## FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERBITAN PAS KECIL DAN KESEMPURNAAN KAPAL DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
Lisda Van Gobel & Arman Aligi
STIA Bina Taruna Gorontalo
lisdavangobel69@gmail.com 1 & bukujurnalstia@binataruna.ac.id 2

## ABSTRAK
Tujuan penlitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo  Utara.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini adalah  jenis  penelitian  deskripsi  kualitatif  dengan  menggunakan  tekhnik pegimputan  data  yaitu  observasi  dan  wawancara  mendalam  kepada  sejumlah informan  dan  melakukan  pencatatan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dari  segi  standar  kelayakan  kapal  seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin kapal yang sering belum sesuai dengan ketentuan  dalam  penerbitan  pas  kecil  dan  kesempurnaan  kapal,  sehingga  hal  itu menghambat  penerbitan  pas  kecil  dan  kesempurnaan  kapal  oleh  Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari segi pendukung keselamatan kapal yang  berada  di  kapal  nelayan  sering  juga  belum  memenuhi  syarat,  seperti  ban pelampung,  jaket  pelampung,  sekoci,  radio  komunnikasi,  sehingga  hal-hal tersebut  menyebabkan  salah  satu  penghambat  dalam  penerbitan  pas  kecil  dan kesempurnaan  kapal  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Gorontalo  Utara,  Dari  segi  administrasi  kepemilikan  kapal  nelayan  belum memenuhi syarat atau belum dipenuhi dalam hal ini surat kepemilikan kapal dari pemerintah desa setempat yang menjelaskan asal usul dan tahun pembuatan kapal yang tidak diketahui oleh pemiliknya, surat jual beli, foto copy ktp pemilik kapal, serta  surat  ukur  kapal  dari  syahbandar,  sehingga  hal  itu  menghambat  penerbitan pas  kecil  dan  kesempurnaan  kapal  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Sebahagian  besar  pemilik  kapal  belum  memiliki standar  kelayakan  kapal,  pendukung  keselamatan,  dan  administrasi  kepemilikan kapal  sehingga  hal  itu  menyebabkan  penghambat  penerbitan  pas  kecil  dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.
Kata Kunci : Penerbitan, Pas Kecil, Kapal

## PENDAHULUAN
Komitmen  pemerintahan  baru Indonesia  di  bawah  kepemimpinan presiden  Joko  Widodo  dan  wakil presiden  Yusuf   Kalla,   tentang  visi yang  akan  menjadikan  Indonesia
suatu  “Poros  Maritim”  dunia,  pada dasarnya  adalah  suatu  komitmen politik.  Komitmen  politik  tersebut tidak lain adalah implementasi geopolitik Indonesia yang didasarkan pada kenyataan atas
Page 19
konfigurasi NKRI serta posisi geografisnya  yang  berbentuk  negara kepulauan dan berada di posisi silang dunia.  Dengan  jiwa  besar  kita  harus mengatakan  bahwa  Geopoltik  yang dijabarkan kedalam Geostrategi Indonesia  tersebut  telah  terabaikan selama berpuluh-puluh tahun, sehingga Indonesia tak dapat mengambil keuntungan sebesar- besarnya  dari  keadaan  itu  untuk sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia.
Pernyataan  ini  bukan  berarti  bahwa tidak  ada  sama  sekali  pembangunan sektor  maritim  dan  kelautan  dimasa lalu, akan tetapi  hanya karena belum dilakukan  secara  maksimal  karena arah pembangunan kita selalu bervisi kontinental.  Potensi  maritim  negara kita  sungguh  besar  dalam  arti kekayaan  sumber  daya  alam  serta potensi  sumber  daya  buatan  seperti infrastruktur  maritim  yang  masih perlu dikembangkan.
Dari  berbagai  tulisan  dimedia maupun mendengarkan berbagai pendapat pengamat maupun masyarakat  umum  memberi  kesan bahwa  pemahaman  tentang  Poros
Maritim  diartikan  secara  harafiah, yaitu  suatu  jalan  laut  atau  jalur perhubungan  laut  yang  membentang mulai  dari  Aceh  sampai  Papua.
Padahal bila diletakkan dalam kedudukannya dalam proses pengambilan  keputusan  Nasional maka  poros  maritim  hendaknya diartikan sebagai  salah  satu  sektor pembangunan nasional yang ditujukkan untuk mencapai Kepentingan  Nasional  di  bidang ekonomi  (Umumnya  Kepentingan Nasional  akan  selalu  bertumpu  pada tiga  elemen  utama  yaitu:  Politik, Ekonomi dan Militer). Karena berada
dalam Kepentingan Nasional (National  Interest)  maka  sektor pembangunan ini akan berperan menentukan mati hidup negara ini sehingga harus dipertahankan  dengan  segala  daya upaya, dari segala rongrongan, ancaman,  gangguan  serta  tantangan dan sebagainya. Jadi idealnya, perwujudan  Poros  Maritim  kedepan hendaknya dimasukkan kedalam Strategi Keamanan Nasional (National  Security  Strategy)  yang hakekatnya bermuatan pembangunan seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa dan bernegara yaitu politik, ekonomi, sosial  budaya  dan  pertahanan  / keamanan.
Dengan demikian
diharapkan  pembangunan  seluruh aspek  berbangsa  dan  bernegara tersebut akan  berada  dalam  satu pengendalian dan koordinasi  terpadu dari  pemerintah.   Indonesia  dewasa ini  dihadapkan  pada  berbagai  pakta perdagangan baik  regional  maupun internasional.  Contohnya  pada  tahun 2015 akan diberlakukan zona perdagangan bebas Asean yang dengan sendirinya menuntut
Indonesia siap  dalam  segala  aspek untuk  menghadapinya.  Semua  ini akan  menjadi  tantangan  tersendiri bagi  Indonesia, sebab jika tidak, kita hanya akan menjadi arena percaturan bangsa-bangsa  lain  yang  mencari keuntungan  dari  kita  dan  kita  hanya akan menderita kerugian.
Perdagangan dunia masih sangat tergantung pada angkutan lewat laut menggunakan  kapal  laut  karena kapal laut memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sarana angkut   lewat  medium  yang  lain. Disamping memiliki kapasitas
angkutan  yang  sangat  besar,  kapal laut dapat mengangkut berbagai jenis
Page 20
komoditi  baik  padat  maupun  cair, serta  orang,  keberbagai  pelosok dunia dalam jarak dekat maupun jauh menembus  hambatan  cuaca  yang ganas sekalipun. Sejarah telah membuktikan  bahwa  sejak   jaman dahulu  kala  sampai  saat  ini,   kapal laut  telah  memainkan  peranan  besar dalam memajukan dan meningkatkan kemakmuran  dan  kemajuan  bahkan kebudayaan  bangsa-bangsa  didunia agar   perdagangan  antar  Negara dapat  terlaksana  dengan   sempurna, dimana  kapal  laut  sebagai  sarana angkut  utama   dapat  melaksanakan tugasnya  dengan  baik,  maka  3  (tiga) komponen  utama  yang  saling  terkait satu  sama  lain  harus  tersedia  yaitu  : Sarana angkut (kapal), Alur pelayaran,  dan  Pelabuhan/  Area pelabuhan.  Terlaksana  dengan  baik dalam  arti  bahwa  sejak  kapal memuat  barang  dan  berangkat  dari pelabuhan asal, selama dalam perjalanan  melewati  alur  pelayaran, tiba di pelabuhan tujuan dan membongkar muatannya, harus berjalan  dengan  baik  lancar  dan aman,  begitu  kira-kira  idealnya. Namun demikian sudah tercatat sejak dahulu  kala bahwa ketiga komponen tersebut  tidak  pernah  lepas  dari gangguan  keamanan  dan  ancaman keselamatan yang sering kali membawa kerugian besar bagi banyak  pihak.   Oleh  karena  itu disusunlah berbagai hukum , peraturan ,ketetapan dibidang maritime khususnya pelayaran berskala internasional yang mengikat semua Negara maritine didunia yang bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan  terjadinya  gangguan keamanan  dan  keselamatan  kapal dan pelayaran pada umumnya.
Penyelenggaraan  transportasi  laut nasional  yang  efektif,  efisien  dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah  sebagai  infrastruktur  dan tulang punggung kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sesuai dengan  visi  yang  dimiliki  oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mutlak untuk diwujudkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan  dan  standarisasi  teknis  di bidangnya, dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan  kementerian,  pelaksanaan kebijakan  kementerian,  penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian  bimbingan  teknis  dan evaluasi serta pelaksanaan administrasi di bidangnya. Penerapan administrasi yang dimaksudkan dalam bidang perhubungan laut yaitu pas  kecil  dan  keselamatan  kapal perlu  perhatian  khusus  pada  petugas yang  bertugas.  Hal  itu  sangatlah berpengaruh pada tingkat
keselamatan  kapal  dan  penumpang itu  sendiri,  namun  selama  ini  di sebahagian  besar  bidang  perhubngan laut  mengalami  hambatan-hambatan dalam penerapannya, yang diakibatkan  oleh  beberapa  faktor yang  muncul  pada  pemilik  kapal  di pelabuhan Kwandang atau pelabuhan Anggrek    dan  tidak  terkecuali  di seluruh  Kabupaten  Gorontalo  Utara dari  Tolinggula  sampai  Atinggola harus  mengurus  pas  kecil  dan kesempurnaan  kapal.  Terutama  yang dari luar daerah sekitar 59 kapal atau lebih  dianjurkan  mengikuti  aturan  di
Page 21
Dinas  Perhubungan  bidang  laut
Kabupaten Gorontalo Utara .
Di  Kabupaten  Gorontalo  utara khususnya  pada  Dinas  Perhubungan di  bidang  perhubungan  laut  dalam hal  penanganan  kelancaran  aktifitas di bidang kelautan termasuk penanganan Kapal laut yang beroperasi  di  lautan Gorontalo Utara itu  ditangani  langsung  dan  kontinyu oleh para petugas yang ada. Contohnya  standar  kelayakan  kapal yag  digunakan,  dan  pendukung keselamatan  kapal  dan  penumpang, serta  penanganan  terhadap  registrasi Pas  Kapal  di  Pelabuhan  Kwandang dan  Pelabuhan  Anggrek,  jumlah kapal  yang  terdaftar  di  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara  berjumlah  59  kapal  dan kesemuanya  beroperasi  dimasing- masing  wilayah.  semua  Kapal  Laut harus  mengadakan  pengurusan  Pas Kecill  dan  kesempurnaan  tersebut namun kapal yang melakukan pengurusan pas kecil dan kesempurnaan  kapal  tiap  tahun hanya  berjumlah  40  kapal. Surat  pas kecil  ini  dikeluarkan  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara. Pas  kecil  dan  kesempurnaan kapal diberikan kepada kapal nelayan dan penumpang yang berkapasitas  sedang  dan  besar,  pas kecil  dan  kesempurnaan  kapal  akan terbit  bersamaan,  dan  para  pemilik kapal tidak diperkenankan melakukan  kegiatan  atau  aktifitas sebelum  memiliki  pas  kecil  dan keselamatan  kapal  tersebut. Sebagai mana  observasi  awal  dari  peneliti terkait  Penerbitan  Pas  Kecil  Dan Keselamatan Kapal di Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara Sering menjalani musibah.
Yang  menjadi  fenomena  di pelabuhan  anggrek  dan  pelabuhan kwandang ada beberapa kapal penumpang  maupun  nelayan  yang sering  mengalami  masalah  di  saat akan  diterbitkannya  pas  kecil  dan kesempurnaan  kapal  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara,  hal  itu  diakibatkan  oleh standar  kelayakan  Kapal  belum memenuhi  apa  yang  diharapkan, antara lain kualitas mesin yang sudah tua  tapi  masih  digunakan  oleh nelayan,  dan  kapasitas  atau  ukuran kapal  bisa  mencapai  muatan  7  ton namun  ternyata  sebahagian  besar kapasitas kapal belum sesuai.
Masalah berikut adalah kurangnya alat pendukung keselamatan  contoh  sekoci,  jaket pelampung dan pasilitas radio.
Dengan  adanya  kejadian-kejadian yang  terjadi  pada  Kapal  penumpang dan  kapal  nelayan  yang  sering mengalami  masalah  seperti  ketika ada  kapal  yang  tenggelam,  seluruh penumpang tidak bisa menyelamatkan dirinya hanya karena dengan adanya keterbatasan peralatan  pendukung  keselamatan. Misalnya  kurangnya  pasilitas  jaket pelampung,  sekoci.  hal  itu  juga menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam  mengeluarkan  pas  kecil  dan kesempurnaan  kapal  yang  menjadi persyaratan  kapal  untuk  melakukan aktifitas, contoh ban pelampung, live jacket dan  sikoci  penolong,  serta peralatan lainnya yang masik kurang, hal  ini  juga  adalah  salah  satu penghambat untuk diterbitkannya pas kecil kesempurnaan kapal.
Selanjutnya  status  kepemilikan
Kapal juga sangat menentukan terbitnya surat pas kecil dan
Page 22
kesempurnaan  kapal  dari  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara,  namun  pada  kenyataannya masih  banyak  Kapal  Laut  yang belum memenuhi persyaratan administrasi Kepemilikan Kapal, contoh tahun Pembuatan Kapal harus diketahui  oleh  pemilik  kapal,  atau surat  jual  beli  kapal  serta  identitas pemilik  (KTP)  atau  foto  copy  KTP
Pemilik  dan  surat  ukur  kapal  dari sahbanda setempat.
Oleh sebab itu, dengan memperhatikan  hal-hal  yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  penelitian ini akan mencoba mengangkat masalah  dengan  menetapkan  judul penelitian “ Faktor-Faktor Penghambat  Penerbitan  Pas  Kecil Dan  kesempurnaan  Kapal  Di  Dinas
Perhubungan  bidang  laut  Kabupaten Gorontalo Utara ”

## PERMASALAHAN
Bertitik  tolak  dari  uraian  di atas,  maka  rumusan  permasalahan adalah  “Faktor-Faktor  apa  yang menghambat  Penerbitan  Pas  Kecil Dan  Kesempurnaan  Kapal  Di  Dinas bidang perhubungan Laut Di Kabupaten Gorontalo Utara?”

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan  Kapal  Di  Dinas Perhubungan  bidang  perhubungan Laut Di Kabupaten Gorontalo Utara.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat  teoritis:  Manfaat  teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan tentang Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan  Kapal  Di  Dinas Perhubungan Laut Di Dinas Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Manfaat  praktis:  Manfaat  praktis yang diharapkan kiranya dapat dijadikan  sebagai  bahan  informasi alternatif  bagi  pemecahan  masalah yang berkaitan dengan Faktor-Faktor
Penghambat  Penerbitan  Pas  Kecil Dan  Kesempurnaan  Kapal  Di  Dinas
Perhubungan Laut Di Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo
Utara.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitan  kualitatif  yakni bertujuan  untuk  mendeskripsikan atau  menggambarkan  fakta-fakta  di lapangan  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian.  Dalam  penelitian kualitatif  segala  sesuatu  yang  akan dicari  dari  objek  penelitian  belum jelas  dan  pasti  masalahnya,  sumber datanya,  hasil  yang  diharapkan semuanya belum jelas.
Dengan  demikian  pendekatan yang  digunakan  adalah  fenomena yang  terkait  dengan  permasalah Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Keselamatan Kapal Di Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  adalah:  (1)  Standar Kelayakan  Kapal  Yang  dimaksud dengan  standar  kelayakan  kapal dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran mesin dan badan kapal yang digunakan; (2) Pendukung keselamatan  Yang  dimaksud  dengan pendukung keselamatan dalam penelitian  ini  adalah  alat  pendukung keselamatan kapal dan para penumpang, contohnya ban pelampung,  jaket  pelampung  dan lain-lain; (3) Administrasi Kepemilikan  kapal  Yang  dimaksud dengan  Administrasi  Kepemilikan kapal  dalam  peneltian  ini  adalah kelengkapan Surat-suratan kepemilikan  kapal. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Deskripsi hasil penelitian tentang  Faktor-Faktor  Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan  Kapal  Di  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara  diperoleh  melalui  kegiatan wawancara  dengan  menggunakan pedoman wawancara dengan sejumlah informan yang diwawancarai  secara  kualitatif  dan hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## 1. Standar Kelayakan Kapal
Yang  dimaksud  dengan  standar kelayakan kapal dalam 59 buah kapal yang  terdaftar  terdiri  dari  3  buah kapal  penumpang  dan  56  kapal nelayan  adalah  ukuran  mesin  dan badan kapal yang digunakan, standar kelayakan  kapal  sangat  penting  bagi kapal itu sendiri dalam hal
keselamatan dalam melakukan
aktifitas laut. 2. Pendukung Keselamatan Yang dimaksud dengan pendukung keselamatan dalam penelitian  ini  adalah  alat  pendukung keselamatan kapal dan para penumpang, contohnya ban pelampung, jaket pelampung, sekoci, dan radio komunikasi. Namun selama  ini  pendukung  keselamatan tersebut belum dipenuhi oleh beberapa kapal. Berdasarkan penjelasan-penjelasan  dari  informan di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  salah  satu  faktor  penghambat dalam  penerbitan  pas  kecil  dan kesempurnaan  kapal  terletak  pada pasilitas pendukung keselamatan kapal  seperti  ban  pelampung,  dan jaket  pelampung,  sekoci,  dan  radio komunikasi.
3. Administrasi Kepemilikan
Yang dimaksud dengan administrasi Kepemilikan kapal adalah  kelengkapan  Surat-suratan kepemilikan    kapal,  contoh  adalah surat kepemmilikan kapal dari Kepala  Desa  setempat,  surat  ukur kapal  yang  disetujui  oleh  kepala sahbandar  setempat,  foto  copy  Ktp pemilik  kapal.    Hal  itu  penting dimiliki oleh pemilik kapal, menunjukan  bahwa  kapal  tersebut resmi  dimiliki  oleh  seseorang,  serta hal  itu  juga  menjadi  salah  satu persyaratan  untuk  penerbitan  surat pas  kecil  dan  kesempurnaan  kapal. Berdasarkan  uraian  fokus  penelitian di  atas  menunjukan  bahwa  standar kelayakan kapal, pendukung keselamatan, dan administrasi
kepemilikan  kapal  adalah  faktor- faktor  penghambat  dalam  penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal di
Page 24
Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil penelitian  yang  telah  diuraikan  pada bagian lain, maka dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Dari  segi  standar  kelayakan  kapal seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin  kapal  yang sering belum sesuai  dengan  ketentuan  dalam penerbitan Pas kecil dan kesempurnaan kapal, sehingga hal itu menghambat  penerbitan  pas  kecil dan  kesempurnaan  kapal  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara
2.  Dari  segi  pendukung  keselamatan kapal  yang  berada  di  kapal  nelayan sering  juga  belum  memenuhi  syarat, seperti ban pelampung, jaket pelampung, Sekoci, radio komunnikasi, sehingga hal-hal tersebut  menyebabkan  salah  satu penghambat  dalam  penerbitan  pas kecil  dan  kesempurnaan  kapal  yang diterbitkan  oleh  Dinas  Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara;. 3. Dari segi administrasi kepemilikan kapal  nelayan  belum  memenuhi syarat atau belum dipenuhi dalam hal ini  surat  kepemilikan  kapal  dari pemerintah  desa  setempat  yang menjelaskan  asal  usul  dan  tahun pembuatan kapal yang tidak diketahui  oleh  pemiliknya,  surat  jual beli,  foto  copy  ktp  pemilik  kapal, serta surat ukur kapal dari
syahbandar, sehingga hal itu menghambat  penerbitan  pas  kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan  oleh  Dinas  Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. 4.  Sebahagian  besar  pemilik  kapal belum  memiliki  standar  kelayakan kapal,  pendukung  keselamatan,  dan administrasi kepemilikan kapal sehingga hal itu menyebabkan penghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan  kapal  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Gorontalo Utara.

## SARAN
Sehubungan dengan kesimpulan  yang  diuraikan  di  atas, maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan
Kabupaten  Gorontalo  Utara  serta pemilik kapal nelayan yang berada di Pelabuhan  kwandang  dan  anggrek Kabupaten Gorontalo Utara:
1.  Dinas  Perhubungan  khususnya yang  membidangi  perhubungan  laut harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh  pemilik  kapal  terkait  dengan standar  kelayakan  kapal  yang  akan digunakan dalam beraktifitas di laut.
2.  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Dinas  Perhubungan  harus  menekan kepada
Pemilik-pemilik kapal nelayan  untuk  bisa  melengkapi pendukung  keselamatan  dalam  hal ini ban pelampung, jaket pelampung,
sekoci, dan radio komunikasi sebelum  melakukan  aktifitas  di  laut sehingga  bisa  memudahkan  dalam penerbitan  surat  pas  kecil  dan kesempurnaan kapal;
3.  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo  Utara  harus  tegas  dan memberikan  sanksi  dengan  tidak menerbitkan pas
kecil dan
Page 25
kesempurnaan  kapal  kepada  kapal nelayan  dan  penumpang  yang  tidak memenuhi  administrasi  kepemilikan kapal, seperti tahun pembuatan kapal yang  harus  diketahui  oleh  pemilik kapal,  surat  pembelian  kapal  yang diketahui oleh Kepala Desa setempat,  foto  copy  Ktp  pemilik kapal,  serta  surat  ukur  kapal  dari syahbandar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  2013. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Pendekatan  Kualitaif .  Jakarta: Bumi Aksara Agustino. 2008. Implementasi Kepemimpinan  dan  Efektivitas Kelompok . Bengkulu: PT
Rineka Cipta.
Anggara. 2012. Definisi Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada Agustino.  2012. Pengantar  Studi Penelitian Implementasi Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara Chandler. 2011. Implementasi Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Dewi. 2013. Pengantar ilmu
Administrasi. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Nigro.  2014.  Teori  Adminitrasi Publik: Alfabeta Nugroho.  2011. Pengantar  Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Parsons. 2011. Perubahan dan
Pengembangan Kebijakan Organisasi. Bandung:  Penerbit Sinar Baru. Paul.  2010. Ilmu  Implementasi  dan Administrasi . Bandung: Alfabeta Simon.  2012. Teori  Adminisrasi Publik . Bandung: Alfabeta Schubert. 2009. Organization Theory and Design. Denver: University of Colorado. Siagian, S. 2006. Economic Development. Seventh  Edition, New York University, Addison Mesley. Sukmadinata. 2009. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Subarsono.  2011. Kepemimpinan Dalam  Manajemen .  Jakarta: PT. Rineka Cipta, Suandi. 2011. Kemiskinan dan Strategi  Kebijakan  Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Liberty. Suharno.  2011, Strategi  Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik . Jakarta: Suara Bebas.
Usman.  2009. Sistem  Implementasi. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Winarno.  2010. Kebijakan  Publik
Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi .  Jakarta:  PT  Elex
Media  Komputindo  Kelompok Gramedia. ............... 2010. Implementasi Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Wahap. 2012. Kebijakan dan Politik . Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.

## Dokumen Lainnya:
UU  No  17  Tahun  2008  Tentang
Keselamatan Kapal.
Peraturan Pemerintah  Noor 47 tahun
2009 tentang pembentukan organisasi Kementrian Negara.
Peraturan  Buati  Gorut  Nomor  11 2014  tentang  Pas  Kecil  dan Keselamatan Kapal.