## PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN LAINNYA: PENENTUAN HARGA LIMIT LELANG KENDARAAN BERMOTOR
Maya Anita Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan themayaanita@gmail.com

## ABSTRACT
Valuation for tax purposes not only plays a role in extracting tax potential but can also be used for other tax activities,  such as in  determining auction limit  prices  related  to tax collection  activities.  This study aimed  to  analyze  the  implementation  of  the  assessment  in  determining  the  limit  price  of  motor  vehicle auctions  carried  out  by  the  Appraiser  at  KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo.  This  research  uses  a qualitative  descriptive  approach  through  library  research  and  field  research.  The  results  of  this  study describe  a  series  of  assessment  processes  in  determining  the  limit  price.  The  stages  of  the  assessment carried out are problem identification, data collection and selection, data analysis, valuation approach, value reconciliation and value conclusion, and assessment reporting. If the assessment is carried out on motorized vehicles used for public transportation, adjustments are also made to the cost factor incurred for obtaining a letter of recommendation from the Ministry of Transportation. One of the suggestions that the  author  conveys  is  that  the  Directorate  General  of  Taxes  establish  regulations  regarding  the determination of the discount factor used to determine the liquidation value so that it can be used as the basis for appraisers in making adjustments.
Keywords: valuation, auction, discount factor, tax

## ABSTRAK
Kegiatan penilaian dalam bidang perpajakan tidak hanya berperan dalam penggalian potensi pajak, namun juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  perpajakan  lainnya  seperti  dalam  penentuan  harga  limit  lelang terkait  kegiatan  penagihan  pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan penilaian dalam penentuan harga limit lelang kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Penilai di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan rangkaian proses penilaian dalam penentuan  harga limit lelang kendaraan  bermotor  yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Tahapan penilaian yang dilakukan adalah (i) identifikasi masalah, (ii) pengumpulan dan pemilihan data, (iii) analisis data, (iv) pendekatan penilaian, (v) rekonsiliasi nilai dan kesimpulan nilai, serta (vi) pelaporan penilaian. Dalam hal penilaian dilakukan atas kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, dilakukan juga penyesuian atas faktor biaya  yang dikeluarkan untuk pengurusan surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Salah satu saran yang penulis sampaikan adalah agar Direktorat Jenderal Pajak menetapkan regulasi terkait penentuan discount factor yang digunakan untuk menentukan nilai likuidasi sehingga dapat menjadi landasan penilai dalam melakukan penyesuaian.
Kata Kunci: penilaian, lelang, discount factor , pajak
Klasifikasi JEL: H29
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal
Pajak  Nomor  SE-05/PJ/2020  tentang Prosedur  Pelaksanaan  Penilain  untuk
Tujuan  Perpajakan  menekankan  peran kegiatan Penilaian dalam sistem perpajakan Indonesia. Tidak hanya dapat memiliki  andil  dalam  upaya  penggalian potensi  pajak,  Penilaian  juga  dapat dilaksanakan  untuk  tujuan  perpajakan lainnya.  Dalam  hal  ini,  peran  Penilaian dapat  ditingkatkan  untuk  kegiatan penagihan pajak.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan  Surat  Paksa  dan  Pelaksanaan Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus, kegiatan  penagihan  pajak  terdiri  atas serangkaian  tindakan.  Tahapan  awal penagihan  pajak  dilakukan  dengan penerbitan Surat Paksa. Jika Penanggung Pajak  tidak  melunasi  utang  pajaknya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat  Paksa  diberitahukan,  maka  akan dilakukan  penerbitan  Surat  Perintah Melaksanakan  Penyitaan.    Barang  milik Penanggung  Pajak  disita  sampai    nilai barang  tersebut  diperhitungkan  cukup untuk  membayar  kewajiban  perpajakan dan  biaya  pemungutan  pajak.  Apabila setelah dilakukan penyitaan Penanggung Pajak  tetap  tidak  melunasi  utang pajaknya,  maka  barang  sitaan  tersebut akan dilelang.
Pelelangan  merupakan  tahap akhir  dari  kegiatan  penagihan  pajak berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2000,  yang  mengubah  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa. Lelang  diartikan  sebagai    penjualan barang  di  hadapan  publik  melalui penawaran harga, baik secara lisan  atau
tertulis,  untuk  menarik  minat  pembeli atau calon pembeli. Barang yang dilelang merupakan  hasil  sitaan  pajak.  Barang tersebut  salah  satunya  dapat  berupa barang  bergerak  seperti  kendaraan bermotor.
Dalam pelaksanaan lelang, penjual  atau  pemilik  barang  perlu menetapkan  harga  minimal  atau  harga limit barang. Harga limit yang ditetapkan berfungsi  sebagai  batas  bawah  nominal tawaran  yang  dapat  diajukan  oleh  para penawar.  Untuk  barang  sitaan  pajak, Direktorat  Jenderal  Pajak  berperan sebagai  pihak  penjual  yang  menetapkan harga  limit.  Harapannya,  hasil  lelang dapat  melampui  harga  limit  yang ditetapkan.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 36  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 93/PMK.06/2010 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013,  penjual  atau  pemilik barang  dapat  menetapkan  nilai  limit berdasarkan  penilaian  oleh  Penilai. Penilai  tersebut  merupakan  pihak  yang melakukan  penilaian  secara  independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.  Lebih  lanjut,  menurut  SE- 05/PJ/2020  penilaian  dapat  dilakukan dalam  hal  terdapat  transaksi  yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan diharuskan menggunakan harga limit terkait pelaksanaan  penagihan  dengan  surat paksa  dan  pelaksanaan  penagihan seketika dan sekaligus.
Selain nilai limit, dalam kegiatan lelang dikenal juga istilah nilai wajar dan nilai  likuidasi.  Nilai  wajar  merupakan nilai  aset  yang  dibeli  dan  dijual  secara sukarela  dalam  transaksi  antar  pihak tanpa paksaan. Sedangkan nilai likuidasi merupakan hasil pengurangan antara nilai wajar  dengan  risiko  lelang.  Ketika melakukan  lelang  eksekusi  fidusia  dan lelang  eksekusi  pailit,  tingkat  nilai  limit ditentukan  serendah-rendahnya  sama dengan  nilai  likuidasi.  Hal  ini  sejalan
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 17
dengan  ketentuan  Pasal  6  Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT).
Telah  terdapat  beberapa  studi yang meninjau atau mempelajari implementasi  kegiatan  lelang  eksekusi pajak. Lelang barang sitaan  pajak  adalah penjualan    barang-barang    Wajib    Pajak karena adanya tunggakan  hutang  pajak kepada  Negara (Noor, 2021). Rangkaian kegiatan  penagihan  pajak  mulai  dari menegur  atau  memperingatkan  Wajib Pajak hingga menjual barang sitaan pajak perlu  dilakukan  secara  optimal  guna menyelamatkan  kerugian  Negara  yang terjadi  akibat  adanya  sengketa  pajak sehingga menimbulkan
sejumlah kekurangan  pembayaran  pajak  (Selvi, dkk., 2021).
Namun, belum banyak ditemukan studi  yang  secara  spesifik  mengulas aspek  penilaian  dalam  penentuan  nilai limit  lelang.  Di  sisi  lain,  kegiatan penilaian  ini  memiliki  peran  besar. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Yonimurwanto  &  Muamarah  (2018), ketepatan  penentuan  nilai  limit  berperan dalam kesuksesan pelaksanaan penjualan melalui  lelang.  Sebaliknya,  nilai  limit yang  ditentukan  terlampau  rendah  atau tinggi  dapat  merugikan  baik  pihak  DJP maupun pihak Penanggung Pajak.
Penelitian  ini  mencoba  untuk membahas  penerapan  kegiatan  penilaian dalam  rangka  menentukan  nilai  limit barang lelang khususnya berupa kendaraan  bermotor.  Mengacu  pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  3 Tahun  1998  tentang Tata  Cara  Penyitaan  dalam  Rangka Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa Pasal 3, kegiatan penyitaan barang milik Penanggung  Pajak  dilaksanakan  dengan mendahulukan  barang  bergerak  seperti mobil,  perhiasan,  uang  tunai,  tabungan, atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan itu. Mengingat fungsi penting alat transportasi  dalam  kehidupan,  tingkat kepemilikan  kendaraan  bermotor  pun cukup  tinggi.  Merujuk  pada  data  Badan
Pusat Statisik, jumlah kendaraan bermotor  di  Indonesia  naik  secara signifikan tiap tahun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2018-2021) sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Dengan besarnya angka
kepemilikan  kendaraan  bermotor,  maka semakin  besar  pula  kemungkinan kendaraan bermotor dipilih sebagai objek sita  dalam  hal  terjadi  sengketa  pajak. Melalui hasil penelitian terkait penerapan penilaian  untuk  menentukan  nilai  limit ini, diharapkan pihak pembuat kebijakan dapat  memperoleh  gambaran  apakah pelaksanaan  penilaian  untuk  tujuan perpajakan  dalam  rangka  penagihan pajak telah terlaksana dengan optimal.

## 1.2. Reviu Pustaka Mutakhir
Merujuk  pada  SE-05/PJ/2020, penilaian  pajak  adalah  serangkaian kegiatan  yang dilakukan secara objektif dan profesional menurut standar Penilaian dan bertujuan untuk
menetapkan suatu nilai tertentu atas objek pada  suatu  waktu  tertentu.  Kegiatan  ini dilakukan  terkait  pelaksanaan  ketentuan perundangan  di  bidang  perpajakan. Menurut  Saputra  (2015)  Penilai  Pajak memiliki  peran esensial dalam penelitian Surat  Setoran Pajak (SSP) Pasal 4(2) atas kegiatan  Pengalihan  Hak  atas    Tanah dan/atau Bangunan (PHTB),
penghitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai Kegiatan    Membangun    Sendiri    (PPN KMS), serta dalam penilaian aset  terkait ketentuan UU PPN  Pasal  16 D. Saputra (2022) menyebutkan bahwa Penilai Pajak dapat meningkatkan kerja sama  dengan
Account Representative maupun Fungsional  Pemeriksa    Pajak    dalam melakukan  penilaian  aset  perusahaan atau keberlangsungan  usaha.
Selain  itu,  Penilaian  dapat dimanfaatkan  dalam  kegiatan  penagihan pajak,  yakni  untuk  menentukan  besaran nilai limit lelang (sesuai dengan Pasal 36 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31 Halaman 18 93/PMK.06/2010 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013) dan untuk menetapkan  besarnya  nilai  objek  sitaan (sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa).
Harga  ( Price )  adalah    jumlah yang  diminta,  ditawarkan,  atau  dibayar untuk  mendapatkan  suatu  produk  atau layanan. Harga merupakan fakta sejarah, baik  disampaikan  secara  terbuka  atau secara  rahasia.  Harga  yang  dibayarkan untuk suatu produk atau layanan bisa jadi terkait dengan nilai produk atau layanan lainnya.  Hal  ini  bergantung  pada kapasitas  keuangan,  motivasi,  atau kepentingan  khusus    dari  pihak  penjual atau  pembeli.  Namun,  harga  umumnya menunjukkan  nilai  relatif  suatu  produk atau  layanan  oleh  pembeli  dan/atau penjual  tertentu  dalam  kondisi  tertentu. (SPI 2015).
Nilai  ( Value )  dapat  dijelaskan sebagai  istilah  ekonomi  yang  mengacu pada  hubungan  keuangan  antara  produk atau layanan yang tersedia dengan pihak yang  membeli  dan  menjualnya.  Nilai merupakan estimasi manfaat atas produk atau  layanan  tertentu,  pada  titik  waktu tertentu, dan terkait dengan definisi nilai tertentu. Sehingga nilai bukan merupakan fakta.  Konsep    nilai  dalam  ekonomi menggambarkan  anggapan  pasar  atas keuntungan  yang    diperoleh  oleh  orang yang memiliki produk atau layanan pada tanggal Penilaian. (SPI 2015)
Nilai  Pasar  ( Market  Value ) didefinisikan  sebagai jumlah  uang  yang didapatkan dari kegiatan pertukaran aset / kewajiban  pada  tanggal  dilakukannya Penilaian  antara  pembeli  dan  penjual yang sama-sama berminat untuk
melakukan  transaksi  bebas  ikatan  tanpa paksaan, yang dipasarkan secara benar, di mana  masing-masing  pihak  mengambil tindakan  berdasarkan  pemahamannya sendiri, serta melakukan transaksi secara berhati-hati. (SPI 2015)
Nilai  Jual  Paksa  adalah  jumlah uang  yang  dapat  diperoleh  dengan menjual  properti  dalam    waktu  relatif singkat  untuk    memenuhi  persyaratan pemasaran  dalam pengertian  nilai  pasar. Pada  sejumlah  kondisi,  nilai  jual  paksa dapat  terjadi  antara  penjual  yang  tidak tertarik untuk menjual dan pembeli yang membeli dengan memanfaatkan keadaan yang  tidak  menguntungkan  pihak penjual.  Istilah  Nilai  Likuidasi  acap dipakai dan mempunyai pengertian sama dengan Nilai Jual Paksa (SPI 2015).
Menurut Rianto, dkk. (2017) nilai limit  lelang  harus  ditetapkan  serendah- rendahnya  sesuai  dengan  nilai  likuidasi oleh  pihak  penjual  menurut  hasil penilaian  dari  penilai,  sehingga  Kantor Lelang  memiliki  wewenang  untuk menolak  permohonan  lelang  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan.  Hal  tersebut menurutnya  merupakan  langkah  yang tepat  karena  lebih  mampu  menjamin tercapainya  keadilan  bagi  semua  pihak, terutama bagi pihak pemilik objek lelang.
Dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  113/PMK.06/2016 tentang  Penilaian  Barang  Sitaan  dalam Rangka  Penjualan  Secara  Lelang  diatur bahwa  nilai  likuidasi  merupakan  hasil pengurangan  antara  nilai  wajar  dengan besaran  risiko  penjualan  melalui  lelang. Selanjutnya dalam Pasal 60 diatur bahwa besaran  risiko  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59 diperhitungkan berdasarkan  hasil  survei  tim  Penilai Direktorat  Jenderal.  Tingkat  risiko penjualan dalam lelang ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar.  Dengan  berlakunya  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai  Pemerintah  di  Lingkungan
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara, maka  PMK-113/PMK.06/2016  dicabut dan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Namun, Peraturan  Pelaksanaan  dari  PMK- 113/PMK.06/2016  tersebut  dinyatakan
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
tetap  berlaku  selama  tidak  bertentangan atau belum diganti dengan aturan baru.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Dengan  metode  ini,  hasil analisis atas data (kata-kata, gambar, atau perilaku) yang telah didapat  disampaikan dalam  bentuk  uraian  yang  menjelaskan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang  diselidiki,  bukan    tertuang  dalam bentuk  angka  atau  statistik.  (Margono, 2013).
Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan penelitian. Dalam melaksanakan studi kepustakaan, penulis mengumpulkan  seluruh  dokumentasi berupa Laporan Penilaian dan ketentuan- kententuan  perpajakan  yang  terkait dengan kegiatan untuk tujuan perpajakan dalam  rangka  menentukan  harga  limit lelang.
Pelaksanaan  penelitian  lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada dua orang Penilai di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak dan  satu  orang  juru  sita  pajak  KPP Pratama  Surabaya  Mulyorejo  sebagai pihak  yang  terlibat  langsung  dalam proses lelang. Wawancara semi terstruktur  adalah  wawancara  yang dilakukan  dengan  mengacu  pada  suatu panduan,  yang  dilakukan  dalam  rangka menemukan  permasalahan  secara  lebih terbuka, di mana pihak yang terkait diajak untuk  saling  memberikan  ide  dan pendapat  secara  mandalam  (Sugiyono, 2010). Kegiatan wawancara ini dilakukan pada  tanggal  6  April  2022  sampai  13 April 2022 dan tanggal 7 Juni 2022.
Wawancara  dengan  Wajib  Pajak pemilik  objek  sita  sebagai  pihak terdampak  tidak  memungkinkan  untuk dilakukan  karena  Penulis  memiliki keterbatasan dalam mengakses data pihak terkait. Pemilihan KPP Pratama Surabaya
Mulyorejo  sebagai  objek  penelitian karena  mempertimbangkan  faktor  jarak dan  kemudahan  akses.  Jenis  data  yang diolah pada penelitian ini merupakan data kualitatif  berupa  Laporan  Penilaian, peraturan perundang-undangan dan dokumen publik, materi dari buku, jurnal, atau  tesis,  serta  artikel  terkait  dari berbagai sumber media.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  yang  menyebut  kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan lainnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan nilai  limit  lelang    dan  penentuan  nilai objek sita pada dasarnya tercantum dalam SE-61/PJ/2015.  Ketentuan  ini  telah dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku dengan  diterbitkannya  SE-05/PJ/2020. Dalam  ketentuan  terbaru  tersebut  tidak ada  kalimat  yang  mengatur  tentang penentuan  nilai  objek  sita.  Meskipun demikian,  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Penilai  S.  Prasetyo,  kegiatan penilaian  terkait  kegiatan  penagihan pajak  tetap  dapat  dilakukan  oleh  penilai Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sejalan dengan  ketentuan  pada  SE-05/PJ/2020 yang menyebut bahwa kegiatan penilaian dapat  dilakukan  dalam  hal  terdapat transaksi  yang  menurut  ketentuan perundangan  diharuskan  menggunakan nilai limit.
Berdasarkan  hasil  telaah  penulis terhadap Laporan Penilaian KPP Pratama Surabaya  Mulyorejo  tahun  2020  atas objek  lelang  berupa  unit  kendaraan bermotor  dan  hasil  wawancara  semi terstruktur  yang  penulis  laksanakan dengan  fungsional  Penilai  Pajak  di Direktorat Jenderal Pajak, proses pelaksanaan  kegiatan  Penilaian  di  KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan SE-54/PJ/2016.  Sedangkan  tata  cara Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam SE-05/PJ/2020. Penghitungan  yang  dilakukan  untuk
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 20
menentukan nilai limit dan nilai likuidasi barang  lelang  merujuk  pada  ketentuan 113/PMK.06/2016.  Alur  pelaksanan penilaian  atas  objek  lelang  kendaraan bermotor  di  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo tergambar sebagaimana berikut: sumber gambar: SE-54/PJ/2016 \

## 3.1. Identifikasi Masalah
Penilai  mendapat  Nota  Dinas Permohonan  Bantuan  Penilaian  Harga Limit  Barang  Sitaan    dari  Seksi Penagihan  (saat  ini  menjadi  seksi Pemeriksaan,  Penilaian,  dan  Penagihan sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  KEP-
28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Saat  Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  184/PMK.01/2020). Nota Dinas tersebut dikirim sehubungan dengan  kegiatan  penagihan  aktif  berupa penyitaan  asset  atau  barang  yang  telah dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung  Pajak.  Dasar  dari tindakan  penyitaan  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  terakhir  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2000  tentang  Penagihan  Pajak  dengan Surat Paksa.
Dalam  Nota  Dinas  tersebut  di atas,  Seksi  Penagihan  meminta  bantuan Penilai untuk memberikan informasi nilai pasar wajar dan nilai jual pasar atas objek sita.  Guna  kelancaran  proses  Penilaian, berkas  permohonan  tesebut  dilampiri dengan salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  (BKPB)  dan  Surat  Tanda
Nomor  Kendaraan  (STNK)  kendaraan yang  akan  dilelang.  Berkas  permohonan juga  dilampiri  dengan  salinan  Surat
Perintah  Melaksanakan  Penyitaan  dan Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita  Sebagai data pendukung lainnya. Penilai meneliti lebih  lanjut  dengan  terlebih  dahulu melakukan identifikasi masalah atas data- data di dalam berkas tersebut.
Selanjutnya Penilai membuat nota dinas  usulan  Surat  Perintah  Penilaian (SPPn)  melalui  media  penyusunan naskah  dinas  elektronik  yang  berlaku internal  di    Kementerian  Keuangan (selanjutnya disebut Nadine). Berdasarkan usulan tersebut, Kepala KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengeluarkan  Surat  Perintah  Penilaian (SPPn)  yang  memuat  identitas  Penilai yang ditunjuk (nama, NIP,
pangkat/golongan,  dan  jabatan),  data Wajib Pajak / Penanggung Pajak (nama, NPWP,  alamat),  serta  penjelasan  atas objek yang akan dilelang.
Hingga  penelitian  ini  dilakukan, terakhir  kali  Penilai  KPP  Pratama Surabaya Mulyorejo melakukan
penilaian  atas  objek  lelang  adalah  pada tahun 2020. Sepanjang tahun itu, Penilai menerima  dua  permohonan  bantuan penilaian  untuk  menentukan  nilai  pasar dan nilai likuidasi aset sita pajak. Objek pertama  milik  Penanggung  Pajak  X (selanjutnya disebut objek ABC) merupakan satu unit kendaraan bermotor bermodel  sedan  dengan  dua  baris  kursi penumpang. Kendaraan ini dimanfaatkan sebagai alat angkut pribadi. Objek kedua milik  Penanggung  Pajak  Y  (selanjutnya disebut  objek  DEF)  berupa  satu  unit kendaraan  bermotor  bermodel  pick  up
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 21
yang  dimanfaatkan  sebagai  angkutan barang.  Kendaraan  ini  memiliki  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  berwarna kuning.
Penilai menetapkan tanggal penilaian  sesuai  dengan  tanggal  tanggal verifikasi lapangan serta tanggal pengumpulan data dan informasi. Penilai juga  menetapkan  asumsi  sebagaimana berikut:
1. Penilaian  didasarkan  pada  data dan informasi yang diberikan oleh Wajib  Pajak.  Penilai  tidak bertanggungjawab  jika  terdapat ketidakbenaran  atas  data  dan informasi tersebut.
2. Wajib  Pajak  bertanggung  jawab atas  kemampuan  manajemen dalam  memberikan  data  dan informasi.
3. Setelah Penilai melakukan telaah secara objektif, data dan informasi  yang  didapat  dari berbagai  sumber  dapat  dianggap layak. 4. Penilai  tidak  bertanggungjawab atas ha-hal tertentu yang disembunyikan oleh Wajib Pajak. Penilai  tidak  menyembunyikan satu  pun  hal  terkait  objek penilaian yang dapat mempengaruhi besaran nilai. 5. Kecuali  dinyatakan  lain,  maka penilaian atas objek telah dilakukan dengan mempertimbangkan semua batasan  dan  aturan  perundangan yang berlaku. 6. Hasil nilai yang tercantum dalam Laporan  Penilaian  adalah  Nilai Pasar  ( Market  Value )  dan  Nilai Likuidasi ( Liquidation Value ).
7. Nilai  yang  tercantum  dalam Laporan  Penilaian  adalah  nilai atas kondisi nyata properti sesuai saat  dilakukan  penilaian  pada tanggal penilaian.
Adapun  syarat  yang  membatasi adalah sebagai berikut:
1. Kesimpulan nilai yang dituangkan dalam  Laporan  Penilaian  hanya berlaku  untuk  objek  penilaian terkait.  Jika  kesimpulan  nilai digunakan  untuk  tujuan  selain dimaksud  dalam  laporan  ,  maka penggunaan nilai tersebut dinyatakan invalid. 2. Objek  penilaian  properti  sesuai dengan detail data objek penilaian.
3. Laporan penilaian bersifat rahasia dan  tidak  dapat  disebarluaskan kepada  publik tanpa memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. 4. Penilai dapat memberikan pendapat  atau  kesaksian  terkait penentuan  Nilai  Pasar  ( Market Value )  dan  Nilai  Likuidasi ( Liquidation  Value )  atas  objek penilaian  dalam  laporan  jika diminta.
5. Isi Laporan Penilaian tidak untuk disebarluaskan  kepada  publik melalui  media  apapun,  baik sebagian  atau  seluruhnya,  tanpa persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 6. Laporan Penilaian disusun berdasarkan keadaan saat dilaksanakannya  penilaian  atas data  dan  informasi  lain  yang diterima dari Wajib Pajak maupun diperoleh dari database perpajakan,  serta  berdasarkan pengalaman  dan  pengamatan Penilai. 7. Sepanjang mengikuti aturan umum dan prinsip penilaian yang berlaku, maka penggunaan pendekatan, metode, dan prosedur penilaian dalam Laporan Penilaian dinyatakan sah. 8. Dalam menyusun Laporan Penilaian, Penilai memiliki tugas, tanggung  jawab,  dan  wewenang yang terbatas, yakni hanya terkait kegiatan  penilaian  atas  objek
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 22
untuk  menentukan  Nilai  Pasar ( Market Vaue ) dan Nilai Likuidasi ( Liquidation Value ) dengan menggunakan  pendekatan  data pasar ( Market Data Approach ). 9. Hasil  nilai  dalam  Laporan Penilaian digunakan untuk penentuan nilai limit lelang.
3.2. Pengumpulan Data Dalam proses pengumpulan data,
Penilai  mencari  sejumlah  data  yang relevan  dengan  objek  yang  dinilai  serta dapat menunjang kelancaran penyelesaian  tugas  Penilaian.  Data tersebut antara lain:
A. Data Properti Data ini terkait langsung, baik dengan properti  yang  dinilai  maupun  dengan properti  pembanding,  seperti  data jumlah  roda  kendaraan  bermotor, nomor  polisi,  merek,  tipe,  jenis, model,  tahun  pembuatan,  jenis transmisi,  kapasitas  silinder,  jarak yang  yang  telah  ditempuh,  nomor rangka,  nomor  mesin,  warna,  bahan bakar, warna Tanda Nomor
Kendaraan  Bermotor  (TNKB),  serta tempat dan tahun registrasi. Selain itu,
Penilai  juga  mengumpulkan  foto objek yang dinilai yang menampilkan kondisi fisik tampak depan, samping,
belakang, kondisi panel  pintu, speedometer, interior, dashboard, dan mesin.
B. Data Pendukung Lain Data  yang  dikumpulkan  meliputi informasi  terkait  biaya  balik  nama kendaraan bermotor, informasi terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,  serta  data  penawaran  atas objek sejenis.
Data-data  sebagaimana  tersebut di  atas  diperoleh  dari  sumber  internal (STNK  dan  BPKB  yang  dilampirkan dalam permohonan serta data lain dalam basis  data  perpajakan)  serta  didapat melalui  sumber  eksternal  (media  online dan  website  Dinas  Pendapatan  Provinsi
setempat).  Penting  bagi  penilai  untuk melakukan verifikasi data guna memastikan keabsahan status kepemilikan  objek.  Selain  itu  penting juga  bagi  Penilai  untuk  mengumpulkan data  lapangan  melalui  kegiatan  survei lapangan  guna  mengidentifikasi  kondisi fisik objek yang dinilai.
Menurut  Kurniawan  (2016),  saat menilai  kendaraan  bermotor,  Penilai harus  paham  akan  kecenderungan pembeli tipikal dalam membeli kendaraan,  baik  terkait  lokasi  maupun spesifikasi  alternatifnya.  Selain  berada dalam  pasar  yang  sama,  properti pembanding  yang  dipakai  harus  dapat dipandang sebagai alternatif atau pengganti bagi pembeli.

## 3.3. Analisis Data
Penilai  melakukan  analisis  data untuk  mendapatkan  gambaran  umum dengan melakukan analisis pasar properti dan  analisis  penggunaan  tertinggi  dan terbaik  ( highest  and  best  use ).  Analisis pasar dilaksanakan dengan cara mempelajari tren permintaan dan
penawaran  properti  di  suatu  kawasan tertentu yang sejenis dengan objek yang dinilai.  Sedangkan  analisis highest  and best  use dilakukan  dengan  cara mempelajari  kelayakan  fisik  objek  yang dinilai dalam pemanfaatannya.

## 3.4. Pendekatan Penilaian
Sebagaimana  disebutkan  dalam Laporan Penilaian Properti Kriteria I atas objek  yang  dinilai,  pendekatan  yang digunakan  untuk  Penilaian  tujuan lelang adalah  pendekatan  data  pasar.  Metode yang  digunakan  adalah  perbandingan langsung
dengan memberikan
penyesuaian  terhadap  beberapa  faktor yang  mengakibatkan  terjadinya  nilai pasar tidak dapat terpenuhi dalam proses lelang. Berdasarkan SE-54/PJ/2016, ketentuan yang berlaku dalam
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 23
penggunaan  Pendekatan  Data  Pasar ( Market Data Approach ) adalah:
1. Data pasar atas properti pembanding  yang  digunakan merupakan data terbaru. 2. Data properti pembanding merupakan  data  transaksi  atau penawaran yang memenuhi kriteria  sebanding  dan  sejenis dengan  objek  yang  dinilai. Sumber data ini dapat berasal dari pembeli, penjual, penyewa, iklan, broker,  agen  properti,  asosiasi, lembaga, instansi, aparat desa/lurah/kecamatan,  Notaris  / Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT), dan lain-lain.
3. Menyesuaikan  tipe  data  objek pembanding  seperti  jenis  data penawaran dan sebagainya.
4. Menyesuaikan  faktor  waktu  dari properti pembanding yang didapat untuk menperoleh perkiraan  nilai  pasar  objek  yang dinilai pada tanggal penilaian.
5. Melakukan  pembandingan antara objek  yang  dinilai  dengan  data pembanding  yang  telah  ditelaah dengan  memakai  faktor-faktor penyesuaian.
6. Menyesuaikan  kondisi  properti pembanding  terhadap  properti yang  dinilai  dengan  menentukan penyesuaian.
7. Teknik  Penyesuaian  Persentase ( Procentage Adjustment ) digunakan  saat  menyesuaikan properti pembanding.
8. Indikasi  nilai  objek  penilaian merupakan  hasil  rata-rata  nilai properti  pembanding  setelah dilakukan penyesuaian.
Analisis  Nilai  Pasar  Wajar Properti  Pembanding  dituangkan  dalam Lembar Kerja 1 yang memuat tentang:
1. Nomor Data Kolom  ini  diisi  dengan  nomor urut  data  pembanding.  Penilai mencantumkan tiga data pembanding  yang  sama  dan sejenis. 2. Uraian Properti Pembanding Uraian yang dicantumkan meliputi  merek  kendaraan,  tipe, jenis  (misal  mobil  penumpang atau mobil barang), tahun pembuatan,  tempat  terdaftar, nomor polisi, dan jarak yang telah ditempuh kendaraan.
3. Kondisi Penjelasan  mengenai  kondisi kendaraaan bermotor seperti warna,  jenis  transmisi  (otomatis atau  manual),  kapasitas  silinder, status  penjual  (individu  atau dealer ),  kondisi  mesin,  interior, status  pembayaran  pajak,  dan kelengkapan dokumen legal.
4. Jenis Data
Kolom  jenis  data  diisi  dengan keterangan dari mana sumber data berasal. Pilihan sumber data diisi dengan angka (1) jika merupakan data penawaran dari pemilik, diisi angka  (2)  jika  merupakan  data penawaran  dari showroom atau pedagang, dan diisi dengan angka (3) jika data berasal dari transaksi jual  beli  yang  informasinya disampaikan oleh pemilik.
5. Nilai Transaksi Nilai  (harga)  transaksi  properti pembanding  diperoleh  dari  data isian  pada  kolom  jenis  data  dan dinyatakan dalam nominal rupiah.
6. Penyesuaian Jenis Data Penyesuaian ini dilakukan dengan memberikan angka tertentu untuk memperoleh  data  harga  (nilai) transaksi  yang  wajar  dengan mempertimbangkan  isian  pada kolom  jenis  data.  Misal,  untuk data yang berasal dari penawaran pemilik diberi angka penyesuaian (-5),  data  yang  berasal  dari penawaran showroom atau penjual diberi angka penyesuaian
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31 Halaman 24 (-10),  dan  data  yang  berasal  dari transaksi jual beli yang informasinya  disampaikan  oleh pemilik tidak dilakukan penyesuaian. 7. Estimasi  Nilai  Per  Tanggal Transaksi Kolom  ini  diisi  dengan  nilai (harga) pasar properti pembanding  pada  saat  transaksi atau saat diperolehnya data. 8. Tanggal Transaksi (Penawaran)
Kolom tanggal transaksi (penawaran) diisi dengan tanggal saat  data  properti  pembanding diperoleh.
