## HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER
MARYATI BACHTIAR
Jalan Cemara No. 59 Pekanbaru

## Abstrak
Abstract
Sebagai  negara  yang  mayoritas penduduknya   beragama   Islam dimungkinkan   banyak   dari anggota   masyarakat   yang mengunakan   sistem   hukum Islam.   Tetapi   seiring   dengan perkembangan   zaman   yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum   Islam   terus   mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti   perubahan   zaman guna untuk kemaslahatan umat di   dunia.   Tanpa   membedakan baik laki-laki maupun perempuan.   Dari   uraian pembahasan   tersebut   di   atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa   Hukum   Waris   Islam telah   mengakomodir   prinsip hukum   yang   berkeadilan gender.
As state which its resident majority believe in Islam enabled by a lot of society member using Islam punish system.  But  along   with   the   times marked by  technological  advances and  the   principles  of   Islamic   law continues   to  progress   rapidly  and always  follow  the   changing   times in   order  to  benefit  people  in   the world. Without   differentiating woman and men. from breakdown of   the   solution   can   pulled   a conclusion   that   hereditary   law   of Islam   have   accomodated   law principle which with justice gender.
Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Gender

## A.  Pendahuluan

## 1.   Latar Belakang Masalah
Terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari kata al-figh al-Islam yang dalam literatur barat disebut dengan istilah the Islamic Law atau   dalam   batas-batas   yang   lebih   longgar   dikenal   dengan   istilah the Islamic jurisprudence yang   pertama   lebih   mengacu   pada   syari’ah   dan
fikih.   Pemilihan   istilah   tersebut,   apabila   digunakan   dalam   tulisan   ini untuk   tidak   bermaksud   membuat   jarak   antara   Hukum   Islam   dengan Hukum Syari’ah  yang   menurut  wacana dari   pemahaman   kaum  muslim keduanya tidak dapat dipisahkan.
Secara   sosiologis,   menurut   Satjipto   Rahardjo   perubahan   sosial merupakan   ciri   yang   melekat   dalam   masyarakat.   Hal   ini   disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. 1 Oleh karena itu perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya   hukum   Islam   diharapkan   mempunyai   kemampuan   sebagai fungsi social engineering atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk   perilaku   sosial.   Hukum   Islam   sebagai   produk   kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional   dalam   memandang   eksistensi   sering   melahirkan   persepsi yang   keliru   dalam   memandang   perkembangan   atau   perubahan   yang terjadi dalam hukum Islam.
Selain fikih, setidaknya ada tiga produk pemikiran hukum dalam hukum   Islam,   yaitu   fatwa,   keputusan   pengadilan,   dan   perundang- undangan. 2 Pemahaman   yang   tidak   proporsional   dalam   memahami hukum Islam maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa hukum Islam mengalami   stagnasi   dan   tidak   dapat   untuk   menjawab   tantangan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat.
Gerakan pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi   tertentu,   untuk   mengadakan   perubahan   dalam   persepsi   dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Pembaharuan yang   bertitik   tolak   dari   asumsi  atau   pandangan   yang   jelas  dipengaruhi
1 Artijo   Alkostar,   M   Sholeh   Amin, Pembangunan   Hukum   Dalam   Perspektif Politik Hukum Nasiona l, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 35
2 M Atho’ Mudzhar, Figh dan reaktualisasi Ajaran Islam , Makalah serie KKA 50 TH V/1991, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1991, Hlm. 1-2
oleh situasi dan lingkungan sosial, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan   lingkungan   tertentu   tersebut   tidak   sesuai   bahkan   menyimpang dengan Islam yang sebenarnya. 3
Berbeda   dengan   Harun  Nasution   yang  lebih   menekankan   bahwa pembaharuan hukum Islam diperlukan untuk menyesuaikan pemahaman keagamaan   dengan   perkembangan   baru   yang   ditimbulkan   oleh perkembangan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   modern. 4 Ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau akan mempengaruhi pola pikir dan   perubahan   nilai,   sistem   sekaligus   problematika   terutama   dalam bidang hukum. Tidak terkecuali pula dalam hukum Islam.
Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi   pertama   sebagai   kontrol   sosial,   yaitu   hukum   Islam   diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai social engineering terhadap   keberadaan   suatu   komunitas   masyarakat.
Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas- batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial,   budaya,   dan   politik. 5 Sehingga   dalam   konteks   ini   hukum   Islam dituntut   untuk   akomodatif   terhadap   persoalan   umat   tanpa   harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.
Dinamika   hukum   Islam   terbentuk   oleh   interaksi   antara   wahyu dengan   rasio.   Kombinasi   dua   paradigma   diataslah   yang   mendorong berkembangnya   tradisi   ijtihad.   Dalam   sejarah   perkembangan   hukum Islam   terdapat   dua   aliran   yang   besar   diantara   para   pendiri   madhzab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan al Ro,yu (yaitu madzhab yang   mengedepankan   rasio   sebagai   panglima   dalam   memahami   Al-
3 Azyumardi Asra, Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad Ke 11-12 dalam Tasawuf , Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, Hlm. 179
4 Harun   Nasution, Pembaharuan   dalam   Islam   Sejarah   Pemikiran   dan Gerakan , Bintang Cet 4, Jakarta, 1986, Hlm. 11-12
5 Ahmad   Rofiq, Pembaharuan   Hukum   Islam   di   Indonesia, Gama   Media, Yogyakarta, 2001, Hlm. 98
Qur’an), sedangkan madzhab yang kedua adalah al-Hadits, yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami Al-Qur’an) kelompok yang mempertahankan   idealitas   wahyu   tanpa   adanya   pemikiran   rasional. 6 Pemahaman   yang   tidak   proporsional   dalam   memandang   hukum   Islam tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman.
Begitu   juga   dalam   mensikapi   perkembangan   zaman   kelompok Madzhab   a l-Hadits cenderung   mempertahankan   idealitas   wahyu   tanpa memberikan ruang bagi pemikiran lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam   wahyu   Illahi   adalah   sakral   dan   final   serta   tidak   dapat   dirubah disebabkan   karena   apapun   dan   dalam   kondisi   yang   bagaimanapun. Madzhab   ini   masih   dianut   untuk   sebagian   besar   oleh   umat   Islam   di Indonesia. Sehingga dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam identik dengan hukum Allah. Sehingga konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang   sebagai   bagian   dari   agama   dan   bukan   dari   produk   dari pemikiran keagamaan. 7
Lain halnya dengan kelompok Al Ra,yu, bagi mereka pemahaman akan   suatu   hal   haruslah   sesuai   dengan   perkembangan   dan   tuntutan zaman, apabila antara wahyu dengan rasio dapat berjalan seiring maka suatu   keniscayaan   bagi   wahyu   untuk   dapat   dibuka   bagi   segala kemungkinan  penafsiran  akal. Sebab  pada  dasarnya  wahyu  tidak  dapat dipahami   dengan   tanpa   adanya   akal   budi   manusia.   Sebab   wahyu merupakan suatu bahasa yang tidak dapat dipahami menurut bahasanya
6 Qurtubi  Al Sumanto , Era  Baru  Figih Indonesia, Cermin,  Yogyakarta,  1999, Hlm. 5
7 Ibid, Hlm. 5
saja. Sehingga peran akal manusia dibutuhkan dalam mengartikan bahasa wahyu.
Allah   maupun   manusia   menciptakan   hukum   bertujuan   untuk mengendalikan   perbuatan   manusia   agar   manusia   tidak   masuk   dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan   itu   adalah   perbuatan   yang   membawa   kerugian   bagi   umat manusia   itu   sendiri.   Sehingga   diciptakanlah   hukum   yang   diakui   dan ditegakkan   bersama   untuk   melindungi   kehidupan   umat   manusia,   baik perorangan   maupun   kelompok.   Sistem   hukum   di   dalam   kehidupan masyarakat   mempunyai   sifat   dan   ruang   lingkupnya   sendiri.   Termasuk pula hukum Islam.
Hukum   Islam   mempunyai   dinamika   dan   karakter   sendiri   serta mempunyai ruang lingkupnya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih. 8 Hukum fikih bukanlah   hukum   yang   sempit   tetapi   hukum   yang   masih   sangat   luas. Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, sedang muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia.
Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang   bersifat   pribadi   maupun   kelompok.   Karena   sifatnya   yang   serba mencakup   inilah   yang   menempatkan   agama   Islam   dalam   tatanan kehidupan   umat   manusia   yang   belum   pernah   dicapai   oleh   agama   atau kepercayaan   lain   sebelum   Islam.   Dengan   demikian   akan   sangat   sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya. 9
Adapun disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum   Islam   guna   melindungi   umat   manusia   dari   segala   bentuk
8 Ahmad Qodri Azizy, Memahami Hukum, Wawasan, 13 Januari 1990
9 Taufik   Adnan   Amal, Islam   dan   Tantangan   Moderenitas ,   Mizan,   Bandung, 1994, Hlm. 33
kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Terdorong oleh maksud inilah ada bagian yang dinamakan siyasah sya’riah yaitu kebijakan untuk membuat  manusia  lebih  dekat dengan  kebijakan  dan  menghindari dari segala bentuk keburukan. 10
Sejak awal kelahirannya Islam tidak mempunyai tujuan yang lain selain untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik lahir maupun batin, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Apabila semua hukum Islam   selalu   terikat   dengan   Teks   (nash)   yang   selalu   dikukuhi   dengan pandangan   yang   sempit,   maka   konteks   hukum   Islam   akan   mengalami kemunduran   sehingga   tidak   dapat   memenuhi   kebutuhan   hidup   umat manusia. Pandangan yang ortodok inilah sebagai penghalang umat Islam untuk   bisa   sejajar   dengan   bangsa-bangsa   lainnya   dari   percaturan kehidupan di dunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya.
Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap   telah   membelenggu   kreativitas   intelektual   umat   Islam   yang merupakan pintu gerbang kemajuan peradaban umat Islam. Pandangan yang   tidak   proporsional   terhadap   fikih   ini   disebabkan   tidak   adanya penelitian   pengembangan   secara   serius.   Padahal evolusi   historical dari perkembangan   fikih   telah   menyediakan   semacam frame   work bagi pemikiran hukum Islam atau tepatnya actual working bagi karakteristik perkembangan   hukum   Islam   itu   sendiri   termasuk   pula   dalam   sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia.
Sampai   saat  ini  di   Indonesia  belum  terbentuk   hukum  kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam   hukum   kewarisan   di   Indonesia   dapat   menggunakan   berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH   Perdata,   sistem   kewarisan   menurut   hukum   adat   dan   sistem
10 Qurtubi Al Sumanto, op.cit , Hlm. 10
kewarisan   menurut   hukum   Islam. 11 Ketiga   sistem   ini   semua   berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.
Sebagai   negara   yang   mayoritas   penduduknya   beragama   Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang mengunakan sistem hukum   Islam.   Tetapi   seiring   dengan   perkembangangan   zaman   yang ditandai   dengan   kemajuan   dan   teknologi   prinsip-prinsip   dalam   hukum Islam   terus   mengalami   kemajuan   yang   pesat   dan   selalu   mengikuti perubahan   zaman   guna   untuk   kemaslahatan   umat   di   dunia.   Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.
Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara   laki-laki   dengan   perempuan,   semua   ahli   waris   baik   laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang   sering   menjadi   polemik   dan   perdebatan   yang   kadang   kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.
Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga.   Perempuan   yang   dahulu   hanya   dikotomikan   sebagai   konco winking   yang   hanya   bertugas   dalam   urusan   rumah   tangga   telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.
Seiring   dengan   pesatnya   perkembangan   industri   selama   kurun waktu   tiga   puluh   lima   tahun   di   Indonesia   telah   melahirkan   berbagai perkembangan   social,   yang   dahulu   perempuan   merupakan   sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah mengalami perubahan
11 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia , Rajawali Press, Bandung, 2005, Hlm. 12
yang   mencolok.   Semakin   banyaknya   peran   perempuan   dalam   mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.
Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga ambigu. Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif   manusia.   Ia   melakukan   rasionalisasi   pasar   pemisahan   yang domestik dan pribadi dari yang publik dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan   kuat   akan   keberhasilan   telah   mengabaikan   gagasan-gagasan tradisional   tentang   penghasilan   keluarga   yang   bertumpu   pada   laki-laki serta   memaksa   perempuan   dari   kelas   bawah   dan   selanjutnya   sejumlah kaum perempuan kelas menengah untuk bekerja.
Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan   termasuk   kemungkinan   untuk   eksis   di   luar   keluarga   dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan tercapai penuh melalui   tercapainya   kemajuan   teknologi   dimana   pekerjaan   tidak   harus mengunakan   tenaga   yang   besar   tetapi   dapat   dilaksanakan   dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan. 12
Kapitalisme   industri   telah   menghancurkan   unit   kerja   suami   dan istri,   awalnya   perempuan   setidaknya   telah   menjadi   lebih   tergantung kepada   laki-laki   bagi   keberlangsungan   ekonominya.   Pernikahan   bagi perempuan,   menurut   Hamilton,   telah   menjadi   tiket   perempuan   untuk memperoleh kehidupan walau kadang kala sama sekali tidak mencukupi. Kapitalisme dan patriarki merupakan dua sistem yang saling berkaitan. Karenanya, ada  hubungan  antara pembagian  kerja dan  upah dan  kerja domestic. Pembagian kerja domestik yang hirarkis terus dihidupkan oleh keluarga   telah   mengenyampingkan   peranan   produktif   tradisional   bagi keberlangsungan dan kebaikan dalam masyarakat.
12 Fakih   Mansor, Analisis   Gender   dan   Tranformasi   Sosial ,   Pustaka   Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 50
Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah   kini   telah   mengalami   pergeseran.   Kini   perempuan   tidak   sedikit malah   menjadi   tulang   punggung   perekonomian   keluarga.   Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita merupakan sebagai   makhluk   kelas   dua   kini   telah   mensejajarkan   kedudukannya dengan laki-laki, 13 begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan. Sebab  di dalam  sistem hukum kewarisan  Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan.
Seiring   dengan   bias   gender   kaum   feminis   selalu   meminta kedudukan   yang   sama   dengan   laki-laki,   sebab   pada   prinsipnya   hukum tidak   membeda-bedakan   jenis   kelamin   antara   laki-laki   dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami   perubahan   yang   berarti. 14 Kini   laki-laki   tidak   satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.
Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan   menganut   sistem   patrilinial   dimana   semua   harta   adalah milik   suami   atau   laki-laki.   Karena   masyarakat   pada   zaman   jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta, maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkanya Islam maka wanita mempunyai hak yang sama
kuat   di   dalam   hak   untuk   mendapatkan   harta   warisan,   yaitu   sejak diturunkanya   surat   an-Nisa   ayat   7,   yang   artinya: laki-laki   berhak
13 Herry Santoso, Idiologi Patriarki dalan Ilmu-Ilmu Sosial , Proyek Penelitian PSW UGM, Yogyakarta, 2001, Hlm. 78
14 Bambang   Sugiharto, Post   Modern   Tantangan   Bagi   Filsafat ,   Kanisius,
Yogyakarta, 1996, Hlm. 100
memperoleh   harta   dari   peninggalan   ibu   bapaknya   dan   wanita   pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya .
Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini.   Dimana   terjadi perbedaan   perhitungan   pembagian   dalam   hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang  lebih banyak dari perempuan.

## 2. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan perhitungan hak waris   antara   laki-laki   dengan   perempuan   maka   permasalahan   yang diajukan   adalah   benarkah   sistem   hukum   kewarisan   Islam   telah mengakomodir sistem hukum yang berkeadilan gender?

## B.  Pembahasan
1. Pengertian Hukum Waris
Dalam   literatur   hukum   Indonesia   sering   digunakan   kata   “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek   lebih   lazim   disebut   “Pusaka”.   Bentuk   kata   kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras . Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.
Dalam   literatur   hukum   arab   akan   ditemukan   penggunaaan   kata Mawari s, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak   menggunakan   kata mawaris sedang   kata   yang   digunakan   adalah faraid lebih   dahulu   daripada   kata   mawaris.   Rasullulah   SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunnakan kata mawaris . Hadis
riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasullulah bersabda: Pelajarilah   Al-Qur’an   dan ajarkanlah   pada   orang   lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad). 15
Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan:
“ warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban   tentang   kekayaan   seseorang   pada   waktu   ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”
Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.

## 2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari   ayat-ayat   hukum   kewarisan   serta   sunnah   nabi   Muhammad   SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 16

## a. Asas Ijbari
Secara   etimologi   “Ijbari”   mengandung   arti   paksaan,   yaitu melakukan   sesuatu   di   luar   kehendak   sendiri.   Dalam   hal   hukum   waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris.
15 H Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan , Dar al-jal, Beirut, 1973, Hlm. 168
16 Suhardi K  Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis , Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 37
Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
Asas   Ijbari   ini   dapat   dilihat   dari   berbagai   segi   yaitu:   1.   dari peralihan harta; 2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur’an, surat An-Nisa ayat 7 yang menyelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

## b. Asas Bilateral
Yang   dimaksud   dengan   asas   bilateral   dalam   hukum   kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah   pihak   kerabat,   yaitu   dari   garis   keturunan   perempuan   maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan   Al-Qur’an   surat   An-Nisa   ayat   7,   11,   12   dan   176,   antara   lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan   dari   pihak   ayahnya   maupun   ibunya.   Begitu   juga   dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral   ini   juga   berlaku   pula   untuk   kerabat   garis   ke   samping   (yaitu melalui ayah dan ibu).
c. Asas Individual
Pengertian   asas   individual   ini   adalah:   setiap   ahli   waris   (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris   lainya.   Dengan   demikian   bagian   yang   diperoleh   oleh   ahli   waris secara   individu   berhak   mendapatkan   semua   harta   yang   telah   menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

## d. Asas Keadilan Berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan   dan   kegunaan.   Dengan   perkataan   lain   dapat   dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.
e. Kewarisan Akibat Kematian
Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang   tidak   dapat   beralih   apabila   belum   ada   kematian.   Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

## 3. Beberapa Pemikiran tentang Keadilan
Berbicara   tentang   keadilan   memang   tergantung   dari   budaya, pemahaman   dan   tingkat   intelektual   masyarakatnya.   Persoalan   keadilan memang tidak pernah habis dibicarakan sejak manusia dilahirkan sampai sekarang.   Pemahaman   tentang   keadilan   itu   sendiri   tergantung   dari tuntutan manusia pada zamannya sendiri. Tuntutan keadilan masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang modern, sehingga tidak ada norma hukum yang sifatnya berlaku secara mendunia.
Keadilan memang tidak dapat dipisahkan dari persoalah hukum 17 dan   persoalan  manusia karena  manusialah   yang   selalu   menjadi   subyek dari segala hukum. Karena manusialah yang mempunyai kesadaran dalam melakukan perbuatan hukum baik yang baik maupun yang tidak baik, adil maupun   yang   tidak   adil,   indah   dan   buruk. 18 Kesadaran   akan   keadilan dalam   diri   manusia   biasanya   akan   timbul   dan   tenggelam   dalam   batin
17 Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1991, Hlm. 63
18 Notohamijojo, Masalah   : Keadilan,   Hakikat   dan   Pengenaannya   dalam Bidang Masyarakat, Kebudayaan, Negara dan Antar Negara, Tirta Amerta, Semarang, 1971, Hlm. 21
manusia.   Dari   alam   tidak   sadar   ke   alam   sadar,   dalam   situasi   sosial tertentu dan dalam situasi politik tertentu pula. Apabila ada kekacauan dan penderitaan akan timbul kesadaran keadilan  di dalam masyarakat. Timbulnya   keadilan   dalam   masyarakat   berarti   timbul   kesadaran   akan makna tatanan kehidupan dalam masyarakat baik secara individu maupun secara komunal.

## a. Keadilan dalam Pemikiran Pemikir Barat
Keadilan   memiliki   ragam   makna,   begitu   pula   dengan   definisi keadilan   akan   beragam   pula.   John   Rawl   misalnya   mengatakan   bahwa masyarakat  dapat  dikatakan   baik   apabila  didasarkan   pada  dua  prinsip, yaitu fairnees , yang menjamin bagi setiap anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kebebasan semaksimal mungkin dan veil ignorance , yang hanya membenarkan   ketidaksamaan   sosial   maupun   ekonomi   dan   apabila ketidaksamaan   itu   dilihat   dalam   jangka   panjang   akan   menguntungkan bagi  mereka yang  kurang beruntung. 19 Di  dalam  pandangan  ini  seakan disetujui   sebuah   formasi   tatanan   masyarakat   yang   netral,   yang   tidak mendahulukan harapan-harapan lain yang ada dalam masyarakat. 20
Pemikiran   John   Rowl   mengenai   keadilan   telah   menjadi   bahan pembicaraan   yang   sangat   menarik   pada   dekade   terakhir. 21 Karya   John Rawl yang membuat dia terkenal sebagai pemikir terkemuka dalam filsafat adalah A Theory of Justice (1971). Di dalam teori ini dikemukakan bahwa secara   khusus   teorinya   merupakan   kritik   terhadap   teori-teori   keadilan pada masa sebelumnya dipengaruhi oleh utilitiarisme ataui intisionisme
19 Aristoteles, “The   Ethics   Of   Aristoteles”   Dalam   S   Tasrif, Bunga   Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta, 1987, Hlm. 98
20 Frans   J   Rengka, “Dialog   Hukum   dan   Keadilan   dalam   Proses   Peradilan Pidana”, Studi tentang Putusan Peradilan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Masa Orde Baru , Disertasi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003, Hlm. 17
21 Frans Magnis Suseno, “Moralitas dan Nilai-nilai Komunitas, Debat antara Komutarisme dan Universalisme Etis” , Majalah Filsafat Driyakara, Tahun XXI No 2, 1995, Hlm. 65
yang telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh periode filsafat moral modern. 22
Secara umum utilitiarisme mengajarkan bahwa benar dan salahnya manusia terhadap peraturan tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya   tindakan   manusia   secara   moral   sangat   tergantung   dari konsekuensi tindakan tersebut, apabila akibatnya baik maka hukum itu baik   tetapi   sebaliknya   apabila   akibatnya   buruk   maka   hukum   itu   juga buruk. 23 Rawl juga mengkritik intusionisme, karena tidak memberi tempat memadai   kepada   rasio   atau   akal.   Tetapi   lebih   mengutamakan   intuisi, sehingga   tidak   memadai   untuk   dijadikan   pegangan   dalam   mengambil keputusan.
Bertolak   dari   itu   dapat   dibangun   teori   tentang   keadilan   yang mampu   untuk   menegakkan   keadilan   bersama   sekaligus   dapat dipertanggungjawabkan   secara   obyektif,   khususnya   dalam   kacamata demokrasi.   Teori   keadilan   dapat   dibangun   dan   dapat   memadai   untuk menjawab   persoalan   apabila   dibentuk   dengan   pendekatan   kesepakatan bersama.   Dimana   prinsip-prinsip   keadilan   yang   dipilih   dipegang   dan disepakati bersama dengan rasional. Yang disebut Rawls dengan Justice as Fairness.
Dengan   demikian   Rawl   menekankan   pada   pentingnya   melihat keadilan sebagai “ kebijakan utama” yang harus dipegang sebagai dasar dari   berbagai   lembaga   sosial   masyarakat 24 dapat   dijadikan   salah   satu pendukung   dalam   keadilan   formal.   Eksistensinya   dalam   menempatkan keadilan   dalam   kontitusi   sebagai   basis   dari   timbulnya   hak   maupun kewajiban   baik   secara   individu   maupun   secara   komunal.   Untuk   itu
22 John Rawls , A Theory Of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971, Hlm. 11-12
23 Andre   Ata   Ulan, Keadilan   dan   Demokrasi , Telaah   Filsafat   Politik   John Rowls , Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm. 21
24 Ibid , Hlm. 23
keadilan   formal   sangat   diperlukan   karena   keadilan   formal   merupakan suatu jaminan dalam suatu perkara. Di dalam perkara yang sama maka harus diperlakukan dengan cara yang sama pula. 25
Keadilan formal menempati posisi yang sangat penting, disamping konsisten dapat dijadikan pedoman bagi lembaga pranata hukum dalam melaksanakan   peraturan   yang   telah   disepakati   bersama.   Walau   kadang kala   peraturan   hukum   yang   telah   disepakati   bersama   itu   tidak mencerminkan   rasa   keadilan.   Penerapan   yang   konsisten   dalam   hukum sedikitnya dapat membantu anggota masyarakat dari hal-hal apa boleh dilakukan   atau   yang   tidak   boleh   dilakukan   olehnya.   Sehingga   dengan konsep   ini   menurut   Rawl   keadilan   formal   adalah   keadilan   yang dipaksakan oleh pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan yang tidak bebas   nilai.   Sedangkan   hukum   yang   mencerminkan   keadilan,   apabila hukum itu dapat diterima oleh semua pihak dan tidak memihak kepada siapapun, baik kepada penguasa maupun kepada yang dikuasai.
Hukum formal sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat menjadi tidak adil apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Thomas Aguinas hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama penguasa memaksakan hukum karena mempunyai tujuan tertentu   sehingga   hukum   yang   disepakati   melenceng   jauh   dari   rasa keadilan. Kedua karena   penguasa   mempunyai   otoritas   untuk   memaksa rakyatnya;   dan   yang Ketiga untuk   mencapai   tujuan   tertentu   kadang hukum   diterapkan   kepada   masyarakat   dengan   cara   yang   tidak   sama meskipun   dengan   alasan   demi   keadilan   dan   kemakmuran   bersama. Berdasarkan   pertimbangan   tersebut   hendaknya   dicari   upaya   untuk menciptakan hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan.
b. Keadilan dalam Pemikiran Pemikir Islam
Membicarakan   hukum   Islam   berarti   berbicara   hukum   Islam   itu sendiri,   sebab   memisahkan   antara   hukum   Islam   dengan   Islam   adalah sesuatu   yang   mustahil,   selain  hukum   itu   bersumber   dari   agama   Islam,
25 Ibid, Hlm. 58
hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari iman dan kesusilaan. Sebab ketiga   komponen   inti   ajaran   Islam   adalah   iman,   hukum,   dan   akhlak adalah   suatu   rangkaian   kesatuan   yang   membentuk   agama   Islam   itu sendiri. 26
Setelah mengkristal menjadi Islam dan diturunkan ke bumi maka Islam   menjadi   rahmatan   lil   alamin   yang   mencakup   seluruh   aspek kehidupan, aspek kehidupan itu sendiri terdiri atas tiga bagian pokok yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Kumpulan ajaran-ajaran pokok Islam tersebut terangkum  dalam   dalam  Al-Quran  dan  Hadis  yang   membentuk   sebuah ajaran   tentang   Islam   yang   lazim   disebut   aqidah.   Akhirnya   aqidah   juga terbagi   menjadi   tiga   bagian,   aqidah   tentang   Tuhan,   aqidah   tentang manusia dan aqidah tentang alam.
Aqidah   tentang   Tuhan   adalah   ekpresi   teoritik   yang   berwujud keyakinan   atau   pemikiran   tentang   Tuhan,   sedangkan   aqidah   tentang manusia adalah ekpresi teoritik yang berwujud keyakinan atau pemikiran tentang alam, selain alam manusia itu sendiri.
Ikatan aqidah tersebut perlu diaktualisasikan dalam tindakan nyata yang bisa disebut muamalah. Muamalah bukan hal yang hanya bertalian antara   manusia   dengan   manusia,   tetapi   seluruh   jangkauan   yakni muamalah terhadap Tuhan, muamalah terhadap manusia dan muamalah terhadap alam. Muamalah terhadap Tuhan yaitu ekpresi sosiologik yang berwujud pelayanan terhadap kehendak Tuhan di alam ini, yang menjadi sasarannya   adalah   manusia   juga,   muamalah   terhadap   manusia   adalah ekpresi sosilogik terhadap manusia, dan muamalah terhadap alam adalah pelayanan terhadap alam, dan sasaran pokok juga manusia. Dengan kata lain Al-Qur’an membawa ajaran yang memuat aspek jasa terhadap Tuhan, alam,   dan   manusia.   Dengan   demikian   yang   dimuat   dalam   Al-Qur’an
26 Ali D.M, Hukum Islam Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 18
membawa   aspek-aspek   keseimbangan   yang   nyata   terhadap   Tuhan, manusia, dan alam. 27
Proses   aktualisasi   ajaran   Islam   kemudian   melahirkan   nilai-nilai yang umum dikatakan ibadah, maka ibadahpun kemudian terbagi dalam tiga ketegori. Ibadah kepada Tuhan, ibadah melalui manusia dan ibadah lewat   alam.   Ibadah   kepada   Tuhan   adalah   pengabdian   yang   langsung dijalankan  berdasarkan  tuntutan aqidah syariat. Sedang  ibadah  melalui manusia adalah nilai yang terkandung dalam pelayanan sesama manusia.
Akidah,   muamalah,   dan   ibadah   adalah   seluruh   gerak   jiwa   raga manusia yang diatur dengan suatu perangkat yang disebut hukum Islam. Meyakini Islam berarti terikat dengan hukum Islam itu sendiri, sedangkan hukum Islam hanya akan berwujud jika hukum tersebut diterapkan oleh pemeluk-pemeluknya   dengan   dorongan   batin   yang   kuat.   Tatanan keseimbangan   tersebut   bersifat   supranatural   dan   alat   mendukung kemungkinan-kemungkinan   yang   ada   dalam   kehidupan   sehari-hari dengan sifat gandanya: universal dan abadi. Ia tetap sama untuk segala zaman dan untuk semua orang.
Selama   ini   sepertinya   semua   sepakat   bahwa   hukum   hanya mengatur urusan manusia dengan manusia yang lain dan hukum baru ada setelah   adanya   manusia,   yang   berarti   pula   hukum   hanya   ada   dalam masyarakat manusia dan seolah-olah hukum di luar masyarakat manusia tidak pernah ada. Akan tetapi kalau mempunyai pendapat bahwa hukum itu mempunyai fungsi mengurus tata tertib masyarakat, maka tentu harus ada yang mengakaui bahwa masyarakat yang ada didalamnya diatur oleh hukum. Ini berarti hukum itu untuk semua yang ada di alam semesta ini.
Dalam   pandangan   Islam,   tujuan   akhir   hukum   adalah   keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada   pokok   agama   Islam,   yaitu   Al-Qur’an   dan   Hadis.   Arti   dari   tujuan keadilan   melalui   jalur   hukum   yang   harus   berawal   dari   dua   segi   dan
27 Sabiq S, Fiqhus Sunnah, Darul Kitab Al a’roby, Jus 14, Beirut Libanon, 1996, Hlm. 28
mengarah pada keadilan dua segi juga. Khususnya yang berkaitan dengan hukum agar manpu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan   mencari   keadilan   menjadi   standar   hukum   universal   yang mampu   tampil   dimanapun   dan   kapanpun   sesuai   dengan   fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. 28
Maksud dari muara keadilan dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi   pada   keadilan   terhadap   manusia   dan   keadilan   terhadap Tuhan. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang tidak bukan mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam heterogenitas manusia dan   lingkungannya,   sedangkan   muara   keadilan   adalah   kepada   Allah. Hukum Allah adalah produk hukum yang tetap menempatkan Allah sesuai dengan   proporsinya   sehingga   perbuatan   manusia   harus   tetap   dalam koridor hukum Allah.

## c. Hukum Islam dan Keadilan
Dalam   pandangan   filsafat   tujuan   akhir   hukum   adalah   keadilan. Kaitannya   dengan   hukum   Islam,   keadilan   yang   harus   dicapai   mesti mengacu pada pokok agama yaitu Al-Our’an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi, yaitu Al-Qur’an dan hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian adalah upaya formulasi Al-Qur’an dan hadis khusus yang   berkaitan   dengan   hukum   agar   mampu   tampil   sebagai   prinsip keadilan   umum.   Perpaduan   dua   segi   ini   diharapkan   menjadi   produk standar   panduan   mencari   keadilan   lewat   jalur   hukum.   Pada   akhirnya pedoman tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal yang
28 Abdul   Ghofur   Anshari, Filsafat   Hukum   Kewarisan   Islam ,   UII   Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 153
mampu   tampil   dimanapun   dan   kapanpun   sesuai   dengan   fitrah diturunkanya Islam ke muka bumi.
Maksud   dari   muara   keadilan   dari   dua   segi   adalah   tujuan   akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan kepada Allah. Keadilan bagi manusia mengarah kepada berbagai definisi keadilan yang   bukan   tidak   mungkin   antara   satu   masyarakat   manusia   dengan masyarakat lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas   produk   keadilan   mutlak   diperlukan   dalam   heteronenitas manusia  dan   linngkungannya,  sedangkan   muara  keadilan  kepada  Allah adalah   produk   hukum   yang   menempatkan   keadilan   sesuai   dengan proporsinya.
Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Freidman, bahwa ”selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak   akan   mencapai   ideal   prinsip   keadilan.”   Padahal   sebuah   prinsip adalah standar yang tidak akan berubah. Perubahan hanya pada tataran operasional saja, sedangkan prinsip yang utama tidak akan berubah.
Pengertian hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan demikian luas dengan berbagai hal yang berkaitan dengan   hukum   menjadi   singkat   dalam   ungkapan   Mac   Donald   yang menyebut  hukum   Islam   adalah   ‘ The   Science   of all   things,  human   and devine” . 29 Pandangan   Mac   Donald   tersebut   merupakan   kristalisasi   dari sistem   hukum   yang   mampu   melihat  pluralitas   sebagai   realitas   empiris. Pluralitas   disini   bukan   hanya   manusia   dalam   bentuk   hubungan   garis horizontal,   tetapi   plural   yang   menyangkut   hubungan   horizontal   dan vertikal.
29 Mac   Donald, Development   of   Muslem   Theology,   Jurisprudence   and Constitusional Theory, Khayats Oriental Reprint, Beirut, 1965, Hlm. 66

## 4. Keadilan Menurut Pemikiran Pemikir Hukum Adat
Alam   pemikiran   masyarakat   hukum   adat   pada   umumnya dipengaruhi   oleh   alam   sekitarnya   yang   bersifat   magis-religius.   Alam pikiran yang mempertautkan antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Antara alam  fana dengan  alam baka, antara  kekuatan  manusia dengan kekuatan   Tuhan,   antara   hukum   manusia   dengan   hukum   Tuhan.   Alam pikiran   yang   demikian   ini   meliputi   azas   ketuhanan,   kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan kemasyarakatan, sehingga hokum adat dapat dikatakan   sebagai   hukum   yang   berfalsafah   Pancasila. 30 Hukum   adat dengan   karakteristik   falsafah   Pancasila   merupakan   perwujudan   dari kristalisasi   nilai-nilai   luhur   bangsa   Indonesia   sehingga   hukum   adat merupakan hukum yang sangat beragam tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam bingkai (Bhineka Tunggal Ika).
Pada   umumnya   masyarakat   hukum   adat   sangat   sukar   berfikir secara   rasional   tetapi   lebih   dipengaruhi   oleh   pola   pikir   yang   komunal magis-religius.   Alam   pikiran   ini   menempatkan   kehidupan   manusia merupakan   bagian   yang   tidak   dapat   terpisahkan   dari   alam.   Kehidupan manusia   taut   menaut   dengan   keadaan   alam,   apabila   alam   mengalami kegoncangan   berarti   manusia   melakukan   perbuatan   yang   melanggar ketentuan  hukum  alam. 31 Terjadinya bencana bencana merupakan  ulah dari   perbuatan   manusia   yang   tidak   mematuhi   hukum   telah   ditetapkan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia menerima laknat dari Tuhan. Baik   buruknya   keadan   alam   ditentukan   oleh   perbuatan   manusia   itu sendiri.
Hukum   adat   sebagaimana   dikemukakan   oleh   Holleman,   hukum adat   mempunyai   empat   ciri   umum   yang   dipandang   sebagai   dari   satu kesatuan   yang   tidak   dapat   dipisahkan. 32 Adapun   empat   ciri   tersebut
30 Hilman Hadikusuma , Hukum Pidana Adat , Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 20- 21
31 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas , Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm. 117
32 Imam   Sudiyat   , Asas-Asas   Hukum   Adat,   Bekal   Pengantar ,   Liberty,
Yogyakarta, 1982, Hlm. 30-31
adalah pertama religius magis, yaitu perpaduan pikiran yang mengandung logika animisme yaitu pandangan yang berhubungan dengan alam gaib. Kedua adalah   komunal   yaitu   sifat   yang   mementingkan   kepentingan bersama   daripada   kepentingan   pribadi.   Sifat   yang ketiga adalah   tunai, yaitu kebiasaan dalam masyarakat dalam jual beli bersifat tunai yaitu hak dan kewajiban dilakukan dalam waktu yang sama. Yang keempat adalah konkrit, yaitu dalam melakukan perbuatan harus bersifat nyata.

## 5. Landasan Teoritis
Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaan secara sadar hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk menkokohkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam masyarakat modern adalah untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang akan dikehendaki, dan untuk menghapuskan kebiasaan yang dipandang telah tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat. 33
Hukum sebagai kontruksi sosial, mempunyai ruang lingkup yang sangat   luas,   meliputi   berbagai   aspek   kehidupan   masyarakat,   yang menimbulkan persepsi yang berbeda tentang hukum. Pandangan klasik hukum itu bersifat netral otonom dan tidak terkait dengan pengaruh di luar hukum. Berbeda dengan pendapat Hans Kelsen bahwa hukum dilihat dari   kebenaran   formal.   Pandangan   ini   menetapkan   bahwa   kebenaran hukum  hanya  melihat  kebenaran  formal  tidak   perlu   melihat  kenyataan sosial yang ada. Hukum dapat dikatakan adil apabila hukum ini mampu bersifat   netral.   Hukum   dan   keadilan   identik   dengan   apa   yang   telah ditetapkan pemerintah sebagai pembuat dan penegak hukum.
Kemajuan-kemajuan   yang   telah   dicapai   oleh   ilmu-ilmu   sosial memberi   pengaruh   terhadap   pandangan   para   sarjana   hukum   dalam persepsi hukum. Bahwa hukum tidak hanya dilihat di dalam legitimasinya
33 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 206
tetapi juga dilihat dengan fakta sosialnya. Hukum tidak hanya mengatur dari   prosedur   hukumnya   saja   tetapi   hukum   diharapkan   dapat menimbulkan   efek-efek   yang   dikehendaki   oleh   masyarakat. 34 Hal   yang penting   adalah   bagaimana   hukum   itu   dapat   dilaksanakan   tanpa   ada penolakan. Hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat maka dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum itu dapat dilaksanakan dalam masyarakat. 35
Titik–titik Fundamental transisi ini diisyaratkan oleh gelombang- gelombang hebat dari berbagai tantangan terhadap ilmu dan teknologi. Lebih dari itu tantangan ini menandakan munculnya serangkaian kegiatan terhadap   berbagai   ukuran   kebenaran,   rasionalitas,   dan   moralitas   yang selama ini dianggap telah mapan dan tidak ada bantahan. Bersama dengan rangkaian tersebut hukum menghadapi paradoks-paradoks dan keganjilan yang   nyata   muncul   dalam   situasi   ketika   ilmu,   rasio   serta   kebenaran diedarkan. 36
Pada   sisi   rasionalitas,   ilmu   dan   teknologi   yang   sejak   zaman “Pencerahan”   dan   modern   menjadi   panglima   sekaligus   sebagai   prajurit yang   andal   bagi   perkembangan   budaya   modern,   kini   memenuhi   jalan- jalan   yang   paling   sulit   dan   tampak   dipaksa   untuk   mencari   jalan   atau bahkan membatalkan proyeknya sendiri. Rasionalitas, ilmu dan teknologi yang   semula   dianggap   dan   diyakini   dapat   membebaskan   manusia   dari penjara dogma–dogma dan mitos-mitos serta membawa pencerahan umat manusia   mulai   diragukan   kemampuanya,   dipertanyakan   komitmennya serta   dicurigai   misinya.   Sejumlah   usaha   mulai   mempertanyakan keberadaannya bahkan ada yang menganggap sebagai lawan yang harus dilumpuhkan bahkan dibunuh.
34 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, Hlm. 12-13
35 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, Hlm. 5
36 Rachmad   Hidayat, Feminisme   dan   Perlawanan   Terhadap   Teori   Sosial Maskulin, Jendela, Yogyakarta, 2004, Hlm. 1
Pada   sisi   yang   lain   transisi   ini   justru   menjadi   ketika   kemajuan teknologi,   terutama   dalam   bidang   kedokteran,   militer,   elektronik   dan informasi,   bergerak   semakin   cepat   seperti   hendak   mencapai   batas puncaknya.   Bersama   dengan   kekuatan   modal,   teknologi   serta berkolaborasi   dengan   tujuan-tujuan   ekonomi,   politik   serta   imajinasi manusia tentang kehebatan. Dalam relasi ilmu dengan rasio serta dengan teknologi disadari tidak lagi cukup dipahami pula sebagai aktivitas sosial yang terikat dengan ruang dan waktu yang muncul dari para pelaku sosial tertentu seperti para ilmuwan dan pemikir, pemilik modal elit politik dan sebagaimana fokus studi.
Sebagai   satu   bagian   penting   dari   tanda-tanda   transisi   ini   adalah gelombang   gerakan   feminisme.   Gerakan   feminisme   muncul   dalam berbagai   bentuk   serta   merambah   dalam   wilayah   yang   luas   dimana perempuan   berkepentingan   didalamnya.   Pada   akhir   tahun   1970-an perhatian feminisme mengalami pembelokan penting. Dari fokus mereka pada wilayah-wilayah empiris yang konkrit, hukum, politik, ekonomi serta diskriminasi sosial terhadap perempuan, sudut pandang feminisme mulai menyadari   pengaruh   mendalam   dari   konsep   gender   terhadap   tatanan kehidupan   hingga   pada   wilayah-wilayah   yang   abstrak,   normatif, pendidikan, ilmu bahkan pada bangunan filsafat serta rasionalitas yang dianggap mapan.
Kesadaran ini berawal dalam budaya barat dan kritik yang mereka kembangkan   tertuju   pada  apa   yang   disebut   “Tradisi   Intelektual   Barat”. Namun   perkembangan   yang   muncul  dapat  berlaku   pada  setiap   budaya dimana   etos   dan   tradisi   tersebut   berlangsung   dan   dipertahankan.   Isu tersebut   mengingatkan   bahwa   konsepsi   gender   adalah   suatu   tatanan budaya   yang   mengirim   pengaruhnya   yang   mendalam   hingga   mencapai kerangka pikir  seseorang  di wilayah beroperasinya hukum dan budaya. Dengan demikian, kemungkinan ini dapat berlangsung dimanapun sejauh laki-laki dan perempuan saling terlibat didalamnya.
Ketika   sosiologi   memulai   debutnya   sebagai   ilmu   sosial   maka   ia tidak   lepas   dari   statusnya   pebagai   pewaris   sistem   kepercayaan   yang menghasilkan   “Genderisasi”   ilmiah.   Tesis   yang   banyak   disepakati   oleh semua pemikiran feminisme menyebutkan bahwa ilmu adalah pemikiran laki-laki dan tindakan laki-laki. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa   sosiologi   memulai   debutnya   tepat   dikala   dikotomi   dalam pemahaman peran seks menjadi pemandu yang baik bagi praktek sosial dan politik seperti halnya ilmu dan rasional modern. 37 Situasi seperti ini telah meluas ke berbagai dikursus bahkan sanpai pada model rasionalitas itu sendiri. 38
Karya-karya   awal   feminisme,   dalam   suatu   studi   kritis   atas   ilmu modern   telah   menemukan   bias   gender   tradisi   ini   yang   secara   ekplisit terungkap   dalam   pandangan-pandangan   yang   merugikan   perempuan, teori-teori misogini, rendah aspirasi dan keterwakilan perempuan. Dengan “kecurigaan   hermeneutis”   yang   mendalam,   pemikiran   feminisme berhadapan dengan hegemoni ilmu dalam rasionalitas modern dan klaim- klaim universalisme, kebebasan nilai ilmu, demokrasi serta proyek-proyek intelektual modern itu sendiri.
Keyakinan terhadap kekuatan ilmu muncul pada abad ke-17. Pada masa itu, masyarakat Eropa Barat tengah merayakan kemajuan gerakan humanisme.   Sejalan   dengan   itu,   pandangan-pandangan   tradisional tentang  kekuatan   alam  dan  bahwa alam  memiliki   maksud  serta tujuan tertentu   sedang   runtuh.   Manusia   mengklaim   kesanggupan   dan kedudukanya   di   atas   alam   semesta.   Alam   kemudian   dipahami   sebagai obyek yang dapat dikuasai dan dikendalikan manusia sebagai penguasa bumi. Dengan anggapan yang mampu menjadi penguasa alam adalah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Dalam istilah Francis Bacon bahwa   manusia   memiliki   rahasia   alam   sehingga   alam   dapat   dijadikan
37 Syidie Rosalind, A Natural Women, Culture Men: A Feminist Perspektif on Sociology Theory, Methuen Publican, Ontario, 1987, Hlm. 206
38 Rachmad Hidayat, 2004, Op.cit , Hlm, 3
budak   untuk   memenuhi   kebutuhan   manusia.   Gagasan   bahwa   alam mempunyai daya gerak sendiri segera digusur oleh gagasan bahwa alam adalah obyek yang dapat dibentuk dan ditentukan serta dapat ditaklukkan oleh teknik-teknik ilmiah dan teknologi manusia.
Di   tengah   jalan   transformasinya,   alam   kemudian   sering diasosiasikan dengan perempuan ( female ). Pandangan ini nampak jelas dalam pernyataan Bacon : I am come in very truth leading you nature with all her children to bind hher you service And make her your slave . 39 Asosiasi antara perempuan dengan alam dan hubungan hierarkis antara laki-laki   dan   perempuan   dapat   ditemukan   sebagai   karakter   normatif dalam pengetahuan ilmiah.
Perpindahan   pemahaman   ini   tidak   saja   pada   kesejajaran   alam seperti   halnya   dengan   perempuan   yang   ditempatkan   pada   pemahaman bahwa wanita adalah obyek bagi laki-laki sebagai sang penguasa, namun juga memandang alam seperti halnya perempuan yang misterius dan sulit dipahami, dan oleh karena itu dianggap berbahaya, untuk itu disiapkan sarana untuk menaklukkan alam.
Penggabungan   yang   sah   dan   patut   antara   manusia   dan   alam digambarkan   oleh   Bacon   sebagai   sempurna   melalui   rasio   daripada perasaan, dan observasi daripada mengandalkan pengalaman langsung. 40 Keyakinan   ini   lantas   menciptakan   seperangkat   dikotomi   laki-laki   dan perempuan,   pikiran   alam,   rasio   emosi   dan   akhirnya   subyek-obyek. Pendikotomian   itu   menjadi   bayang-bayang   yang   selalu   membayangi proses-proses budaya  selanjutnya  termasuk  juga dalam kegiatan  proses berpikir ilmiah dan teorisasi. 41
Pandangan Bacon, sebagai perintis metodologi ilmu modern yang anti   terhadap   perempuan   seolah-olah   mewakili   dan   meginspirasi
39 Francis Bacon, The Philosopy of Francis Bacon , Liverpool University Press, Liverpool, 1964, Hlm. 62
40 Sydie Rosalid A, op.cit, Hlm. 206
41 Rachmad Hidayat, op.cit , Hlm. 5
komitmen pengetahuan modern itu sendiri terhadap perempuan. Studi- studi feminisme pengetahuan modern terhadap posisi perempuan dalam era   pengetahuan   menunjukkan   aliansi   perempuan   terhadap   ilmu   dan teknologi melalui korelasi relasi gender yang terartikulasi dalam identitas personal   watak   dan   ilmu.   Pengetahuan   dalam   budaya   barat   modern adalah   arena   pertempuran   bagi   laki-laki   melawan   perempuan   di   mana karakter laki-laki seperti agresi, dominasi, dan kontrol dapat diwujudkan. Ilmu adalah perkembangan cara laki-laki dalam mendekati dunia. Ilmu pun lantas menjadi salah satu melawan feminisme.
Epistemologi   modern   tempat   tradisi   ilmu-ilmu   modern dimunculkan   dan   memperoleh   pembenarannya,   feminis   dianggap menyelibungi ideologi patriarki yang ditunjuk menurut keturunan garis bapak.   Dimana   semua   harta   nama   keturunan   diwariskan   kepada   anak laki-laki. 42 Sekarang istilah ini secara umum digunakan untuk menyebut “kekuasaan   laki-laki”   khususnya   yang   berhubungan   dengan   kekuasaan antara   laki-laki   terhadap   perempuan.   Yang   didalamnya   berlangsung dominasi laki-laki atas perempuan yang direalisasikan melalui bermacam- macam media dan cara.
Dalam   pandangan   ideologi   patriarki   dalam   pengetahuan   dan pemikiran modern dianggap sebagai warisan tatanan sosial politik yang tumbuh   berkembang   dalam   masyarakat   Barat   Modern.   Ideologi   ini tampak   pada   asumsi-asumsi   pandangan   yang   sering   implisit   dan terselubung   yang   sifatnya   negatif   serta   merugikan   posisi   perempuan. Francis   Bacon   sebagai   seorang   pelopor   ilmu   modern   menampakkan tendensinya   yang   patriarkis   terhadap   perempuan.   Dia   menempatkan perempuan   seperti   alam   yang   boleh   ditaklukkan   dan   dikuasai   sebagai budak rasio dan laki-laki.
Relevansi   studi   kritik   terhadap   paradigma   ilmu   sosial   menurut perspektif feminisme, ada kenyataan bahwa pandangan-pandangan ilmu sosial   sedemikian   jauh   memproduksi   prasangka-prasangka   yang
42 Ensiklopedi Indonesia, 1984
merugikan dan mendiskreditkan perempuan. Lebih dari itu mendevaluasi pengalaman   sosial   perempuan   dan   menganggapnya   tidak   penting   bagi tujuan-tujuan ilmu. Namun secara mendasar studi kritis ini penting untuk melacak sumber-sumber paling dasar dari tendensi seksisme dan watak misogini dalam wacana ilmu dan dunia intelektual secara umum. Sumber- sumber   ini   ada   pada   wilayah   epistimologi   dan   filsafat   Barat   yang menopang struktur ilmu pengetahuan modern.
a. Feminisme Sebagai Kritik Atas Ilmu
Kelompok feminis telah lama menyatakan bahwa hasil modernitas, bersamaan   dengan   seperangkat   gagasan   dan   pandangan   dunia   yang dikenal   dengan   pencerahan,   adalah   pasradoksal   bagi   perempuan. Pengakuan   akan   kebebasan   indivual,   apakah   didefinisikan   sebagai kebebasan dari dogma dan intoleransi, dan dari intitusi-intitusi religius yang memungkinkan manusia baru yang rasional dan ilmiah yang meneliti misteri-misteri alam, ataukah kebebasan. 43 Dari rasa takut, keinginan dan perubahan-perubahan alam merupakan suatu pencapaian manusia yang memungkinkan setiap  individu dapat bekerja dengan bebas dan kreatif demi emansipasi manusia
dan kehidupan sehari-hari yang makmur akan tetapi pembelaan terhadap kebebasan   individual   membutuhkan   pengakuan   hak-hak   individual negara,   termasuk   hak   akan   privasi   dan   kekayaan   pribadi   yang   harus dilindungi oleh negara.
Pembedaan antara negara dan individu menuntut pengakuan akan kekuasaan   seorang   bapak   atas   anaknya,   seorang   tuan   atas   hambanya. Menurut   para   feminis, 44 privatisasi   keluarga   dan   legitimasi   otoritas patriarki dalam wilayah privat yang memposisikan individu sebagai lebih dulu bukan bagian yang penuh dari masyarakat, memungkinkan adanya
43 Haideh Moghisi, Feminisme dan Fundamentalisme Islam, LKIS, Yogyakarta, 2004, Hlm. 105
44 Heideh   Monghisi   di   kutip   dari   Marshal,   B, Enginering   Modernnity   : Feminism, Social Theory and Social Change, North Eastern University Press, Boston, Hlm. 105
pengecualian terhadap perempuan dari masyarakat, sebab hanya laki-laki saja   yang   menjadi   individu   di   luar   keluarga,   dan   karena   laki-laki   dan aktivitasnya menentukan wilayah publik “masyarakat” karena modernitas merupakan   kebebasan   bagi   kaum   laki-laki   tetapi   pembelengguan   bagi kaum perempuan.
Beranggapan   bahwa   revolusi   perancis   termasuk   gagasan revolusioner tentang kesetaraan, adalah juga proyek-proyek maskulin bagi para feminis sifat diskriminatif dari gerakan itu. Dikatakan bahwa revolusi perancis   dicetuskan   oleh   kelompok   kecil  saja,  ketika   menyerang   dasar- dasar lama kewenangan ekonomi dan kekuasaan politik, perhatian tunggal pencerahan terhadap hak-hak hukum dan kebebasan hak.
Kritik atas perkembangan ilmu sosial serta praktek-praktek ilmiah dan perspektif feminisme tersebar pada wilayah yang luas. Kritik feminis bergerak  dalam  bidang  yang  murni politis  dan  praktis. Keberatan  awal feminis terhadap praktek-praktek ilmiah muncul karena domonasi laki- laki terhadap segala hal. Fakta bahwa sebagian besar ilmuwan adalah laki- laki   menimbulkan   masalah   sendiri   bagi   representasi   yang   serius   dari perempuan dalam intuisi ilmu. 45 Ada akibat-akibat serius dari domonasi laki-laki,   yaitu   bahwa   ilmu   dan   teknologi   tidak   diciptakan   untuk perempuan; bahwa ada diskriminasi juga tujuan-tujuan dan kepentingan ilmu telah meminggirkan aspirasi dan kebutuhan perempuan. Ilmu tidak berpihak   kepada   perempuan   bahkan   menempatkan   perempuan   sebagai obyek.  Muncullah   suatu   keadaan   dimana   perempuan   menjadi   makhluk yang asing dalam dunia ilmu.
Kritik atas domonasi laki-laki dalam praktek ilmu seperti itu sejalan dengan   kritik   feminisme   atas   diskriminasi   perempuan   dalam   dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. 46 Kritik ini memandang adanya
45 Easlea, Brian, The Masculine Umage Harding of Science: How Much does Gender Reality Matter . Dalam Harding, Jan, Perspektif on Gender and Science , Taylor and Francis Ltd, Bagis Toke, 1986, Hlm. 80
46 Haste,   Weinrch   Heirlen,   Brother   Sun, Sister   Moon   :   Does   Rationality Overcone a Dualistic Word View Perspektif on Gender and Science, Taylor and Francis Ltd, Bagis Toke, 1986, Hlm. 97
kaitan ketersingkiran intuisi perempuan dalam dunia pendidikan. Kritik kedua   ini   melahirkan   banyak   sekali   hasil-hasil   studi   tentang   masalah gender   dalam   dunia   perguruan   tinggi.   Kritik   yang   sama   juga mengutarakan  bahwa ketimpangan dalam  akses  dan pemanfaatan  hasil ilmu yang merugikan perempuan dan menguntungkan laki-laki. Sehingga keberhasilan ilmu yang gemilang itu belum berarti secara signifikan bagi perempuan.
Kritik-kritik   tersebut   bergerak   di   tingkat   strategis   dan   praktis. Kritik   sejenis   ini   belum   menyentuh   dan   mempengaruhi   struktur   dan paradigma ilmu pada umumnya. Kritik yang lebih mendalam muncul di wilayah konseptual dan teoritis. Kritik pada level kedua ini dengan cara yang bermacam-macam telah menggoyahkan dan menggugat dasar-dasar serta prinsip-prinsip ilmu modern. Para feminis menandai bahwa tujuan- tujuan,   prinsip-prinsip   dan   prosedur   dalam   ajaran   ilmu   tidak   untuk perempuan. 47 Ada gugatan atas konsep-konsep pokok ilmu, obyektivitas, subyek, pengalaman, rasionalitas dan metode ilmiah serta norma-norma ilmu.   Dominasi   ilmuwan   laki-laki   pada   dasarnya   hanyalah   masalah sederhana, dibandingkan dengan persoalan bahwa muatan ilmu itu sendiri bersifat maskulin dan patriarkis.
Hal yang menarik adalah bahwa perkembangan kritik feminis telah bergerak jauh lebih radikal pada gugatan atas dasar-dasar epistemologis dan   ontologis   dari   ilmu   sosial   konvensional.   Dasar-dasar   epistemologis mempersoalkan asas-asas yang membangun pengetahuan dasar-dasar, ontologis mempersoalkan pandangan-pandangan tentang hakikat realitas terdasar.   Kritik   ini   menyampaikan   tinjauan   yang   menggugah   bahwa tonggak-tonggak   filsafat   yang   diagungkan   dan   dihormati,   sejak   semula bersifat   seksis   dan   misoginis.   Filsafat   telah   dirancang   hanya,   oleh   dan
47 Keller Evelyn Fpx, “Women and  Science : Two kultures or One?” Dalam International Jurnal Women Study No 4 , Hlm. 280
menurut kepentingan  laki-laki  serta  terus-menerus menyebarkan  fitnah idiologis yang memusuhi perempuan ke segala penjuru kehidupan. 48
Setiap level kritik mengambil fokus dan tema-tema yang berbeda pada   level-level   praktis   politis,   tema-tema   yang   berkembang   berkisar tentang absennya perempuan dalam dunia ilmu misalnya ketersingkiran perempuan dalam pelaksanaan ilmu dan didomonasi oleh laki-laki dalam proyek-proyek ilmu. Rendahnya akses, peran dan kontrol perempuan atas hasil   dan   penerapan   teknologi   dan   juga   minimnya   perhatian   ilmu terhadap dunia dan pengalaman perempuan.
Sementara itu kritik pada level teoritis-konseptual, tema-tema yang muncul berkisar pada bias maskulin dan androsentrisme dalam wacana ilmu;   genderisasi   ilmu   dan   teknologi,  patriarki   dan   kekuasaan   laki-laki dalam metode ilmu modern; monisme dan pluralisme ilmu; ketersingkiran model pengetahuan  perempuan  juga  konsep  tentang  perempuan  dalam epistemologi dan filsafat.
Dalam   diskursus   ilmu   sosial,   kritik   feminisme   terhadap   tradisi pemikiran   sosial   modern   muncul   terhadap   berbagai   bentuk.   Ancaman kritik-kritik feminisme ini bermula dari keberatan-keberatan mereka atas studi kualitafif   tradisional .   Kritisme   ini   kemudian   melahirkan   dialog metodologis   feminis   dalam   ilmu   sosial.   Bahan-bahan   kritisme   ini kemudian   melahirkan   dialog   metodologi   feminis   dalam   ilmu   sosial.
Bahan-bahan kritisme ini tersedia secara berlimpah sejak akhir tahun 60- an. Premis yang diterima secara mendasar dalam pemikiran para feminis adalah   dalam   kehidupan   sosial   politik   dengan   pandangan   tradisional tentang kehidupan itu sebenarnya menyimpan prasangka-prasangka yang merugikan perempuan. Ilmu sosial tidak memberikan pengetahuan yang cukup   pada   posisi   perempuan,   namun   justru   memperkuat   prasangka- prasangka itu. Ilmu sosial tradisional juga dianggap telah mendevaluasi pengalaman perempuan. Lebih dari itu, ilmu sosial juga menyingkirkan cara berpikir perempuan terhadap dunianya. Mengungkapkan situasi ini
48 Rachmad Hidayat, op.cit, Hlm. 9
dengan   mengeluhkan   “kita   secara   literal   tidak   dapat   menemukan perempuan melalui teori dan ilmu tradisional dalam intitusi akademik dan sosial yang kalah dibandingkan dengan laki-laki
b. Ilmu dan Perbedaan Seks
Dalam paradigma modern konvensional, rasionalitas, filsafat dan ilmu tidak saja dianggap bebas nilai dan obyektif tetapi tidak berkaitan dengan seks. Artinya, tradisi intelektual bersifat netral-seks . Berlawanan dengan keyakinan itu, kritik feminisme terhadap pengetahuan berangkat dari pengandaian bahwa budaya dan tradisi rasionalitas tidak netral seks. Mereka justru melihat dalam perkembangan teori-teori terjadi apa yang disebut sex   blindness (kebutaan   seks).   Walaupan   demikian,   terdapat pandangan   dikalangan   para   feminis   hingga   tingkat   manakah   status   ini dapat diterapkan.
Generalisasi   ilmu   membawa  implikasi   yang   mendasar   bagi  ilmu. Dengan demikian, kaitan ilmu dengan kontruksi gender pun bersifat laten. Hal ini mendorong studi feminis menuju generalisasi ilmu. Generalisasi ilmu adalah hasil sekaligus proses relasi yang kompleks antara kontruksi, idiologi   dan   konsep   gender   yang   dominan   dalam   masyarakat   dengan praktek-praktek  serta  kongnisi  ilmu. Ilmu  itu  sendiri  memiliki   dimensi eksternal yang kental dan amat menentukan model kongnisinya. Dimensi eksternal   ini   adalah   unsur-unsur   konteks   sosio-kultural   dimana   ilmu muncul  dan   beroperasi.   Unsur-unsur   belakangan   ini   kemudian   bersifat sentral dalam penjelasan-penjelasan feminis tentang generalisi ilmu. Kita dapat mengandaikan terjadinya relasi antara ilmu dan kontruksi gender. Pada   relasi   pertama   ilmu   adalah   agen   atau   sumber   yang   membentuk kontruksi,   konsep   dan   keyakinan   gender.   Artinya,   ilmu   telah mereproduksi konsep dan keyakinan gender tertentu dalam masyarakat. Pada relasi kedua ilmu adalah bentuk kontruksi gender itu sendiri. Artinya ilmu dipahami sebagai satu arena dimana kontruksi gender yang dominan dalam   masyarakat   diwujudkan.   Ilmu   lantas   menjadi   agen   yang memproduksi   gender   tertentu   yang   telah   terkontruksi   dalam   struktur
internalnya.   Pada   umumnya,   kritik-kritik   studi   feminis   lebih   banyak menekankan dan selalu diawali dengan analisis yang melihat bagaimana kontruksi gender telah merasuk sedemikian rupa dan menentukan proses strukturarasi ilmu.
c. Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral
Kewarisan   bilateral   dalam   hukum   Islam   mengandung   dua   nilai keadilan,   yaitu   keadilan   Tuhan   dan   keadilan   manusia.   Keadilan   Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang   berasal   dari   yang   transendental.   Artinya   keadilan   dapat   tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari awal   kejadian   sampai   peraturan   yang   menjadi   standar   tingkah   laku makluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi.
Hukum   kewarisan   Islam   hasil   ijtihat   Syafi’i   oleh   sebagian   besar umat Islam telah dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam   Al-Qur’an   dan   Hadis,   sehingga   layak   bagi   setiap   muslim   untuk merasakan  tidak  adil terhadap  hukum  kewarisan  tersebut.  Pemahaman semacam   ini   pada   awalnya   dianggap   sebagai   prinsip   keadilan   obyektif semata keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan   sistem   kekeluargaan   matrilineal   dan   bilateral   sebab   kewarisan Syafi’i bercorak patrilinial. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian   keadilan   subyektif   beradaptasi   dengan   penilaian   keadilan obyektif sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus, yaitu keadilan obyektif dan keadilan subyektif.
Persoalannya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya terdapat   kekeliruan   konsep   hukum   Islam   dalam   menangkap   pancaran hikmah   Allah   dalam   Al-Qur’an   berupa   hukum   kewarisan   Islam. Jawabannya   akan   kembali   pada   sejauh   mana   argumentasi   normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep dengan norma dasar
hukum  Islam.   Dalam   hal  ini   bagaimana  Al-Qur’an   dan   Hadis  merestui konsep   yang   ditawarkan   tersebut.   Tentunya   yang   tak   kalah   pentingnya adalah   bagaimana   penerima   konsep   bersedia   untuk   membuka   diri terhadap norma dan rasio. 49
Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil dipandang dari dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan   rasional   dan   keadilan   metafisis.   Keadilan   rasional,   konsep keadilan   tercermin   dari   konsep   yang   ilmiah,   sebab   berangkat   dari kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewarisan bilateral terbentuk dari pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan secara umum, sedang keadilan metafisis yang ditawarkan adalah   keadilan   yang   terpancar   dari   pedoman   dasar   sumber   keadilan metafisis itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
Kedua prinsip  keadilan  tersebut bukan lahir  begitu  saja tersebut tidak begitu saja bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan metafisis berkembang pesat pada era klasik pra-Socrates dan plato. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan   pemikiran   manusia,   Aristoteles   mempelopori   prinsip keadilan   disamping   metafisis   juga   intelektual   rasional.   Artinya   dengan menjadikan sistem kewarisan Islam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja berarti menarik mundur hukum Islam ke arah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan zamannya lagi.
d. Keadilan Antropologis
Keadilan   antropologis   adalah   nilai   keadilan   yang   berangkat   dari pengertian pluralitas budaya manusia. Keadilan antropologis dapat juga diartikan sebagai keadilan manusia, artinya keadilan yang mendasarkan pada   pengertian   keadilan   dari   sudut   manusia   secara   alamiah.   Nilai keadilan   manusiawi   dijadikan   landasan   untuk   membentuk   budaya. Variabel ini perlu diperhatikan sebab budaya adalah kenyataan empiris, sementara konsep adalah sebagai apa yang diinginkan sebagai idealitas
49 Abdul Ghofur Ansori, op.cit, Hlm. 160
sang   penggagas.   Apabila   hukum   kewarisan   Islam   tidak   memperhatikan kenyataan   empirisnya,   maka   konsep   itu   akan   sulit   menyentuh   dalam tataran praktis. Sebab hukum itu tidak mencerminkan keadilan alamiah sebagai proses menuju terbentuknya budaya.
Sebagai   norma   hukum,   hukum   kewarisan   Islam   secara   otomatis akan   bersentuhan   dengan   permasalahan   sosial   walaupun   pada   tataran kelompok sosial yang terkecil yaitu keluarga. Dengan demikian, mengukur keadilan dalam konsep ilmu kewarisan tidak dapat melepas diri dari teori keadilan umum. Ada dua hal yang sering dievalusi yang berkaitan dengan keadilan dalam hubungan terhadap pengalaman dan interaksi sosial, yaitu apa   yang   mereka   dapatkan,   bagaimana   proses   yang   dialami   dalam mengenai apa yang diperolehnya, tetapi sebagian lagi bahwa proses dan prosedur yang dialami adalah hal yang lebih penting.
e. Keadilan Gender
Konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangan domonasi   laki-laki   dalam   hukum   kewarisan   Islam   sebelumnya.   Dalam kewarisan Syafi’i, anak perempuan menjadi asabah bukan atas kedudukan sendiri   sebagai   asabah   tetapi   disebabkan   adanya   anak   laki-laki   yang menariknya sebagai asabah, dalam bahasa Syafi’i disebut asabah bi al- ghairi.
Konsep kewarisan model Syafi’i tersebut bertolak belakang dengan konsep yang ditawarkan Hazairin, dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, keduanya berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
Konsep   mawali   bila   dibandingkan   dengan   prinsip Naminem Laederenya Soekanto   akan   menampakkan   keserasian.   Sebab   mawali menjadikan cucu sebagai ash-habul faraidl, pada kewarisan Syafi’i yang dirugikan   oleh   saudara   pewaris   menjadi   ahli   waris   yang   mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.
Demikian pula dengan prinsip Suum Cuique Tribuere . Bila anak laki-laki mempunyai kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama   bagi   anak   perempuan.   Hal   ini   sesuai   dengan   penggantian Suum Cuique   Tribuere yaitu   “apa   yang   anda   boleh   mendapatkannya”.   Begitu juga dalam Al-Qur’an Allah tidak pernah membedakan laki-laki dengan perempuan.
Di samping itu konsep kewarisan Syafi’i yang dinilai bias gender adalah   perbedaan   kemampuan   menghijab   antara   laki-laki   dengan perempuan.   Anak   laki-laki   dapat   menghijab   para   saudara   dari   segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek dan nenek dari pewaris mempunyai kemampuan untuk itu. Sedangkan dalam konsep kewarisan bilateral,   anak   laki-laki   dan   perempuan   mempunyai   kemampuan   yang sama dalam urusan hajib-mahjub.
Anehnya,   bagi   sebagian   orang   bentuk   ketidaksetaraan   laki-laki dengan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada   dalam   kewarisan   Islam,   bahkan   beberapa   peneliti   ada   yang menganggap hal itu sebagai bentuk keadilan. Crosby (1982), Feather (1990), Jacson dkk (1992) menemukan bahwa perempuan lebih mudah memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat tersebut. Hal semacam ini cenderung menjadi false consciousness yang perlu perhatian dan usaha untuk memperbaikinya, sebab Al-Qur’an tidak pernah membedakan jenis kelamin dalam keadilan kewarisan.
f. Prinsip   Keadilan   Berimbang   dalam   Hukum   Kewarisan Islam
Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kata al-adlu, di dalam Al-Qur’an kata al-adlu atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata   al-adlu   itu   dikemukakan   dalam   konteks   yang   berbeda   dan   dalam arah   yang   berbeda   pula.   Sehingga   akam   memberikan   definisi   yang
berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya. 50 Dalam hubungan dengan   hak   yang   menyangkut   materi,   khususnya   yang   menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan   kewajiban,   keseimbangan   antara   yang   diperoleh   dengan   keperluan dan kegunaan.
Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat   dikatakan   bahwa   perbedaan   gender   tidak   menentukan   hak kewarisan   dalam   Islam.   Artinya   sebagaimana   laki-laki   dan   perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara   jelas   disebut   dalam   Al-Qur’an   dalam   surat   an-Nisa   ayat   7   yang menyamakan   kedudukan   laki-laki   dan   perempuan   dalam   hak mendapatkan   warisan.   Pada   ayat   11-12,   176   surat   an-Nisa   secara   rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki- laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).
Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat   dalam   dua   bentuk. Pertama :   laki-laki   mendapat   jumlah   yang sama   banyak   dengan   perempuan;   seperti   ayah   dengan   ibu   sama-sama mendapatkan   seperenam   dalam   keadaan   pewaris   meninggalkan   anak kandung,   sebagaimana   yang   dinyatakan   dalam   ayat   11   surat   an-Nisa. Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama- sama mendapat seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris   langsung   seperti   suami/istri,   anak,   bapak   dan   ibu   maka   berlaku surat an-Nisa’ ayat 12. Kedua : laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua   kali   lipat   dari   yang   di   dapat   oleh   perempuan   yaitu:   anak   laki-laki dengan   anak   perempuan,   suami   dengan   isteri,   sebagaimana   tersebut dalam ayat 12 surat an-Nisa’.
50 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jaka rta, 2004,
Hlm. 24-27
Ditinjau   dari   segi   jumlah   bagian   saat   menerima   hak,   memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena   keadilan   dalam   pandangan   Islam   tidak   hanya   diukur   dengan jumlah   yang   didapat   saat   menerima   hak   waris   tetapi   juga   dikaitkan kepada
kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak   materi   dibandingkan   dengan   wanita.   Hal   tersebut   dikarenakan pria dalam ajaran  Islam  memikul kewajiban ganda yaitu untuk  dirinya sendiri   dan   terhadap   keluarganya   termasuk   para   wanita;   sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 34.
Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada   wanita,   dalam   kapasitasnya   sebagai   pembimbing   yang bertanggung   jawab   atas   wanita.   Inilah   konsep   keadilan   dalam   Hukum Kewarisan Islam.
Walaupun kerabat garis ke atas, yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat   An-Nisa   ayat   11   menyatakan   bahwa   keduanya   mempunyai kedudukan   yang   sama,   namun   terdapat   perbedaan   dalam   jumlah   yang diterima.   Anak   rata-rata   mendapatkan   bagian   yang   lebih   besar dibandingkan   dengan   apa   yang   diterima   oleh   orang   tuanya.   Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.
Hak   warisan   yang   diterima   oleh   ahli   waris   pada   hakekatnya merupakan   kontinuitas   tanggung   jawab   pewaris   terhadap   keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang   kemudian   menjadi   pewaris)   terhadap   keluarga   (yang   kemudian
menjadi   ahli   waris)   bagi   seorang   laki-laki   tanggung   jawab   yang   utama adalah   istri   dan   anak-anaknya   merupakan   kewajiban   yang   harus dipikulnya.
Umur   juga   tidak   menjadi   faktor   yang   menentukan   dalam pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat   saat   dilangsungkannya   pembagian   harta   warisan   tetapi   untuk jangka   waktu   yang   lama   sampai   pada   usia   dewasa,   yang   kecil membutuhkan   materi   yang   sama   banyaknya   dengan   orang   yang   sudah dewasa.   Bila   dihubungkan   dengan   besarnya   keperluan   orang   dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya   akan   mendapatkan   kadar   manfaat   yang   sama   atas   apa   yang mereka   terima.   Inilah   keadilan   hakiki   dalam   pandangan   Islam,   yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Dari   uraian   pembahasan   tersebut   di   atas   dapat   ditarik   suatu kesimpulan   bahwa   Hukum   Waris   Islam   telah   mengakomodir   prinsip hukum yang berkeadilan gender dengan bukti:
a. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam   mendapatkan   harta   warisan   dari   orang   tuanya   maupun   dari saudaranya.
b. Perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak Perempuan sebagai dzawil furud apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki.
c. Perbandingan antara suami dan istri dengan perbandingan (2:1), apabila   suami   sebagai   satu-satunya   orang   yang   bertanggung   jawab ekonomi   rumah   tangga.   Apabila   suami   bukan   sebagai   satu-satunya yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandingan ini bisa berubah.
d. Hukum Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli   waris   terhadap   orang   tua   laki-laki,   orang   tua   perempuan   dan terhadap saudaranya.

## 2. Saran
Untuk   dapat   mencerminkan   hukum   kewarisan   yang   berkeadilan gender   yaitu   hukum   yang   memperhatikan   hak-hak   laki-laki   maupun perempuan, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat atau “rahmatan lil alamin” yaitu   rahmat   untuk   semua   alam   dengan   mendahulukan   musyawarah untuk   mencapai   mufakat   dan   tidak   bersekutu   dalam   hal   yang   tidak diridhoi oleh Allah.

## D. Daftar Pustaka
Abdul   Anshari   Ghofur, Filsafat   Hukum   Kewarisan   Islam ,   UII   Press, Yogyakarta, 2005.
Adnan Taufik Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung, 1994.
Ahmad Azizi Qodri, Memahami Hukum , Wawasan, 13 Januari 1990.
Ali DM, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
Alkostar Artijo , M Sholeh Amin , Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
Amir   Sarifuddin, Hukum   Kewarisan   Islam, Prenada   Media,   Jakarta, 2004.
Aristoteles, The   Ethics   of   Aristoteles , Dalam   S   Tasrif,   Bunga   Rampai Filsafat Hukum , Abardin, Jakarta, 1987.
Asra   Azumardi, Akar-akar   Historis   Pembaharuan   Islam   di   Indonesia Neo   Sufisme   Abad   ke   11-12   dalam   Tasawuf ,  Yayasan   Wakaf Paramadina, Jakarta, 1996.
-------------------, Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1997.
Atan Andre Ulan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rowls , Kanisius, Yogyakarta, 2001.
Bacon,   Francis, The   Philosopy   of   Francis   Bacon ,   Liverpool   University Press, Liverpool, 1964.
Bambang   Sugiharto, Post   Modern   Tantangan   Bagi   Filsafat ,   Kanisius, Yogyakarta, 1996.
Donald, Mac, Development of Muslim Theology, Jurisprudence Theory , Khayat Oriental Reprint, Beirut, 1965.
Elsia, Brian, The  Masculine Umage of Science How Much Does Gender Reality Matter Harding Jan Perspektif On Gender and Science, Taylor and Francis Ltd, Basing Toke, 1998.
Eman Suparman, Hukum Waris di Indonesia , Rajawali Press, Bandung, 2005.
Ensiklopedi Indonesia, 1984.
Frans J Rengka, Dialog dan Keadilan dalam Proses Peradilan Pidana, Diponegoro University Press, Semarang, 2003. Frans   Magnis   Suseno, Moralitas   dan   Nilai-nilai   Komunitas,   Debat Antara   Komutarisme   dan   Universalisme   Etis, Majalah   Filsafat Driyakara, Tahun XXI No. 2, 1995.
Harun   Nasution, Pembaharuan   Dalam   Islam   Sejarah   Pemikiran   dan Gerakan , Bintang Cet 4, Jakarta, 1986.
Haste   Weinrich   Heirlen, Does   Rationaly   Overcome   a   Dualistic   World View, Perspektiof On Gender and Science, Taylor and Francis Ltd, Bagis Toke, 1986.
Heideh   Moghisi, Feminisme   dan   Fundamentalisme   Islam ,   LKIS, Yogyakarta, 2004.
Herry   Santoso, Idiologi   Patriarki   dalam   Ilmu-ilmu   Sosial ,   Proyek Penelitian PSW UGM, Yogyakarta, 2001.
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1979.
Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta, 1982.
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas , Liberty, Yogyakarta, 1981.
------------------, Asas-asas   Hukum   Adat,   Bekal   Pengantar ,   Liberty, Yogyakarta, 1982.
Kuhzari,   Ahmad, Sistem   Asobah   Dasar   Pemindahan   Hak   Milik   Atas harta Peninggalan, Dar Al-jail, Beirut, 1973.
Keller Evelyn Fpx, Women and Science : Two Kultures or One,  Dalam International Jurnal Women Study
Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
Mudzhar M Atho , Figh dan Reaktualisasi Ajaran Islam , Makalah Serie KKA 50 TH v/1991, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1991.
Notohamijoyo, Masalah   Keadilan   Hakikat   dan   Pengenaannya   dalam Bidang   Masyarakat   Kebudayaan,   Negara   antar   Negara ,   Tirta Amerta, Semarang, 1971.
Qurtubi Sumanto, Al, Era Baru Figh Indonesia , Cermin, Yogyakarta, 1999.
Rachmad   Hidayat, Feminisme   dan   Perlawanan   Terhadap  Teori  Sosial Maskulin , Jendela, Yogyakarta, 2004.
Rowls, John, A Theory Of Justice, Harvard University Press, Cambridge,
1971.
Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
----------------------, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, 1980. Sabiq S, Fighus Sunnah, Darul Kitab Al- a’roby Jus 14, Beirut Libanon, 1996.
Syidie Rosalin, A Natural Women, Culture Men A Feminist Persepektif on Sosiology , Methuen Publican, Ontario, 1987.
Suhardi   K   Lubis, Hukum   Waris   Islam   Lengkap   dan   Praktis, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Theo Huiijbers, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1991.