## PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN TERKEMUKA TERHADAP KERJA KARYAWAN DI SATUAN SABHARA POLRES BATU
*Heylen Amildha Yanuarita 1) , Hariyanto 2)
1) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia 3) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : heylenay@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum merupakan aspek yang dapat ditingkatkan melalui faktor-faktor pengembangan kepemimpinan yakni, pembinaan, pelatihan dan pengembangan,pemberdayaan dan partisipasi. Untuk itu POLRI harus dapat menerapkan faktor- faktor  pengembangan  kepemimpinan  diatas  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  polisi  yang profesional,  modern,  bermoral  dan  patuh  hukum.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembinaan dan pemberdayaan pimpinan terhadap kinerja bawahan  di  Satuan  Sabhara  Polres  Batu.  Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Informan yang akan peneliti wawancarai adalah pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pembinaan,  pemberdayaan  pimpinan  dan  kinerja  bawahan  di  Satuan Sabhara  Polres  Batu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pembinaan  dan  pemberdayaan pimpinan  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  bawahan  di  satuan  Sabhara  Polres  Batu  hal  ini terlihat Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polresta Batu sebagian besar telah terlaksana dengan baik,  dan  telah  berupaya  meningkatkan  pelaksanaan  tugas  fungsi  Sabhara  yang  berwibawa  di tengah-tengah  masyarakat  untuk  menciptakan  situasi  kamtibmas  yang  mantap  dan  terkendali dikarenakan adanya program pembinaan dan pemberdayaan pimpinan dilaksanakan secara baik, rutin dan terus menerus.
Kata Kunci : Pembinaan; Pemberdayaan; Kinerja

## Abstract
Police performance that is professional, modern, moral and law-abiding is an aspect that can be improved through leadership development factors, namely, coaching, training and development, empowerment and participation. For this reason, the Indonesian National Police must be able to apply the leadership development factors above in order to improve the performance of the police that are professional, modern, moral and law-abiding. The purpose of this research is: to find out and  analyze  the  influence  of  leadership  coaching  and  empowerment  on  the  performance  of subordinates in the Batu Sabara Police Unit. This type of research is a descriptive study with a qualitative  research  approach.  The  informants  who  will  be  interviewed  by  the  researchers  are those  who  are  involved  in  guiding,  empowering  the  leadership  and  the  performance  of subordinates in the Sabhara Unit of the Batu Police Resort. The results showed that the Guidance and empowerment of leaders greatly affected the performance of subordinates in the BatuSabhara
Police Unit. Create a steady and controlled kamtibmas situation due to a coaching program and leadership empowerment carried out properly, routinely and continuously.
Keywords : Coaching; Empowerment; Performance

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  memegang  peranan  yang  memiliki fungsi,  tugas  pokok  dan  wewenang  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  di bidang: (a) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) penegakan hukum; (c) perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Terlebih  dalam  era reformasi ini, masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dengan terwujudnya supremasi sipil yaitu aparatur pemerintahan berada di atas kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, dalam mengawal kehidupan masyarakat ke arah kehidupan demokratis maka dituntut profil  polisi  yang  profesional,  yang  mampu  menjalankan  fungsi  dan  tugas  pokoknya dalam memberikan pelayanan keamanan yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat menjalankan produktifitasnya dengan aman.
POLRI  sebagai  sub  sistem  dari  pemerintah  secara  responsif  telah  berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  memelihara  Kamtibmas,  menegakkan  hukum  dan melindungi,  mengayomi  serta  melayani  masyarakat  maupun  di  kalangan  internal  Polri sendiri  sebagaimana  dicanangkan  dalam  grand  strategi  POLRI  berupa Strive  for Excellence . Strive for Excellence (2016 – 2025) merupakan grand strategi POLRI tahap ketiga yakni untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan Good government , best practice POLRI, dan profesionalisme sumber daya manusia.
Profesionalisme merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari jika menginginkan kinerja yang baik (Nurohman, n.d.). Selain itu juga tidak boleh mengesampingkan aspek moralitas  personel  dalam  melaksanakan  tugas.  Kondisi  riil  untuk  menilai  keberhasilan POLRI  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  antara  lain  ditentukan  oleh  kualitas moral  dan  profesionalisme  serta  persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  POLRI. Profesionalisme dan moralitas yang baik dalam pelayanan masyarakat akan menghasilkan kinerja yang baik dan tentunya bersih dari KKN.
Salah  satu  misi  POLRI  adalah  mengelola  sumber  daya  manusia  POLRI  secara profesional  dalam  mencapai  tujuannya  yaitu  terwujudnya  keamanan  dalam  negeri, sehingga  dapat  mendorong  meningkatnya  gairah  kerja  guna  mencapai  kesejahteraan masyarakat. Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan sumber daya manusia. Dengan adanya  misi  yang  menyentuh  aspek sumber daya manusia, maka sesungguhnya POLRI telah  berupaya  untuk  berkomitmen  terhadap  kualitas  kompetensi  yang  baik  bagi  para anggotanya  (Savitri,  2018).  Pengembangan  kemampuan,  kekuatan,  dan  penggunaan kekuatan  POLRI  dikelola  sedemikian  rupa  agar  dapat  mendukung  pelaksanaan  tugas POLRI  sebagai  pengemban  fungsi  keamanan  dalam  negeri  memiliki  peran  penting sebagai  dasar  atas  keberhasilan  POLRI  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  perannya sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No.2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  RI. Terwujudnya  perubahan  aspek  kultural  dimulai  dari  bagaimana  POLRI  itu  sendiri membangun sistem sumbner daya manusia  secara terpadu dan berkesinambungan, serta bukan  hanya  menuntut  aparatur  pelaksananya  bekerja  secara  profesional  namun  para penentu strategi kebijakan sumber daya manusia POLRI pun harus bertindak di atas dasar profesionalisme  yang  objektif  mengesampingkan  hal-hal  yang  bersifat  subjektif.  Jika POLRI mampu melaksanakan manajemen sumber daya manusia dengan baik, diharapkan perubahan  kultur  menuju  polisi  yang  profesional,  modern,  bermoral  dan  patuh  hukum sebagai perwujudan polisi sipil dalam masyarakat yang demokratis dapat terwujud.
Kinerja polisi  yang profesional,  modern, bermoral  dan patuh hukum  merupakan aspek yang dapat ditingkatkan melalui faktor-faktor pengembangan kepemimpinan yakni, pembinaan,  pelatihan  dan  pengembangan,  pemberdayaan  dan  partisipasi.  Untuk  itu POLRI harus dapat menerapkan faktor-faktor pengembangan kepemimpinan diatas dalam rangka meningkatkan kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum.
Pemahaman  itu  mengindikasikan  bahwa,  pengembangan  kapasitas  kemampuan anggota  Kepolisian  merupakan  persoalan  internal  menyangkut  kapasitas  kemampuan pada  tingkatan  individu,  tingkatan  organisasi,  dan  tingkatan  sistem  yang berkesinambungam.Pada  tingkatan  individu,  pengembangan  kapasitas  kemampuan menyangkut  peningkatan  pengetahuan  keterampilan  kemampuan  pengelompokan.Pada tingkatan  organisasi,  pengembangan  kapasitas  kemampuan  menyangkut  kerangka  kerja
format  yang  mendukung  kebijakan  –  kebijakan  pengembangan.Sedang  pada  tingkatan sistem,  pengembangan  kapasitas  kemampuan  menyangkut  kerangka  pengambilan keputusan  sumber  -  sumber  prosedur  institusi.  Agar  POLRI  dapat  menjalankan  tugas pokok dan fungsinya secara professional, perlu terus secara berkala dilakukan pembinaan dan kepelatihan dibidangnya sesuai dengan golongan, pangkat dan jabatannya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  peneliti  (Thoha,  2017),  pada  dasarnya  seorang  pegawai  dalam menjalankan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  diharapkan  untuk  menunjukan  suatu performance yang  terbaik  yang  bisa  ditunjukkan  oleh  pegawai  tersebut.  Selain  itu performance yang ditunjukkan oleh seorang pegawai tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor  yang  penting  artinya  bagi  peningkatan  hasil  kerja  yang  menjadi  tujuan  dari organisasi atau intansi dimana pegawai tersebut bekerja.
Performance atau  kinerja  ini  perlu  senantiasa  diukur  oleh  pimpinan  agar  dapat diketahui  sampai  sejauh  mana  perkembangan  kinerja  dari  seorang  pegawai  pada khususnya  dan  pada  organisasi  pada  umumnya.  Menurut  Mahsun  (Machmud,  2014), kinerja  ( performance )  adalah  gambaran  mengenai  tingkatan  pencapaian  pelaksanaan suatu kegiatan /  program  /  kebijakan dalam  mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi  yang  tertuang  dalam strategic planning suatu organisasi.  Sedangkan  kinerja menurut  LA.N  dalam  Sedarmayanti,  mengatakan  bahwa  performance  diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja  atau  untuk  kerja  atau  penampilan  kerja  (Rosita  &  Yuniati,  2016).  Dalam  rangka program pembinaan kepada karyawan, maka perlu diketahui kinerja pegawai meningkat atau  menurun.  Jika  meningkat  perlu  mendapat reward namun  jika  ternyata  kinerja menurun perlu pula memperoleh peringatan atau kalau perlu sanksi. Jika demikian perlu dilakukan pengukuran kinerja.
Dalam  rangka  keperluan  evaluasi  kinerja,  tentunya  ada  faktor-faktor  kinerja. Berikut faktor-faktor kinerja sebagai  indikator untuk  diukur atau dievaluasi, antara lain (Anggreny, 2018) : faktor personal/individual, kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, meliputi:  sistem kerja, fasilitas kerja atau insfrastruktur yang diberikan oleh organisasi,
proses  organisasi,  dan  kultur  kinerja  dalam  organisasi  dan  kontekstual.  Sementara  itu pengukuran kinerja Keith Davis dalam Mangkunegara menjelaskan bahwa ada dua unsur pengukuran  kinerja,  yaitu  unsur  kemampuan  ( ability )  dan  unsur  motivasi  yang diterjemahkan  sebagai attitude pimpinan  dalam  melaksanakan  tiugas  sehari-hari (Sudiyatno & Puspitasari, 2010). Sedikit berbeda dengan Simamora, Pendapat Simamora, kinerja pegawai dapat dilihat dari sudut keputusan tentang aturan organisasi, pelaksanaan tugas dengan minimal kealahan, ketepatan dalam menjalankan tugas.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja,  salah  satunya  adalah  faktor pembinaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Ivancevich,  bahwa  pembinaan  sebagai usaha  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam  pekerjaannya  sekarang  atau  dalam pekerjaan  lain  yang  akan  dijabatnya  segera  (Siswahyudi,  2018).  Berbeda  pula  dengan Mathhis,  menyebutkan  bahwa  pembinaan  merupakan  proses  pencapaian  kemampuan tertentu sebagai upaya  mencapai organisasi. Dalam  hal pembinaan tentunya terkait erat dengan pencapaian tujuan organisasi (Ardiana et al., 2010).
Pembinaan  berorientasi  ke  masa  sekarang  dan  membantu  pegawai  untuk menguasai  keterampilan  dan  kemampuan  (kompetensi)  yang  spesifik  untuk  berhasil dalam pekerjaannya. Mathis juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain pengaturan strategi, perencanakan, pengorganisasian, monetering dan evaluasi.
Pembinaan  dapat  diartikan  melakukan  pembaharuan  artinya  mengubah  sesuatu menjadi lebih mengandung nilai-nilai pembaharuan dan lebih berguna untuk kehidupan yang akan datang. Adapun pembinaan dapat  pula  diartikan sebagai  bentuk pengawasan karena  merupakan  usaha  untuk  membuat  sesuatu  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  yang telah direncanakan. Berbeda pula dengan pernyataan Tangdilintin mengatakan pembinaan akan  menjadi  suatu  “ empowerment ”  atau  pemberdayaan  karena  mengandung  maksud penyadaran, meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan kesadaran kritis, konstruksi dan bertanggung jawab, dan mendorong berperan sosial aktif. Pola pembinaan merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan  tersebut.  Pola  pembinaan  adalah  tingkah  laku  seseorang  dalam
organisasi yang bermaksud merubah keadaan psikis atau pisik penerima sedemikian rupa (yang lebih baik), sehingga dapat dicapai tujuan organisasi.
Adapun  lingkup  pembinaan  meliputi controlling dan  supervisi,  mengingat keduanya  merupakan  bagian  dari  pembinaan  sebagai  fungsi  dari  manajemen (Kusumawati  & Maruti, 2019). Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip otokrasi, dan supervisi merupakan fungsi untuk membina situasi penyelenggaraan kegiatan melalui upaya pelayanan, bantuan, dan bimbingan ke arah perbaikan situasi secara menyeluruh. Kaitanya dengan pimpinan dalam rangka kelancaran tugas yaitu membina  hubungan baik, melalui  pendekatan  menumbuhkan  motivasi  diri  yang  timbul  dan  melekat  pada  diri pegawai  itu  sendiri.  Disamping  juga  mengadakan  kompetisi  yang  sehat  untuk meningkatkan produktifitas kerja, serta menimbulkan konflik yang sifatnya positif dengan maksud  dapat  mengubah  tingkah  laku  pegawai.  Kaitan  lain  yaitu  membagi  tanggung jawab  sesuai  dengan  kemampuan  pegawai  untuk  membuat  suatu  keputusan  yang  ada hubungannya  dengan  tugas-tugasnya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  dapat  mencapai sasaran organisasi dan perorangan dengan setiap pegawai berkontribusi atas dasar hasrat dan  kemampuannya,  koordinasi  dan  menggerakkan  aktivitas,  penerapan  kerjasama  dan loyalitas,  mengusahakan  iklim  persaudaraan,  kesetiakawanan  dan  melaksanakan kebijaksanaan  pimpinannya  dengan  baik.  Adapun  pelaksanaan  pembinaan  dengan pendekatan  langsung,  tidak  langsung  maupun  campuran.  Terdapat  beberapa  macam pembinaan, antara lain pembinaan karir, pembinaan disiplin, pembinaan pendidikan dan pelatihan.
Pemberdayaan diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang tanggung  jawab  maupun  kemampuan  individual  yang  dimilikinya  (Putri,  2016). Pemahaman  pemberdayaan  secara  lugas  sebagai  proses  pemberian  daya  atau  kekuatan atau  kemampuan  (Hadi,  2010).   Pemberdayaan  tidak  hanya  sekedar  memiliki  masukan tetapi juga memperhatikan,  mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan tersebut apakah diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, perlibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya.
Dalam  konsep  pemberdayaan  menampakkan  dua  kecendrungan,  yang menekankan  kepada  proses  pemberian  atau  pengalihan  sebagian  kekuasaan,  kekuatan,
atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya (Hadi,  2010).  Proses  ini  sering  disebut  sebagai  kecendrungan  primer  dari  makna pemberdayaan.  Bisa  juga  sebagai  proses  menstimulasi,  mendorong,  dan  memotivasi individu  agar  mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan  untuk  menentukan  apa  yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.
Sebagai proses, pemberdayaan  merupakan serangkaian kegiatan  yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan dari status kurang berdaya menjadi berdaya. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial  sehingga  kinerja  dapat  meningkat  ,  mulai  dari tingkat pimpinan tertinggi sampai kepada tingkat bawahan operasional dalam organisasi lebih  bertanggung  jawab.  Komponen  utama  pemberdayaan  yang  dimaksud  adalah anggota  aparatur.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  penerapannya  apakahpelaksanaan pemberdayaan  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  dapat  ditinjau  dengan  melihat kepada  proses-proses  pemberdayaan.  Pelaksanaan  proses  pemberdayaan  setahap  demi setahap, antara lain :
1. Tahap Persiapan, yaitu tahap penyiapan petugas ( community worker ).
2. Tahap Pengkajian ( assesment )
3. Tahap Perencanaan Alternatif
4. Tahap capacity  building dan networking :  melakukan  penelitian,  workshop, masyarakat, membangun jaringan dengan pihak luar,
5. Tahap pelaksanaan dan pendampingan
6. Tahap Evaluasi : memantau, mengevaluasi danmencari solusi atas konflik
7. Tahap  Terminasi,  yaitu  pemberdayaan  sumber  daya  aparatur  yaitu  peningkatan efektifitas,  menghendaki  dilakukannya  perubahan  administrasi  (birokrasi)  atau reformasi kinerja aparatur pemerintah. Pemberdayaan aparatur merupakan usaha untuk lebih  meningkatkan  kemampuan  dalam  melaksanakan  tugas  umum,  mengemukakan pendapatnya  tentang  pemberdayaan  aparatur  sebagai  berikut:  upaya  memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta  mendorong  mereka  untuk  kreatif  agar  dapat  merampungkan  tugasnya  sebaik
mungkin  (Hendayady,  2011).  Agar  dapat  terwujud  pemberdayaan  yang  dimaksud, maka diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan  yangmengatur mengenai kepegawaian  yang  meliputi  pengadaan,  pengembangan,pembinaan,  pengkajian  dan pengawasan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  pada  permasalahan  yang  menggunakan  kata  bagaimana,  maka pendekatan  penelitin  ini  adalah  pendekatan  penelitian  deskriptif  (Soendari,  2012). Selanjutnya (Gunawan, 2013) menyatakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam  megembangkan  ilmu pengetahuan merupakan  pendekatan  kualitatif.  Pengertian  lain  menurut  (Semiawan,  2010)  metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tulisan  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Adapun  sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan  tindakan, selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Dalam  penelitian  ini sumber  data  utama  tersebut  dicatat  melalui  catatan  tertulis  atau  perekaman  audio  atau record  voice,  dan  pengambilan  foto.  Sedangkan,  jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Adapun  informan  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian (Semiawan, 2010). Teknik  penentuan  informannya  menggunakan  pendekatan  teknik  purposive  sampling. Teknik pengumpulan datanya dengan teknik obseervasi, wawancara dan dokumentasi.
Setelah data terkumpul dilakukan uji validasi data dengan teknik validasi sumber. Adapun  analisis  data  merupakan  proses  pelacakan  dan  pengaturan  secara  sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar penelitidapat menyajikan temuannya. Menurut Bogdan dalam (Sugiono, 2016) analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, meyusun ke dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan yang akan di deskripsikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polresta Batu berdasarkan pada Rencana Kerja Polresta Batu TA.2019 dengan berpedoman pada  Juklak, Juklak dan  Juknis  Kepolisian serta  kebijaksanaan  pimpinan  Polresta  Batu.  Kapolres  Batu  memerintahkan  kepada Satuan  Sabhara  Polres  Batu  untuk  melakukan  pembinaan  disiplin  dan  etos  kerja  serta loyalitas terhadap tugas yang menjadi beban tugasnya sehingga pelaksanaan tugas dapat dilandasi rasa akuntabilitas yang tinggi.
Pembinaan di Satuan Sabhara Polres Batu di program dengan tiga fokus kegiatan yaitu  pembinaan  rohani,  jasmani,  keterampilan  dan  pembinaan  mental  kepribadian. Pembinaan rohani bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, sikap mental dan  perilaku  berlandaskan  disiplin,  loyalitas,  kebanggaan  dan  kehormatan  dengan menerapkan  prinsip  ganjaran  hukuman  serta  secara  periodik  memelihara  kesabharaan jasmani.  Disamping  juga  meningkatkan  moral  para  personel,  seperti  dengan menyelenggarakan pelajaran mengenai ESQ ( Emotional Spiritual Quotient ).
Pembinaan rohani dilakukan 1 minggu sekali setiap hari  Kamis dan hari tertentu sesuai  dengan  kalender  kamtibmas  tentang  hari  besar  keagamaan.  Pelaksanaan  ibadah Jum’at  di  Polres  dan  umat  lain  di  tempat  ibadah  masing-masing.  Pembinaan  jasmani melalui  kegiatan  latihan  pembinaan  jasmani  yang  terprogram  guna  meningkatkan keprofesionalan  anggota  di  lapangan  meliputi  olahraga  setiap  hari  sabtu  berupa    jalan santai , lari dan senam aerobic, juga tes Kesamaptaan Jasmani ( TKJ ) setiap 1 semester / 6  bulan  sekali  yang  meliputi  lari, sit  up , push  up , pull  up , shuttle  run .  Disamping  juga melakukan peningkatan ketrampilan dibidang kepolisian melalui pembinaan keterampilan sesuai  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Satuan  Sabhara  yang  berkaitan  dengan  upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan anggota Satuan Sabhara guna terwujudnya POLRI yang  professional  dan  dicintai  masyarakat.,  misalnya  keterampilan  menembak  (senpi pendek jenis Revolver maupun Senpi panjang jenis SS1V2), keterampilan beladiri polri, tongkat T dan senam borgol, keterampilan dalmas dan raimas, ketrampilan menggunakan ranmor  dinas  R2  dan  R4,  keterampilan  SAR  terbatas  (  pertolongan  –  penyelaman). Disamping  itu  juga  terus  dikembangkan  dan  ditingkatan  berbagai  ketrampilan  dalam melaksanakan tugasnya antara lain :
a. Keterampilan melumpuhkan serangan dadakan
b. Keterampilan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tamu yang akan masuk mako polres
c. Keterampilan dalam penyelidikan dan penyidikan tipiring
d. Keterampilan dalam rangka melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian perkara (TKP)
e. Keterampilan pengaturan arus lalu lintas
f. Keterampilan mengawal dan pengamanan tahanan
g. Keterampilan pengawalan dan pengamanan di Obyek Vital
h. Keterampilan ketika menerima tamu
i. Keterampilan melaksanakan pelayanan di Obyek Vital
Pembinaan  Mental  Kepribadian  dilakuakan  sebagai  mengupayakan  kualitas  dan professionalisme anggota Satuan Sabhara sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yang memiliki mental dan jiwa kejuangan yang tinggi
a. Arahan  kapolres  setiap  hari  senin  tentang  larangan  /  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan  anggota  serta  tugas  tugas  yang  akan  dilaksanakan  pada  hari  itu  dan  hari selanjutnya
b. App  Kasat  Sabhara  kepada  anggota  setiap  hari  setelah  apel  pagi  terkait  evaluasi pelaksanaan tugas serta apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anggota.
c. Pemberdayaan  pimpinan  mencakup  dua  pokok  persoalan  yang  amat  penting  dalam meningkatkan kinerja organisasi yakni konsep pemberdayaan yang berakar komitmen dan kepercayaan pegawai sebagai suatu strategi dalam menjalankan organisasi.
Upaya  dalam  menghadapi  tantangan  seperti  inilah  diperlukan  strategi pemberdayaan pegawai dalam hal ini pemberdayaan struktural, dengan dasar pandangan bahwa  upaya  yang  dilakukan  harus  menyentuh  langsung  pada  akar  persoalannya  yaitu meningkatkan kemampuan pembinaan dan produktivitas kerja, yang  merupakan  bagian tertinggal  melalui  pengembangan  dan  mendinamiskan  potensinya  dengan  kata  lain pemberdayaan dan pembinaan
1. Menempatkan  anggota  di  simpul  simpul  jalan  pada  jam  anak  berangkat  sekolah  / karyawan berangkat kerja guna mengatur arus lalu lintas dan mengurai bilamana ada kemacetan setiap hari.
2. Menempatkan anggota seseuai kegiatan harian Satsabhara Polres Batu, antara lain :
1. Jaga Obyek Vital Bendungan
2. Jaga Perbankan
3. Jaga Mako Polres Batu
4. Jaga wisma Kapolres Batu
5. Pelayanan tempat wisata
6. Patroli Sabhara kendaraan R2 – R4
7. Melaksanakan tindakan Tipiring terhadap pelaku pelanggaran
8. Melaksanakan jaga tahanan
9. Melaksanakan  wal  tahanan  terdakwa  korupsi  yang  akan  sidang  ke  PN  Tipikor Surabaya.
Tugas  Satuan  Sabhara  Polresta  Batu  di  rumuskan  sesuai  dengan  tugas  pokok Satuan Sabhara hasil analisa pelaksanaan pimpinan dalam rangka membangun Polisi yang lebih  baik  di  masa  mendatang  serta  tindak  lanjut  di  Era  Reformasi  pada  saat  ini  dan menuju Polisi yang Profesional melalui :
1. Meningkatkan  giat  rutin  Satuan  Sabhara  dalam  bidang  (Turjawali)  pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
2. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka  mencegah dan  menangkal gangguan kamtibmas diwilayah hukum Polresta Batu dengan cara memploting anggota Satuan Sabhara kedaerah-daerah yang dianggap rawan dengan kemacetan arus lalu lintas dan rawan tindak pidana.
3. Meningkatkan  kegiatan  preventif  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kejahatan  dan pelanggaran baik pelaku perorangan kelompok maupun massa, memberikan bantuan pertolongan  dan  perlindungan  kepada  masyarakat  serta  mengamankan  kegiatan masyarakat di wilayah hokum Polresta Batu.
4. Meningkatkan  kegiatan  Refresif  dalam  rangka  penegakan  hukum  melalui  kegiatan pemeriksaan terhadap yang keluar masuk Mako baik yang ingin besuk tahanan maupun yang akan melapor.
5. Meningkatkan  kegiatan  pembinaan  kekuatan  Personil  Sabhara  baik  dibidang pembinaan sistem, perawatan personil memelihara materil maupun fungsional lainnya guna mendukung tugas-tugas Satuan Sabhara.
6. Memantapkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat diwilayah hokum Polresta Batu dalam rangka menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
7. Meningkatkan Profesionalisme personil Satuan Sabhara.
Hasil kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu yang dicapai antara lain :
1. Satuan  Sabhara  ingin  mengoptimalkan  unjuk  kegiatan  preventif  yang  efektif  dalam menangani  AG  dan  mencegah  GN  dengan  menetapkan  sasaran  dan  CB  yang  jelas melalui pengoperasionalan Unit Patroli Satuan Sabhara sejajaran Polresta Batu.
2. Melaksanakan  pelaksanaan  Patroli  rutin  R2  dan  R4  secara  kontinyu  serta memonitoring  lokasi-lokasi  daerah  titik  rawan,  menekan  angka  kriminalitas,  dan Narkoba yang ada diwilayah hukum Polresta Batu.
3. Mengefektifkan  pelayanan  masyarakat  yang  datang  ke  Mako  Polresta  Batu  serta pelayanan  yang  terbaik  untuk  masyarakat  yang  ingin  melapor  maupun  yang  ingin membesuk tahanan.
4. Mengkondisikan  kesiapan  dan  kesiap  siagaan  operasional  Kompi  Dalmas,  didalam mengantisipasi dan penanggulangan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta dalam tugas lainnya.
5. Memberikan peningkatan Pelatihan terhadap Personil Satuan Sabhara Polresta melalui pelatihan  Formasi-Formasi Dalmas, Beladiri Polri, Dril Borgol /  Tongkat Polri serta Perdaspol  dan  Pemeriksaan  Sikap  tampang  dan  gampol  anggota  untuk  kesiapan dilapangan.
Seorang  pimpinan  pada  organisasi  POLRI,  atau  lebih  spesifik  pimpinan  pada tingkat Polres adalah orang yang bekerja dengan bantuan orang lain. Ia tidak menjalankan semua  pekerjaan  sendiri  saja,  melainkan  mengarahkan  orang  lain  dalam  tim  untuk
melaksanakannya. Jika tugas yang diarahkan tidak dapat dilaksanakan oleh anggotanya, seorang  pimpinan  harus  mengetahui  sebab-sebabnya.  Mungkin  anggota  yang bersangkutan  memang  tidak  kompeten  di  bidangnya,  tetapi  mungkin  pula  ia  tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Dengan adanya pemberdayaan pimpinan maka  Satuan  Sabhara  Polres  Batu  mampu  melaksanakan  kebijaksanaan  pimpinan dibidang pembinaan operasional sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Sabhara yang  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  kekuatan  dan  kemampuan  anggota  Satuan Sabhara guna terwujudnya Polri yang professional dan dicintai masyarakat.
Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polresta Batu sebagian besar telah terlaksana dengan  baik, dan telah berupaya  meningkatkan pelaksanaan tugas  fungsi Sabhara  yang berwibawa  di  tengah-tengah  masyarakat  untuk  menciptakan  situasi  kamtibmas  yang mantap dan terkendali.Baiknya kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu teraplikasi melalui  perbaikan  kualitas,  kuantitas,  ketepatan  waktu,  orientasi  pelayanan,  integritas, komitmen, disiplin serta kerjasama hal ini dikarenakan adanya program pembinaan dan pemberdayaan pimpinan dilaksanakan secara baik, rutin dan terus menerus.
Pembinaan  dan  pemberdayaan  pimpinan  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja bawahan  di  satuan  Sabhara  Polres  Batu  hal  ini  karena  kinerja  polisi  yang  profesional, modern,  bermoral  dan  patuh  hukum  merupakan  aspek  yang  dapat  ditingkatkan  melalui faktor-faktor  pengembangan  kepemimpinan  yakni,  pembinaan,  pelatihan  dan pengembangan, pemberdayaan dan partisipasi. Untuk itu Polri  harus dapat menerapkan faktor-faktor  pengembangan  kepemimpinan  diatas  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum.
Kinerja  bawahan  di  Satuan  Sabhara  Polres  Batu  pada  segi  kualitas  teraplikasi melalui  kemampuan  menyelesaikan  tugas  dengan  teliti  serta  rapih  dan  menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional serta Prosedur. Kinerja  bawahan di Satuan  Sabhara  Polres  Batu  pada  segi    kuantitas  teraplikasi  melalui  kemampuan menyelesaikan  tugas  pekerjaan  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditentukan  dan menyelesaikan  pekerjaan  tambahan  berdasarkan  target.  Pada  segi  indikator  ketepatan waktu  teraplikasi  melalui  kemampuan  menyelesaikan  tugas  pekerjaan  sesuai  dengan target  waktu  yang  diberikan  oleh  pimpinan  serta    menyelesaikan  pekerjaan  tambahan
sesuai  dengan  target  waktu  yang  berikan  oleh  pimpinan.  Kinerja  bawahan  di  Satuan Sabhara Polres Batu pada segi  orientasi pelayanan teraplikasi memlalui kemampuan serta kesungguhan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  memberikan  pelayanan kepada pimpinan serta rekan kerja. Kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu pada segi  indikator  integritas  teraplikasi  melalui  kemampuan  bertindak  sesuai  dengan  nilai, norma  serta  etika  dalam  menyelesaikan  tugas  pekerjaan  serta  bertindak  dalam menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional serta Prosedur.
Organisasi  kepolisian  mempuyai  SOP  atau  Tupoksi  yang  berfungsi  untuk mengatur anggota, hal ini merupakan pedoman bagi anggota dalam melaksanakan tugas. Seluruh anggota polisi di  harus kan  mengikuti peraturan sesuai dengan undang-undang kepolisian karena dasar dari ketentuan berasal dari undang-undang peraturan yang resmi di buat oleh pimpinan. Dalam satuan sabhara anggota melaksanakan tugas yang diberikan sesuai  dengan  tupoksi  yang  berlaku,  anggota  yang  patuh  dengan  ketentuan  akan  dapat menyesuaikan  diri  dengan  tekanan  kerja,  tugas-tugas  dinas  lapangan  maupun  intruksi- intruksi dari atasan. Anggota yang taat pada peraturan akan terhindar dari kesalahan atau pelanggaran,  maka  tidak  akan  sanksi  atau  hukuman  yang  diterima  oleh  anggota  yang bersangkutan.  Karena  begitu  penting  nya  ketentuan  serta  peraturan  sehingga  menuntut agar anggota nya  memiliki disiplin pada tiap kegiatan sehari-harinya di kantor maupun dilingkungan kerja bersama rekan anggota lainnya.
Melalui pembinaan dan pemberdayaan pimpinan maka Satuan Sabhara Polres Batu akan  lebih  memahami  dan  mengikuti  Standar  operasional  Prosedur  (SOP)  berdasarkan pada  Rencana  Kerja  Polresta  tahun  2014  dengan  berpedoman  pada  Juklak,  Juklak  dan Juknis  Kepolisian  serta  kebijaksanaan  pimpinan  Polresta.  Organisasi  memiliki  standar operasional prosedur sesuai dengan tingkatan kerja atau tugas yang berbeda beda didalam prosedur terdapat tingkatan pelaksanaan tugas dan realisasi tugas. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan prosedur sangat penting untuk menyelesaikan tugas dari lokasi umum maunpun  lokasi  yang  khusus.  Standar opersional  prosedur  wajib  untuk  di  ketahui  oleh setipa  individu  yang  bergabung  dalam  organisasi  dengan  tujuan  yang  sama  karena didalamnya juga terdapat rancangan-rancangan kedepan. Kaidah kerja kantor yang tidak bisa dilepas kan untuk anggota seperti melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas selalu
menerima aduan atau pun keluhan masalah masyarakat, etika anggota juga dalam bekerja maupun  bertugas  tidak  lepas  dari  pedoman  prosedur.  Jika  anggota  mengikuti  prosedur maka  muncullah  kesimbangan  tugas.  Prosedur  yang  memiliki  rumusan  ketetapan  yang jelas agar mudah dimengerti oleh anggota, aturan ketentuan masuk akal maksud nya harus sesuai dengan kondisi dan situasi pada organisasi, dan prosedur dijalankan secara bertahap tanpa  melangkau  tahap-tahap  yang  sudah  ditentukan.  Standar  operasional  prosedur menjadi salah satu syarat untuk terbentuk nya organisasi resmi karena untuk melakukan tugas di perlukan aturan ketentuan prosedur untuk menunjang pencapaian. Dalam standar operasional  prosedur  kepolisian  harus  didasari  oleh  undang-undang  tentang  Kepolisian Republik Indonesia dan didasari pula dengan Skep Kapolri.
Pimpinan  mewajibkan  pada  anggota  untuk  melaksanakan  tugas  dengan  tahap- tahap yang ada dimulai dari tahap awal persiapan, tahap pelaksanaan sampai pada tahan akhir  yaitu  pelaporan.  Kepatuhan  pada  prosedur  diharapkan  akan  membawa  pada lancarnya  segala  dinas  lapangan  anggota  maupun  pada  kerja  yang  ada  di  kantor. Ketentuan prosedur tidak bisa diganggu gugat karena sudah dari atasan dengan  jabatan yang  lebih  tinggi  dari  seorang  kasat  yang  menetukan  ketetapan  standar  operasional prosedur.  Selain  aturan  langsung  dari  atasan,  standar  operasional  prosedur  merupakan peraturan  berbentuk  tertulis  yang  harus  dan  wajib  anggota  ketahui  dan  pahami. Ketententuan-ketentuan  yang  mengarahkan cara bekerja  maupun  bertugas para anggota secara terstruktur.
Anggota tidak boleh melepaskan prosedur yang berlaku, anggota harus memegang prosedur dan menjadikannya sebagi pedoman untuk bertugas. Agar tugas yang dilakukan lebbih terarah dan tidak melenceng dari ketententuan yang sudah di sepakati kaidah kerja di kantor seperti saling tegur sapa dengan senyuman baik itu dari atasan untuk anggota maupun  dari  anggota  dengan  rekan  anggota  lainnya,  hal  ini  akan  menumbuhkan  rasa kekompakan antara sesama sehingga lebih akrab dan solid menumbuhkan kecocokan pada bagian unit pelaksanaan tugas. Pengecekan secara berkala yang dilakukan anggota untuk memastikan apakah tugas benar-benar selesai. Menunjukan kemampuan dalam mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul dapat dengan teliti memilah pekerjaan maupun tugas dan memecahkan masalahnya dengan hati-hati.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pembinaan  dan  pemberdayaan  pimpinan  sangat  berpengaruh  terhadap kinerjabawahan di satuan Sabhara Polres Batu hal ini terlihat Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara  Polresta  Batu  sebagian  besar  telah  terlaksana  dengan  baik,  dan  telah  berupaya meningkatkan  pelaksanaan  tugas  fungsi  Sabhara  yang  berwibawa  di  tengah-tengah masyarakat  untuk  menciptakan  situasi  kamtibmas  yang  mantap  dan  terkendali dikarenakan  adanya  program  pembinaan  dan  pemberdayaan  pimpinan  dilaksanakan secara baik, rutin dan terus menerus.

## Saran
a. Dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  teknis  Kepolisian,  di  usulkan  kepada pimpinan  terhadap  anggota  untuk  dapat  mengikuti  pendidikan  pembentukan  dan kejuruan dasar / lanjutan bidang Sabhara maupun bidang-bidang yang lainnya
b. Dalam mengatasi gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah Polresta Batu perlunya pemberdayaan  kinerja  kerja  semaksimal  mungkin  kepada  anggota  dengan  tugas operasional dengan mengutamakan disiplin anggota dan tidak terlepas dari perwujudan citra dan wibawa Polri di tengah-tengah masyarakat melalui kebijaksanaan Kapolri.

## REFERENSI
Anggreny,  D.  E.  2018. Analisis  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kinerja  Petugas Kesehatan Pada Program Tb Paru . Jurnal’Aisyiyah Medika , 2 (1).
Ardiana,  I.,  Brahmayanti,  I.  A.,  &  Subaedi,  S.  2010. Kompetensi  SDM  UKM  dan pengaruhnya  terhadap  kinerja  UKM  di  Surabaya . Jurnal  Manajemen  Dan Kewirausahaan , 12 (1), pp-42.
Gunawan, I. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara , 143 .
Hadi,  A.  P.  2010. Konsep  pemberdayaan,  partisipasi  dan  kelembagaan  dalam pembangunan . Yayasan  Agribisnis/Pusat  Pengembangan  Masyarakat  Agrikarya (PPMA) .
Hendayady, A. 2011. PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH . Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 61.
Kusumawati, N., & Maruti, E. S. 2019. Strategi belajar mengajar di sekolah dasar . CV. AE MEDIA GRAFIKA.
Machmud,  M.  2014. Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2007-2012 . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 14 (2).
Nurohman, A. (n.d.). Perpustakaan Sebagai Teropong Profesionalisme Pustakawan . Putri, H. R. 2016. Pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, dan jenis kelamin terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi CV . Karunia Abadi Wonosobo. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi , 5 (4), 292–300.
Rosita,  T.,  &  Yuniati,  T.  2016. Pengaruh  kepuasan  kerja  terhadap  kinerja  karyawan dengan  komitmen  organisasional  sebagai  variabel  intervening . Jurnal  Ilmu  Dan Riset Manajemen (JIRM) , 5 (1).
Savitri, R. 2018. Pemenuhan Hak Anak Untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya Dalam Proses  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Di  Polrestabes  Semarang) .  Unika Soegijapranata Semarang.
Semiawan, C. R. 2010. Metode penelitian kualitatif . Grasindo.
Siswahyudi,  A.  2018. Kebijakan  Pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan Pemerintah Kabupaten Kediri . Mediasosian , Vol. 2 (2), hal. 10-14.
Soendari,  T.  2012. Metode  Penelitian  Deskriptif . Bandung,  UPI.  Stuss,  Magdalena  & Herdan, Agnieszka , 17 .
Sudiyatno,  B.,  &  Puspitasari,  E.  2010. Tobin’s q dan altman z-score sebagai  indikator pengukuran kinerja perusahaan . Kajian Akuntansi , 2 (1).
Sugiono,  S.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &  D . Bandung:
Alfabeta .
Thoha, M. 2017. Ilmu administrasi publik kontemporer . Kencana.