1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

## Diah Imania, Ngadino, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: diahimania@gmail.com

## Abstract
This  study  examines  the  form  of  liability  and  legal  protection  in  civil  Notary  on  the  deeds  made. This law research is empirical juridical kind. The results of this study indicate that a civil liability of a  Notary  who  committed  an  unlawful  act  is  the  Notary  shall  account  for  his  actions  with  civil sanctions  in  the  form  of  reimbursement  or  compensation  to  the  injured  party  on  an  unlawful  act committed  by  a  Notary.  But  before  Notary  sanctioned  civil  then  Notary  must  first  be  proven  that there has been any loss arising out of a tort Notary against the parties, and between the losses and the  tort  of  Notaries  are  causal  relationships,  and  tort  or  negligence  due  to  an  error  that  can  be accounted  to  the  Notary  concerned.  While  the  form  of  legal  protection  for  Notary  on  the  deeds which  made  related  to  civil  liability  Notary  is  the  Honorary  Council  of  notaries  who  are independent,  in  this  case  the  existence  of  MKN  not  a  sub  part  of  the  government  who  appointed him.

## Keywords : notary; civil responsibility; protection law

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  bentuk  pertanggungjawaban  dan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  secara perdata  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya.  Jenis  penelitian  hukum  ini  adalah  jenis  penelitian yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  secara  perdata seorang  Notaris  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  Notaris  wajib mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  dijatuhi  sanksi  perdata  berupa  penggantian  biaya atau  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh Notaris. Namun  sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu  harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat  hubungan  kausal,  serta  perbuatan  melawan  hukum  atau  kelalaian  tersebut  disebabkan kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Notaris  yang  bersangkutan.  Sedangkan bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya  terkait pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata  adalah  adanya  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang bersifat  independen,  dalam  hal  ini  keberadaan  MKN  tidak  merupakan  sub  bagian  dari  pemerintah yang mengangkatnya.

## Kata kunci : notaris; tanggung jawab perdata; perlindungan hukum
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. PENDAHULUAN
Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisaikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di  lembaga  yudikatif,  eksekutif  ataupun  yudikatif  karena  Notaris  diharapkan  memiliki  posisi netral.  Jabatan  Notaris  diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum (Ghofur, 2009).
Saat  ini  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  telah diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN).  Pengertian  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1 UUJN  adalah  Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.
Kedudukan  Notaris  sebagai  Pejabat  umum,  dalam  arti  kewenangan  yang  ada  pada Notaris  tidak  pernah  diberikan  kepada  pejabat-pejabat  lainnya,  selama  sepanjang  kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris  adalah  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  semuanya sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Budiono, 2007).
Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain : 1. Consul (berdasarkan Conculair Wet ); 2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; 3. Notaris Pengganti; 4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri; 5. Pegawai Kantor Catatan Sipil (Untung, 2002).
Meskipun  pejabat  ini  hanya  menjalankan  fungsi  sebagai  Pejabat  umum  akan  tetapi mereka itu bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo,  menyatakan:  bahwa  untuk  dapat  membuat  akta  otentik,  seseorang  harus mempunyai  kedudukan  sebagai  “Pejabat  umum”.  Di  Indonesia,  seorang  advokat,  meskipun  ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai  kedudukan  sebagai  “Pejabat  umum”.  Sebaliknya  seorang  “Pegawai  Catatan  Sipil”
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukanahli  hukum, ia berhak membuat  akta- akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu (Soedjendro, 2001).
Sesuai dengan kewenangannya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal  15 ayat  (1), (2) dan  (3)  Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:
(1) Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau  yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris  berwenang  pula:  a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar  dalam  buku  khusus;  b.  membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam  buku  khusus;  c.  membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan;  d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  Akta;  f.  membuat  Akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.
(3) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat di hadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas,  akta  wasiat,  surat  kuasa,  dan  lain  sebagainya.  Kehadiran  Notaris  sebagai  pejabat publik  merupakan  jawaban  dari  kebutuhan  masyarakat  akan  kepastian  hukum  atas  setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Perjanjian-perjanjian  tertulis  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  disebut  dengan  akta. Menurut  Pasal  1  angka  7  UUJN  menentukan  bahwa:  “Akta  Notaris  adalah  akta  autentik  yang
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini” (Andasasmita, 1981).
Akta  otentik  yang  dimaksud  adalah  akta  otentik  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), yaitu: “Suatu akta otentik  ialah akta  yang didalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau  dihadapan  pegawai  pegawai  umum  yangberkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta  itu dibuat.”
Sebagaimana diatas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang  menurut  Undang-Undang  berwenang  untuk  membuatnya,  misalnya  seorang  Notaris, Pegawai Catatan sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Lubis, Mhd. Yamin, 2003).
Keabsahan  dokumen  sangat  tergantung  pada  keasliannya.  Berbagai  cara  dan  metode telah dilakukan untuk menjaga keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan terjadi. Mulai dari penggunaan  stempel  ( wax  seal )  stempel  kerajaan,  penggunaan  jenis  kertas  khusus,  hingga pemberian  tanda  khusus  ( watermark ).  Pada  era  modern  ini,  berbagai  institusi  perbankan maupun  institusi  hukum,  menggunakan  tanda  tangan  sebagai  bukti  keabsahan  suatu  dokumen. Tanda  tangan  digunakan  sebagai  representasi  dari  identitas  seseorang  dalam  suatu  dokumen (Parlindungan, 1999).
Tujuan  dibuatnya  perjanjian-perjanjian  tertulis  dihadapan  atau  dibuat  oleh  Notaris adalah  agar  akta  tersebut  menjadi  akta  otentik  yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti  kuat  jika suatu  saat  terjadi  perselisihan  antara  para  pihak  atau  ada  gugatan  dari  pihak  lain.  (Effendi, Bachtiar, 1991)
Akta  otentik  memberikan  bukti  yang  mengikat  dan  sempurna  terhadap  para  pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1870  KUH  Perdata  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Suatu  akta untuk  memberikan  diantara  para  pihak  beserta  ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang  mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.
Kekuatan  yang  melekat  pada  akta  otentik  yaitu  sempurna  ( volledig  bewijskracht )  dan Mengikat  ( bindende  bewijskracht ),  yang  berarti  apabila  alat  bukti  Akta  Otentik  diajukan memenuhi  syarat  formil  dan  materil  dan  bukti  lawan  yang  dikemukakan  tergugat  tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan  mengikat  ( volledig  en  bindende  bewijskracht ),  dengan  demikian  kebenaran  isi  dan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 pernyataan  yang  tercantum  didalamnya  menjadi  sempurna  dan  mengikat  kepada  para  pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta  yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (Sasauw, 2015).
Terhadap  akta-akta  yang  dibuat,  Notaris  wajib  menyimpan  dalam  kumpulan  dokumen yang  terjilid  berdasarkan  nomor  akta  yang  disebut  minuta  akta,  sedangkan  yang  dikeluarkan untuk  para  pihak  dalam  akta  tersebut  berupa  salinan  akta  yang  sama  persis  bunyinya  dengan minuta akta yang disimpan di kantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak diakhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan  dalam  salinan  akta  pada  akhir  akta  hanya  terdapat  tandatangan  Notaris  saja  Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip  negara  yang  harus  disimpan  dalam  jangka  waktu  yang  lama  sertaterjaga  kerahasiaannya. Penyimpanan  akta  atau/dokumen  diatur  dalam  UUJN  Pasal  1  angka  13  yang  berbunyi: “Protokol  Notaris  adalah  kumpulan  dokumen  yang  merupakan  arsip  Negara  yang  harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Sebagai Pejabat umum ( openbaar ambtenaar ) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan  dengan  kewenangannya  tersebut  Notaris  dapat  dibebani  tanggung  jawab  atas perbuatannya/pekerjaannya  dalam  membuat  akta  oetentik.  Tanggung  jawab  Notaris  sebagai Pejabat  umum  meliputi  tanggung  jawab  profesi  Notaris  itu  sendiri  yang  berhubungan  dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya  dalam  membuat  akta  oetentik.  Tanggung  jawab  Notaris  sebagai Pejabat  umum  meliputi  tanggung  jawab  profesi  Notaris  itu  sendiri  yang  berhubungan  dengan akta,  diantaranya:  Pertama,  Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  atas  akta  yang  dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam  sifat  aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.  Sedangkan  pasif,  dalam  artian  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan  keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian  yang  ditimbulkan. Kedua, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta  yang dibuatnya.  Pidana dalam hal  ini adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  Notaris  dalam  kapasitasnya  sebagai Pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta,  bukan  dalam  konteks  individu  sebagai  warga
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
negara  pada  umumnya.  Ketiga,  Tanggung  jawab  Notaris  secara  administrasi  atas  akta  yang dibuatnya.  Sanksi  administrasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 menyebutkan  ada  5  (lima)  jenis  sanksi  administrasi  yang  diberikan  apabila  seorang  Notaris melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  yaitu:  a.  Peringatan  lisan;  b. Peringatan  tertulis;  c.  Pemberhentian  sementara;  d.  Pemberhentian  dengan  hormat;  dan  e. Pemberhentian dengan tidak hormat (Habib, 2008).
Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  dapat  digunakan  sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali  peristiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pembuktian.
Pasal  1866  KUH  Perdata  mengatakan  bahwa  bukti  tulisan  merupakan  salah  satu  alat bukti  tertulis.  Demikian  pula  dalam  Pasal  1867  KUH  Perdata  yang  menetapkan  bahwa: “Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  otentik  maupun  dengan  tulisan tulisan di bawah tangan.”
Akta  Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dalam  gugatan  perkara perdata,  namun  apabila  melanggar  ketentuan  tertentu,  akan  terdegradasi  nilai  pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal  demi  hukum,  maka  akan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  klien  atau  pihak  lainnya.  Oleh  karena  itu,  Notaris  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kesalahannya  tersebut  dan  diwajibkan  memberikan  ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.
Pada  praktiknya  permasalahan  mengenai  degradasi  akta  otentik  dapat  terjadi  karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian/kecerobohan seorang Notaris sehingga mengakibatkan akta yang  dibuatnya  mengalami  degradasi  kekuatan  pembuktian  atau  batal  demi  hukum. Permasalahan hukum  tersebut  dapat  muncul pada saat  itu, atau dapat  muncul  setelah beberapa tahun  kemudian  saat  minuta  akta  telah  disimpan  dalam  protokol  Notaris  lain.  Permasalahan hukum  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas  memungkinkan  Notaris  berurusan  dengan pertanggungjawaban secara hukum secara perdata.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor  113/PDT.G/2008/PN.BKS  adalah  salah  satu contoh  bahwa  Notaris  kurang  teliti,  karena  pada  saat  pembuatan  akta  Notaris  tidak  melihat
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
sertipikat  asli  dan  yang  surat-surat  yang  mendukungnya  perjanjian  jual  beli,  misalnya  surat persetujuan suami istri, karena antara suami istri yang tidak melakukan perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari teman kawinnya. Jika Notaris kurang teliti pada saat membuat akta, akan banyak pihak yang akan dirugikan, terutama bagi pihak penggugat. Atas kerugian tersebut maka  para  tergugat  tersebut  termasuk  Notaris  di  dalamnya  harus  membayar  ganti  rugi  kepada penggugat dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Notaris itu batal demi hukum.
Kedua  belah  pihak  dalam  kasus  tersebut  telah  melakukan  upaya  penyelesaian  melalui musyawarah namun tidak ada penyelesaiannya dan masalah inipun sampai juga di Pengadilan. Di  dalam  kasus  ini  akta-akta  yang  dibatalkan  oleh  pengadilan  adalah  akta  Notaris  dan  surat- surat lain yang berhubungan dengan jual beli tersebut.
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics , politics ,  dan rethoric .  Spesifik  dilihat  dalam  buku nicomachean  ethics ,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  dalam  latar  belakang  tersebut,  maka  ada beberapa  hal  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban  Notaris secara perdata terhadap  akta-akta  yang dibuatnya? Kedua,  bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata?
