ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Binmas Polri dan Pencegahan Tindak Pidana Curas Ranmor David P Purba
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email : davidpratamap66@gmail.com

## A. Wahyurudhanto
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail : wrudhanto@gmail.com

## Abstract
This study aims to explore the role of Binmas of Indonesian National Police (Polri)  in the prevention of criminal acts in North Lampung Police Station. Aside from the security side, crimes of motorcycle violent theft can be born from economic, social, educational, and lifestyle issues. Beside conducting preemptive activities, Binmas is also tasked with preventing crime to maintain a conducive situation. This study uses role theory, management, and crime prevention concept. The methodology used is qualitative method with field research. The results of the study showed that Binmas had tried to reduce the incidence of motorcycle violent theft. There are many factors that affect the performance optimization. Binmas must work with local communities to tackle crime and create public peace. The conclusion is that the role of Binmas needs to be strengthened in quality and increased synergy so that preventive tasks can also run well.
Keywords : Binmas Polri; motor vehicle theft; crime prevention

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap peran Binmas Polri dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Polres Lampung Utara. Selain dari sisi keamanan, kejahatan curas ranmor (begal motor) dapat lahir dari persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, dan gaya hidup. Disamping melakukan kegiatan pre-emtif, Sat Binmas juga bertugas dalam pencegahan kejahatan curanmor untuk menjaga situasi yang kondusif. Penelitian ini menggunakan teori peran, manajemen, dan konsep pencegahan kejahatan. Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sat Binmas telah berupaya untuk menekan kejadian curas ranmor. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja. Binmas harus bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menanggulangi kejahatan dan menciptakan
ketenteraman umum. Kesimpulannya yaitu peran Binmas perlu penguatan secara kualitas dan peningkatan sinergitas agar tugas preventif juga dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci : Binmas Polri; curas ranmor; pencegahan kejahatan

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urusan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Salah satu jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah begal kendaraan bermotor. Polisi memetakan pelaku kejahatan ini berdasarkan daerah asal mereka, yakni Kabupaten Lampung Utara. Polisi punya bukti, begal yang tertangkap di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan lainnya, rata-rata berasal dari Kabupaten Lampung Utara, meski banyak juga yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara.
Begal pun jadi fenomena yang menyeramkan. Hingga muncul istilah, lebih baik bertemu hantu di jalan daripada ketemu begal. Akumulasi kemarahan masyarakat pada begal akhirnya dilampiaskan dengan cara anarkis. Bila dilihat sejumlah tersangka yang ditangkap polisi, rata- rata berusia muda, bahkan ada yang berstatus pelajar. Menyikapi hal tersebut di atas, Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berperan sebagai pengemban fungsi pemelihara Kamtibmas
Peran Satuan Binmas di tiap wilayah dapat membantu tugas kepolisian menjaga situasi kondusif karena untuk menciptakan rasa aman bukan hanya tugas polisi semata, namun juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Sinergitas antara masyarakat dan polri sangatlah penting (Chairul,2017). Maka harus ada kerjasama dan koordinasi antara Polri dan masyarakat. Tugas Satuan Binmas Polres Lampung Utara adalah menyelenggarakan pembinaan masyarakat meliputi pembinaan tekhnik Polisi Masyarakat (Polmas), kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.   Bagaimana gambaran mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara?
b.   Bagaimana langkah-langkah Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana curas ranmor di wilayah hukum Polres Lampung Utara?
c.   Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penguatan peran Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ranmor di wilayah hukum Polres Lampung Utara?
Adapun untuk menjawab rumusan permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk: a. Mengetahui karakteristik mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
b.  Memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
c.   Memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan peranan Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

## 2.   Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep dari para ahli serta aturan perundang- undangan dari berbagai literatur atau referensi yang akan digunakan dalam pembahasan meliputi :

## a.   Teori Peran ( Role Theory )
Menurut Stryker dalam Fuady (2011) peran sangat penting sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial. Seseorang yang menduduki posisi tertentu tersebut diharapkan atau diduga berperilaku pada suatu hal. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk suatu peran (Mochtar Mas’oed, 1998:4)

## b.   Teori Manajemen ( Management Theory )
Manajemen adalah “proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran” (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1998 : 553). Manajemen menurut Siagian (2004 : 11) adalah “seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain”. Menurut Edy Sutrisno (2015 : 7) manajemen sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

## c.   Teori Pencegahan Kejahatan
Pencegahan kejahatan merupakan merupakan usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak  benar-benar  muncul,  atau  merupakan   usaha untuk  menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (Mohammad Kemal Dermawan, 1994 : 11). Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha yang terkoordinir untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan  adanya  keterbatasan  polisi,  baik  secara  kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan pelibatan antar lembaga yang berwenang serta masyarakat untuk pencegahan kejahatan tersebut. Penelitian (Anggi, 2017) memberikan outline perlunya pengembangan studi pencegahan kejahatan yang lebih terintegrasi. Jadinya pentingnya melakukan pendekatan dari penggabungan berbagai aspek kehidupan untuk melakukan pencegahan kejahatan

## d.   Konsep Fungsi Preventif Polri
Menurut UU 2 Tahun 2002 tentang Polri, Preventif yaitu penyelenggaraan segala upaya pekerjaan dan tindak pidana melalui peniadaan/pengurangan seminimal mungkin kesempatan terjadinya tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas.

## e.   Konsep Penguatan
Kata Penguatan diambil dari bahasa Inggris yaitu “strengthening”. Dalam kamus besar Oxford, kata strengthen yaitu “make or become stronger”. Artinya dengan penguatan membuat sesuatu menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya.

## 3. State of the Art
Istilah State of the Art merupakan tingkat kebaharuan dari penelitian sebelumnya yang kekinian. Pada penelitan terdahulu lebih banyak peran Binmas Polri sebagai fungsinya dalam bidang pre-emtif seperti bimbingan, penyuluhan, pembinaan, sambang dan sosialisasi. Akan tetapi dalam penelitian ini berupaya untuk membahas bahwasanya Binmas juga dapat diberdayakan dalam fungsi preventif (pencegahan kejahatan). Binmas merupakan polisi berseragam. Budaya patrimonial masyarakat Indonesia masih mengganggap segan terhadap petugas berseragam. Seragam dapat menimbulkan perasaan kepatuhan warga sehingga seragam kepolisian dapat dianggap sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kriminalitas.
Pasal 5 Perkap Nomor 1 tahun 2009 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian dapat melakukan tahapan penggunaan kekuatan dengan prinsip-prinsip. Tahap pertama mempunyai deterrence effect yaitu penggunaan identitas Kepolisian seperti seragam atau rompi yang bertuliskan POLISI, kendaraan dinas, lencana / kewenangan.

## 4. Gap Analysis
Penelitian ini perlu dilakukan karena mengisi gap-gap yang ada dari penelitian terdahulu. Pada era globalisasi sekarang diperlukan tindakan yang lebih proactive policing daripada reactive policing yang artinya polisi  lebih aktif dalam melakukan pencegahan kejahatan.  Kemudian polisi harus dapat memberdayakan komunitas melalui community policing agar dapat membantu tugasnya dalam mencegah kejahatan. Uniknya penelitian ini karena fenomena begal tidak pernah berhenti bahkan semakin berkembang ke tempat lain.

## B.   Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis spesifikasi yang digunakan adalah field research dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati/ observasi, menganalisa data dan dokumen, focus group discussion (FGD) dan menyimpulkan . Peneliti memang pernah berdinas di Lampung Utara yang terkenal sebagai asal mulanya istilah begal motor dan punya pengalaman dalam penanganan kejahatan tersebut. Pada tahap persiapan dilakukan peneliti dengan menyusun rencana penelitian  dan penentuan tempat studi. Pada tahap kedua peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Kemudian pada tahap akhir dilakukan reduksi data dan triangulasi data serta kesimpulan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka ( library research) melalui pengumpulan data dari buku, brosur, majalah, arsip dan dokumen kantor serta laporan tertulis. Kemudian melakukan wawancara dengan PJU Polres dan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam metode analisis data, peneliti melakukan wawancara dengan mencatat dan merekam lalu melakukan manajemen data, kemudian peneliti melakukan reduksi data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bagian akhir dilakukan interpretasi data dan simpulan sehingga disini peneliti mempunyai unsur subyektifitas.

## C.   Hasil Penelitian ( Scientificfinding ) dan Pembahasan

## 1.   Karakteristik Mengenai Tindak Pidana Curas Ranmor di Lampung Utara
Jajaran kepolisian daerah (Polda) Lampung merilis beberapa titik rawan pembegalan sepeda motor di wilayah Provinsi Lampung. Data di Polda Lampung menunjukkan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung merupakan tiga daerah paling rawan begal. Untuk di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang paling rawan begal yakni di daerah Jabung dan Melinting. Sedangkan di Kabupaten Lampung Utara, yakni di Abung Timur dan Selatan. Sementara di Kota Bandar Lampung ada di daerah Tanjungkarang Barat dan Sukarame.
TAHUN 2013 TAHUN 2014 2015 JTP PTP % JTP PTP % JTP PTP 53 33 62% 27 17 63% 8 8 253 101 40% 164 123 75% 37 11

## Sumber : Bagops Polres Lamut, 2015
Jika dilihat berdasarkan beberapa tabel diatas, maka dapat dinyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2011 dan tahun 2014 telah mengalami penurunan. Begitu juga hingga pertengahan tahun 2015 baru ada beberapa tindak pidana curas ranmor yang terjadi sedangkan jumlah penyelesaian TP curas ranmor sudah meningkat di Polres Lampung Utara.
Hasil wawancara dengan Kapolres Lampung Utara, yaitu AKBP Eko Widianto, S.Ik yang menyatakan tentang situasi Kamtibmas di Lampung Utara sebenarnya hampir sama dengan daerah lain yang rawan kriminalitas. Selain itu ditambah dengan masyarakat yang masih terkesan cuek dengan keadaan lingkungan sekitar sehingga masih banyak kejahatan. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat harus aktif sehingga dapat menghimbau warga untuk dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kemudian Wakapolres Lampung Utara Kompol Welly Gunawan menambahkan mengenai adanya kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara bahwa sejauh ini anggota Satuan Binmas telah berupaya untuk menekan kejadian begal tersebut dan memang dalam pelaksanaannya tersebut belum sepenuhnya maksimal.

## 2.   Langkah-langkah Satuan Binmas dalam Pencegahan Curas Ranmor di Polres Lampung Utara
Satuan Binmas merupakan fungsi utama Polri yang berperan penting dalam kegiatan preemtif dan preventif. Menurut konsep (Darmawan, 1994) dengan keterbatasan  polisi,  baik  secara  kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan pelibatan antar lembaga yang berwenang serta masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Binmas juga melakukan kerjasama dengan TNI, Pemda dan Masyarakat agar hasil yang didapat lebih optimal dalam, pencegahan kejahatan. Menurut (Siagian, 2004) tujuan manajemen dapat tercapai melalui seni dalam menggerakkan orang lain. Disini Kapolres dan Kapolsek menggunakan fungsi Binmas melalui anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi yaitu kamtibmas. Demikian juga para Bhabinkamtibmas menggerakkan masyarakat untuk aktif menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing melalui pencegahan kejahatan.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Lampung Utara adalah :
a)  Pola penugasan 1 desa 1 Bhabinkamtibmas
b)  Kemampuan mengolah informasi
c)  Target teman akrab
d)  Memilih jaringan komunikasi
e)  Alat/sarana komunikasi petugas Bhabinkamtibmas
f)  Jaringan informasi yang memiliki sarana komunikasi
g)  Pemberian konsesi, tatali batin/ tatali asih
h)  Dukungan operasional Bhabinkamtibmas
i)  Membangun kemitraan
j)  Pemberdayaan FKPM
Polsek merupakan tonggak terdepan Polri sebagai basis deteksi dini dan basis solusi. Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek. Dalam rangka implementasi Polmas yang mempunyai basis pada kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah, Bhabinkamtibmas dengan segala dinamikanya, perlu mempunyai kemampuan deteksi dini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri (Wahyurudhanto, 2018). Jadi diperlukan setiap 1 desa ada 1 Bhabinkamtibmas
Keberhasilan dalam pencegahan kejahatan yang dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Lampung Utara akan ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut :
a)  Minimnya Tingkat Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas

## b)  Minimnya keluhan masyarakat
c)  Meningkatnya kepuasan masyarakat
d)  Meningkatnya partisipasi masyarakat
Menurut (Striker, 2011) peran sangat penting sebagai perilaku bersama dalam untuk menggerakkan seseorang melalui posisi sosial tertentu. Dengan aktifnya peran Binmas sebagai proactive policing dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, maka tugas pencegahan kejahatan akan dapat tercapai dengan optimal. Selain itu Binmas perlu melakukan pencegahan kejahatan secara integratif dengan lembaga lainnya sehingga dapat membuat pencegahan yang kolaboratif dan inovatif

## 3.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Peran Binmas dalam Pencegahan Kejahatan Curas Ranmor
Ada 3 (tiga) faktor utama yang dapat mempengaruhi atau mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan begal ranmor, yaitu pertama faktor dari masyarakatnya sendiri kurang memberikan perhatian terhadap aspek keamanan dalam berkendara dalam situasi yang tidak aman seperti berkendara di malam hari atau tempat-tempat yang sepi dan rawan terjadinya kejahatan begal tersebut dan faktor kedua ada pada diri sendiri si pelaku, baik moralnya maupun ekonominya sedangkan faktor ketiga dari pihak internal Satuan Binmas Polres Lampung Utara, dari aspek kuantitas personel sendiri masih kurang sehingga tidak dapat meng-cover wilayahnya masing-masing.
Adapun fakta dari sumber daya manusia Bhabinkamtibmas yang didapat penulis selama mengikuti pengamatan di Satuan Binmas Polres Lampung Utara adalah sebagai berikut:
a.  Secara kuantitas, eksistensi Bhabinkamtibmas dalam  struktur organisasi Polres Lampung Utara menurut Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang SOTK Polres dan Polsek, tercantum bahwa sesuai dengan DSP seharusnya personel Bhabinkamtibmas berjumlah 12 (dua belas) orang, namun realitanya jumlah personel Bhabinkamtibmas yang ada hanya 8 (delapan) orang
b.  Secara kualitas, Belum seluruhnya personel Bhabinkamtibmas mengikuti Dikbangspes, hanya 3 (tiga) personel Bhabinkamtibmas Satuan Binmas Polres Lampung Utara yang pernah mengikuti Dikbangspes Polmas untuk meningkatkan kemampuannya, misalnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik khususnya dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan begal ranmor. Pelatihan dan pengembangan merupakan alat yang strategis untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi (Falola, 2014), sehingga dikbangspes sangat diperlukan agar kinerja Bhabinkamtibmas dapat lebih baik.
Dengan adanya penguatan melalui kemitraan kepolisian dengan masyarakat dan pelatihan kepada Bhabinkamtibmas maka peran Binmas dapat diberdayakan dalam pencegahan kejahatan curas ranmor sehingga dapat membantu tugas dari fungsi-fungsi kepolisian lainnya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
1.  Karakteristik mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara terfokus pada kejahatan begal motor. Tindak kejahatan begal motor yang terjadi sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, berdampak luas meresahkan masyarakat, karena sering terjadi yang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-
alasan tertentu, seperti demi kepuasan hatinya, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, kerugian material akibat dari tindakan tersebut.
2. Langkah-Langkah Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara adalah adanya kerjasama personel Satuan Binmas Polres Lampung Utara dan masyarakatnya untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Pertama, membangun personel Satuan Binmas Polres Lampung Utara yang dapat dipercaya oleh warga setempat; dan kedua, membangun komunitas yang siap bekerjasama termasuk dengan pemerintah daerah dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat termasuk dari adanya kejahatan begal motor. Pelaksanaan tugas secara preemtif dan preventif yang didukung dengan sumberdaya yang optimal diharapkan dapat mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan begal motor.
3.  Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan peran Satuan Binmas Polres Lampung Utara dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Utara ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang menghambat pelaksanaan tugas, yaitu kualitas dan kuantitas personil Bhabinkamtibmas dan penerapan sistem dan metode personil bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan (kejahatan begal kendaraan bermotor).
Sedangkan saran yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu :
1.   Kualitas dan kuantitas personel Bhabinkamtibmas dapat ditingkatkan dengan cara mengusulkan kepada pimpinan Satker agar para anggota Bhabinkamtibmas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti Dikjur/Diklat mengenai fungsi Binmas. Untuk kuantitas dapat mengusulkan penambahan anggota Bhabinkamtibmas dari Polda/Polres lainnya sesuai kebutuhan.
2.   Perlunya peran aktif anggota yaitu dengan menempatkan putra daerah sebagai anggota Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat karena mereka lebih paham akan budaya lokal setempat

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , PT. Rineka Cipta, Bandung 2000.
Aulina, Anggi (2017). Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan.

## Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 11 Nomor 3 Desember 2017
Falola, HO et.al (2014). Efectivity of Training and Development on Employee Competitive Organization in Nigeria. Buletin Transilvania Universitas Braşov Seri V : Ilmu Ekonomi  Vol. 7 (56) No. 1-2014 Fuady, Munir.2011. Teori-Teori dalam Sosiologis Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group Kemal Dermawan, Mohammed,1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Citra Aditya Bhakti.Bandung.
Koentjaraningrat.1998. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. PT.Gramedia Yogyakarta.
Muhammad, Farouk & Djaali.2005. Metodologi Penelitian Sosial PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta. Muhammad, Farouk. dkk, 2008. Modul A2536 Metodologi Penelitian. PTIK Press. Jakarta
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta , Bandung 2000.
R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus , PT. Karya Nusantara Bandung, 1984.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Bandung 1994.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan
Setyabudi, Chairul Muriman (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 089| Agustus - Oktober 2017 Siagian, Sondang. P.(2004). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto, Soerjono.1983. Pengantar Sejarah Hukum. Bandung : Alumni
Sutrisno, Edy (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Wahyurudhanto, Albertus (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 12 No.2 (2018)