## Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance
Yeni Cristan 1 , Poniman 2 1,2) Universitas Putera Batam
1) yenicristan@gmail.com . 2) ponimanlau@yahoo.co.id
*Corresponding Author
Diajukan : 21 Desember 2022 Disetujui
: 22 Desember 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
Taxes are the largest income in Indonesia, but there are still many tax-payer who are negligent  in  fulfilling  their  tax obligations. The companies think that high  tax payments reduce operating profits and hinder the development of the company. Company managers often  commit  fraud  in  order  to  get  large  profits,  which  is  why  corporate  governance  is very necessary in controlling the company. This research was conducted to test the effect of  Good  Corporate  Governance  to  Tax  Avoidance.  The  independent  variables  in  this study  were  proxied  from  Good  Corporate  Governance  which  include  Managerial Ownership,  Institutional  Ownership,  Board  of  Independent  Commissioners  and  Audit Committee, while the dependent variable is Tax Avoidance which measured by Effective Tax Rate. This research used a quantitative approach with associative form to determine the  correlation  between  variables.  The  population  of  this  study  is  consumer  goods industry sector company listed on Indonesia Stock Exchange for 2017-2021 period.  The sampling  technique  used  is  purposive  sampling,  where  samples  of  14  companies  were collected within five years,and obtain 62 samples after outlier. The data analysis methods used are descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis  and  hypothesis  tests.  The  results  showed  that  Managerial  Ownership, Institutional  Ownership  and  Audit  Committee  partially  did  not  significantly  effect  Tax Avoidance,  while  the  Board  of  Independent  Commissioners  had  a  significant  negative effect  on  Tax  Avoidance.  Managerial  Ownership,  Institutional  Ownership,  Board  of Independent  Commissioners  and  Audit  Committee  simultaneously  do  not  effect  Tax Avoidance .
Keywords:  Managerial  Ownership;  Institutional  Ownership;  Board  of  Independent Commissioners; Audit Committee; Tax Avoidance

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  negara, Indonesia  memerlukan  anggaran  supaya  rencana  pembangunan  dapat  berjalan  lancar. APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  di  Indonesia  tiap  tahun  mengalami peningkatan,  dikarenakan  pembelanjaan  negara  selalu  meningkat.  Pandemi  Covid-19  di Indonesia  yang  mulai  sejak  bulan  Maret  2020,  berpengaruh  besar  terhadap  APBN khususnya pada sektor kesehatan yang tingkat pertumbuhan mencapai 87%. Inflasi juga merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  pembelanjaan  negara. Pembelanjaan  akan bertambah tinggi  dengan pengeluaran jumlah uang yang lebih besar untuk memperoleh barang konsumsi negara.
Kondisi  inflasi  ini  bisa  dirasakan  pada  tahun  2022,  khususnya  dengan  peristiwa peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada gandum  serta  kenaikan  harga  minyak  mentah  yang  menimbulkan  dampak  signifikan  di Indonesia.  Selain  itu,  Indonesia  juga  memiliki  jumlah  hutang  yang  lumayan  besar. Masalah  ini  menjadi  dorongan  pemerintah  dalam  berusaha  meningkatkan  penerimaan negara  khususnya  dari  sektor  perpajakan,  karena  pajak  merupakan  penghasilan  terbesar negara.
Berdasarkan  laporan  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak, diketahui  realisasi  penerimaan  pajak  di  Indonesia  dari  tahun  2016-2020  tidak  mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Laporan Tax  Justice Network mengasumsi Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp  68,7  triliun  akibat  penghindaran  pajak  pada  tahun  2020.  Kerugian  sebesar  Rp  67,6 triliun  dikarenakan  korporasi  di  Indonesia  melakukan  penghindaran  pajak  sementara selebihnya  berasal  dari  wajib  pajak  orang  pribadi.  Data  tersebut  menjelaskan  Indonesia diposisikan di peringkat keempat oleh The State of Tax Justice 2020 setelah China, India, dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak dalam negara.
Perusahaan  memandang  pembayaran  pajak  yang  tinggi  sebagai  beban  yang mengurangi  laba  bersih,  dan  imbalan  dari  membayar  pajak  juga  tidak  dapat  dirasakan oleh  perusahaan  secara  langsung.  Teori  agensi  yang  terjadi  dalam  sektor  perpajakan adalah  konflik  antara  pemerintah  yang  sebagai principal dan  perusahaan  sebagai agent . Pemerintah  menuntut  perusahaan  yang  sebagai agent untuk  memenuhi  kewajibannya dengan  membayar  pajak,  sedangkan  perusahaan  yang  sebagai agent cenderung merugikan  pemerintah  dengan  cara  menghindari  pembayaran  pajak  yang  dilakukan dengan menambah beban ataupun mengurangi pendapatan (Valensia & Khairani, 2019).
Dalam  perusahaan,  nanajemen  yang  merupakan  pihak  pelaksana  perusahaan  lebih mengenal  semua  informasi  perusahaan  daripada  pemilik  perusahaan,  sehingga  mudah bagi  manajemen  untuk  melakukan  kecurangan  demi  keuntungannya  sendiri.  Akibatnya, akan  terjadi  asimetri  informasi  yang  dapat  merugikan  pemilik  perusahaan.  Hal  ini dikaitkan  dengan Agency  Problem  Type  1 yang  menjelaskan  konflik  dalam  perusahaan antara pemilik modal dan manajemen (Poniman et al ., 2018).
Oleh  karena  itu,  prinsip good  corporate  governance harus  benar-benar  diterapkan agar  perusahaan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  melanggar  peraturan  pemerintah. Menurut  Bashir  &  Zachariah  (2020),  struktur  kepemilikan  dapat  mempengaruhi tax planning perusahaan,  dimana  dalam  pengambilan  keputusan  tersebut  melibatkan  pihak manajemen.  Kepemilikan  institusional  hanya  bisa  menggarap  keuntungan  dari  hasil pembagian  laba  oleh  perusahaan  setiap  periode.  Tentu  mereka  menginginkan  dividen yang  tinggi  sehingga  adanya  kemungkinan  kepemilikan  institusional  mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance.
Manajemen  perusahaan  cenderung  bersifat opportunistic dalam  meminimalisasi beban  pajak  perusahaan  untuk  meningkatkan  kekayaan  pribadinya,  hal  ini  dikaitkan dengan bonus  plan  theory (Fajarani,  2021).  Semakin  besar  kepemilikan  manajemen, semakin besar kecenderungan manajer melakukan penghindaran pajak dengan tujuan bisa mendapatkan  bonus  yang  besar.  Dewan  komisaris  independen  memiliki  peran  yang krusial dalam mengontrol kinerja manajemen. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen,  semakin  besar  independensi  perusahaan  karena  tidak  terikatnya  dengan pemegang  saham.  Manajemen  tidak  dapat  dengan  mudah  melakukan  praktik penghindaran  pajak  karena  diawasi  dengan  ketat  oleh  dewan  komisaris  independen (Pambudi & Setiawati, 2021).
Komite  audit  dibentuk  oleh  dewan  komisaris  dengan  tujuan  untuk  membantu melakukan  pemeriksaan  atas  keuangan  perusahaan.  Peran  tersebut  meyakinkan  komite audit untuk menekan tindakan manipulasi laporan yang dapat dilakukan oleh manajemen (Palalangan et al .,  2020).  Dari  uraian  di  atas,  bisa  diketahui  masalah-masalah  yang menyebabkan  terjadinya  penghindaran  pajak  yang  merugikan  negara.  Tujuan  dari penelitian  adalah  untuk  mengetahui  apakah  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan institusional,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit  dapat  mempengaruhi tax avoidance secara parsial dan simultan, pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

## STUDI LITERATUR

## Tax Avoidance
Pajak memiliki peranan penting dalam memberi dukungan finansial negara yang guna untuk  memenuhi  kebutuhan  negara  dan  kemakmuran  rakyat  (Joevanca  &  Suparmun, 2022). Berdasarkan UU RI No. 16 Th 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa  oleh  wajib  pajak  kepada  negara,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  dalam  penyelenggaraan  maupun  pembangunan  negara. Tax avoidance adalah  tindakan  manipulasi  pendapatan  kena  pajak  yang  dilakukan  oleh manajemen  perusahaan,  menggunakan tax  planning yang  bersifat  legal  (Fajarani,  2021; Pertiwi & Juniarti, 2020). Hal ini dilakukan agar jumlah beban pajak yang dibayar tidak sebesar  yang  seharusnya  dibayar.  Tindakan  tersebut  sangat  merugikan  negara  karena berdampak pada tingkat penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.
Tax  Avoidance diukur  dengan  menggunakan Effective  Tax  Rate (ETR)  yang  dikutip dari  Nengzih  (2018),  yang  juga  digunakan  oleh  Aisyah  &  Setiyawati  (2019)  Hendi  & Wulandari (2021), Pambudi & Setiawati (2021), Aprilianty & Primasari (2018), dan Putri &  Lawita  (2019).  Penghindaran  pajak  akan  semakin  rendah  jika  ETR  semakin  tinggi, dengan  ini  disimpulkan  ETR  berbanding  terbalik  dengan  penghindaran  pajak. Effective Tax Rate (ETR) dirumuskan sebagai berikut:

## 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒 = Total Beban Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  ialah  kepemilikan  saham  yang  juga  memiliki  peran  penting dalam  perusahaan  dengan  berkedudukan  sebagai  manajer  (Putri  &  Lawita,  2019). Kepemilikan  saham  dapat  dimiliki  oleh  direksi,  komisaris,  atau  karyawan  yang memenuhi  persyaratan.  Semakin  banyak  kepemilikan  saham  oleh  manajerial,  semakin kecil  kecenderungan  perusahaan  melakukan  penghindaran  pajak,  karena  manajer  tidak menginginkan usahanya diperiksa terkait permasalah perpajakan (Sumantri et al ., 2018).
Penelitian  Putri  &  Lawita  (2019)  menunjukkan  kepemilikan  manajerial  berpengaruh negatif  terhadap tax  avoidance ,  dengan  pengertian  bahwa  meningkatnya  jumlah kepemilikan  saham  oleh  pihak  manajerial  maka  persentase  perusahaan  melakukan kecurangan semakin kecil. Hasil ini selaras dengan penelitian Hendi & Wulandari (2021). Penelitian  Siahaan  (2020)  menunjukkan  kepemilikan  manajerial  memiliki  pengaruh positif  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Hasil  uji  dari Aprilianty  &  Primasari  (2018) dan  Rejeki et al .  (2019)  menjelaskan  kepemilikan  manajerial  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap tax  avoidance. Dengan  menjelaskan  bahwa  kepemilikan  manajer tidak dapat mengubah tax avoidance menjadi lebih baik ataupun lebih buruk.
Kepemilikan  manajerial  dijabarkan  dengan  penggunaan  rasio  yang  didapatkan  dari jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen  dibagi  dengan  jumlah  saham  yang diterbitkan. Berikut rumus kepemilikan manajerial:

## Kepemilikan Manajerial = Jumlah saham yang dimiliki manajemen
Jumlah saham yang diterbitkan x 100%

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  adalah  proporsi  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh instansi-instansi  yang  di  luar  manajemen  perusahaan  atau  pihak  non-bank  seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain (Krisna, 2019). Berdasarkan hasil pengujian  oleh  Hendi  &  Wulandari  (2021),  tingkat  pengawasan  perusahaan  memiliki ikatan  yang  erat  dengan  kepemilikan  institusional.  Semakin  tinggi  kepemilikan institusional,  maka  praktik tax  avoidance akan  semakin  kecil  dikarenakan  pengawasan semakin ketat (Pratomo & Rana, 2021).
Penelitian Skundarian & Hamidi (2021), Putri & Lawita (2019) dan Nengzih (2018) membuktikan  kepemilikan  institusional  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap tax avoidance. Kepemilikan  institusional  hanya  bisa  menggarap  keuntungan  dari  hasil pembagian  laba  oleh  perusahaan  setiap  periode,  sehingga  kepemilikan  institusional agresif  mendorong  pengelola  perusahaan  untuk  melakukan  praktik tax  avoidance. Sedangkan  Siregar  &  Syafruddin  (2020)  Aisyah  &  Setiyawati  (2019),  Siahaan  (2020), Kinasih et al .  (2021),  Aprilianty  &  Primasari  (2018),  dan  Rejeki et al .  (2019) menerangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance .
Pengukuran kepemilikan saham institusional dilakukan dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Berikut rumus kepemilikan institusional:
Kepemilikan Institusional = Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi Jumlah saham yang diterbitkan x 100%

## Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris independen merupakan bagian inti dari corporate governance , yang memiliki  tugas  sebagai  penjamin  pelaksanaan  strategi,  pengawas  pengelolaan perusahaan, serta memantau pelaksanaan akuntabilitas. Komisaris independen merupakan pihak  yang  tidak  bertautan  dengan  pemilik  perusahaan  dan  tidak  memiliki  jabatan ataupun hubungan dengan dewan direksi atau komisaris (Fiska, 2020).
Peraturan  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  No.  33/POJK.04/2014  pasal  20 menyebutkan  anggota  dewan  komisaris  paling  sedikit  berjumlah  dua  orang,  yang  salah satunya  adalah  komisaris  independen.  Minimal  jumlah  anggota  komisaris  independen adalah 30% dari jumlah seluruh anggota, apabila anggota dewan komisaris lebih dari dua orang (Dini, 2018).
Pratomo  &  Rana  (2021)  menjelaskan  dewan  komisaris  independen  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap tax  avoidance ,  yang  artinya  pengawasan  dan  pengendalian akan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah komisaris independen sehingga manajer tidak  dapat  melakukan  kecurangan  dalam  perpajakan.  Namun,  hasil  ini  tidak  selaras dengan  Skundarian  &  Hamidi  (2021)  yang  menegaskan  dewan  komisaris  independen berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance.
Hasil penelitian dari Aisyah & Setiyawati (2019), Pambudi & Setiawati (2021), Hendi &  Wulandari  (2021),  Siahaan  (2020),  Kinasih et al .  (2021),  Nengzih  (2018) membuktikan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sebab, komisaris independen tidak relevan dalam mengambil keputusan. Komisaris independen diukur dengan rumus sebagai berikut:
Dewan Komisaris Independen = Jumlah Komisaris Independen Total Anggota Dewan Komisaris x 100%

## Komite Audit
Komite  audit  memiliki  peran  untuk  meng- assist tanggung  jawab  dewan  komisaris dalam  melaksanakan  perannya  dengan  melakukan  pengendalian  atas  laporan  keuangan, manajemen resiko  dan tata kelola perusahaan.  Menurut Tingting et al . (2019), keahlian, independensi,  dan  ukuran  komite  audit  dapat  mempengaruhi  agresivitas  pajak,  yang berkorelasi  terbalik  dengan  agretivitas  pajak,  dan  komite  audit  akan  lebih  efektif  dalam mengendalikan penghindaran pajak dengan jumlah komite audit.
Peraturan  OJK  No.  55/POJK.04/2015  menekankan  anggota  komite  audit  minimal berjumlah  tiga  orang,  dengan  beranggotakan  komisaris  independen  sebagai  ketua  dan anggota lainnya dari pihak luar perusahaan (Dini, 2018). Penelitian Siregar & Syafruddin (2020) dan Pambudi & Setiawati (2021) menyatakan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Dengan arti bahwa komite audit yang berkompeten lebih mengetahui  celah-celah  yang  timbul  dari  peraturan  perpajakan  dan  tata  cara  untuk menghindari resiko,  sehingga dapat  digunakan untuk  menggarap keuntungan yang lebih besar.
Pernyataan  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  analisis  dari  Skundarian  &  Hamidi (2021),  Pratomo  &  Rana  (2021),  Aisyah  &  Setiyawati  (2019),  Hendi  &  Wulandari (2021),  Kinasih et al .  (2021),  Aprilianty  &  Primasari  (2018),  Nengzih  (2018)  yang membuktikan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Dimana komite audit hanya berperan dalam pelaksanaan pengawasan dan menghasilkan informasi yang berkualitas, tidak berperan untuk melakukan penghematan pajak perusahaan melalui tax avoidance. Pengukuran komite audit dilakukan dengan jumlah anggota komite audit yang  tertera  dalam  laporan  tahunan  bagian  tata  kelola  perusahaan.  Rumus  pengukuran komite audit sebagai berikut:
Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit Perusahaan
Dari  uraian  di  atas,  bisa  digambarkan  kerangka  pemikiran  untuk  penelitian  dibawah ini:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber : Data Penelitian, 2022)
Kepemilikan Institusional (X 2 ) Dewan Komisaris Independen (X 3 )
Komite Audit (X 4 ) Tax Avoidance (Y) Kepemilikan Manajerial (X 1 ) H 1 H 2 H 3 H 4
H 5

## METODE
Riset  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  dengan  bentuk  asosiatif  yang tujuannya  adalah  untuk  menguji  hipotesis  yang  ditetapkan  dengan  mengetahui  apakah terjadinya  hubungan  di  antara  variabel  bebas  dan  variabel  terikat.  Perolehan  data sekunder  dari annual  report perusahaan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Sasaran untuk riset ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021 yang total populasi berjumlah 81 perusahaan.
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling dan  diperoleh perusahaan yang memenuhi persyaratan adalah berjumlah 14 perusahaan dengan total 70 data  kemudian  mengalami outlier sehingga jumlah  data  penelitian  yang  akan  diolah menjadi  62  data.  Variabel  pengkajian  yang  digunakan  sebagai  variabel  bebas  adalah kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen  dan komite audit, dan variabel terikat yang digunakan adalah tax avoidance .
Metode analisis data untuk riset ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi  linear  berganda  dan  uji  hipotesis.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan menggunakan  program  pengolahan  data  yaitu  SPSS (Statistical  Package  for  Social Sciences).
Hipotesis  penelitian  berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  Gambar  1  adalah  sebagai berikut:
H 1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance . H 2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance . H 3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance . H 4 : Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance . H 5 :  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris  Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance .

## HASIL
Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  deskripsi  atau  gambaran pada suatu  data, yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation) , maksimum, dan minimum.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1_KM 62 ,00 ,35 ,0609 ,09744 X2_KI 62 ,36 ,98 ,8089 ,15829 X3_DKI 62 ,33 ,67 ,4115 ,09268 X4_KA 62 3,00 4,00 3,0323 ,17813 Y_TA 62 ,16 ,33 ,2348 ,03257 Valid N (listwise) 62 (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  jumlah  data  yang  digunakan  (N)  adalah  62 data,  yang  merupakan  hasil  dari  pemilihan  sampel  sesuai  kriteria  yang  telah  ditentukan serta  telah  mengalami outlier .  Hasil  olah  data  statistik  deskriptif  menandakan Kepemilikan  Manajerial  (X1)  memiliki  standar  deviasi  sebesar  0,09744  dengan  angka minimum  0,00  dan  angka  maksimum  0,35  serta  poin  rata-rata  0,0609.  Kepemilikan
Institusional (X2) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,15829 dengan angka minimum 0,36 dan angka maksimum 0,98 serta nilai rata-rata 0,8089.
Dewan Komisaris Independen (X3) memiliki standar deviasi sebesar 0,09268 dengan angka  minimum  0,33  dan  angka  maksimum  0,67  serta  poin  rata-rata  0,4115.  Komite Audit  (X4) memiliki nilai  standar deviasi sebesar 0,17813 dengan nilai  minimum  3 dan maksimum  4  serta  nilai  rata-rata  sebesar  3,0323. Tax  Avoidance (Y)  memiliki  nilai standar  deviasi  0,3257  dengan  angka  minimum  0,16  dan  angka  maksimum  0,33  serta poin rata-rata 0,2348.
Berikut pengujian asumsi klasik yang meliputi 4 jenis uji yang wajib dilakukan yaitu uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji  autokorelasi.  Uji asumsi klasik digunakan dengan tujuan untuk mengukur kelayakan suatu model regresi.
Gambar 2. Hasil Uji Histogram (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Dari grafik di atas, kurva yang dihasilkan uji memiliki bentuk lonceng (bell-shapped curve) sehingga  dinyatakan  data  penelitian  berdistribusi  normal.  Uji  normalitas selanjutnya  adalah  uji normal  P-P  Plot yang  diketahui  data  akan  dinyatakan  normal apabila data menyebar dalam sekitar garis dan mengikuti garis diagonal.
Gambar 3. Hasil Uji Normal P-P Plot
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Pengujian normalitas selanjutnya dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov, dimana data  akan  dinyatakan  berdistribusi  normal  apabila  nilai Asymp.  Sig  (2-tailed) >  0,05. Hasil  pengujian  normalitas  yang menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 62 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,03041918 Most Extreme Differences Absolute ,086 Positive ,044 Negative -,086 Test Statistic ,086 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction. (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Hasil  uji  dari Kolmogorov-Smirnov dengan  angka Asymp.Sig  (2-tailed) sebesar  0,2. Angka  tersebut  lebih  besar  dari  0,05  maka  disimpulkan  data  telah  berdistribusi  normal. Setelah data telah diuji normal, maka akan dilanjut dengan uji multikolinearitas, dimana syarat pengujian terjadinya multikolinearitas adalah tolerance ≤ 0,1 dan nilai VIF ≥ 10.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Diketahui  hasil  yaitu  Kepemilikan  Manajerial  (X1)  dengan  angka tolerance sebesar 0,581  dan  angka  VIF  sebesar  1,720.  Kepemilikan  Institusional  (X2)  dengan  angka tolerance 0,593  dengan  angka  VIF  1,688.  Dewan  Komisaris  Independen  dengan  angka tolerance 0,957 dan angka VIF 1,044. Komite Audit (X4) dengan angka tolerance 0,931 dan  angka  VIF  1,075.  Data  di  atas  tidak  ada  gejala  multikolinearitas  karena  angka tolerance setiap  variabel  bebas  lebih  dari  0,1  dan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 X1_KM ,581 1,720 X2_KI ,593 1,688 X3_DKI ,957 1,044 X4_KA ,931 1,075 a. Dependent Variable: Y_TA
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
kurang  dari  10,  sehingga  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel-variabel  bebas  yang diteliti.
Selanjutnya  dilakukan  uji  heteroskedatisitas  dengan  menggunakan  dua  uji  yaitu  uji scatter plot dan uji Park Gleyser.
Gambar 4. Hasil Uji Scatterplot
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Hasil  uji  yang  tertera  pada  gambar  4  menunjukkan  titik-titik  tersebar  secara  acak  di bawah dan di  atas  angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk  pola yang jelas, maka bisa diambil  kesimpulan  bahwa  model  regresi  ini  tidak  terjadi  masalah  heteroskedastisitas sehingga layak digunakan.
Selanjutnya dilihat dari uji Gleyser yang tertera berikut ini.
Tabel 4. Hasil Uji Gleyser Coefficients a Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,086 ,047 1,850 ,070 X1_KM -,039 ,033 -,198 -1,175 ,245 X2_KI -,013 ,020 -,103 -,616 ,541 X3_DKI -,015 ,027 -,071 -,541 ,590 X4_KA -,015 ,014 -,135 -1,010 ,317 a. Dependent Variable: ABRESID (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Uji Gleyser dilakukan dengan mengorelasikan nilai  absolut  residual dengan variabel independen. Heteroskedastisitas bisa dideteksi bebas jika nilai signifikan > 0,05, jika nilai signifikan  <  0,05  maka  adanya  heteroskedastisitas.  Berdasarkan  tabel  4,  nilai  signifikan setiap  variabel  berada  di  atas  0,05,  maka  dengan  ini  disimpulkan  tidak  adanya  gejala heteroskedastisitas pada model regresi.
Setelah dideteksi bebas dari heteroskedastisitas, maka dilanjutkan dengan melakukan pengujian autokorelasi.
Tabel 5. Hasil Uji Durbin-Watson Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,376 a ,141 ,082 ,03089 1,887
a. Predictors: (Constant), X4_KA, X2_KI, X3_DKI, X1_KM
b. Dependent Variable: Y_TA
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Uji  autokorelasi  dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, yang diperoleh angka sebesar 1,887 dimana nilai Du dari k = 4 dan n 62 dengan α = 0,05 adalah 1,7288. Syarat  tidak  adanya  korelasi  negatif  dan  positif  adalah  Du  <  Dw  <  4  –  Du,  maka dinyatakan data riset ini tidak mengalami autokorelasi karena 1,7288 < 1,887 < 2,2712.
Setelah  melakukan  uji  asumsi  klasik,  akan  dilanjutkan  pada  uji  regresi  linear berganda, yang tujuannya untuk mengukur seberapa jauhnya pengaruh antar variabel.
Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,242 ,076 3,208 ,002 X1_KM -,002 ,054 -,007 -,042 ,967 X2_KI -,050 ,033 -,241 -1,503 ,138 X3_DKI -,096 ,044 -,274 -2,169 ,034 X4_KA ,024 ,023 ,131 1,018 ,313
a. Dependent Variable: Y_TA
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Berdasarkan hasil olah data di atas, susunan persamaan regresi berganda adalah  Y = 0,242 - 0,002 X1 - 0,050 X2 - 0,96 X3 + 0,024 X4 + 0,76, yang ditafsir sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  sebesar  0,242,  mengindikasikan  apabila  Kepemilikan  Manajerial (X1),  Kepemilikan  Institusional  (X2),  Dewan  Komisaris  Independen  (X3),  dan Komite Audit (X4) dianggap konstan maka nilai Tax Avoidance (Y) adalah 0,242.
2. Koefisien  regresi  Kepemilikan  Manajerial  adalah  -0,002,  maka  diartikan  adanya signifikansi  negatif  antara  Kepemilikan  Manajerial  dengan Tax  Avoidance ,  jika Kepemilikan  Manajerial  naik  sebesar  satu  satuan  maka Tax  Avoidance akan berkurang sebesar -0,002 dengan taksiran variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi Kepemilikan Institusional adalah -0,050, maka diartikan adanya signifikansi negatif antara Kepemilikan Institusional dengan Tax Avoidance , jika Kepemilikan  Institusional  naik  sebesar  satu  satuan  maka Tax  Avoidance akan berkurang sebesar -0,050 dengan taksiran variabel lainnya konstan.
4. Koefisien  regresi  Dewan  Komisaris  Independen  adalah  -0,096,  maka  diartikan adanya  hubungan  negatif  antara  Dewan  Komisaris  Independen  dengan Tax Avoidance , jika Dewan Komisaris Independen naik sebesar satu satuan maka Tax Avoidance akan  berkurang  sebesar  -0,096  dengan  asumsi  variabel  lainnya konstan.
5. Koefisien  regresi  Komite  Audit  adalah  0,024,  maka  diartikan  adanya  signifikan positif  antara  Komite  Audit  dengan Tax  Avoidance ,  jika  Komite  Audit  naik sebesar  satu  satuan  maka Tax  Avoidance akan  bertambah  sebesar  0,024  dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Uji hipotesis adalah untuk membuktikan besaran dampak atas aktualitas dari sifat dan ciri  populasi  sesuai  sampel  penelitian.  Uji  t  berfungsi  untuk  menganalisis  apakah  suatu model regresi variabel bebas X secara parsial mempengaruhi terhadap variabel terikat Y, dengan menunjukkan nilai signifikan dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Sedangkan  uji  statistik  F  adalah  untuk  menganalisis  apakah  semua  variabel  bebas yang  ditunjuk  untuk  penelitian  dapat  secara  bersama  dinyatakan  mempunyai  pengaruh secara signifikan pada variabel terikat.
Tabel 7. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,242 ,076 3,208 ,002 X1_KM -,002 ,054 -,007 -,042 ,967 X2_KI -,050 ,033 -,241 -1,503 ,138 X3_DKI -,096 ,044 -,274 -2,169 ,034 X4_KA ,024 ,023 ,131 1,018 ,313
a. Dependent Variable: Y_TA
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Pada  signifikan  0,05,  t  tabel  dengan  df  =  n-k-1  atau  62-4-1  =  57  adalah  sebesar 2,00247. Variabel X1_KM memiliki angka t-hitung sebesar -0,042 < t-tabel -2,00247 dan angka  sig  0,967  >  0,05.  Maka,  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  sehingga  Kepemilikan Manajerial  (X1)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Tax  Avoidance pada  perusahaan sektor  industri  barang  konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2017- 2021.
Variabel X2_KI memiliki angka t-hitung sebesar -1,503 < t-tabel -2,00247 dan angka sig 0,138 > 0,05. Maka, Ho diterima dan Ha ditolak sehingga Kepemilikan Institusional (X2)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Tax  Avoidance pada  perusahaan  sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
Variabel  X3_DKI  memiliki  angka  t-hitung  sebesar  -2,169  >  t-tabel  -2,00247  dan angka  sig  0,034  <  0,05.  Maka,  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak  sehingga  Dewan  Komisaris Independen  (X3)  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap Tax  Avoidance pada perusahaan  sektor  industri  barang  konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2017-2021.
Variabel X4_KA memiliki angka t-hitung sebesar 1,018 < t-tabel 2,00247 dan angka sig  0,313  >  0,05.  Maka,  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  sehingga  Komite  Audit  (X4)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap Tax  Avoidance pada  perusahaan  sektor  industri  barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 .
Tabel 8. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,008 4 ,002 2,084 ,095 b Residual ,056 57 ,001 Total ,065 61
a. Dependent Variable: Y_TA
b. Predictors: (Constant), X4_KA, X2_KI, X3_DKI, X1_KM (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Dengan df1 = k-1 atau 5-1 = 4 dan df2 = n-k atau 62 – 5 = 57, maka mendapatkan F- hitung sebesar 2,53. Hasil pengujian tabel 8 dapat diintepretasikan sebagai berikut, yaitu F-hitung 2,084 < F-tabel 2,53 dengan sig 0,095 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Dengan ini Ho diterima dan Ha ditolak.
Selanjutnya  untuk  mengukur  kemampuan  suatu  model  dalam  memperjelas  variasi variabel  Y  dimana  variabel  bebas  diakui  dapat  menyampaikan  hampir  keseluruhan informasi  dalam  memprediksi  variabel  terikat  jika  tolak  ukur  mendekati  satu  yaitu  uji koefisien determinasi.
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,376 a ,141 ,082 ,03089
a. Predictors: (Constant), X4_KA, X2_KI, X3_DKI,
X1_KM
b. Dependent Variable: Y_TA (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)
Diketahui angka Adjusted R Square pada tabel 9 adalah 0,082 atau sama dengan 8,2% yang memiliki korelasi lemah. Hal ini membuktikan bahwa variabel Tax Avoidance dapat dijelaskan  sebesar  8,2%  oleh  variabel  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit, sedangkan sisanya yang sebesar 91,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance
Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa angka t-hitung sebesar -0,042 dan angka sig sebesar 0,967, dimana t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  Kepemilikan  Manajerial  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap Tax  Avoidance .  Manajerial  tidak  dapat  mempengaruhi  tindakan penghindaran  pajak  karena  adanya  keterbatasan  wewenang  dalam  pengambilan keputusan yang besar pada kebijakan atas tindakan penghindaran pajak (Sumantri et al ., 2018).
Ada juga kemungkinan manajer lebih memprioritaskan operasional perusahaan dalam upaya  mencapai  tujuan  perusahaan  yang  dianggap  lebih  memiliki  hasil  yang  maksimal dalam  menjaga  kelangsungan  usaha  daripada  melakukan  penghindaran  pajak  yang memiliki  hasil  kurang  maksimal  dan  beresiko  tinggi  terhadap  reputasi  perusahaan (Anastasia & Situmorang, 2021).
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aprilianty  & Primasari (2018) dan Rejeki et al . (2019) yang menyatakan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh  terhadap Tax  Avoidance ,  dan  bertolak  belakang  dengan  Putri  &  Lawita (2019),  Hendi  &  Wulandari  (2021),  Siahaan  (2020)  yang  menyatakan  Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance
Hasil uji t menunjukkan Kepemilikan Institusional memiliki angka t-hitung sebesar - 1,503  dan  angka  sig  sebesar  0.138,  yang  membuktikan  Kepemilikan  Institusional  tidak dapat mempengaruhi Tax Avoidance karena nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan nilai  sig  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Pengujian  ini  diduga  bahwa  pemegang  saham eksternal  memberikan  kepercayaan  kepada  dewan  komisaris  dalam  melakukan pengawasan atas tindakan penghindaran pajak (Siregar & Syafruddin, 2020)
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  oleh  Siregar  &  Syafruddin  (2020)  dan Aisyah  &  Setiyawati  (2019),  Siahaan  (2020),  Kinasih et al .  (2021),  Aprilianty  & Primasari (2018), Rejeki et al . (2019), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Skundarian  &  Hamidi  (2021),  Pratomo  &  Rana  (2021),  Putri  & Lawita  (2019),  Hendi  &  Wulandari  (2021),  Nengzih  (2018)  yang  menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

## Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance
Berdasarkan  uji  t  pada  tabel  7,  diketahui  nilai  t-hitung  dan  nilai  sig  pada  variabel Dewan Komisaris Independen adalah -2.169 dan 0.034. Nilai t-hitung lebih besar dari t- tabel dan bersifat negatif serta nilai sig lebih kecil dari 0.05 sehingga disimpulkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Tax Avoidance. Pengawasan  dan  pengendalian  akan  semakin  ketat  seiring  meningkatnya  jumlah komisaris  independen  (Thoriq  &  Rahman,  2020).  Dewan  komisaris  bertanggung  jawab untuk  mengawasi  manajemen  dan  menyusun  strategi  bisnis.  Komisaris  independen merupakan  pihak  yang  tidak  terafiliasi  sehingga  independensi  yang  dimiliki mencerminkan  dewan  komisaris  memperlakukan  adil  kepada  semua  pemegang  saham dan stakeholder .  Hal  ini  menyebabkan  manajemen  yang  hanya  memikirkan kepentingannya sendiri tidak dapat melakukan kecurangan dalam segi perpajakan.
Penelitian  ini  searah  dengan  hasil  penelitian  oleh  Pratomo  &  Rana  (2021)  yang menyatakan  Dewan  Komisaris  Independen  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap Tax Avoidance ,  namun  tidak  sependapat  dengan  Skundarian  &  Hamidi  (2021)  yang
menyatakan  Dewan  Komisaris  Independen  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Tax Avoidance. Hasil  penelitian  dari  Aisyah  &  Setiyawati  (2019),  Pambudi  &  Setiawati (2021),  Hendi  &  Wulandari  (2021),  Siahaan  (2020),  Kinasih et al .  (2021),  Nengzih (2018)  menyatakan  Dewan  Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh  terhadap Tax Avoidance.

## Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance
Hasil uji t pada tabel 7 menandakan angka t-hitung 1.018 dan angka sig 0.313, maka dinyatakan  Komite  Audit  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Tax  Avoidance .  Hal  ini diartikan  bahwa  komite  audit  tidak  mempengaruhi  penghindaran  pajak,  karena  komite audit hanya berperan membantu  tugas dewan komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dan menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga tidak berwenang untuk melakukan penghematan pajak perusahaan melalui tax avoidance (Skundarian & Hamidi, 2021) . Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Skundarian & Hamidi (2021), Pratomo & Rana (2021),  Aisyah & Setiyawati (2019), Hendi & Wulandari (2021), Kinasih et al . (2021), Aprilianty &  Primasari  (2018), Nengzih  (2018)  yang menyatakan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance . Hasil riset ini bertentangan dengan Siregar & Syafruddin (2020) dan Pambudi & Setiawati (2021) yang menegaskan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8, didapatkan angka F-hitung 2,084 dan nilai sig 0,095,  dimana  nilai  F-tabel  adalah  2,53.  Maka,  diketahui  variabel  independen  pada penelitian  ini  secara  simultan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Hal ini dapat disebabkan karena masih adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan.

## KESIMPULAN
Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen dapat  mempengaruhi  variabel  dependen  secara  signifikan.  Komponen  tata  kelola perusahaan  yang  digunakan  sebagai  variabel  bebas  adalah  Kepemilikan  Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit . Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  Kepemilikan  Manajerial, Kepemilikan  Institusional  dan  Komite  Audit  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Tax Avoidance ,  sedangkan  Dewan  Komisaris  Independen  dapat  mempengaruhi  secara signifikan  negatif  terhadap Tax  Avoidance .  Secara  simultan,  variabel  independen  tidak mempengaruhi signifikan terhadap Tax Avoidance .

## REFERENSI
Aisyah,  S.,  &  Setiyawati,  H.  (2019).  The  Effect  of  Executive  Character  and Implementation of Good Corporate Governance to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017).
Scholars Bulletin , 5 (7), 399–405. https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.7.13
Anastasia,  V.,  &  Situmorang,  B.  (2021).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Leverage, Dan  Profitabilitas  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar  Di  Bei  Tahun  2016-2019. Realible  Accounting  Journal , 1 (1),  20–35. https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.132
Aprilianty, D. T., & Primasari, N. H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit,  Kepemilikan  Manajerial,  dan  Kepemilikan  Institusional  terhadap  Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi  yang  Terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  20 . 1 (1),  1–10. https://jom.fe.budiluhur.ac.id/index.php/jma/article/view/49
Bashir, T., & Zachariah, P. (2020). Ownership structure and tax planning of listed firms: Evidence  from  Nigeria. Journal  of  Accounting  and  Taxation , 12 (3),  99–107. https://doi.org/10.5897/jat2020.0412
Dini,  F.  M.  (2018).  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak (Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia Selama  Periode  2015-2017). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis , 8 (1), 1–19.
Fajarani, P. M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite  Audit  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Bisnis  Manajemen  &  Ekonomi , 19 (1), 315–327. https://doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss1.2021.697
Fiska,  A.  (2020).  Pengaruh  Tata  Kelola  Peruahaan  dan  Profitabilitas  Terhadap Penghindaran Pajak. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3 , 490–512.
Hendi,  &  Wulandari,  W.  S.  (2021).  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  dan  Kualitas Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  terhadap  Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan yang  Terdaftar  di  BEI. Conference  on  Management,  Business,  Innovation,
Education and Social Science , 1 (1), 1187–1200. https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4542
Joevanca,  N.,  &  Suparmun,  H.  (2022).  Determinan  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan Manufaktur  Di  Indonesia  Periode. E-Jurnal  Akuntansi  TSM , 2 (2),  843–854. http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1499.
Kinasih, R. F. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi  Bisnis,  Pertumbuhan  Penjualan,  Leverage,  Dan  Profitabilitas  Terhadap
Penghindaran Pajak. E-Jra , 10 (02), 47–57.
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10915
Krisna,  A.  M.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  dan  Kepemilikan  Manajerial pada  Tax  Avoidance  dengan  Kualitas  Audit  sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi , 18 (2), 82–91.
https://doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91
Nengzih,  N.  (2018).  Determinants  of  corporate  tax  avoidance:  Survey  on  Indonesia’s public  listed  company. International  Journal  of  Economics,  Business  and Management Research , 2 (2), 133–145.
Palalangan,  C.  A.,  Atak,  M.  C.,  Pasanda,  E.,  &  Daud,  M.  (2020).  Pengaruh  Corporate Governance,  Capital  Intensity,  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  terhadap  Tax Avoidance. Paulus Journal of Accounting (PJA) , 3 (2), 55–73. https://doi.org/10.34207/pja.v3i2.471
Pambudi, I. A., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada
Penghindaran Pajak (Studi  Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers .
Pertiwi,  T.,  &  Juniarti.  (2020).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan Institusional,  Leverage  Dan  Firm  Size  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Sektor Pertambangan  Bara  Yang  Terdaftar  Dalam  Bursa  Efek  Indonesia  (Bei)  Periode Tahun 2014-2018. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia , 1–21.
Poniman,  T,  S.,  &  Ghofar,  A.  (2018).  Pengaruh  Kepemilikan  Keluarga  Terhadap Kebijakan  Dividen  dengan  Board  of  Independence  sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal Ilmiah Manajemen , 8 (3), 614–627.
Pratomo,  D.,  &  Rana,  R.  A.  (2021).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Komisaris Independen  Dan  Komite  Audit  Terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal  Akuntansi , 8 (1), 91–103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487
Putri,  A.  A.,  &  Lawita,  N.  F.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  Dan Kepemilikan  Manajerial  Terhadap  Nilai  Perusahaan. Jurnal  Akuntansi  & Ekonomika , 9 (1), 68–75. https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249
Rejeki,  S.,  Wijaya,  A.  L.,  &  Amah,  N.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional Kepemilikan  Manajeial  dan  Proporsi  Dewan  Komisaris  Terhadap  Penghindaran Pajak  dan  Transfer  Princing  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  Perusahaan Manufaktur  yang  Terdafar  di  BEI  Tahun  2014-2017. Seminar  Inovasi  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I , 1 (1), 175–193.
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1142
Siahaan,  G.  (2020).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance,  Kualitas  Audit,  Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Indonesian Multidiscipline Of Social Journal , 1 (1), 52–74.
https://jurnal.amalinsani.org/index.php/amalinsani/article/view/34
Siregar,  A.  A.,  &  Syafruddin,  M.  (2020).  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik Terhadap  Penghindaran  Pajak. Diponegoro  Journal  of  Accounting , 9 (2),  1–11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27534
Skundarian,  S.,  &  Hamidi,  M.  (2021).  The  Effect  Of  Good  Corporate  Governance  On Tax Avoidance In Manufacturing Sector Companies on the IDX for the 2015-2019 Period. Enrichment: Journal of Management , 12 (1), 1092–1102. https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i1.366
Sumantri, F. A., Anggraeni, D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax  Avoidance  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. ECo-Buss , 1 (41), 59–74. https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47
Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). the Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Company Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2014-2017. Faculty of Economics And Business , 26 (2). Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). the Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing  Company  Listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  for  the  Period 2014-2017. Faculty of Economics And Business, 26(2)
Tingting,  Z.,  Wenqing,  J.,  Peng,  Z.,  Jing,  J.,  &  Ningruo,  W.  (2019). Will  the  Audit Committee Affects Tax Aggressiveness? 901–912. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_102
Valensia,  K.,  &  Khairani,  S.  (2019).  Pengaruh  Profitabilitas,  Financial  Distress,  Dewan Komisaris  Independen  Dan  Komite  Audit  Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dimediasi Oleh  Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Sektor  Industri  Barang Konsumsi  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2. Jurnal  Akuntansi ,
9 (1), 47–62. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62