## Sighat Talak: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Pada Kekhalifahan Umar Ibn Khattab
Azharuddin 1 , M. Iqbal Irham 2 , Sugeng Wanto 3
1 Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email Koresponden: azharuddin@iainlangsa.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis perubahan hukum perceraian akibat pengaruh perubahan sosial pada saat kepemimpinan Umar ibn Khattab, pengaruh keputusan Umar ibn Khattab terkait pengucapan  talak  tiga  jatuh  tiga  menjadi  amalan  beberapa  kalangan  umat  Islam  di Indonesia, walaupun hukum Islam Indonesia menetapkan pengucapan talak tiga jatuh satu, namun bagi kalangan tertentu tetap jatuh tiga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dengan  cara  menganalisis  terkait  kebijakan  Umar  ibn  Khattab  serta  untuk  memberikan pemahaman  bahwa  perubahan  sosial  pada  masa  Umar  ibn  Khattab  tidak  relevan  dengan kondisi  umat  Islam  Indonesia.  Penelitian  ini  murni  penelitian  kepustakaan,  karena  tidak mengambil  data  primer  yang  ada  di  lapangan,  melainkan  hanya  membahas  bahan  hukum baik  primer  maupun  sekunder,  dengan  menggunakan  pendekatan  perbandingan  dan  juga sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan umat Islam pada masa kepemimpinan  Umar  ibn  Khattab  sangat  signifikan,  di  mana  secara  ekonomi  umat  Islam sudah  mulai  mapan,  sehingga  tradisi  untuk  kawin  poligami  sangat  mencuat  dan tertekannya  perempuan  karena  selalu  diancam  dengan  sebutan  talak,  inisiatif  Umar  bin Khatab  untuk  meredam  trand  talak  adalah  memutuskan  penyebutan  ikrar  talak  tiga  jatuh tiga, sehingga trand talak pada masa Umar bin Khatab bisa diminimalisir. Penyebutan talak tiga  jatuh  tiga  sangat  tidak  relevan  dengan  masyarakat  Indonesia,  walaupun  beberapa kalangan  umat  Islam  Indonesia  mengamalkannya,  namun  secara  hukum  positif  tidak digunakan, sebab sangat mendatangkan kemudaratan.
Kata kunci: Sighat Talak, Perubahan Sosial, Hukum Positif

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan fitrah setiap makhluk di dunia ini, sehingga manusia juga selalu melaksanakan perkawinan dengan aturan yang telah disepakati, apakah melalui  agama,  kebiasaan  ataupun  negara.  Namun  setipa  perkawinan  kadangkala tidak  bisa  bertahan  lama,  apakah  karena  ketidacocokan  antara  dua  belah  pihak karena setiap saat bertengkar, atau karena adanya ketidakcocokan sepihak, sehingga rumah tangga kadangkalanya tidak bisa dipertahankan dan harus dipisahkan untuk menghindari datangnya kemudaratan (Fauzi, 2021).
Perceraian  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  diberikan  Islam  untuk kemaslahatan rumah tangga, perceraian sendiri merupakan syariat Islam yang boleh dilakukan  dengan  catatan  sebagai  jalan  terakhir.  Tujuan  dari  perceraian  sendiri adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada semua orang bukan hanya kepada
pasangan  suami  istri,  sebab  jika  perceraian  tidak  disyariatkan  namun  suami  istri setiap  saat  berkelahi  bisa  berimplikasi  buruk  kepada  anak-anak  mereka,  kedua keluarga  besar  mereka  bahkan  tempat  lingkungan  mereka  berada.  Mengingat  efek dari keributan yang terus menerus dalam rumah tangga sangat mengganggu tatanan sosial,  serta  mengganggu  mental  suami-istri  yang  pada  akhirnya  bisa  menjurus kepada kerusakan tatanan sosial.
Perceraian  dalam  Islam  sudah  sangat  rinci  diatur  mengenai  jumlah  yang diperbolehkan,  tata  cara  perceraian  yang  harus  dilaksanakan  sampai  kepada  jenis- jenis  perbuatan  yang  bisa  mengarah  kepada  perceraian.  Penelitian  ini  sendiri memfokuskan  permasalahan  jumlah  perceraian  yang  dibenarkan  dalam  Islam  dan khususnya  terkait  pengikraran  jumlah  yang  berimplikasi  kepada  keabsahan perkawinan itu sendiri.
Talak ditinjau dari jumlah bilangan yang disahkan dalam Islam hanyalah tiga kali, dari jumlah yang disahkan ini dibagi jadi dua jenis yakni talak raj’i beserta talak ba’in (Sarong,  2010). Talak  raj’i sendiri  mempunyai  makna  bahwa  si  istri  harus melakukan iddah setelah diceraikan oleh suaminya, selama masa iddah ini seorang suami mempunyai hak untuk balik sebab rujuknya sendiri tidak melalui akad nikah. Talak  ba’in mempunyai  arti  sebaliknya,  di  mana  suami  ketika  mau  rujuk  harus melalui  akad  nikah  kembali,  karena  sudah  habisnya  masa  iddah  istri  setelah pengucapan  talak. Talak  ba’in sendiri  terbagi  ke  dalam  dua  jenis  yaitu ba’in kecil ( sughra )  dan ba’in besar (kubra ), ba’in kecil  bermakna  suami  kalau  mau  rujuk  harus nikah kembali dengan istrinya karena sudah habis masa iddah pada waka talak satu dan  dua,  sedangkan ba’in besar  bermakna  suami  kalau  mau  rujuk  harus  tunggu istrinya  nikah  dengan  suami  lainnya  dengan  catatan  mereka  bercerai,  karena  ba’in kubra ini terjadi sudah tiga kali jatuhnya talak (Mughniyyah, 2011).
Jatuhnya kedua jenis talak di atas yaitu talak yang bisa rujuk dan talak yang harus  nikah  ulang  menjadi  permasalahan  krusial  yang  terdapat  dalam  pemikiran ulama  Islam  dari  segi  pengucapannya.  Para  ulama  fiqh  selalu  berbeda  pendapat mengenai  pengucapan  talak  tiga  yang  dilontarkan  oleh  suami  terhadap  istrinya apakah  jatuh talak  ba’in atau  tetap  jatuh talak  raj’i ,  semua  mujtahid  dalam  hal  ini adalah (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), serta Ibnu Hazm Az-Zahiri dan Syi’ah  Zaidiyah  berpendapat  pengucapan  talak  tiga  maka  jatuh  talak  tiga,  karena mereka  menukil  pendapat  para  sahabat  kecuali  Abu  Bakar,  Ibnu  Abbas,  Abu Hurairah, Ibnu Mas’ud dan lainnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat tetap  jatuh  satu  karena  sudah  dipraktikkan  di  zaman  Rasulullah  SAW  dan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perbedaan ini sangat berimplikasi terhadap pengamalan hukum perceraian bagi umat Islam khususnya di Indonesia.
Masyarakat  Islam  di  Indonesia  terbagi  kepada  dua  kelompok  terkait pegikraran talak tiga dalam satu waktu, di mana satu pihak berpendapat jatuh tiga sedangkan pihak lainnya tetap jatuh satu dengan argumen masing-masing kelompok
berlandaskan  nash.  Problematika  ini  sendiri  mengakar  ketika  hukum  positif Indonesia  menganut  hukum  pengikraran  talak  tiga  dalam  satu  waktu  tetap  jatuh satu,  sebab  banyak  masyarakat  Islam  Indonesia  yang  sudah  terdoktrin  seharusnya jatuh talak tiga.
Diskursus  terkait  permasalahan  ini  akan  dirincikan  lebih  lanjut  dalam pembahasan  penelitian  ini,  diskursus  ini  sendiri  akan  melihat  lebih  dalam  terkait perubahan hukum di zaman Umar ibn Khattab, sebab pengamalan pengikraran talak tiga  dalam  satu  waktu  tetap  jatuh  satu  sudah  dipraktikkan  pada  zaman  Rasulullah SAW  serta  pada  saat  kepemimpinan  Abu  Bakar  ash-Shiddiq  dan  bahkan  di  masa awal kepemimpinan Umar ibn Khattab sendiri.

## Metode Penelitian
Metode  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan atau  sering  disebut  dengan yuridis  normatif ,  karena  penelitian  ini  hanya memfokuskan terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ani Purwati di mana penelitian hukum normatif hanya meneliti bahan- bahan  hukum  normatif  semata,  penelitian  ini  sendiri  beranjak  dari  pemahaman terhadap norma-norma hukum yang sudah  terkumpul (Purwati, 2020). Pendekatan hukum  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sejarah  hukum  dan  perbandingan hukum, sebab permasalahan ini mendeskripsikan pristiwa penetapan suatu hukum pada masa lalu,  serta membandingkannya dengan peristiwa sekarang ini (Bachtiar, 2018).  Pengumpulan  bahan  hukum  primer  dilakukan  melalui  dokumentasi,  karena semua bahan hukum sudah berbentuk dokumen (Nasution, 2008), setelah semuanya terkumpul  baru  dilakukan  penganalisisan  dengan  menggunakan  metode  deduktif (Angkasa et al., 2019).

## Pembahasan/hasil
A. Konsepsi Talak
1. Pengertian Talak
Talak  mempunyai  pengertian  yang  sangat  beragam,  karena  tergantung kepada para pakar hukum Islam dalam mendefinisikannya, namun semuanya tetap mempunyai  tujuan  yang  satu  yaitu  putusnya  perkawinan  antara  suami  dan  istri. Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian talak menurut para pakar hukum Islam.
Abdul  Rahman  Ghozali  menyatakan  bahwa  talak  merupakan  memutuskan tali perkawinan dengan ucapan talak atau yang semisal dengannya (Ghozali, 2015). Pernyataan  Ghozali  ini  sangat  mendasar,  di  mana  sebuah  perkawinan  yang  pada dasarnya diikat oleh tali perkawinan melalui akad nikah, sehingga jika perkawinan tersebut berakhir maka tali perkawinan yang mengikad suami istri selama ini harus diputuskan, pemutusan ini sendiri dilakukan melalui ucapan talak atau yang sejenis dengannya tergantung kebiasaan masing-masing daerah.
Amir Syarifuddin juga memberikan pernyataan mirip dengan Ghozali di atas, sebab  Amir  Syarifuddin  memberikan  pengertian  talak  sebagai  pelepasan  ikatan perkawinan yang dilakukan dengan ucapan lafaz talak atau yang semacamnya, dia juga  menambahkan  bahwa  yang  semacamnya  tersebut  bisa  dalam  kata sarh  atau firqah dan  bisa  juga  dengan  lafaz  lainnya  yang  serupa  makna  dan  tujuannya (Syarifuddin,  2014).  Pernyataan  Amir  Syarifuddin  ini  juga  sangat  mendasar mengingat  pemutusan  perkawinan  harus  didasarkan  pada  pernyataaan  lafaz  talak atau semisalnya.
Pernyataan  kedua  pakar  hukum  Islam  yang  dikutip  di  atas  sebenarnya mempunyai  tujuan  yang  sama  dalam  mendefinisikan  talak,  begitu  juga  ulama terdahulu  ketika  mendefinisikan  talak  sangat  bervariasi,  namun  tujuannya  tetap sama yaitu putusnya tali perkawinan suami istri dengan pernyataan perceraian atau semisalnya.

## 2. Dasar Hukum
Alquran  dan  hadis  sudah  mengatur  tentang  perceraian  sehingga  umat  Islam ketika  hendak  melakukan  talak  harus  mengetahui  teks  nash  yang  membolehkan adanya perceraian, berikut ini teks nash yang mengatur tentang talak.
a. Alquran  surat  al-Nisa’  ayat  20-21,  di  mana  ayat  ini  menjelaskan  jika seseorang  ingin  mengganti  istrinya  dengan  yang  lainnya,  sedangkan  dia telah  memberikan  harta  kepada  istrinya  tersebut  maka  sangat  dilarang untuk  mengambilnya.  Pelarangan  ini  sendiri  dikarenakan  sudah bercampurnya suami istri tersebut selama ini. Ayat ini menjadi dasar hukum yang kuat terkait bolehnya perceraian dalam Islam.
b. Alquran  surat  al-Baqarah  ayat  229,  di  mana  digambarkan  permasalahan perceraian  yang  boleh  dirujuk  hanyalah  dua  kali.  Ayat  ini  juga  menjadi kunci bahwa Islam tidak melarang perceraian namun juga tidak menyuruh, tujuannya sendiri adalah untuk kebaikan dari semua pihak.
c. Alquran surat al-Talaq ayat 1-2, ayat ini juga mejelaskan terkait pelaksanaan talak yang dianjurkan dalam Islam.
d. Alquran  surat  al-Talaq  ayat  6,  ayat  ini  juga  menjelaskan  tentang  talak  di mana kasusnya adalah orang yang sedang hamil.
e. Hadis  Rasulullah  SAW  yang  maknanya  perbuatan  yang  diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah SWT adalah perceraian (Al-Qazwini, 1999).
f. Hadis lainnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu bolehnya merujuk istri setelah perceraian (An-Nawawi, 2011). Dan masih banyak lagi hadis lainnya yang menyatakan tentang bolehnya melakukan perbuatan ini.

## 3. Tata cara Penjatuhan Talak
Talak  bisa  terjadi  dengan  cara  pengucapan  oleh  suami  kepada  istrinya,  bisa juga terjadi dengan tulisan yang dilakukan suami kepada istrinya, bahkan bisa saja terjadi melalui isyarat suami karena sang suami bisu, serta bisa juga melalui utusan dari  suami  kepada  istrinya  yang  pada  intinya  adalah  untuk  memutuskan  tali perkawinan (Sabiq, 2016).
Penjabaran  dari  mekanisme  talak  ini  bisa  dinyatakan  jika  seorang  suami menggunakan  media  lisan  atau  ucapan  talak  kepada  istrinya  ini  bisa  dilakukan dengan  pernyataan  jelas  dan  juga  sindiran.  Pernyataan  jelas  ini  bisa  memakai  kata talak,  cerai  atau  sejenisnya  yang  semua  orang  paham  bahwa  maknanya  adalah perceraian.  Ungkapan  sindiran  mengenai  talak  juga  bisa  dilakukan  oleh  suami,  di mana  ungkapan  ini  mengarah  kepada  perceraian,  namun  untuk  memastikan maksud  dari  ucapan  tersebut,  maka  harus  diminta  penjelasan  suami  maksud  dari perkataan  yang  dia  lakukan,  jika  maksudnya  adalah  untuk  menceraikan  maka jatuhlah hukum perceraian kepada mereka.
Penjatuhan  talak  melalui  tulisan  bisa  terjadi  jika  suami  menuliskan  maksud perceraian  dengan  jelas  dan  terang  dan  ditujukan  kepada  istrinya,  para  ulama sepakat bahwa kedudukan perceraian melalui tulisan sama kuatnya dengan ucapan, karena antara ucapan dan tulisan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
Perceraian  melalui  isyarat  juga  disahkan  dalam  Islam,  Imam  Syafi’i  sendiri memberikan  argument  terkait  permasalahan  ini,  di  mana  dia  menyatakan  bahwa isyarat  orang  bisa  dalam  menceraikan  istrinya  sama  kedudukannya  dengan pengucapan  talak  orang  yang  normal.  Karena  kedua-duanya  mempunyai  tujuan yang  sama  dalam  memutuskan  tali  perkawinan,  sebab  isyarat  yang  dimaksudkan oleh sang suami dipahami betul oleh istrinya.
Mekanisme  yang  dibolehkan  dalam  menjatuhkan  talak  tersebut  bertujuan supaya  dalam  pernikahan  tidak  main-main  dalam  menggunakan  talak,  karena dalam Islam sendiri mewarning umatnya agar tidak main-main dalam tiga hal yaitu nikah,  talak  dan  rujuk.  Sehingga  ucapan  atau  pengikraran  talak  sebisa  mungkin harus  dihindari,  agar  perkawinan  yang  sudah  dijalani  bukan  tempat  memainkan hukum, dan supaya perkawinan juga bisa terjaga dengan baik dan benar.

## B. Pemikiran Penetapan Hukum Umar Ibn Khattab
Umar  ibn  Khattab  merupakan  khalifah  kedua  dalam  Islam,  masa kepemimpinannya  disebut  dengan khulafaurrasyidin bersama  kepemimpinan  Abu Bakar Ash-Shiddiq, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abu Talib (Lubis, 2020). Pada masa Beliau memimpin, dia sangat terkenal dengan ketegasan karena dia mempunyai sifat yang  keras,  ketika  menegakkan  hukum  Beliau  selalu  berusaha  sekeras  mungkin untuk  menegakkan  keadilan  serta  untuk  kemaslahatan  ummat.  Jika  terjadi  suatu
problematika  sosial  pada  zamannya  dia  akan  selalu  mempertimbangkan keputusannya berdasarkan ketentuan nash dan kepentingan ummat.
Sejarah  mencatat  bahwa  pada  masa  kepemimpinan  Umar  ibn  Khattab seringkali  beliau  memutuskan  suatu  permasalahan  nampak  bertentangan  dengan teks  nash,  karena  beliau  ketika  melakukan  ijtihad  selalu  mengedepankan kemaslahatan  umat.  Berikut  ini  hal  yang  menjadi  fenomenal  terkait  keputusan- keputusan Umar ibn Khattab salah satunya merupakan fokus kajian artikel ini:
1. Pemberhentian pemberian zakat kepada muallaf, keputusan ini diambil Umar ibn Khattab setelah mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam pada waktu itu.  Padahal  teks  Alquran  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  muallaf merupakan salah satu yang berhak menerima zakat.
2. Pelarangan  laki-laki  mukmin  menikahi  wanita  ahlul  kitab,  keputusan  ini diambil Umar ibn Khattab karena pada waktu itu para sahabat lebih cendrung menikahi wanita ahlul kitab.
3. Tidak  dilaksanakannya  hukumanya  potong  tangan  terhadap  pencuri, keputusan  ini  diambil  Umar  ibn  Khattab  setelah  mempertimbangkan  situasi dan  kondisi  pada  waktu  itu,  di  mana  pada  pencurian  tersebut  umat  Islam dalam  posisi  kesusahan,  begitu  juga  si  pencuri  yang  pada  saat  melakukan aksinya berada dalam posisi kesusahan ekonomi (Ridwan, 2017).
4. Masih  banyak  sekali  kebijakan  Umar  ibn  Khattab  sewaktu  beliau  memimpin yang  terkadang  nampak  berseberangan  dengan  teks  nash,  yang  terakhir disebutkan  dalam  penelitian  ini  terkait  putusan  Umar  ibn  Khattab  terhadap suami  yang  mengucapkan  talak  tiga  terhadap  istrinya  akan  jatuh  tiga  namun secara bertahap, di mana permasalahan ini sebelumnya pernah terjadi di masa kehidupan  Rasulullah  SAW  serta  juga  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq,  karena keduanya tetap menjatuhkan talak satu.
Keputusan Umar ibn Khattab yang menjatuhkan talak 3 ketika diucapkan oleh suami  talak  tiga  dalam  satu  waktu  menjadi  amalan  tersendiri  bagi  kalangan  umat Islam  Indonesia,  mengingat  para  imam  empat  mazhab  pun  berpendapat  sama dengannya.  Karena  masyarakat  Islam  Indonesia  sendiri  sangat  kental  dengan mazhab  Syafi’i,  maka  otomatis  pengamalan  terhadap  keputusan  Umar  ibn  Khattab tersebut  sangatlah  kental.  Sebelum  membahas  secara  rinci  terkait  kebijakan  Umar ibn  Khattab  tersebut,  di  sini  penulis  terlebih  dahulu  memaparkan  pendapat- pendapat  yang  condong  menyatakan  penyebutan  talak  tiga  sekaligus  tetap  jatuh satu.  Alasan  penulisan  ini  sendiri  sesuai  dengan  tujuan  yang  diinginkan  dalam penulisan  ini,  yaitu  untuk  menginformasikan  bahwa  alasan  Umar  ibn  Khattab memutuskan  talak  tiga  tersebut  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  pada waktu  itu.  Sebab  untuk  konteks  sekarang  ini  di  Indonesia,  secara  prosedur  formil para hakim pengadilan agama lebih memilih tetap jatuh satu karena sudah menjadi
kebiasaan  di  Pengadilan  Agama  dengan  merujuk  perintah  perundang-undangan yang ada serta ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Para  mujtahid  yang  berpedoman  terhadap  pengucapan  talak  tiga  sekaligus tetap  jatuh  satu  talaknya,  hal  ini  dilandasi  dengan  pernyataan  Rasulullah  SAW,  di mana  pernyataan  tersebut  terdapat  dalam  hadis  Imam  Ahmad  dan  juga  Imam Muslim,  di  mana  hadis  ini  menceritakan  bahwa  pada  masa  Rasulullah  SAW  dan Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  serta  dua  tahun  masa  kepemimpinan  Umar  ibn  Khattab, pengucapan  talak  tiga  dalam  satu  waktu  tetap  dianggap  jatuh  satu  kali  talak  (Al- Asqalani, 2013). Di antara ulama tersebut ada Ibnu Taimiyah yang secara konsisten menyatakan  tetap  jatuh  satu,  hal  ini  didasari  dari  penafsiran  terhadap  surat  al- Baqarah ayat 229 yang menghendaki perceraian secara bertahap, pernyataan ini juga didukung oleh Hasby Ash-Shiddiqy, bahkan dia menyatakan terhadap setiap orang yang langsung menjatuhkan talak tiga, maka itu termasuk talak bid’i . Dari kalangan sahabat juga banyak yang sepakat, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah dan banyak sekali kalangan sahabat lainnya.
Kesimpulan  terkait  penjatuhan  talak  satu  walaupun  sudah  diucapkan  tiga dalam  satu  waktu  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  tersebut  sangat  sejalan dengan  kondisi  umat  Islam  Indonesia  sekarang  ini,  sebab  jika  ditetapkan  talak  tiga terhadap permasalahan ini, maka akan menimbulkan kekacauan dari kalangan umat Islam Indonesia,  sebab secara kultural masih banyak yang labil dalam perkawinan. Angka perkawinan usia muda sangatlah besar di Indoensia ini, kemapanan ekonomi juga sangat terbatas, belum lagi rendahnya pendidikan serta mudahnya terpengaruh terhadap budaya luar. Di mana semua ini bisa menjadi permasalahan besar, karena sangat  erat  kaitannya  dengan  mental  yang  belum  terpupuk  dengan  baik,  sehingga jika  ada  permasalahan  biasa  saja  akan  mengucapkan  hal-hal  yang  di  luar  dugaan diantaranya  pengucapan  talak  tiga.  Padahal  sistem  perceraian  di  Indonesia  ini sendiri  sangat  tertutup,  di  mana  semua  jalan  dipersulit  kecuali  jika  tidak  bisa disatukan kembali.
Keputusan Umar ibn Khattab ketika menjatuhkan talak tiga bagi setiap suami yang  mengucapkan  talak  tiga  sekaligus  tidak  terlepas  dari  situasi  dan  kondisi masyarakat  pada  waktu  itu,  kita  ketahui  secara  bersama  bahwa  pada  masa  awal kepemipinannya  dia  masih  melaksanakan  talak  satu  ketika  terjadi  perceraian walaupun  suami  mengucapkan  tiga  kali,  dan  ini  juga  sesuai  dengan  apa  yang dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-SHiddiq. Alasan Umar ibn Khattab ketika menjatuhkan talak sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf al- Qaradhawi  adalah  sebagai  ta’zir  terhadap  para  suami  yang  semena-mena  terhadap istrinya  serta  dianggap  telah  mempermainkan  hukum  Allah  SAW,  ta’zir  sendiri merupakan  hak  progratif  dari  pemimpin  yang  kebetulan  dijalankan  oleh  Umar  ibn Khattab (Al-Qaradhawi, 2019).
Masyarakat Islam pada zaman Umar ibn Khattab pada waktu itu seperti ada trand pengucapan talak tiga kepada istrinya, untuk menutup trand ini supaya tidak menjadi  kebiasaan  buruh  maka  Umar  ibn  Khattab  mengeluarkan  pendapat  bagi siapa  yang  mengucapkan  talak  tiga  maka  jatuh  tiga,  tujuan  Umar  ibn  Khattab pastinya untuk kemaslahatan, dan juga untuk menghukum para suami yang sudah mengolok-olok  agama  Allah  SWT.  Yusuf  al-Qaradhawi  juga  beranggapan keputusan-keputusan  Umar  seperti  contoh  talak  ini  hanyalah  bersifat  kondisional, artinya  belum  tentu  berlaku  pada  kondisi  lain,  di  mana  zaman  dan  keadaan masyarakatnya  sudah  berbeda.  Mengenai  putusan  Umar  tersebut  bisa  digunakan kaidah  fikih  yang  mempunyai  makna  “ perubahan  keputusan  pasti  disesuaikan  dengan keadaan tempat, zaman serta keadaan masing-masing daerah ” (Al-Qaradhawi, 2018).
Umar ibn Khattab sendiri merupakan tokoh yang sangat berani, sehingga dari segi  hukum  dia  selalu  bersifat  progresif  dengan  tujuan  untuk  kepentingan kemaslahatan,  berbagai  tulisan  telah  menyatakan  betapa  progresnya  Umar  ibn Khattab ketika menetapkan suatu hukum pada masanya, yang kalau dilihat dari luar nampak  bersebarangan  dengan  teks  nash.  Bahkan  belaiu  tidak  terlalu  terpaku kepada  teks  nash,  dan  seringkali  ketika  mau  menetapkan  hukum  lebih memusyawarahkannya  terlebih  dahulu  dan  yang  paling  utama  selalu mengedepankan prinsip kemasalahatan umum daripada kemasalahatan pribadi.
Keputusan talak yang diambil Umar ibn Khattab pada waktu itu sudah sangat cocok  sekali,  selain  untuk  kepentingan  kemaslahatan  umum  juga  untuk  mendidik para  suami  pada  waktu  tersebut  supaya  berhati-hati  dalam  bertindak  dan mempergunakan  haknya.  Sebab  Umar  ibn  Khattab  sendiri  sangat  menghargai  hak talak  yang  ada  pada  suami  serta  juga  melindungi  para  istri.  Yusuf  al-Qaradhawi bahkan  memberikan  pernyataan  sebenarnya  asal  hukum  menjatuhkan  talak  tiga dalam  satu  waktu  adalah  terlarang,  oleh  karena  itu  posisi  hukumnya  tetap  hanya jatuh  satu  karena  sudah  dipraktikkan  sendiri  oleh  Rasulullah  SAW  dan  juga  Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Pemikiran  penulis  sendiri  terkait  hukum  talak  tiga  lebih  baik  ditinjau  secara kemaslahatan,  jika  memang  kondisi  masyarakat  Islam  memungkinkan  pengucapan talak tiga jatuh tiga ternyata lebih maslahat maka hukumnya harus jatuh tiga, karena pertimbangan  hukumnya  bisa  dirujuk  dari  pendapat  Umar  ibn  Khattab  dan  juga mayoritas  pendapat  fuqaha.  Akantetapi  jika  kondisi  masyarakat  tidak memungkinkan  maka  lebih  baik  tetap  jatuh  satu,  karena  hikmah  diberikannya kesempatan  talak  sampai  tiga  kali  sendiri  supaya  suami  bisa  merenungkan kesalahannya  ketika  masih  jatuh  talak  satu,  artinya  intropeksi  diri  akan memungkinkan  suami  dan  istri  untuk  bersama  kembali.  Sebab  perceraian  sendiri sangat dibenci dalam Islam walaupun diperbolehkan sehingga pintu untuk bercerai ditutup serapat mungkin.
Kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  pastinya  tidak  sama  dengan  kondisi masyarakat  Islam  pada  waktu  dulu  di  daerah  Arab  juga  harus  dilihat  unsur maslahat  terhadap  masalah  hukum  talak  tiga  ini,  sebab  secara  formal  hukum Indonesia  menghendaki  tetap  jatuh  satu  karena  melihat  kemasalahatan  dari  umat Islam  Indonesia  sendiri.  Sehingga  untuk  menjatuhi  hukum  talak  tiga  karena diucapkan  talak  tiga  oleh  suami  sekaligus  kurang  relevan  dengan  masyarakat Indonesia dan bisa saja mendatangkan kemudaratan, oleh karena itu tidak menjadi masalah  jika  tetap  dijatuhkan  satu  karena  dasar  hukum  yang  menopangnya  juga banyak jika dilihat dari sejarah hukum sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kesimpulan  dari  artikel  ini  adalah  bahwa  Umar ibn Khattab ketika memutuskan hukum talak tiga kepada suami yang mengucapkan talak  tiga  sekaligus  kepada  istrinya  tidak  terlepas  dari  sosial  kemasyarakatan  pada waktu itu, sebab masyarakat Islam pada waktu itu banyak yang menyalahgunakan hak  talaknya,  di  mana  mereka  selalu  semena-mena  dalam  mengucapkan  talak. Inisiatif yang diambil Umar ibn Khattab sendiri adalah untuk memberikan hukuman kepada suami serta juga untuk mendidik supaya kemaslahatan umum tetap terjaga. Keputusan  Umar  ibn  Khattab  tersebut  tidak  cocok  dengan  kondisi  masyarakat Indonesia  sekarang  ini,  sehingga  hukum  talak  tiga  jika  diucapkan  sekaligus  tidak berlaku dan tetap jatuh satu, karena sesuai dengan kondisi umat Islam Indonesia dan juga printah hukum formil yang ada.

## Daftar Pustaka
Al-Asqalani, I. H. (2013). Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum . Gema Insani.
Al-Qaradhawi, Y. (2018). Madkhal Li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah . Mizan Pustaka.
Al-Qaradhawi, Y. (2019). Al-Siyasah Al-Syar’iyyah . Pustaka Al-Kautsar.
Al-Qazwini, M. bin Y. (1999). Sunan Ibn Majah . Dar al-Fikr.
An-Nawawi, I. (2011). Syarah Shahih Muslim . Pustaka Azzam.
Angkasa,  N.,  Wardani,  Y.  K.,  Zulkarnain,  A.  Y.,  Faisal,  A.,  Gunawan,  M.  H.,  & Shafira,  M.  (2019). Metode  Penelitian  Hukum  Sebagai  Suatu  Pengantar .  CV. Laduny Alifatama.
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum . Unpam Press.
Fauzi,  A.  (2021).  Hakikat  Perceraian  (Sebuah  Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Makna Perceraian). Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 6 (1), 55–62.
Ghozali, A. R. (2015). Fiqh Munakahat . Kencana Prenada Media Grouf.
Lubis,  J.  (2020).  Kontribusi  Peradaban  Islam  di  Masa  khalafaurrasyidin: Pembentukan  Masyarakat  Politik  Islam. Madania:  Jurnal  Kajian  Keislaman , 17 (1),  75–84.  https://doi.org/Junaidi  Lubis,  “Kontribusi  Peradaban  Islam  Di Masa  Khalafaurrasyidin:  Pembentukan  Masyarakat  Politik  Islam,”  Madania: Jurnal  Kajian  Keislaman  17,  no.  1  (February  5,  2020):  75–84, https://doi.org/10.29300/madania.v17i1.2844
Mughniyyah, M. D. (2011). Fiqh Lima Madzhab . Lentera.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju.
Purwati,  A.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum,  Teori  Dan  Praktik .  CV.  Jakad  Media Publishing.
Ridwan, M. (2017). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. Tsaqafah , 13 (2), 231–254.
Sabiq, S. (2016). Fiqh Sunnah . Insan Kamil.
Sarong, A. H. (2010). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . PeNa.
Syarifuddin, A. (2014). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Kencana Prenada Media Group.