## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR)
Siti Puji Rahayu 1 , Ruhul Fitrios 2 , Sem Paulus 3
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
1 sitipujirahayu03@gmail.com, 2 ruhul.fitrios@lecturer.unri.ac.id 3 semsilalahi@gmail.com
Abstract: The main objective of this study is to examine the competence of human resources, external pressures, organizational commitment, and internal control systems in the implementation of financial verification in OPD Rokan Hilir using data analysis methods using Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) by  using  Warp-PLS  version  5.0.  The  populationin  this  study  are  all  Regional  Apparaturs  Organization(OPD) kabupaten  Rokan  Hilir.  Sample  selection  used  the  slovin  method  as  a  measuring  tool  for  calculating  sample sizes. Respondent in this study are head of offices, employees in the section/unit that manages finance using the application of financial reporting transparency in 40 OPDs in the goverment kabupaten rokan hilir. So the total number  of  questionnaires  tobe  distributed  is  120.  The  results  of  this  study  indicate  that  Human  Resource Competency,  External  Pressure,  Organizational  Commitment,  and  Internal  Control  Systems  have  a  positive effect on the Implementation of Transparency in Regional Government Financial Reporting
Keywords: Implementation  of  Financial  Report  Transparency,  Human  Resources  Competence,  External Pressure, Organizational Commitment, Internal Control Systems

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  otonomi  daerah  di Indonesia saat ini mencerminkan adanya respon rakyat yang  sangat  tinggi  akan  permintaan  tata  kelola pemerintahan yang baik (good goverment governance). Aspek  keuangan  negara  menduduki posisi  strategis  dalam  proses  pembangunan  bangsa, baik  dari  segi  sifat,  jumlah,  maupun  pengaruhnya terhadap  kemajuan, ketahanan,  dan kestabilan perekonomian bangsa sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik tersebut adalah  dengan  cara  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan daerah.  Pengelolaan    keuangan    daerah    mengatur semua    aspek    teknis  mencakup    bidang    peraturan, kelembagaan,    sistem    informasi    keuangan    daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya.
Mardiasmo  (2018:274)  menyatakan  bahwa transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  salah  satu  kunci keberhasilan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Kedua hal ini sangat penting untuk menjaga organisasi yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sumber daya  publik  dalam  rangka  memberikan  layanan terbaik  kepada  masyarakat.  Selain  itu  pengelolaan sumber  daya  pembangunan  oleh  pemerintah  daerah menjadi lebih fleksibel, transparansi merupakan kunci untuk  mengawal  mekanisme  akuntabilitas  yang
ada.Tantangan  untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  di atas  tidaklah  mudah.  Ini  bisa  disebabkan      karena perilaku  usaha  dan  pelayanan  publik  yang  dilakukan pemerintah selama ini telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus yang tidak sehat sehingga  adanya    praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (KKN).
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 59  Tahun  2007  dalam  pasal  116  ayat    (4a)  yang berbunyi  “untuk  memenuhi  asas  transparansi,  kepala daerah  wajib  menginformasikan  substansi  APBD kepada  masyarakat  yang  telah  di  undangkan  dalam lembaran daerah, jadi pemerintah daerah berkewajiban untuk  memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi lainnya  yang  akan  di  gunakan  dalam  pengambilan keputusan.  Jika  tidak  dilaksanakannya  transparansi akan  menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat  luas bagi  masyarakat  seperti,  penyalahgunaan  wewenang dan  kekuasaan,  ketidakadilan  bagi  masyarakat,  serta penyuburan praktik-praktik korupsi.
Menurut PP 71 Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  memiliki  hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan
JURNAL AKUNTANSI  DAN KEUANGAN                                                                                                   E-ISSN  2716-022X Volume 8, Nomor 2, Agustus 2020                                                                                                                      P-ISSN   2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i2.2693 p. 69-82
sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya  pada  peraturan  perundang-undangan. Transparansi  pelaporan  keuangan  dapat  diwujudkan melalui  publikasi  media  massa  atau  mengundang perwakilan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah dapat memanfaatkan keberadaan website resmi pemerintah daerahnya masing-masing untuk mewujudkan transparansi penglolaan keuangan daerah tersebut (Abdul Halim, 2016).
Berdasarkan  hasil  penelusuran  terhadap  12 website  pemerintah  kabupaten/kota  se  Provinsi  Riau menggunakan  penilaian  sesuai  instruksi  Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Transparansi pengelolaan Anggaran Daerah. Didapatkan  bahwa  seluruh  pemerintah  daerah  di provinsi  Riau  telah  memiliki  website  respi  dan  dapat diakses,  terdapat  4  daerah  yang  memiliki  konten transparansi pengelolaan anggaran daerah yaitu(Kabupaten
Kampar, Kabupaten Kuantan
Singingi,  Kabupaten  Rokan  Hulu,  dan  Kota  Dumai) dan (Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Kabupaten  Pelalawan,  dan Kabupaten  Rokan  Hilir)  menampillkan  konten transparansi  yang  berbeda.  Dari  seluruh  dokumen anggaran yang wajib dipublikasikan hanya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai yang  telah  mempublikasikan  dokumen  anggaran secara  utuh  dan  selebihnya  Kota  Pekanbaru, Kabupaten  bengkalis,  Kabupaten  Kampar,  Kabupaten Rokan  Hilir  hanya  menampilkan  beberapa  dokumen anggaran( riaupos.com).
Forum  Indonesia  Transparansi  Anggaran (FITRA) riau menilai rendahnya keterbukaan informasi  publik  dan  korupsi  di  provinsi  riau,  baik provinsi  maupun  kabupaten/kota  belum  menunjukkan adanya  perbaikan.  Koordinator  FITRA  Riau  Triono Hadi  mengungkapkan  bahwa  masih  tingginya  praktik korupsi  diriau  dilihat  dari  hasil  survey  KPK,  dimana indeks  integritas  korupsi  yang  dinilai  tahun  2017  lalu menunjukkan  riau  pada  indeks  yang  rendah.  Triono juga  mengungkapkan  tidak  hanya  indek  integritas yang rendah, persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan  pemerintah  juga  masuk  dalam survey  indek  yang  semakin  buruk.  Kondisi  ini semakin  diperparah  dengan  adanya  rapor  merah  dari komisi  informasi  pusat  yang  menyatakan  bahwa keterbukaan informasi publik diriau tahun 2018 belum dinyatakan sebagai daerah yang masuk dalam kategori informatif.  Triono  mengatakan  transparansi  menjadi salah  satu  indikator  upaya  pencegahan  korupsi  yang dilakukan,  hal  ini  terkait  dengan  bagaimana mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pembangunan (Tribunpekanbaru.com).
Fenomena  lainnya  adalah  tentang  tuntutan transparansi  pengelolaan  Dana  Desa  2018  dan  2019 yang terjadi di kabupaten mojokerto. Koordinator aksi
warga  desa  cendono  yaitu    Hadi  Purwanto mengatakan  bahwa  warga  hanya  ingin  transparansi pengelolaan  dana  desa,  Itu  hak  yang  dijamin  hukum. Ia  juga  menjelaskan  bahwa  warga  menemukan beberapa keganjilan dalam penggunaan Dana Desa di Cendoro  selama  2  tahun  terakhir.  Salah  satu keganjilan  tersebut  adalah  Pemerintah  Desa  Cendoro enggan memberikan  data  proyek-proyek yang menggunakan Dana Desa. Padahal  kekuatan APBDes Cendoro  2018  mencapai  Rp  1,2  miliar.  Sedangkan tahun 2019 Rp 1,7 miliar. Mereka juga telah berulang kali meminta data tersebut. Mulai proyek peningkatan dan  pembangunan  beberapa  jalan  di  Cendoro, pemeliharaan  TK,  pendidikan  dan  pelatihan  kades, perangat desa dan BPD, penanaman modal BUMDes, lomba kepemudaan, pembangunan sanitasi permukiman,  pelatihan  kerja  kelompok  pemuda, hingga  pembangunan  tembok  penguat  tanah  jalan usaha  tani  (detik.com).  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan  yaitu;  kompetensi  sumberdaya  manusia, tekanan  eksternal,  komitmen  organisasi  dan  sistem pengendalian intern.
Kompetensi  merupakan  dasar  kemampuan seseorang  untuk  mencapai  kinerja  tinggi  dalan menyelesaikan  tugasnya.  Sumber  daya  manusia  yang tidak memiliki kompetensi  tidak  akan  dapat menyelesaikan  pekerjaannya  secara  efisien,  efektif, dan ekonomis (Mardiasmo, 2004:146) seperti pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat  pemborosan  waktu  serta  tenaga.  Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini  karena  sumber  daya  manusia  tersebut  telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal- hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang  disusun  dapat  diselesaikan  dan  disajikan  tepat pada  waktunya.  Semakin  cepat  laporan  keuangan disajikan  maka  akan  semakin  baik  dalam  hal pengambilan keputusan (Ridha dan Basuki, 2012).
Tekanan  eksternal  merupakan  tekanan  yang berasal  dari  luar  organisasi  yang  dapat  berpengaruh terhadap  organisasi,  baik  itu  berpengaruh  terhadap struktur maupun kegiatannya. Adapun faktor eksternal ialah  adanya  peraturan  oleh  organisasi  lain  seperti pemerintah  pusat,  lembaga  pemerintah,  maupun lembaga swadaya masyarakat.
Utamaningsih (2014:144) menjelaskan bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relative kuat terhadap organisasinya. Komitmen organisasional adalah keinginan  para  anggota  organisasi  untuk  tetap mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi dan  bersedia  melakukan  usaha  yang  tinggi  bagi pencapaian tujuan organisasi. Komitmen
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
organisasional mencakup: kebanggaan anggota, kesetiaan anggota, dan kemauan anggota.
Faktor lainnya yang mempengaruhi penerapan  transparansi  keuangan  adalah  sistem pengendalian  intern.  Menurut  I  Gusti  Agung  Rai (2008:  283)  Sistem  pengendalian  intern  adalah kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen  bahwa  organisasi  mencapai  tujuan  dan sasarannya.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang masalah,  maka  dapat  dibuat  rumusan  masalah  yaitu; Apakah  kompetensi  sumberdaya  manusia,  tekanan eksternal, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten  rokan  hilir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaruh  kompetensi  sumberdaya  manusia, tekanan  eksternal,  komitmen  organisasi,  dan  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori
Falkman dan Tagesson (2008) dan Pina et al. (2010) menyatakan bahwa teori institusional (institutional  theory) dan  teori  keagenan  (agency theory) merupakan dua teori yang bersifat komplementer  untuk  menjelaskan  praktek  pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Pemikiran yang mendasari  teori  institusional (institusional  theory) adalah  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  untuk bertahan hidup, organisasi harus menyakinkan kepada publik  atau  masyarakat  bahwa  organisasi  adalah entitas  yang  sah  (legitimate)  serta  layak  untuk didukung  (Meyer  dan  Rowan,  1977).  Scott  (2008) menjelaskan  bahwa  teori  institusional  digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan  dalam  organisasi  publik.  Teori  keagenan menjelaskan  bahwa  hubungan  antara  manajer  pemda (kepala daerah) dan pemilih (voter) dapat digambarkan  sebagai  hubungan  keagenan,  dimana voter adalah prinsipal dan Kepala Daerah adalah agen. Hubungan  keagenan  ini  dapat  menimbulkan  masalah keagenan  sehingga  prinsipal  mempunyai  insentif untuk  memonitor  perilaku  agen  (Zimmerman,1977). Pelaporan  keuangan  (termasuk  melalui  internet) merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengurangi  asimetri informasi  antara  prinsipal  dan  agen.  Prinsipal  dapat menggunakan  informasi  akuntansi  untuk  memonitor kinerja agen (Kepala Daerah).

## Penerapan Transparansi Pelaporan keuangan
Menurut  Mahsun  (2009:92)  transparansi pelaporan  keuangan  adalah  prinsip  menjamin  akses
atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah,  yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan dari transparansi itu  sendiri  adalah    untuk  menyediakan  informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  jujur  dan  baik. Beberapa  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan yang  merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi kualitas yang dikehendaki (Kerangka Konseptual,SAP,2010). 1) Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi tersebut tepat waktu  dan  lengkap  yang  termuat  didalamnya  dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu,  dan memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan  atau mengerokesi  hasil  evaluasi  masa  lalu.  2) Andal, Informasi dalam laporan keuanganbebas dari pengertian  yang  menyesatkan dan kesalahan  material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi.  3) Dapat  dibandingkan ,  Informasi  yang termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna jika  dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan  entitas pelaporan  lain  pada  umumnya  Perbandingan  dapat dilakukan secara internal dan ektsernal. Perbandingan secara  internal  dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke  tahun.  Perbandingan  secara  eksternal  dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  sama.  4) Dapat dipahami ,  Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan dinyatakan dana bentuk serta  istilah  yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## Kompetensi Sumberdaya Manusia
Menurut Mangkunegara (2012:40)
kompetensi  sumberdaya  manusia  adalah  kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan, dan kemampuan  serta  karakteristik  kepribadian  yang mempengaruhi  secara  langsung  terhadap  kinerjanya. Kompetensi  sumberdaya  manusia  merupakan  dasar seseorang  untuk  mencapai  kinerja  yang  lebih  tinggi dalam  menyelesaikan  tugasnya.  Sumberdaya  manusia yang  tidak  memiliki  kompetensi  tidak  akan  dapat menyelesaikan  pekerjaannya  secara  efisien,  efektif dan ekonomis.

## Tekanan Eksternal
Isomorfisme  Koersif  selalu  terkait  dengan segala  hal  yang  berhubungan  lingkungan  disekitar organisasi  (Ridha  dan  Basuki,  2012).  Isomorfisme koersif  (coersive  isomorphism)  merupakan  hasil  dari tekanan  formal  dan  informal  yang  diberikan  pada organisasi  lain  dimana  organisasi  tergantung  dengan
harapan  budaya  masyarakat  dimana  organisasi  itu menjalankan fungsinya (DiMaggio dan Powell, 1983). Kekuatan  koersif  adalah  tekanan  eksternal  yang diberikan  oleh  pemerintah,  peraturan,  atau  lembaga lain  untuk  mengadopsi  struktur  atau  sistem  (Asworth et.al,  2009).  Adanya  peraturan  ditunjukkan  untuk mengatur  praktik  yang  ada  agar  menjadi  lebih  baik. Disisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh  atau  memperbaiki  legitimasi  (legitimate coercion),  (Scott  1987).  Sehingga  hanya  menekankan aspek-aspek  positif  agar  organisasi  terlihat  baik  oleh pihak-pihak  diluar  organisasi  (Ridha  dan  Basuki, 2012).  Perubahan  organisasi  yang  didasari  kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan  pengaruh  politik  dari  pada  teknis (Ashworth,2009).

## Komitmen Organisasi
Menurut Robbins dan Judge (2015) komitmen  organisasi  merupakan  suatu  keadaan dimana  karyawan  memihak  suatu  organisasi  tertentu dan  tujuan-tujuannya  serta  memiliki  keinginan  untuk bertahan sebagai anggota di dalam organisasi tersebut.

## Sistem Pengendalian Intern
Menurut  I  Gusti  Agung  Rai  (2008:  283) Sistem  pengendalian  intern  adalah  kebijakan  dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  bagi  manajemen  bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.. Karakteristik  yang  baik  akan  mendukung  terciptanya pengendalian internal yang efektif. Rencana organisasi,  sistem  otoritas,  dan  prosedur  pencatatan yang tepat, praktek yang sehat serta pengamat kualitas yang  cocok  harus  terintegrasi  dengan  baik  dalam pelaksanaan  tugasnya.  Kelancaran  pekerjaan  akan memudahkan pengendalian internal dalam melaksanakan suatu tujuan organisasi.
Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .
Penerpan  Transparansi  Laporan  Keuangan merupakan sebuah tuntutan terhadap organisasi publik karena  digunakan  oleh  para  stakeholders  dalam mengambil  keputusan.  Laporan  keuangan  merupakan output  organisasi  yang  dihasilkan  oleh  perangkat dalam organisasi tersebut  melalui sebuah  sistem  yang telah  diatur.  Dalam  sebuah  sistem,  sumber  daya manusia  adalah  perangkat  dalam  menjalankan  sistem tersebut  yang  menetukan  hasil  yang  didapat  dari sistem  tersebut.  Konpetensi  sumber  daya  manusia adalah  perangkat  dalam  menjalankan  organissasi public  dalam  ini  kompetensi  sumber  daya  manusia
meruapakan perangkat dalam menerapkan transparansi  pelaporan  keuangan  organisasi  public. Penerapan transparansi pelaporan kuangan yang tinggi sangat  dipengaruhi  oleh  kompetensi  sumberdaya manusia di dalam organisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa  kompetensi  sumberdaya  manusia  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  transpransi  pelaporan keuangan.
Widodo  (2001:15)  menyatakan  bahwa terwujudnya penerapan transparansi pelaporan keuangan  membutuhkan  mutu  sumber  daya  manusia yang  bisa  mengaplikasikan  logika  akuntansi  pada pencatatan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah. Mutu  sumber  daya  manusia  merupakan  modal  utama untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan  dan  atau  bekal  pendidikan,  pelatihan  dan pengalaman  yang  cukup  memadai  untuk  membuat pencatatan laporan keuangan.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  deddi  Fardian(2014)  yang  menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  memperlihatkan  semakin berkompeten  aparatur  perangkat  daerah  maka  akan dapat  menerapkan  kebijakan  transparansi  pelaporan keuangan dengan baik.
H 1 :  kompetensi  sumberdaya  manusia  berpengaruh terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah
Pengaruh Tekanan  Eksternal terhadap Penerapan Transparansi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah daerah
Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan  organisasi  untuk  menyajikan  laporan keuangan  yang  bebas  dari  salah  material  dan informasi  yang  bias  kepada  pihak  luar.  Hlitu  sesuai dengan  konsep  keterandalan  (reability)  dimana informasi  dalam  laporan  keuangan  harus  bebas  dari pengertian  menyesatkan  dan  kesalahan  material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi  (PP  No.  24/2005,  Lampiran  II:  Kerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintah  No.35).  Tekanan eksternal  merupakan  tekanan  yang  berasal  dari legislatif, lembaga swadaya  masyarakat, partai politik dan  media  massa  yang  kemudian  menjadi  pendorong untuk  diterapkannya  transparansi  pelaporan  keuangan pada  pemerintah  daerah.  Tekanan  maupun  paksaan dari  pihak  luar  mempunyai  peranan  yang  penting terhadap transparansi kepada publik, dimana peningkatan  tekanan  eksternal  yang  terjadi  akan seiring  dengan  peningkatan  transparansi  pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Ridha dan Basuki (2012) menyatakan bahwa tekanan  eksternal  yang  berupa  undang-undang  atau
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
peraturan  menjadi  pendorong  untuk  diterapkannya transparansi  pelaporan  keuangan  di  pemerintahan daerah.  Peraturan  dan  undang-undang  tersebut merupakan  indikator  adanya  tekanan  eksternal  dalam bentuk koersif untuk terciptanya transparansi pelaporan  keuangan  dan  mengakibatkan  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  yang  relatif  sama antara OPD yang satu dengan yang lain.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  Sihaloho  (2013),  Amelia  (2015)  dan  Sainu (2014)  juga  menghasilkan  bahwa  tekanan  eksternal mempengaruhi  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan.Maka hipotesisnya sebagai berikut;
H 2 : Tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan
keuangan pemerintah daerah
Pengaruh Komitmen
Organisasi terhadap Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Yusuf  dan  Syarif  (2018:18)  Menyatakan bahwa  Komitmen  dari  organisasi  sektor  publik merupakan sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi  dengan  cara  tetap  bertahan  dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi dan tidak  memiliki  keinginan  untuk  meninggalkan organisasi  dengan  alasan  apapun.  Dengan  kesiapan mengerahkan  upaya  yang  cukup  besar  untuk kepentingan organisasi dalam hal keterbukaan kepada publik terkait dengan pelaporan keuangan. Komitmen organisasi  merupakan  rasa  identifikasi  (kepercayaan terhadap  nilai-nilai  organisasi),  keterlibatan  dan loyalitas  karyawan  yang  ditunjukkan  dengan  bukti pengembangan  komitmen  pada    organisasi  melalui berbagai  dimensi  atau  berbagai  sumber.  Transparansi pelaporan  keuangan  dipengaruhi  oleh  komitmen organisasi,  karena  hampir  keseluruhan    Organisasi Perangkat  Daerah  memiliki  integritas  dan  komitmen yang tinggi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan.  Dalam  pelaporan  keuangan,  OPD  tidak hanya  melaporkan  informasi  yang  hanya  bersifat positif berupa pencapaian, akan tetapi juga menginformasikan berupa ketidaktercapaian dari OPD tersebut.  Adanya  peraturan  atau  Undang-Undang sebagai  pendorong  untuk  diterapkannya  transparansi pelaporan  keuangan.  Namun  dalam  jangka  panjang penerapan transparansi pelaporan keuangan membutuhkan  komitmen  dari  manajemen  OPD  untuk terus  belajar  dan  memahami  serta  menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang baru.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  (2018)  menunjukkan  bahwa semakin tinggi Komitmen Organisasi, maka Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan semakin baik.
H 3 :  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah
Mahmudi  (2007:182)  menyatakan  bahwa untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  diperlukan  proses  dan  tahap-tahap  yang  harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.  Sistem  akuntansi  didalamnya  mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas dan transparansi  pelaporan  keuangan  sangat  dipengaruhi oleh  bagus  tidaknya  sistem  pengendalian  intern  yang dimiliki  pemerintah  daerah.  Indra  Bastian  (2006) mendefinisikan  pengendalian  internal  sebagaisuatu proses  yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas,  dan  segenap  personel)  yang  didesain untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  tentang pencapaian  tiga  golongan  tujuan  yang  terdiri  atas keandalan  laporan  keuangan,  kepatuhan  terhadap hukum,  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  efektivitas dan  efisiensi  operasi.  OPD  sebagai  level  pelaksana pemerintah  daerah  mengemban  tugas  untuk  dapat memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat  bahwa tujuan  organisasi  yang  terdiri  atas  keandalan  laporan keuangan,  kepatuhan  terhadap  hukum,  dan  peraturan yang  berlaku  serta  efektivitas  dan  efisiensi  operasi dapat tercapai. Dalam menjalankan proses pengendalian di dalam tubuh pemerintahan, pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  terbuka  dan transparan dalam melakukan setiap kewajibannya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Benny (2016),  menyatakan  bahwa  berpengaruh  positif terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan, berupa sistem untuk memberikan keyakinan memadai tentang  pencapaian  tujuan  efektifitas  dan  efisiensi operasi,  keandalan  pelaporan  keuangan,  kepatuhan terhadap hukum dan peraturan  yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan
H 4 :  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

## METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  pada  penelitian  ini  adalah  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hilir.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitiaan ini adalah seluruh organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  yang  ada  di kabupaten  rokan  hilir  sebanyak  45  yang  terdiri  dari inspektorat,  sekretaris  daerah,  sekretaris  DPRD, Badan,  Dinas  dan  Kecamatan.  Sedangkan  Penentuan
jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  berdasarkan  metode  slovin  sebagai  alat  ukur untuk  menghitung  ukuran  sampel.  Sehingga  jumlah sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak 40 OPD. Dimana untuk satu OPD diambil 3 responden  dengan  kriteria  Kepala  OPD,    Bendahara, dan KaSubbag Keuangan, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 120.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer.

## Definisi  Operasional  Variabel  dan  Pengukuran Penelitian
Variabel  independen  disebut  juga  sebagai variabel  bebas.  Variabel  bebas  adalah  variabel  yang mempengaruhi  atau  menjadi  sebab  perubahan  atau timbulnya  variabel  dependen  (Sugiono,  2012:59). Dalam penelitian ini, variebel independenya adalah:

## Kompetensi Sumberdaya Manusia
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kompetensi  sumberdaya  manusia  menurut  Hutapea dan Nuriana (2008) yaitu; 1)Pengetahuan (knowledge) yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  yang  meliputi,  2) Keterampilan  atau  keahlian  (skill)  individu  meliputi, dan 3)sikap kerja.

## Tekanan Eksternal
Untuk  mengukur  tekanan  eksternal  dapat digunakan  indikator  yang  diadopsi  dari  Ridha  dan Basuki (2012) yaitu : 1)Terbitnya undang-undang dan peraturan  tentang  transparansi;  2)Tuntutan  pihak- pihak  terkait;  3)Tekanan  media  massa  tentu; 4)Semakin  meningkatnya  kritik  dari  masyarakat  atas penerapan  laporan  keuangan;    5)Perhatian  lembaga kemasyarakatan.

## Komitmen Organisasi
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur komitmen  organisasi  menurut  Robbins  dan  Judge (2015)  yaitu;  1)Komitmen Afektif  (keyakinan terhadap tujuan organisasi, perasaan memiliki organisasi);
2)Komitmen
Keberlanjutan (mempertahakan  keanggotaan  organisasi,  kesetiaan dalam organisasi); 3)Komitmen Normative (kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi).
Sistem Pengendalian Intern
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur sistem  pengendalian  intern  menurut  PP  60  Tahun 2008  yaitu;  1)lingkungan  pengendalian,  2)penilaian resiko,  3)kegiatan  pengendalian,  4)informasi  dan komunikasi, 5)pemantauan.

## VARIABEL DEPENDEN

## Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan
Menurut  Kristianten  (2006:45)  menyebutkan transparansi  pelaporan  keuangan  adalah  keterbukaan pemerintah dalam  memberikan informasi  yang terkait dengan  aktifitas  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.
Adapun indikator menurut Kristianten (2006:73)  menyebutkan  bahwa  transparansi  dapat diukur  melalui  beberapa  indikator  yaitu;  1)Kesediaan dan aksesibilitas dokumen; 2)Kejelasan dan kelengkapan informasi; 3)Keterbukaan proses; 4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

## Metode Analisis Data
Hasil  penelitian  dan  kesimpulan  penelitian yang  berupa  atau  pemecahan  masalah  penelitian, dibuat  berdasarkan  proses  pengujian  data  yang meliputi  pemilihan,  pengumpulan  dan  analisis  data. Proses  analisis  data merupakan  usaha  untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Dalam penelitian  ini  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  Partial  Least  Square  (PLS) dalam  hal  ini  akan  menggunakan  software  WarpPLS 5.0

## Partial Least Square (PLS)
Menurut  Latan  dan  Ghozali  (2017:3)  Partial Least  Squares  Equation  Modeling  (PLS-SEM) merupakan  metode  alternatif  untuk  model  persamaan struktural  SEM  yaitu  untuk  menguji  secara  simultan hubungan  antara  konstruk  laten  dalam  hubungan linear  ataupun  non-linear  dengan  banyak  indikator baik  berbentuk  mode  A  (refleksi),  mode  B  (formatif) dan atau mode M (MIMIC).
Model hubungan semua variabel laten dalam PLS  terdiri  dari  tiga  ukuran,  yaitu  :  (1) outer  model (measurement  model) yang  menspesifikasi  hubungan antara indikator dengan variabel latennya ;
(2) inner model (structural model) yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substantif ;
(3) estimasi nilai dari variabel laten (weight relation). Estimasi  parameter  dalam  PLS  adalah metode  kuadrat  terkecil.  Estimasi  parameter  didalam PLS meliputi 3 hal, yaitu :
1. Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten
2. Estimasi jalur (path estimate)
yang menghubungkan  variabel  laten  dengan  variabel
laten  lainnya  dan  estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya.
3. Means dan  lokasi  parameter  (nilai  konstanta regresi,  intersep)  untuk  indicator  dan  variabel laten.
S tatistik Deskriptif
Statistik deskriptif untuk memberikan gambaran  atau  deskripsi  dari  variabel  penelitian. Statistik  deskriptif  berhubungan  dengan  metode pengelompokkan,  peringkasan,  dan  penyajian  data dalam  cara  yang  lebih  infromatif  (Santosa,  2005). Data  statistik  dapat  disajikan  dengan  menggunakan tabel statistic  descriptive yang  memaparkan  nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata ( mean ), dan standar deviasi ( standard deviation ). Mean digunakan untuk  memperkirakan  besar  rata-rata  populasi  yang diperkirakan  dari  sampel.  Standar  deviasi  digunakan untuk  menilai disperse rata-rata  dari  sampel. Maksimum  dan  minimum  digunakan  untuk  melihat nilai minimum dan maksimum dari sampel. Semuanya diperlukan  untuk  melihat  gambaran  keseluruhan  dari sampel  yang  berhasil  dikumpulkan  dan  memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

## Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

## Convergent Validity
Convergent  validity merupakan  tingkatan sejauh mana  hasil  pengukuran suatu  konsep menunjukkan korelasi positif dengan hasil pengukuran konsep  lain  yang  secara  teoritis  harus  berkorelasi positif.  Validitas  konvergen  merupakan  bagian  dari measurement  model yang  dalam  SEM-PLS  biasanya disebut  sebagai outer  model .  Terdapat  dua  kriteria untuk  menilai outer  model yang  memenuhi  syarat validitas  konvergen  yaitu  (1) loading harus  di  atas 0,70 dan (2) nilai p signifikan yaitu p < 0,05 (Sholihin dan  Ratmono,  2013:  65).  Dengan  syarat  tersebut, pengukuran  konstruk  yang  diteliti  dianggap  telah memenuhi syarat validitas konvergen.

## Discriminant Validity
Discriminant  validity merupakan  tingkatan sejauh  mana  hasil  pengukuran  suatu  konsep  mampu membedakan  diri  dengan  hasil  pengukuran  konsep lain  secara  teoritis  memang  harus  berbeda.  Validitas diskriminan juga  merupakan  bagian dari outer model . Syarat  untuk  memenuhi  syarat  validitas  diskriminan ini  adalah  hasil  dalam indicators  loading  and  cross- loadings menunjukkan  bahwa loading ke  konstruk lain  ( cross-loading )  bernilai  lebih  rendah  daripada loading blok indikator ke konstruk variabel.

## Composite Reliability
Bagian  ketiga  dari outer  model yaitu composite  reliability .  Penilaian  dari composite reliability ini  dilakukan  dengan  melihat output dari view latent variable coefficients . Dari output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu composite reliability
dan cronbach’s alpha . Nilai composite  reliability dan cronbach’s  alpha yang  nilainya  >  0,70  dapat dikatakan reliabel (Sholihin dan Ratmono, 2013: 73).
Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten dengan konstruk laten lainnya,  Evaluasi  ini  meliputi  uji  kecocokan  model ( model  fit ), path  coefficient ,  dan  R 2 .  Uji  kecocokan model  dilakukan  sebelum  menguji  signifikansi path coefficient dan  R 2 .  Uji model  fit ini  digunakan  untuk mengetahui  suatu  model  memiliki  kecocokan  dengan data.  Pada  uji  kecocokan  model  terdapat  3  indeks pengujian,  yaitu average  path  coefficient (APC), average  R—squared (ARS)  dan average  varians factor (AVIF).  APC dan  ARS diterima dengan syarat p  –  value  <  0.05  dan  AVIF  lebih  kecil  dari  5. Selanjutnya hasil path coefficient dan R 2 dapat dilihat pada direct  effect, hasil  dari  pengolahan  data. Path coefficient digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar nilai koefisien jalur. R 2 dapat di lihat pada effect size digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel N M I N M A X MEAN Std. Deviasi KSDM 111 3  5 4,3877 0,4838 TE 111 2  5 4,0025 0,7473 KO 111 3  5 4,1557 0,5706 SPI 111 4  5 4,3630 0,2525 PTPK 111 3  5 4,4785 0,4673
Sumber : Data Olahan WarpPLS(2020)
Evaluasi Measurement (outer) Model Convergent Validity Tabel 2 Hasil Uji Convergent Validity Loading Factor X1 X2 X3 X4 Y P Value
I1 0.674 0.809  0.780 0.521 0.775 <0.001 I2 0.821 0.832  0.775 0.874 0.806 <0.001 I3 0.731 0.849  0.624 0.774 0.934 <0.001 I4 0.786 0.890  0.639 0.899 0.611 <0.001 I5 0.814 0.778 0.723 0.621 <0.001 I6 0.795 0.683 0.602 0.833 <0.001 I7 0.743 0.832 0.808 <0.001 I8 0.703 0.721 <0.001 I9 0.751 0.737 <0.001 I10 0.798 <0.001 I11 0.805 <0.001 I12 0.926 <0.001 I13 0.855 <0.001 I14 0.725 <0.001
Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)
Berdasarkan  tabel  diatas,  kelima  konstruk telah  memenuhi  convergent  validity  dengan  syarat loading harus diatas 0.70 dan nilai p signifikan yaitu p <  0.05.  seperti  Kompetensi  sumberdaya  manusia (KSDM), tekanan eksternal (TE), komitmen organisasi (KO) dan sistem pengendalian intern (SPI), masing-masing  memiliki  nilai  loading  >0,70  dan berada  disekitar  >0,5-0,6  dapat  dikatakan  valid  serta P-Value  dari  setiap  konstruk  adalah  <0,001  atau dengan kata lain signifikan.

## Discriminant Validity

## Tabel 3 Hasil Uji Discriminan Validity
Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs
a. X1 X2 X3
X4 Y X1 (0.772 ) 0.397 0.383 0.344 0.293 X2 0.397 (0.845 ) 0.464 0.316 0.515 X3 0.383 0.464 (0.720 ) 0.271 0.445 X4 0.344 0.316 0.271 (0.743 ) 0.092
Y 0.293 0.515 0.445 0. 092 (0.720 ) Sumber: Data Olahan WarpPLS(2020) Berdasarkan tabel diatas, keseluruhan
indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  nilai loading  setiap  konstruk  lebih  tinggi  daripada  cross loading  terhadap  konstruk  lainnya,  yaitu  untuk  nilai kompetensi  sumberdaya  manusia  (KSDM)  sebesar 0.772,    tekanan  eksternal  (TE)  sebesar  0.845, komitmen  organisasi  (KO)  sebesar  0.720,  sistem pengendalian  intern  (SPI)  sebesar  0.743  dan penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan  (PTPK) sebesar 0.720.
Composite Reability
Tabel 4 Hasil Uji Reabilitas
Composite Reliability Variabel Composite Cronbach’s alpha KSDM 0.898 0.863 TE 0.909 0.866 KO 0.882 0.843 SPI 0.970 0.855 PTPK 0.904 0.880 Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  masing–masing  konstruk  telah  memenuhi kriteria  reliabel.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai composite  reliability  dan  cronbach’s  alpha  setiap konstruk  diatas  0.70.  untuk  kompetensi  sumberdaya manusia  (KSDM)  memiliki  nilai  sebesar  0.898  dan 0.863,  tekanan  eksternal  (TE)  sebesar  0.909  dan 0.866,  komitmen  organisasi  (KO)  sebesar  0.882  dan 0.843, sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 0.970 dan 0.855, penerapan transparansi pelaporan keuangan (PTPK) memiliki nila composite dan cronbach’s alpha sebesar 0.904 dan 0.880.

## Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
Gambar 1 output general SEM analysis Result
Tabel  5 Model Fit and Quality Indices
Indeks P-Value Kriteria Keteranga n
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
APC 0,228 0,003 P <0,05 Diterima ARS 0,325 <0,001 P <0,05 Diterima AARS 0,300 <0,001 P <0,05 Diterima AVIF 1,439 AVIF <5 Diterima
Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)
Berdasarkan  hasil  tabel  diatas,  nilai  indeks dari APC adalah 0.228 dengan P-Value sebesar 0.003, untuk  nilai  indeks  ARS  adalah  sebesar  0.135  dengan P-Value  <0.001,  serta  nilai  indeks  AARS  adalah sebesar 0.300  dengan P-Value sebesar <0.001 . Maka dari  itu,  APC,  ARS  dan  AARS  telah  memenuhi kriteria  yang  mana  memiliki  P-Value  <0.05. Selanjutnya  nilai  AVIF  adalah  sebesar  1.439  yang menunjukkan  bahwa  AVIF  adalah  lebih  kecil  dari  5, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  structural (inner model) dapat diterima.

## Tabel 6 R-squared Coefficients
R-squared Coefficients Kompetensi Sumber Daya Manusia Tekanan Eksternal Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Intern Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan 0,325 Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  nilai r-square (R 2 )  dari  variabel  penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah sebesar 0,325. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  variabel kompetensi  sumberdaya  manusia,  tekanan  eksternal, komitmen  organisasi  dan  sistem  pengendalian  intern dalam  menjelaskan  variabel  penerapan  transparansi pelaporan  keuangan  adalah  sebesar  33%,  sedangkan sisanya  67%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.

## HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS
DAN

## PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan  kebenaran  dugaan  penelitian  atau hipotesis.  Hasil  korelasi  antar  konstruk  dapat  dilihat dengan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikasinya yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  5%. Sehingga sebagai dasar pengambilan keputusan jika P- Value  <  0.05,  maka  hipotesis  diterima.  Jika  P-Value >0.05 maka hipotesis ditolak.

## Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis
Hipot esis Indepe nden Depen den Koefi sien Regre si P Val ue Keput usan H1 KSDM PTPK 0.169 0.03 3 Diteri ma H2 TE PTPK 0.416 <0.0 01 Diteri ma H3 KO PTPK 0.170 0.03 2 Diteri ma H4 SPI PTPK 0.157 0.04 4 Diteri ma Sumber : Data Olahan WarpPLS(2020)

## Gambar 2 Model Struktural

## Hasil Uji Hipotesis Pertama
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  nilai p- value adalah 0.033 dengan nilai signifikan P-Value <0.05  dan  nilai  beta  (β)  sebesar  0.169.  hal  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis  diterima,  Sehingga hasil  penelitian  ini    menyatakan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  kompetensi  yang  dimiliki  oleh sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  organisasi perangkat  daerah  kab.  rokan  hilir  dapat  memberikan kontribusi  dalam  upaya  meningkatkan  pencapaian tujuan  organisasi  itu  sendiri.  upaya  peningkatan kompetensi  SDM  dapat  dilakukan  melalui pertama dalam  hal  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan dibutuhkan  skill  yang  bagus,  dimana  sumberdaya manusia  tersebut  harus  mampu  melaksanakan  tugas dan  tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  organisasi kepada  pegawai/aparatur  dengan  lebih  baik  dan maksimal, Kedua  knowledge ,  SDM  harus  memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban agar pelaporan keuangan bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan mencerminkan  pelaporan  yang  transparan. Ketiga
attitude ,  sikap  Profesionalisme  merupakan  suatu  hal yang  terkait  dengan  integritas  dan  kompetensi sumberdaya  manusia  di  organisasi  itu  sendiri.  Hal  ini dimaksudkan agar aparatur dapat mengerti dan paham dengan  apa  yang  dikerjakan  dan  tujuan  organisasi. sehingga semakin berkompeten sumber daya manusia/aparatur  dibidang  nya,  maka  semakin  baik pula penerapan transparansi pelaporan keuangan.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan  oleh  Hutapea  dan  Toha  (2008:8) mengungkapkan  ada  beberapa  komponen  dalam pembentukan kompetensi sumber daya manusia yaitu; 1)  pengetahuan  (knowledge),  2)  keterampilan  (skill) dan  3)sikap  (attitude).  Dan  mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Fardian (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan  terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan keuangan.

## Hasil Uji Hipotesis Kedua
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  kedua yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  nilai  p-  value adalah  <0.001  dengan  nilai  signifikan  P-Value  <0.05 dan nilai beta (β) sebesar 0.416. hal ini  menunjukkan bahwa hipotesis diterima, Sehingga hasil penelitian ini menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal  berpengaruh terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan. Hasil  ini  menunjukan  bahwa  tekanan  eksternal merupakan  gambaran  mengenai  satu  persoalan tersendiri  yang  dihadapi  organisasi  pemerintah  kab. rokan  hilir.  Dimasa  otonomi  daerah  saat  ini  tekanan eksternal hadir untuk menekankan setiap penyelenggaraan pemerintah kab. rokan hilir mengenai  penting nya untuk menerapkan transparansi pelaporan  keuangan  dalam  mengelola  sumber  daya regional,  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dan kesejahteraan rakyat.
hal  ini  dimaksudkan  karena    adanya tekanan/tuntutan  dari  luar  seperti  perubahan  regulasi, kritikan  masyarakat  dan  tuntutan  partai  politik,  maka pemerintah  kab.  rokan  hilir  harus  dapat  menerapkan kebijakan transparansi
pelaporan
keuangan dipemerintahan  dan  dapat  mengatur  praktik  yang  ada agar menjadi lebih baik.
hal  ini  sesuai  dengan  teori  Asworth  et.al, (2009)  Kekuatan  koersif  adalah  tekanan  eksternal yang  diberikan  oleh  pemerintah,  peraturan,  atau lembaga  lain  untuk  mengadopsi  struktur  atau  sistem. dan  mendukung  penelitian  sebelumnya  Ridha  dan Basuki  (2012)  menyatakan  bahwa  tekanan  eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan  keuangan.  tekanan  eksternal  berupa undang-undang  atau  peraturanmenjadi  pendorong untuk  diterapkannya  transparansi  pelaporan  keuangan di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta.

## Hasil Uji Hipotesis Ketiga
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  ketiga yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  nilai  p-  value adalah  0.032  dengan  nilai  signifikan  P-Value  <0.05 dan nilai beta (β) sebesar 0.170. hal ini  menunjukkan bahwa hipotesis diterima, Sehingga hasil penelitian ini menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh terhadap  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan. Karena setiap anggota organisasi harus mengimplementasikan tujuan dalam organisasi dengan kesadaran penuh khususnya bagi anggota penatausahaan  keuangan,sehingga  dapat  menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyusunan  laporan  keuangan  dan  penggunaan  dana masyarakat  juga  anggota  dalam  organisasi  sektor publik harus memiliki komitmen yang tinggi. Dimana salah  satu  karakteristik  komitmen  organisasi  adalah kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk  organisasi,  keinginan  untuk  tetap  menjadi anggota  organisasi.    Jadi  dapat  dikatakan  apabila anggota  organisasi  bekerja  dengan  baik,  maka  akan tercipta  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan yang  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dan penggunaan  dana  masyarakat  yang  terbebas  dari masalah kecurangan maupun penyelewengan. Sehingga  semakin  berkomitmen  aparatur  dalam mencapai tujuan suatu organisasi,  maka semakin baik pula  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan dilakukan.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan  oleh  Robbins  dan  Judge  (2015)  yang mengungkapkan  komitmen  organisasi  merupakan suatu  keadaan  dimana  karyawan  memihak  suatu organisasi  tertentu  dan  tujuan-tujuannya,  serta memiliki  keinginan  untuk  bertahan  sebagai  anggota didalam  organisasi  tersebut.  Dan  penelitian  ini mendukung  penelitian  yang  sebelumnya  Ayu  (2018) yang  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

## Hasil Uji Hipotesis Keempat
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  nilai p- value adalah 0.044 dengan nilai signifikan P-Value <0.05  dan  nilai  beta  (β)  sebesar  0.157.  hal  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis  diterima,  Sehingga hasil  penelitian  ini    menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  penerapan transparansi pelaporan keuangan.
Untuk  mencapai  sistem  pelaporan  keuangan  yang lebih  transparan,  OPD  kab.  rokan  hilir  sebagai pemerintah  daerah  telah  menyelenggarakan  kegiatan pengendalian  atas  keseluruhan  kegiatan  di  instansi
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
masing-masing.  Dengan  demikian  penyelenggaraan kegiatan  pada  suatu  Instansi  Pemerintah,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan  pertanggungjawaban,  telah  dilaksanakan secara  tertib,  terkendali,  serta  efisien  dan  efektif.  Hal ini  akan  menciptakan  laporan  keuangan  yang transparan,  pengamanan  aset  negara  serta  menjamin ketaatan  dan  kepatuhan  setiap  instansi  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  apabila semakin  tinggi  sistem  pengendalian  intern  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  maka  akan    semakin  baik pula  penerapan  transparansi  pelaporan  keuangan dilakukan.
Hal  ini  sesuai  dengan  PP  No  60  tahun  2008 yang    mendefinisikan  sistem  pengendalian  intern sebagai  “proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.”  Penelitian  ini  mendukung  penelitian sebelumny  oleh  Benny  (2016),  menyatakan  bahwa berpengaruh  positif  terhadap  penerapan  transparansi pelaporan keuangan, berupa sistem untuk memberikan keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  tujuan efektifitas  dan  efisiensi  operasi,  keandalan  pelaporan keuangan,  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan yang berlaku sehingga menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  kompetensi  sumberdaya  manusia,  tekanan eksternal, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian  intern  terhadap  penerapan  transparansi pelaporan keuangan. responden penelitian ini sejumlah  120  orang  yang  bekerja  di  organisasi perangkat  daerah  kabupaten  rokan  hilir.  Untuk menganalisis  hubungan  antar  variabel,  peneliti menggunakan Warp PLS 5.0. berdasarkan analisis dan pembahasan  pada  bagian  sebelumnya,  maka  ditarik kesimpulan;
1. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap penerapan
Transparansi Pelaporan Keuangan
2. Tekanan  Eksternal  berpengaruh  terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan
3. Komitmen  Organisasi  berpengaruh  terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan keuangan
4. Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan

## Keterbatasan
1. Hasil
penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada lembaga-lembaga lainnya.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  di beberapa OPD berbeda satu sama lain.
2. Tidak  dilakukannya  metode  wawancara dalam  penelitian,  mengingat  kesibukan  dari pihak  responden.  Responden  meminta  agar kuesioner  ditinggalkan,  sehingga  peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden,  kuesioner  yang  diberikan  kepada sumber  daya  manusia  harus  memiliki indikator stratanya. Oleh karena itu, jawaban yang  diberikan  oleh  responden  belum  tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  variabel kompetensi  sumber  daya  manusia,  tekanan eksternal,  komitmen  organisasi  dan  sistem pengendalian  intern  terhadap  penerapan transparansi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.

## Saran
1. Mengenai  kompetensi  sumber  daya  manusia dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa para aparatur membutuhkan upaya peningkatan  SDM  melalui  pengetahuan, keterampilan  dan  sikap,  hal  ini  agar  aparatur dapat  mengerti  dan  paham  dengan  apa  yang dikerjakan  dan  tujuan  organisasi.  sehingga semakin berkompeten sumber daya manusia/aparatur dibidang nya, maka semakin  baik  pula  penerapan  transparansi pelaporan keuangan.
2. Mengenai  tekanan  eksternal  disarankan kepada pemerintah untuk dapat menyesuaikan  dengan  adaya  perubahan regulasi,  karena  tekanan  eksternal  akan membantu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan dipemerintahan
3. Mengenai  Komitmen  Organisasi  disarankan setiap anggota organisasi harus mengimplementasikan
tujuan dalam
organisasi dengan kesadaran penuh khususnya  bagi  anggota  penatausahaan keuangan,  sehingga  dapat  menciptakan  tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengenai  sistem  pengendalian  intern  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah melakukan    penyelenggarakan  kegiatan pengendalian  atas  keseluruhan  kegiatan  di instansi masing-masing. hal ini agar semakin baik  sistem  pengendalian  intern  dilakukan
maka semakin baik pula penerapan transparansi pelaporan keuangan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2012. Evaluasi Kinerja  Sumber  Daya  Manusia.  B andung: PT. Refika Aditama.
Davici,  Nadia.  2016. Pengaruh  Tekanan  Eksternal, Komitmen  Manajemen  dan  Faktor  Politik Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan (studi  empiris  di  OPD  Kab.  Agam).  JOM
Universitas Negeri Padang
DiMaggio,  P.  J.  dan  W.  W.  Powell.  1983. The IronCage Revisited:Institutional Isomorphismand Collective Rationalityin Organizational Fields. American Sociological Review Falkman,  P.dan  Tagesson,  T.  2008. Accrual Accounting  Does  Not  Necessarily  Mean Accrual Accounting: Factors that Counteract Complaince  with  Accounting  Standars  in Swedish Municipal Accounting . Scandinavian
Journal of Management Vol 24: 271-283
Fardian, Deddi. 2012. Pengaruh Faktor Politik,Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Kota  Padang . Jurnal akuntansiUniversitas NegeriPadang,2012.
Frumkin,  P  dan  J.  Galaskiewicz.  2004. Institutional Isomorphism dan Public Sector Organizations. Journal of Public Administration Research and Theory.
Hutapea,  Parulian  dan  Nurianna  Thoha.  2008.
Kompetensi Komunikasi Plus: Teori, Desain,
Kasus  dan  Penerapan  untuk  HR  dan Oraganisasi yang Dinamis . Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Kristianten. 2006.
Transparansi Anggaran Pemerintah . Jakarta: Rineka Cipta.
Latan,  Hengki  dan  Imam  Gozali.  2017. Partial  Least Squares;  Konsep,  Metode  dan  Aplikasi Mengguunakan Program WarpPLS5.0.  Edisi Ketiga.  Penerbit  Universitas  Diponegoro.
Bandung
Mahmudi.  2007 . Analisis  Laporan  Keuangan . cetakan ke14. Yogyakarta:Liberty
Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi. Yogyakarta
. 2004 . Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta
Marthis, R.L. & J.H. Jackson. 2006 . Human Resource Management:  Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Terjemahan  Dian  Angelia.  Jakarta
: Salemba Empat
Meyer, J.dan B. Rowan. 1977. Institusional Organizations  Formal  Structure  as  Myth and  Ceremony. The  American  Journal  of Sociology
M.  Arsyadi  Ridha,  dan  Hardo  Basuki.  2012. Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan,  dan  komitmen  management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan . SNAAkuntansi 2012 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60 Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah
Rai, I Gusti  Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik:  Konsep,  Praktik  dan  Studi  Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Ratmono, Dwi.2013. Pelaporan Keuangan
Pemerintah  Daera  Di  Internet:  Pengujian Teori  Institusional  Dan  Keagenan. (studi empiris  pemerintah  daerah  di  indonesia) .
Volume 1 Nomor 2. Media Ilmiah Akuntansi
Robbins  SP,  dan  Timothy  A.  Judge.  2015. Perilaku organisasi:  konsep  kontroversi,  Applikasi, Alih  Bahasa  Hadayana  Pujaatmuka  dan Benyamin Molan. Edisi kedelapan. JILID II. Penerbit Prenhalindo. Jakarta Scott,  W.  R.  1987. The  Adolescence  of  Institutional Theory. Administrative Science Quarterly.
Sholihin, Mahfud, Ph. D dan Ratmono Dwi, Dr.2013. “Analisis  SEM-PLS  dengan  WarpPLS  3.0 untuk  hubungan  Nonlinier  dalam  penelitian Sosial dan Bisnis.” Penerbit Andi. Yogyakarta Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Bandung. _______.  2019. Metode  Penelitian,  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D. Penerbit  Alfabeta. Bandung Utamaningsih, Alifiulahtin. 2014 . Perilaku Organisasi:  Kajian  Teoritik  dan  Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya
Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen . Cetakan 1. UB Press. Malang
Widodo,  Joko.  2001 .  Good  Governance,  Telaah  dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada  era  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah . Surbaya:CV Cutra Media
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
Yusuf,  Ria  Mardiana  dan  Darman  Syarif,  2008. Komitmen  Organisasi, Nas  Media  Pustaka; Makassar
Zimmerman, J. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentive. Journal of Accounting Research Vol 15: 107- 144.
fdfsd