## KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan 9/Pid.B/2016/PN.Slk)

## Muhammad Irfan
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: muhammadirfan@gmail.com

## ABSTRACT
Guidance evidence is regulated in 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is an act, event or condition which due to its compatibility between one another and the criminal act itself indicates  that  a  crime  has  occurred  and  who  is  the  culprit.  Guidance  evidence  plays  an important role in proving murder cases and assisting judges in making decisions in court. Tools or  objects  used  by  the  offender  to  kill  the  victim  in  a  criminal  act  of  murder  can  be  used  as evidence evidence instructions, application of evidence. Directions by the judge in the court can be  seen  in  the  example  of  the  crime  of  premeditated  murder  in  decision  number  777  /  Pid.B  / 2016  /  PN.Jkt.Pst  and  number  09  /  Pid.Um  /  2016  /  PN.Slk.  Based  on  the  discussion  and analysis, it can be concluded that: First, the strength of evidence evidence that is very binding, because the evidence presented by the prosecutor in the form of CCTV recordings can be used as an extension of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as "Evidence" which if  in  accordance  with  facts  and  criminal  incidents  which  are  used  by  the  Panel  of  Judges  as GUIDELINES to ensure criminal events. with the evidence evidence in the form of CCTV is very different influence to be considered by the judge and as a basis for determining the guilty of the defendant and evidence evidence in this case affects the judge to give the final decision. In Case Number 9 / Pid.B / 2018 / PN.Slk, the judge did not consider the evidence of Guidance because 2 (two)  valid  evidences  were  fulfilled,  as  in  article  183  of  the  Criminal  Code,  the  evidence considered by the judge in the form of information from witnesses, evidence the defendant's letter and statement as the basis for the judge to decide the case. Secondly, in both cases the first panel of judges judged that after valid 2 (evidence) was fulfilled, the judge took into account the facts of  the  trial  which  was  burdensome  and  mitigating  for  the  defendant  as  the  basis  for  the  judge providing a criminal offense for the defendant's planned murder.

## Keywords: Strength, Criminal, Murder

## ABSTRAK
Alat bukti petunjuk diatur dalam  188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya.  Alat  bukti  petunjuk memegang  peranan  penting  dalam  pembuktian  kasus-kasus  pembunuhan  dan  membantu  hakim
dalam  pengambilan  putusan  di  persidangan.  Alat  atau  benda  yang  digunakan    si  pelaku  untuk membunuh  si  korban  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti petunjuk,  penerapan  alat  bukti.  Petunjuk  oleh  hakim  di  pengadilan  dapat  dilihat  pada  contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor  09/Pid.Um/2016/PN.Slk.  Berdasarkan    pembahasan  dan  analisis  dapat  disimpulkan bahwa:  Pertama,  kekuatan  alat  bukti  petunjuk  yang  sangat  mengikat,  karena  bukti  yang  di hadirkan  oleh  JPU  dalam  berupa  rekaman  CCTV  dapat  dijadikan  sebagai  perluasan  dari  Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai  PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan  adanya  alat  bukti  petunjuk  berupa  CCTV  sangat  memberikan  pengaruh  yang  berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat  bukti  petunjuk  dalam  hal  ini  mempengaruhi  hakim  memberikan  putusan  akhir.  Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  sudah  di  penuhi,  sebagaimana  pasal  183  KUHP,  bukti  yang  di pertimbangakan  hakim  berupa  Keterangan  saksi-saksi,  bukti  surat  dan  keterangan  terdakwa sebagai  dasar  hakim  memutus  perkara.  Kedua,  dalam  kedua  kasus  ini  majelis  hakim  pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal  yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa  sebagai  dasar  bagi  hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.
Kata Kunci: Kekuatan, Pidana, Pembunuhan

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  Undang-undang  dinyatakan  dilarang  yang disertai  ancaman  pidana  pada  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Wadah  tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 1 Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang dimuat dalam buku II adalah pembunuhan berencana.
Pembunuhan  berencana  adalah  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  rencana  terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana) yang berbunyi  “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana,  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua  puluh tahun”. Di  Indonesia jenis  pembunuhan  yang  bersifat  umum  di  atur  pula  dalam  Pasal  338  KUHP  yang  berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun”.  Hal  ini  berbeda  dengan  jenis  tindak  pidana pembunuhan  secara  pemberatan  di  atur  dalam  Pasal  339  yang  berbunyi  “Pembunuhan  yang diikuti,  disertai  atau  didahului  oleh  suatu  perbuatan  pidana,  yang  dilakukan  dengan  maksud untuk  mempersiapkan  diri  sendiri  maupun  peserta  lainnya  dari  pidana  dalam  hal  tertangkap tangan,  ataupun  untuk  memastikan  penguasaan  barang  yang  diperolehnya  secara  melawan hukum,  diancam  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.
dua  puluh  tahun.  Ketiga  Pasal  tersebut  secara  rinci  telah  menjelaskan  hukuman  bagi  pelaku tindak pidana tersebut.
Dalam  proses  pemeriksaan  perkara tindak  pidana  pembunuhan  penyelidikan  dilakukan setelah menerima  laporan  dari masyarakat. Setelah itu petugas penyelidik akan mengumpulkan keterangan-keterangan  dan  barang  bukti  seperti  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  sub  a  KUHAP, yang berbunyi:
1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Mencari keterangan dan barang bukti
c. Menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa  tanda pengenal diri.
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Setelah dilakukan penyelidikan dan cukup bukti untuk diteruskan kepada penyidik maka selanjutnya  dilakukan  penyidikan.  Adapun  alat-alat  bukti  yang  diatur  KUHAP  adalah  sebagai mana ditentukan pada Pasal 184 ayat (1)  yaitu :
a. Keterangan saksi: Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
b. Keterangan ahli : Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
c. Surat Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,  yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan  yang didengar, dilihat atau  yang  dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu ; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung  jawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi  pembuktian  sesuatu  hal  atau  sesuatu keadaan  dan  surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  secara  resmi  dan padanya;  surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain.
Dalam melakukan penyidikan  penyidik memerlukan alat-alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum. Alat-alat bukti juga diperlukan oleh hakim dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  pidana  di  Pengadilan  yang  berguna  untuk  menentukan apakah  si  terdakwa  terbukti  bersalah  atau  tidak  sebagaimana  yang  dikeluarkan  oleh  Jaksa Penuntut Umum.
Hakim  dalam  mencari  dan  mendapatkan  keyakinannya,  membutuhkan  juga  alat-alat bukti  yang  menggambarkan  tanda-tanda  yang  ditemui  dan  ditinggalkan  oleh  keadaan-keadaan, perbuatan  atau  kejadian  yang  terjadi  dalam  suatu  tindak    pidana,  alat  bukti  yang  demikian disebut dengan alat  bukti petunjuk sebagaimana di atur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:
“Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”
Adanya  alat  bukti  petunjuk  tersebut  harus  dibuktikan    disidang  pengadilan,  karena sesuatu  pembuktian    dianggap  tidak  lengkap  jika  keyakinan  hakim  didasarkan  atas  alat  bukti yang tidak dikenal dalam Undang-undang atau bukti yang tidak mencukupi seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya”.
Barang  bukti  memegang  peranan  penting  dalam  pembuktian  kasus-kasus  pembunuhan dan  membantu  dalam  pengambilan  putusan  oleh  Hakim  di  persidangan,  dalam  hal  ini alat  atau benda yang digunakan  si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan, maka  hal  pertama  yang  harus  diketahui  adalah  alat/benda  yang  digunakan  untuk    membunuh sikorban hingga mengakibatkan kematian. Sebab jika tidak ditemukan alat/benda tersebut, maka ada  kemungkinan  si  tersangka  akan  bebas  karena  terkait  dengan  harus  adanya  alat/benda  yang digunakan untuk membunuh tadi.
Putusan  Hakim  dalam  perkara  pidana  sangat  berhubungan    dengan  kepentingan    diri terdakwa,  kehormatan  atau  kebebasan  terdakwa,  maka  Hakim  hendaklah  berhati-hati  sekali dalam  pembuktian    kesalahan  seseorang  tentang  apa  yang  didakwakan    kepadanya,  sehingga terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  benar-benar  dijatuhi  hukuman  dan  jangan  orang yang tidak bersalah sama sekali mendapat hukuman atau perbuatan yang ditujukan kepadanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitiaan  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang berusaha  mengambarkan  hasil  penelitian  dengan  cara  memaparkankan  atau  menguraikannya dalam  bentuk  kata-kata.    Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan melalui norma-narma hukum tertulis yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan terkait maupun peraturan tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN
A. Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Petunjuk  Pada  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  Pada  Putusan  Nomor  777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst  dan  Putusan  Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk

## 1. Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst
Menurut  Penulis  Serangkaian  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  Jessica sehubungan  dengan  perbuatan  Terdakwa  Jessica  yang    didakwakan  atas  tuduhan pembunuhan  berencana  terhadap  korban  Mirna  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dengan pidana  Pasal  340  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Barang  bukti  sisa  minuman  dan cairan  tubuh  No.  LAB:  086.A/KTA/2016  hari  Kamis  tanggal  21  Januari  2016  yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm.,  dan  diketahui  oleh  Dr.  Nursamran  Subandi,  M.Si  selaku  KABID  KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan :
a. Pada  BB  I  (Minuman Ice  Vietnamese  Coffee dalam  gelas)  positif  mengandung  Zat  / bahan beracun dan atau berbahaya  yaitu  ion sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0.
b. Pada  BB  II  (Minuman Ice  Vetnamese  coffee dalam  botol)  positif  mengandung  Zat  / bahan  beracun  dan  atau  berbahaya  yaitu  ion  sianida  (CN)=  7.900  mg/l.  setara  dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0.
c. Pada  BB  V  (lambung)  mengandung  zat  /  bahan  beracun  dan  atau  berbahaya  yaitu  ion sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5.
d. Menurut literatur (No.2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : 2857 mg/kg.
e. Pada  BB  I  (minuman Ice  Vietnamese  Coffee dalam  gelas),  BB  II  (minuman  Ice Vietnamese Coffee dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI  (empedu  dan  hati)  dan  BB  VII  (urine)  positif  mengandung  zat/bahan  aktif  yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi. 2
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  tersebut  diatas,  Ahli  Toksikologi  Dr.  Nursamran Subandi,  M.Si  menyimpulkan  bahwa  sianida  (NaCN)  bersifat  korosif  terhadap  bahan- bahan  yang  terpapar  dimana  jumlah  sianida  (NaCN)  yang  terkandung  dalam  VIC  yang diminum oleh Korban Mirna adalah ± 298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo)  sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg  yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran  Forensik  yang  melakukan  pemeriksa Visum  et  Repertum terhadap  Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena Bahwa hasil Visum  et  Repertum yang  dilakukan  oleh  porli  dalam  korban  kebiruan  dan  lambungnya tergerus oleh zat korosif.
2 Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Berita  Acara  Pemeriksaan  ”terdapat  jumlah  natrium  sianida  itu  terkandung  dalam cairan kopi yang diminum mirna 0,14 gr/ml x 2.0 ml = 0,2 dan seterusnya, menurut yang bersangkutan, jumlah tersebut jauh lebih besar dari lethal dosis dan hasil tayangan CCTV mulai  proses  korban  mulai  minum  sampai  tergeletak,  menurut  sepengetahuan  ahli bahwa dosis racun yang masuk ke dalam tubuh korban dua kali lipat dari dosis mematikan biasa, hal  tersebut  menyebabkan  makin  cepat  sekali  proses  kematian  Korban  Mirna  tersebut sehingga  ahli  Bersama  -  sama  dengan  tim  forensic  menyimpulkan  bahwa  yang menyebabkan  kematian  dari  pada  Korban  MIRNA  adalah  SIANIDA  apalagi  di  dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg/liter dari sianida.
Setelah itu dalam persidangan Terdakwa Jesicca dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Terdakwa  Jesicca  Tidak  terima dengan  putusan  tersebut  maka  Jesicca  melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan  Banding  ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, dengan alasan Terdakwa Jesicca tidak puas dengan alasan Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  mengambil  suatu  putusan  dikarenakan  tidak  ada satupun  alat  bukti  yang  bisa  membuktikan  bahwa  Terdakwa  Jessica  lah  yang  melakukan perbuatan pidana dengan cara dengan sengaja merampas nyawa orang lain korban Mirna.
2. Pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk
Nama Lengkap : RONI ANDRI PUTRA panggilan RONI. Tempatlahir : Kampung Tarandam; Umur/tanggal lahir : 32 tahun /6 Juni1983. Jeniske lamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal                    :LAPAS Kelas II Solok :Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan KotaSolok; Agama : Islam Pekerjaan : Tidak bekerja (Karena berstatus Narapidana LAPAS Kelas II B Solok);
Dalam  tindak  pidana  ini  Terdakwa  tidak  dilakukan  penahanan  karena  sedang menjalani  pidana/hukuman  penjara  berdasarkan  Putusan  perkara  lain  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kota  Solok.  Terdakwa  dipersidangan  didampingi  Penasihat  Hukum bernama  Linda  Herawati,SH,  Advokat/Pengacara  dari  Posbakum  Koto  Baru  yang berkedudukan  di  Solok,  berdasarkan  Penetapan  Nomor:  5/Pen.Pid.BH/2016/PN.Slk tanggal 2Maret 2016.
a. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Nomor.  9/Pen.Pid/2016/PN.Slk,  tanggal  22 Februari 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
b. Penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Nomor.  9/Pen.Pid/2016/PN.Slk,  tanggal  22 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang.
c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
Setelah  mendengar  keterangan  Saksi-Saksi  dan  Terdakwa  serta  memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  Roni  Andri  Putra  panggilan  Roni  telah  terbukti  secara  sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara berencana  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam  Pasal  340KUHPidana  sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Roni  Andri  Putra  panggilan  Roni  16  (Enam belas) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
- 1 (satu) buah batu  yang besarnya lebih kurang sebesar bola takraw  yang dibungkus dengan  kain  warna  merah  yang  terdapat  bercak  darah  diikat  dengan  menggunakan karet.
- 1 (satu) buah paku panjang 2 cm yang dibalut kertas bertuliskan huruf arab.
- 1 (satu) buah jaket levis merek Misung warna biru muda terdapat bercak darah.
- 1  (satu)  helai  seprai  warna  hijau  yangberlumuran  darah;  Dirampas  untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-  (duaribu rupiah).
Dalam  hal  ini  penulis  mengambil  analisis  terkait  dengan  kekuatan  alat  bukti Petunjuk yang menjadi acauan keyakinan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dalam kasus ini, Penulis uraikan sebagai berikut :

## 1. Menurut keterangan saksi
Bahwa dalam persidangan sesuai dengan fakta Persidangan yang penulis uraikan dalam sebelumnya, dapat disimpulkan dimana Terdakwa Roni telah sengaja dan merencanakan menghilangkan nyawa korban Safni Erman, hal ini dapat diperhatikan dengan perbuatan Terdakwa  Roni  yang  telah  merencanakan  dengan  mempersiapkan  sarana  tindak pidananya  itu,  pada  waktu  2  (dua)  hari  sebelum  kejadian,  berupa  batu  sebesar  bola takraw dan paku yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di bawah kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban  Safni  Erman,  dinilai  dari  perbuatan  Terdakwa  Roni  yang  memukulkan  atau menghempaskan  batu  sebesar  bola  takraw  tersebut  secara  terus  menerus  ke  bagian kepala  (bagian  vital  tubuh)  korban  Safni Erman  sebanyak  5  (lima  kali)  sampai  korban Safni  Erman  tidak  bergerak  lagi.  Dalam  Persidangan  Terdakwa  Roni  tidak  pernah membantah  atau  Keberatan  atas  keterangan  saksi-saksi  yang  di  ajukan  Jaksa  Penuntut Umum  di  Persidangan,  Bahkan  Terdakwa  Roni  mangakui  keterangan  yang  telah  di terangkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

## 2. Menurut Keterangan Terdakwa
Dalam  Persidangan  terdakwa  jujur  dan  mengakui  dengan  tegas  perbuatan  pidananya yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang lain dengan cara yang telah merencanakan dengan mempersiapkan sarana tindak pidananya  itu,  pada  waktu  2  (dua)  hari  sebelum  kejadian,  berupa  batu  sebesar  bola takraw dan paku yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di
bawah kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban  Safni  Erman,  dinilai  dari  perbuatan  Terdakwa  yang  memukulkan  atau menghempaskan  batu  sebesar  bola  takraw  tersebut  secara  terus  menerus  ke  bagian kepala  (bagian  vital  tubuh)  korban  Safni Erman  sebanyak  5  (lima  kali)  sampai  korban Safni Erma tidak bergerak lagi.
3. Barang Bukti
Bahwa dalam fakta persidangan menurut keterangan terdakwa pada waktu 2 (dua) hari sebelum kejadian, terdakwa telah menyiapkan berupa batu sebesar bola takraw dan paku yang  dimasukkan  dalam  baju  kaos  warna  merah  yang  diletakkannya  di  bawah  kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban Safni Erman,  dinilai  dari  perbuatan  Terdakwa yang  memukulkan  atau  menghempaskan  batu sebesar bola takraw tersebut secara terus menerus ke bagian kepala (bagian vital tubuh) korban  Safni  Erman  sebanyak  5  (lima  kali)  sampai  korban  Safni  Erma  tidak  bergerak lagi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Majelis  Hakim  dengan  tegas  dan  meyakinkan dalam  mengambil  suatu  keputusan  yang    sesuai  dengan  Pasal  188  Ayat  (1)  KUHAP memberi  definisi  petunjuk  sebagai  berikut:  “petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau keadaan  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa  pelakunya”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  diterangkan  lebih  luas  petunjuk ialah suatu “syarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut  “melahirkan”  atau  “mewujudkan”  suatu  petunjuk  yang  “membentuk  kenyataan” terjadinya  suatu  tindak  pidana  dan  terdakwalah  pelakunya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1)  Keterangan saksi 2) Surat dan 3) Keterangan Terdakwa.
B. Pertimbangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Memberikan  Rekomendasi  Kepada Penyidik Kepolisian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.
Adapun  penerapan  pidana  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Jakarta  Pusat  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dengan  mempertimbangkan  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum  yang  pada  dasarnya  dengan  mempergunakan  Pasal  tunggal  yaitu  pasal  340  KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mengikat bukti petunjuk yang sebagai dasar pertimbangan putusan perkara ini.
Bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana  dan  siapa  pelakunya.  Dan  Petunjuk  tersebut  hanya  dapat  diperoleh  dari  keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP).
Bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk  apabila  “ada  rangkaian  perbuatan,  atau  kejadian  atau  keadaan  yang  saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya.
Bahwa  demikian  juga  mengenai  rekaman  CCTV  yang  dipersoalkan  oleh  Penasehat Hukum  Terdakwa  tidak  layak  dijadikan  sebagai  alat  bukti  didalam  persidangan  ini,  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  CCTV  yang  ada  di  cafe  Olivier  bukan  sengaja  diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi dilingkungan cafe Olivier, sehingga CCTV  tersebut  tidak  harus  dibuat  sendiri  oleh  Pejabat  yang  berwenang;  sedangkan menyangkut  adanya  dugaan  telah  terjadi  tempering/penyisipan  pada  vidio  maupun  pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut telah disumpah di persidangan. Jika Penasehat  Hukum  Terdakwa  mampu  dikemudian  hari  membuktikan  ada  kebohongan  atas pendapat para ahli tersebut dapat menggunakan sarana hukum sesuai pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu.
Bahwa  dari  hal  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  sejauhmana  rekaman  CCTV tersebut  relevan  dengan  peristiwa  yang  menggambarkan  orangnya  itu  sama,  dihubungkan dengan  fakta  empiris  adalah  sama  persis,  terlebih  alat  digital  electronika  dalam  praktik peradilan  sudah  sering  dipakai  oleh  hakim  didalam  mengungkap  kebenaran  fakta dipersidangan,  maka  rekaman  CCTV  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  perluasan  dari  Pasal 184  ayat  (1)  KUHAP  sebagai  “Barang  Bukti”  yang  jika  bersesuaian  dengan  fakta  dan peristiwa  pidana  dapat  dijadikan  Majelis  Hakim  sebagai    PETUNJUK  untuk  memastikan peristiwa  pidana.  Hal  ini  diperkuat  adanya  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi Teknologi Elektronik.
Bahwa Majelis hakim yang menangani kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa  Jessica  Kumala  Wongso  menyatakan  bukti  elektronik  berupa  rekaman  kamera pengawas (CCTV) bisa dijadikan petunjuk dalam persidangan, salah satu pertimbangan hakim adalah  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP,  hakim  bisa  memvonis  berdasarkan  alat  bukti  dan keyakinan, maka berdasarkan rekaman CCTV dan keyakinan hakim, Jesicca Kumala Wongso dinyatakan  terbukti  menaruh  racun  sianida  kedalam  es  kopi  Vietnam  yang  diminum  oleh Wayan  Mirna  Salihin.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  pada  kasus  ini  sebenarnya  bukti yang  dihadirkan  oleh  penyidik  adalah  lemah,  namun  dengan  adanya  alat  bukti  petunjuk berupa CCTV , memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai  dasar  atas  penetapan  bersalahnya  terdakwa,  dalam  hal  ini  CCTV  bukan  merupakan alat bukti yang pengaturannya bersifat limitatif dalam Pasal 184 KUHAP namun merupakan barang  bukti  yang  dapat  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  alat  bukti  petunjuk  untuk memperoleh keyakinan hakim.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  hakim  menvonis  Terdakwa  Jessica  Kumala  alias Jessica Kumala Wongso dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
Adapun  penerapan  pidana  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri    Solok  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dengan  mempertimbangkan  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:
a. Kesatu : Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
b. atau Kedua  : Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
c. atau Ketiga : Pasal 353 ayat (1) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Bahwa  oleh  karena  dakwaan  Jaksa/Penuntut  Umum  berbentuk  alternatif,  maka memberikan  kebebasan  kepada  Majelis  Hakim  menentukan  dakwaan  mana  yang  tepat  dan lebih  adil  untuk  dikenakan  terhadap  perbuatan  Terdakwa  Bahwa  dari  fakta  persidangan tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  dimana  Terdakwa  telah  sengaja  dan  merencanakan menghilangkan  nyawa  korban  Safni  Erman,  hal  ini  dapat  diperhatikan  dengan  perbuatan Terdakwa yang telah merencanakan dengan mempersiapkan sarana tindak pidananya itu, pada waktu  2  (dua)  hari  sebelum  kejadian,  berupa  batu  sebesar  bola  takraw  dan  paku  yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di bawah kasur tidur Terdakwa dan  unsur  kesengajaan  Terdakwa  untuk  merampas  nyawa  korban  Safni  Erman,  dinilai  dari perbuatan  Terdakwa  yang  memukulkan  atau  menghempaskan  batu  sebesar  bola  takraw tersebut  secara  terus  menerus  ke  bagian  kepala  (bagian  vital  tubuh)  korban  Safni  Erman sebanyak 5 (lima kali) sampai korban Safni Erman tidak bergerak lagi. Sehingga dari bagian kepala korban Safni Erman mengeluarkan darah dan akhirnya ± 1 (satu) jam setelah dipukul oleh Terdakwa, korban Safni Erman meninggal dunia.
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  unsur  ”dengan  sengaja  dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
Bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah  terpenuhi  seluruhnya  oleh  perbuatan  Terdakwa,  maka  menimbulkan  keyakinan  bagi Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.
Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggung  jawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan pemaaf  pada  diri  Terdakwa,  maka  ia  harus  mempertanggung-jawabkan  perbuatannya, dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana.
Bahwa  pada  saat  ini  Terdakwa  sedang  menjalani  masa  pidana/  hukuman  penjara  di Lembaga  Pemasyarakatan  Solok,  maka  oleh  karena  itu  terhadap  Terdakwa  tidak  perlu  lagi untuk dilakukan tindakan penahanan.
Bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sedang  menjalani hukuman atau pidana di Lapas Kota Solok karena melakukan tindak pidana Pembunuhan di tahun 2014 dan  dihubungkan  dengan  perkara  ini,  dimana  alasan  Terdakwa  membunuh  korban  Safni Erman  dikarenakan  korban  Safni  Erman  suka  berdukun  dan  pernah  mengancam  Terdakwa
dengan  ilmu  dukunnya  serta  uang  Terdakwa  pernah  dicuri  korban  sebanyak  Rp.  15.000,- (lima  belas  ribu  rupiah)  dan  juga  Korban  Safni Erman  pernah  menuduh Terdakwa  memakai handphonenya untuk menghubungi pacarnya.
Bahwa  jika  hanya  dengan  alasan  tersebut  diatas,  menimbulkan  niat  bagi  Terdakwa untuk  menghilangkan  nyawa  korban  Safni  Erman  (teman  satu  kamar/  selnya  di  Lapas  Kota Solok), maka majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  Majelis  Hakim  dengan  tegas  dan  meyakinkan  dalam mengambil suatu keputusan yang  sesuai dengan  Pasal 188 Ayat (1)  KUHAP memberi definisi petunjuk  sebagai  berikut:  “petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  yang  karena persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diterangkan lebih luas petunjuk ialah suatu “syarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri,  dan  dari  isyarat  yang  bersesuaian  tersebut  “melahirkan”  atau  “mewujudkan”  suatu petunjuk  yang  “membentuk  kenyataan”  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dan  terdakwalah pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1) Keterangan saksi 2) Surat dan 3) Keterangan Terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko  Prakoso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  Dalam  Proses  Pidana ,  Library, Yokyakarta, 1998.
Dwidja Priyatno , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Pertama , Bandung, Refika Aditama, 2006.
Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat , Pradnya Pratama, Jakarta, 1986.
Harbert L. Packer, The Limit Of Criminal Sanction , Stanford University Press, California, 1968
Iskandar Sihaan, Hukum dan Kecongkakan Kekuasaan , Dalam Pelita, Jakarta, 1982
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
Leden Marpaung, Asas-teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta, Sinar  Grafika, 2009
M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track  System  dan Implementasinya , Grafindo Persada, Jakarta, 2003.