## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Implementasi  Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan  Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi

## Seko Novriansyah, Luluk Lusiati Cahyarini
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: sekonovrilovbird@gmail.com

## Abstract
The rights of persons with disabilities must be achieved so that persons with disabilities can play a role in their social environment, and have independence in realizing their own welfare. The purpose of writing this  journal  is  to  determine  the  implementation  of  SIM  D  Issuance  for  Persons  with  Disabilities  in Semarang Police and the obstacles faced by Polrestabes Semarang in the process of implementing SIM D issuance  for  persons  with  disabilities  based  on  the  Chief  of  Police  Regulation  Number  9  of  20l2.  The method  used  in  this  research  is  sociological  juridical  research.  ,  with  analytical  descriptive specifications, the results of this study indicate that the issuance of SIM D for persons with disabilities at the  Semarang  Police  Station  is  in  accordance  with  Police  Regulation  Number  9  of  20l2  but  its implementation  has  not  been  optimal.  Obstacles  faced  by  the  Semarang  Police  and  its  efforts:  lack  of awareness of  persons with disabilities on the importance of SIM D,  it is necessary to  socialize, lack  of understanding of  persons  with  disabilities  about the  procedures  for  the  SIM  D  practical  exam,  lack  of understanding from the Semarang Police about the procedures for the SIM D practical exam in obtaining SIM D services.
Keywords: sim d; disabilities; polrestabes semarang.

## Abstrak
Hak penyandang disabilitas harus dicapai agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui implementasi Penerbitan SIM D Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang dan kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam proses pelaksanaan Penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  sosiologis,  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitik,  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerbitan  SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  di  Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 20l2 namun pelaksanaannya belum maksimal.  Kendala  yang  dihadapi  Polrestabes  Semarang  dan  upayanya:  kurangnya  kesadaran penyandang  disabilitas  akan  pentingnya  SIM  D,  maka  perlu  sosialisasi,  kurangnya  pemahaman penyandang  disabilitas  tentang  tata  cara  ujian  praktek  SIM  D,  kurangnya  pemahaman  dari  Polrestabes Semarang tentang tata cara ujian praktek SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D.
Kata kunci: sim d; disabilitas; polrestabes semarang.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Suatu Negara yang mana  di dalamnya aman,  nyaman dan sejahtera merupakan tujuan dan cita-cita setiap bangsa, demi terciptanya hal tersebut tentu saja memerlukan perlindungan hukum untuk  melindungi “segenap  bangsa  Indonesia  serta tumpah  darah  Indonesia”  sesuai  dengan penggalan kalimat  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun l945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  l945).  Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum, dan  mempunyai  dasar  hukum  untuk  menjamin    perlindungan  hukum  bagi  bangsanya  atau masyarakatnya  agar  hidup  aman  dan  sejahtera  (Khoirunisa,  20l6).  Sejalan    dengan  ketentuan tersebut  maka salah satu  prinsip  penting  dalam sebuah negara hukum adalah  adanya  jaminan persamaan    hak    bagi    setiap      orang    dihadapan    hukum,  sehingga  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,    dan    kepastian    hukum    yang    adil,  serta  perlakuan    yang sama  dihadapan  hukum  atau  asas persamaan dimata hukum (Supriadi, 2006). Melalui Peraturan Kapolri  Nomor  9  Tahun  20l2  tentang  Surat  Izin  Mengemudi  khususnya  untuk  penyandang disabilitas  tertuang  dalam  Pasal  7  E  yang  berisi  SIM  D  berlaku  untuk  mengemudi  kendaraan bermotor  Khusus  Penyandang  cacat.  Dalam  Perkap  tersebut  sudah  mengatur  masalah  mengenai kekhususan  SIM  bagi  penyandang  cacat  atau  disabilitas  yang  disebut  SIM  D.  Pada  lingkungan sekitarnya, yaitu pencemaran. Pencemaran dapat berupa pencemaran air, tanah maupun udara.

## 2. Kerangka Teori
Teori  dibutuhkan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada  di  dalam  jurnal  ini  penulis menggunakan  teori  Efektifitas  Hukum.  Pengertian  Efektifitas  menurut  Amin  Tunggul  Widjaya adalah  hasil  membuat  keputusan  yang  mengarahkan  melakukan  sesuatu  dengan  benar,  yang membantu  memenuhi  misi  suatu  perusahaan  atau  pencapaia  tujuan  (Widjaya,  l993).  Sedangkan menurut  Sarwoto  istilah  efktifitas  yaitu  “berhasil  guna”  yaitu  pelayanan  yang  baik  corak  dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi (Sarwoto, l990). Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan  oleh  Romli  Atmasasmita  yaitu  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa,

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada  faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita, 200l).
Pada  dasarnya  efektivitas  merupakan  tingkat  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan. Efektivitas  adalah  pengukuran  dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Efektivikasi  hukum  merupakan  proses  yang  bertujuan  agar  supaya  hukum  berlaku efektif (Ibrahim, 2008). Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah  efektif.  Namun  demikian,  sekalipun  dikatakan  aturan  yang  ditaati  itu  efektif,  tetapi  kita tetap  masih  dapat  mempertanyakan  lebih  jauh  derajat  efektivitasnya  karena  seseorang  menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (Achmad, 2009).

## 3. Permasalahan
1) Bagaimanakah  implementasi  penerbitan  SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  di  Polrestabes Semarang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2 ?
2) Kendala-kendala  apa  sajakah  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Semarang  dalam  proses implementasi  penerbitan  SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  berdasarkan  Peraturan  Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2 dan bagaimana cara mengatasinya ?
3) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam proses implementasi penerbitan sim D bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan kapolri nomor 9 tahun 20l2.

## 4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Jurnal  yang  berjudul  “Implementasi  Penerbitan  Sim  D  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di Polrestabes  Semarang  Berdasarkan    Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  20l2  Tentang  Surat  Izin Mengemudi”  merupakan  penelitian  yang  asli  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Terdapat beberapa  jurnal  ataupun  penelitian  yang  mempunyai  tema  yang  sama  dengan  judul  jurnal  yag ditulis oleh penulis tetapi mempunyai substansi yang berbeda yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti  yang  bernama  Agus  Salim  dengan  judul  penelitian  “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satuan lalu lintas Kepolisian Resort Palu” di dalam penelitiannya peneliti lebih memfokuskan kepada penerapan seluruh aspek teori Edward III  yang  diteliti  yaitu  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Dampak  dan  Struktur  Birokrasi  telah dilaksanakan  hanya  saja  indikator  Komunikasi  dan  Sumber  Daya  belum  berjalan  sesuai  dengan
yang  diharapkan  sedangkan  indikator  Disposisi  dan  Struktur  Birokraasi  sudah  berjalan  sesuai yang diharapkan oleh masyarakat (Salim, 20l7).
Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Zaki Abid Budiman  dengan  judul  penelitian  “Implementasi  Perolehan  Sim  D  Bagi  Penyandang  Disabilitas Di  Wilayah  Surabaya”.  Peneliti  lebih  memfokuskan  penelitiannya  mengenai  Implementasi Perolehan  SIM  D  bagi  Penyandang  Disabilitas  di  wilayah  Surabaya,  dan  hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya (Budiman, 20l9).
Penelitian  yang  ketiga  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bernama  Dini  Annisa Rahmat  dengan  judul penelitiannya  yaitu  “Disparitas  Penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  Sebagai Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Tunarungu”.  Dimana  peneliti  memfokuskan  penelitiannya yaitu  disparitas  penerbitan  surat  izin  mengemudi  sebagai  pemenuhan  hak  bagi  penyandang tunarungu (Rahmat, 20l9).
Jurnal yang ditulis oleh penulis memiliki perbedaan substansi dengan jurnal-jurnal ataupun penelitian  yang  telah  ditulis  oleh  peneliti  lain  yang  meneliti  tema  yang  sama  dengan  penulis. Fokus pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam jurnal ini yaitu implementasi penerbitan SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  di  Polrestabes  Semarang  berdasarkan  Peraturan  Kapolri Nomor  9  Tahun  20l2,  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Polrestabes  Semarang  dalam  proses implementasi  penerbitan  SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  berdasarkan  Peraturan  Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2 dan cara mengatasinya, serta yang terakhir upaya untuk mengatasi kendala dalam  proses  implementasi penerbitan  sim  D bagi penyandang disabilitas  berdasarkan  peraturan kapolri  nomor  9  tahun  20l2.  Berdasarkan  fokus  pembahasan  jurnal  diatas  jika  dibandingkan dengan  fokus  pembahasan  dengan  jurnal  atau  penelitian-penelitian  lain  yang  mempunyai  tema atau topik yang sama dengan jurnal ini terdapat perbedaan dalam pembahasan nanti. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis dapat dipertanggung jawabkan dan asli.

## B. METODE PENELITIAN M
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  yuridis  sosiologis.  Pada penelitian  yuridis  sosiologis,  hukum  dikonsepkan  sebagai  pranata  sosial  yang  secara  riil  dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainya (Amirudin, 20l0). yaitu mengamati proses bekerjanya hukum,
dalam hal ini adalah implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2 mengenai penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas di Polrestabes Semarang.
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang mendeskriptifkan  secara  terperinci  hasil  analisis  mengenai  asas-asas  hukum,  sistematikk  hukumn, tarafosinkronisasi  vertikal  serta  horizontal,  perbandingannhukum  dan  ninventarisasi  hukumipositif. Suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  (Peter,  2005).  Diharapkan  dalam  penelitian  ini  dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, rinci dan sistematis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  dengan  menggambarkan  pokok-pokok  permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.
Metode  pengumpulan  data  untuk  penulisan  jurnal  ini  yaitu  data  primer  berupa  wawancara dengan  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  kepada  Institusi  Penerbit  SIM  yaitu  Polrestabes Semarang dan Kasubit l Unit Reginden l Satlantas Kota Semarang dan Penyandang Disabilitas dan Observasi  yaitu  melakukan  pengamatan  secara  langsung  di  Polrestabes  Semarang  Mengenai  alur penerbitan SIM D bagi penyandang disabiltas. Selain itu juga dengan data sekunder berupa data yang diperoleh  dari  study  pustaka  dan  dokumentasi  yang  merupakan  hasil  penelitian  dan  analisis  orang lain  dalam  bentuk  buku-buku  dan  dokumentasi.  Serta  Undang-Undang  yang  berhubungan  dan digunakan untuk pembahasan jurnal ini.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan  cara  menginterpretasikan  data  dan  memaparkan  dalam  bentuk  kalimat  untuk  menjawab permasalahan  secara  sistematis  selanjutnya  dianalisa  secara  kualitatif  induksi  dengan  mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami berdasarkan disiplin ilmu hukum secara khusus untuk mencapai kejelasan masalah secara umum yang akan dibahas dan melalui pembahasan tersebut diharapkan  pemasalahan  tersebut  dapat  terjawab  sehingga  memudahkan  untuk  ditarik  kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## C. HASIl DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Penerbitan  SIM  D  bagi  Penyandang  Disabilitas  berdasarkan  Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pengertian  SIM  berdasarkan  Pasal  77  ayat  (l)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  buktinregistrasi  dan  identifikasi  yang  diberikan oleh  Polri  kepada  seseorang  yang  telah  memenuhi  persyaratan  administrasi,  sehat  jasmani  dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  memiliki  surat  izin  mengemudi sesuai dengan jeniskendaraan bermotor yang dikemudikan. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin  yang  isinya  tergantung  pada  sifat  atau  kualitas  pribadi  dan  pemohon  izin  misalnya  izin mengemudi  (SIM)  (Sutedi,  2011).  SIM  D  sangat  dibutuhkan  bagi  penyandang  disabilitas terutama  dalam  melakukan  aktivitas.  Salah  satu  manfaat  dari  pentingnya  penerbitan  SIM  D tersebut  adalah  kemudahan  dan  pergerakan.  Yang  dimaksud  kemudahan  dan  pergerakan  itu sendiri  menurut    Peraturan    Menteri    Pekerjaan    Umum    Nomor    30/PRT/M/2006,  dimana aksesibilitas    terdapat    empat    azas    yang  salah    satunya    adalah  azas    kemudahan.    Azas kemudahan yang artinya semua orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum  dalam  suatu  lingkungan.  Kemudahan  penggunaan  mampu  mengurangi  usaha  seseorang baik waktu maupun tenaga (Zaenudin, 2008).
Berdasarkan  Undang-Undang  22/2009  tentang  lalu  lintas  daniAngkutan  Jalan.  Pasal  80 huruf e menjelaskan bahwa Surat Izin Mengemudi D (selanjutnya disebut SIM D) berlaku untuk mengemudikan  kendaraan  khusus  bagi  penyandang  cacat.  Dan  di  dalam  Peraturan  Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2 tentang Surat Izin Mengemudi Pasal 7 huruf e menjelaskan bahwa SIM D, berlaku untuk mengemudi ranmor khusus bagi penyandang cacat. Hal tersebut telah disampaikan dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal  77  bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
Peningkatan  yang  dialami  setiap  tahun,  angka  terbesar  penerbitan  SIM  D  di  Polrestabes Semarang  tercatat  pada  Tahun  20l7  setelah  dilakukan  upaya  sosialisasi  dari  pihak  Polrestabes Semarang kepada penyandang disabilitas di Kota Semarang. Berdasarkan data penerbitan SIM D dari  tahun  20l5-20l7  Polrestabes Semarang  tersebut  masih sedikit dibandingkan  dengan  jumlah keseluruhan penyandang disbilitas.
Bagan l Alur Penerbitan SIM D di Polrestabes Semarang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Bahwa  prosedur  perolehan  SIM  D  sama  dengan  proses  pengurusan  SIM  C  dan  SIM  A sesuai dengan Pasal 81 UULAJ  yaitu dengan memenuhi syarat usia, syarat administrasi, syarat kesehatan  jasmani  dan  rohani  serta  syarat  ujian  yang  terdiri  dari  ujian  teori,  praktik  dan simulator.  Perbedaannya  yaitu  terdapat  pada  ujian  pratik  pemohon  SIM  D,  yaitu  untuk  Ujian Praktik SIM D, Pemohon diperkenankan menggunakan kendaraan khusus miliknya.
2. Kendala Dalam Proses Implementasi Penerbitan SIM D Bagi Penyandang
DisabilitasBerdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.
1) Kurangnya  Kesadaran  Dari  Penyandang  Disabilitas  tentang  pentingnya  SIM  D,  Dan kurangnya  keberanian  dari  penyandang  disabilitas  dalam  memperjuangkan  haknya    yaitu terdapat kekurangan  dalam  hal  pengajuan  pengurusan perolehan SIM  juga  merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  terhambatnya  perolehan  SIM  tersebut.  Mengingati  bahwa memiliki SIM adalah salah satu syarat dalam berkendara  di  jalan  raya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2) Kurangnya  Pemahaman  Dari  Penyandang  Disabilitas  Tentang  Prosedur  Pada  Ujian  Praktik Memperoleh SIM D Kurangnya pemahaman masyarakat dari penyandang disabilitas tentang prosedur  pada  ujian  praktik  SIM  D  sangat  mempunyai  peran  penting  dalam  penegakan hukum, khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan khusus.
3) Kurangnya  Pemahaman  Dari  Polrestabes  Semarang  tentang  Prosedur  pada  Ujian  Praktik Memperoleh SIM Ddalam Pelayanan Perolehan SIM bagi Penyandang Disabilitas. Dijelaskan pada  lampiran  Peraturan Kapolri  Nomor 9 Tahun 20l2  tentang SIM    pada  Pasal  20  huruf b menyatakan bahwa peralatan Simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan SIM A dan SIM D dan setara dengan SIM C.
4) Kurang Mendukung Fasilitas yang disediakan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penerbitan SIM D tersebut. fasilitas kendaraan bermotor untuk  Ujian  Praktik  SIM  D  dari  kepolisian  itu  tidak  selalu  sesuai  dengan  kondisi  fisik

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pemohon  SIM  D  sehingga  membuat  pemohon  susah  dalam  menjalankan  Ujian  praktik  dan tentunya tidak dapat memperoleh SIM D.
3. Upaya  Mengatasi  Kendala  Dalam  Proses  Implementasi  Penerbitan  SIM  D  Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2.
1) Terkait  dengan  kendala  kurangnya  kesadaran  dari  Penyandang  Disabilitas  Tentang Pentingnya  SIM  D,  maka  Polrestabes  Semarang  perlu  melakukan  upaya  untuk  mengatasi kendala  tersebut  dengan  cara  sosialisasi  tentang  pentingnya  SIM  D  untuk  meningkatkan kesadaran pada penyandang disabilitas dalam kepemilikan SIM D.
2) Terkait  dengan  kendala  kurangnya  pemahaman  prosedur  pada  ujian  praktik  di  Polrestabes Semarang  melakukan  memperoleh  SIM  D  dengan  cara  sosialisasi  tentang  tata  cara  dan prosedur  pada  ujian  praktek  memperoleh  SIM  D  kepada  penyandang  disabilitas  dalam meningkatkan pemahaman prosedur.
3) Terkait dengan kendala kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang prosedur pada ujian praktik memperoleh SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D bagi penyandang disabilitas  yaitu  dengan    menenkankan  implementasi  Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun 20l2 tentang SIM yaitu Pasal 22.
4) Terkait  dengan  kendala  kurangnya  fasilitas,  Menyediakan  fasilitas  penunjang  penerbitan SIM  D  seperti  kendaraan  khusus  bagi  penyandang  disabilitas  secara  maksimal  ujian simulator tidak termasuk ke dalam ujian yang harus dilakukan oleh penyandang disabilitas.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penerbitan SIM D Bagi Penyandang  Disabilitas di  Polrestabes  Semarang, sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Kapolri Nomor Tahun 20l2 Tentang Surat Izin Mengemudi adanya hal tersebut pihak kepolisian sebagai penerbit SIM berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap perolehan SIM bagi pemohon sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  tidak  terkecuali  pemilik  kendaraan  khusus  dalam  ini  adalah  penyandang  disabilitas, namun pelaksanaannya berjalan belum maksimal. Kendala Penerbitan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas di Polrestabes  Semarang  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  Tahun  20l2  yaitu  yang  pertama kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas tentang pentingnya SIM D, maka Polrestabes Semarang perlu melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara sosialisasi tentang pentingnya SIM D.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Kedua,  Terkait  dengan  kendala  kurangnya  pemahaman  dari  penyandang  disabilitas  tentang prosedur pada ujian praktik memperoleh SIM D maka Polrestabes Semarang perlu melakukan upaya untuk  mengatasinya  dengan  cara  sosialisasi  tentang  tata  cara  dan  prosedur  pada  ujian  praktek memperoleh  SIM  D.  Ketiga,  kurangnya  pemahaman  dari  Polrestabes  Semarang  tentang  prosedur pada  ujian  praktik  memperoleh  SIM  D  dalam  pelayanan  perolehan  SIM  D  bagi  penyandang disabilitas maka perlu melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara menekankan implementas Pasal  22  Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  SIM.  Terakhir  yaitu  kurangnya  fasilitas, maka  Polrestabes Semarang perlu melakukan  upaya untuk  mengatasinya  dengan cara  menyediakan fasilitas  penunjang  penerbitan  SIM  D  secara  maksimal  dan  memberikan  kebijakan  khusus  kepada peserta ujian SIM D.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Achmad,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Penerbit Kencana.
Amirudin. (20l0). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita, R. (200l). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Ibrahim, A. (2008). Teori dan konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya . Bandung: Bandar Maju. Peter, M. (2005). Penelitian hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rahmat,  A.  D.  (20l9).  Disparitas  Penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Bagi Penyandang Tunarungu. Dialektika , Vol l6 (No. 2), p. 26.
Sarwoto. (l990). Dasar-Dasar Organisasi dan Manegemen . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supriadi. (2006). Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, A. (20ll). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.
Widjaya. (l993). Manajemen Suatu Pengantar . Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
Zaenudin, A. (2008). Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Artikel Jurnal:
Budiman,  Z.  A.  (20l9). Implementasi  Perolehan  Sim  D  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di  Wilayah
Surabaya . Universitas Negeri Surabaya.
Khoirunisa,  D.  (20l6).  FaktorPenghambat  Implementasi  Pasal  80  Huruf  E  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Terhadap  Hak  Perolehan  SIM  Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Disabilitas , Vol 2 (No. l), p. 2.
Salim, A. (20l7). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu. Jurnal Katalogis , Vol V (No. 2), p. 23.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2 Tentang Surat Izin Mengemudi.