## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3196/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Ilyas Sarbini 1 , Gufran 2
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022 The study aims to identify and understand the legal responsibility for the misuse of  government  credit  card  holders  in  the  country's  financial  management.  This type  of  research  is  doctrinal  legal  research  or  normative  legal  research.  The approach  used  is,  the  legal  approach  (statute  approach),  and  the  conceptual approach (Conceptual Approach). Data sources are sourced from primary legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of the  study  showed  that  legal  responsibility  for  the  misuse  of  government  credit cards,  can  be  processed  legally  by  state  administration;  if  by  law  the  state administration  indemnity  of  state  financial  losses  is  difficult  to  implement,  it  is taken by filing Civil  damages in  the District Court  and or criminal charges can be filed.
Keywords: Liability, Abuse, Government Credit Cards Article Info Abstrak Article history: Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami    tanggung  jawab hukum  atas  penyalahgunaan  pemegang  kartu  kredit  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan negara. jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau  penelitian    hukum  normatif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah, pendekatan  undang-undang (statute  approach), dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach). Sumber  data  bersumber  dari  bahan  hukum  primer, Bahan  hukum    sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  studi  menunjukkan bahwa  Tanggungjawab  hukum  atas  penyalahgunaan  kartu  kredit  pemerintah, dapat diproses secara hukum administrasi negara; bila secara hukum administrasi negara  ganti  kerugian  keuangan  negara  sulit  dilaksanakan,  ditempuh  dengan mengajukan  ganti  rugi  Perdata  di  pengadilan  Negeri  dan  atau  dapat  diajukan tuntutan Pidana.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corespondent

## Ilyas Sarbini
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima azisgufran@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  baru  dalam  pembayaran  belanja  negara  ini  sontak  menimbulkan  pro  dan kontra  di  masyarakat.  Sebagian  pihak  menganggap  kebijakan  ini  dapat  menimbulkan inefisiensi karena beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Sebagian pihak justru menilai positif  dan  merupakan  model  baru  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dapat  memberikan manfaat  bagi  pengguna  kartu  kredit  (satker  kementerian/lembaga)  maupun  pemerintah  dalam hal ini bendahara umum negara dalam mengoptimalkan kas negara. Berbagai   kritik   bergulir ketika   pemerintah   memutuskan   untuk   menggunakan   kartu   kredit pemerintah. Mantan Menko  Maritim  Rizal  Ramli  mengungkapkan  kekhawatirannya  atas  besaran  biaya  dan  bunga kredit yang tinggi hingga 30% dari transaksi kartu kredit yang harus dikeluarkan pemerintah. Pengamat  ekonomi  Ichsanuddin  Noorsy  juga  mengkritisi  upaya  penerapan  kartu  kredit
pemerintah    ini    dikarenakan    akan    banyak    uang    negara    yang    dikeluarkan    untuk membayar  visa  dan mastercard.
Ekonom Samuel  Asset Manajemen  Lana  Soelistianingsih  berpendapat  hal  tersebut bisa  menimbulkan  beban  utang  baru  bagi  pemerintah  serta  menyebabkan  timbulnya  risiko fiskal.  Kartu  kredit  pemerintah  masih  rentan  terhadap  berbagai  jenis  penyalahgunaan.  Bagi yang pro mengangap Modernisasi  sistem  pembayaran  belanja  negara  menggunakan  Kartu Kredit    Pemerintah    (KKP)  dan    layanan    perbankan    secara    elektronik    merupakan    salah satu    solusi    praktis    dalam    menyikapi  perkembangan  zaman.  Kartu  pembayaran  menjadi metode  pembayaran  yang    semakin  signifikan    di    sektor    publik    dan    penggunaan    itu menghasilkan  kelebihan  dan tantangan ( Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020 ).
Di  era      digitalisasi  berdampak      pada      perkembangan      sistem      pembayaran elektronik.      Sistem  pembayaran  elektronik  kini  terdiri  dari  transaksi  kartu  kredit  online, dompet elektronik (e-wallet) dan uang  tunai  elektronik (e-cash).  Aliran  pembayaran digital dapat  memungkinkan produk keuangan yang mengatasi hambatan keuangan inklusi sehingga meningkatkan  akses  ke  layanan  keuangan    dan    histori    transaksi    keuangan    bagi penggunanya. Masyarakat  pun  telah memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui  transaksi online  sehingga  tidak  memerlukan  kartu  kredit  maupun  penandatanganan  secara fisik.Transaksi menggunakan  sistem  pembayaran elektronik  ini  sudah  sangat  umum di  sektor swasta ( Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020 ).
Dalam  penjelasan  umum  butir  4,  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,    diuraikan  bahwa Pelaksanaan  anggaran  belanja  merupakan  bagian  utama  dari  siklus  pelaksanaan  APBN. Setelah UU-APBN disahkan, sejak saat itu pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  dan  implementasi  program-program  pembangunan  dilakukan.  Pengaturan tentang  pelaksanaan  belanja  APBN  diharapkan  dapat  mendorong  pelaksanaan  program, penyerapan dana pencapaian program dengan lebih efektif  dan efisien. Namun, seluruh proses tersebut  seharusnya  tetap  dilakukan  berdasarkan  asas  disiplin  anggaran  dan  mengutamakan keamanan keuangan negara.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara menyebutkan  bahwa  Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut. Selanjutnya  dalam  pasal  3  dalam  Undang-Undang  Keuangan  Negara  tersebut  disebutkan antara lain  Keuangan  Negara dikelola  secara tertib, taat  pada peraturan  perundang -undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan ( Budi Lesmana, 2018 )
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  196/PMK.05/2018  tentang  Tata  Cara  Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KKP  ini efektif akan berlaku terhitung mulai 1 Juli 2019. Langkah ini demi mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran dengan m emanfaatkan fasilitas Kartu Kredit. Penggunaan kartu kredit pemerintah bertujuan dalam rangka penerapan asas  efektifitas  dan  optimalisasi  kas  yang  idle    pada    rekening    bendahara.  Secara  konsep hukum,  kartu  kredit  termasuk  ke  dalam  alat  pembayaran  meggunakan    kartu    sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/Pbi/2009  Tentang  Penyelenggaraan Kegiatan    Alat    Pembayaran   Dengan   Menggunakan  Kartu.  Dengan kemudahan  bertransaksi secara  elektronik  ini  membawa  dampak  dan  resiko  negatif  yang  dapat  saja  terjadi.  Hanya menggunakan  jaringan  internet  kejahatan  dapat  timbul  baik  berskala  transnasional  atau bahkan    internasional.    Kejahatan    yang    terjadi    karena    perkembangan    teknologi    akses jaringan  internet dikenal dengan cybercrime . ( Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T. S. (2021 )
Berdasarkan uraian di atas, kami mencoba melakukan penelitian dengan merumuskan permasalahannya  :  “bagaimana tanggung jawab  hukum atas  penyalahgunaan pemegang kartu kredit  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara?”  Dengan  tujuan    untuk  mengatahui dan  memahami tanggung  jawab  hukum    bagi  pemegang  kartu  kredit  pemerintah  atas penyalahgunaannya  dalam pengelolaan keuangan negara pada instansi pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  hukum  doktrinal  atau  penelitian hukum  normatif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah,    pendekatan  undang -undang (statute  approach), dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach). Sumber  data bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum    sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Teknik atau cara untuk memperoleh bahan hukum yaitu melakukan studi kepustakaan dengan menelaah  berbagai  bahan  hukum    yang  relevan  dengan  topik  yang  diteliti.  Data -data  yang terkumpul  akan  disusun  secara  deskriptif  kualilatif  yaitu  prosedur  pemecahan  masalah  yang diteliti  dengan  cara  memaparkan  data-  data  yang  diperoleh    baik  data  primer  maupun  data sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah
Kartu  kredit    sudah  lama  dikenal  di  dunia  swasta,  merupakan  alat  pembayaran. Dalam praktek kartu kredit digunakan oleh konsumen untuk membayar suatu tagihan atau ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang diinginkannya, di toko-toko atau pasar atau tempat-tempat  lain  yang  dapat  menerima  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  kredit. Sekitar  tahun  1900-an,  beberapa  perusahaan  seperti  SPBU  dan  supermarket  di  Amerika serikat  sudah  memperkenalkan  praktek  kredit  seperti  lewat  kartu  belanja  yang  biasa digunakan  oleh  para  pelanggan  mereka.  Mulai  di  tahun  1946    lahir  sistem  pembayaran kredit yang dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat. Bankir bernama John Biggins  dari  Flatbush  National Ban  of  Brooklyn melahirkan  sistem  ini  dengan  nama “Charge It” .  Sistem  ini  dibuat  untuk  mempermudah  nasabah  dalam  melakukan  aktivitas transaksi  di  berbagai  toko  atau  merchant  yang  juga  merupakan  nasabah  bank  tersebut . ( https://www.cermati.com/ diakses 2 Desember 2021).
Perkembangan  selanjutnya  ditandai  dengan  kelahiran  “Diners  Club  Card.”  Kartu ini  lahir  pada  tahun  1949.  Ditemukan  secara  tidak  sengaja  oleh  Frank  McNamara  yang ketika itu sedang melakukan malam makan di restoran mewah. Ketika sud ah beres makan, tagihan  datang  dan  ia  tidak  bisa  membayar  karena  dompetnya  ketinggalan.  Nah  untuk mengatasi  masalah  ini,  dia  membuatkan  kartu  unik  tersebut  sebagai  pengganti  dari pembayaran  tunai.  Diners  Club  Card  ini  serupa  dengan  kartu  Charge.  American  E xpress melihat  peluang  bagus  ini.  Ketika  semua  orang  ramai  menggunakan  kartu  Diners  Club, American  Express  juga  tidak  mau  kalah  untuk  menerbitkan  kartu  serupa.  Kartu terbitannya  itu  bernama  AMEX  (American  Express)  dan  berjenis  seperti  kartu  Charge. ( https://www.cermati.com/ diakses 2 Desember 2021).
Perkembangan  selanjutnya,  barulah  lahir  kartu  kredit  seperti  yang  kita  kenal sekarang.  Kartu  kredit  pertama  diterbitkan  oleh  Bank  of  America  (VISA).  Dan  baru  lah pada  tahun  1960-an,  terjadi  ekspansi  dan  edukasi  secara  besar-besaran  tentang  manfaat dari  kartu  kredit  ini  hingga  semua  sudah  paham  dan  mengerti  tentang  kegunaan  alat transaksi  ini.  Dan  barulah  sekitar  tahun  1970-an,  Amerika  mulai  menetapkan  regulasi kebijakan  penggunaan  kartu  kredit.  Aturannya  pun  semakin  jelas,  tujuannya  agar  bisnis ini  tumbuh  subur.  Nah  dari  sinilah  perkembangan  kartu  kredit  mulai  merambah  ke berbagai  belahan  negara  lainnya,  seperti  ke  Eropa,  Arab,  Afrika,  Australia,  Asia,  hingga
sampai  ke  Indonesia.  Pertama  kali  kartu  kredit  yang  masuk  ke  Indonesia  terjadi  sekitar tahun  1980-an.  Diperkenalkan  oleh  Bank  Duta  yang  pada  saat  itu  menjalin  kerjasama dengan  VISA  dan  MasterCard  International.  Bank  Duta  merupakan  bank  yang  pertama kali  menerbitkan  dan  memasarkan  kartu  kredit  di  Indonesia.  ( https://www.cermati.com/ diakses 2 Desember 2021).
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/2/PBI/2012,  dijelaskan  bahwa pengertian  kartu  kredit  adalah  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yang  dapat digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan ekonomi,  termasuk  transaksi  pembelanjaan  dan/atau  untuk  melakukan  penarikan  tunai, dimana  kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  acquirer atau  penerbit,  dan  pemegang  kartu  berkewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  pada waktu  yang  disepakati  baik  dengan  pelunasan  secara (charge  card) ataupun  dengan pembayaran secara angsuran.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018  tentang Tata Cara Pembayaran dan  Penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah,  Pasal  1 angka  1  menjelaskan  bahwa  kartu  kredit pemerintah  adalah  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yang  dapat  digunakan untuk  melakukan  pembayaran  atas  belanja  yang  dapat  dibebankan  pada  APBN,  dimana kewajiban  pembayaran  pemegang  kartu  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  Bank  Penerbit Kartu  Kredit  Pemerintah,  dan  Satuan  kerja (Satker) berkewajiban  melakukan  pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus .
Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate ( corporate card ) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang  merupakan bank yang sama dengan  tempat  rekening  bendahara  Pengeluaran  (BP)/Bendahara  Pengeluaran   Pembantu (BPP)  dibuka  dan  kantor  pusat  bank  tersebut  telah  melakukan  kerja  sama   dengan Direktorat Jenderal  Perbendaharaan (DJPb),  dimana  kerja sama tersebut  di lakukan dalam bentuk  penandatanganan  perjanjian  kerja  sama  induk  antara  DJPb  dengan  Kantor  Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
Pejabat  dan/atau  pegawai  di  lingkungan  Satuan  kerja  (satker)  Kementerian Negara/Lembaga  yang  berstatus  sebagai  Pejabat  Negara,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai  lainnya  untuk  melakukan  belanja  dengan  Kartu  Kredit  Pemerintah  berdasarkan penetapan oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)  yang  berhak menjadi  Pemegang  Kartu Kredit Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan  Penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah,  Pasal  4  ayat  (5)  Dalam  penggunaan  Uang Persediaan  (UP)  Kartu  Kredit  Pemerintah,  Pemegang  Kartu  Kredit  Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab
a membuat Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan KPA;
b menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah dan Surat  Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada saat menerima Kartu Kredit Pemerintah;
c menggunakan  Kartu  Kredit  Pemerintah  sesuai  dengan  kewenangannya  setelah  terlebih dahulu  dilakukan  aktivasi  kartu  dan    Personal  Identification  Number  (PIN)  Kartu  Kredit Pemerintah untuk pertama kali;
d melakukan  aktivasi  Kartu  Kredit  Pemerintah  dan  request/aktivasi  PIN  Kartu    kredit Pemerintah  melalui  call  center/layanan  pesan  singkat  (Short  Message  Service)/sarana lainnya;
e membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah;
f merahasiakan  nomor  kartu,  PIN,  Card  Verification  Value  (CVV)  dan  masa  berlaku  Kartu Kredit Pemerintah;
g secara  aktif  memeriksa  kondisi  dan  rincian  transaksi  Kartu  Kredit  Pemerintah  untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute);
h dilarang  memberikan  informasi  mengenai  data  diri  dan  transaksi  Kartu  Kredit  Pemerintah kepada siapapun;
i memilih  merchant  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (e-commerce)  yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring;
j dapat  mengajukan  permohonan  penonaktifkan  kepada  Administrator  Kartu  Kredit Pemerintah dan menyimpan Kartu Kredit Pemerintah ditempat yang aman dalam hal Kartu Kredit Pemerintah tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;
k mengumpulkan  dokumen  berupa  Tagihan (e-billing)/ Daftar  Tagihan  Sementara,  Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/ Perjanjian/Kontrak, dan buktibukti pengeluaran;
l membuat  Daftar  Pengeluaran  Riil  Kegiatan  Operasional  dan  Belanja  Modal  dengan  Kartu Kredit  Pemerintah  dan/atau  Daftar  Pengeluaran  Riil  Kegiatan  Perjalanan  Dinas  Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah;
m menyampaikan  Daftar  Pengeluaran  Riil  Kegiatan  Operasional  dan  Belanja  Modal  dengan Kartu  Kredit  Pemerintah  dan/atau  Daftar  Pengeluaran  Riil  Kegiatan  Perjalanan  Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK; dan
n dapat  menyampaikan  pengaduan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  kepada  Bank  Penerbit  Kartu Kredit  yang  menjadi  mitra  kerjanya  terkait  permasalahan  dalam  penggunaan  Kartu  Kredit Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pasal 4 ayat (5) pemegang Kartu kredit pemerintah, dalam penggunaannya harus memperhatikan prinsip:
1. Fleksibel,  yaitu  kemudahan  penggunaan (flexibility) kartu  dengan  jangkauan  pemakaian yang  lebih  luas  dan  transaksi  dapat  dilakukan  di  seluruh  merchant  yang  menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC)/media daring.
2. Aman  dalam  bertransaksi  dan  menghindari  terjadinya  penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.
3. Efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash ) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP.
4. Akuntabilitas  pembayaran  tagihan  negara  dan  pembebanan  biaya  penggunaan            UP Kartu Kredit Pemerintah.
2. Tanggung Jawab Hukum Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah
a. Kategori Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Penyalahgunaan Kartu kredit pemerintah  dapat saja terjadi, dengan berbagai sebab  dan  modus.  Pengalaman  selama  ini  banyak  penyimpangan  yang  terjadi  dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Dalam    Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 196/PMK.05/2018,  telah  mengantisipasi  beberapa  kemungkinan  penyalahgunaan kartu  kredit  pemerintah.  Pasal  68  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut  mengatur beberapa  kategori  kemungkinan  penyimpangan  antara  lain:    (1)  penggunaan  Kartu Kredit  Pemerintah  untuk  pembayaran  selain  belanja  operasional  serta  belanja  modal dan  belanja  perjalanan  dinas  jabatan.  (2)  penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah melebihi  batas  tertinggi  biaya  perjalanan  dinas  jabatan  (3)  penggunaan  Kartu  Kredit Pemerintah  untuk  pembayaran  belanja  operasional  dan  belanja  modal  tidak  sesuai dengan  spesifikasi  teknis  yang  disebutkan  dalam  dokumen  penerimaan  barang/jasa dengan  spesifikasi  teknis  yang  disebutkan  dalam  dokumen  rencana  kegiatan;   (4)
manipulasi  data  antara  Tagihan  (e-billing)/  Daftar  Tagihan  Sementara  dengan  bukti- bukti pengeluaran; (5) penarikan uang secara tunai.
Bila penggunaan kartu kredit pemerintah digunakan selain dari peruntukkannya,  setelah    PPK  melakukan    pengujian  terhadap  bukti -bukti pengeluaran, maka PPK dapat menolak bukti-bukti pengeluaran itu. Pengeluaran yang ditolak  merupakan  tanggungjawab  pribadi  pemegang  Kartu  Kredit  Pemerintah. Menurut  Bambang  wahyudi,  bahwa  setiap  pengelola  keuangan  negara,  yang  terdiri dari  bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  dan  pejabat  lain  mempunyai  2 macam  tanggung  jawab,  yaitu  (1)  Tanggung  jawab  kepada  atasannya  sesuai  dengan sistem  administrasi  negara,  dan  (2)  Tanggung  jawab  hukum,  yaitu  adanya  ancaman hukum pidana, ancaman hukum administrasi, dan ancaman untuk mengganti kerugian keuanga negara. ( Wahyudi, B. 2008).
b. Tanggung Jawab Secara Administrasi Negara
Mengenai  pertanggungjawaban  dari  sisi  hukum  administrasi  negara  atas penyalahgunaan  kartu  kredit  pemerintah,  maka  pelaku  perlu  dilihat  apakah  dia sebagai  pejabat  atau  bukan.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  tanggung  jawab  pejabat dalam  melaksanakan  fungsinya  dibedakan  antara  tanggung  jawab  jabatan  dan tanggung  jawab  pribadi.    Tanggung  jawab  jabatan  berkenaan  dengan  legalitas (keabsahan)  tindak  pemerintahan.  Dalam  hukum  administrasi,  persoalan  legalitas tindak  pemerintahan  berkaitan  dengan pendekatan terhadap kekuasaan  pemerintahan. Tanggung  jawab  pribadi  berkaitan  dengan  pendekatan  fungsionaris  atau  pendekatan perilaku  dalam  hukum  administrasi.  Tanggung  jawab  pribadi  berkenaan  dengan maladministrasi  dalam  penggunaan  wewenang  maupun  public  service.  Pembedaan antara  tanggung  jawab  jabatan  dan  tanggung  jawab  pribadi  atas  tindak  pemerintahan membawa  konsekuensi  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pidana,  tanggung gugat perdata  dan  tanggung  gugat tata usaha negara (TUN)  ( Philipus M. Hadjon et.al, (2011).
Upaya  menghindari  terjadinya  kerugian  negara/daerah  akibat  tindakan melanggar hukurn atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  Undangundang  Perbendahanaan  Negara ditegaskan  bahwa  setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikansesuai ketentuan peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku  (Ari  Purwadi,  (2017).  Ketika  aparatur negara  dalam  pelaksanaan  tugas  melakukan  perbuatan  yang  rnenirnbulkan  kerugian negara/daerah, maka  tepat  bila diterapkan instrumen administrasi.  Hal ini  didasarkan bahwa  aparatur  negara  telah  melakukan  penyalagunaan  wewenang  (detournement  de pouvoir)  atau  melakukan  keservenang-wenangan  (daad  van  willekeur)  dalam  rangka peraksanaan tugas yang bersumber dari jabatan.
Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak  benar,  negara  wajib  mengenakan  tuntutan  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang melakukannya.  Pengenaan  tuntutan  ganti  kerugian  bertujuan  untuk  memulihkan keuangan  negara  yang  mengalami  kekurangan  dan  dikembalikan  pada  keadaan semula  sehingga  dapat  digunakan  kembali  dalam  mencapai  tujuan  Negara (Muhammad  Djafar  Saidi,  (2008).  Penjelasan  PP  No.  38  tahun  2016,  menjelaskan bahwa  Pegawai  Negeri  Bukan  Bendahara  atau  pejabat  Lain  yang  telah  ditetapkan untuk  mengganti  kerugian  negara/daerah  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  dan/ atau  sanksi  pidana.  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara, Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah.  Bendahara sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
Bila  berdasarkan  hasil  pengungkapan  informasi  tentang  terjadinya  kerugian negara  melalui  pengawasan  atau  adanya  dugaan  terjadi  peristiwa  yang  merugikan negara,  maka  apabila  terdapat  bukti  kuat  bahwa  seorang  pengelola  keuangan  negara telah  melakukan  pelanggaran  atau  kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian  negar a, Kepala  satker  dalam  upaya  memperoleh  pengantian  atas  kerugian  negara  tersebut dapat  melakukan  penyelesaian  secara  setempat,  dengan  ketentuan  bahwa  pengelola keuangan  negara  yang  bersangkutan  dapat  mengembalikan  kerugian  negara  yang menjadi tanggung jawabnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak kerugian negara diketahui.  Dalam  hal  upaya  tersebut  tidak  dapat  dilakukan,  kepala  kantor  harus berusaha  menyelesaikan  masalah  dimaksud  untuk  memperoleh  penggantian sepenuhnya serta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah jaminan yang cukup sesuai dengan besarnya kerugian Negara (Mukhtaromin: 2021).
Jadi pemegang kartu kredit pemerintah dapat menyelesaikan secara suka rela kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  perbuatannya.  Untuk  menghindari  terjadinya kerugian  negara,  maka  setiap  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  tindakan melanggar  hukum  atau  kelalaian  seseorang  harus  diganti  oleh  pihak  yang  bersalah. Hal tersebut sesuai prinsip universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima,  menyimpan,  membayar  atau  menyerahkan  uang,  surat  berharga  atau barang  milik  negara  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  semua  kekurangan  yang terjadi  dalam  pengurusannya.  Kewajiban untuk mengganti  kerugian keuangan negara oleh  bendahara  juga  merupakan  unsur  pengendalian  internal  yang  handal.   Oleh karena  itu,  Undang-undang  Keuangan  Negara,  Undang-undang  Perbendaharaan Negara,  dan  Undang-undang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  telah  mengatur  ketentuan  umum  penyelesaian  kerugian  negara. Seperti  ketentuan  kewajiban  untuk    menyelesaikan  ganti  kerugian  negara;  diatur dalam  pasal  59  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  2004  yaitu: Setiap  kerugian  negara  yang disebabkan  oleh  tindakan  melanggar  hukum  atau  kelalaian  seseorang  harus  segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Kewajiban mengganti kerugian negara, diatur dalam pasal 59 ayat (2)  UU  No.  1  Tahun  2004,  yaitu: Bendahara  yang  karena  perbuatannya  melanggar hukum  atau  melalaikan  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  secara  langsung merugikan  keungan  negara,  wajib  mengganti  kerugian  tersebut. Selanjutnya ketentuan  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  kerugian  keuangan  negara,  diatur dalam  pasal    60  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  2004  yaitu: Setiap  kerugian  negara  wajib dilaporkan  oleh  atasan  langsung  atau  kepala  kantor  kep ada  menteri/pimpinan lembaga  dan  memberitahukan  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selambat - lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  kerugian  negara  diketahui. Kemudian ketentuan  penuntutan ganti kerugian diatur dalam pasal 60 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004,  yaitu: Segera  setelah  kerugian  negara  tersebut  diketahui,  kepada  bendahara yang  nyata-nyata  melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajibannya  segera dimintakan  surat  pernyataan  kesanggupan  dan/atau  pengakuan  bahwa  kerugian tersebut  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  bersedia  mengganti  kerugian  negara dimaksud .
Pemegang  kartu  kredit  Pemerintah  yang  terbukti  telah  menyalahgunakan pemakaiannya,  maka  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin.  Hukuman  disiplin  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai
Negeri  PP  ini sebagai  pengganti PP  Nomor  53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  secara  tegas  disebutkan  jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran
Disiplin.  Tingkat  hukuman  disiplin  terbagi  menjadi  tiga,  yakni  hukuman disiplin  ringan,  sedang,  hingga  berat.  Untuk  jenis  hukuman  disiplin,  terbagi berdasarkan  tingkatan  ( https://www.menpan.go.id :  2021).  Bagi  hukuman  disiplin ringan,  jenis  hukumannya terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis,  serta pernyataan tidak  puas  secara  tertulis.  Untuk  tingkat  hukuman  disiplin  sedang,  hukuman  yang diberikan  adalah  pemotongan  tunjangan  kinerja  sebesar  25  persen  yang  terbagi menjadi  tiga  kurun  waktu,  yakni  selama  6  bulan,  9  bulan,  dan  12  bulan.  Hukuman disiplin  berat  juga  terbagi  tiga.  Pertama,  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah selama  12  bulan.  Kedua,  pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana selama 12 bulan. Ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
c. Tanggung Jawab Secara Perdata
Tanggung  jawab  perdata  juga  dapat  dibebankan  kepada  Pemegang  Kartu Kredit  Pemerintah.  (1)  Setiap  pejabat  negara  dan  pegawai  negeri  bukan  bendahara yang  melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajibannya  baik  langsung  atau  tidak langsung  yang  merugikan  keuangan    negara  diwajibkan  mengganti  kerugian dimaksud.    (2) Setiap  orang  yang  diberi  tugas  menerima,  menyimpan,  membayar, dan/atau  menyerahkan    uang  atau  surat  berharga  atau  barang-barang  negara  adalah bendahara  yang  wajib    menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Badan Pemeriksa  Keuangan.  (3)  Setiap  bendahara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  keuangan  negara  yang  berada   dalam pengurusannya.
Kerugian  Negara  yang  tidak  dapat  diselesaikan  secara  administrasi  negara, dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan umum dengan mengajukan gugatan  perdata.  Tuntutan  ganti  kerugian  atas  kerugian  keuangan  negara/daerah  ini merupakan  pertanggungjawaban  secara  perdata.  Parameter  yang  digunakan  untuk mengajukan tuntutan  ganti rugi  secara perdata dengan menggunakan  Pasal 1365  BW mengenai  perbuatan  melangngar  hukum.  Namun,  pengajuan  tuntutan  hak  melalui gugatan  merupakan  suatu  pengajuan  tuntutan  hak  yang  tidak  hanya  berdasarkan adanya  perbuatan  melanggar  hukum,  tetapi  juga  berdasarkan  adanya  wanprestasi,  di mana  pada  pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak  (gugatan)  mengalami  kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya.
d. Tanggung jawab Secara Pidana
Dalam  Pasal 34  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003(1)  Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota  yang  terbukti  melakukan    penyimpangan  kebijakan yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  tentang    APBN/Peraturan  Daerah  tentang APBD  diancam  dengan  pidana  penjara  dan  denda  sesuai    dengan  ketentuan  undang- undang.  (2)  Pimpinan  Unit  Organisasi  Kementerian  Negara/Lembaga/  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah   yang  terbukti  melakukan  penyimpangan  kegiatan  anggaran  yang  telah ditetapkan  dalam    undang-undang  tentang  APBN/Peraturan  Daerah  tentang  APBD diancam  dengan  pidana    penjara  dan  denda  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang. Sesuai  dengan  UU  No.  17  Tahun  2003,  bagi  pemegang  kartu  kredit  pemerintah  yang menyalahgunakan,  penggunaannya  dapat  dituntut  pidana.  Sebagai  konsekuensi  dari tanggung  jawab  pribadi.  Alat  ukur  tindak  pidana  terhadap  penyalahgunaan  Kartu  kredit pemerintah adalah adanya kerugian keuangan negara.

## 4. KESIMPULAN
Tanggungjawab  hukum  atas  penyalahgunaan  kartu  kredit  pemerintah,  dapat  diproses secara  hukum  administrasi  negara;  bila  secara  hukum  administrasi  negara  ganti  kerugian keuangan  negara  sulit  dilaksanakan,  ditempuh  dengan  mengajukan  ganti  rugi  Perdata  di pengadilan Negeri dan atau dapat diajukan tuntutan pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ari  Purwadi,  (2017),  Tuntutan  Ganti  Rugi  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berdasarkan Instrumen  Hukum  Perdata, Prosiding  Seminar  Nasional  Pertanggungiawaban  Hukum Terhadap pengelolaan Keuangan Negara FH UNS0ED, purwokerto,3 Oktober 2017, hlm. 307
Budi  Lesmana,  (2018), Kartu  Kredit  Pemerintah,  Model  Baru  Pengelolaan  Keuangan  Negara, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kartu-kredit-pemerintah-model- baru-pengelolaan-keuangan-negara/,  diakses 01/12/2021.
https://www.cermati.com/artikel/sejarah-kartu-kredit-di-dunia-dan-indonesia ,  diakses  pada  tanggal 2 Desember 2021
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pelajari-ketentuan-disiplin-pns-terbaru-melalui-pp-no- 94-2021 , diakses tanggal 24 Desember 2021.
Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. AKUNTABEL , 17 (2), 301-313. Muhammad Djafar Saidi, (2008), Hukum Keuangan Negara , Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73.
Mukhtaromin, Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara,
https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan- penyelesaian-ganti-kerugian-negara-terhadap-bendahara-2019-11-05-9f0da0d2/ diakses  30 Desember 2021
Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu ,  PBI No. 14/2/PBI/2012, LN No. 11 Tahun 2012, TLN No. 5275, pasal 1 angka 4.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  196/PMK.05/2018  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Philipus M. Hadjon et.al, (2011), Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,  hlm. 16-17
Suhyana,  F.  A.,  Suseno,  S.,  &  Ramli,  T.  S.  (2021).  Transaksi  Ilegal  Menggunakan  Kartu  ATM Milik Orang Lain. SIGn Jurnal Hukum , 2 (2), 138-156.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 Tentang  Keuangan Negara Wahyudi, B. (2008). Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Administrasi Publik , 5 (1).