DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 22 April 2024, Publish: 24 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Implikasi Agreement on Agriculture (Aoa/Wto) Terhadap

## Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia
Sri Asih Roza Nova 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, sriasihrozanova@law.unand.ac.id
Corresponding Author: sriasihrozanova@law.unand.ac.id
Abstract: The  aim  of  this  scientific  writing  is  to  find  out  the  legal  implications  of  the AoA/WTO  for  trade  in  the  Indonesian  agricultural  sector,  as  well  as  to  find  out  how Indonesia  provides  legal  protection  for  trade  in  agricultural  products  due  to  the liberalization  of  world  trade.  This  scientific  research  uses  normative  juridical  research methods, and the data collected will be analyzed juridically qualitatively, then the results of this  research  will  be  described  descriptively  analytically.  From  the  research  results,  the author obtained data that to implement the AoA/WTO provisions, Indonesia updated its legal provisions  in  the  agricultural  sector  through  several  national  provisions.  However,  this implementation has implications that have a negative impact on farmers, as a result trade in the  Indonesian  agricultural  sector  decreases,  such  as  imports  of  food  products  increasing, farmers' income decreasing, there are no subsidies for farmers, food insecurity and hunger, Bulog becomes a company, and etc. To anticipate the negative impact of trade liberalization on  the  agricultural  sector,  the  Indonesian  government  has  made  such  efforts,  such  as enacting  Law  No.  29  of  2000,  concerning  the  protection  of  plant  varieties,  Presidential Decree No. 77 of 2005, concerning the procurement and distribution of subsidized fertilizers, at  the  beginning  of  September  2007,  The  Decree  of  the  Coordinating  Minister  for  the Economy  gave  full  authority  to  Bulog,  in  May  2007,  the  government  issued  a  Draft Government Regulation (RPP) concerning the National Agrarian Reform Program (PPAN) / Landreform,  and at  the international  level,  Indonesia  created the SP  (Special Product) and SSM (Special Product) programs. Safeguard Mechanism) which is still being fought for in the WTO forum to get its ratification.
Keyword: AoA, Implications, Law, Indonesian Agriculture.
Abstrak: Adapun  tujuan  dari  penulisan  ilmiah  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implikasi  hukum  AoA/WTO  terhadap  perdagangan  sektor  pertanian  Indonesia,  serta  untuk mengetahui  bagaimana  caranya  Indonesia  memberikan  perlindungan  hukum  pada perdagangan  produk  pertanian  akibat  adanya  liberalisasi  perdagangan  dunia.  Penelitian ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  dan  data  yang  terkumpul  akan dianalisa  secara  yuridis  kualitatif,  kemudian  hasil  penelitian  ini  akan  diuraikan  secara deskriptif  analitis.  Dari  hasil  penelitian,  Penulis  mendapatkan  data  bahwa  untuk mengimplementasikan ketentuan AoA/WTO, Indonesia memperbaharui ketentuan hukumnya
dalam  sektor  pertanian  melalui  beberapa  ketentuan  nasionalnya.  Akan  tetapi,  implementasi ini  mendatangkan  implikasi  yang  berdampak  negatif  pada  petani,  akibatnya  perdagangan sektor  pertanian  Indonesia  menjadi  menurun,  seperti  impor  produk  pangan  semakin meningkat,  pendapatan  petani  semakin  menurun,  tidak  ada  subsidi  untuk  petani,  rawan pangan  dan  terjadinya  kelaparan,  Bulog  menjadi  perusahaan,  dan  sebagainya.  Untuk mengantisipasi  dampak  negatif  dari  liberalisasi  perdagangan  terhadap  sektor  pertanian  ini, pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  sedemikian  rupa,  seperti  membuat  UU  No  29  tahun 2000, tentang perlindungan varietas tanaman, Perpres No 77 Tahun 2005, tentang pengadaan dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  awal  bulan  September  2007,  SK  Menteri  Koordinator perekonomian  memberikan  kuasa  penuh  kepada  Bulog,  bulan  Mei  2007,  pemerintah mengeluarkan  Rancangan  peraturan  Pemerintah  (RPP)  tentang  Program  Pembaruan  Agraria Nasional (PPAN) /  Landreform,  dan dalam taraf  internasional,  Indonesia  membuat  program SP ( Special Product ) dan SSM ( Special Safeguard Mechanism ) yang sampai sekarang masih diperjuangkan dalam forum WTO untuk dapat pengesahannya.
Kata Kunci: AoA, Implikasi, Hukum, Pertanian Indonesia .

## PENDAHULUAN
Perkembangan dunia sekarang semakin maju dan berjalan dengan cepat, keadaan ini mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi, dimana pada masa, yaitu masa yang dikenal dengan nama masa globalisasi, semua kegiatan, termasuk  kegiatan  dibidang  ekonomi,  seperti  perdagangan  lintas  batas  negara  sudah  dapat dilakukan  dengan  baik  dan  efisien,  karena  negara-negara  sekarang  semakin  mempermudah agar  hubungan  dagang  antar  negara  ini  dapat  berjalan  dengan  lancar,  seperti  dengan mengurangi bea tariff masuk, ataupun mengurangi hambatan-hambatan lainnya.
Pada  dasarnya,  konsep  perdagangan  bebas  ini  memang  akan  membawa  keuntungan bagi suatu negara, antara lain sebagai berikut: 1
1. Akan  mendorong  setiap  orang  atau  setiap  negara  untuk  memproduksi  komoditi  yang paling  menguntungkan  dalam  arti  yang  mempunyai  keunggulan  komparatif  dan  daya saing  yang tinggi untuk  diekspor ke negara lain. Sebaliknya negara itu akan mengimpor komoditi  yang  dibutuhkannya  dari  negara-negara  yang  dapat  memproduksinya  lebih bermutu dan lebih murah.
2. Perdagangan  bebas  memungkinkan  suatu  bangsa  melakukan  spesialisasi  produksi  yang akan  mampu  berproduksi  secara  besar-besaran  sehingga  mencapai  titik  skala  ekonomi yang dapat menghasilkan biaya produksi yang murah dan pasar yang lebih luas dari pasar domestik
Namun  di  sisi  lain,  bagi  negara  yang  tidak  siap  justru  perdagangan  bebas  akan membawa  bencana  bagi  industri  domestik  mereka  dan  menurunkan  tingkat  ekspor  mereka, dengan  kata  lain  mereka  akan  menjadi  tamu  di  negeri  sendiri.  Hal  ini  dapat  terjadi,  jika negara  tidak  melakukan  pembenahan  internal  secara  benar  sehingga  tidak  mempunyai efisiensi  yang  optimal,  tidak  mempunyai  produktivitas  yang  tinggi  dan  tidak  adanya spesialisasi  produksi  yang  nantinya  mampu  berproduksi  secara  besar-besaran  sehingga mencapai titik skala ekonomi.
Untuk  mengatasi  masalah  hubungan  dagang  internasional  ini,  maka  masyarakat internasional  melalui  sebuah  organisasi  dagang  internasional  yang  bernama  WTO  mencoba memberikan pengaturan-pengaturan yang efektif.
1 Ade  Ramadhan,  “    WTO  &  Pertanian  Indonesia  “,  diupdate  dari  internet  : http://mediacampus.blogspot.com/2007/09/wto-pertanian-indonesia.html , tanggal 18 Februari 2009
Salah  satu  ketentuan  dagang  internasional  yang  diatur  oleh  WTO  tersebut  adalah pengaturan  dagang  internasional  pada  bidang  pertanian,  yang  dikenal  dengan  nama Agreement of Agriculture / AoA .
AoA  ini  dianggap  sebagai  suatu  ketentuan  yang  sangat  urgent,  khususnya  bagi negara-negara berkembang, karena ekspor pada sektor ini merupakan andalan utama mereka. Pada  tahun  1980-an  beberapa  dari  negara  berkembang  adalah  pengekspor  andalan  dalam bidang pertanian dan bagi negara-negara miskin, lebih dari 60 % penduduknya mengandalkan mata  pencariannya  dari  pertanian.  Akan  tetapi  dalam  dunia  perdagangan  internasional, masalah  ekspor  impor  sektor  pertanian  ini  belum  diatur  secara  baik,  sehingga  terjadilah persaingan yang tidak sehat antara negara-negara maju yang nota bene mempunyai kekuatan dalam  bidang  tekhnologi  dan  dana  dengan  negara-negara  berkembang  dan  negara-negara miskin  yang  jauh  lebih  tertinggal,  sementara  itu  mereka  sangat  bergantung  pada  sektor pertanian ini.
Persetujuan  AoA  ini  berlaku  semenjak  tanggal  1  januari  1995,  dimana  tujuan utamanya  adalah  untuk  melakukan  reformasi  kebijakan  perdagangan  dibidang  pertanian dalam  rangka  menciptakan  suatu  sistem  perdagangan  pertanian  yang  adil  dan  berorientasi pasar.
AoA  ini  berisi  beberapa  komitmen  spesifik,  seperti  komitmen  negara-negara  untuk mengurangi  subsidi  domestik,  subsidi  ekspor  dan  meningkatkan  akses  pasar  melalui penciptaan peraturan dan disiplin WTO yang kuat dan efektif.
AoA  ini  juga  meliputi  isu-isu  diluar  perdagangan,  seperti  ketahanan  pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda ( special and differential treatment ) bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut.
Sebenarnya, sejak pendirian GATT tahun 1947, telah diatur mengenai masalah ekspor pertanian ini, akan tetapi ketentuan ini tidak mengatur mengenai kebijakan dalam pemberian subsidi  ekspor  yang  banyak  digunakan  oleh  banyak  negara  untuk  mengembangkan  daya kompetisi  ekspor  mereka  dan  GATT  juga  memperbolehkan  pada  negara-negara  anggota untuk  melakukan  hambatan  kuantitatif  terhadap  impor  komoditas  pertanian  jika  diperlukan untuk kontrol pasar dan untuk produk-produk domestik. 2
Oleh karena itu, untuk mengatur masalah subsidi ekspor sektor pertanian ini, biasanya negara-negara  menggunakan  cara  yang  dinamakan  “ Equitable  Share, “akan  tetapi  cara  ini tidak  memiliki  arti  yang  signifikant,  masih  banyak  terjadi  kasus-kasus  subsidi  disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum yang menjawab makna yang terkandung dalam konsep equitable share ini. 3
Negara-negara  maju  menggunakan  subsidi  ekspor  mereka  untuk  melakukan persaingan  perdagangan,  Karena  dengan  subsisi  ini,  mereka  mampu  menjual  produk- produknya  pada  harga  jauh  dibawah  harga  pokok  produksi  (mereka  dapat  melakukan dumping  /  penjualan  produksi  dibawah  harga  sebenarnya),  dilain  pihak,  negara-negara berkembang diminta untuk melakukan liberalisasi perdagangan dengan membuka negaranya untuk investasi. Sehingga negara-negara berkembang mengimpor banyak produk dari negara maju  dan  menerima  para  investor  dari  negara-negara  maju  tersebut,  dilain  pihak  komoditas pertanian negara berkembang ini tidak leluasa memasuki pasar negara maju.
Akibat  tindakan  negara  maju  memberikan  subsidi  kepada  ekspor  pertanian  mereka, maka  jutaan  petani  dinegara  berkembang  kehilangan  pendapatannya  dan  secara  makro ekonomi,  terhambatnya  negara  berkembang  mengekspor  produk  pertanian  mereka
2 John H. Jackson, Wiliam J. Davey, and Alan O. Sykes, “legal Problems of International Economic Realtions “ ; ( cases Materials and Text on the International regulation of Transnational Economics ), West Publisher, 3 ed, 1995, hlm 1161
3 Ibid, 1164-1166
menyebabkan  pemasukan  devisa  negara  tidak  tercapai  sehingga  akhirnya  negara-negara tersebut  tidak  dapat  melunasi  hutang-hutang  luar  negerinya  karena  tidak  cukupnya  devisa untuk membayar untang tersebut.
Selain  dari  masalah  subsidi  ekspor,  sebenarnya  masalah  perdagangan  ekspor  impor sektor  pertanian  sangatlah  kompleks.  Disatu  sisi,  petani-petani  dari  negara  maju  memiliki modal  banyak  dan    tekhnologi  yang  sangat  canggih  sehingga  mereka  dapat  memproduksi produk  pertanian  dengan  kualitas  yang  bagus  secara  efisien,  dilain  pihak,  petani-petani negara  berkembang  masih  bertani  secara  tradisional,  masih  dibebankan  dengan  biaya produksi pertanian yang tinggi karena semua harga ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, yang  tentu  saja  sangat  memberatkan  bagi  mereka,  sehingga  hasil  produk  pertanian  dari negara berkembang ini jauh dibawah kualitas produk pertanian negara-negara maju.
Kondisi  keterpurukan  sektor  pertanian  ini  semakin  diperparah  dengan  adanya mekanisme  perdagangan  bebas,  dimana  suatu  negara  membuka  dirinya  tanpa  hambatan terhadap para investor-investor asing yang akan menanamkan modalnya, yang tentu saja para investor  ini  membutuhkan  lahan  untuk  memulai  industrinya.  Lahan  yang  akan  digunakan tersebut  diambil  dari  lahan-lahan  pertanian  sebelumnya.  Akibatnya,  karena  lahan  pertanian semakin berkurang, maka produksi pertanian juga berkurang dan akhirnya akan terjadilah apa yang dinamakan krisis pangan.
Sebagai  salah  satu  negara  anggota  WTO,  secara  langsung  Indonesia  terikat  dengan semua ketentuannya, termasuk ketentuan AOA. Seharusnya, dengan adanya pengaturan AoA ini  diharapkan  Indonesia  diuntungkan  dalam  perdagangan  internasional  dalam  sektor pertanian.  Namun  sampai  sekarang,  Indonesia  belum  dapat  merasakan  dampak  positif  dari pengaturan  AoA  ini.  Bahkan  Indonesia  semakin  terpuruk  kondisi  ekspor  pertaniannya dikarenakan  tidak  mampu  memenuhi  beberapa  standar  yang  ditetapkan  oleh  AoA-WTO, seperti  rendahnya  daya  saing  produk  pertanian  Indonesia  pada  aspek  jaminan  mutu  dan jaminan  suplai,  manajemen  distribusi, time  delivery,  cost  efficiency,  product  appearance , sesuai dengan tuntutan pasar. Keseluruhan faktor tersebut adalah aturan dagang internasional yang diatur oleh WTO, yakni ketentuan yang dimasukkan dalam kategori SPS ( Sanitary and Phytosanitary ) serta TBT ( Technical Barrier to Trade ).
Berdasarkan  paparan  diatas,  Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dan penulisan  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  dapat  mengetahui  implikasi  hukum  AoA/WTO terhadap  ketentuan  perdagangan  produk  pertanian  indonesia.  Disamping  itu,  penelitian  ini juga bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia  dalam  melindungi  perdagangan  produk  pertanian  Indonesia  pada  era  liberalisasi ini. Untuk itu, penelitian dan tulisan ilmiah ini Penulis beri judul sebagai berikut: “Implikasi Hukum Agreement  on  Agriculture (AoA/WTO)  Terhadap  Pengaturan  Perdagangan  Produk Pertanian Indonesia”.
Dari  uraian  pada  latar  belakang  tersebut  diatas,  dapat  diidentifikasikan  berbagai masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana  implikasi  hukum  AoA/WTO  terhadap  ketentuan  perdagangan  produk pertanian Indonesia?
2. Bagaimanakah  aspek  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia dalam hal mengantisipasi dampak liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  penelitian  menghasilkan  data deskriptif yang berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan yang di dapatkan dari orang-orang dan dari perilaku yang di amati. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau case study . Penelitian studi kasus ini berpusat pada satu objek secara intensif dan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implikasi AoA-WTO Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia.
Sebagai  sebuah  organisasi  internasional,  WTO  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai perdagangan  yang  adil  diantara  negara-negara  di  dunia.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  salah satu prinsip WTO, yaitu prinsip persaingan yang adil/ Fair Competition dan dari perdagangan yang  adil  tersebut  dapat  berguna  untuk  meningkatkan  standar  hidup  serta  pendapatan, menciptakan  lapangan  kerja  yang  luas  ( full  employment ),  memperluas  produksi  dan perdagangan, serta memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. 4
Untuk melaksanakan prinsip fair competition tersebut diatas, maka WTO memberikan perlakuan-perlakuan  istimewa  kepada  negara  berkembang  agar  negara  tersebut  dapat bertahan dalam persaingan perdagangan dunia yang semakin ketat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat  adanya  tingkat  perbedaan  yang  sangat  mencolok  antara  negara-negara  maju dengan negara-negara berkembang, dimana negara-negara maju lebih siap menghadapi pasar bebas  karena  telah  memiliki  modal,  tekhnologi  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas dibandingkan dengan negara-negara berkembang.
Akan  tetapi,  dalam  pelaksanannya,  prinsip  persaingan  yang  adil  ini  sering  dianggar oleh negara-negara, terutama oleh negara-negara maju. Keadaan yang semakin memperparah kondisi  perekonomian  negara-negara  berkembang  adalah  dimana  negara  maju  sering melakukan  persaingan  yang  tidak  adil  dalam  bidang  perdagangan  sektor  pertanian,  yang seharusnya  perdagangan  sektor  ini  merupakan  andalan  utama  dari  negara-negara berkembang,  namun  karena  adanya  persaingan  yang  tidak  adil  ini,  maka  negara-negara berkembang tidak dapat menyaingi negara-negara maju.
WTO  melahirkan  sebuah  ketentuan  yang  lebih  konkrit  dibidang  perdagangan  sektor pertanian  yang  diberi  nama Agreement  of  Agricultur  /  AoA. AoA  ini  bertujuan  untuk menciptakan  perdagangan  hasil  pertanian  yang fair,  predictable dengan  cara  mengatur penghapusan  subsidi  domestik,  subsidi  ekspor  dan  membuka  akses  pasar  dengan memperhatikan  kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  negara-negara  miskin  serta negara-negara berkembang yang masih merupakan net importer. 5
Jadi,  jika  dilihat  dari  tujuan  AoA-WTO  tersebut  diatas,  ada  tiga frame  work perundingan yang dimuatnya, yakni: 6
1. Subsidi domestik
2. Subsidi ekspor
3. Akses Pasar
Secara  teori  dan  diatas  kertas,  terlihat  memang  ketentuan  AoA-WTO  ini  berpihak kepada  negara-negara  berkembang,  tapi  dalam  pelaksanaannya,  ternyata  ketentuan  ini memuat standar yang terlalu tinggi bagi negara-negara berkembang yang kebanyakkan belum siap menghadapi kompetisi perdagangan bebas.
Ketentuan  AoA  tidak  mempertimbangkan  bahwa  kemampuan  ekonomi  dari  negara- negara  sangatlah  berbeda,  jangankan  antara  negara  berkembang  dengan  negara  maju,  antar negara  berkembang  dengan  negara  berkembang  lainnya  juga  memiliki  kemampuan  bidang ekonominya yang berbeda.
Oleh  karena  tidak  dipertimbangkannya  perbedaan  kemampuan  ekonomi  ini  maka akan sangat merugikan bagi negara yang kurang kompetitif. Hal yang sama juga berlaku bagi para  pelaku  pasar  pertanian,  sektor  dan  perusahaan  yang  kuat  dan  kompetitif  mendapat keuntungan  dari  pasar  bebas  sementara  petani  kecil  terpinggirkan  oleh  pasar  tersebut. Misalnya, seorang petani kecil di  Indonesia sangat  sulit untuk  dapat  bersaing dengan petani
4 Huala Adolf, “ Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar “, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 96
5 Direktorat  Perdagangan  dan  Perindustrian  Multilateral,  Ditjen  Multilateral  Ekubang,  Deplu,  “ Persetujuan Bidang Pertanian “, Terjemahan, 2004
6 Ibid
besar dari Kanada atau pun perkebunan berteknologi tinggi di negaranya sendiri. Oleh karena itu,  liberalisasi  perdagangan  pertanian  yang  pukul  rata,  tidak  akan  mengarah  pada  keadaan yang adil.
Selain daripada itu, meskipun dalam AoA ada tuntutan kepada negara-negara anggota untuk  menghapus  seluruh  hambatan  perdagangan  di  semua  negara,  namun  hingga  saat  ini Persetujuan  Pertanian  ( Agreement on  Agriculture  –  AoA )  WTO,  masih  memperbolehkan negara-negara maju untuk menjaga tingkat perlindungan pertaniannya yang jauh lebih tinggi dari pada negara berkembang, baik dalam bentuk tarif dan skema-skema pendukung nasional lainnya.  Mengingat  ketidakadilan  semacam  inilah,  maka  maksud  dari  usaha  untuk membentuk strategi pembangunan yang berjuang untuk meningkatkan ekspor pertanian patut dipertanyakan.
Berbagai  pengalaman  di  negara-negara  Selatan  telah  menunjukkan  bahwa  orientasi ekspor  semata  tidak  mampu  berkontribusi  terhadap  pengentasan  kemiskinan  dan pengembangan  manusia.  Bahkan  di  negara-negara  berkembang  yang  usaha  ekspornya mengalami  untung  besar,  sektor  pertanian  berorientasi  ekspor  tidak  seiring  sejalan  dengan distribusi.  Pendapatan  terpusat  pada  ekonomi  ekspor  sementara  sektor  lain  menjadi  amat termiskinkan.  Meski  harga  pangan  saat  ini  tinggi  akibat  kegagalan  panen,  dan  permintaan pangan  yang  meningkat,  namun  kenyataannya  harga-harga  di  pasar  dunia  untuk  ekspor pertanian telah mengalami penurunan terus-menerus selama beberapa dasawarsa.
Permasalahan dalam bidang ekspor impor di dunia perdagangan internasional tersebut pada  hakekatnya  disebabkan  karena  adanya  persoalan  dasar  dalam  WTO,  yakni  adanya kecenderungan  negara  negara  angotanya  terutama  negara  maju  seperti  USA,  Uni-Eropa, Jepang  dan  Kanada  untuk  menerapkan  standart  ganda  ( double  standard )  dalam  berbagai aktivitas perdagangannya dengan negara lain.
Negara  maju  secara  retorik  menyatakan  tekadnya  untuk  menegakkan  prinsip  “ zero tarif ”  untuk  mendukung  kelancaran  lalu  lintas  perdagangan  lintas  negara,  namun  dalam prakteknya mereka justru menghambat arus masuk produk produk negara lain / tidak mudah membuka  peluang  impornya  dalam  kerangka  proteksionisme. 7 Mereka  menetapkan  “initial rate  tariff “yang  tinggi,  sehingga  produk-produk  dari  negara  berkembang  sulit  untuk menembus pasar dari negara-negara maju. 8
Dalam  konteks  ini,  pertanian  selalu  menjadi  isu  yang  kontroversial,  karena kecurangan  kecurangan  negara  maju  dalam  perdagangan  pertanian  nampak  secara  jelas  dan terangan terangan, terutama praktek dumping. Praktek dumping tersebut fatal akibatnya bagi negara  berkembang  termasuk  Indonesia  yang  menjadi  pangsa  pasar  negara-  negara  kaya. Sebagaian  besar  negara  berkembang  sangat  kecil  subsidinya  bagi  petani,  karena  minimnya budget pemerintah dan selalu mendapat tekanan lembaga multilateral seperti WTO dan IMF, jika  akan  melindungi  petaninya.  Akibatnya  produk  pertanian  negara  berkembang  yang bersubsidi rendah tersebut harus bersaing dengan produk negara maju yang bersubsidi tinggi di pasar bebas.
Selain  daripada  itu,  terdapat  komitmen  lain  yang  pada  kenyataanya  tidak  sesuai dengan  klausul  AoA,  yakni  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  jika  subsidi  ekspor  dicabut dan  dan  tarif  bea  masuk  dikurangi,  maka  nilai  ekspor  negara-negara  berkembang  akan mengalami peningkatan, namun bukti yang terjadi adalah kebalikannya. Dengan alasan SPS ( Sanitary  and  Phytosanitary ),  negara-negara  maju  merancang  berbagai  argumen  untuk menutup  pasar  ekspor  dari  negara  berkembang.  Selain  itu,  dengan  kepemilikan  tanah  yang
7 Ajie Said, “Pengaruh  Perdagangan Internasional Terhadap Pertanian Indonesia : Kasus WTO “, diupdate dari internet : http://ajiesaid.blogspot.com/2008/08/pengaruh-perdagangan-internasional.html , tanggal 18 Februari 2009
8 Ibid
sempit,  praktik  bertani  sub-sistem,  dan  penguasaan  teknologi  yang  rendah,  kemungkinan petani-petani dari negara-negara berkembang untuk melakukan ekspor sangatlah kecil.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang,  yang  juga  kurang mempunyai  persiapan  menghadapi  liberalisasi  perdagangan  tersebut  diatas,  juga  merasakan dampak  negatifnya,  terutama  pada  sektor  pertanian  dan  pangan  rakyat  Indonesia,  yakni sebagai berikut: 9

## 1. Impor produk pangan semakin meningkat
Sepanjang  5  tahun  terakhir,  Indonesia  mengimpor  pangan  dalam  jumlah  yang sangat  besar.  Akibatnya  harga  produk  petani  kita  jatuh  karena  serbuan  produk  impor. Setiap tahun kita selalu mendengar harga gabah petani selalu jatuh akibat membanjirnya beras impor.
2. Pendapatan petani semakin menurun
Petani  pangan  kita  selalu  merugi,  pendapatan  selalu  rendah  sementara  ongkos produksi melambung tinggi.
3. Tidak ada subsidi untuk petani Tahun 1999, subsidi pupuk dicabut dengan tiba-tiba tanpa kompensasi bagi petani bersamaan  dengan  penurunan  tarif  impor  beras  sampai  0  %.  Akibatnya,  harga  input pertanian  melonjak  tajam  dan  biaya  usahatani  meningkat  hingga  dua  kali  lipat.  Pasar dibuka secara bebas, beras impor membanjiri pasar, petani tidak dilindungi.
4. Rawan pangan dan terjadinya kelaparan
Kekeringan dan iklim selalu dipersalahkan, padahal yang ada adalah ketidakadilan distribusi  pangan.  Distribusi  pangan  tidak  dibangun  atas  kekuatan  dan  potensi  rakyat sendiri,  namun  berdasarkan  skema  bantuan  pangan  yang  “tidak  mengganggu  pasar”. Bantuan pangan dalam bentuk beras, selalu datang terlambat dan sering ada kasus korupsi dan salah sasaran.
5. Bulog menjadi perusahaan, sehingga petani tidak mendapat perlindungan lagi Bulog  sampai  1998  berfungsi  besar  dalam  penyangga  stok  pangan  dan perlindungan  harga  beras  domestik.  Fungsi  ini  sesungguhnya  adalah  fungsi  sosial  untuk melindungi petani. Namun karena korupsi dan salah urus, maka sejak tahun 1999 sampai saat  ini  satu  persatu  peran  Bulog  dipangkas,  direduksi  dan  dilikuidasi  sehingga  hanya menjadi perusahaan umum, yang menjalankan fungsi bisnis semata. Demi alasan efisiensi dan tranparansi, Bulog harus di “privatisasi “, dan hilanglah fungsi perlindungan petani.
6. Kepemilikan tanah timpang, tanah pertanian digusur Pada era liberalisasi persoalan tidak kunjung usai, malah semakin parah dan rumit.
Tanah  tanah  pertanian  terus  digusur,  untuk  kepentingan  investasi.  Tanah  pertanian  bisa dikorbankan, demi para investor dan pemilik modal. Di desa-desa pertanian, kepemilikan tanah  semakin  timpang,  ada  yang  punya  tanah  yang  luas  namun  sebagian  besar  petani gurem dan tuna lahan
7. Air diprivatisasi, pertanian dan masyarakat miskin menjadi terancam
Atas  tekanan  Bank  Dunia,  sebagian  negara  maju  dan  perusahaan  Multinasional, pemerintah  RI  dan  DPR  akhirnya  menyetujui  disahkannya  UU  No.  7/2004  tentang Sumberdaya  Air.  UU  ini  sarat  dengan  muatan  privatisasi:  penguasaan  dan  pengelolaan sumberdaya air oleh swasta. Privatisasi sumberdaya air akan membatasi akses petani dan komunitas  miskin  untuk  memperoleh  air  bersih,  terjangkau  dan  murah  karena  untuk memperoleh mereka harus membayar mahal ke perusahaan.
8. Benih dikuasai oleh TNC, sehingga petani menjadi ketergantungan Akses  petani  terhadap  benih  semakin  menurun,  karena  benih  telah  dikuasai perusahaan  produsen  benih  skala  besar  (TNC).  Dampaknya  adalah  petani  kehilangan
9 http://voicefromborneo.blogspot.com/2009_01_01_archive.html , Diupdate tanggal 18 Februari 2009
benih padi lokal, pengetahuan konservasi dan seleksi benih kian punah serta petani hanya bisa pasrah bergantung pada benih pabrikan.
9. Perempuan tergusur dari pertanian
Marginalisasi  perempuan  di  sektor  pertanian  telah  berlangsung  lama.  Dalam  era liberalisasi  dampak  liberalisasi  terhadap  peran  perempuan  semakin  nyata,  perempuan semakin  tergusur  dari  sektor  pertanian  dengan  peningkatan  drastis  jumlah  buruh  migran di pedesaan di Karawang untuk menjadi TKW di luar negeri. Bahkan beberapa kerja kerja pertanian  yang  dulu  dilakukan  perempuan  kini  juga  dilakukan  oleh  laki  laki,  dengan pembedaan upah yang signifikan.
10. Robohnya sistem pangan rakyat
Sistem  pangan  yang genuine dibangun  atas  kekuatan  rakyat  sendiri  semakin langka. Lumbung lumbung pangan komunitas telah menjadi cerita masa lalu di pedesaan. Kaum  miskin  pedesaan  (ironisnya  sebagian  besar  adalah  petani  kecil  dan  buruh  tani), mengandalkan  bantuan  pangan  pemerintah  di  masa  paceklik,  tidak  ada  lagi  sistem cadangan  pangan  seperti  masa  lalu.  Liberalisasi  sektor  pertanian,  membuat  produk pangan menjadi barang dagangan, membuat sistem pangan rakyat tidak bisa berkembang.
Dalam  kerangka  AOA,  pemerintah  Indonesia  menyetujui  pengurangan  tarif  secara bertahap  dan  mengkonversi  semua  hambatan  perdagangan  kedalam  tarif,  walaupun sesungguhnya  dengan  tarif  yang  ada,  sudah  terlampau  rendah  dari  batas  tarif  yang  diatur dalam  AOA.  Karena  mengikuti  apa  yang  diatur  dalam  AOA,  maka  pasar  pertanian  secara perlahan-lahan dibanjiri produk pangan impor dari negara maju.
Di  Indonesia,  sejak  beberapa  tahun  terakhir  kita  bisa  menyaksikan  serbuan  produk pertanian impor dijual  di took-toko  swalayan, pasar tradisional  bahkan pedagang kaki  lima, dengan  harga  lebih  murah  dari  produk  lokal.  Hal  ini  tentu  berdampak  besar  bagi marginalisasi  kaum  petani  di  negara  berkembang.  Hal  ini  berarti  pertanian  impor  semakin menguasai  pertanian  Indonesia,  dan  menguntungkan  importir  atas  dasar  mekanisme  pasar, dan sementara petani lebih banyak dirugikan.
Untuk  ekspor,  Indonesia  tidak  memberikan  subsidi  bagi  produk  pertanian  yang diekspor  karena  anggaran  pemerintah  yang  terbatas  dan  ketakberpihakan  elit  pemerintahan terhadap  petani  Indonesia. 10 .  Selain  itu,  Indonesia  menetapkan  tariff  yang  jauh  lebih  kecil dalam  sektor  pertanian  daripada  yang  diperkenankan  oleh  WTO,  hal  ini  jelas  merugikan petani produsen. 11
Indonesia juga mengeluarkan  Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pembebasan tanah bagi kepentingan umum, yang bertujuan untuk memudahkan investasi asing, sehingga lahan yang  selama  ini  digunakan  untuk  pertanian  berubah  fungsi  menjadi  lahan  industri  sesuai dengan  kebutuhan  para  investor  asing  tersebut,  sehingga  kondisi  ini  akan  semakin mempersempit ruang gerak pertanian dalam negeri. 12
Selain  itu  pengurangan domestic  support pertanian,  menyebabkan  pemerintah menetapkan  kredit  tani  hanya  diberikan  sampai  2004  dan  melakukan  pengurangan  subsidi pupuk  secara  bertahap.  Kebijakan  penetapan  tarif  impor  sampai  0  persen  menyebabkan membanjirnya  produk  pertanian  impor  dalam  pasar  dalam  negeri  yang  menggeser  produk lokal  yang  kalah  bersaing.  Disamping  itu,  masuknya  benih-benih  transgenik  yang  dibawa oleh  perusahaan-perusahaan  transnasional,  seperti  “ Monsanto ”,  akan  mengakibatkan hilangnya benih-benih lokal Indonesia.
Kondisi pertanian Indonesia semakin diperparah dengan orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, relatif mengesampingkan sektor pertanian pedesaan.
10 Ajie Said, Op.Cit
11 Ibid
12 Ibid
Jika dilihat dari kenyataan diatas, maka liberalisasi perdagangan melalui WTO cukup mendatangkan keadaan yang serius bagi Indonesia, dalam bidang ekonomi dan non-ekonomi perpindahan  faktor  produksi  yang  relatif  cepat  dan  singkat  dari  sektor  pertanian  ke  sektor manufaktur yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara umum. 13
Lebih  lanjut,  menurut  Hardono 14 kebijakan  penghapusan  subsidi  harga  input berdampak  pada  penurunan  produksi  dan  pendapatan  petani.  Pemberlakuan  liberalisasi perdagangan  (dengan  penghapusan  peran  BULOG  dalam  pengadaan  dan  penyaluran gabah/beras  serta  penghapusan  tarif)  tidak  efisien  dan  tidak  tepat  dilaksanakan  karena keuntungan  yang  diterima  konsumen  lebih  kecil  daripada  kerugian  yang  diderita  produsen sehingga  total  net  surplus  berkurang.  Akibatnya  kebijakan  ini  merugikan  petani  kecil  yang umumnya miskin dan akan memperburuk distribusi pendapatan.

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Produk Pertanian Indonesia Pada Era Liberalisasi
Secara  sistematis  instrumen  global  juga  menuntut  perubahan  status  penguasaan kebijakan  kepada  mekanisme  pasar,  indikasi  privatisasi  badan  Negara  seperti  perubahan BULOG  sebagai  BUMN  yang  diharapkan  menjadi  badan  penyangga  beras  menjadi Perusahaan swasta ( Privat sector ) dengan Kepres No 19 Tahun 1998. Perubahan ini otomatis telah  menghancurkan  harapan  perlindungan  bagi  petani.  Dalam  kasus  lainnya  kebijakan pendekatan  program  yang  menerapkan  pola  Intensifikasi  dengan  penerapan green  revolusi (Input kimia sintetis) telah membangun situasi ketergantungan dan membuat kondisi ekologis pertanian tidak seimbang. Pola ini secara pasti telah mengubah karakter petani tercerabut dari prinsip  keberlanjutan,  artinya  petani  sudah  semakin  tergantung  dengan  tekhnologi  luar  dan mereka tidak lagi memproduksi pangan yang berkualitas dan aman bagi konsumen. 15
Untuk  mengantisipasi  semakin  terpuruknya  kondisi  perdagangan  Indonesia  pada sektor  pertanian  akibat  ketidaksiapan  menghadapi  liberalisasi,  pemerintah  Indonesia  telah berupaya  mengeluarkan  berbagai  kebijakan,  seperti  mengeluarkan  kebijakan  Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutananan (RPPK) dalam upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta yang utama peningkatan daya saing ekonomi yang berbasis kepada komoditas nasional.
Namun  sayangnya,  dalam  pengimplementasiannya  kebijakan  RPPKD  tersebut berbalik  dengan  realitas  kebijakan  ekonomi-politik  pertanian  yang  direncanakan  dan diimplementasikan.  Kebijakan  pemerintah  saat  ini  tidak  mendukung  berkembangnya  sektor pertanian dalam negeri. Indonesia telah mengarah ke negara industri, padahal kemampuanya masih  di  bidang  agraris.  Ada  sejumlah  faktor  yang  selama  ini  menjadi  pemicu  utama terpuruknya sektor pertanian, diantaranya: 16
1. Dari segi sarana dan prasarana, tidak ada dana pemeliharaan infrastruktur pertanian, tidak ada pembangunan irigasi baru, dan pencetakan lahan baru tidak berlanjut;
2. Dalam hal bebasnya konversi lahan pertanian, pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten  tidak  disiplin  menjalankan  pemerintahan  dengan  mengizinkan  pengubahan fungsi pertanian yang strategis bagi ketahanan negara;
3. Dari  sisi  kebijakan  dan  politik,  penerapan  otonomi  daerah  membuat  sektor  tanaman pangan terabaikan. Para politikus membuat kebijakan demi partai, bukan untuk kebijakan pangan  rakyat.  Keadaan  semakin  buruk  dengan  tidak  adanya  keamanan  dan  stabilitas yang seharusnya dijalankan aparat penegak hukum;
13 Ibid
14 Ibid
15 “Pentingnya Perlindungan Petani Kecil”, diupdate dari http://lorens-borneo.blog.com/3108686/
16 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/17/Fokus/806192.htm
Sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas  bahwa  secara  teori,  konsep  liberalisasi perdagangan akan mendatangkan keuntungan bagi negara-negara berkembang, namun dalam prakteknya  membuat  sektor  pertanian  Indonesia  semakin  terpuruk.  Walaupun  demikian Indonesia  tetap  menunjukan  komitmennya  untuk  menerapkan  pilar-pilar  AoA/WTO  dalam setiap  ketentuan  pertaniannya  yang  pada  akhirnya  ketentuan-ketentuan  pertanian  tersebut pada umumnya juga tidak berpihak pada petani.
Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia berupaya membuat berbagai kebijakan  dan  ketentuan  yang  semaksimal  mungkin  diusahakan  dapat  menjadi  payung pelindung bagi petani. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
1. UU No 29 tahun 2000, tentang perlindungan varietas tanaman
2. Perpres No 77 Tahun 2005, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
3. Awal bulan September 2007, SK Menteri Koordinator perekonomian memberikan kuasa penuh  kepada  Bulog  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  dianggap  perlu  untuk mengamankan  persediaan  beras  dalam  negeri,  stabilitas  harga  regional  tanpa  perlu menunggu  perintah  dari  pemerintah,  membeli  beras  di  luar  harga  pembelian  pemerintah dana menjaga persediaan minimum beras nasional.
4. Bulan  Mei  2007,  pemerintah  mengeluarkan  Rancangan  peraturan  Pemerintah  (RPP) tentang  Program  Pembaruan  Agraria  Nasional  (PPAN)  /  Landreform,  yaitu  program pendistribusian  tanah  kepada  petani  yang  tidak  mempunyai  lahan.  (  akan  tetapi  sampai sekarang program ini belum berjalan sesuai dengan rencana ).
5. Dalam  taraf  internasional,  Indonesia  membuat  program SP ( Special  Product )  dan SSM ( Special Safeguard Mechanism ) yang sampai sekarang masih diperjuangkan dalam forum WTO untuk dapat pengesahannya.
Intinya, untuk  membangkitkan kembali  peran sektor  pertanian, diperlukan dukungan politik  yang  bermuara  kepada  upaya  pengentasan  kemiskinan  ( Pro-poor ),  perluasan kesempatan  berusaha  ( pro-job ),  peningkatan  pertumbuhan  ( pro-growth )  dan  kelestarian lingkungan.  Pemerintah  dituntut  bertanggung  jawab  melalui  peran  konkrit  untuk  :  (a) melindungi  hak  kepemilikan  pelaku  agribisnis  (kecil  –  menengah  –  besar)  melalui  legislasi dan  regulasi  termasuk  menjamin  hak-hak  dalam  kontrak  agribisnis  antar  pelaku  (tanah, pekerja,  pemasaran,  supervisi  pembiayaan);  (b)  mendorong  dan  meningkatkan  kompetisi (daya  saing)  dengan  memfasilitasi  faktor-faktor  pendukung  kompetisi  terhadap  produk bangsa  lain;  (c)  penyediaan  barang  publik  seperti  riset  pertanian,  teknologi,  informasi  dan infrastruktur termasuk peran kontroversial redistribusi aset, stabilisasi harga, absorbsi resiko petani  dan  penyediaan  kredit  pertanian  berbunga  rendah  seperti  halnya  yang  dilakukan bangsa lain sebesar 3 – 6 %/tahun. 17

## KESIMPULAN
Secara  teori,  konsep  liberalisasi  perdagangan  akan  mendatangkan  keuntungan  bagi negara-negara  berkembang,  namun  dalam  prakteknya  membuat  sektor  pertanian  Indonesia semakin  terpuruk.  Walaupun  demikian  Indonesia  tetap  menunjukan  komitmennya  untuk menerapkan  pilar-pilar  AoA/WTO  dalam  setiap  ketentuan  pertaniannya,  seperti  ketentuan penghapusn  tarif  bea  masuk  bagi  impor  beras  menjadi  0%,  atau  ketentuan  penghapusaan subsidi  pupuk bagi  petani  dan ketentuan privatisasi  Bulog. Pada  akhirnya semua  ketentuan- ketentuan pertanian tersebut pada umumnya juga tidak berpihak pada petani.Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya membuat berbagai kebijakan dan ketentuan yang semaksimal mungkin  diusahakan  dapat  menjadi  payung  pelindung  bagi  petani.  Ketentuan-ketentuan tersebut  diantaranya  adalah  sebagai  berikut  :  UU  No  29  tahun  2000,  tentang  perlindungan varietas  tanaman,  Perpres  No  77  Tahun  2005,  tentang  pengadaan  dan  penyaluran  pupuk
17 Edward Napitupulu, “PERTANIAN INDONESIA DALAM DOMINASI POLITIK GLOBAL “, diupdate dari : http://www.ekonomirakyat.org/edisi_23/artikel_5.htm
bersubsidi, Awal bulan September 2007, SK Menteri Koordinator perekonomian memberikan kuasa  penuh  kepada  Bulog  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  dianggap  perlu  untuk mengamankan persediaan beras dalam negeri, stabilitas harga regional tanpa perlu menunggu perintah  dari  pemerintah,    bulan  Mei  2007,  pemerintah  mengeluarkan  Rancangan  peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) / Landreform, yaitu program  pendistribusian  tanah  kepada  petani  yang  tidak  mempunyai  lahan.  (  akan  tetapi sampai  sekarang  program  ini  belum  berjalan  sesuai  dengan  rencana  ),  dalam  taraf internasional, Indonesia membuat program SP ( Special Product ) dan SSM ( Special Safeguard Mechanism )  yang  sampai  sekarang  masih  diperjuangkan  dalam  forum  WTO  untuk  dapat pengesahannya.

## REFERENSI
Agreement on Agriculture WTO , pasal 4, 6, 9 Ade  Ramadhan,  “WTO  &  Pertanian  Indonesia  “,  diupdate  dari  internet: http://mediacampus.blogspot.com/2007/09/wto-pertanian-indonesia.html ,  tanggal  18 Februari 2009
Ajie Said, “ Pengaruh  Perdagangan Internasional Terhadap Pertanian Indonesia : Kasus WTO “,  diupdate  dari  internet  : http://ajiesaid.blogspot.com/2008/08/pengaruh- perdagangan-internasional.html , tanggal 18 Februari 2009 Bayu  Seto  dan  Ida  Susanti  (Editor), Aspek  Hukum  dan  Perdagangan  Bebas  (Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia ), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Direktorat  Perdagangan  dan  Perindustrian  Multilateral,  Ditjen  Multilateral  Ekubang,  Deplu, “Persetujuan Bidang Pertanian “, Terjemahan, 2004
E.  Saefullah  Wiradipradja,  “Konsekuensi  Yuridis  Keanggotaan  Indonesia  dalam  WTO- GATT  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Industri  dan  Perdagangan  Jasa  “, Jurnal  Hukum Internasional Unpad, Vol. I/I/2002.
Edward  Napitupulu,  “PERTANIAN  INDONESIA  DALAM  DOMINASI  POLITIK GLOBAL “, diupdate dari: http://www.ekonomirakyat.org/edisi_23/artikel_5.htm Flora Susan Nongsina dan Pos. M. Hutabarat, Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap  LajuPertumbuhan  Ekspor  -Impor  Indonesia, Makalah ,  Kampus  UI-Depok, Jakarta, 2007
H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round , UI-Press, Jakarta, 1997
Henry  Campbell  Black,  MA,  “Black’s law  Dictionary “(Abridge  Seventh  Edition;  St  Paul Minnesota: West Publishing Co: 1999).
Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar “, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
John  H.  Jackson,  Wiliam  J.  Davey,  and  Alan  O.  Sykes,  “legal Problems  of  International Economic  Realtions; “(cases  Materials  and  Text  on  the  International  regulation  of Transnational Economics), West Publisher, 3 ed, 1995
Mieke  Komar  Kantaatmadja,  “Penerapan  Hukum  Internasional  Dalam  Putusan  lembaga Peradilan  di  Indonesia,” Makalah  dalam  Diskusi  Ilmiah  di  FH  UNPAD  Bandung dalam rangka Annual Lecture Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja , 18 Maret 2009.
Peter  Van  den  Bossche, The  law  and  Policy  of  the  World  Trade  Organization.  Text,  Cases and Materials , Cambridge University Press, New York, 2006
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Rajawali,  Jakarta,    1986, Lihat  juga  C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir Abab Ke-20 , Alumni, Bandung, 1994
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006. Tulus  T.H.  Tambunan, Globalisasi  Dan  Perdagangan  Internasional ,  Ghalia  Indonesia, Bogor, 2004.
http://voicefromborneo.blogspot.com/2009_01_01_archive.html ,  Diupdate  tanggal  18 Februari 2009 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/17/Fokus/806192.htm
“Pentingnya Perlindungan Petani Kecil”,
diupdate dari
http://lorens- borneo.blog.com/3108686/