## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN
Adhi Wibowo 1* , Rachmat Akbar 2
1) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: wibowo.adhi@rocketmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: rachmatakbar@gmail.com
*Corresponding Author: Adhi Wibowo 1

## ABSTRACT
In  Article  184  Paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code,  it  is  explained  that  the defendant's  testimony  in  the  trial  is  insufficient  to  prove  the  defendant  has  been  guilty  of committing  a  criminal  act  without  being  supported  by  other  evidence.  This  study  aims  to determine  the  judge's  consideration  of  the  defendant's  information  in  passing  a  sentence decision  to  the  security  guard  while  serving  in  Decision  Number:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg This  research  is  an  in-concreto  legal  research  on  the  verdict  of  Judgment  Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg  The  data  used  in  this  study  is  secondary  data.  Against  all  the  data and materials obtained from the results of the study are compiled and analyzed qualitatively, and  presented  in  a  qualitative  descriptive  form.  Based  on  the  results  of  the  discussion  and analysis,  it  was  obtained  that  the  judge's  consideration  of  the  Defendant's  Statement  in Imposing a Conviction  Judgment on the security guard while serving in  Judgment Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has included on juridical and non-juridical considerations.
Keywords: Judge's Consideration, Defendant's Statement, Sentencing Verdict

## ABSTRAK
Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak  cukup  untuk  membuktikan  terdakwa  telah  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana tanpa  didukung  oleh  alat-alat  bukti  lainya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada  satpam  pada  saat  bertugas  pada  Putusan  Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg  Penelitian ini  merupakan  penelitian    hokum  yang  in-concreto  terhadap  putusan    Putusan  Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder. Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  disusun  dan  dianalisis secara  kualitatif,  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil pembahasan  dan  analisis  diperoleh  bahwa  Pertimbangan  hakim  Terhadap  Keterangan Terdakwa  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pemidanaan  kepada  satpam  pada  saat  bertugas  pada Putusan  Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg  dan  Nomor:  373/Pid.B/2020/PN.Pdg  telah mencakup pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Terdakwa, Putusan Pemidanaan

## PENDAHULUAN
Pertimbangan hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan  mengandung  kepastian  hukum.  Disamping  itu,  pertimbangan  hakim  juga  mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan  teliti,  baik  dan  cermat  sebelum  dituangkan  oleh  hakim  dalam  putusannya. Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan keterangan terdakwa memiliki kekuatan penting untuk mengekspos kebenaran sebuah perkara, terutama perkara tindak pidana penganiayaan berujung kematian oleh  satpam pada saat  bertugas. 1 Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  dijelaskan, tanpa didukung alat bukti lain, keterangan terdakwa di persidangan  akan  gagal  dalam  mempersalahkan  terdakwa  atas  perkara  yang  ditimpakan kepadanya. Hal ini terdapat pada  Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tindak  Pidana  Penganiayaan  adalah  penggunaan  kekuatan  fisik,  baik  dalam  kondisi terancam  atau  tidak  pada  seseorang,  kelompok,  atau  komunitas  yang  dapat  menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian. Kemerosotan moral,  himpitan  ekonomi,  ketidaksabaran  dan  kebencian  adalah  beberapa  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  penganiayaan. 2 Kejahatan  Penganiayaan  merupakan  perilaku menyimpang  yang  selalu  ada  dalam  masyarakat.  Kejahatan  seperti  pembunuhan, penganiayaan,  perampokan  dan  lain-lain  sangat  meresahkan  dan  merugikan  masyarakat karena  itu  untuk  mengatasinya  dan  melindungi  masyarakat,  maka  pemerintah  mengambil langkah-langkah  penegakan  hukum  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan. 3 Tindak  Pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan:
(1) Penganiayaan  dihukum  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka  berat,  yang  bersalah  dihukum  penjara  paling lama lima tahun.
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.
Berdasarkan  bunyi  pasal  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  perbuatan  penganiayaan mengakibatkan  matinya  orang  yang  dilakukan  setiap  orang  dapat  dihukum,  termasuk  yang dilakukan  oleh  satpam.  Tidak  hanya  itu,  penganiayaan  yang  dapat  dihukum  tidak  harus berbentuk  penganiayaan  yang  mengakibatkan  luka  berat  saja.  Semua  penganiayaan  yang menyebabkan  luka  ringan,  luka  berat,  maupun  yang  menyebabkan  meninggal  dunia  dapat dihukum.
Terkait  dengan  satuan  pengaman  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  Satpam  atau
1 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana , PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 45.
2 Marsudi Utayo, “Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Jurnal Pranata Hukum , Vol. 8 No. 2., Palembang, 2013, hlm. 1.
3 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa , Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 23.
security merupakan suatu profesi yang masih dianggap kecil dan dilakukan merupakan suatu profesi yang masih dianggap kecil dan dilakukan orang-orang yang dianggap low level atau kalangan  bawah  saja.  Sebagaimana  kita  ketahui  Satpam  merupakan  unsur  yang  sangat penting  dan  strategis  dalam  membantu  tugas-tugas  kepolisian  selaku  institusi  yang dikedepankan  oleh  negara  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dalam negeri.  Satpam  identik  dengan  penjaga  yang  konon  bisa  dilakukan  siap  saja  asal  berbadan tegap, sangar dan berani. 4
Dalam  melakukan  tugasnya,  satpam  dituntut  untuk  selalu  bertanggungjawab  atas keamanan  dan  segala  kejadian  yang  terjadi  di  sekitar  lingkungan  tempatnya  bekerja. Tingginya  tuntutan  kerja  yang  diberikan  kepada  Satpam  sering  kali  membuat  mereka melakukan  apa  saja  untuk  menjaga  keamanan  tempat  dimana  ia  bekerja.  Bahkan,  demi tanggungjawab tersebut Satpam tak segan-segan pasang badan menghadapi ancaman bahaya seperti berkelahi dengan maling, preman, atau pihak-pihak lain yang mengganggu keamanan di tempatnya bekerja. 5 Namun, jika dihubungkan dengan hukum yang berlaku, Satpam yang sedang bertugas itu tidak selalu bebas dalam melakukan tugasnya. Pada saat bertugas, satpam juga  perlu  memperhatikan  perilakunya  terhadap  orang-orang  yang  dianggap  mengganggu keamanan  atau  pelaku  kejahatan  yang  ditemukan  di  tempatnya  bekerja.  Satpam  tidak  boleh main  hakim  sendiri,  melakukan  penganiayaan,  apalagi  membunuh  pelaku-pelaku  kejahatan yang ditemukannya pada saat bertugas. Jika satpam terpaksa melakukan kekerasan pada saat sedang bertugas, tindakan kekerasannya itu harus dipertanggungjawakan di hadapan hukum. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan Satpam tak hanya sering berakhir dengan dirinya dituntut tindak pidana penganiayaaan dan pembunuhan di pengadilan.
Salah  satu  kasus  penganiayaan  mengakibatkan  matinya  orang  yang  dilakukan  oleh Satpam  pada  saat  bertugas  yang  cukup  menarik  perhatian  adalah  penganiayaan  dan pembunuhan atau mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh Satpam PT. CSK Teluk Bayur. Pada kasus ini dua Satpam yang sedang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur dihukum penjara  karena  melakukan  penganiayaan  dan  pembunuhan  atau  mengakibatkan  matinya korban yang pada saat itu memasuki kawasan terlarang di Pelabuhan Teluk Bayur.
Satpam menduga korban akan melakukan kejahatan maling semen curah di Pelabuhan Teluk Bayur sehingga Satpam yang sedang bertugas tidak segan-segan menganiaya sehingga mengakibatkan matinya korban. Kasus ini berhasil diputus Pengadilan Negeri Padang Kelas 1-A pada tanggal 16 Oktober 2020. Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg terdakwa Eko  Sulistiyono  dipidana  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan dan  pada  Putusan  Nomor:  373/Pid.B/2020/PN.Pdg  terdakwa  Effendi  Putra  dipidana  dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  dan  6  (enam)  bulan.    Dengan  kata  lain,  Dua  orang Satpam  yang  bertugas  di  kawasan  Pelabuhan  Teluk  Bayur,  Kota  Padang,  Sumatera  Barat, divonis  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  mengakitbatkan  matinya  orang  di pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  1-A.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keterangan  Terdakwa  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Pemidanaan Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg.
