Article History Received September, 2018
Accepted September, 2018

## JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING
Vol. 2, No. 2, September 2018, Page 304-323 ISSN: 2548-9917 (online version)

## ANALISIS PENERAPAN GOOD UNIVERSITY
GOVERNANCE PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA
JAYAPURA
Rudiawie Larasati 1) , Meinarni Asnawi 2) , Yundy Hafizrianda 3)
Program Magister Akuntansi, Universitas Cenderawasih
1) E-mail: ademaularasati@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model Good University Governance pada perguruan tinggi kota Jayapura dengan  menggunakan  Informan  anggota  SPI  dalam  penentukan  bobot  prioritas  menggunakan  model Analytical Hierarchy  Process .  Serta  untuk  mengetahui  penerapan Good  University  Governance di  Kota  Jayapura.  Prinsip Good  University  Governance dalam  penelitian  ini  menggunakan  lima  aspek  yaitu  Transparansi,  Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan.
Penelitian  ini  menggunakan  sampel  perguruan  tinggi  yang  berjumlah  empat  perguruan  tinggi,  yaitu  UNCEN, UNIYAP, STIIE PORT NUMBAY dan USTJ. Dengan jumlah responden sebanyak 76 responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model GUG yang dihasilkan oleh penentuan bobot anggota SPI memiliki nilai tertinggi pada variabel independensi yaitu dengan nilai sebesar 0,227, kemudian Transparansi sebesar 0,209, urutan  ketiga  ada  pada  akuntabilitas  sebesar  0,206,  urutan  keempat  ada  pada  Keadilan  sebesar  0,201  dan  urutan terakhir pada variabel responsibilitas sebesar 0,157.
Penerapan GUG pada perguruan tinggi kota Jayapura masuk kedalam kriteria “Tinggi” dengan total skor 79,19 yaitu masuk pada interval 60,00-80,00. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa penerapan GUG pada perguruan tinggi di kota Jayapura sudah dilaksanakan dengan baik.
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan dan Analitical Hierarcy Process (AHP).
1 Pendahuluan Konsep pendidikan tinggi didunia awalnya diperkenalkan  di  Amerika  Serikat  sekitar  tahun 1970-an.  Ini  adalah  sebuah  pengakuan  terhadap hak-hak rakyat Amerika untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal yang sama  juga  berlaku  bahwa  segenap  warga  negara Indonesia  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mengakses sumber-sumber pendidikan tinggi yang ada. Kesejahteraan bangsa terletak pada kualitas pendidikannya, yang berdasarkan pada kualitas sumber daya manusia khususnya penguasaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengetahuan  yang  bermanfaat  akan  menekan  angka kemiskinan,  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan hidup serta keunggulan kompetetif maupun komparatif suatu bangsa.
Perguruan  tinggi  menanggung  beban  sejarah  dalam pembangunan  bangsanya  melalui  relasi  timbal  balik dengan  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat sipil.  Tanpa  pendidikan  tinggi  yang  berumutu, prestisius dan berkelas dunia, daya saing bangsa tidak akan  meningkat  secara  signifikan.  Dengan  demikian, universitas sebagai manufaktur pengetahuan ( manufacture of knowlage ) harus senantiasa memeriksa  posisi  sentralnya  di  tengah  masyarakat berbasis pengetahuan ( knowledge based
society ).(Wijatno, 2009)
Selain itu pentingnya komunitas kaum intelektual pada perguruan tinggi merupakan, sebagai perubahan (agent of change ) dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan  di  masyarakat.  Terdapat tiga  kewajiban  yang  harus  diterapkan  di  perguruan tinggi  yakni  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian masyarakat yang disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan media dalam mewujudkan perubahan  sosial.  Transfer  atau  konservasi  ilmu menjadi  peran  utama  dan  menjadi  tolak  ukur  di institusi  perguruan  tinggi  sekaligus  diharapkan menjadi  kelompok  intelektual  yang  memegang  teguh nilai-nilai luhur guna menjunjung tinggi suatu bangsa. (Eli, 2013). Kelompok intelektual harus menjadi filter
untuk  menyesuaikan  diri  dari  lingkungan  di  luarnya yang mengandung unsur keburukan serta menyimpang dari aturan yang ada.
Dalam  konteks  Indonesia,  yang  sebagaimana  di negara-negara berkembang lainnya, pendidikan tinggi dihadapkan  pada  tiga  tantangan  penting,  yaitu:  1. Peningkatan  kualitas,  relevansi,  ekuiti,  efisiensi,  dan governance 2.  Posisi  pendidikan  tinggi  sebagai kekuatan moral untuk membantu dalam mengarahkan demokratisasi  di  masyarakat  dan  reformasi  sosial politik 3. Adanya  tantangan baru  yang  muncul akibat konstruksi  ekonomi  pengetahuan,  internasionalisasi, dan  kompetisi  antar  negara  yang  semakin  meningkat (Esha, 2011).
Tidak  hanya  di  sektor  privat  saja  yang  menerapkan Corporate  Governance ,  sektor  pendidikan  pun  mulai mengarahkan  sistem  teta  kelola  yang  yang  baik  dan ideal  yang  disebut  dengan  konsep Good  University

## Governance.
Konsep  GUG  muncul  akibat  dari  berbagai  masalah pengelolaan  perguruan  yang  tinggi.  Dari  masalah administrasi  hingga  korupsi.  Pada  penelitian  yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch menemukan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi di  beberapa  perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia. Kasus  korupsi  tersebut  telah  berjumlah  37  kasus selama  10  tahun  terakhir.  Hal  ini  disebabkan  kurang transparannya  dalam  pengelolaan  keuangan  menjadi peluang berbagai pihak tertentu untuk melakukan fraud. Sehingga  anggaran  yang  diberikan  kepada  PTN  tidak dapat  ditelusuri  jumlahnya  serta  pengalokasinya anggaran tersebut.
Kasus  Korupsi  di  Perguruan  Tinggi  ternyata  telah melibatkan  civitas  akademik  yaitu  pegawai  atau pejabat  structural  di  fakultas  maupun  univesitas  yang berjumlah  32  orang.  Menurut  penelitian  ICW  juga menjelaskan  bahwa  rektor  atau  wakil  rektor  bahkan termasuk mantan rektor adalah pelaku terbanyak kedua dengan  jumlah  13  pelaku.  Sebagai  lembaga  yang menangani  pemberantasan  korupsi,  KPK  juga  tidak cukup memberikan informasi terkait adanya korupsi di dunia  pendidikan.  Karena  alangkah  lebih  baik  jika lembaga  antirasuah  itu  juga  melakukan  penindakan selama data dan bukti yang diperlukan sudah cukup.
Pengelolaan  universitas  secara  langsung  dipengaruhi oleh  kebijakan  pemerintah  dengan  menitikberatkan pada  aspek  efisiensi.  Selain  itu  juga  pentinganya efektifitas  manajemen  dan  tata  kelola  universitas memunculkan  tiga  prinsip  utama  yaitu,  otonomi kelembagaan  yang  harus  dihormati,  kebebasan akademik harus dilindungi serta pengaturan tata kelola harus  terbuka  dan  responsive.  (Trakman  &  South, 2008)
Menurut  UGSC  ( University  Governance  Screening Card )  2012  tata  kelola  universitas  membahas bagaimana  sebuah  universitas  dapat  memaksimalkan sistem pendidikanya demi pencapain tujuan organisasi, melakukan pengelolaan program akademik, meningkatan pengetahuan mahasiswa, mengelola asset dan  keuangan  hingga  peningkatan  keahlihan  sumber daya  manusia  di  lingkup  universitas.    UGSC menggunakan  lima  dimensi:  (1)  Konteks,  Misi,  & Tujuan Secara Keseluruhan; (2) Orientasi Manajemen; (3) Otonomi; (4) Akuntabilitas; (5) Partisipasi. Namun  berbeda  dengan  model Good  University Governance menurut  Trakman  &  South  (2008)  yang membagi model GUG menjadi lima yaitu : (1) faculty;
(2) Corporate; (3) trustee governance; (4) stakeholder;
(5) amalgam models of governance .
Sedangkan regulasi tentang pengelolaan universitas di Indonesia  tercantum  dalam    UU  No.  12  Tahun  2012 Tentang  Pendidikan  Tinggi,  Pasal  63  mengharuskan pengelolaan  perguruan  tinggi  yaitu  berdasarkan  5 prinsip  yaitu,  transparansi,  akuntabilitas,  penjamin mutu, efektifitas dan efisiensi, serta nirlaba. Menurut Wijatno, 2009  pengelolaan perguruan tinggi terbagi  5  prinisp  yaitu  (1)  Transparansi,  (2) Akuntabililtas,  (3)  Responsibilitas,  (4)  Independensi, (5)  Keadilan.  Dengan  adanya  kelima  prinsip  tersebut akan  meminimalkan  tindakan  fraud  dalam  Perguruan Tinggi,  karena  mekanisme  GUG  akan  memunculkan suatu  skema  pengawasan  dan  pertanggungjawaban terhadap pengelolaan PT.
Implementasi  GUG  tidak  lepas  dari  Peran  Satuan Pengawasan  Intern,  SPI  merupakan  fungsi  staf  yang melakukan penilaian secara bebas atau tidak memihak dalam  suatu  organisasi  untuk  memeriksa  dan mengevaluasi  seluruh  aktivitas  dan  melaporkan  hasil
pekerjaannya  tersebut  kepada  manajemen  sebagai suatu  jasa  pelayanan,  dan  bertanggung  jawab  penuh kepada manajemen.
Setiap  perguruan  tinggi  pasti  mempunyai  Satuan Pengawasan  Intern  untuk  melakukan  aktivitas  audit yang  lebih  mengarah  pada  kegiatan  review  dan aktifitas  konsultasi.  Sehingga  pengelolaan  universitas yang  baik  juga  terletak  dari  peran  SPI  untuk menerapkan prinsip-prinsip GUG.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan Good  University Governanc e  telah  banyak  dilakukan  yaitu  Rosyid (2014) dengan judul Survey Atas Implementasi Good University
Governance (Studi Kasus STAIN
Pekalongan) yang memiliki 5 prinsip yaitu akuntabilitas, responsiveness, budaya akademik, mutu layanan  akademik  dan  prakarsa.  Dengan  metode analisis  uji  beda  dan  menghitung  nilai  rata-rata  score prinsip  GUG,  yang  menyimpulkan  hasil  bahwa implementasi  GUG  di  STAIN  Pekalongan  masih dalam kategori sedang.
Baihaki  (2016)  dengan  judul  Persepsi  Mahasiswa Terhadap  Tata  Kelola  Universitas  Lampung  ( Good University  Governance ),  yang  menggunakan  enam prinsip  GUG  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, indepedensi  dan  partisipasi  responden  menilai  positif dan  indikator  responsibilitas  dan  kewajaran  menilai negatif pelaksanaanya.
Penelitian  Christensen  (2011)  dengan  judul  reformasi tata kelola perguruan tinggi, terkait masalah otonomi. Sebab universitas juga menghasilakan sebuah laporan, sistem  pengawasan  dan  pengendalian,  dan  sistem insentif keuangan Analisis didasarkan pada pendekatan  transformasional  dari  teori  organisasi, yang mewakili kombinasi faktor struktural, budaya dan lingkungan dalam proses reformasi serta dampaknya. Selain  itu  kaitannnya Good  University  Governance dengan  Satuan  Pengawasan  Intern  pernah  dilakukan oleh  Untari  (2015)  Penelitian  mengenani  Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Penerapan Internal
Control
Tehadap Good University
Governance dengan  menemukan  hasil  bahwa  Satuan Pengawasan  Intern  dan  Internal  Control  berpengaruh terhadap Good University Governance .
Prinsip-prinsip GUG telah banyak dikembangkan oleh
peniliti dari dalam hingga luar negeri, dengan membagi aspek GUG dalam jumlah yang berbeda, serta dengan model  yang  berbeda  pula.  Prinsip  GUG  oleh  Wijatno (2009)  menjadi  dasar  pemilihan  prinsip  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  kelima  prinsip yaitu  Transparansi,  Akuntabililtas,  Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan.
Transparansi  merupakan  ketersediaan  informasi  yang cukup,  akurat,  dan  tepat  waktu  tentang  kebijakan publik  dan  proses  pembentukannya  serta  menjamin akses bagi  setiap orang  untuk  memperoleh informasi. Menurut  Wijatno  (2009)  Universitas  harus  dan  dapat menerapkan  prinsip  keterbukaan  di  bidang  keuangan, sistem  dan  prosedur  penerimaan  mahasiswa  baru, sistem  dan  prosedur  akuntansi,  pelaporan  keuangan, rekruitmen  dosen  dan  karyawan,  pemilihan  pejabat structural, pemilihan pengurus dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu. Menurut  Krina  (2003)  Akuntabilitas  adalah  prinsip yang menjamin bahwa
setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan
dapat
dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  oleh  pelaku kepada  pihak-pihak  yang  terkena  dampak  penerapan kebijakan.  Peters  (2000)  menyebutkan  adanya  3  tipe akuntabilitas  yaitu:  (1)  akuntabilitas  keuangan,  (2) akuntabilitas  administratif,  dan  (3)  akuntabilitas kebijakan publik.
Responsibilitas yaitu merupakan sejauh mana kebijakan,  regulasi,  dan  pengalokasian  anggaran mendapat dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika.  Kesesuai  didalam  pengelolaan  organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap  individu  yang  berkaitan  dalam  pengelolaan universitas  harus  bertanggung  jawab  atas  segala tindakannya  sesuai  dengan  tugas  fungsi  yang  telah ditetapkan. (Djanali, 2005)
Independensi  merupakan  keadaan  dimana  organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku  serta  menerapkan  prinsip-prinsip  oraganisasi yang sehat. (Zarkasyi, 2008) Sedangkan keadailan berkaitan dengan perlakuan yang
adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan  yang  terkait.  Dalam  hal  ini,  para pemangku  kepentingan  terdiri  atas  mahasiswa, masyarakat, para dosen, dan karyawan non-akademis, serta pengurus yayasan.
Kelima prinsip GUG mempunyai indicator masing-masing untuk menentukan apakah   tata kelola perguruan  tinggi  sudah  dilaksankan  secara  optimal. Tidak menutup kemungkinan dari prinsip-prinsip yang ada  hanya  ada  satu  prinsip  yang  menjadi  prioritas dalam sebuah perguruan tinggi.
Oleh  karena  itu  diperlukan  metode  yang  bisa menunjukan  prinsip  GUG  yang  menjadi  prioritas perguruan  tinggi.  Salah  satu  metode  yang  bisa digunakan  untuk  pemilihan  prinsip  prioritas  GUG adalah  metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process ). Metode ini  menyertakan  ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif. AHP adalah metode pengambilan keputusan  yang  dikembangkan  untuk  pemberian prioritas  beberapa  alternative  ketika  beberapa  kriteria harus  dipertimbangkan,  serta  mengijinkan  pengambil keputusan untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi.
AHP  relatif  mudah  dimengerti  dan  digunakan.    AHP adalah  sebuah  metode  yang  ideal  untuk  memberikan ranking/urutan  alternatif  ketika  beberapa  kriteria  dan subkriteria ada dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peniliti tertarik untuk mengetahui urutan prioritas dalam pengimplentasian Good  University  Governance pada Perguruan  Tinggi  yang  ada  di  Kota  Jayapura,  serta mencari  Perguruan  Tinggi  yang  telah  menerpakan GUG  melalui  tesis  yang  berjudul  “ANALISIS
PENERAPAN GOOD
UNIVERSITY GOVERNANCE  PADA  PERGURUAN  TINGGI  DI KOTA JAYAPURA”.
Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) Bagaimana  Model Good  University  Governance di Perguruan  Tinggi  Kota  Jayapura?  2)  Apakah Good University  Governance sudah  diterapkan  pada perguruan  tinggi  di  Kota  Jayapura?  dengan  tujuan untuk  1)  mengetahui  dan  menganalisis Model  Good University  Governance di  Perguruan  Tinggi  Kota
Jayapura,  2)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis penerapan Good University Governance pada Perguruan tinggi Kota Jayapura.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Stewarship Theory
Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori  tata  laksana  ( Stewarship  theory ).  Teori  ini memandang  manajemen  sebagai  pihak  yang  dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan public pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.
Teori stewardship dapat  diterapkan  pada  penelitian akuntansi sektor public seperti organisasi pemerintahan  salah  satunya  pada  Perguruan  Tinggi. Akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi  hubungan antara stewards dengan  principals.  Akuntansi  sebagai penggerak  ( driver )  berjalannya  transaksi  bergerak kearah  yang  semakin  kompleks  dan  diikuti  dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan  organisasi  sektor  publik.  Kondisi semakin  kompleks  dengan  bertambahnya  tuntutan akan akuntabilitas pada Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.
Teori  ini  mengasumsikan  hubungan  yang  kuat  antara kesuskesan  organisasi  dengan  kepuasan  pemilik. Steward  akan  melindungi  dan  memaksimalkan kekayaan  organisasi  dengan  kinerja  perusahaan, sehingga  dengan  demikian  fungsi  utilitas  akan maksimal.  Asumsi  penting  dari  stewardship  adalah manajer  meluruskan  tujuan  sesuai  dengan  tujuan pemilik.  Namun  demikian  tidak  berarti  steward  tidak mempunyai kebutuhan hidup. (Raharjo, 2007) Dalam  penelitian  ini  teori  stewarship  menjadi  hal penting pada pencapaiam Good Univeristy Governance . Sebab pada hakikatnya manusia diharapkan  dapat  dipercaya,  mampu  bertndak  dengan penuh  tanggung  jawab,  memiliki  integritas  dan kejujuran  terhadap  pihak  lain.  Transparansi  dan akuntabilitas mempunyai peran besar untuk menujukkan kepada pihak eksternal yaitu pemerintahan  dan  masyarakat  bahwa  pengelolaan perguruan tinggi sudah berjalan dengan baik. Dengan
mengedapankan kepentingan bersama serta komitmen organisasi  yang  optimal  agar  tercapai  tujuan  yang diharapkan.to

## 2.2 Perguruan Tinggi
Pengertian  Perguruan  Tinggi  menuut  PP  Nomor  60 Tahun 1999, adalah sebagai satuan pendidikan dengan wilayah  otonom  dan  mandiri  yang  berhak  mengelola sendiri  lembaganya  sebagai  pusat  penyelenggaraan pendidikan  tinggi  penekanan  ilmiah  dan  pengabdian masyarakat.  Adapun  maksud  tujuan  pemberian otonomi tersebut diberikan dalam rangka pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, pengembangan  diri  para  civitas  academica,  serta berpedoman  pada  norma  dan  kaidah  keilmuan  itu sendiri.
Perguruan tinggi menurut Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  mekanisme  Pendirian  Badan Hukum,  Perubahan  Badan  Hukum  Milik  Negara  atau Perguruan  Tinggi  dan  Pengakuan  Penyelengaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan adalah  Perguruan  Tinggi  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah atau masyarakat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 Tentang Pendidikan diartikan  sebagi pendidikan  yang dilaksanakan  setelah  pendidikan  menengah  yang mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana, magister,  spesialis,  dan  doktor  yang  di  selenggarakan oleh  perguruan  tinggi.  Pendidikan  tinggimenjadi sumber  inovasi  dan  solusi  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman.

