## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase

## Dampak Perintah Atasan terhadap Kompetensi Auditor dalam menghadapi Kejujuran Profesional
Yulisfan * , Muhammad Irsan Nasution
Fakultas Sosial Sains, Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Email: 1,* yulisfan@dosen.pancabudi.ac.id, 2 irsan@dosen.pancabudi.ac.id Email Penulis Korespondensi: yulisfan@dosen.pancabudi.ac.id
Abstrak −Studi  ini  menyelidiki  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  perintah  atasan  terhadap  kompetensi  auditor  dalam  menghadapi tantangan  kejujuran  profesional.  Penelitian  ini  menekankan  perlunya  pendekatan  holistik  dalam  penilaian  kinerja  auditor  yang mencakup  aspek  teknis,  kuantitatif,  dan  kualitatif  seperti  integritas  dan  kejujuran  profesional.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  perintah  atasan  terhadap  kompetensi  auditor  dalam  menjaga  kualitas  audit  internal  pada  Pemerintah  Daerah Sumatera  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  populasi  auditor  di  Pemprovsu  dan  Kabupaten/Kota  di Sumatera Utara. Teknik stratified random sampling digunakan dengan sampel sebanyak 130 auditor. Data primer diperoleh melalui kuesioner  dan  dianalisis  menggunakan  pendekatan  Partial  Least  Square  (PLS).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tekanan  atau perintah  atasan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kompetensi  auditor.  Semakin  tinggi  tekanan  atasan,  semakin  rendah kemungkinan  auditor  memanfaatkan  kompetensinya  secara  maksimal,  sehingga  mengorbankan  kejujuran  profesional  mereka. Beberapa  langkah  strategis  diusulkan  untuk  mengatasi  masalah  ini,  termasuk  pelatihan  etika  profesional,  kebijakan  perlindungan whistleblower,  memastikan  independensi  audit  internal,  evaluasi  kinerja  yang  adil,  dan  peningkatan  pengawasan  eksternal. Implementasi  langkah-langkah  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  integritas  dan  independensi auditor  di  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara.  Dengan  demikian,  auditor  dapat  menjalankan  tugas  mereka  dengan  kejujuran  dan profesionalisme  yang  tinggi,  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas  penggunaan  dana  publik.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan penting  bagi  praktisi  audit,  manajer  keuangan,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  memperkuat  kejujuran  profesional  dan meningkatkan  efektivitas  audit. Diharapkan  bahwa  dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  dinamika  interaksi  antara  perintah atasan  dan  kompetensi  auditor,  akan  ada  peningkatan  kesadaran  dan  upaya  kolaboratif  untuk  mempromosikan  praktik  audit  yang berkualitas dan etis.
Kata Kunci: Perintah Atasan; Kompetensi Auditor; Kejujuran Profesional; Standar Etika Profesi; Kualitas Audit
Abstract −This study looks into how auditor competence responds to issues related to professional honesty when faced with superior orders. In order to evaluate auditor performance, a comprehensive strategy that takes into account qualitative, quantitative, and technical factors including integrity and professional honesty is required, as this study highlights. In order to preserve the quality  of internal audits  at  the  North  Sumatra  Regional  Government,  this  study  aims  to  ascertain  the  impact  of  superior’s  instructions  on  auditor competence. This study employs a quantitative methodology with a population of auditors from North Sumatra's regencies and cities as well as the province government. A sample of 130 auditors was selected using the stratified random selection technique. Surveys were used to collect primary data, which were then analyzed using the Partial Least Square (PLS) method, which relies on the Structural Equation Modeling (SEM) equation model based on components or variations. The study's findings show that pressure or superiors' orders significantly and negatively affect an auditor's competency. The possibility that auditors will sacrifice their professional integrity in order to make the best use of their competence decreases  with increasing pressure from superiors. In order to solve this issue, a number of tactical measures are suggested, such as enhancing external monitoring, guaranteeing internal audit independence, providing professional ethics training, and creating policies protecting whistleblowers. These actions should foster an atmosphere that upholds the independence and integrity of the auditors working for the North Sumatra Regional Government. Consequently, in order to uphold accountability and transparency in the use of public monies, auditors can do their tasks with the utmost integrity and professionalism. To  reinforce  professional  integrity  and  increase  audit  effectiveness,  this  study  offers  crucial  insights  to  financial  managers,  audit practitioners, and other stakeholders. A thorough grasp of the dynamics of the relationship between auditor competence and superior’s orders is anticipated to lead to a rise in awareness and cooperative efforts to support moral and high-quality auditing practices.
Keywords : Superior’s Orders; Auditor Competence; Professional Honesty; Professional Ethical Standard; Audit Quality

## 1. PENDAHULUAN
Dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam dunia bisnis dan keuangan, peran auditor dalam memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan semakin penting. Sebagai penjaga standar profesional dan etika, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memverifikasi informasi keuangan  entitas dengan kejujuran dan objektivitas yang tinggi. Namun, di balik tugas yang mulia ini, auditor sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk tekanan perintah atasan (superior’s orders) yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas profesional mereka. Dalam dunia audit, kejujuran profesional merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap auditor. Kompetensi auditor sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perintah atasan yang mereka terima. Perintah dari atasan dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kompetensi dan integritas auditor.
Penelitian  terdahulu  telah  mengungkapkan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kompetensi  dan  kejujuran profesional  auditor.  Misalnya,  DeZoort  &  Lord  (1994)  menemukan  bahwa  tekanan  ketaatan  dari  atasan  dapat mempengaruhi  penilaian  auditor,  sering  kali  mengarah  pada  keputusan  yang  tidak  etis.  Sweeney  et  al.  (2010)  juga mencatat bahwa auditor mungkin merespons kontrol biaya dengan cara yang dapat mengkompromikan integritas audit mereka, menunjukkan bagaimana tekanan kepatuhan dari atasan dapat mempengaruhi perilaku auditor.  Johnson et al., (2016)  menemukan  bahwa  auditor  dengan  tingkat  kesiapan  bertindak  yang  tinggi  lebih  kecil  kemungkinannya  untuk

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
mematuhi perintah tidak etis, sedangkan auditor dengan tingkat rasa takut yang tinggi lebih mungkin untuk mematuhi perintah tidak etis.
