RESIPROKAL Vol. 3 No. 1 (92-104) Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614
Tantangan  Kaum Freelancer Dan  Pemerintah  Indonesia  Di Era  Perkembangan  Teknologi  Digital  (Analisis  Kritik Globalisasi)
Ahmad Hidayah 1

## Universitas Gadjah Mada

## Abstract
This article discusses the challenges for you as a freelancer and the Indonesian government in the era of digital technology developments. This article uses a qualitative research method (discourse analysis approach) using online data collection techniques. This article describes how  the  development  of  freelancers  in  Indonesia,  this  phenomenon  is  a  form  of  current technological  developments.  Based  on  this,  there  are  things  that  need  to  be  re-criticized regarding  the  development  of  freelancers.  We  need  to  pay  attention  to  the  uncertainty regarding social security and other threats they may encounter. Based on this, this article tries  to  provide  a  critical  view  of  the  Indonesian  Government  regarding  its  role  and responsibilities regarding social security issues that are not yet available to freelancers in Indonesia because it is stipulated in the 1945 Constitution.
Keywords: Freelancer , Uncertainty, Threats, Social Security, Digital Technology

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai tantangan kau freelancer dan Pemerintah Indonesia di era perkembangan  teknologi  digital.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif (pendekatan analisis wacana) dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara online. Artikel  ini  mendeskripsikan  bagaimana  perkembangan  kaum freelancer di  Indonesia, fenomena tersebut merupakan bentuk dari perkembangan teknologi saat ini. Berdasarkan hal tersebut ada hal yang perlu dikritisi ulang mengenai perkembangan freelancer tersebut. Kita perlu memerhatikan ketidakpastian mengenai jaminan sosial dan ancaman-ancaman lain yang kemungkinan  mereka  temui.  Berdasarkan  hal  tersebut  artikel  ini  mencoba  memberikan pandangan  kritis  terhadap  Pemerintah  Indonesia  mengenai  peran  dan  tanggungjawabnya mengenai permasalahan jaminan sosial yang belum tersedia bagi para freelancer di Indonesia karena hal tersebut telah tertuang di dalam UUD 1945.
Kata Kunci: Freelancer , Ketidakpastian, Ancaman, Jaminan Sosial, Teknologi Digital
1 ahmad.hidayah101295@gmail.com

## Pendahuluan
Globalisasi bukanlah suatu istilah yang asing bagi manusia yang hidup pada zaman era digital ini. Kepastian dan kejelasan mengenai pengertian tunggal dari globalisasi sampai dengan saat  ini  masih  menjadi  perdebatan  ilmiah  karena  sulitnya  mendefinisikan  secara  konkret. Penyebab hal tersebut para intelektual masih menjadikan wacana globalisasi sebagai ladang diskusi karena kompleksitas dan multi interpretasi dari globalisasi, apakah dimaknai sebagai fenomena  sosial,  apakah  dimaknai  sebagai  perkembangan  teknologi  atau  dapat  dimaknai sebagai wujud perkembangan kapitalisme dunia (Jati, 2013), namun dalam hal ini penulis lebih menyetujui  bahwa  sebenarnya  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  pada  dewasa  ini merupakan wujud perkembangan terbaru kapitalisme dunia.
Berangkat dari penjelasan di atas, maka artikel ini mencoba mengerucutkan lagi dari globalisasi tersebut, salah satu efek dari globalisasi adalah mampu menyebabkan percepatan perkembangan teknologi. Sama halnya dengan globalisasi, begitu cepat dan pesatnya perubahan dan inovasi teknologi digital dewasa ini menyebabkan perdebatan antara kubu optimis dan pesimis  dalam  menghadapi  perkembangan  teknologi  digital  dewasa  ini.  Kaum  optimis menyatakan bahwa teknologi digital secara sukses mentransformasikan dunia, menawarkan bentuk-bentuk komunitas yang baru, alternatif atau cara-cara baru dalam upaya mengetahui suatu  hal  dan  merasakan,  semakin  banyaknya  proses  inovasi  kreatif,  kultur  partisipatif, aktivisme dalam bentuk baru dan persemaian demokrasi (Chandler & Fuchs, 2019). Berbanding terbalik dengan kaum optimis tersebut, kaum pesimis beranggapan bahwa kemajuan teknologi digital  tidak  mempunyai  dampak  positif  sama  sekali.  Kemajuan  teknologi  digital  hanya memerparah dan memerdalam serta memerluas dominasi (hegemoni) dalam bentuk-bentuk yang baru seperti jejaring otoritarianisme, dehumanisasi digital, alinenasi seperti yang terjadi pada  revolusi  2.0,  penguatan  eksploitasi  dan  bangkitnya surveillance  society (Chandler  & Fuchs, 2019).
Berangkat  dari  penjelasan  dari  Fuchs  (2019)  mengenai  sudut  pandang  optimis terhadap kemajuan teknologi maka inovasi-inovasi yang terjadi di era terbaru ini juga mengubah tren manusia dalam bekerja dan mencari pekerjaan. Dahulu, apabila individu tidak bekerja di dalam sebuah instansi formal maka hidup orang tersebut dianggap tidak jelas arahnya akan ke mana, tidak jelas masa depannya dan masih banyak stereotip masyarakat Indonesia mengenai orang-orang yang memilih bekerja tidak pada institusi formal. Berbeda dengan kondisi yang
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 94
penulis  amati  pada  dewasa  ini  stereotip  tersebut  telah  berubah  secara  signifikan  sehingga masyarakat Indonesia dewasa ini tidak terlalu terpaku untuk bekerja dan mencari kerja di sektor formal.
Melihat realitas yang terjadi dewasa ini, globalisasi dan kemajuan teknologi digital mampu mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap pilihan rasional untuk memilih pekerjaan apa yang akan digunakan sebagai cara untuk bertahan hidup. Semenjak masuknya era perubahan (teknologi digital) ini mampu membuat orang-orang semakin mudah karena semakin  beragamnya  jenis  pekerjaan  yang  dapat  diakses,  namun  di  lain  sisi  mampu  juga menimbulkan perasaan cemas atau merasa terancam (Mustofa, 2018). Ketidakpastian nasib para freelancer di Indonesia dalam hal jaminan sosialnya juga merupakan salah satu efek serta kritik dari adanya globalisasi. Dengan adanya kemajuan dari globalisasi ini masyarakat seolah- olah dipermudah olehnya, padahal dibalik segala kemudahan tersebut ada hal yang luput dari globalisasi dan terutama oleh Pemerintah Indonesia.
Berangkat dari pemaparan di atas, pada artikel ini penulis menganalisis dan membahas mengenai  Indonesia  yang  ikut  masuk  ke  dalam  arus  globalisasi  (teknologi  digital) saat  ini menyebabkan semakin meningkatnya tren pekerjaan freelancer di Indonesia. Menurut hemat penulis, kondisi tersebut tidak dapat diterima begitu saja tanpa memikirkan bagaimana efeknya ke depan? Apakah jenis pekerjaan tersebut akan bisa bertahan selamanya atau hanya sebuah tren  musiman  saja?  Lantas  apabila  jenis  pekerjaan freelancer dapat  dijadikan  sumber penghasilan bagaimana dengan jaminan sosial mereka sebagai freelancer ? Nampaknya hal tersebut sampai dengan saat ini belum menjadi titik fokus kebijakan pemerintahan Indonesia.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Dalam  proses  penulisan,  penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut digunakan agar artikel ini dapat membongkar pemahaman tentang realitas sosial, peristiwa, dan proses interaksi. Dalam hal ini maksud dan tujuan penggunaan metode penelitian tersebut agar penulis dapat mengungkap fenomena yang relevan terjadi pada dewasa ini yaitu tantangan kaum freelancer di Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pada  dasarnya  artikel  ini  adalah  bentuk  dari  investigasi  untuk memahami  fenomena sosial peralihan  pekerjaan  di  era  globalisasi  di mana  jenis  pekerjaan memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Artikel ini menggunakan data melalui wawancara dan
pengumpunan  data  sekunder  secara  online.  Pengumpulan  data  ini  mampu  memberikan alternatif bagi peneliti dalam pengumpulan data kualitatif dan untu keabsahan data maka peneliti melakukan proses triangulasi data.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan Freelancer di  Indonesia  sebagai  Salah  Bentuk  Kemajuan  di  era

## Globalisasi (Teknologi Digital)
Efek yang paling dapat kita rasakan dari globalisasi adalah kemampuannya untuk menyebabkan  percepatan  perkembangan  teknologi.  Berangkat  dari  penjelasan  dari  Fuchs (2019) bahwa kemajuan teknologi yang terjadi di era terbaru ini ternyata juga mengubah tren manusia dalam bekerja. Dahulu, apabila individu tidak bekerja di dalam sebuah instansi formal maka  hidup  orang  tersebut  dianggap  tidak  jelas  arahnya  akan  ke  mana,  tidak  jelas  masa depannya  dan  masih  banyak  stereotip  masyarakat  Indonesia  mengenai  orang-orang  yang memilih bekerja tidak pada institusi formal. Hal yang menjadi sorotan utama dalam artikel ini adalah mengenai pekerja sektor informal yang bekerja sebagai freelancer .
Pernyataan di atas didukung dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2018 data menunjukkan sebanyak 56,8 % masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal (wirausaha dan termasuk pekerja lepas atau freelancer ). Selanjutnya, data dari BPS pada bulan Mei tahun 2019 menunjukkan bahwa angkatan kerja Indonesia (usia 15 s.d 64 tahun) ada sebanyak 136,18 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 136,18 juta orang tersebut terbagi lagi menjadi 129,36 juta orang yang memiliki pekerjaan atau bekerja di sektor formal  sedangkan  mereka  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  bekerja  di  sektor  informal berjumlah 6.82 juta orang (Kharisma, 2019). Data selanjutnya menguti dari Majalah Tempo (Tarigan, 2019) memrediksi bahwa jumlah freelancer di Indonesia ini ada sekitar 4,55 % atau sekitar 5,89 juta orang dari jumlah pekerja sektori informal dari BPS. Berdasarkan data tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bekerja  sebagai freelancer mulai  di  lirik  oleh  masyarakat Indonesia.  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  hasil  survei  yang  dilakukan  Sribulancer menyatakan bahwa angka freelancer di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 16% pada tahun 2019 jika dibandingkan pada tahun 2018 lalu.
Dewasa ini kaum freelancer sangat dibutuhkan keberadaannya (Grabher, 2001, 2002) dalam dunia kerja di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital saat ini. Meskipun ada beberapa  anggapan  bahwa  kedudukan  seorang freelancer hanya  sebagai  “ eksternal collaborators ” yang juga bisa berafiliasi terhadap beberapa perusahaan yang lain (Watson &
Beaverstock, 2016). Anggapan tersebut nampaknya sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Situs  Sribulancer  melakukan  survei  mengenai  hasil  pertumbuhan freelancer di  Indonesia,
berikut data statistik hasil surveinya
Gambar 1.
Jumlah Influencer dan Client Influencer di Indonesia
Sumber: www.sribulencer.com
Gambar 2. Sebaran Influencer pada Beberapa Kota di Indonesia Sumber: www.sribulencer.com
Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di  atas dapat dilihat bahwa pada era kemajuan  teknologi  dewasa  ini  membuat  masyarakat  Indonesia  mulai  tidak berorientasi lagi pada pekerjaan di sektor formal dikarenakan adanya pergeseran cara pandang  masyarakat  Indonesia  dalam  menghadapi  era  perkembangan  teknologi digital yang terjadi pada dewasa ini. Realitas tersebut sejalan dengan pendapat dari Hardt dan Negri (2004) serta Lazzarato (2000) dalam (Juliawan, 2018) bahwa salah satu  dampak  dari  kemajuan  teknologi  digital  ini  adalah  perubahan  formasi  tenaga kerja dimana dahulu masyarakat Indonesia hanya tertarik dan dituntut untuk bekerja di sektor formal namun saat ini lebih flexible memilih pekerjaan sebagai freelancer.
Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  akumulasi immaterial  labour yang kenyataannya  tidak  terlihat  dan  susah  untuk  didefinisikan  namun  memunyai  nilai tukar yang tinggi. Alasan lain mengapa pekerja freelancer semakin berkembang di Indonesia disebabkan karena pesatnya perkembangan internet yang terjadi pada era teknologi digital saat ini sehingga memudahkan para freelancer serta bagi mereka yang membutuhkan tenaga freelancer untuk bertemu dan bertransaksi ( cross border transaction ). Internet digunakan bagi pekeja freelancer dan client untuk bertemu dan bertransaksi guna mengatasi kendala waktu dan geografi antar kedua pihak tersebut (Widodo,  2019).  Alasan  terakhir  mengapa freelancer di  Indonesia  semakin berkembang  disebabkan  karena  mereka  yang  bekerja  sebagai freelancer memiliki kebebasan dalam waktu kerja karena sistem kerja mereka tidak terikat waktu seperti para pekerja formal (Shevchuk et al., 2019).
Ketidakpastian Jaminan Sosial bagi Freelancer Indonesia di Era Globalisasi (Teknologi
Digital) sebagai Salah Satu Ancaman Freelancer
Di era globalisasi dewasa ini mampu mengubah segalanya. Salah satu contohnya nyata yang terjadi di Indonesia adalah kemampuannya mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap pilihan rasional untuk memilih pekerjaan apa yang akan digunakan sebagai cara untuk bertahan hidup. Bagi kaum optimis, hal tersebut merupakan kemajuan, akan tetapi ada hal yang luput dari pandangan kita mengenai kemajuan tersebut. Menurut hemat penulis, ada yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan Pemerintahan Indonesia mengenai fenomena perkembangan freelancer di Indonesia saat ini, yaitu bagaimana dengan jaminan sosial bagi mereka yang memutuskan  untuk  bekerja  sebagai freelancer ?  Hal  ini  sangat  penting  untuk  diperhatikan,
mengingat  bahwa  salah  satu  keunggulan  dari  pekerja  di  sektor  formal  adalah  mereka mendapatkan akses jaminan sosial yang telah disediakan oleh tempat mereka bekerja. Berbeda dengan  mereka  yang  bekerja  sebagai freelancer harus  memiliki  kesadaran  mereka  sendiri terhadap jaminan sosial apabila mereka merasa membutuhkan jaminan sosial. Hal tersebut sangat  perlu  diperhatikan  mengingat  betapa  pentingnya  jaminan  sosial  bagi freelancer di Indonesia pada era globalisasi.
Kemajuan teknologi  digital  dewasa ini mendorong  warga Indonesia  mulai  beralih kepada  pekerjaan  di  sektor  informal  ( freelancer ).  Tenaga  kerja freelancer pada  umumnya bekerja di segala jenis pekerjaan dengan kenikmatan tidak perlu memikirkan pajak yang harus mereka bayar ke negara namun mereka tidak memiliki perlindungan dari negara dalam hal jaminan sosial. Padahal jaminan sosial merupakan skema yang telah legal/melembaga sebagai jaminan seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat yang layak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009).
UUD 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya UUD 1945 pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan pemaparan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 2 dapat disimpulkan bahwa  UUD  1945 telah  mengamanatkan jaminan  sosial menjadi  hak bagi setiap orang di Indonesia.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009  pada  pasal  9  ayat  2  menjelaskan  bahwa jaminan  sosial diberikan  dalam  bentuk  asuransi  kesejahteraan sosial  dan  bantuan langsung berkelanjutan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kelangsungan hidupnya secara layak. Selanjutnya hal yang sama juga disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang tertuang dalam pasal 22 huruf H.
Sejatinya freelancer merupakan tenaga kerja lepas atau biasa disebut dengan istilah demand worker atau pekerja yang memiliki waktu flexible (bekerja ketika dibutuhkan saja).
Walaupun demikian, freelancer di Indonesia tetap membutuhkan jaminan sosial dari pihak Pemerintah Indonesia. Freelancer termasuk ke dalam tenaga kerja yang bergerak di bidang informal, berdasarkan hal tersebut maka para freelancer perlu mendapatkan hak atas jaminan
sosial tenaga kerja apabila kita mengacu UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 2 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal 9 ayat 2 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 22 huruf H maka freelancer di Indonesia sebagai warga Indonesia juga berhak mendapatkan hak jaminan sosial layaknya seperti tenaga kerja formal.
Pertumbuhan freelancer di  Indonesia  sampai  dengan  saat  ini  terus  mengalami pertumbuhan  secara  signifikan.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  perubahan  persepsi masyarakat  Indonesia  terhadap  profesi freelancer .  Faktor  lain  yang  menyebabkan  profesi sebagai freelancer mulai  dilirik  oleh  masyarakat  Indonesia  disebabkan  oleh  kehadiran marketplace yang membutuhkan tenaga mereka sehingga semakin menambah rasa percaya diri para freelancer tersebut sehingga seiring berjalannya waktu stereotype bahwa freelancer adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan mulai hilang (Widodo, 2019). Faktor terpenting mengapa freelancer di Indonesia semakin berkembang disebabkan karena apresiasi positif yang diterima freelancer dari client-client mereka (individu maupun perusahaan) yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus yang para freelancer miliki atau keterampilan yang tidak bisa dipenuhi oleh pegawai full time perusahaan  (Anggrian & Sumarlin, 2016; Mustofa, 2018).
Berangkat dari pemaparan di atas mengenai UUD 1945 dan Undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan jaminan sosial serta ditambah lagi semakin berkembangnya tren orang yang memilih bekerja sebagai freelancer di Indonesia maka menurut hemat penulis perlu dipikirkan mengenai jaminan sosial yang diperuntukkan terhadap mereka yang memilih bekerja sebagai freelancer . Jaminan sosial yang dibutuhkan freelancer tersebut adalah jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan sebuah perlindungan yang ditunjukkan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai pengganti dan pelayanan kesehatan. Jaminan sosial tenaga kerja sangat dibutuhkan bagi mereka yang termasuk dalam tenaga kerja di luar hubungan kerja (TKLH) karena status mereka sampai dengan saat ini belum memiliki jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh para pekerja di sektor formal (Purnama, 2015). Mengingat berbagai macam risiko yang kemungkinan besar akan  diterima  oleh  para freelancer ,  dewasa  ini  menurut  hemat  peneliti  jaminan  sosial ketenagakerjaan juga sangat dibutuhkan oleh para pekerja sektor informal (bukan hanya pekerja formal).
Urgensi  jaminan  sosial  bagi  para freelancer di  Indonesia  tentunya  memiliki tantangannya  tersendiri  dalam  proses  pelaksanaannya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari (Adillah & Anik, 2015) menyatakan bahwa pelaksanaan program pemberian jaminan sosial bagi  para freelancer di  Indonesia  sampai  dengan  saat  ini  masih  mendapatkan  hambatan- hambatan. Hambatan tersebut seperti terbagi menjadi dua, yang pertama adalah hambatan dari pihak Pemerintahan Indonesia seperti masih lemah dan kurangnya kerjasama yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan para kaum tenaga kerja sektor informal ( freelancer ), masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia, sulitnya menghubungi dan menelusuri keberadaan tenaga kerja informal. Hambatan kedua yaitu hambatan yang bersumber dari sisi para tenaga kerja sektor informal sendiri yaitu pembayaran iuran  dan  jumlah  pembayaran  santunan  yang  bagi  mereka  tidak  sesuai  dengan  tingkat kecelakaan kerja.
Ancaman-Ancaman Lain Bagi Pekerja Freelancer di Indonesia
Ancaman lain selain tidak adanya kepastian mengenai jaminan sosial dari Pemerintah Indonesia  terhadap  kaum freelancer adalah  ketidakpastiaan  mengenai  jam  kerja.  Undang- undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa bagi karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam seminggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di sektor formal, sedangkan mereka yang bekerja sebagai freelancer sampai  dengan  saat  ini  belum  memiliki  lindungan  hukum  mengenai  jam  kerja  mereka. Sehingga sampai dengan saat ini banyak kasus yang didapatkan oleh freelancer mengenai jam kerja mereka yang tidak pasti ketika sedang berhadapan dengan client mereka.
Ancaman lain selanjutnya adalah nasib freelancer yang tidak memiliki gaji tetap di setiap bulannya maka mereka juga tidak akan pernah mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya)  seperti  mereka  yang  bekerja  di  sektor  formal.  Sehingga,  konsekuensi  mereka  yang memilih bekerja sebagai freelancer tidak pernah mendapatkan THR, mereka harus bekerja semaksimal mungkin sebelum bulan Ramadhan dan Lebaran agar mendapatkan penghasilan yang banyak. Sehingga menjadi freelancer bukanlah menjadi perkara yang mudah selamanya apabila  kita  menganalisisnya  berdasarkan  jaminan-jaminan  serta  ancaman-ancaman  yang mereka terima sebagai konsekuensi belum adanya lindungan hukum dari pemerintah.
Peran  Pemerintah  dan  Kaum Freelancer dalam  Menghadapi  Fenomena  Semakin Merebaknya Freelancer di Indonesia
Upaya mengatasi permasalahan terbaru yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam era  globalisasi  (teknologi  digital)  dewasa  ini  harus  diselesaikan  secara  penuh  oleh  pihak Pemerintahan  Indonesia.  Peran  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Indonesia  mengenai permasalahan Jaminan Sosial yang belum tersedia bagi para freelancer di Indonesia sebenarnya sudah  tertuang  di  dalam  UUD  1945  yang  menyatakan  setiap  tenaga  kerja  (warga  negara Indonesia) berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Sama halnya dengan para pekerja di sektor formal, para freelancer juga memiliki potensi yang sama dalam hal risiko kerja. Freelancer juga memiliki hak yang sama seperti pekerja sektor formal dalam pemenuhan hak perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk asuransi kesehatan maupun jaminan pensiun juga. Para freelancer juga berhak dilindungi dari risiko kerja, seperti kematian, kecelakaan, sakit dan santunan dalam memasuki masa tua.
Penulis menyadari bahwa tawaran penulis tersebut bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam proses pelaksanaannya. Perlu analisis kebijakan dan regulasi  yang  panjang  dalam  proses  merealisasikannya,  namun  jika  hal  tersebut  tidak direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia dapat dipastikan akan muncul permasalahan baru bagi para kaum freelancer dan Pemerintahan Indonesia di kemudian hari. Di sisi lain, menurut hemat penulis cara kedua untuk mengatasi permasalahan ini juga dapat dilakukan dengan cara “ from bottom to up ”. Maksudnya adalah mereka yang termasuk dalam aliansi freelancer Indonesia bisa menggunakan suara mereka sebagai rakyat Indonesia mengenai hak-hak yang seharusnya mereka juga dapatkan dari Pemerintah Indonesia. Sehingga dalam prosesnya dapat dengan mudah ditemukan titik temunya agar segala hak-hak para freelancer yang belum terpenuhi dewasa ini dapat direalisasikan oleh pihak Pemerintah Indonesia.

## Kesimpulan
Efek dari perkembangan teknologi digital pada era globalisasi ini telah memengaruhi stereotype masyakarakat Indonesia mengenai pekerjaan informal atau freelancer . Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya komposisi freelancer di Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2018 menunjukkan ada sebanyak 56,8% dan ada sekitar 4,55% (sekitar 5,89 juta orang) yang bekerja sebagai freelancer .
Hal  tersebut  merupakan  angin  segar  bagi  Indonesia  dikarenakan  kondisi  tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk mencari kerja karena di Indonesia sendiri juga saat ini banyak yang membutuhkan tenaga dari freelancer baik individu maupun kantoran. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi ancaman bagi kaum freelancer di Indonesia.
Salah satunya adalah mengenai jaminan sosial bagi mereka yang bekerja sebagai freelancer .
Pemerintah Indonesia perlu memerhatikan hak para freelancer untuk mendapatkan jaminan sosial yang setara dengan apa yang didapatkan oleh para pekerja di sektor formal. Ancaman kedua yaitu mengenai ketidakpastian jam kerja bagi freelancer , dan ancaman ketiga bagi para freelancer Indonesia adalah pendapatan (gaji) mereka yang tidak menentu serta tidak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya tidak seperti mereka yang bekerja di sektor formal. Para freelancer Indonesia juga berhak mendapatkan hak yang sama seperti para pekerja di sektor formal.  Peran dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia mengenai permasalahan Jaminan Sosial yang belum tersedia bagi para freelancer di Indonesia sebenarnya sudah tertuang di dalam UUD 1945 yang menyatakan setiap tenaga kerja (warga negara Indonesia) berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia maupun para kaum freelancer harus sama-sama berjuang menyelesaikan permasalahan tersebut karena baik pekerja di sektor formal maupun informal ( freelancer ) sama-sama memiliki potensi yang sama dalam hal risiko kerja. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi maka akan berpotensi memunculkan permasalahan baru di kemudian hari bagi Pemerintah Indonesia dan kaum freelancer itu sendiri. Tawaran yang penulis ajukan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah dapat dilakukan dengan cara membantu Pemerintah Indonesia agar sesegera mungkin mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memberikan fasilitas yang berguna untuk mengatasi ancaman-ancaman yang diterima bagi pekerja freelancer di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor
Informal  Berbasis  Keadilan  Sosial  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (3), 558–580. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684
Anggrian,  W.  M.,  &  Sumarlin,  A.  W.  (2016).  Pengaruh  Komitmen  Tenaga  Kerja
Lepas  terhadap  Motivasinya  dalam  Perusahaan  Keluarga  di  Sektor  Informal. Jurnal Manajemen Teknologi , 15 (2), 139–153. https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.3
Chandler, D., & Fuchs, C. (2019). Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary
Perspectives  on  Capitalism,  Labour  and  Politics  in  the  Age  of  Big  Data.  In European  Journal  of  Communication (1st  ed.,  Vol.  34,  Issue  5).  London. University of Wesminster Press. https://doi.org/https://doi.org/10.16997/book29 Grabher,  G.  (2001).  Ecologies  of  Creativity:  The  village,  the  Group,  and  the
Heterarchic Organisation of the British Advertising Industry. Environment and Planning A , 33 (2), 351–374. https://doi.org/10.1068/a3314 Grabher, G. (2002). The Project Ecology of Advertising: Tasks, Talents and Teams. Regional Studies , 36 (3), 245–262. https://doi.org/10.1080/00343400220122052 James,  N.,  &  Busher,  H.  (2007).  Ethical  Sssues  in  Online  Educational  Research:
Protecting  Privacy,  Establishing  Authenticity  in  Email  Interviewing. International Journal of Research and Method in Education , 30 (1), 101–113. https://doi.org/10.1080/17437270701207868
Jati, W. R. (2013). Memahami Globalisasi sebagai Evolusi Kapitalisme. Global &
Strategis , 7 (2), 241–258.
https://ejournal.um.edu.my/index.php/ADAB/article/view/7789 Juliawan,  B.  H.  (2018). Siapakah  Manusia  di  Hadapan  Revolusi  Industri  4.0? Kecerdasan Buatan Dan Konsekuensinya Bagi Dunia Kerja Dan Pendidikan Tinggi . Yogyakarta. Sanata Dharma University Press.
Kharisma,  G. (2019). Melihat  Potensi Pertumbuhan  dan  Tantangan  Pekerja  Lepas Indonesia. TechinAsia . https://id.techinasia.com/pekerja-lepas-indonesia-2019 MUSTOFA. (2018). PEKERJA LEPAS (FREELANCER) DALAM DUNIA BISNIS
MUSTOFA 1) Dosen STISIP Yuppentek Tangerang. Jurnal Muzaik , X (1), 19–
25. https://media.neliti.com/media/publications/267958-pekerja-lepas-
freelancer-dalam-dunia-bis-69ded095.pdf
Purnama, A. (2015). Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal. Jurnal PKS , 14 (2), 149–162. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved
=2ahUKEwivnuT67b3vAhWs7XMBHfCIA7kQFjAAegQIBRAD&url=https %3A%2F%2Fejournal.kemsos.go.id%2Findex.php%2Fjpks%2Farticle%2Fdo wnload%2F1317%2F724&usg=AOvVaw3TC7Cb-UP_zS8uonR2Mt1K
Shevchuk, A., Strebkov, D., & Davis, S. N. (2019). The Autonomy Paradox: How Night Work Undermines Subjective Well-Being of Internet-Based Freelancers. ILR Review , 72 (1), 75–100. https://doi.org/10.1177/0019793918767114 Tarigan,  M.  (2019).  Anti  Nganggur,  Jadi  Pekerja  Lepas  ala  Big  Agent  Bisa  Jadi Pilihan. Tempo.Co .
Vol. 3 No. 1 Juni 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 104
Watson,  A.,  &  Beaverstock,  J.  V.  (2016).  Transnational  Freelancing:  Ephemeral Creative Projects and Mobility in the Music Recording Industry. Environment and Planning A , 48 (7), 1428–1446. https://doi.org/10.1177/0308518X16641412
Widodo, A. S. (2019). Peran Internet dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas di Indonesia. NYIMAK :  Journal  of  Communication , 3 (2),  191–202. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak