Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 216-221| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## IMPLIKASI PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR BAGI KONSUMEN DI KOTA DENPASAR
Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Kegiatan  penjualan  pakaian  bekas  impor  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilarang  oleh  Pemerintah  karena bersifat  melanggar  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Mengenai perdagangan impor diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pakaian  bekas  impor  ini  dapat  dikategorikan  barang  yang  berbahaya  karena  beredar  secara  bebas  dan  tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguraikan bagaimana pengaturan pelaksanaan penjualan pakaian bekas impor di Kota Denpasar dan bagaimana implikasi dari penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  empiris,  dimana  penelitian  ini  dilakukan sesuai  keadaan  nyata  pada  suatu  masyarakat  atau  lingkungan  sekitar  dengan  tujuan  untuk  menemukan  fakta- fakta  atau  permasalahan  hukum  yang  ada.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  kegiatan penjualan pakaian bekas impor diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dimana pakaian bekas tersebut dilarang untuk diimpor  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena  memiliki  dampak  bagi  kesehatan  dan ekonomi masyarakat. Implikasi dari penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat especially terutama  dalam  segi  kesehatan  dan  ekonomi.  Penggunaan  pakaian  bekas  impor  juga  dapat  mengakibatkan penyakit  seperti gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain, akibat  dari bakteri  mikroba  yang  menempel pada pakaian bekas tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan tersebut kepada masyarakat dan penjual  pakaian  bekas  impor,  serta  penegakkan  aturan  melalui  Razia  terhadap  gudang-gudang  penadah  yang mendistribusikan pakaian bekas impor kepada penjual.
Kata Kunci: Implikasi, Pakaian Bekas, Larangan Impor

## Abstract
The sale of imported secondhand clothing is prohibited by the Government because it is in violation and not in accordance  with  applicable  laws  and  regulations.  Regarding  import  trade,  it  is  regulated  in  Article  47 paragraph  (1)  of  Law  Number  7  of  2014  concerning  Trade.  The  imported  secondhand  clothing  can  be categorized  as  dangerous  goods  because  it  circulates  freely  and  without  prior  checking.  Based  on  the background  of  the  problems  that  have  been  described,  this  research  was  conducted  with  the  aim  of  outlining how  the  arrangements  for  the  implementation  of  the  sale  of  imported  secondhand  clothing  in  the  City  of Denpasar  and how  the  implications  of  the  sale  of  imported  secondhand  clothing  for  consumers  in  the  City  of Denpasar.  This  study  was  designed  using  an  empirical  research  approach,  in  which  this  research  was conducted  according  to  the  real  situation  in  a  community  or  the  surrounding  environment  with  the  aim  of finding  facts  or  legal  issues  that  exist.  The  results  of  this  study  indicated  that  the  regulation  of  the  sale  of imported  secondhand  clothing  is  regulated  in  Article  2  of  the  Regulation  of  the  Minister  of  Trade  of  the Republic  of  Indonesia  Number  51/M-DAG/PER/7/2015  concerning  Prohibition  of  Imported  Secondhand Clothing,  where  the  secondhand  clothing  is  prohibited  from  being  imported  into  the  territory  of  the  Unitary State  Republic  of Indonesia  because  it  has an  impact  on  people's  health  and  economy. The  implication  of  the sale  of  imported  secondhand  clothing  is  very  detrimental  to  the  community  especially  in  terms  of  health  and economics. The use of imported  secondhand clothes can also cause diseases such as itching, tinea versicolor, flu,  etc.,  due  to  microbial  bacteria  attached  to  the  secondhand  clothes.  Therefore,  there  is  a  need  for socialization  regarding  these  rules  to  the  public  and  sellers  of  imported  secondhand  clothing,  as  well  as enforcement of the rules through Raids against container sheds that distribute imported secondhand clothing to sellers.
Keywords: Implications, Secondhand Clothing, Import Prohibition

## I. PENDAHULUAN
Pakaian  bekas  impor  merupakan  suatu  barang  yang  dianggap  ilegal  di  Indonesia.  Maksudnya  ilegal disini  yaitu  suatu  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  hukum  atau  perundang-undangan  yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara  bebas  dan  tanpa  adanya  pengecekan  terlebih  dahulu.  Pakaian  bekas  impor  yang  datang  ke Indonesia  tidak  semua  memiliki  kualitas  bagus  ( Adibah,  2017 ; Afifudin,  2015 ; Arifah,  2015 ; Wati, 2016 ).  Pakaian  bekas  impor  ini  sebelum  diperdagangkan  akan  dipilah-pilah  terlebih  dahulu  dan dicuci.  Yang  dimaksud  dengan  kualitas  bagus  disini  adalah  pakaian  bekas  yang  tidak  robek,  tidak cacat, tidak ada noda, warnanya masih terlihat terang, dan tentunya masih layak untuk dipakai.
Dalam  dunia  perdagangan dikenal  istilah  kerjasama  Bilateral,  yaitu  kerjasama  yang  dilakukan oleh 2 Negara saja. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, namun juga antar Negara, contohnya seperti  Indonesia  dengan  Negara  lain  seperti  Singapura  dan  Malaysia.  Kebutuhan  adalah  semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari- hari manusia tersebut. Keinginan adalah segala kebutuhan terlebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin  dipenuhi  setiap  manusia  pada  sesuatu  hal  yang  dianggap  kurang.  Keinginan  tidak  bersifat mengikat  dan  tidak  memiliki  keharusan  untuk  segera  terpenuhi,  melainkan  keinginan  lebih  bersifat tambahan, ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi ( Muhammad, 2010 ).
Pada  dasarnya  setiap  manusia  memiliki  kebutuhan  untuk  hidup  yang  tidak  terbatas  dan beragam.  Kebutuhan  manusia  jika  ditinjau  dari  segi  kepentingannya,  yaitu  ada  kebutuhan  primer, sekunder,  dan  tersier.  Kebutuhan  primer  merupakan  kebutuhan  utama  atau  kebutuhan  pokok  untuk mempertahankan  kelangsungan  hidup  manusia.  Kebutuhan  pokok  ini  meliputi  sandang  (pakaian), pangan  (makan  dan  minum),  dan  papan  (tempat  tinggal).  Pakaian adalah  salah  satu  kebutuhan  yang penting  bagi  manusia  karena  jika  tidak  adanya  pakaian,  manusia  tidak  akan  dapat  menutupi  dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia agar dapat terlihat tampil percaya diri di hadapan manusia lainnya dan menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka  masing-  masing. Namun tidak sedikit juga manusia yang memilih berpakaian sesuai dengan kenyamanan dari pada penampilan.
Dalam hidup ini, setiap manusia memiliki sifat dasar yaitu tidak akan pernah puas dengan apa yang  telah  dimiliki  karena  kepuasan  bagi  manusia  itu  hanya  bersifat  sementara.  Ketika  kebutuhan pokok sudah terpenuhi, timbulah suatu kebutuhan lain atau keinginan yang lebih tinggi nilainya. Hal inilah  yang  menjadi  dasar  terjadinya  perubahan-perubahan  gaya  hidup  manusia  dan  cara  pandang manusia  di  berbagai  masyarakat  khususnya  di  Indonesia  yang  hingga  saat  ini  masih  mudah terpengaruh  oleh  globalisasi,  baik  itu  pengaruh  positif  maupun  negative,  yaitu  perilaku  konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan dimana konsumen membeli sebuah produk yang  kurang  diperlukan  untuk  memuaskan  kesenangan  dan  keinginan  dari  pada  fungsi  atau kebutuhannya. Perilaku ini didasarkan oleh dominannya ego manusia. Perilaku ini dapat menimbulkan pemborosan  dan  menimbulkan  kecemburusan  sosial  pada  setiap  masyarakat.  Gaya  hidup  konsumtif ini terjadi hampir pada setiap orang di lapisan masyarakat yang memiliki pekerjaan dan finansial yang memadai ( Lina & Rosyid, 1997 ).
Perilaku  konsumtif  yang  paling  sering  ditemui  dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari  salah satunya  adalah  kegiatan  manusia  yaitu  berbelanja  (shoping)  yang  dilakukan  oleh  semua  kalangan, baik  muda  maupun  tua.  Dilihat  dari  segi  ekonomi,  dengan  maraknya  perdagangan  pakaian  bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu lebih murah, menyebabkan manusia akan lebih minat dan beralih ke dunia jual beli pakaian impor bekas ini.
Adanya kebiasaan perilaku konsumtif ini menyebabkan adanya tuntutan yang semakin banyak, dan menjadikan masyarakat lebih menyukai membeli pakaian bekas impor, terutama bila dilihat dari brand  luar  negeri  seperti  Crocodile,  Columbia,  Dickies,  Stone  Island,  dan  masih  banyak  lagi  merek luar  negeri  lainnya.  Dengan  ini,  masyarakat  beranggapan  bahwa  pakaian  bekas impor  tidak  menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk digunakan. Padahal, jika dilihat dampak negatif  membeli  pakaian  bekas  impor  ini  banyak  mengandung  bakteri  yang  tidak  akan  hilang  bila sudah dicuci berkali-kali. Dimana bakteri-bakteri ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun.
Dilihat  dari  segi  industri,  pakaian  impor  bekas  ini  sangat  mengganggu  pasar  domestik khususnya  garment  dan  konveksi.  Hal  ini  kedepannya  akan  mengakibatkan  turunnya  produktifitas pasar  domestik  garment  dan  konveksi  yang  berdampak  pada  bidang  sosial  yaitu  akan  terjadinya
pengangguran  ( Awaluddin,  2018 ; Nasution,  2018 ; Suwandoko,  2018 ).  Dan  pada  bidang  ekonomi, akan  mengakibatkan terjadinya penurunan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, dan juga mempengaruhi pada penjualan garment dan konveksi.
Meskipun  telah  adanya  peraturan  yang  menyatakan  bahwa  pakaian  bekas  impor  ini  dilarang atau  dinyatakan  ilegal,  namun  hingga  saat  ini  masih  banyak  beredarnya  pedagang  pakaian  bekas impor  di  Kota  Denpasar.  Dengan  banyaknya  lapak-lapak  penjualan  pakaian  bekas  impor, mengakibatkan ramainya pengunjung yang berdatangan untuk membeli pakaian bekas impor tersebut.
Dari  uraian  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mendeskripsikan  bagaimana  pengaturan  terhadap  larangan  penjualan  pakaian  bekas  impor  di  Kota Denpasar dan bagaimana implikasi dari penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan karena penelitian ini merupakan dasar yang akan digunakan sebagai pelaksanaan riset. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang terkait dengan pelaksanaan penjualan pakaian bekas impor di Kota Denpasar.  Sumber  data  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer,  data  yang  terdiri  hasil  wawancara langsung dari narasumber dan responden, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali,  dan  data  sekunder,  data  penelitian  yang  diperoleh  melalui  media  perantara  atau  secara  tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang  tidak  dipublikasikan  secara  umum,  yang  terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer  dan  Bahan  Hukum Sekunder termasuk juga literatur, kamus, beserta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan  yang  dikaji.  Observasi  langsung  mendatangi  sebuah  tempat  penjualan  pakaian  bekas impor yang ada di Kota Denpasar di sepanjang jalan Teuku Umar Barat dan wawancara dengan para pedagang pakaian impor bekas tersebut juga dilakukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode  Kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis.  Hasil  analisis  data  disajikan secara deskriptif menggunakan metode informal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Denpasar
Pengaturan  mengenai  larangan  penjualan  pakaian  bekas  impor  ini  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  dan  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang menyatakan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  mengatur  mengenai  larangan  impor  pakaian  bekas yang  dimuat  pada  Pasal  47  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  importir  wajib  mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor.
Selain Pasal 47 ayat (1), terkait dengan pengawasan juga diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah  Daerah mempunyai 19 wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan”. Lalu, pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri.  Lalu,  pada  ketentuan  Pasal  99  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  pengawasan  oleh  Pemerintah tersebut  dilakukan  oleh  Menteri.  Kemudian  terdapat  juga  ketentuan  Pasal  100  ayat  (1),  (2),  dan  (3) yang menyatakan bahwa:
(1) Dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri  menunjuk  petugas  pengawas  di  bidang Perdagangan.
(2) Petugas  Pengawas  di  bidang  Perdagangan  dalam  melakukan  pengawasan  harus  membawa surat tugas yang sah dan resmi.
(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
a. Perizinan di bidang Perdagangan;
b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
c. Distribusi barang dan/atau Jasa;
d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
f. Pendaftaran Gudang; dan
g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
Dalam  Undang-Undang  Perdagangan  mengatur  perdagangan  secara  menyeluruh  yang mencakup  Perdagangan  Dalam  Negeri,  Perdagangan  Luar  Negeri,  Perdagangan  Perbatasan, Standarisasi,  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  Perlindungan  dan  Pengamanan  Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekpor, Kerjasama Perdagangan  Internasional,  Sistem  Informasi  Perdagangan,  Tugas  dan  Wewenang  Pemerintah  di Bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan Jasa Yang Dapat Diperdagangkan.
2. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  51/M-DAG/PER/2015  tentang  Larangan  Impor  Pakaian Bekas
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Berkaitan  dengan  pengaturan  larangan penjualan pakaian bekas impor diatas, menurut Ibu Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra, dijelaskan bahwa terdapat batasan-batasan dalam impor suatu barang, sehingga dapat diketahui mana barang yang dapat diimpor  dan  tidak  dapat  diimpor.  (Wawancara  dengan  Ibu  Gusti  Ayu  Kade  Suwasti  Tantra,  Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Pada tanggal 16 Desember 2019, pukul 13.45 WITA).
Dalam  pelaksanaan  impor  suatu  barang,  mengenai  batasan  impor  dibagi  menjadi  3  (tiga) bagian, yaitu barang yang Dibatasi Impor, barang yang Dilarang Impor, dan barang yang Bebas Impor ( Purnamawati, 2013 ) 1. Barang yang Dibatasi Impor
Barang  yang  dibatasi  impor  adalah  barang  tertentu  yang  sistem  impornya  diatur melalui  mekanisme perdagangan,  yaitu  berupa  pengakuan  sebagai  importir  barang  yang  melakukan  impor  untuk kepentingan  sendiri,  penetapan  sebagai  importir  yang  memperdagangkan  barang  kepada  pihak  lain, persetujuan impor, dan verifikasi teknis impor. Macam-macam barang yang dibatasi impor adalah: 1) gula,  2)  garam,  3)  beras,  4)  cengkeh,  5)  pelumas,  6)  tekstil,  7)  mesin  multifungsi,  mesin  fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna, 8) impor barang modal bukan baru, 9) minyak dan gas bumi, 10) minuman beralkohol, dan 11) plastik.
2. Barang yang Dilarang Impor
Barang  yang  dilarang  impor  ini  adalah  barang-barang  yang  tidak  memiliki  izin  impor  dari  instansi atau pihak yang berwewenang. Adapun barang yang dilarang impor adalah seperti: 1) pakaian bekas atau  barang  bukan  baru,  2)  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3),  3)  produksi  industri percetakan, 4) estisida etilin bromide, 5) psikotropika, 6) narkotika, 7) sisa reja dan skrap dari plastic, 8) alkohol yang mengandung halogen dan garam, dan 9) bahan senjata kimia.
3. Barang yang Bebas Impor
Barang  yang  bebas  impor  adalah  semua  jenis  barang  yang  tidak  dimasukkan  kedalam  kelompok diatur,  dilarang,  dan  diawasi.  Namun  barang  yang  bebas  impor  ini  dapat  dilakukan  oleh  setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dimaknai  bahwa  pakaian  bekas  impor  termasuk golongan barang yang dilarang impornya, atau ilegal keberadaannya di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada Kepala  Daerah  melalui  Sekretaris  Daerah  dalam  hal  Perindustrian  dan  Perdagangan.  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  mempunyai  tugas  pokok  untuk  melaksanakan  kewenangan  Otonomi Daerah  dibidang  perdagangan.  Dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok  tersebut,  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki fungsi sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
b) Perumusan  dan  penyusunan  program  pengembangan  dalam  bidang  perindustrian  dan perdagangan;
c) Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang perindustrian dan perdagangan;
d) Menyelenggarakan Pendidikan dan latihan keterampilan teknis atau manajemen sesuai dengan tugasnya;
e) Melakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.
Dalam  pakaian  bekas  yang  dijual  di  pasaran  ini  banyak  terdapat  cemaran  bakteri  dan  jamur yang ada pada pakaian bekas impor yang pada tahun 2015 kemarin pernah diuji terhadap 25 contoh pakaian bekas impor yang ada di pasaran yang banyak berisi kandungan bakteri mikroba. (Wawancara dengan  Ibu  Gusti  Ayu  Kade  Suwasti  Tantra,  Kepala  Seksi  Bina  Pelaku  Ekspor  Impor  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Bali  pada  tanggal  16  Desember  2019,  pukul  13.55  WITA). Kandungan  bakteri  mikroba  yang  cukup  tinggi  ini  dapat  menyebabkan  pengaruh  bagi  kesehatan manusia  yang  menggunakannya,  seperti  penyakit  gatal-gatal,  jerawat,  bisul,  dan  infeksi  luka  pada kulit, dimana penyakit ini timbul dari kontak langsung dengan kulit yang terkena gesekan oleh tangan manusia dan kemudian membawa infeksi yang masuk melalui mata dan hidung manusia.

## Implikasi Dari Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen
Dampak  dari  penjualan  pakaian  bekas  impor  ini  sangat  merugikan  masyarakat.  Meskipun  telah dilarang oleh Pemerintah, hingga saat ini masih saja banyak masyarakat yang membeli pakaian bekas impor. Telah ditegaskan bahwa pakaian bekas impor tersebut mengandung banyak bakteri yang ada di dalamnya,  dan  dapat  mengakibatkan  sakit  terhadap  manusia  yang  memakainya,  seperti  gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain.
Menurut  Ibu  Ida  Ayu  Candrawati,  selaku  Kepala  Seksi  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib Niaga  di  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi Bali, pakaian bekas juga dapat mematikan IKM  (Industri Kecil  Menengah)  karena  produk  impor  tersebut  bisa  dijual  dengan  harga  yang  setara dengan  produk  IKM  khususnya  dalam  produk  tekstil.  Selain  itu,  konveksi  kecil  dan  penjahit  lokal akan  menurun  pasarannya  dan  tentunya  bersaing  dengan  produk  impor.  Di  sisi  lain  konsumen  juga akan dirugikan dengan adanya pakaian bekas impor tersebut. Seperti yang diketahui, kualitas pakaian bekas impor tersebut tidak terjamin dan dapat membayahakan kesehatan manusia.
Dinas  Perdagangan  sering  menemukan  kendala,  yaitu  terkait  dua bidang  dalam  dinas  tersebut yang  mempunyai  perbedaan  dalam  implementasi  aturan  di  lapangan,  yaitu  antara  Bidang  Ekspor Impor dan Bidang Perlindungan Konsumen. Pada bidang Ekspor Impor lebih menekankan pengaturan menurut  Undang-Undang  Perdagangan,  sedangkan  pada  bidang  Perlindungan  Konsumen  lebih menekankan pengaturan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, dalam menerapkan Undang-Undang  Perdagangan,  seringkali  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  dijadikan  salah  satu  faktor  sebagai  pembenaran  untuk  para  pedagang  atau  pelaku  usaha agar bisa tetap berjualan pakaian bekas impor. Dan para pedagang juga memberikan informasi kepada konsumen  bahwa  pakaian  yang  dijualnya  adalah  pakaian  bekas  impor  yang  masih  layak  untuk digunakan  dan  para  pedagang  masih  beranggapan  bahwa  pakaian  bekas  impor  tersebut  tidak membayakan konsumen jika tidak ada keluhan langsung dari konsumen tersebut. Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  merupakan  instansi  Pemerintah  yang  mempunyai  wewenang  dalam  mengatasi masalah  penjualan  pakaian  bekas  impor  yang  ada  di  Kota  Denpasar.  Menurut  Ibu  Ida  Ayu Candrawati, selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengatakan bahwa sejauh ini peran pemerintah dalam mengatasi masalah penjualan pakaian bekas impor hanya sebatas teguran dan  himbauan  ke  beberapa  lapak  penjual,  hal  ini  dilakukan  karena  banyak  dampak  negatif  yang ditimbulkan jika masyarakat masih saja ada yang membeli pakaian bekas impor.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam  melakukan  Pengawasan kegiatan  penjualan  pakaian  bekas  impor,  yaitu:  1)  Menerapkan  peraturan-peraturan  yang  mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor; 2) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang  dan  pembeli  pakaian  bekas  impor;  dan  3)  Memberikan  sosialisasi  terhadap  pedagang  dan pembeli pakaian bekas impor yang ada di Kota Denpasar.
Berdasarkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  penjualan  pakaian  bekas  impor,  dapat  dipahami  bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan demi ketertiban masyarakat akan peraturan-peraturan yang mengatur
tentang  larangan  impor  pakaian  bekas.  Serta  hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  salah  satu  proses  agar seseorang dapat memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari hasil dan pembahasan di atas, maka ada beberapa simpulan yang dapat dibuat,  yaitu: pertama, kegiatan  penjualan  pakaian  bekas  impor  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilarang  oleh  Pemerintah. Pengaturan  larangan  tersebut  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang  dalam  keadaan  baru.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pakaian  bekas  impor  dapat dikatakan sebagai barang yang illegal di Indonesia. Kedua, penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Penggunaan pakaian bekas impor dapat mengakibatkan penyakit seperti gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain sebagai  akibat  dari bakteri mikroba  yang  menempel  pada  pakaian  bekas  tersebut.  Selain  itu,  dilihat  dari  segi  ekonomi masyarakat,  penjualan  pakaian  bekas  impor  dapat  mematikan  Industri  Kecil  Menengah,  karena produk-produk  impor  dijual  dengan  harga  yang  sama  dengan  produk  IKM,  terutama  dalam  produk tekstil. Konveksi kecil dan penjahit lokal pun juga menurun pasarannya dan tentu saja akan bersaing dengan produk impor.

## 2. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu: pertama, diperlukan  adanya  sosialisasi  lagi  mengenai  aturan-aturan  ataupun  larangan-larangan  impor  suatu pakaian bekas kepada masyarakat atau penegak hukum di wilayah Kota Denpasar karena di Indonesia pakaian  impor  bekas  tersebut  merupakan  pakaian  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan atau disebut ilegal. Kedua, untuk menegakkan aturan tersebut Pemerintah seharusnya juga melakukan  razia  terhadap  gudang-gudang  penadah  yang  mendistribusikan  pakaian  bekas  impor tersebut kepada penjual.

## DAFTAR PUSTAKA
Adibah,  F.  (2017). Jual  Beli  Pakaian  Bekas  Impor  di  Tugu  Pahlawan  Kota  Surabaya (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Afifudin,  A.  (2015). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Pakaian  Bekas  Impor  Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal) (Universitas Islam Negeri Walisongo).
Arifah,  R.  N.  (2015).  Kendala-Kendala  Pencegahan  Perdagangan  Pakaian  Bekas  Impor  di  Kota Malang. Journal de Jure , 7 (1), 89–100 .
Awaluddin,  N.  A.  (2018). Sistem  Jual  Beli  Pakaian Bekas dalam  Karung  Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar) . Universitas Islam Negeri Alauddin . Lina,  L.,  &  Rosyid,  H.  F.  (1997).  Perilaku  Konsumtif  Berdasarkan  Locus  of  Control  Pada  Remaja Putri. Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi , 2 (4), 5–13. Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Nasution,  Z.  (2018). Pedagang  Pakaian  Seken  (Studi  Kasus  pada  Pasar  TPO  Kota  Tanjungbalai, Sumatera Uatra) (Universitas Sumatera Utara) .
Purnamawati, A. (2013). Dasar-Dasar Ekspor Impor . Jakarta: UPP STIM .
Suwandoko,  N.  (2018).  Perdagangan  Pakaian  Second  Branded  dari  Singapura  ke  Batam  dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015-2016. JOM FISIP , 5 (1), 1–16. Wati,  D.  S.  (2016). Praktik  Jual  Beli  Pakaian  Impor  Bekas  (Studi  Kasus  di  KotaSalatiga) (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) .