## Jurnal EMT KITA
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(2), 2024, 783-791 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt

## Kemiskinan Pedesaan dan Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia
Yulianto Umar Rofi'i 1*
1* Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Indonesia
Abstrak. Kajian  ini  menganalisis  pengaruh  kemiskinan  pedesaan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah  di  Indonesia. Menggunakan data time series selama periode 1998-2021, model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Kajian  mengungkapkan  bahwa  angka  partisipasi  sekolah  dan  tingkat  kemiskinan  pedesaan  di  Indonesia  berfluktuasi sepanjang  tahun.  Hasil  estimasi  mengindikasikan  bahwa  kemiskinan  pedesaan  berpengaruh  negatif  terhadap  angka partisipasi sekolah baik untuk level sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Karena itu, upaya peningkatan partisipasi sekolah di Indonesia harus sejalan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan pedesaan.
Kata kunci: Angka Partisipasi Sekolah; Kemiskinan Pedesaan; Regresi Linier Sederhana.
Abstract. This study analyzes the influence of rural poverty on school enrollment rates in Indonesia. Using time series data for the period 1998-2021, the analysis model used is simple linear regression. The study revealed that school enrollment rates and rural poverty levels in Indonesia fluctuate throughout the year. The estimation results indicate that rural poverty has a negative effect on school enrollment rates at both elementary school, middle school and high school levels. Therefore, efforts to increase school participation in Indonesia must be in line with efforts to reduce rural poverty levels.
Keywords: School Enrollment Rates; Rural Poverty; Simple Linier Regression.
* Corresponding Author. Email: yuliantoumarrofii1@gmail.com 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2446
Received: 28 March 2024, Revision: 8 April 2024, Accepted: 15 April 2024, Available Online : 30 April 2024.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  kemiskinan  telah  menjadi  salah satu tantangan dalam pembangunan Indonesia. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari  tingkat  kemiskinan  pedesaan.  Pada  tahun 1998  tingkat  kemiskinan  pedesaan  sebesar 25,72 persen. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi 26,03 persen dan kemudian mengalami sedikit  penurunan  menjadi  22,38  persen  pada tahun  2000.  Pada  tahun-tahun  berikutnya, tingkat  kemiskinan  pedesaan  di  Indonesia berfluktuasi  dan  secara  rata-rata  cenderung mengalami  penurunan.  Hingga  periode  2021, tingkat  kemiskinan  pedesaan  di  Indonesia sebesar  13,10  persen,  masih  lebih  tinggi dibandingkan  kemiskinan  perkotaan  sebesar 7,89 persen (BPS Indonesia, 2024).
Secara  teoritis,  kemiskinan  yang  dialami  oleh suatu komunitas tidak merefleksikan rendahnya kemampuan  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan dasar (Kende-Robb, 2003; Mood  & Jonsson,  2016),  tetapi  juga  berdampak  pada variabel  sosial  lainnya  termasuk  pendidikan anak  dalam  keluarga.  Kemiskinan  dianggap telah menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan anak (Engle & Black, 2008). Meskipun berbagai upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dan organisasi  non-pemerintah  untuk  mengatasi masalah  ini,  namun  dampak  kemiskinan terhadap  angka  partisipasi  sekolah  masih menjadi  perhatian  utama  dalam  pembangunan pendidikan.
Berkaitan  dengan  angka  partisipasi  sekolah, Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  mencatat bahwa  angka  partisipasi  ini  berfluktuasi  dari tahun  ke  tahun.  APS  yang  dimaksudkan dibatasi  hanya  pada  APS  pendidikan  dasar (SD/sederajat), menengah pertama (SLTP) dan APS  pendidikan  menengah  atas  (SLTA).  APS pendidikan  dasar  merefleksikan  persentase anak  usia  7-12  tahun  yang  memperoleh pendidikan  dasar.  Pada  tahun  1998  APS pendidikan ini sebesar 95,06 persen. Angka ini cenderung  meningkat  pada  periode  tahun berikutnya hingga menjadi sebesar 99,21 persen pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, angka  ini  menurun  menjadi  sebesar  99,12 persen.  APS  pendidikan  menengah  pertama
dan menengah atas, adalah persentase anak usia 14-15  tahun  yang  memperoleh  pendidikan menengah  pertama  (SLTP),  dan  APS pendidikan  menengah  atas  adalah  persentase usia 16-18  tahun  yang  memperoleh  pendidikan tersebut. APS untuk dua kelompok pendidikan menengah  ini  juga  cenderung  mengalami peningkatan.  Hingga  tahun  2021,  APS pendidikan  ini  masing-masing  sebesar  95,85 persen dan 70,74 persen.
Perubahan  APS  masing-masing  kelompok pendidikan  seperti  diuraikan  di  atas  tentunya dapat  dikaitkan  dengan  sejumlah  faktor diantaranya  tingkat  kemiskinan  pedesaan.  Hal ini disebabkan, sebagian besar anak usia sekolah di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dalam kontek  rumah  tangga,  kemampuan  keluarga untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  anak sangat  ditentukan  oleh  kondisi  keuangan keluarga.  Ketika  suatu  keluarga  masuk  dalam katagori  miskin,  kondisi  ini  tidak  hanya berdampak buruk pada keputusan yang mereka buat  dalam  memenuhi  kebutuhan  sandang  dan pangan  bagi  keluarga,  tetapi  juga  menurunkan kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan  anak.  Dengan  kata  lain,  keputusan suatu  keluarga  termasuk  dalam  memberikan pendidikan  bagi  anak,  terkait  dengan  kondisi keuangan  keluarga  (Adamkovic  &  Martoncik, 2017). Dalam  lingkup  komunitas,  adanya perbaikan kondisi finansial masyarakat berdampak  secara  langsung  pada  kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak yang kemudian dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah secara umum.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  yang  menjadi pertanyaan  penting  adalah,  apakah  perubahan APS  di  Indonesia  terkait  dengan  kemiskinan pedesaan?.  Selama  ini,  bukti  empiris  mengenai arah  dan  signifikansi  hubungan  fungsional antara  kemiskinan  pedesaan  dan  angka partisipasi  sekolah,  belum  banyak  diungkapkan oleh  para  peneliti  ekonomi.  Karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengisi kesenjangan  pengetahuan  tersebut  dengan menganalisis  secara  komprehensif  pengaruh kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah  di  Indonesia.  Dengan  demikian, diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi  yang  signifikan  dalam  merumuskan kebijakan  pendidikan  yang  lebih  efektif  dan
berkelanjutan,  serta  meningkatkan  kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak di Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan.

## Tinjauan Literatur
Kemiskinan  merupakan  variabel  makro ekonomi  yang  keberadaannya  sering  menjadi fokus kajian peneliti ekonomi (Amri et al ., 2023; Amri et  al .,  2024).  Kemiskinan  yang  tinggi dianggap  sebagai  indikator  buruk  bagi  suatu perekonomian karena dapat berdampak negatif pada  sejumlah  variabel  lainnya  seperti pendidikan,  kesehatan,  dan  bahkan  kondisi sosial  politik  dalam  komunitas  masyarakat tertentu. Karena itu, capaian kinerja pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah sering menjadikan penurunan  tingkat  kemiskinan  sebagai  salah satu  tolok  ukur  keberhasilannya  (Adnan  & Amri, 2023). Implementasi kebijakan pemerintah  melalui  penggunaan  belanja  publik sering diukur dari efektivitas kebijakan tersebut dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Siregar et al ., 2023).
Kemiskinan  yang  dialami  oleh  sebagian masyarakat dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan  akan  layanan  jasa  pendidikan,  dan bahkan  sebaliknya,  capaian  pendidikan  juga sering dihubungkan dengan tingkat kemiskinan (Firdauzi  &  Dewi,  2022).  Literatur  mengenai pendidikan  dan  kemiskinan  memberikan perhatian  khusus  pada  sejauhmana  masyarakat miskin  dapat  mengakses  layanan  pendidikan. Penjelasannya semakin rumit karena pentingnya elemen  konteks  sosio-ekonomi  dan  budaya siswa,  atribut  individual  mereka,  serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan  itu  sendiri  (Blanco,  2011; Rasmussen et  al .,  2023).  Secara  teori,  faktor ekonomi  dan  sosio  kultural  masyarakat berdampak  terhadap  kemampuan  mereka dalam memperoleh pendidikan (Noguera, 2011; Flecha  &  Buslon,  2016).  Karena  itu, kemiskinan  yang  dialami  masyarakat  sering dilihat  sebagai  faktor  penyebab  terjadinya perubahan pada sejumlah variabel sosial lainnya termasuk capaian pendidikan. Bahkan kemiskinan yang tinggi sering dikaitkan dengan
tingkat pendidikan yang rendah, dan hubungan antara  kedua  variabel  ini  sering  menjadi  fokus kajian  para  peneliti  ekonomi  (Brown  &  Park, 2002).
Adanya  keterkaitan  antara  kemiskinan  dengan capaian pendidikan anak dapat dijelaskan secara logis  bahwa  kemampuan  untuk  memberikan pendidikan  bagi  anak  terkait  dengan  kondisi keuangan  setiap  keluarga.  Bahkan  sejumlah kajian  empiris  membuktikan  bahwa  capaian pendidikan  anak  secara  langsung  berhubungan dengan  kemampuan  orang  tua  mereka  dalam membiayai pendidikan (Elliott, 2013). Kesulitan finansial  yang  dihadapi  rumah  tangga  tidak hanya  berdampak  buruk  pada  kemampuan mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan, tetapi juga capaian pendidikan anak (McGovern & Rokicki, 2023). Keluarga dengan kemampuan ekonomi  yang  rendah,  akan  kesulitan  untuk membiayai  biaya  pendidikan  anak  mereka. Karena itu, kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya  tingkat  pencapaian  pendidikan (Filmer,  2000).  Adanya  hubungan  terbalik antara kemiskinan dan capaian pendidikan juga dibuktikan dalam kajian Mihai et al . (2015) yang mengungkapkan  bahwa  kesempatan  seseorang anak untuk memperoleh pendidikan sering kali hilang  disebabkan  anak  tersebut  berasal  dari keluarga  miskin  dan  tidak  mampu  membiayai biaya pendidikan.
Penjelasan argumentatif seperti dikemukakan di atas  memperkuat  konsep  pemikiran  bahwa angka partisipasi sekolah terkait dengan tingkat kemiskinan.  Angka  partisipasi  sekolah  pada dasarnya  merefleksikan  partisipasi  anak  usia sekolah  dalam  mengakses  layanan  pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah  pertama  dan  menengah  atas. Kemiskinan  menjadi  faktor  penghambat  bagi setiap orang untuk membiayai pendidikan anak yang  pada  gilirannya  angka  partisipasi pendidikan secara umum.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data time  series tahunan  selama  periode  1998-2021  (n=24). Data bersumber dari laporan statistik Indonesia yang  dipublikasikan  oleh  BPS  Indonesia.
Variabel  yang  diprediksi  adalah  angka partisipasi  sekolah  yang  dikelompokkan  dalam tiga  kelompok,  partisipasi  sekolah  dasar, sekolah  menengah  pertama  dan  partisipasi sekolah  menengah  atas.  Ketiga  angka partisipasi  sekolah  tersebut  masing-masing diproxi dari angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, yang kemudian  dinyatakan  dengan  satuan  persen. Selanjutnya predictor  variable adalah  kemiskinan pedesaan  merupakan  rasio  jumlah  penduduk pedesaan  yang  masuk  dalam  katagori  miskin terhadap  total  penduduk  pedesaan  yang  juga dinyatakan dalam persen.
Untuk mengestimasi pengaruh tingkat kemiskinan  pedesaan  terhadap  masing-masing APS  digunakan  regresi  linier  sederhana. Mengingat variabel dependen (APS) terdiri dari tiga  kelompok  seperti  dijelaskan  di  atas,  maka penerapan  regresi  linier  dalam  penelitian  ini juga dinyatakan dalam tiga bersamaan seperti di bawah ini.
APS (7-12)t = α + β MSKD t + µ 1 (1) APS (13-15)t = α + βMSK D t + µ 2 (2) APS (16-18)t = α + βMSK D t + µ 3 (3)
Keterangan: APS (7-12)t :  Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar pada tahun t. APS (13-
15)t :  Angka partisipasi sekolah pendidikan  menengah  pertama pada tahun t. APS (16- 18)t
:  Angka partisipasi sekolah pendidikan  menengah  atas  pada tahun t.
MSKD t :  Tingkat  kemiskinan  pedesaan pada tahun t.
α
:  Konstanta
β :  Koefisien estimasi µ 1, µ 2 . . . µ 3 :  error term
Pengujian  signifikansi  pengaruh  kemiskinan pedesaan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah mengacu  pada  nilai p-value yang  dihasilkan melalui  proses  pengolahan  data.  Ketentuan signifikansi pengaruh tersebut berlaku ketentuan,  jika p-value <  0,05  mengindikasikan bahwa  kemiskinan  pedesaan  berpengaruh signifikan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah.
Interpretasi  sebaliknya  berlaku  ketika  nilai p- value >  0.05.  Penggunaan  nilai p-value sebagai tolok  ukur  penentuan  signifikansi  koefisien estimasi  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  mengacu  pada  Amri et  al .  (2021), Fahira et al . (2023) dan Amri (2023).

## Hasil dan Pembahasan
Seperti dijelaskan dalam bagian data dan model analisis,  kemiskinan  pedesaan  diukur  dari  rasio penduduk miskin terhadap total penduduk yang tinggal  di  daerah  pedesaan.  Hasil  penelitian memperlihatkan  bahwa  selama  periode  1998- 2021, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia relatif  fluktuatif,  dan  secara  umum  cenderung mengalami  penurunan.  Pada  tahun  1998 misalnya,  sebesar  25,72  persen  dari  penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masuk katagori miskin.  Angka  ini  meningkat  pada  periode berikutnya hingga menjadi sebesar 26,03 persen. Sebaliknya, pada tahun 2000 tingkat kemiskinan pedesaan  menurun  menjadi  22,38  persen,  dan kemudian meningkat lagi hingga menjadi 24,84 persen  pada  tahun  2001.  Hingga  tahun  2021, tingkat  kemiskinan  pedesaan  di  Indonesia mencapai  sebesar  13,10  persen  jauh  lebih rendah dibandingkan tahun 2002 sebesar 21,10 persen.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan  melalui  sejumlah  kebijakan  yang telah  dilakukan,  dapat  dikatakan  berhasil. Terutama  dalam  10  tahun  terakhir,  tingkat kemiskinan  pedesaan  di  Indonesia  mengalami penurunan  yang  sangat  signifikan  bila dibandingkan dengan periode sebelum 2010.
Hasil  statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa selama periode tahun tersebut, nilai maksimum tingkat  kemiskinan  pedesaan  sebesar  26,03 persen.  Angka  ini  merupakan  tingkat kemiskinan  tertinggi  yang  terjadi  pada  tahun 1999.  Sebaliknya  tingkat  kemiskinan  terendah sebesar  12,6  persen.  Capaian  penurunan  angka kemiskinan  ini  terjadi  pada  tahun  2019. Selanjutnya rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 17,8 persen.
Berkaitan  dengan  angka  partispasi  sekolah (APS),  penelitian  menemukan  bahwa  angka partisipsi  sekolah  di  Indonesia  relatif  berbeda
berdasarkan  tiga  katagori  atau  kelompok  anak usia  sekolah,  terdiri  dari  APS  sekolah  dasar (anak usia 7-12 tahun), APS sekolah menengah pertama  (anak  usia  13-15  tahun)  dan  APS sekolah menengah atas (anak usia 16-18 tahun). Namun  secara  umum  cenderung  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Perbedaan tersebut  dapat  dilihat  dari  parameter  statistik deskriptif masing-masing APS. Angka partisipasi  sekolah  untuk  pendidikan  dasar  (7-
12 tahun) misalnya, diperoleh angka maksimum dan  menimum  masing-masing  sebesar  99,21 persen  dan  95,06  persen,  dengan  nilai  rata-rata sebesar  97,61  persen.  Untuk  lebih  jelasnya mengenai  hasil  statistik  deskriptif  kemiskinan pedesaan dan APS pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas dapat dilihat Tabel 1.
Tabel 1. Hasil statistik deskriptif Parameter Statistik Kemiskinan pedesaan (%) (MSKD) Angka partisipasi sekolah (%) APS (7-12) (SD) APS (13-15) (SLTP) APS (16-18) (SLTA) Mean 17,808 97,607 87,314 59,740 Median 16,955 97,886 85,770 55,440 Maximum 26,030 99,212 95,845 71,917 Minimum 12,600 95,060 77,160 49,180 Std, Dev, 4,351 1,347 6,446 8,809 Jarque-Bera 1,989 1,954 2,112 2,954 Probability 0,369 0,377 0,348 0,228 Obs 24 24 24 24
Sumber: Data sekunder (Diolah), 2024.
Tabel  1  di  atas  memperlihatkan  bahwa  angka partisipasi sekolah untuk kelompok pendidikan menengah pertama (SLTP) dan menengah atas (SLTA)  juga  berbeda.  Indikasi  ini  secara statistik  ditunjukkan  oleh  nilai  maksimum, minimum  dan  nilai  rata-rata  masing-masing APS.  Berkaitan  dengan  APS  pendidikan menengah  pertama  misalnya,  diperoleh  nilai rata-rata sebesar 87,31 persen. Angka ini dapat diinterpretasikan  bahwa  selama  periode  1998- 2021, secara rata-rata anak dengan usia berkisar antara  13-15  t  ahun  yang  memperoleh pendidikan  menengah  pertama  hanya  sebesar 87,31  persen  dari  total  seluruh  anak. Selanjutnya,  APS  pendidikan  menengah  atas (anak  usia  berkisar  antara  16-18  tahun) diperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  49,28  persen. Angka  ini  berarti  bahwa  secara  rata-rata,  anak dalam kelompok usia tersebut yang memperoleh  pendidikan  hanya  49,28  persen dari total anak di Indonesia. Persentase ini jauh lebih  kecil  dibandingkan  rata-rata  APS pendidikan  menengah  pertama.  Dengan demikian  dapat  diartikan  bahwa  partipasi  anak untuk  mengikuti  pendidikan  menengah  atas jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan partisipasi  mengikuti  pendidikan  dasar  dan
menengah  pertama.  Angka-angka  statistik  ini juga  memberikan  informasi  empiris  bahwa partisipasi  pendidikan  sekolah  dikalangan  anak usia  sekolah  mengalami  penurunan  seiring dengan  meningkatnya  jenjang  pendidikan  itu sendiri.

## Hasil estimasi
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  kemiskinan pedesaan  berpengaruh  negatif  terhadap  angka partisipasi  pendidikan  untuk  ketiga  kelompok tersebut.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  koefisien estimasi  kemiskinan  terhadap  masing-masing kelompok APS yakni sebesar -0,293 untuk APS pendidikan  dasar  (SD),  -1,406  untuk  APS pendidikan  menengah  pertama  (SLTP),  dan sebesar  -1,827  untuk  APS  pendidikan menengah  atas  (SLTA).  Secara  statistik  dapat diartikan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat kemiskinan semakin rendah partisipasi pendidikan  anak  untuk  ketiga  kelompok tingkatan pendidikan. Pengaruh negatif tersebut sangat  signifikan  dengan  nilai p-value masing masing  sebesar  0,000.  Untuk  lebih  jelasnya mengenai hasil estimasi dapat dilihat Tabel 2.
Tabel 2. Hasil estimasi Constanta dan predictors variable Dependent variable: APS APS (7-12) (SD)
APS (13-15) (SLTP) APS (16-18) (SLTA) C (β 0 )
102,834 [268,384] (0,000) 112,356 [61,752] (0,000) 92,282 [27,117] (0,000) MSK (β 1 )
-0,293***
[-14,026] (0,000)
-1,406*** [-14,152] (0,000) -1,827*** [-9,832] (0,000) R 2 0,899 0,901 0,815 Adjusted R 2 0,894 0,897 0,806 F-statistic 196,717 200,267 96,677 Prob(F-stat) 0,000 0,000 0,000 D-W 0,972 1,031 0,505 Normalitas Residual J-B 0,059 1,971 1,844 Prob 0,970 0,373 0,398 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 1,923 (0,179) 1,306 (0,265) 0,041 (0,841) Obs*R 2 1,929 (0,164) 1,345 (0,246) 0,044 (0,832) Scaled explained SS 1,542 (0,214) 0,399 (0,527) 0,013 (0,907) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 3,613 (0,045) 3,078 (0,068) 10,969 (0,001) Obs*R 2 6,370 (0,041) 5,648 (0,059) 12,554 (0,002)
Sumber: Data sekunder (Diolah), 2024).
* **  ***, masing-masing mengindikasikan signifikan pada keyakinan 90%, 95% dan 97,5%.
Kemiskinan pedesaan berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap  angka  partisipasi  sekolah dasar.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien estimasi  sebesar  -0,293  dengan p-value sebesar 0,000  (<  0,05).  Peningkatan  kemiskinan pedesaan  sebesar  1  persen  mendorong penurunan  angka  partisipasi  sekolah  dasar sebesar  0,293  persen.  Dengan  kata  lain, terdapat  hubungan  yang    tidak  searah  antara angka  partisipsi  sekolah  anak  usia  7-12  tahun dengan  tingkat  kemiskinan.  Semakin  tinggi kemiskinan  pedesaan  semakin  rendah  angka partisipasi  sekolah  untuk  kelompok  usia tersebut.  Sebaliknya,  partisipasi  sekolah meningkat  ketika  tingkat  kemiskinan  pedesaan menurun.
Tabel  di  atas  juga  memperlihatkan  bahwa kemiskinan  pedesaan  juga  secara  negatif  dan
signifikan  mempengaruhi  angka  partisipasi sekolah  menengah  pertama  (SLTP),  dengan koefisien  estimasi  sebesar  -1,406  ( p-value = 0,000 < 0,05). Setiap 1 persen kenaikan tingkat kemiskinan  pedesaan,  menurunkan  angka partisipasi  sekolah  sebesar  1,41  persen.  Angka ini  jauh  lebih  besar  dibandingkan  efek kemiskinan  terhadap  partisipasi  sekolah  dasar yakni  sebesar  0,293  persen.  Hasil  statistik  ini menjelaskan  bahwa  efek  negatif  kemiskinan terhadap  APS  pendidikan  menengah  pertama lebih  besar  lebih  dibandingkan  terhadap  APS pendidikan  dasar.  Perbedaan  pengaruh  negatif ini  memberikan  penjelasan  statistik  bahwa kemampuan  orang  tua  untuk  menyekolahkan anak mereka sangat terkait dengan kemampuan keuangan keluarga. Jenjang pendidikan menengah  seperti  halnya  SLTP  biasanya membutuhkan  biaya  relatif  lebih  besar
dibandingkan jenjang pendidikan pertama (SD). Akibatnya,  pada  kelompok  masyarakat  miskin, sebagian dari mereka hanya  mampu memenuhi kebutuhan  anak  mereka  pada  tingkat  sekolah dasar.  Dengan  kata  lain,  sebagian  dari kelompok  miskin  tidak  memiliki  kemampuan keuangan  yang  mencukupi  untuk  melanjutkan pendidikan  anak  mereka  ke  jenjang  sekolah menengah pertama. Hal inilah yang menyebabkan  adanya  pengaruh  negatif  yang lebih  besar  dalam  hubungan  APS  pendidikan menengah pertama dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan pedesaan juga berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  APS  pendidikan menengah  atas  (SLTA).  Bahkan  pengaruh negatif variabel makro ekonomi ini lebih besar dibandingkan  dengan  terhadap  dua  kelompok APS seperti dijelaskan sebelumnya. Peningkatan  tingkat  kemiskinan  sebesar  1 persen mendorong penurunan APS pendidikan menengah atas sebesar 1,827 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh kemiskinan terhadap APS pendidikan menengah  pertama.  Hasil  statistik  ini  juga memperkuat  bukti  empiris  bahwa  kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak mereka  ke  jenjang  pendidikan  SLTA,  relatif lebih  kecil  bila  dibandingkan  dengan kemampuan untuk memberikan pendidikan SD dan SLTP. Keterbatasan kemampuan keuangan keluarga  dapat  menjadi  faktor  penghalang utama  bagi  orang  tua  untuk  melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang pendidikan menengah  atas.  Sebagian  diantara  anak  yang berasal  dari  keluarga  miskin  hanya  mampu memperoleh  pendidikan  dasar  dan  pendidikan menengah pertama. Hal inilah yang menyebabkan  adanya  efek  negatif  lebih  besar dari  kemiskinan  pedesaan  terhadap  APS pendidikan menengah atas.
Adanya pengaruh negatif kemiskinan pedesaan terhadap  angka  partisipasi  sekolah  seperti dijelaskan  di  atas,  mengkonfirmasi  pendapat Ferguson et al . (2007) yang menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali memiliki hambatan yang besar dalam melanjutkan  pendidikan  dibandingkan  anak- anak  yang  berasal  dari  keluarga  makmur. Bahkan  sebagian  dari  mereka  terancam  putus sekolah  akibat  ketidakmampuan  orang  tua mereka  dalam  membiayai  biaya  pendidikan.
Temuan  penelitian  sejalan  dengan  hasil  kajian Shapiro  &  Oleko  Tambashe  (2001)  dan Humble & Dixon (2017) yang  mengungkapkan kemampuan  keuangan  rumah  tangga  menjadi determinan  penting  capaian  pendidikan  anak. Semakin  baik  kemampuan  keuangan  keluarga, semakin  tinggi  angka  partisipasi  sekolah  yang pada  gilirannya  secara  langsung  berdampak pada  capaian  pendidikan.  Sebaliknya,  dalam keluarga  miskin,  partisipasi  sekolah  anak  relatif lebih rendah, dan hal ini juga berdampak buruk pada capaian pendidikan anak secara umum.

## Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Implementatif
Angka  partisipasi  sekolah  di  Indonesia berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun  dan  secara umum  mengalami  peningkatan,  baik  untuk sekolah  dasar,  menengah  pertama  maupun menengah  atas.  Secara  teoritis  dan  empiris, kemampuan  masyarakat  memberikan  layanan pendidikan  anak  terkait  dengan  kemampuan keuangan keluarga. Dalam keluarga miskin yang tinggal  di  pedesaan,  biaya  yang  dikeluarkan untuk membiayai pendidikan terasa lebih berat, yang  pada  gilirannya  berdampak  ada  angka partisipasi  sekolah  secara  umum.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  tingkat kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah  di  Indonesia.  Menggunakan  data  runut waktu  periode  1998-2021,  hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  kemiskinan  pedesaan berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap partisipasi  sekolah.  Semakin  tinggi  tingkat kemiskinan semakin rendah partisipasi sekolah. Pengaruh negatif kemiskinan terhadap partisipasi  sekolah  lebih  signifikan  untuk pendidikan  menengah  pertama  (SLTP)  dan menengah atas (SLTA). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum kemampuan  keuangan  keuangan  keluarga menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan partipasi sekolah anak.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi  hambatan  ekonomi  dan  sosial  yang dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  mengakses layanan  pendidikan,  baik  pendidikan  dasar maupun  pendidikan  menengah  seperti  SLTP
dan SLTA. Melalui program bantuan keuangan yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan,  keluarga miskin dapat diberi dukungan untuk mengakses pendidikan  tanpa  harus  merasakan  beban finansial  yang  berat.  Selain  itu,  pembangunan infrastruktur  pendidikan  yang  terjangkau  dan berkualitas,  termasuk  fasilitas  transportasi  dan akses  internet,  serta  penguatan  sekolah pedesaan  melalui  peningkatan  kualifikasi  guru dan  fasilitas  pembelajaran,  dapat  memberikan lingkungan  pendidikan  yang  kondusif  bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  usia sekolah.
Kebijakan  lainnya  yang  dapat  dilakukan pemerintah adalah membangun kolaborasi aktif dengan  organisasi  masyarakat  dan  praktisi pendidikan  agar  dapat  merancang  program pendidikan yang lebih efektif dan dapat diakses oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  terutama mereka  yang  masuk  dalam  kelompok  miskin. Dengan  pendekatan  yang  holistik  dan terintegrasi  serta  komitmen  yang  kuat  dari berbagai pihak, diharapkan dapat memperbaiki angka  partisipasi  sekolah  dan  meningkatkan akses  serta  kualitas  pendidikan  di  pedesaan yang terdampak kemiskinan.

## Daftar Pustaka
Adamkovič,  M.,  &  Martončik,  M.  (2017). A Review  of  Consequences  of  Poverty  on
Economic Decision-Making: A Hypothesized  Model  of  a  Cognitive Mechanism. Frontiers  in  Psychology,
8. doi:10.3389/fpsyg.2017.01784.
Adnan,  G.,  &  Amri,  K.  (2021).  Do  gender empowerment  and  democracy  reduce poverty rate? A cross-provinces evidence from  western  Indonesia. Economics  &
Sociology , 14 (3), 54-71.
Amri, K. (2023). Pengaruh yield rate dan inflasi terhadap risiko pembiayaan mudharabah: Peran  pandemic  Covid-19  sebagai pemoderasi.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , 31 (2), 215 – 240
Amri,  K.,  Adnan,  M.,  &  Julianty,  J.  (2021). Pendidikan  pesantren  dan  ketimpangan pendapatan  (Bukti  data  panel  di  Aceh. Pencerahan:  Jurnal  Pendidikan ,  15  (2),  87- 109
Amri, K., Fitri, C. D., Ikhsan, I., & Sani, S. R.
(2023). Kontribusi pendapatan perempuan  dalam  menurunkan  tingkat kemiskinan:  Bukti  data  panel  di  provinsi Riau. Jurnal Selodang Mayang , 9 (3), 199-205.
Amri,  K.,  Masbar,  R.,  Nazamuddin,  B.  S.,  & Aimon,  H.  (2024).  Does  unemployment moderate  the  effect  of  government expenditure  on  poverty?  A  cross- provinces data evidence from
Indonesia. Economic Studies journal , (2), 92- 113.
Blanco,  E.  (2011).  Efectos  escolares  sobre  los aprendizajes  en  México:  una  perspectiva centrada  en  la  interacción  escuela- entorno. Papeles  de  población , 17 (69),  219- 256
Brown, P. H., & Park, A. (2002). Education and poverty  in  rural  China. Economics  of Education Review , 21 (6), 523-541. https://doi.org/10.1016/S0272-
7757(01)00040-1
Elliott,  W.  (2013).  The  effects  of  economic instability  on  children’s  educational outcomes. Children  and  Youth  Services Review, 35(3), 461 – 471. doi:10.1016/j.childyouth.2012.
Engle, P. L., & Black, M. M. (2008). The Effect of  Poverty  on  Child  Development  and Educational  Outcomes. Annals of the New York  Academy  of  Sciences,  1136(1),  243 – 256. doi:10.1196/annals.1425.023
Fahira, C. E., Chalisa, N., Karila, M., Rezalid, R. W.,  Ramadhani,  &  Amri,  K.  (2023). Pengaruh  belanja  modal  terhadap pengangguran di Indonesia. Journal of Law and Economics 2 (1), 10 – 21.
Ferguson, H., Bovaird, S., & Mueller, M. (2007). The  impact  of  poverty  on  educational outcomes  for  children. Paediatrics & child health , 12 (8),
701 – 706. https://doi.org/10.1093/pch/12.8.701
Filmer, D. (2000). The structure of social disparities in  education .  World  Bank  policy  research
Working Paper No. 2268 Firdauzi, I., & Dewi, N. M. R. (2022). Analysis of  Causality  Interactions  Between Education, Inequality, and Unemployment  Toward  Poverty  in  East Java: Empirical Evidence from Dynamic
Panel  Co-integration  Model. Journal  of Economics  Research  and  Social  Sciences ,  6(1),
64-75.
Flecha,  R.,  &  Buslon,  N.  (2016).  50  Años
Después  del  Informe  Coleman.  Las Actuaciones  Educativas  de  Éxito  sí Mejoran los Resultados Académicos. International Journal of Sociology  of  Education , 5 (2),  127 – 143. https://doi.org/10.17583/rise.2016.2087
Humble, S., & Dixon, P. (2017). The effects of schooling,  family  and  poverty  on children’s  attainment,  potential  and confidence — Evidence  from  Kinondoni, Dar  es  Salaam,  Tanzania. International Journal  of  Educational  Research,  83,  94 – 106. doi:10.1016/j.ijer.2017.03.001. Kende-Robb, C. M. (2003). Poverty and Social Impact Analysis: Linking Macroeconomic  Policies  to  Poverty Outcomes: Summary of Early Experiences. IMF Working Papers , 2003 (043),  A001.  Retrieved  Apr 28, 2024, from https://doi.org/10.5089/97814518 46348.001.A001 McGovern,  M.  E.,  &  Rokicki,  S.  (2023).  The great  recession,  household  income,  and children's  test  scores. Review of Income and Wealth , 69 (3), 555-580. https://doi.org/10.1111/roiw.12600. Mihai,  M.,  Ţiţan,  E.,  &  Manea,  D. (2015). Education  and  Poverty. Procedia Economics and Finance, 32, 855 – 860. doi:10.1016/s2212-5671(15)01532-4
Mood,  C.,  &  Jonsson,  J. O.  (2016). The Social Consequences  of  Poverty:  An  Empirical Test on Longitudinal Data. Social indicators research , 127 , 633 – 652. https://doi.org/10.1007/s11205-015-
0983-9
Noguera,  P.  A.  (2011). A  Broader  and  Bolder Approach Uses Education to Break the Cycle of Poverty.  Phi  Delta  Kappan,  93(3),  8 – 14. doi:10.1177/003172171109300303
Rasmussen, H. R. S., Weinschenk, A., Nørgaard, A.  S.,  von  Bornemann  Hjelmborg,  J.,  & Klemmensen,  R.  (2023).  Educational Attainment  Has  a  Causal  Effect  on Economic,  But  Not  Social  Ideology: Evidence from Discordant Twins. Political Studies , 71 (1), 256- 275. https://doi.org/10.1177/003232172 11008788 Shapiro,  D.,  &  Oleko  Tambashe,  B.  (2001).
Gender,  poverty,  family  structure,  and investments  in  children’s  education  in
Kinshasa,  Congo. Economics  of  Education Review, 20(4), 359 – 375. doi:10.1016/s0272-7757(00)0005
Siregar,  N.  A.,  Amri,  K.,  &  Riyaldi,  M.  H. (2023),  Peran  belanja  pemerintah  daerah dalam  memoderasi  pengaruh  zakat terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh. Journal of Law and Economics , 2(2), 80 – 89.