## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Analisis Yuridis Tentang Pengawasan
Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undangdasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)
Oleh : 1.Muhammad Alfariji Nasution 2. Marzuki 3. Mukidi

## Abstract
The authority of the Constitutional Court In the laws  and  regulations  in  Indonesia,  it  is authorized  to  adjudicate  at  the  first  and  final level  to:  examine  laws  against  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia, decide  on  disputes  over  the  authority  of  state institutions  whose  authority  is  granted  by  the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, decide    dissolution  of  political  parties,  decide disputes about the results of general elections.
The  Legal  Implication  of  the  Decision of  the  Constitutional  Court  Number  005/PUU- IV/2006  is  the  weakening  of  the  Judicial Commission  through  the  Constitutional  Court's Decision  which  results  in  the  revocation  of  the authority  of  the  Judicial  Commission  to  carry out  external  supervision  of  the  Constitutional Court  and  results  in  the  loss  of  binding  power for  the  supervision  rules  of  the  Judicial Commission  and    the  loss  of  most  of  the authority of the Judicial Commission to impose sanctions.
The  formulation  of  Supervision  of Constitutional  Justices  and  Judges  Angung after the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006  is  to  establish  an  Honorary Council  of  the  Constitutional  Court,  hereinafter referred to as the Honorary Council, is a device established  by  the  Constitutional  Court  to safeguard    and  upholding  the  honor,  dignity, and Code of Ethics of Constitutional Justices in relation  to  reports  of  alleged  serious  violations committed  by  the  Reported  Judge  or  the Suspected  Judge  submitted  by  the  ethics council.
Keywords : Judge Supervision.

## Abstrak
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam peraturan  Perundang-  Undangan  di  Indonesia ialah  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  untuk:  Menguji  undang- undang  terhadap  UUD  Negara  republik Indonesia  tahun  1945,  memutuskan  sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  Negara republik Indonesia Tahun tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Implikasi Hukum dari Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/  PUU- IV/2006  adalah  Pelemahan  Komisi  Yudisian Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang  berakibat  pada  Pencabutan  kewenangan Komisi  Yudisial  untuk  melakukan  pengawasan eksternal  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  dan berakibat  pada  hilangnya  kekuatan  mengikat aturan-aturan  pengawasan  Komisi  Yudisial serta  hilangnya  sebagian  besar  kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.
Formulasi
Pengwasan
Hakim
Konstitusi  dan  Hakim Angung  setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ialah  dengan  membentuk  Majelis  Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis  Kehormatan  merupakan  perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan  martabat,  dan  Kode  Etik  Hakim Konstitusi  terkait  dengan  laporan  mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim  Terlapor  atau  Hakim  Terduga  yang disampaikan oleh dewan etik.
Kata Kunci : Pengawasan Hakim

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah  satu  cita-cita  atau  tujuan  bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa
(thefounding fathers ) ini adalah menjadikannya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  suatu  negara  hukum  ( Rechsstaat/The Rule  of  Law ),  terdapat  dalam  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3) menegaskan bahwa “Negara indonesia adalah negara  hukum’’Ciri-ciri  dari  negara  hukum sedikitnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak  asasi  terhadap  warga  negarannya, peradilan  yang  bebas  dari  suatu  pengaruh kekuasaan  lain  dan  tidak  memihak,  serta adanya jaminan suatu kepastian hukum.
Pasca  terjadi  Reformasi  pada  Mei 1998  yang  salah  satu  tuntutannya  yaitu Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945.  Setelah  amandemen  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu terjadinya perubahan di dalam Bab  IX  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu Pasal  24  UUD  Negara    Republik  Indonesia Tahun  1945 setelah  amandemen  pasal
tersebut berbunyi bahwa
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’’
Dalam  kekuasaan  kehakiman,  maka sebagai suatu kesatuan sistem yang berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah  Konstitusi.  Hal  tersebut  sesuai dengan  prinsip  pemisahan  kekuasaan  fungsi- fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif dikembangkan
sebagai cabang-cabang
kekuasaan yang terpisah satu sama lain. 1 Sehingga setelah amandemen UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 kekuasaan  yudikatif  berada  pada  Mahkamah Agung  (Pasal  24A),  Mahkamah  Konstitusi (Pasal  24C)  serta  adanya  Komisi  Yudisial (Pasal 24B).
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Garfika, Jakarta, 2010, h.191.
Setelah  adanya  amandemen  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945 lahirlah  dua  lembaga  negara  dalam  lingkup kekuasaan yudikatif (kehakiman) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia  yang  merupakan puncak  pemegang  kekuasaan  kehakiman bersama-sama  dengan  Mahkamah  Agung (MA).
Setelah  adanya  perubahan  ke  empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun  1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya  MK  sebagai  lembaga  peradilan yang menjadi penafsir konstitusi (the interpretation  of  Constitution). Serta  adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap  hakim-hakim  yang  ada  di  dalam lingkungan  peradilan,  Meskipun  lembaga  baru ini  tidak  menjalankan  kekuasaan  kehakiman, tetapi  keberadaanya  tidak  dapat  dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 2
Kewenangan dan tugas KY berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah  Calon  hakim  agung  diusulkan  komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Serta didalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim”
Hingga saat ini setidaknya sudah ada 43 negara (termasuk Indonesia) yang
2 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, h. 206

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengatur  KY  di  dalam  konstitusinya  dengan sebutan  yang  beragam. 3 Maksud  dibentuknya KY  dalam  struktur  kekuasaan  kehakiman Indonesia adalah agar setiap warga masyarakat  di  luar  struktur  resmi  lembaga parleman  dapat  dilibatkan  dalam  suatu  proses pengangkatan, penilaian kerja dan
kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga
dan menegakkakan kehormatan, keluhuran martabat,  serta  perilaku  hakim  agar  dapat mewujudkan  suatu  kebenaran  dan  keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. 4
Pada  Tahun  2006,  31  Hakim  Agung telah  mengajukan  permohonan  uji  materi (judicial review ) atas beberapa pasal pengawasan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial  (UU  KY)  ke  Mahkamah  Konstitusi. Dan  MK melalui  Putusannya  Nomor  005/PUU- IV/2006  tanggal  23  Agustus  2006  menyatakan bahwa  pasal-pasal  pengawasan  KY  terkait pengawasan  hakim  konstitusi  bertentangan dengan  UUD  NRI  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5
Terdapat 11 pasal dalam UU KY dan 1  pasal  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sebelum dilakukanya  perubahan  menjadi  UU  No.  48 Tahun 2009) yang dibatalkan oleh Mahakamah Konstitusi  yang  terkait  Pengertian  Hakim  dan Pengawasan  Hakim  diantaranya  adalah  Pasal 1  angaka  5,  Pasal  20,  Pasal  22  ayat  (1)  huruf e,  Pasal  21,  Pasal  22  ayat  (5),  Pasal  23  ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal
3 A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan , ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta,2004. h. 106.
4 Ibid. h. 149 5 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang  Komisi Yudisial  dan  Pasal  34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 6 Pada tanggal 2  Oktober 2013 tepatnya  pada  pukul.  22.00  WIB  tim  penyidik KPK  menangkap  tangan  Ketua  MK  yang  saat itu  dijabat  oleh  Akil  Mochtar  di  kediamaannya di  Kompleks  Widya  Chandra,  Jakarta.  Dari proses  tangkap  tangan  tersebut  Penyidik  KPK menyita  uang  sekitar  Rp.  3  Milliar  yang  terdiri dar 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS  yang  uang  tersebut  akan  diserahkan  oleh Chairun  Nisa  seorang  anggota  DPR  asal Fraksi  Partai  Golkar  yang  didampingi  Cornelis Nalau seorang pengusaha Palangkaraya kepada  Akil  Mochtar  dan  Uang  suap  tersebut terkait  perkara  sengkata  Pemilihan  Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Atas kejadian tersebutlah yang melatabelakangi terbentuknya Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  MK yang  kemudian  dijadikan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2014. 7 pada  intinya  bahwa mengamanatkan  KY  sebagai  lembaga  yang membentuk tim panel ahli atau pengawas MK . Tetapi, Perppu tersebut diajukan judicial review yang  hasilnya  bahwa  semua  hakim  konstitusi sepakat  tidak  menerima  pola  pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebihmenginginkan adanya suatu majelis pengawasan  etik  secara intern .  Maka  dapat dikatakan  bahwa  saat  ini  MK  adalah  lembaga
6 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, h. 202-204
7 Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1- 2/PUU-XII/2014

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Negara yang tidak bisa diawasi secara ektenal oleh  lembaga  Negara  lain.  Hal  ini  sangatlah berbahaya  sebab  bisa  menjadi  MK  sebagai lembaga superbody yang  jika  tidak  ada pengawasan  dari  lembaga  Negara  lain  juga dapat  mengakibatkan  MK  lembaga  yang melampui batas atau sewenang-wenang (abuse  of  power) dalam  kewenanganya  yang sudah ditentukan konstitusi.
Maka jika dilihat Berdasarkan Undang  Undang    Dasar    Tahun    1945    bahwa Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan    yang    sangat    besardan istimewa    dalam    memutus    suatu    perkara karena    putusan    Mahkamah    Konstitusi bersifat  final    and    bainding,    kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:
Mahkamah    Konstitusi    berwenang mengadili    pada    tingkat    pertama    dan terakhir   yang  putusanya  bersifat  final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus  sengketa  wewenang  lembaga negara  yang  kewenanganya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus    pembubaran    partai    politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
dan ayat (2) yang berbunyi:
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan  putusan  atas  pendapat Dewan  Pewakilan  Rakyat    mengenai dugaan    pelanggaran    oleh    Presiden dan/atau    Wakil    Presiden  menurut Undang-Undang Dasar.
Dalam  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi yangsangat  besar  dan  istimewa  tersebut yangtermuat  di  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan (2)  yang  telah  disebutkan  diataskemudian dapat  dirincikan   secara    kongkritdalam   Pasal 10    ayat    (1)    Undang-undang    Nomor    24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi yang berbunyi:Mahkamah
Konstitusi
berwenang    mengadili   pada   tingkat   pertama dan    terakhir  yang  putusanya  bersifat  final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar,  Memutus      sengketa kewenangan      lembaga      negara      yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar  1945,  Memutus  pembubaran  partai politik,  Memutus  perselisihan  hasil  pemilihan umumyang di sengketakan. Mahkamah Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelangaraan  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap  Negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainya,  atau  perbuatan  tercela, dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan  kewenangan  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 tersebut  Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga  yang  strategis  yang  putusanya  bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh 560  orang  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  yang  hanya  diputuskan oleh sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dari kewenangan yang cukup besar itulah  perlu  adanya  hak privilege atau  hak istimewa  yang  diberikan  kepada  Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan martabat dan mengawasi tingkah laku bagi hakim-hakim Mahkamah  Konstitusi  karena  Sembilan  orang hakim  tersebut  bukanlah  manusia  yang  selalu benar mereka juga pernah melakukan kesalahan  dalam  memutuskan  suatu  perkara sehingga  tidak  bisa  dipastikan  kesembilan hakim  tersebut  bisa  selau  benar  dalam memutuskan  suatu  perkara  oleh  karena  itu perlunya  pengawasan  yang  harus  dilakukan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
oleh  lembaga  eksternal  untuk  mengawasi prilaku bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi agar  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan oleh UUD, dengan dibentuknya suatu lembaga pengawas  bagi  para  hakim  yang  termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi: 8
Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta prilaku hakim.
Serta  diimplemntasikan  kedalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial  yang  kewenanganya  diatur  dalam Pasal  13  huruf  b  yang  berbunyi:  Menegakkan kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta menjaga prilaku hakim.
Dengan    diundangkanya    Undang- Undang    Nomor    22    Tahun    2004    tentang Komisi  Yudisial  maka  pengawasan    yang dilakukan  oleh  Komisi  Yudisal  mencakup Hakim    yang  bernaung    dibawah    Mahkamah agung    dan    hakim    yang    berada    di Mahkamah    Konstitusi,  tetapi  Mahkamah Konstitusi    menganulir    Undang-Undang Komisi Yudisal tersebut dengan menyatakan    bahwa,    pertamaperluasan hakim    yang    terdapat    dalamPasal    24Bayat (1)    UUD    1945    yang    mencakup tentangpengertian hakim konstitusi bertentangandengan UUD
1945.Keduapengertian   hakimyang  mencakup hakim    konstitusimenurut  Pasal  24B  ayat  (1) tidakmempunyai  alasan  yang  cukup  kuat dalam argumentasinya untuk pengawsan
8 Perhatikan Pasal 24 B Ayat (1) Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketigafungsi pengawasan,
Mahkamah Konstitusi      berpendapat      bahwa      segala ketentuan      dalam      UU      Komisi      Yudisial yang  pengawasannya  bertentangan  dengan UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  karena  terbukti  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Wewenang      yang    dimiliki    Komisi Yudisial    tersebut    telah    di    putuskan    oleh Mahkamah  Konstitusi  dengan  dasar  bahwa hakim  Mahkamah  Konstitusi  berbeda  dengan hakim    umum    atau    hakim    yang    ada    di bawah  Mahkamah    Agung    dengan  Amar Putusan  Mahkamah    Konstitusi    Nomor 005/PUU-IV/2006    secara    substansi  telah membatalkan  beberapa    Pasal  yang    terdapat pada    Undang-Undang    Nomor    22    Tahun 2004    tentang  Komisi  Yudisial  dan  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman  antaralain Pasal  1  angka  5  Pasal  20  Pasal  21Pasal  22 ayat  (1)  huruf  e  dan  ayat  (5)  Pasal  23  ayat (2)ayat  (3)  dan  ayat  (5)  Pasal  23  ayat  (2)  ayat (3) danayat (5) Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat  (3)  dan  ayat  (4)    Undang-Undang Republik    Indonesia    No.    22    Tahun    2004 tentang  Komisi  Yudisial  ( Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  89, Tambahan    Lembaran  Negara    Republik Indonesia    Nomor    4415),    serta    Pasal    34 ayat    (3)    Undang-undangRepublik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  8,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4358), karena bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat,  pembatalan  terhadap  pasal-pasal dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor  4  tahun  2004  Tentang  kekuasaan Kehakiman  ini,  mengakibatkan  terjadinya kekosongan  hukum  ( rechtsvacuum )  yang berfungsi  sebagai  dasar  pijakan  lembaga pengawas hakim konstitusi untuk melaksanakan pengawasan,
sehingga diperlukan  secepatnya  pembentukan  terhadap aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  fungsi pengawasan  terhadap  hakim  konstitusi  agar tidak terjadi kasus-kasus yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi.
Seperti contoh, telah terjadinya kasus suap oleh calon kepala daerah terhadap hakim ketua  Mahkamah  KonstitusiAkil  Mochtar,  itu semua telah membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga internal Mahkamah Konstitusi atau Majelis kehormatan Mahkamah  Konstitusi  tidak  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  karena  masih ada  celah  bagi  calon  kepala  daerah  yang sedang  berperkara  untuk  menyuap  hakim Mahkamah  Konstitusi,  oleh  karena  itu  perlu dibentuknya  lembaga  eksternal  yaitu  Komisi Yudisial  untuk  mengawasi  hakim  Mahkamah Konstitusi  agar  tidak  terjadi  kasus  penyuapan hakim  mahkamah  Konstitusi  seperti  yang menimpa  mantan  hakim  ketua  Mahkamah konstitusi Akil Mochtar.
Arti  penting  melakukan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar peranan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi hakim,  baik  itu  hakim  yang  bernaung  pada Mahkamah  Agung  dan  hakim  Mahkamah Konstitusi, sehingga wewenang yang diberikan UUD  kepada  Komisi  Yudisial  bisa  berjalan sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia ?
2.  Bagaimana Implikasi  Hukum dari Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU- IV/2006 ?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  dalam  peneletian  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia !
2.  Untuk  mengetahui  Implikasi  Hukum  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 005/PUU-IV/2006 !

## D.  Manfaat Penelitian
1. Untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Islam Sumatera  Utara,  khususnya  Fakultas
Hukum.
2. Secara Teoritis
Hasil  penelitian  ini  akan  melahirkan
beberapa  konsep  ilmiah  yang  pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan  ilmu hukum dan kepada akademisi, Mahasiswa, Guru, dll,khususnya  yang  berkaitan  dengan Pengawasan  Hakim Setelah  Putusan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. 3. Secara Praktis
a.  Diharapkan bermanfaat bagi
kalangan  Politisi  maupun  praktisi Terkhusus  bagi  anggota  DPR, Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dan Hakim  Agung  dalam  membahas dan mengkaji tentang pengawasan  hakim  dan  putusan mahkamah konstitusi nomor
005/PUU-IV/2006 tersebut.
b.  Sebagai  bahan  informasi  bagi semua  kalangan  yang  berkaitan
dengan pengembangan ilmu
hukum. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Fakultas Hukum Unversitas Islam Sumatera
Utara,  internet  dan  lainnya  belum  ada judul  penelitian  yang  sama  dengan penelitian  yang  membahas  tentang: "Analisis  Yuridis  Tentang  Pengawasan Hakim Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (  Studi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU- IV/2006)”  Namun  demikian,  terdapat beberapa  penelitian  terdahulu  dengan judul diatas, antara lain :
1. Thesis oleh Prasetyohadi Prabowo Mahasiswa Program Studi Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Airlangga    yang  mengangkat  judul peneliti an tentang“Kedudukan Dan
Wewenang  Komisi  Yudisial  Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006” Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan adalah bahwa Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah Agung  dan  Komisi  Yudisial  adalah lembaga tersebut mempunyai posisi yang sejajar; karena Mahkamah Agung  dan  Mahkamah
Konstitusi  merupakan  pelaksana kekuasaan  kehakiman  sedangkan Komisi  Yudisial  bertindak  sebagai pengawas eksternal. Implikasi terhadap wewenang Komisi Yudisial  :  tahapan  pemeriksaan terhadap  hakim  karena  laporan masyarakat terutama laporan tentang  mafia  peradilan  tidak dapat  ditempuh  Komisi  Yudisial setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Hal  ini  dapat  diselesaikan  setelah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SKIVIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan tanggal 28 Agustus 2007. 2. Thesis  oleh  Zaki  Ulya,  Mahasiswa Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Unsyiah yang mengangkat
“Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Antar Lembaga Negara ”Hasil peneitian iniadalahmengetahui dasar pertimbangan  MK  dalam  menafsirkan konstitusi terkait penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara  antara  MA  dan  KY  dan  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengetahui  dampak  penafsiran  yang dilakukan  oleh  MK  terhadap  konstitusi terkait  kasus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  dalam  pengujian  UU No.  22  Tahun  2004  dan  UU  No.  4 Tahun  2004  terhadap  UUD  1945.MK melihat  melalui  penafsiran  bahwa ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  22  Tahun  2004  dan  juga  UU No.  4  Tahun  2004  bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK tersebut  dinilai  ultra  petita  dan  juga melanggar  asas  hukum nemo  judex
indoneus  in  propria  causa .  Akibat putusan MK tersebut menjadikan kewenangan  KY  tidak  lengkap  dan menimbulkan kekosongan hukum terkait pengawasan perilaku hakim. Berdasarkan
kedua penelitian tersebut  diatas,dapat  dikatakan  penelitian tentang  ini  murni  hasil  pemikiran  penulis sendiri,  sehingga  kemurnian  penelitian  ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## II. PEMBAHASAN
A.  KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  DALAM  PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA 1. Kewenangan Mahkamah

## Konstitusi
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  dalam  menguji  Undang-Undangtelah
diatur  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)Undang- Undang  Dasar  Negara  RepublikIndonesia
Tahun  1945  (UUD  1945)yang  menyatakan bahwa “MahkamahKonstitusi berwenang mengadili  padatingkat  pertama  dan  terakhir yangputusannya bersifat final untuk mengujiundang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.”Dalam hal ini secarategas UUD 1945 sebagai hukumtertinggi di Indonesia telah memberikanmandat  secara  langsung  kepada MKuntuk menguji undang-undang
yangdianggap bertentangan dengan UUD1945.
Pengujian merupakan prosesmemeriksa, mengadili, dan memutusapakah suatu undang- undang  yangdiujikan  bertentangan  dengan UUD1945 atau tidak.
Dalam  Pasal  7  Undang-UndangNomor
12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (UU  No.  12 Tahun  2011),telah  diatur  susunan  hierarki peraturanperundang-undangan di Indonesiayaitu: UUD 1945, TAP MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, PeraturanPemerintah, Peraturan Presiden,Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Mahkamah Konstitusi  dibentuk  untuk  menjamin  konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan,  sehingga  Mahkamah  Konstitusi disebut dengan the guardian of the constitution .  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung  sebagai  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia. 9 Dalam menjalankan
kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji  undang-undang  terhadap  undang- undang  dasar,  Mahkamah  Konstitusi  juga melakukan  penafsiran  konstitusi,  sehingga Mahkamah  Konstitusi  juga  disebut the  Sole Interpreter of the Constitution.
Sebagai  lembaga  penafsir  tunggal konstitusi, banyak hal dalam
mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan  lain  dalam  kedudukan  berhadap- hadapan,  terutama terhadap  lembaga  legislatif di  mana  produknya  direview.  Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia  adalah  sebagai lembaga  Negara  yang  menjalankan  fungsi yudisial  dengan  kompetensi  obyek  perkara ketatanegaraan.
Keberadaan
Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi  untuk  memperkuat  dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar  1945.Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  mempunyai  kewenangan  dengan
batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan  atas  konstitusionalisme.  Batas- batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu lembaga yudisial
merupakan bentuk terselenggaranya sistem
perimbangan kekuasaan  di  antara  lembaga  negara (checks and balances).
Mahkamah  Konstitus  sebagai  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan  di  Indonesia  sebagai  kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat
9 Miftakhul  Huda,  September  2007, “Ultra Petita”  dalam  Pengujian  Undang  -  Undang, dalam Jurnal  Konstitusi  Volume  4  Nomor  3,  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,
dipercaya  dalam  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Dasar  filosofis  dari  wewenang  dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah
keadilan  substantif  dan  prinsip-prinsip good governance .Selain  itu,  teori-teori  hukum  juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan  penafsir  konstitusi.  Kehadiran  Mahkamah Konstitusi  beserta  segenap  wewenang  dan kewajibannya,  dinilai  telah  merubah  doktrin supremasi
parlemen
(parliamentary
supremacy) danmenggantikan  dengan  ajaran supremasi konstitusi. 10
Keadilan  substantif  /keadilan  materiil (substantive  justice )  merupakan al  qist atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan  kepada  persamaan,  melainkan bagian  yang  patut,  berpihak  kepada  yang benar.  Dalam  penerappan  keadilan  substantif ini, pihak yang benar akan  mendapat kemenangan  sesuai  dengan  bukti-bukti  akan kebenarannya.
Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya  reformasi  konstitusi  dan  menjadi dasar  wewenang  serta  kewajibah  Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.
Dasar  yuridis  wewenang  Mahkamah Konstitusi  berasal  dari  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  diatur  dalam  Pasal  7A,  Pasal  78, dan  Pasal  24C  dan  dijabarkan  dengan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003.
10 Mariyadi  Faqih,  Juni  2010, Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi  yang  Final  dan  Mengikat,  dalam  Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi , Jakarta, h. 97

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Terhadap  perorangan,  kesatuan  masyarakat adat  sepanjang  masih  hidup,  badan  hukum publik  atau  privat,  lembaga  negara,  partai politik,  ataupun  pemerintah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang  konstitusionalnya  dirugikan,  dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi merupakan
lembaga  negara  yang  baru  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  hasil  perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  dibentuk  karena buruknya  penyelenggaraan  negara  terutama pada  masa  orde  baru,  yang  ditandai  dengan maraknya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme, markus  (makelar  kasus)  sampai  saat  ini,  dan dicampakkannya  nilai-nilai  keadilan  hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan  diberbagai  bidang,  terutama  sistem peradilan. 11
Sebagai  organ  konstitusi,  Mahkamah Konstitusi  didesain  untuk  menjadi  pengawal dan  penafsir  undang-undang  dasar  melalui putusan-putusannya.Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya  mewujudkan  visi  kelembagaannya, yakni  tegaknya  konstitusi  dalam  rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan yang bermartabat.
Visi  tersebut  menjadi  pedoman  bagi Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya
11 Indra  Perwira,  dkk.,  November  2010,
Budaya Konstitusi (Constitutional Culture)  Dalam  UUD  1945  Perubahan  Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945, dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Jakarta, h. 60.
secara  merdeka  dan  bertanggung  jawab sesuai dengan amanat
Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.Mahkamah  Konstitusi  membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat  yang  merasa  hak-haknya  dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.
Selain  itu  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang
Republik  Indonesia  nomor  24  tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  Bab  III  pasal  10 yaitu Mahkamah konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir untuk:
1.  Menguji  undang-undang  terhadap  UUD  RI tahun 1945
2.  Memutuskan sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945
3.  Memutuskan pembubaran partai politik
4.  Memutuskan  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum
Dilansir  dari  situs  resmi  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia,  Mahkamah  Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR (Dewan  Perwakilan  Rakyat) mengenai  dugaan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  presiden dan/atau  wakil  presiden  menurut  UUD.  Baca juga:  Perbedaan  Wewenang  MA  dan  MK Dugaan  pelanggaran  tersebut  dapat  berupa tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  presiden dan/atau  wakil  presiden,  perbuatan  tercela, tindakan kriminal seperti penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak  pidana  berat  lainnya  yang  diancam dengan  pidana  lebih  dari  5  tahun.  Dalam menunaikan  kewenangan  dan  menegakan keadilan sesuai dengan Undang-Undang dasar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1945,  Mahkamah  Konstitusi  juga  memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat negara, pejabat  pemerintahan,  serta  warga  negara untuk memberikan keterangan.Keterangan tersebut  dapat  berupa  lisan  maupun  tulisan yang  menyangkut  suatu  perkara.  Mahkamah Konstitusi  memandangan  semua  lembaga negara  dalam  kedudukan  yang  sama.  Semua lembaga  negara  bisa  diperiksa,  diadili,  dan dijaga keseimbangannya agar penyelenggaraan negara tetap adil. 12
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam  Menguji  Materiil  Undang-  undang terhadap  Undang-Udang  Dasar  1945  (UUD 1945)
Salah  satu  pelaksanaan  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  yang    ditentukan    oleh UUD    1945    yaitu    pengujian    undang-undang terhadap  UUD  1945 (judicial review). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut,
Mahkamah  Konstitusi  menyandarkan  frasa pasal,  ayat  dalam  pasal,  pasal  maupun keseluruhan pasal  dari  undang-undang  yang diuji    tersebut    dengan    UUD    1945. Mahkamah  Konstitusi    yang    disebut    juga sebagai “the    guardian    of    constitution    and the  sole   interpreting of constitution.” Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam  memutus  apakah  sebuah produk    perundang-undangan    telahsesuai dengan    konstitusi    atau    tidak.    Kemudian disebut    sebagai    satu-satunya  lembaga   yang dapat    menafsirkan    konstitusi    dikarenakan kewenangan    judicial  review    menciptakan kewenangan
tersebut. Kewenangan 12 .https://www.kompas.com /skola /read/2021/ 06/04 /160222769/ tugas-dan wewenang-mahkamah-konstitusi
diakses tgl 15,10,2021
menafsirkan  itu  timbul dari sebuah tafsir pula bahwa  bagaimana  bisa  melakukan  review terhadap sebuah undang-undang agar berkesesuaian  dengan  konstitusi  apabila  tidak diberi kewenangan memaknai dan menafsirkan konstitusi itu sendiri. Artinya kewenangan tafsir konstitusi itu lahir juga dari sebuah penafsiran. 13
Diakuinya    hak menguji    (judicial review) di  Indonesia    menurut    Jimly Asshiddiqie    merupakan    upaya    pengujian oleh    lembaga    judicial    terhadap    produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  atau  yudikatif. Pemberian    kewenangan    kepada    hakim tersebut    merupakan    penerapan    prinsip checks    and    balance berdasarkan    sistem pemisahan    kekuasaan    negara    yang    dapat dipercaya lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum Rechtsstaat atau Rule    of    Law .    Sesuai    dengan    prinsip checks    and    balances yang  telah    menjadi salah  satu  pokok  pikiran  dalam  UUD  1945 pasca  perubahan, pengujian konstitusionalitas materi undang-undang telah ditegaskan menjadi  kewenangan  hakim,  yaitu  Mahkamah Konstitusi.
Pengujian    terhadap    norma    undang- undang  adalah    pengujian    mengenai  nilai konstitusionalitas    undang-undang,    baik    dari segi  formil  ataupun  materiil. Karena itu, pada tingkat  pertama,  pengujian  konstitusionalitas haruslah  dibedakan  dari  pengujian  legalitas. Mahkamah Konstitusi pengujian konstitusionalitas,  sedangkan    Mahkamah Agung  melakukan  pengujian  legalitas,  bukan
13 Jimly  Asshiddiqie, Setengah  Abad  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan ,  (Jakarta:  PT.  Sumber  Agung,  2006), hal. 37.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengujian    konstitusionalitas.  Dalam  perkara judicial  review  undang-undang,  baik    menurut UUD  1945  maupun  menurut  UU  Mahkamah Konstitusi,    ditegaskan    Mahkamah    Konstitusi hanya  berwenang  menilai  atau  mengadili konstitusionalitas  sebuah  UU  terhadap    UUD 1945.    Mahkamah    Konstitusi    hanya    dapat menyatakan    apakah    sebuah  UU,  sebagian isinya,  kalimat,  atau  frasanya,  bertentangan dengankonstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi  tidak  dapat  menerobos  batas kompetensi  konstitusionalitas  dan  masuk  ke dalam    kompetensi    legalitas.  Dalam  perkara judicial  review,  amar  putusan  Mahkamah Konstitusi  tidak  dapat  masuk  ke  ranah  yang bersifat legalitas. 14
Terhadap    hak    uji    materil,    Sri Soemantri,  memberikan  garis  bawah  bahwa pengujian  tersebut  adalah  suatu  wewenang untuk    menyelidiki    dan    kemudian  menilai, apakah  suatu  peraturan  perundang-undangan isinya  sesuai  atau  bertentangan    dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  derajatnya,  serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende  macht) berkah    mengeluarkan suatu  peraturantertentu. 15 Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap  UUD    1945    adalah    adanya penggunaan    tolok    ukur    metode    penafsiran oleh    hakim    konstitusi    untuk    menilai    materi atau    substansi    UUD    1945.    Penggunaan metode  penafsiran  oleh  hakim  konstitusi  untuk menilai  pertentangan  norma  hukum  dilandasi bahwa    Mahkamah    Konstitusi    merupakan
14 Muhammad  Mahrus  Ali,  “Konstitusional dan  Legalitas  Norma  dalam  Pengujian  Undang- Undang  Terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945”, Jurnal  Konstitusi,  vol.  12,  No.  1,  Maret  2015,  hal. 176.
15 Sri  Soemantri, Hak  Menguji  Material  di Indonesia , (Bandung: Penerbit Alumni,1986), h. 6.
satu-satunya    lembaga    negara  sebagai penafsir    konstitusi (the    sole    judicial interpreter    of    the    constitution). Pengujian konstitusionalitas    (pengujian    materiil)    tidak dapat  dilaksanakan  tanpa kewenangan  menafsirkan  pasal-pasal  dalam konstitusi    yang    memiliki    kekuatan  hukum. Prinsip  dasar  keadilan  konstitusi  tidak  dapat tercapai    apabila    masing-masing  cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan  konstitusi  sesuai  dengan interpretasinya sendiri-sendiri. 16
Penafsiran  merupakan  bagian  dari rechtsvinding (penemuan hukum)  yang selalu dilakukan  oleh  hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara. 17 Besarnya  kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa  keadilan,  namun  jika    kewenangannya tersebut    tidak    dapat    digunakan    secara negarawan,  makadapat    saja    merugikan masyarakat    pencari    keadilan. 18 Menurut Satjipto    Rahardjo  bahwa    penafsiran    hukum itu  merupakan  jantung  hukum,  hampir  tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka  pintu  penafsiran.  Penafsiran  hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan,  sejak  hukum  berbentuk  tertulis. Diajukan  sebuah  adagium  “membaca  hukum adalah  menafsirkan  hukum”, mengatakan  teks hukum    sudah  jelas,    adalah  suatu  cara  saja bagi  pembuat    hukum  untuk    bertindak
16 Abdul    Latief, Fungsi    Mahkamah Konstitusi:    Upaya    Mewujudkan    Negara    Hukum
Demokrasi , (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 323- 324.
17 Mukti  Arto, Konsepsi  Ideal  Mahkamah Agung:  Redefenisi  Peran  dan  Fungsi  Mahkamah Agung    untuk    Membangun    Indonesia    Baru , (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2001),  h. 332 18 Refli  Harun, Menjaga  Denyut  Konstitusi (Refleksi    Satu    Tahun    Mahkamah    Konstitusi) , (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hal. 301.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pragmatis    seraya    diam-diam    mengakui, bahwa  ia mengalami kesulitan untuk
memberikan penjelasan. 19 Artinya  kewenangan  MK  dalam menafsirkan  konstitusi  sangat  besar,  bahkan kewenangan  MK  dalam menafsirkan  konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.
John H. Garvey dan Alexander Aleinikoff  mengemukakan  beberapa  metode utama    dalam    melakukan    penafsiran konstitusi, yaitu: Interpretivism/Non- Interpretivism,  Textualism,  Original  Intent, Stare Decisis, Neutral Principles dan balancing atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Para  hakim  menggunakan  pandangan  atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka  terhadap  hukum  itu  sendiri,  artinya bahwa    hakim-hakim    berbeda    pula  dalam melakukan    penafsiran    konstitusi,    sehingga suatu    saat    para    hakim    akan    saling bertentangan  dalam  menafsirkan  konstitusi terhadap  sebuah  perkara  tertentu.    Penafsiran Original    Intent    merupakan    penafsiran    yang sesuai  dengan pengertian    asli    dari    teks    atau    istilah-istilah yang    terdapat    didalam    konstitusi.Penafsiran ini    biasanya    digunakan    untuk    menjelaskan teks,  konteks,  tujuan, dan struktur konstitusi. 20 Penafsiran
originalis ini menitikberatkan  pada  penilaian  pertentangan norma  hukum  berdasarkan  pada  original meaning  atau  original  intent  yaitu  mencoba menghadirkan  semangat  awal  terbentuknya konstitusi  tertulis  lewat  perdebatan-perdebatan
19 Feri  Amsari, “Satjipto  Rahardjo  dalam Jagat    Ketertiban    Hukum    Progresif” Jurnal Konstitusi, vol. 6, No. 2, Juli 2009,  hal. 180.
20 Syawaluddin    Hanafi, “Kewenangan Mahkamah    Konstitusi    dalam    Menafsir    Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 ”, Ekspose, vol. XXVI, No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 7
pada  saat  penyusunan  UUD,  mendasarkan pada  pemahaman  dan  tujuan  konstitusi  dari pendapat  para  penyusun  konstitusi,  originalis melihat beberapa sumber diantaranya pandangan framers  of  constitution termasuk tulisan-tulisan    terdahulu    pada    penyusun konstitusi,    artikel-artikel    pada  koran  ketika konstitusi  dibentuk,  notulensi  persidangan dalam pembentukan konstitusi, misalnya catatan persidangan BPUPKI dalam pembentukan  UUD  1945,  cacatan-catatan perumusan  norma  UUD  1945  amandemen. Justice Antonin Scalia (Hakim Agung Supreme Court  Amerika)  yang  menganut  pandangan originalis berpendapat bahwa penafsiran konstitusi  hanya  dapat  dilakukan  melalui pendekatan    pemahaman    dari    penyusun konstitusi  itu  sendiri  atau  pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para  originalis  mempercayai    bahwa    cara terbaik  dalam  menafsirkan  konstitusi  adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri. 21
Menurut    Mahfud    MD,    bahwa ketidakjelasan    tolok    ukur    dalam    memaknai pertentangan  norma  hukum  yang  berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran  original  intent  sebagai  metode penafsiran  dalam  pengujian  norma    hukum, hal    ini    terkait    dengan    teori    apa    yang menjadi    dasar    dan    semangat  dalam perumusan  konstitusi  maupun  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Hakim  boleh menggunakan  original  intent  suatu  produk hukum, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis  pengujian  norma  hukum  tersebut
21 Saldi    Isra, Pergeseran    Fungsi Legislasi:    Menguatnya    Model    Legislasi Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.58.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bertujuan  untuk  mengetahui  makna    atau maksud    utama/maksud  sebenarnya  dari  isi konstitusi    atau    peraturan    perundang- undangan. 22 Sebab    dengan    pemahaman original    intent,    maka    orisinilitas    ataupun gagasan    dan    semangat    asli    dari    suatu rumusan    peraturan    perundang-undangan dapat    terlindungi.    Pengujian    dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan  UUD,  dimana  isi  konstitusi  suatu negara    adalah    apa    yang    ditulis    dan    latar belakang    pemikiran    apa    yang  melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan  teori  dan  apa  yang  berlaku  di  negara lain.30  Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi  harus menjadikan  original  intens  sebagai  tolok ukurnya.
Penafsiran  non  originalis (non  original intent ).  Berbeda  dengan  penafsiran  originalis, alasan    yang    kuat    bahwa    penggunaan penafsiran    non    originalis    (non original  intent) oleh  hakim  merupakan  penafsiran  yang  paling tepat  dalam  memahami    konstitusi    sekaligus sebagai    dasar    menentukan    pertentangan norma  hukum adalah:
a.  Para  perancang  konstitusi  (pada konvensi Philadelphia ) mengindikasikan bahwa
mereka    tidak    ingin    keinginan-keinginan mereka    yang    bersifat    spesifik  nantinya akan mengontrol interpretasi;
b.  Tidak    ada    satupun    konstitusi    tertulis yang    mampu    mengantisipasi    cara-cara yang    dapat    digunakan    pemerintah    di masa    yang    akan    datang    untuk menindas  rakyat,  sehingga  ada  kalanya merupakan  keharusan  bagi  hakim  untuk mengisi kekosongan itu;
22 Moh    Mahfud    MD, Perdebatan    Hukum Tata    Negara    Pasca    Amandemen    Konstitusi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 65.
c.  Maksud  para  perancang  itu  bermacam- macam, terkadang bahkan sifatnya sementara  dan  seringkali  mustahil  untuk ditentukan;
d. Non    originalisme memungkinkan    hakim untuk    mencegah    krisis    yang    dapat terjadi  karena  penafsiran  yang  tidak fleksibel  terhadap  suatu  ketentuan    dalam konstitusi    yang    tidak    lagi    mampu memenuhi  maksud  asli dari ketentuan itu; dan
e. Non originalisme memungkinkan
konstitusi    berkembang    sesuai    dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan    tentang    hal-hal,    seperti perlakuan  yang  sama  terhadap  orang- orang  (kulit  hitam),  kaum  perempuan,  dan kaum minoritas lainnya. 23
Penafsiran  non  originalis  memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman    Mahkamah    Konstitusi    sebagai lembaga  penafsir  Undang-Undang Dasar (the sole judicial interpreter of the constitution) tidak boleh  hanya  semata-mata  terpaku  kepada m etode  penafsiran  “originalisme”  dengan mendasarkan    diri    hanya    kepada    “original intent”    perumusan    pasal    UUD    1945, terutama  apabila  penafsiran  demikian  justru menyebabkan  tidak  bekerjanya  ketentuan- ketentuan  UUD  1945  sebagai  suatu  sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang  melandasi  UUD  itu  sendiri  secara keseluruhan  berkaitan    dengan    tujuan    yang hendak    diwujudkan.    Mahkamah    Konstitusi harus  memahami  UUD  1945  dalam  konteks keseluruhan  jiwa  ( spirit) yang  terkandung di
23 I    Dewa    Gede    Palguna, Mahkamah Konstitusi:    dasar    pemikiran,    kewenangan,    dan perbandingan    dengan    negara    lain, (Sekretariat Jenderal    MK    RI:Konstitusi    Press    (Konpress), 2018.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalamnya    guna    membangun    kehidupan ketatanegaraan    yang    lebih    tepat    dalam
upaya memadukan
cita hukum
(rechtsidee) dan cita  negara (staatsidee )  guna mewujudkan  negara  hukum  yang  demokratis dan  negara  demokrasi  yang  berdasar  atas hukum,   yang   merupakan   penjabaran   pokok pikiran  yang  terkandung  dalam  Pembukaan UUD 1945. 24
2.  Memutuskan sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh UUD RI tahun 1945 Kewenangan  MK  dalam  memutus
sengketa antar lembaga negara hanya berlaku terhadap lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945. Kewenangan  tersebut  diatur  lebih lanjut  dalam Pasal  10  ayat  (1)Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”)  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”)  kemudian  diubah  lagi  dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi (“Perpu 1/2013”)
yang telah
ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah
24 Tanto    Lailam, “Penafsiran    Konstitusi dalam    Pengujian    Konstitusionalitas    Undng- Undang   terhadap   Undang-Undang   Dasar   1945 ”,
Jurnal  Media  Hukum,  vol.  21,  No.  1,  Juni  2014, hal. 99.
Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a.  menguji undang-undang terhadap Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b.  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c.  memutus pembubaran partai politik; dan d.  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mengapa  kemudian  muncul  potensi sengketa  antar  lembaga-lembaga  negara? Menurut  Prof.  Jimly  Asshiddiqie  dalam  sistem ketatanegaraan  yang  diadopsi  oleh  UUD  1945 sesudah  perubahan  pertama  (1999),  kedua (2000),  ketiga  (2001),  dan  keempat  (2002), mekanisme  hubungan  antar  lembaga  negara tidak  lagi  bersifat  vertikal,  melainkan  bersifat horizontal. Jika sebelum amandemen konstitusi dikenal  adanya  lembaga  tinggi  dan  lembaga tertinggi  negara,  maka  pasca  amandemen konstitusi  tidak  dikenal  lagi  lembaga  tertinggi negara. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (“MPR”)  bukan  lagi sebagai  lembaga  negara  tertinggi  dalam struktur  ketatanegaraan  Indonesia,  melainkan kedudukannya  sederajat  dengan  lembaga- lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (“DPR”), Dewan  Perwakilan  Daerah  (“DPD”),  MK, Mahkamah  Agung  (“MA”),  dan  Badan  Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”). 25
25 Udang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
UU  MK  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut batasan  lembaga  negara  yang  menjadi  subjek dalam  perkara  sengketa  kewenangan  antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh  UUD  1945.  Artinya  tidak  ada penyebutan  apa  saja  lembaga  negara  yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan  lembaga  negara.  Batasan  yang diberikan  bahwa  selama  kewenangan  tersebut diberikan  oleh  UUD  maka  lembaga  tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut  di  MK.  bahkan  Jimly  menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki constitutional importance maka dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.

## 3.  Memutuskan pembubaran partai politik
Jika dilihat dari PMK Nomor 12 tahun 2008 Bab  II  Pasal  2  tentang  Prosedur  Beracara Dalam  Pembubaran  Partai  Politik  dapat dibubarkan  oleh  Mahkamah  apabila:  ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945; dan/atau  ,kegiatan  partai  politik  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau  akibat yang  ditimbulkannya  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.  Memutuskan  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum
Hal  trakhir  yang  menjadi  kewenangan  MK adalah  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum, setiap pemilu pasti ada yang tidak  menerima  akan  hasil  yang  di  perolehnya maka hal yang wajar jika ada sengketa dimana
sengketa tersebut yang menjadi pemutus akan hasil pemilu tersebut ialah Mahkamah Konstitusi  karena  kewenangan  yang  diberikan undang undang.

## B.  IMPLIKASI    HUKUM  DARI  PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006
1.  Kurangnya Checks  And  Balances antar Lembaga
Dewasa  ini,  banyak  negara  terutama negara-negara
yang sudah maju mengembangkan  lembaga  komisi  Yudisial (judicial  commisions )  semacam  ini  dalam lingkungan  peradilan  dan  lembaga-lembaga penegak hukum lainnya maupun di lingkungan organ-organ pemerintahan pada
umumnya. 26 Kewenangan  Lembaga  semacam Komisi  Yudisial  di  berbagai  negara  tergantung pada kondisi dan kebutuhan dari masing-masin negara.
Kewenangan lembaga semacam Komisi  Yudisial  di  Eropa  Barat  seperti  Swedia (dolmstolsverkel), Irlandia  ( Court  Service) dan Denmark (Lov om Domstolsstyrelsen ), cukuplah  luas,  yang  tidak  hanya  mengurus rekrutmen  hakim,  promosi,  mutasi  serta pengawasan  dan  pendisiplinan  hakim.  Akan tetapi,  Komisi  Yudisial  disana  diberikan kewenangan pula dalam mengurus pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan  pengadilan,  manajemen  perkara sampai  dengan  manajemen  pengadilan  yang berkaitan  dengan  kesejahteraan  hakim  seperti
26 Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat  UUD  1945”,  Makalah  disampaikan  pada Seminar  Pembangunan  Hukum  Nassional  VIII dengan  Tema  “Penegakan  Hukum  Dalam  Era Pembangunan  Berkelanjutan” ,  Denpasar,14-18  Juli 2003, hal.34

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perumahan  hakim,  pendidikan  hakim  dan sebagainya. Komisi Yudisial di Indonesia hendaknya  diberikan  kewenangan  yang  luas agar kelemahan-kelemahan di bidang kekuasaan kehakiman dapat segera
diatasi.Komisi  Yudisial  sebagai  salah  satu lembaga  yang  diatur  dalam  Konstitusi  UUD
1945 Amandemen
hanya diberikan kewenangan  yang  sempit.  Hal  ini  tentunya sangat berbeda dengan wacana awal perubahan  UUD  1945  dimana  usulan-usulan itu  tidak  hanya  terbatas  pada  hakim  agung, namun  hakim-hakim  di  pengadilan  hingga hakim  Mahkamah  Konstitusi  pada  Mahkamah Konstitusi.
Komisi  Yudisial  selayaknya  diberi kewenangan  yang  lebih  besar  sehingga  dapat melaksanakan fungsinya yang bersifat supporting  system . Support di  sini  harus dimaknaibahwa  ia  membantu  dan  mendukung sistem  lain  yang  sifatnya  mengatur  lembaga, bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi.  Hal  yang  menggantung  seperti ini  (rekomendasi)  akan  selalu  melahirkan persoalan  lanjutan  ketika  apa  yang  sudah direkomendasikan  oleh  KY  tidak  dilaksanakan oleh  MA,  khususnya  karena  perbedaan persepsi  mengenai  masalah  teknis  yudisial. Jangan  sampai  pendapat  KY  nantinya  hanya untuk ditampung karena hanya formalitas saja.
Menurut  Wilhelmus  Jacobus  Maria (Wim)  Voermans,  fungsi  ditentukan  konteks sosial dan ketatanegaraan serta perkembangan  kultural.Bila  dikaitkan  dengan fungsi  Komisi  Yudisial,  maka  kewenangan yang  diberikan  kepada  Komisi  Yudisial  adalah kewenangan  yang  diberikan  dalam  rangka mengatasi segala bentuk kelemahan-
kelemahan  yang  ditemukan  dalam  lingkup penegakan  hukum  dan  keadilan  khususnya  di lingkup kekuasaan kehakiman.
Dengan adanya Putusan MK No.005/PUU-IV/2006,  kewenangan  salah  satu Komisi  Yudisial  yaitu  pengawasan  terhadap hakim  Mahkamah  Konstitusi  dan  hakim  agung dicabut.Hal  ini  tentunya  telah  mengurangi kewenangan Komisi Yudisial di bidang pengawasan terhadap hakim konstitusi.
Setelah dilakukan revisi Undang-Undang Komisi  Yudisial  melalui  Undang-  Undang Nomor  18  Tahun  2011,  Dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2011  diatur kembali mengenai Kewenangan Komisi
Yudisial antara lain :
1.  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung dan  hakim  ad  hoc  di  Mahkamah  Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2.  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3.  menetapkan  Kode  Etik  dan/atau  Pedoman Perilaku  Hakim  bersama-sama  dengan Mahkamah Agung; dan
4.  menjaga  dan  menegakkan  pelaksanaan Kode  Etik  dan/atau  Pedoman  Perilaku Hakim.
Berdasarkan  ketentuan  lain  Komisi  Yudisial berwenang :
a.  menganalisis putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai  dasar  untuk  melakukan  mutasi hakim  (Pasal  42  Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009), dan
b.  melakukan  seleksi  pengangkatan  hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bersama MA  (diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
49  Tahun  2009),  Undang-Undang  Nomor 50  Tahun  2009  tentang  Pengadilan Agama,  dan  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009 tentang PTUN).
c.  Kewenangan Sub Poena dan Penyadapan.
Setidaknya ada beberapa Permasalahan Yuridis berupa pelemahan kewenangan terhadap Komisi Yudisial antara lain : 1)  Pelemahan Melalui Putusan MK No.005/PUU-IV/2006  yang  berakibat  pada Pencabutan  kewenangan  Komisi  Yudisial untuk  melakukan  pengawasan  eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan
Komisi  Yudisial  serta  hilangnya  sebagian besar  kewenangan  KomisiYudisial  untuk menjatuhkan sanksi.
2)  Pelemahan  terkait  Putusan  MK  No. 49/PUU-IX/2011  terhdap  Komisi  Yudisial yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.  24  Tahun  2003  tentang  MK  perihal keanggotaan MKMH
3)  Pelemahan  Melalui  Putusan  MK  No.  1-
2/PUU-XII/2014  terhadap  Komisi  Yudisial yang  diatur  dalam  UU  No.  4  Tahun  2014 tentang  Perrpu  No.1  Tahun  2013  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.24  Tahun 2003 tentang MK menjadi UU
4)  Pelemahan  melalui  Putusan  MK  No.
43/PUU-XIII/2015 terhadap KY yang diatur dalam  UU  No.49  Tahun  2009  tentang Peradilan  Umum,  UU  No.50  Tahun  2009 tentang  Peradilan  Agama  dan  UU  No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  dalam  hal  rekrutmen  calon  hakim oleh KY
Komisi  Yudisial  adalah  partner  atau  mitra bagi  Mahkamah  Agung  dalam  menjaga  dan menegakkan  kehormatan, keluhuran martabat, dan  perilaku  hakim.  Oleh  karena  itu  setiap hakim  berkepentingan  untuk  menjaga  dan menegakkan  kehormatan  hakim  dan  lembaga kehakiman.Hubungan  antara  Komisi  Yudisial dan  Mahkamah  Agung  bersifat  kemitraan bukan persaingan
apalagi
perseteruan.Hubungan antara Mahkamah Agung  dan  Komisi  Yudisial  memiliki  peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan lainnya  serta  dalam  rangka  guna menegakkan hukum dan keadilan.
Namun  kenyataan  yang  terjadi,  antara Komisi  Yudisial  dengan  Mahkamah  Agung sering  terlibat  dalam  hubungan  yang  kurang harmonis  antara  lain  ketika  31  Hakim  Agung mengajukan judicial review terkait Kewenangan  Komisi  Yudisial  hingga  keluarlah Putusan  MK  No.005/PUU-IV/2006.  Putusan MK  mengakibatkan  salah  satunya  adalah pasal-pasal  terkait  dengan  pengawasan  yang diatur  dalam  UU  No.  22  tahun  2004  menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Pasca Putusan MK Nomor 005/
PUU/IV/2006  tersebut,  semua  pelaksanaan kewenangan  pengawasan  Komisi  Yudisial tidak  lagi  dapat  berujung  pada  penjatuhan sanksi  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara,  atau  pemberhentian  hakim  yang melakukan missconduct. Pasca  Putusan  MK tersebut,  Komisi  Yudisial  hanya  berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi terkait perilaku  para  hakim  yang  bermasalah  tanpa mempunyai kekuatan eksekutorial dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rekomendasi  tersebut  diajukan  ke  Mahkamah
Agung untuk ditindaklanjuti. Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah  Agung  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  22D  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004 tentang  Komisi  Yudisial  yang  menyatakan bahwa : “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik  dan/atau  Pedoman  Perilaku  Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhansanksi terhadap Hakim  yang  diduga  melakukan  pelanggaran kepada M ahkamah Agung”.
Banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan  oleh  Komisi  Yudisial  terkait  hakim nakal yang diajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi  ditolak  oleh  MA.  Kewenangan  yang dimiliki oleh Komisi Yudisial terkait pengawasan eksternal Komisi Yudisial
terhadap  para  hakim  seolah-olah  seperti kewenangan  semu  karena  KY  hanya  bisa mengeluarkan Rekomendasi saja untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh MA.
Menurut  Wakil  Ketua  Komisi  Yudisial Sukma  Violetta  mencontohkan  ada  aduan sekitar  1500  hakim  teradu  tidak  profesional pada  tahun  2015.Setelah  dipilah  ada  sekitar 450 aduan yang
ditindaklanjuti pemeriksaannya.Dari  450  pemeriksaan  aduan hakim  nakal,  ada  116  hakim  yang  terbukti melakukan
peanggaran dan KY merekomendasikan  sanksi  ke  MA.Menurut Sukma  hanya  14  yang  diberi  sanksi  oleh  MA sesuai rekomendasi, dua rekomendasi sanksinya  diturunkan,  sisanya  ditolak  atau tidak dieksekusi oleh MA.
Komisi Yudisial hanya berwenang mengeluarkan  Rekomendasi  ke  Mahkamah Agung  untuk  ditindaklanjuti  hanya  terhadap kasus  perilaku  hakim  yang  menyimpang  yang diancam  dengan  sanksi  selain  sanksi  berat berupa  pemberhentian  dengan  hormat  atau tidak  dengan  hormat.Sedangkan  untuk  kasus- kasus  perilaku  hakim  dengan  pelanggaran berat  dengan  sanksi  pemberhentian  dengan hormat  atau  tidak  dengan  hormat,  Komisi Yudisial  mengusulkan  sanksi  tersebut  untuk ditindaklajuti kepada Majelis Kehormatan Hakim.  Landasan  hukum  penyelenggaraan Majelis  Kehormatan  Hakim  berdasarkan  pada pasal  11A  UU  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah  Agung,  selain  itu  juga  pasal  22F dan  22G  UU  Nomor  18  Tahun  2011,  dan peraturan  bersama  MA  dan  KY  Nomor  04/PB/ MA/IX/2012  dan  04/PB/P.KY.09/2012  tentang Tata  Cara  Pembentukan,  Tata  Kerja  Dan Tata
Cara Pengambilan
Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Dengan  dibentuknya  Majelis  Kehormatan Hakim  pada  tahun  2012  ini  maka  Komisi Yudisial sedikit berlega hati karena kewenangan  eksekutorial  Komisi  Yudisial dapat digunakan bersama-sama dengan Mahkamah  Agung  melalui  Perangkat  Majelis Kehormatan  Hakim  ini  yang  keanggotaannya terdiri  dari  3  orang  hakim  agung  dan  4  orang dari  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial  maupun Mahkamah  Agung  dapat  mengajukan  sanksi berat  ke  Majelis  Kehormatan  Hakim  terhadap Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peradilan  tata  usaha  Negara  dan hakim  ad hoc. 27
Masalah  lain  yang  perlu  dikaji  lebih lanjut yaitu implikasi Putusan Nomor 005/PUU- IV/2006 terhadap reformasi kekuasaan kekuasaan  kehakiman.  Setidaknya,  ada  tiga implikasi yang perlu dicatatan khusus.
Judicial  corruption adalah  Salah  satu kekhawatiran  banyak  kalangan  yang concern terhadap  dunia  peradilan  adalah  Putusan  MK tersebut  akan  semakin  menyuburkan  praktik korupsi  dalam  proses  peradilan  ( judicial corruption ).  Dalam  bahasa  Denny  Indrayana,
Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 akan menumbuh-kembangkan
praktik mafia peradilan.  Bahkan,  muncul  juga  penilaian bahwa  hakim  konstitusi  tidak  jauh  berbeda dengan  hakim  lain  (hakim  konstitusi  juga hakim).
Sudah  menjadi  rahasia  umum,  dalam penyelesaian sebuah perkara, permainan uang dapat  dikatakan  terjadi  dari  hulu  sampai  ke hilir.  Tegasnya,  jual-beli  hukum  sudah  mulai terjadi  sejak  dari  proses  penyelidikan  sampai ke tahap pelaksanaan putusan hakim.
Misalnya,  dalam  tahap  penyelidikan  dan penyidikan, permainan uang sering mengalahkan logika dan rasa keadilan masyarakat.  Banyak  kasus  yang  sudah seharusnya  dilimpahkan  ke  pengadilan,  tetapi karena  ada  permainan  uang,  kasus  tersebut dihentikan  penyidikannya.  Alasan  yang  sering dikemukakan, tidak  terdapat  cukup  bukti  untuk melimpahkan  perkara  ke  pengadilan.  Padahal, dalam  proses-proses  awal,  penyidik  sudah menahan tersangka. Logikanya, kalau
27 Jurnal Nita Ariyani ‘’ Penguatan Kewenangan  Komisi  Yudisial  Dalam  Rangka Mewujudkan  Peradilan  Yang  Independen ’’ Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
dilakukan  penahanan,  penyidik  sudah  punya keyakinan  kuat  bahwa  tersangka  memang melakukan tindak pidana.
Dalam  pengungkapan  kasus  korupsi, logika-logika  hukum  bisa  jungkir-balik  karena adanya faktor uang yang mengiringi perjalanan sebuah  kasus.  Sudah  menjadi  rahasia  umum, penanganan  kasus  korupsi  justru  membuka ruang  terjadinya  praktik  korupsi  baru.  Laporan masyarakat  atas  indikasi  korupsi  tidak  jarang digunakan  sebagai  lahan  untuk  melakukan pemerasan.  Penyidik  yang  biasanya  sangat galak  di  tahap-tahap  awal  terkuaknya  sebuah kasus, tiba-tiba merasa kekurangan bukti untuk meneruskan  kasus  ke  meja  hijau.  Kegalakan itu  bisa  dimengerti  karena  penyidik  menunggu ‘setoran’ terlebih dulu sebelum mempertimbangakn  melanjutkan  atau  tidak melanjutkan  sebuah  kasus.  Terkait  dengan soal  ini  menarik  menyimak  pandangan  Prof Mahfud MD (2005), orang-orang yang terindikasi  melakukan  korupsi  sering  dijadikan sebagai automated  teller  machine (ATM)  bagi aparat penegak hukum.
Kasus  yang  sampai  ke  pengadilan, pola  permainan  uang  bisa  jauh  lebih  rumit. Kerumitan  muncul  karena  pihak  yang  terkait dengan  penanganan  perkara  di  pengadilan lebih  banyak  dibandingkan  dengan  di  tingkat penyidikan  seperti  pengacara,  jaksa,  panitera dan hakim. Bagi pengacara yang punya kontak langsung  dengan  hakim,  persoalan  bisa menjadi  lebih  mudah  karena  pengacara  bisa merundingkan  vonis  yang  akan  dijatuhkan tanpa  perlu  menghiraukan  tututan  jaksa. Beberapa kasus membuktikan, sekalipun jaksa menuntut maksimal, hakim dapat saja membebaskan terdakwa.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berbeda  halnya  dengan  pengacara yang  tidak  mempunyai  kontak  langsung dengan  hakim,  diperlukan  pihak  ketiga  untuk menghubungi  hakim.  Biasanya,  peran  pihak ketiga  lebih  praktis  dan  aman  dilakukan  oleh panitera. Inisiatif mempertemukan atau menyambungkan komunikasi antara hakim dan pengacara bisa datang dari hakim sendiri, bisa pula  dari  pengacara  terdakwa,  namun  tidak tertutup  kemungkinkan  berasal  dari  penitera sendiri.  Dari  penjelasan  itu,  panitera  bisa memainkan peran penting dalam proses  suap- menyuap di pengadilan.
Tidak  hanya  itu,  peran  panitera  dalam suatu  perkara  begitu  luar  biasanya  sampai menyebabkan  para  pengacara  tidak  perlu bekerja  susah-susah.  Misalnya,  dari  informasi mereka  yang  biasa  berpraktik  di  pengadilan atau  para  pemantau  peradilan,  panitera  kerap membuatkan  jawaban-jawaban  untuk  proses persidangan  bagi  para  pengacara.  Dengan mengerti betul isi kepala hakim –dalam banyak
kasus paniteralah
sebenarnya yang mengerjakan draf pertimbangan hukum putusan--  sangat  mudah  bagi  panitera  untuk menyusun  suatu  jawaban  yang  dapat  diterima oleh logika hakim. Dalam posisi demikian, bagi pengaca ra,  “memegang”  panitera  tidak  hanya bisa memegang seorang hakim tetapi juga bisa memegang  seluruh  hakim  yang  menangani perkara.
2.  Kekosongan  Hukum(di  tingkat  undang-

## undang)
Mengenai  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  KY.
Implikasi  lain  dari  Putusan  Nomor  005/PUU- IV/2006 munculnya kekosongan hukum mengenai  pelaksanaan  pengawasan  hakim oleh  KY.  Dengan  kejadian  ini,  pengawasan
hakim  kembali  mengandalkan  pengawasan internal.  Padahal,  selama  ini,  pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi  praktik  menyimpang  hakim.  Pada halaman  201  Putusan  MK  No  005/PUU- IV/2006 dinyatakan:
Untuk  mengatasi  akibat  kekosongan hukum  yang  terlalu  lama  berkaitan dengan  tugas  KY,  khususnya  yang berkaitan  dengan  ketentuan  mengenai pengawasan  perilaku  hakim,  UUKY segera  harus  disempurnakan  melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah
Konstitusi juga merekomendasikan kepada  DPR  dan  Presiden  untuk segera  mengambil  langkah-langkah penyempurnaan  UUKY.  Bahkan,  DPR dan  Presiden  dianjurkan  pula  untuk melakukan  perbaikan-perbaikan  yang bersifat integral dengan juga mengadakan  perubahan  dalam  rangka harmonisasi  dan  sinkronisasi  atas UUKK,  UUMA,  UUMK,  dan  undang- undang lain yang terkait dengan sistem peradilan  terpadu.  Tugas  legislasi  ini adalah  tugas  DPR  bersama  dengan pemerintah.  MA,  KY,  dan  juga  MK merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh
karenanya  harus  menyerahkan  segala urusan  legislasi  itu  kepada  pembentuk undang-undang.  Bahwa  MA,  KY,  dan juga  MK  dapat  diikutsertakan  dalam proses  pembuatan  sesuatu  undang- undang  yang  akan  mengatur  dirinya, tentu  saja  merupakan  sesuatu  yang logis  dan  tepat.  Akan  tetapi,  bukanlah tugas  konstitusional  MA,  KY,  dan  juga MK  untuk  mengambil  prakarsa  yang bersifat  terbuka  untuk  mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud.  Setiap  lembaga  negara sudah  seharusnya  membatasi  dirinya masing-masing untuk tidak
mengerjakan  pekerjaan  yang  bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila  hal  itu  dimaksudkan  hanya sebagai pendukung.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pada  salah  satu  sisi,  gagasan  untuk menyusun dan menata kembali model pengawasan hakim dengan melakukan sinkronisasi  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  ranah  kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Namun, di sisi lain,  gagasan  ini  seolah-olah  menempatkan MK  sebagai  legislator.  Tidak  hanya  itu, berdasarkan  pengalaman  penggunaan  fungsi legislasi  DPR  selama  ini,  perubahan  undang- undang  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup lama.  Apalagi,  kalau  paket  itu  terdiri  dari delapan undang-undang.
3.   Menguatnya Krisis Kepercayaan Kepada MK . Adalah Dampak lain, timbulnya krisis kepercayaan  publik  kepada  MK.  Banyak kalangan  menilai,  dalam  beberapa  waktu terakhir,  mulai  kelihatan  putusan  semakin menjauhi  gagasan  pembaruan  hukum.  Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan tajam adalah  pernyataan  tidak  punya  kekuatan mengikat sebagian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Dalam  bahasa  yang  agak sinis, Teten Masduki mengatakan bahwa mulai terlihat  kecenderungan  MK  “membunuh  anak- anak reformasi”.
4.  Menguatnya  Wacana  Untuk  Meninjau
Ulang KewenanganMK .
Wacana  ini  dikembangkan  oleh  sebagian anggota  DPR.  Berdasarkan  hasil  penelitian Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (2005), banyak catatan atau ketidaksukaan yang nyata dari anggota DPR. Argumentasi yang
dikembangkan sebagian anggota DPR
tersebut: “bagaimana mungkin putusan
sembilan  orang  bisa  mengalahkan  produk  550 orang ?” Meski hampir tidak mungkin mengurangi  kewenangan MK di  tingkat undang-undang,  menguatnya  wacana  ini  di kalangan  legislator  harus  tetap  dijadikan catatan  tersendiri.  Bagaimanapun,  kalau  ini terjadi,  negeri  ini  akan  kehilangan  arti kehadiran  MK  sebagai the  guardian  of  the constitution . 28

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  tesis  ini  maka dapat di uraikan kesimpulan sebagai berikut;
1. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam peraturan Perundang- Undangan di
Indonesia ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang-undang  terhadap  UUD  Negara republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  UUD  Negara  republik Indonesia Tahun tahun 1945, memutuskan pembubaran  partai  politik,  memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, bukan  karena  benar,  tetapi  karena  hal  itu sudah  diputuskan  oleh  lembaga  yang diberi  wewenang  oleh  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 untuk memutus sengketa tentang itu. Disini  berlaku  prinsip: “hukmul  hakim
yarfaul
khilaf “, putusan hakim
menyelesaikan semua pertentangan,
28 https://www.saldiisra.web.id/index.php/bu ku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan- mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi- implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html diakses tgl 15,10,2021

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terlepas  dari  soal  kita  senang  atau  tidak senang.
2. Implikasi  Hukum  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 adalah  Pelemahan  Komisi  YudisianMelalui Putusan Mahkamah Konstitusitersebut yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah  Agung  serta  berakibat  pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya  sebagian  besar  kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Mahkamah  Konstitusi  tidak  perlu  menilai bahwa pengawasan eksternal yang
dilakukan  oleh  lembaga  lain  merupakan
ancaman yang
akan mereduksi imparsialitas  dan  kemandirian  institusi Mahkamah  Konstitusi.  Oleh  karena  itu perlu adanya lembaga pengawas eksternal terhadap  hakim  konstitusi  untuk  menjaga dan  integritas  hakim  konstitusi.  Selain  itu, perlu mengefektifkan
mekanisme
pengawasan  yang  ketat  dan  tegas  kepada hakim  konstitusi  agar  praktik judical corruption dapat dihindari.
2. Kedepannya  perlu  konstruksi  pengawasan terhadap  hakimkonstitusi  yang  bersifat komprehensif  dengan  melibatkan  berbagai sistem  pengawasan  yang  ideal.  Hal  ini didasari bahwa kesembilan hakim konstitusi memiliki  kewenangan dan fungsi
sebagai  pengawal  konstitusi (the  guardian of constitution) , penafsir akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku dan Jurnal
A.  Ahsin  Thohari, Komisi  Yudisial  dan Reformasi Peradilan, ELSAM- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat , Jakarta,2004. Ashshofa, Burhan, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta; Rineka Cipta,. 1996
Asikin,  Zainal  dan  Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2014.
Abdul    Latief, Fungsi    Mahkamah    Konstitusi: Upaya    Mewujudkan    Negara    Hukum
Demokrasi ,  (Yogyakarta:  Total  Media, 2009) Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab , Jurnal Pro Justisia  Edisi  IV,  Bandung,  Universitas
Parahyangan, 2000.
Brunggink,  J.  J.  H., Refleksi  Tentang  Hukum "pengertian-Pengertian  Dasar  Dalam Teori  Hukum ,  alih  bahasa  B.  Arief Sidharta,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2011.
Ediwarman,  . Metodologi  Penelitian  Hukum , Medan, Sofmedia,2015 Feri  Amsari,  “ Satjipto  Rahardjo  dalam  Jagat Ketertiban    Hukum    Progresif” Jurnal Konstitusi, vol. 6, No. 2, Juli 2009.
Hardyanto, Judical Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  (Perppu)  Oleh  Mahkamah Konstitusi ,  Artikel  Tesis,  Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, 2014. Irfan  Nur  Rachman, Ikhtiar  Mewujudkan Peradilan  Berkualitas,  Makalah  pada Seminar Nasional di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada  tanggal  17  Maret
2018.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Isnaldi, Sistem  Pengawasan  Internal  dan Eksternal  terhadap  Hakim  Agung  dan
Hakim  Konstitusi  di  Indonesia ,(Artikel) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia ,  Sinar Garfika, Jakarta, 2010 ………., Menuju Negara Hukum yang Demokratis , Bhuana Ilmu Populer,Jakarta, 2009. ………,Setengah  Abad  Jimly  Asshiddiqie , Konstitusi dan Semangat Kebangsaan , (Jakarta: PT. Sumber Agung, 2006
Jum  Anggriani, Hukum  Administrasi  Negara , Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 Komisi Yudisial, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan  Reformasi  Peradilan ,  (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2007)
Lulu  Anjarsari  dan  Nur  Rosihin,  Dinamika  MK 2003-2017, Majalah  Konstitusi ,  Nomor 131.Januari 2018.
M  Solly  Lubis., Filsafat  Ilmu  Dan  Penelitian , Bandung: Mandar Maju.1994
Marzuki,  Mahmud  Peter. Penelitian  Hukum , Jakarta;  Prenada  Kencana.  Media Group, 2010.
Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,
Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
1998.
Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
Muchamad  Ali  Safa‘at, Mahkamah  Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances ,(artikel)
M.  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  :  Suatu  Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada Periode  Negara  Madinah  dan  Masa
Kini , Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
Mahfud  MD, Konstitusi  dan  Hukum  dalam
Perdebatan Isu , Rajawali Press,
Jakarta. 2009.
………,Demokrasi  dan  Konstitusi  Indonesia:
Studi  tentang  Interuksi  Politik  dan Kehidupan Ketatanegaraan, dalam Sunarto,  Prinsip  Checks  and  Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,  Jurnal  Masalah-Masalah Hukum, Jilid  45  No.  2  April  2016.,  h.
160.
……….., Perdebatan  Hukum  Tata  Negara Pasca  Amandemen  UUD  1945, (Jakarta: LP3ES, 2007),
Mukti  Arto, Konsepsi  Ideal  Mahkamah  Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru , (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2001) Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah( Buku Ajaran) ,(Bandar  Lampung:  Universitas
Lampung,2009). Ni‘matul  Huda, Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume  7,  Nomor  5,
Oktober 2010
Nita  Ariyani  , Penguatan  Kewenangan  Komisi Yudisial  Dalam  Rangka  Mewujudkan Peradilan  Yang  Independen  Fakultas Hukum Universitas Janabadra , Yogyakarta Oemar  Seno  Adji, Peradilan  Bebas  Negara Hukum , Jakarta: Erlangga, 1985.
Refli    Harun ,    Menjaga    Denyut    Konstitusi (Refleksi    Satu    Tahun    Mahkamah
Konstitusi), (Jakarta:  Konstitusi  Press, 2004) Soerjono,Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta; Rajawali Pers, 1986.
Suryabrata,  Sumadi, Metodelogi  Penelitian , Jakarta; Rajagrafindo Persada, 1998.
Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010
Sujanto, Beberapa  Pengertian  di  Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Sri  Soemantri, Hak  Menguji  Material  di Indonesia , (Bandung: Penerbit Alumni,1986

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Saldi    Isra, Pergeseran    Fungsi    Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Syawaluddin Hanafi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Menafsir    Undang-  Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945” ,  Ekspose,  vol.  XXVI,  No.  1, Januari-Juni 2017. Tanto    Lailam, “Penafsiran    Konstitusi    dalam Pengujian    Konstitusionalitas    Undng- Undang    terhadap    Undang-Undang Dasar  1945” ,    Jurnal    Media    Hukum, vol.  21,  No.  1,  Juni  2014.
Veri  Junaidi,  dkk. Tiga  Belas  Tahun  Kinerja Mahkamah  Konstitusi  dalam  Memutus Pengujian  Undang-Undang,  Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, 2016,
Wiryanto, Penguatan  Dewan  Etik  dalam Menjaga  Keluhuran  Martabat  Hakim Konstitusi ,  Jurnal  Konstitusi,  Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

## B. Internet
https://beritatransparansi.co.id/sejarah-trias- politika-dan-teori-pembagian- kekuasaan/
https://www.kompas.com  /skola  /read/2021/ 06/04 /160222769/ tugas-dan wewenang-mahkamah-konstitusi
Ali,  UU  MK  Teranyar  Larangan  Ultra  Petita, 2011, http://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt4df77782a57eb/uu-mk-teranyar- larang-iultra  petitai,  Diakses  Pada Tanggal 20 agustus 2021.
https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku- jurnal/jurnal/19 jurnalnasional/422- putusan-mahkamah-konstitusi-no- 005puu-iv2006-isi-implikasi-dan- masa-depan-komisi-yudisial.html

## D. Undang-Undang
Undang Undang Dasar 1945
UU  No  22  Tahun  2004  Tentang    Komisi
Yudisial Putusan MK No.017/PUU-III/2005 Putusan MK No.005/PUU-IV/2006