## KEBIJAKAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
Achmad Nafarin Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas achmadnafarin@gmail.com
Widarto STIA Bina Banua Banjarmasin widarto@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: The purpose of this study is to find out how the policy for the placement of Civil Servants in  Structural  Positions  in  the  Regional  Secretariat  of  Kapuas  Regency  and  the  factors  in  the placement of Civil Servants in structural positions. This research method is descriptive with data collection  techniques  are  observation,  interviews  and  documentation,  while  the  data  analysis technique  is  qualitative  analysis.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  policy  on  employee placement is that in general the placement of employees in structural positions is good. However, it is still not optimal because there are still aspects that need to  be considered, namely knowledge, namely the placement of employees at the Regional Secretariat of Kapuas Regency in terms of the knowledge aspect is quite good. However, there are still things that need to be considered, namely the suitability of formal education and work experience  with the position  they hold, the aspect of work  skills  is  quite  good,  but  it  is  still  necessary  to  improve  skills  in  the  field  of  technology considering that now all are using technology in managing data. Then pay attention to employees who are still  working  just  waiting  for orders from their superiors  without  wanting to  innovate at work, aspects of work ability are good, but they still have to pay attention to timeliness in completing, although sometimes the obstacles are work facilities that are not supportive, personality aspects are good, interest Employee work needs to be considered in the placement of employees so that employee morale can increase in completing the assigned tasks.

## Keywords: Civil Servant Placement
Abstraksi: Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan penempatan Pegawai Negeri Sipil  pada  Jabatan  Struktural  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kapuas  serta  faktor- faktor dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan struktural. Metode Penelitian ini adalah deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  datanya  adala  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi, sedangkan  teknik  analisa  datanya  adalah  analisa  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kebijakan penempatan pegawai  bahwa secara umum penempatan pegawai pada  jabatan struktural sudah  baik.  Namun  masih  belum  optimal  karena  masih  terdapat  aspek-aspek  yang  perlu diperhatikan,  yaitu  pengetahuan  yaitu  penempatan  pegawai  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Kapuas ditinjau dari aspek pengetahuan sudah cukup baik. Akan tetapi  masih ada  hal  yang perlu diperhatikan  yaitu  kesesuaian  pendidikan  formal  dan  pengalaman  kerja  dengan  jabatan  yang dipangkunya,  aspek  keterampilan    kerja  sudah  cukup  baik,  tetapi  masih  perlu  meningkatkan keterampilan dibidang teknologi mengingat sekarang semua sudah menggunakan teknologi dalam mengelola data. Kemudian memperhatikan pegawai yang masih bekerja hanya menunggu perintah atasan saja tanpa ingin berinovasi dalam bekerja, aspek kemampuan kerja sudah baik, tetapi masih harus  memperhatikan  ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan,  walaupun  kadang  yang  menjadi kendala adalah fasilitas kerja yang kurang mendukung, aspek kepribadian sudah baik, minat kerja pegawai  perlu  diperhatikan  dalam  penempatan  pegawai  sehingga  semangat  kerja  pegawai  dapat meningkat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
Kata Kunci: Penempatan Pegawai Negeri Sipil

## PENDAHULUAN
Di  Negara  yang  sedang  berkembang  seperti  di  Indonesia,  pembangunan merupakan salah satu alternatif yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah  ataupun  Bangsa,  mengingat  pembangunan  merupakan  agen  dari  suatu perubahan.  Baik  itu  pembangunan  fisik maupun  pembangunan  sosial.  Disisi  lain pembangunan  tidak  akan  berjalan  lancar  jika  tidak  dibangun  pula  sumber  daya manusianya. Menyadari akan hal tersebut, maka pembangunan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) juga merupakan aspek penting dalam upaya memajukan suatu wilayah.
Pemerintah  sebagai  suatu  organisasi  yang  didalamnya  terdapat  manusia (sebagai  aparatur  pemerintah)  yang  merupakan  salah  satu  komponen  organisasi yang  harus  saling  bekerja  sama  dalam  mengemban  misi  suatu  organisasi  dalam mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya yang handal.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada tiap-tiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam mewujudkan sumber daya yang  berkualitas,  oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  harus  dapat  memperbaiki sistem  penempatan  pegawai  pada  instansi/organisasi  terkhusus  dalam  Jabatan Struktural  tersebut  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  mampu memaksimalkan  pelayanan  demi  kepentingan  masyarakat.  Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan  persaingan.  Kenyataan  tersebut  menuntut  profesionalisme  sumber  daya aparatur dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  menjelaskan  “Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah  profesi  bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada  instansi  pemerintah,  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian,  diserahi tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  serta  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan”.
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  professional,  jujur,  adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan. Dikatakan  bahwa  pegawai  negeri  merupakan  pokok  dalam  suatu  organisasi pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung  kepada  pegawai  yang  memimpin  dan melaksanakan  tugas-tugas  yang ada dalam organisasi tersebut. Fungsi dari Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai abdi Negara, aparatur pemerintah serta pelayan masyarakat. Dalam pencapaian fungsi- fungsi  tersebut  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  mengenai penempatan pegawai terutama pada jabatan struktural yang belum sesuai dipandang dalam latar belakang pendidikan. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan haruslah memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku, diangkat  oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas Negara lainnya  yang  ditetapkan.  Penempatan  pegawai  yang  tidak  tepat  tentunya  akan mempengaruhi  produktivitas  organisasi  sehingga  perlu  diadakan  penyesuaian antara  kualifikasi,  kompetensi,  maupun  persyaratan  yang  dibutuhkan  dengan jabatan  yang  akan  ditempati.  Hal  tersebut  dapat  tercapai  keseimbangannya  jika
dimulai  dari  proses  rekrutmen,  seleksi,  penempatan  yang  sesuai  dengan  analysis job, job description, job specification, dan pengembangan karir.
Dengan  melakukan  penempatan  sesuai  dengan  prinsip  tersebut  di  atas diharapkan akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia khususnya Pegawai Negeri  Sipil  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kapuas,  sehingga  tujuan organisasi  pun  dapat  tercapai.  Seseorang  akan  bekerja  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna  apabila  mengetahui  dengan  jelas  posisinya  dalam  suatu  organisasi kerja. Kejelasan itu sangat penting artinya bagi setiap Pegawai Negeri Sipil karena memungkinkan  mengetahui  peranan  dan  sumbangan  pekerjaan  terhadap pencapaian kerja secara keseluruhan. Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang tepat tidak hanya menguntungkan organisasi saja, tetapi juga menguntungkan pegawai itu sendiri. Pegawai akan lebih termotivasi untuk bekerja apabila pegawai tersebut mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepadanya sehingga hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017 tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,    pengangkatan  PNS  pada  Jabatan Struktural  memiliki  persyaratan  yang  sudah  ditentukan,  terutama  pada  tingkat pendidikan  paling  rendah  dan  pengalaman  kerja.  Oleh  karena  itu,  pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Jabatan  Struktural  sudah  diatur  secara  rinci  pada Peraturan Pemerintah tersebut.
Aparatur yang handal dan kelembagaan pemerintah di daerah yang mantap merupakan  salah  satu  pendorong  proses  yang  lancar  dalam  pengalihan  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  pemerintah  ke  daerah.  Ini  berarti  pula mempercepat  proses  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  nyata,  serasi  dan
bertanggung jawab. Oleh karena itu daerah perlu memperhatikan pendayagunaan struktur  kelembagaan  dan  pengembangan  struktur  jabatan,  jenjang  karier  dan bidang  tugas  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  daerah  yang bersangkutan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  hanya  terfokus  sampai  di  Lingkungan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kapuas.  Adapun  Aparatur  Sekretariat  Daerah Kabupaten Kapuas yang berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana pada Tabel 1.1 di bawah ini :
Tabel 1.1

## Tingkat Pendidikan Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

## Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, 2019
Dari  tabel  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tingkat  pendidikan Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas umumnya  Tingkat Sarjana Lengkap, hal ini ditunjukkan sebanyak 63 % tingkat pendidikan pegawai berada pada S1/S2.
Pada tingkat daerah khususnya bagi Kabupaten Kapuas, tuntutan aparatur yang berkualitas akan semakin terasa mengingat daerah ini merupakan jalur Trans
No. Pendidikan Orang Persen (%) 1. SD 2 1,4 % 2. SLTP 3 2,1 % 3. SLTA 44 30,1 % 4. DI/DII/DIII/DIV 5 3,4% 5. S1/S2 92 63 % Jumlah 146 100 %
Lintas  Kalimantan  Tengah  yang  menghubungkan  Provinsi  Kalimantan  Timur,
Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan  Barat.  Dengan  kondisi  geografis  yang demikian,  sudah  merupakan  tantangan  dan  peluang  yang  mau  tidak  mau  akan dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kapuas  maupun  oleh  masyarakat setempat. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap jalannya  roda  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  di  Kabupaten Kapuas. Disisi lain untuk memanfaatkan peluang yang ada demi kemajuan daerah Kabupaten  Kapuas,  maka  sudah  merupakan  tanggung  jawab Policy  Maker (Pembuat Kebijakan) di daerah untuk mengemas, membenahi dan merealisasikan program-program  dan  strategi  pembangunan  yang  bertumpu  pada  peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama menyangkut aparatur didaerah.
Berdasarkan  pra  survey  penulis  dalam  penempatan  Pegawai  Negeri  Sipil masih ada yang belum sesuai dengan tingkat pendidikan, disiplin ilmu (keahlian), serta  pengalaman  yang  dimiliki  pegawai  dibandingan  denga  tugas  dan  tanggung jawab  yang  diemban,    misalnya  lulusan  Sarjana  Hukum  ditempatkan  sebagai Kepala  Sub  Bagian  Pengelolaan  Layanan  Secara  Elektronik,  lulusan  Sarjana Pertanian  ditempatkan  sebagai  Kepala  Sub  Bagian  Pengelolaan  Pengadaan Barang/Jasa, Sarjana Hukum ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Pimpinan dan Protokol, lulusan Sarjana Pendidikan Islam ditempatkan sebagai  Kepala  Sub  Bagian  Pembinaan  dan  Pengendalian,  lulusan  Magister Ekonomi ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Budaya, Pemuda dan Olahraga dan  lulusan  Magister  Pendidikan  ditempatkan  sebagai  Kepala  Sub  Bagian Penatausahaan dan Verifikasi pada bagian keuangan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan,  maka  penelitian  ini  membahas  masalah  Kebijakan  Penempatan
Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Jabatan  Struktural  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah Kabupaten Kapuas

## KAJIAN TEORI

## Penempatan Pegawai
Hasibuan  (2013:64)  menegaskan  bahwa  penempatan  pegawai  hendaklah memperhatikan:  azas penempatan orang-orang  yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat atau The right man in the right place and the right man behind the right job .
Penempatan  pegawai  atau  penempatan  kerja  yang  dilakukan  harus  sesuai dengan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  pegawai.  Pesiwarissa  (2008)  menyatakan bahwa  kesesuaian  penempatan  kerja  bagi  seorang  pegawai  perlu  mendapatkan perhatian  bagi  setiap  pimpinan  instansi.  Kesesuaian  yang  dimaksud  terdiri  dari kesesuaian  pengetahuan,  keterampilan  dan  kesesuaian  sikap  pegawai  dengan pekerjaan yang diberikan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Schuler dan Jackson (1996:276)  yang  mengemukakan  faktor-faktor  yang  harus  dipenuhi  dalam penempatan pegawai adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan
Pengetahuan  adalah  mencakup  segala  hal  yang  pernah  diketahui  tentang suatu  objek  tertentu.  Menurut  Notoatmodjo  (2014)  pengetahuan  merupakan hasil  dari  tahu  dan  ini terjadi  setelah  orang  melakukan  pengindraan  terhadap suatu  obyek  tertentu.  Pengindraan  terjadi  melalui  pancaindra  manusia,  yakni indra  penglihatan,  pendengaran,  penciuman,  rasa  dan  raba.  Sebagaian  besar pengetahuan  manusia  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga.  Dalam  segi
pemerintahan  pengetahuan  seseorang  dapat  diperoleh  melalui  pendidikan formal,  non  formal,  membaca  buku  dan  lain-lain.  Pengetahuan  yang  dimiliki pegawai diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab  pekerjaannya.  Oleh  karena  itu,  pegawai  dituntut  untuk  memiliki pengetahuan  yang  sesuai  dengan  jenis  pekerjaannya  sehingga  pegawai  akan membutuhkan waktu yang singkat untuk mempelajari tugas-tugas yang menjadi tanggung  jawabnya  dan  mengurangi  biaya  dalam  pelaksanaan  pelatihan terhadap  upaya  peningkatan  prestasi  kerjanya.  Pengetahuan  seorang  pegawai dapat  dilihat  pada  tingkat  kreativitasnya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan maupun kemampuannya dalam menciptakan ide baru yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi.
b. Keterampilan
Keterampilan  berasal  dari  kata  terampil  yang  berarti  cakap,  mampu  dan ceatan  dalam  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaannya.  Hasil  berdasarkan keterampilan  meliputi  pengembangan  keterampilan  teknik.  Keterampilan  itu jelas terlihat pada perilaku. Dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan sistem  pelaksanaan  dalam  kantor  dan  manajerial  yang  memperbaharui teknologi  dan  pembentukkan  keterampilan  telah  menjadi  dorongan  utama dalam  pelatihan.  Keterampilan  komunikasi,  melaksanakan  penilaian  kerja, pemberntukan  tim,  kepemimpinan  juga  semakin  meningkat  permintaannya. Latihan unuk jenis-jenis keterampilan antar perorangan juga penting bagi para pegawai  yang  berhubungan  dengan  masyarakat,  seperti  dalam  memberikan pelayanan.
Dengan  meningkatnya  keterampilan  pegawai  maka  diharapkan  pekerjaan dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  rencana  sebelumnya  sebab  pegawai menguasai  kemampuan  tertentu  dalam  bekerja,  sehingga  di  harapkan  tidak diperlukan  pengawasan  karena  hambatan  dalam  menyelesaikan  pekerjaan teratasi.  Keterampilan  terdiri  dari  fisik  maupun  non  fisik.  Keterampilan  fisik dibutuhkan  untuk  pekerjaan-pekerjaan  fisik,  misalnya  mengoperasikan komputer, mesin produksi dan sebagainya. Keterampilan non fisik dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah jadi. Misalnya kemampuan memimpin rapt,  membangun  komunikasi  dan  mengelola  hubungan  dengan  orang  lain secara efektif.
c. Kemampuan
Kemampuan kerja merupakan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Kemampuan  kerja  diperlukan  karena  dengan kemampuan pegawai tujuan organisasi dapat dicapai. Kemempuan terdiri dari kemampuan  kognitif  dan  kemampuan  fisik  yang  bisa  diperoleh  pegawai  dari pengetahuan,  pengalaman  kerja,  keterampilan  kerja.  Sebelum  menempatkan pegawai  hendaknya  memperhatikan  kemampuan  dalam  pelaskanaan pekerjaannya  maka  akan  menghambat  pelaksanaan  tugas  yang  diberikan kepadanya.  Dengan  menempatkan  pegawai  sesuai  dengan  kemampuan  kerja yang  dimiliki  dapat  menunjang  pelaksanaan  kerja  pegawai  sehingga  dapat mencapai hasil yang maksimal.
d. Kepribadian
Pegawai akan bekerja dengan rajin dan tekun apabila yang dikerjakan sesuai dengan  minatnya.  Penempatan  pegawai  berdasarkan  kepribadian  dengan melihat  minat  dan  wataknya,  maka  dapat  membuat  pegawai  puas  dan mempunyai gairah kerja yang sangat tinggi. Dalam penempatan pegawai faktor sikap  hendaknya  menjadi  pertimbangan  bagi  manajer  sumber  daya  manusia, karena  hal  tersebut  berpengaruh  secara  langsung  baik  bagi  individu  dan organisasi maupun bagi masyarakat sebagai pengguna jasa dari organisasi itu sendiri.  Kepribadian  seseorang  menyangkut  beberapa  dimensi,  yaitu Ekstraversi ( social, talkactive, assertive) , Conscientiousness (tanggung jawab, mandiri,  gigih,  berorientasi  pada  hasil),  Stabilitas  dan  Instabilitas  emosi (ketegangan, merasa kurang aman, gugup), keterbukaan terhadap pengalaman
(penuh imajinasi, mempunyai perasaan seni, intelektual).
Sedangkan  menurut  Hasibuan  (2013  :  54)  faktor-faktor  yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai adalah:
1. Latar belakang pendidikan
Pendidikan  merupakan  suatu  indicator  yang  mencerminkan  kemampuan seseorang  untuk  dapat  menyelesaikan  pekerjaan.  Dengan  latar  belakang yang  relevan  dengan  jabatan  yang  diduduki  maka  pegawai  akan  mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien.
2. Pengalaman Kerja
Pengalaman  kerja  seorang  pelamar  hendaknya  mendapat  pertimbangan utama  dalam  proses  seleksi  artinya  dalam  penempatan  pegawai, pengalaman  kerja  lebih  diperhatikan  dari  pada  yang  lainnya.  Karena pengalaman kerja yang dimiliki seseorang lebih banyak membantu dalam
pekerjaannya.  Latar  belakang  pendidikan  dan  gelar  yang  disandangnya belum  tentu  dapat  menyelesaikaikan  tugas  yang  diberikan  kerena  belum mempunyai pengalaman kerja.
3. Kondisi fisik
Kesehatan  erat  hubungannya  dengan  sumber  daya  manusia.  Pekerjaan- pekerjaan yang berat dan berbahaya musalnya hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai fisik sehat dan kuat.
4. Usia
Dalam  rangka  menempatkan  pegawai  atau  tenaga  kerja  faktor  usia  perlu mendapatkan  pertimbangan.  Pegawai  yang  masih  muda  cenderung memiliki fisik yang kuat, disiplin dan kreatif disbanding pegawai yang lebih tua usianya.

## Analisis Jabatan
Untuk  mewujudkan  pegawai  yang  tepat  sesuai  dengan  kualifikasi jabatan akan  dipengaruhi  juga  oleh  Informasi  Analisis  Jabatan,  karena  informasi  dari Analisis Jabatan dijadikan sebagai dasar dalam penempatan pegawai dalam suatu jabatan struktural.
Seperti dikatakan oleh Harsono (2010:14) mendefinisikan analisis jabatan adalah  suatu  penelaahan  secara  mendalam  dan  sistematis  terhadap  suatu pekerjaan/jabatan untuk memperoleh manfaat dari penelaahan tersebut. Sedangkan menurut  Dale  Yoder  dalam  Anwar  Prabu  Mangkunegara  (2004:13)  menyatakan bahwa  analisis  jabatan  adalah  prosedur  melalui  fakta-fakta  yang  berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis, hal ini sering
disebut  dengan  studi  jabatan,  yang  mempengaruhi  tugas-tugas,  proses-proses, tanggung jawab dan kebutuhan kepegawaian yang diselidiki.

## Jabatan Struktural dan Eselon Pegawai Negeri Sipil
Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin suatu satuan organisasi Negara. Jabatan dalam suatu organisasi Negara secara rinci diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil.  Adapun  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  terdiri atas:
1. Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan  Pimpinan  Tinggi  adalah  sekelompok  Jabatan  tinggi  pada  instansi pemerintah. Adapun Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Jabatan Administrasi
Jabatan  administrasi  adalah  jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Adapun jenjang dari jabatan administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :
a. Jabatan administrator (Eselon III)
b. Jabatan pengawas (Eselon IV)
c. Jabatan Pelaksana (Non-Eselon)
3. Jabatan Fungsional
Jabatan  Fungsional  adalah  sekelompok  jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang  berdasarkan  pada  keahlian  dan keterampilan tertentu.
Selanjutnya  dalam  jabatan  struktural  terdapat  beberapa  tingkatan  yang disebut  dengan  eselon.  Tabel  berikut  menunjukkan  eselon  dan  pangkat  dalam jabatan struktural.
Tabel 2.1 Eselon dan Jenjang Pangkat dalam Jabatan Struktural No  Eselon Terendah Tertinggi Pangkat Golongan/Ruang Pangkat Golongan/Ruang 1 I.a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 2 I.b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 3 II.a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4 II.b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 5 III.a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b 6 III.b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a 7 IV.a Penata III/c Penata Tingkat I III/d 8 IV.b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriktif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, sedangkan Teknik Analisa Datanya adalah Analisa Kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  temuan  data  lapangan  yang  dilakukan  oleh  penulis melalui  wawancara  dan  pengamatan  terhadap  sejumlah  informan  seperti  Pejabat Eselon II, III, IV dengan demikian akan diketahui penempatan PNS dalam jabatan struktural  dan  faktor-faktor  apa  saja  dalam  penempatan  PNS  dalam  Jabatan struktural  melalui  masing-masing  dimensi  (Pengetahuan,  Keterampilan, Kemampuan  dan  Kepribadian).  Hasil  pembahasan  ini  pula,  agar  mendapatkan sejumlah data atau informasi dari masing-masing dimensi penelitian, penulis juga melakukan  penggalian  data  berupa  observasi  langsung  turun  ke  lapangan  untuk mengetahui keadaan yang terjadi dalam penempatan PNS dalam Jabatan Struktural. Adapun pokok bahasan dari masing-masing dimensi penelitian berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa:

## 1. Kebijakan Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Struktural
Secara  umum  penempatan  pegawai  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Kapuas  cukup  baik.  Walaupun  masih  ada  temuan  pegawai  yang ditempatkan  belum  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dan  latar  belakang pendidikan formal yang dimiliki, tetapi pegawai yang ditempatkan pada suatu jabatan  karena  ditunjang  dengan  pengalaman  kerja  dan  keterampilan  kerja yang dimiliki pegawai.
Kemudian  terdapat  temuan  penulis  mengenai  pelanggaran  sistem  merit sesuai  Surat  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Nomor:  R-3520/KASN/10/2019 tanggal  22  Oktober  2019  hal  rekomendasi  hasil  pengawasan  terhadap pelanggaran sistem merit dan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kapuas  yang  melibatkan  pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Fungsional Ahli Madya.

## 2. Faktor-Faktor dalam Penempatan Pegawai

## Pengetahuan
Penempatan  Pegawai  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Kapuas ditinjau dari aspek pengetahuan secara umum sudah dilakukan dengan baik.  Meskipun  pada  indikator  kesesuaian  tingkat  pendidikan  formal  masih perlu  diperhatikan.  Walaupun  dalam  penempatan  pegawai  khususnya  pada jabatan  struktural  sudah  ditunjang  dengan  pengalaman  kerja  yang  dimiliki pegawai,  sebaiknya  tetap  memperhatikan  latar  belakang  pendidikan  agar mempermudah pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
Beranjak dari filosofi dasar dari manajemen yang berbunyi “ The Right Man On the Right Place” yang  artinya  bahwa  dalam  menempatkan  seorang pekerja  (pegawai)  sesungguhnya  harus  sesuai  dengan  kemampuan  dan keahliannya. Sedangkan menurut Ancok (2003) yang lebih tepatnya adalah The Right Man On the Right Job yang artinya bahwa dalam menempatkan seorang pekerja (pegawai) sesungguhnya harus sesuai dengan jabatan/pekerjaannya.

## Keterampilan
Terkait dengan penempatan pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas yang ditinjau dari aspek keterampilan kerja secara umum menunjukkan bahwa sudah penempatan pegawai sudah baik. Walaupun masih ada  beberapa  pegawai  dalam  bekerja  yang  hanya  menunggu  perintah  atasan saja tidak ingin berinovasi sesuatu dalam bekerja.  Hal ini justru akan membuat pegawai tersebut tidak mengalami perkembangan dalam bekerja.
Sehubungan  dengan  penempatan  pegawai  sesuai  keterampilan  kerja yang  dimiliki  dan  kemampuan  pegawai  dalam  menyelesaikan  tugas  dengan keterampilan kerja masih perlu juga diperhatikan. Karena dalam penempatan pegawai harus melihat keterampilan yang dimiliki agar sesuai dengan jabatan yang  dipangku.  Sesuai  dengan  hasil  wawacara  menunjukkan  bahwa kerampilan kerja berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

## Kemampuan
Sebagaimana  dijelaskan  pada  hasil  wawancara  secara  umum penempatan  pegawai  ditinjau  dari  aspek  kemampuan  pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaan sudah cukup baik walaupun kadang bisa terkendala dengan  perangkat  kerja  yang  ada  dikantor  sehingga  menghambat  dalam menyelesaikan tugas. Kemudian setiap pegawai selalu berusaha untuk mampu menyelesaikan  pekerjaan  karena  hal  itu  sudah  menjadi  tanggung  jawabnya. Dalam menyelesaikan pekerjaannya pegawai selalu menyelesaikannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur hal ini ditunjukkan dengan kepedulian atasannya untuk selalu mengawasi bawahannya dalam bekerja.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kapuas  ditinjau  dari  aspek  kemampuan  kerja sudah  dilakukan  dengan  baik.  Meskipun  begitu  masih  perlu  dilakukan pembenahan terhadap kendala yang dihadapi.

## Kepribadian
Dari  hasil  wawancara  kepada  informan melalui indikator  yang  sudah dikemukakan,  secara  umum  menunjukkan  penempatan  yang  cukup  baik.  Di dalam  penempatan  pegawai  harus  memperhatikan  minat  kerja  pegawai terhadap  pekerjaan  yang  dibebankan  kepadanya.  Karena  kesesuaian  minat kerja dapat menunjang pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Sementara itu penempatan  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  dirasa  cukup  sesuai  serta  cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas. Pada indikator bakat kerja tidak terlalu dibutuhkan atau diperhatikan dalam penempatan pegawai hal itu dikarenakan pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas tidak membutuhkan bakat tertentu  dalam  menyelesaikan  tugas  yang  diberikan,  sehingga  bakat  kurang menunjang dalam menyelesaikan tugas.
Namun pendapat penulis kurang sesuai dengan responden, karena bakat kerja  secara  tidak  langsung  menunjang  dalam  menyelesaikan  pekerjaan, seorang  pegawai  yang  ditempatkan  sesuai  dengan  bakat  atau  potensi  yang dimiliki akan mampu  menyelesaikan  tugasnya  lebih cepat  dibanding  dengan yang kurang berbakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Kebijakan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dapat disimpulkan bahwa secara umum penempatan pegawai pada jabatan struktural sudah baik. Namun masih belum optimal karena masih terdapat aspek- aspek yang perlu diperhatikan.

## 1. Pengetahuan
Penempatan  pegawai  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kapuas ditinjau dari aspek pengetahuan sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian pendidikan formal dan pengalaman kerja dengan jabatan yang dipangkunya.

## 2. Keterampilan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penempatan  pegawai  pada  Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ditinjau dari aspek keterampilan kerja sudah cukup baik.  Tetapi  masih  perlu  meningkatkan  keterampilan  dibidang  teknologi mengingat  sekarang  semua  sudah  menggunakan  teknologi  dalam  mengelola data. Kemudian memperhatikan pegawai yang masih bekerja hanya menunggu perintah atasan saja tanpa ingin berinovasi dalam bekerja.

## 3. Kemampuan
Penempatan  pegawai  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kapuas dilihat  dari  aspek  kemampuan  kerja  sudah  baik.  Tetapi  masih  harus memperhatikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan, walaupun kadang yang menjadi kendala adalah fasilitas kerja yang kurang mendukung.
4. Kepribadian
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas sudah baik. Minat kerja pegawai perlu  diperhatikan  dalam  penempatan  pegawai  sehingga  semangat  kerja pegawai dapat meningkat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2004.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
Arikunto,Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan   Praktik. Rineka Cipta Jakarta
Daradjat Kartawidjaja. 2018. Kebijakan Publik : Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehaatan Kerja. Alfabeta Bandung
Dunn,  William  N.  2004  (1981).  Public  Policy  Analysis:  An  Introduction,  New Jersey: Pearson Education. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua  (1994)  diterbitkan  sejak  1999  dengan  Judul  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press Yogyakarta
Harsono. 2010. Perencanaan Kepegawaian. Fokusmedia:Bandung
Hasibuan,  H.  Malayu  SP.  2013.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  PT.  Bumi Aksara: Jakarta
Ike  Kusdyah  Rachmawati,  2008.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Andi Yogyakarta
Islamy,  Irfan  M.  2001.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara,  cetakan kedelapan. Bumi Aksara Jakarta
John W. Creswell.2014. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Pustaka Pelajar Yogyakarta
Notoadmodjo, Soekidjo. 2014. Pengembanga Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta Jakarta
Schuler,  Randall  S, Jackson,  Susan E,  1997.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Menghadapi  Abad  ke-21.  Edisi  keenam  Jilid  I.  alih  Bahasa  Dwi  Kartini Yahya  Jakarta  Erlangga.
Siagian,  Sondang  P,  2015.  Manajemen  Sumber  daya  Manusia.  Bumi  Aksara Jakarta
Sugiyono.2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. CV. Alfabeta Bandung
Sugiyono.2012.Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Alfabeta Bandung
Wursanto, Ig. 2003. Dasar-dasar ilmu organisasi, Andi Yogyakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 201 tentang  Aparatur Sipil
Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  TAHUN  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati  Kapuas  Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah Kabupaten Kapuas.
https://nenglyla.wordpress.com/2011/12/17/promosi-demosi-dan-mutasi- pegawai/
https://kabupatenkapuasdalamangka.com https://ejournal3.undip.ac.id