## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2796-2802 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4058

## Rencana Tapak (Siteplan) sebagai Persyaratan Mutlak Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus: Proses Permohonan Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
Arie Misbach*, Mardi Aman Universitas Tama Jagakarsa *Correspondence: ariemisbach@gmail.com
Abstrak. Tahapan planning dalam  manajemen  proyek  sangat  diperlukan,  dimana  perencanaan  tersebut  berisi tentang  rencana  teknis  maupun  nonteknis  dari  suatu  proyek  konstruksi  yang  akan  dilaksanakan  ( executing ). Perencanaan memiliki peran penting agar proyek konstruksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan inisiasi yang ditetapkan  oleh  owner,  dan  bangunan  gedung  yang  dibangun  tidak  melanggar  aturan  yang  di  sudah  tetapkan oleh  Pemerintahan  Daerah  di  lokasi  bangunan  gedung  itu  akan  didirikan.  Rencana  Tapak  (Siteplan)  berperan penting  dalam  tahapan  perencanaan.  Rencana  Tapak  (Siteplan)  berisi  tentang  informasi  arahan  penggunaan lahan yang akan didirikan oleh pelaksana konstruksi bangunan gedung. Informasi yang tertuang pada Rencana Tapak  (Siteplan)  diantaranya:  presentase  luasan  tanah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mendirikan  bangunan, Garis  Sempadan  Bangunan  terhadap  Jalan,  Batas  Ketinggian  Bangunan,  arahan  menyediakan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  yang  berfungsi  sebagai  resapan  air,  pemodelan  akses  keluar  masuk  terhadap  lahan  yang  akan dimanfaatkan. Dengan adanya Rencana Tapak (Siteplan), Gedung yang di design oleh arsitek akan lebih tertata sesuai dengan Peraturan Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang berlaku. Siteplan yang sudah disahkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tangerang  menjadi  dokumen  penting  dan  persyaratan  mutlak untuk perolehan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kata kunci : manajemen proyek, konstruksi, rencana tapak, ruang terbuka hijau
Abstract.  The  planning  stage  in  project  management  is  indispensable,  where  the  planning  contains  technical and non-technical plans for a construction project to be executed (Executing). Planning has an important role so that the construction project will be carried out in accordance with the initiation set by the owner, and the building being built does not violate the rules set by the Regional Government at the location where the building will  be  erected.  Site  plan  (Site  plan)  plays  an  important  role  in  the  planning  stage.  The  site  plan  (Site  plan) contains  information  regarding  the  direction  of  land  use  to  be  erected  by  the  executor  of  the  building construction. The information contained in the Site Plan includes: Percentage of land area that can be utilized for  constructing  buildings,  Boundary  Lines  of  Buildings  to  Roads,  Building  Height  Limits,  directions  for providing Green Open Spaces (RTH) which function as water catchments, modeling of access in and out of land to be used. With the existence of a site plan, the building designed by the architect will  be more organized in accordance  with  the  applicable  Tangerang  Regency  Spatial  Planning  Regulations.  A  site  plan  that  has  been approved  by  the  Regional  Government  of  Tangerang  Regency  is  an  important  document  and  an  absolute requirement for obtaining a Building Approval (PBG).
Keywords : project management, construction, site planning, green open space

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  memerlukan ruang untuk  menjalankan aktifitas kehidupanya, ruang  tersebut  adalah  sebagai  tempat  tinggal, tempat  usaha,  bersosialisasi  dengan  mendirikan bangunan, sarana dan prasarana lainya termasuk jalan.  Menurut  Kwanda,  Chandra,  &  Wijaya (2002) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan  darat  dalam  bentuk  apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan  bagi  lalu  lintas.  Selain  bangunan
dan jalan, ruang terbuka hijau (RTH) juga sangat diperlukan,  Undang-undang  (UU)  Nomor  26 Tahun 2007 tentang tata ruang, mengamanatkan bahwa  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  suatu  kota wajib memenuhi ruang terbuka hijau publik dan ruang  terbuka  hijau  privat  dengan  presentase yang  dimasukan  kedalam  peraturan  Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH (privat) minimal 10%. Diamanatkan Juga pada Peraturan Menteri PU  No.  05/PRT/M  Tahun  2008  tentang pedoman  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang
Arie  Misbach  dan  Mardi  Aman,  Rencana  Tapak  (Siteplan)  sebagai  Persyaratan  Mutlak  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di  Kabupaten  Tangerang  (Studi  Kasus:  Proses  Permohonan  Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
terbuka  hijau  di  kawasan  Perkotaan  minimal kota  itu  harus  menyediakan  Ruang  Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%. Selain ruang terbuka hijau  (RTH)  jalan,  parkir,  dan  lain  sebagainya harus diperhatikan di atur dan di tata sedemikian rupa  agar  terwujudnya  pembangunan  kota  yang tertata dan berkelanjutan.
Menurut Perda RTRW No.9 Tahun 2020 Wilayah  Kabupaten  Tangerang  secara  geografis terletak  pada  koordinat  106°  20’  -  106°  44’ Bujur Timur dan 5° 58’ - 6° 21’ lintang Selatan dengan  luas  wilayah  ±  103.454  Ha.  Wilayah perencanaan  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Tangerang  terdiri  atas  29 Kecamatan,  28  Kelurahan  dan  246  Desa. kebutuhan akan ruang yang dimanfaatkan sangat beragam  diantaranya  sebagai  hunian,  tempat usaha (perdagangan, jasa, dan industri), dan lain sebagainya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  seberapa  besar  manfaat  pengesahan rencana  tapak  (Siteplan)  sebagai  salah  satu persyaratan mutlak untuk mendapatkan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  yang merupakan salah satu tahapan perencanaan yang harus dilalui pada tahapan manajemen proyek.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  adalah analisis  deskriftif,  dimana  dalam  penelitian  ini menguraikan  dan  mendekripsikan  masing- masing  dari  setiap  kegiatan  dan  menganalisa masing-masing  tahapan  tersebut,  sehingga mampu  menghasilkan  hasil  analisa  yang  baik, sistematis  dan  akurat  dalam  hal  pengambilan keputusan.  Populasi  yang  dikumpulkan  pada penelitian  ini  berupa  jumlah  permohonan Persetujuan  Bangunan  Gedung  yang  sudah selesai dan yang masih berproses.

## HASIL

## Pengertian Rencana Tapak (Siteplan)
Perencanaan  tapak  adalah  pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan  bangunan  maupun  sarana  dan prasarana  lainya  di  dalam  tapak.  Perencanaan tapak  dilakukan  dengan  memperhatikan  kondisi tapak  dan  kemungkinan  dampak  yang  muncul akibat  perubahan  fisik  di  atasnya  (Supriyanto, 2018).  Rencana  Tapak  (Siteplan)  merupakan persyaratan mutlak yang harus dilampirkan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  dan  merupakan  salah  satu  rekomendasi teknis  yang  wajib  dilampirkan  pada  dokumen perencanaan suatu proyek bangunan.
Persetujuan  Bangunan  Bedung  (PBG)  didasari oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2021 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang No.28  Tahun  2OO2  Tentang  Bangunan  gedung Pasal 288 Ayat 7 Huruf c.
Rencana Tapak (Siteplan) yang sudah di sahkan berisi informasi arahan teknis diantaranya  adalah  Koefesien  Dasar  Bangunan (KDB),  Garis  Sempadan  Bangunan  terhadap Jalan  (GSB),  Garis  Sempadan  Sungai  (GSS. Informasi tersebut diberikan dengan memperhatikan  peruntukan  lahan  yang  akan dimanfaatkan  oleh  pemohon  dengan  dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Rencana  Tataruang  dan  Wilayah  (RTRW). Tujuan  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  yang mewajibkan  pemohon  Persetujuan  Bangunan gedung  (PBG)  wajib  memiliki  Rencana  Tapak (Siteplan)  yang  sudah  di  sahkan  adalah  untuk mengendalikan  pembangunan  bangunan  gedung dan  pemanfaatan  lahan  agar  lebih  tertata  dan sesuai  dengan  peruntukan,  sehingga  tujuan  dari pengembangan wilayah perkotaan yang berkelanjutan  dapat  dicapai  dengan  baik  oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

## Prosedur Penerbitan Rencana Tapak (Siteplan)
Pada  tahap  Perencanaan  suatu  proyek konstruksi sebelum arsitek mendesign bangunan sesuai  dengan  keinginan  pemohon,  akan  lebih baik  apabila  design  yang  dirancang  mengacu pada  Rencana  Tapak  (Siteplan)  yang  sudah  di sahkan  oleh  Pemerintahan  Daerah  setempat. Perencanaan adalah penentuan Langkah-langkah apa  yang  akan  dilakukan,  bagaimana  cara melakukanya, bilamana dan siapa yang melakukanya  agar  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  dapat  tercapai  secara  efektif (Mardiaman, 2022).
Sumber: data olahan Gambar 1
Foto udara lokasi yang akan didirikan bangunan dilengkapi dengan koordinat dan Polygon
Arie  Misbach  dan  Mardi  Aman,  Rencana  Tapak  (Siteplan)  sebagai  Persyaratan  Mutlak  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di  Kabupaten  Tangerang  (Studi  Kasus:  Proses  Permohonan  Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
Tanah  yang  sudah  dikuasai  oleh pemohon  dengan  dibuktikan  oleh  dokumen kepemilikan  yang  sah  baik  itu  sertifikat  hak milik  maupun  sertifikat  hak  guna  bangunan dengan  lampiran  gambar  ukur  tanah  ataupun surat  sewa  menyewa  di  cek  terlebih  dahulu peruntukan  lahanya  dengan  meminta  informasi ke  Dinas  Tataruang  dan  Bangunan  dengan melampirkan  bentuk  tanah  dan  titik  koordinat. Apabila  Lokasi  tanah  yang  direncanakan  sesuai dengan peruntukan lahan maka proses selanjutnya/ proyek koknstruksi bisa dilanjutkan, namun apabila tidadk sesuai dengan peruntukan maka disarankan memilih lokasi lain yang sesuai dengan  jenis  kegiatan  dan  bangunan  yang  akan dibangun.
Dinas  Tataruang  akan  memberikan Informasi  peruntukan  lahan,  dari  contoh  kasus yang  diambil  lokasi  yang  dimohon  berada  pada peruntukan “Kawasan Permukiman Perkotaan”.
Sumber: data olahan
Gambar 2
Informasi peruntukan lahan lokasi yang dimohon
Sumber: data olahan Gambar 3
Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.9 Tahun 2020
Hasil  pengumpulan  informasi  di  Dinas Tataruang  dan  Bangunan  Setelah  dinyatakan sesuai  dengan  peruntukan  lahan  maka  pemohon mendaftarkan  permohonan  nya  tersebut  dengan melampirkan  gambar  rencana  permohonan Rencana  Tapak  (pra  Siteplan)  lengkap  dengan dokumen  penunjang  lainya  (Identitas  Pemohon, surat  tanah,  Izin  Warga,  PKKPR/Pernyataan Mandiri  dari  OSS).  Persetujuan  Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (PKKPR)  adalah perizinan yang diperoleh pemohon yang didaftar melalui  situs  OSS.go.id.  untuk  pemohon  non- Usaha  Kecil  Menegah  (non-UMK)  modal dengan usaha diatas 5 Milyar di luar harga tanah dan  bangunan  dan  Perusahaan  Milik  Asing (PMA). Menurut (Adiningsih, Sutaryon, Fitriani, & Wahyuni, 2022) “Proses  pendaftaran permohonan harus memenuhi beberapa klasifikasi  yang  telah  menjadi  ketetapan  pada aplikasi. Berkaitan dengan tipe gambar peta/lokasi  usaha  dalam  pendaftaran  dengan bentuk polygon, mengharuskan pemohon melampirkan koordinat polygon secara keseluruhan  terhadap  batas  bidang  tanah  lokasi usahanya”.
Sedangkan  pada  contoh  kasus  pada penulisan  ilmiah  ini  jenis  pemohon  adalah Usaha  Kecil  Menegah  (UMK)  dengan  modal dibawah  5  Milyar  dan  bukan  Perusahaan  Milik Asing (PMA), sehingga hanya perlu menandatangani  surat  Pernyataan  Mandiri  yang keluar  secara  otomatis  setelah  mengisi  data permohonan lengkap disitus oss.go.id.
Sumber: oss.go.id. Gambar 4. Halaman beranda situs oss.go.id
Surat  pernyataan  mandiri  merupakan lampiran  dari  Nomor  Induk  Berusaha.  Surat Pernyataan Mandiri ini terbit dan dapat di unduh setelah pemohon mengisi data informasi lengkap terkait  jenis  usaha,  nama  bangunan,  alamat bangunan  yang  akan  didirikan.  Dalam  rangka pemeriksaan  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan
Arie  Misbach  dan  Mardi  Aman,  Rencana  Tapak  (Siteplan)  sebagai  Persyaratan  Mutlak  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di  Kabupaten  Tangerang  (Studi  Kasus:  Proses  Permohonan  Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
ruang  untuk  Perizinan  Berusaha  berbasis  risiko, Pemohon  menyatakan  bahwa:  kegiatan  usaha dan  lokasi  usaha  kami  telah  sesuai  dengan Rencana  Tata  Ruang.  Skala  usaha  kami  adalah Usaha  Mikro  atau  Usaha  Kecil  sesuai  dengan jumlah isian  total  modal  usaha  yang  tidak  lebih dari  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah), tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  7  Tahun  2021.  Lampiran  Nomor  Induk Berusaha, Lembar Pernyataan “Surat Pernyataan Usaha  Mikro  Atau  Usaha  Kecil  Terkait  Tata Ruang”
Setelah
permohonan dinyatakan
lengkap,  lokasi  yang  dimohon  disurvei  terlebih dahulu, survei ini bertujuan untuk
mengumpulkan informasi existing kondisi dilapangan,  batas  Utara,  Timur,  Selatan,  dan Barat  lokasi  tanah  yang  dimohon,  Lebar  dan status  Jalan  akses  ke lokasi  yang  dimohon hasil pengumpulan data di lapangan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan (BAPL).
Sumber: data olahan Gambar 5 Proses pengambilan data existing didalam lokasi permohonan Rencana Tapak (Siteplan)
Sumber: data olahan
Gambar 6 Proses pengambilan data existing di akses masuk/jalan permohonan Rencana Tapak (Siteplan)
Setelah  informasi  dari  hasil  survey terkumpul  maka  dilanjutkan  dengan  proses gambar  Rencana  Tapak  (Siteplan).  Berikut adalah alur penerbitan Rencana Tapak (Siteplan)
Sumber: data olahan
Gambar 7 Alur Penerbitan Rencana Tapak (Siteplan)
Arie  Misbach  dan  Mardi  Aman,  Rencana  Tapak  (Siteplan)  sebagai  Persyaratan  Mutlak  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di  Kabupaten  Tangerang  (Studi  Kasus:  Proses  Permohonan  Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
Design  dari  pemohon  Rencana  Tapak (Siteplan)  akan  disesuaikan  dengan  peraturan daerah  terkait  arahan  pemanfaatan  lahan.  Pada contoh kasus ini bangunan yang akan direncanakan  seluas  900m2  atau  39,65%, Sedangkan  Untuk  lahan  sarana  dan  prasarana termasuk  Ruang  Tebuka  Hijau  (RTH)  60,35% dari  luas  lahan  yang  dimohon  yaitu  2.350m2. Dengan  batas  bagian  Utara  Tanah  Kosong, Bagian Timur Hunian Penduduk, Bagian Selatan Hunian  Penduduk,  dan  Bagian  Barat  jalan  Desa yang  juga  merupakan  akses  masuk  ke  lokasi yang  dimohon.  Lokasi  yang  dimohon  berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan  Rencana  pengembangan  dengan kewajiban  menyediakan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) ditetapkan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus).  Tabel  arahan  pemanfaatan  lahan luas  Ruang  Terbuka  Hijau  pada  contoh  kasus Rencana  Tapak  (Siteplan)  Lapangan  Bola Basket  adalah  927m2  atau  39,44%  dari  luas lahan yang dimohon. Semakin banyak persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin baik.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tangerang  No.12  Tahun  2006,  Garis  Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada  jarak  tertentu  sejajar  dengan  as  jalan,  tepi luar  kepala  jembatan,  tepi  sungai,  tepi  saluran, kaki  tanggul,  tepi  danau/rawa/situ,  tepi  waduk, tepi  mata  air,  tepi  sungai  pasang  surut,  tepi pantai, as jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas  (flare  stack)  yang  merupakan  batas  antara bagian  kaveling/pekarangan/lahan  yang  disebut daerah  sempadan  yang  boleh  dan  yang  tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB) terhadap  Jalan  ditentukan  dari  jenis  bangunan dan  jenis  jalan,  Untuk  Bangunan  Lapangan Basket yang disewakan (komersial) dengan jenis Jalan  dengan  ROW  jalan  6  m,  maka  diarahkan Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB)  13  m  dari  as jalan, Garis Sempadan Pagar (GSP) 5 m dengan Garis  Sempadan  Pagar  (GSP),  Garis  Sempadan Bangunan  Samping  (GSBS),  Garis  Sempadan Bangunan  Belakang  (GSBB)  3  m  dari  batas tanah  yang  dimohon  dengan  batas  ketinggian bangunan maksimal 15m dan 2 Lantai.

## Sumber: data olahan
Gambar 8 Rencana Tapak (Siteplan)
Contoh  kasus  yang  diambil  pada penulisan ini Jumlah lantai Bangunan maksimla 2 lantai dengan batas ketinggian maksimal 15m. maka  penentuan  Garis  Sempadan  Bangunan (GSB)  hanya  berdasarkan  fungsi  jalan  dan fungsi  peruntukan  bangunan.  Sedangkan  untuk bangunan  dengan  ketinggian  melebihi  3  Lantai dengan  ketinggian  melebihi  15m  maka  untuk menetukan  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB) ditetapkan menggunakan rumus: Y = (3.5 + n/2) m1
Keterangan: Y = Jarak bebas, n = Jumlah lantai Setelah arahan pemanfaatan lahan sesuai dengan  Peraturan  Daerah  dituangkan  pada gambar  Rencana  Tapak  (Siteplan),  maka pemohon  wajib  menandatangi  gambar  Rencana Tapak  (Siteplan)  tersebut  atau  menyetujui arahan  pemanfaatan  lahan,  sebelum  disahkan dan  ditandatangi  oleh  Pejabat  Dinas  Tataruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
