KORUPSI KEBIJAKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF KRIMINOLOGI)
Made Sugi Hartono
Mahasiswa Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Email : unusangobleg@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian  ini bertujuan untuk mengurai dasar teoritik terhadap  klaim korupsi kebijakan publik sebagai suatu fenomena yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan  metode  yuridis-normatif  berbasis  data  sekunder  yang  dianalisis melalui  pendekatan  kasus,  konseptual  serta  pendekatan  sejarah,  kajian  ini diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  holistik  tentang  korupsi  kebijakan dengan kriminologi sebagai pisau analisisnya.
Korupsi kebijakan oleh pejabat publik lahir menjadi korupsi jenis baru yang banyak menyita perhatian publik. Korupsi jenis ini menjadi suatu fenomena yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Siti Fadilah Supari, Hadi Poenomo dan Budi Mulya adalah beberapa kasus yang menjadi bukti verifikatif bahwa fenomena korupsi kebijakan nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia.  Korupsi  kebijakan  dalam  perspektif  kriminologi  termasuk  kualifikasi white  collar  crime dengan  turunannya  yaitu occupational  crime dan discretionary crime . Korupsi kebijakan lahir karena adanya jabatan tertentu dengan wewenang yang  legitimate  berdasarkan  hukum  akan  tetapi  terdapat  kepentingan  pribadi  di tengah  kepentingan  masyarakat  sebagai  nilai  jahat  untuk  mencuri  uang  negara. Pada titik ini terlihat bagaimana hubungan kekuasan dengan praktek korupsi yang memiliki  kecenderungan  semakin  besar  kekuasaan  maka  potensi  korupsi  akan semakit tinggi.
Kata Kunci: Korupsi, Kebijakan Publik, Kriminologi.

## ABSTRACT
This study aims to unravel the theoretical basis to the claims of corruption of public policy as a growing phenomenon in society. By using the juridical-normative method  based  on  secondary  data  analyzed  through case  approach,  conceptual and historical approach, this study is expected to provide a holistic picture of corruption policies criminology as a knife analysis.
Corruption policy by public officials was born into a new kind of corruption that much  public  attention.  Corruption  of  this  kind  become  a  growing  phenomenon  in Indonesian  society.  Cases  involving  Siti  Fadilah  Supari,  Hadi  Budi  Mulya  Poenomo and is some cases the proof verification that the phenomenon of corruption is evident in the practice of state policy in Indonesia. Corruption policies in the perspective of criminology,  including  the  qualification  white  collar  crime  with  crime  and  its derivatives  are  discretionary  occupational  crime.  Corruption  birth  policy  for  their particular  position  with  the  legitimate  authority  based  on  the  law  but  there  are vested  interests  in  the  interests  of  society  as  a  malicious  value  for  stealing  state
money. At this point seen how the relationship with the corrupt powers that have the greater tendency of power, the potential for corruption will be higher.

## Keywords: Corruption, Public Policy, Criminology
Pendahuluan Korupsi  di  Indonesia  telah merambah  hampir  semua  sektor kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Hampir  dapat  dipastikan,  tidak  ada satu  ranahpun  yang  tidak  tersentuh korupsi,  baik  itu  ranah  politik, ekonomi,  sosial,  budaya  bahkan agama.  Dari  segi  efeknya,  kerusakan yang ditimbulkan korupsi sedemikian nyata. Mulai dari kebocoran anggaran negara  dalam  jumlah  besar  sampai kepada  kemiskinan  yang  menjerat sebagian  besar  warga  negara.  Hal demikian merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari korupsi. Korupsi  merupakan  subkultur yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat  Indonesia.  Begitu  subur praktek korupsi yang terjadi,
menjadikan  Indonesia  sebagai  salah satu  negara  dengan  tingkat  korupsi tinggi.  Transparansi  International pada  survei  tahun  2014  mencatat Indonesia menduduki ranking ke-107 dengan skor 34 dari 175 negara yang diukur.  Indonesia  berada  di  bawah Filipina  (ranking  85,  skor  38)  dan Malaysia  (ranking  50,  skor  52) (Transparancy  International  The
Global Coalition Against Corruption). Menurut Indonesian Corruption Watch  (ICW)  tren  korupsi  di Indonesia makin hari makin menghawatirkan.  Pada  tahun  2011, kasus korupsi yang  berhasil diproses oleh  KPK  dan  Kejaksaan  mencapai 436  kasus  dan  melibatkan  1.053 tersangka  dan  perkiraan  kerugian negara  yang  ditimbulkan  mencapai Rp.  2,169  Triliun.  Selanjutnya,  pada
enam bulan pertama tahun 2012, KPK dan  Kejaksaan  berhasil  menangkap 597  tersangka  korupsi  dan  menyidik 285  kasus  dan  kerugian  negara  yang dialami mencapai 1,22 Triliun (Laode M. Syarif dan Didik E.).
Tingginya  angka  korupsi  di Indonesia  dapat  juga  terlihat  dari statistik  penanganan  perkara  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi  KPK  per  31  Maret  2015 dengan  periode  tahun  2004  sampai tahun  2015  mencatat  secara  rinci sebagai berikut: penyelidikan sebanyak  690  kasus,  penyidikan sebanyak  421  kasus,  penuntutan sebanyak 237 kasus, inkracht sebanyak  291  kasus  dan  eksekusi sebanyak 304 kasus (ACCH). Sementara,  menurut  tabulasi  data penanganan  korupsi  berdasarkan jenis  perkara  tahun  2004  sampai 2014  menunjukkan  angka  yaitu: pengadaan barang/jasa sebanyak 126 kasus,  perijinan  sebanyak  17  kasus, penyuapan  182  kasus,  pungutan sebanyak  18  kasus,  penyalahgunaan anggaran  sebanyak  42  kasus,  tindak pidana  pencucian  uang  sebanyak  13 kasus, merintangi proses KPK sebanyak 4 kasus. Total kasus secara keseluruhan  yaitu  sebanyak  402 kasus (http://acch.kpk.go.id). Data  statistik  yang  dirilis  oleh
KPK  merupakan  indikator  bahwa tingkat  korupsi  di  Indonesia  masih sangat  tinggi.  Praktek  korupsi  terjadi di  tiga  sumber  kekuasaan  baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Prilaku  korup  seolah  menjadi  tren
pejabat  negara  dewasa  ini.  Dengan kewenangan  yang  dimiliki,  seorang pejabat  mengambil  suatu  kebijakan yang  memang  mengandung  unsur menguntungkan diri sendiri.
Jenis  korupsi  yang  banyak dibahas  akhir-akhir  ini  adalah korupsi  yang  terjadi  pada  kebijakan publik. Kebijakan publik, sebelumnya merupakan  alat  untuk  melakukan korupsi.  Sementara  itu,  kebijakan publik  kini  berubah  menjadi  jenis korupsi  tersendiri  dengan  istilah korupsi  kebijakan.  Istilah  korupsi kebijakan  dicetuskan  oleh  Sudirman Said  sebagai  Ketua  Badan  Pelaksana Masyarakat  Transpanransi  dalam lokakarya nasional mengenai strategi pemberantasan  korupsi.  Menurut Sudirman (http://www.hukumonline.com) faktor  yang  mendukung  terjadinya korupsi  kebijakan  adalah  terjadinya deregulasi  pada  awal  1980-an  yang memberi  peran  lebih  besar  kepada swasta.  Sumber  daya  sebagian  besar dikuasai  oleh  swasta,  sehingga semakin  banyak  aktivitas  utama diserahkan  kepada  swasta.  Hal  ini mengakibatkan  peran  pemerintah pada  wilayah  distribusi  semakin sedikit. Oleh karena peran pemerintah  hanya  sebagai  fasilitator dan  regulator,  maka  kesempatan untuk  melakukan  korupsi  menjadi sempit. Dengan demikian, konsentrasi  korupsi  mengarah  pada wilayah  pembentukan  kebijakan- kebijakan  publik.  Pada  titik  inilah terjadi  kerentanan  adanya  korupsi kebijakan.
Kasus berkaitan dengan korupsi pada  kebijakan  publik  adalah  kasus mantan  Bupati  Subang  Eep  Hidayat.
Eep Hidayat menjadi terpidana dalam kasus  korupsi  biaya  pungut  pajak bumi dan bangunan Subang.
Mahkamah  Agung  dalam  putusanya menyatakan  Eep  Hidayat  bersalah dan  menjatuhkan  pidana    lima  tahun penjara,  denda  Rp.  200  juta  subsider tiga  bulan  penjara  serta  uang pengganti  yang  diserahkan  kepada negara  sebesar  Rp.  2,  584  miliar. Putusan  Mahkamah  Agung  ini membatalkan  putusan  Pengadilan Tipikor  Bandung  yang  menjatuhkan putusan  bebas  kepada  Eep  Hidayat (http://ditjenmiltun).
Korupsi  pada  kebijakan  publik memunculkan  dua  pandangan  yang berbeda  diantara  tokoh  politik, penegak  hukum,  akademisi,  praktisi dan  lain  sebagainya.  Satu  pihak menyatakan bahwa kebijakan pejabat publik  tidak  dapat  diproses  secara pidana  sebab  mengambil  kebijakan merupakan  wewenang,  tugas  dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh  pejabat  publik.  Di  lain  pihak, khususnya  dari  perspektif  hukum pidana  memandang  bahwa  kebijakan dapat  diproses  secara pidana  apabila kebijakan yang diambil pejabat publik memang diniatkan oleh yang bersangkutan  untuk  berbuat  korup. Romli Atmasasmita (2013) menyatakan  bahwa  masih  terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum Indonesia  tentang  tanggungjawab hukum penyelenggara negara, apakah kebijakan pemerintah khusus penyelenggara negara termasuk ranah  hukum  administrasi  negara atau ranah hukum pidana. Perdebatan  ini  sering  terjadi  dalam kasus korupsi terkait perpajakan dan pengadan barang dan jasa. Hal  yang  menarik  terkait korupsi  kebijakan  adalah  apa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dewasa ini. Presiden Joko Widodo mengeluarkan  Surat  Edaran  tentang kebijakan dan kesalahan
admisnistrasi yang tidak bisa dipidana yang nantinya akan menjadi rujukan  bagi  kepada  daerah  agar tidak  takut  lagi  merealisasikan program  yang  telah  direncanakan ( Bali  Post ,  Minggu  6  September 2015).  Selain  itu,  Presiden  Joko
Widodo  juga  akan  menerbitkan  dua peraturan pemerintah sebagai turunan  dari  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan. Kedua Peraturan Pemerintah  tersebut  yaitu  Peraturan Pemerintah  Sanksi  Administratif  dan Peraturan  Pemerintah  Tata  Cara Pengembalian Kerugian Negara ( Kompas ,  Senin  14  September  2015). Tujuan dikeluarkannya SE dan kedua PP tersebut adalah agar pejabat tidak ragu-ragu dan takut dalam menetapkan kebijakan publik sehingga perekonomian dapat berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal ini dilakukan karena kurang maksimalnya  pencairan  anggaran daerah oleh sejumlah daerah mengakibatkan  banyak  daerah  tidak mampu  merealisasikan  program  dan kegiatan  yang  telah  direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD), Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan
Kerja  Pemerintah  Daerah  (Renstra SKPD).  Kondisi  ini  juga  dikatakan sebagai  salah  satu  pemicu  semakin memburuknya  nilai  tukar  rupiah terhadap  dollar  AS  sebab  anggaran daerah  tidak  mampu  memberikan stimulus  fiskal  ( Kompas ,  Selasa  22 September  2015.).  Sekitar  Rp.  270 triliun  dana  APBD  masih  mengendap di Bank Pembangunan daerah hingga semester I tahun 2015. Hal ini karena adanya  keraguan  dan  ketakutan  dari kepala daerah melaksanakan
anggaran  pembangunan  dan  belanja
daerah  ( Bali  Post ,  Rabu  26  Agustus 2015).
Persoalan  ini  menjadi  menarik untuk  dikaji.  Di  satu  sisi,  pejabat negara memiliki tugas dan kewajiban yang melekat padanya untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai  pelayanan  publik  yang  pada giliranya  adalah  untuk  kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat  negara  untuk  kepentingan sendiri  yang  tentunya  merugikan keuangan  negara.  Pada  titik  ini terlihat  kebijakan  sebagai  alat  untuk melakukan  korupsi  atau  kebijakan tersebut  merupakan  korupsi  jenis baru  yang  disebut  dengan  korupsi kebijakan.  Kebijakan  dikeluarkan untuk  menyamarkan  niat  jahat  dari pelaku  sehingga  dapat  merampok uang nagara. Pemikiran kritis yang berkaiatan  dengan  masalah  korupsi kebijakan perlu dikembangkan. Korupsi  kebijakan  sebagai  suatu kejahatan  dapat  dianalisis  dengan menggunakan pisau analisis kriminologi.  Kriminologi  sebagai pisau  analisis  mengandung  arti bahwa kriminologi digunakan sebagai alat untuk membedah dan menganalisis  fenomena  kejahatan sehigga  dihasilkan  suatu  uraian  jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  kejahatan  tersebut. Bonger (1982) mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang  bertujuan  menyelidiki  gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi  teoritis  atau  murni). Kriminologi  teoritis  adalah  ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman  yang  seperti  ilmu pengetahuan  lainnya  yang  sejenis, memperhatikan  gejala-gejala  dan mencoba  menyelidiki  sebab-sebab
dari gejala tersebut dengan cara-cara apa  adanya.  Sementara  itu,  menurut Sutherland  dan  Cressey  (Stephan Hurwitz,  1986)  Kriminologi  adalah keseluruhan  ilmu-ilmu  pengetahuan yang  berhubungan  dengan  kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
Mengurai korupsi dalam bentuk kebijakan  pejabat  publik  dalam perspektif kriminologi berarti, memberikan  pemaparan  mengenai korupsi  dalam  bentuk  kebijakan pejabat  publik  sebagai  suatu  gejala masyarakat.  Lebih  lanjut,  uraian mengenai sebab apa yang mempengaruhi  sampai  pada  kondisi bagaimana korupsi tersebut dilakukan.  Termasuk  di  dalamnya adalah  siapa  serta  bagaimana  latar belakang  pelaku  korupsi  tersebut. Dengan  demikian  akan  diperoleh uraian  mengenai  fenomena  korupsi yang  diwujudkan  dalam  bentuk kebijakan  pejabat  publik,  bagaimana hubungan  prilaku  korup  dengan posisi  yang  dimiliki  pejabat  publik tersebut.  Kriminologi  bekerja  pada ranah  bagaimana  kejahatan  tersebut muncul,  menganalisis  sebab  dari kejahatan tersebut. Ini adalah bentuk kontribusi  ilmu  pengetahuan  dalam menyelesaikan  persoalan  manusia yang  pada  gilirannya  adalah  untuk manusia itu sendiri.
Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian sebelumnya,  penulis  merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah  fenomena  korupsi kebijakan  oleh  pejabat  negara  dalam perspektif kriminologi?

## Pembahasan
Perihal  Korupsi  Kebijakan  Pejabat Negara
Korupsi  kebijakan  merupakan fenomena  yang  banyak  disoroti  oleh publik  Indonesia  beberapa  tahun terakhir  ini.  Alasannya  adalah, adakalanya fenomena ini memunculkan perdebatan dikalangan para  pakar apakah kebijakan pejabat publik  yang  bermasalah  diproses melalui mekanisme hukum administrasi negara sebagai maladministrasi  ataukah  melalui hukum  pidana  sebagai  tindak  pidana korupsi. Selanjutnya, dalam perspektif  hukum  pidana,  korupsi kebijakan  merupakan  wujud  korupsi jenis  baru  dengan  modus  operandi canggih melibatkan orang-orang berkuasa sehingga sering kali penegakan  hukum  korupsi  jenis  ini mengalami  kendala  yang  serius.
Terdapat  beberapa  contoh  kasus mengenai  korupsi  kebijakan  pada variasi  level  peradilan  yang  berbeda satu dengan yang lainnya. Kasus  korupsi  kebijakan  yang pertama adalah kasus yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan  Siti  Fadilah  Supari.  Siti Fadilah  ditetapkan  sebagai  tersangka atas  kasus  dugaan  penyalahgunaan wewenang  tindak  pidana  korupsi terkait  pengadaan  barang  dengan mekanisme  penunjukan  langsung pembuatan  vaksin  flu  burung  yang mengakibatkan  negara  mengalami kerugian  sekitar  Rp.  6  miliar.  Siti Fadilah  pada  kasus  ini  menyetujui penunjukan  langsung pengadaan  alat kesehatan  dan  perbekalan  rumah sakit  untuk  mengatasi  wabah  flu burung. Siti Fadilah harus melakukan diskresi  karena  keterbatasan  waktu (SBD).  Kasus  lain  yaitu  kasus  yang melibatkan  mantan  Ketua  Badan Pemeriksa  Kuangan  (BPK)  Hadi
Poernomo  dan  Mantan  Deputi Gubernur  Bank  Indondesia  Budi
Mulya.  Terdapat  kemiripan  pada kasus  keduanya  yaitu  mengenai pembuatan  kebijakan.  Hadi  diduga menyalahgunakan kewenangannya saat  menjabat  Dierjen  Pajak  (2002- 2004)  dalam  mengambil  keputusan atas  permohonan  keberatan  pajak yang diajukan oleh BCA (http://nasional.news.viva.co.id). Pembahasan  mengenai  korupsi kebijakan dimulai dengan memahami arti kebijakan publik yang dilanjutkan dengan  memahami  korupsi  dalam kaitannya dengan kekuasaan. Pembahasan hubungan antara korupsi  kebijakan  dengan  kekuasaan menjadi  penting  sebab  kebijakan lahir  dengan  adanya  kekuasaan  yang lagitimate  berdasarkan  hukum  atau kewenangan  dari  pelaku  korupsi tersebut.  Kewenangan  inilah  yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mewujudkan  niat  jahatnya  untuk bertindak korup. Istilah kebijakan publik merupakan  terjemahan  dari  istilah Inggris “ Public Policy ”. Terkait dengan kata “ Policy ”, terdapat dua terjemahan  yang  masih  belum disepakati secara universal. Terjemahan  pertama  dari  kata “ Policy ” yaitu kebijakan dan terjemahan lainya adalah kebijaksanaan.    Meskipun  demikian, kecenderungannya  adalah  “ Policy ” diterjemahkan  sebagai  kebijakan sehingga dalam hal ini “ Public Policy ” dimaknai  sebagai  Kebijakan  Publik (Moch. Iqbal, 2014).
Mengenai  definisi  kebijakan publik,  terdapat  beberapa  ahli  yang menyatakan pendapatnya. Thomas R. Dye  menyatakan  “ Public  Policy  is whatever the government choose to do or  not  to  do ”.  (Kebijakan  pemerintah adalah  apapun  pilihan  pemerintah untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak
melakukan sesuatu). James E. Anderson  mendefinisikan  kebijakan publik yaitu “ Public Policies are those policies  developed  by  govermental bodies  and  officials ”.  (Kebijakan publik  adalah  kebijakan-kebijakan yang  dikembangkan  oleh  badan- badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Sementara itu,  menurut David  Aeston  “ Public  Policy  is  the authoritative  allocation  of  values  for the  whole  society ”.  (Kebijakan  Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara  syah  kepada  seluruh  anggota masyarakat).  Berdasarkan  beberapa definisi  yang  disampaikan  oleh beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah baik untuk melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  dengan  tujuan  tertentu ditujukan untuk kepentingan masyarakat (Moch. Iqbal, 2014). Kebijakan publik menurut
James  E.  Anderson  (2014)  memiliki empat jenis. Pertama, substantive and procedural policies . Substantive policy adalah  suatu  kebijakan  dilihat  dari subtansi  masalah  yang  dihadapi  oleh pemerintah.  Sementara, procedural policy adalah  suatu  kebijakan  dilihat dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam perumusannya  ( policy  stakeholders ). Kedua, distributive , redistributive , and regulatory  policies . Distributive  policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok- kelompok, atau perusahaan- perusahaan. Redistributive  policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak- hak. Regulatory  policy adalah  suatu kebijakan  yang  mengatur  tentang
pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.  Ketiga, material policy yaitu kebijakan yang mengatur tentang  pengalokasian/penyediaan sumber-sumber  material  yang  nyata bagi  penerimanya.  Keempat, public goods and privat goods policies . Public goods  policy adalah  suatu  kebijakan yang  mengatur  tetang  penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh  pemerintah,  untuk  kepentingan orang  banyak.  Sementara  itu, private goods  policy adalah  kebijakan  yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan  oleh  pihak swasta  untuk  kepentingan  individu- individu  di  pasar  bebas,  dengan imbalan biaya tertentu.
Berdasarkan  jenis  kebijakan publik  yang  disampaikan  oleh  James E.  Anderson  maka  dapat  dilihat bahwa  potensi  korupsi  sangat  tinggi terjadi  pada  jenis  kebijakan  publik yang keempat yaitu jenis public goods policy . Pada jenis kebijakan publik ini terjadi realisasi dari anggaran belanja pemerintah  dan  itu  berarti  terdapat aliran  uang  di  dalamnya.  Kondisi demikian  menjadi  rentan  terhadap prilaku korup yang bermaksud untuk mencuri uang negara dengan memanfaatkan  posisi  dan  jabatan yang  melekat  padanya.  Secara  logis dapat  diterima  bahwa  salah  satu episentrum  korupsi  adalah  wilayah dimana terjadi perputaran uang.  Hal ini  sejalan  dengan  tabulasi  data penanganan korupsi KPK berdasarkan  jenis  perkara  tahun 2004  sampai  pada  tahun  2014  yang mencatat  126  kasus  korupsi  dalam proses  pengadaan  barang/jasa  oleh pemerintah.  Pada  kasus  ini,  merujuk pendapat  Romli  bahwa  sering  kali terjadi  perdebatan  dikalangan  ahli apakah  perbuatan  pejabat  publik yang  telah  merugikan  keuangan
negara  apakah  diproses  secara pidana  atau  melalui  mekanisme administrasi. Korupsi sebagai suatu kejahatan,  mempunyai  definisi  yang beraneka  ragam.  Setiap  definisi  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  itu tergantung dari perspektif bagaimana tindakan korupsi itu dilihat. Meskipun  demikian,  hampir  semua ahli sepakat bahwa korupsi merupakan  perbuatan  yang  buruk, bejat, yang pada intinya bertentangan dengan  moral  dan  hukum  yang berlaku  pada  masyarakat  Indonesia bahkan  dunia.  Robert  O.  Tilman  (H.
Elwi Danil, 2014) menyatakan bahwa seperti  halnya  keindahan,  pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung  dari  cara  pandang  dan dari sudut mana orang memandangnya.  Penggunaan  suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama  tentang  makna  korupsi  dengan penggunaan  perspektif  yang  lain. Penggunaan pendekatan yuridis untuk  memahami  makna  korupsi secara konseptual, akan menghasilkan  suatu  pengertian  yang berbeda dengan penggunaan pendekatan-pendekatan  lain  seperti pendekatan  sosiologis,  kriminologis, dan politis.
Korupsi  berdasarkan Black’s Law  Dictionary sebagaimana  disusun oleh    Hendry  Campbell  Black  yaitu “ an  act  done  with  an  intent  to  give some  adventage  inconsistent  with official  duty  and  the  rights  of  others ”. Termasuk  pula  dalam  pengertian corruption menurut  Black  adalah perbuatan  seorang  pejabat  yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan  sesuatu  keuntungan yang berlawanan dengan
kewajibannya.
Sementara itu, Transparancy  International  (Marwan Mas,  2014)  mendefinisikan  korupsi sebagai  “ corruption  involves  behavior on  the  part  of  officials  in  the  public sector,  whether  politicians  or  civil servants,  in  wich  they  improperly  and unlawfully enrich themselves, or those close  to  them,  by  the  public  power entrusted them .” Korupsi menurut Leiken (Azyumardi  Azra , 2002)  adalah penggunanaan  kekuasaan  publik ( public  power )  untuk  mendapatkan keuntungan  (material)  pribadi  atau kemanfaatan  politik.  Sejalan  dengan apa yang dikemukakan Leiken adalah apa  yang  disampaikan  oleh  Myint.
Myint ( Journal Communication Spectrum ,  Vol.  3  No.  1,  Februari-Juli 2013)  menyebutkan  korupsi  sebagai penggunaan  jabatan  publik  untuk keuntungan pribadi, atau dengan kata lain,  penggunaan  posisi  resmi, pangkat  atau  status  oleh  pegawai kantor untuk kepentingan pribadinya.
Berdasarkan  definisi  yang  telah dikemukakan  oleh  beberapa  ahli tersebut, dengan menggunakan pendekatan dari siapa yang bertindak korup  dapat  dipahami  bahwa  pada dasarnya  korupsi  sangat  dekat dengan  mereka  yang  memiliki jabatan  atau  kekuasaan  tertentu.
Kekuasaan  di  sini  merujuk  pada kekuasaan publik dengan kewenangan  sebagai  penyelenggara pemerintahan  dengan  pengambilan kebijakan  sebagai  tugas,  kewajiban dan wewenang yang melekat padanya.  Kewenangan  yang  dimiliki oleh  pejabat  tersebut  dimanfaatkan dalam  wujud  prilaku  korup  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain yang dekat dengannya.
Lord  Acton  dalam  artikel  yang ditulis  Eddy  O.S.  Hiariej  menyatakan
bahwa  kekuasaan  cenderung  untuk korupsi. Lebih lanjut, Eddy mengatakan  bahwa  pendapat  Lord Acton  selaras  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa terhadap orang yang berkuasa ada  tiga  kecenderungan.  Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan  kekuasaan.  Kedua, memperbesar  kekuasaan.  Ketiga, memanfaatkan  kekuasaan.  Dalam kaitannya  dengan  memanfaatkan kekuasaan  inilah  maka  sering  terjadi apa  yang disebut abuse of power yang seringkali  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  (Eddy  O.S.  Hiariej, 2005).  Sementara  itu,  Hakikat kekuasaan menurut Mochtar Kusumaatmadja  adalah  cenderung akan haus kekuasaan lagi tanpa batas. Soerjono Soekanto (1987) mengemukakan  bahwa  Secara  luas gejala  korupsi  ditandai  dengan adanya  penggunaan  kekuasaan  dan wewenang publik  untuk  kepentingan pribadi  atau  golongan  tertentu,  yang sifatnya  melanggar  hukum  dan norma-norma lainnya. Penekanannya di  sini  adalah  pada  penggunaan kekuasaan  dan  wewenang  publik, oleh  karena  setiap  pihak  biasanya dibebani  kewajiban  untuk  tidak menyalahgunakan hak secara sewenang-wenang.  Korupsi  menurut Romli  Atmasasmita  (2004)  berkaitan pula  dengan  kekuasaan  karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk  kepentingan  pribadi,  keluarga dan kroninya. Mengenai sebab terjadinya korupsi  kebijakan,  menarik  untuk mengikuti  apa  yang  ditawarkan  oleh Robert  Klitgaard  yang  merumuskan dalam suatu formula. Korupsi ( corruption ) menurut Robert Klitgaard  (Marwan  Mas)  sama
dengan monopoli ( monopoly ) ditambah dengan kewenangan/kebijakan  ( discretion ) dikurangi
akuntabilitas
( accountability ). Secara singkat dapat dibentuk  formula  yaitu  C  =  M+D-A. Artinya,  tindakan  korup  sangat mungkin terjadi pada wilayah dimana berlangsungnya  monopoli  ditambah dengan  kewenangan  yang  besar minus  akuntabilitas.  Lebih  lanjut, dengan menggunakan logika ekuivalen  seperti  yang  ditawarkan Klitgaard mengenai korupsi kebijakan,  dapat  diterima  bahwa semakin besar kewenangan ( discretion )    yang  dimiliki  pejabat publik  maka  potensi  korupsi  akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya. Teori  ini  bersifat  universal,  karena tidak  membedakan  apakah  aktivitas tersebut  berkaitan  dengan  sektor swasta atau publik.
Pendapat  lain  mengenai  sebab terjadinya  korupsi  adalah  apa  yang dikemukakan  oleh  Jack  Bologne. Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  korupsi  menurut  sebagai suatu  kecurangan  Bologne  (Marwan Mas )  meliputi  keserakahan  ( greeds ), kesempatan
( opportunities ), kebutuhan ( needs ) dan
pengungkapan  ( exposures ). Greeds berkaitan  dengan  adanya  perilaku serakah yang berpotensi ada di dalam diri  setiap  orang.  Oleh  karena  itu, untuk  mencegah  agar  keserakahan dapat dikendalikan, perlu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan  nilai-nilai  agama  dan menumbuhkan  nilai-nilai  “budaya malu”  melakukan  korupsi  secara nasional. Opportunities berkaiatan erat  dengan  kondisi  organisasi (instansi  pemerintah,  swasta  dan masyarakat)  yang  tidak  profesional,
sistem manajemen yang tidak
transparan, kepemimpinan yang tidak dapat diteladani, serta mengabaikan pengawasan yang ketat, sehingga  memberi  kesempatan  bagi seseorang  untuk  melakukan  korupsi.
Needs berkaiatan  dengan  faktor- faktor  yang  disebabkan  oleh  sifat konsumenrisme individu-individu dalam  kehidupan  modern.  Untuk mencegah timbulnya perilaku tersebut,  antara  lain  memenuhi kebutuhan  dan  kesejahteraan  hidup individu  yang  ada  dalam  organisasi agar  seimbang  dengan  kinerjanya. Exposures berkaitan dengan tindakan represif yang tidak konsisten sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pembuat  korupsi.  Untuk  memastikan bahwa  seseorang  telah  melakukan korupsi  yang  harus  diberantas, dibutuhkan pranata hukum yang jelas dan tegas, serta pelaksanaannya yang konsisten  tanpa  dicampuri  oleh kepentingan politis.
Korupsi  Kebijakan  Sebagai White Collar  Crime , Occupational  Crime , dan Discretionary Corruption Korupsi  kebijakan  adalah  jenis korupsi  yang  dilakukan  oleh  pelaku dengan  jabatan  wewenang  tertentu. Artinya,  melalui  pendekatan  siapa pelaku  kejahatan  terlihat  bahwa mereka  adalah  orang  dengan  status sosial  tinggi,  dihormati  dan  tentunya memiliki  kemampuan  intelektual  di atas  orang  pada  umumnya.  Oleh karena itu, kejahatan jenis ini disebut dengan  istilah  kejahatan  kerah  putih ( white  collar  crime )  yatu  kejahatan yang  dilakukan  oleh  orang-orang dalam lingkungan kerja menggunakan  pakaean  berkerah putih  sebagai  penggambaran  bahwa mereka  merupakan  orang  yang memiliki  jabatan,  terhormat  dan dengan status sosial tinggi.
Penggunaan istilah white collar crime ini adalah sebagai bentuk kontradiksi dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh orang biasa dengan sebutan kejahatan  kerah  biru  ( blue  collar crime ). Istilah white  collar  crime mulai muncul  pada  pertengahan  abad  ke- 20.  Meskipun  demikian,  sejarah kelahiran white  collar  crime dimulai oleh Edward A Ross (1806-1951) dan kemudian  dipopulerkan  oleh  E.H. Sutherland  (1883-1950)  pada  tahun 1949 dalam pidatonya dihadapan The American  Sociological  Society .  Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa  bahasa  antara  lain  disebut, “ crime  en  col  blanc ”  (Prancis), “ criminalita in colleti bianchi ” (Italia), “ Weisse-Kragen
Kriminalitat ” (Jerman), dan disebut “ El delito cuello blanco (Spanyol) (Romli Atmasasmita, 1995). White  collar  crime secara historis  berasal  dan  berkembang  di negara  barat  (Amerika  Serikat), dipopulerkan  oleh  pakar  sosiologi negara  tersebut  serta  bertitik  tolak pada  sosio-kultur  masyarakat  barat. Bentuk  kejahatan  ini  kurang  lebih muncul  pada  tahun  1939  di  Amerika
Serikat,  semata-mata  merupakan kejahatan  yang  hanya  berkaitan dengan pola prilaku kalangan pengusaha  dan  politisi.  Sutherland bahkan  menegaskan  bahwa white collar crime merupakan “ the upperworld  counterparts  of  the professional thieves ”. Betapa pentingnya white  collar  crime dalam pandangan Sutherland sehingga pada awal pidatonya dihadapan perkumpulan  masyarakat  sosiologi Amerika  Serikat  pada  tahun  1939  ia menegaskan  sebagai  berikut:  “ the conventional  explanations ( of  crime, pen. ) are  invalid  principally  because
they  are  derived  from  biased  samples . The  sample  are  biased  in  that  they have  not  included  vast  areas  of criminal behavior of persons not in the lower  class.  One  of  these  neglected area  is  the  criminal  behavior  of business  and  professional  men .” Pengertian  dasar  dari  konsep white collar  crime yang  dikemukakan  oleh Sutherland  (Muhammad  Mustofa, 2010)  adalah  untuk  menunjuk  tipe pelaku  dari  suatu  kejahatan  ( white collar  criminal )  yaitu  “  orang  dari kelas  sosial  ekonomi  tinggi  yang melakukan  pelanggaran-pelanggaran terhadap  hukum  yang  dibuat  untuk mengatur pekerjaannya.” Terminologi  yang  digunakan  oleh Sutherland  adalah white  collar criminal . Objek  kajian  studi  mengenai white collar crime mengalami perkembangan  dari  waktu  ke  waktu. Pada era tahun 1970-an menurut AIC Proceedings sebagaimana dikutip Van den  Heuvel  (Romli  Atmasasmita) perhatian dan studi white collar crime mengalami pergeseran-pergeseran dan  dominasi  peran.  Semula  studi diarahkan kepada pelakunya ( offenders ),  kemudian beralih  kepada perbuatannya ( offence ), dari perbuatan  kemudian  berlalih  kepada organisasi/perusahaannya. Studi white collar crime terakhir menitikberatkan pada akibatnya ( consequences ).
Hazel  Croall  (Baharuddin  Lopa, 2002)  dalam  bukunya White  Collar Crime merumuskan  “ White  Collar Crime  is  defined  as  the  abuse  of  a legitimate  occupational  rule  which  is regulated  by  law ... the  term  white collar crime with fraud , embezzlement and  other  offences  associated  with high  status  employees .”  Apa  yang disampaikan  oleh  Hazel  Croall  ini
terlihat memberikan penekanan pada penyalahgunaan jabatan untuk mengartikan white  collar  crime. Jabatan  di  sini  adalah  jabatan  yang legitimate
diatur oleh hukum. Pengertian lebih luas mengenai white collar  crime adalah  apa  yang disampaikan  oleh  Biderman  dan Reiss yang juga menambahkan unsur kepercayaan dari
pelakunya.
Biderman  dan  Reiss  (Munir  Fuady,
2004) mengartikan white collar crime sebagai  setiap  pelanggaran  hukum dengan  ancaman  hukuman,  dengan menggungkan kedudukan yang penting, kekuasaan, dan kepercayaan dari pelakunya, dalam suatu ketertiban  institusi  politik  dan ekonomi  yang legitimate ,  dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan  yang  tidak  legal,  atau untuk  dapat  melakukan  perbuatan tidak legal untuk kepentingan pribadi atau  organisasi  tertentu.  Sementara itu, dengan subtsansi yang tidak jauh berbeda  Coleman  mendifinisikan white  collar  crime sebagai  suatu pelanggaran  hukum  yang  dilakukan oleh  orang  atau  kelompok  orang dalam  menjalankan  tugasnya  yang tergolong  dihormati  orang  atau dalam  melaksanakan  jabatan  yang legitimate,  atau  dalam  kegiatan bisnis.
Kharakteristik white collar crime yang  membedakannya  dengan kejahatan-kejahatan lain adalah terletak pada kepribadian pelakunya. Schneider (Romli Atmasasmita) telah menetapkan enam karakteristik pelaku  kejahatan  di  bidang  ekonomi dengan  sendirinya  dapat  dipandang sebagai  karakteristik  pelaku white collar crime , sebagai berikut:
a. He is “stigmatized”.
b. He  commits  his  offences  in connection with his occupation.
c. He does not develop a “criminal self-image”;  he  does  not perceive himself as a criminal.
d. He  justifies  their  crimes  with the open or silent support of the public opinion.
e. He  is  motivated  by  rational thinking, not emotion.
f. He  generally  well  adjuted, social conforming life and he is well respected by the people in his social community.
Karakteristik white  collar  crime secara  langsung  akan  mempengaruhi setiap  tindakan  dari  pelakunya. Dalam  kaitannya  dengan  penegakan hukum  misalnya,  pelaku  merasa bahwa hukum tidak dapat menyentuh perbuatan  yang  dilakukan.  Pelaku dengan  sadar  menggunakan  jabatan dan  kemampuan  untuk  merekayasa kebijakan termasuk juga menempatkan kepentingan pribadi di tengah-tengan kepentingan masyarakat  luas.  Menjadi  benar  apa yang  disampaikan  oleh  Ruth  S.
Cavan(Gerson  W.  Bawengan,  1977) bahwa kaum white collar crime sering menganggap  dirinya  melebihi  atau kebal  terhadap  hukum.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  kekuasaan  dan kemampuan  materiil  yang  mereka miliki.  Sementara,  prinsip  para koruptor  menurut  Romli  bahwa korupsi merupakan “ low risk and high profit activity ” (Romli Atmasasmita). Modal kekuasaan minus transparansi  serta  gerakan  yang terstruktur melibatkan banyak pelaku  mengakibatkan  skandal white collar  crime sulit  untuk  dideteksi. Dewasa  ini, white  collar  crime menampakkan diri sebagai kejahatan terorganisir  dengan  modus  operandi yang  semakin  canggih.  Bagaimana tidak,  dalam  suatu  skandal  misalnya, white  collar  crime melibatkan  pihak
dari  jajaran  bawah  sampai  pada pucuk  pimpinan  tertinggi  dalam suatu institusi. Hazel Croall (Baharuddin Lopa) menyatakan “ inability of victims to detect offence is of  course  the  mayor  reason  why  so much white collar crime is unreported
.”  Skandal-skandal white collar  crime tidak  mudah  dilacak. Adanya ketidakmampuan mengetahui secara  dini  terjadinya  penyimpangan yang justru dilakukan secara tertutup oleh  pejabat-pejabat  penting  yang berwenang  mengambil  keputusan  di lingkungan  bank  yang  bersangkutan.
Selain itu, disebabkan juga terjadinya persekongkolan  di  antara  sesama oknum pejabat di lingkungan perusahan itu, tanpa atau bekerjasama  dengan  pihak  luar, sehingga  mereka  sedapat-dapatnya untuk  menutup-nutupi  skandal  yang terjadi.
Upaya  untuk  menanggulangi white  collar  crime sejak  lama  telah menyita  banyak  tenaga,  waktu  dan biaya  dari  pihak  kepolisian  maupun aparatur penegak hukum lain, baik di negara-negara  maju  maupun  di negara-negara
berkembang. Kesulitan-kesulitan  penanggulangan white  collar  crime secara  gamblang dikemukakan  oleh  Van  den  Heuvel (Romli Atmasasmita )  dalam seminar Internasional “ International Trends in Crimes:  East  Meets  West ”  di  Bali, sebagai berikut:
Since Sutherland” studies  of 1938,... it  is  difficult  to  control corporite  crimes  by  criminalization .
Dozens  of  studies  from  many countries  document  the  reluctance to invoke formal procedures against corporate offender (Comer 1977;Levi  1981;  Clarke  1990).
There  are  problems  with  the responsible body ; problems with this
investigating  agency  and / or  the public  prosecutions ; incompetence ; lack  of  money  and  time ; and sometimes  a  lack  of  will  and  belief ; problems  with  the  construction  of evidence ; malicious intention or not , problems  with  the  trial
; problems with the sentence-whether imprisonment or fine , who and how much , and  what  are  the  likely  side effect  on  the  well  being  of  the company and it’s workers . Penegakan  hukum  terhadap white collar crime seringkali mengalami  kendala  pada  tataran penyidikan, penuntutan,  pembuktian termasuk  di  dalammnya  adalah persoalan  pada  tataran  pengadilan. Dengan  kekuasaan  yang  dimiliki, pelaku  melakukan  intervensi  pada setiap  proses  dan  level  dalam penegakan hukum. Hal ini menjadikan  proses  hukum  tidak adil, parsial kepada mereka yang berkuasa dengan  status  sosial  kapital  tinggi.
Hukum  menampakkan  diri  dalam bentuk  rekayasa,  terlihat  baik  di permukaan  sementara  di  dalam penuh  dengan  ketidakjujuran  dan simulakra. “Drakula  tanpa  taring”,  menjadi julukan yang tepat untuk menggambarkan    para  pelaku white collar  crime .  Ganas  dan  kejam  tetapi kelihatannya  sopan  dan  berwibawa.
Para  pelaku white  collar  crime biasanya  terdiri  dari  orang-orang terhormat atau orang-orang mempunyai  kekuasaan/uang,  yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang yang baik-baik bahkan banyak  di  antara  mereka  yang dikenal  sebagai  dermawan,  yang terdiri dari politikus, birokrat pemerintah,  direktur  perusahaan besar,  bankir,  penasehat  investasi, broker  saham,  kontraktor,  produsen
barang  tertentu,  sindikasi  mafia,  dan tentu  juga  lawyer  dan  para  penegak hukum, serta masih banyak lagi, para pelaku  perbuatan white  collar  crime ini  sering  disebut  dengan  istilah- istilah  yaitu white  collar  criminals , criminaloids , criminals  of  the  upper world dan educated  criminal (Munir Fuady ). Dalam perkembanggannya lahir dua konsep yang merupakan turunan dari white  collar  crime yaitu occupational  crime dan corporate crime .  Dari  dua  kategori  dasar white collar criminality tersebut berkembang menjadi kategori- kategori yang lebih kompleks (Muhammad Mustofa). Green (Muhammad Mustofa) mengkatagorisasikan  pola  umum yang  seragam  dari  kejahatan white -
collar menjadi  empat.  Pertama, kejahatan untuk
kepentingan organisasi/majikan  ( organizational occupational crime ). Kedua, kejahatan oleh  pejabat  dalam  melaksanakan otoritas birokrasi pemerintahan ( state  authority  occupational  crime ). Ketiga,  kejahatan  oleh  profesional dalam  rangka  melakukan  pekerjaan profesionalnya ( professional occupational crime ). Keempat, Kejahatan oleh individu dalam rangka pekerjaan individual tersebut ( individual occupational crime ). Sementara  itu,  Jo  Ann  Miller membuat katagori sebagai berikut:
a. Organizational occupational crime .
b. Government occupational crime .
c. Professional occupational crime .
d. Individual occupational crime . Korupsi kebijakan publik termasuk occupational  crime sebagai turunan  dari white  collar  crime . Occupational
crime merupakan
bagian  dari white  collar  crime yaitu kejahatan  yang  dilakukan  oleh
seseorang  yang  menduduki  jabatan terhormat  dan  kejahatan  tersebut terkait  dengan  jabatan  pekerjaannya yang  sah  (Muhammad  Mustofa). Occupational  crime adalah white collar  crime dengan  pelaku  secara spesifik  yaitu  orang-orang  yang duduk pada jabatan tertentu. Jabatan mempunyai  peran  yang  penting dalam kejahatan jenis ini, karena atas dasar  jabatan,  pelaku  memiliki wewenang  yang  legitimate  menurut hukum  dan  melegalkan  bentuk perbuatan  pelaku  dalam  bentuk pengambilan kebijakan.
Green  (Muhammad  Mustofa) dalam  membahas occupational  crime menguraikan  adanya  dua  unsur  dari kejahatan  jabatan  tersebut.  Pertama, suatu  tindakan  yang  dapat  dikenai hukuman berdasarkan hukum. Kedua,  tindakan  yang  dilakukan melalui  kesempatan  yang  ada  dalam peran  jabatan  yang  sah.  Tindakan- tindakan yang dapat dikenai hukuman  tersebut  berupa  hukuman yang  diberikan  oleh  negra  meliputi denda,  hukuman  penjara,  perintah pembatasan tertentu ( injuction ), pencabutan  izin  perintah,  perintah penghentian ( desist order ). Occupational  crime memiliki jenis  yang  spesifik  yang  dimaksud dengan occupational  crime birokrasi. Occupational  crime birokrasi  adalah occupational  crime yang  dilakukan oleh  aparat  birokrasi  pemerintahan yang  tugas  utamanya  melayani anggota-anggota
masyarakat. occupational crime birokrasi ini lebih dikenal  dengan  sebutan  korupsi. Korupsi  dalam  kaitan  ini    dapat dijelaskan sebagai tindakan penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan  oleh  aparat  birokrasi dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi  bagi  dirinya
pribadi.  Penyalahgunaan  wewenang tersebut terkait dengan kedudukannya sebagai aparat birokrasi  yang  diberi  kewenangan untuk  memberikan  pelayanan  publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Muhammad Mustofa). Terdapat  beberapa  pakar  yang mencoba  merumuskan  pengertian korupsi yang ditujukun pada occupational  crime birokrasi.  Key (Muhammad  Mustofa )  merumuskan korupsi  sebagai  “ penyalahgunaan pengendalian  kekuasaan  dan  sumber daya pemerintahan untuk kepentingan  keuntungan  pribadi  atau partai,...  dan  tidak  harus  berbentuk uang ”. Costikyan (Muhammad Mustofa) sebagaimana dirujuk Gardiner  dan  Olson  mendefinisikan korupsi yaitu “ menggunakan kekuasaan pemerintahan
untuk tujuan  bukan  untuk  kepentingan pemerintah ”.  Masih  dalam  rujukan Gardiner dan Olson, Wilson (Muhammad  Mustofa )  merumuskan korupsi  dengan  menyatakan  “ korupsi terjadi  apabila  sesorang,  sebagai imbalan  bagi  suatu  keuntungan pribadi,  melakukan  tindakan  di  luar kewajibannya ”. Berdasarkan beberapa pengertian yang diutarakan oleh para pakar  tersebut  terdapat  beberapa poin  penting  yang  menjadi  catatan terhadap occupational crime birokrasi.  Pertama,  dilihat  dari pelakunya  adalah  seseorang  yang duduk  pada  birokrasi  atau  jabatan publik  yang  mempunyai  wewenang tertentu  melekat  pada  jabatannya yang  legitimate  berdasarkan  hukum yang berlaku. Kedua, terjadi penyalahgunaan  kewenangan  dalam menjalankan  tugas  dan  kewajiban sebagai  pejabat  publik  dengan maksud  menguntungkan  diri  pribadi
atau  yang  dekat  dengan  pelaku. Ketiga, merugikan kepentingan masyarakat  tidak  hanya  dalam bentuk uang tetapi juga yang lainnya. Korupsi kebijakan dalam pemetaan  Benveniste  termasuk  jenis discretionary  corruption .  Korupsi menurut Benveniste (Mansyur Semma,  2008)  dapat  dipetakan menjadi  empat  jenis.  Pertama, discretionary corruption yaitu korupsi yang  dilakukan  karena  adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang  dapat  diterima  oleh  para anggota  organisasi.  Kedua, illegal corruption yaitu  suatu  jenis  tindakan yang membongkar atau mengacaukan bahasa  ataupun  maksud-maksud hukum,  peraturan  dan  regulasi tertentu.  Efektifitas  untuk  jenis korupsi  ini  bisa  diukur.  Namun,  ia jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Ketiga, mercenery  corruption yaitu jenis  korupsi  dengan  maksud  untuk memperoleh keuntungan individual/pribadi.  Biasanya  korupsi jenis  ini  banyak digunakan  oleh para kompetitor  politik  dalam  suksesi ataupun  kampanye  politik.  Keempat, ideological  corruption yaitu  korupsi yang dilakukan lebih karena kepentingan kelompok, karena komitmen  ideologis  seseorang  yang mulai  tertanam  di  atas  nama kelompok  tertentu.  Biasanya  korupsi jenis  ini  amat  sulit  untuk  dideteksi atau  diketahui  landasannya  secara material.  Seseorang  yang  telah didoktrin  pada  sebuah  pandangan lebih rela mati atas nama simbol atau tanda  tertentu  di  dalam  kelompok yang dinilai sakral, dibanding seseorang  itu  harus  lari  bila berhadapan  dengan  bahaya  yang mengancam jiwany Simpulan
Korupsi  kebijakan  oleh  pejabat publik  lahir  menjadi  korupsi  jenis baru  yang  banyak  menyita  perhatian publik.  Korupsi  jenis  ini  menjadi suatu  fenomena  yang  berkembang pada  masyarakat  Indonesia.  Kasus- kasus  yang  melibatkan  Siti  Fadilah Supari,  Hadi  Poenomo  dan  Budi Mulya  adalah  beberapa  kasus  yang menjadi  bukti  verifikatif  bahwa fenomena  korupsi  kebijakan  nyata dalam praktek kenegaraan di Indonesia.  Korupsi  kebijakan  dalam perspektif kriminologi termasuk kualifikasi white  collar  crime dengan turunannya  yaitu occupational  crime dan discretionary  crime .  Korupsi kebijakan  lahir  karena  adanya jabatan  tertentu  dengan  wewenang yang  legitimate  berdasarkan  hukum tapi  terdapat  kepentingan  pribadi  di tengah kepentingan masyarakat sebagai  nilai  jahat  untuk  mencuri uang  negara.  Pada  titik  ini  terlihat bagaimana hubungan kekuasan dengan praktek korupsi yang memiliki  kecenderungan  semakin besar  kekuasaan  maka  potensi korupsi akan semakit tinggi.
Saran Dengan  mengetahui  bagaimana hubungan  antara  kekuasaan  dengan perilaku  korup,  maka  dalam  rangka pemberantasan  korupsi  perlu  untuk memberikan  perhatian  lebih  pada wilayah-wilayah  dimana  terdapat kekuasaan  dengan  kewenangan  yang besar.  Konsentrasi  pemberantasan korupsi  hendaknya  diarahkan  pada salah  satu  episentrum  korupsi  yaitu wilayah  dimana  titik  kekuasaan bekerja.  Sistem  pengawasan  yang terintegrasi bersifat holistik melibatkan semua pihak adalah salah satu  faktor  pengurang  kemungkinan praktek  korupsi  yang  berlarut-larut
di  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  harus didukung oleh seperangkat peraturan sebagai payung hukum yang membuat  jelas  setiap  aturan    main dalam praktek kenegaraan.

## Daftar Pustaka
Buku Atmasasmita,  Romli,    2013, Buku  2 Kapita  Selekta  Kejahatan Bisnis  Dan  Hukum  Pidana , Fikahati Aneska, Jakarta. Atmasasmita,  Romli,  1995, Kapita Selekta  Hukum  Piadana  Dan Kriminologi ,  Mandar  Maju,
Bandung. Atmasasmita,  Romli,  2004, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional ,  Mandar  Maju, Bandung. Bawengan,  Gerson  W.,    1977, Pengantar Psychology Kriminil ,  Pradnya  Paramita, Jakarta. Bonger,  1982, Pengantar  Tentang Kriminologi , PT. Pembangunan  (terjemahan oleh Koesnoen), Jakarta. Danil, H. Elwi, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya ,  Rajawali Pers, Jakarta.
Fuady,  Munir,  2004, Bisnis  Kotor:
Anatomi  Kejahatan  Kerah Putih ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hurwitz,  Stephan,  1986, Kriminology (disadur  oleh  L.  Moeljatno), Bina Aksara, Jakarta.
Lopa,  Baharuddin,  2002, Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum , Kompas, Jakarta.
Mas,  Marwan,  2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Ghalia Indonesia, Bogor.
Mustofa, Muhammad, 2010, Kleptokrasi:  Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola  White  Collar  Crime  di
Indonesia , Kencana, Jakarta.
Semma,  Mansyur,  2008, Negara  Dan Korupsi:  Pemikiran  Mochtar Lubis  Atas  Negara,  Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Soekanto,  Soerjono  dan  Abdullah, Mustafa, 1987, Sosiologi Hukum  Dalam  Masyarakat ,
Rajawali, Jakarta.
Syarif,  Laode  M.    dan  Didik Purwoleksono,  E., Hukum Anti Korupsi , Kemitraan. Jurnal Azyumardi  Azra,  “Korupsi  Dalam Perspektif Good Governance”, Jurnal Kriminologi  Indonesia ,  Vol.  2
No. 1, Januari 2002. Bambang  Sukma  Wijaya,  “Korupsi Komunikasi  Dalam  Dimensi Pesan,  Media,  Konteks  Dan Perilaku:  Sebuah  Proposisi
Teoretis Untuk Riset”, Journal Communication Spectrum , Vol.  3  No.  1,  Februari-Juli 2013. Eddy  O.S.  Hiariej,  2005, Membasmi Korupsi , Mimbar  Hukum Edisi No. 51/X/2005, Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta. Moch.  Iqbal  (Koordinator  Peneliti), “Kriminalisasi Kebijakan Pejabat  Publik”,  Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang
Diklat  Kumdil  Mahkamah
Agung RI , 2014.
Artikel Koran
“KPK  Sadap  Pejabat  Yang  Niat Korupsi”, Bali  Post ,  Rabu  26 Agustus 2015. “Soal  SE  Kesalahan  Administrasi: Kebijakan Mengandung Pidana  Tetap  Diproses”, Bali Post ,  Minggu  6  September 2015.
W. Riawan Tjandra, “Inovasi, Diskresi, dan Korupsi”, Kompas , Selasa 22 September 2015.

## Artikel Internet
“Pejabat Korup Tetap Tak Aman: KPK Tidak  Keberatan  Pemerintah Terbitkan  Rancangan  PP Sanksi Administrasi”, Kompas , Senin  14  September 2015
ACCH,  “Penangan  TPK  Berdasarkan  Jenis Perkara”, http://acch.kpk.go.id/berdasarkan- jenis-perkara,    diakses  pada  12  Mei 2015.
ACCH,  “Rekapitulasi  Penindakan  Pidana Korupsi”,
http://acch.kpk.go.id/rekapitulasi- penindakan,  diakses  pada  12  Mei 2015. Adrianus  Mandey,  Taufik  Rahadian, “Korupsi BCA Terkait Kebijakan, KPK Siap Beri Alat Bukti”, viva.co.id , http://nasional.news.viva.co. id/news/read/618349- korupsi-bca-terkait- kebijakan--kpk-siap-beri- alat-bukti,  diakses  pada  30 September 2015. Editor, “Konsentrasi Korupsi Mengarah  Pada  Kebijakan Publik”, Hukum  Online.com ,
http://www.hukumonline.co m/berita/baca/hol3142/kon sentrasi-korupsi-mengarah- pada-kebijakan-publik,
diakses  pada  30  September 2015.
SBD, “ Dilema  Diskresi  Di  Tengah Godaan Korupsi”, Media Indonesia (Senin,  16  Juli 2012), http://ditjenmiltun.m ahkamahagung.go.id/index.p hp?option=com_content&vie w=article&id=1553:dilema- diskresi-ditengah-godaan-
korupsi&catid=114:umum, diakses  pada  30  September 2015. Transparancy International The Global Coalition Against Corruption, “Corruption Perception Index 2014”, http://www.transparency.or g/cpi2014/results, diakses pada 12 Mei 2015.