JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA

## Rizki Muhammad Fauzi, Soni A. Nulhaqim
Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran E-mail: rizki20008@mail.unpad.ac.id , soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Aktivitas  pertambangan  seringkali  menimbulkan  dampak  negatif,  seperti  tercemarnya  lingkungan,  kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah  konflik,  baik  itu  antara  konflik  masyarakat  dengan  perusahaan  atau  masyarakat  dengan  pemerintah. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menguraikan  penyebab  yang  sering  terjadi  pada  masalah  konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan  bahwa  banyak  masyarakat  yang  menolak  aktivitas  pertambangan  karena  alasan  tercemarnya lingkungan,  seperti  masyarakat  khawatir  dampak  dari  aktivitas  pertambangan  yaitu  rawannya  longsor,  jalan menjadi  rusak,  debu  yang  mengganggu  pemukiman  warga,  dan  menurunnya  kualitas  air  bersih.  Banyak perusahaan  tambang  yang  hanya  memikirkan  keuntungan  saja  tanpa  memperhatikan  kondisi  lingkungan. Penolakan  yang  dilakukan  masyarakat  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  suatu  konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang  bisa  menjadi  penengah  dan  mengetahui  terhadap  masalah  yang  terjadi. Seharusnya  terdapat  suatu  badan  atau  institusi  yang  khusus  dalam  menangani  masalah  sejumlah  konflik  yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik.

## Kata kunci: Penyebab konflik, pertambangan, alternatif solusi

## ABSTRACT
Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to highway access which results in a conflict problem, be it conflict between the community and the company or the community and the government. The purpose of this study is to describe the  causes  that  often  occur  in  mining  conflict  problems  and  alternative  solutions  in  solving  mining  conflict problems. The method used is using the library study method which is sourced from secondary data related to the issues that are the topic of research. The results of the research based on examples of mining cases in Indonesia show that many people refuse mining activities for reasons of environmental contamination, such as people who are worried about the impact of mining activities, namely prone to landslides, damaged roads, dust that disturbs residents' settlements, and decreased quality of clean water. . Many mining companies only think about profits without regard to environmental conditions. The community's rejection was one of the factors causing a mining conflict. A good conflict resolution process in mining conflicts is mediation carried out by parties who can mediate and know about the problems that occur. There should be a body or institution that is specialized in dealing with the problems of a number of conflicts that occur in the mining area, for example the Director General of Conflict who deals with conflict issues.
Keywords: Causes of conflict, mining, alternative solutions.

## PENDAHULUAN
Aktivitas pertambangan tentunya menjadi permasalahan di beberapa kalangan.  Adanya  aktivitas  pertambangan ini negara seringkali dihadapkan pada suatu situasi  atau  kondisi  yang  dilema  karena dibalik adanya sektor pendapatan, ada juga kerugian  lingkungan  dan  sosial  yang ditimbulkan  (Sutedi,  2011).  Aktivitas
pertambangan  seringkali  memunculkan suatu  efek  yang  negatif,  dikarenakan  pada aktivitas pertambangan yang memiliki sifat “zero  value”  dimana  adanya  aktivitas tambang yang tidak sesuai  dengan standar (Salim,  2005).  Standar  atau  kriteria  dapat ditinjau  dari  hasil  kelayakan,  seperti  dari ekonomis, perencanaan pasca tambang, dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
Pada  saat  ini  aktivitas  pertambangan dikenal  dengan  tambang  untuk  produksi mineral  dan  logam,  misalnya  bauksit, tembaga, batubara, emas, dan nikel. Selain dari produksi mineral logam, ada juga dari komoditas  lain  yaitu  seperti  bahan  galian, dimana  komoditas  pada  bahan  galian tersebut  digunakan  sebagai  bahan  utama dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur,  seperti  jalan,  perumahan, gedung, dan lain-lain. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 menyebutkan bahwa bahan galian tambang terbagi tiga golongan, yang diantaranya  adalah  bahan  galian  golongan A, B, C dan saat telah dirubah menurut UU No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  yang  masuk  pada golongan pertambangan bebatuan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan galian C termasuk  pada  golongan  batuan  yang diantaranya  seperti  pasir  urug,  andesit, tanah  liat,  tanah  urug,  dan  kerikil  yang berasal dari galian bukit, dan kerikil sungai.
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004, pemerintah  daerah  memiliki  wewenang dalam  mengurus  potensi  daerah  termasuk potensi  pertambangan  atau  bahan  galian. Menurut  UU  No.  4  Tahun  2009,  dalam memberikan IUP (Izin
Usaha Pertambangan)  di  wilayah  kabupaten  atau kota diberikan kepada Bupati atau Walikota dan  untuk  lintas  kabupaten  IUP  diberikan oleh  Gubernur  dan  di  provinsi  diberikan oleh  Kementerian  ESDM.  Namun,  pada saat ini terkait IUP (Izin Usaha Pertambangan) mengalami perubahan
berdasarkan UU No. 23  Tahun 2014 yaitu bahwa  walikota  dan  bupati  sekarang  tidak memiliki kewenangan lagi dalam pemberian IUP dan sekarang yang memiliki kewenangan  dalam  pemberian  IUP  yaitu Gubernur  dan  Pemerintah  Pusat  juga  IUP lintas  provinsi  masih  tetap  diberikan  oleh Kementerian ESDM.
Menurut  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2009, aktivitas  tambang harus mempunyai sebuah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari pihak pemerintahan. Adanya izin terhadap
kegiatan pertambangan tersebut pemerintah dapat mengawasi terkait aktivitas tambang yang  dilakukan  oleh  perusahaan  yang melakukan kegiatan pertambangan.
Menurut  Pasal  38,  pihak  yang  melakukan kegiatan  pertambangan  meliputi  dari Perseorangan,  Badan  Usaha  Swasta,  dan Koperasi.  Pelaku  kegiatan  pertambangan dibagi  menjadi  tiga  kelompok,  yaitu pertambangan dengan skala yang kecil atau pertambangan rakyat, menengah, dan besar.
Aktivitas  tambang  tentunya  sering memunculkan  aksi  pro  atau  kontra  di kalangan  masyarakat.  Aksi  pro  terhadap aktivitas  pertambangan  timbul  dari  suatu warga atau masyarakat yang  tentunya ikut serta  pada  aktivitas  tambang,  dikarenakan terdapat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial. Aksi kontra dari masyarakat dikarenakan terdapat kecemasan  dan  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dibanding  dengan  dampak positif  (DPA-SKPD  Badan  Pendidikan, Pelatihan,  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah  Provinsi  NTT,  2013).  Selain  itu, masyarakat  di  sekitar  pertambangan  juga merasakan  dampak  negatif  dari  aktivitas pertambangan  tersebut,  yaitu  kegiatan ekonomi mereka menjadi terpinggirkan dan menurunnya kualitas lingkungan. Ada juga pihak yang merupakan dari kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan  yang  melakukan  penolakan terhadap  aktivitas  tambang  yang  bisa menyebabkan  lingkungan  menjadi  rusak. Aksi  pro  dan  kontra  terhadap  aktivitas tambang  seringkali  memunculkan  suatu masalah konflik.
Masalah konflik merupakan suatu gejala sosial yang akan muncul pada setiap waktu tertentu  di  dalam  suatu  masyarakat. Masalah  konflik  muncul  dikarenakan adanya  pihak-pihak  yang  ingin  memiliki atau  menguasai  sumber  dan  posisi  yang langka  (position  scarcity  dan  resource). Masalah  konflik  merupakan  pendorong dalam terjadinya dinamika perubahan baik itu  ekonomi,  politik,  dan  sosial.  Pihak- pihak  yang  berkepentingan  berusaha merebutkan apapun yang menjadi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kepentingan  dari  pihak  itu  sendiri.  Dalam menghadapi suatu konflik yang memungkinkan  dapat  memunculkan  suatu kekerasan,  langkah  awal  yang  harus dilakukan  yaitu  merancang  pengelolaan masalah konflik.
Aktivitas pertambangan tentunya memiliki resiko terhadap rusaknya lingkungan  yang  akan  berdampak  kepada rusaknya  ekosistem  dan  lingkungan  di sekitar  area  pertambangan.  Aktivitas pertambangan  juga  beresiko  terhadap lingkungan sosial, karena aktivitas pertambangan  ini  sering  menimbulkan suatu konflik.
Contoh
konflik pertambangan  galian  C  di  Indonesia  yaitu berada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan melimpahnya potensi alam tentunya mendorong masyarakat dalam
mengeksploitasi sumber potensi pertambangan  yang  ada.  Akan  tetapi, sangat  disayangkan  banyak  para  pelaku pertambangan  disana  yang  tidak  memiliki izin  dan  memakai  alat  berat  yang menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang cukup  parah.  Masyarakat  di  sekitar  galian pun  merasa  kompensasi  yang  ia  terima tidak sesuai dengan dampak yang dirasakan.  Kurangnya  kompensasi  dan kerusakan lingkungan merupakan awal dari terjadinya  konflik,  masyarakat  sekitar justru merasa kurang mendapatkan manfaat dari  aktivitas  pertambangan  tersebut, mereka  justru  banyak  merasakan  dampak negatif yang ditimbulkan, seperti rusaknya akses jalan raya, polusi dari debu pasir yang menyebabkan  masyarakat  sesak  nafas ketika  musim  kemarau,  dan  kerusakan lingkungan (Independent News, 2014).
Pertambangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh barang tambang dan keuntungan.  Dalam  segi  kemasyarakatan dan  ekologinya,  aktivitas  pertambangan seringkali  menimbulkan  masalah  konflik, baik  itu  konflik  antara  masyarakat  dengan pelaku usaha tambang (perusahaan) maupun  masyarakat  dengan  pemerintah (Siti  Maimuna,  2012).  Masalah  konflik
tersebut  seringkali  memiliki  kaitannya dengan lahan (lahan yang dikhususkan bagi hutan  atau  kawasan  lindung)  dan  adanya ketidaksetujuan  dari  masyarakat  terkait aktivitas pertambangan. Masyarakat kurang setuju  dengan  keputusan  atau  kebijakan pemerintah  terkait  merubah  kawasan lindung  menjadi  kawasan  pertambangan. Selain  itu,  masyarakat  juga  merasa dirugikan  atau  mengalami  ketidakadilan dalam  segi  menerima  keuntungan  dan tenaga  kerja  pada  aktivitas  pertambangan. Aktivitas  pertambangan  juga  seringkali mengakibatkan  adanya  pencemaran  dan kerusakan lingkungan yang dimana aktivitas  pertambangan  tersebut  tidak memperhatikan ketentuan hukum lingkungan (Hadin Mujad, 2015:141).
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  yaitu untuk  menguraikan  faktor  apa  saja  yang sering menjadi penyebab konflik pertambangan  di  Indonesia  dan  alternatif solusi dalam penyelesaian konflik pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam menyusun  artikel  ini  yaitu  menggunakan jenis  penelitian  dengan  studi  kepustakaan atau  studi  literatur.  Studi  kepustakaan merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan  data  melalui  literatur- literatur,  buku-buku,  laporan-laporan,  dan catatan-catatan  yang  memiliki  kaitannya dengan  masalah  yang  akan  dipecahkan (Nazir, dalam Hamdan et al., 2021: 30).
Studi kepustakaan adalah suatu langkah yang  penting  dimana  setelah  peneliti menetapkan  topik  penelitiannya,  langkah selanjutnya yaitu pengkajian terhadap topik penelitian  yang  berkaitan.  Peneliti  akan mengumpulkan data atau isu dari kepustakaan  sesuai  dengan  topik  yang berkaitan. Sumber kepustakaan bisa diperoleh  dari  buku,  majalah,  hasil penelitian, jurnal, internet, dan lain-lain.
Metode penelitian studi kepustakaan ini digunakan  untuk  menguraikan  masalah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
konflik  dalam  aktivitas  pertambangan  di Indonesia  yang  nantinya  akan  diteliti  dan ditelaah  apa  yang  menjadi  penyebab terjadinya  konflik  pertambangan  dan alternatif  dalam  penyelesaian  konflik tersebut.  Data  yang  digunakan  merupakan data  sekunder  yaitu  studi  literatur  dengan pencarian melalui berbagai sumber referensi  seperti  artikel  jurnal  dan  artikel pemberitaan  yang  telah  dipublikasikan yang  memiliki  kaitan  dengan  “Konflik Pertambangan di Indonesia”.
Dalam  pencarian  artikel  serta  jurnal kami  memanfaatkan  menggunakan  mesin pencari  google  scholar  dengan  kata  kunci konflik  pertambangan  di  indonesia  yang menghasilkan  sebanyak  26.700  artikel maupun  jurnal  yang  berkaitan.  Kami  juga memperoleh data dari berbagai portal berita dan  laman  resmi  seperti  Tempo.co,  Pusat Studi  hukum  Energi  dan  Pertambangan. Selain  itu,  kami  menggunakan  3  sumber buku,  yaitu    bukuSimon  Fisher  yang berjudul Mengelola Konflik, buku H.Salim Hs  yang  berjudul  Hukum  Pertambangan Indonesia,  dan  buku  Teori  Konflik  Sosial dari  Pruitt,  Dean,  dan  Jeffrey  Z  Rubin. Kami menggunakan 19 sumber baik itu dari artikel,  jurnal,  buku,  laman  resmi,  dan berita.

## PEMBAHASAN Konflik Pertambangan di Indonesia
Konflik  adalah  sesuatu  yang  ada  di dalam kehidupan masyarakat yang tentunya manusia  tidak  dapat  dihindarkan  dari masalah  konflik  karena  manusia  sebagai makhluk  sosial  dimana  manusia  menjalin sebuah  hubungan  sosial  dengan  manusia yang  lainnya  dan  tidak  terlepas  dari kepentingannya  antara  satu  dengan  yang lainnya. Menurut Susan (2012: 19-20), ada konflik  yang  bersumber  dari  basic  human needs  atau  kebutuhan  manusia  yang diungkapkan oleh John Burton bahwa suatu kepentingan  mempunyai  sebuah  tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya  seperti  manusia  memiliki kebutuhan  secara  materiil  yang  berupa kekayaan  dan  hampir  semua  manusia
memiliki kepentingannya baik itu bagi diri sendiri  atau  bagi  kelompoknya  di  mana individu itu berada.
Salah satu faktor terjadinya konflik yaitu dikarenakan  terdapat  adanya  kepentingan yang  berbeda.  Menurut  Pruitt  (2011:  10) mengatakan  bahwa  konflik  yaitu  persepsi tentang adanya perbedaan kepentingan dari pihak  yang  berkonflik  yang  tidak  bisa diraih  secara  simultan.  Ini  menunjukkan bahwa  suatu  konflik  terjadi  dikarenakan ada banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga konflik tersebut mempunyai sifat kompleks  yang  di  dalamnya  melibatkan warga atau masyarakat. Konflik lingkungan hidup merupakan suatu konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan kepentingan. Konflik lingkungan hidup tidak disebabkan karena faktor alam, akan tetapi dipengaruhi oleh  manusia  itu  sendiri  dikarenakan manusia  mempunyai  keinginan  dalam memenuhi kebutuhannya.
Di  sepanjang  tahun  2020,  JATAM (Jaringan  Advokasi  Tambang)  mencatat bahwa  terdapat  45  konflik  pertambangan yang  mengakibatkan  rusaknya  lingkungan sebanyak
714.692 Ha. Konflik pertambangan  ini  mengalami  peningkatan yang  awalnya  pada  tahun  2019  ada  11 konflik  namun  sekarang  ada  peningkatan hingga lima kali lipat. Konflik pertambangan  terdiri  dari  beberapa  kasus, seperti  kasus  PHK  (2  kasus),  kasus kriminalisasi warga yang menolak aktivitas pertambangan (8 kasus), kasus perampasan lahan (13 kasus), dan pencemaran lingkungan  (22  kasus).  JATAM  Nasional mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat 3.092 lubang galian tambang dan tidak ada proses  pemulihan  atau  reklamasi.  Sebaran lubang  bekas  pertambangan  itu  berada  di Sulawesi  Selatan  (2),  Kalimantan  Timur (1.735), Kalimantan Utara (44), Kalimantan  Selatan  (814),  Banten  (2), Sumatera  Selatan  (163),  Lampung  (9), Jambi (59), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54),  Aceh  (6),  dan  Riau  (19).  Lubang pertambangan  ini  tentunya  menimbulkan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan bahkan  sampai  adanya  kasus  kematian.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
JATAM  mencatat  bahwa  terdapat  sekitar 24  orang  yang  menjadi  korban  meninggal dikarenakan jatuh ke lubang bekas tambang bahkan ada juga yang mengalami terbakar dikarenakan  lubang  tambangnya  yang masih  terdapat  batu  bara  dan  korban mayoritas anak-anak (Tempo.co, 2021).
Konflik  pertambangan  di  dunia  dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan termasuk  yang  ada  di  Indonesia.  Adanya peningkatan investor di sektor pertambangan  dapat  menyebabkan  suatu konflik  pada  suatu  negara.  Konflik  tidak akan  terjadi  tanpa  ada  penyebabnya. Contohnya  seperti  kasus  konflik  tambang pasir  laut  di  Pantai  Labu  Kabupaten  Deli Serdang  terjadi  disebabkan  karena  adanya perbedaan antar individu dalam memahami terhadap  masalah  yang  terjadi,  adanya perbedaan  kepentingan  antara  perusahaan dan  masyarakat,  dimana  perusahaan  yang hanya  berfokus  pada  keuntungan  saja, sedangkan  masyarakat  khawatir  terhadap dampak  negatif  dari  rusaknya  lingkungan akibat  pertambangan  (Awan  et  al.,  2020). Selanjutnya,  konflik  tambang  emas  yang terjadi di Desa Sumber Agung, Banyuwangi juga terjadi disebabkan masyarakat  menolak  terhadap  aktivitas tambang  emas  tersebut  karena  akibat  dari masalah dampak lingkungan yang diakibatkan  dari  aktivitas  pertambangan tersebut (Yunita et al., 2018). Selain itu, ada juga konflik tambang yang terjadi di Desa Sungai  Samak  Kabupaten  Belitung  yang konflik  tersebut  salah  satunya  terjadi disebabkan  karena  adanya  perbedaan kepentingan  di  masyarakat.  Pemerintah desa setempat yang ingin potensi tambang tersebut dikelola  dengan  baik oleh perusahaan tambang guna untuk menambah pendapatan desa yang bisa digunakan untuk kepentingan  masyarakat,  akan  tetapi  disisi lain masyarakat setempat menolak dikarenakan khawatir akan dampak negatif dari aktivitas pertambangan tersebut terutama pada masalah lingkungan, seperti tercemarnya  lingkungan,  jalan  menjadi rusak,  dan  lain-lain  (Irwandi  et  al.,  2017). Konflik  tambang  juga  terjadi  Kabupaten
Konawe  Selatan  yang  salah  satunya disebabkan  karena  aktivitas  tambang  di daerah  tersebut  mengakibatkan  terjadinya pencemaran  lingkungan.  Hal  tersebut membuat  masyarakat  melakukan  aksi protes  dan  berusaha  untuk  melakukan penghentian  terhadap  aktivitas  tambang tersebut  (Kasim  &  Tawulo).  Konflik tambang  juga  terjadi  di  Gunong  Ujeun Kabupaten  Aceh  Jaya  yang  salah  satu faktor  penyebab  terjadinya  konflik  yaitu dikarenakan pencemaran lingkungan. Aktivitas pertambangan ini sangat meresahkan  masyarakat,  karena  banyak sumur  masyarakat  sudah  tidak  layak digunakan karena sumurnya sudah tercemar  kandungan  merkuri  dan  sianida akibat  dari  aktivitas  masyarakat.  Hal tersebut  memunculkan  gejolak  sosial  di dalam masyarakat yang akhirnya memunculkan  suatu  konflik  (Aminah,
2017). Berdasarkan contoh
kasus pertambangan di daerah Indonesia tersebut, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang  menolak  aktivitas  pertambangan karena  alasan  tercemarnya  lingkungan, seperti  masyarakat  khawatir  dampak  dari aktivitas  pertambangan  yaitu  rawannya longsor,  jalan  menjadi  rusak,  debu  yang mengganggu  pemukiman  warga,  dan menurunnya  kualitas  air  bersih.  Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.
Penolakan  yang  dilakukan  masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya  suatu  konflik  pertambangan. Selain  itu,  pemicu  yang  sering  menjadi konflik  yaitu  karena  ingkarnya  dari perjanjian,  kepentingan  dari  pihak  luar (provokasi),  adanya  faktor  respon  negatif dari  pemerintah,  dan  permintaan  yang meningkat  (the  rising  demand)  dari masyarakat sekitar pertambangan (PUSHEP, 2020).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
Alternatif  Solusi  Penyelesaian  Konflik Pertambangan di Indonesia
Penanganan  konflik  yang  biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam menangani konflik yaitu melalui pendekatan partisipasi dan juga pendekatan kompensasi. Penanganan dengan pendekatan kompensasi cukup sulit dikarenakan  harus  menentukan  besaran yang  menjadi  standar  harga,  adanya negosiasi  yang  tidak  seimbang  di  antara para  pihak  yang  berkepentingan,  dan  juga tidak pernah memuaskan. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan atau strategi partisipasi. Pada strategi partisipasi ini yaitu dilakukan lewat  keterlibatan  sejak  awal  yang kemudian  berlanjut  dan  memerlukan klarifikasi atau penjelasan terhadap aktivitas  yang  dilakukan  juga  diharuskan adanya transparansi dan kejujuran.
Pendekatan  lain  dari  partisipasi  adalah melibatkan  seluruh  warga  sekitar  area pertambangan. Akan tetapi, pihak pemerintah  tidak  mendahulukan  dalam menggunakan pendekatan yang berkeadilan sosial dan lebih mendahulukan pendekatan  atau  strategi  kompensasi  dan partisipasi (PUSHEP, 2020).
Masalah  konflik  tambang  ini  seringkali terlihat adanya masalah pemerintah di area aktivitas  tambang.  Permasalahan  muncul karena  seperti  tidak  adanya  pemerintah  di wilayah terpencil. Selanjutnya kemampuan pemerintah dalam memberikan atau menyampaikan  pelayanan  rendah  yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Kepercayaan  masyarakat  yang  rendah kepada pemerintah setempat terjadi dikarenakan harapan atau keinginan masyarakat  tidak  realistis.  Selain  itu, menyelesaikan konflik tambang lewat jalur hukum  adalah  bentuk  penyelesaian  yang paling  tidak  direkomendasikan  atau  tidak disukai,  dikarenakan  pada  pelaksanaan prosesnya yang bertele-tele dan memerlukan  suatu  tarif  atau  biaya.  Proses penyelesaian  yang  direkomendasikan  atau terbaik  adalah  dengan  melakukan  mediasi dan  dipimpin  atau  dilakukan  oleh  pihak
yang  memahami  terhadap  masalah  yang terjadi  dan  tentunya  harus  seimbang  atau netral  (Wiriosudarmo,  2020).  Rachman (2020)  mengatakan  bahwa  di  Indonesia SDM  yang  mempunyai  keahlian  dalam melakukan mediasi masalah konflik tambang masih kurang. Dengan melakukan penyelesaian  lewat  mediasi  berarti  tidak dilakukan lewat jalur hukum yang prosesnya  bertele-tele  dan  membutuhkan suatu biaya. Masalah konflik pertambangan terjadi sebenarnya dikarenakan proses dari awal yang sudah mengalami permasalahan, yaitu  adanya  kendala  pada  komunikasi sosial,  seperti  dari  pihak  communication relation  pertambangan  yang  tidak  paham pada  kondisi  yang  terjadi  di  area pertambangan  yang  itu  bisa  memunculkan suatu masalah konflik.
Rachman  (2020)  mengatakan  bahwa berdasarkan  pengalamannya  penyelesaian konflik  masalah  pertambangan  lewat  jalur pengadilan atau hukum itu tidak memberikan  keuntungan  kepada  kedua pihak  dalam  waktu  yang  panjang.  Karena aparat penegak hukum belum tentu paham dengan  benar  terkait  permasalahan  dan condong pada ketentuan perundang- undangan,  apalagi  yang  berkaitan  dengan masalah  masyarakat  adat.  Menurutnya, sebaiknya  terdapat  suatu  badan  atau institusi yang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan  konflik  yang  berkaitan dengan  aktivitas  tambang,  seperti  Dirjen konflik  yang  mengurus  sejumlah  masalah konflik.  Inspektur  pertambangan  juga dalam  mengurus  masalah  tambang  belum cukup.  Sebaiknya  ada  direktorat  yang secara  khusus  Direktorat  Minerba  yang menangani masalah tambang yang dimulai dari memperhatikan kesehatan dan keselamatan  para  pekerjanya,  masalah konflik, masalah sosial, masalah lingkungan,  dan  lain-lain.  Direktorat  yang dikhususkan  tersebut  kemudian  bersinergi atau  berkolaborasi  bersama  kementerian lain  yang  berkaitan  yang  bisa  mengatasi dan  mencegah  adanya  konflik  masalah pertambangan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41

## KESIMPULAN
Adanya  aktivitas  pertambangan  sering menimbulkan masalah pro dan kontra. Aksi pro  ditunjukkan  dengan  masyarakat  ikut terlibat dari aktivitas pertambangan
tersebut dan adanya pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi. Aksi kontra masyarakat  ditunjukkan  dengan  adanya kecemasan  dan  dampak  negatif    yang terjadi  akibat  dari  kegiatan  tambang, misalnya  kualitas  lingkungan  menjadi menurun  dan  kegiatan  ekonomi  mereka menjadi  terpinggirkan  juga  rusaknya lingkungan. Aksi kontra ini sering memunculkan masalah konflik yang serius. Berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia tersebut, itu menunjukkan bahwa  banyak  masyarakat  yang  menolak aktivitas  pertambangan  karena  alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan  yaitu  rawannya  longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu  pemukiman  warga,  dan menurunnya  kualitas  air  bersih.  Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.
Penolakan  yang  dilakukan  masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya  suatu  konflik  pertambangan. Selain  itu,  pemicu  yang  sering  menjadi konflik  yaitu  karena  ingkarnya  dari perjanjian,  kepentingan  dari  pihak  luar (provokasi),  adanya  faktor  respon  negatif dari  pemerintah,  dan  permintaan  yang meningkat  (the  rising  demand)  dari masyarakat  sekitar  pertambangan.  Proses penyelesaian  konflik  yang  baik  dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang bisa  menjadi  penengah  dan  mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat  suatu  badan  atau  institusi  yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya  seperti  Dirjen  konflik  yang mengurus masalah konflik. Dengan demikian, harus ada direktorat yang secara khusus  menangani  dalam  permasalahan
tambang yang dimulai dalam memperhatikan  keselamatan  para  pekerja, masalah  konflik,  masalah  lingkungan, masalah sosial, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  S.  H.  (2022).  Hukum pertambangan. Sinar Grafika.
Agustina,  U.  A.  (2015).  MANAJEMEN KONFLIK
DALAM PENAMBANGAN  PASIR  TRAS  DI DESA  NGROGUNG  KECAMATAN
NGEBEL KABUPATEN PONOROGO (Doctoral  dissertation,  University  of Muhammadiyah Malang).
Aminah,  A.  (2017).  Tambang  Rakyat
Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat  di  Gunong
Ujeun  Kabupaten  Aceh  Jaya).  Jurnal Public Policy, 3(2), 183-192.
Awan,  F.  N.,  &  Mulya,  M.  B.  (2020).
Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat  Pesisir  Penambangan  Pasir Laut  di  Pantai  Labu  Kabupaten  Deli Serdang. Jurnal Niara, 13(1), 252-259.
Executive  Summary  “Kebijakan  Tambang NTT  :  Suatu  Pendekatan  Evaluatif Menuju  Tata  Kelola  Pertambangan Komprehensif  Ramah  Lingkungan  dan Memenuhi HAM Ekosob”, 2013, DPA- SKPD  Badan  Pendidikan,  Pelatihan, Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah Provinsi NTT.
Fisher,  Simon.  Dkk.  2001.  Mengelola Konflik:  Ketrampilan &  Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta H.Salim  Hs.  2005,  Hukum  Pertambangan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo persada
Hamdan,  M.,  Lestari,  F.  F.,  Susilawati,  S. (2021).  Studi  Literatur  Keefektifan Kelas  Virtual  Dalam  Pembelajaran Fisika  Di  Masa  Pandemi.  JURNAL Pendidikan dan Ilmu Fisik, 1(1), 29-32.
Hontong,  R.,  Purwanto,  A.,  &  Tumiwa,  J. (2016).  Konflik  Sosial  dalam  Aktifitas Tambang Galian C di Desa Tateli Tiga. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 5(5). Irwandi,  I.,  &  Chotim,  E.  R.  (2017).
Analisis  konflik  antara  masyarakat,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6 NOMOR 1 HALAMAN 34 - 41
pemerintah  dan  swasta.  JISPO  Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  7(2),  24- 42. Moerad, S.K.(2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. Jurnal Ekonomi. 3(2): 115-118.
Nasional.tempo.co.
(2021). JATAM Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1426234/ jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-
tambang-sepanjang-2020 Nugraha, B. P. (2017). Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah,  Perusahaan  dan  Masyarakat Gunung  Tumpang  Pitu  di  Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Pruitt,  Dean, dan Jeffrey Z  Rubin.  (2004). Teori  Konflik  Sosial.  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta. Susan,  Novri.  (2012).  Negara  Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik
di Indonesia). Penerbit Kopi, Yogyakarta.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan
Batubara
Usboko,  I.  (2016).  Role  Players  Analysis dalam  Konflik  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  (Studi  Kasus  Konflik Pertambangan  Mangan  Di  Kabupaten
Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa
Tenggara  Timur  Tahun  2010-2011). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 7(1), 16-36. Varhan,  V.,  &  Taufiq,  A.  (2019).

## ANALISIS GERAKAN SERIKAT
BURUH  SLENGGRONG  MERAPI “PUNOKAWAN”  DALAM  UPAYA RESOLUSI  KONFLIK  TAMBANG
PASIR. Journal of Politic and
Government Studies, 8(04), 401-410. Yunita, C. E., &  Hendrastomo, G. (2018).
Konflik Tambang Emas  Tumpang Pitu. Desa  Sumber  Agung.  Pesanggaran, Banyuwangi,  Jawa  Timur.  E-Societas, 7(3).