Volume 1, Issue 1, May 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274 Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy
Faculty of Islamic Economic and Business Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index

## DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA
Marina Ramadhani 1* 1 Universitas Gadjah Mada
* Corresponding Author Email: marina.ramadhani@mail.ugm.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Abstrak:  Pariwisata  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Adapun pariwisata  yang  sekarang  sangat  digemari  oleh  masyarakat  dunia  adalah pariwisata  halal.  Begitu  juga  yang  terjadi  dengan  perkembangan  pariwisata  di Indonesia, yang mulai banyak diminati untuk pariwisata halalnya oleh wisatawan muslim dunia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal Indonesia di mancanegara. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi  untuk  pariwisata  halal  di  Indonesia,  hal  ini  menjadi  sangat  penting dikarenakan pesatnya pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia dan tentu saja harus  didukung  oleh  regulasi  khusus  yang  mengatur  tentang  pariwisata  halal. Penelitian  ini  menggunakan  sifat  penelitian  eksploratif  dengan  teknik  studi literatur.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Indonesia  termasuk dalam  salah  satu  negara  yang  unggul  dalam  hal  pariwisata  halal,  jika dibandingkan  dengan  negara  muslim  lainnya.  Hal  ini  terbukti  dengan penghargaan  yang  diterima Indonesia  dari  Global  Muslim  Travel  Index  (GMTI) pada tahun 2019. Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih  lemah,  hal  ini  menjadi  dilema  karena  Indonesia  belum  mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan. Adapun  yang patutnya  diperhatikan  dan  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia,  khususnya Kementerian  Pariwisata  terkait  keberadaan  pariwisata  halal  di  Indonesia  yang dirangkum dalam beberapa poin utama : (1) Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata  halal.  (2)  Adanya  koordinasi  secara  berkala  dalam  pembaruan regulasi-regulasi  pariwisata  halal  di  Indonesia  antara  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata, dan (3) Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal.
Kata  Kunci:  Pariwisata  Halal;  Pariwisata  Halal  di  Indonesia;  Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia.
Abstract: Tourism  has  developed  very  rapidly.  The  tourism  that  is  now  very popular with the world community is halal tourism. Likewise, what happened with the development of tourism in Indonesia, which began to be in great demand for halal tourism by tourists from the Muslim world. This research is to see how the development  of  Indonesian  halal  tourism  abroad.  Then  it  will  be  seen  to  what extent the regulations for halal tourism in Indonesia are very important because of  the  rapid  growth  of  halal  tourism  in  Indonesia  and  of  course  it  must  be supported  by  special  regulations  that  guide  halal  tourism.  This  study  uses exploratory  research  with  literature  study  techniques.  Based  on  the  research results, it is known that Indonesia is one of the leading countries in terms of halal tourism  when  compared  to  other  Muslim  countries.  This  is  evidenced  by  the award  that  Indonesia  received  from  the  Global  Muslim  Travel  Index  (GMTI)  in 2019. Regulations related to halal tourism in Indonesia are not yet clear and still weak,  this  is  a  dilemma  because  Indonesia  does  not  have  new  facilities specifically  for  halal  tourism  and  is  still  regulated  in  a  manner.  general  in  Law Number  10  of  2009  concerning  Tourism.  What  he  has  paid  attention  to  and carried  out  by  the  Indonesian  government,  especially  the  Ministry  of  Tourism  is related  to  the  existence  of  tourism  in  Indonesia  which  is  summarized  in  several main  points:  (1)  Acceleration  of  special  regulations  on  tourism.  (2)  There  is regular coordination in the renewal of tourism regulations in Indonesia between the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  and  the  Ministry  of  Tourism,  and  (3)  The preparation  of  other  matters  that  regulate  the  regulation  of  halal  tourism regulations.
Keywords:  Halal  Tourism;  Halal  Tourism  in  Indonesia;  Regulation  of  Halal Tourism in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pariwisata pada saat ini merupakan suatu mega bisnis. Hal tersebut dikarenakan jutaan  orang  mengeluarkan  triliunan  dollar  Amerika,  meninggalkan  rumah  dan pekerjaan  untuk  memuaskan  atau  membahagiakan  diri (pleasure) dan  untuk menghabiskan  waktu  luang (leisure). Maka  dapat  dikatakan  jika  berwisata  merupakan bagian  penting  dalam  kehidupan  dan  gaya  hidup  di  negara-negara  maju  (Pitana  dan Ketut,  2009).  Di  Indonesia  sendiri  untuk  jejak  pariwisata  dapat  ditelusuri  kembali  ke dasawarsa  1910-an  yang  dibentuknya  VTV (Vareeneging  Toeristen  Verkeer) ,  yang merupakan suatu badan pariwisata Belanda di Batavia. Selain itu badan pemerintah ini juga  bertindak  sebagai tour  operator dan travel  agen ,  yang  secara  gencar mempromosikan Indonesia, khususnya Jawa dan Bali (Pitana dan Ketut, 2009).
