El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015

## ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS AKAD  MURABAHAH

## Laili Farihah
Sri Andriani
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang Telp. 0341-551354 Email: sriandrianiuin@gmail.com

## Abstract
Murabahah contract is one of the products of Islamic banks before 1 April 2010  subject  to  twice  the  value-added  tax.  Problems  of  double  taxation  is imposed on Islamic banks actually issue a very long time, and this bustling discussed tax due to be paid twice to the director general of a larger tax. By this provisions, the sharia will be assumed less competitive with conventional bank financing primarily to the product. After government legislation latest VAT No. 42 of 2010, murabahah is not longer subject to twice. Investigators therefore conducted an analyze on the treatment of KCS Bank BTN Shariah Malang. This research is using research of qualitative in descriptive approach, which describes a situation systematically. The data uses both the primary and secondary data, field studies with research techniques are interview and docu- mentation. The results showed that the  Bank BTN Shariah Malang KCS on contract murabahah charged once before and after running of the No. 42 of 2009 rule.
Keywords: treatment of value added tax on murabahah agreement

## Abstrak
Akad murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sebelum 1 April 2010 dikenakan dua kali pajak pertambahan nilai. Permasalahan pajak berganda  yang  dikenakan  kepada  bank  syariah  sebenarnya  sudah  isu  yang
sangat lama, dan saat ini kembali ramai diberdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada dirjen pajak lebih besar. Dengan ketentuan yang seperti ini, pihak syariah akan menganggap kalah saing dengan bank konvensional denan produk pembiayaannya. Setelah pemerintah undang-uundang PPN terbaru no 42 tahun 2010, akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali PPN. Oleh karena itu  peneliti  melakukan  analisis  perlakuan  PPN  pada  Bank  BTN  Syariah KCSMalang.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuaitatif dengan pendekatan deskriptif,  yaitu  menjabarkan  suatu  situasi  secara  sistematis.  Data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  skunder,  dengan  teknik  penelitian  studi lapangan yaitu wawancara dandokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad murabahahnya dikenakan satu kali PPN sebelum dan sesudah UU no 42 tahun2009.

## Kata kunci: pajak pertambahan nilai atas akad murabahah

## PENDAHULUAN
Pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pemungutan pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung  pajak  atau  dengan  kata  lain,  penanggung  pajak  tidak  menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pengenaan PPN pada bank konvensional dikena- kan saat pembiayaan, PPN dikenakan ketika bank tersebut melakukan pembiayaan mobil,  rumah  dan  barang  kena  pajak  lainnya.  Bank  syariah  sama  dengan  bank konvensional dalam pengenaan PPN-nya tapi, pengenaan PPN pada bank syariah dikenakan  PPN  dua  kali  ( Double  Tax ).  Alasan  bank  syariah  dikenakan  PPN berganda ini karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga termasuk  dalam pengertian perdagangan  terutama PPN.
Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank syariah dengan skim murabahah -nya sebenarnya isu yang sudah  lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada  Dirjen Pajak jauh lebih  besar dari pendapatan  yang diterima oleh  bank-bank  syariah  dengan  transaksi murabahah- nya  (Albahril,  2010),  jika bank  syariah  harus  membayar  kurang  bayar  PPN  tersebut,  bank  syariah  akan mengalami kerugian. Apabila bank syariah mengambil keuntungan untuk menutupi kurang bayar PPN tersebut, tentunya bank syariah akan kalah saing dengan bank konvensional  yang memberikan  pembiayaan kredit  yang lebih  kecil karena  bank konvensional tidak dikenakan pajak berganda.
Undang-undang  PPN  terbaru  Nomor  42  tahun  2009  yang  berlaku  mulai  1 April 2010 telah memberikan netralitas dalam pengaturan perpajakan, bagi keuangan syariah termasuk transaksi murabahah . Hal ini terbukti dengan ditambahnya satu
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah
huruf  pada  pasal  1A  ayat  (1)  UU  PPN  Nomor  42  tahun  2009,  mengenai  yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak terdapat penambahan satu huruf, yaitu huruf  h  yang  menyebutkan  mengenai:”penyerahan  Barang  Kena  Pajak  oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berda- sarkan  prinsip  syariah,  yang  penyerahannya  dianggap  langsung  dari  Pengusaha Kena  Pajak  yang membutuhkan  Barang  kenaPajak”.
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan strategic Bussiness Unit dari  PT  BTN.  BTN  Syariah  mempunyai  beberapa  kantor  cabang  di  Indonesia salah satunya berada di Malang. Karena mudah dijangkau oleh peneliti, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian di bank BTN Syariah KCS Malang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian dan Karakteristik PPN
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean  yang  dikenakan  secara  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan  distribusi (Mahesar,  2014).  Kewajiban  membayar  pajak  oleh  konsumen  yang  terdiri  atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun  yang  mengonsumsi  barang  atau  jasa  yang  termasuk  objek  PPN,  akan diperlakukan  sama  dan  wajib  membayar  PPN  atas  konsumsi  barang  atau  jasa tersebut  (www.pajak.go.id)
Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah UU No. 8 Tahun 1893 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009 (Resmi,2011:1).
Pajak pertambahan nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (Resmi, 2011:1). PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan (Resmi, 2011:2) yaitu: (1) Pajak tidak langsung, yaitu secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan pada pihak lain. (2) Pajak objektif, yaitu timbulnya membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya  objek  pajak.  (3) Multistage  tax ,  yaitu  PPN  dikenakan  secara  bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. (4) Nonkomulatif, yaitu PPN tidak bersifat komulatif meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. (5) Tarif tunggal, yaitu hanya mengenal satu jenis tarif yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk ekspor barang kenapajak. (6) Credit method / invoice method / indirect  substruction  method ,  yaitu  metode  ini  mengandung  pengertian  bahwa pajak terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut keluaran, dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau menerima jasa yang disebut pajak masukan.
(7) Pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi. (8) Consumption type value added tax , yaitu dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan  dengan  pajak  keluaran  yang  dipungut  atas  penyerahan  barang  kena pajak dan atau jasa kena pajak.

## Subjek PPN
Subjek Pajak PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN (Mubarok, 2013). Subjek pajak terdiri dari (Mubarok, 2013): (1) Pengusaha KenaPajak a) Pengusaha yang menyerakan barang kena pajak/jasa kena pajak. b) Pengusaha  yang  mengekspor  barang  kena  pajak/jasa  kena  pajak.  c)  Pengusaha yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual. (2) Non Pengusaha Kena Pajak a) Pengusaha atau bukan pengusaha yang mengimpor barang barang kena pajak/jasa kenapajak b) Pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri bangunan tidakdalam kegiatanusaha/pekerjaan.

## Objek PPN
PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi, 2011:6) yaitu: (1) Penyeraan/ impor/pemangfaatan/ekspor teradap barang kena pajak/jasa kena pajak/barang kena pajak tidak berwujud. a) Penyerahan  barang  kena  pajak  di  dalam  daerah  pabean yang  dilakukan  olehpengusaha  kena  pajak  maupun  pengusaha  yang  seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. b) Impor barang kena pajak. c) Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.  d)  Pemanfaatan  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  dari  luar  daerah pabean di dalam daerah pabean. e) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. f) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh peng- usaha  kena  pajak.  g)  Ekspor  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  oleh  pengusaa kenapajak.  h)  Ekspor  jasa  kena  pajak  oleh  pengusaha  kenapajak.  (2)  Kegiatan membangun  sendiri  yang  dilakukan  tidak  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. (3) Penyeraan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual-belikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah

## Tarif  Pajak Pertambahan Nilai
Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Taun 2009 adalah (Resmi, 2011:240): Tarif PPN sebesar sepuluh persen. Tarif PPN sepuluh persen dikenakan atas setiap  penyerahan  BKP  di  dalam  daerah  pabean/impor  BKP/penyerahan  JKP didalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean (Resmi, 2011:24). Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/ atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang untuk merubah tarif PPN menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen dengan tetap memakai prinsip tunggal.

## Tarif Ppn Sebesar Nol Persen
Tarif nol persen dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwu- jud/ekspor jasa kena pajak.

## Penyetoran dan Pelaporan PPN
Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan  dengan  menggunakan  formulir  surat  setoran  pajak  (Resmi,  2011:24). Pelaporan  pajak  pertambahan  nilai  oleh pengusaha  kena  pajak  dilakukan  paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (Resmi, 2011:24).

## Pengertian Murabahah dan Dasar HukumMurabahah
Himpunan  fatwa  dewan  syariah  nasional  menjelaskan  bahwa murabahah adalah  menjual suatu  barang dengan  menegaskan harga  belinya kepada  pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso, 2010:73). Menurut kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh  direktoran  perbankan  syariah,  bank  Indonesia  mengemukakan  bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Wiroso, 2010:73). Menurut PSAK murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguhan (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).
Dalam  praktiknya  diperbankan,  pada murabahah ,  bank  merupakan  penjual dan nasabah sebagai pembeli suatu barang tertentu. Dengan harga yang disepakati dan  angsuran  yang  disepakati  bersama.  Demi  memastikan  keseriusan  nasabah, bank boleh meminta jaminan. Pada dasarnya, pada penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun  agar pengelola dana tidak  melakukan penyimpangan, maka pemilik  dana  dapat  meminta  jaminan  kepada  pengelola  dana  atau  pihak  ketiga. Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  jika  pengelola  dana  benar-benar  melakukan pelanggaran  terhadap  apa  yang  sudah  disepakati  bersama  dalam  akad  (PSAK 105, Parf 8)
Dasar hukum akad murabahah dijelaskan dalam al Quran surat an Nisa ayat 29:
Artinya: ”Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kalian  memakan harta-harta  kalian  di  antara  kalian  dengan  cara  yang  batil,  kecuali  dengan perdagangan  yang  kalian  saling  ridha.  Dan  janganlah  kalian  membunuh diri-diri  kalian,  sesungguhnya  Allah  itu  Maha  Kasih  Sayang  kepada  kalian” (QS.  AnNisa’  ayat29).

## Rukun Murabahah
Menurut Yahya (2009:180), rukun murabahah adalah:
1. Transaktor, yaitu pembeli (nasabah) dan penjual (banksyariah)
2. Objek murabahah , yaitu baran gdan harga barang yang diperjual-belikan.
3. Ijab dan Qabul ,  yaitu  pernyataan  kehendak  para  pihak  yang  bertransaksi,
baik secara lisan dantertulis.
Wiroso (2010:74) menjelaskan rukun murabahah terdiri dari:
1. Ba’i yaitu penjual (Pihak yang memiliki barang)
2. Musytari yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. Mabi’ yaitu barang yang akan diperjual-belikan
4. Tsaman yaitu harga
5. Ijad qabul yaitu pernyataan timbang terima.
Syarat murabahah menurut syafi dalam Wiroso (2010:74)adalah: 1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah

## 3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang sesudah  pembelian
5. Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

## Ketentuan Umum Murabahah
Fatwa  dewan  syariah  nasional  nomor  4/DSN-MUI/IX/2000  menjelaskan ketentuan murabahah (Waluyo, 2010:75) adalah: 1. ketentuan umum murabahah dalam  bank syariah
a) bank nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
b) barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
c) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
d) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini sah dan bebas riba
e) bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang
f) bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  dengan  harga jual beli ditambah keuntungan dan bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
g) Nasabah  membayar  harga  yang  telah  disepakati  tersebut  pada  jangka waktu tertentu yang telah disepakati
h) Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, untuk mencegah  terjadinyapenyalahgunaan
i) Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank
2. Ketentuan murabahah kepada  nasabah
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset  kepada  bank
b. Jika  bank  menerima  permohonan  tersebut,  bank  harus  membeli  dahulu aset  yang  dipesannya secara  sah  dengan  pedagang
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang disepakati
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat  menandatangani kesepakatan awal
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika  uang  muka  memakai  kontrak ’urbun sebagai  alternatif  dari  uang muka, maka:
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut nasabah tinggal membayar sisaharga
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar keugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut.
3. Jaminan  dalam murabahah
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius atas pemesan- nya
b. Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang  dapat dipegang.
4. Hutang  dalam murabahah
a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasaba dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut  dengan  keuntungan  atau  bagian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk menyelesaikan utang kepada bank
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
c. Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap harus  menyelesaikan hutangnya  sesuai  dengan kesepakatan  awal.
5. Penundaan  pembayaran  dalam murabahah
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyele- saian utangnya
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika sala satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaikan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut  dalam murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan  kesepakatan.

## Alur Transaksi Murabahah dan Jenis Murabahah
Secara umum, murabahah dilakukan sebagai mana gambar berikut:
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
Dari gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Antara pembeli  dan penjual melakukan  negoisasi tentang barang  yang akan dibeli, syarat pembayaran dan penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabhah .
b. Barang yang akan diperjual-belikan menjadi milik penjual dan sudah ada dalam penugasan  penjual  (supaya  tidak  timbul gharar ).  Setelah  akad  disepakati dikakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
c. Cara  pembayaran  dilakukan  sesuai  kesepakatan,  baik  secara  tunai  atau dengancicilan/angsuran.
Murabahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis murabahah sebagai- mana pada gambar berikut:
Gambar 1. Alur Murabahah SecaraUmum Sumber: Wiroso (2011:170)
Gambar 2. Jenis Murabahah
Sumber:  Wiroso(2011:171)

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan menggam- barkan  bagaimana  perlakuan  pajak  atas  akad murabahah sebelum  dan  sesudah peraturan Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April2010.  Subjek  penelitian  ini  adalah  karyawan  maupun  staf  khusus  yang menangani pembiayaan akad murabahah pada bank BTN Syariah kantor cabang malang dan dokumen-dokumen yang berhubungan denganpenelitian.
Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menjelaskan permasalahan- permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh kasus yang diakhiri dengan kesimpulan yang pernyataan umum. Kemudian dianalisis dengan mengguna- kan data yang ada, dengan analisis seperti ini akan diketahui bagaimana perlakuan pajak  pertambahan nilai  atas akad murabahah pada bank  BTN Syariah  cabang Malang apakah sesuai dengan peraturan pajak dan peraturan fatwa DSN.

## PEMBAHASAN
Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba  (Wiroso,  2010:73). Akad murabahah ada  dua  macam, murabahah tanpa pesanan  dan murabahah dengan  pesanan. Murabahah tanpa  pesanan  berarti bank  sebagai  pihak  penjual  melakukan  pengadaan  barang  tanpa  memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara (Wiroso, 2011:171). Muraba- hah dengan  pesanan  berarti  bank sebagai  penjual  melakukan  pengadaan  barang jika  ada  nasabah/pembeli  yang  memesan,  jika  tidak  ada  nasabah/pembeli  yang memesan, bank sebagai penjual tidak akan melakukan pengadaanbarang.
Hasil wawancara dengan Pak Eka Financing Andministration pada 9 April 2015  menjelaskan,  Alur murabahah yang  ada  di  BTN  Syariah  KCS  Malang, menggunakan murabahah dengan pesanan, jadi setiap ada nasabah yang mengaju- kan akad murabahah , bank akan membelikan, jika tidak ada yang nasabah yang mengajukan, bank tidak akan membeli jika tidak ada nasabah yang memesan. Selain dengan  menggunakan  akad murabahah dengan  pesanan,  bank  juga  mengkover akad murabahah dengan akad wakalah . Jadi setiap ada nasabah yang mengajukan akad murabahah , bank akan mewakilkan kenasabahnya untuk pembelian barang. Murabahah dengan menggunakan wakalah/perwakilan adalah bank memberi- kan kuasanya kepada nasabahnya untuk membeli sendiri barang kepada penjual. Pemberian surat kuasa ( wakalah ) langsung dilegalisasi kepala cabang. Kemudian, bank  meminta  bukti  transaksi  kepada  nasabah  yang  telah  melakukan  pembelian
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
tersebut. Bank dan pihak ketiga/ developer akan melakukan perjanjian/kerjasama, misalnya jika itu pembelian rumah/KPR maka sertifikat rumah tersebut akan dibawa oleh bank. Sertifikat tersebut diberikan kepada nasabah jika nasabah telah selesai mengangsur. Adapun angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sudah ditentukan oleh bank. Dan nasabah akan memilih sesuai dengan pilihannya tergantung dengan jumlah nominalnya dan berapa lama nasabah akanmelunasinya.
Menanggapi nasabah yang telat dalam membayar angsuran, Pak Eka (9 April 15) mejelaskan, bank akan menagih, langkah awal bank akan mengirim SMS, setelah SMS tidak ada tanggaan, bank akan menghubungi, jika tidak ada tanggapan, bank akan mengirim surat 1, jika masih tidak ada tanggapan bank akan mengirim surat 2, apa bila masih tidak ada tanggapan, bank akan mengirim surat 3. Apabila surat 3 masih  tidak  ada  tanggapan,  bank  akan  melelang.  Pak  Eka  juga  menambahkan bahwa jarang ada nasabah yang telat dalampembayaran.
Akad murabahah yang ada di Bank BTN Syariah KCS Malang hampir sama dengan pembiayaan yang ada di bank konvensional, karena dalam akad murabahah ternyata  hanya  dikenakan  satu  kali  PPN  saja  sebelum  dan  sesudah  UU  no  42 tahun 2009. Menurut Pak Asyhari sebagai ahli pajak, pengenaan PPN atas akad murabahah bisa  dilihat  pada AJB  (aturan  perjanjian  jual  beli)  pada  saat  bank membeli barang kena pajak tersebut. Jika peraturan tersebut atas nama nasabah, maka  yang  dibebankan  PPN  adalah  nasabah  (konsumen  akhir).  Tapi  jika AJB tersebut atas  nama bank,  maka yang  dibebankan PPN  adalah bank.  Beliau juga menambahkan  bahwa  pada  akad murabahah dirasa  tidak  mungkin  jika AJB tersebut  atas  nama  bank  dan  setelah  nasabah  selesai  mengangsur  pembayaran, diganti atas nama nasabah.
Peraturan Mentri Keuangan No 251/PMK.011/2010 menetapkan bahwa pajak pertambahan nilai atas transaksi murabahah ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010. Dan sebelum tanggal 1 April 2010 akad murabahah dikenai pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Dari  PMK  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sebelum 1 April 2010 jika bank tidak mengeluarkan faktur pajak maka bank akan dikenakan sanksi dan harus membayar tanggungan pajaknya.
Menurt  Pak  Dahlan  sebagai  ahli  pajak,  beliau  lebih  setuju  jika  pada  akad murabahah dikenakan dua kali pajak yaitu pajak masukan (pada saat bank membeli barang  kena  pajak ke  developer)  dan  pajak  keluaran  (saat bank  menjual  barang kena  pajak  kepada  nasabah).  Karena,  menurut  beliau  yang  membedakan  antara bank konvensional dan bank syariah adalah akad.
Setelah diterbitkannya undang-undang baru tahun 2009, tentang penghapusan pajak  berganda  atas  akad murabahah ,  pengenaan  satu  kali  pajak  ( single  tax ) sangat  mengembangkan  bisnis  bank  syariah.  Mengutip  data  statistik  perbankan Indonesia, transaksi murabahah mencapai Rp 26,53 triliun atau 56% dari seluruh transaksi perbankan syariah yang mencapai Rp 47,14 triliun. Penghapusan pajak
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
ini akan mempermudah pencapaian target moderat bank syariah yang ditetapkan Bank Indonesia Rp 97 triliun atau tumbuh 43% (Rian,2011)
Hasil  dari  analis  Bank  BTN  Syariah  KCS  Malang  atas  akad murabahah , pada saat  nasabah menyetorkan uang muka  ke developer ,  menurut ustad Abbas diperbolehkan, ”Dalam bermuamalat, itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkannya”.
Ustad Abbas juga mnambahkan tidak ada permasalahan dengan uang muka yang  diserahkan  nasabah  ke developer sebelum  ada  akad murabahah dengan bank.  Tidak  jauh  beda  dengan  ustad Abbas,  ustad  Misbah  berpendapat  bahwa transaksi yang  ada di bank  BTN Syariah  tersebut diperbolehkan, tapi  alur yang seperti  itu,  lebih  cocoknya  dengan  menggunakan  akad syirkah  mutanaqishah . Syirkah adalah kerjasama antara modal dan keuntungan, sementara mutana- qishah adalah mengurangi secara bertahap. Musyarakah mutana qisshoh adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset,  di  mana  kerjasama  ini  akan  mengurangi  hak  kepemilikan  salah  satu  dari pihak  sementara  dipihak  yang lain  bertambah  hak  kepemilikannya.  Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk  kerjasama  ini  berakhir  dengan  pengalihan  hal  salah  satu  pihak  ke  pihak yang lain (Nahrawi, 2010).
Pelaksanaan akad wakalah yang  ada  dibank syariah  menurut  para  ahli  me- mang diperbolehkan, karena dalam bermuamalat semua cara diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalam Praktik di bank BTN Syariah KCS Malang, Nasabah yang datang ke bank syariah sudah melakukan pembelian terlebih dahulu ke developer , dan membawa tabel angsuran ditangannya, setelah dilakukan wawan- cara  singkat  dan  penyerahan  semua  dokumen  yang  menjadi  persyaratan  bank, bank akan melakukan observasi dan analisa, setelah analisa bank akan memutuskan permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak, jika permohonan tersebut ditolak, maka bank akan memberikan surat penolakan ke nasabah, jika permohonan nasabah tersebut  diterima,  maka  akan  terjadi  akad murabahah dan  akad wakalah yang ditandatangani bersamaan. Hal yang seperti inilah yang menjadikan akad muraba- hah dan wakalah kurang  terpenuhi  secara  baik.
Bank syariah mengenakan ta’widh kepada nasabah yang telat dalam melaku- kan  pembayaran  sebesar  seribu  rupiah  per  harinya.  Hal  ini  diperbolehkan,  jika nasabah menunda angsuran dengan sengaja dan nasabah tersebut mampu dalam melakukan pembayaran. Jika nasabah mampu membayar tidak diperbolehkan untuk menyengaja menunda angsuran, dan dalam hal yang seperti ini, bank diperbolehkan untuk mengenakan ta’widh . Dana ta’widh yang  diambil oleh  bank syariah  tidak diakui sebagai pendapatan. melainkan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk menegur nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran (www.ekonomisyariah.org).  Tapi  jika  nasabah  benar-benar  tidak  mampu  untuk
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah
membayar, hendaknya nasabah mengkonfirmasikan kepada bank untuk menunda angsuran tersebut, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan ta’widh kepada nasabah yang tidak mampu membayartersebut.
Jika nasabah mampu membayar tidak diperbolehkan untuk menyengaja menun- da angsuran, dan dalam hal yang seperti ini, bank diperbolehkan untuk mengenakan ta’widh . Dana ta’widh yang diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai penda- patan melaikan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut diper- bolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk menegur nasabah yangsebenarnya  mampu  membayar  tetapi  menunda  pembayaran  (Denda  dalam Bank Syriah, 2008). Tapi jika nasabahbenar-benar tidak mampu untuk membayar, hendaknya  nasabah  mengkonfirmasikan  kepada  bank  untuk  menunda  angsuran tersebut, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan ta’widh kepada nasabah yang  tidak  mampu  membayar  tersebut.  Dalam Islamic  banking ,  bank  harus memberi waktu toleransi untuk melunasi jika nasabah tidak mampu, sesuai dengan perintah al Quran surat al Baqarah (2): 280 yaitu:
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada  nasabah  atas  waktu  yang  diberikan  untuk  pembayaran  (Rivai,  dkk., 2008:158). Hardono (2011:57)  juga menjelaskan bank dapat  mengenakan denda jika  nasabah  melakukan  kesalahan  yang  berakibat  tidak  dapat  menyelesaikan kewajibannya  dalam  transaksi murabahah sesuai  perjanjian.  Denda  tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat nasabah disiplin terhadap perjanjiannya. Perlu digaris bawahi denda tersebut dapat diberlakukan hanya jika terdapat  bukti  yang  cukup  yang  menunjukkan  bahwa  nasabah  telah  melakukan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari melalui pengolahan pembayaran yang baik, dan seharusnya ketentuan denda tercantum secara ekplisit diakad murabahah untuk meghindari kesalahan pahaman yang tidak perlu terjadi. Hardono (2011:57) juga menambahkan bahwa penganaan denda tidak apat diperlakukan untuk kega- galan  pemenuhan  kewajiban  oleh  pembeli  yang  disebabkan  oleh force  majeur (kondisi darurat dari faktor lingkungan). Sesuai dengan tujuannya maka denda yang diterima penjual diperlakukan sebagai dana kebajikan, bukan sebagai hak penjual (bank).

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Akad muarabahah yang dilakukan bank BTN Syariah KCS Malang, pajak pertam- bahan nilai nya dikenakan kepada nasabah, dari hasil penelitian diketahui bahwa belum dan sesudah ditetapkannya UU no 42 tahun 2009 yang efektif pada 1 April
2010 pengenaan pajak atas akad murabahah dibebankan kepada nasabah, karena bank  BTN  Syariah  sebagai  pihak  intermediasi  setelah  nasabah  membeli  barang kena pajak ke pengusaha kena pajak. Praktik yang dilakukan atas akad murabahah yang  ada  di  bank  BTN  Syariah  KCS  Malang  kurang  maksimal,  karena  dalam mempraktikkan  akad murabahah prosesnya  hampir  sama  dengan  sistem  pem- biayaan pada bank konvensional.
Melihat kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran  antara  lain  sebagai  berikut:  Pemerintah  sudah  membuat  kebijakan  baru, diharapkan bank syariah lebih optimal dalam memgamplikasikan kebijakan tersebut. Aplikasi akad murabahah dan pembiayaan pada bank konvensional sangat berbeda, dengan  ditetapkannya  undang-undang  baru  yaitu  akad murabahah tidak  lagi dikenakan dua kali pajak, sangat diharapkan bank BTN Syariah KCS Malang untuk memaksimalkan  akad murabahah sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  atau kebijakan syariah, sehingga akan terlihat bahwa bank syariah dan bank konvensional benar-benar berbeda dalam produk pembiayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Quran Albahril. 2010. Permasalahan Pajak Ganda Murabahah , diperoleh pada 22 Oktober 2014, darihttps://www.scribd.com/doc/30766315/Permasalahan-Pajak-Ganda-Murabahah. Amirudin, Z.A. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Denda dalam bank Syariah, 2008, diperoleh dari http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi- detail/detail pada 18 Mei 2015.
Fitriandi, P., Yuda, A., Agus, P.P. 2011 . Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap . Jakarta: Salemba Empat. Ghony, D., Fauzan, A. 2012. Metodologi penelittian Kualitatif . Jogjakarta: Ar- RUZZMEDIA. Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nahrawi, A.A. 2010. Syirkah mutanaqishoh . diakses pada 14 juni 2015 http://amirahnahrawi. blogspot.com/2010/06/musyarakah-mutanaqishah.html. Mubarok. 2013. Subjek PPN , diperoleh pada tanggal 11 Januari 2015 dari https://mubarakupa. wordpress.com/category/vat/subjek-ppn/ Peraturan Mentri Keuangan no251/PMK.011/2010. Produk Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 9 April 2015 dari http://www.btn.co.id/ Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx 8:6 4/8/215 profil btnsyariah Profil Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 8 April 2015 dari http://www.btn.co.id/ Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx. Resmi, S. 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Rivai, V., Andria, P.V. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta; PT Raja Gravfindo Persada. Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
Analisis  Perlakuan  Pajak  Pertambahannilai Atas Akad  Murabahah
El-Muhasaba, Vol. 6, No 2, Juli 2015
Veitzal, R., Andria, P.V. 2008 . Islamic Financial Management. Jakarta: PT Raja Gravfindo Persada. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Wiroso. 2010. Akuntansi  Transaksi Syariah. Jakarta: IAI. Wiroso. 2011. Produk Perbankan Syariah . Jakarta: LPFEU SAKTI. Yahya, R., Aji, E., Ahim, A. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah . Jakarta: Salemba Empat.