## I. PENDAHULUAN
Dalam  khasanah keilmuan,  cir i  khas wilayah  yang  melekat  pada  produk  yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk sej enis  lainnya,  karena  faktor  lingkungan geografis termasuk  faktor alam  dan faktor manusia, atau kombinasi di antara keduanya, dikenal  dengan  istilah  indikasi  geogr afis (geographical indication)  yaitu “is a sign used on goods that have a  specific geogr aphical origin and process qualities or a reputation that ar e due to that place of origin”. (Geo- graphical Indication. www.wipo.com, 2004)
Dari r umusan di atas, tampak bahwa indikasi-geografis dapat digunakan  sebagai tanda  yang  menunjukkan  “nama  wilayah” asal suatu komoditas atau suatu produk yang kualit as  dan  kar a kter istik  k hasnya dipengaruhi  oleh  faktor  geografis.  Dalam Pasal  56  ayat  (1)  UU  No.  15  Tahun  2001

## Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
YETI SUMIYATI 1 , TATTY ARYANI RAMLI 1 , RUSLI ISKANDAR 1
1 Fakultas Hukum Unisba, Jl. Tamansari No.1 Bandung. Email: yeti@unisba.ac.id, tatty@unisba.ac.id, rusli@unisba.ac.id

## Abstract
Protecting    potential  geographic indication  (GI)  product  w ithin  country territory is as an effort to  optimalize potential economic  development. On the other hand, it is best view ed as a method to halt misusing of mark or    indication    by  other  party    from    other    region/country.      Lack    of know ledge concerning the importance and role of GI protection resulted the malfunction of GI economic right.  This paper employed a sociolegal research to analyze legal aspects of geographic indication in the level of community. Considering the importance of GI, a local regulation to ensure fairness tow ard community for functioning GI rights is needed. The local regulation is best formulated by Proportional Finance Distribution approach for Regions and Villages.
Kata kunci: indikasi-geografis, perlindungan hukum, otonomi daerah.
tentang  Merek  disebutkan  bahwa  indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dihasilkan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan kekayaan  hayati,  sudah  dapat  dipastikan berimbas kepada banyaknya komoditas atau produk  yang  potensial  dilindungi  indikasi- geogr afis.
Per masalahan  muncul  tatkala  di hampir semua wilayah Indonesia, komoditas atau produk yang potensial dilindungi sebagai Indikasi  geografis,  belum  mendapatkan perhatian  yang memadai  dari  pemerintah, terutama pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 tahun 2001  tentang  Merek  (selanj utnya  dalam
YETI SUM IYATI dkk. Kajian Yu ridis Sosiologis mengenai Indik asi  Geografis seb. S umber PAD
makalah  ini  disingkat  UU  Mer ek)  dan  PP Nomor  51  tahun  2007  tentang  Indikasi Geografis  (selanjutnya  dalam  makalah  ini disingkat PP Indikasi Geografis).
Salah satu hal terpenting yang dituntut dar i  pem er intah,  adalah  mengenai perlindungan hukum indikasi geografis. Hal ini penting karena  berbagai pertimbangan. S elain,  kar ena  hak  indikasi  geogr afis melahir kan  hak  eksklusif  dan  manfaat ekonomi  bagi  pemegangny a,    j uga menunj ukkan  tingkatan  per adaban  dan budaya komunitas.
Per lindungan  secar a  hukum  hak indikasi- geografis,  merupakan  salah  satu kekhususan  yang  merupakan  bagian  dari tanggung jawab daerah otonom. Karena itu, Pemer intah  Daer ah  per lu  menentukan kebij akan   dalam  r angka  me mber ikan jaminan  perlindungan  akan  hak  indikasi geografis  yang  ada di  daerahnya,  sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, ada dua masalah utama, yaitu:  kebijakan apa yang dapat  diambil  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  S umedang  sebagai  bentuk kepedulian  dan  tanggung  jawab  dalam melindungi  pr oduk  indikasi  geografis  ubi cilembu? dan Perda apa yang harus dibuat oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan rasa keadilan dan manfaat ekonomi kepada masyarakat terkait ubi cilembu?

## II. PEMBAHASAN

## A. Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI
Sejak  dasawarsa  delapan  puluhan (era 1980-an), HKI kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Di bidang  ekonomi,  ter utama  industr i  dan perdagangan  internasional,  HKI  menjadi demikian penting  (Margono dan   Angkasa, 2002:1).
Hubungan dekat antara per dagangan internasional dan HKI,  diantaranya dijelaskan dan  disimplukan  ekonom  Keith  E.  Maskus,
yang menyatakan:
“I  claim t hat   Inte lle ctual Prope rty   R ights (IPRs) ca n  play  an  importa nt and  posit ive role in economic advancement, with the role becoming larger  as economies  grow richer. Even among poor economies , however,  IPRs can be  an import ant condit ions of business development, so long as the y are well struc- tured  and accompanied by a ppropriate  col- lateral policies. This is  the essential challenge as economies adopt stronge r IPRs under the new global system”. (Purba, 2005: 7)
Salah satu aspek hak khusus pada HKI adalah Hak Ekonomi (economic rights), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas  kekayaan  intelektual.  (Muhammad, 2001:  19).  Hak  ekonomi  tersebut  ber upa keuntungan sejumlah  uang yang  diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan HKI oleh pihak lain berdasarkan lisensi.  Kenyataan adanya  nilai ekonomi  di atas,  menunjukkan bahwa  HKI  mer upakan salah satu objek perdagangan.
Dalam  sistem HKI, tercermin  adanya j amina n  ter peliha r anya  kepen tingan per orangan  dan  kepentingan  masyarakat. S ebagai  car a  untuk  menyeimbangkan kepentingan antara per anan pribadi individu dengan  kepentingan  masyarakat,  maka sistem  HKI  ber dasar kan  pada  pr insip keadil an,  pr insip   ekonomi,  p r insip kebudayaan, dan prinsip sosial (Purba, 2005: 13-14).
Dalam tatanan perekonomian yang mengarah pada   kecenderungan perdagangan  global, penga turan HKI dan segala  aspeknya dalam perda gangan, sudah menjadi bagian a turan main (rules of the game) dengan disahkannya Perset ujuan TRIP”s (Trade Related Int ellec- tual Property Rights) atau “TRIP’s Agreement” yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembe ntukan organisasi pe rdagangan dunia (Agreement Esta blishing  t he World  Trade Organiz ation).     (Margono  da n   A ngka sa, 2002: xiii)
Indonesi a  sebagai  nega r a  ber - kembang  sudah menj adi anggota  dan sah ikut  dalam  TRIP’s,  melalui  r atifikasi  WTO Agreement  dengan  Undang-Undang  no  7 tahun 1994 yang kemudian diimplementasi-

## MIMBAR , Vol.  XXIV, No. 1 (Januari - Juni 2008): 79-88
kan    dengan Undang- Undang  HKI  nasional Indonesia.
Pasal 22 TRIP’s mensyaratkan bahwa s etiap anggot a  pe rse tujuan,  wajib  menye diakan sarana perlindungan  khusus untuk  Indikasi geograf is.     Di  sa mping  it u,   juga  ha rus me nye dia kan  ca ra   unt uk  me nghinda ri penggunaan Indikasi geogra fis dengan cara a pa pun,   dala m  membe ri  t a nda   a t a u menampilka n  ba ra ng  ya ng da pa t  me ng- indika sikan atau mencitrakan bahwa barang ya ng dipe rda ga ngkan  bera sa l dari  s ua tu wila yah  geografis ya ng  bukan dari  te mpat asal  yang sebenarnya. Se tiap penggunaan Indika si geograf is yang mengandung indikasi tindakan kompetisi curang,  tunduk ke  dalam ke te nt ua n  Pa sal 10  b  Pa ris   C onve nt ion, ba hwa Indika si  geografis pada  dasa rnya mempunyai kesamaan fungs i dengan merek, y a itu  unt uk  me ngide nt if ikas i  a s a l  da n menja min kualit as  produk  yang  diwujudkan da la m  me re k.   Perbe da an uta ma   denga n merek adalah  bahwa asal dan kualitas produk, me mpuny a i  Indikas i  ge ogra f is   y a ng dipengaruhi oleh lingkungan geografis tempat produk itu dihas ilkan (Hilman dan Romadoni, 2001: 121).
Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Merek dan Pasal  2  ayat  (3)  PP  Indikasi  Geogr afis dinyatakan,  bahw a  indikasi-geografis  baru dapat dilindungi apabila “nama wilayah” yang digunakan sebagai tanda pada produk telah terdaftar (registered) di Dirjen  HKI,  sesuai dengan sistem pendaftaran yang dianut UU Merek  yaitu  sistem  first  to  file/  konstituti. Sistem first to file/ konstitutif yang digunakan oleh UU Merek mengacu kepada Model law for  developing  countries  on  Marks  Trade Names and Acts of U nfair Competition, sec- tion 4 yang menyatakan bahwa “The exclu- sive  right to  a mark  conferred  by this  law shall  be acquired,  subject  to the  following provisions, by registration (Jumhana, 2006: 74)  atau  hak  eksklusif  suatu  Merek  atau Indikasi  geografis,  akan  diperoleh  melalui pendaftaran.
Pasal 1 angka 1 PP Indikasi Geografis menyatakan,  bahw a  Indikasi  geogr afis adalah  suatu  tanda  yang  menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor  manusia, atau  kombinasi dar i kedua
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Manfaat  perlindungan (Junus,  2004) Indikasi  geografis  ini  adalah  memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas bar ang  atau  pr oduk,  sekaligus  sebagai strategi pemasaran barang atau pr oduk IG dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun  di  luar   negeri.  Perlindungan  ini sekaligus  memberikan  nilai  tambah  pada produk  ber potensi  Indikasi  geogr afis  di daer ah   yang  poten sial  mening katkan kemampuan ekonomi daerah. Di samping itu, juga tercipta adanya persamaan perlakuan atas  perlindungan  dan  promosi  indikasi- geografis di  luar negeri,  sekaligus  sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang  yang  sangat  merugikan  ber bagai pihak.
Mengenai  siapa  lembaga  yang  akan diber i  w ew enang  untuk  m elakukan pendaftaran  dan  menjadi  pemegang  hak indikasi  geografis,  PP  tentang  Indikasi Geografis,  menentukan  sama  dengan  apa yang diatur dalam ketentuan Pasal  56 ayat (2) UU Mer ek, yaitu:
(1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
(a) pihak  yang  mengusahakan  bar ang yang  merupakan  hasil  alam  atau kekayaan alam;
(b) produsen barang hasil pertanian;
(c) pembuat  barang-bar ang  kerajinan tangan atau hasil industri; atau
(d) pedagang  yang  menj ual  bar ang tersebut.
(2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
(3) Kelompok konsumen barang ter sebut.
B. Pengaturan IG dalam Rangka
Otonomi Daerah
Hampir  sebagian  besar  atau  kalau tidak,  selur uh  daer ah  otonom  memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menggali sumber-sumber potensial keuangan daerah. Pr aktik  penyelenggar aan  otonomi  dalam rangka  pilkada  yang  sering  menimbulkan
YETI SUM IYATI dkk. Kajian Yu ridis Sosiologis mengenai Indik asi  Geografis seb. S umber PAD
konflik,    mer upakan  bukti  tersendiri  dari kekurangan  dan  kelemahan  yang  ada.  Di samping itu, masih sering terdengar wacana pemikiran mengenai tarik ulur antara otonomi ada  di  provinsi  atau  di  kabupaten/kota, merupakan  bukti  di  sisi  yang  lain.  Bahkan nada  sinis  pun  sering  ter dengar,  seper ti pernyataan otonomi daerah  setengah hati. Namun  demikian,  tentunya  melaksanakan otonomi tidak harus tertunda karena hal di atas. Pr insip “learning by doing”, barangkali itulah  ya ng  lebih  bij aksa na  dalam melaksanakan otonomi sekarang ini.
Satu hal lain yang penting dipahami, bahwa dianut dan dilaksanakannya otonomi, mer upakan  cara  memelihara  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai subsistem negara kesatuan, maka otonomi dapat menjadi perekat NKRI, dalam hal oto nomi itu menu nj ukkan keberhasilannya. Sebaliknya, otonomi yang gagal akan menjadi pemicu disintegrasi.
S alah  satu  pr insip  otonomi  yang mengar ah  pada  per ekat  NKRI,  adalah terpelihar anya  kemandir ian  daerah  dalam berotonomi.  Lebih  lanjut  ditegaskan  Bagir Manan  (Manan,  200 2,:   vi- vii)   bahw a kemandirian atau keleluasaan itu merupakan hakekat  o tonomi,  tapi  buk an  dalam pengertian kebebasan sebuah satuan yang mer de ka
(zelfstan digheid
bukan onafhankelijkheid). Gagasan ot onomi yang
dikumandangkan  refor masi  1998,  secara substansial  sebetulnya mengulang  kembali otonomi menurut UU No.  1/1957. Di kedua UU di atas, UU No. 32/2004 dan UU No. 1/ 1957, sama-sama menganut  asas otonomi seluas- luasnya  kepada  daer ah.  Pr insip otonomi ini mengandung sekaligus otonomi material dan otonomi formal. Kedua prinsip otonomi di atas tampak dari pembagian dan pemisahan  urusan  pemerintahan  yang menj adi  wew enang  pusat  dan  wewenang daerah.
Pembagian  dan  pemisahan  ur usan pemerintahan antara pusat dan daerah, lebih mendekatkan dengan otonomi material. Tapi apabila  melihat  bahw a  pusat  pun  dapat
menarik kembali urusan yang diotonomikan atau memberikan kembali sejumlah urusan kepada  daerah,  itu  menunjukkan  otonomi formal. Dikatakan demikian,  karena ajaran otonomi  for mal  menentukan  bahwa  pada dasar nya  selur uh  ur usan  y ang  dapat diselengg ar akan  pusat,  j u ga  dapat diselenggar akan  oleh  daer ah.  Pr insip bagaimana  membagi  urusan  pusat  dan urusan  daerah, tidak  ditentukan oleh  jenis urusannya tapi oleh  keyakinan bahw a suatu urusan  pemer intahan  akan  lebih  baik  dan lebih  ber hasil  apabila  dilaksanakan  oleh satuan  pemer intahan  tertentu,  dan  begitu pula  s ebaliknya  ( Manan,  1990 :   25). Pembagian  urusan  menurut  UU  Nomor  32 tahun  2004  ini,  mengambar kan  aj aran otonomi formal itu.
Kar ena  i tu,  yang  akan  menj adi persoalan  besar  kemudian  dalam  rangka otonomi  daer ah  adalah  b agaimana melakukan  revitalisasi  sumber- sumber potensial keuangan daerah, terutama dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan secara langsung kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian  dari  tugas  otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Namun begitu, ada satu hal yang perlu dipahami dengan benar bahwa otonomi yang seluas- luasnya  itu  tidak  mengandung  arti adanya  keterpisahan  hubungan  dengan pemerintah  pusat  (pemerintah).  Hubungan dengan pemerintah tetap ada, termasuk juga dengan  pemer intahan  daer ah  lainnya. Hubungan  tersebut  dapat  menjelma  dalam berbagai  bentuk,  seper ti  hubungan kewenangan,  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya  lainnya  (UU  Nomor   32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (4).
Menurut  UU  Nomor   32 tahun  2004, seluruh  urusan  pemer intahan  yang  diatur dalam Pasal 10 ayat (3), akan berdaya guna dan ber hasil guna apabila diselenggarakan oleh Pusat, dan yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, akan berdaya guna dan ber hasil guna apabila diselenggarakan oleh  Daerah.  Lebih dari  itu,  dalam  urusan pemerintahan  ter tentu,  juga  Pusat  dapat
menyertakan daerah menyelenggar akannya melalui asas tugas pembantuan.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan  otonomi daerah, kepada Pemda perlu diberikan for- mula baru dalam mendorong daerah untuk peningkatan  sumber  keuangan,  sekaligus mengalihkan beban keuangan daerah dengan metode  memberdayakan  berbagai  potensi daerah yang ada, yang dipandang potensial menyejahterakan masyarakat. Salah satunya melalui  peningkatan  PDB R  dengan mengoptimalkan hak  ekonomi dari  indikasi geografis yang ada di suatu daerah. Cara- cara  ini  adalah  bagian  dari  memandirikan daerah dalam rangka pembiayaan, dan cara ini  harus  tetap  dilakukan,  dikembangkan, ser ta  dib er dayakan  dalam  ker angka menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam kesatuan sistem penyele nggar aan pemerintahan  negara  (Penjelasan  Umum point  a  UU  Nomor  15  tahun  2001  tentang Merek).
Untuk mewujudkan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, ser ta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi,  penyelenggara  pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain, dalam bentuk Per da,  Per atur an  Kepala  Daer ah,  dan keputusan-keputusan  daerah dalam bentuk lainnya.
Dalam  rangka  pembiayaan  penye- lenggaraan otonomi ini, sudah saatnya untuk menggali  potensi  daer ah  dar i  sumber nonmigas, tapi potensial untuk dikembang- kan.  Dalam  hubungan  ini,  Elizar  Anwar (Anwar, 2004: 1-2) menyatakan, “economic based  on  know ledge”.    S esungguhnya ekonomi  itu  tumpuan  utamanya  adalah peningkatan  dan  pengembangan  Sumber Daya Manusia .  Berbasis ilmu pengetahuan, melalui pengakuan HKI  (Maulana, 2004: 1).
Sebagai  bagian  dar i  strategi  bisnis, HKI diakui sebagai suatu aset berhar ga tidak bertubuh  (intangible  valuable  asset)  dan memerlukan perlindungan secara  luas dan menyelur uh.    Dalam  hubungan  ini,  per lu upaya  pe metaan  secar a  te r itor ial
kedaerahan, untuk pengembangan hak cipta, paten, merek, dan desain industri.
Dari sudut pandang HKI, pemetaan di atas memberikan hak  ekonomi sebagai hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang (Muhammad,  2001: 19).  Hak  ekonomi tersebut, dapat berupa keuntungan sejumlah uang  yang  diperoleh  karena  penggunaan sendiri  HKI,  atau karena  penggunaan  oleh pihak  lain  ber dasa r kan  lisens i  yang dikembangkan  dalam  per industr ian  atau per dagangan  yang  j uga  mendatangkan keuntungan finansial.
Dalam hubungan ini, kepada pemegang HKI    diberikan    kekuasaan  penuh/monopoli untuk mengeksplorasi secara ekonomi haknya tersebut  (Sunaryati Hartono dan Eli Ermawati). Dalam karya-karya intelektual itu, melekat nilai ekonomi dan konsep kekayaan (property) bagi dunia  usaha,  sekaligus  sebagai  aset perusahaan  (Margono dan Angkasa, 2002: 4).
Oleh  kar ena  itu,  maka  kebebasan daer ah  menggali  potensi  daerah  untuk kepentingan  otonomi,  tidak  identik  dengan mengumpulkan  sebanyak-banyaknya  uang untuk kas daerah, tapi di dalamnya termasuk menggali  potensi  daer ah  yang  dipandang potensial   dapat  meningkat kan  PDBR masyarakat setempat.  Indikasi geografis Ubi Cilembu  mer upakan  salah  satu  potensi daerah  yang dapat  dikembangkan  sebagai jalan meningkatkan PDBR masyarakat Desa Cilembu  dan  sekaligus  meningkatkan  IPM Kabupaten Sumedang.
C. Perlunya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Melindungi Produk IG Ubi Cilembu
Indikasi  geografis  dapat  digunakan untuk  melindungi  berbagai  pr oduk  dalam bentuk produk alam, makanan, kerajinan, dan ber bagai  pr oduk  yang  dihasilkan  dar i pengetahuan  asli  yang  mengandung  ke khasan dari suatu wilayah. Di negar a Indo- nesia,  hasil  kekayaan  sumber   daya  alam sangat  ber limpah  sehingga  perlindungan menyangkut Indikasi geografis sangat penting untuk diperhatikan terlebih  dengan adanya
YETI SUM IYATI dkk. Kajian Yu ridis Sosiologis mengenai Indik asi  Geografis seb. S umber PAD

## pendaftaran  merek  Kopi  Toraja    oleh  Key Coffee di Jepang dan pengusaha di Amerika
Serikat.  Artinya,  eksportir  Indonesia  tidak bisa langsung menjual Kopi Toraja ke Jepang dan Amerika Serikat, kecuali lewat Key Cof- fee atau pengusaha Amerika Serikat karena jika mengekspor langsung, pihak Indonesia bisa  dituding melanggar  merek yang  telah didaftar di sana.
Itu  artinya,  harus  ada  upaya  dar i Pemerintah,  baik  pusat,  daer ah  maupun kabupaten  untuk  mencegah  ter j adinya kembali kasus seperti kopi Toraja.
Tidak terkecuali bagi indikasi geografis ubi cilembu. Penyebar an yang telah sampai menjelajah ke manca negara, sebagai akibat dar i  i nfor masi  par a  konsumen  setia. Kesetiaan  konsmen  ini,  merupakan  merek dagang tersembunyi. Dalam pandangan para konsumen  setia  itu,  ubi  Cilembu  memang memiliki  cir i  dan  ke- khas- an  ter sendir i terutama dalam cita rasa dan aroma, di balik pengolahan yang masih sangat sederhana, yakni dioven.
Di  samping  cara  tersebut,  ada  cara tradisional dari masyarakat Cilembu dalam memperlakukan ubi cilembu sebelum diolah atau  dile mpar   ke  pasar an.   Menur ut keterangan  sejumlah  petani,  ubi  cilembu baru  bisa  diolah dan  menghasilkan  aroma dan cita rasa khas itu, apabila melalui proses pengeringan dan penganginan secara alami, yang memerlukan waktu kurang lebih antara 3 sampai  6 minggu setelah dipanen. Proses alam dan kebiasaan masyarakat inilah, yang mer upakan  salah  satu  car a  ter sendir i mengkategori  ubi  Cilembu  sebagai  produk komoditas eksklusif indikasi geografis. Ketika hal  itu  telah  dinyatakan  sebagai  bagian potens ial  untuk  m eningkatkan   PDBR, diharapkan  dapat  mendorong  masyarakat memper tah ankan  kualitas  y ang  akan berakibat pada tingginya nilai ekonomis yang dihasilkan.
Dengan  demikian,  agar  indikasi- geografis ubi  cilembu tidak  bernasib sama dengan  kopi  tor aj a,  per an  dan  fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi, dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang
sifatnya multidimensional mengenai Indikasi- geografis ubi Cilembu ini. Indikasi-geografis pada  umumnya  dan  Indikasi  geografis  ubi Cilembu  pada  khususnya,  memberi  ruang yang cukup untuk meningkatkan PDBR.
Semua manfaat di atas, hanya dapat dipetik, tatkala ada kepedulian dan tanggung j aw ab  Pe mer intah  Daer a h  dalam mengamankan Indikasi geografis ubi Cilembu ini. Tindakan kebijakan yang diperlukan dari Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sumedang, adalah  mener bitkan  Keputusan  Kepala Daerah  mengenai  pembentukan  lembaga pemegang  hak  Indikasi  geogr afis  ubi Cilembu,  yang  merupakan  gabungan  dari berbagai unsur terkait sesuai dengan yang diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  PP  Indikasi Geografis yaitu (1) Lembaga yang mewakili masyarakat  di  daerah  yang  memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: (a) pihak  yang  mengusahakan  barang  yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; (b)  pr odusen  barang  hasil  pertanian;  (c) pembuat  barang-barang  kerajinan  tangan atau hasil industri; atau (d) pedagang yang menjual barang tersebut;  (2) Lembaga yang diberi  kew enangan  untuk  itu;  atau  (3) Kelompok konsumen barang ter sebut.
Adanya ber bagai alternatif pihak yang dapat menjadi pemegang hak perlindungan atas indikasi geografis ini, tidak keliru kalau untuk hal itu dilakukan persiapan yang matang tentang siapa di antar a tiga kemungkinan di atas yang akan ditunjuk salah satunya.  Dalam pandangan  tim  peneliti,  memang  yang diusulkan adalah alternatif a atau alternatif b,  atau  kalau  memungkinkan  gabungan alter natif  a  dan  alter natif  b.  Pilihan  ini semata-mata karena kepentingan yang lebih besar yang  mencerminkan koordinasi. Dalam hal  tidak  memungkinkan  gabungan,  maka alternatif b lebih diutamakan yakni lembaga yang diberi kewenangan, dan itu maksudnya menunjuk  pemer intah  daerah  Kabupaten S umedang .  Namun  demikia n,  untuk mencipta kan har monisas i dengan masyarakat  produsen  ubi  Cilembu,  ada baiknya pula disiasati bahwa dalam lembaga yang dibentuk nanti di dalamnya duduk wakil-

## MIMBAR , Vol.  XXIV, No. 1 (Januari - Juni 2008): 79-88
w akil  se bagaimana  dimaks ud  dalam alternatif a.
Penunj ukan  lembaga  pemerintah  ini terutama ditujukan pada fungsinya  sebagai pengayom,  pelindung,  dan  pelaksana kesejater aan  masyar akat,  dengan  car a mengelola    dan   memberdayakan    secara optimal  manfaat ekonominya.   Di  samping lembaga yang mewakili di atas, juga perlu dipersiapkan persyaratan-persyaratan teknis administr atif  untuk  pendaftaran,  sehingga ketika  PP  itu  ke  luar,  langsung  melakukan pendaftaran dan barangkali dapat dikatakan, Indikasi  geografis  ubi  Cilembu  menj adi pendaftar  kedua  setelah kopi  Kintamani  di seluruh Indonesia.
Melengkapi  kebij akan  pembentukan lembaga  tersebut,  juga  perlu  dikeluar kan kebijakan  lanjutan  dalam  bentuk  fasilitasi Pemerintah  Daerah  untuk  memeroleh  hak eksklusif  indikasi  geografis.  Bentuk-bentuk kebijakan  yang  diber ikan,  dapat  berupa fasilitas  keuangan,  fasilitas  sar ana  dan prasarana, fasilitas  data  dan dokumentasi, dan peningkatan SDM.
Kebijakan ini semua dilakukan dalam r angka  o tonomi  daer ah  ya ng  har us dij alankan  oleh  Pemer intah  Kabupaten Sumedang.  Dalam  rangka  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan otonomi  d aer ah,  kepada  Pe mer intah Kabupaten  Sumedang  perlu  diberikan  for- mula  bar u  dalam  mendor on g  daer ah meningkatkan PDBR dengan memperhatikan hubungan antara Pusat dan Daerah dan antar pemerintahan daerah, dalam melihat potensi dan keanekaragaman daerah.
D. Perda yang Harus Dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rangka Memberi Keadilan dan Manfaat Ekonomi kepada Masyarakat terkait Ubi Cilembu
Hak eksklusif indikasi-geografis yang diberikan  negara  kepada  pemohon  yang sudah  ter daftar   di   Dir j en  HKI,  bukan merupakan  hak  individual  melainkan  hak komunitas.  Ditandai  dengan  ditunjuknya
lembaga  yang  mew akili  m er upakan gabungan dari semua unsur yang terlibat dari suatu perlindungan Indikasi geografis untuk ubi  cilembu.  Pihak  ini  mencakup,  wakil kelompok tani, pengusaha/ bandar, asosiasi, aparat  Pemerintah Desa Cilembu, dan Aparat Pemerintah Kabupaten S umedang.
Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu prinsip perlindungan HKI yaitu prinsip sosial (the social argument), bahwa pemberian hak oleh  hukum  tidak boleh  diberikan  semata- mata  unt uk  memenuhi  kep entingan perseor angan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan  seluruh  masyarakat.  Artinya, ketika pemanfaatan hak ekonomi dari indikasi geogr a fis  digunaka n  baik  oleh   pihak komunitas atau pihak di luar komunitas, akan memberikan nilai ekonomi yang menjadi hak seluruh elemen komunitas, maka perlu ada peratur an yang mengatur tentang proporsi atau  per imbangan  pendapatan  masing- masing  elemen  dari  Indikasi  geografis  ubi Cilembu.
Dar i  sekian  banyak  kew enangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda, khususnya yang berkaitan dengan  masalah keuangan daerah dan keuangan Desa, yang berkaitan dengan pemanfaatan hak Indikasi geografis ubi Cilembu, adalah Perda tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten  dan  Pemerintah  Desa,  yang substansinya  mengatur  mengenai  prinsip keadilan  pembagian  keuangan,  ter utama yang  diambil  dari  manfaat  ekonomi  hak Indikasi geografis ubi Cilembu.  Hal ini juga sej alan  d engan  salah  satu   pr insip perlindungan HKI yaitu prinsip keadilan (the pr incipl e  of  natur al  j ustice ),  yang menyatakan  bahw a  dengan  pr insip  ini, pemegang   hak  –  w aj ar   me mper oleh perimbangan berupa imbalan.
Dar i  sisi  sosio-kultur al  petani  – pedagang/pengusaha/bandar ubi Cilembu – ter hadap  perlindungan  Indikasi  geografis, adalah  d alam  r angka  me mber ikan kemanfaatan sosial Perda Indikasi geografis, dalam bentuk pemeliharaan kualitas produk, membentuk komunitas masyarakat pengelola dan  pengembang  produk,  meningkatkan
YETI SUM IYATI dkk. Kajian Yu ridis Sosiologis mengenai Indik asi  Geografis seb. S umber PAD
kuantitas  dengan  tetap  menjamin  kualitas pr oduk,  dan  menj adikan  Perda  tersebut sebagai acuan bagi daerah lain di Kabupaten Sumedang  mengidentifikasi produk  serupa yang  dipandang  memiliki  identitas  Indikasi geogr afis.
Hal  ini  dilakukan  dala m  r angka mencegah  munculnya  kecurigaan  dan kekhawatiran diantara petani/kelompok tani, dan  pedagang/pengusaha/bandar,  yang beranggapan bahwa kalau indikasi geografis ubi cilembu telah terdaftar, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperdagang- kan ubi cilembu secara individual, yang akan berdampak  pada  penur unan  pendapatan ekonomi  masyar akat,  sehingga  mer eka kurang  yakin  dan  tertar ik  menanggapi taw ar an  hak  indikasi  geogr afis  untuk dilindungi. Malah sebaliknya, di masa depan, perlindungan  hukum Indikasi  geografis  ubi Cilembu  dan  Indikasi  geogr afis  pr oduk lainnya,  diarahkan pada usaha meningkatkan PDBR  set empat,  dan  itu  ar tinya, kesejahteraan masyarakat setempatlah yang diutamakan, sedangkan pemerintah daerah menjadi fasilitator dalam fungsi-fungsi yang telah digambarkan dimuka.
Dari sisi sosiologis adalah mengangkat nilai- nilai  kej uj ur an  masyar akat  yang sebetulnya  merupakan  kebutuhan,  yakni adanya  jaminan  kelangsungan  berusaha memasar kan produk  Indikasi geografis  ubi cilembu, yang berpengaruh langsung kepada tingkat  p emenuhan  kebutuh an  hidup masyarakat  secar a  ekonomi.  Kar ena  itu, seperti  diuraikan di  atas, secara sosiologis perlindungan  hukum  indikasi  geografis  ubi Cilembu  adalah  yang  riil  diperlukan  oleh masyarakat. Hal ini muncul berdasarkan data dan  informasi  yang  diperoleh  tim  peneliti ketika  melakukan  survei  dan  obser vasi lapangan,  tentang  tingkat  pengetahuan masyarakat  mengenai  pnetingnya  Indikasi geografis  ubi  Cilembu  dilindungi  secar a hukum.
Dari sisi filosofis adalah terlindunginya hak  indikasi  geogr afis  ubi  Cilembu,  yang diupayakan untuk menekan cara-car a tidak elegan, tidak berkeadilan, mau untung sendiri
dengan  menggunakan  merek  dagang  ubi cilembu, padahal yang pasti barang produk yang  diperdagangkan  bukan  ubi  Cilembu. Keadaan  ini  sudah  ter j adi,  dan  j elas merugikan masyarakat petani.
Konsekw ensi perilaku ini,  jelas telah merugikan selain masyarakat petani secara ekonomi, juga identitas moral yang rendah, bahkan pihak konsumen telah mengonsumsi ubi  cilembu  palsu.  Di  sinilah  pentingnya perlindungan  hukum Indikasi  geografis  ubi Cilembu,  karena  secara  filosofis  nilai-nilai keadil an,  mor al,  dan  kesej ah ter aan masyarakat bersama akan lebih terlindungi.
Manfaat   ekonomi  hak  Indikasi geografis  ini  harus dapat  dinikmati  secara merata,  baik  oleh  pemerintah  Kabupaten maupun  oleh  pemerintah desa  tempat  ubi cilembu dihasilkan.  Bentuk-bentuk keadilan yang  dapat  difor mulasikan  dalam  Per da Perimbangan Keuangan, disesuaikan dengan rasa  keadilan  masyar akat  dan  pemerintah setempat, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan PDBR.
Misalnya,  dalam  hal  Pemda  Kab S umedang  memandang  bahw a  dengan adanya  hak Indikasi-geografis ubi Cilembu, mampu meningkatkan PDBR masyarakat Desa Cilembu dan berakibat pada peningkatan IPM Kabupate n  S umedang,  ma ka  Pemda Kabupaten  Sumedang  dapat  “melepas” kewajiban meningkatkan PDBR masyarakat Desa  Cilembu  sebagai  tanggung  jawab langsung Pemda Kabupaten Sumedang.
Dalam  hal  kebij akan  yang  akan ditempuh seperti ini, maka pembagian yang memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyar akat Desa  Cilembu  dapat  ditentukan  misalnya dengan angka 85% Pemdes dan 15 Pemkab. Dan  kebij akan  seperti  ini  dapat  memicu daerah lain di wilayah Kabupaten Sumedang yang diindikasikan memiliki karakteristik khas dari produk yang dihasilkan daerahnya, untuk meminta perlindungan hak Indikasi-geografis seperti hak Indikasi geografis ubi Cilembu.
Dengan  demikian,  mak a  tugas otonomi  daer ah  yang  dipusatkan  pada pencapaian  kesej ahter aan  masyarakat, diharapkan akan lebih mudah dicapai dengan
car a  memandir ikan  daerah-daer ah  dalam wilayah  daer ah  otonom,  khususnya  yang potensi al  dilindung i  sebagai  In dikasi geogr afis.
Hal yang sama, diharapkan pula dapat mendorong daerah otonom lain melakukan kebijakan yang sama, sehingga lambat laun tetapi  pasti  kemandir ian  daer ah  otonom dalam  me nyej ahter akan  ma syar akat daerahnya, juga segera dicapai. Pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah yang salah satunya diukur dengan peningkatan PDBR, itu menunjukkan  keberhasilan daerah  otonom yang bersangkutan, sekaligus menunjukkan pencapaian  tuj uan  negara  secara  umum telah dibagi merata kepada seluruh daerah dan didekatkan betul dengan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  keberadaan  hak  IG pada  suatu  daer ah  tidak  dapat  diabaikan begitu  saja,  atau  bahkan  dianggap  tidak memiliki manfaat langs ung bagi kesejahteraan, tapi sebaliknya justeru harus dilindungi dan diberdayakan secara optimal karena ternyata memiliki potensi besar untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  standar PDBR. Untuk realisasi lebih lanjut  lagi,  tidak  mustahil  masing-masing daerah  otonom  akan  membentuk  Perda sejenis yakni Perimbangan Keuangan dengan pola  pembagian  dan  keadilan  yang  sama dengan  yang  dilakukan  Pemda  Kabupaten Sumedang.

## III. PENUTUP
Berdasar kan  uraian  di  atas,  maka dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa per tama,  kebijakan  Pemda  Kabupaten Sumedang dalam rangka menggali manfaat dari nilai ekonomis hak Indikasi geografis ubi Cilembu  adalah:  a)  membentuk  lembaga yang  mew akili  masyarakat  penghasil  ubi cilembu  sebagai  pemegang  hak  Indikasi geografis ubi cilembu. Untuk keperluan itu, Kepala  Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengeluarkan  keputusan  pembentukan lembaga dimaksud;
Kedua,  mengeluar kan  kebijakan lanj utan  berkaitan  dengan  pembentukan lembaga  pemegang hak  Indikasi  geografis
ubi  cilembu,  dalam  bentuk    memfasilitasi pendaftaran  Indikasi  geografis  yang  dapat dilaksanakan ke instansi yang terkait, yaitu
Dir ektor at Jender al
HK I dengan memperhatikan sistem pendaftaran Indikasi geografis yaitu first to file / sistem konstitutif.
Ketiga,    per da  yang  harus  disusun untuk menjamin rasa keadilan semua pihak terkait  dalam pemanfaatan hak ekonomi IG ubi  cilem bu  adalah  Per da  mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anw ar,  E.  (2004).  “Kebijakan  HKI  untuk Mendukung  Kegiatan  Bisnis  di  Indone- sia.”  M akalah  dalam S eminar
“Pember dayaan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan
Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei 2004. Budi, I.M. (2004). “Kiat-Kiat Pengembangan dan Sosoalisasi HKI bagi Kalangan Pelaku Bisnis.”   Makalah  dalam   S eminar “Pember dayaan  Hak  atas  Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei 2004.
Effendi  I.H.  (2004)  “Peta  Industr i  Dagang HaKI Jawa Barat.” Makalah dalam Semi- nar “Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan
Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31
Mei.
Geogr aphical  Indication,  ww w.wipo,com,
2004.
Hartono, S. dan Ermaw ati, E. (tt).   “Hukum Ekonomi”,  Diktat  Kuliah,  Univer sitas Parahyangan, Bandung.
Hilman,  H  dan  Romadoni,  A.  2001.
Pengelolaan  dan  Per lindungan  Aset Kekayaan Intelektual, The British Coun- cil-DFID-ITB, Jakarta.
Jumhana M, (2006). Perkembangan Doktrin dan  Teori Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung. Junus, E. (2004). “Pentingnya Perlindungan
YETI SUM IYATI dkk. Kajian Yu ridis Sosiologis mengenai Indik asi  Geografis seb. S umber PAD
Indikasi  Geografis  sebagai  Bagian  dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia.” Makalah  pada  S eminar   N asional “Perlindungan Indikasi  Geografis di  In- donesia, Jakarta, 6-7 Desember  2004. Muhammad,  A.(2001).    K ajian  Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Manan,  B.(2001).  Menyongsong  Faj ar
Otonomi Daerah,  Pusat Studi Hukum FH- UII, Yogyakarta.
————————,  (1990).      “Hubunga n Antara Pusat  dan Daerah  Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945”, Disertai Doktor, PPS Unpad, Bandung. Margono,  S .  dan  Angkasa,  A.  (2002).
Komersialisasi  Aset  Intelektual:  Aspek Hukum B isnis, Grasindo, Jakarta.
Purba,  A,  at. al,  (2005)   TRIP’s  – WTO  & Hukum  H K I  Indonesia:   K aj ian Perlindungan  Hak  Cipta  Seni  B atik
Tr adisional  Indonesia,  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Zen, A.U.P.  (2002).  Hak Kekayaan Intelektual Pasca  T RIPs,  Cet.  Per tama,  Alumni, Bandung.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang- Undang Dasar Negara Republik In- donesia tahun 1945 (UUD 1945). Rancana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Bagian III tentang Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Jakarta: Sinar Grafika, Maret 2005.
Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Pe r atur an Perundang- undangan.
Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang- undang No. 33 Tahun 2004 tentang Per imba ngan  Keuangan antar a Pemerintah  Pusat  dan  Pemer intahan Daerah.
Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
Undang- Undang  Nomor   22  tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang- Undang  Nomor   1  Tahun  1974 tentang Pokok Pemer intahan di Daerah.
Undang- Unang  Nomor   18  Tahun  1965 tentang  Pokok-pokok  Pemer intahan Daerah.
Undang- Undang  Nomor   1  Tahun  1957 tentang  Pokok-Pokok  Pemer intahan Daerah.
PP  Nomor  51  tahun  2007  tentang  Indikasi Geogr afis.
Keputusan Menteri Per tanian No. 124/Kpts/ TP.240/2/2001  tentang  Pelepasan  Ubi Jalar   Asal  Desa  Cilembu  Kabupaten S umedang  sebagai  Varietas  Unggul dengan nama Cilembu.

## Manuskrip
Daftar   Isian  Pote nsi  Desa  Ci lembu, Kecamatan  Pamulihan,  Kabupaten
Sumedang 2006.
Data Dinas Pertanian Kabupaten S umedang