## ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2013-2018

## Muhammad Bayu Nanda
bayusanjaya366@gmail.com
Universitas Bangka Belitung;

## Abstrak
Hakikat  pembangunan  dapat  diartikan  secara  umum  sebagai  suatu  proses  perubahan  masyarakat  dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terukurserta dapat dilaksanakan dan berkelanjutan diperlukan dalam perubahan tersebut. Di era disentralisasi dan implementasi kebijakan  dan  otonomi  daerah  seperti  yangterjadi  saat  ini  berimbas  terhadap  kekuasaan  yang  lebih  besar  oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu, salah satu diantaranya adalah  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  memiliki  keleluasaan  untuk  mengembangkan  segenap  potensi daerah  dan  mengelola  sumber  kekayaan  alamnya  serta  menentukan  prioritas  dan  arah  pembangunan  ekonomi daerah.
Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan.
Guna  meningkatkan  kemampuan  analisis  mengenai  kegiatan  perencanaan  pembangunan  daerah  dan terdorong oleh keingintahuan akan karakteristik suatu wilayah,dalam tulisan ini kami akan mengulas mengenai analisis beberapa kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam lingkup Kota Pangkalpinang.
Kata Kunci: Analisa, Kebijakan, Pangkalpinang

## 1. PENDAHULUAN
Hakikat pembangunan dapat diartikan secara umum sebagai suatu proses perubahan masyarakat dari  kondisi  saat  ini  menjadi  kondisi  yang  dicita-citakan.  Suatu  perencanaan  pembangunan  yang terpadu,  terukurserta  dapat  dilaksanakan  dan  berkelanjutan  diperlukan  dalam  perubahan  tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal  1  menyatakan,  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  adalah  satu  kesatuan  tata  cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat  dan  daerah  dan  UndangUndang  Nomor23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.
Di era disentralisasi dan implementasi kebijakan dan otonomi daerah seperti yangterjadi saat ini berimbas  terhadap  kekuasaan  yang  lebih  besar  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan kewenangan  pemerintah  di  bidang  tertentu,  salah  satu  diantaranya  adalah  pemerintah  daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya serta menentukan prioritas dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Perencanaan  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  sangat  memerlukan  berbagai  macam  data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil  yang  sesuai  dengan  target  awal  yang  diharapkan.  Konsep  tentang  perencanaan  pembangunan ekonomi tidak pernah lepas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang  diharapkan  dari  proses  perencanaan  yang  telah  dijalankan,  sedangkan  pembangunan  ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pada hakikatnya antara pembangunan ekonomi  nasional  dan  pembangunan  ekonomi  daerah  tidak  ada  yang  berbeda  baik  dalam  lingkup
definitif maupun secara terminologis, yang membedakan hanyalah cakupan atau lingkup pembangunan tersebut.  Pembangunan  nasional  biasanya  dalam  cakupan  negara,  sedangkan  pembangunan  daerah berada dalam cakupan provinsi ataupun kabupaten/kota. Semua kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi  daerah  pada  dasarnya  akan  difokuskan  untuk  menjaga  keluaran  dari  semua  kegiatan pembangunan  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  pembangunan  baik  yang  bersifat  jangka  pendek maupun jangka panjang.
Guna meningkatkan kemampuan analisis mengenai kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan  terdorong  oleh  keingintahuan  akan  karakteristik  suatu  wilayah,dalam  tulisan  ini  kami  akan mengulas  mengenai  analisis  beberapa  kebijakan  perencanaan  pembangunan  ekonomi  daerah  dalam lingkup  Kota  Pangkalpinang.  Kota  Pangkalpinang  sebagai  salah  satu  Ibu  kotanya  Bangka-Belitung yang ada di Provinsi Kep. Bangka-Belitung merupakan salah satu kota yang cukup berkembang pesat dalam  hal  pembangunan  ekonominya  dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya  yang  ada  di  Bangka Belitung.  Oleh  karena  itu  Kota  Pangkalpinang  terpilih  sebagai  daerah  yang  akan  dianalisis  dalam proposal ini.
Perencanaan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, khususnya di Kota Pangkalpinang sangat memerlukan  berbagai  macam  data  sebagai  dasar  penentuan  strategi  dan  arah  kebijakan  agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan. Oleh  karena  itu,  proposal  ini  menganalisis  kebijakan  pembangunan  daerah  yang  ada  di  Kota Pangkalpinang? Adapun tujuan dari ini adalah untuk merangkum kebijakan pembangunan daerah yang ada di Kota Pangkalpinang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Konsep Pembangunan Ekonomi
Menurut W. Arthtur Lewis menjabarkan konsep pemabangunan sebagai
1. Perencanaan seringkali dikaitkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal dan lainnya.
2. Perencanaan  mempunyai  arti  keputusan  atas  penggunaan  dana  pemerintah  pada  masa mendatang.
3. Suatu perekonomian yang terencana adalah suatu perekonomian setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumberdaya manusia, bahan baku, dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah  tertentu  dan  menjual  produknya  hanya  kepada  perusahaan  atau  perorangan  yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Perencanaan  terkadang  juga  bermakna  setiap  upaya  penentuan  sasaran  produksi  yang dilakukan oleh pemerintah
5. Penetapan sasaran ( goals ) untuk perekonomian secara keseluruhan
6. Perencanaan terkadang dipakai untuk menggambarkan sebuah sarana
Secara  umum  pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  proses  yang  menyebabkan  yang menyebabkan  pendapatan  per  kapita  penduduk  suatu  masyarakat  meningkat  dalam  jangka  yang panjang,  disertai  dengan  perubahan  ciri-ciri  penting  suatu  masyarakat,  yaitu  perubahan  dalam  hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaaan.
Berdasarkan kesimpulan diatas pembangunan ekonomi memiliki 4 sifat penting, yaitu:
1. Suatu proses
pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  proses,  artinya  pembangunan  ekonomi  itu berlangsung  berlangsung  secara  terus-menerus  bukan  merupakan  kegiatan  yang  sifatnya insidental (tidak sengaja).
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita Pembangunan ekonomi terjadi apabila adanya kenaikan dalam hal pendapatan perkapita, karena  kenaikan  pendapatan  kenaikan  per  kapita  itu  merupakancerminan  terjadinya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka Panjang
Pendapatan  per  kapita  secara  rata-rata  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Namun,  hal tersebut bukan berarti bahwa pendaptan per kapita harus mengalami kenaikan secara terus- menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun, namun turunnya tidak terlalu besar.
4. Kenaikan  pendapatan  per  kapita  diikuti  dengan  terjadinya  perubahan  teknologi  atau kelembagaan.
Maksudnya,  dikatakan  terjadi  pembangunan  ekonomi  bukan  saja  berarti  peningkatan pendapatan  per  kapita,  namun  kenaikan  pendapatan  per  kapita  juga  harus  diikuti  dengan terjadinya  perubahan teknologi. Misalnya  di  sektor  pertanian,  yang  dulunya  pengolahan  lahan dengan menggunakan tenaga hewan, sekarang berganti meggunkana traktor.

## 2.2 Perencanaan Pembangunan
Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang  konsisten  dan  mencakup  beberapa  periode  waktu,  dan  tujuan  utamanyaadalah  untuk mempengaruhi  seluruh  perekonomian  di  suatu  negara(Brobowski1964).  Disisi  lain  Campbell  & Fainstain  (1999),  dalam  pembangunan  Kota  atau  daerah  dipengaruhi  sistem  ekonomi  kapitalis  atau demokratis. Dalam konteks tersebut maka pada prakteknya perencanaan tidak dapat dipisahkan dengan suasana  politik  kota  atau  daerah  sebab  keputusan-keputusan  publik  mempengaruhi  kepentingan- kepentingan  lokal.  Hal  ini  menjadi  relevan  apabila  kekuasaan  mempengaruhi  perencanaan.  Ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh sistem politik suatu kota atau daerah sebagaiman pernyataan di atas, maka  sebenarnya  yang  terjadi  adalah  wilayah  rasional  yang  menjadi  dasar  dalam  perencanaan  telah kehilangan independensinya.
Menurut Sjafrizal (2009), dalam konteks perencanaan pembangunan secara umum adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara  atau  daerah  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  pembangunan  hendaklah  bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).
Menurut ML Jhingan (1984, diacu dalam Sjafrizal 2009), seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan  Pembanguna tersebut, yaitu  ;  ”Perencanaan  Pembangunan  pada  dasarnya  adalah  merupakan  pengendalian  dan  pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses  pelaksanaannya  akan  banyak  menggunakan  metode-metode  riset,  mulai  dari  teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.
Perencanaan  pembangunan  tidak  mungkin  hanya  dilakukan  diatas  meja,  tanpa  melihat  realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.
Dengan  demikian  perencanaan  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  perumusa alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan efesien, bersifat mendua antara idealisme “kepakaran seorang perencana” atau mengikuti selera atau kemauan-kemauan, sehingga berimplikasi pada  kualitas  perencanaan  dalam  pencapaian  goal  (tujuan)  dan  objektif  (sasaran)  yang  dituju.   Di samping  itu,  perencanaan  merupakan  pekerjaan  yang  menyangkut  wilayah  publik  maka  komitmen seluruh  pemangku  kepentingan  ( stake  holder )  yang  terlibat  sangat  dibutuhkan  sehingga  hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya.

## 2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah (Riyadi et al . 2004), perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi  suatu  komunitas  masyarakat,  pemerintah  dan  lingkungannya  dalam  wilayah/daerah  tertentu dengan memanfaatkan  atau  mendayagunakan  berbagai  sumber  daya  yang  ada  dan  harus  memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (PPD)  akan  membentuk  tiga  hal  pokok  yang  meliputi, perencanaan  komunitas,  menyangkut  suatu  area  (daerah),  dan  sumber  daya  yang  ada  di  dalamya. Pentingnya  orientasi  holisti  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah,  karena  dengan  tingkat kompleksitas  yang  besar  tidak  mungkin  kita  mengabaikan  masalah-masalah  yang  muncul  sebagai tuntutan  kebutuhan  sosial  yang  tak  terelakkan.  Tetapi  dipihak  lain  adanya  keterbatasan  sumberdaya yang  dimiliki  tidak  memungkinkan  pula  untuk  melakukan  proses  pembangunan  yang  langsung menyentuh  atau  mengatasi  seluruh  permasalahan  dan  tuntutan  secara  sekaligus.  Dalam  hal  inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.
Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau  perencanaan-perencanaan  kegiatan  yang  bersifat  lebih  spesifik  dan  mikro.  Proses  perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi  bila  mencakup  wilayah  pembangunan  yang  luas,  kultur  sosialnya  amat  heterogen,  dengan tingkat  kepentingan  yang  berbeda.  Berdasarkan  uraian-uraian  diatas,  dapat  diartikan  bahwa; perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  suatu  proses  penyusunan  tahapan-tahapan  kegiatan  yang melibatkan  berbagai  unsur  didalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber-sumber  daya yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu  lingkungan  wilayah/daerah dalam jangka waktu tertetu.
Menurut Affandi Anwar &Setia Hadi dalam Riyadi (2004), perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi.
Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain  secara  utuh,  kecuali  untuk  hal-hal  tertentu  saja  yang  memiliki  kesamaan  kondisi  dan  tuntutan kebutuhan  yang  hampir  sama.Jenssen  (1995,  diacu  dalam  Riyadi,  Deddy  Supriady  Baratakusumah 2004),  perencanaan  pembangunan  daerah  harus memperhatikan  hal-hal  yang  bersifat  kompleks tadi, sehingga  prosesnya  harus  memperhitungkan  kemampuan  sumberdaya  yang  ada,  baik  sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya.
Dalam  konteks  ini,  disebut  dengan  istilah  pembangunan  endogen,  atau  dengan  kata  lain pembangunan yang berbasis potensi.Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu raung tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif, dimana tataruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.
Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi et al . (2004) meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas.
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untukperencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner,general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel  dan  mudah  untuk  dijadikan  sebagaiacuan  perencanaan  pembangunan  jangka pendek (1 tahunan).
Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu  perencanaan  disebut  sebagai  perencanaan  pembangunan  apabila  dipenuhi  berbagai  ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (agent
of  development)  oleh karena  perencanaan  pembangunan  sendiri merupakan bagian  dari  administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.
Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka  menghasilkan  sebuah  program  dan  kegiatan  yang  holistik  dan  komprehensif.  Selain  itu Perencanaan  Pembangunan  Daerah  harus  mampu  menentukan  prioritas  program  dan  kegiatan berdasarkan  fakta  dan  data  dari  potensi  daerahnya,  serta  harus  mempunyai  sumberdaya  yang mempunyai  kemampuan  yang  baik  secara  interdisipliner,  sehingga  koordinasi  sekali  lagi  sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

## 3. METODE

## 3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Untuk  memperjelas  yang  akan  dibahas  dan  agar  tidak  terjadi  pembahasan  yang  meluas  atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat batasan penelitian. Adapun ruang lingkup pembangunan yang akan dibahas dalam penulisan ini, sebagai berikut:
1) Pendidikan
2) Kesehatan
3) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4) Penanaman Modal
5) Pertanian
6) Energi Dan Sumber Daya Mineral
7) Pariwisata
8) Kelautan dan perikanan
9) Perdagangan
10) Industri

## Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan dari 1 Juli  -16 Agustus 2018 dengan mengambil data di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Rencana  Kinerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD).  Adapun  data  yang  digunakan  adalah  data  tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pangkalpinang.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder diperoleh dari sumber penelitian atau lokasi  penelitian  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Data  sekunder  penelitian  ini diperoleh dengan observasi lapangan dan mengambil data dari sumber terkait yaitu RPJMD dan RKPD. Metode  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  metode  Kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  serta  memahami  dan  menjelaaskan  bagaimana  proses perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang memecahkan masalahnya dengan data empiris (Masyuri dan Zainudin 2008:12).

## 4. HASIL

## 4.1 Profil Singkat Kota Pangkalpinang
Kota  Pangkalpinang  adalah  salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  merupakan  bagian  dari ProvinsiKepulauan  Bangka  Belitung.  Secara  astronomis,  Kota  Pangkal  Pinang  terletak  antara 20,4’-20,10’ LS dan 106,04’-106,07’ BT. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 7 kecamatan dan memiliki 42 kelurahan. (BPS.2013).
Kota Pangkalpinang memiliki wilayah seluas 118,41 km 2 dan jumlah penduduk berdasarkan Sensus  Penduduk  2010  sebanyak  328,167  jiwa  dengan  kepadatan  1.955  jiwa/km 2 .  Saat  ini dipimpin  oleh  Wali  Kota  Muhammad  Irwansyah,  yang  sebelumnya  dipimpin  oleh  Zulkarnain Karim  yang  menjabat  untuk  dua  periode  (2003-2013).  Sungai  Rangkui  membelah  kota  yang memiliki julukan “BERARTI” (Bersih, Aman, Rapi, Tertib, Indah). Kota ini berpusat di Jalan Merdeka sebagai titik nol kilometer kota.
Populasi  Kota  Pangkalpinang  kebanyakan dibentuk  oleh  etnis Melayu  dan  Tionghoa  suku Hakka  yang  datang  dari  Guangzhou.  Ditambah  dengan  suku  pendatang  seperti  Batak, Minangkabau,  Palembang,  Sunda,  Jawa,  Madura,  Banjar,  Bugis,  Manado,  Flores  dan  Ambon. Kota  Pangkal  Pinang  merupakan  pusat  pemerintahan,  pusat  pemerintahan  kota  di  Kelurahan Bukit Intan, dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di Kelurahan Air Itam. Kantor pusat  PT.  Timah  Tbk.  juga  berada  di  sini.  Pangkal  Pinang  juga  merupakan  pusat  aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

## 4.1 Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah
Dalam penyusunan rencana strategis pembangunan daerah setiap perencanaan pembangunan disusun berdasarakan tolak ukur dan kriteria tertentu yang menjadikan kebijakan tersebut cukup urgent  untuk  segera  dilaksanakan  dan  diharapkan  dari  implementasi  kebijakan  tersebut  akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah.  Seperti telah disebutkan pada pembahasan  analisis  wilayah  kali  ini  kami  menjadikan  Kota  Pangkalpinang  sebagai  daerah analisis. Prioritaspembangunanjangkapanjang Kota
Pangkalpinang
difokuskanpadaupayauntukmenjagadanmeningkatkanperekonomiandaerahsertaupayapemenuha nkapasitasdankualitas  SDM , keterkaitan  industri  ke  depan  dan  ke  belakang  dapat  menjadi perhatian dan tumpuan utama. Sementara itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM dan dalam semua aspek menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan  ekonomi  daerah.  Dukungan  SDM  yang  berkualitas,  profesional,  berwawasan IPTEK  dan  berbekal  IMTAK  yang  kuat  menjadi  satu  kesatuan  dengan  upaya  untuk mempersiapkan Kota Pangkalpinang dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Pangkalpiang sebagai subjek dan bukan objek dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang.  Pada  periode  ini,  diyakini  perkembangan  teknologi  (terutama  teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki.
Berdasarkan  data  BPS  (2013)  perekonomian  Kota  Pangkalpinang  diharapkan  dapat  terus meningkat.Pertumbuhan PDRB sebagai salah satu indikator dari kondisi perekonomian daerah Kota  Pangkalpinang  ditargetkan  dapat  tumbuh  sebesar5,25sementara  itu  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat  dari 76.14 ditahun 2017  meningkat hingga 76.86 di tahun 2017.
Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan daerah tersebut, maka:
4.1.1 Pada sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
1) Peningkatan kualitas dan  produktifitas Pendidikan
2) Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3) Mendorong  pengembangan  standarisasi  SDM,  produk  dan  jasa  KUKM  untuk meningkatkan daya saing;
4) Peningkatkan  dan  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  industri  pengolahan Sumber Daya Alam;
5) Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
6) Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
7) Pengembangan  produk  unggulan  daerah,  serta  mendorong  terwujudnya  koordinasi, sinkronisasi,  keterpaduan  dan  kerjasama  antarsektor,  antar  pemerintah,  dunia  usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
8) Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
9) Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  SDM,  ekonomi  kreatif,  kebudayaan,  peran  serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
10) Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan aparatur Negara;
11) Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
12) Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
4.1.2 Pada sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1) Peningkatan  akses  pelayanan  pedidikan,  peningkatan  mutu  pendidikan  serta peningkatan relevansi dan daya saing;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
4) Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

## 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi  dan  arah  kebijakan  merupakan  rumusan  perencanaan  komprehensifbagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran rancangan pembangunan sesuai periode dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja  birokrasi. Perencanaan strategi  tidak  saja  mengagendakan  aktivitas  pembangunan,  tetapi  juga  segala  program  yang mendukung  dan  menciptakan  layanan  masyarakat  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  baik, termasuk  di  dalamnya  upaya  memperbaiki  kinerja  dan  kapasitas  birokrasi,  sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangka strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka  mencapai  visi  dan  misi  pembangunan  yang  dijabarkan  dalam  tujuan  dan  sasaran pembangunan.
Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas keadaan yang ada di daerah.  Oleh  karena  itu,  sebelum  masuk  pada  strategi  pembangunan,  diidentifikasi  kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kota Pangkalpinang. Kemudianditetapakan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap  dengan  indikator  kinerja  sasaran  sebagai  alat  ukur  keberhasilan  pencapain  sasaran pembangunan  daerah  yang  merupakan  penjabaran  dari  visi  misi  RPJMD  2013-2018Kota Pangkalpinang.  Strategi  dan  arah  kebijakan  yang  digunakan  dalam  mencapai  sasaran pembangunaan.
4.3 Rencana Program Pemerintahan dan pencapaian kinerja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
4.4.1 Pendidikan Tabel 4.1 Program Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018 Rp52,373,235 Rp80,921,292 Rp85,273,421 Rp93,800,763 Rp103,245,840
PROGRAM PENDIDIKAN KINERJA AWAL RPJMD
KINERJA AKHIR
PERIODE
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PENDANAAN (TOTAL)
Rp415,614,551 Program Mutu Tenaga Pendidik
7.42% 99.23% 97.46%
99.21% 67.29% 11.00%
Program Pendidikan Usia Dini Program Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan menengah Program Pendidikan Non Formal (AMH) 8.00% 9.50% 10.00% 10.50%
11.00%
99.09% 98.75% 98.77% 98.80% 98.90% 98.99% 98.99% 99.05% 99.06% 99.07% 99.08% 99.09%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 70.00% 80.00% 90.00% 100% 100%

## Sumber: Data diolah
Beberapa data pencapaian kinerja pemerintahan dari tahun 2013-2018, program dijalankan  dari RPJMD  dari  pendidikan  anak  usia  dini  dan  meningkatan  rata-rata  mutu  pendidikan  di  kota pangkalpinang  berhasil  dengan  angka  melek  huruf  (AHM)  99,21%  diawal  kinerja  terus  meningkat positif  hingga  akhir  periode  100%,  meskipun  diawal  kinerja  yang  tertera  di  RPMJD  (2013)  sebesar 67.29% pemerintah mampu menjalankan program meningkatkan mutu tenaga kependidikan. Dan total pengeluaran  pemerintah  untuk  semua  program  pendidikan  dari  2014  mencapai  Rp.  415.614.551,-. Sebagai  saran  pemerintah  tetap  melakukan  peningkatan  untuk  periode  kedepannya  agar  mutu pendidikan di Kota Pangkalpinang mampu bersaing dengan daerah lainnya dengan acuan yang tertera pada Rancangan Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD).

## 4.4.2 Kesehatan
Tabel 4.2 Program Kesehatan

## Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  indikator,  program  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Pangkalpinang mengutamakan  peningkatan  sarana  prasarana  diketahui  dari  persentasi  kinerja  awal  RPJMD  60% meningkat dari tahun ketahun sebesar 0.5% hingga akhir periode 85%  serta peningkatan pelayanan rumah  sakit  relatif  sama    85%.  Untuk  pengembangan  rumah  sehat  dari  awal  tahun  telah  mencapai 81.80% meningkat hingga 90% diakhir tahun kinerja pemerintah 2018, dan pelayanan kesehatan Balita sebesar    82.30%  terus  meningkat  90%  akhir  periode.  Dan  serta  peningkatan  kesehatan  ibu  dalam cangkupan  program  Keluaga  Berencana  (KB)  bisa  dikatakan  berhasil  100%  dari  awal  sampai  akhir kinerja.
Alokasi total dana pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan diakhir kinerja tahun 2018 sebesar Rp.  276.076.121,-.  Sebagai  saran  pemerintah  tetap  melakukan  peningkatan  untuk  peningkatan pelayanan rumah sakit serta sarana prasarana periode kedepannya di Kota Pangkalpinang dengan acuan yang tertera pada Rancangan Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2014 2015 2016 2017 2018 Rp40.629.140 Rp54.569.323 Rp56.405.595 Rp59.516.637 Rp64.955.425 PROGRAM KESEHATAN KINERJA AWAL RPJMD KINERJA AKHIR
PERIODE
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PENDANAAN (TOTAL) Rp276.076.121
Program peningkatan pelayanan rumah sakit 60%
81.80% 82.30% 100%
85% 85% Program Peningkatan sarana prasarana Pengembangan rumah sehat Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan 65% 70% 75% 80% 85% 90% 82% 83% 85% 90%
95% 95% 85% 90% 90% 90% 90% 85% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 85% 85% 85% 85% 85%

## 4.4.3 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tabel 4.3 Program Koperasi dan UMKM
Sumber: data diolah
Program  penciptaan  iklim  usaha  UMKM  dan  Koperasi  yang  kondusif  serta  peningkatan kelembagaan koperasi aktif dengan persentase 72%, peningkatan kualitas kewirausahaan  yang sudah berjalan  dari  10  UMKM  yang  melakukan  pemasaran  antar  pulau  dengan  target  pemerintah  dalam meningkatkan PDRB serta membuka lapangan pekerjaan. Dan pemerintah mengembangkan pendukung usaha bagi UKM yang meliputi skim kredit mikro (CSR & KUR) di mulai awal kinerja RPJMD sebesar 25% meningkat hingga 95% diakhir periode 2018. Dari beberapa program yang dilakukan pemerintah dana yang dikeluarkan di program khususnnya Koperasi &UMKM dengan total  Rp. 11.358.386.
4.4.4 Penanaman Modal
Tabel 4.4 Program Penanaman Modal

## Sumber: data diolah
Di program penanaman modal pemerintah lebih fokus meningkatkan investasi sumber daya aparatur  negara  dalam  lingkup  daerah  Kota  Pangkalpinang    dan  melakukan  realisasi investasinya dengan melihat  indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPT dengan pencapaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 65% selanjutnya meningkat hingga 83% diperiode 2018. Pemerintah juga melakukan program kerja sama investasi yang sudah berjalan dari awal
program RPJMD 2013-2018 sebesar 0.02% dengan persentase peningkatan dari tahun ketahun sebesar  10-15%  bertujuan  meningkatkan  PAD  dan  pendapatan  lainya.  Sehingga  Pemerintah melakukan  pendanaan  dengan  total  pengeluaransebesar  Rp.9.200.800,-.Untuk  kedepannya pemerintah  dapat  meningkatkan  promosi  investasi  sehingga  dapat  meningkatkan  PAD  Kota Pangkalpinang.

## 4.4.5 Pertanian
Tabel 4.5 Program Pertanian
Sumber: data diolah
Program  yang  dibuat  di  RPJMD  ada  beberapa program seperti  peningkatan ketahanan  pangan pertanian/perkebunan dan peternakan dengan pendistribusian pupuk bersubsidi dan memfasilitasi alat teknologi    untuk  penerapanya,  serta  meningkatkan  sarana  prasarana  RPH,  RPU  &  Pasar  Daging dibeberapa program yang dibuat dari RPJMD 2013 dapat diketahui keberhasilan rata-rata 100% total biaya diakhir kinerja tahun 2018 sebesar Rp. 29.650.750,-. Kedepannya Pemerintah diharapkan dapat menganggarkan  dana  yang  lebih  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani  &  peternak  sehingga berpengaruh juga terhadap pendapatan daerah.

## 4.4.6 Energi Dan Sumber Daya Mineral Tabel 4.4.6 Program Energi & Sumber Daya Mineral

## Sumber: data diolah
Pemerintah  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  sumber  daya  mineral  dihitung  dari  awal periode 57.14% diambil sampel yang akurat dari 7 kecamatan diambil 4 kecamatan, dan pengembangan ketenagalistrikan dengan indikator kerja rasio ketersediaan daya listrik diawal program sebesar 96.2% yang diambil data dari PT.PLN Cabang dapat diketahui total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar 3.385.378,-.  Bisa  dikatakan  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  berhasil  dalam  pembinaan  pengawasan terhadap Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dapat memenuhi energi listrik yang disalurkan kemasyarakat khususnya daerah Kota Pangkalpinang .

## 4.4.7 Pariwisata
Tabel 4.7 Program Pariwisata

## Sumber: data diolah
Didalam Program ini pemerintah mengembangkan destinasi  pariwisata yang diukur keberhasilannya program melalui kunjungan wisata dalam 1 tahun, serta pengembangan kontribusiretribusi  dengan  tujuan  meningkatkan  persentase  sektor  terhadap  PAD  dan diawal program telah mencapai 17.20% dengan tingakt keberhasilanya pada akhir periode kinerja sebsear 100%  dengan total biaya yang diakhir tahun 2018 sebesar Rp. 41.938.818.

## 4.4.8 Kelautan dan Perikanan

## Tabel 4.8 Program Kelautan dan Perikanan

## Sumber: data diolah
Pemerintah  melakukan  pengembangan  produksi  perikanan  tangkap  maupun  budidaya,  dengan produksi perikanan tangkap sebesar 20.641 Ton diakhir periode sedangkan untuk produksi perikanan budidaya  sebesar  3.137  Ton.  Lebih  baiknya  Pemerintah  dapat  lebih  meningkatkan  program pengembangan  produksi  perikanan  budidaya  dibanding  dengan  tangkap,  karena  lebih  jelas  dapat menjaga  ekosistem  kelautan  dilihat  dari  indikator  lebih  banyak  produksi  ikan  tangkap  sedangkan produksi ikan budidaya hanya sedikit. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pengendalian  dan  pengawasan    kawasan  konservasi  &  rehabilitas.  Untuk  beberapa  program  ini pengeluaran pemerintah sebesar Rp26.301.718.

## 4.4.9 Perdagangan
Tabel 4.9 Program Perdagangan
Sumber: data diolah
Pemerintah wajib melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan
menjamin kualitas barang dan jasa yang beredar pada saat ini pemerintah mampu mengatasi program ini yang dilihat dari persentase dari awal hingga akhir kinerja meningkat  hingga 65% tetapi masih perlu di  tingkatkan  agar  Konsumen  dapat  merasakan  terlindungi  serta  perdagangan  khususnya  Kota Pangkalpinang lebih kondusif. Peningkatan dan pengembangan ekspor juga perlu jadi perhatian dari Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  karena  masih  dikatakan  rendah  untuk  persentasenya  hanya  45%  di akhir  kinerja  hanya meningkat  0.1%  dari  tahun  2014,  maka  dari itu  pemerintah  perlu meningkatkan ekspor  dari  beberapa  komoditi  sehingga  nilai  ekspor  dapat  meningkat  melalui  variasi    produk (pendalaman  struktur)  dan  diversifikasi  pasar  (Negara/daerah  tujuan).
Pedagang kaki lima dan asongan juga perlu mendapatkan pembinaan sehingga dapat memiliki daya saing untuk pasar dalam negeri dan berpotensi menembus pasar luar negeri. Di beberapa program perdagangan pemerintah telah mengeluarkan pendanaan dari awal kinerja RPJMD 2013-2018 sebesar Rp.94.768.012.

## 4.4.10 Industri
Tabel 4.10 Program Industri

## Sumber: data diolah
Program peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya dengan terbukti meningkatnya persentase dan  pendapatan  daerah  di  tahun  2013  100%  dari  awal  kinerja  RPJMD  hanya  sebesar  25%,  untuk perkembangan  industri  kecil&  menengah  dihitung  dari  jumlah  berkembangnya  hingga  16  unit,  di bidang  industri  pemerintah  juga  meningkatkan  dan  mengembangkan  sentra-sentra  industri  potensial dengan  persentase  hanya  65%  perlu  ditingkatkan  lagi  agar  industri  yang  berpotensi  semakin berkembang  pesat  agar  dapat  menaikkan  PAD  Kota  Pangkalpinang,  serta  perlu  ditingkatkan  lagi pembangunan-pembangunan kawasan industri karena masih rendah dilihat dari indikator kinerja dalam jangka  periode  rancangan  pembangunan  yang  hanya  mencapai  20%  ditahun  2018.Dari  beberapa program  yang  dijalankan  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang    telah  mengeluarkan  dana  untuk pembangunan disektor industri dengan total pengeluaran pemerintah sebesar Rp.50.201.362.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  kami  mengenai  kebijakan  pembangunan  ekonomi  di  Kota  Pangkalpinang menujukkan  bahwa  sebenarnya  Kota  Pangkalpinang  ini  punya  potensi  yang  sangat  besar  terhadap peningkatan pembangunan daerah di beberapa sektor salah satunya selain sector industry dan sector perdagangan besar dan eceran namun sektor pariwista yang termasuk kedalam kelompok dengan tingkat pertumbuhan yang cukup rendah dan sumbangan terhadap nilai PDRB daerahnya masih rendah. Sektor lain yang mempunyai prospek yang cukup bagus dalam prioritas pembangunan ekonomi daerah adalah adalah sektor UMKM yang dapat ditunjukkan dari penyerapan tenaga kerja yang cukup lumayan tinggi di tahun 2018.

## REFERENSI

## Buku
Sjafrizal. 2009. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi . Jakarta: Niaga Swadaya
Tarigan, Robinson. 2014. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi . Jakarta:  Bumi Aksara.

## Buku Elektronik
P. Todaro, Michael. Stephen C. Smith. 2012. Economic Development 11 th Edition. New York :Pearson Press.
For an organizational or government report or document with no author(s): BPS Pangkalpinang, 2013. Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2013 . Pangkalpinang: Publikasi BPS Pangkalpinang
BAPPEDA Pangkalpinang. 2013. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan . Pangkalpinang: Publikasi BAPPEDA Pangkalpinang
BAPPEDA Pangkalpinang.  2013. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013,.Pangkalpinang: BAPPEDA Pangkalpinang
BAPPEDA Pangkalpinang . 2018. Rancangan Kinerja Pembangunan Daerah Pangkalpinang 2018.Pangkalpinang: BAPPEDA Pangkalpinang