INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10600-10609 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial
Yuddi Handry Robot 1 ✉ , Arthur Tuwaidan 2 , Lesza Lombok 3 , Isye Melo 4
Pascasarjana Universitas Negeri Manado, Indonesia
Email: robotyuddi12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Analisis pada penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memahami Sita Jaminan dalam Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui pengaturan  Bagaimana  implementasi  Pasal  96  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran  Negara  2004  Nomor  6  dan  Apa dasar  hukum  hakim  menerima  dan  menolak  peletakan  sita  jaminan  pada  perkara  perselisihan hubungan  industrial.  Lewat  metode  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  ditemukan kesimpulan Implementasi Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  6  membuka ruang  untuk  peletakan  sita  jaminan  pada  gugatan  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial. Selain  itu  terjadi  pertentangan  norma  ketika  majelis  hakim  hendak  memutus  suatu  perkara perselisihan  hubungan  industrial  yang  diletakan  sita  jaminan  dalam  hal  ini  antara  penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6 Pasal 96 Ayat (1) dan 3) dengan beberapa yurisprudensi-yurisprudensi perkara perdata  dari  Mahkamah  Agung  yang  berkaitan  dengan  penerimaan  dan  penolakan  sita  jaminan, sehingga dibutuhkan pengaturan baru  maka baiknya ada pengaturan khusus tentang Sita Jaminan pada perkara gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menegaskan penerimaan dan  penolakan  sita  jaminan  dimaksud.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka disarankan  Mahkamah  Agung  mengeluarkan/menerbitkan  surat  Peraturan  Mahkamah  Agung  atau Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tentang  Sita  Jaminan  pada  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.
Kata Kunci: Sita Jaminan, Perselisihan Hubungan Industrial

## Abstract
The analysis in this writing aims to find out how to understand Confiscate Collateral in Settlement of Industrial  Relations  Disputes.  This  research  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  Article  96 Paragraph  (3)  of  Law  Number  2  of  2004  concerning  Settlement  of  Industrial  Relations  Disputes National Gazette 2004 Number 6 and what is the legal basis for judges accepting and rejecting the placement of confiscate collateral in industrial relations disputes cases. Through the research method with a normative juridical approach,  conclusions were found that the  implementation of Article 96 Paragraphs  (1)  and  (3)  of  Law  Number  2  of  2004  concerning  Settlement  of  Industrial  Relations Disputes State Gazette 2004 Number 6 opened up space for the placement of confiscate collateral in Settlement of Industrial Relations Disputes lawsuits. In addition, there is a conflict of norms when the panel of judges wants to decide a case of industrial relations dispute in which confiscate collateral is placed in this case between the application of Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes State Gazette 2004 Number 6 Article 96 Paragraphs (1) and (3) with several jurisprudences of civil cases from the Supreme Court relating to the acceptance and rejection of confiscate collateral, so  that  new  arrangements  are  needed,  it  is  better  to  have  special  arrangements  on  Confiscate Collateral in the Settlement of Industrial Relations Disputes lawsuit case to affirm the acceptance and rejection  of  the  said  confiscate  collateral.  Based  on  the  results  of  research  and  discussion,  it  is recommended that the Supreme Court issue a Supreme Court Regulation or Supreme Court Circular on Confiscate Collateral in Settlement of Industrial Relations Disputes.
Keywords: Confiscate Collateral, Industrial Relations Disputes

## PENDAHULUAN
Pengadilan  Hubungan  Industrial  tersebut  adalah  pengadilan  khusus  yang  ada dalam lingkungan peradilan perdata umum. Pengadilan hubungan industrial mempunyai tugas dan mempunyai wewenang memeriksa dan memutus:
- Dalam tingkat pertama soal perselisihan hak;
- Dalam tingkat pertama dan terakhir soal perselisihan kepentingan;
- Dalam tingkat pertama soal perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- Dalam tingkat  pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar  serikat buruh pada sebuah tempat kerja.
Untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  tentu  adalah  nyata  bila  adanya  sumber- sumber  hukum  yang  berlaku  dalam  pengaturan  dalam  sebuah  negara,  termasuk  di Indonesia. Dalam klasifikasinya menurut Budiono sumber-sumber hukum ketenagakerjaan (Agusmindah, 2010:4) terbagi atas:
1) Perundang-undangan;
2) Kebiasaan;
3) Keputusan;
4) Traktat; dan
5) Perjanjian.
Biasanya  dalam  suatu  gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  oleh  pekerja sertakan  permintaan  meletakan  sita  jaminan  pada  objek-objek  milik  perusahaan  atau pemberi  kerja  atau  pengusaha  agar  gugatan  tidak  ilusoir  dan  kabur,  serta  demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta perusahaan kepada pihak lain, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
Jika kita merujuk pada ketentuan dalam Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 6 menjelaskan bahwa “dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung  dan  Putusan  Sela  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  juga dilaksanakan  oleh  pengusaha,  Hakim  Ketua  Sidang  memerintahkan  sita  jaminan  dalam sebuah  Penetapan  Pengadilan  Hubungan  Industrial.”,  konteks  sita  jaminan  dalam kententuan  hukum  acara  ini  telah  disinggung  walau  tidak  secara  spesifik  menjelaskan alasan bagaimana peletakan sita jaminan itu dapat diterima dan bagaimana peletakan sita jaminan itu tidak diterima.
Karena jika kita melihat lebih spesifik lagi pada penerapan hukum oleh majelis hakim dalam mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, ada norma-norma yang dipakai sebagai refrensi yang dapat membuat tidak dikabulkannya permintaan sita jaminan dalam gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  oleh  pekerja  selaku  penggugat.  Sehingga berdasarkan  persoalan-persoalan  yang  disebutkan  di  atas  maka  sangat  perlu  dilakukan penelitian  analisis  hukum  sita  jaminan  dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya  permasalahan yang  ada  diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan  dan literatur-literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan.  Dalam  penelitian  ini  bahwa yang  dipakai  pada  Pendekatan  Yuridis  Normatif,  adalah  Pendekatan  yang  digunakan dalam penulisan penelitian harus disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Dalam  penulisan  tesis  ini  dipergunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach) dan selain itu juga Pendekatan Pendekatan kasus (case approach), oleh karena tipe penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Sita Jaminan
Sita  jaminan  atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah conservatoir  beslag  adalah merupakan  suatu  tindakan  pendahuluan  untuk  pemenuhan  suatu  tuntutan  dikemudian hari. Maksudnya agar kelak apa yang dituntut tidak kosong begitu saja, bilamana gugatan dikabulkan.  Dengan  kata  lain  sita  jaminan  adalah  untuk  menjamin  pelaksanaan  putusan dikemudian hari.
Tujuan  utama concevatoir  beslag  tidak  lain  daripada  upaya  hukum  yang  diberikan kepada  pihak  penggugat  untuk  meminta  kepada  pengadilan  atau  hakim  supaya  harta yang  disengketakan  ataupun  harta  kekayaan  tergugat  diletakkan  dibawah  sita  guna menjaga dan untuk menjamin agar gugatan yang diajukan tidak illussoir atau tidak hampa kelak apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (M. Yahya Harahap 2016: 285-286)

## B. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial
Merujuk pada apa yang termaktub pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004  perselisihan  hubungan  industrial  yaitu,  pendapat  yang  berbeda  yang membuat tidak sepahamnya pemberi kerja atau gabungan pemberi  kerja dengan pekerja atau serikat  pekerja, hal ini  dikarenakan  hadirnya  persoalan hak,  persoalan kepentingan, persoalan  pemutusan hubungan kerja, dan persoalan antar serikat  pekerja/serikat  buruh pada satu tempat kerja.
Perselisihan  Putusnya  Hubungan  Kerja,  yaitu  perselisihan  yang  terjadi   dikarenakan tidak  hadirnya satu pandangan  pemikiran soal  konsep  berakhirnya hubungan kerja oleh satu  pihak.  Persoalan  ini  merupakan   bentuk  persoalan  yang  paling  banyak  lahir  dari perselisihan perburuhan, pihak pemberi  kerja dengan begitu banyak alasan menerbitkan dokumen PHK pada pekerja tertentu apabila pemberi kerja mempunyai anggapan bahwa pekerja  tak  bisa  melaksanakan  kerjanya  sesuai  apa  yang  dibutuhkan  pemberi  kerja  dan tempat usaha, tapi PHK juga bisa dilaksanakan atas permintaan pekerja jika pemberi kerja tidak  dapat  melakukan  apa  yang  wajib  yang  sebelumnya  diperjanjikan  atau  melakukan semaunya terhadap pekerja (Bambang, 2013:292).
C. Implementasi    Pasal  96  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6
Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6 membuka ruang untuk peletakan sita jaminan oleh  pekerja selaku penggugat dengan catatan permintaan peletakan sita jaminan dimaksud haruslah disertakan dalam materi gugatan  oleh pekerja selaku  penggugat dengan meminta putusan sela  pada persidangan sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara perselsihan hubungan industrial gugatan dimaksud.
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  penyertaan  permintaan  sita  jaminan  pada materi  gugatan  merupakan  unsur  formil  yang  wajib  dipenuhi  oleh  pekerja  selaku penggugat  dengan  membuktikan  dengan  jelas  bahwa  objek-objek  adalah  milik perusahaan  dan  dengan  jelas  (tidak  kabur  atau  ilusitoir)  diterangkan  soal  kepemilikan, batas-batas  dan  luas  jika  itu  berupa  objek  tanah,  entah  itu  tanah  pekarangan,  tanah perkebunan, tanah  sawah, tanah yang berdiri bangunan  di atasnya dan lain sebagainya. Jika  objek  itu  berupa  kendaraan  harus  diterangkan  minimal  jenis  kendaraan,  tahun pembelian,  warna,  dan  lainnya  yang  tentu  secara  spesifik  harus  diuraikan.  Serta  wajib menyertakan bukti-bukti kepemilikan sebagai pembenaran bahwa aset-aset yang diletakan sita jaminan itu milik perusahaan atau pengusaha.
Namun  perlu  juga  menjadi  perhatian  penting  bagi  pekerja  selaku  penggugat manakala hendak meletakan sita jaminan dalam gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan bagi perusahaan atau pengusaha selaku tergugat. Perhatian yang dimaksud adalah  norma-norma  dalam  yurisprudensi  yakni  putusan-putusan  hakim  yang  terdahulu sebagai salah satu sumber hukum yang dipakai di Indonesia ketika berada  dalam dunia peradilan.
Hal  ini  dikarenakan  ada  norma-norma  yurisprudensi  membuat  nyata  bahwa implementasi  Pasal  96  Ayat  (1)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  6 sulit  untuk  dilaksanakan  penerapannya,  dikarenakan  majelis  hakim  akan mempertimbangkan  ulang  pengaturan  khusus  yang  terkandung  dalam  yurisprudensi- yurisprudensi  di  atas,  apalagi  soal  mana  tidak  dikabulkannya  apabila  objek  gugatan merupakan  aset  perusahaan  atau  yang  membantu  jalanya  usaha  dari  perusahaan  atau pengusaha berjalan dengan baik.
Melihat  pandangan  dari  Prof.  Dr.  Notonagoro,  S.H.  yang  mana  dijelaskan  suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Bernard
2013:117).  Namun  bagaimana  bisa  ditemukan  keadilan  jika  terjadi  pertentangan  antara suatu  norma  yang  satu  dengan  norma  yang  lainnya  yang  menyebabkan  terjadi  ketidak pastian hukum dan kekaburan dalam realisasi hukum itu sendiri.
Sebabnya konsep dasar kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang mana sebagai suatu  jaminan  bagi  semua  orang,  hukum  itu  yang  adalah  penjelmaan  kewajiban  untuk direalisasikan dengan baik dan dengan tepat karena kegunaan dari hukum itu yang yang paling utama adalah kepastian (Achmad 2010:8). Asas kepastian hukum ialah satu filosofi agar  terciptanya  kepastian  yang  dalam  hal  ini  hukum  tersebut  direalisasikan  secara  baik olehnya  tidak  membuat  orang merasa  rugi  karena  kekosongan  hukum  atau  kekaburan hukum.

## D. Alasan Hukum Penolakan Sita Jaminan pada Perselisihan Hubungan Industrial
Sebelum  menetapkan  permohonan  sita  jaminan,  Ketua  pengadilan/majelis  hakim wajib  terlebih  dahulu  mendengarkan  pihak  tergugat.  Dalam  mengabulkan  permohonan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan:
1) Penyitaan  hanya  dilakukan  terhadap  barang  milik  tergugat  (atau  dalam  hal  sita revindicatoir  terhadap  barang  bergerak  milik  penggugat  yang  telah  ada  di  tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan), setelah terlebih dahulu mendengarkan ketarangan pihak tergugat (vide Pasal 227 ayat (2) H.I.R./Pasal 261 ayat (2) Rbg);
2) Apabila  yang  disita  adalah  sebidang  tanah  dengan  atau  tanpa  rumah,  maka  berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 ayat (3) jo. Pasal 198 dan Pasal 199 H.I.R. atau Pasal 261 jo. Pasal 213 dan Pasal 214 RBg;
3) Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di  Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  hak  tanah  yang  disita  belum  terdaftar/belum bersertifikat,  penyitaan  harus  didaftarkan  di  kelurahan.  Tindakan  tersita  yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
4) Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir,  harus  tetap  dipegang/dikuasai  oleh  tersita.  Barang  yang  disita  tidak dapat  dititipkan  kepada  lurah  atau  kepada  penggugat  atau  membawa  barang  itu untuk disimpan di gedung pengadilan negeri.
Dalam sita jaminan terhadap barang milik tergugat ( consevatoir beslaag) harus ada sangkaan  yang  beralasan  bahwa  Tergugat  sedang  berupaya  mengalihkan  barang- barangnya untuk menghindari gugatan. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat. Apabila disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan saksama,  bahwa  tanah  tersebut  adalah  milik  tergugat,  luas  serta  batas-batasnya  harus
disebutkan dengan jelas bilat diperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962.  Prinsip  kepastian  hukum  merupakan  satu  jaminan  yang  mana  sebuah  hukum  itu sebagai bentuk kewajiban untuk dilaksanakan secara baik dan secara tepat karena maksud dari  hukum  yang  terutama  ialah  kepastian.  Prinsip  kepastian  hukum  merupakan  suatu pemikiran untuk menciptakan kepastian bahwa hukum itu telah dilaksanakan dengan baik sehingga tak menciptakan kerugian    bagi   siapa  saja,   hukum wajib “men gay omi” dan “ melindung i” orang -orang.
Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita consevatoir secara mutatis mutandis  berlaku  untuk  sita  revindicatoir.  Dalam  hal  objek  yang  disita  tidak  terletak  di wilayah  pengadilan  yang  menangani  gugatan  tersebut,  maka  penyitaan  dilakukan  oleh pengadilan  negeri  di  mana  objek  yang  akan  disita  terletak.  Majelis  hakim  yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut  kepada ketua pengadilan  agar  ketua  pengadilan  meminta  bantuan  kepada  pengadilan  dalam  daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.
Seperti  data-data  soal  yurisprudensi-yurisprudensi  yang  bisa  saja  dipakai  sebagai sumber  hukum  oleh  majelis  hakim  yang  mengadili  perkara  perselisihan  hubungan industrial  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  yang  mana  pertimbangan- pertimbangan itu membuat mustahilnya suatu gugatan dengan peletakan sita jaminan di dalamnya  yang  mencakup  objek  milik  persuhaan  dan  pengusaha  yang  dipakai  untuk menjalankan usahanya dapat dikabulkan. Sebab itu dapat dikemukakan bahwa kebutuhan penjelasan  pengaturan  tentang  sita  jaminan  dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  harus  segera  dilakukan  oleh  DPR  RI  dan  Presiden,  yang  mana  dilakukan  revisi pada  pengaturan  yang  mengatur  hukum  acara  perselisihan  hubungan  industrial.  Secara kongkrit  diwujudkan  dengan  penjelasan  bagaimana  hakim  dapat  menerima  ataupun menolakan permintaan peletakan sita jaminan pada objek yang dimiliki atau dikuasai oleh penggugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan.
Konsepsi ini diselaraskan dengan penjunjungan kepastian hukum sebagaimana yang telah diuraikan, oleh Gustav Radbruch menjelaskan ada beberapa pemikiran prinsip hukum yang  oleh  banyak  ahli  teori  hukum  dan  filsafat  hukum  dijelaskan  sebagai  tiga  tujuan hukum,  antara  lain  kemanfaatan,  kepastian  hukum  dan  keadilan.    Gustav  Radbruch menyampaikan kepastian hukum sebagai “ Scherkeit des Rechts selbst ” (kepastian hukum soal  hukum  itu  sendiri).  Salah  satu  hal  yang  mempunyai  korelasi  dengan  arti  kepastian hukum, yaitu hukum adalah positif, yang maksudnya hukum merupakan undang-undang itu sendiri ( gesetzliches Recht).
Prinsip kepastian hukum merupakan satu jaminan yang mana sebuah hukum itu sebagai bentuk kewajiban untuk dilaksanakan secara baik dan secara tepat karena maksud dari  hukum  yang  terutama  ialah  kepastian.  Prinsip  kepastian  hukum  merupakan  suatu pemikiran untuk menciptakan kepastian bahwa hukum itu telah dilaksanakan dengan baik sehingga tak menciptakan kerugian    bagi   siapa  saja,   hukum wajib “men gay omi” dan “ melindung i” orang -orang.
Sehingga  dalam  rangka  hukum wajib  “men gay omi” dan “ melindung i”  orang - orang haruslah pengaturan hukum acara dilakukan penjelasan detail pada norma-norma yang  tertuang  dalam  sebuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dalam  hal  ini  kita fokuskan    pada  pengaturan  hukum  acara  yang  menyinggung  soal  sita  jaminan  pada perkara perselisihan hubungan industrial lewat menjelaskan bagaimana syarat agar hakim dapat  menerima  ataupun  peletakan  sita  jaminan  pada  objek  yang  dimiliki  atau  dikuasai oleh penggugat atau sebab hakim melakukan penolakan pada permintaan peletakan sita jaminan dalam perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan.
Sita  jaminan  pada  kenyataan  hukumnya  tidak  boleh  diletakan  terhadap  peralatan atau barang yang  dipakai pengusaha  atau perusahaan untuk melaksanakan  pekerjannya atau menjalankan usahanya ataupun tempat usahanya jika karena dipakai untuk mencari nafkah merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/Sip/1955 tanggal 9 Januari 1957  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  808  K/Pdt/1989  tanggal  20  Oktober  1990. Selain  itu  juga  sita  jaminan  tidak  boleh  diletakan  terhadap  benda  bukan  milik  dari pengusaha  atau  perusahaan  merujuk  pada  dan  benda  telah  dijaminkan  kepada  bank sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985. Juga sita jaminan tidak dapat dikabulkan jika benda tersebut salah menyebutkan hak tanahnya sebagaimana Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993. Serta sita jaminan tidak dapat diletakan pada aset negara atau pemerintah termasuk juga dalam hal ini benda milik kepunyaan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987. (Hulman 2014:187)
Sehingga dalam pembahasan ini diambil intisari bahwa sesungguhnya diperlukan:
1. Kepastian hukum dengan wajib diadakannya adanya urgensi perubahan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Bila  memang  pada  proses  legislasi  revisi  pengaturan  hukum  acara  penyelesaian perselisihan hubungan industrial memakan waktu yang lama, maka Mahkamah Agung kiranya  dapat  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  atau  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  yang  membahas  tentang  sita  jamina    dalam  penyelesaina
perselisihan hubungan industrial.

## SIMPULAN
Implementasi  Pasal  96  Ayat  (1)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran  Negara  Tahun  2004 Nomor  6  membuka  ruang  untuk  peletakan  sita  jaminan  oleh  pekerja  selaku  penggugat dengan  catatan  permintaan  peletakan  sita  jaminan  dimaksud  haruslah  disertakan  dalam materi  gugatan  pekerja  selaku  penggugat  dengan  meminta  putusan  sela  pada persidangan sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara perselisihan hubungan industrial dimaksud.
Pada kenyataanya terjadi pertentangan norma ketika majelis hakim hendak memutus suatu perkara perselisihan hubungan industrial yang diletakan sita jaminan dalam hal ini antara penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial  Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  6  Pasal  96  Ayat  (1)  dan  3)  dengan beberapa  yurisprudensi-yurisprudensi  perkara  perdata  dari  Mahkamah  Agung  yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan sita jaminan.
Melihat  belum  jelasnya  norma  hukum  tentang  sita  jaminan  pada  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6 sebagai hukum acara perselisihan hubungan industrial maka disarankan lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif negara melakukan kajian ulang tentang  hukum  acara  perselisihan  hubungan  industrial.  Selan  itu  lembaga  legislatif bersama lembaga eksekutif negara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004  tentang  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Lembaran  Negara  Tahun  2004 Nomor  6  dengan  menjelaskan  tentang  ketentuan  norma  yang  bisa  dan  tidak  bisa dikabulkan  dalam  peletakan  sita  jaminan  agar  menjamin  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun apabila prosedur konsep  pembentukan  peraturan  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial khusus untuk Sita Jaminan akan memakan waktu legislasi, maka baiknya oleh Mahkamah Agung mengeluarkan/menerbitkan surat Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah  Agung  tetang  Sita  Jaminan  pada  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.
Konsep  pengaturan  baru  tentang  hukum  acara  perselisihan  hubungan  industrial khususnya  yang  mengatur  tentang  peletakan  sita  jaminan  wajib  diutamakan  untuk digunakan  dan  menyampingkan  yurisprudensi  tentang  sita  jaminan,  guna  terciptanya kepastian  hukum  bagi  pekerja  selaku  penggugat.  Selanjutnya  ketentuan  tentang  hukum
acara  perselisihan  hubungan  industrial  yang  telah  dirumuskan  ditetapkan  tersebut  yang telah dibuat harus langsung disosialisasikan lewat seluruh instrumen Negara yang ada dan dilakukan secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal,  2010,  (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group)
Agusmindah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia).
Bambang R. Joni, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia)
Bernard  L  Tanya  dkk,  2013, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi,
(Yogyakarta: Genta Publising).
Herzien Inlandsch Reglement.
Hulman  Panjaitan,  2014,  Kumpulan  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,
(Jakarta: Prenadamedia Group).
M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/Sip/1955 tanggal 9 Januari  1957. Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990. Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985.
Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987

## Rechtreglement Voor De Buitengewesten
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial