## FENOMENA PENYEBARAN PANDEMI COVID 19 DAN KESENJANGAN GENDER DI ASIA TENGGARA (STUDI KASUS: DAMPAK COVID 19 TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA (2020-2021)
Nala Nourma Nastiti 1 , I Wayan Aditya Harikesa 2
12 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
1 nala.nastiti@lecture.unjani.ac.id

## Abstract
The COVID-19 pandemic has left so much impact all over the world. The social impact  caused  by  the  SARS-CoV-2  virus  is  also  very  significant  in  Asia.  It  is women who are disproportionately affected. For example, in several countries in Southeast Asia and the Pacific, girls are less fortunate because they are seen as  an  economic  burden.  Likewise  in  Indonesia  as  one  of  the  countries  in Southeast Asia, where many cases of gender inequality occur. The method used in writing this research is descriptive qualitative analysis with data collection through documentation, observation and interviews. This research will focus on the  impact  of  the  COVID  19  pandemic  on  the  fulfillment  of  women's  human rights in Indonesia during 2020-2021 as a case study of the phenomenon and spread of the COVID 19 pandemic and the gender gap in SoSutheast Asia. The research  will produce data  on gender relations  in  the  midst of the COVID-19 pandemic, especially in Southeast Asia and Indonesia as one of the countries with the highest population and influence in Southeast Asia.
Keywords : Gender Gap, Women Human Rights, COVID-19 Pandemic

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pandemi COVID-19 meninggalkan begitu banyak dampak yang terjadi di seluruh dunia. Selain aksi-aksi dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19, dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu juga sangat  signifikan  di  Asia.  Kaum  perempuan  lah  yang  terkena  dampaknya secara  tidak  proporsional.    Maria  Holtsberg,  penasihat  risiko  bidang kemanusiaan  dan  bencana  di UN Women Asia  dan  Pacific  mengatakan bahwa Krisis selalu memperburuk ketimpangan gender (Owen, Lara., 2020).
Ketimpangan gender telah menyebabkan adanya ketidakadilan gender. Persoalan  gender  erat  hubungannya  dengan  ketidakadilan  gender  yang
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
dialami  perempuan  dalam  sosial  masyarakat.  Ketidakadilan  gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam  keputusan  politik,  pembentukan  stereotipe  atau  melalui  pelabelan negatife,  kekerasan,  beban  kerja  lebih  banyak  (burden),  sosialisasi  ideologi serta  terjadinya  pelecehan  seksual  terhadap  kaum  perempuan  pada  nilai peran gender (Fakih, Mansour., 1996).
Di  beberapa  negara  di  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  anak  perempuan kurang  beruntung.  Mereka  dipandang  sebagai  beban  ekonomi,  terlebih  di tengah  pandemi  COVID-19.  Menurut  laporan  media  Inggris The  Guardian pada Senin 15 Maret 2021, ribuan gadis remaja di kawasan tersebut dipaksa untuk  meninggalkan  sekolah.  Mereka  juga  dipaksa  menikah  dini,  dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu pada tahun 2020, Save the  Children  menemukan  bahwa  dalam  empat  tahun  ke  depan,  sebanyak 250.000 gadis remaja di Asia Tenggara dan Pasifik menghadapi pernikahan dini dan pernikahan paksa (Susanti, Putu Ayu Adi., 2021).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satu negara  Asia  Tenggara  yaitu  Indonesia,  Bintang  Puspayoga  mengatakan bahwa  pandemi  COVID-19  telah  membuat  perempuan  memiliki  risiko kehilangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, pandemi  COVID-19  meningkatkan  terjadinya  kesenjangan  gender  di Indonesia.  Ia  mengatakan,  perempuan  Indonesia  usia  kerja  yang berpartisipasi dalam angkatan kerja sebesar 53 persen, sementara laki-laki mencapai  82  persen.  Di  sisi  lain,  laki-laki  Indonesia  berpenghasilan  20-23 persen lebih banyak daripada perempuan (Fauzia, Mutia., 2022).
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang  diatas  menunjukan bahwa  pentingnya  melakukan  penelitian  mengenai  relasi  gender  di  tengah kondisi  pandemi  COVID  19,  khususnya  di  Asia  Tenggara  dan  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  dengan  jumlah  penduduk  tertinggi  dan berpengaruh  di  Asia  Tenggara.  Sehingga  peneliti  mengusulkan  untuk melakukan  penelitian  dengan  mengangkat  judul  “Fenomena  Penyebaran Pandemi Covid 19 Dan Kesenjangan Gender Di Asia Tenggara (Studi Kasus:
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
Dampak Covid 19 Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia (2020-2021)”
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah yang akan di bahas  pada  penulisan  ini  yaitu  Bagaimana  dampak  penyebaran  pandemi COVID  19  terhadap  pemenuhan  hak  asasi  perempuan  di  Asia  Tenggara (Indonesia) tahun 2020-2021?
Tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  data  mengenai relasi  gender  di  tengah  kondisi  pandemic  COVID  19,  khususnya  di  Asia Tenggara dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi  dan  berpengaruh  di  Asia  Tenggara  menjadi  menarik  dibahas,  dan kaitannya  dengan  dampak  yang  muncul  akibat  situasi  tersebut  terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Peneliti meneliti pada periode tahun 2020-2021 pada saat awal mula penyebaran pandemi virus tersebut menyebar ke seluruh dunia.
Penelitian  ini  diperlukan  selain  untuk  membuktikan  berapa  besar berpengaruh relasi gender selama masa pandemi COVID 19 di Asia Tenggara juga  bagaimana  kaitannya  dengan  studi  kasus  dampak  yang  muncul  dari terjadinya pandemi terhadap pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Penelitian  ini  akan  memberikan  gambaran  bagaimana  relasi  gender  dan pandemi  melalui  studi  kasus  yang  ada  dan  dapat  dijadikan  pertimbangan untuk  membuat  maupun  memperbaiki  kebijakan  pemerintah  terkait  hak asasi perempuan yang sudah ada.
Penelitian  ini  akan  mendapatkan  data  mengenai  relasi  gender  dan pandemi  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara  selama  tahun  2020-2021 menggunakan studi kasus di negara Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat  menghasilkan  hipotesis  baru  yang  dapat  dikembangkan  dikemudian hari mengikuti perkembangan jaman dan kondisi.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Fenomena Pandemi Covid-19 di Asia Tenggara
Pandemi  penyakit  Virus  Korona  2019  (COVID-19)  memiliki konsekuensi yang dramatis di seluruh dunia, sehingga menyebabkan adanya fenomena lock-down dan social  distancing yang  dalam  jangka  waktu  lama
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
telah memicu krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. World Health  Organization (WHO)  mendeklarasikan novel  coronavirus di  China sebagai wabah pandemi global, setelah penemuan dan awal mula penyebaran virus yang terindikasi pertama kali di Wuhan, China (Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Namun China juga yang menjadi negara pertama yang mampu menurunkan kurva pandemic dengan kebijakan pembatasan sosial berupa physical  distancing hingga lockdown yang  diikuti  oleh  beberapa negara di dunia.
Hal  tersebut  diikuti  oleh  negara-negara  lain  di  Eropa  yang  mulai mampu  mengendalikan  penyebaran  Covid-19,  seperti  Italia,  Jerman, Spanyol,  dan  Perancis.  Pada  bulan  Mei,  pelonggaran  pembatasan  sosial semakin gencar dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Mulai terkendalinya kasus serta dilakukannya pelonggaran pada periode-periode awal ini cukup memberi  harapan,  namun  pandemi  ternyata  masih  jauh  dari  usai (Kementrian Keuangan Republik Indonesia).
Grafik 1. Kasus COVID-19
Sumber: worldometers.info
Grafik  tersebut  menunjukkan  adanya  peningkatan  kasus  pada periode  dimana  kasus  semakin  meningkat  secara  drastis  pada  beberapa negara.  Grafik  tersebut  juga  memperlihatkan  bahwa  dalam  memasuki kuartal III 2020 terjadi pergeseran episenter Covid-19 yang menuju negara- negara  berpenduduk  besar  seperti  Amerika  Serikat,  India,  Rusia,  Brazil, Meksiko, dan lain-lain, membuat tingkat penyebaran virus semakin cepat. Pada awal 2021 muncul berita kenaikan kasus dan kematian harian sangat tajam  dari  India  menjadi  kasus  dan  kematian  harian  tertinggi  di  India bahkan  melampaui  yang  sempat  terjadi  di  AS,  mendorong  terjadinya gelombang Covid-19 ke-2 secara global dengan India sebagai episenternya.
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
Selain  itu,  tantangan  juga  datang  dari  mutasi  virus  Covid-19  yang tercantum dalam daftar variant of concerns (VOCs) WHO yaitu varian B.1.617 yang  pertama  kali  terdeteksi  di  India  menjadi  varian  ke-4  pada  2021.  Hal tersebut  semakin  memperparah  kondisi  dari  segala  bidang  kehidupan (Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia).  Dengan  adanya  peningkatan kasus dan bertambahnya varian virus yang semakin berbahaya dan beragam semakin  memunculkan  dampak  ekonomi  bagi  negara.  Sehingga  berbagai negara dunia berupaya beradaptasi dengan kondisi pandemik yaitu dengan melakukan  relaksasi  pembatasan  sosial  dan reopening ekonomi  dan menerapkan  gaya  hidup new  normal meskipun  hal  tersebut  tetap membutuhkan  aktivitas  dan  interaksi  antarmanusia  sehingga  kembali memicu  kenaikan  risiko  penularan  dan  eskalasi  kasus  harian  kembali meningkat.
Penularan  yang  sangat  cepat  dan  menimbulkan  korban  jiwa,  serta upaya  mitigasinya  yang unprecedented tersebut  menciptakan  perubahan besar  pada  interaksi  di  tingkat  individu  hingga  pada  tingkatan institusi/negara.  Pembatasan  gerak  dan  interaksi  yang  masif  membawa konsekuensi  pada  perekonomian.  Dalam  jangka  panjang,  covid-19  telah mengubah kondisi sosial ekonomi dunia dan mengubah arah perekonomian global  menuju  resesi.  Negara-negara  yang  melakukan lockdown lebih  ketat serta dengan durasi lebih panjang cenderung mengalami tekanan tinggi.
Berbagai negara yang memiliki ketergantungan pada ekspor dan sektor pariwisata  juga  terdampak  sangat  signifikan  oleh  pandemi. World  Bank menganggap krisis ini merupalan krisis terburuk dalam 150 tahun terakhir. Dampak  global  lain  ialah  terhadap  pelambatan  aktivitas  produksi  yang mengakibatkan peningkatan pemutusan hubungan kerja, sebagai contoh di Amerika Serikat sebagai perekonomian terbesar di dunia, terdapat 8,7 juta klaim  pengangguran  (Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia).  Sebagian besar penggangguran baru yang muncul di Amerika Serikat (AS) berasal dari sektor-sektor  yang  terdampak  parah  akibat  Covid-19  seperti  industri hiburan, akomodasi, transportasi, perdagangan, dan manufaktur.
Efek tersebut juga terjadi di berbagai negara lain terutama kelompok rentan,  salah  satunya  perempuan.  Berdasarkan  sebuah  penelitian  yang
dilakukan  oleh  ekonom  Titan  Alon,  Matthias  Doepke,  Jane  Olmstead- Rumsey,  dan  Michèle  Tertilt,  ditemukan  bahwa  resesi  ekonomi  selama pandemi  menghantam  perempuan  lebih  keras.  Pada  periode  Februari  dan April  2020,  pengangguran  laki-laki  meningkat  9,9%;  pengangguran perempuan  meningkat  12,8%.  Pandemi  merusak  pekerjaan  pelayanan, misalnya di restoran, hotel, studio pilates, gerai ritel, dan sebagainya terjadi pada perempuan (Rosalsky, G., 2020).
Dengan  demikian,  pembahasan  perempuan  sebagai  variable  penting dalam  isu  pandemik  ini  mulai  bermunculan,  khususnya  juga  di  Kawasan Asia Tenggara, dikarenakan isu pandemi Covid-19 merupakan isu kesehatan internasional dan wilayah Asia Tenggara adalah region/kawasan yang paling dekat  dengan  China.  Dalam  tingkat  analisis  terendah  studi  Hubungan Internasional  yakni people /  individual,  maka  peran  seorang  perempuan menjadi  sorotan  utama  pada  studi  kasus  ini,  dimana  perempuan  dan kelompok sosial masyarakat di negara anggota ASEAN yang bekerja di sektor informal  akan  lebih  rentan  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan  wabah pandemi Covid-19.

## Konvensi Internasional tentang Hak Perempuan
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  Discrimination  Against Women (CEDAW)  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang-undang No.7 Tahun 1984 yang sampai saat ini telah pula diratifikasi oleh 177 negara di  seluruh  dunia  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum Dan  HAM,  2007).  Konvensi  CEDAW  disepakati  oleh  Komite  Status  Wanita PBB berdasarkan rekomendasi dari Dewan ECOSOC yang bertujuan untuk memperjuangkan  kesetaran  substantif  antara  perempuan  dan  laki-laki dalam  segala  bidang.  Bidang-bidang  yang  difokuskan  dalam  segala kehidupan  tercermin  dalam  artikel-artikel  yang  diatur  baik  bidang  sipil, budaya, ekonomi, politik maupun sosial. Substansi yang ada dalam Konvensi CEDAW, wajib diadopsi untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta.
Konvensi CEDAW diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 7 Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi ini mendasarkan pada
tiga  prinsip  atau  asas.  Pertama,  Persamaan  Substantive,  yaitu  mengakui adanya  perbedaan  situasi  hidup  perempuan  dan  laki-laki,  dimana perempuan  dapat  atau  lebih  rentan  mengalami  diskriminasi  yang  sering dijustifikasi  melalui  perbedaan  ketubuhannya  dibanding  laki-laki,  dengan menggunakan tolak ukur kepentingan laki-laki. Diskriminasi dapat dialami langsung atau merupakan kelanjutan dari berbagai tindakan diskriminatif di waktu lalu. Untuk menanggulanginya, persamaan substantive menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara ( temporary special measures) dan perlindungan maternitas.
Kedua, Non Diskriminasi: Pasal 11 Convention on the Elimination of All Form  of  Discrimination  Againts  Women  (CEDAW)  tentang  Hak-hak  Politik Perempuan  terdapat  hak  khusus  perempuan  dimana  dalam  Pasal  4 menjelaskan  tentang  affimative  action  yaitu  diskriminasi  positif  bagi perempuan.  Sedangkan  dalam  Pasal  11  menjelaskan  tentang  kewajiban negara untuk meniadakan adanya diskriminasi perempuan di tempat kerja. Dengan demikian dapat menjadi suatu tameng bagi para pekerja perempuan untuk tetap mendapatkan hak-haknya.
Ketiga,  Kewajiban  Negara:  Konsepsi  dalam  CEDAW  sejalan  dengan konsepsi HAM di Indonesia, dimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan  tidak  boleh  mendapatkan  diskriminasi  berdasarkan  apapun  termasuk berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin. Sehingga  HAM  menjadi  seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia,  perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat.

## Kesetaraan Gender di Asia Tenggara
GGGI ( Global Gender Gap Index ) mengukur kesetaraan gender di setiap negara  berdasarkan  empat  komponen  utama,  yakni  kesempatan  dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik (World Economic Forum, 2021).
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
Sebelum  membahas  tentang  bagaimana  tanggapan  pemerintah, berikut  grafik  tingkat  kesadaran  gender  pemerintah,  berdasarkan  statistik kesenjangan gender negara-negara di Asia Tenggara:

## Grafik 2. Indeks Ketimpangan Gender di Negara Asia Tenggara

## Sumber: World Economic Forum (WEF)
Grafik tersebut menunjukkan Pada hasil Skor Global Gender Gap Index di  Asia  Tenggara  (2021)  Filipina  memperoleh  skor  0,784  dalam  Indeks Kesenjangan  Gender  Global  (GGGI)  pada  2021.  Indeks  itu  memiliki  skala tertinggi  1,  yang  menunjukkan  tercapainya  kesetaraan  gender.  Skor  yang diberikan pada Filipina tahun ini merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Beberapa negara sekawasan juga punya skor di kisaran 0,7. Mereka adalah Laos,  Singapura,  Timor  Leste,  Thailand,  dan  Vietnam.  Sementara  itu, Indonesia  menduduki  peringkat  tujuh  di  kawasan  ini  dengan  skor  0,688. Angka itu tak jauh berbeda dengan Kamboja (0,684) dan Myanmar (0,681).
Dalam pemahaman gender, terdapat fakta bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan dengan kebiasaan dan jumlah populasi sebuah negara. Menurut data tentang kelahiran perempuan di Asia Tenggara,  perempuan  yang  lebih  maju  cenderung  mempunyai  lebih  sedikit anak.  Data  tersebut  dilakukan  dengan membandingkan  Singapura  sebagai negara  terkaya  di  Asia  Tenggara  dengan  rata-rata  pendapatan  per  tahun hampir 50.000 Dollar AS dengan indeks HDI yang rendah jika dibandingkan negara yang lebih miskin contohnya Myanmar, Kamboja Dan Laos, termasuk
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
di Indonesia. Sehingga apabila dicermati korelasi antara status ekonomi dan status perempuan di dalam masyarakat. Di negara yang lebih maju, status perempuan lebih tinggi, meskipun hal itu juga tidak secara otomatis terjadi.
Upaya  pemenuhan  hak  pada  perempuan  dapat  menggunakan pendekatan inklusif gender, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam merancang  pendekatan  inklusif  gender  untuk  manajemen  dan  pemulihan darurat,  dan  standar  kesetaraan  gender  dalam  kehidupan  publik  (2015 Recommendation  on  Gender  Equality  in  Public  Life).  Hal  tersebut  penting untuk  menyoroti  pentingnya  pendekatan  ganda  yang  mempromosikan pemberdayaan perempuan dan mengarusutamakan gender dalam kebijakan publik  dengan  memanfaatkan  perangkat  pemerintah,  seperti  pembuatan kebijakan, perencanaan, regulasi, anggaran, dan pengadaan publik.
Inklusif  gender  juga  merupakan  bentuk  kebebasan  seseorang  dalam memilih dan menerima siapapun tanpa melihat gender yang diharapkan akan membantu  terciptanya  kesetaraan  gender  yang  baik.  Namun  efektivitas pembuatan  kebijakan  tentang  kesetaraan  gender  membutuhkan  komitmen dan  tindakan  oleh  semua  pemangku  kepentingan  melalui  pendekatan pemerintah  secara  menyeluruh.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi  tantangan bagi  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  berbasis  pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk memasukkan inklusif gender.

## Dampak Covid-19 terhadap Perempuan
Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berbeda bagi pria dan wanita, hal tersebut terjadi merupakan hasil dari ketidaksetaraan struktural yang  muncul  dalam  masyarakat  tentang  gender.  Wanita  telah  terpengaruh secara  tidak  proporsional  oleh  dampak  ekonomi  dan  sosial  dari  pandemi, sehingga  semakin  memperburuk  ketidaksetaraan  struktural  dan  norma gender yang sudah ada sebelumnya. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami  berbagai  permasalahan,  seperti  beban  ganda,  kehilangan  mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.
Adanya lock  down dan social  distancing pada  masa  pandemi, perempuan  menghadapi  risiko  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  lebih
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
tinggi yang dibuktikan oleh beberapa berita harian di berbagai belahan dunia, seperti  di  Eropa,  yaitu  Prancis,  Kolombia,  maupun  di  Kawasan  Asia.  Hasil laporan  platform  kekerasan  berbasis  gender  online  pemerintah  Prancis menunjukkan lebih dari 40% (17 Maret-11 Mei 2020) dan 60% (30 Oktober- 15  Desember  2020).  Sementara  di  Kolombia,  kekerasan  perempuan  naik 150% selama periode 25 Maret dan 25 Juni 2020.
Di  Asia  seperti  di  Jepang,  terjadi  laporan  peningkatan  konsultasi kekerasan  dalam  rumah  tangga  sekitar  11%  dari  April  hingga  November 2020,  dibandingkan  periode  yang  sama  tahun  2019.  Begitu  juga  Pandemi Covid-19  yang  melanda  Indonesia  tidak  hanya  berdampak  pada  sektor kesehatan  tapi  juga  sosio-ekonomi,  terutama  bagi  perempuan  sebagai kelompok rentan.
Selain itu, hal tersebut di perkuat menurut laporan dari UN Women, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual,  kebanyakan  oleh  pasangannya.  Namun  sejak  pandemi  COVID-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meninggi dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara  dunia.  Permasalahan  genting  ini  membuat  UN  Women,  sebuah lembaga  yang  didedikasikan  untuk  menangani  pemberdayaan  perempuan, meluncurkan  kampanye  kesadaran  publik  atas Shadow  Pandemic--tren peningkatan  kasus  KDRT  di  tengah  krisis  COVID-19.  Dalam  sebuah  video layanan  publik Shadow  Pandemic yang  dinarasikan  oleh  aktor  pemenang Academy Award, Kate Winslet, UN Women menyampaikan pesan penting bagi semua orang untuk menolong perempuan di sekitar mereka yang mengalami KDRT (UN Women).
Pandemi  Covid-19  membawa  tantangan  dan  dampak  pada perekonomian  negara  hingga  ke  tingkat  mikro  ekonomi.  Bagi  para  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  secara  global  termasuk  di  Indonesia terdampak  dengan  adanya  penurunan  permintaan  dan  penghasilan  yang signifikan (The SMERU Research Institute).
Laporan  bersama  UNDP  dan  LPEM  (2020)  menemukan  bahwa  lebih dari 60% UMKM milik perempuan di Indonesia mengalami setidaknya 40%
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
penurunan  pendapatan  selama  bulan-bulan  awal  pandemi  yang  terutama disebabkan oleh anjloknya permintaan.
Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Berbasis Gender Pandemi  Covid-19  telah  memberi  dampak  besar  pada  sisi  kesehatan maupun ekonomi di berbagai negara, sehingga negara mulai bergerak cepat untuk mengeluarkan kebijakan dan stimulus ekonomi untuk menyediakan pembiayaan penanganan pandemi dan dampaknya. IMF memberikan acuan kebijakan dalam merespon dampak Covid 19 sebagai berikut.
Gambar 1. Penanganan Covid-19 oleh IMF
Sumber: IMF Policy Responses to COVID 19 , berbagai berita, diolah IMF mengestimasi lebih dari 193 negara di dunia telah meluncurkan stimulus  ekonomi  untuk  menangani  pandemi  Covid-19  dan  dampaknya. Dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa stimulus moneter lebih difokuskan pada  penurunan  suku  bunga,  peningkatan  jumlah  uang  beredar,  dan peringanan  beban  pinjaman  perusahaan.  Sedangkan  Stimulus  fiskal umumnya  ditujukan  untuk  memperbesar  alokasi  anggaran  penanganan Covid-19,  membantu  rumah  tangga  melalui  jaring  pengaman  sosial (social safety  net), serta  dukungan  pada  perusahaan  yang  terdampak.  Melalui kebijakan  fiskal,  banyak  negara  juga  memberikan  relaksasi  serta  jaminan untuk  keberlangsungan  dunia  usaha,  terutama  sektor  yang  mengalami dampak besar. Terdapat total nilai stimulus mencapai USD 11,7 triliun, atau setara dengan 12% PDB dunia. Bentuk, nilai, dan jangkauan stimulus yang dilakukan  berbagai  negara  terus  mengalami  penyesuaian  selama  pandemi berlangsung. Hal tersebut menunjukkan keseriusan dari seluruh negara di dunia  dalam  menghadapi  dampak  negatif  Covid-19  termasuk  terhadap
perekonomian.  Berikut  daftar  persentasi  negara  yang  melakukan  stimulus fiskal. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia)
Grafik 3. Presentase Negara Yang Melakukan Stimulus Fiskal
Sumber: CSIS & IMF (diakses Desember 2020) dan Kemenkeu, diolah
Grafik  tersebut  menunjukkan  adanya  dukungan  fiskal  yang  juga diarahkan  untuk  bantuan  bagi  perusahaan  serta  peningkatan  jaring pengaman  sosial  melalui  bantuan  tunai.  Australia  misalnya,  memberikan stimulus  khusus  USD  78  miliar  guna  memberi  subsidi  perusahaan  untuk membayar  upah  karyawan.  Sementara  itu,  Singapura  mengucurkan  dana hingga  USD  33,2  miliar  dalam  bentuk  subsidi  upah  dan  bantuan  tunai. Sedangkan  dukungan  fiskal  negara-negara  di  Eropa,  seperti  Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol sekilas terlihat tidak terlalu besar. Hal yang di soroti adalah Indonesia yang memberikan stimulus fiskal sebesar 3,8%.
Stimulus fiskal sendiri merupakan suatu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah  pada  beberapa  sektor,  yakni  relaksasi  sektor  pajak,  sektor perbankan,  sektor  bea  cukai,  sektor  kesejahteraan  masyarakat  dan kesehatan, sektor perdagangan, serta kepentingan UMKM. Pada 25 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus jilid 1 untuk mencegah perlambatan ekonomi nasional. Paket kebijakan pada stimulus jilid I antara lain  difokuskan  untuk  membantu  sektor  pariwisata,  akomodasi  pariwisata dan transportasi diantaranya. Kemudian k etika wabah virus corona akhirnya muncul di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus kedua yang berisi kebijakan fiskal atau perpajakan. Stimulus  fiskal  jilid  III  dibentuk  pada  24  Maret  2020  pada  kondisi  Covid melalui UU No.2/2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020 dengan nilai realisasi  Rp579,8  triliun,  yaitu  inventarisasi  kesehatan,  yakni  meliputi
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
bantuan  iuran  untuk  penyesuaian  tarif  pekerja,  tenaga  medis  pusat  dan daerah,  santunan  kemanusiaan  untuk  tenaga  kesehatan,  belanja penanganan kesehatan untuk covid-19, vaksinasi gratis dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19.
Kedua, peningkatan jaring pengamanan sosial ( social safety net ) untuk masyarakat.  Yaitu  meliputi  penambahan  jaringan  pengamanan  sosial, cadangan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  dan  operasi  pasar/logistic, survival and recovery kit untuk menjaga kesinambungan bisnis penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan covid.
Ketiga,  adanya  dukungan  pemerintah  untuk  industri  usaha terdampak.  Yaitu  berupa  penentuan  cadangan  perpajakan  dan  stimulus KUR, bserta dukungan untuk dunia usaha melalui pembiayaan dalam rangka dukungan program pemulihan ekonomi nasional, serta reformasi struktural melalui UU No. 11/2020 tentang UU Cipta Kerja.
Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat  untuk  terus  mengoptimalkan  kebijakan  stimulus  yang  telah dikeluarkan untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi yang sudah  mulai  terlihat.  Sejumlah  data  ekonomi  menunjukkan  angka  positif yang  diyakini  menjadi  indikator  pemulihan  ekonomi  nasional  antara  lain angka  penjualan  kendaraan  bermotor, purchasing  managers  index (PMI), indeks  penjualan  ritel,  indeks  keyakinan  konsumen,  penjualan  semen, penjualan  ritel  dan  aktivitas  belanja  masyarakat.  Pemerintah  harus bersinergi dengan berbagai aktor termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan para pelaku usaha untuk dapat mengembalikan perekonomian nasional.
OJK dalam hal ini akan melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan  pembiayaan  serta  senantiasa  bersinergi  dengan  kebijakan  Pemerintah dan memperluas akses pembiayaan kepada UMKM melalui digitalisasi dalam sebuah  ekosistem.  Kredit  UMKM  mulai  mengalami  pertumbuhan  dampak positif dari stimulus pemerintah untuk UMKM, yang terdiri dari pertambahan KUR  maupun  subsidi  bunga.  Pengembalian  sektor  pariwisata  juga diupayakan  untuk  bangkit  dan  mempercepat  perekonomian  dengan bersinergi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia (Bank Indonesia. 2021).

## Dampak  Kebijakan  Pemulihan  Ekonomi  terhadap  Perempuan  di Indonesia Pada Era Pandemi
Jumlah perempuan sedikit lebih dari separuh populasi di ASEAN dan kemajuan yang signifikan telah dicapai bagi perempuan dan anak perempuan di  kawasan  ini  terutama  dalam  akses  ke  pendidikan,  partisipasi  dalam angkatan  kerja,  peningkatan  kualitas  atau  kesehatan  reproduksi  dan perluasan  ruang  untuk  mengekspresikan  suara  mereka  dan  menggunakan hak mereka (ASEAN, 2020). Namun perempuan masih banyak menjadi target diskriminasi  HAM  yang  terjadi  karena  ada  perbedaan  kondisi  sosial  yang beragam.  Hal  itu  berdampak  tidak  terpenuhinya  hak-hak  ekonomi  para perempuan,  padahal  jika  hak-hak  ekonomi  tidak  terpenuhi  maka  hak-hak yang  lain  juga  ikut  tidak  terpenuhi  (Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, 2021.
Sejak  awal  pandemi,  perempuan  rentan  mengalami  berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi  tulang  punggung  keluarga,  hingga  mengalami  kekerasan  berbasis gender (UN Women). Sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan perempuan melalui kebijakan-kebijakan negara yang berwawasan gender. Dasar hukum terkait pemenuhan hak warga negara tanpa pengecualian di Indonesia sudah diatur dalam pasal UUD 1945 yang mengatur kententuan HAM termuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2).
“Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemeerdekaan dari perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif itu.”
Dampak covid-19 lebih banyak dirasakan oleh perempuan. Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi sebagai dampak dari  pandemi  Covid-19  yang  berbasis  pengetahuan  gender  dan  tanpa diskriminasi,  terdapat  beberapa  pendekatan  penting  yang  dapat  dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara pembuatan kebijakan yang proaktif dan terarah  untuk  menutup  kesenjangan  gender  yang  teridentifikasi  dan menyamakan kedudukan bagi laki-laki dan perempuan (yaitu Tindakan yang ditargetkan),  dan  memastikan  tindakan  pemerintah  tidak  secara  sengaja memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan gender yang ada.
Menurut Country  Director  MicroSave  Consulting, Grace  Retnowati, lemahnya inklusivitas gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan pasca  pandemi  dapat  semakin  mengasingkan  peran  perempuan  dalam pemulihan  ekonomi  pasca  pandemi.  Salah  satu  bentuk  upaya  pemulihan ekonomi  berbasis  gender  ialah  berbagai  bentuk  bantuan  di  masa  pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kelompok masyarakat penerima bantuan. Sebagian  besar  bantuan  sosial  (bansos)  ditargetkan  untuk  perempuan. Bansos  ini  masuk  dalam  program  penanganan  pandemi  Covid-19  dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021). Jenis bansos yang secara tidak langsung diberikan untuk perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga. Hampir 90% kepala keluarga dari keluarga penerima manfaat (KPM) adalah  perempuan.  Bansos  tunai  ini  diharapkan  dapat  membantu  untuk biaya  sekolah  (membeli  kuota  internet),  biaya  imunisasi,  dan  pemeriksaan kehamilan.  Selain  itu  ada  bantuan  pemerintah  berupa  BLT  Dana  Desa. Bantuan  ini  banyak  dipegang  oleh  kelompok  perempuan.  Selain  itu, pemerintah juga memberikan subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah 5  juta  rupiah  melalui  Program  BLT  Subsidi  Gaji.  Sebagian  besar  bantuan tersebut juga diberikan kepada perempuan.
Pemerintah Indonesia juga memiliki berbagai program pemberdayaan perempuan yang difokuskan kepada perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana dan kekerasan. Hal ini dilakukan melalui sinergi antara lain  dengan  PT.  PNM  Persero  untuk  memberikan  pendanaan  dan pendampingan  demi  mencapai  lima  isu  prioritas  terkait  perempuan  dan anak. Kemen PPPA juga membuat program kepemimpinan bagi perempuan di  perdesaan  agar  perempuan  dapat  menyampaikan  aspirasi  dan  memiliki kesempatan  untuk  menjadi  pejabat  desa/pemimpin,  serta  meningkatkan keterampilan  kepribadian  dan  peran  perempuan  dalam  pembuatan keputusan.
Dengan demikian, Kemen PPPA telah menjalankan beberapa strategi, yaitu  menetapkan  gender  sebagai  isu  sentral  dalam  Strategi  Nasional Keuangan  Inklusi;  berkolaborasi  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan terkait  seperti  kementerian/lembaga,sektor  pembangunan,  sektor  swasta,
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
lembaga  masyarakat,  dan  akademisi  untuk  memfasilitasi  pelatihan wirausaha  yang  sensitif  gender  dan  pendampingan  usaha;  mendukung UMKM  perempuan  untuk  bertahan  dengan  pandemi  global  saat  ini;  dan mendukung  akses  terhadap  kredit  bunga  rendah  (Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia, 2021)  UMKM  dianggap  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  nasional karena menyerap hampir 97 persen tenaga kerja domestik dan menyumbang 60 persen dari PDB nasional.
Selama  pandemi  COVID-19,  Pemerintah  Indonesia  mengumumkan paket  respons  nasional  yang  melibatkan  total  1439,97  triliun  pada  tahun 2020  dan  2021.  Meskipun  alokasinya  besar,  paket  respons  secara keseluruhan  belum  memuat  kebijakan  yang  secara  khusus  menargetkan UMKM  perempuan.  Namun,  ada  beberapa  inisiatif  program  dari  instansi pemerintah yang dirancang khusus untuk menyasar pada perempuan dalam program  UMKM,  yaitu  Program  Mekaar  (PT  PNM)  yaitu  program  yang memungkinkan  usaha  ultra-mikro  yang  dipimpin  perempuan  untuk  dapat mengakses  pinjaman  usaha  berbasis  kelompok  tanpa  memerlukan  agunan fisik,  dimana  PNM  menjadi  satu-satunya  lembaga  pembiayaan  yang menyalurkan  Program  Ultra  Micro  Financing  (UMi)  Kementerian  Keuangan yang secara khusus menyasar perusahaan perempuan.
Selain  itu,  Program  Pengembangan  Industri  Rumah  Tangga (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak),  dimana program  ini  memungkinkan  industri  rumah  tangga  ultra-mikro  dan  mikro yang dipimpin perempuan untuk mengakses pendampingan intensif selama periode 2016–2019. Sekitar 3.000 industri rumah tangga dari 21 kabupaten mendapat manfaat dari program ini. Meskipun tidak dirancang secara tepat untuk  menangani  pandemi,  program  ini  telah  membantu  industri  rumah tangga yang dipimpin perempuan untuk bangkit kembali selama krisis dan membangun  jaringan  dengan  pemerintah  daerah  mereka.  Secara  umum materi pembelajaran terdiri dari pengembangan bisnis dan digital marketing (termasuk  pendampingan  cara  penggunaan  Zoom  dan  online  marketplace yang benar). Program ini juga mendukung penerima manfaat dengan bantuan hukum,  termasuk  pengurusan  izin  izin  industri  rumah  tangga.  Namun,
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
program ini hanya dilaksanakan sebagai program percontohan. Kedepannya, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  berharap kantor wilayah pemberdayaan perempuan bersama kementerian lain, seperti Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  melanjutkan  program  ini  dan mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaannya.
Lalu,  Program  Inkubasi  Sispreneur  (Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dan  PT  XL  Axiata)  Program  ini memberikan pembinaan online tentang teknologi digital untuk usaha mikro yang dipimpin perempuan.
Terakhir,  Program  pelatihan  kesetaraan  gender.  Asosiasi  bisnis  juga menekankan  bagaimana  sikap  yang  dipaksakan  secara  sosial  mengenai gender  menciptakan  perbedaan  mendasar  antara  UMKM  perempuan  dan laki-laki.  Namun,  program  tersebut  tidak  menarik  banyak  peserta  karena tidak  dimulai  dengan  komersialisasi,  program  ini  tidak  terlalu  menarik karena  dianggap  tidak  menghasilkan  keuntungan.  Program  tersebut dianggap  tidak  ada  kaitannya  dengan  penjualan  produk  mereka,  sehingga UMKM perempuan enggan untuk bergabung.
Dalam  penerapan  kebijakan  pemulihan  ekonomi  berbasis  gender terhadap  perempuan  berhadapan  dengan  kenyataan  tentang  budaya  yang menempel  di  Indonesia  tentang  Patriarkisme.  tantangan  diskriminasi  dan justru meningkatkan kerentanan terhadap perempuan pada pasca pandemi, diantaranya  kesenjangan  kesejahteraan.  Dapat  dilihat  dalam  pemberian upah  minimum  regional  (UMR)  yang  digunakan  sebagai  standar  adalah buruh  laki-laki  dengan  hitungan  hidup  lajang  yang  memiliki  kebutuhan berbeda dengan buruh/pekerja perempuan.”
Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan suatu bentuk partisipasi  dalam  pembangunan  nasional.  Perkembangan  industrialisasi memberikan suatu kesempatan bagi perempuan untuk bisa menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun nasib pekerja perempuan sangat bergantung dengan kepedulian negara. Tidak menutup kemungkinan masih saja terdapat kontroversi yang terjadi seperti diskriminasi pekerja perempuan dalam  hal  pemberian  upah,  cuti  haid  dan  melahirkan,  serta  pelanggaran terhadap hak-hak lainnya.
Dalam  praktiknya,  masih  terdapat  keluh  kesah  dari  para  pekerja terutama  pekerja  perempuan.  Keluhan  tersebut  salah  diantaranya  yaitu adanya  diskriminasi  pengupahan  untuk  pekerjaan  yang  sama  dan  untuk waktu yang sama. Meskipun sudah dijamin dalam Pasal 67 sampai Pasal 101 meliputi  perlindungan  buruh  penyandang  cacat,  anak,  perempuan,  waktu kerja,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  pengupahan  dan  kesejahteraan. Selain  itu  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  “Pekerja/buruh  wanita  yang  dalam  masa  haid merasakan  sakit  dan  memberitahukan  kepada  pengusaha,  tidak  wajib bekerja  pada  hari  pertama  dan  kedua  pada  waktu  haid.”  Pasal  1  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyebutkan  bahwasanya  setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita,  dalam melakukan  pekerjaan  yang  sepadan  dengan  martabat  kemanusiaannya berhak  atas  upah  yang  adil  sesuai  dengan  prestasinya  dan  menjamin kelangsungan  hidup  keluarganya.  Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  a  quo memberikan  implikasi  bahwa  perempuan  mempunyai  hak  atas  pekerjaan dan  perlindungan  pekerjaan  serta  kelangsungan  hidup  keluarganya. Sebagaimana  esensi  dari  adanya  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yaitu  memberikan  kesejahteraan  pada  setiap pekerja/buruh agar dapat menjamin kemajuan dunia usaha Indonesia.
Dengan  demikian  melihat  pada  faktanya  perlindungan  pekerja perempuan masih menjadi persoalan, terlebih di masa pandemi yang justru para  pekerja  perempuan  kehilangan  hak-haknya.  Oleh  karena  itu  negara melalui  pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  terhadap  perlindungan pekerja perempuan agar tidak adanya diskriminasi pekerja perempuan dan tetap para perempuan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi di masa  pandemi  Covid-19  (Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, 2021).
Selain  masalah  perekonomian  yang  semakin  sulit  pasca  Pandemi Covid-19. Pandemic juga meningkatkan angka kekerasan pada perempuan. Menurut  data  dari  Komnas  Perempuan  menyebutkan  adanya  peningkatan jumlah kekerasan perempuan menjadi 5.551 pada 2020 setelah sebelumnya berjumlah  1.913  kasus  pada  2019.  Angka  tersebut  didominasi  oleh
kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  diakibatkan  oleh  tingkat penghasolan yang rendah.
Dengan  adanya  akibat  dari  kemrosotan  ekonomi  keluarga  selama pandemic juga berpengaruh pada jumlah pernikahan anak perempuan yang dikarenakan terganggunya system Pendidikan. Angka yang dimiliki Komnas Perempuan menunjukkan pada 2020 ada sebanyak 64.211 kasus pernikahan anak.  Padahal  pernikahan  anak  pada  2019  masih  di  angka  23.126  kasus. (Komnas  Perempuan.  2021)  Hal  tersebut  berdampak  pada  masalah kesehatan reproduksi, masalah rumah tangga. kesempatan kerja yang minim hingga  penuruan  kualitas  hidup.  Adanya  eningkatan  beban  perempuan selama lock  down menambah  batasan  sosial  dan  ruang  gerak  perempuan untuk mengaktualisasi diri, sehingga banyak keluarga yang menganjurkan menikah karena dianggap dapat mengurangi beban dan mendapatkan solusi berbagai permasalahan tersebut.
Apabila  program-program  pemulihan  ekonomi  dilaksanakan  secara “buta  gender”,  mungkin  ketertinggalan  perempuan  akan  semakin jauh.    “Indonesia  adalah  negara  anggota  ASEAN  dengan  jumlah  populasi terbanyak,  dimana  perempuan  mengisi  hampir  setengahnya.  Dari  jumlah perempuan  tersebut,  54  persen  di  antaranya  berada  pada  usia  produktif. Oleh  karenanya,  perempuan  berpotensi  besar  terhadap  pertumbuhan ekonomi  jika  diberikan  kesempatan  luas  dan  dukungan  yang  baik,” (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia,  ungkap  Menteri  Bintang  dalam  Webinar  Internasional Road  to ASEAN  Ministerial  Meeting  on  Women :  ‘ Women’s  Participation  in  the  Digital Economy ’  yang  dilaksanakan  Kemen  PPPA  bekerjasama  dengan  MicroSave Consulting (MSC) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).
Di Indonesia terdapat dua per tiga dari jumlah penduduk perempuan merupakan kelompok usia produktif 15-64 tahun, ada potensi yang sangat besar  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menghapuskan rintangan  bagi  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  perekonomian. Misalnya,  jika  Indonesia  dapat  meningkatkan  partisipasi  angkatan  kerja perempuan sebanyak 25 persen saja pada tahun 2025, maka hal itu dapat
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
menghasilkan  tambahan  aktivitas  ekonomi  senilai  $62  miliar  (sekitar  890 triliun Rupiah) dan menambah PDB sebesar 2,9 persen.
Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan bantuan modal kerja bagi pengusaha mikro yang dikategorikan miskin dan rentan terkena dampak pandemic Covid-19. Namun demikian di era digital saat ini, dalam menangani berbagai kerentanan dan dampak negatif yang dihadapi perempuan di masa pandemi, sangatlah penting melakukan investasi pada teknologi digital dan literasi keuangan guna meningkatkan kesiapan diri perempuan dan keluarga.
Perempuan merupakan agen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika perempuan diberikan akses setara khususnya dalam ekonomi digital dan akses keuangan, maka hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan  perekonomian  dan  menghindari  keluarga  dari  kemiskinan, tapi  juga  turut  menumbuhkan  perekonomian  bangsa.  Covid-19  memaksa para  pelaku  usaha  untuk  beradaptasi  lebih  cepat  terhadap  perkembangan era  digital.  Dengan  keterampilan  dan  pengetahuan  baru,  para  pemimpin perempuan  dapat  memainkan  peran  kunci  dalam  membantu  komunitas mereka untuk pulih dari dampak pandemi di bidang ekonomi.
Pada  tahun  1975,  ASEAN  mulai  meresmikan  kerja  sama  regionalnya dalam  isu-isu  perempuan  dengan  mengadakan  Konferensi  Pemimpin Perempuan ASEAN. Setahun kemudian, ASEAN Sub-Committee on Women (ASW)  didirikan  dan  kemudian  berganti  nama  menjadi  ASEAN  Women's Program  (AWP)  pada  tahun  1981.  Pada  tahun  2001,  kerja  sama  ASEAN tentang  isu-isu  perempuan  direstrukturisasi  dan  dikoordinasikan  secara resmi oleh ASEAN Committee on Women (ACW).
ACW  diberi  mandat  untuk  mengawasi  dan  mengoordinasikan  kerja sama ASEAN dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Kerja programnya dimulai dengan pelaksanaan  Rencana  Kerja  untuk  Kemajuan  Perempuan  dan  Kesetaraan Gender  (2005-2010),  yang  didasarkan  pada  Deklarasi  1988  tentang Kemajuan  Perempuan  di  ASEAN.  Ini  digantikan  oleh  Rencana  Kerja Operasionalisasi  Deklarasi  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan (2006-2010).
ACW terdiri dari pejabat senior yang mewakili mesin dan kementerian perempuan nasional yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan  anak  perempuan.  ACW  mendukung  dan  melapor  kepada  ASEAN Ministerial  Meeting  on  Women  (AMMW)  yang  menetapkan  arah  kebijakan strategis  kerjasama  regional  ASEAN  tentang  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan perempuan.
ACW sedang melaksanakan rencana kerjanya untuk tahun 2016-2020 yang  berfokus  pada  enam  bidang  prioritas,  yaitu  promosi  kepemimpinan perempuan,  stereotip  non-gender  dan  perubahan  norma  sosial, pengarusutamaan  gender  di  tiga  pilar  ASEAN,  penghapusan  kekerasan terhadap  perempuan,  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  dan pemberdayaan perempuan dalam situasi rentan.
Dalam rencana kerja ASEAN Committee on Women (ACW) 2021 – 2025 terdapat  beberapa  kegiatan  yang  diharapkan  dapat  memberikan  banyak kesempatan  untuk  perempuan  dapat  ikut  berpartisipasi  dan  berkembang khususnya agar dapat berperan sebagai agen dalam pembangunan nasional pasca pandemic Covid-19 ( ASEAN Committee on Women (ACW) 2021 – 2025).

## KESIMPULAN
Pada  era  Pandemi  Covid-19  membawa  dampak  menyeluruh  pada semua lini kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dunia, termasuk Kawasan Asia  Tenggara.  Dampak  terbesar  pada  kelompok  rentan  marginal  yaitu perempuan  yang  di  sisi  lain  juga  menjadi  agen  penting  dalam  pemulihan ekonomi  keluarga  dan  negara.  Pemulihan  ekonomi  menjadi  aspek  penting bagi  negara,  keluarga  dan  individu  dalam  memberdayakan  diri  dari keterpurukan akibat dampak pandemi. Berbagai upaya pemerintah berhasil dilakukan dengan menggunakan dasar kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakanya, meskipun terdapat tantangan terhadap kerentanan perempuan sebagai dampak dari implementasi kebijakan yang diskriminatif dan masih netral gender. Peluang dan Peran penting perempuan sebagai agen penting dalam  pemulihan  ekonomi  harus  menjadi  dasar  landasan  penting  dalam optimalisasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 1, Juni 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1567
nasional pasca pandemic covid-19, berdasarkan jumlah populasi dan potensi konstruksi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina E, dkk. (2021). Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan  Gender. Konferensi  Nasional  Universitas  Nahdlatul  Ulama Indonesia , Vol. 01 No. 01
ASEAN. ASEAN Committee on Women (ACW) 2021 – 2025 https://asean.org/book/asean-committee-on-women-acwwork-plan- 2021-2025/ diakses pada 19 April 2022
ASEAN. Gender,  Rights,  of  Women  and  Children .  https://asean.org/our- communities/asean-socio-cultural-community/gender-rights-of- women-and-children/ diakses pada 18 April 2022
Ayu  Adi  Susanti,  Putu. Pandemi  Covid-19,  Banyak  Gadis  di  Asia  Tenggara Putus  Sekolah  dan  Menikah  Dini .  https://indobalinews.pikiran- rakyat.com/internasional/pr-881618030/pandemi-covid-19-banyak- gadis-di-asia-tenggara-putus-sekolah-dan-menikah-dini  diakses  pada 20 Maret 2022
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional  Yang  Berdampak  Pada  Pemberdayaan  Perempuan . https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_te rhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_pere mpuan.pdf diakses pada 03 April 2022
Bank  Indonesia. Optimalkan  Kebijakan  Stimulus,  Percepat  Pemulihan Ekonomi . https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_239321.aspx diakses pada 18 April 2022
Creswell, John W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dalam Perspektif Cedaw .
https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/perlindungan-pekerja- perempuan-masa-pandemi-dalam-perspektif-cedaw/  diakses  pada  18 April 2022
Danim, Sudarwan. (2002) Menjadi Peneliti Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . (1996). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia. Perlindungan  Pekerja Perempuan Masa Pandemi
Fauzia,  Mutia. Dampak  Pandemi  Covid-19,  Wanita  Berisiko  Kehilangan Pekerjaan Lebih Tinggi dari Pria . https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/07563781/dampak -pandemi-covid-19-wanita-berisiko-kehilangan-pekerjaan-lebih-tinggi diakses pada 19 Maret 2022
Hutabarat,  Jose  Segitya  dkk.  (2021).  Perempuan  Di  Tengah  Konflik  Dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal  Kajian  Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik Indonesia, Vol. 08, No. 03
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia. Percepat  Pemberdayaan  Ekonomi  Perempuan  Di  Asean, Tingkatkan  Digitalisasi  Ekonomi  Dan  Pemulihan  Inklusif  Gender. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3435/perce pat-pemberdayaan-ekonomi-perempuan-di-asean-tingkatkan- digitalisasi-ekonomi-dan-pemulihan-inklusif-gender  diakses  pada  19 April 2022
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perempuan dan Beban Hidup di Masa Pandemi Covid-19 . https://www.setneg.go.id/baca/index/perempuan_dan_beban_hidup_ di_masa_pandemi_covid_19 diakses pada 19 April 2022
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020 . https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal diakses pada 03 April 2022
Komnas Perempuan. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 . https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020- komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 diakses pada 19 April 2022
Mardalis. Model Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . (1995) Jakarta:Bumi Aksara
Moleong, Lexy J. (2006) . Metode Penelitian Kualitatif,. edisi Revisi, Bandung Owen, Lara . Virus corona: Bagaimana Covid-19 pengaruhi kehidupan sosial perempuan  di  Asia .  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 51717312 diakses pada 19 Maret 2022
Pambudi, A. (2021). STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19. Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 6 (01). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.347
Rosalsky, G. How The Pandemic Is Making The Gender Pay Gap Worse . https://www.npr.org/sections/money/2020/08/18/903221371/how- the-pandemic-is-making-the-gender-pay-gap-worse pada 03 April 2022
Sulaeman, Kirana Mahdiah dan Fenny Rizka Salsabila. (2021). Dampak Masa Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Kesetaraan  Gender. Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia , Vol. 01 No. 01
The SMERU Research Institute. Men- and women-owned/led MSMEs and the
COVID-19 policy responses in Indonesia . https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0008/2932424/Fin al-country-report-MSME-gendered-impacts-Indonesia.pdf diakses pada 06 April 2022
UN Women. The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19 . https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender- equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid- 19 diakses pada 06 April 2022.
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984
World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2021 . https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/ diakses pada 06 April 2022