## AKTUALISASI KAIDAH I’TIBA > R AL-MAS } A > LIH}

## DALAM PEMIKIRAN IZZ AL-DI > N IBN ABD AL-SALA > M)
Huzaimah Al-Anshori.
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia huzaianshori@gmail.com
Abstract
Goodness actualization in the thought of imam Izz al-Di > n in triggering the law is not separated from attracting good and avoiding destruction, a concept that indicates the benefit of mankind. This if we actualize it in the comunity, it will appear that goodness is a priority in assisting a law that will be triggered, provided that it does not conflict with the qur’an agreement, analogy, and istidian of the mu’tabar. mas } lah } ah (goodness) in a marriage registration, it has been mentioned in the books of fiqh. The regulation of it is an anticipatory step from the state (goverment) to anticipate the actions that harm in one side, especially women. This is accordance with the rules. Meaning: the actions of leader/goverment for the society are to realize the goodness. Imam izz al-Di > n makes the Holy Qur’an and the hadith as a juridical basis in establishing a law. Besides that, Izz al-Di > n in responding to mas } lah } ah as a reference in law istinbat he rests on istidla > l al-s } ah } i > h } or with the term istidla > l bi al-mas } a > lih } . Keywords: Actualization, Rules, I’tiba > r al-Mas } a > lih } .

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah
Seiring  dengan  kemajuan  zaman, sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus yang timbul yang tentu memerlukan status hukum, contoh seperti program  KB,  bayi  tabung,  insminasi buatan pada hewan, pencangkokan organ tubuh,  donor  darah,  operasi  plastik, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan masalah ijtihadiyah karena tidak terdapat nash hukumnya dalam al- Quran dan  al-Sunah. Dalam menghadapi kasusuistik  seperti  ini,  pada  umumnya dalam memberikan status hukum para ulama tidak meninggalkan prinsip mas } lah } ah, oleh Karena dasar mas } lah } ah lah yang paling tepat dan efektif sebagai salah satu alternatif  pemecahannya.  pada  dasarnya boleh dikatakan sepakat memperbolehkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai pariasi keputusan dan syarat-
syarat tertentu yang sedikit ada perbedaan yang  terkadang  menunjukkan  spesiﬁkasi masing-masing. Hal ini dimungkinkan terjadi silang pendapat antara para ulama’, karna ada sedikit perbedaan dalam cara beristimbat.
Permasalahan yang tidak diatur dalam  al-Qur’an,  Hadits  maupun  Fikih. Hal ini juga tampak pada permasalahan pencatatan  perkawinan.  Pasal  2  ayat  (2) UU RI Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,  yaitu  tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHI  disebutkan  dalam  pasal  5,  yaitu  1) agar  terjamin  ketertiban  perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus  dicatat.  2)  pencatatan  perkawinan tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. 1
1 Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani

## Kemaslahatan dalam pencatatan
perkawinan  ini  belum  singgung  dalam kitab-kitab  ﬁkih.  Hal  tersebut  boleh  jadi karena  pada  waktu  kitab-kitab  ﬁkih ditulis,  tingkat  amanah  kaum  muslimin relatif  tinggi  sehingga  kemungkinan menyalahgunakan  lembaga  perkawinan relatif  kecil.  Pengaturan  pencatatan perkawinan ini kemungkinan merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah)  untuk  mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.
Wahyu yang disampaikan kepada Nabi  Muhammad  Saw  itu  ada  yang dikenal dengan istilah al - wah } yu al-matlu > , yaitu al-Quran al-Karim dan ada yang dikenal dengan istilah al-wah } yu gairu  al- matlu > , yaitu sunah atau hadits. Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam ( al-ah } ka > m al-shar’i > yah) yang harus dijadikan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi kehidupan tiada lain adalah agar manusia meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di  akhirat,  atau  dengan  kata  lain,  untuk mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia.  Atas  dasar  ini  para  pakar  ﬁqh dan  usul  ﬁqh  sepakat  bahwa  maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti penshari’atan hukum Islam, sehingga muncullah dari kalangan mereka: تناك منيا 2 هللا  مكح  مثف  ةحلصلما (di mana ada maslahat di  situ  hukum  Allah).  Artinya mas } lah } ah yang tidak bertentanga dengan prinsip- prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. 3 Ketika wahyu tidak turun lagi, hadits atau sunnah pun tidak ada yang baru lagi  karena  Nabi  Muhammad  Saw  telah
Press, 1994). H. 79.
2 Yusuf  al-Qard } awi, al-Ijtiha > d  al-Mu’as } ir (Da > r at- Tauzi > ’ wa al-Nasr al-Islamiyah, 1994). H. 68.
3 Ahmad Munif Suratmapura. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali:Maslahah  Mursalah  dan  Relevansinya  dengan Pembaharuan  Hukum  Islam (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2002). H. 9.
wafat.  Dengan  maksud  al-Quran  yang ayat-ayatnya terbatas tidak semua kasus- kasus kehidupan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Quran. Hal yang sama terjadi pada sunnah atau hadits Nabi Muhammad  SAW.  Ketika  semua  masalah kehidupan hukum-hukumnya tidak lagi ditemukan dalam al-Quran dan sunnah atau  hadits,  Islam  meletakkan  prinsip- prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Menurut ulama usul ﬁqh salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam adalah bahwa tujuan pokok pensyariatan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan ( jalb al- mas } a > lih } ) . 4
Dalam  kesempatan  ini  penulis  akan menganalisis secara mendalam tentang Aktualisasi  kaidah i’tiba > r al-mas } a > lih } . Dan Manhaj  istinbat  hukum  Imam  Izz  al-Di > n ibn  Abd  al-Sala > m serta dalil-dalil yang dijadikan sebuah pijakan oleh Imam Izz al- Di > n ibn Abd al-Sala > m.

## 2.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di  atas,  maka  penulis  mengembangkan rumusan masalah sebagai berikut: a.  Bagaimana  Aktualisasi  kaidah i’tiba > r al-mas } a > lih } Dalam Pemikiran Izz al-Di > n ibn Abd al-Sala > m?
b.  Bagaimana Landasan Yuridis kaidah i’tiba > r al-mas } a > lih } Dalam  Pemikiran  Izz al-Di > n ibn Abd al-Sala > m?
3.  Kerangka Teori
1.  Kaidah I’tiba > r al-Mas } a > lih } Dalam  Kamus  Ilmiah  Populer  kata i’tibar  bermakna  pertimbangan, contoh,  ganjaran,  dan  mengambil
4 Ahmad Munif Suratmapura. Filsafat Hukum Islam. H. 2.
Huzaimah Al-Anshori, Aktualisasi Kaidah I’tiba > r Al-mas } a > lih
pelajaran. 5 Sementara dalam dalam bahasa arab i’tibar menurut bahasa adalah merupakan mashdar dari kata ‘itabara, yang berarti memperhatikan suatu perkara untuk mengetahui perkara lain yang sejenis.
Al-Ghaza > li > salah satu dari  ulama usul  ﬁqh  mengemukakan,  maslahat menurut makna aslinya berarti menarik  manfaat  atau  menolak madarat  atau hal-hal yang merugikan. Akan  tetapi,  bukan  itu  yang dimaksudkan,  sebab  meraih  manfaat dan menghindari dari madarat adalah  tujuan  makhluk  (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, tetapi yang dimaksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan shara’ atau hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai  dari  makhluk  (manusia)  ada lima,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta  mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakanya  disebut  mafsadat  dan menolaknya disebut maslahat. 6 Sedangkan mas } lah } ah dan mafsadah oleh  Izz  al-Din  dideﬁnisikan  dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, karena semua mas } lah } ah adalah  baik, bermanfaat.  Sementara mafsadah adalah kejelekan atau sesuatu yang membahayakan.    Dalam  al-Qur’an sering kali pengunaan mas } lah } ah dengan istilah mas } lah } ah sementara kejelekan dengan istilah mafsadah. 7 Mas } lah } ah menurut pendapat Izz al-Di > n ada empat, 8 yaitu 5 Pius A Partanto M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, t.t.). H. 279.
6 Al-Ghaza > li > . al-Mustas } fa > min  ‘Ilm  al-Us } u > l, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971). H. 275.
7 Izz  al-Di > n  ibn  Abd  al-Sala > m. Qawa > id al-Ah } ka > m  fi > Mas } a > lih } al-Ana > m, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971).
H. 8. 8 Izz al-Di > n. Qawa > id al-Ahka > m . H. 12.
a. Kelezatan b. Sebab-sebabnya/sarananya
c. Kesenangan
d. Sebab-sebabnya/sarananya Sementara mafsadah menurutnya juga ada empat:
a.  Rasa sakit
b. Penyebabnya/hal-hal yang menyebabkanya c.  Rasa sedih d. Penyebabnya/hal-hal yang menyebabkanya.
2.  Klasiﬁkasi mas } lah } ah dalam pemikiran
Izz al-Di > n Imam  Izz  al-Di > n membagi mas } lah } ah dari sudut pandang waktu terjadinya terbagi menjadi tiga. 9
a) Mas } lah } ah ukhrawi  adalah  pahala dan selamat dari siksa neraka. Secara lahiriah seorang hamba yang mendapatkan mas } lah } ah ukhrawi  adalah  seorang  hamba yang  mendapat  ridho  dari  Allah Swt dan bisa melihat dzat-Nya.
b) Mas } lah } ah duniawi  dibagi  kepada mas } lah } ah yang pasti terjadi, seperti makan,  minum,    berpakaian, menikah,  bertempat  tingal  dan menaiki  kendaraan.  Dan  dibagi kepada mas } lah } ah yang diharapkan bisa terjadi/ditangguhkan hasil- nya. Seperti berdagang untuk meng ha rap kan keuntungan, menanam  pepohonan,  menabur benih, kesemuanya adalah mas } lah } ah yang diharapkan bisa terjadi/ berhasil.
10 c) Mas } lah } ah yang kembali kepada keduanya  yaitu  ukhrawi  dan duniawi, seperti membayar kafarot dan ibadah amaliah. Masing- masing mas } lah } ah akan kembali kepada keduanya di mana mas } lah } ah duniawi pasti terjadi, sementara
9 Izz al-Di > n. Qawa > id al-Ahka > m . H. 12.
10 Izz al-Di > n. Qawa > id al-Ahka > m . H. 12.
mas } lah } ah ukhrawi diharapkan bisa terjadi/ditangguhkan hasilnya. 11 3.  Metode Istinbat Hukum Imam Izz al- Di > n ibn Abd al-Sala > m
Imam  Izz  al-Di > n mengemukakan barang siapa menganalisa syari’at dan memahami maksud yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunah maka ia akan mengetahui bahwa semua hal yang diperintahkan tidak lain adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan atau bisa jadi kedua tujuan tersebut terjadi dalam satu konteks permasalahan. Begitu pula semua hal yang dilarang juga tidak terlepas dari tujuan- tujuan kemaslahatan dan menolak kemadaratan. 12 Dalam  kesempatan lain  Izz  al-Di > n juga mengemukakan dari beberapa sumber syari’at yang ada,  bahwa  tujuan  utama  syari’at adalah kemaslahatan bagi seorang hamba dari sisi agamanya maupun dunianya. 13 Dalil  yang  digunakan oleh syari’ah sebagai yurisprudensi menurut Izz al-Di > n ada lima 14 yaitu: a.  Al-Qur’an Izz  al-Di > n menjadikan al-Quran dan sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam  karyanya  yakni al-Qawa > id al-Qubra > yang kemudian disebut al-Qawa > id  al-Ahka > m ada 594 ayat. Ini menunjukkan bahwa Izz al-Di > n menjadikan nas } al-shari > yah sebagai acuan pokok dalam menetapkan
11 Izz al-Di > n. Qawa > id al-Ahka > m . H. 12. 12 Izz al-Di > n. al-Fawa > id fi Ikhtisa > r al-Maqa > s } id, (Bairut: Da > r al-Fikr, t.t), 53. 13 Muhammad Aqs } ari > . al-Mas } lah } ah wa al-Wasa > il min al-Qawa > id al-Qubra > , (Bairut: Da > r ibn Hazm, 2008). H. 207.
14 Ahmad  Farid. 60  Biografi  Ulama  Salaf (jakarta: Pustaka al-Kausar, 2012). H. 749.
sebuah  hukum.  Dalam  karyanya al-Qawa > id al-Qubra > Izz al-Di > n dalam menetapkan sebuah hukum tidak terikat  kepada  Imam  mazhab, bahkan  Izz  al-Di > n sering berbeda dengan Imam mazhab yang diikuti. 15 b.  Al-Sunnah Izz  al-Di > n menjadikan al- Sunnah sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya al- Sunnah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam  karyanya  yakni al-Qawa > id al-Qubra > yang kemudian disebut al-Qawa > id al-Ahka > m 315 hadits. Ini menunjukkan  bahwa  Izz  al-Di > n menjadikan nas } al-shari > yah sebagai acuan pokok dalam menetapkan sebuah  hukum.  Dalam  karyanya al-Qawa > id al-Qubra > Izz al-Di > n dalam menetapkan sebuah hukum tidak terikat  kepada  Imam  mazhab, bahkan  Izz  al-Di > n sering berbeda dengan Imam mazhab yang diikuti. 16 c. Ijma’ (konsensus). Izz  al-Di > n menjadikan ijma’ sebagai sarana untuk menggali sebuah  hukum,  namun    ijma’ yang ia gunakan adalah ijma’ al- muslimin dari pada ijma’ ulama. Hal ini dikarenakan ijma’ al- Muslimin mashur digunakan oleh kebanyakan orang muslim dalam menetapkan hukum syar’i, sementara ijma ’ al-ulama kurang mashur digunakan oleh orang muslim.  Dalam  hal  ini  ada  dua contoh yaitu: 17
15 Muhammad Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il min al-Kita > b al-Qawa > id al-Ahka > m, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007).
H. 149.
16 Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il. H. 149.
17 Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il. H. 151.
a) ijma’ al-ulama: Apabila berkumpul dalam diri mukallaf dua  mafsadah,  sebagaimana ada seseorang yang dipaksa untuk membunuh orang muslim,  dan  apabila  tidak membunuh maka dia akan dibunuh. Dalam permasalahan ini  ia  wajib dar’u  al-mafa > sid , karena ada ijma ’ al-ulama tentang haramnya membunuh orang muslim, dan perbedaan ulama tentang berserah diri untuk  dibunuh.  Dalam  kasus ini  wajib  mendahulukan dar’u  al-mafa > sid yang sudah disepakati oleh ulama dan mengakhirkan dar’u al- mafa > sid pada kasus yang masih diperselisihkan oleh ulama.
18
b) ijma’ al-muslimi > n: ketika seorang mukallaf tidak diketahui setatusnya dalam teransaksi jual beli apakah dia mempunyai kecakapan dan merdeka. Maka dalam hal ini tidak perlu mengetahui secara mendetail setatus dari orang yang melakukan teransaksi jual beli.  Namun ketika ketentuan teransaksi jual beli harus cakap dan merdeka maka niscaya kebanyakan dari pedagang,  penghuni  pasar, tukang kayu tidak bekerja. Apabila ketentuan dari seorang yang  meminta,  faqir,  gharim, memperoleh  zakat,  sodakoh, harus memiliki kecerdasan dan  merdeka,  maka  jelas dalam kasus ini menyulitkan sehingga bisa berdampak pada  kekosongan  pekerjaan,
18 Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il . H. 152.
hukum,  dan  ibadah,  dan  ini menyalahi ijma’ al-muslimi > n . 19 d. Qiya > s al-Sah } i > h (analog). Izz al-Di > n ketika berbicara tentang qiya > s tidak menjelaskan secara mutlak, melainkan dengan qayyid yang  berbeda-beda,  diantaranya dengan qayyid qiya > s al-s } ah } i > h, } qiya > s al-aqyisah dan qiya > s  al-mu’tabar . Qayyid inilah yang dimaksud Izz al- Di > n, yang kemudian istih } san dalam mazhab Syaﬁ’i tidak diakui. 20
Hal ini dikarenakan istih } san adalah perpindahan dari seorang mujtahid dari qiya > s  jali > menuju qiya > s  kha > fi .
Izz  al-Di > n berpendapat ليس لاحد ان يستحسن (tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan istih } san )  ini  menunjukkan  tidak diperbolehkan mengamalkan istih } san kecuali dengan qiya > s  jali > , menurutnya qiya > s  jali > adalah kesalahan yang sebenarnya sah untuk diamalkan dari kesalahan yang tidak sah untuk diamalkan. Karenanya tidak diperbolehkan mengamalkan mas } lah } ah yang unggul ketika masih ada mas { lah } ah yang lebih diungulkan tetapi salah. Karena adanya kesulitan yang besar didalamnya. Berbeda dengan permasalahan seseorang yang salah dalam mengamalkan nas } ,  ijma’  qiya > s  jali > ,  dan  ka > idah kuli > yah , kesalahan dalam permasalahan ini jarang terjadi.
Izz  al-Di > n juga menjelaskan tentang permasalahan ijtihad yang umum,  menurutnya  ijihad  dalam menggali hukum hanya tertentu pada orang yang mengerti tentang kitab,  sunnah, ijma’  qiya > s  jali > dan istidla > l mu’tabar. 21 e. Istidla > l al-S } ahi > h
19 Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il. H. 152.
20 Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il . H. 154.
21 Aqsari. al-Masha > lih } wa al-Wasa > il . H. 155.
Istidla > l secara bahasa adalah pekerjaan seseorang dalam mencari dalil dan jalan yang bisa mengantarkan kepada apa yang dicari. Secara terminologi istidla > l bisa  bermakna  dua,  satu sisi bermakna memaparkan dalil baik dalil nas } , ijma’,  qiya > s .  Disisi lain dengan istilah ketentuan dari beberapa dalil. 22 Izz  al-Di > n dalam hal ini mengistilahkan dengan al-istidla > l bil mas } a > lih } .  Ketentuan ini dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang penggunaan/ mengamalkan kesalahan yang didalamnya  terdapat  dalil,  dan dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang tidak diamalkanya kesalahan. Pada bagian kedua ini dibagi dua, pertama mengamalkan kesalahan dan yang kedua memberikan kelonggaran.  Izz al- Di > n berpendapat tentang rukhsoh, mas } lah } ah yang unggul ditinggalkan menuju kepada mas } lah } ah yang lebih diunggulkan karena ada uzur. Mas } lah } ah adalah dalil syar’i yang  dijadikan  Izz  al-Di > n dalam memberikan kelonggaran dalam kasus kesalahan yang terdapat mas } lah } ah yang diunggulkan. Sementara kebalikanya adalah dalil-dalil asal yakni al-Quran al- Sunnah dan ijma’ sedangkan qiya > s jali > dikembalikan kepada dalil nas } yang  terdapat  asal,  hukum,  dan ilat. Istidla > l  al-mu’tabar menurut
Izz  al-Di > n diistilahkan istidla > l bil mas } a > lih } . 23
22 Al-A > midi. al-Ihka > m  fi  Us } u > l  al-Ahka > m (Bairut:  Dar al-Kutub, t.t.). H. 161.
23 Aqsari. al-Mas } a > lih } wa al-Wasa > il . H. 155-156.

## 4.  Metode Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
a.  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka ( library research ), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap literatur,  penelitian  sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang ada di perpustakaan. 24 Dalam  kaitannya dengan  penelitian  ini,  peneliti  akan mengkaji literatur-literatur yang membahas tentang mas } a > lih } . b.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitik yaitu penulis berusaha mengaktualisasikan kaidah  i’tiba > r al- mas } a > lih } dalam  pemikiran  ‘Izz  al-Di > n kemudian dianalisis.
c.  Berdasarkan pada jenis penelitian ini, yaitu penelitian library research , maka data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data- data yang digunakan dari bahan- bahan  bacaan,  antara  lain  dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai bahan datanya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. 25 Penulis mengunakan bahan sumber data primer sebagai bahan rujukan utama. Bahan hukum tersebut yaitu kitab- kitab  karya  Imam  Izz  al-Di > n seperti Qawa > id al-Ah } ka > m  fi > Mas } a > lih } al-Ana > m, Fawa > ’id  fi > Ikhtis } a > r  al-Maqa > s } id. Untuk Sumber data skunder adalah kitab- kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas tentang mas } a > lih }} .
d. Teknik pengumpulan data: teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan adalah dengan teknik
24 Jonathan  Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). H. 18.
25 Jonathan  Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . H. 30-32.
dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Penelusuran literatur-literatur itu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya data dicatat dan diedit serta dipaparkan dalam penelitian. 26 e.  Analisis  Data:  analisis  data  dalam journal penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Deduktif,  ialah  berangkat  dari pengetahuan umum untuk mencapai kesimpulan yang khusus dalam masalah mas } a > lih } .
2.  Induktif,  ialah  berangkat  dari pengetahuan khusus untuk mencapai kesimpulan yang umum dalam masalah mas } a > lih } .
B. Pembahasan 1. Aktualisasi Kaidah I’tibar al-Mas } a > lih > dalam pemikiran Izz al-Di > n Tidak semua kasus masalah hukum atas pelbagai kehidupan manusia  dirinci secara jelas tegas dalam al-Qur’an dan al- Sunnah, dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nas-nya,  umat  Islam  harus  berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi  terwujudnya  tujuan  hukum,  yaitu kemaslahatan/kesejahtraan hamba di dunia dan di akhirat. 27
Berkaitan dengan aktualisasi konsep mas } lah } ah dalam pemikiran Izz al-Din, > mas } lah } ah dideﬁnisikan  dengan  kenyamanan dan kebahagiaan serta sarana-sarana yang  membawa  kepada  keduanya. 28 Dari penelitian  penulis,    aktualisasi  konsep mas } lah } ah dapat kita jumpai pada kasus mengamputasi tangan yang terinveksi
26 Burhan  Bungin. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2007). H. 203.
27 Aqsari. al-Mas } a > lih } wa al-Wasa > il . H. 107.
28 Izz al-Di > n. Qawa >> id al-Ahka > m. H. 14.
kusta demi menghindari akibat yang lebih fatal,  yakni  kematian  atau  menjalarnya penyakit tersebut. 29 Jelas kiranya dalam kasus tersebut syarat dengan pertimbangan maslahat, yakni memotong tangan lebih didahulukan dalam rangka menjaga ruh, dan menyebarnya penyakit tersebut. Disamping  itu  aktualisasi  orientasi mas } lah } ah juga bisa terjadi pada kasus dalam memilih rujukan dalil dalam kasus adanya lebih dari satu dalil. Tidak terdapat ketentuan  eksplisit  perihal  kewajiban berpuasa bagi orang hamil dan menyusui, sehingga metode yang bisa dipakai untuk memutuskannya adalah qiya > s (analogi). Namun,  para  ahli fiqh berselisih paham karena  adanya  dua  landasan  analogi  ini, yaitu apakah wanita hamil dan menyusui itu  diqiyaskan  dengan  orang  yang sakit ataukah orang yang tidak mampu berpuasa. Jika dianggap seperti orang sakit, maka bila wanita itu tidak berpuasa, ia harus membayar puasa lain kali. Tetapi jika disamakan dengan orang yang tidak mampu  berpuasa,  maka  sebagai  ganti puasa  yang  ditingalkannya,  wanita tersebut harus membayar fidyah . Ada juga yang  berpendapat  bahwawanita  hamil atau menyusui yang tidak melaksanakan puasa wajib membayar puasa dan sekaligus fidyah karena ia memiliki persamaan baik dengan orang yang sakit maupun orang yang  tidak  mampu  berpuasa.  Dalam  hal ini peran maslahah mengambil peran penting dalam memilih landasan dali > l qiya > s terkait kasus seperti ini. Dengan kata lain, pemikir hukum Islam memanfaatkan pemahaman tentang tujuan hukum Islam dalam menghadapi pilihan seperti ini. 30 Termasuk dalam keharusan memilih adalah ketika terjadi pertentangan
29 Izz al-Di > n, Qawa >> id al-Ahka > m. H. 14.
30 Abdul  Mun’im  Saleh. Hukum  Manusia  Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qaw’id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). H. 299-300.
antara dali > l atau ta’arud. Dalam  masalah apakah orang yang sakit atau bepergian di siang hari bulan Ramadan lebih baik mempertahankan puasa atau memanfaatkan  dispensasi,  para  ulama berselisih paham. Sebagian mengatakan tetap  berpuasa  lebih  baik.    Disamping ada  landasan  tekstual,  pendapat  ini  juga dibela  dengan  alasan  bahwa  kebolehan berbuka itu hanyalah dispensasi ( rukhs } ah ) karena mashaqqah. Tentu saja dispensasi lebih baik ditinggalkan. Pendapat lain mengatakan lebih baik meninggalkan puasa,  sebagaimana  petunjuk  Nabi  Saw. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik piliha n antara berpuasa atau berbuka. Sebab perselisihan ini tak lain adalah tersedianya beberapa landasan hukum yang tampak saling pertentangan antara berbagai cara memahami landasan tersebut.  Demikian  pula  perjalanan seperti apa yang bisa membolehkan orang meninggalkan puasanya dan memilih berbuka. Disini juga terdapat pertentangan antara makna ayat yang menyebut kata safar (bepergian) yang tidak memberikan batasan apa pun, jarak misalnya, dengan rationale dari dispensasi karena bepergian. Secara akal, seharusnya hanya perjalanan yang melelahkan ( mashaqqah )  yang  sah dipergunakan sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Atas dasar ini semestinya tidak semua kegiatan yang disebut bepergian bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Kemudian mendukung pendapat ini menyebut bepergian dalam jarak yang membenarkan dilakukannya shalat secara ( qas } r )  yang  sah  untuk  tidak  melakukan puasa.  Dalam  situasi  kontradiksi  seperti ini,  untuk  membuat  keputusan  praktis, maslahah menjadi sangat penting guna mempertimbangkan pilihan penyelesaian. 31
31 Abdul  Mun’im  Saleh. Hukum  Manusia  Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qaw’id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). H. 301.
Selain dalam kasus antara melakukan puasa atau tidak ketika ada kontradiksi dali > l ,  permasalahan  yang  didalamnya ada unsur mas } lah } ah juga tampak pada permasalahan  pencatatan  perkawinan. Pasal  2  ayat  (2)  UU  RI  Indonesia  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan,  yaitu tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam  pasal  5,  yaitu  1)  agar  terjamin ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat. 2)  pencatatan  perkawinan  tersebut  pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. 32
Maslahah  pencatatan  perkawinan  ini belum  singgung  dalam  kitab-kitab  ﬁkih. Hal tersebut boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab  ﬁkih  ditulis,  tingkat  amanah kaum  muslimin  relatif  tinggi  sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan  relatif  kecil.  Pengaturan pencatatan  perkawinan  ini  merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah)  untuk  mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan. 33 Hal ini sejalan dengan kaidah:
ةحلصلم اب ط ونم ةيعرلا لع م املاا فصرت Artinya: tindakan  pemimpin/pemerintah untuk rakyatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. 34
Jelaslah  bahwa  pengaturan  tentang pencatatan  perkawinan  didasarkan  pada
32 Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). H. 79.
33 Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epestemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), 210-211.
34 Abi > al-faid } Muhammad Ya > si > n ibn ‘I > sa al-Fa > da > ni > , al-Fawa > id al-Jani > yah (Bairut: Da > r al-Fikr, 1997), 203.

## kemaslahatan. Pengaturan pencatatan
perkawinan  dinilai  bisa  mendatangkan maslahat,  khususnya  bagi  perempuan dan anak-anak. Jika suatu saat mereka menghadapi kenyataan diterlantarkan oleh  suami  atau  ayahnya,  jika  tidak  ada salinan  akta  nikah,  istri  dan  anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya atau ayahnya karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Lain halnya  apabila  adasalinan  akta  nikah, upaya hukum dapat segera dilakukan manakala haknya diterlantarkan. Maka sangat jelas nilai maslahat dari pencatatan perkawinan tersebut. 35 Selain ketentuan-ketentuan hukum produk  pemerintah,  perlu  dikemukakan keputusan-keputusan hukum oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti NU,  Muhammadiyah  dan  MUI,  sehingga akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pembinaan hukum di Indonesia. Namun di sini penulis hanya akan mengemukakan secara global saja tentang kasus-kasus tertentu yang keputusannya didasarkan atas pertimbangan mas } lah } ah. Sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus yang timbul yang tentu memerlukan status hukum, contoh seperti program  KB,  bayi  tabung,  insminasi buatan pada hewan, pencangkokan organ tubuh,  donor  darah,  operasi  plastik dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan masalah ijtihadiyah karena tidak terdapat nash hukumnya dalam al- Quran dan  al-Sunah. Dalam menghadapi kasus-kasus  seperti  ini,  pada  umumnya dalam memberikan status hukum para ulama tidak meninggalkan prinsip mas } lah } ah, oleh Karena dasar mas } lah } ah lah yang paling tepat dan efektif sebagai salah satu alternatif  pemecahannya.  Para  ulama yang tergabung dalam tiga organisasi
keagamaan tersebut, pada dasarnya boleh dikatakan sepakat memperbolehkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai pariasi keputusan dan syarat- syarat tertentu yang sedikit ada perbedaan yang  terkadang  menunjukkan  spesiﬁkasi masing-masing. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat antara tiga organisasi tersebut ada sedikit perbedaan dalam cara beristimbat,  seperti  NU  misalnya,  dalam menetapkan hukum biasanya hanya didasarkan pada kitab kuning dengan cara memperluas pengertiannya di samping selalu terikat oleh madzhab-madzhab ﬁqh tertentu yang dalam hal ini madzhab Syaﬁ’i.  Meskipun  keputusan  NU  itu dasarnya adalah kitab kuning, tapi kalau dikaji  secara  metodologis,  jelas  banyak sekali keputusan-keputusan hukum yang sebenarnya didasarkan atas pertimbangan maslahah.

## 2.  Landasan Yuridis Kaidah
I’tibar al- Mas } a > lih } dalam pemikiran Izz al-Di > n Izz  al-Din  menjelaskan  bahwa mayoritas mas } lah } ah dan mafsadah justru bersifat  relatif  dan  tidak  mempunyai setandar  pasti  secara  spesiﬁk. Mas } lah } ah menurutnya adalah kenyamanan dan yang  menyerupainya,  atau  kebahagiaan dan yang menyerupainya. Sedangkan mafsadah adalah kepedihan dan yang menyerupainya,  atau  penderitaan  dan yang menyerupainya. Syariat tidak pernah menjelaskan antara yang kecil dan yang  besar,  yang  sedikit  maupun  yang banyak dari dua hal ini. Ada banyak istilah yang biasanya terkait dengan dua hal ini, yaitu  yang disukai dan yang dibenci, kebaikan  dan  keburukan,  makruf  dan mungkar, kemanfaatan dan kemudaratan, terpuji dan yang tercela. Karenanya Izz al-Di > n  berkesimpulan  bahwa  orientasi al-Qur’an adalah perintah atau dorongan untuk mencari ataupun menghasilkan kemaslahatan serta melarang untuk

## menghasilkan maupun menciptakan suatu
kemudaratan dan sebab-sebabnya. Dalam hal  ini  Izz  al-Di > n berpegangan pada ayat al-Qur’an yaitu:
Artinya:  Dan  tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah, Sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa- Nya. 36 Pada ayat lain juga terdapat penjelasan tentang larangan membuat sebab yang berdampak  pada  kerusakan.  Izz  al-Di > n menyebutkan tentang ayat  al-Qur’an yang mengkombinasikan dorongan untuk menuju pada mas } lah } ah secara keseluruhan dan  mencegah  dari  mafsadat  secara keseluruhan.  Dalam  al-Quran  disebutkan sural al-Nahl ayat 90:
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 37 Perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik tidak lain merupakan perintah untuk mencetuskan serta menghasilkan mas } lah } ah dan penyebabnya secara gelobal. Adil adalah berbuat sama dan sederhana, sedangkan berbuat baik adakalanya upaya penarikan kemaslahatan atau penolakan kerusakan. Begitu pula melarang kejelekan,  kemungkaran  dan  perbuatan keji adalah larangan dari mafsadah dan sebab-sebabnya. 38 Disamping  itu  juga  Izz  al-Di > n dalam menyikapi mas } lah } ah sebagai acuan dalam istinbat hukum  ia berpijak kepada istidla > l al-s } ah } i > h } ,  atau  dengan  istilah istidla > l bi al- mas } a > lih } sebagaimana ungkapanya, mas } lah }
36 Q.S. al-Ma > idah: 2.
37 Q.S. al-Nahl: 90. 38 Izz al-Di > n. al-Fawa > id fi Ikhtisa > r al-Maqa > s } id, (Bairut: Da > r al-Fikr, t.t). H. 90.
ah dan mafsadah serta perantaranya tidak
bisa diketahui kecuali dengan dalil syar’i, namun ketika mas } lah } ah dan mafsadah belum jelas setatusnya maka akan dikembalikan kepada dalil syar’i yaitu al-kita > b, al-sunnah, al-ijma’,  al-qiya > s  al-mu’tabar,  dan  al-istidla > l al-s } ah } i > h } , istidla > l bi al-mas } a > lih } . 39 Istidla > l secara bahasa adalah pekerjaan seseorang dalam mencari dalil dan jalan yang bisa mengantarkan kepada apa yang dicari. Secara terminologi istidla > l bisa  bermakna  dua,  satu  sisi  bermakna memaparkan dalil baik dalil nas } , ijma’, qiya > s . Disisi lain dengan istilah ketentuan dari beberapa dalil. 40 Izz al-Di > n dalam hal ini mengistilahkan dengan al-istidla > l bi al- mas } a > lih } .  Ketentuan ini dibagi kepada dalil- dalil dengan memandang pengunaan/ mengamalkan kesalahan yang didalamnya terdapat dalil, dan dibagi kepada dalil-dalil dengan memandang tidak diamalkanya kesalahan. Pada bagian kedua ini dibagi dua,  pertama  mengamalkan  kesalahan dan yang kedua memberikan kelonggaran. Izz  al-Di > n  berpendapat  tentang  rukhsoh, mas } lah } ah yang unggul ditingalkan menuju kepada mas } lah } ah yang lebih diunggulkan karena ada uzur. Mas } lah } ah adalah dalil syar’i  yang  dijadikan  Izz  al-Di > n dalam memberikan kelongaran dalam kasus kesalahan yang terdapat mas } lah } ah yang diunggulkan. Sementara kebalikanya adalah dalil-dalil asal yakni al-Quran al-Sunnah dan ijma’ sedangkan qiya > s jali > dikembalikan kepada dalil nas } yang terdapat asal, hukum, dan ilat. Istidla > l al- mu’tabar menurut  Izz  al-Di > n diistilahkan istidla > l bil mas } a > lih } . 41
39 Izz  al-Di > n  ibn  Abd  al-Sala > m. Qawa > id al-Ah } ka > m  fi > Mas } a > lih } al-Ana > m (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971). H. 11. 40 Al-A > midi. al-Ihka > m fi us } u > l al-Ahka > m (Bairut: Dar al- Kutub, t.t.). H. 161.
41 Aqsari. al-Mas } a > lih } wa al-Wasa > il . H. 155-156.

## C. Penutup 1. Kesimpulan
Berkenaan dengan aktualisasi mas } lah } ah dalam  pemikiran  Izz  al-Di > n,  Izz  al- Di > n dalam mencetuskan hukum tidak terlepas dari menarik mas } lah } ah dan menghindari mafsadah ,  sebuah  konsep yang mengindikasikan pada kemaslahatan manusia. Hal ini bila kita aktualisasikan pada masyrakat akan tampak sekali mas } lah } ah menjadi perioritas dalam mendampingi sebuah  hukum  yang  akan  dicetuskan, asalkan tidak bertentangan dengan nas } , ijma, qiya > s , dan istidla > l yang mu’tabar . Mas } lah } ah (kebaikan)  di  dalam  pencatatan perkawinan ini belum di singgung dalam kitab-kitab  ﬁkih.  Pengaturan  pencatatan perkawinan  ini  merupakan  maslahat dan  langkah  antisipatif  dari  negara (pemerintah)  untuk  mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.
Imam  Izz  al-Di > n menjadikan al- Quran dan hadits sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat-ayat al- Quran dan al-Sunnah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan sebuah hukum.  Dalam  karyanya  yakni al-Qawa > id al-Qubra > yang kemudian disebut al- Qawa > id  al-Ahka > m ada 594 ayat dan ada 315  hadits.  Ini  menunjukkan  bahwa  Izz al-Di > n menjadikan nas } al-shari > yah sebagai acuan pokok dalam menetapkan sebuah hukum.  Dalam  karyanya al-Qawa > id al- Qubra > Izz  al-Di > n dalam menetapkan sebuah hukum tidak terikat kepada Imam mazhab, bahkan Izz al-Di > n sering berbeda dengan  Imam  mazhab  yang  diikuti.  Dalil yang digunakan oleh syari’ah sebagai yurisprudensi  menurut  Izz  al-Di > n ada lima  yaitu:  Al-Qur’an,  Al-Sunnah,  Ijma’ (konsensus), Qiya > s al-Sah } i > h (analogi), dan Istidla > l al-S } ahi > h.
Dalil-dalil  yang  dijadikan  pijakan menurut  Izz  al-Di > n adalah dalil yang mengindikasikan pensyari’atan sebuah hukum dan dalil yang menunjukkan proses terjadinya sebuah hukum sesuai dengan sebab-musabab. Sebab-sebab tersebut setatusnya sebagai penetap. Sedangkan dalil-dalilnya sebagai penjelas. Dalil  yang  dijadikan  pijakan  tersebut adalah  QS.  al-Maidah  ayat  2.  Dan  QS.  al- Nahl  ayat  90.  Selain  itu  Izz  al-Di > n dalam menyikapi mas } lah } ah sebagai acuan dalam istinbat hukum ia berpijak kepada istidla > l al-s } ah } i > h } atau dengan istilah istidla > l bi al- mas } a > lih } . Mas } lah } ah dan mafsadah serta perantaranya tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil syar’i, namun ketika mas } lah } ah dan mafsadah belum jelas setatusnya maka akan dikembalikan kepada dalil syar’i yaitu al-Qur’an,  al-Sunah,  al-ijma’,  al-qiya > s al-mu’tabar dan istidla > l al-s } ah } i > h } .

## 2. Saran-saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  peneliti,  maka  ada  beberapa  saran dari peneliti yaitu: a. Ketika mengaji/meneliti suatu pendapat,  khususnya  berkenaan dengan maslahah ,  hendaknya  perlu menelaah kembali latar belakang kemunculan pendapat tersebut, dalil- dalil  yang  digunakan,  sehingga  tidak serampangan ketika mengambil pendapat tersebut.
b.  Penelitian ini merupakan sebagian kecil  dari  penelitian  penulis, khususnya mengenai konsep mas } lah } ah dalm  pemikiran  Izz  al-Di > n ibn Abd  al-Sala > m,  kiranya  nanti  dapat menambah  wacana  keilmuan  dan inspirasi dalam rangka bisa menelaah lebih jauh dan mendalam tentang mas } lah } ah . Sehinga kajian terhadap mas } lah } ah benar-benar menjadi acuan sekaligus pengembangan hukum Islam
untuk tetap bisa merespon berbagai permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press,
1994).
Al-A > midi. al-Ihka > m fi Us } u > l al-Ahka > m (Bairut: Dar al-Kutub, t.t.).
Al-faid } , Abi > Muhammad Ya > si > n ibn ‘I > sa al-
Fa > da > ni > , al-Fawa > id al-Jani > yah (Bairut: Da > r al-Fikr, 1997).
Al-Ghaza > li > . al-Mustas } fa > min  ‘Ilm  al-Us } u > l,
(Bairut: Dar al-Fikr, 1971).
Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia:
Telaah
Epestemologis Kedudukan Perempuan  Dalam  Hukum  Keluarga (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).
al-Qard } awi,  Yusuf. al-Ijtiha > d  al-Mu’as } ir (Da > r at-Tauzi > ’ wa al-Nasr al-Islamiyah, 1994). Aqs } ari > ,  Muhammad. al-Mas } lah } ah  wa  al- Wasa > il min al-Qawa > id al-Qubra > , (Bairut: Da > r ibn Hazm, 2008). Aqsari,  Muhammad. al-Masha > lih } wa  al- Wasa > il min al-Kita > b al-Qawa > id al-Ahka > m, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007).
Bungin,  Burhan. Metodelogi  Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam  Varian  Kontemporer (Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2007).
Farid,  Ahmad. 60  Biografi  Ulama  Salaf (jakarta: Pustaka al-Kausar, 2012).
Izz  al-Di > n. al-Fawa > id  fi  Ikhtisa > r  al-Maqa > s } id, (Bairut: Da
> r al-Fikr, t.t).
Izz  al-Di > n. Qawa > id al-Ah } ka > m  fi > Mas } a > lih } al- Ana > m (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971). Mun’im  Saleh.  Abdul. Hukum  Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan  Hakikat  Hukum  Model  al- Qaw’id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
Partanto M, Pius A. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, t.t.).
Sarwono,  Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
Suratmapura. Ahmad Munif. Filsafat Hukum Islam  al-Ghazali:Maslahah  Mursalah dan  Relevansinya  dengan  Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
-