## DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS FATWA WAHDAH ISLAMIYAH) 

## Asmuni Mth
( Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta,  Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta, email: asmuni_uii@yahoo.com ) Muntoha ( Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta email muntoha@fh.uii.ac.id ) Ahmad Arif Syarif
(Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jl. Adisucipto Yogyakarta, email: ahmad_arif@live.com)
Abstrak:
Hasil  penelitian  hukum  Islam  di  Indonesia  selalu  sepotong- sepotong  dan  hanya  berhubungan  dengan  ormas  (organisasi masyarakat)  utama.  Kenyataannya  ada  ormas  kecil  dan kedaerahan  yang  juga  eksis  dan  memberi  pengaruh  pada dinamika hukum Islam di Indonesia, seperti Wahdah Islamiyah. Dalam merespon persoalan kemasyarakat terutama di Sulawesi Selatan, ormas ini selalu dikecam sebagai bagian dari penyebar bid‟ah  dan  tuduhan  negatif  lainnya.  Sebenarnya,  gaya  dan bentuk  hukum  yang  difatwakan  menekankan maqâshid  al- syarî’ah yang  lentur,  bervisi  dan  dinamis.  Tuduhan  negatif terhadap ormas tersebut lebih sebagai tekanan politik terhadap substansi  fatwa  hukum.  Melihat  dinamika  pemikiran  hukum
Islam  ormas  Wahdah  Islamiyah  dalam  perjalanannya memformulasikan  beberapa  fatwa  dengan  berinteraksi  dengan realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, lokalitas, nasional dan global,  hal  ini  tidak  lain  untuk  menegakkan  kesejahteraan manusia  tanpa  mengesampingkan  nash.  Interaksi  dengan realitas  sosial  tersebut  membentuk  pemikiran  Wahdah Islamiyah mengarah  atau  cenderung kepada sifat moderat dan inklusif.
 Artikel  ini  adalah  hasil  dan  ringkasan  penelitian  peneliti  yang  didanai  oleh  Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
129

## Abstract:
Study of the products of Islamic law in Indonesia is often partial and  focused  on  mainstream  mass  organizations.  In  fact,  the existence  of  small  and  local  organization  that  influence  the dynamics  of  Islamic  law  in  Indonesia,  such  as  Wahdah Islamiyah. In response to the problems of the people, especially in South Sulawesi, this organization has been often condemned heretic  wing,  spreaders  heresy  and  other  negative  charges.  In fact,  the  style  and  the  formulation  of  laws  formulated emphasizes  maqashid  al-shari'ah,  thus  seem  more  flexible, visible,  and  dynamic.  This  negative  accusations,  is  more  likely due to political pressure, of the substance of the factors defined legal  fatwa.  Seeing  the  dynamic  thinking  of  Islamic  laws  of community  organi  zation  of  Wahdah  Islamiyah  in  its  way  to formulate  some  Fatwa  by  interacting  with  social,  economic, political,  cultural,  localized,  national  and  global  reality  is  to enforce  human  beings‟  welfare  without  ignoring  nash.  The interaction  with  social  reality  forms  a  way  of  thinking  of Wahdah  Islamiyah  which  leads  to  moderation  and  inclusive characteristics.

## Kata Kunci:
Ijtihad, Fatwa, Maqâsid al-Syarîah dan Wahdah Islamiyah
Pendahuluan
Dari waktu ke waktu, masyarakat selalu mengalami perkemba ngan  seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi, budaya,  ekonomi,  dan  politik.  Berbagai  macam problem  yang harus segera diselesaikan, muncul dalam relasi antar dan intern umat bera gama.  Terobosan-terobosan  hukum  dibutuhkan  untuk  mengatasi problem-problem tersebut.
Beberapa  diktum  hukum  lama,  harus  beradaptasi  dan  diper barui  agar  mampu  menjawab  tantangan  persoalan  namun  dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pokok Islam. Dalam konteks hukum  Islam  di  Indonesia,  keniscayaan  ini  mendorong  individu, ormas,  dan  bahkan  negara  terlibat  dalam  usaha  reformulasi  hukum Islam.
Gagasan  untuk  memformulasikan  fikih  atau  hukum  Islam khas Indonesia telah dirintis bersamaan dengan gagasan pembaruan pemikiran  Islam  secara  keseluruhan.  Namun,  sejauh  ini  perhatian
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
130
yang relatif menyeluruh dan berdiri sendiri terhadap kecenderungan pembaharuan  hukum  kebanyakan  masih  didekati  secara  parsial. Padahal  kajian  terhadap  pembaharuan  pemikiran  Islam  yang  telah dilakukan  banyak  sarjana,  baik  Indonesia  maupun  luar  Indonesia, relatif berkembang. 1
Sampai  sekarang  banyak  ormas  Islam  yang  melakukan  bebe rapa upaya pembaharuan hukum Islam. Salah satunya adalah ormas (organisasi masyarakat) yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu organi sasi  masyarakat  Islam  bernama  “Wahdah  Islamiyah”.  Organisasi  ini berkembang  khususnya  di  daerah  timur  Indonesia  yang  menjadi pusat dan tempat lahirnya organisasi itu sendiri, yaitu kota Makassar Sulawesi  Selatan.  Dalam  perkembangannya,  sejak  resmi  menjadi ormas pada tahun 2002 sampai sekarang ini, Wahdah Islamiyah telah melebarkan  sayapnya  ke  seluruh  wilayah  Indonesia,  bahkan  setiap provinsi  di  Indonesia  telah  berdiri  cabang  dari  organisasi  ini.  Di dalam  perkembangannya,  Wahdah  Islamiyah  termasuk  ormas  yang fenomenal. Pro dan kontra tentang Wahdah Islamiyah ini muuncul di tengah  masyarakat,  salah  satunya  penilaian  tentang  Wahdah  Islami yah sebagai ormas sesat dan bid‟ah. 2
Wahdah  Islamiyah  sebagai  organisasi  baru,  memiliki  keputu san-keputusan  hukum  sebagai  bentuk  kepedulian  dan  perhatian terhadap  persoalan  keagamaan  dan  kemasyarakatan.  Salah  satu  con tohnya  di  bidang  politik  adalah  keputusan  menarik  larangan  mengi kuti pemilihan umum (pemilu) dan menganjurkan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum tersebut.
Contoh  lain dalam bidang ibadah yaitu, tentang pelaksanaan shalat  di  masjid  yang  di  dalamnya  terdapat  kuburan.  Setelah  kepu tusan sebelumnya menyatakan haram shalat di masjid yang terdapat kuburun  di  dalamnya  dan  karena  itu  tidak  sah  sholatnya,  namun kemudian  dikeluarkan  keputusan  yang  lebih  longgar.  Dengan  cata tan, kuburan di dalam masjid tidak terletak di bagian depan.
1 Yusdani,  „Gagasan  Fiqh  Sosial  Di  Indonesia‟,  dalam Pribumisasi  Hukum  Islam,
(Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 393.
2 Syaikh  Rabi‟  bin  Hady  al-Madkhaly ,  ‘ fatwa  kesesatan  jama‟ah  /  ormas  /  yayasan  wahdah islamiyah (bag.  1)‟, almakassari ,  15  Desember  2009: http://almakassari.com/artikel- islam/manhaj/jawaban-ilmiah-terhadap-silsilah-pembelaan-wahdah-islamiyah-bag-1.html (diakses tanggal 2 Desember 2014).
131
Studi  tentang  hukum  Islam  di  Indonesia  masih  didominasi oleh  studi  terhadap  ormas  Islam  mainstream  dan  besar  seperti Nahdlatul  Ulama  (NU),  Muhammadiyah,  dan  Persatuan  Islam (Persis). Studi-studi tersebut cenderung kategoris atau tipologis, seper ti  misalnya  yang  dilakukan  oleh  Mahsun  Fuad dalam  tesisnya  yang diterbitkan menjadi buku dengan judul „Hukum Islam Indonesia‟. 3 Studi-studi  tersebut  sudah  memberikan  kontribusi  akademik dalam memotret perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia. Namun,  kurang  komprehensif  karena  mengesampingkan  ormas- ormas  kecil  dan  lokal  seperti  Wahdah  Islamiyah  Sulawesi  Selatan. Model  studi  tipologis  atau  kategoris  condong  pada  pemberian  label tanpa  mempedulikan  dinamika  lain  secara  menyeluruh  sehingga menyederhanakan  kategori  dan  tipologi.  Wahdah  Islamiyah  sendiri telah  berupaya  menunjukkan  eksistensi  dan  peran  pentingnya  di tengah  masyarakat  sekarang  yang  sudah  maju  dan  modern  ini. Menjadi  penting  melakukan  penelitian  terhadap  sepak  terjang kegiatan  Wahdah  Islamiyah  untuk  memotret  fenomena  ormas  lokal guna memperkaya pengetahuan kita tentang keseluruhan umat Islam di Indonesia.
Untuk keperluan tersebut, model kajian yang digunakan yaitu kajian sosiologi dan tiga tahap perumusan hukum Islam yang digagas al-Najjar  yaitu fiqh  fahm , fiqh  siyâghah, dan fiqh  injâz. Dalam  bahasa Kuntowijoyo,  ketiganya  dapat  diistilahkan  dengan:  internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi. 4
Melalui  model  kajian  yang  dikembangkan  oleh  al-Najjar  dan Kuntowijoyo  tersebut,  tulisan  ini  akan  berusaha  menjawab  tiga pertanyaan  pokok  ini: Pertama, persoalan  dan  produk  hukum  Islam apa  yang  dihasilkan  oleh  Wahdah  Islamiyah  sejak  awal  berdirinya sampai  sekarang; Kedua ,  bagaimana  metodologi  hukum  Islam  yang dikembangkan  Wahdah  Islamiyah; Ketiga ,  bagaimana  karakteristik
3 Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia  dari  Nalar  Partisipatoris  hingga  Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005).
