Vol. 03  No. 1  Juni  2017 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

## MUHAMMAD ROIHAN DAULAY
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Sumatera Utara
Gmail: daulaymuhammadroihan@gmail.com

## Abstract
Democracy  has  a  set  of  value  that  becomes  its  characteristic  to  achieve  the purpose of democracy itself. Through time to time, democracy has shown a significant  progression  and  becomes  a  crucial  topic  not  only  in  politic  and economy but also in education. Democracy in education is kind of freedom that is  used by the educator to develop the quality of education.  Islam has emphasized  Islamic  people  to  treat  human  in  a  good  way  and  also  the equality  especially  in  education.  All  people  have  the  same  right  and opportunity in education furthermore to build the consciousness of them to study without any discrimination in all aspect of life.
Keyword :  Educational Democracy, Persfektive, Education
Philosophy, Islam

## Abstrak
Demokrasi  mempunyai  seperangkat  nilai  yang  menjadi  ciri  khas  untuk mencapai tujuan demokrasi  itu sendiri. Perkembangan demokrasi sampai saat ini tetap mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat  bahwa  pembicaraan  demokrasi  telah  meluas  tidak  hanya  dalam bidang  politik,  ekonomi,  akan  tetapi  telah  berkembang  dalam  bidang pendidikan.  Demokrasi  pendidikan  berarti  adanya  kebebasan  yang diberikan kepada pelaku pendidikan guna untuk meningkatkan kemajuan dalam dunia pendidikan. Islam telah menganjurkan kepada umatnya agar memperlakukan  orang  lain  sebagaimana  memperlakukan  dirinya  sendiri. Dalam  Islam  juga  menyerukan  adanya  prinsip  persamaan  dan  peluang yang  sama  dalam  belajar,  sehingga  terbukalah  kesadaran  untuk  belajar bagi  semua  orang,  tanpa  adanya  perbedaan  antara  si  kaya  dan  si  miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik.
Kata Kunci : Demokrasi Pendidikan, Persfektif, Filsafat Pendidikan, Islam

## PENDAHULUAN
Keberadaan  demokrasi  dalam  pendidikan  Islam,  tentu  saja  tidak  dapat dilepaskan  dari  sejarah/demokrasi  dalam  ajaran  Islam  dan  demokrasi  secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad  SAW  yang  dikenal  dengan  istilah  ‚musyawarah‛.  Kata  demokrasi
Vol. 03  No. 1  Juli  2017
memang tidak ada terdapat di dalam Alquran dan hadits, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk keperadaban Islam.
Dalam  memberikan  penafsiran  makna  demokrasi  pendidikan  terdapat bermacam-macam  konsep,  sama  seperti  beraneka  ragam  pandangan  dalam memberikan  arti  demokrasi.  Dalam  pemerintahan  demokrasi,  demokrasi  harus dijadikan filsafat hidup yang harus ditanamkan kepada setiap peserta didik.
Secara umum bahwa demokrasi pendidikan bisa dimaknai sebagai suatu tatanan di mana nilai nilai demokrasi, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan,  kemajemukan  dan  toleransi,  dijadikan  sebagai  landasan  atau  asas dalam seluruh program dan praktik pendidikan. Dalam situasi saat sekarang ini banyak  masalah  pendidikan  yang  muncul,  terlalu  sepele  dalam  akibat  kurang adilnya  dalam  memperoleh  kesempatan  untuk  mengakses  pendidikan,  sampai saat sekarang ini dapat dilihat betapa banyaknya perlakuan orangtua yang selalu meyalahkan  guru,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap  pendidikan. Dalam  situasi  seperti  ini  maka,  terdapat  suatu  masalah  yang  berhubungan dengan nilai dan praktik demokrasi pendidikan.
Untuk  memperoleh  informasi  yang  lebih  jauh  tentang  kajian  demokrasi pendidikan, tulisan ini akan membahas demokrasi pendidikan dalam persfektif filsafat  pendidikan  Islam.  Adapun  sub  yang  akan dikembangkan  dalam  tulisan ini  adalah  makna  demokrasi  dan  Islam,  makna  demokrasi  dalam  pendidikan, nilai-nilai  demokrasi  dalam  persfektif  Islam,  pentingya  nilai  nilai  demokrasi dalam pendidikan Islam.

## PEMBAHASAN

## Demokrasi dan Islam
Menurut  Alwi  dalam  KBBI,  demokrasi  berarti  1.  bentuk  atau  sistem pemerintahan  yang  seluruh  rakyatnya  turut  serta  memerintah  dengan perantaraan wakilnya;  pemerintahan  rakyat; 2. Gagasan atau  pandangan  hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. 1
Secara  etimologi  istilah  demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  ‚ demos ‛ berarti  rakyat  dan ‚kratos/  kratein‛ berarti  kekuasaan.  Konsep  dasar  demokrasi berarti  ‚rakyat  berkuasa‛  (government  of  rule  by  the  people).  Ada  juga  yang
1 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 249
mengartikan  demokrasi  dengan  arti  singkat  adalah  pemerintahan  atau kekuasaan  dari  rakyat  oleh  rakyat  untuk  rakyat.  Namun  demikian  penerapan demokrasi di berbagai negara negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing  masing  yang  lazimnya  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  khas  masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara. Dalam Kamus Umum Indonesia –Prancis kata demkorasi  disebut  sebagai democratie 2 atau democratique yang  berarti  negara demokrasi. 3
Demokrasi  mempunyai  arti  yang  penting  bagi  masyarakat  yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan jalannya  organisasi  negara  dijamin.  Oleh  karena  itu,  hampir  semua  pengertian yang  diberikan  untuk  istilah  demokrasi  ini  selalu  memberikan  posisi  penting bagi  rakyat  kendati  secara  operasional  implikasinya  di  berbagai  negara  tidak selalu  sama.  Demokrasi  sebagai  dasar  hidup  bernegara  memberi  pengertian bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat  memberikan  ketentuan  dalam  masalah masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara,  karena  kebijaksanaan  tersebut  menentukan  kehidupan  rakyat. 4 Jadi, negara  yang  demokrasi  adalah  negara  yang  diselenggarakan  berdasarkan kehendak  dan  kemauan  rakyat,  atau  jika  ditinjau  dari  sudut  organisasi,  suatu pengorganisasian  negara  yang  dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  atau  asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
Dalam  hubungan  ini,  menurut  Henry  B.  Mayo  bahwa  sistem  politik demokrasi  adalah  sistem  yang  menunjukkan  bahwa  kebijaksanaan  umum ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil  wakil  yang  diawasi  secara  efektif oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan politik.
Unesco  menyimpulkan  bahwa  ide  demokrasi  itu  dianggap ambiguous atau  mempunyai  arti  ganda  sekurang  kurangnya  ada ambiguity atau ketaktentuan  mengenai  lembaga-lembaga  atau  cara  cara  yang  dipakai  untuk
2 Pierre  Labrousse, Indonesia  Prancis  Kamus  Umum. Cetakan    keempat  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.184.
3 Kaelan, Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  Perguruan  Tinggi, Edisi  Pertama  (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 55.
4 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 207.
Vol. 03  No. 1  Juli  2017
melaksanakan  ide  atau  mengenai  keadaan  kultural  serta  historis  yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi. 5
Dalam The  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English demokrasi diartikan sebagai: 1). Country with principles of government in which all adult citizen share  through  their  elected  reprenstatives;  2).  Country  with  government  which encourages  and  allows  righs  of  citizenship  such  as  freedom  of  speech,  religion,  opinion, and  assertion  of  rule  of  law,  majority  rule,  accompanied  by  respect  for  the  rights  of minorities; 3). Society in wich there is treatment of each other by citizens as equals. 6
Definisi  di  atas  mengartikan  demokrasi  sebagai:  (1).  Konsep  kehidupan bernegara  atau  bermasyarakat  di  mana  setiap  warga  negara  dewasa  turut berpartisipasi  dalam  pemerintahan  melalui  para  wakil  yang  mereka  pilih,  ((2). Pemerintahan  yang  mendorong  dan  menjamin  kemerdekaan  berbicara, beragama,  berpendapat  dan  berserikat  penegakan  supermasi  hukum,  dan pemerintahan  mayoritas  yang  menghormati  hak-hak  minoritas,  dan  (3). Masyarakat yang warganya saling memberi perlakuan yang sama.
Konsep  demokrasi  semula  lahir  dari  pemikiran  mengenai  hubungan negara  dan  hukum  di  Yunani  Kuno  dan  dipraktikkan  dalam  hidup  bernegara antara  abad  ke-4  sebelum  masehi  sampai  abad  ke-  6  masehi.  Pada  waktu  itu, dilihat  dari  pelaksanaannya,  demokrasi  yang  dipraktekkan  bersifat  langsung, artinya  hak  rakyat  untuk  membuat  keputusan  keputusan  politik  dijalankan secara  langsung  oleh  seluruh  warga  negara  yang  bertindak  berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara  Kota  ( City  State ) Yunani  Kuno  berlangsung  dalam  kondisi  sederhana dengan  wilayah  negara  yang  hanya  terbatas  pada  sebuah  kota  dan  daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga  negara  yang  resmi  yang  merupakan  sebagian  kecil  dari  seluruh penduduk.  Sebagian  besar  yang  terdiri  dari  budak  belian,  pedagang  asing, perempuan dan anak anak tidak dapat menikmati hak demokrasi. 7
Istilah  demokrasi  sudah  berwujud  sebelum  lahirnya  Islam,  tetapi  sikap demokratis  terhadap  individu  dan  kelompok  tidak  sama  dengan  sikap demokrasi  yang  dibawa  oleh  Islam.  Demokrasi  pertama  sekali  berlangsung  di
5 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 50.
6 Lihat  A.S.  Hornby  et.al., The  Advanced  Learner’s  Dictionary of  Current  English  (London: Oxford University Press, 1962), hlm. 261.
7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik……, 1981 , hlm. 54.
Yunani  pada  tahun  2280-2132  SM.  Hal  ini  didasari  dengan  adanya  temuan dokumen Wise  Ebour dan The  Papyrus  of  Nefrorwho di  museum  Leiden  dan Leningrad. Demokrasi yang di Yunani hanya bertahan 200 tahun lamanya akibat adanya invansi militer dan perang. 8
Selanjutnya,  demokrasi  modren  sebagai  produk  dari mental  revolution lahir  pada  penghujung  abad  ke-18  M.  Perbincangan  tentang  demokrasi  tidak muncul dalam bahasa bahasa Eropa Barat hingga pada penghujung abad ke-18. Konsep  demokrasi  kemudian  muncul  dalam  konteks  politik  sebagai  antitesis dari  konsep  aristokrasi.  Pada  abad  ke-  19  persamaan,  kebebasan  dan persaudaraan  menjadi  motto  dalam  demokrasi  modren.  Motto  tersebut  lahir karena  adanya  pembatasan  kebebasan  oleh  pemerintah  kepada  rakyatnya. Selanjutnya pada abad ke-20 terdapat tuntutan kecenderungan untuk memaknai demokrasi  dalam  aspek  ekonomi,  politik  dan  hak  sipil. 9 Awal  abad  ke-20 merupakan  fase  berlangsungnya  diskusi  dan  debat  secara  intensif  dan  luas tentang hubungan antara demokrasi dan Islam dalam konteks modernisasi. 10
Sebagian  negara-negara  di  Eropa  menanggapi  isu  persamaan  ( equality ) dengan  memberikan  pemahaman  bahwa  pada  konsep  persamaan  setiap  orang harus  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  menentukan  kehidupannya. Selain  itu,  persamaan  juga  dimaknai  dalam  bentuk  persamaan  sipil  tidak membedakan  status  sosial,  dalam  memperoleh  hak  untuk  memperoleh penghasilan,  hak  memperoleh keamanan,  dan  hak memperoleh  perawatan dari sakit dan usia senja. Pergerakan-pergerakan Islam dan juga kaum sosialis secara aktif memprolamasikan hak hak tersebut. 11
Soroush  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  sebuah  metode  menata pemerintahan  masyarakat  yang  berkembang  melalui  perangkat  nilai  dan  fakta fakta.  Menurutnya,  demokrasi  bagi  masyarakat  yang  berkembang  merupakan sebuah  kebutuhan.  Ia  melawankan  konsep  demokrasi  dengan  konsep  tirani, yang tidak sesuai dengan nilai ilmu pengetahuan. Menurutnya, di dalam praktik ilmu  pengetahuan  terhadap  nilai  kebebasan  dalam  melakukan  penelitian  dan dialog terbuka terhadap berbagai ide. 12
8 Sayed Khatib dan Gary D. Bouma, Democracy in Islam (London: Routledge, 2007), hlm. 37.
9 Mahmoud  Sadri  dan  Ahmad  Sadri, Reason  Freedom  and  Democracy  in  Islam:  Essential Writtings of Abdulkarim Soroush (New York: Oxford University Press, 2000) , hlm. 46.
10 John O.Voll, ‚ Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?‛ dalam Religion Compass, Vol.I, hlm. 171.
11 Khatab dan Bouna, Democracy In Islam……, 2007 , hlm. 38.
12 Mahmoud Sadri dan Ahmad Sadri, Reason Freedom……, 2011 , hlm. 46.
Vol. 03  No. 1  Juli  2017
Dewey  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  suatu  hal  yang  berlansung dalam  kelompok  sosial.  Menurutnya  pendidikan  tidak  bisa  dilepaskan  dari kehidupan  sosial.  Dalam  hal  ini  ada  dua  kriteria  utama  yang  menunjukkan makna demokrasi dalam kehidupan sosial. Pertama, adanya unsur kepentingan bersama yang mutualistik sekaligus sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Kedua, adanya unsur intraksi antara kelompok sosial yang tidak hanya sebatas intraksi bebas,  tetapi  intraksi  yang  menhasilkan  perubahan  dalam  kebiasaan  sosial. Menurut  Dewey,  demokrasi  tidak  hanya  sebatas  konsep  dalam  pemerintahan. Demokrasi  merupakan  bentuk  kehidupam  yang  terasosiasi  yang  dikemukakan dalam  bentuk  pengalaman. 13 Demokrasi  telah  beralih  dari  sekedar  bentuk pemerintahan kepada suatu pandangan hidup.
Selanjutnya,  Ma’arif  meberikan  informasi  bahwa,  demokrasi  bukanlah suatu  wacana,  pola  pikir  atau  perilaku  politik  yang  dibangun  sekali  jadi. Demokrasi  merupakan  proses  yang  masyarakat  dan  negara  berperan  di dalamnya untuk membangun budaya dan sistem kehidupan guna menciptakan kesejahteraan,  menegakkan  keadilan,  baik  secara  sosial,  ekonomi  maupun politik.  Dengan  kata  lain,  ketika  membicarakan  demokrasi  berarti  sama  halnya membicarakan  tentang  bagaimana  mentalitas  sebuah  bangsa.  Melalui pendidikan  proses  penciptaan  mentalitas  dan  budaya  demokrasi  suatu masyarakat  dapat  dilakukan.  Seperti  apapun  batasan  atau  pemisah  antara pendidikan,  politik  apalagi  mentalitas  maupun  suatu  budaya  tentu  saja  sama dengan bentuk suatu benda tidak dapat dipisahkan dari isinya.
Dari beberapa pendapat di atas, tentunya  penulis menyimpulkan bahwa demokrasi  digunakan  dalam  aspek  politik,  sosial,  ekonomi  dan  bahkan  masih sangat  mungkin  digunakan  pemaknaannya  dalam  ranah  lain,  seperti pendidikan.  Demokrasi  mempunyai  seperangkat  nilai  yang  menjadi  ciri  khas untuk mencapai tujuan demokrasi itu sendiri. 14
Islam secara etimologi (asal usul kata) berasal dari bahasa arab, terambil dari  kosa  kata salima yang  berarti  selamat  sentosa.  Dari  kata  ini  selanjutnya dibentuk  menjadi  kata aslama yang  berarti  memeliharakan  dalam  keadaan selamat, sentosa, berarti pula dengan berserah diri, patuh tunduk dan taat. Dari
13 John  Dewey, Democracy  and  Education:  An  Introduction  to  Philosophy  of  Education (New York: Macmillan C ompany, 1964), hlm. 60-63.
14 Ahmad  Syafi’I  Ma’arif,  ‚  Ketika  Pendidikan  Tidak  Mengembangkan  Kultur  Demokrasi (Sebuah  Pengantar), ‚ dalam zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society (Yogyakarta: Bigraf, 2001), hlm. vi.
kata aslama ini dibentuk kata Islam ( aslama, yuslimu, islaman ), yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh,  berserah  diri,  dan  taat.  Orang  yang  sudah  masuk  Islam  dinamakan muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh  kepada  Allah  SWT.  Dengan  melakukan aslama ,  orang  ini  akan  terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. 15
Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Islam itu adalah al-Istislam , yaitu mencari keselamatan atau berserah diri, dan berarti pula bahwa Islam itu adalah al-Inqiyad yang berarti mengingatkan diri. 16
Sedangkan menurut istilah, bahwa Islam itu adalah seperti dikemukakan oleh  Muhammad  Syaltout,  yakni:  agama  yang  diwariskan  dengan  ajaran ajarannya  sebagaimana  terdapat  di  dalam  pokok  pokok  dan  syariatnya  kepada Nabi  Muhammad  SAW  dan  mewajibkan  kepadanya  untuk  menyampaikannya kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. 17
Lanjut Harun Nasution memberikan arti Islam adalah agama yang ajaran ajarannya  diwahyukan  Tuhan  kepada  masyarakat  manusia  melalui  Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. 18
Dari  makna  Islam yang  disampaikan  oleh  Nasution di  atas memberikan informasi  bahwa,  Islam  itu  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  termasuk diantaranya,  pendidikan,  ekonomi,  pertahanan  dan  keamanan,  semuanya  ada pada  Islam.  Islam  merupakan  agama  paripurna  yang  ajarannya  memberikan panduan  nilai  atau  prinsip-prinsip  etik  berkaitan  dengan  seluruh  aspek kehidupan para pemeluknya.
Dalam  konteks  kehidupan  personal,  Islam  memberi  panduan  nilai  yang berkaitan  dengan  pembentukan insan  kamil. 19 Sehingga  dengan  nilai  nilai  ini manusia akan bisa sampai pada tujuan yang hakikih. Pembinaan melalui prinsip prinsip  etik  yang  berkenaan  dengan  keadilan,  kebebasan,  persamaan,
15 Nasaruddin Rozak, Dienul Islam, Cet.II (Bandung: Al-Ma’arif, 1977), hlm. 56.
16 Lihat Ibnu Mandzur, Lisan Al-Arab, (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t), hlm. 2080.
17 Lihat  Muhammad  Syaltout, al-Islam  ‘Aqidah  wa  Syari’ah, Cet  .III,  (Mesir:  Dar-al-Qalam, 1966), hlm. 99
18 Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya, Jilid  I,  (Jakarta:  UI  Press,  1979), hlm. 24.
19 Al-Rasyidin, Demokrasi  Pendidikan  Islam  Nilai-nilai  Intrinsik  dan  Instrumental, Cetakan Pertama (Bandung: Citapustaka, 2011), hlm. 1.
Vol. 03  No. 1  Juli  2017
musyawarah,  kemajemukan  dan  toleransi,  sebagai  suatu  asas  dalam  menata kehidupan sosial yang harmonis, bahagia dan sejahtera tentu harus berlandaskan al-qr’an dan hadis sebagai indikator dalam implementasinya.
Bentuk implementasi demokrasi yang merujuk pada etik maupun prinsip prinsip  tersebut  bisa  dilihat  pada  diri  Rasulullah  SAW  bukan  saja  sebagai seorang  pemimpin  agama  juga  termasuk  dalam  memimpin  negara  di  Madinah ( Nation State ).
Jika dikaitkan dengan demokrasi, maka Rasulullah SAW adalah seorang contoh yang tidak diragukan lagi dalam menegakkan demokrasi di dunia Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya piagam Madinah, sehingga Rasul dapat membangun  kota  Madinatul  Munawwarah.  Bukti  nyata  dapat  terlihat  dengan adanya  nilai  nilai  demokrasi  Islam  menjadi  ruh  yang  selanjutnya diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik Ummat Islam.
Dokumen  Piagam  Madinah  memasuki  sejarah  tertulis  sebagai  dokumen hukum yang ditetapkan dan diterapkan secara sistematis dan konkret dar tahun 622-632 M. berbagai realitas demokrasi seperti tripilar demokrasi yakni: isogoria, isonomia,  dan  isokratia. Pemberdayaan  rakyat  ataupun  penghargaan  terhadap pluralitas masyarakat bisa ditemukan dalam Piagam Madinah tersebut. Piagam Madinah  ini  adalah  sebuah  konsensus  bersama  antara  berbagai  golongan  ras, suku,  dan  agama  yang  sangat  demokratis.  Piagam  ini  mewariskan  prinsip prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik. 20
Islam  sebagai  agama  sempurna  memiliki  sikap  jelas  terhadap  masing- masing dari prinsip atau institusi demokrasi tersebut. Bagi Islam, secara umum demokrasi adalah konsepsi ambigu yang bisa berarti positif dan negatif. Setelah mengkaji  prinsip  demokrasi,  akan  menjadi  jelas  sikap  Islam  terhadap  institusi yang  digunakan  sistem-sistem  demokratis  tersebut.  Di  dalam  Islam  otoritas legislasi terbatas hanya pada Allah SWT dan orang yang diizinkan-Nya dengan standar  taqwa.  Akan  tetapi,  Islam  menghargainya  selama  hal  itu  tidak  keluar dari  kerangka  Islam  dan  berlaku  dalam  ‚tempat  kosong‛,  peluang  yang diberikan  pada  manusia  untuk  berkreasi.  Dalam  Islam,  tempat  kosong  itu biasanya  disebut mubahat atau mahallul  firagh .  Dalam  Islam,  terkadang penggunaan hak suara bahkan merupakan tugas wajib bagi setiap muslim yang
20 Muchsin, Sebuah  Ikhtisar:  Piagam  Madinah,  Filsafat  Timur,  Filosof  Islam,  dan  Pemikirannya (Jakarta: BP IBLAM, 2004), hlm. 2-3.
memenuhi  syarat apabila  hak  suara  tersebut  bisa  menjadi  penguat  dan  penjaga pemerintahan Islam sebagaimana yang diserukan Imam Khomeini di Iran.
Selanjutnya, Islam juga menerima hak perwakilan ketika setiap manusia sejajar dalam hak dipilih untuk menjadi wakil rakyat. Hanya saja, ada tolak ukur keutamaan yang harus dipegang yaitu takwa. Parlemen juga diterima oleh Islam, tapi dengan dua syarat:
1.   Undang-undang yang dikeluarkannya harus sejalan dengan Islam.
2.  Anggota parlemen harus konsekuen dengan agama Islam.
Begitu  pula  dengan  pemilihan  umum  presiden.  Islam  bisa  menerimanya bahkan  bisa  menjadi  tugas  setiap  warga  negara  muslim.  Sebagaimana mendirikan  pemerintahan  Islam  adalah  kewajiban  setiap  muslim,  menjaga pemerintahan  yang  sudah  berdiri  pun  menjadi  kewajiban  mereka.  Tentu  saja syarat-syarat  seorang  untuk  menjadi  presiden  harus  diperhatikan,  khususnya berkaitan  dengan  komitmen  agamanya.  Pada  hakikatnya  pemilu  tidak melegitimasi presiden.
Adapun judikasi, perhatian Islam kepadanya sulit dicari pada pemikiran lain. Dalam  prinsip-prinsip  Islam,  secara  tegas  disebutkan  tentang  pengadilan  yang dilarang memihak dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik atau lainnya yang  akan  menjauhkanya  dari  kebijakasanaan  yang  benar.  Juga  ditegaskan tentang  tidak  boleh  adanya  campur  tangan  hakim  di  luar  kerangka  hukum dalam setiap keputusannya.
Satu  hal  lagi  yang  seringkali  disalahgunakan  demokrasi  adalah  masalah legalitas  undang-undang  yang  dihasilkan  oleh  para  wakil  pilihan  rakyat.  Islam tidak  menerima  semua  undang-undang  sebagai  hal  yang  yang  legal  untuk ditaati.  Hanya  undang-undang  yang  adil  dan  benar  saja  yang  berhak memerintah.  Buktinya,  semua  Nabi  dan  imam  datang  untuk  menegakkannya disaat  mereka  sendiri  tunduk  di  bawah  otoritasnya.  Itu  semua  menunjukkan bahwa  undang-undang  yang  adil  membawahkan  semua  orang,  tidak  terbatas pada  sebagian  saja.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  pemerintahan  Islam  tidak  ada produk konstitusi yang legal untuk ditaati selain undang-undang yang adil dan benar.
Demokrasi  adalah  sebuah  tatanan,  bentuk  atau  mekanisme  sistem  suatu Negara  sebagai  upaya  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atas  Negara  untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud di  sini  bukan  dalam  arti  hanya  kedaulatan  memilih  presiden  atau  anggota-
Vol. 03  No. 1  Juli  2017
anggota  parlemen  secara  langsung  dan  adil,  tetapi  dalam  arti  yang  lebih  luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin  negara  tersebut  sebagai  negara  demokrasi  sebab  kedaulatan  rakyat memilih  sendiri  secara  langsung  presiden  hanyalah  sedikit  dari  sekian  banyak kedaulatan rakyat.
Sampai  saat  ini  demokrasi  masih  dianggap  sebagai  bentuk  pemerintahan paling  baik  dan  menjadi  tolak-ukur  atas  keberhasilan,  kesuksesan  dan kemakmuran  suatu  Negara.  Di  dunia  baratlah  awal  pertama  kali  diagung- agungkannya  demokrasi  sebagai  suatu  mekanisme  pemerintahan,  dan  setelah beberapa abad berlalu, paradigma tersebut semakin menjalar ke seluruh penjuru dunia.  Sehingga  seakan-akan  kita  menganggap  demokrasi  sebagai  benih-benih yang  berasal  dari  budaya-budaya  barat  atau  sesamanya.  Islam  sudah mendengungkan  demokrasi  dalam  pemerintahannya,  yang  menjadikan  Islam sebagai induk dari segala bentuk demokrasi.
Dalam Islam,  demokrasi  bukan  hanya  sekedar  pemilihan  pemimpin  serta anggota parlemennya secara langsung, akan tetapi pengertian demokrasi dalam Islam lebih luas dan menyeluruh. Dari anggapan tersebut, Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan asas-asas demokrasi itu sendiri:
ْاوُباَجَت ۡسٱ َنيِذَّلٱَو َنوُقِفنُي ۡمُهَٰن
ۡ قَزَر اَِّمَِو ۡمُهَ نۡ يَ ب ٰىَروُش ۡمُهُرۡمَأَو َةٰوَلَّصلٱ ْاوُماَقَأَو ۡمِِّبَّرِل ٣٨
Artinya:  Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan Tuhannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka ; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syuraa: 38)
ۡمُه ۡ نَع ُفۡعٱَف  َۡۖكِلۡوَح  ۡنِم ْاوُّضَفنٱَل  ِبۡلَقۡلٱ َظيِلَغ اِّظَف َتنُك  ۡوَلَو ۡۖۡمَُلَ َتنِل َِّللَّٱ َنِّم ةَۡحَۡر اَمِبَف ۡرِفَۡۡ ت ۡسٱَو
ۡمَُلَ َيِلِّكَوَ تُم ۡلٱ ُّبُِيُ ََّللَّٱ َّنِإ َِِّۚللَّٱ ىَلَع ۡلَّكَوَ تَ ف َتۡمَزَع اَذِإَف ِۡۖرۡمَۡلۡٱ  ِفِ ۡمُهۡرِواَشَو

## ١٥٩
Artinya:  Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  Berlaku  lemah lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  karena  itu  ma'afkanlah mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka, dan  bermusyawaratlah dengan mereka  dalam  urusan  itu[246].  kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran: 159)
Ayat  ini  mengandung  sebuah  anjuran  agar  selalu  mengaplikasikan demokrasi  terhadap  segala  bentuk  bidang  kehidupan,  baik  dalam  berumah
tangga,  bermasyarakat  atau  bernegara.  Kandungan  ayat  tersebut  sangat menganjurkan  adanya  saling  bermusyawarah  dalam  menetapkan  sebuah keputusan,  asas  ini  yang  menjadi  prinsip  demokrasi  saat  ini  setelah  beberapa abad sebelumnya Islam telah mendengungkannya.
Alangkah  indahnya  berkeluarga,  bermasyarakat  dan  bernegara  bila semua  keputusan  dilandaskan  pada  permusyawarahan.  Ini  merupakan  sebuah asas  yang  mungkin  harus  dimiliki  oleh  Negara-negara  demokrasi  atau  rumah tangga.  Sebuah  Negara  yang  sekalipun  pimpinannya  dipilih  secara  langsung akan  tetapi  tidak  mengenal  istilah  musyawarah,  maka  pemerintahan  tersebut tidak akan efektif.

## Demokrasi Pendidikan
Dalam  kontek  Indonesia  yang  diikat  oleh  Undang  Undang  dasar  45 menyatakan  bahwa  Demokrasi  Pendidikan  diartikan  sebagai  hak  setiap  warga Negara  atas  kesempatan  yang  seluas  –  luasnya  untuk  menikmati  Pendidikan, yang  sesuai  dengan  bunyi  pernyataan  Undang  –  Undang  No.  20  Tahun  2003 pasal  4  ayat  (  1)  yaitu  ‚  Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asai manusia , nilai keagamaan , nilai kultural , dan kemajemukan bangsa. 21
Demokrasi Pendidikan bukan hanya sekedar prosedur , tetapi juga nilai – nilai  pengakuan  dalam  kehormatan  dan  martabat  manusia.  Melalui  upaya Demokratisasi Pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang  kreatif  ,  kritis  ,  dan  produktif  tanpa  keterbukaan  dalam  kehidupan berpolitik.
Pengakuan  terhadap  hak  asasi  setiap  individu  anak  bangsa  untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ( 1 ) yang  berbunyi  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan  Pendidikan. Oleh  karena  itu  seluruh  komponen  bangsa  yang  mencakupi  orang  tua  , masyarakat  ,  dan  pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam  bertanggung  jawab untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui  pendidikan.  Demokrasi Pendidikan  merupakan  pandangan  hidup  yang  mengutarakan  persamaan  hak dan  kewajiban  serta  perlakuan  yang  sama  didalam  berlangsungnya  proses pendidikan  antara  pendidikan  dan  anak  didik  ,  serta  juga  dengan  pengelola pendidikan.

## Demokrasi Pendidikan Islam
Prinsip  demokrasi  pendidikan  Islam  dijiwai  oleh  prinsip  demokrasi dalam  Islam,  atau  dengan  kata  lain  demokrasi  pendidikan  Islam  merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam.
Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:
1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik
Kebebasan disini meliputi:
1)   Kebebasan berkarya
2)   Kebebasan mengembangkan potensi
3)    Kebebasan berpendapat
a. Kebebasan Berkarya
Menurut  al-Abrasyi,  mendidik  harus  membiasakan  peserta  didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam  berfikir  tanpa  terpaku  pada  pendapat  orang lain,  sehingga  peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. 22
b. Kebebasan dalam Mengembangkan Potensi
Nurcholis Madjid membagi fitrah menjadi dua dimensi, pertama, fitrah al- gharizah, merupakan  potensi  dalam  diri  manusia  yang  dibawanya  sejak  lahir, meliputi  akal,  nafsu  dan  hati  nurani. Kedua,  fitrah  al-munazalah adalah  potensi luar  yang  membimbing  dan  mengarahkan fitrah  al-gharizah untuk  berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui potensi pendidikan. 23
Ajaran Islam sangat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan  nilai  fitrah  yang  ada  pada  dirinya  untuk  menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
c. Kebebasan dalam Berpendapat
Pendidik  dituntut  untuk  menghargai  pendapat  peserta  didik,  peserta didik  dituntut  pula  untuk  menghargai  pendapat  pendidik  dan  sesama  peserta didik,  Karena  menghargai  pendapat  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dalam melaksanakan pendidikan.
Para  pendidik  dalam  hal  ini  adalah  membimbing  dan  mengarahkan peserta  didik  untuk  mengemukakan  isi  hatinya  dengan  cara  yang  wajar,
22 Muhammad  Athiyah  al-Abrasy, Beberapa  Pemikiran  Pendidikan,  Terjemah  Syamsudin Asyrofi dkk. (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), hlm. 57
23 Nurcholis Madjid, Islam ke-Moderenan dank e-Indonesiaan (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 8
bermoral  dan  terpuji  serta  diridhai  oleh  Allah  SWT  sesuai  dengan  tahap-tahap perkembangan jiwanya. Pendidik bukan menekankan kebebasan pendapat pada peserta  didik  yang  mengakibatkan  jiwanya  terbelenggu  seperti  adanya  rasa cemas, gelisah dan kecewa selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
2. Persamaan Terhadap Peserta didik dalam Pendidikan Islam
Islam  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  semua  peserta  didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar.
Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan  dilaksanakan  dalam  suatu  ruangan  dengan  tujuan  untuk memperoleh  pengetahuan  dari  pendidik.  Pendidik  harus  mengajar  anak  orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan  belajar  yang  sama  bagi  semua  peserta  didik. 24 Dalam  pendidikan Islam  tidak  ditemukan  sistem  sekolah  unggul  karena  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam sebab bersifat diskriminasi terhadap peserta  didik.  Dalam  pendidikan  Islam  yang  ada  adalah  sistem  pelayanan unggul,  dimana  setiap  peserta  didik  dibimbing  mengembangkan  potensinya secara maksimal.
Pendidik  harus  mampu  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada semua  peserta  didik  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Bagi  peserta  didik  yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan-latihan remedial secara khusus. Sedangkan yang cerdas diberikan tambahan yang belum dipelajarinya.

## 3. Penghormatan Akan Martabat Individu dalam Pendidikan Islam
Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya ialah  seseorang  akan  memperlakukan  orang  lain  sebagaimana  dirinya  sendiri. Secara historis prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dalam  praktek  pembebasan  kaum  tertindas  di Mekkah seperti memerdekakan budak.
Dalam proses pendidikan, pendidik menghargai pendapat peserta didik, tanpa  membedakan  dari  mana  asalnya.  Pendidik  dapat  menimbulkan  sikap saling  menghargai  pendapat  diantara  sesame  peserta  didik.  Pendidik  dalam memberikan  ganjaran  atau  hukuman  kepada  peserta  didik  harus  yang  bersifat
24 Abuddin  Nata, Pemikiran  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam, (Jakarta:   PT  Raja  Grafindo Persada, 2000), hlm . 67
mendidik,  karena  dengan cara  yang demikian akan  tercipta  situasi  dan  kondisi yang demokratis dalam proses belajar mengajar.

## Dasar-dasar Demokrasi Pendidikan Menurut Islam
Pada  dasarnya  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  individu  (anak didik)  untuk  mengembangkan  nilai-nilai  fitrah  yang  ada  dalam  dirinya  untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada  para  pendidik,  sekaligus  menghendaki  agar  mereka  tidak  mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensinya yang telah dibawanya sejak lahir.
Anak  didik  dipandang  sebagai  objek  yang  akan  dicapai  dari  tujuan pendidikan sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan  tercapai  apabila  pendidik  memberikan  porsi  yang  seimbang  dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri si anak didik, dalam artian sampai  sejauh  mana  para  pendidik  menyampaikan  pesan-pesan  yang terkandung dalam hakikat pendidikan itu sendiri.
Sebagai  acuan  pemahaman  demokrasi  pendidikan  dalam  Islam, tercermin pada beberapa hal berikut ini:
1.      Islam Mewajibkan Manusia untuk Menuntut Ilmu
Hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:
ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
‚Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan‛.
Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan,  di  mana  Islam  tidak  membeda-bedakan  antara  Muslim  laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban dan hak menuntut ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan  merata  sesuai  dengan  disparitas  yang  ada  atau  sesuai  kondisi  jumlah penduduk yang harus dilayani.
Dengan  demikian,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  lahir  dan  batin, untuk kepentingan hidup di dunia serta kehidupan yang kekal di akhirat, tidak boleh  tidak  umat  Islam  harus  memperhatikan  pendidikan,  sebab  semua  ini sangat menentukan baginya terutama dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.
2.      Adanya Keharusan Bertanya kepada Ahli Ilmu
Di  dalam  Alquran  Surat  Al-Nahl  ayat  (43)  Allah  SWT.  berfirman,  yang artinya sebagai berikut:
ۡسَف ۡۖۡمِهۡيَلِإ ٓيِحوُّن لَّاَجِر  َّلَِّإ َكِلۡبَ ق نِم اَن ۡلَسۡرَأ ٓاَمَو َ َنوُمَلۡعَ ع  َلَّ ۡمُتنُك نِإ ِر ۡكِّذلٱ َل ۡهَأ ْآوُل ٤٣
Artinya : Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali  orang-orang laki-laki yang  kami  beri  wahyu  kepada  mereka;  maka  bertanyalah  kamu  kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui . (QS Al-Nahl:43).
Ayat  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  pendidik  dan  anak  didik  dalam proses belajar mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut mengahadapi hal-hal  yang  kurang  dipahami,  maka  perlu  bertanya  kepada  yang  ahli  dalam bidang tersebut.
Dalam kaitannya dengan demokrasi pendidikan, ada beberapa pedoman tata  krama  dalam  pelaksanaan  unsur  demokrasi  tersebut,  yang  diperuntukkan baik bagi anak didik ataupun bagi pendidik.
a.    Saling menghargai merupakan wujud dari perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT.
b.    Penyampaian  pengajaran  harus  dengan  bahasa  dan  praktik  yang  berdasar atas kebaikan dan kebijaksanaan.
c.    Perlakuan adil terhadap anak didik
Pendidik  harus  memperlakukan  semua  anak  didik  secara  adil,  tidak  ada semacam pilih kasih.
d.    Terjalinnya rasa kasih saying antara pendidik dan anak didik.
e.    Tertanamnya pada jiwa pendidik dan anak didik akan kebutuhan taufiq dan hidayah Allah SWT.

## Pelaksanaan Demokrasi Pendidikan Islam
Ibnu  Khaldun  dalam  muqaddimah  menyatakan  bahwa  pelaksanaan pendidikan  Islam  harus  diawali  dengan  keseimbangan.  Keseimbangan  yang dimaksudkan beliau adalah seorang anak didik harus mampu melakukan proses pendidikan  dengan  baik,  sehingga  peserta  didik  tersebut  bisa  memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 25 Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah,  ‚pendidikan  tidak  dipandang  sebagai  proses  pemaksaan  dari seseorang pendidik untuk menentukan setiap langkah yang harus diterima oleh
25 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Cet. Ketiga Edisi Indonesia, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 2001), hlm. xi.
peserta  didiknya  secara  individual‛ 26 Dengan  demikian  dalam  proses pembelajaran  harus  dilandasi  oleh  nilai-nilai  demokrasi  yaitu  dengan penghargaan  terhadap  kemampuan  peserta  didik,  menerapkan  persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. Pendidik hendaknya memposisikan  peserta  didiknya  sebagai  insan  yang  harus  dihargai kemampuannya  tersebut.  Oleh  sebab  itu  dalam  proses  pembelajaran,  harus dihindari  suasana  belajar yang  kaku,  penuh  dengan  ketegangan,  syarat  dengan perintah  dan  intruksi  yang  membuat  peserta  didik  menjadi  pasif  dan  tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.
Pendidikan Islam menempatkan posisi manusia secara proposional inilah hakekat  demokrasi  pendidikan  Islam.  Berhubungan  nilai-nilai  demokrasi merupakan  prinsip  dasar  ajaran  Islam,  maka  demokratisasi  dalam  pendidikan Islam  menurut  Athiyah  al-Abrasyi  jelas  merupakan  suatu  keniscayaan  untuk ditegakkan.  Apalagi  dilihat  dari  sisi  historis  perkembangan  Islam  pada  masa kejayaan,  praktek  pendidikan  sudah  sangat  akrab  dengan  suasana  yang demokrasi.  Dari  praktek  pendidikan  yang  demokratis  inilah  lahir  kaum intelektual  dan  ulama-ulama  besar  yang  berfikir  bebas.  Menurut  M.Athiyah  al- Abrasyi 27 praktek  pendidikan  dan  pengajaran  Islam  sangat  akrab  dengan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.
Islam  sendiri  menyerukan  adanya  prinsip  persamaan  dan  peluang  yang sama  dalam  belajar,  sehingga  terbukalah  kesadaran  untuk  belajar  bagi  semua orang,  tanpa  adanya  perbedaan  antara  si  kaya,  dan  si  miskin  dan  status  sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender. Bahkan sebagai aplikasi dan  prinsip  demokrasi,  pendidikan  diselenggarakan  secara  gratis,  tidak  terikat pada  batas  waktu  tertentu,  ijazah,  atau  nilai  angka-angka  dalam  ujian  ataupun peraturan-peraturan khusus dalam penerimaan siswa. Sebaliknya, bila seseorang berkeinginan  kuat  untuk  belajar,  cinta  kepada  ilmu  ataupun  melakukan penelitian, pintu untuk belajar terbuka luas baginya. Di samping itu yang lebih menarik  dalam  praktek  demokrasi  pendidikan  Islam  pada  masa  dahulu,  kata Athiyah  adalah  partisipasi  aktif  masyarakat  untuk  mendirikan  mesjid-mesjid, institut-institut  dan  lembaga-lembaga ilmu  pengetahuan  sebagai  sarana  belajar. Kaum  hartawan  secara  berlomba-lomba  mengeluarkan  dananya  untuk
26 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Menurut Al-Qur’an, Terjemahan M. Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 84
27 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan….., 1997., hlm. 52
pembiayaan  pendidikan,  sehingga  memungkinkan  siswa  yang  kurang  mampu meneruskan pelajarannya serta melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi  (Strata  Tiga)  atau  Doktor  seperti  saat  sekarang  ini.  Sebagai  hasil  dari keterlibatan  aktif  masyarakat  yang  dilandasi  rasa  persamaan  dan  kebersamaan dalam  pembiayaan  pendidikan  ternyata telah melahirkan kaum intelektual  dan ulama-ulama  besar  (Doktor),  yang  umumnya  memang  berasal  dari  anak-anak kurang mampu.
Untuk  mempercepat  dan  memperkuat  proses  demokrasi  pendidikan  ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
1. Upaya  pendidikan  yang  memungkinkan  timbulnya  kesadaran  kritis mengenal  arti  demokrasi  beserta  masalah-masalah  sosial  politik zamannya ditengah masyarakat.
2. Partisipasi  aktif  rakyat  dalam  proses  pemerintahan,  karena  jiwa demokrasi adalah aksi-partisipatif.
3. Pendidikan  Islam  menyadarkan  manusia  bahwa  jati  dirinya  adalah makhluk yang berbeda dengan hewan. Bahkan manusia lebih tinggi dan sempurna dari makhluk lain.
Firman Allah SWT.
ُليِۡبِۡجَو ُهٰىَلۡوَم َوُه ََّللَّٱ َّنِإَف ِهۡيَلَع اَرَهَٰظَع نِإَو ۡۖاَمُكُبوُلُ ق  ۡتََۡص  ۡدَقَ ف َِّللَّٱ  َلَِإ َٓبَوُتَ ع نِإ ُحِلَٰصَو
َكِلَٰذ َدۡعَ ب ُةَكِئَٰٓلَم ۡلٱ َو ۡۖ َيِنِم ۡؤُمۡلٱ ريِهَظ

## ٤
Artinya: Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati  kamu  berdua  telah  condong  (untuk  menerima  kebaikan); dan  jika  kamu  berdua  bantu-membantu  menyusahkan  Nabi, Maka  Sesungguhnya  Allah  adalah  Pelindungnya  dan  (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. (Q.S. Al-Tahrim : 4)
Keyakinan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang telah meletakkan prinsip-prisip  demokrasi  ternyata  juga  diakui  oleh  kaum  orientalis.  Misalnya dengan penuh kagum mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang pertama memproklamasikan  demokrasi  nyata  yang  penuh  diketahui  manusia.  Secara esensial,  demokrasi  pendidikan  merupakan  suatu  gambaran  ideal  yang  akan terus diperjuangkan dan disempurnakan.

## PENUTUP
Islam  memerintahkan  kepada  umatnya  untuk  memutuskan  segala sesuatu  urusan  dengan  cara  musyawarah.  Agama  Islam  juga  memerintahkan kepada  umatnya  untuk  belajar  berbagai  macam  ilmu  pengetahuan,  baik  ilmu duniawi  (  umum  )  ataupun  ilmu  ukhrawi  (  agama  ).  Selain  itu,  Islam  telah mewajibkan  menuntut ilmu  pengetahuan  kepada  seluruh  kaum muslimin,  baik pria  maupun  wanita  sepanjang  hidupnya,  sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia. Hal  ini  membuktikan  bahwa  Islam  sejak  awal  telah  meletakkan  dasar  adanya pendidikan seumur hidup.
Islam  telah  menganjurkan  kepada  umatnya  agar  memperlakukan  orang lain  sebagaimana  memperlakukan  dirinya  sendiri.  Dalam  Islam  juga menyerukan  adanya  prinsip  persamaan  dan  peluang  yang  sama  dalam  belajar, sehingga  terbukalah  kesadaran  untuk  belajar  bagi  semua  orang,  tanpa  adanya perbedaan  antara  si  kaya  dan  si  miskin  dan  status  sosial  ekonomi  seorang peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulla.  Abdurrahman  Salehh, Teori-teori  Pendidikan  Menurut  Alquran, Terjemahan M. Arifin, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Ahmad  Syafi’I  Ma’arif,  ‚  Ketika  Pendidikan  Tidak  Mengembangkan  Kultur Demokrasi  (Sebuah    Pengantar),  ‚  dalam  zamroni, Pendidikan  untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society, Yogyakarta: Bigraf, 2001.
Al-Allamah  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Khaldun, Mukaddimah  Ibnu Khaldun, Cet. Ketiga Edisi Indonesia, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 2001. Al-Rasyidin, Demokrasi Pendidikan Islam Nilai-nilai Intrinsik dan
Instrumental, Cetakan Pertama, Bandung: Citapustaka, 2011.
Alwi.  Hasan,  dkk, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisi  Ketiga,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2005.
Budiardjo. Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya, Jilid  I,  Jakarta:  UI  Press, 1979
Hornby . A.S. et.al., The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, London:
Oxford University Press, 1962.
Ibnu Mandzur, Lisan Al-Arab, Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.
John Dewey, Democracy and Education: An Introduction  to Philosophy of Education, New York: Macmillan C ompany, 1964.
John  O.Voll,  ‚ Islam  and  Democracy:  Is  Modernization  a  Barrier?‛ dalam  Religion Compass, Vol. I.
Kaelan, Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  Perguruan  Tinggi, Edisi  Pertama, Yogyakarta: Paradigma, 2007.
Labrousse  .  Pierre, Indonesia  Prancis  Kamus  Umum. Cetakan    keempat,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Mahmoud  Sadri  dan  Ahmad  Sadri, Reason  Freedom  and  Democracy  in  Islam: Essential  Writtings  of  Abdulkarim  Soroush, New  York:  Oxford  University Press, 2000.
Muchsin, Sebuah  Ikhtisar:  Piagam  Madinah,  Filsafat  Timur,  Filosof  Islam,  dan Pemikirannya Jakarta: BP IBLAM, 2004.
Muhammad  Athiyah  al-Abrasy, Beberapa  Pemikiran  Pendidikan,  Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk. (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996.
Muhammad Syaltout, al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, Cet .III,  Mesir: Dar-al-Qalam, 1966.
Nasaruddin Rozak, Dienul Islam, Cet.II, Bandung: Al-Ma’arif, 1977.
Noer Deliar, Pengantar ke Pemikiran Politik, Jakarta: Rajawali, 1983.
Nurcholis Madjid, Islam ke-Moderenan dank e-Indonesiaan, Bandung: Mizan, 1991.
Sayed Khatib dan Gary D. Bouma, Democracy in Islam, London: Routledge, 2007.
Undang –undang  Sistem Pendidikan Nasional  Tahun 2003