## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (STUDI DI UPTD CIMAHI TECHNO PARK DAN UPTD SOLO

## TECHNO PARK TAHUN 2021)
Dicky Febriansyah 1
Utang Suwaryo 2
Rahman Mulyawan 3
Universitas Padjajaran 1,2,3
Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Alamat email koresponden: dicky20001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
The  scope  of  this  paper  discusses  a  comparison  of  the  penta  helix collaboration in developing the potential of the technical implementing unit to become a public service agency at the UPTD Cimahi Techno Park and UPTD Solo Techno Park during 2021. The purpose of writing this article is to provide an overview of the collaboration patterns implemented at the Cimahi Technical Implementation  Unit  Techno  Park  and  the  Solo  Techno  Park  Technical Implementation  Unit  with  a  comparative  method  approach.  The  comparison method  was  chosen  because  it  was  to  draw  conclusions  from  related collaboration  patterns  carried  out  by  two  technical  implementing  units  with different  management.  The findings  show  that  the  dimensions  of  the  initial conditions have in common that collaboration begins with a triple helix pattern that develops into a penta helix. In the institutional design dimension, there is a difference, namely that the UPTD Solo Techno Park applies the pattern of a public service agency while the UPTD Cimahi Techno Park takes the form of a  technical  implementation  unit.  Facilitative  leadership  has  in  common  that dominance is in local government. The dimensions of the collaborative process show  that  the  different  variations  of  cooperation  actors  with  the  UPTD  Solo Techno Park have a wider scope.
Keywords: Collaboration,  Technical  Implementation  Unit,  BLUD,  Techno Park .

## ABSTRAK
Ruang lingkup tulisan ini membahas perbandingan kolaborasi penta helix dalam pengembangan potensi unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum pada UPTD Cimahi Techno Park Dan UPTD Solo Techno Park selama

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
tahun  2021.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  memberikan gambaran pola kolaborasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno  Park dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Solo Techno  Park dengan pendekatan  metode  perbandingan.  Metode  perbandingan  dipilih  karena untuk menarik kesimpulan dari terkait pola kolaborasi yang dilakukan oleh dua  unit  pelaksana  teknis  dengan  pengelolaan  berbeda.  Hasil  temuan menunjukan bahwa pada dimensi kondisi awal memiliki persamaan bahwa kolaborasi  berawal  dari  pola triple  helix yang  berkembang  menjadi  penta helix.  Pada  dimensi  desain  kelembagaan  terdapat  perbedaan  yaitu  UPTD Solo Techno Park menerapkan pola badan layanan umum sementara UPTD Cimahi Techno  Park berbentuk  unit  pelaksana  teknis.  Kepemimpinan fasilitatif  memiliki  persamaan  bahwa  dominasi  pada  pemerintah  daerah. Dimensi proses kolaboratif menunjukan perbedaan variasi aktor kerja sama dengan UPTD Solo Techno Park memiliki cakupan lebih luas.
Kata Kunci: Kolaborasi, Unit Pelaksana Teknis, BLUD, Techno Park .

## PENDAHULUAN
Pengelolaan Techno Park oleh pemerintah daerah memiliki perbedaan dengan Techno  Park yang  dikelola  oleh  swasta  atau  perguruan  tinggi. Techno Park yang dikelola oleh pemerintah daerah pada umumnya memiliki bentuk tata Kelola sebagai unit pelaksana teknis pada perangkat daerah. Namun  demikian,  terdapat  pula Techno  Park yang  dikelola  dengan  pola pengelolaan  keuangan  BLUD.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah memasukkan program pembangunan dan pengembangan Science and Techno Park (STP) di seluruh Indonesia sebagai salah satu prioritas nasional. Kemudian dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah  (RKP)  tahun  2016,  Pemerintah  mencanangkan  untuk dimulainya  pembangunan  dan  pengembangan  100  STP  di  seluruh Indonesia  (Muhammad  et  al.,  2017  :  15).  Dalam  hal Techno  Park yang dikelola  oleh  pemerintah  daerah,  terdapat  pola  pengelolaan  tertentu  yang menyesuaikan  dengan  mekanisme  peraturan  yang  berlaku.  Misalnya terdapat Techno Park yang dikelola oleh unit pelaksana teknis dengan pola

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pengelolaan keuangan unit pelaksana teknis dan ada pula pola pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mekanisme badan layanan umum yang dinilai lebih fleksibel untuk diterapkan pada unit pelayanan pemerintah.
Sebagai  sebuah  kawasan,  technopark  menjadi  bagian  dari  sebuah ekosistem inovasi di daerah. Sebuah sistem inovasi di daerah perlu memiliki infrastruktur, dan salah satunya adalah technopark. Dalam menjadi bagian dari  ekosistem  inovasi  di  daerah,  technopark  memiliki  peran  sebagai wahana jejaring yang mempertemukan pemerintah dengan aktor bisnis dan perguruan  tinggi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  mendorong  budaya  inovasi  dan daya saing industri dan institusi berbasis pengetahuan di dalamnya.
Pemerintah  Daerah  Kota  Cimahi  dan  Kota  Surakarta  merupakan contoh daerah kota yang telah memiliki Sains dan Techno Park . Baik Kota Cimahi  dengan  Cimahi Techno  Park atau  Kota  Surakarta  dengan  Solo Techno Park merupakan Techno Park yang memiliki kemiripan fokus tema pengembangan,  yaitu  industri  kreatif.  Sementara Techno  Park di  daerah kabupaten  yang  cenderung  memiliki  fokus  tema  pada  bidang  industri pangan, pertanian dan perikanan. Selain itu, secara iklim inovasi kota yang dipetakan  oleh  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN)  melalui  Indeks Daya  Saing  Daerah  (IDSD),  Kota  Cimahi  dan  Kota  Surakarta  memiliki kondisi  yang  dapat  dikatakan  setara  untuk  dibandingkan.  Hal  ini  dapat dilihat dari hasil IDSD tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan Hasil IDSD Tahun 2021 No. Aspek Kota Cimahi Kota Surakarta 1 Faktor  Penguat  / Enabling Environment 3.4450 4.0520 2 Sumber  Daya  Manusia  / Human Capital 3,5000 4.5000 3 Faktor Pasar / Market 3.3330 4.0000

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
4 Ekosistem Inovasi 4.2530 4.9060 SKOR / NILAI INDEKS 3,6330 4,3640
Sumber : Badar Riset dan Inovasi Nasional, 2021
Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat Kota Cimahi memiliki nilai indeks  daya  saing  di  bawah  Kota  Surakarta  dengan  selisih  0,731.  Dari empat aspek terdapat satu aspek yang memiliki level sama yaitu Ekosistem Inovasi  yang  sama berada  pada  level  4.  Keempat  aspek  pada  IDSD  dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2020 : 43). Keempat  aspek  tersebut  beririsan  dengan  kegiatan  –  kegiatan  yang dilakukan  pada technopark ,  sehingga  menjadi  relevan  sebagai  salah  satu gambaran  kondisi  iklim  inovasi  daerah.  Hal  ini  membuat  keadaan  iklim inovasi dan indeks inovasi kedua kota menjadi setara untuk dibandingkan.
Kolaborasi  penta  helix  dalam  pengelolaan  layanan technopark di Cimahi Techno Park dipayungi oleh Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 530 / kep-615-Disdagkoperin / 2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi  Baros  (PIB).  Di  dalamnya  disebutkan  bahwa  Tim  Pengelola  Pusat Inovasi Baros mempunyai tugas melaksanakan konsultasi pengembangan bisnis  berbasis  teknologi,  pendampingan  pengembangan  bisnis  berbasis teknologi  dan  fasilitasi  akses  sumber  daya  produktif  antara  lain permodalan,  inkubasi,  akselerator,  pemasaran,  penerapan  teknologi, manajemen  dan  informasi.  Pelayanan technopark dikelola  oleh  Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaku  bisnis,  akademisi  dan  komunitas  yang  sumber  pendanaannya berasal  dari  APBD.  Unsur  kolaborasi  dalam  Tim  Pengelola  PIB  ini  masih sangat  kurang,  karena  pihak  pelaku  bisnis,  akademisi  dan  komunitas diposisikan  sebagai  pendamping,  yang  artinya  tidak  berkontribusi  dalam penyambilan  keputusan  dalam  pengelolaan technopark .  Oleh  karena  itu,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dapat dikatakan Tim Pengelola PIB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  layanan  –  layanan  yang  dilaksanakan terpisah oleh masing – masing pemangku kepentingan
Sementara  itu,  pengelolaan  layanan technopark di  Solo Technopark dipayungi  oleh  Keputusan  Wali  Kota  Surakarta  No.  900/65/1/2009 tentang  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park Pada Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Surakarta.  UPTD Solo  Techno  Park berstatus BLUD  penuh  dan  sifat  bisnisnya  adalah  sosial  ekonomi  serta  lebih menekankan  pada  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat  dan  sekaligus sebagai salah satu pusat rujukan layanan teknologi. Pengelolaan UPTD Solo Techno  Park sudah  dilaksanakan  secara  kolaboratif  dan  pola  pengelolaan keuangan  yang  fleksibel.  Pengelola  yang  kolaboratif  ditunjukan  dengan Direksi yang dipimpin oleh unsur profesional yang diseleksi dengan proses seleksi  terbuka.  Selain  itu,  pola  pengelolaan  keuangan  dengan  bentuk badan  layanan  umum  membuat  pengelolaan  keuangan  menjadi  fleksibel dengan  tidak  membebani  APBD  dan  subsidi  akan  dilakukan  dengan terbatas.
Stakeholder yang  terlibat  dalam  kolaborasi  memberikan  perbedaan pola  kolaborasi  yang  terjadi.  Astuti  et  al.,  (2020:  103)  menjelaskan perbedaan  kolaborasi  penta  helix  bahwa  “Perbedaannya  pada  modal  dan bisnis,  keduanya  mewakili  pemangku  kepentingan  yang  sangat  berbeda. Pemangku  kepentingan  bisnis  sering  kali  agresif,  kompetitif,  mengambil risiko dan siap untuk gagal. Penta helix bisa jauh melampaui, teknologi dan sains  memasuki  dimensi  ruang  yang  melibatkan  model  bisnis  inovatif, jaringan sosial dan sebagainya”. Konsep penta helix adalah alat yang ideal untuk  bekerja  dengan  model  kompleksitas  dan  ekonomi,  daripada  model inovasi  bisnis  berbasis  konsumen/  pasar.  Penta  helix  merupakan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
perluasan  dari  strategi triple helix  dengan  melibatkan  berbagai  unsur masyarakat serta lembaga - lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi.  Melalui  kolaborasi  sinergis  tersebut  diharapkan  terwujud  suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis.  Model  kolaborasi  penta  helix  didasarkan  pada  lima  aktor pemangku kepentingan yaitu academician, business, community, government,  media yang  disingkat  menjadi  ABCGM.  Model  ini  sangat berguna  untuk  bidang  masalah  multi  pemangku  kepentingan  di  mana pemangku  kepentingan  mewakili  berbagai  minat  di  suatu  lokasi  atau masalah. Dari model interaksi pada kolaborasi penta helix tersebut dapat dilihat  terdapat  lima  pemangku  kepentingan  yang  menjadi  aktor  dalam kolaborasi penta helix.
Berkaitan  dengan  pola  kolaborasi  penta  helix  di Techno  Park ,  baik UPTD Solo Techno  Park maupun  UPT  Cimahi Techno  Park mengklaim melaksanakan pola kolaborasi penta helix. Kolaborasi yang dibangun pada UPTD Solo Techno  Park mengarahkan Techno  Park menjadi  kawasan terpadu  dunia  industri,  perguruan  tinggi,  riset  dan  teknologi  serta kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi bagi industri kecil menengah dalam rangka peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peran media mensupport semua aktivitas di Solo Technopark tersebut (UPT Solo Techno Park , 2021). Cimahi Techno Park memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan 16 sub sektor Industri kreatif atau yang disebut dengan konsep kolaborasi Penta Helix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) (UPT Cimahi Techno Park , 2021).
Gambar 1.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Sumber : https://www.cimahitechnopark.id/visi-dan-misi.html dan https://solotechnopark.id/
Rumusan  masalah  pada  artikel  ini  yaitu  bagaimana  perbandingan kolaborasi penta helix pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit  Pelaksana  Teknis  Solo Techno  Park Tahun  2021  yang  ditinjau berdasarkan  pendekatan  model  kolaborasi  dari  Ansell  dan  Gash  dengan ukuran  pada  dimensi  kondisi  awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan fasilitatif,  proses  kolaboratif  dan  outcome.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  perbandingan  dengan  pendekatan  kualitatif. Dalam  studi  perbandingan  ini  difokuskan  membandingkan  satu  institusi dengan institusi lainnya yang sejenis, dalam hal ini UPT Cimahi Techno Park dengan UPT Solo Techno Park .

## PEMBAHASAN

## Kondisi Awal
Kondisi  awal  dalam  proses  kolaborasi  penting  untuk  melihat kecenderungan kondisi antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan  antar  pemangku  kepentingan.  Kondisi  awal  tersebut  akan menciptakan  ukuran  masing-masing  stakeholder  untuk  memulai kolaborasi,  termasuk  dalam  hal  ini  pada Techno  Park .  Pada  dasarnya Techno  Park adalah  wahana  jejaring  bagi  tiga  unsur  yaitu  pelaku  bisnis, perguruan  tinggi  dan  pemerintah,  namun  seiring  dengan  berkembangnya kegiatan di dalam Techno Park itu sendiri, maka mitra yang terlibat menjadi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
bertambah  luas.  Sama  hal  nya  dengan  UPT  Cimahi Techno  Park yang awalnya  di  tahun  2018  mengusung  konsep  kemitraan  empat  pilar  atau quadruple  helix (Septriliya,  2018).  Kemudian  di  tahun  2020  terdapat pengambangan  menjadi  penta  helix  dengan  menambahkan  unsur  media sebagai  mitra.  Sementara  di  UPTD Solo  Techno  Park mengusung  konsep penta helix sebagai kawasan terpadu dunia industri, perguruan tinggi, riset dan  teknologi  serta  kewirausahaan  berbasis  teknologi  dan  inovasi  bagi industri  kecil  menengah  dalam  rangka  peningkatan  daya  saing  dan pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Terdapat  peran  media  pada  peliputan berbagai  aktivitas  di  UPT  Cimahi Techno  Park mau  pun  UPT  So lo  Techno Park, namun  demikian  kolaborasi  yang  terbentuk  belum  secara kelembagaan.  Hal  ini  membuat  kerja  sama  yang  terjalin  belum  dapat memberikan manfaat secara lebih besar bagi kedua belah pihak. Kemitraan di Techno Park dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Kemitraan UPT Cimahi Techno Park dan UPT Solo Techno Park
No. Mitra Cimahi Techno Park Solo Techno Park 1 Unsur Pemerintah Kemenperin,  BRIN, Kemenparekraf, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Cimahi Kemensetneg, Kemeperin, Kominfo, Kemenkop  UKM,  BRIN, SKK  Migas,  Pemprov Jawa  Tengah,  Pemkot Surakarta 2 Unsur Akademisi Universitas Jenderal Achmad Yani, Polteknik TEDC, UNIKOM, SMKN 1 Cimahi ATMI, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  Universitas Slamet Riyadi, 3 Unsur Pelaku Bisnis Lebak Hosting, Ayena Studio, KAABA, AINAKI, Cubic, Sekolahan.id,  Otak Petrotekno Technical School,  GMF  Aero  Asia, Batam  Aero  Technic, Garena,  GOTO,  Shopee,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
No. Mitra Cimahi Techno Park Solo Techno Park Hati,  Tepi  Garis, MessApp Bukalapak,  Tokopedia, Bank Mandiri 4 Unsur Komunitas Cimahi Creative Association, Komunitas IKM/UKM,  Tenant Inkubasi ASTPI, PFN, AIBI 5 Unsur Media Media Informasi Media  elektronik  lokal, Media elektronik Nasional (Media Indonesia) Sumber : UPT Cimahi Techno Park dan UPT Solo Techno Park , 2022
Berdasarkan data kemitraan yang dimiliki UPT Cimahi Techno Park dan  UPTD Solo  Techno  Park di  atas  diketahui  bahwa  kemitraan  meliputi lima unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur pelaku bisnis, unsur  komunitas  dan  unsur  media.  Jejaring  lima  unsur  tersebut  disebut dengan  kolaborasi  penta  helix.  Terdapat  perbedaan  pada  mitra  pelaku bisnis antara kedua Techno Park tersebut, yaitu bahwa UPT Cimahi Techno Park memperkuat  jejaring  dengan  pelaku  bisnis  industri  animasi  yang merupakan  tenant  unggulan  hasil  binaan  UPT  Cimahi Techno  Park , misalnya  KAABA,  AYENA  Studio,  Sekolahan.id  dan  Lebak  Hosting. Sementara  itu,  UPTD Solo  Techno  Park memperluas  jejaring  dengan perusahaan  berskala  lebih  besar  seperti  Garena,  GOTO,  Shopee, Bukalapak,  Tokopedia,  Bank  Mandiri.  Kedua  pendekatan  tersebut merupakan contoh yang baik dalam mengembangkan jejaring dengan mitra pelaku  bisnis.  Hal  tersebut  akan  meningkatkan  kualitas  layanan  yang diberikan  kepada  masyarakat,  misalnya  dengan  munculnya Shopee  Solo Creative dan Innovation  Hub ,  dapat  mengakomodasi  dan  memfasilitasi pelaku bisnis IKM/UKM di Kota Surakarta dengan pasar yang lebih luas. Contoh  lainnya  yaitu  kerja  sama  dengan  Garena  yang  merupakan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
perusahaan  pengembang game ,  dapat  memfasilitasi  masyarakat  yang memiliki minat pada e-sport . Hal tersebut menambah variasi layanan yang diberikan dan menambah jangkauan layanan kepada masyarakat.

## Desain Kelembagaan.
Kolaborasi  penta  helix  dalam  pengelolaan  layanan  technopark  di Cimahi Techno Park dipayungi oleh Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 530 / kep-615-Disdagkoperin / 2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi  Baros  (PIB).  Di  dalamnya  disebutkan  bahwa  Tim  Pengelola  Pusat Inovasi Baros mempunyai tugas melaksanakan konsultasi pengembangan bisnis  berbasis  teknologi,  pendampingan  pengembangan  bisnis  berbasis teknologi  dan  fasilitasi  akses  sumber  daya  produktif  antara  lain permodalan,  inkubasi,  akselerator,  pemasaran,  penerapan  teknologi, manajemen  dan  informasi.  Pelayanan  technopark  dikelola  oleh  Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pelaku  bisnis,  akademisi  dan  komunitas  yang  sumber  pendanaannya berasal  dari  APBD.  Unsur  kolaborasi  dalam  Tim  Pengelola  PIB  ini  masih sangat  kurang,  karena  pihak  pelaku  bisnis,  akademisi  dan  komunitas diposisikan  sebagai  pendamping,  yang  artinya  tidak  berkontribusi  dalam penyambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  technopark.  Oleh  karena  itu, dapat dikatakan Tim Pengelola PIB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  layanan  –  layanan  yang  dilaksanakan terpisah oleh masing – masing pemangku kepentingan.
Sementara itu, pengelolaan layanan technopark di Solo Technopark dipayungi  oleh  Keputusan  Wali  Kota  Surakarta  No.  900/65/1/2009 tentang  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. UPTD Solo Techno Park berstatus BLUD  penuh  dan  sifat  bisnisnya  adalah  sosial  ekonomi  serta  lebih

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
menekankan  pada  pelayanan  sosial  kepada  masyarakat  dan  sekaligus sebagai  salah  satu  pusat  rujukan  layanan  teknologi.  Pengelolaan  UPTD Solo  Techno  Park sudah  dilaksanakan  secara  kolaboratif  dan  pola pengelolaan keuangan yang fleksibel. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurmandi,  Khozin,  dan  Salahudin  (2018:64)  bahwa  “Kualitas  pelayanan publik  yang  diberikan  sangat  tergantung  pada  bentuk  organisasi  yang melayaninya”. Pengelola yang kolaboratif ditunjukan dengan Direksi yang dipimpin  oleh  unsur  profesional  yang  diseleksi  dengan  proses  seleksi terbuka.  Selain  itu,  pola  pengelolaan  keuangan  dengan  bentuk  badan layanan umum membuat pengelolaan keuangan menjadi fleksibel dengan tidak membebani APBD dan subsidi akan dilakukan dengan terbatas.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diperbandingkan  bahwa  Cimahi Techno  Park dan  Solo Techno  Park memiliki  perbedaan  pada  aspek  tata kelola.  Solo Techno  Park yang  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan BLUD memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan, serta memiliki tarif untuk setiap layanan yang diberikan. Sementara itu, Cimahi Techno Paek belum  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  BLUD.  Dapat  diketahui bahwa  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum  daerah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan layanan pada unit pelaksana teknis Techno Park . Layanan pada unit pelaksana teknis Techno Park terdiri atas  pelayanan  teknis,  pelayanan  pengembangan  teknologi,  pelayanan inkubasi  bisnis  dan  pelayanan  umum.  Layanan  tersebut  yang  kemudian akan menjadi sumber pendapatan utama dari badan layanan umum dalam menjalankan  organisasi.  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan dari  badan  layanan  umum  akan  dipengaruhi  oleh  pelayanan  yang diberikan.  Forum  yang  dibentuk  dalam  kolaborasi  dikemas  secara  formal

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
melalui dokumen perjanjian kerja sama. Dalam pengembangan pelayanan pada Techno  Park seperti  pelayanan  pelatihan,  memerlukan  kerja  sama dengan pelaku bisnis sektor industri. Sebaba, industri memiliki teknologi yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pelatihan  dan  menjadi  tempat  untuk penyaluran  tenaga  kerja  terlatih.  Peran  komunitas  juga  menjadi dibutuhkan  sebagai  pendorong  bagi  terlaksananya  kegiatan  tersebut. Sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  komunitas  menjadi  asset  investasi untuk dapat dibina dan disiapkan menjadi tenaga kerja terlatih.
Bentuk aturan pelaksanaan yang jelas dalam kolaborasi terlihat pada arah  pengembangan  organisasi.  Pengembangan  unit  pelaksana  teknis menjadi badan layanan umum sudah terdokumentasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam dokumen RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 -  2025,  namun  demikian  hal  tersebut  tidak  serupa  dengan  Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang belum mendokumentasikan rencana pengembangan Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park menjadi BLUD tersebut.  Hal  tersebut  membuat  perbandingan  Unit  Pelaksana  Teknis Cimahi Techno Park kepada Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park dalam potensi  pengembangan  menjadi  wajar  dengan  tujuan  untuk  dapat mengidentifikasi  pengembangan  potensi  menjadi  badan  layanan  umum bertolak dari kolaborasi pentahelix.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa Kota Cimahi dan Kota Surakarta memiliki kekhasan dibandingkan Techno Park lainnya di  Indonesia,  yaitu  fokus  tema  pengembangan technopark pada  industri kreatif sektor telematika dan technopreneurship . Namun demikian, terdapat perbedaan dari aspek pola pengelolaan keuangan yaitu Cimahi Techno Park mengadopsi pola pengelolaan keuangan dengan mekanisme unit pelaksana teknis  dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  UKM,  dan  Perindustrian  Kota Cimahi.  Sementara  Solo Techno  Park mengadopsi  pola  pengelolaan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
keuangan  dengan  mekanisme  badan  layanan  umum  di  bawah  naungan BAPPEDA Kota Surakarta.

## Kepemimpinan Fasilitatif.
Kepemimpinan  fasilitatif  berperan  dalam  menggali  nilai-nilai kemanfaatan bersama untuk dapat mencapai komitmen para aktor dalam proses kolaboratif, sehingga komitmen dapat diperkuat dengan memperjelas  nilai  keuntungan.  Fungsi  dari  pemerintah  adalah  sebagai katalis  dalam  menghimpun  sumber  daya  masyarakat  di  dalam  satu institusi,  menyediakan  sumber  daya,  dukungan,  dan  penguatan  institusi masyarakat  (Purnomo  et  al.,  2018  :  12).  UPTD Solo Techno Park memiliki dominasi  dalam  pelaksanaan  kolaborasi.  Begitu  juga  dengan  UPT  Cimahi Techno  Park .  Dominasi  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  dari  aspek regulasi dan penyediaan fasilitas serta dalam kasus ini secara khusus pada Solo Techno  Park terdapat  peran  kepala  daerah  yang  menjadi  daya  tarik bagi  investor  untuk  berkolaborasi  di  UPT  Solo Techno  Park .  UPT  Cimahi Techno Park jug memiliki dominasi pemerintah daerah dalam bentuk yang berbeda,  yaitu  keaktifan  pemerintah  daerah  membangun  komunikasi dengan  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  dengan  BRIN,  Kemenperin  dan Kemenparekraf. Keberadaan komunitas kreatif di UPT Cimahi Techno Park sebagai sumber daya manusia yang berpotensi mendukung keberlanjutan kolaborasi. Selain itu, Kotaa Cimahi memiliki beberapa sekolah menengah kejuruan  dengan  fokus  penjurusa  pada  bidang  informasi  dan  teknologi, komputer  jaringa  dan  animasi  yang  mendukung  keberlanjutan  industri kreatif.

## Proses kolaboratif .
Keberhasilan  kolaborasi  melekat  pada  siklus  kolaborasi  yang berputar  mulai  dari  komunikasi,  membangun  kepercayaan,  komitmen, berbagi  pemahaman  sampai  kepada  hasilyang  ingin  dicapai  Ansell  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Gash  (2007:  548).  Siklus  itu  terus  berputar  dan  berulang  selama  proses kolaborasi berlangsung. Dialog tatap muka menjadi alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi, bagi para aktor yang mengedepankan  dialog  dan  negosiasi. Proses  dialog  tatap  muka dilaksanakan oleh Cimahi Techno Park yang dikemas dalam dalam kegiatan forum Perangkat Daerah. Salah satunya, UPT Cimahi Techno Park bersama dengan  Komunitas  Tepi  Garis  melaksanakan  Cimahi  Digital  Creative Bootcamp  yang  diikuti  peserta  Pra  Inkubasi  Cimahi Techno  Park 2021. Kegiatan  ini  didukung  oleh  Bank  BJB,  Intel  dan  juga  Pemerintah  Kota Cimahi. Kegiatan ini juga dihadiri stakeholder terkait untuk keberlanjutan dari  program  pra  inkubasi  yang  saat  ini  bermetamorfosa  menjadi Makerspace Digital Kreatif Cimahi Techno Park .
Sementara  itu,  UPTD Solo Techno  Park melakukan  hal  yang  sama dengan  melakukan  penandatanganan  kesepakatan  bersama  dengan  PT Petrotekno  dalam  kolaborasi  pengembangan  pelatihan  di  Solo Techno Park sebagai  salah  satu  UPT  dari  Pemerintahan  Kota  Surakarta.  Dalam proses membangun kepercayaan dari dialog tatap muka dihasilkan output berupa  dokumen  pernyataan  komitmen  atau  pernyataan  kerja  sama. Seperti  yang  terjadi  pada  Cimahi  Technopark  yang  memiliki  jaringa  kerja sama yang luas, misalnya dengan penandatanganan Letter Of Intent antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Negara Bagian Sarawak. Hal yang  serupa  terjadi  pada  UPTD Solo Techno  Park yang  menandatangani MoU  kerjasama  antara  Satuan  Kerja  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas),  Petrotekno,  Bank  Mandiri,  dan Bukalapak. Kepercayaan mitra kolaborasi dapat terbentuk dengan melihat potensi  infrastruktur  dan  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  UPTD Techno  Park . Solo Technopark memiliki luas area 8 hektar dengan fasilitas dalam kondisi siap  dari  sisi  infrastruktur.  Hal  tersebut  menjadi  potensial  untuk

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
membangun kapasitas nasional sebagai pusat pelatihan dan pengembangan  bisnis  lokal.  Potensi  yang  sama  dimiliki  juga  oleh  UPT Cimahi Techno  Park yang  berada  di  kawasan  Pusat  Inovasi  Baros.  UPT Cimahi Techno  Park mengelola  Gedung  Cimahi Techno  Park dan  Gedung Baros Information Technology Creative (BITC). Cimahi Techno Park memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, angel capital, seed capital,
&  venture  capital.  Stakeholder di  Cimahi Techno  Park adalah  pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media atau yang disebut dengan konsep kolaborasi  penta  helix  yang  saling  bekerja  sama  untuk  mengintegrasikan penggunaan dan pemanfaatan Techno Park .
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  dapat  diketahui  bahwa  komitmen dalam  proses  kolaborasi  dapat  terjaga  untuk  jangka  waktu  menengah. Kolaborasi UPTD Solo Techno Park dengan perusahaan GoTo dan OJK yang mendorong  program  Peningkatan  kapasitas  usaha  UMKM  agar  bisa  naik kelas, terus bertumbuh, dan mampu bersaing dengan brand global menjadi langkah  baik  dalam  membangun  komitmen  antar  stakeholder.  Hal  yang sama  juga  terjadi  pada  UPT  Cimahi Techno  Park yang  melakukan  kerja sama  dengan  para  tenant champion binaan  UPT  Cimahi Techno  Park . Contohnya  dengan  diproduksinya  kartun  animasi  Super  Neli  yang merupakan hasil kolaborasi antara UPT Cimahi Techno Park , UNIKOM dan Ayena  Studio.  Berbagai  program  kegiatan  pengembangan  industi  kreatif animasi  di  Kota  Cimahi  konsisten  dilaksanakan  untuk  menciptakan animator-animator  lokal  handal  yang  mampu  bersaing  di  industri  film animasi global. Komitmen dalam proses kolaborasi tersebut secara alamiah akan  membentuk  sebuah  pemahaman  bersama  atas  tujuan yang  hendak dicapai.
Pemahaman  bersama  terbentuk  dari  akumulasi  hasil  proses dialog tatap  muka,  membangun  kepercayaan  dan  komitmen  dalam  proses

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kolaborasi. Sebagaimana mana disampaikan oleh Islamy (2018 : 41) bahwa collaborative governance adalah suatu model yang menyatukan pemangku kepentingan  umum,  dan  swasta  dalam  forum  kolektif  dengan  lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat bersifat konsensus. Hal itu merujuk kepada fungsi dari masing – masing pemangku kepentingan  yang  saling  mendukung  dan  memperkuat  satu  sama  lain. Pemahaman  bersama  terbentuk  atas  pelaksanaan  fungsi  dari  masing  – masing pemangku kepentingan. Misalnya UPT Cimahi Techno Park maupun UPTD Solo Techno  Park yang  memfasilitasi  dan  menginisiasi  kolaborasi, memadukan fungsi dengan komunitas yang memiliki fungsi pendorong bagi sumber  daya  manusia.  Didukung  dengan  ketersediaan  teknologi  dan anggaran  yang  dimiliki  pelaku  bisnis,  sehingga  dapat  membantu percepatan menuju pasar.
Hasil  antara  pada  proses  kolaborasi  merupakan akumulasi  dari proses kolaboratif mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen  dalam  proses  dan  pemahaman  Bersama  yang  terbangun menciptakan hasil sementara. Hasil sementara tersebut dapat menunjukan sejauh mana proses kolaborasi menunjukan keberhasilannya. Seperti yang terjadi  pada  Solo Techno  Park dengan  Program  Kampus  UMKM  Bersama sebagai  wujud  dukungan  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional  dan pengembangan  UMKM.  Berdasarkan  berita  pada  media  pasardana.id, dalam  mempercepat  pertumbuhan  UMKM  pasca  pandemi,  diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara end-to- end dalam  satu  ekosistem  terintegrasi  berbasis  teknologi  yang  mencakup penguatan  kualitas  manajemen,  kualitas  produk,  akses  pasar  dan pembiayaan,  kapasitas  SDM,  dan  adaptasi  penguasaan  teknologi  digital. Kampus  UMKM  Bersama  akan  mengedepankan  lima  fokus  utama  dalam mempersiapkan  UMKM  Go  Global,  yaitu  program  edukasi  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
berkesinambungan,  penyaluran  pendanaan,  pemasaran  online,  sistem pembayaran  dan  logistik,  serta  penyaluran  program  unggulan  berbasis ekspor.  Lokasi  pelatihan  untuk  kolaborasi  pertama  Kampus  UMKM Bersama ini akan berpusat di GoTo UMKM Center, Solo Technopark. Sama seperti  pola  kerja  sama  di  Solo Techno  Park ,  Cimahi Techno  Park juga menunjukan  hasil  sementara  proses  kolaborasi  yang  menjanjikan.  Hal tersebut  ditunjukan  dengan  kunjungan  kerja  Pemerintah  Negara  Bagian Sarawak Malaysia ke Cimahi Techno Park terkait meningkatkan kerjasama untuk  peningkatan  ekonomi  lokal.  Cimahi  Techopark  menjadi  salah  satu ikon ekonomi digital di Jawa Barat khususnya di Kota Cimahi yang sudah berjalan dengan baik, melalui pengembangan industri kreatifnya.
Outcome.
UPTD Solo Techno  Park memiliki  jangkauan  kerja  sama  lebih  luas dibandingkan UPT Cimahi Techno Park . Dapat dilihat dari mitra kerja sama yang terlibat dengan UPT Solo Techno Park , yang lebih variatif. Kerja sama yang  dikembangkan  oleh  UPTD Solo Techno  Park tidak  hanya  meliputi pengembangan technopreneurship saja, namun juga meliputi pengembangan  UMKM  dan  pelatihan  tenaga  kerja.  Pola  kolaborasi  UPTD Solo Techno  Park dan  UPT  Cimahi Techno  Park memiliki  kesamaan  yaitu menggunakan pola penta helix. Pada pola penta helix tersebut, aktor atau mitra  yang  dominan  atau  primer  yaitu  pemerintah  daerah  dengan  fungsi sebagai  fasilitator  dan  regulator,  pelaku  bisnis  sebagai  penguat  dan komunitas  sebagai  pendorong.  Dalam  pengamatan  ini,  terdapat  peran dariperguruan tinggi, namun tidak terlalu dominan dalam kolaborasi. Sama hal  nya  dengan  aktor  media  yang  memiliki  peran  memperluas  jangkauan informasi dan pasar bagi kolaborasi di Techno Park .

## SIMPULAN

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa perbandingan  kolaborasi  penta  helix  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Cimahi Techno  Park dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Solo Techno  Park Tahun  2021 memiliki  persamaan  pada  dimensi  kondisi  awal  dan  kepemimpinan fasilitatif. Pola kolaborasi yang terdapat di UPTD Solo Techno Park dan UPTD Cimahi Techno  Park memiliki  persamaan  yaitu  menerapkan  pola  penta helix,  dengan  aktor  primer  adalah  pemerintah,  komunitas  dan  pelaku bisnis.  Sementara  aktor  sekunder  adalah  perguruan  tinggi  dan  media, namun  peran  unsur  media  masih  belum  optimal.  Sementara  perbedaan terdapat  pada  dimensi  desain  kelembagaan,  proses  kolaboratif  dan outcome.  Kelembagaan  UPTD  Solo Techo  Park berbentuk  badan  layanan umum  yang  memiliki  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  termasuk membangun  kerja  sama  lebih  luas,  sementara  UPT  Cimahi Techno  Park dengan bentuk unit pelaksana teknis tidak memiliki fleksibilitas seperti itu, serta  pola  BLUD  dapat  mendukung  keleluasaan  untuk  berkolaborasi dengan  pihak  lain.  Dalam  proses  kolaboratif,  perbedaan  terlihat  pada variasi aktor kerja sama dengan UPTD Solo Techno Park memiliki cakupan lebih luas. Beberapa indikasi perbedaan tersebut mengarah kepada faktor perbedaan bentuk desain kelembagaan pada UPTD Techno Park.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, R. S., Warsono, H., & Abd Rachim. (2020). Collaborative Governance Dalam  Perspektif  Adminstrasi  Publik (T.  D.  Press  (ed.)).  Universitas Diponegoro Press.
Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional.  (2020). Laporan  Indeks  Daya  Saing Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 .
Islamy,  L.  O.  S.  (2018). Collaborative  Governance  Konsep  Dan  Aplikasi . Deepublish.
https://play.google.com/books/reader?id=LSmJDwAAQBAJ&pg=GBS.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## PA19
Muhammad,  N.  A.,  Muhyiddin,  Faisal,  A.,  &  Anindito,  I.  A.  (2017).  Studi Pembangunan  Science  and  Technopark  (STP)  di  Indonesia. Jurnal Perencanaan  Pembangunan  The  Indonesian  Journal  of  Dev.  Planning , 1 (1), 14–31.
Nurmandi,  A.,  Khozin,  M.,  &  Salahudin.  (2018). Pelayanan  Sektor  Publik .
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press.
Pamudji.  (1994). Perbandingan  Pemerintahan (Sudarmanto  (ed.)).  Bina Aksara.
Purnomo,  E.  P.,  Ramdani,  R.,  Setyadiharja,  R.,  &  Muzwardi,  A.  (2018). Collaborative governance dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat. In Lembaga  Penelitian,  Publikasi  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Issue 1).
Septriliya, N. (2018). Quadruple Helix Collaboration Pada Kawasan Cimahi Techno Park (CTP) Dalam Pengembangan Industri Kreatif Klaster Animasi di Kota Cimahi . Universitas Padjadjaran.
UPT  Cimahi Techno  Park.  (2021). Profil  Cimahi  Techno  Park . https://www.cimahitechnopark.id/visi-dan-misi.html.
UPT Solo Techno Park. (2021). UPT Solo Techno Park .
https://solotechnopark.id/
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  Nomor      1  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.
Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 530 / kep-615-Disdagkoperin / 2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi Baros (PIB).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Keputusan  Wali  Kota  Surakarta  No.  900/65/1/2009  tentang  Penerapan Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Unit Pelaksana  Teknis  Solo  Techno  Park  Pada  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.