Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG WANPRESTASI BY DEBTOR IN RECEIVABLE DEBT AGREEMENTS Yenni Fitria
Fakulty of Law, Ekasakti University Email: yennifitria@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  menimbulkan  perjanjian,  pada  saat  tercapainya kesepakatan  maka  para  pihak  dituntut  untuk  memenuhi  prestasinya  masing-masing,  ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan  prestasi (debitur)  dan pihak yang lain untuk menerima  prestasi  (kreditur).  Namun  dalam  proses  pemenuhan  prestasi  tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi terjadi. Perbuatan  ini  bisa  juga  disebabkan  karena  kurangnya  itikad  baik  para  pihak  untuk memenuhi prestasinya.
Kata Kunci: Wanprestasi, perjanjian, perjanjian utang piutang

## ABSTRACT
The  agreement  between  the  two  parties  raises  the  agreement,  when  an  agreement  is reached,  the  parties  are  required  to  fulfill  their  respective  achievements,  there  are  those who are required to carry out the achievement (debtor) and the other party to receive the achievement  (creditor).  However,  in  the  process  of  fulfilling  these  achievements, sometimes  one  of  the  parties  commits  an  act  that  causes  a  default.  This  act  can  also  be caused by the lack of good will of the parties to fulfill their achievements.
Keywords: Wanprestasi, agreement, debt and credit agreement

## PENDAHULUAN
Kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  menimbulkan  perjanjian,  pada  saat tercapainya  kesepakatan  maka  para  pihak  dituntut  untuk  memenuhi  prestasinya  masing- masing, ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan  prestasi (debitur)  dan pihak yang lain untuk menerima prestasi (kreditur). Namun dalam proses pemenuhan prestasi tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi terjadi. Perbuatan  ini  bisa  juga  disebabkan  karena  kurangnya  itikad  baik  para  pihak  untuk memenuhi prestasinya.
Adanya perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama sepertinya tidak dijadikan panutan  dalam  melaksanakan  kesepakatan    tersebut.  Para  pihak  seolah-olah  hanya mementingkan  kepentingan  mereka  masing-masing  tanpa  mempedulikan  kerugian  yang akan diderita oleh pihak yang lain.
Wanprestasi juga bisa terjadi karena hal-hal yang tidak disengaja ataupun tidak bisa dihindari  yaitu  keadaan  memaksa  ( overmatch/force  majure ),  di  luar  kemampuan  para pihak.  Keadaan  memaksa  ialah  keadaan  tidak  dapat  dipenuhinya  prestasi  oleh  pihak debitur  karena  terjadi  suatu  peristiwa  bukan  karena  kesalahannya,  peristiwa  mana  tidak dapat  diketahui  atau  tidak  dapat  diduga  akan  terjadi  pada  waktu  membuat  perikatan (Abdulkadir  Muhammad,  1996:20). Vollmar  dalam  buku  Abdul  Kadir  Muhammad menyatakan  bahwa overmacht itu  hanya  dapat  timbul  dari  kenyataan-kenyataan  dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga terlebih dahulu (Abdulkadir Muhammad, 1996:31).
Apabila  debitur  terbukti  memang  sengaja  mengakibatkan  terjadinya  wanprestasi maka sanksi yang akan diberikan oleh kreditur yaitu dapat meminta ganti kerugian sebagai akibat  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  sesuai  dengan perjanjian,  diadakan  peralihan  resiko,  meminta  pembatalan  perjanjian  dan  ganti  rugi. Kerugian dapat diartikan dengan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.
Hak  menuntut  ganti  kerugian  karena  wanprestasi  timbul  dari  Pasal  1243  KUH Perdata,  yang  pada  prinsipnya  membutuhkan  pernyataan  lalai  dengan  surat  peringatan (somasi). Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata si berutang  adalah lalai, apabila ia dengan surat  perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai  dengan lewatnya waktu  yang  ditentukan.  Penetapan  lalai  ini  merupakan  surat  teguran  dari  kreditur  kepada debitur dengan tujuan memberitahukan kapan selambat-lambatnya debitur harus memenuhi prestasinya.
