## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh: Sunarto
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Sistem  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  KUHP  Indonesia  adalah  sistem  hukum  Eropa Kontinental,  yang  tidak  mengenal  korporasi  sebagai  subjek  hukum.  Namun  dalam perkembangan  ternyata  bahwa  hukum  pidana  yang  tersebar  di  luar  KUHP  sudah  menerima korporasi  sebagai  subjek  hukum.  Di  Indonesia  hal  ini  diawali  dengan  lahirnya  UU  No 7/Drt/1955  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi  yang  kemudian  disusul  oleh  peraturan  pidana khusus  lainnya  seperti  Undang-Undang  Pemberatasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  No.  31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).
Dalam  formulasi  aturan  pemidanaan  (pertanggungjawaban  pidana)  korporasi  dalam  tindak pidana  korupsi  terdapat  kelemahan-kelemahan  sebagai  berikut  “dalam  merumuskan  kapan korporasi  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tidak  dijelaskan  pengertian  “hubungan  kerja”  dan “hubungan lain”; tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2);  tidak  diatur  pidana  pengganti  denda  yang  tidak dibayar  oleh  korporasi.  Selain  itu  juga  terdapat  kelemahan  umum  dari  UUPTPK  yang berpengaruh  terhadap  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yaitu :  tidak  diaturnya  pengertian permufakatan  jahat  menurut  UUPTPK,  dan  syarat-syarat  pengulangan  tindak  pidana  korupsi (residive) menurut UUPTPK. Melihat kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka saran yang diberikan adalah UUPTPK perlu diamandemen.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korupsi.

## ABSTRACT
The  criminal  law  system  adopted  by  the  Indonesian  Criminal  Code  is  a Continental  European  legal  system,  which  does  not  recognize  corporations  as  legal subjects. But in the development it turns out that the criminal law scattered outside the Criminal  Code  has  received  the  corporation  as  a  legal  subject.  In  Indonesia  this  was preceded by the establishment of Law No. 7/Drt/1955 on Economic Crimes which was followed  by  other  special  criminal  regulations  such  as  the  Corruption  Criminal  Act (Law No. 31 of 1999 J.o. Law No. 20 of 2001).
in the formulation of corporations punishment rules (criminal liability) of corporations in corruption crimes there are weaknesses as follows "in formulating when corporations commit  corruption  is  not  explained  the  meaning  of"  working  relationship  "and"  other relationship  ";  unregulated  criminal  penalties  for  corporations  committing  criminal offenses as regulated in Article 2 paragraph (2); not subject to penalties that are not paid by  the  corporation.  There  is  also  a  general  weakness  of  UUPTPK  which  affects corporate criminal liability that is: not regulated understanding of misconduct according to  UUPTPK,  and  conditions  of  repetition  of  corruption  (residive)  crime  according  to
UUPTPK. Seeing the weaknesses mentioned above, then the advice given is UUPTPK need to be amended.
Keyword s: corporate criminal liability, criminal acts of corruption.

## A. Pendahuluan
Dengan  bergulirnya  reformasi, semangat  untuk  memberantas  tindak pidana  korupsi  yang  sudah  sejak  lama ada,  semakin  berkobar-kobar  lagi  oleh karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana
korupsiyang  telah  dilakukan  ternyata tidak  mampu  untuk  mengikis  habis penyakit tersebut. Hal ini dapat
dipahami sebab dalam upaya penanggulangan tindak
pidana (kebijakan  kriminal)  pada  umumnya, khususnya  tindak  pidana  korupsi,  dapat ditempuh  dengan  menggunakan  sarana penal dan non penal secara terpadu oleh karena  sarana  penal  saja  mempunyai keterbatasan  kemampuan  menggulangi kejahatan  karena  sebab-sebab  tertentu, yang  diidentifikasikan  oleh  Barda Nawawi Arief, sebagai berikut: 1
1. sebab-sebab kejahatan yang demikian  kompleks  berada  di  luar
jangkauan hukum pidana;
2. hukum  pidana  hanya  merupakan
1 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Penegakan  Dan  Pengembangan  Hukum Pidana ,  Bandung,  PT  Citra  Aditya  Bakti, 1988, halaman 46-47.
bagian  kecil  (sub-sistem)  dari sarana  kontrol  sosial  yang  tidak mungkin mengatasi masalah
kejahatan sebagai masalah kemanusiaan  dan  kemasyarakatan yang  sangat  kompleks  (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio politik, sosio-ekonomi, sosio- kultural dan sebagainya);
3. penggunaan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  kejahatan  hanya merupakan “kurieren an symptom”‟ oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
4. sanksi  hukum  pidana  merupakan “remedium”,  yang  mengandung
sifat  kontradiktif/paradoksal  dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual /personal, tidak bersifat
struktural/fungsional;
6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem  perumusan  sanksi  pidana yang bersifat kaku imperatif;
7. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung  yang  lebih  bervariasi
dan lebih menuntut “biaya tinggi”.
Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu  dengan  keluarnya
berbagai  produk  perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi, sedangkan upaya non penal  yang sudah dilakukan  adalah  penayangan  koruptor di media televisi. Semangat pemberantasan  tindak  pidana  korupsi setelah  reformasi  digulirkan  ditandai dengan  dibuatnya  berbagai  produk perundang-undangan sebagai berikut: 2
1. TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998 tentang  “Penyelenggaraan  Negara
Yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,
2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana ,  Bandung,  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2003, halaman 65-66.
Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”;
2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  “Penyelenggaraan
Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” yang di dalamnya memuat ketentuan
kriminalistik  delik  “kolusi”  (pasal 21)dan  delik  “nepotisme”  (pasal
22); dan
3. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang “Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi”,  yang mengubah dan menggantikan undang-undang  lama  (UU  No.  3 Tahun 1971).
Kebijakan  legislatif  itu  masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa  Peraturan  Pemerintah  dan Keputusan  Presiden  yang  berhubungan dengan“Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksaan Kekayaan
Penyelenggara  Negara”,  dan  “Komisi Ombudsman  Nasional  ”,  Juga  UU Nomor  15  tahun  2002  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari  beberapa  produk  perundang-
undangan  tersebut  di  atas,  khususnya
dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan  akhir-akhir  ini,  dimana kejahatan  korporasi  merupakan  suatu gejala baru abad ke 20.
Korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan  dari  pemerintahan  kolonial Belanda  yang  menganut  sistem  Eropa Kontinental  ( civil  law ).  Negara-negara Eropa  Kontinental  agak  tertinggal dalam  hal  mengatur  korporasi  sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan  dengan  negara-negara Common  law, dimana  di  negara-negara Common  Law seperti  Inggris,  Amerika Serikat  dan  Canada  perkembangan pertanggungjawaban  korporasi  sudah dimulai sejak revolusi industri.
Pengadilan  di  Inggris  mengawalinya pada  tahun  1842  di  mana  sebuah korporasi  telah  dijatuhi  pidana  denda karena  kegagalannya  untuk  memenuhi suatu kewajiban hukum. 3
Di  negeri  Belanda  pada  saat dirumuskan,  para  penyusun  KUHP
3 Muladi, Penerapan  Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, halaman 2.
(1886) 4 , menerima asas “ Societas/universitas  delinquere  non potest” yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat
melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini sebagai  reaksi  terhadap  praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum
Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan  terjadinya  “ collective responsibility” terhadap kesalahan seseorang.  Dengan  demikian  menurut konsep  dasar  KUHP,  bahwa  suatu tindak  pidana  hanya  dapat  dilakukan oleh  manusia  alamiah  ( natuurlijke persoon). Dalam perkembangan kemudian    timbul  kesulitan  dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana  khusus  timbul  perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi,  mengingat  kualitas  keadaan yang  hanya  dimiliki  oleh  badan  hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan  Pasal  91  KUHP  Belanda, atau  Pasal  103  KUHP  Indonesia, diperbolehkan  peraturan  di  luar  KUHP untuk  menyimpang  dari  Ketentuan Umum Buku I KUHP.
Berdasarkan ketentuan tersebut  di atas  maka  lahirlah  berbagai  peraturan
4 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , Jakarta, The Habibie Center, 2002, halaman 157.
perundang-undangan  di  luar  KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum  pidana  yang  dapat  melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.  Fenomena  ini ditandai dengan lahirnya
Wet Economische  Delichten(WED), tahun 1950  di  Belanda,  yang  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  mengatur  bahwa  dalam  tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan  tindak  pidana  dan  dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh  Indonesia  melalui  UU  No.  7  Drt Tahun 1955.
Perkembangan  selanjutnya    di Indonesia  dalam  beberapa  peraturan hukum  pidana  yang  tersebar  di  luar KUHP  mengatur  korporasi  sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana,  misalnya  UU  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  dibahas  dalam penelitian  ini.  Dengan  diterimanya korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana dan  dapat  dipidana,  maka  hal  yang menarik  untuk  dikaji  adalah  masalah pertanggungjawaban  pidana  korporasi dan  pidana  yang  dijatuhkan  pada korporasi. Asas utama dalam
pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan ( schuld ) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung
pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan yang  muncul  adalah  apakah  korporasi dipertanggungjawabkan  sama  dengan manusia  alamiah  yaitu  harus  ada  unsur kesalahan?,  dan  bagaimana  dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi ?.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas dihubungkan dengan latar belakang masalah,  maka  masalah  yang  diangkat dalam penulisan ini adalah “bagaimanakah formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban
pidana)  korporasi  dalam  tindak  pidana korupsi saat ini?
C. Pembahasan
1. Kerangka Teori
KUHP  yang  berlaku  sekarang  di Indonesia adalah KUHP warisan pemerintahan  kolonial  Belanda  yang berasal dari W.v.Sr (1886), dimana pada saat  dibentuk, para penyusun menerima asas  “ societas/universitas  delinquere non  potest” yang  artinya  bahwa  badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan  tindak  pidana.  Prinsip  di atas  dapat  dilihat  pada  Pasal  59  KUHP (Pasal  51 W.v.Sr )yang bunyinya :  “Jika ditentukan  pidana  karena  pelanggaran bagi  pengurus  atau  komisaris,  maka pidana itu tidak dijatuhkan atas anggota
pengurus  atau  komisaris,  jika  terang bahwa  pelanggaran  itu  terjadi  bukan karena salahnya”. Perkembangan selanjutnya  timbul  kesulitan  dalam praktek,  sebab  di  dalam  tindak  pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya  menganggap  bahwa  tindak pidana  juga  dapat  dilakukan  oleh korporasi,  mengingat  kualitas  keadaan yang  hanya  dimiliki  oleh  badan  hukum atau korporasi tersebut. 5
Berdasarkan  pasal  103  KUHP, hukum  pidana  yang  tersebar  di  luar KUHP  pada  awalnya  mulai  mengatur korporasi  dapat  melakukan  tindak pidana tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya. Perkembangan
selanjutnya adalah dalam hukum pidana yang  tersebar  di  luar  KUHP  diatur bahwa  korporasi  dapat  melakukan tindak pidana dan dapat pula dipertanggungjawabkan  serta  dipidana. Jadi perkembangan hal dapat dipidananya  perbuatan  korporasi  dan hal  dapat  dipertanggungjawabkannya korporasi  dalam  hukum  positif  di Indonesia  telah  melalui  3  (tiga)  tahap perkembangan yaitu tahap I
menunjukkan  bahwa  keduanya  hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah ,
5 Ibid ., halaman 159.
perkembangan  tahap  II  korporasi  dapat melakukan  tindak  pidana  tetapi  yang dapat  dipertanggungjawabkan  hanya manusia  alamiah  dan  tahap  III  baik manusia  alamiah  maupun  korporasi dapat  melakukan  tindak  pidana  dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana.
Di  Belanda  menurut  Muladi 6 , perkembangan  ini  sudah  memasuki tahap  IV  yaitu  dengan  melembagakan perkembangan  yang ada di  luar KUHP, dengan  mengatur  pertanggungjawaban korporasi  secara  umum  dalam  Buku  I KUHP,  sehingga  berlaku  untuk  semua tindak  pidana.  Selanjutnya    dijelaskan bahwa  di  Belanda    pembicaraan korporasi sebagai subjek hukum ( Normadresat ) akan menyentuh persoalan  utama  yaitu  kapan  dan  apa ukurannya untuk
dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam  hukum  pidana.  Sekalipun  ada pendapat bahwa hal ini harus diterapkan kasus  per  kasus  (kasuistis)  sesuai dengan  sifat  kekhasan  delik  tertentu namun  sebagai  pedoman  dikemukakan pelbagai pemikiran sebagai berikut: 7
1. Perbuatan  dari  perorangan  dapat
6 Muladi, Penerapan  Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, halaman 17.
7 Ibid , halaman 18-19.
dibebankan  pada  badan  hukum,
apabila perbuatan-perbuatan
tersebut  tercermin  dalam  lalu  lintas sosial  sebagai  perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. Apabila  sifat  dan  tujuan  dari pengaturan telah menunjukkan indikasi  untuk  pembuat  pidana, untuk  pembuktian  akhir  pembuat pidana, di samping apakah perbuatan  tersebut  sesuai  dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau  sesuai  dengan  kebijaksanaan perusahan  ( bedrijfpolitiek ),  maka yang  terpenting  adalah  apabila tindakan  tersebut  sesuai  dengan ruang lingkup pekerjaan ( feitelijkewerkzaamheden ) dari badan hukum;
3. Badan  hukum  dapat  diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana
bilamana  perbuatan  yang  terlarang yang untuk pertanggung- jawabannnya dibebankan atas badan  hukum  dilakukan  dalam rangka  pelaksanaan  tugas  dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan  sebagai  pelaku  tindak pidana  apabila  badan  tersebut “berwenang  untuk  melakukannya,
terlepas  dari  terjadi  atau  tidak terjadinya  tindakan,  dan  di  mana tindakan  dilakukan  atau  terjadi dalam operasi usaha pada umumnya”  dan  “diterima  atau biasanya diterima secara demikian” oleh  badan  hukum  ( Ijzerdraad- Arrest  HR 1954),  syarat  kekuasaan (m achtsvereiste ) mencakup: wewenang  mengatur/  menguasai dan/atau  memerintah  pihak  yang dalam kenyataan melakukan tindakan  terlarang  tersebut;  mampu melaksanakan  wewenangnya  dan pada  dasarnya  mampu  mengambil keputusan-keputusan  tentang  hal yang  bersangkutan;  dan  mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah  dilakukannya  tindakan terlarang; selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) ( aanvaardingsvereiste ), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan  keputusan  di  dalam badan  hukum  dengan  tindakan terlarang  tersebut.  Juga  apabila  ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup . Hal ini menggambarkan bahwa hukum
Belanda telah bergerak cepat
meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “ vicarious liability ” dan “ identification theory” .  Kasus-kasus  yang  actual mendasarkan  pertanggung-jawaban korporasi  pada  prinsipnya  pada  2 (dua) faktor yaitu : (a) power of the corporation  to  determine  which  act can be performed by its employees; dan (b) the acceptance of these acts in  the  normal  course  of  business;
Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa perbuatan karyawan hanya akan dipertimbangkan  sebagai  perbuatan pimpinan  korporasi  apabila  (a)
perbuatannya dalam kerangka kewenangannya  untuk  menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b)  perbuatan  karyawan  masuk dalam  kategori  perbuatan  yang „ accepted’ oleh  perusahan  dalam kerangka  operasionalisasi  bisnis yang normal;
5. Kesengajaan  badan  hukum  terjadi apabila kesengajaan itu pada
kenyataannya tercakup dalam politik  perusahan,  atau  berada dalam  kegiatan  yang  nyata  dari perusahan tertentu. Dalam kejadian- kejadian  lain  penyelesaian  harus
dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban
( toerekeningsconstructie );
kesengajaan dari perorangan
( natuurlijke  persoon )  yang  berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap  juga  dapat  menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.  Dalam  hal-hal  tertentu, kesengajaan  dari  seorang  bawahan, bahkan  dari  orang  ketiga,  dapat mengakibatkan  kesengajaan  badan hukum ;
7. Pertanggungjawaban
juga bergantung  dari  organisasi  internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi;demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
8. Pengetahuan  bersama  dari  sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan  hukum;  bahkan  sampai  pada kesengajaan kemungkinan;
Menurut Loebby Loqman 8
masalah  pertama  dalam  pembahasan pertanggungjawaban  pidana  terhadap
8 Loebby  Loqman, Kapita  Selekta  Tindak Pidana  di  Bidang  Perekonomian ,  Jakarta, Datacom, 2002, halaman 32.
korporasi  adalah  apa  yang  dimaksud dengan  korporasi  itu?.  Dalam  diskusi yang  dilakukan  oleh  para  sarjana berkembang 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud  dengan  korporasi  adalah suatu  kumpulan  dagang  yang  berbadan hukum.  Jadi  dibatasi  bahwa  korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara  pidana  adalah  korporasi  yang sudah  berbadan  hukum.  Alasannya adalah  bahwa  dengan  sudah  berbadan hukum,  telah  jelas  susunan  pengurus serta  sejauhmana  hak  dan  kewajiban dalam korporasi tersebut.
Pendapat lain adalah yang bersifat luas; di mana dikatakan bahwa korporasi  tidak  perlu  harus  berbadan hukum.  Setiap  kumpulan  manusia,  baik dalam  hubungan  suatu  dagang  ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabakan  secara  pidana. Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini lanjutnya  bahwa  ternyata  terdapat kelemahan  dalam  bidang  perundang- undangan di Indonesia, yakni sejauh ini Indonesia  belum  mempunyai  Undang- Undang korporasi, seperti halnya „ corporate law’ di Amerika Serikat atau undang-undang  tentang  perseroan    di Belanda.  Meskipun  sudah  ada  undang- undang  tentang  perseroan  di  Indonesia
ternyata masih harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan sistem  perekonomian  dunia.  Dengan adanya  ketentuan  tentang  korporasi dalam  suatu  perundang-undangan  akan lebih mudah untuk menunjukkan sejauhmana  pertanggungjawaban  dalam korporasi tersebut.
Melihat  kenyataan  dewasa  ini  di mana  korporasi  semakin  memegang peranan  penting  dalam kehidupan masyarakat  khususnya  dalam  bidang ekonomi,  sehingga  doktrin universitas delinquere  non  potest (badan  hukum tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana) sudah  mengalami  perubahan  dengan diterimanya  konsep  pelaku  fungsional menurut Rolling 9 pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam “ functioneel  daderschap ”  oleh  karena korporasi dalam dunia modern mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  ekonomi  yang  mempunyai banyak  fungsi  yaitu  pemberi  kerja, produsen  ,  penentu  harga,  pemakai devisa dan lain-lain.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas yaitu  bahwa  korporasi  sebagai  subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang
menyangkut pertanggungjawabannya
9 Rolling  dalam  Muladi,  Dwidja  Priyatno, Op.cit , halaman 8.
dalam  hukum  pidana.  Sebab  berkaitan dengan  pertanggungjawaban  pidana, selama  ini  di  Indonesia  menganut  asas kesalahan.  Artinya  bahwa  dipidananya seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang tersebut  telah  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  dan bersifat  melawan  hukum,  tapi  pada pelaku  harus  ada  unsur  kesalahan,  atau yang  dikenal  dengan  asas  tiada  pidana tanpa  kesalahan  ( Geen  straf  zonder schuld; keine strafe ohne schuld ).
Asas  ini  tidak  tercantum  dalam KUHP  Indonesia  atau  dalam  peraturan lain,  namun  berlakunya  asas  tersebut sekarang  tidak  diragukan  lagi  ,  sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila  ada  orang  yang  dijatuhi  pidana padahal  ia  sama  sekali  tidak  bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.Dengan diterimanya  korporasi  sebagai  subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang
menyangkut
pertanggungjawaban  pidana  korporasi dalam  hukum  pidana,  yaitu  apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai  kesalahan,  baik  berupa kesengajaan  atau  kealpaan.  Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak  adanya  kesalahan  pada  korporasi, ternyata dalam perkembangannya
khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban  pidana  korporasi dikenal  adanya  “pandangan  baru”  atau katakanlah  pandangan  yang  berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban  dari  badan  hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang
mengacu  pada  doktrin  “ strict  liability ” dan  “ vicarious  liability ”  yang  pada prinsipnya  merupakan  penyimpangan dari  asas  kesalahan,  hendaknya  dapat menjadi  bahan  pertimbangan  dalam penerapan  tanggung  jawab  korporasi dalam  hukum  pidana. 10 Strict  liability adalah:  Si  pembuat  sudah  dapat dipidana  apabila  ia  telah  melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam  undang-undang  tanpa  melihat bagaimana sikap batinnya. 11
Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan  ( liability  without  fault ).
Vicarious  liability sering  diartikan “pertanggungjawaban  menurut  hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang dilakukan  oleh  orang  lain” 12 ,  secara
10 Barda Nawawi  Arief dalam  Muladi, Dwidja Priyatno, Ibid .
11 Barda Nawawi  Arief, Perbandingan Hukum Pidana ,  Cetakan  Kedua,  Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada, 1994, halaman 28.
12 Ibid , halaman 33.
singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.
Persamaan  dan  perbedaan  antara “ strict liability ” dan “vicarious liability” adalah  sebagai  berikut  : persamaannya adalah  baik  “ strict liability” maupun  ” vicarious  liability” tidak  mensyaratkan  adanya  “ mens  rea ” atau  unsur  kesalahan  pada  orang  yang dituntut  pidana.  Perbedaannya  terletak
pada “ strict liability crimes ”
pertanggungjawaban  bersifat  langsung dikenakan  pada  pelakunya,  sedangkan “ vicarious liability ” pertanggungjawaban  pidana  bersifat tidak  langsung.  Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin di  atas,  di  Inggris  dikenal  pula  asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan  sama  dengan orang pribadi. Pada asas ini “ mens rea ” tidak  dikesampingkan  seperti  halnya pada  “ strict  liability ”  dan  “ vicarious liability ”.
Teori  identifikasi  adalah  salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban    korporasi  dalam hukum  pidana.  Teori  ini  menyebutkan bahwa  tindakan  atau  kehendak  direktur adalah  juga  merupakan  tindakan  atau kehendak korporasi ( the act and state of mind  of  the  person  are  the  acts  and
state  of  mind  of  the  corporation ) demikian  menurut  Richard  Card. 13
Walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan  sama  dengan orang  pribadi,  namun  ada  beberapa pengecualian yaitu: 14
1. Dalam perkara yang menurut kodratnya  tidak  dapat  dilakukan oleh  korporasi  misalnya:  bigami, perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam  perkara  yang  satu-satunya pidana  yang  dapat  dikenakan  tidak mungkin dikenakan kepada korporasi,  misalnya  pidana  penjara dan pidana mati.
Hal  senada  juga  dikemukakan oleh Peter Gillies bahwa :” the  law  now recognizes  that  the  company  can  incur criminal  liability,  although  not  for  all crimes ” 15 .  Jadi  tidak  semua  tindak pidana  dapat  dilakukan  oleh  korporasi dan  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh korporasi.
Dari  kutipan  di  atas  disinggung tentang  pidana  terhadap  korporasi, dimana dikatakan bahwa pidana penjara dan  pidana  mati  tidak  dapat  dijatuhkan pada  korporasi.  Jadi  jika  hal  ini
13 Richard  Card  dalam  Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban  Pidana ,  Jurnal  Ilmu Hukum No11 Vol 6 1999, halaman 29.
14 Barda Nawawi Arief, Op.cit , halaman 37.
15 Peter  Gillies, Criminal  Law ,  1990,  halaman 125.
dihubungkan dengan sanksipidana  yang diatur  dalam  Pasal  10  KUHP  yaitu pidana  pokok  terdiri  atas:  pidana  mati, pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan denda;  maka  pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  pada  korporasi  hanyalah pidana  denda.  Hal  yang  sama  juga dikemukakan  oleh  Peter  Gillies  yang mengatakan  bahwa  “ the  obvious  must be stressed: in most case the
punishment visited upon the corporation will be fine ”. 16
Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan  pidana  pokok  yang  bisa dijatuhkan  kepada  korporasi  hanyalah denda  ( fine ),  tetapi  apabila  dijatuhkan sanksi  tindakan  berupa  penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan  “ corporate  death  penalty ”, sedangkan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas
korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai  hakekat  yang  sama  dengan pidana  penjara  atau  kurungan,sehingga ada  istilah  “ corporate  imprisonment ”.
Bahkan pidana tambahan berupa
pengumuman keputusan hakim ( publication )  merupakan  sanksi  yang sangat ditakuti oleh korporasi. 17
Kembali ke masalah pidana
terhadap korporasi dihubungkan dengan
16 Ibid , halaman 145.
17 Brickey dalam Muladi, Op cit , halaman 29.
penjelasan  tersebut  di  atas,  jelas  bahwa ketentuan khusus merujuk ke Ketentuan Umum  (Buku  I  KUHP).  Mengenai masalah  pidana  denda  jika  merujuk pada Ketentuan Umum (Buku I KUHP), maka  jika  denda  tidak  dibayar  dapat dikenakan  pidana  kurungan  pengganti denda  (Pasal  30  KUHP).  Padahal pidana  kurungan  tidak  dapat  dijatuhkan pada  korporasi.  Dalam  konsep  KUHP dikenal  adanya  dikenal  adanya  aspek lain  dari  “individualisasi  pidana”  ialah perlu  adanya  keleluasaan  bagi  hakim dalam  memilih  dan  menentukan  sanksi apa  (pidana/tindakan)  yang  sekiranya tepat  untuk  individu/pelaku  tindak pidana  yang  bersangkutan. 18 Dalam hubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas hakim  pada  prinsipnya  hanya  dapat menjatuhkan pidana pokok yang tercantum  dalam  perumusan  delik  yang bersangkutan. Namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi pidana lainnya.  Jika  sanksi  pidana  yang diancamkan  tunggal  dalam  praktek hakim  dapat,  memilih  alternatif  pidana lainnya.
Masalah individualisasi pidana ini tidak dikenal oleh KUHP yang sekarang
18 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Ke  dua Edisi  Revisi,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,
2002, halaman 92.
ini  berlaku,  oleh  karena  itu  peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar di luar KUHP jika merumuskan pidana secara tunggal seperti tersebut di atas,  harus  mengatur  lebih  lanjut bagaimana  jika  pidana  tersebut  tidak dilaksanakan, misalnya dengan
membuat pedoman pemidanaan
sehingga kebebasan hakim bukan bebas sebebasnya,  tapi  berdasarkan  pedoman yang diberikan.
2. Formulasi  Aturan  Pemidanaan
(Pertanggungjawaban Pidana) Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Dalam rangka upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan  sarana  penal  dan  non penal.  Selama  ini  di  Indonesia  dalam rangka  upaya  penanggulangan  tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui  undang-undang.  Jadi terfokus  pada  strategi  “ law  reform ” saja.  Upaya  penanggulangan  kejahatan dengan  menggunakan  sarana  penal operasionalisasinya  melalui  beberapa tahap yaitu:
1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan  atau  perumusan  hukum
pidana oleh aparat pembuat undang- undang,  atau  disebut  juga  tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan  hukum  pidana  oleh aparat  penegak  hukum  mulai  dari kepolisian  sampai  ke  pengadilan; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan  pidana  oleh  aparat pelaksana eksekusi pidana.
Dari ketiga tahap  tersebut di  atas, tahap  formulasi  merupakan  tahap  yang paling  strategis  dari  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  kejahatan  melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan  kesalahan  strategis  yang dapat  menghambat  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  kejahatan  pada tahap aplikasi dan eksekusi. 19
Kebijakan penanggulangan kejahatan  dengan  menggunakan  sarana penal  berpusat  pada  2  (dua)  masalah sentral  yaitu  masalah  perbuatan  apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana  dan  sanksi  apa  yang  sebaiknya digunakan  atau  dikenakan  kepada  si
19 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan Hukum  Dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan ,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2002, halaman 75.
pelanggar. 20 Sebelum  membahas  kedua masalah  sentral  dalam  tahap  formulasi tersebut  di  atas,  dalam  pembahasan pertanggungjawaban  pidana  korporasi, maka  pertama-tama  perlu  dikaji  hal-hal sebagai berikut:
1. Definisi korporasi dalam UUPTPK;
2. Kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi
dapat
dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana korupsi; 3. Siapakah yang dipertanggungjawabkan; dan
4. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi. Hal-hal tersebut
di atas selanjutnya diuraikan sebagai berikut:
a) Pengertian Korporasi
Pengertian  korporasi  penting
untuk diformulasikan dalam undang-undang pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, yang secara khusus  mengenal  korporasi  sebagai salah  satu  subjek  hukum  pidana, oleh karena dalam KUHP korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana.  Alasan  mengapa  penulis katakan penting oleh karena hukum pidana  merupakan  satu  sistem,
20 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 29.
dimana  Ketentuan  Umum  Buku  I KUHP  berlaku  untuk  Ketentuan Khusus,  baik  dalam  KUHP  sendiri maupun  yang  tersebar  di  luar KUHP.  Karena  dalam  Ketentuan Umum  Buku  I  KUHP  korporasi tidak  dikenal  sebagai  salah  satu subjek hukum pidana maka ketentuan  khusus  yang  mengenal korporasi  sebagai  salah  satu  subjek hukum  harus  mengaturnya  dalam ketentuan  umumnya  sebagai  akibat dari penyimpangan tersebut.
Dasar hukum yang
memperbolehkan penyimpangan ini adalah  Pasal  103  KUHP  yang bunyinya sebagai berikut:
“Ketentuan  Bab  I  sampai  dengan Bab  VIII  Buku  ini  juga  berlaku bagi  perbuatan-perbuatan  yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh undang-undang ditentukan lain ”.
Pengertian  korporasi  menurut Loebby Loqman 21 sebagaimana sudah  dijelaskan  dalam  kerangka teori,  ada  yang  bersifat  sempit  dan ada  yang  bersifat  luas.  Korporasi dalam  arti  sempit  adalah  suatu kumpulan  dagang  yang  sudah
21 Loebby Loqman, Loc cit.
berbadan  hukum.  Korporasi  dalam arti  luas  adalah  korporasi  tidak harus  berbadan  hukum,  setiap kumpulan  manusia  baik  itu  dalam hubungan  suatu  usaha  dagang ataupun usaha lainnya dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimanakah  perumusannya dalam UUPTPK?.
Dalam  Pasal  1  butir  1 UUPTPK diatur bahwa:
“Dalam  undang-undang  ini  yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum  maupun bukan badan hukum”.
Dari  perumusan  tersebut  di
atas jelas bahwa UUPTPK
menganut pengertian korporasi yang  luas  yaitu  yang  berbadan hukum  dan  tidak  berbadan  hukum. Korporasi  yang  berbadan  hukum menurut Munir Fuadi misalnya: PT, Koperasi  dan  lain-lain.  Sedangkan Korporasi  yang  tidak  berbadan hukum  misalnya  :  perusahan  dalam bentuk  firma,  usaha  dagang  biasa ( sole  proprietorship ). 22 Perumusan
22 Munir  Fuady, Doktrin-doktrin  Modern Dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya Dalam  Hukum  Indonesia ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 2.
pengertian ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran
dalam penafsiran, yang dapat menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum, demikian menurut Soerjono Soekanto. 23 b) Kapan Korporasi Melakukan
Tindak Pidana
Berbicara  tentang  hal  ini Menurut  Barda  Nawawi  Arief, 24
dalam  aturan  khusus  hukum  pidana yang  tersebar  di  luar  KHUP,  yang mengenal  korporasi  sebagai  subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman  dalam  pengaturannya, artinya  ada  yang  merumuskan  dan ada yang tidak merumuskan.
Ketentuan khusus yang mengatur  tentang  kapan  korporasi melakukan  tindak  pidana,  misalnya UU  No  7  Drt  Tahun  1955.  Hal  ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya:
”Suatu  tindak  pidana  ekonomi dilakukan  juga  oleh  suatu,  atas nama  suatu  badan  hukum,  suatu perseroan, suatu perserikatan
23 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Cetakan Ke  Lima,  PT  Raja.Grafindo  Persada,  2008, halaman 18.
24 Barda  Nawawi  Arief,  Kapita  ……  , Op.cit , halaman 230.
orang,  atau  suatu  yayasan,  jika tindakan  dilakukan  oleh  orang- orang  baik  berdasarkan  hubungan kerja  maupun  hubungan  lain,
bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli  apakah  orang-orang  itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu  atau  pada  mereka  bersama- sama  ada  anasir-anasir  tindak pidana tersebut”.
Sehubungan dengan perumusan  tersebut  di  atas  Barda Nawawi  Arief,  mengatakan:  Di dalam  perumusan  Pasal  15  ayat  (2) Tindak  Pidana  Ekonomi  memang ada  perumusan  yang  ”seolah-olah” menjelaskan  kapan  suatu  badan hukum itu dikatakan telah melakukan  suatu  tindak  pidana. Perumusan tersebut berbunyi ”suatu tindak  pidana  ....  dilakukan  juga oleh  atau  atas  nama  suatu  badan hukum... dan seterusnya”.
Dengan adanya kata-kata ”dilakukan  juga”  jelas  bahwa rumusan  di  atas  hanya  merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak  pidana  sebenarnya  tidak dilakukan  oleh  badan  hukum  tetapi
”dianggap”  telah  dilakukan  juga oleh  badan  hukum.  Jadi  perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian  kapan  badan  hukum  itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana. 25 Barda Nawawi
Arief
menyatakan  apabila  perumusan  itu dimaksudkan  untuk  menjelaskan hal  tersebut,  maka  kiranya  dapat digunakan perumusan sebagai berikut: ”suatu tindak pidana ...... dilakukan oleh badan hukum  atau atas  nama  badan  hukum,  apabila .....  (misalnya:  dilakukan  oleh pengurus,  salah  seorang  anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus)”. 26
Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam  penjelasan  Pasal  15  UUTPE (UU  No  7  Drt/1955)  yang  antara lain berbunyi : ”Ayat 2 menentukan dalam  hal-hal  mana  suatu  tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum..... dst”. 27
Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya
25 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori- teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Edisi  Revisi, Bandung, Alumni, 1992, halaman 134. 26 Ibid ,  halaman  134,135,  bandingkan  dengan Dwidja  Priyatno,  Kebijakan  ….., Op.cit , halaman 174.
27 Dwidja Priyatno, Ibid
ternyata belum memberikan ketegasan  mengenai  batasan  atau ukuran yang dipakai untuk menentukan  suatu  tindak  pidana ekonomi  itu  dilakukan  oleh  badan hukum  atau  korporasi.  Hanya  saja dikatakan  batasan  atau  ukurannya disebutkan yaitu:
a. berdasarkan  hubungan  kerja atau hubungan lain; dan
b. bertindak  dalam  lingkungan badan hukum.
Perumusan sebagaimana dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi Arief  di  atas,  dalam  UU  No  31 Tahun  1999  Jo  UU  No  20  Tahun 2001  dapat  dilihat  dalam  Pasal  20 ayat  (2)  yang  bunyinya  sebagai berikut:
“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh  korporasi  apabila  tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan
lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi  tersebut  baik  sendiri maupun bersama-sama ”.
Jadi  suatu  tindak  pidana korupsi  dipandang  telah  dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-
orang:
a. yang  berdasarkan  hubungan kerja maupun hubungan lain;
b. bertindak  dalam  lingkungan korporasi;
c. baik  sendiri  maupun  bersama- sama. 28 95
Syarat adanya hubungan kerja maupun  hubungan  lainnya,tidak dijelaskan  sama  sekali,  seperti halnya pada UUTPE.  Tidak adanya penjelasan  lebih  lanjut  ini  dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam  penafsiran,  dan  akhirnya akan  berpengaruh  dalam  tahap aplikasinya. Hal ini menurut penulis merupakan  salah  satu  kelemahan dari UUPTPK yang harus
diperbaharui  dalam  formulasinya dimasa  yang  akan  datang  guna menghindari
kesimpangsiuran penafsiran,  yang  akan  berpengaruh pada aplikasinya. c) Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan Dalam  Pasal  20  ayat  (1)  UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa:
“Dalam hal tindak pidana dilakukan  oleh  atau  atas  nama korporasi,  maka  tuntutan  dan penjatuhan pidana
dapat
28 Bandingkan  Dengan  Barda  Nawawi  Arief,
Kapita …………, Op.cit , halaman 209.
dilakukan  terhadap  korporasi  dan atau pengurusnya”.
Jadi yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah:
a. Koporasinya;
b. Pengurusnya;
c. Korporasi dan pengurusnya.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem  pertanggungjawaban  pidana korporasi  sudah  sampai  pada  tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan  tindak  pidana  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
d) Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan oleh Korporasi Topik  ini merupakan  masalah sentral  yang  pertama  dari  upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminil) dengan menggunakan sarana
penal, khususnya  tindak  pidana  korupsi dalam  tulisan  ini.  Formulasi  tindak pidana  korupsi  dalam  UUPTPK (UU  No  31/1999  Jo  UU  No 20/2001)  diatur  dalam  Bab  II tentang  Tindak  Pidana  Korupsi Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  20 UUPTPK,  dan  Bab  III  tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.
Perumusan tindak pidana korupsi  dalam  UU  No  31  Tahun 1999  Jo  UU  No  20  Tahun  2001 dirumuskan  secara  formiel  bukan secara materiel sehingga pengembalian  kerugian  keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa. Perumusan tindak pidana dalam Bab II UUPTPK  jika  dihubungkan  dengan subjek  hukum  yang  dikenal  oleh UUPTPK,  berakibat  bahwa  tidak semua  tindak  pidana  tersebut  dapat dilakukan  oleh  korporasi,  karena selain  korporasi  sebagai  subjek hukum,  UUPTPK  juga  mengenal subjek  hukum  berupa  orang  dan pegawai negeri. Penulis
berkesimpulan  seperti  itu  oleh karena  dalam  rumusan  subjek tindak pidana korupsi dalam
UUPTPK, dirumuskan dengan menggunakan beberapa istilah misalnya:  setiap  orang,  hakim, pemborong,  ahli  bangunan,  orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena perumusan  subjek  tindak  pidana yang  berbeda-beda  itulah,  maka penulis  menarik  kesimpulan  bahwa tidak  semua  tindak  pidana  korupsi dapat  dilakukan  oleh  korporasi.
Adapun tindak pidana korupsi yang dapat  dilakukan  oleh  korporasi adalah  tindak  pidana  korupsi  yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan  kata:  setiap  orang, orang dan pemborong.
Perumusan subjek setiap orang,  jika  dihubungkan  dengan ketentuan  Pasal  1  butir  3,  maka jelas  bahwa  setiap  orang  itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian  setiap  orang  menurut UUPTPK adalah: perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian
menurut  Pasal  1  butir  3  UU  No  31
Tahun  1999  Jo  UU  No  20  Tahun
2001.  Perumusan  subjek  tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7
ayat  (2)  dapat  ditafsir  bahwa termasuk dalam
pengertian pelakunya  adalah  korporasi,  oleh karena konsep tentang orang, menurut  Satjipto  Rahardjo, 29 dalam
hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena  semua  konsep  yang  lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan  hukum  dan  lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep
29 Satjipto Rahardjo, Op.cit , halaman 66.
mengenai  orang.  Orang  inilah  yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.
Hukum mengakui bahwa manusialah  yang  diakui  sebagai penyandang  hak  dan  kewajiban, namun  sebaliknya  bisa  terjadi bahwa  untuk  keperluan  hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima  sebagai  orang  dalam  arti hukum. Dengan demikian di samping  manusia  hukum  masih membuat  konstruksi  fiktif  yang kemudian diperlakukan dan dilindungi  seperti  halnya  terhadap manusia,  yang  disebut  dengan badan  hukum  atau  korporasi.  Oleh karena  itu  menurut  penulis  bahwa penggunaan  kata  orang  dalam perumusan  subjek  tindak  pidana dapat  ditafsir  sebagai  manusia  juga dapat  ditafsir  sebagai  badan  hukum atau  korporasi.  Demikian  pula halnya  dengan  kata  pemborong, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 ayat  (1.a)  UUPTPK,  dapat  ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi,  oleh  karena  pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.
Berdasarkan uraian tersebut di
atas  maka  tindak  pidana  korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi,  adalah  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  3,  Pasal  5 ayat  (1),Pasal  6  ayat  (1),  Pasal  7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No  31  Tahun  1999  Jo  UU  No  20 Tahun 2001. Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut
ketentuan perundang-undangan
yang mengaturnya sebagai berikut:
a. Dalam  UU  No  31  Tahun  1999: Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  3,  Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
b. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  6  ayat (1), dan Pasal 7. Adapun tindak pidana
tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai
berikut:
Pasal  2  Ayat  1  UU  No  31  Tahun 1999, bunyinya:
“Setiap  orang  yang  secara
melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana
penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling  singkat  4
(empat)  tahun  dan  paling  lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut di  atas,  diketahui  bahwa  subjek pelakunya  adalah  setiap  orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang,  bisa  pula  korporasi. Adapun  unsur-unsur  dari  pasal tersebut  di  atas  adalah  sebagai berikut:
a. Melawan hukum;
b. Memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi;
c. Yang dapat merugikan
keuangan negara, atau perekonomian negara.

## Unsur Melawan Hukum
Melawan hukum atau
melanggar hukum, merupakan terjemahan  dari  “ Wederrechtelijk ”.
Dalam doktrin tentang “ Wederrechterlijke ” terdapat 2
(dua) aliran besar yaitu:
a. Aliran Wederrechterlijk formil ; dan
b. Aliran Wederrechtrelijk materil
Menurut  Vos  bahwa  sifat
melawan  hukum  formil  adalah perbuatan yang
bertentangan dengan  hukum  positif    (tertulis),
sedangkan melawan
hukum materiel  adalah  perbuatan  yang bertentangan dengan asas-asas umum  atau  norma  hukum  tidak tertulis. 30
Penganut aliran melawan hukum  formiel  antara  lain:  Simons, Pompe  dan  Hasewinkel-Suringa, mengatakan bahwa perbuatan melawan  hukum  berarti  perbuatan itu  bertentangan  dengan  undang- undang  dan  pengecualiannya  harus pula  dicari  dalam  undang-undang. Konsekuensi cara
pandang demikian ialah bahwa unsur melawan  hukum  itu  baru  dianggap menjadi  unsur  bilamana  disebut secara  nyata  dalam  rumusan  delik yang  bersangkutan.  Jika  tidak disebutkan dalam delik maka bukanlah delik.
Langemeyer,  Van  Hatum  dan Utrecht, penganut aliran sifat melawan  hukum  yang    materiel, berpendapat  bahwa  perbuatan  yang bertentangan dengan ketentuan
30 Vos,  dalam  Martiman  Prodjohamidjojo, Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam Delik  Korupsi  (UU  No  31  Tahun  1999) , Bandung, Mandar Maju, 2001, halaman 57.
undang-undang  itu  belum  tentu merupakan perbuatan melawan hukum.  Perbuatan  itu  baru  dapat dikatakan melawan hukum, bilamana  perbuatan  itu  memang dicela  oleh  masyarakat  .  Atau dengan  perkataan  lain  :  bila perbuatan  itu  bertentangan  dengan hukum  yang  tidak  tertulis.  Suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan  patut  oleh  hukum  tidak tertulis,  maka  bukan  perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno 31 , di
samping bertentangan dengan kesadaran hukum  masyarakat  (disebut  dengan objective onrechtselemen ), juga harus bertentangan dengan kesadaran  hukum  individual,  atau batin  orang  itu  sendiri  (disebut subjectieve onrechtselemen ).
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1),  UU  No  31  Tahun  1999, dijelaskan  bahwa:  yang  dimaksud dengan  “secara  melawan  hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan  melawan  hukum  dalam arti formiel maupun materiel. Yakni meskipun  perbuatan  tersebut  tidak
31 Ibid .
diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam  masyarakat,  maka  perbuatan tersebut dapat dipidana.
Menurut  Moch  Faisal  Salam, bahwa perluasan pengertian melawan  hukum  dalam  penjelasan UUPTPK  meliputi  pula  pengertian onrechmatige  daad dalam  hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara. 32
Perumusan  melawan  hukum dalam UUPTPK  dirumuskan secara tegas  sebagai  unsur  delik,  maka unsur  melawan  hukum  ini  harus dibuktikan.  Sehubungan  dengan pembuktian  ini,  maka  Mahkamah Agung  pernah  memutuskan  suatu perkara  yang  penting  yang  menjadi patokan  bagi  peradilandi  Indonesia, yakni  diterimanya  kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus  sifat  melawan  hukum perbuatan,  di  luar  alasan  yang menghapus  sifat  melawan  hukum yang tertulis di dalam KUHP. Yaitu
32 Moch  Faisal  Salam, Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ,  Bandung,  Pustaka,  2004, halaman 91.
Putusan  Mahkamah  Agung  No  42 K/Kr/1965. Tanggal 8 Januari 1966. Pertimbangan  dalam  putusan  ini ialah: 33
“Suatu tindakan pada umumnya dapat  hilang  sifatnya  sebagai melawan  hukum  bukan  hanya berdasarkan  ketentuan  dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan  atau  asas-asas  hukum yang  tidak  tertulis  dan  bersifat umum,  dalam  perkara  ini, misalnya  faktor-faktor  negara tidak  dirugikan,  kepentingan umum  terlayani  dan  terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.
Dari  putusan  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  unsur sifat  melawan  hukum  dapat  hapus berdasarkan  asas-asas  keadilan  dan asas-asas  hukum  tidak  tertulis apabila dengan tindakan tersebut:
a. Negara tidak dirugikan;
b. Kepentingan  umum  terlayani; dan
c. Terdakwa sendiri tidak
mendapat untung.
33 Loa  Suryadarmawan, Himpunan-Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung  Jilid  II ,  Jakarta,  Penerbit  dan Perseroan  Dagang  Cerdas,  1962,  dalam Martiman Prodjohamidjojo, Op.cit , halaman 64.
Unsur  memperkaya  diri  atau orang lain atau suatu korporasi Menurut Moch Faisal
Salam, 34 bahwa  pembuat  undang- undang  tidak  memberikan  defenisi yang  jelas  apa  yang  dimaksud dengan memperkaya diri atau orang lain  atau  suatu  korporasi.  Akan tetapi dihubungkan dengan pasal 37 ayat  (4) dimana tersangka/terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga sehingga  kekayaan  yang  tidak seimbang  dengan  penghasilan  atau penambahan dapat digunakan
sebagai alat bukti. Jadi penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan  adanya  perubahan kekayaan seseorang atau
pertambahan  kekayaan  yang  diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Unsur  dapat  merugikan  keuangan negara
Mengenai  unsur  merugikan keuangan negara ini, dalam
penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  diatur bahwa: “Dalam  ketentuan  ini,  kata “dapat” sebelum frasa
34 Moch Faisal Salam, Op.cit , halaman 92
”merugikan  keuangan  atau perekonomian
negara”
menunjukkan bahwa tindak pidana  korupsi  cukup  dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan  bukan  timbulnya akibat.
Dari  penjelasan  tersebut  jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan  sebagai  delik  formiel, bukan delik material yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk  dikatakan  adanya  tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan yang  sudah  dirumuskan  bukan dengan timbulnya akibat.
Pasal  2  ini  terdiri  dari  2  ayat, ayat  keduanya    tidak  dibahas  oleh karena dalam ayat (2) diatur tentang pemberatan  pidana  apabila  tindak pidana  korupsi  dilakukan  dalam keadaan  tertentu,  dengan  ancaman pidana mati dapat dijatuhkan, padahal disisi lain ayat ini mengacu pada  ayat  (1),  jadi  pelakunya  bisa orang  bisa  badan  hukum  namun dengan  adanya  pemberatan  pidana ini  jelas  bahwa  korporasi  tidak dapat  melakukakannya  oleh  karena pidana  mati  tidak  dapat  dijatuhkan
terhadap  korporasi.  Untuk  itu  ayat (2) akan dibahas pada bagian sanksi pidana terhadap korporasi.
D. Penutup
1. Kesimpulan
Dari permasalahan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
a) Pengertian  korporasi  yang dianut  oleh  UUPTPK  adalah pengertian  yang  luas  yaitu dapat  yang  berbadan  hukum atau tidak berbadan hukum;
b) Kapan  korporasi  melakukan tindak  pidana  korupsi  sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2)
UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan  oleh  orang-orang
yang  berdasarkan  hubungan kerja  maupun  hubungan  lain, bertindak  dalam  korporasi baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  tetapi  tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.
c) Pertanggungjawaban  pidana korporasi  atas  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh korporasi dapat dilakukan oleh  :  korporasi,  pengurus atau pengurus dan korporasi.
d) Tindak  pidana  korupsi  yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana  korupsi  yang  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1),  Pasal 3,  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  6 ayat  (1),  Pasal  7,  Pasal  13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31  Tahun  1999  Jo  UU No  20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak  pidana  korupsi  dapat dilakukan oleh korporasi.
e) Dalam  UUPTPK  tidak  diatur pemberatan pidana untuk korporasi,  sebagaimana  diatur untuk  subjek  berupa  orang (manusia alamiah) dalam
Pasal 2 ayat (2).
f) Pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  korporasi adalah denda dengan pemberatan  yaitu  ditambah 1/3  (sepertiga),  tetapi  tidak diatur  bagaimana  jika  denda tidak dibayar oleh korporasi.
Dari formulasi aturan pemidanaan  (pertanggungjawaban pidana)  korporasi  dalam  tindak pidana  korupsi  di  atas  ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
1. Dalam  perumusan  tentang
kapan  korporasi  melakukan
tindak  pidana  korupsi  tidak diatur atau dijelaskan pengertian  “hubungan  kerja”
dan “hubungan lain” menurut
UUPTPK.
2. Tidak  diaturnya  pemberatan sanksi  pidana  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  untuk  korporasi sebagai  salah  satu  subjek tindak pidana.
3. Tidak diaturnya pidana pengganti  denda  yang  tidak
dibayar oleh korporasi
Selain  kelemahan  dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana)
korporasi  dalam  tindak  pidana korupsi  di  atas,  ternyata  terdapat pula  kelemahan  umum  dalam Formulasi UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana
korporasi  dalam  tindak  pidana korupsi yaitu:
1. Tidak  diaturnya  pengertian permufakatan  jahat  menurut UUPTPK.
2. Tidak  diaturnya  syarat-syarat
terjadi  pengulangan  tindak pidana korupsi menurut UUPTPK.
2. Saran. Memperhatikan kelemahan-
kelemahan  tersebut  di  atas,  baik  itu kelemahan aturan pemidanaan
(pertanggungjawaban pidana) korporasi,
maupun kelemahan umum yang berpengaruh terhadap aturan pemidanaan
(pertanggungjawaban pidana)  korporasi  dalam  UUPTPK maka saran yang dapat diberikan adalah
: UUPTPK perlu diamandemen.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin,  H  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,
Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2004. Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana ,  Bandung,  PT  Citra Aditya Bakti, 1988.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,
Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2002.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,
Cetakan Ke dua Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta Hukum  Pidana ,  Bandung,
PT  Citra  Aditya  Bakti,
2003.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan
Kebijakan  Penanggulangan
Kejahatan ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2002.
Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan Hukum  Pidana ,  Cetakan
Kedua,  Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada, 1994. Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana , Jurnal  Ilmu Hukum No11 Vol 6 1999. Loa Suryadarmawan, Himpunan- Himpunan Keputusan- Keputusan  Dari  Mahkamah Agung  Jilid  II ,  Jakarta, Penerbit dan Perseroan Dagang Cerdas, 1962 Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian , Jakarta,
Datacom, 2002.
Martiman  Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam
Delik  Korupsi  (UU  No  31
Tahun 1999) , Bandung, Mandar Maju, 2001.
Moch  Faisal  Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,
Bandung, Pustaka, 2004.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan Kebijakan Pidana ,
Edisi Revisi, Bandung,
Alumni, 1992. Muladi, Demokratisasi,  Hak  Asasi Manusia,  dan  Reformasi
Hukum di Indonesia , Jakarta, The Habibie Center, 2002. Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum Pidana , Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi. Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum Pidana , Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
Munir  Fuady, Doktrin-doktrin  Modern Dalam  Corporate  Law  dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Bandung,
Citra Aditya Bakti, 2001.
Peter Gillies, Criminal Law , 1990.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif ,
Cetakan  4,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 1994.
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan Hukum ,  Cetakan  Ke  Lima,
PT  Raja.Grafindo  Persada, 2008.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia  Pada  Akhir  Abad Ke-20 , Bandung, Alumni.