## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA DPD RI BERDASARKAN POLITIK HUKUM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA
John Paulus Pile Tukan 1 , Lita Tyesta Alw 2 1,2 Universitas Diponegoro Semarang Johntukan07091991@gmail.com

## ABSTRAK
DPD  yang  merupakan  wakil  dari  daerah  mampu  menjadi  penyeimbang  dalam  penguatan  sistem parlemen  di  Indonesia.  Sejak  dilakukannya  amandemen,  sistem  parlemen  Indonesia  telah  berubah  dari sistem unikameral ke sistem bikameral. Manifestasi dari lembaga ini telah terbangun harapan masyarakat daerah  bahwa  permasalahan  daerah  dapat  diperjuangkan  ditingkat  nasional.  tetapi,  jika  diperhatikan fungsi, wewenang dan tugas yang telah diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD dan DPRD, maka timbul banyak anggapan bahwa apakah fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah dapat mewakili kepentingan daerah. Kemelut yang terjadi  di  tubuh  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia  merupakan  masalah  serius  yang dapat  mengancam  Sistem  Tata  Negara  Indonesia.  Pada  akhirnya,  rapat  paripurna  memilih  ketua  DPD Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD yang baru dan disambut gembira para pendukungnya, namun di sisi lain memancing keprihatinan kubu lain serta kecaman. Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar ( cembers ), di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI  yang  bertujuan  untuk  mencapai  pemerintahan  yang  baik  ( good  government )  serta  tercapainya check and balance antar lembaga khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara.
Kata kunci : DPD, sengketa pemilihan ketua DPD, sistem bikameral

## ABSTRACT
DPD  which  is  representative  of  a  region  capable  of  being  stabilised  in  the  strengthening  of parliamentary  system  in  Indonesia.  Since  it  does  amendments,  the  parliamentary  system  Indonesia  has changed  from  a  system  of  unicameral  to  bicameral  system.  The  manifestation  of  this  institution  has awakened expectations of regional problem areas that can be championed the present nationwide. but, if note functions, authority and duties that have been regulated in article 22 D 1945 CONSTITUTION and Act No. 22 of year 2003 regarding the arrangement and position of the MPR, DPR, DPD and the DPRD, then incurred a lot of assumptions that are a function of the regional representative Council can represent the interests of the region. DPD does  not  only function as counseling  Board of autonomous region, did not serve the legislature as the State of the bicameral system. The bicameral system of representative is a term composed of two rooms ( cembers ), in Indonesia known as the DPR RI and DPD RI which aims to achieve  good  governance  as  well  as  the  achievement  of  checks  and  balances  between  the  institutions particularly in the legislature, which is one of the most important elements in the the Organization of the State.
Keywords : DPD, authorities in the role and function, bicameral system

## PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Daerah  lahir  sebagai  bagian dari  tuntutan  reformasi  1998  dengan  tujuan menghilangkan  penyelenggaraan  Negara  bersifat sentralistik  yang  berlangsung  sejak  era  Orde Lama  hingga  Orde  Baru  telah  secara  signifikan menimbulkan  akumulasi  kekecewaan  daerah terhadap  pemerintah  pusat,  yang  sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat  dalam  mengelola  daerah  sebagai  basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk (Fatwa;2009) : 1). Memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam  wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan memperteguh  persatuan  kebangsaan  seluruh daerah, 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi  aspirasi  dan  kepentingan  daerah- daerah  dalam  perumusan  kebijaksanaan  nasional berkaitan  dengan  Negara  dan  Daerah.  3). Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.
Namun  yang  terjadi  setelah  DPD  terbentuk dan  dilantik  pada  tahun  2004  tidak  ada kewenangan yang signifikan yang dapat membagi peran  DPR  dalam  setiap  mengambil  kebijakan, hal  ini  terlihat  dari  kewenangan  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D.
Dalam  Pasal  tersebut  terlihat  jelas  bahwa konstitusi  sangat  membatasi  kewenangan  DPD, sehingga  kewenangannya  sangat  terbatas  dan sangat  lemah,  bahwa  dapat  dikatakan  Konstitusi membuat  lembaga  DPD  seperti  singa  ompong, kewenangan  DPD  hanya  berkisar  pada  usulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) itupun
hanya  dalam  permasalahan  otonomi  daerah. Sementara  itu  DPR  sangat  kuat,  hal  ini  berbeda dengan  sistem  bicameral  di  Negara-negara demokrasi  yang  menganut  sistem  presidensil seperti  halnya  dua  kamar  yang  dianut  oleh konstitusi  Amerika  Serikat  yang  mengatur  posisi senat  dan  house  of  representative (DPR),  yang sama-sama kuat. (Legowo;2009)
Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Tahun  1945) menegaskan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai  lembaga  negara  ( main  state  organ )  di ranah  legislasi  yang  bersanding  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keberadaan  DPD  memiliki  urgensi  tinggi  dalam sistem urgensi tinggi dalam sistem ketatanegaraan di  Indonesia.  Jika  dilihat  dari  ketatanegaraan DPD  juga  hadir  untuk  menguatkan  sistem parlemen  dalam  proses  legislasi.  Secara  legal, keberadaan  DPD  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan dan  Kedudukan  (Susduk)  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD.  Namun  jarang  disebutkan  bahwa  tugas, fungsi  dan  wewenang  DPD  menurut  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  hanyalah subordinat  DPR.  Munculnya  ide  kamar  kedua bertumpu pada keinginan memberi ruang “ checks and  balances ” serta saling mengisi secara kreatif antara  dua  lembaga  parlemen.  Sepintas  ingin sejalan  dengan  model  perwakilan  sistem  dua kamar  murni  (strong  bicameralism)  seperti  di Amerika  dengan  “ House  of  Representative ” (DPR) dan Senat atau Dewan Negara dan Dewan Rakyat di Malaysia. Jika itu yang diterapkan,
DPD  memiliki  hak  legislasi,  pengawasan  dan anggaran yang cukup bertenaga sebagai Counterpart DPR. (Loulembah;2006)
Berdasarkan  paparan  latar  belakang  di  atas maka  dalam  penulisan  jurnal  ini  penulis  tertarik membahas mengenai:
1. Bagaimana  DPD  RI  sebagai  lembaga  negara sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia menjalankan  kewenangan  dalam  peran  dan fungsi saat ini?
2. Bagaimana  mewujudkan  eksistensi  sistem bikameral didalam DPD RI di indonesia?

## Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  dalam  pengkajiannya  dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  teori-teori dan  doktrin  hukum,  yurisprudensi  dan  bahan- bahan  kepustakaan  lainnya  yang  relevan dengan topik penelitian. (Soekanto;2001)
Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif,  sumber  data  dalam  penelitian  ini hanya  berupa  data  sekunder,  yang  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier. Untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran,  pengumpulan  dan  pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan,  hasil  penelitian,  karya- karya  ilmiah  serta  dokumen-dokumen  tertulis lainnya .

## PEMBAHASAN
1. Kewenangan Konstitusional
Dewan Perwakilan  Daerah  Sebagai  Lembaga Negara
Dasar  normatif  pengaturan  kewenangan konstitusional  DPD  diatur  dalam  Pasal  22D ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  UUD  1945. Adapun Pasal 22D ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) menyebutkan bahwa:
(1) Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubunganpusat  dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan daerah, pengelolan sumber daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut membahas rancangan undang-undangan yangberkaitan dengan otonomi daerah; hubungan  pusat  dan  daerah;  pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah;  serta  memberikan pertimbangan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai;  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran dan  penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,  dan  agama  serta  menyampaikan hasil  pengawasannya  itu  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dari dasar pengaturan kewenangan konstitusional DPD di atas,  DPD  memiliki  3  (tiga)  fungsi,  fungsi legislasi,  pertimbangan,  dan  pengawasan. Ketiga fungsi DPD ini bersifat terbatas, karena pelaksanaan  fungsi-fungsi  tersebut  terbatas pada bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan DPD. Pengaturan  fungsi  DPD ini pun  dijabarkan  dalam  Pasal  223  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014,  yang mengatur bahwa DPD mempunyai fungsi: a.pengajuan  usul  kepada  DPR  mengenai rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b.  ikut  dalam  pembahasan  rancangan  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c.pemberian  pertimbangan  kepada  DPR  atas rancangan undang-undang tentang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan d. pengawasan atas pelaksanaan undang- undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  APBN, pajak,pendidikan, dan agama.
Selanjutnya  pengaturan  wewenang  DPD diatur  secara  beriringan  dengan  tugas  DPD yang  diatur  dalam  Pasal  224  sampai  dengan Pasal  226,  adalah  merupakan  bagian  dari fungsi  DPD.  Sebagai  kelanjutan  dari  ketiga fungsi  tersebut  di  atas,  DPD  memiliki  tugas dan  wewenang  secara  umum  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2014,  Pasal  224  ayat  (1)  yang menegaskan sebagai berikut:
a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah;
b. ikut  membahas  bersama  DPR  dan Presiden  rancangan  undang-undang  yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. ikut  membahas  bersama  DPR  dan Presiden rancangan undang-undang  yang
diajukan  oleh  Presiden  atau  DPR,  yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan  pertimbangan  kepada  DPR atas  rancangan  undang-undang  tentang APBN  dan  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan, dan agama;
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan  undang-undang  mengenai otonomi           daerah, pembentukan, pemekaran,  dan  penggabungan  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. menyampaikan  hasil  pengawasan  atas pelaksanaan  undang-undang  mengenai otonomi           daerah, pembentukan, pemekaran,  dan  penggabungan  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  undang- undang  APBN,  pajak,pendidikan,  dan agama  kepada  DPR  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat  pertimbangan  kepada  DPR tentang  rancangan  undang-undang  yang berkaitan dengan APBN;
h. memberikan  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  dalam  pemilihan  anggota BPK; dan
ikut  serta  dalam  penyusunan  program legislasi  nasional  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kemudian  dilanjutkan  pada  ayat  (2)-nya yang  menegaskan:  Dalam  menjalankan  tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  e,  anggota  DPD  dapat  melakukan rapat  dengan  pemerintah  daerah,  DPRD,  dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
Berdasarkan  fungsi  DPD  sebagaimana diuraikan  di  atas,  DPD  memiliki  kewenangan konstitusional  berdasarkan  UUD  1945  dan pengaturan  lebih  lanjut  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014.  Sebagai lembaga  negara,  DPD  memiliki  kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan fungsinya.  DPD  yang  dapat  melaksanakan fungsinya  merupakan  eksistensi  DPD  sebagai lembaga  negara,  karena  dari  fungsi  tersebut, menggambarkan adanya  suatu  lembaga negara tertentu.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi DPD,  maka  yang  menjadi  persoalan  adalah berkaitan dengan zelfstandigheid (Rahman;2006)  yaitu  wewenang  mandiri  atau fungsi  sepenuhnya  dan  atau  fungsi  yang menentukan  dari  lembaga  perwakilan  (DPD), baik  dari  segi  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  sampai  pengambilan  keputusan. Hal ini dengan sendirinya berkaitan  pula
dengan  kewenangan  DPD  dalam  menjalankan fungsi  legislasi,  fungsi  pertimbangan,  dan fungsi  pengawasan.  Untuk  itu,  pengkajian terhadap  zelfstandigheid  DPD  ini  berkaitan dengan  fungsi  legislasi  termasuk  didalamnya fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan.
Fungsi  legislasi  DPD  berdasarkan  Pasal 223  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 apabila  dibandingkan  dengan  pengaturan secara substansi norma yang sama sebagaimana  dirumuskan  Pasal  41  huruf  (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hanya berkaitan  dengan  bidang  legislasi  tertentu. Dalam  Penjelasan  Pasal  41  huruf  (a) menyatakan  bahwa:  “Yang  dimaksud  bidang legislasi  tertentu  dalam  hal  fungsi  pengajuan usul  dan  ikut  membahas  rancangan  undang- undangan adalah menyangkut rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan  dalam  hal  fungsi  pemberian pertimbangan  atas  rancangan  undang-undang adalah  menyangkut  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara,  dan  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan agama”.
Memperhatikan  pengaturan  sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2014  terdapat  fungsi  legislasi,  fungsi pertimbangan,  dan  fungsi  pengawasan.  Fungsi legislasi DPD berkaitan dengan 3 (tiga) bidang
tugas,  yaitu:  1)  mengajukan  usul  rancangan undang-undang;  2)  ikut  membahas  rancangan undang-undang; dan 3) memberi pertimbangan atas  rancangan  undang-undang.  Terhadap fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang, sedangkan  terhadap  fungsi  anggaran  berkaitan dengan  pemberian  pertimbangan  terhdap rancangan  APBN,  rancangan  undang-undang yang berakaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Pengaturan  sebagaimana  diuraikan  di  atas menunjukan bahwa ruang lingkup bidang tugas pertama  dan  kedua  mencakup  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan  ruang  lingkup  bidang  tugas  ketiga adalah terbatas pada memberikan pertimbangan  atas  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan agama.  Semua  bidang  tugas  DPD  tersebut  di atas  diajukan  kepada  DPR  sebagai  pengambil keputusan terakhir.
2. Kewenangan Berdasarkan Undang-
Undang  No.  17  Tahun  2014  dan  Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peran dan Fungsi DPD RI
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2014 tentang  susunan  dan  kedudukan  MPR,  DPR, DPD, dan DPRD, terlalu banyak menyerahkan
pengaturan  hubungan  DPR  dan  DPD  dalam fungsi  legislasi  ke  dalam  Tatib  DPR.  Karena Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 mendelegasikan  penganturan  hubungan  DPR dan  DPD  dalam  pembentukan  undang-undang ke  dalam  Tatib  DPR,  peraturan  tata  tertib (Tatib)  DPD  hanya  mengatur  persiapan  dan pengajuan  rancangan  undang-undang  yang berasal  dari  DPD  dan  tidak  membuat pengaturan  tentang  hubungan  DPD  dan  DPR dalam  membahas  rancangan  undang-undang yang menjadi wewenang DPD.
Sementara itu, Tatib DPR mengatur secara detail  pembahasan  rancangan  undang-undang yang  berasal  dari  DPD.  Menurut  Saldi  Isra, Seharusnya  fungsi  legislasi  yang  terkait dengan  kewenangan  DPD,  pengaturannya harus  bersifat  inter-Chamber  dan  merupakan muatan peraturan di tingkat undang-undang.
Keterbatasan  wewenang  DPD  dalam fungsi  legislasi  dalam  Pasal  22D  ayat  1  dan  2 UUD  1945,  makin  dibatasi  oleh  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tatib DPR 2016/2017,  bukan  hanya  itu,  dalam  praktik pun,  DPR  tidak  pernah  menindaklanjuti rancangan  undang-undang  yang  berasal  dari DPD.  Karena  itu,  peran  DPD  makin  tidak kelihatan  dalam  fungsi  legislasi.  Mencermati keterbatasan kewenangan itu, penguatan fungsi legislasi  DPD  menjadi  sebuah  keniscayaan. Secara  hukum,  penguatan  tersebut  dapat dilakukan  dengan  melanjutkan  perubahan terhadap  UUD  1945,  bagaimanapun  menjadi sulit  untuk  melakukan  penguatan  fungsi legislasi DPD tanpa menyentuh UUD  1945.
Terkait dengan hal  itu,  menurut  Saldi  Isra dan Zainal  Arifin  Mochtar  dalam  tulisannya
“Menelisik
Model Kamar Parlemen”
mengemukakan bahwa penguatan fungsi legislasi  seharusnya  dilakukan  dengan  manata ulang  secara  komprehensif  fungsi  legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagaimana dikatakan Kevin Evans, bisa saja DPD  tidak  terlibat  secara  utuh  membahas rancangan  undang-undang  sebagaimana  DPR, namun  untuk  membangun checks  and  balance DPD  seharusnya  diberikan  ruang  untuk mengoreksi  dan  /atau  menolak  rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR.
Disisi lain, keterlibatan DPD hanya terjadi pada  proses  awal,  pada  tahap  itu,  fungsi legislasi  berlangsung  dalam  proses  yang dilakukan  oleh  DPR,  Presiden,  dan  DPD. Namun  ketika  proses  memasuki  pembahasan lebih  lanjut  dan  pengambilan  persetujuan bersama, DPD tidak lagi terlibat karena proses legislasi  kembali  ke  DPR  dan  Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat 2 UUD  1945.  Dengan  demikian  DPD  yang diharapkan  akan  mampu  untuk  memberikan kontribusi  politiknya  dalam  menyuarakan kepentingan  daerah  walapun  perannya  dalam parlemen  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan oleh  daerah  karena  terlalu  kecil  peran  yang diberikan oleh konstitusi. (Evan;2013)
Kehadiran  DPD  seharusnya  memberikan solusi  terhadap  sistem  politik  yang  sentralistik sepanjang  lima  dasawarsa  terakhir.  Akan tetapi,  keberadaan  DPD  tidak  mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih
dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pasal- pasal  yang  mengatur  tentang  kewenangan DPD.  Pada  kewenangan  DPD  sangat  terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi  masyarakat  untuk  berpartisipasi
secara luas dan
kompetitif.
(Purnomowati;2005)
Berkenaan  permasalahan  diatas,  Mahfud MD  menjelaskan  bahwa  tidak  benar  kalau gagasan  bikamarelisme  dikaitkan  dengan federalisme  maupun  sistem  pemerintah  dalam sebuah Negara. (Mahfud;2009)

## 3. Kedudukan DPD sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
merupakan  lembaga  perwakilan  daerah  yang berkedudukan  sebagai  lembaga  negara  dan mempunyai fungsi:
(a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan  dan  memberikan  pertimbangan yang  berkaitan  dengan  bidang  legislasi tertentu;  (b)  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang tertentu. (Huda;2005)
Di  sisi  lain,  DPD  memiliki  Tugas  dan Wewenang yang diatur didalam Pasal 224 ayat (1)  dan  (2)  UU  No.  17  tahun  2014  tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  yang  berbunyi sebagai berikut:
a. DPD mempunyai tugas dan wewenang:
1) Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan pusat dan  daerah,
pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah;
2) Ikut  membahas  bersama  DPR  dan
Presiden  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3) Ikut  membahas  bersama  DPR  dan Presiden  rancangan  undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4) Memberikan  pertimbangan  kepada  DPR atas  rancangan  undang-undang  tentang APBN  dan  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

## 4. Mewujudkan Eksistensi Sistem BIkameral Di Dalam DPD RI DI Indonesia
Parlemen bikameral mengandung konsepsi  dasar  mengenai  parlemen  yang mempunyai  tiga  fungsi  utama  parlemen  yaitu legislatif, pengawasan, dan anggaran. Adanya sistem  dua  kamar  dalam  satu  parlemen  itu sendiri  diciptakan  untuk  mengakomodasi semangat check and balance didalam parlemen  itu  sendiri.  Pengalaman  sistem bikameral  mampu  mencegah  kolusi  negartif dan eksekutif.
Ahli  hukum  tata  negara  Prof.  Dr.  Jimly Asshiddiqie menjelaskan ada dua  alasan
utama yang sering digunakan untuk menerapkan sistem bikameral ini :
1. Adanya kebutuhan untuk menjamin
keseimbangan yang lebih stabil, 2. Keinginan untuk membuat sistem pemerintahan  benar-benar  berjalan  lebih efisien dan setidaknya lebih lancer.
(Jimly;2006) Giovanni Sartori membagi sistem parlemen bikameral menjadi tiga jenis yaitu :
1. Sistem  bikameral  yang  lemah  ( asymmetric bicameralism atau weak  bicameralism atau soft  bicameral )  yaitu  apabila  kekuatan  salah satu  kamar  jauh  lebih  dominan  atas  kamar lainnya.
2. Sistem  bikameral  yang  kuat  ( symmetric bicameralism atau strong  bicameralism ) yaitu  apabila  antara  kedua  kamarnya  nyaris sama kuat.
3. Perfect Bicameralism yaitu apabila kekuatan di  antara  kedua  kamarnya  betul-betul seimbang. (Giovanni;1997)
Lebih lanjut lagi Sartori mengklasifikasikan bikameral tersebut berdasarkan komposisi
atau sturktur keanggotannya diantara kedua kamarnya yaitu (1) bikameral yang unsurnya sama (similiar bicameralism); (2) bikameral yang unsurnya agak berbeda  (likely  bicameralism);  (3)    bikameral yang  unsurnya  sangat  berbeda  (differentianted bicameralism).
Dari  klasifikasi  yang  dilakukan  oleh Giovanni  Sartori  tersebut,  maka  bikameral  yang ideal  sebaiknya  mengarah  kepada  perpaduan antara strong bicameralism dengan likely
bicameralism .  Hal  tersebut  guna  menggeser bikameral  ke arah unikameral  dan meminimalisir kebuntuan proses kerja parlemen.
Setelah diatas dibahas mengenai penjabaran  sekilas  mengenai  sistem  bikameral, maka  dalam  sub  ini  akan  sedikit  dibahas mengenai penerapan sistem bikameral di Indonesia.  Penerapan  sistem  bikameral  di Indonesia saat ini memang sudah diterapkan. Hal ini  berpacu  pada  munculnya  DPD  serta  melihat struktur  ketatanegaraan  setelah  perubahan  UUD NRI  1945.  Dalam  dinamika  ketatanegaraan  saat ini  memang  seharusnya  antara  DPR  serta  DPD dituntut  menjadi  harmonis  dan  berperan  saling mengawasi.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari harapan  penerapan  sistem  bikameral  tersebut. Namun  pada  nyatanya  sistem  tersebut  saat  ini dinilai  belum  sepenuhnya  terlihat  ,  atau  para  ahli tata  negara  biasa  menyebutnya  soft  bicameral. Saldi  Isra  membantah  bahwa  parlemen  kita menganut  soft  bikameral.  Menurutnya,  bahwa dengan kewenangan yang dimiliki MPR, disamping  kewenangan  konstitusional yang dimiliki  DPR  dan  DPD,  maka  sebenarnya Indonesia  menganut  sistem  parlemen  tiga  kamar (trikameral).  Bahkan  Sri  Soemantri  menyebut bahwa sistem parlemen yang kita anut menggunakan  konsep  “bukan-bukan”.  Karena menurutnya  sistem  parlemen  yang  dihasilkan bukan  unikameral,  bukan  pula  pada  bikameral, tetapi cenderung tricameral. (Saldi;2004)
Dianutnya bikameral lembaga MPR terdiri dari  DPR  dan  DPD  yang  dipilih  langsung  oleh rakyat  dalam  perubahan  UUD  NRI  1945 mencerminkan bahwa kita memasuki  alam
demokrasi yang semuanya harus dipilih. Kewengangan  DPR  berbeda  dengan  kewenangan DPD,  restrukturisasi  MPR  dan  rekonstruksi menuju legislator bikameral itu hendak memperjelas  jenis  parlemen  dalam  tipologi unikameral atau bikameral.
Sistem  bikameral  dinilai  banyak  pihak sebagai penjelmaan dan esensi dari Trias Politica. Adanya  sistem  bikameral  dimaksudkan  untuk meminimalisir kewenangan yang terlalu luas bagi lembaga serta memaksimalkan fungsi pengawasan  antar  lembaga.  Salah  satu  cara membatasi  dan  mengendalikan  kekuasaan  itu dengan cara menggunakan sistem saling mengawsi  dan  mengimbangi  diantara  berbagai lembaga.

## PENUTUP

## Kesimpulan
DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga  negara  yang  merupakan  lembaga perwakilan  daerah,  secara  kelembagaan  memiliki kedudukan  yang  sama  denganlembaga  negara lainnya,  seperti  MPR  dan  DPR.  Dari  kedudukan tersebut,  DPD  tidak  fungsional  berkaitan  dengan kedudukan  dan  hubungan-hubungan  tersebut. Dalam  hubungannya  dengan  DPR  dan  MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945  tidak  sesuai  dengan  gagasan  pembentukan DPD. Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia  menuju  sistem  perwakilan  bikameral yang  kuat  ( strong  bicameralism )  tidak  terwujud dalam  UUD  1945.  Berdasarkan  rumusan  Pasal  2 ayat (1) UUD 1945, maka sistem ketatanegaraan
Indonesia memiliki sistem perwakilan bikameral yang lemah ( soft bicameralism ).
Melihat  kelemahan  -  kelemahan  yang ada pada  Dewan  Perwakilan  Daerah,  maka  penulis berpendapat,  bahwa  agar  dilakukan  Amandemen ulang  terhadap  UUD  1945,  tujuannya  adalah untuk menguatkan sistem bikameral yang ada saat ini,  sehingga  DPD  memiliki  peran  yang  sama dengan  DPR,  yaitu  sama-sama  memiliki  fungsi legislasi,  sehingga  dengan  demikian,  ke  depan tidak  ada  lagi  ketimpangan  dalam  sistem parlemen  bikameral  yang  ada  di  Indonesia  ini. DPD dapat merancang sekaligus dapat mengesahkan  apa  yang  menjadi  hak  DPD  dalam menyuarkan kepentingan - kepentingan di daerah, sehingga  perkembangan/  kemajuan  di  daerah dapat  terwujud  dan  terlaksana  sesuai  yang diharapkan bangsa Indonesia

## Saran
1. Pada saat awal perubahan UUD 1945 banyak pihak  yang menganggap bahwa suatu  sistem strong  bicameralism  dapat  mengarah  Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang Federal, namun kenyataannya  sekarang  adalah  check  and balances  sebuah  lembaga  negara  itu  baik dilaksanakan  guna  memperbaiki  sebuah sistem  yang  dapat  saling  mengawasi  dan tidak ada lembaga yang lebih mendominasi.
2. Perlu  adanya  amandemen  terhadap  Pasal  2 ayat (1) dan Pasal 22D UUD 1945 berkaitan penegasan  sistem  perwakilan  di  Indonesia sebagai “ strong bicameral ” atau “ soft bicameral ”  dengan  adanya  DPD  yang
merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.M. fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen
UUD 1945, 2009, Jakarta : Kompas Legowo, T.A. dkk, 2005, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jakarta: FORMAPPI. M.Ichsan Loulembah, 2006, Bikameral Bukan
Federal,  artikel  DPD  dan  Perwakilan  Politik Daerah Kelompok DPD di MPR RI, Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum,
UI-Press, Jakarta
Abd. Rahman, 2006, “Kedudukan Dan Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  Dalam  Sistem  Perwakilan  Indonesia”,
Ringkasan  Disertasi,  Program  Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya Purnomowati,Reni  Dwi,  2005.  Implementasi
Sistem Bikameral Dalam Parlemen
Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika Mahfud  MD,  2009, konstitusi  dan  hukum  dalam kontroversi isu, Jakarta: rajawali pers
Huda,  Ni’Matul.  2005, Hukum  Tata  Negara Indonesia . Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada Jimly  Asshidiqie,  2006, ”Perkembangan  dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” , Jakarta: Sekjen MK Giovanni
Sartori,
1997,“ Comparative Constitutional Engineering ”, Jakarta
Sekjen  DPD  RI,  2006,  “Sekilas  Mengenal  dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah RI”
Purnomowati,  2005,  Reni  Dwi.  Implementasi Sistem  Bikameral  dalam  Parlemen  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

## Jurnal
Evan Setio, Stevanus. (2013). “Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Udayana
Denpasar.http://download.portalgaruda.or g/article.php?article=82775&val=944 (diakses tgl 25 Januari 2018)
Saldi Isra, “ Penataan Lembga Perwakilan Rakyat
: Sistem Trikameral  di  Tengah Supermasi Dewan Perwakilan Rakyat ,”  Jurnal
Konstitusi vol.1: No. 1,Juli 2004 Undang-undang Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR,

## DPR, DPD, dan DPRD
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan
Website
http://www.dpd.go.id/artikel-dpd-ri- menyelenggarakan-press-gathering- http://www.pikiran-
rakyat.com/nasional/2014/08/15/293135/d pd-ajukan-permohonan-pengujian-uu- md3-ke-mahkamah-konstitusi http://hukumonline.com/berita/baca/lt5458a152d4 20b/dpd-berharap-uu-md3-selaras- dengan-putusan-mk
http://civicseducation.files.wordpress.com/2008/0 3/ruu.jpg