Manakala sudah dilakukan somasi/ teguran berkali-kali dan debitur tetap tidak mau memenuhi  prestasi  yang  telah  disepakati  bersama,  maka  ia  harus  menanggung  segala akibat yang merugikan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi. Pemberian jangka waktu  itu  penting  sebab  jika  tidak  ditentukan  batas  sampai  tanggal  berapa  debitur  paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan
menerima  prestasi  yang  ditentukan  setiap  waktu  dan  waktu  tersebut  dapat  diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi.
Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi itu. Mengenai tenggang waktu tidak ada ketentuannya dalam undang-undang. Para sarjana memandang bahwa pemberian tenggang waktu itu harus sesuai dengan kepantasan, jika pemenuhan prestasi memerlukan waktu yang lama dan tenggang waktu yang diberikan sedikit maka akan sangat merugikan debitur  sendiri  karena  sejak  terjadinya  wanprestasi  tersebut  debitur  berkewajiban  untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur. Ganti kerugian karena wanprestasi adalah suatu  bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  debitur  yang  tidak  memenuhi  isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.
Contoh  kasus  wanprestasi  yang  pernah  terjadi  yaitu  di  Pengadilan  Negeri  Padang Sidempuan  antara  Imbalo  Harahap  melawan  Parlindungan  Harahap  (selanjutnya  disebut sebagai  Tergugat  I)  )  dan  Nuria  Br.  Simatupang  (selanjutnya  disebut  Tergugat  II)  dalam kasus  perjanjian  utang  piutang.  Kasus  ini  berawal  dari  peminjaman  atas  uang  dan  emas oleh  Parlindungan  Harahap  dan  Nuria  Br.  Simatupang  dari  almarhum  Imbalo  Harahap pada  tanggal  8  Juli  1978.  Pinjaman  tersebut  diberikan  dengan  jaminan  rumah  dan pekarangan milik kedua tergugat.
Dalam  perjanjian  utang-piutang  tersebut  dinyatakan  bahwa  Tergugat  I  dan Tergugat  II  akan  melunasi  utangnya  pada  tanggal  3  Januari  1979.  Jatuh  tempo  pinjaman tersebut  kemudian  diperpanjang  hingga  tanggal  1  Mei  1979.  Ternyata  sampai  dengan tanggal  jatuh  tempo,  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  melunasi  utang  tersebut.  Bahkan ketika  Imbalo  Harahap  meninggal  dunia,  utang  tersebut  belum  juga  dibayar.  Sedangkan tanah jaminan berikut bangunan di atasnya, dengan tanpa hak, telah ditempati oleh Pendi Harahap, Deliana br Lubis, Ishak Pane dan Sayur Siregar (selanjutnya disebut Tergugat III, Tergugat  IV,  Tergugat  V  dan  Tergugat  VI).  Atas  piutang  ini,  Badariah  Mawar  Harahap (isteri  almarhum  Imbalo  Harahap)  kemudian  mengajukan  gugatan  Wanprestasi  ke  PN Padang Sidempuan dengan nomor register 16/Pdt.G/1997PN.Psp.
Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Padang Sidempuan memenangkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menghukum Tergugat I dan  Tergugat  II membayar utang uang sebanyak. ½ x Rp 6.708.357 = Rp. 3.354.178,5 kepada Penggugat. Selain itu, Majelis
Hakim  dalam  putusannya  juga  menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  membayar  utang emas  24  karat  seberat  11,250  gram  sekaligus  dan  tunai.  Majelis  Hakim  PN  Padang Sidempuan  juga  menyatakan  penguasaan  Tergugat  III,  Tergugat  IV,  Tergugat  V  dan Tergugat VI atas rumah dan tanah perkara adalah tanpa hak dan menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari mereka atau  orang  lain  yang  mendapat  hak  dari  orang  lain  untuk  menyerahkan  rumah  dan  tanah perkara  dalam  keadaan  baik  dan  kosong  kepada  Penggugat  untuk  dijual  lelang  oleh  PN Padang Sidempuan melalui Kantor Lelang Negara. 1
Penulis  juga  tertarik  untuk  membahas  kasus  wanprestasi  yang  terjadi  di  daerah Bukittinggi  dengan  no  perkara  4/Pdt.G/2008/PN-BT  antara  Yenni  melawan  Essi,  dimana kasus  ini  berawal  dari  tindakan  Essi  (selanjutnya  disebut  tergugat)  yang  meminjam  uang secara  tunai  kepada  Yenni  (selanjutnya  disebut  penggugat)  sebesar  Rp.40.000.000,- dengan  alasan  untuk  keperluan  biaya  sekolah  anak  tergugat  dan  berjanji  akan membayarnya  dengan  cara  mengangsur  setiap  hari.  Bahwa  tergugat  mengangsurnya selama  delapan  hari  dan  setelah  itu  tergugat  berjanji  akan  membayarnya  sekaligus,  akan tetapi  kenyataannya  sejak  pembayaran  kedelapan  tersebut  justru  tergugat  tidak  pernah membayar  lagi.  Hal  ini  membuat  penggugat  merasa  kesal    dan  kecewa  atas  tindakan tergugat  tersebut  yang  telah  menimbulkan  kerugian  secara  moril  dan  materil  bagi penggugat,  sehingga  beralasan  hukum  apabila  tergugat  dihukum  agar  segera  membayar hutangnya.
Kasus  yang  terjadi  di  atas  merupakan  contoh  kasus  wanprestasi  dalam  perjanjian yang sering terjadi tidak hanya pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Negeri  Bukittinggi  saja,  namun  kasus  sedemikian  juga  banyak  terjadi  dalam  lingkungan masyarakat walaupun sebagian besar dari kasus tersebut tidak diselesaikan melalui proses persidangan  melainkan  melalui  proses  penyelesaian  dengan  musyawarah  dan  mufakat antara para pihak yang bersengketa.
Sebagaimana yang penulis pahami bahwa isi perjanjian merupakan hal yang harus ditaati oleh pihak-pihak  yang melakukan perjanjian, dan perjanjian itu sendiri dibuat atas kesadaran  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  para  pihak,  maka  sudah  sewajarnyalah perjanjian  itu  berjalan  sebagaimana  dengan  keadaan  yang  diharapkan  oleh  para  pihak
1 http://titovhukum.blogspot.com/2010/02/cara-pelaksanaan-eksekusi-dalam-kasus.html
tersebut.  Wanprestasi  dalam  perjanjian  semestinya  merupakan  hal  yang  harus  dihindari demi tercapainya tujuan dan keinginan masing-masing pihak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  sosiologis  yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat langsung ke lapangan melalui responden dan informan  untuk  mendapatkan  data  primer  di  samping  itu  juga  dilakukan  penelitian terhadap  bahan  kepustakaan  untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Dalam  penelitian  ini responden  adalah  orang-orang  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  kasus  Wanprestasi dalam  Perjanjian  Utang  Piutang  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IB  Bukittinggi,  sedangkan informan adalah orang-orang yang mengetahui masalah yang diteliti seperti pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.
Penelitian ini bersifat deskriptif dimana hasil penelitian ini menggambarkan secara menyeluruh  dan  sistematis  mengenai  tuntutan  ganti  kerugian  akibat  wanprestasi  oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi.
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  dengan  melakukan wawancara dengan responden yaitu panitera pengganti dan informan yaitu Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer yaitu KUH Perdata
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  data  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer, merupakan  pendapat  para  sarjana  serta  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian dan data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi.
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  melakukan  wawancara  dengan  responden  dan informan.  Dalam  melakukan  wawancara  ini  penulis  menggunakan  pedoman  wawancara dalam bentuk terbuka sebagai alat pengumpul data.
Studi  Dokumen  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  mempelajari bahan kepustakaan yaitu undang-undang, buku-buku literatur serta data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.
