Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam

## PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO. I TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
Anggraeni Arif Universitas Muslim Indonesia Makassar Email : anggraenyarief@gmail.com

## Abstrack
According  to  Section  2  sentence  (1)  and  (  2)  in  statued  Number  1,1974 connubial  that  marriage  held  true  [by]  if  [done/conducted]  [by]  according  to religion and belief [is] and also noted by marker officer marry to publish the act marry  the.  Marriage  without  act  marry  can  be  happened  [by]  because  various cause one of them is avoid the polygamous conditions in UU No. 1 Year 1974. On the  contrary,  according  to  law  of  islam  and  Kompilasi  punish  the  Islam  (  KHI) [of]  a[n  marriage  fulfilled  the  foundation  and  marriage  condition  (  underhand) considered to be [by] a valid marriage although [is] not noted by marker officer marry the. Marriage without act marry to cause the law [of] [at] Wife and child [of]  concerning  wife  rights,  heritage,  and  child  confession.  To  avoid  the  [the] mentioned,  they  [is]  given  [by]  a  opportunity  to  raise  the  Istbat  Marry  To Religion Justice.
Keywords: Marriage, Act Marry, Islamic Law

## Abstrak
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah.  Perkawinan  tanpa  akta  nikah  dapat  terjadi  karena  berbagai  sebab  salah satunya  menghindari  persyaratan  berpoligami  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974. Sebaliknya,  menurut  hukum  islam  dan  Kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (dibawah tangan) dianggap  sebagai  perkawinan  yang  sah  walaupun  tidak  dicatat  oleh  pegawai pencatat nikah. Perkawinan tanpa akta nikah berakibat hukum pada Istri dan anak mengenai  hak-hak  istri,  kewarisan,  dan  pengakuan  anak.  Untuk  menghindari  hal tersebut,  mereka  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan Istbat  Nikah Ke Pengadilan Agama.
Kata kunci: Perkawinan, Akta Nikah, Hukum Islam
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam

## PENDAHULUAN
erkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nornor 1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  (UU  Perkawinan).  Sementara  menurut  KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan  gholidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah  (Firman  Allah  SWT  Surat  An-Nisa  ayat  21) . Adapun  dalam istilah  hukum  syariat,  nikah  adalah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  sebagai suami  istri  termasuk  hubungan  seksual  antara  seorang  laki  -  laki  dan  seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing - masing derni membangun keluarga yang sehat secara lahir  dan  batin.  Kata  lain  yang  biasa  digunakan  untuk  akah  adalah zawaj yang berarti perkawinan. 1
Sebelum  unifikasi  hukum  diberlakukan,  masyarakat  sudah  menerapkan hukum  Islam  yang  tidak  mensyaratkan  pencatatan    dalam  melangsungkan perkawinan.  Bahkan  jauh  sebelum  Belanda  menancapkan  kakinya  di  Indonesia, hukum  Islam  menjadi  hukum  yang  positif  di  Indonesia.  Namun,  setelah berlakunya  UU  Perkawinan,  perkawinan  perlu  dicatat  oleh  pejabat  yang berwenang  yaitu  Pegawai  Pencatat  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kementerian  Agama  RI  (Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan)  dan  dianut  asas monogami. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1975 oleh Pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang  No  I  Tahun  1974.  Dalam  peraturan  Pemerintah  ini,  memuat  ketentuan tentang masalah  pencatatan perkawinan dan tata  cara perkawinan.  Pencatatan ini masih  saja  dihindari  oleh  kalangan  masyarakat  karena  berbagai  alasan  salah satunya keinginan berpoligami atau beristri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak istri atau anak - anak dari si suami yang pada akhirnya terjadi perkawinan dibawah tangan.
Pernikahan  ini  bertentangan  dengan  Undang  -  Undang  No  1  Tahun  1974 yang  mengharuskan  seorang  suami  apabila  ingin  beristri  lebih  dari  satu  harus mendapat  persetujuan  dari  istinya  atau  istrinya-  istrinya  dan  mendapat  izin  dari Pengadilan Agama. Pada dasarnya UU Perkawinan tidak melarang poligami tetapi memberikan  perlindungan  pada  kesakralan  perkawinan.  Adapun  syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang - undang
1 Muhammad Bagir Al-Habsy, 2002, Fiqh Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama , Mizan : Bandung, h. 34
P
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
a) Adanya persetujuan kedua mempelai.
b) Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 2l tahun.
c) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah meneapai 16 tahun.
d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah / keluarga yang tidak boleh kawin
e)  Tidak  berada  pada  ikatan  perkawinan  dengan  pihak  lain  (pasal  9  UU Perkawinan)
f)  Bagi  zuami  istri  yang  telah  bercerai,  lalu  kawin  lagi  satu  sama  yang  lain bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  agama  dan  kepercayauln  mereka  tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calong mempelai wanita yang janda. Sejak  berlakunya  Undang  -  Undang  No  I  Tentang  1974  tentang Perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan menurut hukum agama di  Indonesia sangat  menentukan.  Apabila  suatu  perkawinan  tidak  dilakukan  menurut  hukum agamanya  masing  -  masing  berarti  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Perkawinan dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil  atau  di  Pengadilan  apabila  tanpa  dilakukan terlebih dahutu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Menurut hukum Islam  dan  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  suatu  perkawinan  dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu:
a) Calon suami;
b) Calon Istri;
c) Wali Nikah;
d) Saksi Nikah; dan
e) Ijab qabul Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut masing - masing hukum agama dan kepercayaan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang  telah  disiapkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku.  Akta nikah ini juga ditandatangani  oleh  kedua orang saksi  dan Pegawai Pencatat  Nikah  yang  menghadiri  perkawinan,  dan  bagi  yang  melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.  Dengan  penandatanganan  akta  perkawinan  tersebut  maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi. 2 (Hilman Hadikusuma, 1980 : 92) Akta nikah  merupakan  akta  resmi  (autentik)  yaitu  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan  seorang  Pejabat  umum  menurut  Undang  -  Undang  ditegaskan  untuk membuat  surat  akta  tersebut.  Sebaliknya,  Akta  dibawah  tangan  adalah  tiap  akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang Pejabat umum.
2 Hilman Hadikusuma, 1980 , Hukum Waris Adat , Penerbit Alumni : Bandung, h.92
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
Suatu akta resmi (Autentik) mempunyai suatu kekuatan pembuktian  yang sempurna  artinya  apabila  suatu  pihak  menerimanya  dan  menganggap  apa  yang telah dituliskan dalam akta itu sungguh - sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak  boleh  memerintahkan  penambahan  pembuktian  lagi. 3 Sebagai  alat  bukti, maka akta perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:
1) Sebagai satu - satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak
2) Sebagai  alat  bukti  penuh,  artinya  disamping  akta  perkawinan  itu  tidak dapat dimintakan alat - alat bukti lain.
3) Sebagai  alat  bukti  yang  bersifat  yang  memaksa,  sehingga  bukti perlawanannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu. 4
Menurut  Masfuk  Zuhdi  akta  nikah  adalah  sebagai  bukti  autentik  sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya  untuk  menolak  kemungkinan  dikemudian  hari  adanya  pengingkaran atas perkawinannya dan  akibat hukum  dari perkawinan itu (harta bersama dalam perwainan  dan  hak  -  hak  perkawinan)  dan  juga  untuk  melindungi  fitnah  dan tuduhan maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk  mendapatkan akta tersebut sangat penting.
Hukum  Islam  sebagai  dasar  terbentuknya  UU  Perkawinan  tidak mensyaratkan  pencatatan  perkawinan  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah perkawinan  dibawah  tangan  atau  perkawinan  tanpa  akta  nikah  yaitu  perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau Adat Istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pejabat Catatan Nikah.  Perkawinan bawah tangan diartikan pula sebagai perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  orang  -  orang  Islam  Indonesia,  memenuhi baik  rukun  maupun  syarat  -  syarat  perkawinan,  tetapi  tidak  didaftarkan  pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang - Undang No 1 Tahun 1974. 5
Jenis  akta  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  berdasarkan  UU  Perkawinan yaitu  akta  autentik  sedangkan perkawinan  yang hanya menerapkan hukum  Islam menghasilkan  akta  dibawah  tangan.  Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  perbedaan prinsipil  pada  pensyaratan  pencatatan  perkawinan  di  UU  Perkawinan  sementara Hukum  Islam  tidak  mensyaratkan  demikian.  Akibat  hukum  keduanya  juga berbeda setelah diterapkan pada situasi sosial di masyarakat. Untuk itu diperlukan penyelesaian  terhadap  permasalahan  perbedaan  penerapan  ini  agar  tidak menimbulkan ketidakaturan dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah
1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974
3 Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Inter Masa : Jakarta, h.178
4 Soetojo  Prawiro    Hamidjo  dan  Asis  Sofiodin,  1979, Hukum  Orang  dan  Keluarga , Alumni : Bandung, h.59
5 Mohd. ldris Ramilyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam , Bumi Aksara : Jakarta, h.226
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agarna dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum  masing  -  masing  agamanya  dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang - undangan yang berlaku bagi golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau tidak  ditentukan  lain  dengan  Undang  -  Undang  ini.  Dan  dalam  Pasal  2  ayat  (2) dinyatakan bahwa “Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan  yang  berlaku."  Jadi,  orang  beragama  Islam,  perkawinannya  baru dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  tetapi  disamping  itu  ada keharusan  pencatatan  menurut  peraturan  perundang  -  undangan  yang  berlaku. Pencatatan  suatu  perkawinan  sama  dengan  pencatatan  suatu  peristiwa  hukum dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya:  kelahiran,  kematian.  Pencatatan  itu  perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) ini bersifat kumulatif. Oleh karena itu, suatu  perkawinan  yang dilakukan oleh hukum  agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN),  belum  dianggap  sebagai  perkawianan  yang  sah.  Hal  ini dipertegas oleh ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:
"  Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  memberi  tahukan kehendaknya  itu  kepada  Pegawai  Pencatat  di  ternpat  perkawinan  akan dilangsungkan."
Dan  ketentuan  pasal  10  ayat  3  PP  No.  9  Tahun  1975  yang  menyatakan bahwa:
“  dengan  mengindahkan  tatacara  perkawinan  menurut  masing  -  masing hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  perkawinan  dilaksanakan, dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”
Apabila  perkawinan  itu  tidak  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  ketika perkawinan  itu  dilaksanakan  maka  kesulitan  akan  timbul  adalah  ketika perkawinan hendak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai pencatat nikahan  menolak  mencatat  perkawinan  itu  dengan  alasan  bahwa  mereka  tidak mengetahui adanya perkawinan, sebab Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak ikut menyaksikan perkawinan tersebut
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa unsur pencatatan  menjadi  syarat  sahnya  suatu  perkawinan.  Perkawinan  adalah  sah apabila  dilalrukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  I  Undang  - Undang No. I tahun 1974 (pasal 2 KHI). Dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa:
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  maka  setiap perkawinan itu harus dicatat.
2) Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pencatat Nikah.
Dan dalam Pasal 6 KHI, disebutkan bahwa:
1) Untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  5  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan  dihadapan  dan  dibawa  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah.
2) Perkawinan  yang  dilakukan  diluar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Jika  dilihat  dalam  ketentuan  pasal  5  dan  pasal  6  KHI,  ternyata  unsur  sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif bahkan dalam pasal 7  ayat  (1)  KHI  dikatakan  bahwa  perkawinan  bagi  orang  yang  menikah  menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3 . Menurut Hukum Islam
Islam  melalui  Al-Qur’an  dan  hadist  mengatur  berbagai  sendi  kehidupan manusia  termasuk  Hukum  perkawinan.  Pada  dasarnya  hukum  Islam  tidak mensyaratkan  pencatatan  untuk  melangsungkan  perkawinan  tetapi  tidak meninggalkan  hakikat  perkawinan  yaitu  terwujudnya  keluarga  sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kebenaran ajaran Islam tidak ada keraguan lagi dalam mengatur segala hal termasuk persoalan poligami.
Didalam Al Qur'an tidak ada satu ayatpun yang memerintahkan atau yang menganjurkan  poligami.  Hal  tersebut  dinyatakan  dalam  Al  Quran  surat  An-nisa (4):  3  yang  hanyalah  sebagai  informasi  dalam  rangka  perintah  Allah  SWT  agar memperlakukan  sanak  saudara  terutama  anak  -  anak  yatim  dan  harta  mereka dengan  perlakuan  seadil  -  adilnya.  Terjemahan  QS.  An-Nisa'  4:  3  tersebut berbunyi:
" serahkanlah  kepada  anak  -  anak  yatim  setelah  mereka  mencapai  usia baligh harta mereka jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan  jangan  kamu  makan  harta  mereka  bersama  hartamu.  Sesungguhnya memakan  harta  anak  yatim  itu  adalah  dosa  amat  besar.  Dan  jika  karnu khawatir  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  hak  -  hak  perempuan yatim bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita - wanita lain yang kamu inngini atau kamu nilai baik dua, tiga atau ernpat. Akan tetapi, jika  kamu  khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil  diantara  istrimu  apabila rnengawini  lebih  dari  satu  orang  istri  maka  cukupkanlah  dirimu  dengan satu orang istri saja atau harnba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat atau lebih patut bagi kamu agar tidak bertindak aniaya."
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
Para  ahli  hukum  mencatat  berbagai  macam  hikmah  sosial  maupun individual  mengapa  poligami  dibolehkan  dengan  mengingat  bahwa  Islam  adalah agama  yang  universal  yang  berlaku  disetiap  tempat  dan  zaman  dan  karena  itu sudah  seharusnya  menyiapkan  perundang  -  undangan  guna  mencapai kemaslahatan dalarn hal apa saja yang telah terjadi di kalangan masyarakat atapun diperkirakan akan terjadi dikemudian hari.
Adapun hikmah - hikmah tersebut antara lain:
1) Salah satunya  adalah kebutuhan menyediakan sumber daya manusia  yarg baik secara kuantitas dan kualitas.
2) Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa jumlah perempuan disemua negara di  dunia  lebih  banyak  dari  pada  laki-Iaki  bahkan  ada  kalanya  jumlah perempuan  melebihi  jumlah  laki  -  laki  secara  signifikan  pada  situasi tertentu.
3) Potensi  kebanyakan  laki-laki  memberi  keturunan  lebih  besar  dan  lebih lama dari pada yang dimiliki perempuan.
4) Adakalanya  seorang  istri  yang  mandul  atau  menderita  penyakit  menahun yang  tidak  dapat  disembuhkan  dan  oleh  karenanya  tidak  dapat  mengurus rumah  tangganya  dengan  sempurna,  sementara  ia  masih  ingin  agar perkawinannya tetap kekal
Berdasarkan  ketentuan  -  ketentuan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dengan dalil-dalil  dalam  A1  Qur'an  dan  sabda  Rasullah  SAW  yang  membolehkan poligami  maka  mernbuka  para  kesempatan  para  kaum  laki  -  Iaki  untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dengan syarat - syarat yang telah ditentukan khususnya dalam hal keadilan. Untuk menghindari ketentuan peraturan perundang -  undangan  yang  berlaku  yaitu  UU  Perkawinan  yang  menganut  asas  monogami, Maka biasanya calon suami istri melangsungkan perkawinan tersebut melalui tata cara  dan  syarat  -  syarat  yang  ditentukan  oleh  hukum  Islam  saja,  sebab  hukum Islam  sudah  sangat  jelas  mernbolehkan  poligami.  Oleh  karena  itu,  dengan memenuhi  dengan  syarat  -  syarat  yang  ditentukan  agama  Islam  perkawinan mereka  dianggap  sah  dengan  kata  lain  walaupun  perkawinan  tersebut  hanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam saja.

## B. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah
Apabila  perkawinan  dilakukan  tanpa  akta  nikah  atau  dibawah  tangan ditinjau  dari  para  pelaku  perkawinan  tersebut,  maka  menurut  UU  Perkawinan dampak yang akan terjadi dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Terhadap Istri
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
Secara  hukum  istri  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  dianggap  tidak  sah sebab  perkawinan  yang  mereka  laukan  tidak  sah  seperti  dalam  Undang  - Undang No. 1 tahun 1974, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari  si  suarni  jika  ia  meninggal  dunia  dan  tidak  berhak  atas  harta  gono  - gini  jika  terjadi  perceraian,  karena  secara  hukum  perkawinan  mereka dianggap tidak pernah terjadi.
b) Terhadap Suami
Hampir  tidak  ada  dampak  yang  mengkhawatirkan  dan  merugikan  bagi  si suami  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  tangan.  Yang  terjadi  justru menguntungkannya, karena suami bebas menikah lagi.
c) Terhadap Anak
Tidak  sahnya  perkawinan  di  bawah  tangan  menurut  hukum,  memiliki dampak  negatif  bagi  status  anak  yang  dilahirkan  karena  statusnya  yang tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam pasat 42 Undang - Undang No. I Tahun 1979 bahwa:
“anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat perkawinan yang sah."
Begitu juga dalam Pasal 99 KHI yang menyebutkan hal yang sama dengan Pasal  42  Undang-  Undang  No.  1  Tahun  1974  tersebut,  sehingga  anak  tersebut hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  (Pasal  43  ayat  (1)  UU  No. Tahun  1974).  Artinya  si  anak  tidak  menpunyai  hubungan  hukum  terhadap ayahnya.
Dilihat  dari  teori  hukum,  suatu  tindakan  yang  dilakukan  menurut  hukum baru  dikatakan  sebagai  perbuatan  hukurn,  dan  oleh  karena  itu  maka  berakibat hukum  yakni  akibat  dari  tindakan  itu  mendapat  pengakuan  dan  perlindungan hukum.  Sebaliknya  suatu  tindakan  yang  dilakukan  tidak  menurut  aturan  hukum tidak  dikatakan  sebagai  perbuatan  hukum  sekalipun  tindakan  itu  belum  tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi oleh hukum.
Menurut  hukum  Islam,  apabila  suatu  perkawinan  telah  dilakukan  dan memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan,  maka  perkawinan  tersebut  adalah  sah menurut  hukum  Islam.  Sehingga  walapun  perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai akta  nikah,  tetapi  akibat  hukumnya  adalah  sama  dengan  perkawinan  yang mempunyai akta nikah yaitu :
1) Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri
2) Mahar (mas kawin) menjadi milik istri
3) Timbulnya hak dan kewajiban diantara suami istri
4) Anak  -  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  itu  menjadi  anak  yang  sah menurut hukum Islam.
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
5) Suami istri wajib mendidik dan memelihara anak- anaknya
6) Suami berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya
7) Berhak  mewarisi  antara  suami  istri,  demikian  juga  anak  -  anak  yang dilahikan  dari  perkawinan  itu  berhak  saling  mewarisi  dengan  orang tuanya.
8) Bila  salah  seorang  suami  atau  istri  meninggal  dunia  maka  salah  seorang dari  mereka  berhak  menjadi  wali  pengawas,  baik  terhadap  harta  maupun terhadap anak - anak mereka kecuali hak - hak tersebut dicabut secara sah oleh rnereka oleh pengadilan.

## C . Kaitan ltsbat Nikah Dengan Perkawinan TanpaAkta Nikah
Bagi    yang beragam  Islam, namun tidak dapat mernbuktikan bahwa telah terjadi  perkawinan  dengan  adanya  akta  nikah  maka  mereka  dapat  mengajukan ltsbat  Nikah    ke  Pengadilan  Agama.  Namun,  tidak  semua  perkawinan  dapat diajukan  ltsbat  Nikah  ke  Pengadilan  dimungkinkan  bila  berkenaan  dengan  hal  - hal seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 KHI bahwa:
Itsbat  Nikah hanya  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai hal - hal yang berkenanaa dengan:
a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b) Hilangnya akta nikah;
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan;
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang -Undang No. I Tahun 1974;
e)  Perkawinan  yang  dilalokan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
Artinya,  bila  ada  salah  satu  dari  alasan  di  atas  yang  dapat  dipergunakan maka  dapat  mengajukan  ltsbat  Nikah  ke  Pengadilan  Sebaliknya  akan  sulit  bila tidak  memenuhi  salah  satu  alasan  yan  ditetapkan  dalam  Pasal  7  ayat  30  KHI tersebut.  Tetapi  khusus  untuk  perkawinan  dibawah  tangan,  hanya  dimungkinan ltsbat  Nikah  dengan  alasan  lain  selain  alasan  penyelesaian  perceraian,  hanya dimungkinkan  jika  sebelumnya  sudah  memiliki  akta  nikah  dari  pejabat  yang berwenang yaitu PPN.

## PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  telah  menentukan  secara  tegas bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  yang berlaku  masing-masing  agamanya dan kepercayaan itu (pasal  2  ayat  1) dan tiap- tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 ayat (2) dengan dermikian sahnya suatu perkawinan menurut Undang - Undang
Menurut Undang - Undang No. I  Tahun 1974 dan Hukum Islam
Nomor  1  Tahun  1974  adalah  apabila  telah  memenuhi  ketentuan  pasal  2  ayat  (1) dan  (2)    yang  merupakan  syarat  kumulatif.  Oleh  karena  itu,  suatu  perkawinan yang dilalalkan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku  di  Indonesia  yaitu  Undang-undang  Nomor  I  tahun  1974.  Perkawinan inilah  yang  disebut  dengan  perkawinan  di  bawah  tangan.  Berdasarkan  hukum islam  maka  perkawinan  tanpa  akta  nikah  tetap  dianggap  sah  dengan  ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.
Upaya yang harus ditempuh agar perkawinan di bawah tangan menjadi sah menurut  ketentuan  hukum  positif  di  Indonesia  adalah  bagi  yang  beragama  Islam dengan  cara  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  seperti yang  diatur  dalam  pasal  7  KHI,  tetapi  untuk  perkawinan  di  bawah  tangan  hanya dimungkinkan  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  dengan  alasan  melakukan perceraian,  sedangkan  pengajuan  itsbat  nikah  dengan  alasan  lain  hanya dimungkinkan  jika  sebelumnya  pihak  yang  mengadakan  perkawinan  telah memiliki akta nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Bagir  Al-Habsy  (2002).  Fiqh  Menurut  Al-Qur'an  As-Sunnah,  dan Pendapat Para Uama. Mizan : Bandung
Hilman Hadikusuma (1980). Hukum Waris Adat. Penerbit Alumni : Bandung
Soetojo Prawiro  Hamidjo dan Asis Sofiodin (1979). Hukum Orang dan Keluarga. Alumni : Bandung
Mohd. ldris Ramilyo (2004). Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara : Jakarta
Subekti (1980). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Inter Masa : Jakarta