## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.61
Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mhd. Ansori 1

## Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Indonesia
Abstrak. Ada  beberapa  pendapat  mengenai  fungsi  DPRD,  menurut  Jimly  Asshiddiqie  “fungsi  legislasi  atau  pengaturan  dalam bentuk konkretnya terwujud dalam fungsi pembentukan peraturan yang mengikat warga negara” dan Bagir Manan menyebutkan “fungsi anggaran yaitu hak untuk turut serta menetapkan anggaran belanja tahunan daerah”. Pada prakteknya dalam membentuk peraturan  perundang-undangan  termasuk  didalamnya  adalah  menyusun  dan  membentuk  peraturan  daerah,  DPRD  seringkali mengalami  kesulitan  dalam  memunculkan  inisiatif  penyusunan  Peraturan  Daerah  yang  akan  menjadi  kebijakan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan. Menurut  Bagir  Manan  dalam  bukunya  menjelaskan  hak  imunitas  yaitu  hak kekebalan  seorang  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari  proses  hukum  tertentu,  kecuali  imunitas  tersebut  tanggal  atau ditanggalkan. Untuk menganalisis bagaimana penerapan konsep pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak imunitas  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  Indonesia.  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif,  yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. Penelitian ini menggunakan ”pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah”.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Abstract. There are several opinions regarding the function of the Regional People Representative Assembly, according to Jimly Asshiddiqie "the function of legislation or regulation in its concrete form is manifested in the function of forming regulations that bind  citizens"  and  Bagir  Manan  said  "the  budget  function  is  the  right  to  participate  in  setting  regional  annual  budgets".  In practice,  in  formulating  legislation  including  the  formulation  and  formulation  of  regional  regulations,  Regional  People Representative Assembly often has difficulties in generating initiatives to draft Regional Regulations that will become a policy in the  administration  of  government  and  development.  According  to  Bagir  Manan  in  his  book  explaining  the  right  of  immunity namely  the  immunity  rights  of  a  member  of  the  House  of  Representatives  from  certain  legal  processes,  unless  the  immunity  is dated  or  abandoned.  To  analyze  how  the  application  of  the  concept  of  the  implementation  of  rights  proposes  a  draft  regional regulation  and immunity rights for members of the Regional Representatives Council in  Indonesia. the type of research used is normative  juridical  research,  namely  research  focused  on  examining  the  application  of  rules  or  norms  in  positive  law.  This research uses "conceptual approaches, legislative approaches, and historical approaches".

## Keyword: Local Regulation, Immunity, Regional People Representative Assembly

## PENDAHULUAN
Secara  materil,  UUD  1945  telah  memberikan  nilai  dasar  dan  kaidah  yang  fundamental  yang  dapat menjadi sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus sebagai cita hukum yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menguji hukum positif yang berlaku, alat untuk mengarahkan hukum positif menuju sesuatu yang adil dan  benar,  alat  untuk  menguji  hukum  positif  dan  rechtsidee  konstitusi,  tolak  ukur  bagi  suatu  hukum  yang ideal,  norma  fundamental  bagi  pembentukan  hukum. 2 Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  Republik  Indoneia  adalah  negara  kesatuan  yang  menganut Desentralisasi, yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1 Mhd.Ansori, Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Lihat  La  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2005,  hal. 19.
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di  Daerah  merupakan  wahana  untuk  melaksanakan  demokrasi,  sebagai  Badan  Legislatif  Daerah berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari  Pemerintah  Daerah.  Alat  kelengkapan  DPRD  terdiri  atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia. 3
Menurut  teori,  fungsi  pokok  badan  legislatif  daerah  ialah  “menentukan  policy  (kebijakan)  dan membuat peraturan daerah, menentukan  anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercakup dalam hak budget, mengontrol badan eksekutif (pemerintah daerah) melalui hak-hak DPRD”. 4
Ada  beberapa  pendapat  mengenai  fungsi  DPRD,  menurut  Jimly  Asshiddiqie  “fungsi  legislasi  atau pengaturan dalam bentuk konkretnya terwujud  dalam fungsi pembentukan peraturan  yang mengikat warga negara” 5 dan Bagir Manan menyebutkan “fungsi anggaran yaitu hak untuk turut serta menetapkan anggaran belanja tahunan daerah”. 6
Pada  prakteknya  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  termasuk  didalamnya  adalah menyusun  dan  membentuk  peraturan  daerah,  DPRD  seringkali  mengalami  kesulitan  dalam  memunculkan inisiatif  penyusunan  Peraturan  Daerah  yang  akan  menjadi  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan. 7
Menurut Bagir Manan dalam bukunya menjelaskan hak imunitas yaitu hak kekebalan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari proses hukum tertentu, kecuali imunitas tersebut tanggal atau ditanggalkan. 8 Akan tetapi masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak  Imunitas merupakan suatu hak  yang tidak membuat kebal anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam bukunya Natabaya menyebutkan “padahal bahwasannya seorang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  merupakan  seseorang  yang  mewakili  masyarakat  luas  yang  memiliki interaksi sosial yang berstruktur disuatu kerangkan nilai yang relevan”. 9 Pada prinsipnya hak imunitas yang melekat pada DPR ataupun DPRD menimbulkan pro dan kontra. Ada  yang menganggap bahwa perlakuan berbeda terhadap anggota DPRD dianggap sudah tepat karena pejabat negara berbeda dengan warga negara biasa.  Ada  juga  yang  beranggapan bahwa  hal  itu  tidak  wajar  karena  setiap  warga negara  mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Pembedaan tersebut jelas bertabrakan dengan asas equality before the law . 10
Berdasarkan  uraian  tulisan  diatas  maka  penulis  merumuskan  masalah  terbatas  pada “Bagaimana pelaksanaan  hak  mengajukan  rancangan  peraturan  daerah  dan  hak  imunitas  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia?”
Dengan  tujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  penerapan  konsep  pelaksanaan  hak  mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia.
Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi  negara,  pemerintahan  sebagai  lingkungan  jabatan  adalah  alat-alat  kelengkapan  negara  seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan  lingkungan  kerja  tetap  yang  berisi  wewenang  tertentu  dalam  memberikan  kekuasaan  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu, jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan  jabatan-jabatan  lainnya  sering  juga  disebut  kekuasaan  eksekutif,  kekuasaan  legislatif,  dan  kekuasaan
3 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 14.
4 B.N.Marbun,  “Perwakilan  Politik  Lokal  dan  Eksistensi  DPRD  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah”  dalam  Pasang  Surut Otonomi Daerah, Cet. 1., Editor Anhar Gonggong, Institute for Local Development, Jakarta, 2005, hal. 410.
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Jukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 299.
6 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 37.
7 Mutiq H.N, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Nunukan, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, 2018, hal. 3
8 Bagir Manan, Op.Cit., hal. 45.
9 H.A.S. Natabaya, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press, hal. 60.
10 Jorawati Simarmata, Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016) Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, hal.2
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
yudikatif.  Pemerintahan  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  disebut  sebagai  pemerintahan  dalam  arti  umum atau arti luas (government in the broad sense). 11
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif di daerah termasuk unsur Pemerintahan Daerah  turut  serta  merumuskan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  salah  satunya diawali dengan merumuskan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai hak :
a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Membela diri;
f. Imunitas;
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. Protokoler;
i. Keuangan dan administratif.
Bruggink  menyatakan,  “bahwa  aturan  hukum  yang  dirumuskan  dalam  sebuah  peraturan  perundang- undangan,  menjadikan  orang  dengan  kepastian  dapat  mengatakan  bahwa  ia  ditetapakan  oleh  pengemban kewenangan  hukum” 12 dari  pendapat  Bruggink  dapat  disimpulkan  “bahwa  peraturan  perundang-undangan adalah  bagian  dari  aturan  hukum  dalam  bentuk  hukum  tertulis,  merupakan  hukum  positif”. 13 Menurut Arsyad Somad, DPRD memiliki 4 (empat) kedudukan y aitu :
a. sebagai perwakilan rakyat.
b. sebagai legislatif daerah.
c. sebagai lembaga pengawas.
d. sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik. 14
Penjelasan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD: Huruf a
Hak mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD provinsi  dalam  menyikapi  serta  menyalurkan  dan  menindaklanjuti  aspirasi  rakyat  yang  diwakilinya  dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah provinsi.
Kelsen  dalam  teori  jenjang  norma  hukumnya  mengemukakan  bahwa  suatu  norma  hukum  itu  selalu berdasar  dan  bersumber  pada  norma  hukum  di  atasnya,  tetapi  ke  bawah  norma  hukum  itu  juga  menjadi sumber  dan  menjadi  dasar  bagi  norma  hukum  yang  lebih  rendah  dari  padanya. 15 Terkait  Hak  Imunitas anggota  DPRD,  Pasal  338  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  MPR,DPR,DPD  dan  DPRD menerangkan:
(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota  DPRD  provinsi  tidak  dapat  dituntut  di  depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang    dikemukakannya    baik    secara    lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di  luar  rapat  DPRD  provinsi  yang  berkaitan  dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
(3) Anggota  DPRD  provinsi  tidak  dapat  diganti  antarwaktu karena pernyataan,   pertanyaan,   dan/atau pendapat yang dikemukakannya   baik   di   dalam   rapat   DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan  dengan  fungsi  serta  wewenang  dan  tugas DPRD provinsi.
(4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku
dalam      hal     anggota       yang
bersangkutan mengumumkan materi    yang    telah    disepakati    dalam  rapat  tertutup  untuk
11 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  FakultasHukum  UII,  Yogyakarta,  2002,  hal. 101.
12 Bruggink dalam Sukamto Satoto, Op. Cit. , hal. 2.
13 Ibid, hal. 3.
14 Jorawati Simarmata, Op.Cit., hal . 3
15 Mutiq H.N, Op.Cit., hal. 40
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
dirahasiakan  atau  hal  lain  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  mengenai  rahasia  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Menurut Bagir Manan dalam bukunya menjelaskan hak imunitas yaitu hak kekebalan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari proses hukum tertentu, kecuali imunitas tersebut tanggal atau ditanggalkan. 16 Akan tetapi masyarakat dapat  mengetahui bahwa Hak  Imunitas merupakan suatu hak  yang tidak membuat kebal anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam bukunya  Natabaya menyebutkan “padahal bahwasannya seorang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  merupakan  seseorang  yang  mewakili  masyarakat  luas  yang  memiliki interaksi sosial yang berstruktur disuatu kerangkan nilai yang relevan”. 17
Hak  imunitas  dalam  hukum  memiliki  dua  macam  sifat,  yaitu;    yang  pertama  hak  imunitas  mutlak, merupakan hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, yang tergolong hak imunitas ini, misalnya; pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan di dalam atau diluar sidang atau rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua adalah hak imunitas kualifikasi, merupakan  hak  imunitas  yang  bersifat  relatif,  dalam  arti  hak  imunitas  ini  masih  dapat  dikesampingkan manakala  penggunaan  hak  tersebut  “dengan  sengaja”  dilakukan  untuk  menghina  atau  menjatuhkan  nama baik dan martabat orang lain, yang tergolong hak imunitas kualifikasi, misalnya; siaran pers tentang isi rapat atau  sidang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  sidang  pengadilan  ataupun  laporan  pejabat  yang  berwenang tentang isi rapat Dewan Perwakilan Rakyat atau sidang pengadilan tersebut”. 18

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian  ini,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Penelitian  ini  menggunakan  ”pendekatan  konseptual, pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  sejarah”. 19 Bahan-bahan  hukum  yang  telah  diperoleh, diinventarisasi  dan  diidentifikasi  untuk  digunakan  sebagai  bahan  dalam  menganalisis  pokok  permasalahan dalam penelitian ini. Identifikasi bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tertier dilakukan secara kritis, logis,  dan  sistematis,  dikumpulkan  berdasarkan  sistem  kartu  ( card  system ),  “yang  memuat  sumber  yang tepat  dari  mana  catatan  itu  diambil,  informasi  atau  pendapat  yang  digunakan,  pokok  masalah  serta  kartu yang digunakan adalah kartu kutipan, kartu ulasan, kartu ikhtisar” 20 hal ini dilakukan untuk mempermudah proses  pengolahan  data  hukum  tersebut,  dengan  demikian  bahan  hukum  akan  disusun  dan  digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti:
UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Yurisprudensi dan lain-lain.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks komulatif,dan lain-lain Kemudian dianalisa dengan cara:
1) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
2) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3) Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan-bahan  hukum  yang  berhubungan  dengan masalah yang dibahas.
16 Bagir Manan, Op.Cit., hal. 45.
17 H.A.S. Natabaya, Op.Cit., hal. 60.
18 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi , Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 264
19 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92.
20 Ibid., hal. 106.
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum terdapat dua model sistem perwakilan yang berkembang dalam praktek bernegara, yaitu sistem  satu  majelis  (kamar)  dan  sistem  dua  majelis  (kamar).  Sistem  satu  kamar  biasa  juga  disebut  sebagai unicameral legislature dan sistem dua kamar disebut juga bicameral legislature . 21
Konsekuensi dari transformasi kewenangan dari DPR, DPD ke MPR memerlukan perubahan terhadap UUD  1945. 22 Hal  tersebut  senada  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Usep  Ranawidjaja,  yang  mengatakan bahwa sistem demokrasi dalam negara harus dilembagakan melalui kaidah hukum, yang meliputi : 23 1. Jaminan  mengenai  hak  asasi  dan  kebebasan  dasar  manusia  merupakan  syarat  berfungsinya  kedaulatan rakyat;
2. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara;
3. Sistem pembagian tugas antar lembaga penting yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi (checks and balances system) ;
4. Lembaga  perwakilan  sebagai  penjelmaan  kedaulatan  rakyat  dengan  tugas  perundang-undangan  dan mengendalikan badan eksekutif;
5. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
6. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat (sistem multi atau dua partai);
7. Perlindungan  dan  jaminan  bagi  kelangsungan  oposisi  merdeka  sebagai  potensi  alternatif  pelaksanaan kedaulatan rakyat;
8. Desentralisasi teritorial kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi rakyat dalam mengelola negara; dan
9. Lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif.
Hak  yang  dimiliki  anggota  DPRD  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai hak :
a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Membela diri;
f. Imunitas;
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. Protokoler;
i. Keuangan dan administratif.
Setelah  adanya  reposisi  dan  refungsionalisasi  DPRD,  seharusnya    DPRD  dapat  memainkan  peranan yang  cukup  besar  dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  peranan  tersebut  diwujudkan  dalam pengimplementasian dari berbagai tugas, hak dan wewenang yang dimiliki DPRD, salah satunya adalah hak mengajukan  Raperda,  namun  dalam  prakteknya  hingga  saat  ini,  penggunaan  hak  mengajukan  Raperda tersebut masih minim. 24
Bertolak  dari  pendapat  CF.  Strong  tersebut,  kedudukan  DPRD  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tidak  berdiri  sendiri menjadi lembaga  legislatif  layaknya  badan  legislatif  pusat,  dalam hal  ini,  menempatkan  DPRD  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  daerah  atau  sebagai  unsur  penyelenggara
21 Susi Dwi Harijanti, Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia , Jurnal Konstitusi PSKN FH-Universitas Padjadjaran, Vol.1 No.1 Nov 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal.15
22 Ibid, hal. 21
23 Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia  dan Perbandingannya Dengan  Negara-Negara Lain , Cetakan  Kesatu, Nusamedia Bandung dan Imagine Press Malang, 2007, hal. 49
24 Herma Yanti, “Peranan DPRD Kab.Batanghari dalam Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah setelah adanya  Reposisi  dan  Refungsional  DPRD”,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi  Vol.13  No.04  Tahun  2013,  LPPM Universitas Batanghari Jambi, hal. 61
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan sebagaimana yang dikemukakan oleh CF. Strong. 25
Peraturan  Daerah  juga  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Dengan kata lain peraturan daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. 26
DPRD  mempunyai  kedudukan  sebagai  badan  legislatif  daerah,  seperti  halnya  distruktur  pemerintah pusat, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang Undang. Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah,  membawa  akibat  bahwa  DPRD  harus  lebih  banyak  melakukan  peran  yang  berkait  dengan kewenangan  dan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  Undang-Undang  terhadap  DPRD,  Konsekuensi  dari DPRD sebagai badan legislatif daerah, semua produk perundang-undangan daerah harus menggunakan dan bersumber dari DPRD. 27
Kesulitan lainnya bagi anggota DPRD, terdapat pada hak imunitas. Hak imunitas yang melekat pada DPR  ataupun  DPRD  menimbulkan  pro  dan kontra,  ada  yang  menganggap  bahwa  perlakuan berbeda terhadap  anggota  DPRD  dianggap  sudah  tepat  karena  pejabat  negara  berbeda  dengan  warga  negara  biasa, ada  juga  yang  beranggapan  bahwa  hal  itu  tidak  wajar  karena  setiap  warga negara  mempunyai  kedudukan sama di hadapan hukum, pembedaan tersebut jelas bertabrakan dengan asas equality before the law . 28 Dalam  pelaksanaannya  pada  tingkat  penyidikan  pihak  kepolisian,  hak  imunitas  DPRD  tentunya menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  melakukan  pemanggilan  sebelum  melakukan  pemeriksaan  terhadap anggota  DPRD,  jika  pihak  kepolisian  mengabaikan  hak  imunitas  tersebut  maka  berarti  mengingkari  hak imunitas  DPRD  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-  undangan,  dengan  kata  lain masalah  pokok dalam  hak  imunitas  DPRD  sebenarnya  terkait  dengan  tata  cara  pemanggilan  anggota  DPRD  yang  diduga melakukan tindak pidana. 29
Hak imunitas dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD:
Pasal 338
(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota  DPRD  provinsi  tidak  dapat  dituntut  di  depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi  ataupun  di    luar    rapat    DPRD    provinsi    yang  berkaitan  dengan  fungsi  serta  wewenang  dan tugas DPRD provinsi.
(3) Anggota  DPRD  provinsi  tidak  dapat  diganti  antar  waktu  karena  pernyataan,  pertanyaan,  dan/atau pendapat  yang  dikemukakannya  baik  di  dalam  rapat  DPRD  provinsi  maupun  di  luar  rapat  DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
(4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud  dalam  ketentuan  mengenai  rahasia  negara  sesuai  dengan        ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Hak  imunitas  menjadi  perdebatan  mengingat  hanya  kalangan  tertentu  saja  yang  mendapat  hak eksklusif  ini,  selain  itu  dengan  adanya  hak  imunitas  juga  menimbulkan  perdebatan  mengenai  supremasi hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum. 30
Menurut  Munir  Fuady,  pada  umumnya  pengertian  fungsi  legislatif  yang  dilindungi  berdasarkan konsep  hak  imunitas  ini  mencakup  hal-hal:  (1).  Kebebasan  berbicara  dan  berdebat  di  dalam  sidang  atau
25 Jorawati Simarmata, Op.Cit. , hal.2
26 Jimly Assidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konpress, Jakarta, 2005, hal. 175
27 Adriana Mustafa, “Implementasi antara Legilatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif”, Jurnal  Al-Qadau Vol.5 No.2 Desember 2018, Jurusan Hukum  Acara Peradilan dan  Kekeluargaan  Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hal. 296
28 Jorawati Simarmata, Op.Cit. , hal . 2
29 Ibid , hal. 3 30 Anugrah  A.P,  “Penerapan  Hak  Imunitas  yang  Dimiliki  oleh  Anggota  DPR  RI  dan  Urgensi  Forum  Previlegiatum”, Diponegoro Law Review Vol.5 No.2 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 3
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
rapat-rapat  di  parlemen,  (2).  Pemungutan  suara  secara  bebas  di  parlemen,  (3).  Penyediaan  laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen, (4).Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam  tinjauan  lapangansecara  resmi  oleh  parlemen  atau  anggota  parlemen,  (5).  Kebebasan  untuk  tidak ditangkap  dan  ditahan,  (6).  Kebebasan  untuk  tidak  dituduh  melakukan  tindak  pidana  penghinaan  atau penistaan. 31
Pada  prinsipnya  UU  Nomor  17  Tahun  2014  mengakui  eksistensi  hak  imunitas  DPRD  baik  DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut diakomodir dalam Pasal 107 huruf f, Pasal 122 ayat (1), Pasal 160 huruf f dan Pasal 176 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014. Namun ketentuan Pasal 409 huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut pengaturan tentang hak imunitas DPRD yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun
2014. Konsekuensinya seluruh materi muatan yang terkait dengan DPRD yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2014, dicabut dan tidak berlaku. 32
Imunitas merupakan tejemahan dari kata “ immunity ” yang berarti kekebalan. Kekebalan berasal dari kata  kebal  yang  dalam  bidang  hukum  artinya  tidak  dapat  dituntut. 33 Imunitas Hukum  di  Indonesia  sendiri merupakan sebuah hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks  menjalankan  tugas  kenegaraan . 34 Dalam hal  ini,  dapat  dikemukakan  adanya  imunitas hukum  pada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 sebagai salah satu hak individual yang dimiliki oleh setiap anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.
Selama  ini,  pelaksanaan  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  belum  optimal  karena terdapatnya  hambatan-hambatan,  di  antaranya  adalah  kurangnya  anggaran  dalam  pembahasan  peraturan daerah.  Oleh  karena  itu,  agar  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dapat  optimal,  maka diperlukan upaya-upaya agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik.
Peraturan  daerah  merupakan  perwujudan dari  fungsi  legislasi  yakni  merupakan  fungsi  dari  parlemen untuk  membentuk  produk  hukum  yang  bersifat  mengatur,  hal  ini  berkenaan  dengan  kewenangan  untuk menentukan  peraturan  yang  mengikat  warga  negara  dengan  norma  hukum  yang  mengikat  dan membatasinya. 35 Dengan  kata  lain  peraturan  daerah  merupakan  sarana  yuridis  untuk  melaksanakan kebijakan  otonomi  daerah  dan  tugas-tugas  pembantuan. 36 Pada  prakteknya  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan  termasuk  menyusun  dan  membentuk  peraturan  daerah  DPRD  seringkali  mengalami kesulitan  dalam  memunculkan  inisiatif  penyusunan  Peraturan  Daerah  yang  akan  menjadi  kebijakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 37
Rumusan  Pasal  20  A  ayat  (3)  UUD  RI  1945  “yang  dinyatakan  bahwa  selain  hak yang  diatur  dalam pasal-pasal  lain  UUD  ini,  DPR  mempunyai  hak  menghajukan  pertanyaan,  menyampaikan  usul  dan pendapat, serta hak imunitas, dalam pelaksanaannya pada tingkat penyidikan pihak kepolisian, hak imunitas DPRD  tentunya  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  melakukan  pemanggilan  sebelum  melakukan pemeriksaan  terhadap  anggota  DPRD.  Jika  pihak  kepolisian  mengabaikan  hak  imunitas  tersebut  maka berarti  mengingkari  hak imunitas  DPRD  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-  undangan.  Dengan kata  lain  masalah  pokok  dalam  hak  imunitas  DPRD  sebenarnya  terkait  dengan  tata  cara  pemanggilan anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana. 38
Dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Hak  Imunitas  anggota DPRD diakomodir  secara  jelas  sebagaimana pengaturan  hak  imunitas  anggota  DPRD  di  UU Nomor  17  Tahun 2014.  Dalam  konteks  UU  Nomor 23  Tahun  2014,  khususnya  Pasal  122  UU  Nomor 23  Tahun  2014  bagi
31 Supriyadi  A  Arief,  “Dekonstruksi  Hak  Imunitas  Anggota  DPR  dalam  Perspektif  Equality  Before  The  Law,  Jurnal Jambura Law Review Vol.01 Issue 01 Januari 2019, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hal. 29
32 Jorawati Simarmata, Op.Cit. , hal.6
33 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976 hal. 455.
34 Jorawati Simarmata, Op.Cit. , hal.5
35 Soenobo Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hal.128
36 Jimly Assidiqie, Pengantar Ilmu HTN jilid II, Konpress, Jakarta, 2005, hal. 175
37 Mutiq Hasan Nasir, Op.Cit., hal .3
38 Jorawati Simarmata, Op.Cit., hal.3
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
anggota DPRD Provinsi dan Pasal 176 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, hak imunitas anggota DPRD dimaknai sebagai berikut 39 :
1. Anggota  DPRD  tidak  dapat  dituntut  di  depan  pengadilan  karena  pernyataan,  pertanyaan,  dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
2. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD dan/atau anggota DPRD.
3. Anggota  DPRD  tidak  dapat  diganti  antarwaktu  karena  pernyataan,  pertanyaan,  dan/atau  pendapat  yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD  yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah mengalami perkembangan yang positif dari masa ke masa, dan pelaksanaan hak imunitas pun mengalami perkembangan yang positif sehingga anggota DPRD lebih kritis atas kebijakan pemerintah daerah sehingga diharapkan daerah menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bagir  Manan.  2002. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Pusat  Studi  Hukum  Fakultas  Hukum  UII. Yogyakarta.
Bagir Manan. 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU. UII Press, Yogyakarta. Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung. B.N.Marbun.  2005. “Perwakilan  Politik  Lokal  dan  Eksistensi  DPRD  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah” dalam  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah ,  Cet.  1.,  Editor  Anhar  Gonggong.  Institute  for  Local Development. Jakarta.
Deddy  Supriady  Bratakusumah  dan  Dadang  Solihin.  2002. Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Eddy  Purnama.  2007. Negara  Kedaulatan  Rakyat,  Analisis  Terhadap  Sistem  Pemerintahan  Indonesia  dan Perbandingannya  Dengan  Negara-Negara  Lain .  Cetakan  Kesatu.  Nusamedia  Bandung  dan  Imagine Press Malang.
H.A.S. Natabaya. 2004. Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press, Jakarta.
Jimly Assidiqie. 2005. Pengantar Ilmu HTN jilid II. Konpress. Jakarta. Jimly Assidiqie. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Konpress, Jakarta. Jimly Asshiddiqie. 2009. Pengantar Ilmu Jukum Tata Negara. Rajawali Pers, Jakarta. La  Ode  Husen.  2005. Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia. CV. Utomo, Bandung. Munir Fuady. 2010. Konsep Negara Demokrasi , Refika Aditama, Bandung. Soenobo  Wirjosoegito.  2009. Proses  dan  Perencanaan  Peraturan  Perundang-undangan .  Jakarta.  Ghalia Indonesia.
Sukamto  Satoto.  2004. Pengaturan  Eksistensi  &  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara. UII  Press, Yogyakarta.
W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta. PT. Balai Pustaka.

## Jurnal/Tesis
Adriana Mustafa, “Implementasi antara Legilatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif”,  Jurnal  Al-Qadau  Vol.5  No.2  Desember  2018,  Jurusan  Hukum  Acara  Peradilan  dan Kekeluargaan Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
39 Ibid, hal.6
Mhd.  Ansori,  Pelaksanaan  Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dan  Hak  Imunitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Anugrah  A.P,  “Penerapan  Hak  Imunitas  yang  Dimiliki  oleh  Anggota  DPR  RI  dan  Urgensi  Forum Previlegiatum”, Diponegoro Law Review Vol.5 No.2 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Herma Yanti, “Peranan DPRD Kab.Batanghari dalam Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah setelah adanya Reposisi dan Refungsional DPRD”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.04 Tahun 2013, LPPM Universitas Batanghari Jambi.
Jorawati  Simarmata,  “Menafsirkan  Hak  Imunitas  Anggota  DPRD”,  Jurnal  Legislasi  Indoneisia  Vol.15
No.01 Maret 2018, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.
Mutiq  H.N,  “Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  DPRD  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten Nunukan, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, 2018.
Supriyadi A Arief, “Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR dalam Perspektif Equality Before The Law,
Jurnal  Jambura  Law  Review  Vol.01  Issue  01  Januari  2019,  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri Gorontalo.
Susi  Dwi  Harijanti,  Reformasi  Sistem  Perwakilan  Indonesia ,  Jurnal  Konstitusi  PSKN  FH-Universitas Padjadjaran, Vol.1 No.1 Nov 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah .  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014.