## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  8  No.  2 – Mei  2024 E-ISSN  2580-9695
Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102  Tahun  2018  Tentang  Tunjangan  Kinerja  Pegawai  di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Dwi Ayu Chairunnisa 1, Irawanto 2* , Mukhlan Khaririy 3 , Singgih Priono 4 1,2*,3,4 STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia
Corresponding Author: Irawanto irawanto67gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine how the implementation of the provision of performance allowances for soldiers in Koopssus TNI is in accordance with the provisions of TNI Commander Regulation Number 4 of 2012 concerning Administrative Guidelines for Providing Performance Allowances for Soldiers and Civil Servants  in  the  TNI  Environment.  Meanwhile,  the  procedure  for  providing  performance  allowances  for soldiers  in  Koopssus  TNI is  carried  out  through  authorisation  channels  because  the  performance allowance budget  has  not  been  included  in  the  TNI  budget  for  personnel  expenditure.  In  order  for  the  provision  of performance  allowances  to  be  carried  out  effectively  and  efficiently,  the  submission  and  distribution procedures must be clearly arranged to avoid errors and leakage of the performance allowance budget. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of providing performance allowances for  soldiers  in  the  TNI  Coopssus  has  been  running  well,  this  is  in  accordance  with  the  exploration  of implementation dimensions such as communication, resources, attitudes and bureaucratic structures towards informants, who state that the implementation of providing performance allowances in the TNI Coopssus has been running well.
Keywords : Implementation, Performance Allowance, and Soldiers

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  pemberian  tunjangan kinerja bagi prajurit di Koopssus TNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Adminstrasi Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI. Sedangkan prosedur pemberian tunjangan kinerja bagi prajurit di Koopssus TNI dilaksanakan  melalui  jalur  otorisasi  karena  anggaran  tunjangan  kinerja  tersebut  belum  masuk anggaran  TNI  untuk  belanja  pegawai.  Agar  pemberian  tunjangan  kinerja  dapat  dilaksanakan secara efektif dan efisien maka prosedur pengajuan dan penyalurannya harus diataur secara jelas untuk  menghindari  adanya  kesalahan  dan  kebocoran  anggaran  tunjangan  kinerja  tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian tunjangan kinerja bagi  prajurit  di  Koopssus  TNI  telah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  sesuai  dengan  penelusuran dimensi-dimensi  implementasi  seperti  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  dan  struktur  birokrasi terhadap  para  informan,  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  pemberian  tunjangan  kinerja  di Koopssus TNI telah berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi; Tunjangan Kinerja; Prajurit

## A. PENDAHULUAN
Pada  satuan  TNI  sebagai  ujung  tombak  pertahanan  dalam pengamanan daerah rawan (pamrahwan) seperti Koopssus TNI memiliki peranan  penting  dalam  rangka  mewujudkan  perannya  dibidang pertahanan  dan  keamanan  dengan  melakukan  peningkatan  kinerjanya, hal  ini  tidak  bisa  lepas  dari  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  yaitu sumber  daya  manusia,  karena  juga  merupakan  factor  penentu  dalam keberhasilan organisasi.
Organisasi  apapun  bentuknya  terdiri  dari  organisasi  itu  sendiri dan  anggota  organisasi  yang  merupakan  dua  hal  yang  saling membutuhkan. Jika anggota organisasi berhasil membawa kemajuan bagi organisasi,  keuntungan  yang  diperoleh  akan  dipetik  oleh  kedua  bela pihak.  Bagi  anggota  organisasi,  keberhasilan  merupakan  aktualisasi potensi  diri  sekaligus  peluang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Sedangkan  bagi  organisasi  keberhasilan  merupakan  sarana  menuju pertumbuhan  dan  perkembangan  organisasi  itu  sendiri.  Kondisi  ini  juga berlangsung pada organisasi pertahanan keamanan di Indonesia, dimana dalam  tugas  sehari-hari  instansi  dari  pertahanan  dan  keamanan  juga membutuhkan  peranan  sumber  daya  manusia  yang bertugas dilingkungan militer baik PNS maupun prajurit yang bertugas.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kinerja  anggota  organisasi adalah  dengan  pemberian  remunerasi  atau  tunjangan  kinerja  yang berkaitan  erat  dengan  kesejahteraan  anggota  organisasi  dalam  suatu organisasi.  Imbalan  atau  balas  jasa  yang  diberikan  organisasi  kepada anggota  organisasi  sebagai  akibat  dari  prestasi  yang  telah  diberikannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Demikian  juga  pada  organisasi  Koopssus  TNI  pemberian remunerasi kepada anggota organisasi sebagai balas jasa kepada anggota organisasi  di  lingkungannya  juga  dilaksanakan,  pada  prajurit  dengan memperhatikan  jabatan  atau  posisi,  kompetensi  individual  maupun kinerja  individu  dari  organisasi  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  102  Tahun  2018  Tentang  Tunjangan  Kinerja  Pegawai  Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia . Hal ini diharapkan akan dapat
meningkatkan  kinerja  anggota  organisasi  ke  depan  dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tunjangan  kinerja  disamping  sebagai  pemacu  dan  pendorong peningkatan produktivitas dan efektivitas kinerja organisasi serta efisiensi pengelolaan  anggaran  juga  diharapkan  sebagai  upaya  peningkatan disiplin  bagi  prajurit  di  Iingkungan  TNI.  Absensi,  perizinan  dan rendahnya  produktivitas  akan  menjadi  faktor  pengurang  dan  sekaligus sebagai bahan evaluasi pemberian tunjangan kinerja. Guna memperlancar dan  memudahkan  penyaluran  tunjangan  kinerja  kepada  5  Prajurit  maka diperlukan penetapan penyaluran tunjangan kinerja di Iingkungan TNI .
Berdasarkan hal tersebut maka telah dibuat pemberian tunjangan kinerja ini dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  102  Tahun  2018  Tentang  Tunjangan  Kinerja  Pegawai  Di Lingkungan  Tentara  Nasional  Indonesia.  Hal  ini  bertujuan  untuk Terciptanya  peningkatan  motivasi  serta  semangat  juang  personel  di lingkungan  TNI  ,  Terciptanya  peningkatan  kreativitas  dan  produktivitas kinerja personel di lingkungan TNI . Serta Terpeliharanya moril personel di lingkungan TNI .
Seperti  kita  ketahui  bersama,  Man  behind  the  gun  amat  penting agar  seluruh  alutsista  modern  dan  digital  yang  berharga  amat  mahal diawaki  oleh  prajurit  TNI  yang  profesional,  berkualitas  dan  memiliki tanggungjawab  besar.  Implikasinya,  kesejahteraan  prajurit  TNI  dengan keluarga seharusnya dinomor satukan.
Prajurit  dengan  perut  kenyang,  makanan  bergizi,  menyehatkan psikis dan fisik akan menunjang kedaulatan suatu negara. Memang harus dimaklumi,  keuangan  negara  belum  cukup  kuat  memberikan  gaji  secara lebih  adil  bagi  prajurit  TNI,  sehingga  tidak  akan  terlihat  amat  timpang. Karena itu, disarankan agar pemerintah memperbaiki / meninjau kembali besaran remunerasi bagi prajurit TNI. Pertama, setiap prajurit diharuskan menjadi  prajurit  profesional,  otomatis  prajurit  yang  berkualitas  dan bertanggungjawab.  Kedua,  kita  mampu  membeli  alutsista  dengan  harga amat  mahal,  dan  persenjataan  canggih  tersebut  harus  memperoleh perawatan  dari  prajurit  yang  tercukupi  kesejahteraan  dirinya  beserta keluarga  di  rumah.  Ketiga,  kesejahteraan  yang  baik  berdampak  bagi
terjaminnya tindakan  etis dan moral dari prajurit di tengah tugas  formal maupun ketika berada bersama masyarakat.
Pemberian  tunjangan  kinerja  bertujuan  untuk  meningkatkan kinerja,  kepuasan  kerja  maupun  kedisiplinan  kerja  pada  prajurit  dalam bekerja.  Besarnya  tunjangan  kinerja/remunerasi  yang  diberikan  kepada prajurit berdasarkan jabatan/grade dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan TNI Berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 No Kelas jabatan Tunjangan kinerja Per kelas jabatan 1 KSAD, KSAL, KSAU 37.810.500 2 KASUM, WAKASAD, WAKASAL, WAKASAU 34.902.000 3 17 29.085.000 4 16 20.695.000 5 15 14.721.000 6 14 11.670.000 7 13 8.562.000 8 12 7.271.000 9 11 5.183.000 10 10 4.551.000 11 9 3.781.000 12 8 3.319.000 13 7 2.928.000 14 6 2.702.000 15 5 2.493.000 16 4 2.350.000 17 3 2.216.000 18 2 2.089.000 19 1 1.968.000
Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018
Kelas  jabatan  1  yaitu  para  Kepala  Staf  Angkatan  (Bintang  4/ Jenderal),  kelas  jabatan  2  yaitu  Kasum  dan  para  Wakil  Staf  Angkatan (Bintang  3/Letnan  Jenderal),  kelas  jabatan  3  yaitu  bintang  3 promosi/Letnan  Jenderal  dan  bintang  2  mantap/  Mayor  Jenderal,  kelas jabatan  4  yaitu  bintang  2  promosi  /Mayor  Jenderal,  kelas  jabatan  5  yaitu bintang satu mantap /Brigadir Jenderal, kelas jabatan 6 yaitu bintang satu promosi  /Brigadir  Jenderal,  kelas  jabatan  7  yaitu  kolonel  mantap,  kelas jabatan  8  yaitu  kolonel  promosi  (Gol  IV/e),  kelas  jabatan  9  yaitu  letkol mantap  (Gol  IV/d)  kelas  jabatan  10  yaitu  letkol  promosi  (Gol  IV/c),  kelas jabatan  11  yaitu  mayor  (Gol  IV/  a,b,  kelas  jabatan  12  yaitu  kapten  (Gol III/c),  kelas  jabatan  13  yaitu  lettu  (Gol  III/b),  kelas  jabatan  14  yaitu  letda (Gol III/a), kelas jabatan 15 yaitu serma-Peltu (Gol II/c,d), kelas jabatan 16 yaitu  serda-serka  (Gol  II/a,b)  Kelas  jabatan  17  yaitu  kopda-kopka  (Gol I/c,d), kelas jabatan 18 yaitu prada-praka (Gol I/a,b), kelas jabatan 19 yaitu prada-kopka (Gol I-a,d).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif.  Fokus  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  permasalahan  yang  ada dalam  kaitannya  dengan  “Implementasi  Pemberian  Tunjangan  Kinerja Pada Prajurit Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia” dan kemudian menganalisanya sampai pada suatu kesimpulan absolute.Ketepatan  Waktu,  Ketepatan  dalam  menentukan  pilihan, Ketepatan Sasaran, dan ketepatan dalam menentukan tujuan. Data dalam penelitian  ini  terdiri  dari  dataprimer  dan  data  sekunder.  Sumber  data terdiri dari hasil dokumentasi, observasi , dan wawancara. Teknik analisis data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya  bukan  angka.  Data  dikelompokkan  agar  lebih  mudah  dalam menyaring  mana  data  yang  dibutuhkan  dan  mana  yang  tidak.  Setelah dikelompokkan,  data  tersebut  penulis  jabarkan  dengan  bentuk  teks  agar lebih  dimengerti.  Setelah  itu,  ditarik  kesimpulan  dari  data  tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit di Lingkungan Komando Operasi Khusus TNI
Implementasi  pemberian  tunjangan  kinerja  bagi  prajurit  di lingkungan  Komando  Operasi  Khusus  TNI    merupakan  salah  satu  hal yang  harus  diperhatikan  karena  menyangkut  kesejahteraan  prajurit. Pelaksanaan  Implemetasi  pemberian  tunjangan  kinerja  bagi  prajurit  di Koopssus  TNI  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  sudah  berjalan  dengan baik. Karena suatu program dikatakan efektif jika tujuan dan sasaran yang telah  ditetapkan  sebelumnya  tercapai  dengan  baik  dan  tidak  ada hambatan dalam proses pelaksanaannya.
Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian tunjangan kinerja  bagi  prajurit  Koopssus  dapat  dilihat  berdasarkan  beberapa indikator,  yaitu:  Komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap  dan  struktur birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi  adalah  hal  yang  penting  dalam  menjalankan  suatu implementasi.  Karena  menurut  Edward  komunikasi  adalah  tentang bagaimana  proses  menyampaikan  pesan  atau  informasi  yang  biasa disebut dengan transmisi, dan perlu diperhatikan kejelasan dari informasi tersebut  dan  terakhir  berkaitan  dengan  konsentrasi  informasi  yang  ingin disampaikan. Dengan demikian diharapkan dapat efektif terhadap orang- orang  yang  menerima  informasi  tersebut  hingga  dapat  melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedurnya secara tepat dan akurat.

## Sumber Daya
Sumber  daya  dapat  berupa  sumber  daya  manusia  ataupun sumber  daya  lainnya  seperti  keuangan  /  sumber  dana.  Sumber  daya manusia  seperti  staf  yang  cukup  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  yang dimiliki. Implemetasi  kebijakan suatu organisasi akan dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya yang memadai. Komponen sumber daya ini meliputi  jumlah  staf,  keahlian  dari  pelaksana  dan  pemenuhan  sumber- sumber  daya  lain  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  program.  Dikaitkan dengan  implementasi  kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  di lingkungan  Koopssus  TNI,  sumber  daya  manusia  yang  bertanggung jawab  melaksanakan  program  telah  memadai,  baik  dilihat  dari  segi
kuantitas maupun kualitas. Dalam sumber daya lainnya seperti keuangan atau sumber dana sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan jumlah yang telah disediakan dalam pemberian tunjangan kinerja prajurit.

## Disposisi / Sikap
Sikap  pelaksana  merupakan  sikap  dan  tingkah  laku  dari  para pelaksana  yang  disebut  sebagai  disposisi.  Sikap  pelaksana  kebijakan dilihat  dari  komitmen  pelakasana  terhadap  program  yang  diputuskan. Untuk  tercapainya  implementasi  kebijakan  harus  didukung  oleh  sikap implementor terhadap kebijakan yang dimaksud. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi kebijakan, maka para implementor akan senang hati  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Dikaitkan  dengan  implementasi kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  di  lingkungan  Koopssus  TNI, sikap  implementor  selalu  responshif  terhadap  kebijakan  yang  dibuat, sehingga kebijakan dapat dijalan dengan baik.

## Struktur Birokrasi
Struktur dalam birokrasi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan  sasaran  birokrasi  tersebut.  Sehingga  struktur  birokrasi  ini  menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk menggiring suatu kebijakan menjadi  tepat  guna.  Untuk  tercapainya  implementasi  kebijakan dibutuhkan  kerjasama  dan  pola-pola  hubungan  antar  orang-orang  yang ada dalam birokrasi. Karena birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Dikaitkan dengan  implementasi  kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  di lingkungan Koopssus TNI atau norma-norma telah berjalan dengan baik. Struktur birokrasi dalam hal ini yang ada di koopssus TNI sudah memiliki bagian khusus dalam    pelaksanaan implementasi tersebut.
Ketentuan  dan  Prosedur  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Bagi  Prajurit  di Lingkungan Koopssus TNI
Guna meningkatkan  kinerja Prajurit  untuk  pelaksanaan
Reformasi  Birokrasi  perlu  ditetapkan  peringkat  jabatan  di  lingkungan organisasi  TNI  serta  disusun  Buku  Petunjuk  Administrasi  pemberian tunjangan kinerja bagi prajurit dan PNS di lingkungan TNI.
Pada  Koopssus  TNI  Tunjangan  Kinerja  atau  Remunerasi merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  Program  Reformasi  Birokrasi  TNI yang  bersifat  peningkatan  kesejahteraan  bagi  Prajurit  di  lingkungan organisasi TNI. Tunjangan kinerja diberikan sebagai bentuk  penghargaan atas  pencapaian  kinerja  dan  produktivitas  yang  telah  ditentukan  dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja oleh TNI.
Kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  atau  remunerasi  pada Koopssus  TNI  diberikan  berdasarkan  metode Factor  Evaluation  System (FES)    yang    menilai  dan  mengukur  bobot  jabatan  ( Job  value )  maka peringkat  jabatan  di  lingkungan  organisasi  TNI  disusun  mulai  dari peringkat  jabatan  ( grade )  dua  untuk  Tamtama  (Prada-Praka)  dan  PNS yang  setara (gol  I/a-l/b)  sampai  dengan  peringkat jabatan sembilan  belas untuk  Kepala  Staf  Angkatan,  sedangkan  jabatan  Panglima  TNI  ialah pejabat  negara  setingkat  Menteri  sehingga  diatur  tersendiri.  Besaran tunjangan  kinerja  diatur    dan    disesuaikan  dengan  peringkat  jabatan yang    telah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia. Adapun  besarnya  tunjangan  kinerja  pegawai  dilingkungan  TNI berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  102  Tahun 2018  Tentang  Tunjangan  Kinerja  Pegawai  Di  Lingkungan  Tentara Nasional Indonesia.
Pemberian  tunjangan  kinerja  tersebut  merupakan  salah  satu upaya  dalam  rangka  Reformasi  Birokrasi  untuk  meningkatkan  kinerja dan produktivitas prajurit maupun PNS di lingkungan organisasi militer. Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja ini maka seluruh anggota  organisasi  wajib  melaksanakan  agenda  Reformasi  dimana  para anggota  dilingkungan  organisasi  militer    dituntut  agar  bekerja  lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung    reformasi. Adapun  untuk  memperoleh  tunjangan  kinerja  ini  tentunya  harus memenuhi  ketentuan  maupun  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk  Administrasi  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Bagi  Prajurit  dan PNS Di Lingkungan TNI.

## Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja
Ketentuan  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Bagi  Prajurit  di Lingkungan  Koopssus  TNI  ini  dalam  pelaksanaannya  telah  mengacu kepada  Peraturan  Panglima  TNI  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk
Administrasi  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Bagi  Prajurit  dan  PNS  Di Lingkungan  TNI.  Dalam  prinsip  pelaksanaannya  Tunjangan  kinerja hanya  diberikan  kepada  prajurit  dan  PNS  di  lingkungan TNI mulai dari Prajurit Dua/PNS Gol. I-a sampai dengan Perwira yang masih aktif.

## Prosedur Pemberian Tunjangan
Tunjangan  Kinerja  merupakan  komponen  tersendiri  di  luar tunjangan  jabatan  dan  tunjangan  lain  yang  sudah  ada  pada  elemen  gaji dan  dlberikan  sebagai  kompensasi  dari  beban  kerja  yang  diemban  serta resiko  dari  pelaksanaan  tugas  pokok  TNI.  Agar  pemberian  tunjangan kinerja  dapat  dilaksanakan  efektif  dan  efisien  maka  perlu  disusun prosedur  pemberian  tunjangan  kinerja  dimulai  dari  proses  pengajuan besaran tunjangan kinerja sampai dengan proses penyalurannya.
Prosedur  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Bagi  Prajurit  Di Lingkungan  Koopssus  TNI  dilaksanakan  melalui    jalur  otorisasi  karena anggaran  tunjangan  kinerja  tersebut  belum  masuk  anggaran  TNI  untuk belanja pagawai. Agar pemberian tunjangan kinerja  dapat    dilaksanakan secara  efektif    dan    efisien    maka    prosedur  pengajuan  dan penyalurannya  harus  diatur  secara  jelas  untuk  menghindari  adanya kesalahan dan kebocoran anggaran tunjangan kinerja tersebut.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisa  dan  pembahasan  di  bab-bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1) Implementasi Pemberian Tunjangan Kinerja  Bagi Prajurit Di  Lingkungan Koopssus  TNI  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Panglima  TNI Nomor  4  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Administrasi  Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS Di Lingkungan TNI. Sedangkan prosedur  pemberian  tunjangan  kinerja  bagi  prajurit  di  Lingkungan Koopssus  TNI  dilaksanakan  melalui  jalur  otorisasi  karena  anggaran tunjangan  kinerja  tersebut  belum  masuk  anggaran  TNI  untuk  belanja pegawai;  (2)  Implementasi  pemberian  tunjangan  kinerja  bagi  prajurit  di Lingkungan  Koopssus  TNI  telah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  sesuai dengan  penelusuran  dimensi-dimensi  implementasi  seperti  komunikasi, sumber  daya  manusia,  sikap  dan  struktur  birokrasi  terhadap  para informan.  Dalam  aspek  komunikasi,  implementasi  pemberian  tunjangan
sudah  terlaksana  dengan  baik  karen  para  implementor  melaksanakan komunikasi  dengan  para  prajurit  dengan  melalui  penyampaian  tatap muka  langsung  oleh  prajurit  sehingga  komunikasi  berjalan  dengan  baik dan  dipahami  oleh  para  prajurit.  Aspek  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh para  implementor  di  Koopssus  TNI  yaitu  memiliki  rasa  bertanggung jawab  melaksanakan  program,  baik  dilihat  dari  sigi  kuantitas  maupun kualitas  sehingga  berjalan  dengan  baik.  Aspek  disposisi/sikap  para prajurit  dan  para  implementor  memiliki  sikap  sikap  dan  mental  yang baik,  handal,  responsive,  dan  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  tinggi terhadap program kebijakan yang ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut dapat  diimplementasikan  dengan  baik  dan  benar.  Aspek  struktur birokrasi yang ada di Koopssus TNI sudah sesuai dengan yang diinginkan yaitu  seperti  koordinasi  dan  pola-pola  hubungan  yang  baik  antar  unit kerja,  sehingga  program-program  kebijakan  yang  dilaksanakan  dapat berjalan dengan baik; (3) Ketentuan pemberian tunjangan kinerja pegawai pada prajurit Koopssus TNI  sudah sesuai dengan    Ketentuan Pemberian Tunjangan  Kinerja  Bagi  Prajurit  di  Lingkungan  Koopssus  TNI  ini  dalam pelaksanaannya telah mengacu kepada Peraturan Panglima TNI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Administrasi Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS Di Lingkungan TNI. Dalam prinsip pelaksanaannya Tunjangan  kinerja  hanya  diberikan  kepada  prajurit  dan  PNS  di lingkungan  TNI  mulai  dari  Prajurit  Dua/PNS  Gol.  I-a  sampai  dengan Perwira yang masih aktif; (4) Prosedur pemberian tunjangan kinerja  dapat dilaksanakan  dengan  efektif  dan  efisien  dengan  disusunnya  prosedur pemberian  tunjangan  kinerja  dimulai  dari  proses  pengajuan  besaran tunjangan kinerja sampai dengan proses penyalurannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmika, 2022, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penerapan  dan  Pengembangan  E-Government  di  Kabupaten  Hulu Sungai Utara, Banjarmasin : STIA Bina Banua Banjarmasin.
Halim  Murasyid.,  2017, Implementasi  Perda  No  02  Tahun  2012  Tentang Pengelolahan  Sampah  dan  Kebersihan  Lingkungan  Di  Kecamatan Lampihong  Kabupaten  Balangan,  Kalimantan  Selatan :  Jurnal  Ilmu Administrasi Dan Manajemen.
Hasibuan, Malayu S.P., 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilannya , Jakarta : Toko Gunung Agung.
Peraturan  Panglima  Peraturan  Panglima  TNI  Nomor  4  Tahun  2012 Tentang Petunjuk  Adminstrasi  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  102  Tahun  2018  Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Pressman,  Jeffrey  L  and  Aaron  Wildavsky,  1984, Implementation  ;  How Great  Expevtation  in  Washinton  are  Dashed  in  Oakland  or  Why  It’s Amazing That Federal Programs Work At All. This Being a Saga of The Economic  Development  Administration  As  Told  by  Two  Sumpathetic Observers  Who  Seek  to  Build  Morals,  Berkley,  Los  Angeles. London  : University of California Press.
Ripley, R.B. and Franklin, G.A, 1986, Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition . Dorsey Press : Chicago, Illinois.
Siti Widharetno Mursalim, 2017, Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung , Bandung : Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.