Rencana  Tapak  (Siteplan)  persyaratan  wajib Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Setelah diberlakukanya Peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2021,  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  diganti  menjadi Persetujuan  Bangunan  gedung  (PBG).  Pada peraturan baru ini, Pemohon harus melampirkan data  tambahan  berupa  dokumen  perencanaan bangunan  yang  berisi  gambar  dan  laporan perencanaan Arsitektur, Struktur dan Mekanikal Elektrikal  Plumbing  (MEP).  Untuk  membuat dan menyusun dokumen perencanaan Arsitektur yang  terdiri  dari  Konsep  Rancangan  Arsitektur, Gambar  Situasi,  Rencana  Tapak,  Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung,  Gambar  Rencana  Tata  Ruang  Dalam
Arie  Misbach  dan  Mardi  Aman,  Rencana  Tapak  (Siteplan)  sebagai  Persyaratan  Mutlak  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di  Kabupaten  Tangerang  (Studi  Kasus:  Proses  Permohonan  Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
dan  Tata  Ruang  Luar,  Spesifikasi  teknis, meliputi  spesifikasi  umum  dan  spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan  yang  digunakan  secara  lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural),  tenaga  ahli  arsitektur  tidak  hanya mendesign bangunan akan tetapi harus memperhatikan  design  lingkungan  bangunan didirikan  (Tata  Ruang  Luar).  “Minimnya  area penghijauan  di  sekitar  tapak  sampai  pemilihan lahan  yang  tidak  sesuai  prosedur  akan menimbulkan  dampak  negatif  berupa  polusi pemanasan  global  dan  kerusakan  lingkungan” (Mu'min, Afdhalul, Satwikasari, & Fitri, 2020).
Design perencanaan Tataruang luar, luas tapak bangunan, dan ketinggian bangunan harus berpedoman  pada  Rencana  Tapak  (Siteplan)  di
Wilayah
Pemerintahan Kota maupun Pemerintahan  Daerah  Lain  Rencana  Tapak (Siteplan)  dikenal  juga  dengan  sebutan  KRK (Keterangan  Rencana  Kota).  Apabila  pada dokumen perencanaan Arsitektur design bangunan  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Tapak (Siteplan),  misalkan  luas  lantai  dasar  bangunan yang  di  design  melebihi  Koefesien  Dasar Bangunan  (KDB)  yang  sudah  ditetapkan  di Rencana Tapak (Siteplan), pada sidang konsultasi  TPA  (Tim  Penilai  Ahli)  akan memberikan  masukan  dan  arahan  agar  design tersebut  di  revisi  dan  disesuaikan  agar  tidak melebihi  batas  arahan  pemanfaatan  lahan  yang sudah dituangkan pada Rencana Tapak (Siteplan) yang sudah di sahkan.
Peran Rencana Tapak (Siteplan) Pada Pembangunan Kota berkelanjutan Permohonan Pengesahan Rencana
Tapak (Siteplan) tiap tahun terus bertambah, jika diasumsikan  kebutuhan  akan  ruang  untuk menunjang  kegiatan  aktifitas  manusia  terus meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  data  permohonan  Rencana  Tapak (Siteplan)  yang  diperoleh  dari  Dinas  Tataruang dan Bangunan tahun 2021.

## Sumber: data olahan
Gambar 9 Jumlah permohonan Rencana Tapak (Siteplan) di Dinas Tataruang Bangunan Kabupaten Tangerang
Gambar 9 dapat dilihat untuk permohonan  Rencana  Tapak  (Siteplan)  pada tahun 2021 mengalami kenaikan di setiap bulan, dan  apabila  semua  bangunan  yang  dibangun  di Kabupaten Tangerang berpedoman pada Rencana  Tapak  (Siteplan)  dalam  permohonan Perseyujuan  Bangunan  gedung  (PBG)  maka dipastikan  pembangunan  wilayah  perkotaan dimasa yang akan datang, akan lebih tertata, dan kebutuhan  akan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) yang  diamanatkan  oleh  Peraturan  Pemerintah akan  terpenuhi  dan  terwujud.  Sehingga  aktifitas yang dijalankan oleh masyarakat akan kebutuhan  ruang  akan  terpenuhi  dan  terwujud dengan baik.

## SIMPULAN
Rencana  Tapak  (Siteplan)  merupakan dokumen  pendukung  wajib  untuk  memperoleh Persetujuan Bangunan gedung (PBG) yang harus dimiliki  oleh  Pemohon  atau  Owner  Bangunan Gedung.  Perolehan  Rencanan  Tapak  (Siteplan) berada  pada  tahap  perencanaan  dalam  siklus proyek  konstruksi.  Dimana  semua  dokumen perencanaan  bangunan  gedung  yang  akan disusun  harus  mengacu  dan  berpedoman  pada Rencana Tapak (Siteplan) yang sudah di sahkan, sehingga  dalam  proses  perolehan  Persetujuan Bangunan  Gedung  (PBG)  dapat  ditempuh dengan  mudah,  cepat  dan  tidak  ada  masalah. Rencana  Tapak  (Siteplan)  dan  Persetujuan Bangunan  Gedung  (PBG)  dapat  membantu Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Tangerang untuk melakukan pengendalian terhadap bangunan  gedung  yang  didirikan  dilokasi
0 100 200 300 400 Permohonan  Rencana Tapak
(Siteplan) Tahun 2021
Arie  Misbach  dan  Mardi  Aman,  Rencana  Tapak  (Siteplan)  sebagai  Persyaratan  Mutlak  Penerbitan Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  di  Kabupaten  Tangerang  (Studi  Kasus:  Proses  Permohonan  Siteplan (Rencana Tapak) Lapangan Basket)
peruntukan  lahan  yang  tidak  sesuai.  Sanksi terhadap  pemohon  yang  melanggar  akan  dapat dihindari. Selain itu amanat Peraturan perundang-undanagn tentang kewajiban menyediakan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di wilayah  perkotaan  akan  mampu  terealisasi. Untuk Pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang  yang  berkelanjutan  Kepala  Daerah (Bupati) Kabupaten Tangerang dapat menggunakan data dari hasil analisa berdasarkan akumulasi permohonan Rencana Tapak (Siteplan) dan Permohonan Persetujuan
Bangunan  Gedung  (PBG)  pada  setiap  wilayah atau  kecamatan  di  Kabupaten  Tangerang. Sehingga pengambilan keputusan untuk pengembangan  wilayah  Kabupaten  Tangerang kedepan  lebih  mudah  dituangkan  dalam  bentuk Rencana  Tataruang  Wilayah  (RTRW)  ataupun Rencana Detail Tataruang Wilayah (RDTR).

## DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih, dkk, 2022, Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di  kabupaten  Pati  Jawa  Tengah. Tunas Agraria , 1, 12-29 Kwanda,  T.,  Chandra,  H.  P.,  &  Wijaya,  S.  V. 2002.  Studi  tentang  perencanaan  tapak dan  analisis  pengaruh  lebar  jalan terhadap  luas  dan  harga  jual  kapling pada  beberapa  perumahan  di  surabaya. Dimensi Teknik Arsitektur , 30(1), 27-38
Mardiaman,
2022, Perencanaan
dan
Penjadwalan Konstruksi – KBM
Mu'min  dkk,  2020,  Kajian  Konsep  Arsitektur Berkelanjutan  Pada  Bangunan  Pusat . Arsitektur Zonasi , 45-150 Peraturan  Menteri  PU  No.  05/PRT/M  Tahun 2008  tentang Pedoman  Penyediaan  dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Nomor
9 Tahun 2020 tentang Rencana
tataruang Wilayah (RTRW)
Supriyanto,  2018,  Konsep  Perencanaan  Tapak Pada  Perencanaan  Rusun  Mako  Brimob Batam. Sigma Teknika, 2(1) Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal Republik  Indonesia  No.4  Tahun  2021 tentang Pedoman  dan  Tata  Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko & Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Nomor
12 Tahun 2006 Tentang Garis Sempadan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang

## Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang