## Penataan  Pendelegasian Perundang-Undangan  dalam  Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah
Maizathul Baizura a , Emilda Firdaus b , Mexsasai Indra c
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mb.zoera@gmail.com@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mexsasai.indra@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 08-06-2021
Revised     : 25-11-2021 Accepted : 26-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Arrangement
Delegation Legislations Realization of the Formation of Regional Legislation Program.
As  a  rule  of  law,  Indonesia  still  has  various  problems  in  the  field  of regulation,  both  central  and  regional  laws  and  regulations.  One  of  the problems  highlighted  is  that  there  are  too  many  hyper  regulations  as  a result of over-laaping and irregular delegation orders which have quite a broad  impact  on  government  administration,  including  in  the  regions. Although  the  existence  of  Law  Number  12  Year  2011  is  expected  to maintain  the  order  of  the  Prevailing  Laws,  the  orderly  reality  of  the Prevailing  Law  has  not  yet  been  fully  realized.  One  of  the  statutory instruments  to  be  an  object  of  the  problem  is  legal  products  in  the regions  in  the  form  of  regional  regulations.  In  addition,  this  issue  of delegation orders also has an impact on the planning implications of the Regional  Regulation  Formation  Program.  The  arrangement  of  the Delegation  of  Legislative  Regulations  on  the  formation  of  regional regulations  is  not  carried  out  properly  by  the  Government,  this  is evidenced  by  the  accumulated  number  of  Regional  Regulations (obesity) caused by orders of delegates that are not well ordered. From the  Laws,  Government  Regulations,  Presidential  Regulations  and Ministerial  Regulations  giving  delegation  orders  to  be  regulated  by Regional  Regulations,  although  it  is  justified  in  the  Regulations  of  the Legislation,  the  existing  delegation  orders  are  often  overlaapped  with the  delegation's  orders  of  other  laws  and  regulations.  Structuring  the Delegation  of  Legislative  Regulations  on  the  formation  of  regional regulations  linked  to  the  Regional  Regulation  Formation  Program (Propemperda)  is  carried  out  in  various  aspects  of  the  approach, including: First, structuring the time aspect as a follow-up to delegation; Second,  Arrangement  of  Material  Aspects;  Third,  Structuring  from  the Institutional  Aspects.  The  impact/consequences  of  delegating  statutory regulations  to  regional  regulations  associated  with  the  implementation target  of  the  regional  regulation  formation  program  can  potentially hinder  the  implementation  of  the  establishment  of  regional  regulations that affect several things, including: First, poor budget management for the  formation  of  regional  legal  products;  Second,  impediments  to regional  rights  in  receiving  transfer  funds;  Third,  in  the  aspect  of forming  local  regulations.  This  study  uses  a  normative  legal  research method based on legal principles and legal harmonization. The approach used  is  qualitative  by  using  the  method  through  literature  study.  The result of this research is in the form of scientific work. in journal form.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Informasi Artikel

## Abstrak
Histori Artikel: Diterima     : 08-06-2021
Direvisi      : 25-11-2021 Disetujui : 26-11-2021
Diterbitkan : 30-11-2021

## Kata Kunci:
Penataan Delegasi Peraturan Perundang-undangan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Sebagai  Negara  hukum,  Indonesia  masih  memiliki  pelbagai permasalahan  di  bidang  regulasi,  baik  itu  peraturan  Perundang- undangan pusat maupun daerah. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah  terlalu  banyaknya  regulasi  (hyper  regulations)  akibat  perintah delegasi  yang  over  laaping  dan  tidak  teratur  yang  memiliki  dampak yang  cukup  luas  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  di Daerah.  Meskipun  keberadaan  UU  Nomor  12  Tahun  2011  diharapkan menjaga  tertib  peraturan  Perundang-undangan,  namun  kenyataan  tertib Perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud. Salah satu instrumen peraturan  Perundang-undangan  yang  menjadi  objek  permasalahan adalah  Produk  Hukum  di  daerah  berupa  Peraturan  Daerah.  Selain  itu, permasalahan  perintah  delegasi  ini  juge  berdampak  pada  implikasi perencanaan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Penataan Pendelegasian  Peraturan  Perundang-undangan  terhadap  pembentukan Peraturan  daerah  tidak  terlaksana  dengan  baik  oleh  Pemerintah,  hal  ini dibuktikan dengan jumlah Peraturan Daerah yang menumpuk (obesitas) disebabkan  oleh  perintah  delegasi  yang  tidak  tertata  dengan  baik.  Dari Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan Peraturan  Menteri  memberikan  perintah  delegasi  agar  diatur  dengan Peraturan  Daerah,  meskipun  dibenarkan  dalam  Ketentauan  Peraturan Perundang-undangan, namun perintah delegasi yang ada acap kali over laaping  dengan  perintah  delegasi  peraturan  Perundang-undangan  yang lain.  Penataan  Pendelegasian  Peraturan  Perundang-undangan  terhadap pembentukan Peraturan daerah dikaitkan dengan Program Pembentukan Peraturan  Daerah  (Propemperda)  dilakukan  pada  berbagai  aspek pendekatan antara lain : Pertama, Penataan aspek  waktu sebagai tindak lanjut pendelegasian; Kedua,  Penataan  Aspek Materi; Ketiga, Penataan dari  Aspek  Kelembagaan.Dampak/akibat  dari  pendelegasian  Peraturan Perundang-undangan  kepada  Peraturan  Daerah  dikaitkan  dengan  target pelaksanaan  program  pembentukan  peraturan  Daerah  dapat  berpotensi menghambat  pelaksanaan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang berpengaruh pada beberapa hal antara lain : Pertama, pada pengelolaan anggaran pembentukan produk hukum daerah yang kurang baik; Kedua, Terhambatnya  hak daerah dalam  menerima dana transfer;  Ketiga, pada aspek  pembentukan  peraturan  daerah.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  berdasarkan    pada  asas-asas  hukum dan harmonisasi hukum.  Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan menggunakan  metode  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian ini berupa karya ilmiah. dalam bentuk Jurnal.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  sebagai dasar  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  mengamanatkan  bahwa  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas  kabupaten/kota  yang  masing-masing  mempunyai  pemerintahan  daerah  untuk melaksanakan  otonomi  daerah  seluas-luasnya.  Hal  ini  sebagaimana  di  tegaskan  dalam  Pasal
18  Ayat  (6)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 1 Amandemen UUD  1945  memberikan  perubahan  struktur  ketatanegaraan  di  indonesia,  yang  mana amandemen  tersebut  dikenal  sebanyak  empat  kali  amandemen,  yaitu  1999,  2000,  2001,  dan 2002.  Perubahan  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  mendatangkan  manfaat  yang selaras dengan tujuan hukum yang ada. 2
Undang-undang  Dasar  1945  juga  menentukan  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara hukum.  Ini  bermakna  bahwa  segala  aspek  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  harus berdasarkan  norma  dalam  peraturan  Perundang-undangan.  Negara  hukum  harus  mampu menjaga  dan  mendorong  pencapaian  tujuan  negara  atau  tujuan  nasional  yang  secara  umum digariskan  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945,  meliputi:  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia.  Negara  hukum  harus  mampu  mendorong  dan  mengarahkan  segala  upaya  dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. 3 Menurut G.Radbruch  setiap  hukum  yang  dibuat  memiliki  tujuan,  tujuan  hukum  yang  utama  ada  tiga, yaitu  keadilan  untuk  keseimbangan,  kepastian  untuk  ketepatan,  kemanfaatan  untuk kebahagiaan. Ketiga tujuan tersebut mutlak harus dipenuhi dalam suatu undang-undang yang berkedudukan sebagai hukum bagi setiap orang. 4
Salah satu penopang negara hukum adalah sistem peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Ini  menjadi  dasar  utama  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  bekerja  untuk  mencapai tujuan.  Peraturan  Perundang-undangan  juga  harus  mampu  menciptakan  kondisi  yang mendukung  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  peraturan  Perundang- undangan harus menyejahterakan kehidupan bersama. Oleh karena itu, peraturan Perundang- undangan harus berada dalam sistem yang baik dan berkualitas. 5
1 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18  Ayat  (6)  menegaskan  bahwa Pemerintahan  Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2 Sudi Fahmi, Adrian Faridhi, Nikko Hendayana, “Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap PPPK Yang Dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru” Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 20, Nomor 20 (2020) : 2
3 Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia  (PSHK), Kajian  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:  Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya , (Jakarta, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019) : 24
4 Sudi Fahmi, dkk, Op.Cit
5 Ibid
“Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  menyebutkan  jenis  dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan yaitu : 6
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.“
Berdasarkan  norma  hukum  yang  berjenjang  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  maka hierarki  peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  Undang-undang memiliki  beberapa  jenis  norma  peraturan  Perundang-undangan  yang  ada  dibawahnya. Perintah  yang  dirumuskan  pada  Undang-undang  untuk  diberikan  kepada  peraturan  yang  ada dibawah menjadi mungkin. Walaupun peraturan yang langsung ada dibawah hanya Peraturan Pemerintah,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  bahwa  hanya Peraturan Pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan Undang-undang.
Tata  urutan  di  atas  menurut  Ni’matul  Huda,  menunjukkan  tingkat-tingkat  dari  pada masing-masing  bentuk  yang  bersangkutan  dimana  yang  disebut  lebih  dahulu  mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk  yang tersebut belakangnya (dibawahnya). Di samping  itu,  tata  urutan  diatas  mengandung  konsekuensi  hukum  bentuk  peraturan  atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat didalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal  siapakah  yang  berwenang  memberikan  penilaian  terhadap  materi  peraturan  serta bagaimana  nanti  konsekuensi  apabila  suatu  peraturan  itu  materinya  dinilai  bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. 7
Sayangnya,  sebagai  negara  hukum,  Indonesia  masih  memiliki  berbagai  permasalahan dibidang  regulasi.  Salah  satu  permasalahan  yang  ingin  disoroti  adalah  terlalu  banyaknya regulasi.  Meskipun  keberadaan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  diharapkan  menjaga tertib  peraturan  Perundang-undangan,  namun  kenyataan  tertib  Perundang-undangan  belum sepenuhnya terwujud. Persoalan “bawaan‟ negara hukum adalah potensi disharmonis regulasi
6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7 Ni'matuI Huda,  Kedudukan  Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1, 13 (2006) : 32
yang  mengakibatkan  apa  yang  disebut,  Richard  Susskind,  sebagai hyper  regulations 8 atau istilah yang kemudian populer disebut obesitas hukum saat ini terjadi di Indonesia. 9 Selain itu menurut  Ibnu  Sina,  telah  terjadi  penyusunan  regulasi  yang  dilakukan  secara  TSM  (Tidak terstruktur  dan  tidak  Sistematis  namun  Masif)  merupakan  bom  waktu  bagi  penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.
Selain  itu  dewasa  ini,  arah  pembangunan  regulasi  (Perundang-undangan  di  Indonesia) semakin  tidak  menentu  dan  tidak  mencirikan  demokrasi  ( democratische  rechts  staat ).
Faktanya  pembentukan  Undang-undang  tidak  transparans,  tidak  partisipatif,  main  umpet- umpetan  bahkan  terjadi  perselingkuhan  politik  yang  intinya  semua  mengabaikan  amanat rakyat. 10 Undang-undang  yang  menjadi  sumber  utama  hukum  Indonesia  dibentuk  secara sektoral  lemah  koordinasi  dan  sinkronisasi.  Akibatnya  saat  ini  Indonesia  memiliki  lebih 62.000  peraturan  Perundang-undangan.  Telah  terjadi over  regulated ,  disharmoni  dan kualitasnya  rendah  dalam  pembentukan  peraturan  Perundang-undangan, 11 hal  itu  ditandai dengan berbagai fenomena Undang-undang yang baru ditetapkan di demo besar-besaran, diuji beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi. Akibat itu semua pembangunan di Negara kita yang harus  berdasarkan  hukum  dapat  terhambat  sehingga  usaha  mencapai  cita-cita  nasional semakin  jauh  jalannya.  Semestinya  dalam  pembetukan  Undang-undang  kita  tidak  hanya menciptakan good regulation tetapi sudah harus mewujudkan understanding regulation .
Berdasarkan  penelitian  Fitriani  Ahlan  Sjarif  terdapat  enam  kelompok  peraturan  yang diperintahkan  dibentuk  dari  Undang-undang,  yakni: 12 Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Lembaga  Negara  dan  Peraturan Iain-lain.  Dimana  dari  keenam  kelompok  peraturan  tersebut,  peraturan  pemerintah  masih menjadi  primadona,  dengan  presentase  39%  mendapatkan  perintah  delegasi.  Peraturan Presiden  sebanyak  5%,  Peraturan  Menteri  sebanyak  20%,  Peraturan  Daerah  8%,  Peraturan Lembaga  Negara  3%  dan  Peraturan  lainnya  25%.  Hal  yang  menarik  dari  penelitian  Fitriani Ahlan  Sjarif  di  atas,  bahwa  dari  kurun  waktu  tersebut,  Peraturan  Daerah  juga  mendapatkan
8 Ibnu  Sina  Chandranegara, Menemukan  Formulasi  Diet  Regulasi, Jember,  Prosiding  Konfrensi  Nasional Hukum Tata Negara Ke IV, Penataan Regulasi di Indonesia, (Universitas Jember, 2017) :  6
9 Istilah obesitas hukum berkembang dalam focus group discussion 'PenyusunanProgram dan Strategi Reformasi Regulasi  dalam  Rangka  Memperkuat  Substansi  dan  Operasionalisasi  UU  Nomor  12  Tahun  2011'  yang  digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM di Bogor, tanggal 26-28 Oktober 2016. Ibid.
10 Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  dalam  “ Menggagas  Arah  Kebijakan  Reformasi  Regulasi …”, (YSHK, Jakarta, 2019) : 55
11 Ibid .
12 Fitriani Ahlan Sjarif, Pembentukan Peraturan Delegasi Dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012 , (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2015) : 245
delegasi  yang  cukup  berarti  yakni  sebanyak  8%.  Pendelegasian  itu,  langsung  diperintahkan dari Undang-undang kepada Peraturan Daerah (Perda).
Pendelegasian  peraturan  secara  langsung  dari  Undang-undang  ke  Peraturan  Daerah menimbulkan kesan bahwa secara hierarki tidak  mencerminkan tata urutan  yang baik  dalam pembentukan  peraturan  Perundang-undangan.  Padahal  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945 mengatur  bahwa  “Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  Undang- undang  sebagaimana  mestinya”.  Artinya  UUD  1945  menegaskan  bahwa  sebaiknya  ketika Undang-undang sebagai peraturan otonom ingin melakukan pendelegasian, maka seharusnya pola yang dipilih adalah peraturan pemerintah.
Sehingga persoalan akan muncul yaitu masalah hyper regulations pada level peraturan delegasi  dan/atau  peraturan  pelaksana.  Menurut  Zainal  Arifin  Mochtar,  terjadi  karena  gejala delegasi yang kemudian didelegasikan lagi. Undang-undang seharusnya sudah dalam kondisi yang lengkap sehingga menghindari kemungkinan didelegasikan ke aturan lebih di bawah. 13
Selain itu masalah lain juga muncul karena : 14
1. Tidak  adanya  konsep  yang  baku  apa  itu  peraturan  delegasi.  Sehingga  pembentuk Undang-undang  (DPR-Presiden)  tidak  pernah  memperhatikan  jenis  peraturan  apakah yang tepat.
2. Pendelegasian  terhadap  peraturan  pemerintah  yang  pada  proses  penyusunannya dianggap  lama.  Sehingga  dengan  alasan  praktis,  Undang-undang  kemudian mendelegasikan ke pelbagai  regulasi di  bawah peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.
3. Kesalahan  konsep  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  yang  menyatakan bahwa,  terdapat  pelbagai  peraturan  yang  memperoleh  kewenangan  delegasi  dari Undang-undang adalah peraturan Perundang-undangan.
Dengan  adanya  penyebutan hyper  regulations ini,  membuat  makna  peraturan  delegasi menjadi  luas  dan  menyebabkan  pembentuk  Undang-undang  akan  melakukan  pendelegasian ke berbagai peraturan Perundang-undangan dibawahnya, termasuk ke Peraturan Daerah pada tingkat  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  (Perda).  Sebagai  contoh  didaerah  ditemukan pelbagai  peraturan  daerah  yang  pembentukannya  diperintahkan  langsung  oleh  Undang- undang.  Apabila  dilihat  dari  jenjang  norma  sebuah  negara  yang  berbentuk  kesatuan,  maka
13 Zainal Arifin Mochtar, Perihal Menata Regulasi, Jember, Prosiding Konfrensi Nasional Hukum Tata Negara Ke IV , (Penataan Regulasi di Indonesia, Universitas Jember, 2017) : 415
14 Ibid
sesungguhnya  telah  terjadi  lompatan  yang  terlalu  jauh  dari  Undang-undang  untuk memberikan perintah delegasi ke peraturan daerah. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan seharusnya  pemerintah  pusat  bisa  membentuk  peraturan  pelaksana  dari  Undang-undang organik  tersebut  sebelum  langsung  didelegasikan  kepada  daerah  sebagai  wujud  dari kesetaraan  pengaturan,  namun  karena  alasan  praktis  pemberian  delegasi  Undang-undang kepada  pelbagai  jenis  peraturan  Perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  pelbagai  jenis lembaga  Negara  di  bawah  pemerintah  atau  non  pemerintah  telah  menjamur  dengan  sangat masif.  Menurut penulis bukan hanya produk hukum Undang-undang saja yang memberikan perintah  delegasi  kepada  Perda,  tetapi  juga  Peraturan  Perundang-undangan  lainnya. 15 Sehingga,  kemungkinan  terjadi over  regulated dan  tidak  sesuai  dengan  target  Program Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Propemperda)  yang  telah  direncanakan  oleh  Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat signifikan.
Merujuk pada uraian diatas dan pengalaman penulis yang ada selama ini, pembentukan Perda  tetap  saja  memiliki  sejumlah  kelemahan.  Pembentukan  Perda  masih  belum  terencana dengan baik, padahal berdasarkan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  bahwa  perencanaan  pembentukan  Perda  merupakan  bagian  terpenting  dalam pembentukan  perda. 16 Penyusunan  Propemperda  telah  banyak  dilakukan  namun  seringkali tidak  konsisten  dengan  apa  yang  direncanakan.  Seringkali  tidak  dapat  diselesaikan  tepat waktu  dan  jauh  dari  target. 17 Sebagian  kalangan  masih  menganggap  bahwa  salah  satu penyebabnya adalah semrawutnya perintah delegasi kepada daerah dalam bentuk Perda yang tidak teratur dan terkesan mendadak. Selain itu, di tingkat pusat juga harus tegas membatasi kewenangan  kementerian  atau  lembaga  untuk  membuat  peraturan  melebihi  kewenangannya. Hal  ini  penting  agar  daerah  tidak  mengalami  kebingungan  terhadap  peraturan  Perundang- undangan  di  tingkat  pusat  yang  sampai  hari  ini  juga  memiliki  persoalan  tumpang  tindih, disharmoni  dan  ketidaksinkronan.  Diperparah  lagi  pemerintah  pusat  tidak  selektif  dalam membentuk  peraturan  pelaksana  terutama  mengenai  delegasi  pengaturan  dimana  tidak semuanya  juga  harus  diatur  dalam  Perda.  Sehingga  daerah  dibuat  seperti  menumpuknya
15 Peraturan  Perundang-Undangan  lainnya  tersebut  antara  lain:  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  dan Peraturan  sejenis  lainnya  yang  secara  hierarki  dapat  memberikan  kewenangan  delegatif  terhadap  daerah  untuk membentuk Perda.
16 Lihat  juga  Pasal  32  dan  39    UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peranturan  Perundang- Undangan
17 Op Cit, : 145
“Pekerjaan  Rumah”  yang  harus  diselesaikan  dengan  perintah  delegasi  lebih  dari  1  jenis peraturan Perundang-undangan. 18
Berikut daftar beberapa peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan ke daerah dalam bentuk Perda :
Tabel 1.
Daftar Peraturan Perundang-undangan Yang Mendelegasikan Ke Daerah
dalam Bentuk Perda No Peraturan Perundang- undangan Pasal Delegasi Kewenangan Keterangan Pasal 1.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 212 Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  209  ayat (1)  dan  (2)  ditetapkan  dengan Perda. 2.  Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 124 (1) ayat (2) Pada  saat  Peraturan  Pemerintah ini  mulai  berlaku,  untuk  pertama kali, Perda
pembentukan Perangkat  Daerah  dan  pengisian kepala  Perangkat  Daerah  dan kepala  unit  kerja  pada  Perangkat
Daerah diselesaikan paling lambat  6  (enam)  bulan  terhitung sejak  Peraturan  Pemerintah  ini diundangkan.
3.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  90  Tahun 2019  tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan Pasal 8 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah digunakan  dalam  penyusunan rencana  pembangunan  jangka menengah daerah provinsi,
dan Keuangan Daerah. kabupaten/kota  dan  yang  telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.
Dari  peraturan  Perundang-undangan  pada  tabel  diatas  Peraturan  Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu contoh  dari  sekian  banyak  PP  yang  harus  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  akibat  dari pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  PP Nomor  18  Tahun  2016  ini  banyak  memberikan  kewenangan  delegatif  kepada  Pemerintah Daerah  agar  membentuk  Perda.  “Tidak  tanggung-tanggung”  limit  waktu  yang  diberikan hanya 6 (enam) bulan untuk daerah mengatur Pemetaan Urusan Pemerintahan sejak Peraturan Pemerintah a  quo berlaku. Dilain  sisi,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatur  Perencanaan  dan Keuangan  Daerah  juga  memeberikan  perintah  delegasi,  namun  terlihat  bias  karena  tidak ditentukan limit waktu, hanya dengan bahasa “akan ada perintah selanjutnya yang tidak tahu itu  kapan  akan  dikeluarkan”,  sehingga  Pemerintah  Daerah  perlu  bersiap-siap  menunggu kewenangangan delegatif berikutnya tanpa adanya kepastian.
Implikasi  hukumnya,  Propemperda  sebagai  instrumen  perencanaan  pembentukan produk hukum di daerah tentu tidak akan maksimal melaksanakan perencanaan pembentukan perda sesuai target yang telah disepakati. Propemperda hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membentuknya sebagai syarat wajib sebelum Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  pokok  ditetapkan.  Padahal  tujuan  penting  penyusunan Propemperda  adalah  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  peraturan  daerah  yang  dicita- citakan,  maka  Propemperda  seyogyanya  harus  mampu  menjadi  pintu  gerbang  awal  untuk menyeleksi  rancangan  peraturan  daerah  agar  selaras  dengan  4  (empat)  komponen pembangunan hukum  yaitu: 19 1) Hukum nasional;  2) RPJMD;  3) Otonomi daerah dan tugas pembantu; serta 4) Aspirasi masyarakat yang diemban oleh daerah.
19 Bandingkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 35 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (2).

## PENATAAN PENDELEGASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Dalam  Ilmu Hukum Perundang-undangan dikenal adanya hierarkhi norma hukum atau jenjang-jenjang  norma  hukum.  Teori  mengenai  jenjang  norma  hukum  ini  dikaitkan  pada ajaran  Hans  Kelsen  tentang stufentheori yang  mengatakan  bahwa  suatu  norma  yang  lebih rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  tersebut  juga bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  atas  lagi  dan  seterusnya  sampai  pada  suatu norma  yang tidak dapat  ditelusuri lebih lanjut  yang sifatnya hipotetis atau fiktif yaitu norma dasar ( grundnorm ). 20 Jenjang-jenjang ini memberikan arti bahwa suatu aturan bersumber dari aturan diatasnya sehingga ia tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
Dalam  Bab  ini,  penulis  akan  menguraikan  konsep  penataan  pendelegasian  pada  setiap tingkatan  level  peraturan  Perundang-undangan  kepada  peraturan  dibawahya,  khususnya Peraturan Daerah  dari berbagai aspek, sebagai berikut :

## 1. Aspek Waktu Sebagai Tindak Lanjut Pendelegasian
Berikut  beberapa  contoh  peraturan  Perundang-undangan  yang  membuat  delegasi dengan batasan waktu diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.
Beberapa Perundang-undangan Yang Memberi Perintah Delegasi kepada Peraturan Daerah dengan batas waktu tertentu. 21
No. Jenis Peraturan Perundang-undangan Bahasa/Kalimat
Pendeleasian dengan Batas Waktu Undang-undang/Perppu 1. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja Pasal 349 (Khusus UU Pemerintahan Daerah) Delegasi ke Perda Batas Waktu 3 (tiga)
20 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell , 1945, hlm. 35
21 Data  Hasil  Inventarisir  Penulis  dengan  berpedoman  pada  perkembangan  peraturan  perundang- undangan yang ada.
bulan baik,
Pendelegasian ke PP
dan ke Perda.
2. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 404 Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah  Provinsi  dan Daerah  Kabupaten/Kota (dengan Perda) dilakukan paling lama 2 (dua) tahunsejak UU ini diundangkan.
3. Undang-undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 120 ayat (2) Pendelegasian  ke  PP dan  berdampak  juga  ke Perda dengan batas waktu  2  (dua)  tahun  , karena ±50% Pasal
yang  berkaitan  dengan
Daerah/Kabupaten  Kota perintah  delegasinya  ke Perda.
4 Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional. Pasal 36 Batas  Waktu  1  (satu) tahun ke Peraturan Pelaksana  yang  juga berdampak pada pembentukan Perda sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  13  tentang Pembentukan RPJPD,

## RPJMD dll.

## Peraturan Pemerintah
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 tentang Perangkat Daerah Pasal  124  ayat  (2) Paling tidak dalam waktu  6  (enam)  bulan sejak Peraturan Pemeritah ini diterbitkan daerah sudah harus membentuk Peraturan Derah tentang Pembentukan  Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri. 2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksana  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. -  Pasal  5  ayat  (5)  batas waktu 2 (dua) tahun. - Pasal 18 ayat (3) Pasal 27

## Peraturan Presiden
1. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Lihat  Pasal  186  tentang Pembentukan Prolegda/Propemperda Peraturan Menteri
1. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal  49  ayat  (1)  dan (2)  Pendelegasian  ke Perda dengan batas
waktu 2 (dua) tahun.
Dari tabel  diatas jelas  terlihat bahwa beberapa  contoh  ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang membuat perintah delegasi agar dibentuk Peraturan Daerah sebagian ada yang memberikan batas waktu tertentu agar dibentuk dalam Peraturan Daerah.
Akibatnya  adalah  perintah  delegasi  tersebut  akan  berdampak  pada  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah,  bukan  hanya  sistem  pembentukan  produk  hukum  daerah  saja  yang harus  di reset (rancang  ulang)  tetapi  jug  pada  aspek  pembangunan  di  daerah.  Misalnya  kita pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas akan berdampak pada sistem penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  karena  harus  mengatur  hubungan  pusat,  daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam aspek otonomi pemerintahan.
Hal ini diperparah lagi dengan keharusan pembentukan Peraturan Daerah  dengan batas waktu  tertentu,  sehingga  daerah  harus  bekerja  ekstra  agar  dapat  membentuk  peraturan tersebut.  Sehingga  perencanaan  pembentukan  produk  hukum  daerah  dalam  segala  aspek seperti  pembangunan  daerah,  aspirasi  masyarakat  dan  lain-lain  dalam  propemperda  akan terkendala.  Misalnya  kita  bisa  lihat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 124 ayat (2) menyebutkan “Paling tidak dalam waktu 6  (enam)  bulan  sejak  Peraturan  Pemeritah  ini  diterbitkan  daerah  sudah  harus  membentuk Peraturan  Derah  tentang  Pembentukan  Perangkat  Daerah  dengan  berpedoman  kepada Peraturan Menteri.”
Menurut  Penulis  setidaknya  pembuat  peraturan  Perundang-undangan  yang  akan mendelegasikannya  ke  Daerah  dalam  bentuk  Perda  harus  memperhatikan  perencanaan pembangunan produk hukum  didaerah. Karena dalam UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa  pembentukan  Perda  bukanlah  semata-mata  hanya  perintah  dari  Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalaupun ada perintah delegasi tersebut sebaiknya tidak memberikan batas waktu  tertentu  dalam  pembentukannya,  sehingga  daerah  dapat  menyesuaikan  dan mempersiapkan perencanaan pembentukan Perda atas perintah delegasi tersebut. 22

## 2. Aspek Materi
Aspek materi dalam pendelegasian peraturan Perundang-undangan adalah hal terpenting yang  harus  diperhatikan  oleh  pemberi  delegasi  maupun  penerima  delegasi.  Jika  dikaitkan dengan hierarki yang bertingkat-tingkat tiap jenis peraturan Perundang-undangan maka dapat dilihat  bahwa  peraturan  Perundang-undangan  yang  memberikan  kewenangan  untuk mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  sifatnya  lebih  konkrit  kedalam  bentuk  peraturan Perundang-undangan dibawahnya harus memperhatikan materi yang boleh diatur pada setiap
22 Dalam persiapannya daerah  harus terlebih dahulu  memperhatikan  mekanisme pengajuan Perda nya, seperti mempersiapkan kajian Naskah Akademik, Konsultasi Publik yang melibatkan masyarakat dan aspek lain yang juga memerlukan waktu. Sehingga ketika perintah delegasi muncul, daerah memiliki persiapan yang baik dalam aspek perencanaan pembentukan Perda dimaksud.
level peraturan peraUndang-undangan tersebut.
Untuk  menjawab  aspek  materi  yang  dapat  diatur  produk  hukum  pada  level  masing- masing  tingkatan  maka  harus  memperhatikan  pedoman  tentang  pendelegasian  kewenangan yang  telah  diatur  pada  lampiran  II  oleh  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  terdapat  18  poin  yang  harus  diperhatikan  dalam  membentuk peraturan delegasi yaitu :
a. Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  mendelegasikan  kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
b. Pendelegasian  kewenangan  dapat dilakukan  dari  suatu  UU  kepada  UU  yang  lain, dari Peraturan  Daerah  Provinsi  kepada  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  lain,  atau  dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.
c. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
1. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
2. jenis Peraturan Perundang-undangan.
d. Jika  materi  muatan  yang  didelegasikan  sebagian  sudah  diatur  pokok-  pokoknya  di dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mendelegasikan  tetapi  materi  muatan  itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh  didelegasikan  lebih  lanjut    ke  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  rendah (subdelegasi).
e. Jika  materi  muatan  yang  didelegasikan  sama  sekali    belum    diatur  pokok-pokoknya  di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur  di  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diberi  delegasi  dan  tidak  boleh didelegasikan    lebih    lanjut    ke    Peraturan    Perundang-undangan  yang  lebih  rendah (subdelegasi).
Dalam  aspek  materi  ini,  penulis  juga  akan  medeskripsikan  beberapa  contoh  materi Pendelegasian  pada  setiap  tingkatan  level  peraturan  Perundang-undangan  kepada  peraturan dibawahya, khususnya Peraturan Daerah.
1. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
UU sebagai produk hukum yang dinamakan oleh konstitusi untuk mengatur lebih lanjut norma  dasar  di  dalam  konstitusi,  memiliki  kedudukan  yang  esensi.  Pemerintah  dan masyarakat  membutuhkan  norma  hukum  yang  lebih  konkrit  dan  rinci  yang  dapat langsung  diimplementasikan,  yang  menunjukkan  bagaimana  cara  mereka  menjalankan
apa  yang  sudah  diatur  dalam  konstitusi,  disinilah  Undang-undang  mengambil  peran. Dalam hierarkhi, UU berada di posisi formell gezets di bawah grundnorm . 23
Esensi  dari  wewenang  pembentukan  peraturan  Perundang-undangan  adalah  bahwa semakin  tinggi  tingkatan  lembaga  pembentuk  peraturan,  maka  semakin  tinggi  pula tingkatan peraturan yang dibentuknya dalam hierarkhi peraturan Perundang-undangan.
Ada  beberapa  model  pendelegasian  pengaturan  oleh  UU  kepada  pengaturan  di bawahnya  (Peraturan  Daerah)  yang  dapat  diuraikan,  pembahasan  ditujukan  pada penelusuran  sebagai case  study dari  tulisan  ini  adalah  UU  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  disebutkan  di  pasal  155  Tarif  Retribusi ditinjau  kembali  (1)  paling  lama  3  (tiga)  tahun  sekali.  Peninjauan  tarif  Retribusi  (2) sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  memperhatikan  indeks  harga dan  perkembangan  perekonomian.Penetapan  tarif  Retribusi  sebagaimana  (3)  dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah..
Menurut  pasal  diatas  bahwa  Retribusi  Daerah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah, namun  penetapan  tarif  yang  diamanatkan  oleh  UU  harus  dilakukan  peninjauan  paling lama  3  tahun  sekali  justru  ditetapkan  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah. Disini  tidak terjadi  kesederajatan  produk  hukum .  Jika  pada  awalnya  tarif  retribusi  ditetapkan melalui  mekanisme  perancangan  Peraturan  Daerah  yang  dibuat  oleh  Kepala  Daerah bersama  dengan  DPRD  yang  notabene  adalah  perwakilan  rakyat,  mengapa  kemudian peninjauannya  diserahkan  kepada  Kepala  Daerah  secara  sendirian?  Di  lain  pihak, bukankah  evaluasi  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  Pajak  harus  melalui Gubernur  jika  itu  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  atau  Mendagri  jika  Peraturan Daerah Provinsi?
2. Peraturan Pemerintah.
Dasar  hukum  Peraturan  Pemerintah  adalah  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyebutkan : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang- undang  sebagaimana  mestinya.  Yang  dimaksud  dengan  Peraturan  Pemerintah  adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  UU sebagaimana mestinya (Pasal 1 angka 5) UU No.12 Tahun 2011.
Jenis  peraturan  yang  mendapat  delegasi  dari  UU  adalah  Peraturan  Pemerintah. Sebagai  contoh  dapat  dilihat  dari  UU  No.  23  Tahun  2014  pada  Pasal  21  yang  isinya
23 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
kurang  lebih  menyatakan  “ dalam  rangka  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang bersifat  konkuren,  maka  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaanya  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah ”.  Dapat  pula  kita  lihat  pada  Pasal  33  UU  No.  32  Tahun  2009 yang menyatakan bahwa "pengaturan lebih lebih lanjut terkait amdal sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  22  sampai  dengan  Pasal  32  diatur  dalam  bentuk  atau menggunakan instrumen Peraturan Pemerintahan”.
Dengan demikian seyogyanya tidak akan ada Peraturan Pemerintah jika tidak ada UU  yang  menjadi  induknya.  Menurut  A  Hamid  S  Attamimi,  kharakteristik  dari Peraturan Pemerintah adalah: 24
1. Peraturan  Pemerintah  tidak  dapat  lebih  dulu  dibentuk  tanpa  ada  UU  yang menjadi induknya;
2. Peraturan  Pemerintah  tidak  dapat  mencantumkan  sanksi  pidana  apabila  UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  tidak  dapat  menambah  atau  mengurangi ketentuan UU yang bersngkutan;
4. Peraturan Pemerintah dapat  dibentuk meski ketentuan UU  yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
5. Ketentuan-ketentuan  Peraturan  Pemerintah  berisi  peraturan  atau  gabungan peraturan  dan  penetapan.  Peraturan  Pemerintah  tidak  berisi  penetapan  semata- mata.
Pada  prakteknya,    justru  tidak  sedikit  juga  Peraturan  Pemerintah  yang  materi muatannya  adalah  peraturan  pelaksaan  dari  UU,  juga  memberikan  delegasi  kepada daerah  untuk  mengatur  materi  yang  lebih  detil  kedalam  Peraturan  Daerah.  Ini dibuktikan  dengan  jumlah  Peraturan  yang  mendelegasikan  kedaerah  agar  dibentuk Peraturan  Daerah  terhadap  substansi  yang  sebenarnya  harus  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah itu sendiri, tapi justru kembali didelegasikan ke daerah.
Ada  beberapa  catatan  penulis  terhadap  pendelegasian  dari  Peraturan  Pemerintah kepada Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah misalnya, paling tidak dalam waktu 6 bulan sejak Peraturan Pemeritah ini diterbitkan daerah
24 Dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan–Dasar-dasar Pemebentukannya , Op Cit, ; 99.
sudah harus membentuk Peraturan Derah tentang Pembentukan Perangkat Daerah dengan  berpedoman  kepada  Peraturan  Menteri,  artinya  akan  ada  juga pendelegasian  persoalan  tertentu  yang  akan  diberikan  kepada  Peraturan  Menteri terkait  teknis  substasi  yang  sebenarnya  membuat  daerah  makin  dibuat  bingung harus  berpedoman  kemana,  sehingga  dengan  waktu  6  bulan  daerah  harus menyelesaikan perintah delegasi tersebut. 25
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam Pasal 28 menjelaskan bahwa “ketentuan mengenai  pelaksanaan hak keuangan  dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini terbit”.
3. Peraturan Presiden.
Dasar  hukum  Perpres  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  yang menentukan  bahwa:  Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebutlah, Presiden dapat mengeluarkan Perpres. Yang dimaksud dengan Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  perintah Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dalam  menyelenggarakan kekuasaan  pemerintahan 26 .  Rumusan  tersebut  jelas  menegaskan  bahwa  kewenangan untuk  membentuk  Perpres  adalah  ditangan  Presiden,  dan  pembentukan  Perpres dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Dari segi wewenang Perpres dapat dibedakan: 1. Perpres sebagai pelaksanaan kewenangan dari presiden baik presiden  sebagai  kepala  negara  maupun  kepala  pemerintahan.  Disini  Presiden mempunyai kewenangan secara mandiri untuk membuat Perpres yang tidak tetap batas lingkupnya.  Kewenangan  disini  merupakan  kewenangan  atributif  yang  diberikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945. Perpres mandiri ini adalah konsekwensi dari kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, dimana kekuasaan  dan  tanggung  jawab  ada  ditangan  Presiden  ( cocentration  of  power  and responsibility  upon  the  President ).    2.  Perpres  dapat  juga  dibentuk  karena  delegasi ( delegated  legislation ),  sebagai  peraturan  delegasi  untuk  melaksanakan  perintah  UUD
25 Lihat Pasal 124 ayat (1) s.d ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
26 Pasal 1 angka 6, UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
1945, UU maupun Peraturan Pemerintah. Bentuk delegasinya dapat dilihat dalam Pasal 214  ayat  (5)  UU  No.  23  Tahun  2014  yang  pada  intinya  menyatakan  " Ketentuan  lebih lanjut terkait penjabat sekretaris Daerah diatur dalam dalam bentuk sebuah Peraturan Presiden ",  atau  dalam  Pasal  29  UU  No  12  Tahun  2011  yang  pada  intinya  mengatur bahwa  "tata  cara  dalam  hal  perencanaan  penyusunan  Peraturan  Pemerintah  diatur dengan dalam bentuk Peraturan Presiden."
Meskipun  tidak  seperti  UU  dan  Peraturan  Pemerintah,  dalam  catatan  penulis Perpres juga sebagian pernah memberikan delegasi kepada daerah untuk diatur kedalam Peraturan Daerah. Berikut catatan yang bisa dilihat :
a. Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2020  tentang  Standar  Harga  Satuan  Regional, dalam  Pasal  tidak  secara  eksplisit  menjelaskan  delegasi  kedaerah,  namun  dalam ketentuan  peralihan  menjelaskan  berkaitan  dengan  standar  harga  satuan  regional yang  menjadi  pedoman  dalam  Peraturan  Daerah  APBD  dan  turunannya  itu didelegasikan oleh Perpres.
b. Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana, dalam ketentuan Pasal 75 ketentuan peralihan menjelaskan bahwa “untuk melaksanakan  tugas  penanggulangan    bencana  di  daerah  baik  provinsi  masupun Kabupaten/Kota dibentuk BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 3. Aspek Kelembagaan
Pada  aspek  kelembagaan  pandangan  yang  juga  cukup  ketat  memberlakukan  peraturan delegasi  datang  dari  Jimly  Asshiddiqie. 27 Ia  megungkapkan  terdapat  syarat-syarat  delegasi dan subdelegasi yang perlu memperhatikan tiga alternatif yaitu.
a. Adanya  perintah  yang  tegas  mengenai  subjek  lembaga  pelaksana  yang  diberi delegasi  kewenangan,  dan  bentuk  peraturan  pelaksana  untuk  menuangkan  materi pengaturan yang didelegasikan.
b. Adanya  perintah  yang  tegas  mengenai  bentuk  peraturan  pelaksana  untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan.
c. Adanya  perintah  yang  tegas  mengenai  pendelegasian  kewenangan  dari  Undang- undang  atau  lembaga  pembentuk  Undang-undang  kepada  lembaga  penerima  delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.
27 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang ,... Op Cit , hlm. 226
Pada  angka  3  diatas  cukup  jelas  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Jimly  Ashiddiqie  bahwa dalam  membuat  delegasi  salah  satu  yang  harus  juga  menjadi  perhatian  adalah  lembaga pemberi  delegasi  dan  penerima  delegasi.  Beberapa  catatan  penulis  ketika  menganalisa pedoman  kewenangan  pendelegasian  khususnya  pada  aspek  kelembagaan  juga  diatur  dalam lampiran  II  UU  No.  12  Tahun  2011  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  khusus  kewenangan delegatif.  Adapun  yang  perlu  diperhatikan  pada  aspek  kelembagaan  dalam  membuat peraturan delegasi sebagai berikut :
a. Pendelegasian  kewenangan  mengatur  dari  Undang-undang    kepada  menteri,  pemimpin lembaga  pemerintah  nonkementerian,  atau  pejabat  yang  setingkat  dengan  menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
b. Kewenangan  yang  didelegasikan  kepada  suatu  alat  penyelenggara  negara  tidak  dapat didelegasikan  lebih  lanjut  kepada  alat  penyelenggara  negara  lain,  kecuali  jika  oleh Undang-undang  yang  mendelegasikan  kewenangan  tersebut  dibuka  kemungkinan  untuk itu.
c. Pendelegasian  kewenangan  mengatur  dari  suatu  Peraturan Perundang-undangan tidak boleh  didelegasikan  kepada  direktur  jenderal,  sekretaris  jenderal,  atau  pejabat  yang setingkat.
d. Pendelegasian  langsung  kepada  direktur  jenderal  atau  pejabat  yang  setingkat  hanya dapat  diberikan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih  rendah daripada Undang-undang.

## IMPLIKASI PENDELEGASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  PEMBENTUKAN  PERATURAN  DAERAH  TERHADAP  TARGET PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
Adanya  pemikiran  melakukan  penataan  pendelegasian  wewenang  legislasi  dalam pembentukan  peraturan  Perundang-undangan  yang  diteliti  dalam  tesis  ini,  karena  konsep delegasi  yang saat ini berlaku justru menimbulkan masalah hyper regulations yang memiliki dampak  yang  cukup  luas  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  di  Daerah. Khususnya terhadap Program Pembentukan Peraturan (Propemperda) di Daerah.
Saat ini terdapat beberapa kelemahan dalam membentuk peraturan delegasi.  Beberapa kelemahan  peraturan  delegasi  yang  justru  akan  mempengaruhi/berdampak  pada  perencanaan
pembentukan Peraturan Daerah yang tertuang didalam Propemperda: 28
1. Materi  muatan  peraturan  merupakan  pelaksanaan  UU  luput  dari  pengawasan  DPR (karena  ditetapkan sendiri oleh presiden).
2. Pengalaman  menunjukkan    bahwa    kelambatan    atau    dilambatkannya    proses penetapan  peraturan  delegasi  sehingga  bagian-bagian  tertentu  dari suatu  UU  yang telah  dibuat  belum  dapat  dilaksanakan sebagaimana  mestinya (dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaan). Misalnya UU yang terbit tahun 2014, selama 3 tahun baru kemudian keluar peraturan pelaksananya.
3. Rumusan  kalimat  delegasi  ke  Peraturan  Daerah  diberikan  batas  waktu  yang  harus diselesaikan  daerah,  sehingga  perencanaan  daerah  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran akan  berubah  skala  prioritasnya  hanya  karena  munculnya  secara  tiba-tiba  perintah delegasi  baik  itu  dari  UU,  Peraturan  Pemerintah,  Perpres  dan/atau  Peraturan Menteri.  Sehingga,  yang  terjadi  daerah  akan  terpaksa  memasukkan  perintah delegasi tersebut diluar Propemperda.
Dari  pengaruh/dampak  dari  tidak  tersusunya  regulasi,    termasuk  penataan  perintah delegasi,  maka  akan  menyebabkan  terejadinya  obesitas  regulasi.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  saat  ini,  jumlah  regulasi  mecapai  42.996.  Dengan  perinciannya  Peraturan  Pusat sebanyak 8.414, Peraturan Menteri 14.453, Peraturan  Lembaga  Non Kementerian 4.164 dan Peraturan Daerah sebanyak 15.965. 29
Selain  itu,  untuk  mengetahui  dampak/akibat  dari  pendelegasian  Peraturan  Perundang- undangan  kepada  Peraturan  Daerah,  lalu  kemudian  seberapa  besar  pengaruhnya  kepada Propemperda  yang  telah  ditetapkan  oleh  Daerah.  Maka  beberapa  analisa  dapat  berpotensi menghambat  pelaksanaan  Pembentukan  Peraturan  Daerah,  yang  penulis  jabarkan  sebagai berikut :
1. Pengelolaan Anggaran Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Kurang Baik Pengelolaan  Anggaran  terhadap  pembentukan  produk  hukum  didaerah  sangat  penting untuk  diatur,  karena  setiap  pemabahasan  peraturan  daerah  harus  mendapat  dukungan anggaran  yang  telah  dituangkan  dalam  postur  APBD  sejak  dini.  Jika  perintah  delegasi  dari peraturan Perundang-undangan  memiliki  batas  waktu atau sifatnya mendadak,  maka daerah
28 Rudy, S.H., LL.M., LL.D. Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.dr. Roro Rukmi WP., M.Kes., Sp.A.Siti Khoiriah,  S.H.I.,  M.H.  dkk, Artikel  Dengan  Judul  Model  Social  Justice  Assesment  dalam  pembentukan Peraturan di Daerah, ( Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2018) : 78-79.
29 Gaudensius  Suhardi, Obesitas  Regulasi ,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Artikel,  Diterbitkan  di Media Indonesia, 14 November 2019
akan  kesulitan  dalam  hal  pengelolaan  anggaran  dalam  pembentukan  ranperda  yang didelegasikan. Karena tahapan pembentukan perda tidak bersifat instan.
Sebagai  contoh,  perintah  delegasi  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perampingan Perangkat  Daerah,  dimana  daerah  diharuskan  membuat  peraturan  daerah  tentang  Susunan Perangkat  Daerah  yang  diberi  waktu  6  (enam)  bulan  dalam  pembentukannya.  Maka  dapat dipastikan  seluruh  daerah  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  se  Indonesia  akan  kesulitan karena beberapa hal  antara lain:  (1) Perlunya  Anggaran dalam  pembentukan NA Ranperda; (2)  Perlu  waktu  dalam  membuat  justifikasi;  (3)  Perlunya  Koordinasi  dengan  instansi berwenang.
2. Terhambatnya Hak Daerah dalam Menerima Dana Transfer
Dari perintah delegasi yang diberikan juga akan berdampak pada hak keuangan daerah, hal  ini  terlihat  dari  beberapa  perintah  Perundang-undangan  yang  penulis  temukan  yang berdampak  pada  terhambatnya  penerimaan  dana  transfer/Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Sebagai  contoh  perintah  delegasi  dari  UU  tentang  Pariwisata  yang  mengharuskan  adanya Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  Rencana  Induk  Kepariwisataan.  Padahal  ketika daerah  diamanahkan  untuk  membentuk  peraturan  daerah  dimaksud  maka  daerah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembentukannya, karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Tata Ruang dan lain sebagainya.
Akibatnya  ketika  daerah  tidak  memiliki  atau  belum  membentuk  peraturan  daerah dimaksud,  maka  daerah  akan  kesulitan  memperoleh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang merupakan  hak  setiap  daerah  dalam  rangka  pengembangan  dari  sektor  pariwisata.  Hal  ini menurut penulis sangat perlu menjadi perhatian khusus. Kalaupun perintah delegasi itu akan dibuat,  sebaiknya  diatur  dengan  baik  dan  batas  waktu  pembentukannya  sebaiknya  tidak disebutkan.
3. Aspek Pembentukan Peraturan Daerah
Pada aspek pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 30 bahwa setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentauan  peraturan  Perundang-undangan.  Namun,  jika  perintah  delegasi  yang  tidak  tepat sasaran dan terkesan mendadak tentu akan berdampak pada tahapan pembentukan Peraturan daerah itu sendiri, misalnya :
a. Pada tahapan perencanaan Propemperda
30 Lihat juga Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Perencanaan  penyusunan  propemperda  merupakan  tahapan  awal  pembentukan peraturan  daerah,  yaitu  dengan  menyusun  kajian  Naskah  Akademik  ranperda  yang akan  dimasukkan  kedalam  Propemperda.  Dalam  menyusun  Naskah  Akademik ranperda  perlu  dukungan  anggaran  dari  APBD  sejak  awal,  sehingga  ketika dimasukkan  kedalam  propemperda  (biasanya  penyusunannya  pada  akhir  tahun) ranperda  terebut  sudah  memiliki  Naskah  Akademik  sebagai  salah  satu  syarat pengajuan  ranperda  untuk  dibahas.  Namun,  jika  perintah  delegasi  pembentukan perda  tidak  terencana  dengan  baik,  maka  daerah  akan  sulit  untuk  mengelola dukungan anggaran, khususnya pada tahapan perencanaan  yaitu penyusunan kajian Naskah Akademik.
b. Pada tahapan Pembahasan.
Pada  tahapan  pembahasan  akan  berdampak  pada  ketidaksempurnanya  materi muatan  yang  akan  disusun.  Selain  itu,  dari  aspek  konsultasi  publik  dan  spirasi masyarakat akan susah tertuang dengan baik pada peratruan daerah tersebut, karena singkatnya  pembahasan.  Akibatnya  peraturan  daerah  yang  dilahirkan  tidak  akan berkualitas  dan  berpotensi  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  Perundang- undangan yang memberi delegasi

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  penelitian  diatas,  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah penataan  Pendelegasian  Peraturan  Perundang-undangan  terhadap  pembentukan  Peraturan daerah  dikaitkan  dengan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Propemperda)  dilakukan pada berbagai aspek pendekatan antara lain : Pertama , Penataan aspek waktu sebagai tindak lanjut  pendelegasian; Kedua, Penataan  Aspek  Materi; Ketiga, Penataan  dari  Aspek Kelembagaan.  Dampak/akibat  dari  pendelegasian  Peraturan  Perundang-undangan  kepada Peraturan  Daerah  dikaitkan  dengan  target  pelaksanaan  program  pembentukan  peraturan Daerah  dapat  berpotensi  menghambat  pelaksanaan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang berpengaruh  pada  beberapa  hal  antara  lain  : Pertama, pada  pengelolaan  anggaran pembentukan  produk  hukum  daerah  yang  kurang  baik; Kedua, Terhambatnya  hak  daerah dalam menerima dana transfer; Ketiga, pada aspek pembentukan peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  Wahidudin,  Fasilitasi  Perancangan  Peraturan  daerah  dalam  Rangka  Kebijakan  dan Standarisasi Teknis Bidang Peraturan Perundang-undangan, Jurnal legislasi Indonesia , Vol. 1 No. 4, Desember (2004) : 5.
Farida,  Maria, Ilmu  Perundang-Undangan–Dasar-dasar  Pemebentukannya ,  Jakarta, Kanisius, 2007.
Gautama,  Sudargo, Pengertian  tentang  Negara  Hukum,  cet.2 ,  Penerbit  Alumni,  Bandung 1973.
Kelsen , Hans, General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell , 1945
Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia , Cet. 1, Jakarta: Ind-Hill-Co,
1992.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
PSHK, Menggagas  Arah  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia,  Prosiding  Forum Akademik  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  2019 ,  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta, 2019
Chandranegara,  Ibnu  Sina, Menemukan  Formulasi  Diet  Regulasi,  Jember,  Prosiding Konfrensi  Nasional  Hukum  Tata  Negara  Ke  IV, Penataan  Regulasi  di  Indonesia, Universitas Jember, 2017
Fahmi,  Sudi,  Adrian  Faridhi,  Nikko  Hendayana,  Pelaksanaan  Undang-Undang    Nomor  5 Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Terhadap  PPPK  Yang  Dilakukan  di  SMP Negeri 15 Pekanbaru, Jurnal Hukum Respublica , Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 20, Nomor 2
Focus group discussion 'PenyusunanProgram dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat  Substansi  dan  Operasionalisasi  UU  Nomor  12  Tahun  2011'  yang  digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM di Bogor, tanggal 26-28 Oktober 2016
Huda  ,  Ni'matuI,  Kedudukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1, 13 Januari (2006).
Mochtar,  Zainal  Arifin, Perihal  Menata  Regulasi,  Jember,  Prosiding  Konfrensi  Nasional Hukum Tata Negara Ke IV, Penataan Regulasi di Indonesia, Universitas Jember, 2017 Nurmawati,  Made,  dan  I  Gde  Marhaendra  Wija  Atmaja, Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan Perundang-Undangan, Bahan Ajar Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia  (PSHK), Kajian  Reformasi  Regulasi  di Indonesia:  Pokok  Permasalahan  dan  Strategi  Penanganannya ,  Jakarta,Yayasan  Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019
Suhardi, Gaudensius, Obesitas Regulasi , Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Artikel, Diterbitkan di Media Indonesia, 14 November 2019
Sjarif,  Fitriani  Ahlan,  Gaya  Perumusan  Kalimat  Perintah  Pembentukan  Peraturan  Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember (2017)
________________, Pembentukan  Peraturan  Delegasi  Dari  Undang-Undang  Pada  Kurun Waktu 1999-2012 , Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2015