DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2 Received: 31 January 2024, Revised: 25 February 2024 , Publish: 29 February 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Aspek  Hukum  Jual  Beli  Smartphone  Dengan  IMEI  Tidak Terdaftar  Pada  Central  Equipment  Identity  Register  (CEIR) Kementerian Perindustrian
Amelia Wulandari 1 , Guntur Rambey 2 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ameliawnst@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, gunturrambey@umsu.ac.id
Corresponding Author: ameliawnst@gmail.com 1
Abstract: Amid the development of cellphone penetration, the issue of black market cellphone distribution  has  become  an  important  part  of  the  telecommunications  industry.  By  selling goods  at  below-market  prices  or  relatively  cheap,  which  occurs  on  the  black  market,  most cell phones have unofficial IMEIs. This research aims to find out the legal implementation of smartphone sale and purchase agreements with unregistered or illegal IMEIs. The research method  used  in  this  research  is  the  juridical-normative  method.  This  research  uses  a statutory approach and a conceptual approach from secondary legal materials. The results of his  research  show  that  the  validity  of  an  illegal  smartphone  sale  and  purchase  agreement based  on  the  Civil  Code  is  null  and  void.  This  is  based  on  the  failure  to  fulfill  the  legal requirements  of  the  agreement  based  on  Article  1320  of  the  Civil  Code,  namely  that  the object being agreed upon is an unlawful cause. If viewed from the legal aspect of consumer protection, responsibility for buying and selling is regulated in the provisions of Article 19 of Law Number 8 of 1999.
Keyword: IMEI, Black Market, Civil Code, Buying and Selling.
Abstrak: Di  tengah  perkembangan  penetrasi  ponsel,  isu  peredaran  ponsel  black  market menjadi  bagian  penting  dalam  industri  telekomunikasi.  Dengan  menjual  barang  yang harganya  dibawah  pasaran  atau  terbilang  murah  yang  terjadi  di  pasar  gelap  kebanyakaan handphone  nya  memiliki  IMEI  yang  tidak  resmi . Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui hukum pelaksanaan perjanjian jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar atau  ilegal.  Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis- normatif.  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) dan  pendekaran  konseptual  (conseptual  approach)  dari  bahan  hukum  sekunder.  Hasil penelitiannya  bahwa  keabsahan  perjanjian  jual  beli  smartphone  ilegal  berdasarkan KUHPerdata adalah batal demi hukum. Hal itu didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  yakni  objek  yang  diperjanjikan  merupakan kausa  yang  tidak  halal.  Dan  apabila  ditinjau  dari  aspek  hukum  perlindungan  konsumen,
terkait  dengan  pertanggung  jawaban  jual  beli  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  19  UU Nomor 8 Tahun 1999.
Kata Kunci: IMEI, Black Market, KUHPerdata, Jual Beli.

## PENDAHULUAN
Ponsel,  juga  dikenal  sebagai  handphone  atau  mobile  phone,  merupakan  alat  dari Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang  sering  digunakan  di  Indonesia  untuk berkomunikasi  dari  jauh.  Smartphone,  sebagai  jenis  ponsel,  tidak  hanya  berfungsi  untuk komunikasi,  tetapi  juga  untuk  kegiatan  lain  meliputi  bekerja  lewat  aplikasi  kantoran, menjelajah  internet,  streaming  video/musik  dan  radio,  mengunggah  dan  mengunduh  file, menggunakan  media  sosial,  dan  bahkan  melakukan  transaksi  finansial  secara  online,  semua ini  karena  smartphone  dapat  terkoneksi  dengan  internet  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  2017).  Fleksibilitas  penggunaan  yang  ditawarkan,  dapat  digunakan  kapan  saja dan  dimana  saja,  fitur,  serta  harga  yang  terjangkau  diprediksi  berkontribusi  terhadap peningkatan jumlah pengguna ponsel di Indonesia setiap tahunnya (Wahab, 2021).
Saat ini, kepemilikan handphone telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis pekerjaan, atau tingkat penghasilan karena handphone telah menjadi  kebutuhan  primer.  Hal  ini  mendorong  pertumbuhan  pasar  penjualan  ponsel  yang sangat  cepat.  Di  Indonesia,  mayoritas  pembeli  handphone  cenderung  memilih  produk  yang berkisar  pada  harga  terjangkau.  Namun,  seringkali  mereka  tidak  menyadari  kemungkinan efek  negatif  dari  handphone  tersebut,  seperti  masalah  dengan  konektivitas  jaringan  dan kesulitan dalam menerima panggilan masuk (Ramadhan, 2023).
Dalam  konteks  meningkatnya  penggunaan  ponsel,  isu  mengenai  peredaran  ponsel ilegal  turut  menjadi  fokus  dalam  sektor  telekomunikasi.  Ponsel  ilegal,  yang  sering  dikenal sebagai ‘black market’, merujuk pada ponsel yang distribusinya tidak mengikuti jalur resmi dan  legal,  melainkan  melalui  jalur  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  terkait peredaran perangkat di suatu negara. Ini termasuk ponsel yang tidak melalui proses sertifikasi yang  resmi  atau  bahkan  ponsel  yang  dicuri.  Ponsel  ilegal  tersebut  seringkali  dijual  dengan harga  yang  lebih  rendah,  karena  pengelakkan  dari  kewajiban  pajak  dan  biaya-biaya  lain seperti biaya untuk pengujian dan sertifikasi  yang ditentukan oleh undang-undang di tempat ponsel tersebut dijual (Sari & Yustiawan, 2023).
Ponsel  yang  dijual  secara  tidak  resmi  sering  kali  ditawarkan  dengan  harga  lebih murah di pasar gelap. Kebanyakan dari ponsel tersebut teridentifikasi oleh nomor IMEI yang tidak terdaftar secara sah. Baik pada ponsel Android maupun iPhone, setiap unit seharusnya dilengkapi  dengan  IMEI  yang  valid.  IMEI  adalah  deretan  unik  15  digit  yang  bertindak sebagai  identifikasi  khusus  untuk  setiap  ponsel.  IMEI  ini  sangat  penting  karena  membantu melacak  negara  dan  jaringan  tempat  ponsel  itu  pertama  kali  terdaftar,  informasi  garansi, operator  seluler,  serta  detail  lain  yang  relevan  dengan  perangkat  tersebut  (Adelia  Ananda Salsabila  &  Maria  Indira  Aryani,  2023).  Penjual  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan produk  yang  memenuhi  syarat  kesepakatan  penjualan,  kondisi  yang  baik,  serta  bebas  dari kerusakan  atau  cacat  yang  tidak  kelihatan.  Dalam  hal  barang  elektronik,  termasuk  ponsel, kecacatan bisa muncul ketika produk tidak sesuai dengan harapan pembeli. Oleh karena itu, sangat  penting  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pembeli  guna mengasuransikan mereka terhadap ketidaksesuaian tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum (Ibrahim & Sugiyono, 2023).
Masalah yang timbul selanjutnya adalah konsumen cenderung mengharapkan hak-hak serupa dengan yang diberikan oleh penjual resmi ketika mereka membeli Ponsel secara tidak resmi.  Mereka  ingin  hak  seperti  garansi  resmi  jika  ponsel  rusak  setelah  pembelian,  meski
ponsel  ilegal  hanya  disertai  garansi  toko.  Namun,  berdasarkan  kesepakatan  yang  ada  saat pembelian ponsel ilegal, konsumen merasa berhak mendapat perlindungan yang dijamin oleh hukum  sesuai  dengan  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Amira  & Ramli, 2019).
Di  pasar,  kita  sering  menemukan  berbagai  merk  smartphone  populer  termasuk Samsung,  Blackberry,  dan  iPhone.  Ini  memberi  peluang  bagi  individu  yang  tidak bertanggung jawab untuk  memulai bisnis menjual  ponsel  melalui kanal  ilegal  dengan harga yang lebih rendah dari harga standar di pasar. Praktik seperti ini tentu melanggar etika bisnis, merugikan  pembeli  potensial,  dan  mengganggu  struktur  harga  di  pasar  (Kurniawan  & Arimbi,  2022).  Berdasarkan  penjabaran  diatas,  maka  penelitian  ini  mengambil  sebuah masalah  yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimanakah hukum pelaksanaan perjanjian jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar atau ilegal.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yuridis-normatif  diadopsi.  Ini  adalah  prosedur penelitian  hukum  yang  mengandalkan  logika  dari  ilmu  hukum  dengan  fokus  pada  aspek normatif  untuk  mencari  kebenaran.  Teknik  ini  melibatkan  pencarian,  penggalian, pengumpulan,  dan  pencatatan  informasi  yang  meliputi  data  primer  dan  sekunder  sebagai bahan  untuk  menyusun  analisis  penelitian.  Analisis  akan  mengkaji  faktor-faktor  yang berhubungan  dengan  masalah  utama  guna  memperoleh  data  yang  valid  selama  proses penelitian. Studi ini bertolak pada hukum positif; oleh karena itu, menggunakan pendekatan statute, selain itu, pendekatan konseptual juga diterapkan, yang bersumber dari bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keabsahan Jual Beli Smartphone IMEI Tidak Terdaftar
Transaksi pembelian smartphone ilegal  antara penjual dan konsumen dianggap tidak sah menurut hukum. Ini didasarkan pada evaluasi bahwa transaksi ini tidak memenuhi syarat- syarat  yang ditetapkan untuk  kesahihan kontrak  seperti  yang diatur dalam  Pasal  1320 KUH Perdata  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  n.d.).  Pelanggaran  syarat  tersebut  terletak pada  aspek  keabsahan  hukum  dari  ponsel  tersebut  sebagai  objek  perjanjian.  Hal  ini disebabkan  karena  ponsel  tersebut  tidak  mematuhi  ketentuan  pajak  sesuai  dengan  regulasi yang  berlaku.  Produsen  ponsel  ilegal  ini  mendapatkan  barang  melalui  impor  ilegal, menghindari pembayaran bea cukai, sehingga status ponsel tersebut menjadi tidak sah dalam konteks  hukum  (Amira  &  Ramli,  2019).  Berdasarkan  kebijakan  terbaru  dari  Peraturan Menteri Keuangan RI, dengan nomor PMK 199/PMK.10/2019, Bea Cukai telah menurunkan batas  nilai  bebas  bea  masuk  untuk  barang  paket  dari  USD  75  ke  USD  3  per  pengiriman. Meskipun batasan nilai telah berubah, tarif pajak atas impor masih diberlakukan seperti biasa. Pemerintah juga telah merevisi tarif pajak  yang sebelumnya berkisar antara kira-kira 27,5% hingga 37,5% — yang mencakup bea masuk 7,5%, PPN 10%, serta PPh 10% dengan NPWP dan  PPh  20%  tanpa  NPWP  —  menjadi  sekitar  17,5%,  dengan  komposisi  bea  masuk  7,5%, PPN 10%, dan PPh sebesar 0% ( Ketentuan Bea Cukai Terbaru per 2020 , n.d.).
Regulasi ini secara hukum tidak cocok dengan kebijakan distribusi ponsel ilegal yang ditetapkan oleh produsen dan importir,  yang mengakibatkan status  legal  dari perjanjian jual beli  ponsel  menjadi  tidak  sah  jika  konsumen membeli  langsung  dari  produsen.  Oleh  karena itu,  konsumen  perlu  teliti  dalam  memeriksa  status  legal  produk  yang  ingin  dibeli  untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen tetap terlindungi dengan baik (Antika &  Kharisma,  2019).  Pasal  4  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen mencakup hak-hak penting konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat tentang produk dan layanan serta hak untuk menerima kompensasi atau
ganti rugi jika ada ketidaksesuaian dalam produk yang dijanjikan. Selanjutnya, dalam Pasal 8 dari undang-undang yang sama, ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk menjual barang atau jasa  yang tidak memenuhi standar atau  yang melanggar peraturan perundang-undangan yang  berlaku  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen., n.d.).  KUHPerdata  mengharuskan  bahwa  setiap  perjanjian  dikatakan  sah  jika  memenuhi keempat  syarat  sah  tersebut.  (Tibahary,  2019)  Perjanjian  terjadi  tidak  boleh  ada  unsur paksaan, khilaf dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
Meskipun  praktek  penjualan  ponsel  ilegal  mungkin  tidak  secara  eksplisit memasukkan unsur-unsur tertentu yang melanggar aturan, titik fokus utamanya adalah bahwa objek  atau  sesuatu  yang  diperjanjikan  dalam  transaksi  tersebut  tidaklah  sah  atau  halal menurut  hukum  positif.  Untuk  sebuah  perjanjian  dianggap  sah,  salah  satu  syarat  utamanya adalah  harus  ada  sebab  yang  halal  menurut  hukum  positif.  Itu  merupakan  syarat  objektif, yang  bila  tidak  dipenuhi,  perjanjian  tersebut  dapat  dinyatakan  batal  dan  tidak  sah  menurut hukum (Yogiartha & Griadhi, 2011). Dengan kata lain, syarat tersebut masuk kedalam unsur essensialia pada perjanjian, Unsur essensialia merupakan unsur perjanjian  yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. KUHPerdata menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari harus  ada  klausulanya,  klausula  tersebut  juga  harus  halal  menurut  hukum  positif    (Juwita, 2018).
Ponsel,  sebagai  bagian  dari  produk  telematika,  tunduk  pada  regulasi  yang  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No:  19/M-DAG/PER/5/2009  yang  dikenal  sebagai Permendag  19/M-DAG/PER/5/2009.  Produk  telematika,  berdasarkan  definisi  dalam  Pasal  1 butir 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009, mencakup berbagai kelompok industri termasuk perangkat  keras  telekomunikasi  dan  aksesorisnya,  perangkat  siaran  dan  aksesorisnya, komputer dan perangkatannya, perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif dalam teknologi informasi dan komunikasi. Secara spesifik, ponsel tercakup sebagai produk yang  harus  dipasarkan  bersama  kartu  garansi  atau  jaminan  purna  jual  dalam  Bahasa Indonesia,  sesuai  dengan  syarat  yang  ditetapkan  dalam  Lampiran  I  Permendag  19/M- DAG/PER/5/2009  (Saputra,  2023).  Salinan  Pasal  2  ayat  (1)  dari  Permendag  19/M- DAG/PER/5/2009  menyebutkan  bahwa  setiap  produk  elektronik  atau  telematika,  baik  yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor dan dijual di pasar lokal, harus menyediakan manual  penggunaan  dan  kartu  garansi  dalam  Bahasa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penjual ponsel  yang  tidak  mematuhi  aturan  ini  tunduk  pada  sanksi  yang  diuraikan  dalam  Pasal  22 Permendag yang sama, dengan hukuman yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Ramadhan, 2023).
Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  Pasal  8  ayat  (1) huruf j, ada larangan terhadap produsen dan pedagang untuk memasarkan produk yang tidak dilengkapi dengan informasi atau instruksi penggunaan dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan  regulasi  yang  berlaku.  Jika  aturan  ini  dilanggar,  pelaku  usaha  bisa  menghadapi hukuman  penjara  hingga  lima  tahun  atau  denda  maksimum  dua  miliar  rupiah,  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Karena itu, berdasarkan ketentuan yang terkait di Pasal 62 ayat  (1) dan Pasal 8 ayat (1), penjual ponsel yang tidak menyertakan kartu garansi dan  layanan  pascajualan  dalam  Bahasa  Indonesia  bisa  dikenakan  sanksi  hukum.  Prosedur penuntutan mengacu pada ketentuan yang sama (Amira & Ramli, 2019).

## Kerugian-Kerugian Jual Beli Smartphone Ilegal
Dalam  konteks  jual  beli  smartphone  tanpa  pemenuhan  kewajiban  hukum,  seperti ketiadaan kartu garansi dan layanan purnajual yang memadai, perjanjian dagang ini dianggap tidak sah oleh hukum, seolah-olah tidak pernah ada. Resultan dari ketidakabsahan ini adalah pemutusan  hubungan  hukum  antara  penjual  dan  pembeli  dan  penghapusan  segala  hak  dan kewajiban  antara  kedua  belah  pihak.  Penghapusan  hubungan  hukum  ini  mengundang
kerugian,  terutama  bagi  pembeli  yang  merupakan  konsumen,  karena  absennya  jaminan hukum  yang  mestinya  diperoleh  sesuai  regulasi  yang  berlaku.  Pembeli  kehilangan  hak terlindungi  oleh hukum.  Negara pun tertimpa kerugian karena kehilangan penerimaan pajak atas  transaksi  yang  seharusnya  resmi  tercatat  dan  dikenakan  pajak  pertambahan  nilai. Kerugian ini mencakup aspek-aspek tertentu antara lain (Rizky, 2023):
1. Produk Tidak Terjamin Keasliannya
Perilaku  konsumen  di  Indonesia  biasanya  lebih  memilih  barang  dengan  harga murah  dan  menyampingkan  kualitas  dari  barang  tersebut.  (Prawira  Buana  et  al.,  2020). Telepon genggam tanpa dukungan garansi resmi seringkali merupakan produk impor dan tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh produsen. Karena tidak melalui kontrol  kualitas  yang  adekuat,  ada  kemungkinan  bahwa  produk-produk  ini  adalah  versi rekondisi  atau  tiruan.  Praktik  semacam  ini  melanggar  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  khususnya  Pasal  8  huruf  e,  yang  menegaskan larangan  bagi  penjual  untuk  menawarkan  barang  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi spesifikasi  yang  diumumkan  pada  label  atau  deskripsi  produk.  Berdasarkan  alasan tersebut, penjualan telepon seluler ini dinyatakan ilegal dan tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Antika & Kharisma, 2019).
2. Produk Tidak Memiliki Garansi Distributor Resmi
Pemberian  garansi  merupakan  hal  yang  wajib  dalam  setiap  pembelian  telepon seluler.  Prakteknya  pemberian  garansi  ini  terbagi,  garansi  distributor  resmi,  garansi distributor independen dan garansi toko (Yogiartha & Griadhi, 2011). Menurut Pasal 25 dari  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen,  para produsen  yang  membuat  produk  dengan  pemakaian  yang  diharapkan  bertahan  minimal satu  tahun  harus  menjamin  ketersediaan  suku  cadang  dan  layanan  purna  jual.  Mereka juga  berkewajiban  memberikan  jaminan  atau  garansi  sesuai  dengan  persyaratan  yang dijanjikan.  Ini  mewajibkan  perusahaan  untuk  menyediakan  garansi  resmi  distributor kepada  pembeli.  Namun,  pembeli  produk  telepon  seluler  ilegal  sering  hanya  menerima garansi toko, yang biasanya hanya berlaku selama satu hingga tiga bulan. Periode garansi tersebut  bertentangan  dengan  syarat  Pasal  25  yang  menetapkan  minimal  garansi  satu tahun  untuk  pembeli.  Selain  itu,  saat  terjadi  kerusakan,  suku  cadang  yang  disediakan seringkali  bukanlah  bagian  resmi  yang  disetujui  oleh  produsen,  sehingga  ini menimbulkan  kerugian  besar  bagi  konsumen  (Adelia  Ananda  Salsabila  &  Maria  Indira Aryani, 2023).
3. Produk Terdampak Regulasi Pemblokiran IMEI
Pemerintah  Indonesia  bekerja  sama  dengan  perusahaan  telekomunikasi  secara aktif  mengimplementasikan  pemblokiran  terhadap  International  Mobile  Equipment Identity (IMEI) yang tidak terdaftar. Langkah ini merupakan respons atas kerugian besar yang ditanggung oleh produsen telepon seluler berlisensi dan juga kerugian pendapatan negara  dari  potensi  pajak  yang  tidak  terkumpul.  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  mengungkapkan  bahwa  negara  mengalami  kerugian  fiskal  yang  signifikan akibat  peredaran  ponsel  pasar  gelap  atau  ponsel  ilegal  (Ramadhan,  2023).  Menurut kominfo, ada potensi pendapatan negara berupa pajak yang tertahan sekitar Rp. 2 triliun per tahun. Oleh karena itu regulasi pemblokiran telepon seluler ilegal melalui IMEI akan membantu mengembalikan potensi sumber pajak tersebut. (Ibrahim & Sugiyono, 2023). Diharapkan  regulasi  pengawasan  IMEI  yang  diterapkan  akan  efektif,  meminimalkan kerugian  produsen  telepon  seluler  berizin  dan  kerugian  fiskal  negara.  Regulasi  ini  juga bertindak  sebagai  peringatan  keras  bagi  pembeli  ponsel  ilegal,  karena  ponsel  tersebut akan  diblokir  dan  tidak  dapat  dioperasikan  di  Indonesia,  mengakibatkan  kerugian signifikan bagi konsumen tersebut.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Ilegal
Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada  saat  sebelum  terjadi  transaksi  ( no  conflict/pre  purchase )  dan/atau  pada  saat  setelah terjadinya  transaksi  ( conflict/post  purchase )  (Saputra,  2023).  Perlindungan  hukum  terhadap konsumen  yang  dapat  dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadi  transaksi  (no  conflict/pre purchase) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. Legislation , Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai upaya hukum preventif yang menjamin  keamanan  konsumen  sebelum  transaksi  terjadi,  melalui  undang-undang  dan regulasi  yang  berlaku.  Dengan  aturan  tersebut,  diharapkan  dapat  tercipta  sebuah lingkungan  dimana  konsumen  telah  terlindungi  secara  hukum  melalui  berbagai  syarat dan ketentuan yang mengendalikan interaksi antara konsumen dan pelaku bisnis sebelum terjadinya pembelian (Maylaksita, 2017).
2. Voluntary  Self  Regulation ,  Perlindungan  hukum  untuk  konsumen  sebelum  transaksi terjadi  adalah  dengan  mengharapkan  para  pelaku  usaha  secara  proaktif  menetapkan aturan sendiri untuk memastikan mereka bertindak dengan hati-hati dan tanggung jawab dalam kegiatan bisnis mereka (Yogiartha & Griadhi, 2011). Perlindungan hukum pasca- transaksi  untuk  konsumen  dapat  ditempuh  lewat  mekanisme  peradilan  di  Pengadilan Negeri  atau  secara  non-peradilan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, tergantung kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam sengketa.a.

## KESIMPULAN
Validitas kontrak penjualan smartphone ilegal menurut KUHPerdata adalah tidak sah karena  tidak  memenuhi  syarat  validitas  kontrak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  yakni  syarat  kausa  yang  legal.  Akibatnya,  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak pernah  ada,  yang  berarti  tidak  ada  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  bagi konsumen.  Situasi  ini  mengakibatkan  kerugian  materi  yang  signifikan  bagi  konsumen  dan berpotensi mengurangi pendapatan negara dari pajak.
Dari  sudut  pandang  hukum  perlindungan  konsumen,  khususnya  mengenai  tanggung jawab  pelaku  usaha  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  19  UU  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha seharusnya dapat menanggung jawab langsung  terhadap  konsumen  dan  memberi  kompensasi  dengan  cara  yang  cepat  dan sederhana, tanpa memerlukan proses yang berbelit.
Diharapkan  agar  para  pembeli  ponsel  dapat  mempertajam  pemahaman  mereka mengenai  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku,  dengan  tujuan  agar  mereka sepenuhnya  mengerti  akan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  mereka  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku.  Sementara  itu,  para  produsen  yang  resmi  juga  diharapkan  agar  secara  aktif memberikan  informasi  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  tentang  keunggulan  dan  nilai tambah dari produk telepon seluler yang mereka tawarkan secara resmi.

## REFERENSI
Adelia Ananda Salsabila, & Maria Indira Aryani. (2023). Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan  Iphone  Second  Di  Indonesia  Tahun  2016–2020. Journal  Publicuho , 5 (4), 1202–1223. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.60
Amira,  G.  A.,  &  Ramli,  T.  A.  (2019).  Upaya  Pencegahan  Peredaran  Ponsel  Ilegal  untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika. Prosiding Ilmu Hukum , 1 (78), 140–142. Antika, R. M., & Kharisma, D. B. (2019). Perlindungan Konsumen E-Commerce Mengenai Penjualan Ponsel Di Pasar Gelap ( Blackmarket ) .
Ibrahim,  M.,  &  Sugiyono,  H.  (2023).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Badan  Usaha  Yang
Mengimpor  Ponsel  Secara  Tidak  Resmi  (Perbandingan  Studi  Di  Indonesia,  Malaysia, Dan Jepang). Suara Hukum , 5 (2), 225–251. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Juwita,  F.  W.  (2018).  Perjanjian  Jual  Beli  Barang-Barang  Elektronik  Pasar  Gelap  (  Black Market ) di  Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Buying  Agreement  of  Electronic  Market  Goods  ( Black  Market  )  in  Lucky  Plaza  City  B. Prosiding  Keuangan  Dan  Perbankan  Syariah , 276–281.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2017). Survey  Penggunaan  TIK  Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat . Ketentuan Bea Cukai Terbaru per 2020 . (n.d.).
https://www.beacukai.go.id/berita/siap%02siap-aturan-impor-barang- kiriman%02terbaru-mulai-berlaku-30-januari%022020.html
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kurniawan,  K.  D.,  &  Arimbi,  A.  F.  D.  (2022).  Tindak  Pidana  Perdagangan  Black  Market Atas  Barang  Elektronik. Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (2),  161–170. https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/317
Maylaksita,  A.  (2017).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Tanggung  Jawab  Produk  Pelaku Usaha  Kepada  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Handphone  Di  Yogyakarta.  In Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Vol. 13, Issue 3).
Prawira  Buana,  A.,  Hasbi,  H.,  Kamal,  M.,  &  Aswari,  A.  (2020).  Implikasi  Pelaksanaan Perjanjian  Jual  Beli  Telepon  Seluler  Ilegal  (Black  Market). JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 6 (1), 117. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268
Ramadhan, A. (2023).  Informasi  Imei  Handphone Yang Diperjualbelikan ( Suatu  Penelitian Di Kota Banda Aceh ) The Seller ’ S Responsibility Regarding The Provision Of Imei Information  For  Mobile  Phones  Sold  (  A  Study  In  The  City  Of  Banda  Aceh  ). JIM Bidang Hukum Perdata , 7 (4), 535–544. Rizky,  M.  N.  (2023). Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang Membeli  Smartphone  Berstatus  Black  Market  Di  E-Commerce  Yang  Ditinjau  Dari  Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diajukan (Issue 8). Saputra,  A.  A.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Akibat  Beredarnya Penjualan  Elektronik  Handphone  Jenis  Replika  Dan  Paraller  Import  (Blackmarket)  Di Kota Pekanbaru. Jurnal Syariah Vol. , 11 (1), 22.
Sari, N. L. P. N., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter  Ditinjau  Dari  Hukum  Perlindungan  Konsumen. MANDUB:  Jurnal  Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora , 1 (4). TIBAHARY, A. R. (2019). Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone)  Di  Pasar  Gelap  (Black  Market). Jurnal  Hukum , February  2017 ,  1–10. https://www.researchgate.net/publication/331328110_Kepastian_Hukum_Dalam_Transa ksi_Jual_-_Beli_Telepon_Genggam_Handphone_Di_Pasar_Gelap_Black_Market Wahab,  R.  A.  (2021).  Penerapan  Regulasi  Kontrol  IMEI  dari  Sudut  Pandang  Pengguna Telepon Seluler. Buletin Pos
Dan Telekomunikasi , 19 (2), 119. https://doi.org/10.17933/bpostel.2021.190204
Yogiartha,  G.  M.,  &  Griadhi,  I.  K.  W.  (2011).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market). Jurnal Universitas Udayana Bali , 1–5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/4796/3604