## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education

## Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten
Emilia Rohmawati Asyarifah 1 , Padmono Wibowo 2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: emilia.asyarifah@gmail.com; padmonowibowo@gmail.com

## Abstrak
Peralihan dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dilihat dari segi bangunan, Lapas Klaten telah dibangun sejak tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda. Bangunan yang awalnya difungsikan sebagai rumah  tahanan  tersebut  sampai  saat  ini  masih  digunakan  dengan  diubah  fungsinya  sebagai  lembaga pemasyarakatan. Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini tidak merubah desain dasar yang ada. Terutama pada  bagian  hunian  bagi  wargabinaan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat kesesuaian kondisi  hunian  wargabinaan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.  Dari hasil perhitungan,  tingkat  kesesuaian  gedung  sebesar  69,64%,  utilitas  lingkungan  61,36%,  pintu  57,14%  dan  pada pagar serta jalan sebesar 50%. Jika dilakukan perhitungan secara keseluruhan dengan menggabungkan kelima parameter  tersebut,  maka  didapatkan  persentase  kesesuaian  hunian  sebesar  61,06%.  Sehingga  diperlukan peningkatan kualitas terhadap kondisi hunian warga binaan.
Kata Kunci: hunian, kesesuaian, warga binaan.

## Abstract
The transition from the prison system to the correctional system is closely related to the current condition of the prison building. In the Class IIB Klaten Penitentiary, in terms of the building, the Klaten Prison has been built since 1923 by the Dutch Government. The building that functions as a detention house is still used as a correctional  institution.  The  development  carried  out  to  date  has  not  changed  the  existing  basic  design. Especially in the housing section for the inmates. This research was conducted with the aim of finding out more about  the  housing  conditions  of  the  inmates.  This  study  uses  a  quantitative  descriptive  method.  From  the calculation  results,  the  building  suitability  level  is  69.64%,  environmental  utilities  61.36%,  57.14%  and  on fences  and  roads  by  50%.  If  done  as  a  whole  by  combining  the  five  parameters,  then  the  proportion  of occupancy is 61.06%. Improving the quality of the housing conditions of the inmates.
Keywords: housing, suitability, inmates .

## PENDAHULUAN
Lembaga  pemasyarakatan  menjadi  tempat  bagi  warga  negara  yang  telah  resmi  divonis  melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai tempat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, bangunan  lapas  wajib  mendapatkan  perhatian  baik  dalam  hal  bangunan  kantor  dan  juga  bangunan  yang digunakan untuk tempat tinggal warga binaan. Hal ini perlu diperhatikan karena pemasyarakatan dituntut untuk tetap dapat memenuhi hak asasi narapidana. Hak narapidana harus dipenuhi dengan baik untuk menjauhkan resiko  gangguan  keamanan  maupun  kerusuhan  oleh  narapidana.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Kriminolog Universitas  Indonesia  Iqrak  Sulhin  yang  mangatakan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  pemicu munculnya permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Diantaranya adalah masih  buruknya  kondisi  lapas  akibat  dari  permasalahan  klasik  yaitu  overcapacity.  Selain  itu,  pemberian  hak narapidana  yang  kurang  optimal  yang  disebabkan  masih  lemahnya  sarana  prasarana  maupun  sumber  daya manusia  di  Lapas  untuk  memenuhi  hak  dasar  narapidana  (Fatimah,  2013).  Dilihat  dari  faktor  di  atas,  dapat diilustrasikan  bahwa  buruknya  pelayanan  kepada  narapidana  bisa  menjadi  pemicu  gangguan  keamanan  dan ketertiban.  Narapidana  yang  merasa  tidak  puas  mencoba  memprovokasi  narapidana  lain  untuk  membuat keributan. Oleh karenanya gangguan yang terjadi adalah murni dibuat dan sengaja diciptakan oleh narapidana sebagai  bentuk  protes  kepada  petugas  akibat  dari  buruknya  pelayanan  dan  pemenuhan  hak  maupun
dikarenakan adanya kebijakan yang dirasa tidak dapat memuaskan narapidana  (Sulhin, 2010).
Untuk  mendirikan  suatu  bangunan  diperlukan  suatu  perencanaan  yang  matang  dan  tentunya disesuaikan  dengan  tujuan  dan  fungsi  didirikannya  bangunan  tersebut.  Terlebih  bangunan  lembaga pemasyarakatan  yang  berfungsi  untuk  membatasi  ruang  gerak  warga  masyarakat  yang  telah  divonis  untuk menjalankan pidana penjara. Pada dasarnya dalam menjalani kehidupan, manusia selalu melakukan kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan wadah arsitektural untuk menampung kegiatan (Hananto, 2014). Sejarah  mencatat  bahwa  rezim  penjara  selalu  berusaha  untuk  mengontrol  dan  membatasi  bentuk-bentuk komunikasi dan cenderung condong pada isolasi terhadap narapidana (Forsythe, 2004). Bangunan lapas pada model  abad  21  berusaha  untuk  membentuk  tipologi  baru  agar  tercipta  tempat  tinggal  dengan  kebebasan aktivitas  di  dalam  bagi  narapidana.  Model  tersebut  berkembang  dan  diintegrasikan  ke  dalam  semua  aspek kehidupan  narapidana  di  dalam  lapas  agar  nantinya  memungkinkan  narapidana  untuk  kembali  ke  dalam masyarakat dan tingkat residivisme dapat berkurang secara signifikan (Henley, 2003) . Hal ini sejalan dengan sistem  pemidanaan  saat  ini  yang  berorientasi  kepada  reintegrasi  sosial  dan  telah  meninggalkan  paham penjeraan.
Peralihan dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan ini tentu berkaitan erat dengan kondisi bangunan  lembaga  pemasyarakatan  yang  ada  saat  ini.  Dalam  Seminar  Nasional  Lapas  Ideal  Tahun  2011 dijelaskan bahwa kondisi bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia sebagian besar masih merupakan peninggalan pada zaman Belanda dan sebagian lagi dibangun pada masa orde baru. Olah karenanya, kondisi  bangunan  yang  ada  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  penerapan  sistem  pemasyarakatan  saat  ini maupun perkembangan kebutuhan yang ada (Christy Lovita, 2016). Dalam membuat desain suatu bangunan, tentu diperlukan pemahaman mengenai apa dan juga siapa bangunan itu digunakan, dan juga memperkirakan perilaku dari para penghuninya sehingga bisa mengerti apa saja yang perlu diadakan dan apa saja yang tidak diperlukan  (Hale,  2000).  Diperlukan  juga  perhatian  dalam  hal  aspek keamanan Lapas  yang  disusunan  secara khusus  dengan  menggabungkan  komponen  arsitektural,  agar  membentuk  sistem  keamanan  yang  efektif (Yanarsya et al., 2019).
Selain  dalam  hal  keamanan, core  business pemasyarakatan  adalah  menyelenggarakan  kegiatan pembinaan  secara  optimal  agar  dapat  mencapai  kondisi  ideal  yaitu  terjadinya  perubahan  perilaku  dan  juga perubahan psikologis narapidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidana dapat menjadi orang yang berperilaku  baik  dan  berguna  bagi  masyarakat  (Haryono,  2017).  Namun,  kondisi  di  lapangan  saat  ini  masih belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara optimal. Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dilihat dari segi bangunan, Lapas Klaten telah dibangun sejak tahun 1923 oleh Pemerintah  Belanda.  Bangunan  yang  awalnya  difungsikan  sebagai  rumah  tahanan  tersebut  sampai  saat  ini masih digunakan dengan diubah fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan. Lapas Klaten memiliki kapasitas sejumlah 143 orang. Per 10 September 2021 jumlah penghuni lapas Klaten adalah 296 orang dengan rincian 71 tahanan dan 225 narapidana, sehingga mengalami overkapasitas sebesar 107%. Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini tidak merubah desain dasar yang ada. Sehingga bangunan dasar Lapas Klaten belum disesuaikan dengan  Permenkumham No  M.01.PL.01.01  Tahun  2003  tentang Pola  Bangunan UPT  Pemasyarakatan dikarenakan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan jauh sebelum tahun 2003. Terutama pada bagian hunian bagi wargabinaan. Dari permasalahan yang telah disebutkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa tingkat kesesuaian hunian warga binaan pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas IIB Klaten. Melalui  penelitian  ini,  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi  pengambil  kebijakan  untuk meningkatkan kualitas hunian warga binaan sesuai dengan aturan yang ada.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tipe penelitian ini dipilih karena dirasa tepat untuk diterapkan pada penelitian yang akan dilakukan untuk mencari tingkat kesesuaian hunian warga binaan di  Lapas  Kelas  II  B  Klaten.  Data  diperoleh  dari  hasil  wawancara  serta  pengamatan  langsung  di  lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan yang paham dan mengetahui tentang topik permasalahan penelitian yaitu petugas pemasyarakatan di lapas Klaten pada bagian keamanan dan bagian umum. Wawancara dilakukan untuk  mengetahui  lebih  dalam  terkait  fakta  yang  ada  yang  kemudian  dibandingkan  dengan  parameter kesesuaian hunian. Wawancara dilakukan berdasarkan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Instrumen menggunakan  standar  evaluasi  hunian  berdasarkan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor
NOMOR PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian dan dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, fokus  penilaian  kesesiaian  pada  sarana  dan  prasarana  yang  ada  yang  dilihat  dari  aspek  pagar,  pintu,  jalan, gedung, utilitas dan prasarana lingkungan. Penilaian dari data yang telah diperoleh menggunakan Skala Likert dengan empat tingkatan yaitu tidak sesuai (1), kurang sesuai (2), sesuai (4), sangat sesuai (5). Skala likert dalam kuesioner memiliki variasi angka. Untuk mengkategorikan indikator yang telah dinilai, dilakukan perhitungan dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah, kemudian dibagi jumlah kriteria (Helmi et al., 2017). Dari perhitungan, diperoleh kriteria interpretasi sebagai berikut:
1,00 - 1,75 berarti Tidak Sesuai
2,51 - 3,25 berarti Sesuai
1,76 - 2,50 berarti Kurang Sesuai
3,26 - 4,00 berarti Sangat Sesuai
Untuk mengetahui tingkat persentase kesesuaian, data yang telah diperoleh kemudian diolah sebagai berikut:
1. Tingkat kesesuaian pada masing-masing aspek hunian
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑖𝑛 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100% 2. Tingkat kesesuaian hunian secara keseluruhan 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100%

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hunian adalah areal yang digunakan untuk menempatkan tahanan maupun narapidana dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau masa pidananya. Untuk mengetahui kesesuaian  kondisi  hunian  wargabinaan  ini  digunakan  instrumen  dari  Surat  Keputusan  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  NOMOR  PAS-499.PK.02.03.01  TAHUN  2015  tentang  Evaluasi  Standar  Hunian  Wargabinaan yang  terdiri  atas  tiga  dimensi,  yaitu  sarana  prasarana,  Interaksi  Petugas  dan  Penghuni,  serta  Implementasi Aturan dan Prosedur. Dalam penelitian ini, kesesuaian yang akan diteliti mengenai sarana prasarana yang terdiri atas pagar, pintu, jalan, gedung, utilitas dan prasarana lingkungan pada masing-masing tiga blok hunian di Lapas Klaten. Instrumen yang ada dikembangkan dan dilengkapi dengan dasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Penilaian Kesesuaian Hunian Parameter Skor Kriteria Pagar 2 Kurang Sesuai Pintu 2,29 Kurang Sesuai Jalan 2 Kurang Sesuai Gedung 2,79 Sesuai Utilitas Lingkungan 2,45 Kurang Sesuai

## Sumber: Hasil olahan penulis, 2021
Penilaian kesesuaian kondisi hunian bagi wargabinaan dilakukan dengan melihat lima aspek yaitu pagar, pintu, jalan, gedung, dan utilitas lingkungan. Penilaian pada aspek pagar dilihat dari  pagar keliling dan pagar pembatas  areal  dalam  lapas  baik  dari  segi  bahan  pembuatan,  ukuran,  bentuk,  dan  tinggi.  Hasil  penilaian didapatkan nilai 2 yang artinya kondisi pagar yang ada baik itu pagar keliling maupun pagar pembatas di dalam lapas kurang sesuai dengan standar yang ada. Penilaian pada bagian pintu, fokus penilaian pada pintu blok dan pintu sub blok baik dari bahan, ukuran, bentuk, maupun penggunaannya. Nilai yang didapatkan adalah 2,29 yang artinya dari segi aspek pintu masih kurang sesuai dengan standar. Penilaian pada aspek jalan dilihat dari jalan penghubung antar blok, baik pada ukuran, desain, dan juga bahan pembuatan. Dalam penilaian aspek jalan didapatkan  nilai  2  yang  artinya  kurang  sesuai  dengan  standar.  Parameter  ke  empat  adalah  kondisi  gedung. Penilaian  pada  kondisi  gedung  dilihat  dari  berbagai  aspek  mulai  dari  kondisi  bangunan  blok,  kamar  hunian, luasan kamar, jumlah penghuni dalam satu kamar, perlengkapan yang menunjang, hingga hunian pengasingan dan fasilitas stapcell. Dari penilaian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebesar 2,79 yang artinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Parameter terakhir adalah utilitas dan prasarana lingkungan. Dalam aspek ini dinilai faktor pendukung yang sangat penting keberadaannya untuk melengkapi hunian seperti contoh jendela,
ventilasi, toilet, air, hingga instalasi listrik. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan, didapatkan nilai 2,45 yang artinya kurang sesuai dengan standar yang telah didapatkan. Dari kelima faktor tersebut diketahui bahwa hanya terdapat  satu  parameter  yang  masuk  dalam  kategori  sesuai  dan  empat  lainnya  masih  kurang  sesuai.  Jika dihitung menggunakan persentase pada tiap parameter, hasil yang didapatkan sebagai beitikut:

## Gambar 1. Tingkat Kesesuaian Kondisi Hunian

## Sumber: Hasil olahan penulis, 2021
Dari  hasil  perhitungan  yang  ada,  tingkat  kesesuaian  paling  tinggi  adalah  pada  gedung  dengan  nilai 69,64% kemudian pada utilitas lingkungan senilai 61,36%, ketiga pada pintu sebesar 57,14% dan pada pagar serta  jalan  sebesar  50%.    Dari  hasil  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  kondisi  hunian  di  Lapas  Klaten  baru memenuhi standar setengah dari apa yang seharusnya dipenuhi. Jika dilakukan perhitungan secara keseluruhan dengan menggabungkan kelima parameter tersebut, maka didapatkan persentase kesesuaian hunian sebesar 61,06% dari 100%. Yang artinya 38,94% kondisi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pemasyarakatan  yang  memiliki  peran  sebagai  titik  akhir  dalam  sistem  peradilan  pidana, menggambarkan  tujuan  bahwa  para  wargabinaan  adalah  mereka  yang  harus  dikoreksi  dan  dibina  untuk nantinya  dikembalikan  ke  kehidupan  sebelumnya  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  dibekali  skill  selama mereka berada di dalam lapas. Berdasarkan aturan minimum standar tentang perlakuan tahanan yang diadopsi dari Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, meskipun para narapidana sedang  dalam  proses  pendisiplinan  diri  di  dalam  lapas  dan  berada  dalam  lingkungan  yang  terbatas,  sebagai manusia mereka tetap memiliki hak dasar yang melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar ini harus dipenuhi oleh petugas  pemasyarakatan  secara  layak.  Narapidana  hanya  hilang  kemerdekaan  dan  dibatasi  ruang  geraknya sehingga narapidana di dalam lapas harus tetap dipenuhi hak asasi manusianya (PBB, 1955). Narapidana yang merasa tidak  puas karena pemenuhan hak yang tidak  semestinya bisa memprovokasi narapidana lain untuk membuat  keributan.  Oleh  karenanya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  terjadi  murni  dibuat  dan  sengaja diciptakan  oleh  narapidana  sebagai  bentuk  protes  kepada  petugas  akibat  dari  buruknya  pelayanan  dan pemenuhan  hak  maupun  dikarenakan  adanya  kebijakan  yang  dirasa  tidak  dapat  memuaskan  narapidana. Terjadinya  beberapa  kasus  gangguan  kemanan  dan  ketertiban  di  atas  sebagai  bahan  evaluasi  bagi pemasyarakatan untuk memperbaiki sistem yang ada (Sulhin, 2010).
Kondisi hunian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan kualitasnya, karena hunian menjadi poin  penting  yang  bahkan  melekat  setiap  hari  dengan  warga  binaan.  Apabila  kondisi  hunian  tidak  dapat mengakomodasi  kebutuhan  dasar  warga  binaan  maka  akan  dapat  menimbulkan  gangguan  keamanan  dan ketertiba dan lapas. Hasil penilaian kondisi hunian di Lapas Klaten sebesar 61,06% telah sesuai. Sudah lebih dari 50%  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  sehingga  kebutuhan  dasar  narapidana  dapat  terakomodasi.  Ketidak sesuaian kondisi hunian sebesar 38,94% ini dikarenakan bangunan lapas yang sudah berdiri sejak tahun 1923 yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Sehingga tujuan bangunan untuk penjeraan, berbeda dengan saat  ini  paradigma  yang  digunakan  adalah  pemasyarakatan  untuk  reintegrasi  sosial.  Di  Lapas  Klaten  saat  ini ketidaksesuaian yang ada masih bisa dikelola dengan baik sehingga narapidana tetap diberikan hak-haknya dan bisa  dengan  baik  mengikuti  kegiatan  pembinaan.  Akan  tetapi  perlu  juga  dilakukan  pembaharuan  untuk meyesuaikan kondisi lapas agar kegiatan pembinaan nantinya dapat berjalan dengan lebih optimal.
50% 57.14% 50% 69.64% 61.36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Pagar Pintu Jalan Gedung Utilitas Lingkungan Pe rse n tase Kondisi Hunian

## SIMPULAN
Sebagai tempat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, bangunan lapas wajib mendapatkan perhatian baik  dalam  hal  bangunan  kantor  dan  juga  bangunan  yang  digunakan  untuk  tempat  tinggal  warga  binaan.  Dari  seluruh indikator yang telah dinilai, hanya terdapat satu indikator yang telah masuk pada kategori sesuai yaitu berkaitan dengan gedung. Sedangkan keempat parameter lain diantaranya pagar, pintu, jalan, serta utilitas dan prasarana lingkungan masih berada pada tingkat kurang sesuai. Tingkat kesesuaian kondisi hunian di Lapas Kelas IIB Klaten sebesar 61,06%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hunian di Lapas Kelas IIB Klaten yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan pembenahan agar sesuai dengan standar yang ada. Walaupun saat ini pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Klaten masih berjalan dengan  aman  dan  kondusif,  perlu  adanya  perbaikan  sarana  dan  prasarana  yang  belum  sesuai  agar  pemenuhan  hak waegabinaan maupin pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Christy Lovita, N. (2016). Konsep Desain Bangunan Koreksional dan Pembinaan Bagi Wanita  (Studi Kasus LPP Malang). Universitas Brawijaya Malang . Fatimah, S. (2013). Kerusuhan di Lapas Bisa Jadi By Design .
https://news.okezone.com/read/2013/08/20/62/852609/kerusuhan-di-lapas-bisa-jadi-by-design?
Forsythe,  B.  (2004).  Loneliness  and  Cellular  Confifinement  in  English  Prisons  1878 – 1921. British  Journal  of Criminology , 5 (44), 759 – 770. Hale, J. (2000). Building Idea: An Introduction to Architectural . Hananto, P. mer. (2014). Bangunan Penjara dan Pelaksanaan Penghukuman. Jurnal Ipteks Terapan , 55 – 71. Haryono. (2017). Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Pemasyarakatan Kls III Gn . Sindur ).
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian , 11 No. 3. (3), 231 – 247.
Helmi, T., Munjin, R. A., & Purnamasari, I. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Trayek Oleh Dllaj Kabupaten Bogor. Jurnal Governansi , 2 (1), 51. https://doi.org/10.30997/jgs.v2i1.209 Henley,  S.  (2003).  The  21st  century  model  prison. Proceedings  .  4th  International  Space  Syntax  Symposium London , Figure 1 . http://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/fullpapers/03Henleypaper.pdf PBB (1955) ‘Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, Disetujui Dewan Ekonomi Sosial melalui
Resolusi 663 C (XXIV) dan Resolusi 2076’, (Mei), pp. 1– 19.
Sulhin, I. (2010). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia , 7 (1), 134 – 150.
Yanarsya, R., Nugroho, R., &  Wahyuwibowo, A. K. (2019). Strategi Penerapan Sistem Keamanan Pada Desain
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Surakarta. Arsitektura , 17 (2), 151.
https://doi.org/10.20961/arst.v17i2.23508