## KETERSEDIAAN “KEY MEDICINE”  DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG

## AVAILABILITY OF "KEY MEDICINE" IN PALEMBANG CITY HEALTH CENTER
Info artikel Diterima:11 Maret 2024        Direvisi: 06 Mei 2024 Disetujui : 06 Juni 2024
Sarmalina Simamora 1 , Sonlimar Mangunsong 2 , Ilham Sefriadi 3
Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang 1,2
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang 3
(E-mail penulis korespondensi: sarmalina@ poltekkespalembang.ac.id)

## Abstrak
Latar  Belakang :  Key  medicine  adalah  obat  kunci  yang  menjad  indikator  dalam  pelayanan  obat. Kelompok ini merupakan obat yang dipilih untuk program kesehatan ibu, program kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit serta obat pelanyanan kesehatan dasar, jika obat ini tidak tersedia  maka  pelayanan  kesehatan  menjadi  tidak  optimal.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mengetahui  ketersediaannya,  yang  selanjutnya  dalam  artikel  ini  disebut  obat  indikator  di Puskesmas kota Palembang tahun 2023.
Metode : Jenis penelitian yang dilakukan adalah non-eksperimental yang bersifat deskriptif, dengan data  yang  diambil  dari  pencatatan  pada  kartu  stok  yang  terdiri  dari  40  obat  indikator.  Di  Kota Palembang  terdapat  42  Puskesmas  yang  tersebar  di 18  Kecamatan, maka  akan  dipilih  sebanyak 18 Puskesmas di Kota  Palembang yang mewakili per Kecamatan.
Hasil : Persentase ketersediaan obat – obat indikator di Puskesmas kota Palembang sebesar 70,83% - 96,67% dimana 15 Puskesmas telah memenuhi standar dan 3 Puskesmas belum memenuhi standar. Kesimpulan : Semua Puskesmas sudah memiliki obat indikator, namun mash terdapat 3 Puskesmas yang  ketersediaannya  dibawah  80%,  dengan  alasan  tidak  ada  permintaan  dalam  waktu  yang  lama untuk jenis obat obat tersebut.
Kata Kunci : Ketersediaan, Jenis, Jumlah, Obat Indikator, Puskesmas

## Abstract
Background: Key drugs are become indicators in drug services. This group of drugs are selected for maternal  health  programs,  child health programs,    prevention  and  control disease  and basic  health service  drugs,  if  these  drugs  are  not  available  then  health  services  are  not  optimal.  This  study  was conducted with the aim of knowing the availability, which hereinafter in this article is called indicator drugs in Palembang city health centers in 2023.
Methods:  The  type  of  research  conducted  was  non-experimental  descriptive,  with  data  taken  from records on stock cards consisting of 40 indicator drugs. In Palembang City there are 42 public health centers (PHC), named it PUSKESMAS. They were spread across 18 sub-districts, so 18 health centers in Palembang City will be selected to represent each sub-district.
Results:  The  percentage  of  availability  of  indicator  drugs  in  Palembang  PHC  is  70.83%  -  96.67% where 15 have met the standards and 3 Puskesmas have not met the standards.
Conclusion: All of PHC already have indicator drugs, but there are still 3 whose availability is below 80%, with the reason that there is no demand in a long time for this type of drug.
Keywords: Availability, Type, Quantity, Indicator Drugs, Health Center
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180

## PENDAHULUAN
Puskesmas  merupakan  salah  satu  pusat pelayanan  kesehatan  publik  milik  pemerintah yang  harus  menyediakan  obat  sesuai  dengan jenis  pelayanan  yang  diberikan.  Kementrian Kesehatan sejak tahun 2006 sudah menetapkan  suatu  kebijakan  yang  menjadi dasar  agar  Puskesmas  menyediakan  “ key medicine ”(I  2007).    Obat  obat  ini  adalah sejumlah  obat  yang  termasuk  dalam  daftar obat essensial, yang paling banyak dibutuhkan untuk  mengatasi  masalah  yang  paling  sering terjadi  di  masyarakat.  Istilah  lain  yang digunakan  untuk  obat-obat  ini  adalah  obat indikator. Jumlahnya 40 item, yang antara lain terdiri dari obat pendukung program tuberkulosis, malaria, kesehatan keluarga, gizi, serta  obat  pelayanan  kesehatan  dasar  esensial yang  terdapat  di  dalam  Formularium  Nasional (Hardhana,  Sibuea,  and  Widiantin  2021). Daftar  obat  indikator  ini  pertama  kali ditetapkan  oleh  WHO  pada  tahun  1977 (Azarnoff, Beausoleil, and Darmansjah 1977). Sekalipun  pemerintah  sudah  membuatkan daftar  obat  indikator  untuk  dijadikan  panduan oleh  Puskesmas,  namun  ketersediaannya masih  menjadi  masalah  utama  diberbagai tempat.  Sebuah  penelitian  kualitatif  tentang kertersediaan  obat  di  Puskesmas  kota  Baubau menyatakan  bahwa  ketidaktersediaan  obat  di Puskesmas  mengakibatkan  pasien  keluar  dari Puskesmas  sehingga  mengurangi  kunjungan dan  pendapatan  Puskesmas  (Amiruddin  and Septarani 2019)
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi ketersediaan  obat  adalah  kemampuan  sumber daya  manusia  dalam  melakukan  penggelolaan obat. Pada penelitian yang pernah dilakukan di beberapa  Puskesmas  menunjukkan  bahwa pengelolaan obat yang masih di bawah standar mengakibatkan  ketersediaan  obat  tidak  selalu sesuai  dengan  kebutuhan  (Rezeki  et  al.  2021). Hal  ini  juga  terjadi  di  sebuah  Puskesmas  di kota  Pariaman  di  Sumatera  Barat  dimana pengelolaan  obat  di  Puskesmas  belum  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan,  terbukti bahwa  ketersediaan  obat  DOEN  hanya mencapai 64,70%-73,51%, ketepatan permintaan  obat  dengan  obat  yang  dikirim
oleh  Puskesmas  hanya  mencapai  24,47%. Penelitian  ini  tidak  menjelaskan  jenis  obat yang  tidak  tepat  namun  kondisi  ini  dapat menggangu  pelayanan  di  Puskesmas  tersebut (Chaira, Zaini, and Trisfa 2016).
Permasalahan  ketersediaan  obat  ini  tidak hanya  terjadi  di  Indonesia,  namun  masih terjadi  juga  di  negara  lain.  Sebuah  penelitian yang  dilakukan  di  wilayah  Persatuan  India Selatan  yang  melibatkan  10  pusat  kesehatan primer terpilih, melakukan identifikasi tentang ketersedian 50 obat indikator. Hasilnya adalah ketersedian  berada  pada  rentang  66-80%,  dari 50  obat  indikator  hanya  26  jenis  obat  yang tersedia  pada  80%  pada  pusat  pelayanan primer  dan  ada  6  jenis  obat  yang  hanya tersedia di 30% pusat layanan primer.  (Meena et al. 2021)
Untuk  menjamin  ketersediaan  obat  selain kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam pengelolaan  obat  juga  dibutuhkan  dukungan manejemen  dan  sistem  pengelolaan  yang handal  untuk  menjaga  ketersediaan  obat. Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  pada Desember  2017  –  Januari  2018  lalu  yang melibatkan  28  Puskesmas  yang  ada  di Semarang  dan  Brebes  di  Jawa  Tengah terhadap  ketersediaan  obat  esensial  untuk perawatan  kehamilan,  dimana  pada  tingkat pasokan  masih  perlu  diperbaiki  sebab  pada sebagian  besar  Puskesmas  terjadi  kekosongan stok  untuk  jangka  waktu  yang  lama  (Satibi 2021).
Obat  untuk  pelayanan  kesehatan  dasar perlu  selalu  tersedia,  karena  kita  tidak  pernah menduga kapan obat itu dibutuhkan. Beberapa obat  dalam  daftar  obat  indikator  sering  tidak disediakan oleh Puskesmas di daerah perkotaan,  karena  kasus  penyakitnya  relatif jarang,
misalnya
obat dihidroartemsin+piperakuin  atau  primaquin tablet  untuk  pengobatan  malaria.  Namun seandainya Puskesmas mengalami kekosongan diazepam  injeksi  misalnya,  ini  akan  sangat berdampak  pada  mutu  layanan,  kaena  kasus yang  membutuhkan  obat  tersebut  bisa  muncul kapan saja dan obatnya termasuk obat vital. Itu sebabnya  keberadaan  obat  indikatordapat menjadi  tolok  ukur    kepedulian  tenaga
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180
kefarmasian  di  Puskesmas  terhadap  mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Dari  berbagai  analisis  situasi  yang  ada ditambah lagi dengan ditetapkannya akreditasi bagi  Puskesmas,  maka  ketersediaan  obat indikatorsangat  perlu  diperhatikan.  Menteri kesehatan  telah  menetapkan  enam  pilar transformasi  kesehatan,  salah  satunya  adalah transformasi layanan primer yang di dalamnya melipti obat dan kualitas layanan (Kementrian Kesehatan  2022).  Bila  masyarakat  dapat dilayani  dengan  baik,  obat  yang  dibutuhkan tersedia setiap saat, maka ini dapat mengurangi  jumlah  rujukan  ke  rumah  sakit. Bila  jumlah  rujukan  berkurang  maka  beban biaya  pemerintah  berkurang.  Biaya  kesehatan secara tidak langsung dari sisi pasien juga ikut berkurang.
Di kota Palembang terdapat 41 Puskesmas yang  berada  pada  dua  wilayah  utama  yang dipisahkan  oleh  sungai  Musi,  yaitu  wilayah Seberang  Ulu  dan  Seberang  Ilir.  Kondisi masyarakat yang berobat ke Puskesmas sangat bervariasi,  di  wilayah  tepian  sungai  misalnya, penduduk banyak mengalami gangguan kesehatan  kulit.  Ada  juga  Puskesmas  yang lebih  banyak  melayani  ibu  hamil  dan  anak karena banyaknya keluarga muda yang tinggal disekitarnya. Kecenderungan kunjungan pasien  ini  sedikitnya  dapat  mempengaruhi tenaga kefarmasian dalam penyediaan obat. Ini menjadi alasan sehingga penelitian ini dilakukan,  yaitu  untuk  mengukur  persentase ketersediaan  obat,  enis  maupun  jumlahnya serta  mengidentifikasi  upaya  yang  dilakukan oleh  tenaga  kefarmasian  untuk  menjaga ketersediaan atau memenuhi kebutuhan masing masing Puskesmas.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian observasional  dengan  pendekatan  deskriptif. Disamping  itu  untuk  melengkapi  informasi terhadap  ketersediaan  obat  di  lakukan  juga pengumpulan  data  dengan  cara  membagikan kuisioner  kepada  pengelola  obat  di    masing masing    Puskesmas.  Pengelola  perbekalan  di Puskesmas adalah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK),  sedangkan  di  Puskesmas  yang  sudah
memiliki  apoteker,  kebijakan  pengadaan  obat menjadi  kewenangan  Apoteker.  Di  kota Palembang  terdapat  42  Puskesmas  yang terdapat  pada  18  kecamatan  (Dinas  Kesehatan Kota Palembang 2021).
Penelitian dilakukan pada 18 Puskesmas, satu  Puskesmas  setiap  kecamatan,  disampling secara acak. Sumber data adalah kartu stok 40 jenis obat indikator sesuai kriteria inklusi yaitu kartu stok obat yang bahan aktifnya  termasuk kedalam  obat  –  obat  indikator  baik  obat generik  maupun  obat  dengan  nama  dagang. Jika  terdapat  obat  dengan  zat  aktif  yang  sama dengan  daftar  obat  indikatornamun  tersedia dalam  bentuk  sediaan  yang  berbeda,  ini termasuk kriteria eksklusi.
Kartu  stok  awal  adalah  posisi  stok  obat pada  31  Desember  2022.  Data  yang  dicatat adalah  data  stok  masing  pada  bulan  Januari sampai  Maret  2023.  Data  dari  LPLPO  yang merupakan  data  permintaan  pada  akhir  2022, digunakan  sebagai  bukti    ada  atau  tidaknya permintaan  Puskesmas  Ke  Instalasi  Farmasi Kota  Palembang.  Sedangkan  alasan  dan  cara Puskesmas  mengatasi  kekosongan  ditanyakan kepada Apoteker/TTK menggunakan kuisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  18  Puskesmas  yang  terpilih  menjadi tempat  penelitian  ternyata  selama  bulan Januari  s/d  Maret  2023  tidak    ada  satu Puskesmas pun yang menyediakan semua obat indikator  secara  lengkap.  Berikut  ini  adalah data lengkapnya.

## Tabel 1. Ketersediaan  jenis/item obat obat indikatordi 18 Puskesmas Kota
Palembang tahun 2023 Nama Obat Jumlah Puskesmas yang menyediakan Januari Februari Maret Albendazol / Pirantel Pamoat 6 5 4 Alopurinol tablet 14 16 16 Amlodipin/Kaptopril tablet 18 18 18 Amoksisilin tablet 500 mg 18 18 18 Amoksisilin sirup 12 13 13 Antasida tablet kunyah/Antasida Suspensi 18 18 18 Asam Askorbat (Vitamin C) 17 18 18
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180
tablet Asiklovir tablet 18 18 18 Betametason salep 12 9 9 Deksametason tablet/Deksametason injeksi 18 18 18 Diazepam injeksi  5 mg/ml 14 15 16 Diazepam tablet 16 15 17 Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) atau Primaquin 0 0 0 Difenhidramin Inj. 10 mg/ml 17 17 17 Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) 17 17 18 Fitomenadion (Vitamin K) injeksi 11 11 12 Furosemid 40 mg/ Hidroklorotiazid (HCT) tablet 18 18 18 Garam Oralit  serbuk 17 18 16 Glibenklamid/Metformin tablet 18 18 18 Hidrokortison krim/salep 18 18 18 Kotrimoksazol (dewasa) tablet/Kotrimoksazol sirup 18 18 18 Lidokain injeksi 18 17 17 Magnesium Sulfat injeksi 17 17 15 Metilergometrin Maleat injeksi  0,200 mg/1 ml 14 16 17 Natrium Diklofenak tablet 17 18 18 OAT FDC Kat 1 17 17 17 Oksitosin injeksi 15 17 15 Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml 18 18 18 Parasetamol tablet 500 mg 18 18 18 Prednison tablet 5 mg 18 18 18 Ranitidin tablet 150 mg 17 17 17 Retinol 100.000/200.000 IU 16 16 16 Salbutamol tablet 18 18 18 Salep/Tetes mata antibiotik 18 16 18 Simvastatin tablet 18 18 18 Siprofloksasin tablet 13 12 13 Tablet Tambah Darah 17 17 17 Triheksifenidil  tablet 17 17 17 Vitamin B6 (Piridoksin) tablet 18 18 18 Zinc tablet 20 mg 18 18 18
Data setiap item obat dilihat dari kartu stok  obat  di  masing-masing  Puskesmas.  Bila pada  setiap  akhir  bulan,  masih  terdapat  sisa stoknya,  maka  obat  dianggap  tersedia,  namun
bila  tidak  ada  pemasukan  pada  bulan berikutnya,  maka  berarti  stok  nya  kosong. Selain dari kartu stok, adanya obat masuk juga dicek  dari  setiap  LPLPO  yang  diajukan  oleh masing  masing  Puskesmas  kepada  Instalasi Farmasi Kota Palembang.
Terdapat 16 item (40%) obat indikatoryang  tidak  pernah  kosong  selama  3 bulan  pertama  di  tahun  2023  sementara  obat malaria,  yaitu  Dihidroartemsin+piperakuin (DHP)  maupun  Primaquin  tidak  tersedia  di seluruh  Puskesmas  yang  dijadikan  objek penelitian.  Kasus malaria sudah sangat jarang terjadi  di  Kota  Palembang,  atau  kemungkinan besar, kalau ada pasien yang mengalami gejala malaria,  Puskesmas  langsung  meminta  agar pasien  dibawa  ke  Rumah  Sakit.    Karena  tidak ada  permintaan  dari  Puskesmas,  atau  hanya sebagian kecil Puskesmas yang merencanakan obat  malaria  saat  membuat  RKO  (Rencana Kebutuhan Obat), sehingga obat ini juga tidak menjadi prioritas Dinas Kesehatan Kota dalam pengadaannya.
Hasil  wawancara  dengan  penanggung jawab  perbekalan  farmasi  hampir  di  semua Puskesmas,  mereka  mengatakan  bila  terjadi kasus  penyakit  tertentu  dan  mereka  tidak memiliki persediaan obatnya, maka Puskesmas dapat melakukan pengadaan secara langsung melalui distributor farmasi. Bila obat malaria sama sekali tidak tersedia, beda halnya dengan  obat  albendazol.  Obat  ini  tersedia hanya  di  sejumlah  kecil  Puskesmas.  Agar lebih  jelas,  berikut  disajikan  daftar  obat  yang tidak  pernah  kosong  di  18  Puskesmas  tempat dilakukannya  penelitian  ini  selama  Januari sampai Maret 2023
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180

## Tabel 2. Daftar nama obat indikator yang tersedia dari Januari - Maret 2023
Nama Obat Jumlah total persediaan di seluruh Puskesmas Jan Feb Mrt Amlodipin 5 mg tablet 187.555 162.881 146.842 Kaptopril 25 mg tablet 16.709 15.627 13.607 Amoksisilin tablet 500 mg 221.130 226.336 190.791 Antasida tablet kunyah 106.112 93.884 88.940 Acyclovir  tablet 26.280 26.859 25.945 Deksametason tablet 115.847 119.440 112.352 Deksametason injeksi 343 337 331 Furosemid 40 mg tablet 6.400 5.452 5.217 Hidroklorotiazid (HCT) tablet 1.883 642 3.542 Glibenklamid tablet 3.020 350 520 Metformin tablet 177.426 139.894 112.187 Hidrokortison krim/salep 4.580 4.517 4.055 Kotrimoksazol (dewasa) tablet 57.160 53.363 61.065 Kotrimoksazol suspense 2.970 2.911 2.769 Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml  13.712 12.736 11.274 Parasetamol tablet 500 mg 239.999 226.285 195.113 Prednison tablet 5 mg 4.846 4.379 4.354 Salbutamol tablet 32.440 27.771 24.310 Simvastatin tablet 32.386 39.925 31.128 Vitamin B6 (Piridoksin) tablet 137.884 134.965 121.874 Zinc tablet 20 mg 47.673 43.992 42.745
Semua  obat  yang  selalu  tersedia  di Puskesmas ini selama tiga bulan berturut turut, merupakan  jenis  obat-obatan  yang  paling banyak dibutuhkan di tingkat pelayanan dasar. Amoksisillin  tablet  500  mg  dan  Parasetamol tablet  500  mg  adalah  dua  jenis  obat  dengan total  jumlah  persediaan  terbanyak  yang  tidak pernah kosong di seluruh  Puskesmas. Sebuah penelitian evaluatif terhadap ketersediaan obat di beberapa Puskesmas yang tidak menuliskan dengan  jelas  nama  wilayahnya,  menyatakan bahwa  amoksisillin  tablet  500  mg  dan parasetamol  tablet  500  mg  merupakan  dua item  obat  dari  lima  item  obat  dengan  jumlah ketersediaan terbanyak (Rezeki et al. 2021).
Peresepan  antibiotik  terutama  amoksisilin memang  masih  sangat  tinggi  di  berbagai tempat,  bahkan  di  berbagai  negara.  Meskipun sudah  banyak  laporan  tentang  terjadinya
resistensi  mikroba  terhadap  amoksisilin, bahkan  untuk  amoksisillin  klavulanat  dan sefadroksil. Lima dari enam sampel yang dites dari  mukosa  hidung  anak  menunjukkan resistensi  terhadap  amoksisillin  (Valzon, Siagian, and Agumai 2021).  Amoksisilin pada layanan primer paling sering diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan.
Peresepan  amoksisillin  dilakukan  tanpa melakukan Antibimicrobial  Sensitivity  Test (AST)  karena  selain  biayanya  mahal,  AST dianggap merupakan solusi yang tidak penting dalam  mencegah  resistensi  mikroba  terhadap antibiotik  (Orubu  et  al.  2021).  Di  Indonesia, terutama  di  Puskesmas,  peresepan  antibiotik juga  tidak  dilakukan  melalui  AST,  semua hanya didasarkan pada kebiasaan empiris.
Sesuai  dengan  panduan  internasional bahwa  parasetamol  adalah  obat  pilihan pertama  untuk  menghilangkan  rasa  sakit
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180
ringan  sampai  sedang  (Klotz  2012).    Obat  ini adalah  obat  bebas,  namun  di  Puskesmas  obat ini  sering  diresepkan  untuk  menurunkan demam,  meredakan  sakit  kepala,  mengurangi berbagai  macam  rasa  nyeri,  mulai  dari  nyeri sendi, nyeri otot sampai nyeri akibat sakit gigi. Paracetamol  adalah  obat  simptomatis  yang hanya digunakan untuk menghilangkan gejala, sehingga jumlah pemberiannya dalam satu kali kunjungan  biasanya  hanya  sekitar  9  atau  10 tablet. Bila dilihat dari total ketersediaan di 18 Puskesmas  pada  bulan  Januari,  yaitu  239.999 tablet,  maka  jika  diasumsikan  setiap  pasien diberikan 9 tablet pada setiap kunjungan, maka rata-rata  Puskesmas  meresepkan  paracetamol sebanyak 1481 kali dalam sebulan.
Paracetamol  merupakan  obat  bebas  yang relatif  aman  digunakan  sepanjang  tidak melampaui  dosis  yang  direkomendasikan. Berbeda  dengan  amoksisillin  yang  merupakan golonan  obat  keras,  seharusnya  pemberiannya harus lebih selektif. Amoksisillin juga merupakan  obat  yang  paling  banyak  jumlah ketersediaannya  sepanjang  bulan  Januari hingga  Maret  2023.  Obat  ini  digunakan  untuk berbagai  jenis  infeksi  karena  merupakan kelompok  antibiotik  yang  berspektrum  luas. Pemakaian  obat  ini  di  banyak  tempat  sampai saat  ini  masih  tinggi  terutama  untuk  infeksi saluran  pernafasan.  Secara  oral,  amoksisillin terbukti  diabsorbsi  lebih  baik  dibanding dengan  ampicillin,  terutama  amoksisillin  yang dikombinasi  dengan  clavulanat.  Meskipun demikian  tentu  patut  diwaspadai  oleh  penulis resep  terkait  manfaat  dan  keterbatasan  dari obat  ini,  terutama  dengan  terjadinya  ESBL (extended-spectrum  beta-lactamase).  (Geddes, Klugman, and Rolinson 2007).
Sebuah  artikel  sistematik  review  tentang optimalisasi penggunaan antiniotik di Indonesia  menuliskan  salah  satu  temuannya, yaitu  antibiotik  terbanyak  yang  dikonsumsi pada rawat jalan adalah amoksisillin, ciprofloksacin  dan  cefadroksil.    Temuan  yang lain  dalam  konteks  banyaknya  penggunaan antibiotik  ini  adalah  bahwa  hanya  34% peresepan  yang  tepat  pada  tingkat  Rumah Sakit  dan  49  %  pada  tingkat  layanan  primer (Limato  et  al.  2022).  Sementara  pada  16 Puskesmas  yang  ada di Bandung, amoksisillin juga  merupakan  antibiotik  terbanyak  yang digunakan, diikuti oleh cotrimoksazol (Pradipta  et  al.  2015).  Tingginya  penggunaan antibiotik  di  daerah  beriklim  tropis  seperti negara  kita  ini  sebenarnya  tidak  menjadi masalah. Masalah akan terjadi bila pemakaiannya  tidak  rasional,  karena  akan dapat menimbulkan reaksi obat yang merugikan kesehatan.
Ketersediaan obat obat kunci ini merupakan  indikator  kepedulian  Puskesmas terhadap  kebutuhan  klinis  masyarakat  yang datang  berobat  kesana.  Bila  ketersediaannya mencapai  80%  dari  total  40  item  (Kementrian Kesehatan  2020)  maka  dapat  dikatakan persediaan  Puskesmas  sudah  baik.  Dari penelitian  ini  diketahui  ternyata  belum  semua Pusesmas  di  Kota  Palembang  memiliki persediaan  yang  mencapai  80%.  Hanya  ada tiga Puskesmas yang persediaan obat indikatornya belum mencapai standart minimal,  yaitu  80%.    Ini  tentu  merupakan kinerja  pengelolaan  yang  baik  dan  perlu  di apresiasi. Berikut ini adalah data lengkapnya.
Tabel 3. Persentase Ketersediaan Obat – Obat Indikator di Puskesmas Pada Bulan
Januari -  Maret 2023 Kode Puskesmas Persentase PKM-01 96,67% PKM-02 95,00% PKM-03 93,33% PKM-04 92,50% PKM-05 92,50% PKM-06 92,50%
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180
PKM-07 91,67% PKM-08 90,83% PKM-09 90,83% PKM-10 90,00% PKM-11 90,00% PKM-12 89,17% PKM-13 87,50% PKM-14 84,17% PKM-15 83,33% PKM-16 78,33% PKM-17 75,83% PKM-18 70,83%
Menurut hasil wawancara dengan pengelola obat di Puskesmas, kekosongan obat di  Puskesmas  disebabkan  oleh  kekosongan stok  di  Instalasi  Farmasi  Kota  Palembang, kekosongan  stok  di  PBF  dan  kemungkinan juga  karena  keterbatasan  anggaran.  Untuk mengatasi kendala kekosongan, maka pengelola obat melakukan pemesanan langsung ke PBF, mengganti dengan obat lain yang memiliki indikasi sama, meminta kepada dokter untuk merujuk pasien ke RS.
Beberapa kemungkinan yang menyebabkan  ketersediaan  obat  indikator masih dibawah 80% pada tiga Puskesmas yang diteliti  adalah,  tidak  adanya  permintaan  dari penulis  resep  untuk  beberapa  item  obat  dalam janka  waktu  yang  lama.  Hal  ini  dapat menyebabkan TTK lupa untuk menyediakannya, meskipun hal ini seharusnya tidak boleh terjadi terutama  untuk obat obatan kunci seperti obat indikator ini.
Salah satu metode perencanaan kebutuhan adalah  dengan  menghitung  menggunakan metode  konsumsi.  Dalam  rumus  metode konsumsi  diminta  buffer  stok  atau  stok penyangga sehingga kekosongan akibat adanya peningkatan permintaan dapat diantisipasi.  Sebuah  Puskesmas  yang  baik, mestinya  dapat  membuat  perencanaan  dengan tepat,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas Teling.  Mereka  menentukan  buffer  stok  dan permntaan  ulang  yang  tepat  kepada  Instalasi Farmasi  Kabupaten,  sehingga  persediaan
obatnya  selalu  terjaga  dengan  baik  (Baybo, Lolo, and Jayanti 2022).
Saat  ini  seluruh  Puskesmas  di  kota Palembang  sudah  berstatus  BLUD,  sehingga Puskesmas memiliki fleksibilitas dalam penggunaan  anggaran.  Seandainya  terjadi kekosongan  stok  di  Instalasi  Farmasi  Kota Palembang,  Puskesmas  dapat  melakukan pembelian  ke  PBF  secara  langsung,  seperti jawaban  kebanyakan  pengelola  perbekalan farmasi  yang  ditemui  saat  penelitian  ini. Ketidak-tersediaan beberapa item obat indikator  di  Puskesmas  semata-mata  karena permintaan  terhadap  obat  tersebut  tidak  ada dalam  waktu  yang  lama,  sehingga  pengelola obat tidak melakukan permintaan ke IFK, juga tidak melakukan pembelian ke PBF.
TTK  maupun  Apoteker  di  Puskesmas masih  berorientasi  ekonomis,  bila  tidak  ada permintaan  maka  obat  tidak  perlu  disediakan. Di  satu  sisi  pemikiran  ini  tidak  salah,  tetapi sebagai  pusat  pelayanan  primer,  setiap  tenaga kefarmasian  juga  harus  memiliki  jiwa  social yang tinggi yang mendukung proses pelayanan kesehatan  agar  dapat  berlangsung  lancer. Untuk  itu  diperlukan  supervisi  dan  pelatihan dari  Dinas  Kesehatan,  sebab  kurangnya supervisi  dan  pelatihan  menjadi  salah  satu penyebab  persediaan  obat  tidak  lengkap  di Puskesmas (Noorhidayah, Inayah, and Rahayu 2022)

## KESIMPULAN DAN SARAN
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180
Masih  terdapat  3  (17  %)  Puskesmas yang  ketersediaan  jenis  obat  indikatornya kurang  dari  80  %.  Kondisi  ini  disebabkan karena tidak adanya permintaan terhadap jenis obat  tertentu  dalam  waktu  yang  cukup  lama. Ketidak-tersediaan jenis obat indikator menunjukkan pemahaman petugas dan supervisi dari pimpinan masih perlu ditingkatkan.  Untuk  penelitian  mendatang disarankan  untuk  menggali  pendapat  para pemangku kepentingan dan pimpinan Puskesmas  terkait  pentingnya  menyediakan key medicine pada pelayanan primer.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penghargaan  yang  tinggi  disampaikan kepada  semua  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  di semua  Puskesmas  yang  telah  membantu terlaksananya penelitian ini hingga selesai

## DAFTAR PUSTAKA
1. Amiruddin,  Eky  E.,  and  Waode  I.  A.
Septarani. 2019. “Studi tentang
ketersediaan  obat  Di  Puskesmas  Meo-
Meo  Kota  Baubau.” Jurnal  Ilmiah
Kesehatan (Jika) 1(2):60–76. doi:
https://doi.org/10.36590/jika.v1i2.
2. Azarnoff,  D.  L.,  E.  G.  Beausoleil,  and  I. Darmansjah.  1977.  “The  Selection  of
Essential Drugs.” World Health Organization  -  Technical  Report  Series No. 615:1–36. doi: 10.1016/0035- 9203(78)90078-0.
3. Baybo,  Marline  Persada,  Widya  Astuty Lolo, and Meilani Jayanti. 2022. “Analisis  pengendalian  persediaan  obat Di  Puskesmas  Teling  Atas.” Pharmacy Medical Journal 5(1):7–13.
4. Chaira, Syukriati, Erizal Zaini, and Augia Trisfa.  2016.  “Evaluasi  pengelolaan  obat pada  Puskesmas  Di  Kota  Pariaman (Drugs Management Evaluation at
Community  Health  Centers  in  Pariaman City, Indonesia).” J u r n a l S a i n s F a r m a s i & K l i n i s (JSFK) 3(1):35–41.
5. Dinas  Kesehatan  Kota  Palembang.  2021. “Profil kesehatan Kota Palembang Tahun
2020.” 1–92.
6. Geddes,  Alasdair  M.,  Keith  P.  Klugman, and George N. Rolinson. 2007.
“Introduction :  Historical  perspective  and development of amoxicillin /
clavulanate.” 109–12. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2007.07.015. 7. Hardhana,  Boga,  Farida  Sibuea,  and Winne Widiantin. 2021. “Profil
Kesehatan  Indonesia  Tahun  2020.”  1– 248.
8. I,  Departemen  Kesehatan  R.  2007.
“Kebijakan  Obat  Nasional  Indonesia.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.”
9. Kementrian  Kesehatan.  2020. Pedoman pemberian  tablet  tambah  darah  (TTD) bagi  ibu  hamil  pada  masa  pandemi Covid-19 . edited by S. W. Sukotjo and E.
Ruslina. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian
Kesehatan.
10. Kementrian  Kesehatan.  2022.  “Peraturan Menteri  Kesehatan  RI,  Nomor  15  Tahun 2022,  Tentang  Pedoman  Penggunaan
Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan  Tahun  Anggaran  2022.”  1– 101.
11. Klotz, U. 2012. “Paracetamol ( Acetaminophen  )  –  a  popular  and  widely used  non-opioid  analgesic.” Arzneimittel- Forschung/Drug  Research 62(8):355–59. doi: DOI:10.1055/s-0032-1321785.
12. Limato,  Ralalicia,  Gilbert  Lazarus,  Puck Dernison,  Manzilina  Mudia,  Monik Alamanda,  Erni  J.  Nelwan,  Robert  Sinto, Anis  Karuniawati,  H.  Rogier  van  Doorn, and  Raph  L.  Hamers.  2022.  “Optimizing antibiotic  use  in  Indonesia:  A  systematic review  and  evidence  synthesis  to  inform opportunities for  intervention.” The Lancet  Regional  Health  -  Southeast  Asia 2(6). doi: 10.1016/j.lansea.2022.05.002.
13. Meena,  Dinesh  K.,  Mathaiyan  Jayanthi, Kesavan Ramasamy,
and T.
Mahalakshmy. 2021. “Availability of key essential  medicines  in  public  health facilities of South Indian Union
(JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang Vol. 19, No. 1, Juni 2024, e ISSN 2654-3427 DOI : https://doi.org/10.36086/jpp.v19i1.2180
Territory : One of the Crucial
Components of Universal Health Coverage.” 13(11):1–7. doi: 10.7759/cureus.19419.
14. Noorhidayah, Husnul Khatimatun Inayah, and  Annisa  Sintya  Rahayu.  2022. “Analisis  manajemen  logistik  obat  Di Puskesmas  Landasan  Ulin  Tahun  2021.”
An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat 9(1):58–65.
15. Orubu,  Ebiowei  S.  F.,  Najwa  Al-Dheeb, Carly  Ching,  Sima  Bu  Jawdeh,  Jessica Anderson,  Rashad  Sheikh,  Fadhel  Hariri, Huda  Basaleem,  and  Muhammad  H. Zaman.  2021.  “Assessing  antimicrobial resistance,  utilization,  and  stewardship  in Yemen:  An  Exploratory  Mixed-Methods Study.” American  Journal  of  Tropical Medicine  and  Hygiene 105(5):1404–12. doi: 10.4269/ajtmh.21-0101.
16. Pradipta, Ivan S., Elis Ronasih, Arrum D. Kartikawati,  Hartanto  Hartanto,  Rizki Amelia, Ellin Febrina, and Rizky
Abdulah.  2015.  “Three  years  of antibacterial  consumption  in  Indonesian community health centers: The
application  of  anatomical  therapeutic
chemical/Defined  Daily  Doses  and  Drug Utilization  90%  method  to  monitor antibacterial  use.” Journal  of  Family  and Community  Medicine 22(2):101–5.  doi:
10.4103/2230-8229.155385.
17. Rezeki,  Andini  Rezeki,  Bella  N.  Fhory,
Muhamad  S.  R.  Yasa,  Syahriah,  and Nashrul Wathan. 2021. “Evaluasi
ketersediaan  obat  di  beberapa  Puskesmas wilayah  Kabupaten  X  Tahun  2019.”
Sasambo  Journal  of  Pharmacy  (SJP)
2(2):65–72.
doi:
DOI: https://doi.org/10.29303/sjp.v2i2.120.
18. Satibi,  Satibi.  2021.  “P  Harmaceutical sciences  Asia  availability  of  ssential medicines  for  obstetric  care  at  selected primary  health  facilities  in  Central  Java Province  ,  Indonesia.”  (December  2020). doi: 10.29090/psa.2021.01.19.028.
19. Valzon,  May,  Dewi  Sartika  Siagian,  and Riski  Agumai.  2021.  “Amoxicylin- klavulanate  and  cefadroxyl  resistance toward  staphylococcus  aureus  isolate from  children’s  nose  mucosa.” Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan 6(1):137– 42. doi: 10.30604/jika.v6i1.433.