## PENGADAAN TANAH UNTUK SIAPA, PENIADAAN TANAH DARI SIAPA: PENGADAAN TANAH, ALOKASI TANAH, DAN KONFLIK AGRARIA Amien Tohari*
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The paper is aimed at discussing whether the policy of land acquisition can become a scheme of agrarian conflict solution. Seen from the land acquisition as a practice of conflict solution, the paper is directly focused on conflict of agrarian context, that is whether the land acquisition can be an alternative solution scheme which can be used to solve the agrarian conflict. The paper wants to state that: first, the land acquisition is not intended  as a scheme to solve the problem, second, the policy is a double blade knife that is  acquisition  and at the same time it is also the abolishment, third, the policy of land acquisition is intended to hold the infrastructural building, fourth,- through the agrarian conflict at Musi Banyuasin, the paper showed that the absence of land acquisition policy or land allocation for the society resulted unresolvable conflict.
KKKKKeywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: land acquisition policy, conflict, unresolvable
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Paper ini mendiskusikan kebijakan pengadaan tanah yang dikaitkan dengan konflik agraria. Tulisan ini menemukan bahwa kebijakan pengadaan tanah lepas dari penyelesaian konflik agraria. Kebijakan pengadaan tanah tidak dimaksudkan sebagai skema penanganan konflik atau membantu menyelesaikan konflik. Kebijakan ini bermata dua yaitu kebijakan untuk pengadaan tetapi sekaligus kebijakan peniadaan tanah. Kebijakan pengadaan tanah memang disiapkan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur. Dengan mengetengahkan satu kasus konflik agraria di Musi Banyuasin Sumatera Selatan tulisan ini menunjukkan bahwa konflik agraria lahir dari bekerjanya proses pengadaan tanah untuk kepentingan investasi dan peniadaan tanah dari atau untuk masyarakat. Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci: kebijakan pengadaan tanah, konflik, peniadaan tanah
* Alumni Pasca Universitas Gadjah Mada, Aktivis dan penggerak agraria.
1 Selama tahun 2013, kami mencatat ada 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). konflik agraria terbanyak terjadi di sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%). Lalu disusul pembangunan infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%). Dengan bahasa lain, hampir setiap hari terjadi konflik agraria di Indonesia, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) dengan luasan wilayah konflik sekurang-kurangnya 3512 Ha http://www. berdikarionline.com/kabar-rakyat/20131219/kpa-selama-tahun- 2013-terjadi-369-konflik-agraria. Diunduh pada 16 Oktober 2014.

## A. Pengantar
Tulisan ini membahas pengadaan tanah dan konflik agraria. Dari tahun ke tahun, oleh berba- gai lembaga pemerhati masalah agraria dilaporkan bahwa jumlah konflik agraria di Indonesia cende- rung meningkat. 1 Jumlah konflik agraria yang
terus bertambah itu menunjukkan kapasitas penyelesaian konflik tidak sebanding dengan kecepatan meletusnya konflik. Ini berarti konflik agraria tidak diselesaikan dengan serius. Ini juga memperlihatkan bahwa kondisi-kondisi yang menjadi sebab konf lik agraria tidak pernah dengan sungguh-sungguh ditangani. Kalau demikian ini kenyataannya, sulit mengharapkan penyelesaian konflik agraria benar-benar berhasil karena kondisi-kondisi penyebab terjadinya kon- flik agraria tetap dibiarkan.
Terkait dengan pengadaan tanah, dalam konteks terus meletusnya konflik agraria baru dan tidak terselesaikanya konflik agraria yang sudah terjadi,  maka penting mempertanyakan kebijakan-kebijakan pertanahan, seperti kebijakan pengadaan tanah ini, dan meletakkannya di da- lam upaya penyelesaian konflik agraria. Tidak
kurang penting dari itu adalah memeriksa konteks yang melahirkan kebijakan pengadaan tanah; apakah kebijakan ini lebih diletakkan sebagai perangkat pelancar pembangunan infrastruktur, pembukaan tanah-tanah untuk perkebunan skala besar, upaya untuk menyediakan jalan bagi beker- janya invetasi, atau penjamin bagi terus berlang- sungnya kondisi-kondisi penyebab konflik agra- ria. Kalau jalan ini yang ditempuh oleh kebijakan pengadaan tanah, maka kecil kemungkinan kebi- jakan ini dapat menjadi jalan bagi penyelesaian konflik agraria. Lantas, di tengah banyaknya orang yang tidak lagi punya tanah dengan ber- bagai sebab, dan banyaknya konflik agraria yang tak tuntas diselesaikan, apakah kebijakan penga- daan tanah ini memasukkan pengadaan tanah untuk masyarakat miskin tak bertanah, sehingga pengadaan tanah dapat menjadi skema pe- nanganan konflik agraria.
Tulisan ini pertama-tama membicarakan kon- flik agraria dan bagaimana atau sejauh mana keterkaitan konflik agraria dengan politik penga- daan tanah. Selanjutnya didiskusikan masalah pengadaan tanah, di tengah konteks apa kebijakan pengadaan tanah dibuat, bagaimana pengadaan tanah ini dibentuk, apa yang dimasukkan dalam kontruksi kebijakannya, dan apa yang tidak dima- sukkan. Setelah itu dibahas konflik agraria di Musi Banyuasin. Kasus ini akan menjadi cermin untuk melihat apakah pengadaan tanah mampu menjadi skema penyelesaian konflik agraria. Dan lebih khusus lagi, apakah skema pengadaan tanah dapat ditempuh oleh masyarakat untuk merebut hak yang dirampas, atau mempertahankan hak yang terancam hilang.

## B. “Pengadaan Tanah” atau “Peniadaan Tanah” ?
Frasa “Pengadaan Tanah Untuk Pem- bangunan” sesungguhnya problematis. Frasa ini hanya menampilkan satu sisi dari dua sisi koin yang sama. Jika satu sisi koin disebut “pengadaan
tanah”, maka sisi satunya adalah “peniadaan tanah”. Pengadaan tanah, dalam hemat penulis, bukan merupakan proses yang tunggal, dan berbahaya jika ia dipandang hanya dalam keca- mata satu dimensi, yakni hanya melihat pada sisi pengadaanya saja. Ini karena dalam proses penga- daan tanah terjadi dua hal sekaligus; di satu sisi pengadaan dan di sis lainya peniadaan.
Kalau dipahami sekilas, pengadaan tanah ini mengasumsikan suatu proses pengadaan tanah yang berada di dalam suatu wilayah yang tak ber- tuan. Padahal, di Indonesia sulit menemui suatu wilayah atau suatu bidang tanah yang benar-benar bebas tidak bertuan. Semua tempat sudah dimiliki orang-orang yang memanfaatkan atau mengolah tanah, memanfaatkan sumber daya, dan menja- dikannya sumber pemenuh kebutuhan hidup.
Tania Li, Philip Hircsh, Derek Hall (2011) mem- perkenal konsep exclusion . Konsep exclusion ini mereka gunakan untuk menjelaskan suatu feno- mena masif pencerabutan manusia dari tanahnya, dari sumber daya yang dimilikinya. Exclusion arti- nya mengeluarkan orang-orang dari tanahnya dengan  berbagai cara dan beragam mekanisme, diserta penggunaan kekuatan. Konflik agraria terjadi mengiringi atau bersamaan dengan proses- proses eksklusi tersebut. Di mana ada kekuatan yang sedang bekerja untuk melenyapkan tanah dari penguasaan orang-orang, pada saat itu pula terjadi perlawanan atas kekuatan itu. Di sinilah konflik agraria timbul. Inilah yang disebut dengan ‘ doble edge’ . Suatu proses di mana akses atas tanah oleh satu pihak otomatis mengeluarkan pihak lain dari tanah itu.
Ada empat kekuatan yang meng-eksklusi akses orang dari tanah, tetapi sekaligus juga dapat membuka akses orang lain atas tanah atau sumber daya alam. Empat kekuatan tersebut adalah regu- lasi, aturan-aturan terkait tanah baik berupa aturan legal-formal maupun informal; paksaan , termasuk koersi dan kekerasan yang didasarkan hukum; pasar , naik turunya harga barang-barang
Amien Tohari: Pengadaan Tanah untuk Siapa ..: 563-575
atau jasa; dan legitimasi , ini terakit dengan justi- f ikasi atau pembenaran klaim hak atas tanah berdasar apa saja seperti etnis, adat, pribumi, dan sebagainya. Dalam empat kekuatan ini siapa saja bisa ter-eksklusi dan siapa saja bisa mendapat akses atas tanah. Kebijakan pengadaan tanah ma- suk dalam kekuatan regulasi untuk memungkin- kan satu pihak mendapat akses atas tanah dan pihak lain, dengan cara yang diatur dalam un- dang-undang tersebut, keluar dari tanahnya, baik sukarela atau setengah sukarela.
Kalau yang di atas tadi adalah kekuatan, maka dalam prosesnya terdapat enam bentuk pe- lenyapan tanah. Keenam proses itu adalah: i) lega- lisasi pemilikan dan alokasi tanah; ii) proyek konservasi dan perlindungan lingkungan; iii) alih rupa pertanian dan ledakan tanaman monokul- tur; iv) alih fungsi tanah pada masyarakat pos agraris, seperti wilayah peri-urban; v) keintiman, transaksi tanah keseharian, dan formasi kelas; vi) mobilsasi perlawanan kolektif untuk mendapat- kan atau mempertahankan akses atas tanah. Dari keenam proses di atas, pengadaan tanah sendiri sangat terkait dengan proses pertama yaitu lega- litas alokasi tanah dan pemilikan, tetapi tidak menutup kemungkinan pengadaan tanah masuk dalam proses perubahan masyarakat pos agraris yang semakin banyak membutuhkan pem- bangunan faslitas umum seperti jalan raya, jalan tol, real estate, komplek perumahan, pusat per- kantoran, pusat pertokoan, dan sebagainya. Da- lam semua proses ini akses dan eksklusi berjalan beriringan.
Dengan memahami pengadaan tanah dalam kerangka kekuatan eksklusi ini, maka penting melihat kebijakan pengadaan tanah tidak hanya terpaku pada “pengadaan”, tetapi juga harus dibarengi dengan memperhatikan “peniadaan”. Dengan cara ini maka menjadi semakin jelas mengapa nantinya pengadaan tanah selalu me- munculkan konflik. Ini karena dalam pengadaan tanah terjadi sekaligus pelepasan tanah.

## C. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Alokasi Tanah Untuk Kepentingan Khusus
Setiap undang-undang dikeluarkan untuk suatu tujuan, termasuk undang-undang penga- daan tanah ini. Maria Sumardjono (2012) mencer- mati bahwa undang-undang ini berkaitan dengan urusan pembangunan. Kendala utama pem- bangunan untuk kepentingan umum, khususnya infrastruktur dan lebih khusus lagi jalan tol, adalah pembebasan tanah, yang tidak cukup kalau hanya dengan aturan seperti Perpres No 36/2005 jo Perpres No 65/2006. Diperlukan aturan yang lebih tinggi dari Perpres, yang berbentuk undang-undang. Undang-undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PTKU) disusun untuk menjamin kelan- caran proses pengadaan tanah. Pemerintah meyakini pandangan bahwa menciptakan iklim kondusif bagi investasi merupakan kunci keber- hasilan pembangunan. Bagi investor, berlarutnya proses pengadaan tanah membuat banyak ke- giatan tertunda, yang dampaknya membengkak- kan  biaya operasional, dan risiko lain. Kegalauan investor ini kemudian dijawab dengan membe- rikan kepastian hukum pengadaan tanah yaitu berupa UU PTKU.
Terkait undang-undang pengadaan tanah, ada dua hal penting yang perlu diperiksa. Yang perta- ma adalah konstruksi mengenai “pengadaan tanah”, dan yang kedua adalah konstruksi tentang “kepentingan umum”. Dalam konstruksi hukum undang-undang pengadaan tanah sangat kental diwarnai oleh prinsip hak menguasai negara (HMN). Konstruksi hukum pengadaan tanah di- bangun dari Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu kewe- nangan Negara yang tertuang dalam format Hak Menguasai Dari Negara , dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial . Kemudian diru- muskan substansi kewenangan Negara untuk melakukan pencabutan hak atas tanah di dalam

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
Pasal 18 UUPA. Dari pasal 18 UUPA kemudian disusunlah undang-undang organik yaitu UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang  Pencabutan Hak- hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.  UU ini dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang  Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehu- bungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya, dan secara lebih teknis pelaksanaan pencabutan hak- hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dilakukan pengaturan substansinya dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 . Pengadaan tanah dapat dilakukan melalui dua lembaga. Yang pertama adalah lembaga penye- rahan atau pelepasan hak atas tanah secara sukarela, dan yang kedua lembaga pencabutan hak atas tanah. Apabila cara pertama tidak berhasil karena misalnya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain, maka usul pencabutan hak atas tanah baru bisa dilakukan jika pelepasan hak benar- benar gagal. Ini pun kalau lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindah- kan ke tempat lain. Dalam keadaan biasa penga- daan tanah tidak dapat dilakukan secara paksa, melainkan harus dengan cara suka rela. Sitorus dan Limbomg (2004) mengatakan bahwa pencabutan hak atas tanah baru bisa digunakan hanya dalam keadaan memaksa. Intinya baik dilakukan melalui sukarela atau paksa, pengadaan tanah adalah peniadaan tanah.
Dengan demikian, pada prinsipnya sebelum dilakukan pencabutan hak atas tanah terlebih dahulu ditempuh pengadaan tanah secara su- karela. Mekanisme tersebut secara jelas diako- modir dalam ketentuan PMDN Nomor 15 Tahun 1975, PMDN Nomor 2 Tahun 1985, Pasal 21 Kepu- tusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perta- nahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, Pasal 18
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007.  Di sinilah terlihat bahwa fungsi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 merupakan “jembatan” bagi pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah (Sardjita, 2012).
Konstruksi kepentingan umum dalam un- dang-undang pengadaan tanah merupakan salah satu hal yang problematis. Pada dasarnya konsep kepentingan umum tidak pernah dirumuskan secara memadai dalam hukum positif. Dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, kepentingan umum hanya ditetapkan kriterianya, tetapi tidak dibuat pengertiannya secara meya- kinkan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan umum pada dasarnya adalah konsep yang kabur. Hanya untuk alasan pragmatis saja konsep ini ditetapkan. Oleh karena kepentingan umum ini kabur, maka isinya akan tergantung pada siapa pembuat undang-undang ini.
Ada hubungan yang rumit antara negara dan masyarakat dalam konsep kepentingan umum ini. Satu pandangan, meskipun tidak ekplisit, menya- takan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kalau sesuatu itu diurus oleh negara. Dalam hal ini negara dianggap sebagai perwujudan kepentingan publik, dan jika ada elemen publik tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh negara atas nama publik, maka elemen publik ini disebut “sekelompok masya- rakat”. Ini karena negara dan masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan utuh. Pandangan lain justru melihat bahwa yang dimaksud publik itu adalah sesuatu yang terpisah dari negara. Publik di sini adalah masyarakat atau rakyat kebanyakan. Negara harus mendengar apa yang disuarakan oleh publik. Jadi negara tidak dianggap mewakili publik jika terdapat elemen publik yang tidak
Amien Tohari: Pengadaan Tanah untuk Siapa ..: 563-575
sepakat dengan apa yang dilakukan negara. Na- mun sayangnya sangat sulit membayangkan apa yang disebut “umum” itu sama dengan apa yang dimaksudkan dengan “publik”. Ketika terjadi sesuatu yang salah dalam konteks penyeleng- garaan kepentingan umum, maka tidak ada pihak yang bisa dimintai tanggungjawab. Ini karena yang dibayangkan dalam konsep “umum” ini ada- lah semua orang dan semua pihak. Semua orang dan semua pihak dianggap menginginkannya, sehingga tidak ada satupun yang bisa dianggap bertanggungjawab. Dalam praktik kata “tanggung jawab bersama” artinya sepadan dengan “tidak ada yang bertanggung jawab”.
Konstruksi “kepentingan umum” seperti itu memperjelas posisi pemerintah untuk mengatakan bahwa konflik agraria yang terjadi karena pengam- bilan tanah oleh pihak swasta dari rakyat, bukanlah kepentingan umum. Ini hanyalah kepentingan sekelompok masyarakat atau rakyat. Dalam konteks ini, konsep “umum” melepas dirinyan dari salah satu pihak yang menjadi bagian dan apa yang disebut “umum” itu, yaitu rakyat. Maka dalam cara berfikir ini konflik agraria bukanlah urusan umum, dia merupakan urusan sekelompok masyarakat. Undang-undang pengadaan tanah tidak ada hubunganya dengan konflik agraria, meskipun konflik agraria sangat terkait dengan soal “penga- daan tanah” dan sekaligus “peniadaan tanah”.
Bagaimana yang “umum” ini dikonstruksi? Sumardjono (2012) mengatakan ada dua hal yang harus dicermati untuk melihat “kepentingan umum. Kedua hal itu adalah peruntukan dan pemanfaatan. Peruntukan terkait dengan untuk hal apa pengadaan tanah dilakukan. Sedangkan pemanfaatan berhubungan dengan apakah pengadaan tanah itu akan bermanfaat atau tidak. Penjelasan Sumardjono ini terlalu umum dan kurang jelas, serta tidak sensitif dengan soal peniadaan tanah yang pasti terjadi dalam praktik pengadaan tanah. Berbeda dengan Sumardjono di atas, Gunanegara (2008) menunjukkan enam
indikator untuk melihat “kepentingan umum”. Keenamnya adalah; 1) dikuasai dan dimiliki negara, 2) tidak dapat diprivatisasi, 3) tidak untuk mencari keuntungan, 4) untuk tempat ibadah, 5) untuk lingkungan hidup, 6) ditetapkan dengan undang-undang.

## D. Konflik Agraria dan Politik Alokasi Tanah
Untuk melihat keterkaitan antara kebijakan pengadaan tanah dan konflik, tidak cukup kalau mendasarkan diri pada definisi pengadaan tanah yang tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepen- tingan Umum. 2 Ini karena definisi pengadaan ta- nah dalam undang-undang tersebut kental dengan kepentingan pembangunan infrastruktur, dan undang-undang ini memang dibuat dalam rangka menyediakan jalan bagi pemerintah untuk membangun semakin banyak infrasrtuktur. Mes- kipun pengadaan tanah, sebagaimana dimaksud UU 02 Tahun 2012, juga menjadi pemicu konflik agraria, tetapi pengadaan tanah perlu dipahami dalam maknanya yang lebih luas, yaitu alokasi tanah.
Alokasi lahan atau tanah merupakan kebijakan peruntukan lahan atau tanah untuk suatu jenis usaha tertentu. Dalam konteks pembangunan yang dijalankan melalui pemanggilan investasi, penyediaan lahan untuk kegiatan produktif ada- lah sesuatu yang lazim dilakukan pemerintah. Untuk menjamin bekerjanya investasi, pemerin- tah berusaha mengadakan lahan yang dibutuh- kan oleh investor, apalagi kalau investasi tersebut di bidang perkebunan atau pertambangan. Kedua bidang ini jelas membutuhkan tanah skala luas. Alokasi tanah yang seperti ini tidak dimasukkan ke dalam kebijakan pengadaan tanah, meskipun pada prinsipnya tidak berbeda. Bentuk-bentuk
2 Dalam undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah didefinisikan, “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan adil kepada pihak yang berhak”.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
pengadaan tanah untuk kegiatan privat ini dian- taranya adalah konsesi pertambangan atau per- kebunan dan konservasi lingkungan. “Pengadaan tanah” seperti ini memberikan hak pangusahaan kepada badan usaha atau otoritas pemerintah untuk menghentikan akses warga atas tanah atau areal tertentu, bahkan melenyapkan akses warga yang sebelumnya ada, melalui mekanisme pak- saan atau negosisasi ganti rugi. Jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksudkan sebagai upaya untuk melancarkan dibangunnya infrastruktur, pengadaan tanah dalam arti alokasi tanah untuk investasi atau pun konservasi adalah pengadaan tanah bagi bekerjanya investasi dan konservasi. Jadi istilah pengadaan tanah dalam Undang-undang No. 2/2012 identik dengan “pengadaan tanah untuk kepentingan umum ( public )”. Sedangkan alokasi tanah sebenarnya le- bih dekat dengan “pengadaan tanah untuk kepen- tingan khusus ( private, swasta, investor )”.
Dalam kenyataannya, alokasi tanah di Indo- nesia tidak memihak kepada masyarakat kecil. Ketimpangan alokasi lahan bisa dilihat dalam ketimpangan antar sektor. Alokasi penggunaan dan pemanfaatan antar sektor agraria tidak pro- porsional. Misalnya alokasi penggunaan tanah untuk sektor pertanian dengan sektor non- pertanian sangat tidak berimbang. Saat ini, 71,1 persen daratan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga menutup akses masya- rakat untuk menggunakan tanah yang ada di kawasan hutan tersebut untuk sumber penghi- dupan mereka. Dengan demikian, hanya tersisa 29,9 persen daratan yang dipergunakan secara kompetitif untuk kepentingan usaha  pertanian, perkebunan, perumahan, pemerintahan dan un- tuk kepentingan rakyat. Ketimpangan pengu- asaan dan pemilikan lahan di antara para petani. Hasil sensus pertanian menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir (1993-2003) jumlah petani gurem mengalami peningkatan, dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta. Hal ini terutama disebabkan
karena jumlah penduduk Indonesia yang masuk ke sektor pertanian setiap tahun meningkat, tetapi alokasi lahan untuk sektor pertanian tidak ber- tambah, bahkan kecendrungan terus berkurang karena adanya proses konversi yang tak terkendali (Wiradi & Bachriadi 2011, Arsyad 2012).
Konf lik agraria sering digunakan secara bergantian dengan istilah konflik sumber daya alam, tetapi yang maksud keduanya kurang lebih sama, yakni konflik terkait akses dan kontrol pemanfaatan sumber daya alam baik berupa tanah, hutan, laut, tambang, air, maupun tanah. Zakaria dan Iswari (2009) mengatakan bahwa konflik agraria adalah suatu hubungan pihak-pihak, yang ditandai pertentangan antara dua pihak atau lebih, menyangkut pengakuan ( claim ) atas satu bidang tanah, wilayah, atau sumber daya alam, berda- sarkan penafsiran terhadap alas hak (sumber  legi- timasi) yang  sama  atau berbeda. Konflik agraria bersumber  dari  bertubrukannya  klaim  hak  atas sumber daya agaria, yang oleh masing-masing pihak klaim tersebut diyakini sebagai memiliki kekuatan  hukum  sah  untuk  menguasai, menge- lola,  atau  mempertahankan  suatu  wilayah beri- kut sumber daya yang ada di dalamnya.
Bagi saya, definisi tentang konflik agraria di atas terlalu datar. Def inisi ini juga tidak dan masing-masing definisi itu mencerminkan posisi pembuatnya, ada dua kata kunci dalam mema- hami konflik agraria. Kedua kata kunci tersebut adalah hak dan ketimpangan . Dua kata kunci ini merefleksikan apa yang biasa disebut konflik agra- ria struktural, yang kata kuncinya ketimpangan, dan konflik agraria non-struktural yang kata kuncinya hak. Para pemerhati konflik agraria struktural melandaskan argumennya pada soal ketimpangan; ketimpangan akses, ketimpangan kontrol, ketimpangan penguasaan, ketimpangan peruntukan, ketimpangan alokasi, dan sebagai- nya. Sedangkan para pemerhati konf lik non struktural melandaskan argumennya pada soal hak; siapa yang paling berhak, apa bukti haknya.
Amien Tohari: Pengadaan Tanah untuk Siapa ..: 563-575
Terkait dengan hak, Shlager & Ostrom (1992 dalam Zakaria & Iswari 2009) mengidentif ikasi lima bentuk hak dalam sistem tenurial. Pertama , hak  atas akses ( rights  of  access ) yaitu hak  untuk memasuki suatu wilayah (kelola) tertentu. Kedua , hak pemanfaatan ( rights of withdrawal ) yaitu hak untuk mengambil sesuatu atau memanen sesuatu dari alam seperti memancing ikan, memanen buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya. Ketiga , hak pengelolaan ( rights of management ) yaitu hak mengatur pola peman- faatan dalam kawasan kelola dan merubah sum- ber daya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi. Keempat , hak pembatasan ( rights of exclusion ) yaitu hak untuk menolak atau membolehkan seseorang memperoleh akses dan memanfaatkan sumberdaya serta membuat aturan pemindahan hak atas akes ini dari seseo- rang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain). Kelima , hak  pelepasan  ( rights of alienation ) yaitu hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya. Bagi pendekatan hak, konflik terjadi akibat adanya pertentangan hak dari kelima hak tersebut. Siapa pun dapat membangun klaim haknya sendiri, namun ketika berhu- bungan dengan negara, klaim itu harus menda- pat pengakuan dari negara. Untuk dapat dibuk- tikan sebagai hak, maka klaim atas hak harus tun- duk pada prosedur legal pengakuan hak yang di- buat negara. Maka di titik inilah justru pangkal persoalan bermula, yang oleh pendekatan ketim- pangan dianggap tidak memadai jika hanya meli- hat konflik hanya berdasarkan pendekatan hak.
Bagi perspektif ketimpangan, konflik agraria muncul karena negara menggunakan kekuasa- annya untuk menentukan jenis hak apa yang bisa diakui dan tidak diakui negara. Negara memiliki kewenangan memberikan hak tertentu kepada pihak tertentu, dan mencabut hak tertentu dari pihak tertentu pula. Dalam banyak kejadian, pihak yang memiliki modal dan kesempatan mengakses pengakuan hak oleh negara akan lebih mudah
mendapatkan pengakuan hak, seperti Hak Guna Usaha, hak konsesi, dan sejenisnya. Faktanya, banyak masyarakat yang merasa punya hak mengelola, menguasai, memanfaatkan sumber daya yang tidak pernah bermasalah di bawah suatu aturan adat tertentu, tiba-tiba hak mereka dianggap sirna karena negara telah memberikan hak kepada pihak lain, yang pihak lain ini mampu mengakses syarat-syarat pengakuan hak oleh negara. Kekuasaan memberikan dan mencabut hak yang dimiliki negara tersebut, membuat negara seringkali memberikan hak kepada pihak tertentu atas tanah skala besar. Sementara di sisi lain, masyarakat tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam bagaimana mereka dapat mengakses pengakuan hak dari negara.
Jadi titik pusat dari konflik agraria sesung- guhnya adalah masalah ketimpangan, ketim- pangan alokasi dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam termasuk tanah (Rahman, 2013). Dalam kasus yang dijelaskan di bagian belakang tulisan ini tampak jelas gambaran ketim- pangan itu. Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, lebih banyak meng- alokasikan tanah untuk perkebunan dan pertam- bangan. Tidak terlihat ada kebijakan alokasi tanah khusus untuk masyarakat. Masyarakat yang kare- na tidak lagi memiliki tanah kemudian mendu- duki kawasan tertentu dianggap melakukan tindakan kriminal padahal mereka memiliki alasan kuat dalam menguasai dan mengolah ta- nah yang mereka duduki itu, namun klaim terse- but tidak diakui. Hinga saat tulisan ini diterbitkan tidak ada mekanisme peruntukan tanah di level kabupaten yang dapat ditumpuh masyarakat un- tuk menyelesaikan konflik agraria, untuk mem- pertahakan penguasaan mereka, dan untuk men- dapatkan perlakukan yang sama dalam pengu- asaan dan pemanfaatan tanah.
Konflik agraria muncul karena politik penga- daan tanah yang tidak memihak masyarakat dan hanya dilakukan untuk memenuhi pemba-

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
ngunan infrastruktur dan pembangunan perke- bunan skala besar. Seperti yang ditunjukkan tulisan ini, konflik agraria adalah akibat tidak adanya kebijakan pengadaan/alokasi tanah untuk masyarakat, dan konflik terus berlanjut karena tidak ada mekanisme pengadaan tanah yang dapat memberi legitimasi bagi tanah yang sudah digarap masyarakat.
Baik pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun peng-alokasi-an tanah untuk kepentingan privat keduanya sama-sama meng-
hasilkan suatu peniadaan tanah. Proses ini men- jalankan suatu mekanisme penyediaan akses bagi satu pihak, bersamaan dengan itu melenyapkan akses pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari tanah atau sumber daya alam (Peluso& Jesse, 2003; Thomas & Lund, 2009) Kasus konflik agra- ria di Musi Banyuasin, yang akan diceritakan beri- kut ini, menunjukkan suatu fenomena konflik agraria yang disebabkan oleh pengadaan tanah untuk kepentingan privat dan peniadaan tanah dari warga.
Aturan ttg kepentinga n umum Pasal 5 angka 1 Keppres No. 55 Tahun 1993 Pasal 5 Perpres Nomor. 36 Tahun 2005 Pasal 5 Perpres No. 65 Tahun 2006. Undang-undang No. 2 Tahun 2013 Pengertian Pengertian: Kepentingan umum ada lah kepentingan seluruh lapisan masyarakat
Pengertian; Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
Tidak ada, berpedoman pada Perpres No. 36 Tahun 2005
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat Kriteria Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari
keuntungan. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan
Pemerintah atau Pemerintah daerah Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah seba gaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan. masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak Jumlah kegiatan (13jenis) (17 jenis) (6 jenis kegiatan) (18 jenis kegiatan) 1. Jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan
pengairan lainnya termasuk saluran irigasi; 2. Rumah Sakit Umum, dan Pusat-Pusat Kesehatan
Masyarakat;
3. Pelabuhan, bandar udara atau terminal;
4. Peribadatan; 5. Pendidikan atau Sekolahan; 6. Pasar Umum atau Pasar Inpres; 7. Fasilitas Pemakaman
Umum;
8. Fasilitas Keselamatan Umum, seperti antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar lain -lain bencana; 9. Pos dan Telekomunikasi; 10. Sarana Olah Raga; 11. Stasiun Penyiaran Radio, Televisi beserta sarana pendukungnya; 12. Kantor Pemerintah;
13. Fasilitas Angkatan Bersenjata RI;
1. Jalan umum jalan tol, rel
kereta api (di atas tanah, di ruang bawah tanah, dan di ruang atas tanah), saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 2. Waduk, bendungan bendung, irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
3. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
4. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
5. Peribadatan;
6. Pendidikan atau Sekolahan;
7. Pasar Umum;
8. Fasilitas Pemakaman Umum;
9. Fasilitas Keselamatan Umum;
10. Pos dan Telekomunikasi; 11. Sarana Olah Raga; 12. Stasiun Penyiaran Radio, Televisi beserta sarana pendukungnya. Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan atau Lembaga- lembaga Internasional di bawah naungan PBB; 13. Fasilitas tentara Nasional Indonesia dan kepolisian
Negara RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
14. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; 15. Rumah susun sederhana; Tempat pembuangan sampah;
16. Cagar alam dan cagar budaya;
17. Pertamanan, Panti sosial;
Pembangkigt, transmisi, distribusi tenaga listrik.
1. Jalan umum dan Jalan Tol, Rel
Kereta Api (di atas tanah, di ruang atas Tanah, dan di ruang bawah tanah) saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi danbanguna pengairan lainnya; 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain -lain bencana; 5. Tempat pembuangan sampah; Cagar alam dan cagar budaya; 6. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 1. Pertahanan dan keamanan nasional; 2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung,
irigasi, saluran airminum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusitenaga listrik;
7. jaringan telekornunikasi dan inforrnatika Pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 10. fasilitas keselamatan umum;
11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah
Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alarn dan cagar b udaya;
Tabel.1. Konstruksi Kepentingan Umum Keppres No 55/1993, Perpres   No. 36/2005, dan Perpres No. 65/2006, UU No. 2/2013
Amien Tohari: Pengadaan Tanah untuk Siapa ..: 563-575

## E. Peniadaan Tanah dan Konflik Agraria Di Musi Banyuasin
Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 14.265 km². 15 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan.  Secara geograf is Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah Utara, Kabupaten Muara Enim
sebelah selatan, Sebelah Timur dengan Kabupa- ten Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas sebe- lah barat. Topografi Kabupaten Musi Banyuasin berupa rawa dan payau terutama di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, Babat Toman. Lahan pasang surut di daerah rawa dan payau ini biasa- nya digunakan untuk bersawah dan menananam
No Nama Perusahaan Produksi Utama No Nama Perusahaan Produksi Utama Bidang Perkebunan 40 PT. Dwi Reksa Usaha Perkas a Perkebunan Sawit 1 PT. Wana Potensi Guna Perkebunan Sawit 41 PT. Makmur Sriwijaya Abadi Perkebunan Sawit 2 PTPN VII (Persero) Perkebunan Sawit 42 PT. Proteksindo Utama Mulya Perkebunan Sawit 3 PT. Pinang Witmas Sejati Perkebunan Sawit 43 PT. Berkat Sa wit Sejati Perkebunan Sawit 4 PT. HINDOLI  (A Cargill Company) Perkebunan Sawit Bidang Kehutanan 5 PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Perkebunan Sawit 44 PT. Bumi Persada Permai Kehutanan 6 PT. Musi Banyuasin Indah Perkebunan Sawit 45 PT. Rimba Huta ni Mas Kehutanan 7 PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) Perkebunan Sawit 46 PT. Sumber Hijau Permai Kehutanan 8 PT. Sentosa Bahagia Bersama Perkebunan Sawit 47 PT. Bumi Pratama Usaha Jaya Kehutanan 9 PT. Sentosa Mulya Bahagia Perkebunan Sawit 48 PT. Musi Hutan Persada Kehutanan 10 PT. Berkat Sawit Sejati Perkebunan Sawit 49 PT. PAKERIN Kehutanan 11 PT. Guthrie Pecconina Indonesia Perkebunan Sawit 50 PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Kehutanan 12 PT. Perdana Sawit Mas Perkebunan Sawit 51 PT. Tately Kehutanan 13 PT. Surya Cipta Kahuripan Perkebunan Sawit 52 PT. Sinarmas Forestry Kehutanan 14 PT. Kirana Musi Persada Industri Crumb Rubber 53 PT. Tunas Hutan Pratama Kehutanan 15 PT. Mitra Ogan Perkebunan Sawit 54 PT. Wahana Agro Mulia Kehutanan 16 PT. Cangkul Bumi Subur Perkebunan Sawit Bidang Migas 17 PT. Dapur Sawit Perkebunan Sawit 55 Pertamina - elnusa tristar Ramba ltd Migas 18 PT. Bangun Tenera Sriwijaya Perkebunan Sawit 56 BPMIGAS PWK. SUMBAGSEL Migas 19 PT. Pinago Utama Industri Crumb Rubber 57 PT.  MEDCO E&P Indonesia - Rimau Aset Migas 20 PT. Inti Mega Bestari Pertiwi Perkebunan Sawit 58 KSO Geo Minergi Sungai Lilin Migas 21 PT. Pelangi Inti Pertiwi Perkebunan Sawit 59 PT. Pertamina EP Field - Pendopo Migas 22 PT. Sawit Mas Sejahte ra ( Sinar Group) Perkebunan Sawit 60 PT. ConocoPhillips Indonesia Migas 23 PT. Hamita Utama Karsa Perkebunan Sawit 61 KSO Pertamina Benakat Barat Petrolium Migas 24 PT. Ita Mogureben Perkebunan Sawit 62 PT. Pertamina Ubep Migas 25 PT. Mentari Subur Ab adi Perkebunan Sawit 63 PT. Pertamina EP Region Sumatera Migas 26 PT. Swadaya Bhakti Negara Mas Perkebunan Sawit 64 PT. Pertamina UBEP Benakat Migas 27 PT. Sari Persada Raya Perkebunan Sawit 65 PT. Odira Energi Karang Agung Migas 28 PT. Agronusa Bumi Le stari Perkebunan Sawit 66 JOB Pertamina-Talisman Jambi - Merang Migas 29 PT. Mega Hijau Bersama Perkebunan Sawit 67 PT. Star Energi Migas 30 Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Perkebunan Sawit 68 PT. Seleraya Merangin I Migas 31 PT. Nusantara Hi jau Mas Perkebunan Sawit 69 PT. Tately N.V. Palmerah Migas 32 PT. Inti Agro Makmur Perkebunan Sawit Tambang Batu Bara 33 PT. Alamanda Lestari Alam Perkebunan Sawit 70 BSG GROUP (Astaka Dodol , Baturona,Selo Argo KS, Intirta Prima) Batu Bara 34 PT. Meg a Musi Lestari Perkebunan Sawit 71 PT. Bara Mutiara Prima
Batu Bara 35 PT. Muaro Bungo Plantation
Perkebunan Sawit 72 PT.Baturona Adimulya
Batu Bara
36 PT. Mitra Agrolika Sejahtera
Perkebunan Sawit 73 GMR Energy
Batu Bara
37 PT. Nusantara Makmur Agra
Perkebunan Sawit 74
PT. Bara Sentosa Lestari
Batu Bara
38 PT. Cakra Adi Pratama
Perkebunan Sawit 75
PT. Gorby Putra Utama
Batu Bara
39 PT. Sepakat Sepantar Perkebunan Sawit

## Tabel.2. Nama Perusahaan dan Produksi Utamanya di Musi Banyuasin
Sumber: Dokumentasi Walhi Sumatera Selatan 2012.

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
palawija. Wilayah lain berupa dataran tinggi antara 20-140 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran tinggi sebagian besar pertanian berupa sawit dan karet. Menurut data statistik Musi Banyuasin Tahun 2013, perkebunan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin terbagi kedalam dua kategori, yaitu Perkebunan Sawit Rakyat seluas 23.396 Ha, Perkebunan Inti Rakyat IV Betung seluas 8.000 Ha, Perkebunan besar Asing 56.159 Ha, Perkebunan Nasional 124.534 Ha (BPS Musi Banyuasin 2014:108).
Luasnya perkebunan sawit dan karet di Kabu- paten Musi Banyuasin menjadikannya kabupaten kelima dalam urutan kebupaten terkaya di Indo- nesia 3 . Di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin dini- lai sebagai kabupaten terkaya dengan sumber daya alam melimpah. Ini ditandai dengan banyaknya investasi lokal, nasional, maupun internasional yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin. Di bidang perkebunan ada 43 perusahaan, di bidang kehu- tanan 11 perusahaan, di bidang migas 15 perusahaan, dan di bidang tambang batu bara 6 perusahaan.
Tingginya jumlah investasi, yang terlihat dari banyaknya perusahaan sebagaimana dijelaskan tabel di atas, berbanding lurus dengan penda- patan kabupaten hasil bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, sebesar 1.578.601.538.000. Se- hingga APBD kabupaten Musi Banyuasin menca- pai anggka 3 triliun. Tetapi tingginya jumlah pen- dapatan dan APBD kabupaten tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat. Bahkan, berdasarkan data BPS, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan wilayah dengan angka penduduk miskin paling tinggi. Berikut ini grafik tingkat kemiskinan selu- ruh kabupaten di Porvinsi Sumatera Selatan.
Graf ik.1. Graf ik Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

## Musi Banyuasin Dalam Angka, 2013.
Banyaknya jumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan di atas jelas menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditumpukan pada alokasi lahan untuk perkebunan dan kehutanan, termasuk migas dan pertambangan batu bara, tidak berdampak signif ikan bagi kesejahteraan 4 . Pola pengembangan perkebunan sendiri tidak ditumpukan pada perkebunan rakyat melainkan disandarkan pada Perkebunan Besar Negara (PBN) maupun Perkebunan Besar Swasta (PBS). Perkebunan Rakyat (PIR/Plasma) hanya menjadi titik tumpu terakhir. Ini dapat dilihat dari alokasi lahan yang tidak seimbang antara lahan untuk perkebunan besar negara atau swasta dengan lahan untuk perkebunan rakyat. Pada tahun 2010 di Kabupaten Musi Banyuasin pencadangan lahan untuk kelapa sawit yang telah disetujui seluas 540.034 Ha. Dari jumlah pencadangan ini, 146.158 Ha telah menjadi kebun kelapa sawit dengan rincian 68.884 Ha (47,2%) kebun plasma petani dan 77.274 Ha (52,8%) kebun milik perusahaan baik swasta nasional maupun swasta asing. Dari prosentase di atas, terlihat bahwa lahan untuk perusahaan lebih banyak daripada lahan untuk plasma (petani kecil). Dengan demikian, betul bahwa plasma (petani kecil) bukanlah titik tumpu utama pengembangan perkebunan (Muba Dalam Angka, 2013).
3 Lihat berita “Daftar 20 Kabupaten Super Kaya di In- donesia”. www.bisnis.news.viva.co.id/news/read/167296- daftar-20-kabupaten-super-kaya-di-indonesia diakses Kamis tanggal 20 Februari 2014, Pukul 18.51Wib.
4 Hingga tulisan  ini disusun, paneliti tidak mendapatkan informasi mengenai berapa banyak masing-masing peru- sahaan baik yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, migas, maupun batu bara menguasai lahan di wilayah Musi Banyuasi.
Tabel.3. Konflik Agraria di Musi Banyuasin

## Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014
Upaya menaikkan laju pembangunan ekonomi melalui investasi perkebunan skala besar tersebut ternyata menimbulkan masalah berupa konflik lahan yang terus bermunculan. Meskipun demi- kian tahu bahwa model pembangunan tersebut memunculkan konflik, Pemerintah Musi Banyu- asin tidak menyiapkan sistem penanganan konflik agraria yang efektif. Hal ini memperlihatkan bah- wa konflik agraria sebenarnya akibat dari kebi- jakan pemerintah karena pemerintah memper- banyak ruang untuk investasi dan mempersempit ruang untuk lahan pertanian rakyat dan tidak menyiapkan mekanisme yang efektif untuk menangani konflik lahan yang muncul. Banyak- nya alih fungsi dari hutan rawa ngambut ke HTI, atau perkebunan kelapa sawit dengan pemberian hak guna usaha kepada banyak perusahaan itulah yang dinilai banyak menimbulkan sengketa lahan. Ini menunjukkan bahwa konflik lahir kare- na pen-tidak-adaan tanah untuk masyarakat, yang ada hanya pengadaan tanah untuk perusa- haan perkebunan, kehutanan, dan pertam- bangan.
Tabel tentang daftar konflik agraria di Musi Banyuasin tersebut memang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksudkan undang- undang No.2 Tahun 2012. Bahkan tidak satupun klausul dalam kebijakan pengadaan tanah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012,  yang terkait dengan salah satu dari daftar panjang konflik agraria di Musi Banyuasin. Apa yang hendak diperlihatkan melalui daftar panjang konflik agraria itu adalah bahwa cara beripikir pengadaan tanah, yang juga meresapi kebijakan pengadaan tanah dalam undang-undang No.2 Tahun 2012, telah menun- jukkan suatu akibat konflik yang daftarnya sema- kin banyak.
Berbeda dengan bentuk pengadaan tanah yang dimaui oleh kebijakan pengadaan tanah da- lam undang-undang No.2/2102, daftar jumlah
investasi perkebunan dan pertambangan, grafik kemiskinan, dan daftar konflik agraria di Musi Banyuasin tersebut merupakan bentuk empirik dari bekerjanya mekanisme pengadaan tanah atau beroperasinya cara berpikir pengadaan tanah. Tabel jumlah perusahaan, grafik kemiskinan, dan daftar panjang konflik agraria itu memperlihatkan bahwa selama ini pengadaan tanah diarahkan untuk investasi baik di perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Bersamaan dengan itu, meskipun melalui proses yang dianggap legal, banyak tanah yang ditiadakan dari masyarakat. Proses pangadaan dan peniadaan itu kemudian menghasilkan daftar panjang konflik agraria dan kemiskinan seperti diperlihatkan oleh tabel dan graf ik di atas.
Meskipun menggunakan cara berpikir penga- daan tanah, tetapi kebijakan pengadaan tanah dalam Undang-undang No.2 Tahun 2102 sama sekali tidak mengoreksi cara pengadaan tanah yang selama ini telah melahirkan konflik. Inilah sebabnya mengapa sangat sulit mencari hu- bungan antara kebijakan pengadaan tanah dalam Undang-undang No.2 Tahun 2012 dengan pe- nanganan atau penyelesaian konflik agraria. Jika konflik agraria terjadi dalam atau malalui suatu proses ganda sekaligus yang di satu sisi menga- dakan tanah untuk satu pihak, di sisi lain menia- dakan tanah dari pihak lain, maka kebijakan pengadaan tanah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 justru akan semakin memperpanjang daftar konflik agraria.

## F. Penutup
Dari diskusi yang dipaparkan di atas, jelas terpahami bahwa kebijakan pengadaan tanah tidak berangkat dari perspektif penanganan kon- flik agraria. Kebijakan tersebut lebih  didasarkan pada kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Kepentingan pem- bangunan yang dalam Undang-undang No. 2/ 2012, dibahasakan dengan kepentingan umum,
Amien Tohari: Pengadaan Tanah untuk Siapa ..: 563-575
tidak memberi penjelasan yang rinci mengenai kepentingan umum. Dalam konteks penanganan konf lik agraria, Undang-undang ini dapat menyumbangkan kerumitan karena di dalam aturannya hanya ada dua jalan bagi pengadaan tanah yaitu diberi ganti rugi atau dicabut hak pemilikannya. Ini artinya Undang-undang terse- but memberi keabsahan bagi dilakukannya suatu tindakan paksa oleh negara jika pemegang hak menolak ganti rugi. Karena itu, Undang-undang Pengadaan Tanah Nomor 2 tahun 2012 ini tidak menjawab persoalan konflik agraria, alih-alih justru dapat menjadi penyebab bagi munculnya konflik agraria baru.
Konflik agraria terjadi bukan hanya dari ketim- pangan alokasi tanah tetapi dari proses ditiada- kannya tanah dan akses atas tanah  dari satu pi- hak, lalu tanah dan aksesnya itu diberikan kepada pihak lain, atas nama publik atau investasi. Undang-undang pengadaan tanah berangkat dari satu cara berpikir yang sama dengan cara berpikir kebijakan alokasi tanah, di mana kebijakan ini mengadakan tanah atau memperuntukkan tanah bagi satu pihak sekaligus meniadakan tanah dari pihak lain. Pengadaan tanah, bagaimanapun, adalah proses ganda yang bekerja secara bersa- maan. Tidak ada pengadaan tanah tanpa penia- daan tanah. Sebaliknya, tidak ada peniadaan tanah tanpa diadakannya tanah bagi pihak lain. Apa yang sangat penting dalam melihat proses pengadaan tanah, adalah melihat juga proses peniadaan tanah.

## Daftar Pustaka
Rachman, NF.2013. Mengapa Konflik Agrarian Terus Meletus Disana-Sini . Working Paper No.1. Bogor : Sajogyo Institute.
Sikor,Thomas & Lund, Christian. 2009. Access and Property: A Question of Power and Au- thority . Development and Change Volume 40, Issue 1, January 2009.
Yando Zakaria & Paramita Iswari. 2009. Laporan
Hasil Assasment; Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Kalimantan Tengah . Yogykarta: KARSA.
Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi. 2011.
Enam Dekade Ketimpangan, Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia . Bandung:
Bina Desa, KPA, ARC.
Hall, Derek,Philip Hirsch, and Tania Murray Li .
2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore: NUS Press. Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong. 2004 .  Penga- daan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yog- yakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
Berdikari Online. 2014. KPA: Selama Tahun 2013 Terjadi 369 Konflik Agraria .  Artikel tersedia di  http://www.berdikarionline.com/kabar- rakyat/20131219/kpa-selama-tahun-2013- terjadi-369-konflik-agraria, diunduh pada 16 Oktober 2014.
Dian Chandra Buana. 2011. Analisis RUU Penga- daan Tanah Untuk Pembangunan: Mengu- langi Debat Lama, Negara vs Rakyat . Artikel diunduh dari http://gema-nurani.com/2011/ 07/analisis-ruu-pengadaan-tanah-untuk- pembangunan-mengulangi-debat-lama- negara-vs-rakyat pada 18 Oktober 2014.
Maria S.W. Sumardjono. 2012. Pragmatisme Undang-undang Pengadaan Tanah . Kompas, 7 Juni 2012.
Peluso, Nancy & Ribbot, Jesse. 2003. Theory of Access . Rural Sociology, June 30, 2003.
Sardjita. 2012. Anatomi dan Kajian Kritis RUU Pengadaan Tanah . Artikel diunduh dari http://djitashhum.blogspot.com/2012/08/ a n a t o m i - d a n - k a j i a n - k r i t i s - r u u - pengadaan.html pada 25 Oktober 2014.
Idham Arsyad. 2012. Refleksi Atas Politik Agraria Pemerintahan SBY dan Budiono . Artikel diunduh dari http://fuadcondet. blogspot. c o m / 2 0 1 2 / 0 1 / r e f l e k s i - a ta s -p o l i t i k- agraria.html pada 25 Oktober 2014.
BPS Musi Banyuasin. 2014. Musi Banyuasin Dalam Angka . Musi Banyuasin: BPS.
Gunanegara. 2008. Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Jakarta. PT. Tata Nusa.