## DINAMIKA PENATAAN REGULASI EKONOMI SYARIAH

## Abdul Khair
IAIN Palngka Raya, Palangka Raya, Indonesia abdulkhairiain@gmail.com
Received:31-11-2018; Revised:15-12-2018; Accepted: 16-12-2018

## ABSTRACT
The  development  of  a  significant  Islamic  economy  in  Indonesia,  demands  a  set  of legislations that can provide legal certainty to practitioners of Islamic economics in carrying out sharia economics. The existence of sharia economic regulation in the Indonesian legal system is colored by legal dynamics. This study examines the background of structuring the regulation of Islamic  economics  in  Indonesia,  and  the  dynamics  of  structuring  the  regulation  of  Islamic economics in Indonesia. The method used in this study uses normative legal research with statute approach,  historical  approach  and  conceptual  approach  that  is  analyzed  qualitatively.  The results of this study indicate that the needs of the Islamic community in carrying out the part of Islamic  Shari'a  in  the  context  of  Islamic  economics  muamalah,  require  compulsory  legal certainty in order to provide assurance and assurance of compliance and fulfillment  of sharia compliance  that  must  be  fulfilled  by the state through  regulation. The dynamics  of  structuring sharia  economic  regulation  in  Indonesia  can  be  seen  in  the  form  of  closed  systems  and  open systems, both from operational regulations, institutions and dispute resolution. The dynamics of structuring  Islamic  economic  regulation  in  a  closed  system  refers  to  the  legal  hierarchy  and legal system through legal politics that undergo a long process from 1992 to 2018. While in an open  system,  the  dynamics  of  regulation  of  sharia  economic  regulation  develops  rapidly, responsively and progressively through jurisprudence decisions court and MUI DSN fatwa.
Keywords :Dynamics, Arrangement, Regulation, Sharia Economy

## ABSTRAK
Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, menuntut suatu perangkat peraturan perundangan-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi  syariah  dalam  menjalankan  ekonomi  syariah.  Keberadaan  regulasi  ekonomi  syariah dalam  tata  hukum  Indonesia  diwarnai  oleh  dinamika  hukum.  Penelitian  ini  mengkaji    latar belakang  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  dan  dinamika  penataanregulasi ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) ,pendekatan  sejarah (historical  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) yang  dianalisis  secara  kualitatif.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebutuhan masyarakat  Islam  dalam  menjalankan  bagian  syariat  Islam  dalam  konteks  muamalah  ekonomi syariah,  menuntut  wajib  memiliki  kepastian  hukum  agar  memberikan  keyakinan  dan  jaminan kepatuhan  serta  pemenuhan  prinsip  syariah (shariah  compliance) yang  wajib  harus  dipenuhi negara  melalui  penataan  regulasi.  Dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  di  Indonesia terlihat  dalam  bentuk  sistem  tertutup  dan  sistem  terbuka,  baik  dari  regulasi  operasionalisasi, kelembagaan  dan  penyelesaian  sengketa.  Dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  dalam
sistem  tertutup  mengacu  pada  hierarki  hukum  dan  tata  hukum  dengan  melalui  politik  hukum yang  mengalami  proses  yang  panjang  dari  tahun  1992  sampai  2018.  Sementara  dalam  sistem terbuka,  dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  berkembang  secara  cepat,  responsif  dan progresif melalui yurisprudensi putusan pengadilan dan fatwa DSN MUI.
Kata Kunci :Dinamika, Penataan, Regulasi, Ekonomi Syariah

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  syariah  yang  signifikan  di  Indonesia,  menuntut  suatu  perangkat peraturan perundangan-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi  syariah  dalam  menjalankan  ekonomi  syariah.  Ketahanan  ekonomi  syariah  secara praktis,  dalam  menghadapi  kendala-kendala  yang  terjadi  dari  adanya  sikap  pro  dan  kontra terhadap  sistem  ekonomi  syariah,  didukung  beberapa  faktor.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dimana keimanan yang berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna tidak hanya di bidang ibadah tetapi juga muamalah, dan secara yuridis dipayungi oleh UUD 1945 bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan warga negara Indonesia berhak menjalankan ajaran agamanya. 1
Upaya positifisasi hukum perdata Islam pernah dilakukan oleh Pemerintahan Turki Usmani dalam memberlakukan Kitab Hukum Perdata Islam yang terdiri dari 1851 Pasal. Disamping itu, positifisasi hukum perdata Islam tersebut merupakan realisasi impian sebagian umat Islam sejak zaman  dulu  yang  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  masih  diterapkan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  yang  notabene  adalah  terjemahan  dari  Borgelijk  Wetbook (BW)  ciptaan  Kolonial  Belanda.  Sehingga  melalui  koordinasi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  disusunlah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun  2008  TentangKompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia. 2
KHES dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari  semakin  bertambah,  seiring  dengan  perkembangan  LKS.  Di  bawah  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  dalam  lingkungan  peradilan  yang  berkompetensi  dalam  penerapan  KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang  PA  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah, 3 dan  dalam  pelaksanaan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.
Dinamika  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  terus  berproses  dan  bergulir  yang  secara epistemologi  yuridis  terpola  dalam  empat  fase. 4 Pertama ,  fase shari’ah ,  yakni  fase  di  mana
1 Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
2 Abdul  Mughits, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dalam  Tinjauan  Hukum  Islam, Jurnal  Al- Mawarid, Edisi XVIII, 2008, h. 141-412.
3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain tentang tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana muatan Pasal 49 yang  secara  tegas  menentukan  bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara-perkara  tertentu  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah.
4 Bandingkan  dengan  Muh.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  antara  Tradisi  dan  Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, h. 91. Lihat juga, M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI- Press, 2011, h.1 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU , Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999, h. 141-412.
ekonomi  syariah  masih  berada  pada  tataran  moral  doktrinal  normatif  yang  ditandai  oleh ketersediaan  nilai-nilai  dan  prinsip  ekonomi  syariah  di  dalam  Alquran  dan  Hadis. Kedua ,  fase fiqh , ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Alqurandan Hadis yang kemudian terkodifikasidan terunifikasi dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Ketiga , fase qanun ,  ditandai  oleh  internalisasi  prinsip  ekonomi  syariah  yang  terdapat  dalam  Alquran, Hadis,  kitab  klasik,  KHES,  dan  fatwa  DSN  MUI  ke dalam  perundang-undangan  negara ( legal posotivism ),  seperti  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN),  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Keempat , fase qada , yakni fase di  mana  perundang-undangan  negara  tentang  ekonomi  syariah,  seperti  Undang-Undang  No  3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA),  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
Bila  dicermati  perkembangan  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dalam  regulasi ekonomi  syariah  lebih  fokus  terhadap  Lembaga  Keuangan  Syariah  sehingga  dalam  tataran praktis  penataan  regulasi  LKS  mendominasi  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia. Akhirnya  menimbulkan  kecenderungan  penataan  regulasi  dalam  operasionalisasi  lembaga keuangan  syariah.  Adanya  kecenderungan  tersebut  mengakibatkan  terjadi  pembatasan  regulasi dalam  tataran  ekonomi  syariah  hanya  terbatas  dalam  lembaga  keuangan  syariah  saja.  Padahal dicermati berdasarkan dinamika hukum syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, namun juga dalam tataran sosiologis sesuai dinamika masyarakat dan praktek ekonomi syariah di Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  dinamika  penataan  regulasi  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  merupakan penelitian  hukum  normatif  dianalisis  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) ,pendekatan  sejarah (historical  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). 5 Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan perundangan,  seperti  Undang-undang,  hingga  Peraturan  Pemerintah.  Dalam  penelitian  ini seorang  peneliti  selalu  mendasarkan  pemikirannya  pada  aturan  perundangan  sebagai  bahan hukum  utama  penelitian.  Penelitian  atas  bahan-bahan  hukum  seperti  perundan-undangan  dan putusan  pengadilan  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  penelitian  sosial,  mengingat  ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum.
Bahanhokumnormatif yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga  bahan,  yakni  bahan  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  primer  meliputi  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Keempat , fase qada , yakni fase di mana perundang-undangan negara tentang ekonomi  syariah,  seperti  Undang-Undang  No  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-
5 Penelitian  hukum  dalam  level  dogmatik  hukum  atau  penelitian  hukum  untuk  keperluan  praktik  hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.
Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma).  Selain  sumber  primer  tersebut,  sebagai  bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tersier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan terkait, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamusdan sebagainya
C. Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia.

## 1. Latar Belakang Penataan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia
Ekonomi  syariah  dapat  dijadikan  sebagai  bagian  penting  dari  mainstream  kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah.  Desain  ini  harus  mencakup  tiga  ranah  utama,  yaitu  ranah  regulasi  dan  aturan  hukum, ranah  penguatan  dan  ekspansi  kelembagaan,  serta  ranah  internalisasi  nilai  ekonomi  syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. 6 Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
a. Pada ranah  yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan  ( stakeholder )  ekonomi  syariah  harus  memikirkan  desain  regulasi  yang  dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.
b. Ranah  kedua  adalah  ekspansi  kelembagaan  yang  menitikberatkan  pada  upaya  untuk meningkatkan  ukuran  industri  ekonomi  syariah  yaitu  bagaimana  menjadikan  pangsa  pasar ( market  share )  perbankan  syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah,  BMT,  lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka  penghimpunan  dan  pendayagunaan  zakat,  serta  menciptakan  sistem  pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional. Tentu saja,  ekspansi  ini  akan  dapat  dipercepat  jika  pada  ranah  pertama,  ada  dukungan  regulasi yang kongkret terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah.
c. Ranah  ketiga,  internalisasi  nilai-nilai  ekonomi  syariah  kepada  seluruh  komponen  bangsa, merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menciptakan  cara  pandang  tentang  bagaimana berekonomi  dan  berbisnis  yang  sesuai  dengan  tuntunan  syariah.  Penanaman  nilai-nilai ekonomi  syariah  ini  akan  mempengaruhi  perilaku  para economic  agent .  Misalnya,  ketika seseorang  mengetahui  bahwa  kejujuran  memiliki  implikasi  nilai  ibadah  kepada  Allah, termasuk  implikasi  pada  diterima  tidaknya  zakat,  infak  dan  sedekah  seseorang  di  hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.
Kelahiran  hukum  ekonomi  syariah,  juga  didukung  oleh  kenyataan  bahwa  Pengadilan Agama yang telah lama diakui eksistensinya di Indonesia, masih belum mempunyai kitab hukum yang  dijadikan  standarisasi  bagi  hakim  dalam  memutus  perkara  ekonomi  selevel  KUHPdt. Kondisi  ini  bisa  menyulitkan  para  hakim  dalam  memutuskan  perkara  terkait  ekonomi  syariah. Pada  sisi  lain,  adanya  aspirasi  umat  Islam  yang  menghendaki  pemberlakuan  ekonomi  syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan dalam bentuk politik hukum. 7
Politik  hukum  yang  dilakukan  tersebut  diimplementasikan  dalam  kebijakan  politik  di Indonesia memberikan dukungan pertama kali  dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang
6 Bambang Iswanto, Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia, Jurnal Mazahib, Vol. XII, No. 2, Desember 2013, h.81.
7 Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan  melihat cara  konfigurasi  kekuatan  yang ada di belakang  pembuatan  dan penegakan  hukum.  Lihat, Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta:LP3ES, 1998, h. 2.
Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  istilah  “bank  berdasarkan  prinsip syariah”.
Jika  dilihat  melalui  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) dan  pendekatan sejarah (historical  apparoach) terbitnya  UU  No.  10  Tahun  1998  tersebut,  menjadi  moment penting  bagi  dimulainya  gerakan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Setelah  itu,  gerakan  ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi tidak kenal lelah. Gerakan ini pun menggelinding bagaikan gerakan bola  salju  yang  semakin  membesar  yang  tidak  dapat  terbendung  lagi.  Terus  dikawal  oleh lembaga-lembaga  yang  lahir  dari  gerakan  ini,  seperti  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI),  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES),  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam (IAEI),  dan  sebagainya.  Gerakan  dan  perjuangan  ekonomi  syariah  ini  kemudian  melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
Gerakan ini juga melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  Berbagai  Peraturan Bank  Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini  juga  melahirkan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  meliputi:  perbankan  syariah,  asuransi syariah,  pegadaian  syariah,  pembiayaan  syariah,  pasar  modal  syariah,  bursa  komoditi  syariah, bisnis syariah, dan sebagainya.
