INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1528-1539 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Larangan Interfaith Marriage Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Demokrasi
Muhammad Jefri Kurniawan
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Email: mjkurniawan158@gmail.com

## Abstrak
Berangkat dari pro dan kontra di masyarakat terkait dengan interfaith marriage dalam pemaknaan Pasal 2  Ayat  (1)  UU  1/1974  tentang  Perkawinan,  Mahkamah  Agung  republik  Indonesia  mengambil  sikap dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/2023 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang menjungjung tinggi hak asasi manusia, negara Indonesia semestinya melndungi hak privat dari warga negaranya terkhusus perihal perkawinan. Bagaimana mungkin negara demokrasi menggunakan perspektif teologi untuk mengatur hak  privat  dari  warga  negaranya.  Sebab  berkaca  dari  negara-negara  lain  yang  miliki  pluralistik keagamaan  yang  sama  dengan  Indonesia  seperti  Turki,  Malaysia,  dan  Singapura,  tidak  pernah mempermasalahkan perihal interfaith marriage, bahkan di negara-negara tersebut perkawinan beda agama dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itulah penulis tertari untuk meneliti terkait dengan interfaith marriage di Indonesia dalam perspektif negara demokrasi. Dengan menjadikan undang-undang  perkawinan  sebagai  objek  penelitian,  penulis  menggunakan  metode  penelitian normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  filosofis;  maka  diketahui  bahwa  Indonesia dengan  tegas  melarang  interfaith  mariiage  dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan,  termasuk didalamnya  putusan  Mahakamah  Konstitusi  dan  Surat  Edaran  mahkamah  Agung.  Namun  pelaku interfaith  marriage  tetap  bisa  melaksanakan  pernikahan  dengan  melangsungkannya  di  luar  negeri, sebab perbuatan yang di lakukan di luar negeri tersebut akan berlaku asas hukum perdata internatioanl lex loci declaratons, dan hal ini juga termuat di dalam Pasal 56 UU 1/1974.
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

## Abstract
Starting from the pros and cons in society regarding interfaith marriage in the meaning of Article 2 Paragraph (1) of Law 1/1974 concerning Marriage, the Supreme Court of the Republic of Indonesia took a stand by issuing Supreme Court Circular Letter No. 2/2023, which states that the court may not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs. As a country with a democratic system that upholds human rights, the Indonesian state should protect the private  rights  of  its  citizens,  especially  regarding  marriage.  How  can  a  democratic  country  use  a theological perspective to regulate the private rights of its citizens? Looking at other countries that have the same religious pluralism as Indonesia, such as Turkey, Malaysia, and Singapore, there has never  been  a  problem  with  interfaith  marriages;  even  in  these  countries,  interfaith  marriages  are considered valid according to applicable law. For this reason, the author is interested in researching interfaith marriage in Indonesia from the perspective of a democratic country. By making marriage law the object of research, the author uses normative research methods with a legislative and philosophical approach;  then,  it  is  known  that  Indonesia  strictly  prohibits  interfaith  mariiage  by  issuing  various regulations, including the decision of the Constitutional Court and a Circular Letter from the Supreme Court. However, perpetrators of interfaith marriages can still carry out marriages by holding them abroad, because the actions carried out abroad will apply the principles of international civil law, lex loci declaratons, and this is also contained in Article 56 of Law 1/1974.
Keywords: Interfaith Marriage, Democratie, Human Right

## PENDAHULUAN
Interfaith marriage atau pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang terjadi antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  mempunyai  pandangan  atau keyakinan  yang  berbeda  namun  tetap  menikah  dan  menjalankan  agama  atau kepercayaannya  masing-masing.  Sebagai  negara  pluralistik,  Indonesia  memiliki keanekaragaman budaya dan agama, sehingga besar peluang terjadinya kawin campur. Perkawinan  merupakan  hak  asasi  bagi  tiap  warga  negara  di  Indonesia  sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 yang pada Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Terlebih lagi sebagai negara yang menganut paham demokrasi, penegakan hak asasi manusia merupakan syarat terpenting  didalam sistem tersebut. Maka dari  itu pelegalan interfaith marriage mestinya merupakan hal mendasar yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Namun pada masa demokrasi modern sekarang ini interfaith marriage di Indonesia menjadi sebuah problematik yang tidak pernah ada ujungnya, banyak pro dan kontra di masyarakat
terkait  dengan  pernikahan  beda  agama.  Dimana  masing-masingnya  mempunyai  basis argumen yang kuat perihal masalah ini.
Di Indonesia ketentuan terkait dengan perkawinan yang sah tertuang didalam Pasal 2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan,  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Beragam penafsiran terkait dari pasal ini yang berujung pada pro dan kontra terkait dengan interfaith marriage, pada akhirnya diperkuat oleh Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh  mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  antar  umat  beragama  yang berbeda agama dan kepercayaan.
Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersbut menjadi persoalan baru dimasyarakat  ketika  timbul  pertanyaan-pertanyaan  seperti  :  jika  Indonesia  merupakan negara  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  bagaimana  mungkin perangkat negara seperti Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait hal privat warga negara  (perkawinan)  dari  perspektif  teologi  (keagamaan)  ?,  apakah  mungkin  putusan tersebut  merupakan  implikasi  dari  tekanan  pihak-pihak  tertentu  ?,  sebab  bila  berkaca kepada negara pluralistik yang memiliki basis keagaaman (Islam, Khatolik, Budha, dan lain- lain)  yang  kuat  seperti  Turki,  Malaysia,  Singapura,  tidak  pernah  mempersoalkan  terkait interfaith marriage, dimana dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama di negara- negara tersebut merupakan perbuatan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Didalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hal ini karena didalam penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait dengan asas dan norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan terhadap asas dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Dimana yang akan menjadi objek dari penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  perkawinan  di Indonesia.
Selain itu juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang- Undangan yang berlaku dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, selain itu juga penulis menggunakan pendekatan filosofis, guna untuk membandingkan hakikat dari konsep negara demokrasi di Indonesia dengan pelaksanaan sitem yang dilakukan oleh perangkat negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Larangan Interfaith Marriage di Inonesia
Interfaith marriage merupakan penyatuan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga dengan beda pandangan agama namun tetap menghormati agama masing-masing pasangan. Perkawinan beda agama menurut Amir  Syarifuddin  adalah  perkawinan  antara  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  non muslim, atau sebaliknya. Pernikahan beda agama menurut Eoh adalah pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan.
Hukum  di  Indonesia,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  belum  secara  jelas  mengatur  pernikahan  beda  agama.  Asas-asas  yang mengatur  perkawinan  di  Indonesia  dituangkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski demikian, peraturan tersebut tidak secara spesifik melarang pernikahan beda agama. Namun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama.
Dasar perkawinan beda agama, menurut Ahmad Sukardja, ada pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan, “suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan itu dilangsungka n menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing”.  Dan  Pasal  8  ayat  f  berbunyi: “Perkawinan  dilarang antara  dua orang yang mempunyai hubungan yang dilarang  oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku untuk menikah”. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum  Islam  merupakan  hukum  agama  Islam  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  di Indonesia. Dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa laki- laki dan perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki dan perempuan non-Muslim, maka  pelarangan  perkawinan  antar  pemeluk  agama  lain  sama  sekali  tidak  sah.  Dimana enurut M. Karsayuda, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 tersebut merupakan syarat fundamental bagi calon pengantin. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa, bagi setiap orang yang memeluk agama Islam di Indonesia terlarang untuk melakukan  interfaith marriage atau perkawinan beda agama.
Selama  beberapa  dekade  telah  banyak  masyarakat  indonesia  yang  menginginka pnegabsahan  interfaith  marriage  dengan  melakukan  pengujian  Undang-  Undang  ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan berbagai Pasal didalam Undang-Undang Perkawinan. Yang  berbaru  yakni  dalam  putusan  putusan  Nomor  24/PUU-XX/2022,  Mahkamah Konstitusi menolak pengujian lengkap Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 huruf f Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjawab tuntutan sahnya perkawinan beda agama. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sahnya perkawinan dalam lingkup  agama  melalui  lembaga  atau  organisasi  keagamaan  yang  berwenang  atau
mempunyai  kapasitas  mengeluarkan  tafsir  agama.  Tanggung  jawab  negara  adalah memantau hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Tentang penyelenggaraan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara untuk menjamin kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan, sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 Huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang  diakui  oleh  Indonesia  yang  kemudian  dinyatakan  dalam  konstitusi  sebagai  hak konstitusional  warga  negara  Indonesia.  warga  negara,  padahal  hak  asasi  manusia  yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan falsafah ideologi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai identitas bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat janji perlindungan  hak  asasi  manusia  secara  universal.  Meskipun  telah  dinyatakan  sebagai bentuk kesepakatan antar negara di seluruh dunia, namun penerapan hak asasi manusia di setiap negara disesuaikan dengan filosofi masyarakat, agama, norma sosial dan budaya. Menurut  Mahkamah  juga  dalam  putusan  Nomor  24/PUU-XX/2022,  bahwa  didalam ungkapan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terdapat dua hak yang secara tegas dilindungi, yaitu “hak  untuk  berkeluarga”  dan  “hak  untuk  meneruskan  keturunan”.  Baris  berikut menunjukkan bahwa “perkawinan yang sah merupakan syarat untuk melindungi kedua hak tersebut”. Artinya, perkawinan dipandang sebagai syarat pelaksanaan hak berkeluarga dan hak mempunyai anak, bukan sebagai hak.
Terbaru  ini,  ketentuan  dari  mahkamah  konstitusi  tersebut  diperkuat  dengan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2023  tentang  petunjuk  bagi  hakim  dalam mengatuhi  perkara  pendaftaran  pernikahan  antara  orang  yang  berbeda  agama  dan kepercayaan, yang mengatur bahwa:
1. Perkawinan yang sah dilakukan menurut kaidah keyakinan dan kepercayaan masing- masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pengadilan  tidak  akan  mengizinkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan.
Pengaturan Interfaith Marrige di Negara-Negara Pluralistik
Era kontemporer digambarkan sebagai era pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia,  antara  lain  pluralisme  budaya,  pluralisme  agama,  pluralisme  teknologi,  dan sebagainya. Konsep dibalik istilah ini adalah tidak mungkin mempertahankan paradigma tunggal  dalam  percakapan  apa  pun.  Semuanya  beragam,  dan  segala  sesuatu  harus
dipahami  dan  diperlakukan  secara  multidimensi.  Menurut  Harold  Coward,  keragaman agama selalu ada di seluruh dunia. Dunia menyadari sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya  pada  tahun  1980an:  hancurnya  batas-batas  budaya,  etnis,  bahasa,  dan geografis.  Dunia  Barat  dan  Timur  tidak  dapat  lagi  dipisahkan  karena  setiap  orang  kini menjadi tetangga dekat dan tetangga spiritual bagi orang lain.
Turki memiliki ciri khas  dengan Indonesia yaitu mayoritas  penduduknya beragama Islam, dan negaranya berbentuk republik. "The Turkish Family Law of Cyprus Tahun 1951" adalah nama undang-undang pernikahan di Turki. Dalam contoh ini, Turki adalah negara mayoritas Muslim yang pertama kali melakukan modifikasi undang-undang perkawinan. Reformasi hukum keluarga muncul pertama kali sebagai akibat dari proses westernisasi, sekularisasi,  dan  modernisasi.  Untuk  memenuhi  tuntutan  praktis  masyarakat,  hukum keluarga diubah. Para sarjana Turki berusaha menafsirkan kedua kitab suci (al-Quran dan al-Hadits)  berdasarkan  makna  yang  disarankan  (ideal  moral  atau  semangat  tulisan) daripada makna yang dinyatakan karena makna ini dikontekstualisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tujuan  dari  revisi  undang-undang  keluarga  adalah  untuk  menyatukan  hukum perkawinan,  memberikan  kesetaraan  bagi  laki-laki  dan  perempuan,  serta  menyesuaikan dengan tuntutan masa kini. Perubahan mengenai poligami adalah salah satu contohnya; KUHPerdata Turki melarang perkawinan lebih dari satu kali selama perkawinan pertama masih aktif. Karena poligami dianggap sebagai tindakan tirani terhadap perempuan, maka pengadilan dapat menyatakan pernikahan kedua tidak sah. Undang-undang pernikahan di Turki mengizinkan interfaith marriage berdasarkan modrenisasi hukum. Pernikahan beda agama tidak dilarang di Turki karena pendaftaran pemerintah diperlukan. Hal ini tampak dalam sub ketentuan tentang Resepsi Pernikahan yang diatur dalam Pasal 11-23 Tahun 1951 yang  mengatur  bahwa  perkawinan  dapat  dilangsungkan  menurut  keyakinan  masing- masing  bila  diinginkan,  namun  pencatatannya  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum perayaan tersebut.
Di Singapura, selain  pernikahan  general marriage, Singapura mengontrol berbagai jenis  pernikahan,  termasuk  pernikahan  campuran  (perkawinan  antaragama),  pernikahan sesama  jenis,  dan  pernikahan  antar  generasi  (pernikahan  di  lingkungan  Angkatan Bersenjata).  Di  Singapura,  pernikahan  sesama  jenis  tidak  diperbolehkan.  Namun  dalam perkawinan sipil, kategorisasi gender seseorang hanya sesuai dengan yang tertera pada kartu identitasnya. Di Singapura, hukum pernikahan Singapura diatur oleh  dua undang- undang diantaranya :
(1) Hukum Pernikahan Islam (1966)

## (2) Piagam Perempuan.
Registry of Muslim Marriages (ROMM) menangani pencatatan pernikahan bagi umat Islam,  sedangkan  Women's  Charter  mengatur  pencatatan  sipil  (Matrimonial  Law  of Singapore, 2016). Pernikahan sipil hanya diperbolehkan bagi  pasangan  yang salah satu atau keduanya adalah muslim, namun terkait dengan poligami hal tersebut adalah dilarang. Pengaturan ini serupa dengan yang terjadi di Malaysia, di mana fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Komite Urusan Islam pada 14 Juli 1977 menyatakan bahwa seorang pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita dari kelompok ahl al-kitab. Namun, perempuan Yahudi dan Nasrani yang tidak tergolong ahl al-kitab tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Malaysia memiliki dua sistem hukum pernikahan: pernikahan Muslim diatur oleh Undang- Undang Hukum Keluarga Islam, sedangkan pernikahan non-Muslim diatur oleh Reformasi Hukum (Undang-undang Pernikahan dan Perceraian 1976).
Negara  seperti  Turki  dan  Malaysia  yang  mayoritas  beragama  Islam  melegalkan interfaith  a rriage    dengan  Q.S  Al  Maidah  Ayat  5  yang  menyatakan  “(Dan  dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  Al  Kitab sebelum  kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa  yang  kafir  sesudah  beriman  (tidak  menerima  hukum-hukum  Islam)  maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang- orang merugi”.

## Interfaith Marrige di dalam Negara Demokrasi
James  Mac  Gregor  memberikan  pengertian  terkait  demokrasi  yaitu  a  form  of government in which people with the capacity to make decisions (with the force of law) get and  keep  this  authority  either  directly  or  indirectly  as  a  consequence  of  winning  free elections  in  which  the  vast  majority  of  adult  citizens  are  permitted  to  vote.  Inti  dari demokrasi adalah suatu sistem dimana rakyat mempunyai kekuasaan paling besar dalam suatu negara. Terlepas dari kekuasaan ini, rakyat membantu menjalankan pemerintahan. Rakyat  dapat  bersama-sama  merumuskan  dan  menentukan  kebijakan  negara  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan ikut serta dalam memutar roda pemerintahan. Peran serta  rakyat  dalam  merumuskan  dan  menentukan  kebijakan  negara  tentunya  dengan harapan apabila kebijakan untuk rakyat itu dilaksanakan maka dengan sendirinya rakyat akan mentaati dan melaksanakan kebijakan itu secara konsisten dan bersungguh-sungguh karena kebijakan itu dirumuskan dan dibuat oleh rakyat.
Tentu  saja  penafsiran  sebelumnya  mengenai  definisi  dan  hakikat  demokrasi
mempunyai konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Afan Gaffar mengemukakan lima aspek empiris akibat demokrasi dalam hal ini, yaitu: Pertama, pengaturan HAM, dimana masyarakat mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul (kebebasan berkumpul), hak menyampaikan  pikiran  (kebebasan  berekspresi),  hak  memeluk  agama  (kebebasan beragama), membentuk keluarga, meneruskan keturunan, dan kebebasan pers (freedom of  the  press).  Kedua,  pemilihan  umum  reguler  diselenggarakan  di  mana  pemilih  bebas memilih pilihannya tanpa tekanan apa pun. Ketiga, akibat dua faktor  di atas, seseorang dapat mewujudkan dirinya secara optimal dalam kehidupan politik dengan terlibat dalam keterlibatan  politik  secara  mandiri  (autonomous  participation)  tanpa  tergerak.  Keempat, sebagai hasil dari produksi massal, potensi rotasi menjadi sangat besar. Kelima, rekrutmen politik  (rekrutmen  terbuka)  sedang  dilakukan  untuk  mengisi  peran  penting  dalam pertumbuhan negara.
Adanya keterlibatan negara dalam permasalahan keagamaan masyarakat merupakan sebuah permasalahan tersendiri, karena tidak adanya intervensi resmi dalam permasalahan keagamaan masyarakat dalam model negara kontemporer. Urusan keagamaan, menurut Jimly Asshiddiqie, tidak boleh disamakan atau dipadukan dengan persoalan pemerintahan. Namun,  sebagaimana  diakuinya,  pada  kenyataannya,  permasalahan  agama  tidak sepenuhnya  lepas  dari  urusan  pemerintahan  di  hampir  semua  negara  modern.  Jimly Asshiddiqie  mencatat  sifat-sifat  penyelenggara  negara  yang  terikat  pada  standar  yang diakuinya, termasuk norma agama, dan tidak bisa dilepaskan dari kodrat kemanusiaannya. Dengan mengambil contoh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda, Jimly mengklaim  bahwa  dalam  berbagai  situasi  sepanjang  sejarah,  negara-negara  tersebut menunjukkan keterlibatan mereka dalam isu-isu keagamaan.
Ketika muncul persoalan hak asasi manusia dalam penerapan ajaran agama, maka peran  negara  dalam  agama  komunal  menjadi  sangat  penting.  Negara  tidak  dapat memberikan  tanggapan  hitam-putih  terhadap  kondisi  ini  karena  sifat  permasalahannya tidak dapat dibandingkan dengan pelanggaran HAM pada umumnya. Sengketa hak asasi manusia  dalam  penyelenggaraan  ajaran  agama  biasanya  dipicu  oleh  persoalan ketimpangan yang dialami penganut suatu ajaran agama terhadap penganut ajaran agama lain.  Dalam  konteks  ini,  Jimly  Asshiddiqie  mengusulkan  pendekatan  generasi  keempat terhadap  gagasan  hak  asasi  manusia  yang  dilandasi  oleh  ketidakseimbangan  struktural yang  menindas  di  luar  pemahaman  yang  terbentuk  sebagai  akibat  dari  pola  interaksi vertikal  antara  negara  dan  rakyatnya.  Konsep  hak  asasi  manusia  generasi  keempat diimplementasikan dengan melahirkan gagasan sepakat dalam perselisihan. Menurut Satya Arinanto,  pendekatan  HAM  generasi  keempat  dilakukan  dengan  menggunakan  strategi
dialog untuk mendorong perluasan ideologi pluralisme agama, diantaranya :
(1) Dialog antar agama dan komunitas;
(2) Kegiatan interaktif, dan
(3) Terbentuknya kebudayaan nasional berdasarkan keberagaman agama.
Berbagai  norma  internasional  yang  tertuang  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (HAM), serta berbagai perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak kepada laki-laki. dan perempuan mempunyai hak dan kebebasan untuk menikah dan berkeluarga tanpa dibatasi oleh hambatan agama, etnis,  atau  status  sosial  lainnya.  Salah  satu  landasan  hukumnya  adalah  Pasal  16  ayat  (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “laki -laki dan perempuan dewasa  mempunyai  hak  untuk  menikah  dan  membentuk  keluarga  tanpa  memandang kebangsaan,  kebangsaan,  atau  agama.”  Mereka  mempunyai  hak  yang  sama  dalam perkawi nan, selama perkawinan, dan perceraian.” Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “hak laki -laki dan perempuan dalam usia menikah untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui".
Di  Indonesia  meskipun  saat  ini  banyak  larangan  terkait  dengan  perkawinan  beda agama. Namun pelaku interfaith marriage di Indonesia memiliki peluang untuk menikah di luar  negeri  apabila  ingin  mengesahkan  dan  mencatatkan  perkawinannya  di  Indonesia. Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  56  ayat  (1)  dan  (2).  Penyelenggaraan perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  negeri  oleh  penduduk  Indonesia  dan  warga  negara Indonesia atau warga negara Indonesia dan warga negara asing diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Perkawinan itu harus dilaksanakan menurut kaidah-kaidah hukum di tempat perkawinan itu dilakukan.
Menurut Pasal 56 ayat (2), pencatatan perkawinan harus diselesaikan pada saat tiba di  Indonesia  dan  dalam  waktu  satu  (satu)  tahun  setelah  kembali  ke  Indonesia.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewajibkan perkawinan beda agama yang dilakukan di  luar  negeri  harus  didaftarkan  setibanya  di  Indonesia.  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil tidak mempersoalkan keabsahan perkawinan, melainkan keberadaan akta perkawinan yang diterima dari negara tempat perkawinan itu dilangsungkan.
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Namun, pihak berwenang  harus  mencatatkan  pernikahan  tersebut  setibanya  di  Indonesia,  dan  pihak
berwenang tidak pernah mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak, hanya  sah  saja.  Memiliki  akta  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  negara  tempat  perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dapat dianggap sah apabila tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  perkawinan  di  Indonesia.  Dalam penyelenggaraan pernikahan, Indonesia menganut konsep perayaan lex loci celebrations.
Penyelenggaraan  pernikahan  beda  agama  di  negara  lain  mempunyai  unsur  asing yang  berkaitan  dengan  topik  Hukum  Perdata  Internasional.  Apabila  suatu  perkawinan memasukkan unsur asing dalam pelaksanaannya, maka hal itu diatur dalam Hukum Perdata Internasional  dan  disebut  dengan  Perkawinan  Internasional.  Perkawinan  internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditemukan pada Pasal 56 hingga Pasal 62.  Oleh karenanya  dapat disimpulan bahwa  keabsahan  perkawinan  beda agama  yang  dilakukan  di  luar  negeri  harus  sesuai  dengan  asas  Hukum  Perdata Internasional,  yaitu  berdasarkan  asas  lex  loci  celebrations,  dimana  perkawinan  harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.

## SIMPULAN
Di  Indonesia  intefaith  marriage  atau  pernikahan  beda  agama  di  larang  secara hukum. Hal ini bedasarakan pada ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing    agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Selain  itu  farasa-farasa  yang menimbulkan  pro  dan  kontra  dimasyarkat  telah  diluruskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam  Putusan  Nomor  24/PUU-XX/2022  yang  secara  tegas  mengilegalkan  perbuatan interfaith marriage. Sertai putusan Mahkamah Konstitusi ini di perkuat dengan adanya Surat  Edaran  Mahkamah  Nomor  2/2023  yang  dengan  jelas  melarang  hakim-hakim untung  mengabulkan  permohonan  keabsahan  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia. Dalam  perspektif  demokrasi,  sebagai  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  ada hakikat  yang  harus  dan  sangat  di  perhatikan  di  dalam  penyelenggaraan  kehidupan bernegara. Salah satunya yakni pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib bagi negara untuk melindung tiap-tiap hak warga negara didalam aspek HAM seperti hak beragama  dan  hak  untuk  menikah  atau  meneruskan  keturunan.  Alih-alih  melindungi, dalam persepktif demokrasi sikap yang ditunjukkan negara Indonesia dalam pengaturan tentang interfaith marriage  lebih kepada intervensi beragama. Sebab adanya keterlibatan negara dalam permasalahan keagamaan masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius, karena dalam konsep demokrasi, urusan keagamaan dan keyakinan termasuk di dalamnya perkawinan (berisifat privat) tidak boleh di samakan atau di padukan dengan
persoalan  pemerintahan  lain  yang  bersifat  publik,  terlebih  lagi  di  masyarakat  yang pluralistik.
Banyak  negara-negara  pluralistik  di  berbagai  dunia  seperti  Turki,  Malaysia,  dan Singapura  telah  menerapkan  secara  baik  tentang  pengendalian  kagamaan  dan kenegaraan tanpa ada pihak yang dirugikan, dengan mengatur persoalan privat seperti interfaith marriage ini dengan semestinya. Namun pelaku interfaith marriage di Indonesia memiliki  peluang  untuk  menikah  di  luar  negeri  apabila  ingin  mengesahkan  dan mencatatkan  perkawinannya  di  Indonesia,  hal  ini  tertuang  di  dalam  Pasal  56  UU  No. 1/1974. Sert hal tersebut tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun sebab akan berlaku asas Hukum Perdata Internasional, yaitu asas lex loci celebrations.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta : Pustaka Pelajar 2001. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2007.
Budi  Hadrianto,  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Syariat  Islam,  Jakarta  :  Khairul  Bayan,
2003.
Bosco  Corvallo,  Harold  Coward  :  Pluralisme  dan  Tantangan  Bagi  Agama-Agama, Yogyakarta : Kanisius, 1989.
H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Jakarta  :  Sekretariat Jendaral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
M. Karsayuda,  Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta : Total Media, 2006.
Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2016.
O.S.  Eoh,  Perkawinan  Antar  Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 1996.
Saifudin,  Partisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,Universitas Indonesia, 2003.
Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri ?, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2016. Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta : LkiS, 2006.
Suparman  Usman,  Perkawinan  Antar  Agama  dan  Problematika  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Serang : Saudara 1995.
Kadek Wiwik Indrayanti, Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama di Berbagai Negara Sebagai  Perlindungan  Hukum  Untuk  Membentuk  Keluarga,  Jurnal  Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 1, 2020..