## TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR (STUDI DI UPTD SAMSAT KOTA MAKASSAR)
Suhartati 1 dan Muhammad Syarief Saiful 2 1,2 Universitas Indonesia Timur suhartati.law@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  Ini  bertujuan  Untuk  Mengetahui  proses  penegakan  hukum  terhadap  keterlambatan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  dan  Untuk  mengetahui  factor-faktor  penghambat  terhadap  penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode Penelitian yang di gunakan  yakni  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan  perundang– undangan (statute  approach) dan  pendekatan  Konseptual (conceptual  approaach) .  Teknik  Analisis  data dianalisis  secara  kualitatif,  kemudian  dari  hasil  analisis  tersebut  akan  dituangkan  secara  deskriptif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Terkait  penegakan  hukum  terhadap  keterlambatan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  di  Kota  Makassar,  sebelum  pemberian  sanksi  terhadap  wajib  pajak,  UPTD  SAMSAT Wilayah  Kota  Makassar  terlebih  dahulu  melakukan  upaya  peringatan  berupa  pemberian  surat  pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK  dan  Pembayaran  PKB/SWDKLLJ,  dan  Surat  Pemberitahuan  Keterlambatan  Pembayaran  PKB.  Bahwa yang  menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  UPTD  SAMSAT Wilayah  Makassar  antara  lain  rendahnya  kesadaran  wajib  pajak,  data  wajib  pajak  yang  tidak  lengkap, pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa proses balik  nama, pemilik kendaraan berpindah  ke daerah lain, dan penarikan kendaraan bermotor oleh pembiayaan tanpa adanya laporan dari pemilik kendaraan ataupun pihak pembiayaan itu sendiri.
Kata kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor.

## Abstract
This study aims to determine the law enforcement process for late payment of motor vehicle taxes and to determine the inhibiting factors for law enforcement for late payment of motor vehicle taxes in Makassar City. The  research  method  used  is  normative  legal  research  with  a  research  approach  that  includes  a  statutory approach and a conceptual approach. Data analysis techniques were analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The results of this study indicate that in relation to law enforcement against delays in payment of motor vehicle taxes in Makassar City, before imposing sanctions on taxpayers, the UPTD  SAMSAT  Makassar  City  Region  first  takes  warning  efforts  in  the  form  of  giving  a  motor  vehicle  tax notification letter (Super PKB) given in 2 The forms are: Notification Letter of STNK Ratification and Payment of  PKB/SWDKLLJ,  and  Notification  Letter  of  Late  Payment  of  PKB.  Whereas  the  inhibiting  factors  for  the implementation of motor vehicle tax collection at the UPTD SAMSAT Makassar Region include low awareness of taxpayers, incomplete taxpayer data, transfer of motorized vehicles without a name transfer process, vehicle owners moving to other regions, and withdrawal of motorized vehicles by financing without a report from the vehicle owner or the financing party itself.
Key words: Vehicle tax.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  Negara  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah  negara.  Jika  wajib  pajak  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, 2015:169). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (Pasal  1  huruf  2)  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksudkan dengan  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Pemerintah  pada  masa  sekarang  ini  lebih  terfokus  pada  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dengan  memaksimalkan  potensi  daerah  yang  tersedia.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber  baru  dan  peningkatan  pengelolaan  dari  pajak  yang  sudah  ada.  Pemungutan pajak  daerah  membawa  konsekuensi  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  secara  terus  menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan  akuntabel.  Pemerintah  Daerah  juga  berkewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat.  Kejujuran,  dedikasi  dan  profesionalitas  ikut  berperan  penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
Indonesia  merupakan  negara  hukum (rechtsstaat) ,  yang  berarti  Indonesia  menjunjung tinggi  hukum  dan  kedaulatan  hukum.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  ajaran  kedaulatan hukum  bahwa kekuasaan tertingi  tidak terletak  pada  kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan  kekuasaan  itu  harus  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku.  Hakikatnya  adalah  segala tindakan  atau  perbuatan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  termasuk untukmerealisasikan  keperluan  atau  kepentingan  negara  maupun  untuk  keperluan  warganya dalam  bernegara.  Keperluan  atau  kepentingan  negara  terhadap  pajak  tidak  dapat  dilakukan oleh  negara  sebelum  ada  hukum  yang  mengaturnya.  Pengenaan  pajak  oleh  negara  kepada warganya  (wajib  pajak)  harus  berdasarkan  pada  hukum  (undang-undang)  yang  berlaku sehingga  negara  tidak  dikategorikan  sebagai  negara  kekuasaan  (Muhammad  Djafar  Saidi 2007:1)
Era otonomi  daerah  yang secara resmi mulai  diberlakuakan di  Indonesia sejak januari
2001  menghendaki  daerah  untuk  berkreasi  dalam  mencari  sumber  penerimaan  yang  dapat membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintahan dan  pembangunan.  Dari  berbagai  alternative  penerimaan  daerah,  UndangUndang  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  juga  Undang-Undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menetapkan  pajak  dan  restribusi  daerah  sebagai  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersumber  dari  dalam  daerah  itu  sendiri.  (Marihot  P. Siahaan 2008:5).
Kebijakan  otonomi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat,  yang  disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  akan  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan pemerintah  daerah  yang  ingin  mengatur  semua  objek  dan  subjek  yang  berada  diwilayah teritorialnya  sehingga  harus  tunduk  kepada  kemauan  daerah  yang  diatur  dalam  peraturan daerah. Apa yang terjadi kemudian semacam euphoria, dimana daerah adakalanya tidak lagi memperhatikan  kaidah-kaidah  yang  berlaku,  diantaranya  dengan  membuat  peraturan  daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Otonomi diartikan harus mampu  mandiri dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan  persyaratan  penertiban  peraturan  daerah  yang  dimaksud.  Kondisi  ini tercermin  dari  banyaknya  peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  penetapan  pajak  dan restribusi  yang  tidak  sejalan  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang (Adrian Sutedi, 2008:5)
Salah  satu  instansi  pemerintah  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  hal  mengurusi penarikan  pajak  kendaraan  bermotor  adalah  kantor  SAMSAT  (Sistem  Administrasi Manunggal  Satu  Atap)  atau  dalam  bahasa  Inggris  one  roof  system  yaitu  suatu  sistem administrasi  yang  dibentuk  untuk  memperlancardan  mempercepat  pelayanan  kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.
SAMSAT  merupakan  suatu  sistem  kerjasama  secara  terpadu  antara  Polri,  Dinas Pendapatan  Provinsi,  dan  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  dalam  pelayanan  untuk  menerbitkan STNK  dan  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  yang  dikaitkan  dengan  pemasukan  uang  ke kas  negara  baik  melalui  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  dan  Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (SWDKLLJJ),  dan
dilaksanakan  pada  satu  kantor  yang  dinamakan  "Kantor  Bersama  Samsat".  Dalam  hal  ini, Polri  memiliki  fungsi  penerbitan  STNK,  Dinas  Pendapatan  Provinsi  menetapkan  besarnya Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian normatif-empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  ialah  penggabungan  antara  penelitian normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur  yuridis  empiris.  Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Sedangkan  penelitian  yuridis  empiris  ialah  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Lokasi  penelitian  yang dipilih oleh  peneliti di  Kota Makassar  yaitu  Dinas Pendapatan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  UPTD  Samsat  Wilayah  Makassar  Dalam  penelitian  ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah  Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD  Samsat  Wilayah  Makassar.  Sedangkan  Data  sekunder  adalah  data  yang  di  peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  pengelolaan  data  secara  deduktif, yaitu  dimulai  dari  dasar-dasar  pengetahun  yang  umum  kemudian  meneliti  hal  yang  bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Di tinjau dari sudut subyeknya.
Dalam  arti  luas,  proses  penegakkan  hukum  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normative  atau  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.
Dalam  arti  luas,  penegakkan  hukum  yang  mencakup  pada  nilai-nilai  keadilan  yang  di dalamnya  terkandung  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  ada  dalam bermasyarakat.  Dalam  arti  sempit,  penegakkan  hukum  itu  hanya  menyangkut  penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. (Dellyana, 1988:34)
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  Kepala  UPTD  Samsat Kota Makassar Kompol.  Herly Purnama, S.Ik beliau mengungkapkan bahwa:
“Penegakan  hukum  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  yang  terlambat  membayarkan pajak  kendaraan  bermotor  yang  mereka  miliki  adalah  dengan  pemberian  sanksi administrasi.  Namun,  penegakan  hukum  ini  bukan  langsung  serta  merta  memberikan sanksi  administasi.  Tetapi  Samsat  juga  melakukan  upaya  untuk  mengingatkan  Wajib Pajak  yang  telah  memiliki  kewajiban  perpajakan  dengan  memberikan  Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / SWDKLLJ  dan  Surat  Pemberitahuan  Keterlambatan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB).  Upaya  tersebut  dilakukan  sebelum  pemberian  sanksi  administrasi diberikan,  hal  tersebut  dilakukan  agar  dapat  mengurangi  jumlah  keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Makassar”.
Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut- turut  terhitung  mulai  saat  pendaftaran  Kendaraan  Bermotor.  Pajak  Kendaraan  Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar ( force  majeur )  masa  pajaknya  tidak  sampai  12  (dua  belas)  bulan,  dapat  dilakukan  restitusi atas  pajak  yang  sudah  dibayar  untuk  porsi  masa  pajak  yang  belum  dilalui.  Kepala  Dinas dapat  menerbitkan  Surat  Pemberitahuan  Kewajiban  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  30  (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor dapat diberikan dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
Pemberian  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Super  PKB)  diberikan dalam  2  (dua)  bentuk  yaitu:  a)  Surat  Pemberitahuan  Pengesahan  STNK  dan  Pembayaran PKB/SWDKLLJ,  yang  dikirimkan  kepada  Wajib  Pajak  sebelum  masa  pajak/jatuh  tempo akan berakhir, dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak/jatuh tempo berakhir; b) Surat Pemberitahuan  Keterlambatan  Pembayaran  PKB,  merupakan  surat  yang  dikirimkan  kepada Wajib  Pajak  yang  sampai  dengan  jatuh  tempo/masa  usai  pajaknya  tidak  melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Daerah  dijelaskan bahwa  Gubernur  menentukan  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  dan  penyetoran  pajak  yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat  terutangnya pajak. SKPD (Surat Ketetapan  Pajak  Daerah),  SKPDKB  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Taguhan Pajak  Daerah),  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  dan  Putusan Banding,  pajak  harus  dilunasi  dalam  jangka  waktu  paling  lama  pada  tanggal  jatuh  tempo yang ditetapkan.
Apabila setelah lewat  waktu tertentu sebagai periode/masa pembayaran pajak ternyata tidak  dilakukan  pembayaran  maka  akan  dilakukan  penagihan  oleh  Kantor  Inspeksi  Pajak. Jika  pajak  terlambat  dibayar  atau  tidak  dibayar  pada  waktunya  maka  dikenakan  denda administrasi  yang  dihitung  setiap  bulan.  Keterlambatan  pembayaran  pajak  dan  masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Di dalam perpajakan,  utang  pajak  tidak  berlaku  untuk  selama-lamanya,  melainkan  dikenal  adanya daluwarsa. Penentuan waktu daluwarsa itu umunya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
Sanksi  yang  dikenakan  dalam  keterlambatan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor adalah  sanksi  administratif  berupa  bunga  dan/atau  denda.  Jumlah  kekurangan  pajak  yang terutang  dalam  SKPDKB  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar)  akan  dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat diketahui  bahwa  setelah  melakukan  upaya  pemberian  Surat  Pemberitahuan  Pengesahan STNK  dan  Pembayaran  PKB  /  SWDKLLJ  dan  Surat  Pemberitahuan  Keterlambatan Pembayaran  PKB  tetapi  Wajib  Pajak  tidak  melakukan  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor,  maka  Wajib  Pajak  yang  kendaraan  bermotornya  terdaftar  di  Samsat  Kota
Makassar  akan  memberikan  penegakan  hukum  terhadap  Wajib  Pajak  berupa  sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan berupa denda dan/atau bunga.
Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap  terjadi  kasus  yang  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  perkaranya  harus  diajukan  ke pengadilan  umum.  Sanksi  pidana  dapat  berupa  denda  pidana,  pidana  kurungan,  maupun pidana  penjara.  Meskipun  sanksi  pidana  perpajakan  sudah  pasti,  tetapi  tidak  selamanya tindak  pidana  perpajakan  dapat  dituntut,  karena  Pasal  40  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  menetapkan  bahwa:  “Tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  tidak  dapat  dituntut setelah  lampau  waktu  10  (sepuluh)  tahun  sejak  saat  terhutangnya  pajak,  berakhirnya  masa pajak,  berakhirnya  bagian  tahun  pajak,  atau  berakhirnya  tahun  pajak  yang  bersangkutan” (ketentuan kadaluwarsa).
Dalam  hal  ini  sanksi  administrasi  merupakan  sanksi  yang  paling  mudah  untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan  pemberian  sanksi  pidana.  Samsat  Kota  Makassar  juga  hanya  memberikan  sanksi administrasi  kepada  Wajib  Pajak  yang  terlambat  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor, tidak menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya.
Dari  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap  Wajib  Pajak  yang  terlambat  terhadap pembayaran  Pajak  Kendaraan  bermotor  sangat  efektif  di  masyarakat.  Karena  masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut. Hanya saja masih ada beberapa  Wajib  Pajak  yang  belum  taat  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yang mereka  miliki.  Sanksi  perpajakan  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  dengan  tujuan  agar wajib pajak mempunyai rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya.
B. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada UPTD Samsat Wilayah Kota Makassar.

## 1. Faktor Pendukung
a. Sumber daya Manusia cukup memadai
Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Makassar sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan  proses  administrasi  kendaraan  bermotor  secara  cepat  dan  tepat  kepada  wajib pajak/masyarakat di Makassar, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat.
Didalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme  pegawai  yang  mampu  memberikan  pelayanan  yang  prima  dengan pendekatan  konsep  manajemen  sumber  daya  manusia  sesuai  apa  yang  dibutuhkan  atau
keluhan  masyarakat  atas  pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yang  dapat bermanfaat bagi mereka.
b. Proses administrasi dan sistem komputerisasi
Selain  info  layanan  pajak  dengan  system  komputerisasi,  Proses  administrasi  STNK dengan  sistem  komputerisasi  sebagai  salah  satu  dari  tiga  inovasi  pelayanan  unggulan  pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Makassar tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor.  Dengan  sistem  komputerisasi  ini pengolahan data akan lebih cepat.
c. Pro-aktif melayani pajak melalui SAMSAT keliling
SAMSAT Keliling merupakan kebijakan  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  Sulawesi Selatan  dalam  memudahkan  wajib  pajak  yang  berada  jauh  dari  kantor  pelayanan  pajak daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah  untuk  dijangkau  oleh  wajib  pajak  dengan  menggunakan  mobil  khusus  yang dilengkapi  dengan  peralatan  pelayanan.  Mobil  khusus  ini  menggunakan  satelit  yang menghubungkan dengan system yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.
d. Kemudahan pembayaran pajak dari jarak jauh
Untuk  mempermudah  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan  memberikan  fasilitas  dengan  mengadakan  sistem  pembayaran jarak jauh yang disebut SAMSAT LINK. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dengan ketentuan, pajak  yang  akan  dibayarkan  tidak  dalam  keadaan  menunggak  selain  itu  sistem  pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA.
Dalam  wawancara  peneliti  bersama  Bapak  Kompol.  Herly  Purnama,  S.Ik  (Kepala UPTD  SAMSAT  Wilayah  Makassar)  bahwa  untuk  terus  meningkatkan  pendapatan  daerah, UPTD SAMSAT Wilayah Makassar terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## 2. Faktor Penghambat
a. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat
Seiring  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  di  Sulawesi  Selatan  maka  laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini, hal ini dapat terlihat dari data pertumbuhan kendaraan yang ada disalah satu Kota yang ada di Sulawesi Selatan yakni di Kota Makassar.
Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak sejalan dengan kesadaran Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  untuk  melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  seluruh  Kepala  UPTD  beserta  jajarannya  masing- masing  berupaya  melakukan  langkah  efektif  dan  berkelanjutan  untuk  dapat  memperkecil tunggakan. Telah banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pejabat pajak Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Makassar, namun pada kenyataannya masih sangat banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana terlihat  dari  data  tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  UPTD  SAMSAT  Wilayah Makassar.
b. Data wajib pajak yang tidak lengkap
Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam  hal  ini  wajib  pajak  yang  tidak  melakukan  pembayaran  dapat  menyulitkan  pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat  yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran  baik  kesalahan  pengetikan  oleh  petugas  maupun  alamat  pada  kartu  tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas.
c. Pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa dibalik nama
Pemindahtanganan  kendaraan  bermotor  tanpa  balik  nama  juga  menjadi  salah  satu faktor  penghambat  pemungutan  pajak  pada  UPTD  SAMSAT  Wilayah  Makassar.  Hal  ini terjadi apabila wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak. Selain merugikan pihak yang namanya terdaftar sebagai pemilik pertama yang tentunya akan di tagih langsung oleh  pegawai  pajak,  kesulitan  lain  bagi  pegawai  pajak  juga  terjadi  dalam  mencari  pemilik kendaraan  kedua,  dimana  hal  ini  biasanya  terjadi  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan pemindahtanganan  kendaraan  kepada  orang  yang  tidak  dikenal  atau  tidak  memiliki  alamat orang tersebut.
d. Pemilik berpindah tempat tinggal
Hambatan  yang  terjadi  pada  kasus  ini  juga  pada  penagihan  bagi  wajib  pajak  yang melalaikan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.  Hal  ini  menyulitkan  pegawai  pajak  dalam melakukan  penagihan  yang  tentunya  hal  ini  akan  memicu  terjadinya  peningkatan  nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh Bapak Kompol. Herly Purnama, S.Ik (Kepala  UPTD  SAMSAT  Wilayah  Makassar)  bahwa  juga  terdapat  kasus  wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  mana  kendaraan  tersebut  merupakan  kendaraan  angsuran  yang  di bayarkan  oleh  kantor  pembiayaan.  Menjadi  hambatan  apabila  terjadi  penarikan  kendaraan bermotor  dari  pihak  pembiayaan  tanpa  ada  laporan  dari  pihak  pemilik  kendaraan  bermotor ataupun  dari  pihak  pembiayaan  itu  sendiri,  dapat  menjadi  masalah  dalam  hal  ini  yakni sebelum kendaraan di tarik oleh pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek
pajak kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi penarikan yang tidak  dilaporkan  maka  kendaraan  tersebut  dapat  menjadi  tunggakan  pajak  kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau pihak pembiayaan seharusnya melaporkan kasus  itu  ditempat  dimana  kendaraan  bermotor  tersebut  terdaftar  sebagai  obyek  pajak kendaraan bermotor.

## KESIMPULAN
Terkait  penegakan  hukum  terhadap  keterlambatan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  di  Kota  Makassar,  sebelum  pemberian  sanksi  terhadap  wajib  pajak,  UPTD SAMSAT  Wilayah  Kota  Makassar  terlebih  dahulu  melakukan  upaya  peringatan  berupa pemberian  surat  pemberitahuan  pajak  kendaraan  bermotor  (Super  PKB)  yang  diberikan dalam  2  bentuk  yaitu:  Surat  Pemberitahuan  Pengesahan  STNK  dan  Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB.
Bahwa  yang  menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan bermotor  pada  UPTD  SAMSAT  Wilayah  Makassar  antara  lain:  (1)  Masih  rendahnya kesadaran  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak,  (2)  Data  wajib pajak yang tidak lengkap, (3) Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa dibalik nama, (4) Pemilik Kendaraan berpindah tempat  kedaerah lain,  (5)  Penarikan kendaraan bermotor oleh pihak  pembiayaan  tanpa  ada  laporan  dari  pihak  pemilik  kendaraan  bermotor  ataupun  dari pihak pembiayaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty , 33 .
Saidi, M. D. (2008). Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah.
Sutedi, A. (2010). Hukum keuangan negara.
Wibowo,  T.  A.  (2021). Upaya  Kepolisian  Mencegah  Penggunaan  Lampu  Rotator  Dalam Komunitas  Escorting  Ambulans  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).