## KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Oleh
Herniati E-mail : herniati.cenne@gmail.com
Kajagi Kalman
E-mail : kajagikalman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini adalah untuk  mengetahui dan menganalisis kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam hasil penelitian
Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  sebelum  perkawinan mempunyai kedudukan  yang pengaturannya   sudah  tertuang dalam KUHPerdata, Undang-UndangNomor 1  Tahun  1974,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  perjanjian  perkawinan  ini  dibuat  untuk  kepentingan perlindungan  hukum  terhadap  harta  bawaan  masing-masing,  suami  ataupun  isteri.  Akibat    Hukum Dari      Perjanjian    Perkawinan  terhadap  harta  kekayaan  Perkawinan  yakni  kebersamaan  harta kekayaan perkawinan  terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu   adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta  dalam perkawinan bagi suami atau pun istri,  perjanjian perkawinan tidak  boleh  melanggar  atau  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  hukum  dan  agama. Perjanjian  perkawinan  berlaku  pada  saat  atau  sejak  perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian  pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan.

## Kata Kunci : Kedudukan, Perjanjian Perkawinan, Hukum Positif

## PENDAHULUAN
Perkawinan  terjadi  karena  adanya dorongan  dari  dalam  diri  setiap  manusia untuk  hidup  bersama  dengan  manusia lainnya.  Sudah  menjadi  kodrat  alam  dua orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  yang berlainan,  yaitu  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  ada  daya  saling  tarik
menarik  satu  sama  lainnya  untuk  hidup bersama. (Wirjono, 1981:7).
Indonesia  merupakan  negara  yang terdiri  dari  berbagai  etnis,  suku,  agama  dan golongan.  Sebagai  salah  satu  negara terbesar  di  dunia,  Indonesia  merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat  ada  di  sini.  Namun  Indonesia dikenal  sebagai  negara  yang  memegang
teguh  adat  ketimuran  yang  terkenal
sopan  dan  sifat  kekeluargaan  yang  tinggi.
Namun  dengan  bergulirnya  zaman  dan peradaban kehidupan masyarakat kini semikin kompleks dan rumit.
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia  karena  di  dalamnya  ada  unsur- unsur   hak dan kewajiban masing-masing pihak  menyangkut  masalah kehidupan kekeluargaan  yang  harus  dipenuhi.  Dalam perkawinan untuk menjaga segala kemungkinan  terburuk  yang  akan  terjadi nanti  hampir  setiap  pasangan  yang  menikah membuat sebuah perjanjian yang sering kita dengar dengan Perjanjian  Perkawinan.
Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan  akibat  lahir  maupun  batin  di antara mereka,terhadap masyarakat dan juga hubungannya  dengan  harta  kekayaan  yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.
Terjadinya suatu perkawinan bukan saja membawa  akibat  pada  hak  dan  kewajiban, harta  bersama  kedudukan  anak  tetapi  juga menyangkut  hubungan-hubungan kewarisan, kekeluargaan,  kekerabatan  dan  menyangku upacara-upacara adat dan keagamaan. Dalam pandangan masyarakat,
Pengaturan  tentang  harta  kekayaan perkawinan  berbeda  antara  satu  sistem hukum  dengan  sistim  hukum  lainnya. Menurut Hukum Islam, harta  benda  suami- isteri  terpisah.  Masing-masing  suami isteri  mempunyai  harta  benda  sendiri- sendiri.
Dalam  hal  mereka  kawin  dengan persatuan  harta  secara  bulat,  maka  yang diperjanjikan adalah pengelolaannya. ”Perjanjian  perkawinan  adalah  perjanjian
yang  diadakan  oleh  bakal/calon  suami/istri dalam  mengatur  (keadaan)  harta  benda  atau kekayaan  sebagai  akibat  dari  perjanjian mereka.  Dengan  demikian,  perjanjian perkawinan  perlu  kalau  calon  suami  isteri pada  saat  akan  menikah  memang  telah mempunyai  harta  selama  perkawinan  di harapkan didapatnya harta. Perjanjian perkawinan  di  Indonesia  tidak  begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian  mengenai  harta  antara  calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang  merupakan  hal  yang  tidak  pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan.
Perkawinan itu sendiri banyak membawa  akibat  di  bidang  hukum.  Akibat hukum tersebut dapat dikelompokan kedalam  2  (dua)  kelompok,  yaitu  kelompok pertama yang merupakan akibat perkawinan terhadap  diri  pribadi,  suami  isteri,  dan kelompok  kedua  adalah  akibat  kebendaan yakni  akibat-akibat  hukum  terhadap  harta kekayaan  suami  isteri,  baik  yang  sudah  ada maupun yang akan ada.
Perjanjian  perkawinan  merupakan persetujuan  antara  calon  suami  atau  isteri, untuk  mengatur  akibat  perkawinan  terhadap harta  kekayaan  mereka,  yang  menyimpang dari  persatuan  harta  kekayaan.  Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan  untuk  dibuat  dan    diadakan sepanjang  tidak  menyimpang  dari  asas  atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian  itu  sebelum  menikah.  Anggapan bahwa  setelah  menikah  segala  sesuatu melebur  menjadi  satu  membuat  setiap
pasangan  merasa  enggan  untuk  membuat perjanjian tersebut.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif,  yakni  suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hokum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian perkawinan  melalui studi kepustakaan yang kemudian  dihubungkan  dengan  data  dan kebiasaan  yang  hidup  ditengah-tengan masyarakat.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analisis.  Maksudnya  bahwa  penelitian  ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta
menganalisa  peraturan  perundang-undangan yang berlaku mengenai bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.
PEMBAHASAN A. Kedudukan Perjanjian
Perkawinan Dalam Hukum Positif
1. Perjanjian Perkawinan dalam
Burgerlijk Wetboek (B. W.)
Menurut  ketentuan  pasal  147 B.  W., perjanjian perkawinan harus dibuat:
1) Dengan akte notaris
Hal  ini  dilakukan,  kecuali  untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga:
a) Untuk  mencegah  perbuatan
yang  tergesa-gesa,  oleh  karena  akibat daripada  perjanjian  ini  akan  dipikul  untuk seumur hidup; b) Untuk adanya kepastian hukum. c) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah. d) Untuk mencegah
kemungkinan  adanya  penyelundupan  atas
Ketentuan Pasal 149 BW. (setelah dilangsungkannya perkawinan, maka dengan cara apapun juga, perjanjian Perkawinan itu tidak dapat diubah) (R. Soetojo Prawirohamidjojo,  Soebijono  Tjitrowinoto, 1986 : 59).
Namun  di  dalam  pasal  29  ayat  4 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  perjanjian  perkawinan dan kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya  tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
2)  Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan.
Syarat  ini  diadakan  dengan  maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui  dengan  pasti,  mengenai  perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan  itu.  Perjanjian perkawinan berlaku  sepanjang  perkawinan  berlangsung dan  tidak  dapat  diubah.  Jadi  selama perkawinan  berlangsung  hanya  berlaku  satu macam  hukum  harta  perkawinan,  kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan atau pisah meja  dan  tempat  tidur  ( scheiding van  tafel en bed).
Prinsip tentang berlakunya satu macam  hukum  harta    perkawinan  dipegang oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat dilihat  dari  (R.  Soetojo  Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2000 : 77):
a) Pasal  197 B.  W. yang  menyatakan, bahwa  bilamana  pisah  harta  kekayaan ditiadakan,  maka  keadaan  sebelum  ”pisah” pulih kembali, seolah-olah keadaan itu tidak pernah  terjadi.  Istilah  ”kebersamaan” ( gemeenschap) dalam  pasal  197 B. W. maksudnya, adalah tiap-tiap kebersamaan,  baik  kebersamaan harta
kekayaan secara bulat, maupun kebersamaan harta kekayaan terbatas.
Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka akan terjadi lagi kebersamaan harta kekayaan secara bulat, dan apabila  dibuat  perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan itu berlaku kembali.
b) Pasal  248 B.  W. yang  berisikan ketentuan apabila terjadi perdamaian ( verzoening) antara  suami  istri  setelah pisah  meja  dan  tempat  tidur,  maka  keadaan hukum  ”pisah”  pulih  kembali,  dalam  arti, seolah-olah  tidak  pernah  terjadi  perpisahan apapun.  Di  dalam  pasal  197 B.  W. digunakan istilah ”kebersamaan”
( gemeenschap) yang  artinya  ialah  : tiap-tiap  kebersamaan,  baik  kebersamaan harta kekayaan secara bulat maupun kebersamaan harta kekayaan terbatas.
Apabila  tidak  dibuat  perjanjian perkawinan, maka akan terjadi lagi kebersamaan  harta  kekayaan  secara  bulat, dan  bila  mana dibuat perjanjian perkawinan
maka perjanjian perkawinan itu berlaku lagi.
c)  Pasal  232a B.  W. (S.  1923-31  jo.  S. 1928-546)  :  prinsip  tersebut  diatas  juga berlaku  bila  terjadi  kawin  ulang( reparatie huwelijk, pasal 33 B. W.), setelah perkawinan bubar karena perceraian. Selama
perkawinan belum
dilangsungkan,  perjanjian  perkawinan  itu masih  dapat  diubah.  Menurut  ketentuan pasal  148  ayat  1 B.  W. perubahannya  harus dilakukan  dengan  akte  notaris.  Perubahan tersebut  dianggap  sah  jika  disepakati  oleh mereka yang dahulu menjadi pihak ( partij). Pasal  148  ayat  2 B.  W. menyebutkan : tidak hanya mereka saja yang
memberikan  izin  kesepakatan,  akan  tetapi juga  mereka  yang  memberikan  hadiah pada  calon  suami  isteri  (R.  Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2000: 77).
Apabila  ”bantuan”  itu  tidak diperoleh,  maka  perjanjian  perkawinannya tidak dapat diubah. Pada umumnya, perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat dapat  ditiadakan.  Suami  isteri  dapat  kawin tanpa  perjanjian  perkawin  an  dengan status  kebersamaan  harta  perkawinan secara  bulat  ( algehele  gemeenschap  van goederen).
Pihak-pihak yang harus memberikan  bantuan  yang  diperlukan  oleh calon suami isteri adalah mereka yang harus memberikan  izin  untuk  kawin.  Tetapi, mereka dapat mempersulit calon suami isteri itu  dengan  j  alan  menarik  kembali  izin kawinnya.
Apabila mereka yang memberikan  hadiah (Schenking) menolak memberikan bantuan untuk mengubah perjanjian    perkawinan,  maka  dengan melepaskan schenking tersebut,  calon  suami isteri  masih  dapat  kawin  dengan  membuat perjanjian  perkawinan  yang  lain  atau  kawin dengan kebersamaan harta perkawinan secara bulat (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2000 : 78).
Isi  Perjanjian  Perkawinan.  Asas-asas yang  ditentukan  dalam B.  W. menyatakan, bahwa  calon  suami  isteri  bebas  untuk menentukan bahwa dalam perjanjian perkawinan  yang  mereka  kehendaki. Pasal  139 B.W. menentukan  bahwa dalam  perjanjian  perkawinan,  kedua  calon suami  isteri  dapat  menyimpang  dari ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  dalam
kebersamaan  harta  kekayaan,  dengan  syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ( openbare orde).
Ketentuan yang demikian juga terdapat  dalam  pasal  23 A.B. yang  berlaku umum  bagi  setiap  perjanjian,  dengan demikian ketentuan pasal  139 B. W. tersebut diatas  tidak  diperlukan  lagi  karena  dianggap terlalu berlebihan.
Asas  kebebasan  berkontrak  kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan  dibatasi  dengan  ketentuan- ketentuan  sebagai  berikut  (R.  Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2000: 85):
1) Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan  dengan  pasal  23 A.B. tersebut diatas  dan  pasal  1335 B.  W. yang menentukan,  bahwa  perjanjian  yang  dibuat karena  sebab  ( causa) palsu  dan  terlarang tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Hal tersebut  sama  dengan  larangan  untuk  kawin dengan lebih dari seorang istri atau larangan untuk  minta  cerai.  Meskipun  kedua  hal tersebut  tidak  secara  tegas  diatur  dalam B. W., namun  tidak  diperkenankan  dimuat dalam  perjanjian  perkawinan.  Misalnya  hak suami  untuk  menentukan  tempat  kediaman atau untuk mengurus
2) Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari :
a)  Hak-hak  yang  timbul  dari  kekuasaan suami  sebagai  kepala  perkawinan  (Pasal 140  ayat  1  KUHPerdata),  .  Misalnya  hak suami  untuk  menentukan  tempat  kediaman atau  untuk  mengurus  kebersamaan  harta (Pasal 124 B. W.).
b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua ( ouder-lijke macht), misalnya hak
untuk mengurus harta kekayaan anakanak dan  mengambil  keputusan -keputusan mengenai  pendidikan  atau  mengasuh  anak- anak  (isi  kekuasaan  orang  tua  ditentukan dalam Pasal 298 dan seterusnya).
c)      Hak-hak  yang  ditentukan  undang- undang  bagi  mempelai  yang  hidup  terlama ( l angstlevende  echtgenoot) misalnya,  untuk menjadi wali dan berwenang untuk menunjuk  seorang  wali  dengan  testament  ( 2)a),b),c) diatur dalam pasal 140 B. W).
3)    Tidak  dibuat  perjanjian  yang mengandung  pelepasan  hak  atas  harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.  Hal  ini  (Pasal  141 B.W.) dirasakan  berlebihan  ( overbodig), oleh karena  Pasal  1063 B.  W. telah  mengatur pula  larangan  untuk  melepaskan  hak mewaris dari orang yang masih hidup.
4)  Tidak  dibuat  perjanjian  bahwa  salah satu pihak yang akan memikul hutang  yang lebih besar, dari bagiannya dalam activa.
Beberapa sarjana hukum berpendapat,  bahwa  dalam  hal  ini, passiva harus dibagi menurut imbangan activa.
Pitlo  berpendapat  bahwa  perjanjian itu  harus  dianggap  tidak  ada,  sebab  hal tersebut bertentangan dengan undang- undang.  Demikian  berlakulah  ketentuan  - ketentuan  tentang  kebersamaan harta perkawinan,  artinya  suami  isteri  masing- masing akan menanggung separo bagian.
Calon  suami  isteri  tidak  boleh membuat  perjanjian  ( beding) dengan  kata- kata  umum  ( in  algemene  bewoordingen) bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur  oleh  undang-undang  negara  asing, atau  oleh  adat  kebiasaan,  undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan- peraturan setempat yang berlaku di
Indonesia.  Ketentuan  ini  diadakan  untuk kepastian  hukum.  Jadi,  yang  diperbolehkan adalah  jika  isi  undang-undang  negara  asing atau hukum adat kebiasaan itu dirumuskan sedetail atau sejelas- jelasnya.
2. Menurut
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Perjanjian  perkawinan  dalam prakteknya memang kurang      diminati  oleh calon  suami  dan  calon  isteri,  karena perjanjian  ini  dianggap  terlalu  matrealistis dan  tidak  sesuai  dengan  adat  ketimuran kita.  Selain  itu  perjanjian  perkawinan belum  merupakan  lembaga  hukum  yang populer  di  Indonesia,  namun  demi  untuk menampung  kebutuhan  sebagian  anggota masyarakat  dan  perkembangan  hukum dikemudian  hari,  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan memberikan ketentuan mengenai hal tersebut di dalamnya.
Mengenai  hal  pengaturan  perjanjian perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  mengaturnya  di dalam  Pasal  29  yang  terdiri  dari  4  ayat.  Isi dari Pasal 29 ayat 1, yaitu :
“ Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Pasal 29 ayat 1 tersebut di atas tidak  secara  tegas  mengatakan  bahwa perjanjian yang dimaksud itu adalah perjanjian  perkawinan.  Di  dalam  pasal
tersebut  hanya  disebutkan  bahwa  kedua pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tetapi karena Pasal 29 ditempatkan  di  dalam  Bab  V  tentang perjanjian  perkawinan,  maka  disimpulkan bahwa  perjanjian  tertulis  yang  dimaksud dalam  Pasal  29  ayat  1  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan adalah  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian yang  dimaksud  dalam  Pasal  ini  tidak termasuk taklik-talak.
Lebih  lanjut    di  dalam  Pasal  29  ayat 1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  juga  menyatakan bahwa :
“.... kedua belah pihak atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis....”,  karena  yang  akan melangsungkan  perkawinan  adalah  calon suami-isteri,  maka  yang  dimaksud  kedua belah pihak dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 tersebut  adalah  kedua  calon  suami-isteri yang akan menikah tersebut.
Perjanjian  Perkawinan  menurut Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. Perjanjian perkawinan pengertiannya dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974, diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu :
1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjnjian  tertulis  yang  disahkan  disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,
setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak  ketiga,  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.
2) Perjanjian  tersebut  tidak  dapat
disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.
3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4) Selama  perkawinan  berlangsung perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah, kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan tidak merugikan pihak ketiga.(Yahya Harahap : 11975 : 84)
Calon suami Isteri, sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian perkawinan ( Huwelijkvoorwarden), yang  mana  antara lain :
1) Persetujuan  perjanjian  perkawinan tersebut diperbuat secara tertulis.
2) Perjanjian perkawinan tertulis tersebut  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan.
3)  Sejak  pengesahan  oleh  Pegawai pencatata Perkawinan, isi ketentuan perjanjian  tersebut  menjadi  sah  kepada suami  isteri  dan  juga  terhadap  pihak ketiga,  sepanjang  isi  ketentuan  isi  ketentuan yang menyangkut pihak ketiga.
4) Perjanjian perkawinan mulai berlaku
sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan. 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat  dirubah  selama  perkawinan,  jika perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. Perubahan Unilateral tidak boleh, akan  tetapi  jika  perubahan  atas  kehendak bersama  atau  secara bilateral perubahan dimaksud dapat dilakukan.
6)  Perjanjian  perkawinan  tidak  dapat disahkan  bilamana  isi  ketentuan  perjanjian
itu  melanggar  batas-batas  hukum  Agama dan kesusilaan.
Dalam  Pasal  29  ayat  (1) UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi ”pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,  kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis,  yang  disahkan  oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Menurut M.  Yahya  Harahap,  bahwa  tujuan  dari perjanjian  perkawinan  menurut  UU  No.1 Tahun 1974 adalah pemisahan dari pencampuran harta kekayaan bersama (suami dan  istri)  sebelum  perkawinan  dilaksanakan atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau merupakan  penyimpanan  dari  ketentuan hukum  tentang  milik  bersama  dalam perkawinan (Yahya Harahap : 82).
Membuat perjanjian yang dilakukan sebelum
pernikahan dilangsungkan di perbolehkan asalkan tidak bertentangan  dengan  hukum,  agama  dan kesusilaan,  nilai-nilai  moral  dan  adat istiadat.  Hal  ini  telah  diatur  sesuai  dengan pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Dalam  membuat  perjanjian perkawinan perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu :
a. Keterbukaan;
Dalam  mengungkapkan  semua  detil kondisi  keuangan  baik  sebelum  maupun sesudah  pernikahan.  Berapa  jumlah  harta bawaaan  masing-masing  pihak  sebelum menikah dan bagaimana potensi pertambahannya sejalan dengan
meningkatnya  penghasilan  atau  karena  hal lain misalnya menerima warisan.
Kemudian  berapa  jumlah  hutang  bawaan masing-masing  pihak  sebelum  menikah, bagaimana  potensi  hutang  setelah  menikah dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  terhadap pelunasan  hutangnya.  Tujuannya  agar  Anda tahu persis apa yang akan diterima  dan apa yang  akan  di  korbankan  jika  perkawinan berakhir,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang merasa dirugikan nantinya.
b. Kerelaan;
Perjanjian  perkawinan  harus  disetujui dan ditanda tangani oleh ke dua belah pihak secara  sukarela  tanpa  paksaan.  Jika  salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau  berada  dalam  tekanan  sehingga  terpaksa menandatanganinya, maka perjanjian perkawinan  tersebut  bisa  terancam  batal karenanya,
c. Pejabat yang objektif;
Pilihlah  pejabat  berwenang  yang  yang bereputasi baik dan bisa menjaga obyektifitas,  sehingga  dalam  membuat  isi perjanjian perkawinan bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak,
d. Notariil.
Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak  dibuat  dibawah  tangan  tetapi  harus disahkan  oleh  notaris.  Kemudian  harus dicatatkan  pula  dalam  lembaga  pencatatan perkawinan.  Artinya  pada  saat  pernikahan dilangsungkan  perjanjian  perkawinan  juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil).
3. Perjanjian Perkawinan dalam
Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam
Pada  dasarnya  dalam  kosep  Hukum Islam  ,  perkawinan  tidak  menimbulkan adanya percampuran harta antara suami-istri karena  harta  di  dalam  hukum  Islam  bersifat individual.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 86 ayat (1) KHI: Pada dasarnya tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami dan  harta  istri  karena  perkawinan.  Namun, apabila  kedua  pihak  ingin  melakukan pencampuran  harta  pribadi  maka  hal tersebut  dibolehkan.  Dengan  catatan,  apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KHI yang mengatur sebagai berikut:
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon mempelai  dapat  membuat  perjanjian  tertulis yang  disahkan  Pegawai  Pencatat  Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian  tersebut  dalam  ayat  (1) dapat  meliputi  percampuran  harta  pribadi dan  pemisahan  harta  pencaharian  masing- masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
Merujuk pada Pasal 47 ayat (2) di atas, kedua  pihak  juga  dapat  mengatur  mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Menurut Sayuti Thalib dalam buku Hukum Kekeluargaan  Indonesia (hal.  83),  yang dimaksud  dengan  harta  pencaharian  adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka  berada  dalam  perkawinan  karena usaha, baik usaha mereka berdua atau usaha salah  seorang  dari  mereka.  Dalam  hal
pemisahan  harta  pencaharian,  isi  perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  48 ayat  (1)  KHI.  Apabila  dibuat  perjanjian perkawinan  mengenai  pemisahan  harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan
kewajiban suami untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan  harta  bersam.  Selain  itu,  kedua  pihak juga  dapat  mengadakan  ikatan  hipotik  atas harta  pribadi  dan  harta  bersama.  Hal  ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3)  KHI.  Di  samping  ketentuan  dalam  ayat (1)  dan  (2)  di  atas,  boleh juga isi  perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi  dan  harta  bersama  atau  harta syarikat.  Selain  mengatur  mengenai  harta, menurut hemat kami, perjanjian perkawinan juga  dapat  mengatur  hal-hal  tambahan seperti  hak  dan  kewajiban  suami  istri, pengaturan  poligami,  hak  asuh  anak,  dan lain-lain.
Namun dari beberapa dasar pelaksanaan perjanjian perkawinan
khususnya dalam ranah harta benda perkawinan  Berdasar  Pasal  66  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yang berisi:
“Untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  perkawinan berdasarkan  atas  Undang-undang  ini,  maka dengan  berlakunya  Undang-undang  ini ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
( Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia  Kristen  ( Huwelijks  Ordonantie Christen  Indonesiers S.  1993  Nomor  74), Peraturan  Perkawinan  Campuran  ( Regeling op  degemengde  Huwelijken S.  1898 Nomor  158),  dan  peraturan-peraturan lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan sejauh  telah  diatur  dalam  Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.
B. Akibat  Hukum  Dari  Perjanjian Perkawinan  Terhadap  Harta  Kekayaan Perkawinan
1. Kebersamaan Harta Kekayaan perkawinan Terbatas Sesuai dengan perjanjian perkawinan
Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau  persamaan  keuntungan  dan  kerugian terjadi bilamana bakal suami isteri menyatakan  dengan  tegas-tegas  bahwa mereka  menghendaki  bentuk  perjanjian perkawinan  itu  dalam  akta  perjanjian perkawinannya,  atau  karena  mereka  dalam akta  perjanjian  perkawinan  itu  menyatakan bahwa di dalamnya tidak diadakan kebersamaan  harta  perkawinan  sehingga dalam  hal  ini  dengan  sendirinya  ada kebersamaan  keuntungan  dan  kerugian. Apabila dalam akta perjanjian perkawinan itu juga  dikatakan bahwa tidak ada  kebersamaan  keuntungan  dan  kerugian dan  dari  akta  perjanjian  perkawinan  itu tidak  dapat  kita  simpulkan  lain  maka dianggap telah terjadi perjanjian perkawinan tanpa ada kebersamaan sama sekali.
Perjanjian  ini  mengikat  kedua  calon mempelai  dan  berisi  masalah    pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan  harta    pribadi  kedua  belah  pihak
sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian  atau  keduanya  dipisahkan  oleh kematian.  Sepintas,  perjanjian  ini  terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan  terjadinya  perpisahan  antara pasangan  calon  mempelai.  Namun,  tidak  ada orang  yang  bisa  memastikan  100%  tentang apa  yang  akan  terjadi  dan  menimpa  orang lain.  Sehingga,  meski  kesannya  tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang  dibangun  seseorang.    Perjanjian  ini sama-sama  melindungi  harta  pribadi  baik dari  pihak  suami  atau  isteri  nantinya  bila terjadi  perceraian  atau  kematian.  Perlu diketahui  bahwa  kebersamaan  harta  terbatas yang  beraneka  ragam  itu  tidak  semuanya diatur oleh Undang-undang. Undang-undang hanya mengatur kebersamaan terbatas, yaitu :  kebersamaan  untung  dan  rugi.  Dasar pemikiran ( grondgedachte) untuk
mengambil  bentuk  perjanjian  perkawinan dengan  kebersamaan  untung  dan  rugi, adalah:
(1) Suami isteri masing-masing
tetap memiliki sendiri-sendiri harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan  dilangsungkan  dan  apa  yang diperolehnya  sepanjang  perkawinan  yang sifatnya cuma-cuma ( om niet).
(2) Semua barang yang diperoleh selama perkawinan  mereka  menjadi  milik  bersama (R.  Soetojo  Prawirohamidjojo,  Marthalena Pohan, 2000: 90).
2. Adanya Perlindungan Hukum Terhadap  Kepemilikan  Harta    dalam Perkawinan
Perlindungan  hukum  terhadap  harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku  saat  perkawinan  dilangsungkan
yang  bertujuan  untuk  melakukan  proteksi terhadap harta para mempelai,  dimana para pihak  dapat  menentukan  harta  bawaan masing-masing.  Apakah  sejak  awal  ada pemisahan  harta  dalam  perkawinan  atau ada  harta  bersama  namun  diatur  cara pembagiannya  bila  terjadi  perceraian.  Harta bawaan  dari  masing-masing  suami  dan isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Perjanjian  perkawinan  ini  harus  dibuat di hadapan akta notaris sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah perkawinan  itu  berlangsung,  tidak  boleh  juga ada  perubahan  dengan  cara  apapun  dan berlaku  hingga  perkawinan  berakhir  yang mungkin  bisa  disebabkan  oleh  perceraian maupun kematian.
Meski  terkesan  melindungi,  akan  tetap ada  pendapat  bahwa  perjanjian  ini  tidak sepantasnya  ada  karena  seolah-olah  berjaga untuk  kemungkinan  terburuk  yang  pasti terjadi. Perjanjian  perkawinan  ini  harus dibuat  di  hadapan  akta  notaris  sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah perkawinan  itu  berlangsung,  tidak  boleh  juga ada  perubahan  dengan  cara  apapun  dan berlaku  hingga  perkawinan  berakhir  yang mungkin  bisa  disebabkan  oleh  perceraian maupun kematian. Meski terkesan melindungi,  akan tetap  ada  pendapat  bahwa perjanjian  ini  tidak  sepantasnya  ada  karena seolah-olah  berjaga  untuk  kemungkinan terburuk yang pasti terjadi.
Secara  singkat  penulis  uraikan  bahwa umumnya  perjanjian  perkawinan  dibuat dibuat  untuk  memberikan  kepentingan  dan perlindungan  hukum  terhadap  masing-
masing pasangan dengan tujuan melindungi atau memproteksi harta bawaan  masing-masing,  suami  ataupun istri,  sepanjang  bahwa  isi  dari  surat perjanjian  perkawinan  tersebut  tidaklah bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti sudah saya uraikan diatas.

## PENUTUP
Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam  Hukum  Positif  yakni    diatur  dalam
BW/    KUHPerdata,  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan  ini  dibuat  untuk  kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan  masing-masing,  suami  ataupun isteri.  Inti  perjanjian  perkawinan  adalah kesepakatan  antara  calon  suami  isteri  yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan  harta  dan  utang  piutang,  dan kesepakatan  tentang  sejumlah  hal  penting lainnya.  Berdasar Pasal 66 Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, yang  berisi:  “Untuk  perkawinan  dan  segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan  berdasarkan  atas  Undang- undang  ini,  maka  dengan  berlakunya Undang-undang  ini  ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek), Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen ( Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.  1993  Nomor  74),  Peraturan  Perkawinan Campuran  ( Regeling  op  degemengde Huwelijken S.  1898  Nomor  158),  dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur dalam  Undang-undang  ini,  dinyatakan  tidak berlaku”.
Akibat    Hukum      Dari      Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yakni kebersamaan harta kekayaan  perkawinan    terbatas  sesuai dengan  perjanjian  perkawinan  selain  itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan  harta    dalam  perkawinan  bagi suami  atau  pun  istri,    perjanjian  perkawinan tidak  boleh  melanggar  atau  bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan  agama.  Perjanjian  perkawinan  berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan.  Perjanjian  pada  prinsipnya tidak  boleh  dirubah  setelah  perkawinan dilangsungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  2000, Hukum  Perdata Indonesia, Cet.  III,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
R. Abdoel Djamali, 2003, Pengantar Hukum  Indonesia, Cet.  8,  Raja  Grafindo, Jakarta
A.  Mukthie  Fajar,  1994, Tentang dan  Sekitar  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Cet. 1, FH. Universitas Brawijaya, Malang.
Anke Dwi Saputro (Editor),  Pengurus Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia,  2009, 100 Tahun  Ikatan  Notaris  Indonesia,  Jati Diri  Notaris  Indonesia, Cet.  2,  PT.  Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
Erman Suparman, 2007,  Hukum Waris Indonesia , Cet.2, Aditama, Bandung.
Endang  Sumiarni,  2004, Kedudukan Suami  Isteri  Dalam  Hukum  Perkawinan Waris, Cet. I, Jalasutra, Yogyakarta.
_____  1995, Hukum  Pembuktian, Cet.
XI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3,
Erlangga, Jakarta.
Habib  Adjie,  2008, Hukum  Notaris
Indonesia, Cet. 1, Aditama, Bandung.
--------------, 2008, Pembuktian
Sebagai  Ahli  Waris , Cet.  1,  Mandar Maju, Bandung.
2009, Sekilas  Dunia  Notaris  &  PPAT Indonesia  (Kumpulan  Tulisan), Cet.  1, Mandar Maju, Bandung.
H.  Abdurrahman,  2007, Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia, Edisi  Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta
H.  A.  Damanhuri    HR,  2007, Segi-
Segi  Hukum Perjanjian Perkawinan  Harta Bersama, Cet. 1. Mandar Maju, Bandung.
Hazairin,  1986, Tinjauan  Mengenai Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974, Cet. II, Tintamas, Jakarta.
Herlien  Budiono,  2007,  Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang
Kenotariatan, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
H.Hilman  Hadikusuma,  2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan
Hukum  Agama, Cet.  3.  Mandar  Maju, Bandung.
H.M.  Tahir,  2003, Bunga  Rampai Hukum  Islam, Cet.  2,  Ind-Hill  Co, Jakarta.
J.  Satrio,  1992, Hukum  Waris, Cet.  2,
Alumni Bandung.
_____ 1983, Hukum Harta
Perkawinan, Cet. II, Aditya Bakti, Bandung
Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Edisi 1-3, Rajwali Press, Jakarta.
M. Idris Ramulyo, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum
Kewarisan  Islam  Dengan  Kewarisan Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW), Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta. Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Indonesia
Legal Centre Publishing,Jakarta.
R.  Soeroso,  2007, Perbandingan Hukum  Perdata, Cet.  7,  Sinar  Grafika, Jakarta.
R.  Soetojo  Praawirohaamijoyo,  1988, Pluralisme  Dalam  perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.
R.  Subekti,  2002, Ringkasan  Tentang Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris, Cet. III, Intermasa, Jakarta.
Soedharyo Soimin, 2004, Hukum
Orang  dan  Keluarga, Edisi  Revisi,  Sinar Grafika, Jakarta.
Sudarsono,  2005, Hukum  Perkawinan Nasional, Cet. 3, Rineka Cipta, Jakarta.
Sudikno  Mertukusumo,  1986, Hukum Acara  Perdata  di  Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.
Suharnoko,  2004, Hukum  Perjanjian Teori  Dan  Analisa  Kasus, Edisi    Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Tan  Thong  Kie,  2007, Studi  Notariat Beberapa  Mata  Pelajaran  dan  SerbaSerbi Praktek  Notaris, Cet.1,  PT.  Ichtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta.
Ter  Haar,  1960, Asas-asas  Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebakti
Poesponoto  K.  Ng),  (Pradnya  Paramita  , Jakarta
Wahyono  Darmabrata,  2003, Tinjauan Undang-undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Beserta  Undang-undang  Dan Peraturan  Pelaksanaannya, Cet.  2,  FH.  UI, Jakarta.
Wirjono Prodjohanidjojo, 1970,
Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Sumur Bandung.
Wirjono Prodjohanidjojo 1981, Hukum Perdata  Tentang  Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung.

## Undang-undang
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Redaksi,  Asa  Mandiri,  2007, Undang-undang  Jabatan  Notaris, Cet. 1, Asa Manidiri, Jakarta.
Peratauran Pemerintah Nomor 1 Tahun  1975  tentang    Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1975.
Redaksi,  Nuansa  Aulia,  2008, Kompilasi  Hukum  Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), Cet.  1,  Nuansa  Aulia, Bandung.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, 1978, Kitab  Undang  Hukum  Perdata (BW), Cet.  21,  Pradnya  Paramita,
Jakarta.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Sri  Soesilowati  Mahdi, Hukum Peror angan  &  Kekeluargaan  Perdata, http://akta , online.com/main/index, di akses 13 September 2016.
Fatahillah,  Diakses  Selasa, Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata, http://fatahilla.blogspot.com, d  iakses  15
September