How to cite: Setyo  Pambudi,  Siti  Hajati  Hoesin  (2022)  Program  Return  To  Work  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  dan Pelatihan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  Bagi  Pekerja,  (7)  8 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i10.11675
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022
PROGRAM  RETURN  TO  WORK  SEBAGAI  BENTUK  PERLINDUNGAN  DAN PELATIHAN
JAMINAN

## KECELAKAAN KERJA BAGI
PEKERJA

## Setyo Pambudi, Siti Hajati Hoesin
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia E-mail: pambudisetyo22@gmail.com, sitihajati@yahoo.com

## Abstrak
Dalam pelaksanaan perlindungan bagi para tenaga kerja yang berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih banyak para pekerja yang belum terlindungi, Sehingga sangat rawan terjadinya risiko kecelakaan kerja ataupun kematian yang nantinya merugikan pekerja  dan  ahli  waris.  Dalam  Undang  Undang  Ketenagakerjaan  dan  juga Perlindungan Jaminan Sosial sudah dijelaskan bahwa perlindungan bagi  para tenaga kerja wajib dimiliki oleh setiap pekerja baik sektor formal maupun informal,  terlebih Untuk  melindungi  hak  tersebut,  pemerintah  memberikan  jaminan  sosial  berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan  kecelakaan  kerja.  Kecelakaan  kerja  dapat  menimbulkan  dampak  yang  serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja. Return  to  Work merupakan  perluasan  manfaat  pada  jaminan  kecelakaan  kerja,  yaitu berupa  pendampingan  kepada  peserta  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang menimbulkan  cacat  atau  berpotensi  cacat,  mulai  dari  terjadinya  musibah  kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat mendapatkan pelatihan dan  kembali bekerja  tanpa  takut  menghadapi risiko pemutusan  hubungan  kerja  karena  kecacatan yang dialaminya.
Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, Return To Work, Pelatihan Kerja.

## Abstract
In  the  implementation  of  protection  for  workers  in  the  form  of  Employment  Social Security,  there  are  still  many  workers  who  have  not  been  protected,  so  it  is  very vulnerable to the risk of work accidents or death which will harm workers and heirs. In the Manpower Law and also Social Security Protection, it has been explained that protection  for  workers  must  be  owned  by  every  worker,  both  formal  and  informal sectors,  especially  To  protect  this  right,  the  government  provides  social  security  in the form of Work Accident Insurance (JKK) for workers who experience occupational diseases  and  work  accidents.  Work  accidents  can  cause  serious  impacts  such  as disability or potential disability which certainly affects the ability to work. Return to Work is an expansion of benefits on work accident insurance, which is in the form of
assistance  to  participants  who  experience  work  accidents  that  cause  disability  or potential disability, starting from the occurrence of accidents to being able to return to  work.  The  purpose  of  this  program  is  to  ensure  that  workers  who  have  work accidents  can  get  training  and  return  to  work  without  fear  of  facing  the  risk  of termination due to their disability.
Keywords: Work Accident Insurance, Return To Work, Job Training.

## Pendahuluan
Setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapat  jaminan  sosial  dari  negara  sebagai  hak konstitusionalnya (Pakpahan & Sihombing, 2018). Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pasal  34  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa,  “Negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  seluruh masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan” (Indonesia,  2007).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  wajib  membuat  suatu  kebijakan  untuk menyelenggarakan jaminan sosial nasional agar hak konstitusional warga terpenuhi. Wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Astuti, 2020). Berdasarkan undang-undang  tersebut,  sistem  jaminan  sosial  nasional  harus  diselenggarakan  dengan berdasarkan pada asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan  social (Pahlefi et al., 2021).
Secara garis besar penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dalam 2 (dua)  bentuk,  yaitu  jaminan  sosial  di  bidang  kesehatan  dan  jaminan  sosial  di  bidang ketenagakerjaan  (Sholikin  &  Herawati,  2020).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan  diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  bertujuan  untuk melindungan  dan  memberikan  kesejahteraan  bagi  para  pekerja  dan  pemberi  kerja (Nurhalimah, 2018).
Kesejahteraan  memang  perlu  diberikan  namun  yang  perlu  dikembangkan  bukan hanya  bagi  tenaga  kerja  itu  sendiri,  melainkan  juga  bagi  keluarganya  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  arti  luas,  yang  harus  tetap  dipelihara termasuk pada saat pekerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya  risiko  ekonomi  dan  risiko  sosial  antara  lain  kecelakaan  kerja,  sakit,  meninggal dunia,  cacat  akibat  kecelakaan  kerja  dan  hari  tua.  Dalam  keadaan  hilang  sama  sekali, kehilangan  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi  dirinya  dan  keluarganya. Oleh  karena  risiko  ini  bersifat  universal,  maka  perlu  dipecahkan  secara  sistematis, terencana, bertahap dan berkelanjutan (Adillah et al., 2021).
Dengan  adanya  setiap  pekerja  yang  memiliki  risiko  mengalami  kecelakaan  yang berhubungan dengan pekerjaannya, dengan kondisi akhir yang beragam bahkan terindikasi mengalami  kecacatan  (Yovi,  2019).  Kondisi  akhir  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan
kerja  terbagi  menjadi  beberapa  kategori,  yaitu  sembuh,  cacat  total  sebagian,  cacat  total tetap, cacat fungsi, atau bahkan meninggal dunia. Pada kondisi akhir yang mengakibatkan pekerja  mengalami  kecacatan  (disabilitas)  akan  berdampak  pada  sulitnya  pekerja  untuk kembali bekerja seperti semula, bahkan terdapat banyak kasus di mana pekerja penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja diberhentikan dari tempatnya bekerja karena dipandang tidak produktif lagi oleh perusahaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, jaminan sosial bagi pekerja adalah salah satu bentuk yang  diberikan  kepada  pekerja  karena  adanya  kecelakaan  kerja.  Kecelakaan  kerja  sendiri memiliki  dampak  yang  ringan  hingga  berat  bagi  para  pekerja  yang  mengalaminya.  Salah satunya  yaitu  dari  akibat  kecelakaan  kerja  yaitu  berkurangnya  fungsi  organ  tubuh  atau bahkan  mengakibatkan  kecacatan  permanen  yang  berimbas  pada  produktifitas  dalam bekerja,  sehingga  dengan  contoh  tersebut  maka  jaminan  kecelakaan  kerja  diperlukan terlebih  mengenai  pelatihan  atau  rehabilitasi  setelah  mengalami  kecelakaan  kerja  dimana pekerja  perlu  mendapatkan  hak  bekerja  nya  kembali  melalui  program Return  To  Work di BPJS Ketenagakerjaan.
Penelitian ini merupakan hasil penelitian teoritis mengenai bagaimana keberlangsungan  program  pelatihan Return  To  Work bagi  para  pekerja  yang  mengalami musibah saat bekerja. Apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan nya, lalu apakah masih  terdapat  ketidakadilan  yang  di  dapatkan  oleh  pekerja  terutama  tidak  adanya komitmen  dari  pemberi  kerja  untuk  melaporkan  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  apabila terdapat  pekerjanya  yang mengalami  kecelakaan kerja, hal  ini menunjukkan adanya tanda tanya  besar  atas  komitmen  pemberi  kerja  untuk  melaksanakan  anjuran  perintah  negara mengenai kesejahteraan bagi para pekerja.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  (1)  Bagaimana  pengaturan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja Return  To  Work sebagai bentuk  perlindungan  dan  kesejahteraan  bagi  para  pekerja?  (2)  Bagaimana  implementasi program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja Return  To  Work dalam  memberikan  pelatihan  dan rehabilitasi bagi pekerjanya? dalam hal ini contoh Kantor Cabang Jakarta Salemba.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  sepenuhnya  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  ( normative law  research ).  Kajian  ini  melihat  bagaimana  suatu  regulasi  atas  satu  tema  tertentu Implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Return To Work . Kehadiran JKK Return To Work sebagai bentuk aktualisasi dari regulasi mengenai pengembangan pelatihan kepada para pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja untuk dapat kembali produktif bekerja di tempat semula bekerja atau di tempat lain.
Berdasarkan hubungan pilihan rumusan masalah dan metode penelitian, penelitian ini menggunakan  pendekatan  intertekstualitas  teks  hukum  sebagai  alat  bantu  analisisnya. Tahapan  analisis  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  peneliti
mendeskripsikan  secara  verbatim  atas  teks  hukum  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Dalam hal ini, peneliti hanya mendeskripsikan bagaimana bunyi ketentuan dalam pasal sekian dan seterusnya.  Kedua,  peneliti  melakukan  pembacaan  terhadap  teks  hukum  dengan mengajukan premis-premis berdasarkan nalar berpikir. Dalam hal ini, peneliti sudah mulai melakukan analisis.
Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach)  dengan  contoh  kasus  yang  didukung  dengan  bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum serta bersifat deskriptif analitis Sumber bahan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  yang  bersumber  dari  perundang-undangan atau  dari  bahan  hukum,  baik  itu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier.

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana  Pengaturan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  Return  To  Work  Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Para Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu dari jaminan sosial yang diatur dalam  UU  SJSN.  UU  SJSN  tidak  memberikan  pengertian  khusus  terhadap  istilah jaminan kecelakaan kerja. UU SJSN memberikan pengertian atas pengertian dua istilah yang  berkaitan  langsung  dengan  jaminan  kecelakaan  kerja,  yaitu  jaminan  sosial  dan kecelakaan  kerja  (Muthoharoh  &  Wibowo,  2020).  Pasal  1  angka  1  UU  SJSN memberikan  pengertian  atas  jaminan  sosial  sebagai  pengertian  atas  jaminan  sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan kecelakaan kerja diartikan sebagai kecelakaan  yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya (Nugraha & Yulia, 2019).
Definisi kecelakaan kerja menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan Jaminan  Kematian  adalah  kecelakaan  yang  terjadi  di  dalam  hubungan  kerja,  termasuk kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari  rumah  menuju  Tempat  Kerja  atau sebaliknya  dan  penyakit-penyakit  yang  disebabkan  oleh  lingkungan  kerja.  Adapun pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja  yang selanjutnya disingkat JKK menurut Pasal 1 Angka  1  Peraturan  Pemerintah  tersebut  adalah  manfaat  berupa  bantuan  uang  tunai dan/atau  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  pada  saat  peserta  mengalami  Kecelakaan Kerja  atau  penyakit-penyakit  yang  disebabkan  oleh  lingkungan  kerja  (Muthoharoh  & Wibowo, 2020).
Dalam  jaminan  kecelakaan  kerja  terdapat  identifikasi  jenis  jenis  apa  saja  yang dapat  memperoleh  manfaat  jaminan  tersebut  diantaranya  yaitu  Penyakit  Akibat  Kerja atau  biasa  disingkat  (PAK).  Penyakit  Akibat  Kerja  (PAK)  diatur  dalam  Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Dalam peraturan itu yang dimaksud  dengan  PAK  ialah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  pekerjaan  dan/atau lingkungan  kerja.  Pada  simposium  internasional  mengenai  penyakit  akibat  hubungan pekerjaan yang diselenggarakan oleh International Labour Organization di Linz, Austria, dihasilkan  definisi  menyangkut  PAK  sebagai  berikut  (Endartiwi  &  Kusumaningrum, 2020):
a. Penyakit akibat kerja ( Occupational Disease )
Yakni penyakit yang sebabnya spesifik atau terasosiasi kuat dengan pekerjaan yang mana pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui.
b. Penyakit  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  (Work  Related  Disease) Yakni  penyakit  yang  memiliki  beberapa  agen  penyebab,  dimana    faktor  pekerjaan memegang  peranan  bersama  dengan  faktor  risiko  lain  dalam  berkembangnya penyakit dengan etimologi yang kompleks.
c. Penyakit populasi kerja (Disease of Fecting Working Populations)
Yakni  penyakit  yang terjadi  pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat  kerja,  namun  dapat  diperberat  oleh  kondisi  pekerjaan  yang  memberi  efek buruk bagi kesehatan.
Oleh sebab itu para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dilindungi hak hak dan perlindungan nya dalam program JKK Return To Work yang memiliki maksud dan tujuan  yaitu  sebagai  program  bagi  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja dimungkinkan  untuk  tetap  bekerja.  Program  ini  juga  diharap  mendorong  secara psikologis  pekerja  yang  mengalami  cacat  berpeluang  produktif.  Kemudian  teruntuk peserta yang tidak memungkinkan untuk bekerja kembali di perusahaan, pemerintah dan BPJS  Ketenagakerjaan  akan  memberi  pelatihan  kepada  peserta  untuk  berwirausaha dengan bekerjasama bersama Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bentuk pelatihan kerja dan  rehabilitasi  bagi  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja. Return  to  Work BPJS Ketenagakerjaan  hanya  memberikan pelatihan  bagi  peserta.  Perusahaan  tempat  peserta bekerja  harus  mencari  posisi  pekerjaan  yang  cocok  ditempati  oleh  peserta  setelah mengikuti program.
Regulasi pelaksanaan terkait return to work diatur dalam UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional kemudian di Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2015  pasal  49  mengenai  penyelenggaraan  program  jaminan  kecelakaan  kerja  dan jaminan  kematian  dan  di  Permenaker  No  10  Tahun  2016  tentang  Pemberian  Program Kembali  Bekerja  serta  Kegiatan  Promotif  dan  Preventif  akibat  Penyakit  Akibat  Kerja (Sudirman,  2014).  Bisa  dilihat  bahwa  peraturan  yang  mengatur  pelaksanaan  program return  to  work sudah  tersedia  dikarenakan  setiap  pekerja  berhak  memperoleh  haknya kembali.
Bila  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  Undang-Undang  No  8  tahun  2016  tentang penyandang  disabilitas  di  pasal  11  huruf  c  s/d  huruf  f  dan  peraturan  mengenai  pekerja
yang  mengalami  kecelakaan  kerja  maka,  Setiap  penyandang  cacat  berhak  memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  layak  serta  kesempatan  mendapatkan  pekerjaan  dan  juga perusahaan  swasta  juga  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  di  perusahaannya. Pengusaha juga dilarang melakukan PHK untuk kasus pekerja dalam keadan cacat total tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan (Mairida & Fahlevi, 2022). Pengusaha yang mempekerjakan penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya sehingga setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama.
Beberapa hal dalam proses pemberian manfaat JKK return to work harus sesuai dengan Ketentuan pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2015 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan Kematian,  agar  semua  pekerja  dapat  memperoleh  manfaat  perlindungan  tersebut Pertama , pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK. Kedua, pemberi  kerja  tertib  membayar  iuran. Ketiga ,  pekerja  nyata-nyata mengalami  kecelakaan  kerja  atau  penyakit  akibat  kerja  yang  mengakibatkan kecacatan. Keempat , ada rekomendasi dokter penasehat bahwa pekerja perlu difasilitasi dalam  Program  Kembali  Kerja. Kelima ,  pemberi  kerja  dan  pekerja  bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja. Sesuai ketentuan Pasal 6 Permenaker No. 10, beban pelaporan terjadinya kecelakaan kerja ada di pundak pemberi  kerja.  Laporan  itu  harus  disampaikan  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  setempat paling  lambat  2  x  24  jam  sejak  kecelakaan  terjadi. Selama  peserta  mengikuti  Program Return To Work , maka santunan sementara tidak mampu bekerja tetap dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sampai peserta selesai mengikuti pelatihan (Nisa et al., 2019).
B. Bagaimana  Implementasi  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  Return  To  Work dalam  Memberikan  Pelatihan  Dan  Rehabilitasi  Bagi  Pekerjanya?  dalam  Hal  Ini Contoh Kantor Cabang Jakarta Salemba.
Implementasi  program  JKK-RTW  tidak  dapat  berjalan  dengan  sendirinya dikarenakan    berkaitan  dengan  beberapa  unsur  yang  terlibat  dalam  pelaksanaannya, Pertama  adalah  jejaring  fasilitas  kesehatan  yang  memberikan  fasilitas  kesehatan pelayanan  kesehatan  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  upaya  pelayanan kesehatan  perorangan,  baik promotif , preventif , kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau  masyarakat.  Jejaring  Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu institusi milik pemerintah atau swasta yang menyediakan jasa pelatihan  agar  peserta  dapat  bekerja  kembali. Kedua adalah  Manajer  kasus  (Case Manajer)  yaitu  petugas  pelayanan  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  berkompetensi  dan bertugas  melakukan  monitoring  pendampingan  tenaga  kerja  dan  koordinasi  dengan pihak-pihak  terkait  dalam  rangka  mempersiapkan  tenaga  kerja  dapat  bekerja  kembali pasca  kecelakaan  kerja  atau  penyakit  akibat  kerja. Ketiga adalah  pemberi  kerja  yaitu
perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain. Keempat yaitu peserta  atau  tenaga  kerja  yaitu  peserta  termasuk  orang  asing  yang  bekerja  singkat  6 (enam)  bulan  di  Indonesia,  yang  telah  membayar  iuran. Kelima yaitu  instansi  atau lembaga  terkait  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  yang  menerima laporan  kecelakaan  kerja  dari  pemberi  kerja.  Selain  itu,  BPJS  Ketenagakerjaan  juga harus  menjamin  penggantian  kompensansi  akibat  kecelakaan  kerja  tidak  terbatas  alias unlimited sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana segala pembiayaan rehabilitasi akan  ditanggung  BPJS  Ketenagakerjaan.  Dengan  persyaratan,  sebelumnya  perusahaan sudah  menandatangani  kesepakatan  dengan  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  menerima pekerja  kembali  bekerja  di  perusahaannya.  Program  ini  memberikan  pelayanan komprehensif  dimulai  dari  sejak  perawatan  setelah  kecelakaan,  pemulihan  baik  fisik maupun secara psikologis, sampai akhirnya pekerja dapat kembali mandiri
Dalam  Keberhasilan  implementasi  program  JKK-RTW  sangat  membutuhkan komitmen dari seluruh pihak  yang terlibat.  Keterkaitan setiap unsur tersebut  satu  sama lain  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  (Hartoyo  et  al.,  2015).  Salah  satu keberhasilan  manfaat  program  JKK-RTW  adalah  seberapa  banyak  pekerja  penyandang disabilitas  akibat  kecelakaan  kerja  dapat  kembali  bekerja  dibandingkan  dengan  total keseluruhan  kasus  cacat.  Namun  kenyataan  di  lapangan  berbeda,  ditemukan  beberapa kasus  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  pada  karyawan  perusahaan  yang  terdaftar  sebagai peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Salemba, namun tidak  diikutsertakan  dalam  program  JKK-RTW.  Berdasarkan  data  dari  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Salemba pada tahun 2020 tercatat sebanyak 150 (seratus  lima puluh) kasus,  tahun 2019 sebanyak 230 (dua  ratus  tiga puluh) kasus, dan tahun  2018  sebanyak  291  (dua  ratus  sembilan  puluh  satu)  kasus  kecelakaan  kerja. Sementara  itu,  beberapa  sample    perusahaan  yang  terdaftar  sebagai  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  Kantor  Cabang  Jakarta  Salemba.  Meskipun  terjadi  penurunan  jumlah dalam hal perusahaan yang tidak mendaftarkan  peserta program JKK-RTW, hal tersebut belum  dapat  dipandang  sebagai  perkembangan  yang  diharapkan.  Dikatakan  demikian mengingat  kepesertaan  perusahaan  dalam  program  JKK-RTW  merupakan  kewajiban sebagai pemberi upah.
Pelaksanaan program JKK Return To Work ini diharapkan mampu meminimalisir Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  kerapkali  dilakukan  oleh  perusahaan  karena tidak  mau  menanggung  beban  pekerja.  Selain  itu  dapat  menjadi  solusi  bagi  pekerja penyandang disabilitas untuk dapat bekerja kembali di perusahaannya setelah diberikan pelatihan. Adapun biaya pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat  kecelakaan  kerja  tidak  dibatasi  (unlimited).  Pendampingan  diberikan  mulai  dari menghadirkan  tenaga  konseling  sampai  pengadaan  alat  bantu  atau  pengganti  anggota tubuh yang cacat dan tidak ada penambahan iuran bagi perusahaan.
Kemudian  dalam  pelaksanaan  implementasi  JKK Return  To  Work BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  Salemba  melakukan  beberapa  penilaian  guna  mempermudah proses  pelatihan  dan  rehabilitasi  yang  akan  diberikan  kepada  pekerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja, Pertama berupa  melakukan  Penilaian  Kapasitas  Fungsi  yang berdasarkan data aktual hasil simulasi aktifitas kerja lalu menentukan kapasitas pekerja tersebut  sesuai  dengan  persyaratan  dari  berbagai  tugas  pekerjaan  yang  mungkin dilakukan  bila  kembali  bekerja.  Penilaian  tersebut  mencakup  perbandingan  kinerja individu  dengan  langkah-langkah  umum  dan  langkah-langkah  yang  dirancang  bagi individu  untuk  bekerja  di  kondisi  tersebut.  Dilanjutkan  dengan  menentukan  kesiapan untuk  melakukan  tugas  yang  diubah  atau  partisipasi  dalam  kerja  kembali  atau  kembali bekerja  secara  bertahap  dan  melakukan  pengembangan  rekomendasi  pekerjaan  atau tempat kerja atau modifikasi apabila memerlukan alat bantu.
Dilanjutkan  yang Kedua ,  dilakukan  penilaian  vocasional  yang  dilakukan  oleh profesional terlatih dan terampil dalam menilai kejuruan minat, kemampuan, bakat dan keterampilan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  pekerja  jaminan  kecelakaan  kerja Return  To  Work .  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan  atau  GAP terkait keahlian sebelum kecelakaan dan saat akan melakukan Return To Work sehingga dapat  meneerima  pelatihan  yang  tepat  sesuai  dengan  latar  belakang,  pendidikan, pengalaman,  informasi  pekerjaan  dan  penilaian  teknis  yang  nantinya  pekerja  tersebut mendapatkan Sertifikasi.
Perlu  diingat  dalam  perlindungan  para  pekerja  tidak  serta  merta  hanya mengandalkan peran pemerintah para pemberi kerja atau pengusaha juga memiliki peran yang  penting  dalam  perlindungan  pekerjanya,  selain  mendaftarkan  dalam  program perlindungan jaminan nasional atau asuransi yang bekerja sama dengan tempat bekerja, Pengusaha  atau  pemberi  kerja  meiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pencegahan risiko  kecelakaan  kerja  melalui  pelaksanaan  syarat-syarat  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  (K3)  yang  merupakan  kewajiban  manajemen  perusahaan  dan  juga  lingkungan kerja yang menyediakan alat Health Safety bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi.

## Kesimpulan
Dalam pelaksanaannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan  (BPJS  Ketenagakerjaan).  Dengan  program  JKK Return  To  Work bagi pekerja  yang  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  akan  mendapatkan  pendampingan ketika  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  berakibat  cacat  atau  berpotensi  cacat. Pendampingan  bermula  sejak  terjadinya  musibah  kecelakaan  kerja  hingga  pekerja  dapat bekerja  kembali. Return  to  Work merupakan  perluasan  manfaat  pada  jaminan  kecelakaan kerja,  yaitu  berupa  pelatihan  kepada  peserta  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang
mengalami  kecelakaan  kerja  dapat  kembali  bekerja  tanpa  menghadapi  risiko  pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kecacatan yang dialaminya.

## BIBLIOGRAFI
Adillah,  S.  U.,  Purnawan,  A.,  &  Istina,  S.  R.  D.  (2021).  Penyuluhan  Hukum  dan Pendampingan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Kelompok Tani  “Sumber  Rejo”  Desa  Tuwang  Kecamatan  Karanganyar  Kabupaten  Demak. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (01), 1–9.
Astuti,  E.  K.  (2020).  Peran  BPJS  Kesehatan  Dalam  Mewujudkan  Hak  Atas  Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. Penelitian Hukum Indonesia .
Endartiwi,  S.  S.,  &  Kusumaningrum,  I.  D.  (2020).  Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemilihan Alat  Kontrasepsi  Peserta  BPJS  Kesehatan  di  Masa  Pandemi  COVID-19. Prosiding Seminar  Nasional  Kesehatan  2020  “Strategi  Terobosan  Pencegahan  Dan Pengendalian Penyakit No-COVID-19 Pasca Adanya Kebijakan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran COVID-19 , 112–119.
Hartoyo,  E.,  Sholihah,  Q.,  Fauzia,  R.,  &  Rachmah,  D.  N.  (2015). Sarapan  pagi  & produktivitas . Universitas Brawijaya Press.
Indonesia,  P.  N.  R.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2007 Tentang Perpustakaan .
Mairida,  M.,  &  Fahlevi,  M.  I.  (2022).  Kembali  Bekerja  Sebagai  Bentuk  Jaminan Kecelakaan  Kerja  Pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerja Cabang Meulaboh. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 6 (3), 1985–1992.
Muthoharoh, D. A. N., & Wibowo, D. A. (2020). Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan  Kerja  di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Lex Generalis , 1 (2), 1–21.
Nisa, F., Marlya Fatira, A. K., SE, M., Seri, E., & Hum, M. (2019). Pengaruh Prinsip 5c+ S Terhadap Keputusan Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro. PROSIDING , 166.
Nugraha,  H.,  &  Yulia,  L.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  Dalam  Upaya  Meminimalkan  Kecelakaan  Kerja  Pada  Pegawai  PT. Kereta  Api  Indonesia  (Persero):  Studi  kasus  pada  Depo  Lokomotif  Daop  2  Bandung PT. KAI. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen , 10 (2), 93–101.
Nurhalimah, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. ’ADALAH . https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200
Pahlefi, P., Herlina, N., & Manik, H. (2021). Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi. Wajah Hukum , 5 (1), 195–201.
Pakpahan,  R.  H.,  &  Sihombing,  E.  N.  A.  M.  (2018).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Responsibility  State  In  The  Implementation  Of  Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia , 9 (2), 163–174.
Sholikin,  M.  N.,  &  Herawati.  (2020).  Aspek  Hukum  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja (K3)  Bagi  Tenaga  Medis  Dan  Kesehatan  Di  Masa  Pandemi. Majalah  Hukum Nasional , 50 (2), 163–182. https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.74
Sudirman,  S.  (2014).  Pembangunan  Jalan  Tol  di  Indonesia:  Kendala  Pembebasan  Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 40 , 522–544.
Yovi,  E.  Y.  (2019).  Status  ergonomi  pekerja  sektor  kehutanan  di  Indonesia:  Kelelahan fisik-mental-sosial,  kepuasan  kerja,  konsep  sumber  bahaya,  dan  konsep  biaya kecelakaan. Jurnal Ilmu Kehutanan , 13 (2), 137–150.

## Copyright holder:
Setyo Pambudi, Siti Hajati Hoesin (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: