Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2296

## KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

## Anindita Primastuti
Institut Pemerintahan Dalam Negeri anindita@ipdn.ac.id Muhadam Labolo
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
muhadam@ipdn.ac.id
Ika Sartika
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ika_sartika@ipdn.ac.id
Bahrullah Akbar Institut Pemerintahan Dalam Negeri bahrullah.akbar@ipdn.ac.id

## Abstrak
Keterlibatan  masyarakat  dalam  sebuah  kolaborasi  publik  adalah  sebuah  keharusan,  begitu  juga  dalam kolaborasi  pada  Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah  (TPID)  Kabupaten  Cilacap  yang  sudah  melibatkan masyarakat  diwakili  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Namun  demikian  keterlibatan  masyarakat dirasakan masih kurang dan dianggap masih perlu melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan  bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  kolaborasi  pengendalian  inflasi  dan  kelompok masyarakat  yang  dilibatkan.  Dengan  menggunakan  metdoe  triangulasi  (triangulation  method)  dan triangulasi  sumber  data (data  source  triangulation)  diketahui  bahwa  bentuk  keterlibatan  masyarakat  ada yang aktif  dan pasif,  kemudian  kelompok  masyarakat yang paling banyak dilibatkan adalah  petani. Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pelibatan  masyarakat  dalam  kolaborasi  publik  untuk  mengendalikan inflasi adalah  hal  yang penting karena dapat  mengoptimalkan capaian  yang ingin dituju  dari kolaborasi, dalam  hal  ini  adalah  terkendalinya  inflasi.  Tingkat  keterlibatan  masyarakat  yang  diinginkan  dalam membuat  keputusan  (kebijakan)  tergantung  pada  atribut  masalah  inti,  beberapa  masalah  menuntut  lebih banyak keterlibatan, yang lain menuntut lebih sedikit atau lebih banyak.
Kata Kunci: Masyarakat, Kolaborasi, Pengendalian Inflasi.

## Abstract
Community involvement  in a public collaboration is a must, as is collaboration with the Cilacap Regency Regional  Inflation  Control  Team  (TPID),  which  has  involved  the  community  represented  by  non- governmental  organizations.  However,  community  involvement  is  felt  to  be  lacking  and  it  is  considered necessary  to  involve  the  community.  This  study  aims  to  describe  the  forms  of  community  involvement  in inflation control collaboration and the community groups involved. By using the triangulation method and data  source  triangulation,  it  is  known  that  there  are  active  and  passive  forms  of  community  involvement, then  the  most  involved  community  groups  are  farmers.  The  results  of  this  study  indicate  that  the involvement  of  the public in  public collaboration to  control inflation  is important because it can optimize the  desired  results  of  the  collaboration,  in  this  case,  controlled  inflation.  The  desired  level  of  community involvement in decision making (policy) depends on the attributes of the core problem, some issues demand more involvement, others demand less or more.
Keywords: Community, Collaboration, Inflation Control.

## PENDAHULUAN
Inflasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Inflasi adalah kondisi dimana harga-harga cenderung naik secara umum dan terus menerus. 1 maka akan mengakibatkan  penurunan  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Penurunan  daya  beli  tersebut selanjutnya  akan  berdampak  terhadap  individu,  dunia  usaha,  serta  anggaran  pendapatan  dan belanja pemerintah. 2,3 Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. 4
Hal  ini  disebabkan  karena  inflasi  dapat  mengganggu  stabilitas  ekonomi  sebuah  negara. Terlebih jika inflasi yang dialami terjadi berlangsung secara berkepanjangan, ini akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun.
Menurut para ahli, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai        berikut: 5,6,7
1. Demand-Pull (tarikan permintaan); semua sektor dalam perekonomian mencoba membeli lebih  banyak  barang  dan  jasa  daripada  yang  dapat  dihasilkan  oleh  ekonomi.  Ketika konsumen,  bisnis  dan  pemerintah  bertemu  di  toko-toko,  mereka  menyebabkan kekurangan,  yang  menaikkan  harga.  Dengan  demikian  harga  "ditarik"  oleh  permintaan yang  berlebihan.  Ini  bisa  terjadi  misalnya  jika  konsumen  memutuskan  untuk menggunakan  kartu  kredit  mereka  dan  berhutang  untuk  membeli  barang-barang  yang tidak  mampu  mereka  beli.  Penjelasan  serupa  menyalahkan  inflasi  pada  pengeluaran berlebihan oleh pemerintah federal. Bagaimanapun, pemerintah  meminjam dan kemudian menghabiskan miliaran dolar, sehingga memberikan tekanan pada harga. Berbeda dengan penjelasan  tarikan  permintaan,  yang  mengutip  kelebihan  permintaan  pada  semua  sektor ekonomi,  penjelasan  ini  hanya  memegang  pengeluaran  defisit  pemerintah  yang bertanggung jawab atas inflasi.
2. Cost-Push (dorongan  biaya);  Penjelasan  inflasi  Cost-Push  mengklaim  bahwa  kenaikan biaya  input  (biaya  produksi),  terutama  energi  dan  tenaga  kerja  yang  terorganisir, menaikkan  biaya  produk  untuk  produsen  dan  dengan  demikian  menyebabkan  inflasi. Situasi  ini  mungkin  terjadi,  misalnya,  ketika  serikat          nasional  yang  kuat  memenangkan
1 Mankiw, N. Gregory. "Macroeconomics Worth Publishers." (2002).
2 Samsul,  Samsul,  Najamuddin  Mara Hamid, dan  Hotman Guba Nasution. "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam." Al-Azhar Journal of Islamic Economics 1.1 (2019): 16-28.
3 Fauzi,  Kory  Rahmat,  Agus  Salim,  dan  Doni  Satria.  "Eksplorasi  Harga  Bahan  Pokok  sebagai Indikator  Dini  Pengendalian  Inflasi  di  Sumatera  Barat." Ecosains:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan Pembangunan 12.1 (2023): 33-47.
4 Astiyah, Suseno Siti. "Inflasi Suseno Siti Astiyah." Bank Indonesia 22.22 (2010): 1-68.
5 Bispham,  J.  A.  "100th  Issue  of  the  Review:  The  Nature  of  the  Inflation  Process." National Institute Economic Review 100 (1982): 8-13.
6 Phillips,  A.  W.  "mThe  relation  between  unemployment  and  the  rate  of  change  of  money  wage rates in the United Kingdom, 1861% 1957n." Economica 25 (1958): 283.
7 Jongwanich,  Juthathip,  dan  Donghyun  Park.  "Inflation  in  developing  Asia." Journal  of  Asian economics 20.5 (2009): 507-518.
kontrak  upah  yang  besar,  memaksa  produsen  menaikkan  harga  untuk  memulihkan kenaikan biaya tenaga kerja. Penyebab lain dari inflasi  yang didorong oleh biaya adalah kenaikan  tiba-tiba  harga  minyak  internasional,  yang  dapat  menaikkan  harga  segalanya dari plastik dan tiket pesawat.
3. Wage-price  Spiral (spiral  upah-harga),  Spiral  harga-upah,  penjelasan  yang  lebih  netral tidak  menyalahkan  kelompok  atau  acara  tertentu  apa  pun  untuk  mempertaruhkan  harga.
Menurut pandangan ini, suatu spiral yang terus- menerus dapat dimulai ketika harga yang lebih  tinggi  memaksa  pekerja  untuk  meminta  upah  yang  lebih  tinggi.  Jika  mereka mendapatkan  upah  yang  lebih  tinggi,  produsen  mencoba  memulihkan  biaya  itu  dengan harga yang lebih tinggi. Ketika masing-masing pihak mencoba untuk memperbaiki posisi relatifnya  dengan  peningkatan  yang  lebih  besar  dari  sebelumnya,  laju  inflasi  terus meningkat.
4. Pertumbuhan  Moneter  yang  Berlebihan,  penjelasan  paling  populer  untuk  inflasi  adalah pertumbuhan  moneter  yang  berlebihan.  Ini  terjadi  ketika  jumlah  uang  beredar  tumbuh lebih cepat dari PDB riil. Menurut pandangan ini, setiap uang ekstra atau kredit tambahan yang dibuat oleh sistem Federal Reserve akan meningkatkan daya beli seseorang. Ketika orang  mengirim  uang  tambahan  ini,  mereka  menyebabkan  efek  tarik-permintaan  yang menaikkan harga.
Dari  keempat  penyebab  inflasi  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  banyak  aktor  yang  terlibat didalamnya ada masyarakat sebagai konsumen dan sumber input, swasta sebagai produsen dan penyedia  barang  yang  memiliki  andil  dalam  mempermainkan  harga  dan  juga  pemerintah  yang dalam  siklus  ekonomi  bisa  berperan  sebagai  regulator,  produsen  juga  konsumen.  Siklus ekonomi  yang  berputar  melibatkan  ketiga  aktor  tersebut  dapat  memicu  inflasi,  namun pemerintah  sebagai  otoritas  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  kebijakan  dan mengatur adalah yang paling menentukan dalam pengendalian inflasi. 8
Melihat banyaknya hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan dampaknya yang begitu  luas  maka  untuk  mengendalikan  inflasi  diperlukan  kerjasama  dan  kolaborasi  dari berbagai  pihak  bukan  hanya  melibatkan  unsur  pemerintahan  namun  juga  sektor  swasta, masyarakat,  akademisi  dan  sebagainya  karena  pengendalian  inflasi  bukanlah  suatu permasalahan mudah diselesaikan sendiri oleh pemerintah pusat. 9,10
8 Helbawanti, Octaviana, Wahyu Adhi Saputro, dan Amalia Nadifta Ulfa. "Pengaruh harga bahan pangan terhadap inflasi di Indonesia." Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian 5.2 (2021): 107-116.
9 Kurniawati,  Fitri.  "Pengendalian  Inflasi  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam." Adzkiya:  Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6.2 (2019).
Kolaborasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  masyarakat,  akademisi  dan  organisasi lainnya  dalam  penangangan  suatu  permasalahan  dimungkinkan  untuk  dilakukan  jika  ada permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  satu  organisasi  saja  atau  dikenal  dengan konsep Collaborative  Public  Management (manajemen  publik  kolaboratif).  Menurut  Agronoff dan  McGuire  (2003) Collaborative  Management  is  a  concept  that  describes  the  process  of facilitating  and  operating  in  multi-organizational  arrangements  to  solve  problemsthat  cannot be solved, or solved easily, by single organizations. 11 , 12
Lebih  lanjut  Agranoff  dan  McGuire  menyatakan  bahwa  kolaborasi                dibentuk  oleh pelbagai organisasi yang saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu. Kolaborasi didesain untuk  mengatasi suatu permasalahan  yang  tidak dapat diatasi oleh sebuah  organisasi  dengan mudah  sehingga  memerlukan proses fasilitasi dan operasionalisasi dalam pengaturan  bersama (multi  organisasi). 13,14 Pengaturan  bersama  dapat  juga  diartikan  sebagai  perjanjian  kerjasama yang  seringkali  bekerja  lintas  batas  dengan  melibatkan  multi  sektor  dan  multi  aktor,  dimana hubungan  kolaborasi  tersebut  didasarkan  atas  nilai-nilai  hubungan  timbal  balik.  Sebagaimana dalam  pengendalian  inflasi  yang  memerlukan  kolaborasi  lintas  level  pemerintahan  mulai  dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor yang memiliki hubungan timbal balik. 15
Oleh  karena  itu  pemerintah  berupaya  sebaik  mungkin  untuk  mengendalikan  inflasi dengan  membentuk  Tim  Pengendalian  Inflasi  Nasionl  (TPIN)  yang  terdiri  dari  Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). 16
Kabupaten  Cilacap  memiliki  angka  inflasi  paling  tinggi   dibandingkan  dengan  daerah- daerah lainnya. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
10 Alwandi,  Mohammad  Ammar,  dan  Dewi  Putri  Angraini.  "Persistensi  Inflasi  di  Sumatera  dan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah." Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN) 5.02 (2022): 1-10.
11 Agranoff, Robert, dan Michael McGuire. Collaborative public management: New strategies for local governments . Georgetown University Press, 2003.
12 Hamilton,  Richard  F.  "American  sociology  rewrites  its  history." Sociological  Theory 21.3 (2003): 281-297.
13 Triwahyuni, Triwahyuni. "Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro  Islam." Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan  Ekonomi  Syariah 6.2  (2021): 199-210.
14 Kamaludin  Yusup,  Deni,  dkk.  "Pengendalian  Inflasi,  Moneter,  dan  Fiskal  dalam  Perspektif Ekonomi Makro Islam." http://digilib. uinsgd. ac. id 1.1 (2020): 1-10.
15 Triwahyuni, Triwahyuni. "Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 6.2 (2021): 199- 210.
16 Sumber: http://tpin.id , diakses pada 26 Maret 2023
Tabel 1. Tingkat Inflasi Berdasarkan IHK di 6 Kab/Kota SBH di Jawa Tengah (%)
Daerah Tingkat Inflasi Per Tahun (%) Rata-rata (%) 2017 2018 2019 2020 2021 Jawa Tengah 3,71 2,82 2,81 1,56 1,70 2,52 Tegal 4,03 3,08 2,56 2,36 1,53 2,712 Semarang 3,64 2,76 2,93 1,49 1,49 2,462 Kudus 4,17 3,11 3,02 1,24 1,59 2,626 Cilacap 4,41 3,21 2,19 1,71 1,88 2,68 Purwokerto 3,91 2,98 2,28 1,9 2,18 2,65 Surakarta 3,1 2,45 2,94 1,38 2,58 2,49
Sumber: jateng.bps.go.id
BPS  Provinsi  Jawa  Tengah  selalu  melakukan  perhitungan  inflasi  dengan  melakukan Survey  Biaya  Hidup  (SBH)  di  enam  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Jawa  Tengah  sebagai sampelnya.  Keenam  Kabupaten/Kota  tersebut  adalah  Tegal,  Semarang,  Kudus,  Cilacap, Purwekorto  dan  Surakarta.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  meskipun  angka  inflasi  di  enam Kabupaten/Kota  tersebut  dalam  rentang  waktu  lima  tahun  (2017  –  2021)  namun  kabupaten Cilacap ternyata memiliki nilai rata-rata inflasi yang paling tinggi.
Inflasi juga memiliki dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari sisi belanja  daerah,  kenaikan  harga  secara  umum  akan  menyebabkan  kenaikan  anggaran  belanja pemerintah sehingga APBD menjadi terbebani, artinya biaya ( cost ) yang dikeluarkan pemerintah daerah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  juga  bertambah. 17,18 Sebagai  contoh,  jika terjadi  inflasi  yang  menyebabkan  harga  barang  semakin  mahal  maka  pemerintah  daerah  juga dituntut untuk menaikkan gaji pegawainya agar pegawainya tetap memiliki daya beli.
Untuk  mengatasi  inflasi  di  Kabupaten  Cilacap,  sesuai  amanah  pemerintah  pusat  Bupati Cilacap  juga  membentuk  TPID  Kabupaten  Cilacap.  TPID  Kabupaten  Cilacap  merupakan kolaborasi  antara  pemerintah,  swasta,  dan  elemen  masyarakat  yaitu  LSM.  Dalam  bekerja  TPID memiliki  sebuah roadmap yang  sudah  ditentukan  oleh  TPIN,  namun  demikian  bagimana program/kegiatan  dalam  melaksanakan roadmap tersebut  diserahkan  kembali  kepada  TPID masing-masing.  Selain  program/kegiatan  TPID  juga  melahirkan  pelbagai  kebijakan  yang ditujukan untuk pengendalian angka inflasi di Kabupaten Cilacap.
17 Sari,  Vivi  Monica,  Bambang  Utoyo,  dan  Novita  Tresiana.  "Evaluasi  Pengendalian  Inflasi  Di Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2018." Administrativa:  Jurnal  Birokrasi,  Kebijakan  dan  Pelayanan Publik 3.2 (2021): 113-126.
18 Yurianto,  Yurianto.  "Analisis  Kebijakan  Pengendalian  Inflasi  DKI  Jakarta." BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal 17.1 (2020): 12-33.
Pelibatan masyarakat dalam TPID Kabupaten Cilacap menunjukkan itikad baik pemerintah kabupaten Cilacap, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas (1993) yang mengatakan bahwa keterlibatan  publik  dapat  meningkatkan  efektivitas  pemerintah  dengan  meningkatkan  kecocokan program publik dengan kebutuhan warga, dengan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program,  atau  dengan  mendorong  bantuan  warga  dalam  mengoperasikan  program. 19 Dengan melibatkan  masyarakat  diharapkan  program/kegiatan  TPID  dalam  rangka  pengendalian  inflasi telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cilacap.
Namun  demikian  keterlibatan  masyarakat  dalam  kolaborasi  TPID  dirasa  masih  sangat kurang.  Terlebih  saat  proses  pembuatan  kebijakan,  dimana  prosesnya  hanya  melibatkan  aparat pemerintah  daerah.  Kondisi  di  lapangan  masyarakat  hanya  dilibatkan  pada  pelaksanaan program/kegiatan,  hal  inilah  yang  akan  dilihat  lebih  jauh  dalam  penelitian  ini. 20 Masyarakat sebagai  kelompok  individu  yang  sudah  menempati  suatu  wilayah  dan  berinteraksi  sehingga membentuk  suatu  budaya  tersendiri 21 jelas  merupakan  pihak  yang  paling  tepat  untuk  dilibatkan dalam  kolaborasi  TPID  jika  ingin  program  pengendaliam  inflasi  berjalan  secara  optimal. Penelitian ini akan mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam program/kegiatan TPID serta bagaimana tipe keterlibatan masyarakat, apakah cenderung aktif atau hanya bersifat pasif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  triangulasi  ( method  triangulation ),  dimana  dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode yang berbeda untuk menganalisis fenomena yang sama. 22 Triangulasi  tipe  ini  acapkali  digunakan  pada  penelitian  kualitatif,  metode  pengumpulan datanya  bisa  terdiri  dari  tiga  metode  seperti  wawancara,  observasi,  dan  catatan  lapangan.  Pada penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  terstruktur  kepada  para  masyarakat,  kemudian observasi  dilakukan  terhadap  proses  pelibatan  masyarakat  pada  kegiatan  TPID  dan  juga  catatan lapangan (dokumentasi) terkait kegiatan/program TPID Kabupaten Cilacap.
Triangulasi pengumpulan data ( data source triangulation ) melibatkan pengumpulan data yang  bersumber  dari  berbagai  tipe  orang  yang  berbeda,  termasuk  individu,  kelompok,  keluarga, komunitas  dan  sebagainya  untuk  mendapatkan  perspektif  yang  beragam  dan  data  yang  valid. 23 Penelitian  ini  menggunakan  wawancara  terstruktur  kepada  kelompok  masyarakat  yang  memiliki
19 Thomas,  John  Clayton.  "Public  Involvement  and  Governmental  Effectiveness:  A  Decision- Making Model for Public Managers." Administration & Society 24.4 (1993): 444-469. 20 Kesimpulan ini berdasarkan hasil observasi pra penelitian di Kabupaten Cilacap.
21 Calhoun,  Lawrence  G.,  dan  Richard  G.  Tedeschi. Posttraumatic  growth  in  clinical  practice . Routledge, 2013.
22 Polit,  Denise  F.,  dan  Cheryl  Tatano  Beck. Nursing  research:  Generating  and  Assessing Evidence for Nursing Practice . Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
23 Calhoun,  Lawrence  G.,  dan  Richard  G.  Tedeschi. Posttraumatic  growth  in  clinical  practice . Routledge, 2013.
latar  belakang  pekerjaan  yang  berbeda-beda  untuk  mendapatkan  perspektif  yang  beragam  dan data yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap
Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah  (TPID)  bertugas  melaksanakan  berbagai  kegiatan mengendalikan inflasi/stabilisasi harga di wilayahnya sesuai dengan Keputusan  Presiden Nomor 23  Tahun  2017.  Kegiatan  TPID  dimaksud  termasuk,  namun  tidak  terbatas  pada  upaya-upaya yang  sifatnya  tindakan  korektif.  Kegiatan-kegiatan  yang  sifatnya  antisipatif  juga  diperlukan, mengingat  sifat  dari  inflasi  yang  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  permintaan-penawaran ( supply-demand )  konvensional.  Berdasarkan  Buku  Panduan  TPID  tahun  2019  yang  diterbitkan oleh  Tim  Pengendalian  Inflasi  Nasional  (TPIN)  disebutkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  TPID meliputi:  Koordinasi,  Capacity  Building,  Laporan Triwulan,  Evaluasi  Kinerja  dan  memberikan Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan.
TPID  Kabupaten  Cilacap  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Cilacap  Nomor 500/679/06  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Lampiran  1  Keputusan  Bupati  Cilacap  Nomor: 500/445/06/Tahun  2017  Tentang  Pembentukan  Tim  Pengendali  Inflasi  Daerah  Kabupaten Cilacap. Surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Cilacap berjumlah tiga puluh tiga (33) orang yang terdiri dari kolaborasi antara elemen pemerintah daerah, Bank  Indonesia  Cabang  Purwekerto,  BUMN,  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  dipimpin oleh Bupati Cilacap secara langsung.
Selanjutnya  dalam  surat  keputusan  tersebut  diuraikan  tugas  dari  TPID   Kabupaten Cilacap  adalah  sebagai  berikut:  1)  Melakukan  pengumpulan  data  dan  informasi  perkembangan harga  kebutuhan  pokok  dan  penting  serta  jasa  pada  tingkat  kabupaten/kota;  2)  Menyusun kebijakan  pengendalian  inflasi  pada  tingkat  kabupaten/kotadengan memperhatikan  kebojakan pengendalian  inflasi  nasional  dan  provinsi;  3)  Melakukan  upaya  untuk  memperkuat  system logistic pada tingkat kabupaten/kota; 4) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat  dan  Tim  Pengendalian  Inlasi  Daerah  Provinsi;  5)  Melakukan  langkah-langkah  lainnya dalam  rangka  penyelesaian  hambatan  dan  permasalahan  pengendalian  inflasi  pada  tingkat kabupaten/kota;  dan  6)  Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugasnya  pada  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  selaku  ketua  Tim  Pengendalian  Inflasi  Pusat  melalui  Tim  Pengendalian Inflasi Provinsi secara triwulan atau secara sewaktu-waktu jika diperlukan.
Selain  menyebutkan  tentang  uraian  tugas,  dalam  surat  keputusan  tersebut  juga disebutkan  mekanisme  kerja,  mekanisme  pengendalian  dan  pemantauan  harga  juga  bentuk- bentuk  pengendalian  harga  yang  dapat  dilakukan.  Sekretariat  TPID  Kabupaten  Cilacap
berkedudukan di Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
Uraian tugas tersebut kemudian dibahas bersama oleh semua anggota TPID dan strategi TPID  Kabupaten  Cilacap  dalam  mengendalikan  inflasi tertuang  dalam  Peta  Jalan  Pengendalian Inflasi 2020-2023, yang di dalamnya memuat empat kunci strategi yaitu; Keterjangkauan Harga, Ketersediaan  Pasokan,  Kelancaran  Distribusi  dan  Komunikasi  Efektif.  Empat  kunci  strategi itulah yang kemudian di breakdown menjadi program/kegiatan TPID Kabupaten Cilacap.
Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten Cilacap
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  anggota  TPID  merupakan  kolaborasi  yang terdiri  dari  elemen,  pemerintah,  swasta  dan  LSM.  Namun  demikian  keterwakilan  masyarakat melalui  LSM  masih  sangat  kurang  apalagi  hanya  dua  LSM  yang  dilibatkan  dalam  kolaborasi TPID.  Pelibatan  masyarakat  ( public  participation )  dalam  kolaborasi  ini  sangat  penting  karena selaian  alasan  demokrasi,  masyarakat  adalah  sasaran  dari  pengendalian  inflasi dan  inilah  yang menjadi kunci utama dari manajemen publik  kolaboratif. 24,25 Oleh karena itu ketua TPID tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan terjebak dalam pertempuran politik semata jika tidak ingin kolaborasi yang terjalin terancam gagal.
Pada bagian proses ini juga sangat penting bagi pemerintah daerah/kepala daerah untuk dapat  memahami  persoalan  yang  terjadi  di masyarakat  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. 26 Masyarakat  pun  sangat  berharap  pemerintah  daerah  mampu  memberikan  jawaban  (solusi)  atas persoalan-persoalan  tersebut.  Jika  kepala  daerah  sebagai  ketua  TPID  gagal  untuk  memahami persoalan  dan  tidak  mampu  memberikan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  maka  akan menimbulkan rasa apatis  kepada pemerintah daerah.
Melibatkan  masyarakat  dalam  proses  kolaborasi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk memahami persoalan dan  menjawab persoalan  yang ada di  masyarakat. Dengan demikian akan tercipta  suatu  konsensus  antara  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  yang  kemudian  akan dituangkan  dalam  sebuah  program  dan  kebijakan.  Masyarakat  pun  akan  merasa  melaksanakan kebijakan  tersebut  dengan  penuh  komitmen,  bahkan  membantu  pemerintah  mensukseskan program-program  yang  sudah  dicanangkan  karena  kebijakan  tersebut  adalah  hasil  konsensus yang merupakan landasan bagi pencapaian bersama, 27 dalam hal ini adalah terkendalinya                    inflasi.
24 Saiyed,  Rahmah.  "Pengendalian  Inflasi,  Moneter  dan  Fiskal  dalam  Perspektif  Ekonomi  Makro Islam." Jurnal Ilmiah Bongaya 5.1 (2021): 42-49. 25 Saiyed,  Rahmah.  "Pengendalian  Inflasi,  Moneter  dan  Fiskal  dalam  Perspektif  Ekonomi  Makro Islam." Jurnal Ilmiah Bongaya 5.1 (2021): 42-49. 26 Tulus,  Tulus,  Abdul  Aziz  Ahmad,  dan  Suharno  Suharno.  "Mengukur  Efektifitas  Program Pengendalian  Inflasi  pada  Hari  Besar  Keagamaan  (Idul  Fitri,  Natal  dan  tahun  baru)  di  kota tegal." INOVASI 16.1 (2020): 51-59.
27 Labolo,  Muhadam,  dan  Etin  Indrayani.  "Bureaucratic  Reform  and  the  Challange  of  Good Governance Implementation in Indonesia." International Journal of Kybernology 3.2 (2019): 25-42.
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti mewawancara perwakilan  masyarakat  yang  berjumlah  100  orang  diluar  anggota  TPID  Kabupaten  Cilacap. Masyarakat yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda  yaitu;  petani  (25  orang),  pedagang  (25  orang),  karyawan  swasta  (25  orang)  dan nelayan  (25  orang).  Keempat  bidang  pekerjaan  tersebut  dipilih  keterwakilannya  karena masyarakat  Kabupaten  Cilacap  selain  sebagai  ASN  paling  banyak  berkerja  pada  empat  bidang tersebut. Selain itu ditanyakan juga kepada yang bersangkutan apakah mereka terlibat secara aktif atau pasif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terstruktur,  observasi  dan  catatan  dilapangan,  selanjutnya dilakukan tabulasi terhadap jawaban responden sehingga diperoleh tabel berikut ini:
Tabel 2. Keterlibatan Masyarakat Pada Program Pengendalian Inflasi
NO PROGRAM TPID Keterlibatan Masyarakat (%) Tipe Keterlibatan Petani  Pedagang Pegawai Swasta Nelayan 1 Optimalisasi Pasar Murah komoditas bahan pangan strategis. 18 66 6 10 Aktif 2 Pengaturan pola tanam cabai di daerah sentra untuk mengantisipasi kelangkaan dan melimpahnya hasil panen cabai. 100 0 0 0 Aktif 3 Melaksanakan program  lapak petani bersama 42 30 8 20 Aktif 4 Mengadopsi mekanisme Toko Tani Indonesia ke dalam program Toko TPID, serta memperbanyak jaringan TTI dan Rumah  Pangan Kita 44 37 3 16 Pasif 5 Memberikan sosialisasi mengenai diversifikasi konsumsi   bahan pangan melalui program one day no rice, program desa mandiri pangan, kawasan rumah pangan lestari. 32 38 15 15 Pasif 6 Program beras PNS di Purbalingga dan Cilacap. 0 0 0 0 Tidak ada
7 Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal) 100 0 0 0 Aktif 8 Optimalisasi bantuan sarana produksi. 42 40 4 14 Pasif 9 Pengembangan klaster komoditas volatile food: beras, bawang merah, bawang putih, cabai dan ayam kampung 73 20 2 5 Aktif 10 Pemanfaatan sistem resi gudang (SRG) 90 5 2 3 Pasif 11 Diseminasi dukungan pengembangan petani/gapoktan 100 0 0 0 Aktif 12 Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi   kerja sama antar daerah 10 80 5 5 Pasif 13 Pembentukan BUMD pangan di Kabupaten Cilacap serta revitalisasi BUMD  Pangan 70 0 0 30 Pasif 14 Revitalisasi pasar tradisional 20 60 5 15 Aktif 15 Pembangunan dan pemeliharaan waduk/embung sebagai solusi penyediaan airbagi pertanian 100 0 0 0 Aktif

## Sumber: diolah penulis
Tabel diatas menunjukkan ada limabelas (15) Program TPID Kabupaten Cilacap, dimana program-program  tersebut  telah  disesuaikan  dengan  Roadmap  TPID.  Dari  program-program tersebut  dapat  dilihat  bahwa  tidak  semuanya  melibatkan  masyarakat  dari  keempat  bidang pekerjaan  tersebut,  yaitu  pada  program  beras  PNS  dimana  pada  program  ini  PNS  diberikan tunjangan  untuk  membeli  beras,  sehingga  tidak  ada  kaitannya  dengan  kelompok  masyrakat lainnya.
Sementara  dari  keseluruhan  program  TPID  yang  paling  banyak  dilibatkan  adalah kelompok  petani,  hal  ini  dikarenakan  TPID  fokus  pada  pengendalian  inflasi  pangan.  Inflasi pangan  yang  tidak  terkendali  dianggap  dapat  memicu  inflasi  pada  barang/jasa  lainnya. 28 Oleh
28 Rizal,  Derry  Ahmad,  dan  Moh  Syaiful  Bahri.  "Konsep  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Pandangan  Karl  Marx  dan  Max  Weber." Mawa  Izh  Jurnal  Dakwah  dan  Pengembangan  Sosial Kemanusiaan 13.02 (2022): 189-209.
karena  ini  petani  sebagai  salah  satu  produsen  dari  bahan  pangan  menjadi  bagian  penting  bagi pengendalian inflasi.
Program  TPID  yang  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  antara  lain:  Optimalisasi  Pasar Murah  komoditas  bahan  pangan  strategis;  Pengaturan  pola  tanam  cabai  di  daerah  sentra  untuk mengantisipasi  kelangkaan  dan  melimpahnya  hasil  panen  cabai;  Melaksanakan  program  lapak petani  bersama;  Peningkatan  produksi  (melalui  peningkatan  produktivitas  dan  perluasan  areal); Pengembangan  klaster  komoditas  volatile  food;  Diseminasi  dukungan  pengembangan petani/gapoktan;  Revitalisasi  pasar  tradisional;  Pembangunan  dan  pemeliharaan  waduk/embung sebagai solusi penyediaan air bagi pertanian. 29
Pelibatan  masyarakat  secara  aktif  yang  dimaksud  adalah  bahwa  masyarakat  yang dilibatkan  turut  berperan  aktif  dalam  program  yang  sedang  berjalan.  Misalkan  pada  program optimalisasi pasar  murah komoditas pangan strategis, dimana keterlibatan petani sebanyak 18%, pedagang  sebanyak  66%,  pegawai  swasta  6%  dan  nelayan  10%.  Pada  program  ini  petani  dan nelayan aktif sebagai produsen bahan pangan, pedagang aktif memasarkan bahan pangan tersebut dan  pegawai  swasta  turut  mempromosikan  produk-produk  dari  nelayan  dan  petani.  Pedagang memegang  peranan  penting  pada  program  ini  oleh  karenanya  jumlah  pedagang  yang  dilibatkan cukup tinggi.
Pelibatan  masyarakat  secara  aktif  yang  hanya  ditujukan  bagi  para  petani  pun  ada. Contohnya  adalah:  program  pengaturan  pola  tanam  cabai  di  daerah  sentra  untuk  mengantisipasi kelangkaan  dan  melimpahnya  hasil  panen  cabai;  Peningkatan  produksi  (melalui  peningkatan produktivitas dan perluasan areal); Pembangunan dan pemeliharaan waduk/embung sebagai solusi penyediaan airbagi pertanian. Ketiga program ini 100% hanya melibatkan petani, karena memang sasarannya adalah meningkatnya produksi pertanian.
Selain  dilibatkan  secara  aktif,  bentuk  pelibatan  masyarakat  ada  juga  yang  secara  pasif. Pasif  dalam  artian  disini  adalah  meskipun  dilibatkan  namun  hanya  sebagai  penerima  program, masyarakat  tidak  diikutkan  dalam  proses  operasionalnya.  Pelibatan  masyarakat  secara  pasif terdapat  pada  program:  Mengadopsi  mekanisme    Toko  Tani  Indonesia  ke  dalam  program  Toko TPID; Memberikan sosialisasi mengenai diversifikasi konsumsi   bahan pangan  melalui program one  day  no  rice ,  program  desa  mandiri  pangan,  kawasan  rumah    pangan  lestari;  Optimalisasi bantuan  sarana  produksi;  Pemanfaatan  sistem  resi  gudang  (SRG);  Pengembangan  model  bisnis kerja  sama  perdagangan  antar  daerah  dan  fasilitasi      kerja  sama  antar  daerah;  Pembentukan BUMD  pangan  di  Kabupaten  Cilacap  serta  revitalisasi  BUMD    Pangan.  Jika  diperhatikan
29 Rositawati, Ayu Febriana Dwi, dan  Halumma  Zulfia Fitri.  "Pengendalian  Inflasi melalui Hasil Pemodelan  Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Inflasi  Menggunakan  Metode  Regresi  Robust  Time  Series Estimasi-S dan Estimasi-MM." Government and Statistics 1.1 (2022): 13-28.
program-program  tersebut  hanya  berupa  sosialisasi,  pengarahan  atau  penyuluhan,  sehingga masyarakat memang hanya diminta untuk dating menghadiri program-program tersebut.
Penyuluhan  kepada  masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  beberapa diantaranya  adalah: 30,31 a)  Memberdayakan  masyarakat  terutama  meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia; b) Mendorong peran dan keterlibatan penduduk dalam kegiatan pembangunan; dan c) Mendukung pemerintah dalam merencanakan pembangunan.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  program  pemerintah  meskipun  keterlibatannya  secara pasif  merupakan  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  masyarakat,  karena  tujuan  dari  program pemerintah memang untuk kesejahteraan masyarakat.
Program pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja  sama  antar  daerah,  masih  melibatkan  masyarakat  secara  pasif.  Kedepannya  program  ini perlu  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  karena  semua  kelompok  masyarakat  memerlukan pengetahuan terkait pengembangan model bisnis kerja yang bersifat lintas daerah. Karena dengan memahami  dan  mempraktekkan  model  bisnis  Kerjasama  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 32,33
Meskipun  sudah  berupaya  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  program-program  TPID namun  harus  diakui  bahwa  masyarakat  yang  dilibatkan  masih  belum  terlalu  banyak  dan  skala programnya  pun  belum  terlalu  luas.  Pelibatan  masyarakat  dalam  program  TPID  terkendala  oleh beberapa  hal  seperti:  a)  Kurangnya  Pendanaan.  Kabupaten  Cilacap  memiliki  anggaran  (APBD) yang  terbatas sehingga  program  yang  dicanangkan  belum  mampu  melibatkan  masyarakat  secara keseluruhan.  Namun  demikian  sudah  ada  upaya  dari  Pemda  setempat  untuk  melaksanakan program  secara  bertahap  sampai  semua  masyarakat  bisa  terlibat;  b)  Penolakan  dari  masyarakat. Beberapa program yang sudah dibuat oleh TPID Kabupaten Cilacap mendapat respon kurang baik dari  masyarakat  dengan  berbagai  alasan.  Misalnya  seperti  sistem  resi  Gudang,  dimana  tidak semua  petani  mau  atau  siap  melaksanakan  hal  tersebut  meski  sudah  diberikan  penyuluhan.  Ada juga  masyarakat  yang  tidak  menghadiri  penyuluhan  karena  harus  bekerja;  dan  c)  Program  yang tidak  berkesinambungan.  Beberapa  program  TPID  ada  yang  hanya  berlaku  satu  tahun  dan  tidak
30 Maryani,  Dedeh.  Nainggolan, Ruth Roselin. Pemberdayaan  Masyarakat .  (2022).  Deepublish. Yogyakarta.
31 Hidayat,  Adrian.  "Pengendalian  Inflasi  Akan  Membantu  Selamatkan  Daya  Beli Masyarakat." Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis 21.1 (2023): 152-157. 32 Rusanti,  Ega,  A.  Syathir  Sofyan,  dan  Nurfiah  Anwar.  "Instrumen  Studi  Komparatif  Kebijakan Moneter  Konvensional  dan  Islam  dalam  Pengendalian  Inflasi." Jurnal  Asy-Syarikah:  Jurnal  Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam 2.2 (2020): 1-10.
33 Rafiq,  Muh  Izwar,  Badaruddin  Badaruddin,  dan  Reynilda  Reynilda.  "Pengaruh  Komunikasi, Insentif  Daerah  dan  Kerjasama  Tim  terhadap  Kinerja  Anggota  Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah  (TPID) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022." Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI) 2.2 (2023): 140-152.
berkelanjutan disebabkan karena anggaran yang dipotong dan atau dialihkan ke program lainnya. Hal ini berdampak pada pelibatan masyarakat yang tidak menyeluruh.
Hasil  temuan  di  lapangan  juga  menunjukkan  bahwa  masyarakat  baru  dilibatkan  pada program/kegiatan  TPID  namun  tidak  pada  saat  pembuatan  kebijakan.  Perwakilan  masyarakat yang  tergabung  dalam  TPID  pun  tidak  selalu  dilibatkan  pada  rapat-rapat  perumusan  kebijakan. Hal  ini  dilakukan  secara  intern  oleh  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap.  Oleh  karena  itu beberapa  kebijakan  yang  dibuat  dirasakan  masyarakat  kurang  tepat  sasaran  (sebagian)  karena tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Ini  akan  berdampak  pada  suksesnya  program  dan kegiatan dari TPID.

## KESIMPULAN
Pelibatan  masyarakat  dalam  kolaborasi  publik  untuk  mengendalikan  inflasi  adalah  hal yang penting karena dapat mengoptimalkan capaian yang ingin dituju dari kolaborasi, dalam hal ini adalah terkendalinya inflasi. Tingkat keterlibatan masyarakat yang diinginkan dalam membuat keputusan  (kebijakan)  tergantung  pada  atribut  masalah  inti,  beberapa  masalah  menuntut  lebih banyak  keterlibatan,  yang  lain  menuntut  lebih  sedikit  atau  lebih  banyak.  Dalam  kasus  TPID Kabupaten  Cilacap  memilih  melibatkan  masyarakat  hanya  pada  tataran  pelaksanaan program/kegiatan,  tidak  dalam  tataran  perumusan  kebijakan.  Melibatkan  masyarakat  melalui mekanisme apapun juga baik secara aktif maupun pasif  membutuhkan keterampilan proses antar pribadi  dan  kelompok.  Proses  awal  yang  paling  mudah  untuk  dilakukan  adalah  dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Hal ini penting karena bagian dari penyamaan persepsi sebelum masyarakat dilibatkan secara lebih jauh.

## DAFTAR PUSTAKA
Agranoff, Robert, dan Michael McGuire. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments . Georgetown University Press, 2003.
Alwandi,  Mohammad  Ammar,  dan  Dewi  Putri  Angraini.  "Persistensi  Inflasi  di  Sumatera  dan Kebijakan  Pengendalian  Inflasi  Daerah." Media  Edukasi  Data  Ilmiah  dan  Analisis (MEDIAN) 5.02 (2022): 1-10.
Astiyah, Suseno Siti. "Inflasi Suseno Siti Astiyah." Bank Indonesia 22.22 (2010): 1-68.
Bispham,  J.  A.  "100th  Issue  of  the  Review:  The  Nature  of  the  Inflation  Process." National Institute Economic Review 100 (1982): 8-13.
Calhoun,  Lawrence  G.,  dan  Richard  G.  Tedeschi. Posttraumatic  Growth  in  Clinical  Practice . Routledge, 2013.
Fauzi,  Kory  Rahmat,  Agus  Salim,  dan  Doni  Satria.  "Eksplorasi  Harga  Bahan  Pokok  sebagai Indikator  Dini  Pengendalian  Inflasi  di  Sumatera  Barat." Ecosains:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan 12.1 (2023): 33-47.
Hamilton,  Richard  F.  "American  Sociology  Rewrites  Its  History." Sociological  Theory 21.3 (2003): 281-297.
Helbawanti,  Octaviana,  Wahyu  Adhi  Saputro,  dan  Amalia  Nadifta Ulfa.  "Pengaruh  harga  bahan pangan  terhadap  inflasi  di  Indonesia." Agrisaintifika:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Pertanian 5.2 (2021): 107-116.
Hidayat, Adrian. "Pengendalian Inflasi Akan Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat." Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis 21.1 (2023): 152-157.
Jongwanich,  Juthathip,  dan  Donghyun  Park.  "Inflation  in  Developing  Asia." Journal  of  Asian Economics 20.5 (2009): 507-518.
Kamaludin  Yusup,  Deni,  dkk.  "Pengendalian  Inflasi,  Moneter,  dan  Fiskal  dalam  Perspektif Ekonomi Makro Islam." http://digilib. uinsgd. ac. id 1.1 (2020): 1-10.
Kurniawati,  Fitri.  "Pengendalian  Inflasi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam." Adzkiya:  Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 6.2 (2019).
Labolo,  Muhadam,  dan  Etin  Indrayani.  "Bureaucratic  Reform  and  the  Challange  of  Good Governance  Implementation  in  Indonesia." International  Journal  of  Kybernology 3.2 (2019): 25-42.
Mankiw, N. Gregory. "Macroeconomics Worth Publishers." (2002).
Phillips, A. W. "mThe Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861% 1957n." Economica 25 (1958): 283.
Polit, Denise F., dan Cheryl Tatano Beck. Nursing research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice . Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
Rafiq,  Muh  Izwar,  Badaruddin  Badaruddin,  dan  Reynilda  Reynilda.  "Pengaruh  Komunikasi, Insentif Daerah dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah  (TPID)  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Majene  Tahun  2022." Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI) 2.2 (2023): 140-152.
Rizal,  Derry  Ahmad,  dan  Moh  Syaiful  Bahri.  "Konsep  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Pandangan Karl Marx dan Max Weber." Mawa Izh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 13.02 (2022): 189-209.
Rositawati,  Ayu  Febriana  Dwi,  dan  Halumma  Zulfia  Fitri.  "Pengendalian  Inflasi  melalui  Hasil Pemodelan  Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Inflasi  Menggunakan  Metode  Regresi Robust  Time  Series  Estimasi-S  dan  Estimasi-MM." Government  and  Statistics 1.1 (2022): 13-28.
Rusanti,  Ega,  A.  Syathir  Sofyan,  dan  Nurfiah  Anwar.  "Instrumen  Studi  Komparatif  Kebijakan Moneter  Konvensional  dan  Islam  dalam  Pengendalian  Inflasi." Jurnal  Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam 2.2 (2020): 1-10.
Saiyed,  Rahmah.  "Pengendalian  Inflasi,  Moneter  dan  Fiskal  dalam  Perspektif  Ekonomi  Makro Islam." Jurnal Ilmiah Bongaya 5.1 (2021): 42-49.
Samsul,  Samsul,  Najamuddin  Mara  Hamid,  dan  Hotman  Guba  Nasution.  "Sistem  Pengendalian Inflasi  dalam  Sistem  Ekonomi  Islam." Al-Azhar  Journal  of  Islamic  Economics 1.1 (2019): 16-28.
Sari, Vivi Monica, Bambang Utoyo, dan Novita Tresiana. "Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar  Lampung  Tahun  2018." Administrativa:  Jurnal  Birokrasi,  Kebijakan  dan Pelayanan Publik 3.2 (2021): 113-126.
Thomas,  John  Clayton.  "Public  Involvement  and  Governmental  Effectiveness:  A  Decision- Making Model for Public Managers." Administration & Society 24.4 (1993): 444-469.
Triwahyuni,  Triwahyuni.  "Pengendalian  Inflasi,  Moneter,  dan  Fiskal  dalam  Perspektif  Ekonomi Makro  Islam." Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan  Ekonomi Syariah 6.2 (2021): 199-210.
Tulus,  Tulus,  Abdul  Aziz  Ahmad,  dan  Suharno  Suharno.  "Mengukur  Efektifitas  Program Pengendalian Inflasi pada Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) di Kota Tegal." INOVASI 16.1 (2020): 51-59.
Yurianto,  Yurianto.  "Analisis  Kebijakan  Pengendalian  Inflasi  DKI  Jakarta." BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal 17.1 (2020): 12-33.