Namun  akhir-akhir  ini,  masalah  wisata  mengalamai  perkembangan  baru  yang tidak saja menjadi fenomena lokal dalam sebuah negara tertentu, namun justru berubah menjadi  fenomena  global  sebagaimana  kita  cermati  melalui  berbagai  media,  hal  ini dikarenakan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Masyarakat  masa  kini  sudah mulai  tertarik  dengan  wisata  yang  berbasis  syariah.  Tentu  saja  hal  ini  sejalan  dengan tingkat  kesadaran  religiusitas  masyarakat  yang  sudah  mulai  tumbuh,  tidak  saja  di negara-negara  Islam  atau  mayoritas  penduduknya  sebagai  Muslim,  bahkan  juga  di negara-negara sekuler sekali pun. Atau dengan kata lain, akhir-akhir ini, pariwisata halal sudah  semakin  banyak  diminati,  sehingga  diprediksi  akan  mempunyai  prospek  yang menjanjikan (Djakfar, 2017).
Adapun  di  Indonesia,  pariwisata  halal  sendiri  dikembangkan  menjadi  program nasional  oleh  Kementerian  Pariwisata.  Untuk  mempercepat  pariwisata  halal, Kementerian  Pariwisata  telah menetapkan  15  (limabelas)  provinsi  yang menjadi  fokus pengembangan  destinasi  wisata  Muslim  terkemuka.  Ke  15  (limabelas)  provinsi diberikan  otonomi  oleh  kementerian  pariwisata  untuk  mengelola  potensi  wisata  di daerah  masing-masing.  Dengan  memberikan  otonomi  oleh  Kementerian  Pariwisata diharapkan  masing-masing  provinsi  yang  ditunjuk  dapat  mengembangkan  potensi wisata  halal  mereka  sendiri  untuk  menjadi  unggul  dan  menjadi  tujuan  favorit  untuk pariwisata  halal  (Ferdiyansyah,  2020).  Salah  satu  diantaranya  yaitu  pariwisata  halal  di Lombok  NTB,  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan masih banyak lagi di daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai potensi menjadi destinasi dari pariwisata halal.
Adapun  penelitian  ini  bermaksud  untuk  melihat bagaimana  perkembangan pariwisata halal Indonesia di mancanegara. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi untuk  pariwiwsata  halal  di  Indonesia,  hal  ini  menjadi  sangat  urgensi  dikarenakan pesatnya pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia dan tentu saja harus didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata halal.

## KAJIAN PUSTAKA
Pengertian pariwisata dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,
Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah” (UU  No.  10  Tahun  2009) . Secara  bahasa pariwisata  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  baik  oleh seseorang maupun berkelompok, untuk mengunjungi suatu destinasi wisata atau tempat wisata  dalam  waktu  singkat  dan  jauh  dari  tempat  tinggal  asalnya,  yang  mempunyai tujuan untuk hiburan.
Sedangkan  dalam  perspektif  islam  terhadap  pariwisata,  bahwa  ada  beberapa pandangan, yaitu (Aan J, 2017) :
1. Pertama ,  perjalanan  dianggap  sebagai  ibadah,  karena  diperintahkan  untuk melakukan  satu  kewajiban  dari  rukun  Islam,  yaitu  haji  pada  bulan  tertentu  dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke Baitullah.
2. Kedua ,  dalam  pandangan  dunia  Islam,  wisata  juga  terhubung  dengan  konsep pengetahuan  dan  pembelajaran.  Hal  ini  menjadi  perjalanan  terbesar  yang dilakukan  pada  awal  Islam  dengan  tujuan  mencari  dan  menyebarkan pengetahuan.
3. Ketiga, tujuan  wisata  dalam  Islam  adalah  untuk  belajar  ilmu  pengetahuan  dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada  beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
4. Ketiga ,  tujuan  wisata  dalam  Islam  adalah  untuk  belajar  ilmu  pengetahuan  dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
5. Keempat, tujuan  terbesar  dari  perjalanan  dalam  wisata  Islam  adalah  untuk mengajak  orang  lain  kepada  Allah  dan  untuk  menyampaikan  kepada  umat manusia  ajaran  Islam  yang  diwahyukan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  Hal  ini adalah  misi  Rasul  dan  para  sahabat  beliau.  Para  sahabat  Nabi  Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan  kebenaran.  Konsep  wisata  dikembangkan  untuk  mencapai  tujuan tersebut.  Akhirnya,  wisata  Islam  juga  termasuk  kegiatan  perjalanan  untuk merenungkan  keajaiban  penciptaan  Allah  dan  menikmati  keindahan  alam semesta  ini,  sehingga  akan  membuat  jiwa  manusia  mengembangkan  keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup.
Terminologi  pariwisata  dalam  konteks  islam  diperbolehkan  sepanjang  tidak keluar  dari  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT.  Maka  dalam  konteks  ini,  pijakan wisata  menurut  islam  harus  berpijak  pada  Al-Quran  dan  Hadist,  hal  ini  lah  yang sekarang  dikenal  dengan  wisata  halal  ataupun  wisata  syariah.  Pijakan  yang  kuat terhadap  Al-Quran  dan  Hadist  akan  membawa  dampak  yang  signifikan  bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  wisata  halal  dunia  khususnya  di  Indonesia (Fatkurrohman, 2018).
Ada beberapa dalil Alquran dan Hadits mengenai wisata halal, yaitu: Surat Al- Hajj  :46,  Surat  Al-Maaidah  :  3,  Surat  At-Taubah  :  60,  Surat  An-Nisa  :  100,  Surat  Al- Quraish  :  2,  Surat  Al-Ankabut  :  20,  Surat  Al-An’am  :  11,  Surat  Muhmmad  :  10,  dan Surat Al-Saba : 18. Sedangkan untuk Hadits nya dapat dilihat pada Hadits, yaitu : Sahih al-Bukhari: Vol. 4, Book 52, Hadith 239, Sahih al-Bukhari: Vol. 6, Book 60, Hadith 4, Sahih  al-Bukhari:Vol.  2,  Book  20,  Hadith  186,  Sahih  al-Bukhari:  Vol.  2,  Book  16, Hadith 11, Sahih al-Bukhari: Vol. 8, Book 73, Hadith 156, dan Sahih al-Bukhari: Vol. 7,  Book  71,  Hadith  632  (Zakiah,  2016).  Selain  Surah  dan  Hadits  yang  disebutkan tersebut, juga terdapat satu Surah yaitu Surah Al-Mulk ayat 15:
Artinya: “Dialah  Yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu,  maka berjalanlah  di  segala  penjurunya  dan  makanlah  sebahagian  dari  rezeki- Nya.  Dan  hanya  kepada-Nya-lah  kamu  (kembali  setelah)  dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15).
Adapun  mengenai  pariwisata  halal,  para  ulama  Al-Lajnah  Ad-Daimah  juga berkata: “Kalau  wisata  tersebut  mengandung  unsur  memudahkan  melakukan kemaksiatan  dan  kemunkaran  serta  mengajak  kesana,  maka  tidak  boleh  bagi  seorang muslim  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  Akhir  membantu  untuk  melakukan kemaksiatan  kepada  Allah  dan  menyalahi  perintahNya.  Barangsiapa  yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu.” (Arrifqy, 2021). Suatu tempat atau destinasi pariwisata dapat dikatakan pariwisata halal, bila meliputi beberapa 7 (tujuh) komponen, yaitu (Chookaew, 2015):
1. Halal hotel
Halal  hotel  dalam  artian  ini  yaitu  menyediakan  layanan  secara  islami  kepada turis  muslim,  hal  ini  tidak  sebatas  hanya  menyajikan  makanan  dan  minuman yang halal saja, namun juga dalam mengelola hotel berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Transportasi halal
Pada  transportasi  halal  ini  yang  dimaksud  adalah  adanya  pemisahan  posisi duduk antara turis atau wisatawan muslim perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, agar turis tersebut merasa nyaman satu sama lain.
3. Restoran halal
Restoran halal tidak hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal saja, tetapi  juga  terkait  dengan  lokasi,  misalkan  menyediakan  musholla  terdekat, bahan  atau  produk  makanan  yang  halal,  pembuangan  sampah  yang  sesuai dengan  prosedur,  pengunaan  staf-staf  yang  telah  terlatih  untuk  melayani  turis atau wisatawan muslim, dan hal lainnya.
4. Makanan yang halal
Hal ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus memiliki kehalalan baik  dari  bahan  dan  cara  pengolahannya,  misalkan  dalam  pemotongan  hewan- hewan  seperti  ayam  atau  sapi  harus  disembelih  dengan  menyebut  nama  Allah SWT untuk menjadi daging yang halal.
5. Logisitik yang halal
Sedangkan untuk logistik halal terkait dengan proses pengelolaan pengadaan, gerakan, penyimpanan dan penanganan bahan, bagian, ternak, setengah jadi atau barang  jadi  persediaan  makanan  dan  nonmakanan,  dan  informasi  terkait  dan dokumentasi  mengalir  melalui  organisasi  dan  pasokan  rantai  sesuai  dengan prinsip-prinsip umum syariah (Saribanon, 2019).
6. Sistem keuangan islami
Artinya  dalam  sistem  pembiayaan  ataupun  keuangannya  harus  dengan mengedepankan  prinsip-prinsip  islami,  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan  dalam  Alquran  dan  Hadits,  serta  harus  adil  dan  jujur  terhadap  turis muslim, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
7. Paket perjalanan islami
Paket perjalanan islami atau yang sering disebut paket wisata halal, yaitu paket perjalanan  wisata  yang  beda  dari  biasanya.  Artinya  paket  wisata  yang menyediakan fasilitas dan aturan-aturan yang lebih islami.
8. Halal spa
Halal  Spa  terdiri  dari  beberapa  komponen  yaitu  lokasi,  bahan  Spa,  keamanan, pelayanan, tanggungan sosial, manajemen lingkungan, pengolahan limbah yang sesuai dengan syariat islam (Chookaew, 2015).

## METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  sifat  penelitian eksploratif,  yakni  penelitian  yang  bertujuan  ingin  menggali  secara  luas  tentang  sebab- sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2006). Sedangkan teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  studi  literatur,  yaitu dengan cara meneliti dan memahami sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil  penelitian,  majalah  ilmiah,  surat  kabar,  buku-buku  yang  relevan,  hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi,  surat-surat keputusan dan lainnya yang relevan dan mendukung penelitian penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Pariwisata Halal Indonesia Di Dunia
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  kepulauan  yang  terkenal  di  dunia, dimana  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  bahwa  luas  Indonesia  adalah 1,916.862,20 juta km² dengan jumlah pulau yaitu sebanyak 16,056 dari Sabang sampai Merauke  dan  jumlah  penduduk  sebanyak  267.000.000  jiwa,  dimana  kita  ketahui mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  muslim  dan  agama  lainnya  seperti  kristen, budha,  konghucu,  katolik  dan  hindu  adalah  minoritas.  Perkembangan  pariwisata  halal saat ini telah meningkat seiring dengan minat wisatawan yang berlibur ke negara yang memiliki  objek  pariwisata  halal,  dan  tentu  saja  Indonesia  sangat  berpotensi  untuk destinasi  wisata  halal  di  mancanegara  (Rahmi,  2020).  Pada  saat  sekarang  pariwisata halal  tidak  hanya  dikembangkan  oleh  negara  mayoritas  muslim  saja,  namun  juga banyak  dikembangkan  oleh  negara-negara  dengan  muslim  yang  minoritas,  contohnya
yaitu Jepang. Selain itu pariwisata halal juga tidak hanya dapat dinikmati oleh turis atau wisatawan muslim, tetapi juga dari turis atau wisatawan non muslim di segala penjuru dunia.
Menurut data Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan pertama bersanding dengan Malaysia menjadi destinasi  halal  terfavorit  yaitu  dengan  skor  seimbang  yakni  78%,  kemudian  Turki dengan  skor  75%,  Arab  Saudi  dengan  skor  72%,  Uni  Emirat  Arab  dengan  skor  71%, Qatar  dengan  skor  68%,  Maroko  dengan  skor  67%,  Bahrain  dan  Oman  dengan  skor seimbang yakni 66%, dan yang terakhir Brunei dan Australia dengan skor seimbang lagi yakni  65%  (Crescentrating,  2019).  Oleh  karena  itu  Indonesia  meraih  penghargaan “World’s  Best  Halal  Travel  Destination” versi  GMTI  2019.  Sedangkan  destinasi regional  Indonesia  yang  meraih  penghargaan “Best  Halal  Travel  Destination” versi Indonesia  Muslim  Travel  Index  2019  dengan  top  5  (lima)  adalah  Lombok  (Nusa Tenggara  Barat)  dengan  skor  70%,  Aceh  66%,  Riau  dan  Kepulauan  Riau  63%,  DKI Jakarta  59%,  serta  Sumatera  Barat  59%  (Ferdiansyah,  2020).  Hal  ini  tentu  saja  tidak lepas  dari  program  pengembangan  pariwisata  halal  Indonesia,  yang  dibuat  oleh Kementerian Pariwisata sejak 7 (tujuh) tahun lalu.
Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan  wisatawan mancanegara  yang harus  diraih  di  tahun  2019,  Kementerian  Pariwisata  menargetkan  25%  atau  setara  5 (lima) juta dari 20 juta wisatawan mancanegara adalah wisatawan muslim. Maka untuk mencapai  target  tersebut,  Kementerian  Pariwisata  kemudian  membentuk  tim pengembangan  10  (sepuluh)  Destinasi  Halal  Prioritas  Nasional  pada  tahun  2018  yang mengacu  standar Global  Muslim  Travel  Index (GMTI).  Kesepuluh  Destinasi  Wisata Halal  Prioritas  tersebut  adalah  Aceh,  Riau  dan  Kepulauan  Riau,  Sumatera  Barat,  DKI Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Jawa  Timur  (Malang  Raya),  Lombok, dan  Sulawesi  Selatan  (Makassar  dan  sekitarnya).  Selain  itu,  penguatan  destinasi pariwisata  halal  dilakukan  dengan  menambah  keikutsertaan  6  (enam)  Kabupaten  dan Kota  lagi  yang  terdapat  di  dalam  wilayah  10  Destinasi  Halal  Prioritas  Nasional,  yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur (LLPOM MUI, 2021).
Maka  dengan adanya  pengembangan  pariwisata  halal tidak  akan  memfokuskan Bali saja sebagai destinasi wisata yang terkenal di Indonesia di mancanegara dan dapat
dikunjungi oleh turis atau wisatawan, dengan adanya pariwisata halal ini tentu saja akan membuat  pemerataan  perekonomian  bagi  masyarakat  sekitar.  Perhatian  lebih  terhadap perkembangan  pariwisata  halal  juga menjadi  point  utama,  bila  Indonesia  mau menarik turis  atau  wisatawan  muslim  dari  kawasan  Timur  Tengah,  karena  seperti  yang  kita ketahui  kawasan  timur  tengah  merupakan  negara-negara  muslim,  dan  mereka  adalah negara dengan pengeluaran perjalanan pariwisata terbesar. Turis atau wisatawan Timur Tengah  merupakan  konsumen  pariwisata  halal  terbesar  di  dunia.  Indonesia  harus membuat  strategi  untuk  menarik  wisatawan  yang  berasal  dari  Timur  Tengah.  Hal  ini dikarenakan  karena  salah  satu  faktor  pendukung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  adalah  pariwisata,  dimana  pariwisata  dapat  membantu  memberikan  devisa kepada Negara.

## Dampak Adanya Pariwisata Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Berbicara  mengenai  dampak  dari  adanya  pariwisata  secara  umum,  pasti  kita akan  menemukan  dampak  dari  sisi  positif  maupun  negatifnya.  Contohnya  dari  sisi positif  akan  menaikan  devisa  negara  dan  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  bagi masyarakat sekitar, sedangkan untuk contoh dari dampak negatif dari pariwisata sendiri secara  fisik,  yaitu  menyebabkan  polusi  seperti  meningkatnya  sampah  dan  rusaknya sumber  daya  alam.  Namun  jika  dilihat  dari  sosial  dan  budaya,  maka  akan  terjadi pergeseran  nilai-nilai  budaya  dan  bahkan  meningkatnya  penyimpangan-penyimpangan sosial  yang  akan  terjadi  di  masyarakat.  Adanya  pariwisata  halal  yang  hadir  dengan prosedur dan berprinsip secara syariah dengan mengedepankan apa yang sesuai dengan makna  yang  terkandung  dalam  Alquran  dan  Hadits,  maka  diharapkan  akan  membawa dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata.
Pariwisata merupakan sektor yang potensial di Indonesia dan di dunia sekarang ini.  Meningkatnya  destinasi  dan  investasi  pariwisata,  mendorong  sektor  ini  menjadi faktor  utama  dalam  pendapatan  devisa,  penyerapan  tenaga  kerja  dan  pengembangan usaha  serta  infrastruktur.  Selain  itu,  pariwisata  juga  menjadi  salah  satu  sektor  terbesar dan tercepat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor lain.  Pasar pariwisata halal adalah  salah  satu  penyumbang  pertumbuhan  segmen  pariwisata  yang  paling  cepat. Proyeksi  pada  2020  kontribusi  pariwisata  halal  ditargetkan  menyumbang  35%  atau USD 300 juta ke sektor ekonomi global (Rahmi, 2020).
Dari  laporan Travel  and  Tourism  Council menyebutkan  sektor  pariwisata memiliki  sumbangsih  positif  terhadap  perekonomian  global.  Dalam  laporan Global Muslim  Travel  Index (GMTI)  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018  pariwisata  halal menjadi  tren  baru  dalam  segmen  pariwisata  dunia,  perkembangannya  pun  terus mengalami  peningkatan.  Terlihat  sejak  tahun  2014  adan  108  juta  wisatawan  muslim yang melakukan perjalanan wisata, kemudain pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga  mencapai  117  juta  wisatawan  muslim,  pada  tahun  2016  mencapai  121  juta wisatawan  muslim,  dan  juga  mengalami  peningkatan  di  tahun  2017  hingga  131  juta wisatawan  muslim,  nilai  perjalanan  muslim  global  diproyeksikan  mengalami peningkatan  dari  tahun  2014  mencapai  nilai  USD  145  miliar  dan  di  tahun  2026  akan mencapai  USD  300  miliar  (Rahmi,  2020).  Sektor  pariwisata  memainkan  peranan penting  dalam  ekonomi  dunia  karena  dianggap  sebagai  salah  satu  kontributor pertumbuhan  lapangan  kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  negara  manapun.  Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik  Bruto  (PDB).  Adanya  peningkatan  turis  dan  wisatawan  muslim  merupakan peluang  dan  tantangan  untuk  meningkatkan  sektor  pariwisata  (Satriana  dan  Faridah, 2018).
Contoh  dampak  positif  dari  pariwisata  halal  yang  telah  ada  di  Indonesia  yaitu dari  Provinsi  Aceh  dan  Nusa  Tenggara  Barat,  merupakan  provinsi  yang  telah mengembangkan  pariwisata  halal  untuk  turis  atau  wisatawan  muslim  mancanegara dengan cukup baik. Aceh yang dijuluki sebagai serambi mekah memiliki budaya islam yang  cukup  kental  dan  kuat  dibandingkan  daerah  lain.  Hal  ini  dilihat  dari  penerapan sistem  berbasis  syariah  yang  sudah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup (lifestyle) masyarakatnya  sehari-hari.  Kementerian  Pariwisata  menargetkannya  sebagai  destinasi wisata  halal (halal  tourism) yang  digunakan  untuk  menarik  wisatawan  muslim  dunia. Tolak  ukur  baik  tidaknya  penerapan  wisata  halal (halal  tourism) di  Aceh  setidaknya dapat  dilihat  dari  pencapaian  dalam  segi  pariwisata.  Aceh  meraih  tiga  kategori  dalam kompetisi  pariwisata  halal  nasional  tahun  2016  yaitu  “Aceh  sebagai  destinasi  budaya ramah  wisatawan  muslim  terbaik”,  “Bandara  Sultan  Iskandar  Muda  sebagai  bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata  terbaik”.  Berdasarkan  data  Kementerian  Pariwisata  dan  BPS  pada  tahun  2017, sektor  pariwisata  Aceh  bernilai  sekitar  Rp10,87  Triliun  atau  setara  dengan  8,97%  dari
total  perekonomian  Aceh.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sektor  pariwisata  di  Aceh memiliki peran yang sangat penting (Satriana dan Faridah, 2018). Namun penting juga untuk  diperhatikan  bahwa  selain  semangat  untuk  mempromosikan  pariwisata  halal  di mancanegara,  harus  diimbangi  dengan  regulasi  yang  mengatur  keberadaan  pariwisata halal tersebut. Agar pariwisata halal tersebut mempunyai payung hukum yang kuat dan mempunyai  legalitas  untuk  sampai  kepada  kebijakan-kebijakan  yang  lainnya,  seperti regulasi terkait standarisasi pariwisata halal, pengembangan pariwisata halal, sertifikasi pariwisata halal dan lain sebagainya.

## Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia
Di  Indonesia  secara  masif  digaungkan  digaungkan  terkait  pariwisata  halal, namun  patut  disayangkan  terkait  regulasi  untuk  mengatur  tentang  pariwisata  halal  itu sendiri  belum  diatur  secara  jelas.    Selama  ini  regulasi  untuk  pariwisata  halal  hanya berpatokan  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan, meskipun  Dewan  Syariah  Indonesia  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan Fatwa  Nomor  108/DSN-MUI/X/2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata Berdasarkan Syariah. Namun demikian jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut tidak dituangkan dalam bentuk aturan Undang-undang ataupun Peraturan Menteri oleh Kementerian Pariwisata, maka fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif. Padahal untuk  dampak-dampak  positif  telah  banyak  dirasakan  dengan  adanya  pariwisata  halal yang ada di Indonesia, terlebih kepada dampak positif di bidang ekonomi dan lapangan pekekerjaan. Regulasi terkait pariwisata halal dapat saja dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang ada di Lombok NTB, tidak dapat berlaku secara menyeluruh. Dalam artian Peraturan Daerah tersebut hanya berlaku di Lombok NTB saja.
Dalam hal ini Kementerian Pariwisata harus bergerak cepat untuk menciptakan regulasi tersebut, karena jika tidak segera dibuat akan membuat  kebingungan tersendiri bagi  pelaku-pelaku  yang  terkait  dalam  pariwisata  halal  ketika  akan  menjalankan usahanya  karena  tidak  ada  pedoman  yang  harus  dikuti  (Rasyid,  2021).  Mengapa regulasi tentang pariwisata halal yang paling utama harus ada? Ini karena setelah adanya regulasi pariwisata halal tersebut, maka akan ada kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk
mendukung berkembanganya pariwisata halal tersebut. Maka ada 10 (sepuluh) tahapan prioritas  pengembangan  pariwisata  halal  di  Indonesia  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah Indonesia yaitu (Riau Magazine, 2019) :
1. Regulasi pariwisata halal
2. Sertifikasi dan standarisasi
3. Muslim visitor guide
4. Pengembangan dan riset
5. Monitoring dan evaluasi IMTI (Indonesia Muslim Travel Index)
6. Monitoring dan evaluasi DSRA (Desain, Strategi, Rencana Aksi)
7. Daya tarik dan paket wisata halal
8. Penguatan pemahaman pariwisata halal
9. Marketing Outrech
10. Sistem informasi digital
Dari tahapan-tahapan tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih banyak sekali kebijakan-kebijakan  yang  perlu  diatur  lebih  lanjut  untuk  pengembangan  pariwisata halal, jika nantinya terbentuk regulasi pariwisata halal. Karena telah kita ketahui sendiri bahwa  Indonesia  mempunyai  potensi  yang  sangat mendukung  untuk  menjadi  destinasi wisata  halal  pada  tahun  yang  akan  datang  selanjutnya,  namun  masih  dengan  regulasi yang lemah, maka hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri bagi pariwisata halal di  Indonesia.  Apalagi  setelah  pandemi  covid-19  berakhir,  tentu  saja  akan  terjadi gelombang  datanganya  turis  atau  wisatawan  baik  muslim  dan  non-muslim  yang  siap untuk berlibur dan memenuhi destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia, dari hal tersebut pemerintah harusnya lebih sigap untuk segera membuat regulasi-regulasi yang jelas  terkait  pariwisata,  dan  khususnya  pariwisata  halal.  Seharusnya  dengan  adanya penghargaan  pariwisata  halal  Indonesia  yang  selalu  unggul  di  mancanegara,  harus diimbangi  dengan  hal-hal  lain  yang  terkait,  seperti  percepatan  regulasi  yang  memadai dan pasti untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia.
Maka  ada  beberapa  hal  yang  patutnya  diperhatikan  dan  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal  di  Indonesia  yang  dirangkum  dalam  beberapa  poin  utama  : pertama, percepatan regulasi  khusus  tentang  pariwisata  halal,  karena  selama  perkembangannya  pariwisata halal  hanya  berpedoman  dengan  Undang-Undang  Pariwisata,  yang  notabenenya  hanya
mengatur  secara  umum  tentang  pariwisata.  Hal  ini  untuk  menghindari  kekosongan hukum  yang  mengatur  secara  khusus  terkait  pariwisata  halal,  jika  nantinya  ditemukan perkara-perkara hukum yang terjadi pada pariwisata halal di Indonesia. Kedua, adanya koordinasi  secara  berkala  dalam  pembaruan  regulasi-regulasi  pariwisata  halal  di Indonesia  antara  lembaga  yang  menaungi  mengenai  sertifikasi  dan  standarisasi  halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementrian Pariwisata. Hal ini berkaitan dengan  mempositifkan  aturan  atau  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  mengenai pariwisata  halal  oleh  Kementerian  Pariwisata,  agar  berlaku  secara  menyeluruh  dan efektif  di  Indonesia. Ketiga, Persiapan  hal-hal  lain  disamping  percepatan  regulasi pariwisata  halal,  seperti  pembaruan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  memadai seiring perkembangan zaman yang semakin modern di bidang pariwisata halal.

## KESIMPULAN
Indonesia  termasuk  ke  dalam  negara  yang  unggul  untuk  pariwisata  halalnya. Karena  dilihat  dari  perkembangan-perkembangan  di  setiap  provinsi  di  Indonesia  yang semangat  dalam  memajukan  parwisata  halal,  hal  itu  terbukti  dengan  diraihnya penghargaan “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019 oleh Indonesia dengan skor 78% sebagai negara terfavorite untuk pariwisata halalnya seimbang dengan Malaysia.  Tentu  saja  hal  tersebut  berdampak  positif  bagi  perekonomian  dan  lapangan pekekerjaan.
Namun  hal  ini  tidak  diimbangi  dengan  adanya  regulasi  yang  jelas  dan  spesifik mengenai  pariwisata  halal,  ini  menjadi  dilema  tersendiri  bagi  pariwisata  halal  di Indonesia. Maka dari itu sudah semestinya pemerintah melakukan percepatan terhadap regulasi pariwisata halal di Indonesia. Ada beberapa hal yang patutnya diperhatikan dan dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia,  khususnya  Kementerian  Pariwisata  terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama : 1. Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal.
2. Adanya  koordinasi  secara  berkala  dalam  pembaruan  regulasi-regulasi  pariwisata halal  di  Indonesia  antara  lembaga  yang  menaungi  aturan  untuk  sertifikasi  dan standarisasi  halal  yaitu  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dengan  Kementrian Pariwisata.
3. Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta,
PT. Rineka Cipta.
Arrifqy,  Salman  Muhammad.  (2021). Pariwisata  Halal  di  Indonesia .  http://www.ibec- febui.com/pariwisata-halal-di-indonesia/,  dikases  pada  tanggal  20  Februari 2021.
Asri, Noer Rahmi. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Islam ,  Volume  11  No.  1 Januari - Juni 2020.
Chookaew, Sureerat, et.al. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in  Thailand  for  Muslim  Country. Journal  of  Economics,  Business  and Management, Vol. 3, No. 7, July 2015.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2017). Al-Quran dan Terjemahannya. Depok:
PT Sabuq dan PT Tiga Serangkai.
Dewan  Syariah  Indonesia  Majelis  Ulama  Indonesia  Fatwa  Nomor  108/DSN- MUI/X/2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan Syariah.
Djakfar, Muhammad. (2017). Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi . Malang: UIN- Maliki Press.
Eka, Dewi Satriana, & Faridah, Hayyun Durrotul. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang,  Dan  Tantangan. Journal  of  Halal  Product  and  Research ,  Vol.  01 No.02, Mei-November 2018.
Fatkurrohman.  (2018). Wisata  Halal  dalam  Perspektif  Al-Quran  dan  Hadist . https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al- quran-dan-hadist/, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
Ferdiansyah, Hendry  et.al.  (2020).  Pengembangan  Pariwisata  Halal  Di  Indonesia Melalui  Konsep  Smart  Tourism. Journal  of  Sustainable  Tourism  Research ,
Vol. 2, No. 1, Januari 2020.
J,  Aan.  (2017).  Industri  Wisata  Halal  di  Indonesia:  Potensi  dan  Prospek. Jurnal Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam , IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon ,  Januari 2017.
LLPOM  MUI.  (2021). Menuju  Indonesia  sebagai  Destinasi  Wisata  Halal  Dunia . http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menuju-indonesia-sebagai- destinasi-wisata-halal-dunia, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
Magazine, Riau. (2021). Acuan
Pariwisata Halal Indonesia . https://www.riaumagz.com/2019/08/acuan-pariwisata-halal
indonesia.html#:~:text=Regulasi%20Pariwisata%20Halal%20di%20Indonesia &text=Acuan%20penyelanggaraannya%20adalah%20Undang%2DUndang,Pe merintah%20No.31%20tahun%202019,  diakses  pada  tanggal  24  Februari 2021.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pariwisata Halal.
Pitana, I Gede, & I Ketut S D. (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata . Yogyakarta: Andi.
Rasyid,  Abdul.  (2021). Urgensi  Regulasi  Pariwisata  Halal .  https://business- law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/,  diakses  pada tanggal 24 Februari 2021.
Rating,  Crescent.  (2021). Mastercard  Crescent  Rating  Global  Muslim  Travel  Index (GMTI)  2019 .  https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel- index-2019.html, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
Saribanon,  Euis,  et.al.  (2019).  Efektifitas  Pelaksanaan  Logistik  Halal. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik , Vol. 5 No. 3 Mei 2019.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Zakiah, Samori et.al. (2016). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. Tourism Management Perspectives, 19, 2016.