Jurnal Penelitian Transportasi Laut
pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087
Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut
*  Corresponding author. Tel: +62 21 3483 2967 E-mail : ferospuriningsekar@yahoo.com doi: http://dx.doi.org/10.25104/transla.v20i1.793 1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Penelitian Pengembangan Titik Simpul Potensial Transportasi Sungai Di Kabupaten Musi Banyuasin
The Development of Potential Sea Transportation Node in Musi Banyuasin District
Feronika Sekar Puriningsih *1
Syafril. KA 2
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, 10110
Diterima 18 April 2018; Disetujui 16 Mei 2018; Diterbitkan 23 Juni 2018

## Abstrak
Kabupaten  Musi Banyuasin  (Muba) merupakan kabupaten  terkaya  di  Sumatera  Selatan dan  mempunyai banyak  aliran  sungai  yang  dapat dijadikan ruang lalulintas angkutan sungai. Dengan menggunakan metode analisis deskritif dan AHP diperoleh 4 titik simpul potensial angkutan sungai yang perlu dikembangkan, yaitu terminal  P 11 yang berada di Muara Primer untuk konsolidasi muatan/ komoditi yang hendak diangkut ke luar  Provinsi  Sumatera  Selatan,  terutama  menuju  P.  Jawa,  Batam,  bahkan  ke  luar  negeri,  Dermaga  Sungai  Lalan  dan  Dermaga  Sungai  Lilin dikembangkan  untuk  kebutuhan  angkutan  komoditi  lokal  masyarakat  di  sekitar  aliran  sungai,  terutama  yang  berasal/  menuju  kota  Palembang, selain itu juga dapat digunakan  sebagai angkutan feeder bagi perusahan-perusahaan  guna  mendistribusikan komoditinya  dan/  atau  menuju titik simpul utama untuk konsolidasi muatan, untuk selanjut dibawa keluar, dan Dermaga Sekayu, yang berada di Kota Sekayu, dikembangkan menjadi dermaga angkutan orang dan pariwisata, selain itu juga dijadikan dermaga persinggahan bagi komoditi yang ada di wilayah kabupaten lain.
Kata kunci: Angkutan Sungai, Analiytical Hierarchy Process (AHP), Kabupaten Musi Banyuasin

## Abstract
Musi Banyuasin (Muba) is the richest districts in South Sumatra and has many streams that can be used as space shuttles river traffic. By using descriptive analysis method and AHP gained 4 nodes river transport potential that needs to be developed, the terminal P 11 in the delta Primer for the consolidation of cargo / commodity to be transported out of the province of South Sumatra, especially towards P. Java, Batam, even abroad, Dermaga Sungai Lalan and Dermaga Sungai Lilin developed for the transportation needs of commodities of local communities around the river, especially from / to the city of Palembang, but it also can be used as a transport feeder for firms to distribute the commodity and / or heading the main node points for cargo consolidation, than taken out, and Dermaga Sungai Sekayu, which is located in the city of Sekayu, developed into a dock for the transport and tourism, but it is also used as a stopover for commodity dock that is in a different district.
Keywords: River Transport, Analiytical Hierarchy Process (AHP), Musi Banyuasin District.

## 1. Pendahuluan
Kabupaten  Musi  Banyuasin  (Muba)  merupakan  salah  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Sumatera Selatan.    Secara  Geografis  Kabupaten  Muba  di  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Banyuasin,  di  sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Muara Enim, wilayah ini terbagi atas 11 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 209 Desa ( Mailisa Isvananda, 2015).
Komoditi unggulan Kabupaten Muba yaitu sektor pertambangan dan migas, sektor  Perkebunan dan pertanian, serta  jasa.    Pada  sektor  pertambangan  berupa  migas  dan  batubara.    Pada  sub  sektor  perkebunan  komoditi  yang diunggulkan berupa kopi, kakao, kelapa sawit, gambir, lada, Kelapa dan karet.  Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.
Kabupaten  Muba  mempunyai  banyak  sungai  dengan  kedalaman  yang  tinggi  dan  lebar,  sehingga  dapat  dilayari sampai ke pedalaman.  Masyarakat Muba masih memanfaatkan sungai sebagai prasarana transportasi alternatif untuk menghubungkan antara  satu  wilayah dengan  wilayah  lainnya, bahkan juga untuk  mencapai  wilayah kabupaten lain, seperti Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang.
Di sepanjang aliran sungai  yang terdapat di Kabupaten Muba, banyak terdapat titik-titik yang berfungsi sebagai pelabuhan, dan digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari, baik sebagai penyaluran komoditi maupun untuk mobilitas orang.  Selain itu, di Kabupaten Muba juga terdapat satu pelabuhan laut yang dapat menjadi pintu gerbang Kabupaten Muba dengan daerah lain di Indonesia, yaitu Pelabuhan Sungai Sungsang.
Adanya alternatif transportasi sungai, selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Muba, juga dapat  mengurangi  beban  kepadatan  jalan  raya,  terutama  dari  kendaraan-kendaraan  ukuran  besar,  yang  mengangkut hasil tambang seperti batubara dan migas, sehingga daya tahan jalan dapat lebih lama.
Rumusan masalah berdasarkan informasi, keberadaan titik-titik pelabuhan sungai tersebut belum terindentifikasi dan tertata secara baik, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tujuan penelitian adalah tersusunnya konsep penataan pelabuhanan sungai di Kabupaten Muba, sehingga dapat berfungsi sebagai pintu gerbang Kabupaten Muba, yang efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus kapal dan barang di Kabupaten Muba.

## 2. Tinjuan Pustaka
2.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
a. Kepelabuhanan
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dikatakan bahwa pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh:
1. Pemerintah, bila pelabuhan tersebut melakukan pelayanan lintas provinsi dan antar negara;
2. Pemerintah Provinsi, bila pelabuhan tersebut melakukan pelayanan lintas kabupaten dalam provinsi; dan
3. Pemerintah Kabupaten/ kota, bila pelabuhan tersebut melakukan pelayanan dalam kabupaten/kota. Perusahaan-perusahaan besar, banyak melakukan pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri, yang digunakan  untuk  mendistribusikan  hasil-hasil  produksinya  ke  daerah-daerah  lain  bahkan  ke  luar  negeri.    Ini mengandung arti bahwa kewenangan terminal khusus tersebut berada ditangan pemerintah.
b. Peraturan Daerah Terkait Provinsi Sumatera Selatan/ Kabupaten Musi Banyuasin
Terdapat peraturan daerah yang mengatur  pembatasan penggunaan jalan untuk mengangkut bahan-bahan tambang dan angkutan berat.  Hal ini tentu akan berdampak terhadap distribusi produksi bahan-bahan tambang dan angkutan berat lainnya, seperti hasil perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya.
Terhambatnya distribusi hasil-hasil produksi tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada ekonomi suatu daerah, karena itu harus dicarikan solusi/ jalan keluar, sehingga hasil-hasil produksi tersebut tetap lancar.  Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan sungai sebagai prasarana angkutan.
Peraturan tentang Tata Ruang yang berlaku, mengatakan bahwa pada wilayah aliran sungai diperuntukan untuk angkutan dan wisata.
Sepanjang aliran Sungai Musi, Sungai Lalan, dan Sungai Lilin saat ini banyak berkembang sentra-sentra ekonomi seperti: pertambangan, perkebunan dan kehutanan, hasil produksinya didistribusikan melalui angkutan sungai.

## 2.2. Peran Angkutan  Sungai
Angkutan  sungai  seringkali  merupakan  satu-satunya  alternatif  bagi  mereka  yang  tinggal  di  daerah  terisolasi sehingga merupakan instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan. Pulau besar Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi  dan  Jawa  merupakan  kawasan  ekonomi  utama  Indonesia  yang  membangkitkan  perjalanan  barang  dan pergerakan  manusia  yang  sangat  besar  yang  perlu  dilayani  oleh  pemerintah  maupun  perusahaan  swasta  sebagai perwujudan dari visi Kementerian Perhubungan " Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"
Transportasi  antar  pulau  tidak  bisa  lepas  dari  transportasi  yang  menghubungkan  pulau-pulau  tersebut  sebagai jembatan, diantaranya yang sangat penting adalah pergerakan melalui kapal penyeberangan berupa ferry roll on roll off yang  lebih  dikenal  secara  umum  sebagai  kapal  roro  atau  feri  roro.  Sedang  transportasi  didalam  pulau  dapat  pula memanfaatkan sungai-sungai besar ataupun danau serta waduk yang jumlahnya tidak sedikit.
Dampak yang langsung dirasakan dengan bertambah luasnya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan yang  menghubungkan  pulau-pulau  di  Indonesia  adalah  pertumbuhan  ekonomi  dari  kawasan  atau  pulau  yang terhubungkan dengan pelayanan penyeberangan ini. Selain pertumbuhan ekonomi yang juga dapat dipetik adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang terhubungkan dengan jaringan pelayanan tersebut melalui harga barang-barang  kebutuhan  hidup  yang  lebih  murah,  termasuk  meningkatkan  peluang  usaha,  peluang  untuk
mengikuti pendidikan dan lain sebagainya. Saat ini terdapat kecenderungan menurunnya angkutan sungai yang disebabkan  oleh  kelemahan  pada  karakteristik  operasinya,  juga  pertambahan  panjang  jaringan  jalan  yang dibangun  menembus  daerah-daerah  terpencil  (dan  banyak  yang  sejajar  sungai)  tanpa  mengakomodasi  sistem pengembangan transportasi terpadu (dengan jaringan transportasi sungai). Salah satu contoh jaringan transportasi sungai di Indonesia adalah di Sumatera Selatan.

## 3. Metode

## 3.1 Alur Pikir Penyelesaian Masalah
Penelitian  diawali  dengan  melakukan  inventarisi  terhadap  transportasi  sungai  di  Kabupaten  Muba  yang menyangkut:  (1)  fasilitas  pelabuhan/  dermaga;  (2)  kapal;  (3)  alur  dan  kolam  pelabuhan.    Selanjutnya  dilakukan identifikasi terhadap komponen  masing-masing aspek tersebut.   Langkah berikutnya adalah  melakukan penyusunan desain  kuisioner  yang  terkait  dengan  Penelitian,  jika  memungkin  dilakukan  uji  coba  kuisioner  di  lokasi  Penelitian. Tahap  analisis  dan  evaluasi  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif/  naratif,  dan  jika  diperlukan  di  lakukan  juga pendekatan kuantitatif.  Tahap akhir adalah menyusun rekomendasi tentang titik simpul potensial angkutan sungai di Kabupaten  Muba.

## 3.2. Kebutuhan Data
Kebutuhan data terdiri dari kebutuhan data sekunder dan primer.   Data primer adalah data atau informasi yang akan diperoleh langsung dari hasil tinjauan di lapangan, berupa hasil wawancara atau pengisian kuesioner dari pihak- pihak yang terkait.  Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari studi literatur, sumber- sumber atau instansi terkait seperti: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Muba, UPT/ UPTD Angkutan Sungai dan Danau, Masyarakat/ Pemerintah Kecamatan/ Desa di lokasi dermaga angkutan sungai.

## 3.3. Model Analisis
Dalam Penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif  dan Analiytical Hierarchy Process AHP. (AHP), merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty untuk mengatasi permasalahan multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. metode ini banyak banyak  digunakan  karena   seringkali  ditemukan  variabel-variabel  yang  tidak  dapat  dibandingkan  dikarenakan perbedaaan  satuan  ukur,  untuk  itu  diperlukan  adanya  skala  fleksibel  yang  dinamakan  prioritas,  yaitu  suatu  ukuran abstrak  yang  berlaku  bagi  semua  skala  untuk  menentukan  prioritas  masing-masing  strategi  dari  seorang  pengambil keputusan  yang  berada  pada  situasi  konflik  (kebimbangan)  dalam  menyusun  input  koefisien  matrik  dan  lain-lain. (Balitbanghub:2009)

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Potensi ekonomi dan Sumber Daya Alam
Kabupaten Muba merupakan kabupaten terkaya di Provinsi Sumatera Selatan,  dengan menghasil berbagai bahan sumber daya alam, antara lain: minyak, gas, batubara, pertanian, perkebunan, dan kayu.
Pada  tahun  2014  total  PDRB  Kabupaten  Muba  sebesar  53.913.520,20  juta  rupiah  dan  sebesar    65,75%    PDRB Kabupaten Muba tersebut disumbangkan oleh sektor minyak dan gas Bumi.
Hasil produksi kekayaan tersebut sebagian besar diangkut melalui sungai, yang selanjutnya dibawa ke tujuan akhir.

