Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl Raya Jakarta KM 04 Pakupatan Serang-Banten.
Email: dian.hikmawan@untirta.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 1, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9376

## Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender
Ika Arinia Indriyany 1 , M. Dian Hikmawan 2 , Wahyu Kartiko Utami 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dikirimkan: 12 November 2020 Direvisi: 3 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021

## Pendahuluan
Fokus  bahasan  dalam  tulisan  ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut  urgensi  dari keberadaan kampus berperspektif gender ditengah maraknya kasus terkait relasi gender yang  timpang  di  perguruan  tinggi.  Disorotnya  respon  kampus  yang  beragam  dalam merespon permasalahan terkait gender, seperti pelecehan seksual antara mahasiswa maupun  dosen  dengan  mahasiswa  membuat  wacana  kampus  berperspektif  gender menjadi penting untuk ditelisik. Gender atau jenis kelamin sosial adalah adalah sebuah cara pandang dalam melihat dan memahami sifat – sifat laki – laki dan perempuan yang sifatnya  berasal  dari  konstruksi  sosial  (Fakih,  1996).  Gender  atau  bisa  disebut  juga sebagai  jenis  kelamin  sosial  merupakan  suatu  perspektif  yang  membedakan  laki-laki dengan perempuan, namun hal ini berbeda dengan jenis kelamin secara biologis, namun lebih  ke  konstruksi  sosial  antara  keduanya.  Dalam  hal  ini,  gender  sangat  bergantung pada kontruksi sosial, nilai, norma, maupun setting sosial budaya yang ada masyarakat, sehingga sifatnya pun menjadi lebih cair dan mudah untuk dipertukarkan. Gender sering

## INTISARI
Ketimpangan  gender  merupakan  sebuah  masalah  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat diseluruh  dunia.  Perempuan  selalu  di  posisikan  pada  suatu  kondisi  sub-ordinasi  karena identitas dan historisitas peradaban manusia yang selalu menempatkan perempuan menjadi yang kedua. Dengan hadirnya bentuk negara dan relasi antar warga negara yang dijamin oleh negara tanpa terkecuali, memungkinkan perempuan agar dapat menempati ruang publik ini secara setara. Riset ini mengulas dinamika dan artikulasi kesetaraan gender diranah perguruan tinggi, dengan pendekatan fenomenologis, riset ini berupaya memaknai dan melihat aktualisasi kebijakan  kampus  dalam  mendorong  persfektif  gender  menjadi  agenda  dalam mengembangkan kampus yang bersfektif gender. Hasil dari riset ini menunjukan bagaimana dinamika perempuan dalam mencapai kesetaraan gender pada ruang lingkup perguruan tinggi.

## KATA KUNCI
gender; perguruan tinggi; ketimpangan; kesetaraan
juga  dikaitkan  dengan  ketimpangan  gender.  Ketimpangan  gender  terjadi  saat  relasi kekuasaan yang ada pada laki – laki dan perempuan tidak setara. Laki – laki diposisikan superior  dan  perempuan  diposisikan  subordinat  dari  laki  –  laki,  hanya  karena  jenis kelaminnya  yang  perempuan.  Subordinasinya  posisi  perempuan  pada  laki  –  laki berdampak banyak hal seperti ketimpangan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga stabilitas politik (Cerise & Francavilla, 2012).
Asumsi dasar untuk melacak ketimpangan gender adalah dengan melihat relasi kekuasan  antara  laki  –  laki  dan  perempuan  (Hannam,  2012).  Laki  –  laki  diasumsikan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga diposisikan lebih superior dibandingkan perempuan.  Pandangan  ini  menegasikan  posisi  perempuan  yang  seharusnya  juga memiliki  kuasa  dan  otonomi  penuh,  minimal  atas  tubuh  mereka  sendiri.  Relasi  ini kemudian  dilanggengkan  dalam  masyarakat  dengan  nilai  budaya  patriarki  yang  kuat. partriarki  merupakan  sebuah  sistem  dimana  laki  –  laki  mendominasi  dan  menguasai aspek kehidupan sehingga bentuk penomorduaan pada perempuan dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat (Farmawati, 2018).
Permasalahan terkait gender ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah di dunia pendidikan tinggi. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  saat  ini  terdapat  4597  Perguruan  Tinggi swasta  dan  negeri  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  baik  itu  yang  berbentuk universitas,  institut,  sekolah  tinggi,  akademi,  akademi  komunitas  maupun  politeknik (Dikti, 2018). Perguruan Tinggi ini menaungi 8.400.877 orang mahasiswa dan 286.116 orang dosen. Mahasiswa terbagi menjadi mahasiswa laki – laki sebanyak 3.099.783 dan mahasiswa perempuan sebanyak 3.250.158
Sumber : (Dikti, 2018) 3099783 3250158 L A K I   - L A K I
P E R E M P U A N
Diagram 1. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin
laki laki 56% perempuan 44%

## Diagram 2. Jumlah Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin
laki laki perempuan
Sedangkan untuk dosen, 286.116 orang ini terbagi menjadi 166.979 dosen berjenis kelamin  laki  –  laki  dan  129.021  dosen  perempuan.  Visualisasi  sebaran  dosen berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat melalui diagram berikut ini.

## Sumber : (Dikti, 2018)
Keberadaan perempuan baik mahasiswa maupun dosen dengan jumlah yang tidak sedikit  ini  menuntut  perhatian  pemangku  kepentingan  di  kampus  agar  kebutuhan mereka terakomodasi dan tidak terjadi ketimpangan jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis  kelamin.  Ketimpangan  jumlah  tenaga  kerja  berdasarkan  jenis  kelamin  ini  dapat menjadi  salah  satu  penyebab  ketimpangan  gender,  baik  di  lingkungan  pemerintahan hingga  swasta.  Begitu  juga  dilingkungan  kampus  yang  mana  masih  banyak  terjadi ketimpangan gender.
Pertama , belum meratanya sebaran dosen perempuan pada program studi yang ditawarkan  kampus  –  kampus  di  Indonesia.  Program  Studi  yang  lekat  stereotipnya dengan  karakteristik  perempuan  seperti  kesehatan,  pendidikan  dan  ekonomi  di dominasi  oleh  dosen  perempuan  (Aruan,  2019).  Sebaliknya,  prodi  yang  lekat stereotipnya  dengan  maskulinitas  laki-laki  seperti  prodi  STEM  ( Science,  Technology, Engineering,  Mathematics )  jumlah  keterlibatan  perempuan  sangat  minim  jika dibandingkan dengan laki – laki (Jurnal Perempuan, 2016).
Dalam  publikasinya  Jurnal  Perempuan  menyebutkan  bahwa  minimnya  peran perempuan  dalam  STEM  disebabkan  karena  perempuan  sejak  kecil  mengalami diskoneksi  atas  akses  teknologi  akibat  dari  tidak  adanya  dukungan  budaya  dan lingkungan pada anak maupun perempuan untuk menguasai bidang ini. Padahal riset yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa ada korelasi antara penguasaan bidang STEM dengan pembangunan nasional.
Diagram 3 Korelasi Penguasaan Bidang STEM dengan Pembangunan Nasional

## Sumber : (Aruan, 2019)
Di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten (Untirta) ketidakmerataan perempuan dan laki – laki terlihat dari keterwakilan perempuan pada jabatan Pimpinan Universitas. Dari 22 jabatan pimpinan seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Lembaga  hanya  ada  1  pimpinan  perempuan  sebagai  Dekan  (4%).  Di  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri yang menaungi pendidikan tinggi, jabatan struktural eselon 1 dan 2 juga didominasi oleh laki – laki. Dari 64 posisi yang tersedia, jabatan yang dipegang oleh perempuan hanya 15 posisi atau 23%.
Minimnya representasi perempuan pada jabatan struktural pimpinan perguruan tinggi ini menyiratkan pertanyaan. Apakah memang perempuan tidak memiliki kapasitas untuk  menjadi  pemimpin?  atau  persoalannya  bukan  mengenai  kapasitas  tetapi mengenai akses yang tertutup akibat konstruksi sosial maupun setting lingkungan sosial budaya yang tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan pimpinan. Konstruksi sosial terhadap perempuan terkait dengan kodrat yang selama ini dilekati pada perempuan bahwa perempuan dianggap hanya bisa menyelesaikan urusan domestik (Alfirahmi, 2018).
Kepemimpinan  pada  sebuah  jabatan  struktural  dianggap  bukanlah  ranah domestik,  tetapi  ranah  publik  diluar  kapasitas  dan  kewenangan  perempuan. Berdasarkan  konstruksi  agama,  kepemimpinan  dikaitkan  dengan  kapasitas  laki  –  laki sebagai imam. Sedangkan konstruksi budaya patriarki mengasumsikan perempuan tidak akan mempu memimpin karena juga dibebani oleh urusan domestik ( double burden ), sedangkan  kepemimpinan  berada  dalam  ranah  publik.  Dampak  dari  minimnya keterwakilan perempuan di ranah pendidikan tinggi (baik kementerian maupun kampus)
berimbas pada kurang terakomodasinya kebutuhan perempuan. Hal ini berhubungan dengan masalah ketimpangan gender.
Kedua, yaitu  minimnya  infrastuktur  responsif  gender  di  kampus.  Infrastruktur responsif  gender  adalah  infrastruktur  yang  memperhatikan  perbedaan  kebutuhan, hambatan/kesulitan,  aspirasi  kelompok  laki  –  laki  dan  perempuan  termasuk  juga kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan yang lainnya (Indrarini, 2020). Infrastruktur responsif gender mengindikasikan sarana prasarana yang inklusif  dan  mampu  mengakomodasi  kebutuhan  semua  pihak.  Untuk  mewujudkan sarana  prasarana  yang  responsif  gender  maka  dibutuhkan  analisa  yang  mendalam terkait  dengan  kebutuhan  laki  –  laki,  perempuan  maupun  penyandang  disabilitas. Minimnya  infratruktur  responsif  gender  salah  satunya  disebabkan  karena  kebijakan pengarusutamaan  gender  di  perguruan  tinggi  yang  masih  minim.  Pendidikan  yang dijalankan di perguruan tinggi masih diselenggarakan secara netral gender dengan tidak fokus pada pengakomodasian perbedaan kebutuhan peserta didik.
Beberapa masalah terkait penyediaan infrastruktur yang tidak responsif gender diantaranya adalah keberadaan toilet yang sama antara toilet laki – laki, perempuan dan penyandang disabilitas. Padahal jika dianalisa lebih lanjut, ketiga kelompok ini memiliki kebutuhan  yang  berbeda  terkait  toilet.  Perempuan  membutuhkan  toilet  dengan kelengkapan yang lebih detail seperti gantungan untuk menggantungkan tas, tempat sampah untuk membuang pembalut habis pakai, cermin, tisu, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan  penyandang  disabilitas  kebutuhannya  jauh  lebih  rumit  seperti  pintu  yang lebih lebar agar kursi roda bisa masuk ke dalam toilet, pegangan tangan untuk disabilitas netra, pintu dengan desain pintu geser agar disabilitas daksa tidak kesulitan membuka dan menutup pintu, hingga keberadaan kloset yang aksesibel. Infrastruktur lain yang juga harus menjadi perhatian adalah keberadaan tangga. Tangga perlu diperhatikan agar tidak  terlalu  curam  dan  tidak  terlalu  tinggi  anak  tangganya  agar  tidak  menyulitkan perempuan  yang  sudah  berusia  lanjut  ataupun  perempuan  yang  menggunakan  rok. Tetapi keberadaan tangga saja akan menyulitkan mobilitas penyandang disabilitas.
Kampus dengan desain gedung lama biasanya hanya memiliki tangga saja sehingga disabilitas  daksa  pengguna  tongkat  kruk  atau  kaki  palsu  akan  kesulitan.  Dibutuhkan ramp atau  bidang  miring  yang  landai  agar  memudahkan  pengguna  kursi  roda. Infrastruktur  berikutnya  yang  juga  sering  diabaikan  di  kampus  adalah  ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Ruang laktasi penting bagi ibu pekerja agar tetap bisa menjalankan  perannya  menyusui  dengan  privasi  yang  terjaga  tetapi  pada  saat  yang bersamaan juga dapat menjalannya perannya dengan baik di ruang publik (bekerja).
Sayangnya  kebutuhan  –  kebutuhan  penting  ini  tidak  akan  ditangkap  oleh pemimpin mereka bekerja. Kurangnya pemahaman akan urgensitas kesetaraan gender pada  pemimpin  mereka  ini,  pada  akhirnya  mengasumsikan  bahwa  kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas bisa digeneralisir dengan kebutuhan laki – laki. Pemimpin yang tidak sadar dan tidak berperspektif gender akan menganggap bahwa
mengakomodasi kebutuhan infrastruktur menambah beban bagi instansi. Oleh karena itu  dibutuhkan  keterwakilan  perempuan  yang  mampu  memahami  keberbedaan kebutuhan yang dipunyai oleh perempuan dan penyandang disabilitas.
Ketiga ,  ketimpangan  gender  di  kampus  tercermin  melalui  masih  terjadinya pelecehan  seksual  baik  yang  dilakukan  sesama  mahasiswa  maupun  dosen  terhadap mahasiswa. Beberapa kampus besar pernah menjadi sorotan atas terjadinya pelecehan seksual di kampusnya. UGM pernah menjadi viral di tahun 2016 saat salah satu media daring  memberitakan  tentang  kasus  pelecehan  yang  dilakukan  dosen  terhadap mahasiswa berkedok bimbingan paper (Button, 2016). Korban diminta untuk menemui dosen tsb karena mengumpulkan tugas terlambat. Mahasiswa yang tidak punya pilihan akhirnya  menyetujui  untuk  bertemu  di  pusat  kajian  tempat  dosen  tersebut  aktif melakukan penelitian.
Di sanalah pelecehan tersebut terjadi. Meskipun akhirnya, fakultas menjatuhkan sanksi  akademik  berupa  pelepasan  tanggungjawab  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  pada dosen tersebut dan mengirimkan dosen tersebut untuk melakukan konseling ke salah satu women  crisis  center ,  tetapi  menurut  korban  pelaku  masih  bebas  berkeliaran  di kampus. Pada tahun 2018, UGM kembali menjadi disorot atas lemahnya respon pada kasus  perkosaan  yang  terjadi  di  mahasiswanya  pada  saat  KKN.  UGM  dinilai  tidak melakukan  upaya  –  upaya  yang  pro  terhadap  korban  karena  justru  memberikan punishment pada penyintas (Nilai C), bukannya menghukum pelaku perkosaan (Maudy, 2018). Pada perkembangannya kasus ini menghadirkan berbagai aksi untuk mengkawal penyelesaian kasus seperti aksi ‘UGM Darurat Kekerasan Seksual’, ‘Agni adalah Kita’, ‘Kita Agni’, dll.
Kampus  besar  lain  yang  juga  disorot  dalam  penangannya  terhadap  kasus pelecehan seksual adalah Universitas Airlangga. Unair menjadi viral di dunia maya saat unggahan  terkait  Predator  Fetish  Kain  Jarik  dibaca  dan  dikomentari  oleh  banyak pengguna sosial media. Mahasiswa Unair diduga melakukan pelecehan seksual karena memaksa korbannya untuk mengikat dan membungkus dirinya dengan menggunakan kain jarik dengan modus penelitian akademis. Korban yang kebanyakan adalah laki – laki merasa tidak curiga karena memang berniat membantu riset senior. Unair mendapatkan respon positif saat mereka dengan berani menyatakan sikap untuk men drop out pelaku yang juga mahasiswa kampus tersebut setelah serangkaian proses investigasi (Faizal, 2020).  Selain  itu  Unair  juga  menyediakan  layanan  konseling  bagi  korban  dengan penjaminan atas kerahasiaan identitas korban (Kurniawan, 2020).
Adanya  ketidaksetaraan  gender  yang  terjadi  diberbagai  kehidupan  masyarakat inilah yang kemudian membuat banyak peneliti tertarik untuk melihat isu ini lebih jauh. Riset pertama adalah “Dinamika Pengarusutaman Gender pada Pendidikan Tinggi Islam” (Kusmanto,  2017).  Riset  ini  berusaha  melihat  bagaimana  konsep  pengarustamaan gender diterapkan di UIN Walisongo. Implementasi konsep ini masih belum seutuhnya dijalankan karena pimpinan UIN Walisongo masih memahami pengarustamaan gender
sebagai konsep yang berasal dari luar institusi sehingga pemahamannya menjadi parsial dan terbatas. Meskipun begitu, UIN Walisongo tetap berusaha menjalankan konsep ini dengan  berbagai  kebijakan  di  bidang  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  maupun  sisi pengelolaan  SDM  dimana  ada  kesempatan  yang  sama  bagi  perempuan  untuk menempati posisi jabatan struktural.
Riset  kedua  adalah  “Pendidikan  Berbasis  Kesetaraan  Gender  di  Provinsi  Jawa Tengah”  (Roziqin,  Suwitri,  Apryanto,  &  Sihidi,  2019).  Penelitian  ini  mengungkapkan bahwa penting untuk memastikan bahwa pendidikan harus didasarkan pada kesetaraan gender, yang tercermin melalui pengembangan kurikulum, tenaga pendidik yang pro pada  kesetaraan  gender  dan  bahan  ajar  yang  peka  pada  isu  gender.  Sehingga perempuan tidak lagi hanya dikotakkan ke dalam urusan domestik (Ibu Rumah Tangga) tetapi juga memiliki kesempatan yang sama di ranah publik Bersama dengan laki – laki. Oleh  karena  itu  maka  akses  pendidikan  tanpa  terkecuali  tidak  boleh  dibedakan berdasarkan jenis kelamin.
Riset ketiga adalah “Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender” (Jabar, Djamas, & Latisma, 2012). Penelitian ini memberikan saran terhadap Universitas Negeri Padang agar pendidikan yang dijalankan dapat berwawasan gender, seperti menyusun profil gender untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan. saran berikutnya adalah UNP harus merumuskan permasalahan ketimpangan gender di masing – masing fakultas lalu  mencari  faktor  penyebab  terjadinya  ketimpangan  tersebut  dan  kemudian merumuskan solusi untuk mengatasi kesenjangan gender.
Riset yang ke-empat adalah riset yang dilakukan oleh Andriani & Maisarah (2018) bahwa  penelitian  ini  mengulas  bagaimana  mengartikulasikan  kesetaraan  gender  dan bagaimana  pilan  perguruan  tinggi  memiliki  responsifitas  terhadap  persoalan  gender sebagai bentuk implementasi dalam merespon kesetaraan gender. Menariknya riset ini juga  membuka  pengetahuan  kiyta  akan  ketimpangan  menyoal  gender  di  perguruan tinggi (Andriani & Maisarah, 2018). Yang terakhir ke-lima adalah riset yang dilakukan oleh Harun (2019) meskipun riset ini tidak secara eksplisit menggambarkan kesetaraan gender  di  ranah  pendidikan  tinggi,  namun  riset  ini  mengulas  hal  yang  menarik  yaitu bagaimana perempuan mampu menjadi subjek politik dan membentuk paradigma nya sendiri sehingga memiliki pengaruh terhadap lingkungan dimana beliau berada. Dengan persfektif ini sebenarnya mencoba mengelaborasi dan mengartikulasikan ketimpangan terhadap gender melalui pembentukan paradigma baru melalui peningkatan kapasitas perempuan sebagai subjek politik.
Penelitian kali ini memiliki fokus dan berusaha untuk mengisi kekosongan antara kelima penelitian sebelumnya yaitu sebuah pandangan yang holistik untuk mewujudkan kampus responsif gender (Harun, 2019). Memahami kampus responsif gender tidak bisa lagi terkotakkan hanya melihat aspek kebijakan saja atau melihat aspek implementasi kebijakan,  tetapi  harus  bisa  merangkum  secara  keseluruhan  mulai  perumusan kebijakan,  implementasi  hingga  evaluasi  yang  melibatkan  perempuan  Penelitian  ini
mencoba menawarkan pola pandang bagaimana mewujudkan kampus responsif gender termasuk  menerjemahkan  indikator  yang  sudah  ditentukan  oleh  Kementerian  PPPA terkait kampus responsif gender.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  fenomenologi. Fenomenologi  sebagai  sebuah  pendekatan  memberikan  ruang  yang  besar  dalam interpretasi data. Tidak hanya data yang nampak dalam kajian peneliti, namun juga data yang  muncul  dalam  kesadaran  peneliti  (Creswell  &  Creswell,  2018).  Dalam  melihat konsep  kampus  berperspektif  gender  yang  mampu  menampung  dan  memberikan kesempatan  terhadap  aksesibilitas  perempuan,  pendekatan  fenomenologi  mencoba mendefinisikan  fenomena  tersebut.  Dalam  pendekatan  fenomenologi  juga memungkinkan bagi peneliti dalam melihat makna di balik sebuah fenomena (Padilla- Diaz, 2015).
Epoche dalam pendekatan fenomenologi memberikan ruang bagi peneliti dalam mengungkap data dari fenomena yang ada (Padilla-Diaz, 2015). Konsep Epoche dalam fenomenologi juga membuka berbagai kemungkinan bagi peneliti karna harus melihat berbagai macam data, varibel dan juga melakukan penundaan bagi asumsi-asumsi yang ada  (Hikmawan,  2017).    Konsep  kampus  berperspektif  gender  tidak  hanya  dimaknai sebagai kumpulan konsep, tetapi juga melihat lebih jauh terkait bagaimana konsep ini mampu menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama akses terhadap pendidikan.
Selanjutnya peneliti melakukan reduksi eidetik, dimana ada pemutkahiran analisis dengan  mereduksi  data  yang  ada  jika  data  tersebut  tidak  berkorelasi  atau  memiliki korelasi  negatif  terhadap  Analisa  dan  penelitian.  Selanjutnya  adalah  tahapan eidos , dimana peneliti merumuskan Analisa yang komprehensif dari data yang nampak dan hasil  reduksi  data.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  menjadi  penelitian  yang komperhensif dalam menjelaskan permaslahan yang dihadapi. Lebih jauh penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya dengan segala kemungkinan  yang  ada  (Hikmawan,  2017).  Jadi  baik  secara  teoritik  maupun  praktis pendekatan  ini  membantu  peneliti  dalam  menjelaskan  segala  kemungkinan  yang  di hasilkan dari penelitian ini.

## Kebijakan Pengarustamaan Gender
Pengarustamaan  Gender  merupakan  amanat  yang  harus  dijalankan  oleh  setiap kementerian/Lembaga  baik  di  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.  Sebagai  sebuah  strategi  pembangunan,  PUG  dilaksanakan  untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dengan cara mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki – laki serta perempuan. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan  manfaat  pembangunan  (KemenPPPA,  2011).  Keterlibatan  perempuan  didorong dalam tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan
dan  evaluasi.  Keberhasilan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  pengarusutamaan gender tidak lagi dilihat secara kuantitas dengan membandingkan jumlah proporsi laki – laki maupun perempuan. Meskipun keterwakilan dari sisi jumlah penting untuk dilihat, tetapi  ada  persoalan  yang  jauh  lebih  substansial  yaitu  melihat  apakah  kepentingan perempuan terakomodasi di dalam pembangunan atau tidak.
Oleh karena itu, berbicara tentang pengarusutamaan gender maka akan berfokus pada  dua  pembahasan  utama  yaitu  pertama  menjamin  kepentingan  baik  laki  –  laki maupun perempuan terintegrasi dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan  keputusan  yang  selama  ini  jarang  melibatkan  perempuan  karena minimnya representasi perempuan di tingkat pimpinan pengambil keputusan. Kedua, memastikan  bahwa  baik  laki  –  laki  maupun  perempuan  secara  bersamaan  dapat memiliki  akses  dan  menikmati  hasil  pembangunan.  Hal  ini  selaras  dengan  mandat Sustainable Development Goals yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kelompok perempuan.
Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  maka  ada  beberapa  langkah  yang  disa dilakukan  (United  Nations,  2014).  Langkah  awal  adalah  memastikan  bahwa  setiap pembangunan harus bersifat keberlanjutan dan secara eksplisit menunjukkan komitmen atas kesetaraan dan pemberdayaan atas perempan. Selanjutnya adalah mensinergikan antara  pembangunan  yang  keberlanjutan  dengan  kesetaraan  gender  termasuk mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi. Berikutnya, menegosiasikan tantangan yang dihadapi dengan mengutamakan prinsip inklusivitas serta peran aktif masyarakat sipil, organisasi perempuan dan komunitas yang memang concern pada isu kesetaraan. Namun dalam pelaksanaannya, pengarustamaan gender dalam pembangunan ini masih  menemui  beberapa  tantangan  seperti  pandangan  bahwa  gender  merupakan persoalan individu yang lahir karena konstruksi dari budaya atau nilai tertentu sehingga sifatnya  tidak  akan  mungkin  dibawa  pada  kelembagaan  formal.  Hal  ini  tentu  akan menghambat proses pengarustamaan gender. Tantangan berikutnya adalah isu gender masih dimaknai sebagai isu parsial yang penyelesaiannya tidak membutuhkan jejaring dan  keterlibatan  berbagai  pihak.  Justru  pengarustamaan  gender  akan  berhasil  jika didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Dan tantangan berikutnya yang juga cukup penting adalah masih banyak ditemuinya regulasi baik di tingkat nasional maupun lokal yang justru tidak berpihak dan mengancam kesetaraan gender.

## Kampus Responsif Gender
Salah satu upaya untuk mengimplementasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan,  terutama  pendidikan  tinggi  adalah  dengan  merancang  dan  menjalankan kampus  resposif  gender.  Apalagi  hal  ini  diamanatkan  dalam  UU  No  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi haruslah diselenggarakan berlandaskan prinsip demokratis dan berkeadilan. Selain itu, perguruan
tinggi  haruslah  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  agama,  budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin melalui perilaku anti diskriminatif.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam salah satu publikasinya  menyebutkan  bahwa  pendidikan  responsif  gender  adalah  bagaimana pendidikan  memastikan  memberikan  perlakukan  dan  kesempatan  yang  sama  antara laki–laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan,  salah  satu  cara  yang  bisa dilakukan adalah dengan memberikan materi perkenalan terkait gender sejak mereka menjadi mahasiswa baru (KemenPPPA, 2011). Atau cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan  menyusun  kurikulum  yang  mengakomodasi  kajian  gender  atau  bahkan menyelipkan gender sebagai mata kuliah khusus.
Kampus  Responsif  Gender  merupakan  sebuah  program  yang  diinisasi  oleh Kementerian PPPA. Langkah awal untuk menjalankan program ini adalah pada tahun 2019  Kementerian  PPPA  bekerjajama  dengan  Pusat  Studi  Gender  dan  Perlindungan Anak  Uhamka  untuk  merumuskan  Panduan  Perguruan  Tinggi  Responsif  Gender. Kementerian  PPPA  juga  menyelenggarakan  workshop  pada  tahun  2019  yang mengundang  akademisi  dari  berbagai  perguruan  tinggi  dan  Lembaga  riset  untuk merumuskan langkah – langkah pengarustamaan gender di perguruan tinggi. Sasaran pengarusutamaan gender adalah baik di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) serta manajemen kampus. Pelibatan mahasiswa sebagai pihak yang juga aktif melakukan perubahan dianggap penting karena konsep responsif gender membutuhkan pola pandang holistik yang melibatkan seluruh civitas akademika  kampus  mulai  dari  pimpinan  perguruan  tinggi,  tenaga  pendidik,  tenaga kependidikan, staf umum, hingga mahasiswa.
Program ini kemudian dilanjutkan dengan pilot project pada 9 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dianggap telah adil gender dalam bidang Tri Darma Perguruan Tingginya, yaitu UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhamadiyah Prof. Dr Hamka, STAI Al-Hikmah  Jakarta,  Institut  PTIQ  Jakarta,  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  UIN  Walisongo Semarang, UIN Sumatera Utara, UIN Jambi, dan IAIN Kendari (Republika, 2016). Saat ini secara  nasional  sudah  terdapat  20  Universitas  yang  terdiri  dari  11  Perguruan  Tinggi Negeri dan 9 Perguruan Tinggi Swasta yang dianggap Kementerian PPPA masuk dalam Perguruan  Tinggi  Responsif  gender  karena  sudah  memiliki  Profil  Gender  Perguruan Tinggi.
Kampus  Responsif  Gender  merupakan  sebuah  pola  pandang  yang  menjunjung tinggi  prinsip  inklusivitas.  Inklusivitas  sosial  membuka  ruang  dan  merangkul  semua orang  tanpa  terkecuali  melihat  latar  belakangnya  untuk  merasa  aman  dan  nyaman (Fathy, 2019). Prinsip inklusivitas memposisikan kebutuhan setiap orang berbeda baik itu  laki  –  laki,  perempuan  maupun  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas dianggap  sebagai  bagian  dari  kampus  responsif  gender,  sehingga  menjadi  pekerjaan
rumah  bagaimana  perguruan  tinggi  untuk  menciptakan  kampus  yang  ramah  bagi perempuan  maupun  disabilitas.  Dengan  pengarusutamaan  gender,  maka  kebutuhan masing – masing pihak ini akan diakomodasi sehingga dapat tercapai Perguruan Tinggi Responsif Gender. Perguruan Tinggi Responsif Gender merupakan kampus yang dalam kegiatannya, kebijakan maupun proses penganggarannya memperhatikan keberbedaan pengalaman,  kebutuhan  dan  aspirasi  dari  seluruh  civitas  akademika,  yang  tercermin melalui  penetapan,  pelaksanaan,  evaluasi,  pengendalian  dan  peningkatan  tata  kelola serta  Tridharma  Perguruan  Tinggi  melalui  strategi  Pengarusutamaan  Gender (KemenPPPA, 2011).
Kampus Responsif Gender urgen untuk diterapkan pada setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia karena adanya kompleksitas keberbedaan kebutuhan masing – masing  pihak.  Kekhususan  kebutuhan  pada  perempuan  dan  penyandang  disabilitas tidak  akan  bisa  teridentifikasi  jika  pemangku  kepentingan  tidak  responsif  gender. Apalagi  jika  kebijakan  yang  dikeluarkan  sifatnya  netral  gender  (memposisikan kebutuhan perempuan, laki – laki dan penyandang disabilitas sama), maka sudah tentu perempuan dan penyandang disabilitas akan menjadi pihak yang dirugikan dalam proses pendidikan. Agar semua pihak mampu mendapatkan manfaat yang sama dan kualitas kehidupannya meningkat maka pemimpin harus memastikan setiap civitas akademika dapat  mengakses  serta  berperan  aktif  dalam  proses  pembangunan  di  kampus. Perguruan Tinggi Responsif Gender memiliki tujuan  dalam menyamakan hak-hak yang diperoleh sivitas akademik, baik oleh perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, pengabdian hingga penelitian yang merupakan tridharma perguruan tinggi. Kesetaraan gender menjadi harapan yang nantinya bisa dicapai dalam kampus repsonsif gender, agar  kegiatan-kegiatan  dalam  tridharma  perguruan  tinggi  bisa  dilakukan  dengan khususnya memperhatikan kebutuhan kaum perempuan dan kaum disabilitas.

## Upaya Mendorong Untirta Banten sebagai Kampus Responsif Gender
Kampus  responsif  gender  menjadi  salah  satu  tujuan  yang  harus  dilakukan  oleh semua  perguruan  tinggi,  termasuk  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Kampus  responsif gender dapat diwujudkan ketika semua pemangku kepentingan bersama-sama memiliki konsen terhadap perempuan dan memasukan kepentingan perempuan ketika membuat kebijakan  maupun  sarana-prasarana  serta  fasilitas  yang  memperhatikan  kepentingan mereka.  Hal  ini  senyatanya  bukan  bermaksud  menspesialkan  mereka,  namun  agar kebutuhan  perempuan  menjadi  terakomodasi  dengan  baik  mengingat  bahwa perempuan  memiliki  peran  ganda  yang  membuat  kebutuhan  antara  laki-laki  dan perempuan cukup berbeda.
Di Indonesia, sudah adabeberapa perguruan tinggi yang sedang berproses atau menuju  kampus  responsif  gender.  Salah  satu  perguruan  tinggi  yang  sedang mengembangan  kampus  responsif  gender  ialah  UIN  Walisongo  Semarang,  dimana
Rektor  UIN  Walisongo  Semarang  Prof  Dr  H  Imam  Taufiq  MAg  menegaskan  tentang pentingnya perguruan tinggi responsif gender. Dalam pernyataanya, beliau menegaskan “Pengarustamaan gender semestinya menjadi paradigma, semangat dan perilaku dalam pengelolaan  kampus,  baik  manajemen  kelembagaan  maupun  pengembangan universitas” (UIN Walisongo, 2017). Lebih lanjut, menurut beliau bahwa program dan kebijakan UIN Walisongo selalu mempertimbangkan aspek gender. Tidak hanya layanan berkeadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  namun  juga  pemenuhan  dasar  sarana prasarana berwawasan gender, misalnya tempat laktasi, tempat penitipan anak dan lain sebagainya.
UMSU  juga  menjadi  salah  satu  perguruan  tinggi  yang  sudah  menuju  kampus responsif  gender  di  Indonesia.  Dalam  Perguruan  Tinggi  Responsif  Gender  (PTGR), terdapat Sembilan indikator yang harus di raih sebuah perguruan tinggi menuju PTGR. Sembilan indikator PTGR, yaitu adanya PSGA, Profil Gender Perguruan Tinggi, Peraturan Rektor tentang Implementasi PUG di Perguruan Tinggi, Standar Mutu Pendidikan yang Responsif Gender, Standar Mutu Pengabdian Masyarakat yang Responsif Gender, Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Responsif Gender, Peran Serta Civitas Akademika dalam Perencanaan – Evaluasi dan Tindak Lanjut Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Responsif Gender, dan Zero Tolerance kekerasan terhadap perempuan dan Laki-laki. Lebih lanjut, Sahran  Saputra  selaku  Sekretaris  PSGA  UMSU  memaparkan  bahwa  dari  sembilan indikator  tersebut,  beberapa  sudah  dilakukan,  dan  sisanya  sudah  masuk dalam roadmap yang  tertuan  dalam  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  PSGA  UMSU (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2020).
Dari paparan tersebut, dapat dlihat bahwa beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah  dalam  proses  menuju  perguruan  tinggi  responsif  gender  (PTGR).  PTGR  yang menjadi langkah dalam penyeimbangan kepentingan, baik bagi laki-laki dan perempuan menjadi penting untuk dilakukan oleh semua perguruan tinggi tanpa kecuali. Termasuk salah satunya ialah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan peguruan tinggi negeri di Provinsi Banten, Indonesia. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau disingkat Untirta merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Banten, dengan kampus utama di Serang, kampus Fakultas Teknik yang berada di Cilegon, dan Fakultas Keguruan yang berada di Ciwaru. Selain itu, kampus Untirta juga memiliki kampus baru yang baru diselesaikan di tahun 2020 yang berada di Sindangsari.
Visi misi Untirta tahun 2019-2023 yakni terwujudnya Untirta sebagai “Integrated Smart and Green (It’s Green) University yang Unggul, Berkarakter dan erdaya Saing di Kawasan  ASEAN  2030 .  Sedangkan  misi  Untirta  meliputi:  a).  Meningkatkan  kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing  di  kawasan  ASEAN;  b)  Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat  yang  inovatif  berbasis  kebutuhan  nyata  sesuai perkembangan zaman; dan c). Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It’S Green) University .
Dengan visi dan misi demikian membuat Untirta menjadi salah satu kampus yang memiliki  potensi  unggul  dalam  ranah  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu, penerapan kampus reponsif gender juga senyatanya sangat perlu dilakukan bagi Untirta. Meskipun  saat  ini  terjadi  ketidakmerataan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  jabatan pimpinan  di  Untirta,  dimana  dari  22  jabatan  pimpinan  seperti  Rektor,  Wakil  Rektor, Dekan  dan  Kepala  Lembaga  hanya  ada  1  pimpinan  perempuan  sebagai  Dekan  (4%). Namun hal tersebut seharusnya tidak menghalangi terciptanya kebijakan yang ramah perempuan.  Selain  ketidakmerataan  dalam  jabatan  pimpinan,  jumlah  dosen  tetap perempuan di lingkungan Untirta juga masih jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan dosen tetap laki-laki, dimana dosen perempuan Untirta berjumlah 348 orang sedangkan dosen tetap laki-laki berjumlah 457 orang (PDDIKTI Kemdikbud, 2020). Hal yang sama juga terjadi pada dosen tidak tetap, dimana jumlah dosen tidak tetap laki-laki berjumlah 13 orang dan dosen tidak perempuan berjumlah 12 orang.
Dengan data diatas dapat dilihat bahwa representasi perempuan, baik di tingkat pimpinan  maupun  pengajar  di  lingkungan  Untirta  masih  kurang  bila  dibandingkan dengan laki-laki. Kurangnya representasi ini dapat menimbulkan kecenderungan adanya bias  kebijakan  bagi  perempuan  apabila  pemangku  kepentingan  laki-laki  tidak memperhatikan  atau  tidak  memiliki  konsen  terhadap  perempuan.  Sarana  prasarana serta fasilitas di kampus Untirta juga saat ini masih belum ramah perempuan, dimana saat ini belum tersedianya ruang laktasi bagi dosen atau tenaga pendidik perempuan yang  menyusui,  tempat  penitipan  anak,  ruang  toilet  dosen  perempuan  yang  masih belum  ada  pemisahan  dengan  toilet  laki-laki,  dan  tangga  ramah  perempuan.  Belum tersedianya fasilitas-fasilitas ramah perempuan ini tentunya dapat menghambat kinerja dosen maupun tenaga pendidik perempuan, karena perempuan memiliki peran ganda maka  dengan  adanya  sarana  prasarana  serta  fasilitas  yang  ramah  perempuan  dapat menunjang  kinerja  atau  memudahkan  perempuan  dalam  menjalankan  aktiftasnya dilingkungan kerja.
Pemerintah  melalui  PP  nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  ASI  Eksklusif telah  mengamanatkan seluruh komponen publik agar bersinergi untuk mendukung ibu menyusui bayi dan memompa ASI nya dengan menyediakan ruang laktasi yang layak di ruang publik. Oleh sebab itu, pengadaan ruang laktasi bagi ibu menyusui khususnya bagi perguruan tinggi dimana dosen atau tenaga pengajar perempuan umumnya merupakan perempuan yang sudah menikah dan berkeluarga (memilki bayi) sangat diperlukan demi menunjang  kinerja  mereka  selama  bekerja.  Meskipun  terlihat  seperti  masalah  yang sederhana, namun kebutuhan ruang bagi ibu yang bekerja senyatanya merupakan hal yang  penting  bagi  ibu  dan  juga  bayi.  Ibu  membutuhkan supporting  system yang memadai pasca cuti melahirkan, maka saat kembali bekerja sang ibu akan memerlukan upaya  agar  bisa  menyusui  ASI  eksklusif  bagi  bayinya  namun  tetap  bisa  menunaikan pekerjaanya.  Oleh  sebab  itu,  selain  dukungan  dari  keluarga  baik  suami  dan  anak, dukungan dari lingkungan kerja juga sangat dibutuhkan perempuan.
Hal ini juga sama bagi tersedianya ruangan toilet yang terpisah, khususnya bagi dosen  dan  tenaga  pendidik  di  lingkungan  Untirta.  Perempuan  dan  penyandang disabilitas memiliki kebutuhan atau kekhususan masing-masing sehingga penting bagi mereka  harus  disediakan  toilet  yang  terpisah,  selain  demi  kebersihan  juga  demi kenyamanan baik laki-laki dan perempuan. Tangga ramah perempuan dan penyandang diasbilitas  pun  juga  sama,  dimana  hadirnya  tangga  yang  ramah  bagi  perempuan  di lingkungan  Untirta  sangat  dibutuhkan  mengingat  bahwa  dosen  dan  tenaga  pendidik perempuan  di  Untirta  tidak  sedikit.  Oleh  sebab  itu,  penting  bagi  Untirta  untuk menyediakan  fasilitas  yang  ramah  perempuan.  Fasilitas  yang  ramah  perempuan  juga tidak hanya dibutuhkan oleh dosen dan tenaga pendidik Untirta, namun tentu saja oleh mahasiswi  Untirta.  Dengan  fasilitas  serta  kebijakan  yang  ramah  perempuan  dapat menjadikan Untirta menjadi perguruan tinggi yang responsif gender.
Terwujudnya  kampus  Untirta  menjadi  kampus  responsif  gender  tentunya  akan mewujudkan  kampus  yang  lebih  ramah  perempuan,  sehingga  tindak-tindak  yang membahayakan perempuan seperti pelecehan seksual dan tindakan yang menganggu kenyamanan  perempuan  akan  berkurang  atah  bahkan  hilang.  Selain  itu,  kampus responsif gender juga akan menjadi rumah yang nyaman, tidak hanya bagi dosen dan tenaga  pendidik  namun  juga  mahasiswi  di  lingkungan  Untirta.  Rumah  yang  nyaman sangat diperlukan perempuan sehingga mereka bisa belajar dan bekerja dengan lebih nyaman,  serta  bisa  menjadi  tempat  berlindung  bagi  perempuan.  Seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  penerapan  kampus  repsonsif  gender  juga  diperlukan karena  adanya  kompleksitas  keberbedaan  kebutuhan  masing  –  masing  pihak.  Tidak hanya  bagi  perempuan,  namun  juga  bagi  penyandang  diasbilitas  terlebih  disabilitas perempuan.  Maka  fasilitas  yang  di  barengi  dengan  kebijakan  dari  kampus  harus dilakukan.  Hal  tersebut  akan  lebih  mudah  terwujud  saat  para  pemangku  kebijakan kampus ialah para pemimpin yang responsif gender.
Selain visi misi, Untirta juga memiliki moto nilai khusus yang dijunjungnya yakni “Jawara”  dimana  Jawara  merupakan  singkatan  dari  Jujur,  Adil,  Wibawa,  Amanah, Religius  dan  Akuntabel. Selain  itu,  Untirta  juga  merupakan  rumah  yang  tidak  hanya berperan sebagai tempat, namun juga sebagai sumber pengetahuan, keteladanan, dan kebajikan.  Oleh  karena  itu  seluruh  sivitas  akademikanya  berkewajiban  menjunjung tinggi  nilai-nilai  dasar  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya.” Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Untirta memiliki tujuan mulia sebagai sebuah perguruan tinggi negeri, oleh karena itu peningkatan kualitas pengajar yang dibarengi dengan dengan peningkatan fasilitas bagi pengajar dan juga mahasiswi perlu dilakukan, khsususnya  bagi  perempuan  yang  selama  ini  selalu  mendapat  tempat  kedua  bila dibandingkan dengan laki-laki.
Hadirnya kampus baru Untirta yakni kampus Sindangsari akan membawa banyak perubahan  mengingat  beberapa  fakultas  di  kampus  Untirta  pakupatan  akan dipindahkan  ke  Sindangsari,  seperti  Fakultas  Ekonomi,  Fakultas  Hukum,  Fakultas
Pertanian dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kampus Sindangsari menjadi salah satu peningkatan dan pengembangan Untirta menuju Integrated Smart and Green (It’S Green) University, namun sayangnya hadirnya kampus baru Untirta Sindangsari masih belum dibarengi dengan adanya pembaruan sarana prasaran serta fasilitas yang ramah perempuan.
Rektor Untirta, Fatah Sulaiman juga bertekad membawa Untirta menjadi kampus yang naik level ke ASEAN dengan konsep kampus yakni “integrated, smart and green university  dan  menargetkan  Untirta  sebagai  kampus  rujukan  di  level  kawasan  Asia Tenggara (Bantenprov, 2019). Selanjutnya, Fatah Sulaiman mencanangkan bahwa pada 2020  infrastruktur-infrastruktur  yang  terintegrasi,  cerdas,  dan  hijau  rampung dibangun. Area lahan sekitar 12 hektar di Untirta Sindangsari akan dibangun 11 gedung. Kesebelas  gedung  itu  diantaranya  gedung  rektorat,  kuliah  terpadu,  perpustakaan, auditorium,  laboratorium  terpadu,  Fakultas  Hukum,  Fakultas  FISIP,  Fakultas  Fakultas Ekonomi  Bisnis,  Fakultas  Pertanian,  asrama  putra,  asrama  putri  dan  pintu  gerbang. Dengan cita-cita besar demikian, sangat disayangkan bahwa kampus Sindangsari Untirta masih belum memiliki sarana prasrana dan fasilitas yang mendukung kesetaraan gender. Ruang laktasi, dan tempat penitipan anak menjadi fasilitas yang ternyata masih belum tersedia di Kampus Sindangsari Untirta. Hal ini cukup disayangkan mengingat Untirta memiliki  visi  misi  yang  potensial  sebagai  perguruan  tinggi  di  Indonesia.Terlebih mengingat  bahwa  Unirta  memiliki  jumlah  pengajar  dan  tenaga  pendidik  perempuan yang tidak sedikit jumlahnya.
Dalam mendorong Untirta sebagai kampus responsif gender di Indonesia, maka peran akademisi dan lembaga riset di Untirta dalam pengharusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Untirta dapat melahirkan kampus yang responsif gender. Dari  segi  peraturan  di  tingkat  Perguruan  Tinggi,  Undang-Undang  No  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi  pasal  6  poin  (b)  berbunyi  bahwa  Pendidikan  Tinggi diselenggarakan  dengan  prinsip  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan,  dan  kesatuan  bangsa  (dikutip  dalam  kemenpppa.go.id).  Oleh  sebab  itu, penting bagi lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi seperti Untirta untuk bisa memasukan  kebijakan  yang  ramah  dan  tidak  diskriminatif  terhadap  perempuan  agar keseteraan  gender  dapat  terwujud.  Apabila  keseteraan  gender  dapat  diwujudkan  di Untirta,  maka  kesempatan  perempuan  sebagai  pembuat  keputusan  dan  menempati posisi  strategis  di  kampus  akan  semakin  meningkat.  Tidak  hanya  itu,  kebijakan  dan sarana prasarana serta fasilitas yang ramah perempuan juga bias terwujud. Dan lebih penting lagi, tindak kekerasan terhadap perempuan serta tindak pelecehan seksual yang sering  menimpa  perempuan  juga  akan  terminimalisir  atau  bahkan  terhapus  secara tuntas di lingkungan kampus.

## Penutup
Perguruan  Tinggi  memiliki  peran  yang  cukup  stategis  untuk  mendorong transformasi  sosial  terkait  kesetaraan  gender  melalui  program  kampus  responsif gender.  Pola  pendidikan  yang  netral  gender  tanpa  sadar  melanggengkan  praktik diskriminasi  berbasis  gender.  Perlu  ada  upaya  nyata  dari  perguruan  tinggi  untuk mewujudkan  transformasi  dimulai  dengan  mewujudkan  indikator  kampus  responsif gender.
Kesetaraan  gender  menjadi  suatu  hal  yang  harus  segera  dilakukan  oleh  semua perguran  tinggi  di  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Hal  ini  karena  kebutuhan  perempuan berbeda dengan laki-laki, maka kebijakan dan penyediaan sarana prsarana serta fasilitas pendukung  bagi  perempuan  akan  sangat  membantu  tidak  hanya  dalam  keseharian mereka  selama  bekerja  namun  juga  bisa  menunjang  kinerja  mereka  dilingkungan kerjanya. Kebijakan dan sarana prasaran serta fasilitas yang reponsif gender juga akan mengurangi tindak-tindak kekerasaran terhadap perempuan dan pelecehan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Hal ini juga bisa mendukung terciptanya rumah yang nyaman  bagi  perempuan  di  lingkungan  kampus,  baik  bagi  pengajar  dan  tenaga pendidikan namun juga mahasiswi perempuan.
Untirta  sebagai  perguruan  tinggi  di  Provinsi  Banten  sayangnya  belum  memiliki sarana prasarana serta fasilitas yang responsif gender, termasuk kampus baru Untirta di Sindangsari.  Perwujudan  kampus  responsif  gender  harus  disegerakan  di  Untirta  agar nantinya  cita-cita  besar  Untirta  untuk  bisa  menjadi  role  model  perguruan  tinggi  di kawasan  Asia  Tenggara  dapat  terwujud  dengan  baik.  Hal  ini  mengingat  bahwa permasalahan kesetaraan gender bukanlah permasalahan yang ada di Indonesia, namun juga diseluruh dunia, maka terciptanya Untirta sebagai perguruan tinggi yang responsif gender dapat meningkatkan Untirta dimata dunia.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih sampaikan kepada semua kolega yang telah mengkritisi dan membuat riset ini menjadi lebih kaya akan perspektif.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari dana DIPA FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Daftar Pustaka
Alfirahmi.  (2018).  Kontruksi  Realitas  Sosial  Perempuan  Tentang  Gender  Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender. Mediakom Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35760/mkm.2018.v2i2 Andriani,  E.,  &  Maisarah,  M.  M.  (2018).  Wanita  dan  Pendidikan :  Elaborasi  Makna Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi. Al Huda , 10 , 53–72.
Aruan, C. D. (2019). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas . Jakarta.
Bantenprov.  (2019).  Kampus  Terpadu  Sindangsari  Selesai  2020,  Untirta  Bertekad Bersaing di ASEAN.
Button, B. (2016). Sexually harassed and abused on campus.
Cerise, S., & Francavilla, F. (2012). Tackling the root causes of gender inequalities in the post-2015 development agenda . Paris.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (fifth). United State of America: SAGE Publications.
Dikti, M. (2018). Indonesia Higher Education Statistical Year Book 2018 . Chemistry - A
European Journal . Jakarta: Ristekdikti. https://doi.org/10.1002/chem.200802548 Faizal,  A.  (2020).  Kasus  Fetish  Kain  Jarik,  Pelaku  Dikeluarkan  dari  Kampus,  Orangtua
Pasrah.
Fakih, M. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta. Insist Press.
Farmawati, C. (2018). Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui
Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender, 10 (2), 138–161.
https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1779
Fathy,  R.  (2019).  Modal  Sosial:  Konsep,  Inklusivitas  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.
Jurnal Pemikiran Sosiologi , 6 (1), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463 Hannam, J. (2012). Feminism . England: Pearson Education Limited.
Harun, N. I. (2019). New Paradigm For Strengthening Women’s Political Capacity in the Process  of  Public  Policy  Processing. Journal  of  Governance , 4 (2),  171–186. https://doi.org/10.31506/jog.v4i2.6526
Hikmawan,  M.  D.  (2017a).  Pluralisme  Demokrasi  Politik  di  Indonesia. Journal  of Governance , 2 (2), 223–247. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678
Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan.
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) , 1 (1), 88–98.
Indrarini, I. (2020). Gender dalam Infrastruktur . Jakarta.
Jabar, M., Djamas, D., & Latisma, D. (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Di Universitas Negeri Padang. Humanus , XI (2), 97–102.
Jurnal Perempuan. (2016). Status Perempuan dalam STEM (Sains, Teknologi, Engineerin, Matematika), 21 (4).
KemenPPPA. (2011). Kertas Kebijakan Pengarustamaan Gender . Jakarta.
Kurniawan, D. (2020). Unair Beri Konseling kepada Korban Terkait Kasus “Fetish Kain” Berkedok Riset.
Kusmanto,  T.  Y.  (2017).  Dinamika  Pengarusutamaan  Gender  Pada  Pendidikan  Tinggi Islam. Jurnal SAWWA , 12 (3), 303–320.
Maudy, C. (2018). Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan.
Padilla-Diaz,  M.  (2015).  Phenomenology  in  Educational  Qualitative  Research :
Philosophy  as  Science  or  Philosophical  Science ? International  Journal  of Educational Excellence (2015) , 1 (2), 101–110.
PDDIKTI Kemdikbud. (2020). Statistik PDDikti.
Republika. (2016). Perkuliahan Responsif Gender.
Roziqin,  A.,  Suwitri,  S.,  Apryanto,  A.  A.,  &  Sihidi,  I.  T.  (2019).  Pendidikan  Berbasis
Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Socia , 16 (2), 202– 210. https://doi.org/10.21831/socia.v16i2.30213
UIN Walisongo. (2017). Kuatkan Pengarusutamaan Gender, UIN Walisongo Teken MoU dengan KPP-PA.
United  Nations.  (2014). Gender  Equality  and  Sexuality  Developments .  United  State: United Nations Publication.
Universitas  Muhamadiyah  Sumatera  Utara.  (2020).  UMSU  Satu-satunya  PT  Responsif Gender.

## Tentang Penulis
Ika Arinia Indriyany adalah seorang Dosen di Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa.  Penulis  memiliki  fokus  riset  seputar  gender,  feminisme  dan gerakan sosial.
M. Dian Hikmawan adalah seorang Dosen di Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa.  Penulis  memiliki  fokus  riset  seputar  HAM  dan  Demokrasi, Citizenship, masyarakat sipil dan juga gerakan sosial.
Wahyu  Kartiko  Utami adalah  seorang  Dosen  di  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Universitas Sultan  Ageng  Tirtayasa.  Penulis  memiliki  fokus  riset  seputar  politik  lingkungan, kebijakan publik dan ketahanan pangan.