## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINSTRASI NEGARA

## ELECTRONIC LAND REGISTRATION AT THE GARUT DISTRICT LAND OFFICE REVIEWED FROM THE LEGAL ASPECTS OF STATE ADMINISTRATION
Konrad Manurung Universitas Kristen Indonesia Email: motungconrad@gmail.com

## ABSTRAK
Pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  cara  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  dengan  memperoleh sertipikat  atas  tanah.  Program  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  sedang  digalakkan,  hal  ini  dilakukan untuk mempercepat pelayanan, waktu penyelesaian dan biaya terjangkau. Proses pendaftaran tanah secara manual  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga  solusi  untuk  mempercepat  pelayanan  tersebut  adalah dengan  system  pendaftaran  tanah  secara  elektronik.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berdasarkan kesederhanaan,  aman,  terjangkau,  mutakhir  dan  terbuka,  sehingga  ketentuan  mengenai  tata  kelola pelayanan  pertanahan  disesuaikan  dengan  perkembangan  hukum,  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendaftaran tanah secara elektronik, dan bagaimana kekuatan  hukum  didalam  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  tersebut  di  Kabupaten  Garut.  Teori  yang digunakan adalah teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Kepastian hukum oleh Hans Kelsen.  Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik penelitian hukum normative empiris serta menggunakan data sekunder berupa buku pustaka, bahan tersier berupa permasalahan yang sedang  dibahas.  Pedaftaran  tanah  secara  elektronik  dilakukan  untuk  kepentingan  peningkatan  Ease  of Doing  Bussines  ditingkat  internasional  dan  untuk  meningkatkan  perekonomian  dalam  negeri.  Urgensi pendaftaran  tanah  secara  elektronik  harus  dilakukan  untuk  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat khususnya pedesaan. Sosialisasi rutin dan berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang pertanahan, termasuk penanganan informasi dan pengaduan.
Kata kunci: pendaftaran tanah, elektronik, urgensi, terjangkau.

## ABSTRACT
Land registration is one way to obtain legal certainty by obtaining a land certificate. The electronic land registration program is being promoted, this is done to speed up service, completion time and affordable costs. The manual land registration process takes a long time, so the solution to speed up this service is an electronic land registration system. The implementation of land registration is based on simplicity, safety, affordability, up-to-date and open, so that provisions regarding land service procedures need to be adapted to  developments  in  law,  technology  and  community  needs.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  the urgency  of  electronic  land  registration  in  Garut  Regency,  what  is  the  legal  force  in  electronic  land registration. The theories used are the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo and the Theory of Legal Certainty by Hans Kelsen. The method used is a qualitative approach with empirical normative legal research techniques and uses secondary data in the form of library books, tertiary materials in the form of the  problems  being discussed.  Electronic  land  registration  is  carried  out  for  the  purposes  of  increasing Ease of Doing Business at the international level and to improve the domestic economy. The urgency of electronic land registration must be carried out to reach all levels of society, especially rural areas. Routine and continuous outreach is carried out to increase public knowledge in the land sector, including handling information and complaints.

## Keywords: land registration, electronic, urgency, affordable

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  tanah  tidak  akan pernah  ada  habisnya,  tanah  dapat  juga
diartikan  sebagai  lahan  yang  merupakan bagian  dari  materi  yang  terdapat  dimuka bumi,  dan  sekarang  ini  adalah  agraria  atau
pertanahan  termasuk  segala  yang  ada didalamnya  sudah  diatur  dalam  undang- undang dan dilindungi oleh negara. Sekarang ini isu pensertipikatan tanah adalah hal yang sangat  menarik  dibahas  terutama  mengenai pendaftaran tanah sampai kepada pensertipikatannya, hal tersebut sering dibahas  karena  pemerintah  saat  ini  sedang memperbaiki  dasar-dasar  penguasaan  tanah, pemilikan,  peruntukan,  pengendalian  dan pemanfaatan  tanah  dan  ruang.  Salah  satu tujuan  khusus  dari  Undang  –  Undang  Pokok Agraria  ialah  menjamin  kepastian  hukum terhadap  kegiatan  pendaftaran  tanah  kepada masyarakat  Indonesia  sampai  kepelosok negeri.
Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.    Mekainsme  pendaftaran tanah  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu pertama pendaftaran tanah sistematik dilakukan  pertama  kali  terhadap  objek  tanah yang  belum  pernah  didaftarkan  sebelumnya dan  dilakukan  dengan  serentak,  dan  kedua Pendaftaran Tanah Sporadik yang dilaksanakan  pertama  kali  terhadap  wilayah objek tanah atau pedesaan yang dimohonkan secara  bersamaan  dan  permohonan  tersebut diselenggarakan berdasarkan permintaan masyarakat  yang  berkepentingan.  Untuk bidang  tanah  yang  belum  terdaftar,  maka pendaftaran tanahnya dapat dilakukan melalui pendaftaran  tanah  secara  sistematik  yaitu sistem  pendaftaran  yang  dilakukan  dengan serentak  terhadap  seluruh  bidang tanah  yang belum  terdaftar  di  suatu  daerah.  Selain  itu pendaftaran  tanah  secara  sporadik  yaitu sistem  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan terhadap  beberapa  bidang  tanah  di  suatu daerah atas permohonan sendiri.
Upaya meningkatkan pelayanan pertanahan  dengan  mudah,  cepat,  dan  biaya rendah,  perlu  dilakukan  untuk  memudahkan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berdasarkan kesederhanaan,  aman,  terjangkau,  mutakhir dan  terbuka,  maka  ketentuan  mengenai  tata cara  pelayanan  informasi  pertanahan  perlu disesuaikan  dengan  perkembangan  hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Terwujudnya  sistem  pelayanan  pendaftaran tanah secara elektronik merupakan salah satu bentuk  nyata  program  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional dalam memberikan layanan masyarakat untuk melakukan permohonan pelayanan pendaftaran  tanah  secara  online/elektronik. Adanya keraguan masyarakat terhadap penyelesaian produk pertanahan juga menjadi masalah  tersendiri  karena  percaloan  dan perantara perorangan maupun oknum internal kantor pertanahan itu sendiri yang mengurus pensertipikatan tanah dan seringnya disalahgunakan yang mengakibatkan kurangnya  keinginan  masyarakat  untuk mensertipikatkan tanahnya.
Beberapa kelebihan dari layanan pertanahan  secara  elektronik  ini  adalah terlaksanakanya  ease  of  doing  business (EoDB)  yang  merupakan  program  untuk menunjang  perekonomian  dalam  bidang investasi  dari  luar  negeri  yaitu  dengan percepatan  layanan  dengan  memanfaatkan teknologi informasi dan tingkat penyelesaian pensertipikatan tanah yang dapat terselesaikan dalam  waktu  yang  lebih  cepat  dari  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Inilah yang menjadi salah satu penentu dalam metingkatkan kemudahan dalam berinvestasi. layanan  elektronik  tersebut  diantaranya Layanan  Hak  Tanggungan  (Pendaftaran  Hak Tanggungan,  Roya,  Cessie,  Subrogasi), Layanan  Informasi  Pertanahan,  Zona  Nilai Tanah,  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah Pengecekan  Sertipikat.  Keuntungan  lainnya dalam  pendaftaran  tanah  elektronik  adalah

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
efektifitas  dan  efisiensi  dalam  melakukan proses pendaftaran tanah dan mempersingkat tahapan  administrasi  pelayanan  pertanahan yang  nantinya  menghasilkan  data  dan dokumen  secara  elektronik  yang  dilindungi hukum  sesuai  dengan  perkembangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk megetahui  urgensi  dan  efektifitas  pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik dan untuk mengetahui  kekuatan  hukum  pendaftaran tanah secara elektronik di Kabupaten Garut.
Penelitian mengenai layanan pendaftaran  tanah  secara  elektronik  sudah dilakukan  oleh  beberapa  orang  diantaranya: pertama,  Dwi  Wulan  Titik  Andari  dan  Dian Aries  Mujiburohman.  Judul  penelitiannya adalah  Aspek  Hukum  Layanan  Sertipikat Tanah Elektronik. Dalam analisanya dikatakan  bahwa  bukti  dokumen  elektroni sangat  berguna  untuk  bahan  pembuktian dalam  sengketa  pertanahan  di  pengadilan negeri  karena  didalamnya  terdapat  hasil pengolahan  data  gambar  ukur,  peta  bidang dan peta ruang serta bahan yuridis kepemilikan sertipikat.
Kedua  Novita  Riska  Ratih,  Judul penelitian  adalah  Analisis  Yuridis  Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik. Dalam pembuktian permasalahan pertanahaan perdata dan pidana bahwa dokumen elektronik  menjadi  alat  untuk  pembuktian kepemilikan  tanah  serta  hal  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  serta  dapat  diakses setiap waktu, pensertipiktan secara elektronik hendaknya  dapat  diterima  oleh  masyarakat luas.
Ketiga Enny
Agustina, Judul penelitiannya adalah Kajian Yuridis Program Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. Dalam analisanya  pdikatakan  Perlunya  pemerintah melakukan  pengkajian  Kembali  tentang
sertipikat tanah  elektronik  agar  tidak menimbulkan  kekuatiran  kepada  masyarakat dan  seharusnya  pelaksanaannya  harus  lebih akuntabel, efektif dan efisien serta transparan kepada masyarakat,  karena  hal  tersebut  akan mempengarui  animo  masyarakat  terhadap pelaksanaannya.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  sebelumnya  bahwa  yang  diteliti sebelumnya  adalah  sertipikat  elektroniknya bukan  prosesnya  atau  prosedurnya  serta keabsahan dokumen elektroniknya. Penelitian sekarang adalah proses pendaftaran sertipikat yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektonik yang sebelumnya dilakukan dengan sistem tatap muka dan pemanfaatan teknologi informasi  dengan  memperhatikan  aspek hukum  administasi  negara.    Penelitian  ini mengangkat tentang pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna layanan (masyarakat) secara online. Untuk mengakomodir dan
mempercepat pendaftaran tanah secara elektronik  kepada  masyarakat,  pemerintah memerlukan anggaran yang sangat besar dan didukung  oleh  peralatan  canggih,  pegawai yang  mempunyai  kemampuan  khusus  dalam pelaksanaan  pekerjaan  lapangan  berupa survey dan pengukuran serta penyempurnaan data elektronik untuk mendukung terselenggaranya  kegiatan  pelayanan  online yang maksimal. Peningkatan kemampuannya dalam  pelayanan  permohonan  masyarkat dapat terakomodir dengan baik.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif,  Tipologi  penelitiannya  adalah penelitian  hukum  normative  empiris  yaitu penelitian  yang  berkaitan  dengan  asas, sistematika, singkronisasi dengan menganalisis  data  dan  apa  yang  terjadi  dan
kebijakan-kebijakan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  serta  fakta  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus,  dengan sumber  data  primer  yaitu  dari  peraturan perundang-udangan  yang  berkaitan  dengan sertipikat  elektronik.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  pengumpulan  data sekunder yang berasal dari aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Dan Efektifitas Pelayanan
Pendaftaran  Tanah  Secara  Elektronikdi Kabupaten Garut Di zaman Romawi hak milik dipengaruhi  oleh  hukum  alam  yang  pertama kali  dicetuskan  oleh  suku  Stoa  dengan  ilmu
“Naturalis  Ratio”,  jenis  haknya  masuk kedalam  Res  Comercium  yaitu  suatu  barang yang  tidak  dapat  dipunyai  sendiri  yang mencakup  Res  Commune  merupakan  jenis kepemilikan  untuk  umum  yaitu  sungai,  laut hutan  dan  udara,  selanjutnya  Res  Publicae merupakan  kepemilikan  yang  dipunyai  oleh negara berupa jalan, bangunan dan tanah serta barang  milik  negara  lainnya  .  Kabupaten Garut mencakup luas wilayah 306.519 hektar, yang terdiri dari 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan  421  desa.  Luas  non  kehutanan  211.658 hektar  dan  luas  kehutanan  94.861  hektar dengan  estimasi  jumlah  bidang  tanah sebanyak  1.346.100  bidang.  Data  umum wilayah  Garut  tahun  2023  seperti  terdapat dibawah ini.

## Gambar 1. Data Umum Wilayah Kabupaten Garut
Dari  jumlah  bidang  tanah  tersebut diatas,  bidang  yang  terpetakan  sebanyak 604.963  bidang  (45  %  dari  jumlah  bidang tanah)  dan  yang  belum  terpetakan  sebanyak 741.147  bidang  tanah  (55  %  dari  jumlah bidang  tanah).  Dari  segi  luas  bidang  tanah yang terpetakan sebesar 114.400 hektar (54 % dari  total  luas  tanah),  dan  luas  tanah  yang belum terpetakan sebesar 97.258 hektar (46 %
dari total luas tanah. sedangkan bidang tanah yang  terdaftar  sebanyak  552.899  bidang  (41 % dari jumlah bidang tanah), dan yang belum terdaftar sebanyak 793.211 bidang (59 % dari jumlah bidang tanah). data umum pertanahan seperti tertera dibawah ini.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## Gambar 2. Data Umum Pertanahan Kabupaten Garut
Pelayanan  pertanahan  rutin  dari  tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari data bidang tanah yang bersertipikat lima tahun belakangan  ini  terutama  setelah  adanya Program  Strategis  Nasional  (PSN)  oleh pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dimulai pada  pertengahan  tahun  2017  sampai sekarang  dan  proses  pensertipikatan  tersebut dibayar  langsung  oleh  pemerintah  (gratis) kecuali  Biaya  Perolehan  Hak  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  yang  harus  dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri.
Aturan hukum pendaftaran tanah secara elektronik  diatur  dalam  Perturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  nomor  1  tahun  2021  tentang Sertipikat Tanah Elektronik, pada pasal 4 ayat 1.  Sistem  informasi  pertanahan  secara
alektronik  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik pada Pasal  2.  Menurut  Yulianti  bahwa  jika  suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat dan kokoh  maka  seluruh  aset  pemerintahan  dan aset kepemilikan masyarakat akan terdokumentasi oleh pemerintah yang mempunyai  tugas  tersebut  dan  sistem penanganannya  juga  akan  teratur  dan  rapih serta  dapat  dipantau  dalam  pengelolaannya dan  hal  tersebut  membutuhkan  apartur  yang handal, tidak menyalahgunakan kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini diuraikan hasil pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Tabel 1.  Data Permohonan Roya Tahun 2022 dan 2023 No. Uraian Tahun Jumlah Permohonan Status Keterangan 1. Roya 2022 843 Selesai 8 permohonan diselesaikan lebih dari 1 hari 2. Roya 2023 1.222 Selesai 13 permohonan diselesaikan lebih dari 1 hari Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023
Sesuai sumber data Aplikasi
Komputerisasi    Kantor  Pertanahan  (KKP) Kabupaten  Garut  tahun  2022    sebanyak  843 berkas permohonan roya elektronik dilakukan oleh pemohon badan hukum hampir keseluruhannya  adalah  bank,  sedangkan beberapa  diantaranya  adalah  badan  hukum lainnya. Untuk Tingkat penyelesaian berkasnya sebanyak 8 berkas melebihi 1 hari kerja,  sedangkan  sisanya  835  berkas  dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja.. Tahun 2023 sebanyak  1.222  berkas  permohonan  roya elektronik  dilakukan  oleh  pemohon  badan hukum hampir sama dengan tahun 2022 yang
keseluruhannya  adalah  bank,  sedangkan beberapa  diantaranya  adalah  badan  hukum lainnya. Untuk Tingkat penyelesaian berkasnya sebanyak 13 berkas melebihi 1 hari kerja,  sedangkan  sisanya  1.209  berkas  dapat diselesaikan  dalam  1  hari  kerja.  Artinya Tingkat penyelesaian pekerjaan roya elektronik  sangat  efektif,  berkualitas  tinggi dan mempunyai peningkatan jumlah pelayanan  yang  sangat  signifikan  jika dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Aplikasi  KKP  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Garut tahun 2023 pada tabel 2.

## Tabel 2. Data Permohonan Hak Tanggungan Elektronik Tahun 2022 - 2023
No. Uraian Tahun Jumlah Permohonan Status Keterangan 1. HT elektronik 2022 2.747 Selesai 33 berkas ditutup 2. HT elektronik 2023 2.767 Selesai 2 berkas ditutup Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023 Permohonan Hak Tanggungan
elektronik tahun 2022 sebanyak 2.747 berkas dengan status selesai sebesar 2.714 berkas dan 33  berkas  ditutup.  Terhadap  permohonan yang ditutup, hal ini dilakukan karena berkas tidak  lengkap  atau  persyaratan  tidak  sesuai, dan terhadap berkas yang kurang persyaratan maka  akan  ditolak.  Keseluruhan  pemohon didominasi  oleh  badan  hukum  yaitu  bank, sedangan  selebihnya  adalah  badan  hukum lainnya  dan  ada  juga  beberapa  pemohon langsung (Masyarakat langsung tanpa kuasa/perantara).  Tahun  2023  permohonan Hak  Tanggungan  elektronik  sebanyak  2.767
berkas  dengan  status  selesai  sebesar  2.765 berkas.  Sesuai  data  diatas  maka  dapat dikatakan bahwa tingkat penyelesaian permohonan  sudah  mempunyai  kinerja  yang sangat  tinggi  dan  berkualitas  karena  seluruh pemohonan dapat diselesaikan sesuai dengan SOP  yang  telah  ditentukan  dan  tidak  ada permohonan  yang  melebihi  SOP.  Terhadap permohonan yang ditutup sebanyak 2 berkas, hal ini dilakukan karena berkas tidak lengkap atau  persyaratan  tidak  sesuai,  dan  terhadap berkas  yang  kurang  persyaratan  maka  akan ditolak.

## Tabel 3. Data Permohonan Pengecekan Sertipikat Tahun 2022 - 2023
No. Uraian Tahun Jumlah Permohonan Status Keterangan 1. Pengecekan Sertipikat 2022 12.085 Selesai -

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
2. Pengecekan Sertipikat 2023 13.361 Selesai - Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023 Permohonan pengecekan sertipikat tahun  2022  sebanyak  12.085  berkas  selesai. Tahun  2023  sebanyak  13.361  berkas  dapat terselesaikan  seluruhnya  tanpa  ada  yang ditutup,  hal  ini  terjadi    karena  tingkat pemeriksaan berkas oleh para pegawai sudah sangat  baik  dan  efektif.  Perlu  disampaikan bahwa pengecekan sertipikat ini membutuhkan proses penelitian yuridis yaitu dengan memeriksa buku tanah dan surat ukur
pada arsip pertanahan sehingga informasi itu yang akan disampaikan kepada pemohon dan pemohon  yang  mengajukan  harus  berkaitan dengan  unsur  hukum  didalam  sertipikatnya (misalnya  pemilik  sertipikat,  PPAT  selaku kuasa,  ahli  waris  yang  ditujuk  oleh  yang bersangkutan dan lain-lain).
Data permohonan SKPT tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:
Tabel 4. Data Permohonan SKPT Tahun 2022 - 2023
No. Uraian Tahun Jumlah Permohonan Status Keterangan 1. SKPT 2022 528 Selesai 7 berkas ditutup 2. SKPT 2023 764 Selesai 6 berkas ditutup Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023
Untuk  permohonan  Surat  Keterangan Pendafgaran  Tanah  (SKPT)  elektronik  tahun 2022  jumlah  permohonan  sebanyak  528 selesai dan 7 berkas ditutup. Tahun 2023 764 berkas  selesai  dan  6  berkas  ditutup,  jika diperhatikan  data  diatas  maka  terdapat peningkatan  jumlah  permohonan  dengan signifikan,  hal  ini  terjadi  karena  faktor sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan  dan  sudah  teruji  kualitas  kinerja
secara keseluruhan. Terdapat beberapa berkas yang  ditutup  karena  kelalai  oleh  pemohon. Mayoritas  permohonnya  adalah  masyarakat atau  pemohon  langsung  dan  sebagian diantaranya  adalah  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) dan pemohon lainnya.
Data  permohonan  infomrasi  zona  nilai tanah berupa aset property:

## Tabel 5. Data Permohonan ZNT Tahun 2022-2023
No. Uraian Tahun Jumlah Permohonan Status Keterangan 1. Informasi Nilai Tanah 2022 529 Selesai 5 berkas ditutup 2. Informasi Nilai Tanah 2023 432 Selesai 1 berkas ditutup
Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023
Permohonan  layanan    Zona  Informasi Nilai  Tanah  elektronik  tahun  2022  sebanyak 529 selesai dan 5 berkas yang ditutup. Tahun 2023  sebanyak  432  berkas  selesai  dan  1 berkas  ditutup.  Melihat  data  tertera  diatas dapat disimpulkan bawa konsistensi penyelesaian berkas yang sangat tinggi sudah dilakukan  oleh  pegawai  kantor  pertanahan karena keseluruhan permohonan dapat diselesaikan  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah ditetapkan dan dari keseluruhan berkas tahun 2022 hanya 5 berkas dan tahun 2023 hanya 1 berkas  yang  ditutup,  hal  ini  terjadi  karena kelalaian  pemohon  dalam  melengkapai persyaratan  permohonan  sampai  dengan jangka  waktu  yang  sudah  ditetapkan.  Naik turunnya  jumlah  permohonan  tegantung kondisi  permohonan  setiap  tahunnya,  karena asset  property  di  Kabupaten  Garut  belum terlalu  banyak  sehingga  berimbas  kepada permohonan yang masuk.
Transformasi  birokrasi  belakangan  ini digalakkan  oleh  seluruh  instansi/Lembaga pemerintahan  pusat  dan  daerah  untuk mengatasi  permasalahan  yang  berhubungan dengan  masyarakat  secara  langsung.  System birokrasi  yang  kaku  menjadi  salah  satu pembahasan yang harus segera dibenahi diera perkembangan teknologi modern.
Peningkatan  daya  saing  kantor  pelayanan menjadi  hal  yang  sangat  diperhatikan  untuk meningkatkan daya saing instansi dan negara terutama  dalam  realisasi  cara  kerja  yang kompetitif,  adaptif  dan  bersaing  serta  dapat menjawab seluruh pertanyaan masyarakat dan adil  didalam  mengambil  keputusan.  Tidak dipungkiri  bahwa  kekalkuan  birokrasi  dalam pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarkat adalah  faktor  dari  adanya  aturan  dan peraturan,  prosedur  dan  control  yang dilakukan  oleh  internal  instansi  dan  APIP serta  Lembaga  yang  berkaitan  dengan pelayanan  masyarakat  .  Tuntasnya  seluruh
permohonan  informasi    dan  pengaduan masyarakat  menjadi  salah  satu  ide  untuk memperbaiki  hubungan  kantor  pertanahan dengan  masyarakat.  Peningkatan  pemohon langsung ke kantor pertanahan menjadi salah satu program untuk meningkatkan pelayanan pertanahan  yang  dengan  sendirinya  dapat meningkatkan  pendapatan  negara  melalui pelayanan pertanahan.
Aplikasi  Sentuh  Tanahku  merupakan sebuah aplikasi Kementerian ATR/BPN yang dapat  digunakan  oleh  semua  orang  untuk kepentingan  pengecekan  berkas,  pendaftaran tanah  dan  permohonan  informasi  pertanahan yang sudah didaftarkan serta juga pengaduan dari  masyarakat  yang  mempunyai  akun tersebut.  Aplikasi  tersebut  dapat  didownload dihandphone  android. Aplikasi ini diciptakan untuk  mengatasi  berbagai  macam  masalah pertanahan,  misalnya  permohonan  informasi tentang status tanah yang dimiliki atau status permohonan berkas, dapat juga membatu para petugas  ukur  kantor  pertanahan  ataupun surveyor  dalam  mencari  menemukan  bidang tanah,  dapat  diketahuinya  bidang  tanah  yang sudah  diual  atau  dibeli  termasuk  jaminan melalui  hak  tanggungan,  mengetahui  harga biaya layanan pertanahan tanpa harus datang ke  kantor  pertanahan,  serta  untuk  mengecek permohonan  berkas  layanan  sudah  sampai dimana  prosesnya.  informasi  mengenai kebutuhan pertanahan dapat diperoleh melalui aplikasi sentuh tanahku.
Aspek hukum ditinjau dari ilmu filsafat hukum yaitu hak merupakan suatu kepentingan  yang  berada  dalam  naungan aturan  dan  perundang-undangan,  hak  dari filsafat hukum ini dipelopiri oleh Rudolf Van Jhering dengan “teori kepentingan” yaitu hak merupakan  aspek  kebebasan  setiap  orang untuk  menggunakan  haknya  sesuai  dengan kehendaknya (Hart), menurut Marzuki sebagaimana dikutip oleh Atmaja selanjutnya

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
hak merupakan bagian dari fungsi sosial yang mencerminkan  bahwa  hak  setiap  orang  itu dibatasi oleh kepentingan masyarakat banyak secara umum  .
Dalam melaksanakan tugas pensertipikatan  tanah,  kantor  pertanahan dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah selaku  rekan  kerjanya  untuk  mengakomodir seluruh  kebutuhan  masyarakat  didalam melakukan transaksi jual beli, hak tanggungan dan  kegiatan  lainnya  yang  berkitan  dengan pertanahan  .  Jika  dilihat  dari  sistem  hukum administrasi  maka  hukum  itu  dibagi  jadi  2 golongan  yaitu  hukum  publik  yaitu  aturan hukum yang menghubungkan antara golongan masyarakat  dengan  pemerintah  itu  sendiri secara  langsung,  sedangkan  hukum  privat merupakan aturan hukum yang menghubungkan  antar  pribadi  lepas  pribadi dengan  badan  hukum  (hukum  perdata), dengan kata lain bahwa keseluruhan permasalahan  yang  dihadapi  menyangkut sifat,  hubungan  dan  kepentingan  yang dilindungi  oleh  pemerintah  .  Di  Kabupaten Garut  masih  banyak  potensi  yang  dapat dikembangkan  untuk  kegiatan  peningkatan perekonomian  masyarakat,  misalnya  jika masyarakat  punya  modal  dengan  hak tanggungan  ke  bank,  maka akan  banyak lagi jenis usaha yang dapat menopang perekonomian tersebut.
Terdaftarnya seluruh bidang tanah juga harus  dipercepat  melalui  kuncuran  dana bantuan dari luar negeri dan bantuan tersebut dapat  mempercepat  terpetakannya  seluruh bidang  tanah.  Dari  pemerintah  daerah  juga selalu mendukung seluruh program pensertipikatan tanah temasuk pensertipikatan Barang  Milik  Negara  berupa  tanah  milik pemda Garut, Kepolisian, Tentara dan instansi pemerintah lainnya yang melakukan
kerjasama  dengan  Kementerian  ATR/BPN misalnya BUMN (PLN).
Jika  ditinjau  dari  Teori  Kepastian Hukum oleh Hans Kelsen bahwa Pemenuhan keadilan  terhadap  semua  orang  terpenuhi dengan adanya aturan-peraturan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi keinginan  tersebut.  Selanjutnya  kepastian hukum  sejauh  ini  sebagian  besarnya  sudah seirama  dengan  moral  akan  tetapi  rasa  adil dalam kepastian hukum belum juga sepenuhnya terjangakau sampai ke masyarakat yang bertempat tinggal dipedesaan  yang  jangakauannya  jauh  dari perkotaan  yang  membutuhkan  tenaga  ekstra untuk menjangkaunya.
Selanjutnya  jika  ditinjau  dari  Teori Perlindungan  Hukum  oleh  Satjipto  Rahardjo bahwa Hukum diciptakan untuk keberhasilan penegakan  aturan  dan  peraturan,  akan  tetapi tetap  saja  dibayangi  oleh  kegagalan  jika pelaksanaannya  tidak  dilakukan  dengan  adil dan  serius.  Misalnya  sekarang  ini  masih  ada permasalahan  pertanahan  terkait  orang- perorang yang melakukan kecurangan terhadap  yang  lain  untuk  kepentingannya sendiri  dengan  menjaminkan  sertipikat  milik orang lain yang dijaminkan sebagai pinjaman kepada yang bersangkutan.
Kekuatan  Hukum  Pendaftaran  Tanah Secara Elektronik
Program pensertipikatan tanah belakangan  ini  gencar-gencarnya  dilakukan oleh  pemerintah  karena  dapat  menjangkau seluruh  lapisan  masyarakat,  hanya  memang harus  diakui  bahwa  keraguan  masyarakat terhadap  pensertipikatan  tanah  masih  ada ditemui  dilapangan.  Misalnya  jika  dilakukan penyuluhan  dengan  terjun  langsung  kedesa- desa tempat dilaksanakannya system perndaftaran  sitematik,  maka  akan  mucul
pertanyaan apakah sertipikat ini bisa digunakan atau sah kepemilikananya sebagai dokumen  kepemilikan  tanah.  Sebagaimana dikuti  dari  viva.co.id  menurut  Kurnia Warman  bahwa  kegunaan  system  sertipikat tanah elektroniki dilakukan untuk mengurangi tingkat  pemalsuan  sertipikat  dan  sertipikat elektronik  tersebut  juga  sama  kekuatan hukumnya  dengan  sertipikat  manual    (dalam bentuk kertas) dan tetap sah apabila sertipikat yang  diterbitkan  tersebut  sama  dengan dokumen  arsip  buku  tanah  dan  mempunyai warkah,  jadi  tidaklah  pengaruh  apakah  itu sertipikat  tanah  elektronik  atau  sertipikat tanah dalam bentuk kertas . Salah satu tujuan pemerintah untuk program pendaftaran tanah secara  elektronik  adalah  untuk  mengurangi pemalsuan  sertipikat  dan  mavia  tanah  yang masih ada hingga pada saat ini. Intinya adalah jika  ada  fisik  sertipikat  yang  dipegang  oleh masyarakat  maka  sertipikat  tersebut  juga dapat  dipalsukan  oleh  pihak  lainnya  yang hendak  mengambil  alih  kepemilikan  tanah tersebut secara ilegal.
Perlunya  penerapan  asas  instrumental yaitu pelaksanaan pelayanan masyarakat yang tidak  bertele-tele/berbelit-belit,  efektif  dan efisien  serta  penggunaan  wewenang  dengan terukur  dan  terkendali,  selain  itu  ada  juga aspek ditinjau dari segi prosedur hukum yang harus  dipenuhi  apparat  pemerintah  dalam penerapan sebuah keputusan yang diterbitkan oleh  pejabat  negara.  Pembuktian  hak kepemilikan tanah berupa sertipikat merupakan kewenangan jajaran Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  ditingkat  kabupaten  yaitu  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Garut  sebagai  salah satu diantaranya.
Ada kalanya ketika sosialisasi mengenai pendaftaran  tanah  pertama  kali  dilakukan kepada para aparat desa selaku peserta dalam sosialisasi tersebut, akan tetapi informasi yang
disampaikan oleh tim dari kantor pertanahan tidak  terinfokan  dengan  baik  sehingga masyarakat salah mengerti mengenai pensertipikatan  tanah  terutama  mengenai biaya  yang  sangat  besar  yang  akan  mereka serahkan  ke  kantor  pertanahan  padahal sebenarnya gratis karena merupakan Program Strategis Nasional (PSN). Masalah seperti ini menjadi  perhatian  khusus  para  tim  yang diterjunkan  ke  desa-desa  untuk  secara langsung dilakukan kembali penyuluhan atau sosialisasi dari pintu ke pintu dengan bertemu secara langsung kepada masyarakat sehingga kesalahan  dalam  pengertian  tersebut  dapat teratasi  sehingga  masyarakat  bersedia  untuk mensertipikatkan tanahnya. Sering ditemukan dilapangan bahwa ketika Akta Jual Beli (AJB) kepemilikan  tanah  dijaminkan  ke  bank  dan dikemudian hari masyarakat mensertipikatkan tanah  tersebut  melalui  program  PTSL, harusnya  AJB  asli  yang  dijaminkan  tersebut dapat ditukarkan dengan sertipikat yang sudah diterbitkan  oleh  kantor  pertanahan.  Tetapi yang terjadi justru berbeda dimana pihak bank tidak  bersedia  untuk  menukarkan  AJB  yang dijaminkan  dengan  sertipikat  yang  sudah diterbitkan  sehingga  menyulitkan    kantor pertanahan untuk penyerahan produk tersebut.
Sekarang  ini  pensertipikatan  tanah menjadi  kegiatan  yang  paling  penting  untuk menghindari  sengkata  dan    digunakan  juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat  dengan  cara  pinjam  uang  dari bank, sebagai mana selalu disampaikan bahwa sertipikat  tanah  boleh  diagunkan  ke  bank untuk digunakan sebagai modal usaha dalam meningkatkan  perekonomian  keluarga  dan harus  dihitung  sesuai  dengan  kemampuan untuk pengembaliannya. Permasalahan pertanahan  sering  terjadi  tidak  hanya perorangan,  akan  tetapi  juga  antar  golongan atau  kelompok  dan  hal  itu  terjadi  akibat perseteruan  antara  kedua  belah  pihak  yang

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
melibatkan  aparat  hukum,  dimana  keduanya mengaku  bahwa  bidang  tanah  tersebut merupakan hak miliknya, sehingga permasalahan  tersebut  diteruskan  ke  ranah hukum pemerintahan .
Salah  satu  hasil  yang  diperoleh  dalam dalam layanan elektronik adalah cara pandang atau imajinasi masyarakat terhadap kemajuan teknologi  dan  berpengaruh  pada  kebiasaan masyarakat  dan  adat  istiadat,  dampak  dari teknologi  informasi  tersebut  menjadi  salah satu  solusi  pada  pemerintah  yang  secara sistematis dapat memberikan informasi secara otomatis  sehingga  menjadi  perhatian  khusus bagi  masyarakat  pengguna  layanan  dan  juga masyarakat  banyak.    Jika  dilihat  dari  sisi pendaftaran  tanah  secara  elektronik  maka kekurangannya  adalah  dari  sisi  keamanan elektronik itu sendiri yang rawan untuk diretas sehingga dapat merugikan orang lain, seperti yang  sering  terjadi  bahwa  data  elektronik dapat  diretas  oleh  para  hecker,  selanjutnya kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang layanan elektronik, karena belum sepenuhnya masyarakat seluruh lapisan mengerti mengenai  teknilogi  informasi  dan  pelayanan yang diluncurkan oleh pemerintah .
Kemajuan teknologi informasi menjadi salah  satu  kunci  dalam  mensukseskan pelayanan  pertanahan  yang  menjangkau seluruh instansi, badan usaha dan Perusahaan, jadi  bukan  hanya  masyarakat  saja.  Yang terjadi di Kabupaten Garut dalam pensertipikatan  asset  pemerintah  adalah bahwa sulitnya mencari objek tanah pemerintah  yang  akan  dijadikan  sertipikat karena tanah yang dibangun kantor merupakan tanah hak milik pemerintah daerah dan  sudah  terbit  sertipikat  hak  pakai  milik pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Garut,  sehingga  tidak dapat  diajukan  pensertipikatannya  melalui
program strategis nasional dan harus melalui permohonan rutin. Sampai saat ini di Kantor Pertanahan Kanupaten Garut belum menemukan adanya permasalahan di pengadilan  mengenai  pendaftaran  tanah secara  elektronik,  misalanya  roya,  Surat Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT), pengecekan  sertipikat  dan  lainnya.  Validasi data  kepemilikan  tanah  yang  sudah  ada  di Kantor pertanahan sampai saat ini mengalami peningkatan  yang  sangat  signifikan  karena keseriusan seluruh jajaran dalam melaksanakan  program  system  elektronik tersebut.
Kelebihan  sertipikat  elektronik  yang tidak  memerlukan  tempat  penyimpanan khusus  seperti  lemari  karena  sifatnya  digital sehingga  dimana  dan  kapan  saja  dapat dibukukan, selain itu dapat juga terhindar dari sertipikat  yang  double  seperti  kebanyakan permasalahan sekarang ini dan juga mengurangi praktek pungutan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan.
Contoh  permasalahan  pertanahan  ada beberapa  perkara  pertanahan  yang  ditangani dengan  berbagai  macam  permasalahan  yang dihadapi, misalnya perkara pertanahan antara dua  pihak  terkait  penerbitan  sertipikat. Permasalahan  pertama  adalah  Perbuatan Melawan  Hukum  yaitu  bahwa  Penggugat bekerja  sama  dengan  tergugat  di  bidang penjualan  hasil  bumi,  setelah  berjalannya waktu  kerja  sama  berjalan  selama  beberapa tahun,  terjadilah  ketidakstabilan  ekonomi penggugat  dalam  melaksankan  kerja  sama tersebut,  sehingga  penggugat  mempunyai hutang  kepada  tergugat,  yang  kemudian menyerahkan sertipikat-sertipikat tanah (objek  gugatan)  kepada  tergugat    sebagai jaminan  hutangnya,  Setelah  itu  tanpa sepengetahuan penggugat, sertipikat- sertipikat  tersebut  dijadikan  agunan  ke  bank
dan  dibalik  nama  oleh  tergugat  atas  nama tergugat. Permasalahan kedua adalah Perbuatan  Melawan  Hukum  bahwa  gugatan yang  berawal  saat  akan  dilaksanakannya eksekusi  pengosongan  perkara  perdata  salah satu  bidang  tanah  atas  Sertipikat  Hak  Milik (SHM)  yang  telah  dijaminkan  oleh  tergugat kepada salah satu bank suasta. Dalam hal ini penggugat  merupakan  salah  satu  ahli  waris yang   nama tercantum dalam Sertipikat Hak Milik  dengan  letak  objek  tanah  yang  sama dengan SHM dilokasi dan tempa yang sama. Permasalahan ketiga adalah Perbuatan Melawan Hukum bahwa Penggugat mendalilkan  tanah  yang  menjadi  objek gugatan  tersebut  adalah  milik  Penggugat. Penggugat merupakan anak angkat dari suami tergugat,  kemudian  suami  tergugat  menikah dengan  tergugat  dan  setelah  beberapa  tahun menikah  dengan  tergugat,  suami  tergugat meninggal  dunia,  dan  kemudian  setelah meninggalnya  suami  tergugat, tanah tersebut dikuasai oleh tergugat hingga terbit Sertipikat Hak Milik.
Kegiatan  mediasi  tidak  dibatasi  waktu, tidak  menutup  kemungkinan  bila  selama proses  persidangan  kedua  belah  pihak berdamai  karena  dari  pihak  pengadilan membuka selebar-lebarnya untuk mediasi dan perdamaian kedua belah pihak. Jika sengeketa pertanahan  diselesaikan  melalui  persidangan maka  akan  ada  putusan  pengadilan,  dan  jika pihak  yang  kalah  merasa  kebertan  terhadap putusan  pengadilan  tersebut  maka  dapat dilakukan banding Pengadilan tinggi (Tingkat Provinsi).
Permasalahan  tanah  yang  ditangani  di kepolisian sebagai saksi untuk  permasalahan dugaan Tindak Pidana pemakaian tanah tanpa ijin  yang  berhak.  Disana  akan  dimintai keterang terhadap produk sertipikat termasuk menceritakan riwayat tanah tersebut berdasarkan  arsip.  Penunjukan  sebagai  saksi
untuk  permasalahan  dugaan  tindak  pidana penggelapan  hak  atas  tanah.    Setiap permasalahan tanah yang ditangani membutuhkan dokumen arsip buku tanah dan warkah  sebagai  alat  pembuktian  untuk menguatkan  pihak  yang  berhak  atas  tanah tersebut.
Hans Kelsen mengatakan bahwa hanya pribadi  itu  sendiri  yang  dapat  melakukan tindakan  hukum  dan  temasuk  menerima konsekwensinya atas apa yang telah diperbuatnya . Perlindungan hukum terhadap pemegang  sertipikat  juga  semakin  ketat dengan  adanya  validitas  kepemilikan  tanah yang  sudah  terdigitalisasi  dan  tervalidasi dikantor  pertanahan,  sehingga  tidak  perlu ditakutkan lagi jika sudah memiliki sertipikat terutama  yang  sudah  pernah  melakukan permohonan  pelayanan  elektronik.  Satjipto Rahardjo  mengatakan  bahwa  penegakan hukum berkaitan langsung dengan check and rechek  dimana  saat  terjadi  penyalahgunaan kewenangan  terhadap  kerugian  negara  yang ditimbulkan, maka budaya untuk menegakkan hukum  harus  dilakukan  melalui  Pengadilan, Jaksa,  Polisi  dan  Advokat.  Perlidungan hukum  terhadap  pemegang  sertipikat  atas tanah  dilakukan  melalui  kegiatan  digitalisasi arsip  pertanahan  melalui  validasi  dan  chek lapangan  oleh  petugas  Kantor  Pertanahan. Harus  diakui  memang  bahwa  terhadap munculnya  permasalahan  belakang  ini  yang semakin banyak, maka harus dibentuk panitia khusus  untuk  menangani  permasalahan tersebut  termasuk  metode  pembentukan Peradilan  Pertanahan  oleh  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional.

## KESIMPULAN
Dibutuhkan  sosialisasi  ekstra  kepada masyarakat agar program percepatan layanan elektronik  bisa  berkembang.  Pelayanan

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
elektronik  dilakukan  untuk  kepentingan peningkatan Ease of Doing Bussines ditingkat internasional yang merupakan program untuk menunjang  perekonomian  dalam  bidang investasi  dari  luar  negeri  yaitu  dengan percepatan  layanan  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  modern.  Banyaknya permasalahan  pertanahan  yang  ditangani sampai  saat  ini  karena  faktor  kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikatan  tanah  disamping  itu  sebelum adanya  layanan  elektronik,  semua  layanan masih  menggunakan  analog  (manual),  selain itu  masyarakatnya  sendiri  yang  kurang  jujur terhadap  yang  lain  sehingga  menimbulkan masalah  dikemudian  hari.  Jaminan  kepastian hukum sertipikat tanah sudah dilucurkan oleh pemerintah  agar  seluruh  tanah  terdaftar  dan terpetakan serta.
Pegawai  harus  mampu  memperbaiki tingkat  penyelesaian  pekerjaan  dengan  baik. Tingkat  pekerjaan  rutin  layanan  pertanahan juga  menjadi  perhatian  tersendiri  dengan pemerintah daerah untuk medampingi masyarakat dalam mengikuti seluruh program pemerintah daerah yang berkait dengan kantor pertahan  terutama  dibidang  pengadaan  tanah dan  kegiatan  strategis  lainnya.  perlunya mengakomonir keberatan masyarakat terhadap suatu bidang tanah yang dirasa tidak sesuai dengan peruntukan
dan kepemilikannya.  Sosialisasi  dan  pelatihan mengenai  yuridis  pertanahan  dilakukan kepada  seluruh  aparat  desa  secara  terus- menerus  untuk  nantinya  seluruh  masyarakat dapat  mengentahui  prosedur  pensertipikatan tanah  dan  tahapannya  serta  biaya  yang dibutuhkan  termasuk  jangka  waktu  yang dibutuhkan  untuk  pensertipikatan  tanah tesebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje Tehupeiory, Kebijakan Bidang
Pertanahan  Jilid  II,  UKI  Press,  Jakarta 2022.
Aartje  Tehupeiory,  Pentingnya  Pendaftaran Tanah  di  Indonesia,  Raih  Asa  Sukses, Jakarta, 2012.
Anna  Yulianti,  Urgensi  Digitalisasi  Sistem Pendaftaran  Tanah  Guna  Memberikan Perlindungan  Hukum  dan  Tercapai Kepastian  Hukum  dalam  Kepemilikan Tanah,  Alumni  Bandung,  Bandung, 2022.
Bayu Nugraha dan Anwar Sadat,” Bagaimana Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Tanah Elektronik,  Ini  Kata  Ahli,”  viva.co.id,
2021, terdapat pada https://www.viva.co.id/berita/bisnis/ 1346060-bagaimana-kekuatan-hukum- sertifikat-tanah-elektronik-ini-kata-ahli. Book Futsal, ”Layanan
Elektronik,
http://bursa-kerja.ptkpt.net/id4/112- 1/Layanan-Elektronik  177336  bursa- kerja-ptkpt.html.
Dian  Aries  Mujiburohman,  Yuridis  Dan Teknis  Sertipikat  Tanah  Elektronik, Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan,  Vol.  7 No. 1 (2021).
Dwi  Wulan  Titik  Andari,  Dian  Aries
Mujiburohman, Aspek Hukum
Layanan  Sertifikat  Tanah  Elektronik,
Al’Adl:  Jurnal  Hukum,  Vol.  15  No.  1, (2023). Eddy Cahyono Sugiarto, Transformasi Birokrasi  Menuju  Organisasi  yang Adaptif,  Agile,  dan  Fluid,  Biro  Humas Kemensetneg,  25  april  2021,  terdapat pada https://www.setneg.go.id/baca/index/tr ansformasi_birokrasimenuju_organisas i_yang _adaptif _agile_dan_fluid.

## Emir Yanwardhana, “Tips Jokowi Bagi yang
Mau  Agunkan  Sertipikat  Tanah  ke
Bank,”
2022,
https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20221201164930-4-392996/tips- jokowi-bagi-yang-mau-agunkan- sertifikat-tanah-ke-bank.
Enny  Agustina,  Kajian  Yuridis  Program
Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Elektronik,  jurnal.unpal.ac.id    Vol.  19 No 3, (2021).
I  Dewa  Gede  Atmadja,  Filsafat  Hukum: Dimensi  Tematis  dan  Historis,  Setara Press, Malang, 2013.
I. Gusti Nyoman Guntur, Modul Pendaftaran Tanah  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional. Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional, Yogyakarta, 2014.
Jimly Asshiddiqe dan Ali Safaat, Teori Hans
Kelsen  Tentang  Hukum,  Konstitusi Press, Jakarta, 2021.
Kominfo, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan  Elektronik,  Kominfo.go.id,  5
September 2019, terdapat pada https://www.kominfo.go.id/content/det ail/21128/kementerian-atrbpn- luncurkan-layanan-elektronik/0/berita. Kominfo.go.id, ”Presiden Ingatkan Masyarakat  Soal  Pinjam  Uang  di Bank,” 2019, https://www.kominfo.go.id/content/det ail/23368/presiden-ingatkan- masyarakat-soal-pinjam-uang-di-
bank/0/berita,.
Kompasiana, Dilema Sertipikat Tanah Elektroni, Kompasiana.com, 15 September 2022, terdapat pada https://www.kompasiana.com/egipsatri aep3151/6321833e4addee0a451cb373/ dilema-sertipikat-tanah-elektronik.
Mahfud  M.D.,  Politik  Hukum  di  Indonesia.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Manotar  Tampubolon  (et.al),  Birokrasi  dan Good  Governance,  Global  Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.
Novita  Riska  Ratih,  Analisis  Yuridis
Sertifikat  Tanah  Hak  Milik  Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian  Hukum”,  (Tesis  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Program Pascasarjana Universitas Islam, Malang). Ombusdman RI, ”Ombudsman RI Luncurkan Laporan  Tahunan  2021,  Layanan
Pemda  Paling  Banyak  Dilaporkan Masyarakat”,
2022,
https://ombudsman.go.id/news/r/ombud sman-ri-luncurkan-laporan-tahunan- 2021--layanan-pemda-paling-banyak- dilaporkan-masyarakat.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21
Tahun  2020  Tentang  Penanganan  Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2017  Tentang  Layanan  Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
Peraturan  Menteri    Agraria  dan  Tata  Ruang Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  2023  Penerbitan  Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Tanah Elektronik.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Rumah.com,  ”Apa  itu  Sengketa  Tanah  ?  Ini Penjelasannya dan Contoh Kasusnya di
Indonesia”,
2023,
ttps://www.rumah.com/panduan- properti/apa-itu-sengketa-65436.
Salmaa,  Penelitian  Empiris:  Definisi,  Jnis,
Ciri, Tujuan dan Contoh, deepublish, 4 April 2023, Terdapat pada https://penerbitdeepublish.com/peneliti an-empiris/ . Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum
Administrasi,  Yogyakarta,  LaksBang
PRESSindo, 2008.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok Agrara.
UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016
tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Wowor Fingli A, ”Fungsi Badan Pertanahan
Nasional Terhadap
Penyelesaian
Sengketa  Tanah”,  95-97,  lexprivatum.
Vol.II - No. 2, (2014).
Waskito  dan  Hadi  Arnowo,  Pertanahan,
Agraria,  dan  Tata  Ruang,  Jakarta, Prenadamedia Grup, 2017.
Yudi Setiawan (et. Al), Hukum Administrasi
Pemerintahan Teori dan Praktek (dilengkapi  dengan  beberapa  Kasus Pertanahan),  Rajawali  Press,  Jakarta, 2017.