## KAJIAN MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN PSO BIDANG PERS OLEH LKBN ANTARA

## Primayanti
LKBN Antara primajongrang@gmail.com
Abstract: Based  on  Government  Regulation  No.  40 Year  2007  on  Perum  ANTARA  do  fund public  services  (public  service  obligation  /  PSO)  in  the  field  of  government  information. ANTARA  position  is  also  very  strategic  in  the  middle  of  the  fight-laden  media  industry interests.  Also, the need  to  get  in  the news  media  with the  retail product  line strategy  while maintaining the main products for the media.Results of this study showed that the press area of public service obligations  (PSO-Field  Press)  includes  a number of products  and services that news text, photo news, and TV news. In line with government policies and programs, also set a number of themes that frame the products and services fields PSO Press.
PSO  and  Field  Releases  can  be  interpreted  as  the  government's  efforts  to  maintain  control and domination of the media life, given the strategic function of political economy of media. A contradiction was born. On the one hand, the government wants to adopt the principles of the liberal press, on the other hand maintain government policies in the media sector as opposed to the spirit of libertarianism.

## Keyword: Production Manajement, News
Abstrak: Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perum  LKBN ANTARA  dilakukan  dana  pelayanan  umum  ( public  service  obligation /PSO)  di  bidang informasi  dari  pemerintah.  Posisi  LKBN  ANTARA  juga  sangat  strategis  di  tengah pertarungan industri media yang sarat kepentingan. Juga, perlunya kantor berita masuk media ritel dengan strategi lini produk dengan tetap mempertahankan produk utama untuk media. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kewajiban pelayanan umum bidang pers (PSO-Bidang Pers) tersebut mencakup sejumlah produk dan layanan yaitu berita teks, berita foto, dan berita TV. Agar sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah, ditetapkan pula sejumlah tema yang membingkai produk dan layanan PSO Bidang Pers.
PSO  Bidang  Pers  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  pemerintah  yang  ingin  mempertahankan kontrol  dan  dominasinya  terhadap  kehidupan  media,  mengingat  begitu  strategisnya  fungsi ekonomi-politik  media.  Sebuah  kontradiksi  pun  lahir.  Di  satu  sisi,  pemerintah  ingin mengadopsi  prinsip-prinsip  pers  liberal,  di  sisi  lain  pemerintah  mempertahankan  kebijakan- kebijakan di sektor media yang bertentangan dengan semangat libertarianisme.
Kata kunci : manajemen produksi, pemberitaan

## Primayanti :Kajian Manajemen Produksi Pemberitaan PSO...

## PENDAHULUAN
Kegiatan penyebarluasan informasi  yang  cepat,  akurat  dan  penting ke  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional ini  dapat digolongkan sebagai non-commercial  activities .  Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perum LKBN ANTARA dilakukan  dana  pelayanan  umum  ( public service obligation /PSO) di bidang informasi  dari  pemerintah.  Tahun  2009 ini  adalah  tahun  kedua  pelaksanaan  PSO Bidang Pers Perum LKBN ANTARA.
Keberadaan  LKBN  ANTARA sebagai  lembaga    penyedia  informasi utama  untuk  media  sangat  strategis. Sebab,  LKBN  ANTARA    memainkan peran  penting  sebagai  instrumen  standar informasi negara yang mempunyai kredibilitas tinggi di luar negeri. Sementara,  untuk  lingkup  domestik, banyak  media  massa  di  daerah  pun menjadikan  LKBN  ANTARA    sebagai sumber informasi nasional.
Posisi  LKBN  ANTARA  juga sangat  strategis  di  tengah  pertarungan industri  media  yang  sarat  kepentingan. Juga, perlunya kantor berita masuk media ritel  dengan  strategi  lini  produk  dengan tetap  mempertahankan  produk  utama untuk media.
LKBN  ANTARA  bisa  menjadi salah  satu  lembaga  media  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  para  pelanggan serta publik. Namun, untuk bisa bertahan, LKBN ANTARA harus terus mengembangkan kerjasama dengan media  dan  lembaga  lain,  khususnya berbasis  publik  melalui  penyediaan  jasa tertentu  serta  menjadi  penyedia  alternatif berita dari media-media yang telah ada.
PSO  dilakukan  karena  jika  tidak ada intervensi pendanaan dari pemerintah baik  langsung  maupun  tidak  langsung
maka Perum LKBN ANTARA tidak bisa dengan optimal menyesuaikan jasa layanan  penyebaran  informasi  tersebut agar bisa diakses oleh publik.
Kewajiban pelayanan umum bidang  pers  yang  ditugaskan  kepada Perum  LKBN  ANTARA  mencakup sejumlah produk dan layanan yaitu berita teks,  berita  foto,  dan  berita  TV.  Agar sejalan  dengan  program  dan  kebijakan pemerintah,  ditetapkan  pula  sejumlah tema  yang  membingkai  produk  dan layanan  PSO.  Tema-tema  tersebut  antara lain,  (1)    demokratisasi  dan  Pemilu,    (2) perkembangan  dan  kebijakan  ekonomi Indonesia  di  tengah  krisis  ekonomi global, (3) Millenium Development Goals (MDGs),  (4)    karakter  bangsa,    dan  (5) citra Indonesia.
Produk  PSO  juga  diharapkan dapat  diakses  publik  seluas-luasnya. Perum  LKBN  ANTARA  menetapkan beberapa  target  penyebarluasan  produk PSO 2009 yakni  media cetak dan media elektronik, lembaga pemerintah, kedutaan  besar  negara  lain  yang  ada  di Indonesia,  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  di  luar  negeri,  lembaga pendidikan,    dan  organisasi  masyarakat dengan  cakupan  kerja  dan  jejaring berskala nasional.
Proses  edukasi  publik  dalam konteks  penyebarluasan  informasi  oleh LKBN  ANTARA  hendaknya  dimaknai sebagai  bagian  dari  pemasaran  yang  tak terlepas  dalam  kerangka  PSO  Bidang Pers.  Dalam  situasi  arus  informasi  yang sangat  bebas  dewasa  ini,  termasuk semakin  kuat  dan  besarnya  peranan swasta dalam bidang informasi, pemerintah sangat perlu untuk memberitahu  publik  tentang  berbagai  hal apa  yang  menjadi  kebijakan,  rencana, program, dan pendapat pemerintah.

## Primayanti :Kajian Manajemen Produksi Pemberitaan PSO...
Apalagi secara nyata, tidak seluruh  masyarakat  Indonesia  memiliki kemampuan  dan  akses  yang  sama terhadap  informasi  baik  karena  keadaan geografis, demografis, kemampuan sosial-ekonomi  maupun  teknologi.  Hal yang  sama  juga  berlaku  dalam  konteks informasi  yang  menjadi  fokus  utama pelaksanaan PSO Bidang Pers ini.
Meski  ANTARA  mendapatkan dana dari pemerintah sebagai kompensasi  menjalankan  tugas Public Service  Obligation (PSO),  namun    tetap menjalankan  fungsi    pemberitaannya dengan memegang prinsip  independensi. Selama  ini  ANTARA  sudah    baik  dalam menjalankan  prinsip-prinsip    jurnalisme itu.  Namun  Presiden  Yudhoyono    juga meminta agar Perum
ANTARA mengembangkan profesionalitas dan jangkauan kemampuan.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  yang berkaitan  PSO,  dan  mengkaji    kegiatan- kegiatan
yang
dilaksanakan mempengaruhi kebijakan redaksional ANTARA  dan  melakukan  penilaian bagaimana  adaptasi  pola  kerja  dan manajemen yang digunakan untuk mengelola  kerja  sebagai  Perum  dan sebagai  pelaksana  PSO  di  bidang informasi.

## KAJIAN PUSTAKA
Ekonomi  Politik: Konsepsi  ekonomi- politik  media  massa  sangat  berpengaruh dalam tradisi perkembangan studi media. Jika  dikategorikan,  ekonomi  politik media  termasuk  dalam  era  cultural critism  berdasarkan  era  perkembangan media dan industri media. Secara teoretis, Vincent Mosco (1996: 5) mendefinisikan ekonomi-politik  sebagai  studi  mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan,  yang  secara  bersama-sama
mendasari  proses  produksi,  distribusi, dan konsumsi sumber daya.
Kajian  Graham  Murdock  dan Peter  Golding  lebih  kental  pada  aspek dan struktur ekonomi (lebih ke pendekatan  economism)  dalam  kajian ekonomi-politik media massa dibandingkan  kajian  pada  muatan  (isi) ideologis media (pendekatan
reductionism).  Mengenai  hal  ini  Golding dan  Murdock  (2000:  70)  menyatakan: “Kita  mungkin  perlu  memahami  betul proses-proses  dinamis  yang  terjadi  pada tahapan  tertentu  dari  sebuah  kapitalisme tertentu  dimana  sebuah  media  hidup untuk  dapat  memahami  fungsi-fungsi ideologis  yang  dijalankan  oleh  suatu media massa”.
Pendekatan  ini  melihat  bahwa peran media massa melegitimasi produksi ‘kesadaran  semu’  dalam  kepentingan kelas  yang  memiliki  dan  mengontrol media. Murdock dan Golding (1995: 204) menyatakan, tekanan untuk memaksimalkan khalayak sebagai
konsumen media massa dan meningkatkan keuntungan kapital menjadi  kecenderungan  media  untuk menghindari hal yang tidak menguntungkan  dan  mengambil  bentuk- bentuk  yang  akrab  dan  dapat  diterima masyarakat.
Analisis  wacana  kritis  mewakili berbagai  teori,  metodologi,  dan  definisi. Meliputi konsep teoritis dari teori wacana dan  teori  kritis,  serta  menyarankan metode  untuk  mengungkap  hubungan antara berbagai perspektif, analisis wacana  kritis  (disingkat  CDA  dalam kebanyakan konteks) adalah studi tentang teks, ucapan, dan visual yang mengambarkan untuk mengungkap makna  bersama  yang  berkontribusi,  atau mewakili,  struktur  sosial  dan  ideologi. CDA  dibedakan  dari  analisis  wacana dengan  tujuan-tujuan  politik  dan  sosial
eksplisit;  mengasumsikan  bahwa  struktur wacana  merupakan  ketimpangan  sosial dan  ketidakadilan  dan  berusaha  untuk mengekspos  struktur  yang  baik  dalam produksi  dan  penerimaan  tertulis,  lisan, dan  /  atau  pesan  visual.  CDA  berkaitan dengan  mempelajari  dan  menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan, ketimpangan,  dan  dominasi  diciptakan dan  diabadikan  melalui  wacana  dalam berbagai  konteks  politik,  sosial,  dan sejarah. Dengan membuka selubung kerja praktek  wacana  tersebut,  CDA  ulama berharap untuk menumbangkan-atau setidaknya menahan-praktek-praktek dalam  kepentingan  keadilan  sosial.  CDA tidak  memberikan  satu  tunggal  atau spesifik  metodologi  teori  atau  penelitian. Sebaliknya,  berbagai  teori  dan  metode penelitian telah mempengaruhi perkembangan CDA. teori epistemologis, teori-teori  sosial,  teori  sosiopsikologis, teori  wacana,  dan  teori-teori  linguistik, untuk  nama  hanya  segelintir,  dapat ditemukan  di  CDA.  Pada  intinya,  CDA membawa  berbagai  teori  ke  dalam bermain dengan berfokus baik pada aspek mikro  wacana  (misalnya,  kata-kata, kalimat,  dan  gambar)  dan  aspek  makro dari  struktur  sosial  (misalnya,  produksi dan  penerimaan  teks  dalam  rangka  lebih luas  ceramah).  Pada  tingkat  mikro,  CDA mengasumsikan bahwa kekuasaan memanifestasikan dalam pola penggunaan  kata-kata  dan  gambar  dan individu  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan  ini  dalam  penggunaan bahasa.
Pada tingkat makro, CDA mengasumsikan  bahwa  identitas  kami (subjektivitas)  yang  dibangun  di  dalam dan  melalui  cara  kita  memproduksi  dan mengkonsumsi  wacana  dan  bahasa  yang membangun dunia sosial dan budaya kita. Dalam kedua konteks, CDA mengasumsikan  bahwa  sosial,  budaya,
identitas,  dan  struktur  kekuasaan  tidak tetap-bahwa perubahan dalam penggunaan  bahasa  dapat  dan  mengubah itu  yang  dibangun  oleh  perubahan  sosial ini adalah tujuan dari CDA.  Istilah kunci dari  CDA  adalah  wacana  dan  kritis. Dalam  kebanyakan  penggunaan  yang terkait  dengan  CDA,  wacana  dibedakan dari  teks,  yang  ucapan  tertentu,  gambar, atau  tulisan.  Wacana  adalah  bentuk keseluruhan  pengetahuan  dan  arena  yang delimits tertentu ekspresi.
Menurut  Michel  Foucault,  yang karyanya  mempengaruhi  perkembangan CDA,  penggunaan  bahasa  dan  kata-kata diatur melalui diskursif formasi-konvensi dan  aturan  yang  membatasi  pengetahuan kita  dan  makna  dari  hal-hal.  Wacana, maka,  adalah  arena  di  mana  hubungan sosial,  praktek,  dan  perilaku  yang dibangun  dan  dipelihara.  cara  kerja ideologi  mencirikan  aspek  penting  dari CDA.  Keprihatinan  ini  dapat  ditelusuri dengan  pekerjaan  Marxis  dan  pengaruh ulama Frankfurt School yang berpendapat bahwa  ideologi  tertentu  disampaikan melalui tekstual dan bentuk-bentuk budaya.  Ideologi  merupakan  konsep penting  dalam  CDA  karena  melalui ideologi bahwa kekuasaan dan ketidaksetaraan  dipertahankan.  produksi tekstual  dan  penerimaan  adalah  proses sosial.
Makna teks sering dikodekan oleh mereka  yang  berkuasa,  meskipun  makna dan  efek  dari  bahasa  juga  produk  dari negosiasi  antara  produsen,  konsumen, dan  konteks  sosial  /  budaya  yang  lebih luas.  Teks,  maka,  dapat  terbuka  untuk kontestasi berbagai individu dan kelompok-produsen dan penerima- perjuangan  atas  makna  dan  efek.  Peran ideologi,  bagaimanapun,  adalah  untuk menaturalisasikan struktur dominan sehingga  proses  pembuatan  makna  dan konstruksi sosial dikaburkan. CDA
bertujuan  untuk  membuat  proses  ini terlihat  dengan  menanyakan  apakah  teks melayani kepentingan atau struktur dominasi  kuat,  dengan  mengevaluasi apakah  suatu  representasi  atau  identitas dipilih  atau  dibangun  dengan  cara tertentu,  dan  dengan  meminta  yang menghasilkan representasi dan apa motivasi mereka mungkin. Laporan BAPPENAS/ADB menyatakan bahwa (i) ketiadaan indikator kinerja utama sering menimbulkan kesulitan  dalam  melakukan  penilaian manfaat  dari  PSO  (ii)  PSO  dianggap sebagai `rencana keluar' untuk mengkompensasi  kerugian  usaha  BUMN bidang  transportasi  daripada  memenuhi tujuan-tujuan  pembangunan  sosial  (iii) kontrak  tahunan  dan  waktu  keputusan yang  lama  atau  tertunda  membuat ketidakfleksibelan  dalam  tahap  operasi dan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan  layanan  kepada  publik sejalan  dengan  penugasan  yang  ada (Allan, 2009).
LKBN  ANTARA  ikut  mewarnai dinamika  pertumbuhan  pers  nasional yang    dibutuhkan  untuk  menyebarkan informasi  bagi  kepentingan  masyarakat. Keberadaan kantor berita nasional adalah sebuah  keniscataan  dan  bisa  menjadi sumber    berita  terpercaya  di  tengah- tengah  maraknya    media  asing  dalam menyebar  informasi  yang    belum  tentu sesuai dengan kepentingan  nasional.
Perubahan status Lembaga Negara  menjadi  Perusahaan  Umum (Perum) berdasarkan PP 40/2007
tertanggal 18 Juli 2007 dimaksudkan agar memudahkan kerja kantor berita perjuangan  tersebut  untuk  menghadapi era  konvergensi  media  dan  tantangan bisnis media yang kian mengglobal.
Dengan  berbadan  hukum  Perum, LKBN ANTARA dapat mengembangkan berbagai  lini  bisnis  berbasis  konten,
komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan  media.  Sebagian  berita  untuk pasar  media  diformat  untuk  publik melalui portal publik www.antaranews.com. Penelitian ini adalah kajian ekonomi  politik  media  massa  dengan paradigma ekonomi politik kritis konstruktivis. Beberapa kajian pada level makro dari studi ekonomi politik memusatkan  perhatian  pada  dua  macam pendekatan, yakni: economism dan reductionism (ideology). Pendekatan economism  melihat  bahwa  praktek- praktek
sosiokultural yang mempengaruhi  produksi  dan  konsumsi teks akan berbeda-beda karena perbedaan dari persoalan-persoalan pokok di bidang ekonomi  atau  pengembangan  modal. Masalah  produksi  ideology  hanyalah persoalan  kedua  yang  tidak  terlalu  perlu diperhatikan.
Pada bagian lainnya, reductionism dikaitkan  dengan  teori-teori  Kultural Marxis  yang  lebih  memfokuskan  diri pada fungsi-fungsi ideologis yang dijalankan  oleh  media.  Analisis-analisis mereka umumnya direduksi atau diisolasi pada  level  teks  secara  berlebihan  untuk menemukan
kandungan-kandungan ideologis
tersebut, sehingga mengakibatkan  kemungkinan  hilangnya hubungan  antara  teks  tersebut  dengan kenyataan  bahwa  -  bagaimanapun  -  pers adalah  sebuah  institusi  ekonomi  dalam sebuah  sistem  kapitalis  (Murdock  dan Golding, 1982: 37).
Dalam  industri  media,  pergulatan diskursus  tarik  menarik  antara  relasi ekonomi dan relasi politik terhadap peran independensi  media  dalam  kaitannya media  sebagai  sarana  untuk  membentuk ruang publik  yang cerdas dan konstruktif sangat  melelahkan.  Dalam  arti  bahwa masing-masing  relasi  memiliki  sistem nilai yang berlaku sekaligus mengandung
unsur kepentingan yang tak bisa dihindarkan.  Pergulatan  keduanya  pada akhirnya akan berpengaruh secara signifikant  terhadap  posisi  media  dalam kaitannya  dengan  pelayanan  publik. Ekonomi dilihat sebagai usaha mengakumulasi modal instrumentalis bagi  perolehan  nilai  kapital  yang  besar. Sedangkan  politik  memandang  perlunya intervensi  kebijakan  yang  mengatur kerja-kerja  ekonomi  media.  Pada  titik ekstrem  ini,  diperlukan  usaha  ‘jalan tengah’  yang  dinilai  efektif  bagi keberlangsungan  industri  media  dan  juga bagi pelayanan publik secara umum.
Jalan  tengah  yang  dimaksud adalah  dengan  memberikan  perlindungan efektif  dengan  melakukan  monopoli publik  yang  dilindungi  oleh  negara. Kondisi  itu  didasarkan  pada  prinsip perlindungan  terhadap  barang  umum (public goods dalam hal berupa gelombang  elktromagnetik).  Misalnya Keane  berpendapat  bahwa  keberagaman komunikasi  media  komunikasi  non- pemerintah  dan  penciptaan  badan-badan pengaturan yang supranasional dan bertanggung-gugat  secara  politis  dan pemberian tanggung-jawab kepada koorporasi  media  yang  besar  dapat memperbaiki  model  pelayanan  publik. Selain  itu,  dari  sisi  kepentingan  publik, maka yang harus menjadi pokok perhatian bukanlah pilihan antara pengaturan oleh negara ( state regulation ) atau  pengaturan  oleh  pasar  ( market regulation ), tetapi apakah segala pengaturan
tersebut
mampu memperhatikan kepentingan publik secara optimal (lihat a.l. Mosco, 1996).
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Hasil Penelitian : LKBN ANTARA ikut mewarnai  dinamika  pertumbuhan  pers
nasional yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi  bagi kepentingan masyarakat.  Keberadaan  kantor  berita nasional  adalah  sebuah  keniscataan  dan bisa menjadi sumber  berita terpercaya di tengah-tengah  maraknya    media  asing dalam  menyebar  informasi  yang    belum tentu sesuai dengan kepentingan nasional. Perubahan status Lembaga Negara  menjadi  Perusahaan  Umum (Perum) berdasarkan PP 40/2007
tertanggal 18 Juli 2007 dimaksudkan agar memudahkan kerja kantor berita perjuangan  tersebut  untuk  menghadapi era  konvergensi  media  dan  tantangan bisnis media yang kian mengglobal.
Dengan  berbadan  hukum  Perum, LKBN ANTARA dapat mengembangkan berbagai  lini  bisnis  berbasis  konten, komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan  media.  Sebagian  berita  untuk pasar  media  diformat  untuk  publik melalui portal publik www.antaranews.com. Secara  nyata  dalam  Pembebanan PSO  Bidang  Pers  masih  dilingkupi menjalankan
amanat
Peraturan
Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perusahaan  Umum  Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, yakni: mengembangkan  pendapat  umum  yang sehat,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar bangsa di dunia.
Paradigma yang berkembang dalam penugasan itu bukanlah dari sudut komersial,  sehingga    hubungan  antara Departemen Komunikasi dan Informatika dengan  Perum  LKBN  ANTARA  adalah hubungan pemberi dan penerima penugasan.  Di  satu  sisi,  pemerintah memang  mendapatkan  bisa  memperoleh sarana  dalam  penyebarluasan  informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh
wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan dunia internasional.
Sementara  di  sisi  lain,  berbekal kompensasi  dalam  bentuk  PSO  Bidang Pers,
Perum LKBN ANTARA
melakukan  produksi  informasi  sesuai dengan penugasan tersebut.
Tugas  yang  diberikan    kepada
Perum  LKBN  Antara  berupa  Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pers dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  115/KEP/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum/ Public Service Obligation (PSO)    Bidang  Pers  Tahun
Anggaran  2009  dan  Keputusan  Menteri Komunikasi dan Informatika No.
116/KEP/M.KOMINFO04/2008  tentang Penetapan  Harga  Produk  Kewajiban
Pelayanan  Umum  / Public  Service
Obligation (PSO)  Bidang  Pers  Tahun Anggaran 2009.
Layanan ANTARA meliputi produksi berita teks, foto dan multimedia sebagai bisnis inti. Beberapa bisnis bukan inti adalah layanan teknis dan pemasaran bekerjasama dengan Reuters, Bloomberg, AFP,  Xinhua  dan  DPA,  selain  jasa pengelolaan  portal  berita,  penerbitan, pendidikan jurnalistik, media relation dan public relation.
LKBN ANTARA telah memprakarsai  pelayanan  foto  radio  sejak bulan September 1983,
dengan menggunakan pesawat pemancar berkekuatan  30  kilowatt  sumbangan pemerintah Jerman Barat ketika itu. Pada Februari 1985, Antara memulai pelayanan AP-Dow Jones Telerate, terutama bagi kalangan bisnis perbankan.
Berbagai  konten  produksi  LKBN
ANTARA  menjangkau  lebih  dari  300 pelanggan  media  yang  ada  di  Indonesia.
Lembaga Kantor Berita
Nasional (LKBN)  ANTARA  telah  memperluas jaring kemitraan strategis, dengan melakukan kerjasama kesepahaman dengan  sejumlah  kampus  di  Indonesia. Secara  khusus  kerjasama  ini  ditujukan untuk memperkuat distribusi berita kepada kalangan pers kampus. Khusus di Kampus  setiap  harinya,  sekitar  1.200 item  berita  langsung  dapat  diterima  oleh pegiat pers kampus secara gratis dan bisa dikutip tanpa menarik biaya langganan.
Kini layanan data seketika dilakukan  IMQ,  salah  satu  unit  bisnis  di bawah  ANTARA.  Pelayanan  ini  berupa informasi  data  seketika  mengenai  harga valuta  asing,  emas  dan  komoditi  lainnya di bursa-bursa nasional dan internasional, serta  informasi  dari  pusat-pusat  bisnis  di seluruh dunia.
Meski  ANTARA  mendapatkan dana dari pemerintah sebagai
kompensasi  menjalankan  tugas Public Service  Obligation (PSO),  namun    tetap menjalankan  fungsi    pemberitaannya dengan memegang prinsip  independensi. Selama  ini  ANTARA  sudah    baik  dalam menjalankan  prinsip-prinsip    jurnalisme itu.  Namun  Presiden  Yudhoyono    juga meminta agar Perum ANTARA mengembangkan profesionalitas dan jangkauan kemampuan. Dalam  pengelolaan  manajemen berbasis Biro, LKBN
ANTARAmengembangkan  konsep  Biro Mandiri  sejak  tahun  2008.  Konsep  ini mengharuskan  Biro  Mandiri  minimal membiayai  operasional  sendiri.  Jika memungkinkan,  Biro  Mandiri  harus mengembangkan berbagai terobosan vuntuk  meraih  keuntungan  dari  bisnis berita.
LKBN  ANTARA  telah  mendapat
penghargaan ISO 9001:2000 dari "World Quality Assurance (WQA)". Implementasi ISO 9001:2000 ini merupakan  salah  satu  program  dari
konsolidasi  sistem  manajemen  yang  kini sedang berlangsung.
Prosedur pencairan anggaran PSO di  LKBN  ANTARA  sangat  ketat.  Proses pergantian  dana  tersebut  baru  bisa dilakukan  setelah  kesesuaian  antara  isi dengan  tema  berita  yang  disepakati  dan prosedur  keuangan  diverifikasi  secara ketat  oleh  Depkominfo  yang  mengacu pada  aturan  Keuangan  Negara  yang berlaku.
Hal-hal  tersebut  penting  untuk membantu pemerintah dalam memperkirakan  besaran  biaya  penugasan termasuk mekanisme dan dasar pemberian kompensasinya. Salah satu isu terpenting dalam kaitan ini adalah costing basis .  Jika  diperlukan  pemerintah  dapat melakukan  studi  komprehensif  dengan menggunakan  jasa  konsultan.  Ini  untuk menghindari  adanya  proyek  yang  over valued  yang  pada  akhirnya  merugikan negara. MATRIKS 1. PENDORONG DAN KENDALA PROSES PRODUKSI ASPEK KENDALA PENDORONG

## STRATEGI
PELIPUTAN a. Keterbatasan jumlah reporter b. Pemahaman kriteria tema berita belum sama c. Narasumber minta ”entertain” a. Potensi dana Produksi PSO b. Ada Lembaga pelatihan jurnalistik antara c. Ada lembaga Ombudsman a. Rekrutmen Reporter PSO b. Sosialisasi dari ombudsman c. Pelatihan berkala PRODUK a. Berita terlalu pendek b. Kurang kritis c. Kurang  angkat potensi lokal d. Belum ada konten audio a. Kerjasama dengan pemda setempat b. Kerjasama langganan a. Perlu
Assesmnet kebutuhan lokal b. para pelanggan untuk penyempurna an konten DISTRIBUSI a. Kecepatan penyebar- luasan/penayan gan b. Foto sering terlambat c. News Portal lokal    belum terintegrasi d. Keamanan password VSAT/Portal e. Pengutipan  oleh
a. Pengembangan news portal lokal b. Pengembangan news potral nasional c. Kerjasama dengan stakeholders a. Integrasi newsportal lokal untuk support konten lokal b. Kembangkan sinergi  untuk percepatan penyebaran konten
media lokal tanpa  sebutkan sumber LKBN  ANTARA  telah  mendapat penghargaan ISO 9001:2000 dari "World Quality Assurance (WQA)". Implementasi ISO 9001:2000 ini merupakan  salah  satu  program  dari konsolidasi  sistem  manajemen  yang  kini sedang berlangsung.
Prosedur pencairan anggaran PSO di  LKBN  ANTARA  sangat  ketat.  Proses pergantian  dana  tersebut  baru  bisa dilakukan  setelah  kesesuaian  antara  isi dengan  tema  berita  yang  disepakati  dan prosedur  keuangan  diverifikasi  secara ketat  oleh  Depkominfo  yang  mengacu pada  aturan  Keuangan  Negara  yang berlaku.
Hal-hal  tersebut  penting  untuk membantu pemerintah dalam memperkirakan  besaran  biaya  penugasan termasuk mekanisme dan dasar
pemberian kompensasinya. Salah satu isu terpenting dalam kaitan ini adalah costing basis .  Jika  diperlukan  pemerintah  dapat melakukan  studi  komprehensif  dengan menggunakan  jasa  konsultan.  Ini  untuk menghindari  adanya  proyek  yang  over valued  yang  pada  akhirnya  merugikan negara.
Pembahasan: Kegiatan  penyebarluasan informasi  pada  dasarnya  dapat  dimaknai dalam  tiga  tujuan  dasar,  yaitu:  (1) meningkatkan  pengetahuan  publik,  (2) meningkatkan  kualitas  pemahaman,  dan (3). mengembangkan kepedulian/ partisipasi publik berkaitan dengan informasi yang disebarluaskan.
Dalam situasi arus informasi yang sangat  bebas  dewasa  ini,  termasuk semakin  kuat  dan  besarnya  peranan swasta dalam bidang informasi, pemerintah sangat perlu untuk memberitahu  publik  tentang  berbagai  hal
apa  yang  menjadi  kebijakan,  rencana, program,  dan  pendapat  pemerintah. Apalagi  secara  nyata,  tidak  seluruh masyarakat Indonesia memiliki kemampuan  dan  akses  yang  sama terhadap  informasi  baik  karena  keadaan geografis, demografis, kemampuan sosial-ekonomi  maupun  teknologi.  Hal yang  sama  juga  berlaku  dalam  konteks informasi  yang  menjadi  fokus  utama pelaksanaan PSO Bidang Pers ini.
Bisnis informasi, khususnya multimedia  semakin  ketat.  Masa  depan informasi  akan  dikuasai  oleh  mereka yang mengelola konten, khususnya elektronik.  Jenis dan sifat informasi juga akan lebih tersegmentasi. Bahkan konsep broadcast (sistem pancarluas) akan menjadi multicasting (dari satu sumber ke berbagai  jenis  saluran  penerima  atau multimedia).
Kemajuan teknologi
memungkinkan  semua  itu.      Stasiun  TV di tanah air juga sudah mulai menawarkan produk-produk yang mereka  siarkan  melalui  website  sehingga bisa    bisa  diakses  oleh  internet  dan telepon    genggam    secara  selektif. Singkat kata, kelak, tidak ada bagian dari bumi  pertiwi  ini  yang  tidak  dapat dijangkau oleh informasi elektronik.
Lembaga-lembaga publik, khususnya  pemerintah  memiliki  beragam cara dan metode untuk
mengomunikasikan  program  dan  citra lembaganya kepada publik dan masyarakat  luas.  Jika  memang  dalam kebijakan  PSO  Bidang  Pers  disebutkan adanya  keinginan  untuk  meningkatkan peran  serta  masyarakat  maka  perlu dikembangkan upaya untuk mengedukasi publik.
Proses  edukasi  publik  dalam konteks  penyebarluasan  informasi  oleh
LKBN  ANTARA  hendaknya  dimaknai sebagai  bagian  dari  pemasaran  yang  tak terlepas  dalam  kerangka  PSO  Bidang Pers.
Penyampaian  informasi  dalam kerangka pemasaran program pemerintah atau  best  practices  kemasyarakatan, apalagi  kepada  publik  yang  relatif beragam,  bukanlah  hal  yang  mudah. Ibarat  gunung  es,  begitu  banyak  faktor yang  mempengaruhi.  Oleh  karena  itu diperlukan  startegi  dan  cara  pendekatan khusus guna penyempurnaan pelaksanaan PSO Bidang Pers di masa mendatang.
Dalam  penyaluran  PSO  Bidang Pers  terdapat  beberapa  kendala  umum. Paling  tidak  ada  tiga  permasalahan  yang sering  dikeluhkan  oleh  BUMN-BUMN yang mendapat penugasan PSO. Pertama, subsidi PSO tersebut dinilai masih belum mencukupi  untuk  menutup  kerugian menjalankan  penugasan  PSO.  Hal  ini karena  besarnya  subsidi  PSO  yang diberikan  oleh  Pemerintah  tergantung kepada kemampuan keuangan negara.
Permasalahan  yang  kedua  adalah pencairan subsidi PSO yang dilakukan di belakang. Karena pihak pemerintah harus melakukan  verifikasi  terlebih  dahulu sebelum
melakukan
pembayaran/penggantian biaya atas tugas pelayanan  umum  yang  telah  dilakukan oleh  BUMN  sehingga  berdampak  pada terganggunya arus kas BUMN. Permasalahan yang ketiga adalah pemanfaatan  dana  PSO  sering  kurang tepat sasaran.
Masalah ini adalah masalah paling mendasar dalam pelaksanaan PSO
Bidang  Pers  Perum  LKBN  ANTARA adalah penetapan aktivitas PSO.
Persoalan  yang  muncul  berkaitan  dengan hal  ini  antara  lain  estimasi  nilai  PSO, penetapan  tema  atau  ruang  lingkup penugasan beserta kualifikasi dan spesifikasi-spesifikasi  yang  jelas  dan terukur.
Kesemua  hal  tersebut  penting ditetapkan  untuk  membantu  pemerintah dalam  memperkirakan  besaran  biaya penugasan  termasuk  mekanisme  dan dasar  pemberian  kompensasinya.  Salah satu  isu  terpenting  dalam  kaitan  ini adalah costing  basis .  Memang  salah  satu alternatif  yang  bisa  dilakukan  adalah melakukan  studi  komprehensif  dengan menggunakan  jasa  konsultan,  untuk menghindari  adanya over  valued yang bisa merugikan negara.
Efisiensi dan transaparansi adalah pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang menggunakan dana publik.      Tuntutan  publik  akan  kinerja ANTARA  sebesar  dana  yang  dikucurkan pemerintah  melalui  skema  public  service obligation  (PSO).  Oleh  karena  itu  adalah sebuah  keniscayaan  jika  ada  bagian  lain dari  Antara  yang  bisa  diakses  publik secara  mudah.  Untuk  menghindari  hal tersebut,  perlu  ada  mekanisme  yang  baik terhadap  pelaksanaan  penggunaan  dana PSO.
Kajian  Graham  Murdock  dan Peter  Golding  lebih  kental  pada  aspek dan struktur ekonomi (lebih ke pendekatan  economism)  dalam  kajian ekonomi-politik media massa dibandingkan  kajian  pada  muatan  (isi) ideologis media (pendekatan
reductionism).
Wacana  Analisis  Kritis  mewakili
perbedaan teori, metodologi, dan jelasnya meliputi  konsep  teoritis  dari  Teori Wacana Dan Kritis Teori, serta menyarankan metode untuk review mengungkap  hubungan  antara  perbedaan perspektif, analisis wacana Kritis (disingkat CDA dalam berbagai Konteks).  Teks  adalah  studi  tentang, ucapan, dan visual yang yang mengambarkan  untuk  menganalisis  atau review mengungkap makna bersama yang berkontribusi,  atau  mewakili  ,  struktur sosial  dan  ideologi.  CDA  dibedakan  dari analisis  wacana  dengan  tujuan-tujuan
politik dan sosial
eksplisit; mengasumsikan  bahwa  struktur  wacana merupakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan  dan  berusaha  untuk  review mengekspos  struktur  yang  baik  produksi dan  penerimaan  tertulis,  lisan,  dan  /  atau pesan  visual.  CDA  berkaitan  dengan mempelajari dan menganalisis bagaimana hubungan  Kekuasaan,  ketimpangan,  dan Dominasi  diciptakan  dan  diabadikan pemikiran  wacana  karena  perbedaan konteks politik, sosial, dan sejarah.
Pendekatan  ini  melihat  bahwa peran media massa melegitimasi produksi ‘kesadaran  semu’  dalam  kepentingan kelas  yang  memiliki  dan  mengontrol media.
Murdock dan Golding menyatakan, tekanan untuk memaksimalkan khalayak sebagai konsumen
media massa dan
meningkatkan keuntungan kapital
menjadi  kecenderungan  media  untuk menghindari hal yang
tidak menguntungkan  dan  mengambil  bentuk- bentuk  yang  akrab  dan  dapat  diterima masyarakat.
Masih  menurut  Golding  dan  Murdock, perkembangan  industrialisasi  komunikasi massa  yang  ditandai  dengan  adanya teknologi  modern  telah  mempercepat proses  produksi  dan  industri  media. Mereka  berdua  mengklasifikasikan  ke dalam  tiga  bentuk  konsentrasi  utama (Integrasi, Diversifikasi,
Internasionalisasi). Pertama ,  Integrasi.  Baik  integrasi horizontal maupun vertikal lebih mengutamakan  pada  akumulasi  modal dan  kepemilikan  bagi  keberlangsungan sebuah  industri  media.  Tipe  yang  sering dipergunakan  dalam  proses  integrasi perusahan adalah model merger (penyatuan  dua  perusahaan  atau  lebih dalam  satu  wadah  besar)  dan take-over (pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain). Misalnya proses akuisisi  koran  harian The  Times dan The
Sunday
Times oleh
Thomson Organization.  Atau  take  over  Penguin Books (buku bersampul tipis yang beraset terbesar  di  dunia)  yang  diambil  alih  oleh Person  Longmans  (satu  dari  penerbitan terbesar di Inggris). Bisa juga dilihat pada tahun 1970, ketika surat kabar terkemuka di  Inggris  dan  penerbit  majalah  IPC melakukan  merger  dengan  Reed  Group Limited,  sebuah  koorporasi  internasional di  bidang industri kayu,  bahan kayu, dan media  cetak.    Proses  integrasi  ini melahirkan terjadinya kepemilikan modal silang di dalam industri media yang pada akhirnya melakukan kontrol kuat terhadap muatan-muatan media sebagaimana  ditemukan  dalam  produksi dan pemberitaan LKBN ANTARA.
Kedua , Diversifikasi.
Diversifikasi antara modal dan kerja pada industri  media  dilihat  sebagai  satu mekanisme dari proses penganeka- ragaman  usaha  ekonomi  modal  dalam industri  media  yang  dilakukan  oleh perusahaan  media  atau  oleh  pemilik modal.  Diversifikasi  industri  media  ini hampir  memiliki  kemiripan  dengan proses  integrasi  industri  media.  Dimana pembentukannya  akibat  dari  keinginan untuk  melakukan  proses  ‘survival’  dan melindungi  diri  akibat  dari  kondisi ekonomi  dan  permodalan  yang  sedang tidak  menguntungkan.  Biasanya  terjadi pada  perusahaan  media  yang  memiliki orientasi  ekonomi  yang  sama  atau  juga akibat dari jatuhnya nilai aset permodalan sehingga harus dilakukan proses diversifikasi dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari
kebangkrutan modal.
Dan ketiga ,  internasionalisasi  dan ekspansi  produktivitas  terjadi  ketika industrialisasi  media  mencapai  tahap perkembangan  maju  yang  didukung  oleh perputaran  modal  besar,  kerja-kerja produktivitas, dan oleh teknologi modern yang  super  mekanistik.  Ketika  itu  pula hasrat ekonomi-kapitalistik industri
media  bergerak  pada  skala  jaringan internasional.  Proyek  internasionalisasi ini  bisa  dilakukan  dengan  melakukan ekspor  terhadap  produksi  media  ke jaringan  internasional  atau  negara-negara lain. Struktur dan peranan media masa di negara  dunia  ketiga  menurut  Golding perlu  difahami  dikaitkan  dengan  konteks internasional  ketergantungan  negara  itu. Selama  ini  ada  dua  pendekatan  yang dipakai  untuk  memahami  peranan  media massa.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan  : Penugasan  khusus  kepada Perum
LKBN ANTARA untuk
mendiseminasikan  informasi  yang  dapat mendidik  dan  mencerdaskan  masyarakat guna  peningkatan  kehidupan  berbangsa dan bernegara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  40  Tahun  2007.  Perum  LKBN ANTARA diharapkan
mampu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat  melalui  jaringan  yang  telah ada  dan  menjadi  pionir  dalam  setiap upaya  mencerdaskan  masyarakat  melalui pendidikan publik melalui produk informasi  dan  jaringan  aksesibilitas  yang bisa digunakan oleh publik.
Kewajiban pelayanan umum bidang  pers  (PSO-Bidang  Pers)  tersebut mencakup  sejumlah  produk  dan  layanan yaitu  berita  teks,  berita  foto,  dan  berita TV.  Agar  sejalan  dengan  program  dan kebijakan  pemerintah,  ditetapkan  pula sejumlah  tema  yang  membingkai  produk dan  layanan  PSO  Bidang  Pers.  Tema- tema tersebut antara lain, (1) demokratisasi dan Pemilu, (2)
perkembangan  dan  kebijakan  ekonomi Indonesia  di  tengah  krisis  ekonomi global, (3) Millenium Development Goals (MDGs),  (4)    karakter  bangsa,    dan  (5) citra Indonesia.
PSO dimaksudkan untuk mengenalkan  mekanisme  pasar  dan mengembangkan  profesionalisme  antara
pemerintah sebagai purchaser dan korporasi sebagai provider. Kejelasan dan kedisiplinan komitmen dapat diwujudkan antara  lain  dengan  kejelasan  kontrak antara kedua belah pihak.
Kontrak semestinya mengatur secara  jelas  mengatur  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak.  Perlu  dimasukkan dalam  kontrak  adalah  kualifikasi  dan spesifikasi-spesifikasi  yang  jelas  dan terukur, seperti batasan wilayah penugasan,  estimasi  jumlah  pengguna,
hingga  hal-hal  yang  sifatnya  kualitatif seperti  tingkat  kenyamanan  dan  lain sebagainya.
Satu  isu  pokok  yang juga penting adalah masalah pembayaran atas penugasan  PSO.  BUMN  sebagai  pihak pelaksana  PSO  sering  mengeluhkan adanya  terlambatnya  pelunasan  atas kewajiban  pemerintah  atas  biaya-biaya yang  sudah  dikeluarkan  oleh  pihak BUMN. Mestinya terhadap keterlambatan tersebut Pemerintah diwajibkan membayar  denda  atau  bunga.  Mengingat bagi  beberapa  BUMN  jumlah  yang diklaim  adalah  sangat  signifikan  yang sangat
mengganggu likuiditas perusahaan.
Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa dapat dikatakan tidak ada kendala berarti  dalam  pelaksanaan  PSO  Bidang Pers  di  tahun  2009  ini.  Aspek-aspek utama yang berkaitan dengan pelaksanaan  PSO,  yaitu,  produksi  berita sesuai  dengan  tema  yang  dipersyaratkan oleh  pemerintah  telah  dapat  dilakukan dengan  lebih  baik  dibandingkan  tahun sebelumnya.  Sementara  proses  verifikasi juga bisa berlangsung dengan baik karena adanya  acuan  awal  yang  telah  disepakati bersama.
Secara  umum  kualitas  produk informasi  yang  dihasilkan  dalam  PSO Bidang  Pers  dapat  dikatakan  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh LKBN  ANTARA.  Namun  demikian  ada beberapa  catatan  yang  diberikan  oleh
pengguna informasi produk PSO dan bisa dikembangkan  sebagai  acuan  dalam proses  produksi  PSO  Bidang  Pers  di tahun-tahun berikutnya. Secara teknis ada beberapa  masukan  yang  diberikan  yakni persoalan  ketepatan  waktu,  kelengkapan, dan  akses  yang  masih  sulit  (untuk  berita teks  dan  foto).  Sementara  ada  pula  soal tema, durasi dan pilihan media penyebaran yang menjadi masukan untuk proses produksi konten televisi.
Dan  PSO  Bidang  Pers  dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah yang ingin mempertahankan kontrol dan dominasinya  terhadap  kehidupan  media, mengingat  begitu  strategisnya  fungsi ekonomi-politik media. Sebuah
kontradiksi  pun  lahir.  Di  satu  sisi, pemerintah  ingin  mengadopsi  prinsip- prinsip pers liberal, di sisi lain pemerintah  mempertahankan  kebijakan- kebijakan di sektor media yang bertentangan
dengan
semangat libertarianisme.
Saran:
Berdasarkan  pokok-pokok
temuan  sebagaimana  dikemukakan  di atas,  berikut  adalah  rekomendasi  bagi upaya  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas PSO  Bidang  Pers  di  masa  mendatang: (1).  Untuk  dapat  menjangkau  khalayak yang lebih luas dan memberikan pemahaman lebih terhadap konten informasi PSO Bidang Pers, maka LKBN ANTARA harus mengembangkan
strategi  komprehensif.  Strategi  yang dimaksud  merupakan  perpaduan  dari optimasi perangkat-perangkat
pendukung,  teknologi  yang  digunakan, dan  sumber  daya  manusia  yang  bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat  dengan  baik.  Sementara untuk  mencapai  cakupan  khalayak  atau publik  yang lebih luas dan beragam  latar belakang,  tentunya  secara  bertahap  perlu dipersiapkan  saluran-saluran  informasi yang  mendukung  peningkatan  kualitas penyebarluasan informasi. (2). Salah satu
elemen keberhasilan penyebarluasan informasi  konten  PSO  Bidang  Pers adalah  terciptanya  jaringan  komunikasi dan  kerjasama  antar  LKBN  ANTARA dengan  lembaga  pemerintahan,  swasta dan komunitas. Dalam upaya mengembangkan  kualitas  kinerja,  semua elemen  harus  bisa  digerakkan.  Dari  segi manajemen pengelolaan, pelayanan, penyebaran, pengemasan koten informasi harus  diupayakan  dengan  sungguh- sungguh  agar  sesuai  dengan  kebutuhan dan  keinginan  publik.  Selain  itu  juga perlu  dipertimbangkan  pelatihan  sumber daya  manusia  dalam  konteks  lembaga komunitas  agar  dapat  menumbuhkan kebutuhan  mengosumsi  dan  mengelola informasi.  (3).  Penting  kiranya  untuk pelibatan  publik  untuk  ikut  menentukan informasi  apa  yang  ingin  diambil  dan digunakan. Negosiasi  antara ketersediaan informasi  yang  dikemas  dalam  PSO Bidang  Pers    ini  diperlukan  agar pemanfaatan informasi bisa sesuai dengan tujuan PSO Bidang Pers.

## DAFTAR PUSTAKA
Allan  Hancock  College.  2009. BRIEFS POLICY  Pelaksanaan  PSO  di Indonesia diakses dari http://www.coursehero.com/fi le/4808042/blackbriefin/
Bagdikian, B. 1997. The Media Monopoly . Boston: Beacon
Bin  Nahadi.  2007. Komersialisasi  Public Service Obligation ( PSO). Dalam Bisnis Indonesia, Selasa, 17 April 2007.
Bogdan,  Taylor  dan  Biklen,  R.  1990. Metode  Penelitian  Kualitatif: Panduan Teori dan Praktek di Lapangan . Jakarta: Pusat
Antar Universitas - Universitas Indonesia. Bungin,  Burhan,  2007.  Analisis  Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan  Model  Aplikasi  . Jakarta  :  PT  RajaGrafindo
Persada.
Cipta  Adi  Pustaka,  1988. Ensiklopedia Nasional  Indonesia Jakarta:
PT Cipta Adi Pustaka.
Direktorat  Jenderal  Anggaran.  2007. Public Service Obligation (PSO). Diakses dari http://www.anggaran.depkeu. go.id/web-content- list.asp?ContentId=193
Gazali,    Effendi.  2002. Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik  &  Komunitas .  Jakarta:
Jurusan Ilmu Komunikasi
FISIP UI. James  Curran,  and    Michael  Gurevitch, 1992. Mass Media and
Society .  London,  New  York: Edward Arnold. John M. Owen, 2003, Program
Evaluation, Form and Approaches ,  National  Library of Australia.
Jurgen  Habermas.  1993. The  Structural Transformation  of  the  Public
Sphere .  Cambridge  MA:  MIT Press McNair, Brian. 1999. Politics, Demoocracy  and  the  Media, in An Introduction to Political Communication, Second edition . London: Routledge.
Mosco,    Vincent.  1996.    The  Political Economy of Communication:Rethinking and  Renewal,  New  York: Sage Publication, 1996. http://www.globalmediajourna l.com/open-access/the-
political-economy-of- communication-power-and- resistance-an-interview-with-
vincent-mosco.pdf
Moleong, Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Rosdakarya
Ruben,  Brent  D.  1992. Communication and Human Behaviour . Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. d’Haenens,  Leen,  Effendi  Gazali,  and Chantal Verelst. 2001.
“Indonesian  Television  News Making  Before  and  After Soeharto”. Gazette .  61  (2):
2001, p.127-52. Edelstein,  Alex,  and  Otto  Larsen.  1960. “The Weekly Press Contribution  to  a  Sense  of Urban Community ”, Journalism Quarterly . 65.
http://www.jbmethods.org/jb m/article/view/36/28
Golding,  Peter  dan  Graham  Murdock.
2008. Culture, Communications  and  Political Economy in James Curran dan Michael Gurevitch (eds),
Mass  Media  and  Society,
London: Arnold.

## Keane,  John.  1995.  “Democracy  and
Media: Without Foundation in Oliver  Boyd”.  dalam  Barrett and  Chris  Newbold  (eds), Approaches to Media , Arnold, 1995 hlm 265. http://www.waterfordcouncil.i e/en/media/RESIDENT/Archi ves/PDFs/Sir%20J%20%20K eane%20Box%20description %20final.pdf
Murdock,  Graham    dan  Peter  Golding.
2012. "Capitalism, Communication  and  Class Relation", dalam Mass Communication  and  Society, London: Edward Arnold. https://is.muni.cz/el/1423/pod zim2013/gen125/um/Zoonen- Feminist_Perspectives_on_the
_Media.pdf
Suprawoto. 2008. "Mainkan Peran (Me)Literasi(kan)  Bencana". Makalah dalam Diskusi Mengembangkan Peran Media dalam  Penanganan  Bencana. Jakarta: BNPB.
Allan  Hancock  College.  2009. BRIEFS POLICY  Pelaksanaan  PSO  di Indonesia diakses dari http://www.coursehero.com/fi le/4808042/blackbriefin/
Bin  Nahadi.  2007. Komersialisasi  Public Service Obligation ( PSO). Dalam Bisnis Indonesia, Selasa, 17 April 2007.
Direktorat  Jenderal  Anggaran.  2007.
Public Service Obligation (PSO). Diakses dari http://www.anggaran.depkeu.
go.id/web-content-
list.asp?ContentId=193