4 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 139-140 dan 337,  dan Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam , ( Bandung: Mizan. 1997), hlm. 82-83 dan 90 dan baca juga Abdul Majid Umar an-Najjar, Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzîlan, (Tunisia: Az- Zaitunah, 1995), konsep internalisasi dalam buku ini dijelaskan sebagai fiqh al-fahmi dan fahm al-wâqi’ ,  hlm.  22-110,  sedangkan  konsep  obyektifikasi  dikemukakan  sebagai fiqh  al-tanzîl ,
hlm.125-201, dan eksternalisasi diungkapkan sebagai fiqh al-injâz , hlm. 207-245.
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
132
dan  dinamika  pemikiran  hukum  Islam  yang  dikembangkan  oleh Wahdah Islamiyah untuk merespon problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosio-historis  yaitu pendekatan  yang  berupaya  mengungkap  fakta  melalui  relasi  sosial dan sejarah. Pendekatan sosiologis berprinsip bahwa suatu pemikiran merupakan  hasil  interaksi  antara  berbagai  faktor  yang  terkait. Sedangkan  pendekatan  historis  adalah  pendekatan  yang  memahami suatu fenomena dari asal-usul, pertumbuhan, dan perkembangannya.
Data  yang  telah  diperoleh  dari  beberapa  sumber  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  kualitatif,  dengan  menggunakan  dua analisis, Pertama analisis domain, yaitu analisis atau potret yang bersi fat  umum  tentang  Wahdah  Islamiyah,  baik  dari  awal  berdirinya, perkembangannya,  serta  fenomena  yang  terjadi di  dalamnya. Kedua, analisis  taksonomi,  yaitu  analisis  pada  karakteristik  dan  metodologi hukum Islam yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah, yang akan diambil dari pandangan para pakar internal Wahdah Islamiyah.
Sebagai  penelitian  interdisipliner,  studi  mengenai  dinamika dan  karakteristik  pemikiran  Hukum  Islam  Wahdah  Islamiyah  di Sulawesi  Selatan,  menggunakan  tiga  langkah  analisis  data  yaitu: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi. Ketiganya merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama,  dan  sesudah  pengumpulan  data  dalam  bentuk  yang  sejajar, untuk  membangun  wawasan  umum  yang  disebut  analisis.  Hal  ini dapat dilihat secara ringkas pada skema di bawah: 5
5 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif , terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19-20.
133

## Hasil Penelitian: Sejarah dan Produk Hukum Wahdah Islamiyah
Kompleksitas  yang  dihadapi  umat  Islam  terutama  pada  era 1980-an  pada  satu  sisi,  dan  semakin  intens  dan  akomodatifnya  peta perpolitikan umat Islam di Indonesia pada sisi lain, telah mendorong kaum  muda  Islam  Makassar  untuk  melakukan  serangkaian  aktifitas secara personal. Aktifitas personal ini tidak lama kemudian berubah menjadi  aktifitas  kolektif  yang  berorientasi  untuk  melakukan  peru bahan ke arah yang lebih baik di tengah masyarakat muslim.
Aktivitas-aktivitas  tersebut  berpusat  di  berbagai  tempat terutama  di  masjid-masjid.  Terlebih  saat  itu,  mereka  disatukan  oleh penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal sebagaimana yang ditetapkan oleh Orde Baru. 6
Penolakan sebagian jamaah masjid Ta`mirul Masajid (salah satu nama  masjid  di  Kabupaten  Gowa),  di  mana  kaum  muda  yang menjadi  cikal  bakal  berdirinya  Wahdah  banyak  beraktivitas  merupa kan  bagian  integral  dari  banyak  penolakan  regional  masyarakat Makasar  atas  asas  tunggal.  Mereka  kala  itu  mendapatkan  pengaruh dari  ulama  yang  memiliki  kharisma  di  kalangan  kaum  muda,  yaitu KH.  Fathul  Mu`in,  mantan  ketua  Pimpinan  Muhammadiyah  Ujung Pandang. 7 Dari  masjid Ta`mirul  Masajid ini,  proses  pelembagaan organisasi kelak menjadi Wahdah Islamiyah.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kelahiran  Wahdah  Islamiyah  bu kanlah karena pengaruh ideologi Timur Tengah, akan tetapi Wahdah Islamiyah  lahir  dari  pergulatan  ideologi  politik  bangsa:  politik  asas tunggal  rezim  Orde  Baru.  Selain  masalah  politik,  juga  dipicu  oleh meluasnya penyimpangan akidah atau tauhid di kalangan umat dan persoalan–persoalan lainnya. 8
Setelah  berbagai  musyawarah  dan  rapat  dilaksanakan, disepakati  untuk  mendirikan  sebuah  yayasan  yang  diberi  nama Yayasan Fathul Mu`in yang diambil dari nama sang guru Kyai Fathul Mu`in  Dg  Magading.  Yayasan  ini  mengalami  beberapa  perubahan menjadi  Yayasan  Wahdah  Islamiyah  (YWI)  pada  tahun  1998  dan
6 Syarifuddin  Jurdi, Sejarah  Wahdah  Islamiyah ,  (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,  2007),  hlm. 106.
7 Ibid., hlm. 107.
8 Syarifuddin  Jurdi, Wahdah  Islamiyah  dan  Gerakan  Transnasional, (Yogyakarta:  LABSOS
UIN Suka, 2012), hlm. 97.
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
134
selanjutnya  menjadi  Yayasan  Pesantren  Wahdah  Islamiyah  (YPWI) pada tahun 2000. Pada akhirnya menjadi sebuah ormas dengan tetap menggunakan  nama  Wahdah  Islamiyah  berdasarkan  Musyawarah Besar ke–II tanggal 1 Shafar 1423 H/14 April 2002.
Struktur  kelembagaan  Wahdah  Islamiyah  dapat  ditemukan dalam  susunan  serta  otoritas  yang  didelegasikan  dari  muktamar sebagai  lembaga  tertinggi  yang  memiliki  wewenang  dan  otoritas tertinggi  untuk  melakukan  perubahan,  temasuk  di  dalamnya  peru bahan  perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga. Secara  kelembagaan  ormas  Wahdah  Islamiyah  memiliki  pimpinan umum  tertinggi  yang  membawahi  4  lembaga  atau  dewan  di bawahnya  yaitu  Dewan  Syura,  Dewan  Syari`ah,  Dewan  Pengawas Keuangan, dan Dewan Pimpinan Pusat.
Dalam pembahasan ini, titik fokus  pembahasan adalah peran Dewan  Syari`ah  Wahdah  Islamiyah  selaku  perumus  hukum  dalam beberapa  permasalahan  agama  yang  timbul  di  lingkungan  masya rakat  maupun  internal  Wahdah  Islamiyah  sendiri.  Dewan  Syari`ah Wahdah Islamiyah dalam perumusan suatu hukum mempunyai alur tersendiri yang dapat dilihat secara ringkas melalui bagan berikut ini:
Pertanyaan / Masalah yang muncul dari masyarakat atau Internal Wahdah Islamiyah
Dewan Syariah / Pengurus Harian - Mendistribusikan - Memutuskan Komisi A Bidang Akidah dan Pemikiran Komisi B Bidang Ibadah Komisi C Bidang Muamalat

## Dewan Pimpinan Pusat
- Memberi Kebijakan
- Menerapkan
135
Selama  satu  periode  kepengurusan  (2007-2011)  dan  juga sebelum  maupun  setelah  periode  tersebut,  Dewan  Syari`ah  Wahdah Islamiyah  telah  banyak  menjawab  atau  mengeluarkan  keputusan terhadap  permasalahan  yang  muncul.  Semua  keputusan  tersebut telah  terhimpun  dan  tersusun  rapi  (kodifikasi)  dalam  satu  bentuk buku di akhir kepengurusan periode tersebut.
Keputusan-keputusan  tersebut  dapat  dibaca  secara  ringkas dalam tabel berikut:
No Judul Fatwa Tanggal Penetapan 1 Penjelasan  Dewan  Syari`ah  Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum 11 Februari 2004 M 20 Dzulhijjah 1424 H 2 Hukum Mengajarkan Nasyid Islami di Lingkungan Pendidikan 10 maret 2007 M 20 Safar 1428 H 3 Hukum  Melaksanakan    Shalat  Jum`at di Mushalla 24 Maret 2007 M 5 R. Awal 1428 H 4 Hukum Jual-Beli  Sistem Murabahah. 24 Maret 2007 M 5 R. Awal 1428 H 5 Hukum  Melaksanakan    Shalat  Jum`at di Mushalla 24 Maret 2007 M 5 R. Awal 1428 H 6 Hukum Menerima Bantuan Pendidikan Dengan Syarat Pemotongan Ilegal 7 April 2007 M 19 R. Awal 1428 H 7 Hukum Membuat Bendera Organisasi 6 Juni 2007 M 20 J. Ula 1428 H 8 Keterlibatan Akhawat Dalam Musyawarah 6 Juni 2007 M 20 J. Ula 1428 H 9 Hukum  praktek  pengobatan  lawan jenis 12 Januari 2008 M 3 Muharram 1429 H
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
136
10 Hukum  Imunisasi  dengan  Vaksin yang  Mengandung  Najis  pada  Proses Pembuatannya 15 Februari 2008 M 8 Safar 1429 H 11 Hukum  Shalat  di    Masjid  yang  di Dalamnya Terdapat Kuburan 15 Februari 2008 M 8 Safar 1429 H 12 Hukum Prosesi Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Wahdah Islamiyah 1 Mei 2008 M 24 R. Akhir 1429 H 13 Penilaian Terhadap Materi Pelatihan Instruktur ( Training of Trainer ) 1 Mei 2008 M 24 R. Akhir 1429 M 14 Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan Pekuburan Islami 18 Februari 2009 M 14 Shafar 1430 H 15 Hukum  Asuransi  Kesehatan  & Menjadi  Peserta  Program  Asuransi Kesehatan  PT. Takaful Indonesia 18 Februari 2009 M 14 Shafar 1430 H 16  Program Sedekah Seribu Sehari (S3) 30 Januari 2010 M 15 Safar 1431H 17 Hukum Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) 20 Maret 2010 M 4 Rabi‟ul Akhir H 18 Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat 12 Maret 2011 M 7 R. Awal 1432 H 19 Himbauan Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah Menetapkan 1 Ramadhan 1435 H 27 Juni 2014 29 Sya‟ban 1435 H Selain  dari  keputusan  Dewan  Syari`ah  Wahdah  Islamiyah tersebut  di  atas,  sampai  saat  ini  belum  ada  keputusan  terbaru  yang dikeluarkan  secara  resmi  oleh  Dewan  Syari`ah  kepada  Dewan Pimpinan Pusat pengurus Wahdah Islamiyah, 9 meskipun sebenarnya sudah ada beberapa keputusan yang sudah dirumuskan oleh Dewan
9 Wawancara  dengan  Iskandar  Kato  (Sekretaris  Jendral  Dewan  Pimpinan  Pusat  Wahdah Islamiyah) di Kantor Pusat Wahdah Islamiyah, tanggal 14 Februari 2015.
137
Syariah,  namun  keputusan  tersebut  belum  resmi  dikeluarkan  dan belum diberi nomor keputusan. 10
Analisis Hasil Penelitian: Metode Ijtihad Wahdah Islamiyah Wahdah Islamiyah sejak kelahirannya telah memantapkan diri sebagai  organisasi  umat  yang  menjadikan  syari`at  sebagai  ruh perjuangannya,  di  mana  semua  program,  kegiatan,  dan  gerak  lang kahnya  haruslah  dalam  koridor  syariat.  Dewan  Syari`ah  Wahdah Islamiyah  adalah  ujung  tombak  dalam  organisasi  ini  untuk  menga rahkan,  membimbing  dan  mengawasi  jamaah  dalam  penegakan syari`at. 11
Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang bertugas  untuk  memberikan  pertimbangan  syariah  kepada  Dewan Pimpinan  Pusat  Wahdah  Islamiyah,  sehingga  kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syari`ah  dan dapat  diterima  oleh  seluruh  anggota.  Dewan  Syari`ah  Wahdah Islamiyah  dipercayakan  kepada  tokoh-tokoh  yang  memiliki kapabilitas  pengetahuan  hukum  Islam  dan  pengetahuan  problem- problem kekinia.
Dewan  Syari`ah  juga  bertugas  untuk  menetapkan  kebijakan- kebijakan syar’î pada  organisasi  dan  mengawasi  pelaksanaan kebijakan  ini  di  seluruh  intitusi  organisasi  dan  seluruh  lapisan anggota. Ketetapan-ketetapan  syari`ah  yang  diha  silkan  oleh  Dewan Syari`ah  dan  berbentuk hukum ijtihâdî dalam  pemanfaatannya  tidak terbatas  pada  anggota  dan  keluarga  Wahdah  Islamiyah  semata, namun berlaku umum pada umat Islam. 12
Sebagai  pengikut salaf  al- sh âlih ,  Wahdah  Islamiyah  dalam melakukan  sebuah  penemuan  hukum  selalu  mendahulukan  atau mengedapankan pendapat para salaf al- sh âlih jika suatu permasalahan itu  sudah  dijawab  sebelumnya.  Namun  jika  permasalahan  (masalah kontemporer)  tersebut  tidak  pernah  dibahas  sebelumnya  oleh  para salaf al- sh âlih , maka Wahdah Islamiyah melakukan ijtihad dengan sebe lumnya  melihat  kadar  serta  situasi  dan  kondisi  permasalahan
10 Wawancara dengan Zubair (Staf Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah) via Telepon, tanggal 5 Januari 2015.
11 Dewan  Syari`ah  Wahdah  Islamiyah, Himpunan  keputusan  Dewan  Syari`ah  Wahdah
Islamiyah, cet 1, 1433 H, hlm. i.
12 Ibid., hlm. iv.
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
138
tersebut.  Metode  ijtihad  itu  di  antaranya, ma s la h ah  mursalah , ‘urf (adat), dan saddu dzarî`ah .
Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya, dapat dike tahui  bahwa  produk-produk  ijtihad  yang  dihasilkan  oleh  Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, di antaranya bidang organisasi dan politik, bidang ibadah, bidang muamalah dan bidang lainnya. Pada pembahasan ini  akan  diambil salah satu fatwa untuk dianalisis yaitu fatwa tentang pemilihan umum (pemilu).
Dalam  keputusannya  disebutkan  bahwa  Wahdah  Islamiyah memandang kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dengan mekanisme  saat  ini  merupakan  permasalahan  kontemporer  yang dalam syariat belum ada nash yang sharîh tentang masalah ini. Menu rut  Wahdah  Islamiyah,  pemilu  bukan  jalan  yang  dicontohkan  oleh Rasulullah  SAW.,  sahabat  dan  generasi  salaf  dalam  menegakkan agama Islam serta perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah.
Namun  karena  dalam  pemilu  ini  Wahdah  Islamiyah  melihat adanya  celah  kekuatan  besar  yang  berpotensi  menghalangi  dakwah keislaman serta dapat mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, maka  Wahdah  Islamiyah  memberikan  kebolehan  dengan  „terpaksa‟ kepada  beberapa  kaum  muslimin  untuk  terlibat  dalam  mekanisme politik demokrasi demi menncegah dampak buruk tersebut. Wahdah Islamiyah  terpaksa  memutuskan  untuk  mengambil  kemafsadatan yang  lebih  kecil  (pemilu  dan  segala  macam  konsekuensinya)  demi mencegah  atau  mengurangi  kemafsadatan  yang  lebih  besar.  Metode ushuliyyah  yang  digunakan  oleh  Wahdah  Islamiyah  dalam  masalah ini adalah maslahah mursalah .
Langkah Penerapan Hukum ( Ijtihâd Ta th bîqî )
Perumus  hukum  Islam  memiliki  metode  dan  langkah  dalam langkah  penetapan  ( ijtihâd istinba th î) dan  penerapan  hukum  Islam. Dalam bahasa ushul fikih hal terakhir tersebut dikenal dengan istilah ta th bîqî . 13 Wahdah  Islamiyah  juga  mempunyai  metode  dan  langkah tersendiri dalam penetapan dan penerapan hukumnya.
13 Satria  Effendi  M.  Zein,  “Metodologi  Hukum  Islam”,  dalam  Amrullah  Ahmad, Dimensi Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional , (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1996),  hlm.  118.
Lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh; jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 284.
139
Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah dalam melakukan sebuah ijtihad istinba th î diikuti dengan ijtihad ta th bîqî . Hal ini tercermin dari beberapa hasil ijtihadnya yang hampir semuanya dirumuskan secara ta th bîqî ,  setelah  sebelumnya  menempuh  jalan istinbâ th .  Dalam  fatwa tentang  pemilu,  pada  hasil  kesimpulan  ijtihad istinbâ th- nya,  Dewan Syari`ah berkesimpulan bahwa pada dasarnya ikut dalam pemilihan umum (dan  segala macam perangkatnya) yang ada pada saat ini  di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan karena hal ini bukan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. para sahabat dan generasi salaf.   Namun  karena  melihat  keadaan  saat  ini  dan  memper timbangkan  antara mafsadah yang  kecil  dengan mafsadah yang  lebih besar  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  di  atas  sebelumnya,  maka Dewan  Syari`ah  Wahdah  Islamiyah  memberikan  arahan  untuk  ikut melaksanakan  pemilihan  umum  (pemilu)  demi  mencegah  kemuda ratan yang lebih besar.
Kedua  metode  ijtihad  di  atas  lebih  spesifikasi  dijelaskan  ke dalam  tiga  bentuk  tingkatan  perumusan  hukum  Islam  yang disebutkan oleh an-Najjar 14 yaitu fiqh al-fa h mi , fiqh al-siyâghah, dan fiqh al-injâz. Hal  ini  berguna  untuk  menemukan  bagaimana  pemikiran hukum  Islam  Wahdah  Islamiyah.  Jika  diaplikasikan  ke  dalam  pen jelasan Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum, dapat diuraikan bahwa pada awalnya Wahdah Islamiyah berprinsip bahwa  menegakkan  agama  Allah  di  atas  muka  bumi  ini  tidak  akan mungkin  ditempuh  dan  dicapai  kecuali  dengan  pendekatan sebagaimana  yang  digariskan  dan  dijalani  oleh  Rasulullah  bersama para  sahabatnya.  Begitu  juga  dengan  upaya  melakukan  perubahan menuju  kehidupan  yang  diridhai  Allah,  ia  tidak  dapat  diwujudkan kecuali dengan menempuh pendekatan tersebut. 15
Prinsip  tersebut  merupakan  sebuah  pemahaman  Wahdah Islamiyah  terhadap  Islam  dari  sebuah  teks  atau  risalah  yang  ideal, karena  Wahdah  Islamiyah  berkeyakinan  bahwa  mengikuti  pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah,  para  sahabatnya  serta  generasi salaf  al- sh âlih dalam menegakkan  agama  ini  dan  melakukan  perubahan  menuju  kehi
14 Abd al-Majid Umar an-Najjar, Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan , (Tunisia: Zaitunah, 1995).
15 Dewan  Syari`ah  Wahdah  Islamiyah, Himpunan  keputusan  Dewan  Syari`ah  Wahdah Islamiyah, cet 1, 1433 H, hlm. 1.
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
al-Ih V o l . 1 0   N o . 1   J u n i   2 0 1 5 140
dupan  yang  diridhai  Allah. 16 Pilihan  karena  potensi mafsadah bagi eksistensi  dakwah  Islam  harus  dihindari  demi  mencegah  atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar, dengan landasan kaidah irtikâb  al-mafsadah  al- s ughra  li  daf’i  al-mafsadah  al-kubra: menempuh kemafsadatan  yang  kecil  demi  mencegah  terjadinya  kemafsadatan yang lebih besar. 17
Pemahaman  pada  tingkatan  ini  disebut fiqh  al-fa h m (interna lisasi),  yaitu  pemahaman  hukum  Islam  yang  digali  dari  nash-nash yang ada, atau dengan kata lain penafsiran terhadap suatu teks dan masih  bersifat  umum.  Pada  tahap  ini,  persoalan  yang  akan  dipe cahkan  harus  dipahami  dahulu  dalam  bingkai  diktum  syar‟î fiqhiyyah.  Kaidah-kaidah  hukum  Islam  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan penetapan hukum.
Setelah  selesai  pada  tahap fiqh  fahm, proses  objektifikasi  atau fiqh  al-siyâghah dapat  ditempuh.  Tahap  ini  mempertimbangkan  rea litas empiris dan seluruh konteks persoalan yang akan dipe cahkan. Pemahaman terhadap realitas dan segenap konteks tersebut dibingkai dengan pemahaman fiqh fahm. Hasil dari dialektika fiqh fahm dan fiqh al-siyâghah menjadi pertimbangan merumuskan keputusan penerapan hukum atau fiqh injâz.

## Karakteristik  dan  Dinamika  Fatwa  Hukum  Islam  Wahdah Islamiyah
Pemaparan  di  atas  menunjukkan  adaptabilitas  Wahdah Islamiyah  dalam  merespon  perkembangan  zaman  dengan  sebuah keputusan  hukum  yang  dinamis  serta  memenuhi  kebutuhan  masya rakat.  Atau  dengan  istilah  lain  yaitu  cara  Wahdah  Islamiyah  dalam membumikan  Islam  melalui  hukum-hukumnya  yang  responsif. Perumusan hukum Islam yang dike luarkan oleh Wahdah Islamiyah yang melalui tiga tahapan seperti yang telah diuraikan di atas, mulai dari  pemahamannya  yang  prinsi  pil  hingga  menuju  pilihan  sikap realistis  menunjukkan  bahwa  Wahdah  Islamiyah  tetap  berusaha sebisanya menjaga komitmen terhadap syari`at Islam.
Dari data dan analisis di atas, dari segi sumber hukum, fatwa- fatwa Wahdah Islamiyah dapat diklasifikasikan menjadi:
16 Ibid., hlm. 2.
17 Ibid .
141
1) Fatwa  yang  merujuk  kepada  pendapat-pendapat  para salaf  al- shâlih ;
2) Fatwa-fatwa  yang  bersumber  langsung  dari  pertimbangan maqâsid  al-syarî’ah berupa  kemaslahatan  umum;  mempertim bangkan  situasi  dan  kondisi  untuk  kepentingan  umum  demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah
ةنكملااو ةنمزلاا يرغت بسبح يوتفلا يرغت

## دئاوعلاو تاينلاو لاوحلااو
18
Perubahan  fatwa  adalah  menurut  perubahan  waktu,  tempat,  keadaan, maksud, dan kebiasaan
Contohnya hukum  imunisasi  dengan  vaksin  yang  mengandung najis pada proses pembuatannya. Secara normatif disebutkan bahwa hukum  asal  penggunaan  vaksin  yang  mengandung  najis  dalam  imu nisasi  itu  tidak  boleh,  namun  dengan  pertimbangan maqâsid  al- syarî’ah ,  maka  Dewan  Syari`ah  Wahdah  Islamiyah  mengeluarkan hukum yang sebaliknya. Kebolehan penggunaan vasksin tersebut bila memenuhi  ketentuan,  yaitu  tidak  ada  vaksin  lain.  Atau  bila  tidak demikian,  jika  najis  dalam  proses  pembuatan  vaksin  tersebut  telah terurai  dengan  sempuna  sehingga  tidak  meninggalkan  bekas. Adapun  penyakit  yang  dicegah  dapat  menimbulkan  kematian  atau cacat tetap.
Disamping  itu,  penyebaran  virus  penyakit  tersebut  mengkua tirkan.  Termasuk  juga  penggunaan  vaksin  polic  khusus  (IPV)  bagi balita yang mengalami immunocompro mise (kelainan sistem kekebalan tubuh)  yang  dalam  proses  pembuatannya  mengandung  enzim  dari porcine  (babi),  hukumnya  boleh  menurut  Wahdah  Islamiyah.  Pada klasifikasi  fatwa  yang  kedua  ini  dapat  dilihat  jelas  bagaimana Wahdah Islamiyah menetapkan hukum dengan pertimbangan keseha tan tanpa mengesampingkan  lahiriah nash demi kepentingan masya rakat umum. 19
Bahkan jika dilihat contoh fatwa di atas bila dibandingkan dengan fatwa  MUI  tentang  vaksin  maka  terlihat  fatwa  Dewan  Syari`ah Wahdah  Islamiyah  lebih  terbuka  dan  luwes.  Memang  ijtihad-ijtihad
18 Ibn  Qoyim, I’lâm  al-muwaqqi’în  ‘an  Rabb  al-‘Âlamîn, (Riyadh:  Dâr  Ibn  Jauzî,  1423  H), Jilid. 1, hlm. 41 19 Ibid.
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
142
yang  dilakukan  oleh  Wahdah  Islamiyah  masih  fokus  pada  masalah furû’ bukan pada masalah-masalah usûl atau akidah.

## Penutup
Ruang  lingkup  fatwa  hukum  sebagai  produk  pemikiran hukum  Islam  Wahdah  Islamiyah  meliputi  berbagai  bidang,  yaitu ibadah  dan  tata  cara  pelaksanaannya,  muamalah,  kesenian  atau budaya, politik, astronomi, ekonomi Islam dan dalam bidang medis- kedokteran.  Fatwa-fatwa  Wahdah  Islamiyah  mencerminkan responsivitas  Wahdah  Islamiyah  terhadap  dinamika  dan  berbagai persoalan-persoalan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.
Dalam  menjawab  persoalan-persoalan  keislaman  dan  ke umatan  dalam  bidang  fiqh  yang  dilakukan  oleh  Wahdah  Islamiyah yang  terekam  dalam  berbagai  fatwa  itu  menegaskan  kerangka metodologi penalaran fiqh yang mengakar dari kerangka metodologi hukum  Islam  klasik.  Hal  ini  tergambar  dengan  jelas  dalam  hirarki sumber  hukum  Islam  yang  dipergunakan  oleh  Wahdah  Islamiyah, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma‟, qiyas dan kaidah-kaidah dasar hukum Islam  yang  diambil  dari  berbagai  kitab turâts (tradisional)  dalam tradisi fiqh Islam.
Fatwa-fatwa  organisasi  kemasyarakatan  keagamaan  Wahdah Islamiyah  senantiasa  mempertimbangkan  realitas  dan  faktor-faktor sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  lokalitas,  nasional  dan  global. Pertimbangan-pertimbangan  itu  diperlukan  untuk  tujuan  dan kebutuhan  menegakkan  kesejahteraan  manusia  dengan  tanpa mengesampingkan  nash-nash syar`î .  Interaksi  dengan  berbagai realitas  tersebut  membentuk  pola  pandang  pemikiran  Wahdah Islamiyah  mengarah  dan  cenderung  kepada  sifat  moderat  dan inklusif.
Kemunculan  beberapa  tanggapan  negatif  terhadap  eksistensi Wahdah  Islamiyah  seperti  tuduhan  sebagai  ormas  keagamaan  yang sesat dan bahkan dalam bentuk tuduhan sebagai bagian dari jaringan teroris  seperti  yang  dilansir  dalam  situs almakassari.com merupakan penilaian  yang  sulit  diterima.  Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Syari`ah  Wahdah  Islamiyah,  senantiasa  berorientasi  untuk kepentingan masyarakat umum demi mewujudkan maqâsid al-syari’ah . Fatwa hukum Wahdah Islamiyah dikeluarkan dengan pertimbangan kemaslahahatan universal untuk perbaikan masyarakat secara umum
143
dan  kader-kader  Wahdah  Islamiyah  secara  khusus.  Responsivitas pemikiran  hukum  Islam  yang  ditunjukkan  oleh  Dewan  Syari`ah Wahdah  Islamiyah  melalui  fatwa-fatwa  tersebut  juga  menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah tetap berusaha memegang teguh komitmen keagamaan sesuai dengan prinsip syari`at Islam.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Amrullah. et  al .  Dimensi Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional . Jakarta: Gema Insani, 1996. Suyuthi,  Jalaluddin. al – Asybah wa  Nadhâir fi al-Qawâ`id al-Fiqhiyyah .
Mesir:  Maktab Tsaqafi, 2007.
Fuad,  Mahsun. Hukum  Islam  Indonesia: dari Nalar  Partisipatoris  hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKiS, 2005. Ibn Qoyyim. I’lām al-muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn. Jilid I. Riyadh :
Dār Ibn Jauzī, 1423 H.
Jurdi,  Syarifuddin. Sejarah  Wahdah  Islamiyah .  Yogyakarta:  Kreasi
Wacana, 2007.
. Wahdah  Islamiyah  dan  Gerakan  Transnasional.
Yogyakarta: LABSOS UIN Suka, 2012.
______________. Islam Dan Politik Lokal Studi Kritis Atas  Nalar Politik
Wahdah Islamiyah . Yogyakarta: Pustaka Cendikia Press, 2006. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997.
------------------, Muslim Tanpa Masjid. Bandung: Mizan, 2001.
Zein, Satria Effendi M.. U ṣ ul Fikih. Jakarta: Kencana, 2005.
Mubarok, Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press,
2002.
Mudzhar, Atho. Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi . Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000. Rosyada, Dede. Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999. Syarifuddin, Amir. U ṣ ul Fikih 2 jilid. Jakarta: Kencana, 2008. Tim Penulis UII. Pribumisasi Hukum Islam . cet 1. Yogyakarta: Kaukaba. 2013.
Najjar, Abd al-Majid Umar al-. Fiqh at-Tadayyun Fahman wa  Tanzilan . Tunisia: Zaitunah, 1995. Khallaf, `Abd al-Wahhab. Ilmu U ṣ ul Fikih. H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (terj.), Semarang: Dina Utama, 1994.
Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif
144
Zahra, Muhammad Abu. U ṣ ul al-Fikih. Saefullah Ma‟shum, et.al (terj.), Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

## Internet:
Jurdi, Syarifuddin, “Tipologi Artikulasi Gerakan Wahdah Islamiyah” dalam  www.syarifjurdi.blogspot.com,    akses  tanggal  07
Oktober 2014 Hady  al-Madkhaly , Rabi‟  bin, “ fatwa  kesesatan  jama‟ah  /  ormas  / yayasan wahdah “islamiyah (bag. 1)‟, dalam www.almakassari.com, akses tanggal 2 Desember 2014.