## Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Volume 4 Nomor 1, 2024

## Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif pada Nadzir di Lingkungan Pimpinan DaerahMuhammadiyah (PDM) Kulon Progo
Akhmad Arif Rifan 1 , Pribawa E Pantas 1 , Miftah Khilmi Hidayatulloh 1 , Muhammad Shulthoni 2
1 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
2 UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan akhmad.rifan@pbs.uad.ac.id

## Abstrak
Mitra dalam kegiatan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  (PWM)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  adapun  permasalahan  yang dihadapi mitra meliputi beberapa hal. Pertama, Kurangnya pengetahuan teoritis (aspek hukum, sejarah, dan potensi  aset)  wakaf,  Minimnya  kemampuan  praktis  dalam  pengelolaan  aset  wakaf  secara  produktif  dan profesional di para nadzir daerah Kulon Progo. Minimnya informasi dan pendampingan pengelolaan aset wakaf produktif..Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 17 dan 18 Juli 2022 dan tanggal 18 dan 19 september 2022. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan program PPM dibagi dalam 4 tahap, yaitu; 1) Tahap persiapan terkait kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan  assessment dan FGD 2) Tahap  pelatihan  untuk  manajerial  nadzir,  3)  Pendampingan  atau  pembinaan  untuk  merencanakan pengembangan aset wakaf 4) Evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, meliputi evaluasi proses, akhir, dan evaluasi tindak lanjut.
Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Nadzir Wakaf

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  bentuk muamalah  maliyah  (harta  benda)  yang  sangat  lama  dikenal  oleh masyarakat awal masa Islam dan selalu beriringan dengan perkembangan sejarah peradaban Islam. Wakaf merupakan  sarana  dan  modal  yang  amat  penting  dalam  memajukan  perkembangan  keagamaan  dan kemasyarakatan bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Keberhasilan pengelolaan wakaf dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi umatnya (Nafiuddin & Ekawaty, 2021).
Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih terbilang tradisional, terbatas hanya dalam  mendukung  kegiatan  keagamaan  (Ibadah)  dan  sosial.  Berdasarkan data SIWAK (2019) Tercatat luas  tanah  wakaf  di Indonesia  mencapai  49.500,52  Ha  dan  tersebar  di  365.392  lokasi  yang  terbagi menjadi 226.745 sudah bersertifikat dan 138.67 belum bersertifikat. Peruntukan tanah wakaf  terbesar  adalah untuk  masjid  dengan  presentase  44,80%  (163.158  lokasi),  musholla 28,16% (102.541 lokasi), sekolah 10,60% (38.601 lokasi), sosial lainnya 8,52% (31.034 lokasi), makam 4,54% (16.542 lokasi), dan pesantren
3,37%  (12.281  lokasi).  Pengembangan  wakaf    secara    produktif    khususnya    di    Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo dianggap lamban atau  kurang  dalam  hal  keproduktifannya. Hal ini dapat  dilihat  dari  data  yang  dimiliki  oleh  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini di dearah Kulon Progo terdapat total 411 tanah wakaf  atas  nama  Persyarikatan  Muhammadiyah,  sebanyak  215  sertifikat    atau    53%  diantaranya  telah dimanfaatkan (masjid, sekolah, asrama, panti asuhan, amal usaha), sementara sebanyak 47% (196 sertifikat) dari seluruh aset wakaf tersebut masih belum termanfaatkan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa  problem  mendasar  dalam  stagnasi  perkembangan  wakaf  adalah  dua  hal:  aset  wakaf  yang  tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nadzir yang belum mencapai level profesional.
Seorang nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, karena terlaksananya wakaf yang baik dan tidaknya tergantung dari kemampuan pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir (Alam, 2022). Istilah nadzir disebutkan dalam Undang-Undang no. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang wakaf, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Apabila pengelola wakaf tidak cakap dalam mengelolahnya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

## METODE
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, terdapat tiga langkah pendekatan yang dilakukan agar permasalahan dapat mendapatkan solusi yang efektif dan efisien, yang pertama, tahap perencanaan yang meliputi  pemetaan  kemampuan, pre-test  dan  FGD.  Kedua,  tahap  pendampingan  dan  workshop  tata kelola/manajerial wakaf produktif. Ketiga, pendampingan rencana pengembangan aset wakaf. Selanjutnya tiga metode  tersebut  dimplementasikan  dalam  empat  tahapan;  1)  Analisis  Kebutuhan;  2)  Penyusunan  tujuan pelatihan; 3) Membuat rincian program; 4) Monitoring dan Evaluasi program.
Gambar 1. Alur implementasi pelaksanaan kegiatan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kajian wakaf, terdapat paradigma baru yang berkembang dan dikenal dengan sebutan Wakaf Produktif.  Paradigma ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh seorang pakar ekonomi Islam bernama M.  A.  Mannan  yang  berpendapat  bahwa  untuk  membuat  pola-pola  pengembangan  wakaf  produktif membutuhkan reformasi  pengelolaan wakaf  (Syamsir,  2015).  Dalam  berbagai  penelitian,  wakaf  produktif terbukti  mampu  mengangkat  taraf  hidup  perorangan  dan  ekonomi  masyarakat  dalam  jangka  panjang. Peningkatan  taraf  hidup  tersebut  dilakukan  melalui  peningkatan  aspek-aspek  non-pemasukan  seperti penyediaan kegiatan usaha produktif, atau menjadikan masyarakat miskin menjadi lebih produktif melalui pengembangan  kewirausahaan.  Selama  ini  peruntukan  wakaf  di  Indonesia  kurang  mengarah  kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih
Assessment • Pemetaan Pemahaman
FGD
• pemetaan pemahaman dan analisis Worksho • penguatan materi dan pengetahuan Pendampingan dan
Pelatihan • pendampingan nadzir Pendampingan berkelanjutan • Penyusnan rencana pengembangan aset wakaf
bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Menurut Jajang et al. (2021) wakaf apabila dikelola secara produktif maka program-program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami ekskalasi.
Secara  sistematis,  berdasarkan  hasil assessment,  kelemahan  nadzir  dalam  melaksanakan  tugas pengelolaan wakaf sebagaimana disebutkan oleh Baharudin dan Iman (2018) disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor pengetahuan. Masih banyak nadzir yang tidak memiliki kefahaman tentang perwakafan,  termasuk  tentang  tugas-tugas  dan  kewajiban  kenadziran.  Terbatasnya  pengetahuan  menjadi sebab lemahnya kreatifitas dan kompetensi pengelolaan wakaf. Lebih lanjut menurut Aisyah et al. (2021) faktor kompetensi merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Sebagian besar nadzir tidak diangkat berdasarkan keahlian (profesionalitas) dan pengalaman, tetapi lebih banyak diangkat berdasarkan kepercayaan dan pendekatan personal. Banyak harta benda wakaf berupa tanah pertanian yang nadzirnya bukan ahli atau berpengalaman dalam pertanian, juga banyak nadzir dalam wakaf pendidikan yang tidak faham tentang dunia pendidikan, sehingga tidak ada kreatifitas yang mendorong kemajuan pengelolaan dan  pendayagunaan  aset  wakaf  secara  optimal,  yang  akibatnya  tujuan  wakaf  tidak  dapat  dicapai  dengan semestinya.
Gambar 2. Workshop Penguatan Materi
Dengan  latar  belakang  sebagaimana  disampaikan  dapat  difahami  bahwa  manajemen  pengelolaan wakaf oleh nadzir masih belum optimal. Seorang nadzir dituntut untuk membekali dirinya dengan berbagai keahlian dari beberapa disiplin ilmu. Dengan kata lain, nadzir adalah seorang dengan kapasitas akademis yang juga bekerja dalam ranah praktis sehingga pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan mutlak diperlukan. Beberapa materi yang selayaknya diajarkan dalam pelatihan nazir antara lain: dasar-dasar keislaman, fikih muamalah khususnya wakaf,  manajemen keuangan  dan investasi, serta isu  kontemporer perwakafan. Selain itu, pelatihan nadzir dapat membawa dampak positif antara lain standarisasi pengelolaan wakaf, sumber daya insani dalam pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, nadzir juga akan memiliki pengakuan terkait profesionalitasnya dalam mengelola aset wakaf. Dalam jangka panjang, potensi aset wakaf Muhammadiyah yang berada di PDM Kulon Progo dapat dikelola oleh SDI profesional sehingga manfaat wakaf akan semakin terasa bagi umat dan masyarakat luas.
Gambar 3. Pendampingan dan Pelatihan
Lebih  lanjut,  diberikannya  pendampingan  dan  pelatihan  bertujuan  agar  seluruh  nadzir  bisa memanfaatkan seluruh perkembangan teknologi informasi. Dimasa sekarang, penggunaan platform digital dapat mempermudah para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk berwakaf. Dalam melakukan pengumpulan wakaf, misalnya, terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan, antara lain  melalui  sistem Quick Response Code (QR Code), platform pembayaran digital atau  e-wallet seperti LinkAja Syariah, OVO, dan lainnya. Serta proses auto debit rekening perbankan, baik melalui e-banking maupun mobile banking. Digitalisasi juga dapat digunakan dalam memutakhirkan database nazhir (pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukkannya).
KESIMPULAN
Berdasarkan kondisi analisis situasi, maka diklasifikasi permasalahan yang hadapi, antara lain: 1) kurangnya pengetahuan teoritis (aspek hukum, sejarah, dan potensi aset) wakaf yang dimiliki oleh nadzir di PDM Kulon Progo. 2) Minimnya kemampuan praktis dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif dan profesional di para nadzir PDM Kulon Progo. 3) Minimnya informasi dan pendampingan pengelolaan aset wakaf produktif di para nadzir PDM Kulon Progo. Sehingga solusi yang coba untuk ditawarkan atau tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah: 1) Memberi pemahaman mengenai hukum dan kaidah fikih wakaf, sejarah, serta instrumen ekonomi dan keuangan syariah. 2) Memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi nadzir wakaf. 3) Melakukan pendampingan tata kelola dengan menyusun program perencanaan, penggunaan, hingga pengembangan aset wakaf.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  yang  tidak  terhingga  tim  PkM  sampaikan  kepada  LPPM-UAD  atas  pendanaan kegiatan  ini  dengan  Nomor  Kontrak  :  -000/SPK/-Mono-Tahun/LPPM-UAD/VI/2022.  Sehingga  kegiatan PkM ini berjalan sukses, bermanfaat dan menambah nilai lebih bagi para nadzir wakaf di PDM Kulon Progo.
DAFTAR PUSTAKA Aisyah, L., Noval M., & Darmawati, “The Impact of Productive Waqf’s Implementation to the Development of Sharia Economics in South Kalimantan,” Al-Tijary J. Ekon. dan Bisnis Islam, vol. 6, no. 2, pp. 165
– 180, 2021. Alam, A. “Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan  Kehartabendaan PDM
Surakarta,” Profetika J. Stud. Islam, vol. 23, no. 1, pp. 114 – 126, 2022.
Baharuddin, A. Z., Iman, R. Q. “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,” Li Falah J.
Stud. Ekon. dan Bisnis Islam, vol. 3, no. 2, p. 62, Dec. 2018.
Jajang, A. Saefuddin, Mangku, I. W., & Siregar H., “Analisis Kemiskinan menggunakan Model Panel Spasial
Statik,” Mimb. J. Sos. dan Pembang., vol. 29, no. 2, pp. 195– 203, 2013.
Nafiuddin, Mochammad Zainun.,  Ekawaty , M., “Pemahaman Nazhir Ten tang Wakaf Produktif dan Faktor- Faktor Penentunya,” Al -Awqaf J. Wakaf dan Ekon. Islam, vol. 12, no. 2, pp. 125 – 142, Feb. 2021. SIWAK, “Data Tanah Wakaf,” 2019. [Online]. Available: http://siwak.kemenag.go.id/index.php.
Syamsir, R., “The Economic Empowerment Of The Ummah On The Basis Of Productive Waqf In West Sumatra,” Int. J. Nusant. Islam, vol. 3, no. 1, 2015.