INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8171-8179 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Mediasi Penal Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Bagi Penyelesaian Kasus Pemberian Upah di Bawah Upah Minimum
Emanuel Natalis
Prodi Ilmu Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Email : emannatalis@gmail.com

## Abstrak
Seorang  Pengusaha,  Tjioe  Christina  Chandra,  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dijatuhi pidana karena membayar upah sebesar Rp.800.000,00 kepada pekerjanya. Padahal upah minimum Kota Surabaya di Tahun 2009 adalah sebesar Rp.984.500,00. Disini, sanksi pidana tersebut dijalankan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum. Akan tetapi, sanksi yang demikian terkesan legalistis, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pekerja akan upah yang layak. Artinya, kejahatan justru hanya dipandang sebagai suatu serangan terhadap negara dan aturannya. Karena itu, berdasarkan  sudut  pandang  keadilan  restoratif,  kejahatan  kini  juga  dipandang  sebagai  serangan terhadap pribadi dan hubungan di antara pelaku dan korban. Misalnya, perbuatan pengusaha, Tjioe Christina  Chandra  berdampak  buruk  lebih  kepada  pekerjaanya  dibandingkan  terhadap  negara. Dengan demikian, melalui pemberian sejumlah restitusi, keadilan ditegakan bagi pekerja. Pengusaha diberi ruang untuk membayar sejumlah kompensasi terhadap pekerjanya secara langsung. Sekaligus menghindari dia dari pidana di kemudian hari. Pekerja mendapat sejumlah restitusi dari pengusaha, hal mana tidak diperoleh dalam system peradilan pidana. Tema pokok dalam tulisan ini adalah bahwa system keadilan restoratif merupakan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di antara pengusaha dengan pekerja, terkait pelanggaran terhadap upah minimum, dan bahwa Mediasi Penal merupakan  salah  satu  Lembaga  dalam  system  keadilan  restorative  yang  memberikan  kesempatan kepaa pekerja untuk memperoleh keadilan dalam kasus pemberian upah di bawah upah minimun, yaitu dengan mendapat kompensasi dari pengusaha. Dengan kata lain, system keadilan restorative memberikan pilihan bagi pengusaha dan pekerja untuk menyelesakan konflik di antara mereka secara sukses dan berkeadilan.
Kata kunci : Sistem Keadilan Restoratif, Pekerja, Pengusaha,  upah minimum.

## Abstract
The  businessman  Tjioe  Christina  Chandra  had  some  penalties  because  of  providing  wages  of Rp.800.000,00 to the workers. Meanwhile, in the 2009, the minimum wages provisions of the city of Surabaya is Rp.984.500,00. The supreme courts thinks that the administrative saction  is needed to preventive  the  violation  to  minimum  wages  regulation.  By  the  way,  this  administrative  sanction  is seemed legalistic, and doesn’t consider the necessity of paying attention to the workers. Crime just only  viewed  as  the  offense  against  the  state  and  the  regulation.  Based  on  the  restorative  justice framework, when the offender making crime, it is a violation of people and relationship.  In this case, the businessman Tjioe Christina Chandra had done more harmly to the workers than to the state. So, by  mediating  a  restitution  aggrement  with  the  employer,  justice  can  be  provided.  The  offender (employer) is given an opportunity to compensate the victim directly. Therefor help him to avoid the future offenses. On the other hand, the workers can get some restitution from the employer, which is not given by the criminal justice system. The main issue in this article is : the restoratif justice system is a win-win solution to settle the dispute between the employer and the workers about the violation to minimum  wages  provisions.  Mediasi  Penal  as  a  media  of  restoratif  justice  system,  gives  some opportunities to the workers who had criminal cases of injustice wages, to get solutions to repair the harm related to conflict, crime, and victimization by compensating of the employer. At this point, the restorative justice is more humane by giving the parties the option or the alternative to successful their dispute.
Keywords : Restorative justice system, employee, employer, minimum wages.

## PENDAHULUAN
Pekerja merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang rentan untuk dieksploitasi. Kerentanan ini dipicu oleh ketidakseimbangan posisi tenaga kerja di hadapan pengusaha.  Ketika  seorang  pekerja  membuat  perjanjian  kerja  dengan  pengusaha,  ia otomatis  dalam  hal  bekerja  mengikatkan  dirinya  untuk  berada  di  bawah  perintah pengusaha.  Suatu  situasi  subordinasi  yang  oleh  Subekti  disebut  sebagai  hubungan diperatas (dierstverhouding Konsekuensinya, pekerja tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan sama dengan pengusaha. Misalnya, dalam hal pengupahan. Masih banyak pekerja yang diupah di bawah ketentuan upah minimum.
Terkait pengupahan ini, di satu sisi, upah merupakan hak dari pekerja. Di sisi lain, pemerintah wajib mengawasi pengusaha agar dapat memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum. Sebuah bentuk pengawasan agar para pengusaha mematuhinya sehingga tidak terjadi perselisihan di antara pengusaha dan pekerja. Apalagi sampai membawa kasus ini  ke  ranah  hukum  pidana.  Masih  santer  kasus  pemidanaan  terhadap  pengusaha  Tjioe Christina Chandra. Pengusaha di Surabaya itu dihukum pidana penjara karena membayar
upah  di  bawah  ketentuan  upah  minimum  Kota  Surabaya.    Hal  mana  menimbulkan kontroversi, mengingat  seorang Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, misalnya,  dengan tegas menolak  proses  dan  putusan  pemidanaan  terhadap  pengusaha  yang  melanggar  upah minimum regional.
Di Indonesia, kehadiran negara kepada kepentingan pekerja dapat dilihat melalui 3 (tiga)  produk  legislasi  berikut  :  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Pekerja,  dan  Undang-Undang  Nomor.  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya, lahir pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang    Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (UU Cipta Kerja). Keempat aturan hukum ini memperlihatkan campur tangan negara terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan agar diharapkan mampu memberi perlindungan kepada para pekerja, dan sekaligus membatasi kepentingan  pengusaha  agar  tidak  disalahgunakan,  sehingga  dapat  terwujud  hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan industrial yang demikian sudah tentu turut menunjang pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di atas,  patut  dipertimbangkan  ide  Howard  Zehr  yang  memperkenalkan “lensa  restoratif” , dimana kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi antar individu, sedangkan keadilan dimaknai sebagai pencarian bersama atas solusi melalui penyembuhan dan  rekonsiliasi.  Paradigma  keadilan  restoratif  menjadi  jalan  keluar  dalam  penyelesaian perselisihan di antara pengusaha dan pekerja mengenai pemberian upah lebih rendah dari upah minimum, sebab keadilan restoratif mampu menggeser pandangan konvensional atas kejahatan dari pelanggaran norma yang menimbulkan kerugian, beralih ke individu yang sangat terkena dampak kejahatan, dalam hal ini para pekerja; dan juga dari pemidanaan dan penjatuhan nestapa kepada pengusaha, dan beralih kepada perbaikan kerugiaan  oleh pengusaha terhadap pekerjanya.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  terdapat  dua  permasalahan  yang hendak  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu  : pertama,  terkait  relevansi  konsep  keadilan restoratif bagi penyelesaian kasus pemberian upah di bawah upah minimum. Kedua, terkait
Mediasi  Penal  sebagai  praktik  keadilan  restoratif  dalam  penegakan  pelaksanan  upah minimum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  hukum  normative/yuridis  normatif. Melalui studi kepustakaan, peneliti mencermati dan menelaah bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang membahas seputar keadilan restoratif dan juga penyelesaian konflik di antara pengusaha dan pekerja, khususnya mengenai pemberian upah di bawah upah minimum. Adapun metode analisa data yang dipergunakan adalah analisis kwalitatif normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. RELEVANSI KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI PENYELESAIAN KASUS PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM
Dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan  ( welfare  state).  Paham  negara  kesejahteraan  ini  menuntut  campur  tangan negara yang lebih  luas  ke  dalam seluruh kehidupan bermasyarakat. Negara  tidak hanya tampil sebagai wasit atau bahkan polisi ketika hak dan kepentingan warganya terganggu atau  dilanggar.  Sebaliknya,  negara  turut  terlibat  menciptakan  situasi  dan  keadaan  yang kondusif  bagi  seluruh  warganya  untuk  hidup  dan  membangun.    Disini,  hukum  yang diciptakan oleh negara menjadi alat di tangan negara guna merekayasa tertib sosial demi lahirnya masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam  konteks  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan, pengusaha dilarang untuk menggaji pekerjanya di bawah ketentuan upah minimum. Hal itu merupakan bentuk  pelanggaran atas hak normatif pekerjanya, meskipun dengan alasan sudah  sesuai  dengan  kontrak  perjanjian  bersama  pekerjanya.  Pasal  185  UU  Cipta  Kerja memuat  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  ketenagakerjaan,  termasuk terhadap pelaku yang tidak membayar upah sesuai upah minimum sebab tindakan tersebut dilihat  sebagai  kejahatan  dan  dapat  dipidana  penjara  paling  singkat  1  (satu  tahun)  dan paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau  pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) .
Sementara itu, di sisi lain Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan bahwa setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Pemberian upah di bawah upah minimum dilihat sebagai bagian dari perselisihan hak, yakni mengenai perselisihan hak normatif dari
tenaga kerja berhadapan dengan pengusaha. Oleh karenanya, aspek hukum perdata yakni berupa  proses  musyawarah  dan  mufakat  harus  dikedepankan  terlebih  dahulunya  dalam penyelesaian perselisihan mengenai hak tersebut. Jadi, terhadap satu kasus yang sama, bisa terjadi penerapan hukum (positif) yang berbeda.
Pertimbangan dua pasal dari peraturan perundang-undangan di atas mempertegas kehadiran Pancasila dan nilai-nilainya di balik hubungan industrial di antara pekerja dan pengusaha.  Nilai-nilai  Pancasila  yang  coba  dikejar  dan  dijadikan  tolok  ukur  dalam penyelesaian  setiap  perselisihan  hubungan  industrial,  khususnya  mengenai  kasus pemberian upah minimum, dapat pula ditemukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan  restoratif  bersifat  relevan  ketika  kita  berbicara  mengenai  penjatuhan  pidana terhadap  pelaku  pemberian  upah  di  bawah  upah  minimum.  Pertama-tama,  pendekatan keadilan  restoratif  tidak  merupakan  upaya  mengelakkan  diri  dari  pertanggungjawaban pidana ketika seorang pengusaha melakukan tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum.  Selanjutnya,  keadilan  restoratif  juga  tidak  dijadikan  dasar  pemberat  dalam penjatuhan  pidana,  ketika  pengusaha  dan  pekerjanya  yang  adalah  korban,  justru  tidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana tersebut.
Daniel  W.  van  Ness  memahami  keadilan  restoratif  sebagai  teori  keadilan  yang mengutamakan pemulihan kerugiaan akibat peri laku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses inklusif dan kooperatif.  Keistimewaan dari keadilan restoratif terletak pada aspek rekonsiliasi,  dan bukannya pembalasan. Mengingat pendekatan keadilan restoratif justru berfokus pada upaya pemberdayaan korban, agar si korban mengalami pemulihan dan pemenuhan atas kebutuhan material, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sosial.
Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang relevan dalam menjangkau korban  dan  memberi  mereka  posisi  yang  layak  dalam  seluruh  tahapan  pemidanaan, sekaligus dengan itu tetap menuntut pertanggung jawaban dari si pelaku. Hal ini terbukti jika melihat pada pinsip-prinsip keadilan restoratif yang dicetuskan oleh Mark Umbreit :
a. Keadilan  restoratif  lebih  berfokus  pada  upaya  pemulihan  bagi  korban  daripada pemidanaan terhadap pelaku.
b. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
c. Keadilan  restoratif  menghendaki  agar  pelaku  mengambil  tanggung  jawab  langsung kepada korban.
d. Keadilan  restoratif  mendorong  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pertanggungjawaban pelaku  dan  mengusulkan  suatu  perbaikan  yang  berpijak  pada  kebutuhan  korban  dan pelaku.
e. Keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi  sebagai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  (apabila  mungkin),  daripada penjatuhan pidana.
f. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.
Dengan  demikian,  dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana  ketenagakerjan  yang berkaitan dengan pemberian upah di bawah upah minimum, pendekatan keadilan restoratif dapat  menjadi  sebuah  upaya “win - win  solution” yang  mampu  menghadirkan  nilai-nilai Pancasila  guna  penyelesaian  kasusnya.  Nilai  musyawarah  untuk  mufakat  menyata  ketika proses  dari  keadilan  restoratif  dijalankan  dan  mampu  mempertemukan  pekerja  sebagai korban dari tindakan pemberian upah di bawah upah minimum, pengusaha sebagai pelaku pemberian upah di bawah upah minimum, serta pihak lainnya seperti para mediator dari dinas tenaga kerja, atau bahkan para penegak hukum (polisi dan jaksa) untuk mencari jalan keluar dari kasus tersebut. Pekerja yang menjadi korban dapat memperoleh kembali hak- haknya  tersebut,  termasuk  menghindari  pemutusan  hubungan  kerja.  Pengusaha  pun bersedia dan berani mengambil tanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian dan kebutuhan pekerjanya, sedangkan masyarakat Indonesia mengambil peranan lebih dalam menjaga dan mengawasi kondisi sosial yang sehat bagi pembangunan, dan negara sendiri melalui badan-badan peradilannya dapat tetap menegakan hukum secara lebih adil demi kesejahteraan  seluruh  warganya.  Pendekatan  keadilan  restoratif  baik  melalui  proses, maupun  program  keadilan  restoratif,  sekali  lagi  mampu  menjadi  alternatif  dalam penyelesaian  kasus  pemberian  upah  di  bawah  upah  minimum,  sebab  tujuan  yang  mau dikejar adalah penyelesaian kasus itu yang menguntungkan dan memiliki sifat berkeadilan, teristimewa keadilan yang berpihak pada pekerja.

## 2. MEDIASI  PENAL  SEBAGAI  PRAKTIK  KEADILAN  RESTORATIF  DALAM  PENEGAKAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
Para pekerja beranggapan bahwa dengan membawa kasus pemberian upah di bawah upah minimum ke ranah peradilan umum (pidana), maka pengusaha dapat dengan mudah dieksekusi untuk menjalani hukuman jika telah dinyatakan bersalah. Opsi ini diambil ketika upaya penyelesaian di luar pengadilan, terutama secara Bipartit dan Mediasi atau bahkan Mogok Kerja mengalami kegagalan. Padahal, terdapat suatu tatanan ideal ini : di satu sisi, korban yakni  pekerja mendapat ganti kerugian  atas ketidakadilan  yang dialami sebagai akibat dari pemberian upah di bawah upah minimum, di sisi lain pengusaha yang melakukan  pelanggaran  upah  minimum  tersebut  harus  mempertanggung  jawabkan
perbuatannya,  sedangkan  di  sisi  terjauhnya,  seluruh  komponen  masyarakat  memiliki kesadaran bahwa  pelanggaran upah  minimum adalah satu bentuk kejahatan yang tidak boleh ditoleransi. Ideal inilah yang coba dijawabi dan dipenuhi melalui apa yang disebut dengan “Mediasi  Penal” .  Ide  Mediasi  Penal  yang  kental  dengan  pendekatan  keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pemberian upah  di  bawah upah minimum memang sangat  diperlukan,  dan bahkan  sangat mendesak jika  dilihat urgensitas permasalahan di bidang perpekerjaan di negara ini sekarang, yaitu :
1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana;
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
4. Memperkuat dan memaksilkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses penjatuhan pidana.
Lebih jauh, mediasi penal sebagai bentuk dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana juga mengarah kepada pembaharuan sub-sistem yang ada, yaitu ; lembaga  penyidikan  oleh  kepolisian,  lembaga  penuntutan  oleh  kejaksaan,  dan  lembaga peradilan  oleh  hakim.  Di  jajaran  kepolisian;  dipandang  perlu  hadirnya  desk  pidana perburuhan.  Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  sulitnya  penegakan  dan  pemidanaan  oleh kepolisian terhadap pengusaha yang melanggar peraturan di bidang ketenagakerjaan, yang ditengarai karena belum adanya unit khusus di kepolisian terkait pidana perburuhan. Jadi, dengan  adanya  desk  pidana  perburuhan,  pihak  kepolisian  selaku  penyidik  mengalami “melek hukum” di bidang pidana perburuhan, sehingga dalam penyidikan tersebut, laporan pekerja terkait pidana perburuhan dapat ditindak lanjuti. Misalnya, kepolisian melakukan mediasi penal di antara pengusaha dan pekerja, agar pengusaha segera membayar upah sesuai ketentuan upah minimum. Dengan itu, kasus tersebut bisa dihentikan tepat setelah pekerja  menerima  restitusi  atau  ganti  kerugian  dari  majikan  mereka.  Hal  ini  jelas menampakan aspek keadilan hukum bagi pekerja.
Di jajaran kejaksaan; dalam konteks mediasi penal, jaksa bisa melakukan diskresi berupa penangguhan penuntutan atau mengesampingkan perkara ketika menyelesaikan masalah  pidana  perburuhan.  Jaksa  boleh  menangguhkan  penuntutan  atau  malah perkaranya  dikesampingkan,  sekalipun  alat  buktinya  memadai  untuk  diajukan  ke pengadilan.  Hal  ini  mengandaikan  adanya  kesepakatan  di  antara  pengusaha  dengan pekerja,  guna  menyelesaikan  konflik  yang  ada,  dengan  pembayaran  restitusi  (ganti kerugian).  Atau  melakukan  diversi  untuk  membelokan  tersangka  dari  proses  pidana.
Pengusaha  sebagai  tersangka  misalnya  diwajibkan  untuk  membayar  ganti  kerugiaan, sehingga setuntas kewajiban tersebut dijalankan secara baik, maka penuntutan terhadapnya langsung ditiadakan.
Di lembaga pengadilan yakni hakim: diperkenalkan kepada hakim, yang oleh Prof. Indriyanto Seno Adji, disebut sebagai konsep case dismissal, guilty pleas and cooperating dependants.  Terutama  adanya  perdamaian  antara  pelaku  dan  korban,  perhatian  pada pengurangan hukuman, dan pengakuan bersalah terdakwa. Mediasi penal bisa dijalankan sehingga majelis hakim  bisa menjatuhkan hukuman percobaan  kepada terdakwa/pelaku pembayaran  upah  di  bawah  upah  minimum.  Hukuman  percobaan  tersebut  sebagai kompensasi dari adanya  pengakuan bersalah terdakwa, dan kesediaan untuk membayar ganti kerugian kepada para korbannya, pekerja.

## SIMPULAN
Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja  berpendapat  bahwa  : “hukum  yang  ba ik  adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.  Disini, kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan  pemangku  kepentingan  (stakeholder),  dan  kepentingan  korban-korban (victims). Pandangan demikian sudah tentu sejalan semakin kuatnya desakan pengenaan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pendekatan yang sejalan dengan volksgeit bangsa Indonesia, yakni Pancasila, pendekatan keadilan restoratif dipandang mampu menyelesaikan kasus pemberian upah di bawah upah minimum secara baik dan berkeadilan sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di antara pekerja dan pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang  Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
Eriyantou  Wahid, Keadilan  Restoratif  dan  Peradilan  Konvensional  Dalam  Hukum  Pidana,
Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
G. Widiartana. “Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dengan  Hukum  Pidana” .  (Disertasi  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro), Semarang, 2010.
Iwan Anggoro Warsito, Pemeriksaan Pendahuluan Dan Pra-Peradilan, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2015.
R.  Goenawan  Oetomo, Pengantar  Hukum  Perpekerjaan  &  Hukum  Perpekerjaan  Di Indonesia, Jakarta, Grhardhina Binangkit Press, 2004.
Romli Atmasasmita,. Jurnal Hukum Prioritas, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional” , Majalah Hukum Trisakti, Volume 3 Nomor 1 (September, 2012), h. 7.
Syaiful Bakhri, SH., MH., Sistem peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan,
Teori, dan Praktek Peradilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.