Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## URGENSI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERKAWINAN
Vicky Widiadhana 1 , Muh Jufri Achmad 2 1,2 Fakultas Hukum, fh.untag-sby.ac.id Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: vickywidiadhana28@gmail.com , djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstract
Marriage  is  a  social  pattern  that  binds  both  parties,  a  pair  of  lovers  between  a  man  and  a  woman  in forming a household ark and becoming a family. From the Islamic point of view, a very strong contract is mitsiqan  ghalizhan  in  obeying  Allah's  commands  and  carrying  it  out  is  worship  through  certain conditions.  In  this  study,  we  will  examine  more  deeply  about  the  problems  in  a  child  marriage  from  a legal  perspective. The  research  methods  that  will  be used  are  qualitative methods,  normative  juridical approaches,  statutory  approaches  and  presentations  with  descriptive  research  specifications,  use  of secondary data, materials, understanding how to interpret data, presenting data based on a theoretical framework,  and  analyzing  using  normative  qualitative  methods.  If  we  look  from  a  legal  perspective, underage marriages occur a lot because the marriage law provides tolerance for underage marriages is quite large, by providing the application of an age limit at the age of 16 years in allowing marriage. Of course,  in  this  case,  it  is  very  necessary  to  make  an  effort  to  harmonize  the  various  marriage  legal systems that apply in Indonesia so that the legislative challenges that arise due to the disparity of legal provisions in the issue of child marriage. in the prevention that can be done from now on is to revise the marriage  law  and to mature the  age  in  marriage  so that  these  efforts  can  minimize  the  prevention  of child marriages occurring. The role of the government is very necessary in this regard and is committed to stopping the practice of this underage marriage tradition because in addition to the urgency that is not urgent, it will even add new problems in the development of society such as affecting women's and children's  health  problems,  divorce  which  will  increase  due  to  domestic  problems  that  arise.  based  on emotions that  are still unstable,  as well as the safety of mothers and children when they are about to give birth.
Keynote : Marriage, Law, Woman.

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  sebuah  pola  sosial  yang  mengikatkan  antara  kedua  belah  pihak,  sepasang kekasih  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  ketika  mereka  memulai  sebuah  keluarga  dan membangun rumah. Dari perspektif Islam, mitsiqan ghalizhan merupakan kontrak yang sangat kuat yang membutuhkan ibadah dalam kondisi tertentu dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam studi ini, kita akan menyelidiki pernikahan anak -terkait masalah hukum secara lebih mendalam.Penggunaan data sekunder dengan bahan, analisis metode kualitatif normatif, penyajian data berdasarkan kerangka teori, dan  pemahaman  dalam  metode  Kualitatif,  pendekatan  yuridis  normatif,  pendekatan  perundang- undangan, dan penyajian dengan spesifikasi penelitian deskriptif menginterpretasikan data merupakan metode  penelitian  yang  akan  digunakan.  Jika  kita  tilik  dari  sebuah  perspektif  hukum,  perkawinan dibawah  umur  tersebut  banyak  terjadi  dikarenakan  dari  Undang – undang  perkawinan  memberikan toleransi mengenai perkawinan dibawah umur ini cukup besar, dengan memberikan penerapan batasan usia pada usia 16 tahun dalam memperbolehkan pernikahan. Tentu dalam hal ini, disparitas ketentuan hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  perkawinan  anak  memerlukan  upaya  untuk  menyelaraskan berbagai  sistem  hukum  perkawinan  di  Indonesia  untuk  mengurangi  hambatan  legislatif  sejak  saat  ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yaitu  melakukan  revisi  Undang – undang  perkawinan  dan  melakukan  pendewasaan  usia  dalam perkawinan  agar  upaya  tersebut  dapat  meminimumisir  untuk  pencegahan  perkawinan  anak  dibawah umur  terjadi.  Peran  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  hal  ini  dan  ikut  berkomitmen  untuk menghentikan praktik tradisi pernikahan dibawah umur ini karena selain urgensi yang tidak mendesak, malah  akan  menambah  masalah  baru  dalam  perkembangan  masyarakat  seperti  memperngaruhi masalah  kesehatan  wanita  dan  anak,  perceraian  yang  akan  meningkat  karena  masalah  rumah  tangga yang  didasari  dengan  emosi  yang  masih  belum  stabil,  serta  keselamatan  ibu  dan  anak  saat  hendak melakukan persalinan.
Kata Kunci : Perkawinan, Hukum, Wanita.

## PENDAHULUAN
Sebagai  bagian  dari  masyarakat,  perkawinan  sangat  penting,  sehingga  ketika  menikah sangat penting untuk memperhatikan banyak  aspek materi, spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan  sosial,  termasuk  hukum  perkawinan.  mengakibatkan  terbentuknya  keluarga,  unit  terkecil dan  utama  mendukung  kemajuan  dan  kelangsungan  hidup  suatu  bangsa  dan  negara.  Sesuai Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak  untuk  dilindungi  dari  kebiadaban  dan  pemisahan  dengan  tetap  memilih  untuk  berpijak, berkembang, dan berkreasi. Hak untuk melanjutkan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah  termasuk  dalam  hak  ini.  Perkawinan  dengan  perkawinan  merupakan  salah  satu  tahapan dalam  kehidupan  seseorang  yang  harus  diselesaikan.  Pada  saat  itu,  suami  istri  yang  matang dituntut  untuk  berhasil  menjalankan  rumah  tangga.Usia  batas  perkawinan  diatur  dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  perubahan  atas  Undang-Undang Perkawinan 2019. Paragraf pertama Pasal 7 Bab II Fikih menyebutkan bahwa seorang pria harus berumur  19  (sembilan  belas)  tahun.  dan  seorang  wanita  harus  berumur  16  (enam  belas). Demikian pula Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran periwayatan (1), dapat  diajukan  permohonan  dari  pengadilan  atau  majelis  yang  berbeda  dalam  pembelaan perkawinan  dini.  pihak  yang  berwenang,  atas  permintaan  kedua  belah  pihak.  Orang  tua  dari kedua jenis kelaminPeraturan, 2019) Sebenarnya, masih ada beberapa masalah hukum terkait dengan  perkawinan  di  mata  publik,  salah  satunya  merupakan  perkawinan  anak  atau perkawinan  anak.  dianggap  sebagai  masalah  serius  karena  menimbulkan  kontroversi  di masyarakat  Indonesia  maupun  di  seluruh  dunia.  Bahkan,  jenis  pernikahan  ini  sering  terjadi karena  berbagai  alasan,  salah  satunya  merupakan  fakta  bahwa  ia  telah  berkembang  menjadi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
adat, atau komunitas negatif. kebiasaan. Akan ada berbagai masalah, termasuk sosial, hukum, dan  yang  berhubungan  dengan  kesehatan,  jika  Anda  tidak  mulai  merencanakan  pernikahan Anda sebelum Anda siap.Tempo.co, 2021) Secara umum, pernikahan dini terjadi ketika seorang pria  dan  seorang  wanita  menikah  sebelum  mereka  menikah  secara  sah  kering  usia  minimum yang  sah.  (Bahry  Zainal,  1996)  Kebanyakan  orang  yang  menikah  sebelum  usia  yang  sah  tidak melanjutkan  pendidikan  tinggi,  karena  kondisi  sosial.  -  Faktor  budaya  dan  rata-rata  tingkat pendidikan  orang  tua  juga  rendah,  sehingga  tidak  menciptakan  kondisi  bagi  anaknya  untuk belajar lebih lanjut.
Perkawinan  di  bawah  umur  juga  dianggap  sebagai  masalah  serius  karena  secara  sosial kontroversial tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Perkawinan anak terus menjadi masalah  di  masyarakat  berkembang.  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  sepuluh  negara  di dunia dengan jumlah hubungan remaja tertinggi, menurut Chamber of Unknown Relations, dan ini  merupakan  yang  kedua  negara  ASEAN  terpenting  setelah  Kamboja.  Satu  dari  lima  anak wanita  di  Indonesia  menikah  sebelum  mereka  berumur  18  tahun,  menurut  perkiraan.  Jambi 23%, Kalimantan Selatan 27%, Jawa Timur 28%, Jawa Barat 27,2 persen, dan Sulawesi Tengah merupakan  23%.  Menurut  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  2012,  angka kesuburan  spesifik  usia  (ASFR)  untuk  wanita  antara  usia  15  dan  19  telah  mencapai  48/1000. SDKI tahun 2007 menemukan bahwa angka perkawinan wanita usia 15-19 tahun di perkotaan merupakan 32 persen, sedangkan di perdesaan turun  menjadi 58% (atau 61%). Persentase ini meningkat, terutama di perkotaan. menurut UNICEF, dengan 25% wanita antara usia 20 dan 24 menikah  sebelum  usia  18  tahun.  Menurut  Noor  Inayati  Inna  (2015),  berbagai  keyakinan  dan motif  sering  mengarah  pada  pernikahan  bahkan  di  antara  anak  di  bawah  umur.  Termasuk hukum,  agama  ,  dan  tradisi  sosial  budaya.  Wanita  harus  berumur  16  tahun  untuk  menikah, sedangkan  pria  harus  berumur  19  tahun,  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Undang-Undang Perkawinan  1974.  konotasi  tetapi  pembenaran  negatif.  tanggung  jawab  budaya  masyarakat untuk  memperlakukan  wanita  sebagai  warga  negara  kelas  dua.  Untuk  berbagai  alasan,  orang berusaha untuk menikah sesegera mungkin untuk menghindari stigma disebut belum menikah. Anak-anak  beresiko  untuk  pernikahan  dini  karena  beberapa  faktor,  menurut  studi  literasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
UNICEF.Perkawinan  anak  berakar  pada  adat  dan  budaya  yang  terkenal  sulit  diubah.  Banyak orang tua mendorong anak-anak mereka untuk menikah muda karena alasan ekonomi dan t dia menginginkan  stabilitas  sosial  dan  ekonomi  setelah  menikah.  Dampak  terhadap  Kesehatan: Pernikahan  tradisional  dengan  anak  di  bawah  umur  berbahaya  dan  meningkatkan  risiko kesehatan reproduksi, termasuk kematian ibu dan masalah kesehatan.
Ketika anak wanita yang bertunangan sebelum usia 15 hingga 18 tahun ditolak hak-hak dasarnya,  ada  peningkatan  risiko  kekurangan  gizi  dan  kematian  ibu  (45  juta  kelahiran)  dan kematian  bayi  (359  per  100.000  kelahiran  hidup).  /tahun),  yang  mengakibatkan  hilangnya kualitas  generasi  penerus  bangsa.  Konvensi  Hak  Anak,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, Konvensi  CEDAW,  dan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga merupakan  semua  instrumen  hukum  yang  melindungi  anak-anak,  tetapi  undang-undang  dan peraturan  perkawinan  tidak  mematuhinya.  Ketika  mempertimbangkan  pernikahan  anak,  tiga masalah  hukum  signifikan  muncul  dalam  konteks  ini.  Pertama,  Undang-Undang  Perlindungan Anak,  yang  disahkan  pada  tahun  2014,  melarang  pernikahan  di  bawah  umur.  Setiap  anak  di bawah  usia  18  tahun  dianggap  sebagai  anak  secara  hukum,  bahkan  jika  mereka  masih  dalam kandungan.  Namun,  karena  usia  pernikahan  bagi  wanita  ditetapkan  pada  16  tahun.  dan  bagi pria  pada  usia  19  tahun,  Undang-Undang  Perkawinan  mengizinkan  banyak  perkawinan  di bawah  umur.  Bagian  1  Pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1974  menyatakan  sebagai berikut: Mereka menikah secara sah ketika seorang pria mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita  mencapai  usia  16  tahun.  Usia  anak  diatur  dalam  Pasal  1.  Termasuk  anak  yang  belum lahir, setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Menurut pasal ini, anak merupakan kelompok usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah  umur  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  di  masyarakat  karena  diperbolehkan  Kedua, menurut  UU  Perkawinan  1  Tahun  1974,  perkawinan dengan  anak  di bawah umur  sebenarnya dianggap  sesat.  Apakah  tidak  etis  menikah  menurut  undang-undang?  Undang-undang  yang mengatur  perkawinan  dan  perlindungan  anak  merupakan  sama.  Hukuman  semacam  itu  dari hukum tidak mungkin. Jika seseorang benar-benar mengikuti aturan hukum, dia dapat menikah dengan anak di bawah umur dan dianggap menikah secara sah.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pengertian hukum perkawinan merupakan “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  maksud  membentuk  suatu  kesatuan  keluarga yang  bahagia  seumur  hidup”.  (1990), sangat  penting  untuk  membina  keharmonisan  keluarga dan  memfasilitasi  persatuan.  Untuk  menciptakan  keluarga  yang  mampu  mencapai  tujuan  ini, pembuat  undang-undang  menetapkan  batas  usia  untuk  menikah.  Kebahagiaan  merupakan tujuan pernikahan, dan tampaknya kebahagiaan bagi suami dan istri termasuk Perkawinan anak merupakan kebahagiaan orang tua dan keluarga lainnya. belum mencapai usia dewasa secara fisik,  psikologis  untuk  memperhitungkan  perkawinan  dan  anak-anak  akibat  perkawinan. Perkawinan  anak  Mengidentifikasi  banyak  masalah  sosial  dan  politik  sebagai  penyebab perkawinan anak, praktik ini harus dilarang, atau bahkan tidak dipahami. Masalah ini tidak akan selesai dan justru akan diperparah dengan munculnya masalah baru lainnya. Batasan usia untuk menikah  sangat  penting  dan  harus  diperhatikan  dalam  melakukan  pernikahan.  Karena  ketika seseorang  menikah  di  usia  yang  sangat  muda,  hal  itu  dapat  mempengaruhi  keberfungsian keluarganya.  Namun  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  perkawinan  anak  telah mempengaruhi keharmonisan perkawinan, di beberapa tempat karena adanya keinginan untuk menikah  tetapi  belum  matang  secara  psikologis  atau  bisa  dikatakan  di  bawah  umur menimbulkan  masalah  yang  serius,  ketidakstabilan  dalam  keluarga  dan  tidak  tidak menimbulkan keseriusan dalam hasil perkawinan. Pernikahan membutuhkan kedewasaan dan kedewasaan  tidak  hanya  secara  biologis  tetapi  juga  secara  psikologis,  sosial,  spiritual  dan spiritual.  Dampak  perkawinan  anak  sangat  luas,  tidak  hanya  pada  anak,  tetapi  juga  pada perkawinan anak akan berdampak baik berupa masalah sosial seperti pengangguran dan cerai cerai baik bagi orang tua pria maupun wanita, masyarakat, bahkan negara. Aspek mental proses pembentukan  rumah  tangga,  bukan  usia,  menjadi  faktor  utama.  yang  berkontribusi  pada pernikahan  muda  atau  kerentanan  anak  terhadap  konflik.  Kohabitasi  sebelum  menikah  dan mempunyai  anak  sebelum  menikah  merupakan  dua  hal  yang  menyebabkan  sebuah  rumah tangga retak.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penelitian  ini  memanfaatkan  teknik  kualitatif,  pendekatan hukum  normatif,  pendekatan  undang-undang,  dan  presentasi  dengan  persyaratan  penelitian deskriptif.juga  memanfaatkan  data  dan  sumber  sekunder,  menggunakan  metode  kualitatif normatif  untuk  menganalisis  data,  menyajikan  data  menggunakan  kerangka  teori,  dan mempunyai pemahaman tentang bagaimana menafsirkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika pernikahan anak di bawah umur yang diizinkan oleh UU Perkawinan melanggar UU Perlindungan  Anak,  maka  hukum  pernikahan  di  negara  ini  tidak  begitu  dini.  Lantas  mengapa pernikahan  anak  dibolehkan  dan  dianggap  melanggar  undang-undang  perlindungan  anak Ketiga, bagaimana perspektif HAM dan hak kesehatan terhadap praktik dan tradisi pernikahan anak?  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  secara  eksplisit  memuat  salah  satu  prinsip  inti penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia  dan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita  (CEDAW), Pasal  2: “ menetapkan  kebijakan  yang  mengambil  semua  langkah  yang  diperlukan  dan  segera untuk  mengakhiri  diskriminasi  terhadap  wanita.  Negara-negara  pihak  berkewajiban  untuk menghapus  segala  bentuk  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender  dalam  hal  ini.  Di Indonesia,  undang-undang  nomor  Pasal  133  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009 menyatakan:  Penulis  ingin  meneliti  masalah  perkawinan  di  bawah  umur  dari  segi  kesehatan, hak  asasi  manusia,  dan  hukum  sehubungan  dengan  masalah  tersebut  di  atas.  Ada  sudut pandang hukum lain, yaitu:
Hukum Islam .
Hukum Islam merupakan aturan yang merupakan bagian dari Islam dan berasal dari apa yang diajarkan oleh umat Islam. Istilah "hukum" berarti seperangkat pedoman atau aturan yang mengontrol bagaimana orang  berperilaku  dalam  masyarakat.  Hal  ini  juga  mempertimbangkan apakah  aturan  atau  norma  dibuat  dan  ditegakkan  secara  bijaksana  atau  tidak,  apakah  itu merupakan bentuk nyata dari pertumbuhan dan perkembangan sosial. Berkaitan dengan norma
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atau  aturan.  Mirip  dengan  hukum  umum,  hukum  tidak  tertulis  kadang-kadang  berbentuk undang-undang dalam bentuk undang-undang. Hukum Barat. Hukum, yang dikonseptualisasikan  dengan  cara  yang  sama  dengan  hukum  Barat,  merupakan  seperangkat aturan  yang  dibuat  orang  dengan  maksud  untuk  mengontrol  bagaimana  kepentingan  orang dalam masyarakat tertentu diperlakukan. (Daud Ali Muhammad, 1990)
Perkawinan merupakan sebagai satu dari sekian perbuatan hukum yang dapat dilakukan dengan  seorang  muqarraf  dalam  memenuhi  sebuah  syarat.  Menurut  hukum  Islam,  mahar (artinya  nikah)  merupakan  nikah  yang  merupakan  akad  yang  sangat  kuat.  Ibarat  seorang Gairizan,  mahar  merupakan  janji  untuk  menjalankan  perintah  Allah  dan  memenuhi  Sakinah, Mawadah, dan Waromah. Nikah ditilik melalui bahasa artinya kumpul. Pendapat Syara (Meliala, 2010), nikah memiliki arti yaitu akad yang meliputi izin untuk melakukan hubungan seksual di bawah  nama  lafaz  inkahin  (menikah)  atau  tazwiwin  (menikah).  Tuhan  menetapkan  dan mengatur  kerangka  hukum  untuk  berbagai  hubungan,  termasuk  interaksi  manusia  dengan objek sosial dan lain-lain. Hal ini disebabkan fakta bahwa orang yang hidup dalam masyarakat mempunyai  hubungan  dengan  orang  lain,  dengan  dirinya  sendiri,  dan  sebagainya.  Hubungan antara orang, objek sosial, dan alam.

## Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam
Menurut  jumhur,  hukum  nikah  bagi  masing-masing  orang  dapat  berbeda,  sebagai berikut (Al- Albānī, 1985) :
1. Yang pertama merupakan wajib. Pada hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu untuk menikah, menghidupi istri mereka, dan melakukan hak dan kewajiban mereka yang lain, dan takut jatuh ke dalam maksiat jika mereka gagal melakukannya.
2. Yang  kedua  merupakan  Sunnah.  Pada  hukum  ini  berlaku  bagi  mereka  yang  mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan asusila dan tidak takut untuk melakukannya.
3. Yang  ketiga  merupakan  Makruh.  Pada  hukum  ini  merupakan  cara  jitu  bagi  seorang  laki laki  yang  merasa  bahwa  dia  akan  bertindak  tidak  adil  terhadap  istrinya  ketika  menikah akan  tetapi  tidak  berkemauan  keras  untuk  menikah  atau  khawatir  tidak  akan  mampu menafkahi  istrinya  dalam  perkawinan.  Menurut  Syafi'iyah,  metode  Makruh  ini  berlaku
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ketika  orang  tersebut  mempunyai  kecacatan  seperti  pikun  atau  penyakit  kronis.  Hukum Makruh  Syafi'iyah  juga  berlaku  bagi  mereka  yang  menikahi  wanita  yang  menerima lamaran dari orang lain; istilah “nikah muharril” tida k disebutkan dalam akad.
4. Yang keempat merupakan Haram, hukum ini berlaku jika mereka tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin dan apabila tetap melaksanakan pernikahan, maka akan menyebabkan hal buruk bagi istrinya dikemudian hari.
Sedangkan  larangan  menikahkan  wanita  yang  sudah  menikah  (akad)  dengan  ayahnya ditentukan  d engan  ijab  kabul”  (Wahbah  al - Zuhāilī  2004).  Bertentangan  dengan  pandangan  di atas,  menurut  para  ulama  fiqh,  makna  pernikahan  yang  sebenarnya  merupakan  akad, sedangkan  makna  majāz  merupakan  s eks,  sebagaimana  makna  ini  sangat  dikenal  dalam  Al- Qur'an dan hadits (Wahbah al- Zuhāilī 2004).
Kelompok  Syafi'  dan  Mālik  memperkuat  pendapat  kedua  dengan  beberapa  argumen, yang  diambil  dari  Al-Qur'an  (al- nūr  [24]: 32)  dan  hadits  Nabi  (Al-Jazr  2011)  ). “D an  nikahilah yang  lajang  di  antara  kamu,  dan  yang  memenuhi  syarat  (perkawinan)  antara  hamba  pria  dan hamba wanitamu…” (Al -Qu ṭnī 2013).
"Dari  Ali,  Rasulullah  bersabda,  'Aku lahir dari pernikahan,  bukan  zina,  dari  Adam  sampai  ayah dan ibuku melahirkanku, tidak ada zina (tradisi) dari Jahiliyah yang pernah terjadi padaku" (Al - Jabbar 2014).
Masalah batas usia menikah dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan secara khusus. Syarat umum yang biasa dikenal dengan masa puber, akal sehat, bisa membedakan benar dan salah  untuk  bisa  sepakat  menikah,  lalu  benar-benar  siap  menikah.  Pubertas  dikaitkan  dengan pemenuhan  tugas  suami  istri. “Dan  periksalah  mereka  sampai  anak  yatim  itu  cukup  dewasa untuk mengikat ikatan. Kembalikan harta itu kepada mereka jika Anda yakin mereka pintar dan mahir dalam  menjaga  kekayaan.  Selain  itu,  harta  anak  yatim tidak  boleh  dikonsumsi  melebihi batas konsumsi normal mereka, dan mereka tidak boleh dihabiskan sebelum waktunya sebelum mereka  mencapai  usia  dewasa.  Salah  satu  pengasuh  boleh,  tetapi  ia  harus  menahan  diri  dari memakan harta anak yatim; siapa pun yang miskin boleh memakannya jika dia mau. Kemudian, Anda  harus  meminta  seseorang  bersaksi  kepada  mereka  tentang  penyerahan  ketika  Anda
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memberi  mereka  barang.  Melalui  kesaksian  ini,  cukup  bagi  Tuhan  untuk  bertindak  sebagai pengamat.  Para  ulama  menafsirkan Makna  kata  “bulg  al - nikh”  dalam  ayat  ini  bermacam - macam. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai cara pandang yang unik. Pertama, karena  ujian  menitikberatkan  pada  aspek  mental  yang  tercermin  dari  sikap  seseorang.  dan perilaku,  disebut  sebagai  kecerdasan.  Kedua,  ia  digambarkan  sebagai  tua  dan  melamun, berfokus  pada  mukallaf  dan  pemeriksaan  fisik.  Sebaliknya,  menurut  hadits,  Nabi  Muhammad mengikuti  pola  pernikahan  praremaja  dengan  menikahi  Aisyah.  r.a.  ketika  dia  berumur  enam tahun  dan  berhubungan  seks  dengannya  ketika  dia  berumur  sembilan  tahun.  Ada  perbedaan pendapat  tentang  batas  usia  (fiqh)  pernikahan  dalam  hukum  Islam.  Berdasarkan  kisah  Aisyah yang  diceritakan  oleh  Muslim:  dibolehkan  menikahi  anak- anak  pada  usia  6  (di  bawah  umur).” Nabi,  yang  menikahi  Aisyah  ketika  dia  berumur  enam  tahun,  berhubungan  seks  dengannya ketika dia berumur sembilan tahun. Kontrak untuk anak-anak di atas usia enam tahun, menurut Sebagian  Ulama,  sah  karena  mereka  tahu  persis  cerita  ini.  Karena  perkembangan  fisik  anak dianggap  dewasa.  Namun,  pernikahan  hanyalah  akad  dan  belum  disosialisasikan.  Sebagian lainnya memandang hadis ini sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin. untuk ditemukan atau ditinggalkan. Ada kemungkinan bahwa peramal, yang berumur sembilan tahun atau lebih muda pada saat itu, dikatakan dibesarkan di wilayah Hijaz.

## Sifat pada Hukum Islam
Pendapat  Tahir  Azhary,  ada  tiga  sifat  hukum  islam  yaitu  antara  lainnya  merupakan bidimensional, adil, dan individualistik.
1. Pertama yaitu bidimensional yang mana mengandung arti aspek kemanusiaan serta aspek ketuhanan Selain itu, cakupannya yang luas terkait dengan sifat bidimensionalnya. Selain itu,  hukum  Islam  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  bukan  hanya  hubungan itu sendiri. hukum.
2. Kedua  adil;  sejak  syariat  ditegakkan,  keadilan  bukan  hanya  tujuan  tetapi  juga  kualitas yang melekat dalam hukum Islam. Jadi, ketika kita berbicara tentang keadilan, kita dapat mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang diinginkan setiap manusia, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
3. Ketiga  yaitu  bersifat  individualistis,  dan  masyarakat  telah  berkembang  menjadi  satu kesatuan  nilai-nilai  transendental — wahyu  dari  Tuhan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW.
Dalam hal ini, hukum Islam juga divalidasi dengan baik untuk kelompok atau masyarakat tertentu.  Kualitas  ini  ada  dalam  sistem  hukum  lain  seperti  baik,  tetapi  nilai-nilai transendental tidak ada lagi.

## Dari Tinjauan Hukum Islam
Hukum Islam umumnya terdiri dari lima prinsip: menjaga akal, jiwa, harta, dan agama. Kepercayaan  terhadap  agama  keturunan  (hifdzu  al  nasl)  merupakan  salah  satu  dari  lima  nilai universal  Islam.  Oleh  karena  itu,  Syekh  Ibrahim  menyatakan  dalam  bukunya  Al-Bajri  bahwa pernikahan  wajib  bagi  setiap  hubungan  seksual  yang  memperoleh  legitimasi  agama. Perkawinan  yang  terjadi  di  atas  batas  minimum  merupakan  ilegal.  Shufiyah  Fauziatu,  2018) Negara memberikan batasan usia pada gagasan pernikahan dini. Namun, dari perspektif agama, pernikahan  anak  merupakan  sebuah  pernikahan  yang  diprakarsai  oleh  anak  di  bawah  umur. Namun,  isu  pernikahan  dini  merupakan  isu  lama  yang  diliput  di  media,  dan  sekarang  kembali menjadi berita.

## Tujuan dan Fungsi Pernikahan dalam hukum islam
Al-Qur'an  memaparkan  bahwa,  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dijelaskan  Allah  melalui apa  yang  telah  Dia  katakan  dan  apa  yang  dilaksanakan  para  nabi,  pernikahan  yang  baik merupakan  cara  yang  asli  dan  alami  untuk  mencapai  kedamaian  dan  kepuasan  dalam  hidup. Dia, dan khususnya Adam dan Hawa. Karena manusia mempunyai naluri untuk mencintai lawan jenis,  kedamaian  dalam  perkawinan  dapat  dicapai  dan  sebenarnya  dijamin  dengan  sistem hukum  yang  tertata  dengan  baik.  Prinsip  dasar  perkawinan  merupakan  bahwa  orang  harus hidup  bersama,  yaitu  seorang  pria  dan  seorang  wanita  harus  menikah  dan  hidup  bahagia bersama-sama.Dalam  Islam,  pernikahan  dipandang  sebagai  ikatan  yang  kuat  dan  komitmen bersama  untuk  kehidupan,  masyarakat,  dan  martabat  manusia.Pernikahan  merupakan  janji yang dibuat oleh pasangan kepada Tuhan dan diri mereka sendiri.Atas nama cinta, kedamaian, keinginan  ,  dan  berharap,  upaya  masing-masing  pasangan  bertujuan  untuk  memfasilitasi pemenuhan  timbal  balik  dan  aktualisasi  diri.  Semua  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pernikahan  dalam  Islam  pada  dasarnya  merupakan  tindakan  ketaatan  dan  ketakwaan  yang sempurna  (Jawad  2012).  Sumber  utama  ajaran  Islam,  Al-Qur'an  tidak  bisa  t  dipisahkan  dari makna  pernikahan.  Menurut  Al-Qur'an,  salah  satu  manifestasi  kekuasaan  Allah  merupakan menciptakan istri untuk pria dari jenis mereka untuk kenyamanan mereka (sakinah). Kemudian, Allah menumbuhkan cinta dan kasih sayang mereka (mawaddah dan rahmah). Bagi yang ingin merenung, ada tanda-tanda (pelajaran) dalam hal ini (M. Quraish Shihab, 2000). Dalam Islam, pernikahan  dipandang  sebagai  ikatan  yang  kuat  dan  komitmen  bersama  terhadap  kehidupan, masyarakat,  dan  martabat  manusia.  Menurut  Jawad  (2012),  pernikahan  merupakan  janji pasangan kepada Tuhan dan diri sendiri. Atas nama cinta, kedamaian, keinginan, dan harapan, upaya masing-masing pasangan bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan dan aktualisasi diri bersama.  Hal  ini  disebabkan  fakta  bahwa  pernikahan  dalam  Islam  pada  dasarnya  merupakan tindakan ketaatan dan ketakwaan yang sempurna (Jawad 2012).

## Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pasal  1  mengatur  bahwa  perkawinan  sebagai  suami  istri,  seorang  pria  dan  seorang wanita  membentuk  ikatan  lahir  dan  batin  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang bahagia,  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974,  Ayat  2  (1),  sah  tidaknya  suatu  perkawinan  ditentukan  oleh  undang- undang  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya”  dimungkinkan  tercapainya  perkawinan yang  bahagia  dan  langgeng.  Selain  itu,  usia  seseorang  dapat  menikah  secara  jelas  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan, Perkawinan di bawah umur sering terjadi di  masyarakat  pedesaan.  Murtadho  Ali,  2009)  Jadi,  hubungan  yang  disinggung  sebagai hubungan  di  bawah  umur  merupakan  hubungan  yang  dilaksanakan  di  bawah  sejauh  mungkin yang ditentukan dalam undang-undang. Pada tahun 1974, undang-undang nomor satu di atas. Usia  ini  penting  untuk  pernikahan  karena  Dibutuhkan  persiapan  biologis  dan  psikologis  untuk mempunyai  pernikahan  yang  baik,  langgeng,  dan  bahagia  untuk  mempertahankan  rumah tangga. Hal ini dianggap sebagai persyaratan dewasa bagi  seorang wanita bahwa dia berumur minimum  16  tahun  untuk  dapat  menikah.  Sehubungan  dengan  kebutuhan  tersebut,  maka Penggugat  dianggap  di  bawah  umur  dan  secara  hukum  tidak  mampu  menikah  jika  pengantin
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
wanita  berumur  kurang  dari  16  tahun.  Namun,  persyaratan  UU  Perkawinan  bahwa  seorang wanita berumur 16 tahun bertentangan langsung dengan UU No. tentang perlindungan anak. di bawah  umur  18  tahun  dianggap  dewasa  menurut  undang-undang  yang  menyatakan  bahwa anak  merupakan  orang  yang  berumur  di  bawah  18  tahun.  Oleh  karena  itu,  mengingat perkawinan antara anak di bawah umur membawa akibat hukum, Undang-Undang No. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas minimum perkawinan, telah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Perkawinan  adalah  penyatuan  yang  menjadikan  keluarga  sebagai  unsur  kehidupan sosial,  dan  pemerintahan  diatur  oleh  Islam  dan  suatu  tatanan  hukum  (nasional)  yang  aktif. Sebelum  undang-undang  perkawinan  disahkan,  praktik  perkawinan  di  Indonesia  seringkali diatur  oleh  adat  dan  hukum  agama  yang  terkait.  Setelah  undang-undang  perkawinan  negara berlaku, No. Januari 1974 ("UU Perkawinan"). Padahal pada UU Perkawinan No. 1/1974 diubah untuk pernikahan. “Seorang pria dapat menikah pada usi a 19 tahun dan seorang wanita pada usia 16 tahun. Pembatasan ini berfungsi untuk melindungi kesehatan pasangan dan anak-anak dan  tidak  mengatur  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dalam  pengertian  hukum  perkawinan. Pernikahan  anak  bukanlah  hal  baru  di  Indonesia.  Banyak  penjahat  telah  melakukan  ini  untuk waktu  yang  lama.  di  kota  besar,  bukan  di  pedesaan.  Alasan  dapat  bervariasi  tergantung  pada masalah  keuangan,  tingkat  pendidikan  yang  rendah, pemahaman  budaya,  atau beberapa  nilai agama.
Ini sering terjadi ketika datang ke masalah perkawinan kecil. Misalnya, saya punya anak bernama  Ufa  yang  menikah  dengan  pria  bernama  Sie  Pooji.  Pernikahan  antara  Syekh  Puj  dan Urfa kontroversial karena berbagai kasus pernikahan di bawah umur diputuskan menurut adat, Islam serta hukum nasional dan internasional. Fakta ini setidaknya menimbulkan dua persoalan hukum. Pertama, keselarasan hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Kedua,  persoalan  hukum  perkawinan  Indonesia  menyangkut  perkawinan  di  bawah  umur. Pernikahan eyh  Gıda  dengan  Urfa,  yang  tinggal  bersama  nenek  spiritualnya,  menunjukkan dualitas  hukum  yang  mengatur  masyarakat:  hukum  negara  dan  hukum  Islam  (fiqh).  Sebagian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masyarakat  tidak  diwajibkan  mengikuti  hukum  negara  karena  dianggap  sah  jika  memenuhi syarat  perkawinan  dan  alasan  agama.  Dalam  kasus  pernikahan  Syekh  Puja,  dia  merasakan kepuasan  dan  keharmonisan.  Berbeda  dengan  kasus  biasa,  posisi  Indonesia  di  persidangan justru  melanggar  hak  anak.  Pelanggaran  hak-hak  anak  yang  berkaitan  dengan  tumbuh kembang,  sosialisasi,  pendidikan  dan  kesenangan  anak.  Ini  salah  karena  ini  adalah  permainan psikologis.  Salah  satu  kriteria  yang  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  asas  ini  adalah penentuan  usia  perkawinan.  Sesuai  dengan  pasal  7.1  UU  Perkawinan  No  1/1974,  dewasa diperlukan  jika  ada  batasan  usia  untuk  menikah.  Batas  usia  adalah  16  tahun  untuk  pengantin wanita dan 19 tahun untuk pria.
Akibat  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  dilihat  dari  sisi  perUU  No.  16/19  Perihal Pembaharuan Atas perUU No. 1/1974 perihal Perkawinan.
Perkawinan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dari  kehidupan  sosial  karena menjaga  masyarakat  dan  keluarga  tetap  teratur  dan  mendukung  kehidupan  sosial.  Orang dewasa,  terlepas  dari  pekerjaan,  etnis,  kekayaan,  atau  lainnya,  biasanya  menghadiri pernikahan. Beberapa orang yang mampu secara mental dan fisik akan menemukan pasangan yang  memenuhi  standar  mereka.  Pernikahan  harus  menjadi  urusan  seumur  hidup  dalam kehidupan manusia, bukan keputusan satu kali. Namun, mengingat pernikahan juga merupakan tindakan  hukum,  pernikahan  di  bawah  umur  saat  ini  sering  menimbulkan  masalah  hukum (Soimin Soedaharyo, 2002).Sebagai Hal ini ditunjukkan dengan pengaturan pasal pada angka 7 butir  (1)  Peraturan  perUU  1/19 74,  “perkawinan biasanya  dilaksanakan  apabila  seorang  pria sampai pada umur seminimalnya (sembilan belas) 19 tahun untuk mempelai pria serta seorang perempuan  sampai  pada  umur  setidaknya  (  delapan  belas)  18  tahun  sehingga  dapat dilangsungkan nikah .” Selanjutnya, “Kumpulan Peraturan Islam pasal di nomor 15 masuk butir 1 .”  R .  Subekti,  1998),  setiap  perbuatan  hukum  secara  teori  mempunyai  akibat  hukum  bagi suami istri setelah akad nikah. Seperti halnya perkawinan di bawah umur. Sekalipun pasangan tersebut  masih  di  bawah  umur,  perkawinan  tetap  dapat  mengadakan  akad  nikah.  akibatnya, apabila  anak  di  bawah  umur  kawin,  anak  tersebut  menjadi  dewasa,  dianggap  mampu melakukan  perbuatan  hukum,  dan  tidak  lagi  mempunyai  hak  asuh  orang  tua.  Anak-anak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menjadi hamil dan mempunyai anak setelah perkawinan, dan anak itu kemudian menjadi anak yang  sah  melalui  perkawinan  Terlebih  lagi,  dalam  hal  anak  yang  dinikahkan  dan  anak  yang dikandungnya merupakan anak asli, antara wali dan anak itu timbul hubungan yang sama atas harta perkawinan. Dalam konteks ini, istilah "anak sah" mengacu pada anak yang lahir menjadi keluarga  yang  menikah  secara  sah.Hadikusuma  Hilman,  1990)  Perkawinan  dini  juga  dapat menimbulkan  persoalan  hukum,  dan  hukum  adat  memperlakukan  perkawinan  anak  secara berbeda.Hukum  nasional  dan  internasional,  serta  hukum  Islam.Dua  persoalan  hukum  muncul sebagai  akibat  dari  fakta  ini.Pertama  dan  terutama,  keseragaman  hukum  lintas  sistem hukum.Kedua,perkawinan di bawah umur merupakan hambatan hukum bagi perkawinan yang sah  di  Indonesia.Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dalam  catatan  sipil  ditemukan  telah melanggar  syarat  dan  ketentuan  serta  hukum  dengan  mengatasi  persoalan  pelaksanaan perkawinan di bawah umur, baik formal (dengan izin orang tua atau setelah mendapat izin dari pengadilan agama) maupun informal (nikah siri) atau perkawinan di bawah umur, atau dengan memalsukan  data  umur  calon  pasangan.  di  usia  muda  akan  berimplikasi  pada  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak,  bagi  kedua  belah  pihak.  Akibatnya,  pernikahan  tidak  bisa dilangsungkan sama sekali atau ditunda.44anak.dan untuk orang yang mereka cintai.
Akibat dari pernikahan anak tersebut antara lain adalah:
1) Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pasangan  muda  yang  menikah  tidak  mengetahui  untuk menjalankan atau belum mengetahui sebuah hak dan dalam kewajibannya dengan peran sebagai suami dan istri. bentuk ini terjadi dikarenakan ketidakdewasaan fisik yang belum siap serta dengan mental mereka yang cenderung egois.
2) dengan  timbulnya  hasil  terhadap  anak-anaknya  orang  dalam  menikah  atau  di  bawah umur  akan  terpengaruh.  Menikah  di  usia  muda  berdampak  bukan  hanya  dari  pada pasangan yang menikah tetapi juga terhadap anak-anak. Tentunya harus ada proses dan banyak pertimbangan bagi wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun karena, jika hamil maka  akan  terjadi  gangguan  pada  kandungan,  dan  banyak  yang  akan  melahirkan, minimum sampai usia perkawinan. Akibatnya, kedua belah pihak harus benar-benar siap dan  matang  secara  rohani,  mental,  dan  fisik.  Kesehatan  reproduksi  wanita  Isu-isu  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
seringkali membahayakan nyawa ibu dan anak-anak mereka yang belum lahir, serta isu- isu sosial dan lainnya, merupakan di antara banyak konsekuensi dari pernikahan anak.
3) Mempengaruhi  keluarga  individu.  Menikah  di  usia  muda  akan  berdampak  tidak  hanya pada  pasangan  tetapi  juga  pada  anak-anak  mereka.  Orang  tua  mereka  pasti  akan mendapat  manfaat  dari  pernikahan  anak-anak  mereka  yang  sukses.  Namun,  sebaliknya jika keadaan keluarga mereka tidak bahagia dan mengakibatkan perceraian. Terburuk dari semua,  ini  akan  memutuskan  ikatan  keluarga  yang  mengikat  mereka  berdua  dan meningkatkan biaya hidup mereka.
Selain  itu  berpengaruh  terhadap  hukum  dalam  arti  adanya  pelanggaran  terhadap  hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti:
a. Pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diperbolehkan jika  pria  dan  wanita  telah  mencapai  usia  16  tahun  secara  bersamaan.  Pasal  6  ayat  2 mengatakan bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah.
b. Dalam UU No. 23/2002 pada Pasal 26 butir 1 menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  mengasuh,  mendidik,  dan  melindungi  anaknya. Mereka  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  membantu  anak-anaknya  tumbuh  dan berkembang  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya  dalam  mencegah perkawinan di usia muda.
Ada  banyak  konsep  tentang  pernikahan  di  bawah  umur  yang  didefinisikan  dalam berbagai  cara.  Perbedaan  antara  orang  dewasa  dan  anak  di  bawah  umur  masih  kabur  dalam hukum Indonesia. Tidak, dalam peraturan. Tata cara untuk mendapatkan persetujuan orang tua hanya  diatur  oleh  Pasal  6  ayat  2  Perkawinan  1974.  Hukum  bagi  orang  pribadi  yang  hendak menikah sebelum usia 21 tahun; Hal ini bertentangan dengan hukum. Pertama, untuk menikah, pria  harus  berumur  19  tahun  dan  wanita  harus  berumur  16  tahun  jika  yang  bersangkutan belum. 21 tahun, sebagaimana diketahui dalam Pasal 7 ayat 2. Kedua, anak-anak tanpa orang tua.  Mereka  yang  berumur  di  bawah  18  tahun  atau  yang  belum  pernah  kawin  tetap  menjadi tanggungan  orang  lain.  Undang-undang  Perkawinan,  sebagaimana  diketahui  dalam  Pasal  47
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ayat  2,  tidak  tidak  termasuk  angka  yang  berlaku  baik  untuk  orang  dewasa  maupun  anak  di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan yang dulu diatur dengan Undang-undang No.1/1974, yang saat ini diatur oleh Undang-Undang 16/2019. Akibat perubahan ini, persyaratan usia baru untuk pernikahan juga telah ditetapkan. baru Undang-undang perkawinan menetapkan bahwa kedua  mempelai  harus  berumur  minimum  18  tahun  sebelum  dapat  menikah  secara  sah. Dahulu, pria menikah pada usia 19 tahun, sedangkan wanita menikah pada usia 16 tahun.
Batasan  usia  untuk  menikah  merupakan  salah  satu  isu  yang  banyak  dibicarakan masyarakat  akhir-akhir  ini.  Hal  ini  sering  terjadi  seiring  dengan  maraknya  kasus-kasus  yang menarik  perhatian  di  skala  nasional  dan  internasional,  seperti  pernikahan  Syeh  Puji  dengan anak  di  bawah  umur.  Pertanyaannya,  kapan  pernikahan  diperbolehkan?  Tentu  saja  untuk menanggapi  hal  tersebut,  perlu  mengacu  pada  undang-undang  yang  relevan.No.  Hal  ini tercantum dalam UU Perkawinan. Menurut Pasal 7(1) Judul 1 Tahun 1974, “wanita berumur 16 ( enam  belas)  tahun.”  Sebagai  contoh,  “Jika  calon  sumi  belum  berumur  19  (sembilan  belas) tahun. ) tahun dan calon isterinya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal ini tercantum dalam  Bab  IV  Peraturan  No.11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah.  Setelah  16  tahun,  ia harus diadili di pengadilan. Azhari Hidayatullah Firman, 2009) Aturan sebelumnya sangat jelas bahwa  pria  di  Indonesia  diperbolehkan  menikah  ketika  mereka  berumur  19  (sembilan  belas). Pria  dan  individu  berumur  16  (atau  16  untuk  wanita).  Namun,  itu  tidak  cukup;  Pada  tingkat implementasi, calon pengantin (catin) tetap harus memenuhi persyaratan tertentu, apalagi jika berumur di bawah 21 tahun dan perlu izin orang tua atau wali. , Bagian 7, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.
Revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur jumlah minimum perkawinan yang sebelum diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 menjadikan usia minimum bagi pria  dan  wanita  merupakan  19  tahun,  semula  ditetapkan  19  tahun  untuk  pria  dan  16  tahun untuk  wanita.  untuk  tetap  memerlukan  bimbingan  dan  pengawasan  orang  tua  atau  wali, diperlukan  izin  tersebut.  Agar  PPN/penghulu  dapat  menggunakan  izin  tersebut  sebagai  dasar bagi  kedua  mempelai  untuk  memperoleh  izin/selamat  orang  tua,  maka  orang  tua/wali  harus membubuhkan tanda tangan dan nama yang jelas sesuai format model. Kedua mempelai dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menandatangani  akad  nikah  yang  khidmat  tanpa  seizin  orang  tua  atau  wali  jika  keduanya berumur lebih dari 21 tahun. Namun, karena orang tua mempelai juga yang akan menikahinya, maka  akan  menimbulkan  dilema  bagi  calon  mempelai.  Akibatnya  salah  satu  rukun  nikah, keberadaan wali nikah, akan dikaitkan dengan restu dan restu orang tua. Intinya, memutuskan kapan akan menikah merupakan baik. sebuah nd bermanfaat, khususnya bagi kedua mempelai. Penjelasan Umum Perkawinan Nomor 4(d) Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa asas  bahwa  calon  mempelai  harus  matang  jasmani  dan  rohani  agar  dapat  melaksanakan perkawinan sebagaimana diketahui. Perkawinan anak harus dihindari karena perkawinan tidak mengakibatkan  perceraian  dan  anak-anak  yang  bahagia  dan  sehat.  Tindakan  hukum  sukarela merupakan  permohonan  untuk  meninggalkan  perkawinan.  Dengan  kata  lain,  undang-undang menganggap keputusan pengadilan sebagai keputusan — juga dikenal sebagai beschikking dalam arti yang lebih luas
1) Ketentuan pasal 6(1)  dan  pasal  7(1)  dan 21  UU Perkawinan 1974.  Pasal 6(1)  dan  7(1)(2) menjadi dasar hukum putusan hakim. menjadi Perkawinan Perkawinan adalah ketika anak di bawah umur mengajukan permohonan akta nikah. Pasal 6(1) adalah sebagai berikut: Persetujuan  kedua  mempelai  merupakan  dasar  perkawinan.  Artinya,  menurut kebebasan dasar, perkawinan harus dilakukan oleh kedua belah pihak melalui kekaguman dari  persatuan,  dan  tanpa  tekanan.  Keluarga  yang  kuat  adalah  tujuan  pernikahan. Menurut pasal 7 (1) Undang- Undang Perkawinan, “apabila seorang laki -laki mencapai usia sembilan  belas  (19)  dan  seorang wanita  mencapai  usia  enam belas  (16),  dia  tidak  dapat menikah. Usia pernikahan harus dikontrol untuk menjaga kesehatan orang tua dan anak. Jika  terjadi  perbedaan  pendapat,  orang  tua  dari  pasangan  tersebut  mengajukan permohonan ke pengadilan atau pejabat lainnya dengan permohonan penyelesaian. Baca pasal 7 (2) UU Perkawinan. Dengan kata lain, jika salah satu atau kedua calon suami istri tidak  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7(1),  maka  wali  harus memenuhinya. Aplikasi untuk menghentikan penganiayaan ke pengadilan agama.
2) Selain Pasal pada 6 butir (1) dan 7 butir (1), (2) UU Perkawinan 1974, pada pasal 15(1) dan 53 konsep Hukum Islam (KAPAN) mengatur beberapa poin sebagai 1. Dasar hukum bagi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hakim  lainnya  adalah  Pasal  15 dan  Pasal  53  Hukum  Islam  (WHI).  Terhadap  keluarga  dan serta  keturunan,  calon  mempelai  Wanita  yang  diwajibkan  menurut  UU  No.  1/1974 Menurut  artikel  7  UU  No.1/1974,  mempelai  harus  berusia  18  tahun  ke  atas  terlebih dahulu  untuk  menikah  secara  sah.  Dengan  minimal  19  tahun.  2.  Hukum  Bilangan. Menurut  ketentuan  pasal  6  angka  2,  3,  4  dan  5  UU  No.1/1974,  calon  pengantin  harus sudah berusia 21 tahun untuk melakukan pernikahan agar mencapai batas dewasa.
Pada pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat menikah dengan pria yang memberinya bayi. Menurut ayat 2, perkawinan dengan seorang wanita yang sedang hamil dapat terjadi tanpa  menunggu  kelahiran  anaknya.  tidak  perlu  menikah  lagi  setelah  anak  lahir. Sesuai dengan pengaturan Pasal 15 syariat Islam ini, jelas telah membatasi usia wanita dan pria yang  akan  datang  saat  ini  (pasangan  yang  akan  datang),  sesuai  dengan  pengaturan  undang- undang  di  atas,  khususnya  Pasal  7  ayat  (1)  peraturan  perkawinan.No.1  Tahun  1974.Namun, alasan  untuk  mencari  larangan  perkawinan  tidak  disebutkan  dalam  undang-undang.Pada kenyataannya,  perkawinan  anak  atau  Perkawinan  anak  mempunyai  banyak  dampak  negatif. Karena  anak  belum  siap  secara  psikologis  dan  belum  memahami  gender,  maka  akan mengakibatkan  kerugian  psikologis  jangka  panjang  yang  sulit  disembuhkan  pada  jiwa  anak. Anak  akan  mengalami  perasaan  depresi  dan  penyesalan  yang  mendalam.  hidupnya  berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti. Akibatnya, dalam hukum perdata, seorang pria  harus  berumur  di  atas  19  tahun  untuk  menikah,  dan  seorang  wanita  harus  berumur  16 tahun.  Bahkan,  ada  yang  mengklaim  bahwa  pernikahan  anak  mempunyai  lebih  banyak  efek negatif.  Selain  itu,  mereka  yang  terlibat  dalam.  anak  Perkawinan  mengalami  akibat  bagi  anak atau  anaknya  sendiri.  Meski  masih  ada  pertimbangan  di  antara  keduanya,  mereka  sering memutuskan  untuk  cepat  putus  karena  terlalu  muda  untuk  memutuskan  menikah,  meskipun kedewasaan  dalam  berpikir  dan  mengambil  keputusan.  terkadang  terkesan  terburu-buru. Situasi seperti ini akan melibatkan anak-anak yang tidak bersalah dalam masalah hukum yang dapat timbul akibat perceraian, termasuk masalah bagi anak-anak di masa depan.
Soal  kesehatan,  kami  mengacu  pada  keabsahan  ketentuan  usia  kawin  UU  Perkawinan, yang  menekankan  faktor  biologis  yang  melemahkan  pertimbangan  kesehatan  reproduksi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berdasarkan  Pasal  136  ayat  2  UU  Kesehatan  No.36  Tahun  2009  Upaya  menjaga  kesehatan remaja,  yang  meliputi  reproduksi  remaja,  akan  dilaksanakan  untuk  mencegah  mereka  dari berkembangnya  berbagai  kondisi  kesehatan  yang  dapat  menghambat  kemampuan  mereka untuk mempunyai anak yang sehat. Anak secara biologis belum siap berhubungan seks dengan lawan jenis karena organ reproduksinya masih dalam masa dewasa, terutama saat hamil atau melahirkan.  Jika  dipaksakan,  akan  menyebabkan  infeksi  berat,  robek,  dan  trauma  yang  akan membahayakan  nyawa  anak  dan  organ  reproduksi.  bahaya.  Tidak  heran  bahwa  kesetaraan suami dan  istri  mendasari  hubungan  seksual  ini.kebebasan  reproduksi atau  adanya  pelecehan dan  pemaksaan  seksual  anak.  Kesehatan  reproduksi,  menurut  Pasal  71  Sembuh  UU  No.  36 Tahun  2009,  merupakan  sejahtera  fisik,  mental,  dan  sosial  sistem  reproduksi  pria  dan  wanita yang  utuh,  serta  bebas  dari  penyakit  atau  kecacatan  yang  menyertainya.  wanita.  Gagasan BKKBN  tentang  reproduksi  yang  sehat  menuntut  kemampuan untuk  hamil  antara  usia 20 dan 30, yang berarti menunggu sampai usia 20 untuk menikah atau punya anak. Hal ini dilaksanakan untuk  membuat  wanita  lebih  subur  pada  waktu  terbaik  untuk  hamil  dan  melahirkan.  Karena undang-undang  pernikahan  mengharuskan  wanita  lebih  usia  16  tahun  untuk  menikah, pernikahan anak merupakan kemungkinan nyata dan dapat membahayakan kesehatan wanita.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Moeloek seperti dikutip Antara News (2014) mengatakan  bahwa  wanita  yang  menikah  dini  sangat  rentan  terhadap  gangguan  kesehatan yang  dapat  mengakibatkan  kematian  selama  kehamilan  dan  persalinan,  serta  gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi anak.masalah.bagi bayiHal ini karena pertumbuhan dan perkembangan  janin  dipengaruhi  oleh  organ  reproduksi  ibu  yang  belum  berkembang  secara biologis.Menurut SDKI, Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran pada  tahun  2012.  Filipina  1,2  kali  lebih  tinggi,  Thailand  2,4  kali,  dan  Malaysia  5,2  kali  lebih tinggi.  Sementara  itu,  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  32  untuk  setiap  seribu  kelahiran hidup.Riskesdas  (2010)  mengatakan  bahwa  ibu  hamil  dengan  faktor  risiko  4  mungkin  juga mempunyai  peluang  lebih  tinggi  untuk  meninggal  sebagai  ibu.dan  kematian,  yang  mencakup 27% ibu hamil di atas usia 35 yang terlalu tua untuk hamil dan 27% wanita hamil di bawah usia 18 tahun yang terlalu muda untuk hamil.20 hingga 2,6%, atau terlalu banyak anak antara usia 4
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dan  11,8  dan  terlalu  sedikit  bayi  di  bawah  2  tahun  yang  lahir  prematur.  salah  satu  faktor penyebab tingginya IRA dan AKB karena wanita hamil di usia yang sangat muda. Wanita yang hamil  sebelum  usia  18  tahun  belum  siap  secara  mental  atau  fisik  untuk  melahirkan,  menurut UNICEF.  BKKBN,  Fasli  Jalal,  kehamilan  terlalu  dini  seringkali  berujung  pada  perceraian  dan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan. Ia mengacu pada hasil SDKI 2012, yang memaparkan  peningkatan  ASFR  dibandingkan  lima  tahun  sebelumnya.  Pasalnya,  meski  masih muda,  kondisi  emosinya  masih  labil.  Karena  anak  belum  siap  secara  psikologis  dan  belum memahami  gender,  itu  akan  mengakibatkan  kerugian  psikologis  jangka  panjang  yang  sulit disembuhkan  pada  jiwa anak.  Anak  akan mengalami  perasaan depresi dan  penyesalan  bahwa hidupnya  berakhir  dengan  pernikahan  yang  dia  sendiri  tidak  mengerti.  Hak  bawaan  lainnya, seperti  hak  anak  untuk  bermain  dan  menikmati  waktu  luang,  juga  hilang  dalam  ikatan perkawinan ketika seorang anak mencapai usia sembilan tahun.
Secara fisik, sangat berisiko bagi wanita untuk mempunyai anak sebelum usia 20 tahun karena  organ  reproduksinya  tidak  cukup  kuat.  Tingginya  angka  kematian  ibu  saat  melahirkan disebabkan oleh hal ini. Menurut tinjauan literatur oleh Fadlyana dan Larasty (2009), komplikasi seperti obstruksi persalinan dan fistula obstetrik dapat terjadi ketika anatomi anak belum siap untuk  hamil  atau  melahirkan.  Pada  tahun  2003,  data  UNPFA  mengungkapkan  bahwa  fistula obstetrik, suatu kondisi kronis, dikaitkan dengan setidaknya 15 hingga 30 persen kelahiran bayi. Selain  itu,  Fadlyana  dan  Larasty  (2009)  menegaskan  hubungan  antara  kehamilan  dini  dan morbiditas  dan  mortalitas  ibu.  Dilaporkan  bahwa  anak  wanita  antara  usia  10  dan  14 mempunyai  risiko  kematian  selama  kehamilan  atau  persalinan  yang  lima  kali  lebih  tinggi daripada wanita. antara usia 20 dan 24. Namun, risiko ini hanya dua kali lebih tinggi untuk anak wanita  antara usia  15  dan  19. Pada tahun 2011,  Godha et  al.  menemukan  bahwa pernikahan dini  dikaitkan  dengan  kesuburan  yang  lebih  rendah,  penurunan  pemanfaatan  fasilitas  untuk perawatan kesehatan ibu dan anak, dan peningkatan masalah kesehatan ibu. Menurut temuan Raj  dan  Boehmer  (2013),  tingkat  layanan  kesehatan  ibu  yang  rendah  tercermin  di  negara- negara  dengan  tingginya  angka  perkawinan  anak,  yang  cenderung  meningkatkan  angka kematian ibu dan anak. Setiap wanita berhak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu agar dapat hidup sehat, melahirkan anak yang sehat, dan menurunkan angka kematian ibu. Tenaga  kesehatan  yang  berprofesi  sebagai  bidan  wajib  memberikan  pelayanan  kesehatan sebelum hamil yang merupakan kegiatan bagi wanita dari masa remaja sampai pra-kehamilan untuk  mempersiapkan  ibu  hamil.Pelayanan  kesehatan  reproduksi  bagi  remaja  dan  dewasa muda  diketahuikan  untuk:Persiapan  reproduksi  yang  bertanggung  jawab  dan  sehat  sangat penting  bagi  remaja.Perlu  segera  diberlakukan  undang-undang  yang  menetapkan  Batas  Usia Perkawinan  (  PUP)  karena  salah  satu  faktor  penyebab  tingginya  angka  kematian  ibu,  baik  di perkotaan  maupun  pedesaan,  merupakan  praktik  perkawinan  di  bawah  umur.  Mayoritas negara  telah  menetapkan  bahwa  usia  minimum  untuk  menikah  merupakan  18  tahun,  sesuai dengan  pedoman  yang  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak.  Godha  dkk.,  untuk  kepentingan kesehatan  wanita,  merekomendasikan  lebih  banyak  undang-undang  yang  ketat  terhadap pernikahan anak dan program yang lebih baik untuk kesehatan reproduksi.
Anak-anak  mempunyai  hak  asasi  manusia,  dari  perspektif  hak  asasi  manusia.  Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang diratifikasi oleh lebih dari 191 negara pada tahun 1989, mengatur instrumen hukum yang melindungi hak-hak anak. Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  yang  merupakan  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa. Akibatnya,  seluruh  warga  negara  Indonesia  wajib  mematuhi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa tentang Hak Anak. Komnas HAM pada umumnya mempunyai rencana untuk mengakhiri cara-cara  lama  yang  membahayakan  kesehatan  wanita  dan  anak-anak.  Untuk  mengakhiri praktik-praktik  yang  merendahkan  atau  merugikan  minoritas,  khususnya  anak-anak,  negara harus mengubah sikap sosial dan budaya.
Maka jika ditilik dari segala aspek, dalam urgensi sebuah pernikahan anak dibawah umur tersebut sangat lah tidak mendesak untuk dilaksanakan. Karena pernikahan anak dibawah umur tersebut  banyak  sekali  resiko  yang  menyebabkan  tumbuh  kembang  tidak  berjalan  dengan maksimal,  baik  dengan  perkembangan  hubungan  pernikahan  sebagai  suami  dan  istri, perkembangan  kandungan,  perkembangan  secara  emosional,  psikis  dan  pola  pikir,  serta perkembangan  dalam  meningkatkan  efektifitas  dalam  sebuah  pekerjaan  yang  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mempengaruhi  atas  perkawinan  sejak  dini  telah  dilaksanakan.  Terhadap  perubahan  atas Undang – undang dari tahun 1974 hingga ke 2019 merupakan bukti bahwa pernikahan dibawah umur  sejak  dini  sudah  selayaknya  diminimumisir  karena  tidak  mengandung  suatu  keharusan yang mana menjadi sebuah urgensi tersendiri dalam pelaksanaannya dan sehingga dampak dari pernikahan dini tersebut juga tidak terjadi meluas.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  lebih  banyak  pernikahan  dibawah  umur  merupakan kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Perkawinan dini lebih banyak menimbulkan  efek  negatif  daripada  efek  positif  pada  keharmonisan  keluarga;  akibatnya, menaikkan usia legal untuk menikah dapat berfungsi sebagai isyarat untuk mendukung rumah tangga  yang  siap  secara  mental  dan  fisik  untuk  unit  keluarga  yang  bahagia.  Salah  satu  alasan mengapa  keluarga  tidak  rukun  merupakan  ketika  orang  menikah  ketika  mereka  terlalu  muda. Masalah  kesehatan  reproduksi  dan  kematian  ibu  dan  bayi  sama-sama  diperparah  dengan pernikahan  dini.  Menikah  dengan  anak  merupakan  sah.  Menurut  konsep  perwalian,  wali menentukan  pernikahan.  Gagasan  mendasar  di  balik  UU  Perkawinan  dan  UU  Kesejahteraan Anak  ada  di  bertentangan  dengan  tujuan  mereka,  yang  mengakibatkan  perbedaan  dalam bagaimana  sosiologi  hukum  diterapkan  dan  bagaimana  hal  itu  mempengaruhi  kesejahteraan anak-anak.  Perkawinan  tradisional  di  antara  anak  di  bawah  umur  berbahaya  dan  berbahaya bagi kesehatan wanita dan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Albānī, M. N. al -D. (1985). Irwā’ al - Ghalīl fī Takhrīj Aḥ ad ī th Man ā r alSab ī l . Maktab al-Islami. Fatma,  Y.  (2019).  BATASAN  USIA  PERKAWINAN  DALAM  HUKUM  KELUARGA  ISLAM (Perbandingan  Antar  Negara  Muslim:  Turki,  Pakistan,  Maroko  dan  Indonesia). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 18 (2), 117. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670 UU  No.  Nomor  16  Tahun  2019.  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974. Tentang Perkawinan
Tempo.Co,  Antisipasi  Pernikahan  Dini,  Pemerintah  Bahas  Revisi  UU  Perkawinan,  diakses Januari 2021.
Zainal Bahry, Kamus Umum (Bandung Angkasa, 1996), h. 56.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.170. Takim Akbar, 2022, Perkawinan Dibawah Umur DitinjauDari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Sanana, Indonesia, h.30
Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3,
Nomor 1, Mei 2018, h. 63.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), hal. 42 Ali  Murtadho,  Konseling  Perkawinan  Perspektif  Agama-Agama,  Jakarta:  Sinar  Grafika  2009, hlm. 45.
Meliala, S. Djaja. (2010). Perkembangan Hukum Hukum, Perdata tentang Orang dan Keluarga . Nuansa.
R. Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm.3.
Soedaharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet I 1990), hlm. 63.
Firman  Azhari  Hidayatullah,  Relevansi  Batas  Minimum  Usia  Menikah  Menurut  Konsep Kesehatan  Reproduksi  Ditinjau  Hukum  Islam,  (Skripsi,  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahin Malang, 2009), h. 17.
Noor Inayati Inna. (2015). PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAM DAN KESEHATAN . 1 (pISSN 2477-3441), 47.