Analisis  Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah
Halkadri Fitra
(Program Studi AkuntansiFakultas Ekonomi UNP, email : halkadri.feunp@gmail.com)

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  actual  contribution  of  local  taxes  to  the  realization  of  local revenues in Pasaman regency period 2010 to 2014. This type of research is classified as descriptive research with data collection techniques used are secondary data documentation method realization reports and reports on  the  realization  of  local  tax  revenue  area.  The  results  showed  that  local  tax  revenues  from  2010  to  2014 always  increase  with  an  average  increase  of  20.10%  per  year.  Contributions  realization  of  local  taxes  to  the realization of local revenue for 2010 was 18.40%, in 2011 amounted to 14.16%, in 2012 amounted to 13.38%, in  2013  amounted  to  11.28%  and  in  2014  amounted  to  8.45%  with  average  contribution  in  the  realization  of local  taxes  to  the  realization  of  local  revenue  is  13.13%.  Elements  of  local  taxes  that  provide  the  largest contribution to the increase in local revenues is street lighting tax with an average contribution during the five- year study period was 7.386%. Based on the research results it is suggested to Pasaman district government to increase tax realization in order to make a breakthrough and innovation, and improving the quality of services to taxpayers and continue to explore the potential of existing taxes and in accordance with applicable rules.
Keywords: tax contribution ratio, local revenue, local revenue management

## 1. Pendahuluan
Undang-undang  tentang  pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang  dimulai  dengan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999,  kemudian  diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  dan  terakhir  ini  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 memberikan  ruang  yang  besar  bagi pemerintah daerah dalam mengatur dirinya sendiri termasuk dalam aspek perencanaan dan  penganggaran,  serta  pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan,  pelimpahan,  dan  penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional  secara adil,  termasuk  perimbangan  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi, partisipasi,  dan  akuntabilitas.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  berkembang yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu
masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berlakunya kebijakan otonomi daerah  tersebut  menyebabkan  sistem pemerintahan  mengalami  perubahan  yang mendasar. Penyelenggaraan seluruh bidang  pemerintahan  kecuali  politik  luar negeri,  agama,  pertahanan  dan  keamanan, keadilan,  moneter,  dan  fiskal  menjadi wewenang pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota  dan  memberi  wewenang yang  lebih  luas  untuk  menggali  sumber- sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penyelenggaraan  pemerintah  yang menjadi  kewenangan  daerah  dibiayai  oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan  pemerintah  yang  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai oleh  APBN.    Sumber-sumber  pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana perimbangan,  pinjaman  daerah,  dan  lain- lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  PAD yang  salah  satunya  berasal  dari  pajak
daerah,  diharapkan  menjadi  salah  satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dengan  demikian,  daerah mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri.
Kabupaten  Pasaman   adalah  salah satu kabupaten di provinsi  Sumatera  Barat dengan ibu kota kabupaten terletak di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki  12  kecamatan  dengan  luas wilayah  3.947,63 km²    atau  9,33%  dari luas provinsi Sumatera Barat dan memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak 253.299  jiwa  menurut  sensus  penduduk tahun  2010  dan  263.838  jiwa  pada  tahun 2013  berdasarkan  proyeksi  BPS.  (BPS, Pasaman Dalam Angka 2014).
Pendapatan  daerah  dalam  bentuk PAD sebagai salah satu sumber penerimaan  daerah  sebelumnya  kurang mendapat Perhatian, keadaan ini disebabkan  ketergantungan  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat,  sumber dana  pembangunan  daerah  sebagian  besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan  pemerintah  daerah  dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat  dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota  tersebut.  Semakin  besar
PAD  yang  diperoleh  oleh  kabupaten  dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap  bantuan  dari  pemerintah  pusat. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan  yang  mungkin  dipungut  oleh daerah  seperti  pajak  daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang sah.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan  pajak  daerah  menjadi  salah satu  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari
dalam  daerah  dan  dapat  dikembangkan sesuai  dengan  kondisi  masing-masing daerah.
Selanjutnya  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  maka pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sesuai dengan  potensi  yang  ada  di  suatu  daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah kabupaten Pasaman telah menetapkan  10  jenis  pajak  daerah  yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan  asli  daerah  melalui  dua peraturan  daerah  yaitu  Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah yaitu terdapat 9 jenis elemen pajak daerah meliputi  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan jalan,  pajak  pengambilan  mineral  bukan logam  dan  batuan,  pajak  air  tanah,  pajak burung  walet,  dan  bea  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan.  Peraturan  daerah kedua  adalah  Peraturan  Daerah  Nomor  12 Tahun  2012  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB)
Perdesaan dan Perkotaan.  Pemerintah  daerah  kabupaten Pasaman  melalui  dua  buah  Peraturan Daerah  ini  tentunya  menjadi  alat  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan  dalam  penerimaan  pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian
dalam rangka
mensejahterakan masyarakatnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  tertatik  untuk  membuat  penelitian dengan tujuan untuk (1) untuk mengetahui besarnya  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Pasaman,  (2)  memberikan  masukan  untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  kabupaten Pasaman  dalam  upaya  meningkatkan penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  (3) menambah  pengetahuan  peneliti  tentang pajak  daerah,  (4)  sebagai  bahan  informasi penelitian  selanjutnya  dan  semua  pihak yang berkepentingan.

## 2.  Telaah  Literatur  Dan  Perumusan
Hipotesis
2.1. Manajemen Pendapatan Daerah Terdapat  tiga  pilar  utama  yang menopang keberhasilan manajemen keuangan daerah yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja dan manajemen  pembiayaan.  Pengetahuan  dan keahlian  tentang  manajemen  pendapatan bagi  para  pimpinan  daerah  sangat  penting karena  besar  kecilnya  pendapatan  akan menentukan  tingkat  kualitas  pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah  dalam  penyediaan  pelayanan publik  serta  keberhasilan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  pembangunan. Pemerintah dituntut untuk cerdas dalam   menghasilkan dan mengelola sumber-sumber  pendapatan,  tidak  sekedar pandai  membelanjakan  dan  menghabiskan anggaran.  Hal  ini  yang  oleh  Osborne  dan Gaebler (1992) dikatakan sebagai pemerintahan yang berwirausaha. Pemerintah wirausaha adalah pemerintahan  yang  mampu  menciptakan sumber-sumber  pendapatan  secara  kreatif dan  inovatif,  mampu  mengelola  potensi ekonomi  yang  ada  secara  efisien  dan efektif.
Terdapat  beberapa  tahapan   siklus yang  harus  diketahui  dalam  manajemen pendapatan daerah yaitu identifikasi sumber,  administrasi,  koleksi,  pencatatan/ akuntansi  dan  alokasi  pendapatan.  Pada tahap  identifikasi  sumber  pendapatan, kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung  potensi  pendapatan.  Tahap kedua,  administrasi  pendapatan,  sangat penting dalam siklus mamnajemen pendapatan  karena  pada  ahap  ini  akan menjadi  dasar  untuk  tahapan  koleksi pendapatan. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi  :Penetapan  wajib  pajak  dan retribusi,  penentuan  jumlah  pajak  dan retribusi,
Penetapan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  Daerah  dan  Nomor  Pokok  Wajib Retribusi  dan  Penerbitan  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  dan  Surat Ketetapan
Retribusi.   Tahapan  berikutnya,  koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan,  penagihan  dan  pengumpulan pendapatan  baik  yang  berasal  dari  wajib pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  dana perimbangan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Pencatatan (Akuntansi)  Pendapatan  mengharuskan setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari  itu  juga/  paling  lambat  sehari  setelah diterimanya pendapatan tersebut. Penerimaan pendapatan tersebut dibukukan  dalam  buku  akuntansi,  berupa jurnal  kas,  buku  pembantu,  buku  besar penerimaan per rincian objek pendapatan.
Kemudian  buku  catatan  akuntansi tersebut  akan  diringkas  dan  dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,  dan  Laporan  Arus  Kas.  Tahapan terakhir yaitu Alokasi Pendapatan, merupakan  tahapan  terakhir  dari  siklus manajemen pendapatan ini, yaitu pengambilan keputusan
untuk menggunakan  dana  yang  ada  untuk membiayai  pengeluaran  daerah  yang dilakukan.  Pengeluaran  daerah  meliputi pengeluaran belanja, yaitu, belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan  pengeluaran  yang  meliputi pembentukan  dana  cadangan,  penyertaan modal  daerah,  pembayaran  utang  dan pemberian pinjaman daerah.

## 2.2. PendapatanAsli Daerah (PAD)
Menurut  Mardiasmo  (2002:132),
“PAD  adalah  penerimaan  yang  diperoleh dan  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah”. PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  pendapatan  daerah dan  dikelola  sendiri  oleh pemerintah daerah.  PAD  merupakan  tulang  pungung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan  oleh  PAD  terhadap  APBD,
semakin  besar  kontribusi  yang  dapat diberikan  oleh  PAD  terhadap  APBD berarti  semakin  kecil  ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan  secara  maksimal,  namun  tentu saja  dalam  koridor  perundang-undangan yang  berlaku  khususnya  untuk  memenuhi kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan  di  daerahnya  melalui  PAD. Tuntutan Peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan  kepada  daerah  itu  sendiri.
Dalam Penggalian dan peningkatan
pendapatan  daerah  itu  sendiri  banyak permasalahan  yang  ditemukan,  menurut
Tunggal (1999:67) hal ini dapat disebabkan oleh:
a.  Perannya  yang  tergolong  kecil  dalam total penerimaan daerah.
Sebagian  besar  penerimaan  daerah masih  berasal  dari  bantuan  pusat.  Dari segi  upaya  pemungutan  pajak,  banyak bantuan  dan  subsidi  ini  mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PADnya,  dan    lebih  mengandalkan kemampuan  negosiasi  daerah  terhadap pusat  untuk  memperoleh  tambahan bantuan.
b.  Kemampuan  administrasi  pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal  ini  mengakibatkan  pemungutan pajak  cenderung  dibebani  oleh  biaya pungut yang besar.
c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal  ini  mengakibatkan  kebocoran- kebocoran  yang  sangat  berarti  bagi daerah.  Menurut  Undang-Undang  No 33  Tahun  2004,  “PAD  adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain PAD  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam  menggali  pendanaan  dalam
pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi”.
PAD  merupakan  sumber  penerimaan daerah  yang  digali  dan  berasal  dari potensi  yang  dimiliki  daerah  serta digunakan untuk modal dasar pemerintah  daerah  dalam  membiayai pembangunan  dan  usaha-usaha  daerah untuk memperkecil ketergantungan dana  dari  penerimaan  pusat.  Menurut Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 pasal  6,  ”Sumber-sumber  PAD  terdiri dari  :  1).  Pajak  daerah,  2).    Retribusi Daerah, 3). Hasil pengelolaaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan;  dan 4). Lain-lain PAD yang sah”.

## 2.3. Pajak Daerah
Menurut Masyahrul (2006:5), “Pajak daerah  adalah  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah  (baik  pe  merintah daerah  TK.  I,  maupun  pemerintah  daerah TK.  II)  dan  hasil  dipergunakan  untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan  daerah  (APBD)”.  Menurut Mardiasmo  (2002:98),  “Pajak  daerah adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan pembangunan daerah”. Menurut  Siahaan  (2005:7),  “Pajak
Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan olehdaerah  kepada  orang  pribadi  atau badan  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarka  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah dan pembangunan daerah.” Menurut  Halim  (2004:67),  “Pajak  Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, “Pajak Daerah adalah Iuran wajib
yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  dan badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan untuk
membiayai penyelanggaraan  pemerintah  daerah  dan pembangunan daerah”.
Dari  pengertian  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pajak  daerah  adalah penerimaan daerah yang berasal dari orang pribadi  atau  badan  yang  sifatnya  dapat dipaksakan
(yuridis) berdasarkan
peratuaran  perundang-undangan  dan  tidak ada kontraprestasi/imbalan secara
langsung serta digunakan untuk membiayai  pemerintah  dan  pembangunan daerah.  Wewenang  pemungutan  pajak daerah  ada  pada  pemerintah  daerah  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah.  Undang-Undang  No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota  untuk  memungut  jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi  syarat  selain  dari  jenis  pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan.  Penetapan  jenis  pajak  lainnya ini  harus  benar-benar  bersifat  spesifik  dan potensial di daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan  kepada  daerah  kabupaten/kota dalam  mengantisipasi  situasi  dan  kondisi derta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan  jenis  pajak  dan  aspirasi masyarakat  serta  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan.
Menurut Siahaan (2005:46-47), kriteria  pajak  daerah  yang  ditetapkan  oleh undang-undang bagi kabupaten/kota adalah:
a. Bersifat  pajak  dan  bukan  retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pegertian yang ditentukan dalam defenisi pajak daerah.
b. Objek  pajak  terletak  atau  terdapat  di wilayah  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani  masyarakat  di  wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c. Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak bertantangan dangan kepentingan umum,  maksudnya  adalah  bahwa  pajak tersebut dimaksudkan untuk
kepentingan  bersama  yang  lebih  luas antara  pemerintah  dan  masyarakat dengan memperhatikan
aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan, dan keamanan.
d. Objek  pajak  bukan  merupakan  objek pajak  provinsi  dan  atau  objek  pajak pusat.
e. Potensinya memadai. Maksudnya adalah  bahwa  hasil  pajak  cukup  besar sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
f. Tidak  memberikan  dampak  ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan  tidak  mengganggu  arus  sumber daya  ekonomi  antar  daerah  maupun kegiatan ekspor impor.
g. Memperhatikan  aspek  keadilan  dan kemampuan  masyarakat.  Kriteria  aspek keadilan  antara  lain  objek  dan  subjek harus  jelas  sehingga  dapat  diawasi pemungutannya,  jumlah  pembayaran pajak  dapat  diperkirakan  oleh  wajib pajak  yang  bersangkutan,  dan  tarif pajak ditetapkan dengan
memperhatikan  keadaan  wajib  pajak.
Selanjutnya kriteria kemampuan masyarakat  adalah  kemampuan  subjek pajak  untuk  memikul  tambahan  beban pajak.
h. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya  adalah  bahwa  pajak  harus bersifat  netral  terhadap  lingkungan, yang  berarti  bahwa  pengenaan  pajak tidak  memberikan  peluang kepada
pemerintah  daerah  dan  masyarakat untuk  merusak  lingkungan  yang  akan menjadi  beban  bagi  pemerintah  daerah dan masyarakat.

## 2.4. Jenis – Jenis Pajak Daerah
Nama  jenis  Pajak  daerah  Kabupaten
Pasaman  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu :
a. Pajak  Hotel  dipungut  pajak  atas pelayanan  yang  disediakan  oleh  Hotel dengan pembayaran;
b. Pajak  Restoran  dipungut  pajak  atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
c. Pajak  Hiburan  dipungut  pajak  atas  jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran;
d. Pajak  Reklame  dipungut  pajak  atas semua penyelenggaraan Reklame;
e. Pajak  Penerangan  Jalan  dipungut  pajak atas penggunaan tenaga listrik;
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  dipungut  pajak  atas  kegiatan pengambilan  mineral  bukan  logam  dan batuan;
g. Pajak  Air  Tanah  dipungut  pajak  atas pengambilan  dan  /  atau  pemanfaatan Air Tanah;
h. Pajak  Sarang  Burung  Walet  dipungut pajak  atas  pengambilan  dan  /  atau pengusahaan Sarang Burung Walet;
i. Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan  Bangunan  dipungut  pajak  atas Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  /  atau Bangunan.

## 2.5.Pengertian Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Menurut Kamus ekonomi (T Guritno 1997:76)  kontribusi  adalah  sesuatu  yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk  tujuan  biaya  atau  kerugian  tertentu atau  bersama.  Sehingga  kontribusi  yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan  dari  penerimaan  pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.
Kontribusi  Pajak  daerah  terhadap realisasi PAD dirumuskan sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD = Realisasi Pajak Daerah       x 100 % Realisasi Total PAD
Berdasarkan  rumus  di  atas  dapat dimaknai  bahwa  semakin  besar  nilai Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  PAD, maka  semakin  tinggi  kontribusi  realisasi pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah (PAD).

## 2.6 Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1 disini

## 3. Metode Penelitian
3.1 Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipakai  untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Pasaman  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  deskriptif.  Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan  dan  menerapkan  konsep perhitungan  rasio  kontribusi  yaitu  dengan menghitung  rasio  realiasi  pajak  daerah terhadap realisasi total PAD.

## 3.2 Lokasi dan Objek Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan Aset    Daerah  Kabupaten  Pasaman.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran,  realisasi  PAD  dan  realisasi pajak  daerah  serta  elemen  –  elemen  yang terdapat dalam realisasi pajak daerah.
3.3 Jenis Data Menurut sifatnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sugiyono (2004:14),
menyatakan  bahwa,  “Data  kuantitatif adalah  data  yang  berbentuk  angka  atau yang  diangkakan.  Sedangkan  menurut sumbernya,  data  yang  digunakan    dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Menurut  Arikunto  (2006:221),  “Data sekunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari  masalah  yang  berhubungan dengan objek yang diteliti.
Data  primer  yang  diperoleh  dari Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Pasaman adalah  data-data  mengenai  penyebab terjadinya  peningkatan  dan  penurunan pada  penerimaan  PAD  dan  pajak  daerah. Sedangkan  data  sekunder  pada  penelitian ini  berupa  laporan  realisasi  pendapatan Kabupaten  Pasamn  selama  lima  tahun terhitung  dari  tahun  2010  sampai  dengan 2015  dan  peraturan-peraturan  daerah Kabupaten Pasaman tentang pajak daerah.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah metode dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data laporan realisasi anggaran, realisasi  PAD,  dan  realisasi  pajak  daerah Kabupaten  Pasaman,  mulai  tahun  2010 sampai  dengan  2014  yang  diperoleh  dari Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Kabupaten  Pasaman.  Selain  itu juga  peneliti  menelusuri  sumber  data  dari website resmi pemerintah daerah kabupaten  Pasaman,  website  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan beberapa sumber lainnya yang relevan.

## 3.5. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data realisasi anggaran, realisasi PAD dan realisasi pajak daerah
b. Melakukan  perhitungan  perkembangan data realisasi setiap tahunnya
c. Melakukan  analisis  rasio  kontribusi pajak daerah terhadap PAD
d. Mengambil kesimpulan
4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan
4.1 Perkembangan  Penerimaan  Pajak Daerah di Kabupaten Pasaman
Pajak  daerah  merupakan  sumber penerimaan  yang  cukup  potensial  untuk dikembangkan  sesuai  dengan  kondisi masing-masing daerah termasuk di Kabupaten  Pasaman.  Untuk  melihat  besar kecilnya  penerimaan  pajak  daerah  di Kabupaten dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1 disini
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  telah  terjadi  peningkatan penerimaan  pajak  daerah  setiap  tahunnya mulai tahun 2010 sampai 2015. Peningkatan dalam sisi jumlah penerimaan terjadi  paling  tinggi  yaitu  dari  tahun  2013 ke  tahun  2014  sejumlah  Rp  968.816.409, namun  pada  sisi  persentase  peningkatan penerimaan  pajak  daerah  terjadi  paling tinggi  pada  tahun  2010  ke  tahun  2011 yaitu  sebesar  23,31%.  Secara  rata-rata setiap  tahunnya  pajak  daerah  mengalami kenaikan  sebesar 20,10%

## 4.2  Perkembangan  Penerimaan  PAD Kabupaten Pasaman
Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat  dilihat dari besarnya
PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota  tersebut,  semakin  besar PAD  yang  diperoleh  oleh  pemerintah kabupaten/kota, maka akan semakin mengurangi  ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  bantuan  dari  pemerintah pusat,  begitu  juga  di  Kabupaten  Pasaman. Untuk mengetahui jumlah penerimaan dan perkembangan PAD di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2 disini
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  telah  terjadi  peningkatan penerimaan  PAD  setiap  tahunnya  mulai tahun  2010  sampai  2015.  Peningkatan dalam  sisi  jumlah  penerimaan  terjadi paling  tinggi  yaitu  dari  tahun  2013  ke tahun  2014  sejumlah  Rp  26.878.016.236, namun  pada  sisi  persentase  peningkatan penerimaan  pajak  daerah  terjadi  paling tinggi  pada  tahun  2010  ke  tahun  2011 yaitu  sebesar  60,19%.  Secara  rata-rata setiap  tahunnya  Kabupaten  Pasaman mengalami  peningkatan  penerimaan  PAD sebesar 46,54%.

## 4.3  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap PAD Kabupaten Pasaman
Pajak  daerah  adalah  salah  satu komponen dari PAD dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan  wewenang  dan  tanggung jawabnya  kepada  masyarakat.  Untuk melihat  besarnya  kontribusi  pajak  daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3 disini
Berdasarkan  Tabel  3  tersebut  dapat kita  perhatikan  bahwa  mulai  tahun  2010 hingga  tahun  2014  persentase  kontribusi realisasi  pajak  daerah  terhadap  realisasi PAD terus mengalami penurunan meskipun  realisiasi  penerimaan  pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan.  Secara  rata-rata  selama  5 tahun,  realisasi  pajak  daerah  memberikan kontribusi  terhadap  realisasi  penerimaan PAD sebesar 13,13%.

## 4.4 Pembahasan
Elemen  PAD  terdiri  atas  4  elemen yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Besar  atau  kecilnya  kontribusi  realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD, akan sangat  ditentukan  pula  oleh  realisiasi penerimaan retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Tabel  di  bawah  ini  menyajikan kontribusi masing-masing realisasi elemen-elemen  PAD  terhadap  realisasi PAD mulai tahun 2010 hingga tahun 2014.

## Tabel 4 disini
Berdasarkan  Tabel  4  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  naik  turunnya  kontribusi realiasasi    pajak  daerah  terhadap  realisiasi PAD dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Turunnya  kontribusi  realisasi  pajak daerah  untuk  tahun  2010  ke  2011  yaitu dari 18,40% menjadi 14,16%
disebabkan  oleh  naiknya  kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 19,40% menjadi 20,20%    dan  kotribusi  lain-lain  PAD yang sah dari 30,01 % menjadi 36,21%, meskipun juga terjadi penurunan kontribusi  pada  retribusi  daerah  dari 32,19% menjadi 29,43%.
b. Turunnya  kontribusi  realisasi  pajak daerah  untuk  tahun  2011  ke  2012  yaitu dari 14,16% menjadi 13,38%
disebabkan  oleh  naiknya  kontribusi retribusi  daerah  dari  29,43%  menjadi 34,26%    dan  kotribusi  lain-lain  PAD yang sah dari 36,21% menjadi 37,42%, meskipun juga terjadi penurunan kontribusi pada elemen hasil pengeolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dari 20,20% menjadi 14,94%.
c. Turunnya  kontribusi  realisasi  pajak daerah  untuk  tahun  2012  ke  2013  yaitu dari 13,38% menjadi 11,28% disebabkan  oleh  naiknya  kontribusi retribusi  daerah  dari  34,26%  menjadi 40,77% meskipun juga terjadi penurunan kontribusi pada hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dari 14,94% menjadi 11,97%  dan  lain-lain  PAD  yang  sah dari 37,42% menjadi 35,98%
d. Turunnya  kontribusi  realisasi  pajak daerah  untuk  tahun  2013  ke  2014  yaitu dari 11,28% menjadi 8,45% disebabkan
oleh naiknya kontribusi retribusi daerah dari  40,77%  menjadi  42,96%  dan kotribusi  lain-lain  PAD  yang  sah  dari 35,98%  menjadi  41,06%,  meskipun juga  terjadi  penurunan  kontribusi  pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 11,97% menjadi 7,53%.
Berdasarkan  Tabel  4  di  atas  juga dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam jangka  waktu  lima  tahun  dari  tahun  2010 hingga  tahun  2014  secara  rata-rata, elemen– elemen PAD memberikan kontribusi  terhadap  PAD  adalah  sebagai berikut  :  kontribusi  pajak  daerah  sebesar 13,13%, kontribusi retribusi daerah sebesar 35,92%, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 14,81 % dan kontribusi lain-lain PAD yang sah sebesar 36,14%.
Selain  hal  tersebut,  besar  atau kecilnya  kontribusi  realisasi  pajak  daerah juga dipengaruhi dari penerimaan  elemen- elemen pajak daerah itu sendiri. Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Bersama dengan DPRD Kabupaten Pasaman  menerbitkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Daerah  dimana  terdapat  9 jenis  pajak  daerah  yang  ada  yaitu  yaitu pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan, pajak  pengambilan  mineral  bukan  logam dan  batuan,  pajak  air  tanah,  pajak  burung walet,  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah dan  bangunan.  Kemudian  ditambah  lagi satu  jenis  pajak  yaitu  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dengan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten  Pasaman  Nomor  12  Tahun
2012.
Berikut ini adalah kontribusi realisasi masing-masing elemen pajak daerah terhadap  realisasi  PAD  mulai  tahun  2010 sampai tahun 2014.
Tabel 5 disini
Berdasarkan  Tabel  5  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  mulai  tahun  2010  hingga tahun  2014  elemen  pajak  daerah  yang memberikan  kontribusi  terbesar  untuk peningkatan PAD adalah Pajak
Penerangan jalan yaitu berturut-turut: pada tahun  2010  sebesar  10,925%,  kemudian tahun  2011  sebesar  8,821%,  selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 7,612%, seterusnya  pada  tahun  2013  sebesar 5,594%  dan  terakhir  pada  tahun  2014 sebesar  3,977%.  Dalam  periode  5  tahun penelitian (2010 hingga 2014) secfara rata- rata  pajak  penerangan  jalan  memberikan kontribusi  sebesar  7,386%    dari  13,134% kontribusi pajak daerah terhadap PAD.
5 Kesimpulan Dan Saran
5.  Simpulan, Keterbatasan, dan Saran
5.1. Simpulan Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan  pajak  daerah  di  kabupaten Pasaman selama periode 2010 hingga 2014 terus mengalami peningkatan dengan rata- rata  persentase  peningkatan  20,10%  per tahun.  Selanjutnya  realisasi  pajak  daerah juga telah memberikan kontribusi terhadap realisasi  penerimaan  pendapatan  asli daerah  meskipun  persentase  kontribusi dari  tahun  2010  hingga  2014  mengalami penurunan  tiap  tahunnya.  Dalam  periode 2010  hingga  2014  realisasi  pajak  daerah telah  memberikan  kontribusi  terhadap realisasi  PAD  dengan  rata-rata  persentase 13,13%.  Elemen  pajak  daerah  yang memberikan kontribusi terbesar penerimaan PAD adalah Pajak Penerangan Jalan  dengan  rata-rata  kontribusi  selama tahun 2010 hingga 2014 adalah 7,386%.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini adalah  jumlah  data  yang  digunakan  hanya selama  5  tahun,  sehingga  hasil  yang diperoleh  hanya  dapat  digunakan  untuk gambaran  selama  5  tahun  tersebut. Keterbatasan  lainnya  adalah  bahwa  objek penelitian  hanya  menggunakan  1  daerah yaitu  kabupaten  Pasaman,  sehingga  hasil
yang  diperoleh  belum  mampu  untuk dilakukan generalisasi untuk semua daerah yang  ada  di  Indonesia.  Hasil  yang diperoleh  belumlah  cerminan  kontribusi realisasi  pajak  daerah  terhadap  realisasi PAD semua daerah di Indonesia.

## 5.3. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan  beberapa  saran  bagi  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pasaman maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu: a.  Bagi  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten  Pasaman.  Saran-saran  yang dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan dalam  menentukan  kebijakan  yang berhubunhan  dengan  pengaruh  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  dapat meningkatkan PAD, sebagai berikut:
1) Kontribusi  pajak  daerah  sudah  baik sehingga  harus  dipertahankan  dan mungkin  lebih  ditingkatkan,  dengan cara memperbaiki system pemungutan  pajak  dan  retribusi daerah  serta  melakukan  inovasi  dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan  dan  potensi  daerah  yang ada  agar  kontribusi  pajak  daerah terhadap PAD semakin besar.
2) Meningkatkan intensifikasi pemungutan  pajak  daerah  yang diberlakukan,  antara  lain  dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, menyederhanakan proses administrasi pajak memberikan
pelayanan  yang  lebih  baik  kepada para wajib pajak.
3) Proses penetapan target yang dilakukan  sebelumnya,  sebaiknya memperhatikan  potensi  yang  ada sebenarnya, sehingga pemungutannya  akan  terpacu  untuk melampaui target yang telah ditetapkan.
4) Mengembangkan  usaha-usaha  yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD b. Bagi Peneliti Selanjutnya Dengan adanya beberapa keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  kepada peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk melakukan  penelitian  sejenis  lebih  lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau paradigm positivist untuk  mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih  optimal  dan  bisa  digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukriy  dan  Abdul  Halim. (2004). Pengaruh  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Pemerintah Daerah: StudiKasus Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali, Proceeding Simposium NasiounalAkuntansi VI,_16-17 Oktober 2003 . Surabaya. Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. Pasaman Dalam Angka 2014 Guritno,  T.  1997.  Kamus  Ekonomi-Binis- Perbankan : Inggris-Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_P asaman Http://info- keuangandaerah.blogspot.co.id/2012 /04/manajemen-pendapatan- daerah.html Mahmudi.,  2010, Manajemen  Keuangan Daerah , Jakarta : Erlangga Mardiasmo. 2002. Otonomi dan
Manajemen Keuangan daerah . Yogyakarta : Andi.
……………...,  2009, Perpajakan ,  Edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI.
Masyahrul, Tony. 2005. Pengantar
Perpajakan.  Penerbit  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia .
Osborne,  David  and  Ted  Gaebler  ,  1992, Reinventing  Government,    New
York: Addison-Wesley
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasaman Nomor  1  tahun  2011  tentang  Pajak
Daerah
Peraturan  daerah  kabupaten  Pasaman Nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan
Siahaan,  Marihot  P..  2005. Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah .  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada.
Sunarto.,  2005, Pajak  dan  Retribusi Daerah, Yogyakarta  :  AMUS  dan Citra Pustaka
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: CV.Alfabeta. Tunggal,  Hadi  Setia.1999. Tanya  Jawab  : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: Penerbit Harvarind. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah. www.pasamankab.go.id Zulkifli,  Modul  Manajemen  Keuangan Daerah .
LAMPIRAN .

## .

## Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2014
Tahun Pajak Daerah (Rp) Peningkatan / Penurunan (Rp) Peningkatan / Penurunan (%) 2010 2.960.976.260 - - 2011 3.651.246.149 690.269.889 23,31% 2012 4.356.315.172 705.069.023 19,31% 2013 5.187.896.126 831.580.954 19,09% 2014 6.156.712.535 968.816.409 18,67% Rata-Rata Kenaikan (%) 20,10% Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah) Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2010 Tahun Pendapatan Asli Daerah/PAD  (Rp) Peningkatan / Penurunan (Rp) Peningkatan / Penurunan (%) 2010 16.094.170.584 - - 2011 25.780.757.961 9.686.587.377 60,19% 2012 32.555.796.302 6.775.038.341 26,28% 2013 45.988.829.054 13.433.032.752 41,26% 2014 72.866.845.290 26.878.016.236 58,44% Rata-Rata Kenaikan (%) 46,54%
Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)

## Realisasi APBD

## Realisasi PAD
Realisasi Pajak Daerah Realisasi Retribusi Daerah Realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Analisis Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi PAD Kesimpulan
Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Pasaman Tahun 2010 - 2014 Tahun Realisasi Pajak Daerah (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%) 2010 2.960.976.260 16.094.170.584 18,40% 2011 3.651.246.149 25.780.757.961 14,16% 2012 4.356.315.172 32.555.796.302 13,38% 2013 5.187.896.126 45.988.829.054 11,28% 2014 6.156.712.535 72.866.845.290 8,45% Rata-Rata (%) 13,13% Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah) Tabel 4. Kontribusi Realisasi Elemen-Elemen PAD terhadap Realisasi PAD Tahun Pajak Daerah Retribusi daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Jumlah 2010 18,40% 32,19% 19,40% 30,01% 100,00% 2011 14,16% 29,43% 20,20% 36,21% 100,00% 2012 13,38% 34,26% 14,94% 37,42% 100,00% 2013 11,28% 40,77% 11,97% 35,98% 100,00% 2014 8,45% 42,96% 7,53% 41,06% 100,00% Rata- Rata %) 13,13% 35,92% 14,81% 36,14% 100,00% Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)
Tabel 5. Kontribusi Realisasi Elemen-Elemen Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD di Kabupaten
Pasaman Tahun 2010 - 2014 No Elemen Pajak Daerah Kontribusi Elemen Pajak Daerah Terhadap PAD Rata- Rata 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pajak Hotel 0,282% 0,255% 0,202% 0,194% 0,138% 0,214% 2 Pajak Restoran 3,744% 1,613% 1,486% 1,443% 1,265% 1,910% 3 Pajak Hiburan 0,005% 0,008% 0,000% 0,005% 0,000% 0,004% 4 Pajak Reklame 0,689% 0,427% 0,391% 0,295% 0,164% 0,393% 5 Pajak Penerangan Jalan 10,925% 8,821% 7,612% 5,594% 3,977% 7,386% 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan 2,752% 2,723% 3,189% 3,246% 1,653% 2,713% 7 Pajak Sarang burung walet 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 8 Pajak Air Bawah Tanah 0,000% 0,089% 0,077% 0,077% 0,044% 0,057% 9 BPHTB 0,000% 0,228% 0,423% 0,426% 0,265% 0,268% 10 PBB 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,944% 0,189% Jumlah 18,398% 14,163% 13,381% 11,281% 8,449% 13,134%
Sumber : DPPKA Kabupaten Pasaman (data diolah)
Halaman ini sengaja dikosongkan