## DINAMIKA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DI INDONESIA

## Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, Ria Marzuqotur Rohmah, Fayiz Afif
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: nabiladzakiyah21@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran BPJPH dalam memandu program sertifikasi halal khususnya self declare dan melihat perkembangan sertifikasi halal  berkaitan  dengan  kerjasama  dengan  lembaga  halal  luar  negeri  dari perspektif mashlahah mursalah untuk memastikan keselamatan dan kepastian halal  bagi  msyarakat  dan  produsen  UMKM  yg  terlibat  dalam  program sertifikasi  halal gratis (SEHATI).  Penelitian  ini  menerapkan  metode Library Research atau  Kajian  Pustaka,  di  mana  pengumpulan  data  dan  informasi dilakukan  melalui  berbagai  sumber  literatur  seperti  buku,  jurnal,  dan  berita. Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  meliputi  dokumen-dokumen  yang secara  langsung  berkaitan  dengan  subjek  yang  diteliti. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas mengenai  fenomena  yang  sedang  diteliti.  Pendekatan  deskriptif  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi,  mendeskripsikan,  dan  menganalisis  peristiwa  atau kejadian  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian,  sehingga  dapat  memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek atau fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sertifikasi halal luar negeri, dipandang dari  sudut  pandang  Maslahah  Mursalah  Al-Ghazali,  menyoroti  pentingnya menjaga tujuan syariah guna mencapai kebaikan ( Mashlahah ) dan menghindari kerugian  ( Mudharat ).  BPJPH  tidak  hanya  berfokus  pada  penjaminan  produk halal  dalam  negeri  tetapi  juga  memperluas  jangkauannya melalui  kerja  sama dengan  berbagai  Lembaga  Halal  Luar  Negeri.  Membuktikan  komitmen Indonesia dalam memastikan standar halal produknya diakui secara global dan upaya  yang  lebih  luas  dalam  menciptakan  ekosistem  perdagangan  yang berlandaskan  prinsip-prinsip  halal,  sekaligus  meningkatkan  kepercayaan konsumen terhadap produk yang tersedia di pasaran Indonesia.
Kata Kunci: Dinamika, Halal, Produk.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  explore  the  role  of  BPJPH  in  guiding  the  halal certification program, especially self-declaration and look at the development of halal certification in relation to collaboration with foreign halal institutions from a mashlahah murlah perspective to ensure safety and halal certainty for the  community  and  MSME  producers  involved  in  the  free  halal  certification program ( HEALTHY). This research applies the Library Research or Literature Review method, where data and information collection is carried out through various  literary  sources  such  as  books,  journals  and  news.  Primary  data
sources  in  this  research  include  documents  that  are  directly  related  to  the subject  under  study.  This  research  uses  a  descriptive  approach  to  provide  a clear picture of the phenomenon being studied. This descriptive approach aims to  identify,  describe  and  analyze  events  or  events  that  are  the  focus  of  the research,  so  that  it  can  provide  a  deeper  understanding  of  the  subject  or phenomenon being studied. The results of this research show that overseas halal certification,  viewed  from  the  perspective  of  Maslahah  Murlah  Al-Ghazali, highlights the importance of maintaining sharia goals in order to achieve good (Mashlahah)  and  avoid  harm  (Mudharat).  BPJPH  not  only  focuses  on guaranteeing  domestic  halal  products  but  also  expands  its  reach  through collaboration  with  various  foreign  halal  institutions.  Proving  Indonesia's commitment to ensuring halal standards for its products are recognized globally and broader efforts to create a trade ecosystem based on halal principles, while increasing  consumer  confidence  in  products  available  on  the  Indonesian market.
Keywords: Dynamics, Halal, Products.

## A. PENDAHULUAN
Dalam konteks makanan dan minuman, kehalalan bukan hanya sekadar aspek  teknis  melainkan  sebuah elemen  yang  memiliki  dampak  luas  terhadap keyakinan  konsumen  dan  akses  pasar 1 .  Keberhasilan  produk  makanan  atau minuman untuk memperoleh sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi standar  agama,  tetapi  juga  merupakan  faktor  kritis  dalam  membangun kepercayaan  konsumen.  Hingga  14  Januari  2024,  3.513.953  produk  sudah bersertifikasi  halal. 2 Sesuai  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  dan perubahan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Pada  Oktober  2024,  program  sertifikasi  halal self-declare akan  selesai, mewajibkan semua produk UMKM memiliki sertifikat atas kehalalan produk makanan dan minumanya, pelanggaran atas peraturan ini akan berujung pada sanksi administrasi hingga penarikan produk dari peredaran.