## 2.3 Pengelolaan Perguruan Tinggi
Tata  kelola  merupakan  suatu  kondisi  yang  menjamin adanya  proses  kesejajaran,  kesamaan,  kohesi,  dan keseimbangan  peran,  serta  adanya  salingmengontrol yang  dilakukan  oleh  komponen  terkait.  Secara  teknis tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian, tata kelola  selain  melingkupi  seluruh  proses  dan
unsur-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan  kualitas  PT  secara  terus  menerus  untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Untuk saat ini pengelolaan  perguruan  tinggi  ada  dalam  berapa  pasal dalam Undang-undang No 12 Tahun 2012.

## 2.4 Good University Governance
Menurut  Price  Waterhouse  Coopers  dalam  (Yuwono, 2011) yang menyatakan bahwa Corporate Governance terkait  dengan  pengambilan  keputusan  yang  efektif, dibangun  melalui  kultur  organisasi,  nilai-nilai,  , berbagai  proses,  kebijakan-kebijakan  dan  struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko  dan  bertanggung  jawab  dengan  meperhatikan kepentingan stakeholder.
Sedangkan Good  University  Governance (GUG) menurut Wijatno (2009:126), dapat dipandang sebagai penerapan  prinsip-prinsip  dasar  konsep  “ good governance ” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian  yang  dilakukan  berdasarkan  nilai-nilai yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum.
Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good  University  Governance (GUG)  merupakan bagian dari Good Governance
yang penyelenggaraannya  di  dunia  pendidikan  yaitu perguruan tinggi.
Good University Governance (GUG) merupakan suatu konsep  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan  oleh  setiap  perguruan  tinggi  untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas. Menurut  Wijatno  (2009),  pencapaian  GUG  dapat diukur  melalui  beberapa  indikator  yaitu  transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
a. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak–pihak
yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
Menurut  Andrianto  (2007)  “Keterbukaan  secara sungguh-sungguh,  menyeluruh,  dan  memberi  tempat bagi  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”
Prinsip  transparasi  paling  tidak  dapat  diukur  melalui sejumlah indikator seperti: (Krina, 2003)
a.  mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan  dan  standarisasi  dari  semua proses-proses pelayanan public b.  mekanisme yang
memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai  kebijakan  dan  pelayanan  publik, maupun  proses-proses  didalam  sektor publik.
c.  mekanisme  yang  memfasilitasi  pelaporan maupun penyebaran informasi
d.  maupun  penyimpangan  tindakan  aparat
publik didalam kegiatan melayani
Sedangkan  menurut  Wijatno  (2009)  dalam  mengukur transparansi  pada  pengelolaan  perguruan  tinggi  harus dan  dapat  menerapkan  prinsip  keterbukaan  di  bidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru,  sistem  dan  prosedur  akuntansi,  pelaporan keuangan, rekruitmen dosen dan karyawan, pemilihan pejabat structural, pemilihan pengurus dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu. b. Akuntabilitas
Universitas  harus  mempunyai  uraian  tugas  dan tanggung  jawab  yang  jelas  (tertulis)  dari  pejabat struktural.  Kriiterian  dan  proses  pengukuran  kinerja, pengawasan  dan  pelaporan  harus  ada  audit  internal dalam rangka penilaian kerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalaikan aktivitas organisasi. (Baihaki, 2016).
Menurut  Krina  (2003)  Akuntabilitas  adalah  prinsip yang menjamin
bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  oleh  pelaku kepada  pihak-pihak  yang  terkena  dampak  penerapan kebijakan. Krina menjelaskanindikator-indikator akuntabilitas sebagai berikut:
1.  Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan  kegiatan  secara  terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2.  Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3.  Mampu  menjelaskan  dan  mempertanggung jawabkan  setiap  kebijakan  yang  diambil secara proporsional.
4.  Penyebarluasan  informasi  mengenai  suatu keputusan melalui media massa
5.  Akses  publik  pada  informasi  atas  suatu keputusan  setelah  keputusan  dibuat  dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Akuntabilitas ( accountability ) menurut Wijatno (2009) Universitas  harus  mempunyai  uraian  tugas  dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) dari setiap pejabat  struktural,  anggota  senat  fakultas/akademis, pengurus   yayasan, dosen dan karyawan termasuk juga kriteria  dan  proses  pengukuran  kinerja,  pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya antara  lain:  melakukan  penilaian  analisis  dan interpretasi  dari  aktivitas  suatu  organisasi  secara independen.  Pada  dasarnya  ruang  lingkup  audit internal  mencakup  aspek  kegiatan  dalam  organisasi dalam  rangka  penilaian  kinerja  untuk  tujuan mengevaluasi  dan  mengendalikan  aktivitas  organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Selain itu ada baiknya juga dilakukan manajemen audit atau financial audit plus oleh pihak ekstern yang independen.
c. Responsibilitas
Responsibilitas  merupakan  kemampuan  organisasi untuk  mengatur  sejauhmana  pemberian  layanan  telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan  atau  prosedur  yang  telah  di  atur. Responsibilitas  mengukur  tingkat  pastisipasi  pemberi layanan  melaksanakan  tugasnya.  Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian  pelayanan  publik  dilakukan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  atau  ketentuan-ketentuan  administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan. (Muslimah, 2016)
Menurut  Djanali  (2005)  indikator  yang  dapat digunakan yaitu:
1.  Membangun suasana akademik yang
kondusif.
2.   Memanfaatkan  dana  dengan  kehati-hatian sesuai dengan tujuan pemberi dana.
3.  Menghasilkan inovasi untuk pengembangan ekonomi.
4.  Menjamin kebebasan akademis bagi seluruh staff  dalam  memberikan  masukan  sesuai dengan keahliannya.
5.  Membentuk  profesional-profesional  atau disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai keunggulan dari
universitas. Responsibilitas ( responsibility ) menurut Wijatno (2009)
mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  serta  pelaksanaan  tanggung jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga dapat  terpelihara  kesinambungan  usaha  dalam  jangka panjang.  Setiap  individu  yang  terlibat  dalam pengelolaan universitas harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan job description yang telah ditetapkan.
d. Independensi
Menurut  Zarkasyi  (2008)  Keadaan  dimana  organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  menerapkan  prinsip-prinsip  oraganisasi yang sehat. Pengelola universitas dalam melaksanakan peran  dan  tanggung  jawab  harus  bebas  dari  bentuk intervensi  dari  pihak  manapun.  Hal  ini  untuk memastikan  keputusan  yang  diambil  bebas  dari tekanan  dan  dibuat  hanya  untuk  kepentingan universitas.
Indikator yang dapat digunakan yaitu:
a.  Pengambilan  keputusan  perguruan  tinggi  perlu terpisah dari pemerintah atau badan hukum nirlaba yang memilikinya sehingga terbebas dari benturan kepentingan didalamnya.
b.  Menghindari  terjadinya  dominasi  oleh  pihak manapun.
c.  Melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Independensi  (independency)  menurut  Wijatno (2009),  pihak  yayasan  dan  pengelola  universitas
dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus  bebas  dari  segalan  benturan  kepentingan yang  berpotensi  untuk  muncul.  Hal  ini  diperlukan untuk  memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan dilakukan  secara  independen,  bebas  dari  segala bentuk  tekanan  dari  pihak  lain,  sehingga  dapat dipastikan bahwa  keputusan itu dapat dibuat demi kepentingan universitas.
e. Kewajaram
Fairness  adalah  keadilan  terhadap  stakeholder  agar setiap stakeholders terlindungi dari upaya penyelewengan  baik  dalam  bentuk  usaha  untuk kepentingan  pribadi  maupun  benturan  kepentingan atau  praktik  universitas  yang  tidak  sehat.  Terkait dengan  mahasiswa,  praktik  fairness  dapat  dilihat  dari adanya  skema  subsidi  dan  alokasi  biaya  pendidikan untuk  mahasiswa  kurang  mampu.  (Anggriwan  & Nurcholis, 2014)
Menurut  Direktorat  Kelembagaan  dan  Kerjasama Ditjen  Dikti  Kemdikbud  (2014)  dalam  Muktiyanto (2016), fairness dapat dilakukan melalui antara lain; (1) pengangkatan  pegawai  dan  pejabat  berdasarkan kompetensi dan track record, dan (2) penerapan merit system  (insentif  dan  dis-insentif)  yang  tepat  dalam pengelolaan  pegawai.  Dalam  hal  merit  system  dapat diukur  dari  adanya  key  performance  indicator  dalam menilai  kinerja  yang  menjadi  dasar  penilaian  kinerja. Selain itu dapat dilihat dari adanya sistem remunerasi dan penerapannya termasuk menjadi dasar penghargaan  bagi  staf.  Berkaitan  dengan  hubungan antara  Program  Studi  dan  Fakultas  dapat  dilihat melalui  keterwakilan  Program  Studi  pada  Senat Fakultas dan keefektivitasannya.
Menurut  Zarkasyi  (2008)  indicator  yang  dapat digunakan yaitu:
a.  Universitas  memberikan  perlakuan  yang setara  dan  wajar  kepada  pihak  yang berkepentingan  sesuai  dengan  manfaat  dan kontribusi yang diberikan
kepada universitas.
b.  Universitas  memberikan  kesempatan  yang sama dalam penerimaan karyawan, mahasiswa,  berkarir  dan  melaksanakan tugasnya  secara  profesional  tanpa  adanya
diskriminasi.
c.  Penerapan reward dan Punishment kesemua pihak tanpa adanya diskriminasi.
Sedangkan Keadilan (fairness) menurut (Wijatno, 2009) Perlakuan  yang  adil  dan  berimbang  kepada  para pemangku  kepentingan  yang  terkait.  Dalam  hal  ini, para  pemangku  kepentingan  terdiri  atas  mahasiswa, masyarakat, para dosen, dan karyawan non-akademis, serta pengurus yayasan.
2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  dikembangkan oleh Thomas L. Saat pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan  salah  satu  model  pengambilan  keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia  di  mana  faktor  logika,  pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu  proses  sistematis.  AHP  adalah  metode pengambilan  keputusan  yang  dikembangkan  untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria  harus  dipertimbangkan,  serta  mengijinkan pengambil  keputusan  ( decision  makers )  untuk menyusun  masalah  yang  kompleks  ke  dalam  suatu bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Pada  dasarnya,  AHP  merupakan  metode  yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan  mengatur  kelompok  tersebut  ke  dalam  suatu hirarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti  persepsi  manusia  dalam  melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis maka akan dapat  ditentukan  elemen  mana  yang  mempunyai prioritas tertinggi.

## 2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian  terkait Good  University  Governance telah banyak  dilakukan,  yaitu  oleh  Muktiyanto  (2016) dengan  judul  “ Good  University  Governance Dan Kinerja Programstudi: Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik manajemen, Dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai model mediasi Fit “. Teori kontinjensi menyebutkan  bahwa  konteks  yang  berbeda  akan menghasilkan  kinerja  yang  berbeda.  Penelitian  atas 231 Program Studi Akuntansi di Indonesia ini dengan
menggunakan Struktural Equation Model dan pendekatan  mediasi  fit  membuktikan  adanya  peran konteks  tersebut.  Penelitian  ini  memberikan  bukti empiris bahwa hubungan GUG dan kinerja dipengaruhi  oleh  penerapan  akuntansi  manajemen, penerapan  teknik  manajemen  dan  pilihan  prioritas strategi  sebagai  mediasi  fit.  Terjadi  keragaman pengaruh  GUG  terhadap  kinerja  beserta  mediasinya baik dari signifikansi, besaran, maupun arah hubungan yang  ditentukan  oleh  konteks:  PTN,  PTS,  dan  PTS berakreditasi A dan B secara khusus dan sektor publik secara umum
Baihaki  (2016)  Persepsi  Mahasiswa  Terhadap  Tata Kelola  Universitas  Lampung  ( Good  University Governance )  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif deskriptif. Teknik penentuan sampel dalam penelitian  ini  adalah  purposive  sampling.  data  yang terkumpul berasal dari pembagian kuesioner sebanyak 95  responden  yang  merupakan  mahasiswa  aktif  di delapan  fakultas  di  Unila,  di  perjelas  dengan  hasil wawancara  mendalam  dengan  beberapa  tokoh mahasiswa  di  lingkungan  Universitas  lampung. Penilaian  responden  terhadap  enam  indikator  konsep good university governance, untuk indikator transparansi, akuntabilitas, indepedensi dan partisipasi responden menilai positif dan indikator responsibilitas dan  kewajaran  menilai  negatif  pelaksanaanya.  Secara keseluruhan  persepsi  mahasiswa  terhadap  tata  kelola universitas lampung menunjukan persepsi positif. Suryani  (2015)  dengan  judul  “ Good  University Governance ”  yang  menyimpulkan  bahwa  Salah  satu upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan  dengan  penerapan  tata  kelola  yang  baik  di perguruan  tinggi  atau  good  university  governance. Konsep Good  University  Governance (GUG)  adalah sistem  perguruan  tinggi  dan  pendidikan  tinggi menetapkan  tujuan,  menerapkan,  mengelola  institusi mereka  baik  secara  fisik,  keuangan,  sumber  daya manusia, akademik, maupun prestasi mahasiswa. Ganga,  Quiroz,  &  Fossatti  (2017)  dengan  judul penelitian  “A  synchronic  analysis  of  university governance:  a  theoretical  view  of  the  sixties  and seventies”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep  pemerintahan  dan  konsep  perguruan  tingg
dengan  metologi  menggunakan  data  sekunder.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  lapisan  akademis dalam  kemunculan  perguruan  tinggi  menjadi  peran yang  penting  dalam  tata  kelola  perguruan  tinggi, sehingga  akan  menciptkan  sistem  manajemen  yang baik. Serta legitimasi yang diberikan oleh masyarakat menjadi awal strategi dalam bidang pengelolaan. Rosyid (2014) dengan judul Survei Atas Implementasi Good  University  Governance  (Studi  Kasus  STAIN Pekalongan)  dengan  memilih  tiga  responden  yaitu mahasiswa, staf dan dosen, serta menggunakan analisis uji  beda  non-parametric.  Penelitian  ini  menemukan hasil bahwa (1) hasil rata-rata total yang ditempatkan antara  7,34  sampai  9,89  yang  berarti  bahwa  variabel penelitian  berada pada  tingkat  menengah  (2)  persepsi dosen  berbeda  secara  signifikan  dengan  persepsi mahasiswa  terkait  implementasi Good  University Governance.
Christensen (2011) dengan judul “University governance  reforms:  potential  problems  of  more autonomy” dengan  pemikiran  bahwa  Reformasi  tata kelola  universitas  sangat  banyak  mencerminkan reformasi  Manajemen  Publik  Baru  yang  lebih  luas yang  berfokus  pada  peningkatan  efisiensi  dalam organisasi publik. Analisis didasarkan pada pendekatan  transformasional  dari  teori  organisasi, yang mewakili kombinasi faktor struktural, budaya dan lingkungan dari penjelasan untuk proses reformasi dan pengaruhnya.  Secara  empiris  artikel  ini  didasarkan pada  studi  empiris  penulis  sendiri  tentang  reformasi universitas dan ulasan studi komparatif.

## 2.7 Kerangka Analisis
Perguruan tinggi  sebagai jenjang pendidikan tertinggi dalam  sistem  pendidikan  formal  dinegara  kita,  yang nantinya  dituntut  dapat  menghasilkan  tenaga-tenaga ahli profesional dibidangnya dan berdaya saing tinggi. Adapun  konsep  yang  saat  ini  menjadi  penting  dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep good university governance. Konsep ini merupakan konsep turunan dari konsep good corporate governance (GCG) yang  berawal  dari  tata  pemerintahan  yang  baik  yaitu Good Governance . (Baihaki, 2016)
Penelitian  ini,  memfokuskan  pada  pembahasan
mengenai  penerapan  GUG  di  Perguruan  Tinggi  Kota Jayapura.  Dengan  berdasarkan  5  aspek  menurut Wijatno  (2009)  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, responsibility,  indpendensi  dan  kewajaran  dengan memiliki indiktaror atau subkrteria masing-masing. Penelitian  ini  mengarah  pada  pengembangan  Model GUG  dengan  menggunakan  Analitical  Hirarki  Proses (AHP)  yang  terdiri  dari  criteria  dan  subkriteria, kemudian akan menghasilkan model Good University Governance dengan  melihat  tingkat  implementasi GUG pada Perguruan tinggi di Kota Jayapura. Dengan menggunakan  metode  kuesioner  dan  wawancara (justifikasi).
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  kerangka  pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## 3 Metode Penelitian

## 3.1 Desain Penelitian
Desain  penelitian  adalah  rencana  dari  struktur penelitian  yang  mengarahkan  proses  dan  hasil penelitian  sedapat  mungkin  menjadi  valid,  obyektif, efisien, dan efektif.  (Jogiyanto, 2004) Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus ( case  study  design ).  Studi  kasus  meliputi  analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam  organisasi  lain,  di  mana  sifat  dan  definisi masalah  yang  terjadi  adalah  serupa  dengan  yang dialami dalam situasi saat ini. Penelitian ini dilakukan pada beberapa perguruan tinggi di Kota Jayapura.

## 3.2 Populasi dan Sampel Populasi
Populasi adalah  wilayah generalisasi  yang terdiri dari objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari kemudian ditarik  kesimpulan. Populasi dari penelitian  ini  adalah  Perguruan  Tinggi  di  Kota Jayapura.

## Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah  anggota  yang  dipilih  dari  populasi.  Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Non-random  sampling,  yaitu  dengan Three  Stage Sampling terdiri  dari Stratified  Sampling,  Cluster

## Sampling dan Purposive Sampling.
Pentuan  responden  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu Cluster  Sampling dan Stratified  Sampling . Cluster Sampling adalah teknik sampling secara berkelompok.
Peengambilan sampel jenis ini berdasarkan kelompok/area  tertentu.  Pada  penelitian  ini  sampel dipilih berdasarkan Perguruan tinggi di kota Jayapura, yaitu  langsung  mengarah  pada  4  perguruan  tinggi dengan beberapa fakultas pilihan:
a.  Universitas Cenderawasih Papua
b.  Universitas Sains dan Teknologi Jayapura c.  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay d.  Universitas Yayasan Pendidikan Islam
Stratified  Sampling adalah  metode  pengambilan sampel berdasarkan tingkatan tertentu yaitu mengarah pada civitas akademik di perguruan tinggi yaitu:
a.  Dekan
b.  Pembantu Dekan 1,2,3
c.  Staf TU
d.  Bagian Kemahasiswaan
e.  Bagian Akademik
f.  Ketua Jurusan
g.  Ketua Program Studi
h.  Dosen
i.  Mahasiswa
Sedangkan purposive  sampling dilakukan  untuk menentukan informan dalam menentukan model GUG melalui  Analitical  Hierarcy  Proses  yaitu,  Anggota Satuan  Pengawasan  Intern.  Berdasarkan  Kepakaran dalam  pengawasan  perguruan  tinggi.  Menurut Permendikbud No.47 Tahun 2011, Dalam menjalankan tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  3,  SPI  di Perguruan  Tinggi  menyelanggarakan  fungsi  sebagai berikut:
a.  Penyusunan program pengawasan b.  Pengawasan kebijakan dan program
c.  Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik Negara;
d.  Pemantauan  dan  pengkoordinasian  tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  internal  dan eksternal;
e.  Pendampingan dan reviu laporan keuangan
f.  Pemberian saran dan rekomendasi
g.  Penyusunan laporan hasil pengawasan dan

## h.  Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

## Sumber Data
Sumber penelitian ini mengguanakan data Primer. Data Primer  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  sumber pertama  baik  dari  individu  atau  perseorangan,  seperti hasil  wawancara  atau  hasil  pengumpulan  kuesioner (Sekaran,  2006).  Data  primer  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  wawancara  dan  kuesioner  yang dibagikan kepada responden.

## Metode Pengumpulan Data
a. Kuesioner Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan  sebelumnya  yang  akan  responden  jawab, biasanya  dalam  alternatif  yang  didefinisikan  dengan jelas  (Sekaran,  2006).  Bentuk  kuesioner  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  contoh kuesioner  dalam  Saaty,  1994.  Sedangkan  item-item yang dibandingkan dalam kuesioner adalah aspek atau prinsip  dari  Good  University  Governance.  Kuesioner ini dibagikan kepada para responden.
b. Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  oleh pewawancara kepada pihak perusahaan, dan jawaban-jawaban  responden  dicatat  atau  direkam. Wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  terstruktur.  Wawancara  terstruktur yaitu wawancara dimana pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang ditujukan pada pihak perusahaan

## Definisi Operasional dan Pengukuran
Berdasarkan  prinsip  Good  University  Governance menurut  (Wijatno,  2009),  bahwa  GUG  yang  dibagi menjadi 5 prinsip yaitu:
a. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak–pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai  agar  dapat  dimengerti  dan  dipantau. Transparansi memiliki 3 sub criteria yaitu:
(1) Dilakukannya  sosialisasi  tentang  rencana strategis  yang  telah  dikembangkan  kepada
sivitas akademik.
(2) Keterbukaan dibidang keuangan, sistem dan prosedur  penerimaan  mahasiswa  baru, sistem akuntansi, sistem pelaporan,
rekrutmen  dosen  dan  karyawan  serta pemilihan pejabat structural (3) Kebijakan diperguruan tinggi
didokumentasikan  dan  dikomunikasikan kepada  pihak  intern  maupun  ekstern perguruan tinggi. b. Akuntabilitas
Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai“pertanggungjawaban  pihak  yang  diberi mandat  untuk  memerintah  kepada  mereka  yang memberi  mandat  itu.  Akuntabilitas  memilik  3  sub criteria yaitu:
(1) Perguruan  tinggi  tempat  Bapak/Ibu  bekerja memiliki uraian, tugas dan tanggung jawab yang  jelas  dari  setiap  pejabat  structural, anggota senat fakultas/akademis, dosen dan karyawan  yang  selaras  dengan  visi,  dan rencana strategis.
(2) Sistem  pengendalian  intern  dilakukan secara efektif dalam pengelolaan perguruan tinggi.
(3) Pengukuran kinerja untuk tujuan mengevaluasi  dan  mengendalikan  aktivitas organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif.
c. Responsibilitas
Responsibilitas  merupakan  kemampuan  organisasi untuk  mengatur  sejauhmana  pemberian  layanan  telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang
diberlakukan  atau  prosedur  yang  telah  di  atur.
Responsibiltas memilik 2 sub criteria yaitu: (1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tentang penyelenggaarn perguruan tinggi (2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat.
(3) Pelaksanaan  tanggung  jawab  terhadap masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat terpelihara  kesinambungan  usaha  dalam jangka panjang
d. Independensi
Menurut  Zarkasyi  (2008)  Keadaan  dimana  organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  menerapkan  prinsip-prinsip  oraganisasi yang sehat. Independensi memiliki sub criteria yaitu:
(1) Pengambilan  keputusan  perguruan  tinggi perlu  terpisah  dari  pemerintah  yang memilikinya sehingga terbebas dari benturan kepentingan didalamnya.
(2) Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun.
(3) Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dalam perguruan tinggi bebas dari segala pengaruh dan tekanan yang bersifat intern dan ekstern
e. Keadilan
Kewajaran  atau  Fairness  adalah  keadilan  terhadap stakeholders  agar  setiap  stakeholders  terlindungi  dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk kepentingan  pribadi  maupun  benturan  kepentingan atau  praktik  universitas  yang  tidak  sehat.  Kewajaran memiliki 3 sub criteria yaitu:
(1) perlakuan  yang  setara  dan  wajar  kepada pihak  yang  berkepentingan  sesuai  dengan manfaat  dan  kontribusi  yang  diberikan kepada universitas.
(2) Diberikan  kesempatan  yang  sama  dalam penerimaan  karyawan,  mahasiswa,  berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa adanya diskriminasi.
(3) Penerapan reward dan Punishment kesemua pihak tanpa adanya diskriminasi

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ).
Pemodelan Good University Governance GUG =  α1T  +  α2A  +  α3R  +  α4I  + α5K…………………………………...
Sehingga  dari  pemodelan  GUG  akan  menghasilkan kategori penerapan Good University Governance pada
masing-masing  perguruan  tinggi  di  Kota  Jayapura. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

## 4 Hasil dan Pembahasan

## 4.1  Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  diperoleh dengan  dua  cara,  pertama  dengan  menyebarkan kuesioner  kepada  responden  dengan  mendatangi langsung  lokasi  pengambilan  sampel  yaitu  civitas akademik  pada  Perguruan  Tinggi  di  Kota  Jayapura, yaitu Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Yapis Papua (UNIYAP), Universitas Sains dan  Teknologi  Jayapura  (USTJ),  dan  Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Kedua dengan menyebarkan kuesioner AHP kepada beberapa anggota SPI Perguruan Tinggi Indoneisa.
Tabel 4.1 Lokasi dan Daftar Distribusi Kuesioner No Lokasi Jumlah Kuesioner 1 Universitas Cenderawasih (UNCEN) 45 2 Universitas Yapis Papua (UNIYAP) 30 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura 30 4 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura  (USTJ) 30 Jumlah 135 Tabel 4.2 Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 1 Distribusi Kuesioner 135 100% 2 Kuesioner yang Kembali 79 58,5% 3 Kuesioner yang tidak kembali 53 39,2% 4 Kuesioner yang rusak 3 2% 5 Kuesioner yang dapat diolah 76 56,3%
n= sampel = 68
Responden Rate = (76/79) x 100% = 96,2% Sumber: Data Primer diolah, 2018 4.1.1 Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  pada  kuesioner  yang  disebar
pada  pergruan  tinggi  adalah  para  Civitas  akademik. Civitas akademik  dalam penelitian ini adalah Dekan, Dosen,  Staf  hingga  mahasiswa  pada  perguruan  tinggi pada Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Yapis  Papua  (UNIYAP),  Universitas  Sains  dan Teknologi Jayapura (USTJ), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

## Gambar 4.1

## Ditribusi Perguruan Tinggi Responden
Sumber: Data Primer diolah, 2018
Berdasarkan  rincian  diatas,  maka  besar  kecilnya jumlah responden, dapat digambarkan dalam pie chart berikut ini:
Gambar 4.1 Ditribusi Perguruan Tinggi Responden
Dari  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  responden terbanyak pada pergruan tinggi di kota Jayapura yaitu Universitas  Cenderawasih  sebanyak  37%  atau berjumlah 28 responden, dan responden dari perguruan tinggi  yang  paling  sedikit  ada  pada  Universitas  Sains dan Teknologi Jayapura.
Gambar 4.2

## Ditribusi Karakteristik Responden
Berdasarkan grafik diatas, dapat
diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan  lebih  banyak,  yaitu  sebesar  55,3%  atau sejumlah dengan 42 responden. Sedangkan responden laki-laki  hanya  sebesar  44,7%.  Responden  dengan pendidikan atau lulusan Magister sebesar 52,6% lebih banyak  dari  lulusan  SLTA,  Sarjana  dan  Doktor. Sedangkan  responden  berdasarkan  usia  yaitu  usia 31-42 yang terbanyak yaitu 40,8%.

## 4.1.2 Karakteristik Responden AHP (Informan)
Penelitian  ini  memiliki  dua  jenis  responden  yang
berbeda yaitu responden  untuk  civitas akademik pada perguruan  tinggi  Kota  Jayapura  dan  Responden  yang ditujukan  kepada  anggota  SPI  dalam  menentukan bobot  Good  University  Governance.  Kuesioner  yang disebar  kepada  anggota  SPI  sebanyak  10  informan namun  yang  diterima  kembali  berjumlah  7  kuesioner. Berikut rincian karakteristik informan:
No Jabatan 1 Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas
Tanjungpura
2 Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Bangka Belitung
3 Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Trunojoyo Madura
4 Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) Politeknik Negeri Jakarta
5 Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) Politeknik Negeri Bandung
6 Sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Jember
7 Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Padjajaran 8 Sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Cenderawasih
9 Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Cenderawasih
10 Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI)
Universitas Cenderawasih
11 Anggota Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Cenderawasih
Sumber: Data Primer diolah, 2018
4.2  Analisis Model Good University Governance
Good  University  Governance dalam  penelitian  ini menggunakan  prinsip  GUG  yang  dikembangkan  oleh Wijatno  (2009)  terdiri  dari  5  indikator  yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi  dan  Keadilan.  Dengan  masing-masing memiliki 3 subindikator. Model AHP dapat digambarkan sebagai berikut:

## Tabel 4.5

## Sub Indikator GUG
T1 Sosialisasi tentang rencana strategis yang  telah  dikembangkan  kepada civitas akademik T2 Keterbukaan  dibidang  keuangan, sistem  dan  prosedur  penerimaan mahasiswa  baru,  sistem  akuntansi,
sistem  pelaporan,  rekrutmen  dosen
dan  karyawan  serta  pemilihan pejabat structural T3 Kebijakan diperguruan tinggi didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pihak intern  maupun  ektern  perguruan tinggi. A1 Memiliki uraian, tugas dan
tanggung  jawab  yang  jelas  dari setiap  pejabat  structural,  anggota senat  fakultas/akademis,  dosen  dan karyawan yang selaras dengan visi, dan rencana strategis. A2 Sistem pengendalian intern dilakukan  secara  efektif  dalam pengelolaan perguruan tinggi A3 Pengukuran  kinerja  untuk  tujuan mengevaluasi  dan  mengendalikan aktifitas  organisasi  dapat  dicapai dengan efisien dan efektif. R1 kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku tentang  penyelenggaarn  perguruan tinggi R2 kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  telah dibuat R3 Pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara  kesinambungan  usaha dalam jangka panjang. I1 Pengambilan  keputusan  perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah yang memilikinya sehingga terbebas  dari  benturan  kepentingan didalamnya I2 Menghindari  terjadinya  dominasi oleh pihak manapun. I3 Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perguruan  tinggi  bebas  dari  segala pengaruh dan tekanan yang bersifat intern dan ekstern. K1
perlakuan  yang  setara  dan  wajar kepada  pihak  yang  berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi  yang  diberikan  kepada universitas K2 Diberikan  kesempatan  yang  sama dalam penerimaan karyawan, mahasiswa, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi K3 Penerapan  reward  dan  punishment kesemua pihak tanpa adanya
diskriminasi.
Berdasarkan  hasil  penginputan  data  dari  kuesioner
AHP  yaitu  pengisian  tabel  berpasangan,  maka  data tersebut  diolah  dengan  menggunakan  aplikasi Expert Choice untuk  mendapatkan  bobot  prioritas  dari indicator maupun sub indikator.
Keterangan:
1. Jika Indeks Inkonsistensi < 0.10 dikatakan konsisten, sedangkan  jika  nilainya  0,10 IIc    0,20  dikatakan cukup konsisten, dan > 0,20 tidak konsisten;
2.  Eigen  value  adalah  nilai  bobot  diberikan berdasarkan perbandingan kepentingan antar indikator/variabel.
Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat masing-masing bobot prioritas  dari  Indikator  maunpun  sub  indikator  yang ditentukan oleh informan Anggota SPI. Selain melihat bobot  dari  masing-masing  indiktaor  maupun  sub indikator, perlu dilihat juga indeks konsistensinya. Dengan  model  AHP  yang  memakai  persepsi  manusia sebagaiinputnya  maka  ketidakkonsistenan  mungkin terjadi  karena  manusia  memiliki  keterbatasan  dalam menyatakan  persepsinya  secara  konsistenterutama kalau harus membandingkan banyak kriteria. Berdasarkankondisi ini maka manusia dapat menyatakan  persepsinya  tersebut  akan  konsisten nantinya atau tidak.
Pengukuran  konsistensi  ini  dimaksudkan  untuk melihat  ketidakkonsistenan  respon  yang  diberikan responden.  Jika  CR  <  0,1  maka  nilai  perbandingan berpasangan  pada  matriks  kriteria  yang  diberikan konsisten.  Jika  CR  >  0,1  maka  nilai  perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten.  Sehingga  jika  tidak  konsisten,  maka pengisian  nilai-nilai  pada  matriks  berpasangan  pada unsure kriteria maupun alternatif harus diulang.
Pada  tabel  4.5  nilai  indeks  konsistensi  dari masing-masing indikator yaitu untuk variabel transparansi  sebesar  0,03.  Variable  akuntabilitas sebesar  0,06,  variable  Responsibilitas  sebesar  0,08, variable  Independensi  sebesar  0,12  dan  variabel keadilan sebesar 0,00. Selain itu untuk nilai konsistnsi secara  keseluruhan  sebesar  0,01.  Dapat  disimpulkan bahwa secara keseluruhan penilaian informan dinyatakan konsisten.
Sedangkan  untuk  melihat  bobot  prioritas  dari masing-masing  sub  variabel  dan  variabel  dilihat  dari nilai eigen valuenya. Ditemukan hasil bahwa variabel independensi  memiliki  nilai  tertinggi  sebesar  0,227. Prioritas kedua ada pada variabel transaparansi sebesar 0,209  selanjutnya  diikuti  oleh  variabel  akuntabilitas sebesar  0,206.    Variabel  keadilan  0,201  dan  terakhir adalah variabel responsibilitas sebesar 0,157. Dari  bobot  prioritas  diatas,  telah  dihasilkan  variabel yang  sangat  diutamakan  dalam  pengelolan  perguruan tinggi  adalah  variabel  independensi.  Perguruan  tinggi memiliki  wewenangnya  sendiri  untuk  mngatur  segala aktifitas  didalamnya,  yang  dikenal  dengan  otonomi perguruan  tinggi.  Pengembangan  pendidikan  dan pengajaran di perguruan tinggi berpedoman pada ”Tri Dharma  Perguruan  Tinggi”,  yaitu  Pendidikan, Penelitian,  dan  Pengabdian  Masyarakat.  Untuk  itu perguruan  tinggi  perlu  mengembangkan  kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi ilmu  pengetahuan  (UU  No.2  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional). Proses menuju otonomi perguruan  tinggi  antara  lain  berkaitan  dengan pengembangan budaya profesionalisme dengan ciri-ciri memilki keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan kesejawatan (corporateness). Mengacu  pada  Deklarasi  Lima  tentang  “Academic Freedom and Autonomy of Higher Education“, dapat dikemukakan  di  sini  beberapa  butir  prinsip  dan substansi salah satunya menyebutkan bahwa Otonomi perguruan  tinggi  mengandung  pengertian  bahwa lembaga perguruan tinggi harus memiliki independensi atau  kebebasan  dalam  mengambil  keputusan  dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian  masyarakat,  kerja  sama  dan  aktivitas  lain yang  berkaitan,  tanpa  campur  tangan  (intervensi) pemerintah  atau  kekuatan  lain.  Serta  seluruh  anggota masyarakat akademik memiliki hak untuk menjalankan  tugasnya  tanpa  diskriminasi  dan  tanpa rasa  takut  akan  adanya  gangguan,  larangan,  atau represi dari mana pun (Laksiri, 1989).
Dengan  mengalikan  eigen  value  setiap  indikator dengan  eigen  value  variabel  maka  diperoleh  model GUG sebagai berikut:

## Tabel 4.6

## Model GUG PTN Se Kota Jayapura
Berdasarkan  tabel  diatas  terdapat  nilai  koefisien  dari masing-masing sub variabel. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien  tertinggi  pada  variabel  transparansi  terletak pada  sub  variabel  kedua  (T2)  sebesar  0,105  yaitu Keterbukaan dibidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, sistem akuntansi, sistem pelaporan,  rekrutmen  dosen  dan  karyawan  serta pemilihan  pejabat  structural.  Hal  ini  dikarenakan bahwa dalam pengelolaan perguruan tinggi keterbukaan  merupakan  kunci  utama  tercapainya tujuan pengelolaan yang baik, terutama dalam bidang keuangan.  Pelaksanaan  fungsi  manajemen  keuangan dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi. Dalam pengelolaan  PNBP  fungsi  manajemen  meliputi perencanaan  dan  penyusunan  anggaran,  pelaksanaan anggaran,  pelaporan  dan  pengawasan.  Selain  itu jumlah  penerimaan  mahasiswa  baru  juga  untuk mengetahui besaran PNBP yang dihasilkan oleh suatu perguruan  tinggi.  Selain  bidang  keuangan,  unsure penunjang selanjutnya yaitu pada bidang sumber daya manusia.  Perekrutan  dosen  serta  pegawai  harus dilakukan secara terbuka dan tidak mengandung unsur nepotisme.  Sehingga  profesionalisme  dan  kualitas SDM dapat tercapai.
Nilai  koefisien  tertinggi  pada  variabel  akuntabilitas terletak  pada  sub  variabel  kedua  (A2)  yaitu  Sistem pengendalian  intern  dilakukan  secara  efektif  dalam pengelolaan  perguruan  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan bahwa  Keberadaan  sistem  pengendalian  internal sangat penting bagi suatu insti-tusi karena Pengendalian  yang  lemah  akan  mengakibatkan kerugian,  skandal,  kegagalan,  bahkan  kebangkrutan (bankrupcy)  atau  rusaknya  reputasi  Jika  risiko dibiarkan  saja  tanpa  adanya  media  pengendali  risiko, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan institusi dalam mencapai tujuannya.
Oleh  karena  itu  perguruan  tinggi  memiliki  unit  kerja yang bertugas mengawasi pengelolan perguruan tinggi itu sendiri yang disebut dengan unit Satuan Pengawasa
Internal. Menurut Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2011dalam  Pasal  1  poin  (b)  SPI  adalah  satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya  pengawasan  terhadap  pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
SPI  mempunyai  wewenang  PENUH,  BEBAS,  dan TIDAK TERBATAS untuk melakukan akses terhadap semua  bentuk  dokumen,  personalia  dari  aparat  atau penyelenggara  perguruan  tinggi  maupun  objek penyelenggaraan  perguruan  tinggi,  dan  fasilitas  fisik milik  perguruan  tinggiguna  mendapatkan  data  dan informasi  yang  diperlukan  dan  berkaitan  dengan pelaksanaan tugas auditnya.(Wiwoho, 2017) Nilai  koefisien  tertinggi  pada  variabel  responsibiltas ada  pada  sub  variabel  R1  sebesar  0,0978  yaitu  pada kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaarn perguruan tinggi. Hal  ini  dikarenakan  bahwa  pengelolaan  perguruan tinggi  harus  berdasarkan  peraturan  dan  regulasi  yang berlaku, yaitu pada Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.  Agar tata kelola perguruan tinggi  dapat  dijalankan  dengan  baik,  maka  organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu  diatur  dalam  peraturan  yang  disebut  statute perguruan  tinggi.  Statuta  perguruan  tinggi  adalah peraturan  dasar  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur  operasional  di  Perguruan  Tinggi.  (Pasal  1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014).
Nilai  koefisien  tertinggi  pada  variabel  Independensi yaitu  pada  sub  variabel  pertama  (I1)  sebesar  0,088 yaitu  Pengambilan  keputusan  perguruan  tinggi  perlu terpisah  dari  pemerintah  yang  memilikinya  sehingga terbebas  dari  benturan  kepentingan  didalamnya.  Hal ini  dikarenakan  bahwa  perguruan  tinggi  memiliki otonomi  yang  mengurus  pengelolan  sendiri  tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  yang  tidak sesuai dengan tri darma peguruan tinggi.
Nilai  koefisien  tertinggi  pada  variabel  Keadilan terletak pada sub  variabel ketiga  (K3) sebesar 0,0744 yaitu pada Penerapan reward dan punishment kesemua pihak  tanpa  adanya  diskriminasi.  Sebab  reward  akan
memberikan  motivasi lebih bagi suatu individu untuk melakukan  pekerjaanya  dengan  maksimal  serta punishment  memberikan efek jera bagi individu  yang menyimpang dari tujuan perguruan tinggi.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  bobot prioritas  dengan Model  AHP  tentang  penerapan  GUG  pada  Perguruan tinggi di Kota Jayapura, maka nilai dari masing-masing variabel  dan  sub  variabel  dapat  digambarkan  pada bagan dibawah ini:
Dari tabel di atas dapat diturunkan  model GUG  yang aplikatif  dalam  bentuk  Indeks  Komposit  sebagai berikut:
GUG = 0.0571T1 + 0.1055T2 + 0.0464T3 + 0.0484A1 +  0.1055A2  +  0.0521A3  +  0.0978R1  +  0.0367R2  + 0.0225R3 + 0.0883I1 + 0.0536I2 +   0.0851I3 + 0.0559K1 + 0.0708K2 + 0.0744K3
Model  GUG  ini  selanjutnya  digunakan  untuk  menilai penerapan GUG di PTN Se Kota Jayapura, dengan cara menyebar  kuesioner  kepada  sampel  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Dimana  kuesioner  tersebut disusun  dalam  bentuk  Skala  Likert  dengan  bilangan ordinal antara 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).
Selanjutnya, sebelum hasil jawaban responden tersebut di  masukan  dalam  model  GUG,  terlebih  dahulu dihitung  Indeks  Tunggal,  yang  dimaksudkan  untuk memberi standarisasi agar karakteristik indikator dapat disamakan secara keseluruhan. Rumus Indeks Tunggal yang digunakan sebagai berikut:
Dimana  berdasarkan  Skala  Likert  yang  digunakan diketahui bahwa nilai Maximum = 5, nilai minimum = 1.
Keterangan:
Dengan  menggunakan  metode  five  box  (lima  kelas) bisa diperoleh nilai interval dengan cara: (Max – Min) / 5. Misalkan, a (20.90 – 0)/5 = 4.18 Selengkapnya hasil penetapan kriteria untuk masing-msing  variabel  GUG,  dan  penerapan  GUG sebagai berikut:

## 4.3  Penerapan Good University Governance Pada

## Perguruan Tinggi di Kota Jayapura.
Dari  model  Good  University  Governance  yang  sudah dihasilkan  dari  model  GUG  AHP  kemudian  didapat indeks  komposit  dari  masing-masing  responden kemudian  dijumlahkan  dan  dicari  nilai  rata-rata  dari masing-masing  sub  variabel,  maka  akan  dihasilkan skor  dari  masing-masing  variabel.  Skor  tersebut selanjutnya  dibandingkan  dengan  tabel  kriteria  dari masing-masing  variabel.  Kriteria  tersebut  terdiri  dari jenis  kriteria  Sangat  Tinggi,  Tinggi,  Sedang,  Rendah dan  Sangat  Rendah.  Berikut  tabel  penerapan  Good University Governance pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura.
Pada  tabel  4.10  merupakan  hasil  penerapan  Good University  Goverance  di  Kota  Jayapura  dengan menunjukkan skor sebesar 79,19. Skor tersebut berada pada range 60,01 – 80,00 yaitu masuk kedalam kriteria penerapan  yang  “tinggi”.  Nilai  sub  variabel  dan variabel  diatas  merupakan  nilai  rata-rata  indeks komposit  yang  dijumlah  kemudian  akan  didapat  skor masing-masing variabel dan dapat ditentukan kriterianya dengan melihat tabel 4.9 yaitu tabel Interval Nilai Kriteria Variabel-Variabel GUG.
Skor  pada  variabel  transparansi  sebesar  16,41  berada pada interval 12,55 – 16,72 yaitu masuk dalam kriteria “tinggi”  .  Skor  pada  variabel  Akuntabilitas  sebesar 15,62 berada pada interval 12,37 – 16,48 yaitu masuk dalam  kriteria  “tinggi”.  Skor  pada  variabel Responsibilitas sebesar 12,43 berada pada interval 9,43 – 12,56 yaitu masuk dalam kriteria “tinggi”. Skor pada variabel  Independensi  sebesar  18,16  berada  pada interval  13,63-  18,1  yaitu  masuk  dalam  kriteria “tinggi”.  Skor  pada  variabel  Keadilan  sebesar  16,57 berada pada interval 16,09 - 20,10 yaitu masuk dalam kriteria “sangat tinggi”.
Dari  kelima  variabel  tersebut  empat  variabel mendapatkan  kriteria  yang  sama  yaitu,  Transparansi, Akuntabilitas, Responsibiltas dan Independensi mendapat  kriteria  “Tinggi”.  Sedangkan  Keadilan memiliki kriteri “sangat tinggi”.
Secara  keseluruhan  penerapan  Good  University Governance di Perguruan Tinggi Kota Jayapura sudah berada  pada  pengelolaan  yang  baik,  namun  ada
beberapa  hal  yang  menjadi  pokok  utama  dan  poin penting  jika  dilihat  pada  skor  masing-masing  sub variabel. Pada Variabel transparansi nilai tertinggi ada pada nilai sub variabel kedua dengan nilai T2 sebesar 8,19.  Seluruh  perguruan  tinggi  telah  sepakat  bahwa Keterbukaan dibidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, sistem akuntansi, sistem pelaporan,  rekrutmen  dosen  dan  karyawan  serta pemilihan  pejabat  structural  harus  dilaksanakan  demi tercapainya  pengelolaan  yang  baik.  keterbukaan  di bidang  keuangan  mencakup  tahap  perencanaan,  yaitu pada  saat  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKA-KL)  melibatkan  semua unit  kerja  untuk  saling  membahas  Usulan  Lembar Kegiatan (ULK), Kerangka Acuan Kerja (TOR) hingga Rincian Anggaran Belanja.
Asas  keterbukaan  informasi  adalah  satu  kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi. Hal ini telah di amanatkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menekankan perguruan tinggi negeri untuk selalu memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya  perguruan  tinggi  wajib  membuka  dan menyediakan informasi mengenai anggaran, kebijakan dan  program  di  media  cetak  maupun  media  online sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada  Variabel  Akuntabilitas  nilai  tertinggi  ada  pada nilai sub variabel kedua dengan nilai A2 sebesar 7,91, yaitu  terkait  dengan  adanya  Sistem  Pengendalian Intern  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  dalam pengelolaan  perguruan  tinggi.  Sistem  pengendalian intern  memegang  peranan  kunci  dalam  mewujudkan akuntabilitas  keuangan.  Kelemahan  sistem  keuangan pada  instansi  pemerintah  selama  ini  terjadi  karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.
Sistem  Pengendalian  Internal  tidak  lepas  dari  peran Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI)  Perguruan  Tinggi. Internal  auditor  atau  SPI  dianggap  penting  dalam mewujudkan  penciptaan  Perguruan  Tinggi  yang mampu melaksanakan perannya serta mampu mencegah  terjadinya  kecurangan  (fraud)  yang  terjadi di  manajemen  Perguruan  Tinggi.  Auditor  internal
dipandang  memiliki  peran  penting  dalam  upaya mewujudkan  penciptaan  Perguruan  Tinggi  yang mampu  memiliki  pengelolaan  yang  baik  (Good University Governance).(Untari, 2015) Pada  Variabel  Responsibilitas  nilai  tertinggi  ada  pada nilai sub variabel pertama dengan nilai R1 sebesar 7,79. yaitu  terkait  dengan  Kepatuhan  Terhadap  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaran  perguruan  tinggi.  Peraturan  dalam pengelolaan  perguruan  tinggi  dituangkan  dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.
Variabel  Independensi  memiliki  nilai  sub  variabel tertinggi pada I3 sebesar 6,94 yaitu pada Pelaksanaan tugas  dan  fungsi  dalam  perguruan  tinggi  bebas  dari segala  pengaruh  dan  tekanan  yang  bersifat  intern  dan ekstern. Perguruan tinggi mempunyai otonomo sendiri untuk  mengatur  pengelolaanya,  tanpa  unsure  campur tangan  pemerintah.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  perguruan  tinggi  juga  tidak  lepas  dari  nuansa politik.
Dari  keempat  variabel  diatas,  variabel  keadilan  lah yang  masuk  dalam  kategori  sangat  baik,  dengan  sub variabel  tertinggi  ada  pada  K2  sebesar  6,10  yaitu Diberikan  kesempatan  yang  sama  dalam  penerimaan karyawan,  mahasiswa,  berkarir  dan  melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi. Sebab  keadilan  dapat  mempengaruhi  motivasi  setiap individu.

## Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  pada  beberapa  Perguruan Tinggi  di  Kota  Jayapura  untuk  mengetahui  seberapa besar  penerapan  Good  University  Governance  pada beberapa  Perguruan  Tinggi  di  Kota  Jayapura. Berdasarkan  tujuan  penelitian  dan  hasil  penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Berdasarkan  penilaian  dari  Tim  SPI  untuk menentukan  bobot  Indikator  GUG,  ditemukan  hasil bahwa Transaparansi mempunyai bobot sebesar 0,209. Kedua adalah akuntabilitas dengan nilai sebesar 0,206. Ketiga adalah Keadilan sebesar 0,157. Keempat adalah Independensi sebesar 0,227, serta yang terakhir adalah Responsibilitas  sebesar  0,201.  Masing-masing  sub
variabel  juga  memiliki  bobot  nilai  berbeda-beda. Sehingga  dari  bobot  tersebut  didapatlah  model  GUG yang nilai masing-masing bobot sub variabel dikalikan dengan nilai indeks tunggal responden, yang kemudian akan  dihasilan  indeks  komposit  dari  masing-masing responden.
b.  Penerapan  Good  University  Governance  di  kota Jayapura menghasilkan nilai sebesar 79,19 masuk pada kriteria  tinggi.  Dalam  arti  penerapan  GUG  sudah dirasakan  oleh  beberapa  perguruan  tinggi  di  kota jayapura, namun masih dalam tahap pembenahan agar hasilnya dapat berjalan dengan optimal.

## Keterbatasan
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Resposnden  dalam  penelitian  ini  belum  sampai pada jumlah yang diharapkan peneliti, yang disebakan karena keterbatasan waktu.
b. Perguruan  tinggi  pada  penelitian  ini  bervariasi, sehingga  penelitian  ini  belum  dilakukan  pada perguruan tinggi yang homogen.
c. Sampel  penelitian  ini  hanya  pada  empat perguruan  tinggi  di  Kota  Jayapura,  sehingga  hasilnya belum bisa digeneralisasi.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  diatas,  maka  saran  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi Perguruan Tinggi: Penerapan prinsip Good University Governance harus lebih ditingkatkan, demi tercapainya tujuan perguruan tinggi. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama yaitu terkait:
- Transparansi  di  perguruan  tinggi  sangat  penting dengan melakukan sosialisasi kepada civitas akademik terkait  pengelolaan  serta  memberikan  informasi kepada public melalui website perguruan tinggi. - Akuntabilitas  menjadi  evaluasi  dari  kinerja perguruan  tinggi  salah  satunya  dengan  meningkatkan sistem  pengendalian  internal  agar  meminimalisasi serta  mengawasai  bentuk  penyimpangan-penyimapan pada perguruan tinggi. Dengan - Peraturan  pengelolaan  perguruan  tinggi  sudah tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun
2012,  oleh  sebab  itu  respon  dari  seluruh  civitas akaemik harus mematuhi peraturan yang berlaku.
- Pemberian  reward  dan  punishment  sangat penting  dalam  memberikan  motivasi  bagi  civitas akaemik, untuk itu pemberian reward dan sanksi yang tepat sasaran sangat diperlukan.
b. Bagi  Peneliti  Selanjutnya,  penentuan  sampel perguruan  tinggi  lebih  dipeluas  lagi,  dengan menggunakan  perguruan  tinggi  yang  ada  di  Provinsi Papua.

## Daftar Pustaka
Andrianto, N. (2007). Good e-Government:
Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui e-Government . Malang: Banyumedia Publising. Anggriwan, F. ., & Nurcholis. (2014). Good Corporate Governance in the Public Service Agency (Case Study  at  University  of  Brawijaya  Malang). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB,  Vol  2,  No  2, Semester Genap 2013/2014 .
Baihaki.  (2016).  Persepi  Mahasiswa  Terhadap  Tata Kelola  Universitas  Lampung  (Good  University Governance). Skripsi . Budiardjo,  M.  (1998). Menggapai  kedaulatan  Untuk Rakyat . Bandung: Mizan.
Christensen, T. (2011). University governance reforms : potential  problems  of  more  autonomy ?,  (123), 503–517.
https://doi.org/10.1007/s10734-010-9401-z
Djanali,  S.  (2005). Tata  Kelola .  Jakarta:  Dikjen  Dikti Depdiknas.
Eli,  S.  (2013). Good  University  Governance:  Prinsip dan Implementasi Dalam
Penggalian Pendapatan . Malang: Gunung Samudra.
Esha,  M.  I.  (2011).  Pemikiran  Mwujudkan  Good
University  Governance  di  Perguruan  Tinggi Islam. El-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN , (50),
91–101.
Ganga,  F.,  Quiroz,  J.,  &  Fossatti,  P.  (2017).  A synchronic analysis of university governance : a theoretical  view  of  the  sixties  and  seventies  I.
Educ. Pesqui., São Paulo, v. 43, N. 2, P. 553-568,
Abr./jun., 2017 , 553–568.
Indrajit,  R.  E.,  &  Djokopranoto.  (2006). Manajemen Perguruan  Tinggi  Modern .  Jakarta:  CV  Andi Offset.
Jogiyanto,  H.  .  (2004). Metodologi  Penelitian  Bisnis: Salah  Kaprah  Dan  Pengalaman-Pengalaman . Yogyakarta: BPFE.
Jubaedah, E., Nugraha, L., & Faozan, H. (2008). Model Pengukuran  Pelaksanaan  Good  Governance  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten/kota .  Bandung:
PKP2AI LAN,.
Krina,  L.  L.  (2003).  Indikator  &  Alat  Ukur  Prinsip
Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat  Good  Public  Governance  BPPN , 299–381.
Laksiri, F. (1989). The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education. Higher  Education  Policy , Volume
2 (Issue 1), 49–51.
Muktiyanto,  A.  (2016).  Good  University  Governance dan Kinerja Program Studi: Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai Model Mediasi Fit. Disertasi .
Muslimah, S. (2016). Responsibilitas pelayanan publik pada rsud salewangan kabupaten Maros.
Peters,  B.  G.  (2000). The  Politics  of  Bureaucracy . London: Routledge.
Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam  Perspektif  Akuntansi. Fokus  Ekonomi ,
2 (1), 37–46.
Rosyid,  A.  (2014).  Survei  Atas  Implementasi  Good University  Governance  (Studi  Kasus  STAIN Pekalongan). Jurnal  Penelitian , 11,No , 1  M , 172–188.
Shafratunnisa, F. (2015). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Pengelolaan  Keuangan  kepada  Stakeholders  di SD Islam Binakheir .
Surayani,  I.  (2015).  Good  University  Governance.
Jurnal Riset Akuntansi , VII (2).
Trakman,  L.,  &  South,  N.  (2008).  Governance,
62 (April), 63–83.
UGSC. (2012). The University Governance Screening
Card  A  Tool  for  Benchmarking  University Governance. The Word Bank , 1–2.
Untari.  (2015).  Pengaruh  Peran  Satuan  Pengawasan Intern (SPI) dan Penerapan. Wening,  S.  (2007).  Akreditasi  Sebagai  Strategi
Pengembangan Program
Studi
Secara Berkesinambungan. Paper  Seminar  Sistem
Informasi Manajemen , 1307–1312.
Wijatno,  S.  (2009). Pengelolaan  Perguruan  Tinggi
Secara  Efisien,  Efektif  dan  Ekonomis .  Jakarta:
Salemba Empat.
Wiwoho,  J.  (2017).  Peran  SPI  Dalam  Meningkatkan Pengelolaan  Perguruan  Tinggi. Forum  SPI Nasional III PTN, Jayapura 19-21 April .
Yuwono, C. (2011). Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance  Pada  BUMN  Jember. SKRIPSI
Universitas Diponegoro .
Zarkasyi, M. W. (2008). Good Corporate Governance (Pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan,
dan Jasa Keuangan Lainya . Bandung:
Alfhabeta.