## ANALISIS PROSES PERUMUSAN PERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo
Kabupaten Seluma)
OLEH : Mulyadi 1

## ABSTRAK
Fokus  penelitian  yang  akan  dilakukan  pada  proses  perumusan/formulasi  peraturan  desa  dengan subfokus mulai dari tahapan awal sampai pada legitimasi atau pengesahan peraturan desa. Selain itu  juga  mengkaji  keterlibatan  para  aktor/stakeholders  yang  berperan  di  dalam  perumusan peraturan  desa  di  Desa  Penago  II  Kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten  Seluma.  Adapun  tujuan  dari penelitian ini yakni untuk mengkaji proses perumusan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Desa Penago  II  Kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten  Seluma,  selain  itu  juga  untuk  melihat  bagaimana keterlibatan stakeholders (masyarakat: tokoh agama, tokoh adat, perwakilan masyarakat dan juga pemerintah  desa  seperti  kepala  desa  beserta  perangkatnya  dan  BPD)  dalam  proses  perumusan peraturan  desa  di  Desa  Penago  II  Kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten  Seluma.  Sesuai  dengan permasalahan  penelitian,  maka  peneliti  memilih  jenis  penelitian  kualitatif.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  para policy  stakeholders (pihak-pihak  yang  berkepentingan)  dalam formulasi/perumusan perdes yakni BPD dan anggotanya,  aparat pemerintah (Kades dan perangkat desa),  serta  masyarakat  (tokoh  agama,  cendikia,  tokoh  masyarakat  dan  keterwakilan  dari masyarakat umum) di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1)  Proses pengambilan keputusan terkait RPJMDes di Desa Penago II  telang  dimulai  dengan  pengidentifikasian  masalah  pada  masing-masing  dusun  dan  RT. Identifikasi  masalah  yang  dirumuskan  tersebut  tersebut  terbagi  menjadi  2,  yaitu  masalah  urusan wajib dan masalah urusan pilihan. (2) Perumusan pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi di tingkat Dusun dan Desa  meliputi bidang pendidikan,  kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat,  pertanian dan ini merupakan jawaban dari berbagai  permasalahan  yang  ada  menyangkut  pembangunan  di  Desa  Penago  II.  (3)  Keterlibatan rapat  dalam  rancangan  Peraturan  Desa  sudah  berjalan  secara  aktif.  Namun  untuk  menyusun Peraturan  Desa,  tidak  semua  peserta  dalam  rapat  ikut  terlibat.  Hanya  perwakilan  dari  elemen masyarakat  saja  yang  terlibat.  Seperti  perempuan,  pemuda,  perangkat  desa,  BPD  dan  tokoh masyarakat. (4) Pihak-pihak/stakeholders yang berkepentingan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan  menjadi  Peraturan  Desa  di  Desa  Penago  II  relatif  sama/merata,  sementara  dalam perumusan  kebijakan  (musrenbangdes)  pada  tingkat  kecamatan,  actor/stakeholders  yang  paling berperan dan berpengaruh adalah Kepala Desa Penago II. BPD dan tokoh masyarakat
Keywords: Perumusan Peraturan Desa
1 Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unihaz Bengkulu

## A. Pendahuluan
Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan  Undang-Undang  Desa,  menjadi sebuah  titik  awal  harapan  desa  untuk  bisa menentukan  posisi,  peran  dan  kewenangan atas  dirinya.  Harapan  supaya  desa  bisa bertenaga  secara  sosial  dan  berdaulat  secara politik  sebagai  fondasi  demokrasi  desa,  seta berdaya  secara  ekonomi  dan  bermartabat secara  budaya  sebagai  wajah  kemandirian desa  dan  pembangunan  desa.  Harapan tersebut  semakin  menggairah  ketika muncul kombinasi  antara  azas  rekognisi  dan subsidiaritas  sebagai  azas  utama  yang menjadi ruh Undang-Undang ini.
Berdasarkan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  yang diakui  dalam  sistem  Pemerintahan  Nasional dan  berada  di  Daerah  Kabupaten.  Mengatur artinya  kewenangan  membuat  kebijakan yang  bersifat  mengatur  (policy  making) sedangkan  mengurus  artinya  kewenangan untuk  membuat  aturan  pelaksanaan  (policy implementation). Kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  kewenagan  mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti  kesatuan  masyarakat  hukum  tersebut mempunyai  otonomi  karena  ia  berwenang membuat  kebijakan  yang  bersifat  mengatur dan  sekaligus  berwenang  membuat  aturan pelaksanaan. Dengan demikian desa mempunyai otonomi.
Undang-Undang desa menempatkan kedudukan  desa    menjadi    pemerintahan masyarakat,    hybrid    antara  self  governing community  dan  local  self  government, bukan     sebagai     organisasi     pemerintahan yang      berada  dalam  sistem  pemerintahan kabupaten/kota  (local  state  government). Desa  mempunyai  posisi  dan  peran  yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar  dan  luas  dalam  mengatur  dan mengurus  desa.  Model  pembangunan  yang dulunya  bersistem  Government  driven development atau community driven development,  sekarang  bersistem  Village driven development.
Selanjutnya  dari  sisi  politik  tempat, dengan  UU  Desa  ini  posisi  desa  bisa menjadi  “arena”  pelaksanaan  program pembangunan  dari  pemerintah,  tidak  seperti dulu  lagi  yang  hanya  sebatas  sebagai “lokasi”  program  pembangunan.  Dengan begitu  desa  akan  bisa  menyelenggarakan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat  sendiri  secara  penuh.  Desa akan menjadi  subjek  pembangunan  bukan  lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi  dan  konsolidasi.  Dan  sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  imposisi,  tidak  seperti  masa sebelumnya  yang  menggunakan  pendekatan mutilasi sektoral. Dalam menjalankan pelayanan pemerintahan desa, perlu mendapat
dukungan  legalitas  dalam  bentut  perangkat- perangkat  aturan,  baik  dalam  bentuk peraturan  desa  maupun  keputusan  desa. Permasalahan  yang  sering  kali  muncul adalah  menyangkut  peran  dari  BPD  dan Kepala  Desa  dalam  proses  penyusunan peraturan  desa,  pertama  asumsi  yang seringkali muncul dari perangkat pemerintah desa  bahwa  BPD  adalah  bawahan  dari Kepala  desa,  kedua  adalah  ketidakpahaman lembaga  pemerintahan  (BPD  dan  Kepala Desa) dalam membuat peraturan desa, ketiga asumsi  tidak  begitu  pentingnya  peraturan desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelayanan  publik  dengan  kata  lain bahwa tugas pemerintahan dijalankan mengalir apa adanya tanpa adanya ketentuan yang  baku  dan  jelas,  keempat  proses pembelajaran  demokrasi  sebenarnya  bisa dilakukan melaui media penyusunan peraturan  tersebut,  hal  ini  diakibatkan  oleh kesadaran  masyarakat  masih  kurang  dalam memberikan masukan-masukan dalam pengambilan keputusan.
Fokus penelitian  yang akan dilakukan pada proses  perumusan/formulasi  peraturan  desa dengan  subfokus  mulai  dari  tahapan  awal sampai  pada  legitimasi  atau  pengesahan peraturan  desa.  Selain  itu  juga  mengkaji keterlibatan  para  aktor/stakeholders  yang berperan  di  dalam  perumusan  peraturan desa di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

## B. Tinjauan Pustaka

## 1.  Kebijakan Publik
Salah  satu  aktivitas  dan  fungsi  penting pemerintah  adalah  mengatasi  berbagai masalah  publik  yang  dihadapi  pemerintah dan  masyarakat.  Aktivitas  ini  antara  lain diwujudkan  dalam  bentuk  kebijakan  publik. Kebijakan  publik  menurut  Dye  (1995:  1) adalah  “whatever  government  choose  to  do or  not  to  do”.  Berdasarkan  pengertian  ini maka  kebijakan  publik  mencakup  semua tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah maupun  yang  tidak  dilakukan.  Dalam
pandangan  Dye  (ibid),  tindakan  yang  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  juga  merupakan suatu kebijakan, karena untuk memilih tidak melakukan  apapun  juga  memerlukan  suatu pertimbangan-pertimbangan  politis  maupun administratif.  Bahkan  pilihan  untuk  tidak melakukan  suatu  tindakan,  seringkali  justru mempunyai dampak (pengaruh) yang sangat besar bagi masyarakat.
Sebagai  suatu  tindakan  pemerintah,
tujuan  kebijakan  publik  adalah  untuk mengatasi masalah publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini seperti dikatakan  oleh  Anderson  dalam  parson (2011)  bahwa  kebijakan  publik  merupakan arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu masalah  atau  suatu  persoalan.    Konsep kebijakan  publik  Anderson  ini,  selanjutnya memiliki  berberapa  implikasi,  yaitu:  (1) Kebijakan  publik  berorientasi  pada  maksud atau  tujuan  tertentu,  (2)  Kebijakan  publik merupakan  arah  atau  pola  tindakan  yang dilakukan  oleh  pejabat-pekabat  pemerintah dan  bukan  merupakan  keputusan-keputusan yang  tersendiri,  (3)  Kebijakan  adalah  apa yang  sebenarnya  dilakukan  oleh  pemerintah dan  bukan  apa  yang  diinginkan  pemerintah, dan  (4)  Kebijakan  publik  dalam  bentuknya dapat  bersifat  positif  atau  negatif.  Positif berarti kebijakan itu dibuat untuk mempengaruhi  suatu  masalah  tertentu. Sedang  negatif  berarti  pemerintah  tidak melakukan  apapun  terhadap  suatu  masalah yang  seharusnya  memerlukan  keterlibatan pemerintah.

## 2. Perumusan Kerbijakan Publik
Secara  metodologis  (Parsons,  2011) mengklasifikasikan  perumusan  (formulasi) kebijakan  dalam  empat  pendekatan,  yaitu power  approaches  to  policy  making, rationality and policy making, publik choice approach,  dan  personality,  cognition  and information  processing  in  policy  making . Pendekatan  kekuasaan  dalam  formulasi kebijakan  publik adalah  sebuah  proses  yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan.
Tahapan  proses  perumusan  kebijakan publik  menurut  Winarno  (2002:  81)  terdiri dari  empat  tahap  yaitu:  (1)  perumusan masalah; (2) agenda kebijakan; (3) pemilihan alternatif kebijakan untuk
memecahkan  masalah,  dan  (4)  penetapan kebijakan.  Keempat  tahapan  ini  harus dilalui,  sehingga  produk  kebijakan  yang dihasilkan  sesuai  dengan  masalah  kebijakan yang akan diatasi.
Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam  proses  kebijakan  publik,  karena masyarakatlah  sebenarnya  yang  memiliki informasi  utama  bagi  sebuah  kebijakan publik.  Di  sini  aspirasi  masyarakat  harus didengarkan  secara  langsung  oleh  para perumus  kebijakan,  tanpa  melalui  mediator. Berdasarkan  uraian  ini,  maka  kaulitas sebuah  kebijakan  publik  sebagai  hasil formulasi kebijakan publik, sangat menuntut peran  aktif  masyarakat  kelompok  sasaran dalam perumusannya.
3. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan pada tinjauan pustaka maka kerangka  pemikiran  dapat  disusun  adalah sebagai berikut sebagai berikut: :
Gambar 1. Kerangka pemikiran Penelitian

## C. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Informan  awal  dipilih dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling sebagai suatu usaha untuk menggali  informasi  dari  pihak  tertentu secara  selektif  dengan  mempertimbangkan konsep teori yang digunakan, keingintahuan pribadi,  karakteristik  empiris,  dan  lain sebagainya.
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian tersebut menggunakan dua sumber  data,  aitu  data  primer  dan  data skunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  langsung  dengan  para  informan penelitian  dan  hasil  observasi,  sementara untuk  data  skunder  diperoleh  melalui dokumentasi, laporan tertulis atau photo.
Analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data ke  dalam  pola,  kategori  dan  satuan  uraian dasar  sehingga  dapat  menemukan  tema, hipotesis  kerja,  dan  kesimpulan  (Moleong, 2000:103).  Model  ini  digunaan  karena dianggap  paling  relevan  dengan  metode penelitian kualitatif terpancang yang digunakan dalam penelitian ini.

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Proses Formulasi Desa
Salah satu kebijakan desa yang dianalisis dalam  peneltian  tersebut  adalah  Peraturan Desa  No.  04  Tahun  2015  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa Penago  II.  Sebagaimana  diketahui  bahwa kebijkan  yang  baik  adalah  merupakan kebijakan  yang  berangkat  dari  rumusan masalah  yang  baik.  Pembangunan  yang dilaksanakan  berdasarkan  pada  kebijakan akan tepat mengenai sasaran dan  terlaksana dengan  baik  serta  dapat  dimanfaatkan hasilnya,  apabila  perumusan  tersebut  benar- benar  memenuhi  kebutuhan  masyarakat setempat.  Untuk  mewujudkan  perumusan Perdes  di  Desa,  maka  masyarakat  perlu dilibatkan  langsung  dalam  penyusunan rencana.  Penyusunan  formulasi  ini  dimulai dari pengkajian keadaan Desa, pengelompokan  dan  penentuan  peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian  keadaan  Desa.  Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat  tindakan,  dan  perumusan  Perdes mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. a. Pendefinisian masalah, Berdasarkan Musyawarah dan penggalian  gagasan  yang  dilakukan  di ketiga  dusun  dalam  proses  menggagas masa depan  Desa, masalah Desa  Penago II  terdiri  dari  masalah  urusan  wajib  dan masalah  urusan  pilihan.  Berdasarkan wawancara  dengan  Kepala  Desa  Penago II menyatakan bahwa:
Hasil  diskusi  yang  lalu  bersama dengan  BPD  dan  juga  perwakilan masyarakat  kita  mulai  merumuskan masalah  terlebih  dahulu  dengan mengidentifikasi masalah yang
diatasi  sesuai  dengan  prioritas….
Dalam perdes yang kita buat tentang RPJMDesa kita menyusun berdasarkan  masalah  urusan  wajib dan  masalah  urusan  pilihan  yang semuanya kita munculkan alternative pemecahannya
b. Perumusan  kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah  dalam bentuk tuntutan-tuntutan
Dari  hasil  pengkajian  keadaan  Desa melalui  metode  MMDD  (Menggagas Masa  Depan  Desa)  maka  ditemukan berbagai  masalah  dan  potensi  yang  ada di  Desa  Penago  II  yang  akan  menjadi pedoman  di  dalam  menentukan  arah kebijakan  pembangunan  Desa  untuk mencapai visi Desa tahun 2019.
Perumusan  pemecahan masalah  yang dapat diidentifikasi di tingkat Dusun dan Desa    meliputi  bidang  pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya,
pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian  dan  ini  merupakan  jawaban dari  berbagai  permasalah  ang  ada menyangkut  pembangunan  di  Desa Penago II
c. Penyaluran  tuntutan-tuntutan  ke  dalam sistem  pengambilan  keutusan  di  tingkat desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan  penelitian  (Kades,  Kadus, Ketua  RT,  tokoh  masyarakat  diketahui bahwa  penyaluran  tuntutan  terhadap rencana  pembangunan  yang  disusun dilakukan secara bersama yaitu masyarakat,  perangkat  desa,  BPD  dan anggotanya,  cendikia,  tokoh  agama  dan tokoh  masyarakat.  Proses  penyaluran
tuntutan tersebut dimulai dari:
1) Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah kebutuhan perencanaan  pembangunan,  maka dilakukan pemilihan pemecahan masalah yang terkait,  dan ini
dilakukan masing-masing  dusun atau RT. 2) Setelah memetakan berbagai persoalan dan pemecahaannnya maka
Kepala  dusun  dan  RT  mengusulkan kepada BPD untuk dibahas. 3) Setelah  itu,  pihak  BPD  melakukan koordinasi  dengan  perangkat  desa untuk menentukan waktu pelaksanaan pembahasan dari tuntutan  yang  disampaikan  oleh masing Kadus dan RT. 4) Setelah  menyepakati  waktu  dan disesuaikan dengan jadwal musrenbangdes  pada  tingkat  desa, perangkat  desa  mulai  menfasilitasi pertemuan dengan masyarakat.
2.  Keterlibatan  (partisipasi)  masyarakat, aktor,  dan  stakeholders  pada  proses negosiasi  dan  pengambilan  keputusan perencanaan
pembangunan
infrastruktur desa.
Batasan  keterlibatan  masyarakat,  aktor, dan  stakeholders  disini  adalah  suatu  bentuk tindakan  menyokong,  sumbangan,  atau partisipasi  yang  diberikan  dalam  suatu proses perumusan kebijakan (Perdes tentang RPJM Desa Penago II).
Adapun  aspek-aspek  yang  dikaji  adalah sebagai berikut:
a. Keterlibatan  dalam  rapat  atau  diskusi yang  diadakan  sehubungan  dengan permasalahan yang ada.
Keterlibatan  dalam  rapat  dan  diskusi sampai  dengan  penyusunan  Perdes RPJPM-Desa  secara  keseluruhan  sudah berjalan  dengan  baik.  selain  itu  juga tidak  ada  dominasi  baik  dilakukan  oleh perangkat  desa  maupun  BPD.  Pihak- pihak  yang  terlibat  tersebut  terdiri  dari kaum  perempuan/ibu  rumah  tangga, pemuda,  kadus,  Ketua  RT,  BPD  dan anggotanya,  serta  Kepala  desa  dan perangkatnya.  Kegiatan  rapat  sendiri  di dalam  membahas  rancangan  Peraturan Desa dilakukan sebanyak 4 kali dan rata- rata  peserta  yang  hadir  berjumlah  30-an orang.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Ketua BPD bahwa
“… pada  saat  pertemuan/rapat Peraturan  Desa  jumlah  kehadiran peserta rata-rata 30 sampai 35 orang dan  terkadang  lebih.  Rapat  tersebut kita lakukan sebanyak 4 kali ….”
Hal senada disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Penago II:
“… masyarakat  disini  selalu  aktif mengikuti  kegiatan  pertemuan,  dan waktu  pertemuan  yang  membahas tentang  Peraturan  Desa  jumlahnya kurang lebih 30  orang…yang
mengikuti bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda,  perangkat  desa,  kadus, ketua RT dan juga tokoh masyarakat Berdasarkan Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan  rapat  dalam  rancangan Peraturan  Desa  sudah  berjalan  secara aktif.  Namun untuk  menyusun  Peraturan Desa,  tidak  semua  peserta  dalam  rapat ikut  terlibat.  Hanya  perwakilan  dari elemen  masyarakat  saja  yang  terlibat. Seperti  perempuan,  pemuda,  perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat.
b. Sumbangan  berupa  ide-ide  dan  saran masyarakat  dalam  proses  negosiasi dalam penyusunan perdes
Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh  pemuda  Desa  Penago  II  yang mengatakan bahwa:
“…. kalau  ditingkat  desa  kita  sudah memberikan  sumbangan  idea  atau saran pada awal identifikasi masalah,  pemecahan  masalah  dari tingkat  dusun  atau  RT  sampai  pada saat  rapat  Peraturan  Desa.  Semua saran  tersebut  tertampung  dengan baik  dan  negosiasi  dari  mmasing- masing  dusun  atau  RT  berjalan dengan  baik….banyak  hal  yang muncul dalam menyampaikan ide-ide mulai  dari  pemecahan  masalah sarana dan prasarana desa,
pendidikan,  kesehatan  dan  lain sebagainya …” Selanjutnya tokoh perempuan menambahkan:
“… kalau pada tingkat desa, kita ibu- ibu juga  memberikan  ide-ide  tentang perencanaan  pembangunan  tapi  ini
hanya  sampai  pada  tingkat  desa. Untuk kecamatannya biasanya perwakilan. Nah kalau  realisasi  dari Peraturan  Desa  biasanya  tergantung dengan usulan pada tingkat kecamatan  dan  kabupaten….kalau usulan  dari  desa  kita  diterima sampai  tingkat  kabupaten,  maka realisasi  bias  berjalan…tapi  tidak semua rencana pada tahun tersebut…karena banyak kepentingan dari desa-desa lain…sementara prioritas program tetap dipertimbangkan dengan ketersediaan dana pembangunan melalui sumber APBD… ”
Dari  berbagai  usulan  program  yang meliputi  bidang  pendidikan,    kesehatan, sarana  dan  prasarana,  lingkungan  hidup, sosial  budaya,  pemerintahan,  usaha masyarakat,  dan pertanian.
c. Aktor  kebijakan  yang  perannya  sangat menonjol  dan  mampu  mempengaruhi pengambilan keputusan.
Aktor  kebijakan  yang  mempengaruhi dalam  merumuskan  Peraturan  Desa  di Desa  Penago  II  sedikit  didominasi Kepala  Desa  pada  saat  merumuskan kebijakan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan usulan-usulan  yang  masuk  terwakili melalui penusunan draft/naskah Peraturan  Desa.  Aktor  yang  paling berperan  adalah  Kepala  Desa  Penago  II, BPD dan tokoh masyarakat. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh tokoh masyarakat Desa Penago II: ….pelaku/aktor yang paling berperan dalam mempengaruhi usulan musrenbangdes  pada  tingkat  desa relatif  sama,  semua  peran  yang dimainkan baik oleh tokoh perempuan,  tokoh  pemuda/pemudi, perangkat  desa  dan  semua  elemen masyarakat. Namun pada saat pembahasan  usulan  pada  tingkat kecamatan, kita selaku tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat  untuk  mengusulkan  dan mengegoalkan  rencana  yang  kita miliki dalam Peraturan Desa, meskipun tidak semua usulan program  disetujui….  Selain  itu  juga kades, BPD juga berperan besar dan mempengaruhi  usulan  desa  dalam musrenbangdes …”

## E.  Penutup
Simpulan dari tulisan ini diuraikan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Proses  pengambilan  keputusan  terkait RPJMDes  di  Desa  Penago  II  telang dimulai dengan pengidentifikasian masalah pada masing-masing dusun dan RT. Identifikasi masalah yang dirumuskan  tersebut  tersebut  terbagi menjadi  2,  yaitu  masalah  urusan  wajib dan masalah urusan pilihan.
2. Perumusan  pemecahan  masalah  yang dapat  diidentifikasi  di  tingkat  Dusun dan  Desa    meliputi  bidang  pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian  dan  ini  merupakan  jawaban dari  berbagai  permasalahan  yang  ada menyangkut  pembangunan  di  Desa Penago II.
3. Keterlibatan  rapat  dalam  rancangan Peraturan  Desa  sudah  berjalan  secara
aktif. Namun untuk menyusun Peraturan  Desa,  tidak  semua  peserta dalam  rapat  ikut  terlibat.  Hanya perwakilan dari elemen masyarakat saja yang terlibat. Seperti perempuan, pemuda,  perangkat  desa,  BPD  dan tokoh masyarakat.
4. Sumbangan  berupa  ide-ide  dan  saran masyarakat  dalam  proses  perumusan rencana  pembangunan  desa  meliputi bidang  pendidikan,    kesehatan,  sarana dan prasarana, lingkungan hidup,  sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat,  dan pertanian. 5. Pihak-pihak/stakeholders yang berkepentingan  dalam  mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi Peraturan Desa di Desa Penago II relatif sama/merata, sementara dalam perumusan  kebijakan  (musrenbangdes) pada tingkat kecamatan, actor/stakeholders yang paling berperan dan  berpengaruh  adalah  Kepala  Desa
Penago II. BPD dan tokoh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dye,  Thomas  R.  1995. Understanding Public  Policy .  Englewood  Cliffs,  New Jersey.
Moleong,  Lexy  J.,  2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja
Rosdakarya, Bandung.
Parson,  Wayne.  2011. Public  Policy: Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan .  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Media  Pressindo, Jakarta.