Berdasarkan  analisis  si  atas,  melalui  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) ,pendekatan  sejarah (historical  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  memberikan  kewenangan  kepada Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  merupakah  langkah politik  hukum  yang  luarbiasa  dalam  melengkapi  kelembagaan  “hukum”  untuk  mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakan ekonomi syariah riil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Untuk  melihat  sejauhmana  keberpihakan  politik  hukum  nasional  terhadap  keberadaan ekonomi  syariah  di  Indonesia,  dapat  dilihat  melalui  dua  aspek,  yaitu  aspek  kelembagaan  dan aspek  substansi  hukum  yang  tercermin  dari  lahirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Pada  ranah  kelembagaan,  politik  hukum  nasional  memberikan  pengaturan  yang  menghadirkan kelembagaan  yang  memiliki  otoritas  dalam  pengelolaan  ekonomi  syariah.  Sebagai  contoh, keberadaan Peradilan Agama sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam yuridiksi absolutnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  Pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 8
Pada  ranah  kelembagaan  pula,  hadirnya  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Badan Arbitrase  Syariah  (Basyarnas)  adalah  lompatan  maju  dalam  politik  hukum  nasional.  Kedua lembaga tersebut berada di bawah MUI. Dalam struktur ketatanegaraan,  MUI bukanlah bagian
8 M. Rifqinizamy Karsayuda, “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, h. 45.
dari  organ  kekuasaan  resmi  negara.  MUI  lebih  tepat  disebut  sebagai  badan  hukum  biasa.  Ia sejajar dengan berbagai organisasi keagamaan lainnya.
Kehadiran  DSN  dan  Basyarnas  dalam  struktur  hukum  nasional  seiring  dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran UU tersebut menuntut hadirnya institusi penetapan legislasi dan pengawas fatwa di bidang ekonomi syariah yang  dilakukan  oleh  DSN,  serta  institusi  penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan  (alterbative dispute  resolution).  Kelembagaan  Basayrnas  dimaksudkan  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa alternatif selain ke Peradilan Agama.
Pada  aspek  peraturan,  kehadiran  berbagai  UU  seperti  UU  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, UU  Nomor 19 Tahun 2008 tentang  Surat Berharga Syariah, UU 23 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  UU  No.7  Tahun  1989  sebagaimana  diperbaharui  dengan  UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara lebih spesifik, Fatwa DSN MUI  yang sesungguhnya bukan bagian dari produk peraturan perundang- undangan nasional, juga dapat dikonversi menjadi  dasar hukum tata kelola ekonomi syariah di Indonesia,  setelah  dilakukan  otorisasi  oleh  Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Ada dua faktor secara garis besar yang memengaruhi penataan ekonomi syariah. Pertama, ideologi.  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  Negara  Republik  Indonesia  menjamin  kehidupan bernegara dan berbangsa. UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya  harus  dipandang  sebagai  adanya  kebebasan  bagi  masyarakat  Islam  untuk melakukan  aktivitas  keperdataan  sesuai  dengan  konsep  hukum  Islam  sebagai  keyakinan  yang dianut,  walaupun  Pasal  ini  masih  mengalami  kontroversi. 9 Lahirnya  UU  Perbankan  Syariah sebetulnya  merupakan  tuntutan  ideologi  negara,  dimana  negara  yang  mayoritas  penduduknya menganut  agama  Islam,  kebutuhan  undang-undang  yang  mengatur  ekonomi  syariah  menjadi keniscayaan.
Kedua,  sebagai  Negara  yang  penduduknya  mayoritas  Muslim  tentu  saja  ajaran-ajaran Alquran dan Sunah dijadikan sebagai pedoman kehidupan (way of life) keseharian baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pemikiran dasar mengenai sistem keuangan didasarkan atas skema bagi hasil (profit and loss sharing). Islam telah memperkenalkan sistem ekonominya,  sebagai  solusi  terhadap  perekonomian  dunia  yang  selama  ini  mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bisnis ribawi.

## 2. Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah di Indoensia
Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia jika dilihat melalui pendekatan perundang-undangan (statute  approach) ,pendekatan  sejarah (historical  approach) dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dapat  dielaborasi  lebih  lanjut  sebagai berikut,dinamika  hukum  berasal  dari  kata  dinamika  dan  hukum.  Dinamika  yang  berarti  gerak masyarakat Islam dalam menyambut ekonomi syariah secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat Islam di Indonesia yang bersangkutan dengan kebutuhan dan  eksisnya  ekonomi  syariah  yang  melembaga  dalam  lembaga  keuangan  baik  dalam  bentuk bank syariah maupun lembaga non bank. Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang secara resmi  dianggap  mengikat,  dan  yang  dikukuhkan  secara  legal  dalam  peraturan  perundan- undangan melalui proses politik.
9 Djawahir Hejazziey, Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1, Januari 2012, h.122.
Jadi,  dalam  hal  ini  dinamika  hukum  ekonomi  syariahdidukung  oleh  gerakan  masyarakat Islam  yang  berlangsung  secara  terus-menerus,  sehingga  akhirnya  diperlukan  penataan  regulasi ekonomi syariah, baik dari aspek substansi berupa aturan seputar ekonomi syariah yaitu Undang- Undang  Zakat,  Undang-Undang  Wakaf,  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  Undang-Undang Haji,  Undang-Undang  Pengadilan  Agama,  KHES  dan  aturan  lainnya.  Adapun  struktur  berupa kelembagaan  dan  kewenangan  dalam  ekonomi  syariah,  seperti  perbankan  syariah,  lembaga keuangan syariah, diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, muncul lembaga BAZNAS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah  yaitu  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional,  keberadaan  Dewan  Syariah  Nasional  dari Majelis Ulama Indonesia dalam mengawal tegaknya pemenuhan prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) .  Selain  itu  kultur  masyarakat  Islam  Indonesia  dari  bank  konvensional  beralih  ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah.
Dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  dapat  dilihat  melalui  pendekatan  sejarah (historical approach) ditelusuri dari apa yang terjadi pada masa lampau yaitu masuknya ekonomi syariah  ke  Indonesia,  dan  di  masa  sekarangperkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia meningkat pesat, dan di masa yang akan datang akan semakin berkembang melihat banyaknya produk-produk  ekonomi  syariah  baik  dalam  dunia  perbankan  maupun  lembaga  keuangan. Dinamika  atau  perubahan  penataan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  jika  dilihat  dari  pendekatan konseptual (conceptual  approach) dan  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) wujud dinamikanyadalam suatu sistem hukum tertutup dansistem hukum terbuka.
Dinamikapenataanregulasi ekonomi syariah sebagai suatu sistem tertutup dinamika internal hukum  jika  mengikuti  pendapat  Kelsen  dan  Nawiasky,  yakni  perubahan  hukum  yang berlangsung berdasarkan tingkatan hirarkhi hukum dan tata hukum, maka ekonomi syariah harus mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  memposisikan  dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  berupa elobarasi  norma  yang  terdapat  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  lebih  spesifik  dalam  Pasal  29  yang  menyebutkan  tentang  menjalankan agama  yang merupakan  cakupan umat  Islam dalam menjalankan labelisasi ekonomi syariah di Indonesia. Di samping itu, terdapat perubahan yang berlangsung di dalam masyarakat; misalnya yang  menyangkut  ketaatan  masyarakat  terhadap  ekonomi  syariah.  Perubahan  yang  terakhir  ini berupa perubahan nilai, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap eksistensiekonomi syariah. Hal yang terakhir ini, dimaksudkan dengan adanya dinamika eksternal hukum ekonomi syariah di  Indonesia  dari  aspek  politik  hukum  demografis  mengingat  umat  Islam  adalah  mayoritas masyarakat Indonesia bahkan dunia.
Dua  sisi  pandang  (dinamika  internal  dan  eksternal  hukum)  tersebut  dapat  menyebabkan perbedaan  tajam,  seakan-akan  satu  dengan  lainnya  terlepas,  sehingga  karenanya  keabsahan perubahan  diukur  dari  sudut  pandang  yang  berlainan,  menghasilkan  kesimpulan  yang  bisa bertolak belakang. Misalnya pernyataan, bahwa sesungguhnya hukum telah berubah, manakala masyarakat  telah  berubah,  walau  pun  hukumnya  tetap.  Sebaliknya,  hukum  tidak  berubah, manakala masyarakat tidak berubah, walau pun hukum telah berubah. Pernyataan tersebut tidak mungkin diterima jika orang mengukuhi pendapat, bahwa perubahan hukum hanyalah perubahan internal hukum.
Dinamikapenataan  regulasi  ekonomi  syariah  di  Indonesia  juga  berkaitan  erat  dengan persoalan politik hukum. Politik hukum ekonomi syariah merupakan aktivitas pemilihan tujuan- tujuan  filosofis  dan  sosiologis  agar  eksistensi  ekonomi  syariah  hadir  dalam  wujud  regulasi berupa  peraturan  perundang-undangan.  Lebih  jauh,  politik  hukum  ekonomi  syariah  berusaha
membuat dan menata norma-norma ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.  Politik  hukum  ekonomi  syariahmembawa  arah  penguatan  penataan  regulasi  ekonomi syariah yang eksis dan melembaga.
Dinamika  internal  dalam  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  terlihat  dengan  geliat masyarakat  Islam  yang  marak  menggunakan  bank  syariah  dengan  berbagai  produk  perbankan syariah.  Di  dalam  politik  hukum,  terdapat  berbagai  jalan  untuk  memberi  bentuk  perubahan hukum,  yaitu  dengan  mengadakan  peraturan  hukum  baru,  dengan  mengubah  peraturan  hukum yang  berlaku,  dan  dengan  jalan  perubahan  atau  pembaruan  interpretasi  peraturan  hukum  yang berlaku. Perubahan hukum dapat dilakukan secara evolutif (perlahan-lahan), dan ada juga yang dilakukan  secara  radikal  (revolusi).  Perubahan  yang  perlahan-lahan  diharapkan  tidak  akan menimbulkan  keguncangan  mengenai  kepastian  hukum,  karena  tidak  adanya  perbedaan  antara hukum  dengan  realitas  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Perubahan  demikian  dapat  dilakukan secara  lebih  terencana serta  persuasif.  Masyarakat  mempunyai  cukup  waktu  untuk  memahami, merubah  sikap  dan  tingkah  lakunya  dengan  sesuatu  hal  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum tersebut.
Perubahan  hukum  yang  sifatnya  radikal,  kemungkinan  besar  akan  banyak  menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, karena beratnya beban penyesuaian antara realitas kemampuan masyarakat dengan harapan-harapan (tujuan-tujuan) yang hendak dicapai oleh hukum baru itu. 10 Jika hukum baru tidak atau kurang mendapat dukungan masyarakat, maka timbul masalah antara legalitas dan legitimitasi. Menghadapi hal demikian, terpaksa peraturan hukum baru menyimpan anasir-anasir peraturan hukum lama untuk menjembatani kesenjangan antara dunia harapan yang terumus dalam peraturan hukum dengan dunia realita dalam masyarakat.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  melalui  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) ,pendekatan  sejarah (historical  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  dapat  dilihat  dari  dua  bentuk,  yaitu dinamika hukum dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum 11 dan tata hukum 12 yang didukung  dengan  politik  hukum  dengan  mengalami  proses  yang  panjang  sehingga  menjadi peraturan  perundang-undangan  dengan  legitimasi  dan  legalitas  hukum  yang  berlaku  umum. Sedangan  dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  dalam  sistem  terbuka  dengan menyesuaikan  perkembangan  masyarakat  Islam  yang  linear  dengan  perkembangan  ekonomi syariah  melalui  kesadaran  hukum  dan  kecerdasan  peluang  dalam  mengembangankan  ekonomi syariah  di  tengah  politik  demografis.Dinamika  hukum  dalam  sistem  terbuka  memposisikan aktivitas ekonomi syariah mencakup aktivitas ibadah, maka penataan regulasi ekonomi syariah
10 Perubahan  dalam  masyarakat  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan  hukum  dalam masyarakat.  Hukum  terkait  erat  dengan  perubahan  dan  perkembangan  dalam  masyarakat.  Perubahan  di  bidang hukum  dapat  mempengaruhi  perkembangan  dalam  masyarakat.  Demikian  pula  sebaliknya,  setiap  perubahan  di dalam masyarakat, dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Satjipto rahardjo menyebutkan bahwa secara alami manusia mempunyai hasrat untuk hidup dalam dunia yang penuh suasana  ketertiban.  Hukum  adalah  bagian  dari  pranata  untuk  hidup  secara  tertib.  Lihat  Siti  Malikhatun  Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 62-63.
11 Menurut  Kelsen  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky,  norma-norma  dalam  negara tersusun  secara  hierarkis,  dari  yang  paing  umum  yang  bersifat  abstrak  hingga  ke  jenjang  yang  lebih  khusus  dan bersifat individual, di puncak norma tersebut terdapat norma dasar (grondnorm atau urpungsnorm atau basic norm). Lihat Mukhlis Taib, Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, h. 77. 12 Kelsen mengungkapkan bahwa tata hukum dipandang sebagai suatu sistem kaidah-kaidah yang tersusun secara  hierakikal,  yang  berlandaskan  pada  suatu groundnorm. Lihat  B.  Arief  Sidharta, Meuwissen  Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 75.
menjadi  terbuka,  baik  dari  fatwa  meliputi  ekonomi  syariah,  putusan  Pengadilan  Agama  yang menjadi  yurisprudensi (judge  made  law) sehingga  tidak  memerlukan  proses  yang  panjang (legislasi dan proses politik).
Jika  dicermati  lebih  lanjut  melalui  pendekatan  sejarah (historical  approach) dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia sejak zaman dulu yang pada masa pemerintahan Hindia  Belanda  masih  diterapkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  yang notabene adalah terjemahan dari Borgelijk Wetbook (BW) ciptaan Kolonial Belanda. Kemudian melalui  koordinasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  disusunlah  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang merupakan  respon  terhadap  perkembangan  baru  dalam  kajian  dan  praktek  hukum  muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia.
Selain  itu  KHES  dijadikan  acuan  dalam  penyelesaian  perkara-perkara  ekonomi  syariah yang  semakin  hari  semakin  bertambah,  seiring  dengan  perkembangan  LKS.  Di  bawah Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dalam  lingkungan  peradilan  yang  berkompetensi  dalam penerapan  KHES  adalah  Peradilan  Agama  (PA),  karena  secara  materiil,  KHES  adalah  hukum Islam,  sebagaimana  wewenang  PA  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  dan  dalam pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.
Dinamika  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  terus  berproses  dan  bergulir  yang  secara epistemologi  yuridis  terpola  dalam  empat  fase. Pertama ,  fase shari’ah ,  yakni  fase  di  mana ekonomi  syariah  masih  berada  pada  tataran  moral  doktrinal  normatif  yang  ditandai  oleh ketersediaan  nilai-nilai  dan  prinsip  ekonomi  syariah  di  dalam  Alquran  dan  hadis. Kedua ,  fase fiqh , ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Alquran dan hadis yang kemudian terkodifikasidan terunifikasi dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Ketiga , fase qanun ,  ditandai  oleh  internalisasi  prinsip  ekonomi  syariah  yang  terdapat  dalam  Alquran, hadis,  kitab  klasik,  KHES,  dan  fatwa  DSN  MUI  ke  dalam  perundang-undangan  negara  ( legal posotivism ),  seperti  Undang-Undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN),  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI),  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI). Keempat ,  fase qada ,  yakni  fase  di mana  perundang-undangan  negara  tentang  ekonomi  syariah,  seperti  UU  No  3  Tahun  2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menjadi sumber hukum formal bagi hakim  Pengadilan  Agama  untuk  memproses,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah di Indonesia.
Secara  konseptual  dan  yuridis  normatif,  dinamika  penataan  regulasi  syariah  di  Indonesia lebih  fokus  terhadap  Lembaga  Keuangan  Syariah  sehingga  dalam  tataran  praktis  penataan regulasi  LKS  mendominasi  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Akhirnya menimbulkan  kecenderungan  penataan  regulasi  dalam  operasionalisasi  lembaga  keuangan syariah.

## D. Kesimpulan
Latar belakang penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesiadiawali dengan munculnya upaya  untuk  menggantikan  sistem  konvensional  berupa  bunga  (riba),  ketidakpastian  ( garar ), perjudian ( maisyir ), dan ba ṭ il yang dilarang dalam Islam kemudian dilembagakan secara konkret dalam perbankan syariah dengan kemunculan Bank Muamalat dan Lembaga Keuangan Syariah. Kebutuhan masyarakat Islam dalam menjalankan bagian syariat Islam dalam konteks muamalah
ekonomi  syariah,  wajib  memiliki  kepastian  hukum  agar  memberikan  keyakinan  dan  jaminan kepatuhan  serta  pemenuhan  prinsip  syariah (shariah  compliance) yang  wajib  harus  dipenuhi negara  melalui  penataan  regulasi.  Pertumbuhan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  linear  dengan perkembangan  hukum  ekonomi  syariah  di  tengah  politik  hukum  demografis  mayoritas  umat Islam  yang  dominan  dalam  regulasi  lembaga  keuangan  syariah  baik  non  bank  maupun  bank syariah.Adanya  kekosongan hukum (vacum of norm) dalam operasionalisasi, kelembagaan dan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sehingga  perlunya  legitimasi  dan  legalitas  penataan regulasi  ekonomi  syariah  mengatur  produk  dan  layanan  keuangan  syariah  yang  berkekuatan hukum  akan  menjamin  dan  mengawal  pertumbuhan  serta  eksistensi  ekonomi  syariah  di Indonesia.
Dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  di  Indonesiaterlihat  dalam  bentuk  sistem tertutup  dan  sistem  terbuka,  baik  dari  regulasi  operasionalisasi,  kelembagaan  dan  penyelesaian sengketa.Dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  dalam  sistem  tertutup  mengacu  pada hierarki  hukum  dan  tata  hukumdengan  melalui  politik  hukum  yang  mengalami  proses  yang panjang dari tahun 1992 sampai 2018 dengan adanyakehadiran UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU  Nomor 19 Tahun 2008 tentang  Surat Berharga Syariah, UU 23 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  UU  No.7  Tahun  1989  sebagaimana  diperbaharui  dengan  UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara dalam  sistem  terbuka,  dinamika  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  berkembang  secara  cepat, responsif  dan  progresif  melalui  yurisprudensi  putusan  pengadilan  dan  fatwa  DSN  MUI  yang sesungguhnya  bukan  bagian  dari  produk  peraturan  perundang-undangan  nasional,  juga  dapat dikonversi  menjadi  dasar  hukum  tata  kelola  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  setelah  dilakukan otorisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
E.   Saran
1. Kepada legislator  agar  melakukan  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  yang  yang  responsif dan progresif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kepada pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  dinamika  perkembangan  dan  pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
3. Kepada  MUI  dan  DPS  agar  tidak  mudah  mengeluarkan  rekomendasi  dan  fatwa  dalam menetapkan shariah compliance untuk meloloskan produk yang dibuat atau diusulkan dari masing-masing perbankan syariah.
4. Kepada  akademisi  agar  melanjutkan  gerakan  politik  ekonomi  syariah  baik  pada  ranah dimensi  ide,  ranah  nilai  dan  substansi  maupun  pragmatis-normatif  dalam  mengawal tegaknya  prinsip-prinsip  syariah  dalam  rangka  penataan  regulasi  ekonomi  syariah  di Indonesia yang lebih baik lagi

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008.
Muh.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  antara  Tradisi  dan  Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI-Press, 2011.
Rifyal  Ka’bah, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perspektif  Muhammadiyah  dan  NU ,  Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
Bambang  Iswanto, Ekonomi  Islam  dan  Politik  Hukum  di  Indonesia, Jurnal  Mazahib,  Vol. XII, No. 2,  Desember 2013.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta:LP3ES, 1998.
M. Rifqinizamy Karsayuda, “Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.
Djawahir  Hejazziey, Konfigurasi  Politik  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1, Januari 2012.
Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Mukhlis  Taib, Dinamika  Perundang-Undangan  di  Indonesia, Bandung:  PT  Refika Aditama, 2017.
B.  Arief  Sidharta, Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.