## KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Volume 12, Nomor 2 (Agustus 2022) P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

## EDITORIAL TEAM
EDITOR-IN-CHIEF Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

## MANAGING EDITOR
Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)
EDITORIAL BOARD Muhammad Kudhori, (Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang) Mohammad Nu'man, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya) Nafik Muthohirin, ( Universitas Muhammadiyah, Malang) Iksan Kamil Sahri, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya) Mohamad Anas, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya) Achmad Imam Bashori, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)
REVIEWERS Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia) Didik Andriawan, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turki) Damanhuri, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia) Chafid Wahyudi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia) Muhammad Endy Fadlullah, (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia) Alvan Fathony, (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)
Agus Imam Kharomen, (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia) Khairul Muttaqin, (IAIN Madura, Indonesia)
ABOUT THE JOURNAL KACA  (Karunia  Cahaya  Allah):  Jurnal  Dialogis  Ilmu  Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal  ini  memuat  kajian-kajian  keislaman  yang  meliputi  Tafsir,  Hadis,   Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.
Saat  ini,  jurnal  KACA  telah  terakreditasi SINTA  Peringkat  5 ,  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Riset  dan  Teknologi/Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.
Alamat surat menyurat: Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

## Daftar Isi
Islam dan Society 5.0: Pembacaan Ulang Teologi Islam Perspektif Mohammed Arkoun di Era Digital
Anugerah Zakya Rafsanjani, Yoga Irama --------------------------------------------------- 115
Koneksitas Ilmu Tasawuf dan Ilmu Nahw: Telaah Atas Kitab Nahw Al-Qulub Karya Al-Qushayri
Rosidi Rosidi ------------------------------------------------------------------------------------ 134
Makna Al-Najwa dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah
Maziyatul Hikmah, Teguh Teguh, Salamah Noorhidayati -------------------------------- 161
Sikap  Terhadap  Penista  Nabi  Muhammad  Perspektif Hadratussyaikh  M.
Hasyim Asy’ari M. Rizki Syahrul Ramadhan ------------------------------------------------------------------- 185
Pembacaan Ilmiah Al-Qur'an: Kritik Nidhal Guessoum Atas Teori I'jaz Abdulloh Hanif --------------------------------------------------------------------------------- 205
Ideologi  Radikal  dalam  Islam:  Doktrin  Khawarij  dalam  Gerakan  Islam Kontemporer
Achmad Muhibin Zuhri ----------------------------------------------------------------------- 227
KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Vol. 12, No. 2 (Agustus 2022)|ISSN:2252-5890; E-ISSN:2257-6664|185-204 DOI: https://doi.org/10.36781/kaca.v12i2.268
SIKAP TERHADAP PENISTA NABI MUHAMMAD PERSPEKTIF HADRATUSSYAIKH M. HASYIM ASY’ARI
M. Rizki Syahrul Ramadhan Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jombang, Indonesia Email: syahrulramadhan@tebuireng.ac.id
Abstrak : Terdapat dilema bagi umat Islam dalam menyikapi penista Nabi Muhammad. Di satu sisi, sanksi yang terkonsep dalam fikih jinayah berupa hukuman mati akan membuat islamophobia semakin parah jika diterapkan. Di  sisi  lain,  marwah  Islam  akan  terkoyak  jika  tidak  ada  sanksi  tegas. Tawaran  yang  ada  untuk  mengatasinya  masih  terbatas  pada  upaya preventif. Ketika penistaan Nabi benar-benar terjadi, dibutuhkan rumusan sikap  yang  bisa  mengatasi  dilema  umat  Islam.  Perspektif  Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari layak menjadi alternatif rumusan itu. Melalui telaah karya Hadratussyaikh serta pengayaan data konteks sosio-historis, penelitian ini melakukan  analisa  komponensial  yang  memunculkan  rumusan  sikap terhadap penista Nabi perspektif Hadratussyaikh . Kunci rumusan itu adalah adanya kekuatan sipil yang turut berperan penting memoderasi semangat membela agama dan semangat menjunjung hak asasi manusia. Kata kunci : sikap, penista Nabi, Hasyim Asy’ari
Abstract : There is a dilemma for Muslims in dealing with the blasphemy of  the  Prophet  Muhammad.  On  the  one  hand,  the  sanction conceptualized in fiqh jinayah in the form of the death penalty will make Islamophobia  even  worse  if  applied.  On  the  other  hand,  the  dignity  of Islam will be torn apart if there are no strict sanctions. The existing offers to  overcome  them  are  still  limited  to  preventive  measures.  When  the Prophet's  blasphemy  actually  occurs,  a  formulation  of  an  attitude  was needed that could solve the dilemma of muslims. Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari's perspective deserves to be that alternative formulation. Through text studies and enrichment of socio-historical context data, this research conducts  a  componential  analysis  to  bring  up  formulation  of  respons towards the blasphemy of the Prophet's from Hadratussyaikh's perspective. The key to this formulation is the existence of a civil force that plays an important role in moderating the spirit of defending religion and the spirit of upholding human rights.
Keywords : respons, blasphemer of Prophet, Hasyim Asy’ari

## M. Rizki Syahrul Ramadhan

## Pendahuluan
Benturan  antara  semangat  membela  agama  dengan  semangat menjunjung  Hak  Asasi  Manuisa  (HAM)  rawan  terjadi  dalam  menyikapi perilaku  yang  mengandung  unsur  penistaan  terhadap  Nabi  Muhammad. Thoyyibah  mengatakan  bahwa  penyebab  yang  mendasarinya  adalah adanya  perbedaan  prinsip  aksiologis  yang  berakibat  pada  munculnya konflik  multidimensi  dan  memperuncing  sikap  radikalisme. 1 Kelompok yang membela agama di satu sisi memiliki basis moral yang bertolak dari prinsip kesucian ( the holy ). Sedangkan kelompok yang menjunjung HAM di sisi lain memiliki basis moral yang bertolak dari prinsip liberalisme. Aturan  baku  atas  respon  terhadap  penista  Nabi  menjadi  penting untuk  ditetapkan  oleh  suatu  lembaga  atau  negara  guna  memoderasi  dua semangat yang bertentangan di atas. Dalam konteks Indoensia, Wahyuni menyebutkan bahwa merendahkan Nabi telah diatur sebagai tindak pidana terhadap  agama  dan  kehidupan  beragama  sebagaimana  termuat  dalam Pasal  296  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  sanksi berupa  pidana  penjara  dengan  waktu  maksimal  5  tahun  (Pasal  156a KUHP). 2 Meski  telah  ada  aturan  baku,  namun  hasil  penelitian  Asnawati menyebutkan  bahwa  masih  banyak  pemuka  agama  yang  merasa  bahwa sanksi  yang  dibakukan  masih  kurang  dan  perlu  ditambah  demi memaksimalkan upaya preventif. 3
Pendapat  para  pemuka  agama  sebagaimana  dikemukakan Asnawati di atas tidak mengherankan jika dikaitkan dengan aturan Islam. Dalam fikih jinayah, sanksi bagi pelaku penista Nabi adalah hukuman mati (dibunuh). 4 Hanya  saja,  penerapan  sanksi  tersebut  bertentangan  dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang juga dijunjung oleh ajaran Islam. Inilah kiranya  yang  menyebabkan  adanya  perbedaan  di  kalangan  internal  umat Islam  dalam  menyikapi  perilaku  penistaan  terhadap  Nabi,  termasuk perbedaan  kecenderungan  Ormas  Islam  dalam  menyikapi  penistaan agama. Sebagai contoh, Fasokhah  menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki sikap yang berbeda dari Ormas Islam lain dalam menyikapi
1 Imadah  Thoyyibah,  “Analisis  Aksiologis  Kebebasan  Ekspresi  Majalah  Charlie  Hebdo dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad” dalam Jurnal Filsafat Indonesia (No. 1, Vol. 5 2022), 27.
2 Fitri  Wahyuni,  “Sanksi  bagi  Penistaan  (Penodaan)  terhadap  Agama  dalam  Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dalam Jurnal Hukum Das Sollen (No. 1, Vol. 1 2017), 7 dan 12.
3 Asnawati  Asnawati,  “Penistaan/Penodaan  Agama  dalam  Perspektif  Pemuka  Agama Islam  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)”  dalam Harmoni (No.  1,  Vol.  15  2016), 140.
4 Fitri Wahyuni, "Sanksi bagi Penistaan", 12.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
187   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
kasus penistaan agama. Ormas Islam yang lain cenderung bersikap keras sedangkan  NU  dengan  dinamika  pemikiran  orang-orang  di  dalamnya beserta prinsip-prinsip dasarnya cenderung lebih fleksibel. 5
Indonesia  sebenarnya  sudah  tidak  asing  lagi  dengan  polemik penistaan terhadap Nabi. Juma’ menulis tiga kasus besar penistaan agama di  Indonesia  pada  masa  pra-kemerdekaan  dan  dua  di  antaranya  adalah penistaan  terhadap  Nabi. 6 Pada  ketiga  polemik  tersebut,  respon  yang muncul  di  kalangan  Islam  cenderung  mengarah  pada  bentrokan nasionalisme  Islam  vis  a  vis  nasionalisme  sekuler.  Di  masa  kini,  dalam konteks  Indonesia  sudah  merdeka  dan  masuk  dalam  era  reformasi, kecenderungan  respon  tersebut  telah  berubah.  Perdebatan  awal  yang muncul  adalah  apakah  kasus  yang  diperkarakan  benar-benar  penistaan terhadap  Nabi  atau  bukan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  kontroversi  kasus Gus  Muwafiq  dan  Sukmawati.  Dua  kasus  tersebut  sama-sama mempermasalahkan  orang  Islam  yang  menghina  Nabi.  Meski  berakhir dengan  klarifikasi  dan  permintaan  maaf  yang  baik,  akan  tetapi  penelitian Zahara  menunjukkan  bahwa  tetap  ada  kelompok  Islam  yang memosisikannya sebagai penjahat penista agama yang harus dilawan untuk kemenangan umat Islam. 7
Melawan  orang  yang  menista  Nabi  dapat  diwujudkan  melalui aneka  tindakan.  Tindakan  yang  paling  ekstrem  adalah  melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut sebagaimana sanksi yang dikonsepsi dalam  fikih jinayah .  Hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  seorang  siswa  kepada gurunya  yang  bernama  Samuel  Paty    di  Perancis.  Paty  dalam  kelasnya bermaksud mengajarkan arti kebebasan berekspresi dengan menunjukkan kartun Nabi Muhammad  yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo. 8 Miranda menyebutkan  bahwa  tokoh  yang  digambarkan  sebagai  Nabi  Muhammad telah  muncul  beberapa  kali  dalam  sampul  majalah  Charlie  Hebdo  dan digunakan sebagai media untuk menyindir Islam. 9
5 Fasokhah  Fasokhah,  Sikap  Nahdlatul  Ulama  terhadap  Kasus-kasus  Penistaan  Agama Islam  dalam  Hubungan  Internasional  Tahun  2006-2012  ( Skripsi .  Universitas  Wahid Hasyim, 2017), 48.
6 Juma  Juma,  “Kontinuitas  dan  Transformasi  Penistaan  Agama:  Gerakan  Sosial  Islam Pra-Kemerdekaan” Jurnal Lektur Keagamaan (No. 2, Vol. 16 2018), 374-379.
7 Elyan Nadian Zahara, “Pahlawan dan Penjahat dalam Visi Retoris Kemenangan Umat Islam pada Reuni Akbar Persatuan Alumni 212 Tahun 2019” dalam Islamic Communication Journal (No. 1, Vol. 5 2020), 62-63.
8 Jean-Yves Pranchere, “Samuel Paty and  The Practice of  Public Reason”  dalam Esprit (No. 12, Vol. Desember 2020), 9.
9 Airin  Miranda,  “Gambar  Sampul  Charlie  Hebdo  sebagai  Kritik  Terhadap  Fanatisme Beragama” dalam Jurnal Ilmu Budaya (No. 2, Vol. 7 Desember 2019), 301.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
Respon  ekstrem  sebagaimana  diterima  oleh  Samuel  Paty mendatangkan  dampak  buruk  bagi  Islam.  Politzer  dan  Alcaraz mengungkap bahwa setelah tragedi penyerangan terhadap Charlie Hebdo, islamophobia mengalami peningkatan. 10 Hal ini menghadirkan dilema bagi umat Islam. Jika umat Islam menghukum tegas pelaku penista Nabi, Islam akan dipandang menakutkan. Di sisi lain, jika umat Islam tidak melakukan tindakan  tegas,  marwah  Islam  akan  terkoyak  karena  diam  saja  saat junjungannya dihina.
Tawaran  alternatif  respon  dapat  berangkat  dari  beberapa  sudut pandang.  Hamidah  menawarkan  penerbitan  nilai  kebebasan  berekspresi yang  disepakati  secara  univearsal. 11 Segara  menawarkan  pembiasaan  dan pembudayaan  literasi  beragaman. 12 Dua  tawaran  itu  bersifat  pencegahan. Memang yang terbaik adalah mencegah, namun jika terlanjut terjadi, maka harus  ada  solusi  yang  dapat  diterima  umat  Islam sekaligus  tidak  menjadi bumerang bagi Islam sendiri. Penelitian ini memandang alternatif solusi itu dapat digali melalui perspektif Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Terdapat setidaknya tiga alasan mengapa perspektif Hadratussyaikh layak ditawarkan. Pertama, Hadratussyaikh dalam sejarah Indonesia adalah tokoh  Islam  yang  menjadi  panutan  banyak  orang.  As’ad  menulis  bahwa status  Hadratussyaikh  yang  seperti  itulah  yang  membuat  Jepang memilihnya sebagai ketua Masyumi dan Shumubu di masa lalu. 13 Kedua, Hadratussyaikh memiliki  kecenderungan  respon  yang  cukup  berbeda  dari kebanyakan tokoh sejarah yang biasa diteliti untuk melihat respon tokoh muslim  Indonesia  dalam  menyikapi  penista  Nabi.  Juma’  misalnya, memotret  kecenderungan  itu  dari  HOS  Cokroaminoto.  Rosyidin menyebut bahwa Hadratussyaikh memiliki respon yang berbeda dari HOS Cokroaminoto  dalam  merespon  isu  keislaman. 14 Ketiga, Hadratussyaikh
10 Malia Nora Politzer dan Antonia Olmos Alcaraz, “Covert Islamophobia: An Analysis of The New York Times and The Wall Street Journal Headlines Before and After Charlie Hebdo” dalam Comunicacion y Sociedad (2020), 1–24.
11 Amani  Hamidah,  Analisis  Framing  Pemberitaan  Protes  Umat  Muslim  pada  Presiden Prancis  tentang  Kartun  Nabi  Muhammad  (Studi  pada  Tempo.co  dan  Republika.co.id Periode  Oktober-November  2020)  ( Skripsi .  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  2021), vii.
12 I  Nyoman  Yoga  Segara,  “Mencegah  Penistaan  Agama  di  Indonesia  dengan  Melek Literasi Keragaman Budaya” dalam Maha Widya Bhuwana (No. 1, Vol. 1 Maret 2018), 34.
13 Muhammad  As’ad,  “Mengapa  Jepang  Memilih  Hadratussyaikh:  Analisa  Sejarah Ditunjuknya  KH.  Hasyim  Asy’ari  Menjadi  Ketua  Masyumi”  dalam Tebuireng:  Journal  of Islamic Studies and Society (No. 1, Vol. 1 2020), 100.
14 Muhammad  Abror  Rosyidin,  “Nilai-Nilai  Keaswajaan  dalam  Kritik  KH.  M.  Hasyim Asy’ari terhadap Pemikiran Wahabi” dalam Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam (No.
2, Vol. 7 2021), 223.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
189   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
memiliki  karya  yang  membahas  konsep  menghormati  Nabi  dan  respon untuk  menyikapi  penista  Nabi.  Dengan  tiga  alasan  itu,  penelitian  ini meneliti pemikiran Hadratussyaikh tentang sikap terhadap penista Nabi. Karya Hadratussyaikh adalah  data  primer  dalam  penelitian kepustakaan ini. Untuk memaksimalkan studi teks, penelitian ini memilih pendekatan  historis  dengan  memperkaya  data  sosio-historis  yang melingkupi  teks.  Segala  data  yang  berhasil  digali  kemudian  dianalisa melalui  teori  analisis  komponensial 15 untuk  merumuskan  perspektif Hadratussyaikh dalam menyikapi penista Nabi.
Pemikiran Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari tentang Penista Nabi
Pemikiran Hadratussyaikh tentang  penistaan  terhadap  Nabi setidaknya  terdapat  dalam  tiga  kitab,  yaitu al-Nūr  al-Mubīn (17  Februari 1928), al-Tanbīhāt al-Wājibāt (4 Juli 1936), dan al-Inhā ẓ (2 Juli 1939). Tiga kitab  tersebut  saling  melengkapi.  Kitab  pertama  menjelaskan  konsep umum,  kitab  kedua  memuat  ketentuan  praktis,  dan  kitab  ketiga menggambarkan  implementasinya.  Berikut  peneliti  paparkan  keterangan rinci dari ketiganya:
Pertama , Al-Nūr al-Mubīn . Kitab ini memuat konsep-konsep umum tentang sikap seorang muslim terhadap Nabi. Di antara konsep tersebut,
Hadratussyaikh menulis  adanya  kewajiban  bagi  semua  muslim  untuk menolong  dan  melindungi  Nabi  saat  masih  hidup  atau  setelah  wafat. 16
Konsep  ini  diutarakan  saat Hadratussyaikh menyarahi  hadis  riwayat Muslim,  Abu  Dawud,  dan  Nasa’I,  yang  artinya:  “ Sesungguhnya  hakikat agama adalah nasihat….kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin serta seluruh umat Islam ”. Dalam menyarahi “agama sebagai nasihat kepada Rasul-Nya”  inilah Hadratussyaikh mengutarakan  konsep  kewajiban menolong Nabi.
Konsep  lain  yang  juga  terdapat  dalam  kitab  ini  adalah  kewajiban bagi  semua  muslim  untuk  membenci  orang  yang  membenci  Nabi  dan
15 Analisis komponensial adalah salah satu cara menganalisia pemikiran seseorang. Teori ini terfokus pada pemikiran yang terlihat bertentangan dari satu tokoh untuk kemudian diuraikan duduk perkara yang dapat menjelaskan pertentangan itu sebagai suatu kesatuan pemikiran  yang  harmoni.  Lihat:  Arief  Furchan  dan  Agus  Maimun, Studi  Tokoh  Metode Penelitian Mengenai Tokoh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 67.
16 M. Hasyim Asy’ari, al-Nur al-Mubin fi Mahabbah Sayyid al-Mursalin (Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, t.th), 10.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
memusuhi  orang  yang  memusuhinya. 17 Konsep  ini  diutarakan  ketika Hadratussyaikh  menjelaskan  tanda-tanda  cinta  kepada  Nabi.  Dalil  yang digunakan adalah surat Al-Mujādilah ayat 22 yang artinya: “ Kamu tidak akan mendapati  kaum  yang  beriman  pada  Allah  dan  hari  akhir  saling  berkasih  sayang dengan  orang-orang  yang  menentang  Allah  dan  Rasul-Nya…. ”  Melalui  ayat  ini, Hadratussyaikh menentukan bahwa konsekuensi cinta kepada Nabi adalah memusuhi musuh Nabi.
Dua konsep di atas menandakan bahwa Hadratussyaikh mewajibkan umat  Islam  untuk  membela  Nabi  jika  terdapat  orang  yang  menista. Kewajiban  ini  merupakan  konsekuensi  dari  kewajiban  memuliakan  Nabi yang  terdapat  dalam  banyak  ayat  Al-Qur’an  seperti Al-Fat ḥ :  8-9, Al- Hujurat :  1-3,  dan Al-Nūr :  63.  Informasi  lain  yang  menarik  untuk diutarakan adalah bahwa kewajiban memuliakan Nabi hanya terbatas pada orang  Islam  saja  (baca:  mukalaf), 18 tidak  untuk  non-muslim  karena  tidak memenuhi syarat mukalaf ( ḥ add al-taklīf ).
Kedua , Al-Tanbīhāt al-Wājibāt . Konsep umum dalam al-Nūr al-Mubīn lebih  diperjelas  oleh Hadratussyaikh dalam al-Tanbīhāt  al-Wājibāt terkait bentuk respon terhadap penista Nabi. Di kitab ini, Hadratussyaikh dengan jelas  menulis  bahwa  hukuman  terhadap  penista  Nabi  adalah  dibunuh. Hukuman  ini  merujuk  pada  pendapat  al-Qā ḍ ī  ‘Iyā ḍ (w.  1149)  dalam karyanya yang berjudul al-Syifā dan al-Qādī Abū Mu ḥ ammad ibn Na ṣ r (w. 1031).  Bentuk  penistaan  yang  mendapat  hukuman  mati  ini  berupa merendahkan  derajat  Nabi,  menyakiti  Nabi,  menghina  Nabi,  dan membenci Nabi. Ketentuan ini dinyatakan sebagai ijmak ulama. 19
Terdapat  dua  dalil  yang  digunakan  untuk  memunculkan  ketentuan hukuman  mati  di  atas.  Pertama  adalah  hadis  dari  Abu  Barzah  al-Aslamī yang  menceritakan  bahwa  Abu  Bakar  melarangnya  untuk  membunuh orang  yang  mengamuk kepada  Abu  Bakar  karena kebolehan  membunuh dikhususkan  untuk  penista  Nabi.  Melalui  hadis  inilah  muncul  ijmak hukuman  mati  bagi  penista  Nabi.  Dalil  kedua  adalah  argumentasi  akal
17 M. Hasyim Asy’ari, al-Nur al-Mubin , 18
18 M. Hasyim Asy’ari, al-Nur al-Mubin , 20
19 M.  Hasyim  Asy’ari, al-Tanbīhāt  al-Wājibāt  liman  Ya ṣ na’  al-Maulud  bi  al-Munkarāt (Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, t.th), 33-35.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
191   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
melalui kias ( qiyās ) bahwa orang yang memusuhi atau merendahkan derajat Nabi jelas memiliki penyakit hati, kejelekan niat, dan kekufuran. 20
Jika  dianalisis  menggunakan  teori  usul  fikih,  hukuman  mati  bagi penista Nabi merupakan produk hukum. Sumber hukumnya adalah hadis. Metode istinbāt yang digunakan adalah pendektan laf ẓ , dengan teori khabar (informasi)  yang  bermakna amr (perintah). 21 Pendekatan  seperti  itu tergolong  ijtihad bayānī ,  yaitu  cara  penetapan  hukum  yang  berbasis  teks ( nu ṣ u ṣ ) secara langsung. 22
Melengkapi  cara  baca  terhadap Al-Tanbīhāt  al-Wājibāt ,  Firdaus menuliskan  bahwa  kitab  ini  ditulis  oleh Hadratussyaikh dengan  sasaran pembaca  dari  kalangan  Islam. 23 Artinya,  hukuman  mati  yang  telah dijelaskan sebelumnya diberlakukan pada muslim saja, tidak kepada non- muslim. Hal ini selaras dengan latar belakang pengarangan kitab tersebut, yakni keinginan Hadratussyaikh untuk membuat buku panduan bagi orang yang  ingin  merayakan  peringatan  maulid  Nabi  setelah  menghadiri undangan  peringatan  maulid  Nabi  yang  ternyata  diisi  dengan  perbuatan- perbuatan buruk. 24
Ketiga , Al-Inhā ẓ .  Kitab  ketiga  ini  merupakan  bukti  implementasi sikap Hadratussyaikh atas pemikirannya tentang penista Nabi. Hanya saja, membaca al-Inhā ẓ tidak komprehensif jika tidak disertai dengan membaca artikel berjudul “Onar” di majalah Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) No. 5,  1  Januari  1938.  Sebab,  artikel  tanpa  nama  penulis  tersebut  berisikan respon umat Islam, khususnya kalangan NU, terhadap perilaku penistaan Nabi  di  masa  itu  dan  Hadratussyaikh  merupakan  salah  satu  redaktur  di majalah  BNO  tersebut.  Artinya,  sebelum Al-Inhā ẓ ,  terdapat  artikel  yang menunjukkan implementasi sikap Hadratussyaikh .
20 M. Hasyim Asy’ari, al-Tanbīhāt al-Wājibāt, 32-33.
21 ‘Abd  al- Ḥ amīd Ḥ akīm, al-Bayān (Jakarta:  Maktabah  al-Sa’adiyah  Putra,  t.th.).  29. Tentang klasifikasi pendekatan dalam istinbā ṭ , lihat: Mu ḥ ammad Abu Zahrah, U ṣ ūl al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2015), 115.
22 Wa ḥ bah al-Zu ḥ aylī, U ṣ ūl al-Fiqh al-Islāmī , Vol. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013), 330. 23 Mohamad  Anang  Firdaus,  “KH.  M.  Hasyim  Asy’ari  Tidak  Pernah  Berfatwa Membunuh  Penista  Agama”  dalam https://alif.id/read/maf/kh-m-hasyim-asyari-tidak- pernah-berfatwa-membunuh-penista-agama-b234052p/ , diakses 15 Juli 2022.
24 M. Hasyim Asy’ari, al-Tanbīhāt al-Wājibāt, 2.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
Tercatat  di  Koran  Bangoen  No.  8  dan  9  tahun  1937,  Sitti Soemandari  menulis  sebuah  artikel  berjudul  “ Huwelijks  Ordonantie  en Vrouwen  Emancipatie ”  (Aturan  Perkawinan  dan  Emansipasi  Wanita)  yang memuat  penistaan  terhadap  Nabi  dengan  menuduhnya  pernah  berzina, seorang tua bangka yang bengis, pemaksa, serta penggemar perempuan. 25
Merespon artikel ini, ditulislah artikel di majalah BNO.
Hal  pertama  yang  ditekankan  dalam  artikel  tersebut  adalah  bahwa bukan  pertama  kali  terjadi  perilaku  penistaan  terhadap  agama  Islam. Tersebut  nama  majalah  “Hoa  Kiaw”  yang  juga  pernah  melakukan penistaan.  Menghina  Nabi  serta  merobek  Al-Qur’an  dan  menginjaknya adalah  rupa  penistaan  tersebut.  Kedua,  perilaku  penistaan  itu  telah menghina  umat  Islam.  Ketiga,  empat  tahun  sebelumnya,  tepatnya  tahun 1934,  di  Kongres  NO  (NU)  ke-9  di  Banyuwangi,  telah  diajukan pengaturan  tentang  perlindungan  atas  kehormatan  agama  kepada pemerintah,  namun  tidak  dipenuhi.  Keempat,  aksi  protes  yang  beberapa kali dilakukan tidak memiliki dampak yang efektif, maka upaya lain harus dilakukan. Mengadakan partai politik sendiri dan menggalang pergerakan ekonomi sendiri adalah cara lain yang bisa ditempuh. Bahkan, di majalah BNO  tersebut,  ditulis  adanya  potensi  tindak  kekerasan  dari  umat  Islam atas artikel Sitti Soemandari karena telah sering dizalimi. 26
Perlu  diketahui,  Sitti  Soemandari  berasal  dari  keluarga  muslim. Hanya saja, karena alasan tertentu, Sitti Soemandari tidak mengerti tentang Islam.  Ketika  mendapat  reaksi  yang  keras  dari  umat  Islam,  Sitti Soemandari  kemudian  secara  terbuka  mengakui  kesalahan  dan  meminta maaf melalui perantara pers. Tidak hanya itu, ayah Sitti Soemandari yang bernama  Sastrohoetomo  juga  menulis  surat  terbuka  yang  menyesalkan tulisan anaknya sebelumnya.
Perlu  diketahui  pula,  Koran  Bangoen  merupakan  media  yang dipimpin  oleh  Dr.  Soetomo,  salah  satu  pendiri  Boedi  Oetomo.  Polemik penistaan  Nabi  yang  termuat  di  koran  itu  membuat  Dr.  Soetomo
25 Lukman  Hakiem,  “DR  Soetomo,  Penistaan  Terhadap  Nabi  Muhammad,  dan  Sikap NU”  dalam https://republika.co.id/berita/qb6iow385/dr-soetomo-penistaan-terhadap- nabi-muhammad-dan-sikap-nu , diakses 10 Juli 2022.
26 Lukman  Hakiem,  “'Onar',  KH  Hasjim  Asj'ari:  Sikap  NU  Soal  Penistaan  Agama  di Januari  1938”  dalam https://republika.co.id/berita/ooizbr385/onar-kh-hasjim-asjari- sikap-nu-soal-penistaan-agama-di-januari-1938 , diakses 10 Juli 2022.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
193   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
bertanggung  jawab  dan  diminta  pertanggungjawaban  oleh  kelompok Islam. Secara resmi, redaksi Bangoen kemudian mengeluarkan maklumat yang  ditandatangani  Dr.  Soetomo  bahwa  dua  orang  yang  dianggap bertanggungjawab  atas  pemuatan  tulisan  Sitti  Soemandari  telah diberhentikan.
Al-Inhā ẓ yang awalnya adalah naskah sambutan Hadratussyaikh pada muktamar NU Ke-14 tahun 1939 memuat kembali poin-poin yang dimuat dalam  artikel  di  majalah  BNO  di  atas.  Diceritakan  kembali  bahwa Hadratussyaikh , melalui NU, telah meminta pemerintah untuk menetapkan aturan  hukuman  berupa  pemenjaraan  bagi  penista  Nabi,  namun  ditolak. Dalam  keadaan  demikian, Hadratussyaikh kemudian  menyampaikan alternatif  cara  lain,  yaitu:  1)  Menyuarakan  pembelaan;  2)  Menggalakkan pengarangan  buku  pelajaran  tentang  Nabi,  terutama  tentang  sirah nabawiyyah;  3)  Tetap  menekankan  urgensi  penetapan  aturan  (sanksi penjara)  kepada  pemerintah;  dan  4)  Menjelaskan  kepada  umat  Islam bahwa  terdapat  tanggung  jawab  dan  hisab  yang  berat  atas  perilaku penistaan terhadap Nabi. 27
Di  antara  alternatif  cara  dalam al-Inhā ẓ ,  poin  nomor  tiga  terlihat memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan  dengan  pendapat Hadratussyaikh dalam kitab al-Tanbīhāt al-Wājibāt . Di al-Tanbīhāt al-Wājibāt , ketentuan hukuman bagi penista nabi adalah hukuman mati. Sedangkan di al-Inhā ẓ , hukumannya adalah hukuman penjara.

## Sanksi Penista Nabi: Antara Hukuman Mati dan Penjara
Tiga  kitab  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  memiliki  kontinuitas dan  perubahan  pendapat  Hadratussyaikh  sejak  1928  hingga  1939. Kontinuitas  pendapat Hadratussyaikh terdapat  pada  kekonsistenan  untuk membela  Nabi  ketika  terjadi  perilaku  penistaan  melalui  pemberian hukuman.  Namun,  bentuk  hukuman  yang  diutarakan Hadratussyaikh mengalami perubahan. Di tahun 1936, Hadratussyaikh menulis hukuman mati  sebagai  konsekuensi  penista  Nabi.  Sedangkan  di  tahun  1939, hukuman  penista  Nabi  yang  berusaha  direalisasikan  oleh Hadratussyaikh adalah hukuman penjara.
27 M. Hasyim Asy’ari, al-Inhā ẓ , (t.tp: al-Idārah al-‘Āliyyah Qism al-Syūriyyah, t.th.), 7-8.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
Dua  ketentuan  hukuman  yang  berbeda  antara  hukuman  mati  dan hukuman  penjara  tersebut  peneliti  posisikan  sebagai  sub-domain  dalam analisis  komponensial  untuk  dicari  titik  temunya.  Dalam  rangka  itu, peneliti menelaah sisi fungsi dan sisi struktural dari Hadratussyaikh terkait kedua  jenis  hukuman  tersebut.  Pertanyaan  utama  yang  digali  adalah  apa tujuan Hadratussyaikh menulis  dua  jenis  hukuman  tersebut?  Dengan melakukan itu, peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut:
Domain Analisis Komponensial Sub-Domain Fungsi Struktural Sanksi  penista  Nabi adalah hukuman mati Agar  umat  Islam  tahu hukum asal yang terkonsep dalam fikih Upaya preventif terhadap perilaku penistaan Nabi menjadi maksimal Sanksi  penista  Nabi adalah hukuman penjara Agar umat Islam memiliki alternatif sanksi  yang  sesuai dengan keadaan Umat  Islam  mampu menentukan sikap tegas yang sesuai dengan kondisi zaman
Dua jenis hukuman yang terlihat bertentangan tersebut sebenarnya ditulis  oleh  Hadratussyaikh  dengan  maksud  dan  tujuan  masing-masing. Pertama ,  terkait  hukuman  mati  yang  ditulis  lebih  awal,  yakni  tahun  1936, peneliti  menyimpulkan  bahwa Hadratussyaikh menulisnya  sebagai pemberitahuan  kepada  umat  Islam  tentang  hukum  dasar  yang  terkonsep dalam  fikih  bagi  seorang  muslim  yang  melakukan  penistaan  terhadap Nabi.  Hal  itu  dilakukan Hadratussyaikh untuk  memaksimalkan  upaya preventif  agar  orang  Islam  tidak  melakukannya.  Artinya,  titik  tekan Hadratussyaikh  adalah  menginformasikan  belaka,  tidak  dengan  maksud memperjuangkannya di ranah implementasi.
Peneliti  menyimpulkan  hal  itu  melalui  telaah  historis  bahwa  sama sekali  tidak  terdapat  keterangan  tentang Hadratussyaikh memperjuangkan pemberlakuan  hukuman mati  bagi  penista  Nabi. Ketika  terjadi  penistaan terhadap Nabi pada tahun 1937, yang diperjuangkan Hadratussyaikh adalah hukuman penjara, bukan hukuman mati. Hal ini selaras dengan pendapat Firdaus  yang  menyatakan  bahwa Hadratussyaikh tidak  pernah
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
195   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi penista Nabi. 28 Melalui beberapa argumen, ia menyimpulkan bahwa keterangan hukuman mati di al-Tanbīhāt al-Wājibāt tersebut ditulis oleh Hadratussyaikh untuk memaksimalkan upaya preventif  saja.  Dengan  mengetahui  bahwa  sanksi  penista  Nabi  yang terkonsep  dalam  fikih  adalah  hukuman  mati,  maka  orang  akan  menjadi takut dan lebih berhati-hati untuk tidak menista Nabi.
Problematika  yang  muncul  ketika  tulisan Hadratussyaikh tentang hukuman  mati  tersebut  diposisikan  sebagai  konsep  saja  tanpa  harus diimplementasikan  ada  pada  sisi  keberlakuan  hukum  yang  kuat. Sebagaimana  diutarakan ketika  menjelaskan  pemikiran  Hadratussyaikh  di kitab al-Tanbīhāt  al-Wājibāt sebelumnya,  hukuman  mati  tersebut  adalah ijmak  ulama.  Ijmak  ulama  dalam  sudut  pandang  ushul  fikih  adalah  salah satu sumber legitimasi hukum yang kuat dan disepakati seluruh ulama. Jika kualitasnya  seperti  itu,  mungkinkah Hadratussyaikh meniadakan keberlakuannya begitu saja?
Mengatasi  problematika  tersebut,  peneliti  mengemukakan  argumen bahwa  penistaan  terhadap  Nabi  tidak  diganjar  hukuman  mati  secara mutlak,  melainkan  menyaratkan  adanya  unsur  hirabah  atau  permusuhan dari  orang  yang  melakukannya.  Hal  ini  berangkat  dari  konsep  hukuman mati  dalam  Islam  yang  sebenarnya  hanya  berlaku  di  empat  perbuatan, yaitu  zina  muhsan,  membunuh  dengan  sengaja,  hirabah,  dan  murtad. 29 Untuk  penistaan  terhadap  Nabi,  hukuman  mati  diberlakukan  padanya karena orang yang menista dikategorikan sebagai murtad. Meski demikian, tidak  semua  kemurtadan  diganjar  hukuman  mati,  melainkan  hanya kemurtadan yang disertai unsur hirabah. Hal ini sebagaimana disimpulkan oleh Firdaus dengan mengemukakan kisah Abdullah b. Ubay b. Salul yang tidak dibunuh di zaman Nabi meskipun telah dihukumi murtad. 30
Melalui argumentasi di atas, peneliti bermaksud menegaskan bahwa Hadratussyaikh tidak menangguhkan keberlakuan hukuman mati yang telah menjadi ijmak ulama, melainkan mempertimbangkan adanya syarat khusus
28 Mohamad Anang Firdaus, “KH. M. Hasyim Asy’ari”.
29 Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan  Maqā ṣ id al-Sharī’ah dan Keadilan” dalam Al-Ahkam (No. 1, Vol. 23 April 2013), 95.
30 Mohamad  Anang  Firdaus,  “ Hukuman  Riddah  dalam  Perspektif  Ijtihad  Progresif Abdullah Saeed" dalam KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin (No.
1, Vol. 10 Februari 2020), 49.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
sebelum  benar-benar  mengimplimentasikan  hukuman  mati  bagi  seorang muslim  yang  menista  Nabi.  Lebih  lanjut,  Firdaus  di  tulisan  yang  lain menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  kemungkinan  pemberlakuan  hukuman mati  dalam  fikih.  Pertama,  hukuman  mati  gugur  dengan  taubat.  Kedua, taubat  tidak  dapat  diterima  dan  hukuman  mati  harus  dilakukan.  Ketiga, taubat  diterima  tapi  hukuman  mati  tidak  dilakukan.  Di  antara  ketiga kemungkinan itu, Hadratussyaikh menurut Firdaus cenderung pada pilihan ketiga. 31
Kedua , terkait hukuman penjara yang ditulis lebih akhir, yakni tahun 1939,  peneliti  menyimpulkan  bahwa Hadratussyaikh menulisnya  sebagai alternatif  sanksi  untuk  diimplementasikan  umat  Islam  dalam  menyikapi pelaku  penistaan  terhadap  Nabi.  Tindakan  memunculkan  alternatif tersebut ditujukan agar umat Islam tetap memiliki aturan tegas yang bisa dan  memungkinkan  diterapkan  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia dengan segala kondisinya. Melalui hal ini, hukuman penjara dimunculkan Hadratussyaikh dengan  memperhatikan  efektivitas  keberlakuannya  sesuai konteks zaman.
Peneliti  menyimpulkan  hal  itu  karena Hadratussyaikh tidak  hanya sekali  menyuarakan  usulan  pemberlakuan  hukuman  penjara  tersebut kepada pemerintah. Di al-Inhā ẓ , Hadratussyaikh menyebutkan bahwa ketika usulan  tersebut  tidak  diakomodir  oleh  pemerinth, Hadratussyaikh tetap mengajak  umat  Islam  untuk  terus  berusaha  agar  aturan  tersebut  dapat benar-benar  ditetapkan  dan  diberlakukan  sebagai  aturan  negara.  Ini membuktikan  bahwa  bagi Hadratussyaikh ,  seorang  penista  harus  diberi sanksi  tegas  yang  dilegitimasi  oleh  negara.  Dalam  hal  ini, Hadratussyaikh memilih  hukuman  penjara  daripada  hukuman  mati  sebagai  sanksi  yang harus diimplementasikan.
Pertanyaan  yang  muncul  ketika  diketahui  adanya  peralihan  sanksi dari  hukuman  mati  menjadi  hukuman  penjara  adalah  bagaimana  nalar Hadratussyaikh  dalam  menetapkan  hukuman  penjara?  Untuk  menjawab pertanyaan tersebut, sudut pandang yang paling sesuai sebenarnya adalah ushul  fikih.  Sebab,  dengan  mengganti  hukuman  mati  menjadi  hukuman penjara, Hadratussyaikh berarti  telah  melakukan  suatu  tindakan  ijtihad. Sayangnya,  berbeda  dengan  hukuman  mati  yang  ditulis  di al-Tanbīhāt  al-
31 Mohamad Anang Firdaus, “KH. M. Hasyim Asy’ari”.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
197   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Wājibāt , uraian mengenai hukuman penjara di al-Inhā ẓ tidak disertai dalil. Oleh  karenanya,  analisis  usul  fikih  sulit  dilakukan  untuk  menelaah peralihan hukum ini secara pasti berdasarkan teks Hadratussyaikh .
Peneliti  mencoba  mengatasi  problematika  di atas dengan  menduga bahwa Hadratussyaikh menetapkan  hukum  melalui  ijmak  saat  Muktamar NU  atau  Kongres  NO  ke-9  di  Banyuwangi  yang  menghasilkan  usulan pengaturan  tentang  perlindungan  atas  kehormatan  agama  kepada pemerintah.  Namun,  hal  ini  menjadi  tidak  relevan  karena  Kongres tersebut  dilaksanakan  pada  tahun  1934,  sedangkan  pada  tahun  1936, Hadratussyaikh  masih  menuliskan  adanya  hukuman  mati  bagi  penista Nabi.  Adapun  Muktamar  NU  tahun  1935  dan  1936  tidak  menghasilkan keputusan terkait sikap terhadap penista Nabi sama sekali.
Dihadapkan pada kebuntuan di atas, peneliti menemukan argumen yang  dapat  menjadi  jawaban  sementara  atas  pilihan Hadratussyaikh mengganti  hukuman  mati  menjadi  hukuman  penjara.  Argumen  tersebut diutarakan  oleh  KH.  A.  Mustain  Syafi’i,  bahwa  setiap  ijtihad  yang Hadratussyaikh lakukan  merupakan  suatu  “ilmu  burhani”  yang  diperoleh melalui  proses  pembelajaran  yang  sinergi  antara  intelektual  dan  adab. 32
Burhani merupakan epistemologi yang memendasarkan pemahaman pada rasionalitas, realitas  objek, dan filosofis konteks. Dalam epistemologi ini, teks  dan  konteks  diposisikan  saling  mempengaruhi.  Maka,  pendekatan yang  digunakan  dalam  epistemologi  burhani  sangat  mempertimbangkan kondisi sosiologis, antropologis, kebudayaan, dan sejarah. 33
Melalui  konsep  seperti  itu,  jenis  ijtihad Hadratussyaikh dalam menetapkan hukuman penjara berarti didasarkan pada konteks kehidupan di  masa  itu.  Teks  yang  diacu  tetap  sama  dengan  hukuman  mati,  namun, cara  menetapkan  hukum  tidak  hanya  dilakukan  dengan  melihat  teks, melainkan  memperhatikan  kondisi  yang  ada  dalam  realitas  sosial.  Satu poin  penting  muncul  di  sini,  bahwa Hadratussyaikh dalam
32 Disampaikan  dalam  acara  Bedah  Kitab Adāb  al-‘Ālim  wa  al-Muta’allim di  Pesantren
Tebuireng  pada  tanggal  15  November  2020.  Lihat:  Tebuireng  Official,  “Penutupan MAHREST 2020 - Bedah Kitab Adabul Alim wal Muta'allim Bersama KH. Baha'uddin Nur  Salim”  dalam https://www.youtube.com/watch?v=tthxBtrTKZc ,  diakses  10  Juli 2022.
33 Moh.  Anas  Kholis  dan  Nor  Salam, Epistemologi  Hukum  Islam  Transformatif (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 4.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
mengimplementasikan  suatu  hukum  tidak  sekadar  mengacu  pada  teks, melainkan juga realitas. 34
Argumen tersebut mendapat dukungan dari pendapat Firdaus ketika menyebut  bahwa  hukuman  penjara  yang  diperjuangkan  implementasinya oleh  Hadratussyaikh  muncul  karena Hadratussyaikh mempertimbangkan aspek  legalitas  hukumnya. 35 Dengan  konteks  Indonesia  yang  saat  itu dikendalikan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda, Hadratussyaikh memilih menempuh  jalur  hukum  yang  resmi,  yakni  dengan  mengusulkan ditetapkannya  suatu  aturan  tentang  sanksi  bagi  penista  Nabi.  Daripada usulan  hukuman  mati,  usulan  hukuman  penjara  lebih  berpeluang  besar diterima oleh pemerintah, mengingat pada tahun 1918 umat Islam pernah melalui Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM) yang dipimpin oleh HOS  Cokroaminoto  pernah  mengajukan  kasus  penistaan  Nabi  ke pengadilan  namun  ditolak. 36 Artinya,  pemerintah  saat  itu  tidak menganggap  penistaan  agama  sebagai  tindak  pidana.  Dengan  kondisi semacam  itu,  tentu  standar  hukuman  penista  Nabi  yang  diusulkan  ke pemerintah  perlu  diturunkan  dari  hukuman  mati  dengan  tetap mempertimbangkan  efektivitas  penggantinya.  Pada  poin  inilah  hukuman penjara dimunculkan oleh Hadratussyaikh .
Hadratussyaikh terlihat  begitu  mementingkan  aturan  sanksi  penista Nabi  untuk  diakomodir  pemerintah.  Aspek  memperjuangkan  legalitas hukuman  itu  selaras  dengan  konsep  Islam  ketika  memberlakukan hukuman  mati.  Ketika  membandingkan  konsep  kisas  dengan  KUHP, Darussamin  menyebutkan  bahwa  kisas  atau  hukuman  mati  dalam  Islam hanya  bisa  dilaksanakan  oleh  Kepala  Negara  atau  ahli  waris  dengan pengawasan  pemerintah. 37 Artinya,  Islam  tidak  membenarkan  tindakan pengadilan  di  ranah  sipil,  melainkan  mengatur  mekanismenya  untuk ditangani oleh pemerintah.
34 Metode kontemporer yang selaras dengan semangat perpaduan teks dan konteks salah satunya  adalah  teori  The  Double  Movement  yang  ditulis  oleh  Fazlur  Rahman.  Lihat: Sutrisno, Fazlur  Rahman  Kajian  terhadap  Metode,  Epistemologi,  dan  Sistem  Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 133-145.
35 Mohamad Anang Firdaus, “KH. M. Hasyim Asy’ari”.
36 Juma Juma, “Kontinuitas dan Transformasi Penistaan Agama”, 381
37 Zikri  Darussamin,  “Qisas  dalam  Islam  dan  Relevansinya  dengan  Masa  Kini” dalam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (No. 1, Vol. 48 2014), 126.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
199   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Terlepas dari adanya peralihan hukum dari hukuman mati menjadi hukuman  penjara,  perlu ditegaskan  bahwa  secara historis  keduanya  tidak pernah  terealisasi  dalam  masa  hidup Hadratussayikh .  Untuk  hukuman penjara,  realisasinya  terhalang  oleh  penerimaan  pemerintah.  Pemerintah Hindia  Belanda  tidak  merespon  usulan Hadratussyaikh tersebut.  Dalam kondisi  semacam  itu,  sebagaimana  dituliskan  di al-Inhaz , Hadratussyaikh kemudian  menyerukan  alternatif  solusi  non-pemerintah,  yaitu  1) Menyuarakan  pembelaan;  2)  Menggalakkan  pengarangan  buku  pelajaran tentang  Nabi,  terutama  tentang  sirah  nabawiyyah;  3)  Tetap  menekankan urgensi  penetapan  aturan  (sanksi  penjara)  kepada  pemerintah;  dan  4) Menjelaskan kepada umat Islam bahwa terdapat tanggung jawab dan hisab yang berat atas perilaku penistaan terhadap Nabi. Alternatif ini beserta dua jenis  hukuman  yang  telah  dibahas  sebelumnya  merupakan  rumusan Hadratussyaikh dalam menyikapi penista Nabi.

## Rumusan Sikap terhadap Penista Nabi
Melalui  telaah  karya Hadratussyaikh beserta  analisis  komponensial yang  telah  peneliti  lakukan,  diketahui  bahwa Hadratussyaikh memiliki rumusan sikap terhadap penista Nabi. Rumusan tersebut dapat dibedakan menjadi  dua  jenis,  yaitu  preventif  dan  represif,  dengan  rincian  sebagai berikut:
Jenis Tindakan Pelaksanaan Preventif: Mencegah terjadinya penistaan Nabi Mensosialisasikan konsekuensi penistaan Nabi, dengan menjelaskan bahwa:  Hukum asal penista Nabi adalah dibunuh (hukuman mati)
 Terdapat  hisab  yang  berat  bagi penista Nabi Aktor : Sipil dan pemerintah Sasaran :  Orang
Islam
Menyebarkan  informasi  yang  benar tentang kebaikan Nabi, dengan cara:
 Memperbanyak buku dan meningkatkan  kualitas  pelajaran sirah nabawiyah Aktor : Sipil dan pemerintah Sasaran :  Orang Islam dan non-muslim

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
Volume 12, Nomor 2 (Agustus 2022)   200
Menetapkan  aturan  sanksi  yang dilegalisasi pemerintah, yaitu:
 Hukuman penjara Aktor : Pemerintah Sasaran :
Muslim dan non-muslim Represif: Menangani penista Nabi Memberlakukan sanksi, yaitu:  Hukuman  mati  bagi  muslim yang  menista  dengan  unsur harabi  dan  tidak  mau  bertaubat (meminta maaf)
 Hukuman  penjara  bagi  muslim yang menista tanpa unsur harabi dan/atau mau bertaubat (meminta maaf) Aktor :
Pemerintah
Sasaran : Muslim Menyuarakan  pembelaan  terhadap Nabi Aktor : Sipil dan pemerintah Sasaran : Muslim dan non-muslim
Melalui  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  aktor  dalam  menyikapi penistaan  Nabi  berdasarkan  perspektif Hadratussyaikh terdiri  dari  sipil (non-pemerintah)  dan  pemerintah.  Menurut  peneliti,  ini  adalah  temuan yang  menarik  terkait  alternatif  respon  terhadap  penista  Nabi.  Alih-alih menunggu  dan  menuntut  pemerintah  untuk  menghukum  penista  Nabi, masyarakat  sipil  juga  diakui Hadratussayikh memiliki  kekuatan  untuk mengatasi tindakan penistaan itu.
Kekuatan  sipil  tersebut  terutama  ditekankan  oleh Hadratussayikh pada  usaha  mendatangkan  klarifikasi  permintaan  maaf  atau  pernyataan taubat dari seorang muslim yang menista Nabi. Ketika klarifikasi tersebut diutarakan,  maka  umat  Islam  tidak  akan  dihadapkan  pada  dilema merealisasikan hukuman mati sebagaimana terkonsep dalam fikih jinayah. Sebab,  klarifikasi  tersebut  adalah  kunci  untuk  menggugurkan pemberlakuan  hukuman  mati,  di  samping  mempertimbangkan  motif
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
201   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
hirabah  darinya.  Jika  dikorelasikan  dengan  data  historis  kasus  Sitti Soemandari,  rumusan Hadratussyaikh tentang  alternatif  sikap  sipil  ini terbukti  efektif.  Soemandari  pada  akhirnya  mengemukakan  permintaan maaf. 38
Pola  dan  alur  yang  rumusan Hadratussyaikh ini  adalah  kunci  untuk meredam  benturan  antara  semangat  membela  agama  dengan  semangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyikapi penistaan Nabi.  Di  satu  sisi,  umat  Islam  telah  melaksanakan  tugasnya  untuk membela  Nabi  dengan  tetap  berpijak  pada  ajaran  Islam  yang  terkonsep dalam  pemikiran  tokoh  muslim  sendiri.  Di  sisi  lain,  kelompok  yang menjunjung  tinggi  HAM  tidak  akan  merasa  keberatan  jika  yang dituntutkan padanya hanyalah permintaan maaf dan hukuman penjara saja, alih-alih hukuman mati.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  rumusan  sikap  dari Hadratussyaikh terhadap  penista  Nabi.  Rumusan  itu  terdiri  dari  sikap  preventif  dan represif yang pelaksanaannya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan  juga  masyarakat  sipil.  Adanya  rumusan  sikap  bagi  masyarakat sipil  merupakan  kunci  untuk  meredam  benturan  semangat  membela agama  dan  semangat  membela  HAM  dalam  menyikapi  penistaan  Nabi. Pada  intinya, Hadratussyaikh tetap  menyerukan  bahwa  membela  agama adalah  kewajiban  bagi  umat  Islam  dan  orang  yang  menista  Nabi  harus mendapatkan  sanksi  dengan  ketentuan  yang  relevan  dengan  konteks kehidupan masa kini.
Melalui  kesimpulan  yang  didapatkan,  peneliti  menganggap  bahwa penggalian pemikiran para tokoh muslim terhadap penistaan Nabi penting untuk  terus  dilanjutkan,  khususnya  pemikiran  tokoh  muslim  Indonesia seperti Hadratussyaikh . Peneliti menyadari adanya kekurangan di beberapa titik dalam penelitian ini, khususnya  terkait tidak ditemukannya alternatif rumusan  dari Hadratussyaikh untuk  menyikapi  penistaan  Nabi  yang dilakukan  oleh  non-muslim.  Peneliti  berharap  adanya  penelitian  lebih lanjut  dari  para  akademisi  untuk  mendiskusikan  dan  melanjutkan  usaha
38 Lukman  Hakiem,  “DR  Soetomo,  Penistaan  Terhadap  Nabi  Muhammad,  dan  Sikap NU”  dalam https://www.republika.co.id/berita/qb6iow385/dr-soetomo-penistaan- terhadap-nabi-muhammad-dan-sikap-nu-part1 , diakses 10 Juli 2022.

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
mencari  alternatif  solusi  yang  lebih  komprehensif  dalam  menyikapi penistaan Nabi.
Daftar Pustaka Al-Zu ḥ aylī, Wa ḥ bah. U ṣ ūl al-Fiqh al-Islāmī Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013).
As’ad,  Muhammad.  “Mengapa  Jepang  Memilih  Hadratussyaikh:  Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy’ari Menjadi Ketua Masyumi” dalam Tebuireng:  Journal  of  Islamic  Studies  and  Society (No.  1,  Vol.  1 2020) .
Asnawati,  Asnawati.  “Penistaan/Penodaan  Agama  dalam  Perspektif Pemuka  Agama  Islam  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)” dalam Harmoni (No. 1, Vol. 15 2016). Asy’ari, M. Hasyim. al-Inhā ẓ . t.tp: al-Idārah al-‘Āliyyah Qism al-Syūriyyah,
t.th.
_______________. al-Nur  al-Mubin  fi  Mahabbah  Sayyid  al-Mursalin . Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, t.th.
_______________. al-Tanbīhāt  al-Wājibāt  liman  Ya ṣ na’  al-Maulud  bi  al- Munkarāt . Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, t.th. Darussamin,  Zikri.  “Qisas  dalam  Islam  dan  Relevansinya  dengan  Masa Kini” dalam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (No. 1, Vol. 48 2014) . Fasokhah,  Fasokhah.  Sikap  Nahdlatul  Ulama  terhadap  Kasus-kasus Penistaan  Agama  Islam  dalam  Hubungan  Internasional  Tahun 2006-2012. Skripsi . Universitas Wahid Hasyim, 2017.
Firdaus,  Mohamad  Anang.  “ Hukuman  Riddah  dalam  Perspektif  Ijtihad Progresif  Abdullah  Saeed"  dalam KACA  (Karunia  Cahaya  Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin (No. 1, Vol. 10 Februari 2020) . Furchan,  Arief  dan  Agus  Maimun. Studi  Tokoh:  Metode  Penelitian  Mengenai Tokoh . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Ḥ akīm, ‘Abd al- Ḥ amīd. al-Bayān . Jakarta: Maktabah al-Sa’adiyah Putra, t.th.
Hamidah,  Amani.  Analisis  Framing  Pemberitaan  Protes  Umat  Muslim pada Presiden Prancis tentang Kartun Nabi Muhammad (Studi pada Tempo.co  dan  Republika.co.id  Periode  Oktober-November  2020).
Skripsi . Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. Juma,  Juma.  “Kontinuitas  dan  Transformasi  Penistaan  Agama:  Gerakan Sosial Islam Pra-Kemerdekaan” Jurnal Lektur Keagamaan (No. 2, Vol. 16 2018).
Kholis, Moh. Anas dan Nor Salam. Epistemologi Hukum Islam Transformatif . Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
Sikap Terhadap Penista Nabi Perspektif Hadratussyaikh ….
203   KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin
Miranda, Airin. “Gambar Sampul Charlie Hebdo sebagai Kritik Terhadap Fanatisme  Beragama”  dalam  Jurnal  Ilmu  Budaya  (No.  2,  Vol.  7 Desember 2019).
Politzer, Malia Nora dan Antonia Olmos Alcaraz, “Covert Islamophobia: An Analysis of The New York Times and The Wall Street Journal Headlines  Before  and  After  Charlie  Hebdo”  dalam Comunicacion  y Sociedad (2020).
Pranchere, Jean-Yves. “Samuel Paty and The Practice of Public Reason” dalam Esprit (No. 12, Vol. Desember 2020).
Rosyidin,  Muhammad  Abror.  “Nilai-Nilai  Keaswajaan  dalam  Kritik  KH.
M.  Hasyim  Asy’ari  terhadap  Pemikiran  Wahabi”  dalam Risâlah,
Jurnal Pendidikan dan Studi Islam (No. 2, Vol. 7 2021).
Segara,  I  Nyoman  Yoga.  “Mencegah  Penistaan  Agama  di  Indonesia dengan  Melek  Literasi  Keragaman  Budaya”  dalam Maha  Widya Bhuwana (No. 1, Vol. 1 Maret 2018). Sutrisno, Fazlur  Rahman  Kajian  terhadap  Metode,  Epistemologi,  dan  Sistem Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Thoyyibah,  Imadah.  “Analisis  Aksiologis  Kebebasan  Ekspresi  Majalah Charlie Hebdo dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad” dalam
Jurnal Filsafat Indonesia (No. 1, Vol. 5 2022). Wahyuni, Fitri. “Sanksi bagi Penistaan (Penodaan) terhadap Agama dalam Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam” dalam Jurnal Hukum Das Sollen (No. 1, Vol. 1 2017).
Yahya, Imam. “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqā ṣ id al-Sharī’ah dan Keadilan” dalam Al-Ahkam (No. 1, Vol. 23 April 2013). Zahara,  Elyan  Nadian.  “Pahlawan  dan  Penjahat  dalam  Visi  Retoris Kemenangan Umat Islam pada Reuni Akbar Persatuan Alumni 212 Tahun  2019”  dalam Islamic  Communication  Journal (No.  1,  Vol.  5 2020).
Zahrah, Mu ḥ ammad Abu. U ṣ ūl al-Fiqh . Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2015.
Sumber Internet:
Firdaus,  Mohamad  Anang.  “KH.  M.  Hasyim  Asy’ari  Tidak  Pernah
Berfatwa Membunuh Penista Agama” dalam https://alif.id/read/maf/kh-m-hasyim-asyari-tidak-pernah- berfatwa-membunuh-penista-agama-b234052p/ ,  diakses  15  Juli
2022. Hakiem, Lukman. “DR Soetomo, Penistaan Terhadap Nabi Muhammad, dan Sikap NU” dalam

## M. Rizki Syahrul Ramadhan
https://republika.co.id/berita/qb6iow385/dr-soetomo-penistaan- terhadap-nabi-muhammad-dan-sikap-nu , diakses 10 Juli 2022. ______________. “'Onar', KH Hasjim Asj'ari: Sikap NU Soal Penistaan Agama di Januari 1938” dalam https://republika.co.id/berita/ooizbr385/onar-kh-hasjim-asjari- sikap-nu-soal-penistaan-agama-di-januari-1938 , diakses 10 Juli 2022.
Tebuireng Official, “Penutupan MAHREST 2020  - Bedah Kitab Adabul Alim  wal  Muta'allim  Bersama  KH.  Baha'uddin  Nur  Salim”  dalam https://www.youtube.com/watch?v=tthxBtrTKZc ,  diakses  10  Juli 2022.