DOI: 10.31933/jihhp.v1i1.356
Received: 17/12/2020 ,   Revised: 17/12/2020, Publish: 17/12/2020

## MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS
Ervanda Rifqi Priambodo 1 , Miftahul Falah 2 , Yoga Pratama Silaban 3
1) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, ervandarifqip@gmail.com
2) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, mfalah@gmail.com 3) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, yogaps@gmail.com

## Corresponding Author: Ervanda Rifqi Priambodo 1
Abstrak: Artikel  ini  membahas  tentang  MENGAPA  KORUPSI  SULIT  DIBERANTAS karena  korupsi  telah  mendarah  daging  di  setiap  instansi  pemerintahan  maupun  swasta  di negeri ini. Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime dengan berbagai dimensinya, seperti economic  crime,  organized  crime,  white  collar  crime dan political  crime .  Dengan bentuknya  yang extra  ordinary  crime ,  maka  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi harus  ditempuh  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  pula.    Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  dengan  menggunakan deskriptif  kualitatif  dan  Library Research. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta, keadaan,  yang terjadi  secara langsung dengan menyuguhkan apa  yang sedang terjadi secara apa  adanya.  Tujuan  dari penelitian  deskriptif  kualitatif searah  dengan  rumusan  masalah serta  pertanyaan  penelitian  /  identifikasi masalah  penelitian.  Hal  ini  disebabkan  tujuan  dari penelitian  ini  akan  menjawab  pertanyaan  yang  sebelumnya  dikemukakan  oleh  rumusan masalah  serta  pertanyaan  penelitian/  identifikasi  masalah.  Sumber  data  yang  kami  gunakan yaitu library  research adalah  data-data  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  internet,  dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian.
Kata Kunci: pemberantasan korupsi, korupsi, pencegahan korupsi

## PENDAHULUAN
Banyaknya  kasus-kasus  korupsi  di  negeri  ini  membuat  resah  dan  cemas masyarakat.
Hampir setiap instansi pemerintahan di negeri ini pernah terjerat kasus korupsi. Korupsi telah menggerogoti  kehidupan  bangsa  dan  Negara Indonesia  sejak  kemerdekaannya diproklamirkan.  Kejahatan  tersebut  terus  berkembang  bahkan  merajalela  hingga  merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasil  dari United  Nation  Convention  Against  Corruption  2003 diantaranya menyatakan  bahwa  korupsi  adalah  ancaman  bagi  keamanan  dan  kestabilan  masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengancam stabilitas politik.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dibentuk  dengan  misi  dan  amanah  untuk memberantas  korupsi  yang  diharapkan  masyarakat  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang bersih  dan  berintegritas  tinggi.  Namun  KPK  tidak  bisa  bekerja  sendiri  dalam  membrantas korupsi  di  Indonesia.  Masyarakat  juga  mempunyai  peran  dalam  pemberantasan  korupsi. Masalahnya  adalah,  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  bahaya  korupsi  saat  ini.  Banyak masyarakat  yang  bersikap  apatis  terhadap  kasus-kasus  korupsi  karena  kurangnya  tanggapan mereka terhadap korupsi. Kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi masyarakat, maka mereka  pun  kurang  memberikan  respons,  bahkan  tak  jarang  mereka  pura-pura  tidak  tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung resiko.
Survei  Perilaku  Anti  Korupsi  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  permisifitas masyarakat  terhadap  perilaku  anti  korupsi  dengan  menggunakan  Indeks  Perilaku  Anti Korupsi  (IPAK).  Survei  ini  hanya  mengukur  perilaku  masyarakat  dalam  tindakan  korupsi skala  kecil  ( petty  corruption )  dan  tidak  mencakup  korupsi  skala  besar  ( grand  corruption ). Data  yang  dikumpulkan  mencakup  pendapat  terhadap  kebiasaan  di  masyarakat  dan pengalaman  berhubungan  dengan  layanan  publik  dalam  hal  perilaku  penyuapan  ( bribery ), pemerasan  ( extortion ),  dan  nepotisme  ( nepotism ).  IPAK  disusun  berdasarkan  dua  dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat  terhadap  kebiasaan  perilaku  anti  korupsi  di  masyarakat.  Sementara  itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

## Source : Badan Pusat Statistik
Grafik 1.1 Perkembangan IPAK Tahun 2012 Hingga Tahun 2019
Terlihat  adanya  peningkatan  Indeks  Persepsi  dari  tahun  2012  sampai  dengan  2018,  tetapi pada  tahun  2019  Indeks  Persepsi  mengalami  penurunan.  Hal  ini  menunjukkan  menurunnya pemahaman  dan  penilaian  masyarakat  terhadap  perilaku  anti  korupsi.  Sebaliknya,  pada indeks  pengalaman,  terjadi  fluktuasi  dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2018,  hingga mencapai  momen  tertinggi  pada  tahun  2019,  yaitu  sebesar  3,65.  Sejalan  dengan  indeks pengalaman,  nilai  IPAK  juga  menunjukkan  adanya  fluktuasi.  Pada  tahun  2019,  nilai  IPAK sebesar 3,70. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2018 (3,66).
Pada  tahun  2019  masyarakat  juga  semakin  permisif  di  lingkup  publik.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  meningkatnya  persentase  masyarakat  yang  menganggap  wajar  beberapa sikap yang dirasakan sebagai tindakan korupsi. Dibanding tahun 2018, peningkatan terbesar terjadi  pada  variabel  memberi  uang/barang  dalam  proses  penerimaan  menjadi  pegawai negeri/swasta.
Source : Badan Pusat Statistik
Grafik  1.2 Persentase  Sikap  Masyarakat  yang  Menganggap  Wajar  Beberapa Kebiasaan di Lingkup Publik, 2018–2019
Keterangan :
a. 1 : Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta b. 2 : Memberi uang/barang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll
c. 3 : Membagikan uang/barang ke calon pemilih pada PILKADES/PILKADA/PEMILU d. 4 : Guru mendapat jaminan anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar e. 5 : Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)
Kasus  korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  oknum  pejabat  namun  masyarakat  saja dalam kehidupan sehari-harinya banyak yang melakukan tindakan korupsi. Kenyataan itulah yang  menjadi  salah  satu  penyebab  korupsi  sulit  diberantas,  dan  ditambah  lagi  dengan penegakan  hukum  yang  sangat  lemah.  Kurangnya  hubungan  atau  tidak  adanya  persamaan cara  pandang  pemberantasan  korupsi  antara  lembaga  negara  membuat  penegakan  hukum kasus  korupsi  semakin  sulit  untuk  diselesaikan.  Dengan  demikian,  komunikasi  dan persamaan cara pandang pemberantasan korupsi menjadi hal yang utama.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis dan mengulik faktor-faktor  yang menyebabkan korupsi  sulit diberantas.  Fokus perhatian  penelitian  ini  dipusatkan  pada  pola  pikir  masyarakat  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

## KAJIAN PUSTAKA

## Korupsi
Agus  Mulya  Karsona  (2011  :23)  Mendefinisikan  korupsi  sebagai  sesuatu  perbuatan yang busuk,  jahat,  dan  merusak  yang menyangkut  perbuatan  yang bersifat  amoral,  sifat  dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan  dalam  jabatan  karena  pemberian,  menyangkut  faktor  ekonomi  dan  politik  dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasaan di bawah kekuasan jabatan.

## Unsur Unsur Korupsi
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut,
a) Perbuatan melawan hukum;
b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Faktor penyebab Korupsi
1) Faktor  Internal ,  merupakan  faktor  pendorong  korupsi  yang  berasal  dari  dalam  diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi:
a) Sifat tamak/rakus manusia
Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi  ketika  seseorang  mempunyai  hasrat  besar  untuk  memperkaya  diri  dan  tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki

## b) Gaya hidup konsumtif
Pada era-modern ini, terutama kehidupan di kota- kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila Perilaku konsumtif tidak di imbangi dengan pendapatan yang memadai,maka hal tersebut akan membuka  peluang  seseorang  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  demi  memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

## c) Moral yang kurang kuat
Seseorang  yang  mempunyai  moral  lemah  cenderung  mudah  tergoda  untuk melakukan  tindakan  korupsi.  Godaan  itu  bisa  berasal  dari  atasan,  teman  setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.
2) Faktor Eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
a) Faktor Politik
Politik  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  melakukan  korupsi.  Hal  ini  dapat dilihat  ketika  terjadi  intrabilitas  politik  atau  ketika  politisi  mempunyai  hasrat  untuk mempertahankan kekuasaannya.

## b) Faktor Hukum
Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang – undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang  menjadikan  hukum  sebagai  sarana  korupsi  adalah  tidak  baiknya  substansi hukum, mudah ditemukan aturan – aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang  tidak  jelas  dan  tegas  sehingga  menumbulkan  multi  tafsir,  serta  terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain.
c) Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu  penyebab terjadinya korupsi.  Hal  itu dapat  dilihat  ketika  tingkat  pendapat  atau  gaji  yang  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan.

## d) Faktor Organisasi
Organisasi  dalam  hal  ini  adalah  organisasi  dalam  arti  yang  luas,  tidak  hanya organisasi  yang  ada  dalam  suatu  lembaga,  tetapi  juga  sistem  pengorganisasian  yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor - faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi:
1. Kurang adanya teladan dari pemimpin;
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai;
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi;
5. Lemahnya pengawasan.
e) Faktor Sejarah
1) Korupsi pada Zaman Kerajaan
Jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para  pejabat  lokal  yang  memungut  pajak  dari  rakyat  yang  masih  buta  huruf. Kelompok  petugas  pajak  yang  disebut  mangilala  drwya  haji  ini  disebut  dalam prasasti  awal  abad  ke-9  pada  tahun  741  Caka  atau  819  Masehi  dalam  buku Peradaban  Jawa  karya  Supratikno  Raharjo.  Sejarawan  Onghokham  dalam  buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong juga menyoal petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para mangilala drwya haji.

## 2) Korupsi Zaman VOC
Korupsi  sudah  ada  sejak  dahulu  kala  namun  mulai  banyak  terjadi  di  zaman penjajahan  Belanda.  Pada  zaman  penjajahan  Belanda  tersebut  korupsi  paling besar  terjadi  pada  zaman  VOC.  Bangkrutnya  VOC  akibat  korupsi  besar-besaran disebabkan  mereka  merasa  berada  di  negeri  yang  jauh  dengan  tempat  mereka berasal.  Tiadanya  pengawasan  dan  merasa  hidup  dalam  kota  yang  jauh  dari negerinya,  mereka  melampiaskannya  dengan  mencari  kehidupan  sangat  mewah, tapi  gaji  sebagai  pegawai  VOC  tidak  mencukupi.  Maka,  korupsi  dan  kolusi adalah  cara  yang  mereka  tempuh  untuk  bisa  hidup  berlebihan.  VOC  dinyatakan bangkrut  karena  tidak  sanggup  membayar  utang  akibat  pengurusnya  melakukan korupsi.  Setelah  menjalani  masa  transisi  selama  12  tahun  atau  pada  1811,  VOC pun dibubarkan dengan meninggalkan utang sebesar 140 juta gulden.  Bangkrutnya VOC memang tidak diperkirakan sebelumnya. Mengingat, ketika  itu  perusahaan  ini  bukan  hanya  menguasai  perdagangan  di  nusantara, melainkan  juga  kekuasaannya  sampai  ke  mancanegara  dengan  ratusan  armada. Jadi,  dalam  masalah  korupsi  ini,  bangsa  Indonesia  bisa  belajar  dari  VOC  atau kompeni  yang  pada  31  Mei  1799  dinyatakan  bangkrut  dan  dilikuidasi  akibat korupsi besar-besaran.

## 3) Korupsi Zaman Penjajahan Belanda
Kebiasaan  korupsi  pada  zaman  penjajahan  Belanda  dimulai  sejak  kebiasaan mengambil  “upeti”  dari  rakyat  kecil  yang  dilakukan  oleh  Raja  Jawa  ditiru  oleh
Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816),  Akibat  kebijakan  itulah  banyak  terjadi  perlawanan-perlawanan  rakyat terhadap  Belanda.  Sebut  saja  misalnya  perlawanan  Diponegoro  (1825-1830), Imam  Bonjol  (1821-1837),  Aceh  (1873-1904)  dan  lain-lain.  Praktik  korupsi besar-besaran  juga  terjadi  pada  masa  tanam  paksa.  Saat  itu  disebutkan,  petani hanya bisa mendapat 20 persen hasil panennya dan diduga juga hanya 20 persen yang  dibawa  ke  Negeri  Induk  (Kerajaan  Belanda).  Selebihnya  60  persen  hasil bumi  Nusantara  diambil  pejabat  lokal  dari  desa  hingga  kabupaten.  Hal  lainnya juga  terjadi  ketika  kelompok  oposisi  dan  nasionalis  Syarikat  Islam  (SI)  pecah menjadi  SI  dan  SI  Merah  yang  kelak  menjadi  Partai  Komunis  Indonesia,  terjadi saling tuding korupsi.

## 4) Korupsi Zaman Orde lama
Sejak  Indonesia  merdeka,  pasca  1945,  korupsi  juga  telah  mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Bonnie Triyana menceritakan, skandal korupsi menimpa politisi senior PNI, Iskaq Tjokrohadisurjo, yang adalah mantan Menteri Perekonomian  di  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  I.  Kasus  tersebut  bergulir  14  April 1958.  Kejaksaan  Agung  yang  memeriksa  Iskaq  memperoleh  bukti  cukup  untuk menyeretnya ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket  pesawat  terbang,  kereta,  dan  mobil  tanpa  seizin  Lembaga  Alat-Alat Pembayaran  Luar  Negeri  (LAAPLN).  Iskaq  akhirnya  mendapat  grasi  dari Presiden  Soekarno.  Namun,  mobil  Mercedes  Benz  300  yang  diimpornya  dari Eropa tetap disita untuk negara. Kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokusumo (menjabat 30 Juli 1953-11 Agustus 1955) yang tersandung perkara gratifikasi  dari  pengusaha  asal  Hongkong,  Bong  Kim  Tjhong,  yang  memperoleh kemudahan memperpanjang visa dari Menteri Kehakiman. Visa tersebut  ternyata dibayar  dengan  imbalan  Rp  20.000.  Jaksa  Agung  Muda  Abdul  Muthalib  Moro menduga  uang  pemberian  pengurusan  visa  tersebut  digunakan  untuk  membiayai Partai  Rakyat  Nasional  pimpinan  Djody.  Partai  besar  lain,  yakni  Masyumi,  juga terseret  korupsi.  Pada 28 Maret  1957, politisi  Masyumi, Jusuf Wibisono, ditahan tentara  di  Hotel  Talagasari,  Jalan  Setiabudi,  Bandung,  karena  diduga  terlibat korupsi.  Bonnie  Triyana  mengutip  harian  Suluh  Indonesia,  20  April  1957, menceritakan, Hotel Talagasari dipenuhi tersangka korupsi. Terdapat lima mantan menteri, anggota konstituante, anggota parlemen, kepala jawatan, komisaris polisi, jaksa, pengusaha, dan lain-lain. Yang diperiksa mencapai 60 orang. Periode 1950- 1965 tersebut memang dipenuhi gonjang-ganjing korupsi dan pemberontakan.

## 5) Korupsi Zaman Orde Baru
Sesaat setelah berkuasa, Soeharto segera melakukan sejumlah upaya melawan korupsi.  Soeharto  pada  2  Desember  1967  melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres) Nomor  228–1967  dan  berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  1960  membentuk  Tim Pemberantasan  Korupsi  dengan  Ketua  Jaksa  Agung  Sugiharto.  Tim  ini  bertugas membantu  pemerintah  memberantas  korupsi  dengan  tindakan  preventif  dan represif. Berselang empat tahun, dibentuk Komisi Empat dengan Keppres Nomor 12  tanggal  31  Januari  1970  dengan  anggota  Wilopo,  SH  (ketua  merangkap anggota), IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Ir Johannes, dan Mayjen Sutopo
Yuwono  (perwira  intelijen  militer  didikan  Barat).  Selanjutnya  ada  Komite  Anti Korupsi  pada  tahun  1970  yang  menghimpun  aktivis  angkatan  1966  guna memberikan  dukungan  moril  kepada  pemerintah  dan  tokoh-tokoh  nasional  untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela. Waktu itu, pemerintahan Soeharto baru  berusia  empat  tahun.  Pada  tahun  1977  dibentuk  Operasi  Tertib  (Opstib) dalam  Inpres  Nomor  9  Tahun  1977  dengan  koordinator  Menpan  dan  pelaksana operasional  Pangkopkamtib.  Langkah  terakhir  Orde  Baru  memberantas  korupsi adalah  Tim  Pemberantasan  Korupsi  tahun  1982.  Hendri  F  Isnaeni  menilai,  lima lembaga  anti  korupsi  Orde  Baru  jauh  dari  maksimal.  ”Seolah-olah  ada  perhatian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Kenyataannya, tim itu hanya bekerja untuk  memberikan masukan kepada penguasa soal  pemberantasan korupsi.  Salah satunya  Tim  Empat  yang  dipimpin  mantan  Perdana  Menteri  Wilopo.  Kalau  ada kasus  yang  harus  diselidiki,  tidak  pernah  ditindaklanjuti.  Lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang menindak. Tidak pula dibangun sinergi dan pembenahan lembaga  permanen  seperti  Polri  dan  Kejaksaan  Agung.  Korupsi  yang  tumbuh subur semasa Orde Baru.

## 6) Korupsi Pada Zaman Reformasi
Berganti  rezim,  berganti  pula  harapan  rakyat  Indonesia  untuk  bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru  yang  lahir  dari  gerakan  reformasi  pada  tahun  1998.  Di  masa  pemerintahan Abdurrahman  Wahid  Muncul  Tap  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Pengelolaan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  KKN.  Pemerintahan  Gus  Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan  korupsi,  antara  lain:  Tim  Gabungan  Penanggulangan  Tindak Pidana  Korupsi,  Komisi  Ombudsman  Nasional,  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Gus  Dur.  Salah  satunya,  mengangkat Baharudin  Lopa  sebagai  Menteri  Kehakiman  yang  kemudian  menjadi  Jaksa Agung.  Kejaksaan  Agung  RI  sempat  melakukan  langkah-langkah  kongkret penegakan  hukum  korupsi.  Banyak  koruptor  kelas  kakap  yang  diperiksa  dan dijadikan  tersangka  pada  saat  itu.  Di  masa  kepemimpinan  Megawati  Soekarno Putri,  berbagai  kasus  korupsi  menguap  dan  berakhir  dengan  cerita  yang  tidak memuaskan  masyarakat.  Masyarakat  mulai  meragukan  komitmen  pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya. Di tengah kepercayaan  masyarakat  yang  sangat  rendah  terhadap  lembaga  negara  yang seharusnya  mengurusi  korupsi,  pemerintahan  Megawati  kemudia  membentuk Komisi  Pemberantasan  TIndak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara  ini.  Ini  yang  kemudian  menjadi  cikal  bakal  Komisi  Pemberantasan Korupsi.

## Jenis-Jenis Korupsi
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu:
(1) Kerugian  Keuangan  Negara,  meliputi  (a)  melawan  hukum  untuk  memperkaya  diri sendiri  dan  dapat  merugikan  keuangan  negara  dan  (b)  menyalahgunakan kewenangan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dan  dapat  merugikan  keuangan negara.
(2) Suap-Menyuap,  meliputi  (a)  menyuap  pegawai  negeri,  (b)  memberi  hadiah  kepada pegawai  karena  jabatannya,  (c)  pegawai  negeri  menerima  suap,  (d)  pegawai  negeri menerima  hadiah  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  (e)  menyuap  hakim,  (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap.
(3) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, meliputi pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
(4) Gratifikasi,  meliputi  pegawai  negeri  menerima  gratifikasi  dan  tidak  lapor  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
(5) Penggelapan  dalam  Jabatan,  meliputi  (a)  pegawai  negeri  menggelapkan  atau membiarkan  penggelapan  uang,  (b)  pegawai  negeri  memalsukan  buku  untuk pemeriksaan  administrasi,  (c)  pegawai  negeri  merusak  bukti,  (d)  pegawai  negeri membiarkan orang lain merusak bukti, dan (e) pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
(6) Pemerasan,  meliputi  (a)  pegawai  negeri  memeras  dan  (b)  pegawai  negeri  memeras pegawai negeri lain.
(7) Perbuatan  Curang,  meliputi  (a)  pemborong  berbuat  curang,  (b)  pengawas  proyek membiarkan  perbuatan  curang,  (c)  rekanan  Tentara  Nasional  Indonesia  atau  Polisi Republik  Indonesia  berbuat  curang,  (d)  pengawas  rekanan  Tentara  Nasional Indonesia  atau  Polisi  Republik  Indonesia  membiarkan  perbuatan  curang,  (e) penerima  barang  Tentara  Nasional  Indonesia  atau  Polisi  Republik  Indonesia membiarkan perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyerobot tanah negara.

## METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Menurut Nazir (1998 : 112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian

## Metode Penulisan
Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat  deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.
Menurut  Sugiyono  (2005)  menyatakan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas.  Adapun  teknik  analisis  ini  dapat ditunjukan melalui Figure 1.
Source : Prof. Dr. Sugiyono, 2005 Figur 3.1 :Langkah Langkah Analisis Miles dan Huberman

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak  hal  yang  menyebabkan  kenapa  korupsi  di  Indonesia  sulit  diberantas,  salah satunya  pola  pikir  masyarakat  Indonesia.  Mengapa  pola  pikir  masyarakat  Indonesia menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diberantas, hal ini dapat ditinjau dari beberapa faktor, sebagai berikut:

## Sejarah membentuk pola pikir masyarakat
Sejarah di Indonesia berkaitan erat dengan penjajahan oleh Negara Belanda, Inggris, dan Portugis.  Namun  dari  ketiga  negara  tersebut,  Belanda  lah  yang  paling  lama  menjajah  di Indonesia.  Sejak  kedatangan  Cornelis  de  Houtman  hingga  pengakuan  kedaulatan  oleh Belanda  pada  tahun  1949,  Belanda  meninggalkan  banyak  hal  di  Indonesia,  salah  satunya budaya  korupsi.  Budaya  korupsi  mulai  berkembang  pada  masa  VOC.  Perubahan  sosial, ekonomi,  politik  di  Jawa  pada  masa  VOC  melahirkan  perubahan  nilai  paling  mendasar  di masyarakat.  Pergeseran  nilai-nilai  dan  norma-norma  etis  dalam  eskalasi  perubahan  sosial melahirkan mentalitas baru , yakni menempuh jalan pintas, melanggar peraturan, menyerobot kiri kanan dalam meraih harapan, prestasi ( need for achievment ), ambisi dan aspirasi materiil. Pegawai  dan  pejabat  VOC  telah  mencampur  adukan  tugas  dan  tanggungjawab  dengan kepentingan  serta  kemuliaan  sendiri.  Hasrat  menjadi  ingin  terpandang  karena  berkuasa  dan kaya  raya  sebagai  orientasi  kultural  yang  penting,  sejak  dini  sudah  dipupuk  dan  membawa bibit  terpendam  untuk  korup. Keserakahan akan  harta dan miskinnya integritas para pejabat VOC  merupakan  mental  yang  ikut  menyuburkan  korupsi.  Perluasan  otoritas  dan  kekuasaan VOC  menghasilkan  sumber-sumber  kekayaan  dan  mendorong  peningkatan  ambisi-ambisi materiil dan memupuk nafsu-nafsu memiliki dan menikmati  kesenangan  kemewahan hidup, telah menjadi lahan bagi tumbuhnya pohon korupsi. Akar yang paling hakikiah dari perilaku korupsi  pada  masa  VOC  adalah  mentalitas  dan  perilaku  yang  dapat  di  dekati  dari  berbagai dimensinya,  baik  sosiologis,  psikologis,  budaya  maupun  ekonomi  dan  politik.  Sekalipun faktor-faktor yang menyuburkan perilaku korupsi pada masa itu secara teori dan pendekatan bisa  diidentifikasi,  dibedakan  dan  dipisah  pisah  namun  pada  kenyataannya  korupsi merupakan mental dan perilaku manusia yang tidak akan pernah bisa dipahami secara tuntas. Sebagai gejala sosial perbuatan korupsi pada masa VOC adalah produk dari sikap hidup satu
kelompok  masyarakat,  yang  memakai  materi  dan  kesenangan  dunia  sebagai  standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai kongsi dagang terbesar di dunia, VOC pun perlahan runtuh karena korupsi.
Banyaknya  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  VOC  yang  telah  menjadi  kebiasaan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang tindakan korupsi sebagai sesuatu hal yang biasa.

## Akibat Birokrasi yang Berbelit
Birokrasi  merupakan  organisasi  pemerintah  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan  dan  pada  umumnya  berkaitan  dengan  fungsi  pelayanan  publik.  Sektor pelayanan  publik  memang  sudah  menjadi  rahasia  umum  telah  menjadi  lahan  basah  bagi oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  memanfaatkan  posisi  dan  kekuasaan yang dimiliki. Adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam  berbagai  urusan  seperti  pembuatan  perizinan,  pembuatan  sim  dan  lain  sebagainya. Rentang  kerja  yang  berbelit-belit  menyebabkan  sebagian  besar  masyarakat  tidak  sabar  dan menginginkan  proses  yang  cepat  dan  efisien.  Hal  itu  dijadikan  lahan  empuk  oleh  oknum- oknum  tidak  bertanggung  jawab  untuk  meraup  uang  dari  masyarakat.  Menurut  survey  BPS tahun  2019  tentang  Indeks  Perilaku  Anti  Korupsi  (IPAK),  sektor  pelayanan  publik memberikan andil yang cukup signifikan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seakan sulit untuk tidak melakukan korupsi.

## Hukum yang Lemah
Hukum  memegang  peranan  penting  dalam  penegakan  keadilan  dan  tata  kehidupan bernegara.  Banyaknya  hukum  karet  atau  tidak  tegas  dalam  mengadili  suatu  perkara menyebabkan  multi  –  tafsir  dari  berbagai  kalangan.  Hal  tersebutlah  yang  menyebabkan hukum  di  Indonesia  lemah.  Perdebatan  tentang  masalah  hukum  atau  undang  –  undang  atau peradilan  menambah  masalah  dan  semakin  memperkeruh  proses  peradilan.  Kasus  korupsi adalah  salah  satu  sektor  tindak  pidana  yang  memiliki  banyak  pasal  karet.  Sehingga  dalam penjatuhan hukuman tidak sesuai dan dirasa oleh masyarakat Indonesia tidak berkeadilan dan berkesan  seperti  ada  permainan  dibalik  kasus  tersebut.  Hal  ini  kontras  dengan  kasus  lain, seperti  pencurian,  pelecehan  seksual,  narkoba.  Pengambilan  keputusan  dalam  kasus  ini  bisa dikatakan  hampir  sama  dengan  kasus  korupsi  bahkan  lebih  tinggi  seperti  kasus  pencurian kayu  jati  yang  dilakukan  oleh  nenek-nenek  mendapat  hukuman  satu  tahun  penjara. Masyarakat  sudah  beranggapan  hukum  di  Indonesia  tajam  kebawah  tumpul  keatas. Penegakan  hukum  yang  konsisten  dan  terpadu  harus  ditegakkan  karena  akan  membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap  upaya  penegakan  hukum  dan  aparatur  penegak  hukum,  sehingga  dukungan masyarakat  terhadap  lembaga  penegak  hukum  akan  menguat.  Sebaliknya  bila  terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam  proses  penegakan  hukum  terjadi  tarik  menarik  kepentingan,  sehingga  kepercayaan kepada  penegak  hukum  akan  melemah.  Implikasinya,  hal  ini  akan  melemahkan  budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.
Analisis kami sejalan dengan analisis Fatkhuri dengan artikelnya yang berjudul Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya, dan Bambang Waluyo dengan artikelnya yang berjudul Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa:
1) Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia karena jika ditinjau dari sisi historisnya para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan serta mengajarkan kita perilaku koruptif.
2) Birokrasi  yang  lambat  dan  berbelit-belit  menciptakan  celah  bagi  para  oknum  untuk meraup  keuntungan  dengan  meminta  imbalan  kepada  masyarakat  dalam  upaya mempercepat urusan.
3) Hukum  yang  lemah  menciptakan  pemikiran  bagi  para  oknum  untuk  melakukan  tindak korupsi  karena  tidak  adanya  efek  jera  ataupun  takut  akan  hukum  serta  penggunaan kekuasaan  yang  mengintervensi  proses  pengadilan  membuat  para  koruptor  semakin leluasa melakukan korupsi.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  penulis  menyarankan  beberapa  upaya  untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagai berikut:
1) Adanya pendidikan anti-korupsi sejak dini untuk mencegah bibit-bibit koruptor.
2) Strategi  dalam  upaya  mencegah  dan  memberantas  korupsi  adalah  dengan  dua  hal: Pertama  penguatan  kelembagaan  internal  birokrasi.  Penguatan  kelembagaan  internal birokrasi lebih menitikberatkan pada adanya penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi melalui  merumuskan  dan  menegakan  aturan-aturan  yang  ketat  dan  pelaksanaanya dikontrol  oleh  atasan  secara  ketat,  dan  tenaga  pelayanan  birokrasi  harus  ditopang  oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai.
3) Penguatan  lembaga  yang  bertugas  dalam  pemberantasan  korupsi  supaya  proses pemberantasan berjalan dengan efektif dan efisien.
Penguatan  payung  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  korupsi  agar  adanya  efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa takut terhadap masyarakat ataupun lembaga dalam melakukan korupsi

## DAFTAR RUJUKAN
Nazir, M. 1988. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia: Jakarta.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Wuryanto,  Doddy,  dkk.  2002. Panduan  Rakyat  Memberantas  Korupsi .  Bandar  Lampung: Komite Antikorupsi.
Badan  Pusat  Statistik.  2019. Indek  Perilaku  Anti  Korupsi  2012-2019 .  [Online]  Tersedia https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTU2Mw%3D%3D&s dfs=ldjfdifsdjkfahi&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wMS0wMyAxNDoxNzozNg%3D% 3D
Anti-Corruption  Clearing  House. Sejarah  Panjang  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia . [Online] Tersedia https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah- panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia .
Nurfiatul  Magfuroh .  2016. Faktor-faktor  yang  Menjadi  Penyebab  Terjadinya  Korupsi . [Online] Tersedia https://www.kompasiana.com/nurfiatul/57ec78208ffdfdda09288722/faktorfaktor- yang-menjadi-penyebab-terjadinya-korupsi
Erlina Wiyanarti. 2009 . Korupsi Pada Masa VOC Dalam Multiperspektif . [Online]. Tersedia http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196207181986012- ERLINA_WIJANARTI/SEJARAH_KORUPSI.pdf
Fatkhuri.  2017 .  Korupsi  dalam  Birokrasi  dan  Strategi  Pencegahannya .  [Online] https://www.researchgate.net/publication/323917518_Korupsi_dalam_Birokrasi_dan_ Strategi_Pencegahannya
Bambang  Waluyo.  2014. Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia. [Online] Tersedia https://media.neliti.com/media/publications/282159-optimalisasi- pemberantasan-korupsi-di-in-6faf3218.pdf