4 Direktorat  Binmas  Polda  Sumbar,  “Peranan  AMSI  dalam  Industrial  Security”, Himpunan Materi Seminar, No. 1, Vol. 14, Jurnal Hukum, Januari, 2002, hlm. 5.
5 Hermawan  Sulistyo,  et  al, Keamanan  Negara,  Keamanan  Nasional,  dan  Civil  Society ,  Pencil-324, Jakarta, 2009, hlm. 19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hokum yang in-concreto terhadap putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg. Data yang digunakan adalah data data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen/studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Dalam Putusan Nomor:

## 18/PID.SUS/2017/PN.PDG
A. Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg
Salah satu putusan perkara yang dianalisis dalam penulisan artikel ini adalah perkara Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg,  yang  telah  disidangkan  oleh  Tingkat  Pertama  pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A, yang menyangkut masalah yang menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati oleh satpam pada saat bertugas, sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP.  Tindak  pidana  penganiayaan dilakukan  oleh  terdakwa  bernama  Eko  Sulistiyono  Bin  Suraji  Pgl.  Eko,  berumur  30  Tahun, berjenis  kelamin  Laki-laki,  bekerja  sebagai  Security.  Terdakwa  ditangkap  oleh:  Penyidik tanggal  1  Januari  2020.  Penasehat  Hukumnya  bernama:  Sahnan  Sahuri  Siregar,  S.H.,M.H, Julaiddin, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution,S.Sy., M.H, Zennis Helen, S.H., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H, Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L, Medi Afrizal, S.H.I. Berdasarkan Surat Kuasa  Khusus  tanggal  10  Juni  2020,  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Padang  tanggal  15  Juni  2020  Nomor:  64/PF-  Pid/VI/2020/PN  Pdg.  Terdakwa didakwakan  dengan  dakwaaan  KESATU,  melanggar  Pasal  338  Jo  pasal  55  ayat  (1)  ke-  1 KUHP.;  KEDUA, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, atau KETIGA yaitu Pasal 351 Ayat  (1)  KUHP.  Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta- fakta hukum  tersebut  di  atas, maka memilih  langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;
3. Dilakukan dengan sengaja;
Semua unsur  dari  Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah  terbukti  secara sah dan meyakinkan  melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan  kepadanya dalam alternatif Ketiga.  Terdakwa dipidana  dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## B. Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg
Putusan  perkara  kedua  yang  dianalisis  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  perkara Nomor:  373/Pid.B/2020/PN.Pdg,  yang  telah  disidangkan  oleh    Pengadilan  Negeri  Padang Kelas  I-A yang menyangkut  masalah  pidana penganiyaan mengakitbatkan mati oleh satpam pada saat bertugas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP terdakwa  bernama  Efendi  Putra  Bin  Syafril  Pgl.Pendi,  berumur  Tanggal  32  tahun,  berjenis Kelamin laki-Laki, Pekerjaan Security.
Terdakwa  Terdakwa  ditangkap  oleh:  Penyidik  tanggal  1  Januari  2020.  Terdakwa didampingi    Penasehat  Hukumnya Sahnan  Sahuri  Siregar,  S.H.,M.H,  Julaiddin,  S.H.,  M.H, Ahmad  Rojali  Nasution,S.Sy.,  M.H,  Zennis  Helen,  S.H.,  M.H,  Yulisna  Dewi,  S.H.,  M.H, Sonny  Dali  Rakhmat,  S.H.,  C.P.L,  Medi  Afrizal,  S.H.I.  Berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus tanggal  10  Juni  2020,  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 64/PF- Pid/VI/2020/PN Pdg. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan  berupa gabungan  subsidairitas  dengan  alternatif  yaitu, Kesatu  Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,  kedua Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat (3)  KUHP.  Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dan  barang  bukti  yang  ditemukan  maka terdakwa dihukum dengan  pidana penjara selama pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keterangan  Terdakwa  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Pemidanaan  Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg  pada  kasus  Pembunuhan  oleh  Satpam Pada Saat Bertugas
Pertimbangan  hakim  mutlak  diperlukan  dalam  proses  persidangan  dan  dalam mengambil keputusan. Tindak Pidana Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam  kondisi  terancam  atau  tidak  pada  seseorang,  kelompok,  atau  komunitas  yang  dapat menyebabkan  trauma,  kematian,  trauma  psikologis,  gangguan  perkembangan,  dan  kerugian. Singkatnya, dalam pembahasan ini penganiayaan adalah melakukan tindakan kekerasan yang telah menimbulkan akibat berupa meninggalnya orang lain. Dalam  perkara yang diteliti pada penelitian ini, terdakwa terlibat dalam sebuah kejadian yang menimbulkan korban meninggal dunia. Di pengadilan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP tentang tindak  pidana  penganiayaan.  Terdakwa  pada  putusan  Nomor:  372/Pid.B/2022/PN.Pdg terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1).
Dengan  kata  lain,  pada  perkara  ini,  terdakwa  telah  diminta  untuk  mempertanggung jawabkan  perbuatannya  di  pengadilan.  Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pada  putusan Nomor:  372/Pid.B/2022/PN.Pdg  terkait  tindakan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  satpam pada  saat  bertugas  yang  telah  diputuskan  oleh  majelis  hakim  dengan  menjalani  pidana penjara  selama  1  tahun  6  bulan.  Menurut  teori  pertanggungjawaban  pidana, Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat  karena perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak  pidana  kepada  pembuatnya.  Sebelum  memutuskan  bentuk  pertanggungjawaban  atas tindakan  yang  dilakukan  terdakwa,  majelis  hakim  harus  lah  terlebih  dahulu  memberikan pertimbangannya.  Pertimbangan  hakim  itu  sendiri  mencakup  kepada  dua  bentuk  yaitu pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis.  Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan  yang bersifat hukum atau berkaitan dengan hal-hal yang tercantum dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, pertimbangan yuridis berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

## 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat  dakwaan menjadi  dasar hukum  acara pidana karena menjadi  dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 Ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga  memuat  uraian  tindak  pidana  dan  waktu  dilakukannya,  serta  pasal  yang  dilanggar (Pasal 143 Ayat 2 KUHAP).

## 2. Keterangan Saksi
Menurut  Pasal  184  KUHAP,  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti.  Selama  keterangan itu  berkenaan  dengan  suatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan  dialami  sendiri olehnya, dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.

## 3. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa termasuk barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dikatakan  terdakwa  di  pengadilan  tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

## 4. Barang-barang Bukti Benda Tersangka atau Terdakwa
Barang-barang  Terdakwa  atau  Tersangka  yang  dapat  dijadikan  bukti  adalah  barang- barang  yang  seluruhnya  atau  sebagian  diduga  atau  diperoleh  dari  tindak  pidana  atau sebagian hasil dari tindak pidana.

## 5. Pasal-pasal yang didakwakan
Pasal-pasal  yang  dijatuhkan  untuk  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  seringkali terungkap di  pengadilan. Pasal-pasal tersebut bermula dan terlihat  dalam  dakwaan jaksa penuntut  umum  sebagai  ketentuan  hukum  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa.
Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada diri  terdakwa  (tidak  bersifat  hukum)  seperti  riwayat  terdakwa  atau  hal  lain  yang  dapat mempengaruhi  kepantasan  hukuman  yang  akan  dijalani  terdakwa.  Dalam  kesempatan  ini, pembahasan akan berfokus kepada pertimbangan yuridis terkait dengan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan terdakwa. Menurut Pasal 189 KUHAP, (1) keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya  atau  dialaminya,  dan  (2)  keterangan  terdakwa  diberikan  di  luar  pengadilan. Persidangan  dapat  digunakan  untuk  membantu  dalam  penemuan  barang  bukti,  asalkan keterangan  tersebut  didukung  oleh  alat  bukti  yang  sah  selama  itu  terkait  dengan  tuduhan terhadapnya, (3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk terhadap dirinya sendiri; dan  (4)  keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  melakukan perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya;  harus  disertai  dengan  bukti  lain.  Dalam  proses pembuktian  setiap  perkara,  termasuk  perkara  penganiayaan,  alat  bukti  keterangan  terdakwa menjadi hal yang patut dipertimbangkan secara hati-hati oleh majelis hakim.
Sedangkan  dalam  teori  pembuktian  dijelaskan  bahwa  proses  pembuktian  itu  terbagi menjadi  dua  yaitu  kegiatan  pengungkapan  fakta,  dan  pekerjaan  penganalisisan  fakta  yang sekaligus  penganalisisan  hukum.  Fakta  itu  sendiri  akan  terungkap  dengan  menganalisis semua alat bukti, termasuk keterangan terdakwa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada kedua  perkara  ini,  masing-masing  terdakwa  terbukti  melanggar  pasal  yang  berbeda.  dengan kata  lain,  proses  pembuktiannya  juga  akan  berbeda.  Pada  putusan  Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg proses pembuktian akan berkaitan dengan apakah terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (1) Untuk menyatakan seorang terdakwa telah terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa haruslah terlebih dahulu terbukti memenuhi  semua  unsur  pasal  yang  didakwakan  kepadanya.  Pada  putusan  Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg, unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

## 3. Dilakukan dengan sengaja;
Setelah  mengetahui  unsur-unsur  masing-masing  pasal  yang  didakwakan  kepada terdakwa,  maka  pertimbangan  hakim  akan  diberikan.    Untuk  dapat  menjelaskan  apakah terdakwa  telah  dapat  memenuhi  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim  akan  memberikan pertimbangannya berdasarkan beberapa hal, salah satunya berdasarkan keterangan terdakwa.
Pada  putusan  Nomor:  372/Pid.B/2022/PN.Pdg,  untuk  unsur  “setiap  orang”, berdasarkan keterangan terdakwa Majelis  Hakim  mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak merupakan orang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani. Terdakwa mampu memberikan keterangan yang jelas sehingga unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi.
Kemudian  untuk  unsur  “Menyebabkan  perasaan  tidak  enak  (penderitaan),  rasa  sakit (pijn) atau luka”, dari keterangan terdakwa didapatkan bahwa terdakwa membenarkan dirinya telah  menyebabkan  perasaan  tidak  enak  (penderitaan),  rasa  sakit  (pijn)  atau  luka  terhadap korban. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga berkelahi dengan korban yang bernama Adek Bidai. Awalnya terdakwa bersama saksi  Efendi  sedang melakukan patroli  di  dermaga beton umum menggunakan sepeda motor lalu saksi Efendi turun dan menunggu di pos jaga sedangkan terdakwa berpatroli berjalan kaki sendirian. Saat patroli terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berusaha menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan.
Awalnya korban mengikuti anjuran terdakwa dan berjalan arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan  korban  berbelok  ke  kanan  menuju  arah  mess  PT.  CSK.  Kemudian  terdakwa menemui saksi Efendi di pos jaga dan menanyakan apakah saksi Efendi melihat korban lewat dan ternyata saksi Efendi mengatakan tidak ada melihat korban. Kemudian terdakwa berjalan menuju  mess  PT. CSK dan  melihat  korban  masuk  kedalam  mess  maka  terdakwa  menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan. Saat korban berada didalam mess, terdakwa memberikan isyarat  cahaya  senter  kearah  pos  jaga  untuk  meminta  bantuan  kepada  saksi  Efendi.  Korban tidak  bersedia  keluar  dan  mengeluarkan  kata  kata  kotor  kepada  terdakwa  maka  terdakwa menarik jaket korban.
Korban  melakukan  perlawanan  dengan  memukul  terdakwa  lalu  terdakwa  juga membalas  memukul  korban  dengan  tongkat  kayu  leter  T  sebanyak  2  (dua)  kali  dan  dengan tangan  terdakwa  sehingga  terjadi  perkelahian  terdakwa  dengan  korban.  Korban  kemudian mengeluarkan  pisau  dan  mengayunkannya  kearah  terdakwa.  Saat  terjadi  perkelahian  antara terdakwa  dengan  korban,  saksi  Efendi  datang  dari  arah  pos  jaga  mendekati  terdakwa  dan karena  melihat  korban  mengeluarkan  pisau  maka  saksi  Efendi  menyuruh  terdakwa  mundur. Saksi  Efendi  mendorong  tubuh  korban  sehingga  tersandar  ke  dinding  mess  dan  memplintir tangan  korban  sehingga  pisau  yang  dipegang  terdakwa  terjatuh  ke  tanah.  Setelah  pisau terjatuh,  saksi  Efendi  menunduk  hendak  mengambil  pisau.  Saat  saksi  Efendi  menunduk, korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan mengayunkannya kearah terdakwa maka saksi Efendi menusukkan pisau kearah paha korban.
Saat  korban  mengeluarkan  golok  dan  mengayunkannya  kearah  saksi  Efendi  sambil berkata  ”den  bunuah  ang  (saya  bunuh  kamu)”,  tetapi  saksi  Efendi  bisa  mengelakkannya. Melihat  itu  terdakwa  hanya  berdiri  sambil  menutup  mata  sehingga  tidak  mengetahui bagaimana  penusukan  dengan  pisau  yang  dilakukan  saksi  Efendi  terhadap  korban.  Jarak terdakwa  berdiri  dari  lokasi  saksi  Efendi  berkelahi  dengan  korban  sekira  2  meter.  Lamanya perkelahian  antara  saksi  Efendi  dengan  korban  tidak  sampai  10  menit.  Terdakwa  kembali
membuka matanya dan melihat kejadian saat korban sudah terjatuh tertelungkup diatas tanah. Saat  korban tertelungkup  ditanah, terdakwa melihat  pisau terletak disebelah kiri korban dan golok berada didekat tangan kanan korban.
Jika dilihat lebih rinci, penulis menemukan bahwa menurut keterangan saksi yang ikut berkelahi  dengan  terdakwa  untuk  mengalahkan  korban,  saksi  tidak  mampu  memberikan keterangan  rinci  seperti  apa  luka  yang  disebabkan  oleh  terdakwa  terhadap  korban.  Saksi hanya memberikan keterangan yang mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa ada memukul tubuh korban tetapi terdakwa tidak ada mengalami luka-luka. Dari keterangan terdakwa kata yang membenarkan bahwa terdakwa telah menyebabkan korban luka adalah “Terdakwa juga membalas  memukul  korban  dengan  tongkat  kayu  leter  T  sebanyak  2  (dua)  kali  dan  dengan tangan terdakwa sehingga terjadi perkelahian terdakwa dengan korban”. Sehubungan dengan bukti lain yang turut mendukung fakta ini adalah bukti surat, surat hasil Visum et Repertum terhadap korban yang hasilnya pada Pemeriksaan kepala korban ditemukan sebagai berikut: a. Dijumpai  wajah luka lecet  pada pipi sebelah kanan 25 cm  jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm;
b. Dijumpai  luka  lecet  didekat  hidung  panjang  1  cm  lebar  1  cm  jarak  lubang  hidung  1  cm jarak dari luka pertama 2 cm;
c. Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
Dengan  demikian,  keterangan  terdakwa  mengenai  urutan  kejadian,  kemudian disesuaikan  dengan  keterangan  saksi,  alat  bukti  dan  petunjuk,  Majelis  hakim  menyatakan bahwa  unsur  “Menyebabkan  perasaan  tidak  enak  (penderitaan),  rasa  sakit  (pijn)  atau  luka” juga terpenuhi.
