JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol. 6  No. 1, Juni 2022, Hal 1 – 15. p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079, DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.137

## PENTINGNYA PENAMBAHAN MUATAN LOKAL PEMBELAJARAN SEJARAH PADA PERATURAN GUBERNUR BANTEN

## THE IMPORTANCE OF ADDING LOCAL CONTENT OF HISTORY LESSON IN THE REGULATION OF BANTEN’S GOVERNOR
1) Abdul Somad dan 2) Endan Suwandana
1) SMAN 1 Ciruas, Kabupaten Serang; Jalan Raya Jakarta Km.9,5 Serang, Provinsi Banten, Indonesia 2) BPSDMD Provinsi Banten, Pandeglang; Jl. Raya Lintas Timur Km 4 Pandeglang, Indonesia *Email: abdulsomad1976@gmail.com ; endan2006@yahoo.com
(disubmit: 26 Oktober 2021, direvisi: 28 Januari 2022, diterima: 10 Februari 2022)

## ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada implementasi dan kendala pembelajaran sejarah lokal Banten di tingkat SMA di Provinsi Banten. Metodologi yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif dan deskriptif dengan dua instrumen yaitu kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 73% guru sejarah  SMA  telah  melaksanakan  pembelajaran  sejarah  lokal.  Ruang  lingkup  sejarah  lokal  adalah  mulai objek/fakta  sejarah  yang  terdapat  di  lingkungan  terdekat  dengan  sekolah,  kabupaten/kota,  hingga  wilayah Provinsi Banten. Materi ajar paling dominan adalah masa Kesultanan Banten dan masa revolusi kemerdekaan. Temuan menarik lain adalah tokoh pahlawan nasional asal Banten yang baru ditetapkan pemerintah pada tahun 2018 yaitu K.H. Syam’un sebagai tokoh yang paling banyak dipelajari. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembelajaran  sejarah  lokal  adalah  minimnya  bahan  ajar,  media  pembelajaran,  dan  alokasi  waktu.  Para responden  mengharapkan  Pemerintah  Provinsi  Banten  mengeluarkan  sebuah  kebijakan  agar  sejarah  lokal masuk sebagai Muatan Lokal Kurikulum 2013.
Kata Kunci: Kesultanan Banten, K.H. Syam’un , muatan lokal, Mata Pelajaran Sejarah.

## ABSTRACT
This research is based on implementation and obstacles in learning local history of Banten at the high school level in Banten Province. The methodology used is quantitative, qualitative and descriptive approach with two instruments, i.e. questionnaires and interviews. The results showed that almost 73% of high school history teachers have implemented local history lessons. The scope of local history ranges from historical objects/facts found  in  the  locations  closest  to  schools,  districts/cities,  to  the  Banten  Province  area.  The  most  dominant teaching material is the period of the Sultanate of Banten and the period of the independence revolution. The most interesting finding is the national hero from Banten who was just appointed by the government in 2018, namely K.H. Syam'un as the most studied character. The obstacles faced in learning local history are the lack of  teaching  materials,  learning  media,  and  time  allocation.  The  respondents  expect  the  Banten  Provincial Government to issue a policy to make local history a Local Content of the 2013 Curriculum .
Kata Kunci: Sultanate of Banten , K.H. Syam’un, local content, history subject
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Mata  pelajaran  sejarah  masih  dianggap sebagai  mata  pelajaran  yang  kurang  penting, padahal mengajarkan sejarah berarti mengajarkan  tentang  kehidupan  (Susanto,
2014). Salah satu tujuan dari pelajaran sejarah
adalah
untuk membangkitkan, mengembangkan,  dan  memelihara  semangat kebangsaan.  Menurut  Sirnayatin  (2017), pembelajaran  sejarah  juga  sangat  urgen diberikan pada generasi muda karena pelajaran sejarah  dapat  membangun  karakter  bangsa yang  kuat  pada  generasi  muda.  Penelitian mengenai  pelajaran  sejarah  sebagai  muatan lokal masih sangat terbatas.
Sejauh ini penelitian terkait implementasi  pembelajaran  sejarah  lokal  di tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di Indonesia  masih  sangat  terbatas.  Beberapa penelitian  sebelumnya  pernah  dilakukan  di Temanggung  (Purnamasari  dan  Wasino, 2011), Madiun (Wibowo, 2016), Tasikmalaya (Hardiana,  2017),  Kudus  (Amin,  2010),  dan Sukorejo (Lestari dkk, 2018).
Adapun  penelitian  terkait  pembelajaran sejarah lokal di Provinsi Banten sendiri pernah dilakukan  oleh  oleh  Fauzan  (2018),  Permana (2019),  Permana  dan  Suhaili  (2020),  dan Jumardi  dkk  (2020).  Namun  demikian,
penelitian-penelitian tersebut belum menggambarkan secara keseluruhan
implementasi  pembelajaran  sejarah  lokal  di seluruh  SMA  di  wilayah  Provinsi  Banten.
Penelitian-penelitian tersebut hanya mengangkat  di  lokus  sekolahnya  masing- masing dan hanya bersifat tematik studi kasus lokal sejarah wilayah tertentu, yaitu Tangerang dan Cilegon.
Melalui  kajian  ini,  peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  ruang  lingkup,  bahan ajar, tokoh-tokoh sejarah, kendala-kendala dan harapan-harapan  terkait  pembelajaran  sejarah lokal  yang  diterapkan  di  seluruh  SMA  di Provinsi  Banten.    Hal  ini  sejalan  dengan program  Gubernur  Banten  Wahidin  Halim yang  melakukan  revitalisasi  pada  beberapa pusat  sejarah  di  Provinsi  Banten.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  menambah  referensi  kajian tentang  implementasi  pembelajaran  sejarah lokal  di  tingkat  provinsi  di  Indonesia. Deskrispi yang sama sebagaimana yang ditulis oleh  Hardi  dan  Basri  (2019)  yang  meneliti implementasi sejarah bermuatan lokal di SMA di  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  informasi  sebanyak mungkin bagaimana implementasi pembelajaran sejarah lokal di sekolah masing- masing  dari  para  guru  sejarah  di  Provinsi Banten  serta  kendala-kendala  apa  saja  yang dihadapi oleh para guru sejarah sebagai bahan masukan  bagi  pemerintah  daerah.  Menurut Somad  (2019),  pembelajaran  yang  dimaksud
adalah penyisipan atau pengintegrasian materi sejarah lokal pada beberapa kompetensi/materi yang  ada  dalam  mata  pelajaran  Sejarah Indonesia  dan  Sejarah  Peminatan  Kurikulum 2013. Dalam   arti   lain,   peristiwa-peristiwa lokal  dapat  disisipkan  dalam  pembelajaran sejarah nasional, dengan cara mencari kesuaian tema  atau  pokok  bahasan  dalam  Silabus Sejarah Nasional (Hatmono, 2021).
Motivasi  penelitian  ini  adalah  agar pembelajaran  sejarah  tidak  lagi  dianggap membosankan  oleh  siswa  sebagaimana dinyatakan  Purnamasari  dan  Wasino  (2011) dan Siska (2015). Hal senada juga dinyatakan oleh  Abidin  (2020)  yang  berpendapat  bahwa pembelajaran  sejarah  harus  mampu  memberi ruang  bagi  tujuan  pembelajaran  yang  bersifat praktis.  Guru  sejarah  menurutnya  harus melakukan berbagai inovasi pembelajaran atau menggunakan asas Apa Manfaatnya Bagi Aku (AMBAK) dalam upayanya untuk melakukan kontekstualisasi  pembelajaran  sejarah.  Selain itu, sebagaimana dinyatakan Wijayanti (2017),
pembelajaran sejarah lokal
dapat meningkatkan nasionalisme,
kesadaran sejarah,  berpikir  kritis,  gotong  royong,  dan sebagainya.  Hasil  akhirnya  tentu  munculnya manusia  Indonesia  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis
serta bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003. Kajian  ini  dibatasi  pada  masalah implementasi dan
kendala-kendala pembelajaran sejarah lokal di tingkat SMA di Provinsi  Banten.  Hal  itu  karena  pada Kurikulum 2013  di tingkat SMA terdapat dua mata pelajaran sejarah yaitu Sejarah Indonesia dan  Sejarah  Peminatan  yang  memiliki kompetensi  dan  materi  yang  lebih  lengkap dibandingkan  SMK  serta  alokasi  waktu pembelajaran  yang  lebih  banyak,  terutama  di peminatan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS). Oleh karena itu, penulis menduga bahwa guru- guru sejarah di SMA lebih punya kesempatan yang  lebih  besar  dalam  melaksanakan pembelajaran  sejarah  lokal  yang  diharapkan ada dalam Kurikulum 2013.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  gabungan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan dua instrumen. Pertama, melalui  kuesioner  pada  survei  online/daring yang  melibatkan  148  orang  guru  sejarah  se- Provinsi Banten pada September 2019. Kedua, melalui  wawancara  pada  tanggal  23  Oktober 2021  dengan  dua  orang  guru  sejarah  yang berasal  dari  Serang  dan  Rangkasbitung. Sebagian  besar  responden  sudah  mengajar
lebih dari lima tahun. Responden berasal dari Kabupaten  Serang  48  orang,  Kabupaten Pandeglang  26  orang,  Kota  Tangerang  24 orang,  Kabupaten  Tangerang  13  orang,  Kota Tangerang Selatan 11 orang, Kabupaten Lebak 9  orang,  Kota  Serang  9  orang,  dan  Kota Cilegon  8  orang.  Kuesioner  yang  diajukan berupa pertanyaan tertutup yang menghasilkan data kuantitatif dan pertanyaan terbuka berupa pendapat  atau  pernyataan.  Wawancara  hanya sebagai  data  tambahan  saja.  Data  yang  telah terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis  data  naratif-deskriptif.  Teknik analisis  ini  dilakukan  dengan  mengikuti langkah-langkah  dari  Miles  and  Huberman (1992)  yakni:  (1)  reduksi  data,  (2)  penyajian data, dan (3) penafsiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan  paling  signifikan  dalam penelitian  ini  adalah  bahwa  sebagian  besar
yaitu sekitar 73% responden sudah menerapkan  pembelajaran  sejarah  lokal Banten, sisanya menyatakan belum menerapkannya.  Walaupun  hasil  temuan penelitian ini cukup menggembirakan, namun responden menemukan adanya kesulitan dalam mencari bahan sejarah lokal yang otentik dan kesulitan  dalam  menyeragamkan  konten materi  antar  sekolah.  Selama  ini  responden beriimprovisasi  dengan  berbagai  sumber  dari internet  yang  bisa  jadi  tidak  semuanya  benar (otentik). Adapun ruang lingkup sejarah lokal yang dipelajari yaitu wilayah Provinsi Banten, wilayah  kabupaten/kota,  dan  wilayah  yang terdekat  dengan  sekolah.  Mengenai  materi sejarah  lokal  yang  pernah  diterapkan,  paling dominan adalah Masa Kesultanan Banten.

## Ruang Lingkup Sejarah Lokal Banten
Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa sebagian  besar  yaitu  hampir  tiga  perempat
Gambar 1. Ruang lingkup sejarah lokal yang dipelajari siswa SMA di Provinsi Banten
responden  menyampaikan  topik  sejarah  lokal dalam  ruang  lingkup  Provinsi  Banten.  Topik yang dimaksud di sini adalah Masa Kesultanan Banten  yang  tumbuh  berkembang  sejak  abad ke-16 hingga abad ke-19. Objek sejarah yang paling  banyak  dikunjungi  para  siswa  dalam kegiatan studi lapangan yaitu Kawasan Banten Lama,  di  mana  terdapat  bangunan  cagar budaya peninggalan Masa Kesultanan Banten, yaitu  Istana  Surosowan,  Masjid  Agung,  serta sejumlah bangunan lainnya.
Selain  Kesultanan  Banten,  sebagian responden juga memberikan topik sejarah yang terdapat  di  wilayah  kabupaten/kotanya  dan wilayah  terdekat  dengan  sekolahnya,  jika memang  terdapat  objek-objek  sejarah  yang penting  dekat  dengan  sekolahnya.  Memang menurut  Tati  (2016),  sejarah  lokal  adalah sejarah  dalam  ruang  lingkup  terbatas  yang meliputi suatu wilayah/ daerah/lokalitas daerah tertentu seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan atau provinsi.
Menurutnya,  dalam  konteks  pembelajaran  di sekolah,  sejatinya  materi  sejarah  lokal  tidak dibatasi dari segi administrasi keruangan.
Dari  hasil  kuesioner  diketahui  bahwa sepertiga responden tidak hanya mengajarkan sejarah lokal dalam wilayah administratif saja, melainkan  memanfaatkan  wilayah  terdekat dengan sekolah sebagai sumber belajar sejarah. Mereka  lebih  antusias  mempelajari  objek-
objek sejarah terdekat dibandingkan mempelajari sejarah kabupaten/kotanya sendiri. Objek itu antara lain  dinyatakan oleh guru  yang  bertugas  di  Wanasalam,  Lebak, yang menyampaikan tema sejarah Romusha di Banten  Selatan.  Beberapa  orang  guru  di Tangerang  mengajarkan  materi  tentang peristiwa bersejarah yang disebut Pertempuran Lengkong  dengan  tokohnya  yang  popular bernama Daan Mogot.
Sementara  itu,  sekolah-sekolah  yang berada di Kabupaten Pandeglang lebih tertarik untuk mengenalkan sejumlah situs pra-aksara yang berada di sekitar Gunung Pulosari. Salah satu yang paling popular adalah  Situs Citaman di Kecamatan Menes. Guru yang mengajar di SMAN  12  Pandeglang  bahkan  mengenalkan siswanya  pada  Prasasti  Munjul.  Sebagaimana dinyatakan BPCB Banten (2019), prasasti yang terletak ditemukan di aliran Sungai Cidanghyang,  Desa  Lebak,  Kecamatan Munjul,  Kabupaten  Pandeglang  ini  adalah salah satu bukti Kerajaan Tarumanegara yang diduga sudah ada sejak abad ke-5.
Lain lagi dengan para guru di Kecamatan Bandung,  Kabupaten  Serang,  karena  lokasi sekolahnya dekat dengan Bendungan Pamarayan,  para  guru  tergerak  untuk mengenalkan situs bersejarah ini kepada siswa dalam materi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial  Hindia  Belanda,  yaitu  sistem  irigasi
yang terstruktur. Hal yang tidak jauh berbeda dilakukan  oleh  guru-guru  di  Rangkasbitung yang berkunjung ke Museum Multatuli untuk materi yang sama.

## Materi Ajar
Subjek sejarah yang diajarkan oleh para responden adalah tentang manusia, maka yang
dibahas  adalah  dinamika  perkembangan masyarakat  lokal  dalam  berbagai  aspeknya. Tema-tema  yang  dipelajari  mencakup  bidang yang sangat luas, antara lain politik, ekonomi, sosial,  budaya,  keagamaan,  serta  periodisasi sejarah lokal yang seirama dengan periodisasi dalam  sejarah  Indonesia.  Pada  Kurikulum 2013  periodisasi  yang  dimaksud  dimulai  dari masa  pra-aksara,  masa  kerajaan-kerajaan Hindu  dan  Buddha,  masa  kerajaan-kerajaan Islam,  masa  kolonialisme,  masa  pergerakan
nasional,  masa  pendudukan  Jepang,  masa kemerdekaan,  masa  demokrasi  terpimpin, masa orde baru, hingga masa reformasi. Para responden  menerapkan  pembelajaran  sejarah lokal hampir di setiap periodisasi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.
Pada  Gambar  2,  terlihat  bahwa  materi yang paling dominan adalah masa Kesultanan
Banten.  Data  menunjukkan  dari  148 responden,  107  orang  diantaranya  telah menerapkan materi ajar ini dalam pembelajaran.    Selebihnya    secara  berturut- turut  berdasarkan  jawaban  terbanyak  adalah: Masa  Penjajahan  Bangsa  Eropa,  Masa  Pra- Aksara,  Masa  Hindu-Buddha,  Masa  Awal Kemerdekaan, Masa Pendudukan Jepang, dan Masa Pergerakan Nasional. Materi yang paling sedikit  diterapkan  adalah  Masa  Demokrasi Liberal, Masa Orde Baru dan Masa Reformasi.
Gambar 2. Materi sejarah lokal Banten yang dipelajari siswa SMA di Provinsi Banten.
Mengapa  Masa  Kesultanan  Banten  dan
Masa Penjajahan bangsa Eropa menduduki dua besar materi pembelajaran?. Jawaban pertanyaan ini bisa kita analisis dari Standar Isi
Kurikulum  2013,  terutama  pada  Kompetensi Dasar  (KD)  yang  termuat  dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.24 Tahun 2016. Di dalam regulasi  ini  kita  dapat  menjumpai  bahwa terdapat  pengulangan  materi  atau  kompetensi pada  Sejarah  Indonesia  kelas  X  dan  XI  dan Sejarah  Peminatan  Kelas  XI..  KD  yang dimaksud  adalah:  pertama,  Sejarah  Indonesia di  kelas  X    KD  3.8  yaitu  “Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh  bukti-bukti  yang  masih  berlaku  pada kehidupan  masyarakat  Indonesia  mas a  kini”; kedua,  Sejarah  Indonesia  kelas  XI  KD  3.3 “Menganalisis dampak politik,, budaya, sosial, ekonomi,  dan  pendidikan  pada  masa penjajahan  bangsa  Eropa  (Portugis,  Spanyol, Belanda,  Inggris)  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia  masa  kini”;  ketiga,  Sejarah Pe minatan  kelas  XI  KD  3.2  “Menganalisis kerajaan-kerajaan  maritim  Indonesia  pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi,  dan  kebudayaan  serta  pengaruhnya dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  pada masa kini”. Selain faktor ini, peneliti menduga
hal ini dimungkinkan karena materi ini sangat populer  dan  bersifat  nasional  yang  bisa  kita dapati di hampir semua buku teks sejarah.

## Tokoh-Tokoh Sejarah
Belajar sejarah tidak terlepas dari tokoh-
tokoh sejarah. Begitu pula dengan pembelajaran  sejarah  lokal  di  Banten. Siapakah tokoh yang paling banyak dikenalkan pada  siswa  SMA?.  Meski  materi  Masa Kesultanan  Banten  lebih  banyak  diajarkan, tetapi  Sultan  Ageng  Tirtayasa  hanya dikenalkan  oleh  21  orang  guru  saja.  Empat besar  tokoh  yang  paling  banyak  dikenalkan para  guru  adalah:  Brigjen  K.H.  Syam’un  (58 orang), Kyai Wasid Geger Cilegon (39 orang), Syekh  Yusuf  Al-Makasari  (28  orang),  dan Kyai Tapa-Ratu Bagus Buang (9 orang). Perlu disampaikan  juga  disini,  beberapa  tokoh lainnya yang sudah dikenalkan guru sejarah di ruang-ruang kelas, yaitu: Maulana Hasanudin,
Pangeran Purbaya, Arya Wangsakara Tangerang, Mangkubumi Wargadiredja, Syekh  Nawawi  Al-Bantani,  Syekh  Asnawi Caringin, Daan Mogot,
Syafrudin Prawiranegara, dan K.H. Abdul Fatah Hasan.
Munculnya K.H. Syam’un sebagai tokoh sejarah  paling  banyak  dibahas  dalam pembelajaran sejarah lokal di Banten menarik dikaji  karena  hal  ini  menjadi  temuan  paling menarik. Mengenai hal ini, peneliti melakukan
wawancara dengan Ganda Yanuar, guru SMA Negeri  6  Kota  Serang.  Ia  menjelaskan  tiga alasan. Pertama, karena momentum penetapan K.H.  Syam’un  sebagai  pahlawan  nasional tahun  2018  masih  hangat  sehingga  perlu disosialisasikan; kedua, karena aspek kontemporer  atau  kekininian;  ketiga,  karena tokoh-tokoh  masa  kesultanan  lebih  banyak pilihan dan beragam dibandingkan tokoh masa kemerdekaan yang relatif sedikit. Alasan yang berbeda disampaikan oleh Hendriana Warman, guru SMA Negeri 1 Rangkasbitung, Lebak. Ia mengatakan  kemungkinan  besar  karena berlatarbelakang  organisasi  yang  besar  di Banten  yaitu  organisasi  massa  Islam  dan lembaga  pendidikan  Islam  Al-Khairiyah, terutama di wilayah Serang dan Cilegon.

## Kendala Pembelajaran
Dalam pelaksanaan pembelajaran, kendala yang dihadapi para guru sejarah adalah minimnya  bahan  ajar  sejarah  lokal  (69,45%), minimnya  media  pembelajaran  sejarah  lokal (42,4%),  dan  minimnya  alokasi  waktu  untuk pembelajaran  sejarah  lokal  (29,2%).  Hanya lima orang responden yang mengatakan tidak ada  kendala  apapun.  Terkait  kendala  ini, hampir  seluruh  responden  menyatakan perlunya  dibuat  bahan  ajar  dan  media pembelajaran sejarah lokal. Selama ini sumber materi  sejarah  lokal  diserahkan  kepada  guru-
guru  sejarah  dengan  cara  mencarinya  dari berbagai  sumber  literatur  termasuk  internet. Tidak mentutup kemungkinan akan diperoleh informasi  sejarah  yang  tidak  otentik  atau keliru.  Untuk  itulah  maka  pembuatan  bahan ajar yang dibakukan dalam sebuah modul oleh pemerintah daerah sangat penting dilakukan.
Dari  hasil  wawancara,  Hendriana Warman menyatakan bahwa kebutuhan utama guru-guru sejarah dalam pembelajaran sejarah lokal  adalah  literasi  untuk  bahan  ajar  dan media pembelajaran. Khusus untuk di wilayah Banten  selatan  yang  masih  minim  narasi sejarah,  ia  mengusulkan  agar  pemerintah daerah  menganggarkan  pembiayaan  untuk penelitian sejarah dan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh  dalam  sejarah.    Tidak  hanya sebatas laporan hasil penelitian yang disimpan di  kantor  pemerintahan,  tetapi  harus  bisa dibukukan  untuk  didiskusikan  para  guru sejarah dan diajarkan di ruang-ruang kelas.
Sebagai  solusi  terhadap  kendala  yang dihadapi, guru-guru sejarah menghendaki agar sejarah lokal diusulkan menjadi muatan lokal Provinsi  Banten.  Regulasi  muatan lokal yang dimaksud  para  responden  ada  dalam Permendikbud  No.  79  Tahun  2014  tentang Muatan  Lokal  Kurikulum  2013.  Dalam peraturan  ini,  muatan  lokal  diartikan  sebagai bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan  yang  berisi  muatan  dan  proses
pembelajaran  tentang  potensi  dan  keunikan lokal  yang  dimaksudkan  untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan  dan  kearifan  di  daerah tempat tinggalnya.  Dalam  pasal  4  ayat  1  dinyatakan bahwa muatan lokal dapat diintegrasikan pada mata  pelaran  seni  budaya;  prakarya; Pendidikan, Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK); dan bahasa dan/atau teknologi.
Dalam hal pengintegrasian sebagaimana    dimaksud  di  atas  tidak  dapat dilakukan, maka Pasal 4 ayat 4 Permendikbud
tersebut menerangkan bahwa muatan pembelajaran  terkait  muatan    lokal  dapat dijadikan  mata  pelajaran  yang  berdiri  sendiri dimana sekolah dapat menambah beban belajar muatan  lokal  paling  banyak  2  (dua)  jam  per minggu. Selanjutnya, pemerintah daerah yang menetapkan muatan lokal untuk diberlakukan di  wilayahnya.  Sebenarnya  saat  ini  telah  ada Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2014  Tentang  Pengembangan  Kurikulum Muatan Lokal Bagi Pendidikan Menengah Se- Provinsi  Banten,  namun  sayangnya  sejarah lokal Banten belum masuk ke dalam peraturan tersebut.
Terkait  dengan  muatan  lokal,  Ganda Yanuar mengatakan bahwa guru-guru sejarah melalui  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP) dan Asosiasi Guru Sejarah Indoensia (AGSI)  Provinsi  Banten  selalu  konsisten
dalam perjuangan untuk mendorong terbitnya regulasi  pembelajaran  sejarah  lokal  baik berbentuk peraturan gubernur atau yang lebih ideal berupa peraturan daerah. Produk hukum ini  menurutnya  penting  karena  akan menguatkan posisi tawar guru sejarah dan efek yang  lebih  besar  nantinya  untuk  daerah yaitu pembentukan  karakter  siswa  yang  didukung kearifan  lokal  daerah.  Pendapat  serupa  juga pernah  ditemukan  dalam  kajian  sejarah  lokal yang  dilakukan  oleh  Romadi  dan  Kurniawan (2017) dan Sutarman (2020).

## Perlunya Dukungan Peraturan Gubernur
Sebagai solusi terhadap kendala-kendala yang  dihadapi  di  atas,  maka  para  responden menghendaki  agar  sejarah  lokal  diusulkan menjadi  tambahan  muatan  lokal  di  Provinsi Banten.  Saat  ini  telah  ada  dua  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Banten  yang  mengatur tentang muatan lokal. Pertama adalah Pergub Banten  Nomor  15  Tahun  2014  tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya  Bagi  Pendidikan  Menengah  Se- Provinsi  Banten  serta  Pergub  Banten  Nomor 12  Tahun  2018  tentang Pengembangan Kurikulum  Muatan  Lokal  Seni  Pencak  Silat bagi  Pendidikan  Khusus  Se-Provinsi  Banten. Kedua  peraturan  gubernur  tersebut  belum mengatur  muatan  lokal  lainnya  yang  diatur
dalam Permendikbud 79/2014, apalagi tentang muatan sejarah lokal.
Sebagaimana telah  dijelaskan  pada  Bab Pendahuluan,  ketentuan  mengenai  muatan lokal  telah  diatur  oleh  Permendikbud  No  79 tahun 2014, di mana menurut pasal 7 peraturan ini,  muatan  lokal  ditetapkan  oleh  pemerintah provinsi.  Dalam  peraturan  ini,  penambahan muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
Memang sayangnya, dalam Permendikbud  tersebut  dinyatakan  bahwa muatan  lokal  dapat  diintegrasikan  pada  mata pelajaran Seni Budaya; Prakarya; Pendidikan, Jasmani  Olahraga  dan  Kesehatan  (PJOK); Bahasa  dan/atau  Teknologi.  Artinya,  sejarah lokal  tidak  menjadi  bagian  yang  diatur  di dalam  Permendikbud tersebut.  Hal  ini adalah sesuatu yang patut disayangkan, karena sejarah merupakan  cerita  faktual  atas  perjalanan  dan jati  diri  bangsa  yang  tentunya  sangat  penting dipahami oleh generasi mudanya.
Jika teknologi lokal saja dapat dipelajari dan dimasukkan menjadi muatan lokal, maka sudah  selayaknya  tempat-tempat  bersejarah seperti  lokasi  pertempuran  penting,  lokasi perundingan  penting,  lokasi  ditemukannya candi,  tempat  lahir  dan  tempat  berjuangnya para tokoh nasional dan pahlawan nasional dari
daerah masing-masing, tentu lebih layak untuk diketahui generasi muda.
Sebenarnya muatan sejarah lokal pernah diakomodasi  di  dalam  beberapa  buku  mata pelajaran  sejarah  seperti  di  Kalimantan Barat (Utama,  2013)  dan  Banyuwangi  (Sholeh, 2011).  Bahkan  muatan  lokal  sejarah  juga pernah  masuk  ke  dalam  beberapa  peraturan pemerintah daerah, seperti Peraturan Walikota Bekasi No. 68 Tahun 2013 tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Bekasi  untuk  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah Menengah  Pertama,  dan  Peraturan  Gubernur Kalimantan  Tengah  No.  22  Tahun  2011 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kurikulum
Muatan Lokal. Sayangnya, peraturan- peraturan  daerah  tersebut  berlaku  sebelum terbitnya Permendikbud No. 79 Tahun 2014.
Setelah  Permendikbud  79/2014  terbit, muatan sejarah lokal tetap saja disisipkan oleh beberapa sekolah pada mata pelajaran sejarah di beberapa daerah, di antaranya di Kalimantan
Selatan (Abbas, 2020), Temanggung (Nugraheni,  2020),  dan  Cilegon  (Permana, 2019).  Belum  lagi  dari  penelitian  ini  sendiri diperoleh  informasi  bahwa  73%  responden guru  sejarah  telah  menyisipkan  sejarah  lokal Banten pada mata pelajaran sejarah.
Pasca  Permendikbud  79/2014,  kajian- kajian  yang  mendukung  akan  pentingnya muatan  lokal  sejarah  agar  masuk  ke  dalam
kurkikulum terus dilakukan para akademisi, di antaranya oleh Sutarman (2020) dan Wijayanti (2017).  Kedua  penelitian  itu  menyajikan argumen-argumen yang kuat akan pentingnya muatan  sejarah  lokal  untuk  masuk  ke  dalam kurikulum.  Bahkan  di  Jawa  Barat,  komitmen Bupati  Bandung  untuk  memasukkan  sejarah lokal  pada  kurikulum  sangat  kuat,  namun karena  ditetapkannya  Kurikulum  2013, komitmen ini malah tidak terwujud Sutarman
(2020).  Mungkin  saja  hal  itu  terhambat  oleh Permendikbud 79/2014 yang tidak mencantumkan  sejarah  lokal  sebagai  bagian dari muatan lokal.
Dengan kasus di atas, bisa jadi keinginan seluruh pemerintah daerah untuk memasukkan muatan  sejarah  lokal  ke  dalam  peraturan daerah  terkendala  oleh  hal  yang  sama,  yaitu Permendikbud  79/2014.    Hal  ini  tentu membutuhkan kajian akademis dan dukungan semua  pihak  agar  Permendikbud  tersebut direvisi.
Sekarang pertanyaannya, sebelum Permendikbud  tersebut  berhasil  direvisi, apakah mungkin pemerintah daerah tetap dapat memasukkan  sejarah  lokal  menjadi  muatan lokal? Apakah mungkin muatan sejarah lokal tetap  masuk  ke  dalam  peraturan  pemerintah daerah dengan pertimbangan tertentu?
Kami  berpendapat  bahwa  sebagai langkah progresif dari daerah, hal itu bisa saja
dilakukan.  Beberapa  alasan  yang  dapat dijelaskan  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, penambahan  sejarah  lokal  ke  dalam  muatan materi pendidikan lokal secara substantif tidak bertentangan  dengan  tujuan  pendidikan nasional, baik menurut UUD 1945 maupun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahkan langkah  itu  justru mendukung  tujuan  pendidikan  nasional. Kedua,  menurut  Permendikbud  79/2014  itu sendiri,  tujuan  dari  diizinkannya  daerah menambahkan  muatan  lokal  adalah  agar peserta  didik  mengenal  dan  mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di  daerahnya  (Pasal  2  ayat  2a),  dan  peserta didik  melestarikan  dan  mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi  diri  dan  lingkungannya  (ayat  2b).  Maka menambahkan  muatan  sejarah  lokal  pada pelajaran  sejarah  tentu  sangat  relevan  dan sejalan dengan kedua tujuan di atas.
Pendapat  ini  memang  pendapat  yang progresif secara hukum, yang mungkin masih dapat  diperdebatkan.  Namun,  ternyata  ada sebuah  daerah  di  Indonesia  yang  melakukan langkah  progresif  ini  dengan  memasukkan muatan  sejarah  lokal  pada  peraturan daerahnya.  Daerah  tersebut  adalah  Provinsi Gorontalo.
Pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo  No.  7  Tahun  2015  tentang
Kurikulum  Muatan  Lokal,  pada  pasal  6 dijelaskan bahwa Kurikulum Muatan Lokal di Daerah  meliputi  bidang:  bahasa  dan  sastra daerah, kesenian daerah, lingkungan alam/ekosistem, adat istiadat daerah, keterampilan  dan  kerajinan  daerah,  rekayasa, sejarah  lokal ,  masakan  tradisional,  busana tradisional, dan/atau nilai budaya lokal dalam perspektif  global.  Pada  Peraturan  Daerah (Perda) ini jelas-jelas sejarah lokal ditetapkan menjadi  muatan  lokal  yang  tentu  hal  ini menggembirakan  para  guru-guru  dan  aktivis sejarah lokal.
Mengingat  Perda  ini  ditetapkan  pada tahun 2015, yaitu setahun setelah Permendikbud  79/2014  terbit,  mungkin  saja ada  yang  mengira  bahwa  Permendikbud tersebut  belum  sempat  dikaji  dan  tidak dijadikan  sebagai  salah  satu  pertimbangan dalam  Perda  tersebut.  Namun  sayang  sekali dugaan  di  atas  keliru,  karena  Permendikbud 79/2014 bahkan menjadi salah satu konsideran (urutan ke-12) dalam Perda tersebut.
Dengan kasus yang menarik itu, tentunya Perda  Provinsi  Gorontalo  dapat  dijadikan bahan  kajian  oleh  para  akademisi  dan  ahli hukum di Provinsi Banten agar menambahkan muatan sejarah lokal pada Peraturan Gubernur Banten.  Penambahan  muatan  sejarah  lokal pada  Peraturan  Gubernur  Banten  akan  sangat bermanfaat bagi pelestarian dan
pengembangan  sejarah  lokal  di  Provinsi Banten dan dapat mendukung upaya Gubernur Banten  yang  tengah  merevitalisasi  lokasi- lokasi  sejarah  di  Provisi  Banten,  termasuk Mesjid Agung Banten.
Terkait  dengan  muatan  lokal,  salah seorang  responden  penelitian  ini,  Ganda Yanuar, mengatakan bahwa guru-guru sejarah melalui  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran (MGMP) dan Asosiasi Guru Sejarah Indoensia (AGSI)  Provinsi  Banten  selalu  konsisten dalam perjuangan untuk mendorong terbitnya regulasi  pembelajaran  sejarah  lokal  baik berbentuk peraturan gubernur atau yang lebih ideal berupa peraturan daerah. Produk hukum ini  menurutnya  penting  karena  akan menguatkan posisi tawar guru sejarah dan efek yang  lebih  besar  nantinya  untuk  daerah yaitu pembentukan  karakter  siswa  yang  didukung kearifan  lokal  daerah.  Pendapat  serupa  juga pernah  ditemukan  dalam  kajian  sejarah  lokal yang  dilakukan  oleh  Romadi  dan  Kurniawan (2017) dan Sutarman (2020).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Temuan  penting  dari  penelitian  ini adalah  bahwa  sejarah  lokal  Banten  telah diimplementasikan  oleh  sebagian  besar  guru sejarah  SMA  di  Banten. Meskipun  demikian, para  guru  sejarah  masih  menghadapi  kendala
terkait minimnya sarana pendukung pembelajaran seperti bahan ajar yang otentik, media  pembelajaran  yang  variatif  dan penyeragaman  konten  materi  antar  sekolah. Selama ini responden beriimprovisasi dengan berbagai  sumber  yang  terbatas  dan  belum tervalidasi oleh para ahli.
Materi  sejarah  lokal  Banten  yang diajarkan  pada  adalah  hampir  seluruh periodisasi sejarah, mulai dari masa pra-aksara hingga masa kemerdekaan. Hal ini membuktikan  bahwa  cakupan  sejarah  lokal Banten  tidak  hanya  didominasi  oleh  materi sejarah  Kesultanan  Banten  semata.  Selain materi peristiwa, guru-guru sejarah juga sudah mengenalkan  sejumlah  tokoh  pejuang  lokal Banten pada siswa untuk dapat dipelajari dan diteladani pada masa kini.

## Rekomendasi
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi rujukan  bagi  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten  untuk  merevisi  Peraturan  Gubernur Banten  Nomor  15  Tahun  2014  Tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bagi Pendidikan  Menengah  Se-Provinsi  Banten. Revisi  peraturan  ini  diharapkan  dapat mendukung implementasi pembelajaran sejarah lokal Banten sehingga dapat diterapkan secara formal-legal di seluruh SMA di Provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  N.  F.  (2020).  Pembelajaran  Sejarah Lokal di Sekolah Pedesaan dan Vokasi. Jurnal  Pendidikan  Sejarah  Indonesia, 3(1) , 88 – 99.
Amin, S. (2010). Pewarisan nilai sejarah lokal melalui  pembelajaran  sejarah  jalur formal dan informal pada siswa sma di Kudus  Kulon. Tesis.  Pascasarjana Program  Studi  Pendidikan  Sejarah,
Universitas Negeri Sebelas Maret.
Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  Banten.
(2019). Ragam  Pusaka Budaya Banten. Serang.
Fauzan,  R.  (2018).  Implementasi  Materi Sejarah Lokal gerakan Sosial Messianistik dan Nativistisme di Banten melalui  Pendekatan  Sainstifik. Historia:
Jurnal  Pendidik  dan  Peneliti  Sejarah, 1(2), 25 – 34.
Hardi, Etmi & Basri, W. (2019). Implementasi Pembelajaran  Sejarah  Bermuatan  Lokal di  SMA  Negeri  di  Sumatera  Barat.
Prosiding Seminar Nasional Sejarah Ke- 4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang , 208 – 215.
Hardiana,  Y.  (2017).  Pembelajaran  Sejarah Indonesia  Berbasis  Peristiwa-peristiwa Lokal di Tasikmalaya untuk Meningkatkan  Kemampuan  Berpikir Kritis. Historia:  Jurnal  Pendidik  dan Peneliti Sejarah, 1(1) , 41 – 46.
Hatmono,  P.D.  (2021).  Historiografi  Buku
Teks  Sejarah  Lokal  Pada  Pembelajaran Sejarah. Sabbhata Yatra:  Jurnal Pariwisata dan Budaya, 2(1), 60 – 74.
Jumardi, H.N., Qodariah, Lelly & Absor, N.F.
(2020).  Suplemen  Materi  Ajar  Mata Pelajaran  Sejarah  Indonesia  Kelas  X SMA  Berdasarkan  Sumber  Sejarah Lokal  Banten. Jurnal  Pendidikan  Ilmu Sosial, 29(2) 157 – 169.
Lestari, S.U., Saraswati, Ufi, & Muntholib, A. (2018). Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Sejarah  Lokal  Perjuangan  Rakyat Sukorejo  Kelas  XI  di  SMA  Negeri  1
Sukorejo. Indonesian Journal of History Education, 6(2), 205 – 215.
Miles,  M.B.  & Huberman,  AM.  (1992). Analisis  Data  Kuantitatif,  Metoda- Metoda  Baru ,  (Terj.  Tjetjep  Rohendi
Rohidi). Jakarta: UI Press. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Kurikulum  Muatan  Lokal  Seni  Budaya Banten  Bagi  Pendidikan  Menengah  Se- Provinsi Banten. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  24  Tahun  2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi  Dasar  Kurikulum  2013 Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
Permana,  R.  &  Suhaili,  A.  (2020).
Implementasi  Pembelajaran  Sejarah Peminatan Berbasis Nilai Kearifan Lokal Topi  Bambu  Tangerang. Historia:
Jurnal  Pendidik  dan  Peneliti  Sejarah, 3(2), 197 – 202. Permana, R. (2019). Implementasi Pembelajaran  Sejarah  Berbasis  Sumber Sejarah  Al-Khairiyah  Pada  Muatan Lokal  (Studi  di  Madrasah  Aliyah  dan SMK-IT Al-Khairiyah Citangkil Cilegon). Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(1). 1 – 10. Purnamasari, I & Wasino. (2011). Pengembangan  Model  Pembelajaran Sejarah Berbasis Situs Sejarah Lokal di SMA  Negeri  Kabupaten  Temanggung.
Paramita: Historical  Studies  Journal, 21(2) , 202 – 212.
Romadi  &  Kurniawan,  G.B.  (2017). Pembelajaran  Sejarah  Lokal  Berbasis Folklore  Untuk  Menanmkan  Nilai Kearifan  Lokal  Kepada  Siswa.  Sejarah dan Budaya; Jurnal Sejarah, budaya dan Pengajarannya, 11(1) , 79 – 94.
Siska,  Y.  (2015).  Analisis  Kebutuhan  Bahan Ajar  Sejarah  Lokal  Lampung  untuk Sekolah Dasar. Mimbar Sekolah Dasar, 2(2), 199 – 211.
Somad, A. (2019). Pembelajaran Sejarah Lokal di  Banten:  Implementasi  dan  Upaya Pengintegrasian  Dalam  Pembelajaran Sejarah  Kurikulum  2013.  Makalah. Disampaikan  dalam  Bedah  Buku  Aria
Wangsakara yang diselenggarakan AGSI  Provinsi  Banten  di  Kampus Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 26 November 2019. Sirnayatin, T.S. (2017). Membangun Karakter Bangsa  Melalui  Pembelajaran  Sejarah.
SAP: Susunan Artikel Pendidikan, 1(3) ,
312 – 321.
Susanto,  H.  (2014).  Seputar  Pembelajaran
Sejarah  (Isu,  Gagasan  dan  Strategi Pembelajaran)  (Isu,  Gagasan  dan Strategi Pembelajaran). Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 128p. Sutarman,  U.  (2020). Pembelajaran  Muatan Lokal  Sejartah  Lokal  Kabupaten Bandung . Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Tati,  A.D.R.  (2016).  Analisis  Kebutuhan Bahan  Ajar  Muatan  Lokal  Sejarah  dan Budaya  Kebupaten  Bone  di  Sekolah Dasar. Istoria:  Jurnal  Pendididkan  dan Sejarah, 12(1), 73 – 86.
Wibowo, A.M. (2016). Pengembangan Model Pembelajaran  Sejarah  Lokal  Di  SMA Kota  Madiun. Jurnal  Sejarah  dan Pembelajarannya, 6(1) 46 – 57.
Wijayanti, Y. (2017). Peranan Penting Sejarah Lokal  Dalam  Kurikulum  di  Sekolah Menengah. Jurnal Artefak, 4(1), 53 – 60.