## PENYELESAIAN PERKARA ANAK DALAM BENTUK RECIDIVE (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA)
M. Asadur Rifqi E-mail: asadur rifqi@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Subekti
E-mail: subekti@staff.uns.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian perkara  Anak dalam bentuk recidive dengan cara membandingankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Republic Act 9344 sebagai Undang-Undang anak di Filipina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah analisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan penyelesaian perkara Anak dalam bentuk recidive antara Indonesia dengan Filipina. Peraturan diversi di Indonesia tidak dapat mengupayakan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) yang mana hal tersebut mencederai prinsip nondiskriminasi, sementara dalam peraturan diversis di Filipina mempunyai cara tersendiri dalam menangani Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Indonesia dapat mengadopsi dan mereformulasi ulang peraturan mengenai recidive anak agar keadilan restoratif dalam proses diversi di Indonesia dapat terwujudkan.
Kata Kunci: Diversi, Anak, Recidive, Keadilan Restoratif.

## Abtract
This research aims to determine the settlement of juvenile cases in the form of recidive by comparing Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System with Republic Act 9344 as the Juvenile Law in the Philippines. This is a normative law research that is prescriptive. The approach used by the author is a legal, comparative, and conceptual  approach. Techniques of collecting legal materials performed with literature study. The technique of analysis of legal materials is the analysis of research results and discussion using the theories contained in the literature review. The results of this study show a comparison of the settlement of Anak cases in the form of recidive between Indonesia  and  the Philippines.  Diversion  regulations  in  Indonesia  do  not prosecute children who commit repeat offenses which violates the principle of nondiscrimination, while diversification regulations in the Philippines have their own way of dealing with children who commit repeat offenses. Indonesia can adopt and reformulate regulations on child recidivism so that restorative justice in the diversion process in Indonesia can be realized.
Keywords: Diversion, Children, Recidive, Restorative Justice.

## A.   Pendahuluan
Permasalahan tentang anak adalah salah satu masalah pokok yang perlu ditangani dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya anak yang mengalami  konflik hukum. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem
peradilan pidana anak ( juvenile justice ). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ( juvenile justice ) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana  anak. Dengan adanya ciri khas di  dalam  penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada  prinsip  demi kepentingan terbaik  bagi  anak  atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian  kepada  masyarakat (Nikmah Rosidah, 2019:1).
Indonesia sebagai negara hukum  sudah  sepatutnya memberikan perhatian khusus dalam perlindungan anak, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  sudah diatur  ketentuan mengenai perlindungan anak yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,   tumbuh   dan berkembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karenanya penanganan masalah hukum anak harus dibedakan dengan orang dewasa, karena anak bukan miniatur orang dewasa, dan anak memiliki karakteristik tersendiri sehingga harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa. Anak haruslah diberikan pengawasan dan perlindungan lebih baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum, salah satu upayanya yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah ikut meratifiaksi  Konveksi  Hak-Hak Anak atau Convention On The Right of The Child pada tanggal 20 November 1989 dengan dikeluarkannya Keputusaan Presiden Nomor 36 tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on  the Rights of the Child (Konvensi HakHak  Anak) yang  mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum.  Sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  KHA  sudah  seharusnya  KHA  diletakan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Anak, hal  ini  mempunyai  arti  bahwa seluruh Anak di Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak untuk mendapatkan perindungan dari negara, termasuk didalamnya Anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi (Nonot Suryono, 2012:1).
Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak (Mulyana W. Kusuma, 1986:3).
Berdasarkan Pasal 5 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 wajib mengutamakan pendekatan restorative  justice , keadilan restoratif atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih  baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Keadilan berbasis musyawarah dan diversi dalam UU SPPA penting eksistensinya dan merupakan substansi pokok.
Diversi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional, dan dalam pengaturannya diversi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban  para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan keproses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Namun, berdasarkan peraturan diversi di Indonesia dalam Pasal 7 ayat (2) hurub b, seorang recidive Anak atau Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau bisa disebut dengan recidive tidak dapat diupayakan diversi kepadanya. Hal ini belum mencerminkan keadilan restoratif sebagai peraturan perlindungan anak karena masih terdapatnya  peraturan yang melanggar prisnsip nondiskriminasi.
Filipina merupakan negara yang masuk bagian dari Asia Tenggara seperti halnya Indonesia, Filipina juga merupakan salah satu negara yang turut serta dalam menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak. Sama  halnya  dengan Indonesia Filipina juga mempunyai undang-undang yang mengatur  tentang  diversi  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  yaitu Juvenile  Justice  and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filipina. Namun dalam pengaturan diversinya, filipina mengkategorikan tindakan pidana apa saja yang dapat dilakukan diversi, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan diversi. Sementara dalam UU SPPA dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan  pelaksaan diversi hanya dapat dilaksakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam   pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini jelas belum sejalan dengan asas dalam  pembentukan  Sistem Peradilan pidana Anak Pasal 2 UU SPPA yang menyangkut: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

## B.   Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka perumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: bagaimanakah perbandingan penyelesaian perkara Anak dalam bentuk recidive antara Indonesia dengan Filipina?

## C.   Metode Penelitian
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah analisis hasil penelitian  dan  pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka.

## D.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu sepatutnya Indonesia memberikan perhatian khusus dalam perlindungan anak, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diatur ketentuan mengenai perlindungan anak yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Anak  berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh  pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990, yang  berarti Indonesia  sudah bersedia untuk tunduk dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.
Hukum nasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, sudah diharmonisasi dengan KHA serta Beijing  Rules, ialah  Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pergantian Atas UU Nomor.  23  Tahun  2002  serta Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a.   Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b.   Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Penjelasan atas UU SPPA disebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pasal ini dipandang  tidak  sesuai dengan prinsip perlindungan Anak tanpa diskriminasi yang mengedepankan kesejahteraan Anak.
Pada huruf (b) Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa pengulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan diversi. Jika  dilihat  pada  penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa  yang dimaksud pengulangan tindak pidana dalam ketentuan  ini  merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun  tidak  sejenis,  termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Peraturan seperti ini seharusnya  direformulasi, karena tidak sesuai dengan konsep Keadilan Restoratif yang mana seharusnya penyelesaian perkara anak menekankan pada proses pemulihan/perbaikan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya dan bukan pembalasan. Namun   ketika   anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak boleh dilakukan proses diversi maka hal tersebut sudah tidak mencerminkan tujuan dari diadakannya diversi seperti yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Berbeda dengan peraturan yang dimiliki oleh Filipina, RA 9344 tidak mengatur tentang pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh Anak. Namun dalam Republic Act 10630 disebutkan mengenai anak yang mana ketika seorang anak yang berusia di atas 12 tahun sampai dengan 15 tahun dan yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya atau lebih sering, asalkan, bahwa anak sebelumnya terkena program intervensi berbasis masyarakat, dianggap sebagai anak terlantar  kemudain  menjalani program intervensi intensif yang diawasi oleh petugas kesejahteraan dan pembangunan sosial setempat ( Section 20-B ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Section 20-B sebagai berikut:
“SEC. 20-B. Repetition of Offenses. – A child who is above twelve (12) years of age up to fifteen (15) years of age and who commits an offense for the second time or oftener: Provided, That the child was previously subjected to a community- based intervention program, shall be deemed a neglected child under Presidential Decree No. 603, as amended, and shall undergo an intensive intervention program supervised  by  the  local  social welfare and development officer: Provided, further, That, if the best interest of the child requires that he/she be placed in a youth care facility or ‘Bahay Pag-asa’, the child’s parents or guardians shall execute  a  written authorization  for the voluntary commitment of the child: Provided, finally, That if the child has no parents or guardians or if they refuse or fail to execute the written authorization for voluntary commitment, the proper petition for involuntary commitment shall be immediately  filed  by  the DSWD  or the LSWDO pursuant to Presidential Decree No. 603, as amended.”
Terjemahan Bebas:
“Pasal. 20-B. Pengulangan Pelanggaran. - Seorang anak yang berusia di atas 12 tahun sampai dengan  15  tahun  dan  yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya atau lebih sering: Asalkan, Bahwa   anak   sebelumnya   terkena program intervensi berbasis masyarakat,
dianggap sebagai anak terlantar berdasarkan Keputusan Presiden No. 603, sebagaimana telah diubah, dan menjalani program intervensi intensif yang diawasi oleh petugas kesejahteraan dan pembangunan sosial setempat: Asalkan, selanjutnya, Bahwa, jika kepentingan terbaik anak mengharuskan ia ditempatkan di fasilitas penitipan remaja atau ‘Bahay Pag-asa’, orang tua atau wali anak tersebut  harus  melaksanakan otorisasi tertulis untuk komitmen sukarela anak tersebut: Terkecuali bahwa jika anak tidak memiliki orang tua atau wali atau jika mereka menolak atau gagal melaksanakan tanda tangan tertulis untuk komitmen sukarela, maka permohonan komitmen tidak sukarela yang tepat harus segera diajukan oleh DSWD atau LSWDO sesuai dengan Keputusan Presiden No. 603, sebagaimana telah diubah.”
Undang-Undang Filipina tidak menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) oleh Anak tidak boleh diupayakan diversi, filipina memiliki cara unik tersendiri dalam menangani permasalahan recidive oleh anak. Peraturan seperti ini dapat diadopsi oleh indonesia untuk mendapatkan peraturan diversi yang ideal di Indonesia. Pasal 7 Ayat (2) huruf (b) sebaiknya ditiadakan atau direformulasi dengan mengadopsi peraturan dari RA 10630 dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
Berdasarkan pendapat Cruz yang mana ia menjelaskan mengenai fenomena anak dibawah umur yang terpengaruh oleh lingkungan dan menciptakan segerombolan anak jalanan dan memunculkan geng-geng pemuda jalanan. Cruz mendekati geng pemuda melalui model lingkungannya, berdasarkan geng jalanan di Amerika Tengah. Dia berpendapat bahwa geng adalah hasil dari proses sejarah di mana berbagai faktor ikut campur: kondisi sosial, keputusan politik, dan kejadian tidak langsung. Geng-geng pemuda adalah hasil dari banyak faktor sosial yang terjadi pada waktu tertentu dalam kondisi yang berbeda-beda, bukan hasil dari proses tunggal atau tanggapan   atas   satu   tujuan  (Cruz 2007: 20). Kondisi ini telah menciptakan lingkungan kejahatan yang memungkinkan geng-geng muncul  dan  berkembang.  Cruz (2007) mengemukakan bahwa kemiskinan tidak bisa dilihat sebagai satu-satunya penyebab munculnya geng-geng pemuda; hanya ketika kemiskinan  dipandang  sebagai bagian dari konteks ketidaksetaraan yang lebih luas dan ketika itu menghasilkan proses pengucilan sosial, kemiskinan dapat menjadi faktor penting dalam munculnya lingkungan kejahatan. Model lingkungan menggambarkan hubungan yang berbeda mengenai geng di tingkat sosial, komunitas, pribadi maupun individu (lihat Tabel 1). Cruz (2007: 60-61) menekankan bahwa kebijakan sosial dan politik sama pentingnya dengan kondisi historis, kolektif dan individu dan menentang penguatan penegakan hukum. Sebaliknya, seseorang perlu mempertimbangkan fenomena sosial dan sejarah untuk membatasi geng-geng pemuda.
Tabel : Model lingkungan Cruz, versi yang disederhanakan.
Hubungan Faktor spesifik penyebabnya Tingkat social Proses social Pengecualian Ketidakstabilan ekonomi Kurangnya kesempatan untuk pelatihan professional Putus sekolah Pengangguran atau setengah pengangguran Budaya kekerasan Pola dalam transmisi dan pembelajaran penggunaan kekerasan Kehadiran aktor kekerasan Pertumbuhan kota yang cepat Keramaian kota Masyarakat Tingkat Kehadiran obat Jaringan perdagangan narkoba Penggunaan obat
Hubungan Faktor spesifik penyebabnya Pribadi Tingkat Masalah dengan keluarga Keluarga disfungsional Ditinggalkan dan diabaikan oleh orang tua atau pengasuh Sejarah kekerasan dalam keluarga Teman atau teman sekelas yang tergabung dalam geng Anggota geng di komunitas Anggota geng di sekolah Kekerasan Kekerasan berbasis identitas Individu Tingkat Kesulitan dalam membangun identitas diri Mencari identitas melalui kekerasan Kurangnya teladan yang positif
Sumber: (Cruz 2007: 24-25) yang diambil dari tesis Ren é e van Abswoude dan Mariska van Assen, 2017, Utrech University.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh cruz tersebut dapat diketahui bahwa anak dibawah umur sangat rentan dengan lingkungan tempat dimana ia bersosial. Ketika seorang anak yang telah melakukan tindak pidana kemudian didapati bahwa anak tersebut telah menjalani program diversi namun ketika setelah menyelesaikan program diversinya ia kemudian mengulangi tindak pidana lagi, berarti ada yang salah dengan proses rehabilitasi atau proses penanganan dalam pembinaan anak ketika Anak tersebut menjalanin kesepakatan diversinya. Program diversi tersebut bisa dikatakan gagal karena tidak mencerminkan tujuan dari diversi yang mana tidak dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak sehingga tidak dapat mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya. Oleh karenanya jika berkaca dari peraturan yang ada pada RA 10630 Anak yang mengulangi tindak pidana tersebut sebaiknya dilakukan program pelatihan atau pembimbingan di LPKS.
Apabila seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya, namun pada kasus pertama ia tidak diupadakan diversi (dipidana) sehingga anak tersebut berstatus recidive, seharusnya tetap dapat diupayakan diversi. Penulis mengatakan demikian dikarenakan banyak kemungkinan pada kasus pertama dimana anak tersebut  gagal pengupayaan diversinya, karena bisa saja keluarga korban tidak mencapai kesepakatan dalam diversi sehingga berlajut ke pengadilan. Namun pada kasus dimana si anak dikatakan mengulangi tindakan untuk kedua kalinya atau belum tentu korban atau keluarga dari korban tidak mau melakukan diversi.
Recidive anak adalah mantan narapidana anak yang melakukan kembali tindak kejahatan serupa dalam masyarakat atau disebut sebagai penjahat kambuhan. Penyebab dari adanya recidive anak adalah rendahnya kesiapan anak didik lembaga pembinaan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat oleh karena pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu anak yang mengulangi tindak pidana untuk kedua kalinya entah itu berstatus recidive atau tidak, sudah sepatutnya dapat diupayakan untuk diversi. Hal ini agar sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak dan juga sesuai dengan Pasal 5 UU SPPA yang mana mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta sejalan dengan Pasal 2 dengan Undang-Undang yang sama yaitu UU SPPA  yang  berbunyi; Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan pada Pancasila yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berserta prinsip dasar KHA yang mencakupi; pertama; tidak ada diskriminasi, kedua; mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak, ketiga; Anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; pemberian penghargaan terhadap pendapat Anak, Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terahir, dan penghindaran pembalasan.

## E.   Penutup

## Simpulan
Permasalahan tentang anak adalah salah satu masalah pokok yang perlu ditangani dalam rangka  pembinaan  generasi  muda  khususnya  anak  yang  mengalami  konflik  hukum.  Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara Anak diluar pengadilan yang maan diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun, dalam peraturan diversi di Indonesia Anak yang melakukan pengulangan  tindak  pidana atau yang disebut recidive tidak  dapat  diupayakan diversi.  Filipina  yang  merupakan  negara  yang  sama-sama  meratifikaksi  Konvensi  Hak  Anak memiliki penanganan recidive Anak yang berbeda dengan Indonesia dan lebih mencerminkan konsep keadilan restoratif. Indonesia sudah sepatutnya mereformulasi   ulang mengenai peraturan recidive Anak  supaya  dapat diupayakan untuk diversi agar sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak dan juga sesuai dengan Pasal 5 UU SPPA yang mana mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sebab, adanya recidive Anak adalah akibat  rendahnya  kesiapan anak didik  lembaga pembinaan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat oleh karena pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat. Keadilan restoratif dalam diversi di indonesia dapat terwujud kan dengan mereformulasi ulang pasal 7 ayat (2) agar tidak mencederai konsep keadilan restoratif, dan memaksimalkan pembinaan anak dalam Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak untuk  meminimalisir terjadinya  recidive  anak setelah keluar dari masa pembinaannya karena anak tetaplah seoarang anak yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku :
Barda Nawawi Arief. 2006. Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Press.
Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . Bandung: Refika Aditama.
. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana . Medan: USU Press.
Mulyana W. Kusuma. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak . Jakarta: CV. Rajawali.
Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia ,  Graha Ilmu.
Nikmah Rosidah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak . Bandar Lampung.
Paulus Hadisuprapto. Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya . Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi.Jakarta: Kencana.
Romli  Atmasasmita.  2000. Perbandingan Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju.
R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak . Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Soedjono Dirdjosisworo.
Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Raja grafindo Persada.
Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia . Alfabeta, Bandung. 2010.

## Jurnal :
Azwad Rachmat Hambali. 2018. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana” ( Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System ). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
Dyana C. Jatnika, dkk. 2015. “Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat”. Prosiding Ks: Riset & Pkm, Volume: 3 Nomor: 2 Hal: 155–291.
Felisa  U.  Etemadi.  2005. “ Community-Based Diversion For Children  In  Conflict With  The  Law  :  The Cebu City Experience”. Cebu college: University of Phillipines.
Fetri A. R. Tarigan. 2015. “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses”. Jurnal Lex Crimen: Vol.4, No.5, Juli.
Ivo Aertsen, et, al. 2011. “ Restorative  justice  and  the  Active  Victim  Exploring  the  Concept  of Empowerment” .(Journal Temida, 2011).
Jeza Mae Sarah C. Sanchez. 2020. “ Overview Of Philippine Juvenile Justice And Welfare”. (Resource Material Series No. 101).
Kuat Puji Prayitno. 2012. “Restorative Justice untuk Peradilan    di Indonesia (Perspektif Yuridis  Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. Dinamika  Hukum, Vol. 12 (3)
Ni Putu Sri Utari dkk. 2018. “Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”.
Nonot Suryono. 2012. “Implementasi Undang-Undang Nomor 3  tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH)  dalam  Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya.
Prianter  Jaya  Hairi.  2018. “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana          di Indonesia”. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Septa Candra. 2013. “Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Rechtsvinding: Vol. 2 (2).
Reyner Timothy Danielt. 2014. “Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana  Anak Pencurian oleh  Anak di Bawah Umur”. Lex et  Societatis: Vol. 2 (6).
Yul Ernis. 2016. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak  Pidana  Anak Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum: Volume 10 (2).

## Peraturan Perundang-Undangan:

## Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344)
Republic Act No. 10630 (An Act Strengthening The Juvenile Justice System In The Philippines, Amending For The Purpose Republic Act No. 9344, Otherwise Known As The “Juvenile Justice And Welfare Act  Of  2006”  And Appropriating Funds Therefor)

## Internet :
Ady   Thea   DA.   Pelaksanaan Diversi   dalam   Sistem Peradilan  Pidana  Anak Belum Maksimal. 2018. https://www.hukumonlin e.com/berita/baca/lt5a8f ed6d8bfe2/pelaksanaan- diversi-dalam-sistem- peradilan-pidana-anak- belum-maksimal?page=2 diakses  tanggal  15 Juni2021.
Davit Setyawan. Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum. 2014. https://www.kpai.go.id/p  ublikasi/artikel/impleme  ntasi-restorasi-justice-  dalam- penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum diakses pada  tanggal  21  Maret 2021
Handar subandi. Pengertian Tindak Pidana    Anak. 2014. http://handarsubhandi.bl ogspot.com/2014/11/ pen gertian-tindak-pidana- anak.html diakses tgl 21 Maret 2021.
Riska Vidya Satriani. Keadlian Restoratif  Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pisana Anak. 2017. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif- sebagai-tujuan- pelaksanaan-diversi- pada-sistem-peradilan-pidana-anak diakses pada   tanggal 22 Juni 2021.