## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 29, Nomor 1, April - Juni 2016
Halaman 1 - 188

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10
‘MENJADI  SEPERTI  BERAGAMA  LAIN’:    JILBAB  DAN  IDENTITAS  HIBRID

## MAHASISWI KRISTEN ACEH
Muhammad Ansor  --------------------------------------------------------------- 11 - 30 RELASI MODAL SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS DI KECAMATAN LARANGAN, BREBES Mustolehudin  --------------------------------------------------------------------- 31 - 46 INTERNALISASI  NILAI-NILAI  AKHLAK  MELALUI  PEMBELAJARAN  TEMATIK PADA SEKOLAH DASAR SEKOLAH ALAM BOGOR Robi’ah Ummi Kulsum  ------------------------------------------------------------ 47 - 66

## BACAAN KEAGAMAAN AKTIVIS KEAGAMAAN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA (UPI) BANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 67 - 80 MANAJEMEN INOVASI PENDIDIKAN BERORIENTASI MUTU PADA

## MIN MALANG 1 KOTA MALANG
Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 81 - 94

## PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAMKA
Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 95 - 114

## KUALITAS RAUDHATUL ATHFAL DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD): STUDI DI KOTA PADANG, SUMATERA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 115 - 136 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PRA NIKAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAMAYU DAN WIDASARI, KABUPATEN INDRAMAYU Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 137 - 150 PENYELENGGARAAN KEPENYULUHAN AGAMA ISLAM NON-PNS

## DI KOTA DEPOK
M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 151 - 168 PENDIRIAN  RUMAH  IBADAT  PASCA  PBM  NOMOR  9  DAN  8  TAHUN  2006: STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAHI Novi Dwi Nugroho  --------------------------------------------------------------- 169 - 184 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 185 - 188

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt, Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  terbagi  ke  dalam artikel-artikel  yang  terkait  dengan  bidang  kehidupan  keagamaan,  pendidikan  agama  dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Bambang Pranowo (UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas  Indonesia  Depok),  Dr.  Fuad  Fachruddin  (UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta),  dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yusri Akhimuddin, MA.Hum., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2016 Dewan Redaksi

## PENYELENGGARAAN KEPENYULUHAN AGAMA ISLAM NON-PNS DI KOTA DEPOK

## NON-CIVIL SERVANTS ISLAMIC ADVISING IMPLEMENTATIONAT DEPOK CITY

## M. AGUS NOORBANI

## Abstract
This study tried to describes the process of advising implementation that conducted by non-civil servants Islamic advisors at Depok city. The results of this study showed that candidate recruitment of non-civil servant Islamic advisors at Depok City was held by civil servant advisor directly. The main tasks and works non-civil servant Islamic advisors’ still refer to the non-civil servant Islamic advisors’ tasks and works regulations. In addition to advising, the non-civil servant advisors were also involved in religious activities at village, sub-districts, and municipality level. Beside participating in basic training advising, they are also followed some advising trainings, such as inter-department training. Furthermore, they also participated in ordinary training and got advising from civil servant Islamic advisors. Their yearly tasks and works were evaluated while advising process.
Keywords :  Advising, religious advisor, religious service, Depok

## Abstrak
Penelitian  ini  berusaha  menggambarkan  proses  penyelenggaraan kepenyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh  para  Penyuluh  Agama  Islam non-PNS  di  Kota  Depok.  Penelitian  ini  menemukan,  bahwa  rekrutmen terhadap  calon  Penyuluh  Agama  Islam  (PAI)  non-PNS  di  Kota  Depok dilakukan langsung oleh PAI PNS. Tugas dan kinerja PAI non-PNS masih mengacu kepada peraturan yang mengatur tugas dan kinerja PAI PNS. Selain melakukan kegiatan penyuluhan, para PAI non-PNS juga diikutkan dalam  beberapa  kegiatan  keagamaan  maupun  kegiatan  lainnya  di tingkat  kelurahan,  kecamatan,  bahkan  hingga  tingkat  kotamadya.  Para PAI  non-PNS  di  Kota  Depok  mendapatkan  pelatihan  berbagai  materi kepenyuluhan, selain pelatihan dasar mengenai kepenyuluhan. Tak jarang mereka mengikuti pelatihan lintas instansi kementerian. Selain mengikuti pelatihan,  secara  rutin  para  PAI  non-PNS  ini  mendapatkan  pembinaan yang  dilakukan  oleh  PAI  PNS.  Dalam  proses  pembinaan  ini,  dilakukan juga  evaluasi  kinerja  terhadap  tugas  yang  telah  mereka  lakukan  setiap selama satu bulan.
Kata Kunci :  Kepenyuluhan,  penyuluh  agama,  pelayanan  keagamaan, Depok

## M. Agus Noorbani
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur email: akubaca@yahoo.com Naskah Diterima: Tanggal 8 Maret 2016. Revisi 14-16 Maret 2016. Disetujui 28 Maret 2016.

## PENDAHULUAN
Penyuluh agama merupakan ujung tombak terdepan  bagi  penyebarluasan  kebijakan pembangunan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Agama. Posisi mereka menjadi “penyambung  lidah”  Kementerian  Agama kepada  masyarakat.  Selain  menjadi  juru dakwah  sesuai  agama  dalam  membimbing umatnya  mencapai  kehidupan  yang  sesuai jalan agama, para penyuluh agama ini juga menjadi  juru  penerang  kepada  masyarakat mengenai kebijakan negara dalam berbagai hal  yang  disampaikan  melalui  pendekatan agama.
Tujuan  dari  tugas  kepenyuluhan agama ini adalah terbentuknya masyarakat Indonesia yang mandiri, membawa masyarakat  menuju  kehidupan  yang  aman dan sejahtera. Fungsi mereka di masyarakat selain  menjadi  juru  dakwah  adalah juga  sebagai  motivator  pembangunan. Menggerakkan  masyarakat  untuk  ikut serta  dalam  pembangunan  pun  mengatasi dampak  negatif  pembangunan.  Sebab, pembangunan  Indonesia  tidak  semata membangun  lahiriah  dan  jasmaniah,  pun untuk  membangun  mental  dan  spiritual (Bimas Islam & Urusan Haji 1995, 10).
Sasaran  tugas  kepenyuluhan  agama mencakup mulai dari kelompok masyarakat di  perkotaan  hingga  perdesaan,  bahkan hingga  kelompok  masyarakat  terpencil. Dalam  sasaran  kepenyuluhan  agama  Islam misalnya,  terdapat  26  kelompok  sasaran kepenyuluhan agama Islam, yang bervariasi antara  kelompok  masyarakat,  lembaga sosial, lembaga pemerintah, dan sebagainya (Bimas  Islam  &  Urusan  Haji  1995,  11-22). Tugas  operasional  yang  diemban  oleh penyuluh  agama  dalam  menjalankan kegiatannya  setidaknya  mencakup  tiga  hal
utama, yaitu: bimbingan pengamalan agama, menyampaikan gagasan pembangunan, dan meningkatkan  kerukunan  hidup  beragama. Ketiga  tugas  operasional  ini  menjadi panduan umum bagi penyuluh agama, baik berstatus  PNS  maupun  non-PNS  untuk dilakukan kepada 26 kelompok sasaran.
Agenda  pembangunan  nasional  di  era pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  saat ini,  salah  satunya  adalah  memperteguh kebhinekaan  dan  memperkuat  restorasi sosial  Indonesia.  Salah  satu  sasaran  yang hendak  dicapai  dalam  RPJMN  ini  adalah dengan meningkatnya kualitas pemahaman dan  pengamalan  ajaran  agama,  yang ditandai antara lain dengan:
1.  Meningkatnya  jumlah  dan  kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah.
2.  Meningkatnya  fasilitasi  pembinaan dan  pemberdayaan  umat  beragama (Bappenas 2015, 247).
Arah  kebijakan  yang  dibuat  untuk menyukseskan agenda pembangunan ini adalah dengan meningkatkan pemahaman,  penghayatan,  pengamalan, dan  pengembangan  nilai-nilai  keagamaan, sehingga  agama  berfungsi  dan  berperan sebagai  landasan  moral  dan  etika  dalam pembangunan.  Strategi  kebijakan  yang dikembangkan pemerintah adalah:
1.  Peningkatan  kapasitas  dan  kualitas penyuluh  agama,  peran  tokoh  agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa  dalam  melakukaan  bimbingan keagamaan kepada masyarakat.
2.  Peningkatan kegiatan pembinaan dan  pemberdayaan  umat  beragama (Bappenas 2015, 250).

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
Agenda pembangunan nasional untuk  meningkatkan  kualitas  dan  jumlah penyuluh agama ini kemudian menjadi poin pertama dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2015-2019.
Penyuluh agama dalam struktur jabatan kepenyuluhan  di  Kementerian  Agama dibedakan  menjadi  dua;  penyuluh  agama fungsional,  yaitu  penyuluh  agama  dengan status  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan penyuluh  agama  non-PNS,  dengan  status pegawai  honorer.  Jumlah  penyuluh  agama di Indonesia menurut data Direktorat Urusan Agama  Islam  (Urais)  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam hingga  tahun  2014  berjumlah  122.950 orang. Komposisi penyuluh agama non-PNS mencapai  96%  dari  jumlah  tersebut  atau sebanyak 118.194 orang, jauh lebih banyak dari  penyuluh  agama  PNS  yang  hanya  4% atau sebanyak 4.755 orang.
Meskipun memiliki komposisi jauh lebih besar  dari  Penyuluh  agama  PNS,  namun regulasi  mengenai  tugas  dan  kinerja  para Penyuluh agama non-PNS ini masih terbilang minim. Peraturan tertinggi yang ada sejauh ini  hanyalah  Keputusan  Menteri  Agama (KMA)  Nomor  148  Tahun  2014  tentang Penetapan  Honorarium  bagi  Penyuluh agama non Pegawai Negeri Sipil. Sementara regulasi  yang  mengatur  mengenai  tugas dan  kinerja  mereka  hingga  saat  ini  masih dikeluarkan  oleh  masing-masing  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  atau  Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Sejak  dikeluarkannya  KMA  Nomor 79  Tahun  1985  tentang  Honorarium  bagi Penyuluh  agama,  hingga  kini  belum ada  pembedaan  pembagian  tugas  yang tegas  antara  Penyuluh  agama  PNS  dan
non-PNS.  Hal  yang  membedakan  antara penyuluh agama PNS dan non-PNS sejauh ini  hanyalah  status  kepegawaian  dan honorarium  mereka.  Penyuluh  agama  PNS menerima  honor  berdasarkan  peraturan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan dan golongan kepegawaian mereka,  maka  penyuluh  agama  non-PNS menerima honor sebesar Rp. 300.000, setiap bulannya  tanpa  membedakan  masa  kerja mereka.  Sedangkan  untuk  tugas-tugas kepenyuluhan,  para  penyuluh  agama  non- PNS  tidak  memiliki  perbedaan  yang  nyata dengan tugas penyuluh agama PNS.
Ketiadaan peraturan yang membedakan secara  tegas  kinerja  para  penyuluh  agama PNS  dan  non-PNS  serta  rendahnya honorarium  bagi  para  penyuluh  agama non-PNS  tidak  menghalangi  mereka melaksanakan  tugas  secara  maksimal. Hasil  kajian  Puspitsari  (2010)  misalnya menyajikan gambaran bagaimana penyuluh agama  non-PNS  tidak  saja  dapat  menjadi fasilitator  dalam  pelayanan  dan  bimbingan keagamaan, namun juga menjadi mediator di  lingkungan  yang  memiliki  penduduk mayoritas non-Islam. Kajian yang dilakukan di  Kabupaten  Kulon  Progo,  DI  Yogyakarta ini  menitikberatkan  kajiannya  pada  peran penyuluh  agama  Islam  non-PNS  di  tengah masyarakat.
Tim Peneliti
Bidang Kehidupan Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat, Kementerian  Agama  (Kustini,  ed.  2013) dalam  kajiannya  di  8  kabupaten/kota, yang  memfokuskan  pada  evaluasi  regulasi kepenyuluhan  dan  upaya  pemberdayaan yang  dilakukan  Kementerian  Agama  bagi pengembangan  kemampuan  penyuluh agama  PNS  mendapati,  bahwa  penyuluh agama  PNS  berada  dalam  posisi  yang
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)
ambigu.  Meski  para  penyuluh  agama  PNS ini  telah  memiliki  fungsi  yang  jelas  dalam jabatan kepegawaian di Kementerian Agama dan  telah  ada  regulasi  yang  jelas  bagi mereka dalam bertugas, namun kedudukan mereka dalam struktur kepegawaian belum memiliki  kejelasan.  Sebagai  contoh,  tidak ada  instrumen  kebutuhan  yang  akuntabel bagi penyuluh agama PNS, karena selama ini penempatan mereka hanya berdasar jumlah kecamatan.  Bahkan  beberapa  penyuluh agama  PNS  masih  diberikan  beban  kerja di  luar  bidang  kepenyuluhan  di  Kantor Kemenag kabupaten/kota.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Aprianti (2014)  yang  menitikberatkan  pada  pola komunikasi penyuluh agama di sasaran tugas mereka.  Kajian  yang  dilakukan  terhadap para  penyuluh  agama  yang  bertugas  di Balai  Besar  Rehabilitasi  Badan  Narkotika Nasional ini menyajikan gambaran berbagai inovasi  penyampaian  materi  bimbingan dan  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  para penyuluh  agama  kepada  penghuni  Balai Rehabilitasi.
Berbagai  penelitian  di  atas,  belum secara  terfokus  memotret  permasalahan kepenyuluhan  yang  dijalani  oleh  penyuluh agama  non-PNS.  Kajian  Puspitasari  (2010) misalnya,  meski  menyajikan  gambaran kinerja penyuluh agama non-PNS, namun  lebih  memotret  peran  mereka  di masyarakat.  Hal  ini  serupa  dengan  kajian yang  dilakukan  oleh  Aprianti,  meski  fokus kajiannya  mengenai  pola  komunikasi  para penyuluh  agama  (2014).  Sedangkan  kajian yang  dilakukan  oleh  Tim  Peneliti  Bidang Kehidupan  Keagamaan  (Kustini  ed.  2013) lebih melihat evaluasi regulasi bagi penyuluh agama PNS.
Masih  terbatasnya  kajian  mengenai kinerja  penyuluh  agama  non-PNS,  juga dapat  menjadi  gambaran  masih  minimnya perhatian  yang  diberikan  oleh  pemangku kebijakan  terhadap  para  penyuluh  agama non-PNS. Kajian yang lebih kuat mengenai kepenyuluhan  yang  dilakukan  oleh  para penyuluh  agama  non-PNS  menjadi  perlu dilakukan  untuk  memberikan  masukan bagi  pembenahan  kebijakan  mengenai penyuluh  agama  non-PNS.  Secara  umum, penelitian ini hendak menjawab; bagaimana penyelenggaraan kepenyuluhan oleh penyuluh  agama  Islam  Non-PNS  di  Kota Depok?
Secara operasional, penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan berikut:
1.  Bagaimana sistem rekrutmen penyuluh agama Islam di Kota Depok?
2.  Bagaimana tugas dan kinerja penyuluh agama Islam di Kota Depok?
3.  Bagaimana  sistem  pengembangan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM), sistem pengawasan dan evaluasi kinerja para  penyuluh  agama  Islam  di  Kota Depok?
4.  Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kepenyuluhan  oleh  penyuluh  agama Islam non-PNS Kota Depok?

## Kerangka Konsep
Masyarakat  Indonesia,  bahkan  hingga kalangan  terpelajar  akan  membedakan konsep penyuluhan dan konseling. Masyarakat  Indonesia  mengenal  konsep penyuluhan erat berkaitan dengan pembinaan  kepada  masyarakat  mengenai program  pembangunan  yang  dijalankan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
pemerintah. Sementara konsep konseling di Indonesia  lebih  akrab  terdengar  di  wilayah pendidikan  atau  sekolah.  Mendengar  kata konseling akan terhubung dengan program penangan  siswa  nakal.  Padahal,  kedua konsep ini memiliki makna yang sama, sebab kata  penyuluhan  merupakan  alih  bahasa dari kata konseling, yang asal katanya dalam bahasa Inggris adalah counseling .
Penyuluhan, atau konseling ( counseling ) adalah  sebuah  proses  pelayanan  yang melibatkan  kemampuan  profesional  pada pemberi  layanan.  Proses  penyuluhan setidaknya  melibatkan  dua  orang,  yang memberi  layanan  dan  penerima  layanan. Penerima  layanan  merupakan  orang  yang sebelumnya  merasa  atau  pun  nyata-nyata tidak  dapat  berbuat  banyak  dan  setelah mendapat layanan menjadi dapat melakukan sesuatu (Mappiare 2010, 1).
Para pelaku konseling umumnya adalah profesional dalam bidang ini. Namun tidak sedikit  pula  terdapat  pelaku  konseling adalah  non-profesional.  Dalam  sejarahnya, para  pelaku  konseling  non-profesional  ini memunculkan kontroversi. Namun Karlruher dan  Durlak  (dalam  McLeod  2008,  488) mencatat, bahwa konseling yang dijalankan oleh mereka cenderung lebih efektif. Dalam catatan  Durlak  (dalam  McLeod  2008,  489), efektivitas konseling yang dilaksanakan oleh mereka terjadi karena faktor berikut:
1.  Para  klien  menganggap  pelaku konseling non-profesional ini lebih asli.
2.  Tidak  ada  label  profesional  dalam hubungan antara klien dan konselor.
3.  Para  pelaku  konsling  non-profesional ini  membatasi  diri  mereka  untuk melakukan intervensi langsung.
4.  Kesuksesan  dalam  praktik  konseling akan dirasa oleh klien sebagai hasil dari usahanya ketimbang kepada kepakaran konselor.
5.  Para  pelaku  konseling  non-profesional ini  akan  mampu  merujuk  kasus- kasus  kepada  para  pelaku  konseling profesional.
6.  Beban  kasus  yang  dipikul  oleh  non- profesional biasanya terbatas.
7.  Mereka  memiliki  motivasi  yang  tinggi untuk menolong.
8.  Ada kemungkinan, para non-profesional ini  memiliki  latar  belakang  kehidupan yang sama dengan klien.
9.  Mampu  memberikan  lebih  banyak waktu  kepada  klien  ketimbang  para profesional.
Kesuksesan  para  pelaku  konsling  non- profesional  atau  relawan  berdasarkan sebuah  kajian  yang  dilakukan  oleh  Strupp (dalam  McLeod  2008,  491)  terjadi  karena efek  penyembuhan  yang  berasal  dari hubungan antara manusia yang ramah.
Penyuluh agama mengacu kepada KMA Nomor 79 Tahun 1985 adalah pembimbing umat  beragama  dalam  rangka  pembinaan mental,  moral,  dan  ketakwaan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  menjabarkan segala  aspek  pembangunan  melalui  pintu dan  bahasa  agama.  Tugas  yang  diemban meliputi  dua  hal  utama;  membimbing umat dalam menjalankan ajaran agamanya dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan melalui bahasa agama (Ditjen Bimas dan Urusan Haji 1995, 7).
Selama  ini,  penyuluh  agama  memiliki fungsi  dan  peran  di  masyarakat  sebagai pembimbing  dan  pengayom.  Terlebih mereka  yang  diangkat  sebagai  penyuluh
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)
agama  non-PNS,  sebagaimana  disyaratkan dalam KMA Nomor 79 Tahun 1985 maupun peraturan  terbaru  KMA  Nomor  164  Tahun 1996 adalah mereka yang berasal dari tokoh agama,  ulama,  dan  kaum  cerdik  cendikia. Syarat  seseorang  dapat  diangkat  menjadi penyuluh agama adalah:
1.  Memiliki  kemampuan  untuk  memberi- kan penyuluhan agama.
2.  Mempunyai pengalaman sebagai penyuluh agama.
3.  Memiliki surat keterangan sebagai bukti atas kemampuannya.
4.  Memiliki surat izin dari pimpinan instansi atau kepala kantor yang bersangkutan.
Persyaratan  di  atas  adalah  persyaratan yang tertuang dalam KMA Nomor 79 Tahun 1985.  Sementara  dalam  KMA  Nomor  164 Tahun  1996,  persyaratan  nomor  4  diubah menjadi;  memiliki  surat  keterangan  dari instansi  yang  berwenang  bahwa  yang bersangkutan  tidak  terlibat  dalam  G  30  S/ PKI dan berkelakuan baik.
Kedua  peraturan  mengenai  penyuluh agama di atas masih menitikberatkan pada prosedur pengangkatan penyuluh agama. Di dalamnya sangat sedikit dijelaskan apa yang menjadi tugas dan kewajiban para penyuluh agama  tersebut.  Di  dalam  kedua  KMA tersebut hanya dijelaskan, bahwa penyuluh agama berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan  minimal  2  (dua)  kali  dalam  1 (satu)  minggu.  Hanya  dalam  KMA  tahun 1996 kemudian diberi tambahan penjelasan mengenai  pembinaan  kepada  penyuluh agama.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kualitatif dengan yang dirancang untuk menggambar- kan  ( to  describe )  proses  penyelenggaraan kepenyuluhan yang dilaksanakan oleh para penyuluh  agama  Islam  non-PNS  di  Kota Depok. Subjek sasaran penelitian ini adalah para penyuluh agama Islam. Jumlah penyuluh agama Islam mengacu pada tabel 1 di bawah ini,  yang  memiliki  komposisi  terbesar  dari seluruh  jumlah  penyuluh  agama  yang  ada di  Indonesia,  yaitu  sebanyak  95.815  orang atau  77.9%  dari  seluruh  jumlah  penyuluh agama  yang  ada.  Penyuluh  agama  Kristen memiliki  komposisi  terbanyak  kedua,  yakni sebesar 14.3% atau sebanyak 17.544 orang. Penyuluh agama Katolik dan Hindu memiliki komposisi  yang  hampir  berimbang,  yaitu 3.5% atau 4.242 orang dan 3.2% atau 3.972 orang. Sedangkan penyuluh agama Buddha memiliki  komposisi  sebesar  1.1%  atau sebanyak  1.377  orang.  Khonghucu  meski telah  diakui  eksistensinya  sebagai  salah satu  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia,  tetapi  belum  memiliki  seorang pun penyuluh agama.

## Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penduduk dan Penyuluh agama di Indonesia
Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang diperoleh dari http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/ tabel?tid=321&wid=0, didapat pada 31 Agustus 2015.
Jika  membandingkan  dengan  jumlah penduduk  Indonesia  berdasarkan  hasil sensus  penduduk  tahun  2010  dengan jumlah  penyuluh  sesuai  data  tahun  2014, seperti  disajikan  pada  Tabel  1  di  atas, maka 1 orang penyuluh agama Islam harus melayani sebanyak 2.162 orang penduduk.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
Perbandingan  komposisi  penyuluh  dan penduduk  tertinggi  kedua  adalah  para penyuluh  agama  Katolik,  di  mana  1  orang penyuluh  agama  Katolik  harus  melayani 1.628 orang penduduk. Komposisi terendah terdapat  pada  penyuluh  agama  Kristen, di  mana  seorang  penyuluh  agama  Kristen hanya  melayani  942  orang  penduduk beragama  Kristen.  Angka  ini  jauh  lebih rendah  bahkan  jika  dibandingkan  dengan penyuluh  agama  Hindu  dan  Budha,  yang memiliki  jumlah  penyuluh  dan  pemeluk agama paling rendah.
Penyuluh  agama  Islam  yang  dijadikan subjek  penelitian  adalah  mereka  yang berstatus  non-PNS.  Jumlah  mereka  yang besar,  yaitu  berjumlah  91.798  orang  atau 96% dari komposisi penyuluh agama Islam dan belum adanya regulasi khusus mengenai tugas  dan  kinerja  mereka  menjadi  alasan pemilihan subjek penelitian.
Proses  pengumpulan  data  lapangan penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kerja Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Depok, yang berlangsung selama 18 hari dimulai dari 3  hingga  20  September  2015.  Kota  Depok saat  ini  merupakan  daerah  penyangga  ibu kota  Provinsi  DKI  Jakarta.  Sebagai  daerah penyangga ibu kota, wilayah ini merupakan wilayah  hunian  bagi  mereka  yang  bekerja di  ibu  kota,  sehingga  penduduknya  terdiri dari  berbagai  macam  suku,  agama,  dan etnis.  Jumlah  penduduknya,  berdasarkan hasil  Sensus  Penduduk  2010  berjumlah 1.738.570 jiwa. Selain sebagai pusat hunian para  pekerja  ibu  kota,  di  dalamnya  juga terdapat  beberapa  lembaga  pendidikan yang  mengundang  banyak  pendatang  dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pengumpulan  data  penelitian  meng- gunakan metode wawancara terstruktur dan kuesioner.  Wawancara  dilakukan  terhadap informan  kunci,  yang  meliputi;  Pengurus Kelompok  Kerja  Penyuluh  (Pokjaluh)  Kota Depok, Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kepala KUA, penyuluh agama Islam PNS, dan tentu saja penyuluh agama  Islam  non-PNS.  Kuesioner  yang dirancang  disebarkan  hanya  kepada sebagian  penyuluh  agama  Islam  non-PNS. Data hasil kuesioner ini dipergunakan untuk memperkaya data hasil wawancara. Seluruh data  hasil  wawancara  dan  penyebaran kuesionar  merupakan  data  primer  dalam penelitian  ini.  Selain  mengumpulkan  data primer,  peneliti  juga  mengumpulkan berbagai data skunder untuk memperdalam analisis  hasil  penelitian  ini.  Sumber  data skunder  didapat  dari  dokumen-dokumen yang  berkenaan  dengan  kepenyuluhan, seperti  data  jumlah  penyuluh,  data kependudukan berdasar agama, data majelis taklim,  dan  dokumen  lain  yang  berkenaan dengan  kepenyuluhan.  Pendekatan  hukum dan  psikologi  dipergunakan  dalam  analisis data hasil penelitian. Kedua pendekatan ini dianggap  relevan  untuk  memahami  tema penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Pelayanan Keagamaan dan Kepenyuluhan Agama Islam Kota Depok
Kota  Depok  merupakan  salah  satu  wilayah termuda  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Pada awalnya,  kota  ini  melebur  menjadi  satu dengan  Kabupaten  Bogor  dan  mendapat status  kota  administratif  sejak  tahun  1982.
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)
Pada  20  April  1999,  Depok  ditetapkan menjadi  kotamadya,  yang  kini  berubah menjadi kota, terpisah dari Kabupaten Bogor. Pada awal berdiri jumlah kecamatan di Kota Depok  terdiri  dari  6  kecamatan.  Namun sebagai dampak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007, maka sejak 30  Oktober  2009,  empat  kecamatan  di Kota Depok; Cimanggis, Sukmajaya, Cinere, dan  Sawangan  dimekarkan,  sehingga  kini terdapat 11 kecamatan dengan 63 kelurahan di Kota Depok (BPS Kota Depok 2012, 3).
Kota Depok merupakan kota penyangga wilayah ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta. Kota ini diproyeksikan sebagai wilayah hunian warga asli dan pendatang yang bekerja di ibu kota.  Kota  ini  juga  diarahkan  sebagai  kota penyedia layanan pendidikan, perdagangan barang dan jasa, serta kota wisata (BPS Kota Depok  2012,  3).  Berdasarkan  hasil  Sensus Penduduk  tahun  2010,  seperti  ditampilkan pada Tabel 2. berikut, jumlah penduduk Kota Depok berjumlah 1.738.570 jiwa. Komposisi penduduknya  terdiri  dari:  51%  penduduk laki-laki  dan  49%  penduduk  perempuan. Kecamatan  Cimanggis  merupakan  wilayah dengan  jumlah  penduduk  terbanyak, dengan jumlah penduduk sebanyak 241.979 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk  paling  kecil  adalah  Kecamatan Limo,  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak 87.953 jiwa.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Depok Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
No Nama Kecamatan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Sawangan 63,250 60,321 123,571 2 Bojongsari 50,924 48,811 99,735 3 Pancoran Mas 106,492 104,022 210,514 4 Cipayung 65,351 62,566 127,917 Bersambung pada kolom berikut 5 Sukma Jaya 115,884 116,424 232,308 6 Cilodong 63,493 61,521 125,014 7 Cimanggis 123,014 118,965 241,979 8 Tapos 109,246 106,969 216,215 9 Beji 84,460 81,443 165,903 10 Limo 44,762 43,191 87,953 11 Cinere 53,940 53,521 107,461 Total 880,816 857,754 1,738,570
Sumber: Diolah dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010.
Jumlah  penduduk  beragama  Islam, seperti  tersaji  dalam  Tabel  3.  di  bawah ini  memiliki  komposisi  terbanyak  di  Kota Depok, yakni sebesar 92.7% atau sebanyak 1.611.602 jiwa. Penduduk beragama Kristen memiliki  komposisi  4.9%  atau  sebanyak 85.327  jiwa.  Penduduk  Kota  Depok  yang beragama  Katolik  berjumlah  25.588  jiwa, sementara  penduduk  beragama  Buddha berjumlah  4.962  jiwa.  Penduduk  yang menganut  agama  Hindu  di  Kota  Depok berjumlah  3.147  jiwa,  dan  penduduk beragama Khonghucu berjumlah 2.036 jiwa, yang merupakan agama yang paling sedikit dianut oleh penduduk Kota Depok, dengan komposisi sebesar 0.1%.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Depok Berdasarkan Agama per Kecamatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Sumber: Diolah dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010
Penduduk  Kota  Depok  dilayani  oleh 11  Kantor  Urusan  Agama  yang  terletak di  masing-masing  kecamatan.  Meski pemekaran  kecamatan  di  Kota  Depok dari  6  kecamatan  menjadi  11  kecamatan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
telah  dilakukan  sejak  tahun  2009,  namun pelayanan  keagamaan  kepada  masyarakat hingga  tahun  2014  masih  dilakukan  di 6  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Wilayah kecamatan  yang  baru  berdiri  dan  belum memiliki  KUA  sendiri  masih  menginduk  di KUA  awal,  di  mana  pelayanan  keagamaan dilakukan.  Sejak  awal  tahun  2015,  jumlah KUA  di  Kota  Depok  telah  dimekarkan mengikuti  jumlah  wilayah  kecamatan  yang ada.
Pelayanan  kepenyuluhan  keagamaan Islam  di  Kota  Depok  dilaksanakan  oleh 142  orang  penyuluh  agama  Islam,  yang terdiri  dari  16  orang  penyuluh  agama Islam PNS dan 126 orang penyuluh agama Islam  non-PNS.  Kementerian  Agama  Kota Depok  mengeluarkan  kebijakan  untuk menempatkan  paling  banyak  dua  orang penyuluh agama Islam non-PNS di masing- masing  kelurahan  (wawancara  staf  Bimas Islam  Kementerian  Agama  Kota  Depok, 14/9/15).  Berdasarkan  data  yang  disajikan pada Tabel 4. di bawah ini, jumlah penyuluh agama Islam non-PNS terbanyak terdapat di dua wilayah kecamatan, yaitu Sawangan dan Bojongsari.

## Tabel 4. Jumlah Penyuluh agama Islam PNS non-PNS Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Diolah dari Data Kepenyuluhan Seksi Bimas Islam Kota Depok
Penyuluh  agama  Islam  non-PNS  laki- laki  di  Kota  Depok  memiliki  komposisi 61.9%  dari  seluruh  penyuluh  agama  Islam non-PNS yang ada atau sebanyak 78 orang. Sedangkan penyuluh agama Islam non-PNS perempuan  memiliki  komposisi  sebesar 38.1%  atau  sebanyak  48  orang.  Penyuluh agama  Islam  non-PNS  di  Kota  Depok yang  telah  menempuh  pendidikan  sarjana memiliki  komposisi  59.5%  dari  seluruh penyuluh  agama  Islam  non-PNS  yang ada, atau berjumlah 75 orang. Hanya saja, masih banyak  juga  penyuluh  agama  Islam  non- PNS  yang  telah  menempuh  pendidikan hingga  jenjang  SLTA  atau  sederajat,  yakni sebesar  34.9%  atau  sebanyak  44  orang. Selebihnya  adalah  penyuluh  agama  Islam non-PNS yang memiliki pendidikan diploma dan sarjana serta menempuh pendidikan di pondok pesantren.
Mengacu  pada  jumlah  penduduk  hasil Sensus Penduduk tahun 2010, seperti tertera pada Tabel 3., maka rerata setiap penyuluh agama  Islam  di  Kota  Depok  melayani 11.349 penduduk beragama Islam yang ada di  Kota  Depok.  Karena  sistem  pelayanan kepenyuluhan di Kementerian Agama masih tertuju pada kelompok binaan atau sasaran, maka  perhitungan  perbandingan  jumlah penduduk  berdasarkan  agama  dengan ketersediaan jumlah penyuluh agama kerap diabaikan.  Belum  lagi  jika  melihat  sebaran distribusi  penduduk  dan  luas  wilayah kerja  setiap  penyuluh,  yang  sering  tidak menjadi  perhatian  pengambil  kebijakan dalam  menentukan  jumlah  penyelenggara pelayanan keagamaan.
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)

## Gambaran Informan dan Subjek Penelitian
Pengumpulan data penelitian ini melibatkan berbagai  pihak  yang  menjadi  informan maupun responden. Data utama penelitian ini  digali  melalui  wawancara  dengan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan kepenyuluhan  dan  penyuluh  agama  Islam non-PNS,  seperti  Seksi  Bimas  Islam  Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kelompok Kerja Penyuluh, beberapa Kepala KUA, para penyuluh  PNS,  dan  beberapa  penyuluh agama  Islam  non-PNS.  Selain  melakukan wawancara,  peneliti  juga  menggali  data dengan  menggunakan  kuesioner  yang disebarkan  kepada  sejumlah  penyuluh agama Islam non-PNS yang tersebar di Kota Depok.  Kuesioner  disebar  secara  acak  dan disebarkan kepada 40 orang atau sekitar 30% dari  126  penyuluh  agama  Islam  non-PNS yang ada di Kota Depok. Tujuan penyebaran kuesioner  ini  adalah  untuk  memperkaya data hasil wawancara serta untuk memberi gambaran  pandangan  penyuluh  agama Islam non-PNS mengenai tugas dan kinerja mereka. Setelah disebarkan, kuesioner yang kembali dan layak untuk dihitung berjumlah 33 buah.
Jumlah penyuluh agama Islam non-PNS yang mengisi kuesioner berjumlah 33 orang, seperti terlihat pada Gambar 1 berikut, yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Berdasarkan status mereka, 31 orang  merupakan  penyuluh  agama  Islam non-PNS yang diangkat kembali dan 2 orang merupakan penyuluh agama Islam non-PNS yang  baru  diangkat.  Masa  kerja  mereka yang diangkat kembali terentang dari tahun 2004  hingga  tahun  2013.  Sebagian  besar dari  responden  yang  mengisi  kuesioner, berjumlah  22  orang  merupakan  guru,  5
orang  berprofesi  sebagai  wiraswasta,  2 orang berprofesi di bidang lain, sedangkan 4 orang tidak menjawab.
Gambar 1. Demografi Responden
Responden  yang  telah  mengenyam jenjang  pendidikan  setingkat  S1  berjumlah 22  orang,  2  orang  masing-masing  masih mengenyam  pendidikan  S1  dan  telah menempuh  pendidikan  PGTK,  4  orang merupakan  lulusan  pondok  pesantren, dan  5  orang  lainnya  tidak  menjawab.  Data mengenai jenjang pendidikan responden ini berbeda dengan data penyuluh agama yang dipegang  oleh  Kementerian  Agama  Kota Depok, di mana dalam data tersebut hanya terdapat 2 orang lulusan pondok pesantren.
Usia  penyuluh  agama  Islam  non-PNS yang menjadi responden terentang dari usia di atas 25 tahun hingga di bawah 55 tahun. Sebagian besar penyuluh agama Islam non- PNS masih tergolong dalam usia produktif, masing-masing 10 orang termasuk di dalam kelompok  usia  31-35  tahun  dan  10  orang termasuk  dalam  kelompok  usia  36-40 tahun. Penyuluh agama Islam non-PNS yang termasuk  dalam  rentang  usia  41-45  tahun berjumlah  5  orang,  dan  3  orang  masing- masing  merupakan  penyuluh  agama  Islam non-PNS yang termasuk ke dalam kelompok usia  46-50  tahun  dan  51-55  tahun.  Hanya ada  1  orang  penyuluh  agama  Islam  non- PNS yang terdapat di dalam kelompok usia 26-30  tahun,  sedangkan  2  orang  lainnya tidak menjawab.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168

## Sistem Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depok

## Sistem Rekrutmen
Rekrutmen penyuluh agama Islam non-PNS di Kota Depok menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan langsung oleh penyuluh agama Islam  PNS.  Kepala  KUA  hanya  mengetahui proses  dan  siapa  yang  diangkat  sebagai penyuluh  agama  Islam  non-PNS.  Sebab, penyuluh  agama  Islam  PNS  dan  penyuluh agama  Islam  non-PNS  secara  struktural tidak  bertanggung  jawab  kepada  Kepala KUA,  tapi  langsung  kepada  Kepala  Seksie (Kasie)  Bimas  Islam.  Para  penyuluh  agama Islam PNS ini menunjuk orang-orang yang dianggap  mampu  dan  memiliki  komitmen tinggi  untuk  menjadi  penyuluh  agama Islam non-PNS. Perekrutan penyuluh agama Islam  non-PNS  di  Kota  Depok  mengacu pada kuota yang ditentukan oleh Kemenag Kota  Depok,  yaitu  masing-masing  2  orang penyuluh agama Islam non-PNS untuk setiap Kelurahan. Penyuluh agama Islam non-PNS yang direkrut adalah para ustadh yang telah memiliki  kelompok  binaan,  seperti  majelis taklim,  madrasah  diniyah,  atau  kelompok keagamaan lainnya.
Prosedur awal pengangkatan penyuluh agama  Islam  non-PNS  ini  sesuai  dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pengangkatan dan pengangkatan  kembali  penyuluh  agama Islam  non-PNS  di  lingkungan  Kantor Wilayah  (Kanwil)  Kementerian  Agama (Kemenag)  Provinsi  Jawa  Barat,  adalah pengajuan  permohonan  secara  tertulis para  calon  penyuluh  agama  Islam  non- PNS  untuk  diangkat  menjadi  penyuluh agama Islam non-PNS. Setelah mengajukan permohonan  tertulis,  kemudian  dilakukan
uji  kompetensi  terhadap  masing-masing calon  penyuluh  agama  Islam  non-PNS. Uji  komptensi  terhadap  penyuluh  agama Islam non-PNS dilakukan setiap satu tahun sekali.  Di  wilayah  Kecamatan  Cimanggis misalnya, para penyuluh agama Islam non- PNS mengikuti uji kompetensi sekaligus uji kinerja mereka setiap tahunnya sebagai salah satu  syarat  pengangkatan  kembali  sebagai PAI  non-PNS.  Kota  Depok  memiliki  format khusus dalam menilai kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS saat diangkat. Format tersebut  sebagai  panduan  untuk  menguji kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS yang akan diangkat. Format tersebut terdiri dari  beberapa  materi  teknis  kepenyuluhan dan pengetahuan keagamaan.
Seluruh uji kinerja dan uji kompetensi ini berbentuk wawancara dan praktik serta tidak ada materi ujian dalam bentuk tulisan. Meski demikian, pelaksanaan uji kompetensi dan uji kinerja serta prosedur perekrutan penyuluh agama Islam non-PNS pada masing-masing KUA  Kecamatan  di  Kota  Depok  berbeda- beda.  Gambar  2  di  bawah  ini  menyajikan pandangan  para  penyuluh  agama  Islam non-PNS  terhadap  proses  rekrutmen  yang mereka alami. Sebanyak 26 orang responden menjawab “ya”, bahwa mereka mengajukan permohonan  tertulis  pada  saat  mereka ingin  diangkat  menjadi  penyuluh  agama Islam non-PNS. Sedangkan 7 orang lainnya mengatakan tidak mengajukan permohonan tertulis. Jumlah responden yang sama, yaitu 26  orang,  menjawab  “ya”  saat  ditanyakan apakah  mereka  mengikuti  uji  kompetensi saat  diangkat  menjadi  penyuluh  agama Islam non-PNS, 6 orang menjawab mereka tidak mengikuti uji kompetensi, sedangkan 1 orang tidak memberikan jawaban.
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)
Gambar 2. Pandangan Penyuluh Agama Islam non-PNS Terhadap Proses Rekrutmen Penyuluh Agama Islam non-PNS di Kota Depok
Saat  ditanyakan  kepada  33  orang responden  ini,  apakah  mereka  melakukan daftar ulang saat diangkat kembali menjadi penyuluh  agama  Islam  non-PNS,  29  orang menjawab  “ya”  mereka  mengikutinya,  1 orang menjawab "tidak", dan 3 orang tidak menjawab. Jumlah yang menjawab “ya” saat ditanyakan  apakah  mereka  mengikuti  uji kinerja saat diangkat kembali berjumlah 28 orang, sementara 2 orang menjawab tidak, dan 3 orang tidak memberi jawaban. Jumlah mereka  yang  menjawab  "tidak"  untuk pertanyaan  uji  kinerja  dan  1  orang  untuk proses  daftar  ulang,  sesuai  dengan  data demografi responden di atas, bahwa dari 33 orang yang mengisi angket, hanya 2 orang merupakan penyuluh agama Islam non-PNS yang  baru  diangkat.  Ketiadaan  peraturan yang mengikat mengenai penyuluh agama Islam non-PNS membuat proses rekrutmen penyuluh agama Islam non-PNS di berbagai Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, bahkan  hingga  ke  tingkat  KUA  Kecamatan menjadi berbeda-beda.
Usai  mengikuti  uji  kompetensi  dan  uji kinerja,  setiap  penyuluh  agama  Islam  non- PNS  akan  diberikan  Surat  Keputusan  (SK) untuk  bertugas.  Namun  pemberian  SK kepada  para  penyuluh  agama  Islam  non- PNS ini tidak memiliki waktu yang jelas. Pada tahun 2015 ini, mereka diberikan SK sebagai
penyuluh agama Islam non-PNS pada bulan April, namun dalam SK tertulis bahwa mereka telah  diangkat  menjadi  penyuluh  agama Islam non-PNS sejak Januari 2015. Meski hal ini tidak mengurangi hak mereka menerima honorarium yang dihitung sejak dimulainya masa kerja aktif mereka, namun hal ini kerap membuat  mereka  bingung  apakah  mereka diangkat  diterima  atau  diangkat  kembali menjadi  penyuluh  agama  Islam  non-PNS atau  tidak.  Hal  ini  kerap  membuat  mereka merasa tidak nyaman menjalankan tugas.

## Tugas dan Kinerja PAI Non-PNS
Tugas dan kinerja para penyuluh agama Islam non-PNS di Kota Depok selama ini mengikuti tugas  dan  kinerja  yang  diacu  oleh  para penyuluh  agama  Islam  PNS.  Tugas  utama mereka  adalah  melakukan  penyuluhan kepada  kelompok  sasaran.  Para  penyuluh agama  Islam  non-PNS  yang  bertugas  di wilayah  Depok  tidak  seorang  pun  yang dibekali buku panduan melaksanakan tugas. Hal ini kerap membuat mereka mengalami kebingungan, apa sebenarnya yang menjadi tugas,  kewajiban,  dan  hak  mereka  secara rinci.
Jadwal  penyuluhan  yang  dilakukan bervariasi  di  setiap  penyuluh.  Berdasarkan hasil  kuesioner  yang  disebarkan,  seperti terlihat  pada  Gambar  3  berikut,  sebanyak 12  orang  penyuluh  agama  Islam  non-PNS memberikan  penyuluhan  satu  kali  dalam seminggu,  jumlah  yang  sama  melakukan penyuluhan  tiga  kali  dalam  seminggu,  6 orang  melakukan  penyuluhan  dua  kali dalam  seminggu,  dan  3  orang  menjawab lainnya.  Sebagian  besar  penyuluh  agama Islam  non-PNS  memiliki  kelompok  sasaran binaan  berjumlah  di  atas  10  kelompok,

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
dan  hanya  sebagian  kecil  yang  memiliki kelompok  sasaran  binaan  berjumlah  di bawah 10 kelompok.

## Gambar 3. Frekuensi Penyuluhan dalam Satu Minggu
Selain melakukan kegiatan penyuluhan, dalam  beberapa  kegiatan  keagamaan  dan lainnya  di  tingkat  kelurahan,  kecamatan, bahkan  hingga  tingkat  kotamadya  tak jarang  para  penyuluh  agama  Islam  non- PNS  ini  dilibatkan.  Namun  umumnya mereka  dilibatkan  pada  kegiatan-kegiatan keagamaan  di  tingkat  kelurahan  atau setinggi-tingginya kecamatan.
Bimbingan  dan  penyuluhan  yang dipraktikkan  dalam  pelayanan  penyuluhan keagamaan  di  Indonesia  umumnya  masih mengedepankan bentuk dan tujuan penyu- luhan.  Pelayanan  penyuluhan  keagamaan mengedepankan  bentuk  penyuluhan  sosial secara  tatap  muka  yang  tujuannya  untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada  masyarakat.  Hampir  tidak  pernah dijumpai  penyuluhan  keagamaan  di Indonesia yang berusaha menangani sebuah masalah  individual  atau  sosial,  sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
Penyuluh agama Islam non-PNS dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium sebesar  Rp.300.000,-  setiap  bulan.  Namun pemberian  honor  bagi  penyuluh  agama Islam non-PNS dalam praktiknya dilakukan
secara  rapel,  ada  yang  menerima  4  bulan sekali atau 6 bulan sekali. Pada tahun 2015, honor  penyuluh  agama  Islam  non-PNS  di Kota Depok dibayarkan menjelang Idul Fitri atau setelah 6 bulan bekerja.

## Pengembangan SDM, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja
Pengembangan  kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) para penyuluh agama Islam non-PNS  di  Kota  Depok  dilakukan  melalui bentuk  pelatihan  yang  diadakan  minimal satu tahun sekali bagi setiap penyuluh agama Islam non-PNS. Materi pelatihan tidak semata berkenaan  dengan  tugas  kepenyuluhan, melainkan  berbagai  materi  yang  berkaitan dengan  tugas  dan  wewenang  Kementerian Agama, seperti pembinaan zakat dan wakaf, penasihatan  perkawinan,  perkembangan terbaru kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian  Agama,  hingga  pelatihan lintas  instansi,  seperti  penanganan  dan pencegahan  penyalahgunaan  narkotika (Wawancara  penyuluh  agama  Islam  non- PNS Cimanggis, 18/9/15).
Pendapat  ini  disetujui  oleh  27 responden penyuluh agama Islam non-PNS saat  ditanyakan  kepada  mereka  apakah pernah mengikuti pelatihan. Seperti terlihat pada  Gambar  4  di  bawah  berikut,  hanya  5 orang penyuluh agama Islam non-PNS yang menjawab “tidak”, sementara 1 orang tidak memberikan  jawaban.  Namun  demikian, sebagian  penyuluh  agama  Islam  non-PNS menyatakan,  bahwa  tidak  ada  pelatihan dasar  kepenyuluhan  saat  pertama  kali mereka  diangkat  menjadi  penyuluh  agama Islam  non-PNS  (Wawancara  penyuluh agama  Islam  non-PNS  Sawangan,  15/9/15; dan Cinere, 17/9/15).
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)
Gambar 4. Keikutsertaan dalam Pelatihan
Selain  dibekali  dengan  pelatihan mengenai  materi  kepenyuluhan,  hampir seluruh  penyuluh  agama  Islam  non-PNS ikut  dalam  pembinaan  yang  dipimpin oleh  para  penyuluh  agama  Islam  PNS. Beberapa  kecamatan  di  Kota  Depok melakukan  pembinaan  bagi  para  penyuluh penyuluh  agama  Islam  non-PNS  setiap satu  bulan  sekali.  Kecamatan  Cimanggis, Kecamatan  Sawangan,  dan  Kecamatan Bojongsari  misalnya  telah  memiliki  Forum Penyuluh  agama  Islam  Non-PNS  yang menyelenggarakan pertemuan setiap bulan. Kegiatan ini diinisiasi oleh penyuluh agama Islam  PNS  sebagai  bentuk  pembinaan kepada penyuluh agama Islam non-PNS.
Gambar 5. Keikutsertaan dalam Pembinaan Rutin
Gambar  5.  di  atas  menyajikan  data, bahwa 30 orang responden penyuluh agama Islam  non-PNS  yang  mengisi  kuesioner mengikuti  pembinaan  rutin  yang  diadakan oleh  penyuluh  agama  Islam  PNS  di  setiap KUA  Kecamatan  tempat  mereka  bertugas. Hanya 2 orang yang menyatakan tidak dan 1 orang lainnya tidak memberikan jawaban.
Frekuensi pembinaan bervariasi di masing- masing KUA Kecamatan. Rerata dalam satu bulan  setiap  penyuluh  agama  Islam  PNS mengadakan satu kali pertemuan pembinaan kepada penyuluh agama Islam non-PNS di tempat yang disepakati. Pertemuan bulanan yang ditujukan untuk melakukan pembinaan ini juga dijadikan wadah melakukan evaluasi dan laporan kinerja rutin oleh para penyuluh agama Islam PNS terhadap kinerja penyuluh agama Islam non-PNS.
Pengawasan langsung terhadap kinerja para penyuluh agama Islam non-PNS tidak pernah  dilakukan,  baik  penyuluh  agama Islam  PNS  maupun  Seksi  Bimas  Islam Kementerian  Agama  Kota  Depok.  Kinerja para  penyuluh  agama  Islam  non-PNS ini  hanya  dipantau  berdasarkan  laporan kinerja  yang  dibuat  dan  dilaporkan  dalam satu  bulan  satu  kali.  Para  penyuluh  agama Islam PNS lebih mengandalkan rasa percaya kepada  para  penyuluh  agama  Islam  non- PNS,  sebab  mereka  adalah  tokoh  agama dan  masyarakat  di  tempat  mereka  tinggal, yang rutin mengisi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan  dan  tak  akan  melakukan pemalsuan laporan kinerja.
Laporan  kinerja  penyuluh  agama  Islam non-PNS  secara  teknis  harus  dilakukan setiap  bulan  sekali.  Laporan  kinerja  ini harus  diserahkan  dalam  bentuk  tertulis. Kementerian  Agama  Kota  Depok  telah memiliki  format  laporan  kinerja  penyuluh agama Islam non-PNS yang harus diisi oleh yang  bersangkutan.  Laporan  kinerja  ini harus  diserahkan  kepada  penyuluh  agama Islam  PNS  sebagai  pembina  mereka,  yang kemudian  diteruskan  kepada  Seksi  Bimas Islam Kementerian Kota. Gambar 6 di bawah ini menyajikan data waktu pelaporan kinerja

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
penyuluh agama Islam non-PNS. Sebanyak 30  orang  responden  penyuluh  agama Islam  non-PNS  di  Kota  Depok  melakukan pelaporan  kinerja  sekali  dalam  sebulan, sementara  3  orang  lainnya  memberikan jawaban berbeda.

## Gambar 6. Frekuensi Pelaporan Kinerja Penyuluh Agama Islam Non-PNS
Menurut Staf Bimas Islam Kementerian Agama  Kota  Depok,  pada  praktiknya penyerahan  laporan  kinerja  kepada  Seksi Bimas  Islam  Kementerian  Kota  Depok ini  tidak  dilakukan  setiap  bulan.  Tahun 2015  baru  satu  kecamatan  yang  telah menyerahkan laporan kinerja para penyuluh agama  Islam  non-PNS,  dan  ini  pun  baru laporan kinerja mereka hingga bulan April. Biasanya,  laporan  kinerja  ini  dikumpulkan pada saat akan dicairkan honorarium yang pemberiannya  dirapel  (Wawancara  Staf Bimas Islam Kemenag Kota Depok, 14/9/15).
Laporan  kinerja  penyuluh  agama  Islam non-PNS biasanya dipegang oleh penyuluh agama  Islam  PNS  yang  ada  di  setiap  KUA Kecamatan. Menurut salah seorang penyuluh agama  Islam  PNS,  laporan  kinerja  ini  tidak atau  belum  diserahkan  ke  Kemenag  Kota Depok setiap bulan, sebab ada kekhawatiran jika terkumpul di Kantor Kemenag Kota akan hilang  akibat  terlalu  banyaknya  dokumen yang ada di Kantor Kemenag Kota. Laporan kinerja akan diserahkan ke Kantor Kemenag Kota  saat  dibutuhkan  untuk  dikumpulkan
(Wawancara  Penyuluh  Agama  Islam  PNS Cipayung, 16/9/15).
Evaluasi  kinerja  penyuluh  agama  Islam non-PNS,  seperti  disinggung  sekilas  di atas  dilakukan  satu  kali  dalam  satu  tahun. Kegiatan  evaluasi  menyeluruh  ini  biasanya dilakukan pada bulan November, bersamaan dengan  dilakukannya  pengajuan  usulan pengangkatan  kembali  penyuluh  agama Islam  non-PNS.  Hasil  evaluasi  ini  bukan tidak  mungkin  tidak  mengangkat  kembali penyuluh  agama  Islam  non-PNS  yang bersangkutan.  Mereka  yang  tidak  diangkat kembali  akibat  tidak  memiliki  komitmen kepada  tugas  mereka  sebagai  penyuluh agama Islam non-PNS. Evaluasi juga sesekali dilakukan pada pertengahan tahun berjalan jika  dibutuhkan,  misalnya  untuk  mengatasi kasus  penyuluh  agama  Islam  non-PNS yang  telah  menjadi  guru  dan  mendapat tunjangan  sertifikasi  guru,  sehingga  harus segara diganti, meski dalam tahun berjalan.

## Faktor Pendukung dan Kendala Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depok
Beberapa  faktor  pendukung  yang  menjadi pendorong  para  penyuluh  agama  Islam non-PNS  melakukan  kinerja  yang  optimal adalah fasilitasi sarana dan prasarana dalam melakukan tugas kepenyuluhan, antara lain pembinaan  dan  pelatihan,  bahkan  hingga lintas instansi dan kemudahan administrasi di Kementerian Agama. Di beberapa KUA, para penyuluh  agama  Islam  non-PNS  diberikan seragam  untuk  melaksanakan  tugas  di lapangan  atau  untuk  kegiatan-kegiatan resmi, sehingga memberikan identitas yang jelas bagi keberadaan mereka. Selain faktor pendukung  di  atas,  dorongan  dari  dalam
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)
diri  untuk  lebih  berkembang  dan  maju juga menjadi faktor penguat para penyuluh agama  Islam  non-PNS  menjalankan  tugas mereka.
Meski demikian, berbagai kendala masih dihadapi  oleh  para  penyuluh  agama  Islam non-PNS  ini  dalam  melaksanakan  tugas mereka. Yang sangat dirasa adalah ketiadaan peraturan  yang  jelas  serta  panduan tugas  untuk  mereka  melaksanakan  tugas kepenyuluhan  di  masyarakat.  Ketiadaan peraturan  ini  kerap  membuat  mereka bingung  atas  status  mereka  saat  diangkat kembali sebab, penerbitan SK pengangkatan mereka tidak menentu. Ketiadaan panduan atau  modul  juga  membuat  para  penyuluh agama  Islam  non-PNS  ini  mengalami kesulitan  membuat  indikator  pencapaian kinerja mereka sendiri.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpul- kan, bahwa penyelenggaraan kepenyuluhan yang  dilakukan  oleh  para  penyuluh  agama Islam  non-PNS  di  Kota  Depok,  mulai  dari perekrutan,  penjabaran  tugas  dan  kinerja, serta  evaluasi  mengikuti  pedoman  yang dikeluarkan  oleh  Kanwil  Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Selain itu, masih dipergunakan  juga  beberapa  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Ditjen  Bimas  Islam Kementerian Agama.
Rekrutmen  terhadap  calon  penyuluh agama  Islam  non-PNS  di  Kota  Depok dilakukan  langsung  oleh  penyuluh  agama Islam  PNS.  Rekrutmen  ini  terhadap  calon penyuluh  agama  Islam  non-PNS  ini melalui  tahapan  pengajuan  tertulis  dari calon  penyuluh  agama  Islam  non-PNS,  uji kompetensi,  dan  penetapan.  Perekrutan
calon  penyuluh  agama  Islam  non-PNS  ini menyesuaikan kuota jumlah penyuluh agama yang ditempatkan di setiap kelurahan, yaitu sebanyak 2 orang.
Tugas dan kinerja penyuluh agama Islam non-PNS masih mengacu kepada peraturan yang mengatur tugas dan kinerja penyuluh agama Islam PNS. Selain melakukan kegiatan penyuluhan,  para  penyuluh  agama  Islam non-PNS  juga  diikutkan  dalam  beberapa kegiatan  keagamaan  maupun  kegiatan lainnya  di  tingkat  kelurahan,  kecamatan, bahkan hingga tingkat kotamadya. Namun, umumnya mereka dilibatkan pada kegiatan- kegiatan  keagamaan  di  tingkat  kelurahan atau setinggi-tingginya kecamatan.
Para  oenyuluh  agama  Islam  non-PNS di  Kota  Depok  mendapatkan  pelatihan berbagai  materi  kepenyuluhan,  selain pelatihan  dasar  mengenai  kepenyuluhan. Tak  jarang  mereka  mengikuti  pelatihan lintas instansi kementerian. Selain mengikuti pelatihan, secara rutin para penyuluh agama Islam non-PNS ini mendapatkan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam PNS. Dalam proses pembinaan ini, dilakukan juga  evaluasi  kinerja  yang  telah  mereka lakukan setiap selama satu bulan.
Faktor  pendukung  yang  membuat kinerja  para  penyuluh  agama  Islam  non- PNS  di  Kota  Depok  ini  adalah  dukungan sarana dan prasarana, kemudahan administratif, dan pengakuan atas eksistensi mereka.  Meski  demikian,  mereka  masih terkendala  dengan  ketiadaan  peraturan yang menaungi mereka secara pasti, modul atau panduan teknis tugas, kinerja, dan hak mereka  sebagai  penyuluh,  ketidakjelasan pembayaran honorarium, dan keterlambatan SK pengangkatan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang  telah  dijelaskan  di  atas,  beberapa rekomendasi  yang  dapat  diajukan  dari penelitian ini adalah:
1.  Meningkatkan regulasi mengenai penyuluh  agama  Islam  non-PNS menjadi  Keputusan  Menteri  yang  di dalamnya mengatur tentang:
a.  Sistem rekrutmen
b.  Peranan dan fungsi
c.  Tugas dan kinerja
d.  Pengembangan SDM
e.  Honorarium
f.  Laporan dan evaluasi kinerja
g.  Ganjaran dan hukuman
2.  Melakukan penghitungan rasio kebutuhan  penyuluh  agama  non-PNS
berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kepada para  penyuluh  yang  menjadi  narasumber penelitian ini, terutama para penyuluh non- PNS, yang bertugas di Kota Depok. Penulis juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada Himpunan Penyuluh Kota Depok yang telah membantu  peneliti  dalam  pengumpulan data  penelitian  ini.  Tak  lupa  juga  kepada Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Depok serta  jajaran  Kepala  KUA  di  beberapa kecamatan  yang  menjadi  lokasi  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Aprianti, Deuis Nur. 2014. “Pola Komunikasi antara Penyuluh agama dengan Residen dalam Pembinaan Sosial Keagamaan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido.” Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
BPS Kota Depok. 2012. Kota Depok dalam Angka 2012 . Depok; BPD Kota Depok.
Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 1995. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyuluh agama Islam . Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; Buku I Agenda Pembangunan Nasional .
Kustini (ed.). 2014. Mencari Format Ideal Penyuluh agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan . Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Mappiare AT., Andi. 2010. Pengantar Konseling dan Psikoterapi (Edisi kedua cetakan ke-10) . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
McLeod, John. 2008. Pengantar Konseling; Teori dan Studi Kasus . Jakarta: Prenada Kencana.
Puspitasari, Riska Dewi. 2010. “Peranan Penyuluh agama Honorer (PAH) dalam Bimbingan Keagamaan di Wilayah Mayoritas Non-Muslim.” Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS di Kota Depak     (M. Agus Noorbani)

## Website
Data Tabel 1.2. diolah dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang diperoleh dari http://sp2010.bps.go.id/ index.php/site/tabel?tid=321&wid=0.
Data Tabel 3.1. diolah dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang diperoleh dari http://sp2010.bps.go.id/ index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah%2C+Daerah+Perkotaan%2FP erdesaan%2C+dan+Jenis+Kelamin&tid=264&search-wilayah=Kota+Depok&wid=3276000000- &lang=id.
Data Tabel 3.2. diolah dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang diperoleh dari http://sp2010.bps.go.id/ index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&ti d=321&search-wilayah=Kota+Depok&wid=3276000000&lang=id.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 151 - 168