decades,  the professional consensus has been that such programs ought to include goals in the broad areas of knowledge, democratic values, and skills. Program that combine the acquisition of knowledge and skills with the application of democratic values to life through social participation present an ideal balance in social studies. It is essential that these  major goals be viewed as equally important. The relationship among knowledge, values, and skills is one of mutual support (Nursyifa, 2019) .
Berdasarkan  pada  definisi  dan  tujuannya, social  studies tersebut  menyuratkan  dan menyiratkan  hal-hal  sebagai  berikut. Pertama , social  studies merupakan  mata  pelajaran  pokok pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sekolahan; kedua , tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warganegara yang  memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan  yang  memadai  untuk  berperan    serta  dalam  kehidupan  demokrasi; ketiga ,  isi pelajarannya  digali  dan  diselekasi  dari  sejarah  dan  ilmu  sosial,  serta  dalam  banyak  hal  dari humaniora  dan  sains;  dan keempat, pembelajarannya  menggunakan  cara-cara  yang membangkitkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan pengalaman pribadi siswa  (Endayani,  2017).  Bertalian  dengan  itu,  layak  untuk  dianalisis  mengenai  posisi  Ilmu Pengetahuan  Sosial  pada  kurikulum  di  Indonesia  dan  posisi Social  Studies pada  kurikulum Amerika Serikat. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai seberapa urgen Ilmu Pengetahuan Sosial pada kedua negara dan pengaruhnya terhadap kemajuan masing-masing negara.
Kajian yang utuh mengenai posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia akan memberikan gambaran yang utuh tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial dari masa kemasa. Terlebih Indonesia senantiasa melakukan perubahan kurikulum dengan reposisi Ilmu Pengetahuan Sosial yang bersifat esensial, terutama dalam materi, metode,  pola  evaluasi  sampai  pada  kedudukan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dalam  kurikulum (Speidel, 2018). Posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada masa awal kemerdekaan dalam kurikulum merupakan hal yang bersifat strategis, karena dianggap sebagai kurikulum inti atau dasar yang mesti  diajarkan  pada  jenjang  sekolah  dasar  sampai  pendidikan  menengah  atas.  Namun  dalam perubahan selanjutnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan pelengkap pada jurusan tertentu atau tidak  memiliki  posisi  yang  strategis.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  posisi  Social  Studies  pada kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Kondisi ini berpengaruh terhadap kompetensi lulusan dan  orientasi  masyarakat,  khususnya  berkaitan  dengan  keterampilan  sosial  dan  keterampilan warga  negara  yang  demokratis.  Kemudian  analisis  komparasi  ini  menjadi  sesuatu  yang  urgen untuk  mendapatkan  gambaran  yang  sistematis,  terstruktur  dan  ilmiah  mengenai  posisi  Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan Amerika Serikat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yaitu menganalisis dan memformulasi berbagai bahan-bahan yang berasal dari hasil penelitian, buku dan artikel yang berkaitan dengan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan posisi Social Studies pada kurikulum di Amerika Serikat (Mills & Birks, 2014). Penulisan ini

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai posisi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  pada  kurikulum  di  Indonesia  dan  posisi Social  Studies pada kurikulum di Amerika Serikat (Erwin et al., 2011). Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  yang  diawali  dengan  mengumpulkan  data bertalian dengan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum di Indonesia dan posisi Social Studies pada kurikulum di Amerika Serikat (Zealand, 2004). Tahap kedua melakukan pemilihan dan  pemilihan  data  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  masalah  penelitian.  Tahap  ketiga  melakukan penyajian  data  secara  renik  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  oprasional  mengenai jawaban  terhadap  rumusan  masalah  (Schroeder,  2006).  Terakhir  menarik  kesimpulan  dengan menggunakan  metode  deduktif  atau  metode  penalaran  merupakan  metode  untuk  menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus (Erwin et al., 2011).

## PEMBAHASAN

## Posisi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  pada  Kurikulum  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  di Indonesia
Ilmu  Pengetahuan  Sosial  sebagai  sebuah  bidang  keilmuan  yang  dinamis,  karena mempelajari  tentang  keadaan  asyarakat  yang  cepat  perkembangannya,  tidak  lepas  dari perkembangan. Pengembangan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan jawaban terhadap tuntutan  kebutuhan  masyarakat  yang  akan  mempelajarinya.  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan Sosial  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor.  Segi  lain  yang  menyebabkan dikembangkannya kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak  didik  adalah  menyiapkan  mereka  kelak  apabila  terjun  ke  dalam  kehidupan  masyarakat (Endayani, 2017). Sejak diberlakukan kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum 1968, program pengajaran ilmu-ilmu sosial masih menggunakan cara-cara (pendekatan) tradisional. Ilmu sosial seperti sejarah, geografi (ilmu bumi) dan ekonomi masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli menyadari bahwa sebenarnya sistem tersebut telah usang dan tidak relevan. Adapun kebutuhan berlajar  siswa  adalah:  (1)  pengalaman  hidup  masa  lampau  dengan  situasi  sosialnya  yang  labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat,  (2) laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran  yang  seirama  dengan  laju  perkembangan  tersebut,  dan  (3)  agar  output  pendidikan persekolahan  benar-benar  lebihrelevan  dengan  tuntutan  masyarakat  yang  ia  akan  menjadi bagiannya  dan  materi  yang  dimuat  dalam  kurikulum  atau    dipelajari  peserta  didik  dapat bermanfaat. Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai  mata  pelajaran  wajib  bagi  setiap  anak  didik  adalah  menyiapkan  mereka  kelak  apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat (Speidel, 2018).
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat Kurikulum Tahun  1964  terdapat  pertentangan  antara  kelompok  komunis  dengan  rakyat  Indonesia. Pertentangan  itu  kemudian  berakhir  dengan  kegagalan  Partai  Komunis  Indonesia  melawan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kekuatan  rakyat  Indonesia  yang  gigih  mempertahankan  kehidupan  bangsa  yang  religius berdasarkan  Pancasila  (Farisi,  2013).  Dalam  struktur  kurikulum  pendidikan  dasar  tahun  1964 dikenal  adanya  dua  kelompok  mata  pelajaran  yakni  kelompok  dasar  dan  kelompok  cipta. Kelompok dasar adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dianggap paling dominan  dalam  mengembangkan  kepribadian  siswa  dan  siswi  sesuai  dengan  kualitas  yang diharapkan  dalam  tujuan  pendidikan  nasional.  Mata  pelajaran  kelompok  dasar  ini  terdiri  atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Kedua mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membina  kualitas  siswa  dan  siswi  sebagaimana  yang  diharapkan.  Lebih-lebih  dalam  suasana kehidupan  politik  bangsa  baru  yang  memerlukan  adanya  identitas  bangsa  yang  kuat.  Mata pelajaran  kelompok  cipta  adalah  kelompok  mata  pelajaran  yang  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat di luar wilaya geografis Indonesia (Nursyifa, 2019). Mata pelajaran kelompok cipta ini  terdiri  atas  sejarah  dunia  dan  geografi  dunia.  Kedua  mata  pelajaran  ini  merupakan  bagian disiplin sejarah dan geografi yang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dimaksudkan dalam pembahasan  ini.  Mata  pelajaran  sejarah  dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  karena  mampu memberikan  gambaran  tentang  perkembangan  dan  dinamika  kehidupan  masyarakat  di  wilayah Nusantara.  Sebagai  contoh  keberadaan  kerajaankerajaan  di  Nusantara  dapat  dijadikan  dasar legitimasi  yang  kuat  untuk  menyatakan  keberadaaan  bangsa  Indonesia.  Demikian  pula  mata pelajaran  geografi  Indonesia  yang  dapat  berperan  sama  dengan  sejarah  Indonesia.  Wilayah Republik  Indonesia  sebagai  kelanjutan  wilayah  Hindia  Belanda  merupakan  sesuatu  yang  perlu dikenal dengan baik oleh generasi muda bangsa. Keanekaragaman pulau-pulau dan jumlah pulau yang banyak dapat membangkitkan kekaguman dan menjadi perekat bangsa. Dengan demikian, keberadaan  mata  pelajaran  sejarah  Indonesia  dan  geografi  Indonesia  dapat  memberikan sumbangan yang sama besar dalam mengembangkan wawasan kebangsaan pada diri siswa dan siswi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Ilmu-ilmu social dianggap penting.  Tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai  dalamkurikulum  mengindikasikan  bahwa pendidikan sejarah dan geografi tidak hanya diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan pada  diri  siswa  dan  siswi,  namun  juga  dirumuskan  dalam  upaya  mengembangkan  wawasan keilmuan yang cukup kuat (Rahmad, 2016). Artinya, mata pelajaran sejarah Indonesia, sejarah dunia, geografi Indonesia, dan geografi dunia diajarkan untuk mengembangkan wawasan dan cara berfikir  yang  sesuai  dengan  ciri  khas  kedua  disiplin  ilmu  tersebut.  Berbeda  dengan  kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial pada pendidikan dasar, pada kurikulum pendidikan menengah istilah yang  digunakan  untuk  struktur  kurikulum  adalah  kelompok  dasar  dan  kelompok  khusus. Kelompok  dasar  adalah  kelompok  mata  pelajaran  yang  harus  diambil  semua  siswa  dan  siswi. Sedangkan kelompok khusus adalah mata pelajaran yang hanya diambil oleh siswa dan siswi yang memasuki jurusan tertentu (pada waktu itu ada jurusan alam, sosial, dan budaya). Mata pelajaran pada  kelompok  dasar  meliputi  sejarah  Indonesia  dan  geografi  Indonesia.  Sedangkan  kelompok khusus  adalah  kelompok  mata  pelajaran  yang  merupakan  pendalaman  pada  jurusan  tertentu, seperti jurusan lmu sosial mempelajari mata pelajaran sejarah dunia, geografi dunia dan ekonomi. Jadi  untuk  kurikulum  1964  pada  pendidikan  menengah  mata  pelajaran  sejarah,  ekonomi  dan geografi merupakan perwakilan pendidikan ilmu-ilmu sosial.
Dari bahasan di depan, jelas bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam Kurikulum 1964 mendominasi  pemikiran  kurikulum  saat  itu.  Meskipun  di  negara  asal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
( social studies ), di Amerika Serikat, sudah terjadi perubahan mengenai ruang lingkup pendidikan ilmu-ilmu sosial, namun perubahan yang terjadi di Amerika itu masih bersifat lokal dan belum merupakan sesuatu yang bersifat nasional. Pada waktu itu para pemikir kurikulum di negara itu masih  mendasarkan  diri  pada  pendidikan  sejarah  dan  geografi  sebagai  dasar  utama  pendidikan ilmu-ilmu  sosial.  Hal  ini,  sejalan  dengan  pendapat  beberapa  ahli  pendidikan  ilmu-ilmu  sosial. Sejarah, geografi, dan psikologi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan ilmu- ilmu sosial yang bersifat korelatif dan integratif. Geografi memiliki ruang lingkup kajian mengenai distribusi  keruangan  manusia  dan  pengaruhnya  dalam  skala  besar  terhadap  dunia  sehingga berbagai  konsep,  generalisasi,  dan  teori  dari  disiplin  lain  dapat  dikembangkan  di  atasnya. Demikian juga sejarah dapat dijadikan dasar kedua karena sejarah membahas distribusi waktu dan hasil-hasil  yang  dicapai  umat  manusia  sehingga  mampu  mendasari  berbagai  kehidupan  sosial, budaya,  ekonomi,  dan  politik  umat  manusia.  Psikologi  berkenaan  dengan  kajian  mengenai organisasi  internal  keutuhan  manusia  sehingga  dapat  menjelaskan  berbagai  tindakan  yang dilakukan manusia dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya umat manusia (Dasar et al.,  2019).  Keterkaitan  ketiga  disiplin  ilmu  itu  sebagai  kaki  tiga  yang  menopang  ekonomi, sosiologi,  antropologi,  pernerintahan,  dan  etika  dalam  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.Ia mengemukakan bahwa di atas ketiga kaki inilah dibangun pendidikan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kedudukan pendidikan sejarah dan geografi dalam Kurikulum 1964 sukar ditentukan dan bukan tujuan  pembahasan  ini  untuk  membuktikan  pengaruh  tersebut.  Lagipula,  tidak  keseluruhan pemikiran  tersebut  diterapkan  dalam  pengembangan  kurikulum  pendidikan  ilmu-ilmu  sosial. Suatu  hal  yang  jelas,  secara  resmi  suasana  politik  di  Indonesia  pada  saat  Kurikulum  1964 dikembangkan tidak menginginkan adanya pengaruh Amerika Serikat. Semangat politik bangsa Indonesia  yang  didominasi  oleh  ajaran  MANIPOL-USDEK  serta  sikap  anti  Barat  (terutama Amerika  Serikat)  tidak  menghendaki  adanya  pengaruh  tersebut.  Apalagi  pengaruh  dalam pendidikan yang merupakan sesuatu yang peka dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa pada masa depan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam status pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia saat itu adalah perkembangan ilmu-ilmu  sosial  di  tingkat  perguruan  tinggi  di  Indonesia  masih  terbelakang.  Perguruan  tinggi negeri  dan  swasta  di  Indonesia  meskipun  banyak  jumlahnya,  namun  ilmu-ilmu  sosial  belum banyak  mendapat  perhatian  kecuali  pada  ekonomi  (Endayani,  2017).  Anthropologi  masih merupakan barang langka di banyak perguruan tinggi. Demikian pula sejarah, sosiologi, politik, dan  geografi.  Dengan  demikian  tuntutan  akademik  terhadap  kurikulum  sekolah  di  bawahnya, terutama pendidikan dasar dan menengah, belum kuat. Kenyataan lain adalah perhatian utama para pengambil  keputusan  kurikulum,  (pada  waktu  itu  dikembangkan  oleh  Departemen  Pendidikan Dasar  dan  Menengah)  belum  mendasarkan  diri  pada  pengembangan  keilmuan  yang  lebih  luas. Selain  itu,  kenyataan  di  lapangan  dan  teori  menunjukkan  bahwa  pengembangan  kurikulum  di tingkat persekolahan tidak selalu harus diupayakan untuk pengembangan keilmuan yang masih langka (Dasar et al., 2019). Oleh karena itu mudah dipahami disiplin ilmu-ilmu sosial lain belum mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Realitas lain adalah dampak kurikulum yang demikian bagi persiapan siswa dan siswi untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi  belum  merupakan  masalah  besar.  Tuntutan  yang  diajukan  perguruan  tinggi  mengenai dasardasar keilmuan apa saja yang harus dikuasai siswa dan siswi di MA/SMA belum kuat dan jelas (sebetulnya sampai sekarang pun tuntutan itu tida pernah jelas). Fakultas-fakultas yang ada

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
di perguruan tinggi tidak mengajukan persyaratan yang jelas mengenai mata pelajaran yang harus dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA dan sejauh mana mereka harus menguasai mata pelajaran tersebut  sebagai  persyaratan  masuk  ke  fakultas  tertentu.  Seperti  keadaan  sekarang,  persyaratan yang  diajukan  perguruan  tinggi  sering  terlalu  umum  yakni  hanya  berdasarkan  jurusan/program khusus/ program inti yang ditempuh siswa dan siswi sewaktu di MA/SMA. Mereka yang berminat ke  fakultas  kedokteran,  alam,  dan  juga  teknologi,  harus  berasal  dari  jurusan  alam.  Sedangkan jurusan  sosial  mempersiapkan  mereka  yang  akan  melanjutkan  ke  berbagai  fakultas  ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sospol, dan psikologi (beberapa fakultas psikologi bahkan hanya menerima tamatan  alam).  Konsekuensinya,  materi  yang  mereka  pelajari  di  SMA  tidak  langsung  menjadi dasar  bagi  materi  yang  akan  mereka  pelajari  di  perguruan  tinggi.  Konsekuensi  lain  dari ketidakjelasan tuntutan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi mengajarkan kembali apa yang sudah pemah dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA. Hal ini disebabkan perguruan tinggi merasa bahwa materi yang dimaksudkan dianggap penting, sedangkan mereka tidak yakin bahwa materi tersebut sudah dipelajari di MA/SMA sebagaimana mestinya. Dalam situasi semacam ini tentu yang menjadi korban adalah siswa dan siswi yang diterima menjadi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat (Leavy et al., 2014). Siswa dan siswi terpaksa harus mempelajari kembali bahan yang sudah pernah mereka pelajari dalam tingkat kedalaman yang tidak berbeda (terutama untuk mata kuliah yang bersifat pengantar di perguruan tinggi).
Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dalam  Kurikulum  1968. Sejalan  dengan perkembangan politik bangsa pada saat itu, Kurikulum Tahun 1964 mengalami perubahan dengan terbitnya  Kurikulum  Tahun  1968.  Dalam  Kurikulum  Tahun  1968  untuk  pendidikan  dasar  dan menengah,  pendidikan  ilmu  sosial  masih  tetap  diwakili  oleh  pendidikan  sejarah,  geografi,  dan ekonomi. Perubahan nama dari kurikulum sebelumnya adalah nama mata pelajaran civics pada kurikulum  1964  diubah  menjadi  kewarganegaraan  (Farisi,  2013).  Beberapa  waktu  kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan terakhir disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn).  Kedudukan  pendidikan  ilmu  sosial  dalam  Kurikulum  1968  tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus.
Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1975. Pengembangan Kurikulum Tahun 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan  oleh  Kementerian/Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tetapi  oleh  suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan  Kurikulum  Tahun  1975  menjadi  lebih  jelas,  baik  dari  segi  pendekatan  maupun tujuannya. Model pendekatan tujuan ini dikenal pula dengan nama model Tyler dan mempunyai pengaruh yang besar di Amerika Serikat. Pada fase ini pengaruh pendidikan Amerika Serikat mulai menguat di Indonesia terutama melalui para sarjana yang pulang dari belajar di negara tersebut. Selain model pengembangan, dalam kurikulum baru digunakan pula pendekatan pengembangan materi kurikulum yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jika dalam kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran dalam kurikulum 1975 digunakan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum dasar materi broadfile Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi disiplin geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
jenjang MI/SD mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan sesuai dengan ide IPS, sedangkan untuk jenjang MTs/SMP menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan  menengah,  materi  IPS  meliputi  geografi  dan  kependudukan,  sejarah,  antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang (Farisi, 2013). Dalam Kurikulum Tahun 1975 dinyatakan bahwa IPS adalah paduan (fusi) sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Dari batasan pengertian IPS, tampak bahwa definisi IPS yang digunakan pada Kurikulum Tahun 1975 sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam definisi itu dikatakan bukan paduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu sosial tetapi sejumlah mata pelajaran sosial. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan  kemudian  ialah  apakah  pengertian  mata  pelajaran  sosial  sama  maksudnya  dengan pelajaran ilmu-ilmu sosial? Dalam dokumen kurikulum yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran  (GBPP)  yang  dimaksudkan  sebagai  mata  pelajaran  sosial  adalah  disiplin  ilmu-ilmu sosial. Untuk IPS pada jenjang pendidikan dasar disebutkan bahwa materi pelajaran IPS ditunjang geografi  dan  kependudukan,  sejarah,  dan  ekonomi-koperasi,  sedangkan  untuk  menengah  IPS mencakup geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Jadi, orientasi pendidikan IPS pada pendidikan disiplin ilmu jelas tergambarkan dalam dokumen kurikulum. Artinya, integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut (Dasar et al., 2019).
Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dalam  Kurikulum  1984.    Kurikulum  Tahun  1984  merupakan penyempurnaan  Kurikulum  Tahun  1975.  Dalam  kurikulum  1984,  nama  IPS  hanya  digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP, sama seperti dalam Kurikulum 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar (MTs/SMP) menjadi lebih luas dibandingkan dengan Kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Tahun 1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan Kurikulum Tahun 1975. Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar, untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak  lagi  digunakan,  melainkan  disiplin  ilmu  sosial  itu  sendiri.  IPS  untuk  jenjang  pendidikan menengah  diwakili  mata  pelajaran  sejarah,  geografi,  ekonomi,  antropologi-sosiologi,  dan  tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GBPP yang berbeda yang secara fisik terpisah dan isinya tidak berhubungan. Selain itu, mata pelajaran ilmu-ilmu sosial tersebut berbeda dalam status kurikulum mereka. Ada yang, dimasukkan ke dalam kelompok program inti dan ada yang dimasukkan  menjadi  kelompok  program-  pilihan.  Program  inti  adalah  program  yang  diberikan kepada  semua  siswa  dan  siswi,  sedangkan  program  pilihan  hanya  diberikan  kepada  kelas  atau jurusan tertentu.
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1994. Kurikulum IPS Tahun 1994 adalah kurikulum yang akan digunakan pada tahun 1994. Seperti kurikulum sebelumnya, nama tahun digunakan bagi suatu kurikulum untuk menyatakan waktu mulai berlakunya. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini mulai digunakan pada tahun 1994, yaitu pada tahun ajaran 1994/1995. Dalam  Keputusan  Mendikbud  Nomor  060/U/1993  disebutkan  bahwa  pada  jenjang  pendidikan dasar terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang mencakup ilmu bumi, sejarah (nasional dan umum), dan ekonomi. Walaupun kalangan iImuwan geografi tidak
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sependapat  dengan  istilah  ilmu  bumi  dan  keduanya  dianggap  tidak  sama,  dalam  kurikulum  ini yang dimaksudkan dengan ilmu bumi adalah geografi yang dikenal dalam kurikulum sebelumnya. Selanjutnya,  keputusan  yang  sama  menunjukkan  bahwa  mata  pelajaran  IPS  memperhatikan pengertian dasar dari konsepkonsep pendidikan disiplin ilmu sosial yang menjadi anggota IPS. Keputusan  tersebut  menunjukkan  bahwa  IPS  sebagai  suatu  nama  mata  pelajaran  pada  jenjang pendidikan  dasar  memiliki  anggota  disiplin  ilmu  yang  sama  dengan  kurikulum  sebelumnya. Demikian juga kajian terhadap rancangan GBPP memperlihatkan bahwa pendekatan pengajaran yang integratif hanya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar di MI/SD, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di tingkat MTs/SMP pendekatan disiplin ilmu terpisah ( separated disciplinary approach ) merupakan sesuatu yang tetap dominan (Endayani, 2017). Bahkan, dalam rancangan GBPP  tersebut  dinyatakan  bahwa  geografi,  sejarah,  dan  ekonomi  masing-masing  mendapatkan jatah 2 jam pelajaran per minggu. Artinya, GBPP IPS MTs/SMP menyatakan bahwa tiap anggota kurikulum IPS itu bersifat mandiri dengan tujuan, materi, dan juga jam pelajaran yang terpisah. Bentuk pengajaran yang terpisah dan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu itu terlihat secara jelas dalam setiap komponen GBPP (tujuan, pengalaman belajar, dan materi). Tampak di setiap kelas dan setiap catur wulan (sistem semester yang dianut Kurikulum 1984 diganti dengan satuan lama yaitu  catur  wulan,  berlaku  untuk  pendidikan  dasar,  MI/SD  dan  MTs/SMP,  serta  pendidikan menengah  MA/SMA).  Komponen-komponen  kurikulum  untuk  ketiga  disiplin  itu  dijejerkan sehingga secara fisik terlihat dekat. Secara konseptual antara ketiganya tidak berhubungan. Dalam GBPP disebutkan bahwa kondisi ideal mengajarkan IPS di MTs/SMP dan MA/SMA adalah setiap disiplin  ilmu  dalam  IPS  diajarkan  oleh  guru  yang  berbeda.  Hanya  dalam  kondisi  yang  tidak memungkinkan ketiga disiplin tersebut diajarkan oleh guru yang sama. Anjuran yang demikian tidak  saja  memperkuat  kemandirian  (ketiadaan  hubungan  antara  ketiga  disiplin  itu  dalam  satu kurikulum  yang  sama),  tetapi  juga  menunjukkan  bentuk  pendidikan  ilmu-ilmu  sosial  yang diinginkan.  Kiranya  penggabungan  ketiganya  dalam  satu  kurikulum  dengan  nama  IPS  pada jenjang  pendidikan  MTs/SMP  hanya  untuk  menghilangkan  kesan  padatnya  materi  kurikulum MTs/SMP  dan  untuk  memperlihatkan  keberhubungan  semu  dengan  kurikulum  IPS  di  MI/  SD. Posisi  kurikulum  semacam  ini  kurang  menguntungkan,  bila  pendidikan  ilmu-ilmu  sosial  di MTs/SMP diajarkan dalam bentuk terpisah, karena akan menampilkan ketidak seimbangan antara apa yang didefinisikan sebagai IPS pada bagian awal GBPP dengan kenyataan materi kurikulum. Pengertian IPS dalam kalimat pertama jelas memperlihatkan adanya upaya untuk menggunakan bentuk  pendidikan  IPS  yang  korelatif,  tetapi  apa  yang  dikemukakan  dalam  kalimat  berikutnya menunjukkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  kurikulum  IPS  didasarkan  pada  pendekatan disiplin terpisah (Fay, 1967).

## Posisi Social Studies pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Amerika Serikat
Social Studies di Amerika Serikat dikenal mulai awal tahun 1900-an dalam bentuk Studi Sejarah,  Pemerintahan,  dan  Geografi.  Pada  awal-awal  tahun  tersebut  terdapat  keterbatasan sumberdaya  kurkulum  dan  pasokan  buku-buku  teks  materi  ajar social  studies hampir  di  setiap negara bagian. Muncul dan tumbuhnya penelitian tentang pendidikan pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an menyebabkan para guru lebih fokus pada pengajaran yang memberikan pemahaman tentang  konsep-konsep,  generalisasi  dan  keterampilan  intelektual  bukan  sekadar  memberikan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pelajaran  yang  dirancang  untuk  memberikan  sekumpulan  pengetahuan  factual  (Dasar  et  al., 2019).  Kemudian, pertumbuhan organisasi profesi disetiap negara bagian dan nasional juga mulai berperan dalam membangun persiapan kurikulum dan standarisasi guru. Perubahan tersebut secara dramatis muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.
Pertumbuhan teknologi komputer mulai merevolusi industri penerbitan pada tahun 1980- an dan 1990-an. Penerbit mulai menerbitkan buku teks disesuaikan dengan pedoman kurikulum pada setiap negara bagian.  Faktor-faktor seperti kebangkitan perekonomian yang terjadi di negara Asia,  globalisasi  perdagangan  dengan  pengaruhnya  yang  tidak  bisa  dihindari  dari  perusahaan multinasional  besar,  dan  kekalahan  komunisme  menuntut   pengembangan  standar  kurikulum nasional untuk Social Studies , bentuk evaluasi, dan berbagai skema akuntabilitas baik untuk guru maupun sekolah. Departemen Pendidikan pada setiap negara bagian menentukan kebijakan secara umum dalam pengembangan kurikulum Social Studies pada kelas pendidikan dasar dapat berupa disiplin akademik (misal Sejarah, Geografi, Ekonomi, Kewarganegaraan) atau disesuaikan dengan sebagian  maupun  keseluruhan  dari  “Sepuluh  Tema  Keunggulan  Social  Studies”  yang dikembangkan oleh National Council for the Social Studies (NCSS) (Rahmad, 2016).  Anak-anak sekolah di Amerika belajar di kelas terdiri pria dan wanita termasuk di dalamnya minoritas ras dan etnis.  Mereka  belajar  negara  dan  simbol  negara,  hari  libur  nasional.  Materi  pembelajaran mengikuti urutan lingkungan yang semakin luas mulai dari belajar tentang diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Alokasi waktu yang direkomendasikan untuk Social Studies berkisar dua puluh sampai tiga puluh menit per hari di kelas-kelas dasar awal dan tiga puluh sampai empat puluh menit untuk kelas dua atau tiga. Walaupun demikian banyak guru yang mengabaikan rekomendasi tersebut bahkan sama sekali menghilangkan Social Studies dari kurikulum.  Gambaran kurikulum normatif untuk Social Studies sekolah menengah (kelas 6, 7, dan 8) nampak kabur, pada umumnya meliputi  Geografi  Dunia,  Peradaban  Barat,  Sejarah  Amerika  Serikat,  Sejarah  Negara  dan Kewarganegaraan. Siswa biasanya memiliki buku teks dengan panjang halaman mencapai 300- 400 halaman. Pendekatan umum dalam pembelajaran di kelas adalah membaca buku, di- riview oleh  guru  dengan  mengemukakan  ide  utama  dan  konsepnya,  serta  menuliskan  jawaban  atas pertanyaan.
Sedangkan Social Studies untuk tingkat menengah atas biasanya mencakup gabungan dari tema-tema pilihan. Negara bagian biasanya menentukan persyaratan kelulusan yang tinggi untuk sekolah mereka dalam hal “ Carnegie Unit ” atau bervariasi antara dua sampai empat unit untuk kelulusan  dalam Social  Studies .  Kemudian  dilakukan  pelacakan  terhadap  mereka  yang  ingin mengikuti  perkuliahan  lebih  lanjut  atau  tidak.  Selama  awal  1980-an  dan  1990-an,  pemerintah Amerika  Serikat  gencar  mempromosikan  berbagai  perubahan  pada  kurikulum Social  Studies . Berbagai  upaya  pengembangan  standar  nasional  dilakukan,  ujian  nasional  pertama  kali dilaksanakan  sehingga  membawa  perubahan  terhadap  pengembangan  standar  kurikulum  K-12 untuk  Sejarah  dan  Geografi.  NCSS  melakukan  usaha-usaha  pengembangan  standar  kurikulum Social Studies yang lebih luas, dan memperlakukan Sejarah juga Geografi merupakan bagian dari keseimbangan kurikulum komprehensif Sosial Studies K-12. Demikian pula, banyak organisasi yang berafiliasi dengan bidang pendidikan Kewarganegaraan bersatu di bawah naungan Center for  Civic  Education dan  mulai  mengembangkan  standar  nasional  untuk  Kewarganegaraan,  dan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ilmu Politik dengan pendanaan dari berbagai sumber dan hibah dari pemerintah federal (Suastika, 2021).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dunia kerja. Posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum awal kemerdekaan termasuk dalam  kelompok  dasar  yaitu  kelompok  mata  pelajaran  wajib  yang  dibangun  untuk mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 termasuk  kelompok  cipta  yaitu  mata  pelajaran  pendalaman  pada  jurusan  tertentu.  Kondisi  ini menyebabkan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  bukan  lagi  sebagai  mata  pelajaran  yang  urgen  di  mata siswa dan menjadi mata pelajaran kelas dua. Kurikulum 1975 dan seterusnya mengembalikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah,  dengan  materi  yang  bersifat  fusi  dari  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora.  Ilmu Pengetahuan  Sosial  menjadi  mata  pelajaran  strategis  dalam  pengembangan  keterampilan  sosial siswa. Social studies di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan nasionalis. Social studies merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial dan  kewarganegaraan  dengan  tujuan  untuk  membentuk good  citizionship (Endayani,  2017). Kondisi ini diperkuat dengan adanya asosiasi keilmuan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjadi penggerak untuk melakukan kajian khusus berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial. Walapun Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui National Council for the Social Studies (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasan dan kedalaman materi yang jelas.

## Saran
keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu. Kondisi ini menyebabkan Ilmu Pengetahuan Sosial bukan lagi sebagai mata pelajaran yang urgen di mata siswa dan menjadi mata  pelajaran  kelas  dua.  Kurikulum  1975  dan  seterusnya  mengembalikan  Ilmu  Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi mata pelajaran strategis dalam pengembangan keterampilan sosial siswa. Social studies di  Amerika  Serikat  memiliki  peran  yang  strategis  untuk  mengembangkan  warganegara  yang cerdas  dan  nasionalis. Social  studies merupakan  gabungan  dari  ilmu-ilmu  sosial  dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk good citizionship (Endayani, 2017). Kondisi ini diperkuat dengan adanya asosiasi keilmuan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjadi penggerak untuk  melakukan  kajian  khusus  berkaitan  dengan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial.  Walapun  Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui National Council for the Social Studies (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasan dan kedalaman materi yang jelas.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## DAFTAR PUSTAKA
Dasar,  P.,  Indonesia,  D.  I.,  Amerika,  D.  A.  N.,  &  Dahlan,  U.  A.  (2019). Pendidikan  dasar  di indonesia, jepang, dan amerika serikat . 346–361.
Endayani, H. (2017). Pengembangan Materi Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial , 1 (1), 92–110. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/download/1158/922
Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues  and  opportunities  in  early  childhood  intervention  research. Journal  of  Early Intervention , 33 (3), 186–200. https://doi.org/10.1177/1053815111425493
Farisi,  M.  I.  (2013). KURIKULUM  REKONTRUKSIONIS  DAN  IMPLIKASINYA  TERHADAP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : ANALISIS DOKUMEN KURIKULUM 2013 . 143–164.
Fay, D. L. (1967). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 1–23.
Leavy, P., Leavy, P., Harrison, A. K., Ellis, C., Adams, T. E., Brinkmann, S., Tucker, E. L., Prior, L., Holm, G., Hewson, C., Simons, H., & Leavy, P. (2014). THE OXFORD HANDBOOK OF Understanding in Context . April .
Mills, J., & Birks, M. (2014). Qualtative Methodology. Sage Publications .
Dasar,  P.,  Indonesia,  D.  I.,  Amerika,  D.  A.  N.,  &  Dahlan,  U.  A.  (2019). Pendidikan  dasar  di indonesia, jepang, dan amerika serikat . 346–361.
Endayani, H. (2017). Pengembangan Materi Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial , 1 (1), 92–110. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/download/1158/922
Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis:
Issues  and  opportunities  in  early  childhood  intervention  research. Journal  of  Early Intervention , 33 (3), 186–200. https://doi.org/10.1177/1053815111425493
Farisi,  M.  I.  (2013). KURIKULUM  REKONTRUKSIONIS  DAN  IMPLIKASINYA  TERHADAP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL : ANALISIS DOKUMEN KURIKULUM 2013 . 143–164.
Fay, D. L. (1967). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 1–23.
Leavy, P., Leavy, P., Harrison, A. K., Ellis, C., Adams, T. E., Brinkmann, S., Tucker, E. L., Prior, L., Holm, G., Hewson, C., Simons, H., & Leavy, P. (2014). THE OXFORD HANDBOOK OF Understanding in Context . April .

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Mills, J., & Birks, M. (2014). Qualtative Methodology. Sage Publications .
Nursyifa, A. (2019). Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4 . 0 . 6 (1).
Rahmad. (2016). Lt.Blkg Pend.Ips. Jurnal Madrasah Ibtidaiyah , 2 (1), 67–78. http://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/muallimuna
Schroeder, J. E. (2006). Critical visual analysis. Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing , September , 303–321. https://doi.org/10.4337/9781847204127.00032
Speidel,  S.  (2018).  Lux  presents  hollywood:  Films  on  the  radio  during  the  ‘golden  age’  of broadcasting.
The Routledge Companion to Adaptation , 265–277.
https://doi.org/10.4324/9781315690254
Suastika,  I.  N.  (2021).  Analisis  Komparasi  Social  Studies  di  China  dan  Korea  Selatan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha , 9 (1), 60–69.
Zealand,  N.  (2004).  Qualitative  Research  in  Tourism. Qualitative  Research  in  Tourism . https://doi.org/10.4324/9780203642986