## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.929            pp.  955-965

## Research Article

## Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
Chandra 1 , Yadi Janwari 2 , Sofyan Al-Hakim 3
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; office@chandralawfirm.co.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 24, 2024
How To Cite: Chandra, Yadi Janwari and Sofyan Al- Hakim (2024) “Comparative Analysis of Conventional and Sharia Monetary Policies and Instruments in Indonesia”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 955 – 965. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.929.

## Comparative  Analysis  of  Conventional  and  Sharia  Monetary  Policies  and  Instruments  in Indonesia
Abstract. In various literature on economics, the economy is divided into two sectors: the real sector which indudes the service market and the goods market, and the monetary sector which consists of the money market and capital market. In some economic systems, the monetary (financial) flows in a country  will  affect  economic  performance.  Monetary  economics  can  be  applied  in  a  policy  called monetary policy. In a conventional discussion, a monetary policy is carried out to achieve an increase in  national  income,  to  stabilize  market  prices  and  control  the  rate  of  inflation.  To  achieve  these macroeconomic objectives, interest rates are used where this is a weakness of conventional monetary stems. The use of interest rates has subsequently caused an economic crisis, even a global financial crisis. In connection with the need for a new economic system, the Islamic monetary system offers a

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
solution to overcome the financial crisis. The system offered is an asset-based transaction, interest- free,  avoiding  transactions  that  contain  speculation  and  uncertainty.  Next,  use  stable  currencies, namely dinars and dirhams
Keywords : Monetary system, interest rates, fiat money, dinar, dirham.
Abstrak. Dalam  berbagai  literatur  ilmu  ekonomi,  perekonomian  dibagi  menjadi  dua  sektor,  yaitu sektor riil yang meliputi pasar jasa dan pasar barang, dan sektor moneter yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Dalam beberapa sistem perekonomian, aliran moneter (keuangan) di suatu negara akan  mempengaruhi  kinerja  perekonomian.  Ekonomi  moneter  dapat  diterapkan  dalam  suatu kebijakan  yang  disebut  kebijakan  moneter.  Dalam  pembahasan  konvensional,  kebijakan  moneter dilakukan  untuk  mencapai  peningkatan  pendapatan  nasional,  menstabilkan  harga  pasar,  dan mengendalikan laju inflasi. Untuk mencapai tujuan makroekonomi ini, suku bunga digunakan dimana hal ini merupakan kelemahan dari sistem moneter konvensional. Penggunaan suku bunga kemudian menimbulkan  krisis  ekonomi,  bahkan  krisis  keuangan  global.  Sehubungan  dengan  perlunya  sistem perekonomian  baru,  sistem  moneter  Islam  menawarkan  solusi  untuk  mengatasi  krisis  keuangan. Sistem  yang  ditawarkan  adalah  transaksi  berbasis  aset,  bebas  bunga,  menghindari  transaksi  yang mengandung  spekulasi  dan  ketidakpastian.  Berikutnya  menggunakan  mata  uang  yang  stabil  yaitu dinar dan dirham
Kata Kunci : Sistem moneter, suku bunga, uang fiat, dinar, dirham.

## PENDAHULUAN
Beberapa studi menyoroti hubungan positif antara kebijakan moneter dengan kinerja  lembaga  keuangan  Islam  serta  likuiditas  bank  (Agénor  &  El  Aynaoui,  2010; Kassim, Majid, & Yusof, 2009; Zulkhibri, 2018). Pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan bank Islam dan perilaku pinjaman bank konvensional sehubungan dengan perubahan dalam kebijakan moneter karena kebijakan moneter meningkatkan likuiditas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Sementara  itu,  kebijakan  moneter  juga  dapat  mengurangi  likuiditas  untuk mencegah inflasi (Agénor & El Aynaoui, 2010; Zulkhibri, 2018). Oleh karena itu, ini berlaku untuk perbankan Islam dan konvensional tanpa perbedaan menurut penulis ini.  Kedua,  menurut  Kassim  et  al.  (2009),  kebijakan  moneter  memiliki  hubungan positif  dengan  lembaga  keuangan  Islam  dalam  arti  bahwa  meskipun  kebijakan moneter  menanamkan  perubahan  tingkat  bunga,  mereka  secara  tidak  terduga menemukan  bahwa  kebijakan  moneter  memberikan  dampak  yang  lebih  signifikan pada neraca bank -bank Islam dibandingkan dengan konvensional Banks. Ini karena kebijakan  moneter  memberikan  efek  destabilisasi  yang  lebih  tinggi  pada  lembaga keuangan  Islam.  Alasan  di  balik  ini  menurut  penulis  adalah  karena  fakta  bahwa perbankan konvensional ditetapkan lebih awal dari perbankan Islam dan karenanya memiliki  pasar  yang  lebih  luas,  membuatnya  lebih  mampu  memicu  penurunan likuiditas yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter.
Selain itu, lembaga keuangan Islam perlu menahan guncangan moneter policy dan  penyempurnaan  lembaga  keuangan  Islam  yang  masih  aktif  berkembang. Sebaliknya,  penelitian  tertentu  menemukan  bahwa  kebijakan  moneter  berkorelasi negatif  dengan  manajemen  likuiditas  dan  juga  memberikan  dampak  yang  tidak

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
signifikan  pada  lembaga  keuangan  Islam  (Rashid,  Hassan,  &  Shah,  2020;  Zaheer, Ongena, & van Wijnbergen, 2013).
Faktanya pasokan  kredit bank-bank Islam merespons lebih sedikit terhadap kebijakan moneter yang ketat dibandingkan dengan mitra konvensional karena fitur kontrak  dan  motivasi  yang  unik  dari  lembaga  keuangan  Islam.  Dalam  hal  dampak kebijakan  moneter  pada  likuiditas,  bank-bank  yang  kurang  cair  lebih  sedikit memberikan  kredit  selama  periode  kebijakan  moneter  yang  ketat.  Menurut penelitian oleh Zaheer et al. (2013), lembaga keuangan Islam tumbuh terus menerus meskipun  pengetatan  kebijakan  moneter  yang  dikenakan  oleh  Bank  Sentral  di Malaysia, terlepas dari ukuran dan likuiditasnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter memberikan dampak yang kurang signifikan pada lembaga keuangan Islam.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  penelitian kepustakaan  ( library  Reseach ).  Penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian  yang dilakukan dengan menggunakan literatur, yaitu buku, catatan, atau sumber referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah identifikasi wacana melalui buku, artikel, jurnal, website, dan informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian  untuk  mencari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tema  yang  dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis isi. Metode ini digunakan untuk  menganalisis  makna-makna  yang  terkandung  dalam  pemikiran  para  sarjana Islam  mengenai  sistem  moneter  Islam.  Data  yang  dihasilkan  merupakan  data deskriptif yaitu kata-kata tertulis yang disajikan secara naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan dan Instrumen Moneter Konvensional
Organisasi moneter dapat dicirikan sebagai elemen bisnis yang sumber daya utamanya adalah sumber daya moneter atau kasus yang dapat ditawarkan, obligasi, dan  kemajuan, bukan sebagai sumber daya asli  seperti struktur, peralatan, dan zat yang tidak dimurnikan (Sørensen, 2016). Dalam hukum nomor 14 tahun 1967 tentang standar  perbankan,  apa  yang  dimaksud  dengan  organisasi  moneter  adalah  bagian besar dari zat yang melalui latihan di bidang moneter menarik uang tunai dari orang -orang pada umumnya dan menyalurkan uang kembali ke daerah setempat. Bahwa dasar  moneter  adalah  tempat  perubahan  atau  transfer  aset  dari  pihak  yang mengalami  kelebihan  cadangan  (kelebihan  aset)  kepada  pihak  -pihak  yang mengalami kekurangan aset (kekurangan aset).
Sistem  moneter  konvensional  berawal  dari  teori  permintaan  uang  yang dikemukakan  oleh  John  Maynard  Keynes  (1936)  Keynes  mengatakan  permintaan uang didorong oleh motif transaksional, berkaitan dengan masa depan (berjaga-jaga) dan  kebutuhan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan   membeli  surat  berharga (obligasi).
Teori  ini  masih  diterapkan  sampai  sekarang  dengan  banyak  modifikasi berbeda.  Pada  prinsipnya  sistem  moneter  berupaya  menciptakan  kondisi makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya stabilitas harga, dan  tingkat  inflasi  yang  terkendali.  Upaya  pengendalian  inflasi  dilakukan

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
dengan  mengatur jumlah uang yang beredar, khususnya uang primer (pengubahan uang menjadi uang). Jika kondisi perekonomian sedang mengalami inflasi yang tinggi maka  dilakukan  tindakan  moneter  yang   berupaya  mengurangi  jumlah  yang  yang beredar di masyarakat Langkah ini biasa dikenal dengan sebutan kebijakan moneter kontraktif.
Sebaliknya adalah jika bank sentral berkepentingan untuk menambah jumlah uang  beredar,  dengan  maksud  merangsang  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  maka langkah yang ditempuh adalah kebijakan moneter ekspansif.
Kedua  kebijakan  moneter  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  menggunakan instrumen  suku  bunga  .Instrumen   suku  bunga  tersebut  dapat  berupa  lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dalam bentuk tergantung pada tingkat diskonto dan dapat juga dalam bentuk  cadangan wajib pada rekening bank sentral (wajib).
Pertanyaannya  adalah  apakah   kebijakan  yang  diambil  akan  selalu   efektif mengatasi  permasalahan  perekonomian.  Hal  ini  tergantung  pada  perspektif  yang digunakan.  Menurut  Pohan,  ada  dua  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  efektivitas   kebijakan  moneter  Yang  pertama  adalah  Natural  Rate Hypothesis.  Menurut  hipotesis  ini  kebijakan  moneter  hanya  efektif  dalam  jangka pendek  dan  menjadi  tidak  efektif  untuk  jangka  panjang. Sedangkan  teori  kedua adalah Rational Expectation Hypothesis yang menilai kebijakan moneter tidak efektif baik dalarn jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya bank sentral melakukan ekspansi  moneter  dengan  tujuan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  melalui peningkatan  pengeluaran  konsumsi  masyarakat  Kenaikan  pengean  konsumsi  pada umumnya akan mendorong kenaikan harga b;trang dan jasa. Bagi produsen, kenaikan harga  ini  akan  mendatangkan  keuntungan  tambahan  karena  margin  keuntungan yang  diterima akan semakin besar. Dengan keuntungan yang lebih besar, produsen akan terpacu untuk meningkatkan produksinya
Selain  itu,  produsen  akan  berusaha  menarik  lebih  banyak  pekerja  dengan menawarkan  upah  yang  lebih  tinggi  sehingga  masyarakat  bersedia  menyediakan lebih  banyak  pekerjaan.  Sekalipun  kenaikan  upah  yang  ditawarkan  pemberi  kerja tidak  sebesar  kenaikan  harga  atau  turunnya  upah  riil,  masyarakat  tetap  bersedia meminta pekerjaan lebih  karena  merasa gaji yang diterimanya meningkat. Dengan demikian, kebijakan  moneter ekspansif sangat efektif dalam upayanya meningkatkan aktivitas produktif dan memperluas kesempatan kerja Jika dilihat dengan pendekatan Natural Rate Hypothesis, efektivitas ekspansi moneter terse but hanya ef ektif dalam jangka pendek.
Dalam jangka panjang, kegiatan produksi dan kesempatan kerja yang semula meningkat  dan  meluas  akan  kembali  menurun  sampai  ke  tingkat  semula.  Hal  ini disebabkan  dalam  jangka  panjang  masyarakat  mulai  sadar  bahwa  upah  riil  yang diterima  sebenarnya  mengalami  penurunan  karena  kenaikan  upah  nominal  lebih kecil  dibandingkan  dengan  kenaikan  harga  barang  dan  jasa.  Setelah  kondisi  ini disadari,  masyarakat  akan  bersedia  lagi  menawarkan  tenaganya  lebih  dari  tingkat semula. Kalaupun kaum pekerja berhasil menuntut upah nominal yang lebih tinggi dan  bahkan  sama  besamya  dengan  kenaikan  harga-harga,  kenaikan  upah  ini  akan mematikan usaha produsen untuk meningkatkan produksinya karena profit margin yang awalnya meningkat kembali menurun sampai ke tingkat semula.

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
Sebaliknya  jika  dikaji  dengan  menggunakan  teori  Rational  Expectation Hypothesis,  kebijakan  ekspansi  moneter  tidak  akan  berdampak  efektif  baik  dalam jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  karena  masyarakat  menyadari  bahwa walaupun  secara  nominal  upah  meningkat,  secara  riil  upah  tidak  mengalami kenaikan. Apabila upah riil tidak berubah, masyarakat tidak bersedia meningkatkan penawaran  tenaganya  sehingga  kebijakan  moneter  tidak  akan  membawa  dampak perluasan produksi, tetapi justru hanya mengakibatkan inflasi. Produsen juga sadar bahwa kenaikan harga barang-barang produksi mereka tidak akan memberikan suatu keuntungan  tambahan  karena  ongkos  produksi,  terutama  tenaga  kerja  juga mengalami kenaikan yang sama besamya.
Pembahasan  mengenai  Rational  Expectation  Hypothesis  akhir-akhir  ini menjadi topik perdebatan di kalangan ekonom. Sebagian dari ekonom tidak percaya bahwa  masyarakat  akan  begitu  pandai  dan  jeli  dalam  mengamati  perkembangan situasi  ekonomi  dan  moneter  dan  melakukan  tindakan  antisipasi  sehingga  tidak memberikan  peluang  sedikitpun  bagi  bank  sentral  untuk  memperbaiki  keadaan perekonomian. Sebaliknya, ekonom yang mendukung teori ini percaya bahwa dengan kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  perkembangan  ilmu pengetahuan  akan  mendorong  masyarakat  untuk  memberikan  respon  terhadap kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral sehingga segala kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral tidak akan ada manfaatnya karena telah diantisipasi oleh masyarakat.
Transparansi  dan  komunikasi  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari sebuah  kebijakan  moneter.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  bank  sentral  seluruh dunia  mengakui  pentingnya  transparansi  dan  strategi  komunikasi  ke  masyarakat. Banyak bank sentral memberikan estimasi tentang tingkat inflasi dan keadaan perekonomian yang menjadi dasar bagi kebijakan moneter.
Paling  tidak  ada  tiga  faktor  yang  terkait  pentingnya  transparansi  dan komunikasi  dalam  kebijakan  moneter.  Pertama  adalah  kemandirian  bank  sentral. Makin  besar  kemandirian  bank  sentral,  semakin  tinggi  akuntabilitas  kebijakan. Akuntabilitas  berarti  bank  sentral  melakukan  kegiatan  komunikasi  intensif, menjelaskan  arah,  dasar  pengambilan  keputusan  dan  tindakan  terkait  kebijakan moneter. Kedua, penerapan konsep kerangka kerja target inflasi (Inflation Targeting Framework/ITF). ITF adalah sebuah konsep pengendalian inflasi yang menekankan pentingnya komunikasi kebijakan moneter ke publik. Sehingga diharapkan kebijakan moneter  bank  sentral  untuk  mencapai  tingkat  inflasi  ideal  bisa  dipahami  publik. Ketiga, makin berkembangnya pasar finansial di banyak negara. Perkembangan  ini kebanyakan didasarkan ekspektasi terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara, di  masa  yang  akan  datang,  termasuk  tingkat  inflasi  dan  tingkat  suku  bunga  bank sentral, yang memang dikenal sebagai instrumen efektif.  Sejak awal abad XX, sejarah krisis ekonomi dunia (baik krisis mata uang, krisis utang, krisis perbankan, krisis nilai tukar, maupun krisis pasar saham) sudah begitu panjang.
Dimulai dari depresi besar di AS pada tahun 1930-an, krisis utang di Amerika Latin pada awal 1980-an, krisis kredit properti di J epang tahun 1980-an juga. Ada lagi krisis pinjaman Amerika tahun 1989-1991, dilanjutkan krisis nilai tukar Eropa tahun 1992-1993,  serta  krisis  nilai  tukar  Asia  1997-1998  dan  krisis  mata  uang  Rusia  tahun

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
1998. Di awal abad XXI terjadi krisis perbankan di Argentina tahun 2001, serta terakhir yang sekarang masih dirasakan adalah krisis finansial yang dipicu oleh kredit macet di  AS.  Krisis  ekonomi  yang  berurutan  tersebut  menyisakan  dampak  bagi perekonomian dunia yang semakin luas dan dalam.  Jika ditarik benang merahnya, krisis  ekonomi  selalu  dipicu  oleh  masalah  yang  terjadi  di  sektor  moneter.  Dalam sektor  moneter  atau  dipasar  uang  dan  modal  selalu  terdapat  informasi  asimetris, yaitu keadaan di mana salah satu pihak yang bertransaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Salah satu jenis pasar keuangan adalah pasar kredit. Pihak  debitur  (peminjam)  sudah  pasti  memiliki  informasi  lebih  banyak  tentang investasi mereka dibandingkan pihak bank sebagai pemberi kredit.
Keadaan  ini  memunculkan  fenomena  moral  hazard  di  pasar  uang.  Krisis keuangan walaupun dengan banyak faktor penyebab yang saling tumpang tindih dan bersilangan  akan  selalu  berpusat  pada  informasi  asimetris.  Pasar  uang  dan  modal dipenuhi oleh instrumen, baik obligasi maupun saham, yang tidak diketahui secara past:i  kualitasnya.  Bahkan,  harga  saham  pada  kondisi  normal  pun  belum  tentu mencerminkan nilai fundamentalnya. Dengan kondisi seperti ini, tentu seharusnya pemerintah dan atau otoritas moneter melakukan intervensi agar kondisi stabilitas moneter  terjaga.  Namun,    intervensi  pemerintah  ini  bertentangan  dengan  doktrin ekonomi liberal.
Jika dilihat dari sisi manajemen risiko, gejolak yang terjadi dipasar uang dan modal  t:idak  lepas  dari  kegagalan  pelaku  bisnis  keuangan  dan  perbankan konvensional  dalam  mengelola  manajemen  risiko.  Diperbolehkannya  penggunaan instrumen derivatif yang penuh spekulat:if untuk membiayai ekspansi bisnis dalam sistem  keuangan  konvensional,  semakin  memperbesar  dampak  krisis  keuangan. Kegagalan  lembaga  keuangan  mengelola  risiko  kredit  bisa  menjadi  pemicu  krisis finansial.  Risiko  kredit  adalah  potensi  kerugian  suatu  lembaga  keuangan  yang disebabkan  oleh  ketidakmampuan  debitur  melunasi  kredit.  Krisis  finansial  global yang terjadi baru-baru ini akibat tindakan yang salah dari lembaga keuangan di AS dalam  memberikan  kredit  kepada  debitur  yang  tidak  layak  dibiayai.  Mereka  tidak mempunyai  penghasilan  tetap  dan  jelas,  tapi  mendapat  kucuran  kredit.  Padahal dalam  konsep  manajemen  risiko  dan  diperkuat  prinsip  Basel  II,  pemberian  kredit harus mernperbatikan kemampuan debitur melaksanakan kewajiban pelunasan.

## Sistem Moneter Islam
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan moneter yang diambil bank sentral  bertujuan  untuk  mengatasi  inflasi,  mengontrol  nilai  tukar  mata  uang,  dan memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Langkah  yang  diambil  otoritas  moneter  dapat berupa  menetapkan  tingkat  suku  bunga,  baik  secara  langsung  atau  tidak  melalui operasi pasar, atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengidentikkan bunga dengan riba. Mungkinkah kebijakan moneter dapat berjalan  tanpa instrumen suku bunga?  Inilah  pertanyaan  yang  selalu  disampaikan  dalam  beberapa  forum  diskusi ekonomi Islam.

## Kebijakan dan Instrumen Moneter Islam

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
Kebijakan  moneter  sebenamya  mampu  dijalankan  tanpa  menggunakan instrumen  suku  bunga.  Hal  ini  dibuktikan  pada  zaman  Rasulullah  SAW  dan Khulafaur Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Bila para pedagang melakukan  ekspor  barang,  berarti  mereka  pun  sesungguhnya  sedang  mengimpor dinar  atau  dirham.  Sebaliknya,  jika  mereka  mengimpor  barang,  berarti  dinar  atau dirham yang diekspor. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di  pasar  uang  adalah  derived  market  dari  keseimbangan  pasar  barang  dan  jasa.
Dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  sekaligus  menciptakan stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan  uang  baru  atau  kebijakan  defisit  anggaran.  Islam  mengajarkan  supaya mempercepat  perputaran  uang  dan  pembangunan  infrastruktur  sektor  riil.  Yang menjadi faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkannya transaksi pinjaman qard, sedekah, dan kerjasama bisnis dalam bentuk mudharabah.
Menurut Merza Gamal, yang merujuk pada pendapat alGhazali, bahwa orang yang menimbun uang berarti telah berbuat kriminal, karena menimbun uang berarti menarik  uang  dari  peredaran.  Dalam  teori  moneter  modem,  penimbunan  uang berarti  memperlambat  perputaran  uang.  Hal  ini  berarti  memperkecil    terjadinya transaksi,  sehingga  perekonomian  menjadi  lesu.  Teori  permintaan  uang  yang dikembangkan  memiliki  banyak  persamaan  dengan  Quantity  Theory  of  Monry  al- Ghazali    yang  belakangan  muncul  dan  dikemukakan  oleh  aliran  monetaris  seperti Irving  Fisher  dan  Milton  Friedman.  Inti  permikiran  kaum  monetaris  menyatakan bahwa  jumlah  nominal  penghasilan  negara  sama  dengan  kecepatan  sirkulasi  uang dikalikan  dengan  uang  yang  ada  dalam  ekonomi.  Karena  itu  dapat  dilihat  secara matematis  bahwa  makin  cepat  beredar  uang  dalam  ekonomi,  makin  tinggi penghasilan nasional dan pada gilirannya rakyat akan semakin makmur. Sebaliknya, jika uang ditahan dari sirkulasi, maka roda ekonomi makin melambat dan terjadilah stagnasi dalam ekonomi. Berarti kebijakan moneter yang sedang dijalankan adalah kebijakan moneter kontraktif.
Seperti  layaknya  sebuah  sistem  hasil  rekayasa  manusia,  sistem  moneter konvensional yang telah dijelaskan di atas ternyata banyak menyimpan masalah. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat delapan faktor yang menjadi sumber penyimpangan dari  sistem  moneter  konvensional.  Yang  pertama  berkaitan  dengan  fungsi  utama uang.  Dalam  teori  ekonomi  saat  ini  uang  berfungsi  sebagai  alat  tukar  (medium  of exchange), satuan hitung (unit of account), dan penyimpan nilai kekayaan (store of value).  Dengan  penggunaan  uang  kertas,  fungsi  uang  sebagai  satuan  hitung  dan penyimpan  nilai  sudah  gugur.  Karena  uang  kertas  yang  sekarang  berlaku  nilainya selalu  berubah  disebabkan  adanya  inflasi.  Ajaran  ekonomi  Islam  mereduksi  fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung. Mata uang yang digunakan harus bisa menjamin kestabilan nilai.
Faktor kedua adalah penggunaan  base-monetary  targeting  sebagai kerangka kebijakan moneter. Base-monetary targeting atau pengendalian uang kartal sebagai instrumen  kebijakan  moneter  disandarkan  pada  teori  kuantitas  uang.  Efektivitas

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
kebijakan  ini  sangat  tergantuog  pada  stabilitas  perputaran  uang  beredar  (velocity stability).  Kebijakan  pengendalian  base-monetary  sangat  tidak  tepat  karena  nilai uang saat ini cenderung berfluktuasi. Ekonomi Islam menawarkan untuk mencari alat moneter yang menjamin kestabilan, maka emas dan perak dipilih sebagai instrumen moneter dalam Islam. Faktor ketiga adalah stabilitas kurs mata uang tergantung pada tingkat  inflasi.  Tingkat  inflasi  tercermin  dari  naiknya  harga  baning  secara  umum. Dalam  hal  ini,  bank  sentral  selaku  otoritas  moneter  memiliki  kemampuan memengaruhi  tekanan  inflasi yang  bersumber  dari  tingginya  permintaan.  Langkah yang bisa ditempuh di antaranya dengan menggunakan tiga instrumen, suku bunga, kredit perbankan, dan ekspektasi. Jika ketiga instrumen tersebut berkaitan dengan riba, subhat, maisir, dan gharar, maka ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Faktor keempat  berkaitan  dengan  faktor  ketiga  di  atas,  yaitu  penggunaan  suku  bunga sebagai instrumen moneter signaling.
Pelaksanaan kebijakan moneter Islam tidak memungkinkan penetapan suku bunga sebagai target atau sasaran operasional. Fakta menunjukkan bahwa instrumen suku bunga tidak cukup mampu untuk menstabilkan nilai uang dan moneter. Faktor yang kelima lahir karena adanya ketergantungan mata uang lokal terhadap mata uang negara lain sebagai acuan. Misalnya, saat ini naik turunnya mata uang rupiah selalu disandingkan  dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebagai  hard cumnry. Apabila dolar AS mengalami gejolak, maka mata uang lain akan terpengaruh. Faktor yang  keenam  menunjukkan  bahwa  kenyataan  saat  ini  uang  tidak  hanya  dijadikan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditas  perdagangan dan ditarik bunga  dari setiap  transaksi  peminjaman/penyimpanan  uang.  Konsekuensinya,  uang  dijadikan alat  spekulasi.  Faktor  ketujuh,  dalam  konsep  ekonomi  Islam  uang  harus mencerminkan  sektor  riil.  Jika  ada  yang  menimbun  uang  atau  dibiarkan  tidak produktif,  berarti  telah  mengurangi  jumlah  uang  beredar  yang  berdampak melambatnya roda perekonomian. Untuk kasus di Indonesia, tindakan penimbunan uang justru dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menyerap dana melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyimpannya.

## Sistem Mata Uang Islam
Persamaan fungsi uang antara sistem moneter Islam dan konvensional yaitu terletak  pada  pemanfaatan  uang  sebagai  alat  tukar  dan  pengukur  nilai  aset. Perbedaannya terletak pada motif untuk kebutuhan spekulasi, yang mengubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Sistem moneter konvensional yang selama  ini  berjalan  tidak    menciptakan  stabilitas  ekonomi  karena  tidak  adanya kesamaan  nilai  tukar,  dan  terjadinya fluktuasi  nilai  tukar  setiap  saat  Setiap negara meoggunakan  berbagai  jenis  mata  uang  agar  bisa  melakukan  perdagangan internasionalnya,  satu  mata  uang  untuk  ekspor,  satu  untuk  impor,  dan  satu  lagi sebagai  mata  uang  domestiknya.  Reformasi  terhadap  sistem  moneter  dunia  yang lebih  adil  sulit  dilakukan  karena  permasalahan  moneter  berkaitan  dengan  unsur politik  dan  kekuatan  ekonomi.  Dalam  sistem  moneter  saat  ini,  AS  sebagai  negara adidaya  bisa  memperoleh  keuntungan  yang  besar  dengan  hanya  mencetak  dan mengedarkan mata uang dolarya di pasar intemasional.

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
Dengan  kondisi  sistem  moneter  dan  perdagangan  intemasional  yang  tidak menguntungkan  tersebut,  sudah  seharusnya  merumuskan  kembali  sebuah  sistem moneter dan perekonomian yang ditopang oleh sebuah mata uang yang stabil dan lebih adil. Salah satu rekomendasi  yang paling signifikan adalah penggunaan mata uang  dinar  emas  dan  dirham  perak  sebagai  mata  uang  internasional.  selama  masa penggunaannya,  dinar  dlan  dirham  dinilai  lebih  stabil  dan  memiliki  tingkat  inflasi dan fluktuasi yang lebih  sedikit  dibandingkan dengan uang flat.
Dinar  dan  dirham  berperan  untuk  memperrnudah  perdagangan  dan mengurangi  hambatan  perdagangan,  seperti  spekulasi,  fluktuasi  oi1ai  tukar  yang tajam,  dan  berbagai  hambatan  lainnya.  Penerapan  dinar  dan  dirham  dalam perdagangan internasional tidak berarti menggantikan peran mata uang domestik. Uang  domestik  tetap  diperlukan  dan  dipergunakan  sebagai  alat  transaksi  dalam negeri.  Sistem  moneter  dalam  doktrin  Islam  diambil  dari  riwayat  pada  zaman Rasulullah SAW yang menggunakan bimetalic standard, yaitu penggunaan emas dan perak (dinar & dirham) sebagai alat pembayaran yang sah. Nilai tukar emas dan perak pada  masa  Rasulullah  relatif  stabil  dengan  kurs  dinar  dirham.  Namun  demikian, stabilitas nilai kurs bisa terganggu bila terjadi kelebihan supply dan demand. Emas dalam  sejarah  perkembangan  sistem  ekonomi  dunia  sudah  dikenal  sejak  periode sebdum masehi. Tepatnya 4000 tahun SM ditemukan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol. Dalam sejarah lain disebutkan  ditemukan  oleh masyarakat  Mesir kuno (Circa) 3.000 tahun SM.
Barulah digunakan dalam bentuk uang dimulai pada zaman Raja Lydia (Turki) pada 700 SM. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut dikenal  sebagai  barbarous  relic.  Dinar  adalah  mata  uang  emas  yang  diambil  dari Romawi  dan  dirham  merupakan  mata  uang perak  warisan peradaban Persia.  Mata uang dinar mengandung emas 22 karat, dan terdiri dari pecahan setengah dinar dan sepertiga  dinar.  Pecahan  yang  lebih  kecil  didapat  dengan  cara  memotong  uang, misalnya memotong dua karat dari dinar. Mata  uang dirham terdiri aitas beberapa pecahan, nash (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sha'ira (1 / 60 dirham).

## KESIMPULAN
Pokok bahasan mengenai sistem moneter tidak terlepas dari dua elemen yang terkait di dalamnya, yaitu instrumen moneter dan sistem mata uang. Titik lemah dari sistem  moneter  konvensional  terletak  pada  penggunaan  instrumen  tingkat  suku bunga  dan  uang  kepercayaan  (flat  monetary).  Penggunaan  dua  instrumen  ini menimbulkan multiplier effect yang bermuara pada berbagai macam krisis ekonomi. Sedangkan sistem moneter yang ditawarkan ajaran Islam ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas. Pertama, larangan terhadap praktik riba, spekulasi, dan judi, serta permintaan dan penawaran uang semata-mata untuk kepentingan sektor riil. Sehingga  keseimbangan  di  pasar  uang  dan  modal  merupakan  cermin  dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Ciri yang kedua berkaitan dengan upaya untuk mengatasi masalah inflasi yang lazim ditemui dalam sistem ekonomi konvensional, dengan cara memperbanyak pembiayaan dengan mengunakan akad  profit and loss sharing.  Kemudian  ciri  yang  ketiga  penggunaan  mata  uang  yang  memiliki  nilai
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya, ini ditemukan dalam mata uang dinar dan dirham.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ ‘Ulum al -din, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1958. al-Ghazali,  Abu  Hamid. al- Mustashfa  min  ‘Ilm  al -Usul,  Juz 1.  Beirut:  al-Resalah Publishing House, 1997.
Abdullah, H. Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
Abdullah, Ma’ruf. “ Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Dalam Teori dan Reali ta”. Jurnal At -Taradhi Studi Ekonomi. Volume 3, Nomor 1 (2012).
Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing, 2010.
Aziz, Abdul. Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis. Bandung : Alfabeta, 2011. Chamid,  Nur.  Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Fauzia, Ika Yunia  dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al- Shari’ah. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Hanafi, Ahmad. Pengantar Filsafat Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
Karim, Adiwarman Azwar. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Qorib,  Ahmad  dan  Isnaini  Harahap.  “Penerapan  Mas}lah}ah  Mursalah  Dalam Ekonomi Islam”. Jurnal Analytica Islamica. Vol. 5, No. 1 (2016).
Yanti dan Rafidah. “Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam  dalam  KHES  dan  Implementasinya  terhadap Ekonomi Nasional)”. Jurnal Kontikstualita. Vol. 25, No. 1 (2009).
Yusup, Asdar. “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam”. Jurnal Studia Islamika. Vol. 11, No. 2 (2014).
Rahman, Fazlur. Membuka Pintu Ijtihad. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1995. Supriyadi, Dedi. Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru. Bandung: Pustaka Setia, 2008
Syukur, Asywadie. Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh. Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990.
Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982) Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000) Taufiq Rohman. (2017). Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam As- Syafi’I  Tentang  Mashlahah  Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam: International  Journal  Ihya’  ’Ulum  Al -Din .  https://doi.org/10.21580/  ihya. 18.1.1743.

## Chandra, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia
Rizaldy  M  &  Ahmed  H.  2019. Islamic  legal  methodologies  and  Shariah  screening standards:  Application  in  the  Indonesian  stock  market .  Thunderbird International Business Review (2019) 61(5) 793-805 DOI: 10.1002/tie.22042
Qorib, Ahmad & Harahap, Isnaini, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam , Analiytica Islamica, Vol. 5. No. 1, 2016. Yuslem, Nawer. al-Burhan fi Ushul al Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam  al-Haramain  al  Juwayni  dan  Dinamika  Hukum  Islam. Bandung:  Cita Pustaka Media, 2007.
Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, PT AlMa`rif, Bandung, 1986.
Zaidan, `Abd al-Karim, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh , Muassasah ar-Risalah, Beirut, cet. ke-7, 1998.
Zahrah. Muhammad Abu. Malik, Hiyatuh wa ‘Asruh, ‘Ara’uh wa Fiqhuh, t.t.  Dar  al- Fikr al- ‘Araby, t.t
Zaid, Musthafa. al-Mashlahah fi al- Tasyri’ al -Islamiy wa Najm al- Din al-Thufi. Mesir: Dar al-Fikr al- ’Arabiy, Cet ke -2, 1964