Dari  semua  data  yang  penulis  dapatkan  baik  data  primer  yakni  yang  diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun data sekunder yakni yang berkaitan dengan buku-buku  dan  literatur-literatur,  data  ini  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disusun  secara
sistematik,  yaitu  dengan  mengelompokkan  data-data  yang  didapatkan  mengenai Wanprestasi  Oleh  Debitur  Dalam  Perjanjian  Utang  Piutang  dan  disesuaikan  dengan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata, selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk-Bentuk Wanprestasi  Dalam Perjanjian Utang Piutang Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syalferri  selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan  Negeri  Kelas  IB  Bukittinggi  pada  hari  Senin  tanggal  21  Januari  2013, menyatakan  bahwa  bentuk-bentuk  wanprestasi  dalam  perjanjian  utang  piutang  di Pengadilan  Negeri  Kelas  IB  Bukittinggi  tergolong  tidak  banyak  dikarenakan  kasus wanprestasi merupakan kasus yang jarang diselesaikan di pengadilan, hal ini bukan karena perbuatan  yang  menyebabkan  wanprestasi  jarang  terjadi  tetapi  kasus  wanprestasi  dalam perjanjian  tersebut  biasanya  diselesaikan  di  luar  pengadilan  dengan  mufakat  antara  para pihak yang bersengketa.
Dalam  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IB  Bukittinggi terdapat  beberapa  kasus  wanprestasi  yang  diselesaikan  di  pengadilan  antara  lain  yaitu wanprestasi  terhadap  perjanjian  utang  piutang  antara  Yenni  sebagai  penggugat  dan  Essi sebagai  tergugat.  Dalam  kasus  ini  tergugat  telah  menyebabkan  wanprestasi  dengan  tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian utang piutang antara tergugat dan penggugat.
Menurut  isi  perjanjian  utang  piutang  yang  terjadi  antara  penggugat  dan  tergugat tersebut tergugat telah meminjam uang kepada penggugat dengan kesepakatan pembayaran utang  tersebut  dengan  mencicil  sejumlah  uang  kepada  penggugat  setiap  harinya,  namun setelah pembayaran  yang ketujuh tergugat  tidak lagi membayar utangnya. Penggugat  pun memperingati tergugat beberapa kali namun karena tidak adanya itikad baik dari tergugat untuk  membayar  utangnya,  akhirnya  penggugat  mengajukan  gugatan  atas  kasus wanprestasi  dalam  perjanjian  utang  piutang  tersebut  ke  Pengadilan  Kelas  IB  Bukittinggi dengan nomor perkara: 4/Pdt.G/2008/PN-BT.
Selanjutnya  dalam  kasus  Ganefo  melawan  Mawardi  (Tergugat  I),  Suarti  (Tergugat II) dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  Sumatera  Barat,  Cq  Kepala Pertanahan  Kota  Bukittinggi  (Tergugat  III)  yaitu  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh Tergugat  I  terhadap  akta  perjanjian  kerjasama  mendirikan  bangunan,  tergugat  telah melanggar  isi  perjanjian  yang  disepakati  dengan  penggugat  dimana  tergugat  tidak memenuhi  kesepakatannya  untuk  memberikan  tanah  miliknya  sebagai  lahan  dimana penggugat dan tergugat telah sepakat akan mendirikan bangunan di atasnya.
Kasus wanprestasi yang terjadi antara Drs. Masri melawan Nurhayati, dalam kasus ini  antara  kedua  belah  pihak  telah  terjadi  kesepakatan  dalam  pengadaan  barang  yang berupa komputer/PC sekolah yang dananya berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Tergugat dalam kasus ini telah memenuhi prestasinya dengan menyediakan barang yang diinginkan oleh penggugat,  tetapi  ternyata barang tersebut  tidak sesuai  dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dari  ketiga  kasus  wanprestasi  tersebut  dapat  diambil  gambaran  bahwa  seharusnya para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  memenuhi  prestasinya  masing-masing  dan  jika prestasi tersebut tidak penuhi maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tersebut dapat digugat dengan gugatan wanprestasi.
Dalam  memutuskan  suatu  kasus  wanprestasi  hakim  akan  mengusulkan  kepada kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  melakukan  proses  mediasi  sebelum memutuskan  untuk  tetap  melanjutkan  proses  penyelesaian  sengketa  mereka  melalui pengadilan,  dan  bila  para  pihak  mencapai  kesepakatan  dalam  proses  mediasi,  hal  ini dikarenakan mereka mempertimbangkan banyak hal diantaranya para pihak mengharapkan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat dan terwujudnya komunikasi yang baik di antara para pihak sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan mengingat bahwa mereka adalah  pihak  yang  sering  melakukan  perjanjian  dan  jika  mereka  sampai  berperkara  di pengadilan  sedikit  banyaknya  hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan mereka.

## Tuntutan yang Dilakukan oleh Kreditur terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi
Selanjutnya  menurut  studi  dokumen  yang  penulis  lakukan  di  Pengadilan  Negeri Kelas  IB  Bukittinggi  mengenai  tuntutan  yang  diajukan  oleh  penggugat  biasanya merupakan tuntutan untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat dan meminta kepada  majelis  hakim  untuk  memerintahkan  kepada  tergugat  agar  menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.
Gugatan yang diajukan penggugat harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering atau biasa disingkat RV pada Pasal 8 ayat (3) yaitu:
a. Identitas para pihak
b. Posita ( fundamentum Petendi ) atau dalil-dalil gugatan
c. Petitum (tuntutan)
Selain syarat substantif yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut, dalam praktek juga ada syarat formal yaitu:
a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
b. Materai
c. Tanda tangan penggugat dan kuasanya
Contoh gugatan dalam kasus wanprestasi antara lain yaitu kasus Yenni (penggugat) melawan Essi (tergugat), adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji(wanprestasi)
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 23.400.000- ditambah bunga Rp. 1.832.000,- = Rp. 25.232.000,-
4. Menyatakan  sah  berharga  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  terhadap  barang- barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan  putusan  ini  dapat  dijalani  terlebih  dahulu  ( uitvperbaar  bij voorraad ) meskipun timbul verzet atau banding.
Dan  pada  gugatan  yang  diajukan  Ganefo  (penggugat)  dalam  kasusnya  yaitu  kasus wanprestasi oleh tergugat I terhadap akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan, maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan  sah  dan  masih  berlaku  akta  perjanjian  kerjasama  mendirikan  bangunan Notaris Elfita Achtar, No. 43 tanggal 23 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat I.
3. Menyatakan  bahwa  perbuatan  dari  tergugat  I  yang  telah  tidak  bersedia  menyerahkan persyaratan surat-surat yang penggugat butuhkan untuk pengurusan izin bangunan dan untuk  pembangunan  ke  22  unit  rumah  tinggal  di  atas  objek  perjanjian(SHM  No. 1053/Kelurahan Kubu Gulai Bancah) adalah merupakan perbuatan wanprestasi/cidera janji/ingkar  janji  terhadap  akta  perjanjian  kerjasama  mendirikan  bangunan  Notaris Elfita Achtar  No. 43 tanggal 23 Juli 2007, khususnya terhadap Pasal 3 nya.
4. Memerintahkan  tergugat  I  untuk  tetap  melanjutkan  perjanjiannya  dengan  penggugat sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian notaris Elfita Achtar, SH  No.43 tanggal 23 Juli 2007 tanpa syarat.
5. Menghukum  tergugat  I  untuk  menyerahkan  tanpa  syarat  seluruh  dokumen-dokumen yang  penggugat  butuhkan  untuk  proses  pengurusan  izin  bangunan  dan  surat-surat lainnya  yang  dibutuhkan  untuk  keperluan  pembangunan  ke  22  unit  rumah  tinggal tersebut.
6. Memerintahkan  Tergugat  III  supaya  tidak  melanjutkan  proses  pemecahan  atas  SHM No.  1053/  Kelurahan  Kubu  Gulai  Bancah  sampai  adanya  putusan  yang  telah  bersifat inckraht dalam perkara ini atau telah adanya persetujuan dari penggugat.
7. Menyatakan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  terhadap  objek  perjanjian  dalam perkara ini adalah sah, kuat dan berharga.
8. Menyatakan  putusan  ini  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  walaupun  para  tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi ( Uitvoerbaar Bij Voorraad ).
9. Menghukum  para  tergugat  baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Dalam  kasus  Drs.  Masri  (penggugat)  melawan  Nurhayati  (tergugat)  yaitu  kasus wanprestasi  dalam  perjanjian  kerja  Nomor  18/SPK/PEMB/VIII-2007  tentang  Pengadaan Komputer/PC  Sekolah  yang  bersumber  dari  dana  APBD  Kota  Bukittinggi  tahun  2007. Pengadilan  memutuskan  untuk  menolak  kasus  ini  karena  Pengadilan  Negeri  Kelas  IB Bukittinggi  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  kasus  perdata  dengan  No  Perkara 08/PDT.G/2008/PN-BT  tersebut.  Dalam  hal  ini  gugatan  ditolak  karena  pengadilan  tidak mempunyai  kewenangan  mutlak/  kompetensi  absolut  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara tersebut.

## Putusan  Hakim  terhadap  Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Debitur  Dalam Perjanjian Utang Piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi
Tujuan  suatu  proses  persidangan  di  muka  pengadilan  adalah  untuk  memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan tersebut hubungan antara kedua belah pihak yang
berperkara  (penggugat  dan  tergugat)  ditetapkan  untuk  selamanya  dengan  maksud  apabila tidak  ditaati  secara  sukarela  agar  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  bantuan  alat-alat negara(polisi, tentara, dan sebagainya). Putusan hakim merupakan akhir dari pemeriksaan perkara  antara  para  pihak,  maka  dengan  putusan  tersebut  perkara  para  pihak  dinyatakan selesai.
Menurut  Bapak  H.  Supardi  S.H  selaku  Panitera  Pengganti  di    Pengadilan  Negeri Kelas  IB  Bukittinggi  dalam  memutuskan  suatu  kasus  wanprestasi  prosedurnya  tidak  jauh berbeda dengan prosedur dalam memutuskan kasus-kasus perdata lainnya, melihat bahwa kasus perdata yang paling banyak disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi adalah kasus sengketa tanah dan tanah pusako.
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  pengadilan  tersebut,  penulis  mendapatkan contoh putusan hakim terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yaitu pada kasus Yenni melawan Essi, adapun putusan hakim terhadap kasus tersebut yaitu:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji(wanprestasi);
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 23.000.000,-;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 499.000,-;
5. menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
Mengenai berapa hutang yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat, majelis hakim  berpegang  kepada  pengakuan  dari  tergugat  yang  mengatakan  bahwa  hutang  yang masih  tersisa pada penggugat  adalah Rp. 23.000.000,-, dan mengenai  angka sebagaimana tercantum  dalam  gugatan  penggugat  selama  persidangan  baik  dari  bukti-bukti  maupun saksinya  penggugat  tidak  mampu  membuktikan  angka  dimaksud  maka  majelis  hakim berpendapat  wajar  mengabulkan  sebanyak  yang  diakui  tergugat  saia  yaitu  sebesar  Rp. 23.000.000,- .
Berkaitan  dengan  tuntutan  penggugat  agar  tergugat  membayar  bunga  dari  utang pokoknya  sebesar  Rp.  1.832.000,-  tidak  dikabulkan  oleh  pengadilan,  hal  ini  dikarenakan majelis  hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan  P1  (fotokopi  surat  penitipan  uang  tanggal 10  November  2007,  telah  diteliti  sesuai  dengan  aslinya    dan  telah  diberi  materai secukupnya serta cap pos) yang merupakan UU bagi kedua belah pihak tidak ada mengatur
tentang kewajiban bagi tergugat untuk membayar bunga apabila terjadi keterlambatan atau macetnya  pembayaran  cicilan  pinjaman  sehingga  majelis  hakim  berpendapat  tuntutan bunga tidak perlu dikabulkan.
Adapun  tuntutan  penggugat  agar  diletakkan  sita  jaminan  ( conservatoir beslag ) karena  tidak  beralasan  hukum  juga  telah  ditolak  oleh  majelis  hakim.  Majelis  hakim  juga menolak  untuk  mengabulkan  tuntutan  atau  petitum  penggugat  point  6  karena  tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBG ( Rechtsreglement Buitengewesten ).
Pada  kasus  wanprestasi  terhadap  Akta  Perjanjian  Kerjasama  Mendirikan  Bangunan dimana  Ganefo(penggugat)  melawan  Mawardi  Dkk,  kasus  ini  pada  saat  menempuh mediasi  telah  menemukan  titik  terang  dengan  melakukan  perdamaian  atas  kesepakatan kedua  belah  pihak.  Adapun  Akta  Perjanjian  Kerjasama  Mendirikan  Bangunan  tertanggal 23  Juli  2007  Nomor  43  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Elfita  Achtar  dinyatakan  sudah tidak  berlaku  lagi,  dan  biaya  perkara  ditanggung  secara  bersama-sama  oleh  kedua  belah pihak.

## PENUTUP
Kasus wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi tidak sebanyak kasus perdata lainnya yaitu kasus sengketa tanah dan tanah pusako, oleh karena dalam kasus wanprestasi penyelesaian sengketanya lebih banyak diselesaikan dalam proses mediasi, hal ini menimbang kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa,  juga  efektivitas  dan  keuntungan  yang  diperoleh  kedua  belah  pihak  dalam proses mediasi yaitu proses penyelesaian yang lebih cepat dan untuk menjaga komunikasi yang  baik  di  antara  para  pihak  sehingga  tidak  akan  ada  pihak  yang  dirugikan  mengingat bahwa  mereka  adalah  pihak  yang  sering  melakukan  perjanjian  dan  bila  mereka  sampai berperkara  di  pengadilan  sedikit  banyaknya  hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap kepercayaan pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan mereka.
Wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang antara Yenni sebagai penggugat dan Essi  sebagai  tergugat.  Dalam  kasus  ini  tergugat  telah  menyebabkan  wanprestasi  dengan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian utang piutang antara  tergugat  dan  penggugat.  Selanjutnya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  tergugat  I terhadap  akta  perjanjian  kerjasama  mendirikan  bangunan,  tergugat  telah  melanggar  isi
perjanjian  yang  disepakati  dengan  penggugat  dimana  tergugat  tidak  memenuhi kesepakatannya  untuk  memberikan  tanah  miliknya  sebagai  lahan  dimana  penggugat  dan tergugat  telah  sepakat  akan  mendirikan  bangunan  di  atasnya,  dan  wanprestasi  dalam pengadaan  barang  yang  berupa  komputer/PC  sekolah  yang  dananya  berasal  dari  APBD Kota  Bukittinggi.  Tergugat  dalam  kasus  ini  telah  memenuhi  prestasinya  dengan menyediakan barang yang diinginkan oleh penggugat, tetapi ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Mengenai  tuntutan  yang  diajukan  oleh  penggugat  biasanya  merupakan  tuntutan untuk  membayar  kerugian  yang  diderita  oleh  penggugat  dan  meminta  kepada  majelis hakim  untuk  memerintahkan  kepada  tergugat  agar  menjalankan  kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian. Gugatan yang diajukan penggugat harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam Regalement  op  de  Burgerlijke Rechtsvordering atau biasa disingkat RV pada Pasal 8 ayat (3) yaitu:
a. Identitas para pihak
b. Posita ( fundamentum Petendi) atau dalil-dalil gugatan
c. Petitum(tuntutan)
Selain syarat substantif yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut, dalam praktek juga ada syarat formal yaitu:
a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
b. Materai
c. Tanda tangan penggugat dan kuasanya
Contoh  tuntutan  atau  gugatan  dalam  kasus  wanprestasi  yang  telah  penulis  teliti yaitu  gugatan  untuk  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  seluruhnya,  menyatakan tergugat  telah  ingkar  janji(wanprestasi),  menghukum  tergugat  untuk  membayar  hutang pokok  kepada  penggugat  sebesar  Rp.  23.400.000-  ditambah  bunga,  menyatakan  sah berharga  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  terhadap  barang-barang  bergerak  maupun barang-barang  tidak  bergerak  milik  tergugat,  dan  menghukum  tergugat  untuk  membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang disidangkan.
Dan  juga  gugatan  terhadap  akta  perjanjian  kerjasama  mendirikan  bangunan,  dalam gugatannya  penggugat  telah  mengajukan  gugatan  antara  lain  menyatakan  sah  dan  masih berlaku  akta  perjanjian  kerjasama  mendirikan  bangunan  Notaris  Elfita  Achtar  No.  43 tanggal  23  Juli  2007  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I,  memerintahkan  Tergugat  I  untuk
tetap  melanjutkan  perjanjiannya  dengan  penggugat  sebagaimana  tertuang  dalam  akta perjanjian  notaris  Elfita  Achtar  No.  43  tanggal  23  Juli  2007  tanpa  syarat,  menghukum tergugat  I  untuk  menyerahkan  tanpa  syarat  seluruh  dokumen-dokumen  yang  penggugat butuhkan untuk proses pengurusan izin bangunan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan ke 22 unit rumah tinggal tersebut, dan lain-lain.
Tujuan  suatu  proses  persidangan  di  muka  pengadilan  adalah  untuk  memperoleh  putusan hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  artinya  suatu  putusan  hakim  yang  tidak dapat  diubah  lagi.  Dengan  putusan  tersebut  hubungan  antara  kedua  belah  pihak  yang berperkara  (penggugat  dan  tergugat)  ditetapkan  untuk  selamanya.  Putusan  hakim merupakan  akhir  dari  pemeriksaan  perkara  antara  para  pihak,  maka  dengan  putusan tersebut perkara para pihak dinyatakan selesai.
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  pengadilan  tersebut,  penulis  mendapatkan contoh putusan hakim terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yaitu pada kasus Yenni melawan Essi  gugatan  penggugat  dikabulkan  sebagian  dan  pada  kasus  Ganefo  melawan  Mawardi kasus  ini  tidak  sampai  pada  proses  persidangan  karena  sudah  menemukan  titik  terang dalam  proses  mediasi  dimana  para  pihak  bersedia  untuk  melakukan  perdamaian  dengan memperhitungkan  beberapa  hal.  Di  dalam  akta  perdamaian  pada  kasus  Ganefo  ini disebutkan  bahwa  Akta  Perjanjian  Kerjasama  Mendirikan  Bangunan  tertanggal  23  Juli 2007  Nomor  43  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  Elfita  Achtar  dinyatakan  sudah  tidak berlaku  lagi,  dan  biaya  perkara  ditanggung  secara  bersama-sama  oleh  kedua  belah  pihak dan pada kasus  Drs. Masri gugatan penggugat  ditolak oleh pengadilan karena pengadilan tidak berwenang dalam mengadili kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap, Yahya.1984. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermassa.
Miru,  Ahmadi  dan  Sakka  Pati.2008. Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233 sampai 1456 BW , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
Muhammad , Abdulkadir. 1996. Hukum Perikatan . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Satrio, J. 1999. Hukum Perikatan . Bandung : Alumni.
Soedewi  Sri,  Machun  Sofwan.  2004. Hukum  Perjanjian  Perhutangan Terjemahan  Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Soeprapto, Hartono Hadi. 1989. Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan .   Yogyakarta: Liberty.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Subekti. 2002. Hukum Perjanjian . Bandung: Intermasa.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
http://titovhukum.blogspot.com/2010/02/cara-pelaksanaan-eksekusi-dalam-kasus.html http://legalakses.com/perjanjian/
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=2822