Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.23373/legitimasi.v11i2.16010

## Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012
Dedy Sumardi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Mansari Mansari Universitas Iskandar Muda Banda Aceh Maulana Fickry Albaba Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: dedysumardi@ar-raniry.ac.id
Abstract: The Constitutional Court, by Decision No. 110/Law-X/2012, repealed Articles 96,  100,  and  101  of  Law  No.  11  of  2012  on  the  Child  Criminal  Justice  System,  which establishes  penalties  for  judges,  prosecutors,  and  investigators  who  do  not  seek discrimination against children who face the law. These provisions have no more binding legal force for judges, police, and prosecutors who do not perform their duties. The study focuses on the implementation of diversity and the impact of child protection before and after the Constitutional Court rulings. The interview data is obtained from the Banda Aceh State Court, supported by library data, and analyzed using a juridico-empirical approach. Based on the analysis of the data, it was found that the execution of diversion in the Banda Aceh  State  Court  before  the  birth  of  the  decision  of  the  Constitutional  Court  Number 110/PUU-X/2012 was in accordance with the regulations of the laws in force and was accompanied by  the threat of criminal offenses. After the birth of  the judgment of the Constitutional Court, the execution of differences is an obligation that must be carried out by the judge but is not accompanied by the threat of a criminal offense for a judge who does not perform it. The impact of the ruling of the Constitutional Court is that there is no criminal threat to the judge, JPU, and investigator because the Constitutional Court ruling has declared Articles 96, 100, and 101 to have no binding legal force. Nevertheless, the duty of diversification remains a duty that must be enforced by law enforcement.
Keywords: Diversion, Child Justice, Constitutional Court
Restoratif Justice, Diversi & Peradilan Anak Dedy Sumardi, dkk
Abstrak: Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  110/PUU-X/2012  telah membatalkan Pasal 96, 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hukuman bagi hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik  yang  tidak  mengupayakan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi bagi hakim, polisi dan jaksa yang tidak melaksanakan diversi. Studi ini menfokuskan pada pelaksanaan diversi dan dampak perlindungan anak sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Data wawancara diperoleh  dari Pengadilan Negeri Banda Aceh  dan didukung oleh  data kepustakaan  serta  dianalisis  menggunakan  pendekatan  yuridis-empiris.  Berdasarkan analisis  data  ditemukan  bahwa  pelaksanaan  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai ancaman pidana. Setelah lahirnya putusan  Mahakamah  Konstitusi,  pelaksanaan  diversi  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  hakim,  namun  tidak disertai  ancaman  pidana  bagi  hakim  yang  tidak melaksanakannya.  Dampak  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  tidak  adanya ancaman pidana bagi hakim, JPU dan Penyidik karena putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan  Pasal  96,  100,  dan  Pasal  101  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat. Meskipun demikian, kewajiban pelaksanaan diversi tetap menjadi keharusan yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum.
Kata Kunci: Diversi, Peradilan Anak, Mahkamah Konstitusi

## A. Pendahuluan
Artikel ini menganalisis pelakasanaan diversi dalam kasus yang dilaksanakan oleh Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  pasca  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 110/PUU-X/2012.  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa tentang hak-hak anak menjamin hak asasi anak sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Jaminan perlindungan hukum bagi anak juga diatur dalam konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang, berpartisipasi.  Untuk  menjamin  hak-hak  anak,  landasan  yuridis  ini  menjadi  aturan mengikat bagi penegak hukum dan tanggung jawab terhadap perlindungan hukun bagi anak.
Perkembangan informasi dewasa ini menyebabkan kenakalan anak telah sampai pada tahap yang serius, dimana kejahatan dilakukan telah mengarah pada bentuk-bentuk kejahatan yang sama seperti dilakukan oleh orang dewasa. Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah mendapatkan dukungan dengan diratifikasinya Konvensi  Hak-Hak  Anak  oleh  Indonesia  melalui  keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun 1990. Berdasarkan Keppres tersebut, maka Indonesia berkewajiban membangun sistem pemidanaan anak yang secara prosedur berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. 1
1 Nur  Rochaeti  and  Nurul  Muthia,  “Socio -Legal  Study  of  Community  Participation  in  Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 10  (2021),  https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35.Edhei  Sulistyo,  Pujiyono,  and  Nur  Rochaeti,
Perlindungan anak yang melakukan tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum secara khusus dalam penyelesaiannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi atau situasi  yang  memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Melindungi  anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional  adalah  pembangunan  manusia  indonesia  seutuhnya  yang  berbudi  luhur. Mengabaikan  perlindungan  terhadap  anak,  berakibat  dapat  menimbulkan  berbagai permasalahan  sosial  yang  mengganggu  penegakan  hukum,  ketertiban,  keamanan  dan pembangunan nasional. 2
Hukum  formil  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  di  Indonesia  terdiri  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelesaiannya, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki perbedaan signifikan dengan  penyelesaian  orang  dewasa.  Perbedaan  mendasar  adalah  penyidik,  penuntut umum dan hakim yang mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki  skill  khusus.  Hakim  yang  mengadilinya  selain  hakim  tunggal  juga  tidak diharuskan memakai toga agar tidak mengganggu psikologis anak.
Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia telah mengesahkan produk hukum yang secara  khusus  mengatur  tentang  proses  peradilan  pidana  anak  yakni  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  Kehadiran  UU tersebut  merupakan  budaya  hukum  baru  bagi  anak-anak  yang  berhadapan  dengan hukum sekaligus pembaharuan dari ketentuan hukum sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Batasan usia bagi anak yang melakukan tindakan pidana  dalam  undang-undang  itu  lebih  panjang  dibandingkan  dengan  undang-undang sebelumnya.  Anak  yang  melakukan  tindakan  pidana  dalam  undang-undang  tersebut adalah  12  tahun.  Berbeda  dengan  Undnag-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  yang mengaturnya mengenai batasan usia anak adalah 8 tahun.
Perbedaan paling mencolok adalah diberikan kesempatan pada setiap tingkatan pemeriksaan untuk melakukan restoratif justice melalui sistem diversi . Hal ini dikarenakan kehadiran  Undnag-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  dianggap  tidak  dapat  mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang tersebut cenderung menggunakan aspek
“Restorative Justice as a Resolution for the Crime of Rape with Child Perpetrators,” International Journal of Criminology  and  Sociology 10  (2021),  https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.69.;  Sri  Wiyanti Eddyono, “Restorative Justice for Victim’s Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia,” Journal of Southeast Asian Human Rights 5, no. 2 (2021), https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011.
2 Ali  Sodiqin,  “Legal,  Moral,  and  Spiritual  Dialectics  in  the  Islamic  Restorative  Justice  System,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 21, no. 2 (2021): 357 – 78, https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675.Ahmad Agus  Ramdlany,  “Restorative  Justice  in  Islamic  Legal  Philosophy  Perspective,” International  Journal  of Business, Economics and Law 24, no. 2 (2021).
Restoratif Justice, Diversi & Peradilan Anak Dedy Sumardi, dkk
yuridis-formal mengedepankan  aspek  penghukuman  ( retributive ).  Paradigma penangkapan,  penahanan  dan  penghukuman  penjara  terhadap  anak  berpotensi membatasi  kebebasan  dan  merampas  kemerdekaan  anak.  Data-data  empiris  seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Pada tahun 2010 narapidana anak berjumlah 547, pada tahun 2011 melonjak drastis menjadi 3672, kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi 3635. 3
Dari  data-data  empiris  di  atas  membuktikan  bahwa  Undang-Undang  tentang Pengadilan  Anak  belum  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  secara maksimal.  Penegak  hukum  lebih  cenderung  menggunakan  proses  penyelesaian  kasus anak yang berhadapan dengan hukum disamakan dengan kasus orang dewasa. Akibatnya, banyak  anak-anak  di  penjara,  meskipun  tindakan  yang  dilakukannya  adalah  pidana ringan. Mengingat belum efektifnya produk hukum lama yang mengatur tentang anak, pemerintah  pada  tahun  2012  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-Undang SPPA mengatur pokok yang belum pernah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  yaitu  keharusan  melakukan restoratif justice melalui sistem diversi dan diberikan hukuman kepada aparat penegak hukum ( law enforcement )  yang tidak  melaksanakan diversi. Sejak diterbitkan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pada  semua tingkatan  proses  peradilan  pidana,  terbuka  peluang  bagi  penegak  hukum  untuk melakukan diversi, termasuk oleh hakim anak di Pengadilan Negeri. Bahkan jika upaya diversi tidak dilakukan, penegak hukum yang bersangkutan terancam pidana penjara. 4 Pasal 96 Undang-Undang SPPA menyebutkan:
Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5
Keharusan melaksanakan diversi bagi hakim disertai ancaman hukuman penjara dan denda di atas diharapkan dapat mengurangi angka penjatuhan hukuman penjara bagi anak. Selain itu, kewajiban bagi hakim untuk melaksanakan proses diversi juga salah satu bentuk perealisasian Pasal 66 ayat (4) Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan “ Penangkapan, penahanan, atau pidana
3 Yutirsa Yunus, “ Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 2 (2013): 232, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74.
4 Sri Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri,” Majalah Hukum Varia Peradilan 232 (2012): 53.
5 Pasal  7  Ayat  (1)  UU  S PPA  menyatakan  bahwa  “Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.
penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. ”
Namun  pada  tanggal  24  Oktober  2012  Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Setelah  pemeriksaan  di  persidangan  dengan meminta keterangan dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai termohon dan pihak  terkait  -dalam  hal  ini-  Komisi  Perlindungan  Anak,  hakim  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan  permohonan  pemohon  (IKAHI)  untuk  membatalkan  Pasal  96  dengan putusan Nomor 110/PUU-X/2012. Menurut penilaiannya bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  dapat  mengekang  sifat  independensi  kekuasaan kehakiman  ( yudikatif  power ).  Akibatnya  pasal  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat bagi hakim untuk melaksanakan diversi.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ditemukan putusan-putusan hakim yang memberi  hukuman  penjara  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Penelusuran peneliti di lapangan, majelis hakim lebih cenderung memilih hukuman penjara kepada anak  dibandingkan  dengan  hukuman  lainnya.  Keputusan  ini  menjadi  indikator  bahwa sistem restorative  justice tidak  berjalan  optimal.  Seperti  kasus  pencurian  Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN-BNA  atas  nama  terdakwa  yang  berumur  17  tahun  dikenakan hukuman penjara selama 7 bulan. Kasus yang sama dengan nama terdakwa lain adalah perkara  nomor  431/Pid.Sus/2013/PN-BNA.  Dalam  perkara  tersebut  terdakwa  masih berumur 15 tahun, tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 10 bulan kepada terdakwa. Begitu juga kasus Nomor 203/Pid.Sus/2014/PN-BNA yang menvonis terdakwa bersalah telah melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama 6 bulan.
Padahal  ungkapang  kata  penjara  identik  dengan  keangkeran.  Jeremy  Bentham pernah menyatakan bahwa jangan menggunakan hukum pidana tanpa alasan dan dasar yang kuat ( groundless ), tidak menguntungkan ( unprofitable ), tidak menunjukkan adanya kegunaan/tidak  ada  gunanya  ( inefficacious ).  Herbert  L.  Packer  juga  mengungkapkan penggunaan  hukum  pidana  yang  sembarangan  ( indiscriminactely ),  secara  paksa ( coercively ),  akan  menyebabkan  sarana  pidana  menjadi  suatu  ancaman  utama  ( prime threatener ).  Dengan  demikian,  maka  membiarkan  seorang  anak  memasuki  lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak. Sebab, penghuni lembaga pemasyarakatan diidentikan dengan orang jahat, dan akan berpengaruh pada sikap dan prilaku anak. E.H Sutherland pernah mengemukakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. 6
Hazairin  dalam  tulisannya  yang  berjudul Negara  Tanpa  Penjara mengajukan sebuah gagasan  tentang  masyarakat tanpa penjara. Gagasan ini adalah terobosan baru dan ideal bermuatan filsafatnya dan sangat besar keuntungannya, spiritual dan materiil.
6 John L. Gillin and Thorsten Sellin, “Culture Conflict and Crime.,” American Sociological Review 4, no. 5 (1939), https://doi.org/10.2307/2083580; Christian B.N. Gade, “Is Restorative Justice Punishment?,” Conflict Resolution Quarterly 38, no. 3 (2021), https://doi.org/10.1002/crq.21293.
Hidup dalam penjara, walaupun sekali dalam penjara yang super modern adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup kepribadian. 7
Disinilaah  pentingnya  penelitian  untuk  mendalami  praktik restorative  justice melalui  sistem  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  sebelum  dibatalkan  dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan sesudah dibatalkannya berdasarkan Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, serta dampak perlindungan hukum bagi anak pasca dibatalkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Pengandilan Negeri Banda Aceh. Tujuannya adalah  mengetahui  implementasi  konsep restorative  justice melalui  sistem  diversi  dan dampak hukum perlindungan anak sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada tataran praktis, kajian artikel ini diharapkan menjadi cerminan bagi semua pihak, yakni pemerintah, orang tua, masyarakat serta stake holder terkait yang memiliki visi misi dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan hak asasi bagi anak. Di samping itu dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dikaji ulang apakah  pembatalan  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi ini menjadi persoalan serius bangsa manakala semua anak yang berhadapan dengan hukum semuanya dikenakan hukuman penjara.

## B. Diversi  Sebelum  dan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  110/PUU- X/2012
Penelitian  restoratif  justice  melalui  sistem  diversi  merupakan  pendekatan  baru dalam menyelesaikan kasus anak, dimana belum pernah ditemukan sebelumnya dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Pelaksanaan  diversi sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan anak untuk mendapatkan pendidikan formal di bangku sekolah, maupun pendidikan non formal di lingkungan  keluarga.  Namun,  kewajiban  bagi  hakim  untuk  melaksanakan  diversinya menjadi hilang setelah dibatalkannya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.
Akibat kegagalan sistem peradilan anak yang lebih mengedepan pengadilan formal sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah melahirkan konsep baru dalam penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Hukuman  terhadap  anak  nakal  yang  diintroduksi  dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 lebih berorientasi pemidanaan, bukan pemilihan. Padahal  pemidanaan  terhadap  anak  seharusnya  menjadi  pilihan  terakhir  ( ultimum remedium: the last resort ) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  penangkapan, penahanan  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan  apabila  sesuai  dengan hukum yang berlaku, dan dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Peraturan ini sesuai dengan Convention of the Child yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui
7 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum , 4th ed. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 3; Yessi Aswita, Penjara Di Indonesia: Gagasan Hazairin Ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan (Banda Aceh: Turats, 2017), 85.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan  proses  hukum  dilakukan  sebagai  langkah  terakhir  dan  untuk  masa  yang paling singkat dan layak.
Di  samping  itu,  pemidanaan  bagi  anak  sebagai ultimum  remedium juga  telah diharmonisasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  tentang  Hak  Asasi  Manusia sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  66  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa  penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 8
Konsep  baru  dalam  undang-undang  tentang  HAM  merupakan  terobosan  yang ditempuh  untuk  mengurangi  anak-anak  yang  ditangkap  ditahan  dan  diadili  ke  ranah hukum  formal.  Dalam  sistem  penyelesaian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berdasarkan  produk  hukum  terbaru,  lebih  mengedepankan  musyawarah  dan  mufakat dalam  mencari  solusi  supaya  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  langsung diperlakukan seperti orang dewasa. Konsep seperti ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  disebut  sebagai  proses  diversi.  Bahkan  dalam  undang-undang  ini mewajibkan kepada setiap aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengupayakan diversi dalam menangani kasus anak dan memberikan sanksi bila tidak melaksanakannya.
Keberadaan  sanksi  dalam  undang-undang  tersebut  mendapat  reaksi  keras  dari hakim seluruh Indonesia. Ketentuan yang memberikan sanksi kepada hakim yang tidak melaksanakan  diversi  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  telah mengkriminalisasi hakim serta mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah diajukan judicial review kepada Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  pemeriksaan  oleh  hakim  konstitusi  dan  menurut penilaiannya  bertentangan  dengan  konstitusi,  sehingga  membatalkan  ketentuan tersebut. Pasca dibatalkan pasal yang mengancam dengan hukuman sanksi pidana kepada hakim  yang  tidak  melaksanakan  diversi,  konsekuensi  hukumnya  adalah  tidak  adanya sanksi bagi hakim yang tidak melaksanakan diversi dalam menangani kasus anak.

## C. Restoratif Justice sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi
Penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sebelum disahkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih mengacu pada  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Meskipun  dalam  beberapa  ketentuan  undang-undang tersebut membedakan penyelesaian kasus orang dewasa dengan anak, tapi tidak di atur penanganan anak melalui diversi atau pengupayaan pengalihan dari pengadilan formal ( litigasi ) ke pengadilan non formal. Perbedaan perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum  dengan  orang  dewasa  berkisar  pada  hakim  tunggal  yang  mengadilinya,  aparat penegak  hukum  tidak  diperkenankan  menggunakan  toga  dalam  ruangan  persidangan,
8 Hasbi Hasan, “ Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013), https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262.
jaksa dan hakim yang telah memiliki pengalaman di bidang anak dan wajib didampingi oleh  penasehat  hukum  pada  semua  tingkatan  pemeriksaan.  Sementara  penyelesaian melalui sistem diversi belum dikenal pada saat itu.
Namun  pada  saat  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 mewajibkan  kepada  setiap  tingkatan  pemeriksaan  mengupayakan  diversi  sebelum pengadilan  formal  digunakan.  Hakim-hakim  di  pengadilan  terlebih  dahulu  harus memangggil  berbagai  pihak  untuk  menyelesaikan  secara  kekeluargaan  dengan melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua anak, korban dan orang-orang yang dianggap penting yang mampu menghasilkan jalan damai.
Pelaksanaa diversi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan oleh hakim yang menangani  masalah  tersebut.  Para  pihak  yang  dilibatkan  dalam  melaksanakan  diversi adalah anak, orang tua anak, korban atau wali anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu “ proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. ”
Sebelum proses diversi dilakukan, jaksa mengundang korban sebagai pihak yang dirugikan, pelaku anak dan orang tuanya untuk mencari solusi yang tepat. Penyelesaian kasus  seperti  ini  bukan  menghilangkan  keadilan  yang  seharusnya  didapatkan  oleh korban, dengan meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi, hak-hak korban tetap dipulihkan kembali dengan membayar sejumlah kompensasi yang dirugikan oleh anak. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pada saat dilakukannya diversi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3):
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan masyarakat;
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Oleh  karenanya,  dengan  memperhatikan  beberapa  konsep  tersebut,  secara otomatis  hak-hak  korban  mendapat  prioritas  dan  kemerdekaan  anak  untuk  tidak dikenakan  hukuman  penjara.  Dengan  cara  demikian,  korban  dapat  merasakan  adanya keadilan  meskipun  pelaku  tidak  dikenakan  hukuman  penjara.  Segala  kerugian  yang dialaminya  telah  dipulihkan  dengan  jumlah  tertentu  berdasarkan consensus bersama antara keluarga pelaku dan korban.
Kewajiban  hakim  hanya  mengupayakan  diversi  kepada  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dan  korban.  Hal  ini  bukan  berarti  dapat  memaksakan  korban  untuk menyetujui  segala  yang  dikatakan  oleh  hakim.  Kewenangan  untuk  menyetujui  segala perdamaian  merupakan  hak  korban.  Korban  yang  berhak  menentukan  kasus  tersebut didamaikan atau ditempuh melalui jalur formal. Sepanjang korban tidak ingin melakukan
perdamaian, dan meminta agar anak tetap dihukum, maka hakim harus melaksanakan secara pengadilan formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9 Tugas hakim “mengupayakan damai” bukan lah “mewajibkan damai . ” Kedua istilah ini  memiliki  makna  berbeda.  Mengupayakan  damai  hanya  mengupayakan  saja  kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perdamaian. Kewenangan untuk menentukan damai atau tidak tetap berada pada tangan korban. Sedangkan istilah mewajibkan damai, seolah-olah  hakim  yang  bertindak  dan  bersikukuh  mewajibkan  perdamaian  di  antara mereka.  Jadi,  kedua  istilah  ini  tidak  bisa  dipersamakan,  karena  memiliki  perbedaan makna.
Tugas  hakim  dalam  melaksanakan  diversi  hanya  sebagai  mediator  untuk menjembatani  serta  menfasilitasi  keluarga  korban  dan  pelaku  agar  melakukan perdamaian.  Hakim  tidak  berhak  menentukan  perdamaian  di  antara  mereka  yang berperkara. Jika tidak adanya persetujuan perdamaian, perkara akan dilanjutkan dan bila terbukti  berdasarkan  pemeriksaan  saksi-saksi  di  persidangan,  anak  akan  dihukum dengan  hukuman  penjara,  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  hukuman-hukuman lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  anak,  prinsip-prinsip  umum perlindungan anak yang wajib diperhatikan adalah prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik  bagi  anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  berkembang  serta  menghargai partisipasi  anak.  Bentuk  yang  diharapkan  instrument  internasional  dalam  menangani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan anak dari penyelesaian melalui sistem peradilan  pidana,  seperti  diversi.  Konsep  ini  selaras  dengan  pendekatan  keadilan restoratif justice . Sesuai Pasal 6 Undang-Undang SPPA tujuan diversi adalah: 10
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk partisipasi;
e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
Dalam  pelaksanaan  diversi  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  berhasil  atau tidaknya  perdamaian.  Secara  garis  besar  penghambat  pelaksanaan  diversi  sebelum putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  110/PUU-X/2012  disebabkan  oleh  beberapa alasan, yaitu:
1. Belum  adanya  aturan  yang  tegas  yang  mengatur  mengenai  prosedur  pelaksanaan diversi di Pengadilan. Misalnya, berapa kali orang tua pelaku dan korban dipanggil ke Pengadilan  tidak  disebutkan  secara  jelas  dalam  undang-undang.  Undang-undang
9 Wawancara dengan Nakhrawi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
10 Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Jus tice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri,” 56. ; Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, “Perlindun gan Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di  Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020), https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.
menyebutkan wajib melaksanakan diversi tapi tata caranya tidak disebutkan secara jelas.
2. Pelaksanaan diversi di Pengadilan masih dikhawatirkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi  Manusia.  Kekhawatiran  ini  dikarenakan  tidak  dihukumnya  orang-orang  yang melakukan  tindakan  kriminal.  Padahal  perbuatannya  itu  telah  menyebabkan keresahan dan terganggunya kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, di satu sisi  jika  diversi  dilaksanakan  akan  hilangnya  rasa kepercayaan  masyarakat  kepada penegak  hukum,  khususnya  kepada  hakim  di  Pengadilan.  Di  sisi  lain  pelaksanaan diversi ini bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak dari hukuman penjara serta  menghindari  dari  tindakan  yang  menghilangkan  kemerdekaannya.  Menurut Beijing Rules, tujuan peradilan bagi remaja adalah:
a. memajukan  kesejahteraan  remaja.  Tujuan  ini  merupakan  focus  utama  bagi system-sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan remaja. Beijing Rule menghendaki  agar  kasus-kasus  kejahatan  remaja  ditangani  oleh  peradilan keluarga.  Kemudian,  apabila  terpaksa  harus  ditangani  oleh  peradilan  criminal, maka faktor kesejahteraan anak harus menjadi perhatian yang pertama.
b. Prinsip kesepadanan,  prinsip ini terkenal sebagai instrument untuk mengekang sanksi-sanksi  yang  menghukum  yang  kebanyakan  dinyatakan  dalam  batasan- batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada  pertimbangan  keadaan-keadaan  pribadinya.  Keadaan-keadaan  individu akibat  pelanggaran  (misalnya  status  sosial,  keadaan  keluarga,  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  pelanggaran  hukum  atau  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi keadaan pribadi) akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksi (misalnya  dengan  menghargai  upaya  pelanggar  hukum  untuk  mengganti  rugi kepada korban atau atas kesediaannya untuk kembali pada kehidupan yang sehat dan berguna. 11
3. Pemahaman  masyarakat  dan  penegak  hukum  terhadap  diversi  belum  merata. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa pelaksanaan diversi akan merugikan korban dan akan mengganggunya kenyamanan kehidupan masyarakat bila anak dibebaskan, membuka  peluang  bagi  anak  akan  mengulangi  tindakan  kriminalnya.  Sementara aparat penegak hukum berkesimpulan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak.
4. Pelaksanaan diversi di Pengadilan tidak dilaksanakan secara serius oleh korban dan orang  tua  anak.  Korban  tidak  merespon  baik  pemanggilan  dari  Pengadilan  untuk menghadiri ke persidangan untuk dilakukan diversi. Ketidakhadiran salah satu dari korban  atau  keluarga  pelaku  akan  berimplikasi  pada  terhambatnya  diversi.
11 Junaidi Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021), https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698; Ghoni and Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2018); Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Mandar Maju, 2003), 45.
Perdamaian tidak mungkin terjadi bila tidak diikuti oleh berbagai pihak yang terlibat secara  langsung.  Perdamaian  baru  terjadi  manakala  kedua  belah  pihak,  dan  hakim sebagai mediator berperan aktif pada saat diversi dilakukan.
5. Tuntutan korban yang meminta Pengadilan untuk menghukum anak dengan hukuman yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sikap mengedepankan  emosional  dalam  menjalani  permasalahan  dengan  anak  yang berhadapan dengan hukum selalu menuntut hukuman balas dendam atas kerugian yang menimpanya. Padahal secara teoritis pemidanaan dikenal tiga teori pemidanaan yaitu, teori  absolute,  teori  relatif dan teori  gabungan .  Menurut teori  absolute ( absoluteheorieen )  atau  teori  pembalasan  ( vergeldingstheorien / retribution  theory ), penjatuhan  pidana  dibenarkan  semata-mata  karena  orang  telah  melakukan  suatu kejahatan. Menurut teori absolute atau teori pembalasan , penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. 12
Berbeda halnya dengan teori relatif yang menentukan agar setiap tindakan hukum lebih  mementingkan  kemaslahatan.  Menurut  teori  relatif  ( relative  theorien )  atau  teori tujuan  ( doel  theorien/utilitarian  theory ),  pidana  itu  bukanlah  untuk  melakukan pembalasan  kepada  pembuat  kejahatan,  melainkan  mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan  itu  sendiri.  Mengenai  tujuan  pidana  itu  ada  beberapa  pendapat. Pertama , tujuan pidana adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan. Kedua , tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang  dapat  dibedakan  atas  pencegahan  umum  ( generale  preventive )  dan  pencegahan khusus ( specieale preventive ). 13
Berbeda  lagi  dengan  teori  gabungan  yang  menggabungkan  antara  teori  absulut dengan  teori  relatif.  Teori  gabungan  ( veregnegingstheirien,  gemengde  theorien ) merupakan gabungan teori dari absolute atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori  tujuan.  Jadi,  dasar  pembenaran  pidana  pada  teori  gabungan  meliputi  dasar pembenaran  pidana  dari  teori  pembalasan  dan  teori  tujuan,  yaitu  baik  terletak  pada kejahatannya  maupun  pada  tujuan  pidananya.  Penganut  teori  ini  antara  lain  Karl Binding. 14 Sehingga  dengan  diversi  tersebut  menghindarkan  anak  dari  stigma  negatif, mencegah  pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  dan  melakukan
12 Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor  50/Pid.B/2009/PN.Btg  IMPoSING,” Jurnal  Yudisial 6,  no.  1  (2013):  68 – 69.Dedy  Sumardi  et  al., “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 22, no. 1 (June 30, 2022), https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359. 13 Robert  Canton,  “Theories  of  Punishment,”  in The  Routledge  Handbook  of  the  Philosophy  and Science  of  Punishment ,  2020,  https://doi.org/10.4324/9780429507212-3;Felicitas  Hesselmann, “Punishing  Crimes  of the  Mind:  Sanctions  for Scientific  Misconduct  as  a  Case  for  the  Cultural  Theory  of Punishment,” Theoretical Criminology 23, no. 4 (2019), https://doi.org/10.1177/1362480618756365. 14 Federico Picinali, “Do Theories of Punishment Necessarily Deliver a Binary System of Verdicts? An  Exploratory  Essay,” Criminal  Law  and  Philosophy 12,  no.  4  (2018),  https://doi.org/10.1007/s11572- 017-9440-y.
tindakan-tindakan  yang  diperlukan  bagi  korban  dan  anak  tanpa  harus  melalui  proses formal  di  pengadilan  pidana  agar  terhindar  dari  pengaruh  negative  sistem  peradilan pidana. Namun demikian, berdasarkan sejarah, pelaksanaan diversi pada awalnya gagal di  Amerika,  tetapi  berhasil  di  Belanda,  Denmark,  Italia,  Jerman,  Perancis,  pada  tahun 1969. 15

## D. Diversi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  110/PUU-X/2012  yang  secara  substantif membatalkan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berawal  dari  permohonan  yang  diajukan  oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Permohonan pembatalan ketiga Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang mengintervensi kekuasaan kehakiman, karena mengancam bagi hakim yang tidak melaksanakan diversi dalam mengadili kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
Pelaksananaan diversi pasca putusan Mahkamah Konstitusi masih dilaksanakan sebagaimana biasanya seperti sebelum dibatalkan. Namun yang membedakannya adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak adanya lagi pasal yang mengancam bagi hakim yang  tidak  melaksanakan  diversi.  Akan  tetapi  konsekuensi  dari  tidak  dilaksanakannya diversi  pada  putusan  yang  diputuskan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Setiap  putusan  yang  diputuskan  oleh  hakim  tanpa  adanya  pengupayaan  diversi dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
Diversi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri sangat terkait dengan waktu yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepadanya.  Ketua  Pengadilan  diwajibkan menetapkan hakim yang mengadili dan menangani perkara anak paling lama tiga hari setelah  berkas  perkara  dilimpahkan  dari  penuntut  umum.  Waktu  yang  dimiliki  oleh aparatur  pengadilan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan hukum relatif singkat. Bahkan bagi hakim yang telah ditetapkan untuk mengadili kasus anak diwajibkan melaksanakan diversi paling lama tujuh hari pasca ditetapkan oleh ketua pengadilan.
Masa  penahanan  yang  diberikan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum merupakan  faktor  utama  tidak  berhasilnya  diversi  dilaksanakan.  Pasal  35  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  menyatakan  Dalam  hal  penahanan  dilakukan  untuk kepentingan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  Hakim  dapat  melakukan  penahanan paling  lama  10  (sepuluh)  hari.  Selanjutnya  ayat  (2)  menyatakan  Jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal tidak terlaksananya diversi,  dan  masa  penahanan  yang  ditentukan  habis,  maka  anak  wajib  dikeluarkan
15 Gade,  “Is  Restorative  Justice  Punishment?” ; Luz  E.  Robinson  et  al.,  “Restorative  Justice:  A Qualitative Analysis of School Security Perspectives,” Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and  Restorative  Justice 24,  no.  3  (2021),  https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1938008;  Yousra Hasona, “Child Soldiers and Restorative Justice in the Arab World Countries,” Internet Journal of Restorative Justice 9 (2021).
sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  35  ayat  (3)  Dalam  hal  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  telah  berakhir  dan  Hakim  belum  memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Penahanan yang relatif singkat kepada anak, menjadi persoalan bagi hakim, dan sangat  sulit  untuk  mempertemukan  orang  tua  pelaku  dengan  korban.  Kadangkalanya korban tidak bisa menghadiri ke pengadilan untuk menempuh upaya diversi. Akibatnya, proses diversi tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak adanya respon positif dan  itikat  baik  dari  pihak  korban  akan  memperlama  waktu  yang  dihabiskan  untuk melakukan diversi. Sementara waktu penahanan semakin hari, semakin berkurang.
Poses diversi dilaksanakan dalam ruangan hakim, tapi kadangkalanya dilakukan di  ruang  persidangan.  Ruangan  hakim  tersebut  terlalu  ramai  para  hakim  yang mengakibatkan  terganggunya  proses  diversi.  Hakim  anak  yang  menangani  perkara cenderung memilih menyelesaikannya dalam ruangan persidangan.
Terdapat dua kemungkinan besar dalam pelaksanaan diversi. Pertama , terjadinya kesepakatan  antara  korban  dengan  orang  tua  si  anak.  Terjadinya  kesepakatan  antara orang tua dan anak dapat mengakhiri perkara, dan kekuatan dari penetapan bahwa telah terjadinya  perdamaian  memiliki  kekuatan  hukum  kuat,  karena  ditetapkan  oleh  hakim yang  mengadili  kasus  tersebut. Kedua ,  tidak  terjadinya  kesepakatan  perdamaian  yang mengharuskan perkara dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di persidangan.
Keberhasilan pelaksanaan diversi dan terwujudnya perdamaian di antara pelaku dan  korban  mengindikasikan  hakim  yang  menangani  dan  menyelesaikannya  memiliki skill dan profesionalitas yang memadai. Hasil yang dicapai adalah win-win solution , tidak memenangkan sepihak, tapi kedua-duanya saling menerima kesepakatan tersebut. Asas mutualisme didapatkan oleh kedua belah pihak, tidak merugikan pihak pelaku dan begitu juga korban tidak dirugikan dari hasil kesepakatan tersebut.
Menurut hakim Pengadilan Negeri, hakim yang berhasil melaksanakan diversi dan mencarikan  titik  temu  dalam  penyelesaian  kasus  anak  mendapatkan reward dari Mahkamah  Agung.  Pemberian reward ini  merupakan  sebuah  penghargaaan  yang diberikan  atas  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  hakim  dalam  menangani  masalah  anak. Apresiasi ini menandakan bahwa agar hakim yang menangani masalah anak betul-betul serius dalam melaksanakan tugas. Menfasilitasi dan menjembatani di antara pihak yang berperkara  membutuhkan  skill  yang  mumpuni  agar  hasil  yang  didapatkan  lebih memuaskan. Pemberian reward ini berfungsi bagi hakim untuk kenaikan jabatan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

## E. Perlindungan  Hukum  Anak  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 110/PUU-X/2012
Perlindungan  adalah  pemberian  jaminan  atas  keamanan,  ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang  dilindungi.  Perlindungan  hukum  merupakan  hal  perbuatan  melindungi  menurut
Restoratif Justice, Diversi & Peradilan Anak Dedy Sumardi, dkk
hukum. 16 Jadi, maksud dari perlindungan hukum bagi anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi, memberikan kenyamanan, dan kesejahteraan anak menurut hukum.
Putusan Nomor Nomor 110/PUU-X/2012 merupakan putusan yang membatalkan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penilaian dari organisasi Ikatan Hakim Indonesia, ketiga pasal tersebut merupakan bentuk kriminalisasi kekuasaan kehakiman. 17
Penghapusan ketiga pasal tersebut bukan berarti perlindungan kepada anak tidak terlindungi lagi, hak-hak anak menjadi terabaikan, dan anak diperlakukan secara tidak adil,  justru  sebaliknya  pelaksanaan  perlindungan  kepada  anak  menjadi  priotas  utama sebagaimana  dikehendaki  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  instrumen- instrumen  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi  menjadi  hukum  nasional Indonesia.
Pembatalan  ketiga  pasal  tersebut  hanya  dikarenakan  subtansi  yang  diatur bertentangan  dengan  Undang-Undang  1945,  dan  telah  mengganggu  kekuasaan kehakiman  yang  seharusnya  mandiri,  bebas  dari  intervensi  lembaga  negara  manapun dalam  mengadili  dan  memutuskan  perkara.  Kekuasaan  mandiri  berarti  tidak  adanya tekanan  berupa  hukuman  atau  ancaman  dalam  bentuk  apapun,  baik  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan maupun orang perorangan.
Substansi kewajiban melaksanakan diversi tetap wajib dilaksanakan oleh hakim, yakni dengam menghadirkan segala pihak yang terlibat seperti orang tua pelaku, korban, dan hakim sebagai mediator yang menfasilitasi proses diversi. Oleh karenanya, kewajiban melaksanakan diversi harus dilakukan sesuai dengan prosesdur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Kehadiran  penasehat  hukum  untuk  mendampingi  anak  sejak  dari  tingkat penyidikan,  kejaksaan  dan  pengadilan  merupakan  haknya  yang  harus  diberikan  oleh negara. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan “ Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Hak-hak yang didapatkan anak pada saat menjalani proses peradilan pidana dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:
16 Rusli  Muhammad, Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia (Yogyakarta:  FH  UII  Press,  2022); Wikan Sinatrio, “The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia,” Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 1 (2019), https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339; Swati  Kaushal,  “Punishment  for  Crimes:  An  Instrument  of Social Change,” Proceedings of International Young Scholars Workshop 9 (2020), https://doi.org/10.47344/iysw.v9i0.177; Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 13. Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), 94.
17 Muh Risnain, “ Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara
Hukum ,” Jurnal Hukum
Dan Peradilan 2, no. 3 (2018): 325 – 26, https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.325-336.
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Itulah semua hak-hak yang didapatkan oleh anak ketika menjalani proses sistem peradilan  pidana.  Bahkan  Pasal  5  a yat  (1)  menyatakan  “Sistem peradilan  pidana  anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. ” Secara umum pengertian restoratif justice adalah penataan kembali pada sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban  maupun  masyarakat.  Substansi restoratif  justice berisi  prinsip  utama  dalam memperoleh keadilan antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan  kelompok  masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana  dan memosikan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  sebagai  para  pemangku  kepentingan ( stakeholder )  yang  bekerja  bersama  dan  langsung  berusaha  menemukan  penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solution ). 18
Jadi,  sangatlah  tidak  benar  jika  dikatakan  dengan  dikabulkan  permohonan  uji materil Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 yang diajukan oleh IKAHI dapat menghilangkan hak-hak  anak.  Akan  tetapi  sebaliknya,  anak  diperlakukan  sebagaimana  mestinya  yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan  hukum  bagi  anak merupakan komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk yang dapat ditemukan  dalam  pembukaan  Undnag-Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  tercermin  dalam
18 Annie Cossins, “Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice,” British Journal  of  Criminology ,  2008,  https://doi.org/10.1093/bjc/azn013; Sutatiek,  “Konkretisasi  Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri,” 55.
Restoratif Justice, Diversi & Peradilan Anak Dedy Sumardi, dkk
kalimat “… kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peramaian abadi dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu. ” Oleh karenanya,  perlindungan  hukum  bagi  anak  harus  diupayakan  agar  anak  bisa mendapatkan  hak-hak  yang  seharusnya  ia  dapatkan.  Hal  ini  perlu  diwujudkan  demi terwujudnya kesejahteraan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of child ) untuk masa depan anak lebih baik.

## F. Kesimpulan
Sebelum dibatalkannya Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undnag-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pelaksanaan  diversi  dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Hakim wajib  melaksanakannya,  dan  diancam  dengan  hukuman  pidana  bila  tidak  melakukan diversi  dalam  menangani  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pasca dibatalkannya ketiga Pasal tersebut, upaya diversi tetap wajib dilaksanakan, tapi tidak diancam dengan hukuman pidana bagi hakim yang tidak melaksanakannya.
Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pasca putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  110/PUU-X/2012,  masih  sama  dengan  sebelum  putusan tersebut. Bentuk perlindungan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrument hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Perbedaan  perlindungan anak sebelum dan pasca putusan MK adalah kewajiban melaksanakan diversi sebelum dibatalkan Pasal 96, Pasal  100 dan  Pasal 101  disertai dengan ancaman  pidana bila hakim memutuskannya tanpa mengupayakan diversi terlebih dahulu. Sedangkan pasca dibatalkan ketiga pasal tersebut,  kewajiban  pengupayaan  diversi  tanpa  disertai  dengan  ancaman  pidana,  tapi konsekuensinya adalah putusan tersebut batal demi hukum.

## Daftar Kepustakaan
Aswita, Yessi. Penjara Di Indonesia: Gagasan Hazairin Ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan . Banda Aceh: Turats, 2017.
Canton, Robert. “Theories of Punishment.” In The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment , 2020. https://doi.org/10.4324/9780429507212-3.
Cossins, Annie. “Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice.” British Journal of Criminology , 2008. https://doi.org/10.1093/bjc/azn013.
Eddyono, Sri Wiyanti. “Restorative Justice for Victim’s Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia.” Journal of Southeast Asian Human Rights 5, no. 2 (2021). https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011.
Gade, Christian B.N. “Is Restorative Justice Punishment?” Conflict Resolution Quarterly 38,
no. 3 (2021). https://doi.org/10.1002/crq.21293.
Ghoni,  Mahendra  Ridwanul,  and  Pujiyono  Pujiyono.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di Indonesia.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no.  3  (2020). https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342.
Gillin, John L.,  and Thorsten Sellin. “Culture Conflict and Crime.” American Sociological Review 4, no. 5 (1939). https://doi.org/10.2307/2083580.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama, 2018.
Hasan,  Hasbi.  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013). https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262.
Hasona,  Yousra.  “Child  Soldiers  and  Restorative  Justice  in  the  Arab  World  Countries.” Internet Journal of Restorative Justice 9 (2021).
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum . 4th ed. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Hesselmann, Felicitas. “Punishing Crimes of the Mind: Sanctions for Scientific Misconduct as a Case for the Cultural Theory of Punishment.” Theoretical Criminology 23, no. 4 (2019). https://doi.org/10.1177/1362480618756365.
Hutahaean,  Bilher.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Ana k  Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg IMPoSING.” Jurnal Yudisial 6, no. 1 (2013).
Junaidi, Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia.” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021). https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.
Kaushal, Swati. “Punishment for Crimes: An Instrument of Social Change.” Proceedings of International Young Scholars Workshop 9 (2020). https://doi.org/10.47344/iysw.v9i0.177.
Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.
Muhammad,  Rusli. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia .  Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2022.
Picinali,  Federico.  “Do  Theories  of  Punishment  Necessari ly  Deliver  a  Binary  System  of Verdicts?  An Exploratory Essay.” Criminal Law and Philosophy 12, no. 4 (2018). https://doi.org/10.1007/s11572-017-9440-y.
Prakoso,  Abintoro. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta:  Laksbang Grafika, 2013.
Ramdlan y,  Ahmad  Agus.  “Restorative  Justice  in  Islamic  Legal  Philosophy  Perspective.” International Journal of Business, Economics and Law 24, no. 2 (2021).
Risnain, Muh. “Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai  Negara  Hukum. ” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 2,  no.  3  (2018). https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.325-336.
Robinson,  Luz  E.,  Ashley  B.  Woolweaver,  Dorothy  L.  Espelage,  and  Grace  Little. “Restorative  Justice:  A  Qualitative  Analysis  of  School  Security  Perspectives.” Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice 24, no. 3 (2021). https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1938008.
Rochaeti,  Nur,  and  Nurul  Muthia.  “Socio -Legal  Study  of  Community  Participation  in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia.” International Journal  of  Criminology  and  Sociology 10  (2021).  https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.35.
Sinatrio, Wikan. “The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia.” Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 1 (2019). https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339.
Sodiqin,  Ali.  “Legal,  Moral,  and  Spiritual  Dialectics  in  the  Islamic  Restorative  Justice System.” Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syariah 21,  no.  2  (2021):  357 – 78. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675.
Sulistyo, Edhei, Pujiyono, and Nur Roch aeti. “Restorative Justice as a Resolution for the Crime of Rape with Child Perpetrators.” International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021). https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.69.
Sumardi,  Dedy,  Mukhsin  Nyak  Umar,  Ruslan  Sangaji,  Firdaus  M  Yunus,  and  Rahmatul Akbar. “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory  in  Criminal  Apostasy.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 22,  no.  1  (June  30, 2022). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359.
Sutatiek,  Sri.  “Konkretis asi  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restoratif  Justice)  Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri.” Majalah Hukum Varia Peradilan 232 (2012): 53.
Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Yunus, Yutirsa. “ Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia .” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 2 (2013). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74.
Wawancara dengan Nakhrawi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.