Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN AGAMA RI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

## DARI MEJA REDAKSI
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu  kami  terus  berupaya  memperbaiki  dan  meningkatan  kualitas  terbitan  dan  cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah  keagamaan.  Ketiga  bidang  penelitian  atau  kajian  ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.
Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2015 Dewan Redaksi

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Halaman 25 - 42

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10
MEMBACA EKSISTENSI ‘PUSAT LITERASI’ DARI PELOSOK NEGERI: IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH KONAWE SELATAN
Abu Muslim  ----------------------------------------------------------------------- 25 - 42
Abu Muslim
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar email: aL_0365@rocketmail.
com/081343755509 Naskah Diterima Tanggal 5 Februari 2015. Revisi 25 Maret-20 April 2015. Disetujui 27 April 2015.

## MEMBACA EKSISTENSI ‘PUSAT LITERASI’ DARI PELOSOK NEGERI: IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH KONAWE SELATAN

## READING THE EXISTENCE OF A REMOTE LITERACY CENTER: AN IRONY OF LIBRARY MANAGEMENT IN MADRASAH ALIYAH (ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOLS) SOUTH KONAWE

## ABU MUSLIM

## Abstract
This study invites us to see the real condition of libraries in South Konawe. Using the qualitative descriptive research methods, this study aims to know library  management  in  Islamic  Senior  High  School  education  level.  The research targets were purposively selected for three private or public Islamic Senior High Schools, which represent levels of accreditation. They are MAN Konda (accreditation B), MA Al-Amin Mataiwoi (accreditation C), MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto (has not accredited yet). The results showed that the conditions of library management in three Madrasah Aliyah are very limited and not professional. They are limitted in terms of infrastructure and  books  collection.  Also,  they  are  not  professional  regarding  to  the implementation  of  library  services,  since  there  no  guidelines  or  specific system  running  the  libraries.  The  role  of  stakeholders  in  the  library development needs to be improved on intensification of technical assistance and coordination aspects based on madrasa needs. This study also found that in Madrasah Aliyah level, library development is not a priority, since other madrasah infrastructure remains inadequate.
Keywords : Management, Library, South Konawe, MA, Irony

## Abstrak
Penelitian ini mengajak kita melihat kondisi riil perpustakaan di Konawe Selatan  dengan  mengoperasionalkan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif  untuk  memperoleh  gambaran  pengelolaan  perpustakaan  di tingkat  satuan  pendidikan  Madrasah  Aliyah.  Sasaran  penelitian  dipilih secara purposive 3 Madrasah Aliyah negeri/swasta, yang masing-masing mewakili tingkatan akreditasi, yakni: MAN Konda (akreditasi B), MA Al- Amin  Mataiwoi  (akreditasi  C),  dan  MA  DDI  Nurul  Qalby  Ranomeeto (tidak/belum terakreditasi). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi pengelolaan perpustakaan Madrasah Aliyah di ketiga madrasah sasaran dikelola  dengan  serba  terbatas  dan  serba  otodidak.  Terbatas  dari  segi sarana prasarana dan koleksi buku serta otodidak dari segi pelaksanaan pelayanan  yang  semuanya  dilakukan  tanpa  pedoman  dan/atau  sistem khusus  yang  dipegangi.  Peran stakeholder dalam  pengembangan perpustakaan  dinilai  masih  perlu  peningkatan  dari  aspek  intensifikasi bantuan  teknis  serta  aspek  koordinasi  berbasis  kebutuhan  madrasah. Penelitian ini juga menemukan, bahwa sesungguhnya di tingkat satuan pendidikan  Madrasah  Aliyah,  pengembangan  perpustakaan  bukan menjadi prioritas utama, sebab sarana prasarana madrasah lainnya pada kenyataannya juga masih belum memadai.
Kata Kunci :  Pengelolaan, Perpustakaan, Konawe Selatan, MA, ironi

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42

## PENDAHULUAN
Mari kita lihat keberadaan perpustakaan di Indonesia.  Di  sekolah-sekolah,  keberadaan perpustakaan  ‘hanyalah’  sebagai  hiasan belaka.  Pengunjung  perpustakaan  yang haus  akan  ilmu  di  negara  kita  tercinta ini  hanya  dapat  dihitung  dengan  jari. Sisanya? Minat baca orang Indonesia masih terbilang rendah. Data dari United Nations Development Programme (UNDP) misalnya, menyebutkan  dalam  hal  minat  baca, Indonesia  menempati  peringkat  96,  sejajar dengan  Bahrain,  Malta,  dan  Suriname. Bahkan  untuk  kawasan  Asia  Tenggara, hanya  ada  dua  negara  di  bawah  peringkat Indonesia,  yakni  Kamboja  dan  Laos.  Data ini  diperkuat  oleh  survei  yang  dikeluarkan oleh  UNESCO  yang  menunjukkan,  bahwa minat  baca  masyarakat  paling  rendah  di ASEAN adalah Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat  Indonesia  yang  baru  sekitar 0,001.  Artinya,  dari  1000  penduduk,  hanya ada 1 orang yang masih memiliki minat baca tinggi (1:1000). Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura  yang  memiliki  indeks  membaca sampai 0,45 (UNESCO, 2011).
Belum adanya minat yang besar dalam menjelajah  dunia  ilmu  dan  kurangnya kesadaran akan pentingnya membaca bagi perkembangan diri adalah persoalan genting yang  harus  diantisipasi  bersama.  Dalam benak  mereka  (para  siswa),  perpustakaan hanyalah  tempat  bertumpu  bagi  si  kutu buku  yang  biasanya  sulit  bersosialisasi. Pendapat  inilah  yang  menjadi  faktor lain  yang  menimbulkan  pagar  pembatas yang  tinggi  antara  generasi  penerus  dan pentingnya  perpustakaan  sebagai  sumber penjelajahan  ilmu.  Perpustakaan  madrasah
sebagai salah satu jenis perpustakaan yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan formal di madrasah, seharusnya mempunyai peran  yang  sangat  efektif  dan  strategis untuk  meningkatkan  minat  baca  siswa. Perpustakaan madrasah dewasa ini tidak saja merupakan  unit  kerja  yang  menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan  bagi  murid,  tapi  juga  merupakan bagian  yang  integral  dari  kegiatan pembelajaran.  Artinya,  penyelenggaraan perpustakaan  madrasah  harus  sejalan dengan  visi  dan  misi  madrasah  dengan mengadakan  bahan  bacaan  bermutu  yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  bidang studi  dan  kegiatan  penunjang  lain  (Hanna 2011, 1).
Pada dasarnya, perpustakaan dirancang agar  tidak  hanya  sebagai  kumpulan  ilmu pengetahuan,  tetapi  perpustakaan  harus dirancang  sedemikian  rupa  agar  dapat menjadi  sumber  pembelajaran  secara mandiri bagi penggunanya. Salah satu tugas perpustakaan  sekolah/madrasah  adalah melayani para peserta didik secara optimal, prinsip  yang  harus  senantiasa  dipegang adalah  pengguna  (pemustaka)  merupakan awal  dan  akhir  dari  sebuah  pelayanan perpustakaan.  Adalah  sebuah  kegagalan jika  perpustakaan  jauh  dari  pemustakanya (Suherman  2013,  134).  Berfungsinya perpustakaan secara efektif dan efisien akan menunjang  mutu  pelaksanaan  pendidikan. Terdapat  beberapa  faktor  yang  saling berkaitan  bila  peran  perpustakaan  ingin dicapai secara maksimal. Faktor-faktor yang dimaksud  antara  lain:  koleksi,  staf,  fasilitas, pendanaan,  dan  lingkungan  yang  kondusif terhadap aktifitas pemberdayaan informasi. Meningkatnya  kesadaran  manajemen  dari
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim) lembaga  induk  perpustakaan  terhadap fungsi  perpustakaan  akan  membantu terciptanya  motivasi  para  pengguna perpustakaan  dalam  menambah  wawasan ilmunya  serta  kompetensinya,  sehingga berpeluang untuk memiliki daya saing dalam kehidupan masyarakat global (Abdurahman 2013).
Kumpulan  sumber  informasi  yang terdapat dalam sebuah perpustakaan tidak akan  memberikan  manfaat  yang  banyak apabila  dalam  pengelolaannya  tidak dilakukan  dengan  baik  dan  profesional. Sistem  pengelolaan  profesional  pun  tidak akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  fasilitas yang  baik  dan  memadai  pula.  Sebaik apapun  tenaga  perpustakaan,  bila  tidak diiringi  dengan  baiknya  fasilitas  sudah dapat  dipastikan  kinerja  perpustakaan  pun tidak  maksimal.  Sebagai  salah  satu  sarana memperoleh pengetahuan, maka perhatian penuh  terkait  manajemen  pengelolaan perpustakaan  terpadu  menjadi  penting untuk dioptimalkan. Tanpa adanya petugas perpustakaan  dengan  kemampuan  yang baik,  perpustakaan  akan  kurang  dilirik walaupun  perpustakaan  tersebut  memiliki fasilitas  yang  lengkap.  Secara  umum, perpustakaan  mempunyai  arti  sebagai suatu  tempat  yang  di  dalamnya  terdapat kegiatan  penghimpunan,  pengelolaan,  dan penyebarluasan  (pelayanan)  segala  macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam  dalam  berbagai  media,  seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder,  video,  komputer,  dan  lain-lain (Yusuf 2007, 1).
Untuk  itu,  dipandang  perlu  untuk melakukan  penelitian  yang  memfokuskan penelusuran  terkait  bagaimana  kondisi nyata pengelolaan perpustakaan di tingkat
satuan  pendidikan  Madrasah  Aliyah,  yang terangkum  dalam  masalah  pokok  tentang bagaimana  pengelolaan  perpustakaan Madrasah Aliyah di Konawe Selatan. Peneliti- an ini bertujuan untuk memberi gambaran utuh  terkait  problematika  pengelolaan perpustakaan di Madrasah Aliyah di pelosok negeri, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan  pengambilan  kebijakan  terkait  apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menopang eksistensi Madrasah  Aliyah  melalui  pemberdayaan perpustakaan  sebagai  jantung  institusi. Perpustakaan  madrasah  yang  dimaksud dalam penelitian ini, bukan hanya kumpulan buku  yang  terdapat  dalam  suatu  ruang untuk dibaca, tetapi merupakan satuan kerja dalam lingkungan madrasah yang memiliki koleksi  perpustakaan,  ruang  perpustakaan, pengelola  perpustakaan,  dan  layanan perpustakaan.

## Kerangka Konsep
Perpustakaan madrasah merupakan perpustakaan  yang  dikelola  sepenuhnya oleh madrasah yang bersangkutan, dengan tujuan  utama  mendukung  terlaksananya dan tercapainya tujuan madrasah dan tujuan pendidikan  pada  umumnya.  Madrasah merupakan tempat penyelenggaraan proses  belajar  mengajar,  menanamkan dan  mengembangkan  berbagai  nilai,  ilmu pengetahuan,  dan  teknologi,  keterampilan, seni, serta, wawasan dalam rangka mencapai tujuan  pendidikan  nasional.  Perpustakaan madrasah  juga  berfungsi  sebagai  sumber belajar,  mengembangkan  minat,  dan kebiasaan membaca pada diri peserta didik, juga sebagai tempat rekreasi sehat melalui buku-buku bacaan (Utari 2010, 1).

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42
Secara  konsepsional,  perpustakaan madrasah  mengemban  visi  pendidikan, yakni  sebagai  sumber  belajar  mengajar untuk  meningkatkan  ketakwaan  guru, siswa  maupun  karyawan.  Di  samping itu,  keberadaan  perpustakaan  madrasah diharapkan mampu menanamkan keimanan kepada peserta didik dengan mengamalkan ajaran  Islam  berdasarlkan  Al-Qur'an  dan Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW.  (Kholqillah 2010, 1).
Dalam  Undang-Undang  No.  43  Tahun 2007  tentang  Perpustakaan  menyatakan,
bahwa pemerintah berkewajiban menggalakkan  promosi  gemar  membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Untuk itu, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan  sebagai  sumber  informasi, di  mana  fungsi  perpustakaan  adalah sebagai  wahana  pendidikan,  penelitian, pelestarian,  informasi,  dan  rekreasi  yang akan  memperluas  wawasan,  meningkatkan kecerdasan,  dan  keberdayaan  bangsa. Perpustakaan  sekolah/madrasah  sebagai salah satu jenis perpustakaan yang berkaitan erat  dengan  kegiatan  pendidikan  formal di  sekolah  mempunyai  peran  yang  sangat efektif  dan  strategis  untuk  meningkatkan minat  baca  siswa.  Perpustakaan  madrasah dewasa ini tidak saja merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan  dan  wawasan  bagi  murid, tapi  juga  merupakan  bagian  yang  integral dari  kegiatan  pembelajaran  (Murniaty 2006, 7). Artinya, penyelenggaraan
perpustakaan  madrasah  harus  sejalan dengan  visi  dan  misi  madrasah  dengan mengadakan  bahan  bacaan  bermutu  yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  bidang
studi, dan kegiatan penunjang lain. Terlebih setelah  dikeluarkannya  Pedoman  Umum Penyelenggaraan
Perpustakaan oleh Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia melalui Standar Nasional Perpustakaan (SNP) perguruan tinggi, sekolah/madrasah sebagai pedoman  teknis  sekaligus  perpanjangan tangan dari UU tersebut, yang di dalamnya mencakup  SNP  007:2011  Perpustakaan Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah,  SNP 008:2011  Perpustakaan  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah,  SNP  009: 2011  Perpustakaan  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah  Aliyah,  dan  SNP  010:2011 Perpustakaan Perguruan Tinggi (PNRI).
Perpustakaan  dapat  diartikan  sebagai kumpulan  buku  yang  terletak  pada  suatu ruangan  (Djamas  2005,  214).  Perpustakaan juga  adalah  institusi  pengelola  koleksi karya  tulis,  karya  cetak,  dan/atau  karya rekam  secara  profesional  dengan  sistem yang  baku  guna  memenuhi  kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi,  dan  rekreasi  para  pemustaka [Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  43  Tahun  2007]. Sementara  itu,  dalam  ketentuan  umum Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007  tentang  Perpustakaan  menyebutkan, bahwa  Perpustakaan  Sekolah/Madrasah adalah  perpustakaan  yang  merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk  mendukung  tercapainya  tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah.
Perpustakaan madrasah bukan sekadar tempat penyimpanan bahan pustaka (buku dan non buku) (Bafadal 1996, 2-3). Di tingkat sekolah/madrasah,  perpustakaan  sudah selayaknya  mendapatkan  porsi  dan  posisi
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim) yang  strategis  guna  ikut  merealisasikan tujuan pendidikan. Semua pihak, khususnya kepala  madrasah  harus  memberi  perhatian lebih  akan  eksistensi  perpustakaan  di madrasah, dan tidak lagi dianggap sebagai tempat  menyimpan  buku  bekas,  barang- barang  tidak  terpakai,  bahkan  tempat bermain  saat  tidak  ada  kegiatan  belajar mengajar.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengoperasionalkan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  untuk memperoleh gambaran pengelolaan Madrasah  Aliyah.  Penelitian  ini  selanjutnya menjadikan  Konawe  Selatan  sebagai  lokus penelitian dengan memilih secara purposive 3  Madrasah  Aliyah  negeri/swasta,  yang mewakili tingkatan akreditasi B, C, dan tidak/ belum terkareditasi.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan metode  pengumpulan  data  yang  lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi  dan  wawancara  (Cresswell  1994). Penggunaan  metode  ini  diharapkan  dapat mengungkap  data  lebih  dalam  dengan menggunakan teknik wawancara mendalam ( indepth interview ). Penggunaan satu teknik penelitian  tentunya  tidak  dapat  menjamin validitas data. Karena itu, teknik wawancara digunakan  berpasangan  dengan  teknik observasi/pengamatan. Teknik ini digunakan untuk  melihat  bagaimana  perpustakaan madrasah dikelola. Salah satu ciri penelitian kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  adalah peneliti  itu  sendiri  (Sugiyono  2010,  305). Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis data  telah  dilakukan  sejak  penelitian  ini berlangsung  hingga  berakhirnya  proses pengumpulan data.
Analisis  pertama  dilakukan  pada tingkat reduksi data dengan model analisis deskriptif.  Karena  proses  analisis  dilakukan bersamaan  dengan  proses  pengumpulan data,  maka  kecil  kemungkinan  terjadinya kekurangan  data,  karena  peneliti  akan dengan mudah melihat unsur-unsur analisis yang hilang atau tidak dibicarakan dengan informan  pada  saat  penggunaan  metode wawancara  dan  pengamatan  berlangsung. Proses analisis tidak hanya berhenti sampai pada penguraian data mentah dalam bentuk deskripsi, tetapi juga dilakukan telaah kritis terhadap  data  yang  dihimpun  dengan mendiskusikan  dan  meneropongnya  dari sejumlah  pemikiran  teoritis  berkenaan dengan fenomena pengelolaan perpustakaan  secara  umum.  Persisnya, analisis  dikembangkan  dari  data  yang dikumpulkan  selama  penelitian,  dianalisis pada  tingkat  reduksi  data,  disajikan  dan dijelaskan secara deskripsi. Artinya, aktivitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman 1984).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebaran Madrasah Aliyah di Konawe Selatan
Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu  Daerah  Tingkat  II  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak  di  Andoolo.  Kabupaten  ini  berasal dari  hasil  pemekaran  Kabupaten  Kendari yang disahkan dengan UU Nomor 4 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003. Sejak berdiri, Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami pemekaran  dari  11  kecamatan  menjadi

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42
22  kecamatan,  dengan  350  desa  dan  15 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk desa  persiapan  yang  jumlahnya  mencapai 14 desa (BPS Konawe Selatan 2013, 8). Dari 22 kecamatan itu, Madrasah Aliyah tersebar hanya  di  13  kecamatan.  Dengan  demikian, masih  terdapat  9  Kecamatan  di  Konawe Selatan  yang  belum  menyelenggarakan pendidikan Madrasah Aliyah. Hal ini menjadi catatan penting dalam penelitian ini, dalam rangka  pemerataan  akses  pendidikan Madrasah  Aliyah  di  seluruh  kecamatan  se- Konawe  Selatan  dalam  usaha  menopang pertumbuhan  angka  partisipasi  sekolah, di  mana  capaian  di  bidang  pendidikan terkait  erat  dengan  fasilitas  pendidikan. Hal  ini  juga  sekaligus  menjadi  salah  satu solusi  mengatasi  penurunan  yang  sangat signifikan  pada  angka  partisipasi  murni (APM) pendidikan Konawe Selatan di tingkat sekolah  menengah  lanjutan  tingkat  atas yang  pada  tahun  2010  mencapai  52,69%, 2011 turun jadi 49,5%, dan tahun 2012 turun lagi  menjadi  42,62%  (BPS  Konawe  Selatan 2013, 13-4).
Dari  enambelas  Madrasah  Aliyah  yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, selanjut- nya dipilih 3 Madrasah Aliyah sebagai sasaran penelitian,  dengan  mempertimbangkan keterwakilan  MA  berdasarkan  tingkat akreditasinya  yang  dalam  klasifikasi sebagaimana  tabel  di  atas,  hanya  terbagi atas  3  tingkatan  akreditasi,  yakni:  B,  C, dan  tidak/belum  terakreditasi,  sementara belum ada yang memenuhi penilaian untuk memperoleh  Akreditasi  A.  Selanjutnya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan konteks  keterwakilan  MA  berdasarkan hasil prefield research serta keterjangkauan sasaran  penelitian,  kemudian  dipilih  secara purposive 3  MA  sebagai  sasaran  penelitian
yakni:  Madrasah  Aliyah  Negeri  Konda mewakili  tingkat  akreditasi  B,  Madrasah Aliyah Al-Amin Mataiwoi Kecamatan Angata di  tingkat  akreditasi  C,  dan  Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalby Ranomeeto sebagai perwakilan  Madrasah  Aliyah  yang  tidak/ belum terakreditasi.

## Eksistensi Perpustakaan Madrasah Aliyah: Bertahan di Kesederhanaan
“Beginilah  Pak  kondisinya  perpustakaan kami, terpaksa kita satukan saja antara ruang guru, tempat baca dan sedikit ruang bersekat untuk  sekadar privacy kepala  sekolah.  Itu semua  kami  lakukan  untuk  memanfaatkan ruang  sekolah  kita  yang  bapak  bisa  lihat sendiri  sangat  terbatas  begini.  Kita lihatmi juga  rak  dan  meja  baca  yang  kayaknya tidak  begitu  representatif  untuk  disebut sebagai  perpustakaan,  tapi  semangat  kami untuk  menyelenggarakan  perpustakaan meski dengan sangat sederhana tidak surut pak,  karena  guru,  murid,  dan  perangkat sekolah  lainnya  sangat  membantu  dalam menghidupkan perpustakaan kami ini” (Ibu Husni, S.Ag, Kepala Madrasah MA Al-Amin Mataiwoi Angata 25 Maret 2014).
Sebuah keterangan datar dari Ibu Husni, Kepala  Madrasah  Aliyah  Al-Amin  Mataiwoi ketika  memperkenalkan  perpustakaannya kepada  peneliti,  menggambarkan  betapa mirisnya  kondisi  gudang  pengetahuan Madrasah Aliyah yang kepadanya dibebankan ekspektasi  sangat  besar  dalam  membantu pengembangan  kelimuan  di  Madrasah Aliyah.  “kalau  mau  mengukur  keberhasilan pendidikan  agama  di  negara  ini,  lihatlah perpustakaan  sekolahnya”,  begitulah  kira- kira anekdot yang marak digaungkan ketika membincang  tentang  perhatian  terhadap
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim)
perpustakaan.  Dari  keterangan  tersebut,  di dalamnya juga menyiratkan semangat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis  perpustakaan,  meski  dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.
Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan keadaan  perpustakaan  di  Madrasah  Aliyah DDI Nurul Qalby Ranomeeto. Perpustakaan yang ditunjukkan adalah “hanya” sebuah rak buku besar beserta sebuah lemari dua pintu dengan deretan buku-buku yang bercampur sedemikian rupa agar bisa memenuhi tempat yang serba terbatas, belum lagi faktor ruang yang  juga  sangat  terbatas.  Madrasah  yang juga menyelenggarakan jenjang pendidikan Tsanawiyah  ini  menggunakan  “hanya”  satu ruangan yang berfungsi ganda. Di dalam satu ruangan  itulah  perpustakaan  ditempatkan bersamaan dengan ruang baca, ruang guru, ruang  komputer,  ruang  praktikum  muatan lokal, dan ruang kepala sekolah yang diatur sedemikian  rupa  dengan  diberi  sekat- sekat  tripleks  untuk  memisahkan  fungsi ruang  satu  sama  lain.  “Saya  kurang  tahu pak,  apakah  yang  bapak  lihat  di  sini  bisa dikategorikan  sebagai  perpustakaan  atau tidak, tapi beginilah keadaan sesungguhnya di madrasah kami, yang kami punya hanya satu  rak  saja  ditambah  dengan  lemari besar  berpintu  dua,  dan  itu  sudah  cukup untuk  menampung  buku-buku  kami  yang bisa  dikatakan  masih  sangat  terbatas  juga. Tapi  yang  jelas,  bahwa  perangkat  dan penyelenggaraan perpustakaan semua kami lakukan  di  ruangan  ini.  Pengelolanya  ada, sirkulasinya  berjalan,  buku  besar  koleksi buku  kami  juga  tersedia  meski  semuanya dengan kondisi yang serba terbatas, namun Alhamdulillah para  siswa  dan  guru-guru kami  tetap  bisa  memanfaatkan  buku-buku
yang  ada.  Terpaksa  juga  kami  satukan ruangan perpustakaan dengan ruang guru, bahkan dengan ruangan KS (Kepala sekolah, ed.), serta ruangan untuk muatan lokal dan lab komputer karena gedung madrasah kami yang  serba  terbatas.  Penyatuan  ruangan itu  sesungguhnya  memberi  efek  positif kebersamaan  dan  kekeluargaan  antara siswa dan guru sebab semuanya bisa saling berkomunikasi,  baik  formal  maupun  non formal  di  ruangan  ini  (Pak  Subhan,  Kepala madrasah DDI Nurul Qalby Ranomeeto, 26 Maret 2014).
Hal yang sedikit lebih baik terlihat pada penyelenggaraan  perpustakaan  Madrasah Aliyah  Negeri  Konda,  sebab  telah  memiliki ruangan  tersendiri  untuk  perpustakaan yang  terpisah  dengan  gedung  lainnya.  Di perpustakaan dengan luas sekitar 9x10 m2 itu juga telah memisahkan area khusus untuk ruang  koleksi  umum,  referensi,  dan  arsip. Hanya  saja,  saat  penelitian  ini  dilakukan, mereka  belum  memiliki  rak  khusus  untuk mengatur koleksi buku-buku umum (kecuali satu  rak  untuk  buku  referensi,  dan  satu rak  lainnya  untuk  buku  arsip),  sehingga penataan buku untuk koleksi umum hanya menggunakan meja yang disusun sedemikian rupa mengelilingi sisi ruangan perpustakaan ditambah dengan satu meja besar persis di tengah-tengah ruangan sebagai meja baca. “seperti inilah perpustakaan kami, meskipun sudah  punya  ruangan  khusus,  tetapi  kami masih  sangat  terbatas  dalam  pengadaan rak buku. Jadi untuk sementara, buku-buku koleksi  umum  kami  letakkan  saja  di  atas meja-meja  ini  sebagai  pengganti  rak  agar para  siswa  dan  guru  bisa  dengan  mudah mengakses  buku-buku  yang  diperlukan. Jadi kalau berantakan begini, harap maklum saja. Ini semua mungkin karena keterbatasan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42
pendanaan,  sehingga  perangkat-perangkat pendukung  perpustakaan  belum  bisa  kami adakan. Selain itu, buku-buku yang tersedia masih  sangat  minim  jika  dibandingkan dengan jumlah siswa di sini tentunya sangat tidak  sesuai  (Bidasari  Razak,  Pengelola Perpustakaan MAN Konda, 24 Maret 2014).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan penuturan  mereka  tentang  kondisi  ruang perpustakaan  di  masing-masing  madrasah, praktis  menunjukkan  bahwa  eksistensi perpustakaan  juga  menjadi  pelengkap “kesederhanaan” eksistensi Madrasah Aliyah  di  Konawe  Selatan.  Meski  begitu,  di tengah  terbatasnya  sarana  dan  prasarana madrasah,  kesungguhan  mereka  untuk menyelenggarakan  perpustakaan  perlu diapresiasi meski dengan keterbatasan dan kesederhanaan  yang  sama.  Ruang  terbatas (kecuali  MAN  Konda  yang  memiliki  ruang khusus,  namun  belum  punyak  rak  buku) yang terintegrasi dengan peruntukan ruang lainnya di dua MA, yakni MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto  (perpustakaannya  terintegrasi dengan ruang guru, ruang komputer, ruang untuk praktikum ruang keterampilan, ruang baca,  ruang  pelayanan,  serta  sekat  khusus untuk bilik kepala sekolah) dan MA Al-Amin Mataiwoi  (perpustakaannya  terintegrasi dengan  ruang  tamu,  ruang  baca,  ruang guru,  ruang  pelayanan,  dan  bilik  khusus bersekat triplek untuk pemisah ruang kepala sekolah) mencerminkan betapa keberadaan perpustakaan di Madrasah Aliyah bisa disebut antara ada dan tiada dengan perangkat dan ruang, serta buku-buku yang serba terbatas serta sistem layanan yang boleh dikata jauh dari  standar,  bahkan  mereka  pun  kadang miris ketika hendak menyebut seperangkat buku,  rak,  ruang,  dan  sistem  layanan  yang demikian itu sebagai perpustakaan.
Ironis memang, ketika melihat kondisi  umum  tiga  perpustakaan  yang dijadikan  sebagai  sasaran  penelitian  yang penyelenggaraannya  dilakukan  dengan pengelolaan  yang  serba  sederhana. Sederhana dalam hal sarana dan prasarana, sederhana  dalam  hal  koleksi,  sederhana dalam  hal  pelayanan,  serta  terbatas  dalam penganggaran.  Hal  ini  semakin  diperparah dengan  minimnya  sumber  daya  pengelola perpustakaan.  Dari  3  Madrasah  Aliyah yang  dijadikan  sebagai  sasaran  penelitian, ketiganya  hanya  menempatkan  secara eksplisit  satu  orang  tenaga  perpustakaan yang sekaligus sebagai penanggung jawab harian  penyelenggaraan  perpustakaan.  Di antara  para  petugas  perpustakaan  hanya satu yang bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yakni di MAN Konda, selebihnya masih berstatus honorer. “di sini sebenarnya kami menunjuk  secara  resmi  ibu  wakil  kepala madrasah sebagai penanggung jawab harian perpustakaan.  Hal  ini  karena  kami  juga masih  kekurangan  guru  dan  staf  lainnya, sehingga dalam pengelolaan perpustakaan terpaksa  dibebankan  kepada  wakamad. Akan  tetapi  pelaksanannya  di  lapangan sebenarnya  tergantung  situasi  dan  kondisi. Jadi  memang  betul,  wakamad  adalah sekaligus penanggung jawab perpustakaan secara  penuh  terkait  pengelolaan  harian, akan  tetapi  hal  itu  disesuaikan  dengan jam  kerja  yang  bersangkutan,  karena di  sini  kami  menggunakan  sistem  “jaga bergiliran”.  Artinya,  setiap  guru  memiliki hari  kerja  yang  berbeda  satu  sama  lain, sebab  di  antara  mereka  juga  masih  harus mencukupkan  jam  pelajarannya  di  sekolah lain, sehingga tidak setiap hari mereka bisa datang  ke  sekolah  termasuk  wakamad. Untuk  mengisi  secara  teknis  pengelolaan
perpustakaan  di  mana  wakamad  tidak sedang bertugas, maka pelaksana pengelola perpustakaan diserahkan kepada guru piket. Hal ini dilakukan agar bisa memaksimalkan perpustakaan  setiap  harinya  (Tuti  Mariani, MA Al Amin Mataiwoi 28 Maret 2014).
Bagaimana  dengan  koleksi  buku- buku  yang  dimiliki?  Sudahkah  masing- masing  madrasah  memenuhi  kriteria  yang menyebutkan,  bahwa  jumlah  koleksi  pada setiap  perpustakaan  sekolah/madrasah paling  sedikit  sesuai  dengan  standar yang  ditetapkan  dalam  standar  nasional pendidikan. Sementara dalam Pasal 43 ayat (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  menyatakan, bahwa  standar  jumlah  Buku  Teks  Pelajaran di  perpustakaan  dinyatakan  dalam  rasio minimal  jumlah  Buku  Teks  Pelajaran untuk  masing-masing  mata  pelajaran  di perpustakaan  satuan  pendidikan  untuk setiap  Peserta  Didik.  Hal  ini  menghendaki, bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku  pelajaran  wajib  bagi  setiap  siswa dibutuhkan  masing-masing  satu  buku  per siswa  untuk  setiap  mata  pelajaran.  Namun ketentuan  ini  jika  dihadapkan  dengan kenyataan  di  lapangan  mengisyaratkan sebuah  capaian  yang  “jauh  panggang  dari api”,  “jangankan  satu  buku  pelajaran  per siswa pak, mengadakan dua atau tiga buku untuk  setiap  mata  pelajaran  saja  itu  kami harus  bersusah  payah  mewujudkannya, menyiasati  dana  Bantuan  Operasional Siswa  menjadi  salah  satu  senjata  ampuh untuk  mewujudkan  kehadiran  buku-buku penting  itu  untuk  semua  mata  pelajaran. Hal  lain  adalah  penyesuaian-penyesuaian tetap  kami  lakukan  terkait  bagaimana  cara
menghadirkan  buku-buku  wajib  sesuai dengan  kurikulum  yang  telah  ditetapkan. Salah  satu  yang  cukup  membantu  kami adalah kesediaan para guru untuk membeli dan mencari bukunya sendiri sebagai bahan mereka  mengajar  yang  bisa  difotokopi oleh  para  siswa  jika  memang  dibutuhkan” (Subhan,  Kepala  Madrasah  Nurul  Qalby Ranomeeto).
Latar  belakang  pendidikan  para pengelola  perpustakaan  juga  merupakan potret  “kesederhanaan”  lainnya  yang menjadi  sorotan  dalam  temuan  penelitian ini. Sebab tidak satu pun di antara mereka yang  berlatar  belakang  pendidikan  ilmu perpustakaan.  Dua  di  antaranya  adalah Sarjana  Agama  jurusan  Pendidikan  Agama Islam, sementara pengelola di MAN Konda berlatar  belakang  pendidikan  biologi. Sangat ironi memang, sebab mungkin saja di Konawe Selatan sangat sulit menemukan sarjana  ilmu  perpustakaan.  Kalau  pun  ada mungkin hanya satu, dua orang saja, dan di antara  mereka  yang  sarjana  perpustakaan itu  (kalau  ada),  kelihatannya  tidak memprioritaskan  pilihan  pengabdiannya ke  Madrasah  Aliyah,  sebab  sudah  menjadi rahasia  umum,  bahwa  bekerja  sebagai  staf di  Madrasah  Aliyah  (terlebih  yang  berada di  pelosok)  sangatlah  tidak  menjanjikan, di  samping  karena  gajinya  kecil,  dukungan sarana  dan  prasarananya  juga  tidak mendukung,  sehingga  meskipun  seorang yang  memiliki  pengetahuan  maksimal di  bidang  perpustakaan  akan  kesulitan memaksimalkan kinerjanya di tengah kondisi madrasah  yang  serba  terbatas.  “Seingat saya, dari pembacaan pegawai, serta selama saya  melakukan input data  pegawai  di sini,  tidak  pernah  atau  belum  pernah  ada pengangkatan  pegawai  di  Kementerian
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim)

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42
Agama Konawe Selatan, baik itu PNS maupun honorer yang berlatar belakang pendidikan jurusan ilmu perpustakaan atau sejenisnya. Kebanyakan memang adalah sarjana agama dan  lepasan-lepasan  Fakutlas  Tarbiyah  dari perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. (Ahmad Amsul, staf Kepegawaian Kemenag Konawe Selatan, tanggal 9 Maret 2014).
Hal  ini  tentu  saja  menjadi  “data penting” bagi setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan  jurusan  perpustakaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, namun  sekaligus  menjadi  “cambuk”  bagi mereka  dalam  hal  pemenuhan  lapangan kerja  bagi  para  alumninya.  Di  satu  sisi, alumni jurusan perpustakaan adalah sebuah ‘kebutuhan  besar’  bagi  penyelenggaraan pendidikan  di  KTI.  Sementara  di  sisi  lain, “mengajak”  mereka  (para  alumni  jurusan perpustakaan)  agar  bersedia  mengabdikan dirinya  di  Madrasah  Aliyah  (terlebih  di pelosok)  adalah  bukan  pekerjaan  mudah, karena  kesungguhan  dan  maksimalisasi kinerja  sangat  berhubungan  erat  dengan tingkat  kesejahteraan  mereka  yang  sudah sama kita ketahui tidak/belum bisa dipenuhi oleh  penyelenggara  pendidikan  Madrasah Aliyah  di  pelosok-pelosok  sebagaimana  di Konawe Selatan.

## Mengelola Perpustakaan MA di Konsel: Serba Otodidak Bermodal
“Semangat”
Library is an important intellectual resource of  the  academic  community.  It  helps  to  an academic  institution  members  for  their ‘self development’ library is the heart of the institutions (Hosain Khan Tth, 2). Perpustakaan adalah  sumber  daya  intelektual  penting dari komunitas akademik, yang diharapkan
dapat  membantu  para  pemustaka  dalam rangka 'pengembangan diri'. Itulah sebabnya  perpustakaan  seringkali  disebut- sebut sebagai “jantungnya sebuah institusi”. Idealnya,  sebuah  perangkat  pengelolaan perpustakaan  melaksanakan  fungsinya secara serius dan terfokus, pelibatan secara penuh  semua  unsur  dalam  perangkat perpustakaan  mulai  dari  pemerintah, penanggung  jawab  satuan  pendidikan (Kepala  Madrasah),  dan  petugas  pengelola perpustakaan  menjadi  penting  dalam rangka  mendukung  program  pelaksanaan pendidikan  di  madrasah/sekolah.  Hal  ini secara tegas termuat dalam School Library Guidelines  oleh  IFLA/UNESCO  tahun  2002. Manifesto  tersebut  menyatakan,  bahwa setiap pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan harus  mengembangkan  strategi,  kebijakan, dan  perencanaan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  prinsip-prinsip  manifesto ini.  Disebutkan,  bahwa  misi  perpustakaan sekolah  dinyatakan  sebagai  berikut: The school  library  equips  students  with  lifelong learning skills and develops their imagination, thereby enabling them to live as responsible citizens .  Bahwa  perpustakaan  sekolah berperan  memperlengkapi  para  siswa dengan keterampilan pembelajaran seumur hidup  dan  juga  mengembangkan  imajinasi mereka,  sehingga  mereka  nantinya  akan menjadi  warga  negara  yang  bertanggung jawab (Unesco/IFLA 2002, 3). Bahkan secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2007  tentang  Perpustakaan  menyebutkan, bahwa Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan  perpustakaan  yang memenuhi  Standar  Nasional  Perpustakaan dengan  memperhatikan  Standar  Nasional Pendidikan.
Bagaimana  dengan  tenaga-tenaga perpustakaan  di  Madrasah  Aliyah  Konawe Selatan mengelola perpustakaannya? Sudahkah perangkat pengelolaannya mendapatkan  dukungan  penuh  dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para
pemustaka?  Sudahkah  mereka  bekerja sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan  dalam Standar  Nasional  Perpustakaan?  Sudahkah perpustakaan diarahkan sebagai the heart of the institutions ?
Berkaca  dari  eksistensi  perpustakaan yang  sudah  terlanjur  sederhana,  maka sistem pengelolaannya pun seolah berbanding  lurus  dengan  kediriannya.  Hal ini dapat dilihat dari “ketidakjelasan” tujuan, program  kerja  tahunan,  serta  visi  dan  misi perpustakaan  yang  semuanya  tidak/belum dirumuskan secara tertulis. Oleh karena itu, mencocokkan tujuan perpustakaan dengan tujuan  madrasah  menjadi disconnected sebab sulit menyesuaikan alat ukurnya secara spesifik. “Kami sesungguhnya melaksanakan perpustakaan  ini  secara  otodidak,  selain karena  latar  belakang  pendidikan  kami bukan  ilmu  perpustakaan,  dukungan pelatihan,  ataupun  seminar  apalagi  diklat terkait perpustakaan belum pernah ada yang kami ikuti. Jangankan mengikuti, mendengar program  yang  berkaitan  saja  kami  tidak pernah.  Jadi  semuanya  kami  laksanakan berdasarkan  pengalaman  yang  kami  lihat di  sekolah-sekolah  kami  sebelumnya  serta di perpustakaan kampus kami dulu. Itu pun dengan  cara-cara  yang  serba  otodidak. Asal  sistem  pelayanan,  pencatatan,  dan sirkulasinya  dapat  kami  kontrol.  Menurut kami,  itu  sudah  cukup  sebagai  dasar-dasar kami  mengelola  perpustakaan  ini.  Jadi kalau ditanya tentang tujuan, visi, misi, atau
program kerja perpustakaan secara tertulis, maka  itu  belum  pernah  terpikirkan  bagi kami untuk diadakan. Selama ini juga kami melanjutkan  pengelolaan  dan  pendataan buku serta sistem pinjam meminjam melalui kartu  perpustakaan  untuk  guru  dan  siswa yang sederhana dari pengelola sebelumnya (Bidasari Razak, Petugas Perpustakaan MAN Konda).
Fenomena pengelolaan otodidak seperti ini sesungguhnya merupakan usaha praktis  yang  dilakukan  oleh  para  petugas perpustakaan  madrasah  di  pelosok- pelosok tanah air. Hampir semuanya tidak/ belum  pernah  mengikuti  semacam  diklat, pelatihan,  seminar,  dan/atau  lokakarya tentang perpustakaan. Pengalaman sebagai  pemustaka  di  sekolah-sekolah negeri  dan/atau  di  perguruan  tinggi adalah  modal  berharga  bagi  mereka mengelola  perpustakaan.  Setidaknya,  jika mereka  pernah  memegang  kartu  anggota perpustakaan,  pernah  meminjam  buku, pernah  mengisi  buku  kunjungan,  bisa mencari buku berdasarkan kategori keilmuan, pernah  membaca  tata  tertib  perpustakaan, serta  pengalaman-pengalaman  lainnya sebagai pengguna perpustakaan, maka hal tersebut  bisa  memberinya  inspirasi  untuk selanjutnya ditiru sistemnya sedemikian rupa berdasarkan  kebutuhan  dan  ketersediaan sarana  prasarana  yang  dimiliki/disiapkan oleh pihak sekolahnya.
Selain  itu,  karena  keterbatasan  yang dimiliki,  sistem  pengelolaan  yang  terkait dengan input data  serta  pengaturan  buku dilakukan secara sederhana tanpa dilengkapi dengan sistem Informasi Teknologi Elektronik.  Sebab  bagi  perpustakaan Madrasah  Aliyah  di  pelosok-pelosok, pengadaan  komputer  dan  layanan internet
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim)

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42
menjadi  sesuatu  yang  sangat  mewah. “Semuanya  serba  manual  dan  atas  kreasi sendiri, input buku dalam buku besar kami lakukan dengan manual, pendataan sirkulasi pinjam meminjam juga manual alias ditulis tangan.  Penomoran  buku-buku  kami  juga manual berdasarkan urut-urutan datangnya buku, meski kami tetap melakukan klasifikasi berdasarkan  kategori  disiplin  keilmuan yang  kira-kira  disesuaikan  sebagaimana mestinya.  Jadi  kami  tidak  punya  aplikasi pengelolaan  perpustakaan  yang  canggih, sebab  komputer  pun  belum  ada”  (Tuti Mariani, Petugas Perpustakaan MA Al Amin Mataiwoi).
Kondisi  ini  juga  sangat  mempengaruhi pelayanan  perpustakaan  yang  maksimal untuk para pemustaka yang kepada mereka seharusnya diberikan pelayanan yang sebaik- baiknya serta sedapat mungkin memberikan jaminan  kenyamanan  dan  ketentraman batin  selama  berada  di  perpustakaan. Ketersediaan buku-buku baru juga menjadi  sesuatu  yang  dapat  mengundang mereka  ke  perpustakaan.  Bagi  guru, tersedianya  buku  pegangan  untuk  bidang studi  yang  diampunya  cukup  membantu dalam  menyusun  silabus  pelajaran  dan menyampaikan  pokok-pokok  ajarannya. Sementara  bagi  para  siswa,  perpustakaan menjadi  pelarian  utama  untuk  membantu mereka  menyelesaikan  tugas-tugas  yang diberikan oleh guru, bahkan untuk sekadar bersantai  mengisi  waktu  luang  jika  sedang ada jam pelajaran yang kosong serta selama jam istirahat. “Saya cukup terbantu dengan adanya perpustakaan ini pak, tugasku bisapi kita  selesaikan  dari  buku-buku  yang  ada di  sini,  selain  itu  kalau  ada  waktu  luang, membaca  di  perpustakaan  adalah  sasaran kami memecah penat, hampir tiap hari kami
masuk perpustakaan. Selain buku pelajaran, novel juga menjadi sasaran baca kami yang bisa  menambah  inspirasi”  (Sri  Wijayanti, Siswi  kelas  X.1  MAN  Konda).  Akan  tetapi tidak  semua  siswa  menyukai  perpustakaan sebagai tempat mereka mengisi waktu luang, terlebih  bagi  mereka  yang  menginginkan suasana nyaman, sehingga kondisi perpustakaan Madrasah Aliyah yang minim koleksi  serta  ruang  yang  terkesan  sempit, membuat siswa tidak tertarik menggunakan layanan perpustakaannya.
Sejatinya, semua pengelola perpustaka- an menghendaki sebuah sistem tata kelola perpustakaan  yang  baik  dan  benar  atau sesuai standar nasional yang telah ditetapkan, namun minimnya sosialisasi terkait regulasi dan pedoman-pedoman teknis pengelolaan perpustakaan, khususnya di wilayah-wilayah yang  jauh  dari  kota,  seperti  di  Kecamatan Angata  (lokasi  MA  Al-Amin  Mataiwoi) Konawe  Selatan  membuat  mereka  para pengelola perpustakaan menjadi sangat buta dengan perkembangan informasi terkait apa saja  yang  seharusnya  disiapkan/diadakan dalam  menyelenggarakan  perpustakaan, serta  bagaimana  sesungguhnya  mengelola perpustakaan dengan baik dan benar. Selain itu,  jika  hendak  mewujudkan  pengelolaan perpustakaan  berstandar  nasional,  maka sudah  barang  tentu  harus  berbanding lurus  dengan  besarnya  anggaran  yang diperlukan  dalam  pemenuhannya.  Sebut saja misalnya, pembangunan ruang khusus serta  sarana  yang  memadai,  pengadaan buku  pelajaran,  dan  buku-buku  penunjang lainnya  yang  disesuaikan  dengan  jumlah siswa  dan  harus  selalu  di update secara berkala,  perangkat-perangkat  pendukung, seperti  komputer  dan  jaringan  internet, langganan  terbitan  berkala,  kenyamanan
ruang,  sampai  kepada  penggajian  yang sesuai  kepada  para  petugas  perpustakaan, kesemuanya  memerlukan  biaya  yang  tidak sedikit dalam operasionalisasinya. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat wajar kiranya jika  perhatian  terhadap  perpustakaan  di Madrasah  Aliyah  Konawe  Selatan  sangat bergantung  pada  perhatian  dan  bantuan- bantuan  dari  pihak  luar.  Sementara  di  sisi lain, pendanaan yang lebih besar juga masih sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan sarana  prasarana  madrasah  lainnya  yang juga  masih  sangat  terbatas.  Sebagai perbandingan,  di  Madrasah  Aliyah  DDI Nurul  Qalby  Ranomeeto,  sesungguhnya memiliki  lahan  madrasah  +  2  Ha,  namun pembangunan  sekolahnya  “hanya”  berupa 4  RKB  yang  tidak  semuanya  permanen, ditambah 1 kantor yang sekaligus berfungsi sebagai perpustakaan. Artinya, itu hanyalah sepersekian  persen  dari  luas  keseluruhan lahan madrasah.
“Standar  Nasional  Perpustakaan  yang diberikan  tempo  hari  itu  sudah  saya  baca pak secara keseluruhan, saya melihat sebuah pedoman  pengelolaan  perpustakaan  yang sangat  ideal  di  sana.  Kami  sebenarnya agak  miris  juga  ketika  melihat  kondisi perpustakaan  kami  yang  masih  sangat jauh  dari  standar  yag  telah  ditetapkan  itu. Kelihatannya  untuk  bisa  merealisasikan perpustakaan  berstandar  nasional,  juga harus  dibutuhkan  dana  yang  cukup  besar sebagai  perimbangannya,  sementara  kami di sini sangat terbatas dalam hal pendanaan. Gedung madrasah kami pun masih banyak yang  harus  dibenahi  dan  ditambah  demi memaksimalkan  lahan  kami  yang  luas  ini. Belum  lagi  sarana  prasarana  lainnya  yang juga di sini serba kekurangan (Subhan, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Qolby Ranomeeto).
Akan  tetapi,  meskipun  dengan  segala keterbatasan yang dimiliki, pihak madrasah tetap  memiliki  semangat  besar  dalam memajukan  perpustakaannya,  walaupun harus dilakukan step by step . “Meski begitu kami  tetap  berusaha  mengoptimalkan pelayanan  kepada  para  siswa  yang membutuhkan  dengan  melakukan update buku-buku  baru  setiap  semester  walaupun hanya  5-10  buku,  tergantung  dana!”  (Tuti Mariani MA Al-Amin Mataiwoi).
Menilik Peran Stakeholder untuk Perpustakaan MA di Konsel
Dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan menyebutkan, bahwa  Perpustakaan  diselenggarakan  ber- dasarkan  asas  pembelajaran  sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan,  keterukuran,  dan  kemitraan. Selain  itu,  dalam  UU  ini  mengamanahkan kewajiban  kepada  pemerintah  yang  terkait dengan pengelolaan perpustakaan untuk: 1) menjamin  kelangsungan  penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber  belajar  masyarakat;  2)  menjamin ketersediaan  layanan  perpustakaan  secara merata di tanah air; 3) menjamin ketersediaan keragaman  koleksi  perpustakaan  melalui terjemahan,  alih  aksara  (transliterasi),  alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);  4)  menggalakkan  promosi gemar  membaca  dan  memanfaatkan perpustakaan; 5) meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan; 6) membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas  pustakawan,  dan  tenaga teknis perpustakaan.
Stakeholder di sini juga termasuk kepala madrasah sebagai penanggung jawab penuh
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim)

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42
satuan pendidikan. Strategi kebijakan kepala madrasah  sangat  menentukan  kualitas pengelolaan perpustakaan. Kebijakan teknis  yang  dimulai  dari  pengintegrasian antara tujuan satuan pendidikan (madrasah) dengan  tujuan  perpustakaan  menjadi sesuatu  yang  paling  utama  harus  digagas. Perangkat  pengelola  perpustakaan  dalam bentuk  hierarki  struktur  organisasi  beserta dengan  uraian  tugas  yang  jelas  (tertulis) juga  seharusnya  bisa  membantu  eksistensi dan  kualitas  pengelolaan  perpustakaan agar  bisa  meminimalisir  kesan  negatif yang  berkembang  bahwa  tugas  sebagai pengelola  perpustakaan  itu  “terpaksa” mereka  ambil  dalam  rangka  pemenuhan kuota jam sertifikasi.
Meski dalam Undang-Undang
Perpustakaan  disebutkan  secara  jelas, bahwa alokasi penganggaran perpustakaan diperoleh dari sekurang-kurangnya 5% dari total  dana  madrasah/sekolah.  Akan  tetapi di Konawe Selatan, terlepas dari kurangnya sosialisasi  pelaksanaan  undang-undang  ini (terbukti  dengan  ketidaktahuan  pengelola terkait  keberadaan  UU  Perpustakaan), pendanaan  menjadi  salah  satu  kendala utama dalam proses pengelolaan perpustakaan.  Hal  ini,  sebagaimana  telah dikemukakan  sebelumnya,  bahwa  secara teknis,  untuk  mengelola  perpustakaan madrasah  berstandar  nasional,  maka  juga harus  berbanding  lurus  dengan  besarnya anggaran  yang  dibutuhkan.  Sementara bagi  satuan  pendidikan  Madrasah  Aliyah (khususnya MA swasta di pelosok), strategi pengalokasian  anggaran  menjadi  masalah tersendiri bagi eksistensi madrasah tersebut. Pada beberapa madrasah, dana BOS menjadi senjata  ampuh  untuk  dialokasikan  sebagai sumber  dana  yang  cukup  punya  pengaruh
besar  dalam  perkembangan  Madrasah Aliyah.  “Untuk  penambahan  jumlah  koleksi buku-buku  perpustakaan  kami,  sedapat mungkin  kami  sisipkan  dari  dana  Bantuan Operasional  Sekolah”  (Syafrial,  Kepala Madrasah Aliyah Negeri Konda).
Sementara  itu,  dalam  hal  bantuan pemerintah terkait pengembangan perpustakaan  madrasah  pada  satu  sisi memiliki  nilai  positif  yang  signifikan untuk  perpustakaan,  misalnya  dengan bantuan  pengadaan  koleksi  buku-bukunya (sebagaimana yang beberapa tahun terakhir digalakkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Agama serta Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Selatan), meskipun sifatnya masih tentatif tergantung programnya, namun di sisi lain bisa menjadi tidak signifikan (antiklimaks) ketika bantuan buku yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan  Madrasah  Aliyah.  “Pernah  ada bantuan buku dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi tidak bisa kami pakai di MA, karena yang dikasi ke kita itu buku pendidikan agama sekolah umum! Padahal kan  yang  kita  butuhkan  di  sini  itu  buku pelajaran fiqih, Qur'an hadis, akidah, akhlak, dan lain-lain. Tapi karena namanya dibantu, ya kami terima saja, minimal untuk tambah- tambah  pajangan”.  (Husni  Kepala  MA  Al Amin Mataiwoi). Sehingga koordinasi antar pemerintah/pihak  yang  memberi  bantuan dengan  pihak  madrasah  menjadi  penting untuk  dilakukan  sinkronisasi,  agar  tidak lagi ada bantuan yang tidak match dengan kebutuhan madrasah yang bersangkutan.
Hal  lain  yang  juga  menjadi  problem perkembangan  pengelolaan  perpustakaan Madrasah  Aliyah  adalah  kurangnya/ tidak  adanya  program  pemerintah  yang dikhususkan untuk memberikan pembinaan
dan  penguatan  kemampuan  pengelola perpustakaan dalam bentuk diklat, seminar, workshop,  lokakarya  atau  simposium, dan  kegiatan  sejenis  lainnya.  Kalau  pun ada,  program  itu  masih  belum  melibatkan pengelola  perpustakaan  Madrasah  Aliyah di  Konawe  Selatan.  “Selama  ini,  kami  tidak pernah  mendengar  ada  program  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  atau pemerintah  kabupaten  yang  melibatkan kami  petugas  perpustakaan,  kalau  pun ada,  kami  tidak  diundang.  Padahal  bagi kami  itu  sangat  penting  untuk  membantu mengembangkan potensi  dan  pengalaman pengelolaan  perpustakaan,  apalagi  kami ini  bukan  alumni  jurusan  perpustakaan” (Pengelola  perpustakaan  MA  Nurul  Qolby Ranomeeto).
Terlepas  dari  itu  semua,  sesungguhnya problem paling utama yang menjadi alasan mengapa  pengelolaan  perpustakaan  di Madrasah  Aliyah  Konawe  Selatan  masih dikelola  secara  sederhana  dan  otodidak, bahwa pengembangan perpustakaan “bukan” jadi prioritas utama bagi Madrasah Aliyah  di  Konawe  Selatan  (atau  dalam skala  yang  lebih  luas  di  MA  pelosok), sebab  jangankan  untuk  meningkatkan penyelenggaraan  perpustakaan  berstandar nasional,  eksistensi  menyangkut  kondisi bangunan  serta  sarana  prasarana  lainnya di  Madrasah  Aliyah  di  pelosok-pelosok negeri  (termasuk  di  Konawe  Selatan)  juga berada  masih  jauh  dari  penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas (kalau tidak bisa dikatakan  sangat  memprihatinkan).  Dalam hal  pembiayaan,  pihak  madrasah  lebih memprioritaskan/lebih mengutamakan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur serta  sarana  prasarana  lainnya  yang  juga masih  terbatas.  “Jika  pun  seandainya,  kami
memiliki atau tiba-tiba diberi dana lebih oleh pemerintah  atau  ada  bantuan,  maka  yang jadi  prioritas  utama  kami  di  madrasah  ini adalah pembangunan RKB serta perangkat pendukung lainnya, karena di sini RKB masih sangat  terbatas,  sehingga  terpaksa  kami memberlakukan dua jam masuk, yakni pagi dan siang, karena mereka harus bergantian menggunakan  kelasnya.  (Subhan,  Kepala Madrasah MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto).

## PENUTUP
Potret  pengelolaan  perpustakaan  MA Konsel mungkin belum berada dalam level memenuhi  Standar  Nasional  Perpustakaan Indonesia,  tetapi  kekuatan  dan  keteguhan hati untuk menyelenggarakan perpustakaan dengan  maksimal  meski  dengan  berbagai keterbatasan, mencerminkan semangat luar biasa yang justru menjadi ciri khas eksistensi perpustakaan  MA  di  pelosok-pelosok (terbatas  tapi  fungsional).  Pada  umumnya, perpustakaan MA di Konawe Selatan masih mengalami  berbagai  hambatan,  sehingga belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan tersebut berasal dan dua aspek, yaitu: Pertama ,  aspek  struktural.  Dalam artian, keberadaan perpustakaan madrasah kurang  memperoleh  perhatian  dari  pihak manajemen Madrasah. Kedua , aspek teknis. Artinya, keberadaan perpustakaan madrasah belum ditunjang aspek-aspek bersifat teknis yang sangat dibutuhkan oleh perpustakaan madrasah, seperti tenaga, dana, dan sarana prasarana. Selain itu, peran stakeholder dalam pengembangan perpustakaan dinilai masih perlu  peningkatan  dari  aspek  intensifikasi bantuan  teknis  (sarana  prasarana  dan koleksi),  serta  aspek  koordinasi  berbasis kebutuhan  madrasah,  termasuk  dalam
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim)
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bafadal, Ibrahim. 1996. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
BPS  Konawe  Selatan.  2013. Statistik  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  2013 .  Katalog  BPS  No. 1101002.7405.
Cresswell, John W. 1994. Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches . California: Thousand Oaks.
Djamas,  Nurhayati  [ed.].  2005. Manajemen  Madrasah  Mandiri .  Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Hosain Khan, Rajjib. T.th. Academic Library; Heart of the Institution . Dhaka: Department of Information Science & Library University of Dhaka.
Kholqillah, Ali Mas’ud. 2010. "Manajemen Perpustakaan Madrasah". Makalah "Pembinaan Pustakawan Madrasah Aliyah se-Jawa Timur oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur", tanggal 19 Mei 2010.
Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data Analysis . London: Sage Publication.
Murniaty.  2006.  "Manajemen  dan  Organisasi  Perpustakaan  Sekolah". Makalah ,  disampaikan  dalam Diklat  Pustakawan  Perpustakaan  Sekolah  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  Sumatera  Utara: Universitas Sumatera Utara, 2006.
Perpustakaan  Nasional  RI.  2011. Standar  Nasional  Perpustakaan  (Bidang  Perpustakaan  Sekolah  dan Perpustakaan Perguruan Tinggi). Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Suherman. 2013. Perpustakaan sebagai Jantung Sekolah (Referensi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah). Literate: Bandung.
UNESCO/IFLA. 2002. School Library Guidelines . UNESCO.
pencanangan program-program yang lebih berpihak pada kemajuan perpustakaan.
Untuk  itu,  sebagai  rekomendasi penelitian  ini,  maka  diperlukan  sosialisasi berbagai  regulasi  dan/atau  pedoman penyelenggaraan perpustakaan secara aktif sampai  ke  pelosok-pelosok  dalam  rangka perwujudan  perpustakaan  MA  yang  lebih maju. Hal yang tidak kalah pentingya adalah pelaksanaan  diklat,  workshop,  simposium, seminar, dan/atau lokakarya terkait
perpustakaan  yang  melibatkan  pengelola perpustakaan  MA  perlu  dilakukan  secara merata dan berkesinambungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  bagian  akhir  dalam  tulisan  ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya  penelitian  ini  serta  kepada Redaksi Jurnal Penamas Balai Litbang Agama Jakarta yang telah memuat tulisan ini.
Membaca Eksistensi 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri: ...    (Abu Muslim)
UNESCO. 2011. “ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ". Warta Online , 26 Januari 2011.
Utari,  Rahmania.  2010. Teknis  Pengelolaan  Perpustakaan  Sekolah;  Pembinaan  dan  Pengembangan Koleksi  –  Inventarisasi. Yogyakarta.  Jurusan  Administrasi  Pendidikan  Fakutas  Ilmu  Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
Yusuf, Pawit M. dkk. 2007. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah . Jakarta: Prenada Media.

## Website:
Abdurahman. 2014. “Revitalisasi Pengelolaan Perpustakaan Madrasah.” Diakses 28 April, 2014.http:// projectabdur.wordpress.com/2013/06/14/revitalisasi-pengelolaan-perpustakaan-madrasah/.
Hanna, Rahmat. 2011. “Mengembalikan Peran dan Fungsi Perpustakaan Madrasah.” Diakses 15 Januari, 2014. http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/qnev1368628208.pdf.

## Perundang-Undangan:
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 25 - 42