## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017
Halaman 69-82

## INOVASI JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DALAM USAHA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN PENYANGGA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nova Lestari 1 dan Yanuardi 2

## ABSTRACT
This  research  aims  to  know  and  understand  about  the  implementation  of  the innovation of Universal Health Insurance (Jamkesta) system in an effort to improve health care  quality  for  participants  buffer  in  Yogyakarta.  This  reseach  used  descriptive qualitative method. Data collected by interview and observation. Data validity checking is done  through  a  method  of  triangulation.  The  process  of  data  analysis  include  data reduction,  data  presentation,  and  conclusion.  The  results  showed  that  the  element  of human resources, processes, financing, location, response to suggestions for improvements innovation, law, and social supports the implementation of Universal Health Insurance for participant buffer and newborns. However, there are still some deficiencies that need to be corrected  when  viewed  from  the  elements  of  socialization,  culture  and  technology. Meanwhile,  elements  of  the  results  showed  that  as  many  as  45%  of  the  total  number  of participants for eligibility letter (SEP) printed out by Bapel Jamkesos is for the class buffer without ID cards and newborns. This indicates that the Jamkesta vision and mandate of the Governor of Yogyakarta has been reached.
Keywords: Innovation, Universal Health Insurance, and Health Care.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  pelaksanaan inovasi sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  peserta  jaminan  penyangga  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi.  Pemeriksaan  keabsahan  data  dilakukan melalui metode triangulasi sumber. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur SDM, proses, pembiayaan,  lokasi,  respon  terhadap  saran  perbaikan  inovasi,  hukum,  dan  sosial  sudah mendukung  pelaksanaan  inovasi  Jaminan  Kesehatan  Semesta  terhadap  golongan penyangga  dan  bayi  baru  lahir.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  yang  perlu diperbaiki  jika  dilihat  dari  unsur  sosialisasi,  budaya  dan  teknologi.  Sementara  itu,  unsur hasil menunjukkan bahwa sebanyak 45% dari total jumlah surat eligibilitas peserta (SEP) yang dikeluarkan oleh Bapel Jamkesos adalah untuk golongan penyangga tanpa KTP dan bayi  baru  lahir.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  visi  Jamkesta  dan  amanah  dari Gubernur DIY sudah tercapai.
Kata kunci : Inovasi, Jaminan Kesehatan Semesta, dan Pelayanan Kesehatan.
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2011,  BPJS  telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor  24  tahun  2011,  dan  diperkuat dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Program yang  juga  dikenali  sebagai  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  ini  secara resmi  mulai  diimplementasikan  sejak  1 Januari  2014.  Dalam  kebijakan  JKN, terdapat  kekurangan  jika  dilihat  dari persyaratan  pertama  dan  kedua,  yakni peserta  perlu  memiliki  KTP  dan  KK. Apabila calon peserta tidak dapat memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan, secara  otomatis  permohonan  keanggotaan JKN  tidak  dapat  diproses.  Selain  masalah administrasi,  BPJS  juga  menghadapi masalah  yang  lain  dari  segi  cakupan keanggotaan  BPJS  yang  tidak  merata  dan dinilai  tidak  adil.  Warga  masyarakat dengan tingkat  ekonomi menengah keatas ikut menjadi anggota, yang pada akhirnya menyebabkan golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah  terabaikan.  Hal  ini  disebabkan oleh  manipulasi  data  dan  ketidaktelitian dalam proses pendataan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperkenalkan sistem Jaminan
Kesehatan Semesta (Jamkesta). Sistem ini diperkuat dengan adanya peraturan gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta nomor  63  tahun  2016  tentang  sistem Jaminan  Kesehatan  Semesta.  Jika  ditinjau dari  pelaksanaannya,  inovasi  dari  sistem Jamkesta  adalah  pemberian  jaminan kesehatan  untuk  golongan  masyarakat yang  tidak  memiliki  identitas  resmi berupa  KTP  dan  KK.  Mereka  dapat memperoleh  bantuan  dari  rumah  sakit yang  bekerja  sama  dengan  Jamkesta, dengan catatan bahwa golongan masyarakat  tersebut  tinggal  di  DIY  saat mengajukan permohonan dan sudah mendapatkan  rekomendasi  dari  dinas terkait.
Golongan penyangga yang dimaksud  adalah  gelandangan,  pengemis, pemulung,  dan  anak  jalanan,  atau  yang lebih dikenali sebagai penyandang masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS) serta  bayi  baru  lahir  yang  orang  tuanya bukan  merupakan  anggota  PBI  JKN. Urgensi  penelitian  ini  didasarkan  pada jumlah  PMKS  yang  ada  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  pada  tahun  2014 yang berjumlah 669 orang. (Laporan Hasil Pemutakhiran  Data  PMKS  dan  PSKS Tahun  2014)  Jumlah  tersebut  tentunya tidak tetap, karena masih banyak golongan PMKS yang memilih untuk hidup bebas di lingkungan  masyarakat  tanpa  terikat
dengan  lembaga  apa  pun.  Sementara  itu, angka lahir hidup pada tahun 2014 di DIY adalah 54.773 jiwa (Kemenkes RI, 2014). Data menunjukkan bahwa Jamkesta memang sangat diperlukan untuk menjamin  kesehatan  golongan-golongan tersebut  karena  sila  kelima  dari  pancasila menyatakan  secara  tersirat  bahwa  setiap rakyat  indonesia  memiliki  hak  yang  sama dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.  Oleh  karena  itu,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang  proses  pelaksanaan  “Inovasi Jaminan Kesehatan Semesta dalam Usaha Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Penyangga di Daerah
Istimewa Yogyakarta”.
Kajian  teori  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan publik,  pelayanan  publik,  pelayanan kesehatan,  inovasi,  dan  kesehatan.  Teori inovasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  berasal  dari  Imanuddin  (2015:298), yang  mengemukakan  inovasi  pelayanan publik  dapat  dipahami  sebagai  inisiatif terobosan  dari  instansi/lembaga  publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan  publik.  Inisiatif  terobosan tersebut  terletak  pada  kebaruan  ( novelty ).
Prinsip  kebaruan  tersebut  dibedakan dengan  inovasi  dalam  teknologi  yang merupakan  keunikan  yang  khas  berbeda dengan  yang  lain.  Kebaruan  boleh
merupakan  pengembangan  dari  inovasi pelayanan  publik  yang  telah  ada,  karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui  dan  bahkan  ditiru  dengan cara  melakukan  replikasi.  Dengan  bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan  dengan  proses  yang  mudah yaitu  Amati,  Tiru,  dan  Modifikasi  atau disingkat dengan ATM.
Adapun unsur-unsur yang digunakan  untuk  memudahkan  proses reduksi  data  dan  analisis  data  diperoleh dari  disertasi  Imanuddin  (2015).  Poin pembahasan  terbagi  kepada  dua  unsur utama,  yakni unsur internal  yang meliputi sumberdaya manusia, proses, hasil, pembiayaan, lokasi, sosialisasi, dan Respon  terhadap  saran  perbaikan  inovasi. Unsur kedua adalah unsur eksternal,  yang terdiri daripada hukum, budaya, teknologi, dan sosial.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui,  memahami,  serta  memberi masukan  kepada  aktor-aktor  pelaksana guna mengoptimalkan pelaksanaan inovasi sistem Jaminan Kesehatan Semesta  yang  didasarkan  pada  Peraturan Gubernur  DIY  Nomor  63  Tahun  2016 tentang  Jaminan  Kesehatan  Semesta dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  peserta  jaminan penyangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.    Penelitian  ini  mengambil tempat  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dan  dilakukan  dari  bulan  Oktober  2016 hingga  bulan  Desember  2016.  Peneliti menentukan  pihak-pihak  tersebut  sebagai subjek  penelitian  karena  mereka  adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan  sistem  ini,  sehingga  peneliti meyakini  bahwa  pihak-pihak  tersebut memiliki  pengetahuan  yang  luas  dan mampu  menjelaskan  pelaksanaan  sistem Jamkesta  untuk  golongan  penyangga  dan bayi baru lahir dengan baik dan jelas.
Untuk  mengecek  keabsahan  data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi  sumber.  Peneliti  melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan pendapat dari tiga informan  berbeda,  yakni  dari  Dinas Kesehatan  DIY,  Bapel  Jamkesos,  dan Dinas  Sosial  DIY.  Kemudian  data-data yang  ada  dibandingkan  pula  dengan  hasil observasi  di  lapangan.  Setelah  data  di lapangan  dinilai  sudah  valid,  peneliti membandingkannya lagi dengan dokumendokumen pendukung.
Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  data  model  interaktif  Miles  dan Huberman (Sugiyono, 2011) yang
meliputi  reduksi data, penyajian data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi  yang  terdapat  di  dalam sistemJaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta)  adalah  pemberian  jaminan kesehatan  untuk  PMKS  tanpa  KTP  dan bayi  baru  lahir  yang  orang  tuanya  bukan merupakan  anggota  resmi  PBI  JKN. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  unsur  yang  dikemukakan oleh  Imanuddin  (2015)  untuk  mencari data  dan  menganalisis  data.  Unsur pelaksanaan  inovasi  pelayanan  publik terbagi  kepada  dua,  yakni  unsur  internal dan unsur eksternal.

## Unsur  Internal  Inovasi  Pelayanan Publik
1. Sumber Daya Manusia
Satuan    kerja    perangkat    daerah (SKPD)  yang  terlibat  secara  langsung dalam  pelaksanaan  inovasi  Jamkesta untuk golongan penyangga dan bayi   baru lahir      meliputi      Dinas      Sosial      DIY (Dinsos  DIY),  Dinas  Kesehatan  DIY (Dinkes  DIY),    dan    Badan    Pelaksana Jaminan  Kesejahteraan  Sosial  (Bapel Jamkesos). Setiap SKPD tersebut memiliki  tugas  dan  kontribusi  dalam mendukung    keberhasilan    pelaksanaan sistem  ini.  Tabel  dibawah  menunjukkan
ciri-ciri  dan  fungsi  dari  SKPD-SKPD tersebut.
Sumber: Penelitian Diolah (2017) Pegawai-pegawai yang ada di SKPD pelaksana  memiliki  kredibilitas  yang tinggi.  Penilaian  ini  dibuat  dengan memerhatikan  aspek  kesesuaian  tingkat pendidikan  pegawai-pegawai  yang  berada di  instansi-instansi  tersebut,  kemampuan setiap  pegawai  untuk  membuat  laporan pada  setiap  akhir  bulan  melalui  aplikasi monitoring dan  evaluasi  yang  diawasi oleh BAPPEDA (diperkuat dengan adanya mekanisme reward      and      punishment ), pembekalan   khusus untuk setiap pegawai
dengan  jabatan  fungsional  umum  (JFU) untuk  memastikan  bahwa  mereka  mampu menjalankan    tugas    sesuai    dengan kapasitas yang ditentukan, dan pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  standar operasional    prosedur  (SOP).    Dengan adanya    SOP,    alur    kerja  mereka  akan menjadi  lebih  jelas  dan  pegawai-pegawai di  SKPD  kelompok  teknis  menjadi  lebih disiplin dengan  cara  mengurangi  potensi terjadinya korupsi waktu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ,
monitoring dan  evaluasi,  pembekalan pegawai  dan standar operasional prosedur (SOP)  merupakan  hal  yang  sangat menentukan  kinerja  pegawai  pelaksana sistem  Jamkesta.  Hal-hal  tersebut  dapat meningkatkan  kredibilitas  pegawai,  yang akhirnya  mampu  menjamin  kepercayaan masyarakat terhadap kinerja SKPD pelaksana Jamkesta untuk golongan penyangga dan bayi baru lahir.
2. Proses
Proses  pelaksanaan  Jamkesta  untuk golongan  penyangga  dan  bayi  baru  lahir melibatkan  Dinas  Sosial  DIY  dan  Dinas Sosial  Kabupaten/Kota,  Dinas  Kesehatan DIY,  dan  Badan  Pelaksana  Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bapel Jamkesos).
Golongan  penyangga  dan  bayi  baru lahir  mampu  mendapatkan  bantuan  ini karena Bapel Jamkesos menerbitkan Surat
Eligibilitas  Peserta  (SEP).  SEP  berfungsi untuk  memberikan  kepastian  kepada rumah sakit atau puskesmas bahhwa biaya perawatan  pasien  akan  dibayarkan  oleh pemerintah  daerah  DIY.  Selain  itu, prosedur  pembiayaan  Jamkesta  dinilai jelas,  sederhana  dan  pasti  karena  setiap SKPD  kelompok  teknis  menjalankan tugasnya  sesuai  dengan  SOP  sehingga masyarakat tidak akan terbebani pembiayaan Jamkesta.
Proses  pembiayaan  Jamkesta  untuk golongan  penyangga  dan  bayi  baru  lahir dapat  dilaksanakan  dengan  adanya  surat eligibilitas peserta (SEP). Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan, setiap SKPD pelaksana memiliki landasan kerja  berupa  standar  operasional  prosedur (SOP).
3. Hasil
Pelaksanaan inovasi sistem
Jamkesta mampu menghasilkan pelayanan publik  yang  tepat  sasaran,  dengan  cara melindungi  hak-hak  masyarakat  yang sebelum ini luput dari perhatian pemerintah  pusat,  seperti  gelandangan, pengemis,  pemulung,  dan  anak  jalanan. Berikut  merupakan  data  yang  diperoleh dari  laporan  pelaksanaan  kegiatan  Bapel Jamkesos tahun 2016:
Dari  bulan  Januari  hingga  bulan Oktober  tahun  2016,  jumlah  SEP  yang dikeluarkan untuk golongan PMKS
(gelandangan,  pengemis,  pemulung  dan anak  jalanan)  berjumlah  5262  lembar surat  atau  21%  dari  jumlah  SEP  yang dikeluarkan  oleh  Bapel  Jamkesos  pada tahun  2016,  yakni  25.577  lembar  SEP. Sementara  itu,  jumlah    SEP    yang dikeluarkan    untuk    bayi    baru  lahir adalah    sebanyak    6163    lembar    surat atau  24%  dari  jumlah  SEP  yang dikeluarkan.  Jika  dilakukan  penjumlahan, presentase  penerima  SEP  untuk  golongan PMKS  tanpa  KTP  dan  bayi  baru  lahir adalah    45%.  Data  tersebut  digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Pelaksanaan   tugas   sesuai   dengan SOP  dapat  memberikan  kepastian  waktu dalam  proses  pengurusan  klaim.    Proses verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi   yang   dilakukan oleh Dinas Sosial,  penerbitan  surat  rekomendasi  dari
Dinkes    DIY,    dan    pengurusan    Surat Eligibilitas  Peserta  (SEP)  di  Bapel Jamkesos  memiliki  batas-batas  waktu tertentu, sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan puas ketika mendapatkan pelayanan di instansi pemerintah.
Kesimpulannya,  sistem  ini  mampu menghasilkan  pelayanan  publik  yang berkualitas,  yang  diukur  dari  kepastian waktu  pelayanan  yang  diberikan.  Selain itu,  sistem  ini  juga  mampu  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  golongan- golongan  yang  sebelum  ini  luput  dari perhatian  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN).
4. Pembiayaan
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta  (Jamkesta)  seratus    persen bersumber    dari  Anggaran    Pendapatan dan    Belanja    Daerah  (APBD)  DIY.  Oleh karena itu, cakupan pembiayaan Jamkesta hanya  terbatas  untuk  masyarakat  yang menetap  di          Daerah  Istimewa Yogyakarta  pada  saat  pengajuan  klaim bantuan  Jamkesta.  Pada  tahun  2016, anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk  pendanaan  Jamkesta  adalah  Rp 67.000.000.000,00.  Dana  itu  digunakan khusus  untuk  biaya  operasional  dan pembiayaan klaim Jamkesta.
Dari dana tersebut, 5%  atau  sekitar Rp.3.350.000.000,00          diperuntukkan
untuk  membiayai  golongan buffer . Buffer adalah istilah yang dipakai untuk golongan Jamkes penyangga, yang meliputi  golongan  PMKS,  miskin  tanpa jaminan, disabilitas miskin tanpa jaminan, kader  tanpa  jaminan,    dan    rawan kesehatan.  Apabila dana buffer tersebut kurang,    maka    Bapel  Jamkesos    akan mempergunakan  dana pembiayaan umum untuk  menutupi  kekurangan  tersebut. Dengan  kata  lain,  dana  pembiayaan bantuan  Jamkesta  sentiasa  mencukupi. Sementara  itu,  proses  pencairan  dana bantuan  Jamkesta  yang  begitu  panjang mampu  menghindari  potensi  terjadinya korupsi anggaran dikalangan SKPD pelaksana karena pegawai tidak memegang  secara  langsung  uang  tersebut dan  Bapel  Jamkesos  diharuskan      untuk membuat    laporan    keuangan setiap tiga bulan  sekali  kepada  kas  Pemda  DIY. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa sistem pembiayaan Jamkesta sudah transparan.
Pembiayaan      Jamkesta      sudah efektif      jika  dilihat  dari  cakupan pembiayaan  dan  efisien  jika  dilihat serapan  dana,    yang  mana  anggaran  dana setiap  tahun  yang  diturunkan  oleh  kas Pemda  DIY  bersumber  dari  masukan Bapel Jamkesos, sehingga kualitas serapan  dana  dapat  ditingkatkan  dari tahun    ke    tahun.    Dengan  demikian, jumlah uang yang perlu  dikembalikan  ke
kas    daerah  setiap  akhir  tahun  dapat  di minimalkan.
5. Lokasi
Cakupan pembiayaan Jamkesta meliputi  empat      Kabupaten      dan      satu kota      di      Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari laporan  pelaksanaan  kegiatan  Jamkesta  di Bapel    Jamkesos    sepanjang    tahun  2016, golongan    penyangga    yang    menerima bantuan  Jamkesta  dengan  jumlah  terbesar berasal dari Bantul dengan 12.434 lembar surat  eligibilitas  peserta  (SEP),  diikuti dengan  Gunung  Kidul  dengan  4.322 lembar SEP, Kulon Progo dengan   3.401 lembar,   Sleman   dengan   3.300 lembar surat,    sementara    jumlah    penerima Jamkesta  terkecil  berasal  dari  Kota Yogyakarta  dengan    jumlah    klaim sebanyak    2.575    lembar  SEP.  Dari  data tersebut,  peneliti  menyatakan  bahwa masih banyak golongan masyarakat (diantaranya    merupakan    PMKS    tanpa identitas  dan    bayi    baru    lahir)    yang luput  dari  perhatian JKN, dan    Jamkesta mampu memberikan solusi dengan membiayai biaya kesehatan mereka.
Pelaksanaan  Jamkesta  tidak  hanya dikelola  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  tingkat  provinsi,  tetapi juga bekerjasama dengan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota  serta  pemerintah  di tingkat  Kecamatan.  Bentuk  kerjasama
tersebut dapat dilihat dari laporan penemuan  PMKS  berupa  gelandangan, pengemis,  pemulung,  dan  anak  jalanan kepada  Dinas  Sosial  provinsi  atau  Dinas Sosial  Kabupaten/Kota.  Laporan  yang dilakukan ke  Dinas Sosial kabupaten/kota akan  ditangani  secara  langsung  Tenaga Kerja  Sosial  Kecamatan  (TKSK).  Selain kerjasama  dari  segi  pelaporan,  kerjasama juga  terlihat  dari  segi  pembagian  porsi peneriman bantuan Jamkesta.  Masyarakat yang    tidak  ter cover oleh  kebijakan    JKN akan  dibantu    oleh  Jaminan  Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Namun masih ada golongan  masyarakat  tertentu  (seperti PMKS tanpa KTP) yang tidak mendapatkan  bantuan  dari  JKN  maupun Jamkesda. Oleh itu, pemerintah Kabupaten/Kota  akan  merekomendasikan kepada  Bapel  Jamkesos,  dan  kemudian akan  diverifikasi  oleh        Dinsos        untuk mendapatkan        bantuan  pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
Peneliti menyimpulkan bahwa Jamkesta mampu membiayai biaya kesehatan  untuk  golongan-golongan  yang luput  dari  perhatian  Jaminan  Kesehatan Nasional  selama  dia  menetap  di  DIY. Selain  itu,  adanya  kerjasama  yang  kuat antar      kelompok      teknis      menunjukkan bahwa mereka sangat berkomitmen dalam meaksanakan  visi  dari  sistem  Jamkesta
dan  berusaha  memenuhi  amanat  dari Gubernur DIY.

## 6. Sosialisasi
Sosialisasi    kebijakan    terbaru Jamkesta berupa Pergub Nomer 63 Tahun 2016  Tentang  Jaminan    Kesehatan Semesta    dilakukan    kepada  tiga  SKPD pelaksana  kebijakan  ini,  yakni  Bapel Jamkesos,  Dinas  Kesehatan  DIY  maupun Kabupaten/Kota,  dan  Dinas  Sosial  DIY dan Kabupaten/Kota. Selain itu, sosialisasi juga  dilakukan  dengan  pihak  eksternal berupa  perwakilan  dari  Rumah  Sakit, Pemberi  pelayanan  kesehatan  (PPK),  dan mitra  yang  bekerjasama  dengan  Bapel Jamkesos  seperti  Puskesmas  dan  BPJS. Proses   sosialisasi   kebijakan   difasilitasi oleh Bapel Jamkesos dengan menggunakan biaya operasional.
Sosialisasi  dilakukan  melalui  media seperti  radio,    koran,    serta    televisi,    dan melalui pertemuan-pertemuan di kabupaten/kota  yang  biasanya  melibatkan pemerintah di tingkat Kecamatan. Sosialisasi   melalui   media   sosial seperti facebook dan twitter belum  dilaksanakan, akan    tetapi    Bapel    Jamkesos    memiliki rencana  untuk  membuat  web  resmi  Bapel Jamkesos  dan facebook pada  masa mendatang.  Selain  sosialisasi  tentang Pergub  Jamkesta,    Bapel    Jamkesos    juga melakukan  sosialisasi  terkait  hak  dan kewajiban anggota. Sementara itu,
berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  di lapangan,  sosialisasi  kepada  masyarakat umum    mendapatkan    repon    positif.  Hal ini  terlihat  dari  banyaknya  jumlah penuntut bantuan  yang menghadiri kantor Bapel Jamkesos setiap harinya.
Respon  positif  dari  masyarakat, dilihat dari jumlah  SEP  yang dikeluarkan oleh    Bapel  Jamkesos  (seperti  yang dijelaskan  oleh  peneliti  dalam  unsur lokasi)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  SKPD  pelaksana sudah  mencukupi.  Selain  itu,  masyarakat memanfaatkan  kebijakan  dari  pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya.
7. Respon  terhadap  Saran  Perbaikan Inovasi
Jika  terdapat  keluhan  atau  saran terkait  kebijakan  Jamkesta,  masyarakat dapat  menyampaikannya    melalui    email, telfon,    faks,  atau  datang  secara  langsung ke  kantor  tim  teknis,  yakni  Dinas  Sosial, Dinas  Kesehatan,  atau  Badan  Pelaksana Jaminan  Kesejahteraan  Sosial.  Masalah tersebut  akan  ditampung  dan  dilaporkan ke Biro Administrasi, yang kemudian biro tersebut akan memfasilitasi forum koordinasi untuk memecahkan permasalahan. Forum koordinasi dilaksanakan  di  Kompleks  Kepatihan, yang  mana  anggotanya  ditunjuk  secara langsung oleh Gubernur DIY.
Anggota  dari  forum  tersebut  adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah    (DPPKA)    yang berperan    sebagai  pengurus  kas  daerah, Biro  Hukum  yang  berperan  sebagai regulator  kebijakan,  Badan  Pembangunan dan  Perencanaan  Daerah  (BAPPEDA), Biro  Organisasi  yang  memegang  kendali dalam urusan
kelembagaan, Badan Kerjasama dan Permodalan,  dan    tim    teknis    (Dinas Sosial,    Dinas    Kesehatan,  dan  Badan Pelaksana  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial). SKPD-SKPD  pelaksana  Jamkesta  sangat tanggap  dalam  menangani  aspirasi  dan keluhan  dari  masyarakat.  Selain  itu, sarana  dan  prasarana  penyalur  aspirasi dinilai  sudah  lengkap  walaupun  media berupa web resmi dan sosial media belum ada.
Sarana   penyampaian   saran   atau keluhan sudah  lengkap,  namun  alangkah baiknya    jika  setiap  instansi  dilengkapi dengan web resmi  dan  sosial      media untuk    memberikan   kemudahan kepada masyarakat   dan   menarik   minat   lebih banyak      golongan      muda      agar melibatkan diri dalam proses penyampaian pendapat.
Unsur  Eksternal  Inovasi  Pelayanan Publik
1. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  tentang  sistem  Jamkesta sudah  dua  kali  mengalami  proses  revisi sejak  dikeluarkannya  Pergub    Nomor    1 Tahun    2014  tentang      Sistem      Jaminan Kesehatan      Semesta.  Pada  24  September 2014,    Pergub    Nomer    73  tahun      2014 tentang   perubahan   atas   Pergub Nomor 1  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Jaminan Kesehatan Semesta mulai diimplementasikan. Dua tahun  kemudian, yakni   pada  29  Agustus 2016, Peraturan Gubernur  Nomor  63  Tahun  2016  tentang Sistem      Jaminan      Kesehatan      Semesta secara resmi dikeluarkan dan Pergub yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kebijakan  ini  mengalami  revisi  terus menerus  karena    adanya    aspirasi,    baik dari    SKPD  pelaksana,      Monev      ke lapangan,   amanah   UU Sistem Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN),  maupun  dari masyarakat.
Proses  revisi  kebijakan  dilakukan melalui  rapat  koordinasi  antar  aktor pelaksana  Jamkesta.  Untuk  memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat berjalan  lancar  dan  baik,  maka  di  setiap SKPD  pelaksana,  yakni  Dinas  Sosial, Dinas  Kesehatan,  dan  Badan  Pelaksana Jaminan  Kesejahteraan  Sosial  disediakan standar  operasional  Prosedur  (SOP),  yang
mana  setiap  pegawai  wajib  mematuhi SOP tersebut selama menjalankan tugasnya.  Sementara  itu, monitoring kebijakan  dilakukan  melalui  beberapa cara,  yakni monitoring langsung  ke lapangan  yang  umumnya  diketuai  oleh salah  satu  anggota  dari  BAPPEDA,  dan rapat koordinasi dengan SKPD terkait.
Landasan  hukum  yang  kuat  dapat menjamin  akurasi  produk  pelayanan publik,  artinya,    revisi  kebijakan    sistem Jamkesta  yang  dilakukan dengan  tujuan untuk    memastikan    bahwa  kebijakan senantiasa sesuai dengan keperluan masyarakat  dari  waktu  ke  waktu.  Selain itu,  landasan  hukum  dapat  memberikan rasa  aman  kepada  penerima  layanan publik.

## 2. Budaya
Secara  garis  besar,  masyarakat sebagai  penerima  layanan  dari  sistem Jamkesta  sudah  menjalankan  perannya dengan  baik,  dengan  cara  memberi kerjasama  dalam  proses  laporan  temuan golongan    PMKS    kepada    Dinas    Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota.  Hal  ini mengindikasikan bahwa  masyarakat  sekitar  memiliki  rasa belas  kasihan  dan  solidaritas  yang  tinggi terhadap   orang   lain,   walaupun   orang tersebut  adalah  orang  asing  dan  sering dipandang  sebagai  sumber  masalah  sosial di kalangan masyarakat.
Akan tetapi, masih terdapat golongan  masyarakat    yang    masih belum    memiliki  kepedulian  untuk mengurus syarat-syarat administrasi dengan   segera.   Terkadang,   ada antara wali    pasien    yang    sudah    dikabari bahwa surat sudah selesai melalui telefon, tetapi mereka beralasan untuk mengambilnya  pada  keesokan hari karna ada keperluan  mendadak sehingga proses pengurusan akan menjadi lebih lama.
Tujuan akhir dari sebuah kebijakan  adalah  untuk  melihat  sejauh mana tingkat kepuasan penerima layanan, yang dalam konteks ini adalah masyarakat  awam.  Untuk  mengukur kepuasan  secara  umum,  pihak  Bapel Jamkesos melakukan survei ringkas  yang terdiri  dari  beberapa  soalan.  Survei  yang dilakukan bersifat mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga.
Dari    survei    yang    dilakukan pada    tahun  2016,  diketahui  bahwa kebanyakan  masyarakat  sudah  puas dengan  pelayanan  yang  diberikan  karena timbal  balik  dari  survei  tersebut  rata-rata menunjukkan  reaksi  yang  positif,  kotak saran  sentiasa    kosong,    tidak    ada keluhan    dari  masyarakat  sewaktu  di loket,  dan  juga  tidak  ada  keluhan  dari grup whatsapp dan email Bapel Jamkesos.
3. Pemanfaatan Teknologi
Bapel   Jamkesos   belum   memiliki web  resmi  ataupun  akun  media  sosial seperti facebook maupun Twitter untuk mendukung aksesibilitas data dan penyampaian    aspirasi    dari    masyarakat. Berbeda  halnya  dengan  dua  SKPD pelaksana lainnya. Dinas Kesehatan memiliki web resmi berupa Dinkes.jogjaprov.go.id,  sementara  Dinas Sosial  juga  memiliki  web  resmi  berupa Dinsos.jogjaprov.go.id.   Pada   saat   ini, Bapel Jamkesos  sudah  memiliki  rencana untuk membuat web resmi Bapel Jamkesos  dan  juga Facebook resmi instansi  tersebut,  namun  rencana  tersebut belum  dapat  direalisasikan  sehingga hujung tahun 2016.
Teknologi informasi merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat modern.  Oleh  itu,  alangkah  baiknya apabila Bapel  Jamkesos mampu membuat web resmi  dan  sosial  media  sesegera mungkin agar masyarakat dapat memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk mengakses pelayanan publik.
4. Lingkungan Sosial
Secara    fisik,    akses    ke    Dinas Sosial    DIY,  Dinas  Kesehatan  DIY, maupun  Bapel  Jamkesos  DIY  terbilang mudah dijangkau karena lokasi ketiga-tiga kantor  SKPD  ini  berada  berdekatan dengan  pusat  keramaian  walaupun  jarak
lokasi  antara  satu  kantor  dan  kantor lainnya terbilang jauh.
Lingkungan  eksternal  yang  bersifat non-fisik  dari  sistem  ini  adalah  rumah sakit  dan  puskesmas-  puskesmas      yang ada    di    sekitar    DIY.    Jangka  waktu pencairan  dana  pembiayaan  kesehatan kepada  pasien  tertentu  tergantung  kepada kecepatan  pemberi  layanan  kesehatan dalam mengembalikan SEP beserta coding diagnosa  penyakit.  Jika  pengajuannya cepat,  maka jangka  waktu pencairan dana menjadi cepat, dan begitu pula sebaliknya. Untuk menghindari keterlambatan pengajuan  klaim,  maka  Bapel  Jamkesos berinisiatif untuk melakukan sistem jemput  bola  ke  puskesmas-puskesmas  di daerah  Gunung      Kidul      dan      Kulon Progo.      Sedangkan  untuk  wilayah Bantul,    Sleman    dan    Kota  Jogja,  pihak puskesmas   sendiri   yang   mengirimkan klaim ke Bapel Jamkesos.
Lingkungan sosial, baik yang bersifat  fisik  maupun  non-fisik  sudah mendukung pelaksanaan sistem  Jamkesta bagi  golongan  penyangga  dan bayi baru lahir.  Diharapkan  bahwa  lingkungan sosial mampu mengoptimalkan pelaksanaan  sistem  Jamkesta  melalui peningkatan  angka  kesejahteraan  yang diukur dari taraf kesehatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap  pelaksanaan  inovasi  sistem Jaminan  Kesehatan  Semesta  (Jamkesta) untuk  golongan  penyangga dan bayi baru lahir, peneliti menyimpulkan:
1. Unsur   SDM,   proses,   pembiayaan, lokasi, respon terhadap saran perbaikan  inovasi,  hukum,  dan  sosial sudah mendukung pelaksanaan inovasi  Jaminan  Kesehatan  Semesta terhadap  golongan  penyangga  dan bayi  baru  lahir.  Namun,  masih terdapat  beberapa  kekurangan  yang perlu diperbaiki jika dilihat dari unsur sosialisasi,  budaya  dan  teknologi. Oleh      karena  itu,  Bapel  Jamkesos sebagai  penggerak  utama  dalam sistem  Jamkesta  harus  berusaha  lebih giat  agar  pelaksanaan  sistem  ini menjadi optimal pada masa yang akan datang.
2. Unsur    hasil    menunjukkan    bahwa sebanyak  45%      dari      total      jumlah surat    eligibilitas peserta (SEP)  yang dikeluarkan  oleh  Bapel  Jamkesos adalah  untuk  golongan  penyangga tanpa  KTP  dan  bayi  baru  lahir.  Hal tersebut  mengindikasikan      bahwa Jamkesta      benar-  benar            mampu meningkatkan            kualitas  pelayanan kesehatan   golongan   penyangga dan
bayi  baru  lahir  karena  visi  utama sistem  Jamkestadan  amanah  dari Gubernur DIY sudah tercapai.
Guna memperbaiki pelaksanaan inovasi  Jaminan  Kesehatan  Semesta  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  peneliti memberikan beberapa saran, antaranya:
1. Bapel            Jamkesos            perlu menyegerakan  pembuatan web resmi      dan      media      sosial,  seperti facebook dan twitter agar  proses sosialisasi dan sarana penerima aspirasi serta keluhan dapat diperbaiki.  Selain itu, sosialisasi juga perlu  dilakukan  dengan  cara  lebih banyak  mendekati  masyarakat  secara langsung  untuk  mengubah  cara  fikir mereka terhadap  prosedur  pelayanan sistem Jamkesta.
2. Perlu  dibuat  satu  aplikasi  khusus untuk  membantu  pengajuan  klaim daru  rumah  sakit  atau  puskesmas kepada  Bapel  Jamkesos,  sehingga pegawai      Bapel      Jamkesos      tidak perlu lagi melaksanakan sistem jemput  bola,  dan    pegawai-pegawai yang    ada    di    rumah  sakit  atau puskesmas  tidak  perlu  menghantar langsung  klaim  ke  kantor  Bapel Jamkesos.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Sosial DIY. Laporan Hasil
Pemutakhiran Data            PMKS
dan            PSKS            Tahun
2014. Yogyakarta
Kementerian  Kesehatan  RI.  2015. Profil Kesehatan    Indonesia    Tahun 2014 . Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta
Muhammad    Imanuddin.  2015.    Inovasi Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Disertasi,  tidak  dipublikasikan.
Universitas Diponegono
Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor        63        Tahun 2016         Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomer  52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan  Kesehatan            Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.