ISSN 1693-3699                                                                                                       Juli 2008, Vol. 06, No. 2

## Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
M.S. Nasution a) , A.V.S. Hubeis b) , A. Saleh b)
a) Jl. Gn. Batu No.128 Kec. Ciomas-Bogor, telp. 0251-8351788, urjunasution@yahoo.com, b) Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251- 8425252, Fax. 0251-8627797

## Abstrak
Rice in Indonesia has a strategic role especially in economic. Rice issues also playing a sensitive role on social and political security. Rice is also a prime food for the majority of Indonesian people; therefore need a good and right management  from  upper course up  to  lower  course.  The strong role  of  political communication  become  one  of  the way  on  the  making  of  rice  policy  implementation especially  by  involving  those  interest  functionary  on  rice. This research  was  designed  as  survey  with  descriptive  correlation,  respondent  comprised  of  farmer  organization, government,  rice  entrepreneur,  and  IV  commission  of  house  of  representative.  Quantitative  analysis  used  by descriptive statistical  and correlation analysis with rank Spearman correlation statistical test. The role of political communication of farmer organization are on the middle category, government on strong category, rice entrepreneur on middle category and IV commission of House of Representative on middle category. At the personal characteristic of  farmer  organization  on  formal  education,  experiences  on  farmer  organization  and  IV  commission  of  house  of representative  actually  significant  with  the  role  of  political  communication  on  rice  policy  implementation.  At  the situational  characteristic  on  communication  access  of  government  and  IV  commission  of  house  of  representative, political  participation  of  all  interest  functionary  are  tangibly  significant  and  only  IV  commission  of  house  of representative political perception that tangible not significant with the role of political communication on rice policy implementation.  At  political  communication  behavior,  the  information  dependency  on mass  media  on  government tangible significant. Meanwhile respons on public opinion for IV commission of house of representative is significant and political attitude all of interest functionary tangible significant with the role of political communication of rice policy  implementation.Mass  media  has  their  role  as  one  of  the  information  source  which  is  considerably  objective and  public  opinion  on  the  subject  of  rice  policy  implementation  has  also  considerably  become  one  of  intake correction. The choices of Political attitude at the current time are valuable to bring out cooperation and re-actualize strong and powerful policy implementation in the future.
Keywords: political communication, interest functionary, rice policy

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Ketersediaan  beras  memerlukan  pe- nataan  dan  manajemen  yang  berbasis pada  kemampuan  sumberdaya  masya- rakat  dalam  negeri.  Kebijakan  perbe- rasan  dengan  mekanisme  impor  telah memberi  dampak  dan  konsekuensi politik yang tinggi bagi kemampuan dan kemandirian  bangsa  dalam  pengadaan makanan  pokok  nasional.  Kebijakan impor  beras  menjadi perdebatan di tengah-tengah  masyarakat,  karena  hal ini  tidak  sesuai  dengan  komitmen pemerintah  merealisasikan  kebijakan revitalisasi  pertanian.  Hal  ini  juga bertentangan  dengan  realitas  tingginya jumlah penduduk yang menggan- tungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya  padi.  Terjadinya  kekurangan
beras  dalam  jumlah  besar  akan  cepat mempengaruhi  kondisi  stabilitas  sosial masyarakat.  Pentingnya  peranan  beras terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  mendorong  kebijakan  beras menjadi  sorotan  dan  menjadi  fokus perhatian  publik.  Pemerintah  menge- luarkan  pelaksanaan  kebijakan  perbe- rasan,  meliputi:  penetapan  harga  pem- belian  pemerintah  (HPP);  mekanisme impor;  subsidi  benih  dan  pupuk; pengembangan  teknologi;  dan  perbai- kan  infrastruktur  pendukung  (Deptan, 2004).  Kebijakan  politik  yang  dikeluar- kan  pemerintah tersebut untuk  menja- wab  persoalan  perberasan  di  dalam negeri.  Sukses  atau  gagalnya  kebijakan perberasan di Indonesia, sangat dipengaruhi  oleh  adanya  informasi  dan komunikasi  yang  diterima  oleh  para

## Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
petani  dan  pemangku  kepentingan lainnya.  Berhasilnya  Indonesia  dalam swasembada  beras  di  tahun  1984  juga merupakan salah satu peran komunikasi (Levis,1996).  Peranan  komunikasi  poli- tik  menjadi  sangat  penting  dalam menyampaikan  kebijakan  yang  me- nyangkut  kepentingan  publik  sebab diperlukan  pengetahuan  yang  luas terutama  proses  pendekatan  dalam penyampaian  suatu  maksud  agar  dapat diterima masyarakat (Budiharsono, 2003). Lasswell dalam Arifin (2003)
membuat  formula  komunikasi  politik “ who  says  what,  to  whom,  with  what channel  and  with  what  effect. ” Peran komunikasi  politik  pemangku  kepen- tingan  perberasan  sangat  menentukan dalam  pelaksanaan  kebijakan  perbe- rasan di mata publik. Peran komunikasi politik  yang  dilakukan  pada  akhirnya diharapkan melahirkan konsensus poli- tik  bersama, kesimpulan  politik  atau sering  disebut  sikap  politik.  Wilayah Indonesia masih memiliki potensi besar dalam  pengembangan  padi,  di  samping secara  historis  mampu  berswasembada beras. Pelaksanaan implementasi instru- men  kebijakan  perberasan  dengan  baik dan  berkelanjutan  sesuai  aturan,  seperti penetapan HPP,  ketepatan  melakukan impor,  penerapan  subsidi  benih  dan pupuk,  pengembangan  teknologi  dan perbaikan infrastruktur pendukung akan  mampu  mengatasi  masalah  keku- rangan  beras  di  dalam  negeri  dan  bah- kan mampu ekspor. Pada tahap idealnya seharusnya  Indonesia  mampu  meme- nuhi  kebutuhan  beras  sendiri  dan mengekspor  dalam  jumlah  besar,  apa- bila  masalah  kebijakan  di  atas  dapat dibenahi,  termasuk  mengikis  budaya impor  beras. organisasi  tani, pemerin- tah, pengusaha  beras,  komisi  IV  DPR dan  masyarakat  pengkonsumsi  beras tentu  punya  kepentingan  suksesnya kebijakan tersebut.
Berbagai  studi  dan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran  komunikasi politik  dipengaruhi  karakteristik  perso- nal, karakteristik situasional dan perilaku  komunikasi  politik.  Maka  dari itu,  karakteristik  personal,  karakteristik situasional  dan  perilaku  komunikasi politik  pemangku  kepentingan  perbera- san  menjadi  peubah  bebas  dan  peran komunikasi  politik  pemangku  kepenti- ngan  perberasan  pada pelaksanaan kebijakan  perberasan  menjadi  peubah tidak  bebas  dalam  penelitian  ini.  Untuk mengetahui  hubungan antara  kedua peubah  tersebut, maka  perlu  diadakan suatu penelitian.

## 1.2 Perumusan Masalah
1. Seperti  apa  karakteristik  personal, karakteristik  situasional  dan  perila- ku  komunikasi  politik  pemangku kepentingan  perberasan?
2. Apa  saja  peran  komunikasi  politik pemangku  kepentingan  pada  pelak- sanaan kebijakan perberasan?
3. Sejauh mana hubungan karakteristik personal,  karakteristik  situasional dan  perilaku  komunikasi  politik  de- ngan  peran  komunikasi  politik pemangku  kepentingan  pada  pelak- sanaan kebijakan perberasan?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan  karakteristik  per- sonal,  karakteristik  situasional  dan perilaku  komunikasi  politik  pe- mangku kepentingan  perberasan.
2. Menjelaskan peran komunikasi poli- tik  pemangku  kepentingan  perbe- rasan  pada  pelaksanaan  kebijakan perberasan.
3. Menganalisis hubungan antara karakteristik  personal, karakteristik situasional  dan  perilaku  komunikasi politik  dengan  peran  komunikasi
politik  pemangku  kepentingan  pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

## 2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Karakteristik  personal  pemangku kepentingan  perberasan,  karakteristik
personal,  karakteristik  situasional  dan perilaku  komunikasi  politik  sebagai peubah  bebas.  Sedangkan  peran  komu- nikasi  politik  pemangku  kepentingan pada  pelaksanaan  kebijakan  perberasan sebagai peubah tidak bebas.
H 1 H 2 H 3
Gambar1. Kerangka Pemikiran Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 1,  dapat  disusun  hipotesis pe- nelitian sebagai berikut: H 1: Terdapat  hubungan  nyata  antara karakteristik  personal  dengan  peran komunikasi politik pemangku kepentingan  perberasan  pada  pelak- sanaan kebijakan perberasan.
H 2 : Terdapat  hubungan  nyata  antara karakteristik situasional dengan peran  komunikasi politik  pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
H 3 : Terdapat  hubungan  nyata  antara perilaku  komunikasi  politik  dengan peran  komunikasi  politik  pemangku kepentingan  perberasan  pada  pelak- sanaan kebijakan perberasan.

## 3. Metode Penelitian
3.1 Desain, Lokasi dan Waktu

## Penelitian
Penelitian  didesain  sebagai  peneli- tian  survei  deskriptif  korelasional  de- ngan  kuesioner  sebagai  alat  pengum- pulan  data  primer. Lokasi  penelitian dilaksanakan  di  Jakarta,  ditentukan secara purposive.  Penelitian  ini  dilaku- kan bulan Mei sampai Desember  2007.

## 3.2 Populasi dan  Sampel
Populasi  penelitian  adalah  para pemangku kepentingan perberasan, pernah terlibat dalam perumusan kebijakan  perberasan,  berperan  dalam mempengaruhi  kebijakan  perberasan dan  memiliki  fokus  perhatian  pada pelaksanaan  kebijakan  perberasan  serta memiliki  konsentrasi  terhadap  pelak-
Karakteristik Personal
X 1 Umur X 2 Pendidikan Formal
X 3 Pengalaman Menjabat
X .4 Pendapatan Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan

## Kebijakan Perberasan (Y)
1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
2. Melakukan Impor Beras
3. Subsidi Benih dan Pupuk
4. Pengembangan Teknologi
5. Penyediaan Infrastruktur Karakteristik Situasional (X 5 ) X 5.1 Saluran Komunikasi Politik
X 5.2 Partisipasi Politik X 5.3 Persepsi Politik
Persepsi Politik Perilaku Komunikasi Politik (X 6 ) X 6.1 Keterdedahan Pada Media
Massa X 6.2 Respons Terhadap Opini
Publik X 6.3 Sikap Politik

## Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
sanaan  kebijakan  perberasan.  Berda- sarkan  kriteria hasil  prasurvei tersebut, diputuskan bahwa  penarikan  sampel menggunakan  teknik purposif  sampling dan difokuskan  pada  unsur  pemangku kepentingan  perberasan  yang  utama (organisasi  tani,  pemerintah,  pengusaha beras  dan  komisi  IV  DPR).  Jumlah sampel penelitian sebanyak  60  respon- den,  masing-masing  15  reponden  dari tiap unsur pemangku kepentingan.

## 3.3 Analisis Data
Pengolahan data menggunakan statistik  deskriptif berupa  presentase, rataan  skor  dan total  rataan  skor. Analisis hubungan antara peubah bebas dengan  peubah  tak  bebas  dilakukan dengan  uji  korelasi rank Spearman (Siegel,  1992),  menggunakan  program SPSS  14,0  For  Windows  (Sarwono, 2006).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Karakteristik Personal
Usia responden dari keempat pemangku  kepentingan perberasan  ada- lah termuda 29 tahun dan yang tertua 62 tahun,  dengan  presentase  kelompok umur  usia  muda 15 persen,  yang  terbe- sar terdapat pada kelompok umur dewa- sa/produktif 66,6  persen,  sedangkan kelompok umur tua 18,4 persen. Berda- sarkan indikator  usia  kerja  Depna- kertras  yaitu  15-55  tahun  merupakan umur yang  masih  produktif,  berarti sebagian  besar  pemangku  kepentingan perberasan termasuk  kategori usia produktif  dalam  menjalankan  fungsi dan kinerjanya dalam melakukan komu-
nikasi politik.
Pendidikan
formal responden sebagian besar 78  persen mengenyam sampai  perguruan  tinggi,  18 persen
Diploma dan  empat  persen setingkat SLTA.  Untuk  responden  pemerintah semuanya  sarjana,  bahkan  untuk  be-
berapa  pejabat  kalangan pemerintah sampai pada jenjang strata tiga bergelar Doktor.  Artinya, tingkat  pendidikan yang  tinggi  berkolerasi  dengan  tingkat partisipasi peran komunikasi politik.
Karakteristik pengalaman  menjabat responden dalam penelitian ini dihitung berdasarkan  satuan  tahun  yaitu,  rendah (<3  tahun),  sedang  (3-4  tahun) dan tinggi  (>4  tahun). Responden  yang tingkat  pengalaman  menjabat kategori rendah kurang  dari  empat  persen, sedang 66,7  persen dan  tinggi 30,0 persen.  Pengalaman  menjabat  adalah pengalaman  responden  selama  masa menjabat  pada  posisi  yang  sekarang dijalani.  Hal  ini  sesuai  dengan  aturan dan mekanisme dikelembagaan masing- masing.
Pendapatan responden  tergolong tinggi  semuanya  berada  di atas  UMR yang  berlaku  di  DKI  Jakarta.  Artinya, semua responden masuk dalam
golongan  masyarakat  berpendapatan tinggi.  Pendapatan  pemangku  kepen- tingan  perberasan  terendah  sebesar  Rp 4.500.000,- perbulan  ada  pada orga- nisasi  tani.  Pendapatan  tertinggi  adalah Rp  170.000.000,00,- perbulan  ada  pada anggota  komisi  IV  DPR.  Beberapa responden  memiliki  beberapa  sumber pendapatan  umumnya  tidak  bersumber dari  satu  bidang  profesi  atau  kerja. Pendapatan yang tinggi memiliki kesempatan  lebih  dalam  memiliki  dan memanfaatkan  berbagai  jenis  media komunikasi yang ada.

## 4.2 Karakteristik Situasional
Responden  organisasi tani kategori sedang dengan rataan  skor  3,13,
pemerintah kategori kuat dengan rataan skor  3,59,  pengusaha  beras kategori kuat dengan rataan  skor  3,43    dan komisi IV DPR kategori sedang dengan rataan  skor  3,13 memanfaatkan  saluran komunikasi  politik  pada  situasi  politik
nasional  sehubungan  pelaksanaan  kebi- jakan  perberasan. Bagi  organisasi  tani kuat memanfaatkan saluran komunikasi politik  apabila ada kebijakan yang dianggap merugikan seperti impor beras dalam  jumlah  besar  atau  kebijakan tersebut  mendapat  perhatian  luas  dari publik. Pemerintah kuat  memanfaatkan saluran  komunikasi  politik disebabkan posisi pemerintah pada  pelaksanaan kebijakan perberasan juga sebagai pusat informasi  dan  pengelola  Dewan Keta- hanan Pangan (DKP)  sebagai  wadah bersama, sehingga  mudah  menso- sialisasikan kebijakan dan meman- faatkan  media  massa sebagai  saluran komunikasi  politik.  Pengusaha  beras kuat memanfaatkan saluran komunikasi politik disebabkan keinginan besar melakukan  impor  beras sehingga  juga kuat  mengunakan  saluran  komunikasi politik dengan melobi pemerintah. Bagi komisi  IV  DPR  perhatian tinggi memanfaatkan saluran komunikasi politik terhadap instrumen  kebijakan perberasan khususnya  jika  kebijakan yang  diputuskan  pemerintah mendapat perhatian tinggi juga dari publik.
Partisipasi  politik  adalah  bentuk tingkat  keperdulian  partisipasi  secara politik  dan  tingkat  responsif  secara politik  pada  pelaksanaan  kebijakan perberasan.  Responden organisasi  tani katagori  sedang  dengan  rataan  skor
3,19, pemerintah kategori sedang dengan  rataan  skor  3,37,  pengusaha beras  kategori  sedang  dengan  rataan skor  3,04 dan komisi  IV  DPR kategori kuat  dengan  rataan  skor  3,41 tingkat partisipasi  politik  pada  pelaksanaan kebijakan  perberasan.  Bagi  organisasi tani  partisipasi  politiknya  semakin meningkat apabila ada instrumen kebijakan yang dianggap  ekstrim atau merugikan dan memiliki dampak terhadap petani. Bagi pemerintah situasi ini  memperjelas  bahwa partisipasi politiknya belum  kuat,  walaupun saat ini  semakin  banyak  departemen  yang
mengurusi beberapa instrumen kebijakan perberasan. Namun hal tersebut tidak berkontribusi besar meningkatkan  partisipasi  politik dalam pembenahan  beberapa implementasi kebijakan  perberasan.  Bagi  komisi  IV DPR partisipasi politiknya makin tinggi apabila sorotan publik  juga  tinggi melakukan  penolakan  atas instrumen kebijakan yang diputuskan pemerintah.
Responden organisasi  tani dikate- gorikan sedang dengan rataan skor 3,25, pemerintah  kategori  kuat  dengan rataan skor 3,42, pengusaha  beras kategori sedang  dengan rataan skor 3,36 dan komisi IV DPR kategori sedang dengan rataan skor 3,36 persepsi  politiknya pada  pelaksaanaan  kebijakan  perbera- san.  Bagi  pemerintah  kebijakan  yang ditempuh sekarang sudah sesuai, dengan  pilihan  kebijakan  yang  bisa dilakukan pada lima instumen kebijakan perberasan yang ada. Persepsi politik di luar  pemerintah  dikategorikan  sedang pada  situasi  politik  nasional  saat  ini. Kecenderungan persepsinya sedang terhadap lima  instumen kebijakan perberasan  yang  ada  berarti  menje- laskan  bahwa  instrumen yang  ada dinilai  buruk  sebagian  atau  mendukung beberapa  instrumen  kebijakan yang  ada selama ini.

## 4.3 Perilaku Komunikasi Politik
Responden organisasi  tani kategori sedang  dengan rataan  skor 3,34, pemerintah kategori  sedang  dengan rataan  skor  3,16, pengusaha  beras kategori sedang dengan rataan skor 3,35 dan komisi  IV  DPR kategori  sedang dengan rataan skor 3,07 tingkat keterdedahannya  pada  media  massa.
Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi  isi  media  massa  dalam pemberitaan  seputar  kebijakan  perbe- rasan  dikategorikan  sedang  dalam memberi  informasi  kepada  responden. Artinya, media  massa  sendiri  memiliki

## Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
keterbatasan  dalam  pemberitaan  yang terkait  dengan  kebijakan  perberasan. Bagi kalangan pemerintah keterdedahan pada  media  massa  kategori sedang mempengaruhi  perilaku  komunikasi politiknya.  Bagi  pengusaha  beras  infor- masi  dan  ketergantungannya  terhadap media massa merupakan bentuk keingintahuan pada perkembangan beberapa  informasi  di samping  instru- men kebijakan perberasan seperti perkembangan  harga  komoditas.  Se- hingga berdasarkan rataan skor tersebut keterdedahan pada media massa dikategorikan  sedang  mempengaruhi perilaku  komunikasi  politiknya.  Komisi
IV  DPR  dikategorikan  sedang  menggu- nakan  media  massa  sebagai  sumber informasi pelaksanaan kebijakan
perberasan.  Kondisi  ini  terjadi  karena bagi  komisi  IV  DPR  sendiri  sudah sering  mendapatkan  informasi  dari pemerintah,  ataupun organisasi  tani pada waktu rapat kerja dan rapat dengar pendapat  sehingga  keterdedahan  pada media massa dikategorikan sedang yang terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan perberasan.
Respons  terhadap  opini  publik responden  masuk  pada  kategori  kuat dengan rataan skor 3,48 untuk organisasi  tani,  pemerintah  kategori sedang  dengan  rataan  skor 3,24, pengusaha beras kategori sedang
dengan  rataan  skor 3,26  dan  komisi  IV DPR kategori  kuat dengan  rataan  skor 3,42.  Bagi  organisasi  tani  respons terhadap  opini  publik  masuk  kategori kuat  mempengaruhi  peran  komunikasi politiknya pada  pelaksanaan  kebijakan perberasan. Artinya, semakin  banyak orang  yang  memberikan  kontribusi pendapat,  opini,  tulisan,  kritikan  dan masukan  seputar  implementasi  kebija- kan  perberasan  kuat  mempengaruhi perilaku  tindakan  komunikasi  politik responden  pada  pelaksanaan  kebijakan perberasan. Pemerintah memiliki
tingkat  respons  dengan  kategori  sedang terhadap opini publik dan dikategorikan sedang  mempengaruhi  peran  komu- nikasi  politiknya.  Hal  ini  juga  meng- indikasikan  tidak  semua  opini  publik pemerintah  setuju,  kondisi  ini  di tunjukkan  dengan  tingkat  penilaian rataan kategori sedang. Pengusaha beras memiliki  tingkat  penilaian  sedang, responden pengusaha beras berpendapat yang terpenting segera dilakukan adalah melakukan  moderenisasi  sektor  perta- nian khususnya tanaman padi. Kalangan komisi IV DPR merupakan wakil rakyat sebagai  penampung  aspirasi  publik kondisi  ini  ditunjukkan  dengan  tingkat penilaian  kuat  terhadap  opini  publik yang  ada  selama  ini.  Hal  ini  berarti komisi  IV  sejalan  dengan  beberapa opini  publik  yang  berkembang  bahwa ada  beberapa  instrumen  kebijakan  yang musti dibenahi segera.
Sikap politik responden masuk pada kategori sedang dengan nilai rataan 3,14 untuk organisasi tani, pemerintah kategori  kuat  dengan  rataan  skor 3,71, pengusaha beras kategori sedang dengan  rataan  skor  2,87  dan komisi  IV
DPR kategori  sedang  dengan  rataan skor 3,29. Bagi kalangan organisasi tani hal  ini  berarti  bahwa  dari  lima instrumen yang ada selama ini, sebagian kebijakan  mendapat  dukungan  dan sebagian  cenderung  menolak.  Pemerin- tah  memiliki  sikap  politik  kuat, dimana kebijakan  perberasan  yang  berlaku  saat ini  mendapat  sikap  politik  mendukung atau  setuju.  Sikap  mendukung  akan mengarahkan perilaku politiknya bahwa pilihan  lima  instrumen  kebijakan  yang sekarang  sudah  sesuai,  ada  indikasi akan  mempertahankan  perilaku  politik- nya  untuk  mendukung  kebijakan  yang berlaku  saat  ini.  Pengusaha  beras memiliki tingkat dukungan yang sedang atau  cenderung  memiliki  sikap  politik menolak  beberapa  pelaksanaan  kebi- jakan  yang  berlaku  saat  ini.  Pengusaha
memiliki sikap politik menolak disebabkan  kecenderungan  kebijakan perberasan  yang  sekarang  mengarah pada  tidak  adanya    izin  impor  beras dalam jumlah besar. Komisi IV
memiliki  sikap  politik kategori  sedang pada  pelaksanaan  kebijakan  perberasan yang berlaku saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebija- kan  perberasan  yang  berjalan  saat  ini mengindikasikan penolakan pada beberapa  kebijakan.  Dimana  beberapa kebijakan belum optimal dijalankan oleh pemerintah  pada  pelaksanaan
kebijakan perberasan, komisi IV memberi  penilaian  buruk  yang  mela- hirkan  sikap  penolakan pada  beberapa kebijakan yang selama ini berjalan.

## 4.4 Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Perberasan
Peran  komunikasi  politik  organisasi tani memiliki rataan skor untuk penerapan  HPP  3,53,  melakukan  impor 2,58,  subsidi  benih  dan  pupuk 3,40, pengembangan  teknologi  3,49,  per- baikan infrastruktur 3,46. Berarti organisasi  tani  cukup  kuat  peran komunikasi  politiknya  mempengaruhi kebijakan perberasan untuk tetap mempertahankan adanya penerapan instrumen kebijakan HPP. Lemah peran komunikasi  politiknya  untuk  memberi dukungan  melakukan  impor  beras,  hal ini  menunjukkan  menolak  kebijakan impor  beras  sebagai  instrumen  kebi- jakan yang terus dipertahankan.
Selanjutnya  peran  komunikasi  politik yang  dilakukan makin kuat  untuk mendukung  kebijakan  pada  realisasi pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur. Peran komunikasi pemerintah memiliki  rataan  skor  untuk  penerapan HPP  3,27,  melakukan  impor 3,28, subsidi  benih  dan  pupuk 3,39,  pengem- bangan teknologi 4,15, perbaikan infrastruktur 4,20. Kalangan pemerintah
memiliki  kategori  sedang  dalam  mem- pengaruhi  penentuan  melakukan  impor beras  artinya  pemerintah  berada  pada posisi  yang  mendukung  impor  beras ketika  di  dalam  negeri  sudah  berada pada  tahap  tidak  mencukupi  produksi dan  stok  beras  di  dalam  negeri menghawatirkan  dapat  menggangu  sta- bilitas  politik.    Selanjutnya  dikate- gorikan  kuat  dalam  mendukung  peran komunikasi  yang  dilakukan  dalam perbaikan  infrastruktur  pada  kebijakan perberasan yang ada saat ini.
Peran  komunikasi  pengusaha  beras memiliki  rataan  skor  untuk  penerapan HPP 3,04,  melakukan  impor 3,70, subsidi  benih  dan  pupuk  3,28,  pe- ngembangan  teknologi  3,39,  perbaikan infrastruktur  3,55.  Pengusaha  beras memiliki  tingkat  paling  tinggi  nilai rataannya  yang  mendorong  adanya impor  beras.  Artinya, tinggi  peran komunikasi  politik  yang  dilakukan  dan cenderung  untuk  tetap  mempengaruhi instrumen  kebijakan  melakukan  impor beras pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
Peran  komunikasi  komisi  IV  DPR memiliki  rataan  skor  untuk  penerapan HPP  4,11,  melakukan  impor 2,59, subsidi  benih  dan  pupuk 3,17,  pengem- bangan teknologi 3,19, perbaikan infrastruktur 3,31.  Peran  komunikasi politik yang dilakukan komisi IV cukup kuat  mempengaruhi  mempertahankan penerapan  instrumen  kebijakan  HPP untuk tetap dipertahankan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Peran  komunikasi  politik  komisi  IV DPR  ditunjukkan  dengan  mempenga- ruhi pemerintah melalui rapat kerja dan rapat  dengar  pendapat  dengan  mitra kerjanya dipemerintahan setiap dimulai- nya  musim  panen.  Komisi  IV  tidak memiliki  keinginan  untuk  melakukan impor beras sehingga peran komunikasi politik  yang  dilakukan  lemah  untuk memberi  persetujuan  untuk  melakukan impor beras.

## Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
4.5 Hubungan Karakteristik Personal dengan Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
Hasil  uji  statistik rank Spearman karakteristik personal menunjukkan bahwa pendidikan  formal pemerintah, pengalaman menjabat responden organisasi  tani  dan  komisi  IV  DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi  politik  pada  pelaksanaan kebijakan perberasan.
Responden  pemerintah  sebagian besar  sudah  menempuh  pendidikan sampai  perguruan  tinggi  dan  sebagian besar  bergelar  Doktor. Jadi, semakin tinggi pendidikan maka tingkat penguasaaan  atas  kebijakan  perberasan makin  tinggi  dan  hal  ini  berhubungan nyata  dengan  peran  komunikasi  politik yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
Pengalaman  lama  menjabat  organi- sasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi  politik  dalam  pelaksanaan kebijakan  perberasan.    Hal  ini  sejalan dengan penelitian Jauhari (2004)
mengemukakan  anggota  legislatif  56 persen menjadi  anggota  legislatif  lebih dari  satu  periode,  sedangkan  yang  baru pertama  menjadi  anggota  dewan 44 persen.  Hasil  analisisnya  menunjukkan bahwa  semakin  lama  periode  menjadi anggota  dewan  semakin  baik  perilaku komunikasi politik dalam menga-
komodir dan menyalurkan aspirasi pada pembahasan  legislasi  UU.  Hal  ini  dise- babkan  karena  aksesibilitas  responden terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga legislatif lebih
banyak  dibanding  dengan  yang  baru pertama  menjadi  anggota  dewan.  Bagi organisasi  tani  kebijakan  perberasan timbul masalah hampir setiap tahun atau musim  sehingga  persoalan  kebijakan perberasan  terus  menjadi  perhatian  dan
fokus  adanya  perbaikan  melalui  peran komunikasi politik. Jadi, semakin tinggi pengalaman  menjabat  organisasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan  peran  komunikasi  politik yang dilakukan  pada pelaksanaan  kebijakan perberasan.

## 4.6 Hubungan Karakteristik Situasional
dengan Peran Komunikasi Politik
Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan Berdasarkan uji statistik rank Spearman pada karakteristik situasional, untuk  saluran  komunikasi  politik  me- nunjukkan  responden  pemerintah  dan komisi  IV  DPR  terbukti  memiliki hubungan  sangat  nyata  dengan  peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hasil uji statistik rank Spearman dapat dilihat pada Tabel 1.
Pemerintah  dan  komisi IV  DPR menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi memanfaatkan  saluran  komunikasi  po- litik  pada  situasi  politik  nasional  saat ini, maka semakin tinggi peran komunikasi  politik  yang  dapat  dilaku- kan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi politik yang tersedia selama ini belum optimal dalam mendukung  peran  komunikasi  politik organisasi  tani  dan  pengusaha  beras. Sehingga  peran  komunikasi  politik dengan  saluran  yang  ada  belum  banyak bermanfaat dalam menyalurkan aspirasi organisasi  tani  dan  pengusaha  beras. Situasi  ini  bisa  dimungkinkan  karena media  massa  sendiri  sebagai  salah  satu saluran  komunikasi  politik  yang  utama tidak  memiliki  tingkat  frekuensi  yang tinggi  dalam  pemberitaan  pelaksanaan kebijakan perberasan sehubungan dengan  aspirasi  keinginan  organisasi tani  dan  pengusaha  beras.  Peran  media massa  dalam  meliput  dan  pemberitaan
perkembangan  pelaksanaan  kebijakan perberasan  umumnya  terbatas  pada instrumen yang mendapat perhatian dari publik  seperti  impor  beras  dan  hal tersebut  lebih  banyak  bersumber  dari kalangan  pemerintah  atau  legislatif. Organisasi  tani  sendiri  memanfaatkan saluran komunikasi politik tinggi dengan menyalurkan aspirasi politiknya pada  pelaksanaan  kebijakan  perberasan adalah ketika kebijakan tersebut dianggap  sangat  merugikan  seperti adanya impor beras dalam jumlah besar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sepanjang  kebijakan  tersebut  berlaku normal dan tidak ada impor beras dalam jumlah  besar  organisasi  tani  juga  tidak memanfaatkan saluran komunikasi poli- tik  yang  tinggi.  Beberapa  kasus  orga- nisasi tani memanfaatkan saluran komu- nikasi  politik  kuat  dan  tindakan  politik seperti  demostrasi  adalah  ketika  terjadi impor dalam jumlah besar.
Partisipasi  politik  responden  memi- liki  hubungan  sangat  nyata  dengan peran  komunikasi  politik  yang  dilaku- kan  pada  pelaksanaan  kebijakan  per- berasan. Artinya, semua pemangku ke- pentingan  memiliki  pandangan  yang sama  bahwa  dalam  pelaksanaan  instru- men kebijakan yang selama ini berlangsung bentuk  partisipasi  politik yang  dilakukan  memiliki  hubungan sangat  nyata  dengan  tingkat  frekuensi peran  komunikasi  politik  yang  diak- tualisasikan  guna  perbaikan  beberapa implementasi kebijakan yang selama ini ada.  Kondisis  ini  juga  memperjelas semakin  kuat  partisipasi  politik  yang dilakukan  memiliki  hubungan  pada tingginya  peran  komunikasi  politik yang dilakukan sehingga dengan kewenangan  dan  fungsi  yang  ada  pada pemangku kepentingan berkolerasi positif terhadap perbaikan implementasi pada pelaksanaan kebijakan.
Bagi  organisasi  tani  semakin  tinggi persepsi  politiknya  menilai  kelemahan implementasi  kebijakan,  maka  semakin
tinggi  juga  peran  komunikasi  politik yang  dilakukan  pada  pelaksanaan  kebi- jakan  perberasan  guna  mendukung perbaikan beberapa implementasi instrumen  kebijakan  yang  ada.  Persepsi politik  komisi  IV  DPR  tidak  terbukti berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan  kebijakan  perberasan.  Hal ini juga memperkuat sinyalemen bahwa persepsi  politik  tidak  selamanya  akan diikuti dengan tindakan bentuk perilaku komunikasi  politik  yang  mengarah seperti  dalam  melakukan  komunikasi politik  dan  berkontribusi  adanya  kebi- jakan  yang  berpihak pada  konstituen komisi  IV  DPR  yaitu  petani  padi. Persepsi  akan  cepat  berubah  sesuai dengan pandangan dan analisa terhadap berjalannya  suatu  kebijakan  dalam waktu  periode  tertentu.  Umumnya persepsi politik anggota komisi IV DPR dari  kalangan  partai  pendukung  peme- rintah  cenderung  mendukung  kebijakan pelaksanaan  perberasan  yang  saat  ini berlaku.  Sebaliknya  anggota  komisi  IV DPR  yang  berada  di  luar  pemerintahan memiliki  persepsi  politik  menolak bentuk  implementasi  kebijakan  yang berlaku  saat  ini.  Selanjutnya  tindakan politik  kalangan  legislatif  tinggi  pada persoalan  perberasan  umumnya  setelah ada desakan dari publik.

## 4.7 Hubungan Perilaku Komunikasi
Politik Pemangku Kepentingan dengan Peran Komunikasi Politik pada Pelaksanaan Kebijakan
Perberasan
Berdasarkan uji statistik rank Spearman pada  perilaku  komunikasi politik keterdedahan  pada  media  massa menunjukkan  hanya  responden  peme- rintah  yang  memiliki  hubungan  sangat nyata  dengan  peran  komunikasi  politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

## Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
Semakin  sering  adanya pemberitaan media  massa  seputar  kebijakan  perbe- rasan  maka  semakin  tinggi  peran komunikasi politik yang dilakukan khu- susnya  responden pemerintah.  Kondisi ini  juga  menjelaskan  bahwa  kalangan pemerintah  memiliki  ketergantungan atas  informasi  pemberitaan  seputar pelaksanaan  kebijakan  perberasan. Hal ini  bisa  terjadi  karena  media  massa merupakan salah satu alat media politik yang  memiliki  pengaruh  atas  bergu- lirnya  berbagai  kebijakan  yang  dipu- tuskan  pemerintah  sehingga  dengan sendirinya  ada  ketergantungan  pada informasi  media  massa  bagi  kalangan pemerintah.
Keterdedahan  pada  media  massa organisasi tani pada perilaku
komunikasi  politik  terbukti  berhu- bungan nyata dengan peran komunikasi politik organisasi tani pada pelaksanaan kebijakan  perberasan.  Artinya  semakin sering  pemberitaan  seputar  kebijakan perberasan  khususnya  yang  sifatnya merugikan  petani,  maka  peran  ko- munikasi  politik  yang  dilakukan  orga- nisasi  tani  juga  makin  sering/tinggi. Beberapa  hasil  penelitian  menjelaskan bahwa  media  massa  memiliki  pengaruh lebih  dominan  dalam  tingkat  kognitif (pengetahuan)  saja,  tetapi  berkurang pada  sikap  dan  tindakan  (Arifin,  2003). Sehingga sangat tergantung pada situasi dan  kondisi  khalayak,  di  samping  daya tarik isi dan kredibilitas komunikator.
Makin tinggi respons terhadap opini publik pada perilaku komunikasi politik berhubungan nyata dengan makin tingginya  perilaku  komunikasi  politik yang  dilakukan  responden  komisi  IV DPR  ke  pemerintah  melalui  peran komunikasi  politik.  Respons  terhadap opini  publik  pemerintah  tidak  memiliki hubungan  nyata  dan  malah  berhu- bungan  negatif  sangat  nyata.  Artinya kalangan pemerintah tidak terlalu merespons  apa  yang  menjadi  polemik
dalam  publik  sehingga  hubungannya negatif,  sehingga  tampa  merespons opini yang terus bergulir dipublik peran komunikasi politiknya tetap tinggi pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Jadi opini  publik  juga  bisa  menjadi  faktor menentukan  pada  perilaku  komunikasi politik  karena  terkait  dalam  menyerap informasi sekaligus bisa merubah perilaku  dan  tindakan  politik yang dilakukan. Berdasarkan  analisis uji  statistik
rank Spearman menunjukkan  sikap politik semua responden terbukti berhu- bungan  sangat  nyata  dengan  peran komunikasi  politik  pada  pelaksanaan kebijakan  perberasan.  Artinya  pilihan sikap  politik  responden  semakin  tinggi maka  akan  diikuti  dengan peran  tinda- kan  komunikasi  politik  yang  tinggi  dan berhubungan  langsung  dalam  perilaku komunikasi  politik  merespons  seputar perkembangan  perberasan  yang  selama ini  berjalan.  Sikap  politik  mempertegas posisi masing-masing lembaga terhadap suatu  hal  yang  diputuskan  melalui mekanisme  politik  atau  pengambil kebijakan. Jadi,  bertindak  melakukan tindakan  politik  sama  dengan  mela- kukan komunikasi politik (Arifin, 2003). Komunikasi  politik  juga  berperan dalam mekanisme adanya saling memberi masukan dan keputusan menerima,  netral/abstain  serta  menolak jika hal tersebut bertentangan satu sama lain.  Sehingga  pada  keputusan  akhir melahirkan sikap politik seperti menerima,  abstain  dan  menolak.  Sikap politik  yang  dipilih  akan  berpengaruh pada  tingkat  capaian  perbaikan  dan konsistensi implementasi kebijakan perberasan. Sikap politik adalah
orientasi  nilai,  simbol,  keyakinan  dan sikap  yang  mempengaruhi  perilaku komunikasi  politik  seseorang  atau kelompok (Malik, 1999).

