Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 23-32
Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil
DOI: 10.22225/jn.2.1.149.23-32

## Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil
Moch. Isnaeni Universitas Airlangga Profisnaeni@gmail.com
Abstrak
Hakekatnya manusia sebagai makhluk, selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.  Sebagai  anggota  masyarakat,  manusia  berusaha  tanpa  henti  menjaga  eksistensinya agar  tetap  lestari,  sejahtera,  dan  berkelanjutan  hidupnya.  Itulah  alasannya  mengapa  setiap  kali melakukan perbuatan pasti akan memperhitungkan untung dan rugi sebagai batu ukurnya.
Memenuhi  kebutuhan  hidup  pribadi  masing-masing  anggota  masyarakat  dalam  rangka  menjaga eksistensinya  sebagai  makhluk,  entah  itu  kebutuhan  makan,  minum,  tempat  tinggal,  ataupun memperoleh  keturunan-jelas  hal  ini  masuk  dalam  ranah  privat-  adalah  akan  lebih  mudah  dicapai kalau dilakukan dengan jalan berinteraksi bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Apabila kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan jalan tanpa berinteraksi, berarti diusahakan sendiri, tentu saja akan  relatif  sulit,  karena  justru  memakan  banyak  waktu,  tenaga,  pikiran,  juga  beaya.  Sebaliknya kalau  pemenuhan  kebutuhan  hidup  tersebut  dilakukan  dengan  cara  berinteraksi  bersama  anggota kelompok lainnya, ternyata akan lebih mudah dan efisien.
Namun  sesuai  dengan  sosok  manusia  sebagai homo  economicus, saat  interaksi  dilakukan,  maka kedua-dua  belah  pihak  sudah  barang  tentu  akan  bertindak  dengan  poros  perhitungan  untuk mendapatkan keuntungan, dan inilah sebenarnya yang dikatagorikan sebagai hubungan bisnis. Pada saat melakukan bisnis ini, para pihak berharap masing-masing akan meraih keuntungannya sendiri- sendiri secara proporsional, sehingga interaksi yang dilakukan harus bernuansa kerja sama.
Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berinteraksi yang bernuansa kerja sama, lalu akibat  lanjutnya  timbul  perikatan  di  antara  mereka,  maka  kalau  dicermati  aturan  perikatan  dalam Buku III BW, sesuai ketentuan awalnya yakni Pasal 1233 BW.
Tantangan  dunia  bisnis  yang  selalu  bergerak  mengikuti  tuntutan  zaman,  untuk  kemudian memerlukan bingkai kontrak, dan aktanya dibuat oleh Notaris agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti  yang  sempurna,  benar-benar  sebuah  ujud  profesi  sentral  yang  lumayan  berat  namun  luhur. Tidak heran kalau jabatan Notaris tersebut memerlukan kondisi watak yang arif namun bernuansa pintar.  Tidak  memiliki  bekal  seperti  itu,  justru  Notaris  sebagai  profesi  akan  menuntun  yang bersangkutan ketubir kehancuran.
Kontrak sebagai bingkai bisnis, kalau kemudian dituang dalam akta otentik, memaksa Notaris harus pintar  dalam  mengemas  klausula-klausula  perjanjian  yang  diperlukan  oleh  pelaku  pasar.  Minuta yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  dokumen  negara,  sehingga  cara  mengemasnya  wajib  mengikuti aturan  perundangan  yang  sudah  digariskan.  Demikian  juga  prinsip-prinsip  Hukum  Kontrak,  oleh Notaris sebagai Pejabat Umum, wajib dipahami dengan matang, termasuk perkembangannya yang saat ini memang sangat diperlukan guna mengantisipasi pasar bebas. Klausula kontrak yang dibuat dalam  rangkuman  akta  notariil,  harus  tersusun  secara  logis  dan  sistematis,  agar  kepastian  yang diinginkan oleh para pebisnis benar-benar terwujud
Kata Kunci: Implikasi; Kontrak; Bisnis; dan Akta Notariil.

## Abstract
Nature of man as a creature, always live in groups in a cluster called the society. As a member of society,  human  beings  seek  relentlessly  maintaining  its  existence  in  order  to  remain  sustainable, prosperous, and sustainable living. That is the reason why every time doing will definitely take into account the profit and loss statement as ukurnya.
Meet the needs of the private life of each Member of society in order to maintain its existence as a
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## 1. PENDAGULUAN
Hakekatnya  manusia  sebagai  makhluk, selalu  hidup  berkelompok  dalam  suatu gugus  yang  disebut  masyarakat.  Sebagai anggota  masyarakat,  manusia  berusaha tanpa  henti  menjaga  eksistensinya  agar tetap  lestari,  sejahtera,  dan  berkelanjutan hidupnya. Itulah alasannya mengapa setiap kali  melakukan  perbuatan  pasti  akan memperhitungkan untung dan rugi sebagai batu  ukurnya.  Mana  kala  untung  rugi dipergunakan  sebagai  pedoman  saat melakukan perbuatan, sesungguhnya itulah inti kegiatan bisnis, dan hal ini tidak harus berkonotasi  dalam  jumlah  jutaan  ataupun milyar rupiah. Memperhitungkan perolehan keuntungan dalam jumlah berapapun, baik dalam  skala  besar,  kecil,  menengah,  jelas itu  adalah  kegiatan  bisnis.  "In  essence,
business  is  the  art  of  providing  goods  or services with a view to making profit." 1 Ini disebabkan  karena  manusia  selain  bersifat zoon  politicon,  sebenarnya  juga  bersosok sebagai  homo  economicus.  Setiap  langkah perbuatan  yang  dilakukan  dalam kesehariannya, pasti akan mempergunakan perhitungan  untung  dan  rugi,  kendati sekecil  apapun  keuntungan  yang  akan diperoleh,  atau  kerugian  akan  dialaminya apakah tidak, dalam berperilaku, semua itu dipertimbangkan  dengan  masak-masak. Lewat  gagasan  seperti  itulah,  setiap manusia  sebagai  anggota  masyarakat berjuang  mempertahankan  eksistensinya agar tetap lestari dan meraih kesejahteraan secara berkelanjutan.
Memenuhi  kebutuhan  hidup  pribadi masing-masing  anggota masyarakat  dalam
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 24
being, or whether it needs eating, drinking, housing, or obtain a descent-obviously this is entered in the  private  sphere-is  going  to  be  more  easily  accomplished  if  done  with  the  street  interact  along with  other  members  of  society.  When  the  necessities  of  life  was  filled  with  the  road  without interacting,  it  means  trying  to  accomplish  on  your  own,  of  course  it  will  be  relatively  difficult, because thus takes a lot of time, energy, thought, as well as cost. Conversely if the fulfillment of necessities of life are exercised by way of interacting together with other group members, it will be more easy and efficient.
However, in accordance with the figure of man as homo economicus, when interactions are done, then both sides of course will act with the shaft calculation to get the advantage, and it is this fact which  is  found  as  a  business  relationship.  At  the  time  of  the  business,  the  parties  hope  will  each grab the perks themselves proportionally, so that interaction is done should be nuanced. Efforts to meet the necessities of life by way of interacting that nuanced work  together, then the result he said the Alliance arose between them, then if you take the Alliance rules in BW, Book III in accordance with the originally i.e. Article 1233 BW.
The challenges of the business world that always moves follow the demands of the times, and then requires a frame contract, and aktanya made by a notary in order to have the power as means of proof that perfect, really a shape a hefty Central profession yet sublime.  No wonder if the notary public office requires the implication that arif yet nuanced smart. Has no such provision, the notary as a profession will lead concerned ketubir destruction.
Contract as a business, if the frame is then poured in the authentic deed, the notary must force the smart in the package clause-clause agreement required by market participants. Minuta made by a notary public is a State document, so put it way mandatory legal rules already outlined. Likewise the principles  of  Contract  Law,  by  a  Notary  Public  Officials,  obliged  as  well  understood,  including  the current  development  is  indeed  very  necessary  in  order  to  anticipate  the  free  market.  Clause  of  a contract made in the summary notariil deed, must be arranged logically and systematically, in order that the desired certainty by the businessman actually materialize
Keywords : Implications; The contract; Business; and deed of Notariil.
1.  Benny S. tabulajan, Valerie Du Toit-Low, Singapore Business Law, Business Law Asia, Singapore, 2003, h.
rangka  menjaga  eksistensinya  sebagai makhluk,  entah  itu  kebutuhan  makan, minum,  tempat  tinggal,  ataupun memperoleh keturunan -jelas hal ini masuk dalam  ranah  privat-  adalah  akan  lebih mudah  dicapai  kalau  dilakukan  dengan jalan berinteraksi bersama dengan anggota masyarakat  yang  lain.  Apabila  kebutuhan hidup  itu  dipenuhi  dengan  jalan  tanpa berinteraksi,  berarti  diusahakan  sendiri, tentu  saja  akan  relatif  sulit,  karena  justru memakan  banyak  waktu,  tenaga,  pikiran, juga  beaya.  Sebaliknya  kalau  pemenuhan kebutuhan  hidup  tersebut  dilakukan dengan cara berinteraksi bersama anggota kelompok  lainnya,  ternyata  akan  lebih mudah dan efisien.
Namun  sesuai  dengan  sosok  manusia sebagai  homo  economicus,  saat  interaksi dilakukan,  maka  kedua-dua  belah  pihak sudah barang tentu akan bertindak dengan poros  perhitungan  untuk  mendapatkan keuntungan,  dan  inilah  sebenarnya  yang dikatagorikan  sebagai  hubungan  bisnis. Pada saat melakukan bisnis ini, para pihak berharap  masing-masing  akan  meraih keuntungannya  sendiri-sendiri  secara proporsional,  sehingga  interaksi  yang dilakukan harus bernuansa kerja sama. Ini penting  mengingat  awal  melakukan kegiatan  bisnis  pasti  didahului  dengan negosiasi  guna  menyeimbangkan keuntungan yang diperoleh, dan tentu saja ini membutuhkan situasi yang damai, sama -sama  menjunjung  itikad  baik,  dan  kental dengan  nuansa  kemitraan.  Manakala  hal tersebut  terwujud,  di  mana  pertukaran janji-janji  yang  diikrarkan  kedua  belah pihak  memperoleh  titik  temu  mencapai kesepakatan,  maka  terjadilah  ikatan  di antara  mereka.  Masalah  ikat  mengikat  ini, karena  dilakukan  oleh  setiap  anggota masyarakat  tanpa  kecuali,  berarti  menjadi suatu kegiatan massal, sudah barang tentu membutuhkan  aturan  agar  ketertiban dalam  berinterkasi  dapat  terwujudkan. Menilik  ikatan  itu  adalah  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  bersifat
pribadi  atau  privat,  maka  aturannya  di Indonesia  tentu dirujukkan  pada  Burgerlijk Wetboek  (selanjutnya  disebut  BW). Ternyata  sesuai  sistematisasi,  soal  ikat mengikat  dalam  Hukum  Privat  ada  pada Buku  III  BW  yang  berjudul  Hukum Perikatan.  Ini  memberikan  bukti  pula, bahwa  kegiatan  ikat  mengikat  yang dilakukan  oleh  setiap  anggota  masyarakat yang tidak lain merupakan kegiatan bisnis, karena  berorientasi  pada  profit,  ternyata selalu  memerlukan  bingkai  hukum,  dan normanya  terhimpun  dalam  BW.  Siapapun orangnya  saat  melakukan  kegiatan  bisnis dalam  rangka  mengejar  keuntungan  yang diinginkan,  terbukti  memerlukan  bingkai hukum  sebagai  koridornya.  Bingkai  yang dimaksud tidak  lain  adalah  perjanjian  atau kontrak yang berdasar Pasal 1233 BW akan melahirkan perikatan.
Mengejar  keuntungan  tidak  hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan sehari -hari  bagi  seseorang  yang  bersosok sebagai  natuurlijk  persoon,  dalam  tahap perkembangan yang lebih komplek, subyek hukum  lain  berupa  recht  persoon,  ikut berperan  dalam  hiruk  pikuknya  lapangan bisnis. Mengejar profit dijadikan salah satu ciri  dari  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus  dalam  ujud  badan  usaha tertentu,  menjadikan  lapangan  bisnis memperoleh  kemajuan  pesat  dengan varian yang sangat beraneka.
Peran  badan  usaha,  semisal  Perseroan Terbatas,  menjadi  raksasa  kekuatan ekonomi  di  banyak  kawasan  yang menggeluti  bisnis,  baik  dalam  aspek  jasa ataupun  barang.  Transaksi  yang  dilakukan badan  usaha  yang  bersangkutan,  entah dalam  skala  kecil,  menengah,  ataupun besar, selalu membutuhkan bingkai hukum sebagai  landasan  kiprahnya.  Setiap perjanjian  atau  kontrak  selaku  landasan transaksinya,  dituang  dalam  ujud  tertulis agar rincian hak dan kewajiban para pihak yang  melangsungkan  kegiatan  bisnis tersebut,  dapat  terpapar  secara  tegas, pasti,  dan  sistematis.  Lewat  kontrak  yang
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 25
dibuat  itulah  para  pebisnis  berusaha mengelola    risiko  yang  ditakar  secara matang,  dengan  asumsi  antara  lain  agar tidak  tertimpa  rugi.  Melalui  kontrak  itulah para  pebisnis  menakar  perhitungan keuntungan  masing-masing  dengan  jalan saling  bertukar  janji  yang  tentunya  wajib dipenuhi.
Pembuatan kontrak sebagai jaring untuk menangguk  keuntungan  dan  menepis kerugian,  sungguh  tidak  gampang. Mengelola  risiko  bisnis  yang  komplek  dari para  pihak  yang  sudah  bersosok  sebagai pengusaha besar ke dalam sebuah kontrak yang  tersusun  dengan  klausula-klausula sistematis,  memerlukan  ketrampilan  yang prima.  Begitu  pula  kontrak  yang  tertuang dalam  bentuk  tulisan  tersebut,  juga diharapkan  nantinya  dapat  dipergunakan sebagai  alat  bukti  yang  kuat,  bahkan sempurna.  Untuk  keperluan  itu,  dalam ranah  hukum  sudah  tersedia  paraga  yang menanganinya, yakni Notaris.

## 2.PEMBAHASAN

## Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis
Sedasar  paparan  di  atas,  usaha  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan  cara berinteraksi  yang  bernuansa  kerja  sama, lalu  akibat  lanjutnya  timbul  perikatan  di antara  mereka,  maka  kalau  dicermati aturan  perikatan  dalam  Buku  III  BW, sesuai ketentuan awalnya yakni Pasal 1233 BW, menegaskan bahwa perikatan itu lahir dari  perjanjian  dan  dari  undang-undang. Mengamati  gatra  interaksi  yang  dilakukan oleh  para  pihak,  di  mana  peri  laku  itu dibina  dengan  sadar  dan  sengaja,  maka tak  dapat  diragukan  kalau  perikatan  yang muncul  di  antara  mereka  adalah  lahir  dari perjanjian atau kontrak. Ini sejalan dengan pengertian  perjanjian  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  1313  BW  yang  menegaskan
bahwa  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan yang  dilakukan  oleh  satu  orang  atau  lebih untuk  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih  lainnya.  Ini  menunjukkan gambaran  bahwa  kegiatan  bisnis  yang dilakukan  oleh  setiap  anggota masyarakat, baik  yang  berskala  kecil,  menengah, ataupun  besar,  selalu  dibingkai  dengan perjanjian  atau  kontrak.  Gatra  ini  untuk masa  sekarang  lebih  diramaikan  lagi  oleh sosok  badan  usaha  yang  kian  menggurita dalam  dunia  bisnis  moderen  di  banyak negara.  Berawal  dari  sini  dapat  dipahami bahwa  sesungguhnya  kontrak  itu sedemikian  sentral  posisinya  baik  dalam lapangan hukum itu sendiri ataupun dalam sistem  ekonomi  sesuatu  negara.  "The central  role  of  contract  in  our  legal  and economic  systems  is  not  accidental" 2 . Itulah  sepenggal  pernyataan  Jill  Poole tentang  pentingnya  kontrak  dalam k e h i du p a n   b e r m as y a r ak at   y a ng bergelimang  nuansa  bisnis,  baik  yang dilakukan  oleh  natuurlijke  persoon  juga oleh  recht  persoon.  Lebih  lanjut  Jill  Poole juga menegaskan bahwa; "... It is because contract  serves  important  purpose  in society." 3
Apa  bila  dikaji  secara  seksama,  dalam masyarakat,  perikatan  yang  lahir  dari perjanjian  atau  kontrak  mendominasi kehidupan  sosial.  Subyek  hukum  terikat pada  pihak  lain,  justru  banyak  yang dIlakukan  secara  sengaja  sesuai  rencana, dan hal ini lalu dirakit dalam janji-janji yang saling  dipertukarkan.  Memang  pada awalnya  ada  satu  pihak  yang  melakukan tawaran  (offerte)  kalau  selanjutnya  ada pihak  lain  yang  menerimanya  (acceptatie), maka akan terjadi kesepakatan yang akibat lanjutnya  melahirkan  perjanjian  atau kontrak.  Janji-janji  yang  dipertukarkan tentu  saja  berisi  perhitungan  keuntungan yang diinginkan, namun pada sisi lain ikrar janji  itu  wajib  dipenuhi  sesuai  asas  pacta
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 26
2.  Jill Poole, Textbook on Contract Law, Blackstone Press, London, 2001, h. 8 3.  Ibid.
sund  servanda.  Kewajiban  sebagai  suatu prestasi  ini,  apa  bila  direalisasikan,  maka akan  menjadi  hak  dari  pihak  lain,  begitu secara  vise  versa.  Namun  andai  kata prestasi  sebagai  suatu  kewajiban  yang harus  dipenuhi  tidak  dilaksanakan, otomatis hak dari rekan sekontraknya tidak bakal  terwujud,  dan  ini  tentunya merupakan  suatu  kerugian.  Sedasar dengan  hakekat  manusia  sebagai  homo economicus, kerugian ini tidak diharapkan, sehingga  wajar  kalau  ingin  dipulihkan, yakni  dengan  cara  menggugat  ke pengadilan  lewat  dasar  hukum wanprestasi.
Gatra  seperti  paparan  di  atas, memberikan  ilustrasi  bahwa  bisnis  yang dibingkai  dengan  kontrak,  sesuai  klausula- klausula  yang  disepakati,  sesungguhnya keinginan  para  pihak  itu  dirinci  dengan teliti sesuai tujuan  yang  diharapkan  dalam rangka  mendapatkan  keuntungan.  Lewat kontrak  hak  dan  kewajiban  para  pihak menjadi  jelas  batu  ukurnya,  sehingga kepastian  dalam  berbisnis  dapat  terjamin. Berarti bingkai kontrak menjanjikan adanya kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  bisnis. Perjanjian yang secara anatomis terdiri dari banyak  klausula  yang  isinya  berupa pertukaran  janji  antar  kontraktan,  cara membuatnya  memerlukan  tenaga profesional. Sistematisasi kontrak bisnis ini harus  prima,  bahkan  acap  kali penuangannyapun  wajib  disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku, demikian  pula  pembuatan  kontrak  dengan bentuk  tersebut  digarap  oleh  paraga  yang khusus  bertugas  untuk  itu.  Kalau  ini  yang diinginkan  oleh  para  pebisnis  yang melakukan transaksi, maka tidak ada jalan lain  kecuali  mereka  harus  menghadap kepada Notaris.
Mewacanakan  paraga  Notaris,  kalau dilacak  secara  normatif,  cikal  bakalnya dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1868  BW. Sesuai  kelanjutan  aturan  perundangan yang  menanganinya,  maka  akta  yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Pasal 1870
BW  akan  memiliki  kekuatan  sebagai  alat bukti  yang  sempurna,  dalam  pengertian tidak  diperlukan  alat  bukti  tambahan. Dengan  tidak  perlu  diusahakan  alat  bukti tambahan,  cukup  satu  saja  dan  sudah sempurna,  sebenarnya  produk  yang disumbangkan  oleh  Notaris,  benar-benar separalel  dengan  tuntutan  efisiensi  dunia bisnis. Gatra ini memang wajar menyembul dalam  ranah  hukum  sebagai  suatu keunggulan,  mengingat  cikal  bakal  Notaris bermuasal  dari  Pasal  1868  BW  yang kemudian  produk  yang  dihasilkan  oleh Notaris  diperteguh  lewat  Pasal  1870  BW, ini  merupakan  salah  satu  bukti  tak terbantahkan  bahwa  nuansa  bisnis  itu memang  sangat  kental  mewarnai  BW. Akibat  lanjutnya,  tata  kerja  Notaris  pada dasarnya  memang  lebih  banyak bersinggungan dengan dunia bisnis, namun pihak  Notaris  sendiri,  sesuai  hakekatnya, dalam  melaksanakan  kewajibannya  tidak diperkenankan  bergelimang  perhitungan bisnis,  mengingat  jabatannya  yang beratribut  nobile.  Lewat  tangan  Notaris dokumen  kontrak  yang  diperlukan  oleh dunia  bisnis,  memperoleh  posisi  yang sangat strategis, di mana akta notariil yang dimilikinya  mempunyai  kekuatan  sebagai alat bukti yang sempurna.
Bidang kontrak ini aturannya ada dalam Buku  III  BW  yang  konon  memiliki  sifat terbuka.  Memang  kalau  dicermati  dengan seksama, ada banyak jenis perjanjian yang disediakan  oleh  pembentuk  BW  yang  bisa dipergunakan  oleh  pelaku  pasar  untuk membingkai  bisnis  mereka.  Misalnya Perjanjian  Jual  Beli,  Perjanjian  Tukar Menukar,  Perjanjian  Pinjam  Meminjam, Perjanjian  Sewa,  dan  sebagainya.  Jenis- jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III BW  ini  sesuai  Pasal  1319  BW  disebut Perjanjian  Bernama.  Berarti  para  pebisnis dalam  mewujudkan  aktifitasnya  di  pasar, tinggal  memilih  salah  satu  jenis  perjanjian yang  sudah  disediakan  oleh  BW,  dan  ini dapat  dilakukan  dengan  bebas  oleh  para pihak  sesuai  tujuan  niaga  mereka  atas
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 27
dasar  sepakat.  Harus  diakui  bahwa  aturan yang  dirakit  oleh  pembentuk  BW  tentang Perjanjian  Bernama  yang  dibuatnya,  tidak mungkin  rinci  sampai  ranting-ranting kecilnya. Pengaturannya hanya dalam garis besar  dan  umum,  sedang  bagaimana rinciannya,  diserahkan  kepada  para  pihak sesuai  kesepakatan  dan  tujuan  mereka. Tak  urung  ketentuan  undang-undang dengan sosok seperti itu, tidaklah mungkin kalau  harus  bersifat  mutlak,  dalam pengertian harus berlaku. Justru sebaliknya sifat  ketentuan  tersebut  hanya  berposisi sebagai  Regelend  Recht.  Ini  memang cocok  kalau  untuk  melayani  bisnis  yang selalu  berkembang  pesat,  sehingga  kalau k et ent uan  undang -undang  y ang bersangkutan  berposisi  sebagai  Regelend Recht,  maka  kelenturannya  dalam mengikuti  kemajuan  bisnis  dapat diandalkan  karena  sifat  luwesnya.  Aturan hukum,  khususnya  Hukum  Kontrak,  harus fleksibel,  mengingat  yang  dibingkai  itu adalah  bisnis  yang  dari  waktu  ke  waktu berkembang  pesat,  bahkan  sering  muncul varian-varian  yang  sangat  beraneka dalam waktu yang relatif singkat.
Keluwesan  dari  sifat  Hukum  Kontrak  ini memang  bermula  dari  adanya  prinsip penting  yang  sudah  teruji  ratusan  tahun dengan segala pasang surutnya, yakni asas kebebasan  berkontrak.  Lewat  asas  itu pulalah  maka  sifat  Buku  III  BW  menjadi terbuka,  dalam  arti  akan  selalu  mampu menampung  apa  yang  dibutuhkan  oleh para pihak saat membingkai bisnis mereka dalam  balutan  kontrak.  Sifat  terbuka  ini memberikan  kemungkinan  kepada masyarakat  sesuai  tuntutan  zaman,  untuk membuat  hal-hal  baru  yang  diperlukan bisnis,  tanpa  perlu  secara  mutlak  terikat pada  apa  yang  tersedia  dalam  BW.  Jenis- jenis  Perjanjian  Bernama  yang  disediakan BW,  disebut demikian karena diatur secara khusus,  diserahkan  kepada  para  pihak apakah  akan  dipergunakan,  atau  justru hendak  mencipta  yang  lain  sesuai kebutuhan bisnis mereka, itu secara bebas
dimungkinkan  oleh  tatanan  Hukum Kontrak.
Misalnya  sedasar  dengan  kemajuan bisnis  yang  pesat,  ternyata  ketersediaan jenis  Perjanjian  Bernama  yang  ada  dalam Buku  III  BW,  satupun  tidak  dapat dipergunakan  sebagai  bingkai.  Apabila mengalami  peristiwa  seperti  ini,  para pelaku  pasar  tidak  perlu  gusar. Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak, para  pihak  dapat  mencipta  sendiri  sebuah kontrak  yang  sekiranya  cocok  untuk membingkai  kegiatan  bisnis  mereka  yang tentu  saja  rakitannya  dilandaskan  pada kesepakatan.  Mana  kala  ini  yang  terjadi, maka  hasil  kesepakatan  para  pihak  yang bersangkutan  oleh  Pasal  1319  BW  disebut dengan  Perjanjian  Tak  Bernama (Onbenoemde  Contracten).  Sementara munculnya Perjanjian Tak Bernama ini, dari waktu ke waktu terus bergulir satu per satu tanpa  dapat  dicegah,  sebagai  akibat lajunya  perkembangan  dunia  bisnis  yang terus  berlanjut  tanpa  jeda.  Kondisi  ini sudah  barang  tentu  akan  sangat berpengaruh  pada  proses  kinerja  Notaris yang  sering  dibutuhkan  jasanya  oleh  para pebisnis.  Transaksi  yang  dilakukan  oleh pelaku  pasar  yang  memerlukan  bingkai hukum, ternyata tidak dapat dirakit dengan salah satu Perjanjian Bernama Sesuai dengan seruan yang dicanangkan oleh  Pasal  1319  BW,  maka  para  pelaku bisnis  saat  membingkai  kegiatan  bisnis mereka  dengan  kontrak,  baik  yang menggunakan  salah  satu  jenis  Perjanjian Bernama  ataupun  dengan  menggulirkan Perjanjian  Tak  Bernama,  maka  aturan umum  yang  ada  dalam Buku III  BW  wajib dipatuhi.  Misalnya  aturan  umum  tersebut sebagaimana  ditetapkan  oleh  Pasal  1320 BW menyangkut tentang syarat keabsahan kontrak  yang  terdiri  dari  sepakat,  cakap, obyek  tertentukan,  dan  causa  yang diperbolehkan.  Ini  penting  agar  kontrak yang  dibuat,  baik  yang  berjenis  Perjanjian Bernama ataupun Perjanjian Tak Bernama, akan memiliki kekuatan mengikat layaknya
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 28
undang-undang bagi para pihaknya seperti yang  dijanjikan  oleh  Pasal  1338  BW. Paparan ini sekaligus memberikan ilustrasi, bahwa  rakyat  itu  demikian  leluasanya untuk  membuat  norma  di  atara  mereka saat  membingkai  bisnis  yang  dikemasnya. Kebebasan semacam inilah yang mencorak hukum  itu  sehingga  selalu  dapat membingkai  kegiatan  bisnis  kapanpun  dan dimanapun dilakukan.

## Kebutuhan  Alat  Bukti  Sempurna Dalam Dunia Bisnis
Lalu  lintas  bisnis  yang  setiap  saat mengalir tanpa henti dengan pelbagai ujud serta  kemajuan  perkembangannya,  tentu saja  selalu  membutuhkan  bingkai  kontrak, maka  sesuai  hakekat  kesepakatan  yang tertuang,  masalah  kepastian  hukumnya dapat  terjamin,  dan  ini  sangat  diperlukan oleh  pasar.  Instrumen  kontrak secara  rinci menjabarkan  detail  hak  dan  kewajiban para  pihak,  demikian  juga  hampir  segala implikasi  yang  muncul  di  kemudian  hari akan  terangkum  dalam  kontrak  secara jelas.  Bagaimana  akibat  hukumnya  mana kala kewajiban salah satu pihak andai saat pelaksanaan  kontrak  tidak  dilakukan, sesuai  hakekat  hukum,  kewajiban  yang tidak  dipenuhi  secara  suka  rela  oleh  pihak yamg bersangkutan, berdasarkan prosedur yang  sudah  diatur,  hukum  dapat memaksanya, dan ini dijamin oleh hadirnya Pasal  1131  BW.  Pihak  yang  melakukan wanprestasi  tersebut,  karena  salah,  wajib memikul  risiko  sebagaimana  antara  lain  di atur oleh Pasal 1236 BW, yakni membayar ganti rugi, beaya, dan bunga.
Konstelasi yuridis seperti uraian di atas, memberikan makna bahwa kontrak sebagai bingkai bisnis, memberikan jaminan bahwa keuntungan  yang  diharapkan  oleh  para pihak  pada  prinsipnya  akan  terwujud sesuai  harapan  dan  perhitungan  yang direncanakan.  Sesuai  proses  kalau  ada pihak  yang  wanprestasi,  berarti  yang bersangkutan  (debitor)  tidak  memenuhi
kewajibannya,  dan  itu  adalah  salah,  maka bagi  pihak  kreditor  dibebani  tugas  untuk membuktikannya.  Berarti  kontraktan  yang berposisi  sebagai  penggugat  yang mendalilkan  pihak  lawan  salah, memerlukan  alat  bukti  agar  gugatan  yang diajukan  dapat  berjalan  sesuai  harapan untuk  dimenangkannya,  yakni  berhasil memperoleh ganti rugi, beaya, dan bunga. Padahal  proses  pembuktian  kesalahan  dari pihak  lawan  acap  kali  tidaklah  mudah. Namun demikian hukum sebagai penopang kegiatan bisnis, sudah menyediakan sarana dan  prasaranya,  di  mana  menyangkut  alat bukti  ini  diatur  dalam  Pasal  1866  BW, antara lain alat bukti tulis.
Menyangkut  alat  bukti  tulis,  umumnya bisnis yang dibingkai dengan kontrak, pada era  moderen,  para  pihaknya  membuat dalam  bentuk  tertulis,  di  mana  dengan bentuk  seperti  itu,  sebagaimana  sudah disinggung  pada  awal  paparan,  termuat hak dan kewajiban para pihak dengan rinci pada  klausula-klausula  kontrak.  Namun perlu  dipahami,  acap  kali  hubungan  bisnis yang  dilakukan,  para  pihaknya  tidaklah terampil  membuat  bingkai  kontrak  yang diperlukan  dalam  ujud  akta.  Sekali  lagi untuk  keperluan  ini,  hukum  juga  sudah memberikan  sarana  penunjangnya,  antara lain  sebagaimana  tercermin  pada  Pasal 1868  BW  menyangkut  pejabat  yang  diberi wewenang  khusus  untuk  membuat  akta yang  terkatagori  sebagai  otentik,  yakni paraga yang oleh aturan lanjutnya berjuluk Notaris.
Berdasarkan  aturan  perundangan, Notaris  diberi  ketrampilan  dan  wewenang untuk merangkum maksud para pihak yang menghadap  kepadanya  dalam  suatu  akta. Pembuatan  akta  oleh  Notaris  sesuai prosedur  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang,  maka  produknya  dikatagorikan sebagai  akta  otentik.  Sesuai  aturan  Pasal 1870  BW,  ternyata  akta  itu  memiliki kekuatan  sebagai  alat  bukti  yang sempurna.  Konstruksi  hukum  seperti  ini sudah barang tentu sangat bermanfaat dan
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 29
akan  banyak  dibutuhkan  oleh  pelaku  binis yang  selalu  mengibarkan  panji  efisiensi juga kepastian.
Paraga  Notaris  sebagai  salah  satu penunjang  dunia  bisnis,  mempunyai  posisi sentral  dalam  kehidupan  ekonomi, sehingga  tidak  berlebihan  kalau  kemudian negara memberikan atribut sebagai Pejabat Umum  yang  dipercaya  untuk  membuat akta  otentik.  Kedudukan  hukum  Notaris secara  khusus  diatur  dalam  undang- undang  guna  menentukan  seberapa banyak  dan  sejauh  mana  kewenangan yang  dimiliki.  Notaris  selain  berposisi selaku  Pejabat  Umum,  juga  sebagai  suatu profesi,  dituntut  untuk  mumpuni  baik  dari segi  akademik  ataupun  ketrampilan  dalam merakit  akta.  Sebagaimana  disinggung pada  bagian  depan  akta  selaku  rakitan kontrak  yang  membingkai  bisnis  para pihak,  adalah  untaian  klausula  yang ujungnya  menuju  pada  pencapaian keuntungan  para  pihak.  Tentu  saja pekerjaan  ini  memerlukan  visi  yang  tajam dan  cermat,  mengingat  bisnis  yang  selalu berkembang  dengan  laju  amat  cepat. Untuk keperluan ini, Notaris dituntut untuk bersikap  profesional  selama  memangku jabatannya. Notaris yang umumnya banyak bergulat dengan akta berisi perjanjian yang dibutuhkan  para  penghadap,    sudah selayaknya  sangat  paham  dengan  prinsip- prinsip  Hukum  Kontrak  yang  mendasar. Baik  itu  yang  bertalian  dengan  prinsip ataupun  kaedah-kaedah  Hukum  Kontrak. Prinsip  yang  harus  dipahami  dengan seksama  misalnya  asas  kebebasan berkontrak, pacta sund servanda, privity of contract,  asas  itikad  baik,  dasar  kekuatan mengikatnya  kontrak,  syarat  keabsahan kontrak, dan prinsip-prinsip  lainnya, harus dikuasai  dengan  prima.  Terlebih  pada dekade  akhir-akhir  ini  prinsip  itikad  baik mulai  banyak  mengedepan,  dan  ini  wajib diperhatikan oleh Notaris mengingat dalam
bisnis  itu  juga  membutuhkan  kesantunan. "Over the last two decades, the concept of good  faith  has  become  enormously important to the law of contracts." 4
Tantangan  dunia  bisnis  yang  selalu bergerak mengikuti tuntutan zaman, untuk kemudian  memerlukan  bingkai  kontrak, dan  aktanya  dibuat  oleh  Notaris  agar memiliki  kekuatan  sebagai  alat  bukti  yang sempurna,  benar-benar  sebuah  ujud profesi sentral yang  lumayan  berat  namun luhur.  Tidak  heran  kalau  jabatan  Notaris tersebut  memerlukan  kondisi  watak  yang arif  namun  bernuansa  pintar.  Tidak memiliki  bekal  seperti  itu,  justru  Notaris sebagai  profesi  akan  menuntun  yang bersangkutan ketubir kehancuran. Ini perlu digarisbawahi, mengingat akta otentik yang dibuat  oleh  Notaris,  sesungguhnya  minuta yang  dirakitnya  merupakan  dokumen negara  yang  wajib  dipelihara  sampai kapanpun.  Penghargaan  lambang  garuda pada  cap  yang  dibekalkan  kepada  para Notaris,  merupakan  pertanda  bahwa jabatan yang dipangku itu amatlah luhur.
Sejalan dengan kenyataan bahwa bisnis itu  berkembang  sangat  cepat,  dengan memunculkan  pelbagai  varian  yang beraneka,  sering  perjanjian  yang tersediakan  dalam  Buku  III  BW  ternyata tidak  satupun  yang  cocok  untuk  bingkai, maka  para  pihak  tak  perlu  galau,  sebab mereka  dapat  mencipta  perjanjian  lain yang berbeda atas dasar sepakat. Tentang konstruksi  hukumnya  atas  perjanjian  yang dicipta  itu,  sering  diserahkan  detailnya kepada  Notaris  untuk  merakitnya  secara rinci dalam klausula-klausula kontrak.
Menyikapi  bahwa  kontrak  akan  selalu dipergunakan  untuk  membingkai  bisnis, lebih-lebih nantinya oleh para pelaku pasar dituangkan  dalam  akta  notariil,  maka Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  wajib memahami  secara  handal  prinsip-prinsip Hukum  Kontrak  dengan  segala
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 30
4.  Steven J. Burton, Eric G. Anderson, Contractual Good Faith, Formation, Performance, Braech, Enforcement, Little Brown and Company, Canada, 1996, h. xxi
penjabarannya yang acap kali memerlukan pemikiran  kritis,  lebih-lebih  kalau menyadari  bahwa  aturan  menyangkut kontrak  dalam  BW  usianya  sudah  sangat renta.  Pentingnya  mencermati  Hukum Kontrak  dirasakan  kian  mengedepan, mengingat  arus  globalisasi  yang  semakin deras masuk ke segenap sudut-sudut bisnis yang  tidak  jarang  sangat  rumit. Perkembangan  Hukum  Kontrak  di  negara- negara  maju,  juga  beberapa  Model  Law yang  tambah  subur  menyemai  di  pentas internasional, wajib dikaji dengan seksama. Beberapa aturan perundangan di tanah air sendiri  yang  mulai  bermunculan  akibat desakan kebutuhan zaman, harus dipantau dan  dipelajari  secara  rutin  dan  mendalam. Kalau  secara  kebetulan  suatu  kegiatan bisnis  yang  disodorkan  oleh  para  pihak  ke hadapan  Notaris,  ada  aturan  khususnya  di dalam  BW,  berarti  terkwalifikasi  sebagai Perjanjian  Bernama,  tentu  saja  acuan pokoknya dapat disimak dalam pasal-pasal yang  tertera  dalam  kodifikasi.  Sebaliknya kalau  suatu  saat  ada  aktifitas  bisnis  yang oleh  para  pihaknya  ternyata  memerlukan kemasan  yang  jenis  perjanjiannya  tidak ada  aturan  khusus  dalam  BW,  maka Notaris  sebagai  perakit  akta  wajib mencermati dengan teliti, baik menyangkut judul  ataupun  batang  rubuh  akta,  dengan merakit  klausula-klausula  yang  jelas, mempertimbangkan  hak  dan  kewajiban para  pihak  secara  berimbang  tapi bersinergi,  juga  memperhatikan perlindungan hukum yang setara bagi para kontraktan.  Notaris  yang  posisinya  tidak boleh  memihak  salah  satu  penghadap, harus  memikirkan  secara  matang, bagaimana  nuansa  non  diskriminatif  dapat dicipta,  tanpa  mengorbankan  kepentingan para  pihak.  Bahasa  yang  dipergunakan saat  menyusun  klausula  kontrak, menentukan  bobot  penguasaan  Notaris pada ilmu yang dimiliki. Redaksi yang logis sistematis sebuah kontrak menjadi andalan
bagi  para  pihak  untuk  memahami  koridor hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki. Penegasan  jenis  prestasi  yang  dipikul  oleh para  pihak  harus  jelas  dan  terang,  jangan sampai mendatangkan multi tafsir sehingga mendatangkan  keraguan,  apakah  prestasi yang  sudah  dilaksanakan  itu  sempurna ataukah  cacat.  Hal  ini  pernah  ditegaskan oleh  Richard  Stone  dalam  salah  satu karyanya  dengan  pernyataan:  "There  is some  uncertainty  as  to  what  precisely  is the  difference  between    incomplete performance  and  complete  but  defective performance" 5. Bahasa  yang  tidak  jelas, dan  tidak  tersusun  dengan  logis  sistematis pada  akta,  pasti  akan  mendatangkan ketidakpastian  yang  bakal  merugikan  para kontraktan. Sungguh tugas Notaris sebagai Pejabat Umum dalam mempersiapkan akta otentik  yang  dibutuhkan  pelaku  bisnis, tidaklah  gampang.  Secara  berkelanjutan seorang  Notaris  harus  terus  memacu penambahan  ilmunya  tanpa  henti, mengingat  perkembangan  dunia  bisnis yang terus merangsek tak terelakkan.

## 3. KESIMPULAN
Kontrak  sebagai  bingkai  bisnis,  kalau kemudian  dituang  dalam  akta  otentik, memaksa  Notaris  harus  pintar  dalam mengemas  klausula-klausula  perjanjian yang  diperlukan  oleh  pelaku pasar.  Minuta yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  dokumen negara, sehingga cara mengemasnya wajib mengikuti aturan perundangan yang sudah digariskan.  Demikian  juga  prinsip- prinsipHukum Kontrak, oleh Notaris sebagai Pejabat  Umum,  wajib  dipahami  dengan matang,  termasuk  perkembangannya  yang saat  ini  memang  sangat  diperlukan  guna mengantisipasi  pasar  bebas.  Klausula kontrak yang dibuat dalam rangkuman akta notariil,  harus  tersusun  secara  logis  dan sistematis,  agar  kepastian  yang  diinginkan oleh  para  pebisnis  benar-benar  terwujud.
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 31
5.  Richard Stone, Contract Law, Cavendish Publishing Ltd, London, 2004, h. 193.
Oleh  sebab  itu  Notaris  yang  profesional, sudah  sepantasnya  dicetak  dengan menumbuhkembangkan minat belajar yang sungguh-sungguh  dan  tak  berkesudahan. Aspek  kontrak  sangat  beragam  lagi  rumit, sehingga  perubahan  lapangan  bisnis  yang begitu  cepat,  wajib  dicermati  dengan prima, sehingga hukum yang dipergunakan sebagai  landas  pacu  setiap  bisnis  akan tetap  mampu  mewujudkan  kepastian hukum  di  samping  keadilan,  dan  hal  ini wajib  dikaji  oleh  para  Notaris  dengan kesungguhan yang tangguh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengupkan  terimakasih  kepada Mitra  Bestari  atas  masukan-masukan  yang telah  diberikan  untuk  perbaikan  substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Burton. J. Steven, Eric G. Anderson, Contractual Good  Faith,  Formation,  Performance, Breach,  Enforcement, Little  Brown  and Company, Canada, 1996 Poole  Jill, Textbook  on  Contract  Law, Blackstone Press, London, 2001 Stone,  Richard, Contract  Law, Cavendish Publishing Ltd, London, 2003 Tabulajan,  Benny  S.,  Valerie  Du  Toit-Low,
Singapore  Business  Law, Business  Law Asia, Singa-Pore, 2003
Copyright © 2017 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2 Mei 2017, 32