## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Pemicu Tindakan Terorisme di Kabupaten Lamongan
Mohammad Sirojuddin Institute Agama Islam Qomaruddin Gresik sirojuddin45@gmail.com

## Abstract
One  of  the  problems  that  continues  to  emerge  in  the  Indonesian  public  sphere  is religious intolerance,  radicalization and terrorism. Religious intolerance, radicalization and terrorism  are  manifested  in  the  prohibition  of  religious  worship  activities,  the  spread  of hatred,  religious  based  violence  or  the  destruction  of  places  of  worship.  In  addition  to increasingly diverse forms of intolerance, the area is also expanding. Early studies show that there  is  a  strong  geographical  link  between  the  growth  of  religious  intolerance  and  the recruitment  of  terrorist  groups  and  ISIS.  Religious  intolerance  has  occurred  in  almost  all regions of Indonesia, as well as the radicalization of religion and terrorism. The purpose of this  research  is  to  provide  an  adequate  and  strong  explanation  related  to  the  nature  and causes of intolerance, radicalism and terrorism in Indonesia. This research specifically wants to find out more clearly and in depth about why and how some Indonesians have a tendency to  turn  into  intolerance  and  radicals,  or  on  the  other  hand,  why  and  how  some  others  can maintain the values of tolerance.

## Keywords: Radicalism, Terrorism, Lamongan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## Pendahuluan
Indonesia  dalam  rentang  waktu 10  tahun  ini  mengindikasikan  adanya gejala  intoleransi,  radikalisme  dan terorisme.  Terorisme,  penyerangan  dan pengusiran terhadap kelompok minoritas,  pelarangan  kegiatan,  dan pembakaran  buku  adalah  sebagian bentuk  intoleransi  dan  radikalisme  itu. Indonesia  masih  menyimpan  potensi intoleransi  dan  radikalisme,  sebagian dari  itu  sudah  terjadi  meski  hanya  di beberapa  daerah,  sebagian  besarnya bukan  tidak  mungkin  akan  muncul  ke permukaan  secara  masif  di  waktu  yang akan  datang,  jika  tidak  ditangani  secara sungguh-sungguh.
Dibeberapa  kampus  perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk  mendukung  tindakan  radikalisme juga  sangat  tinggi.  Hal  ini  terungkap dalam  penelitian  tentang  Islam  Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa  dari  berbagai  perguruan tinggi  ternama  di  Indonesia.  Ketika  para mahasiswa  ditanya  tentang  pelaksanaan amar makruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat  yang  dianggap sumber  maksiyat , mereka  menjawab sebagai  berikut:  sekitar  65%  (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiyatan,  18%  (446 responden) mendukung sekaligus
berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan sweeping. Selanjutnya,  mereka  yang mendukung sweeping beralasan  bahwa kegiatan sweeping tersebut  sebagai bagian  dari  perintah  agama  (88%), mendukung sweeping karena berpendapat  bahwa  aparat  keamanan tidak  mampu  menegakkan  hukum  (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%) (Fadjar, 2007 : 35) .
Fenomena  kekerasan  atas  nama agama  yang  sering  dikenal  dengan radikalisme  agama  semakin  tampak garang ketika muncul berbagai peristiwa teror  pemboman  di  tanah  air.  Beberapa peristiwa teror dalam bentuk pengeboman  telah  memakan  banyak korban  dan  berdampak  luas  terhadap kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia. Setidaknya telah terjadi lebih dari 20 kali peristiwa  pemboman  sejak  tahun  2000 sampai  sekarang  (Wikipedia,  2017). Jaringan  terorisme  terus  bekerja  dan perekrutan orang baru untuk menjalankan aksi teror masih berlangsung,  meski  tokoh-tokoh  utama pelaku  teror  sudah  ditahan.  Hal  ini sejalan dengan temuan Wahid Foundation  dalam  laporannya  tahun 2014,  ditemukan  bahwa  dari  230 organisasi yang telah berdiri sejak zaman Orde  Lama,  147  diidentifikasi  sebagai organisasi  intoleran,  49  organisasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
memiliki
kecenderungan pada radikalisme, dan 34 organisasi terindikasi sebagai kelompok terror.
Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan  karena  kota  ini  menyumbang banyak  sekali  tokoh-tokoh  terorisme yang ada di Indonesia. Mengutip laporan IPAC ( Institute  for  Policy  Analysis  of Conflict ) soal Jaringan Lamongan, kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah- sekolah  agama  penelur  tokoh  teror. Analisis yang dilakukan terhadap hubungan  tokoh-tokoh  di  Lamongan menunjukkan jaringan alumni pesantren Al  Islam  dan  sekolah  lainnya  pernah berhubungan  dengan  organisasi  Jamaah Islamiyah.  Walaupun  tokoh-tokoh  ini bukan atau dalam beberapa kasus, bukan lagi  anggota  JI,  sekolah-sekolah  ini  tetap menjadi  komponen  penting  untuk komunitas  ekstremis  setelah  JI  sendiri sudah  berhenti,  setidaknya  sementara, melakukan kekerasan. Dari uraian di atas dapat  di  tarik  permasalahan  sebagai berikut: Bagaimana perilaku radikalisme bisa  mengarah  pada  tindakan  terorisme di  Kabupaten  Lamongan  ?  Bagaimana mencegah  atau  mengurangi  perilaku radikalisme  supaya  tidak  mengarah kepada terorisme di Kabupaten
Lamongan ?
Toleransi Agama
Istilah  radikalisme  berasal  dari bahasa  Latin  “ radix ”  yang  artinya  akar, pangkal,  bagian  bawah,  atau  bisa  juga berarti  menyeluruh,  habis-habisan  dan amat  keras  untuk  menuntut  perubahan. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  radikalisme  berarti  (1)  paham atau  aliran  yang  radikal  dalam  politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan  sosial  dan  politik  dengan cara  kekerasan  atau  drastis;  (3)  sikap ekstrem dalam aliran politik. 1
Setidaknya,  radikalisme  bisa  dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan  level  aksi  atau  tindakan.  Pada  level pemikiran,  radikalisme  masih  berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan  untuk  mencapai  tujuan. Adapun  pada  level  aksi  atau  tindakan, radikalisme  bisa  berada  pada  ranah sosial-politik  dan  agama.  Pada  ranah politik,  faham  ini  tampak  tercermin  dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya  dengan  cara-cara  yang inkonstitusional,  bahkan  bisa  berupa tindakan mobilisasi masa untuk
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
(1995 ).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Ed.II;
Jakarta: Balai Pustaka,hlm. 115

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.
Dalam bidang keagamaan, fenomena  radikalisme  agama  tercermin
dari tindakan-tindakan destruktif- anarkis atas nama agama dari sekelompok  orang  terhadap  kelompok pemeluk  agama  lain  (eksternal)  atau kelompok  seagama  (internal)  yang berbeda  dan  dianggap  sesat.  Lebih  detil, Rubaidi  menguraikan  lima  ciri  gerakan radikalisme. Pertama, menjadikan  Islam sebagai  ideologi  final  dalam  mengatur kehidupan  individual  dan  juga  politik ketata  negaraan. Kedua, nilai-nilai  Islam yang  dianut  mengadopsi  sumbernya  di Timur  Tengah  secara  apa  adanya  tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial  dan  politik  ketika  Al-Quran  dan hadits  hadir  di  muka  bumi  ini,  dengan realitas  lokal  kekinian. Ketiga, karena perhatian  lebih  terfokus  pada  teks  Al- Qur’an  dan  hadist,  maka  purifikasi  ini sangat  berhati-hati  untuk  menerima segala  budaya  non  asal  Islam  (budaya Timur  Tengah)  termasuk  berhati-hati menerima  tradisi  lokal  karena  khawatir mencampuri  Islam  dengan bid’ah.
Keempat, menolak  ideologi  Non-Timur Tengah  termasuk  ideologi  Barat,  seperti demokrasi,  sekularisme  dan  liberalisme. Kelima, gerakan  kelompok  ini  sering berseberangan  dengan  masyarakat  luas
termasuk  pemerintah.  Oleh  karena  itu, terkadang  terjadi  gesekan  ideologis bahkan  fisik  dengan  kelompok  lain, termasuk pemerintah. 2
Menurut  Simon  Tormey  dalam International  Enyclopedia  of  Social Sciences (Vol.7,  hal  48),  radikalisme merupakan  sebuah konsep  yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya  merupakan  antitesis  dari ortodoks  atau  arus  utama  ( mainstream), baik  bersifat  sosial,  sekuler,  saintifik, maupun keagamaan. Menurutnya, radikalisme tidak mengandung seperangkat  gagasan  dan  argumen, melainkan  lebih  memuat  posisi  dan ideologi  yang  mempersoalkan  atau menggugat sesuatu (atau segala sesuatu) yang  dianggap  mapan,  diterima,  atau menjadi pandangan umum. 3 Radikalisme adalah  paham  atau  aliran  yang menginginkan perubahan atau pembaharuan  sosial  dan  politik  dengan cara  kekerasan  atau  drastis.  Sedangkan Kelompok  Islam  radikal  adalah  sebuah gerakan  politik  ekstrim  yang  berusaha membentuk  negara  Islam  melalui
2 A. Rubaidi, Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia , (Yogykarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 63 3 Azca,  Muhammad  Najib.  Yang  Muda,  Yang Radikal:  Refleksi  Sosiologis  Terhadap  Fenomena Radikalisme  Kaum  Muda  Muslim  di  Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Maarif, Vol. 8, No. 1 (Juli 2013): 14-41.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
perjuangan  bersenjata.  Dimana  terdapat doktrin-doktrin  pada  kelompok  untuk membenarkan tindakan kekerasan untuk menghilangkan  rezim  di  dunia  yang dianggap  kafir  saat  ini.  Dan  karena tindakan kekerasan inilah, maka gerakan Islam  radikal  seringkali  di  cap  sebagai teroris oleh negara-negara barat khususnya Amerika. 4 Radikalisasi
adalah proses perubahan di mana kelompok mengalami transformasi ideologi atau perilaku yang mengarah  pada  penolakan  prinsip- prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk  dilakukannya  revolusi  di  bidang sosial  politik,  sosial  ekonomi,  dan perubahan budaya dengan jalan kekerasan  atau  peningkatan  tingkat kekerasan,  untuk  mencapai  tujuan politik.  Pada  dasarnya  radikalisasi muncul  akibat  adanya  kesenjangan  dan marjinalisasi  politik.  Adapun  tujuan  dari kelompok-kelompok radikal di indonesia adalah menciptakan negara islam. Dalam mencapai tujuan, kelompok ini melakukan  proses  rekruitmen  anggota mulai  dari  tingkat  sekolah  hingga universitas. Dan biasanya proses
4 Cavatorta,  Francesco,  (2005).  The  ‗War  on Terrorism‘—Perspectives  from  Radical  Islamic Groups. Journal  of  Irish  Studies  in  International Affairs, Vol. 16 (2005). Diakses dari http://doras.dcu.ie/488/1/isia_16_April_2017.pd f
indoktrinasi  ini  dilakukan  melalui kegiatan ekstrakurikuler agama yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Ada 3  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menganalisis  munculnya  gerakan  islam radikal  di  indonesia  yakni:  1.  Konteks historis;  munculnya  islam  radikal  di indonesia. 2. Konteks global; kebangkitan gerakan  jihad,  3.  Implementasi  syariah sebagai ideologi negara. 5
Radikalisme memiliki istilah yang beragam, ada yang menyebut radikalisme dengan istilah
fundamentalisme, ada pula yang menyebutnya sebagai ekstrimisme bahkan  ada  pula  yang  mengaitkannya dengan terorisme. Penamaan ini disebabkan karena makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut hampir  sama.  Jika  radikalisme  disebut sebagai paham yang cenderung menggunakan  jalan  kekerasan,  maka istilah fundamentalisme dimaknai sebagai  paham  yang  cenderung  untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal, selanjutnya ekstrimisme dimaknai sebagai  paham  yang  cenderung  ekstrim (keras).  Selanjutnya  istilah  terorisme sering pula dikaitkan dengan radikalisme karena  terorisme  mengandung  makna
5 Hasan, Noorhaidi. Islam di Ruang Publik; Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Jakarta; Center for Study of Religion and Culture- KAS, 2010.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
penggunaan
kekerasan untuk
menimbulkan  rasa  takut  dalam  usaha mencapai suatu tujuan. 6

## Tindakan Terorisme
Terorisme  bukan  persoalan  siapa pelaku,  kelompok  dan  jaringannya. Namun,  lebih  dari  itu  terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan,  doktrin  dan  ideologi  yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh  suburnya  terorisme  tergantung di  lahan  mana  ia  tumbuh  dan berkembang.  Jika  ia  hidup  di  tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan  tempat,  sebaliknya  jika  ia hidup di lahan  yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyakarat  yang  dicemari  oleh  paham fundamentalisme
ekstrim atau radikalisme keagamaan. 7
Radikalisme  merupakan  suatu sikap  yang  mendambakan  perubahan secara  total  dan  bersifat  revolusioner dengan  menjungkirbalikkan  nilai-nilai yang  ada  secara  drastis  lewat  kekeraan (violence)  dan  aksi-aksi  yang  ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari
6 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
(1995 ).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Ed.II; Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 281, 255, 1048 7 A.M. Hendroprioyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas, 2009),  hlm. 13.
sikap  dan  paham  radikal.  1.  Intoleran (tidak  mau  menghargai  pendapat  & keyakinan  orang  lain),  2.  Fanatik  (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain  salah),  3.  Eksklusif  (membedakan diri  dari  umat  Islam  umumnya)  dan  4. Revolusioner  (cenderung  menggunakan cara-cara  kekerasan  untuk  mencapai tujuan).
Memiliki  sikap  dan  pemahaman radikal  saja  tidak  mesti  menjadikan seseorang  terjerumus  dalam  paham  dan aksi  terorisme.  Ada  faktor  lain  yang memotivasi  seseorang  bergabung  dalam jaringan  terorisme.  Motivasi  tersebut disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam  negeri  yang  semisal  kemiskinan, ketidakadilan  atau  merasa  Kecewa dengan  pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya  dorong  tumbuhnya  sentiment keagamaan  seperti  ketidakadilan  global, politik  luar  negeri  yg  arogan,  dan imperialisme  modern  negara  adidaya. Ketiga, faktor  kultural  yang  sangat terkait  dengan  pemahaman  keagamaan yang  dangkal  dan  penafsiran  kitab  suci yang  sempit  dan  leksikal  ( harfiyah ). Sikap  dan  pemahaman  yang  radikal  dan dimotivasi  oleh  berbagai  faktor  di  atas seringkali menjadikan seseorang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.
Lalu  apa  itu  terorisme  ?  Banyak ragam  pengertian  dalam  mendefinisikan terorisme.  Dari  beragam  definisi  baik oleh  para  pakar  dan  ilmuwan  maupun yang  dijadikan  dasar  oleh  suatu  negara, setidaknya  memuat  tiga  hal: pertama , metode,  yakni  menggunakan  kekerasan; kedua, target,  yakni  korban  warga  sipil secara  acak,  dan ketiga tujuan,  yakni untuk  menebar  rasa  takut  dan  untuk kepentingan  perubahan  sosial  politik. 8
Karena  itulah,  definisi  yang  dijadikan dasar  oleh  negara  Indonesia  dalam melihat  terorisme  pun  tidak  dilepaskan dari  tiga  komponen  tersebut  Dalam  UU
No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme  disebutkan : Setiap  orang yang dengan  sengaja  menggunakan kekerasan atau  ancaman  kekerasan menimbulkan  situasi  teror  atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban  yang  bersifat massal ,  dengan  cara  merampas  harta benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan kerusakan  atau  kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau
8 Harvey  W.  Kushner, Encyclopedia  of  Terrorism , London : Sage Publication, 2003. Hlm. Xxiii.
lingkungan  hidup  atau  fasilitas  publik atau fasilitas internasional. 9
Radikalisme  dan  Terorisme  di  Jawa Timur Pasca-Reformasi
Hingga  saat  ini,  tidak  sedikit orang  yang  masih  gamang  melihat  masa depan Indonesia. Tidak jarang terdengan suara  sumbang  yang  mempertanyakan apakah  Indonesia  sedang  berjalan  ke arah  sebuah  negara  demokratis  ataukah sebaliknya.  Pesimisme  ini  tidak  bisa diabaikan  begitu  saja,  jika  kita  melihat berbagai  peristiwa  yang  mengikuti Reformasi  politik  ‘98.  Kekerasan  dengan motif  agama  dan  etnis  merupakan fenomena  mencolok  yang  menandai kehidupan  sosial-politik  keagamaan  di Indonesia  pasca-Soeharto  (Suaedy,  2007 :  343).  Jika  satu  wajah  Reformasi ditunjukkan  melalui  tuntutan  yang sangat  kuat  terhadap  keterbukaan  dan demokrasi,  maka  proses  demokratisasi ini  sejak  dini  telah  mendapati  dirinya berhadapan  dengan  ancaman  yang serius,  berupa  konflik  etnis  dan  agama (Sukma,  2005  :  1).  Bisa  dikatakan,  pada saat  yang  masih  sangat  dini  pasca- Reformasi,  kekuatan  demokratik  telah menemukan  dirinya  bukanlah  kekuatan dominan  dalam  peta  politik  Indonesia baru (Hefner, 2005).
9 Lihat  UU  No.15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Situasi  politik  Indonesia  pasca- Reformasi  tidak  hanya  dipenuhi  dengan persaingan  antara  kelompok  pro- demokrasi  dengan  sisa-sisa  kekuatan politik  rejim  Orde  Baru,  tapi  juga  antara kelompok pro-demokrasi dengan kekuatan-kekuatan keagamaan dan etnis yang ingin mengambil untung dari situasi yang  ada.  Tidak  ada  yang  menduga, bahwa chaos politik  yang  diakibatkan Reformasi melahirkan banyak kekerasan dengan  jargon  agama.  Jika  kekerasan komunal  yang  dipantik  oleh  sentimen agama  dan  etnis  ini  tidak  bisa dipecahkan, tidak menutup kemungkinan,  bahwa  transisi  demokrasi akan  mengarah  kepada  otoritarianisme baru.  Tuntutan  implementasi  syariat Islam  oleh  kelangan  Islamis,  misalnya, adalah  suara  lantang  yang  ingin menguasai ruang publik, dengan memanfaatkan  nalar  dan  instrumen demokrasi  yang  baru  seumur  jagung ini, yang  potensial  untuk  membalik  arah demokrasi  yang  sedang  dibangun. Misalnya,  pada  Agustus  2000,  ribuan umat  Islam  datang  ke  Yogyakarta menghadiri  Kongres  Mujahidin  untuk membentuk  MMI  (Majelis  Mujahidin Indonesia).  Dalam  pidato  sambutannya, Abu  Bakar  Ba’asyir,  tokoh  sentral gerakan  ini,  mengatakan  bahwa  hanya ada  dua  pilihan  bagi  umat  Islam  dalam
rangka  menegakkan  syariat  Islam  di Indonesia:  terlaksananya  syariat  Islam atau  “kami  akan  mati  sebagai  sebagai seorang mujahid (Ba’asyir, 2001 : 139).”
Demokrasi  juga  dianggap  sebagai halangan bagi pelaksanaan syariat Islam.
Sebagaimana tercatat dalam rekomendasi Kongres Mujahidin, ”Menolak  demokrasi,  republik,  sistem dan bentuk pemerintahan yang merupakan  produk  doktrin  kaum  kafir, dan  menyerukan  kaum  Muslim  untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan syura dan  bentuk  negara khilafah (Awwas, 2001 : 158).” Lebih dari itu,  jika  selama  ini  Indonesia  bangga sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia dan  menjadi  kiblat  dari  kehidupan keislaman  yang  moderat,  maka  pasca- reformasi,  radikalisme  menjadi  salah satu  wajah  Islam  Indonesia.  Bahkan, Indonesia  telah  menjadi  bagian  dari jaringan  terorisme  internasional.  Sejak tahun  2000,  berbagai  bom  meledak  di beberapa  wilayah  Indonesia.  Bom  Bali 2002  yang  membunuh  ratusan  orang, dan  bom  Mariot  Jakarta  2003  yang membunuh  belasan  orang,  semakin meyakinkan  kesan,  bahwa  Indonesia telah  masuk  ke  dalam  front  peperangan jaringan teroris internasional. Dari tahun 2008  sampai  2013,  setidaknya  ada  lima kali  kejadian  bom  bunuh  diri  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
dilakukan oleh orang-orang dari kelompok Muslim radikal (Hefner, 2005 : 274).  Ketika  pada  pertengahan  tahun 2014  dunia  dibuat shock dengan berdirinya ISIS ( Islamic State on Iraq and Siria ),  Indonesia  yang  telah  menjadi bagian  dari  jaringan  terorisme  global juga mau tidak mau mendapat imbas dari fenomena ini.
Banyak  Muslim  Indonesia  yang terang-terangan mendukung ISIS, bahkan terlibat dalam peperangan ISIS di Siria.  Sebuah  studi  yang  hendak mengukur  efektifitas  (dan  kemungkinan kegagalan) gerakan demokrasi di Indonesia  pasca-reformasi  menyebutkan bahwa di negara plural seperti Indonesia, di  mana  sebagian  besar  persaingan politik didasari oleh sentiment etnis dan agama, maka luas partisipasi yangdibangun oleh satu kekuatan politik
sangat potensial mengarah pada
penciptaan
pemerintahan terdesentralisasi  yang  nondemokratis. Ini  bisa  menjadi  sisi  gelap  Reformasi politik Indonesia, di mana proses transisi tidak  mengarah  kepada  terlembaganya demokrasi  secara  kokoh.  Akan  tetapi, tetap  harus  dipertimbangan  keberadaan aktor-aktor prodemokrasi yang memiliki komitmen untuk tetap mencari alternatif, bahkan  ketika  jalan  politik  tampak buntu. Bahkan ketika konsosiasionalisme
dipraktikkan, para aktor demokrasi tetap memiliki  keinginan  untuk  melampaui golongan  etnis  dan  agama  dengan  cara menahan gelombang dan mempromosikan  bentuk-bentuk  lain organisasi  sosial  politik  (Prasetyo, Priyono & Torrnquist, 2003 : xii-xiii).

## Lamongan dan Terorisme
Indonesia  sebagai  salah  satu negara  yang  dihuni  oleh  penduduk dengan  mayoritas  beragama  Islam, menjadi  sasaran  sempurna  dalam diskursus tindakan terorisme ini. Wacana tentang banyaknya jaringan dan gerakan Islam fundamental yang tumbuh dan  berkembang  di  Indonesia  menjadi salah  satu  indikator  tersendiri  dari tuduhan-tuduhan  tersebut.  Sikap  dan tuduhan  yang  ditujukan  kepada  para penganut  agama  Islam  ini  sendiri  bukan tanpa preseden.
Aksi  terorisme  berdalih  agama adalah  yang  paling  banyak  terjadi  di Indonesia  dalam  kurun  satu  setengah dekade terakhir. Tercatat kejadian mulai dari  pengeboman  yang  terjadi  di kedutaan besar Filipina di Jakarta pada 1 Agustus  tahun  2000,  Bom  Bali  I  yang meledak  di  Paddy‟s  club  pada  12 Oktober  2002  yang  menyebabkan  202 jiwa melayang yang mayoritas berkewarganegaraan  Australia.  Aksi teror  ini  juga  diikuti  dengan  teror-teror

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
lainnya  di  tahun-tahun  berikutnya,  baik di  Ibukota  Jakarta  seperti  di  Kedutaan besar  Australia  pada  9  September  2004, Hotel  JW  Marriot  dan  Ritz  Charlton  17 Juli  2009,  ataupun  di  daerah  lainnya seperti  Gereja  Immanuel  di  Palu, Sulawesi  Tengah  pada  12  Desember 2004 dan  Nyoman Kafe di Jimbaran Bali pada 1 Oktober 2005. Semua jejak rekam kasus  pengeboman  yang  pernah  terjadi di  Indonesia  tersebut  menjadikan terorisme  ini  menjadi  satu  diskursus yang  hangat  di  Indonesia,  sekaligus menjadi stereotype bahwa  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang  menjadi sarang perkembangan dan aksi terorisme (Akaha AZ 2002:43-49).
John  Horgan  menyatakan  bahwa terjadi perubahan seorang atau sekelompok  teroris  dari  orientasi kekerasan menuju non kekerasan karena transisi  politik.  Pada  tahap  berbeda mereka  bisa  kembali  menjadi  lebih radikal  pada  saat  munculnya pulling factor solidaritas  global  atas  adanya diskriminasi  atau  sebaliknya  kekuatan kelompok  transnasional  dunia  yang menguatkan  ide,  gagasan  dan  gerakan teroris  di  wilayah  lain  (Horgan,  2008). Radikalisme dan ektrimisme terjadi pada semua  agama  dan  kelompok  nasionalis. Gerakan  teroris  berkembang  melalui peran  aktor-aktor  intelektual  yang
memberi  landasan  pemikiran  strategis dan  taktis  dalam  pergerakan  teroris. Beberapa  peristiwa  pengeboman  dan serangan terorisme di Indonesia dilakukan  atas  stimulasi  dan  pengaruh guidance dari  para  komandan  teroris baik  dilakukan  secara  tertutup  melalui pengajian  maupun  terbuka  melalui penerbitan, publikasi dan tulisan pendek di  media  online, blogging dan  sosial media.
Penyerangan  Thamrin  Jakarta pada  Januari  2016  adalah  diantara  aksi yang  mendapat  pengaruh  kuat  dari posting tulisan dari para komandan para pelaku.  Adalah  Bahrun  Naim  dan  Aman Abdurrahman,  dua  tokoh  ISIS  Indonesia yang  memengaruhi  para  pelaku  dalam menjalankan  aksi  terorismenya.  Para pelaku  terpengaruh  pada  pemikiran Jihad,  dan  menjalankan  instruksi  yang dipublikasikan melalui media online dan media  sosial.  Pemikiran  elit  jihadis  dan teroris berpengaruh kuat atas perkembangan  dan  pergerakan  teroris.
Kontra narasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk membendung  derasnya  arus  informasi radikal  yang  secara  progresif  dilakukan oleh  ISIS.  Pada  tahap  lebih  kuat  dan mengakar  Jama’ah  Islamiyah  (JI)  dan kelompok  yang  berafiliasi  dengan  Al- Qaidah  telah  melakukan  pengaruh

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
intelektual  dan  pemikiran  ideologi jihadis  melalui  lembaga  pendidikan, publikasi  dan  media  yang  lebih  lama mereka kembangkan.
Sekitar  tiga  puluh  sekolah  yang berafiliasi  dengan  JI  yang  tersebar  di Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat, Jabodetabek,  dan  Indonesia  Timur menjadi breeding  grown efektif  yang melahirkan  generasi  penerus  jihadis (Magouirk  dan  Atran,  2008).  Diantara mereka kemudian berafiliasi dengan ISIS, bahkan telah menjadi pelaku bom bunuh diri di Suriah. Wildan Mukhollad (lahir 6 Januari  1995)  adalah  salah  satu  mantan siswa  di  Pesantren  Al-Islam  Lamongan yang mendaftarkan sebagai sukarelawan bom  bunuh  diri  ISIS  di  Suriah  dan  Irak. Wildan  dipaksa  orang  tuanya  untuk pindah  dari  Al-Islam  Lamongan  ke  Al Azhar  Mesir  sekitar  2011  dengan  tujuan untuk  mengurangi  ideologi  jihadis  yang dipelajari  oleh  Wildan  di  Pesantren  Al- Islam,  tetapi  Wildan  menunjukkan respon  lebih  keras  (Asad,  2014).  Ketika ke Mesir, Wildan memiliki pemikiran dan peran lebih radikal dengan meninggalkan bangku  sekolah  dan  bergabung  dalam medan  perang  di  Suriah  melawan  rejim Bashar  Al-Asad.  Pada  pertengahan  2012 Wildan  berangkat  ke  Aleppo  bergabung dengan  kelompok  jihadis.  Ketika  Al- Baghdadi  mendeklarasikan  diri  menjadi
Khalifah, Wildan termasuk diantara yang bergabung.  Pada  awal  Februari  2014 menyeberang  ke  Irak  untuk  menjadi pelaku  bom  bunuh  diri  ISIS.  Di  Irak, Wildan  dikenal  dengan  nama  Abu  Bakar Al-Muhajir  Al-Wildan  Mukhollad  bin Lasmin (Damanik, 2014).
Dari  Intoleran  dan  Radikalisme hingga menjadi Terorisme Nilai Budaya dan Praktik Sosial
Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran  dan  radikal.  Praktik toleransi/intoleransi  dan  radikalisme terkait  dengan  nilai  dan  praktik  sosial yang  ada  di  masyarakat.  Apa  yang diyakini  oleh  individu-individu  di masyarakat  dapat  dipahami  sebagai representasi  sosial,  sebagai  ide  dan keyakinan yang ada di  masyarakat, yang diinternalisasi oleh individu. Representasi  sosial  adalah  sekumpulan nilai,  ide,  metafora,  keyakinan,  dan praktik  yang  dibagi  bersama  di  antara anggota  kelompok  dan  komunitas (Moscovici, 1973).
Representasi
sosial itu memungkinkan  orang-orang  dalam  satu kelompok atau komunitas berbicara satu sama  lain  dan  bertindak  bersama  serta saling berinteraksi. Itu menjadi seperangkat  pengertian  bersama  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
memandu praktik sosial. Sistem nilai, ide dan  praktik  itu  memiliki  dua  fungsi.
Pertama ,  menegakkan  keteraturan  yang akan memampukan individu mengorientasikan  dirinya  dalam  dunia material dan sosial, serta memampukannya melakukan
penyesuaian  diri  dan  penanganan lingkungan. Kedua , memungkinkan komunikasi  mengenai  beragam  aspek dunia, individu dan kelompok berlangsung di antara anggota komunitas dengan  menyediakan  bagi  peserta komunikasi  kode  untuk  pertukaran sosial,  penamaan  dan  klasifikasi  secara jelas.  Makna  dikreasi  melalui  sistem negosiasi  sosial  ketimbang  hal  yang sudah ajek dan terdefinisikan.
Penafsirannya  mensyaratkan  pengertian atas  aspek  tambahan  dari  lingkungan sosial.
Kondisi Perekonomian
Di  lapisan  berikutnya,  kondisi
perekonomian berperan
dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran  dan  radikal.  Kondisi perekonomian yang meleluasakan warga mengambil  peranan  dan  memperoleh sumber  daya  memadai  atau  relatif merata,  disertai  ketimpangan  ekonomi relatif  rendah,  mencegah  timbulnya kecenderungan intoleransi dan radikalisme.

## Keragaman Sumber Norma
Di  lapisan  berikutnya  ditemukan faktor  keragaman  sumber  norma  ikut berperan dalam kecenderungan tolerasnsi/intoleransi  dan  radikalisme. Masyarakat  yang  hanya  berpegang  pada satu  atau  sedikit  sumber  norma menampilkan  kecenderungan  intoleran yang  lebih  tinggi,  dari  pada  masyarakat yang  mengandalkan  banyak  sumber norma.  Namun  perlu  ditegaskan  pula, beragam  sumber  norma  itu  harus memiliki hubungan positif atau kesesuaian  antara  satu  dan  lainnya,  jika tidak  maka  bisa  terjadi  kebingungan pada  warganya,  untuk  mengikuti  norma yang  mana  dalam  kehidupannya  sehari- hari.

## Pengaruh Tokoh Signifikan
Di  lapisan  berikutnya,  faktor pengaruh  tokoh  yang  signifikan  dan dianggap  penting  oleh  warga  turut berperan terhadap kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.

## Kehadiran dan Keberfungsian Negara
Di  lapisan  paling  atas,  kehadiran dan  keberfungsian  negara  berperan sebagai faktor penting dalam kecenderungan  toleran/intoleran  dan radikalisme.  Di  Kabupaten  Lamongan yang  diteliti  ditemukan  peran  kehadiran dan  keberfungsian  negara  dalam  gejala toleran/intoleansi dan radikalisme.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Peran  negara  yang  diwakili  pemerintah daerah dapat meningkatkan atau menurunkan  gejala  intoleransi  dan radikalisme.  Jika  negara  hadir  dan menjalankan  fungsi-fungsi  yang  efektif dan menjaga toleransi, maka kcederungan  toleran  pada  warga  akan lebih besar. Peran negara yang dimaksud di  sini  adalah  berikap  netral  dan  tegas, bekerja sesuai payung hokum yang tidak diskriminatif, antisipatif dengan menyiapkan semacam sistem peringatan dini  ( Early  Warning  System )  kepada warga, untuk menghindar dari kecenderungan  intoleran  dan  radikal, serta mampu memediasi dan koordinasi. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme  disebabkan  oleh  lebih  dari satu  faktor  yang  secara  bersama-sama bekerja.  Dalam  pencermatan  terhadap empat kota yang diteliti, semua faktor itu bekerja  bersama-sama  dalam  porsi tertentu dalam menghasilkan
kecenderungan  tolerans/intoleransi  dan radikalisme.
Skema berikut ini meringkas  faktor-faktor  yang  sudah dipaparkan di atas.
Intoleran  didefinisikan  sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan  hak  pada  orang  atau kelompok  yang  berbeda,  baik  berbeda dalam  keyakinan,  ideologi,  status  sosial, maupun  etnik.  Sedangkan  radikalisme
adalah  keyakinan  seseorang  yang  begitu tinggi  terhadap  satu  faham  atau  nilai, yang membuat ia menutup kemungkinan benar faham-faham  lain,  disertai  dengan pandangan  bahwa  yang  lain  salah, sehingga  layak  diabaikan,  dihilangkan atau dihukum. Radikalisme juga dipahami  sebagai  intoleransi  dalam bentuk ekstrem, disertai dengan kecenderungan  untuk  menggunakan kekerasan,  yang  ditujukan  kepada  orang atau  kelompok  yang  berbeda  faham. Berdasarkan  pengertian-pengertian  ini, dan  hasil  studi  di  Kabupaten  Lamongan yang  diteliti,  dibangun  satu  model penjelasan mengenai toleransi/intoleransi,  radikalisme  hingga terorisme.
Model  ini  menjelaskan  hubungan antara perbedaan keyakinan dan toleransi/  intoleransi  yang  dimediasi oleh  kepentingan  ekonomi.  Perbedaan keyakinan
mempengaruhi toleransi/intoleransi
bermuatan kepentingan  ekonomi  (termasuk  juga kepentingan  politik  yang  bertujuan memperoleh  sumber  daya  ekonomi). Perbedaan  keyakinan  atau  etnik  saja tidak  signifikan  pengaruhnya  terhadap toleransi/  intoleransi.  Dalam  berbagai kasus intoleransi selalu ada peran faktor ekonomi di dalamnya, yang menghubungkan  perbedaan  keyakinan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
atau etnik dengan intoleransi. Hubungan ini  dimoderasi  oleh  kehadiran  negara. Tingkat  kehadiran  negara  yang  tinggi memperkuat hubungan antara
perbedaan dan toleransi, serta
memperkuat hubungan
antara perbedaan dan kepentingan ekonomi.
Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai  moderator  dalam  hubungan antara kepenting ekonomi dan toleransi/intoleransi,  serta  hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi.  Seberapa  kuat perbedaan menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi  ikut  dipengaruhi oleh  nilai  budaya  dan  praktik  sosial. Begitu  juga  seberapa  kuat  ketimpangan ekonomi mempengaruhi toleransi/intoleransi  dipengaruhi  oleh oleh  nilai  budaya  dan  praktik  sosial. Radikalisme  merupakan  hasil  pengaruh dari  intoleransi.  Semakin  intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya  untuk  menjadi  radikal. Tidak semua orang yang intoleran adalah orang  yang  radikal,  tetapi  semua  orang yang radikal, dalam pengertian
menggunakan kekerasan untuk
menghadapi  orang  atau  kelompok  yang berbeda, adalah orang yang intoleran.
Kesimpulan
Hasil kajian di Kabupaten Lamongan  ini  memberikan  pemahaman
mengenai  faktor  apa  saja  yang  secara signifikan  mempengaruhi  perspektif  dan perilaku warga terkait perilaku intoleransi,  radikalisme  dan  terorisme. Faktor  yang  berperan  itu  mencakup demografi,  latar  belakang  budaya  dan politik,  affiliasi  dan  asosiasi,  kebijakan, Nilai,  Ideologi,  makna  agama,  akses terhadap  media  sosial. Hubungan  antara faktor-faktor  toleransi/intoleransi  dan radikalisme  dapat  dilihat  berdasarkan letak  faktor-faktor  itu  dalam  lapisan sosial,  mulai  dari  nilai  yang  tercakup dalam  budaya  hingga  faktor  struktural, yang mencakup kebijakan dan keberfungsian negara. Di lapisan dasar, nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan
toleran/intoleran  dan  radikal.  Di  lapisan berikutnya, kondisi perekonomian berperan
dalam menghasilkan kecenderungan  toleran/intoleran  dan radikal.  Lalu,  faktor  keragaman  sumber norma ikut berperan dalam kecenderungan toleransi/intoleransi dan radikalisme ada di lapisan berikutnya. Di lapisan  berikutnya  lagi,  faktor  pengaruh tokoh  yang  signifikan  dan  dianggap penting  oleh  warga  turut  berperan terhadap kecenderungan tolern/intoleran  dan  radikalisme.  Di lapisan  paling  atas,  kehadiran  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
keberfungsian  Negara  berperan  sebagai faktor  penting  dalam  kecenderungan toleran/intoleran dan radikalisme.
Perbedaan keyakinan mempengaruhi toleransi/intoleransi bermuatan kepentingan ekonomi (termasuk juga kepentingan politik, yang bertujuan  memperoleh  sumber  daya ekonomi).  Perbedaan  keyakinan  atau etnik  saja  tidak  signifikan  pengaruhnya terhadap  toleransi/intoleransi.  Nilai budaya  dan  praktik  sosial  berperan sebagai  moderator  dalam  hubungan antara kepenting ekonomi dan toleransi/intoleransi,  serta  hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Semakin intoleran seseorang, semakin  besar  kemungkinannya  untuk menjadi radikal. Gejala toleransi/intoleransi  dan  radikalisme memiliki lebih dari satu sebab ( multicausal ).  Seperti  gejala  sosial  pada umumnya,  tidak  ada  penyebab  tunggal dari  toleransi/intoleransi.  Meskipun demikian,  berdasarkan  model  yang dihasilkan  studi  ini,  ada  faktor  yang dapat  dikenali  sebagai  faktor  yang mendahului yang lain.
Daftar Pustaka
Azca,  Muhammad  Najib.  2013. Yang Muda,  Yang  Radikal:  Refleksi Sosiologis  Terhadap  Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru ‖ Jurnal Maarif,  Vol.  8,  No.  1 (Juli  2013): 14-41.
Cavatorta, Francesco. 2005. The ‗War on
Terrorism‘—Perspectives from Radical  Islamic  Groups. Journal  of Irish  Studies  in  International Affairs,  Vol.  16 (2005).  Diakses dari
http://doras.dcu.ie/488/1/isia_1
6_April_2017.pdf Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  1995. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Ed.II;  Jakarta: Balai Pustaka.
Fadjar,  Abdullah  dkk,  2007. Laporan Penelitian Islam Kampus.
Jakarta:Ditjen Dikti Depdiknas.
Kushner,    Harvey  W.  2003. Encyclopedia of  Terrorism ,  London  :  Sage Publication.
Marsh,  David  dan  Gerry  Stoker.  2002.
Theory  and  Methods  in  Politial Science. Hampshire: Palgrave
Macmilla.
Moleong,  Lexy  J.  2004  . Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.

## Peninjauan  kembali  Pendidikan  Agama
Islam.
Dalam
www.swatt- online.com/2017/04/lakip- pemerintah-harus-tinjaukembali- pendidikan-agama-islam / di akses 1 0/04/2017 20:30 WIB
Rubaidi,  A.  2010. Radikalisme  Islam,
Nahdlatul  Ulama;  Masa  Depan
Moderatisme  Islam  di  Indonesia .
Yogykarta: Logung Pustaka.
Terorisme di Indonesia,
2017. http://id.wikipedia.org/wiki/Ter
orisme_di_Indonesia , diakses
20/04/2017, 20:39 WIB
U.S.  Department  of  Justice, Hate  Crime:
The  Violence  of  Intolerance , http://www. usdoj.
gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses  pada  1  Mei  2017,  22:04
WIB