## 5. Simpulan dan Saran

## 5.1 Simpulan
1. Karakteristik  personal  pemangku kepentingan  perberasan  umumnya berumur  dewasa  dan  tergolong produktif, berpendidikan tinggi,
pengalaman  menjabat  cukup  lama dan berpendapatan menengah. Terdapat  perbedaan  respons  politik pada  karakteristik  situasional  antar masing-masing  pemangku  kepen- tingan  perberasan,  baik  pada  aspek saluran komunikasi politik, partisipasi  politik  dan  persepsi politik.  Untuk  aspek  pemanfaatan saluran  komunikasi  politik  pada organisasi  tani  dan  DPR  terlihat baik,  tingkat  partisipasi  politik hanya  DPR  yang  masuk  kategori baik,  sedangkan  persepsi  politik yang  baik  hanya  di  kalangan pemerintah      Respons  politik  pada perilaku  komunikasi  politik  pada keempat  pemangku  kepentingan perberasan tergolong kategori sedang. 2. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan  khususnya  pemerintah masih  lebih  dominan  dan  tergolong kategori  kuat  dibandingkan  organi- sasi  tani,  pengusaha  beras  dan komisi  IV  DPR  pada  pelaksanaan kebijakan perberasan.
3. Karakteristik  personal  pendidikan formal pemangku kepentingan pemerintah,  pengalaman  menjabat dan  tingkat  pendapatan  pemangku kepentingan  organisasi  tani  dan komisi  IV  DPR  berhubungan  nyata dengan  peran  komunikasi  politik yang  dilakukan  pada  pelaksanaan kebijakan  perberasan.  Karakteristik situasional saluran komunikasi politik pemangku kepentingan pemerintah  dan  komisi  IV  DPR, partisipasi  politik  semua  pemangku kepentingan  berhubungan  sangat nyata,  dan  hanya  persepsi  politik
pemangku  kepentingan  komisi  IV DPR  yang  tidak  berhubungan  nyata dengan  peran  komunikasi  politik pada  pelaksanaan  kebijakan  perbe- rasan.  Perilaku  komunikasi  politik untuk  keterdedahan  pada  media massa pemangku kepentingan pemerintah memiliki hubungan sangat  nyata,  pemangku  kepenti- ngan  organisasi  tani,  pengusaha beras dan komisi IV DPR berhubungan nyata  dengan  peran komunikasi  politik  pada  pelak- sanaan kebijakan perberasan.
Respons  terhadap  opini  publik pemangku  kepentingan  komisi  IV DPR, pemerintah berhubungan sangat  nyata,  pemangku  kepen- tingan  organisasi  tani  berhubungan nyata  dengan  peran  komunikasi politik  pada  pelaksanaan  kebijakan perberasan.  Sikap  politik  semua pemangku  kepentingan  berhubu- ngan  sangat  nyata  dengan  peran komunikasi  politik  pada  pelak- sanaan kebijakan perberasan.

## 5.2 Saran
1. Faktor usia, pendidikan dan pengalaman diperlukan dalam mem- perkuat  peran  komunikasi  politik. Para  pemangku  kepentingan  perbe- rasan perlu meningkatkan partisipasi politiknya  dengan  memanfaatkan saluran  komunikasi  politik  yang tersedia  sehingga  persepsi  politik yang buruk atas pelaksanaan kebijakan perberasan dapat dikomu- nikasikan dengan baik.
2. Untuk pemangku kepentingan perberasan  organisasi  tani,  pengu- saha beras dan komisi IV DPR perlu meningkatkan  peran  komunikasi politik  guna  mengimbangi  dominasi kalangan pemerintah.
3. Sikap  politik  yang  dimiliki  masing- masing pemangku kepentingan perberasan perlu diakomodir dengan

## Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan
membangun  konsensus  politik  ber- sama  guna  mewujudkan  implemen- tasi kebijakan yang baik dan kuat di masa  depan,  serta  mampu  mem- bangun manajemen perberasan yang kuat di dalam negeri.

## Daftar Pustaka
Arifin,  A.  2003. Komunikasi  Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Budiharsono, S.S. 2003.
Politik
Komunikasi. Grasindo, Jakarta.
Deptan.  2004.  ” Revitalisasi  Pertanian, Perkebunan Kehutanan dan Kelautan.” Badan Ketahanan Pangan.  Departemen  Pertanian  RI, Jakarta.
Jauhari,  A.  2004.”Peranan  Komunikasi Politik  dalam  Proses  Legislasi, Kasus Pada Pembahasan UU No. 29 Tahun  2000  tentang  Perlindungan Varietas  Tanaman  di  Komisi-III DPR RI”. Tesis. SPs IPB, Bogor. Malik,  J.D.  1999.  Pemilihan  Langsung Presiden;  Persfektif  Budaya  dan
Komunikasi  Politik.  Jurnal  Ikatan Sarjana Komunikasi. Remaja Rosda Karya, Bandung. Levis, L.R. 1996. Komunikasi Penyuluhan  Pedesaan. Citra  Aditya Bakti, Bandung
Sarwono,  J.  2006.  Panduan  Cepat  dan Mudah  SPSS 14,0.  Andi  Offset, Yokyakarta. Siegel, S. 1992. Statistik Nonparametrik Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial.  Gramedia, Jakarta.