## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 222
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)

## TANTANGAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin KPP Penanaman Modal Asing Satu cibob476@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis tantangan dan kendala yang dihadapi oleh penjabat rumpun  JFT  Penyuluh  Pajak  di  lingkup  Direktorat  Jenderal  Pajak  guna  meningkatkan  kinerja JFT  Penyuluh  Pajak  agar  dapat  meningkatkan  hasil  penerimaan  pajak  negara.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  merupakan  alat  untukmencari,  menganalisis  dan memahami  paradgima  baik  individual  ataukelompok  yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial ataumanusia.  Dalam  hal  ini  penelitian  ini  mengumpulkan  fakta  di  lingkup  Direktorat  Jenderal Pajak  mnengenai  tantangan  dan  kendala  yang  dihadapai  oleh  JFT  Penyuluh  Pajak  mulai  dari workload  analysis  dan  berbagai  data  sekunder  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya hambatan dan kendala internal dimana para penyuluh pajak ini berikan tugas administrasi yang melebihi  jam kerja normal per jabatan. Sehingga para fungsional penyuluh pajak ini terhambat dalam  melaksanakan  kewajibannya  yaitu  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu  melakukan Penyuluhan dan Pengembangan Penyuluhan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi  masyarakat  atau  wajib  pajak  ataupun  pihak  lain  yang  membutuhkan  terkait peraturan perpajakan dengan harapan dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak yang pada ujungnya nanti berdampak pada peningkatan pendapatan negara.
Kata Kunci: Beban Kerja, Kinerja Pegawai, Manajemen, Penyuluh Pajak

## ABSTRACT
This study  aims  to  analyze  the  challenges  and  obstacles  faced  by  the  Tax  Counselor  members within the scope of the Directorate General of Taxes in order to improve the performance of the Tax  Counselor  in  order  to increase  state  tax  revenues. This  study  uses  a  qualitative  approach which is a tool for finding, analyzing and understanding the paradigms of both individuals and groups related to social or human problems. In this case, this research collects facts within the scope of the Directorate General of Taxes regarding the challenges and constraints faced by the Tax  Counselor  starting  from  workload  analysis  and  various  other secondary  data.  The results of the study indicate that there are internal barriers and constraints where these tax  Counselor officers  give  administrative  tasks  that  exceed  normal  working  hours  per  position.  So  that  the functional  tax  counselors  are  hampered  in  carrying  out  their  obligations,  namely  their  main duties and functions, namely carrying out Counseling and Counseling Development which aims to convey information and educate the public or taxpayers or other parties who need related tax regulations in the hope of providing motivation to taxpayers who in the end will have an impact on increasing state revenues.
Keywords: Workload, Employee Performance, Management, Tax Counselor

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  salah  satu  sumber  dari  sekian  pendapatan  negara  yang  krusial. Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  mengenai  Penerimaan  Negara  Tahun  2021  dan APBN Tahun 2022, penerimaan pajak sebesar 1.500 trilyun lebih atau sekitar 82% dari total  penerimaan  APBN  Tahun  2022.  Negara  memanfaatkan  perpajakan  sebagai  alat

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 223
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
politik  dalam  rangka  mewujudkan  tujuannya  sepertipembagian  pendapatan  secara merata,  menstabilkan  perekonomian,  menyediakan  layanan  publik  dan  mendukung tumbuh  kembangperekonomian,  (Amir  et  al.,  2013).  Variasi  dan  pentingnya  tujuan- tujuan  ini  berbeda  dari  satu  negara  ke  negara  lain  dan  biasanya  bergantung  pada  visi misi dan ekonomi negara yang bersangkutan, (Amir et al., 2013). Ketiadaan pemasukan dari  pajak  dapat  mengakibatkan  sebagian  besar  kegiatan  negara  seperti  operasional kantor  dan  pegawai  sampaidengan  pembiayaan  berbagai  proyek  pembangunan  akan sukar untuk dilaksanakan,  (Yunita et al., 2017).  Semakin  banyak pajak  yang diperoleh pemerintah  dapat  meningkatkan penerimaan  negara, semakin  banyak  infrastruktur atau fasilitas  yang  dibangun  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  rakyat,  (Pranata  & Setiawan, 2015).
Salah  satu  upaya  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  meningkatkan  hasil penerimaan  pajak  adalah  dengan  cara  memberikan  penyuluhan  bagi  para  wajib  pajak. Pentingnya penyuluh pajak  atau konselor pajak  ini untuk  menumbuhkan  motivasi  bagi wajib pajak untuk menyetor pajak. Hal ini terlihat dari hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan  bahwa  Ketaatan  membayar  pajak  yang  terbaik  adalah  dengan  cara internalisasi  motivasi  dari  dalam  diri  wajib  untukmembayar  pajaknya,  (Traxler,  2010). Menurut (Torgler et al., 2008) meminjam isitilah moral pajak untuk memvisualisasikan dorongan  dalam  diriwajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Dari  hasil  penelitian  tersebut menunjukkan pentingnya eksistensi penyuluh pajak.
Hal  ini  sesuai  teori  ekonomi  perpajakan  mengenai  psikologi  perpajakan,  yaitu teori slippery slope theory, yang menurutnya kewajiban pajak mencerminkan kepatuhan pada  negara  sebagai  pengelola  pajak  dan  kekuatan  otoritas  pajak.  Ketika  kepatuhan wajib  pajak  terhadap  yang  Lembaga  pengelola  pajak  meningkat  dan  kekuasaan menurun,  hal  ini  menyebabkan  kesukarelaan  masyarakat  atau  wajib  pajak,  sedangkan ketika kekuasaan wajib pajak  membaik dan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pengelola pajak menurun, hal ini menyebabkan ketaatan wajib, (Prinz et al., 2014; Wahl et al., 2010). Penelitian yang pernah dilakukan di Rumania menemukan bahwa ketaatan masyarakat  atau  wajib  pajak  merupakan  faktor  yang  berdampak  pada  efisiensi pemungutan  pajak,  (Babici  et  al.,  2019).  Dalam  rangka  menumbuhkan  ketaatan masyarat  wajib  pajak,  perlu  adanya  penyadaran  ketaatan  masyarakat  atau  wajib  pajak agar  wajib  pajak  dapat  lebih  memahami  obligasi  perpajakannya  lalu  membayar pajaknya. Tindakan para penyuluh pajak merupakan program kerja yang tertuang dalam kewajiban  penyuluh  pajak  untuk  menumbuhkan  pemahaman  wajib  pajak  tentang perpajakan  di  Indonesia  hinga  kemudian  dapat  meningkatkan  pendapatan  negara melalui pajak, (Herryanto & Toly, 2013).
Metode yang digunakan dalam konseling bisa secara langsung seperti tatap muka maupun  tidak  langsung  melalui  media.  Kegiatan  konseling  langsung  adalah  hubungan secara  langsung  antara  penyuluh  pajak  dan  masyarakat  wajib  pajak,  seperti  konseling langsung  atau  melalui  webinar.  Sedangkan  metode  tidak  langsung  dapat mendayagunakan  media  baik social media (elektronik) atau media konvensional. Salah

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 224
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
satu metode langsung para penyuluh pajak DJP di era pandemi kemarin dengan melalui webinar,  (R.  F.  Sari  &  Santoso,  2021)  dan  metode  langsung  lainnya,  diseminasi informasi kesadaran perpajakan, (Adiputra, I. M. P., Meitriana, M. E. & Suwena, 2015). Besarnya jumlah wajib pajak yang belum  menyadari pentingnya perpajakan dan aturan pajak  mengakibatkan tax  ignorance .  Pemahaman  dapat  muncul  apabila  wajiba  pajak memiliki  literasi  yang  cukup  tentang  pajak,  misalkan  kenapa  pajak  perlu  dibayar,  cara membayar pajak dan akibat apabila tidak membayar pajak, yang dapat diperoleh dengan cara    diseminasi  informasidalam  bentuk  penyuluhan  dan  promosi,  (Longdong,  2015). Sebuah  studi  di  salah  satu  negara  di  benua  Afrika  menemukan  bahwa  literasi  dan informasi  pajak  yang  cukup  dapat  berdampak  pada  wajib  pajak,  (Uremadu  &  Ndulue, 2011).  Ketaatan  dan  kerelaan  diperkuat  di  Jepang  dengan  cara  mengkonfirmasi  bahwa literasi  perpajakan  yang  cukup  tersedia  untuk  pembayar  pajak,  dan  pendidikan  pajak merupakan  kegiatan  informasi  yang  memainkan  peran  penting  dalam  menciptakan kesadaran pajak, (Sarker, 2003).
Penyuluh Pajak merupakan rumpun jabatan fungsional tertentu (JFT)  yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  58/PMK.03/2021  tanggal  03  Juni  2021 Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut  disebutkan  JFT  Penyuluh  Pajak  adalah jabatan  yang  mempunyai  ruang  lingkup,  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  hak,  wewenang dan  diberi  tanggung  jawab  dalam  memberikan  literasi  dan  informasi  mengenai perpajakan oleh karena  itu  maka Tugas Pokok dan Fungsi JFT Penyuluh Pajak terbagi atas  dua  yaitu  1).  Melakukan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  Penyuluhan  yang bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi  dan  mengedukasi  masyarakat  (dalam  hal  ini adalah  Wajib  Pajak)  ataupun  pihak  lain  yang  membutuhkan  terkait  peraturan perpajakan;  2).  Penyelesaian  Administrasi  Perpajakan  Pelayanan  Administrasi Perpajakan  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  eksternal  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  untuk  pelaksanaan  hak  dan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  mengharuskan  penerbitan  produk  hukum  oleh  Direktorat Jenderal Pajak.
JFT  Penyuluh  pajak  dan  JFT  asisten  penyuluh  pajak  disusun  dalam  ketentuan PERMENPAN RB No. 49 dan No. 50 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut salah satu keputusan di dalamnya adalah Jabatan Fungsional Tertentu,  yakni JFT Penyuluh pajak, dengan tanggung jawab dan wewenang serta kewajiban memberikan literasi, informasi, motivasi  perpajakan  kepada  masyarakat  dan  wajib  pajak,  peraturan  Menteri  ini menitikberatkan  pada  tugas-tugas  JFT  Penyuluh    pajak.  Dan  kegiatan  penasehatan  di bidang  perilaku  perpajakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  literasi  dan  keahlian mengenai  aturan  pajak.  Perpajakan  dan  membentuk  ketaatan  Wajib  Pajak  agar  lebih memahamai,  mengetahui  dan  berhati-hati  dalam  menegakkan  hak  dan  timbul  ketaatan dalam  membayar  pajak.  Jika  sebelumnya  kegiatan  tax  advisory  dilakukan  oleh sekelompok  advisory,  yang  pada  tahun  2011  menurut  organisasi  DJP  merupakan gabungan  antara counter  representative dan departemen  advisory ,  maka  sesuai

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 225
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
peraturan  yang  diterbitkan  pada  tahun  2020  diangkat  seorang  penyuluh  pajak  yang bekerja  khusus.  Menawarkan  nasihat  pajak.  Dengan  demikian,  posisi  JFT  penyuluh pajak  berperan  dalam  mencapai  tujuan  penerimaan  pemerintah  dengan  membentuk undang-undang perpajakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Seiring  adanya  peningkatan  pada  target  pendapatan  pajak  dan  ukuran  Lembaga DJP,  telah  ada  dilaksanakan  kajian  untuk  menghitung  efektivitas  kantor  pajak.  Kajian ini  sesuai  dengan  argumentasi  yakni  pendapatan  pajak  bergantung  pada  bagaimana sistem administrasi pajak, (de Oliveira & Frascaroli, 2019). Hasil penelitian sebelumnya mengenai  efisiensi  pemungutan  pajak  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  negara melalui pajak  masih tergolong  buruk, (Akbar, 2020) karena tarif pajak  masuk kategori relatif rendah dan penerimaan pajak yang belum maksimal.
Memperhatikan  fakta dilapangan bahwa JFT Penyuluh Pajak  merupakan  rumpun jabatan  baru  dan  fenomena  perpajakan  di  Negara  Indonesia  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  penjabat rumpun  JFT  Penyuluh  Pajak  di  lingkup  Direktorat  Jenderal  Pajak  guna  meningkatkan kinerja JFT Penyuluh Pajak agar dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  merupakan  instrumen untuk  mencari  dan  mengetahui  paradigma  individual  atau  kelompok  yang  berkaitan dengan  masalah sosial  atau  manusia,  (Creswell &  Poth, 2016). Sementara  (Hennink et al.,  2020)  menjelaskan  bahwa  pendekatan  kualitatif  sebagai  pendekatan  yang memungkinkan analis  memberikan asesmen terhadap kondisi  baik perorangan  maupun bermasyarakat,  kelompok  serta  organisasi  secara  detil  dengan  metode  pengumpulan data  melalui  berbagai  instrumen  seperti  wawancara, observasi,  diskusi  kelompok  serta data  lainnya.  Sehingga,  pendekatan  kualitatif  merupakan  penelitian  menggali  secara mendalam. Metode dapat diandalkan dalam mendapatkan data faktual yang terjadi pada suatu  komunitas  atau  ogranisasi.  Dengan  ini  menolong  peneliti  untuk  melaksanakan kajian ketika variabel penting tidakdapat dipastikan dan diketahui sebelumnya.
Penelitian ini memberikan penjelasan faktual dan menciptakan suasana keyakinan dan  pemikiran  yang  berkembang  dalam  kasus  yang  diteliti  dan  tidak  dapat  ditangkap oleh penelitian kuantitatif. Selain itu, studi kasus adalah cara untuk memahami program, peristiwa, fungsi, proses, atau banyak orang. Kasus terkait dengan waktu dan aktivitas, dan  data  dikumpulkan  dengan  berbagai  tindakan  selama  periode  waktu  yang berkelanjutan,  (Stake,  1995).  Dalam  hal  ini  penelitian  ini  mengumpulkan  fakta  di lingkup  Direktorat  Jenderal  Pajak  mnengenai  tantangan  dan  kendala  yang  dihadapai oleh  JFT  Penyuluh  Pajak  mulai  dari  workload  analysis  dan  berbagai  data  sekunder lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  PermenPAN  tentang  analisis  beban  kerja  (ABK),  maka  jumlah minimum satu jabatan adalah 1.250 jam per tahun. Berdasarkan hasil pengumpulan data

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 226
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
di lapangan maka terlihat beban kerja yang dihadapi oleh JFT Penyuluh Pajak melebihi kapasitas jabatan, dimana untuk tugas penyelesaian administrasi  pajak (PAP) per orang dibebankan  tidak kurang dari 750 berkas atau dokumen  yang  harus diselesaikan dalam satu tahun. Penyelesaian administrasi pajak ini membutuhkan waktu antara satu hingga empat jam bergantung dari Jenis berkas dan kerumitan kasusnya. Dari tugas kedua PAP ini sj mampu membebani satu orang JFT Penyuluh Pajak kurang lebih 1.500 jam kerja dimana  jumlah  jam  kerja  ini  sudah  melebihi  kapasitas  yang  ditentukan  oleh KemenPAN.  Belum  lagi  pelaksanaan  tugas  pmemberikan  penyuluhan  kepada  para wajib pajak. Maka sangat terlihat workload yang diberikan kepada JFT Penyuluh Pajak terjadi Over Capacity.
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  table  dibawah  ini  mengenai  jumlah  beban  berkas  dan dokumen yang ditangani oleh JFT Penyuluh Pajak per orang.
Tabel 1. Jenis dan Jumlah Berkas/Dokumen Penyelesaian Administrasi Pajak
Jenis Dokumen JFT Penyuluh Pajak Total AH AY AIM DY FE PA SRP THL Bea Meterai 1 2 2 5 Imbalan Bunga 6 7 6 9 6 7 7 6 54 Jawaban Penjelasan/Penegasan 1 2 2 5 Lain-lain 17 11 14 15 14 16 16 13 134 Legalisasi SKD 1 1 1 3 Pemberitahuan Nomor Rekening 190 188 201 210 209 204 192 194 1592 Pembetulan SKP/STP 2 3 4 1 3 4 1 1 19 Pemindahbukuan 172 187 181 213 191 214 181 166 1505 Pencabutan Ijin Bea Meterai 1 1 Penetapan Risiko Rendah 1 1 1 1 4 Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu 1 1 Permintaan Penjelasan/Penegasan 11 8 1 2 11 12 45 Permohonan Restitusi 1 1 Permohonan WP NE 1 1 1 3 Perubahan Metode Pembukuan 2 2 PMK-187 10 9 10 11 10 11 10 13 84 Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) 22 22 22 22 23 23 22 22 178 Putusan Pengadilan Pajak (Banding/Gugatan) 38 42 42 45 42 45 42 42 338 Selisih PMK-39 4 3 7 6 3 3 2 1 29 SK Keberatan 88 91 91 92 91 93 92 90 728 SK Non Keberatan 33 36 33 35 34 34 36 33 274 SK Pembetulan 9 9 9 11 10 11 9 9 77 SK Pembetulan Pasal 16 3 2 1 3 2 4 2 3 20 SKB PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan 1 1 SKB PPh Pot Put 4 4 4 4 4 6 4 3 33

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 227
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Jenis Dokumen JFT Penyuluh Pajak Total AH AY AIM DY FE PA SRP THL SKB PPN BKP Tertentu Strategis 2 3 2 2 2 2 3 2 18 SKPIB 5 3 7 2 17 SKPLB - Riksa 62 62 63 63 59 62 61 57 489 SKPPKP 32 38 38 39 37 36 35 36 291 SPT Masa PPN LB 41 47 38 38 42 39 44 46 335 SPT Tahunan PPh LB 2 2 1 2 1 1 1 1 11 Grand Total 750 767 777 829 788 822 782 760 6297
Sumber : DJP Kantor Pelayanan Pajak 2022
Dari  tabel  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  beban  kerja  yang  dihadapi  oleh  JFT Penyuluh  Pajak  sangat  besar  melebihi  kapasitas  kerja  normal.  Beban  kerja  yang melebihi  kapasitas  ini  baru  salah  satu  dari  dua  tugas  utama  JFT  Penyuluh  Pajak  yang berarti  para  JFT  Penyuluh  Pajak  ini  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  secara  komprehensif  karena  beban  kerja  yang  sangat  berlebih.  Hasil wawancara  dengan  para  JFT  Penyuluh  Pajak  juga  menggambarkan  bagaimana  beban kerja  yang  diterima  terasa  tidak  wajar  dan  bahkan  terkesan  sangat  membebani kehidupan  kerja  mereka  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Waktu  yang  tersita  untuk melaksanakan  pekerjaan  utama  mereka  dirasakan  tidak  cukup,  belum  lagi  selama melaksanakan  pekerjaan  masih  ada  hambatan  dan  kendala  yang  muncul  dalam melaksanakan  pekerjaannya  sepertia  tugas  tambahan  dari  atasan,  rapat,  dan  kegiatan lainnya yang mampu mengganggu dan menyita wakti kerja yang efektif.
Beban  kerja  dan  karyawan  keduanya  sangat  berdampak  terhadap  organisasi  atau lembaga.  Malah  beban  kerja  yang  didapatkan  oleh  karyawan  berpengaruh  pada kinerjanya, (Asamani et al., 2015; Shah et  al., 2011; Smith & Smith, 2017).  Penelitian yang  dilakukan  oleh  (R.  M.  Sari  &  Luturlean,  2022)  menunjukkan  kinerja  pegawai dipengaruhi  oleh  beban  kerja  dan  disiplin  kerja.  Jumlah  pekerjaan  yang  dibebankan kepada pegawai sedianya berimbang antara keterampilan dan kompetensi karyawan itu sendiri.  Apabila  hal  tersebut  tidak  diatasi  dengan  keterampilan  atau  kompetensi  yang dimiliki,  maka di  kemudian  hari  akan  mengakibatkan persoalan  bagi  pegawai  tersebut, yang  dapat  terjadi  kemudian  timbul  stres  kerja  yang  dialami  pegawai  selama mengerjakan  tugas.  Menurut  Paskow  dan  Libov  dalam  (Wahyudi,  2017),  Stres  adalah perasaan  depresi  dan  kecemasan  yang  dialami  seseorang  karena  kesulitan  dalam mewujudkan kebutuhan dan keinginannya. Sehingga dalam keadaan tersebut, seseorang dapat  dengan  mudah  mengalami  stres  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang  dalam bekerja. Stres yang tidak diatur dengan baik seringkali mengakibatkan ketidakmampuan seseorang  untuk  berinteraksi  secara  positif  dengan  lingkungannya,  baik  lingkungan kerja  maupun  lingkungan  luar.  Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan  bahwa kerja  berlebihan  pada  karyawan  yang  menimbulkan  stres  kerja  menimbulkan  masalah bagi  karyawan  itu  sendiri,  karena  situasi  stres  dapat  menimbulkan  tegangan  berlebih

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 228
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
pada karyawan yang dapat menghambat mereka untuk bekerja. Pikiran positif karyawan selama  bekerja,  sehingga  pekerjaan  mungkin  tidak  selesai  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan,  namun  saat  ini  stres  kerja  harus  diperlakukan  lebih  positif  oleh karyawan  sebagai  tantangan  bagi  diri  sendiri,  agar  karyawan  selalu  termotivasi  dalam melakukan pekerjaan. Sebisa mungkin dan karyawan selalu berusaha untuk menerapkan manajemen  waktu  dan  memprioritaskan  pekerjaan  agar  stres  kerja  ini  ditransfer  lebih positif.
Beban  kerja  merupakan  aspek  yang  harus  diperhatikan  oleh  setiap  perusahaan, karena  jumlah  pekerjaan  yang  banyak  dapat  meningkatkan  produktivitas  karyawan. Setiap  pekerjaan  yang  dilakukan  seseorang  merupakan  beban  kerja  bagi  mereka,  dan beban  kerja  itu  bergantung  pada  bagaimana  orang  tersebut  beroperasi.  Secara ergonomis,  jumlah  pekerjaan  yang  dilakukan  setiap  orang  harus  sesuai  dan  seimbang, serta sesuai dengan kemampuan fisik, kemampuan kognitif,  dan keterbatasan penerima beban,  (Munandar,  2001).  Hasil  penelitian  (Tueno,  2016)  pentingnya  kompetensi, pengetahuan dan keterampilan kerja dalam melaksanakan tugasnya.  Menurut (Tarwaka et  al.,  2010),  Beban  kerja  dapat  didefinisikan  sebagai  perbedaan  antara  keterampilan atau  kemampuan  karyawan  dan  tuntutan  pekerjaan  yang  mereka  hadapi.  Karena pekerjaan  manusia  adalah  pekerjaan  mental  dan  fisik,  setiap  orang  memiliki  tingkat stres yang berbeda. Tingkat stres yang terlalu tinggi memungkinkan pengeluaran energi yang  berlebihan  dan  kelebihan  beban,  sedangkan  tingkat  stres  yang  terlalu  rendah menyebabkan kebosanan dan kebosanan atau kurangnya tantangan. Beban kerja adalah rata-rata frekuensi terjadinya setiap pekerjaan selama periode waktu tertentu, (Irwandy, 2007).  Menurut  kajian  (Rianda  &  Winarno,  2022)  terdapat  pengaruh  simultan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Beban kerja meliputi stres fisik dan mental. Dampak  darikerja  berlebihan  atau  kapasistas  fisik  yang  buruk,  karyawan  mungkin mengalami  gangguan  atau  penyakit  terkait  pekerjaan.  Pada  dasarnya  beban  kerja merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  diperhatikan  agar  karyawan  memiliki keharmonisan dan produktivitas kerja yang tinggi disamping tambahan beban kerja dari lingkungan.

## SIMPULAN
Fungsional  Penyuluh  Pajak  sebagai  salah  satu  instrumen  penting  dalam meningkatkan  pendapat  negara  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  terhadap  beban kerja  yang  diberikan  kepada  mereka.  Mengingat  salah  satu  unsur  penting  dalam kesadaran  membayar  pajak  oleh  para  wajib  pajak  adalah  motivasi.  Tugas  penyuluh pajak  ini  dalam  memotivasi  para  wajib  pajak  agar  membayar  tepat  waktu  dan  tepat jumlah akan tetapi hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dan kendala internal dimana  para  penyuluh  pajak  ini  berikan  tugas  administrasi  yang  melebihi  jam  kerja normal  per  jabatan.  Sehingga  para  fungsional  penyuluh  pajak  ini  terhambat  dalam melaksanakan  salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu  melakukan  Penyuluhan  dan Pengembangan  Penyuluhan  yang  bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi  dan mengedukasi  masyarakat  (dalam  hal  ini  adalah  Wajib  Pajak)  ataupun  pihak  lain  yang

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 229
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
membutuhkan terkait peraturan perpajakan dengan harapan dapat memberikan motivasi kepada  para  wajib  pajak  yang  pada  ujungnya  nanti  berdampak  pada  peningkatan pendapatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, I. M. P., Meitriana, M. E., &, & Suwena, K. R. (2015). Evaluasi Efektivitas Dan Pengembangan Model Sosialisasi Sadar Pajak Di Bali. Seminar Nasional Riset Inovatif III , 269– 274.
Akbar, L. R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid 19. JABE (Journal of Applied Business and Economic) , 7 (1), 98–110.
Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The impact of the Indonesian income tax reform: A CGE analysis. Economic Modelling , 31 , 492–501.
Asamani, J. A., Amertil, N. P., & Chebere, M. (2015). The influence of workload levels on performance in a rural hospital. British Journal of Healthcare Management , 21 (12), 577–586.
Babici, G., Crivelli, E., & Marinkov, M. (2019). Tax Administration Strength and Tax Efficiency in Emerging Europe: Lessons for Romania. International Economic Journal , 33 (4), 741–756.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications. de Oliveira, R. P., & Frascaroli, B. F. (2019). Measuring the Efficiency of Tax Collection among Economic Sectors in Paraíba State Northeastern Brazil (2013- 2015). International Business Research , 12 (7), 24–33. Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods . Sage. Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review , 1 (1), 124.
Irwandy. (2007). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Beban Kerja Perawat Di Unit Rawat Inap RSJ Dadi Makassar. Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA . Longdong, N. A. (2015). The Effect Of Taxation Counseling To Taxpayer Awareness Level In Tax Service Office Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (2).
Munandar, A. S. (2001). Psikologi industri dan organisasi .
Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi , 10 (2), 456–473.
Rianda, S., & Winarno, A. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt Rajasaland Bandung. Publik: Jurnal
Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (2), 192–203.
Sari, R. F., & Santoso, D. L. (2021). Efektivitas Strategi Webinar Dalam Edukasi Penyuluhan Tentang Kebijakan Insentif Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Partisipasi Wajib Pajak. Scientax , 3 (1), 70–87.

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik
Andi Ilham Muliawan Mahyuddin: Tantangan Fungsional Penyuluh Pajak ….  Page 230
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Sari, R. M., & Luturlean, B. S. (2022). Pengaruh Beban Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi Di Sekolah Tinggi Olahraga Dan Kesehatan Bina Guna Medan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (2), 264–275.
Sarker, T. K. (2003). Improving tax compliance in developing countries via self- assessment systems-What could Bangladesh learn from Japan. Asia-Pacific Tax Bulletin , 9 (6), 3–34.
Shah, S. S. H., Jaffari, A. R., Aziz, J., Ejaz, W., Ul-Haq, I., & Raza, S. N. (2011).
Workload and performance of employees. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , 3 (5), 256–267.
Smith, A. P., & Smith, H. N. (2017). Workload, fatigue and performance in the rail industry. International Symposium on Human Mental Workload: Models and Applications , 251–263.
Stake, R. E. (1995). The art of case study research . sage. Tarwaka, E. I., Ergonomi, D. P., & Kerja, A. D. T. (2010). Surakarta . Harapan Press. Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. Economic Analysis and Policy , 38 (2), 313–339.
Traxler, C. (2010). Social norms and conditional cooperative taxpayers. European Journal of Political Economy , 26 (1), 89–103.
Tueno, N. S. (2016). Kompetensi Karyawan Administrasi dalam Pengelolaan Transaksi Hutang Dagang di Swalayan Jayamart Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 3 (1), 43–51. Uremadu, S. O., & Ndulue, J. C. (2011). A review of private sector tax revenue generation at local government level: Evidence from Nigeria. Journal of Public Administration and Policy Research , 3 (6), 174–183.
Wahyudi, D. (2017). ManajemenKonflik dan Stress Dalam Organisasi . Bandung: Alfabeta.
Yunita, R., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM Di Kota Pekanbaru (Studi Empiris
Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan) . Riau University.