## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 07, No. 04 Desember 2018

## MENUJU INDONESIA BEBAS RABIES 2020: PROBLEM INSTITUSI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK DI BALI

## TOWARDS A RABIES-FREE INDONESIA BY 2020: INSTITUTION PROBLEM OF PUBLIC HEALTH POLICY IMPLEMENTATION IN BALI
Nike Maya Manro 1 dan Nadia Yovani 2 1 Program Studi Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2 Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

## ABSTRAK
Studi ini menganalisis implementasi Program Indonesia Bebas Rabies yang belum efektif meskipun angka kasus positif rabies mengalami penurunan cukup signifikan, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di tahun 2016. Banyak kajian terdahulu membahas manajemen pengendalian rabies terkonsentrasi hanya pada aspek kesehatan publik, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial pada kebijakan pengentasan rabies di Bali (sebagai model pembelajaran), mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut turut mempengaruhi kurangnya kolaborasi multipihak dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso dan mikro. Proses negosiasi antara elemen formal dan elemen informal, misalnya kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tidak menghasilkan kesepakatan (Nee, 2003), sehingga memperkuat keinginan berpolitik yang ternyata mempengaruhi tindakan kolektif dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar terkait relasinya dengan institusi akademik (Universitas Udayana), organisasi profesi independen (PDHI Bali) dan NGO peduli satwa (Yayasan BAWA).
Kata kunci: Kesehatan Hewan, Kebijakan Inklusif, Neo Institusionalisme, One Health, Kesehatan Publik.

## ABSTRACT
This study analyzes the implementation of rabies-free program in Indonesia which is not effective yet, although the number of rabies cases has been decreasing significantly, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported bites in 2016. Rabies control management which is focussed only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving society and social organizations on rabies eradication policy in Bali (as a learning model), indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. The state regulations are considered weak to raise the issue which leads to the lack of multi-party collaboration and cross-sectoral coordination
at meso and micro-level. The contradiction over the negotiation process between formal and informal elements such as custom and belief (Nee, 2003), reinforces the political will that influences those collective actions of meso-level actors at macro-level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial and Denpasar City Livestock and Animal Health Departments as well as their relations with academic institutions (Udayana University), professional organizations (PDHI Bali), and animal care NGOs (BAWA Foundation).
Keywords: Animal Health, Inclusive Policy, Neo Insti- tutionalism, One Health, Public Health.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan data dari Ditjen P2P Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektro Zoonotik tahun 2017, kasus kematian akibat rabies (LYSSA) mengalami penurunan sekitar 27.12%, diikuti dengan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR), yakni dalam rentang waktu tahun 2012 – 2016 setelah sebelumnya meningkat perlahan di tahun 2014 – 2015, kemudian menurun cukup signifikan di tahun 2016. Berkurangnya angka tersebut bila dianalisis belum dapat mengindikasikan bahwa implementasi program oleh pemerintah provinsi telah berjalan dengan baik, mengingat tidak stabilnya persentase kasus GHPR maupun LYSSA yang meningkat setelah menurun drastis di tahun 2012 – 2013. Kasus GHPR di tahun 2016 hanya turun sekitar 19,44% menjadi 64.774 laporan (Infodatin, 2017), sedangkan penatalaksanaan kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) pada manusia juga berkurang hingga 26,53%, tentu tidak linear dengan kasus GHPR yang terbilang masih cukup tinggi. Data di atas mengindikasikan masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam hal pencegahan penularan rabies, hal ini dimungkinkan sebab sosialisasi dan edukasi dilaksanakan hanya sebatas formalitas namun tidak menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Ditambah saat ini hanya ada 9 (sembilan) provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai daerah bebas rabies baik secara historis maupun perlakukan (Infodatin, 2017),

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
menunjukkan masih panjangnya perjalanan Indonesia menuju bebas rabies, mengingat perlu perencanaan strategis lebih matang lagi dalam menangani 25 provinsi lainnya yang endemis.
Membahas implementasi program nasional menuju Indonesia bebas rabies 2020, hakikatnya berbasis pada Strategi Eliminasi Rabies oleh ASEAN dalam kerangka “ one health ” yakni terkonsentrasi pada kesehatan semua spesies dan lingkungan adalah prioritas (ASEAN, 2016). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkannya ke dalam 10 (sepuluh) strategi yakni (a) sosialisasi; (b) penguatan regulasi; (c) komunikasi risiko; (d) pengembangan atau peningkatan kapasitas; (e) vaksinasi massal pada HPR; (f) manajemen populasi HPR; (g) profilaksis pra/ pasca gigitan HPR (PEP); (h) surveilans dan respon terpadu; (i) penelitian operasional dan (j) kemitraan (Infodatin, 2014). Dari kesepuluh strategi tersebut, ASEAN menekankan pentingnya 4 (empat) pendekatan dalam rangka percepatan pengendalian rabies yaitu pendekatan teknis, pendekatan sosiokultural, pendekatan organisasional dan pendekatan legislatif (2016).
Kerangka one health sejatinya direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dan Badan Pangan Dunia (FAO) yang mengelaborasikan standar kontrol penyakit, diagnosa rabies dan vaksinasi serta prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan (ASEAN, 2016). Dikarenakan peneliti belum menemukan telaah terdahulu yang membahas penyelenggaraan pengendalian rabies dengan strategi terbaru tersebut, oleh karenanya dengan mengambil lokasi riset di Bali sebagai model pembelajaran, peneliti tidak hanya menganalisis bagaimana peran dan mekanisme Pemda Bali meminimalisir endemik rabies, namun juga melihat bagaimana aspek kesehatan hewan diposisikan selama ini, serta upaya para aktor non pemerintah mengedepankan aspek tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap program bebas rabies dalam kerangka institusi. .

## METODE PENELITIAN
Studi dengan menggunakan kerangka Neo Institusionalisme ini selain mencoba mengidentifikasi pelaksanaan eradikasi rabies oleh Pemprov Bali melalui instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kota/ kabupaten serta relasinya dengan aktor lainnya seperti institusi akademis, NGO, organisasi profesi independen
dan/atau sektor privat, maka dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Dalam studi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian berupa studi kasus, yang menurut Creswell (2007: 73) merupakan jenis pendekatan kualitatif dimana investigator atau peneliti mengeksplorasi satu sistem atau lebih yang berkelindan dari waktu ke waktu, dengan rinci, melalui pengumpulan data, melibatkan sumber informasi yang variatif. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa riset ini dilakukan di Bali, maka subjek penelitiannya adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas PKH) Provinsi Bali, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Bidang PKH), Sang Gede Purnama S.KM, M.Sc selaku pengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat (Fakultas Kedokteran Universitas Udayana), Yayasan BAWA ( Bali Animal Welfare Association ), Drh. Ni Made Restiati SKH, MPhil selaku Ketua PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) cabang Bali, dan Program Dharma Sanur. Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian kegiatan saling berkaitan dengan tujuan mengumpulkan informasi bermutu agar dapat menjawab pertanyaan besar atas apa yang hendak diteliti (Creswell, 2007 : 118). Oleh karenanya untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkualitas, maka peneliti melakukan; a) desk study , dengan memeriksa dan mengkaji data/informasi peraturan perundangan serta dokumen pemerintahan menyoal kebijakan pengendalian rabies. Bermula dari Perda Bali No 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Rabies, kemudian dari Perda ini lah, peneliti mendapat acuan regulasi seperti UU PKH, UU Kesehatan, UU Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Kesmasvet dan Kesrawan), serta peraturan perundangan lainnya; b) in-depth interview (wawancara mendalam) serta c) dokumentasi dan observasi singkat. Data yang telah dikumpulkan dari bulan Januari hingga Mei 2018 kemudian diolah, khusus untuk wawancara mendalam dibuatkan transkrip yang selanjutnya disaring dan diurutkan ke dalam kategori-kategori tertentu mengacu pada perspektif NIES oleh Victor Nee yaitu market mechanism: state regulation, collective action, monitoring; enforcement, dan decoupling: compliance .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tatanan Makro pada Program Indonesia Bebas Rabies
1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
Gambar 1. Bagan Peraturan Perundangan Umum Perihal Pengendalian Rabies di Indonesia Regulasi lainnya yang tergolong kontroversial adalah UU PKH No.41 Tahun 2014, subsitusi UU No.18 Tahun 2009. Meskipun terdapat pasal 66A yang disisipkan untuk memperkuat isu kesehatan dan kesejahteraan hewan di UU PKH terbaru, faktanya isu tersebut tidak sepenuhnya diperhatikan dalam upaya pengendalian zoonosis termasuk rabies yang sepatutnya diprioritaskan. Hal ini bermuara dari banyaknya pihak berspekulasi bahwa motif awal dirancang dan disahkannya UU ini untuk mempermudah pelaksanaan impor daging sehingga berdampak meroketnya harga daging sapi lokal. Disamping itu, fakta bahwa kebijakan
dasar menyangkut kesehatan hewan terkesan dianak tirikan tampak dari visi dan misi Rencana Strategis Pembangunan Ditjen PKH tahun 2015 – 2019 yang lebih memprioritaskan bidang peternakan. Aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan yang sekalipun telah dimasukkan dalam peraturan perundangan terbaru, sayangnya dalam Analisis Lingkungan Strategis Ditjen PKH dianggap sebagai bentuk ancaman dan merugikan. Hal ini mengindikasikan konsep animal welfare sendiri hanya sebatas formalitas, yang mana “mau tak mau” pemerintah harus mengikuti tuntutan internasional. Secara khusus tidak ada dasar hukum
Nike Maya Manro dan Nadia Yovani: Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
penetapan kejadian luar biasa atas kasus kematian akibat positif rabies di suatu wilayah tertentu, namun secara implisit UU No 4 Tahun 1984 menyoal wabah penyakit menular dan UU No 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana dapat menjadi landasan pentingnya upaya strategis menindaklanjuti endemik tersebut. Upaya penanggulangan wabah yang tergolong bencana non alam ini diatur kedua aspek legal tersebut dengan penekanan pentingnya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga bisa dikatakan bahwa isu kesehatan hewan tetap menjadi poin penting dalam pelaksanaan program eradikasi zoonosis.
Upaya meningkatkan kesehatan hewan oleh pemerintah merupakan bentuk pencegahan merebaknya penyakit hewan menular kepada manusia, sehingga disamping UU No 41 Tahun 2014 melandasi pentingnya pendekatan “ animal health for public health ” atau “one health” sebagai strategi Indonesia bebas rabies tahun 2020, PP No 22 Tahun 1983 menyoal Kesmasvet dan terbaru yaitu PP No 95 Tahun 2012 yang melengkapi PP sebelumnya dengan menambah Bab khusus terkait kesehatan hewan juga merupakan aspek legal yang menjadi acuan dasar penyelenggaraan program. Meskipun cukup rinci memaparkan fungsi kesmasvet dan bagaimana penerapan kesrawan baik dalam hal penanggulangan zoonosis maupun penjaminan mutu pangan bersumber hewan, sayangnya PP ini bersama dengan regulasi pendukung pengawasan lalu lintas HPR seperti UU No 16 Tahun 1992 dan PP No 82 Tahun 2000 perihal Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta UU No 6 Tahun 1967 menyangkut Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan belum cukup kuat menjadi dasar penegakkan pelarangan perdagangan daging anjing ilegal dari dan di wilayah endemis, yang disinyalir turut berkontribusi dalam penyebaran penyakit hewan menular. Sebagai pengganti PP No 15 Tahun 1977 perihal penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, PP No 47 Tahun 2014 merupakan pelengkap panduan teknis eradikasi penyakit hewan merujuk pada Pasal 48 UU No 18 Tahun 2009. Menariknya poin-poin teknis cukup banyak dijelaskan di PP ini, mulai dari rincian observasi dan identifikasi penyakit hewan (surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian serta peringatan dini), tindakan prevensi penyakit hewan ( herd immunity , pemberian dan peningkatan status gizi hewan serta biosecurity ), tindakan pengamanan penyakit hewan (Pasal 29 ayat 1 PP No 47 Tahun 2014), tindakan eradikasi penyakit hewan (Pasal 49), tindakan medik terhadap hewan, serta persyaratan teknis terkait kesehatan hewan termasuk di dalamnya adalah
lalu lintas hewan, produk non pangan bersumber hewan dan media pembawa penyakit hewan. Secara keseluruhan, regulasi yang telah dipaparkan di atas, cenderung lebih menyentuh pendekatan teknis, namun kurang rinci membahas pendekatan sosiokultural dan organisasional. Bila merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian bencana termasuk non alam seperti wabah rabies termasuk urusan pemerintahan konkuren, yaitu tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan demikian, pendekatan sosiokultural dan organisasional sepatutnya menjadi kewenangan Pemda setempat untuk menyelenggarakan percepatan pengendalian rabies. Sebagaimana dipaparkan dalam strategi eliminasi rabies yang membutuhkan kerjasama multisektor, maka berpijak pada Perpres No 30 Tahun 2011, perlu ada komisi khusus yang melibatkan multi instansi dan pemangku kepentingan.
2. Mekanisme dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Rabies di Bali Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.15 Tahun 2009 merupakan dasar kebijakan penanggulangan rabies yang sampai saat ini masih menjadi acuan pelaksanaan program oleh Pemda Bali, yang mengatur pencegahan rabies, pengaturan dan pengawasan HPR (baik pemeliharaan maupun peredaran), serta pemantauan dan pengawasan implementasi program hingga nanti target bebas kasus bisa kembali disandang. Tidak hanya itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No 18 Tahun 2010 pun diberlakukan sebagai aturan tata cara pemeliharaan HPR dengan maksud agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dan lebih bertanggung jawab atas hewan peliharaan dan lingkungannya. Pertanyaannya kemudian, apakah Perda ini efektif setelah sembilan tahun menjadi landasan pelaksanaan pengentasan rabies oleh Pemda Bali?
Secara teknis, dapat dikatakan Bali mengalami penurunan angka kasus positif rabies pada hewan yang terbilang cukup drastis hingga 57%. Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian I dalam wawancaranya dengan Jurnas.com, mengacu pada data pelaksanaan vaksinasi massal tahun 2017 lalu, menyebutkan ada sekitar 85% dari total populasi anjing di 716 desa di Bali telah divaksinasi. Terutama semenjak tahun 2016, Dinas PKH berkoordinasi secara formal dengan Dinas Kesehatan.
“Nah sekarang kalau dilihat dari data yang ada di laporan ini tercatat 4.152 kasus gigitan HPR di 2016 menurun di 2017 menjadi 4.063. Hal ini salah satunya berkat kerja sama dengan Dinas Kesehatan semenjak tahun 2016. Laporan dari
masyarakat semakin banyak. Ini juga bisa dibilang tingkat kesadaran masyarakat semakin baik dan tinggi akan bahaya rabies” (Wawancara dengan informan MN dari Bidang PKH Kota Denpasar pada 22 Januari 2018). Tabel 1. Data Vaksinasi (D.V) dan Eliminasi (D.E) HPR oleh Pemprov Bali Tahun 2015 – 2017 2015 2016 2017 D.V D.E D.V D.E D.V D.E 357.110 3.160 462.450 1.480 509.765 1.054
Dinas Kesehatan dalam hal ini bertugas terkait penatalaksanaan kasus GHPR pada manusia, sedang Dinas PKH lebih kepada pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan rabies khususnya menyangkut media penularnya, yakni HPR. Secara singkat, strategi Dinas PKH adalah (a) kegiatan vaksinasi; (b) kegiatan selektif euthanasia; (c) kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi); (d) kegiatan pengawasan lalu lintas HPR; (e) kegiatan monitoring dan surveilans; dan (f) kegiatan kontrol populasi (pembatasan populasi HPR). Meskipun demikian, tampaknya Pemda setempat kurang optimal menjalankan strategi lainnya yaitu sosialisasi dan kontrol populasi melalui sterilisasi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali;
“Ada 5 golden standards pengentasan rabies, toh, yaitu edukasi masyarakat, vaksinasi massal, sterilisasi, eliminasi, dan identifikasi, tapi terpenting itu 4 pertama. Nah, yang dilaksanakan dan jadi kekuatan pemerintah itu hanya 2, yaitu vaksinasi dan eliminasi. Sterilisasi dan edukasi ya memang sudah dilakukan tapi begini...kita butuh kontrol populasi, bayangkan ada setengah juta populasi anjing diliarkan di Bali, maka kita butuh mengedukasi masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua PDHI Bali pada 28 Maret 2018).
Tabel 1 di atas menguatkan pernyataan Ketua PDHI Bali tersebut bahwasanya kebijakan pengendalian rabies di Bali selama ini masih terfokus pada vaksinasi dan eliminasi. Selain itu pernyataan di bawah ini mengindikasikan Pemda Bali belum sepenuhnya melaksanakan eliminasi yang tertarget dan selektif, sebab banyak eksekusi pada anjing liar dilakukan berdasarkan permintaan warga yang merasa terganggu, bukan karena telah terdeteksi mengidap penyakit hewan berbahaya.
“Kalau penangkapan anjing-anjing liar itu biasanya berdasarkan laporan dari warga. Karena seperti yang diketahui ya bahwasanya sudah dari dulu orang Bali meliarkan anjing peliharaannya... Jika ada laporan dari warga misal ada HPR yang mengganggu, atau ter-suspect rabies, maka kami akan kesana untuk melakukan penangkapan dan eliminasi. Eliminasinya pun dengan cara euthanasia.” (Wawancara dengan informan IA dari Bidang PKH Kota Denpasar pada 22 Januari 2018).
Bagaimana dengan upaya sosialisasi dan edukasi oleh Pemda Bali? Mengingat kasus rabies sebagian besar merupakan dampak dari over populasi anjing, yang mana sangat tepat bila menyebut hal ini sebagai akibat dari kecerobohan masyarakat sendiri sebab kurang bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya. Dikatakan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi oleh Pemda setempat telah banyak dilakukan. Terlebih adanya Pergub Bali No 18 Tahun 2010 perihal tata cara pemeliharaan HPR sebagai pelengkap Bagian Kedua terkait Pemeliharaan pada Pasal 5 dan 6, Perda Bali No 15 Tahun 2009. Ada beberapa poin yang mewajibkan warganya untuk lebih memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaannya, termasuk harus diregistrasi, divaksin, dipelihara di dalam pekarangan tempat tinggalnya (dikandangkan atau diikat), serta dipakaikan alat pengaman seperti berangus atau leash saat dibawa keluar dari rumah.
Dari tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwasanya persentase laporan GHPR di Bali meskipun mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir namun tidak bisa menutupi bahwa angka tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman publik akan bahaya rabies sangat tinggi, namun perannya disini terbilang pasif. Ketidakefektifan program yang diselenggarakan Pemda Bali juga terlihat dari target Bali bebas rabies yang tak kunjung terealisasikan. Awalnya Pemprov Bali dengan optimis menargetkan bebas dari wabah mematikan tersebut di tahun 2012 silam, namun faktanya ada 8 korban jiwa akibat rabies (Infodatin, 2014). Target selanjutnya dicanangkan agar zero kasus pada 2015, yang ternyata gagal disebabkan meningkatnya angka distribusi kasus Lyssa (kematian akibat rabies) dari 2 kasus di tahun 2014 menjadi 15 kasus di tahun 2015 (Infodatin, 2017).
Tabel 2. Data Laporan GHPR dan Penatalaksanaannya (di- VAR) di Bali oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pemprov Bali 2015 2016 2017 GHPR diVAR GHPR diVAR GHPR diVAR 42.829 29.943 34.635 20.847 27.971 15.920 Relevansi aspek legal dan konteks sosial budaya tentunya mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya. Hal inilah yang menjadi faktor krusial belum optimalnya strategi nasional eliminasi rabies terbaru diselenggarakan di Provinsi Bali. Beberapa regulasi yang diacu pada Perda Bali No. 15 Tahun 2009 terbilang sudah “usang”, misalnya UU PKH masih mengacu pada UU No 18 Tahun 2009 yang mana telah direvisi dan disubstitusi dengan regulasi terbaru yakni UU No 41 Tahun 2014, UU Kesehatan bukan merujuk pada UU No 36 Tahun 2009 (masih berlandaskan pada UU
Nike Maya Manro dan Nadia Yovani: Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
No 16 Tahun 1992), UU Pemda masih berbasis pada UU No 32 Tahun 2004 padahal kini yang berlaku adalah UU No 23 Tahun 2014 Juncto UU No 9 Tahun 2015, regulasi terkait pengendalian dan penanggulangan penyakit bersumber hewan juga masih menggunakan Peraturan Pemerintah yang telah kadaluarsa yaitu PP No 15 Tahun 1977 (sekarang PP No 47 Tahun 2014), serta PP No 95 Tahun 2012 menyangkut Kesmasvet dan Kesrawan tidak dijadikan acuan. Hal ini mengindikasikan bahwa Perda Pengendalian Rabies ini sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai landasan kebijakan program Bali bebas rabies. Kebiasaan masyarakat Bali yang melepas liarkan anjing peliharaannya dapat dikatakan sudah mendarah daging, apalagi fungsinya sebagai penjaga rumah tuannya sangat kontradiktif dengan aturan di Perda No.15 Tahun 2009 yang mewajibkan warga setempat untuk merumahkan atau mengikat anjingnya agar tidak berkeliaran. Tentu pada pelaksanaannya akan tidak efektif sebab tak menyasar pada tradisi di masyarakat Bali. Faktanya masih banyak anjing berpemilik maupun tidak yang berkeliaran, bahkan di kota besar seperti Denpasar.
“Perda Bali No 15 tahun 2009 juga menurut saya bertolak belakang. Kenapa? Disitu tertulis agar masyarakat merumahkan dan mengikat anjing peliharaannya, padahal setahu saya, kalau dikurung akan semakin galak dan resiko menggigitnya akan semakin tinggi. Nah anjing Bali memang karakternya sebagai anjing penjaga yang terbiasa hidup dilepasliarkan.” (Wawancara dengan Sang Gede Purnama pada 28 Maret 2018).
Lemahnya Perda ini juga dapat dilihat dari kekosongan aturan terkait koordinasi multi sektor, multi instansi dan multi stakeholders . Dalam pasal 3 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pihak- pihak yang seharusnya terlibat pada pelaksanaan akselerasi pengentasan rabies. Tidak hadirnya Perpres No 30 Tahun 2011 terkait pengendalian zoonosis secara kelembagaan dalam Perda tersebut juga membuat regulasi perihal pengendalian rabies di Bali ini menjadi “pincang”, sebab hanya terkonsentrasi pada tindakan urgensi bersifat teknis namun tidak melihat aspek lainnya. Mengingat kurang optimalnya program sosialisasi dan edukasi oleh Pemda setempat tentu dipicu kurang memadainya peran dan fungsi kinerja para penyelenggara kebijakan. Dengan masih mengandalkan SK Bersama 3 Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan Tahun 1978 bahwa aktor penyelenggara hanya terfokus pada koordinasi Dinas PKH serta Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dipantau dan diawasi oleh kepala daerah tingkat I dan II. (Pasal 3 ayat 2).

## Tatanan Meso dan Mikro pada Program Bebas Rabies di Bali
1. Tindakan Kolektif dari Tatanan Meso di Tatanan Makro Belum efektifnya program bebas rabies terutama mengingat Pemda Bali lebih terfokus pada pendekatan teknis serta terbatasnya anggaran pemerintah, mendorong para aktor non pemerintah seperti organisasi internasional yang direpresentasikan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) dan International Fund for Animal Welfare (IFAW), organisasi profesi independen seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali, dan institusi akademis yang diwakili oleh Universitas Udayana melakukan intervensi baik bekerja sama dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. FAO dan PDHI Bali melakukan komunikasi dan interaksi dengan Pemprov Bali dalam hal pendampingan teknis pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di tingkat kabupaten/ kota. FAO lebih banyak berkontribusi dalam hal pendanaan dan penyediaan infrastruktur serta logistik. Sedangkan PDHI disamping fungsi advokasi dan edukasi, di beberapa kesempatan telah mengirimkan para profesi dokter hewan mandiri untuk melakukan kerja sosial membantu Pemda setempat untuk kegiatan kontrol populasi. Dalam hal sosialisasi dan edukasi ke masyarakat keduanya memiliki program terpisah, sehingga dapat dikatakan tidak ada koordinasi dan relasi langsung bagi keduanya selain melalui Pemda setempat.
Begitu pula dengan Universitas Udayana lebih intens melakukan komunikasi dua arah dengan IFAW sebagai pendana dan pengawas program berbasis komunitas yang digagas mulanya oleh Yayasan BAWA dan didukung juga oleh Yayasan Kerti Praja. Walaupun banyak lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang notabene-nya masuk dalam keanggotaan PDHI tidak mendasari adanya relasi spesifik antara keduanya dalam program pemberdayaan masyarakat di Sanur ataupun terkait program pemerintah. Singkat kata, masing-masing memiliki cara dan kepentingan terpisah untuk mengintervensi kebijakan Pemda Bali yang dianggap tidak solusional.
2. Political Will dari Tatanan Meso di Tatanan Makro
Program Dharma adalah satu program berbasis partisipasi masyarakat ( community engagement ) yang kini sedang diterapkan di Sanur sebagai percontohan desa bebas rabies di Denpasar Selatan. Strategi Program Dharma Sanur di bawah bendera Universitas Udayana sebagai pendorong perubahan atau dukungan di level makro adalah dengan pendekatan politik dimulai dari tingkat
desa. Pendekatan tersebut membuahkan hasil turunnya dana desa (berasal dari alokasi APBD tingkat II) mendukung kegiatan berbasis komunitas tersebut. Langkah awal untuk intervensi di aspek legal kemudian adalah disusunnya draft Peraturan Desa (Perdes) melalui musrenbang yang diadakan di bulan April 2018. Langkah ini merupakan tahap awal penjajakan pentingnya isu kesehatan hewan pada community engagement agar kedepannya diharapkan program ini diakui di tingkat Pemkot Denpasar kemudian diaplikasikan di seluruh desa di Bali dan selanjutnya menjadi program nasional eradikasi rabies. Progress Program Dharma (PD) Sanur dipandang salah satu pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sekaligus Field Coordinator untuk program tersebut mulai diakui di tingkat Pemerintah kota walaupun tidak secara eksplisit.
“...bahkan ada rencana program ini akan diikutsertakan untuk lomba inovatif, sehingga program ini diklaim merupakan program milik pemkot. Secara politik, tentu kita senang akhirnya mereka akui program ini. Ini salah satu langkah awal juga supaya kita bisa masuk ke kebijakan mereka...” (Wawancara dengan Sang Gede Purnama pada 28 Maret 2018).
Pentingnya anggaran untuk penyuksesan program sebagai salah satu resource yang banyak diharapkan dapat lebih mudah diakses bila collective action di tingkat makro berhasil membuahkan kesepakatan. Oleh karenanya keinginan berpolitik ( political will ) tanpa disangka memiliki peran khusus disini, melihat fakta adanya hambatan politik di pemerintahan.
3. Monitoring dan Enforcement dari Tatanan Meso di Tatanan Mikro Pelaksanaan program bebas rabies sejatinya diselenggarakan oleh Pemda tingkat II, yang mana dalam hal ini peneliti terfokus hanya pada Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata di Bali. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan rabies di Denpasar pada level meso sejauh ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni, 2 (dua) institusi non pemerintah di tingkat meso meskipun dengan capaian yang sama namun implementasinya dapat dikatakan tidak sepenuhnya berbanding lurus. Pemerintah kota menggandeng PDHI Bali dan FAO (melalui A Team adalah tim khusus yang dibentuk Kementerian Pertanian untuk menangani zona merah rabies di Bali di bawah Dinas PKH) dalam hal penanganan teknis, namun terkait pendekatan sosial budaya, institusi akademis yakni Universitas Udayana didukung IFAW, Yayasan BAWA dan Yayasan Kerti Praja berperan besar untuk mensosialisasikan berbasis komunitas melalui
Program Dharma Sanur di tingkat mikro sebagai percontohan.
Program Dharma (PD) awal mulanya diadaptasi dari program pengendalian rabies berbasis komunitas oleh Yayasan BAWA di Kabupaten Gianyar, yakni Participate, Learn, and Act (PLA) pada tahun 2011, yang menyasar pada bagaimana merubah pola pikir masyarakat agar lebih aware dengan bahaya rabies, maka dari itu mereka harus turut memperhatikan kesehatan anjing peliharaannya, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Menurut Yacinta Haryono selaku Program Manager PD Sanur, bedanya PD dari PLA adalah berbasis data yang dikumpulkan tim PD dengan cara mapping di jalan- jalan besar di Sanur. Meskipun tidak rutin namun dapat dikatakan relasi antara Yayasan BAWA, PD Sanur, dengan institusi pemerintah seperti Bidang PKH dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar terjalin cukup baik terutama untuk hal teknis. Begitu pun dengan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang sering kali dilakukan saat pelaksanaan vaksinasi dan sterilisasi bersama atau pada kegiatan khusus terjadwal, misalnya pada Health Day (kegiatan rutin PD Sanur).
“Nah secara legal terbentuklah Program Dharma yang dimonitor oleh Pemkot Denpasar dan telah mendapat persetujuan dari kepala-kepala desa di Sanur. Jadi untuk program nya itu under Udayana, tapi teknis dan obat-obatan itu under BAWA. Exit Plan PD ini adalah sampai ada regulasi atau Peraturan Desa tertulis, baru kami perlahan- lahan keluar dan dengan Sanur sebagai pilot jadi percontohan untuk apply ke desa lainnya di Bali.” (Wawancara dengan Corlevin MF Kalalo, Program Manager Yayasan BAWA pada 27 Maret 2018)
4. Decoupling dan Compliance antara Tatanan Mikro dengan Tatanan Meso
Kesepakatan ( compliance ) sebagaimana Nee (2003) tekankan dapat tercapai bila ada mekanisme monitoring dan enforcement terkait regulasi dan kebijakan pengendalian rabies serta negosiasi antara elemen atau norma formal dengan informal ( decouple ), yang mana dalam hal ini digambarkan melalui relasi antara jaringan pada tingkat mikro dengan jaringan pada tingkat meso. Jaringan di tatanan mikro terdiri dari aktor-aktor pelaksana program yang dirancang oleh penyelenggara di tatanan meso. Aktor di tingkat mikro ini terdiri dari tim khusus percepatan pengentasan rabies termasuk di dalamnya adalah A-Team dan tim pelaksana di bawah Pemerintah Kabupaten/ Kota, Yayasan BAWA, Universitas Udayana, Program Dharma, dan dokter hewan mandiri (PDHI). Bentuk decoupling dan compliance terkait intervensi secara teknis dan sosiokultural yaitu PD Sanur, dalam hal ini memang baru sebatas
Nike Maya Manro dan Nadia Yovani: Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
di tingkat desa. Berdasarkan komunikasi terakhir dengan Program Manager dari PD Sanur (melalui aplikasi pesan singkat pada 27 April 2018), usai dilaksanakan musrenbang dengan pejabat pemerintah desa pada bulan April 2018 lalu, maka Desa Sanur Kaja dan Sanur Kauh yang akan melanjutkan kegiatan Program Dharma. Belum tercapainya konsensus antar aktor non pemerintah di tingkat mikro dan meso dengan instansi pemerintah di tingkat meso inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya keinginan berpolitik ( political will ).
5. Model Program Bebas Rabies di Bali pada Tiga Tingkat Kerangka Kelembagaan Peraturan perundangan ( state regulation ) yang tampak pada model di gambar 3 kemudian menjadi dasar dirancangnya kebijakan di tingkat daerah yang mana dalam hal ini menjadikan Provinsi Bali sebagai learning model . Terkait penanggulangan wabah rabies yang termasuk ke dalam bencana non alam, maka Gubernur dibantu oleh Sekretariat Daerah mengkoordinir lembaga teknis seperti BAPPEDA, BPBD dan DPPKA sebagai agen di tatanan makro pada tingkat daerah merancang dan menyusun program percepatan pengentasan rabies termasuk pengelolaan anggaran program. Secara teknis ada 2 (dua) aspek yang diprioritaskan yaitu kesehatan masyarakat, mengacu pada penatalaksanaan kasus GHPR oleh Dinas Kesehatan, sedangkan kesehatan hewan merujuk pada pencegahan tersebarnya zoonosis langsung dari hulu (media penular penyakit/ HPR) oleh Dinas PKH (Dinas Pertanian). Aktor-aktor utama di tingkat meso yang sepatutnya berada di bawah satu payung yang sama adalah Dinas PKH, Dinas Kesehatan, Universitas Udayana, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali, Badan Pangan Dunia (FAO) dan Internasional Fund for Animal Welfare (IFAW). Dalam hal ini, keenamnya telah cukup merepresentasikan penyelenggaraan program berbasis pendekatan one health. Bantuan anggaran oleh FAO dan IFAW serta organisasi internasional lainnya khususnya untuk kebutuhan logistik seperti VAR dan SAR, tentunya perlu didukung dengan infrastruktur (puskeswan, dll) yang memadai, oleh karenanya penting melibatkan Dinas Pekerjaan Umum. Instansi pemerintah lainnya yang perlu dilibatkan sehingga pelaksanaan tidak hanya didominasi oleh Dinas PKH dan Dinas Kesehatan adalah Balai Karantina, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan instansi penegak hukum (Satpol PP). Keempat institusi tersebut dapat berperan penting terkait pengawasan lalu lintas HPR termasuk produk pangan ilegal.
Gambar 2. Model Program Bebas Rabies mengacu pada Model NIES (2003) Jaringan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) meskipun termasuk dalam strategi teknis, namun implementasinya membutuhkan strategi komunikasi yang menyasar pada masyarakat luas, terlebih harus memperhatikan konteks sosiokultural. Dalam hal ini upaya sosialisasi dan edukasi sepatutnya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, untuk merealisasikan program KIE yang tepat sasaran dan berkelanjutan, maka Pemda setempat bersama para aktor lainnya di tingkat meso sepatutnya lebih memberdayakan masyarakat, dokter hewan mandiri, serta komunitas lokal dan/atau organisasi nonprofit yang bergerak di ranah perlindungan kesejahteraan hewan.

## PENUTUP Kesimpulan
Strategi Nasional Eliminasi Rabies yang lebih menginklusikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan untuk menyokong peningkatan kesehatan masyarakat belum seluruhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa isu kesehatan hewan diangkat hanya sebatas formalitas belaka. Kurang optimalnya aspek kesehatan hewan diterapkan serta lemahnya kerjasama formal multipihak tak lain bermuara pada tatanan makro, yaitu salah satunya adalah landasan hukum kebijakan pengendalian rabies di Provinsi Bali yang tidak efektif dan relevan. Merujuk pada Perda Bali
No 15 Tahun 2009, dikarenakan beberapa dasar hukum yang menjadi acuan awal disusunnya Perda tersebut telah direvisi. Menariknya, fakta bahwa tidak semua pemerintah kabupaten di Bali menyelenggarakan koordinasi lintas stakeholders . Membahas koordinasi multipihak yang tidak berjalan pada program bebas rabies di Bali berakar pada UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007 yang juga menjadi acuan Perda Bali No 15 Tahun 2009. Regulasi ini terbilang kurang lengkap mengatur kerjasama lintas sektor, lintas instansi dan lintas stakeholders . Aktualisasinya di Bali pun hanya berkoordinasi secara terpisah dengan instansi non pemerintah seperti institusi akademis (Universitas Udayana), organisasi profesi independen (PDHI), LSM/NGO (Yayasan BAWA dll), dan organisasi internasional seperti FAO, namun tidak melibatkan badan usaha (pihak swasta). Disamping itu tidak adanya komisi khusus pengendalian rabies setelah dibubarkannya Komisi Penanggulangan Zoonosis di tingkat pusat dan daerah menambah daftar lemahnya koordinasi di tubuh pemerintahan itu sendiri.
Melihat kurangnya Pemda Bali memberdayakan masyarakat, memotivasi Yayasan BAWA untuk mengadvokasi pemerintah terkait pengentasan rabies dengan tidak mengesampingkan aspek kesehatan hewan. Oleh karenanya, Yayasan BAWA berkoordinasi dengan Universitas Udayana dan Internasional Fund for Animal Welfare (IFAW) menyelenggarakan program berbasis komunitas dengan pilot project, Program Dharma dilaksanakan di Sanur, Denpasar Selatan. Pada tatanan mikro ini, konsep decoupling dan compliance cukup diperhitungkan namun hanya pada wilayah terbatas. Dalam artian, dikarenakan penelitian pada tingkatan ini hanya terfokus pada intervensi Yayasan BAWA dengan Universitas Udayana melalui Program Dharma. Hingga Mei 2018, keberhasilan program ini baru mencapai konsensus atau kesepakatan ( compliance ) di tingkat desa, dan mendapat legitimasi awal di tingkat kota Denpasar.
Saran Pada tatanan makro, penting dilakukan penguatan regulasi dengan merevisi Perda Provinsi Bali No 15 Tahun 2009 yang sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan atau menyusun Perda pengganti yang lebih relevan baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, disesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan di atasnya yaitu mengacu pada UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No 95 Tahun 2012 tentang
Kesmasvet dan Kesrawan, dan PP No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Disamping itu untuk melengkapi dasar kebijakan yang berbasis pada pendekatan organisasional dan one health, maka Perda ini pun penting merujuk pada Perpres No 30 Tahun 2011 yang mengatur koordinasi multipihak. Perancangan Perda pengendalian rabies yang lebih relevan juga sepatutnya melihat pada konteks kebiasaan dan kepercayaan masyarakat lokal (sosiokultural). Perda ataupun Pergub terkait tata cara pemeliharaan HPR tidak akan bisa efektif dilaksanakan di tengah masyarakat Bali yang secara turun temurun terbiasa hidup berdampingan dengan anjing yang dipelihara secara dilepas liarkan, sehingga Pasal 5 ayat 1(e) dan (f) Perda Bali No 15 Tahun 2009 perlu dihapuskan. Selain itu yang tak kalah penting untuk menekan over populasi anjing, maka penting menambahkan ayat baru pada pasal pemeliharaan agar masyarakat lebih terbuka terhadap sterilisasi pada hewan peliharaan ataupun HPR di lingkungan sekitar. Lemahnya regulasi yang mengatur pengawasan lalu lintas HPR termasuk berkenaan dengan produk hewan, yang mana dalam hal ini diperlukan peraturan perundangan yang jelas untuk melarang peredaran daging anjing terutama dipasok dari dan di wilayah endemis sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran zoonosis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya mengeluarkan Perda/ Pergub pelarangan distribusi daging anjing ilegal merujuk pada UU No 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta regulasi turunannya yang relevan untuk dijadikan dasar acuan. Hal ini dikarenakan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor  524.3/9811/KKPP/Disnakkeswan yang disahkan per tanggal 6 Juli 2017 tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dan koersif untuk memberi sanksi pada pelanggarnya. Pada tatanan meso, dalam rangka membentuk struktur tata kelola yang baik maka perlu ada relasi multi sektor, multi instansi dan multi stakeholder bersifat koordinatif fungsional sehingga tidak hanya satu atau dua institusi saja yang mendominasi penyelenggaraan program. Belajar dari kebijakan pengendalian rabies di Bali, maka penting membangun kerjasama lintas sektor di tubuh pemerintahan yakni dengan meningkatkan kapasitas dan fungsi Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan yang selama ini kurang dilibatkan. Terkait peningkatan dan penguatan jejaring komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dibutuhkan keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, peran swasta dan media massa.
Nike Maya Manro dan Nadia Yovani: Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Pada tatanan mikro, dengan banyaknya pihak yang terlibat, upaya percepatan pengentasan rabies (secara teknis) tidak hanya berpotensi merealisasikan target bebas rabies, namun juga dengan optimalisasi program sterilisasi dan sosialisasi yang memberdayakan dokter hewan serta LSM dan/atau NGO. Sedangkan untuk program edukasi, maka sangat penting melibatkan peran serta masyarakat luas, sehingga kedepannya lebih memungkinkan untuk mempertahankan status bebas rabies. Dalam hal ini perlu ditingkatkan program berbasis komunitas baik secara kualitas dan kuantitas, tentunya dengan memperluas jaringan antar stakeholder di tatanan mikro, misal melibatkan lebih banyak LSM dan NGO yang bergerak di ranah kesejahteraan hewan sehingga tidak hanya mengandalkan satu atau dua yayasan.
UCAPAN TERIMA KASIH Ditujukan terutama kepada Bali Animal Welfare Association (BAWA), Program Dharma, Internasional Fund for Animal Welfare (IFAW), Universitas Udayana serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN. (2016). ASEAN Rabies Elimination Strategy. Jakarta: The Asean Secretariat. Brinton, Mary C & Nee. (1999). The New Institutionalism in Sociology. Contemporary Sociology. New York: Russel Sage Foundation; Creswell, John W. (2007). Second Edition: Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach (2nd ed.). London: Sage Publications;
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peran Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non alam (Zoonosis) di Daerah.
Kementerian Kesehatan RI. (2014). Infodatin: Situasi Rabies di Indonesia [Internet]. [dikutip pada 22 Maret 2018]. Diunduh dari: h t t p : / / w w w. d e p k e s . g o . i d / d o w n l o a d . php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin- rabies.pdf Kementerian Kesehatan RI. (2016). Infodatin: Situasi Rabies di Indonesia [Internet]. [dikutip pada 28 November 2017]. Diunduh dari: http:// www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/ infodatin/Infodatin-Rabies-2016.pdf Kementerian Kesehatan RI. (2017). Infodatin: Situasi Rabies di Indonesia [Internet].[dikutip pada 21 Desember 2017]. Diunduh dari: http:// www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/ pusdatin/infodatin/infodatin-rabies-2017.pdf
Nee, Victor & Swedberg. (2005). Handbook of New Institutional Economics: Economic Sociology and New Institutional Economics. The Netherlands: Springer. P. 789-818. Nee, Victor. (2003). The New Institutionalism in Economics and Sociology. Cornell University. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies. Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Hewan Penular Rabies. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis. Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 – 2019. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: Kementerian Pertanian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.