## Sandbox Policy: Upaya Pengaturan Tumbuh Kembang Aset Kripto

## Amalia Syauket
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Perdagangan aset kripto berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Sepanjang Januari-Mei 2021, pengguna aset kripto berhasil tumbuh lebih dari 50%, dari sekitar 4 juta orang pada tahun lalu, menjadi 6,5 Juta orang saat ini. Begitu pun jika ditilik dari sisi nilai aset kripto di Indonesia yang membengkak hingga Rp370 triliun. jumlah itu naik lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat berada di angka Rp65 triliun saja. Kenaikan investor di bisnis komoditi digital aset itu disebabkan adanya digitalisasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif-normatif  dengan  cara  mengkaji  dan  mendeskripsikan  dari  bahan-bahan pustaka yang  relevan  dengan Sandbox  Policy untuk mengetahui  bagaimana  model  pengaturan  yang  khusus mengenai investasi  kripto, suatu investasi yang tergolong baru dan memerlukan perlindungan agar masyarakat merasa aman  dan  nyaman  dalam  melakukan  investasi  kripto.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  Pemerintah menggunakan  permodelan Sandbox  Policy untuk  mengakomodasi  perubahan  dalam  menanggapi  keniscayaan disrupsi serta inovasi secara fundamental dalam menghadapi pertumbuhan aset kripto di dalam negeri, dengan Sandbox Policy dimana perdagangan kripto dibiarkan tetap berjalan, di saat yang sama akan diperbaiki peraturan, dengan  menjamin  kerahasiaan  sekaligus  transaksasinya,  sehingga  akan  terlindunginya  masyarakat  dalam melakukan investasi kripto.
Kata kunci : sandbox Policy, crypto currency sebagai komoditi, peran Bappeti

## Abstract
Crypto Asset Trading is Growing Rapidly in Recent Years. Throughout January-May 2021, Crypto Asset Users managed to grow more than 50%, from around 4 million people last year, to 6.5 million people today. Likewise, if viewed from the side of the value of crypto assets in Indonesia, which swelled to Rp. 370 trillion. That number rose five times compared to the previous year, which was recorded at only Rp. 65 trillion. The Increase in Investors in the Digital Asset Commodity Business is Due to the Digitalization of the Economy. This Research Uses Qualitative-Normative Research Methods By Reviewing And Describing Library Materials Relevant To Sandbox Policy To Find Out How The Regulatory Model Is Specifically Regarding  Crypto Investments, an investment that is relatively new and requires protection so that people feel safe and comfortable in doing so. crypto investment. This study results that the Government uses a sandbox policy modeling to accommodate changes in responding to the necessity of disruption and fundamental innovation in dealing with the growth of crypto assets in the country, with a sandbox policy where crypto trading is allowed to continue, at the same time regulations will be corrected, by guaranteeing confidentiality. As well as transactions, so that people will be protected in making crypto investments.
Keywords: sandbox policy, crypto currency as a commodity, the role of Bappeti

## A. Pendahuluan
Abad 21 ini dapat disebut sebagai abad  pasca  teknologi  informasi  dimana lahir pendekatan baru terhadap informasi,
pemrosesan, penggunaan dan transmisinya.  Teknologi informasi saat ini menembus semua aspek aktivitas manusia
termasuk aspek ekonomi. Seiring
berkembangnya  teknologi  informasi, maka berkembang pula instrument untuk melakukan  pembayaran  selain  dengan menggunakan  uang  kartal  dan  uang  giral baik  dalam  skala  domestic  maupun internasional.  Hal  ini  memicu  berbagai
inovasi yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman 1 .
Perkembangan uang dari tahun ke tahun  menunjukkan  adanya  peradaban yang  semakin  maju  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Salah  satu perkembangan dari uang adalah cryptocurrency  atau  mata  uang  virtual dapat  dikatakan  sebagai  jawaban  atas kendala  yang  dihadapi  oleh  sistem pembayaran  saat  ini.  Mata  uang  virtual merupakan  jenis  uang  digital  yang  tidak diatur,  dan  biasanya  dikendalikan  serta dikeluarkan  oleh  para  pemiliknya 2 .  Mata uang  virtual  merupakan  suatu  penemuan di  dunia  maya,  dimana  batas  ruang  dan waktu  termasuk  negara  kekuasaan  yang biasa melekat pada mata uang konvensional  dihapuskan 3 .  Mata  uang virtual  yang  pertama  kali  muncul  adalah Bitcoin,  diciptakan  oleh  seseorang  yang mengaku  dirinya  bernama  Satoshi Nakamoto  walaupun  sampai  saat  ini belum ada yang mengetahui seperti apa jati dirinya sesungguhnya. 4
1 Afrizal, Marliyah Marliyah, Fuadi Fuadi, Analisis  Terhadap  Cryptocurrency  (Perspektif Mata  Uang,  Hukum,  Ekonomi  Dan  Syariah),  E- Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis p- ISSN:  1412-968X,  e-ISSN:  2598-9405.  Vol  22, no.2 (2021)
2 Damsar, & Indrayani. (2018). Pengantar Sosiologi Pasar. Jakarta: Prenadamedia Group 3 Supriatna, N.,  Ruhimat,  M.,  &  Kosim. (2006).  Ilmu  Pengetahuan  Sosial:  Geografi,
Menurut European Central
Bank,2015.  Mata  uang  virtual  adalah representasi  digital  dari  uang  yang  tidak dikeluarkan  oleh  Bank  Sentral  dan  yang nilainya  tidak  di  dukung  oleh  entitas Pemerintah. Dengan cara demikian, mata uang  virtual  menciptakan  sistim  moneter yang  diatur  berdasarkan  kepercayaan diantara  pengguna 5 .    Mengacu  pada pendapat He et all,2016, mata uang virtual adalah  representasi  nilai  digital  yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan di  denomisasi  dalam  unit  akun  mereka sendiri. Mata uang virtual dapat diperoleh, disimpan,  diakses  dan  ditransaksikan secara  elektronik  dan  dapat  digunakan untuk  berbagai  keperluan  selama  pihak- pihak  yang  bertransaksi  setuju  untuk menggunakannya.
Ide  membuat  mata  uang  yang baru,  pada  akhirnya  muncul  dengan berbasis  pada  ilmu  Cryptography;  yang merupakan  cabang  ilmu  esensial  dalam bidang keamanan informasi dan
Sejarah,  Sosiologi,  Ekonomi.  Bandung:  Grafindo Media Pratama.
4 Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin
& Cryptocurrency. Medan: Puspantara
5 Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual Currencies in Modern  Societies:  Challenges  and  Opportunities. In  Politics  and  Technology  in  the  Post-Truth Era.https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983- 620191012.
algoritma 6 . Bahwa penggunaan Cryptography  dapat  berpotensi  untuk menunjang  kehidupan  masyarakat  dalam bidang jual beli dan mata uang digital, yang disebut  dengan  Crypto  Currency 7 Kata “ crypto ”  dalam  crypto  currency  mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrument dan kemudian ditambahkan  ke  database  blockchain. Sedangkan  “ currency ”  mengacu  pada pengakuan  sebagai  alat  tukar  di  antara penggunanya. 8
Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrument keuangan jenis  baru, crypto  currency telah  lahir  dan berkembang.  Mata  uang  viral  ini  dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain  itu,  pemiliknya  juga  dapat menggunakan crypto untuk  berinvestasi ataupun  melakukan  trading.  Kini, bertransaksi dapat dilakukan secara daring tanpa  melibatkan  pihak  penengah  seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas Negara bahkan lintas benua, lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah dan yang tak kalah, lebih terjamin kerahasiaannya. 9
6 Oscar  Darmawan.  Bitcoin  Mata  Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.com, 2014 7 J. Bartlett. The Dark Net: The Random House.2014 8 Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020).  Cryptocurrency  as  A  Main  Currency:  A Maqasidic
Dengan mempertimbangkan karakteristik  crypto  currency  yang  rawan disalahgunakan  untuk  kegiatan  ilegal, seperti  pencucian  uang,  pendanaan terorisme,  dan  lain-lain,  serta  dengan mengamati meningkatnya pengguna crypto  currency  di  Indonesia,  kebutuhan akan  pengaturan  atau  regulasi  crypto menjadi  tidak  dapat  dihindarkan.  Untuk itu  perlu  didesain  kerangka  pengaturan yang tepat, yang di satu sisi dapat sejalan dengan  concern  regulator  di  sektor  jasa keuangan,  dan  di  sisi  lain  peraturan tersebut  juga  perlu  memberikan  ruh  dan nafas  yang  memadai  bagi  industri  crypto mengingat  perdagangan  aset  crypto  yang terus  meningkat  pesat.  Pada  akhirnya likuiditas punya kaitan dengan keberadaan regulasi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat bagaimana upaya pengaturan yang responsive  terhadap  inovasi  teknologi finantial  yang  merupakan    aktivitas pembaruan  proses  bisnis,  model  bisnis,
dan instrumen keuangan yang
9 Ausop,  A.  Z.  &  E.  S.  N.  A.  (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan  Transaksi  Bisnis  Menurut  Syariat Islam  The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology  Of  Bitcoin  For  Investment  And Business  Transactions.  Sosioteknologi,  17(1),hlm 74
memberikan  nilai  tambah  baru  di  sektor jasa  keuangan  dengan  melibatkan ekosistem  digital,  khususnya  mengenai investasi  crypto,  suatu  investasi  yang tergolong baru dan memerlukan
perlindungan  agar  masyarakat  merasa
aman  dan  nyaman  dalam  melakukan investasi crypto.
Bidang kajian mengenai
permodelan sandbox regulatory ini berada dalam ranah ilmu pemerintahan dalam arti eklektik  yang  beririsan  dengan  ilmu hukum  dalam  menjalankan  fungsi pemerintahan  berupa  pengaturan  juga pemberdayaan bagi pelaku start- up teknologi  finansial  ,  investor  dan masyarakat . Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat normative, dengan menggunakan bahan hokum primer berupa perundang- undangan  yang  terkait  dengan  sandbox regulatory  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox  dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-  Undang  No.  10  Tahun  2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan berbagai bahan hokum sekunder  yang terkini-terbaru dan relevan dengan tema penelitian ini . Bahan
hokum  primer  dan  sekunder  tersebut setelah  di  kelompokan  dan  dikaji kemudian  di  deskripsikan  agar  mudah  di pahami.
C. Pembahasan 1. Sandbox  Policy,    kebijakan  yang responsif terhadap inovasi teknologi finantial Kepala  Departemen  Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan Sandbox dalam arti harfiahnya adalah kotak pasir. Analoginya Kotak  pasir  ini  digunakan  untuk  dapat membiarkan  anak-anak  bermain  di  pasir sebelum  diajak  bermain  di  pantai sungguhan yang dipenuhi ombak. Dengan tujuan  agar  anak  [dalam  hal  ini  pelaku teknologi  finansial]  bisa  bermain  [atau berinovasi] tanpa harus diganggu ombak. Dengan  demikian,  yang  dimaksud Sandbox    merupakan  salah  satu  upaya Bank  Indonesia  untuk  dapat  menjaga inovasi teknologi finansial di bisnis sistem pembayaran.  Secara  general,  ini  juga merupakan  salah  satu  upaya  dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital.
Sandbox  Bank  Indonesia  ini mencakup  tiga  fungsi, pertama, fungsi innovation lab, Fungsi innovation lab ini merupakan sarana pengembangan inovasi yang  belum  digunakan  atau  telah
digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas. kedua ,industrial sandbox, Fungsi industrial sandbox, sebagai sarana inovasi yang telah digunakan  di  industri  pembayaran  dan kemudian perlu didorong untuk digunakan  secara  luas. ketiga ,regulatory sandbox.,regulatory  sandbox  sebagai sarana  untuk  inovasi  terhadap  kebijakan atau ketentuan dalam sistem pembayaran. Intinya,  ketiga  fungsi  tersebut  untuk mempermudah  para  inovator  dalam melakukan inovasi, serta bagi bank sentral dalam  menyediakan  fasilitas  sarana  dan prasarana digital workplace yang mengusung tema digital nusantara. Kerangka  pengaturan  crypto currency di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar crypto currency dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak
diperbolehkan  digunakan  sebagai  alat pembayaran  Indonesia  harus  memiliki kerangka  dasar  dalam  menetapkan pengaturan  crypto  currency,  dimana  di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan  regulator  dalam  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  nasional,  dan  di  sisi lainnya  juga  perlu  mendorong  inovasi fintech.
Permasalahannya  adalah  kapan waktu  yang  tepat  untuk  melakukan
pengaturan  terhadap  crypto  ?  Jika  pasar crypto  currency  relatif  kecil  dan  tertutup maka negara hanya perlu campur tangan di level  yang  minimal  untuk  melindungi kepentingan  nasional,  seperti  untuk melawan  kejahatan  pencucian  uang  dan terorisme. (Financial Action Task Force,' Guidance  For  A  Risk-Based  Approach: Virtual  Currencies'  (2015)  Intervensi negara  terhadap  pasar  crypto  currency pada  kondisi  ini  tidak  mencakup perlindungan konsumen yang dapat terjadi akibat  turunnya  nilai  tukar  crypto  yang berarti  dapat  merugikan  investor  yang telah  membeli  pada  harga  yang  lebih mahal.(Financial  Action  Task  Force,' Guidance  For  A  Risk-Based  Approach: Virtual  Currencies'  (2015)  Namun  jika crypto  currency  mencapai  level  skala tertentu  sehingga  timbul  concern  yang cukup  menjadi  perhatian  regulator,  maka negara  harus  ikut  campur  secara  lebih ketat  dengan  mewajibkan  industri  crypto currency untuk menerapkan perlindungan konsumen. .(Financial Action Task Force,' Guidance  For  A  Risk-Based  Approach: Virtual  Currencies'  (2015)  Pada  kondisi ini,  crypto  currency  diizinkan  untuk tumbuh  bersama  dengan  lembaga keuangan  selama  tidak  ada  eksposur risiko-risiko  perbankan  atau  implikasi kejahatan perbankan. BIS
(https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.ht m)  merekomendasikan  beberapa  hal  jika perbankan di suatu negara diperbolehkan untuk  bertransaksi  dengan  crypto currency atau memberikan layanan serupa, yaitu  due  dilligence,  governance  and  risk management,  disclosure,  dan  supervisory dialogue.
Secara  teknis,  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  telah menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  21 /Seojk.02/2019  Tentang  Regulatory Sandbox.  Dalam  Ketentuan  umumnya disebutkan  bahwa  Regulatory  Sandbox adalah  mekanisme  pengujian  yang dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan untuk  menilai  keandalan  proses  bisnis, model  bisnis,  instrumen  keuangan,  dan tata  kelola  Penyelenggara,  dengan  tujuan untuk  memastikan  Inovasi  Keuangan Digital  (IKD)  memenuhi  kriteria  sebagai berikut:
1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
2. menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi
sebagai  sarana  utama  pemberian layanan  kepada  konsumen  di sektor jasa keuangan;
3. mendukung  inklusi  dan  literasi keuangan;
4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan 7. memperhatikan aspek perlindungan  konsumen  dan perlindungan data. Pada  angka  X.  tentang    Jangka  Waktu Pelaksanaan Regulatory Sandbox dinyatakan bahwa : 1. Regulatory  Sandbox  dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang  selama  6  (enam) bulan apabila diperlukan. 2. Perpanjangan Regulatory Sandbox dapat diberikan dengan pertimbangan  termasuk  namun tidak terbatas pada:
a) kompleksitas model bisnis;
b) mitigasi  risiko  yang  belum menyeluruh;
c) adanya  pengaruh  terhadap perlindungan konsumen; dan
d) adanya sistem keamanan yang belum memadai.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, dan melihat ruang lingkup pengaturan regulatory sandbox terlihat secara  jelas  bahwa  sikap  Bank  Indonesia
secara  yuridis  normatif  tidak  resisten terhadap  inovasi  teknologi  finansial. Dengan adanya program uji coba regulatory sandbox dan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bank  Indonesia,  maka  pelaku start- up teknologi  finansial  akan  lebih  baik dalam  menjalankan  bisnisnya  karena  ada pendampingan dari pihak regulator. Di sisi lain,  dengan  tata  kelola  yang  baik,  maka konsumen  akan  lebih  terjamin  jika menggunakan  sistem  dan  layanan teknologi  finansial,  sehingga  diharapkan industri dan pasar dari teknologi finansial akan sangat kondusif terhadap inovasi.
Semoga  keberpihakan  Otoritas Jasa  Keuangan  terhadap  pelaku  usaha teknologi  finansial  tidak  hanya  sebatas norma  saja.  Harapannya  bisa  dibuktikan secara  empiris  dengan  banyaknya  jumlah pelaku  teknologi  finansial  yang  berhasil menjadi start-up
unicorn (perusahaan dengan market value lebih  dari  1  milar dolar) , sehingga  ekonomi  di  industri finansial  bisa  ikut  digerakkan  oleh  para
pelaku usaha teknologi finansial. (Bambang Pratama,2018) Karena perkembangan  kegiatan  investasi  di Indonesia tidak dapat dipungkiri dipengaruhi  oleh  berbagai  factor,  salah satunya  adalah  factor  penting  regulasi hokum yang sangat dibutuhkan oleh para investor.

## 2. Crypto Currency Sebagai Komoditi yang Legal
Menurut He et all, 2016. Konsep hokum  tentang  uang  dikaitkan  dengan otoritas  pemerintah  suatu  Negara  dalam mengatur penerbitan uang kertas dan uang logam.  Mata  uang  mengacu  pada  satuan hitung  dan  alat  ukur  yang  di  atur  oleh Undang-undang. Dalam arti sempit, mata uang  tersebut  mengacu  pada  uang  kertas dan  koin  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Sentral.  Mata  uang  tersebut  merupakan alat pembayaran yang sah dibawah hokum Negara.    Mata  Uang  di  Indonesia  diatur dalam Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia, crypto  currency  tidak  dapat  dijadikan sebagai  alat  pembayaran  karena  selain crypto  currency  tidak  sepenuhnya memenuhi  unsur  sebagai  mata  uang, penggunaan  crypto  currency  dalam pencantuman kuotasi harga serta pembayaran barang dan jasa bertentangan dengan  Undang-Undang  RI  nomor  7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
Namun crypto telah memperoleh atribut  legal  yang  jelas,  yakni  sebagai komoditi  yang  dapat  diperdagangkan  di bursa berjangka, karena sifat volatilitasnya, sebutan lain untuk volatilitas adalah market mood . Volatilitas adalah istilah yang biasa
dipakai  untuk  menggambarkan  ukuran tingkat  fluktuasi  harga  suatu  benda  dari waktu ke waktu. Semakin tajam kenaikan yang terjadi dalam jangka pendek, berarti semakin  tinggi  volatilitasnya.  Begitu  pula sebaliknya. Trading ataupun  investasi  aset kripto  acap  kali  seseorang  tambah  kaya dalam  sekejap.  Namun,  aktivitas  yang sama juga bisa membuat siapa saja melarat dalam  hitungan  hari,  jam,  bahkan  menit. Dan  atas  semua  itu,  kita  lazim  memuji sekaligus  menyalahkan  volatilitas  tinggi yang dimiliki crypto. Puncaknya,
ketidakpastian  itulah  yang  kemudian menjadi  ruang  bagi  banyak  sentimen untuk mempengaruhi harga. Secara umum, pengertian Komoditas adalah aset fisik yang memenuhi  suatu  kebutuhan,  diproduksi dalam jumlah besar dan dapat
dipertukarkan – yaitu  unit  individualnya sepenuhnya dapat dipertukarkan. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari  sistem  blockchain  dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang- Undang  No.  10  Tahun  2011  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32
Tahun  1997  Tentang  Perdagangan Berjangka Komoditi.
Kementerian  Perdagangan  RI (Kemendag)  melalui  Badan  Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberi kepastian  hukum  soal  aset  kripto di Indonesia.  Terdapat  empat  peraturan tertulis  yang  melegalkan  perdagangan komoditas  digital  seperti  aset  kripto,  di antaranya:
1) Peraturan  Bappebti  No.  2  Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan Pasar  Fisik  Komoditi  di  Bursa Berjangka.
2) Peraturan  Bappebti  No.  3  Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka,  Kontrak  Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3) Peraturan  Bappebti  No.  4  Tahun 2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
4) Peraturan  Bappebti  No.  5  Tahun 2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset
Kripto  (Crypto  Asset)  di  Bursa Berjangka.
Dilansir  dari  laman  resmi  Bappebti, peraturan  Bappebti  aset  kripto  ini memiliki fungsi sebagai berikut:
a) Memberikan  kepastian  hukum terhadap pelaku usaha perdagangan  aset  kripto  di Indonesia. b) .Memberikan perlindungan
kepada  Pelanggan  Aset  Kripto dari  kemungkinan  kerugian  dari perdagangan aset kripto. c) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan  usaha  perdagangan  fisik
Aset Kripto di Indonesia.
d) Mencegah penggunaan aset kripto untuk  tujuan  ilegal  seperti pencucian  uang  dan  pendanaan terorisme  serta  pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dan  UU  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme).
Dengan terciptanya peraturan Bappebti aset kripto yang sah berbasis hukum, perdagangan aset kripto diharapkan
10 Artikel  ini  telah  tayang  di  Bisnis.com dengan  judul  "Mengenal  'Kotak  Pasir'  alias Sandbox  yang  Dirilis  BI.  Apa  Itu?",  Klik selengkapnya di
sini: https://finansial.bisnis.com/read/20210527/563 /1398439/mengenal-kotak-pasir-alias-sandbox-
menjadi lebih teratur, transparan, serta mampu bersaing sehat.
3. Peran Bappeti dalam mengimplementasikan  Sandbox

## Policy
Meski  sejatinya  crypto  adalah mata  uang  digital,  namun  beberapa negara  termasuk  Indonesia  telah memasukkan cryipto ke dalam kategori komoditas. Artinya, crypto dapat secara resmi  diperdagangkan  di  13  pedagang aset  crypto  yang  telah  terdaftar  di Bappebti sebagai aset investasi maupun trading.  Bahkan,  penetapan  crypto sebagai  komoditas  bisa  memberikan dampak  baik  karena  masyarakat  akan merasa aman untuk berinvestasi di aset ini. 10 .
Bank
Indonesia telah menempuh berbagai cara terkait dengan kegiatan  yang  melibatkan  crypto currency.  Sesuai  kewenangannya,  Bank Indonesia  di  tahun  2014  telah memperingatkan  masyarakat  untuk berhati-hati  dalam  berinvestasi  dengan menggunakan  bitcoin  karena  nilainya yang fluktuatif dan cenderung
yang-dirilis-bi-apa-itu . Author: M. Richard.Editor : Annisa Sulistyo RinDownload aplikasi Bisnis.com terbaru  untuk  akses  lebih  cepat  dan  nyaman  di sini:Android:  http://bit.ly/AppsBisniscomPSiOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS
digunakan  untuk  fraud.    Kemudian,  di tahun  2016,  Bank  Indonesia  melarang provider  sistem  pembayaran,  termasuk perusahaan  fintech  (di  tahun  2017)
untuk terlibat transaksi dengan menggunakan sistem crypto currency. Dalam perkembangannya, BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan  fisik  crypto  currency  di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya  Peraturan  BAPPEBTI nomor  5  tahun  2019  ini,  seharusnya tidak  dipandang  inkonsisten  dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan crypto  sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat  BAPPEBTI  bekerja  sesuai kewenangannya  yaitu  karena  crypto merupakan  komoditas.  Begitu  pula Bank  Indonesia  yang  bergerak  sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran,  yang  tidak  menerima penggolongan  crypto  currency  sebagai mata uang.
Kerangka  pengaturan  crypto currency  di  Indonesia  cenderung konvensional.  Dalam  hal  ini  pasar crypto  dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak
diperbolehkan  digunakan  sebagai  alat pembayaran  Indonesia  harus  memiliki
kerangka  dasar  dalam  menetapkan pengaturan crypto , dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator  dalam  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  nasional,  dan  di  sisi lainnya  juga  perlu  mendorong  inovasi fintech.  Caranya  adalah, Pertama : dengan  melarang  lembaga  keuangan (seperti  lembaga  kredit, lembaga  dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual crypto  karena adanya  risiko-risiko  di  sektor  jasa keuangan; dan Kedua , dengan mengeluarkan  ketentuan  yang  fokus pada  upaya  pemberantasan  pencucian uang dan upaya perlindungan konsumen.
Pasca  dikeluarkan  ketentuan BAPPEBTI  nomor  5  tahun  2019, semua  pedagang  fisik  aset  kripto  yang melakukan  aktivitas  jual  beli  crypto harus  melakukan  pendaftaran  ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait  mitigasi  risiko,  permodalan, sistem  informasi,  dan  lain-lain.  dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan  evaluasi.  Apabila  pedagang fisik  aset  kripto  tersebut  memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan  sebagai  pedagang  fisik  aset kripto  yang  sah  dengan  memenuhi persyaratan  tambahan  yang  lebih  ketat.
Dalam  hal  mereka  tidak  mengajukan perijinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal  pendaftaran,  maka  pendaftaran mereka  akan  dibatalkan.  Dalam  hal terdapat pihak yang melakukan jual beli crypto currency tanpa seizin
BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.
Persyaratan  yang  diterapkan
salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto  cukup  ketat  dan  kompleks.
Tingginya  persyaratan  permodalan dilakukan untuk menilai bahwa
pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan  aktivitasnya.  Persyaratan modal  yang  disetor  pada  saat pendaftaran  sebesar  Rp100  milyar  dan pedagang  fisik  aset  kripto  diharuskan mempertahankan  saldo  modal  akhir paling  sedikit  Rp80  miliar.  Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik  aset  kripto  harus  memiliki  modal disetor  minimal  Rp1  triliun  dan mempertahankan  saldo  modal  akhir paling sedikit Rp800 miliar.
Persyaratan jumlah modal
disetor  tersebut  dianggap  terlalu  tinggi karena  disetarakan  dengan  lembaga keuangan,  seperti  bank.  Hal  tersebut membuat  aktor  pedagang  fisik  aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan  tingginya  modal  disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum
ada  satu  perusahaan  pun  yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan  sengaja  hanya  untuk mengatur  pedagang  fisik  aset  kripto berskala  besar.  Adapun  pedagang  fisik aset  kripto  yang  berskala  kecil  dapat terganggu  kontinuitas  bisnisnya  karena tidak  mampu  menyediakan  modal disetor sebesar itu.
Perlindungan  data  konsumen juga menjadi concern oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan.  Pembukaan  data dapat  dilakukan  misalnya  dalam  hal pemenuhan  terhadap  ketentuan  anti pencucian uang.
Perlindungan konsumen  terkait  informasi  harga  dan edukasi  mengenai  risiko  melakukan perdagangan crypto currency juga telah tercakup  dalam  ketentuan  ini  dengan mewajibkan  pedagang  fisik  aset  kripto menginformasikan  kepada  nasabah sebelum transaksi dilakukan.
Persyaratan lainnya untuk memitigasi  business  disruption  adalah keharusan  mengalihkan  seluruh  akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI,  dalam  hal  pedagang  fisik aset  kripto  dibatalkan  pendaftarannya
karena  tidak  memenuhi  persyaratan untuk  mengajukan  perijinan  Maksud dari  pengaturan  ini  yaitu  untuk melindungi  pengguna  yang  telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto  tersebut,  sehingga  tidak  perlu mengajukan  klaim  dalam  hal  pedagang fisik  aset  kripto  tersebut  berhenti beroperasi.
Peraturan  BAPPEBTI  secara umum  telah  mengcover  semua  aspek yang menjadi concern regulator di setor jasa  keuangan,  yaitu  antara  lain  risiko kegagalan  setelmen,  risiko  fraud,  risiko operasional, penerapan program antipencucian uang, perlindungan
konsumen.  Namun  dapat  dikatakan peraturan ini terlalu ketat untuk sebuah bisnis  baru  yang  mulai  dirintis.  Fokus pengaturan tidak hanya mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang  dan  perlindungan  konsumen,
namun juga prinsip prudential regulation  yang  kompleks,  yang ditunjukkan dengan persyaratan
permodalan yang tinggi dan persyaratan lainnya  terkait  aspek  risiko  yang  luas. Persyaratan  ini  mungkin  saja  akan aplikatif  bagi  pedagang  fisik  kripto dengan  omset  yang  besar  saja. Sementara  bagi  start  up  kemungkinan akan  kesulitan  memenuhi  persyaratan.
Faktanya, sampai dengan saat ini belum ada  satu  perusahaan  pun  yang mengantongi  ijin  BAPPEBTI  sebagai lembaga yang legal untuk memperdagangkan  crypto  currency  di pasar komoditas berjangka.
Seiring  waktu,  perdagangan pasar  fisik  aset  kripto  terus  mengalami peningkatan  dan  segmentasi  pasarnya turut meluas dengan ditandai oleh harga aset  kripto  yang  semakin  melambung tinggi.Melihat potensi tersebut
BAPPEBTI  juga  merilis  Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang dapat  Diperdagangkan  di  Pasar  Fisik Aset  Kripto.Regulasi  BAPPEBTI  ini menetapkan  229  jenis  aset  kripto  yang terdaftar  dan  boleh  diperdagangkan. untuk  produk  yang  tidak  terdaftar  aset Bappebti  akan  ditindak  dan  wajib dilakukan delisting.
Adapun tujuan Peraturan
BAPPEBTI  Nomor  7  Tahun  2020  ini untuk  meningkatkan  dan  menciptakan iklim  investasi  yang  kondusif  serta mencegah  penggunaan  aset  kripto illegal. Pasalnya, penggunaan aset kripto cukup rentan dan khawatir disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang,  pendanaan  terorisme  atau
pengembangan senjata pemusnah
massal.
Dalam  pasal  1113  BAPPEBTI
menyelengarakan fungsi : (1).perumusan kebijakan  teknis  di  bidang  pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan  berjangka  komoditi  dan pembinaan  pasar  fisik,  (2)  pelaksanaan kebijakan  teknis  di  bidang  pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan  berjangka  komoditi  dan pembinaan  pasar  fisik,  (3)  perumusan standart,  norma,  pedoman,  criteria  dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan  berjangka  komoditi  dan pembinaan  pasar  fisik,  (4).pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan  berjangka  komoditi  dan pembinaan pasar fisik, (5). Pengamanan pelaksanaan  kebijakan  teknis  di  bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan  perdagangan  berjangka,  (6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik, (7) pelaksanaan  administrasi  Badan.  Jenis investasi  yang  tergolong  baru  ini memerlukan perlindungan agar masyarakat  yang  melakukan  kegiatan virtual currency dapat merasakan aman dan nyaman.

## D. Kesimpulan
Seperti  pisau  bermata  dua, terkadang  suatu  kelebihan  bisa  sekaligus menjadi sebuah kelemahan, dan gambaran tersebut  agaknya  berlaku  untuk  jual  beli aset  kripto.  Aset  kripto merupakan instrumen  investasi  yang  kini  populer  di kalangan  investor.  Pada  dasarnya,  crypto merupakan aset digital
yang
memanfaatkan  teknologi  rantai-blok  atau blockchain.  Keamanan aset ini  dilindungi dengan cryptography.
Dengan mempertimbangkan  karakteristik  crypto yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme,  dan  lain-lain,  serta  dengan mengamati meningkatnya pengguna crypto  currency  di  Indonesia,  kebutuhan akan  pengaturan  crypto    menjadi  tidak dapat  dihindarkan.  Untuk  itu  perlu didesain kerangka pengaturan yang tepat, yang  di  satu  sisi  dapat  sejalan  dengan concern regulator di sektor jasa keuangan, dan  di  sisi  lain  peraturan  tersebut  juga perlu  memberikan  ruh  dan  nafas  yang memadai bagi industri .
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor  21  /Seojk.02/2019  Tentang Regulatory  Sandbox,  yang  merupakan langkah  progresif  dengan  mengeluarkan
peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik crypto currency di bursa berjangka.  Perlindungan  perdagangan berjangka  komoditi  dilakukan  dengan
Pengawasan  langsung  oleh  badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI). Referensi Bambang Pratama, 2018. https://business- law.binus.ac.id/2018/02/28/tek nologi-blockhain-dan-mata-uang- kripto-sebagai-pemicu- tantangan-hukum-di-masa- depan/.  Di  akses  tgl.  18  Juni 2022.
Afrizal  Afrizal,  Marliyah  Marliyah,  Fuadi Fuadi, Analisis Terhadap Cryptocurrency  (Perspektif  Mata Uang,  Hukum,  Ekonomi  Dan Syariah), E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis p-ISSN: 1412-968X, e- ISSN: 2598-9405.  Vol  22,  no.2 (2021) Ausop,  A.  Z.  &  E.  S.  N.  A.  (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin  Untuk  Investasi  Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology  Of  Bitcoin  For Investment And Business Transactions. Sosioteknologi, 17(1), 74 – 92. Supramana.  (2014).  Hukum  Uang  di Indonesia. Gramata Publishing.
J.  Bartlett.  The  Dark  Net:  The  Random House.2014 He,  D.,  Habermeier,  K.,  Leckow,  R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, N.,
Oura,  H.,Sedik,  T.  S.,  Stetsenko, N.,  &  Verdugo-Yepes.  (2016). International  Monetary  Fund: Virtual  Currencies  and  Beyond: Initial  Considerations.  IMF  Staff Discussion  Note,  SDN/16/03. https://www.imf.org/external/p ubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf Mohd  Noh,  M.  S.,  &  Abu  Bakar,  M.  S.
(2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual
Currencies  in  Modern  Societies: Challenges and Opportunities. In Politics  and  Technology  in  the Post-Truth
Era.https://doi.org/10.1108/97 8-1-78756-983-620191012 Oscar  Darmawan.  Bitcoin  Mata  Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.com, 2014. Damsar,  &  Indrayani.  (2018).  Pengantar Sosiologi Pasar. Jakarta: Prenadamedia Group. Solikin,  &  Suseno.  (2002).  Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian. Bank Indonesia. Supriatna,  N.,  Ruhimat,  M.,  &  Kosim.
(2006). Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi,  Sejarah,  Sosiologi,
Ekonomi.  Bandung:  Grafindo Media Pratama. Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency. Medan: Puspantara Bacaan : Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Mengenal  'Kotak  Pasir'  alias Sandbox  yang  Dirilis  BI.  Apa Itu?",  Klik  selengkapnya  di sini: https://finansial.bisnis.com /read/20210527/563/1398439/ mengenal-kotak-pasir-alias-
sandbox-yang-dirilis-bi-apa-itu. Author:  M.  Richard.Editor  : Annisa  Sulistyo  RinDownload aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses  lebih  cepat  dan  nyaman  di sini:Android: http://bit.ly/Apps
BisniscomPSiOS: http://bit.ly/A ppsBisniscomIOS Artikel  :  Apa  itu  Komoditas  dan Hubungannya dengan Aset Kripto?Jumat,  29  April  2022  | 18:00 WIBLona Olavia (redaksi@investor.id) Baca artikel CNN Indonesia "4 Peraturan Bappebti Aset Kripto di Indonesia" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia. com/ekonomi/20210609135429 -97-652158/4-peraturan- bappebti-aset-kripto-di- indonesia.Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/