Fakta menunjukan bahwa belum banyak hasil penelitian  yang berkaitan dengan obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  jurnal.  Namun  khusus  untuk  penelitian  hukum,  dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin  “Pertanggung  Jawaban  dan  Perlindungan Hukum Bagi Seorang Notaris dalam Hal Akta yang Dibuatnya”.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang ditulis  oleh  Heriyanti  di  tahun  2016  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris Yang  Terindikasi  Tindak  Pidana  Pembuatan  Akta  Otentik”  yang  mengungkapkan  dua permasalahan  pokok  yaitu  ; pertama ,  belum  dirumuskannya  pertanggung  jawaban  pidana notaris  dalam  kedudukannya  sebagai  Pejabat  Umum  dalam  sistem  peradilan  Indonesia  dan kedua ,  perlindungan  hukum  bagi  notaris  yang  tersangkut  indikasi  tindak  pidana  sehubungan akta otentik yang dibuatnya.
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Putu  Vera  Purnama  Diana  pada  tahun  2016  dengan  judul “Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Berdasarkan  Pemalsuan  Surat  Oleh Para  Pihak”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  pokok  yaitu  ; pertama ,  tanggung  jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta  Notaris  menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan kedua ,  Apakah  notaris  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  bila  muncul  kerugian  terhadap  salah  satu  pihak  sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak.
Perbedaan  kedua  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  terletak  pada  fokus  studi sebagaimana  jurnal  (Heriyanti,  2016)  membahas  Pertanggung  Jawaban  dan  Perlindungan Hukum  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  di  Bidang  Pidana.  Sedangkan  yang  terdapat  di penelitian ini berfokus pada pertanggung jawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris secara keperdataan sehubungan dengan akta  yang dibuatnya.  Lalu  dalam jurnal  (Putu Vera D, 2017) membahas  Pertanggung  Jawaban  Seorang  Notaris  apabila  ada  Dokumen  yang  dipalsukan dalam  Pembuatan  Akta  tersebut  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  atau  salah  satu  dari  pihak tersebut.  Dan  bila  mana  terjadi  kerugian  pada  salah  satu  pihak  apakah  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  pidana  kepada  Notaris  yang  membuat  akta  tersebut  jikalau  dapat dibuktikan  ada  dokumen  yang  dipalsukan  oleh  salah  satu  pihak.  Yang  menbedakan  dengan penelitian  ini  adalah  kesalahan  dalam  pembuatan  akta  ada  pada  diri  notaris  dan  pertanggung jawabannya  secara  keperdataan  bukan  pidana,  terlebih  lagi  tidak  dijelaskan  perlindungan hukum bagi Notaris yang memiliki masalah hukum.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  hukum primer  (Hartono,  1994)  terutama  mengenai  peraturan  perundang-undangan  Undang-Undang Tentang  Jabatan  Notaris  Dalam  penelitian  ini  data  dikumpulkan  melalui  studi  terhadap  dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian terhadap bahan-bahan hukum  sekunderyang berasal  dari sumber
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
kepustakaan  berupa  buku,  artikel,  dan  wawancara  sebagai  pelengkap.  Data-data  tersebut  akan dianalisis secara diskriptif kualitatif (Hartono, 1994).

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya
Tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  Notaris  menganut  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan kesalahan ( based on fault of liability ), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung  jawab  apabila  atas  akta  yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau  pelanggaran  yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak  penghadap,  maka  sepanjang  Notaris  melaksanakan  kewenangannya  sesuai  peraturan. Notaris  bersangkutan  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta.  Keterangan palsu  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  adalah  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak (Mamminanga, 2008).
Pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya,  dapat dikatakan  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  berkaitan  dengan  masalah  keperdataan  yaitu mengenai  perikatan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih  meskipun  memungkinkan  dibuat secara  sepihak  (sifatnya  hanya  menguatkan).  Sifat  dan  asas  yang  dianut  oleh  hukum  perikatan khususnya  perikatan  yang  lahir  karena  perjanjian,  bahwa  undang-undang  hanya  mungkin  dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan  kedua belah pihak  yang  dituangkan dalam suatu  akta otentik  mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
Asnahwati  H.  Herwidi,  S.H.  mengatakan  bahwa,  pada  dasarnya  Notaris  tidak bertanggung  jawab  terhadap  isi  akta  yang  dibuat  di  hadapannya  karena  mengenai  isi  dari  akta tersebut  merupakan  kehendak  dan  kesepakatan  yang  diinginkan  oleh  para  pihak.  Notaris  hanya menuangkan  kesepakatan  tersebut  kedalam  bentuk  akta  otentik  sehingga  dalam  hal  ini  Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang (Herwidi, 2019).
Peran  Notaris  disini  hanya  mencatat  atau  menuangkan  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  para  pihak/penghadap  ke  dalam  akta.  Notaris  hanya  mengkonstatir  apa  yang terjadi,  apa  yang  dilihat,  dan  dialaminya  dari  para  pihak/penghadap  tersebut  berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 akta  (Mamminanga,  2008).  Notaris  tidak  diwajibkan  untuk  menyelidiki  kebenaran  isi  materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta  memberikan  semacam  nasihat  hukum  bagi  klien  yang  meminta  petunjuk  hukum  pada Notaris yang bersangkutan.
Rusiana  Suryadi  mengatakan  bahwa  kecuali  isi  akta,  setiap  perbuatan  yang  dilakukan oleh  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggung  jawabannya  apabila  ada  suatu  pelanggaran  yang dilakukannya  dan  perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak.  Notaris  harus mempertanggung  jawabkan  atas  kebenaran  materiil  suatu  akta  bila  nasihat  hukum  yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru (Suryadi, 2019).
Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  otentik,  jika  terjadi  kesalahan  baik  disengaja maupun  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  (akibat  dibuatnya  akta)  menderita kerugian,  yang  berarti  Notaris  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Jika  suatu kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat  dibuktikan,  maka  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi berupa  ancaman  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".
Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan  kerugian  tersebut.  Apabila  memperhatikan  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata diatas,  di  dalamnya  terkandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  1.  Perbuatan  yang  melanggar hukum;  2.  Harus  ada  kesalahan;  3.  Harus  ada  kerugian  yang  ditimbulkan;  4.Adanya  hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Pasal  41  UU  perubahan  atas  UUJN  menentukan  adanya  sanksi  perdata,  jika  Notaris melakukan perbuatan melawan hukum  atau pelanggaran terhadap Pasal  38, Pasal  39, dan Pasal 40  UU  perubahan  atas  UUJN  maka  akta  Notaris  hanya  akan  mempunyai  pembuktian  sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Perihal  kesalahan  dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  dalam  hukum  perdata  tidak membedakan  antara  kesalahan  yang  ditimbulkan  karena  kesengajaan  pelaku,  melainkan  juga
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 karena  kesalahan  atau  kurang  hati-hatinya  pelaku.  Ketentuan  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati” (Riduan Syahrani, 1996).  Notaris  yang  membuat  akta  ternyata  tidak  sesuai  dengan  wewenangnya  dapat  terjadi karena  kesengajaan  maupun  karena  kelalaiannya,  yang  berarti  telah  salah  sehingga  unsur  harus ada kesalahan telah terpenuhi.
Sri Peni Nughrohowati, S.H. mengatakan bahwa, (S.H. selaku N. K. S. pada tanggal 19 O.  2019  Sri  Peni  Nughrohowati,  2019)  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi: 1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap; 2. Waktu (pukul) menghadap; dan 3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
Akta  Notaris  yang  batal  demi  hukum  tidak  dapat  dimintakan  untuk  memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada  Notaris  dengan  mendasarkan  pada  hubungan  hukum  Notaris  dengan  para  pihak  yang menghadap Notaris.Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yangdibuat oleh Notaris, maka  yang  bersangkutan  dapat  secara  langsung  mengajukan  tuntutan  secara  perdata  terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya.Tuntutan  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  terhadap  Notaris,  tidak  didasarkan pada  kedudukan  alat  bukti  yang  berubah  karena  melanggar  ketentuanketentuan  tertentu  dalam UUJN,  tetapi  didasarkan  kepada  hubunganhukum  yang  terjadi  antara  Notaris  dan  para  pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.
Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk  menggati  kerugian-kerugian  para  pihak  yang  berupa  kerugian  materiil  dan  dapat  pula berupa  kerugian  immaterial.  Kerugian  dalam  bentuk  materiil,  yaitu  kerugian  yang  jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya  tercemar,  mengakibatkan  kematian.  Dengan  adanya  akta  yang  dapat  dibatalkan  atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah  terpenuhi.  Gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan  melanggar  hukum  apabila  pelaku melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  keseluruhan  unsur  Pasal  1365  KUH  Perdata,  mengenai siapa  yang  diwajibkan  untuk  membuktikan  adanya  perbuatan  melanggar  hukum.  Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 pelayanan  dan  tercapainya  kepastian  hukum  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN.
Sri Peni Nughrohowati, S.H. mengatakan bahwa,(S.H. selaku N. K. S. pada tanggal 19 O. 2019  Sri  Peni  Nughrohowati,  2019)  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UUJN.  Akta  otentik pada  hakikatnya  memuat  kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak kepada  Notaris.  Notaris  mempunyai  kewajiban  menerapkan  apa  yang  termuat  dalam  Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas. Jadi, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang  akan  ditandatanganinya.  Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  tidak  jarang dipermasalahkan  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  pihak  lain  karena  dianggap  merugikan kepentingannya,  baik  itu  dengan  tidak  sesuainya  bentuk  akta,  pengingkaran  akan  isi  akta, tandatangan  maupun  kehadiran  pihak  di  hadapan  Notaris,  bahkan  adanya  dugaan  dalam  akta otentik  tersebut  ditemukan  keterangan  palsu.  Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  Notaris terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata,  dengan adanya  ketidak  hati-hatian  dan  kesungguhan  yang  dilakukan  Notaris,  sebenarnya  Notaris  telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan.  Jika  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat  dibuktikan, maka  Notaris  dapatdikenakan  sanksi  berupa  ancaman  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang.

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Terhadap  Akta-Akta  Yang  Dibuatnya  Terkait Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata
Daru  Purwoningsih  mengatakan  bahwa,  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  Notaris adalah  untuk  :  1.  Menjaga  keluhuran  harkat  dan  martabat  jabatannya,  termasuk  ketika memberikan  kesaksian  dan  berproses  dalam  pemeriksaan  dan  persidangan;  2.  Merahasiakan keterangan  akta  guna  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  di  dalam  akta  tersebut;  3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya  (Daru  Purwoningsih,  2019).  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap (Jabatan)  Notaris  diatur  dalam  Pasal  66  UUJN.  Pasal  66  UUJN  ini  mengatur  mengenai dibentuknya  Majelis  Kehormatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  MKN)  yang  beranggotakan perwakilan  Notaris,  pemerintah  dan  akademisi,  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  perlindungan hukum  bagi  Jabatan  Notaris  terkait  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapannya.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 Keberadaan  MKN  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  hukum  yang  optimal  bagi institusi  Notaris  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga  perlindungan  hukum.  Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain (Irene Dwi Enggarwati, 2015). Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi  Notaris  merupakan  suatu  lembaga  yang  bersifat  independen,  karena  dalam  hal  ini keberadaan  MKN  tidak  merupakan  sub  bagian  dari  pemerintah  yang  mengangkatnya.  MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau  lembaga  lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  MKN  ini  tidak dapat diganggu gugat (Enggarwati, 2015).
Sri  Peni  Nughrohowati  mengatakan  bahwa,(S.H.  Sri  Peni  Nughrohowati,  2019)  apabila akta  yang dibuat dihadapan/oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal  tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan,dan Notaris bukan pihak dalam akta.  Notaris  dapat  dituntut  bertanggungjawab  secara  perdata  apabila  para  pihak  melakukan pengingkaran: 1. Hari, tanggal, bulan, tahun menghadap; 2. Waktu, pukul menghadap; 3. Tanda- tangan yang tercantum dalam minuta; 4. Merasa tidak pernah menghadap; 5. Akta tidak ditanda- tangani didepan Notaris; 6. Akta tidak dibacakan; dan 7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  hendaknya  para  pihak,  wajib  membuktikannya. UUJN menyatakan apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang  dibuat  oleh  atau  dihadapannya,  maka  penyidik,  penuntut  umum,  maupun  hakim  ketika memanggil  Notaris  tersebut,  harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  MKN. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris berwenang:  a)  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan tersebut dapat  diketahui  bahwa  penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  hanya  diperkenankan  untuk mengambil: 1. Foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakin, tidak
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 diperkenankan  atau  tidak  dibenarkan  mengambil  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  asli  yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
Pemanggilan  Notaris  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  maupun  hakim  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  suatu  perkara  perdata  harus  memerlukan  persetujuan  dari  MKN,  karena  pada  saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga  melakukan  kesalahan  atau  pelanggaran  dalam  hal  pembuatan  akta.  Dengan  demikian akan  lebih  terjamin  apabila  segala  tindakan  pemanggilan,  pemeriksaan  dan  penahanan  itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada  akhirnya  akan  tercipta  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  sesuai  asas  kepercayaan  yang mendasari weewenang Notaris.
Kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  terhadap akta-akta  yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata  merupakan  suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian  dari  pemerintah  yang  mengangkatnya.  MKN  dalam  menjalankan  kewenangannya mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  atau  lembaga  lainnya,  sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata  ialah  pemanggilan  Notaris oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  harus  dilakukan  dengan  mendapatkan  persetujuan MKN.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitan  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  oleh  penulis,maka dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama ,  pertanggungjawaban  secara  perdata  seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  dijatuhi  sanksi  perdata  berupa  penggantian  biaya atau  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh Notaris. Namun  sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu  harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antarakerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat  hubungan  kausal,  serta  perbuatan  melawan  hukum  atau  kelalaian  tersebut  disebabkan kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Notaris  yang  bersangkutan. Kedua ,  bentuk perlindungan  hukum  bagi  Notaris  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam  menjalankan  kewenangannya  mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu  gugat.  Peneliti  menyarankan, Pertama ,  agar  seorang  Notaris  terhindarkan  dari  segala resiko  baik  berupa  sanksi  maupun  pembatalan  akta  otentik  dalam  proses  pembuatan  akta  yang mengharuskan Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka Notaris  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  lebih  teliti  dan  memiliki  itikad  baik  dalam pembuatan  akta  otentik  serta  mematuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  berlandaskan  pada moral dan etika. Kedua , keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 UUJN diharapkan dibentuk  secara  berjenjang  seperti  Majelis  Pengawas  Notaris,  sehingga  memungkinkan  dalam memberikan  upaya  hukum  banding  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan  (Notaris  maupun  penyidik) ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  yaitu  melalui  MKN  Wilayah,  maupun  MKN  Pusat,  dengan menempatkan  hasil  keputusan  MKN  Daerah  sebagai  objek  pemeriksaan  karena  hasil  keputusan yang  dikeluarkan  oleh  MKN  Pusat  merupakan  keputusan  yang  bersifat  final  atau  tidak  dapat diganggu gugat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adjie,  Habib.  (2008). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama.
Andasasmita,  K.  ( 1981 ). Notaris  Dengan  Sejarah,  Peranan,  Tugas,  Kewajiban,  Rahasia Jabatannya . Bandung: Sumur.
Apeldoorn, L. J. Van. ( 1996 ). Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 26). Jakarta: Pradnya Paramita.
Budiono,  Herline.  (2007). Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Effendi,  Bachtiar,  dkk. (1991). Surat Gugat  dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ghofur, Abdul. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia . Yogyakarta: UUI Press.
Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 . Alumni.
Lubis,  Mhd.  Yamin,  &  Lubis,  A.  R.  ( 2003 ). Hukum  Pendaftaran  Tanah .  Bandung:  Mandar Maju.
Parlindungan, A. P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Soedjendro,  Kartini.  (2001). Perjanjian  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang  Berpotensi  Konflik. Yogyakarta: Kanisius.
Syahrani, R. (1996). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni.
Untung, B. (2002). Visi Global Notaris . Yogyakarta: Andi.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## B.  Jurnal
Sasauw,  C.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Kekuatan  Mengikat  Suatu  Akta  Notaris. Jurnal Lex Privatum , III , 100.
Mamminanga,  A.  (2008).  Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN. Universitas Gajah Mada .
Enggarwati,  I. D. (2015).  Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan  Hukum Bagi  Notaris
Yang  Diperiksa  Oleh  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana  Keterangan  Palsu  Pada  Akta Otentik. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR08.10
Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota