COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN: 2597-5234
THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL REVENUES, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND ON CAPITAL EXPENDITURE
(CASE STUDY IN REGIONAL/CITY OF PROVINCE PAPUA PERIOD 2017-2022)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2017-2022)
Putri Handayani 1 , Raden Budi Hendaris 2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani putrihandayani_20p030@ak.unjani.ac.id 1 , budihendaris@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of the study is to ascertain how capital expenditures for the Papua province are impacted by regional original revenues, general allocation funds, and special allocation funds of partial  and  simultaneous  equity.  The  APBD  Budget  Realization  Report  of  the  Government  of Regional/Cities  in  Papua  Province,  which  covers  a  period  of  6  years  beginning  in  2017  and ending in 2022, is the population of the study. There are 29 regional/cities in the province, and 174 people make up the sample. Secondary data from the APBD Realization Report, acquired from DJPK Kemenkeu RI, is the type of data that was used. Double linear regression is used in data analysis techniques along with documentation and library resources. The study's findings indicated that the regional original revenues variable, the general allocation fund, and the special allocation fund all had no effect on capital expenditures in the regional or city of Papua. At the same time, the regional original revenues, the special allocation fund, and the general allocation fund all had no effect on capital expenditures in the regional or city of Papua.
Keywords: Regional Original Reveues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pendapatan  asli  daerah,  dana alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus  secara  parsial  dan  bersamaan  mempengaruhi  belanja modal di pemerintahan provinsi papua. Penelitian ini berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang berlangsung selama 6 tahun, mulai dari tahun 2017–2022. Penelitian ini mencakup 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan sampel yang  digunakan  adalah  174  individu.  Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  dan  menggunakan  data sekunder,  yaitu  Laporan  Realisasi  APBD  yang  diperoleh  dari  DJPK  Kemenkeu  RI.  Metode pengumpulan  data  dilengkapi  dengan  petunjuk  dan  literatur,  selain  analisis  data  regresi  linier berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  tidak  memengaruhi belanja modal; dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal; dan, pada saat yang sama, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal Kabupaten atau Kota Provinsi Papua.
Kata  kunci  : Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Belanja Modal.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  wilayah  adalah bagian  integral  dari  ekspansi  atau pembangunan  nasional,  yang  dilakukan atas dasar otonomi daerah dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan  kerakyatan  dan  kualitas suatu wilayah melalui aturan sumber daya nasional. Tujuan pembangunan wilayah ini adalah  untuk  menjadi  aktif,  terpadu,  dan meningkatkan keinginan dan ketenteraman masyarakat.  Pemerintahan  daerah  adalah bagian  dari  pemerintahan  pusat  yang bertujuan untuk meningkatkan keberhassilan  pemerintahan  dan  bantuan terhadap  rakyat,  serta  meningkatkan keinginan rakyat untuk pelayanan masyarakat  yang  hemat,  baik,  benar, terbuka, bertanggung jawab, dan peduli di masa perubahan (Inman, 2011).
Indonesia  menerapkan  prinsip desentralisasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan daerah untuk menerapkan otonomi daerah, yang secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001.  Setiap  daerah  memiliki  otoritas untuk  mengelola  perekonomian  dan memaksimalkan sumber dayanya. Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  menyatakan bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  lokal  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.    Oleh karena  itu,  pemerintah  daerah  harus menunjukkan  bahwa  mereka  mampu melaksanakan  wewenang  mereka  dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan  pengelolaan  keuangan mereka.
Dengan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah pada kewenangan publik. Undang-undang  ini  menetapkan  bahwa pemerintah daerah harus mengatasi semua
kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan pelayanan, penyediaan fasilitas, dan pembangunan  infrastruktur,  yang  merupakan tanggung  jawab  setiap  pemerintah  daerah (Putri et al., 2021).
Hal utama yang menentukan bagaimana  daerah  dapat  memanfaatkan potensi  yang  ada  adalah  anggaran,  yang biasanya  disebut  sebagai  APBD,  atau pendapatan  daerah  dan  anggaran  belanja. Pemerintah  pusat  memberikan  wewenang kepada  daerah  untuk  mengelola  dan mengembangkan  sumber  daya  keuangan mereka  sendiri  (Ananda  &  Habiburrahman, 2023).
Di  Indonesia,  banyak  wilayah  masih jauh  dari  kemajuan  ekonomi,  teknologi,  dan pembangunan.  Provinsi  Papua  adalah  salah satu yang paling tertinggal, dengan 4.970 desa (974  tertinggal  dan  3.996  sangat  tertinggal) menurut  data  BPS  tahun  2021.  Walaupun demikian, angka ini menurun jika dibandingkan  dengan  data  dari  tahun  2020, yang menunjukkan 5.015 desa tertinggal. Hal ini  dapat  disebabkan  oleh  pendidikan  dan pembangunan  yang  tidak  merata,  serta kualitas  tenaga  kerja  yang  rendah.  Warga Papua  sangat  kecewa  karena  pembangunan infrastruktur  dasar  lambat.  Namun,  tidak sedikit  anggaran  dari  pemerintah  pusat  yang dialokasikan  melalui  APBD  untuk  kegiatan pemerintah  provinsi.  Pendapatan  asli  daerah, dana  perimbangan,  serta  sumber  lain  dari pendapatan  yang  sah,  menyediakan  dana untuk kegiatan tersebut (Koranjakarta, 2021).
Berdasarkan  Laporan  kajian  fiskal regional  Provinsi  Papua  tahun  2021  yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan  (DJPb),  Dari  sisi  realisasi, APBD Provinsi Papua tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup tajam pada pendapatan daerah  sebesar  33,65  persen  dibandingkan tahun  sebelumnya  dari  Rp43,38  triliun menjadi  Rp28,78  triliun.  Demikian  juga dengan belanja daerah mengalami penurunan realisasi  sebesar  3,65  persen  dari  Rp42,13 triliun  di  tahun  sebelumnya  menjadi  sebesar Rp40,63  triliun.  Disamping  penurunan  pada belanja  daerah,  persentase  belanja  modal
meningkat  1%  atas  belanja  daerah dibandingkan dengan tahun 2020.
Dalam  situasi  di  mana  PAD  dan dana  perimbangan  digunakan  dalam hubungannya  dengan  belanja  modal, tujuan  dari  pengeluaran  belanja  modal adalah  untuk  mendapatkan  aset  yang memiliki  kemampuan  untuk  membangun fasilitas publik. Provinsi Papua menerima sejumlah  besar  dana  perimbangan  dari pemerintah  pusat;  TKD  dari  pemerintah pusat  menjadi  sumber  terbesar  yang digunakan  provinsi  untuk  membayar daerah. Pemerintah Provinsi Papua belum memanfaatkan  secara  efektif  potensi pendapatan  dari  daerahnya  sendiri.
Akibatnya, ini bertujuan untuk memastikan  pemerataan  pembangunan, mendukung infrastruktur, dan
meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat
Papua.
Indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  realisasi  pendapatan daerah dan realisasi total belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul “Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap Belanja Modal”. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara
pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum  dan  dana  alokasi  khusus  dengan belanja  modal dan  memberikan  masukan yang  bermanfaat  untuk  meningkatkan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  metode ilmiah  untuk  mendapatkan  data  untuk tujuan  dan  tujuan  tertentu.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan data  penelitian  yang  berupa  angka-angka dan  analisis  menggunakan  statistik (Sugiyono, 2019).
Dalam  penelitian  ini  metode
kuantitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif  dan  kausal  digunakan  untuk menguji  lebih  lanjut  mengenai  pengaruh pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja modal dengan pengujian suatu hipotesis untuk menentukan apakah diterima atau ditolak.
Metode  penelitian  deskriptif  menurut (Sugiyono,  2019b)  menyatakan  pengertian dari penelitian deskriptif adalah:
“Suatu  rumusan  masalah  yang berkenaan  dengan  pertanyaan  terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel  atau  lebih  (variabel  yang  berdiri sendiri).  Jadi  dalam  penelitian  ini  peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.”
Sedangkan  pengertian  metode  kausal menurut (Sugiyono, 2019) adalah :
“Hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi  disini  ada  variabel  independen  (variabel yang  memengaruhi)  dan  variabel  dependen (variabel yang dipengaruhi).”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian 1. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Uji  statistik  t  bertujuan  untuk  melihat sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel  independen  secara  individual terhadap  variabel  dependen.  Pengujian yang dilakukan yaitu dengan
membandingkan  antara  t  hitung  dengan  t tabel.  Kriteria  yang  diambil  yaitu  jika  t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi < 0,05  maka  H0  ditolak  dan  Ha  diterima yang  artinya  secara  parsial  variabel independen  berpengaruh    signifikan terhadap  variabel  dependen,  sedangkan jika  t  hitung  <  t  tabel  dan  tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha  ditolak  artinya  secara  parsial  variabel independen  tidak  berpengaruh  terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji statistik t (secara parsial):
Tabel 1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients
Standardiz ed Coefficien ts
t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant ) 1,835 ,677 2,710 ,007 Pendapat an Asli Daerah ,002 ,017 ,002 ,129 ,898 Dana Alokasi Umum -,011 ,049 -,018 -,234 ,815 Dana Alokasi Khusus ,074 ,108 ,053 ,683 ,495
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Data Olahan, 2024)
Berdasarkan  tabel  1  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  t  tabel  dengan  rumus (a/2  ;  n-k-1),  yang  mana  diperoleh  nilai sebesar  1,940  dengan  derajat  kebebasan df=n-k-1,  dimana  nilai  n=jumlah  data  dan k=jumlah  variabel  independe,  maka df=174-3-1=170,  maka  yang  diperoleh  t tabel adalah 1,940. Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa :
a) Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1) dengan nilai t hitung 0,129 < 1,940 dan nilai signifikansi 0,898 > 0,05 maka H0 diterima  dan  Ha  ditolak.  Dapat disimpulkan  secara  parsial  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
b) Variabel  Dana  Alokasi  Umum  (X2) dengan nilai t hitung -0,234 < 1,940 dan nilai  signifikansi  0,815  >  0,05  maka maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. c) Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (X3) dengan nilai t hitung 0,683 < 1,940 dan nilai signifikansi 0,495 > 0,05 maka H0 diterima  dan  Ha  ditolak.  Dapat disimpulkan secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## 2. Hasil  Uji  Hipotesis  Secara  Simultan

## (Uji f)
Uji  f  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  dari  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  secara  bersama-sama.  Uji ini  dilakukan  dengan  cara  membandingkan antara  f  hitung  dengan  f  tabel  menggunakan daftar tabel distribusi F.  Kriteria yang dapat diambil adalah jika f hitung > f tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel independen  terhadap  variabel  dependen, namun jika f hitung < f tabel maka H0 diterima dan  Ha  ditolak  yang  artinya  tidak  terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik f (secara simultan):
Tabel 2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 41,609 3  13,870  ,381  ,767 b Residual 6184,543  170  36,380 Total 6226,152  173 a. Dependent Variable: Y-BM
b. Predictors: (Constant), X3-DAK, X2-DAU, X1-PAD
Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Data Olahan, 2024)
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa  f  tabel  dengan  rumus  (k  ;  n-k)  yang mana  diperoleh  nilai  sebesar  2,66  ,  dimana k=jumlah variabel independen dan n=jumlahdata. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat  bahwa  nilai  f  hitung  untuk  seluruh variabel  independen  sebesar  0,381  <  2,66 dapat  dijelaskan  bahwa  f  hitung  lebih  kecil dari f tabel dan nilai signifikansi 0,767 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  antara variabel  independen  terhadap  variabel dependen.

## Pembahasan Hasil
1. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang
telah  dilakukan  secara  parsial  untuk pemerintah  daerah  kabupaten  dan kotadi  provnsi  papua  yang  menjadi sampel  penelitian  ini  diperoleh  hasil analisis bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh karena nilai t hitung 0,129  <  1,940  dan  nilai  signifikansi
0,898 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  peran pendapatan asli daerah dalam meningkatkan belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi  papua  belum  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Pendapatan Asli  Daerah  lebih  diutamakan  untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi.  Persentase  PAD  dari total  pendapatan  daerah  masih  sangat rendah,  sehingga  PAD  belum  dapat dioptimalkan  untuk  dialokasikan  pada belanja modal.
Berdasarkan teori stewardship pemerintah  harus  menjadi  pengelola yang aik bagi seluruh pendapatan yang dimiliki  daerah,  dan  harus  bertindak bertanggungjawab, tidak mementingkan  kepentingan  pribadi guna memaksimalkan pendapatan yang dimiliki oleh organisasi untuk kesejahteraan  masyarakat.  Pendapatan yang dimiliki harus dapat dikelola dan dimanfaatkan agar dapat memaksimalkan  dalam  belanja  modal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh (Maryati et al., 2022), dan  (Hilda Dyah Safitri & Kiky Asmara,  2023)  yang  menyatakan bahwa  pendapatan  asli  daerah  tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu (Muttaqin et al., 2021), (Surakhman et al.,  2019),  dan  (Romadhon  &  Aji, 2021)  yang  menyatakan  bahwa pendapatan  asli  daerah  memiliki
pengaruh  positif  signifikan  terhadap belanja  modal  yang  berarti  jika  total pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah besar, maka pemanfaatan pendapatan asli daerah yang dimiliki akan lebih optimal untuk meningkatkan belanja modal.  Pemerintah  diharapkan  dalam menggali  potensi  pendapatan  asli  daerah untuk  meningkatkan  belanja  modal pemerintah  daerah  menjadi  lebih  baik dengan mengoptimalkan potensi meningkatnya pendapatan asli daerah.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah  dilakukan  secara  parsial  untuk pemerintah  kabupaten  dan  kota  provinsi papua  yangmenjadi  sampel  penelitian  ini diperoleh  hasil  analisis  bahwa  Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai t hitung -0,234 < 1,940 dan nilai signifikansi 0,815 > 0,05 maka maka H0 diterima dan Ha ditolak. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  55 Tahun  2005  Tentang  Dana  Perimbangan, Dana  Alokasi  umum  adalah  dana  yang berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah  untuk  membiayai  kebutuhan pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisas.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  dana  alokasi  umum  yang  tinggi belum optimal dialokasikan kepada belanja modal  guna  perolehan  aset  tetap  dan  aset lainnya, dana alokasi umum lebih banyak dialokasikan  untuk  pembiayaan  prioritas untuk  program  kegiatan  pemerintahan kepada  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengalokasian  dana  alokasi  umum yang  berlum  merata  untuk  belanja  yang harus dikeluarkan oleh daerah.
Berdasarkan teori stewardship pemerintah daerah  sebagai  steward  dan  masyarakat sebagai principal, dana alokasi umum yang diberikan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah harus digunakan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian maupun
peningkatan  pada  pelayanan  publik, dan  pemerintah  sebagai  steward  juga harus  melaporkan  bahwa  dana  alokasi umum sudah diterima dengan baik dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat  sehingga  hal  itu  bisa berguna untuk meningkatkan perolehan aset daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Hilda  Dyah  Safitri  & Kiky  Asmara,  2023)  dan  (Alhogbi  et al.,  2018)  yang  menyatakan  bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lutpikah & Mahendra, 2020)
menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh  negatif  terhadap  belanja modal.  Semakin  besar  dana  alokasi umum  yang  diterima  oleh  pemerintah daerah  maka  dapat  digunakan  untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya melalui  belanja  modal.  Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari dana alokasi  umum  sehingga  hal  ini memotivasi  pemerintah  daerah  untuk mengoptimalkan  balnja  modal  untuk memperoleh  aset  daerah  yang  dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## 3. Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis yang  telah  dilakukan  secara  parsial untuk  pemerintah  kabupaten  dan  kota provinsi  papua  yangmenjadi  sampel penelitian  ini  diperoleh  hasil  analisis bahwa  Dana  Alokasi  Umum  tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal karena nilai t hitung 0,683 < 1,940 dan nilai signifikansi 0,495 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap  belanja  modal  pemerintah daerah  kabupaten  dan  kota  provinsi papua  menunjukkan  bahwa  kontribusi dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja modal masih rendah. Hal ini berkaitan
dengan  prioritas  dari  pengalokasian  dana alokasi  khusus  ini  untuk  pembangunan sarana dan prasarana untuk pembangunan daerah.  Baik  pembangunan  fisik  maupun non  fisik  seperti  fasilitas  umum  maupun untuk membiayai program penyelenggaraan  pemerintahan.  Tetapi pemerintah juga perlu mengalokaikan dana alokasi  umum  untuk  belanja  modal  guna menambah  aset  daerah  yang  dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan  teori  stewardship,  dimana pemerintah  bertindak  sebagai  steward bertindak  rasional  dan  bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Dana alokasi khusus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pembangunan  dan  meningkatkan  aset daerah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah kabupaten dan kota provinsi papua. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian sebelumnya yaitu (Maryati et al., 2022)  dan  (Huda  &  Sumiati,  2019)  yang menyatakan  bahwa  dana  alokasi  khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu oleh (Surakhman et al., 2019)  dan  (Dewi,  2019)  berpengaruh positif  terhadap  belanja  modal.  Dengan meningkatnya dana alokasi khusus, belanja modal  juga  akan  meningkat  secara proporsional. Dampak positif dana alokasi khusus  terhadap  belanja  modal  adalah menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah bertanggungjawab  dan  berupaya  sebaik- baiknya dana alokasi khusus sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus  terhdap  Belanja  Modal  pada pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota provinsi  papua  tahun  2017-2022.  Peneliti memiliki  keterbatasan  penelitian  ini  antara lain sebagai berikut :
1. Keterbatasan  dalam  tahun  penelitian, dimana  pada  penelitian  ini  penulis hanya  melakukan  pengamatan  dalam kurun  waktu  5  tahun  penelitian  yaitu dari 2017-2022.
2. Keterbatasan mengenai jumlah variabel yang diteliti, dimana pada penelitian ini penulis  hanya  menggunakan  tiga variabel  independen  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus dan satu variabel dependen yaitu Belanja Modal.
3. Keterbatasan  pada  objek  penelitian, dimana  pada  penelitian  ini  penulis hanya menggunakan pemerintah daerah  kabupaten  dan  kota  provinsi papua tahun 2017-2022.
4. Masih  ada  banyak  variabel  bebas lainnya  yang  dapat  mempengaruhi variabel  dependen  yang  tidak  diteliti dalam penelitian ini. Peneliti memiliki keterbatasan  dalam  menganalisis  dan mengolah  data  sampel  untuk  variabel penelitian,  yang  dapat  menyebabkan kesalahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV  dengan  tujuan  penelitian  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan  dana  lokasi  khusus  terhadap  belanja modal pada kabupaten/kota provinsi papua periode 2017-2022 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kondisi Belanja Modal pada kabupaten/kota  provinsi  papua  tahun 2017-2022  mengalami  fluktuasi  dari tahun  ke  tahun.  Kenaikan  dan penurunan  tersebut    menunjukkan pengelolaan  keuangan  daerah  yang masih  kurang  baik  dalam  upaya penyaluran  dana  dari  APBD  untuk pembangunan  daerah  melalui  Belanja Modal.
2. Kondisi Pendapatan Asli Daerah  pada kabupaten/kota  provinsi  papua  tahun 2017-2022 secara keseluruhan
mengalami  peningkatan  yang  cukup  baik meskipun  terdapat  penurunan  2%  pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa belum optimalnya daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya sendiri.
3. Kondisi  Dana  Alokasi  Umum  pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017- 2022 secara keseluruhan menunjukkan tren yang  positif  dalam  pengalokasian  dan pengelolaan  Dana  Alokasi  Umum  selama enam tahun, meski terdapat penurunan pada tahun  2018  dan  2020.  Penurunan  ini mungkin  terjadi  akibat  dampak  dari perubahan  kebijakan  atau  efek  dari pandemi.
4. Kondisi  Dana  Alokasi  Khusus    pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017- 2022 secara keseluruhan masih kurang baik karena  persentase  yang  tidak  mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana dana alokasi  khusus  ini  seharusnya  dapat dioptimalkan untuk melakukan pembangunan  sarana  dan  prasarana  di kabupaten/kota provinsi papua.
5. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-2022 sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
b. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
c. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.
d. Pendapatan Asli Daaerah, Dana Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus secara  simultan  tidak  berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]        Abdul,  H.  (2004). Akuntansi  Keuangan Daerah . Salemba Empat. http://scholar.unand.ac.id/35992/4/
[2]    Ahyar,  H.,  Auliya,  N.  .,  Andriani,  H., Fardani,  R.  .,  Uswaty,  J.,  &  Utami,  F.  . (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif
& Kuantitatif . CV. Pustaka Ilmu.
[3]  Alhogbi,  B.  G.,  Arbogast,  M., Labrecque,  M.  F.,  Pulcini,  E.,  Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D.,  De  Siqueira,  R.  V.,  Simenel,  R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y.,
Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L.,
Anthropologie,  U.  N.  E.,  …  Du,  Q. (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Terhadap  Belanja  Modal  Studi Kasus  Kota/Kabupaten  Jawa  Timur Tahun 2018. Gender and Development ,
120 (1),
0–22. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files /attachments/1._ahmed- affective_economies_0.pdf%0Ahttp:// www.laviedesidees.fr/Vers-une- anthropologie- critique.html%0Ahttp://www.cairn.inf o.lama.univ- amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CE A_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.in fo.
[4]   Ananda, F., & Habiburrahman. (2023). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad)  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Belanja  Modal  Pada  19 Kabupaten  /Kota  Provinsi  Sumatera Barat  Periode  2018-2020. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (8), 7437–7448.
[5]  Badrudin,  R.  (2017). Ekonomika Otonomi  Daerah .  UPP  STIM  YKPN. http://eprints.polsri.ac.id/10613/7/
[6]    Baldric,  S.  (2017). Akuntansi  Sektor Publik (2nd  ed.).  UPP  STIM  YKPN. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1
960/12/UNIKOM_Estin Wahyuni_17
[7]   Basuki, A. T. (2016). Analisis Regresi dalam  Penelitian  Ekonomi  &  Bisnis: Dilengkapi  Aplikasi  SPSS  &  Eviews . Rajawali Pers.
[8]    Dewi,  E.  P.  (2019).  Pengaruh  PAD, DAU,  dan  DAK  terhadap  Belanja Modal  Kab/Kota  Sumatera  Barat. Journal of Economic , 01 (04), 1–19.
[9]  Ermawati,  E.,  &  Aswar,  K.  (2020).
Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. European  Journal  of  Business  and Management Research , 5 (1), 1–5. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.1 78
[10]  Fahmi, M., & Hairani. (2019). Pengaruh PAD  dan  DAU  Terhadap  Belanja  Modal Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Media Wahana Ekonomika , 16 (1), 40. https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i1.3407
[11]  Ghazali,  I.  (2021).  Aplikasi  Analisis Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS 25  (9  ed.). Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro .
[12]    Gunawan,  C.  (2020). Mahir  Menguasai SPSS  Panduan  Praktis  Mengolah  Data Penelitian . CV Budi Utama.
[13]    Hilda  Dyah  Safitri,  &  Kiky  Asmara. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap Belanja  Modal  Di  Kota  Cirebon  Tahun 2012-2021. JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen,  Dan  Akuntansi) , 9 (5),  1753– 1760. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1418
[14]   Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad,  Dau,  Dan  Dak  Terhadap  Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi , 14 (1), 85–100. https://doi.org/10.21009/wahana.14.016
[15]    James,  H.  D.,  D.  David,  S.,  &  Lex,  D. (n.d.).  Toward  a  Stewardship  Theory  of Management. Academy  of  Management , 22 , 22–47.
[16]   Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017- 2019. AKTUAL :  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 5 (2), 147–158.
[17]  Maryati, M., Wahdi, N. S., & Santoso, A. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  di kota/kabupaten se Jawa Tengah. Journal of
Business  and  Economics  Research (JBE) , 3 (2), 125–133. https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1677
[18]  Maulana,  F.,  &  Fadhlia,  W.  (2020).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Khusus,  Dan  Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi , 5 (3), 362–371.
https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.1 5390
[19]  Megasari, I. A. G. . (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan  Anggaran  dan  Flypaper Effect  Pada  Perilaku  Oportunistik
Penyusun  Anggaran. Jurnal  Buletin Studi Ekonomi , 2 . https://repository.binadarma.ac.id/1985 /3/Rahmawati Gita Muslimah [20]  Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Pada Pemerintah  Kota  Mataram. Ekombis Review:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Bisnis , 10 (S1), 403–418. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is 1.2020
[21]  Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P.,  &  Fadillah,  D.  (2021).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. Economics, Business and Management Science Journal , 1 (1), 22–28.
https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7
[22]  Ndadari,  L.  W.,  &  Priyo  Hari,  A. (2008). Perilaku  Simetris  Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat .  The  2nd  National  Conference UKWMS.
[23]    Pramudya,  F.  K.,  &  Abdullah,  M.  F. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. Inovasi , 17 (4), 653–660. https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.100
41
[24]  Riviando,  A.,  Agustin,  H.,  Jurusan AkuntansiFakultas  Ekonomi,  A.,  Negeri Padang,  U.,  &  Akuntansi  Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Dengan  Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (1), 1–17. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/ view/1
[25]    Romadhon,  S.  W.,  &  Aji,  T.  S.  (2021). Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Terhadap Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di Jawa  Tengah. Independent:  Journal  of
Economics , 1 (2), 41–55. https://doi.org/10.26740/independent.v1n2
.p41-55
[26]    Sarwono,  J.  (2015). Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi . ANDI.
[27]  Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah (Edisi  Revi).  Rajawali Pers. http://scholar.unand.ac.id/27456/4/4-
[28]  Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu Sofiati, N. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah . Andi.
[29]  Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif . Alfabeta.
[30]  Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alphabe.
[31]   Sularso, H., Restiani, Y. ., & Istiqomah, A.  .  (2014).  Determinan  Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi pada  Kabupaten/  Kota  di  Jawa  Tengah). SNA 17 Mataran Lombok .
[32]  Suparto.  (2014).  Otonomi  Daerah  di Indonesia:  Pengertian,  Konsep,  Tujuan, Prinsip  dan  Urgensinya. Jurnal  Ilmu Hukum , 1 – 24 , 10.
[33]  Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019).  Pengaruh  DAU,  DAK,  dan  PAD terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kota Palembang. Kolegial , 7 (2), 161–164.
[34]  Undang-Undang  RI.  (2004). tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(UU Nomor 33 Tahun 2004).
[35]  Undang-Undang  RI.  (2009). tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
(UU No. 28 Tahun 2009).
[36]  Undang-Undang  RI  (2014). tentang Pemerintah  Daerah  (UU  Nomor  23 tahun 2014).
[37]  Undang-Undang  RI.  (2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan Daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022).