Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…

## Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan (Mediasi) dan Pemahaman tentang Pembuatan Sertifikat Tanah di Kecamatan Juhar dan di Desa Sari Nembah, Kabupaten Karo
Maria Kaban Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan mariakabans@yahoo.com

## Abstrak
Kedamaian hidup merupakan idaman dan harapan dari semua orang. Suatu kehidupan yang damai hanya akan tercapai  jika  di  dalam  suatu  masyarakat  tercipta  suatu  kehidupan  yang  tertib  dan  tenteram.  Sehingga  bisa dikatakan  bahwa  kedamaian  akan  dapat  tercapai  apabila  tidak  ada  terjadi  persengketaan  di  masyarakat,  jika dilihat lebih  jauh  untuk  masa  sekarang ini, upaya  yang  ditempuh  untuk mencegah  terjadinya  sengketa  dapat dikatakan  hampir  mustahil.  Hal  itu  disebabkan  semakin  majunya  masyarakat,  maka  akan  semakin  banyak kemungkinan  terjadinya  gesekan  diantara  masyarakat  tersebut.  Salah  satu  sengketa  yang  sering  terjadi  di kalangan  masyarakat antara  lain  adalah  sengketa  tanah.  Sengketa tanah  yang timbul  di  desa  pada umumnya adalah  sengketa  kepemilikan  tentang  tanah  yang  disebabkan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap pendaftaran  tanah.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  dibuatlah  rumusan  masalah  yaitu  (1)  Apakah  upaya  terbaik yang  harus  dilakukan  oleh  tim  pengabdian  masyarakat  serta  manfaat  yang  akan  diperoleh  mitra  mitra (masyarakat Desa Sarinembah dan Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo) dalam hal menjadikan mediasi sebagai opsi  utama  dalam  penyelesaian  sengketa,  khususnya  di  Desa  Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar,  Kabupaten Karo?,  (2).  Apakah  upaya  terbaik  yang harus  dilakukan  oleh tim  pengabdian masyarakat  serta manfaat  yang akan  diperoleh  mitra  (masyarakat  Desa  Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar,  Kabupaten  Karo)  dalam  hal menanamkan pentingnya pendaftaran tanah bagi warga di Desa Sarinembah dan Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo?, (3). Manfaat  apa yang dapat diperoleh oleh pemerintah dalam hal ini pihak Kabupaten Karo dengan diadakannya  pengabdian  oleh  pihak  akademisi?  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pengabdian  masyarakat  ini adalah  dalam  bentuk  ceramah  umum  kepada  kelompok  sasaran  yang  strategis  dan  tanya  jawab  langsung (diskusi)  antara  penceramah  dengan  kelompok  sasaran  serta  secara  keseluruhan  melihat  perkembangan pelaksanaan  mediasi  dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  desa  dan  kecamatan  yang  menjadi  mitra. Berdasarkan  pengabdian  yang  dilakukan  maka  diperolehlah  hasil  yaitu:  (1)  Masyarakat  menjadi  lebih mengerti mengenai alternatif lain dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur mediasi yang ternyata lebih menghemat  waktu  serta  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  mejamin  kepastian  hukum  kepemilikan  atas tanah.  (2)  Para  pemuka  masyarakat,  agama  maupun  perangkat  Desa  Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar menyatakan  akan  berusaha  untuk  mengarahkan  sengketa  perdata  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  Desa Sarinembah dan Kecamatan Juhar penyelesaiannya dilakukan melalui jalur mediasi serta meningkatkan minat masyarakat  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah.  (3)  Pengabdian  masyarakat  seperti  ini  juga  turut membantu  sosialisasi  pemerintah dalam  bidang hukum.  Setelah  dilaksanakannya  pengabdian  masyarakat  ini, diharapkan  masyarakat  Desa  Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar  dapat  melihat  bahwa  dalam  menyelesaikan sengketa  terutama  sengketa  perdata,  tidak  harus  melalui  jalur  pengadilan  yang  cenderung  menghabiskan banyak biaya daan waktu serta menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan, namu tersedia jalur lain yang lebih hemat biaya dan waktu yaitu melalui penyelesaian sengketa alternatif dan dalam hal pendaftaran tanah agar  masyarakat  dapat  melaksanakan  pendaftaran  tanahnya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta menghindarkan terjadinya sengketa.
Kata kunci : sengketa, pengabdian, mediasi, pendaftaran tanah

## PENDAHULUAN
Kedamaian  hidup  merupakan  idaman  dan harapan dari semua orang. Berkaitan dengan itu  Adam  Smith  mengatakan:  “Hanya kedamaian, ringannya pajak, dan pelaksanaan  peradilan  yang  dapat  diterima yang  diperlukan  untuk  mengangkat  negara yang  paling  melarat  menjadi  negara  paling
sejahtera, selebihnya bergantung pada faktor-faktor alami”. 1
Suatu  kehidupan  yang  damai  hanya  akan tercapai  jika  di  dalam  suatu  masyarakat tercipta  suatu  kehidupan  yang  tertib  dan
1 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan
Penyelesaian  Sengketa ,  1997,  Bandung  :  PT.
Citra Aditya Bakti, hal. 148.
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…
tenteram.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto. 2 “Kedamaian  dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti adanya ketertiban  (yang  bersifat  ekstern  antar pribadi  atau  “interpersonal”)  dan  di  lain pihak artinya ada ketentraman (yang bersifat pribadi  atau  “personal”).  Keduanya  harus serasi  barulah  tercapai  suatu  kedamaian”.
Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  kedamaian akan  dapat  tercapai  apabila  tidak  ada  terjadi persengketaan  di  masyarakat,  jika  dilihat lebih  jauh  untuk  masa  sekarang  ini,  upaya yang  ditempuh  untuk  mencegah  terjadinya sengketa  dapat  dikatakan  hampir  mustahil. Hal  itu  disebabkan  semakin  majunya masyarakat,  maka  akan  semakin  banyak kemungkinan  terjadinya  gesekan  diantara masyarakat  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain, sengketa  atau  konflik  akan  tetap  dijumpai dalam kehidupan  manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.
Jika  dilihat  dari  kamus  Bahasa  Indonesia, sengketa dapat diartikan
sebagai pertentangan  antara  orang-orang,  kelompok- kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap  satu  objek  permasalahan. 3 Senada dengan itu Winardi mengemukakan : “Pertentangan  atau  konflik  yang  terjadi antara  individu-individu  atau  kelompok- kelompok  yang  mempunyai  hubungan  atau kepentingan  yang  sama  atas  suatu  objek kepemilikan,  yang  menimbulkan  akibat hukum antara satu dengan yang lain.”
Sedangkan
menurut
Ali Achmad
berpendapat bahwa sengketa adalah : “Pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih yang  berawal  dari  persepsi  yang  berbeda tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik yang dapat menimbulkan akibat  hukum bagi keduanya”
Sehubungan dengan fakta bahwa
sengketa/konflik  akan  selalu  ada  di  dalam kehidupan  manusia,  maka  manusia  itu sendiri  tidak  bisa  menghindari  terjadinya sengketa,  melainkan  harus  menghadapi sengketa/konflik tersebut. Secara
konvensional,  mekanisme  yang  ditempuh untuk menyelesaikan sengketa/konflik tersebut  adalah  melalui  proses  “litigasi”
2 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa Abdullah, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat , 1987, Jakarta : Rajawali Press, hal. 25.
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia
yaitu  dengan  memanfaatkan  penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.
Pengadilan mempunyai tempat dan kedudukan  yang  diandalkan  sebagai  katup penekan  ( pressure valve ) atas segala bentuk pelanggaran hukum dan diharapkan perannya  sebagai  “ the  last  resort ”  yaitu sebagai  tempat  terakhir  untuk  mencari kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Namun  pengadilan  ini  sendiri  ternyata memiliki  kelemahan-kelemahan  yang  pada akhirnya  membuat  penyelesaian  sengketa menjadi  lebih  sulit.  Adapun  kelemahan tersebut,  M.  Yahya  Harahap 4 merangkum beberapa  kritik  terhadap  pengadilan  yang terjadi pada berbagai negara, yaitu:

## 1. Penyelesaian sengketa lambat
Lambatnya pengadilan dalam menyelesaikan sengketa  tergambar  seperti  yang  terjadi  di Jepang,  rata-rata  berlangsung  antara  10-15 tahun,  di  Korea  Selatan  antara  5-7  tahun, demikian  juga  di  Indonesia,  dari  tingkat pertama  sampai  kasasi  rata-rata  antara  7-12 tahun.  Hal  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari tidak  adanya  pembatasan  mengenai  jenis perkara yang boleh diajukan kasasi, sehingga semua  perkara  yang  sudah  diputus  pada tingkat pertama, diajukan kasasi ke Mahkamah  Agung.  Maka  tidak  terhindarkan terjadinya penumpukan perkara di MA, yang berakibat  semakin  lama  suatu  perkara  dapat diselesaikan.  Hal  tersebut  diperparah  lagi, dengan  prinsip  bahwa  kekalahan  adalah ketidakadilan  tanpa  mempersoalkan  apakah sebuah putusan itu adil dan benar (irrasional).
2. Biaya berperkara mahal
Berkaitan dengan lambatnya proses pengadilan,  maka  akan  semakin  besar  juga biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  para pihak  yang  bersengketa.  Biaya  yang  harus dikeluarkan terdiri dari jasa penasihat hukum {lawyer), transportasi,  pendaftaran  perkara, succes  fee dan  biaya  lain  yang  tidak  dapat diduga  besarannya.Terkadang  biaya  yang harus  dikeluarkan  justru  lebih  besar  dari harga  sebuah  perkara.  Anekdot yang
4 Dirangkum  dan  dimodifikasi  dari  M. Yahya Harahap, Loc. cit .,
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…
mengatakan "jika kamu kehilangan kambing, maka  bersiaplah  kehilangan  sapi  jika berperkara dipengadilan" terasa tepat.
3. Peradilan pada umumnya tidak responsif
Tidak  responsifnya  pengadilan  terhadap kepentingan umum, ditandai dengan: (1) Seringnya pengadilan mengabaikan
kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat banyak.
(2) Pengadilan  sering  memberi  perlakuan yang  tidak  adil  atau unfair, karena cenderung  memberi  kesempatan  dan keleluasaan  kepada  lembaga  besar  dan orang-orang kaya.
(3) Pengadilan kurang tanggap {unresponsive) dalam melayani
kepentingan  rakyat  biasa  dan  kalangan orang miskin {ordinary citizen).
4. Kemampuan hakim bersifat generalis
Hakim  adalah  sarjana  hukum,  dan  memang itulah  persyaratan  yang  harus  dipenuhi seseorang  untuk  dapat  menjadi  hakim. Sarjana  hukum  tentu  saja  menguasai  ilmu hukum,  namun  tentu  juga  tidak  menguasai ilmu-ilmu  lain  yang  kurang  relevansinya dengan  ilmu  hukum,.  seperti  ilmu  teknik, pertanian,  kehutanan,  kimia  dan  sebagainya. Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  telah  mendorong terjadinya permasalahan yang
multikompleks  yang  membutuhkan  cara penyelesaian  berdasarkan  keahlian  yang profesional.  Bagi  hakim  yang  hanya  bertitel sarjana  hukum,  pengetahuannya  mengenai suatu sengketa hanya bersifat umum {general). Dalam hal suatu sengketa berkaitan dengan ilmu teknik, sulit diharapkan putusan yang dihasilkan memenuhi  unsur  objektif  dan  substansial. Meskipun  hakim  dapat  memanggil  saksi ahli,  itu  belum  cukup,  karena  secara substansial  orang  yang  bukan  mendalami ilmu tersebut tetap akan mengalami
kesulitan memahaminya. Melihat kakunya
penyelesaian sengketa  melalui  jalur  pengadilan  (yang memperlakukan  baik  kasus  yang  bersifat ringan  dan berat secara sama), maka banyak terdapat  kasus  yang  bersifat  ringan  dan penyelesaiannya harusnya tidak harus terlalu
rumit  menjadi  panjang  dan  bertele-tele. Bentuk-  bentuk  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  (ADR)  pun  mulai  dicari. Perlu  diketahui  bahwa  istilah  ADR  ini pertama  kali  mulai  muncul  di  Amerika Serikat,  walaupun  secara  adat  dan  budaya sebenarnya  esensi  dari  ADR  ini  sudah terdapat pada suku-suku bangsa di
Indonesia. Di Indonesia sendiri Peluang Penyelesaian Sengketa Alternatif di
Pengadilan  ini  diatur  dalam  pasal  130  HIR/ 154RBg , di  mana  pada persidangan  pertama Hakim  wajib  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa.  Namun  dalam  praktek  belum didayagunakan  secara  optimal.  Hakim- hakim di pengadilan masih bersifat pasif dan upaya menuju ke arah penyelesaian sengketa secara  perdamaian  diserahkan  sepenuhnya kepada inisiatif para pihak yang bersengketa.
Kemudian  Mahkamah  Agung  RI
telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE MARI)  No.  1  Tahun  2002  pada  tanggal  30 Januari  2002,  dan  telah  disosialisasikan kepada  para  Hakim  Pengadilan  Tingkat Pertama.  SE  MARI  No.  1  Tahun  2002 tersebut  menginstruksikan  kepada  semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara agar dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR / 154 RBg, tidak hanya  sekedar  formalitas  menganjurkan perdamaian.
Perlu  juga  diketahui  bahwa  bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang kemudian  dipilih  untuk  diterapkan  di pengadilan adalah Mediasi, dimana mediator dipilih  bisa  merupakan  hakim  mapun  non- hakim (mediator yang berkompeten).
SE  MARI No.1  Tahun 2002 selanjutnya telah disempurnakan dan ditingkatkan  menjadi  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  No.2  Tahun  2003  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir  Manan  pada  tanggal  11  September 2003.
Dan kemudian PERMA NO.2 TAHUN  2003  ini  kembali  mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya PERMA  NO.1  TAHUN  2008  hingga  pada tahun  2016  PERMA  ini  kembali  mengalami perubahan  menjadi  PERMA  NO.1  TAHUN 2016. Masyarakat adat Karo yang
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…
berdomisili  di  Kabupaten  Karo  merupakan masyarakat  hukum  yang  memiliki  sistem hukum  adatnya  sendiri  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar  yang berada di wilayah Kabupaten Karo merupakan  masyarakat  yang  menjunjung tinggi hukum adatnya. Penyelesaian sengketa di Desa Sarinembah dan
Kecamatan Juhar umumnya dilakukan melalui  musyawarah  adat.  Musyawarah  adat dalam bahasa Karo dikenal dengan runggun 5 . Dengan dikenalnya konsep penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk runggun pada  masyarakat adat  Karo,
seharusnya penyelesaian suatu sengketa adat sudah ada lembaga adat yang menyelesaikannya melalui musyawarah adat. Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak terdapat  gugatan-gugatan  sengketa  pada Pengadilan  Negeri  Kabanjahe,  padahal ditinjau  dari  segi  pemahaman  umum  maka seharusnya  masyarakat  adatlah  yang  lebih mengetahui bagaimana
penyelesaian sengketa adatnya daripada hakim di
Pengadilan
Negeri.
Namun apabila
musyawarah  adat  ini  tidak  berhasil  maka para  pihak  yang  bersengketa  akan  berusaha untuk  mencapai  penyelesaian  dari  sengketa tersebut.  Usaha  ini  akan  menghantarkan pihak  yang  bersengketa  pada  pengadilan sebagai upaya terakhir ( the last resort ).
Salah  satu  sengketa  yang  sering terjadi  di  kalangan  masyarakat  antara  lain adalah  sengketa  tanah.  Menurut  Maria  S.W Sumardjono 6 secara  garis  besar,  peta permasalahan  tanah  dapat  dikelompokkan menjadi 5 yaitu:
5 Runggun dapat  didefenisikan  sebagai suatu  proses  institusional  dari  musyawarah formal  dan  pembuatan  keputusan  melalui mufakat  oleh  sekelompok  orang  yang  terikat karena  kekerabatan  sebagai senina , anakberu , dan kalimbubu ,  yang  membentuk  kesatuan ( sangkep  si  telu ).  Herman  Slaats  and  Karen Portier, Traditional  Decisioin-Making  and  Law . 1992.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press, hal. 46.
6 Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah , 2005, Jakarta : LPHI, hal. 370.
1. Masalah  penggarapan  rakyat  atas  tanah areal  kehutanan,  perkebunan,  proyek perumahan  yang  ditelantarkan  dan  lain- lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang Landreform.
3. Ekses-ekses  dalam  penyediaan  tanah untuk keperluan pembangunan.
4. Sengketa  perdata  berkenaan  dengan masalah tanah.
5. Masalah  yang  berkenaan  dengan  hak ulayat masyarakat hukum adat.
Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung  kebutuhan  akan  tanah  semakin meningkat, disamping kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman, sementara  tanah  yang  tersedia  jumlahnya terbatas  (dalam  arti  tidak  bertambah). Kondisi  ini  dapat  memicu  meningkatnya konflik pertanahan seperti penguasaan tanah, penggarapan  tanah,  dan  tumpang  tindihnya penggunaan lahan.
Begitu  kuatnya  hubungan  manusia dengan  tanah,  sehingga  diperlukan  adanya suatu kekuatan hukum didalamnya. Kekuatan  hukum  ini  akan  didapatkan  jika sipemilik  tanah  mendaftarkan  tanahnya (perintah  dari  UU).  Dengan  terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikanya hak atas tanah  kepada  subjek  hak.  Maka  akan tercapailah  jaminan  kepastian  hukum  bagi subjek  tersebut,  artinya  subjek  hak  dijamin untuk  menggunakan  hak  kepemilikan  tanah tersebut untuk apa saja asal penggunaan hak tersebut  sesuai  peruntukannya.  Oleh  karena itu  apabila  semua  bidang  tanah  telah terdaftar  dan  dimanfaatkan  oleh  pemegang hak,  idealnya  secara  yuridis  telah  ada jaminan  kepastian  hak  terhadap  semua bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  dan dampak positifnya dapat mengurangi permasalahan  pertanahan,  khususnya  yang menyangkut  penggunaan  dan  pemanfaatan serta mempertahankan hak termasuk kebendaan yang melekat padanya.
Sengketa  tanah  yang  timbul  di  desa pada umumnya adalah sengketa kepemilikan tentang  tanah  yang  disebabkan  kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran tanah. Ditinjau dari jenis konflik pertanahan  maka  jenis  konflik  pertanahan yang  sering  timbul  adalah  mengenai  status
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…
pemilikan tanah. 7
Salah satu faktor pendorong  terjadinya  permasalahan  ini adalah  masyarakat  di  desa  menganggap bukti  kepemilikan  tanah  hanya  berdasarkan penguasaan  fisik,  hal  ini  yang  menyebabkan banyak  tanah  di  desa  belum  didaftarkan  hak atas  tanahnya.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  sosialisasi  mengenai  pendaftaran tanah bagi masyarakat desa.
Menurut  Pasal  1  PP  No.  24  Tahun
1997 tentang
Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan  oleh pemerintah secara terus menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur meliputi pengumpulan,
pengelolaan, pembukuan dan perjanjian serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  juridis dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun, termasuk pemberian surat  tanda bukti hak  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah ada haknya dan hak  milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 8 Dengan dilakukannya pendaftaran  tanah  maka  akan  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  sebidang  tanah, dan  dengan  mudah  dapat  membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

## PERMASALAHAN
Sengketa kebanyakan muncul diakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan  tanah,  penguasaan  tanah  tanpa alas  hak,  bahkan  masih  banyak  masyarakat yang belum memahami fungsi dari pendaftaran  tanah,  bahkan  tidak  mengetahui bahwa adanya kewajiban untuk  mendaftaran tanah.  Dikarenakan  ketidaktahuan  tersebut timbul adanya  masyarakat yang berpendapat untuk  apa  tanah  didaftarkan,    dan  menurut mereka  tanah  yang  sudah  terdaftar  itu bermakna  jika  tanah  itu  sudah  ada  suratnya (surat  apapun  namanya  dan  siapapun  yang menerbitkannya) asalkan terkait pembuatanya  dengan  instansi  pemerintah, berarti  tanah  tersebut  sudah  terdaftar,
(misalnya  ;  bukti  pembayaran  PBB  atau
7 Ibid. , hal. 371.
8 Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
surat-surat  lainya  seperti  jual  beli  dibawah tangan,  jual  beli    yang  diketahui/disetujui kepala  desa/  lurah/  camat  dan  sebagainya). Hal  semacam  ini  bagi  sebagian  masyarakat sudah  dianggap  cukup  sebagai  petunjuk bahwa tanahnya sudah terdaftar. Pemahaman yang  salah  ini  tidak  boleh  terus  berkembang dan  harus  diupayakan  agar  pengertian  yang sebenarnya sesuai dengan pemahaman hukum.
Sebagai  tindak  lanjutnya,  kami membentuk  Tim  Pengabdian  Masyarakat sehingga  nantinya  hambatan-hambatan  yang ada  di  atas  tidak  lagi  dialami,  dan penyelesaian  masalah  melalui  mediasi  dapat berjalan  lebih  lancar  sehingga  penumpukan perkara  di  pengadilan  tidak  lagi  terjadi  serta pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran  tanah  dapat  diperluas.  Tim Pengabdian  Masyarakat  akan  berusaha semaksimal  mungkin  sehingga  mediasi menjadi  opsi  utama  untuk  menyelesaikan sengketa  di  masyarakat  serta  menambah pengetahuan masyarakat mengenai
pendaftaran tanah.
Sehubungan dengan hal itu, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah  upaya  terbaik  yang  harus dilakukan oleh tim pengabdian
masyarakat  serta  manfaat  yang  akan diperoleh  mitra  mitra  (masyarakat  Desa Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar, Kabupaten  Karo)  dalam  hal  menjadikan mediasi  sebagai  opsi  utama  dalam penyelesaian  sengketa,  khususnya  di Desa  Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar, Kabupaten Karo?
2. Apakah  upaya  terbaik  yang  harus dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat  serta  manfaat  yang  akan diperoleh mitra (masyarakat Desa
Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar,
Kabupaten Karo) dalam hal menanamkan  pentingnya  pendaftaran tanah  bagi  warga  di  Desa  Sarinembah dan Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo?
3. Manfaat    apa  yang  dapat  diperoleh  oleh pemerintah dalam hal ini pihak Kabupaten  Karo  dengan  diadakannya pengabdian oleh pihak akademisi?
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk: 1. Ceramah umum kepada kelompok
sasaran  antara  yang  strategis  antara  lain Camat, Aparatur Camat, Kepala Kelurahan  dan  Aparatur  Kelurahan, Kepala  Desa,  tokoh-tokoh  masyarakat, tokoh  agama,  tokoh  pemuda  dan  karang taruna  serta  anggota  masyarakat  dengan berbagai  profesi  yang  ada  di  kelurahan yang menjadi mitra.
2. Tanya  jawab  langsung  (diskusi)  antara penceramah dengan kelompok sasaran.
3. Secara keseluruhan melihat
perkembangan  pelaksanaan  mediasi  dan pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  desa dan kecamatan yang menjadi mitra

## HASIL PENGABDIAN
Kegiatan  pengabdian  di  Desa  Sarinembah dilakukan  di  ruangan  kantor  Kepala  Desa Sarinembah  pada  hari  Rabu,  26  Oktober 2016  di  Desa  Sarinembah,  Kecamatan Munte,  Kabupaten  Karo,  Provinsi  Sumatera Utara.  Desa  ini  merupakan  salah  satu  dari  2
(dua)  desa  di  Kecamatan  Munte  yang  masih terdapat hak atas tanah ulayatnya dan hingga saat  ini  rawan  terjadi  sengketa  atas  tanah adat  dikarenakan  banyaknya  tanah  yang belum  didaftarkan  oleh  pemiliknya.  Untuk itu penyuluhan ini bertujuan untuk membantu  masyarakat dalam  menyelesaikan masalahnya  melalui  penyelesaian  sengketa di luar pengadilan dan memberikan pemahaman mengenai
pentingnya
pendaftaran tanah untuk memperkuat kepastian hak atas tanah.
Kegiatan ini diawali  dengan tahapan persiapan  yaitu  pengurusan  administrasi termasuk  penentuan  jadwal  pengabdian masyarakat.  Kegiatan  ini  hanya  dilakukan satu periode saja, mengingat waktu masyarakat  yang  tidak  banyak  (warga tentunya memiliki kesibukan masing- masing).
Acara  dimulai  pada  jam  13.00  WIB
dengan  kata  sambutan  dari  Bapak  Kepala Desa Sarinembah setelah sebelumnya diadakan  acara  makan  bersama  dengan  para peserta  dan  perangkat  Desa  Sarinembah
diikuti dengan perkenalan dari tim pengabdian  masyarakat  Fakultas  Hukum Universitas  Sumatera  Utara  kepada  para peserta.  Kemudian  dilakukan  pembagian buku  saku  mengenai  penyelsaian  sengketa kepada  para  peserta  dan  dilanjutkan  dengan presentasi dari para pemakalah yang dipimpin  oleh  moderator. Pada saat kegiatan ini dilakukan terlihat seluruh peserta antusias mengikutinya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari jumlah kehadiran dan banyaknya pertanyaan yang  diajukan  oleh  para  peserta  dan  juga menimbulkan perdebatan antara peserta yang ditengahi oleh pemakalah.
Pengabdian  masyarakat  ini  ditutup dengan  makan  siang  bersama  para  peserta dan  camat  Juhar  yang  telah  disediakan  oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas  Sumatera  Utara.  Kemudian secara  resmi  ditutup  oleh  Camat  Juhar  dan foto bersama dengan para peserta dan camat Juhar di akhir acara.
Kegiatan pengabdian berikutnya dilaksanakan  di  Aula  Kecamatan  Juhar  pada hari  Kamis,  27  Oktober  2016  di  Kecamatan Juhar,  Kabupaten  Karo,  Provinsi  Sumatera Utara.  Menurut  Camat  Juhar,  Kecamatan Juhar  merupakan  tolak  ukur  peradatan  Karo sehingga  Kecamatan  Juhar  merupakan  desa percontohan  dalam  peradatan  Karo  di Kabupaten  Karo.  Hal  ini  terbukti  dari  25 (dua puluh lima) desa yang terdapat di Juhar, 12  (dua  belas)  desa  masih  memiliki  tanah ulayat  yang  diakui  oleh  masyarakatnya dimana  beberapa  tanah  ulayat  yang  masih bertahan  berada  dalam  keadaan  sengketa. Untuk  itu  pengabdian  masyarakat  ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penelitian terdahulu sehingga sengketa tanah ulayat  yang  berada  di  masyarakat  tidak sampai  masuk  ke  pengadilan  karena  telah dapat diselesaikan secara damai.
Hal  ini  diawali  dengan  tahapan persiapan  yaitu  pengurusan  administrasi termasuk penetuan jadwal pengabdian masyarakat.  Kegiatan  ini  hanya  dilakukan satu periode saja, mengingat waktu masyarakat  yang  tidak  banyak  (warga tentunya memiliki kesibukan masing- masing).
Acara  dimulai  pada  pukul  10.00 WIB  yang  dibuka  dengan  kata  sambutan oleh  Camat  Juhar,  diikuti  Sekretaris  Camat Juhar,  dan  perkenalan  dari  tim  pengabdian
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…
masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas
Sumatera Utara kepada para peserta kemudian pemberian buku saku kepada para peserta  agar  dapat  lebih  lanjut  dalam mempelajari  tentang  penyelesaian  sengketa. Dilanjutkan  dengan  presentasi  dari  para pemakalah  yang  dipimpin  oleh  moderator. Pada  saat  kegiatan  ini  dilakukan  terlihat seluruh  peserta  antusias  mengikuti,  hal  ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh para  peserta,  namun  dikarenakan  waktu terbatas tidak memungkinkan untuk menjawab semua pertanyaan.
Pengabdian  masyarakat  ini  ditutup dengan  makan  siang  bersama  para  peserta dan  camat  Juhar  yang  telah  disediakan  oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas  Sumatera  Utara.  Kemudian secara  resmi  ditutup  oleh  Camat  Juhar  dan foto bersama dengan para peserta dan camat Juhar di akhir acara.
Di akhir pelatihan dapat disimpulkan bahwa  sebenarnya  melalui  penyuluhan semacam  ini  masyarakat  akan  lebih  mudah untuk  menerima  cara-cara  penyelesaian sengketa  secara  damai  karena  masyarakat langsung  diajak  berdiskusi  dan  dapat menanyakan  secara  langsung  hal-hal  yang dianggap kurang jelas.
Memperhatikan semua tujuan kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  yaitu untuk  meningkatkan  pemahaman  warga masyarakat  dan  menyebarluaskan  informasi mengenai berbagai segi penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dan  pendaftaran tanah  terutama  dari  aspek  hukumnya, sekaligus untuk  memberdayakan  masyarakat untuk  ikut  secara  aktif  dalam  rangka mensosialisasikan manfaat pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari tanggapan  para  peserta  yang  sangat  antusias dalam  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan dalam  sesi  tanya  jawab  terhadap  materi pengabdian  masyarakat  yang  kurang  dapat dipahami  serta  membawa  permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungannya untuk dapat dicarikan jalan keluar penyelesaiannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Masyarakat  menjadi  lebih  mengerti mengenai alternatif lain dalam penyelesaian  sengketa  yaitu  melalui jalur  mediasi  yang  ternyata  lebih menghemat  waktu  serta  melakukan pendaftaran tanah untuk mejamin kepastian hukum kepemilikan atas tanah. 2. Para pemuka masyarakat, agama maupun perangkat Desa Sarinembah dan Kecamatan  Juhar  menyatakan  akan berusaha  untuk  mengarahkan  sengketa perdata yang terjadi di dalam masyarakat Desa  Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar penyelesaiannya  dilakukan  melalui  jalur mediasi serta meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan
pendaftaran tanah.
3. Pengabdian  masyarakat  seperti  ini  juga turut  membantu  sosialisasi  pemerintah dalam bidang hukum.

## Saran
Setelah dilaksanakannya pengabdian
masyarakat ini, diharapkan masyarakat Desa
Sarinembah  dan  Kecamatan  Juhar  dapat melihat bahwa dalam menyelesaikan sengketa  terutama  sengketa  perdata,  tidak harus melalui jalur pengadilan yang cenderung  menghabiskan banyak biaya daan waktu  serta  menyebabkan  penumpukan kasus di pengadilan, namu tersedia jalur lain yang  lebih  hemat  biaya  dan  waktu  yaitu melalui  penyelesaian  sengketa  alternatif  dan dalam hal pendaftaran tanah agar masyarakat dapat  melaksanakan  pendaftaran  tanahnya untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta menghindarkan terjadinya sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA Buku/Makalah :
Harahap,  M.  Yahya. Beberapa  Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan
dan
Penyelesaian Sengketa . 1997. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Hutagalung, Arie S., 2005. Tebaran Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .
Jakarta : LPHI.
Maria Kaban. et al. Pentingnya Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengabdian…
Slaats,  Herman  and  Portier,  Karen.  1992. Traditional  Decisioin-Making  and  Law . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , 1987. Jakarta : Rajawali Press. Sumardjono,  Maria  S.  W.  2005. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi . Jakarta : Kompas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pasal 130 HIR / 154 RBg Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah
Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin
Undang-Undang    Nomor  25  Tahun  1997 tentang Ketenagakerjaan
Surat Edaran (SE MARI) No. 1 Tahun 2002
PERMARI NO.2 TAHUN 2003 jo PERMARI NO.1 TAHUN 2008 jo PERMARI  NO.  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa