e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246 DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2 Received: 29 Okober 2022, Revised: 18 November 2022, Publish: 1 Desember 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN:
Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal
Cris Kuntadi 1* , Galih Anggriawan 2 , Didi Suryadi 3
1) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id
2) Politeknik STIA LAN Jakarta, email: galihakla10@gmail.com 3) Politeknik STIA LAN Jakarta, email: didi.suryadi@pom.go.id
*Corresponding Author: Cris Kuntadi 1
Abstrak :  Artikel  ini  membahas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perencanaan  APBN  pada pemerintah  pusat  sebagai  variabel  terikat.  Variabel  penyerapan  anggaran,  pendapatan  pajak dan  kebijakan  fiskal sebagai  variabel  bebas  yang  mempengaruhinya.  Kajian  ini  adalah literature  review yang  memaparkan  adanya  pengaruh  penyerapan  anggaran;  pendapatan pajak; dan kebijakan fiskal terhadap perencanaan APBN, Artikel ini merupakan kajian dalam administrasi  terapan  untuk  menambah  literasi  pengaruh  diantara  variabel  untuk  keperluan penelitian selanjutnya. Hasil literature review adalah penyerapan anggaran, pendapatan pajak dan kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perencanaan APBN.
Keyword: Perencanaan APBN, Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak, Kebijakan Fiskal

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini  di  dunia  terdapat  fenomena  yang  luar  biasa, dimulai  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  yang  dihadapi  seluruh  negara  mulai  awal  tahun 2020,  dimana  menyebabkan  kondisi  perekonomian  semua  negara  sangat  terdampak, pertumbuhan  ekonomi  yang  hampir  semua  negatif  serta  inflasi  yang  tinggi. Semua  negara diseluruh dunia sedang menghadapi ujian. Perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dan bangkit  namun  tiba-tiba  meletus  perang  di  Ukraina,  sehingga  terjadi  krisis  pangan,  krisis energi,  dan  krisis  keuangan  tidak  terhindarkan  lagi. Semua  negara  mulai  mengetatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mereka untuk menghindari resesi, mulai dengan meningkatkan suku bunga dll. Dengan fenomena global tersebut membuat indonesia dalam  menyusun  APBN  juga  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan prudent sehingga mampu  meredam  keraguan,  membangkitkan  optimisme  dan  mendukung  pencapaian  target pembangunan.
Dokumen APBN disusun atas timeline siklus penyusunan APBN. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan  APBN  disahkan  dengan  undang-undang.  Penyusunan  APBN  dimulai  sejak  tahapan perencanaan  dan  penganggaran.  Perencanaan  dan  penganggaran  pendapatan  dan  belanja
negara  dimulai  dari  tahap  penyusunan  asumsi  dasar  ekonomi  makro,  tema,  arah  kebijakan, sasaran  dan  prioritas  pembangunan  diakhiri  dengan  penyampaian  RUU  APBN  beserta  Nota Keuangannya ke DPR RI untuk dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.
Siklus  penyusunan  APBN  dimulai  pada  bulan  Januari-Juli  (T-1)  dengan  penyiapan konsep  pokok-pokok  kebijakan  fiskal  dan  ekonomi  makro.  Terdapat  asumsi-asumsi  yang disusun oleh pemerintah untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam ekonomi makro sebagai bahan  pedoman  dalam  menyusun  kapasitas  fiskal  oleh  Pemerintah.  Kebijakan  fiskal merupakan  suatu  kebijakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara  dan  kebijakan  prioritas pengalokasian  belanja  pada  bidang  tertentu.  Berdasarkan  kapasitas  fiskal  kemudian disusunlah  suatu  perencanaan  anggaran  yang  akan  dipakai  sebagai  acuan  belanja  dan proyeksi pendapatan negara. Pada tahun 2022 kebijakan fiskal adalah ekspansif-konsolidasi, dengan  strategi  mengotimalkan  pendapatan  negara,  mendorong  penguatan  belanja  yang berkualitas dan mengotimalkan pembiayaan.
Komponen  pendapatan  negara  ini  berasal  dari  penerimaan  sektor  perpajakan  maupun diluar  sektor  perpajakan.  Penerimaan  dari  sektor  perpajakan  merupakan  hal  yang  vital  dan determinan  dalam  penyusunan  APBN  yaitu  sebagai  kontribusi  terbesar  dalam  penerimaan suatu  negara.  Berdasarkan  data  Penerimaan  BPS  tahun  2020-2022,  penerimaan  pajak mendominasi  dengan  rata-rata  80%  dari  total  penerimaan  negara.  Berdasarkan  data  dari Ditjen  Pajak,  penerimaan  pajak  mencatatkan  neto  penerimaan  pajak  sampai  dengan  tanggal 26  Desember  2021  telah  melebih  target  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  Tahun  Anggaran  2021.  Data  penerimaan  negara  mencatat  bahwa  sampai  akhir desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target  penerimaan  APBN  Tahun  Anggaran  2021  atau  sebesar  Rp1.229,6  triliun.  Pada semester  I  tahun  2022  realisasi  pendapatan  negara  pada  Semester  I  2022  telah  mencapai angka  Rp1.317,2  triliun  atau  sebesar  58,1  persen  dari  target  yang  ditetapkan  pada  Perpres 98/2022 yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun (Menteri Keuangan, Juli 2022).
Melalui  APBN,  penerimaan pajak oleh  negara  dapat  dialokasikan  ke  berbagai  sektor kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  urusan  pemerintahan.  Perencanaan  anggaran  untuk mendanai  kegiatan  yang  telah  direncanakan  pada  tahun  sebelumnya  disusun  oleh Kementerian  Negara/Lembaga  (K/L)  yang  menghasilkan  kesepakatan  kebijakan  dalam bentuk  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  dan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKA-K/L).  Dua  produk  ini  memuat  berbagai  informasi  terkait prioritas  pembangunan  sebagai  penjabaran  visi  dan  misi  Presiden  dan  telah  disetujui  oleh DPR.
Tabel 1. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Per Fungsi Fungsi APBN Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 Pelayanan umum 474,999.70 526,181.30 627,121.30 Pertahanan 131,246.40 137,185.60 134,645.40 Ketertiban dan keamanan 162,729.00 166,632.20 176,676.40 Ekonomi 406,175.40 511,338.10 399,963.60 Lingkungan hidup 18,360.60 16,689.90 14,109.20 Perumahan dan fasilitas umum 30,359.50 33,217.30 17,291.70 Kesehatan 61,148.30 111,666.70 139,502.10 Pariwisata dan budaya 5,056.70 5,261.40 3,725.70 Agama 10,090.80 11,075.80 10,598.60 Pendidikan 156,894.40 175,236.50 169,230.40 Perlindungan sosial 226,416.50 260,063.60 251,678.00
Jumlah 1,683,477.20 1,954,548.50 1,944,542.30

## Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Realisasi  RKP  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  oleh  pemerintah  dilakukan dengan  melakukan  aktivitas/kegiatan  yang  telah  disusun  perencanaan  anggarannya. Pemerintah diminta efisien dan efektif dalam pengalokasian anggaran tersebut. Ini berarti ada yang  harus  ditekankan  pada  pengendalian  strategis  pengeluaran  agregat  dan  penetapan prioritas;  dan  fasilitasi  efisiensi  dan  efektivitas  (Cris  Kuntadi  et  al,  2022).  yang  lebih  besar melalui  pendelegasian  wewenang  manajemen  dengan  akuntabilitas  untuk  hasil  Belanja pemerintah  akan  bermanfaat  bagi  masyarakat  setelah  diimplementasikan  sehingga  terjadi penyerapan/realisasi belanja dilaksanakan. Belanja negara ini mencakup belanja modal untuk infrastruktur,  belanja  untuk  Pendidikan,  maupun  subsidi  BBM  dan  BLT  yang  diterima masyarakat.  Sebagai  perwujudan good  governance dan  konsep new  public  management , pemerintah  dituntut  melayani  masyarakat  layaknya  pelanggan  walaupun  tidak  mencari keuntungan (profit).

## Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, diolah
Gambar 1. Penerimaan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah Pusat
Sebelum memasuki tahapan perencanaan dan penganggaran, dilakukan proses evaluasi kinerja  pembangunan  dan  kinerja  anggaran  serta  kebijakan  tahun  sebelumnya  dan  tahun berjalan  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing paling lambat minggu kedua  bulan  Januari  tahun  berjalan.  Evaluasi  tersebut  meliputi  kegiatan  pengukuran, penilaian,  dan  analisis  atas  kinerja  anggaran  tahun  anggaran  berjalan  dan  tahun  anggaran sebelumnya  sebagai  bahan  rekomendasi  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  anggaran  dan penyusunan  pagu  anggaran  tahun  berikutnya.  Penyusunan  evaluasi  ini  sangat  penting  untuk menjamin  bahwa  proses  proses  selanjutnya  berjalan  dengan  mempertimbangkan  hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
Implementasi  belanja  negara  atas  APBN  dengan  sumber  penerimaan  dalam  konteks kebijakan fiskal tentu sangat berkaitan erat dengan perencanaan APBN itu sendiri. Penerapan sistem  penganggaran  berbasis  kinerja  menuntut  perencanaan  dan  penganggaran  yang berorientasi  pada  hasil  dan  lebih  terukur.  Penganggaran  berbasis  kinerja  (Performance Budgetting) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja  atau  prestasi  kerja  yang  ingin  dicapai  (C.  Kuntadi  et  all,  2022).  Pada  pemerintahan Presiden  Joko  Widodo,  kebijakan  belanja  diprioritaskan  untuk  mendanai  program  dan kegiatan  yang  menjadi  prioritas  ( Money  Follow Program  Prioritas).  Anggaran  yang  disusun dialokasikan  lebih  banyak  ke  program  dan  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  pemerintah  di
dalam  RPJMN.  Maksud  dan  tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  mengikuti  kondisi perekonomian, terutama pada saat pandemi dan inflasi yang tak terhindarkan sehingga dalam mencapai  sasaran  dan  target  pembangunan  diperlukan  pengelolaan  keuangan  negara  yang kredible, transparan dan akuntabel (good governance).
Berdasarkan  latar  belakang  dapat  ditarik  beberapa  permasalahan  yang  akan  dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:
1. Apakah penyerapan anggaran berpengaruh terhadap perencanaan APBN?
2. Apakah pendapatan pajak berpengaruh terhadap perencanaan APBN?
3. Apakah kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perencanaan APBN? Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  penyerapan  anggaran  berpengaruh  terhadap  perencanaan APBN.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak berpengaruh terhadap perencanaan APBN.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perencanaan APBN.

## KAJIAN PUSTAKA
Perencanaan  anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial  Mardiasmo (2009).  Perencanaan  sebagai  acuan  bagi  penganggaran  pada  dasarnya  adalah  proses  untuk menyusun  rencana  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  untuk  jangka  waktu  tertentu, diantaranya  mengenai  kesesuaian  dengan  kebutuhan  organisasi  (prioritas),  evaluasi  kegiatan tahun  sebelumnya,  kesesuaian  aturan,  ketepatan  waktu  (disiplin),  partisipatif  serta  revisi (kesalahan administrasi) (Malahayati, C., Islahuddin & Basri, 2015).
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan  negara  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan wujud  pengelolaan  keuangan  negara  yang  ditetapkan  tiap  tahun  dengan  undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
Penyusunan APBN tidak terlepas dari penyusunan pagu indikatif yang merupakan batas tertinggi  atas  belanja  kementerian/lembaga  yang  tidak  dapat  dilampaui  dalam  penentuan besarnya  anggaran  (Juwita  Sari  Winter,  2017).  Dengan  penetapan  pagu  indikatif  dan  pagu sementara pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran (Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai " frade-off " antara keputusan yang telah diambil  masa  lalu  dan  yang  akan  diambil  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan  kata  lain, akan  tercipta  proses  penganggaran  yang  lebih  strategis  dan  kredibel  (penjelasan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah).
Proses  perencanaan  dan  penganggaran  APBN  merupakan  tahap  pertama  dalam rangkaian siklus APBN. Perencanaan dan penganggaran APBN dilakukan satu tahun sebelum tahun  anggaran  APBN  dilaksanakan.  Tahap  perencanaan  APBN  merupakan  fase  awal sebelum  proses  penganggaran  selanjutnya  dilaksanakan.  Dalam  perencanaan  APBN  disusun arah  kebijakan  dan  prioritas  pembangunan  nasional,  hingga  ditetapkan  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP)  dan  Pagu  Indikatif.  Sedangkan  proses  penganggaran  dimulai  dari penyusunan  kapasitas  fiskal  yang  menjadi  bahan  penetapan  Pagu  Indikatif,  hingga penyampaian  Nota  Keuangan,  Rencana  APBN,  serta  rancangan  undang-undang  APBN kepada DPR (Renosa Tosca Zamaro, 2018).

## Penyerapan Anggaran
Menurut Halim (2014) penyerapan adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  dipandang  pada  suatu  saat  tertentu  (realisasi  dari
anggaran).  Penyerapan  anggaran  satuan  kerja  adalah  proporsi  anggaran  satuan  kerja  yang telah  dicairkan  atau  direalisasikan  dalam  satu  tahun  anggaran  (Noviwijaya  dan  Rohman, 2013).
Kuncoro  (2013)  menyatakan  penyerapan  anggaran  adalah  salah  satu  dari  beberapa tahapan  dalam  siklus  anggaran  yang  dimulai  dari  perencanaan  annggaran,  penetapan  dan pengesahan  anggaran  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat/Daerah  (DPR/DPRD),  penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
Dalam  organisasi  sektor  public,  penyerapan  anggaran  juga  dapat  diartikan  sebagai pencairan  atau  realisasi  anggaran  sesuai  yang  tertera  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Titin Delia et al, 2021). Atas dasar penjelasan penyerapan anggaran tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penyerapan  anggaran  adalah  realisasi anggaran/pembelanjaan  anggaran  dalam  suatu  periode.  Penyerapan  anggaran  juga  dapat dimaknai sebagai proporsi besaran anggaran yang telah dilakukan pencairan dalam satu tahun anggaran terhadap alokasi anggarannya.

## Pendapatan Pajak
Pengertian  Pajak  menurut  UU  No  28  Tahun  2007  tentang  KUP  pasal  1  ayat  1  adalah kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (UU Ketentuan Umum Perpajakan, 2007).
Menurut  Rahmat  Soemitro  Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  sebagai perwujudan  pengabdian  dan  peran  serta  rakyat  untuk  membiayai  negara  dan  pembangunan nasional  (Tulis  Meliala  dan  Francisca  Widianti  Oetomo,  2008).  Berdasarkan  penjelasan sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  pajak  merupakan  pungutan  wajib  dari  rakyat untuk negara, selanjutnya pungutan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Perencanaan  program  pembangunan  yang  terukur  dan  berkesinambungan  bertujuan  untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  tersebut  merupakan  salah  satu  perangkat  kebijakan  ekonomi  makro yang  memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam  mempengaruhi  perekonomian,  terutama dalam  mencapai  target-target  pembangunan  nasional  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat (Renosa Tosca Zamaro, 2018)
Kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu  kebijakan  untuk  mengendalikan  keseimbangan makro  ekonomi.  Kebijakan  fiskal  bertujuan  untuk  mempengaruhi  sisi  permintaan  agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi  penawaran  yang  sifatnya  lebih  berjangka  panjang,  melalui  peningkatan  kapasitas perekonomian (Nurul Amin, 2019).
Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat (Nopirin, Ph.D, 1997).
Tabel 2: Penelitian Terdahulu yang Relevan No Author (tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini 1 Juwita Sari Winter Realisasi Anggaran berpengaruh signifikan Variabel X merupakan realisasi anggaran. Hanya meneliti pada belanja pemerintah pusat
No Author (tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini (2017) terhadap penetapan Pagu Indikatif sebagai bagian dari perencanaan anggaran di K/L penyusunan pagu indikatif yang merupakan suatu proses yang menghasilkan surat bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Variabel Y merupakan penetapan pagu indikatif yaitu tahapan dalam perencanaan APBN saja yang merupakan bagian dari perencanaan APBN 2 Zamaro Renosa Tosca (2018) Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Belanja Barang, berpengaruh terhadap besarnya alokasi Pagu Indikatif Variabel X merupakan realisasi belanja belanja. Variabel Y adalah alokasi pagu indikatif (tahapan perencanaan APBN) • Hanya  meneliti  pada belanja pemerintah pusat saja yang merupakan bagian dari perencanaan APBN • Ada  variabel  X  yang memengaruhi yaitu variabel alokasi anggaran belanja  (satu tahun  sebelum  tahun anggaran  APBN  yang direncanakan) 3 Hasna Azizah Syadza, Wahyuningty as Alya Gusnawati, Lintang Ardiningrum (2021) Implementasi kebijakan fiskal terhadap APBN oleh pemerintah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sama-sama meneliti implementasi kebijakan fiscal (X) terhadap perencanaan APBN (Y) • Tidak
dilakukan pengujian
• Ada  variabel  Y  lain yang terdampak kebijakan  fiskal  yaitu pertumbuhan ekonomi 4 Abdul Aziz (2013) Kondisi sustainable fiscal akan terpenuhi jika Pemerintah dapat mendekatkan antara asumsi ekonomi makro terhadap APBN dengan realitas yang ada • Variabel X adalah kebijakan fiskal • Variabel Y adalah APBN Tidak melakukan pengujian (literatur review) 5 Muhammad Hamdan Sayadi (2020) Realisasi Pendapatan Pajak tahun sebelumnya mempengaruhi perencanaan APBN dengan merubah target pendapatan • Variabel X adalah Realisasi Pendapatan Pajak • Variabel Y Perubahan Perencanaan APBN (melalui perpres) Variabel lain yang turut memengaruhi perencanaan APBN yaitu realisasi penerimaan PNBP 6 Lilis Susanti, (2016) Pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja kategori tinggi untuk lebih berhati-hati (prudent) dalam menetapkan anggaran, sehingga proyeksi yang ditetapkan lebih akurat, tidak terlalu tinggi maupun rendah • Salah satu variabel X adalah pertumbuhan pendapatan
• Variabel Y Proses Penetapan APBN (Perencanaan) Variabel lain yang turut memengaruhi perencanaan APBN yaitu Pergantian Jabatan, Pertumbuhan Pendapatan,
Pertumbuhan Belanja,
Kompleksitas, Tipe Pemerintah, dan Ketepatan Waktu
No Author (tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini 7. Jaka Sriyana (2009) A Causality Relationship Between Tax Revenue and Government Expenditure in Indonesia • Variabel x adalah penerimaan pajak • variabel Y adalah
Belanja Pemerintah (APBN) 8. Temel Gurdal, Mucahit Aydin, Veysel Inal (2020) The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches • Variabel x adalah penerimaan pajak • Salah satu variabel Y adalah Belanja Pemerintah (APBN) Ada variabel Y lain yang ikut di uji yaitu pertumbuhan ekonomi
*Ket variabel: Y=Perencanaan APBN; X 1 = Penyerapan Anggaran; X 2 = Pendapatan Pajak; dan X 3 = Kebijakan Fiskal .

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ilmiah  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  kajian pustaka ( Library Research). Metode ini dilakukan dengan mengkaji teori serta hubungan atau pengaruh diantara variabel yang bersumber dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan  dan  secara online yang  bersumber  dari Mendeley,  Scholar  Google dan  media online lainnya.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Kajian  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  maka  pembahasan artikel literature review ini adalah:

## 1. Pengaruh Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan APBN.
Penyerapan  Anggaran  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  APBN,  berdasarkan penelitian  sebelumnya  yang  menggunakan  model  realisasi  anggaran  dengan  metode kuantitatif,  untuk  menentukan  besaran  belanja  operasional  dalam  APBN,  berdasarkan  uji  T, variabel-variabel angka realisasi dua tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, yaitu Realisasi Belanja Pegawai (RBP) dan Realisasi Belanja Barang (RBB), berpengaruh terhadap alokasi  Pagu  Indikatif  yang  merupakan  instrumen  perencanaan  anggaran  (Prob  T-statistic RBP  =  0,00;  RBB  =  0,00).  Selanjutnya  berdasarkan  uji  F  statistik  variabel-variabel independen,  yaitu  RBP  dan  RBB  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen ( Prob F-statistic = 0,00) (Renosa Tosca Zamaro, 2018).
Masih  dalam  penelitian  yang  sama,  dengan  menggunakan  model  lain  yaitu  model alokasi  anggaran,  berdasarkan  uji  T,  variabel-variabel  independen  belanja  alokasi  anggaran dalam APBN satu tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, yaitu Belanja Pegawai dan  Belanja  Barang,  berpengaruh  terhadap  alokasi  Pagu  Indikatif  (Prob  T-statistic  RBP  = 0,00;  RBB  =  0,00).  Dengan  menggunakan  uji  F  statistik  Belanja  Pegawai  dan  Belanja Barang,  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  ( Prob  F- statistic = 0,00).
Variabel-variabel  alokasi  anggaran  dalam  APBN  satu  tahun  sebelum  tahun  anggaran yang  direncanakan,  yaitu  alokasi  anggaran  belanja  pegawai  dan  alokasi  anggaran  belanja barang operasional  Kementerian Negara  dan  Lembaga dalam APBN dapat  dipertimbangkan
menjadi  model  utama  dalam  proyeksi  belanja  operasional  Kementerian  Negara  untuk menghitung  Pagu  Indikatif  Kementerian  Negara  dan  Lembaga.  Hal  tersebut  karena  secara statistik  variabel-variabel  pada  model  alokasi  anggaran  lebih  baik  dalam  menjelaskan  Pagu Indikatif dibandingkan dengan model realisasi belanja (Renosa Tosca Zamaro,2018).
Penelitian lainnya terkait pengaruh penyerapan anggaran atau realisasi anggaran dengan perencanaan  APBN  juga  menunjukkan  hasil  yang  selaras,  dalam  suatu  studi  terdapat pengaruh  realisasi  anggaran  belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan  belanja  modal  terhadap penetapan pagu indikatif.
Dalam  suatu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juwita  Sari  Winter,  variabel  Realisasi Anggaran  Belanja  Pegawai  (RABP)  diukur  dengan  total  realisasi  belanja  pegawai  per tahunnya selama 4 (empat) Tahun yaitu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, secara statistik  menunjukkan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penetapan  Pagu  Indikatif dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0.389.  Tanda  positif  pada  koefisien  regresi menunjukkan  bahwa  dengan  peningkatan  yang  efektif  pada  Realisasi  Anggaran  Belanja Pegawai akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif. Variabel Realisasi Anggaran Belanja Barang  (RABB)  diukur  dengan  jumlah  realisasi  belanja  barang  per  tahunnya  selama  4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 juga menunjukkan pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Penetapan  Pagu  Indikatif  dengan  nilai  koefisien  regresi sebesar  0.346.  Tanda  positif  pada  koefisien  regresi  mengindikasikan  bahwa  dengan peningkatan  yang  efektif  pada  Realisasi  Anggaran  Belanja  Barang  akan  meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif. Selanjutnya, variabel Realisasi Anggaran Belanja Modal (RABM) juga diukur dengan jumlah realisasi belanja modal per tahunnya selama 4 (empat) tahun yaitu dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015  menunjukkan  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.089. Tanda positif pada  koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  dengan  peningkatan  yang  efektif  pada  Realisasi Anggaran Belanja Modal juga akan meningkatkan Penetapan Pagu Indikatif. Berdasarkan uji F apabila diuji secara bersama-sama, variabel RABP, RABB, RABM, berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Pagu Indikatif.
Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Aditya Ahmad fathony, Siti Nurhayati, 2020)

## 2. Pengaruh Pendapatan Pajak terhadap Perencanaan APBN.
Berdasarkan  penelitian  Muhammad  Hamdan  Sayadi  (2020),  realisasi  pendapatan  dari sektor perpajakan tahun 2020 tumbuh negatif 19,67% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp262,08  triliun,  apabila  diperbadingkan  dengan  tahun  2019  pada  periode  yang  sama. Penurunan  kinerja  pendapatan  pajak  ini  direspon  pemerintah  dengan  menurunkan  target perencanaan pendapatan APBN melalui Undang-undang No Tahun 2019 tentang APBN yang kemudian telah direvisi sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020.
Menurut hasil penelitian Abdullah dan Nazry (2014) dalam artikel Lilis Susanti (2016) bahwa under-estimated untuk  pendapatan  akan  menghasilkan  varian  atau  selisih  antara anggaran dan realisasi. Varian yang besar mencerminkan ketidakakuratan dalam menentukan besaran anggaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Galinski (2013) yang berpendapat bahwa ketidakakuratan proyeksi anggaran dipengaruhi oleh sistem penyerapan dana Uni Eropa, yang dipengaruhi  baik  dari  pendapatan  pajak  dan  belanja  modal.  Dalam  konteks  perencanaan anggaran  untuk  lingkup  negara  (APBN),  proyeksi  akan  menunjukkan  tujuan  penting  dalam proses anggaran. Mereka menunjukkan kesehatan fiskal negara dan memberikan asumsi yang dapat  digunakan  untuk  membantu  mengevaluasi  kebijakan  pajak  dan  pengeluaran  (Penner, 2001).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (2020) seiring dengan Pandemi COVID-19 berpengaruh pada
perekonomian  global  dan  domestik  mengakibatkan  pelambatan  perekonomian.  Hal  tersebut mempengaruhi  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  dan  non  pajak.  Akibatnya,  Pemerintah harus  merubah  postur  APBN  melalui  Perpres  Nomor  54  Tahun  2020  kemudian  diubah kembali  melalui  Perpres  Nomor  72  Tahun  2020.  Perubahan  disini  berarti  perubahan perencanaan  APBN  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  pada  UU  Nomor  20  Tahun  2019 tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  2020  kemudian  di  revisi  oleh Peraturan Presiden.
Penelitian  Sriyana  (2009)  dengan  menggunakan  pendekatan  model  VECM  ( vector error  correction  model), pendekatan VECM digunakan  untuk  melihat  analisis  jangka panjang dan pendek antara variabel yang ada, dalam hal ini hubungan antar penerimaan pajak dan  pengeluaran  pemerintah  atau  APBN, pada  hasil  penelitian  terlihat  menunjukkan keseimbangan anggaran jangka panjang antara pajak  dan APBN dengan  kata lain hubungan pendapatan  pajak  dengan  belanja  pemerintah  di  APBN  memperlihatkan  kausalitas  searah, dimana penerimaan pajak selalu di ikuti dengan peningkatan belanja pemerintah atau naiknya anggaran APBN. Perubahan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah menyesuaikan ke arah  yang  sama  dengan  periode  sebelumnya.  Koefisien  yang  diperkirakan  dalam  kasus persamaan  penerimaan  pajak  relatif  kecil  (0,  068),  menunjukkan  bahwa  sekitar  6,8%  dari disekuilibrium  anggaran  dikoreksi  dalam  satu  tahun.  Di  bawah  asumsi  ini,  persamaan pengeluaran  pemerintah  juga  menunjukkan  bahwa  ia  bergerak  dari  ketidaksetimbangannya. Dengan koefisien estimasi ECT sebesar 0,056, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 5,6% dari disequilibrium pengeluaran  pemerintah  dikoreksi  setiap  tahun,  dengan  kata  lain  pemerintah tiap tahun selalu menyesuaikan APBN dalam pelaksanannya sesuai dengan penerimaan pajak yang diperoleh.
Dengan menggunakan data pajak dan belanja negara tahunan dari tahun 1980-2016 dari tiap-tiap negara anggota G7 temel gurdal, mucahit aydin, Veysel Inal (2020) mengungkapkan bahwa ada hubungan positif dari kebijakan perpajakan yang ditempuh oleh negara-negara G7 tentang  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah,  hasil  penelitian  menunjukkan fakta bahwa kebijakan perpajakan mereka sejalan dengan tujuan fnancial mereka. Kebijakan perpajakan yang akan dilaksanakan atas dasar konjungtur ekonomi negara-negara adalah alat fnancial  yang  kuat,  dengan  potensi  untuk  melayani  tujuan  ekonomi  yang  ingin  dicapai. Penelitian  ini  menggunakan  4  metode  dimana  metode  pertama  peneliti  melakukan cross sectional  dependence  test kemudian unit  root  test,  cointegratian  test dan terakhir menggunakan  time  domain  causality dan  membandingkannya  dengan frequency  domain causality. Dari hasil pengujian tersebut terkait dengan pajak dan belanja pemerintah terdapat hubungan kausalitas jangka panjang searah antara pajak dan belanja negara
Pendapatan  Pajak  berpengaruh  terhadap  Perencanaan  Anggaran,  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh: ( Roselyne Mkanjala, 2017), (Agus jamaludin, Toto widiarto 2018) .

## 3. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Perencanaan APBN
Kebijakan  fiskal  merupakan  suatu  komponen  kebijakan  publik,  yang  merupakan tindakan kebijaksanaan  yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan  pengeluaran  uang  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  umum.  Perencanaan APBN  dimulai  dari  pembicaraan  pendahuluan  dalam  penyusunan  Rancangan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  untuk  membahas  Kerangka  Ekonomi  Makro  dan Pokok-Pokok  Kebijakan  Fiskal  (KEM-PPKF).  Sejak  Indonesia  dilanda  pandemi  pada  bulan Maret  tahun  2020,  kebijakan  ekonomi  makro  dan  kebijakan  fiskal  memainkan  peran  yang sangat  penting  dalam  menangani  guncangan  hebat  dan  dampaknya  yang  multidimensi, kompleks  dan  luar  biasa  nasional  (Sri  Mulyani,  2022).  Peran  APBN  sebagai  instrumen
kebijakan  fiskal  sangat  fundamental  dalam  upaya  pengendalian  pandemi  dan  pemulihan ekonomi .
Dalam  kajian  Badan  Kebijakan  Fiskal  (2013)  kondisi  fiskal  yang  berkesinambungan akan  terpenuhi  apabila  pemerintah  melakukan  kebijakan  fiskal  dengan  mempersempit  jarak asumsi ekonomi makro dalam perencanaan APBN disesuaikan dengan realita yang ada, tetap menstabilkan nilai primary balance tetap positif yang diharapkan dapat memenuhi anggaran untuk  pembayaran  cicilan  dan  bunga  utang.  Selain  itu  pemerintah  dapat  mengendalikan mandatory  dan  nondiscretionary  spending dengan  tujian  melebarkan  ruang  fiskal,  dan terakhir  adalah  Pemerintah  atas  persetujuan  DPR  diberikan  kewenangan  dalam fiscal flexibility terutama dalam menghadapi kondisi-kondisi urgent dan tidak dapat di prediksi. Hasna  Azizah  Syadza  et  al  (2021)  pernah  melakukan  analisis  terkait  implementasi kebijakan  fiskal  terhadap  APBN  yang  telah  dilaksanakan  pemerintah.  Penelitian  tersebut, menggunakan  teori  IS  LM  dalam  menilai/menganalisis  kebijakan  yang  diambil  pemerintah. Hasil  analisis  membuktikan  bahwa  kebijakan  fiskal  yang  diambil  pemerintah  berkesesuaian dengan  teori investment-savings  (IS)  dan  liquidity  preference-money  supply (LM) .  Dampak kebijakan  fiskal  dengan  menambah  proporsi  belanja  diharapkan  menjadi  stimulus  untuk mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Pengaruh  kebijakan  fiskal  terhadap perencanaan  anggaran  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh:  (Parmadi  P, 2011), (Wasiaturrahma, 2013), dan (Abdul Aziz, 2013).

## Kerangka Konseptual
Berdasarkan  rumusan  masalah,  kajian  teori,  dan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang kongruen  serta  bahasan  pengaruh  antar  variabel,  maka  dapat  dirumuskan  kerangka  berfikir adalah sebagai berikut.

## Sumber: Gambar riset
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka:  Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak, dan Kebijakan Fiskal berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.  Dapat digarisbawahi bahwa perencanaan  APBN  mencakup  keseluruhan  proses  penyusunan  APBN  dalam  konteks  satu siklus yang mencakup perencanaan pendapatan serta perencanaan belanja pemerintah dalam satu negara.
Selain  dari  tiga  variabel  ini  yang  mempengaruhi  Perencanaan  Anggaran,  terdapa variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya:
a) Pertumbuhan Ekonomi: ( Ashabul Jamil , 2021), ( Syamfitri Nur Cahyani et al , 2021), dan (Eri Supardjan et al, 2018).
b) Realisasi Penerimaan PNBP: Muhammad Hamdan Sayadi (2020).
c) Alokasi Anggaran Belanja (T-1) atau 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran APBN yang direncanakan: Renosa Tosca Zamaro (2018)
Pendapatan Pajak Penyerapan Anggaran Perencanaan APBN H3 Kebijakan Fiskal H2 H1

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  teori,  artikel  yang  relevan,  serta  pembahasan,  maka  dapat  dirumuskan bahwa:
1. Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.
2. Pendapatan Pajak berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.
3. Kebijakan Fiskal berpengaruh terhadap Perencanaan APBN.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa masih terdapat faktor  lain  yang  dapat  memberi  pengaruh  pada  perencanaan  APBN,  selain  variabel penyerapan  anggaran,  pendapatan  pajak,  dan  kebijakan  fiskal.  Oleh  karena  itu,  masih dibutuhkan  kajian  lebih  mendalam  untuk  mencari  faktor-faktor  lainnya  apa  saja  yang  dapat memengaruhi perencanaan APBN selain yang varibel yang diulas pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi penerimaan PNBP, dan alokasi anggaran (T- 1).

## BIBLIOGRAPHY
Abdul  Aziz  (2013).  Menjaga  APBN  agar  Tetap  Sustain.  Buletin  Info  Risiko  Fiskal  (IRF)
Edisi I Tahun 2013.
Adwin Surya Atmadja (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra. http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/ .
Agus Jamaludin, Toto Widiarto (2018). Pengaruh Penerimaan PBB Terhadap APBN.
Akhadi  Imam  (2022).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Terhadap  Variabel  Pendapatan  Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. doi: 10.31092/jpi.v6i1.1548.
Ashabul  Jamil  (2021).  Analisis  Pengaruh  APBN  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala; Tesis.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (2020).  Laporan  Hasil  Reviu  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Republik Indonesia.
Ery  Supardjan,  Sri  Mintarti,  Siti  Amalia  (2018).    Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia Kabupaten Berau. http://dx.doi.org/10.29264/jiem.v3i1.6377/.
Fauziah  Aqmarina,  Imahda  Khoiri  Furqon,  2020.  Peran  Pajak  sebagai  Instrumen  Kebijakan Fiskal  dalam  Mengantisipasi  Krisis  Ekonomi  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal Finansia Vol. 03, No. 02, Juli - Desember 2020
Ferdinan,  Isnurhadi,  Marlina  Widiyanti,  Mohamad  Adam  (2020).  Pengaruh  Perencanaan Anggaran  dan  Pelaksanaan  Anggaran  Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Dengan Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada  Badan  Penelitian  Dan Pengembangan Kesehatan
Republik Indonesia. doi: https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844 .
Jaka  Sriyana  (2009).  A  Causality  Relationship  Between  Tax  Revenue  and  Government Expenditure In Indonesia . Economic Journal of Emerging Markets Auggust 2009 1 (2) 93-101
Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kuntadi,  C.,  Retnoningsih,  A.  I.,  &  Finlandia,  D.  A.  (2022).  Literature  Review:  Pengaruh Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit  Aset  Dan  Penilaian  Aset  Terhadap  Optimalisasi Aset. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 3 (4), 414-425.
Kuntadi, C. , Wahyuni, K.I., Mansawan, C.M (2022). Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kinerja  Penganggaran  Pada  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 3(6), 561-569
Titin  Delia,  Syahril  Djaddang,  Suratno,  Jmv.  Mulyadi  (2021).  Analisis  Determinasi Penyerapan  Anggaran  Dengan  Perencanaan  Anggaran  Dan  Politik  Anggaran  Sebagai Pemoderasi. https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77.
Khainurrofik,  Model  Makro  Ekonomi  Untuk  Analisa  Kesinambungan  Dan  Kerentanan Fiskal, Kementerian Keuangan: 2009.
Lilis  Susanti  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Kesalahan  Proyeksi  Anggaran  dan Dampaknya  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Indonesia. http://Repository.Stieykpn.Ac.Id/261/1/Jurnal%20lilis%20susanti%20- %20121400419.Pdf .
Parmadi (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak dalam Negeri Indonesia Periode 1990 – 2007.
Syamfitri  Nur  Cahyani,  Vivi  Safitri,  Yulizar  Tri  Nanda.  Pengaruh  APBN  Kebijakan  Fiskal
Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi.
https://doi.org/10.24042/slm.v2i2.1019 Temel  Gurdal,  Mucahit  Aydin  Dan  Veysel  Inal  (2020). The  Relationship  Between  Tax Revenue,  Government  Expenditure,  And  Economic  Growth  In  G7  Countries:  New Evidence  From  Time  And  Frequency  Domain  Approaches.  Economic  Change  And Restructuring https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x. Tulis  S.  Meliala  Dan  Francisca  Widianti  Oetomo  (2008).  Perpajakan  Dan  Akuntansi  Pajak, (Jakarta: Semesta Media, 2008), H. 4.
Titin  Delia,  Syahril  Djaddang,  Suratno,  JMV.  Mulyadi  (2021).  Analisis  Determinasi Penyerapan  Anggaran  Dengan  Perencanaan  Anggaran  Dan  Politik  Anggaran  Sebagai Pemoderasi.  Jurnal  Studi  Akuntansi  Dan  Keuangan  Vol.  4(1),  2021,  Halaman  116  – 131.
Wasiaturrahma  (2013).  Pengaruh  Kebijakan  Fiskal  Terhadap  Penerimaan  Negara  Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jeb, Vol. 7, No. 2, Juli 2013: 91-99.
Winter,  Juwita  Sari  (2015).  Pengaruh  Realisasi  Anggaran  Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang dan  Belanja  Modal  Terhadap  Penetapan  Pagu  Indikatif  Di  Lingkungan  Kementerian Agama
Kabupaten
Banggai.
Scholars Bulletin.
https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i09.006.
Zamaro  Renosa  Tosca  (2018).  Analisis  Penghitungan  Proyeksi  Belanja  Operasional Kementerian Negara dan Lembaga Untuk Penyusunan Pagu Indikatif. https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art11.
https://bcbatam.beacukai.go.id/apbn-2023-antisipatif-dan-responsif-di-tengah-transisi-
menuju-kehidupan-pascapandemi-yang-lebih-baik/