POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022), 145-163

## Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang

## Yuan Febriyanti Alina
Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia yuan.febriyanti.alina-2019@fisip.unair.ac.id

## Abstract
Regional  Head  Elections  in  Indonesia  still  face  major  problems  related  to  the  phenomenon  of  money  politics  so  that  its existence is difficult to stop so that it has been cultivated in the community. This study examines  efforts to prevent the practice  of  money  politics  through  strengthening  political  education  in  the  form  of  the  Anti-Money  Politics  Village Movement.  Through  such  efforts,  it  is  hoped  that  it  will  be  able  to  become  a  solution  in  alleviating  the  rampant phenomenon of money politics. The purpose of this paper is to find out how the Anti-Money Politics Village has become a means  of  political  education  in  the  face  of  money  politics.  This  research  uses  qualitative  methods  with  a  descriptive approach.  The  method  was  chosen  to  explain  in  more  depth  the  phenomenon  under  study.  The  research  location  is  in Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul Regency. Data collection was carried out through in-depth interview techniques with the actors and the community involved as many as four people. In addition, data in the form of literature studies and documentation become secondary data that also complements and plays a role in checking the data that has been  obtained  through  previous  techniques.  The  results  of  the  study  found  that,  The  APU  Village  Movement  as  a  new breakthrough in preventing the rapid phenomenon of money politics through the provision of cultural political education to the people in Nglanggeran Village. Through this political education, it makes a society's political awareness increase so that  it  is  able  to  become  an  agent  who  firmly  rejects,  resists,  and  reports  on  all  practices  of  money  politics.  Political education carried out by Bawaslu in order to grow and increase the political awareness of the community itself encourages and motivates the community to become smart and desicive voters, encourages political parties, presidential and regional elections to contest in a clean and healthy manner, as well as to be creative and innovative in campaigning. Of course, this political education is rooted in the spirit of the APU Village Movement, which is to undermine every village in order to participate  in  monitoring,  refusing,  resisting  and  reporting  malpractices  such  as  politics  in  every  electoral  democracy party.
Keywords: mo ney po litic; po litica l educa tio n; regio na l lea der electio ns; desa  a nti po litik  ua ng
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How to Cite : Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti  Politik  Uang .  POLITICOS:  Jurnal  Politik   d an  Pemerintahan,  2  (2):  145-163.  Doi: https://doi.org/10.22225/ politicos.2.2.2022.145-163

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang

## I.  PENDAHULUAN
Politik  uang  menjadi  problematika panjang dalam setiap pemilihan di Indonesia,  tidak  terkecuali  dalam  Pilkada. Melalui  fenomena  gerakan  sosial-politik yang  berfokus  pada  isu  politik  uang tersebut, dapat diamati bahwa terdapat pola yang  identik  atas  munculnya  berbagai gerakan  anti  politik  uang  di  beberapa wilayah  di  Indonesia,  yang  dipicu  atas patologi  kronis  demokrasi  yaitu  politik uang. Isu politik uang yang termasuk dalam isu  kontemporer  gerakan  sosial  baru merupakai salah satu klaster yang mengakar  kuat  di  masyarakat.  Oleh  karena itu,  diperlukan  sebuah  gerakan  sosial- politik yang dapat mengakomodir kepentingan  masyarakat  menjadi  sebuah
urgensi  pada  hari  ini.  Dalam  mencapai tujuan  dari  gerakan  sosial  berkelanjutan, diperlukan  sebuah  strategi  pengelolaan yang  dapat  diimplementasikan  secara kontinu,  termasuk  dalam  gerakan  tolak politik  uang.  Gerakan  tersebut  perlu dilembagakan  sebagai  bentuk  komitmen dari aktor gerakan sosial untuk mewujudkan  tujuan  penolakan  terhadap praktik  politik  uang  secara  berkelanjutan. Disamping  dilembagakan,  penting  bagi sebuah  gerakan  tolak  politik  uang  untuk mendapatkan  sebuah  legalitas  hukum, sehingga gerakan tersebut memiliki pijakan yang sah dalam setiap aktivitasnya.
Dari sekian banyak  kemunculan gerakan  sosial  kontemporer  di  dunia, Gerakan  Desa  Anti  Politik  uang  sebagai
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Abstrak
Pilkada  di  Indonesia  masih  menghadapi  permasalahan  besar  terkait  fenomena  politik  uang  sehingga keberadaannya  sulit  dihentikan  sehingga  telah  dibudayakan  di  masyarakat.  Kajian  ini  mengkaji  upaya pencegahan  praktik  politik  uang  melalui  penguatan  pendidikan  politik  berupa  Gerakan  Desa  Anti  Politik Uang.  Melalui  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  mampu  menjadi  solusi  dalam  mengentaskan  fenomena politik uang yang merajalela. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa Anti Politik Uang menjadi sarana pendidikan politik dalam menghadapi politik uang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode  tersebut  dipilih  untuk  menjelaskan  secara  lebih  mendalam fenomena  yang  diteliti.  Lokasi  penelitian  berada  di  Desa  Nglanggeran,  Kecamatan  Patuk,  Kabupaten Gunungkidul.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  wawancara  mendalam  dengan  aktor  dan masyarakat yang terlibat sebanyak empat orang. Selain itu, data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi menjadi  data  sekunder  yang  juga  melengkapi  dan  berperan  dalam  pengecekan  data  yang  telah  diperoleh melalui teknik-teknik sebelumnya. Hasil penelitian menemukan bahwa, Gerakan Desa APU sebagai terobosan baru dalam mencegah pesatnya fenomena politik uang melalui pemberian pendidikan politik budaya kepada masyarakat  di  Desa  Nglanggeran.  Melalui  pendidikan  politik  ini  membuat  kesadaran  politik  masyarakat meningkat  sehingga  mampu  menjadi  agen  yang  dengan  tegas  menolak,  menolak,  dan  melaporkan  segala praktik politik uang. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat sendiri berupa mendorong dan memotivasi masyarakat supaya menjadi pemilih cerdas  dan  tegas,  mendorong  parpol,  pilpres,  dan  pilkada  untuk  berkontestasi  secara  bersih  dan  sehat,  serta kreatif  juga  inovatif  dalam  penyelenggaraan  kampanye.  Tentunya,  pendidikan  politik  tersebut  berakar  dari dari  semangat  Gerakan  Desa  APU  yakni  merongrong  setiap  desa  supaya  turut  serta  mengawasi,  menolak, melawan dan melaporkan malpraktik seperti politik uang dalam setiap pesta demokrasi electoral.
Kata kunci: politik uang; pendidikan politik; pemilihan kepala daerah; desa anti politik uang

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
gerakan  sosial  yang  bermoral  memiliki fokus  dalam  upaya  menangani  praktik politik uang sebagai bentuk dari reaktualisasi
pendidikan politik.
Kemunculan  gerakan  tolak  politik  uang merupakan respon atas masif dan tingginya angka  praktek  politik  uang  di  Kabupaten Gunungkidul. Politik uang adalah hal yang seringkali  terjadi  dan  ditemukan  hampir setiap  proses  pemilihan,  baik  pemilu ataupun pilkada. Keberadaannya yang terus merebak  luas  memicu  segenap  dampak buruk bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Hal demikian bukan tanpa alasan mengingat  praktik  politik  uang  sendiri dijalankan  dengan  maksud  untuk  membeli suara sebagai salah satu instrumen kesuksesan  dan  kemenangan  calon  wakil rakyat.
Secara  umum,  praktik  politik  uang dilakukan  oleh  para  kader,  simpatisan partai  ataupun  calon  pemimpin  dengan kepemilikan dana yang besar. Pihak dengan kepemilikan  dana  besar  tersebut  biasanya dimanfaatkan  untuk  mendapatkan  suara dari  rakyat,  tentunya  semakin  besar gelontoran dana maka peluang memperoleh suara  tinggi  dapat  tercapai.  Hal  demikian turut  dipertegas  oleh  ( Pollock,  1920 )  yang menyatakan  bahwasannya  politik  uang menjadi  bagian  dari  suap  dan  suatu kejahatan  berat  dalam  penyelenggaraan demokrasi  dan  pemerintahan  dimana keberadaannya  yang  subur  berdampak pada  kemunduran  atau  tidak  majunya suatu  negara  bahkan  hingga  kiamat sekalipun.  Politik  adalah  seni  meraih  suara dalam  kontestasi  kekuasaan  sementara uang  dalam  politik  sebagai  objek  untuk
mengakses  kemenangan  tersebut.  Politik uang sejatinya mendorong dan mempengaruhi  orang  lain  dengan  imbalan tertentu, artinya terjadi jual beli suara dalam proses politik demokrasi.
Bahasan  serupa  juga  diungkapkan oleh  ( Aspinall  &  Mada,  2015 )  dalam  buku yang  berjudul Po litik   Uang  d i  Ind o nesia: Patronase  dan  Klientelisme  pada  Pemilu Legislatif  Tahun  2014 yang  menyoroti  dan mengungkapkan  bahwa  klietelisme  politik tercipta ketika pemilih, penggiat kampanye, dan  pihak  serupa  lainnya  menyediakan dorongan  elektoral  bagi  politisi  dengan imbalan  (bantuan  material  dan  non- material)  ( Aspinall  &  Mada,  2015 ).  Esensi politik yang demikian adalah quid pro quo, artinya  sesuatu  untuk  sesuatu  atau  sering diperlihatkan  sebagai  pertukaran  yang kontigen. Manusia sejatinya secara berkelanjutan terlibat dalam memilih diantara  tindakan  alternatif  yang  selalu memperhitungkan untung dan rugi. Sebagai  aktor  sosial  maka  masyarakat mampu  mempertimbangkan  kedua  hal tersebut  dalam  praktek  politik  uang.  Pada gilirannya, pertimbangan tersebut menentukan  preferensi  pilihan  kepada calon,  semakin  besar  keuntungan  yang didapatkan  maka  semakin  tinggi  peluang mengulangi  aktivitas  tersebut.  Sebaliknya, semakin  tinggi  kerugian  yang  didapatkan maka  semakin  minim  peluang  mengulangi aktivitas tersebut.
Berkenaan dengan hal tersebut, politik uang  menimbulkan  dampak  buruk  bagi proses  pemilihan  yaitu  anggaran  daerah yang berpeluang digunakan untuk
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
kepentingan  pemodal  karena  merasa  telah mendanai  pemenang,  pemimpin  yang terpilih  belum  tentu  profesional,  terampil dan berkompeten dalam memajukan pembangunan  daerah,  peluang  besar  bagi pemimpin  untuk  korupsi  dana  anggaran dimana  tentunya  terdapat  pemberlakuan sanksi  bagi  pelaku  dan  penerima.  Politik uang  tentunya  telah  bertentangan  dalam hukum, beberapa peraturan yang menggarisbawahi  larangan  praktik  politik uang  sendiri  tertera  dalam  UU  Nomor  10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana yang  termaktub  dalam  pasal  187a  ayat  1 dan  2  UU  Nomor  10  Tahun  2016  bahwa terdapat  larangan  praktik  politik  yang  baik pelaku  (anggota  kepartaian,  tim  kampanye dan  relawan)  kepada  penerima,  mulai  dari uang  ataupun  barang  selama  proses perpolitikan  berlangsung.    Hal  ini  juga diperkuat  dengan  ketetapan  sanksi,  baik berupa  denda  ataupun  kurangan  penjara bagi  setiap  pelanggar.  Peraturan  tersebut secara  lebih  lanjut  turut  menjelaskan adanya larangan dan pelanggaran administratif  maupun  larangan  pidana  di pilihan kepada daerah (pilkada).
Persoalan  politik  uang  merupakan problem  klasik  demokrasi  elektoral  atau rawannya potensi terjadi electo ral malpractice di  Indonesia.  Melihat  daripada  itu, berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh Bawaslu,  intensitas  praktik  politik  uang dalam Pilkada Serentak tahun 2020
mengindikasikan  sebanyak  262  kasus  serta indeks  kerawanan  pemilu  pada  177  daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia  memiliki predikat  rentan  terhadap  aksi  politik  uang
( Ridwananta, 2021 ). Abadinya siklus politik uang setidaknya disebabkan oleh timpangnya sisi perekonomian dan rendahnya  kualitas  pendidikan  politik masyarakat sehingga dua kelemahan tersebut  dimanfaatkan  calon  kandidat untuk  merayu  dan  mempengaruhi  pilihan masyarakat  sehingga  praktik  tersebut membudaya dan lestari.
Dengan adanya fenomena politik uang tersebut  maka  gerakan  tolak  politik  uang diposisikan  sebagai  salah  satu  determinan atas berlangsungnya proses pemilihan yang dalam  konteks  ini  adalah  pemilihan  kepala daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini berusaha  untuk  mengidentifikasi  gerakan sosial  tolak  politik  uang  yang  berada  di wilayah  tenggara  Kabupaten  Gunungkidul, yang  diakomodir  oleh  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  bersama  Kepala  Desa Nglanggeran. Meskipun demikian, munculnya  gerakan  sosial  tersebut  tidak bisa  dilepaskan  dari  tingginya  kesadaran dan  partisipasi  dari  masyarakat  Desa Nglanggeran untuk menolak, melawan, dan membasmi praktik politik uang di wilayahnya.  Entitas  Tim  Desa  APU  adalah bentuk dari gerakan sosial yang mengakomodir  isu  kontemporer  mengenai politik  uang.  Konsep  gerakan  tersebut dibingkai oleh Bawaslu dan diejawantahkan oleh masyarakat melalui tindakan, baik pra ataupun pasca pemilihan kepala daerah.
Sejarah  politik  uang  yang  terjadi  di Kabupaten  Gunungkidul,  khususnya  di Desa  Nglanggeran,  merupakan  peristiwa yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  gerakan sosial  tolak  politik  uang.  Hal  tersebut
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
dibuktikan  dengan  adanya  kesadaran masyarakat  Desa  Nglanggeran  yang  minim akan  fenomena  politik  uang  yang  terjadi, namun  seiring  waktu  terbentuklah  sebuah gerakan tolak politik uang yang terinstitusionalisasi.  Embrio  gerakan  sosial tolak  politik  uang  tersebut  bermula  dari rusaknya  iklim  demokrasi  yang  bersih terutama dalam mekanisme penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah (Pilkada)  di  Kabupaten  Gunungkidul. Praktek politik uang di Kabupaten Gunungkidul  sendiri  begitu  tinggi  bahkan dinobatkan  sebagai  peringkat  pertama Kabupaten  dengan  intensitas  politik  uang yang  paling  marak  terjadi  oleh  Bawaslu. Pasca  gelombang  reformasi  1998,  fenomena politik  uang  terus  menerus  memakan tempat dalam sistem perpolitikan Indonesia.  Kebiasaan  dan  sikap  wajar  dari masyarakat  terhadap  politik  yang  di  masa lalu setidaknya menjadi penyebab mengakar dan membudayanya praktek ini.
Dampaknya,  kebebasan  menentukan pilihan atas dasar nurani terbuka tidak lagi menjadi  sebuah  prioritas.  Sehingga  muncul paradigma  baru  di  tengah  masyarakat bahwa  penguasa  adalah  mereka  yang  ber- uang. Tentu saja, hal demikian mempengaruhi  strukturisasi  pemerintahan sebab pemimpin sebagai pengemban amanat  rakyat  semestinya  adalah  yang berkemampuan mewakilkan aspirasi masyarakat. Titik balik dari kondisi luasnya politik  uang  di  Desa  Nglanggeran  sendiri terjadi  dari  keresahan  dan  kejengahan masyarakat  akibat  pembangunan  daerah yang  dirasa  tidak  sesuai  dengan  ekspektasi awal.  Harapan  yang  telah  terbangun
dengan apik harus terbantahkan begitu saja ketika  realitas  yang  terjadi  tidak  sesuai dengan  janji-janji  sebelumnya.  Adanya keresahan  masyarakat  akan  kondisi  daerah yang  masih  belum  maju  ditambah  belum adanya pengelolaan kekayaan sumber daya alam  yang  baik  sehingga  menjadikan wilayah  ini  menjadi  tandus,  kering  dan gersang. Kurangnya kompetensi dari kepala desa sebelumnya menjadikan Desa Nglanggeran jauh dari kondisi kesejahteraan masyarakat yang layak.
Pada  awalnya,  peran  masyarakat setempat dalam merespon fenomena politik uang  dapat  dikatakan  kurang  maksimal karena  kurangnya  penanaman  pendidikan politik  dan  dorongan  dari  berbagai  pihak. Pada  awalnya  masyarakat  setempat  hanya melakukan tindakan ‘ nomer piro wani piro ’ sehingga proses politik uang terus melekat. Di  tahun-tahun  berikutnya,  gerakan  tolak politik uang akhirnya muncul dan digalakkan,  utamanya  dengan  memicu kesadaran  kolektif  dari  masyarakat  desa untuk  turut  serta  berpatisipasi.  Seiring berjalannya  waktu,  masyarakat  mulai menanamkan kesadaran dalam diri dimana akhirnya  bertransformasi  menjadi  sebuah gerakan  yang  mengakomodir  potensi  dan kebutuhan  masyarakat  Desa  Nglanggeran yang disokong dan didorong oleh Bawaslu. Sejatinya,  tidak  terlalu  sulit  untuk  memacu semangat dan partisipasi masyarakat dalam gerakan  tersebut,  sehingga  gerakan  Desa Anti Politik Uang dapat terlaksana sebagaimana  mestinya.  Bahkan  gerakan tersebut  akan  terus  diupayakan  dan didorong  keberlanjutannya  dalam  proses- proses perpolitikan berikutnya.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di bagian  awal,  penelitian  ini  secara  lebih lanjut  akan  membahas  mengenai  gerakan anti politik uang yang mengangkat konteks Gerakan  Desa  Anti  Politik  Uang  (APU). Penelitian  politik  uang  menarik  untuk dilakukan, karena peneliti ingin mengungkapkan  modus  politik  uang, misalnya pembagian sembako, pemanfaatan acara  sosial  budaya  dan  agama.  Dengan adanya  fenomena  gerakan  sosial  yang menolak  bertempatnya  ruang  politik  uang serupa di wilayah lainnya, peneliti memutuskan  untuk  mendalami  fenomena tersebut  di  Desa  Nglanggeran  sebagai  desa yang  independen  mendeklarasikan  diri sekaligus  sebagai p ilo t  project Desa  Anti Politik  Uang  di  Kabupaten  Gunungkidul. Desa Nglanggeran sebagai wilayah tenggara di Kabupaten Gunungkidul memiliki beragam potensi sumber daya luar biasa.  Bahkan,  Desa  Nglanggeran  didapuk sebagai Desa Wisata Terbaik di Tahun 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO),  mengalahkan  desa  terkenal  di berbagai belahan dunia ( UNWTO, 2021 ).
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang telah dipaparkan tersebut, peneliti berasumsi  bahwa  terdapat  intervensi  dari pihak  lain,  yang  peneliti  asumsikan  adalah pemerintah dan lo cal stro ngman (elite lokal) dalam  memberikan  pendidikan  politik kepada  masyarakat  dimana  menjadikan gerakan  sosial  tersebut  terinstitusionalisasi dengan  baik  dan  mencapai  tujuan  akhir yaitu  merdeka  dari  segala  jenis  praktek politik uang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini berupaya untuk menganalisis  terkait  strategi  penanaman
pendidikan  politik  melalui  gagasan  Desa Anti  Politik  Uang,  perkembangan  gerakan sosial tolak politik uang, tata kelola dan aksi yang  dilakukan  Gerakan  Desa  Anti  Politik Uang, serta responsifnya masyarakat Nglanggeran  atas  pembentukan  Desa  Anti Politik Uang.
Money  politik  sudah  bukan  rahasia umum  lagi  di  masyarakat  mengingat sebagian  besar  masyarakat  justru  tergiur dan  bersedia  menerima  imbalan  (uang, barang  dan  bantuan  lainnya)  dari  calon pemimpin/partai politik. Terdapat beberapa alasan  praktik  kotor  tersebut  masih  saja terjadi,  seperti  dikarenakan  minimnya pengetahuan  pendidikan  politik  pada peserta  pemilu  atau  masyarakat  yang memiliki hak pilih serta minimnya sosialisasi  praktik  politik  yang  benar sehingga  menjadikan  pragmatisnya  pola pikir  masyarakat.  Menurut  Hasunacha  N dalam  buku  ( Hudri,  2020 ),  terdapat  faktor yang  mempengaruhi  terjadi  praktik  politik uang, seperti kemiskinan, minimnya wawasan masyarakat terhadap politik uang, dan  budaya.  Secara  lebih  jelasnya,  pada faktor  yang  pertama  yaitu  kemiskinan sebagai problem krusial dan terus terjadi di Indonesia. Melalui kemiskinan dimanfaatkan  oleh  para  politisi  untuk melakukan politik uang mengingat masyarakat  yang  berada  dalam  lingkar kemiskinan  tentu  memerlukan  biaya  untuk mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dimana akhirnya  menjadikan  mereka  terjerumus dalam aliran politik uang.
Selanjutnya  dalam  faktor  kedua  yakni minimnya  wawasan  masyarakat  akan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
politik  uang  menjadi  salah  satu  alasan mengapa  praktik  politik  uang  masih  terus terjadi.  Ketidaktahuan  dalam  pendidikan politik  uang  menjadikan  masyarakat  tidak tahu menahu tentang partai atau caleg yang mencalonkan  sehingga  menjadikan  politik uang  dengan  mudahnya  masuk  pada masyarakat yang tabu akan dunia perpolitikan. Selanjutnya dalam faktor yang ketiga  yaitu  mengenai  kebudayaan,  seperti yang  diketahui  uang  atau  segala  wujud politik  uang,  baik  barang  dari  peserta pemilu  dianggap  sebagai  rezeki  bagi masyarakat yang tidak bisa ditolak mentah- mentah.  Keadaan  demikian  sudah  menjadi budaya yang melekat didalam diri masyarakat  dimana  ketika  sudah  diberikan rezeki  maka  sudah  semestinya  harus memilih  dan  mendukungnya,  baik  dengan menjadi  tim  sukses  atau  turut  serta menyukseskan  politik  uang  sebagai  bentuk ucapan terimakasih (balas budi).
Semakin modern dan pesatnya perubahan  yang  terjadi  dalam  dinamika kehidupan  manusia  turut  menyumbang kontribusi besar dalam berubahnya konfigurasi  gerakan  sosial.  Bilamana  dalam konfigurasi  klasiknya,  maka  gerakan  sosial setidaknya  muncul  dikarenakan  dominasi yang  didasarkan  atas  penguasaan  sumber daya  materil,  gerakan  sosial  yang  muncul sejak  tahun  1960-an  hingga  saat  ini memperlihatkan adanya signifikansi perubahan dimana tidak hanya lahir karena dominasi  sumber  daya  materiil  saja ( Gusfield,  Larana,  &  Johnston,  1994 ).
Gerakan tersebut
seringkali mempertanyakan beragam fenomena, misalnya yang berkaitan dengan bagaimana
menciptakan  keadilan  sosial;  upaya  apa yang mampu dilakukan untuk melestarikan iklim  demokrasi  elektoral  yang  sehat  dan bersih;    strategi  apa  yang  mampu  dibentuk dan  diwujudkan  untuk  menebas  habis praktik politik uang; bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengembalikan  hak  sipil  yang  tercerabut, terbelenggu,  dan  sebagainya  ( Sukmana, 2016 ).
Menelusuri kelahiran konfigurasi gerakan  sosial  baru  sejatinya  tidak  dalam satu  pandangan  untuk  dijadikan  pedoman kunci  (mainstream  theory)  guna  mengkaji fenomena gerakan sosial baru. Kajian klasik terkait dengan gerakan sosial baru biasanya mengelaborasikan  beragam  pendapat  ahli untuk kemudian dikonstruksi secara teoretis juga
komprehensif- multidimensional.  Kemunculan  gerakan dengan  tujuan  dan  konfigurasi  yang berbeda  di  era  kontemporer  menelurkan pemahaman baru dalam  memandang gerakan  sosial.  Melihat  pada  hal  tersebut, gerakan bermotif berbeda tersebut diklasifikasikan sebagai wujud dari gerakan sosial  baru.  Oleh  karenanya,  peneliti bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pola  terhadap  pengakomodiran  atas  isu politik  uang  tersebut  yang  diaktualisasikan dalam  konteks  Gerakan  Desa  Anti  Politik Uang dimana diperkuat serta direlevansikan menggunakan kerangka teori gerakan sosial baru.
Mengutip dari Singh dalam ( Sukmana, 2016 )  salah  satu  adanya  ciri  yang  terlihat dari  gerakan  sosial  baru  yaitu  aktor  yang terlibat  dalam  gerakan  berjuang  untuk
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
mengupayakan  terwujudnya  pola  gerakan otonom, plural, dan menghormati eksistensi personal tanpa meniadakan prinsip kesamaan  formal  yang  diakomodasi  dalam praktik demokrasi, partisipasi dan representasi politik dalam kegiatan bernegara yang resmi. Berdasarkan penelitian  tersebut,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kesuksesan pendidikan  politik  berbalut  Desa  Anti Politik  Uang,  memahami  perkembangan gerakan  sosial  tolak  politik  uang  berikut dengan  tata  kelola,  aksi  dan  respon masyarakat  Desa  Nglanggeran  terkait implementasi gerakan menolak dan melawan  bersemayamnya  aktivitas  politik uang.
Dalam pembahasan ini, peneliti berharap  supaya  terdapat  signifikansi penelitian  yang  dapat  diambil  dari  hasil penelitian diantaranya yaitu mampu memperkaya  studi  kajian  dalam  Ilmu Politik, terutama  berkenaan  dengan  studi gerakan sosial tentang perlawanan terhadap praktek politik uang, memperluas perspektif  tentang  dinamika  eksistensi gerakan  tolak  politik  uang  yang  terbentuk dalam perwujudan  Desa Anti Politik Uang, memberikan  saran  dan  pengembangan konsep suatu gerakan sosial baru, terkhususnya dalam bidang strategi reaktualisasi  pendidikan  politik  dengan adanya  pembentukan  Desa  Anti  Politik Uang,  menambah  informasi  bagi  pihak yang  memiliki  ketertarikan  akan  kajian gerakan  sosial  di  Indonesia,  terutama  di Kabupaten  Gunungkidul,  dan  menjadi rujukan  bagi  penelitian  selanjutnya  yang mengangkat  topik  mengenai  gerakan  sosial
tolak  politik  uang  dengan  pembentukan Desa Anti Politik Uang

## II.  METODE
Berdasarkan  pada  masalah  yang diteliti,  peneliti  menggunakan  metode kualitatif berupa studi kasus yang dianalisis secara  deskriptif  dan  interpretif  mengenai perilaku  manusia  dan  masyarakat  dalam konteks  gerakan,  menganalisis  gerakan tolak politik uang dalam konteks Desa Anti Politik  Uang,  nilai-nilai  dan  tujuan  yang diperjuangkan dalam gerakan, serta bagaimana faktor
sosial-politik mempengaruhi  terlembagakannya  Gerakan Desa Anti Politik Uang
Penelitian  ini dilaksanakan di  wilayah tenggara Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di  Desa  Nglanggeran,  Kecamatan  Patuk, Kabupaten  Gunungkidul.  Pemilihan  lokasi penelitian  tersebut  dikarenakan  sesuai dengan permasalahan penelitian dan keberadaannya  yang  menjadi  titik  pusat dari  gerakan  tolak  politik  uang  di Kabupaten  Gunungkidul.  Dalam  penelitian ini,  subjek  penelitiannya  adalah  petugas pelayanan informasi di Bawaslu
Gunungkidul,  Kepala  Desa  Nglanggeran, tokoh penggerak masyarakat, dan masyarakat di Desa Nglanggeran. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan  wawancara  melalui in-depth interview (wawancara mendalam) yaitu wawancara  yang  dilakukan  dengan  cara tatap  muka  langsung  antara  pewawancara dengan  narasumber,  dengan  atau  tanpa menggunakan pedoman ( guid e ).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
Penggunaan  teknik  wawancara  tersebut ditujukan  untuk  meningkatkan keterlibatan pewawancara  dalam  kehidupan  responden sehingga  data  yang  diperoleh  lebih  akurat. Selain  itu,  peneliti  melakukan  observasi secara mendalam yang berelasi kuat dengan problematika  penelitian.  Pengamatan  yang dilakukan bersumber dari internet, pemberitaan, dokumen penting, dan berbagai studi literature.
Berbagai  perolehan  data  di  lapangan berupa hasil wawancara, penjabaran terkait hasil observasi langsung dan data sekunder lainnya  akan  direduksi,  dielaborasi  dan disederhanakan  sehingga  dalam  proses penyajian  atau  display  data  benar-benar siap  dan  matang.  Dengan  begitu,  peneliti mampu  menginterpretasi  secara  mendasar sebelum data tersebut dibahas dan diekstraksi  menjadi  gagasan  kesimpulan yang koheren dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ditengah  pusaran  politik  uang  yang semakin  hari  terus  meluas  pada  setiap proses  pemilihan  di  Indonesia  maka  perlu strategi  tepat  guna  meminimalisir  segenap dampak  dahsyat  di  segala  lini  kehidupan manusia.    Politik  uang  adalah  segala aktivitas yang disengaja oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan jalan memberikan  imbalan  berupa  uang  atau barang  kepada  seseorang  supaya  hak pilihnya  digunakan  dengan  cara  tertentu atau  untuk  tidak  menggunakannya  dalam memilih  calon  tertentu  atau  secara  sengaja menerima  dan  memberi  dana  kampanye
dari  atau  untuk  pihak  tertentu.  Dalam pemilihan  kepala  daerah  atau  pemilihan umum,  fenomena  politik  uang  bukanlah sesuatu  yang  tabu  atau  keberadaannya memanglah  lazim  ditemukan  dalam  setiap proses  politik.  Beragam  aktivitas  politik uang mewarnai pesta demokrasi di
Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul,
terkhususnya
Desa Nglanggeran pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan wawancara  dan  observasi  yang  telah dilakukan,  peneliti  dapat  menguraikan mengenai  Gerakan  Desa  Anti  Politik  Uang yang digunakan sebagai strategi reaktualisasi pendidikan politik masyarakat dalam  menghadapi  fenomena  politik  uang. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memperoleh hasil  berkenaan  dengan  implementasi  Desa Anti Politik Uang sebagai strategi menghadapi praktik politik uang. Strategi Pendidikan Politik Melalui

## Pembentukan Desa Anti Politik Uang
Desa  Anti  Politik  Uang  merupakan suatu  daerah  yang  kemudian  diistilahkan sebagai  desa  dengan  komitmen  penuh bahwasannya wilayahnya siap untuk menolak,  melawan,  dan  melaporkan  segala macam praktik politik yang dalam penyelenggaraan  suatu  proses  pemilihan, baik  pemilu,  pilkada,  pilpres,  ataupun pemilihan  kepala  desa.  Merujuk  pada  hal demikian,  sudah  pasti  dilakukan  dengan mengorganisasikan  segala  sumber  daya yang berlandaskan oleh kesatuan kesadaran dan  pemahaman  bahwasannya  keberadaan politik  yang  menjadikan  terjadi electo ral
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
malpractice atau patologi dalam tubuh demokrasi.  Oleh  sebab  itu,  salah  satu strategi  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh Badan Pengawas Pemilu di Daerah
Istimewa  Yogyakarta  yakni  melakukan dorongan  kepada  setiap  desa  supaya  turut serta mengawasi, menolak, melawan, hingga  melaporkan  malpraktik  seperti politik  uang  dalam  setiap  pesta  demokrasi elektoral.  Keberadaan  Desa  Anti  Politik Uang (APU) menjadikan masyarakat menjadi  lebih  peduli,  sadar  paham  dan mengerti terkait kepemiluan secara universal, pengawasan maupun sanksi yang didapatkan  apabila  turut  serta  menjadi pelaku  ataupun  korban  dalam  praktik politik  uang.  Bawaslu  di  DIY  ataupun Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa kualifikasi khusus, diantaranya:
 Komitmen  dan  dukungan  penuh  dari struktur  pemerintahan  desa/kelurahan sekitar  terhadap  gerakan  anti  politik uang
 Organisasi  masyarakat  sipil  atau  kelas menengah  di  desa/kelurahan  memiliki kesadaran
dan memberikan
dukungannya  terhadap  gerakan  anti politik uang
 Rekam  jejak  di  desa/kelurahan  yang mendukung  bagi  desa/keluraha  anti politik uang
 Keinginan dari para stakeholders di desa/ kelurahan sekitar dalam rangka
menciptaan hubungan dengan pengawas pemilu guna mengimplementasikan gerakan  anti  politik  uang  yakni  menolak
dan melawannya
 Keinginan  dalam  menciptakan  sistem yang  menjadi  konsensus  guna  menolak dan melawan praktik politik uang.
Selain  itu,  tujuan  dari  pembentukan Gerakan  Desa  Anti  Politik  Uang  (APU), diantaranya:
 Mewujudkan  pemilihan  bersih,  adil, beradab serta berintegritas
 Mewujudkan DIY sebagai provinsi bebas politik uang
 Menciptakan masyarakat yang sadar atas pemilu dan pengawasan pemilu
 Mendorong  dan  memotivasi  masyarakat menjadi  pemilih  cerdas  dan  tegas  dalam ketika  dihadapkan  pada  praktik  politik uang, yakni berani menolak dan melawan  Mendorong partai politik ataupun kontestan  pemilu,  pilpres,  dan  pilkada guna  bersaing  secara  bersig  dan  sehat dimana pendidikan politik dikedepankan dengan tepat
 Mendorong  partai  politik  atau  kontestan pemilu, pilpres, dan pilkada guna kreatif dan  berinovasi  ketika  melaksanakan kegiatan kampanye.
Terbentuknya  Desa  Nglanggeran  Sebagai Pilot Project Desa Anti Politik Uang
Pembentukan Desa Nglanggeran sebagai  Desa  Anti  Politik  Uang  mengacu pada  konsep  partisipasi  politik  yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
dilakukan oleh masyarakat di Desa Nglanggeran  untuk  menciptakan  iklim demokrasi  pemilihan  yang  sehat.  Proses perpolitikan  seperti  Pemilihan  Kepala Daerah  yang  turut  diikuti  partai  politik tentunya memiliki strategi tersendiri supaya suara  yang  didapatkan  maksimal  atau sesuai  target  yang  dicapai.  Hal  demikian yang  menjadikan  terciderainya  pemilihan akibat  praktik  politik  uang  dari  calon peserta  pemilihan  supaya  memperoleh dukungan  suara.  Partisipasi  politik  yang dilaksanakan oleh Desa Nglanggeran sebagai  Desa  Anti  Politik  Uang  memicu pemimpin ‘ semau  gue ’ sehingga  aspirasi masyarakat tidak tertampung atau terpenuhi.  Politik  uang  turut  menciptakan perseteruan di tengah masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Senen  selaku  penggerak  Desa  Anti  Politik Uang ketika diwawancarai di kediamannya (tanggal  17  Mei  2022,  pada  pukul  15.22 WIB).
Terciptanya Desa Nglanggeran sebagai pioneer atau p ilo t pro ject dalam menggerakkan  desa-desa  di  Kabupaten
Gunungkidul lainnya untuk turut bergabung  kedalam  gerakan  anti  politik uang  sendiri  sejatinya  berakar  dari  salah satu inisiasi dan keinginan masyarakat desa. Praktik  tersebut  bermula  ketika  pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Terkonstruksikannya  Nglanggeran  sebagai desa  secara  sukarela  mendeklarasikan  diri sebagai  Desa  APU  disokong  oleh  suatu entitas  masyarakat  desa,  kepala  desa  serta tim  Bawaslu  di  Gunungkidul.  Melalui dorongan,  semangat  serta  antusiasme  dari masyarakat  desa  tentunya  memberikan
pencapaian  yang  patut  untuk  diacungi jempol  dalam  implementasi  gerakan  pada pesta Pilkada tahun 2020 lalu.
Atas  dasar  dukungan  penuh  tersebut menciptakan  gerakan  perubahan  yang mencerdekaskan pemilih di Desa Nglanggeran. Dengan demikian,
kesimpulan  yang  dapat  diambil  yakni keberadaan masyarakat memberikan peranan  dan  pengaruh  penting  dalam rangka membantu pemerintah untuk menuntaskan polemik di masyarakat. Selain itu,  turut  membuka  lebar  mata  masyarakat tentang  bahaya  politik  uang,  seperti pemimpinan yang dipilih bukan berdasarkan keahlian tetapi karena pembelian  suara  masyarakat  sehingga keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Membudayanya  praktik  politik  uang  di masyarakat  tentu  menjadi  jalan  terjal  bagi pemilihan berintegritas sebab fungsi kontrol masyarakat  tidak  lagi  dapat  dipergunakan karena  hak  pilihnya  telah  direnggut.  Hal demikian  turut  disampaikan  oleh  Bapak Senen  selaku  Kepala  Desa  Nglanggeran ketika  diwawancarai  di  kediamannya (tanggal  17  Mei  2022,  pada  pukul  15.24 WIB).
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak Senen ketika diwawancarai dikediamannya, beliau mengungkapkan bahwasannya
“ pada dasarnya masyarakat Desa Nglanggeran cukup
cerdas, yang diperlukan sejatinya adalah penggerak yang menyadarkan  tentang  bahaya  dari  politik uang, sehingga sebagian masyarakat belum mampu  membedakan  politik  uang  atau
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
biaya  politik.  Itulah  mengapa  gerakan  anti/ tolak  politik  uang  ini  cukup  kompatibel diterapkan di desa Nglanggeran. Selain itu, dampak dari adanya deklarasi dirasa cukup signifikan dikarenakan aktivitas yang menjurus  pada  politik  uang  sebelumnya cukup minim. Namun, kembali lagi dengan adanya  deklarasi  anti  politik  uang  di  Desa
Nglanggeran
sendiri memberikan kesadaran dan pengetahuan bagi
masyarakat  desa  mengenai  setiap  jengkal proses pemilihan. Sebagai contoh pemahaman dampak yang begitu dirasakan oleh  masyarakat  adalah  apabila  mereka berduyun-duyun atau bergerombol menerima  atau  meminta  uang  pada  calon peserta  pemilihan  telah  memahami  dengan baik  bahwasannya  sanksi  hukum  akan diterima  ketika  aktivitas  tetap  terlaksana, padahal  pendidikan  politik  telah  diberikan. Lebih  lanjut  lagi,  beliau  menjelaskan bahwasannya  masyarakatnya  mulai  sadar hingga  memiliki  kerangka  berpikir  bahwa apabila  nantinya  ketika  memilih  seorang pemimpin tidak berdasarkan dari permintaan  dana  kepada  calon  pemimpin atau  ketika  berpartai  tidak  juga  harus memberikan  dana  kepada  pemilih  yang menjadi  sasarannya ” (hasil  wawancara dengan  Kepala  Desa  Nglanggeran,  tanggal 17 Mei 2022, pada pukul 15.51 WIB).
Beberapa  upaya  yang  dilakukan Bawaslu  Gunungkidul  beserta  Kepala  Desa Nglanggeran  dalam  menyerukan  bahaya politik  uang  menjelang  pemilihan  kepala daerah  di  Desa  Nglanggeran  kepada masyarakat antara lain:
 Menyosialisasikan  bahaya  politik  uang
kepada masyarakat melalui pengajian 1-2 kali dalam sebulan
 Menggaet  takmir  masjid  atau  mushola supaya  turut  mentrasfer  pendidikan politik  seputar  bahaya  politik  uang kepada masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan ditempat tersebut
 Mengajak  dan  mendorong  pengurus karang  taruna,  ibu-ibu  PKK,  Lembaga Pemberdaya  Masyarakat  atau  kelompok serupa lainnya supaya diberikan pendidikan  politik  sehingga  nantinya terdistribusikan  secara  merata  pada seluruh lapisan masyarakat bahwa segala tindak  politik  uang  harus  dilawan  dan ditolak secara tegas
Selain itu, Bawaslu Gunungkidul turut memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat  di  balai  desa/kelurahan  secara massif
Tata  Kelola  dan  Aksi  yang  Dilakukan dalam Gerakan Desa Anti Politik Uang
Mengacu  pada  UU  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  maka Bawaslu  Kabupaten  diberikan  mandat untuk terlibat dalam pelaksanaan pencegahan  politik  uang.  Hal  tersebut mendasari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk turun tangan membantu pencegahan politik uang melalui Gerakan  Desa  APU.  Tugas  lainnya  yakni Bawaslu  berupaya  melaksanakan  kontrol partisipati guna mewujudkan implementasi ajang  pemilihan  yang  demokratis  dan berdaulat.  Dalam  pengawasan  tersebut, tentunya sedikit banyak melibatkan CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
masyarakat  secara  independent  guna  turut serta  mengawasi  keberlangsungan  proses pemilihan.
Dalam  perkembangannya,  Gerakan Desa  Anti  Politik  Uang  Nglanggeran,
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
melaksanakan pengawasan melalui kelompok  masyarakat.  Artinya,  Bawaslu Kabupaten  Gunungkidul  tidak  terlalu  ikut campur tangan dalam mengawasinya secara langsung  di  lapangan,  namun  memantau perkembangan  dari  jauh  dikarenakan  jiwa anti  politik  uang  juga  sudah  tertanam dalam diri setiap masyarakat sehingga tidak memerlukan upaya panjang dalam membebaskan  diri  segala  sesuatu  berbau politik uang. Gagasan dari Desa Anti Politik Uang  sendiri  sudah  semestinya  membantu Bawaslu  Kabupaten  Gunungkidul  dalam menjalankan  pengawasan  partisipatif  yang melibatkan  masyarakat,  melihat  daripada itu  karena  masyarakat  Desa  Nglanggeran telah  berkomitmen  secara  penuh  dalam menolak  sekaligus  melawan  politik  uang maka memudahkan Bawaslu dalam menggencarkan  aksinya.  Dengan  demikian
Bawaslu  Gunungkidul  nantinya  cukup memberikan pemahaman
kepada masyarakat  mengenai  proses  politik  yang dalam
hal ini Pilkada supaya demokratisnya pemilu secara nyata tercipta. Peran Bawaslu Kabupaten Gunungkidul kepada Desa APU Nglanggeran sedikit banyak sekadar mendukung dan membimbing secara teknis di lapangan yakni dari proses perencanaan, deklarasi  hingga  pematangan  terhadap kelompok  masyarakat.  Tidak  hanya  itu,
Bawaslu  Kabupaten  Gunungkidul  pun turut  memberikan  pendampingan  berupa pemahaman  seputar  politik  uang  melalui upaya  sosialisasi  atau  seminar  di  Desa Nglanggeran.  Adanya  pembinaan  serta monitoring tersebut lebih bersifat kondisional sesuai keperluan atau berdasarkan laporan investigasi di lapangan.  Kelompok  masyarakat,  baik Karang  Taruna,  Lembaga  Pemberdaya Masyarakat,  Kelompok  PKK,  ataupun Kepala Desa sebagai penggerak gerakan ini turut berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam
mendistribusikan pemahaman tentang bahaya  politik  uang.  Perlu  diingat  bahwa dalam  konteks  tersebut  kolaborasi  dari Bawaslu  Kabupaten  Gunungkidul  hanya sebagai penyedia materi sekaligus penengah apabila terjadi perbedaan pendapat  di  tengah  penyosialisasian,  hal demikian  turut  disampaikan  oleh  Mas Agung Supriyadi selaku petugas pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul  ketika  diwawancarai  di ruangannya  (tanggal  20  Mei  2022,  pukul 09.16 WIB).
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menjalankan  serangkaian  bimbingan  dan pendampingan  kepada  Desa  APU  melalui laporan  dari  kelompok  masyarakat  di  Desa Nglanggeran melalui percakapan menggunakan  telepon  seluler.  Peranan Bawaslu di Kabupaten Gunungkidul cukup maksimal
dalam memberikan pendampingan  secara  langsung  dalam mengelola  Desa  APU.  Beberapa  progam yang berjalan berjalan dengan baik meskipun di beberapa sisi kurang terancang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
atau  tersusun  dengan  optimal  pasca deklarasi  sehingga  gerakan  tolak  politik uang berada dalam tahap belum sepenuhnya  sempurna.  Keterlibatan  dari Bawaslu  Kabupaten  Gunungkidul  sangat diperlukan, baik dalam melakukan monitoring atau pembinaan sehingga segala kekhawatiran
masyarakat akan menggejalanya  politik  uang  menjadikan mereka  terpengaruhi  oleh  iming-iming calon pemimpin.
Berkenaan  dengan  pendampingan, pembinaan  ataupun  pengawasan,  Bawaslu Kabupaten  Gunungkidul  turut  terlibat hanya  saja  pengembangan,  baik  progam ataupun  gerakan  tidak  begitu  terlihat dengan  jelas.  Salah  satu  hal  penting  yang seringkali terlupakan adalah adanya masukan guna memberikan stimulus berkembangnya  gerakan  anti  politik  uang masih  dirasa  belum  cukup  maksimal kepada  kelompok  masyarakat  yang  turut menggemakan  Gerakan  Desa  APU  ini. Alangkah  lebih  baik  bilamana  monitoring dan  pengawasan  dilakukan  rutin  di lapangan sehingga signifikansi perkembangan  gerakan  tolak  politik  uang mampu  terukur  dengan  jelas.  Sebab,  hasil temuan dan laporan lapangan dari Bawaslu Kabupaten  akan  diteruskan  di  Bawaslu Provinsi  sehingga  konteks  demikian  sangat penting diberlakukan. Jikalau upaya pembinaan  maupun  pendampingan  secara nyata  terselenggarakan  dengan  baik  maka komunikasi dapat berjalan dengan maksimal  dan  terjaga  sinergitasnya  dalam pengembangan  gerakan  tolak  politik  uang di  Kabupaten  Gunungkidul.  Tentunya pengembangan  dapat  secara  berkelanjutan
dilakukan  dengan  menggaet  lembaga  lain, seperti  pendidikan  sehingga  sisi  akademisi tertanamkan.
Respon Masyarakat Terhadap Implementasi  Gerakan  Desa  Anti  Politik Uang Masyarakat sebagai sekumpulan manusia  yang  menjadi  tolak  ukur  penting suatu  wilayah  dalam  menjalankan  aktivitas atau  progam.  Melalui  sokongan  dari masyarakat pada gerakan tolak politik uang yang diinisiasi tentunya menjadikan pemerintah  desa  dalam  bekerjasama  secara optimal.  Hal  demikian  dapat  ditinjau berdasarkan  beberapa  kegiatan  ataupun program  dari  Desa  Nglanggeran  sebagai Desa  Anti  Politik  Uang.  Suatu  Desa tentunya mempunyai karakteristik tertentu, melalui gerakan sosial tersebut diproklamatorkan oleh
kelompok masyarakat  yang  berkolaborasi  dengan Pemerintah  desa  Nglanggeran  memperoleh dukungan  kuat  dari  masyarakat  desa. Tentunya  hal  tersebut  cukup  sulit  untuk dilakukan  sebagai  bukti  nyata  mampu ditelisik  ketika  penyelenggaraaan  deklarasi dihadiri  dan  diikuti  hampir  seluruh masyarakt desa. Dukungan dari masyarakat itu  sendiri  tidak  terlepas  dari  adanya peranan LSM, terkhususnya tokoh masyarakat. Keterlibatan para tokoh masyarakat  memiliki  signifikansi  yang cukup besar dalam mentransfer pemahaman  mengenai  pendidikan  politik berupa  bahaya  politik  uang  kepada masyarakat desa.
Lebih lanjut, sebelum adanya Gerakan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
Desa  Anti  Politik  Uang  di  Nglanggeran, kompleksitas permasalahan berkenaan dengan praktik politik uang dari para calon pemimpin  sehingga  hal  demikian  menjadi keprihatian  dan  keresahan  yang  perlu untuk  diubah.  Pendeklarasian  Desa  APU dalam  kerangka  gerakan  sosial  membawa pemaknaan tersendiri di benak masyarakat, bahwa  politik  uang  harus  dihindari  dan tidak mau lagi terpengaruhi janji manis para calon pemimpin. Hal tersebut diungkapkan oleh  Mas  Sugeng  Handoko  selaku  pemuda penggerak  masyarakat  Desa  Nglanggeran ketika diwawancarai dikediamannya (tanggal  23  Mei  2022,  pada  pukul  08.13 WIB).
Selain
para tokoh penggerak masyarakat yang mendukung penuh ggerakan  tolak  dan  anti  politik  uang  ini sendiri terdapat elemen kelompok masyarakat yang membantu, seperti Kelompok  Ibu-Ibu  PKK,  Karang  Taruna, dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa.  Harapan  akan  terkembangkannya Gerakan  Desa  Anti  Politik  Uang  sendiri tentunya  disokong  oleh  beragam  unsur masyarakat desa sehingga stimulus antusiasme  tinggi  memberikan  dorongan supaya  kepala  desa  lain  di  Kabupaten Gunungkidul  berkemauan  mewujudkan desa  yang  bersih  dari  politik  uang. Dukungan  penuh  yang  ditunjukkan  oleh masyarakat, kelompok masyarakat, institusi masyarakat,  dan  kepada  desa  tentunya terhadap gerakan sosial tersebut menjadikan  Desa  Nglanggeran  sebagai acuan  desa  lainnya  karena  mampu  berani dan  tanggung  menghalau  segala  bentuk politik  uang.  Berkenaan  dengan  itu,  para
calon  pemimpin  menjadi  lebih  waspada apabila menjalankan kampanye atau aktivitas  politik  baik  pra  atau  pasca pemilihan.
Berikut  informasi  mengenai  respon masyarakat  terhadap  politik  uang  yang terjadi  Desa  Nglanggeran  pada  pemilihan dianggap  sukses  mengakomodasi  dan menormalisasikan  esensi  gerakan  menolak dan  melawan  politik  uang.  Begitupun  juga dengan  respon  yang  diungkapkan  oleh Kepala  Desa  Nglanggeran  sendiri  yang cukup  bangga  karena  sejauh  pelaksanaan gerakan  di  lapangan,  kesucian  demokrasi masih  tetap  terjaga  meskipun  beberapa kegiatan atau progam masih dapat diperbaiki  kembali  kedepannya.  Meskipun demikian,  adanya  peranan  pengarahan sekaligus dukungan juga semestinya ditunjukkan  oleh  organisasi  gerakan  sosial yakni  Bawaslu  Provinsi  DIY  dan  Bawaslu Kabupaten  Gunungkidul  sebab  meninjau dari  tugas  dan  fungsinya  berkepentingan untuk  membantu  mengembangkan  dan menjaga  Desa  APU.  Oleh  karenanya, keberhasilan dan kesuksesan Desa Nglanggeran  sebagai  Desa  Anti  Politik Uang tidak terlepaskan dari dukungan dari berbagai  pihak  terkait  sehingga  peran  dan relasi  timbal  balik  dari  pemerintah  sangat diperlukan  demi  eksistensinya  gerakan sosial ini.

## Analisis  Teori  Gerakan  Sosial  Baru  dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang
Konsep  organisasi  gerakan  sosial  atau social  movement  organization  bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
organisasi  gerakan  sosial  beroperasi  dalam mewujudkan tujuan gerakan sosial. Operasi organisasi  gerakan  sosial  tersebut  dianalisa dalam  derajat  fungsi  yang  berbeda-beda berdasarkan  teori  yang  dicetuskan  oleh McCarthy,  Zald,  dan  Scott  dalam  buku ( Della  Porta.,  &  Diani,  2020 )  di  Social Movement:  An  Introduction.  Kemudian, melalui konsep  ini akan dijelaskan kategori tipe  organisasi  gerakan  sosial  dari  gerakan tolak  politik  uang.  Berdasarkan  pendapat para ilmuwan tersebut, fungsi dari organisasi  gerakan  sosial  terdiri  dari  : mendorong  anggota  organisasi  untuk berpartisipasi dalam
gerakan;
mendefinisikan tujuan organisasi;
mengelola dan mengkoordinasikan aksi dan perjuangan gerakan; mengumpulkan sumber  daya  potensial;  dan  melakukan rekrutmen, melatih, serta mengganti anggotanya.  Mengacu  pada  Gerakan  Desa Anti  Politik  Uang  yang  digagas  oleh Bawaslu, maka dapat dikategorikan sebagai organisasi  gerakan  sosial  partisipatoris melalui  akar  rumput.  Model  akar  rumput sendiri menggabungkan orientasi partisipatif  yang  kuat  dengan  tingkat struktur  formal  yang  rendah.  Keberadaan organisasi  semacam  ini  bergantung  pada kemauan  anggotanya  untuk  berpartisipasi dalam  kegiatannya.  Partisipasi  tersebut dapat  didorong  melalui  kombinasi  yang berbeda  dari  insentif  ideologis  dan  kadar solidaristik yang variatif.
Desa  Anti  Politik  Uang  sendiri  adalah suatu  organisasi  gerakan  sosial  dengan model  New  Sosial  Movemement  atau  NSM serta  mengidentifikasikan  dirinya  sebagai suatu  gerakan  dengan  identitas  demokrasi
electoral yang bermoral. Organisasi gerakan sosial ini dapat dikatakan telah mendapatkan  banyak  pengambilan  peran dalam  beragam  upaya  advokasi  kepada masyakat  betapa  pentingnya  penghidupan kembali  pendidikan  politik  uang  berbalut progam  Desa  Anti  Politik  Uang.  Berkenaan dengan teori gerakan sosial baru menjelaskan  bentuk  pembaharuan  atau pemuktahiran  dari  beragam  aspek  yang terkandung  dalam  gagasan  terkait  gerakan sosial.  Sebagaimana  gerakan  sosial  lama, suatu  gerakan  sosial  baru  juga  tidak  akan terbentuk tanpa keberadaan fackor pendorong ( Sukmana, 2016 ). Mengutip dari ( Singh,  2001 ),  maka  salah  satu  faktor pendorong  terlibatnya  suatu  gerakan  sosial baru pada suatu isu yakni dalam penciptaan konfigurasi gerakan yang mampu mengakomodasi beragam persoalan  baru  yang  muncul  di  era kontemporer.  Dalam  kaitannya  dengan  hal yang  bersifat  ideologis,  tendensi  demikian dianggap
muncul akibat
dari ketidaksesuaian konfigurasi gerakan marxist  dan  pola  perjuangan  kelas  untuk mengaspirasikan  rasa  kecewa  di  era modern.  Kemunculan  beragam  gerakan, seperti  gerakan  anti  politik  uang,  bukan muncul  dari  perjuangan  kelas  melainkan muncul  dari  adanya  keinginan  untuk menghidupkan  identitas  yang  terkekang oleh  kendali  kekuasaan.  Kembali  lagi  pada esensi pada mulanya maka didasarkan pada niat tulus dan komitmen guna memperbaiki hal  munkar,  menolak  sekaligus  melawan politik  yang  dalam  pesta  pemilihan  yang dalam  hal  ini  terkonstruksikan  kedalam lingkup kecil di desa-desa.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
Mengacu  pada  fenomena  Desa  Anti Politik Uang di Nglanggeran dimana peran Bawaslu  sedikit banyak telah menunjukkan sisi positifnya meskipun dalam implementasinya belum terinci sepenuhnya, baik progam dan kebijakan. Pengakomodiran  dari  Bawaslu  kepada Kepala Desa untuk kemudian ditransmisikan  pada  tokoh  masyarakat  dan kelompok masyarakat mulai terlihat walaupun  dalam  batas  yang  mendasar. Sejatinya  apabila  melihat  implementasi Gerakan Desa APU ini sendiri tidak berjalan cukup  baik  di  beberapa  wilayah  karena mayoritas  Bawaslu  yang  dalam  konteks  ini sebagai  penggagas  gerakan  sebatas  upaya mendukung  jarak  jauh  artinya  dukungan tidak  secara  penuh  dilakukan  di  lapangan padahal  aktivitas  demikian  penting  dalam menindaklanjuti  perkembangan.  Melihat daripada  itu,  gerakan  anti  politik  uang  di Desa  Nglanggeran  terus  kokoh  bertahan karena  inisiatif,  dukungan  dan  antusiasme masyarakat  untuk  membawa  kepentingan bersama yakni mewujudkan negara demokrasi yang bersih. Persoalan yang ada dalam penelitian ini adalah bukan kekurangan  partisipasi  masyarakat  untuk terlibat  dalam  pembangunan  gerakan  akan tetapi  lebih  pada  minimnya  perhatian  dari Bawaslu sebagai organisasi di pemerintahan.
Padahal  politik  uang  bukan  sekadar persoalan  yang  mudah  diselesaikan  akibat praktiknya yang terus membudaya sehingga  kelazimannya  dianggap  lumrah dalam  pesta  demokrasi  rakyat.  Pemerintah sering  menggemakan  masyarakat  harus melawan  politik  uang  dalam  bentuk
apapun,  namun  gembar-gembor  tersebut tidak  cukup  tanpa  implementasi  yang nyata.  Gerakan  Desa  Anti  Politik  Uang setidaknya  menjadi  bukti  bahwa  masih banyak  masyarakat  yang  aware  dan  secara sukarela  meluluhlantahkan  budaya  politik uang,  hanya  saja  keterlibatan  dari  Bawaslu belum cukup mengakomodasi perkembangan gerakan.
Adanya  gerakan  sosial  baru  ini tentunya membantu negara dalam menghadapi politik uang melalui partisipasi  pendirian  Desa  APU.  Apabila direlevansikan  dengan  teori  gerakan  sosial baru  maka  terdapat  kecatatan  di  satu  sisi terhadap  kesinambungan  gerakan  untuk terus  bertahan  pada  masa  berikutnya. Adanya  dinamika  dalam  Pilkada  Tahun 2020  di  Desa  Nglanggeran  maka  menjadi titik  awal  terwujudnya  strategi  pendidikan politik guna memberi kesadaran masyarakat Desa Nglanggeran. Dalam penelitian ini, peneliti memformulasikan  strategi  yang  dapat diimplementasikan  suatu  Gerakan  Desa Anti  Politik  Uang  Nglanggeran  yakni strategi  kultural  disertai  upaya  saling berkolaboratif.  Dalam  strategi  demikian didasari  dari  kebiasaan  yang  meliputi kepercayaan, budaya dan tradisi. Kelompok masyarakat, tokoh penggerak dan Lembaga Pemberdaya  Masyarakat  sebagai  promotor pergerakan Desa Anti Politik Uang Nglanggeran, seperti aktivitas rutin,
mingguan ataupun bulanan berupa pengajian,  pertemuan  kelompok  desa,  dan acara  serupa  lainnya.  Melalui  pelaksanaan kegiatan  yang  demikian  dianggap  sebagai
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
tempat guna menyadarkan masyarakat desa betapa  menggiurkan  pun  uang  yang diberikan  para  calon  pemimpin  tidak  akan melemahkan  jiwa  mereka.  Bagian  ini  berisi tentang  hasil  penelitian  dan  pembahasan. Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  harus didukung  dengan  data  yang  memadai. Hasil  penelitian  dan  penemuan  harus merupakan jawaban atau hipotesis penelitian  atau  pertanyaan  penelitian  yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pendahuluan.

## IV. SIMPULAN
Fenomena  politik  uang  bukan  sesuatu yang  baru,  mereka  adalah  dua  unsur berbeda  namun  tidak  dapat  terpisahkan karena dalam berpolitik dibutuhkan adanya uang  atau  dengan  adanya  uang  maka seseorang  dapat  berpolitik.  Hal  demikian yang  menjadikan  politik  sebagai  wilayah yang  menjanjikan  dalam  menjalankan  aksi transaksional.  Berdasarkan  pembahasan sebelumnya, strategi pencegahan dilakukan melalui  upaya  pre-emptif  secara  kultural yang  dimulai  dari  upaya  nenyadarkan masyarakat  melalui  deklarasi  Desa  Anti Politik  Uang  (APU)  serta  membentuk  tim Desa APU yang bertugas melakukan literasi politik atau memberikan informasi sosialisasi  politik  yang  berkaitan  dengan pemahaman  demokrasi  di  masyarakat. Organisasi  gerakan  tersebut  berkolaborasi dengan  Bawaslu  Provinsi  dan  Kabupaten, LSM  Pemilu  yaitu  Komite  Independen Sadar Pemilu, dan organisasi keagamaan di wilayah setempat. Mereka turun melakukan sosialisasi  bahaya  politik  uang  dengan memanfaatkan forum-forum warga
setempat. Pendidikan politik sendiri bertujuan  untuk  menyadarkan  masyarakat bahwa  politik  uang  memicu  segenap dampak  buruk  yang  berkelanjutan  bagi rakyat, seperti terbentuknya korupsi politik. Hingga  hari  ini,  pendidikan  politik  bagi masyarakat  desa  masih  sangat  jarang ditemukan  sehingga  deklarasi  Desa  APU adalah tepat sebagai corong terwujudkannya  tim  desa  secara  berkala menanamkan  narasi  politik  positif  di masyarakat. Sejatinya mengentaskan praktik  politik  yang  diperlukan  getaran pendidikan  politik  guna  terlaksanakannya hak  dan  kewajiban  masyarakat  sebagai good citizen .
Sebagai  salah  satu  kajian  dalam perspektif  Ilmu  Politik,  eksistensi  gerakan politik  dapat  dianalisis  melalui  kerangka gerakan  sosial  baru  yang  dimiliki  oleh sebuah  gerakan.  Pada  Gerakan  Desa  Anti Politik  sebagai  gerakan  menolak  dan melawan  praktik  politik  uang  di  Desa Nglanggeran,  dapat  diamati  bahwasannya pencegahan politik uang melalui strategi ini dilaksanakan melalui  strategi kultural yang tidak  menampikkan  kolaborasi  bersama tokoh masyarakat maupun Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
sehingga penyampaian  bahaya  politik  uang  benar- benar  tereaktualisasikan  dalam  tindakan masyarakat  yang  secara  aktif  menolak  dan melawan  politik  uang.  Tujuan  gerakan sosial adalah mengupayakan sikap perlawanan  dan  penolakan  sebagai  esensi utama  yang  dijunjung  tinggi  sekaligus dimanifestasikan  dalam  norma  tindakan dari  gerakan  tersebut.  Selain  itu,  adanya penggunaan upaya politik yang CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) (2022)
Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang
terwacanakannya peraturan yang
mengkomodasi  Gerakan  Desa  Anti  Politik Uang.  Peneliti  memetakan  beberapa  hal yang menjadi dasar berkembangnya gerakan  politik  anti  politik  uang  ke  arah yang lebih terlembaga tersebut, di antaranya  ketersediaan  sumber  daya  dan pendayagunaannya  yang  sesuai  dengan tujuan  keberlanjutan  gerakan,  adanya motivasi  yang  kuat  dalam  pencapaian tujuan,  serta  peran  pihak  internal  maupun eksternal yang turut mempengaruhi keberlangsungan gerakan, baik secara sosial maupun  politik.  Adanya  intervensi  pihak eksternal yang
mendukung keberlangsungan
gerakan melalui
pemerolehan  sumber  daya  moral  ataupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat sekelumit  tantangan  dari  gerakan  sosial  ini seperti  keterlibatan  dari  Bawaslu  yang belum  secara  penuh  mengembangkan  Desa Anti Politik Uang secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  E.,  &  Mada,  S.  (2015). Politik  Uang Di Indonesia:  Patronase  dan  Klientelisme  pada Pemilu Legislatif 2014 . Yogyakarta: Polgov.
Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019).
Democracy  for  Sale:  Pemilihan  Umum, Klientelisme,  dan  Negara  di  Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Della  Porta,  D.,  &  Diani,  M.  (2020).  Social movements:  An  introduction.  John  Wiley &  Sons.Singh,  R.  2001. Social Movement, Old & New: A Post Modernist Critiques .  New Delhi: SAGE Pub. India, Limited
Gusfield, J. R., Larana, E., & Johnston, H. (1994).
New  Social  Movements:  From  Ideology  to
Identity .  Philadelphia:  Temple  University Press.
Hudri,  A.  (2020). Badai  Politik   Uang  d alam Demokrasi Lokal . Malang: Intrans Publishing.
Pollock,  J.  K.  (1920).  James  K.  Pollock  papers 1920-1968. Dalam Troy, Gil. 1997. “ Money and  Politics:  The  Oldet  Connection ”. The Wilson Quartely , 21 (3), 14-32
Ridwananta,  G.  A.  K.  (2021).  Siklus  Abadi Politik  Uang.  Retrieved  from  https:// rumahpemilu.org/siklus-abadi-politik- uang/
Singh,  R.  (2001). Social Movement, Old  & New : A Post Modernist Critiques .  New  Delhi:  New Delhi: SAGE Pub. India, Limited.
Sukmana,  O.  (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial . Malang: Intrans Publishing.
UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
UU  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum
UNWTO.  2021. Tourism For Inclusive Grow th. Spanyol: UNWTO Retrieved from https:www.unwto.org/wtd2021
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan