Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 223

## EKSISTENSI DAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN
Oleh:

## Nurmalina
Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Abstracts:
Hearing the word "librarian" still a lot of people wonder, what  is  the  librarian?  Limitations  of  public  knowledge about the librarian, gave birth to their hesitancy to declare the  post  of  librarian  as  a  profession.  They  found  the librarian's  job  does  not  demand  professionalism  and  can be  done  by  anyone.  There  is  even  a  lightly  saying  that librarians are just builders keep the book and lend it to the user.
Keywords : -librarian, -professional, -competency.

## A. Pendahuluan
Penghargaan  masyarakat  terhadap  “Profesi  Pustakawan” belumlah  bisa  disejajarkan  dengan  profesi    yang  lainnya,  misalnya dokter,  bidan,  hakim,  jaksa  dan  lain-lain.  Kebanyakan  orang  belum terlalu  memperhitungkan  bahkan  lebih  miris  lagi  belum  terlalu mengenal dengan profesi pustakawan.
Padahal  sebenarnya  pendidikan  perpustakaan  di  Indonesia sudah ada sejak 62 tahun yang lalu tepatnya tanggal 20 Oktober 1952 secara  resmi  didirikannya  sekolah  perpustakaan,  berupa  kursus.
224 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
Meskipun  sudah  memasuki  usia  senjanya,  namun  masih  banyak orang  yang  belum  mengenal  dan  tahu  bahwa  bekerja  di perpustakaan juga merupakan profesi  yaitu  “pustakawan”. Bahkan masih  ada  yang  bertanya  “apakah  perlu  pendidikan  perpustakaan itu?”  Bukankah  pekerjaan  mereka  hanya  mengatur  dan  menyusun buku di rak, memberi cap dan stempel? Atau ada yang sudah agak tahu  mengatakan:  “pustakawan  …ooo…itu  mereka  yang  menjaga buku di perpustakaan”.
Perhatian  pemerintah  terhadap  profesi  ini  sudah  cukup  besar, pada  pembukaan  CONSAL  VIII  ( Congress  of  Southeast  Asian Librarians )  di  Jakarta  11  Juni  1990,  Presiden  Soeharto  secara  khusus pada pembukaan pidatonya mengatakan:
“Lain  halnya  dengan  pertemuan  profesi  lainnya,  pertemuan  para pustakawan biasanya luput dari perhatian masyarakat umumnya dan media  massa  khususnya.  Padahal,  peranan  pustakawan  dan perpustakaan  bagi  kemajuan  masyarakat  sangat  penting.  Itulah sebabnya mengapa saya perlukan untuk membuka kongres saudara- saudara  ini”.
Kita mencoba melihat kilas balik pendidikan perpustakaan di Indonesia.  Pada  awal  Kemerdekaan  RI,  tidak  satu  pun  orang Indonesia  yang  dapat  disebut  “pustakawan”  karena  mendapatkan pendidikan resmi dalam ilmu perpustakaan. Mereka yang bekerja di perpustakaan  waktu  itu  hanyalah  pustakawan  karena  pengalaman saja. Lembaga pendidikan perpustakaan baru secara resmi didirikan oleh  Kementerian  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  RI tanggal  20  Oktober  1952  yang  diberi  nama  Kursus  Pendidikan Pegawai  Perpustakaan  (KPPP).  Lembaga  ini  memberikan  kursus perpustakaan selama 2 tahun.  Kursus ini berlangsung sampai tahun 1955  dan  dipimpin  oleh  orang  Belanda,  yaitu  Vrede  De  Siter kemudian digantikan oleh A.H.Habraken.
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 225
Kemudian  antara  tahun  1955-1959  berubah  nama  menjadi Kursus  Pendidikan  Ahli  Perpustakaan  (PAP).  Lama  pendidikan berubah menjadi 2,5 tahun, dan dipimpin oleh orang Indonesia yaitu Aisjah  Anwar  Prajogo,  MA.  Untuk  meningkatkan  statusnya, lembaga  pendidikan  ini  mengubah  namanya  menjadi  Sekolah Perpustakaan (SP) dengan masa  pendidikan selama tiga tahun pada tahun 1959. Ini langkah awal menuju pendidikan akademik. Setelah melihat kilas balik pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia yang sudah  lama  berdiri,  sekarang  coba  kita  lihat  apakah  pustakawan layak disebut sebuah profesi?

## B. Pustakawan sebagai Sebuah “Profesi”
Kerancuan  muncul  ketika  membedakan  antara  istilah  profesi dan  pekerjaan.  Dokter,  hakim,  guru,  polisi  disebut  profesi,  adapula yang  mengatakan  supir,  tukang  juga  bagian  dari  profesi  seseorang. Dalam  KBBI  Daring  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Dalam Jaringan),  profesi  adalah  bidang  pekerjaan  yg  dilandasi  pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.
Rachman  Hermawan  dan  Zulfikar  Zen  (2006)  dua  tokoh bidang  perpustakaan  dengan  mengutip    Surakhmad  mengatakan ”sebuah profesi dalam arti yang umum adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu, yang karena hakikat dan sifatnya membutuhkan  persyaratan  dasar,  keterampilan  teknis  dan  sikap kepribadian tertentu.
Soekarman  juga  mendefinisikan  profesi  sebagai  sejenis perkerjaan  atau  lapangan  pekerjaan  yang  untuk  melaksanakannya dengan  baik  memerlukan  keterampilan  dan/atau  keahlian  khusus yang  diperoleh  dari  pendidikan  dan/atau  pelatihan  secara berkesinambungan  sesuai  dengan  perkembangan  bidang  pekerjaan
226 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
atau lapangan pekerjaan yang bersangkutan.
Dari definisi tersebut di atas dapat kita pahami bahwa profesi membutuhkan  persyaratan  tertentu.  Profesi  berbeda  dengan pekerjaan.  Pekerjaan  adalah  suatu  aktifitas  kerja  secara  umum  dan adakalanya tidak memiliki pendidikan khusus untuk melakukannya. Namun  demikian,  kedua  kata  tersebut  sering  digunakan    secara bersamaan.  Untuk  melihat  apakah  pekerjaan  itu  dikatakan  sebagai profesi dapat dilihat dari batasan ciri-ciri yang terdapat pada profesi.
Robert  W.  Richey  sebagaimana  dikutip  oleh  Suharsimi Arikunto, memberi batasan ciri-ciri yang terdapat pada profesi.
 Pertama,  lebih  mementingkan  pelayanan  kemanusiaan  yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
 Kedua, seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu  yang  panjang  untuk  mempelajari  konsep-konsep  serta prinsip-prinsip  pengetahuan  khusus  yang  mendukung keahliannya.
 Ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut  serta  mampu  mengikuti  perkembangan  dalam pertumbuhan jabatan.
 Keempat,  memiliki  kode  etik  yang  mengatur  keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
 Kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
 Keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar palayanan,  disiplin  diri  dalam  profesi,  serta  kesejahteraan anggotanya.
 Ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi  dan  kemandirian,  dan  kedelapan,  memandang profesi sebagai suatu karier hidup (a live career) dan menjadi seorang anggota yang permanen
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 227
Pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena diakuinya suatu profesi tertentu diperlukan beberapa syarat antara lain:
(1) Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan  ilmu  perpustakaan  di  Indonesia  sudah  dimulai sejak tahun 1950-an,  program sarjana dimulai tahun 1970-an dan  program  pascasarjana  sejak  tahun  1990-an.  Pada  tahun ajaran  2012  di  buka  program  doktor  di  bawah  naungan Program Studi  Budaya  dan  Media  Universitas  Gadjah  Mada, merupakan  kerjasama  antara  Universitas  Gadjah  Mada dengan Koln Universitat.
(2) Memiliki organisasi profesi
Di  Indonesia  pustakawan  memiliki  organisasi  yaitu  Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)  yang berdiri sejak tahun 1973. Di tingkat  regional    ada Congress of Southeast Asia Librarians
(CONSAL),  dan International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) untuk tingkat internasional.
(3) Memiliki kode etik,  sebagai acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi
Kode  etik  adalah  sistem  norma,  nilai  dan  aturan  profesional tertulis  yang  secara  tegas  menyatakan  apa  yang  benar  dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang  menjadi  anggota  dari  sebuah  organisasi  profesi. Tujuannya  adalah  pelaku  profesi  dapat  menjalankan  tugas dan  kewajiban  serta  memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Prinsip Dasar Kode Etik Profesi  adalah  (1)  Prinsip  tanggung  jawab  profesi,  bahwa setiap  anggota  harus  senantiasa  menggunakan  pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan; (2)  Prinsip  kepentingan  public.  Setiap  anggota  berkewajiban
228 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
untuk    memberikan  pelayanan  kepada  publik,  menghormati kepercayaan  publik  dan  menunjukan  komitmen  atas profesionalisme.(3)  Prinsip  integritas.  Pelaku  profesi  harus menjunjung  nilai  tanggung  jawab  profesional  dengan integritas  tinggi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan kepercayaan  publik.  (4)  Prinsip  obyektifitas.  Pelaku  profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. (5) Prinsip perilaku Profesional. Setiap anggota  harus  berperilaku  konsisten  dengan  reputasi  profesi yang baik.
(4) Memiliki  majalah  ilmiah  sebagai  sarana  pengembangan  ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi.
(5) Memiliki tunjangan profesi
Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  71 tahun  2013  tanggal  12  November  2013,  pustakawan  di Indonesia sudah memiliki tunjangan profesi yang tidak kalah besarnya dengan profesi lainnya.
JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN Pustakawan Pustakawan Utama Pustakawan Madya Pustakawan Muda Pustakawan  Pertama Rp. 1.300.000,- Rp. 1.100.000,- Rp.   800.000,- Rp.   520.000,- Pustakawan  Penyelia Pustakawan Pelaksana Lanjutan Pustakawan Pelaksana Rp.   700.000,- Rp.   420.000,- Rp.   350.000,-
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 229
Berdasarkan  syarat-syarat  di  atas,  pustakawan  sudah memenuhi  syarat-syarat  sebagai  sebuah  profesi  dan  sudah  diakui sebagai  sebuah  profesi.  Masalahnya  sekarang  adalah  bagaimana mengembangkan  kompetensi  pustakawan,  sehingga  mereka  dapat melaksanakan tugasnya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta    lebih  bertanggung  jawab  dalam  melayani  pengguna perpustakaan.
Sebelum  kita  membicarakan  kompetensi  pustakawan  kita lihat  dulu  apa  yang  dimaksud  dengan  pustakawan.    Berdasarkan UU  No.43  tahun  2007    tentang  Perpustakaan  Pasal  1  ayat  8, Pustakawan  adalah  seseorang  yang  memiliki kompetensi yang diperoleh  melalui  pendidikan  dan/atau  pelatihan  kepustakawanan sertamempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  untukmelaksanakan pengelolaan dan pelayananperpustakaan.
Dengan  melihat  pengertian  pustakawan  berdasarkan  UU tersebut, maka di Indonesia ada dua jenis pustakawan yaitu mereka yang  berasal  dari  lembaga  pendidikan  formal  dan  kursus/pelatihan yang  diselenggarakan  oleh  Pusdiklat  PNRI.  Dampaknya  menurut Soelistyo-Basuki    ialah  ada  dua  kutub  yang  berpengaruh  terhadap pekerjaan  yaitu  lulusan  pendidikan  formal  cenderung  bekerja  di perpustakaan  perguruan  tinggi,  khusus  dan  sekolah  sedangkan lulusan  Pusdiklat  banyak  bekerja  di  perpustakaan  umum, perpustakaan  badan,  kabupaten,  dan  kota.  Terlepas  dari mendapatkan  profesi  pustakawan    melalui  pendidikan  formal ataupu  kursus/pelatihan,  pustakawan  tetap  dituntut  menjalankan tugasnya secara professional.
Sebelum  membicarakan  kompetensi  apa  yang  harus  dimiliki pustakawan, coba kita lihat dulu pengertian kompetensi.
230 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015

## C. Kompetensi Pustakawan
Menurut  UU  No.13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  :  pasal  1 (10), kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh  seorang  PNS,  berupa  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Pengertian  di  atas  sejalan  dengan  Keputusan  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  No.46A  Tahun  2003  Tgl.  21  Nopember  2003. Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai  Negeri  Sipil  berupa  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,sehingga Pegawai Ngeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efesien
Bagaimana  dengan  kompetensi  Pustakawan?  Kapasitas apakah  yang  harus  kita  miliki  untuk  membangun  citra  pustakawan yang  baik?  Sebagai  sebuah  profesi,  pustakawan  dituntut  memiliki kompetensi :
• Kompetensi  inti  (core  competency)  (kemampuan  fungsional atau teknis)
• Kompetensi  penunjang  (Soft  kompetency);  (kompetensi manajerial, kompetensi personal (memiliki integritas dan etos kerja yang tingi),kompetensi sosial)
• Kompetensi profesional; kompetensi yang terkait pengetahuan pustakawan dibidang sumber-sumbe informasi, teknologi, manajemen sebagai dasar u peneyediaan layanan Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan,
pengetahuan  dan  keterampilan,  sikap,  nilai,  perilaku  serta karakteristik pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan memberikan layanan kepada pengguna. Dengan adanya kompetensi yang seharusnya dimiliki pustakawan, akan menjamin terwujudnya
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 231 layanan yang bermutu. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pustakawan, komponen yang harus diperhatikan dalam peningkatan kompetensi antara lain:
a) Penguasaan  pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan serta integritas pustakawan
b) Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pustakawan
c) Kesesuaian dan persyaratan penempatan kerja pustakawan
d) Pengakuan  dan  jaminan  formal  pustakawan  kepada masyarakat
e) Standar dan prosedur kerja pustakawan
f) Standar  kinerja    (kualitas  dan  kuantitas)  yang  harus dicapai pustakawan
g) Sarana  dan  prasarana  untuk  peningkatan  kualitas pustakawan (pendidikan formal dan non formal)
h) Perangkat organisasi kompetensi pustakawan
Sebagai acuan dalam menentukan standar kompetensi adalah Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Nomor  83 tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI).  Kompetensi  adalah  kemampuan seseorang  yang  mencakup  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Dalam SKKNI ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja diwujudkan  dalam  3  (tiga)  kelompok  unit  kompetensi,  yaitu Kelompok  Kompetensi  Umum,  Kelompok  Kompetensi  Inti  dan Kelompok Kompetensi Khusus.
232 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015

## 1. Kompetensi Umum
Kompetensi  umum  adalah  kompetensi  dasar  yang  harus  dimiliki oleh  setiap    pustakawan,  diperlukan  untuk  melakukan  tugas-tugas perpustakaan,  meliputi:  (1)  Mengoperasikan  Komputer  Tingkat Dasar,  (2)  Menyusun  Rencana  Kerja  Perpustakaan,  (3)  Membuat Laporan  Kerja  Perpustakaan.  Kompetensi  umum  ini  melekat  dalam kompetensi inti dan khusus.

## 2. Kompetensi Inti
Kompetensi  inti  adalah  kompetensi  fungsional  yang  harus  dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  inti  dan  wajib  dikuasai oleh pustakawan.
Kompetensi  inti  meliputi:  (1)  Melakukan  Seleksi  Bahan Perpustakaan,  (2)  Melakukan  Pengadaan  Bahan  Perpustakaan,  (3) Melakukan  Pengatalogan  Deskriptif,  (4)  Melakukan  Pengatalogan Subyek,  (5)  Melakukan  Perawatan  Bahan  Perpustakaan,  (6) Melakukan Layanan Sirkulasi, (7) Melakukan Layanan Referensi, (8) Melakukan  Penelusuran  Informasi  Sederhana,  (9)  Melakukan Promosi  Perpustakaan,  (10)  Melakukan  Kegiatan  Literasi  Informasi, (11) Memanfaatkan Jaringan Internet untuk Layanan Perpustakaan.

## 3. Kompetensi Khusus
Kompetensi  khusus  merupakan  kompetensi  tingkat  lanjut  yang bersifat  spesifik,  meliputi:  (1)  Merancang  Tata  Ruang  dan  Perabot Perpustakaan,  (2)  Melakukan  Perbaikan  Bahan  Perpustakaan,  (3) Membuat Literatur Sekunder, (4) Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks,  (5)  Melakukan  Kajian  Perpustakaan,  (6)  Membuat  Karya Tulis Ilmiah.
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 233

## 4. Kompetensi kunci
Kompetensi  kunci  adalah  sikap  kerja  yang  harus  dimiliki pustakawan    untuk  mencapai  unjuk  kerja  yang  dipersyaratkan dalam  pelaksanaan  setiap  unit  kompetensi  (Umum,  Inti  dan Khusus).    Mungkin  timbul  pertanyaan  di  benak  kita,  mengapa perlunya  standar  kompetensi  ini?  Standar  kompetensi  adalah menyangkut  norma,  teknis  dan  pengakuan  untuk  melakukan  jasa profesi.  Dibuatnya  standar  kompetensi  sebagai  (a)  tolak  ukur keberhasilan kinerja anggota profesi; (b) sebagai pembeda tanggung jawab  profesi,  misalnya  antara  pekerjaan  professional  dan nonprofessional;  (c)  sebagai  sarana  untuk  melindungi  konsumen, terutama para pemakai jasa profesi.
Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  sebuah  profesi  harus  terus ditingkatkan dan dipelihara tidak terkecuali kompetensi pustakawan.  Peningkatan  kompetensi  pustakawan  secara  umum bertujuan:
1. Mengikuti  perkembangan  zaman.  Pustakawan  dituntut meningkatkan  kinerja  dan  kompetensinya.  Dengan  adanya standar  kompetensi  ini  pustakawan  dapat  meningkatnya kualitasnya  dan  dapat  berperan  sesuai  dengan  tuntutan zaman.  Dari  sini  masyarakat  dibagi  ke  dalam  tiga  zaman, yaitu pra-literasi, masyarakat literasi, post-literasi. Pra literasi: masyarakat  hidup  dalam  tradisi  lisan  dan  sulit  mengakses informasi.  Kalaupun  mudah  mereka  tidak  mencernanya dengan  baik.  Masyarakat  literasi:  masyarakat  terdidik, memiliki  akses  terhadap  bacaan.  Post  literasi:  teknologi informasi, internet, AV.
2. Mengikuti  kemajuan  di  bidang  iptek.  Kemajuan  di  bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pustakawan untuk
234 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
terus  meningkatkan  kompetensinya  yaitu  dengan  cara meningkatkan  kemampuan,  pengetahuan  dan  keterampilan yang tinggi sehingga pustakawan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.
3. Memenangkan  persaingan    dan  mengantisipasi  perdagangan bebas.  Dalam  era  perdagangan  bebas,  tenaga  asing  dapat peluang bekerja di Negara kita. Olehkarena itu perlu adanya upaya  untuk  meningkatkan  kompetensi,  dengan  harapan peluang  pekerjaan  baru  di  lingkungan  perpustakaan  kita tidak  diisi  tenaga  dari  luar  dan  memiliki  peluang  untuk  ikut merebut  pasar  yang  ada,  tidak  hanya  dalam  negeri  juga  di luar negeri.
4. Meningkatkan  profesionalisme  pustakawan.  Sejalan  dengan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia  yang  terus  meningkat.  Pengguna  informasi  dari hari ke hari terus meningkat, bervariasi, multi aspek, mereka meminta  pemenuhan  kebutuhan  akan  informasi  dengan segera.  Hal  ini  menuntut  pustakawan  bekerja  secara professional,  mengkaji  dan  memperhatikan  kebutuhan informasi penggunanya.
Dengan adanya standar kompetensi pustakawan, kita dituntut untuk  dapat  berperan  secara  maksimal  dalam  melayani  pengguna kita  dimanapun  kita  bekerja.  Misalnya  di  lembaga  pendidikan seperti  perpustakaan  sekolah,  disamping  berperan  sebagai pustakawan dapat pula berperan sebagai guru.  Di perguruan tinggi dapat  pula  berperan    sebagai  dosen  atau  peneliti.  Di  perpustakaan khusus,  dapat  pula  berperan      menjadi  peneliti  ataupun  mitra peneliti.
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 235
Dalam  banyak  hal  pustakawan  bisa  memainkan  berbagai peran  (peran  ganda)  yang  dapat  disingkat  EMAS,  dengan  rincian sebagai berikut:
a. Edukator Sebagai edukator (pendidik) pustakawan dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berfungsi  dan  berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus bisa menjalankan fungsi pendidikan yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih adalah mengembangkan keterampilan.
b. Manajer
Pada  hakikatnya  pustakawan  adalah  manajer  informasi yang  mengelola  informasi  pada  satu  sisi,  dengan pengguna  informasi  pada  sisi  lain.  Sebagai  manajer pustakawan  harus  mempunyai  jiwa  kepemimpinan, kemampuan  memimpin  dan  menggerakkan  serta  mampu bertindak  sebagai  coordinator  dan  integrator  dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
c. Administrator
Sebagai  administrator,  pustakawan  harus  bisa  menyusun, melaksanakan    dan  mengevaluasi  program  perpustakaan, serta  dapat  melakukan  analisis  atas  hasil  yang  telah dicapai,  kemudian  melakukan  upaya-upaya    perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
d. Supervisor
Sebagai supervisor, pustakawan harus dapat:
236 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015
1) melaksanakan pembinaan professional untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesame pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan 2) meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan  baik  rekan-rekan  sejawat  maupun masyarakat yang dilayani 3) mempunyai  wawasan  yang  luas,  pandangan  jauh ke  depan,  memahami  beban  kerja,  hambatan- hambatan  serta  bersikap  sabar  tetapi  tegas,  adil, objektif dalam melaksnakan tugasnya. 4) Mampu berkoordinasi baik dengan sesama pustakawan  maupun  dengan  para  pembinanya dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  dan kendala,  sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja unit organisasinya. D. Simpulan Untuk menunjang atau mewujudkan profesionalisme pustakawan  disamping  harus  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan standar yang berlaku, pustakawan juga harus mempunyai etos kerja professional, yaitu: (1) Kerja adalah Rahmat ( Aku Bekerja Tulus Penuh Syukur);  (2) .  Kerja  adalah  amanah  ( Aku  Bekerja  Benar  Penuh Tanggungjawab); (3) . Kerja adalah Panggilan ( Aku Bekerja Tuntas Penuh Integritas);  (4) Kerja  adalah  Aktualisasi  ( Aku  Bekerja  Keras  Penuh Semangat);  (5) Kerja  adalah  Ibadah  ( Aku  Bekerja  Serius  Penuh Kecintaan);  ( 6).  Kerja  adalah  Seni  ( Aku  Bekerja  Cerdas  Penuh Kreativitas);  ( 7).  Kerja  adalah  Kehormatan  ( Aku  Bekerja  Tekun  Penuh Keunggulan); ( 8) Kerja adalah Pelayanan ( Aku Bekerja Paripurna Penuh
Nurmalina Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan … │ 237
Kerendahanhati ).  Mudah-mudahan  kita  mampu  mewujudkan profesionalisme pustakawan dan bangga menjadi pustakawan.

## Daftar Pustaka
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Penetapan  Rancangan  Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  Sektor  Jasa  Kemasyarakatan, Sosial  Budaya,  Hiburan,  dan  Perorangan  Lainnya  Bidang Perpustakaan  menjadi  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Undang-Undang  No.43  tahun  2007  tentang  Perpustakaan .  Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012.
Nurmalina. “Profesi Pustakawan: Harapan dan Tantangan”, Makalah, dalam Lomba Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013.
Rachman  Hermawan  dan  Zulfikar  Zen. Etika  Kepustakawanan:  Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesiaa . Jakarta: Sagung Seto, 2006.
Sulistyo  Basuki. Ilmu  Perpustakaan  dan  Informasi:  Perkembangan  dan Tantangannya di Indonesia.
http://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/03/25/ilmu- perpustakaan-dan-informasi-perkembangan-dan- tantangannya-di-indonesia/. Diakses tanggal 19 Mei 2014.
Zen, Zulfikar. Kilas Balik 40 Tahun Pendidikan Perpustakaan di Indonesia: Kepustakawanan  Indonesia:  Potensi  dan  Tantangan .  Jakarta: Kesaint Blanc, 1992.
238 │ Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015