Selanjutnya,  sehubungan  dengan  unsur  “Dilakukan  dengan  sengaja”,  keterangan terdakwa  juga  berpengaruh  besar  dalam  pertimbangan  hakim  untuk  menyatakan  unsur tersebut terpenuhi. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka  pada  orang  lain.  Menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  orang  lain  merupakan  tujuan atau kehendak dari pelaku dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, atau menusuk atau mengiris  dengan alat-alat  tajam.  Sama seperti unsur sebelumnya, keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa “Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak  2  (dua)  kali”  menjadi  keterangan  kunci  untuk  menyatakan  terdakwa  memenuhi unsur  ini  karena  perkelahian  yang  dilakukan  terdakwa  dengan  korban  tidak  seluruhnya disaksikan oleh saksi. Selain itu, dari keterangan terdakwa yang mengatakan, “korban tidak mau  disuruh  meninggalkan  kawasan  terlarang  namun  malah  mengeluarkan  kata-kata  kotor” juga tergambar bahwa terdakwa tersulut emosi dan hal itu menjadi alasan terdakwa memukul korban.  Oleh  karena  itu,  unsur  “dengan  sengaja”  dikatakan  telah  terpenuhi  oleh  majelis hakim.
Berdasarkan penjelasan perkara ini, keterangan terdakwa dengan didukung alat bukti lainnya  yang  diberikan  dalam  persidangan  dapat  membuktikan  unsur-unsur  tindak  pidana yang dimaksud pada pasal yang didakwakan. Dengan kata lain, berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan  dalam  keterangan  terdakwa,  dapat  dipahami  bahwa  Majelis  Hakim  telah
memberikan pertimbangan terhadap keterangan tersebut sehingga terdakwa telah dinyatakan bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.
Setelah itu, pertimbangan non yuridis yang berhubungan dengan keterangan terdakwa tergambar  dari  pertimbangan  majelis  hakim  yang  menyatakan  keterangan  terdakwa  yang mengatakan  bahwa  terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  perbuatan  terdakwa  disebabkan juga  didahului  perbuatan  korban  yang  masuk  ke  area  pelabuhan  tanpa  ijin  yang  menjadi tanggung  jawab  terdakwa  sebagai  hal  yang  meringankan.  Dengan  demikian,  pertimbangan hakim  terhadap  keterangan  terdakwa  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  oleh  satpam pada  saat  bertugas.  Pada  Putusan  Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg  telah  merujuk  pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  yaitu pertama,  Pertimbangan  hakim  Terhadap Keterangan  Terdakwa  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pemidanaan  Oleh  Satpam  Pada  Saat Bertugas Pada Putusan  Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg  telah mencakup  pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Kedua, Bahwa Putusan hakim Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Keterangan  Terdakwa  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  Oleh  Satpam  Pada  Saat Bertugas  Pada  Putusan  Nomor:  372/Pid.B/2020/PN.Pdg  didasarkan  pada  alat  bukti keterangan  terdakwa  dan  disesuaikan  dengan  alat  bukti  lain  seperti  keterangan  saksi  dan surat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa ,  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta,
2010.
Hermawan Sulistyo, et al, Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society , Pencil- 324, Jakarta, 2009.
Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana ,  PT.  Citra  Adtya  Bakti, Bandung, 2007.
Direktorat  Binmas  Polda  Sumbar,  “Peranan  AMSI  dalam  Industrial  Security”,  Himpunan Materi Seminar , No. 1, Vol. 14, Jurnal Hukum , Januari, 2002.
Marsudi  Utayo,  “Pelaku  Pembunuhan  Yang  Membela  Diri  Dalam  Mempertahankan Kehormatan  Dan  Harta  Benda”,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah  Pemuda,
Jurnal Pranata Hukum , Vol. 8 No. 2., Palembang, 2013.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49  Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.