Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI JAWA TENGAH
Yoga Febriansyah 1,*) , Eko Fitra Utomo 2 , Mardian Putra Frans 3 1,2,3 Ilmu Hukum/Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia yfebriansyah99@gmail.com 1,*) , andiutomo34@gmail.com 2 , mardian.putra@uksw.edu 3
Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 16 Juni 2024

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  and  analyze  whether  the  application  of  restorative  justice  in relation to criminal acts of theft in society has been able to effectively reduce overcrowding in Central Java? The fact in correctional institutions is that there is overcrowding or it could be said  that  there  are  too  many  prisoners  occupying  one  cell  in  a  correctional  institution. Problems  like  this  can  cause  discomfort  in  correctional  institutions  for  prisoners  which  can affect the mental and physical health of prisoners who live in cells that do not match capacity. which  is  there  to  be  inhabited  or  what  is  known  as  overcrowding,  then  one  way  to  reduce overcrowding is with restorative justice, namely so that minor crimes such as theft and others can be resolved amicably and not escalated in order to reduce the accumulation of prisoners which  causes  overcrowding  in  correctional  institutions  in  the  region.  Central  Java,  By  using empirical legal methodology, it is hoped that this research can find out whether the application of  restorative  justice  in  society  for  minor  crimes  can  reduce  overcrowding  in  correctional institutions in Central Java.
Keywords: Overcrowding,  Restorative  Justice,  Correctional  Institution,  Minor  Criminal Offences
* Alamat korespondensi: Universitas Kristen Satya Wacana E-mail : yfebriansyah99@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Overcrowding atau  kesesakan adalah  perasaan  subjektif  yang  dialami  individu  dalam merespon situasi keadaan akibat ruang yang tersedia dirasakan sempit dan perasaan ini diekspresikan dengan rasa senang maupun tidak senang (Anggraeni, 2021). Perasaan sesak tersebut dapat memicu ketidaknyamanan seseorang yang nantinya akan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental orang tersebut, hal tersebut terjadi karena kurangnya pasokan oksigen untuk seseorang agar berfikir dengan jernih  dan  tidak  stres.  Berkaitan  dengan  adanya Overcrowding pasti  juga  akan  berkaitan  dengan Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  yang  merupakan  lembaga  subsistem  peradilan  pidana  yang mempunyai  fungsi  strategis  sebagai  penegak  pidana  penjara  dan  tempat  pembinaan  narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Sistem pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan perubahan fungsi pemidanaan, yang tidak hanya  berfungsi  sebagai  pencegah  tetapi  juga  mencakup  upaya  rehabilitasi  dan  reintegrasi  untuk mempersiapkan  reintegrasi  ke  dalam  masyarakat.  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  disingkat  lapas berfungsi  sebagai  tempat  pelatihan  bagi  narapidana  dan  warga  binaan  pemasyarakatan  (Saputra, 2022).
Tahap  peradilan  Pidana  di  Indonesia  terdapat  beberapa  tahap  ada  tahap  Pra  Ajudikasi, Ajudikasi  dan  Post  Ajudikasi,  hal  ini  dilakukan  setelah  adanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang,  dalam  hal  ini  terdapat  kaitannya  dengan  Restorative  Justice  dengan  sistem  Peradilan Pidana  yaitu  Pra  Ajudikasi.  Hubungan restorative  justice dengan  pra  ajudikasi  bertujuan  untuk menangani  konflik  atau  masalah  secara  damai  atau  kekeluargaan  dan  menyeluruh,  upaya memperbaiki dampak yang timbul oleh tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan  keinginan  korban,  serta  memberikan  kesempatan  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  terhadap perbuatannya.
Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, perkembangan sistem peradilan pidana telah memasukkan sistem pemasyarakatan sebagai komponen kuncinya. Jaringan lembaga penegak hukum merupakan sistem pemasyarakatan sehingga pelaksanaannya tidak lepas dari pemahaman luas tentang sistem  peradilan  pidana  (Trianai,  dkk,  2022).  Namun,  karena  penjara  menghadapi  banyak permasalahan  kompleks,  upaya  penguatan  yang  digunakan  dalam  pembangunannya  tidak dilaksanakan secara optimal. Salah satu permasalahan tersebut adalah Overcrowding yang terjadi di lembaga  pemasyarakatan,  dan  salah  satu  solusi  untuk  dapat  menangani  masalah  tersebut  adalah dengan  adanya restorative  justice . Restorative  Justice atau  keadilan  restoratif yaitu model penyelesaian  perkara  pidana  yang  mengedepankan  pemulihan  terhadap  korban,  pelaku,  dan masyarakat (Kamaru, 2023).
Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku atau tersangka berkumpul untuk membahas dan menyelesaikan pelanggaran hukum, dan dalam pertemuan tersebut, mediator  menjelaskan  langkah-langkah  yang  diambil  sejelas  mungkin  (Kamru,  dkk,  2023). Penggunaan restorative  justice ini  dihubungkan  dengan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya maksimal  selama  5  tahun,  beberapa  contohnya  adalah  tindak  pidana  pencurian,  yang  seharusnya tindak  pidana  tersebut  dapat  dirundingkan  dengan  secara  baik-baik  tanpa  menggunakan  ranah pengadilan, yang nantinya berdampak pada menurunnya jumlah narapidana yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.
Dalam  kaitannya  dengan restorative  justice tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu contoh  jenis  tindak  pidana  yang  dapat  di restorative  justice ,  yang  menurut  KUHP  pasal  362  yang rumusannya  adalah  “Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000, (UU).
Selain itu Restorative Justice sebaiknya juga harus diterapkan pada saat penyidikan di kantor polisi sebelum ke tahap restorative justice yang sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga dalam hal ini polisi dianggap sebagai lembaga yang berwewenang untuk menangani tentang tahap  ini.  Peran  tokoh  masyarakat  juga  memiliki  peran  penting  dalam  mengatasi  permasalahan overcrowding di lembaga permasalahan Jawa Tengah. Akan tetapi dalam tulisan ini akan membahas tentang Restorative Justice terhadap overcrowded dalam lembaga pemasyarakatan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penulis menyatakan bahwa tulisan ini memliki kebaruan dan berbeda dari tulisan sebelumnya, yang salah satu contohnya adalah jurnal dari Ikama Dewi Setia Triana dan Eti Mul Erowati yang berjudul “Restorative  Justice  Sebagai  Solusi  Mengatasi  Overkapasitas  Lapas  Di  Indonesia”,  yang  menjadi perbedaan adalah substansi yang lebih merujuk yaitu mengenai tindak pidana ringan serta lokasinya yaitu Jawa Tengah, dan yang penulis ingin bahas dalam penelitian ini adalah merujuk pada apakah penerapan restorative  justice di  masyarakat pada  tindak  pidana  yang  ringan dapat  mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  empiris,  yaitu  penelitian  yang menganalisa  tentang  penerapan  hukum  dan  kenyataan  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  didukung dengan  data-data  yang  ada,  dengan  sample  tindak  pidana  ringan  di  Jawa  Tengah,  dengan  Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu  cara  untuk  dapat  mengetahui  apakah  perbuatan  seseorang  merupakan  suatu  tindak pidana.  Dalam  hal  ini  tidak  melibatkan  lingkup  peradilan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini hanya  pelaku  dan  korban  serta  didampingi  oleh  badan  yang  berwewenang.    Badan  atau  pihak  yang berwenang tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan  terhadap  suatu  tindak  pidana  sebelum  masuk  ke  dalam  ranah  pengadilan,  kepolisian mengidentifikasi apakah ada unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat.
Sistem  peradilan  pidana  memiliki  3  (  tiga)  bentuk  sistem  pemidanaan  yang  berbeda  antara lain (Fitriana, dkk, 2021):
1. Keadilan retributif merupakan sistem pidana yang lebih menitikberatkan dan menekankan pada proses penghukuman pelaku kejahatan.
2. Keadilan  distributif  adalah  sistem  pidana  yang  menitikberatkan  pada  proses  rehabilitasi pelanggar.
3. Keadilan restoratif atau restorative justice  berfokus pada rehabilitasi pelaku, menciptakan situasi dan  kondisi  yang  umumnya  menguntungkan  dan  tertib,  sedangkan  lebih  fokus  pada  proses perbaikan hubungan dan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya. Dengan  kata  lain,  keadilan  restoratif  membuat  pelaku   bertanggung  jawab  melalui  proses yang  melibatkan  korban  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  serta  membangun  hubungan  langsung dan nyata antara kesalahan dan respons sosial  formal. Dari pendapat Albert Eglash, sistem kejahatan retributif  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  sistem  pidana  yang  ada,  yang  hanya  berfokus  pada penuntutan  dan  penghukuman  dengan  tujuan  semata-mata  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku kejahatan, dan sistem pidana  yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang minimal. Anda dapat melihat bahwa ada perbedaan antara keduanya. Untuk menghadapi penjahat, Anda harus menyadari  kesalahan  Anda.  Berikutnya,  adanya  keadilan  distributif  yang  memajukan  proses rehabilitasi pelaku, dan kedua, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi  masyarakat Indonesia saat ini, dan tidak sekedar hukuman, tetapi juga sistem di mana korban bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Ini  tentang  memberikan  konseling  dan  proses  pemulihan  untuk membantu  Anda  menemukan  jalan  tengah.  Selain  itu,  masyarakat  mempunyai  citra  buruk  terhadap penjahat, dan diyakini secara luas  bahwa mereka yang  melakukan kejahatan masuk penjara sebagai penjahat,  dan  pasti  ada  penjahat  yang  akan  mengulangi  perbuatan  kriminalnya  lagi.  Dunia  selalu memberi label buruk pada penjahat. Hal ini juga berkontribusi terhadap tingginya angka residivisme di Indonesia, karena  mantan pelaku tidak mempunyai tempat untuk kembali ke masyarakat. Proses penyelesaian  kasus  dengan  pendekatan  pelabelan  keadilan  restoratif  yang  tidak  tepat  dapat meminimalkan residivisme dan akibat buruk lainnya.
Tindak  pidana  ringan  seperti  pencurian,  pidana  lalu  lintas,  penganiayaan,  penipuan,  sendiri merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang termasuk kedalam tindak pidana  yang  tergolong  ringan  karena  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan  tidak  harus  melalui pengadilan,  kita  harus  mengetahui  motif  seseorang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  tersebut, karena  tidak  semua  tindak  pidana  pencurian  termasuk  kategori  seseorang  harus  masuk  penjara, mungkin saja mereka melakukan tindakan tersebut karena memang benar-benar butuh dan tidak ada
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jalan lain selain melakukan tindak kriminal tersebut. Walaupun kita tidak membenarkan hal ini, tetapi kita harus melihat dari sisi lain, mungkin dapat dilihat dari latar belakang seseorang tersebut, maka dari  itu  adanya  penyelesaian  tindak  pidana  diluar  pengadilan,  atau  yang  biasa  disebut  sebagai restorative  justice sebagai  salah  satu  solusi  yang  tepat  untuk  mempertimbangkan  seseorang  yang melakukan tindakan kriminal dapat dimaafkan secara kekeluargaan atau tidak.
Salah  satu  strategi  untuk  mengatasi  kepadatan  penjara  adalah  dengan  memperkenalkan alternatif  hukuman  non-kekerasan,  seperti  program  rehabilitasi  dan  pemulihan,  atau  dengan menerapkan  hukuman  alternatif,  seperti  program  kerja  komunitas  atau  program  masa  percobaan. Selain itu, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, seperti  mereka  yang  telah  menyelesaikan  separuh  masa  hukumannya  atau  yang  telah  menunjukkan perilaku baik selama masa hukumannya. Strategi ini akan memungkinkan penjara untuk fokus pada perumahan narapidana yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi dan membatasi jumlah narapidana yang  dihukum  karena  pelanggaran  ringan  atau  kejahatan  tanpa  kekerasan.  Hal  ini  akan  membantu mengurangi jumlah narapidana di penjara dan memperbaiki situasi kepadatan di penjara. Selain itu, mengurangi  jumlah  narapidana  yang  dihukum  hanya  karena  kejahatan  ringan  atau  tanpa  kekerasan akan  membantu  mengurangi  biaya  operasional  penjara  dan  mendorong  kebijakan  peradilan  pidana yang lebih manusiawi (Manting, 2022).
Ini  bukanlah  masalah  baru  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  telah melakukan  sejumlah  upaya  dan  langkah  untuk  mengatasi  masalah  kepadatan  narapidana  ini. Kepadatan penjara ini akan menimbulkan beberapa permasalahan baru. Pertama, program pembinaan (Pembinaan Keterampilan, Rehabilitasi Medis dan Sosial) tidak tersedia karena terlalu banyak orang. Kedua, kelebihan populasi penjara dan penjara menyebabkan permasalahan baru yang terjadi di dalam Penjara (Wibowo, 2022).
Restorative  Justice dalam  kaitannya  dengan  masalah overcrowding di  lembaga pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  solusi  yang  tepat  untuk  mengurangi overcrowding ,  karena tindak  pidana  yang  memiliki  ancaman  pidana  maksimal  5  tahun  penjara  dapat  diselesaikan  secara keluarga,  dan  dampak  baiknya  akan  mengurangi  narapidana  yang  ada  di  lapas  khususnya  wilayah Jawa Tengah, sebelum seorang narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat memperoleh Restorative Justice di balai pemasyarakatan.
Balai  pemasyarakatan  atau  yang  biasa  disebut  Bapas  yaitu  lembaga  atau  tempat  yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien (UU, 2022). Dalam Bapas terdapat fungsi  pembimbingan  kemasyarakatan,  yaitu  terdapat  petugas  pemasyarakatan  yang  melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses  peradilan  pidana  (UU,  2022).  Pembimbing  kemasyarakatan  nantinya  akan  melaksanakan (litmas)  atau  yang  disebut  Penelitian  Kemasyarakatan,  yaitu  kegiatan  pengumpulan,  pengolahan, analisis,  dan  penyajian  data  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  objektif  untuk  kepentingan Pelayanan  Tahanan  atau  Anak,  Pembinaan  Narapidana  atau  Anak  Binaan,  dan  Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara ((UU, 2022).
Keadilan restoratif menghormati keberagaman kasus, Artinya pendekatan ini tidak mengikuti pola  yang  baku  dalam  menangani  semua  jenis  kejahatan.  Sebaliknya,  keadaan,  kebutuhan  dan preferensi  masing-masing  kasus  diperhitungkan.  Hal  ini  membuat  lebih  banyak  fleksibilitas  dalam menentukan  tindakan  yang  paling  tepat  untuk  memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkan.  Metode keadilan  restoratif  biasanya  memerlukan  kehadiran  moderator  atau  mediator  yang  berpengalaman dalam memfasilitasi proses restoratif (Anggelina, 2024).
Ada  tiga  faktor  yang  menjadi  penyebab  permasalahan  keamanan  dan  ketertiban  di  lembaga pemasyarakatan. Pertama, kondisi penjara masih buruk karena masalah kelebihan kapasitas. Kedua, kapasitas  penjara  untuk  mewujudkan  hak-hak  dasar  narapidana  masih  lemah.  Mereka  mempunyai posisi tawar, hubungan informal antara narapidana dan staf. Melalui hubungan yang dihasilkan, kedua belah  pihak memanfaatkan  kondisi  yang  berpotensi  menguntungkan.  Ketiga,  menciptakan  budaya penjara yang memungkinkan (Iqrak, 2015).
Data yang diperoleh kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yaitu terdapat sebanyak 8 balai pemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah, antara lain
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
adalah Bapas Surakarta, Bapas Semarang, Bapas 1 Purwokerto, Bapas Pekalongan, Bapas Pati, Bapas Nusakambangan,  Bapas  Magelang,  dan  Bapas  Klaten.  Data  mengenai  total  narapidana  yang  ada  di Bapas di Jawa Tengah adalah sebagai berikut.
Bagan 1: Data Warehouse Registrasi Pemasyarakatan (ditjenpas.go.id)
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  total  narapidana  yang  berada  di  lapas  Jawa  Tengah,  kami menganalisa 4 kategori tindak pidana ringan yang memiliki jumlah narapidana terbanyak, yaitu ada pencurian, penganiayaan, pidana lalulintas, dan penipuan. Dari 4 kategori tersebut dari antara jangka 4 tahun ada sebanyak 7.957 Narapidana yang tersebar di 50 rutan dan lapas hal ini dapat diketahui bahwa terjadinya overcrowding.
Berdasarkan  wawancara  penulis  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Jawa  Tengah  yaitu  dengan  Bapak  Sutriman  selaku  Kepala  Sub  Bidang  Bimbingan  dan Pengentasan Anak, diperoleh informasi bahwa restorative justice yang selama ini diterapkan belum mencakup  tentang  orang-orang  yang  sudah  dewasa,  melainkan  pada  fakta  di  lapangan restorative justice masih  diperuntukan  untuk  anak.  Dengan  adanya restorative  justice permasalahan overcrowding dapat  teratasi  karena  permasalahan  seperti  tindak  pidana  ringan  tidak  seharusnya diselesaikan melalui pengadilan melainkan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara restorative  justice ,  semakin  banyak  tindak  pidana  ringan  yang  dapat  diselesaikan  dengan  cara restorative  justice otomatis  akan  terjadi  pengurangan  narapidana  yang  masuk  ke  dalam  lembaga pemasyarakatan  dan  masalah overcrowding di  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  dapat  teratasi. Efektivitas  penerapan restorative  justice menurut  wawancara  kedua  yaitu  dengan  Bapak  Jefri Purnama selaku Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelola Benda Sitaan, Barang  Rampasan  Negara,  dan  Keamanan,  dari  wawancara  tersebut  didapatkan  informasi  bahwa efektif  atau  tidak  efektifnya  suatu  tindak  pidana  tergantung  pada  tindak  pidana  yang  mencuat  ke permukaan,  jika  di  suatu  daerah  lebih  banyak  tindak  pidana  narkotika  misalnya,  berarti  hasilnya adalah kurang efektif , tetapi jika di suatu daerah terdapat banyak tindak pidana ringan maka bisa jadi daerah tersebut efektif untuk dilakukannya restorative justice, tergantung juga dari situasi wilayahnya. Restorative  justice tersebut  bisa  menjadikan  solusi  untuk  mengurangi  kepadatan  jumlah  dari  pada pelaku  tindak  pidana  di  dalam  lapas,  dampaknya  juga  bisa  sangat  besar  ketika  kita  berpikiran  yang sama antara aparat penegak hukum dan jaksa lainnya, tindak pidana ringan ini tidak usahlah sampai pengadilan  cukup  sampai  tingkat  ini  saja  yaitu  menyertakan  beberapa  elemen  masyarakat  supaya ketika tindak pidana tidak harus ke pengadilan baik itu remaja maupun dewasa.
Umur  remaja  dapat  di restorative  justice karena  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yaitu pada  amandemennya  tahun  2014  bahwa  keadilan  restoratif  mengambil  peranan  yang  lebih  luas  di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, walaupun UU tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam sistem peradilan Indonesia.Seharusnya terdapat pengaturan kembali mengenai restorative justice yang nantinya dapat diberlakukan lebih efektif untuk kategori orang dewasa hal ini supaya tidak menimbulkan overcrowding yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan,  tindak  Pidana  Ringan  seharusnya  dapat  diselesaikan  dalam  lingkup  penegakan hukum pada awal proses yaitu penyidikan.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2020 2021 2023 2024 Total Narapidana Provinsi Jawa Tengah Pencurian Pelanggaran Lalulintas Penganiayaan Penipuan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Restorative Justice memang cocok untuk diterapkan sebagai sebuah solusi untuk mengurangi overcrowding di  lembaga  pemasyarakatan.  Tetapi  seharusnya  penerapan restorative  justice tidak hanya  untuk  anak-anak,  tetapi  juga  harus  diterapkan  lebih  masif  kepada  orang  dewasa  supaya restorative  justice ini  dapat  secara  efektif  dapat  mengurangi overcrowding di  lembaga pemasyarakatan khususnya dalam hal ini adalah di wilayah Jawa Tengah.

## REFERENSI
Agus  Setiawan,  Restorative  Justice  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Ringan  Berupa  Pencurian Ditingkat Penuntutan, Jurnal, Juristic, Vol. 3, No. 3, Desember 2022.
Akbar Fitrian, Ali Muhammad, Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia, INNOVATIVE, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
Devina  Anggelina,  Penerapan  Konsep  Keadilan  Restorative  Justice  pada  Korban  Tindak  Pidana Ringan, Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024.
Ikama  Dewi  Setia  Triana,  Eti  Mul  Erowati,  Restorative  Justice  Sebagai  Solusi  Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia, Jurnal Locus Delicti, Vol. 3, No. 2, Oktober 2022.
Iqrak Sulhim dalam Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Lollong Manting, Pengelola Overcrowding di Penjara Indonesia: Sebuah Kajian Literatur, Aufklaring: Jurnal Pendidikan, Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 4, 2022.
Sheila Anggraeni. (2021). Peranan Kesesakan (Crowding) Terhadap Psychological Well-Being Pada Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Klas  IIA  Pekanbaru. Skripsi .  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Satria  Nenda  Eka  Saputra,  Muridah  Isnawati,  Overcrowding  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal , Vol. 6, No. 1, Juli 2022.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto, Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia, MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 2, 2022.