## Legalitas

## Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah di Indonesia

## M. Syukran Yamin Lubis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Correspondence email: muhammadsyukran@umsu.ac.id
Abstrak .  Asuransi  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  bergerak  di  bidang  pertanggungan  merupakan  sebuah  institusi  modern hasil  temuan  dari  dunia  Barat  yang  lahir  bersamaan  dengan  semangat  pencerahan  (renaissance).  Ajaran  Islam,  asuransi dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Akad asuransi syariah  adalah  akad  tijarah  dan  akad  tabarru‟.  Akad  tijarah  semua  bentuk  akad  untuk  tujuan  komersial  misalnya:  wadi‟ah, wakalah. Akad tabarru‟ bentuk akad tujuan kebaikan dan tolong menolong. Keuntungan akad Tabarru‟  terhadap  peserta asuransi syariah    kesepakatan  saling  tolong  menolong  (ta‟awun)  dan  saling  menanggung  (takaful)  diantara  peserta  memberi  kontribusi kedalam  dana  tabarru‟.  Keuntungan  akad  Tabarru‟    terhadap  perusahaan  asuransi  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 point ke sepuluh tentang pengelolaan ayat ke 2 dan 3, perusahaan asuransi syariah  memperoleh  bagi  hasil    pengelolaan  dana  yang  terkumpul  atas  dasar  akad  tijarah  (mudharabah);    perusahaaan  asuransi syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru‟ (hibah). Keuntungan akad Tabarru‟  terhadap  masyarakat diatur  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  18/PMK.010/2010    menyatakan  apabila  perusahaan  tidak    memiliki  peserta  dan perusahaan  akan  menghentikan  kegiatan  usahanya  atas  permintaan  sendiri,  dana  tabarru‟    wajib  dihibahkan  kepada  lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
Kata Kunci: Akad Tabarru’,  Asuransi Syariah, Indonesia .
Abstract . Insurance, one of the financial institutions engaged in the insurance sector, is a modern institution that was invented by the Western world, which was born in conjunction with the spirit of renaissance. According to Islamic teachings, insurance has been  practiced  since  the  time  of  the  Prophet  Muhammad.  The  implementation  of  sharia  insurance  in  Indonesia  refers  to  Law Number  40  of  2014  concerning  Insurance  in  lieu  of  Law  Number  2  of  1992  concerning  Insurance  Business.  Sharia  insurance contracts are tijarah contracts and tabarru contracts. Tijarah contracts are all forms of contracts for commercial purposes,  for example: wadi'ah, wakalah. The tabarru contract is a form of agreement for the purpose of goodness and help. The benefits of the Tabarru'  contract  for  the  participants  of  the  sharia  insurance  agreement  are  mutual  help  (ta'awun)  and  mutual  responsibility (takaful) among the participants to contribute to the tabarru' fund. The benefits of the Tabarru' contract to insurance companies based  on  the  fatwa  of  the  National  Sharia  Council  of  the  Indonesian  Ulema  Council  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tenth  point concerning the management of paragraphs 2 and 3, sharia insurance companies get a share of the results of the management of the funds collected on the basis of the tijarah contract (mudharabah); Islamic insurance companies receive ujrah (fees) from  the management of tabarru' (grant) contract funds. The benefits of the Tabarru' contract to the community are regulated by Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 which states that if the company has no participants and the company will stop its business activities at its own request, the tabarru' funds must be donated to social institutions at the consideration  of the Sharia Supervisory Board.
Keywords : Tabarru' Agreement, Sharia Insurance, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang  menunjukan sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal ini, selalu meliputi dan  menyertai  manusia,  baik  ia  sebagai  pribadi,  maupun  ia  bagian  kelompok  masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sehingga dengan demikian tidak akan pernah memberikan rasa kepastian. Keadaan tidak pasti tersebut  dapat  berwujud  dalam  berbagai  bentuk  dan  peristiwa,  yang  biasanya  selalu  dihindari.  Keadaan  tidak  pasti terhadap  setiap  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  baik  dalam  bentuk  atau  peristiwa  yang  belum  tentu  menimbulkan rasa tidak aman disebut sebagai resiko.
Untuk mengatasi  resiko yang disebutkan di atas, di dunia modern ini dikenal suatu bentuk muamalah baru yang disebut dengan asuransi. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.
Asuransi  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  bergerak  dalam  bidang  pertanggungan  merupakan sebuah  institusi  modern  hasil  temuan  dari  dunia  Barat  yang  lahir  bersamaan  dengan  adanya  semangat  pencerahan ( renaissance) .  Institusi  ini  bersama  dengan  lembaga  keuangan  bank  menjadi  motor  penggerak  ekonomi  pada  era modern  dan  berlanjut  pada  masa  sekarang.  Dasar  yang  menjadi  semangat  operasional  asuransi  modern  adalah
berorientasikan  pada  sistem  kapitalis  yang  intinya  hanya  bermain  dalam  pengumpulan  modal  untuk  kepentingan pribadi  atau  golongan  tertentu  dan  kurang  atau  tidak  mempunyai  akar  untuk  pengembangan  ekonomi  pada  tataran yang lebih komprehensif. 1
Dalam  ajaran  Islam,  asuransi  sebenarnya  sudah  dipraktikkan  sejakzaman  Rasulullah  SAW.  Cikal-bakal konsep  asuransi  syariah  menurut  sebagianulama  adalah ad-diyah  `alā  al-`āqilah . Al-`āqilah adalah  kebiasaan  suku Arabjauh  sebelum  Islam  datang.  Jika  salah  seorang  anggota  suku  terbunuh  olehanggota  suku  lain,  pewaris  korban akan  dibayar  uang  darah  ( al-diyah )  sebagaikompensasi  oleh  saudara  terdekat  dari  pembunuh.  Saudara  terdekat daripembunuh tersebut dikenal dengan al-`āqilah . Ibnu Hajar al-„Asqalani dalamkitabnya Fatḥ al-Bārī , sebagaimana dikutip  oleh  Syakir  Sula,  mengatakanbahwa  pada  perkembangan  selanjutnya  setelah  Islam  datang,  sistem `āqilah disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam. 2
Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di  dunia.  Berdasarkan  data  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  terdapat  49  asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan  reasuransi  syariah  dimana  perusahaan  asuransi  yang  benar-benar  secara  penuh  beroperasi  sebagai  perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarakah. 3
Salah  satu  akad  yang  digunakan  dalam  asuransi  syariah  adalah  akad tabarru’ (kebajikan).  Akad tabarru’ merupakan  transaksi nirlaba sehingga  pihak  yang  berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  berhak  mensyaratkan imbalan  apapun  /  mengambil  laba  dari  transaksi  ini.  Untuk  mendukung  penerapan  akad tabarru’, Dewan  Syariah Nasional  telah  mengeluarkan  fatwa  DSN-MUI  No.  53/DSN-MUI/III/  2006  tentang  akad tabarru’ pada  asuransi syariah.  Akad tabarru’ menurut  fatwa  tersebut  merupakan  akad  yang  dilakukan  dalam  bentuk  hibah  dengan  tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  jenis  pendekatan  yuiridis normatif,  yaitu  mengacu  kepada  norma-norma  hukum,  dan  menggunakan  studi  dokumen  serta  studi  kepustakaan ( library  research ),  kemudian  setiap  data  yang  diperoleh  langsung  diolah  dan  dianalisis  dengan  tujuan  untuk memperjelas  maksud  dari  penelitian  ini.  Penelitian  ini  memperhatikan  penelitian  terhadap  peristiwa  hukum  terkait denganAkad Tabarru‟ dalam Asuransi Syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang bersumber dari hukum Islam, seperti Al-quran dan Hadist, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature. Prosedur pengumpulan data penelitian ini yang menggunakan data sekunder, diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk  memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia
Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie .Dalam hukum Belanda sering dipakai kata ini dengan kata verzekering yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari kata assurantie ini  muncul istilah assuradeur bagi  penanggung,  dan geassureerde bagi tertanggung,  atau  dengan istilah  lain  disebut penjamin dan terjamin. Dari istilah verzekering itu juga timbullah istilah verzekeraar bagi penanggung dan verzekerde bagi tertanggung. 4
Dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  asuransi  dikenal  dengan  istilah takaful yang  berasal  dari  bahasa  arab taka fala-  yataka  fulu- takaful  yang  berarti  salingmenanggung  atau  saling  menjamin.  Asuransi  dapat  diartikan  sebagai perjanjianyang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugiantertentu. 5
Abbas  Salim  berpendapat,  bahwa  asuransi  adalah  suatu  kemauan  untukmenetapkan  kerugian-kerugian  kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti(subsitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti. 6
Menurut  Pasal  1  butir  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2014  tentang  Perasuransian,  asuransi  syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang  polis dan perjanjian  di  antara  para  pemegang  polis,  dalam  rangka  pengelolaan  kontribusi  berdasarkan  prinsip  syariah  guna saling menolong dan melindungi dengan cara :
1 AM. Hasan Ali, (2004), Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Jakarta: Kencana, halaman.55.
2 M. Syakir Sula, (2004), Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Jakarta, Gema Insani Press, halaman. 31.
3 Abdullah Amrin, (2011), Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah , Jakarta,  PT. Akex Media Komputindo, halaman. 8
4 Wirjono Projodikoro, (1979), Hukum Asuransi di Indonesia ,  Jakarta: Intermasa, halm. 1
5 Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, (2005), Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik, Bandung: Mimbar Pustaka, hlm 1.
6 Abbas Salim, (1995), Dasar-dasar Asuransi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1
a. Memberikan  penggantian  kepada  peserta  atau  pemegang  polis  karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  peserta  atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  peserta  atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada hidupnya  peserta  dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana.
Sedangkan  Asuransi  syariah  Menurut  Fatwa  Dewan  Asuransi  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)  Fatwa  DSN  No.21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah  bagian  pertama menyebutkan  pengertian  Asuransi  Syariah  ( ta’min , takaful ‟  atau tadhamun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang  atau  pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau  tabarru‟  yang memberikan  pola  pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  atau  perikatan  yang  sesuai  dengan syariah. 7
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  asuransi  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungan terhadap  musibah  yang  diperkirakan  sewaktu-waktu  akan  terjadi.  Karena  itu,  muncullah  berbagai  macam  jenis asuransi  atau  pertanggungan,  seperti  asuransi  jiwa,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  kebakaran,  asuransi  pendidikan, bahkan  asuransi  yang  berkaitan  dengan  pertanian  dan  pelaksanaan  ibadah  haji.  Definisi-definisi  di  atas  sekalipun secara redaksional ada sedikit perbedaan, namun terdapat benang merah yang menegaskan bahwa secara substansial asuransi bertujuan untuk saling membantu dan menolong sesama. Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ‟ menyatakan bahwa akad asuransi itu merupakan suatu sistim tadlâmun dan ta’âwun yang bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh musibah. 8

## 1. Prinsip Asuransi Syariah
Prinsip  utama  dalam  asuransi  syariah  adalah ta’awunu ‘ala al birrwa altaqwa (tolong  menolonglah kamu  sekalian  dalam  kebaikan  dan  taqwa)  dan al-  ta’min (rasa  aman). 9 Sedangkan  untuk  prinsip  dasar  asuransi syariah, adalah: 10 a. Tauhid ( Unity)
Prinsip  tauhid  adalah  dasar  utama  dari  setiap  bentuk  bangunan  yang  ada  dalam  syariah  Islam.  Dalam berasuransi  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana  seharusnya  menciptakan  suasana  dan  kondisi  bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.
b. Keadilan ( justice)
Prinsip  kedua  dalam  berasuransi  adalah  terpenuhinya  nilainilai  keadilan  antara  pihak-pihak  yang  terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.
c. Tolong-menolong ( ta’awun)
Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong ( ta’awun) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesamanya yang mendapatkan musibah atau kerugian.
d. Kerja Sama ( cooperation)
Prinsip  kerjasama  merupakan  prinsip  universal  yang  selalu  ada  dalam  literatur  ekonomi  islami.  Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi.
e. Amanah ( trustworthy/ al-amanah)
Prinsip  amanah  dalam  organisasi  perusahaan  dapat  terwujud  dalam  nilai-nilai  akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Sedangkan prinsip amanah juga harus  berlaku  pada  diri  nasabah  asuransi.  Nasabah  asuransi  berkewajiban  menyampaikan  informasi  yang  benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa.
f. Kerelaan ( al-ridha) Dalam  bisnis  asuransi,  kerelaan  ( al-ridha) dapat  diterapkan  pada  tiap  nasabah  asuransi  agar  mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial ( tabarru’) . g. Larangan riba
7 Zainuddin Ali. (2008). Hukum Asuransi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, halaman 132.
8 Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ‟, ‘Aqd al - Ta’mîn wa Mawqif al - Syarî’ah al - Isl â miyah Minhu , hlm. 403.
9 H.  A.  Dzajuli  dan  Yadi  Jazwari,  (2002), Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  (SebuahPengenalan) ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, halaman 131.
10 AM.  Hasan  Ali,  (2004), Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Suatu   Tinjauan  Analisis  Historis,  Teoritis  dan  Praktis, Jakarta, Kencana Cet. 1, halaman 125
Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbangan apa pun. Riba jelas dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan keadilan dan persamaan.
h. Larangan maisir (judi) Unsur maisir (judi)  artinya  adanya  salah  satu  pihak  yang  untung  namun  di  lain  pihak  justru  mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas dalam asuransi konvensional, bila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya  sebelum  masa reversing  period, biasanya  tahun  ketiga  maka  yang  bersangkutan  tidak  akan  menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.
i. Larangan gharar (ketidakpastian)
Gharar  dalam  pengertian  bahasa  adalah al-khida’ (penipuan)  yaitu  suatu  tindakan  yang  di  dalamya diperkirakan tidakada unsur kerelaan. Secara syariah dalam akad pertukaran harusjelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harusditerima.
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia
Konsep asuransi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an namun hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu: 11
Pertama ,  Perintah  Allah  untuk  mempersiapkan  masa  depan,  terdapat  dalam  Q.S.  Al-Hasyr  ayat  18,  yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; Dan terdapat dalam Q.S. Yusuf ayat 47-49, yang artinya Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun  lamanya  sebagaimana  biasa.  Maka,  apa  yang  kamu  tuai  hendaklah  kamu  biarkan  dibulirnya  kecuali  sedikit untuk  kamu  makan.  Kemudian  sesudah  itu  akan  datang  tujuh  tahun  yang  amat  sulit  yang  menghabiskan  apa  yang kamu  simpan  untuk  menghadapinya  (tahun  sulit),  kecuali  sedikit  dan (bibit  gandum)  yang  kamu  simpan.  Kemudian akan datang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggurnya.
Kedua ,  Perintah  Allah  untuk  saling  tolong-menolong  dan  bekerjasama,  terdapat  dalam:  (1)  Q.S.  Al-Maidah ayat 2, yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya, dan  terdapat  dalam  Q.S.  Al-Baqarah  ayat  185,  yang  artinya  Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Ketiga ,  Perintah  Allah  untuk  saling  melindungi  antar  sesama  ketika  menghadapi  kesusahan,  terdapat  dalam Q.S.  Al-Quraisiy  ayat  4,  yang  artinya,  yang  telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untukmenghilangkan  lapar  dan mengamankan mereka dari ketakutan, dan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 126, yang artinya, Dan ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman sentosa dan selamat.
Keempat , Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha, terdapat dalam Q.S. Al- Taghnaabun ayat 11, yang artinya Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan terdapat dalam Q.S. Luqman ayat 34, yang artinya Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Dasar-dasar  tersebut  yang  dijadikan  landasan  hukum  asuransi  syariah,  dimana  konsep  megenai  asuransi tersebar dalam ayat-ayat di Al-Qur‟an. Selain itu, konsep asuransi juga dapat dilihat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu:
Pertama , Hadist tentang Aqilah, diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a., menyatakan bahwa Berselisih dua orang wanita  dari  suku  Huzail,  kemudian  salah  satu  wanita  tersebut  melempar  batu  ke  wanita  yang  lain  sehingga mengakibatkan  kematian  wanita  tersebut  beserta  janin  yang  dikandungnya.  Maka  ahli  waris  dari  wanita  yang meninggal  tersebut  mengadukan  peristiwa  tersebut  kepada  Rasulullah  SAW,  maka  Rasulullah  SAW  memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diyat yang dibayarkan oleh aqilah nya atau kerabat dari orangtua laki-lak. (HR. Bukhari)
Kedua ,  Hadist  tentang  Anjuran  Menghilangkan  Kesulitan  Seseorang,  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda bahwa barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)
Ketiga ,  Hadist  tentang  Menghindari  Risiko,  yang  diriwayatkan  dari  Anas  bin  Malik  r.a,  bertanya  seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya) bahwa, Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)? Bersabda Rasulullah SAW, Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakal kepada Allah SWT. (HR. At- Tumudzi)
11 Anshori Abdul Ghofur, (2008), Asuransi Syariah di Indonesia , UII Press, Yogyakarta, UII Press, , halm. 29
Keempat , Hadist tentang Saling Mengasihi dan Berbelas Kasih, yang diriwayatkan dari Nu‟man bin Basyir, Nabi  Muhammad  SAW  bersabda  bahwa,  Engkau  akan  menyaksikan  Kaum  Mu‟minin  dengan  kasih  sayang,  belas kasih  dan  kelembutan  sesamanya,  bagaikan  sebatang  tubuh.  Apabila  salah  satu  bagian  dari  tubuh  mengeluh,  maka mengeluhlah seluruh tubuhnya, tidak dapat tidur dan kepanasan. (HR. Ahmad)
Selain landasan hukum yang telah disebutkan di atas, penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia sekarang ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian.  dan  juga  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  422/KMK.06/2003  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi,  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  424/KMK.06/2003  tentang  Kesehatan Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor426/KMK.06/2003  tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan Reasuransi. Setiap perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi syariah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut.
3. Akad Dalam Asuransi Syariah
Kata  “akad”  (Arab  :  =  perikatan,  perjanjian  dan  pemufakatan). 12 Menurut  terminologi  fiqih  kata  “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan  yang  dilakukan  pihak-pihak  yang  terkait dianggap  sah apabila  sejalan dengan  syari'ah,  sedangkan  maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. 13 Akad  yang  digunakan  dalam  asuransi  syariah  adalah  akad tijarah dan  akad tabarru’ .  Akad  tijarah  adalah semua  bentuk  akad  yang  dilakukan  untuk  tujuan  komersial  misalnya: wadi’ah, wakalah dan  sebagainya.  Sedangkan akad tabarru’ adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial.
Dewan  Syariah  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) 14 dalam  fatwanya  tentang  pedoman  umum  asuransi syariah,  memberikan  definisi  tentang  asuransi.  Menurutnya,  asuransi  syariah  ( Ta’min,  Takaful,  Tadhamun )  adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melaui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang  memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Premi  dalam  asuransi  syariah  adalah  sejumlah  dana  yang  dibayarkan  oleh  peserta  yang  terdiri  atas  Dana Tabungan  dan  Dana Tabarru’. Dana  tabungan  adalah  dana  titipan  dari  peserta  asuransi  syariah  ( life  insurance )  dan akan mendapat alokasi bagi hasil ( al-mudharabah ) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim,  baik  berupa  klaim  nilai  tunai  maupun  klaim  manfaat  asuransi.  Sedangkan tabarru’ adalah  derma  atau  dana kebajikan  yang  diberikan  dan  diikhlaskan  oleh  peserta  asuransi  jika  sewaktu-waktu  akan  dipergunakan  untuk membayar klaim atau manfaat asuransi ( life maupun general insurance ). 15
Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syari’ahdi Indonesia
Asuransi  syariah  merupakan  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang/pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’ dengan  memberikan  pola  pengembalian  untuk  menghadapi risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah.  Berbeda  dengan  asuransi  konvensional  yang menganut  konsep  transfer  risiko,  konsep  asuransi  syariah  menganut  prinsip  berbagi  risiko.  Dalam  asuransi  syariah inilah  ada  konsep  saling  tolong  menolong  yang  diformulasikan  dalam  bentuk  akad tabarru’ .  Akad tabarru’ dalam asuransi  syariah  merupakan  akad  memindahkan  kepemilikan  harta/dana  seseorang  kepada  orang  lain  melalui  cara hibah/derma/sedekah.
Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri ‟dermawan‟. Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefenisikan tabarru’ dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. 16
Niat tabarru’ dana  kebajikan  dalam  akad  asuransi  syariah  adalah  alternatif  uang  sah  yang  dibenarkan  syara‟ dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur‟an, kata tabarru’ tidak
12 M.  Ali  Hasan,    (2003), Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam:  (Fiqh  Muamalat), cetakan  pertama,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, halaman. 101
13 Abdullah  Amrin,  (2006), Asuransi  Syari'ah  :  Keberadaan  Dan  Kelebihannya  Ditengah  Asumsi  Konvensional, Jakarta,  Elekmedia Komputindo, halaman. 31
14 FatwaDewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
15 Muhammad Syakir Sula, Op.Cit ., halaman 30
16 Ibid, halaman 35
ditemukan, akan tetapi kata tabarru’ dalam arti dana kebajikan dari kata al - birr (kebajikan) dapat ditemukan dalam Al-Qur‟an (QS. Al-Baqarah: 177), dan tabarru’ dalam makna hibah atau pemberian dapat kita lihat pada Al-Qur‟an (QS. An-Nisa‟: 4) kemudian Nabi bersabda: “ Saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi ”. (HR. Bukhari, Nasa‟i, hakim, dan Baihaqi).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 17 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.010/2011 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 18 dikatakan :
1. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta atas produk  asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi yang dikelola Perusahaan sesuai dengan akad yang disepakati.
2. Akad Tabarru’ adalah  akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Dalam  kontek  akad  asuransi  syariah, tabarru’ berarti  memberikan  dana  kebajikan  dengan  niat  ikhlas  untuk tujuan  membantu  satu  sama  lain  sesama  peserta  takaful  (asuransi  syariah)  apabila  ada  di  antaranya  yang  mendapat musibah.  Dana  klaim  yang  diberikan  diambil  dari  rekening  dana tabarru’ yang  sudah  diniatkan  oleh  semua  peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu  dalam  akad tabarru’ ,  pihak  yang  memberi  dengan  ikhlas  memberikan  sesuatu  tanpa  ada  keinginan  untuk menerima apapun dari orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT.

## 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru ‟
Konsep risiko di asuransi syariah adalah sharing of risk , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Pada asuransi syariah ini, dana tabarru ‟ terkumpul di suatu pool of fund , dimana pada saat ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana tabarru’ tersebut  sesuai  dengan  akad  yang  telah  disepakati.  Pada  asuransi  syariah  iuran  atau  kontribusi  terdiri  dari  unsur tabarru’ dan  tabungan  (yang  tidak  mengandung  unsur  riba). Tabarru’ dihitung  tanpa  perhitungan  bunga.  Untuk pembayaran  klaimnya  berasal  dari  rekening tabarru’ ,  dimana  peserta  saling  menanggung  satu  sama  lain.  Jadi  jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung resiko tersebut.
Adanya  dana tabarru’ ini  akan  menghilangkan  faktor gharar (unsur  ketidakjelasan)  dan maysir (unsur  judi) dalam  praktek  asuransi  syariah.  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  18/010/2010  menekankan  agar  ada  pemisahan rekening  dan  tujuan  penggunaan  serta  fungsi  pencatatan  terpisah  untuk  benar-benar  menjamin  bahwa  dana tabarru’ untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.
Berlandaskan pada prinsip takafuli dan tabarru’ , asuransi syari‟ah (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi  dikelola  berdasarkan  prinsip mudharabah ,  sementara  akad  kontribusi  berdasarkan  prinsip  hibah  dan tabarru’ .  Dana  yang  masuk  pada  akad tabarru ‟  misalnya  5%  dari  total  premi  yang  disetorkan,  akan  dimasukkan dalam rekening tabarru’ . Sedangkan 95%, sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi. 19
Jadi, dari sisi pengelolaan dana pada produk-produk saving asuransi syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru’ (derma)  dan  dana  peserta,  sehingga  tidak  mengenal  istilah  dana  hangus.  Sedangkan  untuk term  insurance ( life )  dan general  insurance semuanya  bersifat tabarru’ .  Sehingga  hal  tersebut  sesuai  dengan  pengertian  asuransi syariah  yang  merupakan  usaha  saling  melindungi  ( takaaffulli )  dan  atau  tolong  menolong  ( ta’awwunii )  diantara sejumlah  orang  melalui  investasi  dalam  bentuk  asset  dan tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  yang  sesuai  dengan  syariah,  yaitu  yang  tidak  mengandung  unsur gharar (meragukan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (sogokan) barang haram dan maksiat. 3. Keuntungan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syari‟ah Di Indonesia Keuntungan  akad Tabarru’ dalam  Asuransi  Syari‟ahdi  Indonesiadapat  dilihat  dari  tiga  pihak,  yaitu  pihak peserta, pihak perusahaan asuransi dan pihak masyarakat.
Keuntungan  akad Tabarru’ terhadap  pihak  peserta  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  2  Peraturan  Menteri Keuangan  No  18/PMK.010/2010  yang  menyatakan  bahwa  keuntungan  konsep tabarru’ bagi  peserta  asuransi adalahkarena asuransi syariah adalah kesepakatan saling tolong menolong ( ta’awun ) dan saling menanggung ( takaful ) diantara  para  peserta  maka  peserta  dapat  memberi  kontribusi  ke  dalam  dana tabarru’ . Tabarru’ memegang  prinsip keadilan  ( adl ),  dapat  dipercaya  ( amanah ),  keseimbangan  ( tawazun ),  kemaslahatan  ( maslahah )  dan  keuniversalan ( syumul );  dan  tidak  mengandung  hal-hal  yang  diharamkan  seperti  ketidakpastian/ketidakjelasan  ( gharar ), perjudian ( maysir ), bunga ( riba ), penganiayaan ( zhulm ), suap ( risywah ), maksiat dan objek haram; Lebih jelas dan transparan karena pada Pasal 3 dikatakan Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru’ dari kekayaan
17 http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi/kepmen_asuransi/index.htm
18 Ibid.,
19 Abdullah Amrin, (2011), Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah , Jakarta: PT Gramedia, halaman 45-46.
M. Syukran Yamin Lubis. Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah di Indonesia
dan  kewajiban  perusahaan;  Pasal  15  dalam  hal  dana tabarru’ tidak  cukup  untuk  membayar  santunan/klaim  kepada peserta, Qardh (pinjaman) wajib disetorkan ke dalam dana tabarru’ secara tunai/kas sehingga klaim dapat di atasi. Asuransi  Jiwa  Syariah  Mitra  Mabrur  adalah  salah  satu  produk  AJB    Bumi  Putera  memberikan  manfaat diantaranya: apabila pihak yang diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi maka peserta akan menerima nilai tunai;  dan  apabila  pihak  yang  diasuransikan  meninggal  dalam  masa  asuransi  maka  ahli  waris  yang  ditunjuk  akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat awal dan bagi hasil sebesar 70% dari pengembangan dana investasi; kemudian apabila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima nilai tunai. 20 Dalam brosur salah satu produk asuransi jiwa syariah mitra Iqra Plus dituliskan bahwa manfaat asuransi bagi peserta  adalah:  bila  panjang  umur  sampai  berakhirnya  maka  anak  yang  dibeasiswakan  menerima  dana  pendidikan sebagaimana kesepakatan; bila  meninggal dalam masa perjanjian maka akan memperoleh santunan kebajikan, dana investasi dan bagi hasil ( mudharabah ); dan bila penerima dana hibah tetap menerima dana pendidikan sesuai tahapan tetapi  untuk  di  perguruan  tinggi  akan  menerima  tahapan  dana  pendidikan  dengan  ketentuan  tahun  II=15%,  tahun III=20%, tahun IV=20%, tahun V=25%. 21
Asuransi  syariah  adalah  sebuah  sistem  dimana  para  partisipan/anggota  pesertamendonasikan/menghibahkan sebagian  atau  seluruh  kontribusi  yang  akan  digunakan  untuk  membayar  klaim,  jika  terjadi  musibah  yanag  dialami oleh  sebagian  partisipan/anggota/peserta.  Peran  perusahaan  disini  hanya  sebatas  pengelola  operasional  perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana kontribusi yangditerima/dilimpahkan kepada perusahaan.
Keuntungan  lainnya  bagi  peserta  minimal    adanya  niat  akad  untuk  saling  tolong  menolong  dan  berderma dengan  dana hibah ( tabarru’ )  serta  bebas  dari  unsur  judi  ( maisir ),  riba  dan  ketidakjelasan  (ketidaktransparan). Selebihnya  tergantung  program  asuransi  yang  memberikan return manfaat  dengan  hasil  investasi  ( mudharabah ) dengan pembagian nisbah bagi hasil antar peserta dan perusahaan asuransi yang mengelola investasi.
Keuntungan  akad Tabarru’ terhadap  pihak  perusahaan  asuransiberdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  No.  21/DSN-MUI/X/2001  point  ke  sepuluh  tentang  pengelolaan  ayat  ke  2  dan  3, menyatakan  bahwa  perusahaan  asuransi  syariah  memperoleh  bagi  hasil  dari  pengelolaan  dana  yang  terkumpul  atas dasar akad tijarah ( mudharabah );  perusahaaan asuransi syariah memperoleh ujrah ( fee ) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah). 22
Keuntungan  akad Tabarru’ terhadap  pihak  masyarakatadalah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  No  18/PMK.010/2010  yang  menyatakan  apabila  perusahaan  tidak  lagi  memiliki  peserta  dan perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, dana tabarru’ yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

## SIMPULAN
Konsep  asuransi  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Al-Qur‟an,  namun  secara  umum  yang  dijadikan sebagai  landasan  hukum  asuransi  syariah,  tersebar  dalam  ayat-ayat  di  Al-Qur‟an  dan  juga  dalam  Hadist  Nabi Muhammad  SAW.  Prinsip-prinsip  Asuransi  Syariah  adalah:  Tauhid  ( Unity), Keadilan  ( justice), Tolong-menolong ( ta’awun), Kerja  Sama  ( cooperation), Amanah  ( trustworthy/  al-amanah), Kerelaan  ( al-ridha), Larangan  riba, Larangan maisir (judi), Larangan gharar (ketidakpastian). Penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia sekarang ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian,Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 422/KMK.06/2003  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi,  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Setiap perusahaan asuransi yang menawarkan  asuransi  syariah  harus  mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  tersebut.Menurut  Pasal  1  butir  (2)  Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka  pengelolaan  kontribusi  berdasarkan  prinsip  syariah  guna  saling  menolong  dan  melindungi  dengan  cara  : memberikan  penggantian  kepada  peserta  atau  pemegang  polis  karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  peserta  atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  ;  memberikan  pembayaran  yang  didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad  tijarah  dan  akad tabarru’ .  Akad  tijarah  adalah  semua  bentuk  akad  yang  dilakukan  untuk  tujuan  komersial
20 Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabrur Plus.  Beragam manfaat.
21 Brosur. Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqra‟ Plus, Manfaat.
22 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi ketiga. Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, halaman 134
misalnya: wadi’ah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru’ adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  18/PMK.010/2010  Bab  I  Ketentuan  Umum,  Pasal  1  dan  juga Peraturan  Menteri  Keuangan  No  11/PMK.010/2011  Bab  I  Ketentuan  Umum,  Pasal  1    dikatakan;  Akad Tabarru’ adalah    akad hibah dalam  bentuk  pemberian  dana  dari  satu  peserta  untuk  tujuan  tolong-menolong  di  antara  para peserta  yang  tidak  bersifat  dan  bukan  untuk  tujuan  komersial.Keuntungan  akad Tabarru’ terhadap  pihak  peserta adalah karena asuransi syariah adalah kesepakatan saling tolong menolong ( ta’awun ) dan saling menanggung ( takaful ) diantara  para  peserta  maka  peserta  dapat  memberi  kontribusi  ke  dalam  dana tabarru’ .  Keuntungan  akad Tabarru’ terhadap  pihak  perusahaan  asuransi  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No. 21/DSN-MUI/X/2001 point ke sepuluh tentang pengelolaan ayat ke 2 dan 3, menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah  memperoleh  bagi  hasil  dari  pengelolaan  dana  yang  terkumpul  atas  dasar  akad  tijarah  ( mudharabah ); perusahaaan asuransi syariah memperoleh ujrah ( fee ) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah). 23 Keuntungan akad Tabarru’ terhadap  pihak  masyarakat  adalah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 18/PMK.010/2010  yang  menyatakan  apabila  perusahaan  tidak  lagi  memiliki  peserta  dan  perusahaan  akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, dana tabarru’ yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Mushtafâ al-Zarqâ‟, ‘Aqd al - Ta’mîn wa Mawqif al - Syarî’ah al - Isl â miyah Minhu Ali, AM. Hasan. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Jakarta: Kencana. Ali,  M.  Hasan.  2003. Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam:  (Fiqh  Muamalat), cetakan  pertama,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada.
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Asuransi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika. Amrin, Abdullah. 2006. Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional, Jakarta, Elekmedia Komputindo.
Amrin, Abdullah. 2011. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah , Jakarta,  PT. Akex Media Komputindo. Anshori Abdul Ghofur. 2008. Asuransi Syariah di Indonesia , UII Press, Yogyakarta, UII Press. Dzajuli,  H.  A.  dan  Yadi  Jazwari.  2002. Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  (SebuahPengenalan) ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi ketiga. 2006. Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada. Projodikoro, Wirjono. 1979. Hukum Asuransi di Indonesia ,  Jakarta: Intermasa. Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf. 2005. Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik, Bandung: Mimbar Pustaka. Sula,  M.  Syakir.  2004. Asuransi  Syariah  (Life  and  General)  Konsep  dan  Sistem  Operasional Jakarta,  Gema  Insani Press.
Salim, Abbas. 1995. Dasar-dasar Asuransi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
23 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi ketiga. Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, halaman 134