Selain itu, Carpenter et al. (2013) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh pengaruh mitra dan tingkat indikator penipuan yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan dari atasan dapat mempengaruhi penilaian dan tindakan auditor dalam mendeteksi penipuan. Milgram (1965) dalam eksperimen ketaatannya menunjukkan bahwa individu cenderung mematuhi perintah dari figur otoritas meskipun tindakan yang diminta bertentangan dengan nilai-nilai moral mereka sendiri. Eksperimen ini memberikan dasar penting bagi pemahaman tentang bagaimana perintah atasan dapat mempengaruhi ketaatan.
Penelitian  ini  mengisi  gap  dengan  fokus  pada  konteks  auditor  di  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara,  yang memiliki dinamika dan tantangan spesifik terkait tekanan perintah atasan. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki dampak spesifik  perintah  atasan  terhadap  kompetensi  auditor  dalam  menghadapi  tantangan  kejujuran  profesional,  serta menggarisbawahi  perlunya  pendekatan  yang  lebih  holistik  dalam  penilaian  kinerja  auditor  yang  tidak  hanya mempertimbangkan aspek teknis dan kuantitatif tetapi juga aspek kualitatif seperti integritas dan kejujuran profesional.
Yulisfan et al. (2022) tekanan atau perintah atasan dalam konteks audit internal pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa audit internal dapat mengidentifikasi permasalahan, memberikan rekomendasi yang relevan, dan secara keseluruhan berkontribusi terhadap perbaikan proses dan tata kelola pemerintahan. Tekanan atau perintah yang berlebihan  dari  atasan  dapat  mengancam  independensi  auditor.  Auditor  yang  merasa  terikat  dengan  perintah  atau keinginan atasannya mungkin cenderung mengurangi independensinya, yang seharusnya menjadi prasyarat penting bagi audit yang obyektif. Laporan audit yang dipengaruhi oleh tekanan atau perintah atasan mungkin kurang dapat diandalkan. Tekanan atau perintah atasan dapat mempengaruhi auditor dalam memilih temuan dan rekomendasi yang dilaporkannya. Auditor mungkin cenderung menyesuaikan temuannya agar sesuai dengan ekspektasi manajemen atau otoritas, sehingga mengorbankan  objektivitas  dan  integritas  laporan  audit.  Dalam  situasi  ekstrim,  tekanan  atau  perintah  berlebihan  dari atasan  dapat  menimbulkan  dilema  etika.  Auditor  mungkin  berada dalam  posisi  di  mana  mereka  harus  memilih  antara mematuhi perintah atasan atau menjaga integritas dan prinsip etika audit.
Menemukan  pelanggaran  ditentukan  pada  kompetensi  auditor  (auditor  competency)  dan  melaporkan  setiap pelanggaran  sistem  akuntansi  klien  sangat  ditentukan  oleh  independensi  auditor  ((Ghebremichael,  2018;  Arens  et  al., 2014; DeAngelo, 1981). (Libby & Frederick, 1990; Bonner, 1990; dan Soh & Martinov-Bennie, 2011) menyatakan bahwa kompetensi  auditor  yang  diperoleh  dari  pengalaman  dan  pengetahuan  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kualitas audit. Kompetensi seringkali  merupakan  kombinasi dari pengetahuan,  keterampilan, dan  kemampuan  yang diperlukan untuk melakukan peran tertentu (Campion et al., 2011). Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014)  Seksi  2010  tentang  Kompetensi  Auditor  menjelaskan  bahwa  auditor  harus  memiliki  pendidikan,  pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut  (Lee,  1993;  Dennis,  2015)  berpendapat  bahwa  auditor  saat  ini  diharapkan  untuk  memiliki  kompetensi profesional yang substansi di berbagai area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap tugas auditnya. Keahlian subtansi  yang  dapat  mendukung  auditor  dalam  melaksanakan  tugas,  antara  lain:  menguasai  bidang  hukum,  statistika, kebijakan publik, manajemen, dan bidang lain yang berhubungan dengan karakter/jenis aktivitas dari entitas yang diaudit.
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  fenomena  negatif  yang  menunjukkan  bagaimana  perintah  atasan  dapat mempengaruhi kejujuran profesional auditor baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
Salah satu kasus yang paling mencolok di sektor pemerintahan adalah kasus korupsi yang melibatkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2017, beberapa auditor BPK terlibat dalam skandal suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam kasus ini, auditor diduga menerima suap dari pejabat Kemendes PDTT untuk mengeluarkan opini yang menguntungkan meskipun terdapat kekurangan dalam laporan keuangan tersebut. Perintah dari atasan yang mendorong auditor untuk "menyesuaikan" hasil audit demi kepentingan tertentu menunjukkan betapa besar pengaruh negatif perintah atasan terhadap kejujuran profesional auditor.
Di sektor swasta, kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh yang  menggambarkan  dampak  negatif  perintah  atasan  terhadap  kompetensi  dan  kejujuran  profesional  auditor.  Dalam kasus ini, auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terkemuka diduga memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan  kondisi  sebenarnya  setelah  menerima  tekanan  dari  manajemen  PT  Garuda  Indonesia.  Laporan  keuangan  yang dimanipulasi tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi investor dan merusak reputasi perusahaan serta kantor akuntan publik yang terlibat.
Kasus-kasus  korupsi  dan  manipulasi  laporan  keuangan  di  Indonesia  menunjukkan  betapa  pentingnya  kejujuran profesional  dalam  praktik  audit.  Perintah  atasan  yang  tidak  etis  dapat  berdampak  negatif  terhadap  kompetensi  dan integritas  auditor.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  yang  berkesinambungan  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya kejujuran profesional dan menyediakan dukungan yang tepat bagi auditor dalam menjalankan tugas mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perintah atasan terhadap kompetensi auditor didalam menjaga kualitas  audit  internal  pada  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara.  Dalam  suatu  organisasi,  perintah  atasan  dapat menentukan arah, memberikan bimbingan, dan, dalam beberapa kasus, menciptakan tekanan yang dapat mempengaruhi integritas dan independensi auditor internal. Pengaruh ini dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan dan oleh karena itu mempengaruhi keberhasilan tujuan audit internal.
Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  salah  satu  lembaga  pemerintah  daerah  di  Indonesia  juga  dihadapkan  pada berbagai tantangan dalam menjamin kualitas audit internal yang optimal. Oleh karena itu, penelitian empiris mendalam

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
dalam artikel ini akan membantu memahami sejauh mana tekanan atau perintah atasan berdampak pada kualitas audit internal  dalam  konteks  pemerintah  daerah.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  peran  tekanan  atau perintah atasan terhadap kualitas audit internal, kita dapat mengidentifikasi rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta entitas pemerintah daerah lainnya untuk memperkuat fungsi audit internal, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan berharga bagi para praktisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya yang tertarik pada isu-isu terkait audit internal pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang baik secara umum.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dinamika antara perintah atasan dan kompetensi auditor, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang bernilai bagi praktisi audit, manajer keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kejujuran profesional dan meningkatkan efektivitas audit secara keseluruhan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Dasar Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang dikelompokkan sebagai pejabat fungsional auditor (PFA) yaitu yang terdiri dari auditor utama, madya, muda, pratama, dan auditor terampil di Pemprovsu dan Kabupaten Kota di Sumatra Utara. Seluruh populasi berjumlah 190 orang dan yang akan dijadikan sampel sesuai  dengan  tabel  sampel  Krejcie  dan  Morgan  sebanyak  130.  Penelitian  ini  menggunakan  Teknik  stratified  random sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban dari kuesioner.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Partial  Least  Square  (PLS).  PLS  adalah model  persamaan  Structural  Equation  Modelling  (SEM)  yang  berbasis  komponen  atau  varian.  PLS  merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian (Ghozali & Latan, 2015).
Kompetensi auditor dipengaruhi oleh perintah atasan (superior’s orders). Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini:
Perintah atasan (Superior's orders) (SO) Kompetensi auditor (Auditor competence)
(AC) H 1
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2.2 Kompetensi auditor
Kompetensi auditor merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan oleh seorang auditor untuk menjalankan tugas-tugas audit secara efektif dan efisien. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang  memungkinkan  auditor  untuk  memberikan  penilaian  yang  objektif  dan  independen  mengenai  keandalan  laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian internal.
Kompetensi  didefinisikan  sebagai  “pola  terukur  dari  pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,  perilaku,  dan karakteristik  lain  yang  dibutuhkan  seseorang  untuk  melakukan  peran  kerja  atau  fungsi  pekerjaan  dengan  sukses” (Rodriguez et al., 2002). Dengan demikian, kompetensi menentukan apa yang perlu dilakukan individu dan perilaku yang harus mereka lakukan untuk aktivitas, tugas, atau peran tertentu untuk melakukan tanggung jawab profesional mereka secara efektif  (Shippmann et al., 2000). Kompetensi seringkali  merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan  kemampuan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  peran  tertentu  (Campion  et  al.,  2011).  Berdasarkan  Standar  Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) Seksi 2010 tentang Kompetensi Auditor menjelaskan bahwa auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
Menurut (Lee, 1993; Dennis, 2015; Yulisfan & Nasution, 2023) berpendapat bahwa auditor saat ini diharapkan untuk memiliki kompetensi profesional yang substansi di berbagai area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap tugas  auditnya.  Keahlian  subtansi  yang  dapat  mendukung  auditor  dalam  melaksanakan  tugas,  antara  lain:  menguasai bidang hukum, statistika, kebijakan publik, manajemen, dan bidang lain yang berhubungan dengan karakter/jenis aktivitas dari entitas yang diaudit. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) Seksi 2012 kompetensi standar  yang  harus  dimiliki  oleh  auditor  meliputi  kompetensi  umum,  kompetensi  teknis  audit  intern,  dan  kompetensi kumulatif. Kompetensi umum merupakan persyaratan umum bagi seseorang untuk dapat diangkat dalam jabatan auditor. Standar  Audit  Intern  Pemerintah  Indonesia  (AAIPI,  2014)  Seksi  2100  menegaskan  kewajiban  auditor  selain  harus mengikuti standar audit dalam segala pekerjaan audit, juga berkewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Auditor wajib  meningkatkan  pengetahuan,  keahlian  dan  keterampilan,  serta  kompetensi  lain  melalui  pendidikan  dan  pelatihan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
profesional  berkelanjutan  guna  menjamin  kompetensi  yang  dimiliki  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan lingkungan pengawasan.
Selain pengetahuan dasar pemeriksa, pengetahuan dasar lain yang juga harus dimiliki oleh seorang auditor adalah pengetahuan  mengenai  kualitas  manusia,  proses,  dan  rencana  bisnis  yang  sifatnya  adalah  vital  agar  pelaksanaan pemeriksaan menjadi efektif dan efisien  (Knechel, 2000). Komunikasi dan interaksi merupakan salah satu mekanisme bagi auditor untuk mendapatkan pengetahuan dan kompetensi, hal ini karena spesialisasi auditor satu dengan yang lainnya berbeda-beda  (Vera-Munoz  et  al.,  2006).  Distribusi  penugasan  yang  tidak  merata  diantara  para-auditor  dapat menyebabkan  mereka  menghadapi  tantangan  penugasan  yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  bagi auditor untuk berbagi pengetahuan dan keahliannya kepada anggota tim lainnya atau anggota di luar tim.

## 2.3 Perintah atasan (superior’s orders)
Milgram  (1965)  adalah  psikolog  sosial  yang  terkenal  dengan  eksperimen  ketaatannya  pada  tahun  1960-an.  Melalui eksperimen ini, Milgram mendemonstrasikan bahwa individu cenderung mematuhi perintah dari figur otoritas meskipun tindakan yang diminta bertentangan dengan nilai-nilai moral mereka sendiri. Eksperimen ini memberikan dasar penting bagi pemahaman tentang bagaimana perintah atasan dapat mempengaruhi ketaatan.
Whitmeyer  et  al.  (1990)  membahas  bagaimana  individu  sering  kali  melakukan  tindakan  tidak  etis  atau  ilegal sebagai hasil dari ketaatan terhadap perintah otoritas. Mereka mengeksplorasi berbagai contoh sejarah dan eksperimen yang menunjukkan bagaimana perintah atasan dapat menyebabkan perilaku patuh yang merugikan. Mereka memberikan wawasan  mendalam  tentang  mekanisme  di  balik  ketaatan  terhadap  perintah  otoritas  dan  bagaimana  hal  ini  dapat menyebabkan tindakan yang tidak etis atau ilegal. Melalui analisis psikologis, sosial, dan sejarah, mereka menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral individu dan perlunya struktur organisasi yang mendukung etika dan refleksi kritis. Mereka  juga  membahas  konsep  "state  agentic,"  di  mana  individu  melihat  diri  mereka  hanya  sebagai  agen  yang menjalankan  perintah,  sehingga  merasa  kurang  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  tindakan  mereka.  Dan menyarankan bahwa organisasi perlu menciptakan budaya yang mendukung refleksi kritis dan tanggung jawab moral, serta menyediakan saluran bagi individu untuk mengajukan kekhawatiran atau menolak perintah yang tidak etis.
Perintah dari atasan atau tekanan dari manajemen dapat mempengaruhi kualitas audit internal. Pengaruh ini bisa positif atau negatif tergantung pada sifat dan tujuan perintahnya. Jika auditor diberikan perintah  untuk  menyelesaikan auditnya dengan cepat tanpa melakukan pemeriksaan yang diperlukan, hal ini dapat merugikan kualitas auditnya. Tekanan waktu  yang  berlebihan  juga  dapat  menyebabkan  auditor  melewatkan  risiko  atau  tidak  melakukan  pengujian  yang memadai. Perintah wewenang dalam suatu organisasi akan mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan mempunyai kedudukan sebagai wewenang yang sah sehingga segala perintah yang diperintahkan harus dipatuhi (Lord & DeZoort, 2001).
Johnson  et  al.  (2016)  menyatakan  bahwa  skandal  akuntansi  di  awal  abad  ke-21  meningkatkan  kekhawatiran tentang pengaruh tekanan dari atasan terhadap kualitas audit. Mereka menemukan bahwa auditor dengan tingkat kesiapan bertindak  (arousal)  yang  tinggi  lebih  kecil  kemungkinannya  untuk  mematuhi  perintah  tidak  etis,  dan  auditor  dengan tingkat rasa takut yang tinggi lebih mungkin untuk mematuhi perintah tidak etis. Carpenter & Reimers (2013) menyatakan bahwa  skeptisisme  profesional  auditor  dipengaruhi  oleh  pengaruh  mitra  dan  tingkat  indikator  penipuan  yang  ada.  Ini menunjukkan bahwa tekanan dari atasan dapat mempengaruhi penilaian dan tindakan auditor dalam mendeteksi penipuan. DeZoort  &  Lord  (1994)  meneliti  efek  tekanan  kepatuhan  pada  penilaian  auditor  dan  menemukan  bahwa  tekanan  dari atasan signifikan mempengaruhi auditor untuk mengizinkan atau mengabaikan tindakan klien yang dapat mengakibatkan laporan keuangan yang salah. Sweeney et al. (2010) mengamati bahwa auditor mungkin menanggapi kontrol biaya dengan cara yang dapat mengkompromikan integritas audit mereka, menunjukkan bagaimana tekanan kepatuhan dari atasan dapat mempengaruhi perilaku auditor. Nelson & Tan (2005) meninjau literatur tentang penilaian dan pengambilan keputusan dalam  audit  dan  menyatakan  bahwa  afek  dan  suasana  hati  auditor  memiliki  peran  penting  dalam  bagaimana  mereka merespons tekanan dari atasan.
Park  &  Peterson  (2006)  menemukan  bahwa  individu  yang  kurang  memiliki  kekuatan  karakter  mungkin  tidak “melakukan apa yang benar” atau “mengambil tindakan yang benar” dalam situasi tertentu. Milgram (1965) menunjukkan bahwa orang normal dapat melakukan tindakan destruktif ketika dihadapkan pada tekanan besar dari otoritas yang sah. DeZoort & Lord (1994) menemukan bahwa auditor cenderung mengambil keputusan yang tidak etis ketika dihadapkan pada tekanan ketaatan dari atasan.
Penting  bagi  auditor  untuk  memahami  ekspektasi  dan  memastikan  bahwa  perintah  atasan  tidak  merugikan independensi, integritas, dan kualitas audit internal. Independensi dan objektivitas auditor harus dijaga untuk memastikan bahwa laporan audit memberikan gambaran yang akurat dan obyektif tentang keadaan organisasi (Yulisfan & Nasution, 2023a).  Wilhelm  (2012)  ketaatan  kepada  orang  yang  berwenang  dapat  memberikan  pengaruh  besar  pada  individu pengambil  keputusan  untuk  mendukung  perilaku  tidak  etis  bahkan  ketika  mereka  secara  individu  tidak  mendukung perilaku  tersebut.  Beberapa  auditor  internal  melaporkan  adanya  tekanan  untuk  mengubah  atau  mengabaikan  temuan mereka (Rittenberg, 2015).
Teori  ketaatan  (obedience  theory)  Milgram  (1974)  menyatakan  bahwa  individu  yang  berada  di  bawah  tekanan perintah otoritas akan mematuhi perintah tersebut meskipun bertentangan dengan sikap, keyakinan, dan nilai-nilainya. Teori ketaatan memberikan pemahaman penting tentang bagaimana individu bisa melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas mereka sendiri di bawah tekanan otoritas, dan ini penting dalam memahami perilaku manusia dalam situasi-situasi  kritis.  Adanya  tekanan  dari  atasan  atau  instansi  berdampak  pada  proses  pemeriksaan  yang  dapat

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
menurunkan  kualitas  audit  internal.  Tekanan  ketaatan  memiliki  konsekuensi  negatif  yang  serius  pada  auditor,  seperti potensi  litigasi,  hilangnya  profesionalisme,  kepercayaan  publik,  dan  kredibilitas  sosial  (DeZoort  &  Lord,  1994). Berdasarkan uraian penelitian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:
H 1 Perintah atasan berdampak negatif dan signifikan pada kompetensi auditor

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  melakukan  analisis  dengan  menggunakan  Structural  Equation  Model  (SEM).  Analisis  data  penelitian  ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) yang dimulai dengan melakukan pengujian outer model.

## Gambar 2. Loading Factor
Uji outer model dimulai dengan melakukan estimasi atau pendugaan parameter. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor pada setiap konstruk. Nilai loading factor di atas 0.7 dinyatakan sebagai ukuran yang ideal atau valid sebagai indikator dalam mengukur konstruk, nilai 0.5 sampai 0.6 masih bisa diterima, sedangkan nilai di bawah 0.5 harus dikeluarkan dari model (Ghozali, 2008).
Tabel 2. Correlation Matrix Between Latent Variables Scores
Cronbach’s Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Auditor Competency_(AC) 0.968 0.970 0.973 0.818 Superior’s Order_(SO) 0.496 0.947 0.959 0.823
Semua item indikator dinyatakan  valid, hal  ini terlihat pada nilai  loading  factor  yang lebih besar dari 0,6 yang berarti indikator dinyatakan valid sehingga telah layak digunakan dalam penelitian ini. Selain nilai loading factor, untuk memenuhi  validitas  konvergen  perlu  diketahui  nilai  Average  Variance  Exctracted  (AVE).  Nilai  Average  Variance Extracted  (AVE)  harus  lebih  besar  dari  0,5.  Ketentuan  mengenai  parameter  pengukuran  (rule  of  thumb)  model pengukuran (outer model) bahwa AVE dianggap telah memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE lebih besar dari 0,50 (Ghozali  &  Latan,  2015).  Maka  berdasarkan  Tabel  1.  nilai  AVE,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  AVE  masing-masing konstruk telah > 5. Sehingga konstruk telah memenuhi validitas konvergen.
Reliabilitas konstruk dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. Suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai composite reliability dan cronbach’s alpha di atas 0,70. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  (lihat  Tabel  1.)  nilai  cronbach’s  alpha  dan  composite  reliability  masing-masing variable di atas 0,7 berarti seluruh variable laten sudah reliabel.
Tabel 2. Koefisien Determinasi (R 2 )
R Square R Square Adjusted Auditor Competency_(AC) 0.615 0.612
Berdasarkan  hasil  output  PLS  Algorithm  dapat  diketahui  nilai  R-square  sebesar  0,615  dan  adjusted  R-square sebesar 0,612 yang dapat dilihat pada Tabel 2. dan ini berarti kompetensi auditor dapat dijelaskan oleh variabel konstruk (tekanan  atasan),  sebesar  61,2%  sedangkan  sisanya  sebesar  38.8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  terdapat dalam model penelitian.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
Tabel 3. Nilai Path Coeficient
Auditor Competency_(AC)
Auditor Competency_(AC)
Superior’s Order_(SO)
-0.784
Model  struktural  dalam  PLS  dievaluasi  dengan  menggunakan  R-square  untuk  variabel  dependen  dan  nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t-statistic setiap path. Hasil PLS Algorithm program Smart PLS dalam menilai nilai koefisien path dan R-square
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistics yang dihasilkan dari proses bootstrapping. Hipotesis diterima (terdukung) jika nilai t-statistics lebih besar dari 1,96 dengan signifikansi level 5% (two tailed) (Abdillah et al., 2015). Hasil proses algorithm untuk melihat apakah indikator hasil proses bootstrapping program Smart PLS dapat
Gambar 3. Tampilan Output Kalkulasi PLS Bootstrapping
Tabel 4. Nilai t–Statistics
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Superior’s Order_(SO)  Auditor Competency_(AC) -0.784 -0.782 0.035 22.555 0.000
Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada Tabel 4. diketahui bahwa tekanan atasan (superior’s order) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kompetensi audior (auditor competency).

## 3.1 Pembahasan
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  tekanan  atasan  (superior’s  order)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kompetensi  auditor.  Semakin  tinggi  tekanan  atasan  makan  semakin  rendah  kemungkinan  auditor  akan  menggunakan kompentesinya  sehingga  auditor  akan  mengorbankan  kejujuran  profesionalnya.  Dan  sesuai  dengan  hipotesis  yang diajukan,  dimana  hipotesis  yang  diajukan  bahwa  tekanan  atasan  akan  berpegaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kompetensi auditor. Ini juga sejalan dengan (DeZoort & Lord, 1994) yang menemukan bahwa ketika berada di bawah tekanan untuk mematuhi atasan, auditor sering kali membuat kesimpulan yang tidak etis. Auditor yang menerima tekanan untuk menyesuaikan temuan mereka sesuai dengan keinginan atasan cenderung mengabaikan prosedur audit yang tepat, yang mengurangi efektivitas pengendalian internal dan deteksi kecurangan (IIA Global, 2015). Perintah yang tidak etis dari atasan dapat mengurangi kualitas audit karena auditor merasa terpaksa untuk mengikuti perintah tersebut meskipun bertentangan  dengan  prinsip  kejujuran  profesional  .  Hal  ini  mengakibatkan  laporan  audit  yang  tidak  akurat  dan menyesatkan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap auditor dan instansi yang diaudit (AICPA, 2017).
Teori  ketaatan  (obedience  theory)  Milgram  (1974)  menunjukkan  bahwa  individu  yang  tunduk  pada  tekanan ketaatan akan membuat keputusan yang bertentangan dengan sikap, keyakinan, dan nilai mereka sendiri, sebagian, karena mereka dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas penilaian dan keputusan mereka setelah individu dengan otoritas mengarahkan mereka ke sebuah aksi. Demikian pula, teori atribusi (misalnya, (Hewstone et al., 1983) berpendapat bahwa individu  yang  melakukan  tindakan  tidak  etis  cenderung  mengeksternalisasi  atribusi  kepada  individu  lain  atau  faktor lingkungan. Misalnya, Kaplan et al., (1988) menemukan bahwa penghindaran pajak menjadi lebih mungkin terjadi ketika individu  dapat  mengaitkan  perilaku  mereka  dengan  apa  yang  akan  dilakukan  orang  lain.  Demikian  pula,  (Jansen  &

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
Glinow,  1985)  menghubungkan  perilaku  berdasarkan  norma  untuk  menerima  tanggung  jawab  dan  perilaku  tandingan untuk menghindari tanggung jawab. Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab dianggap sebagai anteseden penting untuk keputusan untuk mematuhi dan berperilaku tidak etis.
Meskipun  kompetensi  sering  mengacu  pada  pencapaian  tujuan  yang  dihargai  secara  sosial,  hal  itu  tidak  selalu memiliki kendala moral atau etika (Park & Peterson, 2006). Yang membedakan kompetensi moral (moral competence) adalah nilai moral yang eksplisit ditempatkan pada pikiran, perasaan, dan tindakan individu. Kompetensi moral adalah pengetahuan,  kemampuan,  dan  motivasi  untuk  mengejar  dan  berbuat  baik  secara  efektif.  Kompetensi  moral  tidak sepenuhnya  berbeda  dari  jenis  kompetensi  lainnya.  Itu  bergantung  pada  perkembangan  optimal  mereka  dan  pada gilirannya dapat mempengaruhi mereka. Memang, kompetensi moral adalah kompetensi generik yang memandu semua kompetensi  lainnya  dengan  cara  yang  konstruktif.  Park  &  Peterson  (2006)  menemukan  bahwa  individu  yang  tidak memiliki kekuatan karakter mungkin tidak “melakukan apa yang benar” atau “mengambil tindakan yang benar” dalam situasi  tertentu.  Milgram  (1965)  menunjukkan  bahwa  orang  normal  dapat  melakukan  tindakan  yang  merusak  jika menghadapi tekanan besar dari otoritas yang sah.
Pengaruh kompetensi auditor dapat menjadi rendah jika auditor mengalami tekanan ketaatan yang tinggi. Ketika auditor merasakan tekanan untuk memenuhi harapan manajemen atau pemangku kepentingan lainnya, mereka mungkin kurang memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sepenuhnya dalam proses audit. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemikiran  kritis dan kegagalan  untuk  mengidentifikasi risiko atau perbedaan penting. Selain itu, tekanan ketaatan khususnya tekanan atasan atau otoritas dapat menyebabkan kurangnya independensi dalam proses audit, karena auditor lebih cenderung menerima informasi yang diberikan oleh manajemen tanpa memverifikasinya secara menyeluruh.  Hal  ini  juga  dapat  menyebabkan  kurangnya  objektivitas  dalam  proses  audit,  yang  dapat  menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat dan potensi kecurangan.
Auditor  yang  mengikuti  perintah  tidak  etis  berisiko  menghadapi  masalah  hukum  jika  terlibat  dalam  skandal korupsi  atau  manipulasi  data.  Selain  itu,  reputasi  auditor  dan  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara  dapat  rusak  jika terungkap  bahwa  audit  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  standar  profesional.  Tekanan  terus-menerus  dari  atasan  dapat menyebabkan  stres  dan  dilema  etika  bagi  auditor.  Mereka  mungkin  merasa  terjebak  antara  keinginan  untuk mempertahankan pekerjaan dan kewajiban mereka untuk menjaga kejujuran profesional. Tekanan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan auditor dan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas secara objektif.
Oleh  karena  itu,  ketika  seorang  auditor  menghadapi  tekanan  ketaatan  yang  tinggi,  kompetensi  auditor  tidak dimanfaatkan secara maksimal, dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas hasil yang dilakukan. Auditor harus dapat  menjalankan  tugasnya  secara  independen  dan  bebas  dari  tekanan  apapun  agar  dapat  sepenuhnya  memanfaatkan kompetensinya dan menjaga integritas proses audit.

## 4. KESIMPULAN
Perintah  atasan  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kompetensi  auditor  dalam  menjaga  kejujuran  profesional  di Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara.  Tekanan  untuk  mengkompromikan  kejujuran  atau  instruksi  yang  bertentangan dengan standar profesional dapat merusak integritas dan kualitas audit. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan independensi auditor melalui pelatihan, kebijakan  perlindungan,  dan  evaluasi  kinerja  yang  adil.  Dengan  demikian,  auditor  dapat  menjalankan  tugas  mereka dengan kejujuran dan profesionalisme yang tinggi, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Sumatera Utara perlu menerapkan beberapa langkah strategis, seperti: Pelatihan  yang  berkelanjutan  mengenai  etika  profesional  sangat  penting  untuk  memperkuat  pemahaman  auditor  dan manajemen  tentang  pentingnya  kejujuran  dalam  praktik  audit.  Pelatihan  ini  harus  mencakup  studi  kasus  nyata  dan simulasi  untuk  mempersiapkan  auditor  menghadapi  situasi  etis  yang  kompleks;  Mengimplementasikan  kebijakan perlindungan whistleblower untuk melindungi auditor yang melaporkan perintah atau praktik yang tidak etis. Kebijakan ini harus menjamin bahwa pelapor tidak akan menghadapi tindakan balasan atau diskriminasi, sehingga auditor merasa aman untuk melaporkan pelanggaran; Memastikan bahwa fungsi audit internal memiliki independensi yang memadai dari manajemen operasional.  Auditor harus  memiliki kebebasan untuk  melaporkan temuan  mereka tanpa takut akan reaksi negatif  dari  atasan,  sehingga  mereka  dapat  menjalankan  tugas  mereka  dengan  objektivitas  penuh;  Mengadopsi  sistem evaluasi  kinerja  yang  tidak  hanya  berdasarkan  hasil,  tetapi  juga  proses  dan  kepatuhan  terhadap  standar  etika.  Auditor harus diberikan penghargaan atas integritas dan kejujuran mereka dalam menjalankan tugas audit, bukan hanya hasil akhir yang mereka capai, dan; Meningkatkan pengawasan eksternal oleh badan regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit dan mengurangi tekanan dari manajemen terhadap auditor. Audit eksternal secara berkala dapat membantu mengidentifikasi  dan  mengatasi  masalah  integritas,  serta  memberikan  penilaian  objektif  terhadap  kinerja  auditor. Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  perlu  diperhatikan  untuk  interpretasi  hasil  dan  rekomendasi  yang dihasilkan: Keterbatasan Sampel dimana penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas pada auditor di Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mewakili situasi auditor di wilayah atau sektor lain di  Indonesia.  Generalisasi  hasil  penelitian  ini  ke  konteks  yang  lebih  luas  harus  dilakukan  dengan  hati-hati;  Metode Penelitian  Kuantitatif  sehingga  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  kuesioner  sebagai  alat pengumpulan  data  utama.  Meskipun  metode  ini  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  hubungan  antara  perintah atasan dan kompetensi auditor, pendekatan kualitatif yang lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami nuansa

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
dan  dinamika  yang  lebih  kompleks  dalam  interaksi  tersebut;  Variabel  yang  tidak  diperhitungkan  pada  penelitian  ini terutama berfokus pada hubungan antara perintah atasan dan kompetensi auditor. Namun, ada banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kompetensi auditor dan kualitas audit, seperti budaya organisasi, struktur insentif, dan tingkat pengalaman  auditor,  yang  tidak  dianalisis  dalam  penelitian  ini.  Dengan  keterbatasan-keterbatasan  ini,  diharapkan penelitian  di  masa  depan  dapat  mengatasi  kekurangan-kekurangan  tersebut  untuk  memperkaya  pemahaman  tentang bagaimana perintah atasan mempengaruhi kompetensi dan integritas profesional auditor di berbagai konteks.

## REFERENCES
AAIPI. (2014). Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Abdillah, Willy, & Jogiyanto. (2015).  Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis (1st ed.). Andi.
AICPA.  (2017).  AICPA  Competency  Framework  Assurance  Services.  https://www.mendeley.com/catalogue/0b97d33a-e2af-33b4- 951c-
893c1c63acc5/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B39dc12eb- 8511-4b3e-822e-4886bb976e2c%7D
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing and Assurance Services : An Integrated Approach (14th edition) (14th editi). Prentice Hall.
Bonner,  S.  (1990).  Experience  Auditing:  The  Effects  Role  in  of  Knowledge  Task-Specific  Knowledge.  American  Accounting Association, 65(1), 72–92. http://www.jstor.org/stable/247877
Campion,  M.  A.,  Fink,  A.  A.,  Ruggeberg,  B.  J.,  Carr,  L., Phillips,  G.  M.,  &  Odman,  R.  B.  (2011).  Doing  competencies  well:  best practices in competency modeling. Personnel Psychology, 64(February), 225–262.
Carpenter,  Tina  D,  Reimers,  J.  L.  (2013).  Professional  Skepticism:  The  Effects  of  a  Partner’s  Influence  and  the  Level  of  Fraud
Indicators or Auditors’ Fraud Judgment and Actions. Behavioral Research in Accounting, 45–69.
http://web.a.ebscohost.com.ergo.southwales.ac.uk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e5cd703a-eb07-4f44-836c- 3fe829c05a50%40sessionmgr4006
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit fees. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199. Dennis, I. (2015). Auditing Theory. Routledge, New York. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results DeZoort, F. T., & Lord, A. T. (1994). An investigation of obedience pressure effects on auditors’ judgments. Behavioral Research in Accounting, 6, 1–30.
Ghebremichael,  A.  A.  (2018).  Determinants  of  audit  service  quality  perceptions  of  supervisory  directors  in  Dutch  corporations. Contemporary Management Research, 14(1), 53–84. https://doi.org/10.7903/cmr.18037
Ghozali, I. (2008). Structural Equation Modelling (II). Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Partial  Least  Square  Konsep  Teknik  dan  Aplikasi  Menggunakan  Program  SmartPLS  3.0  untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit - Undip.
Hewstone, M., Bond, M. H., & Wan, K.-C. (1983). Social Facts and Social Attributions: The Explanation of Intergroup Differences in Hong Kong. Social Cognition, 2(2), 142–157. https://doi.org/10.1521/soco.1983.2.2.142
IIA Global. (2015). IIA Global. The IIA Global Internal Audit Competency Framework, 1–16.
Jansen, E., & Glinow, M. A. Von. (1985). Ethical Ambivalence and Organizational Reward Systems. The Academy of Management Review, 10(4), 814. https://doi.org/10.2307/258049
Johnson, E. N., Lowe, D. J., & Reckers, P. M. J. (2016). The Influence of Mood on Subordinates’ Ability to Resist Coercive Pressure in Public Accounting. Contemporary Accounting Research, 33(1), 261–287. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12141
Kaplan, S. E., Reckers, P. M. J., & Roark, S. J. (1988). An attribution theory analysis of tax evasion related judgments. Accounting, Organizations and Society, 13(4), 371–379. https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90011-6
Knechel, W. R. (2000). Behavioral research in auditing and its impact on audit education. Issues in Accounting Education, 15(4), 695– 712. https://www.proquest.com/docview/210898844/6B188C05E11E4FB2PQ/1?accountid=50257 Lee, T. A. (1993). Corporate Audit Theory (1st ed.). Chapman & Hall.
Libby, R., & Frederick, D. M. (1990). Experience and the Ability to Explain Audit Findings. Journal of Accounting Research, 28(2),
348. https://doi.org/10.2307/2491154
Lord,  A.  T.,  &  DeZoort,  F.  T.  (2001).  The  impact  of  commitment  and  moral  reasoning  on  auditors’  responses  to  social  influence pressure. Accounting, Organizations and Society, 26(3), 215–235. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(00)00022-2
Milgram,  S.  (1965).  Some  Conditions  of  Obedience  and  Disobedience  to  Authority.  Human  Relations,  18(1),  57–76. https://doi.org/10.1177/001872676501800105
Milgram, S. (1974). Obedience to Authority. Tavistock Publications Ltd.
Nelson, M., & Tan, H. T. (2005). Judgment and decision making research in auditing: A task, person, and interpersonal interaction perspective. Auditing : A Journal of Practice & Theory, 24(SUPPL.), 41–71. https://doi.org/10.2308/aud.2005.24.supplement.41
Park, N., & Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29(6), 891–909.
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.011
Rittenberg,  L.  E.  (2015).  Ethics  and  Pressure.  In  The  Global  Internal  Audit  Common  Body  of  Knowledge.  The  IIA  Research Foundation, LakeMary, FL.
Rodriguez, D., Patel, R., Bright, A., Gregory, D., & Gowing, M. K. (2002). Developing Competency Models to Promote Integrated Human Resource Practices. Human Resource Management, 41(3), 309–324. https://doi.org/10.1002/hrm.10043
Shippmann, J. S., Ash, R. A., Batjtsta, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., Kehoe, J., Pearlman, K., Prien, E. P.,  & Sanchez, J. I.
(2000).  The  Practice  of  competency  modeling.  Personnel  Psycology,  53(3),  703–740.  https://doi.org/10.1016/S0145- 2134(99)00070-8
Soh,  D.  S.  B.,  &  Martinov-Bennie,  N.  (2011).  The  internal  audit  function:  Perceptions  of  internal  audit  roles,  effectiveness  and evaluation. Managerial Auditing Journal, 26(7), 605–622. https://doi.org/10.1108/02686901111151332

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 5, No 1, Juli 2024, Page 33−41 DOI: 10.47065/arbitrase.v5i1.2035 https://djournals.com/arbitrase
Sweeney,  B.,  Arnold,  D.,  &  Pierce,  B.  (2010).  The  impact  of  perceived  ethical  culture  of  the  firm  and  demographic  variables  on auditors’  ethical  evaluation  and  intention  to  act  decisions.  Journal  of  Business  Ethics,  93(4),  531–551. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0237-3
Vera-Munoz, S. C., Ho, J. L., & Chow, C. W. (2006). Enhancing Knowledge Sharing in Public Accounting firms. Accounting Horizons, 20(2), 133–155. https://doi.org/DOI:10.2308/acch.2006.20.2.133
Whitmeyer, J. M., Kelman, H. C., & Hamilton, V. L. (1990). Crimes of Obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility. Social Forces, 68(4), 1328. https://doi.org/10.2307/2579154
Wilhelm, W. (2012). Financial Decision Making: a study of Board room Decision-Making Dynamics. Delta Pi Epsilon Journal, Volume LIV(1),
27–40. https://www.proquest.com/scholarly-journals/financial-decision-making-study-board-
room/docview/1326249086/se-2?accountid=50257
Yulisfan,  Erlina,  Yahya,  I.,  &  Zulkarnain.  (2022).  Does  the  Quality  of  Internal  Audit  in  the  North  Sumatra  Government  become impacted  by  Superior’s  Orders?  International  Conference  on  Health  Science,  Green  Economics,  Educational  Review  and Technology, 527–537. https://proceeding.unefaconference.org/index.php/IHERT
Yulisfan,  &  Nasution,  M.  I.  (2023a).  Internal  Audit  Quality  In  North  Sumatra  Government.  International  Journal  of  Management,
Economic and Accounting, 1(2), 263–267. https://doi.org/10.61306/ijmea.v1i2.30
Yulisfan, & Nasution, M. I. (2023b). The Relationship between Professional Behavior and the Quality of Internal Audit of the North Sumatra Provincial Government. 3(1), 4–6.