…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM BAGI WAJIB PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA SUNGAI PENUH
Oleh Wawan Novianto 1 , Firdaus 2 , Eka Retno Saputra 3 1,3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 2 Universitas Nurdin Hamzah E-mail : 1 wawanfadhillah@gmail.com
Article History: Received: 10-11-2022 Revised: 19-11-2022 Accepted: 23-12-2022
Abstract: This study aims to determine the effect of the self-assessment system for taxpayers on compliance in paying  taxes  in  full  river  tax  cities.  An  approach  that primaryly  uses  paradigms  in  developing  science  (such as reduction to variables, specific questions, theoretical testing,  using  measurements  and  observations, thoughts  about  causation,  and  hypotheses)  that  uses research  strategies  such  as  surveys  and  experiments that use statistical data. The scope in this study is in a full  river  city  and  focuses  on  taxpayers.  Based  on  the results  of  research  and  discussion  on  X1  and  Y  in  Full River  City  Taxpayers,  it  can  be  concluded  as  follows: The value of R Squre above will be changed in the form of percent to find out how much X1 contributes to Y in Full River City Taxpayers. The R Squre value of 0.33.2 if percented  at  33.2%  means  that  the  magnitude  of  the influence of X1 Y is 33.2% while the remaining 66.8%. Influenced by the variables studied in this study.
Keywords: Self Assessment System, Taxpayers, Tax Compliance
PENDAHULUAN
Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Endang Satyawati (2015) Hal dipengaruhi oleh usaha negara  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  sumber  eksternal.  Dalam menjalankan  tugas  dan  pembiayaan  pembangunan  negara,  Pemerintah  tentunya membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.  S  Mia  Lasmaya  (2017)  Dalam  Undang-undang pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor yang sangat potensial ini. Jika  ada  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak  siapa  juga  termasuk  para  pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan (Neni  Nur Fitriani, 2017). Kepatuhan  masyarakat  Indonesia  dalam  membayar  pajak  masih  sangat  rendah  jika dibandingkan  dengan  negara  lainnya  di  Asia  Tenggara.  Mardanung  Patmo  Cahjono (2017) Data ditahun 2007 menunjukkan jumlah Wajib Pajak badan hanya 1,35 juta dan Wajib Pajak orang pribadi hanya 5,14 juta. Jumlah ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta. Untuk tahun 2011 terdapat

## Vol.2, No.7, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
67%  dari  empat  juta  pemilik  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dilaporkan  tidak menyerahkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  pajak.  Kondisi  itu  terjadi  antara  lain  diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak.
Semua  wajib  pajak  diharapkan  patuh  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  akan  tetapi  karena  di  Indonesia  menggunakan  self  assessment  system, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal  tersebut  di  sengaja  ataupun  tidak  disengaja  oleh  wajib  pajak.  Sebab  masih  banyak Wajib  Pajak  yang  belum  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya  pemenuhan  kewajiban perpajakan  baik  bagi  negara  maupun  bagi  mereka  sendiri  sebagai  warga  negara  yang baik (Fika, 2008). Salamun A.T (1991) memberikan definisi kepatuhan pajak atau yang sering disebut sebagai kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh  wajib  pajak  sesuai  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Ida Ayu  Ivon  Trisnayanti  (2015)  Tinggi  rendahnya  penerimaan  pajak  dapat  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yang  sangat  besar  pengaruhnya  pada  penerimaan  pajak  adalah kesadaran wajib pajak.
Menurut  Setiaji  dan  Hidayat,  tax  ratio  dipergunakan  untuk  menilai  tingkat kepatuhan  pembayaran  pajak  oleh  masyarakat  dalam  suatu  negara.  Rasio  pajak  (tax ratio) Indonesia tahun 2018 sebesar 11,5 persen meningkat 0,1 persen dibanding tahun sebelumnya.  Peningkatan  ini  pertama  kali  setelah  rasio  pajak  menurun  terus  menurus selama  lima  tahun  terakhir.  Negara  maju  yang  merupakan  anggota  Organization  for Economic  Cooperation  and  Development  (OECD)  memiliki  rata-rata  ratio  di  atas  30% bahkan Swedia mencapai 53%. Oleh sebab itu, perlu bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi tax ratio dengan meningkatkan penerimaan pajak (Endang Satyawati, 2017).
Penerimaan  pajak  yang  optimal  dapat  dilihat  dari  berimbangnya  tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Merunut  James  yang  dikutip  oleh  Gunadi  menyatakan  bahwa:  “besarnya  tax  gap mencerminkan  tingkat  kepatuhan  membayar  pajak  (tax  compliance)”  (Evan Wiradharma Sundah, 2014). Penelitian Forest dan Sheffrin menganalisis apakah sistem pajak  yang  sederhana  meningkatkan  kenyamanan  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak. Menemukan  bahwa  sistem  pajak  Amerika  Serikat  yang  sederhana  bukan  pencegahan yang  tepat  untuk  tindakan  penghindaran  pajak  dan  tidak  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak.  Fallan  menguji  apakah  perbedaan  gender  dalam  perubahan  pajak  positif antara  pengetahuan  Wajib  Pajak  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak  (Endang  Satyawati, 2017).
Carnes  dan  Englebrecht  menemukan bahwa  ketika  sanksi  meningkat  kepatuhan meningkat pula. Ia juga menemukan ketika persepsi Wajib Pajak meningkat, kepatuhan juga  meningkat.  Alm  et  al  melakukan  studi  eksperimental  guna  menentukan determinan-determinan kepatuhan wajib pajak. Ia menemukan bahwa pelaporan Wajib Pajak  meningkat  seiring  dengan  semakin  besarnya  probabilitas  audit  dan  sanksi  atas ketidakpatuhan.  Penelitian  tentang  kepatuhan  Wajib  Pajak  memang  sudah  banyak dilakukan,  tetapi  yang  dikaitkan  dengan  self  assessment  system  masih  sedikit.  Oleh karena  itu  sangat  perlu  dilakukan  penelitian  terhadap  hal  ini  (Mardanung  Patmo Cahjono, 2017).
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Endang  Satyawati  (2017)  Self  assessment  system  adalah  suatu  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menentukan sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang.  Masalah  yang  dihadapi  Kantor  Pelayanan  Pajak bahwa wajib pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakannya,  wajib  pajak  sering  tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. Neni Nur Fitriani (2017)  Kepatuhan masyarakat  dalam  membayar  pajak  masih  rendah,  kondisi ini  menyebabkan  hilangnya potensi  pajak  yang  tinggi.  Kepatuhan  Masyarakat  ini  menyebabkan  banyaknya  potensi penerimaan pajak yang hilang. Transparansi dalam melaporkan transaksi keuangan juga penting,  karena  akan  berpengaruh  pada  besaran  pajak  terutang  yang  dibayarkan,  jika pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak tersebut tergolong pada wajib pajak yang tidak patuh (S Mia Lasmaya, 2017). Neni Nur Fitriani (2017) Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan arah pajak antara lain pembangunan  infrastruktur  yang  tidak  merata,  korupsi,  ketidakpuasan  masyarakat terhadap pelayanan publik, tingkat pengetahuan wajib pajak.
Lina  Nurlaela  (2018)  Dengan  diterapkannya  Self  Assessment  System  maka diharapkan  akan  memiliki  pengaruh  yang  besar  bagi  penerimaan  negara  sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban  perpajakannya.  S  Mia  Lasmaya  (2017)  Dalam  rangka  peningkatan  upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  merubah  sistem  pemungutan  pajak  yang digunakan  di  Indonesia  yaitu  digunakannya  self  assessment  system.  Neni  Nur  Fitriani (2017)  Penerapan  self  assessment  system  ini  mensyaratkan  agar  masyarakat  benar- benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. S  Mia  Lasmaya  (2017)  Self  assessment  system  diterapkan  atas  dasar  kepercayaan otoritaskekuasaan  yang  diberikan  kepada  kepada  wajib  pajak  dimana  wajib  pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. memberikan kontribusi kepada  lembaga  pelayanan  pajak  mengenai  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak (Endang Satyawati, 2017).

## LANDASAN TEORI
Menurut  Noor  Sharoja  Sapieil  dan  Jeyapalan  Kasipillai  (2013),  yang  melakukan penelitian  di  Malaysia,  tujuan  dari  diperkenalkannya  self  assessment  system  adalah untuk  meningkatkan  tingkat  penerimaan,  meminimalkan  biaya  pemungutan  pajak  dan mendorong kepatuhan yang bersifat  sukarela. Indah Sri Maharani (2015)  bahwa wajib pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  mematuhi  kewajiban  pajaknya  sesuai  aturan  yang berlaku  tanpa  perlu  diadakannya  pemeriksaan,  investigasi  seksama  (obtrusive investigation), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.  tanggung  jawab  dari  wajib  pajak  dan  bukan  otoritas  fiskus  untuk menghitung  kewajiban  pajak  yang  relevan  dan  untuk  memastikan  bahwa  persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi (Barr, James & Prest, 1977).
Kelemahan  self  assessment  system  yang  memberikan  kepercayaan  pada  Wajib Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  pajak terutang  dalam  praktiknya  sulit  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  bahkan

## Vol.2, No.7, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja  melakukan  kecurangan  kecurangan  dan  melalaikan  kewajibannya  dalam melaksanakan  pembayaran  pajak  yang  telah  ditetapkan  sehingga  menyebabkan timbulnya  tunggakan  pajak  yang  mengakibatkan  berkurangnya  penerimaan  pajak (Mahendra,  2014).  Pemeriksaan  juga  dilakukan  jika  fiskus  mendapat  data  dari  pihak ketiga atau lawan traksansi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri  (Nindar,  dkk.  2014).  Penelitian  yang  dilakukan  Mittone  (2006)  menyimpulkan bahwa  pemeriksaan  adalah  cara  yang  lebih  efektif  untuk  meningkatkan  kepatuhan, penelitian  menurut  Kastlunger  et  al  (2009)  juga  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan pajak  memiliki  dampak  positif  pada  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  dari pemeriksaan  adalah  Surat  Ketetapan  Pajak  dan  Surat  Tagihan  Pajak  yang  mana  jika tidak  dilunasi  satu  bulan  setelah  diterbitkan  akan  menjadi  tunggakan  pajak.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  Sutanto  (2009)  juga  disimpulkan  bahwa  pemeriksaan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  Mataram,  yang  dapat  dilihat  dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan (Herryanto dan Agus, 2013).
Pengertian  pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang “Perubahan  Ketiga  Atas  Undang -Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum  Perpajakan”,  disebutkan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajibkepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Definisi  versi  UU KUP  ini  hampir  sama  dengan  definisi  Rochmat  Soemitro  yang  menyebutkan  pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  (Ani  2012).  Sebagaimana dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  yang  merupakan  perubahan ketiga  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  “Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan”,  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak/Subjek  Pajak  dibedakan  menjadi  tiga  (waluyo,  2011)  yaitu:  Self  assessment system  adalah  sistem  dimana  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  oleh  undang-undang untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  terutang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku  (Indah  Sri  Maharani, 2015).
Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  menyatakan  bahwa  selain  sikap  terhadap tingkah  laku  dan  norma-norma  subjektif,  individu  juga  mempertimbangkan  kontrol tingkah  laku  yang  dipersepsikannya  yaitu  kemampuan  mereka  untuk  melakukan tindakan  tersebut.  Kemudian  keputusan  itu  direfleksikan  dalam  tujuan  tingkah  laku, dimana  menurut  Fishbein,  Ajzen  dan  banyak  penelitilain  seringkali  dapat  menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Icek  Ajzen,  1988).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  pajak  menurut (Handayani,  2009)  adalah  sebagai  berikut:  Wajib  pajak  mengisi  formulir  SPT  dengan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
benar, lengkap dan jelas, Melakukan perhitungan dengan benar, Melakukan pembayaran tepat waktu, dan Tidak pernah menerima surat teguran.
Wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bila  memandang  bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yadnyana (2009) juga menemukan bahwa sikap wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakan  yang  berupa  sanksi  pajak  memiliki pengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi perpajakan  sebagai  pembiayaan  negara  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  (Nugroho,  2006).  Masyarakat  harus  sadar  akan  keberadaannya sebagai  warga  negara  yang  selalu  menjunjung  tinggi  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).
Arabella  dan  Yenni  (2013)  menyatakan  bahwa,  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  pajak  adalah  para  pegawai  yang  berada  yang  di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Wajib Pajak yang memahami  hukum  perpajakan  dengan  baik  akan  berupaya  untuk  mematuhi  segala pembayaran  pajak  dibandingkan  melanggar  karena  akan  merugikannya  secara  materil (Putu  Rara  Susmita,  2016).  Kemauan  membayar  merupakan  suatu  nilai  dimana seseorang  rela  untuk  membayar,  mengorbankan  atau  menukarkan  sesuatu  untuk memperoleh  barang  atau  jasa  (Widaningrum,  2007).  Kemauan  membayar  pajak dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan  suatu negara,  pelayanan  pada  wajib  pajak,  penegakan  hukum  perpajakan,  dan  tarif  pajak (Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu,  2009).  Tatiana  dan  Priyo  (2009)  menjelaskan  bahwa kemauan  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  tentang  pajak,  persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para  petugas  pajak,  dan  persepsi  terhadap  kemudahaan  dalam  pelaksanaan  sistem pajak.
Soemarso  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  perpajakan  masyarakat yang  rendah  seringkali  menjadi  salah  satu  sebab  banyaknya  potensi  pajak  yang  tidak dapat dijaring. Terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak  (Suryadi,  2006):  menciptakan  persepsi  positif  wajib  pajak  terhadap  kewajiban perpajakannya,  mempelajari  karakteristik  wajib  pajak,  meningkatkan  pengetahuan perpajakan  wajib  pajak  dan  penyuluhan  perpajakan  kepada  wajib  pajak.  Pengetahuan dan  pemahaman  pertaturan  perpajakan  yang  dimaksud  mengerti  dan  paham  tentang ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  yang  meliputi  tentang  bagaimana  cara menyampaikan  Surat  Pemberitahuan,  pembayaran,  tempat  pembayaran,  denda  dan batas waktu pembayaran atau (Siti Resmi, 2009). Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa  indikator  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan, yaitu: Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 58 telah dijelaskan tentang fungsi dari Kantor Pajak Pratama sebagai pelayanan fiskus. Indikator  kesadaran  wajib  pajak  menurut  Wuri  Manik  Asri  (2009)  adalah  sebagai berikut: Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui dan

## Vol.2, No.7, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
memahami  fungsi  pajak  untuk  pembiayaan  Negara,  Memahami  bahwa  kewajiban perpajakan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  Menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  secara  primer  menggunakan  paradigm  dalam  mengembangkan ilmu  pengetahuan  (seperti  reduksi  kepada  variabel,  pertanyaan  spesifik,  pengujian  teori, menggunakan pengukuran dan observasi, pemikiran tentang sebab-akibat, serta hipotesis) yang  menggunakan  strategi  penelitian seperti  survei  dan  eksperimen  yang  menggunakan data  statistik  (Emzir:  2011).  Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  berada  di  kota  sungai penuh dan bertitik fokus pada wajib pajak. Sugiyono (2012) wilayah yang terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Santoso (2005), himpunan obyek dan  keseluruhan  dengan  ciri  yang  sama.  Maka  populasi  dalam  penelitian  ini  diambil  dari wajib pajak kota sungai penuh.
Sugiyono (2012), sebagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Santoso (2005) sebagian dari atau himpunan bagian populasi. Maka sampel data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu 32 responden. Dalam ukuran sampel apabila penelitian  yang  diteliti  merupakan  penelitian  yang  bersifat  perbandingan,  maka  ukuran sampel penelitian yang direkomendasikan adalah sebesar 30 subjek. Dan apabila penelitian yang  diteliti  merupakan  eksperimental  berkelompok,  maka  ukuran  sampel  yang direkomendasikan  yaitu  sebesar  15  sampel  perkelompok.  Arikunto  (1995)  Metode  dan instrumen  dalam  teknik  pengumpulan  data  yaitu:  wawancara,  dokumentasi,  dan pengamatan.  Dalam  pengujian  asumsi  klasik  pengujian  yang  dilakukan  meliputi:  uji autokorelasi,  multikolinearitas,  heterokeditas.  Dari  pengujian  diatas  dapat  diketahui apakah model yang dipakai tersebut relavan atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas
Dalam penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uji validitas instrumen.  Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  kuesioner  yang  digunakan sudah bisa mengukur apa yang mau diukur dalam penelitian. Pengujian validitas tiap butir pertanyaan  digunakan  analaisis  item  yaitu  mengkorelasikan  skor  tiap  butir  dengan  skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam  penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan  kuesioner  pada  sampel  penelitian,  adapun  jumlah  sampel  dalam  penelitian ini  yaitu  sebanyak  32  orang  responden.  Untuk  menguji  validitas  instrumen  digunakan rumus person product moment dengan bantuan SPSS. Penelitian ini menggunakan 16 item X1  dan  Y  8  item  untuk  mengukur  keputusan.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang dilakukan untuk uji validitas kuesioner untuk mengukur:

## Tabel Uji Valid Variabel X1
VARIABEL X1 NILAI r HITUNG NILAI r TABEL KEPUTUSAN X1 3.600  0.3388 Valid X2 4.400  0.3388 Valid
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
X3 3.400  0.3388 Valid X4 3.540  0.3388 Valid X5 3.440  0.3388 Valid X6 3.520  0.3388 Valid X7 4.640  0.3388 Valid X8 3.540  0.3388 Valid X9 3.530  0.3388 Valid X10 3.650  0.3388 Valid X11 3.530  0.3388 Valid X12 4.650  0.3388 Valid X13 4.720  0.3388 Valid X14 4.630  0.3388 Valid X15 3.720  0.3388 Valid X16 3.710  0.3388 Valid Sumber : Output SPSS Tabel Uji Valid Variabel Y VARIABEL Y NILAI r HITUNG NILAI r TABEL KEPUTUSAN Y1 3.400  0.3388 Valid Y2 3.600  0.3388 Valid Y3 4.700  0.3388 Valid Y4 4.500  0.3388 Valid Y5 5.900  0.3388 Valid Y6 4.700  0.3388 Valid Y7 5.471  0.3388 Valid Y8 5.000  0.3388 Valid

## Sumber : Output SPSS Versi 16.00
Uji Realibilitas
Sugiyono  (2012:177)  Menyatakan  bahwa  uji  reliabilitas  adalah  sejauh  mana  hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan datan yang sama. Uji reliabilitas kuisioner dalam penelitian digunakan metode split half item tersebut di bagi menjadi  dua  kelompok  yaitu  kelompok  item  ganjil  dan  kelompok  item  genap.  Kemudian masing-masing kelompok skor tiap item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya  apabila  nilai  di  bawah  0,05  maka  di  katakan  item  tersebut  kurang  reliable. Berdasarkan  tabel  ini  nilai  cronbach  alpha  (a)  untuk  seluruh  variabel  menunjukan  angka yang  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  seluruh  variabel  yang  di  teliti  adalah  reliable. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan data yang di kumpulkan dapat digunakan. Tabel Uji Reliabilitas X1
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .809 1.000 9

## Vol.2, No.7, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Crobach  Alpha  untuk  variabel  (X1)  sebesar 0.809 berarti lebih besar dari 0,600, kuesioner varibel X1 dinyatakan reliabel.
Tabel Reliabilitas Y Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .780 1.000 17
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Crobach  Alpha  untuk  variabel  (Y)  sebesar 0.780 berarti lebih besar dari 0,600, kuesioner varibel Y dinyatakan reliabel.

## Uji T
Tabel Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  54.223 6.869 7.894  .000 X1 .434 .218 .332 3.989  .055
a. Dependent variable: Y
Tabel diatas juga mengambarkan bahwa t-hitung untuk variabel (X1) adalah 3.989 (α =005) maka t hitung 3.989 > t-tabel 1.694, maka Ho di terima dan Ha ditolak, artinya X1 terdapat  pengaruh  Terhadap  Y  pada  Kantor  Pajak.  Kemudian  Untuk  Variabel  (Y)  adalah 7.894  (α  =  005)  maka  t -hitung  7.894  >  t-tabel  1.694  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  di  terima, artinya X1 dan Y terdapat pengaruh terhadap Pada Kantor Pajak.

## Koefisien Determinasi
Berikut tabel model summary dari hasil regresi mengunakan SPSS:

## Model Summary
Model  R  R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate
1 .332 a .110 .082 5.32646
a. Predictors: (Constant), X1
Berdasarkan  Tabel  Nilai  R  Squre  di  atas  akan  di  rubah  dalam  bentuk  persen  guna mengetahui seberapa besar sumbangan X1 Terhadap Y. Nilai R Squre sebesar 0.33.2 jika di persenkan  33,2  %  artinya  besar  pengaruh  X1  Y  33,2  %  sedangkan  sisanya  66,8  %.  Di pengaruhi oleh variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  X1  dan  Y  pada  Wajib  Pajak Kota Sungai Penuh, dapat kesimpulan sebagai berikut:
Nilai R Squre di atas akan di rubah dalam bentuk persen guna mengetahui seberapa
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
besar  sumbangan  X1  Terhadap  Y  pada  Wajib  Pajak  Kota  Sungai  Penuh.  Nilai  R  Squre sebesar  0.33.2  jika  di  persenkan  33,2  %  artinya  besar  pengaruh  X1  Y  33,2  %  sedangkan sisanya 66,8 %. Di pengaruhi oleh variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

## SARAN
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran penulis yaitu sebagai berikut:
Perlu meningkatkan self assessment system bagi wajib pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat lebih baik untuk kedepan nya.
Pola  meningkatkan  self  assessment  system  bagi  wajib  pajak  yang  selama  ini  di terapakan  perlu  di  pertahankan  sedapat  mungkin  lebih  di  kembangkan  lagi  agar  wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan pemahamannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Astuti,  Desi.  (2016).Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos, Vol. 5, No. 1.
[2] Lasmaya,  Mia  S.  (2017).  Pengaruh  Self  Assessment  System  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak, Vol. 11, No. 2.
[3] Maharani,  Indah  Sri.  (2015).  Pengaruh  Self  Assessment,  Tingkat  Pendidikan,  Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kota  Pekanbaru, Vol. 2, No. 2.
[4] Misman,  Sofyeti.  (2016).  Pengaruh  Sistem  Self  Assessment  Terhadap  Optimalisasi Penerimaan PPH Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado, Vol. 16, No. 04.
[5] Muliari,  Ni  Ketut.  (2017).  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Vol. 6, No. 1.
[6] Nuraeni,  Yeni.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Self  Assessment  System,  Pemeriksaan  Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pasundan: Bandung.
[7] Nurlaela, Lina. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut, Vol. 03, No. 01.
[8] Satyawati,  Endang.  (2017).Pengaruh  Self  Assessment  System  Dan  Sistem  Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 13, No. 1.
[9] Sundah, Evan Wiradharma. (2014).Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assessment System, Sosial  Sistem  Perpajakan,  Dan  Pelayanan  Kantor  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014, Vol. 4, No. 1.
[10] Susmita,  Putu  Rara,  Ni  L  S.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya  Kepatuhan  Pajak,  Dan  Penerapan  E-Filing  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Vol.  14, No. 2.
[11] Trisnayanti, Ida Ayu Ivon. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Vol. 13, No. 1.
[12] Endang  Satyawati,  Mardang  Patmo  Cahjono,  “Pengaruh  Self  Assessment  System  Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak”, Vol 13. No. 1, 2015
[13] Agusti Fika dan Vinola Herawaty. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

## Vol.2, No.7, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
terhadap  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  yang  Dimoderasi  oleh  Pemeriksaan  Pajak  pada KPP Pratama Grogol Petamburan.
[14] Salamun A.T., 1991, Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
[15] Noor  Sharoja  Sapiei  dan  Jeyapalan  Kasipillai.  2013.  Impacts  of  the  Self-Assessment System  for  Corporate  Taxpayers.  American  Journal  of  Economics  2013,  3(2):75-81  DOI: 10.5923/j.economics.20130302.03.
[16] Barr,  Robert,  James  L.  B.,  S.  Samuel  S.  (1977).  The  Nature  of  the  Social  Studies.  Palm Springs. California: ETC Publications.
[17] Tarjo  dan  Indra  Kusumawati.  (2006).  “Analisis  Perilaku  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Pelaksanaan  Self  Assessment  System  Studi  di  Bangkalan”.  JAAI  10,  No.1.101- 120.
[18] Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukarta, (2014), Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan  Pajak  pada  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. Vol.9 (3)
[19] Muhamad  R.S.S.  Nindar,  dkk.  2014.  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Teguran Dan  Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba 1(2). Hal: 1-10. ISSN: 2303-1174.
[20] Mittone,  Luigi.  (2006).  Dynamic  Behavior  in  Tax  Evasion:  An  Experimental  Approach, The Journal of Social- Economics 35 (5): 813-835.
[21] Kastlunger, Barbara, Erich Kirchler, Luigi Mittone, and Julia Pitters. (2009). Sequences of Audits, Tax Compliance, and Taxpaying Strategies.Journal of Economic Psychology, 30(3): 405-418.
[22] Agus, Susanto. (2009). Pajak Dibayar, Pelayanan Publik Wajib Ditingkatkan.Diakses pada 2011 dari World Wide Web: http://nasional.kompas.com//
[23] Marisa  Herryanto  dan  Agus  Toly.  2013.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di KPP Pratama Surabaya Sawahan. TAX & ACCOUNTING REVIEW. Vol.1 No.1.
[24] Amalia, Ata Nayla & Widayati, Ani. 2012. Analisis Butir Soal Tes Kendali Mutu Kelas XII SMA  Mata  Pelajaran  Ekonomi  Akuntansi  Di  Kota  Yogyakarta  Tahun  2012.  Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. X, No.1.
[25] Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
[26] Ajzen, I. (1988). Attitude, Personality, and Behaviour. Chicago: Jersey.
[27] Handayani,  Sri.  Prasasti,  Suci.  2009.  Modul  Pelatihan  Pengintregrasian  Pengurangan Resiko  Bencana  (PRB)  Ke  Dalam  Sistem  Pendidikan  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan.
[28] Nugroho.  2006.:  Menumbuhkan  Service  Loyalty  melalui  Kualitas  Pelayanan  dan Pengelolaan  Respon  Emosi  Konsumen  pada  Perusahaan  Jasa.  Jurnal  Manajemen.  Vol.  5, No. 2
[29] Purnomo.2008. Pengantar Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
[30] Yadnyana, I Katut. 2009. “Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan  Wajib Pajak  Koperasi  di  Kota  Denpasar”.  Tesis  Magister  Akuntansi  Program  Pascasarjana Universitas Udayana: Denpasar.
[31] Suardika,  I  Made  Sadha.  2007.  Audi  Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis  Volume  2.  Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
[32] Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.Tax and Accounting Review,Vol 1.No 1.2013.
[33] Widaningrum;  Miskiyah;  Suismono  (2007).  Bahaya  Kontaminasi  Logam  Berat  Dalam Sayuran  Dan  Alternatif  Pencegahan  Cemarannya.  Balai  Besar  Penelitian  dan Pengembangan  Pascapanen  Pertanian.  Buletin  Teknologi  Pascapanen  Pertanian  Vol.  3 2007. pascapanen.litbang.deptan.go.id/media/publikasi/bulletin/2007_3.pdf. 2 Mei 2011.
[34] Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana.
[35] Rantung,  Tatiana  Vanessa  dan  Priyo  Hari  Adi.  2009.  “Dampak  Program  Sunset  Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
[36] Soemarso,  S.R.  2007.  Perpajakan:  Pendekatan  Komprehensif.  Penerbit  Salemba  Empat. Jakarta.
[37] Suryadi  (2006).  Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak.  Jurnal  Keuangan  Publik,  vol  4,1: 105-121.
[38] Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Selemba Empat.
[39] Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas”.  Jurnal.  SNA  XIII. Purwokerto.
[40] Wuri  Manik  Asri.  2009.  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak,  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Badan  yang  Terdaftar  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  Denpasar”.  Skripsi  Jurusan  Akuntansi  Pada  Fakuttas Ekononti Universitas Udayana.
[41] Emzir.  (2011).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada Pusat.
[42] Sugiyono (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
[43] Gempur, Santoso. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Prestasi Pustaka.
[44] Arikunto, Suharsimi, 1995, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.

## Vol.2, No.7, Desember 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN