IbM  Kelompok  Masyarakat  Pesisir  Terhadap  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Desa  Pria  Laot  Kota Sabang
Yusra 1 , Eliana 2* , Dahlan 3
1,3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Jalan Peurada Utama Po Box 166, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Jalan Peurada Utama Po Box 166, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
Corresponding Email : eliana@stiesabang.ac.id 2 .
Article History: Received: Jan 19th 2021 Revised: Feb 14th 2021 Accepted: Apr 23th 2021
Abstract: The purpose of this service is to provide solutions  by  implementing  Science  through  the Science and Technology program for the community at  the  STIES  Research  and  Community  Service Center to carry out advocacy and legal consultation to the community in Batee Shok Juroeng Pria Laot Village, Sukakarya District, Sabang City in order to minimize  conflict  and  grant  authority.  local communities in the protection and management of the  environment,  especially  the  management  of resources in coastal areas. The method used in IbM activities  with  a  social  approach,  implementing Legal  Counseling  and  Program  Strategies  for Coastal Mangrove Forest Management Community Groups,  activities  carried  out  by  Focus  Group Discussion  (FGD),  and  implementation  involving students  as  part  of  learning  in  the  ways  and processes  of  resolving  environmental  disputes related to with a Subject in Environmental Law and Management  Economics.  The  conclusions  of  the service  activities  are;  1)  The  establishment  of environmental  law  awareness  for  coastal communities  to  maintain  and  protect  coastal resources  in  residential  areas,  2)  Form  and reorganize  the  Coastal  Management  Community Group, and 3) Open access for people outside Batee Shok  Village  to  utilize  supporting  facilities  and infrastructure. Sabang City National Park Tourism.
Keywords: Environmental Law Conscious; Mangrove Forest Conservation; Coastal Management Community Group.

## Pendahuluan
Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah  peralihan  antara  daratan  dan  lautan  [1].    Sumber  daya  ini  sangat  besar  yang didukung oleh adanya garis pantai sepajang sekitar 81.000 km [2,3]. Garis pantai yang panjang  ini  menyimpan  potensi  kekayaan  sumber  alam  yang  besar  [4,5].    Potensi  itu diantaranya potensi hayati dan non hayati [6].  Potensi hayati misalnya; perikanan, hutan mangrove ,  dan  terumbu  karang,  sedangkan  potensi  nonhayati  misalnya;  mineral  dan bahan tambang serta pariwisata [6,7].   Di daerah ini juga berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera [8].  Keadaan pantai di Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi-berlumpur, teduh, bergelombang  yang  semua  ini  sangat  cocok  dengan  berbagai  peruntukannya,  seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, turisme, dan lain-lain [9,10, 11].
Dengan  demikian  pengelolaan  wilayah  pesisir  berbasis  masyarakat  adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah  dalam  bentuk  pengelolaan  secara  bersama  dimana  masyarakat berpartisipasi  aktif  baik  dalam  perencanaan  sampai  pada  pelaksanaannya  [12,13]. Pemikiran ini sangat didukung oleh tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir di Indonesia antara lain:
1) Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perluasan  lapangan  kerja  dan kesempatan usaha.
2) Pengembangan  program  dan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.
3) Peningkatan  kemampuan  peran  serta  masyarakat  pantai  dalam  pelestarian lingkungan.
4) Peningkatan  pendidikan,  latihan,  riset  dan  pengembangan  di  wilayah  pesisir  dan lautan.
Dari  beberapa  tujuan  tersebut  di  atas  maka  pemanfaatan  secara  optimal  dan lestari adalah salah satu yang menjadi pertimbangan utama di dalam pengelolaan sumber daya  [14].    Pemanfaatan  secara  lestari  hanya  akan  dicapai  jika  sumber  daya  dikelola secara  baik,  proporsional  dan  transparan  [15].    Sumber  daya  yang  di  maksud  adalah sumber  daya  manusia,  alam,  buatan  dan  sosial.    Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009,  dimana masyarakat  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  dan  mengelola  serta  melestariakan sumberdaya  alam  untuk  keberlanjutan  kehidupan  masyarakat  [16,17,18].  Dikaitkan dengan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia di jabarkan dalam Undang-Undang  No  27  Tahun  2007  yang  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  No.  1 Tahun 2014 [19], mewajibkan bsetiap kegiatan di wilayah pesisir melibatkan peran serta masyarakat lokal [20,21]. Dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 yang tidak lagi memberikan kewenangan pada daerah Kota dan Kabupaten dalam mengelola pesisir dan lautnya yang sebelum berlakunya UU yang baru wilayah laut masih sejauh 12 mil untuk propinsi dan 1/3 untuk kabupaten [22,23].
Oleh  karena  itu  pilihan  otonomi  merupakan  suatu  mekanisme  yang  ingin mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya [24,25]. Tujuannya adalah masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, politik, sosial, ekonomi, budaya serta penguasaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang seharusnya tidak perlu dijalankan sepenuhnya oleh negara [25]. Otonomi daerah di wilayah laut juga akan memiliki makna pembebasan  dan  pemberdayaan  bagi  masyarakat  nelayan  dan  petani  ikan  serta perlindungan lingkungan alam di laut [26], jika masyarakat diberikan kembali haknya ( re-entitle )  dalam  menguasai  dan  mengelolanya  sumber  daya  sektor  kelautan  secara kolektif  dan  partisipatif  [26,27].  Oleh  karena  itu, political  will pemerintah  adalah  (1) bagaimana menfasilitasi proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara kolektif dan berkelanjutan, (2) bagaimana melindungi masyarakat dan sumber daya sektor kelautan dari penetrasi kekuatan rent seeker yang semakin mudah menemukan jalannya ke daerah-daerah dengan perangkat institusional yang sudah mereka kuasai dengan paradigma otonomi daerah ala Orde Baru [28,29].
Pembangunan  berbasis  lokal  adalah  bahwa  pembangunan  itu  bukan  saja dilakukan setempat tetapi juga melibatkan sumber daya lokal sehingga akhirnya return to  local  resource dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  lokal  [30,31,32].  Dengan  demikian maka prinsip daya saing komparatif akan dilaksanakan sebagai dasar atau langkah awal untuk  mencapai  daya  saing  kompetitif  [33,34].  Pembangunan  berbasis  lokal  tidak membuat  penduduk  lokal  sekedar  penonton  dan  pemerhati  di  luar  sistem,  tetapi melibatkan mereka dalam pembangunan itu sendiri [35,36].
Pembangunan  yang  berorientasi  kesejahteraan  menitikberatkan  kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi [37]. Ini merubah prinsip-prinsip yang dianut  selama  ini  yaitu  bahwa  pencapaian  pembangunan  lebih  diarahkan  pemenuhan target-target variable ekonomi  makro.  Pembangunan  komprehensif  yang  diwujudkan dalam  bentuk  usaha  kemitraan  yang  mutualistis  antara  orang  lokal  (orang  miskin) dengan orang yang lebih mampu. Kemitraan akan membuka akses orang miskin terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik, serta pergaulan bisnis yang lebih luas [38,39].
Oleh  karena  itu  tim  memandang  masih  perlu  dilakukan  konsultasi  hukum terhadap  masyarakat  khususnya  masyarakat  Kelurahan  Batee  Shok  Kecamatan Sukakarya dipilih karena pertimbangan untuk mengkaji dan mengetajui serta mencari solusi  mengenai  masalah-masalah pengelolaan  wilayah  pesisir serta  bagaimana  peran
berbasis  masyarakat  dalam  rangka  menghadapi  permasalah  pesisir  khususnya pemanfaatan ruang pesisir di Kota Sabang.
Kehidupan  Masyarakat  Mitra  di  Kelurahan  Batee  Shok,  Juroeng  Pria  Laot Kecamatan  Sukakarya,  yang  pemukiman  di  wilayah  pesisir  berdekatan  dengan  Kota Sabang,  memberi  dampak  positif  terhadap  perkembangan  perekonomian  masyarakat kelurahan  terutama  pengaruh  moderniasi.  Laju  tingkat  pertumbuhan  masyarakat  dan pembangunan yang mengarah pada sector pariwisata membuat pergeseran paradigma masayrakat yang dahulu pada sector perikanan dan perkebunan, mengarah pada sector pariwisata  khususnya  wisata  laut.  Dampak  positif  dan  negative  yang  kemungkinan timbul  akibat  pergeseran  paradigma  tersebut  antara  lain  peralihan  hak  kepemilikan lahan  kepada  para  pemilik  modal  dan  pengaruh  budaya  asing  yang  kemungkin mempengaruhi budaya local diakibatkan pembangunan sector-sektor pariwisata seperti pusat penyelaman dan fasilitas penunjang lainnya seperti rumah makan dan perhotelan. Oleh karena itu sebagai upaya harmonisasi antara laju pertumbuhan pembangunan dan sector  pariwisata,  perlu  di  kaji  dan  memberikan  advokasi  serta  konsultasi  hukum sehubungan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat sehingga tidak menimbulkan resistensi terhadap kehidupan masyarakat.
Dampak pembangunan fisik di wilayah pesisir terutama dengan pengembangan reklamasi  tahap  kedua,  memberikan  dampak  lingkungan  terhapat  pola  ruang  dan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pemahaman masyarakat dalam mengantisipasi agar tidak  terjadi  benturan  sosial  dan  kesenjangan  akibat  pelaksanaan  pembangunan  di kemudian hari. Potensi ekosistem laut yang masih baik, namun disisi lain mulai bergeser akibat  laju  pembangunan  yang  mengarah  ke  perusakan  lingkungan  hidup  yang mengancam ekosistem pesisir seperti hutan mangrove , terumbu karang dan perikanan, termasuk  lokasi  pencaharian  masyarakat  nelayan.  Oleh  karena  itu  sebagai  salah  satu upaya  kegiatan  Iptek  berbasis  Masyarakat  adalah  memberikan  pemahaman  hukum lingkungan untuk kepatuhan bermasyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang kemungkinan  timbul  dalam  kegiatan  pembangunan  pesisir  di  Kelurahan  Batee  Shok Kecamatan Sukakarya.
Berdasarkan permasalahan Mitra maka Tim penyuluh menawarkan solusi dengan melakukan  penerapan Ilmu Pengetahuan  melalui  program  IPTEKS  bagi  masyarakat  di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIES untuk melakukan advokasi dan  konsultasi  hukum  kepada  masyarakat  di  Kelurahan  Batee  Shok  Juroeng  Pria  Laot Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dalam rangka meminimalisasi konflik dan pemberian kewenangan  masyarakat  lokal  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup khususnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
Pelaksanaan kegiatan Iptek berbasis masyarakat antara lain program Penyuluhan dan  Konsultasi  Hukum  dengan  metode  Focus  Groups  Discussion  (FGD),  kepada kelompok-kelompok  masyarakat  sasaran,  yaitu  kelompok  perangkat  kelurahan,
kelompok  masyarakat  nelayan  dan  masyarakat  petani  serta  kelompok  masyarakat pengusaha.
Pelaksanaan  dilakukan  dengan  beberapa  kali  pertemuan,  dan  kemudian menjaring  masyarakat  yang  dianggap  mempunyai  kesanggupan  dalam  memimpin kelompok serta dapat bertanggung jawab dalam kegiatan yang ditindak lanjuti setelah berakhirnya  kegiatan  Iptek  berbasis  masyarakat.  Sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah restrukturisasi  kelompok  masyarakat  yang  sadar  hukum  dengan  memilih  serta menentukan sendiri wilayah pesisir untuk dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi, sebagai  bagian  dari  kepedulian  masyarakat  terhadap  pelestarian  sumberdaya  pesisir dalam pengelolaan yang terpadu antara pemerintah masyarakat serta pengusaha
Solusi  penyelesaian  masalah  di  pesisir  Kecamatan  Sukakarya  dan  Model Pengelolaan  Pesisir  Berbasis  Masyarayakat  serta  Rekonstruksi  Penguatan  Kelompok Pengelola Masyarakat Pengelola Pesisir.  Target yang menjadi sasaran dalam Program IbM  di  Kelurahan  Batee  Shok  Kecamatan  Sukakarya  di  Juroeng  Pria  Laot,  menitik beratkan  pada  dampak  abrasi,  sedimentasi  pendangkalan  dan  penebangan  hutan mangrove . Dengan tindakan penyuluhan Hukum telah memberikan pemahaman kepada masyarakat  Juroeng  Pria  Laot,  untuk  turut  serta  berpartisipasi  secara  aktif  dalam penangulangan  abrasi,  serta  sedimentasi  dan  pelesarian  hutan  mangrov.  Dari  ketiga permasalahan yang nyata telah diantisipasi dengan program penanaman mangrove pada lokasi-lokasi  yang  akan  ditentukan  kemudian,  dengan  bekerjasama  dengan  lembaga terkait yang mengelola hutan di Kota Sabang.
Model  Pengelolaan  Pesisir  Berbasis  Masyarakat,  telah  di  lakukan  pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat setempat dan khususnya di Juroeng Pria Laot akan membentuk kembali Badan Pengelola Daerah Mangrove sebagai Kelompok Pengelola di bawah asuhan Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Badan Pengelola Sukakarya. Hal ini  diinisiasi  kerjasama  karena  Juroeng  Pria  Laot  menjadi  daerah  kelurahan  yang memiliki lokasi strategis dalam pengembangan wisata bahari berdasarkan lokasi yang berjarak sangat dekat apabila akan menuju ke Pulau Weh dan sekitarnya.
Sebagai bagian dari pengembangan wisata bahari, telah dibangun jembatan ke arah laut untuk mempermudah akses dari dan ke Perencanaan Taman Nasional. Beberapa hal yang  menjadi  target  dan  luaran  dapat  dilakukan  dalam  membangun  kesadaran masyarakat dengan kegiatan antara lain:
1) Diskusi  bersama  masyarakat  untuk  memahami  kondisi  pantai  saat  ini  dan sebelumnya.
2) Mengidentifikasi dan menyadari bersama dampak hilang/rusaknya hutan mangrove .
3) Menentukan  dan  menyepakati  bersama  solusi  mengatasi  masalah  akibat hilang/rusaknya hutan mangrove .
4) Sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku tentang hutan mangrove .
5) Memperluas  wawasan  tentang  manfaat  hutan mangrove ,  perencanaan  dan pelaksanaan  bersama  penanaman mangrove ,  serta  pembentukan  kelompok masyarakat pengelola pesisir dan pelestari hutan mangrove

## Metode
a. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  IbM  di  Kelurahan  Batee  Shok  Kecamatan Sukakarya,  di  Juroeng  Pria  Laot,  dengan  pendekatan  sosial,  yaitu  menghubungi masyarakat  dan  kelompok  kemudian  dilaksanakan  pertemuan  masyarakat  dan  Tim dengan metode umpan-balik menggali informasi permasalah serta strategi dan tindakan yang  pernah  dilakukan.  Selanjutnya  melaksanakan  Penyuluhan  Hukum  dan  Strategi Program  bagi  Kelompok  Masyarakat  Pengelola  Pesisir  Hutan Mangrove .  Kegiatan dilakukan  dengan  Focus  Group  Discussion  (FGD),  untuk  mendapatkan  solusi  bersama penanggulangan  perusakan  lingkungan  pesisir.  Peserta  terdiri  Kelompok  Masyarakat Pengelola  dan  Masyarakat  simpatisan.  Pelaksanaan  melibatkan  mahasiswa  sebagai bagian  pembelajaran  dalam  cara  dan  proses  penyelesaian  sengketa  lingkungan  yang terkait dengan Mata Pelajaran Hukum Lingkungan dan Ekonomi Manajemen.

## b. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan  selama 1(satu) bulan pada bulan Agustus tahun 2015.

## c. Tempat Kegiatan
Lokasi  pengabdian  ini  pada  daerah  Desa  Pria  Laot  Kecamatan  Sukakarya  Kota Sabang.  Gampong  ini  terletak  di  teluk  Sabang.  Berada  di  sekitar  laut  dan  gunung. Kelompok sasaran pengabdian ini adalah; 1) Anggota Kelompok Petani, dan 2) Anggota Kelompok  Nelayan  Desa  Pria  Laot.  Jumlah  peserta  dalam  pelatihan  ini  berjumlah  20 orang. Peserta pelatihan diharapkan berasal dari kalangan Kelompok Tani dan Nelayan Desa Pria Laot.

## Hasil
a. Materi Sosialisasi
Target  yang  menjadi  sasaran  dalam  Program  IbM  di  Kelurahan  Batee  Shok Kecamatan Sukakarya di Juroeng Pria Laot, menitik beratkan pada dampak abrasi, sedimentasi  pendangkalan  dan  penebangan  hutan mangrove .  Dengan  tindakan penyuluhan Hukum telah memberikan pemahaman kepada masyarakat Juroeng Pria Laot, untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam penangulangan abrasi, serta sedimentasi  dan  pelesarian  hutan  mangrov.  Dari  ketiga  permasalahan  yang  nyata telah  diantisipasi  dengan  program  penanaman mangrove pada  lokasi-lokasi  yang akan  ditentukan  kemudian,  dengan  bekerjasama  dengan  lembaga  terkait  yang mengelola Kawasan Taman Nasional Kota Sabang.
Model  Pengelolaan  Pesisir  Berbasis  Masyarakat,  telah  di  lakukan  pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat setempat dan khususnya di Juroeng Pria Laot akan  membentuk  kembali  Badan  Pengelola  Daerah Mangrove sebagai  Kelompok Pengelola di bawah asuhan Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Badan Pengelola Kota Sabang. Hal ini diinisiasi kerjasama karena Juroeng Pria Laot menjadi daerah kelurahan  yang  memiliki  lokasi  strategis  dalam  pengembangan  wisata  bahari berdasarkan lokasi yang berjarak sangat dekat apabila akan menuju ke Pulau Weh dan sekitarnya.
Berbagai  peraturan  pemerintah  yung  berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan mangrove di  Indonesia  telah  digulirkan  dengan  berbagai  macam  kebijakannya, namun yang terpenting diantaranya adalah :
a. Kebijakan nasional dibidang pengelolaan keanekaragaman hayati laut.
b. Strategi nasional dibidang pengelolaan mangrove .
c. Kebijakan nasional dibidang pembangunan
d. Strategi nasional dibidang pengelolaan jalur hijau pesisir.
Selain  itu  strategi  pokok  konservasi  untuk  mendasari  pengelolaan  hutan  di kawasan pesisir, adalah sebagai berikut :
a. Perlindunga proses ekologis dan penyangga kehidupan kawasan.
b. Pengawetan keragaman sumber daya plasma nuflah.
c. Pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem.
d. Tata guna dan tata ruang kawasan hutan pantai.
Pada  dasarnya  kebijakan-kebijakan  tersebut  memberikan  suatu  batasan  yang sangat jelas, namun dalam pelaksanaan penghijauan harus menyertakan masyarakat setempat.  Untuk  mendukung  keberhasilan  program  rehabilitasi  dan  konservasi hutan mangrove tersebut, maka seyogyanya instansi pemerintah setempat dan LSM dilibatkan untuk mengkoordinasi program, memonitor pelaksanaan program serta
bertanggung  jawab  untuk  memberikan  penyuluhan  tentang  arti  penting  dari program yang dilakukan.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove antara lain:
a. Penanaman  kembali mangrove sebaiknya  melibatkan  masyarakat.  Modelnya dapat masyarakat terlibat dalam pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatan  hutan mangrove berbasis  konservasi.  Model  ini  memberikan keuntungan kepada masyarakat antara lain terbukanya peluang kerja sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
b. Pengaturan  kembali  tata  ruang  wilayah  pesisir:  pemukiman,  vegetasi,  dll. Wilayah pantai dapat diatur menjadi kota ekologi sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai wisata pantai (ekoturisme) berupa wisata alam atau bentuk lainnya.
c. Peningkatan  motivasi  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga  dan memanfaatkan mangrove secara bertanggungjawab.
d. Ijin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi.
e. Peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan local tentang konservasi
f. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir
g. Program komunikasi konservasi hutan mangrove
h. Penegakan hukum
i. Perbaikkan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Artinya  dalam  memperbaiki  ekosistem  wilayah  pesisir  masyarakat  sangat penting  dilibatkan  yang  kemudian  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  pesisir.  Selain  itu  juga  mengandung  pengertian  bahwa  konsep- konsep  lokal  (kearifan  lokal)  tentang  ekosistem  dan  pelestariannya  perlu ditumbuh-kembangkan kembali sejauh dapat mendukung program konservasi.
Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Hutan Program Konservasi
b. Profil Masyarakat Sasaran
Gampong  Pria  Laot  merupakan  Kelurahan  Batee  Shok,  Kecamatan  Sukakarya,
Kotamadya Sabang. Gampong ini terletak di teluk Sabang. Berada di sekitar laut dan gunung.  Adapun  luas  Kelurahan  Batee  Shok  ±123  hektar,  yang  terdiri  dari
perumahan warga dan perkebunan warga, yang berbatasan dengan; Sebelah Barat berbatasan dengan Iboih, Sebelah Timur berbatasan dengan Paya Seunara, Sebelah Utara  berbatasan  dengan  Paya  Keunekai,  dan  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Paya.
Jumlah penduduk di Kelurahan Batee Shok termasuk banyak bila dibandingkan dengan  gampong  lainnya  di  kecamatan  Sukakarya.  Jumlah  keluarga  di  Kelurahan Batee  Shok  adalah  337  KK,  dengan  jumlah  masyarakat  sebanyak  1383  jiwa. Penduduknya  banyak  yang  bermata  pencaharian  sebagai  petani  (berkebun)  dan nelayan. Kondisi tanah yang subur dimanfaatkan warga setempat untuk menanam pala, pinang, sawi, pisang, dan beberapa tanamannya lainnya. Demikian pula warga yang rumahnya dekat dengan laut banyak membudidayakan ikan yang nantinya di jual  ke  pasar-pasar  yang  ada  di  Sabang.  Kelurahan  Batee  Shok  memiliki  empat meunasah yang terbagi di empat jurong yang ada di gampong tersebut. Meunasah biasanya  digunakan  masyarakat  untuk  kegiatan  keagamaan  seperti  beribadah, pengajian  dan  sebagainya.  Meunasah  juga  biasa  digunakan  sebagai  tempat bermusyawarah dan mufakat antar warga gampong tersebut, serta digunakan pula dalam acara kegiatan PKK. Kelurahan Batee Shok juga memiliki sebuah puskesmas untuk  menunjang  kesehatan  warga.  Puskesmas  ini  terletak  di  Jurong  Pria  Laot. Kelurahan Batee Shok juga memiliki potensi wisata air terjun dan fasilitas hiburan yaitu “Water Boom”.
Untuk akses yang digunakan dalam perjalan menuju Kelurahan Batee Shok dapat ditempuh melalui jalan utama yang sudah di aspal, yakni melewati perumahan warga dan  juga  pegunungan.  Sistem  pemerintahan  Kelurahan  Batee  Shok  dipimpin  oleh seorang  Keuchik,  Imam  Mukim,  serta  Tuha  Peut  yang  mempunyai  peranan  cukup kuat  dalam  tatanan  pemerintahan  gampong  yakni  sebagai  penasehat,  baik  dalam penetapan  sebuah  kebijakan  ditingkat  pemerintahan  gampong  maupun  dalam memutuskan  sebuah  putusan  hukum  adat.  Masyarakat  di  gampong  ini  sangat menjunjung tinggi agama dan adat budaya setempat (BPS, 2016).

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian sebagai berikut:
1) Terbentuknya  kesadaran  Hukum  Lingkungan  bagi  masyarakat  pesisir  untuk menjaga dan melindungi sumberdaya pesisir di daerah pemukiman masyarakat.
2) Terbentuk dan tertata kembali Kelompok Masyarakat Pengelola Pesisir.
3) Membuka  akses  bagi  masyarakat  di  luar  Kelurahan  Batee  Shok  untuk memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  rencana  dan  program Pariwisata Taman Nasional Kota Sabang.

## Daftar Referensi
[1] Efendy,  M.,  2009.  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu:  Solusi Pemanfaatan  Ruang,  Pemanfaatan  Sumberdaya  Dan  Pemanfaatan  Kapasitas Asimilasi  Wilayah  Pesisir  Yang  Optimal  Dan  Berkelanjutan. Jurnal  Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology , 2 (1), pp.81-86.
[2] Patuwo, N.C., Pelle, W.E., Manengkey, H.W., Schaduw, J.N., Manembu, I. and Ngangi, E.L., 2020. KARAKTERISTIK SAMPAH LAUT DI PANTAI TUMPAAN DESA TATELI DUA KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA. JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS , 8 (1), pp.70-83.
[3] ROSSANTY,  E.,  2008. DAMPAK  REKLAMASI  PANTAI  MARINA  KOTA SEMARANG (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
[4] Paramasatya,  A.,  2015. Pemetaan  Potensi  Sumberdaya  Pesisir  Di  Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
[5] Wahyudi, A., 2015. Pemetaan Potensi Sumberdaya Pesisir Di Kelurahan Ketapang Kecamatan  Kademangan  Kota  Probolinggo  Propinsi  Jawa  Timur (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
[6] Radhiallah, P., 2018. Studi Potensi Sumber Daya Alam dan Permasalahan Wilayah Pesisir di Desa Kuala LangsaKecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Jurnal Samudra Geografi , 1 (1), pp.1-6.
[7] Gumelar,  I.  and  Ruswandi,  A.,  2017.  Valuasi  Ekonomi  Kekayaan  Sumberdaya Kelautan Jawa Barat Selatan. Creative Research Journal , 1 (01), pp.1-15.
[8] Firdaus,  F.,  Trisutomo,  S.  and  Ali,  M.,  2018.  PENGEMBANGAN  PULAU-PULAU KECIL BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN. PROSIDING SEMNASTEK 2018 , 1 (1).
[9] Kadarisman,  M.,  2017.  Kebijakan  keselamatan  dan  keamanan  maritim  dalam menunjang  sistem  transportasi  laut. Jurnal  Manajemen  Transportasi  & Logistik , 4 (2), pp.177-192.
[10] Fithria, D. and Agustiar, A., 2015. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya. Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal , 2 (1), pp.55-59.
[11] Subagiyo, A., Wijayanti, W.P. and Zakiyah, D.M., 2017. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil . Universitas Brawijaya Press.
[12] Husamah,  H.  and  Hudha,  A.M.,  2018.  Evaluasi  implementasi  prinsip  ekowisata berbasis  masyarakat  dalam  pengelolaan  clungup mangrove conservation Sumbermanjing  Wetan,  Malang. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan , 8 (1), pp.86-95.
[13] Prihanta, W., Zainuri, A.M., Hartini, R., Syarifuddin, A. and Patma, T.S., 2020. Pantai Taman-Pacitan  ecotourism  development:  Conservation  and  community empowerment orientation. Journal of Community Service and Empowerment , 1 (1), pp.1-16.
[14] Nawawi,  Z.H.,  Alamsyah,  A.  and  Hasan,  I.,  2018.  PERAN  PEMERINTAH  DALAM PENGELOLAAN MANGROVE (Studi  Terhadap  Pengelolaan Mangrove di Lantebung). Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman , 11 (2).
[15] Lestari,  N.A.  and  Rustiana,  S.H.,  2019.  PENGARUH  PERSEPSI  OWNER  DAN PENGETAHUAN  AKUNTANSI  DALAM  PENGGUNAAN  SISTEM  INFORMASI AKUNTANSI  TERHADAP  KINERJA  USAHA  MIKRO,  KECIL,  DAN  MENENGAH  DI PAMULANG. BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship , 1 (2), pp.67-80.
[16] Niman, E.M., 2019. Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan MISSIO , 11 (1), pp.91-106.
[17] AGUSTRIA,  A.Y.,  2020. IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  32  TAHUN 2009  TENTANG  PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAʻIYYAH (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay  Pemuka  Peliung,  Kabupaten  Oku  Timur,  Sumatera  Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
[18] Noor,  F.,  2018.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berdasar  Prinsip  Fiqh  Al- Bi’ah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 3 (1), pp.47-55.
[19] Datau, R. and Hairan, H., 2019. Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Gorontalo Law Review , 2 (2), pp.81-94.
[20] Ruslan Renggong, S.H., 2018. Hukum Pidana Lingkungan . Kencana.
[21] Hadi,  S.,  Syahrudin,  S.  and  Kusumawardani,  R.,  2019,  February.  METADATA UNTUK  PEMANFAATAN  DATA  DAN  INFORMASI  GEOSPASIAL  Kepastian  Dalam Penyusunan Perencanaan Tata Ruang. In Seminar Nasional Geomatika (Vol. 3, pp. 725-734).
[22] Syahuri,  T.  and  Sitompul,  E.O.,  2020.  ANALISIS  YURIDIS  PENGELOLAAN  BATAS WILAYAH  LAUT  DAN  PESISIR  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Esensi Hukum , 2 (2), pp.13-22.
[23] Aspan, Z., Arifin, A., Ilyas, A. and Yunus, A., 2019. Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. Al-Azhar Islamic Law Review , 1 (1), pp.9-25.
[24] Karo-Karo,  R.  and  IP,  M.,  2019.  PERANAN  PEMERINTAHAN  DAERAH  DALAM PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Ilmiah” INTEGRITAS” Vol , 4 (1).
[25] Setiawan, W.D., 2020.  Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik , 10 (4), pp.71-78.
[26] Choironi,  R.,  2018. Pemberdayaan  masyarakat  berbasis  potensi  lokal  melalui pengolahan limbah cangkang kerang di PKBM Kridatama Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
[27] Rukin, S.P., 2019. Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri . Zifatama Jawara.
[28] Prayitno, G. and Subagiyo, A., 2018. Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan . Universitas Brawijaya Press.
[29] Apriliani, T., Kurniasari, N. and Yuliati, C., 2019. Strategi pengelolaan perikanan di waduk sempor, kabupaten kebumen, provinsi jawa tengah. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 13 (2), pp.153-166.
[30] Syarifah,  L.,  2018.  Strategi  Percepatan  Pembangunan  Daerah  Berbasis  Kearifan Lokal  di  Kecamatan  Gunung  Wungkal. Religi:  Jurnal  Studi  Agama-agama , 14 (1), pp.135-153.
[31] Idawati, I., Yuliana, Y., Rosalinda, M. and Kartini, K., 2020. Penyuluhan Kesehatan Tentang  Pentingnya  Program  Keluarga  Berencana  di  Desa  Balee  Ujong  Rimba Kecamatan  Mutiara  Timur  Kabupaten  Pidie. Jurnal  Pengabdian  Nasional  (JPN) Indonesia , 1 (2), pp.56-62.
[32] Salam,  A.  and  Iqbal,  T.,  2020.  IbM  Pelatihan  Microsoft  Office  Dalam  Rangka Membentuk  Masyarakat  Yang  Profesional. Jurnal  Pengabdian  Nasional  (JPN) Indonesia , 1 (1), pp.10-15.
[33] Ahmad, L., Wali, M., Akbar, R. and Syafwandhinata, J., 2020. IbM Pemberdayaan Generasi  Muda  melalui  Enterpreneurship. Jurnal  Pengabdian  Nasional  (JPN) Indonesia , 1 (1), pp.30-36.
[34] Halfira Agustia, E., Yudhi Prastya, I. and Prima Safitri, D., Dinamika Pemberdayaan Ekonomi  dan  Lingkungan  Melalui  Bank  Sampah  (Studi  Pada  Bank  Sampah Tokojo). DINAMIKA  PEMBERDAYAAN  EKONOMI  DAN  LINGKUNGAN  MELALUI BANK SAMPAH (STUDI PADA BANK SAMPAH TOKOJO) .
[35] Adiwaty, M.R., Pertiwi, T.K. and Fitriyah, Z., 2019. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR  BERBASIS  POTENSI  LOKAL  DAN  PENDIDIKAN  LIFE  SKILL  DI KABUPATEN  SIDOARJO. Dinamika  Administrasi:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen , 2 (2).
[36] Khusna, A.M., 2019. Pengembangan masyarakat berbasis potensi lokal: studi pada Kampung  Tematik  Jamu  Kelurahan  Wonolopo  Kecamatan  Mijen  Kota Semarang (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
[37] Malik, H., 2019. Bangun Industri Desa Selamatkan Bangsa: Strategi Pembangunan Industri Desa di Kabupaten Kaur, Bengkulu . PT Penerbit IPB Press.
[38] Khairul, A.M.R.I., 2018. The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province  data  evidence  from  Indonesia. Regional  Science  Inquiry , 10 (3), pp.163-176.
[39] Rizal, S., 2020. PKM: Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Enterpreneurship di Gampong  Leuge  Kecamatan  Peureulak  Kabupaten  Aceh  Timur:  Pemberdayaan Generasi  Muda  Melalui  Enterpreneurship  di  Gampong  Leuge  Kecamatan Peureulak  Kabupaten  Aceh  Timur. TRIDARMA:  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (PkM) , 3 (1, Mei), pp.35-39.