## PERAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

## The Role Of City Government Serang In Developing Traditional Market Policy
Abdul Halik
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat.
E-mail: liknph@yahoo.com Dikirim: 28 Februari 2014; direvisi: 15 Maret 2014; disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional banyak melibatkan stakeholders . Masing- masing stakeholders yang terlibat memiliki peran atau keterlibatan yang berbeda-beda. Tujuan kajian ini adalah  untuk  mendeskripsikan,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis  peran  atau  keterlibatan stakeholders dalam  kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional.  Kajian  ini  menggunakan  metode  atau  pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.  Hasil kajian ini adalah ada 3 (tiga) bentuk peran atau tingkat keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional selama ini di Kota Serang, yaitu: (1) AMP Kota Serang terlibat/berperan sebagai penerima informasi, (2) Disperindagkop serta Bappeda Kota Serang terlibat/berperan  sebagai  pengambil  keputusan,  dan  (3)    UPTD  Pasar,  DTK,  BLHD,  dan  DPKD  Kota Serang  terlibat/berperan  sebagai  pemberi  pertimbangan.  Namun,  tidak  semua stakeholders (penerima informasi dan pemberi pertimbangan) dilibatkan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang. Padahal stakeholder ini sangat diperlukan untuk memberikan masukan atau pertimbangan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional sesuai dengan masing-masing Tupoksinya. Kata kunci: peran, pemerintah, pengembangan, pasar tradisional.

## Abstract
In  the  traditional  market  development  policy  implementation  involves  many  stakeholders.  Each  of  the stakeholders  involved  have  a  role  or  involvement  of  different.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe, identify, and analyze the role or involvement of stakeholders in the policy development of the traditional market. This study uses method or descriptive qualitative research approach. Contribution of this study is to  strengthen  the  role  of  stakeholders  in  the  policy  development  of  the  traditional  markets  in  Banten Province by strengthening the authority, strengthening policy/regulation, strengthening human resources and  strengthening  budget.  The  result  of  this  review  is that  there  are  three  (3)  forms  of  role  or  level  of involvement  of  stakeholders  in  policy  development  during  this  traditional  market  in  the  city  of  Serang, namely:  (1)  AMP  Serang  engage/act  as  a  receiver  of  information,  (2)  Disperindagkop  and  Bappeda Serang  involved/role  as  decision  maker,  and  (3)  UPTD  Market,  DTK,  BLHD,  and  DPKD  Serang involved/take  the  role  of  consideration.  However,  not  all  stakeholders  (recipients  and  providers  of information considerations) are involved  in policy development in the traditional market city of Serang. Though  this  is  very  necessary  stakeholders  to  provide  input  or  consideration  in  policy  development  of traditional markets in accordance with their respective duties. Keywords: roles, government, development, traditional market.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  entitas  yang  secara  langsung  ikut berkompetisi  dalam  spirit  persaingan  perekonomian adalah pasar tradisional. Pasar tradisional di Indonesia merupakan  salah  satu  sektor  yang  memiliki  posisi yang  strategis  dalam  pembangunan  perekonomian  di Indonesia.  Kestrategisan  fungsi  dan  peran  pasar tradisional dalam perekonomian daerah, juga ditunjukkan dari kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah  (PAD).  Posisi  yang  sangat  strategis  dari eksistensi pasar tradisional, juga karena pasar tersebut masih  merupakan  wadah  utama  bagi  penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan,  pedagang  barang  kerajinan  tangan,  dan produk industri rumah tangga (industri rakyat).
Namun,  dengan  adanya  kebijakan  penghapusan bisnis perdagangan eceran skala besar dan perdagangan  besar  dari negative  list bagi  penanaman modal  asing,  membuat  pertumbuhan  pasar  moderen meningkat  pesat  dan  mulai  memberikan  dampak negarif  pada  eksistensi  pasar  tradisional.  Dalam kenyataannya,  para  pemain  lama  dalam  skenario perdagangan  yang  telah  berkibar  selama  puluhan tahun  kini  harus  menghadapi  gempuran  dari  pelaku bisnis  yang  lebih  segar,  canggih,  dan  menarik  seperti hypermarket , minimarket , mall , dan supermarket yang dalam kerangka kajian ini disebut sebagai entitas pasar moderen.
Pada  sisi  lain,  eksistensi  pasar  tradisional  yang yang terkesan kumuh, dagangan yang kurang higienis, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan  usahanya,  dan  belum  optimalnya
waktu  operasi  pasar  merupakan  beberapa  faktor tersisihnya  pasar  tradisional  saat  ini.  Selain  itu, pengelolaan  pasar  tradisional  di  Indonesia  masih semrawut  dan  kurang  memuaskan,  dan  akibatnya pasar  tradisional  kehilangan  daya  saingnya.  Namun, dengan  di  berlakukannya  otonomi  daerah,  membuka peluang  kembali  bagi  daerah  untuk  mengelola  dan mengembangkan  pasar  tradisional  yang  tujuannya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional memang  perlu  dilakukan,  karena  hal  ini  merupakan amanat  dari  pasal  33  dalam  UUD  1945,  yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berpihak  pada rakyat. Dengan demikian, untuk dapat mengelola dan mengembangkan  pasar  tradisional,  perlu  dibuat strategi-strategi  atau  kebijakan  pengembangan  pasar tersebut  yang  sesuai  dan  dengan  memperhatikan faktor  internal  dan  eksternal.  Secara  nasional, kebijakan  pemerintah  mengenai  pengembangan  pasar tradisional  dapat  dicermati  dalam  regulasi  Peraturan Presiden  No.  112  Tahun  2007  Tentang  Penataan  dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern , serta Permendagri No. 20 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Pasar Tradisional.
Pertanyaan  yang  dapat  dimunculkan  terkait dengan  permasalahan  di  atas  adalah,  mengapa  proses perkembangan dua entitas pelaku bisnis dan ekonomi tersebut  tidak  sejalan  dan  cenderung  menimbulkan ketidakadilan dalam proses dan dalam pemberdayaannya?  Apakah  hal  ini  terjadi  sebagai akibat  kurangnya  sentuhan  peran  atau  keterlibatan stakeholders kebijakan  yang  dapat  membatasi semakin  melebarnya  jurang  diskriminatif  serta terkesan  sangat  subjektif  ini?  Hal  ini  menarik  dikaji dari  sudut  pandang  kajian  implementasi  kebijakan publik,  khususnya  terkait  dengan  pelaksanaan  peran stakeholder dalam suatu kebijakan.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  suatu  kebijakan adalah strakeholders atau  pemangku  kepentingan. Atau,  dalam  sebuah  suatu  kebijakan  terdapat  sebuah pihak  yang  disebut  dengan stakeholder .  Pihak stakeholder ini merupakan pihak pemangku kepentingan  dalam  suatu  kebijakan  yang  dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  tindakan  dari pelaksanaan program secara keseluruhan. Oleh karena itu,  perlu  diperkuat  perannya. Stakeholder dalam organisasi  pemerintah  adalah  berbagai  pihak  yang memiliki  hubungan  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  sukses  tidaknya  proses  program  yang berlangsung.  Semakin  beragam  kepentingan  dan semakin  terdistribusi  kekuasaan  di  tangan  masing- masing pemangku kepentingan,  maka semakin tinggi kompleksitas dari stakeholder management . Meskipun demikian,  secara  umum,  pola  kekuatan  para pemangku kepentingan dapat diidentifikasi melalui stakeholder matrix .
Hambatan  pelaksanaan  dan  tingkat  keberhasilan kebijakan  pengembang-  an  pasar  tradisional  dapat
dipengaruhi oleh peran atau keterlibatan stakeholders . Idealnya,  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  harus melibatkan  seluruh stakeholders yang  benar-benar memiliki kepentingan terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional, baik dalam perencanaan  maupun  dalam  proses  pelaksanaan kebijakan tersebut. Peran atau keterlibatan stakeholders dapat  diketahui  dengan  menelusuri kepentingan dan pengaruh (sikap dan kekuatan SDM, finansial,  dan  politik)  dari  setiap stakeholders yang terlibat.  Namun,  menurut  Istiningtyas  (2008),  salah satu  kegagalan  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional  adalah  karena  tidak  semua stakeholders yang berkepentingan dalam  kebijakan pengembangan pasar  tradisional  dilibatkan  dalam  perencanaan  dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
Uraian-uraian  di  atas  merupakan  argumen rasionalitas “kemengapaan” pentingnya dikaji analisis peran  atau  keterlibatan stakeholder dalam  kebijakan pengembangan  pasar  tradisional.  Sebab,  tanpa  peran atau  pelibatan  seluruh stakeholder ,  tentunya  tujuan dari  kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  akan sulit  sekali  dicapai.  Peran  atau  keterlibatan  seluruh stakeholder dalam  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional  sangat  diperlukan  dalam  perencanaan  dan proses  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Konkritnya, urgensi  dilakukan  analisis stakeholder adalah  untuk mengidentifikasi  minat  atau  sikap,  kepentingan,  dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program yang sedang berjalan.
Pokok  permasalahan  dalam  kajian  ini  adalah peran  atau  pelibatan stakeholders yang  dikaitkan dengan tingkat keberhasilan kebijakan pengembangan pasar  tradisional,  dengan  rumusan  masalah  sebagai berikut:  (1)  Apa  peran  atau  keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional?; (2) Apakah stakeholders telah dilibatkan atau melaksanakan  perannya  dalam  pengembangan  pasar tradisional?;  dan  (3)  Bagaimana  sebaiknya  penguatan peran stakeholders agar  pasar  tradisional  dapat berkompetisi  dengan  toko  moderen  dan  pusat perbelanjaan?
Adapun tujuan kajian ini adalah: (1) Mengidentifikasi  dan  menggambarkan  peran  atau keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan  pasar  tradisional;  (2)  Mengetahui terlibat  tidaknya  atau  pelaksanaan  peran stakeholders dalam  pengembangan  pasar  tradisional;  dan  (3) Merumuskan  penguatan  peran stakeholders yang dapat membuat pasar tradisional berkompetisi dengan toko moderen dan pusat perbelanjaan.
Untuk menjawab permasalahan di atas diperlukan  acuan  teoretik  atau  konseptual.  Konsep stakeholder pertama  kali  digunakan  dalam  sebuah memorandum  internal  1963  di Stanford  Research . Lembaga  ini  mendefinisikan  pemangku  kepentingan sebagai   kelompok-kelompok  yang  tanpa  dukungan organisasi  akan  berhenti  untuk  eksis.  Teori  ini kemudian  dikembangkan  dan  diperjuangkan  oleh Freeman  (1984)  yang  mengidentifikasi stakeholder
sebagai  kelompok  atau  individu  yang  dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tertentu.
Stakeholder dapat  diartikan  sebagai  segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang  diangkat.  Misalnya,  bilamana  isu  perikanan, maka stakeholder dalam  hal  ini  adalah  pihak-pihak yang  terkait  dengan  isu  perikanan,  seperti  nelayan, masyarakat  pesisir,  pemilik  kapal,  anak  buah  kapal, pedagang  ikan,  pengolah  ikan,  pembudidaya  ikan, pemerintah,  pihak  swasta  di  bidang  perikanan,  dan sebagainya. Stakeholder dalam  hal  ini  dapat  juga dinamakan  pemangku  kepentingan  (http:www.id. wikipedia.org/wiki/pemangku_kepentingan.).
Pengertian stakeholder dan  istilah stakeholder sudah  sangat  populer.  Kata  ini  telah  dipakai  oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau  konteks,  misalnya  manajemen  bisnis,  ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan  istilah stakeholder ini  secara  luas  ke dalam  proses-proses  pengambilan  dan  implementasi keputusan.  Secara  sederhana, stakeholder sering dinyatakan  sebagai  para  pihak,  lintas  pelaku,  atau pihak-pihak  yang  terkait  dengan  suatu  isu  atau  suatu rencana.
Beberapa  defenisi  yang  penting  dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan stakeholder sebagai  kelompok  atau  individu  yang dapat  memengaruhi  dan  atau  dipengaruhi  oleh  suatu pencapaian  tujuan  tertentu.  Adapun  Biset  (2008) secara  singkat  mendefenisikan stekeholder sebagai orang  dengan  suatu  kepentingan  atau  perhatian  pada permasalahan. Stakeholder ini  sering  diidentifikasi juga  dengan  suatu  dasar  tertentu,  yaitu  dari  segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu,  dan  dari  segi  posisi  penting  dan  pengaruh  yang dimiliki mereka.
Chariri  dan  Ghazali  (2007)  mengatakan  bahwa organisasi  bukanlah  entitas  yang  hanya  beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholders- nya ( shareholders, kreditor, konsumen, supplier , pemerintah,  masyarakat,  analis,  dan  pihak  lain). Adapun  menurut  Rudito  (2004),  organisasi  dianggap sebagai stakeholders ,  jika  mem-  punyai  3  (tiga) atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan.
Dengan demikian, dalam suatu aktivitas organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari  dalam,  yang  kesemuanya  dapat  disebut  sebagai stakeholders . Kelangsungan hidup organisasi bergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan  tersebut  harus  dicari  sehingga  aktivitas organisasi  adalah  untuk  mencari  dukungan  tersebut. Makin powerful  stakeholders, makin  besar  usaha organisasi  untuk  beradaptasi.  Pengungkapan  sosial dianggap sebagai bagian dari  dialog antara organisasi dengan stakehoders- nya (Chariri dan Ghazali, 2007). Jadi,  istilah  ‘ Stakeholders ’  atau  dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu
yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan  adalah  seseorang,  organisasi  atau kelompok  dengan  kepentingan  terhadap  suatu sumberdaya alam tertentu (Rudito, 2007). Stakeholder is a person who has something to gain or lose through the  outcomes  of  a  planning  process,  programme  or project (Schmeer,  2007).  Pemangku  kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan  terhadap  sumberdaya.  Menurut  Witold Henisz  guru  besar  pada  Sekolah  Bisnis  Wharton, termasuk semua orang dari politisi lokal dan nasional dan  tokoh  atau  pemimpin  masyarakat,  penguasa, kelompok  paramiliter,  LSM  dan  badan-badan internasional.  Dalam  konteks  perusahaan,  Donaldson dan  Preston  (1995)  memberikan  definisi  pemangku kepentingan  secara  lebih  khusus  sebagai  suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko  baik  karena  mereka  telah  melakukan  investasi (material  ataupun  manusia)  di  perusahaan  tersebut (‘ Stakeholders sukarela’),  ataupun  karena  mereka menghadapi risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut (‘ Stakeholders non-sukarela’). Berdasarkan pandangan  tersebut  pemangku  kepentingan  adalah pihak  yang  akan  dipengaruhi  secara  langsung  oleh keputusan dan strategi perusahaan.
Dalam Bussiness Dictionary , pemangku kepentingan  didefinisikan  kelompok  atau  organisasi yang  memiliki  kepentingan  langsung  atau  tidak langsung  dalam  sebuah  organisasi  karena  dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  tindakan organisasi,  tujuan,  dan  kebijakan.  Meskipun  para pelaku biasanya melegitimasi dirinya sebagai stakeholder ,  tetapi  semua  pemangku  kepentingan tidak  sama  dan  memiliki  kedudukan  yang  berbeda. Misalnya, pelanggan perusahaan berhak untuk praktek perdagangan  yang  adil  tetapi  mereka  tidak  berhak untuk  mendapat  pertimbangan  yang  sama  sebagai karyawan  perusahaan.  Pemangku  kepentingan  kunci lain  dalam  organisasi  bisnis  diantaranya  kreditor, pelanggan, direksi, karyawan, pemerintah (dan badan- badannya),  pemilik  (pemegang  saham),  pemasok, serikat  pekerja,  dan  masyarakat  dari  mana  bisnis menarik sumberdaya yang dimiliki.
Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  pemangku  kepentingan  adalah  seluruh  pihak yang  terkait  dengan  isu  dan  permasalahan  yang menjadi  fokus  kajian  atau  perhatian.  Misalnya  terkait isu  perikanan,  maka  makna  pemangku  kepentingan sebagai para pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti  nelayan,  masyarakat  pesisir,  pemilik  kapal, anak  buah  kapal,  pedagang  ikan,  pengolah  ikan, pembudidaya  ikan,  pemerintah,  pihak  swasta  di bidang perikanan, dan sebagainya. Seorang pemangku kepentingan  adalah  seseorang  yang  mempunyai sesuatu  yang  dapat  ia  peroleh  atau  akan  kehilangan akibat  dari  sebuah  proses  perencanaan  atau  proyek. Dalam  banyak  siklus,  mereka  disebut  sebagai kelompok  kepentingan,  dan  mereka  bisa  mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses
politik. Seringkali akan sangat bermanfaat bagi proyek penelitian  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis kebutuhan  dan  kepedulian  berbagai  pemangku kepentingan,  terutama  jika  proyek  diracang  bertujuan mempengaruhi kebijakan (http://www.smeru.or.id/).
Konkritnya, pandangan-pandangan di atas menunjukkan  bahwa  pengenalan stakeholder tidak sekedar  menjawab  pertanyaan  siapa stekholder suatu isu, tetapi juga sifat hubungan stakeholder dengan isu, sikap,  pandangan,  dan  pengaruh stakeholder itu. Aspek-aspek  ini  sangat  penting  dianalisis  untuk mengenal stakeholder .
Beberapa istilah penting dalam kerangka definisi pemangku kepentingan, di antaranya: (1) Stakeholder Engagement  is  the  process  of  effectively  eliciting stakeholders’  views  on  their  relationship  with  the organisation/  programme/  project ;  (2) Stakeholder Analysis is a technique used to identify and assess the influence  and  importance  of  key  people,  groups  of people, or organisations that may significantly impact the  success  of  your  activity  or  project ;  dan  (3) Stakeholder  Management  is  essentially  stakeholder relationship management as it is the relationship and not  the  actual  stakeholder  groups  that  are  managed (Schmeer, 2007).
Berdasarkan  kekuatan,  posisi  penting,  dan pengaruh stakeholder terhadap  suatu  isu stakeholder dapat  diketegorikan  ke  dalam  beberapa  kelompok. Branco, Castelo, dan Rodriguez (2007) mengelompkkan stakeholder ke  dalam  3  (tiga) kategori,  yaitu:  (1) stakeholder utama  (primer),  (2) stakeholder sekunder  pendukung  (sekunder),  dan  (3) stakeholder kunci.
Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai  kebijakan,  program,  dan  proyek  pemerintah (publik)  dapat  kemukakan  kelompok stakeholder seperti berikut:
1. Stakeholder Utama (Primer) Stakeholder yang  memiliki  kaitan  kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek.  Mereka  harus  ditempatkan  sebagai  penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Stakeholder utama ini antara lain: (a) Masyarakat dan tokoh  masyarakat,  seperti  masyarakat  yang  terkait dengan  proyek,  yakni  masyarakat  yang  diidentifkasi akan  memperoleh  manfaat  dan  yang  akan  terkena dampak (misalnya, kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari suatu proyek.  Demikian  halnya  dengan  tokoh  masyarakat, yaitu  anggota  masyarakat  yang  oleh  masyarakat ditokohkan  di  wilayah  itu  sekaligus  dianggap  dapat mewakili  aspirasi  masyarakat;  dan  (b) Pihak  manajer publik, yaitu lembaga/badan publik yang bertanggung jawab  dalam  pengambilan  dan  implementasi  suatu keputusan.
Pengambil  kebijakan  adalah baik  yang  ada  di lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintah,  mereka  yang  menjabat  sebagai  pimpinan ( leader ), mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam  lembaganya.  Kebijakan  yang  didasarkan  pada
undang-undang  atau  aturan  negara/lembaga/institusi, mempunyai  permasalahan  pembangunan  yang  sering muncul dan mempunyai tujuan meniadakan permasalahan yang sering muncul.
Pemberi pelayanan adalah mereka yang melaksanakan  program  pembangunan  atau  mereka yang  memberikan  pelayanan  ( provider ) . Mereka  ini, akan  bekerja  sesuai  dengan  pengetahuan  dan keterampilan  yang  dimiliki.  Misalnya  saja  dibidang kesehatan,  mereka  yang  tergolong provider adalah dokter,  perawat,  bidan,  tenaga  gizi,  sanitarian,  dan petugas  kesehatan  masyarakat  lainnya.  Pemberi pelayanan  yang  bersifat  publik  (masyarakat)  atau kelompok  masyarakat  bukan  yang  bersifat  induvidu, walaupun  dalam  masyarakat  itu  sendiri  terdapat induvidu-induvidu.  Induvidu  yang  bersifat  publik adalah  individu  yang  mempunyai  permasalahan  yang sama.  Misalnya  orang  yang   tidak  mempunyai WC atau orang yang membuang hajat disembarang tempat. Atau,  juga  orang-orang  yang  sakit  dengan  penyakit yang  sama,  bila  dipresentasekan  telah  dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat bukan masalah induvidu.
Penerima  dampak  adalah  orang-orang  yang berkepentingan,  yang  selalu  disebut  tetapi  selalu diabaikan,  yang selalu  menjadi sasaran pembangunan tetapi  bukan dijadikan  subjek  melainkan objek,  yang selalu didiskusikan, dibicarakan tetapi tidak dilibatkan dalam diskusi dan pembicaraan. Mereka  (orang-orang yang  berkepentingan)  itu  adalah  penerima  pelayanan, penerima  dampak  dari  suatu  pembangunan,  yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau induvidu- induvidu yang mempunyai masalah yang sama.
2. Stakeholder Pendukung (Sekunder)
Stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program,  dan  proyek,  tetapi  memiliki  kepedulian ( consern )  dan  keprihatinan  sehingga  mereka  turut bersuara  dan  berpengaruh  terhadap  sikap  masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder pendukung  ini  antara  lain:  (a)  Lembaga(aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung  jawab  langsung;  (b)  Lembaga  pemerintah yang  terkait  dengan  isu  tetapi  tidak  memiliki kewenangan  secara  langsung  dalam  pengambilan keputusan: (c)  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat,  yaitu  LSM  yang  bergerak  di  bidang  yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dan dampak yang muncul yang memiliki “ concern ”, termasuk organisasi massa  yang  terkait;  (d)  Perguruan  Tinggi,  yaitu kelompok  akademisi  ini  memiliki  pengaruh  penting dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah;  dan  (e) Pengusaha (badan usaha) yang terkait.
3. Stakeholder Kunci Stakeholder yang  memiliki  kewenangan  secara legal  dalam  hal  pengambilan  keputusan. Stakeholder kunci  yang  dimaksud  adalah  unsur  eksekutif  sesuai level nya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stekeholder
kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah  kabupaten  (pemerintah  kabupaten,  DPRD kabupaten,  dan  dinas  yang  membawahi  langsung proyek yang bersangkutan).
Istiningtyas
(2008) mengelompokkan stakeholders berdasarkan  besar  kecilnya  pengaruh atau kepentingan terhadap suatu kebijakan, yaitu: 1. Stakeholders Utama.
Mereka yang mempunyai pengaruh yang lemah terhadap  lahirnya  suatu  kebijakan/  keputusan  tetapi kesejahteraan  mereka  sangat  penting  dipertimbang- kan  bagi  pengambil  kebijakan/keputusan.  Dalam  hal ini  adalah  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  areal yang  akan  dikembangkan  serta  pihak  lain  yang memanfaatkan wilayah tersebut.
2. Stakeholders Sekunder (Tingkat Kedua) Mereka yang mempengaruhi keputusan/ kebijakan  pada  saat  kebijakan  dibuat  (pembuat kebijakan) dan pihak yang terkait dengan implementasi  kebijakan  tersebut.  Pada  program pengembangan  pasar  tradisional  misalnya,  yang menjadi stakeholders sekunder adalah pihak pemerintah daerah atau pihak swasta. Jadi, pemangku kepentingan  sekunde  adalah  ‘perantara’,  yaitu,  orang atau organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh tindakan organisasi.
3. Stakeholders Eksternal
Individu  atau group yang  dapat  menggunakan pengaruhnya,  misalnya,  dengan  melakukan  lobi kepada  pembuat  keputusan. Stakeholders eksternal adalah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan pemerhati  lingkungan  (Brown  et  al.  dalam  Firman, 2013).
Selanjutnya,  Kasali  dalam  Wibisono  (2007) membagi stakeholders menjadi:
1. Stakeholders Internal dan Eksternal. Stakeholders internal  adalah stakeholders yang berada  di  dalam  lingkungan  organisasi.  Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham ( shareholder ). Stakeholders eksternal adalah stakeholders yang  berada  di  luar  lingkungan organisasi,  seperti  penyalur  atau  pemasok,  konsumen atau  pelanggan,  masyarakat,  pemerintah,  pers, kelompok social  responsible  investor,  licensing partner , dan lain-lain.
2. Stakeholders Primer, Sekunder, dan Marjinal.
Pemangku  kepentingan  primer  atau  ‘ key stakeholder ’  adalah  mereka  yang  pada  akhirnya terpengaruh,  baik  secara  positif  atau  negatif  oleh tindakan organisasi.
Pemangku  kepentingan  primer  adalah  ‘pihak  di mana  tanpa  partisipasinya  yang  berkelanjutan organisasi  tidak  dapat  bertahan.’  Contohnya  adalah pemegang  saham,  investor,  pekerja,  pelanggan,  dan pemasok. Menurut Wibisono (2007), suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu  sistem  pemangku  kepentingan  primer  yang
merupakan  rangkaian  kompleks  hubungan  antara kelompok-kelompok  kepentingan  yang  mempunyai hak,  tujuan,  harapan,  dan  tanggung  jawab  yang berbeda.
Pemangku  kepentingan  sekunder  didefinisikan sebagai  ‘pihak  yang  mempengaruhi  atau  dipengaruhi oleh  perusahaan,  tapi  mereka  tidak  terlibat  dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk  kelangsungan  hidup  perusahaan.’  Contohnya adalah  media  dan  berbagai  kelompok  kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini  untuk  kelangsungan  hidupnya,  tapi  mereka  bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Tidak  semua  elemen  dalam stakeholders perlu diperhatikan.  Organisasi  perlu  menyusun  skala prioritas. Stakeholders yang  paling  penting  disebut stakeholders primer, stakeholders yang  kurang penting disebut stakeholders sekunder, dan yang biasa diabaikan  disebut stakeholders marjinal.  Urutan prioritas  ini  berbeda  bagi  setiap  organisasi,  meskipun produk  atau  jasanya  sama.  Urutan  ini  juga  bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Stakeholders Tradisional dan Masa Depan.
Karyawan  dan  konsumen  dapat  disebut  sebagai stakeholders tradisional,  karena  saat  ini  sudah berhubungan dengan organisasi. Adapun stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang  diperkirakan  akan  memberikan  pengaruhnya pada  organisasi  seperti  mahasiswa,  peneliti,  dan konsumen potensial.
4. Proponents, Opponents, dan Uncommitted. Diantara stakeholders ada  kelompok  yang memihak organisasi ( proponents ), menentang organisasi ( opponents ), dan ada yang tidak peduli atau abai  ( uncommitted ).  Organisasi  perlu  mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan,  menyusun  rencana  dan  strategi  untuk melakukan tindakan yang proposional.
5. Silent Majority dan Vokal Minority. Dilihat  dari  aktivitas stakeholders dalam melakukan  komplain  atau  mendukung  organisasi, tentu  ada  yang  menyatakan  pertentangan  atau dukungannya  secara vokal (aktif),  namun  ada  pula yang  menyatakan  secara silent (pasif).  Menurut  Hill (2006), stakeholders dalam  pelayanan  sosial  meliputi negara,  sektor  pivat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM), dan masyarakat. Mereka memiliki kepentingan berbeda-beda yang satu dengan yang lain bisa  saling  berseberangan  dan  sangat  mungkin merugikan pihak yang lain.
Selain  pengelompokkan  berdasarkan  hubungan antara strakeholder dengan  issu, stakeholders publik atau  apa  yang  diistilahkan  dengan publik  relevan dapat  dikelompokkan  berdasarkan   karakteristik pengorganisasiannya, yaitu:
1. Stakeholder publik  yang  tidak  terorganisir. Stakeholder  individu  yang  tidak  dapat  diwakili
oleh  pihak  lain.  Masyarakat,  tokoh  masyarakat, pengamat, dan sebagainya.
2. Stakeholder publik  yang  terorganisir,  stakeholder yang   terhimpun  dalam   suatu  organisasi  atau kelompok tertentu, dimana  pimpinan atau anggota yang  ditunjuk  dapat  mewakili  organisasinya memberi  pandangan  dan  sikap  dalam  proses pengambilan atau implementasi suatu keputusan.
3. Stakeholder yang  terorganisir  secara  semu.
Stakeholder  yang  memiliki  organisasi  atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin  dan  anggota  diberi  kebebasan  bersikap dan  berpandangan  sehingga  biasanya  anggotanya tidak  bisa  bertindak  atas  nama  organisasi. Misalnya,  beberapa  organisasi  informal  di masyarakat, LSM-LSM, dan sebagainya (Mursitama, 2011).
Dalam proses pengambilan keputusan,  suatu isu dapat  berhubungan  dengan  salah  satu     karakteristik stakeholder  atau  kombinasi  stakeholder  tersebut. Maksudnya, suatu keputusan yang akan  diambil dapat berhubungan stakeholder publik yang tidak terorganisir  atau  dapat  pula  berhubungan  dengan beberapa  stakeholder  terorganisir  (multi- stakeholder terorganisir).   Paling  sederhana,   berhadapan  dengan hanya  satu group  stakeholder terorganisir,  tetapi adakah?  Karena itu,  makin luas cakupan wilayah isu dan  makin  tinggi  derajat  pengaruh  issu  terhadap berbagai  pihak  baik  dari  segi  manfaat  maupun  resiko makin  kompleks  stakeholdernya.  Namun  demikian tidak  berarti   luasnya  cakupan  dan  kompleksnya derajat  pengaruh  isu  tersebut  menggiring  kita  justru menyedarhanakan  identifikasi stakeholder dengan sertamerta  melibatkan  semua  unsur  yang  ada  dalam issu bersangkutan tanpa memilah-milah keterkaitannya.
Pengelompokan stakeholder dapat  dilihat  dari kecendrungan  posisi  dan  pandangan,  misalnya kelompok  yang  terdiri  LSM,  organisasi  masyarakat, tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  bawah,  dan kelompok yang cenderung netral atau selama ini lebih berafiliasi  dengan  pemerintah,  seperti  Perguruan Tinggi,  organisasi  profesi  dan  konsultan.    Secara umum,  karakteristik stakeholder yang  meliputi kepentingan/kepedulian,  kekuatan  pengaruh  terhadap keputusan,   pengaruh  terhadap  anggota,   cara  kerja, social  original ,   dan  relasi  antar stakeholder . Karakteristik ini sudah meliputi tiga komponen, yaitu kecenderungan  sikap,  prilaku,  dan  konteks  mereka (http://www.suarapublik.org/
Artikel/stakeholder.htm). Dalam konteks  Stakeholder versus Publik, pengertian  stakeholder  dalam  pengambilan  keputusan publik  lebih  luas  daripada  istilah   publik   itu  sendiri. Banyak  istilah stakeholder sering  digunakan  dalam arti  yang  sama.  Misalnya,  keputusan  ini  tidak  boleh hanya  didominasi  oleh  pemerintah,  tetapi  harus melibatkan  seluruh stakeholder .  Jika  yang  dimaksud
adalah stakeholder non-pemerintah,  maka  seharusnya dinyatakan sebagai stakeholder publik.
Pada kasus lain, pengertian publik lebih luas dari stakeholder .   Publik   dapat  berarti   semua  warga negara  non  pemerintah,  sementara  stakeholder  hanya terkait dengan suatu isu/rencana tertentu. Istilah dalam literatur  pelibatan  publik  bahwa   yang  diidentifikasi sebagai  kelompok  yang  perlu  dilibatkan  dinyatakan sebagai   publik   relevan  ( relevant  public ).  Istilah publik  relevan  inilah  dapat  disamakan    dengan stakeholder  publik. Rietbergen  (2008)  menyatakan bahwa   publik  relevan  terhadap  suatu  isu  adalah semua  representasi  group   atau  individu  masyarakat baik  yang  terorganisir  maupun  tidak    teroganisir masyarakat  sebagai   publik  yang  dapat  memberikan informasi   yang  dapat  digunakan  untuk  penyelesaian, dengan  kata  lain  sumber  informasi   yang  tepat  dalam pengumpulan data untuk pengambilan keputusan, atau publik  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan mengimplementasikan keputusan.  Jadi, intinya adalah keterkaitan  publik  dengan  isu,  kebijakan,  program, dan proyek yang dapat dilihat dari lokasi (manfaat dan resiko) dan  ruang kepedulian.
Istilah  publik  relevan  dan  istilah stakeholder publik  penting  diketengahkan  karena  berbagai  tulisan dan  pernyataan  yang  bersifat  umum  mengenai stakeholder sering mempersamakan  kata stakeholder dengan  publik  tanpa  melihat  keterkaitannya  dengan suatu  isu.   Suatu  perencanaan  misalnya  sering mempersyaratkan  adanya  keterlibatan stakeholder . Untuk  memenuhi  syarat  ini,  pemrakarsa  biasanya langsung mendaftar semua institusi sebagai suatu cara pelibatan stakeholder secara  luas.  Karena  itu tersusunlah  daftar  panjang   instansi-instnasi,  LSM- LSM,  organisasi  masyarakat,   para  pengusaha, perguruan  tinggi  tanpa  melihat  keterkaitan  antara institusi  dengan  issu.  Padahal  keterkaitan  tersebutlah yang  sangat  penting  diperhatikan  (http://www. suarapublik.org/artikel/stakeholder.htm).
Dalam  konteks  representasi stakeholder publik. mungkin karena kerumitan pelibatan publik  sehingga banyak  pihak  selalu  mempersoalkan  sukarnya mengidentifikasi  publik  yang  representatif.  Banyak kasus  proses  pengambilan  keputusan  yang  telah melibatkan  unsur  non  pemerintah   tetapi   protes  atau penolakan  dari  beberapa  pihak   masih  terjadi. Beberapa  pihak  menganggap  bahwa  proses  pelibatan publik  yang  dilakukan  hanya  formalitas  sementara perencana  kebijakan  merasa  telah  melibatkan  publik secara luas. Ada pula keluhan bahwa pelibatan publik yang lebih luas lagi  akan memakan biaya yang sangat besar  dan  waktu  yang  sangat  lama.   Karena  itu masalah  representasi  publik  menjadi  hal  yang  sangat penting.
Pertanyaannya adalah: siapa mewakili siapa? dan Apakah  wakil-wakil  memiliki  legitimasi  yang  kuat dari  suatu group ?  Pertanyaan-pertanyaan  ini  agaknya sukar dijawab tanpa suatu pengalaman  empirik yang memadai.  Perlu  dicatat,  bahwa  istilah  representasi bukan  dalam  arti  mewakili  populasi  tetapi  mewakili
sikap  dan  pandangan  publik.  Karena  itu  pula representasi  ini  tidak  boleh  dibatasi  oleh  wilayah administrasi, publik yang proaktif.  Mungkin, kriteria representasi  yang  paling  tepat  ditetapkan  sendiri melalui  perundingan  diantara  mereka.  Mereka  yang diajak atau dilibatkan dalam perundingan  awal adalah mereka   mereka  yang   diidentifikasi  sebagai  publik yang pro-aktif.
Selanutnya,  pasar  tradisional  merupakan  tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya  ada  proses  tawar-menawar,  bangunan biasanya  terdiri  dari  kios-kios  atau  gerai,  los  dan dasaran  terbuka  yang  dibuka  oleh  penjual  maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan  sehari-hari  seperti  bahan-bahan  makanan berupa  ikan,  buah,  sayur-sayuran,  telur,  daging,  kain, pakaian  barang  elektronik,  jasa  dan  lain-lain.  Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.  Pasar  seperti  ini  masih  banyak  ditemukan  di Indonesia,  dan  umumnya  terletak  dekat  kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai  pasar.  Beberapa  pasar  tradisional  yang "legendaris"  antara  lain  adalah  pasar  Beringharjo  di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba  bertahan  menghadapi  serangan  dari  pasar moderen.
Pasar  Tradisional  adalah  pasar  yang  dibangun dan  dikelola  oleh    pemerintah,  swasta,  koperasi,  atau swadaya  masyarakat  dengan  tempat  usaha  berupa toko,  kios  atau  los  dan  tenda,  yang  dimiliki  atau dikelola  oleh  pedagang    kecil  dan  menengah  dan koperasi,  dengan  usaha  skala  kecil  dan  modal  kecil dengan  proses  jual  beli  melalui  tawar  menawar (Riyadi, 2008).
Jadi,  pasar  tradisional  adalah  pasar  yang  dalam pelaksanaannya  bersifat  tradisional  dan  ditandai dengan  pembeli  serta  penjual  yang  bertemu  secara langsung.  Proses  jual-beli  biasanya  melalui  proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain  masih  dapat  ditawar,  hal  ini  sangat  berbeda dengan  pasar  moderen.  Umumnya,  pasar  tradisional menyediakan  bahan-bahan  pokok  serta  keeprluan rumah  tangga.  Lokasi  pasar  tradisional  dapat  berada ditempat yang terbuka atau bahkan dipingir jalan.
Kebijakan  pengelolaan  pasar  tradisional  adalah untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi  dan  berdaya  saing  dengan  pusat perbelanjaan dan toko moderen diperlukan pengelolaan  dan  pemberdayaan  pasar  tradisional secara  profesional.  Pengelolaan  pasar  tradisional adalah  penataan  pasar  tradisional  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  pasar tradisional.
Tujuan  pengelolaan  dan  pemberdayaan  pasar tradisional  meliputi:  menciptakan  pasar  tradisional yang  tertib,  teratur,  aman,  bersih,  dan  sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
menjadikan  pasar  tradisional  sebagai  penggerak  roda perekonomian  daerah,  dan  menciptakan    pasar tradisional  yang  berdaya  saing  dengan  pusat perbelanjaan  dan  toko  moderen.  Ruang  lingkupnya meliputi  pengelolaan  dan  pemberdayaan  pasar tradisional  yang  dimiliki,  dibangun  dan/atau  dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Dari  segi  perencanaan,  Bupati/walikota  melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.  Perencanaan  pasar  tradisional  yang dimaksud meliputi perencanaan fisik dan perencanaan  non  fisik.  Perencanaan  fisik  meliputi: penentuan  lokasi;  penyediaan  fasilitas  bangunan  dan tata  letak  pasar;  dan  sarana  pendukung.  Perencanaan fisik  berlaku  untuk  pembangunan  pasar  baru. Perencanaan  fisik  lainnya  berlaku  untuk  rehabilitasi pasar lama.
Penentuan  lokasi  antara  lain:  mengacu  pada RTRW  Kabupaten/Kota;  dekat  dengan  pemukiman penduduk  atau  pusat  kegiatan  ekonomi  masyarakat; dan  memiliki  sarana  dan  prasarana  transportasi  yang menghubungkan  ibukota  kabupaten/kota  dan  ibukota kecamatan  dengan  lokasi  pasar  baru  yang  akan dibangun.
Fasilitas  bangunan  dan  tata  letak  pasar  antara lain:  bangunan  toko/  kios/los    dibuat  dengan  ukuran standar  ruang  tertentu;  petak  atau  blok  dengan  akses jalan  pengunjung  ke  segala  arah;  pencahayaan  dan sirkulasi  udara  yang  cukup;  penataan  toko/kios/los berdasarkan  jenis  barang  dagangan;  dan  bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.
Sarana pendukung  antara lain: kantor pengelola; areal parkir; tempat pembuangan sampah sementara/sarana  pengelolaan  sampah;  air  bersih; sanitasi/drainase;  tempat  ibadah;  toilet  umum;  pos keamanan;    tempat  pengelolaan  limbah/Instalasi Pengelolaan  Air  Limbah;    hidran  dan  fasilitas pemadam  kebakaran;  penteraan;  sarana  komunikasi; dan area bongkar muat dagangan.
Perencanaan  non  fisik  untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan  standar  operasional dan prosedur yang ditetapkan. Standar operasional dan prosedur,  antara  lain:  Sistem  penarikan  retribusi; Sistem  keamanan  dan  ketertiban;  Sistem  kebersihan dan  penanganan  sampah;  Sistem  perparkiran;  Sistem pemeliharaan  sarana  pasar;  Sistem  penteraan;  dan Sistem penanggulangan kebakaran. Rencana fisik dan non  fisik  disusun  dalam  RPJMD  dan  Renstra  SKPD sesuai  dengan  peraturan  perundang-perundangan. Rencana fisik dan non fisik dijabarkan ke dalam Renja SKPD  dan  RKPD  sebagai  landasan  penyusunan Rancangan APBD.
Dari aspek kelembagaan, Bupati/walikota menetapkan  struktur  organisasi  pengelola  pasar tradisional dengan Keputusan Bupati/Walikota. Struktur  organisasi  pengelola  pasar  tradisional  paling sedikit  terdiri  dari:  kepala  pasar;  pejabat  keuangan; dan  pejabat  teknis  lainnya  sesuai  kebutuhan. Bupati/walikota  menetapkan  kepala  pasar,  pejabat
keuangan  dan  pejabat  teknis  lainnya  dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala SKPD.
Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain: pedagang  yang  memanfaatkan  tempat  usaha  harus memiliki  SITU;  dan  pedagang  yang  memiliki  SITU dilarang  mengalihkan  kepada  pihak  lain.  Kewajiban pemakai  tempat  usaha,  antara  lain:  menjaga keamanan,  kebersihan  dan  ketertiban  tempat  usaha; menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;  menyediakan  tempat  sampah  pada  ruang usahanya;  membayar  retribusi  pelayanan  pasar  tepat waktu;  dan  mematuhi  peraturan  yang  dikeluarkan pengelola.
Dari aspek pelaksanaan, Bupati/walikota melalui kepala  SKPD  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan rencana  fisik  dan  non  fisik  yang  dianggarkan  dalam APBD.  Bupati/walikota  dapat  melakukan  kerjasama dengan  pihak  ketiga  untuk  pembangunan  pasar  baru, rehabilitasi  pasar  lama,  dan  pengelolaan  pasar tradisional.  Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dapat dilaksanakan  dengan  pola  Bangun  Guna  Serah, Bangun  Serah  Guna,  dan  Kerja  Sama  Pemanfaatan lainnya.  Kerjasama  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Dari aspek pengendalian dan evaluasi, Bupati/walikota  melalui  kepala  SKPD  melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.  Pengendalian  dan  evaluasi  dilakukan terhadap:  kebijakan  pengelolaan  pasar  tradisional; pengelola  dan  pedagang;  pendapatan  dan  belanja pengelolaan pasar; dan sarana dan prasarana pasar.
Lalu  bagaimana  peran stakeholders dalam kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional?  Istilah peran  kerap  diucapkan  banyak  orang.  Sering  kita mendengar  kata  peran  dikaitkan  dengan  posisi  atau kedudukan  seseorang.  Lebih  jelasnya  kata  peran  atau role dalam kamus oxford dictionary diartikan: Actor’s part; one’s task or function . Yang berarti aktor; tugas seseorang  atau  fungsi.  Istilah  peran  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  pemain sandiwara  (film),  tukang  lawak  pada  permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang  yang berkedudukan di  masyarakat. Ketika istilah  peran  digunakan  dalam  lingkungan  pekerjaan, maka  seseorang  yang  diberi  (atau  mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  pekerjaan tersebut.  Karena  itulah  ada  yang  disebut  dengan role expectation .  Harapan  mengenai  peran  seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat  dari  pekerjaan/posisi  tersebut.  Dengan demikian  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  dalam sebuah  peran  di  situ  melekat  hak  dan  kewajiban,  ada goal /harapan  yang  ingin  dicapai  baik  oleh  pelaku maupun yang memberikan peran danada stardart/aturan  yang  harus  diikuti  aktor- stakeholder (pemangku peran atau kepentingan).
Istiningtyas  (2008)  mengidentifikasi  beberapa stakeholders (pemangku kepentingan) dalam kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional,  yaitu:  (1) Bappeda,  (2)  Disperindagkop,  (3)  masyarakat pedagang,  (4)  UPTD,  (5)  pengelola  swasta,  (6) Dispenda, (7) DLHK, dan (8) DTKP. Idealnya, semua stakeholders yang  berkepentingan  dalam  kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  dilibatkan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Masing-masing stakeholders yang  terlibat  memiliki kepentingan  dan  pengaruh  yang  berbeda-beda terhadap  kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional. Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  peranan  atau keterlibatan masing-masing stakeholders dalam program pengembangan pasar tradisional. Keterlibatan stakeholders itu  dapat  mempengaruhi keberhasilan  perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  dalam  mencapai tujuannya.
Salah  satu  hasil  dari  studi  Istiningtyas  adalah, kriteria  utama  yang  menyebabkan  proses  pembuatan kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  kurang tepat adalah tidak di libatkannya beberapa stakeholder dalam  proses  penyusunan  kebijakan  pengembangan pasar tradisional.
Kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional mulai  dari  tahap  perencanaan,  proses  penyusunan program,  pelaksanaan  kebijakan  hingga  hasil  yang diperoleh  dari  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan. Oleh  karena  itu,  penting  membandingkan  kesesuaian antara proses perencanaan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan dengan hasil yang dicapai dan manfaat kebijakan bagi stakeholders yang terlibat (Syahribulan,  2012).  Perencanaan  dan  pelaksanaan kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  tentunya dipengaruhi  oleh  tingkat  kepentingan  dan  tingkat pengaruh stakeholders .  Masing-masing stakeholders memiliki  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang berbeda-beda.  Intensitas  pengaruh  dan  kepentingan stakeholders didasarkan  pada  bentuk  interaksi, keuntungan,  dan  dampak  yang  dihasilkan  terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional serta posisi yang  kuat  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  yang akan dilakukan.
Jadi, terdapat beberapa stakeholders yang terkait dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan pengembangan  pasar.  Penggolongan stakeholders dibuat  berdasarkan  tingkat  kepentingannya  terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional. Stakeholders primer merupakan mereka yang dipengaruhi  secara  langsung,  baik  secara  positif (penerima  manfaat)  atau  negatif  (terkena  dampak negatif) akibat pengembangan pasar tradisional, yaitu: kelompok  pedagang,  Badan  Perencanaan  Daerah (Bappeda),  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  dan Koperasi (Disperindagkop), dan pihak pengelola pasar pemerintah  (UPTD).  Adapun stakeholders sekunder merupakan  mereka  yang  terkait  dengan  kebijakan secara  tidak  langsung  dalam  proses  pengembangan
pasar  tradisional.  Pihak  yang  tergolong stakeholders sekunder  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  (DLHK),  Dinas  Pendapatan  Daerah (Dispenda),  Dinas  Tata  Kota  dan  Pemukiman (DTKP), dan pengelola pasar swasta.
Selanjutnya, untuk menilai kebijakan pengembangan  pasar  tradisional,  diperlukan  suatu analisis stakeholders yang  terkait  dengan  kebijakan tersebut.  Analisis stakeholders adalah  sebuah  proses sistematis  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis informasi secara kualitatif untuk menentukan kepentingan  siapa  yang  harus  diperhitungkan  ketika mengembangkan  atau  melaksanakan  suatu  kebijakan atau program (Schmeer, 2007).
Umunya, kepentingan stakeholders dalam sebuah  kebijakan  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial, ekonomi,  dan  budaya.  Pengaruh stakeholders yang berbeda-beda dalam suatu kebijakan dipengaruhi oleh politik, birokrasi, dan struktural.
Selanjutnya,  alat  analisis  yang  digunakan  dalam kajian  ini  mengacu  pada  langkah-langkah  di  bawah ini:
1. Membuat tabel stakeholders seperti pada Tabel  1.
2. Identifikasi  partisipasi/peran stakeholders yang tepat.
a. Membuat  ringkasan  matriks  partisipasi/peran untuk  mengklarifikasi  peranan  yang  harus dilaksanakan  oleh  semua stakeholders pada berbagai tahapan siklus program.
b. Membahas  bersama stakeholders mengenai peran  yang  harus  mereka  lakukan,  sehingga diketahui  posisinya  bila  ditempatkan  dalam matriks.

## Kotak A (Membuat Tetap Puas):
Pihak  yang  sangat  penting  bagi  kebijakan,  tapi pengaruhnya  rendah.  Mereka  membutuhkan  inisiatif khusus  jika  ingin  melindungi  kepentingan  mereka. Pihak  ini  harus  terus  diberikan  informasi  yang  cukup mengenai  kebijakan  serta  meyakinkan  mereka  bahwa tidak  ada  masalah  besar  yang  timbul.  Pihak  ini seringkali  sangat  berguna  bagi  proses  penyusunan kebijakan secara terperinci.
Tabel 1.  Identifikasi dan Analisis Peran Stakeholders .
Stakeholders ( yang Mempengaruhi atau yang Dipengaruhi Kebijakan ) Kriteria Evaluasi Keputusan Kepentingan Sikap Kekuatan Pengaruh Total Keterlibatan Tingkat Keterlibatan SDM Finansial Pol.
Sumber: Abdrabo dan Hassan, 2007.
Keterangan:
 Sikap:  3  =  sangat  mendukung/menyetujui;  2  =  cukup  mendukung/  menyetujui;  1  =  netral;  -2  =  cukup menentang/menolak; & -3 = sangat menentang.
 Kekuatan (SDM, finansial, dan politik): 5 = sangat kuat; 4 = kuat; 3 = rata-rata; 2 = lemah; & 1 = sangat lemah.
 Pengaruh: SDM + Finansial + Politik.
 Total: Sikap X Pengaruh.
 Keterlibatan: jika total < 10  (diabaikan); jika total > 10 (harus dilibatkan).
Keputusan: 10 – 20 (penerima informasi); 20 – 30 (pemberi pertimbangan); & > 30 (pengambil keputusan kebijakan).

## Kotak B (Mengelola Hubungan Kerja yang Erat):
Pihak  yang sangat penting bagi  kebijakan, tapi juga  sangat  penting  bagi  pencapaian  keberhasilan. Penyusun  kebijakan  dan  donor  perlu  membina hubungan kerja yang baik dengan para pihak ini untuk memastikan  adanya  dukungan  terhadap  program. Stakeholders yang termasuk pihak ini harus dilibatkan secara  penuh  dalam  setiap  proses  maupun  penerapan kebijakan.

## Kotak C (Mengamati):
Pihak  yang  berpengaruh  besar,  karena  dapat mempengaruhi  hasil  kebijakan,  tapi  tidak  memiliki minat/pengaruh  terhadap  kebijakan.  Usaha  nyata diperlukan untuk membuat mereka tetap puas dengan hasil kebijakan.
Kotak D (Mendapatkan Informasi/Penerima Informasi):
Pihak  yang  berada  pada  prioritas  rendah,  tapi membutuhkan monitoring dan evaluasi  yang terbatas. Mereka  tidak  mungkin  menjadi  subyek  kebijakan. Adapun kerangka pemikiran/alur pikir kajian ini dapat digambarkan secara skematis seperti pada Gambar 2.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian desktiptif  kualitatif.  Menurut  Whitney  (2000), penelitian  deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan interpretasi  yang  tepat.  Eksplanasi  secara  deskriptif dalam  kajian  ini  adalah  membuat  deskripsi  atau gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  fakta-fakta  empiris  yang  berkaitan  dengan peran  atau  keterlibatan stakeholders dalam  kebijakan pengembangan  pasar  tradisional.  Fakta-fakta  peran stakeholders adalah  fakta  tentang  kepentingan  dan pengaruh  (sikap  dan  kekuatan  SDM,  finansial,  dan politik) stakeholders .  Fakta-fakta  yang  ditemukan  di lapangan  akan  ditafsirkan  dengan  tepat,  dan selanjutnya  menjadi  dasar  dalam  menganalisis  kajian ini.

## Lokasi
Oleh  karena  keterbatasan  waktu,  tenaga, anggaran,  dan  agar  kajian  ini  lebih  mendalam,  maka kajian  ini  hanya  dilaksanakan  di  Provinsi  Banten (Kota  Serang).  Pemilihan  lokasi  tersebut  dilakukan secara  sengaja  ( purposive ),  dengan  pertimbangan
Kebijakan Otonomi Daerah
Potensi Perdagangan Daerah

## Pengembangan Pasar Tradisional
Acuan Regulasi: 1. Nasional: Perpres. No. 112 Thn. 2007 dan Permendagri No. 20 Thn. 2012
2. Daerah: Perda
Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional Daerah Deskripsi:
 Perencanaan.
 Program-program.
 Proses Pelaksanaan.
Stakeholders Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional Daerah:
 Identifikasi peran atau keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional.
 Deskripsi keterlibatan atau pelaksanaan peran stakeholders dalam pengembangan pasar tradisional.
 Rumusan  penguatan  peran stakeholders yang  dapat  membuat  pasar  tradisional  berkompetisi  dengan pasar modern .
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Kajian
yang  lain  bahwa  daerah  tersebut  merupakan  kota. yang  cukup  mengalami  pertumbuhan  ekonominya, terutama  di  sektor  perdagangan.  Hal  ini  tentunya membutuhkan kebijakan pengembangan sektor perdagangan,  khususnya  dalam  hal  pengembangan pasar  tradisional  untuk  mengimbangi  pertumbuhan sektor perdagangan yang pesat.

## Waktu
Kajian  ini  dilaksanakan  selama  3  (tiga)  bulan, yaitu  dari  bulan  Oktober  sampai  dengan  bulan Desember 2013.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam kajian ini mengunakan  teknik:  (1)  dokumentasi,  dan  (2) wawancara. Ada 2 (dua) jenis data yang dikumpulkan, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dengan stakeholders dalam  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional,  yaitu: (1)  Asosiasi Pedagang Pasar (APP) atau Asosiasi Masyarakat Pedagang (AMP), (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindag., atau Disperindagkop., (3) Badan Perencanaan  Daerah  (Bapeda),  (4) Perusahaan Daerah  (PD)  Pasar  atau  Kantor  Pengelolaan  Pasar (KPP)  atau  UPTD  Pasar,  (5)  Dinas  Tata  Ruang  dan Cipta  Karya  (DTRCK)  atau  Dinas  Tata  Kota  (DTK) atau Dinas PU/DPU, (6) Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) atau Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD),  (7)  Perusahaan  Daerah  (PD)  Kebersihan, dan  (8)  Dinas  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPKAD)  atau  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan,  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  atau  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD).  Data  primer adalah data tentang tingkat kepentingan dan pengaruh (peran) stakeholders dalam  kebijakan  pengembangan pasar tradisional. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen  dan  studi  pustaka  sebagai  data  penunjang yang relevan dengan kajian ini.

## Instrumen
Sesuai dengan kedua teknik pengumpulan data yang  digunakan  di  atas,  maka  instrumen  (alat)  kajian atau alat pengumpulan data yang dipakai dalam dalam ini  adalah:  (1)  ceklis  dokumen,  dan  (2)  pedoman wawancara terbuka.

## Informan
Informan  dalam  kajian  ini  adalah stakeholders dalam  kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional, yaitu:    (1)  Asosiasi  Pedagang  Pasar  (APP)  atau Asosiasi  Masyarakat  Pedagang  (AMP),  (2)  Aparat Dinas Koperasi, UKM, Perindag., atau Disperindagkop.,  (3)  Aparat  Badan Perencanaan Daerah  (Bapeda),  (4)  Pegawai  Perusahaan  Daerah (PD) Pasar atau Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) atau UPTD Pasar, (5) Aparat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya  (DTRCK)  atau  Dinas  Tata  Kota  (DTK)  atau Dinas  PU/DPU,  (6)  Aparat  Badan  Pengelola Lingkungan  Hidup  (BPLH)  atau  Badan  Lingkungan
Hidup  Daerah  (BLHD),  (7)  Pegawai  Perusahaan Daerah  (PD)  Kebersihan,  dan  (8)  Aparat  Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) atau Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  dan  Aset Daerah (DPPKAD) atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  kajian  ini  menggunakan teknik  deskriptif.  Setelah  data  terkumpul,  maka  lalu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif (yang dihimpun melalui wawancara),  yaitu  yang  digambarkan  dengan  kata- kata  atau  kalimat,  dipisah-pisahkan  menurut  kategori untuk  memperoleh  kesimpulan.  Adapun  data  yang bersifat kuantitatif (yang dihimpun melalui dokumentasi),  yang  berwujud  angka-angka,  diproses dengan cara dihitung, dijumlahlah, atau dipersentasekan, dan kemudian dideskripsikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kota  Serang  adalah  sebuah  kota  di  Provinsi Banten,  Indonesia.  Serang  merupakan  ibukota Provinsi Banten. Serang berada tepat di sebelah Utara Provinsi  Banten,  serta  dikelilingi  oleh  Kabupaten Serang  di  sebelah  selatan,  barat,  dan  timur,  dan  Laut Jawa di sebelah Utara. Serang dilintasi jalan tol lintas Jakarta - Merak. Kota Serang terdiri atas 6 kecamatan, yang  dibagi  lagi  atas  sejumlah  kelurahan.  Dahulu Serang  merupakan  bagian  dari  wilayah  Kabupaten Serang,  kemudian  ditetapkan  sebagai  kota  otonom pada  tanggal  2  November  2007.  Kota  Serang  terdiri atas: Serang , Cipocok  Jaya , Curug , Kasemen , Taktakan , dan  Walantaka.  Kota  Serang  dan  daerah sekitarnya terhitung istimewa secara budaya karena di sini  dipertuturkan  Bahasa  Jawa  Serang  atau  bahasa Jawa Banten.
Perkumpulan pedagang di Kota Serang dinamakan  AMP  (Asosiasi  Masyarakat  Pedagang) Kota  Serang,  yang  anggotanya/pedagang  merupakan sasaran dari program pasar tradisional.Disperindagkop Kota  Serang  merupakan  unsur  pelaksana  otonomi daerah.  Dinas  ini  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris  Daerah.  Dinas  ini  mempunyai  tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Salah satu  bidang  dalam  dinas  ini  adalah  Bidang Perdagangan, yang membawahkan: (1) Seksi Perdagangan  Dalam  dan  Luar  Negeri;  (2)  Seksi Pengelolaan  Informasi  dan  Perlindungan  Konsumen; dan (c) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.
Bapeda  Kota  Serang  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di    bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai  fungsi:  (1)  Penyusunan  perencanaan pembangunan daerah; (2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; (3) Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan  daerah;  (4)  Pembinaan,  pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan  pembangunan  ekonomi  dan  penanaman modal, perencanaan sosial budaya, fisik dan prasarana serta program, penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik; (5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah; dan (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
UPTD  Pasar  Kota  Serang  memiliki  tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan pengembangan  pasar  tradisional,  yaitu  melaksanakan teknis pengelolaan pasar dan juga membina pedagang. Hal  ini  didasarkan  pada  tugas  UPTD  Pasar  sebagai pengelola  pasar  yang  berkaitan  langsung  dengan pedagang,  yaitu  melakukan  pengelolaan  pasar terutama  dalam  hal  pendataan  pedagang  dan penarikan retribusi.
Dinas  Tata  Kota  Serang  (DTK)  mempunyai tugas  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan  Kebersihan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Dalam  melaksanakan  tugas  Dinas  Tata Kota  Kota  Serang   menyelenggarakan  fungsi:  (1) penyusunan  perencanaan  di  bidang  Tata  Ruang, Perumahan  dan  Permukiman  serta  Kebersihan,  (2) perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  Tata  Ruang, Perumahan  dan  Permukiman  serta  Kebersihan,  (3) pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan umum  di  bidang  Tata  Ruang,  Perumahan  dan Permukiman  serta  Kebersihan,  (4)  pembinaan, koordinasi,  pengendalian  dan  fasilitasi  pelaksanaan kegiatan  di  bidang  Tata  Ruang,  Perumahan  dan
Permukiman  serta  Kebersihan,  (5)  pelaksanaan kegiatan  penatausahaan  Dinas,  (6)  pembinaan terhadap  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas,  dan  (7) pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Walikota sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Isu-isu  strategis dinas  ini  adalah:  (1)  Diperlukannya  peningkatan ketersediaan  dan  kualitas  Perencanaan,  Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang, (2) Diperlukannya  Peningkatan  Pelayanan  Persampahan, (3)  Diperlukannya  Peningkatan  kualitas  perumahan dan permukiman layak huni dan menurunnya kawasan permukiman  kumuh,  dan  (4)  Perlunya  Peningkatan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Permukiman.
DLHD  Kota  Serang  merupakan  unit  kerja  di Lingkungan  Kota  Serang  yang  mempunyai  tugas membantu  Walikota  Serang  dalam  melaksanakan kewenangan  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan  di  bidang  lingkungan  hidup.  Dalam penyelenggaraan  tugas  tersebut,  maka  fungsi  Badan Lingkungan  Hidup  Daerah  Kota  Serang  adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Penyusunan rencana  kerja  lingkungan  hidup;  (2)  Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup; (3) Pengkoordinasian, penyusunan rencana kerja lingkungan  hidup;  (4)  Pembinaan,  pengendalian  dan fasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  bidang  lingkungan hidup; (5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Lingkungan Hidup Daerah; dan (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
DPKD Kota Serang adalah Perangkat Daerah/Institusi  yang  membantu  Walikota  dalam rangka  melaksanakan  manajemen  keuangan  daerah. Adapun  yang  menjadi  dasar  dibentuknya  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  Kota  Serang adalah Peraturan Daerah Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  Dinas Daerah  Kota  Serang.  Dinas  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan pemerintahan  daerah  bidang  pengelolaan  keuangan dan  pendapatan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan; (2) Perumusan kebijakan  teknis  bidang  pengelolaan  keuangan  dan pendapatan; (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan  umum  bidang  pengelolaan  keuangan  dan pendapatan;  (4)  Pembinaan,  koordinasi,  pengendalian dan  fasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  bidang  keuangan dan pendapatan; (5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan  Dinas;  (6)  Pembinaan  terhadap  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas;  dan  (7)  Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pembahasan
Hasil identifikasi lapangan menunjukkan terdapat  beberapa stakeholders yang  terkait  dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  di  Kota  Serang Provinsi Banten. Penggolongan stakeholders berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional.
Penggolongan  yang  dimaksud  adalah:  (1) Stakeholders primer,    yaitu  yang  dipengaruhi  secara langsung, baik secara positif (penerima manfaat) atau negatif (terkena dampak negatif) akibat pengembangan pasar tradisional. Pihak yang tergolong stakeholders primer  adalah:  (a)  Asosiasi Masyarakat  Pedagang  (AMP),  (b)  Disperindagkop., (c)  Badan Perencanaan  Daerah  (Bapeda),  dan  (d) UPTD  Pasar;  dan  (2) Stakeholders sekunder,  yaitu yang  terkait  dengan  kebijakan  secara  tidak  langsung dalam  proses  pengembangan  pasar  tradisional.  Pihak yang  tergolong stakeholders sekunder  ini  adalah:  (a) Dinas Tata Kota (DTK), (b) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan (c) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).
Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan  pasar  tradisional    dipengaruhi  oleh tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh stakeholders , dan masing-masing stakeholders memiliki  tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  yang berbeda-beda.  Selain  itu,  intensitas  pengaruh  dan kepentingan stakeholders didasarkan  pada  bentuk interaksi,  keuntungan,  dan  dampak  yang  dihasilkan terhadap  kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional, termasuk  posisi  yang  kuat  dalam  setiap  pengambilan keputusan  yang  akan  dilakukan.  Hasil  analisis  peran stakeholders dalam  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional di Kota Serang Provinsi Banten dirangkum dalam lampiran Tabel 2.
Lampiran  Tabel  2  menunjukkan  3  (tiga)  bentuk peran  atau  tingkat  keterlibatan stakeholders dalam kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  di  Kota Serang  selama  ini,  yaitu:  (1)  AMP  Kota  Serang terlibat/  berperan  sebagai  penerima  informasi,  (2)
Disperindagkop serta Bapeda Kota Serang terlibat/berperan  sebagai  pengambil  keputusan,  dan (3)    UPTD  Pasar,  DTK,  BLHD,  dan  DPKD  Kota Serang terlibat/berperan sebagai pemberi pertimbangan.
Selanjutnya, Tabel 2 tersebut digunakan sebagai dasar  dalam  penyusunan  matriks  kepentingan  dan pengaruh stakeholders dalam kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  di  Kota  Serang Provinsi  Banten,  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar 3.
Tidak  semua stakeholders tersebut  di  atas  yang berkepentingan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  di  Kota Serang.  Hanya  pihak  Disperindagkop  dan  Bapeda Kota  Serang  yang  terlibat  dalam  pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Sementara pihak UPTD Pasar  dan  AMP  Kota  Serang,  walaupun  dilibatkan, tetapi mereka diposisikan sebagai pemberi pertimbangan  dan  penerima  informasi  saja  yang berkaitan  dengan  proses  perencanaan  dan  penerapan kebijakan  tersebut,  bukan  ikut  dilibatkan  dalam pengambilan  keputusan.  Adapun  untuk  pihak  DTK, DPKD,  dan  BLHD  Kota  Serang,  yang  posisinya sebagai  pemberi  pertimbangan,  tidak  selamanya dilibatkan  dalam  setiap  pembahasan  kebijakan pengembangan pasar tradisional. Padahal, pihak-pihak tersebut  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  dalam kebijakan  daerah  yang  berkaitan  dengan  masing- masing Tupoksinya.
Kondisi  Ideal  Peran Stakeholders .  Kondisi  ideal yang  seharusnya  terjadi  dari  tingkat kepentingan  dan pengaruh stakeholders yang  terlibat  dalam  kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Kotak  A  ( Keep  Informed ).  Pihak  yang  sangat penting bagi kebijakan pengembangan pasar tradisional, tapi pengaruhnya rendah. Mereka membutuhkan  inisiatif  khusus  jika  ingin  melindungi kepentingan  mereka.  Pihak  ini  harus  terus  diberikan informasi  yang  cukup  mengenai  kebijakan  serta meyakinkan  mereka  bahwa  tidak  ada  masalah  besar yang timbul. Pihak ini seringkali sangat berguna bagi proses  penyusunan  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional secara terperinci.
Kotak  B  ( Manage  Closely ).  Pihak  yang  sangat penting bagi kebijakan pengembangan pasar tradisional,  dan  juga  sangat  penting  bagi  pencapaian keberhasilannya.  Penyusun  kebijakan  pengembangan pasar tradisional dan donor perlu  membina  hubungan kerja  yang  baik  dengan  para  pihak  ini  untuk memastikan adanya dukungan terhadap program pasar tradisional. Stakeholders yang  termasuk  pihak  ini harus  dilibatkan  secara  penuh  dalam  setiap  proses maupun  penerapan  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional.
Kotak  C  ( Keep  Sattisfied ).  Pihak  yang berpengaruh  besar,  karena  dapat  mempengaruhi  hasil kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional,  tetapi
tidak/kurang  memiliki  minat  (pengaruh)  terhadap kebijakan  tersebut.  Usaha  nyata  diperlukan  untuk
membuat  mereka  tetap  puas  dengan  hasil  kebijakan pasar tradisional.
Kotak  D  ( Monitor ).  Pihak  yang  berada  pada prioritas  rendah,  tetapi  membutuhkan monitoring dan evaluasi yang terbatas. Mereka tidak mungkin menjadi subyek  kebijakan  pasar  tradisional,  seperti  pengelola pasar swasta.
Pada kondisi ideal, seharusnya tingkat kepentingan  dan  pengaruh stakeholders memiliki hubungan  yang  erat. Stakeholders yang  memiliki kepentingan  yang  tinggi,  akan  memiliki  kekuatan yang  tinggi  pula  dalam  kebijakan  pengembangan pasar tradisional. Namun  faktanya, stakeholders yang memiliki  kepentingan  tinggi  belum  tentu  memiliki kekuatan  pengaruh  yang  tinggi  dalam  mempengaruhi kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional,  yaitu pihak  AMP.  Pihak-pihak  ini  memiliki  kepentingan yang  tinggi  terhadap  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional  namun  tidak  memiliki  tingkat  pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Konsekuensinya, dalam  perencanaan dan penyusunan kebijakan, Pemda/Pemkot. kurang mendapat informasi  mengenai  kondisi  riil  di  lapangan  karena tidak di  libatkannya  kedua pihak tersebut.  Akibatnya, kebijakan  yang  dihasilkan  pun  menjadi  kurang  tepat karena lebih mementingkan kepentingan dari Pemda/Pemkot saja tanpa mengakomodir kepentingan masyarakat dan pedagang di pasar tradisional.
UPTD  Pasar  dan  AMP  yang  memiliki kepentingan  tinggi  seharusnya  memiliki  tingkat pengaruh yang  tinggi  pula  dalam kebijakan pengembangan  pasar  tradisional,  sebab  kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  disusun  untuk mengakomodir kepentingan pedagang sehingga dengan  adanya  kebijakan  ini  pedagang  tidak  akan
merasa  dirugikan.  Pada  sisi  yang  lain,  dengan  di libatkannya UPTD Pasar dan AMP dalam
perencanaan  kebijakan,  maka  dukungan  terhadap kebijakan  akan  bertambah,  dalam  artian  tidak  ada pedagang  yang  akan  menolak  kebijakan.  Dengan demikian,  kemungkinan  kebijakan  yang  digulirkan untuk berhasil dilaksanakan akan semakin besar.
Keterlibatan pedagang dalam kebijakan pengembangan  pasar  tradisional  ini,  yaitu  dengan keterlibatan  komunitas  pedagang  pasar  melalui asosiasi  pedagang  untuk  menjadi  mitra  pemerintah dalam  mengelola  pasar.  Dengan  di  libatkannya pedagang  dalam  mengelola  pasar,  maka  mereka  juga akan  ikut  menjaga  kebersihan  dan  kenyamanan  pasar sehingga  kondisi  lingkungan  pasar  akan  lebih  bersih dan  rapi.  Selain  itu,  dengan  di  libatkannya  pedagang, akan  lebih  menarik  konsumen,  sebab  pedaganglah yang mengerti kondisi riil konsumennya.
Bagi UPTD Pasar dan AMP, pada kondisi ideal, bukan hanya dilibatkan dalam hal penyaluran data dan informasi  mengenai  potensi  pasar tradisional  dan upaya pengembangannya, melainkan juga sangat perlu dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  karena kedua  pihak  tersebut  memiliki  kepentingan  yang tinggi.  Adapun  bagi stakeholders yang  memiliki kepentingan  yang  rendah  dengan  pengaruh  yang tinggi (Bapeda, DTK, DPKD, dan BLHD) perlu terus dilibatkan  untuk  memberi  pertimbangan  dalam  setiap pembahasan kebijakan pengembangan pasar tradisional  yang  berkaitan  dengan  masing-masing Tupoksinya.

## SIMPULAN
Peran  atau  keterlibatan stakeholders dalam kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  di  Kota Serang adalah: (a) AMP Kota Serang terlibat/berperan
sebagai penerima informasi, (b) Disperindagkop serta Bappeda  Kota  Serang  terlibat/berperan  sebagai pengambil  keputusan,  dan  (c)    UPTD  Pasar,  DTK, BLHD,  dan  DPKD  Kota  Serang  terlibat/berperan sebagai pemberi pertimbangan.
Dalam  kenyataannya, tidak  semua stakeholders (penerima  informasi  dan  pemberi  pertimbangan) dilibatkan  dalam  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional  di  Kota  Serang.  Padahal stakeholder ini sangat  diperlukan  untuk  memberikan  masukan  atau pertimbangan  dalam  kebijakan  pengembangan  pasar tradisional sesuai dengan masing-masing Tupoksinya.
Penguatan  peran stakeholders yang  perlu dilakukan  agar  pasar  tradisional  dapat  berkompetisi dengan  toko  moderen  dan  pusat  perbelanjaan  adalah: (a) Seluruh stakeholders yang berperan/terlibat dalam kebijakan  pengembangan  pasar  tradisional  harus dilibatkan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan kebijakan  pasar  tradisional.  Selain stakeholders pengambil  keputusan,  semua stakeholders penerima informasi  dan stakeholders pemberi  pertimbangan juga harus dilibatkan untuk memberikan masukan dan pertimbangan;  (b)  Untuk  UPTD  Pasar  dan  AMP, sebaiknya  bukan  hanya dilibatkan  dalam  hal penyaluran data dan informasi mengenai potensi pasar tradisional  dan  upaya  pengembangannya,  melainkan juga  sangat  perlu  dilibatkan  dalam  pengambilan keputusan (diposisikan sebagai stakeholders pengambil  keputusan),  karena  kedua  pihak  tersebut memiliki  kepentingan  yang  tinggi.  Dengan  di libatkannya UPTD Pasar dan AMP dalam perencanaan  dan  pengambilan  keputusan,  maka dukungan  terhadap  kebijakan  akan  bertambah,  dalam artian  tidak  ada  pedagang  yang  akan  menolak kebijakan. Dengan demikian, kemungkinan kebijakan yang  digulirkan  untuk  berhasil  dilaksanakan  akan semakin  besar;  dan  (c)  Penguatan  kewenangan, kebijakan/regulasi, SDM, dan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdrabo,  Mohamed  A.  dan  Mahmoud  A.  Hassan. Stakeholder  Analysis .  http: www.wadi-unifi.com. Diakses tanggal 30 Agustus 2007.
Biset.  2008.  “A  Stakeholder  Theory  of  the  Modern Corporation”, dalam L.B. Pincus (ed.), Perspectives in Business Ethics . Singapore: McGraw Hill, 1998, hlm. 171-181.
Branco,  Manuel  Castelo  dan  Lúcia  Lima  Rodriguez.
2007.  “Positioning  Stakeholder  Theory  within  the Debate on Corporate Social Responsibility (CSR)”, EJBO  (Electronic  Journal  of  Business  Ethics  and Organization  Studies),  Vol.  12,  No.  1(2007),  hlm. 5-15. Chariri,  A.,&  Ghazali,  I.  2007. Teori  Akuntansi . Semarang: Badan Penerbit UNDIP. DFID. Manajemen  Daur  Proyek  dan  Penggunaan Kerangka  Kerja  Logis . http://www.deliveri.  org . Diakses tanggal 30 Agustus 2006. Donaldson, T. dan L. E. Preston. 1995. “The Stakeholder Theory  of  the  Corporation:  Concepts,  Evidence,
and  Implications”, Academy  of  Management Review, Vol. 20 No. 1, 1995, hlm. 65-91.
Firman. 2013. Perancangan Analisis Kebijakan Pengembangan  Pasar  Tradisional  Di  Kabupaten Cirebon . Jakarta: JBPTITBPP. Freeman,  R.  E.  1984. Strategic  Management:  A Stakeholder Approach . Boston: Pitman Publishing. Hill,  Michael.  2006. Social  Policy:  A  Comparative Analysis . London: Prentice Hall. Istiningtyas,  Dyah  Arum.  2008. Analisis  Kebijakan  dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional . Bogor:
FP-IPB.
Mursitama,  Tirta  Nugraha.  2011. Pengembangan  Pasar Tradisional .  Jakarta:  BINUS  University  Institute for Business and Diplomatic Studies (BIBDS).
Pemangku Kepentingan : http:www.id.wikipedia.org/ wiki/  pemangku_kepentingan.  Diakses  tanggal  15 Januari 2012.
Pengaruh  Pemangku  Kepentingan  Terhadap  Kebijakan : http://www.smeru.  or.id/.  Diakses  tanggal  6  Maret 2012. Pengelompokan Stakeholders : http://www.suarapublik.org/Artikel/stakeholder.ht m. Diakses tanggal 18 Mei 2012.
Rietbergen,  Jennifer.  2008. Participation  and  Social Assessment, Tools and Techniques . Deepa Narayan: IBRD-WB.
Republik  Indonesia.  2007. Peraturan  Presiden  RI  No. 112  Tahun  2007  Tentang  Pernataan  dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern .
-------------------------.  2012. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  20  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional . Riyadi,  E.S.  2008.  “Landasan  Teoretis  bagi  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan:  dari  Pemegang  Saham (Shareholder) ke Pemangku Kepentingan (Stakeholder)”, Dignitas,  Volume  V  No.  II  Tahun 2008.
Rudito,  dkk.  2004. Corporate  Social  Responsibility: Jawaban  Bagi  Modal  Pembangunan  Indonesia Masa Kini . Jakarta: ICSD. Schmeer,  Kammi. Stakeholder  Analysis  at  a  Glance . http// www.lachsr.org. Diakses  tanggal  7  Januari 2008.
Syahribulan. 2012. Studi Kelembagaan Dalam
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional  Di  Kota  Makassar .  Makassar:  FISIP UNHAS.
Whitney, F.L. 2000. A Four Year Continuaution Study of A  Teachers  College  Class .  New  York:  The Macmillan Co.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR . Gresik: Fascho Publishing, Utama.

## L a m pi ra n T ab el 2 . H as il A n al is is Pe ra n S ta ke h o

## ld er s
d al am Ke b ija k an P en g em b an g an Pa sa r T ra d is io n al d i K o ta S er an g Pr o v in si B an te n N o . S ta k eh o ld ers
K ri te ri a E v a lu a si K ep u tu sa n K ep en ti n g a n (T /R ) S ik a p K ek u a ta n P en g a ruh (T /R ) T o ta l K et er lib a ta n T in g k a t K et er lib a ta n S D M F in a ns ia l P o li tik 1. A M P  M en in g k at k an p en d ap at an p ed ag an g .  M en in g k at k an k eg ia tan ek o n o m i (b er d ag an g ). ( T ) 2 2 2 1 5 ( R ) 10 T er li b at Pe n er im a In fo rm as i 2. D is p er in d ag k o p  M el ak san ak an k eb ijak an t ek n is o p er as io n al d i b id an g p er d ag an g an ( p as ar t ra d is io n al) .  M em b in a p ed ag an g . (T ) 3 5 4 4 1 3 ( T ) 39 T er li b at
Pe n g am b il K ep u tu san 3. B ap ed a  M en y u su n /m er u m u sk an k eb ija k an p er en can aan , p ro g ram , d an k eu an g an .  M en g at u r k o o rd in as i an ta r in st an si Pem d a d al am p er u m u san d an p el ak s. k eb ija k an t ek n is . (T ) 3 4 5 5 1 4 ( T ) 42 T er li b at Pe n g am b il K ep u tu san 4. U PTD Pa sa r  M el ak san ak an t ek n is p en g el o laa n p as ar .  M em b in a p ed ag an g . (T ) 2 3 3 2 8 ( R ) 16 T er li b at Pem b er i Pe rt im b an g an 5. D in as T at a K o ta ( D T K )  M el ak san ak an t ek n is p em b an g u n an f as il it as u m u m (t er m asu k p as ar t ra d is io n al ).  M en g en d alik an t ata r u an g d ae ra h .  M en jag a k u al it as k eb er sih an (t er m asu k k eb er si h an p as ar tr ad is io n al ). ( R ) 2 4 5 4 1 3 ( T ) 26 T er li b at Pem b er i Pe rt im b an g an 6. B ad an L in g k u n g an H id u p D ae rah (B L H D )  M en jag a k u al it as l in g k u n g an (t er m asu k l in g k u n g an p as ar tr ad is io n al ). ( R ) 2 4 5 4 13 (T ) 26 T er li b at Pem b er i Pe rt im b an g an
7. D in as Pen g el o - la K eu an g an D ae rah (D PK D )
 M el ak san ak an p em b u k u an PA D .  M el ak san ak an p el ap o ra n P A D (t er m asu k r et ri b u si p as ar tr ad is io n al ). ( R )

## 2
5 5 4 14 (T ) 28 T er li b at Pem b er i Pe rt im b an g an S u m b er : D ata S ek u n d er ( d io lah ). T = T in g g i R = R en d ah K et er a n g a n :
 S ik ap : 3 = s an g at m en d u k u n g /m en y etu ju i; 2 = cu k u p m en d u k u n g /m en y etu ju i; 1 = n et ra l; - 2 = c u k u p m en en tan g /m en o lak ; & - 3 = s an g a t m en en tan g .  K ek u at an ( S DM , fin an si al , d an p o li tik ): 5 = s an g at k u at ; 4 = k u at; 3 = r at a -r at a; 2 = l em ah ; & 1 = s an g at l em ah .  Pe n g ar u h : S DM + Fi n an si al + Po li ti k .  T o ta l: S ik ap X Pen g ar u h .  K et er li b at an : jik a to tal < 1 0 (d ia b aik an ); ji k a to ta l > 1 0 ( h ar u s d il ib atk an ).  K ep u tu san : 1 0 – 2 0 ( p en er im a in fo rm as i) ; 2 0 – 3 0 ( p em b er i p er tim b an g an ); & > 3 0 ( p en g am b il k ep u tu san k eb ija k an ).