## 4.2. Kondisi Aliran Sungai
a. Sungai Musi/ Terminal Sekayu
Aliran Sungai Musi yang berhulu di wilayah Kabupaten Musi Rawas, melaluli Kabupaten Muba, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang.
Sepanjang  aliran  Sungai  Musi  terdapat  beberapa  jembatan  yang  dapat  mengganggu  dalam  pelayaran, terutama untuk tugboat dan tongkang yang membawa hasil produksi.
Di arah hulu Sungai Musi (Kabupaten Musi Rawas) terdapat perusahaan tambang batubara yang mengangkut hasil produksinya dengan memanfaatkan aliran Sungai Musi.  Namun pada saat tertentu tugboat yang mengangkut tongkang harus berlabuh di Terminal Sekayu untuk menunggu kondisi aliran sungai memungkinkan untuk dilalui.
Pada saat kondisi pasang, tugboat tidak bisa berlayar karena terhalang oleh jembatan, sementara pada kondisi surut tugboat dan  tongkang  dapat  kandas,  jadi  nahkoda  harus  menunggu  saat  yang  tepat  untuk  dapat  berlayar kearah hulu atau sebaliknya.
Selain tambang batubara, juga terdapat perusahaan minyak dan gas, yang sentra produksinya berada ditepi bagian Selatan aliran Sungai Musi.  Perusahaan minyak dan gas ini juga memanfaatkan aliran Sungai Musi untuk distribusi  hasil  produksinya,  namun  hanya  sebatas  untuk  mengangkut/  menyeberangkan  mobil  tangki  dari  dan sumber produksi untuk menuju jalan raya.
Terminal Sekayu yang direhabilitasi pada tahun 2014, terletak di dekat taman pusat Kota Sekayu, mempunyai fasilitas ruang tunggu yang cukup baik, dilengkapi dengan vetelasi dan pencahayaan yang sangat bagus.  Untuk
sandar  kapal,  tersedia  falitas  tambat  dengan  konstruksi  beton,  yang  juga  dilengkapi  dengan  ponton  untuk mengantisipasi perbedaan pasang surut, sehingga kegiatan bongkar-muat dan turun naik penumpang tidak sulit. Namun, saat ini Terminal Sekayu belum dimanfaatkan secara optimal.
Dengan  kondisi  dan  fasilitas  serta  letak  Terminal  sekayu  yang  berada  di  Pusat  Kota,  nampak  tepat  untuk dijadikan terminal bagi kegiatan wisata.
b. Sungai Lilin dan Sungai Lalan
Aliran sungai Lilin dan Sungai Lalan bertemu menjadi satu aliran di Muara Lalan.
Sungai Lalan dan Sungai  Lilin selain digunakan  untuk  mengangkut  hasil produksi perusahaan-perusahaan besar juga dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk perdagangan maupun untuk kebutuhan penumpang.  Sungai alan dan Sungai Lilin ini mempunyai tingkat erosi yang rendah (Msy Efrodina R Alie, 2015).
Untuk kebutuhan masyarakat, antara lain digunakan sebagai pengangkut barang-barang dagangan dari dan ke  Kota  Palembang.    Untuk  keperluan  perusahaan,  untuk  mengangkut  bahan-bahan  tambang,  pertanian, perkebuhan, dan kayu.
Terdapat 2 terminal yang cukup ramai  yang menjadi pusat perdagangan dengan kota Palembang dan daerah sekitarnya, yaitu Terminal Sungai Lilin dan Terminal Bayung Lencir.
1) Terminal Sungai Lillin
Terminal  Sungai  Lilin  merupakan  terminal  sungai  yang  terdapat  pada  aliran  Sungai  Lilin  di  wilayah timur Kabupaten Muba.  Terminal ini dibangun  melalui dana APBD tahun 2006 menggunakan konstruksi campuran beton dan kayu dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 8 m.
Potensi  bangkitan  dan  tarikan  angkutan  sungai  melaui  terminal  ini  didukung  oleh  kawasan  ekonomi berupa pasar tradisional.  Trayek angkutan melalui terminal ini dilayani oleh dua jenis angkutan sungai yaitu speedboat kapasitas maksimal 8 penumpang dan jukung dengan kapasitas maksimal hingga 30 orang beserta barang bawaan berupa barang campuran dan dapat digunakan sebagai angkutan untuk kelapa sawit.
Pergerakan barang dan penumpang dari Sungai Lilin, secara umum  mengarah  ke hilir sungai  menuju Terminal  Muara  Primer  sebagai  titik  persinggahan  sementara,  dengan  jarak  tempuh  ±  8  jam  dengan menggunakan jukung, selanjutnya dari Terminal Muara Primer pergerakan penumpang dan barang sebagian besar  menuju  Kota  Palembang  melalui  dua  terminal  sungai  alternatif    yaitu  Terminal  Simpang  PU  dan Terminal Jembatan Ampera.
Aliran arus transportasi sungai dari Terminal Sungai Lilin dapat dilihat pada gambar.5.
Gambar 5. Trayek pada Terminal Sungai Lilin
2) Terminal P 19
Terminal P19 merupakan terminal sungai yang terletak di  Desa Kubu Kabupaten Muba. Terminal ini dibangun melalui dana APBD dan dioperasikan sejak tahun 2008.  Potensi bangkitan dan tarikan angkutan sungai melalui terminal ini didukung oleh daerah Bayung dan Mangsang.  Trayek angkutan melalui terminal ini dilayani oleh dua jenis angkutan  sungai  yaitu speedboat kapasitas  maksimal 8 penumpang dan jukung dengan  kapasitas  maksimal  hingga  40  orang  beserta  barang  bawaan  berupa  barang  campuran  dan  dapat digunakan sebagai angkutan untuk kelapa sawit.
Pergerakan barang dan penumpang dari Terminal P19 secara umum mengarah ke hilir sungai menuju Terminal  P11  sebagai  titik  persinggahan  sementara  dengan  jarak  tempuh  ±  8  jam  dengan  menggunakan jukung, selanjutnya dari Terminal Muara Primer pergerakan penumpang dan barang sebagian besar menuju Kota Palembang melalui dua terminal sungai alternatif yaitu Terminal Simpang PU dan Terminal Jembatan Ampera.
Secara diagram aliran yang berasal dari Terminal P 19 dapat dilihat pada gambar 6.
Sungai Lilin
Terminal Primer Simpang PU
Jembatan Ampera
Gambar 6. Trayek pada Terminal P19

## 3) Terminal Bayung Lencir
Terminal Bayung Lencir merupakan terminal sungai yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba.      Secara  geografis  terminal  ini  berada  pada  daerah  perbatasan  antara  Palembang  dan  Jambi.    Dalam pembangunannya  terminal  ini  menggunakan  dana  APBD  dan  direncanakan  sebagai  simpul  transportasi  sungai yang terintegrasi dengan terminal  angkutan darat dan ditunjang oleh kawasan perekonomian berupa pasar, akan tetapi  dalam  realisasinya  pembangunan  terminal  tidak  dilaksanakan  sementara  pengguna  angkutan  sungai (pemilik kapal jukung maupun speedboat ) kurang berminat menggunakan terminal tersebut, karena berseberangan dengan lokasi pasar yang selama ini menjadi terminal pangkalan kapal-kapal angkutan sungai.
Pada  kondisi  eksisting  Terminal  Bayung  Lincir  selain  berfungsi  untuk  lokasi  bongkar  muat  batubara  dan kayu,  juga  berfungsi  sebagai  tempat  administrasi  untuk  kapal-kapal  angkutan  sungai  yang  melayani  trayek Bayung Lincir-P9 yang dapat ditempuh selama 8-10 jam melalui dua jalur alternatif yaitu Muara Lalan dan Parit Tembusan.
Trayek  lainnya  adalah  Bayung  Lencir-Tobo-Penogoan,  dimana  wilayah  Tobo  dan  Penogoan  dapat dilanjutkan menuju Banyuasin melalui wilayah Karang Agung Hulu.  Gambar 7.
Gambar 7 . Trayek pada Terminal Bayung Lencir
4) Terminal Khusus
Terdapat  26  terminal  khusus  yang  dikelola  oleh  perusahaan-perusahaan  besar.    Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang:
 Minyak dan gas sebanyak
:   4 perusahaan
 Batubara sebanyak
:  12 perusahaan
 Hasil hutan (kayu) :   5 perusahaan
 CPO/Kelapa sawit :   3 perusahaan
 Batu split
:   1 perusahaan
 MDF
:   1 perusahaan
P19
P11
Terminal Primer Jalur 13 Simpang PU Jembatan Ampera Bayung Lincir P9 TOBO PENOGOAN
Dilihat dari letak terminal khusus, sebanyak 14 unit terminal berada di Sungai Lalan, 11 unit terminal berada di Sungai Lilin, 1 unit berada di Sungai Sembilang
Ke tiga sungai tersebut bertemu dalam satu pintu keluar masuk di wilayah Muara Primer.  Sungai Lalan dan Sungai Lilin terhubungan dengan aliran Sungai Musi dengan kanal-kanal, yang bisa dilalui oleh kapal-kapal kecil, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar aliran Sungai Lalan dan Sungai Musi.

## 4.3. Kebutuhan Fasilitas Terminal
Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dikatakan bahwa Rencana peruntukan wilayah perairan  untuk  Rencana Induk Pelabuhan  Laut serta  Rencana Induk Pelabuhan  Sungai dan Danau disusun berdasarkan kriteria kebutuhan: fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
Fasilitas pokok meliputi: (a) alur-pelayaran; (b) fasilitas sandar kapal; (c) perairan tempat labuh; dan (d) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
Fasilitas  penunjang  meliputi:  (a)  perairan  untuk  pengembangan  pelabuhan  jangka  panjang;  (b)  perairan  untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;             (c) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); (d) perairan untuk keperluan darurat; dan (e) perairan untuk kapal pemerintah.
Pelabuhan Sekayu mempunyai alur pelayaran di sepanjang Sungai Musi, dengan perbedaan pasang surut antara 3-4 meter,  terdapat beberapa jembatan yang cukup mengganggu pada tugboat dan tongkang.
Tempat sandar kapal berupa terminal yang terbuat dari beton dan pontoon, yang dapat turun naik mengikuti pasang surut.  Tersedia juga terminal/ ruang tunggu penumpang yang cukkup luas untuk menampung penumpang.  Saat ini Terminal Sekayu belum dimanfaatkan untuk angkutan penumpang.
Untuk tambat tongkat dimanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar terminal, sedangkan untuk tugboat merapat di terminal.
Untuk  fasilitas  penunjang  disemua  terminal  relatif  sangat  minim,  untuk  itu  perlu  dilakukan  pengadaan  fasilitas penunjang.
Adapun kebutuhan fasilitas yang diperlukan terlihat pada tabel 5.
Tabel 5. Kebutuhan Fasilitas Terminal Umum No Nama Terminal Fasilitas yang Dibutuhkan Lokasi Desa Kecamatan 1 Terminal Muara Primer 4 Dolphin Muara Primer 1 Rambu Suar 2 Terminal P.7 Lalan 3 Dolphin Desa P.7 3 Pos Pengawasan P. 11 Lalan 3 Dolphin Desa Galih Sari Kec. Lalan

## Sumber: Dishukominfo Kabupaten Musi Banyuasin

## 4.4. Analisis dan Pembahasan Berdasarkah Analytical Hierarchy Process (AHP).
Analisis dan pembahasan hanya dilakukan pada terminal yang berada di Sungai Lalan dan Sungai Lilin.  Karena terminal yang berada di aliran Sungai Musi yaitu Terminal Sekayu pada saat survei dilakukan belum/ tidak beroperasi, sehingga tidak ada responden yang dapat dimintai opininya .
Namun demikian, terminal Sekayu akan dilakukan analisis dan pembahasan secara kualitatif naratif.
a. Penetapan Kriteria dan Sub Kriteria
Kriteria dan alternatif dapat disusun secara hirarki, pada tingkat satu yaitu tujuan, kemudian pada tingkat kedua terdiri dari kriteria untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 3 kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu fasilitas bongkar muat, kondisi kapal, dan penyelenggaraan angkutan sungai.
Penetapan kriteria yang digunakan didapatkan dari proses brainstorming dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten  Muba  melalui  diskusi  bersama  dengan  orang  yang  ahli  dan  berpengalaman  dalam  masalah penyelenggaraan  angkutan  sungai  di  Kabupaten  Muba.  Setelah  menentukan  kriteria  apa  saja  yang  akan digunakan dalam penelitian ini, maka selanjutnya adalah menentukan subkriteria dari masing-masing kriteria. Sub kriteria dapat menjelaskan secara lebih detail mengenai hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.  Sama halnya dengan penentuan kriteria, penentuan sub kriteria juga dapat dilakukan dengan  cara brainstorming dengan  para  ahli  dan  pakar.  Hasil  dari brainstorming penetapan  kriteria  dan subkriteria tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Skema Hirarki AHP Dalam Upaya Menentukan Prioritas Pengembangan Angkutan Sungai di Kabupaten Muba
b. Pengolahan Data
Dalam  penelitian  ini,  data  diolah  dengan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (FAHP). Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  menghitumg  nilai inconsistency dari  matriks  perbandingan berpasangan.    Nilai inconsistency merupakan  nilai  yang  menyatakan  ukuran  tentang  konsisten  atau  tidaknya suatu  nilai  perbandingan  berpasangan.    Suatu  matriks  penilaian  dikatakan  konsisten  apabila  memiliki Inconsistency ≤ 0,1.  Matriks hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini.
Tabel 6. Matriks Perbandingan Keterangan : JT : Jarak tempuh
FA
: Frekuensi angkutan sungai (teratur)
TR
: Tarif KK : Keamanan kapal
NK
: Kenyamanan di atas kapal
AK
: Ketersediaan alat keselamatan di atas kapal
KP
: Kapasitas penumpang KB : Kapasitas barang BM : Penanganan bongkar muat JK : Jaminan keselamatan di atas kapal
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai inconsistency untuk seluruh matriks berpasangan paling besar bernilai 9% atau 0,09, yang berarti nilainya lebih kecil dari 0,1.  Hal ini berarti bahwa penilaian yang diberikan
KRITERIA FA JT FA FA FA FA FA FA FA JT KB KP KK NK AK BM TR JT JT JT JT JT JT JT KP KK NK AK KB TR KK NK AK KP TR KK KK KK TR NK NK TR AK TR TR
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
KRITERIA JK FA KB KP KK NK AK BM TR JK JK JK JK JK JK JK JK KB KP KK NK AK BM TR KB KB KB KB BM KB KP KP KP BM KP NK AK BM KK AK BM NK BM AK BM
BOBOT PRIORITAS PENGEMBANGAN ANGKUTAN SUNGAI DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN Alat Bongkar Muat di Atas Kapal FASILITAS BONGKAR MUAT KAPAL PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI TERMINAL P11
TERMINAL BAYUNG LINCIR
TERMINAL SUNGAI LILIN Alat Bongkar Muat di Pelabuhan Kapasitas Barang Kapasitas Penumpang Jaminan Keselamatan di Atas Kapal Keamanan Kapal di Atas Kapal Kenyamana n di Atas Kapal Frekuensi Jarak Tempuh Tarif
oleh para ahli tentang kriteria, sub kriteria, dan alternatif prioritas pengembangan pelabuhan di Kabupaten Muba telah konsisten.
Setelah nilai matriks perbandingan berpasangan terbukti konsisten, maka selanjutnya adalah mengkonversi nilai  matriks  perbandingan  berpasangan  ke  skala Triangular  Fuzzy  Number (TFN).    Skala Triangular  Fuzzy Number (TFN)  berfungsi  untuk  memberikan range penilaian  responden. Range penilaian  ini  bertujuan  untuk meminimalkan subjektivitas manusia dalam menilai sesuatu dan mengatasi ketidakpresisian penilaian.
Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata geometris .  Nilai rata-rata geometris merupakan nilai yang dapat mewakili seluruh penilaian responden terhadap suatu perbandingan berpasangan. Jika pada matriks perbandingan  berpasangan  nilainya  merupakan  nilai  bulat,  maka  pada  nilai  rata-rata geometris ,  nilai  yang didapatkan berupa nilai desimal.  Nilai desimal  ini  menunjukkan nilai  presisi dari ketiga penilaian responden terhadap suatu perbandingan berpasangan antar elemen.
Langkah  terakhir  yang  harus  dilakukan  adalah  menghitung  nilai  bobot.    Nilai  bobot  digunakan  untuk perangkingan elemen tiap level dari struktur hierarki pemilihan supplier , yang terdiri dari level kriteria dan level subkriteria.    Dengan  hasil  akhir  perangkingan  berupa  nilai  bobot  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk pengambilan keputusan prioritas pengembangan angkutan sungai di Kabupaten Muba.
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan  bobot  yang  sama  antara  fasilitas  bongkar  muat  dan  penyelenggaraan angkutan  sungai  dengan  nilai  0,474.    Sedangkan  untuk  kondisi  kapal  mendapatkan  bobot  paling  kecil  yaitu sebesar 0,053.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP), didapatkan bahwa nilai bobot tiap alternatif seperti yang ada pada tabel 7 . dan gambar 9. Hal ini menunjukkan bahwa  terminal  yang  mempunyai  performansi  terbaik  dalam  penyelenggaraan  angkutan  sungai  di  Kabupaten Muba adalah Terminal Sungai Lilin.
Tabel 7. Skor Total Hasil Penilaian Terhadap Terminal Alternatif Score Terminal Sungai Lilin 0,879 Terminal Bayung Lincir 0,0621 Terminal P11 0,0589
Sumber : Hasil Olah Data
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka urutan prioitas pengembangan adalah terminal P11, Bayung Lincir dan Sungai Lilin.
Gambar 9. Sensitivitas untuk Aspek Fasilitas Kepelabuhanan dan di Atas Kapal
Berdasarkan Gambar 4.23 di atas, terminal P11 memiliki nilai sensitivitas yang tinggi jika  dibandingkan dengan Terminal Sungai Lilin dan Bayung Lincir.   Terminal P11 memiliki nilai 0,979, Sungai Lilin 0,589 dan Bayung Lincir 0,132.   Arti dari angka tersebut adalah jika fasilitas kepelabuhanan dan di atas kapal dinaikkan sebesar satu satuan, maka prioritas pengembangan Terminal P11 juga akan naik sebesar satu satuan.

## 5. Kesimpulan
Dengan pontensi sungai yang dimiliki Kabupaten Muba perlu dikembangkan angkutan sungai, karena selain dapat lebih  memperlancar  arus  komoditi  keluar  dan  masuk  Kabupaten  Muba,  juga  dapat  mengurangi  beban  jalan  Lintas Timur Sumatera, sehingga dapat memperpanjang umur jalan serta mengurangi biaya perawatan jalan.
Dalam pengembangan titik simpul pelabuhan tersebut, maka skala prioritas dan peruntukannya adalah P 11 yang berada di Muara Primer untuk konsolidasi muatan/ komoditi yang hendak diangkut ke luar Provinsi Sumatera Selatan, terutama  menuju  P.  Jawa,  Batam,  bahkan  ke  luar  negeri,  Dermaga  Sungai  Lalan  dan  dermaga  Sungai  Lilin dikembangkan untuk kebutuhan angkutan komoditi lokal masyarakat di sekitar aliran sungai, terutama yang berasal/ menuju kota Palembang,  selain itu juga dapat digunakan sebagai angkutan feeder bagi perusahan-perusahaan guna mendistribusikan komoditinya dan/ atau menuju titik simpul utama untuu konsolidasi muatan, untuk selanjut dibawa keluar,  dan  Dermaga  Sekayu,  yang  berada  di  Kota  Sekayu,  dikembangkan  menjadi  dermaga  angkutan  orang  dan pariwisata, selain itu juga dijadikan dermaga persinggahan bagi komoditi yang ada di wilayah kabupaten lain.

## Saran
Untuk  melakukan  pengembangan  tersebut,  hendaknya  Pemerintah  Kabupaten  Muba  perlu  melakukan  hal-hal sebagai berikut:
1. Melengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan oleh sebuah pelabuhan, khususnya fasilitas dermaga sungai, sesuai dengan peruntukannya;
2. Melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/  kota  lainnya dalam pengadaan/ melengkapi rambu-rambu sungai yang diperlukan, sehingga aspek keselamatan pelayaran dapat terjaga dan terjamin;
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait lainnya, misalnya pihak pekerjaan umum, terutama dalam pembangunan jembatan;
4. Melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan perusahaan-perusahan yang bergerak di sektor:  pertambangan,  kehutanan,  pertanian/  perkebunan,  dan  sektor  lainnya,  untuk  dapat  menggunakan sungai sebagai transportasi alternatif;
5. Membuat dan mengeluarkan peraturan tentang angkutan sungai, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi.

## Ucapan Terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  hingga terselesaikannya tulisan ini.

## Daftar Pustaka
Affendi,  M.  Zahril  dan  Iwan  Pratoyo  Kusumantoro,  Analisis  Pemanfaatan  Sungai  di  Provinsi  Jambi  untuk  Transportasi  Batubara,  Jurnal Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Sekolah  Arsitektur,  Perencanaan  dan  Pengembangan  Kebijakan  (SAPPK)  ITB  Program Magister  Perencanaan Wilayah dan Kota;
Britain’s Inland Waterways, An Undervalued Assets, Inland Waterways Amenity Advisory Council, London 1996 British Waterways, Waterways & Development Plan, London, 2013;
Department for transport, Transport Energy Best Practice: Planning for Freight on Inland Waterways, Office of the Deputy of Prime Minister, London;
BPS Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka Tahun 2010, 2015; Dishubkominfo Musi Banyuasin Dit. LLASDP;
Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, Kabupaten Musi Banyuasin;
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 27 Agustus, 2008, Jakarta;
Sari, Rizki Permata (2008), Penelitian Dalam Tesis dengan Judul Pergeseran Pergerakan Angkutan Sungai Di Sungai Martapura Kota Banjarmasin, Tesis, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Dipenogoro Semarang 2008;
Badan Litbang Perhubungan, 2009. Studi Pengembangan Armada Angkutan Pelayaran Rakyat;
Susilowati, Endang., Peranan Jaringan Sungai Sebagai Jalur Perdagangan Di Kalimantan Selatan Pada Pertengahan Kedua Abad XIX;
Mailisa Isvananda,  Potensi Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Universitas Pendidikan Indonesia 2015;
Msy Efrodina R Alie. 2015.  Kajian Erosi Lahan Pada Das Dawas Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan, Jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan;
Permenhub. KP.414 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 540 tahun 2012 yang mengatur tentang pelarangan angkutan batubara di jalan raya.