## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Muhammad Andi Susilawan Fakultas Hukum Universitas Riau Email:mas.andi26@yahoo.co.id Ikhsan dan Dodi Haryono Fakultas Hukum Universitas Riau

## abstract
Election  of  Governor  and  Deputy  Governor  in  Law  Number  32  of  2004 which  is  elected  directly  by  the  people.  From  the  results  of  this  study concluded  that  there are  several  principles.  First,  the background  is  applied to the election of the governor and vice governor directly in Law Number 32 of  2004  on  Regional  Government,  philosophically  motivated  to  carry  out direct elections is partly due to indirect mechanisms of democracy does not guarantee  accommodation in  choosing  future  leaders.  Second,  the  strengths and  weaknesses  of  the  election  for  governor  and  vice  governor  directly  in Law  Number  32  of  2004  on  Regional  Government,  the  benefits  are  local elections  in  person  an  opportunity  for  political  education,  the  system  of checks and balances between the legislative and executive more balanced, as a  means  to  strengthen  regional  autonomy.  As  for  the  cost  of  the  funds needed  in  the  election  for  governor  and  lieutenant governor  are  relatively higher, opening the possibility of conflict and elite, activities of people with disabilities,  especially  during  the  campaign.  Thirdly,  it  is  necessary  to correct  weaknesses  gubernatorial  election  in  accordance  with  the development of  local  government  is  currently  increasing  citizens  political awareness,  empowerment  of  the  governor  and  deputy  governor  are  direct, general, free,  confidential,  honest,  and  fair.  election  of  governors  and  vice- governors enforcement of financial restrictions consistent and campaigns.
Keywords: Election of Governor and Deputy Governor, Local Government

## abstrak
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Dari  hasil  penelitian  ini disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  prinsip.  Pertama,  latar  belakang diterapkan  pada  pemilihan gubernur dan wakil  gubernur secara  langsung dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  secara filosofis  motivasi  untuk  melaksanakan  pemilihan  langsung  ini  antara  lain karena  mekanisme  tidak  langsung  demokrasi  tidak  menjamin  akomodasi
dalam  memilih  calon  pemimpin.  Kedua,  kekuatan  dan  kelemahan  dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung di Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  keuntungan  yang diperoleh  adalah  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  merupakan kesempatan bagi pendidikan politik rakyat, sistem check and balance antara legislatif  dan  eksekutif  dapat  lebih  seimbang,  sebagai  sarana  untuk memperkuat  otonomi  daerah.  Adapun  biaya  dana  yang  dibutuhkan  dalam pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur yang  relatif  lebih  tinggi,  membuka kemungkinan konflik dan elit, kegiatan orang-orang cacat khususnya selama kampanye.  Ketiga,  diperlukan  upaya  untuk  memperbaiki  kelemahan pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur sesuai  dengan  perkembangan pemerintah daerah  saat  ini  meningkat  warga  kesadaran  politik, pemberdayaan gubernur  dan  wakil  gubernur yang  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil. pemilihan  penegakan  gubernur  dan  wakil  gubernur pembatasan keuangan yang konsisten dan kampanye.
Kata Kunci: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah

## A. Pendahuluan
Sistem  pemilihan  kepala  daerah  (gubernur,  bupati/walikota) merupakan  perjalanan  politik  yang  panjang  yang  diwarnai  tarik  menarik antara  kepentingan  elit  politik  dan  kehendak  publik,  kepentingan pusat  dan daerah,  atau  bahkan  antara  kepentingan  nasional  dan  internasional. 1 berdasarkan  sejarah  pemerintahan Indonesia sejak  proklamasi  kemerdekaan Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  merancang  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  yang  didalamnya  mengatur  secara  eksplisit tentang Pemerintahan Daerah. 2
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa,
“Pemerintahan  Daerah  yang  dimaksud  adalah  Kesatuan  Negara Republik  Indonesia  yang  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur di dalam undang-undang. Masing-masing
pemerintahan  daerah  dipimpin  oleh  kepala  daerah,  baik  di  tingkat daerah  provinsi  maupun  daerah  kabupaten/kota.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Pasal  24  ayat (2) tentang Pemerintahan  Daerah  “yang  mana  kepala  daerah  sebagaimana
1 Suharizal, Pemilukada Regulasi Dinamika, dan Konsep mendatang, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 15.
2 Ibid.
dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  provinsi  disebut  Gubernur,  untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota”. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah terdapat beberapa  pasal tentang pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah baik  dari  awal  kemerdekaan  Indonesia  hingga  saat  ini.  Adapun  beberapa aturan di  dalam  sejumlah  undang-undang tentang pemerintahan  daerah  di Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1948,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1965,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974, Undang-Undang  22  Tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Negara  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya diatur secara jelas mengenai pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,  umum,  bebas,  jujur, dan  adil.  Pemilihan  secara  langsung  adalah jelas  di mana  rakyat  sebagai  pemilih  mempunyai  hak  untuk  memberikan suaranya. 3 Ini  adalah  merupakan  imbas  dari  semangat  di dalam  otonomi kedaerahan,  di  mana  titik  poin  penting  yang  kita  simpulkan  terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dipilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Akhir-akhir  ini  di tingkat  pemerintahan  pusat  antara  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan  pemerintah  terjadi  perdebatan  ilmiah terhadap pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi yang tidak melibatkan rakyat langsung kembali di dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilukada.  Menurut  Menteri  Dalam  Negeri  Gamawan  Fauzi,  seorang kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  tingkat provinsi  yaitu  gubernur  dan wakil  gubernur  untuk  dipilih  langsung  oleh  rakyat  menjadi  tidak  relevan karena  interaksi  yang  terjalin  antar  rakyat  dan  seorang  gubernur  juga  tidak langsung. Oleh karena  itu, mekanisme  pemilihan  yang  paling  kompatibel untuk  diterapkan  dalam  pemilihan  gubernur  adalah  dengan  mekanisme perwakilan yang di dalam hal ini dipilih dalam melalui suara terbanyak oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  (DPRD)  yang  bersangkutan. 4 Jadi  dalam  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  merevisi tentang Pemerintahan  Daerah,  di  mana  gubernur dipilih  oleh  dewan  perwakilan rakyat daerah provinsi, hanya bupati atau walikota saja yang dipilih langsung oleh rakyat.
3 http://www.PolitikIndonesia.com/m/index.php?ctn=politik&i=29840. (Terakhir diakses Sabtu 15 Desember2012).
4 http://www.Adeksi.or.id/Detail_Berita.php?no=226, (Terakhir diakses Rabu, 18  Oktober 2012).
Perlu  dipahami,  sejauh  ini  praktek  yang  terjadi  dilapangan  terhadap pemilihan  kepala  daerah  (baik  gubernur,  bupati,  dan  walikota)  yang dipilih langsung  oleh  rakyat  banyak  sekali  menimbulkan  kerugian-kerugian  yang signifikan.  Kerugian-kerugian  tersebut  diantaranya  banyak  masyarakat cenderung  bersifat euphoria dan  fanatisme  terhadap  calon  yang  mereka usung  sehingga  sangat memungkinkan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan melanggar  aturan  demi  memenangkan  pasangan  calon  pemimpin  yang mereka  usung.  Bahkan, apabila  calon  yang  mereka  usung  gagal memenangkan  perhelatan  pemilukada,  maka  bukan  tidak  mungkin  massa pendukung  masing-masing  akan  melakukan  tindakan  kriminal  dengancara bentrok  antara  massa  pendukung  yang  mengakibatkan  rusaknya  fasilitas umum, dengan membakar tempat peribadahan yang terjadi pada pemilukada Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kuantan  Singingi,  Riau,  yang  tidak  puas  dengan hasil penghitungan suara pemilukada. Bahkan yang lebih parah dengan cara membakar rumah pribadi pasangan yang memenangkan pemilukada (contoh kasus  pada  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Papua  Barat  antara Abraham O Ataruri dan yang kalah Dominggus Mandacan-Origenes Nauw, 15  Desember  2011). 5 Kemudian  apabila  kita  tinjau  dari  segi  pendanaan bahwa  pemilihan  langsung  gubernur  dan  wakil  gubernur  cenderung  lebih banyak  memakan  biaya  negara  dalam  APBN,  apalagi  dilakukan  pemilihan dengan dua kali putaran jikalau tidak selesai dengan pemilihan satu putaran.
Sebaliknya  pendapat  yang  berlawanan  menyebutkan,  jikalau Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Pemilukada  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  tersebut  dilaksanakan  dan  diterapkan  dalam  sistem  pemilihan kepala  derah  dan  wakil  kepala  daerah  tingkat  provinsi  yaitu  gubernur  dan wakil  gubernur  maka  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kemunduran demokrasi didalam sistem pemerintahan daerah, yaitu ditandai dengan tidak melibatkannya kembali masyarakat di dalam memberikan suaranya terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi. Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Saldi Isra bahwa sistem pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  langsung  oleh  rakyat adalah salah satu bentuk memberikan pendidikan politik serta pendewasaan masyarakat  didalam  partisipasi  politik.  Hal  ini  cenderung  sulit  terwujudkan apabila  rakyat  tidak  dilibatkan  langsung  di dalam  proses  pemilihan  kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi. Lain daripada itu, tidak ada jaminan  politik  bersih  apabila  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  tingkat  provinsi  ketika  dipilih  kembali  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5 http://www.PolitikIndonesia.com/m/index.php?ctn=politik&i=29840. (Terakhir diakses Sabtu 15 Desember2012).
Dari  penjelasan  tersebut  tentunya  menarik  sekali  untuk  mengetahui pertanyaan bagi  kita  terhadap  penerapan  sistem  pemilihan  gubernur  dan wakil  gubernur  secara  langsung.  Apakah  sistem  pemilihan  secara  langsung gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  relevan  dengan  perkembangan  daerah saat  sekarang  ini.  Pertama,  bagaimanakah  latar belakang  diterapkannya pemilihan  gubernur  dan wakil  gubernur secara  langsung  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah?  kedua,  apa kelebihan  dan  kelemahan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  secara langsung  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia?; dan ketiga,  upaya  apakah  yang  perlu dilakukan  untuk  memperbaiki  kelemahan  pemilihan  gubernur  dan  wakil gubernur yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan daerah saat ini?

## B. Pembahasan
Gagasan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  muncul  akibat kebijakan desentralisasi  luas  yang  dicanangkan  melalui  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  yang  semestinya  ditunjukan  untuk  memperbaiki iklim demokrasi, dinilai belum cukup memberi peluang bagi berkembangnya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan publik daerah. Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tersebut  banyak  ditafsirkan  secara sempit  oleh  para  penyelenggara  pemerintahan didaerah  bahwa  otonomi  ada ditangan  pemerintahan  daerah  bukan  pada  rakyat  di  daerah.  Akibatnya muncul gagasan tentang perlunya pemilu dan parpol lokal sebagai instrumen demokrasi  yang  memang  sama  sekali  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999 tersebut.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung sebenarnya dapat dikatakan sebagai terobosan yang sangat besar dan berani karena  banyak  persoalan  yang  sebenarnya  harus  dipersiapkan  terhadap pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  sebelum hal  itu  diberlakukan. Harus  dipahami  bahwa  secara  psikologis  ide  tersebut  timbul  dengan penerapan  perpolitikan  secara  langsung  didaerah  adalah  merupakan  bentuk dari  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  keberadaan  politik  nasional sehingga  yang  lebih  diharapkan  adalah  munculnya  partai  lokal  yang  bukan merupakan kepanjangan tangan dari partai-partai tingkat nasional. Dinamika dan heterogenitas lokal yang mencerminkan aspirasi riil didaerah akan lebih terakomodir dengan keberadaan partai-partai lokal yang lebih independen. 6
6 Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwantodk, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian tentang pelaksanaan otonomi Daerah di Indoensia, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm.184.
1. Latar Belakang  Diterapkannya  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil Gubernur Secara  Langsung  dalam Undang-undang  Nomor  32

## Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Adapun beberapa sebab diterapkannya pemilihan kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada 3 tinjauan:

## a. Tinjauan Filosofis
Secara filosofis kita bisa melihat bahwa memang pemberlakuan untuk menerapkan  demokrasi  politik  secara  langsung  di  daerah  hal  ini  terjadi akibat bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan politik nasional sehingga yang lebih diharapkan adalah munculnya partai lokal yang bukan  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  partai-partai  tingkat  nasional. Selain  itu,  hal  ini  merupakan  salah  satu  langkah  maju  dalam  kebijakan desentralisasi  dan  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Dorongan  untuk melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  ini  antara lain karena  mekanisme  demokrasi  secara  tidak  langsung  belum  menjamin terakomodasinya  aspirasi  rakyat  dalam  memilih calon  pemimpinnya. Mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  tidak  langsung  hanya menguntungkan sekelompok  elit  politik  yang  berorentasi  pada  kepetingan  jangka  pendek. Perlu kita cermati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kita dapat  membahas  adanya  perkembangan  demokrasi  yang  semakin  dekat dengan  konstituennya  yaitu  masyarakatnya.  Secara  umum  ini  merupakan kemajuan  yang  sangat  berarti  bagi  hubungan  pemerintahan  daerah  dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya.
Selanjutnya  pemilukada  langsung ini  bisa  dilihat  dari  adanya legitimasi  elit  eksekutif  lokal  terpilih  berkaitan  dengan  dukungan  rakyat daerah  kepadanya  yang  sebanding  dengan  pemilu  legislatif  daerah  yang menjadi satu paket dengan pemilihan DPR dan DPD. Jadi berdasarkan aspek legitimasi, pilkada  langsung  merupakan  salah  satu  keunggulan  yang siginifikan. Berikutnya adalah berperannya rakyat daerah dalam menentukan langsung  pilihannya,  tidak  mewakilkan  pada  DPRD  seperti  pada  periode pemilihan  kepala  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 tahun 1999.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  penulis  sebelumnya  secara  umum memanglah pemberian hak politik dalam menentukan elit eksekutif lokal ini merupakan  keunggulan  dari Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## b. Tinjauan Sosiologis
Pemilihan kepala  daerah dalam  hal  ini gubernur  dan  wakil gubernur secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak -hak
dasar”  rakyat  dalam  memilih  pemimpin  didaerah.  Dengan  itu  rakyat memiliki kesempatan dan kadaulatan untuk menentukan pemimpin di daerah secara  langsung,  bebas, dan  rahasia  tanpa  adanya  intervensi,  sama  seperti mereka memilih presiden dan wakil presiden dan wakil-wakilnya dilembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD).
Selanjutnya, ditinjau  dari  segi  pendanaan  yaitu  untuk  membatasi terjadinya  politik  uang  dikalangan  elit  pemerintahan  daerah,  yang  pada waktu  pemilukada  lalu  bermuara  pada  penyelenggaranya,  yaitu  DPRD melalui kepanjangan tangan fraksi. Jadi, dimungkinkan melemahnya politik uang tentunya apabila dipenuhi syarat dalam pencalonan dan pemilihannya. Selain  itu, juga  memberikan  kesan  lebih  yang  lebih  bersifat  objektif. Perlibatan  masyarakat  dalam  demokrasi  dan  perpolitikan  daerah  adalah bukan  hal  yang  tabu  lagi,  sebab  masyarakat  sudah  terbiasa  dengan  peran sebagai  pemilih  langsung  dalam  menentukan  wakil- wakil  mereka  di lembaga  legislatif,  baik  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi, dan  DPRD Kabupaten/kota  atau  bahkan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  di tingkat nasional.

## c. Tinjauan Yuridis
Pemilukada  secara  langsung  sesungguhnya  sudah  diintrodusir  dalam produk hukum  yang  mengatur  pemerintahan  di  daerah  jauh  sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007.  Dalam  Pasal  23Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ditegaskan, kepala daerah yang  karena  jabatannya  adalah  ketua  dan  anggota  Dewan  Pemerintahan Daerah  (DPD)  yang  berfungsi  menjalankan  roda  pemerintahan  dipilih menurut  Undang-Undang khusus  yang  akan  ditetapkan  kemudian. 7 Pada bagian  penjelasan  dikatakan,  ketentuan  demikian  karena  kepala  daerah adalah  orang  yang  dekat  dan  dikenal  baik  oleh  rakyat  didaerahnya. Oleh karena  itu, harus  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Karena  proses  pembentukan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  tersebut  lama,  untuk  sementara kepala  daerah  dipilih  oleh  DPRD  yang  bersangkutan,  yang  kemudian disahkan  oleh  Presiden/Menteri  Dalam  Negeri,  sampai  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1957  dicabut,  undang-undang tentang pemilihan  kepala daerah langsung tidak lahir. 8 Hal ini merupakan suatu impian yang akhirnya terwujud,  suatu  pesta  demokrasi  lokal  yang  berfungsi  untuk  mencari  sosok pemimpin  daerah  sesuai  dengan  yang  impian  dari  masyarakat  daerah.
7 Ibid.
8 Ibid.
Hingga  akhirnya  pemilukada  secara  langsung  oleh  rakyat  diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Kelebihan  dan Kelemahan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Secara  Langsung  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia
Adapun  beberapa  kelebihan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  terhadap  bentuk  pemilihan  Gubernur  dan wakil gubernur secara langsung sebagai berikut 9 ;
a. Pemilukada  Langsung  Merupakan  Jawaban  atas Tuntutan  Aspirasi

## Rakyat
Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden,  DPR,  DPD,  bahkan  kepala desa selama  ini telah  dilakukan  secara langsung.  Artinya  masyarakat  sudah tidak asing lagi dengan sistem demokrasi langsung dengan melibatkan rakyat dalam  pemilihan.  Pemilukada  langsung  merupakan  perwujudan  konstitusi dan  UUD  1945.  Seperti  telah  diamanatkan  Pasal  18  Ayat  (4)  UUD  1945, gubernur, bupati, dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur  dalam  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 tentang Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara  langsung.  Legitimasi  merupakan  hal  yang  sangat diperlukan  oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi.

## b. Check and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif Dapat Lebih Berjalan Seimbang
Kamus  hukum  mendefinisikan  prinsip check  and  balances sebagai sebuah  sistem aturan  yang  menegaskan  adanya  mekanisme  saling  kontrol diantara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang didesain  untuk  mencegah  terkonsentrasinya  kekuasaan  dalam  satu  cabang sehingga mendominasi cabang kekuasaan yang lain. 10
Secara  konseptual,  prinsip check  and  balances dimaksudkan  agar tidak  terjadi overlapping atau  tumpang  tindih  antara  kewenangan  lembaga negara  sehingga  kekuasaan  dalam  negara  haruslah  diatur  dengan  seksama.
9 http://www.Google.com/search?ie=UTF8&Sourceid=navclient&gfns=1&q=Makalah+ tentang+Pilkada(Terakhir diakses pada Tanggal 29 Desember 2012).
10 http://masnurmarzu  ki.blogspot.com/2011/12/Pemisahan-Pekuasaan-dan-Prinsip-Checks.h tml9 (Terakhir diakses Tanggal 22 Januari 2013)
Dengan  mendasarkan  pada  spektrum  pelaksanaannya,  prinsip checksand balances dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  macam  yakni,  pertama, pelaksanaan checks and balances internal dalam cabang kekuasaan tertentu. Kedua,  adanya  pelaksanaan checks  and  balances antara  cabang-cabang kekuasaan. 11 Prinsip  pemisahan  kekuasaan  membagi tanggungjawab pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

## c. Pemilukada  Langsung Sebagai Sarana  Pembelajaran  Demokrasi
(Politik) Bagi Rakyat
Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini  dapat  dilihat  dari  peran  serta  rakyat  Indonesia  dalam  melaksanakan Pemilihan  Umum  baik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak  pilihnya  yang  sedikit.  Pemilukada  langsung  menjadi  media pembelajaran  praktek  berdemokrasi  bagi  rakyat  yang  diharapkan  dapat membentuk  kesadaran  kolektif  segenap  unsur  bangsa tentang pentingnya memilih  pemimpin  yang  benar  sesuai  nuraninya.  Dimana  kriteria  calon kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.
Pemilihan  kepala  daerah  gubernur  dan  wakil  gubernur  merupakan salah  satu  bentuk  pendidikan  politik  bagi  rakyat  yang  bersifat  langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang demokratis. 12 Letak pendidikan  politik  yang  dapat  dirasakan  oleh  rakyat  adalah,  yaitu dengan perlibatan  masyarakat  dalam  proses  pemilukada  sampai  pada  pemilihan untuk para calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

## d. Pemilukada Langsung Sebagai Sarana Untuk Memperkuat Otonomi Daerah
Makna Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
“Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang, dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.
Keberhasilan  otonomi  daerah  salah  satunya  juga  ditentukan  oleh pemimpin  lokal.  Semakin  baik  pemimpin  lokal  yang  dihasilkan  dalam pemilukada  langsung,  maka  komitmen  pemimpin  lokal  dalam  mewujudkan
11 Ibid.
12 Jhanpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Mimbar Hukum Volume 23 No. 1 Februari 2011, hlm.7.
tujuan  otonomi  daerah,  antara  lain  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dengan  selalu  memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi masyarakat  agar  dapat  diwujudkan. Di  samping  itu, Kepala  Daerah  terpilih tidak  perlu  terikat  pada  konsesnsi  partai-partai  atau  fraksi-fraksi  yang  telah mencalonkannya.

## e. Pemilukada  Langsung  Merupakan  Sarana  Penting  bagi  Proses Kaderisasi Kepemimpinan Nasional
Disadari  atau  tidak,  stok  kepemimpinan  nasional  amat  terbatas.  Dari jumlah  penduduk  Indonesia  yang  lebih  dari  200  juta,  jumlah  pemimpin nasional  yang  kita  miliki  hanya  beberapa.  Mereka  sebagian  besar  para pemimpin  partai  politik  besar  yang  memenangi  Pemilu  2004.  Karena  itu, harapan  akan  lahirnya  pemimpin  nasional  justru  dari  pemilukada  langsung ini.  Pemilukada  langsung  adalah  merupakan  koreksi  terhadap  sistem demokrasi  tidak  langsung  (perwakilan)  di  era  sebelumnya,  di  mana  kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Sistem demokrasi langsung melalui  pemilukada  langsung  akan  membuka  ruang  partisipasi  yang  lebih luas  bagi  warga  dalam  proses  demokrasi  dan  menentukan  kepemimpinan politik ditingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak  meletakan  kuasa  untuk  menentukan  rekruitmen  politik  ditangan segelintir orang di DPRD (Oligarkhis).
f. Pemilukada  Langsung  Merupakan  Suatu  Langkah yang Strategis dalam  Rangka  Memperluas,  Memperdalam,  dan Meningkatkan
Kualitas Demokrasi
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  semangat  otonomi, yaitu  pengakuan terhadap  aspirasi  daninisiatif  masyarakat  lokal  (daerah)  untuk  menentukan nasibnya sendiri. 13 Selanjutnya, sistem pemilukada langsung lebih akuntabel dibanding sistem perwakilan yang selama ini digunakan, karena rakyat tidak harus  menitipkan  suaranya  kepada  anggota  legislatif  atau electoral  college secara  sebagian  atau  penuh,  di mana  rakyat  dapat menentukan  pilihannya berdasarkan  kepentingan  dan  penilaian  atas  calon.  Apabila  kepala  daerah tidak  memenuhi  harapan  masyarakat,  maka  dalam  pemilihan  berikutnya calon  yang  bersangkutan  tidak  akan  dipilih  kembali.  Prinsip  ini  merupakan pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi. 14
13 Suharizal, Op.cit. hlm. 28.
14 JokoJ. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 132.
Adapun  beberapa  kelemahan  terhadap  pemilihan  kepala  daerah (pemilukada) langsung  terhadap  gubernur  dan  wakil  gubernur  sebagai berikut 15 :
a. Dana yang Dibutuhkan  dalam  Penyelenggaraan  Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Relatif Lebih Tinggi
Pendanaan  yang  dimaksud  disini  adalah  pendanaan  baik  yang dikeluarkan oleh calonpeserta pemilukada gubernur dan wakil gubernur dan pendanaan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Pemilukada  gubernur  dan wakil  gubernur  dalam  era liberalisasi  politik  dengan  kekuatan partai  politik yang  masih  dominan,  memungkinkan  sekali  yang  bisa  bertempur  disana adalah  mereka  yang  memiliki  kapital  ekonomi  dan  politik  yang  kuat.  Para pengusaha  yang  sekaligus dekat  dengan  partai  politik,  atau  para incumbent yang  kaya,  adalah  yang  paling  besar  dalam  mendapatkan  peluang  masuk dalam bursa pencalonan pemilukada. Betapa tidak, di daerah tingkat provinsi wilayah  teritorial  yang  menghubungkan  antara  kabupaten/kota  sangatlah jauh  sehingga  membutuhkan  dana  yang  cukup  besar  untuk  melaksanakan kegiatan  sosialisasi terhadap  pencalonan.  Jadi, bukan  figur-figur  yang kompeten  dalam  kacamata  kepemimpinan  modern  yang  bisa  masuk  disana, tetapi  justru  mereka  yang  berkategori  orang-orang  kaya  yang  berpeluang besar ikut masuk dalam bursa pemilukada gubernur dan wakil gubernur.
Pendanaan  dari  pemerintahan  dengan  melaksanakan  pemilukada gubernur  dan  wakil  gubernur  juga  bukan  jumlah  yang  sedikit. Pemilukada gubernur  dan  wakil  gubernur yang  telah  dilaksanakan  di  Provinsi  DKI Jakarta dengan dua kali putaran sejumlah Rp 253 Miliar . Menurut Sekretaris Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  DKI  Jakarta,  M.  Arief  Amien, mengungkapkan anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan putaran pertama Rp 193,5 Miliar dan putaran kedua Rp 59,8 Miliar . 16 Selanjutnya, beberapa daerah  di  Indonesia banyak  yang  akan  melaksanakan  pemilukada  gubernur dan  wakil  gubernur.  Di antara  daerah  yang  akan  melaksanakan  pemilukada gubernur  dan  wakil  gubernur  adalah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Sumatera Utara,  Jawa  Timur, dan  lain  sebagainya.  pemilihan  gubernur  dan wakil gubernur  pada  Provinsi  Sumatera  Utara  pemerintah  menganggarkan  dana sekitar Rp 639 Miliar dari APBD 2013, 17 dan dana pemilihan gubernur dan wakil  gubernur  ini  dialokasikan  pada  KPU  Sumut  sebesar Rp 482 Miliar, Panwas sebesar Rp 70 Miliar serta pengamanan oleh Polda Sumut dan TNI
15 http://www.Google. com/...Op.cit.
16 http://metro.news. viva.co.id/news/read/264577-Pemilihan-Gubernur-DKI-Telan-Biaya- Rp-253-m. ( Terakhir diakses pada Tanggal 19 Januari 2013).
17 http://www.tribunnews.com/2012/12/03/Sumut-Pangkas-Dana-Daerah-untuk-Pemilihan- Gubernur.( Terakhir diakses pada Tanggal 19 Januari 2013).
sebesar Rp 87 Miliar . 18 Sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa  Timur  yang  akan  dilaksanakan  pada  Tahun  2013  pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 943 Miliar yang Hampir Rp 1 Triliun. 19

## b. Membuka Kemungkinan Konflik Elit dan Massa
Pemilukada langsung memang dapat melahirkan problem kelembagaan baru yang disuatu titik nanti bisa menodai demokrasi lokal. Itu terjadi  karena  kepala  daerah  yang  dihasilkan  dari  sistem  pilkada  langsung, posisinya  akan  semakin  kuat,  begitu  pula  dalam  hal  legitimasinya.  Bukan penelitian  dibeberapa  negara  Amerika Latin membuktikan  bahwa  ketika posisi  eksekutif  menjadi  semakin  kuat,  justru  potensial  sekali  kembali melahirkan  otoritarianisme.  Itu  terjadi  karena  eksekutif  merasa memiliki legitimasi  yang  sama-sama  kuat  dengan  DPRD,  sementara  eksekutif  tidak bisa  dijatuhkan  parlemen.  Itu  sebabnya, menjaga  keseimbangan  agar otoritarianisme  tidak  lahir pasca  pilkada  mesti menjadi  kewajiban  bagi siapapun yang menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil. 20
Selain  itu,  pemilukada  menjadikan  sebagai  alat  pemecah  belah terhadap  budaya  dan  hubungan  masyarakat  lokal.  Betapa  tidak,  masyarakat telah  didoktrin  oleh  masing-masing  tim  suskses  para  kandidat  calon  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  untuk  memilih  mereka  dengan  diberikan imbalan.  Contoh  kasus  dalam  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Papua  antara  Abraham  O  Ataruri  dan  yang  kalah  Dominggus  mandacan- Origenes.  Konflik  yang  terjadi  antara  masing-masing  pendukung  pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, di mana dengan cara membakar rumah  pribadi  pasangan  yang  memenangkan  pemilukada.  Hal  inilah  yang seharusnya dihindarkan dalam menjaga kesatuan daerah setempat.

## c. Aktivitas Rakyat Terganggu Khususnya pada Saat Kampanye
Kampanye merupakan  bagian  dari  proses  di dalam  tahapan pemilukada  dalam  mencari  massa  untuk  meraup  suara  dari  masyarakat. Sebagian  rakyat  memiliki  prespektif  yang  berbeda  di  dalam  menanggapi tahapan  pemilukada  tersebut.  Namun, sebagian  besar  kalangan  masyarakat merasa terganggu, di mana mereka melakukan kampanye tersebut yang pada intinya  menggangu  aktivitas  masyarakat.  Yaitu, dengan  melakukan kampanye  di  jalan-jalan,  kemudian  menempelkan  stiker-stiker  gambar  para calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  di  rumah-rumah  warga  sehingga  akan menimbulkan kekotoran.
18 Ibid.
19 http://bappeda.jati  mprov.go.id/2012/10/17/Dana-Pilgub-Jatim-Rp-1-Triliun/  (Terakhir diakses pada Tanggal 19 Januari 2013)
20 Ibid.

## d. Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Suaranya
Output dari  kampanye  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  mengajak masyarakat  umumnya menggunakan  hak  pilihnya  untuk  kemudian  memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung salah satu partai tertentu. Dalam  pemilu  juga  tidak  lepas  dari  masalah golput, yaitu  keadaan  di mana para  anggota  masyarakat  yang  memiliki  hak  pilih  tidak  menggunakan  hak pilihnya karena berbagai alasan, di antaranya: 21
1) faktor  tuntutan  ekonomi  (contoh:  supir  bus  yang  demi  memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa tidak memilih dalam pemilu karena harus bekerja);
2) faktor politik (contoh: bagi orang yang memiliki ideologi apatis);
3) golput dijadikan sebagai ideologi; dan
4) karena  faktor  administrasi  yang  kurang  baik,  sehingga  menyebabkan orang tidak terdaftar dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
Partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  terhadap proses pemilukada khususnya gubernur dan wakil gubernur adalah salah satu bagian hal yang terpenting dalam suskses atau tidaknya proses pemilukada. Oleh  sebab itu, dalam  proses  pemilukada  salah  satu  kelemahan  yang  harus diperhatikan adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.
3. Beberapa  Upaya  yang  Perlu  Dilakukan  untuk  Memperbaiki Kelemahan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  yang  Sesuai dengan Perkembangan Pemerintahan Daerah Saat Ini.
Untuk  menanggulangi  permasalahan  yang  timbul  dalam  pemilukada bisa ditempuh dengan cara sebagai berikut:

## a. Optimalisasi Check  and Balances antar  Kepala  Daerah  dengan Dewan Perwakilan Daerah.
Optimalisasi  terhadap  sistem check  and  balances antara  gubernur sebagai  kepala  daerah  (Executive)  dengan  DPRD  (Legislative)  perlu disinergiskan  kembali.  Mengingat  kedua  lembaga  tersebut  yaitu  antara gubernur  sebagai  eksekutif  dan  DPRD  sebagai legislative merupakan penyelenggara pemerintahan dalam sistem pemerintahan didaerah. Di mana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yaitu  “ penyelenggaraan  pemerintahan  daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”.
Ketika  hubungan  tersebut  dipelihara  dengan  baik,  baik  melalui komunikasi  kelembagaan,  saling  mengawal, dan  mengimbangi  dengan
21 http://Shubuha.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/05/Pemilukada-Sebagai-Cerminan-Demokrasi- di-Tingkat- Lokal/ ( Terakhir dikunjungi, Minggu,13 Januari 2013).
sepenuhnya mengingat masing-masing tugas dari kepala daerah dan DPRD. Maka, gubernur  di dalam  menjalankan  program-program pemerintahannya yang prorakyat akan  mendapat dukungan penuh oleh DPRD dan juga perlu mengambil inisiatif dan langkah strategis dalam memanfaatkan wewenangnya untuk menjalankan program-program pembangunan di daerah secara efektif dan optimal.
Dalam  pola  yang  seimbang  antara  legislatif  dan  eksekutif  itu  pula dibangun  hubungan  antara  legislatif  dan  eksekutif  daerah  dalam melaksanakan  demokrasi  lokal. Melalui  keseimbangan  kekuasaan  antara legislatif dan eksekutif di daerah diharapkan mekanisme check and balances di tingkat lokal dapat betul-betul direalisasikan dalam rangka memperjuangkan  kepentingan  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan  tertinggi didaerah. 22 Ini diawali dengan proses pemilihan pemimpin publik di daerah tidak  saja  menyangkut  proses  pemilihan  kepala  daerah,  namun  juga menyangkut  keterwakilan  rakyat  di lembaga  perwakilan,  sejauh  mana lembaga  perwakilan  tersebut  mengartikulasikan,  mengagresikan, serta memperjuangkan  kepentingan  rakyat  termasuk  dalam  proses  pembuatan peraturan daerah.

## b. Pembatasan Dana Kampanye Pemilukada
Demokrasi  yang  mahal  maka  akan  menghasilkan  kualitas  demokrasi yang  baik  pula,  jadi  menurut  penulis  hal  ini  bukan  menjadi  alasan yang berarti di dalam penerapan sistem pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat.  Betapa  tidak,  dengan  adanya  wacana  dari  pemerintah  pusat  dengan pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  dipilih  kembali  oleh  DPRD  maka sangat  tidak  kompatimbel  ketika  format  yang  lama  diterapkan  kembali didalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketika ada cara lain untuk mengatasi  persoalan  demokrasi  yang  mahal  mengapa  kita  harus  pesimis dengan  wacana  didalam draft Rancangan  Undang-Undang  (RUU) mengembalikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh DPRD. Beberapa  solusi  yang  diterapkan  terhadap  demokrasi  yang  mahal, yaitu dengan  adanya  pembatasan  dana  kampanye  bagi  para  calon  gubernur  dan wakil  gubernur  yang  akan  berkompetisi.  Dengan  demikian  maka  satu  sama lain  akan  memiliki  model  yang  sama  dan  tidak  boleh  melebihi  batas  yang ditentukan dalam kampanye.
Aturan  mengenai  pembatasan  jumlah  sumbangan  bagi  para  calon kepala daerah memang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  2005  Pasal  65  Ayat  (3) dengan  tegas  disebutkan  bahwa  sumbangan dana  kampanye  dari  perseorangan  dilarang  melebihi Rp 50.000.000,00
22 http://www.kursikayu.com/2012/03/Demokrasi-Indonesia-Antara-Check-and-Balances. ht ml (terakhir diakses pada Tanggal 22 Januari 2013).
(lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Namun  pada  ayat  (4) disebutkan  bahwa  pasangan  calon  dapat  menerima  dan/atau  menyetujui pembiayaan  bukan  dalam  bentuk  uang  secara  langsung  untuk  kegiatan kampanye. 23 Namun  demikian, sampai  sekarang  tidak  ada  aturan  yang mengatur  mengenai  batasan  dana  kampanye  bagi  para  calon  gubernur  dan wakil gubernur.
c. Meningkatkan  Kesadaran  untuk  Pendidikan  Politik  Masyarakat dalam Berpartisipasi terhadap Proses Jalannya Pemilukada
Pemilu  tidak  sekedar  persoalan  memilih  dan  dipilih,  namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Setiap proses  kampanye  adalah  merupakan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat. Pendidikan  politik  menurut  alfian  (1986:235)  merupakan  usaha  yang  sadar untuk  merubah  sosialisasi  politik  masyarakat  sehingga  mereka  memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. 24
Kemudian  menurut Syafrudin, aktifitas  yang  bertujuan  untuk membentuk  dan  menumbuhkan  orientasi  politik  pada  individu,  meliputi keyakinan  konsep  yang  muatan  politis, loyalitas  dan  perasaan  politik,  serta pengetahuan  dan  wawasan  politik  yang  menyebabkan  seseorang  memiliki kesadaraan terhadap persoalan politik dan sikap politik. 25
Di  samping  itu, juga  untuk  setiap  individu  memberikan  partisipasi politik  yang  aktif  dimasyarakatnya.  Pendidikan  politik, aktivitas  yang  terus berlangsung  di dalam  kehidupan  manusia  dan  itu  tidak  dapat  terwujud kecuali di dalam sebuah masyarakat yang demokratis.
Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: 26
1) membentuk kepribadian politik;
2) kesadaran politik; dan
3) membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik.
Ini  semua  bertujuan  agar  para  masyarakat  menjadi  partisipan  dalam bentuk  yang  positif. 27 Pembentukan  kepribadian  dapat  dilakukan  melalui metode  secara  tidak  langsung  yaitu  melalui  sosialisai  dan  pelatihan  serta metode  yang  bersifat  langsung  melalui  institusi  pendidikan.  Jika  hal-hal tersebut  dapat  terbentuk  dalam  jiwa  setiap  warga  negara  yang  ditegakan
23 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politiklokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.133.
24 Marita Ahdiyana, “ Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik ”, makalah disampaikan pada Pidato Ilmiah,STIAAAN Yogyakarta,13 Juni 2009. hlm.3.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
dengan  pilar-pilar  ideologi,  spiritual,  moral, dan  intelektual.  Maka, bangsa ini diharapkan menjadi bangsa yang berkarakter dan dapat mengantar warga Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar.
Dengan demikian, berdemokrasi dengan menggunakan suara langsung oleh rakyat  sejatinya  tidak  akan  merugikan  masyarakat.  Apalagi  dengan menggunakan  hak  suaranya  untuk  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur adalah  merupakan  warga  yang  baik  dalam  turut  menyukseskan  serangkaian kegiatan pemilukada gubernur dan wakil gubernur.

## d. Penegakan Aturan Pemilukada yang Konsisten.
Dalam berdemokrasi salah satu syarat pokoknya adalah adanya sitem pemilihan  umum  (pemilu)  yang  jujur  dan  adil.  Begitu  pula  dengan berdemokrasi  di  daerah, yaitu  ditandai  dengan  adanya  pemilihan  umum kepala  daerah.  Pemilihan  kepala  daerah  dalam  hal  ini, gubernur  dan  wakil gubernur  yang  dilakukan  dengan  jujur  dan  adil  tentunya  dapat  dicapai apabila  tersedia  perangkat  hukum  yang  mengatur  proses  pelaksanaan pemilukada  di  daerah.  Sekaligus  melindungi  para  penyelenggara,  kandidat, pemilih,  pemantau, dan  warga negara  pada  umumnya  dari  ketakutan, intimidasi,  kekerasan,  penyuapan,  penipuan, dan  berbagai  praktek  curang lainnya yang tentunya akan mempengaruhi hasil pemilihan tersebut sehingga berbagai  cara  dilakukan  oleh  kandidat  yang  bertanding  supaya  menang. 28 Ada berbagai  acuan  dan  rujukan  untuk  mengategorikan  bahwa  suatu kegiatan  atau  tindakan  adalah  pelanggaran  yaitu  dengan  berbagai  Undang- Undang  kepemiluan  yang  ada  di  Indonesia.  Undang-Undang  Kepemiluan tersebut  antara  lain  Undang-Undang No. 15  Tahun  2011  mengenai Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik,  Undang- Undang No. 10  Tahun  2008  mengenai  Pemilu  Legislatif (sedang dibahas di DPR dan diperkirakan selesai bulan April 2012 ini), dan sejumlah peraturan KPU. 29
Adapun  pelanggaran  pemilukada  dapat  dikategorikan  sebagai berikut: 30
1) pelanggaran  terhadap  peraturan  Pemilu  dan  Pemilukada  yang pengaruhnya tidak bisa diukur signifikansinya dengan hasil Pemilu dan Pemilukada.  Misalnya:  baliho,  tanda  gambar  dalam  sosialisasi, pemberian hadiah ketika sosialisasi, dan lain-lain;
28 Penulis adalah Pengurus Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Divisi Hubungan Luar Negeri dan Pemantau Pemilu Internasional http://politik.kompasiana.com/2012/04/07/Tiga-Pelanggaran-Pemilukada-453040. html.
(Terakhir diakses22 Januari2013).
29 Ibid. 30 Ibid.
2) pelanggaran  serius  terhadap  prinsip-prinsip  dasar  pemilukada  yang luber  dan  jurdil. Misalnya:  adanya money  politics, dan  ikut  sertanya PNS dan birokrasi baik sebagai tim sukses, ikut serta dalam kampanye hingga sosialisasi mengenai calon tertentu saja; dan
3) pelanggaran  serius  terhadap  hak  konstitusional  bakal  pasangan  calon atau  pasangan  calon  sehingga  mengakibatkan  bakal  pasangan  calon kehilangan  hak  konstitusionalnya.  Contoh  lain  adalah  menakut-nakuti atau mengintimidasi kandidat saingan agar tidak ikut berkompetisi atau menjadi calon.
Dari  kategori  pengelompokan  jenis  pelanggaran  pemilukada merupakan  suatu  hal  kekinian  yang  sering  terjadi  didalam  proses pemilukada.  Hal  ini  tentunya  memudahkan  untuk  rakyat  sebagai  pemilih untuk  melaporkan  kegiatan  atau  tindakan  yang  mengarah  ke  arah pelanggaran  jenis  apapun  (jika  belum  paham  atau  sulit  mengkategorikan jenis pelanggaran) kepada PPL (Pengawas Pemilu Lapangan yang bergerak di  level  kelurahan),  Panwascam  (Pengawas  Pemilu dilevel  Kecamatan), Panwas  (Pengawas  Pemilu  dilevel  Kabupaten  dan  Provinsi), atau  ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu level Nasional).

## e. Memberdayakan Pemilukada Yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil.
Salah  satu  cara  untuk  melaksanakan  pemilukada  yang langsung, umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan  adil  adalah  dengan  cara  hubungan  yang relevan  antara  penyelenggara,  pemilih  (masyarakat)  dan  pengawas pemilukada.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menciptakan  suatu  bentuk  pemilukada yang transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dilakukan dengan saling terjalin komunikasi  yang  baik,  antara  penyelenggara,  pemilih  (masyarakat)  dan pengawas pemilukada dalam menyukseskan proses pemilukada tersebut.
Asas  penyelenggaraan  pemilukada  adalah  sama  dengan  asas pemilihan  umum  yaitu langsung,  umum,  bebas,  jujur,  rahasia, dan  adil. Berdasarkan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004, yaitu  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan  adil.  Asas  ini  dianut  didalam  pelaksanaan Pemilukada  secara  langsung.  Asas  pemilihan  umum  sama  dengan  asas pemilihan  kepala  daerah  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 tentang pemilihan
presiden  dan  wakil  presiden  juga  sama-sama  menerapkan  asas  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 31
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus  memenuhi  asas-asas  pemilu  yaitu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil yaitu:
1) asas  langsung,  berarti  rakyat  sebagai  pemilih  memberikan  suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak nuraninya, tanpa perantara;
2) asas umum, berarti berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi;
3) asas  bebas,  berarti  setiap  warga  negara  bebas  menentukan  pilihan berdasarkan  hati  nuraninya dalam  melaksanakan  hak  pilihnya  setiap warga negara dijamin keamanannya dari pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun;
4) asas  rahasia,  berarti  dalam  memberikan  suaranya,  kerahasiaan  suara pemilih  terhadap  pilihannya  dijamin  tidak  akan  diketahui  oleh  pihak manapun dan dengan jalan apapun;
5) asas  jujur,  berarti  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  setiap  penyelenggara pemilu,  aparat  pemerintah,  peserta  pemilu,  pengawas  pemilu,  pemantau pemilu,  pemilih  serta  semua  pihak  yang  terkait  harus  bersikap  dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6) asas  adil,  berarti  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  setiap  pemilih  dan maupun  partai  politik  peserta  pemilu  mendapat  perlakuan  yang  sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Ketika di dalam melaksanakan proses pemilukada gubernur dan wakil gubernur  benar-benar  menerapkan  asas-asas  tersebut,  maka  kesuksesanlah yang didapatkan. Namun sebaliknya, ketika asas-asas tersebut tidak berhasil diterapkan di dalam proses pemilukada bukan tidak mungkin kerusuhan dan kekacauan  yang  terjadi  sehingga  tidaklah  sukses  terhadap  pelaksanaan pemilukada  gubernur  dan  wakil  gubernur  tersebut. Penyelenggaraan pemilukada  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  hanya dapat  terwujud  apabila  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
31 Brownson, Tinjauan Yuridis Peralihan Pemilihan Kepala Daerah dari Rezim Pemerintahan Daerah ke Rezim Pemilihan Umum, Skripsi, (Pekanbaru: Program Sarjana Universitas riau, 2011), hlm.40.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Adapun  latar  belakang  diterapkannya  pemilihan  gubernur  dan  wakil gubernur  secara  langsung  oleh  rakyat  dapat  ditinjau  secara  filosofis, sosiologis, dan yuridis.
1) pertama,  secara  filosofis  kita  bisa  melihat  bahwa  dorongan  untuk melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  ini  antar  lain karena  mekanisme  demokrasi  secara  tidak  langsung  belum  menjamin terakomodasinya aspirasi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya;
2) kedua, secara sosiologis pemilihan kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian  “hak - hak  dasar”  rakyat  dalam  memilih  pemimpin  di daerah; dan
3) ketiga,  pemilukada  secara  langsung  sesungguhnya  sudah  diintrodusir dalam  produk  hukum  yang  mengatur  pemerintahan  didaerah  jauh sebelum  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2007.  Dalam  Pasal  23  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1957 tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah  ditegaskan,  “Kepala  Daerah  yang  karena  jabatannya  adalah ketua dan anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) yang berfungsi menjalankan  roda  pemerintahan  dipilih  menurut  Undang-undang khusus yang akan ditetapkan kemudian ” .
b. Beberapa  kelebihan  dan  kelemahan  terhadap  praktek  pemilukada langsung.  Adapun  beberapa  kelebihan  dan  kelemahan  pemilihan gubernur dan  wakil  gubernur  secara langsung  di dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  sebagai berikut;  Pemilukada  langsung  merupakan  jawaban  atas  tuntutan  aspirasi rakyat  yang  merupakan  ajang  pendidikan  politik, check  and  balances antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dapat  lebih berjalan  seimbang, pemilukada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, pemilukada  langsung  merupakan  sarana  penting  bagi  proses  kaderisasi kepemimpinan  nasional,  kemudian  pemilukada  langsung  merupakan suatu  langkah  yang  strategis  dalam  rangka  memperluas,  memperdalam, dan  meningkatkan  kualitas  demokrasi.  Selanjutnya  adapun  beberapa kelemahannya sebagai berikut; dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan  pemilukada  gubernur  dan  wakil  gubernur  relatif  lebih tinggi,  membuka  kemungkinan  konflik  elit  dan  massa,  aktivitas  rakyat terganggu khususnya pada saat kampanye, masyarakat tidak
menggunakan hak suaranya.
c. Adapun  bentuk  upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk  memperbaiki kelemahan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  yang  sesuai  dengan perkembangan  pemerintahan  daerah  saat  ini  adalah  sebagai  berikut;
optimalisasi check  and balances antar  kepala  daerah  dengan  dewan perwakilan  daerah,  pembaharuan  dengan  pembatasan  dana  kampanye pemilukada,  meningkatkan  kesadaran  politik  masyarakat  serta  kontrol pemerintahan  terhadap  proses  jalannya  pemilukada,  penegakan  aturan pemilukada  yang konsisten  dan  memberdayakan  pemilukada  yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

## 2. Saran
a. Disarankan  agar  pemerintah  pusat  bersama  legislatif  mendesain  suatu Rancangan  Undang-Undang tentang pemilukada  terhadap  pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur yang  pada  intinya  tetap  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat.  Selanjutnya  membuat  Rancangan  Undang-undang terhadap  pembatasan  dana  kampanye  agar  meminimalisir  biaya kampanye  bagi  para  calon  yang  bersaing  supaya  lebih  adil  dan memungkinkan  tidak  terjadinya  pengembalian  terhadap  dana  kampanye bagi calon terpilih.
b. KPU  harus  bekerja  lebih  profesional  dengan  menerapkan  prinsip transparan  dan  partisipatif yaitu  dengan  sejak  awal  proses  pelaksanaan pemilukada  mereka  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pemilukada  tersebut, baik  oleh  PERS,  LSM,  ORMAS, dan masyarakat pada umumnya.
c. Kepada  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan  pengamanan  dan  penegakan aturan pelaksanaan pemilukada baik dari KPU, BAWASLU, dan POLRI agar  bertanggung jawab penuh  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnnya, artinya  untuk  menindak  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggaran-pelanggaran  pemilukada.  Baik  yang  bersifat  administratif maupun  pidana  dan  bahkan  sampai  dengan  pelanggaran-pelanggaran yang  sangat  kecil  sehingga  terciptanya  asas  dari  pemilukada  yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Agustino,  Leo,  2009. Pilkada  dan  dinamika  politik  lokal,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pramusinto,  Agus,  Erwan Agus  Purwanto, 2009. Reformasi  Birokrasi, Kepemimpinan  dan  Pelayanan  PublikKajian tentang pelaksanaan otonomi Daerah di Indoensia, Yogyakarta: Gava Media.
Prihatmoko,  Joko  J.,  2005. Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung;  Filosofis, Sistem,  dan  Problema  Penerapan  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Sentosa, Daniel S., 2005. Pilkada Langsung, Jakarta: Media Pressindo. Suharizal,  2011, Pemilukada  Regulasi  Dinamika,  dan  Konsep  Mendatang,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah
Brownson, 2011, Tinjauan Yuridis Peralihan Pemilihan Kepala Daerah dari
Rezim  Pemerintahan  Daerah  ke  Rezim  Pemilihan  Umum. Skripsi, Pekanbaru: Program Sarjana Universitas riau. Simamora,  Jhanpatar, 2011, Eksistensi  Pemilukada  dalam  Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum Volume,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta, 23 No. 1 Februari.
Ahdiyana, Marita, 2009, Pemilu  Sebagai  Wahana  Pendidikan  Politik, makalah disampaikan pada Pidato Ilmiah, STIA AAN Yogyakarta, 13 juni.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2008 tentang Perubahan  kedua  Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
D. Website
http://politik.kompasiana.com/2012/04/07/Tiga-Pelanggaran-Pemilukada- 453040.html.(Terakhir diakses 22 Januari 2013). http://blogspotcorner.blogspot.com/2012/09/Hasil-Final-Perolehan-Suara- Pilkada- DKI.html?=1(terakhir  diakses  pada  Tanggal  22  Januari 2013). http://www.kursikayu.com/2012/03/Demokrasi-Indonesia- Antara-Check-and-Balances.html  (terakhir  diakses  pada  Tanggal  22 Januari 2013). http://Shubuha.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/05/Pemilukada-Sebagai-
Cerminan-Demokrasi- di-Tingkat-Lokal/ (Terakhir dikunjungi, Minggu, 13 Januari 2013). http://metro.news.viva.co.id/news/read/264577-Pemilihan-Gubernur-DKI-
Telan-Biaya-Rp-253-m.  (Terakhir  diakses  pada  Tanggal  19  Januari
2013).
http://www.tribunnews.com/2012/12/03/Sumut-Pangkas-Dana-Daerah- untuk-Pemilihan- Gubernur.(Terakhir  diakses  pada  Tanggal  19 Januari 2013). http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/10/17/Dana-Pilgub-Jatim-Rp-1- Triliun/(Terakhir diakses pada Tanggal 19 Januari 2013). http://masnurmarzuki.blogspot.com/2011/12/Pemisahan-Pekuasaan-dan- Prinsip- Checks.html9 (Terakhir diakses Tanggal 22 Januari 2013). http:  //  www.  Google.com/  search?  ie=UTF8&  Sourceid=navclient& gfns=1&q= Makalah+tentang+Pilkada(Terakhir diakses pada Tanggal 29 Desember 2012). http://wwwPolitikIndonesia.com/m/index.php?ctn= politik&i=29840. (Terakhir diakses Sabtu 15 Desember 2012).