Percepatan  proses  sertifikasi  halal  ini  diadakan  dalam  rangka  wacana wakil presiden yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar didunia pada tahun 2024 3 . Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang terjadi yaitu salah satunya adalah adanya kasus kurang telitinya komite fatwa sebelumnya, kasus anggur Nabidz menunjukkan fenomena di mana produk ini
1 Niniek  Fajar  Puspita  et  al.,  “Pendampingan  Menuju  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk ‘Socolat’ UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa,” JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK) 5, no. 1 (2021): 17–24.
2 BPJPH  Indonesia,  “Dashboard  Sertifikat  Halal-Rev,” Kementrian  Agama  RI ,  last modified  2023,  accessed  September  20,  2023,  http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b- 386a-4806-8aac-f7137c150c15.
3 Binti  Mufarida,  “Wapres  Tak  Ingin  Indonesia  Cuma  Jadi  Tukang  Stempel  Halal,” 7 September , last modified 2023, accessed January 22, 2024,
https://ekbis.sindonews.com/read/1195907/33/wapres-tak-ingin-indonesia-cuma-jadi-tukang- stempel-halal-1694088599.
mendapat sertifikasi halal tanpa melalui uji lab 4 . Proses pemberian sertifikat halal  tidak  mewajibkan  uji  lab,  menciptakan  celah  di  mana  produk  dapat dianggap  halal  tanpa  verifikasi  langsung.  Namun,  setelah  uji  lab  dilakukan, terungkap  bahwa  anggur  Nabidz  mengandung  8,84%  etanol,  menjadikannya minuman  keras  golongan  C.  Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  akan kelemahan dalam proses self-declare halal, di mana sertifikat diperoleh tanpa pengawasan  ketat.  Dengan  temuan  uji  lab  ini,  sertifikat  halal anggur  Nabidz akhirnya dicabut. Kasus ini mencerminkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan dalam pemberian sertifikat halal, untuk memastikan produk yang diakui sebagai halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.
Pelaksanaan  sertifikasi  halal  yang  terkesan  terburu-buru  dan  belum merata  ke  seluruh  komunitas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) menimbulkan  kebingungan  pada  produsen  makanan  dan  minuman  yang mengakibatkan  banyak  beredarnya  logo  halal  palsu  ditengah  Masyarakat, pernyataan ini  dipertegas  oleh  aman  suparman  ketua  umum  asosiasi  produse produk halal Indonesia (APPHI) 5 . Dalam hal ini diketahui bahwa Bpjph belum optimal dalam menangani proses sertifikasi Halal yang ada di Indonesia yaitu melalui program sertifikasi halal gratis. Ditengah permasalahan yang ada dalam pengoptimalan  sertifikasi  ini,  Mentri  Agama  Yaqut  Cholil  Qoumas mengeluarkan  statement  dan  komitmennya  untuk  mempermudah  proses sertifikasi halal produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dan asesmen Lembaga Halal luar Negeri (LHLN). Hal ini beliau sampaikan saat berkunjung ke Shanghai China yang didampingi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Aqil Irham.
Yang  dimaksud  dengan  mashlahah  mursalah  yaitu  menetapkan  suatu hukum yang mana belum tercantum secara rinci didalam nash atau dalil syara’ dengan  tujuan  kemashlahatan.  Sebagaimana  tujuan  syara  yang  diturunkan adalah  demi  kemashalatan  manusia,  tetapi  kemashlahatan  tersebut  bukan menurut ukuran kebutuhan dan kesenangan m
anusia melainkan ukuran yang ada dalam syara’ seperti yang dijelaskan oleh imam Ghazali. Dalam hal ini kita perlu melihat fenomena pengoptimaan sertifikasi halal di Indonesia dan gencarnya sertifikasi halal yang dilakukan di luar negeri dari kacamata mashlahah mursalah dengan tujuan untuk menjauhkan kemudharatan  dan  meghadirkan  kemashlahatan  bagi  Masyarakat  maupun produsen  UMKM  yang  mendaftarkan  produknya  kepada  program  sertifikasi halal gratis (SEHATI).
4 Joko  Sadewo,  “Anggur  Nabidz  Dan  Bukti  Lemahnya  Self  Declare  Halal  BPJPH,” 30
Agustus , last modified 2023, accessed January 22, 2024,
https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnya-self-declare- halal-bpjph.
5 Iqbal Dwi Purnama, “Penerbitan Sertifikasi Halal Ribet, UMKM Bikin Logo Sendiri,” 19 September , last modified 2023, accessed January 22, 2024,
https://ekbis.sindonews.com/read/1205177/34/penerbitan-sertifikasi-halal-ribet-banyak-umkm- bikin-logo-sendiri-1695114586.
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 366-379
Penelitian yang membahas tentang sertifikasi halal sudah bayak diteliti oleh  peneliti  terdahulu,  seperti  Faidah  Mutimmatul 6 ,Adam  Agus 7 ,Ayu Widyaningsih  Dewi 8 ,Latifah  Eni 9 ,Puspita 10 ,Arifin  Hafiznur 11 ,Fuadi  Soemitra Andri 12 ,  Ashfia  Tazkia 13 Penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  mengkaji mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, termasuk aspek self- declaration dalam produk halal. Fokus utama adalah pada tantangan dan solusi dalam proses sertifikasi, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal. Dengan adanya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai  panduan  bagi  usaha  mikro  dan  kecil,  studi  tersebut  menyoroti perubahan  dan  perkembangan  dalam  pengelolaan  sertifikasi  halal  pasca pemberlakuan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH),  yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi konsumennya
Penelitian yang lebih spesifik membahas perkembangan sertifikasi halal di  Indonesia  dan  gencarnya  perjanjian  sertifikasi  dengan  luar  negeri  ditinjau dari  maslahah  mursalah  belum  ada.  Dengan  demikian,  urgensi  penelitian  ini terungkap  dari  kompleksitas  pelaksanaan  sertifikasi  halal  di  Indonesia. Meskipun  program self  declare telah  dipercepat  untuk  mencapai  target  pada Oktober 2024, kasus anggur Nabidz menyoroti potensi kelemahan dalam proses ini.  Perlunya  peningkatan  regulasi  dan  pengawasan  terhadap  pemberian sertifikat  halal  menjadi  nyata,  mengingat  adanya  kemungkinan  produk dianggap halal tanpa verifikasi langsung. Kebingungan di kalangan produsen UMKM  dan  maraknya  logo  halal  palsu  menandakan  bahwa  pelaksanaan sertifikasi  belum  merata.  Selain  itu,  gencarnya  sertifikasi  yang  dilakukan dengan  luar  negeri  menjadi  fokus  tersendiri  yang  dilakukan  BPJPH.  Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran BPJPH dalam memandu program  sertifikasi  halal  khususnya self  declare dan  melihat  perkembangan
6 Mutimmatul Faidah, “Sertifikasi Halal Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Negara Dan Agama,” Islamica 11, no. 2 (2017): 1576–1580.
7 Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 150–165.
8 Dewi  Ayu  Widyaningsih  Ayu  Widyaningsih,  “Sertifikasi  Halal  Perspektif  Maqashid Syariah,” Falah Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2023): 61–72.
9 Eny  Latifah  and  Yusuf  Yusuf,  “Urgensi  Sertifikasi  Halal  Dalam  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 2, no. 1 (2024): 80–92, https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305.
10 Puspita et al., “Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk ‘Socolat’ UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa.”
11 Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare,” SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi 1, no. 5 (2023): 1173–1180.
12 Fuadi,  Andri  Soemitra,  and  Zuhrinal  M.  Nawawi,  “Studi  Literatur  Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM,” Jurnal EMT KITA 6, no. 1 (2022): 118–125.
13 Tazkiah Ashfia, “Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK,” Journal 0f Comprehensive Sciense 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
sertifikasi halal berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga halal luar negeri dari  perspektif  mashlahah  mursalah  untuk  memastikan  keselamatan  dan kepastian halal bagi msyarakat dan produsen UMKM yg terlibat dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode Library  Research atau  Kajian  Pustaka,  di mana  pengumpulan  data  dan  informasi  dilakukan  melalui  berbagai  sumber literatur  seperti  buku,  jurnal,  dan  berita.  Dalam  pendekatan  ini,  fokus  utama adalah pada penggunaan sumber-sumber yang sudah ada untuk menghimpun informasi relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang secara langsung berkaitan dengan subjek yang diteliti.
Selanjutnya,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang  sedang  diteliti.  Pendekatan  deskriptif  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi,  mendeskripsikan,  dan menganalisis  peristiwa  atau  kejadian yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek atau fenomena yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Optimalisasi  sertifikasi  halal  (self  declare)  program  SEHATI  di Indonesia

## Kerjasama dengan pelaku umkm
Sejak  diberlakukannya  program  sertifikasi  halal  pada  tahun  2019,
tercatat hanya sejumlah kecil pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi ini. Akan  tetapi,  jumlah  pengajuan  sertifikasi  halal  mengalami  peningkatan setiap tahun. Perubahan ini terjadi menyusul pemindahan tanggung jawab sertifikasi  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  ke  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam perkembangannya, BPJPH  menyajikan  diagram  sertifikasi  halal  gratis  melalui  deklarasi mandiri oleh para pelaku usaha, yang dikenal sebagai program Self Declare.
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 366-379
Sosialisasi  mengenai  sertifikasi  halal  kepada  UMKM  belum berlangsung  secara  luas  karena  berbagai  alasan,  yaitu  belum  adanya database UMKM yang komprehensif. Dengan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat, menciptakan database yang akurat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memudahkan penyebaran informasi tentang sertifikasi halal secara merata. Selain itu, dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk sertifikasi halal juga menjadi penting, mengingat tidak semua pemerintah  daerah  memiliki  peran  aktif  dalam  hal  ini.  Kekurangan  ini berkontribusi  pada  rendahnya  pemahaman  UMKM  tentang  pentingnya sertifikasi  halal,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ketua  Umum  Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Ibu Hermawati Setyorinny 14 . Hal ini menjadi  kendala  yang  dialami  dibeberapa  wilayah  yang  mengakibatkan belum merata nya program sertifikasi halal, hanya UMKM yang memiliki komunitas yang menerima informasi dan dengan mudah dapat mengajukan sertifikasi halal
Program  sertifikasi  halal  self-declare  yang  diinisiasi  oleh  BPJPH memerlukan  kolaborasi  dengan  pendamping  proses  produk  halal  (PPH).
14 Vendy Yhulia, “Pemerintah Diminta Tingkatkan Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal,”
1 Februari , last modified 2024, accessed February 7, 2024, https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-tingkatkan-sosialisasi-kewajiban- sertifikasi-halal.

## Gambar 1
Sumber : http://olap.halal.go.id/public/dashboard
Dalam  skema  ini,  organisasi  Islam,  lembaga  keagamaan,  dan  perguruan tinggi  Islam  memiliki  peran  penting  dalam  menyediakan  pendampingan PPH. Tugas utama pendamping PPH adalah membimbing dan mendukung pelaku  usaha  dalam  menjalani  proses  sertifikasi  halal  secara  mandiri. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang disebutkan akan bertanggung jawab dalam menunjuk personel yang berkualifikasi sebagai pendamping PPH  untuk  membantu  pelaku  usaha  dalam  memahami,  mengikuti,  dan mengimplementasikan prosedur sertifikasi halal secara efektif. Hingga saat ini  sebanyak  237  Lembaga  pendamping  telah  merekrut  82.575  orang pendamping produk halal 15 .
Sebagai  bagian  dari  programnya,  BPJPH  melaksanakan  sebuah program pelatihan intensif online selama dua hari yang diarahkan kepada calon pendamping produk halal, melalui kerjasama dengan LP3H. Kegiatan ini  mencakup  evaluasi  melalui  tes  akhir  untuk  mengukur  pemahaman peserta  mengenai  tugas-tugas  pendampingan  halal.  Tujuan  utama  dari program  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  setelah  menyelesaikan  sesi pelatihan,  peserta  diharapkan  mampu  langsung  berperan  aktif  sebagai pendamping  produk  halal.  Dengan  demikian,  mereka  dapat  memberikan dukungan yang efektif kepada pengusaha UMKM dalam proses pengajuan dan penerimaan sertifikasi halal tanpa biaya, memudahkan mereka dalam memenuhi standar halal untuk produk mereka.

## 2. Kolaborasi dengan Lembaga Halal Luar Negeri
Sejak  Wakil  Presiden  mengeluarkan  seruan  untuk  memastikan bahwa  semua  produk  harus  disertifikasi  halal,  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melakukan upaya yang besar untuk bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  halal  di  luar  negeri.  Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan global dengan memastikan bahwa produk-produk yang diekspor atau diimpor memenuhi standar halal yang diakui  secara  internasional.  Kolaborasi  ini  tidak  hanya  membantu memperluas pasar bagi produk halal Indonesia tetapi juga memperkuat citra Indonesia  sebagai  negara  yang  mengutamakan  kualitas  dan  kehalalan produknya.  Dengan  meningkatnya  kesadaran  akan  pentingnya  sertifikasi halal,  kerjasama  ini  menjadi  krusial  dalam  memajukan  industri  halal Indonesia ke tingkat global.
Dalam  rangka  melancarkan  sertifikasi  halal  ini  diadakan  Forum H20-Halal yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 21 November 2023 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Forum ini menjadi agenda strategis untuk menciptakan standar halal global untuk memperkuat perdagangan  antar  negara  terutama  dengan  negara-negara  Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan meningkatkan kerja ekspor produk halal
15 BPJPH Indonesia, “Data Pendampingan PPH,” 7 Februari , last modified 2024, accessed February 7, 2024, https://info.halal.go.id/pendampingan/.
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 366-379
pada  masing-masing  negara 16 .  Sebuah  agenda  penting  dalam  forum internasional  terkait  halal  adalah  penandatanganan  Perjanjian  Pengakuan Bersama  (Mutual  Recognition  Agreement,  MRA)  antara  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Halal Luar Negeri  (LHLN).  Ini  mencakup  dua  jenis  kesepakatan  penting:  Pertama, penandatanganan  MRA  antara  BPJPH  dengan  sembilan  LHLN,  berfokus pada pengakuan dan penerimaan timbal balik sertifikat halal. Kedua, adalah MRA  antara  BPJPH  dan  28  LHLN  lainnya,  yang  berusaha  mempercepat proses asesmen LHLN untuk pengakuan sertifikat halal. Forum ini berhasil menghasilkan  tujuh  butir  kesepakatan  yang  signifikan,  diumumkan  oleh Chief  Officer  of  American  Halal  Foundation  (AHF),  James  Chambers, menandai langkah maju dalam memperkuat ekosistem halal global melalui kerja  sama  internasional  yang  luas  dan  inklusif.  Isi  kesepakatan  adalah sebagai berikut: 17
• Kami atas nama Forum H20 berdedikasi untuk menggunakan produk Halal  sebagai  jembatan  untuk  menyatukan  orang-orang  di  seluruh dunia
• Visi H20 adalah menumbuhkan ekosistem halal global.
• Komitmen  kami  teguh  untuk  memperkuat  Forum  H20.  Kami bermaksud mendorong dialog terbuka, pembelajaran dan kolaborasi di  antara  para  pemangku  kepentingan  industri  halal  global  untuk menciptakan ruang yang menarik dan dinamis.
• Kami  berharap  dapat  bekerja  sama  secara  erat  untuk  memastikan semua orang mengakui sertifikat halal kami.
• Kami  menyampaikan  undangan  terbuka  kepada  pelaku  usaha  di seluruh dunia untuk bergabung dengan ekosistem Halal.
• Inisiatif  terbaru  BPJPH  untuk  mengembangkan  SiHalal,  sebuah aplikasi  perangkat  lunak  yang  kompatibel  dengan  teknologi AI  dan Blockchain, menandai kemajuan signifikan di bidang ini.
• Kami  sangat  berterima  kasih  kepada  BPJPH  atas  kerja  luar  biasa dalam menyelenggarakan H20 Halal World Summit selama dua tahun terakhir.
Forum  ini  mencapai  konsensus  yang  penting  untuk  meningkatkan pemahaman dan kebutuhan akan sertifikasi halal untuk semua barang yang dijual  di  Indonesia,  baik  yang  berasal  dari  UMKM  lokal  maupun  yang diimpor  dari  negara  lain.  Dengan  kesadaran  akan  pentingnya  sertifikasi halal untuk meningkatkan industri dalam negeri dan meningkatkan akses ke
16 Humas BPJPH, “Buka H20-Halal World 2023, Wapres Dorong Penerapan Standar Halal Global,” 17 November , last modified 2023, accessed February 12, 2024, https://bpjph.halal.go.id/detail/buka-halal-world-2023-wapres-dorong-penerapan-standar-halal- global.
17 Humas BPJPH, “Forum H20 Halal World 2023 Hasilkan Komunike Untuk Penguatan Ekosistem  Halal  Global,” 10  November ,  last  modified  2023,  accessed  February  12,  2024, https://bpjph.halal.go.id/detail/forum-h20-halal-world-2023-hasilkan-komunike-untuk-penguatan- ekosistem-halal-global.
pasar  global,  perjanjian  ini  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk mengembangkan  ekosistem  sertifikasi  halal  yang  lebih  luas  dan  inklusif yang menguntungkan pemerintah, produsen, dan konsumen. Alur registrasi untuk sertifikasi halal luar negeri dapat dilihat dibawah ini :

## Gambar 2
Sumber : https://bpjph.halal.go.id/detail/registrasi-sertifikat-halal-luar- negeri
Proses pendaftaran yang telah diuraikan melibatkan serangkaian langkah  yang  harus  dilalui  oleh  barang-barang  impor  agar  dapat memperoleh  sertifikasi  halal.  Langkah-langkah  ini  dirancang  untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditetapkan  di  Indonesia,  yang  pada  gilirannya  akan  mendukung pertumbuhan industri halal dalam negeri. Melalui proses registrasi ini, barang-barang  impor  juga  memiliki  kesempatan  untuk  mempercepat proses  akreditasi  mereka,  memungkinkan  mereka  untuk  lebih  cepat memasuki  pasar  dan  memenuhi  permintaan  konsumen  akan  produk halal. 3. Tinjauan  mashlahah  mursalah  terhadap  perkembangan  proses sertifikasi halal oleh BPJPH Al-Ghazali  dalam  karyanya  al-Mankhul  menjelaskan  bahwa maslahah yang bisa digunakan sebagai landasan argumen adalah yang
sesuai  atau  relevan  dengan  prinsip-prinsip  Hukum  Islam.  Asalkan maslahah tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur’an, Sunnah, atau ijma’,  Al-Ghazali  memandangnya  sebagai  bukti  yang  dapat  diterima untuk menetapkan hukum Islam, meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengarahkannya 18 .  Jenis  maslahah  semacam  itu  disebut  sebagai maslahah mursalah. Al-Ghazali menegaskan bahwa maslahah mursalah harus  sejalan  dengan  penetapan  hukum  Islam,  tidak  bertentangan dengan teks-teks agama, dan bersifat rasional serta pasti.
Maṣlahah  mursalah dalam  Kitab  Usul  Fiqh  Al-Ghazali Al-
Mustashfa dapat  dijadikan hujjah apabila  memenuhi  persyaratan sebagai berikut 19 :
1. Maṣlahah harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan  keturunan. Persyaratan  ini  menjadi  syarat  inti  diterimanya Maṣlahah mursalah .  Sesuatu  yang  bertentangan  dengan  nash  atau  ijma’ harus ditolak dan tidak bisa diterima seperti Maṣlahah mulghah dan Maṣlahah gharibah . 2. Maṣlahah tersebut  menempati  level daruriyah  (Primer) atau
Hajiyah  (sekunder )  yang  menempati  kedudukan  daruriyah. Sedangkan Maṣlahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah diterimanya mashahah mursalah. Sertifikasi  halal  luar  negeri,  dipandang  dari  sudut  pandang Maslahah Mursalah Al-Ghazali, menyoroti pentingnya menjaga tujuan syariah  guna  mencapai  kebaikan  ( Mashlahah )  dan  menghindari kerugian ( Mudharat ). Dalam konteks ini, beberapa aspek yang terkait dengan  prinsip  tersebut  mencakup. Poin  pertama dalam  kehujjahan menurut Al-Ghazali  maslahah  harus  sejalan  dengan  tujuan  penetapan hukum islam, pada dasarnya upaya untuk menyelenggarakan sertifikasi produk  halal  merupakan  sesuatu  yang  masuk  kedalam  ranah  tujuan penetapan  hukum  islam.  Dalam  proses  ini  adanya  penjagaan  agama berhubungan  dengan  memastikan  produk-produk  yang  dikonsumsi merupakan produk yang halal sesuai dengan perintah agama BPJPH  tidak  hanya  berfokus  pada  penjaminan  produk  halal dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan  berbagai  Lembaga  Halal  Luar  Negeri.  Inisiatif  ini  ditujukan untuk memastikan bahwa produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia telah melalui proses verifikasi halal yang ketat. Kerja sama internasional, seperti yang telah dibangun dengan Malaysia dan Korea Selatan, membuktikan komitmen Indonesia dalam memastikan standar halal  produknya  diakui  secara  global.  Ini  mencerminkan  upaya  yang lebih  luas  dalam  menciptakan  ekosistem  perdagangan  yang
18 Syarif  Hidayatullah,  “Maslahah  Mursalah  Menurut  Al-Ghazali,” Al-Mizan 4,  no.  1 (2018): 115–136.
19 Andi  Herawati,  “Maslahat  Menurut  Imam  Malik  Dan  Imam  Al-  Ghazali  (Studi Perbandingan)” (n.d.): 42–54.
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 366-379
berlandaskan prinsip-prinsip halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan  konsumen  terhadap  produk  yang  tersedia  di  pasaran Indonesia. Melalui  partisipasi  Indonesia  dalam  Forum  H20  Halal, sertifikasi  halal  yang  diterbitkan  oleh  negara  ini  mendapatkan pengakuan  dari  negara  lain.  Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa langkah  ini  dapat  memperkuat  posisi  Indonesia  dalam  perdagangan internasional,  khususnya  dalam  ekspor  makanan  halal.  Melalui kesepakatan  dan  kerjasama  yang  dihasilkan  dalam  forum  tersebut, sertifikasi halal yang dipandang kredibel dan terpercaya oleh Indonesia dapat  menjadi  standar  yang  diakui  secara  internasional.  Ini  akan membuka  pintu  bagi  pelaku  usaha  Indonesia  untuk  lebih  mudah mengakses  pasar  global  dan  meningkatkan  volume  ekspor  produk makanan  halal.  Sertifikasi  halal  luar  negeri  juga  memungkinkan fleksibilitas  dalam  perdagangan  internasional,  memastikan  bahwa produk halal dapat dengan mudah diakses oleh umat Muslim di berbagai negara. Hal ini mendukung kemudahan akses dan distribusi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Poin kedua maslahah tersebut harus dalam level daruriyat dan hajiyat, bukan merupakan maslahah tahsiniyat. Dalam pengembangan dan  kolaborasi  ini  merupakan  level  daruriyat  yaitu  memastikan kehalalan  suatu  produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  terutama produk  makanan  dan  minuman.  Hal  tersebut  menyangkut  kepada perintah Allah SWT yang tercantum dalam surat Al- Baqarah yang 168 sebagai berikut : ْمُكَل ٗهَّنِا  ِِۗنٰطْيَّشلا ِت ٰوُطُخ ا ْوُعِبَّتَت  َلْ َّوۖ اابِ يَط  الًٰلَح  ِض ْرَ ْلْا ىِف اَّمِم ا ْوُلُك  ُساَّنلااَهُّيَآٰٰي نْيِبُّم ٌّوُدَع
“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.
Hal  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  memastikan  bahwa produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  memenuhi  standar  kehalalan yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  Islam.  Akibatnya,  upaya  ini  tidak hanya menjadi bagian dari aspek keagamaan, tetapi juga menunjukkan komitmen  untuk  menjaga  kesehatan  dan  kesejahteraan  umat  serta memperkuat hubungan yang lebih kuat dengan nilai-nilai spiritual dan moral.

## D. KESIMPULAN
Sosialisasi  mengenai  sertifikasi  halal  kepada  UMKM  belum berlangsung  secara  luas  karena  berbagai  alasan,  yaitu  belum  adanya database UMKM yang komprehensif. Dengan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat, menciptakan database yang akurat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memudahkan penyebaran informasi tentang sertifikasi halal secara merata. Selain itu, dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk sertifikasi halal juga menjadi penting, mengingat tidak semua
pemerintah  daerah  memiliki  peran  aktif  dalam  hal  ini.  Kekurangan  ini berkontribusi  pada  rendahnya  pemahaman  UMKM  tentang  pentingnya sertifikasi halal.
Forum  H20-Halal  yang  berlangsung  mulai  tanggal  17  hingga  21 November  2023  mencapai  konsensus  yang  penting  untuk  meningkatkan pemahaman dan kebutuhan akan sertifikasi halal untuk semua barang yang dijual  di  Indonesia,  baik  yang  berasal  dari  UMKM  lokal  maupun  yang diimpor  dari  negara  lain.  Dengan  kesadaran  akan  pentingnya  sertifikasi halal untuk meningkatkan industri dalam negeri dan meningkatkan akses ke pasar  global,  perjanjian  ini  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk mengembangkan  ekosistem  sertifikasi  halal  yang  lebih  luas  dan  inklusif yang menguntungkan pemerintah, produsen, dan konsumen.
Sertifikasi halal luar negeri, dipandang dari sudut pandang Maslahah Mursalah Al-Ghazali, menyoroti pentingnya menjaga tujuan syariah guna mencapai  kebaikan  ( Mashlahah )  dan  menghindari  kerugian  ( Mudharat ).
BPJPH tidak hanya berfokus pada penjaminan produk halal dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan berbagai Lembaga  Halal  Luar  Negeri.  Membuktikan  komitmen  Indonesia  dalam memastikan  standar  halal  produknya  diakui  secara  global.  Ini mencerminkan  upaya  yang  lebih  luas  dalam  menciptakan  ekosistem perdagangan  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  halal,  sekaligus meningkatkan  kepercayaan  konsumen  terhadap  produk  yang  tersedia  di pasaran  Indonesia.  Dengan  demikian,  sertifikasi  halal  luar  negeri  dapat dianggap sebagai implementasi konkret dari prinsip Maslahah Mursalah Al- Ghazali,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  kesejahteraan  umat  Muslim secara global.
Terlepas  dari  adanya  kemaslahatan  tersebut,  proses  pemberian produk halal juga harus dihilangkan kemudharatannya, seperti yang telah dipaparkan  masih  adanya  kasus  yang  terjadi  akibat  kelalaian  dalam pemeriksaan. Maka perlunya regulasi yang mengatur terkait dengan standar produk apa saja yang harus diperiksa melalui laboratorium dan mana yang tidak.  Perlu  adanya  konfirmasi  kembali  untuk  memastikan  bahwa  bahan- bahan produk yang diupload kedalam sistem sertifikasi halal (sihalal) adalah produk yang benar-benar dipakai oleh umkm terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 150–165. Arifin,  Hafiznur.  “Analisis  Sistem  Sertifikasi  Halal  Kategori  Self  Declare.”
SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi 1, no. 5 (2023): 1173–1180.
Ashfia, Tazkiah. “Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.” Journal 0f Comprehensive Sciense 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
Ayu  Widyaningsih,  Dewi  Ayu  Widyaningsih.  “Sertifikasi  Halal  Perspektif Maqashid Syariah.” Falah Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2023): 61–72.
BPJPH Indonesia. “Dashboard Sertifikat Halal-Rev.” Kementrian Agama RI . Last modified 2023. Accessed September 20, 2023. http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac- f7137c150c15.
———.  “Data  Pendampingan  PPH.” 7  Februari .  Last  modified  2024. Accessed February 7, 2024. https://info.halal.go.id/pendampingan/.
Dwi  Purnama,  Iqbal.  “Penerbitan  Sertifikasi  Halal  Ribet,  UMKM  Bikin  Logo Sendiri.” 19  September .  Last  modified  2023.  Accessed  January  22,  2024. https://ekbis.sindonews.com/read/1205177/34/penerbitan-sertifikasi-halal- ribet-banyak-umkm-bikin-logo-sendiri-1695114586.
Faidah, Mutimmatul. “Sertifikasi Halal Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Negara Dan Agama.” Islamica 11, no. 2 (2017): 1576–1580.
Fuadi, Andri  Soemitra,  and Zuhrinal  M.  Nawawi.  “Studi  Literatur  Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM.” Jurnal EMT KITA 6, no. 1 (2022): 118– 125.
Herawati, Andi.  “Maslahat  Menurut  Imam  Malik  Dan  Imam Al-  Ghazali  (Studi Perbandingan)” (n.d.): 42–54.
Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” Al-Mizan 4, no. 1 (2018): 115–136.
Humas BPJPH. “Buka H20-Halal World 2023, Wapres Dorong Penerapan Standar Halal  Global.” 17  November .  Last  modified  2023.  Accessed  February  12, 2024.  https://bpjph.halal.go.id/detail/buka-halal-world-2023-wapres-dorong- penerapan-standar-halal-global.
———.  “Forum  H20  Halal  World  2023  Hasilkan  Komunike  Untuk  Penguatan Ekosistem  Halal  Global.” 10  November .  Last  modified  2023.  Accessed February  12,  2024.  https://bpjph.halal.go.id/detail/forum-h20-halal-world- 2023-hasilkan-komunike-untuk-penguatan-ekosistem-halal-global.
Latifah,  Eny,  and Yusuf Yusuf.  “Urgensi  Sertifikasi  Halal  Dalam  Meningkatkan
Pertumbuhan  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia 2, no. 1 (2024): 80–92. https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305. Mufarida, Binti. “Wapres Tak Ingin Indonesia Cuma Jadi Tukang Stempel Halal.”
7  September .  Last  modified  2023.  Accessed  January  22,  2024.
https://ekbis.sindonews.com/read/1195907/33/wapres-tak-ingin-indonesia- cuma-jadi-tukang-stempel-halal-1694088599.
Puspita, Niniek Fajar, Afan Hamzah, Daril Ridho Zuchrillah, and Achmad Dwitama Karisma.  “Pendampingan  Menuju  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  ‘Socolat’ UMKM  Pondok  Modern  Sumber  Daya  At-Taqwa.” JPP  IPTEK  (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK) 5, no. 1 (2021): 17–24.
Sadewo, Joko. “Anggur Nabidz Dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH.” 30  Agustus .  Last  modified  2023.  Accessed  January  22,  2024. https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti- lemahnya-self-declare-halal-bpjph.
Yhulia, Vendy. “Pemerintah Diminta Tingkatkan Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal.” 1  Februari .  Last  modified  2024.  Accessed  February  7,  2024. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-tingkatkan- sosialisasi-kewajiban-sertifikasi-halal.