## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat
Sarjiyati 1 , Yuni Purwati 2
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : sarjiyati.sh.mh@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : yunipurwati@unmer-madiun.ac.id
Abstract — Marriage is a very important event in community life. Because marriage does not only concern the bride and groom, but also  the  parents  of  both  parties,  relatives  and  their  families.  The  purpose  of  marriage  is  to  form  a  happy  and  eternal  family.  The method used in this research juridical normative wiht analysis descriptive qualitative. The legal status of marriage that is not to noted under the marriage law is illegal or has no legal force. The legal status of a child born from a marriage that is not to noted has a civil relationship with his mother, this has the consequence that the child born of marriage is not to noted the country of the child does not have a civil relationship with his father. But after the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 in which the child can also have a civil relationship with his father as long as it can be proven by technological tools such as DNA testing.
Keywords — : Marriage; not to noted; legal status; child's status.

## I. PENDAHULUAN
Tuhan  menciptakan  segala  makhluk  di  dunia  secara  berpasang-pasangan,  termasuk  makhluk  ciptaan  tuhan  yang  bernama manusia, adalah berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan manusia antara laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain dan apabila diantara mereka ada kecocokan kemudian akan sepakat  untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  hal  ini  merupakan  suatu  kodrat  yang  tidak  dapat dihindari.  Namun  demikian  manusia  tidaklah  dapat  bebas  berbuat  semuanya  sendiri  akan  tetapi  harus  taat,  tunduk  dan menghormati norma-norma yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.
Manusia  adalah  makhluk  yang  yang  lebih  dimuliakan  dan  diutamakan  oleh  Tuhan  dibandingkan  dengan  makhlu-makhluk lainnya. Tuhan menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia 1 . Perkawinan merupakan sarana untuk membangun keluarga dalam suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam dalam keluarga itu mempunyai ikatan hubungan lewat darah  atau  lewat  hubungan  perkawinan.  Ikatan  tersebut  membawa  pengaruh  dan  saling  berharap  sesuai  ajaran  agama, dikukukhkan dengan kekuatan hukum dan secara individuai mempunyai ikatan batin sehingga memunculkan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga yang dibentuk dalam suatu perkawinan. 2
Pengertian  perkawinan  sebagaimana  termuat  dalam  ketentuan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan bahwa  :―Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.‖ 3 Menurut Anwar  Haryono  perkawinana  adalah  suatu  perjanjian  yang  suci  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang    wanita  untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi perkawinan  merupakan  suatu aqad  untuk  hidup  sebagai suami istri  yang  sah ,  membentuk keluarga bahagia dan kekal. 4 .
Perkawinan    merupakan  peristiwa  penting    dalam    kehidupan  bermasyarakat. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja,  tetapi  juga  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara  bahkan  keluarga  mereka masing-masing. Dalam  Pasal  1angka  17  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  merumuskan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan,  perubahan  nama,  dan  perubahan  status  kewarganegaraan 5 Tujuan perkawinan  untuk    membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  untuk  itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan melengkapi  agar  masingmasing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  serta  dapat  membantu  dan  mencapai  kesejahteraan spiritual dan materiil. 6
Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974. Pasal  2 ayat  (1) yang berbunyi:  ―Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu‖. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: ―Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku‖. Berdasarkan bunyi
1 H.A.S Al Hamdani, Risalah Nikah , Putakan Amani, Jakarta, 2002, hal. 1-2
2 Siah Khosyi’ah, Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Asy- Syari’ah, Vol 17, No.3 Desember 2015, hal 185 .
3 (Soemiyati, hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Undang-Undang Perkawinan N omor 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta, 1986 hal.139.
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawianan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000; hal.45.
5 Neng Jubaedah, Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika, Jakarta,  2010, hal.376 .
6 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta,1991, hal.307.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pasal  2  ayat  (1)  tersebut,  maka  dapat  diartikan  bahwa  suatu  perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  perkawinan  itu  sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagir Manan mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama yang  mempunyai  akibat  hukum  pula.  Pencatatan  perkawinan  sebgaimana  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tidak  menujukkan  kualifikasi  sederajad  yang  bermakna  sahnya  perkawinan  menurut  agama  adalah  sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. 7
Ketentuan yang diatur dalam Pasal  2 ayat  (2)  tentang  pencatatan  perkawinan sampai saat ini  masih  menimbulkan banyak    persoalan,    yang  kenyataannya  pada  masyarakat  masih  ada  orang-orang  yang    telah    melangsungkan    perkawinan namun    tidak    mencatatkan    perkawinannya,  mereka  hanya  melakukan  perkawinan  yang  menurut  mereka  sudah  sah  secara agama,  tetapi  perkawinan  itu  tidak  tercatat  menurut  peraturan  perundang-undangan.  Perkawinan  semacam  ini  disebut dengan perkawinan tidak tercatat.   Hal   ini   dapat   dipengaruhi   beberapa   faktor,   diantarannya   karena ketidaktahuan dan   ketidaksadaran   masyarakat   akan   hukum   negara   tentang  perkawinan, mereka juga   tidak mengetahui pentingnya dokumen  perkawinan,  atau  juga  perkawinan  mereka  tidak  dicatat  karena  mereka  tidak  mampu  membayar  biaya  pencatatan perkawinan, dan lain sebagainya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana satatus hukum perkawinan yang tidak dicatat?
2. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatat?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digukanan  dalam  penelitian  ini  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  terhadap  permasalahan  dengan  memahami dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan.  Dengan  demikian  maka  sumber  data  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan–bahan  hukum  yang  mengikat  yang  terdiri  dari:  Peraturan  Perundang- undangan  tentang  perasuransian,    yurisprodensi,  Traktat,  dll;  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; hasil penelitian, literatur, buku-buku dll.; Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum  yang  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  misal  kamus,  ensiklopedia.  Selanjutnya  dari  bahan hukum yang diperoleh tersebut dipilih dan dipilah-pilah sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif. 8

## III. PEMBAHASAN

## A. Status Hukum Perkawinan yang tidak dicatat
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatata Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang  melangsungkan perkawinannya  menurut agamanya dan  kepercayaannya itu  selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan sipil.
Perkawinan  tidak  dicatat  dalam  tulisan  ini  adalah  perkawinan  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  menurut  agama  dan kepercayaan masing-masing (sah menurut agama), namun tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang  Perkawinan.  Sepasang  kekasih  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  hendaknya    mencatatkan  perkawinannya tersebut  pada  instansi  yang  berwenang,  karena  fungsi  dan  kedudukan  pencatatan  perkawinan  itu  sangat  penting  yakni  untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dapat  menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami  istri.  Pada  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa:  ―suami  istri  memikul  kewajiban  yang luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan  masyarakat‖.  Dalam  hal  ini  bahwa  menegakkan suatu  rumah  tangga  yang  bahagia,  sejahtera,  dan  kekal  untuk  dijadikan  sendi  dasar  susunan  masyarakat,  suami  istri  harus memiliki  kewajiban  yang  sama  dan  luhur.  Maka  dari  itu    suami  istri  berkewajiban  untuk  hidup  saling  menghormati,  saling mencintai, saling berkasih sayang, dan saling setia terhadap pasangannya.
Pada pasal 31 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:  Ayat (1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak  dan  kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat.  Ayat  (2)    Masing- masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Ayat  (3)  Suami  adalah  kepala  keluarga  dan  istri  adalah  ibu  rumah tangga.
Dalam  hal  ini  maka  antara  suaimi  dan  isteri  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  seimbang  dalam  kehidupan  rumah tangga  dan  hubungan  kemasyarakatan.  Sehingga masing-masing pihak berhak  untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun hak  dan  kedudukan  antara  suami  istri  adalah  seimbang,  tetapi  mereka  mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  yang  berbeda dalam keluarga, yaitu Suami sebagai Kepala rumah tangga dan Istri sebagai Ibu rumah tangga.
7 Neng Djubaedah, Op. Cit, hal157-158.
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatof, Rajawali  Press, Jakarta, 2003, hal. 13.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan: ayat (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; ayat(2)  Rumah tempat kediaman  yang  dimaksud  dalam ayat   (1)  pasal ini ditentukan   oleh  suami  istri  bersama. Tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak huni bagi  istri dan anak-anaknya, sehinnga mereka merasa terlindungi dari gangguan pihak lain, aman dan  tentram  serta  terjaga privasi  mereka.  Penyediaan tempat kediaman menjadi kewajiban suami yang didasarkan pada kemampuan sang suami.
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: ― Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain‖. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: ayat (1)    Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu      keperluan      hidup      berumah tangga  sesuai  kemampuannya; ayat (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; ayat (3) Jika  suami   atau   istri melalaikan  kewajibannya  masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Suami    berkewajiban    untuk    memenuhi    kebutuhan    hidup  dalam  berumah  tangga  sesuai  dengan  penghasilannya,  apabila istri juga bekerja maka ia tidak berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup rumah tangganya,  kecuali  sang istri ikhlas    untuk  menanggung  kebutuhan  hidup    dalam  rumah  tanggannya.  Seperti  pada  saat  ini  diera  emansipasi  wanita dan seiring  dengan  perkembangan  zaman  mengenai  tanggung  jawab  dalam  biaya  keperluan  hidup  dalam  rumah  tangga  tidak mutlak hanya dibebankan kepada si suami, tetapi si istri juga dapat membantu suaminya.
Keadaan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan adanya dari ikatan lahir batin yang  menyatukan tiga dimensi religius, sosial dan hukum, maka akan adanya konsekuensi yang berupa : 9
 Yuridis,  sebagaimana  diakui  oleh  masyarakat,  perkawinan  merupakan  lembaga  yang  diakui  oleh  hukum,  sehingga keutuhan dan keberlangsungan dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.
 Biologis,  meskipun  sebelumnya  diharamkan,  setelah  adanya  ikatan  lahir  batin,  antara  suami  istri  yang melangsungkan akad nikah dihalalkan untuk hubungan intim biologis.
 Soaial, terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti yang merupakan cikal bakal komunitas sosial.
 Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografi.
 Ekonomis, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, nafkah hidup, penyatuan pendapatan dan kewarisan.
Persoalan  mengenai  sahnya  perkawinan  tidak  dicatat  adalah  murni  ranah  hukum agama dan kepercayaan  yang  dianut oleh calon mempelai, akan tetapi terkait dengan perkawinan itu  diluar hukum  agama  yang mengaturnya, pemerintah juga merasa  berkepentingan  untuk  melindungi  warga  negaranya.  Salah  satu  cara    yang  dilakukan    pemerintah    adalah melakukan    pencatatan    peristiwa    akad    nikah    yang  dilangsungkan.  Perkawinan  dalam  prosesnya  melibatkan  orang  lain, maka harus dicatat, sehingga hal-hal yang terkait dengan peristiwa itu dan juga akibatnya menjadi jelas.
Jadi  perkawinan  yang  tidak  dicatat  ini  merupakan  suatu  perkawinan  yang  sah  secara  agama,  namun  tidak  dicatat  kepada instansi yang berwenang untuk mencatat perkawinan tersebut, maka dari itu perkawinan tidak dicatat di dalam hukum positif kita yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara atau di mata hukum, subtansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut akan berdampak merugikan bagi si istri, dampak tersebut antara lain sebagai berikut: 10
 Istri tidak dianggap sebagai  istrinya  yang sah. Akibatnya, suami dapat  mengingkari atas perkawinannya.
 Istri tidak dapat menutut hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia.
 Istri kurang mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena secara hukum status suami terbebas dari tanggung jawab.
 Pihak istri tidak dapat memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian.
 Istri mudah ditalak kapan saja, bakan suami dapt mengingkasi pernikahan yang telah terjadi.
Selain  menimbulkan  dampak  secara  hukum,  perkawinan  tidak  tercatat  juga  menimbulkan  dampak  secara  sosial,  seperti pihak  perempuan  (si  istri)  biasanya  dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat  sekitar,  bahkan  jadi  bahan  gunjingan  para tetangga sehingga sulit bersosialisasi karena ada rasa malu. Seorang istri yang perkawinannya dilakukan secara tidak tercatat tersebut juga sangat mudah untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak hidung belang.

## B. Status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatat.
Terdapat  berbagai  macam  anak  yang  dihasilkan  dari  suatu  perkawinan,  diantarannya adalah anak sah dan anak luar kawin.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Perkawinan  berlaku  prinsip,  bahwa  keturunan yang  sah  didasarkan  atas  suatu  perkawinan  yang  sah. 11 Anak  sah,  merupakan  anak  yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan yang  sah,  anak  sah  menempati  kedudukan  yang  paling  tinggi  dan  paling  sempurna  dimata  hukum,  karena  anak  sah menyangdang seluruh hak  yang diberikan oleh hukum, antara lain hak  waris, hak sosial dimana ia  mendapatkan status yang terhormat di lingkungan masyarakat.
9 H. Endang Ali Ma’sum, Perkawinan Yang Tidak Dicatat Dan Problematikanya, Jurnal Musawa, Vol. 12, No.2 Juli 2012, hal.202-203.:
10 H. Endang Ali Ma’sum, Op. Cit. hal.209
11 J.Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 18 .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: ―Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari  perkawinan  sah‖.  Pasal  43  ayat  (1)  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata denagn Ibunya. Dalam hal ini berarti anak  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  berstatus sebagai anak luar kawin,  yang  berarti    berstatus  sebagai  anak  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya.  Anak  tersebut hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya.,  yang  berarti  tidak  berhak  atas  biaya  hidup  dan  pendidikan,termasuk  juga nafkah  dan  warisan  dari  ayahnya.  Si  istri  dan  anak  hanya  dapat  mengharap  belas  kasih  dari  ayahnya,  jika  si  ayah  ini  tidak memiliki rasa belas kasih terhadap istri dan anaknya maka istri dan anak tersebut tidak akan mendapat apa-apa, jika akan menuntut nafkah juga sulit karena tidak memiliki bukti adanya perkawinan.
Anak-anak  yang berstatus anak luar kawin  juga sangat rentan terhadap kekerasan, mereka kurang memperoleh kasih  sayang terutama  dari  sang  ayah  karena  hubungan  antara  ayah  dengan  anak  tidak  kuat,  maka  akan  berakibat  terhadap  anak  tersebut, kareana  dapat  mempengaruhi  tumbuh  kembang  si  anak,  bisa  juga  anak  tersebut  menjadi  terlantar.  Hal  ini  tentu  sangat bertentangan  dengan ketentuan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkaiwnan  antara kedua orang tua putus.
Perkawinan tidak dicatat tidak memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sebagai istri dan  juga anak-anak hasil dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat.  Perkawinan  yang  tidak  dicatat  ini  merugikan  kaum  istri  dan  anak-anak  hasil  dari perkawinan yang tidak dircatat, perkawinan yang tidak dicatat ini juga tidak memberikan jaminan terhadap hak-hak istri untuk dipenuhi oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 30, 31, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
Perkawinan yang tidak dicatat ini juga tidak memberikan jaminan terhadap hak-hak anak dari hasil perkaiwinan yang tidak dicatat  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  45  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  jadi  dalam  hal  ini status  anak  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  anak  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, ini terdapat dalam pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak  dicatat ini tidak mempunyai hubungan  perdata  dengan  ayahnya  dan  keluarga ayahnya, anak ini juga tidak dapat  menuntut hak-haknya sebagai seorang anak dan juga anak tersebut tidak berhak atas harta kekayaan dari ayahnya, karena anak itu juga tidak memiliki alat bukti yang sah karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah perkawinan yang  tidak   dicatat  dan  tidak   memiliki  bukti  bahwa  kedua  orang  tuanya  telah melangsungkan  perkawinan  yang  sah.
Kedudukan seorang anak di dalam hal kewarisan itu penting, karena anak merupakan keturunan atau penerus dari orang tuanya. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata dengan ibunya saja, oleh karena itu anak  luar  kawin  hanya  memperoleh  warisan  dari  ibunya  maupun  keluarga  ibunya  saja,  anak  tersebut  tidak  berhak  warisan dari ayahnya karena ia tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.
Terkait dengan  hak  anak dari  hasil perkawinan  yang dilakukan  sesuai dengan prosedur agama dan  kepercayaannya tapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan  Agama  atau Kantor Catatan  Sipil.  Setelah  adanya putusan  Mahkamah Konstitusi pada  tahun 2010 maka  si  anak  tersebut  akan  mendapat  hak  dari  ayah  bilogisnya  asalkan  dapat  membuktikannya,  bawa  dia  benar-benar  anak  adri ayah yang dimaksud.
Putusan  mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  mencerminkan  prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi:  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum‖.  Dampak  positif  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    46/PUU-VIII/2010    menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  berbunyi  "Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya"  bertentangan  dengan  UUD  1945      dan      tidak      memiliki      kekuatan      hukum mengikat   sepanjang   dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  dan teknologi    dan/atau  alat  bukti    lain  menurut  hukum    ternyata    mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat tersebut harus dibaca,"Anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
Putusan  ini  menimbulkan  konsekuensi  adanya  hubungan  darah  anak  luar  kawin  dengan  bapak  biologisnya,  adanya  hak  dan kewajiban antara anak luar kawin dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  dapat berlaku    apabila    dilakukan    dilakukan  pembuktian  melalui  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi    seperti  :  tes  DNA  dan  lain sebagainya yang dapat menyatakan bahwa benar anak diluar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah  biologisnya.  Maka  jika  anak  tersebut  dapat  terbukti  memiliki  hubungan  darah  dengan  ayah  biologisnya,  anak  tersebut dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak nafkah, warisan, dan sebagainya.
Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  bertolak dari ketentuan pasal 2 ayat  (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  yang  menyatakan:  ―Tiap-  tiap    perkawinan    dicatat    menurut    peraturan    perundang-undangan    yang    berlaku‖ ketentuan    tersebut    tentulah    sebuah    perkawinan    dalam    pandangan    Negara    adalah  apabila    perkawinan    yang    dilakukan dicatatkan  atau  tercatat  pada  lembaga  yang  ditugasi untuk itu. Artinya perkawinan sebuah lembaga bisa terjadi menurut cara yang sudah diatur dalam undang-undang, dan bisa pula terjadi diluar prosedur yang telah ditetapkan  undang-undang  misalnya perkawinan  yang   sah menurut agama namun tidak dicatat secara resmi pada lembaga yang mengurus perkawinan.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Ketentuan Pasal  2 ayat  (2) UU No.  1 Tahun  1974 tentang Perkawinan itu tentulah tidak sama maksudnya dengan anak- anak  yang  lahir  dari  sebuah  hubungan  perzinahan.  Dalam    kaitan    ini  ―anak    yang    lahir    diluar    perkawinan‖  sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentu terkait dengan proses sebuah perkawinan yang menurut agama tetapi  tidak  dicatat  pada  lembaga perkawinanan  sebagaimana  ditentukan  peraturan  perundang-undangan.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tidaklah  dalam  konteks  pembuktian  yang  ditujukan kepada anak yang lahir dari hahubungan perzinahan, melain ditujukan  kepada anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya karena tidak dilakukan menurut prosedur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## IV. KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Status  hukum  perkawinan  yang  tidak  dicatat  dalam  menurut  hokum  perkawinan  adalah  tidak  sah  atau  tidak  memiliki kekuatan hukum. Suatu keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan itu dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
2. Status  hokum  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya (terdapat dalam pasal  43 Undang-Nndang  nomor 1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan),  hal  ini  membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat  secara  hukum  Negara  anak tersebut  tidak memiliki  hubungan perdata dengan ayahnya. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana si anak tersebut juga bisa memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya  asalkan  dapat  dibuktikan dengan alat-alat tekhnologi seperti Tes DNA.

## V. REFERENSI

## A. Buku:
H.S.A. Al Hamdani, 2002, Risalah Nikah , Jakarta, Pustaka Amani. J.Satrio, 2000, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan anak Dalam Keluarga , Bandung, Citra Aditya Bakti Mohd. Idris, 2000, Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Hukum Islam , Jakarta, Sinar Grafika. Neng  Djubaedah,  2010, Pencatatan  Perkawinan  Dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  Di  Indonesia  Dan  Hukum  Islam ,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , Yogyakarta, Liberty. Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta, Rineka Cipta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003, Penelitian Hukum Normatof, Jakarta, Rajawali Press.
B. Jurnal:
Endang Ali Ma’sum, 2013, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya , Jurnal Musawa, Vol.12 No.2 Juli 2012. Siah Khosyi’ah, 2015, Akibat Hukum Perkawinan Tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia , Jurnal Asy- syari’ah, Vol. 17 No. 3 Desember 2015.

## C. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik Indinesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adnimistrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## D. Keputusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010, dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diajukan oleh aisyah Muchtar alias Machica Muchtar dan Muhammad Iqbal.