9. Penyesuaian Waktu
Penyesuaian  waktu  dilakukan untuk  memperoleh  data  harga (nilai) pasar properti pembanding pada tanggal dilakukannya Penilaian.  Penilai  menetapkan estimasi penyesuaian waktu sebesar  6  %  per  tahun.  Angka yang  diisikan  pada  kolom penyesuaian  waktu  merupakan hasil  penghitungan  matematis banyaknya  selisih  hari  antara tanggal  Penilaian  dengan  tanggal transaksi (penawaran) data pembanding  lalu  dibagi  365  dan dikalikan 6 %. Penyesuaian waktu diisi dengan angka dalam persen. Jika  selisih  hari  antara  tanggal transaksi  (penawaran)  dengan tanggal Penilaian semakin banyak, maka angka penyesuaian waktunya juga semakin besar. 10. Estimasi Nilai Properti Kolom  ini  diisi  dengan  hasil perkalian antara estimasi nilai per tanggal  transaksi  dengan  hasil jumlah  persentase  penyesuaian waktu dan persentase 100%.
11. Tanggal Penilaian
Tanggal  Penilaian  diisi  dengan tanggal peninjauan lapangan serta pengumpulan data dan informasi.
Setelah Lembar Kerja 1 (Analisis Nilai Pasar Wajar Properti Pembanding) selesai  dibuat,  selanjutnya  Penilai menyusun  Lembar  Kerja  Analisis  Nilai Pasar  Objek  Penlilaian.  Kegiatan  ini bertujuan  untuk  memperoleh  nilai  pasar properti  dan  nilai lelang objek  sita yang dinilai. Kolom isian lembar kerja tersebut terdiri atas:
1. Nomor Data Kolom  ini  diisi  dengan  nomor urut data pembanding.
2. Data Pembanding Uraian  singkat  terntang  properti pembanding  dicantumkan  dalam kolom ini.
3. Nilai Pasar Properti Pembanding Nominal  yang  tercantum  dalam kolom  Estimasi  Nilai  Properti pada Lembar Kerja 1 disalin dan diisikan ke kolom ini.
4. Penyesuaian Penilai  melakukan  penyesuaian terhadap 5 faktor sebagai berikut:
a. Lokasi
Penilai  memberikan  angka penyesuaian  atas  faktor lokasi  terdaftar  properti pembanding  dengan  lokasi terdaftar  objek  Penilaian. Semakin  dekat  jarak  antara properti pembanding dengan  objek  Penilaian, maka nilai angka penyesuaian yang dinyatakan  dalam  bentuk persen  juga  akan  semakin kecil. b. Tahun Pembuatan Angka penyesuaian dinyatakan  dalam  bentuk persen. Semakin dekat jarak antara  tahun  pembuatan properti pembanding dengan  objek  Penilaian, maka angka penyesuaiannya juga semakin kecil. Jika properti pembanding dibuat di tahun
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31 Halaman 25 yang  sama  dengan  objek Penilaian, maka  angka penyesuainnya  diisi  angka nol. c. Kondisi Fisik Penilai melakukan penyesuaian  faktor  kondisi fisik  properti  pembanding dengan  objek  Penilaian, meliputi perbedaan transmisi  (otomatis  atau manual)  serta  perbedaan kondisi  fisik  bagian  dalam dan bagian luar. d. Penggunaan/Pemakaian Penyesuaian  atas  faktor penggunaan atau pemakaian properti pembanding dengan  objek  Penilai  dapat dilakukan dengan menganalisis perbedaan jarak tempuh kendaraan. e. Biaya  Surat  Rekomendasi Kemenhub Komponen  ini  muncul  saat objek  yang  dinilai  dan properti pembanding merupakan  jenis  kendaraan yang digunakan untuk angkutan  umum  (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna kuning),  sehingga  untuk memanfaatkannya dikeluarkan  biaya  terkait pengurusan surat rekomendasi dari Kementerian  Perhubungan. Hal  ini  sejalan  dengan penerapan  Undang-Undang tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  Nomor  22 Tahun 2009.
Kelima angka penyesuaian untuk faktor di atas kemudian dijumlah dalam  kolom  tersendiri  dengan kolom berjudul jumlah penyesuaian. 5. Indikasi  Nilai  Pasar  Properti Setelah Disesuaikan Kolom  ini  berisi  indikasi  nilai (harga)  pasar  objek  Penilaian setelah  dilakukan  penyesuaian untuk  masing-masing  properti pembanding. Angka indikasi yang dicantumkan dapat dalam bentuk nominal yang diperoleh dari hasil perkalian  antara  nilai  pasar properti  pembanding  dengan persentase  jumlah  penyesuaian dan persentase 100%.
6. Rekonsiliasi Nilai Pasar Properti Kolom  ini  diisi  dengan  hasil rekonsiliasi  nilai  (harga)  pasar objek Penilaian dengan
pembobotan  yang  sama  untuk seluruh  properti  pembanding.
Dapat  pula  diisi  dengan  cara mengambil nilai (harga) rata-rata indikasi  nilai  pasar  properti setelah disesuikan.
7. Nilai Lelang Mengingat  Penilaian  dilakukan untuk  keperluan  lelang,  maka perlu  diberikan discount  factor atas nilai pasar. Hal ini dilakukan untuk  mengakomodasi  beberapa syarat  terbentuknya  nilai  pasar yang  tidak  terpenuhi  dalam pelaksanaan  lelang.  Direktorat Jenderal  Pajak  sendiri  belum menetapkan  regulasi  tentang besaran discount  factor yang dapat digunakan oleh Penilai. Berdasarkan  wawancara  dengan
Penilai  D.  Arianto,  meskipun ketentuan pada PMK- 113/PMK.06/2016  telah  dicabut, pada  praktiknya  Penilai  di Lingkungan  Direktorat  Jenderal Pajak  tetap  menetapkan  besaran tingkat risiko penjualan sebagaimana yang dilakukan oleh Penilai  di  lingkungan  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam  pelaksanaan  di  lapangan, discount  factor atas  risiko
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 26
penjualan  dalam  lelang  yang diberikan  oleh  Penilai  adalah  di kisaran namun tidak mutlak pada angka 30%. Nilai Lelang merupakan hasil perkalian antara angka pada rekonsiliasi nilai pasar properti dengan hasil pengurangan  persentase  100% dan discount factor .
3.5. Simpulan Nilai
Dalam bagian ini tidak dilakukan rekonsiliasi nilai karena laporan Penilaian disusun dengan menggunakan pendekatan  data  pasar  saja.  Setelah Setelah  mempertimbangkan  beragam faktor  yang  mempengaruhi  nilai  serta mengacu  pada  hasil  analisis  data  dan informasi, Penilai menetapkan kesimpulan  bahwa  besaran  nilai  pasar ( market value ) atas objek Penilaian ABC pada  tanggal  Penilaian  adalah  sebesar Rp51.347.000,00  dan  nilai  likuidasinya sebesar  Rp35.943.000,00.  Sedangkan besaran  nilai  pasar  ( market  value )  atas objek  Penilaian  DEF  pada  tanggal Penilaian adalah sebesar Rp91.138.000,00  dan  nilai  likuidasinya sebesar Rp63.796.000,00. Uraian simpulan  nilai  dicantumkan  dalam laporan  Penilaian  dan  menjadi  satu kesatuan  halaman  dengan  kolom  tanda tangan Penilai serta Kepala Kantor.

## 3.6. Laporan Penilaian
Penilai menyusun Laporan
Penilaian  Properti  Kriteria  I  atas  Objek Penilaian  dengan  mengacu  pada  format laporan  penilaian  yang  tercantum  dalam Lampiran IV-A SE-54/PJ/2016. Laporan tersebut  dibubuhi  tanda  tangan  Penilai dan  disahkan  oleh  Kepala  Kantor. Selanjutnya  laporan  diserahkan  kepada pihak  yang  mengirimkan  Nota  Dinas Permohonan  Bantuan  Penilaian  untuk dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3.7. Tindak Lanjut Laporan Penilaian Laporan Penilaian Properti
Kriteria  I  yang telah diterima oleh  seksi pemohon  bantuan  penilaian  selanjutnya ditindaklanjuti  dengan  proses  lelang sesuai  ketentuan.  Pengumuman  Lelang Eksekusi  Pajak  diterbitkan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  dengan  memuat  nilai limit  objek  lelang,  jadwal  pelaksanaan lelang, jumlah minimal uang jaminan dan cara penyetorannya, serta jadwal pengecekan objek lelang yang maksimal satu  hari  sebelum  dilaksanakannya lelang.  Nilai  limit  yang  ditetapkan mengacu  pada  nilai  likuidasi  yang tercantum dalam Laporan Penilaian.
Menurut hasil wawancara dengan juru  sita  pajak  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo,  tidak  ada  jaminan  objek lelang  akan  terjual  meskipun  nilai  limit yang  ditetapkan  sudah  di  bawah  nilai pasar.  Bahkan  ketika  nilai  limit diturunkan  secara  bertahap  pada  saat diadakan lelang kedua atau ketiga, objek lelang belum tentu laku terjual.
Terkait  pelaksanaan  lelang  objek ABC dan DEF, keduanya berhasil terjual pada  kesempatan  lelang  pertama.  Objek lelang  ABC  terjual  dengan  harga Rp46.580.000,00. Sedangkan objek lelang  DEF  terjual  dengan  harga Rp83.000.000,00.  Dibandingkan  dengan nilai yang tercantum dalam laporan hasil kegiatan  penilaian,  kedua  objek  lelang tersebut terjual  di atas nilai limit namun masih  di  bawah  nilai  pasar.  Kondisi  ini dapat diartikan  sebagai keuntungan  bagi pihak  pembeli  karena  berhasil  membeli barang  di bawah nilai pasar. Kondisi ini juga  berarti  positif  bagi  pihak  Kantor Pelayanan  Pajak  karena  rangkaian tindakan  penagihan  berakhir  dengan masuknya  sejumlah  dana  ke  kas  negara sebagai  bentuk  pembayaran  utang  pajak oleh Penanggung Pajak.
Meskipun  demikian,  hasil  lelang kedua  objek  tersebut  belum  mampu menutup  seluruh  utang  pajak  yang dimiliki oleh Penanggung Pajak. Rekapitulasi sisa utang pajak yang masih
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
harus ditanggung oleh Penanggung Pajak setelah  pelaksanaan  lelang  eksekusi tertuang dalam tabel 2.

## 4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Kegiatan  penilaian  untuk  tujuan perpajakan  tidak  hanya  berperan  dalam upaya  penggalian  potensi  pajak,  namun juga  dapat  memiliki  kontribusi  dalam kegiatan  penagihan  pajak.  Penilai  dapat bekerja sama dengan Account Representive dan  Fungsional  Pemeriksa Pajak  dalam  menemukan  potensi  pajak terkait  transaksi  Pengalihan  Hak  atas Tanah  dan/atau  Bangunan  (PPh  Pasal  4 ayat 2),  melakukan  penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun  Sendiri  (PPN KMS), serta melakukan  penilaian  aset    terkait ketentuan UU PPN  Pasal  16 D tentang penyerahan  aktiva  (berupa  mesin, bangunan,  peralatan,  perabotan  atau aktiva  lain)  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak yang  berdasarkan  tujuan  awal  aktiva tersebut  tidak  untuk  diperjualbelikan. Selain  itu,  Penilai  juga  dapat  berperan dalam  melakukan  penilaian  bisnis  guna memperkirakan  besaran  nilai  suatu perusahaan, baik yang memiliki keberlangsungan  usaha  ( going  concern ) maupun yang tidak, termasuk bermacam kepemilikan  dan  kepentingan,  serta aktivitas dan transaksi yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penilaian juga berkontribusi
dalam  kegiatan  penagihan  pajak.  Saat upaya  penagihan  pajak  mencapai  tahap akhir  dengan  dilakukannya  pelelalangan objek sita atas aset milik Wajib Pajak atau Penanggung  Pajak,  dibutuhkan  suatu kegiatan  untuk  menentukan  besarnya nilai  limit  lelang.  Penentuan  nilai  limit dilakukan oleh pihak penjual (Direktorat Jenderal  Pajak)  dengan  bantuan  Penilai. Hal  ini  sejalan  dengan  amanat  dalam
Pasal  36  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 s.t.d.d. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013. Dalam  menetapkan  nilai  limit,
Penilai  harus  terlebih  dulu  menentukan nilai  wajar  dan  nilai  likuidasi.  Dengan berpedoman pada SE-54/PJ/2016, Penilai melakukan  kegiatan  penilaian  atas  ojek lelang  dengan  tahapan:  (i)  identifikasi masalah, (ii) pengumpulan dan pemilihan data,  (iii)  analisis  data,  (iv)  pendekatan penilaian,  (v)  rekonsiliasi  nilai  dan kesimpulan  nilai,  dan  (vi)  pelaporan penilaian.  Dalam  proses  penilaian,  atas objek kendaraan bermotor yang merupakan  sarana  angkutan  umum (ditandai dengan Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  berwarna  kuning) dilakukan penyesuaian atas jumlah biaya yang  dikeluarkan  untuk  mendapat  surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Hasil kerja Penilai dalam menentukan  kedua  jenis  nilai  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  Laporan Penilaian  dan  diserahkan  kepada  pihak yang mengirimkan Nota Dinas Permohonan Bantuan Penilaian. Selanjutnya pimpinan unit kerja menetapkan  nilai  limit  dengan  sejumlah pertimbangan agar nilainya tidak terlampau  tinggi  atau  rendah.  Penetapan nilai  limit  yang  terlampau  tinggi  dapat berakibat  objek  lelang  gagal  terjual.  Di sisi  lain,  penetapan  nilai  limit  yang terlampau rendah dapat berakibat hutang pajak tidak dapat terbayar secara optimal.

## 4.2. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan penelitian atas
penilaian  untuk  penentuan  harga  limit lelang  kendaraan  bermotor  yang  telah dilaksanakan  di  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo sepanjang tahun 2020, penulis mengusulkan
beberapa saran sebagaimana berikut.
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31 Halaman 28 1. Untuk  kegiatan  penilaian  atas objek  lelang  berikutnya,  Penilai dapat  menyajikan output dari tahap  analisis  data  secara  lebih komprehensif  dalam  Laporan Penilaian, seperti analisis tentang data  penawaran  dan  permintaan properti  sejenis  dengan  objek yang  dinilai  di  suatu  wilayah tertentu.  Selain  dalam  bentuk penjabaran,  hasil  dari  analisis tersebut  juga  dapat  disajikan dalam bentuk grafik. Analisis data yang menyeluruh dapat memudahkan Penilai untuk menentukan besaran angka penyesuaian. 2. Untuk  objek  lelang  berupa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum, sebaiknya dilakukan analisis  dan  verifikasi  untuk memastikan apakah objek tersebut  dimanfaatkan  secara komersial.  Jika  objek  terbukti menghasilkan  pendapatan  bagi pemiliknya,  maka  Penilai  dapat menambahkan pendekatan pendapatan  untuk  menetapkan nilai. 3. Direktorat  Jenderal  Pajak  dapat membuat regulasi yang mengatur besaran discount  factor yang dijadikan pengurang dalam penyesuaian  atas  kondisi  tertentu dalam lelang yang tidak memenuhi  syarat  dalam  definisi nilai pasar. Hal ini dapat menjadi pijakan  bagi  Penilai  sehingga menganulir  risiko  perbedaan penentuan discount  factor antar Penilai.
.
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 29

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2015). Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor SE61/PJ/2015  tentang  Optimalisasi  Penilaian  (Appraisal)  untuk  Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2016). Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor SE54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian  Aset  Tak  Berwujud  Untuk  Tujuan  Perpajakan. Jakarta:  Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020). Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor SE05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021). Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor KEP28/PJ/2021  tentang  Penerapan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Saat  Mulai Beroperasinya  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak  Sebagaimana  Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak. Jakarta:  Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  85/PMK.03/2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  24/PMK.03/2008  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Penagihan  dengan  Surat  Paksa  dann  Pelaksanaan  Penagihan  Seketika  dan Sekaligus. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2013). Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016). Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  113/PMK.06/2016  tentang  Penilaian  Barang  Sitaan dalam  Rangka  Penjualan  Secara  Lelang. Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. (2020). Laporan Penilaian Properti Kriteria I No. 63 . Surabaya: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. (2020). Laporan Penilaian Properti Kriteria I No. 64 . Surabaya: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Kurniawan,  R.  (2016). Persyaratan  Kompetitif  Bagi  Data  Pembanding  Dalam Pendekatan  Data  Pasar .  djkn.kemenkeu.go.id.  Retrieved  7  April  2022,  from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10808/Persyaratan-Kompetitif- Bagi-Data-Pembanding-Dalam-Pendekatan-Data-Pasar.html.
MAPPI. (2015). Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI 2015 . MAPPI.
Margono, S. (2003). Metodologi Penelitian Pendidikan Cetakan 2 . Rineka Cipta.
Noor,  A.  (2021).  Analisis  Lelang  Eksekusi  yang  Dilakukan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Sibolga  terhadap  Lelang  Eksekusi  Pajak  Nomor  :  PENG- 01/WPJ.26/KP.06/2020  (Studi:  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Siboga). Jurnal Abdi Ilmu, 14 (2).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1998  tentang  Tara  Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Rianto, R. D., Djatmika, P., & Hamidah, S. (2017). Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi  Karena  Nilai  Limit  Rendah. Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya .
Saputra, A. I. (2015). Mau  Dibawa  Kemana Penilai PBB. Majalah Pajak Patriot Insight . Saputra, A. I. (2022). Analisis Upaya Pendayagunaan Penilai Pajak. Scientax, 3(2), 289– 311 .
Selvi,  Rahmi,  N.,  Dewi,  M.,  &  Ihram,  M.  (2021).  Tata  Kelola  Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  Jakarta  III Sebagai  Upaya  Penagihan  Pajak. Jurnal  Reformasi  Administrasi  :  Jurnal  Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 8 No. (1), 78-84. Retrieved 18 April 2022, from. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah  (1996).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan (2009).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa (2000).
Yonimurwanto, N., & Muamarah, H. S. (2018). Penilaian dalam Rangka Lelang Barang Sitaan Pajak. Proseding Seminar Nasional Akuntansi .
Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan Lainnya: Penentuan Harga Limit Lelang Kendaraan Bermotor Maya Anita Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 6, No.1 (2022) Hal 15 - 31
Halaman 31

## Lampiran : Ilustrasi Tabel
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Unit Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Jenis
Tahun 2018-2021 Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2018 2019 2020 2021 Mobil Penumpang 14.830.698 15.592.419 15.797.746 16.903.094 Mobil Bus 222.872 231.569 233.261 246.354 Mobil Barang 4.797.254 5.021.888 5.083.405 5.438.475 Sepeda motor 106.657.952 112.771.136 115.023.039 121.209.304 Jumlah 126.508.776 133.617.012 136.137.451 143.797.227
Sumber: diolah dari website Badan Pusat Statistik (diakses pada tanggal 9 Juni 2022)
Tabel 2. Rekapitulasi Sisa Utang Pajak Setelah Pelelangan Objek ABC dan DEF
Penanggung Pajak Objek Lelang Jumlah Utang Pajak Penjualan Objek Lelang Sisa Utang Pajak Persentase Utang Pajak yang Terbayar X ABC 90.407.725 46.580.000 43.827.725 52% Y DEF 2.210.271.045 83.000.000 2.127.271.045 4%
Sumber: diolah dari data KPP Pratama Surabaya Mulyorejo