## PENGARUH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

## Dian Adi Wibowo
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia owob.owob@gmail.com
Abstrak: Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan pendidikan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan Jawa Tengah periode 2002 – 2011. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan fixed effect method . Data diambil menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari BPS dan lembaga pemerintahan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan.
Kata kunci: pembiayaan pendidikan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, analisis data panel.
Abstract: Influence of Educational Financing, Education Level, Economic Growth on Poverty Level in Central Java. The study aims to find out the magnitude of the partially and simultaneously influence of education financing, level of education, economic growth on level of poverty in Central Java period 2002 – 2011. The study was an ex post facto research which used quantitative approach. The method analysis used is analysis of pooled data with fixed effect method. Data were collected from BPS and related government agencies by documentation technique. The result of the study was education financing , education level and economic growth have partially and simultaneously negative influence on the level of poverty.
Key words: education financing, level of education, economic growth, level of poverty, pooled data analysis.

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk membentuk negara yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi awalnya diidentikan sebagai upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau yang sering disebut juga dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara maka pemasalahan terkait kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat
teratasi sehingga terbentuklah negara yang adil dan makmur dari segi ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan namun tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Hingga akhirnya pada tahun 1970-an redefinisi pembangunan ekonomi diwujudkan melalui upaya peniadaan atau pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu syaratnya.
Kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dan tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Semua negara di dunia berupaya keras untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan. Kuncoro (2008: 112) mengidentifikasikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.
Kemiskinan menjadi isu sentral dan permasalahan di semua negara. Todaro dan Smith (2006) menerangkan hal tersebut dapat tercermin dalam penyetujuan dari 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia pada bulan September tahun 2000 untuk mengurangi setengah dari jumlah masyarakat miskin secara universal pada tahun 2015 sebagai target Millenium
Development Goals (MDGs). Fokus utama MDGs adalah masalah kemiskinan yang parah.
Tambunan (2011) menyebutkan bahwa semenjak MDGs dicetuskan pada tahun 2000, hingga awal tahun 2011 sebagian negara di kawasan Asia dan Pasifik masih tergolong sebagai negara yang lamban dalam upaya mengurangi setengah jumlah masyarakat miskin secara universal pada tahun 2015. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia.
Menurut data kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS, tingkat kemiskinan di
Indonesia pada tahun 2011 masih berkisar 12,49% dari total jumah penduduk atau sekitar 30 juta jiwa. Jumlah tersebut masih cukup banyak apabila dihadapkan pada target pengurangan kemiskinan pada tahun 2015.
Dalam pengukuran kemiskinan BPS menggunakan indikator besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk
memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari, dan pengeluaran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Keseluruhan dari indikator tersebut senilai dengan Rp9.000,- yang dikonsumsi tiap harinya untuk tiap individu.
Tantangan kunci yang dihadapi oleh negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah mempercepat pengurangan kemiskinan, ditambah lagi apabila dihadapkan dengan target MDGs pada tahun 2015, pengurangan kemiskinan harus lebih dipercepat. Upaya tersebut tentunya memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan kesejahtaraan” (Tambunan, 2010: 40) . Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pertubuhan ekonomi maka standar hidup masyarakat akan semakin tinggi dan kesejahteraan akan meningkat yang berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menurut Budiono (1999: 1) adalah proses kenaikan output dalan jangka panjang. Kenaikan output dapat diartikan pula sebagai kenaikan pendapatan. Pendapat lain mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi disampaikan oleh Sukirno (2012: 423) bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Ukuran yang digunakan untuk
memberikan gambaran terkait pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan riil yang dicapai. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan
tambahan pendapatan negara dari tahun ke tahun.
Selain pertumbuhan ekonomi sebagai syarat dalam pengentasan kemiskinan, Haughton dan Shahidur (2010: 157) menyebutkan bahwa pendidikan juga memiliki konstribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa indikator biasanya digunakan untuk menyebutkan kontribusi pendidikan dalam sebuah analisis standar hidup rumah tangga. Indikator tersebut adalah tingkat pendidikan, ketersediaan layanan pendidikan, dan penggunaan layanan tersebut oleh anggota keluarga miskin dan non miskin.
Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa pendidikan Indonesia adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan sebagai salah satu upaya dalam pencapaian kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
Dasar penyelenggaraan pendidikan Indonesia dituangkan dalam pasal 31 UUD
1945 yang menerangkan bahwa pemerintah mengusahakan dan meyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan
kehidupan bangsa. Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa biaya memadai tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fattah (2006) menerangkan bahwa biaya pendidikan merupakan komponen masukan
instrumental yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan.
Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat dan pihak swasta lainnya. Pemerintah pusat wajib menyediakan dana penyelenggaraan pendidikan melalui APBN yang disusun tiap tahunnya. Pemerintah pusat diamanatkan melalui UUD 1945 pasal 31 ayat 4 untuk mengalokasikan dana sebesar 20% dari total belanja pemerintah pusat dan daerah pada bidang pendidikan demi meningkatnya kualitas SDM masyarakat yang nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Negara atau wilayah tersebut. Penyelenggaraan
pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan formal diberlakukan beberapa jenjang, antara lain jenjang dasar, menengah dan tinggi. Tingkat pendidikan atau juga disebut oleh Rohman (2009: 223) sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan pendidikan yang akan dicapai,
dan kemampuan peserta didik yang akan dikembangkan. Setiap tingkat atau jenjang pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda, semakin tinggi jenjang pendidikan maka perkembangan dan kemampuan peserta didik akan semakin tinggi pula.
Jenjang atau tingkat pendidikan yang tinggi dengan kompetensi yang tinggi pula akan mempermudah sesorang dalam memperoleh pendapatan yang tinggi, dengan begitu akan kebutuhan minimum akan tercukupi dan terhindar dari kondisi miskin. Dengan kata lain ketika tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka tingkat kemiskinan pun dapat menurun.
Agar upaya pengentasan kemiskinan
dapat berjalan dengan maksimal, pemerintah Indonesia memberlakukan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jawa Tengah yang terbagi dalam 35 Kabupaten/Kota telah menjalankan otonomi daerah. Mulai tahun 2000, Jawa Tengah telah menjalankan upaya pengentasan kemiskinan.
Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat, Jawa Tengah bukanlah provinsi yang bersih dari masalah kemiskinan. Bahkan dalam publikasi BPS (berbagai terbitan), Jawa Tengah menempati peringkat pertama di seluruh Indonesia sebagai provinsi dengan jumlah masyarakat miskin terbesar yang totalnya mencapai 5,25 juta jiwa pada tahun
2011. Pemerintah Jawa Tengah tetap mengupayakan pengentasan kemiskinan
melalui berbagai cara, salah satunya dengan peningkatan produk domestik ragional bruto (PDRB) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Namun upaya tersebut masih belum maksimal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2002 hingga 2011 terbilang belum cukup tinggi, hanya mencapai angka 6,01%
(BPS, berbagai terbitan). Rendahnya angka Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperparah dengan tidak stabil dan fluktuatifnya pergerakan dari tahun ke tahun. Melalui otonomi daerah Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan-kebijakan perihal pendidikan di daerah masing- masing. Selama sepuluh tahun dari tahun 2002 hingga 2011, pemerintah Jawa Tengah mengalokasikan pembiayaan pendidikan dalam APBD dalam porsi yang kurang dari kriteria dan cenderung fluktuatif. Menurut data yang dihimpun dari BPS (berbagai terbitan) dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mengalokasikan maksimal 11% penerimaan daerah untuk pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2011. Tentunya proporsi tersebut jauh di bawah proporsi yang ditentukan yaitu 20%.
Besarnya pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dengan menambah tingkat pendapatan melalui pendidikan. Tingkat pendapatan penduduk miskin dapat meningkat apabila tingkat pendidikannya juga tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi,
penduduk miskin dapat kelua dari kondisi miskin dan secara otomastis penduduk
miskin akan berkurang. Namun
kenyataannya tingkat pendidikan penduduk miskin rata-rata masih rendah.
Penduduk miskin yang menamatkan tingkat pendidikan tinggi sangatlah sedikit. Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2011 jumlah tertinggi penduduk miskin yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 11.3% dari total jumlah penduduk miskin. Angka tersebut juga hanya terjadi pada tahun 2005. Setelah tahun 2005 jumlah penduduk miskin dengan pendidikan tinggi menurun dan fluktuatif hingga pada 2011 mencapai 7.3%. Hal ini tentu cukup menghambat upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.
Berdasar uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan pendidikan, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang dibagi dalam 35 Kabupaten/Kota tersebut. Dengan diketahui pengaruh antara beberapa aspek tersebut terhadap tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditemukan berbagai solusi agar upaya pembangunan ekonomi Jawa Tengah berupa pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran.

## METODE
Penelitian ini merupakan penilitian ex- post facto yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data tingkat kemiskinan yang merupakan persentase jumah penduduk miskin terhadap total penduduk, data
pertumbuhan ekonomi 35 kabupaten/kota
di Jawa Tengah, data pembiayaan pendidikan yang berupa persentase alokasi pembiayaan pendidikan meliputi belanja upah atau gaji, barang dan jasa, serta belanja modal di bidang pendidikan yang tercantum dalam APBD, data serta jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2002 hingga 2011. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data panel dengan 350 observan.
Penelitian ini menggunakan analisis data panel ( pooled data ) yang mengkombinasikan antara data deret waktu ( time series ) dengan data kerat lintang ( cross section ). Persamaan data panel yang merupakan pengombinasian dari persamaan cross section dan time series dapat ditulis sebagai berikut:
di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N T adalah banyaknya data panel. Adapun persamaan data panel yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:
Y it = β 0 + β 1 X 1it + β 1 X 2it + β 1 X 3it + εit Di mana X 1 adalah pembiayaan pendidikan, X 2 adalah tingkat pendidikan dan X 3 adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan Y adalah tingkat kemiskinan.
Terdapat dua metode analisis data panel (Gujarati, dkk, 2009), yaitu model fixed effect method (FEM) dan random effect method (REM). Persamaan FEM adalah sebagai berikut:
Y it = α i + X’ it β + u it ;
i = 1, … , N ; t = 1, … , T Sedangkan REM memiliki persamaan sebagai berikut:
Y it = β 1 + β 1 X it + β 2 X it + ε it + ν i

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis seperti terlihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai t statistik variabel pembiayaan pendidikan atau X 1 sebesar -4,950633 dengan probabilitas 0,0000. Nilai t statistik yang didapat lebih besar dari nilai t tabel dan probalitas t statistik yang lebih kecil dari 0,05. Maka Ha diterima dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah periode 2002 – 2011.

## Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Data
Panel Var Koef Std. Erorr t Stat Prob C 22.678 0.557 40.672 0.000 X1 -0.026 0.005 -4.950 0.000 X2 -0.030 0.014 -2.088 0.037 X3 -0.622 0.119 -5.211 0.000 R-squred 0.933 F statistik 118.209 Prob F statistik 0.000 Durbin-Watson stat 2.112 Nilai t statistik variabel tingkat pendidikan atau X 2 sebesar -2,088830 dengan probabilitas 0,0375. Nilai t statistik yang didapat lebih besar dari nilai t tabel dan probalitas t statistik yang lebih kecil dari 0,05. Maka Ha diterima dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap
tingkat kemiskinan di Jawa Tengah periode 2002 – 2011.
Dari perhitungan analisis data panel didapat nilai t statistik variabel pertumbuhan ekonomi atau X 3 sebesar - 5,211588 dengan probabilitas 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah periode 2002 – 2011.
Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Anaisis data panel yang telah dilakukan memperlihatkan probabilitas F sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simutan.

## SIMPULAN
Pembiayaan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil perhitungan tersebut tidak sesuai dengan teori dan kerangka berpikir yang dikembangkan. Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memperlancar dan meratakan proses penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut akan mempermudah upaya peningkatan sumber daya manusia yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin tingginya pembiayaan pendidikan maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah.
Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil perhitungan tersebut telah sesuai dengan teori dan kerangka berpikir yang dikembangkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat
maka maka kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut akan semakin tinggi. Hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi maka masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka akan semakin sedikit jumlah masyarakat miskin di suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini telah sesuai dengan teori dan kerangka berpikir yang dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output atau pendapatan perkapita suatu negara atau wilayah. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pertambahan pendapatan masyarakat dari tahun sebelumnya juga meningkat. Apabila pendapatan masyarakat bertambah maka dapat diperkirakan masyarakat akan terbebesa dari kemiskinan. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat kemiskinan akan turun.
Secara simultan, variabel pembiayaan pendidikan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2011) Indikator Kesejahteraan Rakyat
2011. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2003) Informasi dan Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2002. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2004) Informasi dan Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2003. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2005) Informasi dan Data Kemiskinan
Kabupaten/Kota 2004. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2006) Informasi dan Data Kemiskinan
Kabupaten/Kota 2005. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2007) Informasi dan Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2006. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2008) Informasi dan Data Kemiskinan
Kabupaten/Kota 2007. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2010) Informasi dan Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2008 dan 2009. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2011) Informasi dan Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2010. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2012) Informasi dan Data Kemiskinan
Kabupaten/Kota 20011. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2003) Jawa Tengah Dalam Angka 2003.
Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2004) Jawa Tengah Dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2005) Jawa Tengah Dalam Angka 2004.
Badan Pusat Statistik Jawa Tengan:

## Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2006) Jawa Tengah Dalam Angka 2005. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2006) Jawa Tengah Dalam Angka 2005. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan:
Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2007) Jawa Tengah Dalam Angka 2006. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2008) Jawa Tengah Dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2009) Jawa Tengah Dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2010). Jawa Tengah Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2011). Jawa Tengah Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan:
Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2012) Jawa Tengah Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2012) PDRB Provinsi di Indonesia Tahun
2008 - 2011. Badan Pusat Statistik Jawa Tengan: Semarang
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
(2010) Statistik Pendidikan 2009. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2012) Statistik Indonesia 2011. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta Fattah, N. (2006) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosda
Gujarati, D. & Poter, D.C. (2009) Dasar-dasar
Ekonometrika Buku 2 Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta
Haughton, Jonathan dan Shahidur. (2010) Handbook on Proverty and inequality.
New York: World Bank Kuncoro, M. (2006) Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Rohman, A. (2009) Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan . Yogyakarta: LBM Tambunan, T. (2011) Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia
Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2006) Ekonomi Pembangunan, Edisi Sembilan Jilid I. Jakarta: Erlangga Undang-Undang Dasar 1945. 2002. Amandemen ke IV. Jakarta
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.