## PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA DI   DESA  AMBENGAN KABUPATEN BULELENG
Ni Wayan Juliasih , Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {wayan.juliasih,sari.adnyani,ratnawindari}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Bentuk  perlindungan  hukum  konsumen terhadap  beredarnya  makanan  kadaluwarsa,  (2)  upaya  umtuk  menanggulangi  berdarnya makanan  kadaluwarsa.  Lokasi  penelitian  ini    dilaksanakan  di  Desa  Ambengan  Kabupaten Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian  adalah teknik non probabilitas dan cara yang  digunakan  dalam  menentukan  subjek  penelitian  adalah  dengan  teknik Purvosive Sampling .  Untuk  teknik  pengolahan  dan  analisis  data,  menggunakan  cara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  beredarnya  makanan kadaluwarsa  yaitu  dengan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  secara rutin  di  hari-hari  tertentu.  Adapun  upaya  untuk  menanggulangi  peredaran  makanan kadaluwarsa  yaitu  memberi  peringatan  dan  dari  pihak  instansi  secara  umum  menerapkan sanksi  administratif  yang  berupa  ganti  kerugian  dan  denda.  Namun  bentuk  perlindungan hukum dan upaya untuk menanggulangi beredarnya makanan kadaluwarsa belum sampai ke Desa  Ambengan.  Instansi  yang  bertugas  dalam  mengawasi  beredarnya  makanan kadaluwarsa    yaitu  BPSK,  BPOM,  Disperindag,  dan  Satpol  PP  Kabupaten  Buleleng. Pengawasan  dan  pembinaan  di  Desa  Ambengan  masih  belum  terimplementasi  dengan  baik dimana  dilihat  dari  beredarnya  makanan  kemasan  yang  kadaluwarsa  masih  banyak  yang menjual  di  Desa  Ambengan,  dikarenakan  pengawasan  dari  instansi  terkait  belum  maksimal dapat  dilihat  dari  jumlah  pelaku  usaha  dengan  tim  pengawas  tidak  sebanding  sehingga kewalahan untuk melakukan pengwasan terhadap beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa.  Dari  sekian  instansi  yang  bertugas  mengenai  makanan  kadaluwarsa  belum melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  di  masing-masing  kecematan  termasuk  Desa Ambengan.
Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, makanan kadaluwarsa.

## Abstract
This study aims to determine: (1) the from of consumers protection laws againts the cirulation of  food  expiry,  (2)  efforts  to  combat  the  cirulationof  food  expiry.  This  research  was  about empirical  juridical  research,  with  descriptive  research.  The  research  was  done  ambengan buleleng  regency.  The  technique  of  data  collection  was  document  study,  observation,  and interview.  The  technique  used  in  the  research  was  non  probability  technique.  In  determining the  subject  of  research,  it  used  Purvosive  Sampling  technique.  For  the  technique  of processing and data analysis, it used qualitative method. The results showed that the efforts of the eforcement  protection of the law againts the cirulation of food expiry that is by doing the coachingand  supervision  carried  out  regularly  in  the  days.  As  for  efforts  to  combat  the cirulation  of  food  expiry  which  gives  a  warning  and  of  the  party  agencies    in  general  apply administrative  sanctions  in  the  form  of  dressing  lerugin  and  fines. However  the  form  of  legal protection and efforts to combat the circulation of food expiry had not yet come into the village of  ambengan  .the  agency  ,which  oversees  the  circultion  of  food  expiry,  namely BPSK,BPOM,Disperindag,  and  Satpol  PP  Buleleng  regency.  Guidance  and  supervision  are still  not  implemented  well  where  the  views  of  the  circulation  of  food  expiry  still  many  in  the vilage oh ambengan, because to the supervision of relevant agencies is not maximized can be seen  from  the  number  of  businesses  with  a  supervisory    team  are  not  comparable  so
overwhelmed  to  perform  supervision  over  the  circulation  of  food  packaging  that  has  expired. Of the agencies ing charge of food expiry not do the coaching and supervision in each district including the village of ambengan.
Keywords : consumer protection, consumers, food expiry

## PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  ini  terjadi perkembangan pesat di dalam perekonomian yang menghasilkan berbagai  jenis  dan  variasi  dari  barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
Terbukanya
pasar internasional  sebagai  akibat  dari  proses globalisasi  mengakibatkan  pelaku  usaha harus menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan konsumen serta  kepastian  atas  mutu  makanan (AZ.Nasution , 1995:64-65). Mengingat lemahnya kedudukan
konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen  yang  relatif  lebih  kuat  maka konsumen  harus  diberikan  perlindungan hukum. Maksud dari lemahnya kedudukan konsumen  disini  misalnya  dari  segi ekonomi maupun pengetahuan atas produk,  mengingat  produsen  lah  yang memproduksi
barang,
sedangkan konsumen  hanya  membeli  produk  yang telah dipasarkan.
Hukum perlindungan konsumen diartikan  sebagai  keseluruhan  asas-asas dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur hubungan  dan  masalah  antara  berbagai pihak  satu  sama  lain  yang  berkaitan dengan  barang  dan/atau  jasa  konsumen dalam  pergaulan  hidup.  Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.  Hal  ini  juga  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen (selanjutnya  disebut  UU  No.  8  Tahun 1999) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan  Konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada  konsumen.”  Menurut  Penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab  eksploitasi  terhadap  konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran
konsumen akan hak-haknya. Tentunya, hal tersebut  terkait  erat  dengan  rendahnya pendidikan  konsumen.  Oleh  karena  itu, keberadaan  Undang-Undang  No  8  Tahun 1999  adalah  sebagai  landasan  hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melalukan upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen (Susanto (2008:3).
Dengan  adanya  UU  No  8  Tahun 1999,  dimana  konsumen  mempunyai  hak dan  posisi  yang  seimbang  dengan  pelaku usaha sehingga konsumen bisa menggugat  atau  menuntut  jika  ternyata hak-haknya  telah  dirugikan  atau  dilanggar oleh  pelaku  usaha  (Susanto  2008).  Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan
mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 sebagai bentuk perjanjian terhadap kelayakan peredaran dan pengkonsumsian makanan dari standarisasi Badan
Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM) dan  kelayakan  konsumsi  yang  bisa dipantau  dari exp.date dari  produk  yang dipasarkan.
Masa kadaluwarsa dipastikan keberlakuanya  sebagai  prasyarat  suatu produk  makanan  berkemasan  misalnya layak  dikonsumsi  oleh  konsumen.  Salah satu  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku usaha,  khususnya  terkait  produksi  dan perdagangan barang/jasa, menurut pasal 8 ayat  (1)  huruf  g  UU  No  8  Tahun  1999, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik  atas  barang tertentu.  Selain  itu,  pada Pasal  2  ayat  (1)  Keputusan  Dirjen.  POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan  Lampiran  permenkes  No  180/ Menkes/  Per/  IV/  1985  tentang  Makanan Daluwarsa (selanjutnya disebut Keputusan Dirjen.  POM  No.  02591/B/SK/  VIII/1991) menyatakan  bahwa,  pada  label  dari

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan  diedarkan  harus  dicantumkan  tanggal kadaluwarsa  secara  jelas.  Sementara  bila dilihat  dari  Pasal  5  ayat  (1)  Keputusan Dirjen.  POM  No.  02591/B/SK/  VIII/1991 menyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap Pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi hukum lainnya.
Walaupun  sudah  ada  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur,  namun  masih  banyak  beredar makanan  yang  kadaluwarsa  di  warung- warung  kecil  ataupun  di  tempat-tempat penjualan  makanan.  Makanan  tersebut jelas merugikan konsumen karena mengandung  radikal  bebas  yang  dapat membahayakan kesehatan manusia.
Kewajiban  untuk  menjamin  keamanan suatu  produk  agar  tidak  menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada  produsen  dan  pelaku  usaha.  Hal ini  karena  pihak  produsen  dan  pelaku usahalah  yang  mengetahui  komposisi  dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan  suatu  produk  tertentu  dan keselamatan  di  dalam  mengkonsumsi produk  tersebut.  Kerugian-kerugian  yang diderita  oleh  konsumen  merupakan  akibat kurangnya  tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap konsumen. (Shidarta, 2004)
Peneliti  menjadikan  warung-warung kecil yang  ada  di  Desa  Ambengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian    mengenai  berdarnya  makanan kadaluwarsa karena peneliti sebagai masyarakat  Desa  Ambengan  melihat masih  banyak  di  warung –  warung  kecil yang  ada  di  Desa  Ambengan  Kabupaten Buleleng  yang  masih  menjual  makanan yang  sudah  lewat  masa  kadaluwarsanya. Disini  jelas  terlihat  pedagang  di  Desa Ambengan  belum  melakukan  pengecekan terhadap  masa  kadaluwarsa  makanan berkemasan.    Padahal hal  itu  perlu dilakukan  karena  makanan  yang  sudah kadaluwarsa sangat membahayakan kesehatan  konsumen.  Alasan  dilakukan penelitian  ini  agar  ada  informasi  yang bersifat memasyarakat tentang pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga  ada semacam upaya preventif produsen maupun konsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  mengenai  perlindungan hukum  bagi  konsumen  atas    beredarnya
makanan kadaluwarsa dan untuk mengetahui  upaya  yang  dilakukan  untuk menganggulagi beredarnya makanan kadaluwarsa.
Setiap  undang-undang  memiliki  satu kondisi  yang  ideal  yang  ingin  diwujudkan. Satu keteraturan yang menurut pembentuk undang-undang yang harus dicapai dengan  penyelenggaraan  undang-undang tersebut.  Terkait  dengan  tujuan  yang  ada, maka  di  rumuskan  lah  asas-asas  hukum yang  melatarbelakangi  undang-undang tersebut  asas yang dimaksudkan pada UU No 8 Tahun 1999 ini terdapat pada pasal 2 UU  No  8  Tahun  1999  yang  berbunyi, ”Perlindungan  konsumen  berdasarkan asas  manfaat,  keadilan,  keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”. (Wardiono 2014:47-49).
Pengertian  pelaku  usaha  menurut Pasal  1  ayat  (3)  UU  No  8  Tahun  1999 adalah:  “setiap  orang  perorangan  atau badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum maupun badan usaha  hukum yang didirikan  dan  bukan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam  wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.” Pengertian  pelaku  usaha  yang  diatur dalam  pasal  tersebut  berarti  sangat  luas, yaitu  meliputi  setiap  orang  atau  badan usaha  yang  berbentuk  badan  hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia (Barkatullah, 2008:33).
Adapun pengawasan dan pembinaan terhadap  maraknya  peredaran  makanan kadaluwarsa    dilakukan  oleh  BPOM, BPSK,  Disperindag  dann  Satpol  PP. BPOM  merupakan  lembaga  pemerintah non  -pemerintahan    yang  mempunyai tugas  pemerintah  di  bidang  obat  dan makanan  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab langsung pada presiden serta berkoordinasi dengan mentri kesehatan (Taufiq, jurnal ilmiah,7-9)

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian  yuridis  empiris.  penelitian  yang beranjak dari adanya kesenjangan anatara das  solen  das  sein yaitu  kesenjangan

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
anatara teori dengan dunia realita, (Ali dan Heryani  2012:2).Sifat  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata  mengenai  keadaan-keadaan  atau gejala-gejala yang ada dalam  masyarakat. Penelitian  ini  menggambarkan  secara nyata  tentang  perlindungan  hukum  dan upaya yang dilakukan
terhadap
beredarnya makan yang
sudah kadaluwarsa di Desa
Ambengan Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari  lapangan  penelitian  yang  bersumber dari  sumber  pertama  di  lapangan  yaitu baik  responden  maupun  informan  yang berkaitan  dengan  penelitian  khususnya data  yang  diperoleh  langsung  dari  pelaku yang  bersangkutan,  (Yuliartini  2014:37). Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku- buku,  situs  internet,  media  massa,  dan kamus  hukun  serta    berbagai  instansi  dan data-data  yang  sudah  didokumenkan
dalam sumber hukum yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang  akan diteliti.  Data  sekunder  dibagi  menjadi  3 bahan  hukum  yaitu  Bahan  Hukum  Primer, bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum tersier.teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  tiga  teknik yaitu  teknik  observasi,  teknik  wawancara, dan teknik studi dokumen.
Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan  adalah  teknik non  probability sampling  arinya  dalam  penelitian  ini  tidak ada  ketentuan  pasti  berapa  sampel  harus diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya, Waluyo  (2008:46).  Arti  dari  populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan  atau  penelitian  sedangkan sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang akan  diteliti  yang  dianggap  mewakili populasinya.
Data  penelitian  ini  diolah  dan  di analisis  secara  kualitatif  yaitu  data  yang disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk  kata-kata  yang  nantinya  disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Atas  Beredarnya  Makanan Kadaluwarsa Di Desa Ambengan.
Perlindungan  konsumen  saat  ini harus  mendapat  perhatian  lebih,  karena investasi  asing  telah  menjadi  bagian pembangunan  ekonomi  Indonesia  ,  di mana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat  membawa  implikasi  negatif  bagi perlindungan
konsumen. Dengan
demikian,  bentuk    dari  perlindungan konsumen yang memadai terhadap kepentingan  konsumen  merupakan  suatu hal  yang  penting  dan  mendesak  untuk segera  dicari  solusinya,  terutama  di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang
menyangkut perlindungan konsumen (Kristiyanti,  2014:5)  Perlindungan  kepada konsumen berarti juga perlindungan terhadap  seluruh  warga  negara  Indonesia sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-
Undang  Dasar  1945.  Adapun  kewajiban pelaku  usaha  dalam  Pasal  7  UU  No  8 Tahun  1999  yang  dilanggar  oleh  pelaku usaha  terkait  kasus  peredaran  makanan kadaluwarsa  Adapun  kewajiban  pelaku usaha dalam Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha  terkait kasus  peredaran  makanan  kadaluwarsa meliputi:
1.  Memberikan  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan  atau  jasa  serta memberikan  penjelasan  penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
2.  Menjamin  mutu  barang  dan  atau  jasa yang diproduksi dan
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang  dan atau jasa yang berlaku;
3.  Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  ritikad  baik dalam  melakukan  kegiatan  usahanya, dan  pemanfaatan  barang  dan  atau jasa yang diperdagangkan;
4.  Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan atau  penggantian  apabila  barang  dan atau jasa yang diterima atau

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Dalam  hal  memberi  perlindungan terhadap  konsumen,  berdasarkan  hasil penelitian pelaku usaha sudah memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak konsumen yang membeli makanan kadaluwarsa  di  warungnya.  Hal  ini  sesuai Pasal  19  UU  No.  8  Tahun  1999  bahwa tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang menyatakan
1.  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2.  Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatann kesehatan dan/atau pemeberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.  Pemberian ganti rugi dilaksanakan salam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi.
4.  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) tidak mengahapuskan kemungkinanan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan
kesalahan konsumen.
Khususnya hak-hak konsumen dalam  Pasal  4  angka  1  UU  No.  8  Tahun 1999 yaitu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa. Kenyamanan  dalam  hal  ini  yaitu  nyaman dalam mengkonsumsi barang/jasa, kemanan yaitu dimana suatu produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu dari barang/jasa tersebut sehingga
konsumen  aman  dalam  mengonsumsi barang/jasa  tersebut,  dan  keselamatan tersebut  dimana  kedua  syrat  tersebut sudah terpenuhi maka keselamatan dalam menonsumsi  barang/jasa  secara  otomatis terpenuhi.
Ketentuan Pasal 4 angka 3 menyatakan  bahwa  hak  atas  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas maksudnya yaitu dari barang/jasa  yang  dikonsumsi  hendaknya konsumen  harus  mendapat  penjelasan yang sebenarnya atas barang/jasa tersebut,  baik  oleh  pelaku  usaha  maupun informasi yang tertuang dalam barang/jasa
tersebut. Jadi jelas maksudnya  bahwa  seorang  konsumen dalam  mengonsumsi  barang/jasa  harus mendapat  penjelasan  yang  jelas  atas barang/jasa  yang  dikonsumsi  dengan tujuan  agar  konsumen  tidak  dirugikan akibat  pemakain  barang/jasa  tersebut, dan  jujur  yaitu  pelaku  usaha  hendaknya jujur  dalam  memberikan  informasi  tanpa merekayasa  informasi  atas  penggunanan barang/jasa  oleh  konsumen.  Di  mana tujuan  dari  kedua  pasal  ini  yaitu  untuk menjamin hak konsumen dalam mengkonsumsi  suatu  produk  bila  mana terjadi sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha.
Sebagaimana  hak  tersebut  diatas merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dan  seharusnya  bisa  dilaksanakan  di kalangan  masyarakat  seperti  halnya  oleh seorang  pelaku  usaha  dalam  menjamin perlindungan hukum terhadap konsumennya. Berdasarkan hasil penelitian  di  Desa  ambengan  bahwa konsumen masih belum mengetahui tentang  hak  sebagai  konsumen  apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang/atau  jasa  dan  kewajiban  yang dimiliki  dalam  membaca  atau  mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan. Pihak konsumen kebanyakan  enggan  untuk  melakukan penuntutan  dengan  alasan  yaitu  takut mengeluarkan  biaya,  ada  juga  dari  pihak konsumen yang acuh tak acuh bila dirinya dirugikan,  dan  memang  ada  juga  yang

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
tidak  mengetahui  apa  yang  seharusnya dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  konsumen tidak  mengetahui  keberdaan  aturan  UU No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen
Untuk itu dalam memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  dari peredaran  makanan  kadaluwarsa  maka dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  terselenggaranya  perlindungan terhadap  konsumen  secara  memadai, mulai  dari  pengawasan  dari  terhadap pelaku  usaha,  sarana  dan  prasarana produksi,  iklim  usaha  secara  keseluruhan, dan konsumen (Ahmadi Miru dan Sutarman  Yodo,  2004:63).  Pembinaan terhadap  pelaku  usaha  dilakukan  agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya  bertindak  secara  benar  yaitu sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  begitu  pula pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan  adalah  semata  mata  untuk memantau  kegiatan  pelaku  usaha  agar tetap sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan  yang  sudah  dilakukan  dengan instansi terkait seperti BPOM, Disperindag, BPSK, Satpol PP Buleleng, semua instansi tersebut sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 UU  No.  8  Tahun  1999,  namun  untuk pembinaan  dan  pengawasan  di  Desa Ambengan belum terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu penegakan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  diberikan  dari  BPOM  dengan cara  mengimplementasikan  UU  No  8 Tahun  1999  dan  memberikan  bentuk perlindungan  hukum  kepada  konsumen dengan melakukan pengawasan, pembinaan,  disamping  itu  BPOM  juga menerapkan  KIE  (Komunikasi,  Informasi, Dan  Edukasi)  yang  merupakan  program baru dari BPOM sebagai bentuk perlidungan  hukum  terhadap  konsumen atas  beredarnya makanan  berkemasan yang sudah kadaluwarsa yang membahayakan kesehatan konsumen.
Sama halnya dengan Disperindag Kabupaten Buleleng, Disperindag memberikan  perlindungan  hukum  dengan melakukan pengawasan terhadap beredarnya  makanan  berkemasan  yang
sudah  kadaluwarsa  hanya  pada  toko-toko modern  di  Kabupaten  Buleleng,  namun pengawasan dan pembinaan belum sampai    ke    wilayah  Desa  Ambengan Kabupaten  Buleleng.  Jadi  bisa  dilihat bahwa  Disperindag  dan  juga  oleh  BPOM telah  melaksanakan  perlindungan  hukum terhadap  konsumen,  Disperindag  dalam melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  surat keputusan Bupati Buleleng Nomor 510.3/258/HK/2018. Prosedur dari disperindag  dalam  menjalankan  tugasnya bekerja  sama  dengan  Satpol  PP  buleleng dengan  membentuk  Tim  yang  dinamakan Tim  Pembinaan  Tertib  Niaga,  Namun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan  oleh  pihak  instansi  belum sampai  di  wilayah  Desa  Ambengan, seharusnya pihak instansi sudah melakukan  tugasnya  ke  Desa  Ambengan karena  kondisi  di  Desa  Ambengan  sudah sangat  memperhatinkan  dengan  masih banyak  pelaku  usaha  yang  menjual makanan  kadaluwarsa.  Sebanyak  70 (tujuh  puluh)  pelaku  usaha  di  Desa Ambengan yang peneliti datangi sebanyak 58  pelaku  usaha  atau  sekitar  83%
(delapan  puluh  tiga  persen)  di    Desa Ambengan  menjual makanan berkemasan yang  sudah  kadaluwarsa.  pelaku  usaha juga tidak mengetahui keberadaan dari UU Nomor  8  Tahun  1999    ataupun  tidak mengerti  bentuk    perlindungan  hukum yang diberikan kepada konsumen.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  sistem hukum  yang  dikemukakan  oleh Lewernce Mier  Friedman yang  menyatakan  bahwa berhasil  atau  tidaknya  penegakan  hukum tergantung pada :
1.   Subtansi Hukum paturan  yang  ada  didalam  peraturan perundang-undangan,  serta  aturan  hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  dimana substansi  hukum  yang  menentukan  dapat atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Berdasarkan  studi  dokumen  yang  telah dilakukan,  secara  substansi  sebenarnya telah  ada  aturan  hukum  yang  mengatur tentang  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  yang  dimana  secara  nasional diatur  di  dalam  Undang-undang  No.8 Tahun  1999  Tentang  hukum  perlindungan konsumen. Di mana dalam  Pasal 1 Angka 1  UU  No.  8  Tahun  1999  menyatakan bahwa  Perlindungan  Konsumen  adalah

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2.  Struktur Hukum Aparat  penegak  hukum  (pelaksana dan/atau  yang  mengawasi  berlakunya substansi hukum), adapun pelaksana atau aparat  penegak  hukumnya  yaitu  BPSK, BPOM,  Disperindag,  dan  Satpol  PP Kabupaten Buleleng. Dilihat dari implementasi  perlindungan  hukum  dalam UU  No.8  Tahun  1999  terhadap  konsumen masih  belum  terimplementasi  dengan  baik dimana  dilihat  dari  beredarnya  makanan kemasan yang kadaluwarsa masih banyak yang menjual di Desa Ambengan, dikarenakan  pengawasan  dari  instansi terkait  belum  maksimal  dapat  dilihat  dari jumlah pelaku usaha dengan tim pengawas tidak sebanding sehingga kewalahan  untuk  melakukan  pengwasan terhadap  beredarnya  makanan  kemasan yang  sudah  kadaluwarsa.  Dari  sekian instansi yang bertugas mengenai makanan kadaluwarsa belum melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing kecematan termasuk Desa Ambengan.
3.  Budaya Hukum
sikap  manusia  terhadap  hukum  dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran,  serta  harapannya.  Budaya hukum  juga  merupakan  pemikiran  sosial dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana hukum digunakan, disalahgunakan,  dan  dihindari.  Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran  hukum  di  masyarakat,  semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik. Terkai tmasih rendahnya budaya hukum di masyarakat  khususnya  pelaku  usaha  dan konsumen.  Dari  pihak  konsumen  kurang teliti  dalam  membeli  makanan  edangkan dari  pihak  pelaku  usaha  masih  banyak yang  menjual  makanan  kadaluwarsa  di Desa  Ambengan  terkait  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  mengenai beredarnya makanan kemasan yang sudah  kadaluwarsa  di  Desa  ambengan maka  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui bahwa budaya hukum dalam  hal ini  masih  lemah  khususnya  di  Desa Ambengan.
Dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan  hukum  terhadap  konsumen
sudah  diberikan  oleh  pemerintah  dengan bukti  adanya  UU  No  8  Tahun  1999,  dan beberapa  badan  non  kepemerintahan seperti  BPOM,  melakukan  upaya  untuk menjamin  dan  melindungi  konsumen  dari tindakan  curang  pelaku  usaha.  Tidak terlepas juga upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Disperindag  yaitu  dengan  cara  melakukan pengawasan
terhadap beredarnya makanan berkemasan kadaluwarsa. Selain itu  badan  yang  diberikan  kewenangan dalam  bidang  konsumen  seperti  BPSK selalu siap menangani apabila ada sengketa konsumen dan menjamin
perlindungan  terhadap  konsumen  yang dirugikan akibat makanan yang kadaluwarsa  yang  diedarkan  oleh  pelaku usaha.  BPSK  selalu  berpedoman  kepada UU  No.  8 Tahun  1999, namun  hanya  saja pengaplikasian  UU  No.  8  Tahun  1999  di masyarakat  masih  belum  ter-implementasi dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan masih  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak memenuhi  kewajibannya  sebagai  pelaku usaha,  dan  juga  konsumen  yang  masih banyak tidak mengetahui hak yang dimiliki sebagai konsumen.
Berdasarkan  teori  sistem  hukum yang  di  kemukan  oleh  Lewernce  Mier Friedman  yang  di  kaitkan  dengan  hasil penelitian  di  lapangan  dapat  dikatakan implementasi  dari  UU  No  8  tahun  1999 belum  efektif,  hal  ini  dapat  mempengaruhi oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya sehingga mempengaruhi budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen Dari pihak  konsumen  kurang  teliti  dalam membeli  makanan  sedangkan  dari  pihak pelaku  usaha  masih  banyak  yang  menjual makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan.
Upaya Untuk Menanggulangi
Beredarnya  Makanan  Kadaluwarsa  di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng Kadaluwarsa
mempunyai arti sebagai  sudah  lewat  ataupun  habisnya jangka  waktu  sebagaimana  yang  telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan  tersebut  dapat  membahayakan bagi  kesehatan  konsumen  (Hamsyar, 2017:  26).  Secara  umum  perlindungan konsumen  atas  makanan  dalam  kemasan yang telah kadaluwarsa melalui

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
perundang-undangan  dapat    dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat  dari  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tetntang prosedur  pemasukan  makanan  ke  dalam wilayah indonesia antara lain:
1.  Pasal  21  ayat  (1)  UU  No  8  tahun 1999.
2.  Pasal  36,  37,  38,  39,  dan  40 Undang-Undang  No  18  tahun 2012 tentang Pangan.
Pemberian  tanda  atau  label  itu dimaksudkan  agar  konsumen  mendapat informasi  yang  benar  tentang  produk. Perlunya  suatu  produk  dilengkapi  dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen.
Konsumen  dapat  mengetahui  kegunaan dan  dari  bahan-bahan  apa  produk  itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang  produk  makanan  dengan  cara memberikan  informasi  tanggal,  bulan,  dan tahun  kadaluwarsa  pada  kemasan  produk tersebut.
Penentuan  batas  kadaluwarsa  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  metode tertentu.  Penentuan  batas  kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan ( shelf life ) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan.  Faktor-faktor  tersebut  misalnya adalah  keadaan  ilmiah  (sifat  makanan), mekanisme  berlangsungnya  perubahan (misalnya  kepekaan  terhadap  air  dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal  dan  eksternal),  kondisi  atmosfer (terutama  suhu  dan  kelembaban),  serta daya  tahan  kemasan  kemasan  selama transit  dan  sebelum  digunakan  terhadap keluar  masuknya  air,  gas,  dan  bau. Umumnya  produsen  akan  mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar  dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang  sesungguhnya.  Jika  dilihat  secara umum ada beberapa penyebab beredarnya  makanan  berkemasan  yang sudah kadaluwarsa seperti halnya :
1.  Faktor kesadaran  pelaku usaha, maksudnya  disisni  kurangnya kesadaran  dari  pelaku  usaha  di
Desa  Ambengan  yaitu  tidak pernah mengecek atau mengontrol makanan
berkemasan  yang  mereka  jual.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng  dari  pernyataan  diatas pelaku  usaha  telah  melanggar Pasal  8  ayat  (1)  huruf  g  dan
Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/  VIII/1991  tentang Perubahan  Lampiran  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa. 2.  Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen atas  makanan  berkemasan  yang sudah kadaluwarsa. Saat
membeli makanan konsumen tidak  teliti  dan  tidak  membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli makanan sehingga dari penjelasan
tersebut    konsumen  melanggar Pasal  5  ayat  (1  )UU  No  8  Tahun 1999  yaitu  ketentuan  bahwa konsumen  harus  membaca  atau mengikuti  petunjuk  informasi  dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan  barang  dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman
konsumen tentang keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 di mana ada  konsumen  yang  sama  sekali  tidak mengetahui  adanya  aturan  mengenai keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu,  ada  konsumen  yang  hanya  sekedar mengetahui  beberapa  haknya  sebagai konsumen  seperti  mengenai  hak  meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku usaha apabila dirugikan.
Sementara berdasarkan hasil penelitian  kepada  pelaku  usaha,  pihaknya sama  sekali  tidak mengetahui  keberadaan UU  No.  8  Tahun  1999.  Menurut  pelaku usaha  mereka  tidak  pernah  mengetahui tentang adanya UU  No.8 Tahun 1999 dan tidak terlalu mengetahui mengenai perlindungan  konsumen,  sehingga  tidak mengerti  akan  makanan    makanan  yang mereka  jual.  Faktor  penyebab  beredarnya makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan yaitu  kurangnya  kesadaran  para  pelaku usaha untuk mengecek setiap hari makanan  berkemasan  yang  mereka  jual.

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
Pelaku  usaha  juga  tidak  mengetahui  efek samping  akan  makakanan  yang  sudah kadaluwarsa  terhadap  kesehatan.  Hal  ini karena  pelaku  usaha  kurang  memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen.
Jika  pelaku  usaha  menjual  makanan kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif  sesuai  dengan  Pasal  16  UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:
1.  Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan  sanksi  administratif terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar  Pasal  19  ayat  (2)  dan ayat  (3),  Pasal  20,  Pasal  25,  dan
Pasal 26.
2.  Sanksi administratif berupa
penetapan ganti rugi paling banyak  Rp  200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah)
3.  Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Dari    hasil  penelitian  di  Desa Ambengan,  pihak  instansi  terkait  belum melakukan upaya penanggulangan berupa sanksi administratif dan peringatan di Desa Ambengan.  Hal  ini  karena  pihak  instansi belum  mengetahui  adanya  peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan sehingga  pihaknya  belum  bisa  melakukan tindakan  lebih  lanjut.  Namun,  dari  pihak instansi sudah melakukan upaya penanggulangan  di  daerah  lain  seperti  di Kota  Denpasar  dan  beberapa  kecamatan di  Kabupaten  Buleleng  dari  toko  moderen hingga warung kecil. Hanya saja upaya ini belum dilakukan sampai ke Desa
Ambengan.
Hal  yang dilakukan selama ini oleh pihak BPSK untuk menanggulangi peredaran  makanan  kadaluwarsa  secara umum  yaitu  juga  menerapkan  sanksi administratif  yaitu  berupa  pencabutan  izin usaha  ataupun  hal –  hal  yang  sejenis.  Di dalam  praktek  di  lingkungan  peradilan umum jika menemukan adanya pelanggaran  maka  dari  instansi  penerbit izin melakukan pencabutan izin usaha dari pihak  pelaku  usaha  yang  bersangkutan. Jika  melihat  Pasal  60  UU  No.  8  Tahun 1999  dinyatakan  bahwa  BPSK  berwenang
melaksanakan  sanksi  administratif,  tapi dikarenakan  BPSK  bukan  merupakan instansi  penerbit  izin.  jadi  BPSK  hanya menerepatkan  Sanksi  administratif  yang berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan juga Pasal 19 ayat (2), ayat (3), Pasal 20,  Pasal  25,  dan    Pasal  26  UU  No.8 Tahun  1999.  Selain  itu,  BPOM  juga menerapakan  sanksi  administratif  kepada pelaku  usaha  sanksi  administratif  ada  dua jenis  yaitu  pembinaan  lisan  dan  surat peringatan tertulis.
Namun,  untuk  Satpol  PP  tidak menerapkan  sanksi  administratif  karena dia  bekerja  sama  dengan  Disperindag. Sementara, Disperindag memberikan upaya  untuk  menanggulangi  peredaran makanan kadaluwarsa dengan cara memberikan peringatan saja kepada pelaku usaha, Disperindag tidak
menerapkan  sanksi  administratif.  Jadi berdasarkan  hasil  penelitian,  cara  untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa  dari  instansi –  instansi tersebut hanya menerapkan sanksi adminitratif dan memberi peringatan sesuai  dengan  tugas  dan  kewajiban  dari masing –  masing  instansi.  Sementara untuk di Desa Ambengan belum dilaksanakan upaya penanggulangan karena  instansi-instansi  tersebut  belum melakukan  pengecekan  sampai  di  Desa Ambengan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pihak-pihak instansi belum mengetahui  adanya  peredaran  makanan kadaluwarsa  di  Desa  Ambengan  sehingga pihaknya  belum  bisa  melakukan  tindakan lebih lanjut untuk di Desa Ambengan untuk pelaku  usahanya  memang  banyak  tidak mengetahui  tentang  bentuk  perlindungan hukum  namun  bila  ada  yang  menuntut ganti  kerugian  maka  akan  diberikan  ganti kerugian  yang  sesuai.  Dan  Upaya  untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa  yaitu  dari  pihak  instansi secara umum menerapkan sanksi administratif  yang  berupa  ganti  kerugian dan  peringatan.  Di  dalam  praktek  di lingkungan peradilan umum jika menemukan  adanya  pelanggaran  maka dari  instansi  penerbit  izin  melakukan pencabutan  izin  usaha  dari  pihak  pelaku

## e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)
usaha  yang  bersangkutan.  Pihak  instansi belum  mengetahui  adanya  peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Ambengan sehingga  pihaknya  belum  bisa  melakukan tindakan lebih lanjut.
Adapun saran yang dapat diberikan dari  permasalahan  diatas  adalah  yaitu kepada pemerintah ataupun instansi terkait untuk  meningkatkan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  peredaran  makanan berkemasan  kadaluwarsa,  sehingga  dapat mewujudkan  tujuan  UU  No.  8  tahun  1999 yaitu  melindungi  masyarakat  atau  dalam hal ini adalah konsumen. Selain itu kepada BPSK diharapkan agar bisa lebih mensosialisasikan  keberadaan  dan  fungsi dari BPSK tersebut di masyarakat sehingga  masyarakat  tidak  awam  akan keberadaan dan fungsi dari BPSK. Kemudian bagi masyarakat atau konsumen  perlu  diberdayakan  melalui pendidikan konsumen, khususnya
penanaman  kesadaran  akan  hak-hak  dan kewajiban  sebagai  konsumen  sehingga konsumen harus berhati-hati dalam membeli makanan berkemasan. Kemudian untuk pelaku usaha diharapkan senantiasa memperhatikan  kepentingan  konsumen dengan  sungguh-sungguh  melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memperhatikan  makanan  yang  dijualnya agar  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim  Braktulah,  2008,  Hukum Perlindungan  Konsumen  .  :Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung :Nusa Media.
Ali,  Achmad  dan  Heryani,  Wiwie,  2012,
Asas –  Asas  Hukum  Pembuktian
Perdata ,  Jakarta  :  kencana  Prenada Media Group.
Az.    Nasution.  1995 ,    Konsumen  dan Hukum ,Jakarta :Pustaka Sinar Harapan. Hamsyar,  2017,  “ Perlindungan  Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota
Makassar ”  (Skripsi),  Program  Studi
Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/dwonload/ 8707/MiJE1MzU perlindungan konsumen terhadap produk makanan
dan minuman kadaluwarsa diassalam hipermaket solo
berdasarkan  undang-undang    nomor 8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen - abstrak.pdf diakses pada kamis,  25  Januari  2018  pukul  10.00 wita.
Imam,  Taufiq,  2017,  “Analisis  Yuridis Perlindungan  Konsumen  Terhadap peredaran  Makanan  Kadaluwarsa  di
Wilayah Kabupaten Sukoharjo” Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keputusan  Dirjen  POM  No.  02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan.
Kitab  Undang –  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Kristiyanti.  2014 Hukum  Perlindungan Konsumen , Jakarta : cetakan pertama, Sinar Grafika.
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo.  2004.
Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Susanto, Happy. 2008, Hak-Hak
Konsumen  Jika  Di  Rugikan ,  Jakarta:
visi media
Undang  -  Undang  No.8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen. LN  RI    Tahun  1999  Nomor  42,  TLN RI Nomor 328
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Waluyo,  Bambang  ,  2008, Pidana  dan Pemidanaan , Jakarta : Sinar Grafika Wardiono.  2014, Hukum  Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: penerbit ombak.
Yuliartini,  Rai  Ni  Putu,  2014,  “ Kajian Kriminologis  Kenakalan  Anak  Dalam Fenomena  Balapan  Liar  Di  Kota Singaraja  Bali ”  (Tesis),  Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana  Universitas  Udayana,
Denpasar.