Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL

## Ramadhi Kurniawan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: ramadhik@yahoo.com

## ABSTRACT
One  of  the  efforts  to  apply  restorative  justice  by  the  police  in  the  settlement  of  traffic accidents  cases  is  to  use  penal  mediation  mechanism  as  part  of  the  application  of discretion as regulated in Article 18 of Law Number 2 Year 2002 concerning Police of the Republic  of  Indonesia.  The  use  of  discretion  by  means  of  penal  mediation  is  possible  in minor  traffic  accidents  that  the  victim  usually  suffers  only  material  loss.  With  the increasing  number  of  traffic  accidents,  where  many  accidents  cause  injuries,  both  minor injuries and serious injuries, it can actually be resolved using the peace efforts between the perpetrator and the victim in  the mediation  of  penal  based on the authority of  the Police from the legal settlement through mechanism of criminal justice system.
Kata Kunci : Diskresi, Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  masyarakat  berpandangan  bahwa  sengketa (konflik) hanya  bisa diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan  atau litigasi ,  bahkan  kalangan  profesional  dan praktisi  hukumpun  berpandangan  yang  sama  bahwa  penyelesaian  terbaik  apabila  terjadi sengketa (konflik) adalah melalui mekanisme hukum yang bermuara di pengadilan. Akibat pemahaman  yang  demikian,  maka  sampai  saat  ini  apabila  terjadi  konflik  mereka  hanya terpaku  memilih  jalur litigasi dan  melupakan  serta  mengabaikan  cara-cara  penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi).
Sejatinya  penyelesaian  masalah  di  luar  peradilan  sudah  dikenal  bangsa  kita  sejak dulu yang tercermin dari model penyelesaian masalah dengan prinsip “musyawarah untuk mencapai  mufakat”.Bila  dicermati  filosofi  tersebut  maka  sesungguhnya  sejiwa  dengan model penyelesaian sengketa yang disebut pilihan penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan istilah alernative dispute resolution (ADR). Untuk melaksanakan upaya ADR dalam
praktek  tentunya  diperlukan  aturan  hukum  yang  bersifat  formal  karena  negara  kita menganut prinsip legalitas.
Salah  satu  bentuk  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  ialah  mediasi.  Mediasi merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  di  luar  lembaga  peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak  sebagai  pengambil  keputusan  yang  disebut  mediator.  Tujuannya  ialah  untuk mencapai  kesepakatan penyelesaian sengketa  yang sedang mereka hadapi  tanpa ada  yang merasa dikalahkan.
Penyelesaian  persoalan  hukum  melalui  mediasi  bersifat win-win  solution dimana para  pihak  tidak  ada  yang  menang  dan  kalah,  sehingga  sengketa  tidak  berlangsung  lama dan  berlarut-larut  serta  dapat  memperbaiki  hubungan  antar  para  pihak  yang  bersengketa. Keuntungan  penyelesaian  suatu  sengketa  dengan  menggunakan  mediasi  sangat  banyak diantaranya  biaya  murah,  cepat,  memuaskan  para  pihak  yang  bersengketa  karena  bersifat kooperatif,  mencegah  menumpuknya  perkara  di  pengadilan,  menghilangkan  dendam, memperteguh  hubungan  silaturahmi  dan  dapat  memperkuat  serta  memaksimalkan  fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
Perkara  pidana  pada  prinsipnya  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme mediasi, namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi,  yang  merupakan  inisiatif  penegak  hukum  sebagai  bagian  dari  penyelesaian perkara,  misalnya  pada  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  yang  korbannya  hanya mengalamikerugian materi saja.
Menurut  DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur,  mediasi  penal  adalah  penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan  pelaku  beserta  orang  tua  dan  perwakilan  masyarakat,  dengan  tujuan  pemulihan  bagi korban,  pelaku,  dan  lingkungan  masyarakat. 1 Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk dari pelaksanaan restorative justice , yaitu rehabilitasi , resosialisasi , restitusi,reparasi dan kompensasi dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  tindak  pidana. 2 Restorative  justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban  dan  atau  keluarganya  sebagai  pihak  yang  dirugikan  akibat  perbuatan  pelaku.
1 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.86.
2 Ibid. , hlm. 87.
Sehingga  diperlukan  pergeseran  paradigma  dalam  pemidanaan  untuk  menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. 3
Salah  satu  upaya  penerapan  keadilan  restoratif  yang  dapat  dilakukan  oleh kepolisian dalam memaksimalkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme mediasi penal  adalah  penerapan  diskresi. 4 Penyelesaian  perkara-perkara  ini  dapat  dilakukan  oleh kepolisian  selaku  garda  utama  sistem  peradilan  pidana,  dengan  kewenangannya  yaitu diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana antara lain perlindungan konsumen, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana praktik kedokteran, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan anak dan lain sebagainya.
Peran  penting  Polri  sebagai  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana sangat  diperlukan,  akan  tetapi  terkadang  dalam  menghadapi  situasi  di  lapangan,  Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di  luar  batas  kewenangannya  dan  di  luar  komando  pimpinanannya.  Pada  situasi-situasi tertentu,  seorang  Polisi  harus  mampu  mengambil  sebuah  keputusan  yang  tepat  atau  lebih dikenal dengan istilah “ diskresi ”.
Mengenai  penggunaan  diskresi,  diatur  dalam  Pasal  18  UU  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang  menyebutkan bahwa:
1. Untuk  kepentingan  umum  dan  masyarakat,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mekanisme  mediasi  penal  mulai  dikenal secara  resmi  oleh  Polri  untuk  pertama  kalinya  sejak  keluarnya  Surat  Kapolri  No  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja.
Pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif oleh aparat kepolisian kembali diberikan dan diperkuat suatu dasar hukum berupa Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No  :  STR/583/VII/2012  Tanggal  8  Agustus  2012  Tentang Contoh  Penanganan  Kasus  yang  berkaitan  dengan  Konsep Restorative  Justice ,  yang
3 Eva  Achjani,  Zulfa, Keadilan  Restoratif ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 64
4 Diskresi  adalah  suatu  wewenang  menyangkut  pengambilan  suatu  keputusan  pada  kondisi  tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.
intinya menyatakan bahwa: “Restorative Justice walaupun belum terdapat payung hukum yang  jelas  (sudah  ada  1  (satu)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang mengadopsi nilai-nilai restorative justice melalui mekanisme diversi)”. 5
Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan  yang  wilayahnya  berada  di jalur yang banyak titik rawan kecelakaan lalu lintas menghadapi permasalahan yang pelik dengan  semakin  meningkatnya  angka  kecelakaan  lalu  lintas,  dimana  kecelakaan  yang terjadi menimbulkan korban  yang lebih banyak  menderita luka,  baik  luka ringan maupun luka  berat  yang  sebenarnya  peristiwa  kecelakaan  yang  terjadi  bisa  diselesaikan menggunakan  upaya  perdamaian  dalam  kerangka  mediasi  penal  daripada  penyelesaian secara hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana.
Perkara  yang  penyelesaiannya  dilakukan  secara  mediasi  penal  oleh  Satuan  Lalu Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan  dengan  menerapkan diskresi adalah kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 pukul  22.00 WIB di Jalan Raya Salido depan kantor Pengadilan Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan yang berawal  ketika  Darmayantos  S.Pi  mengendarai  Mobil  Toyota  Kijang  Super  Nopol.BA 1776  GIbersama  tiga  orang  penumpang  dari  arah  Salido  menuju  arah  Sago  sesampai  di depan  kantor  Pengadilan  Salido  Mobil  Toyota  Kijang  Super  hendak  berbelok  memutar arah  menuju  ke  arah  Painan  dan  seketika  itu  datanglah  dari  arah  painan  menuju  Sago sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BA 5113 OS sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Dani Lesmana dan pembonceng sepeda motor Nata Fitri Virginia mengalami luka-luka ringan sehingga dibawa ke Rumah Sakit M.Zein Painan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penerapan  diskresi  kepolisian  dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pesisir Selatan?
2. Apakah  hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  penerapan  diskresi  kepolisian  pada penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  di  Satuan  Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan?
5 Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar  peradilan  pidana  (Lihat  Pasal  1  angka  7  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan diskresi kepolisian dan hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu  pendekatan  masalah  melalui  penelitian  hukum dengan  melihat  norma  hukum  yang  berlaku  dan  menghubungkan  dengan  fakta  yang  ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. 6

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan  Lalu Lintas  Melalui  Mediasi  Penal  Di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pesisir Selatan
Dewasa  ini  perkembangan  dalam  konsep  peradilan  pidana  dan  prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal yang merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana.Mediasi  yang  sebelumnya  hanya dikenal  dalam  hukum  perdata,  telah  sering  digunakan  di  beberapa  negara  untuk menyelesaikan  perkara-perkara  pidana.Mediasi  penal  merupakan  bentuk  perwujudan dari konsep restorative justice yang hendak memulihkan hak-hak korban. 7
Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan  pidana  formal  atau  tradisional,  karena  itu  dikenal  sebagai penal  mediation atau victim-  offender  mediation (VOM), offender-victim  arrangement  (OVA), atau mediation  in  criminal  matters, atau  dalam  istilah  Perancis  disebut  ” de  mediation pénale” . 8
Pada penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang dikenal dengan istilah diskresi ( discretion ) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk  tidak  meneruskan  sebagian  kasus  tertentu  melalui  proses  peradilan  pidana.
6 Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006, hlm. 133.
7[ http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/ html,diakses tanggal 3 November 2017
8 http://www.lppm.undip.ac.id/ Umi Rozah, Eko Soponyono, Membangun Model Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana diakses tangal 3 November 2017.
Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut.
Mediasi  penal  lebih  mengedepankan  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai win-win solution yang menguntungkan  pelaku  tindak  pidana  dan  korbannya.Dalam  mediasi  penal  korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.
Praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dapat dikelompokkan ke  dalam  beberapa  bagian,  yaitu pertama ,  tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dan kedua ,  tindak  pidana  di  luar  KUHP, seperti  Undang-Undang  Kehutanan.  Lingkungan  Hidup,  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga dan Undang-undang Lalu Lintas.
Pada  tingkat  penyidikan,  dengan  adanya  Surat  Kapolri  Nomor:  B/  3022/  XII/ 2009/  Sdeops  Tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  menjadi  pedoman  bagi  penyidik  untuk memberlakukan  alternatif  penyelesaian  perkara  sebelum  dilakukan  proses  pidana. Menurut Surat Kapolri tersebut, penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara pidana  yang  mempunyai  kerugian  materi  atau  ekonomi  sangat  kecil,  penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
Penyelesaian perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak- pihak  yang  berperkara,  namun  apabila  tidak  terjadi  kesepakatan  baru  diselesaikan sesuai  prosedur  hukum  yang  berlaku.  Namun,  walaupun  Surat  Kapolri  tersebut mengatur tentang konsep ADR sebagai  alternatif penyelesaian perkara pidana, namun tidak  dijelaskan  perkara  apa  sajakah  yang  dapat  diselesaikan  melalui  konsep  ADR tersebut.
Dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:
1. Mengupayakan  penanganan  kasus  pidana  yang  mempunyai  kerugian  materi  kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak- pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian  kasus  pidana  yg  menggunakan  ADR  harus  berprinsip  pada
musyawarah  mufakat  dan  harus  diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  dengan menyertakan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.
4. Penyelesaian  kasus  pidana  dengan  menggunakan  ADR  harus  menghormati  norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
5. Memberdayakan  anggota  Polmas  dan  memerankan  FKPM  yang  ada  di  wilayah masing-masing  untuk  mampu  mengidentifikasi  kasus-kasus  pidana  yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk  kasus  yang  telah  dapat  diselesaikan  melalui  konsep  ADR  agar  tidak  lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Dalam  proses  ini,  polisi  dapat  bertindak  selaku  mediator  atau  dapat  menunjuk pihak  ketiga  selaku  mediator.  Apabila  yang  menjadi  mediator  adalah  pihak  ketiga, maka polisi memantau jalannya proses tersebut sampai selesai untuk kemudian dicatat pada  statistik  kriminal  bahwa  perkara  tersebut  telah  dilakukan  penyelesaian.  Apabila proses  penyelesaian  sengketa  terjadi  di  luar  peradilan  dan  tidak  melibatkan  pihak ketiga  sebagai  mediator,  maka  negosiasi  dilakukan  oleh  korban  atau  keluarganya  dan pelaku atau keluarganya.
Negosiasi  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa  untuk  menyatukan  2  (dua)  kepentingan  yang  saling  bertentangan  melalui proses tawar menawar agar tercapai suatu kompromi yang saling menguntungkan (win- win  solution). 9 Negosiasi  merupakan  komunikasi  dua  arah  yang  dirancang  untuk mencapai  kesepakatan  di  antara  dua  pihak  yang  berselisihan.Dalam  negosiasi  itu diperbincangkan  atau  ditawarkan  penyelesaian  oleh  masing-masing  pihak  dengan mempertimbangkan segala kemampuan  yang ada pada diri si pelaku untuk mengganti kerugian (berupa uang) atau melakukan kegiatan tertentu sebagai pengganti uang. Jika proses negosiasi berhasil, maka perkara tersebut selesai dengan kesepakatan.
Jika  proses  negosiasi  itu  tak  dapat  mencapai  kata  sepakat  masih  di  luar peradilan  dapat  digunakan  jasa  pihak  ketiga  sebagai  mediator.  Mediator  ini  yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyele- saian yang dapat diterima oleh masing-masing  pihak.  Mediator  melakukan  mediasi  kepada  pihak-pihak  yang berselisih  tersebut  dan  kemudian  mempertemukan  masing-masing  pendapat  serta
9 Candra  Irawan, Aspek  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 30
menawarkan jalan keluar yang baik dan dapat ditempuh. 10
Penyelesaian di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif yaitu:
1. Memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya,
2. Tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya,
3. Menciptakan  harmonisasi  dalam  tertib  sosial  kehidupan  bermasyarakat  dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan
4. Membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih  jika  sengketa  terjadi  di  wilayah  yang  secara  geografis  berada  di pedalaman. 11
Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa penerapan  diskresi  kepolisian  dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatandilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 12
1. Tahap Negosiasi
Pada tahap ini para pihak, baik pelaku dan korban bertemu dan berhadapan muka di tempat  yang  telah  disepakati  para  pihak  tersebut.  Tahap  ini  terdiri  dari  3  (tiga) kegiatan, yaitu:
a. Presentasi dari para pihak Para  pihak  secara  bergantian  menyampaikan  permasalahannya  secara  lisan maupun  tulisan  yang  berisi  pokok  persoalan,  harapan,  tawaran  solusi permasalahan dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.
b. Proses perundingan atau tawar menawar solusi. Pada  tahap  ini  biasanya  para  pihak  akan  menerapkan  strateginya  untuk meyakinkan  pihak  lain  dalam  mencapai  tujuannya,  dengan  cara  misalnya mengancam, menggertak, mengintimidasi, memojokkan dengan pertanyaan dan meminta belas kasihan serta pada akhirnya memainkan batasan.
c. Merumuskan draf kesepakatan Pada  tahap  ini  para  pihak  sudah  mulai  merumuskan  apa  yang  menjadi keinginan  dari  para  pihak  yang  selanjutnya  masih  dinegosiasikan  sampai  titik kesamaan pendapat dan keinginan.
d. Penandatanganan Hasil Negosiasi Tahap  ini  merupakan  penutup  dari  proses  negosiasi,  dimana  para  pihak membubuhkan  tanda  tangan  pada  surat  perdamaian  sebagai  tanda  setuju  dan berkomitmen untuk melaksanakan isinya secara secara bertanggung jawab.
10 Ibid., hlm. 32
11 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Inspektur  Polisi  Satu  Iptu)  Ghanda  Novidiningrat  Gunawan, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 20 November 2017 di Painan.
12 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Inspektur  Polisi  Satu  Iptu)  Ghanda  Novidiningrat  Gunawan, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 20 November 2017 di Painan.

## 2. Tahap Mediasi.
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  atas  kesepakatan  para  pihak yang  bersengketa  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral  (Polisi)  sebagai  mediator dalam  rangka  mempercepat  tercapainya  perdamaian.Proses  mediasi  dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu:
a. Pramediasi,  dengan cara para pihak sepakat  menunjuk  Polisi  sebagai  mediator secara tertulis dan Polisi sebagai mediator mulai mengidentifikasi para pihak.
b. Pelaksanaan mediasi, dengan cara:
1) Mediator  (Polisi)  membuka  forum  mediasi  yang  menawarkan  aturan  main dan meminta komitmen para pihak.
2) Mediator mencatat pernyataan dari masing-masing pihak.
3) Mediator mengarahkan supaya masalah tidak melebar.
4) Mediator memberikan alternatif solusi
5) Mediator menyusun draf kesepakatan/kompromi.
c. Penutupan  mediasi  dengan  cara  penandatanganan  surat  perdamaian  oleh  para pihak. Pada kasus yang penulis teliti ditemukan fakta bahwa pada penyelesaian perkara  kecelakaan  lalu  lintas  pada  akhirnya  dilakukan  melalui  proses  yang dimediasi oleh penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan karena penyelesaian melalui mekanisme negosiasi tidak mencapai kata sepakat. tahap mediasi ditempuh apabila tahap negosiasi tidak dapat dicapai.
B. Hambatan-hambatan  yang  Ditemui  Dalam  Penerapan  Diskresi  Kepolisian  Pada Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Melalui  Mediasi  Penal  Di  Satuan Lalu Lintas Kepolisian ResorPesisir Selatan
Dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalulintas  melalui  kerangka  mediasi penal  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan  menemui  hambatan- hambatan  dan  tidaklah  mudah  karena  harus  melewati  proses  yang  panjang.  Hal  ini berdampak pada korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapakan haknya.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  penerapan  diskresi  kepolisian  pada penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  di  Satuan  Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:
1. Belum  adanya  dasar  hukum  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi.
Belum  adanya  payung  hukum  yang  mengatur  tentang  mediasi  dalam perkara  lalu  lintas,  maka  ada  kekhawatiran  dan  keraguan  dari  anggota  Satlantas Polres  Pesisir  Selatan  untuk  menyelesaikan  perkara  lalu  lintas  di  luar  mekanisme peradilan pidana.
2. Kurangnya  pemahaman  anggota  Satlantas  terhadap  mekanisme  dan  peran  sebagai mediator.
Sebagai mediator terkadang anggota Satlantas Polres  Pesisir Selatankurang memahami  tata  cara  untuk  menjembatani  dan  sebagai  penengah  dari  sengketa
antara  pelaku  dan  korban  sehingga  seringkali  keliru  menempatkan  perannya sebagai mediator.
3. Kurangnya pengetahuan para pihak (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi. Mediasi  penal  dalam  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  belum  dikenal  oleh para  pihak  (pelaku  dan  korban)  sehingga  biasanya  korban  akan  selalu  menuntut untuk  kasusnya  dilanjutkan  melalui  mekanisme  peradilan  pidana,  padahal  tidak semua perkara lalu lintas harus diselesaikan dengan cara litigasi.
4. Adanya  rasa  ketidakpercayaan  para  pihak  (pelaku  dan  korban)  kepada  Polisi terhadap proses mediasi.
Persepsi  yang  menganggap  Polisi  tidak  akan  mampu  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  para  pihak  berakibat  munculnya  ketidakpercayaan sehingga mediasi dianggap sebagai akal-akalan dari Polisi.
5. Adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak. Dalam proses mediasi dan perdamaian sungguhpun diserahkan kepada para pihak  untuk  menyelesaikannya,  tapi  para  pihak,  baik  pelaku  maupun  korban beranggapan bahwa Polisi akan mengintervensi dan membela salah satu pihak.
6. Domisili dari para pihak yang berbeda.
Keinginan  para  pihak  untuk  cepat  menyelesaikan  perdamaian  atas  perkara lalu lintas yang terjadi tidak bisa terwujud karena domisili dan tempat tinggal para pihak yang biasanya tidak satu daerah sehingga menghambat proses perdamaian.
7. Proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit. Keinginan  dari  para  pihak,  terutama  tuntutan  dari  korban  terhadap  pelaku atas  kerugian  yang  dideritanya  menyebabkan  proses  perdamaian  tidak  bisa  cepat disepakati, karena terkadang tuntutan korban terlalu tinggi yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pelaku. 13

## PENUTUP
Penerapan  diskresi  kepolisian  dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas melalui  mediasi  penal  di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan  dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: tahap negosiasi dengan mekanisme presentasi dari para pihak, proses  perundingan  atau  tawar  menawar  solusi,  merumuskan  draf  kesepakatan, penandatanganan  hasil  negosiasidan  tahap  mediasi  dengan  mekanisme  pramediasi, pelaksanaan  mediasi,  penutupan  mediasi  dengan  cara  penandatanganan  surat  perdamaian oleh para pihak.
Hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  penerapan  diskresi  kepolisian  pada penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  mediasi  penal  di  Satuan  Lalu  Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus  tentang  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  melalui  mediasi,  kurangnya  pemahaman
13 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Inspektur  Polisi  Satu  Iptu)  Ghanda  Novidiningrat  Gunawan, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 20 November 2017 di Painan.
anggota Satlantas terhadap mekanisme dan peran sebagai mediator,kurangnya pengetahuan para  pihak  (pelaku  dan  korban)  terhadap  proses  mediasi,adanya  ketidakpercayaan  para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi,adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak, dan domisili dari para pihak yang berbeda serta proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada,Jakarta, 2006.
Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative  Dispute  Resolution)  Di  Indonesia ,  Penerbit  Mandar  Maju,  Bandung, 2010.
DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal  :  Penerapan  Restorative  Justice  Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011.
Eva  Achjani,  Zulfa, Keadilan  Restoratif ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/ html. http://www.lppm.undip.ac.id/  Umi  Rozah,  Eko  Soponyono, Membangun  Model  Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana diakses tangal 3 November 2017.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA  RI)  Nomor  1  Tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2008  tentang Pedoman Dasar Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Surat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor:  B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
Surat  Telegram  Rahasia  Kabareskrim  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  : STR/583/VII/2012  Tanggal  8  Agustus  2012  Tentang  Contoh  Penanganan  Kasus yang berkaitan dengan Konsep Restorative Justice.