## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KLASIFIKASI  PENETAPAN  DAERAH  TERDEPAN,  TERLUAR  DAN TERTINGGAL (DAERAH 3T) DALAM REGULASI INDONESIA
Sunardi Purwanda, Restu Monika Nia Betaubun, Rudini Hasyim Rado
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Universitas Terbuka Universitas Musamus, Merauke E-mail: rado_fh@unmus.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Frontier Regions, Outermost Regions, Disadvantaged  Regions, 3T Regions. Management  of  state  boundaries  is  very  necessary  and important to provide legal certainty regarding the scope of  a  country's  territory,  authority  to  manage  state territory, and sovereign rights. However, it is necessary to observe whether the management of state boundaries so far has provided legal certainty, especially regarding the scope  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia. Considering that so far the management of the country's territorial boundaries has not been maximized which has made two Indonesian islands separated from the territory of the Republic of Indonesia. This article aims to find out how  capable  a  regulation  is  of  providing  standard meaning regarding the management of state boundaries, especially  regarding  what  is  meant  by  "frontier", "outermost",  and  "underdeveloped"  areas,  and  how  this regulation  is  able  to  classify  border  areas  which  in practice termed frontier, outermost and lagging regions. The  research  method  used  in  this  study  is  a  normative approach supported by various library materials, such as reading literature in the form of books, journals, articles in online  media,  and  papers  which  are  then  analyzed qualitatively. Basically there are areas that have different characteristics but are placed in the same classification, and  there  are  also  areas  that  have  the  same characteristics but are placed in different classifications. The  Frontier  and  Outermost  Regions  have  the  same position  on  the  state  border,  while  the  difference  lies  in their  social  conditions.  Leading  and  Disadvantaged Regions have in common the same social conditions, while the difference lies in their position. Between the Outermost and  Disadvantaged  Regions  do  not  have  anything  in common.

## Abstrak
Kata kunci: Daerah Terdepan, Daerah Terluar, Daerah Tertinggal, Daerah 3T.
Corresponding Author: Rudini Hasyim Rado , e -mail :
rado_fh@unmus.ac.id Pengelolaan  batas-batas  wilayah  negara  sangat diperlukan  dan  penting  untuk  memberikan  kepastian hukum  mengenai  ruang  lingkup  wilayah  suatu  negara, kewenangan  pengelolaan  wilayah  negara,  dan  hak-hak berdaulat. Namun, perlu dicermati apakah pengelolaan batas-batas wilayah negara sejauh ini telah memberikan kepastian  hukum  terutama  mengenai  ruang  lingkup wilayah NKRI. Mengingat sejauh ini pengelolaan batas- batas wilayah negara yang belum maksimal yang telah membuat dua pulau Indonesia telah lepas dari wilayah NKRI.  Artikel  ini  brtujuan  untuk  mengetahu  seberapa mampu suatu regulasi memberikan makna baku tentang pengelolaan  batas-batas  wilayah  negara  terutama mengenai apa yang dimaksud dengan daerah “terdepan”, “terluar”,  dan  “tertinggal”,  dan  bagaimanakah  regulasi tersebut  mampu  mengklasifikasi  daerah  perbatasan yang  dalam  praktiknya  diistilahkan  sebagai  daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan normatif  yang  didukung  oleh  berbagai  bahan  pustaka, seperti membaca literatur berupa buku, jurnal, artikel di media  online,  dan  makalah  yang  emudian  dianalisis secara  kualitatif.  Pada  dasarnya  ada  daerah  yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi ditempatkan pada  klasifikasi  yang  sama,  dan  ada  pula  daerah  yang memiliki  karakteristik  yang  sama  tetapi  ditempatkan pada  klasifikasi  yang  berbeda.  Daerah  Terdepan  dan Terluar  memiliki  kesamaan  posisi  yang  berada  pada garis perbatasan negara, sedangkan perbedaannya ada pada kondisi sosialnya. Daerah Terdepan dan Tertinggal memiliki  kesamaan  kondisi  sosial  yang  senasib, sedangkan  perbedaannya  berada  pada  letak  posisinya. Antara  Daerah  Terluar  dan  Tertinggal  tidak  memiliki kesamaan apapun.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Dahulu  hubungan  ruang  antara  masyarakat-masyarakat  tradisional  yang bertetangga bisa mencakup segala macam hasil, berkisar dari satu ekstrem berupa wilayah yang saling tidak bertumpukan dengan perbatasan jelas yang dijaga dan tidak digunakan secara bersama, sampai ke ekstrem satu lagi berupa akses bebas bagi semua orang ke seluruh daerah dan tanpa wilayah yang ditetapkan. 1
1 Jared  Diamond.  (2015). The  World  until  Yesterday;  (Dunia  hingga  Kemarin), Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 46.
Di sebagian besar dunia hari ini, warga di banyak negara dapat melanglang dengan bebas. Kita tidak menghadapi batasan apapun untuk melanglang di dalam negara kita sendiri. Bahkan, untuk menyeberangi perbatasan ke negara lain, kita cukup  menunjukkan  paspor  atau  memperoleh  visa  lebih  dulu.  Pada  dasarnya, perbatasan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  karena  merupakan  penentu bentuk suatu negara, membatasi gerakan manusia termasuk kegiatannya di bidang ekonomi,  hukum  dan  politik.  Perbatasan  dapat  berfungsi  sebagai barier .  Pada umumnya perbatasan merupakan barier bagi imigrasi dan impor barang dagangan tertentu. 2
Fungsi perbatasan mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Pada zaman dulu fungsi perbatasan sebagai garis pertahanan, batas wilayah kekuasaan negara, dan melindungi industri dalam suatu wilayah. Saat ini, pemerintah suatu negara  dapat  mengadakan  pajak-pajak  tarif  tertentu,  misalnya  tarif  lintas  batas, sebagai  fungsi  baru  akibat  globalisasi.  Selain  itu,  perbatasan  juga  mengandung fungsi  legal  (hukum)  di  mana  perbatasan  merupakan  garis  bagi  hukum  suatu negara.
Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, hendaknya mematuhi hukum- hukum  yang  berlaku  bagi  negara  di  mana  mereka  tinggal  walaupun  penduduk tersebut  mungkin  mempunyai  adat  istiadat  yang  sama  dengan  adat-istiadat penduduk di seberang garis perbatasan negaranya. Akan tetapi, dengan timbulnya supra-nasionalisme yang didasarkan atas kepentingan ekonomi dan kebudayaan, beberapa negara mau melepaskan sebagian dari kekuasaannya untuk kepentingan bersama. 3
Zona  perbatasan  adalah  bagian  wilayah  suatu  negara  yang  letaknya berseberangan  dengan  wilayah  negara  lain.  Wilayah  perbatasan  ini  bersifat peralihan. Nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan selalu bersamaan dengan nilai-nilai  yang  berlaku  di  wilayah  perbatasan  seberang.  Wilayah  perbatasan  ini terdiri dari dua bagian, wilayah perbatasan bagian dalam dan wilayah perbatasan bagian luar. Kedua wilayah tersebut saling memengaruhi. Kekuatan dari pengaruh wilayah  yang  satu  terhadap  wilayah  yang  lain  tergantung  pada  tingkat perkembangan ekonomi negaranya, budaya bangsanya, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bersangkutan. 4
Umumnya, pada wilayah perbatasan mempunyai karakteristiknya tersendiri, yaitu kerapatan penduduk lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bahkan  kadang  terdapat  dua  bahasa  yang  digunakan  oleh  penduduk  setempat, walaupun  seringkali  bahasa  yang  lebih  universal  bersifat  dominan.  Berlaku  dua jenis mata uang, yaitu mata uang dari dua negara yang berbatasan tersebut, dan kota-kota  yang  terdapat  di  wilayah  perbatasan  melayani  penduduk  di  kedua wilayah  tersebut. 5 Setelah  perang  dunia  kedua  terjadi  perubahan  mendasar  di berbagai negara, terutama negara-negara yang memiliki keunikan, seperti negara-
2 Juditha,  C.  (2017).  Tingkat  literasi  media  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  Papua. Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication , 3 (2), 107-120.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
negara yang memiliki lautan. Salah satunya adalah Republik Indonesia. 6 Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian penting Indonesia terkait wilayah teritorialnya, yaitu soal proses legalisasi asas negara kepulauan, garis pangkal laut teritorial, dan mengenai perbatasan dengan negara lain. 7
Pasal  25A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  telah  menentukan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri  nusantara  dengan  wilayah  yang batas-batas  dan  haknya  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Peraturan perundangan  lain,  seperti  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)  tahun  1982  yang  berlaku  sejak  16  November  1994  dan  diratifikasi melalui  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  1985, 8 menegaskan  pengakuan  dunia internasional  terhadap  konsepsi  negara  kepulauan  ( archipelagic  state )  yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. 9
Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  berbatasan  dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI berbatasan  dengan tiga negara lain yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, wilayah NKRI berbatasan  dengan  sepuluh  negara  yakni  Malaysia,  Papua  Nugini,  Singapura, Republik  Demokratik  Timor  Leste,  India,  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  Republik Palau, dan Australia. Pengelolaan batas-batas wilayah negara diperlukan dan sangat penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  ruang  lingkup  wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Namun, perlu  dicermati  apakah  pengelolaan  batas-batas  wilayah  negara  sejauh  ini  telah memberikan  kepastian  hukum  terutama  mengenai  ruang  lingkup  wilayah  NKRI. Mengingat sejauh ini pengelolaan batas-batas wilayah negara yang belum maksimal yang telah membuat dua pulau Indonesia diklaim oleh negara tetangga, 10 dan lepas begitu saja setelah diajukan ke peradilan internasional.
Mampukah  suatu  regulasi  Indonesia  memberikan  makna  baku  tentang pengelolaan  batas-batas  wilayah  negara  terutama  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan daerah “terdepan”, “terluar”, dan “tertinggal”, dan bagaimanakah regulasi mengklasifikasi  daerah  perbatasan  yang  dalam  praktiknya  diistilahkan  sebagai daerah  terdepan,  terluar  dan  tertinggal?  Mengingat  hal  ini  begitu  penting  untuk memberikan penanda wilayah dan perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang  memiliki  kondisi  spesial  ( special  condition )  maupun  posisi  spesial  ( special position ).

## METODE PENELITIAN
6 Zuhdi, S. (2018). Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 4 (1), 33-60.
7 Sumardiman, A. (2003). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. Indonesian J. Int'l L. , 1 .
8 Kaunang,  R.  B.  (2022).  Penegakan  Hukum  di  Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Perairan Natuna Utara) sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. LEX ADMINISTRATUM , 10 (1).
9 Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malasia tentang tingkat ekonomi di wilayah kedua negara. Ganesha Civic Education Journal , 2 (1), 9-16.
10 Lestari, T. D., & Arifin, R. (2019). Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia). Jurnal Panorama Hukum , 4 (1), 1-10.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang  didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku, jurnal, artikel di media online, dan makalah. 11 Penelitian dilakukan dengan  cara  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi  kemudian  dianalisis  secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan, bahan  hukum  sekunder  atau  kepustakaan  dan  jurnal  ilmiah  dan  bahan  hukum tersier  atau  kamus  hukum. 12 Penelitian  hukum  normatif  dipilih  dalam  rangka menghasilkan  argumentasi  sebagai  preskripsi  dalam  memecahkan  masalah  yang akan dihadapi. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN KLASIFIKASI PENETAPAN DAERAH 3T DALAM REGULASI INDONESIA
Sejauh  ini,  belum  ada  definisi  yang  jelas  terkait  istilah  untuk  kondisi geografis  di  Daerah  Terdepan,  Terluar,  dan  Tertinggal  (Daerah  3T).  Hanya  saja, istilah  Daerah  3T  sering  digunakan  dalam  kegiatan  bidang  pengembangan pendidikan,  semisal  dalam  urusan  pemerataan  guru  sekolah  untuk  Pendidikan Dasar  dan  Menengah  (Dikdasmen).  Kegiatan  Dikdasmen  merupakan  kegiatan berkala dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  Republik  Indonesia  (Kemdikbud  Ristek  RI)  beserta  kementerian  lain yang  terkait.  Dengan  adanya  kegiatan  berkala  dari  Dikdasmen,  klasifikasi  terkait istilah geografis ini dapat kita ketahui letak perbedaannya.
Istilah  Daerah  3T  kerap  pula  digunakan  dalam  penerimaan  Calon  Pegawai Negari  Sipil  (CPNS), 14 penerimaan  beasiswa  afirmasi  pendidikan  dari  Lembaga Penyedia Dana Pendidikan (LPDP), 15 penerimaan Guru Garis Depan (GGD), 16 dan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), 17 serta dalam proyek-proyek pembangunan pemerataan di Daerah 3T yang biasanya dilakukan  oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  (Kemendes  PDTT  RI)  serta  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS).
Daerah  3T  sering  menjadi  prioritas  utama  pemerintah  dalam  melakukan pemerataan pembangunan di berbagai aspek. Hal mana dapat dibaca dalam isi surat
11 Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal , 2 (1), 21-26.
12 Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist , 6 (2), 116- 122.
13 Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 35.
14 Nasir, N., & Mujiati, M. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik (Guru) di Rural Area. Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan , 20 (1).
15 Jonathans, P. M., Blegur, J., Rupidara, A. D., & Atambaru, M. M. (2022). Training on Writing Personal Statement for Affirmation Scholarship of Educational Fund Management Institution. GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 422-438.
16 Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. (2020). Objectives And Goals Policy of Guru Garis Depan Program to Improve the Basic Education Quality. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan , 12 (2), 383-397.
17 Prasojo, L. D., Wibowo, U. B., & Hastutiningsih, A. D. (2017). Manajemen Kurikulum Program Profesi Guru  Untuk  Daerah  Terdepan,  Terluar,  Dan  Tertinggal  Di  Universitas  Negeri  Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 2 (1), 39-53.
edaran  dikeluarkan  oleh LPDP,  Surat  No.  2421/Dt.7.2/04/2015  Tanggal  21  April 2015  tentang  daftar  Daerah  3T  yang  memberi  petunjuk  bahwa  “dalam  rangka pelaksanaan beasiswa afirmasi, khususnya pemilihan daerah yang termasuk dalam katagori  Daerah  Tertinggal,  Terdepan  dan  Terluar  (Perbatasan)  merujuk  pada daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/BAPPENAS.
Pada  tanggal  10  Desember  2015,  melalui  penyampaian  Sekretaris  Kabinet Kerja Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo secara resmi menetapkan 122 kabupaten di  pelbagai  penjuru  tanah  air  yang  masuk  dalam  kategori  Daerah  Tertinggal. Penetapan  itu  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  131  Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Peraturan ini telah diperbarui  dengan  terbitnya  Perpres  Nomor  63  Tahun  2020  tentang  Penetapan Daerah  Tertinggal  Tahun  2020-2024  yang  pada  dasarnya  memuat  cakupan  yang sama, hanya saja ada pengurangan status suatu daerah, yang dulunya masuk sebagai daerah tertinggal kemudian keluar dan bukan lagi termasuk daerah tertinggal.
Pasal 1 ayat (1) Perpres Perpres Nomor 63 Tahun 2020 menetapkan bahwa daerah  tertinggal  yakni  daerah  kabupaten  yang  wilayah  serta  masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Kriteria  penetapan  suatu  daerah  sebagai  “daerah  tertinggal”  merujuk  pada Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2020, yakni:
a. Perekonomian masyarakat;
b. Sumber daya manusia;
c. Sarana dan prasarana;
d. Kemampuan keuangan daerah;
e. Aksesibilitas; dan
f. Karakteristik daerah.
Pasal  2  Ayat  (2) Perpres  Nomor  63  Tahun  2020,  menetapkan bahwa  selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik  daerah  tertentu.  Selanjutnya  pada  ayat  (3)  ditetapkan  ketentuan kriteria  ketertinggalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  diukur berdasarkan  indikator  dan  sub  indikator.  Mengenai  ketentuan  indikator  dan  sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal  3  ayat  (1)  Perpres  Nomor  63  Tahun  2020,  pemerintah  menetapkan daerah  tertinggal  setiap  lima  tahun  sekali  secara  nasional  berdasarkan  kriteria, indikator,  dan  sub-indikator  ketertinggalan  daerah.  Penetapan  daerah  tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. Pasal 4 Perpres Nomor 63  Tahun  2020  menetapkan  dalam  hal  adanya  pembentukan,  pemekaran,  dan penggabungan  daerah  kabupaten  atau  upaya  mengatasi  keadaan  luar  biasa, keadaan  konflik,  atau  bencana  alam,  menurut  perpres  ini,  presiden  dapat menetapkan daerah tertinggal baru.
Bagian  lampiran  Perpres  No.  131  Tahun  2015  maupun  Perpres  Nomor  63 Tahun  2020  hanya  menetapkan  nama-nama  yang  masuk  sebagai  nama-nama daerah  tertinggal.  Nama-nama  daerah  yang  masuk  sebagai  daerah  tertiggal  pada
Perpres  Nomor  63  Tahun  2020  yakni  yang  pertama  Provinsi  Sumatera  Utara, dengan daerah seperti  Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat. Kedua, Provinsi Sumatera  Barat  dengan  daerah  Kepulauan  Mentawai.  Ketiga,  Provinsi  Sumatera Selatan  dengan  daerah  Musi  Rawas  Utara.  Keempat,  Provinsi  Lampung  dengan daerah Pesisir Barat. Kelima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan daerah Lombok Utara. Keenam, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah seperti Sumba Barat, Sumba  Timur,  Kupang,  Timor  Tengah  Selatan,  Belu,  Alor,  Lembata,  Rote  Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka. Keenam, Provinsi  Sulawesi  Tengah  dengan  daerah  seperti  Donggala,  Tojo  Una-Una,  Sigi. Ketujuh, Provinsi Maluku dengan daerah seperti Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan. Kedelapan,  Provinsi  Maluku  Utara  dengan  daerah  seperti  Kepulauan  Sula,  Pulau Taliabu. Kesembilan, Provinsi Papua Barat dengan daerah seperti Teluk Wondama, Teluk  Bintuni,  Sorong  Selatan,  Sorong,  Tambrauw,  Maybrat,  Manokwari  Selatan, Pegunungan  Arfak.  Dan  kesepuluh,  Provinsi  Papua  dengan  daerah  seperti Jayawijaya,  Nabire,  Paniai,  Puncak  Jaya,  Boven  Digoel,  Mappi,  Asmat,  Yahukimo, Pegunungan  Bintang,  Tolikara,  Keerom,  Waropen,  Supiori,  Mamberamo  Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
Dalam Perpres No. 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh  pemerintah Indonesia, status penetapan “daerah terdepan dan  terluar”  belum  tercantum  dalam  daftar  daerah  tertinggal  tersebut. Dengan demikian,  mengenai  penetapan  klasifikasi  daerah  terdepan  dan  daerah  terluar mengacu pada daftar Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21 April 2015 dari Kementerian PPN/BAPPENAS. Selain itu, klasifikasi keduanya juga mengacu pada Peraturan  Mendikbud  Ristek  RI,  yakni  Permendikbud  Nomor  34  Tahun  2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang telah diubah ke Permendikbud RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendikbud  Nomor  34  Tahun  2012  tentang  Kriteria  Daerah  Khusus  dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru.
Dalam Pasal 1 Permendikbud RI No. 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus  dan  Pemberian  Tunjangan  Khusus  bagi  Guru  tersebut  ada  pencantuman kriteria daerah khusus, yang antara lain:
a. Daerah yang terpencil atau terbelakang;
b. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil;
c. Daerah perbatasan dengan negara lain;
d. Daerah  yang  mengalami  bencana  alam,  bencana  sosial,  atau  daerah  yang berada dalam keadaan darurat lain; dan/atau
e. Pulau kecil terluar.
Istilah daerah perbatasan dengan negara lain yang ada pada Pasal 1 huruf c Permendikbud  RI  Nomor  34  Tahun  2012  memberi  suatu  petunjuk,  bahwa  yang dimaksud pada huruf c tersebut merujuk pada istilah daerah terdepan dan daerah terluar.  Hal  mana  juga  dapat  dibenarkan  karena  telah  melalui  penelitian  seperti yang ditemukan oleh Handoko Arwi Hasthoro dan Nanik Ambarwati yang dikutip
oleh  Ahmad  Syafii, 18 yang  mana  telah  mencantumkan  23  daerah  yang  tergolong sebagai daerah terdepan dan 20 daerah yang tergolong sebagai daerah terluar.
Daftar 23 daerah  yang  masuk kategori  daerah terdepan yakni, pertama ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah seperti Kupang, Timor Tengah Utara, Belu,  Alor,  Rote  Ndao,  Sabu  Raijua,  Malaka.  Kedua,  Provinsi  Kalimantan  Barat dengan daerah seperti Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu. Ketiga, Provinsi Kalimantan  Utara  dengan  daerah  Nunukan.  Keempat, Provinsi  Kalimantan  Timur dengan  daerah  Mahakam  Ulu.  Kelima,  Provinsi  Maluku  dengan  daerah  seperti Maluku  Tenggara  Barat,  Kepulauan  Aru,  Maluku  Barat  Daya.  Keenam,  Provinsi Maluku  Utara  dengan  daerah  Kepulauan  Morotai.  Ketujuh,  Provinsi  Papua  Barat dengan daerah seperti Raja Ampat, Supiori, Pegunungan Bintang, Keerom, Merauke, dan Boven Digoel.
Daftar  23  daerah  terdepan  tersebut  menyerupai  kriteria  dari  daerah perbatasan dengan negara lain yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (3) Permendikbud RI  Nomor  34  Tahun  2012,  yang  mana  dimaksudkan  sebagai  daerah  perbatasan dengan negara lain ialah kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga  yang  meliputi  batas  Laut  Teritorial  (LT),  batas Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE),  batas  Landas  Kontinen  (LK),  dan  batas  Zona Perikanan  Khusus  (ZPK);  dan/atau  kawasan  perbatasan  darat  yang  berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Untuk  membuktikan  bahwa  daftar  daerah  terdepan  dalam  uraian  tersebut sama dengan daerah perbatasan dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012, maka dapat dilihat pada Gambar 1 yang tertera dalam artikel ini. Apabila melihat posisi geografis delapan sampel dari daerah terdepan pada Gambar 1 dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  daerah  terdepan  memiliki  kesesuaian  dengan  kriteria  daerah perbatasan  dengan  negara  lain  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (3) Permendikbud RI Nomor 34 Tahun 2012. Selain kondisi posisi geografis yang sesuai dengan  kriteria  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain,  dalam  Permendikbud  RI Nomor  34  Tahun  2012,  daerah  terdepan  juga  memiliki  kesesuaian  dengan Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.  131  Tahun  2015  maupun  Perpres  Nomor  63 Tahun 2020.
Dalam Pasal 1 (1) Perpres Nomor 131 Tahun 2015 ditetapkan bahwa daerah tertinggal  adalah  daerah  kabupaten  yang  wilayah  serta  masyarakatnya  kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dari 23 daerah terdepan yang ada dalam uraian lampiran Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21  April  2015  dari  Kementerian  PPN/BAPPENAS,  semua  daerah  tersebut  dalam lampiran  telah  terdata  atau  masuk  juga  dalam  kategori  daerah  tertinggal  sesuai yang tercantum di lampiran Perpres Nomor 131 Tahun 2015.
Namun,  setelah  perubahan  Perpres  Nomor  131  Tahun  2015  yang  diubah menjadi  Perpres  Nomor  63  Tahun  2020,  maka  terjadi  pengecualian  beberapa daerah terdepan yang tercantum dalam Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 Tanggal 21
18 Syafii,  A.  (2018).  Perluasan  dan  pemerataan  akses  kependidikan  daerah  3T  (terdepan,  terluar, tertinggal). Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam , 4 (2), 153-171.
April 2015 dari Kementerian PPN/BAPPENAS. Adanya pembaruan daftar membuat Sebagian daerah terdepan telah keluar dari daftar sebagai daerah tertinggal dalam Perpres Nomor  63 Tahun 2020. Beberapa daerah tersebut seperti  Timor Tengah Utara,  Sambas,  Bengkayang,  Sintang,  Kapuas  Hulu,  Nunukan,  Mahakam  Ulu, Kepulauan Morotai, Raja Ampat, dan Merauke.
Apa  yang  dimaksud  sebagai  daerah  terdepan  oleh  regulasi  yang  ada  di Indonesia ialah daerah dengan kawasan laut, atau daerah kawasan daratan pesisir, atau daerah kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi batas LT, batas ZEE, batas LK, dan batas ZPK, serta termasuk pula  sebagai  daerah  yang  wilayah  serta  masyarakatnya  kurang  berkembang dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  skala  nasional  atau  tergolong  sebagai daerah tertinggal.
Selain  memiliki  kesamaan  dengan  daerah  tertinggal,  daerah  terdepan  juga memiliki  kaitan  dengan  daerah  terluar.  Keduanya  memiliki  kesamaan  dengan kondisi  wilayah  geografis  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga, perbedaanya  dapat  diamati  dari  berbagai  aspek,  seperti  kondisi  perekonomian masyarakatnya,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah yang mana aspek tersebut sudah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui  Perpres  Nomor  131  Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020.
Hasil  penelitian  dari  Handoko  Arwi  Hasthoro  dan  Nanik  Ambarwati  yang dikutip  oleh  Ahmad  Syafii, 19 mencantumkan  20  daerah  yang  tergolong  sebagai daerah terluar, yakni pertama ada Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan daerah seperti Aceh Besar, Sabang. Kedua, Provinsi Riau dengan daerah seperti Rokan Hilir, Dumai,  Bengkalis,  Kepulauan  Meranti,  Pelalawan,  Indragiri  Hilir.  Ketiga,  Provinsi Kepulauan  Riau  dengan  daerah  seperti  Karimun,  Batam,  Bintan,  Kepulauan Anambas,  Natuna.  Keempat,  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  daerah  Serdang Bedagai.  Kelima,  Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan  daerah  Sanggau.  Keenam, Provinsi  Kalimantan  Utara  dengan  daerah  Malinau.  Ketujuh,  Provinsi  Kalimantan Timur  dengan  daerah  Berau.  Kedelapan,  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan  daerah seperti  Kepulauan  Sangihe,  Kepualaun  Talaud.  Dan  kesembilan,  Provinsi  Papua dengan daerah Jayapura.
Dalam Perpres Nomor 131 Tahun 2015, telah dikategorikan beberapa daerah yang  kondisi  wilayah  serta  masyarakatnya  dianggap  kurang  berkembang  apabila dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dari 20 daerah terluar yang terlampir  dalam  Surat  No.  2421/Dt.7.2/04/2015  Tanggal  21  April  2015  dari Kementerian  PPN/BAPPENAS,  kesemuanya  tidak  terdata  atau  tidak  termasuk dalam kategori daerah tertinggal sesuai yang ada pada lampiran Perpres Nomor 131 Tahun 2015 maupun Perpres Nomor 63 Tahun 2020.
Jadi,  daerah  terluar  hanyalah  daerah  dengan  kawasan  laut,  atau  daerah kawasan daratan pesisir, atau daerah kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (meliputi batas LT, batas ZEE, batas LK, dan batas ZPK), dan tidak termasuk sebagai daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang
19 Ibid.
berkembang  jika  dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  skala  nasional.  Hal  ini dapat  diamati  pada Gambar  2 dalam  artikel  ini.  Penentuan  Daerah  3T  oleh Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya mengacu pada kondisi wilayah dan masyarakatnya, yang mana oleh pemerintah sendiri membedakan Daerah 3T dari aspek:
a. Batas wilayah;
b. Kondisi perekonomian;
c. Sumber daya manusia;
d. Sarana dan prasarana pembangunan, keuangan daerah, hambatan akses;
e. Karakteristik suatu daerah.
Penentuan  Daerah  3T  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  termasuk  unik, sebab  ada  daerah  yang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  tetapi  ditempatkan pada klasifikasi yang sama, dan ada pula daerah yang memiliki karakteristik yang sama  tetapi  ditempatkan  pada  klasifikasi  yang  berbeda.  Daerah  “Terdepan  dan Terluar” dapat diklasifikasikan sesuai batas wil ayah atau kondisi geografis di mana daerah  itu  berada.  Daerah  terdepan  dan  terluar  dapat  diketahui  dengan  melihat posisi  spesial  ( special  position )  wilayah  geografisnya  yang  berbatasan  langsung dengan negara tetangga. Perbedaan daerah terdepan dan  terluar  hanya mengacu pada kondisi wilayah serta masyarakatnya, yang mana di daerah terdepan masih kurang berkembang apabila dibandingkan dengan daerah terluar.
Daerah  “Terdepan  dan  Tertinggal”  dapat  diklasifikasikan  sesuai  keadaan daerah  yang  memiliki  kondisi  spesial  ( special  condition )  pada  wilayah  dan masyarakatnya  yang  masih kurang  berkembang  apabila  dibandingkan  dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah terdepan dan tertinggal dapat diketahui dengan melihat kondisi perekonomian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pembangunan,  keuangan  daerah,  hambatan  akses  dan  karakteristik  suatu daerahnya.  Perbedaan daerah  terdepan  dan  tertinggal  dapat  dilihat pada  kondisi wilayah  geografisnya,  yang  mana  daerah  terdepan  berbatasan  langsung  dengan negara  tetangga,  sedangkan  daerah  tertinggal  tidak  berbatasan  langsung  dengan negara tetangga.
Sedangkan  untuk  daerah  terluar  dan  tertinggal,  masing-masing  memiliki klasifikasi  yang  berbeda,  dan  tidak  memiliki  hubungan  kesamaan  karakteristik apapun apabila ditarik dari uraian-uraian penjelasan sebelumnya. Deskripsi konsep penetapan terkait kesamaan dan perbedaan di antara daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat diamati pada Gambar 3 dalam artikel ini.
Gambar 1 . Sampel Titik Lokasi Daerah Terdepan
Gambar 2 . Sampel Titik Lokasi Daerah Terluar

## Gambar 3 . Bagan Klasifikasi Daerah 3T

## PENUTUP KESIMPULAN
Penentuan Daerah 3T oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk unik, sebab  ada  daerah  yang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  tetapi  ditempatkan pada klasifikasi yang sama, dan ada pula daerah yang memiliki karakteristik yang sama  tetapi  ditempatkan  pada  klasifikasi  yang  berbeda.  Daerah  Terdepan  dan Terluar  memiliki  kesamaan  posisi  yang  berada  pada  garis  perbatasan  negara, sedangkan  perbedaannya  ada  pada  kondisi  sosialnya.  Daerah  Terdepan  dan Tertinggal  memiliki  kesamaan  kondisi  sosial  yang  senasib,  sedangkan perbedaannya berada pada letak posisinya. Antara Daerah Terluar dan Tertinggal tidak memiliki kesamaan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. (2020). Objectives And Goals Policy of  Guru  Garis  Depan  Program  to  Improve  the  Basic  Education Quality. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan
Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. (2020). Objectives And Goals Policy of  Guru  Garis  Depan  Program  to  Improve  the  Basic  Education Quality. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan
Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malasia tentang tingkat ekonomi di wilayah kedua negara. Ganesha Civic Education Journal
Jared  Diamond.  (2015). The  World  until  Yesterday;  (Dunia  hingga  Kemarin), Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
Jonathans, P. M., Blegur, J., Rupidara, A. D., & Atambaru, M. M. (2022). Training on Writing  Personal  Statement  for  Affirmation  Scholarship  of  Educational Fund Management Institution. GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Juditha,  C.  (2017).  Tingkat  literasi  media  masyarakat  di  wilayah  perbatasan Papua. Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication
Kaunang,  R.  B.  (2022).  Penegakan  Hukum  di  Wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  (Perairan  Natuna  Utara)  sebagai  Kawasan  Klaim  Laut  China Selatan. LEX ADMINISTRATUM
Lestari, T. D., & Arifin, R. (2019). Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia). Jurnal Panorama Hukum Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Nasir,  N.,  &  Mujiati,  M.  (2020).  Pengelolaan  Tenaga  Pendidik  (Guru)  di  Rural Area. Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal
Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist Sumardiman, A. (2003). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. Indonesian J. Syafii,  A.  (2018).  Perluasan  dan  pemerataan  akses  kependidikan  daerah  3T  (terdepan, terluar, tertinggal). Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam
Zuhdi, S. (2018). Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara