## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENERAPAN  SANKSI  ADAT  KASEPEKANG  DI  BANJAR  TEGAL  GUNDUL, TIBUBENENG KABUPATEN BADUNG

## A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Email: agungmasadi@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Implementation, Customary Sanctions This  week's  customary  sanctions  have  often  been carried  out  and  are  widely  known  in  all  customary areas  in  Bali.  Kasepekang  is  a  Balinese  customary sanction, where the recipient of the sanction will be ostracized, exiled or dismissed from participating in the village (Madesa). This is because the perpetrator of  the  sanction  violated  the  customary  village rules many  times  (outrageous),  so  this  sanction  was deemed appropriate to be given. The formulation of the  problem  in  this  study  are:  1)  how  is  the application  of  customary  sanctions  in  Banjar  Tegal Gundul, Tibubeneng and 2) what are the obstacles in the  application  of  customary  sanctions  in  Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng. This study uses empirical research,  which  is  guided  by  data  collection techniques  with  direct  interviews  using  receptie theory, receptio in complex theory in the concept of the rule of law to examine the current phenomena in the order of people's lives, especially in Banjar Tegal Gundul,  Tibubeneng,  Badung  Regency.  The  results showed  that  the  implementation  of  the  customary sanctions  of  Kasepekang  in  Banjar  Tegal  Gundul, tibubeneng - Canggu was carried out by traditional leaders, namely Kelihan Banjar or Kelihan Adat with stages  in  the  form  of  giving  advice  (pitutur  ayu), giving  warnings  (penglemek)  to  being  set  aside (Kasepekang  )  from  the  activities  of  the  social
organization  of  the  Banjar  community.  It  is  hoped that residents will become aware of and follow what the Banjar Adat community has agreed.

## Abstrak
Kata kunci: Penerapan, Sanksi Adat
Corresponding Author: A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Sanksi adat kasepekan ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali.    Kasepekang  merupakan  sanksi  adat  Bali, dimana  si  penerima  sanksi  akan  dikucilkan, diasingkan  atau  diberhentikan  untuk  ikut  di  desa ( Madesa ).  Hal  ini  dikarenakan  si  pelaku  sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlaluan),  sehingga  sanksi  ini  dianggap  pantas untuk  diberikan.  Rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah  penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng dan 2)  bagaimanakah  hambatan-hambatan  dalam penerapan  sanksi  adat  di  Banjar  Tegal  Gundul, Tibubeneng.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  empiris,  yang  berpedoman  pada  teknik pengumpulan  data  dengan  wawancara  langsung dengan  menggunakan  teori receptie, teori receptio in  complexu dalam  konsep  negara  hukum  untuk mengkaji  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dalam ketertiban  kehidupan  masyarakat  khususnya  di Banjar  Tegal  Gundul,  Tibubeneng  Kabupaten Badung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penerapan  sanksi  adat kasepekan g  di  banjar  tegal gundul,  tibubeneng – canggu  dilaksanakan  oleh pimpinan  adat  yaitu Kelihan  Banjar atau Kelihan
Adat dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah  ( pitutur  ayu ),  memberikan  teguran – teguran  ( penglemek )  sampai  pada  disisihkan
( Kasepekang )  dari  kegiatan  organisasi  sosial masyarakat banjar. Hal ini diharapkan agar warga menjadi  sadar  dan  mengikuti  apa  yang  menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.
@Copyright 2021.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## PENDAHULUAN
Sejak  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sejatinya  telah terjamin hak otonom setiap wilayah tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa negara  mengakui  serta  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sri Warjiyati. 2006:17).
Bali  merupakan  daerah  yang  memiliki  aneka  ragam  adat,  budaya  dan kebiasaan  di  setiap  wilayahnya  atau  desanya  termasuk  peraturan  di  setiap  desa khususnya desa pakraman atau desa adat yang cenderung berbeda dibandingkan desa lainnya, dan hal ini juga membentuk sebuah sistem peraturan di sebuah desa berbeda  bahkan  jika  di  lihat  peraturan  tersebut  bisa  di  bagi  menjadi  2  tipe peraturan, yaitu peraturan di desa dinas dan desa pakraman atau desa adat yang secara tugas kepemerintahan sangat berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.
Adat  dan  kebiasaan  masyarakat  Hindu  di  Bali  dipelihara,  dibina,  dan dipimpin  oleh  suatu  lembaga  yang  dinamakan  Desa  Adat  yakni  suatu  desa  yang berbeda status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas ( desa administratif pemerintahan ), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat.
Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang dalam definisinya  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Bali  yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai  wilayah  tertentu dan  harta  kekayaan  sendiri  serta berhak  mengurus rumah tangganya sendiri (Soepomo, 2003: 41).
Istilah – istilah dalam Desa Pakraman atau Desa Adat yang berlaku di Bali pada  umumnya  dan  dituangkan  dalam  pearturan  adat  atau awig – awig ,  salah satunya adalah istilah krama . Istilah Krama dapat diartikan dan dibagi sebagai berikut :
a. Krama Desa adalah penduduk beragama hindu yang mipil / tercatat sebagai krama di salah satu Desa Pakraman atau Desa Adat.
b. Krama Tamiu adalah penduduk beragama hindu yang tidak mipil / tercatat sebagai krama di Desa Pakraman dimana berdomisili tetapi tercatat sebagai krama di Desa Pakraman asal kelahirannya.
c. Tamiu ( tamu ) adalah penduduk yang tidak beragama hindu yang tinggal di Desa Pakraman.
Awig – awig merupakan  aturan  yang  dibuat  oleh krama  desa  /  Banjar Pakraman yang  dpakai  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan Tri  Hita  Karana sesuai dengan Desa Mawacara dan Dharma Agama. Awig-awig atau peraturan desa adat  tersebut  memuat  tentang  aturan  penduduk  desa  ( krama  desa )  yang  dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua) yaitu : penduduk adat asli ( krama adat ), penduduk pendatang  yang  beragama  hindu  ( krama  tamiu )  dan  penduduk  pendatang  yang beragama  non  hindu  ( tamiu ).  Penduduk  adat  asli  di  dijabarkan  penduduk  yang memang menetap dari turun temurun di di desa adat, beragama hindu dan telah memiliki tempat tinggal yang merupakan penduduk pokok yang bertanggung jawab akan  kegiatan-kegiatan  adat  yang  diakukan  di  desa  adat,  sedangkan  penduduk
lainnya seperti krama tamiu dan tamiu mempunyai tanggung jawab seperti yang di atur dalam peraturan adat desa adat setempat atau awig-awig . Setiap aturan tidak terkecuali dengan awig-awig dan perarem akan memiliki sanksi sebagai tindakan untuk memberi efek jera kepada setiap orang yang diatur di  dalam  masyarakat  desa  adat.  Salah  satu  keunikan  aturan  desa  adat  atau  desa pakraman di Bali yakni adanya sanksi adat yang bersifat lembut sebagai teguran dan sampai  yang  cukup  keras  bagi  masyarakat  adat  yang  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran aturan desa adat di wilayah tersebut. Adapun  sanksi adat yang ada dalam peraturan atau awig-awig seperti contoh:
1. Dedosan antuk arta yaitu sanksi berupa membayar kesalahan dengan ganti rugi uang  sesuai  dengan  kesalahannya,  hal  ini  biasa  dilakukan  saat  warga  adat tersebut melakukan pelanggaran ringan seperti tidak menghadiri gotong royong atau rapat-rapat atau kegiatan lainnya.
2. Penebus kesisipan antuk ayah artinya bahwa kesalahan dari seseorang tersebut bisa diganti dengan cara meneusnya dengan melakukan tindakan-tindakan adat sebagai bentuk penebusan kesalahan, misalnya : menyapu dan membersihkan areal pura.
3. Upacara  antuk  bebanten yang  artinya  setiap  kesalahan  yang  dilakukan  oleh masyarakat adat telah mencederai kesucian wilayah desa adat sehingga dapat di bayar dengan mengadakan upacara yang dibiayai atau dipertanggung jawabkan oleh masyarakat adat yang melakukan pelanggaran.
4. Kecepikan  ring  desa  adat atau kasepekang Secara etimologis kata Kasepekang berarti  dikucilkan  atau  diasingkan.  Warga  masyarakat  (krama  adat)  yang terkena sanksi ini dianggap sebagai orang asing tidak sebagai role accupant atau penghuni  asli  dari  tata  tertib  hukum  yang  berlaku  di  desa  atau  di  wilayah persekutuan  hukumnya.  Lebih  jelasnya  dapat  di  paparkan  bahwa kasepekang adalah salah satu sanksi pengucilan adat yang ada di setiap wilayah adat untuk warga adatnya sendiri. Sanksi adat kasepekan ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. Kasepekang berasal dari kata sepek yang  mengandung  arti  “mempermasalahkan  di  hadapan  orang”.  Dalam Kamus Bali Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Tingkat I Bali disebutkan bahwa kata sepek diartikan sebagai “kucilkan” dan kasepekang sama  dengan  “dikucilkan”.  Pengertian  yang  sama  juga disebutkan  dari  Hasil  Pesamuhan  Majelis  Pembina  Lembaga  Adat  (MPLA) Provnsi Bali tanggal 27 Februari 1997 (Bushar Muhammad, 2011: 57).
Penerapan hukum adat di Banjar Tegal Gundul Desa Adat Canggu merupakan penerapan awig-awig dan perarem Banjar yang telah  dilaksanakan beberapa kali kepada  masyarakat  yang  melanggar  aturan  adat  tersebut,  tata  cara  penerapan sanksi  adatnya  pun  berbeda-beda  seperti  penerapan  sanksi  adat  yang  berdasar pada  tahapan-tahapan  seperti  memberikan  petuah  ,  teguran,  tidak  di  ajak bersosialisasi  sampai  dengan  pengusiran.  Memang  sanksi  adat  belum  dilengkapi dengan  hukum  acara.  Karenanya,  bagaimana  aturan  pelaksanaan  sanksi  itu  juga masih belum jelas (Dewa Made Suartha, 2014:92). Bahkan, kerap kali sanksi adat dikenakan tanpa memberikan kesempatan orang yang dikenai untuk membela diri. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa sanksi adat tidak serta merta diabaikan namun perlu disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Undang – Undang Nomor 39 tentang  Hak Asasi Manusia
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya imiah ini, yaitu: 1) Bagaimanakah  penerapan  sanksi  adat  kasepekang  di  Banjar  Tegal  Gundul, Tibubeneng? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat kasepekang di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris,  dimana  penelittian empiris merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau bekerjanya hukum  dalam  masyarakat,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  pendapat-pendapat hukum  yang  mana  penelitian  tempat  terjadinya  suatu  permasalahan  merupakan dasar  dari  kegiatan  penelitian  untuk  mendapatkan  jawaban  dari  permasalahan hukum yang dihadapi yang tentu saja berfokus pada perilaku masyarakat hukum ( law  in  action )  dimana  memerlukan  tambahan  data  data  sekunder  yang  berupa bahan  atau  referensi  hukum  lainnya  sebagai  data  penunjang  dari  penelitian lapangan yang penulis lakukan (Subagya Joko, 2013:29).
Data  dan  sumber  data  yang  di  pakai  dalam  pennyusunan  karya  ilmiah  ini adalah meliputi bahan hukum: 1) Data primer, adalah data langsung dari sumber pertama di tempat penelitian yaitu di banjar tegal gundul – Tibubeneng mengenai berjalan  atau  tidak  nya  fungsi  hukum  adat  dalam  kaitang  dengan  hukum  positif suatu negara di tengah – tengah masyarakat adat, 2) Data sekunder yang diperoleh dari  berbagai  literatur-literatur  dan  peraturan  perundang-undangan  serta pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari literatur-literatur tentang hukum adat.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara atau interview yang lazim digunakan dalam penelitian empiris . Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data – data naturalstic berdasarkan sistem analisis kualitatif yang terdiri dari data primer, data sekunder dan  bahkan  data  tersier  yang  diolah  dan  di  analisis  dengan  cara  menyusun  data secara  sistematis,  digolongkan  dalam  pola  dan  tema,  di  katagorikan  dan diklasifikasikan,  di  hubungkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  setelah  itu dilakukan  penafsiran  yang  kemudian  di  sajikan  secara deskriptif  kualitatif  dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  Adat  pada  umumnya  belum  atau  tidak  tertulis  yaitu  kompleks norma-norma  yang  bersumber  pada  perasaan  keadilan  rakyat  yang  selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan  yang  tidak  tertulis  dan  tidak  dikodifikasikan,  namun  tetap  ditaati  dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.
Pengertian  Hukum  Adat  yang  diungkapkan  diatas,  bentuk  Hukum  Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis,  seorang  hakim  harus  dapat  menemukan  hukumnya  dalam  aturan  yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5  Juli  1959)  tiada  satu  pasalpun  yang  memuat  dasar  (perundang-undangan) berlakunya  hukum  adat  itu.  Menurut  Pasal  11  Aturan  Peralihan  Undang-Undang Dasar maka "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang  Dasar  ini".  Sebelum berlakunya kembali Undang-Undang Dasar ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undangundang dam aturan- aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. "Tetapii ketentuan ini, yang jikalau  kita  mengartikan  "hukum  adat"  itu  seluas-Iuasnya,  memuat  suatu grondwettelijke  grondslag (dasar  konstitusional)  berlakunya  hukum  adat,  sampai sekarang  belum  diberikan  dasar  hukum  penyelenggaraannya  (UndangUndang organik).
Dasar  perundang-undangan  berlakunya  hukum  adat,  yang  berasal  darii zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah Pasal 131  ayat  2  sub  b.  Menurut  ketentuan  tersebut,  maka  bagi  golongan  hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukanya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka
1. Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng – Canggu
Penerapan sanksi Awig-awig banjar Adat terhadap pelanggaran oleh krama Banjar Tegal Gundul Tibubeneng – Canggu, seperti halnya masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya merupakan satu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri lagi.  Sehingga  bila  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  telah  disepakati ( awig-awig )  akan  menyebabkan  terjadinya  ketidakseimbangan  atau  disharmonis skala  niskala (dunia  akhirat).  Penerapan  sanksi awig – awig  banjar tegal  gundul Tibubeneng – Canggu di laksanakan berdasarkan beberapa tahapan diantaranya :
1. SAMA : Marupa Pitutur Ayu
Artinya  saat  ada  kesalahan  yang  diakukan  oleh  warga  masyarakat  akan  di berikan teguran – teguran untuk kebaikan.
2. BEDA : Kedukain panglemek , Kecepikang
Artinya bahwa setelah teguran – teguran itu tidak diindahkan akan di lakukan pemanggilan  dengan  memberikan  ultimatum  untuk  di  sisihkan  dari  aktivitas sosial di masyarakat banjar .
3. DANA : Pamidana marupa Jinah
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Setelah teguran dan ultimatum dapat dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi pembayaran berupa uang denda yang di sepakati oleh warga masyarakat.
4. DANDA : Marupa pangupakara merayascita
Artinya  bahwa  setelah  masyarakat  yang  membuat  kesalahan  tersebut  mau mengikuti  keputusan  masyarakat  tersebut  maka  di  berikan  sanksi  untuk membuat upacara sebagai saksi kepada tuhan bahwa si pelanggar tersebut telah sadar dari apa yang di lakukan dan menjadi satu dengan masyarakat lainnya.
Perlu  adanya  pemulihan  terhadap  ketidakseimbangan,  dimana  pemulihan ini  juga  dilaksanakan  secara  skala  dan  niskala.  Pelanggaran  terhadap awig-awig banjat  atau Desa  Adat,  yang  berwenang  menangani  suatu  kasus  atau  masalah  di Banjar Tegal  Gundul  Tibubeneng – Canggu yaitu Prajuru beserta  perangkat  Desa Adat yang dibantu oleh Kelihan Banjar . Desa adat lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya ke dalam satu ikatan kelompok  yang  bersifat  teritorial  dan  memudahkan  tercapainya  berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai  kebutuhan  hidup  mereka  baik  yang  bersifat  lahiriah  maupun  batiniah. Selain desa adat itu terbentuk atas kepentingan warganya, tampaknya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama tidak terlepas dari struktur organisasi maupun peraturan-peraturan ( awig-awig ) yang hidup bagi krama desa. Hal ini juga untuk masyarakat hukum adat lannya dalam penyelesaian kasus adat seperti dalam penyelesaian kasus adat.
Peranan Kelian banjar atau Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalanya dari awig-awig yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan di dalam menjalankan  pemerintahan  desa  adat.  Kalau  dilihat  dari  sanksi  yang  ada  dan termuat dalam awig-awig , dimana terdapatnya aturan-aturan yang mengikat setiap warganya  atau  krama  desa  adat  termasuk  pula  pelanggaran  terhadapnya  dapat dikenakan sanksi.
Sanksi-sanksi  dalam Awig-awig  banjar atau  Desa  Adat  yang  dimaksud terdapat pada pawos 63 indik pamindanda adalah :
1. Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda ring krama/warga desa/banjar sane  sisip (Desa  dan  Banjar juga  bisa memidanda /memberikan  sanksi  kepada warga desa/warga banjar yang bersalah).
2. Tatiwak  danda  inucap  kalaksanayang  olih  Kelihan  Desa  Adat  /Kelihan  Banjar, manut  kawentenan. (Sanksi/denda  itu  dilaksanakan  oleh  Kelihan  Adat  Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai dengan situasi).
3. Bacakan pamidanda luwire (Macam-macam sanksi /denda ) :
a. Antuk ayahan maka penukun sisip (Denda dengan tenaga, denda/sanksi yang dimaksud yaitu ; melakukan kegiatan gotong royong).
b. Danda artha mawit saking dadosan, pamindanda, urunan, seselangun miwah keteke tekeng penikel-tikelnya. (Denda artha, denda /sanksi yang dimaksud yaitu : berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda).
c. Rerampangan (Denda  pengasilan,  denda/  sanksi  yang  dimaksud  yaitu  ; berupa pembayaran sejumlah barang dan uang).
d. Keadut  karang  ayahanya (Denda  kecabut  tanah  ayahannya,  denda/sanksi yang  dimaksud  yaitu  :  karang  atau  tanah  yang  ditempatinya  diambil  oleh
desa adat melalui prajuru adat dan krama yang menempati tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa).
e. Kesepekang.  Denda  kesepekang (dikucilkan),  denda/sanksi  yang  dimaksud yaitu  :  tidak diajak ngomong / mekrama  desa bagi krama yang  melanggar ketentuan awig-awig.
f. Peyanggaskara.  Denda  peyanggaaskara (melakukan  pamarisuda), denda/sanksi yang dimaksud yaitu : hukuman dalam bentuk upacara agama seperti,  melakukan  upakara  pakeling  di  Pura  Kahyangan  Tiga  untuk menyucikan dan menyeimbangkan unsur skala dan niskala .(dunia akhirat)
4. Pamidanda sane katiwakan patut madudonan, masor singgih manut kaiwangan (sanksi yang dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai dengan kesalahannya).
5. Jinah pamidanda / raja berana olih-olihan pamidanda inucap kengin ngeranjing dados  druwen  Desa/Banjar. (sanksi  berupa  arta  kekayaan  menjadi  milik  desa atau banjar ).
Dimana pamidanaan ini berfungsi untuk memulihkan keseimbangan materil dan spritual serta menyadarkan krama yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada  bersifat  menuntun  dari  pada  yang  melanggarnya.  Penjatuhan pemidanda (sanksi) ini selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat ( asas paras paros salulung sabayantaka ) serta dilaksanakan bertahap sesuai dengan kesalahan  pelanggaran  ( wenang  masorsinggih  manut  kasisipan  ipun )  selalu memperhitungkan da kesucian tetap didasari oleh falsafah Tri Hita Karana.
Secara harafiah hukum, kasepekang berarti  sebuah  hukuman  atau  sanksi adat  yang  diterima  oleh  seorang  atau  kelompok  anggota  banjar  yang  dianggap melanggar norma- norma atau awig - awig yang berlaku di banjar  bersangkutan, dengan  cara  pengucilan   dikucilkan  dari  banjar  /desa  adat  setempat,  dilarang tinggal  di  wilayah  tersebut,  tidak  boleh  menggunakan  fasilitas  kuburan  dan  juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota banjar lainnya.
Selain  krama  desa  adat  itu  dilarang  berbicara  kepada  orang  yang  sedang kasepekang ,  juga  tak  boleh  menolong  orang  atau  kelompok  itu,  dan  orang  atau kelompok  yang  sedang  menjalani  hukuman kasepekang tidak  mendapatkan pelayanan  apa  pun  dari  adat.  Bahkan  orang  atau  kelompok  yang kasepekang dilarang ke pura untuk bersembahyang.
Hukum kasepekang hanya  untuk  krama  Bali  yang  beragam  Hindu,  selain karma Bali para pendatang  atau agama lain tidak  terkena hukum kasepekang atau hukum adat itu. Penerapan sanksi adat Kasepekang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena sanksi tersebut melakukan suatu pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang dilakukan langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan  manusia  baik  itu etnis ,  agama,  suku  dan  ras,  yang  dibuktikan  dengan adanya pengecualian yang dilakukan yaitu sanksi kasepekang hanya berlaku bagi umat Hindu dan masyarakat hukum adat bali dan etnis yaitu terhadap orang atau sekelompok  orang  yang  memiliki  kasta  akan  dikenakan  sanksi kasepekang yang terdapat dalam kasus diatas membuktikan terjadinya suatu diskriminasi { Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 } ras (kasta atau warna)  dalam  kelompok  masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Terlebih  jika  dilihat dalam  pengertian  kasepekang  hingga  melarang  untuk  beribadah  pada  seseorang yang  terkena  sanksi  kasepekang  merupakan  suatu  hal  yang  jelas  melanggar  hak setiap  orang  untuk  memeluk  dan  beribadah  sesuai  dengan  kepercayaan  dan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
keyakinannya sendiri (Pasal 28E dan 29 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).
Sanksi  adat kasepekang sebaiknya  ditinggalkan  atau  disesuikan  karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga  lebih  menjamin  tercapainya  tujuan  pengenaan  sanksi  adat,  yaitu mengembalikan  keseimbangan  dalam  masyarakat  dan  menciptakan kasukertan sekala-niskala (kedamaian lahir bathin).  Disisi lain sanksi kasepekang masih sangat diperlukan  guna  mengatur  masyarakat  untuk  tetap  hidup  harmonis,  selain  itu dengan  tetap  dijaganya  sanksi  tersebut  untuk  menunjukkan  bahwa  hukum  adat memiliki wibawa.
Meskipun  demikian,  mengingat  masyarakat  selalu  mengalami  dinamika, maka aturan hukum,termasuk hukum adat harus mengikuti dinamika tersebut. Jika batas  fleksibilitas  telah  melewati  batas  maka  aturan  tersebut  harus  berubah, menyesuaikan  diri  dengan desa,  kala,  patra .  Perubahan  itu  diharapkan  aturan hukum adat tetap dapat memenuhi syarat yuridis (sesuai dengan hukum nasional), sosiologis (sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat) dan filosofis (sesuai dengan pancasila). Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi penerapannya yaitu : Kepekaan sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan serta kemampuan prajuru desa dalam melaksanakan wewenangnya.
Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal atau menyeluruh yaitu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan hak-hak masing masing individu dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Serta pengakuan terhadap nilai tradisional juga telah diakui oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditunjukan dalam pasal 18B ayat (2) Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Jadi  tidak  serta merta  nilai-nilai  tradisional  tersebut  diabaikan  perlu  ada  putusan  dari  suatu lembaga yang berwenang dalam hal ini.
Berkaitan dengan kasus kasepekang ini mungkin nilai tradisional itu perlu disesuaikan  dengan  perkembangan  masyarakat. Majelis  Desa  Pakraman Bali mengeluarkan  Keputusan  Nomor  01/Kep/Psm  2/MDP  Bali/X/2007  tahun  2007 yang menyatakan, "Penjatuhan sanksi adat kasepekang , dilarang sementara, sampai adanya  rumusan  yang  memadai  mengenai  pengertian  dan  tatacara  mengenai penjatuhan  sanksi  adat  tersebut,  yang  berlaku  bagi  semua  desa  pakraman  di Bali".  Walaupun memang kasepekang sebagai sanksi adat belum dilengkapi dengan hukum acara. Karenanya, bagaimana pelaksanaan sanksi itu juga masih belum jelas. Bahkan,  kerap  kali kasepekang dikenakan  tanpa  memberikan  kesempatan  orang yang dikenai untuk membela diri.
Umumnya  Sanksi  adat yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Bali  khususnya dalam sanksi adat kasepekang, dilakukan dengan langkah-langkah yaitu :
1. Tahap pengarahan (pewarah-pewarah),
2. Tahap kedua adalah berupa sanksi denda (dedosan),
3. Tahap ketiga adalah permintaan maaf (pengaksamaan) serta
4. Tahap keempat adalah tidak mendapat pemberitahuan ( tan polih arah-arahan, tan polih saran kulkul, tan polih penyanggran banjar lan desa). Berkaitan  dengan  sanksi  adat  seperti  tersebut  diatas  bahwa  tata  cara penjatuhan sanksi kasepekang yang diterapkan di Banjar Tegal Gundul Tibubeneng
– Canggu  yaitu  berdasarkan pararem atau  kesputusan  masyarakat  yang  sudah disepakati  bersama.  Isi  dari pararem tersebut  yaitu  dalam  memberikan  sanksi kasepekang, yang  pertama prajuru  Banjar harus  melakukan  rapat  ditingkat keprajuruan ,  hasil  rapat  selanjutnya  diumumkan  kepada krama Banjar  Tegal Gundul  Tibubeneng – Canggu. Krama Banjar Tegal  Gundul  Tibubeneng – Canggu adalah krama Banjar  yang  sudah  kawin  baik  yang  berada  di  desa  maupun  di perantauan.  Dalam  rapat  tersebut prajuru Banjar harus bisa  mempertimbangkan keputusan krama Banjar  Tegal  Gundul  Tibubeneng – Canggu  agar  dalam menjatuhkan  sanksi kasepekang harus  berdasarkan  musyawarah  mufakat  dan berpedoman pada asas-asas hukum adat yaitu asas rukun, laras, dan patut (Nyoman Sirtha,  2008:77).  Penerapan  asas  rukun  dalam  menyelesaikan  konflik  adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status  dan  kehormatannya,  serta  terwujudnya  hubungan  yang  harmoni  sesama krama banjar . Pengertian pendekatakan-pendekatan dimaksud adalah :
1.  Pendekatan asas patut
dimaksudkan  agar  penyelesaian  konflik  adat  dapat  menjaga  nama  baik  pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku krama banjar.
2.  Pendekatan asas laras digunakan  dalam  menyelesaikan  konflik  adat  yang  konkret  dengan  bijaksana sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas.
Penerapan asas-asas tersebut diatas dimaksudkan agar dalam penyelesaian konflik  adat,  para  pihak  bisa  mendapatkan win-win  solution agar  keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  I  Nengah  Putu  Kastawan  (50) selaku  tokoh  masyarakat,  mengatakan  bahwa  kasus kasepekang yang  terjadi  di Banjar  tegal  gundul  Tibubeneng-canggu  kurang  memberikan  keadilan  bagi Almarhum I Wayan Gentih (70), Nyoman Kaki Wenga (85) dan, Wayan Semara (53). Dapat dikatakan demikian karena sanksi kasepekang yang di terapkan oleh prajuru banjar tidak sesuai dengan pararem dalam penjatuhan sanksi kasepekang di Banjar Tegal  Gundul  Tibubeneng-Canggu  dimana  dalam pararem tersebut  sanksi kasepekang seharusnya diputuskan berdasarkan musyawarah dalam rapat banjar. Namun dalam kasus penjatuhan sanksi kasepekang yang diterapkan di Banjar Tegal Gundu  Tibubeneng  -  Canggu, prajuru  banjar hanya  melakukan  rapat  di  tingkat keprajuruan saja.
Apabila  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia (HAM) ada indikasi bahwa prajuru banjar telah melanggar Pasal 1 ayat  3,  karena prajuru  dbanjar secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah melakukan diskriminasi terhadap krama desa nya. Mulai dari melakukan pengucilan, melarang krama  banjar menggunakan  fasilitas  banjar,  sampai  melarang krama banjar untuk bergaul kepada krama banjar yang dikenakan sanksi kasepekang dan secara tidak langsung prajuru banjar sudah memutuskan tali persaudaraan krama banjar dalam kehidupan beragama. Prajuru  banjar juga  sudah  melanggar  Pasamuhan  Agung  II  Majelis  Desa Pakraman  (MDP)  Bali,  yang  dituangkan  dalam  Keputusan  Majelis  Utama  Desa
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007, yang menegaskan bahwa  melarang  sementara  penjatuhan  sanksi Kasepekang karena  kurang mampunya  sanksi  tersebut  dalam  menyelesaikan  masalah  sampai  adanya pengertian  dan  tata  cara  menjatuhkan  sanksi  adat  tersebut,  yang  berlaku  bagi semua desa pakraman di Bali.
Penerapan  sanksi  adat  di  Banjar  Tegal  Gundul  Tibubeneng,  Kabupaten Badung berdasarkan awig-awig Desa Adat dan pearuran tambahan seperti Perarem dengan diputusakan dalam rapat banjar adat untuk mendapatkan kesepakatan.
2. Hambatan – Hambatan Penerapan Sanksi Adat Kasepekan Di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng – Canggu Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng – Canggu merupakan salah satu banjar di Desa Pakraman Tibubeneng yang memiliki aturan adat atau awig - awig tersendiri seperti banjar – banjar  adat lainnya  memiliki  hambatan  penerapan  sanksi  adat berupa :
1. Dasar aturan awig-awig yang di gunakan adalah awig-awig tahun 1985 dimana seharusnya  disesuaikan  dengan  situasi  saat  ini  dan  yang  wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
2. Adanya perbedaan-perbedaan pemahaman antara prajuru banjar adat dengan prajuru desa  adat  (perangkat  desa)  yang  sangat  perlu  pembinaan  oleh pemerintah  daerah,  juga  belum  adanya  lembaga  pengadilan  desa  yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil kelihan desa adat bisa lebih kuat.
Kehidupan  suatu krama  banjar  atau  desa (warga  desa) pasti  akan  banyak dijumpai  suatu  interaksi  sosial  yang  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai kepentingan dan semakin kompleknya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat  ini,  maka  dalam  proses  interaksi  tersebut  terjadi  beberapa  pelanggaran- pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan awig-awig yang seharusnya ditaati dan dipedomani  dalam  setiap  gerak  dan  langkah krama desa  adat  sebagai  institusi cenderung akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Demikian  halnya  jika  dilihat  dari  teori  evolusi,  maka  perubahan-perubahan  yang terjadi  tersebut  dipandang  sebagai  suatu  “ Progres ”  yang  sejalan  dengan  proses evolusi  dari  masyarakat  tradisional  yang  simple  menuju  masyarakat  yang  lebih komplek  ( modern ),  yang  merupakan structural  differentiation (diferensasi struktural) menurut istilah Neil Smelser (Gede Pitana, 2004:158).
Perubahan-perubahan  sosial  dalam  masyarakat  adat  yang  justru  akan menimbulkan  benturan-benturan  yang  pada  akhirnya  berimplikasi  negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan diantara krama desa adat, sehingga kondisi  tersebut  akan  berpotensi  menimbulkan  konflik  adat  dan  terjadinya pelanggaran-pelanggaran.  Terhadap  para  pelanggaran  ketentuan awig-awig tersebut,  baik  pelanggaran  pada  bidang  parhayangan,  pawongan,  maupun palemahan  proses  penyelesaiannya  akan  diupayakan  langkah-langkah  persuasif misalnya teguran langsung atau diberikan pembinaan kepada si pelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan di banjar tegal gundul, tibubeneng-canggu berupa sanksi  denda  dan  sanksi upacara/prayascita (penyucian).  Tindakan  tersebut dilaksanakan agar terjadi suatu ketegasan dan kepastian hukum di desa sehingga
awig-awig betul-betul  ditaati  dan  panglima  dalam  mengendalikan  kehidupan masyarakat adat .
A wig-awig merupakan  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh  masyarakat  yang diikuti  dengan  adanya  sanksi-sanski  hukum  yang  dapat  menjamin  kewibawaan demi tegaknya nilai-nilai dari peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menuntun suatu  hubungan  yang  harmonis  dalam  kehidupan  dimasyarakat.  Terhadap pelanggaran serta sanksi awig-awig, beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang secara jelas dirumuskan dalam suatu awig-awig adat.
Hambatan-hambatan  yang  terjadi  didalam  penerapan  sanksi  adat kasepekang yang  menjadi  konflik  adat  adalah  sanksi  yang  diberikan  tidak sesuai dengan undang – undang hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan aturan adat atau awig-awig  yang  ada  masih  menggunakan  dasar  aturan awig-awig yang  boleh dikatakan  sudah  tidak  relevan  dengan  situasi  saat  ini,  walaupun  dasar  dari penyelesaian  sengketa  adat  yang  bersifat  non  kriminal  penyelesaiannya  untuk mengambalikan  keseimbangan  kosmis  yang  terganggu  tidak  melalui  peradilan, sehingga  bukan  pidana  yang  dikenakan  melainkan  diselesaikan  oleh sangkepan (rapat) desa dan ada kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada sipelaku yang berupa sanksi upacara seperti pemarisuda atau prayascita (penyucian). Konflik adat yang bersifat kriminalpun oleh masyarakat penyelsaiannya diserahkan melalui sangkepan (rapat)  desa  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa  adat  sehingga  tidak ditempuh  proses  peradilan  formal,  seperti  delik  adat  penganiayaan,  delik  adat kesusilaan.
Penanganan  konflik-konflik  adat  oleh Kelihan adat  selaku  pimpinan sangkepan (rapat  )  desa  yang  juga  selaku  hakim  pedamaian  desa  mirip  dengan “mediator”  didalam penyelesaian  konflik,  maka  akan  tercipta  suatu  komunikasi yang  lebih  fleksibel,  sehingga  konflik  antara  si  pelaku  dengan  si  korban (perseorangan  atau  kelompok  masyarakat)  akan  lebih  mudah  diselesaikan.  Apa yang  dilakukan  oleh kelihan desa  adat  selaku  hakim  perdamaian  desa  didalam menangani  konflik  yang  terjadi  didalam  masyarakat,  sedikitnya  banyak menghindari  proses  peradilan  secara  formal  dan  menggantinya  dengan  sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.
Hukum adat tidak mengenal peraturan-perat uran “ prae exitence ” karenanya yang dapat ditentukan adalah bahwa hakim menurut hukum adat tidak menghukum suatu  perbuatan,  yang  pada  saat  itu  dilakukan  tidak  ada  angapan  rakyat,  bahwa perbuatan  itu  menentang  hukum.  Hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  hukum pidana  nasional  yang  memegang  teguh  asas  legalitas,  yang  juga  tertuang  dalam Pasal  1  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  :  “tiada  suatu perbuatan  tidak  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam perundang-undangan yang telah ada , sebelum perbuatan hukum dilakukan”. Secara a contrario dapat diartikan bahwa aturan hukum pidana harus ada terlebih dahulu sebelum  perbuatan  pidana  dilakukan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa delik adat/konflik adat itu terjadi apabila memang menurut anggapan masyarakat adat perbuatan itu patut dijatuhi sanksi, walaupn perbuatan tersebut tidak diatur dalam awig-awig.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## PENUTUP Kesimpulan
Penerapan sanksi adat kasepekan g di banjar tegal gundul, tibubeneng-canggu dilaksanakan  oleh  pimpinan  adat  yaitu Kelihan  Banjar atau Kelihan  Adat dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah ( pitutur ayu ), memberikan teguran- teguran ( penglemek ) sampai pada disisihkan ( Kasepekang ) dari kegiatan organisasi sosial  masyarakat  banjar.  Hal  ini  diharapkan  agar  warga  menjadi  sadar  dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat banjar adat.
Hambatan  penerapan  sanksi  ada  kasepekang  di  banjar  tegal  gundul, tibubeneng - canggu yaitu :
a) Dasar  aturan  awig – awig  yang  di  gunakan  adalah  awig – awig  tahun  1985 dimana  sudah  tidak  relevan  dengan  situasi  saat  ini  dan  yang  wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
b) Adanya  perbedaan  pandangan  hukum  antara prajuru  banjar  adat dengan Prajuru desa  adat  (perangkat  desa)  yang  terkadang  menyebabkan  terjadinya perbedaan pandangan yang sangat perlu pembinaan oleh pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil kelihan desa adat belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan tertib hukum nasional.
DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bushar  Muhammad,  2011,  Asas-Asas  Hukum  Adat,  suatu  pengantar,  Pradnya Paramitha, Jakarta
Suartha, Dewa Made, 2014, Hukum dan Sanksi Adat, Setara Press, Malang. Subagya Joko,2013, Metode Penilian dalam Teori dan Praktek,Rineka Cipta, Jakarta Pitana,  I  Gede,  2004.  Dinamika  Masyarakat  dan  Kebudayaan  Bali,  Cetakan Pertama, Denpasar

## Peraturan Perundang Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman