## Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003

## Nuriel Amiriyyah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang amiriyyahnuriel@yahoo.co.id

## Abstract:
This article aims to describe the review of Islamic law on the obligations of a father who abandoned the maintenance of the child in the decision of the Supreme Court number  608/K/AG/2003  and  describing  a  living  madliyah  children  after  divorce based on the protection of children's rights in  Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. The result showed that the duty of a father to  meet  child support  does  not  become  payable  if  the  elapsed  time,  but  it  could  be  due  to maintenance if there is a decision of the judge. This imposition on the grounds that the  father  in  condition  to  be  able  to  work  deliberately  remiss.  Supreme  Court Decision No. 608/K/AG/2003 does not conflict with Islamic law. Every parent has an obligation to be responsible for nurturing, nurture, educate, and protect children. Deliberateness of a father neglects the obligation to provide maintenance, so that children can not get their rights and suffer a loss, then it can be described as acts of negligence as regulated in Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children.
Artikel  ini  bertujuan  mendeskripsikan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  kewajiban seorang  ayah  yang  telah  melalaikan  nafkah  terhadap  anak  dalam  putusan Mahkamah  Agung  RI  nomor  608/K/AG/2003  dan  mendeskripsikan  nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah  dalam  kodisi  mampu  untuk  bekerja  sengaja  melalaikan  kewajibannya. Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  608/K/AG/2003  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam.  Setiap  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan  sebagai  tindakan  penelantaran  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci: Nafkah Madliyah, Anak, Perceraian.

## Pendahuluan
Allah  SWT  menciptakan  manusia  secara  berpasang-pasangan  untuk  memperoleh keturunan dan beribadah kepada Allah SWT. Hasrat dasar manusia ini difasilitasi melalui institusi  perkawinan. Menurut mazhab Syafi’iah,  nikah dirumuskan dengan akad  yang menjamin  kepemilikan  untuk  bersetubuh  dengan  menggunakan  lafal inkah atau tazwij atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad  yang  menimbulkan  kebolehan  bergaul  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara
Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian
timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. 1 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 2
Dengan adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi  seorang suami dan istri. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam misalnya, seorang suami sesuai  dengan  penghasilannya  menanggung  :  1)  Nafkah,  kiswah  dan  tempat  kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendididkan bagi anak. 3 Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan  sebagainya. 4 Dalam  Islam,  persoalan  nafkah  mendapat  perhatian.  Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. at-Thalaq: 6: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu  bertempat  tinggal  menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan mereka  untuk  menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (istri-istri  yang  sudah ditalak)  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada  mereka  upahnya;  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
Dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga,  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi perselisihan dan pertengkaran antar suami istri. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, bisa mengarah pada keretakan hubungan bahkan perceraian. Jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam  dijelaskan  bahwa  bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas  suami wajib: 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,  kecuali  bekas  isteri  tersebut  qobla  al  dukhul;  2)  Memberi  nafkah,  maskan  dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in  atau  nusyus  dan  dalam  keadaan  tidak  hamil;  3) Melunasi  mahar  yang  masih terhutang  seluruhnya,  dan  separuh  apabila qobla  al-dukhul ;  4)  Memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun. 5 Akibat  hukum perceraian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 41 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai  berikut:  1)  Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi  keputusan;  2)  Bapak  yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memberi  kewajiban  tersebut Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut;  3)  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 6
Dalam  perkara  perceraian,  khususnya  cerai  talak  (cerai  atas  kehendak  suami) memungkinkan  bekas  istri  dapat  menggugat  terhadap  bekas  suami  atas  nafkah  selama masa iddah, mut’ah , dan nafkah madliyah (nafkah lampau),  yang mana  nafkah-nafkah
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
2 Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
3 Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
4 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Bandung: Karisma, 2008), 136.
5 Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembar Negara No. 1 Tahun 1974

## Nuriel Amiriyyah
tersebut  merupakan  hak  istri.  Nafkah madliyah merupakan  nafkah  terhutang  atas  istri yang  tidak  dipenuhi  oleh  suami.  Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  nafkah  berubah menjadi  hutang  semenjak  menjadi  kewajiban  dan  suami  menolak  untuk melaksanakannya.  Nafkah  madliyah  pada  umumnya  merupakan  kewajiban  seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari  istri,  sehingga  hutang  nafkah  tersebut  dapat  dianggap  lunas.  Kemudian  muncul pertanyaan bagaimana jika seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak, apakah kemudian nafkah tersebut tidak menjadi hutang bagi sang ayah. Dalam putusan perkara  perdata  agama  dalam  tingkat  kasasi  oleh  Mahkamah  Agung  RI  Nomor: 608/K/AG/2003,  menyatakan  dalam  amar  putusannya  gugatan  istri  terhadap  nafkah lampau  anak  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik, maka  kelalaian  seorang  ayah  yang  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat . 7
Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan bahwa nafkah dari ayah yang diberikan untuk anak itu bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat. Sedangkan jika ditinjau dari aspek perlindungan terhadap menurut hukum Islam, anak memiliki hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, hak dalam pemberian nama yang  baik,  hak  memperoleh  ASI,  hak  dalam  mendapatkan  asuhan,  perawatan  dan pemeliharaan,  hak  dalam  kepemilikan  harta  benda  dan  hak  dalam  memperoleh pengajaran. 8 Sedangkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaiama  Pasal  9  ayat  (1).  Serta  pasal  26  ayat  1  bahwa  orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 9
Dari  penjelasan  pasal-pasal  di  atas,  seorang  anak  berhak  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  memperoleh  pendidikan.  Sedangkan  orang  tua  memiliki  kewajiban untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi  anak.  Pasal-pasal  tersebut mengandung  konsekuensi  bahwa  orang  tua  seharusnya  mampu  untuk  mengasuh  dan mendidik anaknya bahkan untuk memenuhi hak anak seperti untuk memperoleh asuhan, perawatan,  pemeliharaan,  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  yang  layak  adalah dengan memberikan biaya atau nafkah demi tercapainya hak-hak anak. Selanjutnya pada pasal  13  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman, kekerasan,  dan  penganiayaan,  ketidakadilan  dan  perlakuan  salah  lainnya.  Berdasarkan pasal tersebut bahwa seorang anak berhak untuk  memperoleh perlindungan dari segala tindakan  yang  dapat  merugikan  anak  baik  dari  segi  moril  maupun  materil,  termasuk diantaranya tindakan penelantaran. Maka muncul pertanyaan, bagaimana tinjauan hukum
7 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
8 Mufidah Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 2013),
273.
9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002
Islam  terhadap  kewajiban  seorang  ayah  yang  telah  melalaikan  nafkah  terhadap  anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003. Jika melihat latar belakang ayah yang sengaja melalaikan anaknya hingga pergi meninggalkan rumah, padahal ayah dalam  kondisi  mampu  secara  fisik  dan  mampu  dalam  keuangan  untuk  memberikan nafkah.
Sedangkan dalam hukum Islam, imam mazhab memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau  nafkah  madliyah  anak.  Dimana  menurut  pendapat  Syafi’iyah  bahwa  nafkah  anak dapat  menjadi  hutang  bagi  ayah  atas  seizin  dari  hakim.  Kemudian  bagaimana  nafkah madliyah  anak  pasca  perceraian  ditinjau  dari  aspek  perlindungan  hak  anak  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Jika selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak berakibat anak tersebut tidak dapat memperoleh hak-haknya  dan  mengalami  kerugian  baik  moril  maupun  materil.  Berdasakan  urian  di atas,  artikel  ini  bertujuan  mendeskripsikan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  kewajiban seorang  ayah  yang  telah  melalaikan  nafkah  terhadap  anak  dalam  putusan  Mahkamah Agung  RI  nomor  608/K/AG/2003  dan  mendeskripsikan  nafkah  madliyah  anak  pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif, 10 dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-  undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. 11 Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari Pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum. Pemahaman  akan  pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  dapat  membangun  sebuah argumentasi  hukum  dalam    memecahkan  isu  yang  dihadapi. 12 Bahan  hukum  primer meliputi:  al-Qur’an  dan  hadits,  putusan  Mahkamah  Agung  RI  nomor  608/K/AG/2003, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 13 Bahan hukum sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer. Bahan  hukum  sekunder  meliputi  beberapa  literature  seperti,  buku-buku.  Pengolahan bahan hukum dalam  penelitian hukum normatif adalah dengan cara studi kepustakaan diuraikan  kemudian  dihubungkan  antara    bahan  hukum  satu  dengan  bahan  hukum lainnya, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalammasalah penelitian. Sehingga dipaparkan dalam bentuk penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Kewajiban Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 608/K/AG/2003 Perspektif Hukum Islam
Sebagaimana  terlah  disampaikan  dalam  latar  belakang,  perkawinan  merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dilaksanakan melalui sebuah akad. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa sejak terjadinya akad
10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 18.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 93.
12 Marzuki, Penelitian Hukum , 95.
13 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 119.

## Nuriel Amiriyyah
perkawinan yang sah, maka seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri memiliki hak  dan  kewajiban  yang  timbul  setelah  adanya  akad  perkawinan.  Kewajiban  tersebut meliputi kewajiban untuk saling menjaga, homat menghormati, saling mencintai, saling setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin. Kewajiban dari seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin, merawat serta mendidik anaknya.  Sedangkan  suami  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  isteri  dan  anaknya serta  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya.  Apabila  akad  perkawinan  telah  sah  dan  berlaku,  maka  perkawinan tersebut  akan  memiliki  kekuatan  hukum  dan  dengan  demikian  akan  menimbulkan  hak serta  kewajiban  sebagai  suami-istri.  Dalam  kajian  hukum  Islam,  akad  nikah  yang  sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. 14
Adapun  sebab-sebab  yang  menjadikan  seorang  suami  wajib  memberikan  nafkah kepada istri yaitu: 1) Adanya ikatan perkawinan yang sah 2) Penyerahan diri istri kepada suami  dan  memungkinkannya  bersenang-senang;  3)  Pindah  sesuai  dengan  yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya. 4) Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum dapat untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat tidak wajib nafkah, karena tidak secara sempurna untuk bersenang-senang. Sedangkan menurut ulama  Hanafiyah  berpendapat,  jika  suami  menahan  istri  yang  masih  kecil  dan  tinggal bersama  untuk  bersenang-senang  maka  wajib  memberi  nafkah. 15 Hak  dapat  diartikan wewenang  atau  kekuasaan  yang  secara  etis  seseorang  dapat  mengerjakan,  memiliki, meninggalkan,  mempergunakan  atau  menuntut  sesuatu.  Sedangkan  kewajiban  adalah suatu  beban  atau  tanggungan  yang  bersifat  kontraktual.  Dengan  kata  lain  kewajiban adalah  sesuatu  yang  sepatutnya  diberikan.  Hak  dan  kewajiban  dibagi  menjadi  tiga macam, yaitu: hak suami atas istri, hak istri atas suami dan hak bersama. 16 Abdurrahman Ahmad  dalam  bukunya  menjelaskan  mengenai  hak  bersama  suami  dan  istri  menurut Islam, yaitu: suami istri, hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah (ar-Rum:  21),  hendaknya  saling  mempercayai  dan  memahami  sifat  masing-masing pasangannya (an-Nisa’: 19 dan al-Hujuraat: 10), hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang  harmonis  (an-Nisa’:  19)  dan  hendaknya  saling  menasehati  dalam  kebaikan (Muttafaqun Alaih).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  hak  dan kewajiban  suami  istri  adalah  suami-isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  susunan  masyarakat.  Hak  dan kedudukan isteri adalah  seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam  kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada  yang  lain.  Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  Lebih  lanjut  kewajiban suami dan  istri itu diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  buku  I  tentang  Hukum  Perkawinan.  Kewajiban  Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 meliputi: a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami-istri bersama-sama; b) Suami wajib melindungi istrinya dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan
14 Jaenal Aripin, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2004), 152.
15 Abdul Aziz Muhammd Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat “Khitbah, Nafkah Dan Talak” (Jakarta: Amzah, 2009), 214.
16 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , trans. Moh. Thalib, vol. 6 (Bandung: Alma’arif, 1987), 52.
kemampuannya;  c)  Suami  wajib  memberikan  pendidikan  agama  kepada  istrinya  dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; d) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi  istri  dan  anak,  biaya  pendidikan  bagi  anak;  e)  Kewajiban  suami  terhadap  istrinya seperti  tersebut  pada  ayat  (4)  diatas,  mulai  berlaku  sesudah  ada  tamkin  sempurna  dari istrinya;  f)  Istri  dapat  membebaskan  suaminya  dari  keawjiban  terhadap  dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4); g) Kewajiban suami sebagaimana dmaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz
Sedangkan kewajiban Istri diatur dalam Pasal 83 KHI meliputi: a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh  Hukum  Islam;  b)  Istri  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga sehari-hari  dengan  sebaik-baiknya  Pasal  80  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), menjelaskan  bahwa  sesuai  dengan  penghasilannya  suami  menanggung  :  1)  Nafkah, kiswah  dan  tempat  kediaman  bagi  isteri;  2)  Biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendididkan bagi anak. 17 Dari penjelasan pasal  tersebut  bahwa  seorang  suami  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dimana kewajiban seorang suami (ayah) juga termasuk untuk  memberikan  biaya  pendidikan  bagi  anak.  Secara  umum,  seperti  yang  dijelaskan Muhammad  Bagir  dalam  karyanya  nafkah  adalah  sejumlah  uang  atau  barang  yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya. 18 Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang  istri  menjadi  terikat  semata-mata  kepada  suaminya.  Sebaliknya  bagi  suami  ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami  istri  berjalan  dan  istri  tidak  durhaka  atau  kerena  hal-hal  lain  yang  menghalangi penerimaan  belanja.  Lebih  lanjut  dalam  Kitab  Al-Umm  karangan  Imam  Syafi’i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si  istri  berkecukupan  (kaya)  ataupun  membutuhkan  (miskin),  karena  suami  telah mengungkung  istrinya  untuk  kesenangan  istrinya  secara  khusus. 19 Kewajiban  suami dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233 :
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.
Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara ma’ruf  yang sesuai  dengan ketentuan agama, sesuai  dengan kemampuan, serta tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Menurut pandangan peneliti dari ayat tersebut, bahwa nafkah yang diberikan kepada istri haruslah diperoleh dengan cara  yang  baik  dan  diberikan  secara  baik  pula.  Dimana  jumlah  nafkah  yang  diberikan adalah sesuai dengan kemampuan suami serta dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam ayat lain tentang kewajiban menafkahi anak,
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah memberi  makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  yang makruf……” . (QS. Al-Baqarah: 233).
17 Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
18 Bagir, Fiqih Praktis II , 136.
19 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II , trans. Muhammad Yasir Abd. Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 430.

## Nuriel Amiriyyah
Dari ayat tersebut bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak sebab  kelahirannya,  begitu  pula  dengan  pemberian  nafkah  terhadap  ibu  yang  telah melahirkan,  menyusui,  merawat  dan  membesarkan  anaknya.  Menurut  Wahbah  Az- Zuhaili dalam karyanya, terdapat syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak yaitu, pertama ; orang  tua  tergolong  mampu  untuk  memberi  nafkah  atau  mampu  bekerja, kedua ;  anak- anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja, ketiga ; orang yang  bisa  dianggap  lemah  atau  tidak  mampu  bekerja. 20 Penulis  berpendapat  mengenai syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak tersebut diatas, sebagai berikut: Pertama, orang tua mampu untuk untuk memberi nafkah dan mampu untuk bekerja. Artinya bahwa orang tua  dalam  keadaan  sehat,  tidak  sakit  dan  tidak  memiliki  cacat  badan  yang  dapat menghalangi pemberian nafkah; Kedua, anak-anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja. Artinya bahwa  meskipun anak sudah dewasa ataupun sudah menikah, namun apabila anak dalam keadaan miskin atau karena kondisi fisik anak yang tidak sehat, seperti dalam keadaan sakit, anak memiliki cacat badan, sehingga tidak mampu untuk bekerja, maka orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut.
Ketiga, orang yang dianggap lemah dan tidak mampu bekerja. Artinya bahwa orang yang dianggap lemah dan tidak mampu bekerja adalah seperti anak kecil atau perempuan. Dimana  mereka  dianggap  lemah  dan  tidak  cakap,  jika  harus  bekerja,  terutama  untuk mengerjakan pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit.  Sehingga orang tua wajib untuk  memberikan nafkah kepada orang- orang  tersebut.  Merujuk  kepada  pembahasan  sebelumnya,  terlepas  dari  tujuan  utama perkawinan  yaitu untuk  membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal.  Apabila kondisi rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka solusi terakhir adalah melalui jalan perceraian. Perceraian secara yuridis adalah putusnya hubungan perkawinan. Islam sendiri tidak melarang adanya perceraian, apabila kondisi rumah tangga yang sudah tidak memungkinkan  untuk  disatukan  kembali  dan  tidak  dapat  dipertahankan,  serta menimbulkan banyak kemudharatan, maka perceraian boleh dilakukan. Setelah putusnya hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  istri,  tidak  kemudian  antara  bekas  suami  dan bekas istri terlepas dari tanggung jawabnya. Bekas suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah istri dan memberikan nafkah kepada anak hingga anak  itu  dewasa  dan  mandiri.  Dalam  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, menjelaskan akibat hukum perceraian yaitu: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anakanaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak, bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi keputusan;  2)  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam  kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 21
Dari  penjelasan  pasal  diatas,  bahwa  orang  tua  tetap  memiliki  kewajiban  untuk, memelihara,  merawat  dan  mendidik  anaknya  meskipun  hubungan  perkawinan  antara kedua orang tua telah putus. Selain itu ayah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  namun  apabila  dalam  kenyataannya, ayah tidak mampun untung menanggung keseluruhan biaya anak, maka pengadilan dapat menetapkan  ibu  ikut  membantu  ayah  dalam  memenuhi  kebutuhan  anak,  Lebih  lanjut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bilamana perkawinan putus karena
20 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu , trans. Abdul Hayyie al-Kattani, vol. 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 137–38.
21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974
Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian
talak, maka bekas suami wajib: 1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ; 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul ; 4) Memberikan biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun. 22 Dari penjelasan  undang-undang  perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut,  peneliti menyimpulkan bahwasanya perceraian menimbulkan akibat hukum tidak hanya terhadap bekas suami dan bekas  istri melainkan juga berakibat hukum  pada anak. Dimana ayah tetap  berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada  anak  hingga  anak  tersebut  dewasa  dan mandiri.  Bila  terjadi  perceraian  atas  inisiatif  suami  berdasarkan  pasal  tersebut,  maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami yaitu nafkah iddah dan mut’ah. Selain  itu  hak  istri  lainnya  adalah  nafkah  madliyah.  Nafkah  madliyah  memang  secara tertulis  tidak  diatur  dalam  undangundang  atau  pun  peraturan  lainnya,  namun  nafkah madliyah merupakan hak istri  yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah madliyah  yang secara  umum  diartikan  sebagai  nafkah  lampau  atau  nafkah  terhutang.  Istilah  nafkah madliyah sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat.
Menurut  jumhur  ulama  dalam  kitab fikih  sunnah ,  berpendapat  bahwa  nafkah berubah  menjadi  hutang  semenjak  menjadi  kewajiban  dan  suami  menolak  untuk melaksanakannya. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang  kuat,  tidak  bisa  gugur  kecuali  dengan  membayarnya  atau  dengan  pembebasan seperti  hutang  yang  lainnya. 23 Hutang  nafkah  tersebut  tidak  dianggap  gugur  dengan kematian  suami  atau  istri,  tidak  pula  dengan  perceraian  yang  terjadi  setelah  itu.  Oleh karena itu, ia tetap menjadi hak mutlak si istri, sejumlah yang terhutang oleh suami selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika si  suami  meninggal  dunia,  maka  hutang  tersebut  harus  dibayarkan  kepada  istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris. 24
Sehingga nafkah madliyah atau nafkah terhutang  yang menjadi  hak istri tersebut dapat  gugur,  apabila  istri  secara  sukarela  dan  tanpa  paksaan  menggugurkan  hutang tersebut  atas suaminya,  dengan demikian nafkah terhutang dapat  dianggap telah lunas. Lantas bagaimana dengan kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak?, apakah nafkah anak yang telah dilalaikan dapat dianggap hutang bagi ayah yang harus  dibayarkan?.  Pada  putusan  Mahkamah  Agung  RI  nomor  608/K/AG/2003,  yang putus pada tanggal 23 Maret 2005, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata agama dalam tingkat kasasi. Dimana istri sebagai termohon/penggugat rekonvensi/pembanding/pemohon kasasi menggugat nafkah madliyah anak atau nafkah lampau anak, sebagai berikut:
Bahwa  sejak  Januari  2000  sampai  sekarang  Tergugat  Rekonvensi  telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, sehingga anak Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat  Rekonvensi  yang  bernama  ---------- berusia  14  tahun  sekarang  tinggal  bersama  Penggugat  Rekonvensi,  oleh karenanya  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak  tersebut  harus  tetap bersama Penggugat Rekonvensi. 25
22 Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
23 Sabiq, Fikih Sunnah , 6:79.
24 Bagir, Fiqih Praktis II , 139.
25 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

## Nuriel Amiriyyah
Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Termohon/Penggugat  Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Buntok agar memutuskan sebagai berikut:
Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar  nafkah  anak  dari  hasil perkawinan  Penggugat  Rekonvensi  dengan  Tergugat  Rekonvensi  yang terhutang    sebesar  Rp.  33.600.000,-  (tiga  puluh  tiga  juta  enam  ratus  ribu rupiah) kepada Penggugar Rekonvensi segera setelah putusan diucapkan. 26
Namun dalam putusan Pengadilan Agama Buntok yang telah menjatuhkan putusan pada  tanggal  5  November  2002,  dalam  rekonvensi  menyatakan  gugatan  Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima. Kemudian putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan  Termohon  telah  diperbaiki  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palangkaraya dengan  putusan  tanggal  5  Juni  2003,  dalam  amar  putusannya  menyatakan  gugatan Penggugat  Rekonvensi  termasuk  didalamnya  gugatan  atas  nafkah  madliyah  anak  tidak dapat  diterima.  Bahwa  setelah  itu  Termohon/Pembanding  mengajukan  permohonan Kasasi  pada  tanggal  11  Agustus  2003.  Dimana  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh Pemohon  Kasasi  dalam  memori  kasasinya  mengenai  nafkah  madliyah  anak  sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Kasasi dan --------- mempunyai hak atas nafkah terhutang. Dengan  demikian  pertimbangan  dan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama Palangkaraya  yang  tidak  mempertimbangkan  dan  menyatakan  masalah nafkah terhutang Temohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan --------- tidak dapat  diterima,  maka  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas Pengadilan  Tinggi  Agama  Palangkaraya  telah  salah  menerapkan  dan melanggar hukum yang berlaku. 27
Kemudian  atas  alasan  dalam  memori  kasasi  mengenai  gugatan  nafkah  terhutang anak tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat :
Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii  intifa  bukan  lii  tamlik,  maka  kelalaian  seorang  ayah  yang  tidak memberikan  nafkah  kepada  anaknya  (nafkah  madliyah  anak)  tidak  bisa digugat. 28
Sehingga dalam amar putusan oleh Mahkamah Agung yang putus pada tanggal 23 Maret  2005,  menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvensi/  Pembanding/ Pemohon Kasasi atas nafkah madliyah anak. Berdasarkan alasan Mahkamah Agung atas penolakan terhadap gugatan nafkah madliyah anak tersebut diatas, peneliti memaparkan analisisnya mengenai nafkah madliyah anak, sebagai berikut : Pertama, apabila selama kurun waktu ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, namun anak telah memperoleh nafkah dari ibu dan hak-haknya telah terpenuhi. Seperti pemenuhan hak-hak anak dalam hal  untuk  hidup,  memperoleh  pendidikan,  tumbuh,  berkembang,  mendapatkan  asuhan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tua, meskipun anak hanya mendapatkannya dari ibunya saja. Dalam kenyataannya anak tetap bisa bersekolah, anak tetap bisa tumbuh dan berkembang, anak tetap bisa makan, minum, bertempat tinggal ditempat yang layak dan  memperoleh  perlindungan  dari  ibu,  meskipun  tidak  mendapatkan  biaya  dari  ayah. Maka nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah terhutang suami atas istri. Dimana nafkah terhutang tersebut  statusnya  menjadi  hutang  yang  kuat,  tidak  dapat  dianggap  gugur  meskipun
26 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
27 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
28 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
dengan  kematian  suami  atau  telah  putusnya  hubungan  perkawinan,  karena  nafkah tersebut  tetap menjadi  hak mutlak si  istri. Kecuali suami telah membayarnya  atau istri secara  sukarela  dan  tanpa  paksaan,  membebaskan  hutang  atas  suaminya,  maka  hutang tersebut dapat dinyatakan lunas.
Kedua, kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik . Artinya bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak adalah bersifat memberi  manfaat  dan  untuk  diambil  manfaatnya  oleh  anak  tersebut,  bukan  kemudian nafkah oleh ayah yang diberikan kepada anak menjadi hak kepemilikan yang sepenuhnya menjadi milik si anak tersebut. Manfaat dari nafkah yang diperoleh anak dari ayahnya, dapat diambil manfatnya, misalkan untuk sekolah atau pemenuhan hak-hak anak lainnya. Hal itu berbeda dengan sifat nafkah yang diberikan suami kepada istri, karena sifatnya adalah kepemilikan. Dimana nafkah yang diberikan suami menjadi hak milik yang dapat langsung diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan istri sehari-hari. Namun, jika melihat dalam hukum  Islam, kalangan imam  mazhab memiliki pendapat  yang berbeda tentang  kewajiban  seorang  ayah  yang  telah  melalaikan  nafkah  terhadap  anak.  Berikut peneliti  akan  memaparkan  mengenai  perbedaan  pendapat  dikalangan  imam  mazhab sebagai  berikut 29 :  1)  Mazhab  Hanafiyah  Nafkah  anak  dalam  mazhab  Hanafiyah  tidak menjadi  hutang  bagi  sang  ayah,  baik  ditetapkan  oleh  hakim  maupun  tidak.  Berbeda dengan  nafkah  istri  yang  bisa  berubah  menjadi  hutang  atas  suaminya  jika  sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela; 2) Mazhab Syafi’iyyah Ulama Syafi’iyyah berpendapat  bahwa nafkah untuk  anak itu tidak lantas menjadi  hutang bagi  sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah. 3) Fuqaha Menurut para fuqaha’, nafkah  anak  gugur  dengan  lewatnya  masa  tanpa  diambil  dan  tanpa  berhutang  karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak, Jika masanya sudah lewat maka  kebutuhan  itu  sudah  tidak  ada  lagi  sehingga  nafkahnya  juga  gugur.  Berdasarkan pendapat  imam  mazhab  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  mazhad Hanafiyah dan para fuqaha menyatakan bahwa nafkah anak gugur karena lewatnya masa dan  tidak  dapat  disebut  hutang,  karena  kewajiban  ayah  menafkahi  anak  adalah  untuk memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan itu sudah tidak ada dengan lewatnya masa maka nafkah  tersebut  telah  gugur.  Sedangkan  menurut  ulama  Syafi’iyyah  yang  menyatakan bahwa nafkah anak tidak menjadi  hutang bagi  ayah dan  gugurlah nafkah itu jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim,  dengan  alasan  sang  ayah  yang  tidak  berada  di  rumah  dan  ayah  sengaja  tidak memberikan  nafkah.  Jika  merujuk  kembali  pada  putusan  Mahkamah  Agung  RI  nomor 608/K/AG/2003, dimana putusan ini dijadikan sebagai  yurisprudensi  oleh hakimhakim selanjutnya terhadap perkara yang sama mengenai nafkah madliyah anak.
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Agung  RI  nomor  608/K/AG/2003  tersebut memiliki  3  kaidah  hukum,  yaitu:  1.  Gugatan  rekonvensi  yang  diajukan  oleh  kuasa Termohon dalam perkara cerai talak  yang melampai batas kewenangan yang diberikan kepadanya,  sebatas  mengenai  akibat  perceraian,  dapat  dikabulkan  secara  ex  officio.  2. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa’ bukan li- tamlik,  maka  kelalaian  seorang  ayah  yang  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat 3. Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah  selama  masa  iddah  serta  nafkah  anak  harus  memenuhi  kebutuhan  minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang- undangan yang berlaku. Namun yang menjadi fokus pembahasan adalah kaidah hukum mengenai  kewajiban  seorang  ayah  yang  telah  melalaikan  nafkah  terhadap  anak  atau
29 Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu , 10:142.

## Nuriel Amiriyyah
nafkah madliyah (lampau) anak yang telah dilalaikan oleh ayah. Menurut Kansil dalam bukunya, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan menjadi dasar keputusan hakim yang lainnya atau kemudian untuk mengadili perkara  yang serupa dan keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan. 30
Artinya bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum dan dapat dijadikan dasar keputusan  bagi  hakim-hakim  selanjutnya  dalam  memutus  suatu  perkara  yang  sama. Namun yurisprudensi tidak mutlak harus diikuti oleh hakim-hakim berikutnya terhadap permasalahan  yang  sama,  karena  hakim  memiliki  hak  ex-officio.  Hak  ex  officio sebagaimana dijelaskan dalam kamus hukum, adalah karena jabatan. 31 Sehingga hak ex officio merupakan hak hakim karena jabatannya, dan hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara  berdasarkan pertimbangan dan pemikirannya. Termasuk dalam hal  memutus  nafkah  madliyah  anak.  Berdasarkan  keterangan  di  atas  peneliti menyimpulkan bahwa menurut kalangan Syafi’iyah nafkah anak menjadi gugur apabila telah lewat  masanya dan waktu  itu anak tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayah, dimana nafkah dapat ia peroleh baik dari usahanya sendiri maupun mendapatkan nafkah dari  ibunya.  Namun  jika  dalam  kurun  waktu  selama  ayah  tidak  memberikan  nafkah kepada  anak,  sedangkan  waktu  itu  anak  dalam  keadaan  membutuhkan  nafkah  dan  ibu tidak  dapat  memberikan  nafkah  kepada  anak,  dikarenakan  alasan-alasan  seperti  tidak mampu  bekerja  atau  dalam  kondisi  sakit  yang  menjadikan  terhalangnya  pemberian nafkah, sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka  hakim  dapat  menetapkan  nafkah  madliyah  atau  nafkah  lampau  anak  tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh ayah. Maka berdasarkan pendapat kalangan Syafi’iyah  tersebut  diatas  mengenai  kewajiban  seorang  ayah  yang  telah  melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak, dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus masalah nafkah madliyah anak. Peneliti menyimpulkan beberapa alasan yang melatar belakangi nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah, yaitu apabila: 1. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, sehat secara fisik dan mampu dalam segi keuangan 2. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya  3.  Anak  dalam  kondisi  membutuhkan  nafkah  dari  ayah  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari  4.  Ibu  dalam  kondisi  tidak  mampu  bekerja,  seperti  dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anak.

## Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah setelah adanya ikatan perkawinan yang  sah.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  80  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Pemenuhan  nafkah  terhadap  anak  berkaitan  erat  dengan  terjaminnya  hak-hak  dasar mereka. Misalnya hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan  pemeliharaan,  hak  anak  dalam  kepemilikan  harta  benda,  dan  hak  anak  dalam memperoleh  pengajaran. 32 Dari  penjelasan  diatas,  artinya  bahwa  Islam  melalui  firman Allah  dalam  al-Qur’an,  sangat  melindungi  dan  menjaga  dengan  baik  hak-hak  anak. Karena anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga, diasuh,  dirawat  dan  dilindungi  dengan  baik,  sehingga  diharapkan  anak  akan  tumbuh menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Anak dalam tumbuh  kembangnya  memiliki  beberapa  kebutuhan  yang  menjadi  hak  anak.  Dimana
30 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 49.
31 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 141.
32 Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , 273–280.
kebutuhan  tersebut  harus  dapat  ia  peroleh,  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, maupun negara. Lebih lanjut Ali Qaimi, menjelaskan berbagai kebutuhan anak, meliputi: 1) Kebutuhan  hidup  jasmaniah .  Mencakup  makan,  minum,  tidur,  istiraht,  pakaian, bermain dan beraktivitas, kesehatan, tempat tinggal, serta keahlian dan keterampilan; 2) Kebutuhan  emosional .  Mencakup  penerimaan  di  tengah  keluarga,  kasih  sayang, penghormatan dan perhatian, penghargaan dan pujian, belasungkawa dan perasaan sehati, pengawasan, menangis, serta perasaan riang dan gembira; 3) Kebutuhan ruhani (jiwa) . Mencakup  dukungan,  perasaan  aman,  keberhasilan,  kebanggaan,  harga  diri  dan  dan kepercayaan diri; 4) Kebutuhan social . Mencakup saling kebergantungan, pergaulan dan persahabatan, peran dalam kehidupan social, panutan dan idola, peraturan, tata tertib, dan pendidikan, serta sopan santun dan akhlak; 5) Kebutuhan akan nilai-nilai luhur semasa pertumbuhan .  Mencakup  pengenalan  diri,  ilmu  pengetahuan,  tujuan  hidup,  berdoa  dan memuji, kebebasan, dan kemerdekaan, pertumbuhan dan kesempurnaan, serta pertahanan dan pembelaan diri. 33
Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, perlu untuk diperoleh anak untuk menunjang tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Dimana hak-hak anak tersebut sangat perlu  untuk  dilindungi,  baik  perlindungan  hak  tersebut  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat maupun negara. Maidin Gultom dalam karyanya menjelaskan perlindungan anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  social.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat. 34 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang mengatur segala aspek mengenai anak yang meliputi hak, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap anak. Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Dimana  dalam  pasal-pasalnya  menjelaskan  hak-hak  anak  meliputi:  1.  Hak  untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2.  Hak  atas  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan.  3.  Hak  untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 6.  Hak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dan  bagi  anak  yang  cacat  berhak memperoleh  pendidikan  luar  biasa.  7.  Hak  untuk  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari, dan memberikan informasi 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya  dan  anak  yang  cacat  berhak  memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 9. Hak mendapat perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi,  penelantaran,  kekejaman, kekerasan,  penganiayaan,  ketidak  adilan  dan  perlakuan  salah  lainnya.  10.  Hak  untuk diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri  11.  Hak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan
33 Ali Qaimi, Menggapai Langit Masa Depan Anak , trans. Muhammad Jawad Bafaqih (Bogor: Cahaya, 2002), 106–107.
34 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2012), 33.

## Nuriel Amiriyyah
dalam  kerusuhan  social,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur  kekerasan dan  pelibatan  dalam  peperangan.  12.  Hak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak  manusiawi.  13.  Hak untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan  hukum.  14.  Anak  yang  dirampas kebebasannya  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak 15. Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki 4 hak dasar, yaitu: 1. Hak hidup 2. Hak tumbuh kembang 3. Hak partisipasi 4. Hak perlindungan Kemudian  bagaimana  anak  selama  tidak  diberikan  nafkah  oleh  ayahnya,  apakah  anak tetap dapat memperoleh haknya ataukah tidak. Bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak?  Menurut  analisis  peneliti  sebagaimana disebutkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi  anak. Berdasarkan  pasal  tersebut  artinya  bahwa  anak  berhak  untuk memperoleh  asuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  perlindungan  dari  orang  tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja,
melainkan juga dari ayah. Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002,  bahwa setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan . Jika anak selama  tidak  diberi  nafkah  oleh  ayah,  namun  ia  tetap  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan memperoleh nafkah dari ibu saja, maka hak anak tersebut sudah terealisasikan. Kemudian  pada  pasal  9  ayat  1  menjelaskan  bahwa: setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika anak selama tidak dinafkahi oleh ayah,  berakibat  anak  tidak  dapat  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  yang seharusnya ia dapatkan, dalam hal ini anak tidak dapat bersekolah, maka hak anak untuk memperoleh  pendidikan  tidak  terlaksana.  Sedangkan  ibu  dalam  keadaan  tidak  mampu bekerja  seorang  diri  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan-  kebutuhan  anak  sehari-hari. Artinya bahwa anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayahnya.
Lebih lanjut pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan:  a.  diskriminasi;  b.  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual;  c. penelantaran;  d.  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan;  e.  ketidakadilan;  dan  f. perlakuan salah lainnya. 35
Jika ayah yang pergi meninggalkan rumah, melalaikan anak dan tidak memberikan nafkah kepadanya. Dimana selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak berakibat anak  tidak  dapat  memperoleh  haknya  dan  mengalami  kerugian  baik  moril  maupun materil, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk penelantaran. Karena ayah yang lari dari tanggung jawabnya terhadap keluarga terutama terhadap anak untuk merawat, mengasuh,  mendidik  dan  melindungi  anak.  Apalagi  jika  ayah  dalam  kondisi  mampu secara fisik dan keuangan untuk menafkahi namun sengaja melalaikan. Sehingga akibat dari  ayah  yang  melalaikan  tersebut,  ibu  harus  memenuhi  kebutuhan  anak,  membiayai
35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.
anak, merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak seorang diri. Padahal dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  secara  jelas  menyebutkan  bahwa  orang  tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah. Maka kewajiban seorang  ayah  terhadap  anak  yang  telah  dilalaikan  dalam  hal  tersebut  diatas,  nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah. Pemenuhan nafkah madliyah anak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  terhadap  anak.  Sehingga  nantinya  diharapkan seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak lagi menelantarkan dan melalaikan keluarga, serta  melaksanakan  apa  yang  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  terhadap keluarga.

## Kesimpulan
Kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan: (a) ayah dalam kodisi mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik dan mampu dari segi keuangan; (b) ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan  anaknya;  (c)  anak  dalam  kondisi  membutuhkan  nafkah  dari  ayah  untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; (d) ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah  kepada  anaknya.  Berdasarkan  alasan  di  atas,  keputusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor:  608/K/AG/2003  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Setiap  orang  tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Oleh karena itu, seorang ayah yang dalam kenyataannya mampu dalam segi fisik maupun keuangan namun dengan sengaja melalaikan anaknya dan tidak memberikan  nafkah,  sehingga  anak  tidak  dapat  memperoleh  haknya  dan  mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Daftar Pustaka:
Ali Qaimi. Menggapai Langit Masa Depan Anak . Translated by Muhammad Jawad Bafaqih. Bogor: Cahaya, 2002.
Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Aripin, Jaenal. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer . Jakarta: Prenada Media, 2004.
Azzam, Abdul Aziz Muhammd, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat “Khitbah, Nafkah Dan Talak.” Jakarta: Amzah, 2009.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu . Translated by Abdul Hayyie al- Kattani. Vol. 10. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama . Bandung: Karisma, 2008. Cholil, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender . Malang: UIN-Malang Press, 2013.
C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Bandung:
Refika Aditama, 2012.

## Nuriel Amiriyyah
i, Muhammad bin Idris al-Syafi’. Ringkasan Kitab Al-Umm Buku II . Translated by Muhammad Yasir Abd. Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2010. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah . Translated by Moh. Thalib. Vol. 6. Bandung: Alma’arif,
1987.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Sudarsono. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991