## Legalitas

## Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan
Muhammad Bima Alfaresi, Muhmmad Zen Abdullah, dan * Sarbaini Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
* Correspondence email : sarbaini@unbari.ac.id
Abstract. Medical personnel have a code of ethics in carrying out their duties in providing health services to patients. However, it  is found  that  medical  personnel  perform  abortion,  then  this  fulfils  the elements  of  a  criminal  offence  and  is  accountable  as stipulated  in  the  Criminal  Code  (KUHP)  prohibiting  abortion  without  exception,  then  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number  36  Year  2009.  Therefore,  this  article  aims  to  analyse  the  Criminal  Liability  of  Medical  Personnel  Who  Perform Obstetric Miscarriages.
Keywords : Abortion, Medical Personnel, Criminal Liability
Abstrak. Tenaga  Medis  memiliki  kode  etik  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada pasien.  Namun  ditemukan  bahwa  tenaga  medis  melakukan  pengguguran  kandungan,  maka  hal  ini  memenuhi  unsur  –unsur tindak pidana dan dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi  tanpa  pengecualian,  maka  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009.  Sehingga  artikel  ini  bertujuan untuk menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan.
Kata Kunci : Aborsi, Tenaga Medis, Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum ialah melakukan penguguran kandungan (Aborsi) terhadap pasien, penguguran kandungan dalam pandangan dan kedudukan hukum aborsi di Indonesia merupakan suatu tindak pidana. Tindakan kriminal yang umum dilakukan oleh tenaga kesehatan tergolong jenis kriminal kerah putih. Salah satu bentuk tindak kriminal kerah putih yang dapat dilakukan profesi dokter adalah fraud layanan kesehatan. Tindak kriminal  kerah  putih  didefinisikan  sebagai  ketidakjujuran,  penyembunyian,  pelanggaran terhadap  kepercayaan,  dan tidak  selalu  berbentuk  ancaman  fisik  maupun  kekerasan.  Kejahatan  kerah  putih  dapat  dilakukan  oleh  individu  dan organisasi untuk mendapat keuntungan pribadi maupun keuntungan bisnis.
Bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari  segi  masyarakat  menunjukan  pandangan  normatif  mengenai  kesalahan  yang  dilakukan.  Tindak  pidana  adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana,  di  mana  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  adalah  demi  terpeliharanya  tertib  hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 1
Penguguran kandungan (Aborsi) yang sebagai mana diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) berbunyi:
Pasal 346 “ Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ” .

## Pasal 347
1. Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan    kandungan  seorang  wanita  tanpa persetujuannya, diancam  dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan itu  mengakibatkan matinya  wanita tersebut  diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

## Pasal 348
1. Barang  siapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang  wanita  dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
1 Ibid. Hal.52

## Pasal 349
Jika  seorang  dokter,  bidan  atau  juru  obat  membantu  melakukan  kejahatan  berdasarkan  pasal  346,  ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat  ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat  dicabut  hak  untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  346,  Pasal  347,  Pasal  348,  serta  Pasal  349  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  pelaku  tindakan  aborsi  secara  tegas  dilarang  tanpa  pengecualian,  sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi sekalipun itu dilakukan oleh tenaga medis.
Jika  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  melarang  aborsi  tanpa  pengecualian,  maka Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  justru  memberikan pengecualian  bagi  tenaga  medis  ataupun  seorang  dokter  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  75,  Pasal  76  dan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut: Pasal 75
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau  janin,  yang  menderita  penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan  pra   tindakan  dan  diakhiri  dengan  konseling  pasca  tindakan  yang    dilakukan  oleh  konselor yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang  memiliki  sertifikat  yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 77
Pemerintah  wajib  melindungi  dan  mencegah  perempuan  dari  aborsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan  aborsi,  akan  tetapi  larangan  tersebut  dapat  pengecualian  dengan  syarat-syarat  tertentu  yaitu  adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) butir a dan b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi.  Namun  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak memberikan  ruang  sedikit  pun  terhadap  tindakan  aborsi  dan  melarang  aborsi  tanpa  pengecualian  meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis.

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana  Tenaga  Medis  Yang  Melakukan  Pengguguran  Kandungan berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  ini  berarti  dari  sudut  pandang  hakim  bahwa  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Unsur setiap orang
2. Unsur  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  ialah  subyek  hukum  yaitu  setiap  orang  pendukung  hak  dan  kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan  terhadap  orang  yang  diajukan  sebagai  Terdakwa,  dengan  demikian  dalam  perkara  ini  tidaklah  terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa.
Unsur  dengan  sengaja  ditempatkan  diawal  perumusan  suatu  delik,  haruslah  dipenuhi  adanya  unsur kesengajaan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana (KUHP) tidak menjelaskan  mengenai definisi kesengajaan atau Dolus Intent Opzet. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan  yaitu teori kehendak (Willstheorie) dan teori pengetahuan (Voorstellings Theorie). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang  diarahkan  untuk  mewujudkan  perbuatan  dan  unsur-unsur  lain  yang  dirumuskan  dalam  tindak  pidana. Sedangkan  menurut  teori  pengetahuan,  kesengajaan  adalah  apa  yang  diketahui  atau  dapat  dibayangkan  pelaku sebelum  melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana  yang akan dilakukannya,  sebagaimana dalam Memorie  van Teolichting (MVT) , kesengajaan sebagai Willens En Wetens adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya.
Dengan  melihat secara keseluruhan dari rangkaian  tindakan  terdakwa beserta alat-alat bukti dipersidangan, kesaksian  dan  petunjuk  barang  bukti  serta  keterangan  terdakwa  yang  kemudian  membenarkan  serangkain perbuatannya,  surat  dakwaan  sebagaimana  yang  telah  diajukan  oleh  Jaksa  Penutut  Umum  hingga  putusan  majelis hakim  menjatuhkan  vonis  pidana  penjara  selama  1  (Satu)  tahun  sudah  sangat  sepadan  dengan  tindakan  yang dilakukan oleh terdakwa ( Menurut Pertimbangan Majelis Hakim ).
Dalam  Musyawarah  Majelis  Hakim  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  penjatuhan  hukuman  ( Concurring Opinion) oleh  salah  seorang  Hakim  dalam  putusan  pemidanaan,  Hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan pemidanaan  sesuai  dengan  pertimbangan  hukum  dan  nuraninya.  Majelis  tidak  bisa  mencapai  kata  mufakat  secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana ( Straafmaat ) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk  kasus  ini  berdasarkan  pertimbangan  yuridis  ( Legal  Justice ),  sosiologis  ( Social  Justice )  dan  moral  ( Moral Justice ), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui  lahirnya  putusan-putusan  yang  mempertimbangkan  dengan  sungguh-sungguh  bobot,  akibat  dan  motif  dari suatu tindak pidana.
Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kesatu dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan  sifat  melawan  hukum  dan  alasan  pembenar  yang  meniadakan  kesalahan  dalam  diri  terdakwa,  maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang  ancamannya  menurut  Pasal  194  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).
Tetapi  dalam  perkara  ini  terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  selama  selama  1  (Satu)  tahun  dengan  ketentuan masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dan  denda  sebesar  Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang  telah  dilakukan  terdakwa  sebagaimana  analisis  penulis  bahwa  putusan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  dalam  menciptakan  tujuan  hukum  itu  sendiri.  Keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian    hukum    haruslah tersirat    dalam    suatu    putusan.    Perbuatan  aborsi yaitu  sama  dengan  menghilangkan  nyawa  serta  merupakan perbuatan  yang  tidak  manusiawi  karena  seyogiaya  hanya  sang  penciptalah  yang  paling  berhak  atas  itu,  alasan pembenar  dan  pemaaf  tidak  seharusnya  dapat  menghapus  kesalahan  yang  telah  diperbuat,  Apalagi  terdakwa  tidak menunjukan  kelainan  fisik  maupun  mental.  Manusia  memang  memiliki  kesalahan  dan  tidak  ada  manusia  yang sempurna  semua  berproses  dengan  bertambahnya  usia  dan  perkembangan  zaman,  pasti  adanya  perkembangan pemikiran  ke  yang  lebih  baik,  jikalau  tidak  terjadi  praktik  aborsi  itu  bisa  saja  terdakwa  mendapat  mukzijat  untuk memperbaiki diri atau taubat atas semua kesalahannya.
Akhir dari sebuah proses  peradilan  adalah  putusan.  Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya mengandung penjatuhan vonis yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa  sesuai  dengan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Berapapun  sanksi  pidana  yang  dijatuhakan  oleh  hakim tidak  menjadi  permasalahan  selama  itu  dianggap  sudah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat,  Berdasarkan teorinya Aristoteles bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian  hukum  haruslah  tersirat  dalam  suatu  putusan.  Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.
Seperti  diketahui  Ancaman  pidana  pelaku aborsi menurut  Pasal  194  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).
Setiap  Tenaga  Medis  sebagai  pembawa  nilai-nilai  luhur  profesi,  pengamalan  etika  kedokteran  yang dilandaskan pada moralitas kemanusiaan akanmenjadi tempat kebenaran “serbabaik” dari manusia penyandangnya. Para  dokter  Indonesia  selayaknya  menjadi  model  panutan  bagi  masyarakatnya.  Dokter  Indonesia  seyogyanya memiliki  keseluruhan kualitas  dasar  manusia  baik  dan  bijaksana,  yaitu  sifat  Ketuhanan, kemurnian  niat,  keluhuran budi,  kerendahan  hati,  kesungguhan  dan  ketuntasan  kerja,  integritasilmiah  dan  sosial,  serta  kesejawatan  dan  cinta Indonesia.  Dari  pancaran  kualitas  dasariah  tersebut  pengamalan  nilai  nilai  etik  oleh  siapapun  dokternya,  akan menjadi cahaya penerang peradaban budaya profesi di tanah air tercinta Indonesia, pada situasi dan  kondisi apapun, dimanapun berada dan sampai kapan pun nanti.
Maka  dari  itu  alangkah  lebih  baiknya  jika  peranan  seorang  hakim  sebagai  pihak  yang  memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Asas Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi”  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Melakukan  tindak pidana Aborsi dinilai  sebagai  kualifikasi  kejahatannya  tidak  ringan  (tidak  mengurangi  dari  tuntutan  jaksa)  kalau perlu  melakukan  ultra  petita  (memvonis  lebih  dari  tuntutan).  Meskipun  suatu  pemidanaan  yang  dimaksudkan disamping  membawa  manfaat  bagi  masyarakat  umum,  yang  terpenting  adalah  diharapkan  agar  membawa  manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.
Oleh  karena  itu  penjatuhan  pidana  tidaklah  bertujuan  sebagai  balas  dendam  dan  untuk  menimbulkan  duka nestapa  bagi  terdakwa,  melainkan  dimaksudkan  agar  terdakwa  kelak  dikemudian  hari  setelah  selesai  menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang  disertai  tekad  dan  prinsip  untuk  senantiasa  lebih  berhati-hati  dalam  menapaki  perjalanan  hidup  dan kehidupannya  serta  dapat  berusaha  menimba  kembali  sebagai  manusia  yang  berharkat  dan  bermartabat  di  tengah- tengah masyarakat.
Hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  pemidanaan  sesuai  dengan  pertimbangan  hukum  dan nuraninya.  Majelis  tidak  bisa  mencapai  kata  mufakat  secara  utuh  dan  bulat  di  dalam  merumuskan  lamanya  sanksi pidana  ( Straafmaat )  yang  dianggap  paling  tepat,  sesuai  dan  adil  untuk  kasus  ini  berdasarkan  pertimbangan  yuridis ( Legal  Justice ),  sosiologis  ( Social  Justice )  dan  moral  ( Moral  Justice ),  putusan  yang  akan  dijatuhkan  haruslah memenuhi  rasa  keadilan,  tidak  hanya  bagi  terdakwa  melainkan  juga  bagi  korban  dan  masyarakat  dengan  tetap berpegang  pada  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  melalui  lahirnya  putusan-putusan  yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidananya.
Pidana  yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan  memenuhi tujuan dari  pemidanaan itu sendiri secara filosofi yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, secara sosiologis dimasa yang akan datang dapat menimbulkan  efek  jera  bagi terdakwa dan Secara Yuridis berapapun Sanksi Pidana yang dijatuhakan  oleh  Hakim  tidak  menjadi  permasalahan    selama    tidak    melebihi    batas    minimum    dan    maksimum Sanksi Pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Sanksi Pidana sehingga Putusan yang  dijatuhkan  secara  objektif  dapat    diterima  dan  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  luas  pada  umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :
1. Harus  bertindak  menurut  garis-garis  yang  dibenarkan  dalam  hukum  acara  yang  berlaku  dengan  memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
a) Menjunjung  tinggi  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  putusan  ( right  to  decision )  dalam  arti  setiap  orang berhak  untuk  mengajukan  perkara  dan  dilarang  menolak  untuk  mengadilinya,  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
b) Semua pihak  yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan  yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan  untuk  membela  diri,  mengajukan  bukti-bukti,  serta  memperoleh  informasi  dalam  proses pemeriksaan ( a fair hearing );
c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain ( no bias ) dengan menjunjung tinggi prinsip ( nemo jude in resua );
d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran  hukum  yang  sistematis  ( Reasones  and  argumentation  of  decision ).  Argumentasi  tersebut  harus diawasi  ( Controleerbaarheid )  dan  diikuti  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  ( accountability )  guna menjamin sifat keterbukaan ( Transparency ) dan kepastian hukum ( Legal Certainly ) dalam proses peradilan;
e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak  dibenarkan  menunjukkan  sikap  memihak  atau  bersimpati  ataupun  antipati  kepada  pihak-pihak  yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang  telah  dilakukan  terdakwa,  sebagaimana  analisis  penulis  bahwa  putusan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam  suatu  putusan.  Putusan  itu  sendiri  ditujukan  bagi  siapa  saja  yang  ikut  andil  dalam  suatu  kasus  pidana  oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.
Mengenai  keadilan  sendiri  merupakan  suatu  penilaian  terhadap  perlakuan  atau  tindakan  yang  dikaji  dengan suatu  norma  yang  menurut  pandangan Subjektif melebihi  dari  norma-norma  lain.  Untuk  mengartikan  keadilan sangatlah  sulit  dikarenakan  kedilan  tersebut  sangat  luas  cangkupannya  dan  keadilan  itu  sendiri  tidak  hanya  bagi korban,  tetapi  juga  keadilan  tersebut  harus  mencangkup  semua  pihak,  keadilan  demikian  adalah  keadilan  yang perpandan Subjektif ,  dalam  perkembangan  sejarah  penilaian  keadilan  sering  berubah  menurut  tempat  ruang  dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengani keadilan.
Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian  juga  hukum  dilaksanakan  bertujuan  untuk  mencapai  keadilan.  Sehingga  dengan  ditegakkannya  hukum akan  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Meskipun  sebenarnya  keadilan  itu  sendiri  bersifat Subyektif dan Individualistis . Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan  rohaniawan,  namun  demikian  apabila  orang  bertanya  tentang  keadilan  atau  bertanya  tentang  apa  itu  keadilan, akan  muncul  berbagai  jawaban  dan  jawaban  ini  jarang  memuaskan  hati  orang  yang  terlibat  maupun  para  pemikir yang tidak terlibat.
Berbagai  jawaban  mungkin  akan  muncul  yang  menunjukkan  bahwa  sukar  sekali  diperoleh  jawaban  umum, apabila  dikemukakan  jawaban  atau  batasan  tentang  keadilan  oleh  suatu  masyarakat  maka  akan  terdapat  semacam jawaban  yang  sangat  beragam,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  berbagai  rumusan  tentang  keadilan  merupakan rumusan  yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk  undang-undang  yang  akan  merumuskannya  pada pertimbangan sendiri.
Prinsip  keadilan  dalam  pembentukan  hukum  dan  praktek  hukum,  memperoleh  kedudukan  dalam  dokumen- dokumen  resmi  tentang  hak  asasi  manusia.  Bahkan  jauh  sebelum  dokumen-dokumen  hak  asasi  itu  dikeluarkan, prinsip  keadilan  telah  dijadikan  sebagai  landasan  moral  untuk  menata  kehidupan  masyarakat.  Filsuf  hukum  alam seperti  Agustinus  mengajarkan  bahwa  hukum  abadi  yang  terletak  dalam  budi  Tuhan  ditemukan  juga  dalam  jiwa manusia.
Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.
Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi ( Undivided Goods ) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga  negara  atau  warga  masyarakat  dapat  menikmati  tanpa  harus  menggangu  hak  orang  lain  dalam  proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi ( Divided Goods ) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara  mampu  untuk  memberikan  apa  yang  dibutuhkan  para  warganya  secara  adil,  atau  dengan  kata  lain  dimana terdapat  keadilan  distributif,  maka  keadaan  tersebut  akan  mendekati  dengan  apa  yang  disebut  keadaan  dimana tercapainya  keadilan  sosial  bagi  masyarakat.  Sebaliknya  keadilan  komutatif  menyangkut  mengenai  masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti  hubungan  antara  lembaga  tersebut  dengan  para  anggotanya,  akan  tetapi  hubungan  antara  perserikatan  dengan
perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.
Obyek  dari  hak  pihak  lain  dalam  keadilan  komutatif  adalah  apa  yang  menjadi  hak  milik  seseorang  dari awalnya  dan  harus  kembali  kepadanya  dalam  proses  keadilan  komutatif.  Obyek  hak  milik  ini  bermacam-macam mulai  dari  kepentingan  fisik  dan  moral,  hubungan  dan  kualitas  dari  berbagai  hal,  baik  yang  bersifat  kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang  bukan  warga  negara  memperoleh  kemanfaatan  kecuali  dalam  hubungan  yang  bersifat  timbal  balik  terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau  fasilitas  lain  dari  suatu  negara  yang  dikunjunginya.Mengenai  persamaan  ini,  berkembang  suatu  pengertian bahwa  persamaan  bukan  hanya  menyangkut  dengan  seberapa  jauh  konstribusi  warga  negara  terhadap  negara  atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan konstribusinya.
Orang  yang  tidak  mempunyai  modal,  tidak  berpendidikan,  cacat  tubuh  dan  sebagainya  yang  tetap  menjadi warga  negara  harus  mendapat  jaminan  dalam  keadilan  distributif  untuk  memperoleh  bagian,  minimal  dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2016. Pelajaran Hukum Pidana 2 . Rajawali Pers. Jakarta. Heri  Tahir.  2010. Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia .  Laksbang  Pressindo. Yogyakarta.
Purba, Edwin Capri, 2015. Tinjauan Yuridis Pengaturan aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009
Tentang Kesehatan, Riau University.
Harmien  Hadiati  Koeswadji,  1998. Hukum  Kedokteran  (Studi  Tentang  Hubungan  Hukum  Dalam  Mana  Dokter Sebagai Salah Satu Pihak )”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hendrik, 2012. Etika dan Hukum Kesehatan , Buku Kedokteran EGC. Jakarta. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan