Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

## Muhammad Junaidi
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang institut.junaidi@gmail.com,

## Abstrak
Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana pilkada yang    menuai banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan implikasi  terjadinya  tindak  pidana  pilkada  yang  dilakukan  secara  menyeluruh menjadi masalah pokok dan yang paling utama adalah tumpang tindih kewenangan antar  lembaga  yang  tergabung  dalam  Gakkumdu.  Sesuai  kajian  yuridis  normatif, maka    adanya  upaya  untuk  review  ulang  kapasitas  Sentra  Gakkumdu  sangatlah penting  dilakukan,  utamanya  dengan  mempertimbangkan  kapasitas  filosofis kelembagaan  antara  lembaga  yang  ada  dalam  Sentra  Gakkumdu  selama  ini berangkat belajar dari pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia silam. Temuan dlam penelitian ini adalah agar peran Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus menjadi lembaga  sentral  dalam  kelembagaan  Gakkumdu  sehingga  nuansa  harmonisasi singkronisasi  yang  tentunya  menjadi  kelemahan  pelaksanaan  Pemilu  2019  dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.
Kata Kunci : Pidana; Pilkada dan Pemilu; Penegakan Hukum
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## CRIMINAL ELECTION AND REGIONAL HEAD ELECTION BY INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER

## Muhammad Junaidi
Master of Law, Semarang University, Semarang institut.junaidi@gmail.com ,

## Abstract
This study aims to examines the position of The Gakkumdu Center (Integrated Law Enforcement) by the regional head election organizers in resolving the crimes of regional head elections that reap many problems in ensuring the implementation of democracy. Starting from a pattern of coordination that is not possible systemically between law enforcement to the disharmonization of decisions made in relation to the implications of the criminal conduct of the Regional Head Election conducted thoroughly becomes a major issue and the main thing is the overlap of authority between  institutions  incorporated  in  Gakkumdu.  In  accordance  with  normative juridical studies, efforts to review the capacity of The Gakkumdu Center are very important,  especially  taking  into  account  the  institutional  philosophical  capacity between  the  institutions  in  The  Gakkumdu  Center  during  this  time  departing  to learn from the implementation of the 2019 Elections in Indonesia ago. The findings of this study are that the role of the Election Supervisory Board (ESB) should be a central  institution  in  the  institution  of  Gakkumdu  so  that  the  nuances  of synchronizing harmonization that is certainly the weakness of the implementation of election 2019 can be minimized through centralized coordination by ESB.
Keywords : Criminal; Regional Head Elections and Elections; Law Enforcement
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar belakang
Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  paling  tidak  ada  11  prinsip  pokok yang  terkandung  dalam  negara  hukum  yang  demokrati  diantaranya  adanya mekanisme  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  mekanisme  aturan  yang  ditatati bersama  itu  dam  pembatasan  kekuasaan  melalui  mekanisme  pemisahan  dan pembagian  kekuasaan  disertai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ketatanegaraan antar  lembaga  negara  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal 1 .  Identitas  yang demikian  merupakan  identitas  negara  hukum  yang  dapat  diterjemahkan menkualifikasikan  negara  dalam  menjalankan  kepentingan  adalah  kepentingan rakyat  sebagaimana  dijalankan  oleh    Indonesia.  Praktik  dalam  prinsip  negara hukum di atas juga diterapkan pula dalam perlakuan atas tindak pidana pemilu dan pilkada.
Terjadinya penegakan tindak pidana pilkada dalam wujud menjaga marwah dan  martabat  esensi  pemilu  dan  pilkada  sebagai  distribusi  kekuasaan  secara berkemanfaatan  menjadi  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menjamin terselenggaranya  prinsip  negara  demokrasi  yang  dibarengi  gagasan  Nomokrasi. Menurut Ratna Sholiha 2 adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  menghambat  terwujudnya  pemilu  yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas  peserta  pemilu  atau  partai  politik,  apatisme  dan  pragmatisme  dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal.
Disinilah pentingnya pengaturan pidana dalam ketentuan pilkada merupakan sebagai  bagian  dalam  menjamin  ketertiban.  Hal  ini  menjadi  esensi  penting pemerintah dalam mengartikan hukum yang oleh pemerintahnya atau pemimpinnya digunakan  sebagai  sarana  dalam  merencanakan  dan  mengorganisasikan  struktur
1 Sirajuddin  dan  Winardi,  2015,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Setara  Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 282-283
2 Solihah,  R.,  &  Witianti,  S.  (2017).  Permasalahan  dan  Upaya  Mewujudkan  Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi‖. Jurnal Bawaslu , 3 (1).
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
ekonomi  dan  sosial  tersebut,  dan  ia  hanya  sekadar  bagian  dan  struktur  ideologis yang  mengontrol  realitas  materi  dan  sarana  produksi;  ia  ditentukan  dan didefinisikan dalam kaitannya dengan fungsi politisnya. Bahwa seluruh cita hukum berkaitan  dengan  negara  dan  karena  itu  merupakan  sarana  dengan  mana  mereka yang  mengawasi  alat-alat  produksi  tetap  mengawasi  mereka  yang  dicabut  hak miliknya. Dengan berpindahnya pemilikan alat-alat produksi ke tangan masyarakat, individu akan dilibatkan, seperti halnya negara dan hukum, yang dibenarkan hanya oleh kebutuhan dengan paksaan 3 . Salah satu wujud dalam mengawal pelaksanaan pemilu  dan  pilkada  adalah  dibentuknya  Sentra  Gakkumdu  (Penegakan  Hukum Terpadu). Sentra Gakkumdu tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan.
Penelitian  ini  juga  terkait  dengan  penelitian  Khairul  Fahmi  (2015)  dalam penelitiannya  tersebut  mengkaji  bagaimana  hukum  pidana  atau  menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam  pengaturan  dan  pelaksanaannya,  kemanfaatan  hukum  pidana  dalam penyelenggaraan  pemilu  belum  terasa  efektif.  Hal  itu  disebabkan  oleh  hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari  aturan  hukum  pidana  pemilu,  aparat  yang  terlibat  dalam  penegakan  hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaaan pemilu. Hasil dari penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa masih perlu banyak perbaikan dimulai  dari  regulasi,  penguatan  kapasitas  dan  profesional  penegak  hukum    dan peningkatan  kesadaran stakeholder pemilu  guna  menciptkan  pemilu  yang berkualitas. 4
Terlepas  nilai  positif  peran  dari  Sentra  Gakkumdu  (Penegakan  Hukum Terpadu) oleh penyelenggara  pilkada, terdapat berbagai kelemahan dalam proses dan  peran  dari  Gakkumdu  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.  Hal
3 Zainal  Asikin,  2013,  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm 84
4 Fahmi,  Khairul.  (2015 ).  Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu , Jurnal  Konstitusi, 12(2), 265-283. http://dx.doi.org/10.31078/jk1224
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebut diantaranya adalah problem regulasi yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu  haruslah  bulat  antara  Bawaslu,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Selain  itu adanya dissenting  opinion (perbedaan  pendapat)  keputusan  Gakkumdu  hanya menjadi catatan dalam keputusan, yang disini dapat ditegsakan keputusan masukan bawaslu dapat dikesampingkan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kondisi masalah regulasi demikian tentunya perlu direspon secara serius sehingga dikemudian hari tidak  terjadi  masalah  dalam  pelaksanaan  dan  peran  penegakan  pidana  pilkada melalui Sentra Gakkumdu sehingga menjadikan pilkada lebih bermartabat.
Pandangan demikian dibenarkan melalui adanya kajian Sukawati Lanang P Perbawa 5 ,  menyimpulkan  bahwa  terjadi  perbedaan  pandangan  antara  pihak Pengawas Pemilu Kabupaten Badung dengan penyidik. Terkadang pihak panwas merasa  perkara  sudah  layak  dijadikan  atau  ditingkatkan  statusnya  ke  tahap penyidikan,  namun  penyidik  dan  jaksa  menganggap  peristiwa  yang  terjadi  tidak termasuk dalam ranah tindak pidana pemilu.
Penelitian ini melengkapi dari penelitian sebelumnya yang banyak mengkaji tentang  penegakan  hukum  baik  di  pemilu  maupun  di  pilkada.  Perbedaan pemahaman tentang pembuktian antara panwas dengan penyidik maupun penuntut. Kurangnya  pemahaman  terkait  alat  bukti  yang  dibutuhkan  didalam  melakukan kajian  mengakibatkan  beberapa  tindakan  yang  diduga  merupakan  tindak  pidana pemilu hanya berakhir di panwaslu, tidak sampai ke kepolisian. Penelitian ini lebih fokus  mengkaji  evaluasi    tentang  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  dalam menanganai  pelanggaran  pemilu  dan  pilkada,  serta  bagaimana  penguatan  posisi yang ideal bagi Sentara Penagakan Hukum Terpadu dalam menangani pelanggaran pemilu  dan  pilkada.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk    menelaah  posisi  Sentra Gakkumdu  (Penegakan  Hukum  Terpadu)  oleh  penyelenggara  pilkada  dalam menyelesaikan  tindak  pidana  pilkada  yang    menui  banyak  masalah  dalam menjamin pelaksanaan demokrasi.
B. Permasalahan
5 Perbawa,  S.  L.  P.  (2019 ).  Penegakan  Hukum  Dalam  Pemilihan  Umum , Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial, 3 (1), 80-102. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan  analisa  kondisi  di  atas  yang  utamanya  dapat  dikaji  secara yuridis,  maka  perlu  dilakukan  kajian  secara  komperhensif  terkait  sejuah  mana evaluasi sentra Gakkumdu dalam pengawal pelaksanaan pemilihan umum/pilkada berjalan  sebagaimana  mestinya.  Disamping  itu  permasalahan  lain  sejauhmana gagasan  terkait  penguatan  sentra  Gakkumdu  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya juga menjadi bagian terpenting yang akan diuraikan dalam penulisan ini.

## C. Metode Penelitian
Kajian  ini  tentunya  menarik  jika  ditelaah  dalam  perspektif  normatif.  Hal tersebut berangkat karena judicial independenceis a subject of great interest today,
and much of that interesr concern its connectionwith juduicial elections 6 (independensi peradilan adalah subjek yang sangat diminati saat ini, dan sebagian  besar  dari  minat  itu  berkaitan  dengan  hubungannya  dengan  pemilihan yudisial). Metode pendekatan demikian lebih banyak menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tertier. Pengumpulan data dilakukan melalui teknis penggalian  data kepustakaan. Metode  pengumpulan  data  demikian  akan  lebih  memahamkan  kita  pada  taraf penemuan  data  lapangan  yang  telah  ditemukan  dan  terjadi  sebelumnya  dalam pelaksanaan  baik  pemilu  maupun  pilkada  yang  telah  berlangsung.  Sedangkan berkaitan  dengan  analisis  dilakukan  dengan  analisis  secara  kualitatif.  Dalam analisis  secara kualitatif ,  peneliti  diharapkan  menganalisisnya  dengan mengkombinasikan  setiap  permasalahan  yang  ada  dalam  masalah  pokok  sentra gakumdu  yang  kemudian  dapat  menemukan  solusi  atas  permasalahan  tersebut dengan  mengaitkan  tuntutan  nilai  keadilan  yang  diharapkan  ada  dalam lembaga- lembaga  tersebut 7 .  Analisis  data  kualitatif  prosesnya  berjalan  dengan  proses mencatat  yang  menghasilkan  catatan  lapangan,  dengan  hal  itu  diberi  kode  agar sumber datanya tetap ditelusuri, mengumpulkan, memilah-milah,
6 Baum, L. (2003). Judicial Elections And Judicial Independence: The Voter's Perspective. Ohio St. LJ , 64 , 13
7 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm 23
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mengklasifikasikan,  mensintesiskan,  membuat  ikhtisar  dan  membuat  indeksnya dan kemudian yang terakhir adalah berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data  itu  mempunyai  makna,  mencari  dan  menemukan  pola  dan  hubungan- hubungan, dan temuan-temuan umum.

## II. PEMBAHASAN

## Evaluasi Sentra Gakkumdu
Ketidakpahaman  dan  ketidakmampuan  kita  dalam  menghadopsi  kondisi tersebut salah satunya berimplikasi pada kondisi dimana  pemilihan kepala daerah atau  yang  sering  kali  disebu  dengan  pilkada  sebagai  wujud  institusionalisasi kedaulatan rakyat menjdi masalah dan atau perkara besar kaena tidak lagi memiliki pemahaman  sifat  demokratis.  Hal  tersebut  diperparah  sistem  penangananya pelanggaran  pilkada    juga  tidak  maksimal  yang  salah  satunya  ditangani  oleh Gakkumdu.
Beberapa  tindak  pidana  pilkada  maupun  pemilu  yang  dimaksud  menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  yang  secara garis  besar  dikelompokan  dalam  beberapa  kualifikasi  perbuatan,  diantaranya Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  setiap  orang,  Perbuatan  pidana  yang  dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN dan Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye.
Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, jika dipahami dalam aspek formal selama  ini  dalam  menjalankan  kewenangan,  beberapa  hal  yang  dapat  dirasakan terkait  kelemahan  Gakkumdu  diantaranya  ; pertama, problem  regulasi  yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu haruslah bulat diantara lembaga yang tergabung  dalam  sentra  Gakkumdu. Kedua, perbedaan  pendapat  antar lembaga( dissenting opinion ) hanya menjadi catatan dalam keputusan. Ketiga, Jaksa dan  penyidik  termasuk  penyidik  kepolisian  yang  tergabung  dalam  Gakkumdu masih  dibebankan  tanggung  jawab  kerja  instansi  masing-masing  sehingga menjadikan  tidak  berjalan  maksimal,  dan keempat, Kewenangan  Bawaslu  yang harusnya punya posisi sentral akan menjadi sejajar dengan lembaga lain (kejaksaan dan  kepolisian)  yang  nyata-nyata  independensi  secara  kelembagaan  merupakan
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bagian  dari  kekuasaan  eksekutif  yang  acapkali  pihak-pihak  eksekutif  sendiri merupakan bagaian kontestan dalam pelaksanaan pilkada dari sumber partai politik. Kelemahan tesebut tentunya menjadi masalah pokok Gakkumdu dalam penangan tindak  pidana  pilkada 8 .  Hal  ini  juga  menjadi  masalah  dalam  praktik  integritas pelaksanaan  pemilu  dan  pilkada  secara  demokratis  yang  akan  dilaksanakan  pada masa  selanjutnya.  Idealnya  memang  sentra  gakkumdu  mampu  menyelesaikan mengingat  peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  sebagai  sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pilkada, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 9 .
Disinilah perlu disadari jika kita melakukan perbandingan di berbagai Negara terkait  penanganan  pelanggaran  pemilu  dalam  bentuk  tindak  pidana  pemilihan umum dan pilkada. Di negara berkembang bahkan pidana pemilu sangat spesifik. Hal  ini  berdasarkan  hasil  penelitian  dalm  sebuah  jurnal  dimana Robustness specifications, nonlinear models, and falsification exercises allow us to distinguish among explanations for increased sentencing severity at the end of judges' political cycles.  Our  findings  inform  debates  over  judicial  elections,  and  highlight  the interaction  between  judicial  discretion  and  the  influence  of  judicial  elections 10 . Namuan  hal  ini  tidak  terjadi  di  indonesia  dimana  kurang  kesepahaman  antar perangkat  Sentra  Gakkumdu  pada  saat  pembahasan  perkara  semisal  pembahasan sebuah  perkara  sangat  sering  terjadi  perdebatan  yang  panjang  terkait  penerapan unsur-unsur  tindak  pidana  tindak  pidana  pemilu,  apakah  perkara  tersebut  sudah
8 Handitya,  B.  (2018).  Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  dalam Penegakkan  Tindak  Pidana  Pemilu.  In Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri Semarang (Vol. 4, No. 02, pp. 348-365).
9 Safitri, E. F. (2019). Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung).
10 Berdejó, C., & Yuchtman, N. (2013). Crime, Punishment, And Politics: An Analysis Of Political Cycles In Criminal Sentencing. Review of Economics and Statistics , 95 (3), 741-756.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
memenuhi unsur tindak pidana dan apakah sudah layak di tindak lanjut ketingkat penyidikan oleh Kepolisian 11 .

## Penguatan Sentra Gakkumdu
Upaya penguatan Gakkumdu tentunya tidak dapat dielakkan. Evaluasi Sentra Gakkumdu  saat  ini  tentunya  harus  dilihat  secara  objektif  dalam  kerangka menerapkan  sistem  penyelengaraan  pilkada  yang  bermartabat.  Aspek  yang terpenting  yang  harus  diperbaiki  adalah  sistem  penegakan  hukum  yang  jelas  dan memiliki filosofi bukan sebagai penegakan tindak pidana umum, akan tetapi sistem penegakan hukum terkait pidana pilkada yang sifatnya harus khusus sebagaimana kekhususan peraturan perundang-undangannya. Hal ini menjadi tantang tersendiri yang perlu dijawab dalam kajian lain tentunya dengan melihat terdapat tantangan dalam tindak pidana pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU  Pemilihan (Les  Specialist )  dengan  aturan  limitasi  waktu  dan  KUHP  ( Lex Generalis ) yang dibatasi KUHAP 12 .
Jika  kita  berangkat  dari  pemikiran  Mahfud  yang  menyatakan,  sejak perubahan  tahap  ketiga  UUD  1945,  konstitusi  kita  sudah  mengarahkan  agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik  dan  konsepsi rechtsstaat dan the  rule  of  law sekaligus  yakni  menjamin kepastian  hukum  dan  menegakkan  keadilan  substansial 13 .  Ketentuan  dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor    9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum tentunya sangat perlu untuk diselaraskan terlebih pola koordinasi jika kita melakukan evaluasi pada Pelaksanaan Pemilihan Umum  tahun  2019.  Hal  ini  menjadi  bagian  utama  dalam  menjamin  kepastian regulasi.  Dalam  menjamin  kualitas  pilkada  saat  ini  Sentra  Gakkumdu  harus
11 Yeni,  Y.  (2020).  Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  Dalam Penindakan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Pemilihan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University , 11 (1). 12 Ersan,  P.,  &  Erliyana,  A.  (2018).  Kualifikasi  Hukum  Pidana  Khusus  Terhadap  Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). Jurnal Pakuan Law Review, 4(1). https://doi.org/10.33751/palar.v4i1
13 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 206-207
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
diarahkan  mewujudkan  filosofis  kewenangan  Bawaslu  secara  sentral,  maka lembaga lain tentunya dan perlu mengarah pada koordinasi utama yang dilakukan kepada    Bawaslu,  bukan  setiap  lembaga  punya  kewenangan  sendiri-sendiri. Termasuk  kewenangan  dalam  menyelesaiakan  sengketa  melalui  peradilan  yang proses  penyelesaian  perkara  pemilukada  salah  staunya  memang  hingga  saat  ini masih diselesaiakan di Mahkamah Konstitusi 14 .
Posisi  Bawaslu  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang terkesan  sebagai  lembaga  Pendukung  karena  dibatasi  wewenang  lembaga  lain menjadi cara berfikir yang harus ditinggalkan dalam menangani sengketa  pemilu dan  pilkada.  Oleh  Sani  T.  P 15 dikatakan dalam  pelaksanaan  Sentra  Gakkumdu diperlukan  sebuah  kesepakatan  dan  kerjasama  yang  baik  untuk  mencapai  tujuan penindakan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu diperlukannya kolaborasi antara ketiga  lembaga  anggota  Sentra  Gakkumdu  untuk  mewujudkan  kerjasama  yang baik. Namuan tetap dalam hal ini terdapat titik koordinat keputusan tentunya yaitu pada Bawaslu.
Gagasan demikian menjadi bentuk alternatif yang sangat tepat sesuai dengan ruh  dibentuknya  Sentra  Gakkumdu  yang  independent  dan  tidak  terkooptasi  oleh lembaga  asal  yaitu  kepolisian  dan  kejaksaan  yang  bersangkutan  yang  bersifat hierarkis, yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu. Disini perlu upaya menempatkan Bawaslu  sebagai  kelembagaan  yang  final  melakukan  penentuan  keputusan  atas proses  penyidikan  dan  penyelidikan  sampai  kepada  proses  penuntutan  di pengadilan. Oleh Angelo Emanuel (2017) dengan istilah penguatan Bawaslu dalam hal  penyederhanaan  sistem  penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  pemilu yaitu  Bawaslu  berwenang  menegakkan  pelanggaran  administrasi  pemilu,  dan menjadi  penyidik  dan  penuntut  atas  dugaan  pelanggaran  pidana  pemilu  yang berdampak langsung terhadap hasil pemilu.
14 Saragih, A. D. A. (2017).  Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan  Khusus dalam  PEMILU  Serentak  Menurut  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah. Jurnal  Lex  et Societatis, 5(3).
15 Sani,  T.  P.  (2019).  Peran  Kejaksaan  dalam  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 (Studi Lapangan: Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Upaya untuk mempertimbangkan posisi Bawaslu secara sentral adalah agar lembaga  Bawaslu  ditempatkan  sebagai  penentu  pada  proses  penanganan  awal (penyelidikan)  mulai  dari  laporan  atau  temuan,  klarifikasi,  mengumpulkan  alat bukti,  dan  lain-lain.  Kemudian  sifat  rekomendasi  yang  wajib  ditindaklanjuti  dari Bawaslu kepada    penyidik kepolilisian dan penuntut kejaksaan yang hal tersebut semata-mata bertujuan agar equal sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing  lembaga  kepada  Bawaslu  dengan  mempertimbangkan  Bawaslu sebagai  lembaga  yang  lebih  memiliki  kepasitas  independensi  dibandingkan lembaga lainnya.
Model  penanganan  yang  demikian  tentunya  bertujuan  untuk menghadirkan sistem  penyelenggaran  pilkada  yang  bermartabat  dengan  mengedepankan  aspek kepastian  hukum  atas  pelanggaran  pilkada    yang  terjadi.  Sinergi  kelembagaan menjadi  salah  satu  instrument  penting  dalam  mengatasi  masalah  itu  semua. Terlepas dari gagasan bawaslu sebagai pusat koordinasi dan keputusan pelanggaran pilkada  melalui  sentra  gakkumdu,  gagasan  demikian  dalam  penyelesaian  tindak pidana “money politics” diantaraya  maka  Sentra  Gakkumduharus  menjadi  unsur kelembagaan yang bersifat koordinatif dalam melakukan penelitian dan pengkajian melalui  mekanisme  gelar  perkara  setiap  laporan  pelanggaran  yang  diterima  dari bawaslu maupuan lembaga lain yang tergabung dalam sentra Gakkumdu. Sehingga dalam  pelaksanaan  tugas  di  Sentra  Gakkumdutersebut  wajib  menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan asas Integrated Criminal Justice System 16 . Memposisikan  kembali  Bawaslu  tentunya  menjadi  penting  dalam membangun  ketidak  percayaan  publik  dari  pemilu  ke  pemilu  dikarenakan  tidak konsistennya kontestan yang telah terpilih sebagai pemimpin untuk merealisasikan visi  misinya  di  pemilukada  lalu,  sehingga  membawa  dampak  timbulnya  ketidak percayaan  publik  terhadap  momen  pemilukada.  Sikap  apatis  warga  kemudian
16 Mully,  E.,  Dewi,  E.,  &  Husin,  B.  R.  (2018).  Peran  Penegak  Hukum  Terpadu  Dalam Menanggulangi Tindak Pidana “Money Politics” Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah. Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana , 6 (1).
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
“dibeli” melalui pendekatan transaksional sehingga membengkakan keuangan para kontestan  di  pemilukada  disamping  juga  besarnya  keuangan  yang  dialokasikan pada pengadaan iklan politik atau alat peraga 17 . Dengan penguatan pidana pemilu melalui peran bawaslu secara sentral tentunya akan lebih efektif dalam penegakan pidana pemilu dan pilkada nantinya.
Ide  tersebut  tentunya  perlu  didukung  secara  yuridis,  melalui  remodifikasi beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Di  sini  peran  partai  politik  sangatlah penting  untuk  mendukung.  Maka  partai  politik  perlu  mempertimbangkan  untuk melakukan  dukungan  atas  kebijakan  Sentra  Gakkumdu  demikian.  Peran  partai politik  yang  demikian  sangatlah  penting  ikut  serta  menjaga  kualitas  pelaksaan pemilu  dan  pilkada  dapat  sesuai  yang  diharapkan.  Hal  ini  pada  sisi  lain menjadi penting  bagi  partai  politik  mengingat  bagaimana  partai  politik  mempertahankan citra mereka di depan publik dan pada saat yang sama membentuk pola interaksi mereka dii pemerintahan dan parlemen 18 .
Hal ini sebagaimana pandangan Mukthie Fadjar 19 menegaskan fungsi partai politik secara umum adalah : Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan  kepentingan (interest  articulation) dan  menggabungkan  atau menyalurkan  kepentingan (interest  aggregation) masyarakat  untuk  disampaikan dan  diperjuangkan  kepada  pemerintah,  sedangkan  di  pihak  lain  juga  berfungsi menjelaskan  dan  menyebarluaskan  kebijaksanaan  pemerintah  kepada masyarakat (khususnya  anggota  partai  politik  yang  bersangkutan.  Sudah  saatnya  memang pandangan kajian oleh Umanailo, M. C. B 20 . dihilangkan, yang menyatakan bahwa partai politik bukan lagi menjadi sandaran ideologi konstituennya, yang selalu dekat dan merasa terdidik untuk terus mendapatkan pemahaman politiknya, namun  saat
17 Sinaga, R. S. (2013). Implikasi Distorsi Demokrasi Pada Pemilukada terhadap Penguatan Demokrasi Lokal. Jurna l PERSPEKTIF , 2 (1). http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v2i1.107
18 Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All party: Pragmatisme Politik Dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik Di  Indonesia Pasca Pemilu 2009. Jurnal Politik , 1 (1), 39-74. https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9
19 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Opcit , hlm 282-283
20 Umanailo,  M.  C.  B.  (2017).  Mereduksi  Multi  Partai  Untuk  Kestabilan  Pembangunan Nasional. DOI: 10.31219/osf.io/e37fp
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
ini,  partai  politik  telah  berubah  menjadi  gerombolan  orang  berpolitik  untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.
Fungsi partai politik yang demikian sangatlah satrategis dalam mewujudkan sistem penyelenggaran pemilu dan  pilkada yang berkualitas pada masayang akan datang  dengan  melakukan  reposisi  kedudukan  Sentra  Gakkumdu  dalam penyelesaikan tindak pidana pemilu dan pilkada. Peranan partai politik dilakukan baik  dalam  merubah  undang-undang  pilkada  yang  menekankan  kewenangan Bawaslu  dalam  pelaksanaan  pengawasan  pilkada  melalui  Sentra  Gakkumdu maupun peran partai politik dilakukan dengan menjalankan sikap dalam kontestasi pilkada maupun pemilu secara berintegritas di Negara Republik Indonesia.

## III. PENUTUP
Tindak  pidana  pilkada  yang  selama  ini  terjadi  secara  terus  menerus  dan berkelanjutan  dalam  pelaksanaan  pemilu  mapun  pilkada  menjadi  salah  satu akumulasi  dari  model  penanganan  yang  dilakukan  oleh  Sentra  Gakkumdu  tidak berjalan maksimal secara faktual. Beberapa upaya startegis  yang perlu dilakukan dalam mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang bermartabat diantaranya adalah dengan  menempatkan  sistem  koordinasi  dalam  menjalankan  kewenangan  oleh elemen-element  yang  ada  baik  kepolisian,  kejaksaan,  dan  bawaslu,  akan  tetapi bersifat  tidak  sejajar  antara  lembaga  tersebut.  Kedudukan  dalam  memutus  akhir tetap harus ada di lembaga Bawaslu, hal tersebut mengingat Bawaslu dapat dinilai lebih  independen  dari  pada  penegak  hukum  yang  lain  dalam  penanganan  pidana pemilu.  Pada  sisi  lain  melalui  upaya  tersebut  diharapkan  agar  menjaga  kualitas pilkada  dilaksanakan  secara  bermartabat  dan  konstitusional.  Namun  tentunya, konsep demikian dapat memiliki legalitas apabila ditetapkan melalui subtansi nyata yang  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  selama  ini  mengatur  perihal posisi  Sentra  Gakkumdu  sebagai  norma  teknis  dalam  pelaksaaan  pemilu  dan pilkada  melalui  dukungan  dan  sikap  partai  politik  yang  memiliki  kelembagan  di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Baum,  L.  (2003).  Judicial  Elections  And  Judicial  Independence:  The  Voter's Perspective. Ohio St. LJ .
Berdejó,  C.,  &  Yuchtman,  N.  (2013).  Crime,  Punishment,  And  Politics:  An Analysis Of Political Cycles In Criminal Sentencing. Review Of Economics And Statistics .
Lexi  J.  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya, 2018.
Ni’matul  Huda,  2015,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Sirajuddin  dan  Winardi,  2015,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang.
Zainal  Asikin,  2013,  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.

## Jurnal
Aminuddin, M.  F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All Party: Pragmatisme Politik Dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik Di Indonesia Pasca Pemilu 2009. Jurnal Politik , 1 (1). https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9
Ersan,  P.,  &  Erliyana,  A.  (2018).  Kualifikasi  Hukum  Pidana  Khusus  Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). Pakuan Law Review , 4 (1). https://doi.org/10.33751/palar.v4i1
Fahmi,  Khairul.  (2015 ).  Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu , Jurnal Konstitusi, 12(2). http://dx.doi.org/10.31078/jk1224
Handitya, B. (2018). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 02).
Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R. (2018). Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  “Money  Politics”  Terhadap  Sistem  Pemilu Kepala Daerah. Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana , 6 (1). Perbawa,  S.  L.  P.  (2019).  Penegakan  Hukum  Dalam  Pemilihan  Umum. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 80-102. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765
Safitri,  E.  F.  (2019).  Analisis  Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Gakkumdu)  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pemilihan  Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung).
Sani,  T.  P.  (2019).  Peran  Kejaksaan  dalam  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 (Studi Lapangan: Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).
Saragih,  A.  D.  A.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Pentingnya  Pembentukan  Peradilan Khusus  dalam  PEMILU  Serentak  Menurut  Undang-Undang  Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Lex et Societatis , 5 (3).
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Sinaga,  R.  S.  (2013).  Implikasi  Distorsi  Demokrasi  Pada  Pemilukada  terhadap Penguatan Demokrasi Lokal. Jurnal PERSPEKTIF , 2 (1). http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v2i1.107
Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi‖. Jurnal Bawaslu , 3 (1). Umanailo,  M.  C.  B.  (2017).  Mereduksi  Multi  Partai  Untuk  Kestabilan Pembangunan Nasional. DOI: 10.31219/osf.io/e37fp
Yeni,  Y.  (2020).  Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  Dalam Penindakan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Pemilihan  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Solok  Tahun  2019. Abstract  of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University , 11 (1).