## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.814

## Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Andra Tanady 1 , Elita Rahmi, Fauzy Syam 3
1,2,3 Magister Kenotariatan Universitas Jambi Correspondence email: andratanady0@gmail.com
Abstrak . Meterai dalam dokumen yang bersifat perdata sangat penting guna untuk kepastian hukum dalam  memenuhi alat bukti untuk  diajukan  ke  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  meterai  sangat  penting  di  dalam  hal  pembuktian  di  pengadilan  sehingga  dalam penggunaan meterai tentu ada aturan hukum yang mengaturnya. Walaupun telah ada aturan hukum yang mengaturnya, seringkali Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku.  Adapun  masalah  yang  akan  dikaji  yaitu  pengaturan penggunaan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menggunakan  meterai  sebagai  pembuktian  di  Pengadilan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  sehingga penelitiannya bersifat deskriptif dan sumber datanya berasal dari data sekunder, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang  dan  pendekatan  konseptual  serta  analisis  datanya  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Adapun  hasil  dari penelitian  tersebut  yaitu  pengaturan  penggunaan  meterai  pada  salinan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Rancangan Undang-Undang Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menggunakan meterai sebagai pembuktian  di  Pengadilan  adalah  Telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  bahwa harus membubuhi meterai pada tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga mempunyai kekuatan hukum dan memenuhi kepastian hukum guna untuk alat bukti di pengadilan.

## Kata Kunci : Pembubuhan, Meterai, Salinan, Akta
Abstract.  Stamps  in  documents  of  a  civil  nature  are  very  important  for  legal  certainty  in  fulfilling  evidence  to  be  submitted  to court. Therefore, stamp duty is very important in terms of proof in court so that in the use of stamp duty there are of course legal rules  that  regulate  it.  Even  though  there  are  legal  rules  that  regulate  it,  often  the  Land  Deed  Making  Officer  violates  the applicable legal rules. The problem to be  studied is the regulation of the use of stamp duty on the  copy of the deed of the Land Deed Official and  the  validity of  the copy  of  the  deed  of the Land Deed Maker  who  uses  stamp  duty  as  evidence in court.  The research method used is normative juridical so that the research is descriptive and the data source comes from secondary data, then  this  study  uses  a  legal  approach  and  a  conceptual  approach  and  analyzes  the  data  using  qualitative  analysis.  As  for  the results  of  the  research,  namely  the  regulation  of  the  use  of  stamp  duty  on  the  copy  of  the  deed  of  the  Land  Deed  Official  is regulated  in  Law  Number  13  of  1985  concerning  Stamp  Duty,  Draft Law  of  2016,  Law  Number  10  of  2020  concerning  Stamp Duty and the validity of the copy. Land Deed Officials  who use stamps as evidence in court are regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that must put stamps on the signatures of Land Deed Making Officials so that they have legal force and fulfill legal certainty in order to be used as evidence. in the court.

## Keywords: Affixing, Stamp, Copies, Deed

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sehari-hari  kehadiran  meterai  tidak  asing  lagi  di  dalam  setiap  dokumen,  akan  tetapi  tidak semua  dokumen  harus  menggunakan  meterai  karena  hanya  dokumen  tertentu  saja  yang  menggunakan  meterai.  Ini menjelaskan bahwa dokumen yang dianggap isinya masih umum tidak diharuskan untuk menggunakan meterai seperti dokumen  yang  digunakan  dalam  suatu  institusi  maupun  Perguruan  Tinggi.  Dokumen  yang  digunakan  oleh  instansi maupun perguruan tinggi tidak mengharuskan menggunakan meterai karena dokumen tersebut hanya berlaku di ruang lingkup  masing-masing.  Sedangkan  dokumen  yang  menggunakan  meterai  harus  dokumen  yang  bersifat  umum  dan penting serta memiliki ikatan antara cara pihak satu dengan pihak lainnya.
Adanya pembatasan terkait dengan penggunaan meterai pada dokumen tertentu karena sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat untuk kepentingan hukum sehingga nama kedua belah pihak yang ada di dalam dokumen tertentu itu diwajibkan  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  isi  dokumen  tersebut.  Adapun  dokumen  tertentu  yang  menggunakan meterai  seperti  surat  perjanjian  dan  surat  yang  digunakan  untuk  alat  bukti  terkait  dengan  perbuatan  yang  bersifat perdata. Selain itu juga, dokumen yang dapat menggunakan meterai yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya, akta Pejabat Pembuat  Akta  Tanah beserta  salinannya, Surat berharga, dokumen  transaksi  surat berharga, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 1
1 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-materai-rp-10000, Diunduh 20 November 2021.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Dokumen  yang  dibubuhi  oleh  meterai  berupa  dokumen  penting  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  jika dokumen  tersebut  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  dimana  nama  pihak  tersebut  telah  terdapat  di  dalam dokumen  itu. Dengan  adanya  kehadiran  meterai  tersebut  tentunya  akan  melegalkan  suatu  dokumen  dan  berakibat  hukum  jika dokumen  tersebut  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  sehingga  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  melakukan  gugatan atas  perbuatan  yang  diingkari  oleh  salah  satu  pihak  tersebut.  Sebaliknya,  jika  dokumen  tersebut  tidak  dibubuhi  oleh meterai  maka  ketika  dokumen  akan  digunakan  untuk  alat  bukti  dalam  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  maka dokumen tersebut tidak sah.
Dokumen  tersebut  bisa  saja  menjadi  sah  apabila  dokumen  itu  telah  dilakukan  pemeteraian  kemudian ( nazegelen ),  dimana  pemeteraian  kemudian  ini  dilakukan  dengan  cara  pelunasan  biaya  meterai  di  pejabat  pos  atas permintaan  pemegang  dokumen  yang  mana  bea  meterai  sebelumnya  telah  dilunasi  dan  pemeteraian  kemudian  ini dilakukan bukan ketika dokumen akan ditandatangani. Artinya, dokumen tersebut telah ditandatangani namun belum ada  meterai  pada  saat  penandatanganan  dokumen  sehingga  pemilik  dokumen  harus  membayar  bea  meterai  untuk menjadikan dokumen tersebut mempunyai kekuatan legalitas dalam alat bukti untuk persidangan.
Legalitas dalam hal ini yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu memiliki batasan yang dilarang oleh hukum.  Untuk  itu,  setiap  dokumen  yang  bersifat  penting  harus  membubuhkan  meterai  guna  untuk  memberikan batasan  kepada  para  pihak  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  mereka  masing-masing  serta  berdasarkan  pada  hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku di dalam  akta jual beli tanah  yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT). Pernyataan ini juga sesuai dengan dasar hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Selain itu juga, keberadaan Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT) untuk sekarang ini  sangat penting dalam hal hubungan  bisnis,  kegiatan  di  bidang  perbankan,  pertanahan  dan  perumahan.  Adapun  salah  satu  yang  menjadi kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  untuk  sekarang  ini  yaitu  pejabat  membuat  akta  otentik.  Apalagi jika  dilihat  kesatuan  terkait  dengan  bukti  tertulis  berupa  akta  otentik  sangat  diperlukan  dalam  pembuktian  di pengadilan. Isi dalam akta otentik tersebut berkaitan dengan hak atas tanah dan kepemilikan satuan rumah susun saja. Selain  itu  juga,  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  menjadi  bukti  telah  dilakukan perbuatan hukum tertentu terkait dengan hak atasan tanah dan kepemilikan atas satuan rumah susun.
Kemudian dengan  adanya  kewenangan tersebut juga maka Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT) dilantik oleh Badan  Pertanahan  Nasional  karena  sesuai  dengan  pekerjaannya  yaitu  membuat  akta  tanah  yang  bersifat  legalitas. Legalitas dalam hal ini yaitu untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan hukum atau tidak  dan  harus  ada  ketentuan  hukum  yang  mengatur  terkait  dengan  perbuatan  hukum  tersebut. 2 Artinya,  harus  ada aturan  yang  mengatur  terlebih  dahulu  terkait  dengan  perbuatan  hukum  tersebut  karena  apabila  di  kemudian  hari terdapat akibat hukum yang dilanggar oleh salah satu pihak maka akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Berdasarkan  pasal  1368  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahwa  akta  harus  dibuat  guna untuk menjadi alat bukti jika kedepannya dibutuhkan dalam pengadilan. Selain  itu  juga, dalam hukum acara perdata diatur  dalam  pasal  164  HIR/284  RBG  yang  menjelaskan  bahwa  macam-macam  alat  bukti  yaitu  surat,  saksi, pengakuan, Sumpah dan persangkaan Hakim. Surat dalam hal ini meliputi dibagi menjadi dua macam yaitu akta dan surat bukan akta, kemudian akta juga terdiri dari dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.
Menurut  A.  Pitlo  pada  intinya  akta  merupakan  sebuah  surat  yang  dibuat  untuk  dipakai  sebagai  keperluan tertentu dan alat bukti. 3 Apabila dilihat secara hukum maka akta jual beli tanah tersebut sangat penting sehingga harus dibubuhi  meterai  guna  untuk  memperkuat  di  dalam  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sebagai  alat  bukti.  Namun, dilihat secara empiris maka ada juga akta jual beli tanah yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun tidak dibubuhi meterai. Hal yang demikian tentunya akan berdampak pada akibat hukumnya jika tidak diberikan  meterai  di  tanda  tangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  maka  akta  jual  beli  tanah  tersebut kemungkinan  tidak  diterima  oleh  pengadilan  karena  tidak  ada  meterai  sebagai  pembuktian  apabila  memang  telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang berperkara.
Kondisi  seperti  ini  juga  telah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea Meterai yang mana pada Pasal 3 ini menjelaskan pada intinya bahwa setiap dokumen yang menjelaskan terkait dengan peristiwa  hukum  yang  bersifat  perdata  dan  dokumen  tersebut  digunakan  untuk  bukti  di  pengadilan  maka  dokumen tersebut  harus  menggunakan  biaya  meterai  termasuk  juga  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  beserta  salinan  dan kutipannya.  Dengan  adanya  aturan  hukum  tersebut  maka  sudah  seharusnya  akte  pejabat  pembuat  akta  tanah  peserta salinannya harus dibubuhi meterai guna sebagai pembuktian di pengadilan.
2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 59.
3 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata , Alumni, Bandung, 1992, hal 37.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Apabila  dilihat  dari  permasalahan  diatas  maka  dalam  hal  ini  penulis  akan  membatasi  terkait  dengan  apa  saja yang  akan  dituangkan  pada  pembahasan.  Adapun  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  pembahasan  sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan penggunaan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ?
2. Bagaimana  keabsahan  salinan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  menggunakan  meterai  sebagai pembuktian di Pengadilan?

## METODE
Dalam suatu penelitian tentu menggunakan metode untuk mempermudah penulis dalam  melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara  untuk mencari dan menganalisa suatu permasalahan  yang  sedang terjadi. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

## Tipe Penelitian
Di dalam penelitian ini sesuai dengan pokok pembahasan yang dibahas yaitu urgensi pembubuhan meterai pada salinan  akta  sebagai  alat  bukti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020 maka  menggunakan  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisa  terkait  dengan peraturan  hukum  tertulis. 4 Dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisa  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Bea Meterai terkait dengan pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  digunakan  untuk  menjelaskan  terkait  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Dalam hal ini digunakan spesifikasi penelitian untuk menjelaskan terkait dengan masalah pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersifat deskriptif. Deskriptif dalam hal ini yaitu penelitian yang menjelaskan terkait dengan hal yang terjadi di suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu juga. 5
Dalam  penelitian  deskriptif  ini,  peneliti  telah  mengetahui  terkait  dengan  awal  permasalahan  yang  akan  dikaji. Penelitian  deskriptif  dalam  hal  ini  yaitu  meneliti  permasalahan  terkait  dengan  pengaturan  penggunaan  matrai  pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian menjelaskan terkait juag tentang keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  yaitu  kepustakaan  karena  penelitian  ini  menggunakan data  sekunder.  Data  sekunder  ini  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  yang  mana  bahan  tersebut  memiliki  hubungan dengan objek yang sedang teliti. 6
Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pemahaman terkait dengan Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  dan  buku  serta  web  internet  yang  berkaitan  dengan  masalah pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  Penelitian  yang  dilakukan  pada  penelitian  tentang  urgensi  pembubuhan  meterai  pada  salinan  akta sebagai  alat  bukti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  yaitu  menggunakan  pendekatan  undang- undang  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan  cara  menelaah  seluruh  aturan hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  yang  diteliti. 7 Untuk  itu,  peneliti  melakukan  penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
Sedangkan  pendekatan  konseptual  yaitu  melakukan  analisis  terhadap  bahan  hukum  guna  untuk  memahami makna yang terkandung dalam istilah hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui makna baru yang terdapat di  dalam  istilah-istilah  pada  penelitian  yang  sedang  diteliti. 8 Dengan  demikian,  dalam  pendekatan  konseptual melakukan  analisis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  dan  buku  serta  web internet sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
4 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Alfaera, Bandung, 2015, halaman 51.
5 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.
6 Ibid , hal 15-16.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 133.
8 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh , UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal 41.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

## Analisis Data
Mengingat  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  maka  analisis  data  dalam  penelitian  urgensi pembubuhan  meterai  pada  salinan  akta  sebagai  alat  bukti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  ini dilakukan  secara  kualitatif.  Dilakukan  secara  kualitatif  maksudnya  adalah  menjelaskan  dalam  bentuk  kalimat  secara teratur sehingga mudah untuk dipahami. 9
Dengan demikian, dalam penelitian normatif ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data  yang  ada  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang  teratur,  dimana  kalimat  tersebut  akan  dituangkan  di  dalam pembahasan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Penggunaan Meterai Pada Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dalam  ilmu  hukum  terkait  dengan  pengaturan  menjelaskan  bahwa  dasar  untuk  perbuatan  tersebut  dikatakan perbuatan  yang  bertentangan  maka  harus  ada  pengaturan  terkait  dengan  perbuatan  tersebut  termasuk  juga  dalam  hal ini  perbuatan  yang  bersifat  perdata.  Pengaturan  dalam  ilmu  hukum  biasanya  berupa  peraturan  perundang-undangan mulai  dari  dasar  aturan  hukum  tertinggi  sampai  dengan  dasar  aturan  hukum  terendah,  sesuai  dengan  hierarki perundang-undangan.  Menurut  Hans  Kelsen,  hierarki  perundang-undangan  yaitu  susunan  lapisan  peraturan perundang-undangan dimana aturan yang lebih tinggi harus bersumber dan berdasarkan pada aturan yang lebih tinggi lagi Begitu seterusnya dan berhenti pada aturan hukum tertinggi yang menjadi dasar. 10
Dengan demikian, di dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan  undang-undang  yang  lebih tinggi. Adapun susunan  hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.
Jika  dilihat  dari  hirarki  perundang-undangan  di  atas  maka  sudah  jelas  bahwa  perundang-undangan  tersebut berbentuk  tertulis  dan  dan  di  bentuk  oleh  pejabat  yang  memiliki  kenangan  dalam  membuat  peraturan  yang  berlaku mengikat  serta  peraturan  tersebut  bersifat  umum.  Adapun  maksud  bersifat  umum  dalam  hal  ini  peraturan  itu  tidak diharuskan mengikat oleh semua orang, akan tetapi hanya mengikat pada individu tertentu sesuai dengan kepentingan yang telah diatur dalam aturan hukum tersebut.
Berdasarkan  dari  hierarki  perundang-undangan  maka  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea Meterai  sudah  termasuk  kategori  undang-undang  sehingga  peraturan  yang  dibawahnya  harus  mengikuti  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ini terkait dengan penggunaan meterai dalam dokumen perdata. Adapun  Objek  Bea  Meterai  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  ini  diatur  dalam  Pasal  3 yang isinya sebagai berikut :
(1) Bea Meterai dikenakan atas :
a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan
b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
(2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya.
b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
f. Dokumen lelang yang berupa  kutipan  risalah lelang, minuta  risalah lelang,  salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang :
1. menyebutkan penerimaan uang, atau
9 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 73.
10 Aziz Syamsuddin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 14-15.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan
h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Dari  isi  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  di  atas  kemudian  dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti maka dalam penggunaan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya harus dibubuhi meterai guna untuk alat bukti di pengadilan jika ada permasalahan perdata di kemudian hari.
Meterai  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  meterai  terdiri  dari  tiga  macam  yaitu meterai tempel, meterai elektronik dan baterai dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam penelitian ini  terkait  dengan  meterai  yang  digunakan  yaitu  meterai  tempel  pada  ada  Akta  Jual  Beli  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Adapun ciri meterai  tempel pada umumnya berupa  adanya  lambang negara Garuda Pancasila, adanya fase meterai tempel, adanya tanggal dan angka yang terdapat dalam materi tersebut seperti materi sekarang ini yaitu angka 10000 (sepuluh ribu rupiah).
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  ini  diundang-undangkan,  berlaku Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai.  Di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai  ini  berisikan  bahwa  akta-akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  termasuk  rangkap-rangkapnya.  Kemudian  cara  penggunaan  meterai  juga  juga  diatur  dalam  Pasal  7  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang berisikan :
(1) Bentuk,  ukuran,  warna  meterai  tempel,  dan  kertas  meterai,  demikian  pula  pencetakan,  pengurusan,  penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
a. menggunakan benda meterai.
b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai.
(4) Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan.
(5) Pembubuhan  tandatangan  disertai  dengan  pencantuman  tanggal,  bulan,  dan  tahun  dilakukan  dengan  tinta  atau yang  sejenis  dengan  itu,  sehingga  sebagian  tandatangan  ada  di  atas  kertas  dan  sebagian  lagi  di  atas  meterai tempel.
(6) Jika  digunakan  lebih  dari  satu  meterai  tempel,  tandatangan  harus  dibubuhkan  sebagian  di  atas  semua  meterai tempel dan sebagian di atas kertas.
(7) Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.
(8) Jika  isi  dokumen  yang  dikenakan  Bea  Meterai  terlalu  panjang  untuk  dimuat  seluruhnya  di  atas  kertas  meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.
(9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.
Dalam  hal  tanah  selain  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai  juga didukung  oleh  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  tahun  2012  tentang  perubahan  atas  peraturan Menteri  negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  pelaksanaan peraturan  pemerintah  nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Dalam  peraturan  ini  memuat  tentang  bentuk akta yang digunakan yaitu akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pembagian  harta  bersama,  akta  pembagian  hak  tanggungan,  akta  pemberian  hak  guna  bangunan/hak  pakai  di  atas tanah  hak  milik  dan  surat  kuasa  pembebanan  hak  tanggungan.  Akta-akta  tersebut  disiapkan  dan  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dalam  pembuatan  akta  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  tahun  2012  tentang perubahan atas peraturan Menteri  negara  Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ini, untuk pembubuhan meterai  hanya  untuk  akta  yang  dipegang  oleh  notaris  dan  akta  yang  diarsipkan  untuk  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN), sedangkan salinannya hanya ditandatangani saja oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Kemudian  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai  ini  dilakukan  pembaruan  berupa Rancangan  Undang-Undang  pada  Tahun  2016  yang  berisikan  beberapa  masalah  yang  harus  diubah  seperti  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ini belum mengalami perubahan sehingga keberadaan  undang- undang  ini  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  masyarakat  terkait  dengan  biaya  meterai  baik  dalam  bidang ekonomi,  sosial,  teknologi  dan  dan  peraturan  hukum  lainnya  terkait  dengan  penggunaan  biaya  meterai  ini  misalnya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Kemudian  dalam  Rancangan  Undang-Undang  ini  juga  mengatur  terkait  dengan  perubahan  pengaturan  yang bersifat  substantif  dan  penambahan  tarif  sehingga  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai memang  harus  diganti.  Adapun  Rancangan  Undang-Undang  ini  mengatur  terkait  dengan  ruang  lingkup  pengaturan, objek bea meterai, tarif dan batas nominal penggunaan materai, dan pengenaan, pihak yang terutang bea meterai, hak dan  kewajiban  pemungut  bea  materai,  cara  pelunasan  bea  meterai,  pengadaan,  pengelolaan  dan  penjualan  meterai tempel,  pematrian  kemudian,  fasilitas  bea  materai,  daluwarsa  bea  materai,  ketentuan  larangan  bagi  pejabat  yang berwenang,  ketentuan  sanksi  dan  ketentuan  peralihan.  Semua  yang  diatur  dalam  Rancangan  Undang-Undang  tahun 2016 ini karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan hukum pada masyarakat saat ini.
Atas dasar di atas maka Rancangan Undang-Undang Tahun 2016 dikeluarkan menjadi Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai.  Dalam  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  ini  juga selain  mengatur  terkait  dengan  sanksi  administrasi,  juga  mengatur  terkait  dengan  sanksi  pidana  jika  terdapat  tindak pidana  peniruan  atau  pemalsuan  meterai  dan  menghilangkan  tanda  yang  terdapat  pada  meterai  sehingga  terhadap pelakunya dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.
Adanya  sanksi  pidana  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  perbedaan  dengan  hukum  lain  sehingga  pada  konteks pidana maka pidana diartikan yaitu suatu hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang mana orang tersebut telah terbukti  secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. 11 Dengan adanya sanksi pidana ini memperkuat suatu undang-undang untuk menegakkan suatu keadilan dalam mensejahterakan masyarakat.

## Keabsahan  Salinan  Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  Yang  Menggunakan  Meterai  Sebagai Pembuktian Di Pengadilan
Berbicara  terkait  dengan  keabsahan  maka  dalam  hukum  diartikan  sebagai  suatu  hal  yang  sah  sehingga  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Jika  dikaitkan  dengan  keabsahan  salinan  akta  pejabat  pembuat akta  tanah  yang  menggunakan  meterai  maka  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Bea  Meterai.  Pengaturan  terkait  dengan  salinan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  harus menggunakan  meterai  terdapat  pada  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai,  dimana dalam aturan hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap dokumen yang bersifat perdata dan digunakan untuk alat bukti di pengadilan harus menggunakan materai. Adapun salah satu dokumen yang bersifat perdata tersebut dalam pasal ini yaitu  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  beserta  salinan  dan  kutipannya.  Untuk  itu,  setiap  akta  pejabat  pembuat  akta tanah harus menggunakan meterai baik salinan maupun kutipannya.
Kondisi  yang  demikian  tentunya  sangat  diharuskan  terkait  dengan  salinan  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat pembuat akta tanah harus menggunakan meterai karena merupakan kepastian hukum di dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Biasanya setiap undang-undang mengandung kepastian hukum karena undang-undang tersebut merupakan aturan  yang  menjadi  dasar  terkait  dengan  batasan  kepada  masyarakat  dalam  melakukan  tindakan.  Dengan  adanya aturan hukum tersebut maka pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. 12 Hal ini juga terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yang menjelaskan bahwa Pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas:
1. Kesederhanaan.
2. Efisiensi.
3. Keadilan.
4. Kepastian hukum, dan
5. Kemanfaatan.
Keberadaan asas kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tersebut merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta  Tanah. Pernyataan demikian juga sesuai dengan pendapat Utrecht  yang menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  yaitu  adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  sehingga  membuat  individu mengetahui  apa  saja  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan. 13 Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  asas kepastian  hukum  ini  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  maka apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan.
Walaupun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, akan tetapi di dalam salinan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah masih saja ada yang tidak membubuhi meterai pada bagian tanda  tangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  seperti  akta  jual  beli  tanah  No.  88/2021.  Dalam  akta  jual  beli  tanah  No.
11 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 23.
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, 2008, hal 158.
13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
88/2021  menerangkan  bahwa  telah  terjadi  peristiwa  hukum  yaitu  jual  beli  terkait  hak  guna  bangunan  nomor 025029/kasang  pudak,  atas  sebudang  tanah  Sebagaimana  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  tanggal  23-01-2020  Nomor 04654/kasang  pudak/2020  Seluas  61  M 2 Dengan  Nomor  Identifikasi  Bidang  tanah  (NIB)  :  06.10.05.03.18316  dan Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (SPPT  PBB)  Nomor  Objek  Pajak  (NOP)  : 15.05.030.018.003-0358.0  terletak  di  provinsi  Jambi,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Kecamatan  Kumpeh  Ulu,  Desa Kasang Pudak, Jalan Perumahan Citra Asri Pudak Blok F/07.
Dalam akta jual beli tanah No. 88/2021 ini hanya terdapat tanda tangan dan cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah saja. Hal yang demikian tentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, walaupun dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri  negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah dijelaskan bahwa akta yang menggunakan meterai  hanya  salinan  asli  untuk  Notaris  dan  Badan  Pertanahan  Nasional,  sedangkan  untuk  penjual  dan  pembeli salinannya tidak menggunakan materai.
Apabila berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan  Menteri  negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memang  akta  jual beli tanah No. 88/2021  tidak  salah  jika  tidak  memenuhi  meterai  pada  tanda  tangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  namun  jika  telah diterbitkan  undang-undang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  maka  sudah seharusnya akta jual beli tanah No. 88/2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mengikuti undang- undang  terbaru  dengan  membubuhi  meterai  baik  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  beserta  salinan  dan  kutipannya sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (2) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
Apabila  masih  tetap  berpedoman  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  tahun  2012 tentang  perubahan  atas  peraturan  Menteri  negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  pelaksanaan  peraturan  pemerintah  nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  maka  hal  ini telah melanggar hierarki perundang-undangan apabila dilihat dari susunan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dimana  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 ini merupakan Peraturan Pemerintah yang letaknya masih dibawah Undang-undang.
Tidak  hanya  itu  saja,  sudikno  Mertokusumo  juga  menyatakan  bahwa  jika  terdapat  suatu  konflik  antara perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, dimana kedua-duanya mengatur permasalahan yang sama maka peraturan khusus akan meniadakan peraturan umum menurut sifatnya atau peraturan khusus yang harus didahului ( lex specialis  derogat  legi  generali ). 14 Untuk  itu,  seharusnya  undang-undang  yang  khusus  yang  harus  diikuti  sehingga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan  atas peraturan Menteri  negara Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  pelaksanaan  peraturan pemerintah  nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  ditiadakan  dan  mengutamakan  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, jika menurut susunan hierarki perundang-undangan dan asas lex  specialis  derogat  legi  generali maka  pembuatan  akta  jual  beli  tanah  No.  88/2021  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  telah  melanggar  hierarki  perundang-undangan  dan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali sehingga atas peristiwa  hukum  seperti  ini  dapat  dikatakan  batal  demi  hukum  dan  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  untuk diajukan ke pengadilan.
Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  asas  prioritas  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  bahwa  untuk menerapkan  hukum  secara  tepat  dan  adil  untuk  memenuhi  tujuan  hukum  maka  yang  diutamakan  adalah  keadilan, kemudian  kemanfaatan  setelah  itu  kepastian  hukum. 15 Asas  kepastian  hukum  ini  juga  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Bea  Meterai  pada  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  d  sehingga  dalam  memenuhi kepastian  hukum  maka  harus  menerapkan  apa  saja  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2020  Tentang  Bea  Meterai  terkait  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  termasuk  juga  salinan  dan kutipannya harus dibubuhi meterai pada bagian penandatanganan.
Tidak hanya itu saja, perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli tanah  pada  Nomor  88/2021  tersebut  juga  termasuk  perbuatan  melawan  hukum  karena  dalam  arti  sempit,  perbuatan melawan  hukum  itu  adalah  orang  yang  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  orang  lain  atau  au  orang  tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. 16 Jika dilihat dalam hal perbuatan melawan hukum maka Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan tidak membubuhi meterai pada penandatanganan dalam akta yang dibuatnya maka perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan  hukum  karena  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  telah  melanggar  atau  melakukan  suatu  perbuatan  yang
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 86.
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 20.
16 H. F. A.Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 184.
Andra Tanady et al., Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
bertentangan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai terkait dengan kewajiban pembubuhan meterai dalam dokumen yang bersifat perdata.
Tidak  hanya  itu  saja,  perbuatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum  jika  tidak membubuhi meterai di dalam penandatangannya maka akan merugikan terhadap pihak pembeli maupun penjual  jika di kemudian hari terdapat akibat hukum seperti salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sehingga hak dari pihak lain  terlanggar.  Belum  lagi,  jika  pihak  yang  merasa  dirugikan  tersebut  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  karena tidak  ada  meterai  di  bagian  penandatanganan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  ketika  melakukan  gugatan  ke pengadilan  ternyata  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  meninggal  dunia  maka  untuk  mencari  kepastian  hukum  tidak terwujud  dan  dikhawatirkan  gugatan  yang  diajukan  ke  pengadilan  tidak  diterima.  Akibatnya  pihak  yang  merasa dirugikan  tidak  mendapatkan  hak  yang  seharusnya  ia  terima  di  dalam  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah tersebut.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  penggunaan  meterai  pada  salinan  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  adalah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai,  Rancangan  Undang-Undang  Tahun  2016  dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
2. Keabsahan salinan akta Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT)  yang menggunakan meterai sebagai pembuktian di Pengadilan adalah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa harus membubuhi  meterai  pada  tanda  tangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sehingga  meterai  sangat  penting keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  serta  memenuhi  kepastian  hukum  guna  untuk  alat  bukti  di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aziz Syamsuddin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang , Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh , UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015 H. F. A.Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, 2004 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, 2008 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, 1999 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Alfaera, Bandung, 2015 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata , Alumni, Bandung, 1992

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  8  tahun  2012  tentang  perubahan  atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

## Website
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-materai-rp-10000