Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx

## PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

## Abbas 1
Abstract. This article discusses the development of teacher professionalism. Teachers as professional educators must have the ability (skill) in managing these activities effectively and efficiently. The task and role of the teacher is not  limited  in  the  community,  even  the  teacher  is  essentially  a  strategic component that chooses an important role in determining the progress of the nation's life. Even the existence of the teacher is a sine quanon condisio that cannot be replaced by any component in the life of the nation since long ago, especially in this contemporary era. Therefore there needs to be an effort that must be done to develop teacher professionalism.

## Keywords: Development Of Teacher Professionalism

## A. Acuan Pemikiran dan pengembangan Standar Profesional Guru.
Hakikat  pembangunan  nasional  dalam  GBHN  dinyatakan  bahwa pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat Indonesia  seluruhnya,  dengan  pancasila  sebgai  dasar,  tujua,  dan  pedoman pembangunan nasional. 2
Jadi,  sebenarnya  yang  menjadi  subyek  dan  obyek  pembangunan nasional  adalah  manusia  Indonesia.  Ketentuan  ini  memberikan  kepastian bahwa  standar  perilaku  setiap  manusia  dan  masyarakat  indonesia  yang menjadi inti pembangunan nasional itu adalah filsafat dan pandangan hidup pancasila.  Hal  ini  dengan  sendirinya  berarti  bahwa  standar  perilaku  dan
1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Watampone
2 Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan SDM (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 29.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
kemampuan  professional  guru  yang  bertugas  mendidik,  mengajar  dan melatih  manusia  Indonesia  seutuhnya  adalah  filsafat  dan  pandangan  hidup pancasila.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.2  Tahun  1989, tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  usaha  sadar  untuk  menyiapkan peserta  didik  melalui  bimbingan,  pengajaran,  dan  atau  latihan  bagi peranannya di masa yang akan datang. 3
Sebagai  suatu  system,  pendidikan  nasional  mempunyai  tujuan  yang jelas,  seperti  yang  dicantumkan  pada  undang-undang  pendidikan  bahwa pendidikan  nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan  manusia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  berbudi  pekerti  luhur, memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani, berkepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  tanggung  jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 4
Berdasarkan  tujuan  pendidikan  nasional  itulah  dilaksanakan  proses pendidikan  di  Indonesia.  Setiap  lima  Tahun  sekali  biasanya  ditetapkan tujuan  pendidikan  nasional  itu  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat dan dijelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
3 Fuad Ihsan. Dasar-Dasar Kependidikan . (Jakarta: Rineka Cipta.,1996 ) h. 115.
4 Ibid.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Sasaran  umum  Pembangunan  Nasional  Jangka  Panjang  adalah terciptanya  kualitas  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  maju  dan mandiri  dalam  suasana  tentram  dan  sejahtera  lahir  batin,  dalam  tata kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  yang  berdasarkan  pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras  dalam  hubungan  antara  sesama  manusia,  manusia  dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkugannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi,  yang  merupakan  penggerak  utama  pembangunan  seiring  dengan kualitas  sumber  daya  manusia  dan  didorong  dengan  saling  memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi  dengan  keberhasilan pembangunan bidang  ekonomi  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan nasional.
Oleh  karena  hakikat  pembangunan  Nasional  adalah  pembangunan manusia  Indoenesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia seluruhnya,  maka  sebenarnya  pembangunan  di  bidang  ekonomi  bukanlah sasaran  utama  melainkan  hanya  sasaran  antara.  Maka  itu  keberhasilan pembangunan nasional bukan diukur dengan Gross Domestic Product (GDP)
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
atau  Gross  national  Product  (GNP)  atau  indicator-indikator  ekonomi  lain, melainkan  dengan  mutu  kehidupan  manusia  Indonesia  termasuk kesejahteraan hidupnya baik pribadi maupun masyarakat seluruhnya. 5
Dalam  GBHN  disebutkan  bahwa  pembangunan  pendidikan  diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia  Indonesia  dan  memperluas  serta  meningkatkan  pemerataan kesempatan  memperoleh  pendidikan  termasuk  di  daerah  terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan  kesejahteraan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  lainnya,  pembaharuan kurikulum  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknoloigi, tuntutan  zaman  dan  tahapan  pembangunan,  serta  penyediaan  sarana  dan prasarana pendidikan yang memadai.
Hal  itu  berarti  dalam  pengembangan  manusia  dan  masyarakat Indonesia  yang  berkualitas,  diperlukan  sumber  daya  Pembina  dan  pendidik manusia yang berkualitas, yang dapat dihasilkan pendidikan yang berkualitas pula.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  dicapai  dengan  peningkatan  kualitas dan  kesejahteraan  pendidik.  Semuanya  itu  menuntut  kita  untuk mengembangkan  standar  kualitas  professional  tenaga  pendidik,  khususnya
5 Ahmad  Tirtosudiro, Keluar  dari  Kemelut  Pendidikan  Nasional .  (Jakarta: Intermasa, 1997), h. 30.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
kemampuan  professional  guru.  Tanpa  standar  mutu,  tidak  mungkin  kita mendidik tenaga pendidik yang bermutu.

## B. Tugas Dan Fungsi Guru
Pendidikan  berlangsung  melalui  kegiatan  belajar  mengajar  berupa bimbingan,  pengajaran  dan  atau  latihan.  Kegiatan  bimbingan  lebih ditekankan pada proses pengembangan mental dan spiritual (rohaniah, moral dan  sosial).  Kegiatan  pengajaran  ditekankan  pada  proses  pengembangan kemampuan  intelektual  (kecerdasan,  kognitif).  Sedangkan  kegiatan  latihan ditekankan  pada  pengembangan  keterampilan  (intelektual  dan  motorik). Guru  sebagai  pendidik  yang  professional  harus  memiliki  kemampuan (kemahiran)  dalam  mengelola  kegiatan  tersebut  secara  efektif  dan  efisien. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  tentang  keguruan disebutkan  bahwa  guru  adalah  pendidik  professional  dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 6
Tugas  guru  dalam  bidang  kemanusiaan  di  sekolah  harus  dapat menjadikan  dirinya  sebagai  orang  tua  kedua.  Ia  harus  mampu  menarik simpati  sehinngga  ia  menjadi  idola  para  siswanya.  Pelajaran  apapun  yang
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen . Jakarta: Cemerlang. h. 2.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
diberikan,  hendaknya  dapat  menjadi  motivasi  bagi  siswanya  dalam  belajar.
Bila  seorang  guru  dalam  penampilannya  sudah  tidak  menarik,  maka kegagalan  pertama  adalah  ia  tidak  akan  dapat  menanamkan  benih pengajarannya  itu  kepada  para  siswanya.  Para  siswa  akan  enggan menghadapi  guru  yang  kurang  menarik.  Pelajaran  tidak  dapat  diserap sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
Masyarakat  menempatkan  guru  pada  tempat  yang  lebih  terhormat  di lingkungannya  karena  dari  seorang  guru  diharapkan  masyarakat  dapat memperoleh  ilmu  pengetahuan.  Ini  berarti  bahwa  guru  berkewajiban mencerdaskan  bangsa  menuju  pembentukan  manusia  Indonesia  seutuhnya yang berdasarkan pancasila.
Tugas  dan  peran  guru  tidaklah  terbatas  di  dalam  masyarakat,  bahkan guru  pada  hakikatnya  merupakan  komponen  strategis  yang  memilih  peran yang  penting  dalam  penentuan  gerak  maju  kehidupan  bangsa.  Bahkan keberadaan  guru  merupakan condisio  sine  quanon yang  tidak  mungkin digantikan  oleh  komponen  manapun  dalam  kehidupan  bangsa  sejak  dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.
Keberadaan  guru  suatu  bangsa  amatlah  penting,  apalagi  bagi  suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangasa  di  tengah-tengah  lintasan  perjalanan  zaman  dengan  teknologi  yang
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
kian  canggih  dan  segala  perubahan  serta  pergeseran  nilai  yang  cenderung memberi  nuansa  kepada  kehidupan  yang  menuntut  ilmu  dan  seni  dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.
Semakin  akurat  guru  melaksanakan  fungsinya,  semakin  terjamin tercipta  dan  terbinanya  kesiapan  dan  keandalan  seseorang  sebagai  manusia pembangunan.  Dengan  kata  lain  potret  wajah  diri  bangsa  di  masa  depan tercermin  dari  potret  diri  para  guru  masa  kini,  dan  gerak  maju  dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di tengah tengah masyarakat.
Sejak  dulu,  dan  mudah-mudahan  sampai  sekarang,  guru  menjadi anutan  masyarakat.  Guru  tidak  hanya  diperlukan  oleh  para  murid  di  ruang- ruang  kelas,  tetapi  juga  diperlukan  oleh  masyarakat  lingkungannya  dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dilihat dari segi dirinya sendiri ( self oriented ), seorang guru berperan sebagai berikut:
1. Petugas  sosial,  yaitu  seorang  yang  harus  membantu  untuk kepentingan  masyarakat.  Dalam  kegiatan-kegiatan  masyarakat guru senantiasa merupakan petugas-petugas  yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
2. Pelajar  dan  ilmuwan,  yaitu  senantiasa  terus  menerus  menuntut ilmu  pengetahuan.  Dengan  berbagai  cara  setiap  saat  guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Orang  tua,  yaitu  mewakili  orang  tua  murid  di  sekolah  dalam pendidikan  anaknya.  Sekolah  merupakan  lembaga  pendidikan sesudah  keluarga,  sehingga  dalam  arti  luas  sekolah  merupakan keluarga guru berperan sebagai orang tua dari siswa-siswannya.
4. Pencari  teladan,  yaitu  yang  senantiasa  mencarikan  teladan  yang baik  untuk  siswa  bukan  untuk  seluruh  masyarakat.  Guru  menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku.
5. Pencari keamanan,  yaitu  yang senantiasa mencari  rasa aman bagi siswa.  Guru  menjadi  tempat  berlindung  bagi  siswa-siswa  untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya 7
Dari  uraian  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  begitu  besar  peranan guru baik untuk siswa maupun untuk masyarakat pada umumnya.
Guru dalm melaksanakan tugasnya sebagai  pendidik harus memenuhi standar kualitas pribadi tertentu, yaitu:
7 User  Usman.    1996. MenjadiGuru  Profesional. Bandung:  Remaja  Rosdakarya.  h. 13.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
1. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti mengetahui dan memahami nilai  dan  norma  moral  dan  sosial  serta  berusaha  berperilaku  dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut, terutama di depan murid-muridnya.
2. Berwibawa  dalam  arti  memiliki  kelebihan  dalam  merealisasikan nilai  dan  norma  moral,  sosial  dan  intelektual  dalam  diri paribadinya,  serta  memiliki  kelebihan  dalam  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  keterampilan  yang  hendak  diajarkannya  kepada murid-muridnya.
3. Dewasa  dan  mandiri  dalam  mengambil  keputusan (independent judgement). Dalam  mendidik  dan  mengajar,  terutama  dalam pembelajaran  dan  proses  belajar  mengajar,  seorang  guru senantiasa  perlu  mengambil  berbagai  macam  keputusan  untuk dapat  bertindak  sesuai  dengan  kondisai  murid-muridnya,  oleh karena  itu,  tugas  guru  memang  harus  demikian.  Seorang  guru yang  professional  harus  dapat  secara  cepat  dan  tepat  mengambil keputusan dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadapi  dan  mengatasi  berbagai  masalah  pembelajaran  dan pengelolaan kelas.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
4. Berdisiplin dalam arti taat kepada aturan dan tata tertib kelas dan sekolah  secara  konsisten  atas  kesadaran  sendiri.  Hanya  dengan cara  demikian  ia  dihormati  dan  dapat  mengharapkan  kepatuhan murid-murid  terhadap  pelaksanaan  peraturan  dan  tata  tertib  kelas dan sekolahnya.
5. Berdedikasi  dalam  melaksanakan  pekerjaan  guru  sebagai panggilan.  Baginya  jabatan  guru  bukan  hanya  sekedar  sebagai pekerjaan  untuk  mencari  nafkah  tetapi  sebagai  pengabdian (ibadat)  kepada  Allah,  kepada  masyarakat  dan  bangsa  serta kemanusiaan. 8

## C. Upaya Peningkatan Standar Profesional Guru
Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun potret guru yang ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman  merupakan  produk  dari  keseimbangan  antara  penguasaan  aspek keguruan  dan  disiplin  ilmu.  Keduanya  tidak  perlu  dipertentangkan melainkan  bagaimana  guru  tertempa  kepribadiaanya  dan  terasah  aspek penguasaan  materi.  Kepribadian  guru  yang  utuh  dan  berkualitas  sangat penting  karena  dari  sinilah  muncul  tanggung  jawab  professional  sekaligus menjadi inti kekuatan professional dan kesiapan untuk selalu
8 Ahmad Tirtosudiri . Op. Cit ., h. 37-38.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
mengembangkan  diri.  Tugas  guru  adalah  merangsang  potensi  peserta  didik dan  mengajarnya  supaya  belajar.  Guru  tidak  membuat  peserta  didik  pintar tetapi  guru  hanya  memberikan  peluang  agar  potensi  itu  ditemukan  dan dikembangkan.
Sehubungan dengan hal di atas, maka upaya peningkatan profesi guru di  Indonesia sekurang-kurangnya menghadapi  dan memperhitungkan empat faktor, yaitu;
1) Ketersediaan dan mutu calon guru,
2) Pendidikan Pra jabatan,
3) Mekanisme pembinaan dalam jabatan,
4) Peranan organisasi profesi 9 .

## Ketersediaan dan Mutu calon guru
Secara jujur kita akui bahwa pada masa lalu dan masa kini profesi guru kurang  memberikan  rasa  bangga  diri.  Bahkan  ada  guru  yang  malu  disebut sebagai  guru.  Rasa  inferior  terhadap  potensi  lain  masih  melekat  di  hati banyak  guru.  Masih  jarang  kita  mendengar  dengan  suara  lantang  guru mengatakan  “inilah aku”.
Kurangnya  rasa  bangga  ini  akan  mempengaruhi  motivasi  kerja  dan citra masyarakat terhadap profesi guru. Banyak guru yang secara sadar atau
9 Syafruddin  Nurdin  dkk.  2003. Guru  Profesional  dan  Implementasi  Kurikulum . Jakarta: Ciputat Press. h. 24.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
tidak  sadar  mempromosikan  kekurang  banggaannya  kepada  masyarakat.
Ungkapan  cukuplah  saya  sebagai  guru  sering  masih  terdengar  dari  mulut guru.  Ungkapan  ini  lalu  diterjemahkan  sebagai  profesi  yang  kurang menjajikan  masa  depan  yang  cerah.  Muramnya  masa  depan  itu  sering didendangkan  secara  berlebihan  seolah-olah  profesi  termalang  dibumi tercinta ini.
Jabatan  fungsional  diharapkan  menjadi  daya  pikat  tersendiri  terhadap profesi  guru.  Daya  pikat  itu  merefleksikan  masyarakat  untuk  memberikan makna tersendiri baik dalam upaya membangkitkan rasa bangga diri maupun dalam usaha mencari bibit-bibit guru yang berkualitas.

## Pendidikan Pra-jabatan
Pekerjaan guru hanya pantas memperoleh penghargaan khusus apabila jajaran  guru  memberikan  layanan  ahli  yang  hanya  bisa  diberikan  melalui pendidikan  Pra-Jabatan.  Sebaliknya  mereka  yang  tidak  pernah  melalui jenjang  pendidikan  Pra-Jabatan,  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk menyelenggarakan  layanan  yang  khas  dimaksud.  Dengan  kata  lain  ada  dua langkah yang perlu di ambil untuk mencapai keadaan yang dikehendaki.
Pertama, untuk meyakinkan pemilikan kemampuan professional awal, saringan calon peserta pendidikan pra-jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan,
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
maupun motivasi. Di  samping mempersyaratkan mekanisme saringan yang efektif,  bidang  pekerjaan  guru  akan  memperoleh  calon  yang  bermutu  jika saringan  yang  dilakukan  terhadap  calon  yang  relatif  bermutu  pula.  Dengan kata  lain,  keadaan  demikian  didukung  oleh  sistem  imbalan  yang  membuat putra-putri  terbaik  kita  tertarik  untuk  memasuki  bidang  pekerjaan  guru.
Kedua. Pendidikan  pra-jabatan  harus  benar-benar  secara  sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan professional. 10
Dengan  demikian  pendidikan  pra-jabatan  maka  guru  harus  berhasil membentuk  penghayatan  tentang  manusia  dan  masyarakat  masa  depan Indonesia  yang  dikehendaki.  Di  samping  menguasai  bahan  serta  prosedur pengajaran  yang  mendidik  yang  dipandu  oleh  ketanggapan  yang berlandaskan  kearifan,  sehingga  lulusannya  mampu  mengelolah  program belajar  mengajar  demi  perwujudan  manusia  dan  masyarakat  masa  depan Indonesia yang dicita-citakan.

## Mekanisme Pembinaan dalam jabatan.
Ada  tiga  upaya  dalam  penyelenggaraan  berbagai  aspek  dan  tahap penanganan pembinaan dalam jabatan professional guru, yaitu:
Pertama  mekanisme  dan  prosedur  penghargaan  aspek  layanan  ahli keguruan  perlu  dikembangkan.  Berlainan  dengan  jenjang  pendidikan  tinggi
10 Ibid. h. 27.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
yang  telah  memberlakukan  mekanisme  ini  dalam  waktu  yang  relatif  lama, jenjang  pendidikan  dasar  menengah  sama  sekali  belum  berpengalaman dalam  hal  ini.  Bukan  hanya  itu,  apabila  jenjang  pendidikan  tinggi mempunyai  kultur  kolegial  yang  telah  bertradisi  cukup  panjang,  sebaliknya dunia  pendidikan  dasar  dan  menengah  ditandai  dengan  struktur  hierarkis yang  mantap.  Dengan  perkataan  lain,  penilaian  ahli  kesejawatan  masih belum membudaya sedangkan penilaiaan secara hierarkis administratif yang selama  ini  berlaku,  justru  bertentangan  dengan  hakikat  pengawasan kesejawatan terhadap layanan  ahli professional.  Kedua, Sistem  penilikan di jenjang  SD  dan  juga  sistem  kepengawasan  di  jenjang  SMTA  yang  berlaku sekarang jelas memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang mendasar. Tidak lagi  dibenarkan  seorang  kepala  satu  jenis  SMTA  yang  lain.  Bahkan  untuk jenjang  SMTA  mungkin  sudah  harus  dipikirkan  kebutuhan  mengadakan pengawas  bidang  studi,  meskipun  hubungan  hierarkisnya  dengan  para  guru di lapangan memerlukan banyak penyesuaian. Ketiga, keterbukaan informasi juga  mempersyaratkan  keluasaan  kesempatan  untuk  meraih  kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah S1 dan bahkan S2 dan S3. 11
Peranan Organisasi Profesi.
11 Ibid ., h.29.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Di  atas  telah  dikemukakan  bahwa  pengawasan  mutu  layanan  suatu bidang  professional  dilakukan  secara  kesejawatan,  baik  melalui  perorangan maupun  melalui  organisasi  profesi.  Dengan  perkataan  lain,  pengawasan dilakukan  bukan  atas  dasar  kekuasaan  seperti  yang  terjadi  di  lingkungan serikat  buruh,  melainkan  pengawasan  dilakukan  oleh  kelompok  ahli  yang dipandu  oleh  nilai-nilai  profesi  yang  sejati,  yaitu  pengabdian  dan  keahlian kemaslahatan orang banyak.
Organisasi  Profesi  adalah  pendukung,  pembina,  dan  berupaya  agar profesi  setiap pendidik berkembang secara berkelanjutan. 12 Jadi keberadaan Organisasi  profesi  pendidikan  sesungguhnya  sangat  menguntungkan pengembangan profesi para pendidik manakala ia berfungsi dengan baik.
PGRI  adalah  organisasi  profesi  pendidikan  yang  paling  besar  di Indonesia, yang kedua adalah ISPI, dan ada lagi sejumlah organisasi profesi yang  kecil  yaitu  spesialisasi-spesialisasi  tertentu  dalam  bidang  pendidikan. Tujuan dan tugas organisasi itu tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam  kaitan  dengan  pengembangan  profesi  pendidik  organisasi-organisasi profesi berkewajiban, yaitu:
1. Menciptakan kriteria pendidik yang professional.
12 Made Pidarta. 1997. Landasan Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta. h. 285.
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
2. Menampung  para  pendidik  yang  telah  memenuhi  syarat  tertentu untuk menjadi organisasi profesi.
3. Mencaari  peluang  untuk  memajukan  profesi  para  anggota,  antara lain untuk studi lanjut.
4. Mengadakan  pembinaan  profesi,  antara  lain  dalam  bentuk  tim-tim Pembina ke daerah-daerah.
5. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
6. Menjatuhkan  sanksi  kepada  mereka  yang  melanggar  kode  etik pendidik.
7. Meneliti  dan  menilai  konsep-konsep  dan  praktek-praktek pendidikan di tingkat mikro maupun makro.
8. Mengadakan  pertemuan-pertemuan  secara  berkala  atau  insidental untuk mengkomunikasikan imformasi-imformasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat.
9. Membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian pendidikan di tanah air.
10. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai jabatan
professional. 13
13 Ibid .
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
Penanganan  yang  tepat  terhadap  semua  aspek  dan  tahap  sistem pengadaan  guru,  yaitu  perekrutan,  pendidikan  pra-jabatan,  pengangkatan- pengankatan  dan  pembinaan  dalam  jabatan  ( In  service  Training )  maupun dengan  adanya  organisasi  profesi  akan  berdampak  posistif  dalam profesionalisasi jabatan guru.
Oleh  karena  itu,  kita  berharap  mudah-mudahan  pengambilan keputusan,  organisasi  profesi,  jajaran  keguruan,  dan  masyarakat  luas  diberi kejernihan  pikiran  dan  keteguhan  pendirian  dalam  mengupayakan  segala yang  perlu  untuk  mewujudkan  dan  meningkatkan  upaya  profesionalisasi jabatan guru melalui fungsionalisasi jabatannya di Indonesia.

## G. Kesimpulan
Dalam    upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  perlu  sekali  adanya standar  kualitas  kemampuan  professional  mengajar  guru  agar  dapat dijadikan  pegangan  (acuan)  dalam  menyusun  program  pendidikan  pra- jabatan dan lanjutan ( in dan on service ) guru.
Standar  kualitas  mengajar  itu  harus  mengacu  pada  tugas  utama  guru sebagai  tenaga  pendidik  dengan  kemampuan  dasarnya  sebagai  pendidik, sebagai tenaga pengajar, dan pelatih dengan kemampuan umum dan khusus sebagai pengajar/pelatih, yang kesemuanya dipadukan secara utuh dalam diri
Volume. 7 , No. 1 November 201 8 , Hal. 641-656 P-ISSN: 2407-8107        E-ISSN: xxxx-xxxx
pribadi  guru  sehingga  mampu  menghasilkan  sumber-sumber  daya  manusia yang berkualitas.
L. Daftar Rujukan
Ahmad  Tirtosudiro,  Ahmad.  1997. Keluar  dari  Kemelut  Pendidikan Nasional . Jakarta: Intermasa. Ihsan, Ihsan., 1996. Dasar-Dasar Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta,1996. Made Pidarta, Made, 1997. Landasan Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta. Mangkunegara,  2003. Perencanaan  dan  Pengembangan  SDM .  Bandung: Refika Aditama.
Nurdin,  Nurdin dkk, 2003. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum . Jakarta: Ciputat Press.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005. Undang- Undang Guru dan Dosen . Jakarta: Cemerlang. Usman, User, 1996. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya