## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 478-486 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8194.478-486

## Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah
Amaylia Noor Alaysia 1 , Labib Muttaqin 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia C100200054@student.ums.ac.id 1 , lm812@ums.ac.id 2

## ABSTRAK
Dalam analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak dalam sebuah perjanjian kerja sama pemborongan  rumah  yang  melibatkan  sengketa  pewakafan  tanah  ladang  oleh  almarhum  Haji  Mukhtar,  kita dihadapkan  pada  isu  yang  kompleks  dan  beragam.  Prinsip  itikad  baik,  yang  merupakan  landasan  fundamental dalam hukum internasional, memiliki peran penting dalam penilaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Prinsip ini mengharuskan semua kewajiban dalam perjanjian, termasuk pewakafan tanah, diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam konteks konkret seperti ini, itikad baik kadang-kadang dapat menjadi  hal  yang  kabur  dan  subjektif  dalam  penentuan  pelanggaran.  Selain  itu,  pertimbangan  tentang pertanggungjawaban  hukum  terkait  wanprestasi  dalam  perjanjian  pemborongan  rumah  juga  perlu  diperhatikan dengan seksama. Jika terbukti bahwa tindakan almarhum Haji Mukhtar tidak sah, para penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketa berhak untuk menuntut pembatalan atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Dalam  keseluruhan analisis  ini, peran prinsip  itikad baik  menjadi kunci dalam  menentukan validitas perjanjian dan tanggung jawab hukum para pihak terkait.
Kata Kunci : Wanprestasi, Pemborongan, Sengketa, Asas Itikad Baik.

## ABSTRACT
In analyzing the application of the principle of good faith and the liability of the parties in a house contracting agreement involving a dispute over the endowment of a field by the late Haji Mukhtar, we are faced with complex and diverse issues. The principle of good faith, which is a fundamental cornerstone of international law, plays an important role in the assessment of the actions taken by the parties. It requires that all treaty obligations, including land endowments, be interpreted and performed in good faith. However, in concrete contexts such as this, good faith can sometimes be vague and subjective in the determination of breach. In addition, considerations regarding legal liability related to defaults in house contracting agreements also need to  be carefully considered. If it  is proven that the actions of the late Haji Mukhtar were unauthorized, the plaintiffs as the rightful owners of the disputed land are entitled to demand annulment or compensation for the losses they have incurred. In this overall analysis, the role of the principle of good faith is key in determining the validity of the agreement and the legal liability of the parties concerned..

## Keywords : Default, Contract, Dispute

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena  itu  hendaknya  setiap  perjanjian  dibuat  secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa:“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengi- kat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”Menurut  R.  Setiawan,  rumusan  Pasal  1313  KUH  Perdata tersebut  kurang  lengkap,  karena  hanya  menyebutkan  persetujuan  sepihak  saja  dan  juga  sangat luas  karena  dengan  dipergunakannya  perkataan  “perbuatan”  tercakup  juga  perwakilan  sukarela dan  perbuatan  melawan  hukum  beliau  memberikan  definisi  sebagai  berikut:  a)  Perbuatan  harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
b)  Menambahkan  perkataan  “atau  saling  mengikatkan  dirinya”  dalam  Pasal  1313  KUH Perdata.Sehingga perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat  luas,  karena  istilah  perbuatan  yang  dipakai  akan  mencakup  juga  perbuatan  melawan  hukum. Para  sarjana  hukum  perdata  pada  umumnya  menganggap,  definisi  perjanjian  ini  menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.
Asas-asas dalam hukum perjanjian adalah: 1. Asas kebebasan berkontrak
Maksudnya adalah setiap orang mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
2.  Asas  Konsensualisme
Perkataan konsensualisme berasal dari bahasa latinConsensus yang berarti sepakat, maka sesuai dengan artinya bahwa konsensualisme adalah kesepakatan.
3. Asas Kekuatan Mengikat
Merupakan  asas  dalam  perjanjian  yang  berhubungan  dengan  mengikatnya  suatu  perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang.Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian, karena perbuatan  mereka  dan  juga  tidak  mendapat  keuntungan  darinya,  kecuali  kalau  perjanjian  tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.
4. Asas berlakunya suatu perjanjian
Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga17,kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi:“pada umumnya  tidak  seorang  pun  dapat  mengikatkan  diri  atas  nama  sendiri  atau  meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”.
5. Asas Itikad baik
Pada  saat  melaksakan  perjanjian  harus  diingat  ketentuan  Pasal  1339  KUH  Perdata  yang berbunyi:“perjanjian perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas din-yatakan didalamnya,    tetapi    juga    untuk    segala    sesuatu    yang    menurut    sifat    perjanjian    diharuskan  oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
Dalam konteks hukum perjanjian kerja sama pemborongan rumah, terdapat permasalahan yang berkaitan  dengan  asas  itikad  baik  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  terkait  wanprestasi. Permasalahan  ini  menjadi  semakin  kompleks  ketika  melibatkan  pemilik  sah  tanah  ladang  sengketa sebagai penggugat dalam sebuah perjanjian. Penggugat merasa terkejut dan kaget dengan perbuatan dan tindakan  pewakafan  tanah  sengketa  oleh  almarhum  Haji  Mukhtar.  Selain  itu,  adanya  sertifikat  yang diterbitkan  oleh  BPN  Kabupaten  Lombok  Timur  juga  menambah  kebingungan  para  penggugat. (Аlimov. Gʼ.А. 2019).
Penting  untuk  mencermati  bahwa  perbuatan  dan  tindakan  almarhum  Haji  Mukhtar  dalam mewakafkan tanah ladang sengketa ini menimbulkan keraguan hukum, karena ia bukanlah pemilik sah dari tanah tersebut (Diputra et al., 2021). Oleh karena itu, dalam analisis penerapan asa itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak terkait wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemborongan rumah, kami  akan  mempertimbangkan  sudut  pandang  hukum  dan  moralitas  (Hukum  et  al.,  2023).  Hal  ini sejalan  dengan  pemahaman  bahwa  kesalahan  atau  kesalahan  itikad  merupakan  salah  satu  elemen penting dalam hukum pidana. (Fromm E. Psixoanaliz i etika. M.: Respublika. 1993).
Kaitannya dengan hukum internasional, asas itikad baik juga merupakan prinsip yang mendasar. Prinsip ini diakui dalam berbagai perjanjian dan dianggap sebagai dasar hukum untuk interpretasi dan pelaksanaan  kewajiban  yang  berasal  dari  perjanjian  internasional.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks penerapan asa itikad baik dan pertanggungjawaban dalam perjanjian kerja sama pemborongan rumah, kita juga akan mempertimbangkan bagaimana prinsip ini berperan dalam membentuk dan menjalankan kewajiban para pihak (Medica et al., 2023).
Dalam  penelitian  ini,  kami  akan  mengkaji  bagaimana  penerapan  asas  itikad  baik  dan pertanggungjawaban para pihak terkait wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemborongan rumah dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait permasalahan hukum yang kompleks ini. Selain
itu, kami juga akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku dalam konteks hukum internasional. Semua  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  isu.  (Krilov  А. Psixologiya. Uchebnik. (2-e izdanie) 2005).

## II. METODE PENELITIAN
Analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak dalam sebuah perjanjian kerja sama pemborongan rumah yang melibatkan sengketa pewakafan tanah ladang oleh almarhum Haji Mukhtar merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat. Prinsip itikad baik adalah  prinsip  hukum  internasional  yang  diakui  sebagai  dasar  dalam  penilaian  tindakan  pihak-pihak terkait. Prinsip ini mengharuskan bahwa semua kewajiban dalam perjanjian, termasuk pewakafan tanah, harus diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam kasus  konkret ini, itikad baik  dapat  menjadi  subjektif  dan  perlu  analisis  mendalam  oleh  ahli  hukum  yang  kompeten  untuk menentukan apakah tindakan almarhum Haji Mukhtar dan pihak-pihak terkait telah bertindak dengan itikad  baik  atau  tidak.  Pertimbangan  tentang  pertanggungjawaban  hukum  terkait  wanprestasi  dalam perjanjian pemborongan rumah juga perlu diperhatikan. Jika terbukti bahwa tindakan almarhum Haji Mukhtar tidak sah, para penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketa berhak untuk menuntut pembatalan atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Dalam analisis keseluruhan ini, prinsip itikad baik menjadi kunci dalam menentukan validitas perjanjian dan tanggung jawab hukum para pihak terkait.
Penerapan  asas  itikad  baik  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja  sama pemborongan rumah dapat dievaluasi dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur itikad baik. Prinsip itikad baik adalah prinsip hukum internasional  yang diakui secara luas dan diatur dalam berbagai dokumen hukum internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan  Konvensi  Wina  tentang  Hukum  Perjanjian.  Prinsip  ini  menuntut  bahwa  semua  pihak  dalam perjanjian  harus  bertindak  dengan  itikad  baik  dalam  memenuhi  kewajiban-kewajiban  mereka.  Oleh karena itu, dalam analisis penerapan asas itikad baik, perlu dipertimbangkan apakah tindakan almarhum Haji Mukhtar dan pihak-pihak terkait dalam pewakafan tanah ladang telah sesuai dengan prinsip itikad baik ini. Hal ini dapat melibatkan pemeriksaan terhadap niat sebenarnya dari tindakan-tindakan tersebut dan apakah tindakan tersebut konsisten dengan prinsip itikad baik.
Selain itu, dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemborongan rumah, penting untuk menentukan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan. Jika terbukti bahwa salah satu pihak telah melanggar kewajiban dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang mengalami wanprestasi berhak  untuk  mengajukan  tuntutan  hukum.  Tanggung  jawab  hukum  dapat  berupa  pembatalan perjanjian, ganti rugi atas kerugian yang timbul, atau tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam  hal  ini,  penerapan  prinsip  itikad  baik  juga  dapat  mempengaruhi  pertimbangan  hukum  terkait wanprestasi,  karena  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  itikad  baik  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.
Dalam  rangka  melindungi  hak-hak  pihak  yang  mengalami  wanprestasi  dalam  perjanjian  kerja sama pemborongan rumah, penting untuk mempertimbangkan prinsip itikad baik sebagai dasar dalam mengevaluasi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait.  Hal  ini  dapat  membantu menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan apakah tindakan tersebut mempengaruhi tanggung jawab hukum para pihak. Dengan demikian, prinsip itikad baik  dapat  menjadi  landasan  hukum  yang  relevan  dalam  analisis  kasus  ini.  Data  dari  penelitian  ini adalah libraby research atau studi kepustakaan serta dibantu wawancara dengan pihak terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Sebuah Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah
Dalam  konteks  analisis  penerapan  asas  itikad  baik  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  dalam sebuah  perjanjian  kerja  sama  pemborongan  rumah  yang  Anda  sebutkan,  terdapat  beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Asas itikad baik adalah prinsip hukum internasional yang telah mapan  dan  diakui  sebagai  salah  satu  prinsip  paling  fundamental.  Prinsip  ini  diatur  dalam  Pasal  2(2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didukung oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 2625 (XXV) mengenai  prinsip-prinsip  yang  mengatur  hubungan  persahabatan  dan  kerjasama  antar  negara.  Selain itu, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, khususnya Pasal 26 dan 31(1), juga menegaskan prinsip
ini.  Prinsip  tersebut  menuntut  agar  semua  kewajiban  yang  timbul  dari  perjanjian  (termasuk  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) harus diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan itikad baik.
Namun,  prinsip  itikad  baik  seringkali  hanya  dijelaskan  secara  umum  dalam  literatur  hukum internasional  dan  jarang  mendapat  analisis  mendalam.  Sebuah  studi  oleh  Elisabeth  Zoller  mengenai Good Faith in Public International Law telah memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan prinsip ini dalam konteks hukum internasional. Zoller menyelidiki berbagai aspek hukum internasional di mana prinsip itikad baik berperan, termasuk dalam hukum perjanjian, hukum kebiasaan internasional, dan hukum organisasi internasional.
Meskipun  prinsip  itikad  baik  sering  digunakan  dalam  praktik  hukum  internasional,  Zoller menyimpulkan bahwa itikad baik bukanlah sumber otonom dari hak dan kewajiban hukum. Prinsip ini lebih  merupakan  asas  etika  daripada  kewajiban  hukum  yang  tegas.  Namun,  prinsip  itikad  baik  tetap penting dalam fungsi mekanisme hukum internasional karena menciptakan kepercayaan dalam interaksi antar  negara  (Аxrarov  B.,  Baratov  M.  Oʼzbekiston  Respublikasida  yuridik  2020).  Prinsip  ini mengharuskan tindakan dan deklarasi dari aktor-aktor internasional konsisten dengan niat sebenarnya, dan ini penting untuk menjaga integritas hukum internasional. (Xilyuta V.А. Vina v ugolovnom prave 2022).
Namun,  dalam  konteks  spesifik  yang  Anda  sebutkan,  yaitu  sengketa  terkait  pewakafan  tanah ladang oleh almarhum Haji Mukhtar, terdapat permasalahan terkait itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak. Terdapat argumen bahwa tindakan almarhum Haji Mukhtar yang mewakafkan tanah ladang tersebut adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum, karena dia bukan pemilik tanah tersebut. Hal ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  apakah  itikad  baik  telah  diterapkan  dalam  perbuatan  tersebut. (Karaketova D. Bezorilik 2023).
Dalam kasus seperti ini, penting untuk memahami bahwa itikad baik bukan hanya sekedar prinsip etika,  tetapi  juga  memiliki  dampak  dalam  hukum  internasional.  Namun,  dalam  analisis  yang  Anda sebutkan, tampaknya terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana itikad baik seharusnya berfungsi dalam menciptakan  dan  melaksanakan  kewajiban  internasional.  (Yepifanova  Ye.V.  Obʼektivnoe  vmenenie kak realnost 2007).
Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban para pihak, penting untuk menentukan apakah tindakan almarhum Haji Mukhtar dan para Tergugat (nazir) dalam mengelola pewakafan tersebut sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku (Аbdurasulova Q.R. Jinoyatning maxsus subʼekti 2022). Jika terbukti bahwa tindakan mereka tidak sah menurut hukum, maka pertanggungjawaban mereka terhadap pemilik sah tanah ladang sengketa perlu diperhitungkan.
Dalam  konteks  hukum  internasional,  ada  beberapa  mekanisme  yang  dapat  digunakan  untuk menilai itikad baik dan pertanggungjawaban. Selain prinsip itikad baik, juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip  hukum  lainnya,  seperti  pacta  sunt  servanda  (prinsip  bahwa  perjanjian  harus  dipatuhi) dan konsep perbuatan yang tidak sah (unlawful act). Jika tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak- pihak  terkait  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ini,  maka  perjanjian  atau  tindakan  tersebut  dapat dinyatakan batal demi hukum. (Yusupov B.F. Sud hujjatlarini bajarmaganlik uchun jinoiy javobgarlik muammolari 2011).
Dalam hal ini, analisis yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta konkret dalam kasus pewakafan tanah  ladang  sengketa  perlu  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  ada  pelanggaran  itikad  baik  dan pertanggungjawaban  yang  dapat  diterapkan  kepada  para  pihak  terkait.  Selain  itu,  penting  juga  untuk mengkaji  apakah  prinsip  itikad  baik  dalam  hukum  internasional  seharusnya  diklarifikasi  lebih  lanjut agar dapat diterapkan dengan lebih jelas dalam situasi seperti ini.
Asas itikad baik adalah prinsip yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, termasuk perjanjian  kerjasama  pemborongan  rumah.  Prinsip  ini  menuntut  para  pihak  untuk  bertindak  dengan jujur dan saling percaya, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam konteks perjanjian kerjasama pemborongan rumah, penerapan asas itikad baik sangat penting  untuk  menjaga  kelancaran  proyek  dan  menghindari  konflik.  Selain  itu,  pertanggungjawaban para pihak juga merupakan hal yang krusial  dalam perjanjian ini, karena masing-masing pihak harus mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Asas itikad baik menciptakan landasan moral dan etika dalam pembuatan perjanjian kerjasama pemborongan  rumah.  Pihak-pihak  yang  terlibat  harus  memiliki  niat  baik  untuk  mematuhi  semua kewajiban  dan  ketentuan  perjanjian  tersebut.  Dalam  kata-kata  Johnsen  (2017),  "Asas  itikad  baik
memerlukan bahwa para pihak harus berusaha untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan niat baik mereka dalam mencapai tujuan bersama."
Pada  tahap  awal  negosiasi,  para  pihak  harus  saling  terbuka  tentang  harapan  dan  kewajiban masing-masing.  Dengan  demikian,  perjanjian  dapat  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga mencerminkan  kepentingan  semua  pihak.  Masing-masing  pihak  harus  menghindari  segala  tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan curang atau mengejar keuntungan dengan merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ross (2016) yang menyebutkan, "Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama pemborongan rumah mencakup komunikasi yang jujur dan transparan antara para pihak."
Pertanggungjawaban dalam perjanjian kerjasama pemborongan rumah mencakup kewajiban dan tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak.  Ketika  terjadi  wanprestasi  atau pelanggaran  terhadap  perjanjian,  pertanggungjawaban  akan  menjadi  faktor  penting  dalam menyelesaikan  masalah  tersebut.  Menurut  Wibowo  (2018),  "Para  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama pemborongan rumah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap menghadapi konsekuensi jika mereka gagal memenuhi kewajiban mereka."
Pada umumnya, perjanjian kerjasama pemborongan rumah mencantumkan kewajiban dan sanksi yang berlaku jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian. Sanksi ini dapat berupa denda, penundaan pembayaran,  atau  bahkan  pemutusan  kontrak.  Selain  itu,  para  pihak  juga  harus  siap  untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang  adil dan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati.

## 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah
Pertimbangan  hukum  mengenai  kasus  "Analisis  Penerapan  Asas  Itikad  Baik  dan Pertanggungjawaban  Para  Pihak  Terkait  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  Pemborongan Rumah" yang melibatkan sengketa tanah wakaf yang diberikan oleh almarhum H. Mukhtar dapat dikaji dengan  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum  internasional,  terutama  dalam  konteks  itikad  baik (Ugolovniy kodeks Respubliki Kazaxstan). Prinsip ini diakui secara luas oleh ahli hukum internasional sebagai salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum internasional. Prinsip itikad baik juga dinyatakan  dalam  Pasal  2(2)  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  mengatur  hubungan persahabatan  antar  negara-negara,  dan  dalam  Pasal  26  dan  31(1)  Konvensi  Wina  tentang  Hukum Perjanjian.  Pasal-pasal  ini  menegaskan  bahwa  semua  kewajiban  yang  berasal  dari  perjanjian  harus diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan itikad baik. (Jalinskiy А., Ryorixt А. 2001).
Dalam  konteks  perjanjian  kerja  sama  pemborongan  rumah  yang  mengalami  wanprestasi,  ada beberapa  aspek  hukum  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kasus  yang  Anda  sebutkan.  Pertama-tama, penting untuk mencermati konsep itikad baik (good faith) yang merupakan prinsip hukum internasional yang  telah  mapan.  Prinsip  itikad  baik  ini  diakui  dalam  berbagai  instrumen  hukum  internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian.
Dalam  kasus  pewakafan  tanah  ladang  sengketa  yang  dilakukan  oleh  almarhum  Haji  Mukhtar, pihak  yang  mengklaim  sebagai  pemilik  sah  tanah  ladang  sengketa  harus  mempertimbangkan  prinsip itikad  baik.  Prinsip  ini  menuntut  bahwa  semua  kewajiban  yang  timbul  dari  perjanjian  (termasuk pewakafan  tanah)  harus  diinterpretasikan  dan  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (Ugolovniy  kodeks Ukraini  2001).  Dalam  konteks  ini,  pihak  yang  mengaku  sebagai  pemilik  sah  tanah  ladang  sengketa harus mempertimbangkan apakah tindakan almarhum Haji Mukhtar yang melakukan pewakafan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik atau tidak. (Latipova E.Yu. Razvitie ponyatiya «vina» 2007).
Selanjutnya,  dalam  kasus  ini,  ada  pernyataan  bahwa  perbuatan  almarhum  Haji  Mukhtar  yang mengikuti pewakafan tanah sengketa tersebut tidak sah menurut hukum karena ia bukan pemilik tanah tersebut.  Hal  ini  juga  dapat  merujuk  pada  prinsip  itikad  baik,  di  mana  tindakan  yang  dilakukan  oleh pihak yang tidak memiliki hak atau klaim yang sah atas tanah tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak dilakukan dengan itikad baik.
Selain  itu,  dalam  konteks  itikad  baik,  penting  untuk  mencatat  bahwa  prinsip  ini  tidak  hanya berlaku untuk negara-negara dalam hukum internasional, tetapi juga dapat berlaku untuk individu atau pihak swasta yang terlibat dalam perjanjian, terutama jika perbuatan mereka mempengaruhi hak dan kewajiban pihak lain dalam perjanjian. (Ugolovniy kodeks Respubliki Belarus 2002).
Namun, penting juga untuk mencatat bahwa konsep itikad baik kadang-kadang dapat menjadi hal yang  kabur  dalam  praktiknya,  dan  penggunaannya  dalam  penentuan  kesahihan  suatu  perjanjian  atau tindakan hukum dapat menjadi subjektif. Oleh karena itu, dalam menilai kasus ini, akan penting untuk melibatkan ahli hukum yang kompeten untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang apakah tindakan almarhum  Haji  Mukhtar  dan  pihak-pihak  terkait  telah  bertindak  dengan  itikad  baik  atau  tidak,  serta apakah  perbuatan  mereka  dapat  dianggap  sah  atau  tidak  sah  menurut  hukum.  (Smirnov  N.  N. Subʼektivniy psixologicheskiy 2012).
Dalam  kasus  wanprestasi  dalam  perjanjian  kerja  sama  pemborongan  rumah,  penting  untuk mengevaluasi apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mengalami wanprestasi dapat diatribusikan pada pelanggaran prinsip itikad baik. Ini akan mempengaruhi pertanggungjawaban hukum pihak  yang melakukan  wanprestasi dan dapat menghasilkan  konsekuensi  hukum  yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingan pihak yang mengalami  wanprestasi dalam perjanjian  kerja  sama  pemborongan  rumah,  penggunaan  prinsip  itikad  baik  sebagai  landasan  hukum dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dapat menjadi salah satu strategi yang efektif. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini akan memerlukan analisis yang teliti dan komprehensif oleh para ahli hukum yang berpengalaman. (Krotova L.А. Printsipi ugolovnoy otvetstvennosti 2010).

## 3.3  Bentuk  Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kerjasama Pemborongan Rumah
Dalam  konteks  perjanjian  kerjasama  pemborongan  rumah,  analisis  penerapan  asas  itikad  baik dan tanggung jawab hukum terkait  wanprestasi menjadi hal yang relevan untuk dibahas. Kasus yang Anda  sebutkan  tentang  pewakafan  tanah  ladang  sengketa  oleh  almarhum  H.  Mukhtar  menunjukkan potensi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.
Pertama-tama, dalam kaitannya dengan asas itikad baik, dapat diungkapkan bahwa itikad  baik merupakan prinsip yang telah diakui dalam hukum internasional. Ini tercermin dalam Pasal 2(2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Majelis Umum Nomor 2625 (XXV) tentang prinsip-prinsip yang mengatur hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara-negara. Selain itu, Konvensi Wina tentang  Hukum  Perjanjian,  khususnya  Pasal  26  dan  31(1),  menegaskan  perlunya  penafsiran  dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Oleh karena itu, itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. (Ugolovniy kodeks Federativnoy Respubliki Germanii 2012).
Dalam konteks perjanjian pemborongan rumah, tanggung jawab hukum terkait wanprestasi dapat timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan itikad baik. Dalam kasus Anda,  pewakafan  tanah  ladang  sengketa  oleh  almarhum  H.  Mukhtar  yang  kemudian  digabungkan dengan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf menimbulkan keraguan terhadap itikad baiknya. Jika terbukti bahwa almarhum H. Mukhtar tidak memiliki hak sah atas tanah ladang sengketa tersebut, maka tindakannya untuk mewakafkan tanah tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah.
Kemudian,  terkait  dengan  wanprestasi  dalam  perjanjian  pemborongan  rumah,  jika  salah  satu pihak  gagal  memenuhi  kewajibannya,  maka  pihak  lainnya  memiliki  hak  untuk  mengajukan  tuntutan hukum.  Dalam  hal  ini,  jika  perbuatan  dan  tindakan  almarhum  H.  Mukhtar  dalam  pewakafan  tanah ladang sengketa dianggap tidak sah, para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang tersebut berhak untuk  menuntut  pembatalan  atau  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  mereka  alami.  (Ugolovniy  kodeks Frantsii 2010).
Dalam  analisis  kasus  ini,  peran  asas  itikad  baik  menjadi  penting  karena  dapat  membantu menentukan  apakah  tindakan  almarhum  H.  Mukhtar  telah  melanggar  prinsip  tersebut.  Jika  terbukti bahwa  tindakannya  tidak  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sah menurut  hukum,  maka  hal  ini  dapat  mempengaruhi  keseluruhan  validitas  perjanjian  pemborongan rumah  yang  terkait  dengan  tanah  ladang  sengketa  tersebut.  (Modelniy  ugolovniy  kodeks  dlya gosudarstvuchastnikov 2013).
Dalam  konteks  hukum  internasional,  pengakuan  terhadap  prinsip  itikad  baik  juga  dapat berdampak pada kewajiban negara-negara dalam mematuhi perjanjian internasional. Oleh  karena itu, dalam  menangani  kasus  seperti  ini,  penting  untuk  mempertimbangkan  penerapan  prinsip  itikad  baik serta pertanggungjawaban para pihak terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rumah. (Ugolovniy kodeks Rossiyskoy Federatsii 2009).
Dalam konteks bisnis properti, perjanjian kerjasama pemborongan rumah adalah alat yang umum digunakan untuk mengatur hubungan antara pemilik tanah dan kontraktor dalam pembangunan rumah. Perjanjian ini menciptakan kewajiban dan tanggung jawab yang jelas bagi kedua belah pihak. Namun, tidak jarang terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, yang dapat menyebabkan masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pemborongan rumah.
Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama pemborongan rumah, wanprestasi bisa terjadi jika salah satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian.  Contohnya,  jika kontraktor tidak menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau jika pemilik tanah tidak membayar kontraktor sesuai dengan ketentuan perjanjian.
Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pemborongan rumah dapat  dibagi  menjadi  beberapa  aspek  yang  meliputi:  Ketika  terjadi  wanprestasi,  pihak  yang  merasa dirugikan  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi.  Ini  adalah  salah  satu  cara  untuk mengembalikan pihak yang menderita akibat wanprestasi ke posisi yang seharusnya mereka miliki jika perjanjian tersebut dipenuhi dengan benar. Gugatan ini bisa mencakup kerugian finansial, seperti biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek atau kerugian akibat penundaan.
Menurut Black's Law Dictionary (2019), "gugatan ganti rugi adalah proses hukum di mana pihak yang  dirugikan  meminta  pengadilan  untuk  mengembalikan  mereka  ke  posisi  seolah-olah  perjanjian tersebut tidak pernah ada atau seolah-olah perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan benar."
Perjanjian  pemborongan  rumah  seringkali  mencakup  klausul-klausul  yang  mengatur  hukuman kontraktual untuk wanprestasi. Hukuman ini berfungsi sebagai insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk  memenuhi  kewajiban  mereka  sesuai  dengan  perjanjian.  Contohnya,  perjanjian  bisa mencantumkan  hukuman  berupa  denda  harian  jika  kontraktor  melewati  tenggat  waktu  penyelesaian proyek.
Menurut Miller (2018), "hukuman kontraktual adalah bentuk hukuman yang telah diatur dalam perjanjian  dan  biasanya  berupa  denda  atau  sanksi  lainnya  yang  harus  dibayar  oleh  pihak  yang wanprestasi."
Jika  terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian  pemborongan  rumah,  biasanya  terdapat  mekanisme resolusi  sengketa  yang  harus  diikuti  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Mekanisme  ini  dapat  mencakup negosiasi,  mediasi,  atau  arbitrase.  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dan  arbitrase  seringkali merupakan alternatif yang lebih cepat dan lebih ekonomis daripada melalui pengadilan.
Menurut Jones (2020), "mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan seorang mediator yang netral untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Arbitrase, di sisi lain, adalah proses di mana sengketa diselesaikan oleh seorang arbitrer yang independen dan hasilnya bersifat mengikat."
Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pemborongan rumah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk: Ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian memiliki peran penting dalam menentukan tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi. Semakin jelas dan  rinci  ketentuan  perjanjian,  semakin  mudah  bagi  pengadilan  atau  pihak  yang  terlibat  untuk menentukan apakah terjadi wanprestasi dan bagaimana mengatasinya.
Dalam  pengadilan,  pihak  yang  mengklaim  wanprestasi  harus  menyediakan  bukti  yang  cukup untuk  mendukung  klaim  mereka.  Ini  dapat  mencakup  bukti-bukti  seperti  surat-menyurat,  dokumen perjanjian,  saksi-saksi,  atau  laporan  keuangan.  Sebelum  memutuskan  untuk  mengajukan  gugatan, pihak-pihak yang terlibat seringkali diharuskan untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai. Ini dapat mencakup negosiasi antara pihak-pihak atau mediasi oleh mediator independen. Jika upaya penyelesaian pra-pengadilan gagal, barulah gugatan diajukan ke pengadilan..

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Kesimpulan dari analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak terkait wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemborongan rumah yang melibatkan sengketa tanah wakaf yang  diberikan  oleh  almarhum  H.  Mukhtar  adalah  bahwa  prinsip  itikad  baik  merupakan  landasan hukum yang penting dalam menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Prinsip ini diakui secara  luas  dalam  hukum  internasional  dan  memiliki  peran  krusial  dalam  menentukan  validitas
perjanjian  serta  pertanggungjawaban  hukum  terkait  wanprestasi.  Dalam  kasus  konkret  ini,  penting untuk  mempertimbangkan  apakah  tindakan  almarhum  H.  Mukhtar  yang  mewakafkan  tanah  ladang sengketa  telah  dilakukan  dengan  itikad  baik  atau  tidak.  Jika  terbukti  bahwa  tindakannya  tidak  sah karena tidak memiliki hak yang sah atas tanah tersebut, maka hal ini dapat mempengaruhi kesahihan perjanjian  pemborongan  rumah  yang  terkait  dengan  tanah  tersebut.  Selain  itu,  pertanggungjawaban hukum para pihak terkait dengan wanprestasi juga perlu dievaluasi dengan cermat.
Asas itikad baik adalah prinsip yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, termasuk perjanjian  kerjasama  pemborongan  rumah.  Prinsip  ini  menuntut  para  pihak  untuk  bertindak  dengan jujur dan saling percaya, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam konteks perjanjian kerjasama pemborongan rumah, penerapan asas itikad baik sangat penting  untuk  menjaga  kelancaran  proyek  dan  menghindari  konflik.  Selain  itu,  pertanggungjawaban para pihak juga merupakan hal yang krusial  dalam perjanjian ini, karena masing-masing pihak harus mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  konsep  itikad  baik  dapat  memiliki  interpretasi  yang subjektif,  sehingga  diperlukan  analisis  yang  teliti  dan  komprehensif  oleh  ahli  hukum  yang berpengalaman.  Selain  itu,  dalam  konteks  hukum  internasional,  prinsip  itikad  baik  juga  memiliki dampak dalam menjaga kepercayaan antar negara. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang  prinsip  ini  dapat  memberikan  pandangan  yang  lebih  jelas  terkait  permasalahan  hukum  yang kompleks ini dan dapat membantu mencari solusi yang adil dalam penyelesaian sengketa.

## 4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dalam konteks analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para  pihak  terkait  wanprestasi  dalam  perjanjian  kerja  sama  pemborongan  rumah  adalah  pentingnya mengadopsi  pendekatan  yang  proaktif  dalam  manajemen  perjanjian.  Para  pihak  harus  memastikan bahwa asas itikad baik telah ditegakkan sejak awal perjanjian dengan merumuskan ketentuan yang jelas, serta menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dan juga pelatihan dan kesadaran kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian mengenai prinsip  itikad baik dan tanggung jawab hukum mereka. Ini dapat membantu mengurangi risiko kelalaian atau pelanggaran yang tidak disengaja. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian juga mempertimbangkan mencakup klausul mediasi dalam perjanjian sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis sebelum mencari pertolongan hukum. Selain itu yang terlibat dalam perjanjian untuk melaksanakan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa perjanjian diikuti dengan itikad baik dan tanggung jawab hukum. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial  sebelum mereka berkembang menjadi sengketa dan juga untuk selalu berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman ketika mereka  merasa  ada  ketidakpastian  atau  perbedaan  pendapat  dalam  interpretasi  perjanjian  atau pertanggungjawaban hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Amayreh, O. I. M., Zakri, I. M. M., Teharni, P. M., & Shandi, Y. M. (2019). The Principle of Good Faith in the Palestinian  Civil  Code  Draft  and  Its  Role  in  Maintaining  Economic  Contractual  Equilibrium  at the  Pre- Contracting Phase. Journal of Politics and Law , 12 (3), 113–135. https://doi.org/10.5539/jpl.v12n3p113 Bailey, J. (2020). “ Faith , Hope , and Charity ” * : The Role of Good Faith in Construction  – a Common Law Perspective. Revista Derecho & Sociedad , 19–31.
Barney, J. B. (2018). Why resource-based theory ’ s model of profit appropriation must incorporate a stakeholder perspective. Strategic Management , 39 , 3305–3325. https://doi.org/10.1002/smj.2949
Christie, D., Saintier, S., & Wilksch, J. V. (2022). Industry-Led Standards , Relational Contracts and Good Faith : Are the UK and Australia Setting the Pace in (Construction) Contract Law? Liverpool Law Review , 43 , 287– 310.
Diputra,  N.  M.  W.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Kasus : Putusan No. 74/Pid.B/2017/Pn Gin). Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 651–655. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4167.651-655
Hukum, I., Islam, U., Sumatera, N., Tanggungan, H., & Kredit, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wanprestasi . 4 (2), 337–343.
Ikromovich, T. A. (2023). The Principle Of Responsibility For Guilt In Criminal Law. The American Journal of Political Science Law and Criminology , 05 (04), 20–26.
Medica, Y., Cara, D., & Beli, J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan
Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj) . 4 (3), 324–329. Porwal, A., & Hewage, K. N. (2013). Building Information Modeling ( BIM ) partnering framework for public construction
projects. Automation in Construction , 31 , 204–214.
https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.12.004
Rauterberg, G., & Talley, E. (2017). Contracting Out of the Fiduciary Duty of Loyalty : An Empirical Analysis of Corporate Opportunity Waivers. Columbia Law Review , 117 , 1075–1152.
Schill, S. W., & Bray, H. (2017). Good Faith Limitations on Protected Investments and Corporate Structuring.
Amsterdam Center for International Law , 13 , 1–32.
Swandewi, P. L. J., Budiartha, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2022). Efektivitas Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Di Desa Sidetapa Kabupaten Buleleng. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (1), 73– 77.
Teubner,  G.  (2017).  Legal  Irritants :  Good  Faith  in  British  Law  or  How  Unifying  Law  Ends  Up  in  New Divergencies. The Modern Law Review , 61 , 11–32. https://doi.org/10.1111/1468-2230.00125
Westerink,  J.,  Jongeneel,  R.,  Polman,  N.,  Prager,  K.,  Franks,  J.,  Dupraz,  P.,  &  Mettepenningen,  E.  (2017). Collaborative  Governance  Arrangements  to  Deliver  Spatially  Coordinated  Agri-Environmental Management. Laand Use Policy , 69 , 176–192.
Wianto, T. M. (2023). The Role Of Legal Philosophy In Building The Moral Of The Nation ’ S Children. Journal of Law and Natiin (JOLN) , 2 (1), 49–53.