Judul buku : Mollo, Pembangunan dan Peru- bahan Iklim : Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak Penulis : Siti Maemunah Penerbit : Penerbit buku Kompas (2015) Tebal : xxi+106

## PERJUANGAN PEREMPUAN ADAT MEMULIHKAN TUBUH ALAM
Anna Mariana 1
1 Redaksi Etnohistori dan Penulis Buku Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru (Marjin Kiri, 2015). E-mail: anna@etnohistori.org

## Review Buku
Disetujui: 20 April 2016
Mollo ada di tanah Timor Dulu dijaga Tua adat Tapi sekarang menjadi hancur
Dijamah tangan-tangan yang kotor Tanah Mollo tanah yang indah Mengapa sekarang mejadi hancur Usif, amaf, meo, feotnay sepertinya bercerai Tutur adat harus dimulai Satukan langkah menjaga Mollo Untuk itu Mollo bersatu Agar jangan mudah dihasut Bersatulah, bersatulah Mollo pasti Jaya ([lagu yang dinyanyikan saat pelatihan analisis dampak lingkungan di Desa Tanua, 2002], dalam Maimunah, 2015
Perjuangan masyarakat adat Mollo untuk memulihkan alam yang telah dirusak oleh pertam- bangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses pergulatan terkait identitas masyarakat untuk kembali bersatu, sebagaimana kutipan syair lagu tekad perjuangan mereka di atas. Hal ini disebabkan identitas masyarakat Mollo yang telah dihancurkan secara sistematis dari sejak jaman kolonial hingga jaman pasca-kolonial. Sehingga, untuk memulihkan tubuh alam yang telah rusak, masyarakat adat Mollo harus “menggali” kembali adat mereka sebagai bagian dari pemanggilan dan pengukuhan kembali identitas mereka.

## Mekanisme perampasan tanah masyarakat Adat Mollo
Masyarakat hukum adat merupakan komunitas masyarakat yang memiliki tatanan pengaturan pemerintahannya sendiri, memiliki kesatuan wilayah sendiri, serta hukum adat yang berlaku di kalangan komunitas tersebut. Masyarakat Hukum Adat, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, bukanlah penggabungan dari kata masyarakat dan hukum adat, tapi terdiri dari gabungan  “Masyarakat hukum” dan “adat”. Implikasi dari penyebutan kata ini bahwa Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya (Rachman dan Siscawati, 2014). Keberadaan masyarakat hukum adat pun telah diakomodir dalam perubahan UUD 1945 pasal 18b. Bahkan, pembentukan hukum tanah nasional berdasarkan pada hukum adat (Harsono, 2007: 176-185). Maka, keberadaan masyarakat hukum adat, secara konstitusional, memiliki tempat yang tinggi serta diakui keberadaannya.
Namun,  problem yang dihadapi masyarakat hukum adat sejak jaman kolonial hingga saat ini adalah keberadaannya yang dianggap tidak pernah ada. Keberadaan mereka agar diakui negara pun harus melalui serangkaian prasyarat yang sulit untuk dipenuhi dalam logika masyarakat adat. Semua

## 116
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
masalah itu bersumber dari adanya usaha penyeragaman hukum adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat ke dalam “hukum nasional” baik pada masa kolonial, maupun masa Indonesia merdeka (Wignjosoebroto, 2014). Maka tak heran jika hak-hak masyarakat hukum adat diingkari keberadaannya baik semenjak masa kolonial hingga hari ini. Salah satu komunitas masyarakat adat yang mengalami pemarjinalan dalam menjalankan hukum adat mereka itu adalah masyarakat adat Tiga Batu Tungku dengan sub suku Mollo, Amanuba dan Amanatun.
Buku yang ditulis oleh Siti Maemunah mengenai kawasan adat Tiga Batu Tungku ini berdasarkan kunjungan beberapa kali penulis dalam jangka waktu yang terpisah-pisah selama kurun waktu satu dekade (20013-2013). Sebuah perjalanan yang “mewah” secara kesempatan, karena penulis dapat mengenal serta mendapatkan sebanyak mungkin informasi kehidupan warga Mollo, Amanuba dan Amanatun secara mendalam. Mai—panggilan akrab Siti Maemunah—memulai perjalanan “mencatat” kehidupan masyarakat adat Tiga Batu Tungku melalui pendekatan tuturan etnografis.  Pendekatan etnografis ini mampu menghasilkan narasi yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme perampasan tanah masyarakat adat Mollo terjadi sehingga dapat terlihat wujud dari proses pemarjinalan terhadap hak-hak masyarakat adat Mollo dari masa ke masa.
Uraian mengenai mekanisme perampasan tanah dapat kita temukan persis dari pembahasan bagian satu hingga bagian enam dari buku yang penuh dengan foto etnografis ini. Pada bagian satu, penulis menjabarkan mengenai sejarah kawasan adat Tiga Batu Tungku yang memiliki sejarah yang sama, dengan mempercayai bahwa Mollo, Amanuba dan Amanatun merupakan saudara yang harus tinggal di kawasan yang berbeda namun masih tetap dalam satu tubuh. Mollo merupakan saudara perempuan sedangkan Amanuba dan Amantun adalah saudara laki-laki (h.12). Adat Mollo sangat erat dengan alam.
Alam bagi masyarakat adat Mollo adalah bagai tubuh manusia. Tanah dianggap sebagai daging, air sebagai darah, hutan sebagai rambut dan kulit, dan gunung batu sebagai tulang.
Perubahan mengenai struktur adat Tiga Batu Tungku terjadi sejak masa penjajahan dan kemudian diteruskan oleh pemerintah pasca-kolonial. Perubahan yang dialami oleh masyarakat Mollo disebabkan oleh kebijakan negara yang melakukan negaraisasi tanah masyarakat. Proses negaraisasi adalah negara melakukan klaim atas tanah milik warga sebagai tanah milik negara. Negaraisasi di Mollo pertama kali terjadi ketika pada tahun 1974. Negara mewajibkan penanaman pohon cemara. Tanaman keras yang tidak dapat menyerap air hujan sebagai cadangan mata air di bawah tanah. Proyek ini terjadi dari tahun 1974-1983 di lahan padang gembala seluas 200hektar (hl.33). Negara melihat lahan ini merpakan “lahan kritis” karena hanya rumput saja yang tumbuh, tetapi yang ditanami kemudian tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi warga, bahkan setelah tanaman berumur 5-6 tahun, warga bahkan tidak boleh lagi mengurusi tanaman tersebut dan tidak boleh lagi menanam apapun disekitar tanaman cemara, alasannya karena tanah itu adalah tanah negara!
Pada awalnya masyarakat tidak merasa bahwa klaim negara tersebut mengubah kehidupan warga secara berarti. Hal ini dapat dimafhumi, karena rezim yang berkuasa pada masa Orde Baru mampu membuat siapapun tidak berani untuk melawan. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika tanah- tanah diklaim sebagai tanah negara semakin intensif, masyarakat Mollo merasa dirugikan karena pengusiran terhadap tanah-tanah ulayat mereka terjadi oleh negara, dengan representasi Departe- men Kehutanan, atas nama hutan negara. Pengu- siran ini dilalukan secara halus dengan adanya proyek-proyek pembangunan dari pemerintah terus menerus datang silih berganti. Masyarakat Molo beserta Amanuban dan Amanatun mengalami eksploitasi alam mulai dari program reboisasi, Hutan
Anna Mariana: Perjuangan Perempuan Adat Memulihkan Tubuh ... : 115-118
Tanaman Industri (HTI), privatisasi air, hingga perusahaan tambang marmer. Semua proses ekploitasi alam oleh  negara ini menggunakan klaim sebagai tanah negara.
Negara dengan mudah mengeluarkan ijin-ijin usaha setelah menetapkan kawasan tanah ulayat warga adat Tiga Batu Tungku sebagai wilayah tanah negara. Akibatnya banyak gunung batu yang bagi masyarakat adat Mollo seperti tubuh manusia, dipotong-potong dan dibawa keluar Mollo untuk perusahaan marmer. Gunung batu-gunung batu itu dipotong-potong oleh perusahaan tambang marmer, padahal bagi masyarakat Mollo ia seperti tulang. Maka, ketika gunung batu itu dipotong dan diambil dibawa keluar Mollo, maka sama saja seperti memotong tulang tubuh diri sendiri.

## Perempuan pejuang adat melawan pertambangan
Kondisi Alam Mollo yang semakin mengkuatir- kan akibat tambang, serta hilangnya tanah-tanah adat meresahkan masyarakat. Muncullah seorang perempuan pejuang adat Mollo yang mulai memberi kesadaran terhadap masyarakat Mollo mengenai hak- hak mereka. Pemimpin itu bernama Mama Aleta. Ia meyakinkan warga bahwa kepemilikan tanah mere- ka sebagai masyarat adat dilindungi oleh konstitusi. Mama Aleta merupakan pemimpin perempuan yang bergerak dalam mengorganisir masyarakat untuk menolak serta menghentikan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Karya Asta Alam, sebuah perusahaan pertambangan marmer yang mulai beroperasi pada tahun 1999.
Kisah mengenai Mama Aleta yang mengorganisir diri dengan mengikatkan pada penyadaran ikatan adat dengan mengambil imajinasi sejarah kebera- daan batu Nausus dapat ditemui dalam bagian ketujuh dari buku ini. Pendudukan masyarakat untuk menghentikan tambang dilakukan dengan menduduki kawasan Nausus oleh massa rakyat masyarakat Mollo dan sekitarnya.
Keberhasilan Mama Aleta dalam mengorganisir
aksi ini,  didukung oleh lulbas yaitu serombongan anak muda yang bertugas menjadi kurir antara Aleta Baun dan para tetua adat yang tersebar di puluhan desa (h.79). Hampir seribuan orang yang mendu- duki kawasan tersebut merupakan perempuan. Selama dua bulan penuh aksi ini berlangsung, akhirnya berhasil mengusir perusahaan pergi.
Namun, ternyata pertambangan tidak berhenti di Nausus. Pemerintah mengeluarkan ijin-ijin baru di wilayah lainnya seperi Fatu Naitapan, Fatu Lik dan Fatu Ob. Untuk menentang ini, aksi mama-mama dan perempuan muda Mollo kembali terjadi. Aksi kali ini lebih spektakuler, yakni menduduki kawasan pertambangan dengan membawa alat tenun (h.80). Para perempuan Mollo ini kemudian menenun diatas kawasan batu dan rela meninggalkan keluarga mereka, tanpa henti berada disana bahkan meraya- kan natal pun di kawasan batu. Perjuangan tanpa henti dengan melakukan aksi menenun di kawasan pertambangan itu akhirnya mampu menghentikan operasi tambang pada tahun 2006.

## Penutup
Pemerintah yang menganut paham ekonomi neoliberal dengan memberikan ijin-ijin konsesi yang melanggar hak-hak masyarakat adat, pada hakikatnya sama saja seperti pemerintahan kolonial yang memandang bahwa hak masyarakat adat tidaklah ada. Negara memasukkan wilayah-wilayah masyara- kat adat masuk sebagai hak milik tanah negara (Negaraisasi), sehingga masyarakat mengalami “pemagaran” ( enclosure ) dengan cara mereka dikelu- arkan ( exclusion ) dari alat produksi mereka yakni tanah,  dan kemudian terlempar menjadi buruh ( labour ) diatas tanah miliknya sendiri. Namun masyarakat Adat Mollo melawan proses itu. Melalui ikatan adat, terutama para perempuannya, masya- rakat secara bahu membahu mampu mengusir korporat dengan menghidupkan kembali ikatan- katan adat yang sudah (di)hilang(kan) secara siste- mik seiring dengan penghilangan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya menjadi hutan negara.

## 118
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016

## Daftar pustaka
Harsono, Budi, 2007. Hukum Agraria Indonesia,
Jilid 1 . Jakarta: Djambatan. Maimunah, Siti, 2015. Mollo Pembangunan dan Perubahan Iklim: Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak. Jakarta: Kompas. Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, 2014.
Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas pekara nomor 35/ PUU-X/2012 . Suplemen Wacana no
33, tahun XVI.
Wignjosoebroto, Soetandjo, 2014. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Jakarta: Huma, VVI, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute.