Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA
Aliya Sandra Dewi 1,*) , Dian Fitriana 2 , Elvira 3 1,2,3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia dosen00217@unpam.ac.id 1,*) , dian.fitriana@gmail.com 2 , elvira@gmail.com 3
Naskah diterima: 29 April 2024; revisi: 28 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024

## Abstract
All forms of inheritance, whether in the form of cash, land for rice fields owned by a person are called inheritance. Given to heirs openly or known to the wrong family, there is usually a will when receiving an inheritance with a message from the person giving the inheritance. Not all heirs have full rights to the inheritance, but there is a responsibility to maintain and develop the inheritance obtained according to the testator's wishes. Inheritance is a legacy of assets to heirs. There are three (3) types of application of inheritance  law  in  Indonesia,  namely  Civil  Inheritance  Law,  Islamic  Inheritance  Law,  and  Customary Inheritance  Law.  In  this  article  the  author  focuses  on  the  application  of  civil  inheritance  law  in Indonesia.  The  method  used  is  normative  juridical  research,  namely  a  doctrinal  method  to  study  the application  of  rules  or  norms  in  positive  law.  With  several  approaches,  the  first  is  the  Legislative Approach.  Second,  historical  approach,  third,  comparative  approach.  The  results  of  this  discussion provide knowledge to the public that civil inheritance law recognizes 3 (three) principles, namely first, the  individual  principle  (personal  principle)  where  the  heir  is  an  individual,  secondly  the  bilateral principle, namely that a person not only inherits from the father but also vice versa. mother, as well as brothers inheriting from their brothers and sisters, the third principle is the principle of degree, meaning that the heir whose rank is close to the heir covers the heir who is further away in rank, so to simplify the calculations, classifications are made heir.
Keywords: Application, Inheritance, Civil Procedure, Indonesia
* Alamat korespondensi:
Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten E-mail: dosen00217@unpam.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perubahan demi perubahan terjadi sejak era nenek moyang sampai era modern namun beberapa  hal  tidak  mengalami  perubahan  bahkan  dari  jaman  nenek  moyang  ialah  harta warisan  merupakan  peninggalan  dari  orang  yang  sudah  meninggal  biasanya  diberikan  atau hibahkan  kepada  keturunan  mereka  dengan  tujuan  agar  mengembangkan  suatu  yang ditinggalnya minimal membuat perubahan terhadap kehidupan orang yang mendapat warisan terkadang pembagian harta warisan yang tidak dianggap adil oleh beberapa pihak membuat timbul  konflik  diantara  para  pewaris  membuat  tidak  harmonis  suatu  hubungan  keluarga Pemerintah  mengantisipasi  hal  tersebut  membuat  suatu  peraturan  dimana  seseorang  dapat menuntut  dan  dituntut  berkaitan  warisan  melalui  aturan  hukum  perdata  yang  berlaku  di Indonesia.  Hukum  waris  BW  mengenal  3  (tiga)  asas,  yaitu  pertama,  asas  individual  (asas pribadi)  dimana  yang  menjadi  ahli  waris  adalah  perorangan,  kedua  asas  bilateral  yaitu seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara  laki-laki  mewaris  dari  saudara  laki-lakinya,  maupun  saudara  perempuannya  yang ketiga  asas  asas  perderajatan,  artinya  bahwa  ahli  waris  yang  derajatnya  dekat  dengan  si pewaris  menutup  ahli  waris  yang  lebih  jauh  derajatnya,  maka  untuk  mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.
Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  hak  menerima  warisan  dari  orang  tuanya  dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya  digantikan  oleh  anak-anaknya  atau  cucu  pewaris  (Munarif,  2022).  Pada dasarnya pewarisan adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (Aini, dkk, 2021).
Dalam aturan hukum perdata seorang yang dengan sengaja mempergunakan hak waris milik  orang  lain  dapat  dituntut  dan  diadili  oleh  hukum  melalui  pengadilan  hukum  perdata Sistem  waris  mengutamakan  hubungan  antar  keluarga  dimana  biasanya  seorang  mewarisi harta  bendanya  saat  dirinya  berada  diusia  renta  atau  sudah  tidak  bisa  beraktifitas  serta mengetahui  kondisi  keuangan  anak–anaknya  membuat  seorang  memberikan  hak  miliknya kepada  penerusnya.  Segala  yang  diwariskan  tidak  semata  hanya  kekayaan  atau  uang melainkan banyak variasinya semisal sawah perkebunan saham perusahaan dan banyak lagi yang  membuat  seorang  yang  mendapat  warisan  memiliki  tanggung  jawab  besar  terhadap warisan yang diterima Menjadi seorang yang mewarisi milik keluarga sebelumnya senantiasa menjaga  dan  merawat  bahkan  sampai  mengembangkan  demi  menunjang  perekonomian keluarga  dimasa  mandatang.  Dukungan  keluarga  pewaris  sangat  berarti  mengingat bertambahnya  tanggung  jawab  seorang  pewaris  selain  membiayai  keluarganya  keuntungan mendapat warisan tergantung daripada apa yang diwariskan semisal mendapat hak atas sawah keuntungannya  dapat  ditanami  berbagai  macam  kebutuhan  pokok  atau  jika  dalam  keadaan sulit dapat dijual demi melangsungkan hidup.
Membahas warisan tidak akan ada habisnya terdapat konflik saat ada salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan keharmonisan keluarga dipertaruhkan jika terjadi konflik Mediasi diperlukan antar keluarga jika terjadi hal tersebut guna mencari titik tengah  dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Dalam  hukum  perdata  tidak  semua  harta  warisan dapat  dimiliki  seutuhnya  artinya  segala  suatu  yang  diberikan  namun  terdapat  amanat didalamnya  merupakan  tanggung  jawab  merawat  dan  menjaga  warisan  tersebut  semisal seorang ayah memberikan warisan berupa lahan kelapa sawit kepada kedua anaknya dengan pembagian sama namun terdapat amanat merawat serta mengembangkan lahan tersebut jika salah satu anak tidak dapat merawat maka dapat dihibahkan kepada anak satunya yang dapat merawat serta mengembangkan lahan tersebut. Amanat yang diberikan seorang kepada yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mewaris disebut sebagai wasiat biasanya berupa surat atau secara langsung dikatakan kepada pewaris dengan didampingi kuasa hukum Surat wasiat yang dibuat pewaris bersifat mengikat kepada  seorang  yang  diberikan  warisan  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  semasih  seorang mampu mengemban tanggung jawab menjaga warisan maka hasilnya dapat dinikmati sendiri jika  sebaliknya  maka  tidak  berhak  menerima  warisan  dan  menerima  resiko  tidak mendapatkan warisan (Anasitus,  2001).
Seorang  dengan  kemauannya  sendiri  memberikan  harga  bendanya  kepada  orang  lain namun  dengan  syarat  yang  dimilikinya  disebut  sebagai  pewaris  Segala  yang  dikehendaki pewaris  bersifat  mutlak  dan  tidak  diganggu  gugat  termasuk  tanggung  jawab  hak  dan kewajiban  yang  nantinya  diterima  oleh  orang  yang  mewarisi  warisan  namun  tidak  semua pewaris  memberi  syarat  ada  juga  memberikan  dengan  kewenangan  berasa  ditangan  orang yang mendapat warisan tidak ada tanggung jawab menjaga apa yang diwariskan melainkan sebagai hadiah dari pewaris kepada ahli waris (Rondonuwu, 2019).
Segala bentuk peninggalan baik berupa uang tunai lahan tanah perkebunan persawahan yang  dimiliki  seorang  dinamakan  warisan  Diberikan  kepada  ahli  waris  secara  terbuka  atau diketahui salah keluarga biasanya terdapat surat wasiat saat menerima warisan dengan pesan dari  yang  memberikan  warisan  tidak  semua  ahli  waris  mendapat  hak  sepenuhnya  terhadap harta warisan namun terdapat tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan warisan yang dididapat sesuai keinginan pewaris. Warisan adalah suatu peninggalan harta kekayaan kepada ahli waris (Jalil, dkk, 2023).
Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal  1130  KUHPerdata.  Disamping  itu  waris  juga  diatur  pada  Inpres  no.  1  Tahun  1991. Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  mengenai  kekayaan  seseorang  setelah  ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisan yakni, adanya pewaris, adanya ahli waris dan Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:
1. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
2. Suami  atau  istri  yang  hidup  terlama  Berdasarkan  penafsiran  ahli  waris  menurut  UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan: (a) Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;  (b)  Golongan  kedua,  terdiri  dari  orang  tua,  saudara,  dan  keturunan saudara;  (c)  Golongan  ketiga,  terdiri  dari  sanak  keluarga  lain-lainnya;  dan  (d) Golongan  keempat,  terdiri  dari  sanak  keluarga  lainnya  dalam  garis  menyimpang sampai dengan derajat keenam.
Dengan  demikian,  pembagian  waris  menurut  sistem  hukum  perdata  ini  yang diutamakan  adalah  golongan  pertama  sebagai  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan. Pembagian  warisan  menurut  hukum  perdata  tidak  membedakan  bagian  antara  laki-laki  dan perempuan  (Salim,  2002).  Berdasarkan  berbagai  penjelasan  diatas  bahwa  permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum waris perdata di Indonesia.?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  penelitian yuridis  normatif ,  yaitu  yaitu  metode doctrinal  (Purwati,  2020).  Untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif  (Ibrahim,  2006).  Selain  itu  untuk  menginventarisasi  hukum  positif, menemukan asas dan doktrin hukum, singkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada (Irwansyah, 2021). Dengan beberapa pendekatan pertama Pendekatan Perundang- Undangan  untuk  memahami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang-undangan (Marzuki,  2017). Kedua Pendekatan  historis  dilakukan  untuk  memahami  nilai-nilai  sejarah (Diantha, 2017). Ketiga Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara memahami hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atau  cara  melakukan  penelitian  dan  pengkajian  ilmiah  untuk  memperoleh  pengetahuan tentang  hukum  (Sidharta,  1999).  Fungsi  perbandingan  hukum  yakni  persamaan  dan perbedaan  (Hartono,  2006). Keempat Pendekatan  Konseptual  dilakukan  dengan  mengkaji konsep-konsep,  teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  yang  ada  kaitanya  dengan  objek  yang diteliti,  dan  mengkaji  konsep-konsep,  teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  (Asikin,  2016). Khusus berkaitan dengan Pelaksanaan Hukum Waris Perdata di Indonesia. Sedangkan Bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  semua  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Saifullah, 2018).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  Konseptual  hukum  waris  sendiri  ialah  suatu  peraturan  yang  mengatur mengenai  prosedur  perpindahan  hak  dari  generasi  sebelumnya  ke  generasi  selanjutnya Peraturan  yang  membahas  tentang  suatu  peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh  pemilik sebelumnya  karena  meninggal  dunia  dan  berupa  kekayaan  serta  memunculkan  suatu perpindahan  hak  milik  ke  orang  yang  di  percayakan  oleh  pemilik  sebelumnya  ialah pengertian  dari  hukum  waris  biasanya  berdasarkan  hubungan  keluarga  dari  pemilik sebelumnya  ataupun  pihak  ketiga  Akan  tetapi  banyaknya  pengertian  dari  hukum  waris membuat  para  ahli  sependapat  jika  hukum  waris  ialah  peraturan  yang  mengatur  cara  dan proses  perpindahan  kekayaan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  atau  para  ahli  warisannya (Sudarsono, 1994).
Dalam peraturan hukum perdata terdapat aturan mengenai hukum keluarga sedangkan hukum  waris  sendiri  ialah  salah  satu  bagian  dari  hukum  keluarga  maka  dengan  ini mengartikan bahwa hukum waris mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga dimana anggotanya ialah manusia karena setiap manusia akan mengalami peristiwa alam  yang  dinamakan  kematian  Setiap  seseorang  yang  telah  meninggal  pasti  memiliki seseorang  yang  menjadi  perpindahan  kekayaannya  Kematian  yang  tidak  dapat  di  ketahui menyebabkan kemunculan suatu akibat hukum yakni tentang tata cara perpindahan hak dan kewajiban  seseorang  yang  telah  meninggal  dimana  diatur  dalam  hukum  waris  Para  ahli hukum  yang  berada  di  Indonesia  masih  belum  mendapatkan  titik  untuk  menyepakati mengenai  pengertian  hukum  waris  sendiri  sehingga  menyebabkan  pengertian  hukum  waris masih sangat beraneka ragam di Indonesia.
Pengertian  dari  ahli  waris  diatur  pada  pasal  832  KUHPerdata.  Syarat  untuk  menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:
1. Ahli  waris  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang.  Ialah  individu  yang  memiliki  hak untuk  mendapatkan  warisan  berdasarkan  dengan  ketentuan  dan  ketetapan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berkaitan.  Pada  pasal  832  KUHPerdata,  ahli  waris  yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah,  suami  ataupun  istri  juga  tidak  ada,  negara  memiliki  hak  untuk  menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris  dengan  harta  peninggalan  tersebut.  Ketika  salah  satu  antara  suami  maupun  istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan  lagi  atau  yang  kedua,  dalam  hal  ini  suami  atau  istri  dan  anak-anak  dari perkawina  kedua  tidak  diperbolehkan  untuk  mendapat  harta  waris  lebih  dari  bagian terkecil  anakanak  yang  menjadi  ahli  waris  atau  tidak  diperkenankan  melampaui  ¼asset kekayaan  si  pewaris.  Pada  pasal  852  huruf  b  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.
2. Ahli  waris  yang  ditentukan  oleh  wasiat  Pada  pasal  875  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  diuraikan  mengenai  surat  wasiat  yang  memiliki  pengertian  ialah  ungkapandari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta.
Pihak  yang  mendapatkan  warisan  dikarenakan  adanya  akta  atau  surat  wasiat  dari pewaris  itu  dinamakan  Ahli  waris  yang  ditentukan  surat  wasiat.  Syarat-Syarat  untuk menerima warisan, sebagai berikut:
1. Meninggalnya si Pewaris
2. Ketika  Pewaris  dinyatakan  meninggal  dunia,  ahli  waris  harus  berada  di  tempat  pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris,  namun  apabila  bayi  tersebut  meninggal  ketika  dilahirkan,  bayi  tersebut  dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
3. Seorang  ahli  waris  hendaklah  mampu  dan  berwenang  mewaris,  dalam  pengertian  ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang (Djaja, 2018). Hukum waris perdata juga mengajarkan mengenai Legititeme Portie . Legitieme portie atau  bagian  warisan  menurut  undang-undang  ialah  bagian  dan  harta  benda  yang  harus diberikan  kepada  para  ahli  waris  dalam  garis  lurus  menurut  undang-undang,  yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara  orang-orang  yang  masih  hidup,  maupun  sebagai  wasiat  (Pasal  913  KUHPerdata). Mengenai besarnya bagian mutlak, dapat dilihat dalam Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdata. Sebagaimana  telah  kitaketahui,  bahwa  seseorang  itu  berhak  untuk  memberikan  hartanya kepada  siapa  saja.  Bebas,  walaupun  orang  yang  diberi  tersebut  tidak  memiliki  hubungan pertalian saudara, namun kebebasan tersebut adalah terbatas oleh ketentuan undang-undang. Pembatasan tersebut adalah merupakan upaya undang-undang untuk melindungi orang-orang yang termasuk keluarga sedarah dari si peninggal warisan. Bagi mereka ini undang-undang telah  memberikan  bagian  tertentu  yang  tidak  boleh  dikurangi  dengan  cara  apapun  oleh  si pewaris/peninggal  harta  warisan.  Bagian  ini  sering  disebut  dengan  bagian  mutlak  atau legitime portie dan orang-orang yang mempunyai hak ini sering disebut dengan legitimaris.
Suatu perkara yang dihitung sangat penting ialah mengenai warisan karena menyangkut dari  generasi  sebelumnya  ke  generasi  selanjutnya  Warisan  yang  dikatakan  penting  ini seringkali menyebabkan berbagai masalah sehingga seringkali dalam hubungan keluarga rasa kekeluargaan bias terputus karena warisan ini karena adanya perbedaan pendapat mengenai kesepakatan pembagian warisan. Berikut Unsur-unsur dalam hukum waris:
1. Pewarisan yaitu Seseorang yang memiliki kekayaan dimana saat ia telah meninggal dunia menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang ia miliki akan di limpahkan;
2. Ahli waris yaitu Seseorang atau lebih dari dua orang yang akan menerima hak kekayaan si pewaris  apabila  telah  tiba  waktu  pewaris  meninggal  dunia  Yang  biasanya  berdasarkan adanya ikatan hubungan darah;
3. Harta Warisan yaitu Suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan dipindah hak kepada ahli waris (Effendi, 1997).
Satu  hal  yang  perlu  diketahui  oleh  masyarakat,  bahwa  sesungguhnya  tidak sepenuhnya harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris, hal ini juga diatur dalam Hukum Perdata.  Hal  ini  dimaksudkan  pada  peninggalan  pewaris  yang  didalamnya  terdapat  sebuah pesan  untuk  dilaksanakan  dan  menjadi  tanggung  jawab  dari  si  penerima  warisan  atau  ahli waris.  Pada  kehidupan  masyarakat,  hal  semacam  itu  disebut  sebagai  Wasiat.  Definisi  dari wasiat  adalah  sebuah  pesan  yang  diberikan  kepada  orang  lain  untuk  dijalankan  ketika  si pemberi  pesan  telah  meninggal  dunia.  Dalam  wasiat  tidak  hanya  pesan,  tetapi  juga  dapat berupa harta benda yang diamanahkan untuk dipergunakan sesuai dengan pesan yang tertulis dalam surat wasiat. Surat wasiat ini perlu dituliskan dengan didampingi atau disaksikan oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pihak  ketiga  yang  merupakan  kuasa  hukum  dari  si  pemberi  wasiat,  dapat  juga  diberikan secara langsung maupun tertulis dengan surat yang diberikan ketika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sifat dari surat wasiat ini mengikat dan tidak bisa diganti seenaknya oleh orang lain yang tidak menerima wasiat tersebut. Tanggung jawab dari pesan dalam wasiat itu harus  diterima  dan  dijaga  oleh  si  penerima  wasiat  atau  orang  yang  memiliki  hak  dalam menjalankan wasiat tersebut dan tidak dapat digantikan oleh siapapun yang tidak tertulis atau tidak diberikan hak dalam wasiat tersebut (Salamba, P, 2017).
Suatu surat wasiat merupakan pernyataan dari pewaris tentang segala sesuatu yang ia kehendaki  apabila  sudah  meninggal  yang  dibuat  dalam  bentuk  surat  Biasanya  di  keluarkan oleh  dari  satu  pihak  dan  memuat  mengenai  waktu  kapan  diserahkan  dan  kepada  siapanya. Pasal 874 KUH Perdata yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament memang sudah mengandung suatu syarat bahwa si pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang- undang. Hak yang memiliki segala peninggalan pewaris ialah ahli waris karena sudah diatur sebagaimana  mestinya  saat  ia  menjadi  sebagai  ahli  waris  apabila  kepada  seseorang  yang menguasai harta kekayaan tersebut (Kurniawan, 2020).
Wasiat  terbagi  menjadi  2,  yaitu  pengangkatan  waris (erfstelling) dan  hibah  wasiat (legaat). Hibah wasiat (legaat) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan  berupa  suatu  barang  tertentu  (Pasal  957  KUHPerdata).  pengangkatan  waris (erfstelling) penunjukkan  meliputi  suatu  bagian  tertentu  yang  sebanding  dengan  warisan (misalnya  ½  dari  harta  peninggalan  pewaris)  tanpa  menyebutkan  benda  yang  diwariskan. Pasal  957  KUHPerdata:  Hibah  wasiat  ialah  suatu  penetapan  khusus,  di  mana  pewaris memberikan  kepada  satu  atau  beberapa  orang  barang-barang  tertentu,  atau  semua  barang- barang  dan  macam  tertentu;  misalnya,  semua  barang-barang  bergerak  atau  barang-barang tetap,  atau  hak  pakai  hasil  atas  sebagian  atau  semua  barangnya.    Sedangkan  pengangkatan waris (erfstelling) penunjukkan  meliputi  suatu  bagian  tertentu  yang  sebanding  dengan warisan  (misalnya  ½  dari  harta  peninggalan  pewaris)  tanpa  menyebutkan  benda  yang diwariskan (Rudito, S., 2015).
Ada norma yang melarang ahli waris untuk mewarisi karena wanprestasi atau wasiat, akan  tetapi  KUH  Perdata  sudah  menjelaskan  syarat-syarat  yang  menyebabkan  tidak  dapat atau  tidaknya  ahli  waris  menerima  harta  warisan,  yaitu  sebagai  berikut:  Terdapat  peraturan yang melarang ahli waris untuk mewarisi harta warisan baik melalui cara in absentatio dan testamentair.  Dalam  KUHPerdata  telah  di  jelaskan  mengenai  syarat-syarat  yang menyebabkan  seseorang  tidak  layak  maupun  tidak  dapat  menerima  harta  warisan  yaitu, sebagai berikut:
1. Seorang  dengan  putusan  hakim  yang  telah  divonis  dan  dinyatakan  bersalah  membunuh atau  mencoba  membunuh  pewaris.      2.  Seseorang  yang  memalsukan  dan/atau memusnahkan  surat  wasiat  dengan  cara  kekerasan  serta  menghalang-halangi  pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.
2. Seseorang dengan putusan hakim yang telah terbukti mencemarkan nama baik orang yang telah  meninggal  dunia  karena  melakukan  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  lima tahun atau lebih (Suwarni, dkk, 2020).
Apabila dilihat dalam suatu hubungan dengan pewaris sebagai contoh menyewa Maka penuntutan  itu  tidak  dapat  dilaksanakan  atas  harta  yang  ditinggalkan  sebagai  peninggalan yang  tidak  terurus  Hak  penuntutan  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh  si  ahli  waris  hanya dengan  mengajukan  gugatannya  jika  ia  meminta  haknya  dan  menyatakan  bahwa  ia  adalah sebagai hak. Karena dalam asas orang perorangan bahwa yang dapat diakui mendapat waris ialah setiap orang bahkan bayi yang baru lahir sekalipun. Karena dalam peraturan Undang- undang  telah  memuat  penetapan  orang  yang  berbuat  tidak  patut  menerima  warisan  ialah orang  yang  telah  atau  sedang  menjalani  hukuman  dari  putusan  hakim  akibat  telah  berbuat melawan  hukum  yakni  membunuh  dan  mencoba  membunuh  si  pewaris  Selain  itu  bagi  ahli
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
waris  yang  telah  bertindak  menggelapkan  dan  merubah  surat  wasiat  dengan  kasar  ataupun dengan ancaman kepada si pewaris Peraturan telah menetapkan juga bahwa orang-orang yang memiliki  hubungan  dengan  karirnya  si  pewaris  juga  tidak  di  ijinkan  untuk  mendapatkan warisan  dari  dalam  surat  wasiatnya  yang  dimaksud  ialah  pejabat  yang  memiliki  wewenang yakni  notaris  dalam  pembuatan  surat  wasiat  beserta  saksi  yang  telah  di  hadirkan  dalam pembuatan  atau  kesepakatan  surat  wasiat  tersebut  juga  warisan  yang  diberi  wasiat  kepada orang yang menjadi perantara dapat dibatalkan yang dimaksud dalam perantara tersebut ialah anak  atau  istri  yang  dari  orang  tidak  diperbolehkan  menerima  warisan  yang  telah  termuat dalam surat wasiat tersebut (Suhartono, 2020).
Penyelesaian perkara yang paling diminati saat ini penyelesaian diluar pengadilan atau non  litigasi  Segala  suatu  yang  hemat  biaya  tanpa  perlu  melakukan  banyak  sidang  pasti diminati  masyarakat  yang  bersangkutan.  Proses  penyelesaian  tidak  memakan  banyak  waktu dan  jika  mendapat  titik  terang  tidak  perlu  melakukan  sidang  karena  permasalahan terselesaikan  dengan  cepat  Kesepakatan  antara  para  pihak  yang  bersangkutan  diluar pengadilan  menghasilkan  suatu  itikad  baik  karena  masing-masing  pihak  tidak  perlu mengeluarkan biaya banyak namun permasalahan sudah selesai dan diakui kedua belah pihak.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dijabarkan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  warisan  merupakan  harta  kepemilikan  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  kepada anggota  keluarga  maupun  orang  tertentu  setelah  si  pewaris  meninggal  dunia.  Kewarisan Perdata  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  dimana  di  dalam buku tersebut aturan mengenai kewarisan perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya seperti  masalah  ahli  waris  dan  pembagian  besaran  warisan  ditulis  dengan  sedemikian  rupa. Harta  warisan  sejatinya  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  rentan  untuk  diperebutkan  dan menjadi  perkara.  Oleh  sebab  itu,  setiap  orang  yang  dalam  hal  ini  sebagai  ahli  waris hendaknya  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai  aturan  pembagiannya.  Hal  tersebut dilakukan  supaya  pelaksanaan  pembagian  warisan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  adil sesuai dengan ketentuan yang telah ada sekaligus menghindari konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Dengan demikian, keteraturan serta kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dirasakan oleh semua pihak dengan sempurna.

## REFERENSI
Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah, 1(1), 93-101. Amanat, Anasitus. (2001). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  (2016)  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada)
Ani  Purwati,  (2020)  Metode  Penelitian  Hukum:  Teori  dan  Praktek,  (Surabaya:  CV.  Jakad Media Publishing)
Bernard  Arief  Sidharta,  (1999)  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  (Bandung:  Mandar Maju)
H.S., Salim. (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika
Irwansyah,  (2021)  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media)
I Made Pasek Diantha, (2017) Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Jalil,  S.  M.  A.,  &  Hakim,  G.  (2023).  Kedudukan  Legitime  Portie  Dalam  Hukum  Waris
Perdata. Lakidende Law Review, 2(2), 442-447.
https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.53
Johnny  Ibrahim,  (2006)  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normative,  (Malang:
Bayumedia Publishing)
Kurniawan,  A.  H.,  &  Basri,  A.  D.  (2020).  Analisis  Terhadap  Pembagian  Harta  Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Alauddin Law Development Journal, 2(2), 257-262. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400
Meliala,  Djaja.  (2018).  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Bandung : Nuansa Aulia
Munarif,  M.,  Tantu,  A.,  Mussaad,  A.  S.,  &  Arief,  H.  M.  (2022).  Hukum  Waris  Islam  Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(2), 138-156.
https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.113
Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media) Peragin, Effendi. (1997). Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada Rondonuwu, D. E. (2019). Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut  Hukum  Waris  Adat  Dan  Hukum  Waris  Perdata. Lex  Et  Societatis,  7(3). https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24692
Rudito,  S.  (2015).  Penerapan  Legitime  Fortie  (Bagian  Mutlak)  Dalam  Pembagian  Warisan Menurut Kuh Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).
Saifullah,  (2018)  Tipologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Sejarah,  Paradigma  dan  Pemikiran Tokoh, (Bandung: Refika Aditama)
Salamba,  P.  (2017).  Tinjauan  Hukum  Mengenai  Pembagian  Harta  Warisan  Menurut KUHPerdata. Lex Administratum, 5(6)
Suwarni, Ni Luh Gede, dkk. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148-152. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152
Suhartono,  D.  A.  F.,  Azizah,  N.  N.,  &  Wibisono,  C.  S.  (2022).  Sistem  Pewarisan  Menurut Hukum  Perdata.  Jurnal  Hukum,  Politik  Dan  Ilmu  Sosial,  1(3),  204-214. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921
Sunaryati Hartono, (2006) Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni)
Sudarsono. (1994). Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta.