(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 12-18

## Persepsi guru terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan
Novrida Qudsi Lutfillah, Irma Hakiki
a Universitas Wijaya Putra, Jl Benowo 1-3 Surabaya, Indonesia, 60197
1 * vridaoayu@gmail.com
doi: 10.34202/imanensi.3.2.2018.12-18

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  persepsi  guru  mengenai penerapan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan.  Metode kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  jawaban  dari  10  orang informan guru di SMK Hidayatul Ummah Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih memprioritaskan membayar kewajiban zakat karena merupakan perintah dalam agama tanpa melupakan  membayar  pajak.  Untuk  kebijakan  pengurang  pajak para  informan  banyak  yang  tidak  mengetahui  mengenai  zakat sebagai pengurang penghasilan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pajak.
Kata Kunci: Zakat; Perpajakan; Pajak penghasilan.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  teacher  perceptions regarding the application of zakat as a deduction from income tax. Qualitative methods were used to get answers from 10 teacher at Hidayatul  Ummah  Gresik  Vocational  School.  The  results  showed that informants prioritized paying zakat obligations because they were  orders  in  religion  without  forgetting  to  pay  taxes.  For  tax deduction policies, many informants did not know about zakat as a  deduction  from  income  due  to  a  lack  of  socialization  from  the tax authorities.
Keywords: Zakat; Taxation; Income tax.
Artikel masuk: 8 Juni 2018 Artikel diterima: 14 Agustus 2018

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 12-18
Sinergi  peraturan  perpajakan  dan  zakat  yang  tercantum  dalam  undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat  dan nomor  17  tahun  2000  tentang  pajak  penghasilan  merupakan  suatu  langkah  bijak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengintegrasikan pajak dan zakat. Meskipun zakat  belum  dijadikan  sumber  penerimaan  negara  dan  belum  diurus  oleh  negara seperti  halnya  pajak,  namun  keberadaan  zakat  mengurangi  penghasilan  kena  pajak diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-6/PJ/2011  tentang  pelaksanaan  pembayaran  dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Selanjutnya  terbitnya  PER- 11/PJ/2018,  Direktorat  Jenderal  Pajak  berharap  wajib  pajak  akan  lebih  mudah untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Di  mana  undang-undang  tersebut mengatur tentang pengelolaan zakat dan pajak penghasilan. Pengetahuan  para  wajib  pajak  Muslim  tentang  adanya  sinergi  ini  penting untuk  menumbuhkan  perilaku  yang  obyektif  yang  dapat  mempengaruhi  sikap  wajib pajak  dalam  menerapkan  kepatuhan  pajak  dengan  cara  membuat  zakat  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak.  Di  Indonesia,  seorang  wajib  zakat  juga merupakan  wajib  pajak.  Seandainya  diminta  untuk  memprioritaskan,  tentu masyarakat muslim lebih rela membayar zakat daripada pajak karena lebih didorong oleh  motivasi  beragama  dan  kesadaran  atas  imannya  (Hafidhuddin,  2002). Implementasi  ketentuan  pembayaran  zakat  sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi menurut Hadianto (2014) dapat dikatakan belum berjalan  secara  optimal,  hal  ini  ditenggarai  karena  faktor  Wajib  Zakat/Wajib  Pajak tidak  mencantumkan  pajak/zakat,  Wajib  Pajak/Wajib  Zakat  banyak  yang  belum tahu,  dan  tidak  adanya  komunikasi  antara  instansi  terkait.  Selanjutnya  Muktiyanto dan  Hendrian  (2008)  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  pembayar  zakat  (88,68%) juga  pembayar  pajak,  lebih  dari  52%  masyarakat tidak  mengetahui  bahwa  zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan. Penelitian  Adriani  dan  Fathya  (2013)  menyebutkan  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  dinilai  cukup  maju  namun  pelaksanaannya  nampak  belum begitu  maksimal  mengingat  ada  kelemahan  yaitu  dari  segi  sosialisasi.  Masyarakat banyak  yang  belum  mengetahui  adanya  undang-undang  tentang  pembayaran  zakat yang  dapat  dijadikan  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan.  Padahal  jika  ditelisik lebih jauh lagi, kebijakan penerapan zakat dapat mengurangi pajak penghasilan yang dikeluarkan  pemerintah.  Selanjutnya  Ma’mun  (2017)  kebijakan  tersebut  akan memberikan  prospek  dalam  memudahkan  penyetaraan  zakat  dengan  pajak  dan dengan  adanya  kebijakan  ini  saatnya  zakat  dikendalikan  pemerintah  melalui departemen keuangan. Sehingga, kekuatan negara bertambah karena ada pajak dan ada  zakat.  Jika  ada  kesetaraan  pengelolaan  zakat  dan  pajak,  maka  peluang  zakat pengurang  pajak  penghasilan  sebagai  alternatif  kebijakan  fiskal  di  Indonesia  akan lebih prospektif.
Meskipun  zakat  dan  pajak  penghasilan  sama-sama  dipotong  dari  sebagian harta  yang  diwajibkan  yaitu  pajak  sebagai  kewajiban  kenegaraan  dan  zakat  sebagai kewajiban  keagamaan  dan  tidak  mendapat  imbalan.  Namun  jika  dilihat  lebih  dalam pajak  dan  zakat  sangat  berbeda.  Keduanya  ada  perbedaan-perbedaan  yang  sangat mendasar.  Generalisasi  antara  pajak  dan  zakat  adalah  tindakan  yang  kurang  tepat. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya dan dalam banyak hal yang bisa lebih  leluasa  dalam  penggunaannya.  Sedangkan  zakat  dalam  penggunaannya  akan terikat  aturan  yang  tercantum  dalam  Al  Quran.  Zakat  dengan  dalih  apapun  tidak dapat disamakan dengan pajak.
Menurut data Badan Pusat Statistika Indonesia survei penduduk pada tahun 2010  jumlah  umat  Islam  di  Indonesia  masih  menempati  posisi  jumlah  penduduk tertinggi  yaitu  85.1  %  dari  agama  lain.  Penduduk  Indonesia  adalah  pemeluk  agama Islam  dan  merupakan  jumlah  muslim  terbesar  di  dunia,  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pembayaran  zakat  di  Indonesia  masih  sangat  tinggi  yang  dalam kewajiban umat Islam terhadap hartanya atau penghasilannya diharuskan membayar zakat  oleh  agama  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diwajibkan.  Di  Indonesia  sendiri
menurut  data  sensus  Badan  Pusat  Statistika  (BPS)  pada  bulan  Maret  2017    jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa (10,64 persen) dari 262 juta jiwa jumlah penduduk. Sehingga jika pendapatan zakat yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin  ditingkatkan  maka  juga  membatu  pemerintah  untuk  menyejahterahkan rakyatnya. Selain itu, pemanfaatan keduanya juga sesuai dengan fungsinya masing- masing.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  lebih lanjut mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi, yaitu guru sekolah Islam swasta SMK  Hidayatul  Ummah,  terhadap  pembayaran  zakat  sebagai  pengurang  pajak penghasilan serta implementasinya.

## METODE
Penelitian deskriptif dipilih peneliti untuk mengetahui mengenai persepsi wajib pajak  pribadi  mengenai  penerapan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar (Sukmadinata, 2011),  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  fenomena-fenomena yang  ada,  baik  fenomena  yang  bersifat  alamiah  ataupun  rekayasa  manusia.  Metode pendekatan  kualitatif  yang  menganalisis  data  kualitatif  yang  didapat  dari  hasil wawancara  dengan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Pendekatan  ini  dilakukan  karena peneliti  ingin  mengetahui  pendapat  dan  tanggapan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi yaitu  guru  yang  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  beragama  Islam, dalam hal ini sebanyak 10 guru SMK Hidayatul Ummah Balongpanggang Gresik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke situs penelitian  dan  wawancara.  Dalam  penelitian  ini  teknik  wawancara  sangatlah  utama karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak. Teknik  wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  informan untuk dijawab informan.
Adapun  daftar  pertanyaan  sebagai  pedoman  wawancara  yang  diberikan  ke informan  adalah:  1)  Apakah  anda  mengetahui  persamaan  dan  perbedaan  zakat dengan  pajak?  dan  mana  yang  lebih  diprioritaskan?;  2)  Apakah  anda  mengetahui bahwa  zakat  dapat  mengurangi  pajak  penghasilan?;  3)  Apakah  anda  sudah  pernah mengimplementasikannya  dan  bagaimana  pendapat  anda?;  4)  Bagaimana  persepsi anda terhadap kebijakan peraturan undang-undang tentang zakat sebagai pengurang pajak  penghasilan  orang  pribadi?;  5)  Apa  kritik  anda  tentang  kebijakan  ini?;  6)  Apa pesan anda untuk Kebijakan ini?; 7) Apa harapan Anda Terhadap Kebijakan  ini?. Data penelitian yang diperoleh adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara.  Sehingga  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:  1)  Peneliti  mengumpulkan  data  dari  wawancara  yang  telah  dilakukannya dengan  informan  yaitu  guru  SMK  Hidayatul  Ummah  mengenai  zakat  dan  pajak;  2) Data  yang  diperoleh  diolah  dan  disusun  sedemikian  rupa  sebagai  dasar  dari pembahasan penelitian ini; 3) Mereduksi data yang berarti merangkum dan memilih hal  pokok  sesuai  bahasan  kemudian  menyisihkan  data  yang  tidak  relevan;  4) Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  seluruh  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti,  diperoleh  data  8 informan  yang  tidak  mengetahui  tentang  peraturan  tersebut,  bahkan  tidak memahami maksud dari peraturan tersebut. Hanya 2 informan dari 10 informan yang mengetahui  tetapi  hanya  sekedar  mengetahui  tanpa  memahami  jelas  bagaimana prosesnya  dan  bagaimana  zakat  itu  bisa  dikurangkan.  Pada  pertanyaan  tentang pengimplementasian  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan,  10  informan semuanya  belum  pernah  mengimplementasikan  pengkreditan  pajak  dengan  zakat. Sebagian  besar  berpendapat  bahwa  bagaimana  bisa  mengimplementasikan  jika peraturannya saja tidak paham dengan jelas bahkan tidak mengetahui sama sekali.
Pada  pertanyaan  yang  diajukan  peneliti  tentang  pendapat/persepsi  wajib pajak  terhadap  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  zakat  dan  UU  No.  36  Tahun  2008 tentang  pajak  yang  menjelaskan  bahwa  pembayaran  zakat  dapat  dikurangkan  pada

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 12-18
pajak  penghasilan  orang  pribadi/badan.  Peneliti  menemukan  ada  sebanyak  7 informan  berpendapat  positif  terhadap  kebijakan  ini,  mereka  memberikan  jawaban setuju  bahkan  sangat  mendukung  agar  kebijakan  ini  diterapkan  ke  seluruh  wajib pajak di Indonesia. Sedangkan 2 dari 10 informan berpendapat bahwa peraturan ini tidak  baik  untuk  masalah  agama.  Lalu  1  informan  tidak  memberikan  pendapat dikarenakan  informan  merasa  tidak  mengetahui  jelas  peraturan  ini  sehingga informan tersebut takut memberikan pendapat yang salah.
Dan  dalam  pertanyaan  tentang  pemberian  kritik  hampir  seluruh  informan yang  tergolong  wajib  pajak  orang  pribadi  ini  mengeluh  pada  kurangnya  sosialisasi dari  pihak  pajak  maupun  pihak  BAZNAS.  2  informan  mengkritik  tentang penyalurannya/pengalokasian  dan  pengolahannya,  sedangkan  1  informan  malah mempertanyakan kebijakan ini.
Pada  permintaan  peneliti  ke  informan  untuk  memberikan  pesan  tentang kebijakan  ini,  3  informan  berpesan  untuk  pihak  pajak  maupun  BAZNAS  mengelola dana  yang  terkumpul  dengan  tepat  pada  sasarannya.    Sedangkan  5  informan memberikan  pesan  agar  kedua  pihak,  baik  pajak  maupun  BAZNAS  melakukan sosialisasi  untuk  peraturan  baru  yang  mungkin  sangat  bermanfaat  bagi  wajib  pajak orang pribadi, terlebih lagi sosialisasi untuk proses pemotongannya. Dan 1 informan tidak berkomentar. 1 informan lagi memberikan pesan agar pemerintah memberikan pengawasan lebih dari mulai pemotongan sampai penyalurannya.
Dari kritik dan pesan peneliti juga meminta pendapat tentang harapan informan dengan adanya peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Mungkin wajib pajak  masih  merasa  sangat  trauma  dengan  penyelewengan  pajak,  sehingga  2 informan  berharap  agar  pengelolaannya  lebih  transparan  dan  tidak  ada  dana  yang diselewengkan.  Berbeda  dengan  3  informan  lainnya  yang  berharap  ada  sosialisasi yang  lebih  maksimal  dan  2  informan  lainnya  berharap  kebijakan  ini  bisa terealisasikan  dengan  optimal  agar  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan  jaminan sosial  untuk  warga  yang  kurang  mampu  akan  terjamin.  1  informan  berharap  untuk kemanfaatannya  baik  zakat  maupun  pajak.  Dan  1  informan  lagi  berharap  agar diberikan kemudahan dari proses perhitungan, pemotongan, dan pembayaran.
Tanggapan  Guru  SMK  Hidayatul  Ummah  Mengenai  Prioritas  dalam  Membayar Zakat atau Pajak. Berdasarkan pertanyaan peneliti tentang prioritas dari guru SMK Hidayatul  Ummah  dalam  memprioritaskan  zakat  ataupun  pajak,  peneliti  juga bertanya  tentang  pengetahuan  informan  tentang  persamaan  dan  perbedaan  zakat dengan  pajak.  Semua  informan  mengetahui  betul  persamaan  dan  perbedaan  zakat dengan  pajak.  Mereka  berpendapat  bahwa  zakat  dan  pajak  memiliki  persamaan dalam hal kewajiban. Informan mengatakan bahwa keduanya adalah kewajiban yang harus  dijalankan.  Perbedaannya  adalah  zakat  merupakan  kewajiban  atas  umat beragama Islam sedangkan pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Keduanya sama sebagai iuran namun pajak bersifat memaksa sedangkan zakat tergantung dari subyek yang membayarnya. Sebagaimana jawaban yang diwakilkan oleh Ibu Nisa dan Ibu Lily
“...  zakat  itu  untuk  membersihkan  harta  umat  Islam  tapi  pajak  hanya mengurangi saja. Tentu lebih memprioritaskan zakat.”
‘...  Keduanya  sama  iuran  wajib.  Dalam  beragama  dan  dalam bernegara. Tentu lebih diprioritaskan kewajiban agama.”
Dari  jawaban  tentang  persamaan  dan  perbedaan  zakat  dan  pajak,  informan cenderung  memprioritaskan  pelaksanaan  membayar  zakat  dari  pada  membayar pajak. Dengan alasan bahwa sebagai umat muslim tentu kewajiban dalam beragama adalah kewajiban di atas kewajiban yang lainnya. Namun tidak sedikit informan yang menjawab  bahwa  kewajiban  bernegara  adalah  kewajiban  yang  harus  dilakukan  di dunia.  Sedangkan  zakat  adalah  kewajiban  untuk  di  akhirat.  Maka  keduanya  harus dijalankan  karena  kewajiban  adalah  pelaksanaannya  bersifat  tanggung  jawab. Sebagai  muslim  yang  baik  tentu  akan  menyelesaikan  segala  bentuk tanggungjawabnya baik di dunia maupun di akhirat.
Persepsi guru ….
Pengetahuan  Guru  SMK  Hidayatul  Ummah  terhadap  Zakat  Sebagai  Pengurang Pajak  Penghasilan. Dari  semua  pertanyaan  mulai  dari  pemahaman  wajib  pajak, pengimplementasian,  kritik,  pesan  dan  harapan  yang  diminta  peneliti  terhadap informan  untuk  mengetahui  pendapat  wajib  pajak  tentang  peraturan  pajak  tentang zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan,  dalam  penelitian  ini  informan memberikan dan menyalurkan pendapatnya dengan baik namun hasil yang diterima oleh peneliti yaitu menghasilkan pendapat negatif untuk pengetahuan informan yang terdaftar sebagai wajib pajak terhadap peraturan pajak. Hal ini terlihat dari jawaban informan  yang  tidak  mengetahui  mengenai  zakat  dapat  mengurangi  pajak penghasilan. Jawaban dari Bu Siti sebagai berikut:
“...Tidak tahu saya tentang peraturan itu (zakat sebagai pengurang pajak), karena zakat sendiri bukan termasuk dalam objek pajak.”
Dalam  setiap  kebijakan  pasti  akan  ada  kendala-kendala  yang  akan memungkinkan  kebijakan  tersebut  tidak  bisa  direalisasikan  dengan  optimal.  Hal  itu tidak  lepas  dari  pengaruh  sosialisasi  atas  kebijakan.  Menurut  teori,  persepsi merupakan  pengalaman  tentang  obyek,  peristiwa,  atau  hubungan-hubungan  yang diperoleh  dengan  menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan.  Seseorang  tidak dapat  berpersepsi  jika  tidak  paham  bahkan  tidak  mengetahui  tentang  suatu  hal. Manusia  tidak  lepas  dari  kegiatan  berpersepsi,  hampir  setiap  hari  manusia berpersepsi  seperti  persepsi  ketika  berkomunikasi  dengan  masyarakat,  adanya peraturan ataupun kebijakan baru.
Begitu juga dengan kebijakan ini, informan juga akan berpersepsi, berpendapat, atau  menanggapi  kebijakan  ini  jika  informan  menerima  informasi  tentang  kebijakan ini  dengan  jelas.  Namun  kenyataannya  tidak  semua  guru  SMK  Hidayatul  Ummah yang  menerima  sosialisasi  atas  informasi  tentang  kebijakan  zakat  yang  dapat mengurangi  pajak  penghasilan  yang  ditetapkan.  Dan  hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  hampir  seluruh  informan  tidak  mengetahui  tentang  kebijakan  ini  dan mengaku tidak mengetahui sama sekali kebijakan tersebut.
Pemahaman  Guru  SMK  Hidayatul  Ummah  terhadap  Kebijakan  Pajak. Dari  hasil pembahasan  tentang  pengetahuan  guru  SMK  Hidayatul  Ummah  di  atas  tentu  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  dari  mereka  juga  tidak  memahami  tentang kebijakan ini. Bahkan 2 informan yang mengetahui tentang kebijakan ini juga hanya mengetahui  tanpa  memahami  jelas  bagaimana  prosesnya,  keuntungan  atau kelebihannya,  bahkan  mungkin  dampak  yang  akan  terjadi  yang  disebabkan  oleh kebijakan ini. Hal ini terlihat dari jawaban Ibu nisa dan Ibu Lily.
“…  Tidaklah  etis  jika  pajak  dan  zakat  disangkut  pautkan.  Karena Indonesia itu negara beragam agama. Jika zakat yang menjadi kewajiban umat Islam dikurangkan pada pajak maka akan menimbulkan prokontra antar agama.”
“...  Zakat  merupakan  kewajiban  sebagai  warga  beragama,  dan  pajak merupakan kewajiban warga negara. Jika kedua kewajiban.”
“...Kebijakan  ini  betul-betul  diterapkan  oleh  pemerintah  karena menguntungkan  bagi  wajib  pajak,  pihak  pajak,  maupun  BAZNAS  dan semoga  kebijakan  dari  tahun  ke  tahun    lebih  jelas  dan  tidak  disalah gunakan.”
Jawaban  informan  yang  tergolong  dari  objek  pemerintahan  untuk  mengoptimalkan kebijakan  tidak  memahami  bahkan  tidak  mengetahui  kebijakan  yang  diterapkan, bagaimana  pihak  pajak  dan  pihak  BAZNAS  bisa  berharap  agar  kebijakan  ini  bisa berjalan  dengan  baik  dan  maksimal.  Hanya  karena  sosialisasi,  hal  ini  dapat berdampak besar bagi wajib pajak guru SMK Hidayatul Ummah. Yang menyebabkan mereka tidak mengimplementasikan insentif yang dinilai sangat menguntungkan bagi wajib pajak. Yaitu keuntungan di mana wajib pajak tidak terkena beban ganda atas kewajiban beragama dan kewajiban bernegara. Selain itu kepuasan atas hal tersebut juga  sangat  berpengaruh  jika  wajib  pajak  merasa  kewajiban  beragama  lebih  penting di  atas  kewajiban  lainnya.  Mereka  akan  lebih  tenang  dan  ikhlas  dalam

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 12-18
pelaksanaannya.  Selain  itu  jika  disosialisasikan  dengan  baik  dan  merata  sehingga banyak  yang  mengimplementasikan  tentu  pendapatan  yang  diterima  oleh  BAZNAS akan  meningkat.  Secara  langsung  jika  disalurkan  oleh  BAZNAS  pada  sasaran  yang ditentukan  agama  yaitu  orang  miskin  maka  rakyat  miskin  berkurang  dan kesejahteraan  rakyat  Indonesia  juga  lebih  terjamin.  Hal  itu  juga  akan  berpengaruh untuk menurunkan tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh himpitan ekonomi.
Prioritas  Guru  SMK  Hidayatul  Ummah  dalam  Membayar  Zakat  atau  Pajak. Pada dasarnya sebagai umat Islam tentu mendahulukan kepentingan agama dibandingkan kepentingan  negara.  Begitu  juga  dengan  zakat  pajak,  tentu  guru  SMK  Hidayatul Ummah akan lebih memprioritaskan pembayaran zakat dibanding pembayaran pajak. Oleh  sebab  itu  dalam  pemerintahan  yang  mayoritas  beragama  Islam  sangatlah penting  membuat  kebijakan  yang  saling  berkaitan  dengan  hukum  Islam.  Seperti kebijakan  yang  memperbolehkan  pembayaran  zakat  untuk  dikurangkan  pada pembayaran  pajak  penghasilan.  Tentu  akan  mendapat  perhatian  positif  dari  rakyat muslim.  Begitu  juga  informan  dalam  wawancara  penelitian  ini  juga  sebagian  besar setuju  dan  berharap  lebih  pada  kebijakan  ini.    Informan  berpendapat  bahwa  tidak ada  kewajiban  atas  harta  kekayaan  yang  dimiliki  seorang  muslim  selain  zakat, sebagaimana  pendapa  dari  Bu  Fitriyah:  “…  Keduanya  memiliki  waktu  pembayaran yang  berbeda.  Zakat  tergantung  harta  yang  dipunyai  kapanpun  memilikinya  tapi pajak  setiap  bulan  dipotong.  Keduanya  harus  dijalankan  tapi  sebagai  umat  muslim tentu lebih utama zakat.”
Sebagai  warga  negara,  tentu  akan  ada  kewajiban  yang  diminta  oleh pemerintah untuk kelangsungannya menjalankan pemerintahan seperti pemungutan pajak atas harta dan penghasilan. Tentu sangat memberatkan umat muslim di mana harus  membayar  zakat  dan  membayar  pajak.  Tapi  dengan  diberlakukan  UU  No.  23 Tahun  2011  tentang  zakat  pada  bab  3  pasal  23  yang  menyebutkan  bahwa  bukti setoran  zakat  yang  diberikan  oleh  BAZNAS  atau  LAZ  digunakan  sebagai  pengurang pajak  penghasilan.  Namun  juga  didukung  dengan  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang pajak  pada  pasal  9  yang  membolehkan  zakat  yang  diterima  oleh  BASNAS  atas  LAZ boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan.
Berdasarkan analisis dari jawaban informan, dalam penelitian wajib pajak orang pribadi  yang  terdaftar  sebagai  guru  SMK  Hidayatul  Ummah  Balongpanggang berpendapat  bahwa  dalam  kebijakan  ini    keuntungan  terbesar  yaitu  untuk kepentingan  pribadi  karena  terhindar  dari  kewajiban  ganda  yaitu  kewajiban beragama  dan  bernegara.  Selain  itu  juga  dapat  memberikan  kemudahan  dalam pertanggung  jawabannya,  dengan  artian  telah  melaksanakan  tanggung  jawab keduanya  dan  dalam  kepentingan  umum  informan  juga  berpendapat  bahwa kebijakan ini sangat membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial. Dengan  banyak  yang  membayar  zakat  tentu  banyak  pula  yang  akan  sadar membayar  pajak  di  mana  kepentingan  lain  yang  dipikir  wajib  pajak  adalah  untuk dikurangkan  pada  pembayaran  pajak  negara.  Hal  ini  meningkatkan  pendapatan keduanya  baik  sisi  pajak  maupun  sisi  zakat.  Dan  tujuan  awal  pemerintah  dari kebijakan ini terlaksana yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu dana yang terkumpul dari zakat juga membantu tujuan dari pemerintahan yaitu menyejahterakan  rakyatnya  dengan  mengurangi  kemiskinan  dan  terjaminnya masalah sosial Indonesia.
pendapat  bahwa  masalah  agama  dan  dunia  (negara)  tidak  bisa  disangkut pautkan.  Mereka  menilai  hal  itu  tidak  etis  atau  tidak  baik  dengan  alasan menimbulkan  rasa  keikhlasan  yang  kurang  dalam  diri  wajib  pajak  karena pembayaran  zakat  ditujukan  untuk  kepentingan  pengurangan  pajak.  Selain  itu, pendapat  lain  juga  memberikan  pernyataan  yang  sama  negatif  yaitu  dengan  alasan jika zakat yang menjadi kewajiban umat Islam dikurangkan pada pajak yang menjadi kewajiban semua umat beragama di Indonesia tentu akan menimbulkan kesenjangan antara umat beragama.

## SIMPULAN
Pada  dasarnya  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  profesi  guru  SMK  Hidayatul Ummah  Balongpangang  masih  kurang  mengetahui  dan  memahami  pajak  dan peraturannya. Responden kurang mendapat sosialisasi tentang perpajakan dari pihak pajak. Selain itu sebagai wajib zakat responden juga tidak mendapat sosialisasi dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tentang kebijakan-kebijakan terbarunya.  Sebagai  umat  muslim  yang  bernegara,  guru  SMK  Hidayatul  Ummah masih  tetap  memprioritaskan  zakat  dibandingkan  pajak.  Dengan  alasan  kewajiban beragama lebih penting dari kewajiban lainnya. Namun mereka juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas pajak. Sehingga keduanya harus tetap dilaksanakan untuk kewajiban beragama dan bernegara.
Mengenai  kebijakan  penerapan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan, semua  responden  menyetujui  dan  memberikan  respon  positif  pada  kebijakan tersebut.  Mereka  berharap  dengan  kebijakan  ini  masalah  sosial  dari  kemiskinan dapat  diatasi  dengan  pembayaran  zakat.  Responden  yang  berpendapat  negatif  atas kebijakan  ini  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  atas  tujuan  dan  manfaat kebijakan  ini.  Setiap  responden  dalam  penelitian  ini  mempunyai  harapan  agar kebijakan  ini  dapat  terealisasikan  dengan  baik  mulai  dari  sosialisasi,  implementasi, pengolahan, dan penyalurannya. Responden berharap dimudahkan dalam prosesnya sehingga  penerimaan  zakat  dan  pajak  lebih  meningkat.  Dan  dalam  pengolahannya keduanya  lebih  transparan  agar  tidak  disalah  gunakan  oleh  pihak  tertentu  supaya jaminan atas masyarakat miskin lebih tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Adriani dan Fathya. (2013). Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat . JRAK . 4(1): 30-31.
Badan Pusat
Statistik. Data
Penduduk Kabupaten Gresik . (Online).
( http://gresikkab.bps.go.id , diakses 28 April 2018) Cahyono  dan  Erdania  .  (2012).  Penerapan  Zakat  Sebagai  Perencanaan  Pajak  Untuk Efisiensi PPh Badan . Jurnal Eksis . Vol.8, No.1, Hal:102-103. Hadianto,  Nur  Jaelani  Putro  .  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Pengolahan  Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi PNS . Cendekian Akuntansi. 2(1): 52. Hafidhuddin, D. (2006). Zakat untuk kesejahteraan bersama. www.budpar.go.id/filedata/3270_1121-ZAKATBAZNAS.pdf . Diunduh: 15 April 2018 Ma’mun,  Mansur,  T.B.  (2017).  Prospek  Penerapan  Zakat  Sebagai  Pengurang  Pajak Penghasilan  Sebagai  Alternatif  Kebijakan  Fiskal. Jurnal  Riset  Menejemen  dan Bisnis. 2:188. Muktiyanto, A & Herdian. (2008). Zakat sebagai Pengurang Pajak. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 4(2): 100-112’
Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Ramana Rosdakarya.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Uzaifah. (2010). Manajemen zakat pasca kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jurnal Ekonomi Islam. IV(1): 62-63.