## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-06-19 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL

## Fira Amalia Sugianto
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia firaamaliasugianto@gmail.com
Devi Siti Hamzah Marpaung Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia devishm89@gmail.com

## Abstrak
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  ialah  suatu  metode  alternatif yang  layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena memiliki banyak keuntungan dengan  sifat win-win  solutions (semua pihak merasa  senang),  prosesnya  lebih  cepat, sederhana,  serta biaya lebih murah  jika  dibandingkan  dengan proses penyelesaian di dalam  pengadilan  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama  serta  biaya  yang  mahal. Bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  akan  diulas  pada  penulisan  ini  ialah Mediasi  yang  mana  melibatkan  pihak  ketiga  yaitu  Mediator.  Penulisan  ini  bertujuan untuk  mengetahui  efektivitas  peranan  Mediasi  dalam  upaya  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Kekayaan  Intelektual.  Metode  penelitian  pada  penulisan  ini  menggunakan metode yuridis empiris, yakni ialah salah satu bentuk penelitian hukum yang meninjau serta menguraikan bagaimana hukum di dalam masyarakat, yang mendasar pada data literasi  yang mana pendekatan dipakai dengan adanya data kualitatif. Hasil  penelitian ini  membuktikan  bahwa  efektivitas  peranan  mediasi  dalam  upaya  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  ini  cukup  efektif  dilakukan  dengan  hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya. Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Efektivitas.

## Abstract
Alternative  Dispute  Resolution  is  an  alternative  method  that  is  worth  considering  in resolving  disputes,  because  it  has  many  advantages  with  the  nature  of  win-win solutions  (all  parties  are  happy),  the  process  is  faster,  simpler,  and  cheaper  when compared to the settlement process in court. which is time consuming and expensive. The  alternative  form  of  dispute  resolution  that  will  be  reviewed  in  this  paper  is Mediation  which  involves  a  third  party,  namely  the  Mediator.  This  writing  aims  to determine the effectiveness of the role of Mediation in Alternative Intellectual Property Dispute  Resolution  efforts.  The  research  method  in  this  paper  uses  an  empirical juridical method, which is a form of legal research that reviews and describes how the law in society is based, which is based on data literacy in which the approach is used in the presence of qualitative data. The results of this study prove that the effectiveness of the mediation role in Alternative Intellectual Property Dispute Resolution efforts is quite effective  in  dealing  with  matters  relating  to  both  parties,  the  atmosphere,  the  results achieved, and costs.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Mediation, Effectiveness

## PENDAHULUAN
Mediasi  ialah  metode  alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  cara musyawarah negosiasi untuk menghasilkan  persetujuan  kedua  belah pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. [ 1 ]
Mediasi  ialah  upaya  penyelesaian sengketa  dengan  cara  perundingan  dan bantuan  adanya  pihak  ketiga  yang bersifat netral  disebut dengan mediator, untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian  yang  dapat  disejutui  oleh kedua  belah  pihak [ 2 ] .  Perihal  itu  harus menyertakan  adanya  pihak  ketiga  untuk menyelesaikan  sengketa.  Hal  ini  tertulis pada  Peraturan  perundang-undangan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa [ 3 ] bahwa  kesepakatan  tertulis antara  kedua  belah  pihak,  perselisihan atau  perbedaan  pendapat  diselesaikan melalui bantu an  “satu  atau  lebih
penasehat  ahli ”  atau  melalui  seorang mediator. Kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan atau
perbedaan  pendapat  secara  tertulis bersifat  final  dan  mengikat  bagi  para pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  itikad baik.
Perjanjian tertulis harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam  kurun waktu tiga  puluh  (30)  hari  dari  tanggal penandatanganan, serta harus dilakukan dalam  kurun  waktu  tiga  puluh  (30)  hari setelah pendaftaran.
Mediasi sebagai salah satu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  telah  lama digunakan  pada  beragam  sengketa, yakni sengketa bisnis, lingkungan, pertanahan, sengketa konsumen,
sengketa kekayaan intelektual dan sengketa lainnya yang merupakan bentuk  dari  tuntutan  masyarakat  akan sengketa  yang  cepat,  efektif  dan  efisien yang beresolusi. Dasar Hukum Alternatif penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi
ketentuannya  pada  beberapa  aturan hukum, yakni adalah sebagai berikut :
- Undang-undang  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta - Undang-undang Paten dan lainnya Khusus untuk mediasi yang
diadakan  di  pengadilan,  semua  perkara perdata  diwajibkan  untuk  melakukan mediasi, kecuali diatur berbeda.
Mediasi di Pengadilan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang  berkaitan dengan proses  peradilan mediasi.  Artinya  mediasi  terbagi  dalam bagian  kedua,  yaitu  mediasi  di  luar pengadilan, dan  mediasi  yudisial  atau di dalam pengadilan.
Ketentuan  mediasi  di  pengadilan ada  dalam  Undang-undang  nomor  48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  menutup upaya penyelesaian perkara  perdata  secara  musyawarah” (Pasal 10 Ayat (2).
Dan  jika  ketentuan  mediasi  di  luar pengadilan  itu  ada  dalam  Undang- undang nomor Tahun 2009 diatur dalam Bab  XII  dari  Pasal  58  sampai  dengan Pasal  61.  Keempat  pasal  tersebut mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan APS.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009,  ketentuan  mediasi melalui pengadilan lebih lanjut ada pada PERMA  Nomor  1  tahun  2008  tentang Tata  Cara  Mediasi  di  Pengadilan,  yang ditetapkan  pada  tanggal  31  Juli  2008. PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  yang terdiri  dari  VIII  Bab  dan  27  Pasal,  tidak mengacu  dan  juga  tidak  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 sebagaimana adanya tidak ditemukannya  Undang-Undang  Nomor
30  Tahun  1999  dalam  Pembukaan  “
Mengingat yang dimaksud dengan PERMA. [ 4 ] Oleh karena itu, ada nya perbedaan  antara  mediasi  menurut PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  dengan mediasi  dalam  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 1999.
Mediasi  dalam  PERMA  Nomor  1
Tahun 2008 dimaksudkan sebagai mediasi  di  dalam  pengadilan  atau  biasa disebut litigasi, dan jika mediasi menurut Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 itu mediasi untuk penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan  atau  biasa  disebut non-litigasi.
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI)  adalah  salah  satu  bentuk  tidak berwujud  dari  bagian  ekonomi  kreatif yang  muncul  dari  hasil  karya/kreasi seseorang  yang  menggunakan  daya intelektual nya guna memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan manusia. Karya yang dilahirkan dari kreativitas  manusia  yang  mempunyai nilai  ekonomi  yang  cukup  tinggi  itu  bisa dijadikan  sumber  kekayaan.  Kekayaan yang  lahir  dari  kreativitas  manusia disebut kekayaan intelektual.
Perlindungan hukum atas karya baru dan asli  yang  lahir  dari  kreativitas  manusia dilindungi  oleh  sistem  hukum  Hak kekayaan intelektual. [ 5 ]
Hak  Kekayaan  Intelektual  pada dasarnya adalah hak yang dilahirkan dari hasil  karya  intelektual  seseorang.  Hak Kekayaan Intelektual adalah  infrastruktur hukum  untuk  perlindungan  kekayaan intelektual sebagai hasil prakarsa penemu  atau  sang  pencipta  kreasi tersebut.  Semasa  ini  terjadinya  pro  dan kontra antara kepentingan negara
berkembang dengan kepentingan negara maju mengenai perlindungan hak
kekayaan  intelektual,  yakni  mencakup isu  perlindungan  terhadap  pengetahuan tradisional serta
cerita rakyat.
Berdasarkan  prinsip  dari  Hak  Kekayaan Intelektual  sebenarnya  berawal  mula oleh  negara  maju  yang  mempunyai
kepentingan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan menyelamatkan  investasi  di  negara berkembang. [ 6 ]
Bagi  negara  berkembang,  HKI merupakan  sesuatu  yang  baru  seiring dengan  masuknya  investasi  asing  dan isu alih teknologi. Pada awalnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual di negara berkembang seperti di  Indonesia  seolah  menjadi  momok yang dipaksakan, namun kini pemerintah memandang  perlu  untuk  mendorong pertumbuhan  teknologi  dan  industri dalam  upaya  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  Indonesia, sehingga  bahwa  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  hak  kekayaan intelektual diatur. [ 7 ]
Diketahui  bahwa  Hak  Kekayaan Intelektual  (HAKI)  pada  dasarnya  dibagi menjadi  Hak  Cipta  dan  Hak  Kekayaan Industri. Hak Cipta meliputi hak cipta dan hak terkait ( neighbouring rights ), serta di sisi  lain  hak  milik  industri  yaitu  Paten, Merek Dagang dan sebagainya.
Selama  ini  masyarakat  awam  dari tingkat  kecil  dan  menengah  belum  mau atau  sungkan  untuk  mencari  atau memperoleh perlindungan hukum dengan Hak Kekayaan Intelektual, terlebih  khusus  pada  seorang  pencipta yang  penemuannya  beralaskan  paten dan berorientasi
paten, serta mendaftarkan mereknya.
Bukan  saja  minimnya  sosialisasi mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual, bahkan  mereka  juga  tidak  mengenal istilah  hukum  “Paten”  atau  lebih  ke “sesat”,  dan  mereka  belum  memahami tata  cara  pendaftaran,  perlindungan  dan akibat hukum nya dari kekayaan intelektual ini.
Peraturan  perlindungan  Kekayaan
Intelektual secara internasional ada pada The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works tahun 1886 untuk  perlindungan  Hak  Cipta,  serta Konvensi  Paris  untuk  Perlindungan Properti Industri.
Lalu munculnya ketentuan
internasional  di  bidang  Hak  Cipta  dan
Kekayaan Industri lain nya yang merujuk pada  2  (dua)  perjanjian  internasional tersebut.  Salah  satu  isu  dari  Uruguay Round Agreement adalah aspek perdagangan terkait Kekayaan Intelektual,  yang  tertuang  dalam TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property Right) sebagai Annex  to  the  Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) . [ 8 ]
Awal  mula  munculnya  WTO,  PBB memiliki  badan  khusus  yang  menangani masalah  Hak  Kekayaan  Inteletual  yaitu World  Intellectual  Property  Organization (WIPO) ,  tetapi  adanya  WIPO  ini  dinilai belum  cukup  kurang  kokoh  pada  perihal perlindungan Kekayaan Intelektual. [ 9 ] Sebagaimana  Indonesia  adalah negara  yang  sudah  melegalisasi  TRIPs dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO), Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk melakukan  peraturan  Hak  Kekayaan Intelektual yang ada pada TRIPs.
Sehubungan  dengan  itu,  maka ketentuan  peraturan  yang  berhubungan dengan  Kekayaan  Intelektual  diratifikasi dan  diperbaharui  dengan  ada  nya beberapa undang-undang yaitu: Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang- Undang lainnya.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  pada  uraian  latar belakang  di  atas,  maka  menurut  penulis menarik  untuk  dilakukan  penelitian  lebih lanjut  tentang  Mediasi  yang  berkaitan dengan  sengketa  kekayaan  intelektual, dalam hal ini penulis akan memfokuskan pokok  permasalahan  yakni  mengenai Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  penyusunan  ini menggunakan teknik yuridis empiris ialah salah satu bentuk penelitian hukum yang meninjau  serta  menguraikan  bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat,
dengan  mengandalkan  literasi  data dimana  pendekatan  yang  digunakan adalah data kualitatif. Analisis  data kualitatif  adalah teknik  atau  tata  cara  pengumpulan bahan dengan menjelaskan serta menafsirkan  data  yang  telah  terkumpul secara lengkap dan telah diolah kemudian  menghasilkan  deskripsi  dari keseluruhan mengenai kondisi sesungguhnya  dari  peristiwa  hukum yang ada di masyarakat dengan menggunakan  hukum  normatif  yang berlaku.
Penelitian yuridis empiris yang  dari kata  lainnya  dimaksud  dengan  bentuk penelitian  hukum  sosiologis  yang  mana dikenal  dengan  penelitian  lapangan, yang menelaah keberlakuan dari ketentuan hukum dan  perihal  yang  telah terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat, kata lainnya dimaksud dengan penelitian yang  dilaksanakan  atas  situasi  nyata atau  kondisi  yang  telah  terjadi  di masyarakat  yang  mana  artinya  untuk memahami  dan  mendapatkan  petunjuk serta data yang diperlukan. [ 10 ]
Untuk  mencapai  keberhasilan  dan efektivitas penelitian, penulis memerlukan  data  yang  berasal  dari kondisi di lapangan atau dari sumber lain dengan  garis  besar  pemisahan  antara data primer serta data sekunder, dengan mengumpulkan data yakni ialah :
1.  Data  Primer.  Data  primer  ini adalah  data  yang  dihasilkan secara langsung dari masyarakat atau sumber data. [ 11 ] 2.  Data  Sekunder.  Data  sekunder ini dihasilkan dari bahan kepustakaan. Tata  cara  pengumpulan  materi teori  hukum  dengan  memakai
tata  cara  riset  pustaka  ( library research )  pencatatan  dokumen
yang berhubungan dengan masalah  serta  materi  hukum, ialah  sesuatu  tata  cara  riset yang  dipakai  dengan  cara menelaah  buku - buku literatur, peraturan  perundangan,  pula materi  -  materi  kuliah  yang dipakai  dalam  ulasan  ini  untuk menunjang  materi  teori  utama pada penyusunan ini.
Teknik dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, dan transendental,  oleh  sebab  itu  maka sebagian  sumber  materi  hukum  primer ialah  peraturan  perundang-undangan yang  legal  dengan  obyek  amatan khususnya  Undang-Undang  mengenai Mediasi  dan  Undang  Undang  tentang Kekayaan  Intelektual  yang  ditambah dengan  materi  hukum  inferior  dalam bentuk literatur-literatur yang mempunyai uraian yang berhubungan secara transendental  dan  teoritis  dengan  objek amatan.  Serta  menelaah  sumber  materi hukum  menggunakan  materi  hukum inferior  ialah  materi-  materi  hukum  yang menjelaskan uraian perihal materi hukum pokok  perihal  buku-  buku,  jurnal  atau karya  tulis  ilmiah  ataupun  website internet.
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk meneliti  apakah  hasil  implementasi  dari kejadian hukum yang ada pada
masyarakat menggunakan hukum normatif yang ada saat ini. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Efektivitas  Peranan  Mediasi  Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Sebelum  membahas  lebih  jauh mengenai  Efektivitas  Peranan  Mediasi Dalam  Upaya  Alternatif  penyelesaian Sengketa  Kekayaan  Intelektual,  ada
baiknya bila kita mengetahui  perihal dari mediasi itu sendiri.
Mediasi merupakan proses nonlitigasi  yang  dapat  digunakan  dalam menyelesaikan  sengketa  di  bidang  hak kekayaan  intelektual.  Kemunculannya karena  proses  litigasi  tradisional  sudah tidak berjalan lagi.
Jenis  Mediasi,  terbagi  menjadi  2
bagian, yaitu: 1.  Mediasi dilakukan di pengadilan a.  Mediasi Awal Litigasi b.  Mediasi dalam Litigasi
c.  Mediasi di Tingkat Banding, Kasasi dan Review
2.  Mediasi  yang  dilakukan  di  luar Pengadilan
Mediator  ialah  pihak  netral  yang menopang  para  pihak  pada  proses negosiasi  untuk  menemukan  bermacam hal  yang  mungkin  dapat  penyelesaian sengketa tanpa harus melanggar ataupun mewajibkan penyelesaian.
Sebagaimana  pihak  yang  netral,
mediator  mempersiapkan  dan  menjadi pemimpin  dari  diskusi  dan  beraksi sebagai  mediator  guna  menyediakan proses perkembangan menuju penyelesaian. Proses nonlitigasi ini dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian
sengketa  di  bidang  hak  paten.  Ini  juga disebut sebagai trilogi keadilan.
Perselisihan  yang  tidak  dapat diselesaikan  dapat  diselesaikan  melalui mediasi,  yang  merupakan  metode  non- litigasi.  Metode  penyelesaian  sengketa alternatif  ini  biasanya  digunakan  dalam sengketa yang melibatkan hak kekayaan intelektual. Mediasi adalah metode
penyelesaian  sengketa  non-basis  yang bisa  digunakan  dalam  menyelesaikan sengketa  di  bidang  hak  kekayaan intelektual.  Prosedur  ini  menghindari proses  litigasi  tradisional  yang  seringkali berakhir dengan keputusan hakim [ 12 ] .
Cara  ini  bekerja  dengan  mengikuti upaya  hukum  yang  ada  kemudian menjadikan  sengketa  tersebut  menjadi bumerang bagi para pihak.
Proses ini bekerja dengan mengikuti  upaya  hukum  yang  ada  untuk menyelesaikan sengketa. Ini menghindari  beralih  ke  litigasi  yang mahal dan memakan waktu. Alih-alih pergi ke pengadilan, metode  mediasi  ini  bekerja  dengan memberikan  kesempatan  kepada  para pihak  guna  menyelesaikan  sengketa melalui upaya hukum yang ada.
Dalam perihal ini mediasi dilakukan dengan  prinsip  win-win  solution (semua pihak merasa happy ) dan memberdayakan  semua  pihak  untuk berunding dengan damai untuk menyelesaikan  sengketa  secara  bebas dengan dimediasi oleh seorang mediator. Pada pelaksaan mediasi,
keputusan  seluruhnya  berada  di  tangan kedua  belah  pihak,  yang  mana  artinya para  pihak  adalah  pihak  yang  membuat keputusan  akhir  mengenai  penyelesaian sengketa.  Mediator  hanya  membantu mereka  mencapai  kesepakatan  dan meyakinkan mereka untuk melaksanakannya,  serta  memberikan saran  dan  membantu  mereka  untuk mengimplementasikan  hasil  yang  telah disepakati.
Ditemukannya  manfaat  mediasi dalam  upaya  alternatif  penyelesaian sengketa  Kekayaan  Intelektual  dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah perbedaan pendapat menyebabkan putusan Mahkamah Agung  untuk  mengintegrasikannya  ke dalam  tata  cara  beracara  di  pengadilan, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi  di  Pengadilan,  yang  pada mulanya ialah implementasi dari ketentuan  pasal  130  HIR  serta  154  Rbg yang  telah  menetapkan  bahwa  hakim harus  terlebih  dahulu  melerai  kedua belah pihak yang bersengketa.
Setelah berlakunya undang- undang tersebut, semua sengketa
perdata  di  tanah  air  harus  diselesaikan melalui  mediasi.  Prosedur  ini  harus berhasil  jika  ingin  dipertimbangkan  oleh pengadilan.
Setelah peraturan tersebut berlaku, maka  semua  sengketa  perdata  yang diajukan  ke  pengadilan  diselesaikan dengan  tata  pelaksaan  mediasi.  Jika prosedur  ini  belum  berhasil,  maka diteruskan  dengan  pemeriksaan  pokok dari sengketa nya agar masalah dipertimbangkan oleh pengadilan. Dasar yuridis dari penetapan ketentuan  ini  dibuat  adalah  untuk mencegah menumpuknya kasus sengketa  di  pengadilan  dan  untuk mengurangi  ketegangan  yang  sering terjadi  ketika  timbul  sengketa  agar  para pihak bisa berdamai menjaga kehamornisan. [ 13 ]
Namun  pada  Pasal  4  Ayat  2 memberikan pengecualian terhadap kewajiban  ini  jika  ada  batas  waktu pemeriksaan  sengketa.  Oleh  karena  itu, alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual tidak dapat
didasarkan pada Mediasi. Namun, di sisi lain  Mediasi  tidak  hanya  tersedia  di pengadilan, namun juga dapat dilakukan di  luar  pengadilan.  Ini  juga  disebut Mediasi di luar pengadilan, yakni Mediasi sukarela.
Dilaksanakan  jalan  nya  Mediasi  ini tidak  diatur  oleh  Negara  atau  tidak diputuskan  dengan  badan  eksekutif penegak hukum negara, tetapi melainkan  oleh  para  pihak  tersendiri secara  sukarela  guna  menyelesaikan sengketa  kekayaan  intelektual  dengan cara alternatif Mediasi di luar pengadilan.
Sebagai  aturan  umum,  proses mediasi  di  luar  pengadilan  ini  dilakukan dengan  cara  yang  sama  seperti  proses mediasi  di  dalam  pengadilan.  Dasar hukum  Mediasi  di  luar  pengadilan  ialah undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 dan  tahapan  proses  Mediasi  yang berlaku secara umum.
Oleh karena itu, Efektivitas peranan  mediasi  dalam  upaya  alternatif penyelesian sengketa kekayaan intelektual  adalah  dengan  memilih  jalan mediasi di luar pengadilan yakni mediasi sukarela. Ketentuan pidana yang terkandung  pada  beberapa  undang- undang kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan lainnya secara eksplisit menyatakan  kewajiban  mediasi  sebelum dimulainya  proses  lanjut  ke  ranah pidana.
Perihal tersebut membuktikan bahwasanya  mediasi  pada  ketentuan Undang-Undang  Hak  atas  kekayaan intelektual  tidak  hanya  diarahkan  pada kasus-kasus  yang pelanggarannya  pada sengketa  perdata,  tetapi  bisa  juga  pada tindak pidana.
Jalannya  mediasi  dilaksanakan melalui  koordinasi  oleh  pihak  kepolisian sebagai  mediator  yang  mengkoordinir pertemuan  korban  dan  pelaku  untuk melereaikan kasus tersebut. [ 14 ]
Praktik  Mediasi  ini  dikenal  dengan istilah  Mediasi  pidana  atau  disebut dengan  mediasi  penal.  Hukuman  akan disesuaikan  untuk  kasus-kasus  yang melibatkan  kejahatan  ringan  seperti pelanggaran ringan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Mediasi ini merupakan diskresi dari kepolisian  dan  diatur  oleh  Surat  Edaran Kepala  Polisi  RI  mengenai  penanganan perkara alternatif penyelesaian sengketa dengan  penekanan  pada  penyelesaian perkara  pidana.  Prosedur  penyelesaian sengketa alternatif sejauh yang disepakati  antara  kedua  belah  pihak. Perihal  ini  berdasarkan  dalam  kejadian sesungguhnya  bahwasannya  kaitannya hukum
antara pelaku dengan penemu/pencipta ialah hubungan perseorangan dan merugikan pemegang hak, sehingga dalam perihal ini kepentingan nasional tidak dilanggar.
Oleh  karena  itu,  konsep  peradilan retroaktif  diterapkan  pada  penyelesaian sengketa  kekayaan  intelektual  melalui Mediasi  pidana  atau  mediasi  penal.
Dengan  kata  lain,  itu  menempatkan korban  kembali  ke  tempatnya  dan menghukum  pelakunya.  Sehingga  pada perihal ini,  pencipta/pemegang  hak eksklusif akan mendapatkan imbalan/ganti  rugi  atas  haknya  yang dilanggar. Penyelesaian  sengketa  Kekayaan Intelektual melalui Mediasi dapat diajukan  melalui  Badan  Arbitrase  dan Mediasi KI (BAM KI) yang telah dibentuk sejak  tahun  2011  namun  belum  efektif meskipun penyelesaian sengketa melalui BAM  KI  memiliki  kelebihan  antara  lain kasusnya  tertutup  untuk  umum  ,  jadi kasusnya  tidak  akan  terungkap.  Keluar. Selain  itu,  jangka  waktu  penyelesaian dibatasi  hingga  180  hari.  Artinya  dalam jangka  waktu  tersebut,  perkara  yang ditangani  BAM  KI harus diputuskan oleh Majelis  Arbiter.  Selain  itu,  menurut  Zen Umar  Purba,  prosedurnya  sederhana dan  biayanya  relatif  lebih  murah  serta keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. [ 15 ]
Berkenaan  dengan  keberadaan BAM KI, seharusnya lembaga ini berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan  sengketa  khususnya  di bidang HKI. Penyelesaian sengketa yang ditangani  secara  khusus  oleh  badan- badan tertentu menjamin tingkat efektivitas dan efisiensi biaya, waktu dan tenaga serta ketepatan keputusan karena ditangani oleh para ahli di bidang hukum kekayaan intelektual. Akan tetapi, fakta  sosial  yang  dikemukakan  oleh aliran yurisprudensi sosiologis yaitu para pihak  yang  bersengketa  belum  berminat untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui badan  yang  telah  dibentuk  menjadi tantangan yang harus dihadapi agar para pelaku  usaha  mau  memanfaatkannya. fasilitas yang diberikan, sehingga keberadaan BAM KI juga harus diberikan landasan.  hukum  dapat  menjadi  sarana perubahan masyarakat untuk
menjadikan  badan  ini  sebagai  “kotoran dan  harapan”  dalam  menyelesaikan sengketa  HKI,  sebagaimana  ajaran
hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja  “hukum  sebagai  sarana perubahan sosial dalam masyarakat". [ 16 ] Dari pengamatan yang dikemukakan  oleh  Peter  Loveheim, posisi  mediasi  sebagai  first  resort  tidak mengecewakan  karena  kompromi  yang dicapai  selalu  dipenuhi  secara  sukarela oleh kedua  belah pihak. Menurut Loveheim,  dari  jumlah  sengketa  yang diajukan  ke  mediasi,  85%  dicapai dengan kompromi, dan hanya 15% yang tidak dipatuhi, sehingga harus dilanjutkan ke penyelesaian di pengadilan. [ 17 ] Mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa  ke  tingkat  pengadilan.  Oleh karena itu, sangat menguntungkan untuk meminta  penyelesaian  melalui  mediasi terlebih  dahulu.  Jika  tidak  tercapai kompromi,  kasus  akan  dilanjutkan  pada tingkat penyelesaian melalui pengadilan.
Efektivitas  peranan  mediasi  dalam upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa kekayaan  intelektual  ini  bisa  dilihat  dari kelebihan dan ciri-ciri mediasi.
Ciri-ciri  Mediasi,  yaitu  sebagai
berikut: a.  Perluasan atau pengembangan proses negosiasi  dibantu  oleh  pihak ketiga b.  Intervensi  dari  pihak  ketiga (mediator) yang tidak memihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui negosiasi c.  Pihak ketiga (mediator) (mediator)  tidak  berwenang mengambil keputusan d.  Pihak ketiga (mediator) membantu  para  pihak  untuk mencapai  atau  menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak e.  Proses  bersifat  rahasia  dan keberadaan mediator disepakati oleh para pihak
Serta beberapa Kelebihan mediasi, adalah sebagai berikut:
a.  Para  pihak  yang  bersengketa dapat menjaga hubungan baik. Hal  ini  sangat  baik  untuk hubungan  bisnis  karena  pada dasarnya pada hubungan yang baik dan saling percaya b.  Lebih murah dan lebih cepat
c.  Rahasia  rahasia,  perselisihan yang  muncul  tidak  diketahui orang  luar,  penting  untuk menjaga  reputasi  pengusaha karena  umumnya  tabu  untuk terlibat dalam perselisihan d.  Hasil  yang  memuaskan  untuk semua pihak e.  Perjanjian yang lebih komprehensif f.     Kesepakatan  yang  dihasilkan dapat dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam UU Kekayaan Intelektual di Indonesia bukan merupakan bentuk mediasi di pengadilan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi  mediasi  sukarela  yang  dilakukan oleh  pihak  di  luar  pengadilan  dan  juga merupakan bentuk mediasi penal pidana dengan kepolisian sebagai penengah.
Efektivitas  Mediasi  dalam  upaya alternatif  penyelesaian  sengketa  Hak Kekayaan  Intelektual  ini  dapat  terbilang cukup  efektif  karna  mediasi  mempunyai beberapa kelebihan yang dapat disimpulkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana  musyawarah  yang  diupayakan mendamaikan,  hasil  yang  dicapai  lebih cepat, dan biaya yang relatif lebih murah.
Untuk  penyelesaian  sengketa  Hak Kekayaan  Intelektual  telah  dibentuk badan  khusus  yaitu  Badan  Arbitrase Mediasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (BAM KI),  namun  terlihat  pada  kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan fungsi dari badan ini untuk
kepentingannya, yang menjadikan keberadaan BAM KI belum efektif. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis
mempunyai saran yang diharapkan perlu adanya  pengenalan  kepada  masyarakat tentang ada nya BAM KI ini supaya para pihak yang bersengketa mulai  terdorong untuk  menyelesaikan  sengketa  Hak
Kekayaan Inteletual dengan badan tersebut, namun juga hendaklah diberikannya dasar hukum dengan memasukkan  BAM  KI  sebagai  forum pilihan ( choice of forum ) dengan dikaitkan  pada  Undang-undang  Hak Kekayaan Intelektual.
REFERENSI [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, Pasal 1 butir 1. [2] Suparto Wijoyo, (2003), Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes  Resolution), Airlangga University Press, hlm. 99.
[3] Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,
Pasal 6 ayat 3.
[4] Idris Talib, (2013), Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi , Lex et
Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
[5] Roisah,  Kholis,  (2015), Konsep
Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual , Setara Press, Malang, hlm.6 [6] Yuniar Kurniawaty, (2017), Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan  Intelektual ,  Vol.  14  No. 02 - Juni 2017 : 163 – 170
[7] Endang Purwaningsih, (2012), Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dan Lisensi ,  Mandar  Maju,  Bandung,
hlm.1.
[8] Rachmadi  Usman,  (2003), Hukum
Hak  Kekayaan  atas  Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya  di  Indonesia ,  Alumni, Bandung, hlm  39. [9] Fidel S. Djaman, (1996), Beberapa
Aturan  dan  Kebijakan  Penting  di Bidang  Hak  Milik  Intelektual ,  Varia
Peradilan  Nomor  106,  Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia. [10] Bambang Waluyo, (2002), Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.
[11] Lexy J. Moeleong, (1988), Metodologi Penelitian Kualitatif , PT Remaja  Rosdakarya, Bandung,
hlm. 52.
[12] D.Y. Witanto, (2012), Hukum Acara Mediasi ,  Alfabeta,  Bandung,  hlm. 9.
[13] Sudjana,  (2018), “ Efektivitas  dan Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-undang  No.  30  Tahun 1999 ”,  Jurnal  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 02, No.
01, hlm. 83.
[14] Diah  Ratnasari  Hariyanto,  (2018), “Konstruksi  Mediasi  Penal  dalam PenyelesainTindak  Pidana  Ringan di  Indonesia” ,  Disertasi  Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 10.
[15] Patenin,  “ BAM  HKI,  Solusi  Atasi Sengketa Hak Kekayaan Intelektu al”,
https://www.patenindonesia.com/? p=682 , Diakses pada tanggal 3 Juli
2021.
[16] Mochtar  Kusumaatmadja.  (2006),
Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan , Binacipta, Bandung, hlm. 9.
[17] Peter  Lovenheim,  (1989), Mediate Don’t Litigate , McGraw Hill Publishing  Company,  New  York,
hlm.25.