ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Volume 11, Nomor 1, Tahun 2023, E-ISSN: 2528-0872 DOI : 10.32332/adzkiya.v11i1.6243
Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Aziza Mutifani Hidayah 1 *, Abdul Mujib 2
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia Korespondensi: azizahidayah100@gmail.com*
Received: 28/12/2022 Revised: 28/02/2023 Accepted: 30 /03/2023

## Abstract
Sharia  cooperatives  already  resemble  Islamic  banks,  this  is  motivated  by  the  increasing needs  of  the  community  and  if  there  are  more  choices  of  financial  institutions,  it  will  be easier for the community to determine financing options in sharia institutions. This article examines  which  is  more  effective  between  the  OJK  and  the  Ministry  of  Cooperatives  in supervising Islamic Cooperative financing products that resemble Islamic Banks. To solve and  answer  these  problems,  researchers  used  a  methodology  in  the  form  of  a  normative approach.  This  research  category  is  included  in  library  research,  namely  by  using  a qualitative descriptive analysis method where the focus of the discussion is on financing in Islamic  Cooperatives  and  Islamic  Banks.  The  author  uses  primary  data  sources  such  as books,  archives,  and  other  literature  that  supports  this  research.  The  results  of  the discussion  show  that  the  OJK's  supervision  of  financing  carried  out  by  cooperatives  that resemble Islamic banks is still not well targeted and evenly distributed, it is more effective if the  supervision  of  Islamic  cooperative  financing  is  supervised  by  the  Financial  Services Authority, therefore there should be collaboration between the Financial Services Authority and  the  Ministry  of  Cooperatives  in  making  policies  that  are  aligned  to  oversee  the implementation of financing in Cooperatives that resemble Islamic Banks, it is necessary to have a memorandum of understanding for the synergy of Cooperative Institutions engaged in financial services and providing financial service products in.
Keywords: Financing; Sharia Cooperatives; Sharia Banks.

## Abstrak
Koperasi  Syariah  sudah  menyerupai  Bank  Syariah,  hal  tersebut  dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat yang sudah semakin meningkat dan jika lebih banyak pilihan  lembaga  keuagan  maka  masyarakat  lebih  mudah  dalam  menentukan pilihan  pembiyaan  dalam  lembaga  syariah.  Artikel  ini  menelisik  lebih  efektif manakah antara OJK dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengawasi produk pembiayaan Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah. Untuk  menyelesaikan  dan  menjawab  masalah  tersebut,  peneliti  menggunakan metodologi  berupa  pendekatan  normatif.  Kategori  penelitian  ini  masuk  pada library  research yaitu  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif yang  mana  fokus  pembahasannya  ada  pada  pembiayaan  yang  ada  di  Koperasi Syariah  dan  Bank  Syariah.  Penulis  menggunakan sumber  data  primer  seperti buku,  arsip,  beserta  literatur  lain  yang  mendukung  penelitian  ini. Hasil
pembahasan  menunjukkan bahwasannya  pengawasan  OJK  masih  belum  tepat sasaran  dan  merata,  lebih  efektif  jika  pengawasan  pembiayaan  Koperasi  Syariah diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  oleh  sebab  itu  seharusnya  ada  kolaborasi antara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  dalam  membuat  kebijakan  yang  selaras  untuk  mengawasi penyelenggaraan  pembiayaan  dalam  Koperasi  yang  menyerupai  Bank  Syariah, maka  Perlu  adanya  nota  kesepahaman  untuk  adanya  sinergi  dari  Lembaga Koperasi  yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  dan  menyediakan  produk  jasa keuangan  yang  mana  esensi  jasa  keuangan  otoritasnya  adalah  milik  OJK.  OJK sebagai pengawas dalam produk pembiayaannya dan Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  sebagai  kelembagaannya.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan agar apa yang ada di dalam Pasal 6 Poin c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat diaktualisasikan secara efektif.
Kata Kunci: Pembiayaan; Koperasi Syariah; Bank Syariah

## PENDAHULUAN
Pada  masa  ini,  dalam  pembiayaan  Koperasi  Syariah  sudah  menyerupai Bank  Syariah,  hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  masyarakat  yang sudah  semakin  meningkat  dan  jika  lebih  banyak  pilihan  lembaga  keuagan maka  masyarakat  lebih  mudah  dalam  menentukan  pilihan  pembiyaan  dalam lembaga  syariah.  Pada  mulanya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan pembiayaan  mikro  yang  susah  dijangkau  oleh  perbankan,  maka  dari  itu didirikanlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ternyata juga tidak menjawab masalah yang dihadapi, kemudian dibentuklah koperasi syariah.
Berita  dalam  ANTARA  News  mengatakan  bahwa  Masyarakat  Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur menaksir bahwa koperasi syariah akan bertumbuh lebih  pesat  dan  cepat  daripada  bank  syariah  dikarenakan  konsep  yang digunakan koperasi berdampingan dengan konsep syariah daripada perbankan syariah.  Koperasi  syariah  terus  meningkatkan  inovasi  dalam  produk pembiayaannya, oleh sebab itu banyak koperasi yang banyak koperasi syariah yang mana pembiayaannya menyerupai bank syariah(Edy M. Yakub, 2016).
Istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengacu pada usaha yang urusan utamanya  meliputi  penyelenggaraan  dana,  investasi,  dan  penyetoran  sesuai dengan  hukum  Islam  dan  struktur  bagi  hasil,  sebagaimana  didefinisikan  oleh Keputusan 91 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2004. Soemitra menulis di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan bahwa koperasi  syariah  yaitu  jenis  lembaga  keuangan  mikro  yang  menggunakan sistem  bagi  hasil  yang  bermanfaat  untuk  mendorong  perluasan  dan pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil  anggotanya  untuk  mempromosikan mobilitas  sosial,  meningkatkan  nilai  individu,  dan  melindungi  kepentingan mereka  yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi(Soemitra,  2009).  Oleh  karena itu  bisa  disimpulkan  koperasi  syariah  adalah  bentuk  koperasi  yang  dari  segi prinsipnya  kemudian  tujuannya  sampai  kegiatan  usaha  nya  itu  berdasarkan prinsip syariat islam.
Pada  dasarnya  pembiayaan  keuangan  itu  diperiksa  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (Selanjutnya  disebut  OJK).  Sesuai  apa  yang  tertulis  dalam  Pasal  6 poin C Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tertulis
bahwa  jasa  keuangan  di  industri  Asuransi,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  tunduk  pada  pengawasan dan  pengaturan  OJK(Indonesia,  2011).  Sedangkan  Koperasi,  lembaganya  itu bergerak di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Namun  koperasi  Syariah  di  zaman  sekarang  ini  banyak  menerbitkan pembiayaan  keuangan  seperti  hal  nya  pembiayaan  yang  ada  di  bank  syariah yang mana pembiayaannya tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengawasan OJK dinilai kurang optimal, karena pembiayaan di koperasi syariah  masih  terikat  dengan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah.  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  mengikat pembiayaan  pada  lembaga  lembaga  koperasi  syariah  melalui  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Nomor  16  Tahun  2015  Tentang Pelaksanakan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Oleh Koperasi  karena  Permenkop  mengatur  pembiayaan  yang  ada  di koperasi(Indonesia,  2015).  Yang  mana  seharusnya  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah itu tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi atau meregulasi  tentang  pembiayaan  dalam  koperasi  syariah  tersebut,  karena  di Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  sekedar mengatur  kelembagaannya,  sedangkan  yang  mengawasi  pembiayaannya adalah OJK.
Sebagaimana  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Lembaga  Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013, yang di dalamnya ada koperasi syariah. aktivitas bisnis  nya  sudah  mengacu  pada  Undang-Undang  tersebut.  Sesuai  dengan Undang-Undang  Lembaga  Keuangan  Mikro  Nomor  1  Tahun  2013,  Lembaga Keuangan  Mikro  didefinisikan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  dibuat  untuk tujuan  menyerahkan  layanan  peningkatan  bisnis  dan  pemberdayaan  warga kepada  anggota  atau  masyarakat  melalui  pinjaman  atau  pendanaan  di perusahaan skala mikro(Indonesia, 2013).
Ketimpangan  tersebut  terletak  pada  ketimpangan  antara  Kementerian Koperasi  untuk  menjalankan  tugas  serta  fungsinya  dengan  OJK  dan ketimpangan antara peraturan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengahdengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013  Tentang  Lembaga  Mikro  Syariah    yang  didalamnya  ada  pembiayaan koperasi syariah. Dari ketimpangan peraturan tersebut, diperlukan penegasan terkait  lembaga  mana  yang  nantinya  lebih  efektif  dalam  memberikan perlindungan sebagai wujud kepastian hukum.
Riset  Miftahul  Jannah  dkk  menemukan  bahwa  ada  cara  alternatif  untuk mengatur  bentuk  perlindungan  hukum  konsumen  di  luar  yang  ditentukan dalam  Undang-Undang  LKM  dan  perlindungan  penyelesaian  sengketa  yang ditangani  di  Pengadilan  Agama.   Meskipun  Pasal  19  Undang-Undang  LKM mengatur  LPS  untuk  uang  deposan,  aturan  pemerintah  yang  merinci  LPS dalam LKM Syariah masih dalam pengerjaan, oleh karena itu LPS masih dalam tahap  formatif.   Namun,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah menyelesaikan  pemeriksaan  beserta  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan PJK  tentang  LKM  Syariah  dalam  hal  perizinan  dan  pembinaan; Kewenangan
OJK  terbatas  pada  pengarahan,  pemeriksaan,  dan  penanganan  LKM  Syariah, khususnya  dalam  kesusahan  solvabilitas  dan  likuiditas  yang  disokong  oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  atau  kepada  pihak  lain  yang  ditunjuk(Jannah  et al., 2021).
Selaras  dengan  penelitian  tersebut,  karya  milik  Trihantana  dan  Alhifni dengan  judul  “Model  Kebijakan  dan  Perencanaan  Pengawasan  Lembaga Keuang an Mikro Syariah (Studi di LKMS Wilayah Bogor)” yang dengan hasil riset  bahwa  Pengelola  lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  di  wilayah  Bogor sependapat  dengan  temuan  studi  bahwa  LKM  paling  efektif  diatur  oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.  Penelitian ini menghasilkan pengembangan  empat  model  kebijakan  yang  berbeda,  termasuk  model pengawasan OJKM, model pengawasan OJKM, dan model LKM yang diawasi. sepenuhnya  oleh  Kementerian  Koperasi,  dengan  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah  mengawasi koperasi dan PJK mengawasi  administrasi uang koperasi(Trihantana & Alhifni, 2018).
Selanjutnya,  dalam  riset  yang  ditulis  Ani  Yunita  dkk  dengan  judul “Optimalisasi Peran Otoritas Ja sa Keuangan  Terhadap Baitul Mal Wa Tamwil Di  Yogyakarta”  dengan  hasil  yang  menunjukkan  bahwa Ketidakkonsistenan dalam struktur hukum yang terkait dengan pengawasan, kekurangan  sumber daya  manusia  dan  teknologi  ,  dan  kurangnya  kerjasama  lintas  entitas  yang berfungsi sebagai pengawas BMT adalah  semua tantangan yang harus diatasi oleh OJK untuk memenuhi tugas pengawasannya.  Keempat, pelaku usaha jasa keuangan syariah khususnya BMT yang disokong oleh OJK untuk melakukan transformasi  LKM,  dan  kelima,  peran  pengawasan  OJK  membutuhkan dukungan  dari  budaya  masyarakat. Undang-undang  merupakan  kunci  untuk mengoptimalkan  peran  pengawasan  OJK,  khususnya  mengoptimalkan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana(Yunita et al., 2022) .
Kemudian  penelitian  Tita  Novitasari  tentang “ Peran  Otoritas  Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani”  dengan  hasil  yang  menunjukkan  bahwa  bahwa  BMT  Global  Insani masih tidak berizin atas OJK maka statusnya adalah ilegal dan dapat dikenakan tindak  pidana  melakukan  penghimpunan  dana  berdasarkan  prinsip  syariah tanpa  izin  usaha  berdasarkan  pasal  59  Undang-Undang  Nomer  21  tentang Perbankan Syariah, atau dalam kasus BMT Global Insani dapat dikenakan pasal 9 ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun.(Novitasari, 2019).
Kemudian  penelitian  Muhammad  Amin  yang  membahas  tentang “ Implementasi  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Terhadap  Lembaga Keuangan  Mikro  Sya riah  Yang  Berbadan  Hukum  Koperasi”  yang  mengambil sample  LKM  Syariah  Anggrek  dan  BMT  Surya.  Hasilnya  adalah  Koperasi LKMS  Anggrek  mendaftar  pada  OJK  dengan  perubahan  anggaran  dasar, sedangkan  BTM  Surya  tidak  demikian,  melainkan  memilih  PERMEN  No  16 tahun  2015  dalam  memberikan  payung  hukum  ijin  operasionalnya  dan pembinaan  berada  dibawah  dinas  koperasi.  Kepatuhan  Koperasi  LKMS
Anggrek tidak lepas dari komitmen normatif melalui legitimasi pada tahapan identification, serta upaya pewujudan program “Service City” ( hifz an-nafs ) dan perkembangan ekonomi, ( hifz al-mal ). Sedangkan, kesadaran hukum BTM Surya terhadap  UU  LKM,  tidak  serta  merta  membuatnya  patuh.  Namun, pengeelolaan harta merupakan upaya (hifz al-mal), dan hubungan baik dengan dinas koperasi selaku lembaga pengawas merupakan upaya ( hifz an-nafs )(Amin, 2019).
Dan  yang  terkahir,  Penelitian  lainnya  adalah  artikel  yang  ditulis  Rizka Fauziyah  Hayati  dkk yaitu  tentang  “Tarik Menarik Kewenangan  Pengawa san Lembaga  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  (BMT)  di  Indonesia  Pasca  UU  No  1  Tahun 2003” yang membahas bahwa Setelah UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro berlaku, status badan hukum BMT sebagai LKM hanya dapat berbentuk koperasi atau PT. LKM berada di bawah tiga otoritas sekaligus, yaitu OJK,  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  dan  Kementerian  Dalam  Negeri. Namun,  terkait  dengan  pengaturan  dan  pengawasan,  maka  yang  berwenang secara absolut adalah OJK. Peran OJK dalam pengawasan dan pembinaan BMT diperluas.  Pasal  39  UULKM  merupakan  dasar  bagi  BMT  untuk  tunduk  pada UULKM.(Hayati, 2020).
Berdasarkan  penelusuran  dan  pengamatan  yang  telah  penulis  lakukan, dapat  disimpulkan  penelitian  yang  dilakukan  ini  untuk  mengembangkan penelitian  sebelummnya  dengan  fokus  pembahasan  pada  pengawasan pembiayaan Koperasi Syariah oleh OJK. Dalam hal ini, penulis mengkaji terkait Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Pembiayaan  Koperasi  Syariah Yang  Menyerupai  Bank,  kemudian  penyelesaikan  tersebut  menggunakan Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro, Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  21  Tahun  2011.  Dengan demikian,  penelitian  ini diteliti untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang sebelumnya.
Tulisan  ini  berusaha  mencari  jawaban  atas  Bagaimana  kedudukan pembiayaan  Koperasi  Syariah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2013  Tentang  Lembaga  Mikro  Syariah?  Bagaimana  pengawasan  lembaga Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Koperasi Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun  2015  Tentang  Pelaksanakan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasidan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro?.

## METODE PENELITIAN
Analisis masalah penelitian ini menggunakan Library Research atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan  dan  penelitian  penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumya. Dalam  pendekatan  ini  pendekatan  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conseptual  approach).  Jenis  data  dan  analisisnya  menggunakan penelitian  kualitatif  yang  menekankan  pasa  riset  serta  deskripsi  dalam
menganalisis suatu makna.  Peneliti dalam mengumpulkan data mengacu pada hierarki  peraturan  perundang-undangan  dengan  mencari  norma  pada tingkatan  konstitusi,  undang-undang,  peraturan  pelaksakan  undang-undang maupun  dengan  persoalan  hukum  yang  diteliti(Diantha,  2016).  Tujuan  dari penelitian ini adalah pemahaman secara meluas dan mendalam terhadap suatu hal yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengawasan  Koperasi  Syariah  di  Bawah  Lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan
OJK  adalah  lembaga  independen  sebagai  suatu  lembaga  yang  memiliki tugas  serta  kekuasaan  absolut  yaitu  melaksanakan  serta  mengawasi  tugas pengaturan  terhadap  segala  jenis  kegiatan  jasa  keuangan,  hal  itu  tertuang dalam  Poin  c  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  pensiun,  Lembaga  Pembiayaan  dan Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  dibawah  pengawasan  OJK.  Pengertian pengawasan  tidak  hanya  mencakup  pemeriksaan  hal-hal  yang  cermat  dan pelaporan hasil kegiatan pemantauan, tetapi juga koreksi dan perbaikan hal-hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud(Trihantana & Alhifni, 2018).
Kemudian  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 berisikan  tentang  wewenang  OJK,  seperti  yang  dimaksudkan  pada  Pasal  6 adalah  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  keuangan, pengawasan  dalam  sektor  keuangan.  Lalu  pada  Pasal  9  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  yang  juga  berisikan  tentang  wewenang  OJK,  seperti yang  dimaksudkan  pada  Pasal  6  adalah  menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan.  Adapun  OJK  berperan  untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, lebih jelasnya lagi adalah OJK memiliki tugas yang tidak kalah penting yaitu sebagai regulator, pengawas, dan memberikan izin usaha. Meskipun begitu, keefektifan peranan OJK tersebut masih menjadi tanda  tanya  karena  pengawasan  OJK  masih  belum  merata.  Contohnya  ada Koperasi  Syariah  yang  menyerupai  Bank  Syariah  namun  belum  di  bawah pengawasan OJK.
Munculnya  OJK  dianggap  sudah  benar  karena  dengan  adanya  Undang- Undang  ini  LKMS  mendapatkan  angin  segar  untuk  terus  membentangkan sayapnya dan diharapkan lembaga keuangan mikro mendapatkan manfaat dari kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan  OJK  di  sektor  perbankan.   Kerja sama  ini  sangat  penting  untuk  memantau  semua  lembaga  perbankan  dan keuangan  mikro.  Tetapi  tetap  saja  masing  masing  memiliki  ciri  khas  yang berbeda  dan  dengan  resiko  yang  berbeda,  oleh  sebab  itu  sinergi  ini  tidak semerta-merta dapat memadankan aturan dari kedua lembaga tersebut.
Di sinilah diperlukan formula unik untuk membuat aturan kebijakan dan perencanaan  bagi  otoritas  jasa  keuangan  untuk  memeriksa  tiap  organisasi
keuangan  mikro.  Ada  beberapa  hambatan  yang  belum  bisa  OJK  wujudkan yaitu  merangkul  semua  LKM.  Yang  salah  satunya  yaitu  jumlah  lembaga keuangan mikro yang sangat banyak dan bervariatif sehingga hal itu membuat OJK    kesulitan  dalam  membuat  aturan  yang  tepat,  khususnya  dalam menjalankan  kewenangannya  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan kepada lembaga keuangan tersebut. Kejadian ini disebabkan oleh fakta bahwa OJK tidak memiliki cukup orang untuk menangani semuanya  sampai saat ini (Baskara, 2013).
Pada  dasarnya  sebagai  mana  yang  telah  diuraikan,  OJK  ini  mengawasi pembiayaan atas lembaga keuangan bank dan non-bank, salah satunya adalah LKM. Namun dalam konteks pembahasan ini Kementerian Koperasi dan UKM juga mengatur terkait pembiayaan LKM melalui Permenkop Nomor 16 Tahun 2015.  Ketimpangan  tersebut  terletak  pada  ketimpangan  pengawasan pembiayaan antara Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas dan  fungsinya  dengan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK.  Pengawasan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dinilai  kurang  optimal,  karena  pembiayaan  di koperasi  syariah  masih  terafiliasi  dengan  Kementerian  Koperasi. Kementerian Koperasi  mengikat  pembiayaan  pada  lembaga  koperasi  syariah  melalui Peraturan  Menteri  Koperasi  (Permenkop)  yang  mana  Kementerian  Koperasi dan  UKM  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  atau  meregulasi tentang pembiayaan dalam koperasi syariah tersebut.
Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan asas  kekeluargaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.(Hanim, 2023)
Selain koperasi konvensional, koperasi syariah turut serta menjadi bagian dari  sistem  koperasi  nasional.  Menurut  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional, koperasi  syariah  adalah  koperasi  yang  didirikan,  dikelola  serta  menjalankan kegiatan  usaha  bersadarkan  prinsip  syariah.(Nasional,  2021)  Koperasi  syariah menekankan konsep pengelolaannya dengan asas gotong royong dimana tidak ada monopoli serta kepemilikan satu pihak. (Safe’I, 2012)
Disini  terdapat  disharmoni  antara  kedua  norma  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Nomor  16  Tahun  2015  Tentang Pelaksanakan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Oleh Koperasi.    Pada  Undang-Undang  Lembaga  Keuangan  Mikro  tertulis  bahwa sebelum  menerapkan  kegiatan  ber-usaha,  Lembaga  Keuangan  Mikro  wajib mempunyai  izin  usaha  yang  dikeluarkan  oleh  OJK,  dari  hal  tersebut  dapat diketahui bahwa Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro memiliki sinergi dengan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Seharusnya  Permenkop Nomor  16  Tahun  2015  juga  ada  sinergi  dengan  UU  OJK,  dalam  Permenkop tidak mengatur adanya sinergi ke arah pengawasan OJK.
Hal  ini  berdampak  kepada  kepastian  hukum  bagi  nasabah  Koperasi Syariah  yang  menyerupai  Bank  Syariah,  yakni  kepastian  hukum  untuk  dapat menentukan langkah apabila di kemudian hari terdapat masalah. Ketimpangan atau  disharmoni  tersebut  sesuai  dengan  asas lex  superior  derogat  legi  inferiori (hukum  yang  tinggi  mengesampingkan  hukum  yang  lebih  rendah).  Lex Superior  Derogat  Legi  Inferiori  adalah  teori  hukum  yang  pertama  kali diartikulasikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dan menyatakan bahwa di mana dua  atau  lebih  Undang-Undang  atau  peraturan  berada  dalam  posisi  hierarkis yang sama, tetapi berbeda dalam hal penerapannya pada situasi yang berbeda (Marzuki, 2013). Manan dan Oka Mahendra menjelaskan terdapat pengecualian yaitu apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Lex Superior) mengatur  hal-hal  yang  telah  ditetapkan  menjadi  wewenang  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  oleh  undang-undang.  (A.  A.  Oka Mahendra,  2010).  Kemudian,  Dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  yang  lebih rendah  akan  disisihkan  jika  ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  yang kedudukannya lebih tinggi (Hernowo & Aufa, 2021).
Yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro  dapat  mengesampingkan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Nomor  16  Tahun  2015  Tentang  Pelaksanakan  Kegiatan  Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Selain itu, koordinasi yang  lemah  dengan  berbagai  instansi  ketika  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  salah  satu  alasan  terjadinya  ketimpangan  atau disharmoni antar peraturan perundang-undangan.
Problem yang kemudian timbul adalah pada sekarang ini banyak Koperasi Syariah  yang  menerbitkan  pembiayaan  keuangan  seperti  hal  nya pembiayaan yang  ada  di  Bank  Syariah.  Seperti  yang  dicontohkan  oleh  penulis  yaitu Kopsyah  BMI  Tangerang  yang  produk  pembiayaan  serta  penghimpunannya berdasarkan  akad  syariah  yang  sudah  menyerupai  Bank  Syariah,  namun pembiayaannya  tidak  dalam  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Sedangkan Koperasi  ini  kelembagaannya  ada  di  bawah  naungan  Kementerian  Koperasi dan UKM.
Yang dimaksud dengan Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah adalah dari segi pembiayaannya. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 butir 4 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Lembaga  Keuangan  Mikro  bahwa  pengertian pembiayaan adalah LKM yang menyediakan anggaran pada warga semestinya dikembalikan  sebanding  dengan  apa  yang  telah  dijanjikan  yang  tentunya dengan prinsip syariah. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu dari LKM adalah  Koperasi  Syariah,  sehingga  pembiayaan  yang  dimaksud  sama  dengan produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah.
Seharusnya  Koperasi  Syariah  yang  menyerupai  Bank  Syariah  juga pembiayaannya  tetap  diawasi  oleh  OJK.  Mengingat  adanya  sinergi  atau kesamaan tentang produk pembiayaannya terutama yang akad syariah. Karena produk  pembiayaannya  yang  sama  seperti  jasa  keuangan  yang  mana  jasa
keuangan  itu  lazimnya  diawasi  oleh  OJK.  Maka  perlu  adanya  nota kesepahaman  untuk  adanya  sinergi  dari  Lembaga  Koperasi  yang  bergerak dalam  bidang  jasa  keuangan,  yang  menyediakan  produk  jasa  keuangan  yang mana esensi jasa keuangan otoritasnya adalah milik OJK. Dimana OJK sebagai pengawas  dalam  produk  pembiayaannya  dan  Kementerian  Koperasi  sebagai kelembagaannya.
Sesuai  Pasal  6  Poin  c  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang memiliki frasa Lembaga Keuangan lainnya seharusnya Koperasi Syariah yang menyerupai  Bank  Syariah  bisa  masuk  kedalam  kategori  di  dalam  pasal tersebut. Demi pengawasan yang lebih efektif dan untuk mengimplementasikan  Pasal  6  Poin  c  terkait  kewenangan  OJK.  Karena Koperasi  Syariah  produk  pembiayaannya  sudah  menyerupai  Bank  Syariah maka  segala  skema  pembiayaan  tersebut  pengawasannya  dibawah  OJK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.
Selain  itu,  UU  No.  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro menyebutkan  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah  dewan  yang bertugas  memberikan  pendapat  kepada  jajaran  direksi  serta  mengawasi kegiatan lembaga keuangan mikro agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan  DPS  adalah  bagian  dari  organ  lembaga  keuangan  mikro  yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, pengawasan terhadap  pembiayaan  syariah  pada  Koperasi  Syariah  tidak  hanya  dilakukan oleh  OJK,  namun  juga  dapat  dilakukan  oleh  otoritas  terkait  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya DPS yakni sebagai lembaga internal Koperasi yang memiliki tugas untuk mengawasi pembiayaan yang ada pada Koperasi Syariah tersebut.
Baru-baru ini telah hadir Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan .  Undang-undang  ini bertujuan untuk  mengatur  peningkatan  peran  sektor  keuangan  dalam pembiayaan  kegiatan  yang  berkelanjutan  dan  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia di sektor keuangan.
Menurut  Pasal  202  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2023  Tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  juga  mengatakan,  Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  yang  memenuhi  unsur  dalam  pasal 202 tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan lagi oleh Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah.  Dikecualikan  apabila  Koperasi  tersebut hanya  terbatas  memberi  maupun  mendapat  pinjaman  dari  anggota  sendiri maka tidak termasuk dalam aturan ini. Dengan adanya regulasi baru ini, maka pengawasan  koperasi  dapat  lebih  diperketat  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. Sehingga  kemungkinan  terjadinya  kasus-kasus  yang  merugikan  masyarakat akan  berkurang.  Pengawasan  dalam  Undang-undang  ini  sebagai  bentuk pencegahan  koperasi  yang  bermasalah  yang  dapat  merugikan  anggota koperasi.

## 2. Pengawasan  Koperasi  Syariah  Perspektif  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah
Sehubungan  dengan  penerbitan  aturan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan UKM berupa Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 yang mana Pasal 1 Butir 3  Permenkop  tersebut  menjelaskan  bahwa  Koperasi  Unit  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah atau bisa disebut juga sebagai USPPS adalah unit koperasi yang  bergerak  di  bidang  usaha  mengenai  pembiayaan  berbasis  syariah  dan menangani  zakat,  infak/sedekah,  dan  wakaf  sebagai  bagian  dari  kegiatan koperasi.  Hal  ini  mempunyai  makna  bahwa  Kementerian  Koperasi  dan  UKM melalui Permenkop tersebut berupaya untuk menegaskan bahwa koperasi yang termasuk  Lembaga  Keuangan  Mikro  ini  kelembagaannya  dibawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain  itu,  di  dalam  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah
Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, disebutkan bahwa pengawasan  koperasi  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengawas  Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)  koperasi  diselenggarakan  dengan  baik  sesuai  dengan    ketentuan perundang-undangan.  Dari  uraian  tersebut,  pengawasan  mengenai  Koperasi Syariah  tidak  hanya  dilakukan  oleh  satu  lembaga,  namun  bisa  halnya  seperti Dewan  Pengawas  Syariah,  Pengawas  Koperasi,  Pemerintah,  hingga masyarakat.  Bahkan,  eksistensi  Dewan  Pengawas  Syariah  tersebut  telah menjadi  syarat  utama  terkait  pendirian  Koperasi  Syariah.  Oleh  karena  itu, dapat dipahami bahwa secara kelembagaan, Koperasi Syariah berada di bawah Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Namun  dari  segi  pengawasan  terhadap pembiayaan syariah yang ada pada Koperasi Syariah diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Adapun bentuk pengawasan pembiayaan terhadap Koperasi Syariah yang menyerupai  Bank  Syariah  oleh  OJK  adalah  untuk  menghindarkan  kerugian yang  akan  menimpa  masyarakat  kemudian  sekaligus  mendampingi penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum, serta memberikan layanan  pengaduan.  Terkait  dengan  hal  tersebut  Maslihati  menyampaikan bahwasannya  OJK  memiliki  2  sistem  dalam  mengawasi  yaitu  yang  pertama, segi  keuangan  yang  diperiksa,  kepatuhan  terhadap  LKMS  dengan  prinsip kehati-hatian.  Serta  mengawasi  pengelolaan  keuangan  yang  berbasis  syariah (Hidayat, 2008).

## KESIMPULAN
Dalam  paper  ini  menunjukkan  hasil  penelitian  bahwa  terdapat implikasi hukum yakni ketimpangan norma terkait perbedaan wewenang lembaga  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  Nomor  16  Tahun  2015  Tentang  Pelaksanakan Kegiatan  Usaha Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Oleh Koperasi.
Selain  itu,  apabila  merujuk  pada  asas lex  superior  derogat  legi  inferiori (peraturan  yang  tinggi  mengesampingkan  hukum  yang  lebih  rendah), kedudukan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga Keuangan Mikro merupakan Lex superior (hukum yang lebih tinggi) yaitu mengesampingkan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanakan Kegiatan Usaha Simpan  Pinjam  dan  Pembiayan  Syariah  Oleh  Koperasi  sebagai Legi inferiori (peraturan yang lebih rendah).
Pengawasan  OJK  masih  belum  tepat  sasaran  dan  merata,  lebih efektif  jika  pengawasan  pembiayaan  Koperasi  Syariah  diawasi  oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh sebab itu seharusnya ada kolaborasi antara Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  dalam  membuat  kebijakan  yang  selaras  untuk  mengawasi penyelenggaraan  pembiayaan  dalam  Koperasi  yang  menyerupai  Bank Syariah, maka Perlu adanya nota kesepahaman untuk adanya sinergi dari Lembaga  Koperasi  yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  dan menyediakan  produk  jasa  keuangan  yang  mana  esensi  jasa  keuangan otoritasnya  adalah  milik  OJK.  OJK  sebagai  pengawas  dalam  produk pembiayaannya  dan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah sebagai kelembagaannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar apa yang ada di dalam Pasal 6 Poin c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  diaktualisasikan  secara  efektif.  Sesuai dengan  apa  yang  ada  di  dalam  Pasal  202  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  tidak  akan  selesai  tanpa  adanya  dukungan  dan  bantuan dari  berbagai  pihak,  oleh  karena  itu  di  kesempatan  ini  penulis  ingin menyampaikan  terima  kasih  untuk  segala  pihak  yang  telah  membantu  dan melancarkan  dalam  penyelesaian  jurnal  ini  terkhusus  kepada  publisher Adzkiyah Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Jurnal dengan judul Evaluasi Sistem Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah:  Perbandingan  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Kementerian Koperasi  ini  ditulis  oleh  2  penulis  yaitu,  AMH  bertugas  untuk  menulis  dan menyelesaikan seluruh jurnal ini kemudian AM bertugas sebagai mengarahkan kepenulisan, serta saran untuk kepenulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. Oka Mahendra. (2010). harmonisasi peraturan perundang undangan .
Amin,  M.  (2019).  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013 Terhadap  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Yang  Berbadan Hukum Koperas. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah , 10 , 78.
Baskara,  I.  G.  K.  (2013).  Perkembangan  Pemikiran  Manajemen  Dari  Gerakan Pemikiran  Scientific  Management  Hingga  Era  Modern. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan , 7 (2), 143 – 152. Diantha.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum . kencana. Edy M. Yakub. (2016). Koperasi Syariah Lebih Berkembang Daripada Bank Syariah . Kamis, 26 Mei.
Hanim,  S.  F.  (2023).  Pengawasan  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  Pasca  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan. Jurnal  Hukum Bisnis , 12 , 95.
Hayati, R.  F. (2020). Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Mal  Wa  Tamwil  (BMT)  di  Indonesia  Pasca  UU  No  1  Tahun  2003. Jurnal Ijtihad , 2 .
Hernowo,  W.  S.,  &  Aufa,  M.  F.  (2021).  Dewan  Pengawas  Syariah  Koperasi Syariah  dalam  Bias  Pengaturannya. Pandecta  Research  Law  Journal ,
16 (2), 368 – 379. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view
/32360
Hidayat,  M.  N.  (2008).  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Sistem  Hukum Perbankan :  Studi  Tentang  Pengawasan  Bank  Berlandaskan  Pada Prinsip - Prinsip Islam. Lex Jurnalica , 6 (1), 62 – 76.
Indonesia,  U.  U.  R.  (2011). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 . Indonesia,  U.  U.  R.  (2013). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013 . Indonesia, U. U. R. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang  Pelaksanakan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Nomor 16 Tahun 2015 .
Jannah, M., Raffles, R., & Alissa, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah. Zaaken: Journal of Civil and Business Law , 2 (2), 261 – 280. https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395
Marzuki,  P.  M.  (2013). Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi .  Kencana  Prenada  Media Grup.
Nasional,  D.  S.  (2021). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia No;14/DSN-MUI Tentang Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah . Novitasari,  T.  (2019).  Peran  OJK  Dalam  Perlindungan  Nasabah  BMT  Global Insani. Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 9 , 117. Safe’I,  A.  (2012).  Koperasi  Syariah:  Tinjauan  Terhadap  Kedudukan  dan
Peranannya  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Kerakyatan. Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 54.
Soemitra. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Pustaka Setia. Trihantana,  R.,  &  Alhifni,  A.  (2018).  Model  Kebijakan  Dan  Perencanaan Pengawasan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Lkms  Di Wilayah Bogor). Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam , 3 (2), 450 – 462. https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.913
Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Di Yogyakarta. Arena Hukum , 15 (2), 325 – 352. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6