Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 215

## Tinjauan Pustaka:

## C HINA AND THE S HAPING OF I NDONESIA
, 1949-1965
Thung Ju Lan
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) thung_julan@yahoo.com
Judul Buku : China and the Shaping of Indonesia, 1949 - 1965
Penulis :
Hong Liu Penerbit : NUS Press, Singapura, bekerja sama dengan Kyoto University Press, Jepang
Cetakan : 2011
Menarik membaca buku karangan Hong Liu ini, karena ia bukan sekedar sebuah buku sejarah, tetapi juga sebuah studi yang mempertanyakan atau menginvestigasi ‘sumber inspirasi’ dari proyek kemodernan Indonesia pada periode antara tahun 1949 dan 1965.
Terkait dengan proyek kemodernan Indonesia, memang masih sedikit, atau bisa dikatakan belum ada studi-studi yang cukup komprehensif. Buku ini menawarkan suatu cara pembacaan Sejarah Indonesia yang baru dengan mengaitkan 'pengetahuan, kekuasaan, etnisitas dan diplomasi' dalam suatu konsep yang disebutnya sebagai ‘China metaphor’.
Apa itu China metaphor ? Menurut Hong Liu, China metaphor adalah ‘proyeksi dari imaginasi tentang negara asing -- dalam hal ini China 1 -- ke dalam lingkungan politik dan intelektual lokal (baca: Indonesia)’, yang pada gilirannya membantu pembentukan konsepsi diri
1 Penulisan kata China di sini adalah untuk menunjuk pada negara dan bangsa China di tempat asalnya. Keputusan pemakaian kata ini dikarenakan istilah ini sejalan dengan istilah dalam bahasa Inggris yang menjadi bahasa pengantar buku yang diulas di sini. Untuk orang Cina di Indonesia dipergunakan kata Cina atau Tionghoa. Begitu juga untuk identitas  -- keCinaan, dan hal-hal umum, seperti bahasa Cina, Cina perantauan, Cina Muslim, dan sentimen anti- Cina.
bangsa Indonesia. China di sini merupakan sebuah negara-bangsa di Asia yang dianggap berhasil bangkit dari keterpurukannya akibat penindasan imperialisme Barat. Menurut Hong Liu, China menjadi model alternatif tepat ketika bangsa Indonesia melihat demokrasi ala Barat yang diadopsinya melalui sistem parlementer dan pemilu 1955 mengalami kegagalan. Alih-alih membawa bangsa Indonesia kepada cita-cita menjadi ‘masyarakat yang adil dan makmur’, sistem tersebut mengakibatkan perpecahan di antara bangsa Indonesia.
“During the country's first free election in 1955, 28 parties claimed at least one seat in parliament, with only four parties gaining more than eight seats: the Indonesian Nationalist Party (PNI), the Masyumi Party, the conservative Islamic party Nahdatul Ulama (NU) and the Communist Party of Indonesia (PKI). Cabinets had to be formed by multiparty agreements and coalitions. The different and often conflicting interests represented by the major parties, however, made this power- sharing practice extremely difficult, if not impossible, resulting in a high frequency of power turnover. There were six prime ministers between 1950 and 1957; a new cabinet was formed every 12.4 months...” (hlm. 130-131).
“This conflict was exacerbated by the armed forces' intervention in politics. The army stationed in the outer islands established close connections with various regional and ethnic groups, a situation that was partially responsible for a series of regional military revolts that broke out between 1956 and 1960” (hlm. 132).
Satu hal penting yang ditekankan Hong Liu dalam buku ini adalah bahwa cara bangsa Indonesia melihat China sebagai model alternatif sangat problematik, karena China dilihat melalui kaca mata yang bias ideologi dan selektif. Dikatakan bias ideologi karena, pada awalnya mereka cenderung mengabaikan kenyataan bahwa China adalah sebuah negara komunis, mereka melihat China terutama sebagai negara nasionalis yang mempunyai aspirasi yang sama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sebaliknya, ketika Perang Dingin memuncak pada tahun 1950 dan 1960an, mereka sebaliknya hanya melihat China sebagai bagian dari ideologi komunis. Dengan demikian, menurut Hong Liu, banyak ilmuwan yang mengabaikan kemungkinan adanya pengaruh dari sumber bukan Barat, dalam hal ini China, terhadap orang-orang Indonesia yang bukan komunis dan terhadap perkembangan domestik Indonesia, khususnya melalui hubungan-hubungan di luar
hubungan diplomatik. Dalam pandangan Hong Liu, pengabaian ini terjadi karena adanya supremasi dari konsep negara bangsa dan pembagian regional dan subregional yang kaku dalam studi-studi tentang Asia. Dalam hal Indonesia sendiri, historiografi Indonesia yang modern juga lebih dicirikan oleh perspektif nasionalis dan Indonesia-sentris yang secara de facto didominasi oleh sejarah politik dan militer, sehingga studi tentang China dan Asia Tenggara terbatas dalam kerangka hubungan diplomatik.
Studi Hong Liu menarik karena ia mempergunakan bahan-bahan berbahasa Cina, baik dokumen resmi maupun catatan-catatan yang dibuat oleh para diplomat China dan mereka yang terlibat dalam hubungan timbal-balik China-Indonesia, yang sebelumnya jarang dipergunakan dalam studi tentang Indonesia dan China. Di antaranya, data periode tahun 1949-1965 dari Arsip Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. Melalui pembacaan yang reflektif, Hong Liu menginvestigasi isi dan variasi representasi empiris tentang China oleh intelektual Indonesia yang dalam pandangannya terdiri atas dua kelompok, yaitu intelektual politik dan intelektual budaya. Hong Liu menempatkan pembacaan tersebut dalam konteks ‘Indonesia mencari identitas nasional dan modernitas alternatif’ dalam rangka memahami dinamika dan trajektori sejarah Indonesia modern yang multidimensional. Pada waktu yang sama, studi Hong Liu ini juga mengungkapkan sejarah perubahan peranan China dan kebangkitan kontemporernya sebagai kekuatan utama di Asia, di samping daya tariknya sebagai sebuah model perkembangan yang hidup.
Dalam pembahasannya tentang perubahan imaji China bagi Indonesia pada masa pra-1949, Hong Liu melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara periode 1600-1900 dan periode 1900-1949. Jika pada periode pertama China dilihat dalam kaitannya dengan orang Cina yang ada di Indonesia, yaitu sebagai objek kecurigaan dan kebencian akibat kedudukan mereka sebagai pengawas, pedagang candu, penjaga pintu gerbang, pemberi hutang, pengumpul pajak pedesaan yang menimbulkan perang Diponegoro (1825-30), maka pada periode 1900- 1949 Revolusi di China menjadi fokus perhatian yang utama bagi kaum nasionalis Indonesia, seperti Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, dan Adam Malik. Sukarno adalah yang pertama mengidentifikasi kesamaan antara Indonesia dan China. Ia menulis di Suluh Indonesia Muda pada tahun 1928 sebagai berikut:
“People are beginning to be conscious of a sense of unity and a feeling of brotherhood between the Chinese people and the Indonesian people, that is, both are Eastern people, both are people who are suffering, both are people who are struggling, demanding a free life...” (hlm. 53).
Sutan Sjahrir pada tahun 1937 bahkan menganjurkan kaum nasionalis Indonesia untuk mempelajari “major lessons from recent development in China” (hlm. 54). Menurut Hong Liu, dalam pamflet yang diterbitkan oleh Sjahrir pada bulan Oktober 1945, tampak ada kemiripan yang sangat jelas dengan karya Mao Tse-tung, On New Democracy (1940), yaitu dalam hal memformulasikan tujuan-tujuan revolusi dan cara-cara untuk mencapainya. Sama seperti Mao, Sjahrir mendefinisikan Revolusi Indonesia sebagai mempunyai ‘karakter ganda’, di satu sisi revolusi nasional melawan imperialisme, di sisi yang lain merupakan revolusi sosial atau demokratik melawan feodalisme (hlm. 54). Pamflet Sjahrir yang berjudul Our Struggle atau Perjoeangan Kita itu oleh para sejarawan masa kini, seperti Benedict Anderson, dianggap sebagai ‘diagnosis tentang masalah-masalah kontemporer Indonesia yang diartikulasikan paling jelas, dan merupakan satu-satunya program yang koheren untuk perkembangan perjuangan kaum nasionalis Indonesia’.
Perspektif  Mao juga mempengaruhi pemikiran militer Indonesia sebagaimana ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam bukunya Fundamentals of Guerilla Warfare (1965):
“Our leaders always compared the guerillas to fish and the people to the water, using the example from Mao Tse-tung’s teaching. The Chinese leader has explained that the ‘water’ must be nourished in its natural political and socio-economic climate to ensure the proper development of the guerilla fighter who ‘swims’ in it. Therefore, it is very important for the guerilla soldier to maintain that favorable ‘climate’ with the people” (hlm. 56).
Akan tetapi, tidak semua orang Indonesia yang mengamati perkembangan di China mengagumi pandangan-pandangan Mao dalam New Democracy . Sabdo Pangon, misalnya, menganggap China dikontrol oleh kediktatoran komunis yang didasarkan pada model Soviet:
“While the Peking government has succeeded in eliminating individualism, it has forced the whole population to become production machines and obedient aggressors. The future is very
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 219
bleak, not only for the youth in China, but also for the whole world” (hlm. 68-69).
Beberapa penulis lain, seperti Asa Bafaqih, Sugardo, Arifin Bey, dan kemudian Rivai Atmadja dan Kristiatma juga mengkritik cara-cara Komunis China yang opresif dan melanggar hak-hak azasi manusia, khususnya melalui ‘ social regimentation ’ atau ‘forced labour’ yang kaku dan penghancuran sistem keluarga (anak-anak tidak lagi milik orang tuanya, melainkan milik negara), walaupun di sisi lain mereka mengagumi kemajuan ekonomi China yang signifikan di bawah kepemimpinan Komunis.
Menurut Hong Liu, walaupun ada sekelompok individu yang menemukan berbagai cacat pada New Democracy Mao, akan tetapi karena sebagian besar pengamat melihatnya secara positif, maka naratif yang dominan adalah bahwa sistem yang ditawarkan New Democracy itu mewakili ‘kemauan rakyat’ dan berfungsi dengan baik dalam konteks China. Dengan menempatkannya sebagai teori dan praktik yang tumbuh dari tradisi budaya dan nasionalisme pribumi bangsa China, mereka mengecilkan pengaruh dari model Soviet dan ideologi komunis. Alur interpretasi tahun 1950-an cenderung menekankan harmoni sosial sebagai dasar dari sistem politik China. Bahkan, Hatta yang sangat anti-Komunis pada tahun 1957 mengatakan sebagai berikut:
“The measure of judging China is very simple... Firstly, we have to see whether or not China is making progress in comparison to its past; secondly, we have to consider whether or not this progress is beneficial to the majority of the people. After I came back from China, I found the answers to both questions are affirmative” (hlm. 78).
Barangkali puisi Sitor Situmorang berikut ini akan lebih menggambarkan kondisi China yang dilihat oleh orang-orang Indonesia pada waktu itu. Sitor Situmorang ketika berkunjung ke China pada bulan April tahun 1961 merupakan Ketua Delegasi Nasional Pengarang Indonesia.

## Udara Pagi di Peking
Dari djendela hotel kami lihat, Tembok besar kota dalam. Dikedjauhan menara Tjandi Kajangan Tjerobong2 pabrik kota luar.
Diatas tembok besar dan tua, kami lihat anak2 mentjari sesuatu Mestinja jang berguna-kukira, sekadar alasan menghirup warna hidup muda,
kitjau burung angkasa musim bunga paginya pembangunan sosialisme.
Inilah pagi Ibu Kota Revolusi, sibuk membangun sistem hidup! Diatas kebesaran imperial, kini tersusun konsep kedjajaan rakyat!
Paris: Pangkal Idee! Peking: Kota Komune! Tertjakup bulat pengalaman rakjat sebagai penjair pembangunan dan tentera pertempuran Revolusi Rakjat jang berkelandjutan! (hlm. 83).
Kekaguman terhadap China itu, menurut Hong Liu, adalah karena interpretasi para pengamat Indonesia terhadap kemajuan sosial- ekonomi China selalu dikaitkan dengan persatuan rakyat (kolektivisme), karakteristik orang China yang disiplin, teratur dan pekerja keras, serta komune rakyat yang dianggap sebagai ‘epitome’ atau intisari dari kemajuan tersebut; walaupun sistem komune akhirnya ditinggalkan pada akhir tahun 1970an dan dianggap gagal. Kemajuan China tersebut dianggap merupakan hasil dari ‘social engineering’ dari bawah untuk menciptakan masyarakat China ‘baru’ atau ‘manusia China baru’, termasuk perbaikan status sosial wanita yang sebelumnya berada di bawah perintah orang tua dan suami mereka. Hal ini, dalam pandangan Hong Liu, sesuai dengan idealisme bangsa Indonesia terkait konsep gotong-royong. Sepertinya oleh sebab idealisme itu pulalah mengapa Hatta menyimpulkan bahwa “[i]t has mainly the Chinese people’s own characteristic talent that made those achievement possible ...[Therefore m]any aspects of development efforts in People’s China are not specifically communist in nature ...A people under a democratic system which possesses leadership and moral discipline can achieve the same results. Indonesia, too, can practice this device without having to adhere to the communist ideology and system” (hlm.100). Pandangan semacam ini, menurut Hong Liu tidak saja memfasilitasi perpindahan persepsi tentang China kepada ‘the China metaphor’ , tetapi juga mendorong
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 221
penterjemahan ide-ide tentang negara asing kepada kebijakan domestik Indonesia.
Terkait kebudayaan, kaum intelektual Indonesia mendefinisikan ‘kebudayaan baru’ China sebagai berorientasi kepada rakyat dan mempunyai tanggung jawab sosial untuk nation-building , suatu hal yang bertolak belakang dengan kebudayaan China masa lalu yang berorientasi kepada elit penguasa. Oleh karena itu, mereka menganggap perkembang- an kebudayaan tahun 1950-an di China dianggap seebagai sebuah “national renaissance” . Pandangan ini, menurut Hong Liu, bukan suatu kebetulan, karena sesungguhnya pertanyaan tentang hubungan negara dan perkembangan kebudayaan merupakan suatu hal yang mengisi hati dan pikiran para intelektual Indonesia yang memang sedang berupaya untuk menciptakan ‘kebudayaan Indonesia baru’. Bahkan, Pramoedya sangat mengagumi bagaimana China mengindoktrinasi anak-anak mereka sejak usia dini dengan prinsip-prinsip tentang tanggung jawab sosial dan kesetiaan terhadap bangsa (hlm.111). Antara tahun 1955-1965, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di China, seperti M.U. Sardjono dan Moedjijoewono Partokoesoemo, bahkan Profesor Sudjono Pusponegoro, Menteri Riset Nasional, melaporkan bagaimana mereka sangat terkesan dengan pengintegrasian mahasiswa China kepada masyarakat melalui partisipasi mereka dalam politik dan kegiatan- kegiatan lain, seperti produksi di bidang pertanian dan industri, ataupun bekerja di daerah pedesaan. Sementara, bagaimana kesemua itu terkait dengan ideologi komunis, hanya disebutkan secara sepintas lalu dalam gambaran mereka tentang kebudayaan China yang baru tersebut.
Hanya dalam hal peran intelektual China di Republik Rakyat Tiongkok lah baru kita bisa melihat adanya kontestasi antara mereka yang percaya bahwa keterlibatan intelektual China dalam perubahan politik adalah sebagai “the engineers of the human souls”, dengan mereka yang melihatnya secara lebih kritis, seperti Trisno Sumardjo, bahwa para intelektual itu merupakan ‘alat propaganda’ semata. Hal ini sejalan dengan perubahan yang cepat dari kebijakan Mao dan Partai Komunis China terhadap kaum intelektual. Awalnya mereka mendorong keterbukaan para intelektual melalui kebijakan ‘Biarkan seratus bunga berkembang’, akan tetapi ketika para intelektual merespon kebijakan tersebut dengan protes-protes yang keras terhadap kontrol Partai atas kebudayaan, Kampanye Anti-Kanan diluncurkan, dan sekitar 400.000 sampai 700.000 intelektual kehilangan pekerjaannya dan dikirim ke kamp-kamp pekerja di pedesaan sebagai hukumannya. Walaupun
demikian, intelektual China tidak diasingkan dari masyarakat, melalui slogan “red and expert” , mereka yang dianggap ‘merah’ tetap merupakan kelas yang dihormati. Zhou Yang, Ba Ren dan Liu Baiyu adalah beberapa di antaranya yang ditemui oleh Pramoedya Ananta Toer dalam dua kali kunjungannya ke China di tahun 1956 dan 1958. Secara khusus, Pramoedya dan kawan-kawannya menyoroti pendapatan novelis Liu Tje Sie (Liu Zi Xia) dari novelnya Railway Guerrilla sebesar 400.000 yuan, yang 240 kali lebih besar dari gaji sebulan seorang menteri kabinet China, bahkan gaji Mao sebulan hanya 600 yuan .
Persoalan kebebasan beragama di China juga menjadi perhatian para intelektual Indonesia. Sebagian, seperti Hatta dan H.A. Soenarjo, melihat Islam mengalami pertumbuhan yang baik di Republik Rakyat Tiongkok, sementara sebagian yang lain, seperti Hadji Zainul Arifin, Barioen, Arnold Mononutu, dan Ramadhan, beranggapan sebaliknya, bahwa Islam di China mengalami degenerasi. Hal ini dikarenakan mereka hanya dapat melihat tanda-tanda “regimentation dan retrogression” di kalangan orang China Muslim, seperti misalnya perpustakaan masjid penuh dengan potret dan buku-buku karya Stalin, Lenin, Marx, dan pemimpin-pemimpin Partai Komunis yang ‘anti-agama’.
Perlu dicatat bahwa perbedaan pandangan tentang China juga terjadi di kalangan orang Tionghoa di Indonesia, dari yang memujinya sebagai “the glorious motherland”, sampai yang melihatnya sebagai ‘pasar yang potensial’ dan “a land of oppression” . Perbedaan pandangan ini terkait dengan orientasi sosial politik dan identitas keCinaan mereka yang berbeda-beda pula, antara mereka yang beridentitas “overseas Chinese” atau Cina perantauan, berorientasi plural serta yang berorientasi kepada asimilasi. Perbedaan di kalangan orang Tionghoa di Indonesia ini, menurut Hong Liu, berdampak pada pemahaman orang Indonesia tentang China. Bahkan, dalam pandangan Hong Liu, perasaan anti-Cina di kalangan orang Indonesia lah yang secara tidak langsung mendorong idealisasi mereka tentang China dan rakyatnya; pujian mereka terhadap China juga disebabkan oleh tidak adanya penghargaan mereka kepada orang Tionghoa di Indonesia. Sugardo, misalnya, melihat rakyat China sangat mengagumkan karena “placing social well-being above individual interests” , berbeda jauh dengan orang Tionghoa di Indonesia yang dikatakannya, “came here only for the purpose of making money and damage their motherland’s reputation” (hlm. 173). Hal yang kurang lebih sama dikatakan oleh Hatta: “The picture I have thus gained about the Chinese in general [before visiting China] is that they are dirty, rude
and a people fond of gambling and smuggling. The impression I gained from my visit to China on the other hand is that of a tidy, friendly and kind people” (hlm.173). Pandangan yang kontradiktif ini, menurut Hong Liu, dipergunakan oleh intelektual Indonesia untuk memisahkan Komunisme dari China: dengan menempatkan China sebagai antitesis yang ‘baik’ dan bertolak belakang dari orang Tionghoa di Indonesia, maka mereka dapat memperkuat asumsi mereka bahwa karakter rakyat China yang ‘baik’ lah yang membuat China sukses secara ekonomi, bukan Komunisme.
Membaca berbagai diskursus tentang China yang berbeda-beda dan kadang saling bertentangan tersebut, menurut Hong Liu, dapat merefleksikan kondisi di Indonesia pada periode waktu yang sama (1949- 1965) yang dicirikan oleh ketidakstabilan politik, pembelahan sosial, pertentangan budaya, stagnasi ekonomi dan konfrontasi etnik/regional. Seperti dikatakannya, “[t]hese narratives [of China] served as political points of reference and cultural devices to reflect upon, and more importantly cope with, fluid and intricate situations at home [Indonesia] ” . Ia percaya bahwa ada “multilayered linkages” antara hasil yang tidak diinginkan (sebagaimana diyakini) dari transformasi sosio-politikal domestik, antara lain kegagalan mencari format politik Indonesia yang tepat, dengan kecenderungan untuk mengidealisasi contoh-contoh asing -- dalam hal ini China-- yang dianggap sukses. Dengan kata lain, ada pensejajaran antara “Indonesian Dreams” dengan “Chinese Realities” , khususnya dalam kerangka yang disebut Hong Liu sebagai “an imagined Oriental tradition” (hlm. 142-143). Pembentukan ideal Indonesia melalui pengkonstruksian imaji China yang khusus ini, dengan demikian, perlu dibaca dari kebutuhan Indonesia sendiri, dan beberapa tema yang menjadi perhatian para intelektual Indonesia, seperti dipaparkan oleh Hong Liu, adalah:
(1) Demokrasi. Pendapaat Barioen menggambarkan hal ini:
“Which country – Indonesia or China – has true democracy? In Indonesia people say that they have democracy, but it exists only as an illusion and in theory, and it is merely a democracy in name. Democracy in China, on the other hand, does not exist as a theory debated on podiums and ranted about in newspapers, it is an everyday reality and practice.” (hlm. 145).
(2) Kesatuan Nasional. Satya Graha, wakil editor Suluh Indonesia menggambarkannya sebagai berikut:
“Just imagine: 650 million people have been meticulously organized and robustly unified, and undertaking revolutionary activities. What a powerful force it is! Are there any precedents in human history? The unity of 650 million people means the unity of one-fourth of the whole world’s population. In an exciting way, the dream of unity aspired by Bung Karno has been realized in China” (hlm.146).
(3) Rekayasa sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sukardjo Wirjopranoto, duta besar Indonesia untuk China tahun 1956-1960 menyarankan sebagai berikut:
“Because China is full of manpower and possesses little advanced equipment, its methods  development can be implemented in Indonesia” (hlm.147).
(4) Kolektivisme dan egalitarianisme. Pandangan Pramoedya menggambarkan hal ini:
“In Indonesia, people only think of themselves; over there [in China], everyone thinks of others. Here [in Indonesia] , people have to be greedy in order to survive; over there [in China] , the avaricious instinct has been totally eliminated” (hlm. 148)
(5) Disiplin politik. Sukarno mengemukakan hal ini sebagai berikut:
“In the PRC...leaders do not play political games, which is exactly the opposite to here in Indonesia, and we are now on the verge of falling apart” (hlm.148).
Tema-tema ini muncul dari pandangn orang Indonesia yang, menurut Hong Liu, dengan mengutip Herbert Feith, cenderung melihat masyarakat sebagai “undifferentiated” dan “harmonious” . Dalam pandangan Hong Liu, dengan kaca mata seperti itu juga lah, orang Indonesia melihat China. Ia juga melihat bahwa imaginings of China atau pembentukan China metaphor terjadi secara terpisah dari arena diplomatik, dan dengan parameter dan agenda yang berbeda pula. Pembentukan imaji tentang China terjadi di arena domestik. Baru setelah tahun 1957 kedua arena itu bersatu, yaitu ketika Sukarno berhasil menerapkan demokrasi terpimpin dan kemudian mengembangkan ‘Poros Jakarta-Peking’.
Tentu saja kita tidak bisa mengasumsikan bahwa proses pembentukan China metaphor ini hanya berasal dari kaum intelektual Indonesia. Perlu juga diketahui, sebagaimana dikemukakan pula oleh Hong Liu, China sendiri berperan aktif dalam menciptakan imaji dirinya,
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 225
terutama melalui pertukaran kebudayaan, dengan tiga agen utama: kedutaan China di Jakarta, Foreign Language Press , dan Radio Peking. Tidak hanya publikasi tentang China yang disebarluaskan, berbagai delegasi China juga melakukan kunjungan resmi dan semiresmi ke Indonesia. Undangan bagi delegasi Indonesia untuk mengunjungi China pun cukup banyak, walaupun menurut Hong Liu, hanya pada tempat- tempat yang diizinkan oleh pemerintah China, yaitu pusat-pusat industri di Shanghai, Shenyang, dan Guangzhou, atau Xinjiang, di mana sebagian besar Cina Muslim bertempat tinggal. Memang ada juga yang melaporkan kunjungan tak terencana ke tempat yang mereka inginkan, seperti Melik Sayuti, Barioen, dan Armijn Pane, sehingga mereka percaya “prosperity in the countryside is indeed a reality, not propaganda”.
Kunjungan ke China ini mempunyai dampak yang sangat besar khususnya bagi Sukarno yang, bahkan sebelum kunjungannya ke China pada tanggal 30 September 1956 dan selama 17 hari, sudah mengagumi China melalui hasil karya Sun Yat-sen dan Edgar Snow. Karya Snow yang berjudul Red Star Over China , menurut Hong Liu, memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemahaman kaum nasionalis Indonesia terhadap China. Sejak kunjungannya itu, Sukarno tidak lagi menganggap China hanya sebagai “brothers”, melainkan sebagai “comrades-in-arms” (hlm. 218). Seperti dikatakannya, “during my visits to the newly emerged people’s democratic countries, I witnessed the realization of my ideals formulated since 1929... In the PRC I saw the practice of a guided democracy (demokrasi terpimpin), and only this democracy with guidance can bring people into a new world, a truly just and prosperous new world” (hlm. 222). Bagi Hong Liu, jelas bahwa sebagai akibat dari kunjungannya itulah maka Sukarno menetapkan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Metode untuk memobilisasi perubahan sosial yang disebutnya sebagai Gerakan Hidup Baru, walaupun berumur pendek, menurut Hong Liu, sepertinya juga dicontoh dari China. Begitu juga dengan metode TURBA, gerakan turun ke bawah. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruh pemikiran politik Sukarno ditentukan oleh pandangannya tentang China, akan tetapi bahwa China menjadi sumber inspirasinya dalam memformulasikan visinya tentang Indonesia sulit untuk dipungkiri.
Hal yang sama dapat dikatakan tentang Pramoedya Ananta Toer yang pemikirannya pada periode sebelum kunjungannya ke China terpusat pada nasionalisme dan humanisme universal. Kekecewaannya terhadap konsep humanisme universal inilah sepertinya yang
mendorongnya menerima undangan ke China yang disampaikan melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). Partisipasinya dalam konferensi peringatan 20 tahun meninggalnya Lu Xun, yang kemudian disebutnya sebagai “the father of China’s socialist realism in the literary realm ”, telah menghidupkan kembali harapan Pramoedya terhadap intelektual Indonesia. Ia melihat bahwa di China, penulis dan artis sangat dihormati, dan ia sangat yakin bahwa penghormatan tersebut didapat karena keterlibatan mereka dalam proses sosial dan politik atau nation-building di China. Oleh karena itu, ketika Sukarno mengumumkan konsep Demokrasi Terpimpinnya, Pramoedya mengemukakan dukungannya melalui tulisannya yang berjudul “Djembatan Gantung dan Konsepsi Presiden”. Sejak saat itu, Pramoedya pun aktif dalam kepemimpinan Lekra sampai ia ditangkap pada tahun 1965. Baginya, “artists are architects and engineers of the nation who occupy an important place in society and in shaping the national spirit” (hlm. 256). Menurut Hong Liu, politisasi ini juga terjadi di bidang pendidikan, di mana Panca Cinta yang berasal dari model di China (yang terdiri atas patriotisme, cinta ilmu pengetahuan, perdamaian dunia dan pemahaman internasional, studi ilmu alam, dan apresiasi terhadap pekerjaan fisik) diajarkan kepada seluruh murid dan mahasiswa.
Pandangan Sukarno dan Pramoedya ini bukan tanpa tentangan dari mereka yang non-komunis, bahkan bisa dikatakan terjadi polarisasi dan konflik di kalangan intelektual Indonesia yang memuncak pada peristiwa yang disebut sebagai Manikebu (tahun 1963-1964). Sukarno mencoba menengahi konflik tersebut pada Juni 1964 dengan mengatakan:
“I want ke-Bhinneka Tunggal Ika-an [“unity in diversity”, the nation’s motto] to produce as many ideas, conceptions, and creations as possible; and to produce youths, patriots, intellectuals, artists, writers, experts and indeed even craftsmen whom we can be proud of. In the People’s Republic of China, Chairman Mao Tse Tung taught “Let a hundred flowers bloom together”. Here I would use the slogan “Let the melati and the mawar and the kenanga and the cempaku bloom together in the Indonesian garden” (hlm. 266).
Satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai hasil pembahasan Hong Liu tentang Sukarno dan pembentukan Indonesia pada periode tahun 1949-1965 adalah bahwa metafor tentang China tidak saja merefleksikan kegalauan Indonesia terhadap kekacauan yang terjadi di tanah air, melainkan juga menggambarkan aspirasi mereka tentang apa
yang bisa dicapai (hlm. 270). Hal lainnya adalah bahwa modernitas tidak sama dengan westernisasi, atau dengan kata lain, “Western patterns of modernity are not the only ‘authentic modernities” (hlm. 271). Fakta bahwa China pernah menjadi alternatif modernitas bagi Indonesia menarik untuk dibicarakan kembali karena pertama, akhir-akhir ini, seperti kita saksikan,  China muncul kembali sebagai suatu kekuatan dunia yang perlu dihitungkan. Kedua, Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah menganjurkan orang Indonesia untuk belajar dari perkembangan di China. Ketiga, menurut Hong Liu, bahkan model pembangunan China yang disebut Beijing Consensus semakin menarik bagi Asia Tenggara dan menjadi alternatif bagi Washington Consensus , kebijakan neoliberal yang menekankan kedisiplinan fiskal, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi.
Buku Hong Liu bukan buku sejarah biasa dan bukan pula buku populer yang mudah dibaca. Akan tetapi hal-hal yang dipaparkannya sangat penting bagi intelektual Indonesia, karena melalui kajiannya tersebut, kita bisa melihat kembali cita-cita kebangsaan kita, kesalahan- kesalahan masa lalu yang kita buat, serta kemungkinan-kemungkinan masa depan yang bisa kita rangkai kembali sebagai sebuah visi nasional. Tentu saja buku Hong Liu ini bukan tanpa kritik, namun ulasan ini dibuat bukan ditujukan kepada penulisnya, melainkan untuk kita, bangsa Indonesia, yang memang punya perhatian terhadap masalah kebangsaan. Oleh karena itu, dengan mengabaikan kelemahan-kelemahan yang ada, ulasan ini mencoba meng- highlight poin-poin penting yang bisa menjadi lessons learnt untuk kita semua.