## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
ht t p: / / www.i nf eb .or g 2023 Vol. 5 N o .   4 Hal:  1188-1192 e-ISSN: 2714-8491

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tanjungpinang
Teddy Haryadi 1  , Nurul Yusyawiru 2
1,2 Universitas Maritim Raja Ali Haji
teddyharyadi@umrah.ac.id

## Abstract
This research examines the influence of moral understanding and moral obligations on tax compliance with socialization as moderation for MSMEs in the Tanjungpinang City area. This research analyzes primary questionnaire data from 100 MSME respondents' answers in the Tanjungpinang City area. Testing research variables uses multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA). Moral obligations influence taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer understanding has  no  effect  on  taxpayer  compliance.  Socialization  can  moderate  taxpayers'  understanding  and  moral  obligations  towards mandatory  compliance.  The  research  results  are  expected  to  be  taken  into  consideration  by  tax  authorities  to  increase  tax socialization to increase taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Understanding, Moral Obligations, Financial Condition, Tax Sanctions.

## Abstrak
Penelitian  ini  menguji  pengaruh pemahaman  dan  kewajiban  moral terhadap  kepatuhan  pajak  dengan  sosialisasi  sebagai moderasi UMKM yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang . Penelitian ini menganalisis data primer kuesioner dari 100 jawaban responden UMKM yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang . Pengujian variabel penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Sedangkan  pemahaman  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sosialisasi  dapat memoderasi  pemahaman  wajib  pajak  dan  kewajiban  moral  terhadap  kepatuhan  atas  kewajiban. Hasil  penelitian diharapkan menjadi pertimbangan otoritas pajak untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Sebagai negara yang berkembang, Indonesia mempunyai prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam perwujudan hal tersebut diperlukan  dana  yang  relatif  besar.  Dana  yang diperlukan  semakin  meningkat  seiring  berjalannya waktu.  Sumber  dana  dapat  berasal  dari  eksternal maupun  internal.  Dana  eksternal  diperoleh  dari pinjaman  luar  negeri  namun  hanya  bersifat  sementara sedangkan  dana  internal  diperoleh  dari  sumber pendapatan  negara  dalam  negeri.  Dalam  mengurangi ketergantungan  dana  eksternal,  pemerintah  berupaya meningkatkan  sumber  penerimaan  dari  dalam  negeri. Oleh karena itu, terdapat peran penting yang melibatkan semua warga Indonesia harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  menjelaskan bahwa  pajak  merupakan  iuran  wajib  kepada  negara, yang harus dibayar oleh orang atau badan dan bersifat wajib  tanpa  menerima  kompensasi  secara  langsung, tetapi  digunakan  untuk  kesejahteraan  negara  dan rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  jelas  bahwa  keberadaan pajak  sangat  penting  bagi  negara  Indonesia.  Dengan
demikian, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak negara terus meningkat [ 1 ] .
Upaya  memaksimalkan  penerimaan  pajak  tidak  dapat hanya bergantung pada peran dari Ditjen Pajak maupun petugas  pajak,  tetapi  dibutuhkan  juga  peran  aktif  dari para  wajib  pajak  itu  sendiri.  Perubahan  sistem perpajakan  dari Official  Assessment menjadi Self Assessment ,  memberikan  kepercayaan  wajib  pajak untuk  mendaftar,  menghitung,  membayar  serta melaporkan  kewajiban  perpajakannya  sendiri  [ 2 ].  Hal ini  menjadikan  kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penerimaan pajak.
Pemerintah saat ini melirik sektor swasta yang potensi penerimaan  pajak  yang  cukup  besar,  khususnya  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam  upaya peningkatan penerimaan pajak. Sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013,  yang diubah  kembali  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  tahun  2018  tentang  pajak  penghasilan  dari  usaha yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM  diubah  menjadi  0,5%  untuk  seluruh  UMKM.
Namun  bedasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021  (UU  Harmonisasi  Perpajakan)  yang  merupakan efek  dari  pandemik  Covid-19  terdapat  keringanan penerapan  tarif  pajak  bagi  pengusaha  yang  omzet setahun  hingga  Rp500  juta  tidak  dikenakan  pajak penghasilan.
Keberadaan  UMKM  saat  krusial  di  kalangan masyarakat, karena memiliki manfaat dalam mengalokasikan pendapatan masyarakat [ 3 ]. Pertumbuhan  dan  perkembangan  UMKM  di  Kota Tanjungpinang  terus  terjadi  dari  tahun  ke  tahunnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Jumlah UMKM Kota Tanjungpinang Tahun 2018-
2022 Tahun Jumlah UMKM 2018 616 2019 3.845 2020 4.080 2021 13.492 2022 14.687
Terlihat  terus  terjadi  peningkatan  jumlah  UMKM  dari tahun  2018-2022.  Banyak  para  pelaku  usaha  yang memulai  peruntungan  dengan  membuka  bisnis  dari skala kecil hingga menengah. Namun, hal tersebut tidak sesuai  dengan  angka  kepatuhan  pajak  yang  tercatat  di Direktorat Jendral Pajak (DJP).
Besarnya  pajak  yang  disetor  oleh  UMKM  juga tergantung  dengan  tingkat  kepatuhan  yang  dilakukan oleh UMKM. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain yaitu para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar  dan  melaporkan  pajak  [ 4 ].  Masih  banyak UMKM  yang  belum  terdaftar  di  sebagai  Wajib  Pajak sehingga  tidak  menyetorkan  pajak  penghasilannya. Belum  terdaftarnya  UMKM  pada  kantor  pelayanan pajak  disebabkan  belum  patuhnya  pelaku  UMKM dalam  menyetorkan  pajaknya.  Sehingga  tingkat kepatuhan  pelaku  UMKM  sangat  mempengaruhi penerimaan negara dalam pajak penghasilan khususnya pada sektor UMKM.
Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak terkait erat dengan  persepsi  masyarakat  terhadap  pajak.  Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama adalah  faktor  internal  yang  berkaitan  dengan karakteristik individu itu sendiri dan yang kedua adalah faktor  eksternal  yang  berhubungan  diluar  dari karakteristik  individu  itu  sendiri,  biasa  berhubungan dengan  lingkungan  dan  situasi.  Salah  satu  jenis  faktor internal tersebut adalah pemahaman perpajakan. Faktor ini merupakan salah satu kelemahan wajib pajak yakni rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan  sehingga  memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Tanpa  pengetahuan  tentang  pajak  dan  manfaatnya, mustahil  bagi  masyarakat  untuk  membayar  pajak dengan itikad baik [ 5 ].
Faktor  internal  lain  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kewajiban  moral. Kewajiban moral merupakan norma yang dimiliki oleh individu,  namun  kemungkinan  tidak  dimiliki  oleh individu  lainnya.  Dalam  pemutusan  untuk  melakukan suatu tindakan biasanya suatu individu akan memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Tindakan membayar pajak adalah suatu bentuk aktivitas yang tidak terlepas dari kondisi behavioral wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang  baik  akan  cenderung  berperilaku  jujur  dan  taat terhadap  aturan  yang  berlaku  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  [ 6 ].  Sejalan  dengan  hal tersebut,  dalam  penelitian  tertentu  menyatakan  bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak [ 7 ].
Objek pada penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang. UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang setiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan  data  BPS  Kota  Tanjungpinang  terakhir pada tahun 2022 terdapat 14.687 UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan uraian sebelumnya serta wujud dari bagian bentuk kerja sama antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Kota Tanjungpinang yang ditandai dengan Nota  Kesepahaman  (MoU)  yang  telah  dibuat sebelumnya  pada  No.  139/UN53.0/KS/2020  dan  No. 181/1.1.02/1/MoU/2020 yang didalamnya berisi tentang kerja sama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, Pendidikan,  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Agustus  hingga  November  2023.  Lokasi  penelitian untuk  mengambil  data  ini  adalah  di  wilayah Tanjungpinang.  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap UMKM yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang.
Analisa  data  merupakan  kegiatan  setelah  data  dari seluruh  responden  terkumpul.  Kegiatan  dalam  analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan  jenis  responden,  mentabulasi  data  berdasarkan variabel  dari  seluruh  responden,  menyajikan  data  tiap variabel  yang  diteliti,  melakukan  perhitungan  untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  diuji [ 8 ].  Dalam  penelitian  ini  analisis  data  akan menggunakan  statistik  deskriptif.  Adapun  analisis statistika  deskriptif  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar  data  yang  tersaji  menjadi  mudah  dipahami  dan informatif  bagi  orang  yang  membacanya.  Statistika deskriptif  menjelaskan  berbagai  karakteristik  data berupa mean (rata-rata),  nilai  minimum,  nilai maksimum, dan standar deviasi.
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan  apa  yang  diukur  dengan  kuesioner tersebut. Untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dengan  melihat Pearson  Correlation .  Jika  korelasi antara  skor  masing-masing  item  pertanyaan  terhadap skor total signifikan (p<0,05) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya [ 9 ].
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka  dilakukan  uji  statistik  dengan  cara  melihat Cronbach  Alpha (α).  Kriteria  yang  digunakan  adalah suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 [ 9 ].
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual memiliki distribusi normal [ 9 ]. Model regresi yang baik adalah  memiliki  data  yang  terdistribusi  normal.  Uji normalitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  uji Kolmogorov  Smirnov  dan  PP  plot standardized residual .  Uji  normalitas  data  dilihat  dari  kedua  hal tersebut,  nilai  Kolmogorov  Smirnov  lebih  besar  dari 0,05 dan PP plot standardized residual mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.
Dalam penelitian ini, alat analisis menggunakan model regresi  linier  berganda.  Analisis  regresi  berganda digunakan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat. Analisis  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan program  komputer Statistical  Package  for  Social Science (SPSS).
Koefisien  determinasi  ( 𝑅 2 )  pada  intinya  mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  0 (nol)  dan  1  (satu).  Nilai  R²  yang  kecil  berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel dependen.
Uji  statistik  F  menunjukkan  apakah  semua  variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F bertujuan  untuk  mengetahui  kelayakan  model  regresi linear  berganda  sebagai  alat  analisis  yang  menguji pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Bila nilai signifikansi < α = 0,05 maka model ini layak atau fit dengan data observasinya.
Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan diuji, yaitu:
a. H 1 yaitu  apakah  terdapat  pengaruh  pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak;
b. H 2 yaitu apakah terdapat pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak;
c. H 3 yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak;
d. H 4 yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi  pengaruh  kewajiban  moral  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Untuk  melakukan  pengujian  hipotesis  secara  parsial digunakan  Uji  t.  Uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas  terhadap  variabel  terikatnya.  Adapun  prosedur pengujiannya  adalah  setelah  melakukan  perhitungan terhadap  t hitung, kemudian  membandingkan  nilai  t hitung dengan t tabel . Uji
Moderated Regression Analysis (MRA) adalah uji atas persamaan  regresi  berganda  linear  dimana  dalam persamaan  regresinya  mengandung  unsur  interaksi (perkalian  dua  atau  lebih  variabel  independen)  yang untuk  menyelidiki  bagaimana  variabel  moderasi  dapat memperkuat  atau  memperlemah  hubungan  antara variabel independen dan dependen [ 10 ] .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  pengujian  hipotesis  secara  parsial  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Secara Parsial Hipotesis Pertama
H VI Th Tt Sig R2A R2M Ket H1 PP 1.530 1.98397 0.041 Tolak H2 KM 3.141 1.98397 0.041 Terima H3 PP 0,165 0,305 Terima H4 KM 0,180 0,257 Terima
Dimana  H  adalah  hipotesis  dan  VI  adalah  variabel independen untuk masing-masing hipotesis.  Th adalah t hitung dan Tt adalah t tabel . R2A adalah R² awal dan R2M adalah  R²  moderasi.  PP  yaitu  pemahaman  perpajakan dan KM adalah kewajiban moral.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  2,  didapat variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  pada  wajib  pajak  UMKM  yang  berada  di Kota  Tanjungpinang.  Hasil  ini  sejalan  dengan  yang didapat  penelitian  sebelumnya  yang  mendapatkan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  pada  wajib  pajak  [ 11 ],  [ 12 ].  Tidak berpengaruhnya  pemahaman  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan  perpajakan,  cara  membayar,  dan  melakukan kegiatan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Hal  ini  bisa  terjadi  disebabkan ketidakmauan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  pada  UMKM  yang  berada  di
Kota  Tanjungpinang.  Namun  hal  ini  bertentangan dengan  hasil  penelitian  lain  yang  mendapatkan pemahaman  pajak  berpengaruh  Positif  Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ].
Untuk H 2, didapat variabel kewajiban moral berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pada  wajib  pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang. Hasil ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kewajiban  moral yang  dimiliki  wajib  pajak  maka  akan  semakin  tinggi kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  pembayaran  pajak. Hasil  ini  menunjukkan  salah  satu  yang  mendorong peningkatan  penerimaan  pajak  di  kantor  pelayanan pajak  (KPP)  Tanjungpinang  adalah  kewajiban  moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri untuk berlaku jujur  dan  menjalankan  kewajibannya  sebagai  wajib pajak  dan  menaati  peraturan  yang  berlaku.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang lain [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ].
Untuk H 3 , didapat besar R² awal sebesar 0,165 dan R² moderasi  0,305.  Dari  hasil  perhitungan  tersebut terdapat  kenaikan  R²  sebelum  dan  setelah  moderasi. Hasil ini menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  atau  sosialisasi  perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang  berada  di  Kota Tanjungpinang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang mendapatkan  bahwa  sosialisasi  peraturan  perpajakan meningkatkan  kepatuhan  pembayaran  pajak  [ 6 ],  [ 20 ], [ 21 ].  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  yang dilakukan oleh KPP Tanjungpinang dapat meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  yang  pada akhirnya  dapat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap pelaksanaan  peraturan  perpajakan  dan  menjalankan kewajibannya  untuk  membayar  pajak  sebagai  wajib pajak.
Untuk  H 4 didapat  besar  R²  awal  sebesar  0,180  dan  R² moderasi  0,257.  Dari  hasil  perhitungan  tersebut, terdapat  kenaikan  R²  sebelum  dan  setelah  moderasi. Hasil ini menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi  pengaruh  kewajiban  moral  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  atau  sosialisasi  perpajakan memperkuat  pengaruh  kewajiban  moral  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang  berada  di  Kota Tanjungpinang. Hasil ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan  yang  dilakukan  dapat  memoderisasi hubungan  kewajiban  moral  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Sosialisasi  yang  dilakukan  dapat  meningkatkan kewajiban  moral  dengan  meningkatkan  kesadaran pribadi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan dan  membayarkan  pajaknya.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  mendapatkan  sosialisasi  peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak [ 6 ].

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  didapat  kewajiban moral  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  pemahaman  wajib pajak  dan  kondisi  keuangan  kondisi  keuangan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Serta Sosialisasi dapat memoderasi kewajiban moral, sanksi perpajakan,  pemahaman  wajib  pajak  dan  kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang.

## Daftar Rujukan
[1] Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. B., Suharyanto,  A.,  &  Cahyani,  H.  (2021).  The  Influence  of  the Level  of  Public  Awareness  and  Public  Understanding  of  the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets  through  the  Property  Tax  (PBB)  Collection  Process. In Proceedings  of  the  International  Conference  on  Industrial Engineering and Operations Management (pp. 3756-3763).
[2] Mardiasmo, M. B. A. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Penerbit Andi.
[3] Anggraeni, F. D. (2013). Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM)  melalui  fasilitasi  pihak  eksternal  dan potensi  internal  (Studi  kasus  pada  kelompok  usaha"  Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
[4] Ristanti,  F.,  Khasanah,  U.,  &  Kuntadi,  C.  (2022).  Literature Review  Pengaruh  Penerapan  Pajak  UMKM,  Sosialisasi Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Multidisplin , 1 (2), 380-391.
https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49
[5] Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M.  A.  (2020).  Influence  of  justice,  culture  and  love  of  money towards  ethical  perception  on  tax  evasion  with  gender  as moderating variable. Journal of Money Laundering Control , 23 (1),  245-266. https://doi.org/10.1108/JMLC-06- 2019-0047
[6] Mulyani,  U.  R.  (2020).  Pengaruh  sosialisasi  dan  pemahaman Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  86  Tahun  2020  terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pada masa covid- 19  (Pada  UMKM  orang  pribadi  sektor  perdagangan  di Kudus). Accounting
Global Journal , 4 (2), 167-182. https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5217
[7] Aryandini,  S.,  Savitri,  E.,  &  Wiguna,  M.  (2016). Pengaruh kewajiban  moral,  pemeriksaan  pajak,  dan  kondisi  keuangan terhadap kepatuhan  wajib  pajak badan untuk usaha hotel  yang terdaftar  di  dinas  pendapatan  daerah  kota  pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 3 (1).
[8] Sugiyono,  S.  (2016).  Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta .
[9] Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariete SPSS 25.
[10] Liana,  L.  (2009).  Penggunaan  MRA  dengan  SPSS  untuk menguji  pengaruh  variabel  moderating  terhadap  hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dinamik , 14 (2). https://doi.org/10.35315/dinamik.v14i2.95
[11] Tanjung,  S.,  Arifin,  S.  B.,  &  Filhayati,  R.  (2022).  Pengaruh Pemahaman  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai  Variabel  Intervening  pada  KPP  Pratama  Medan Belawan. Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  Dan  Ilmu  Ekonomi (Jasmien) , 2 (02),
112-120. https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112
[12] Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pemahaman,  Sanksi,  Kesadaran
Wajib  Pajak,  dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. MBIA , 20 (3), 285-294.
https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614
[13] Nugroho,  D.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-Filling,  Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Mitra
Manajemen , 5 (9),
581-598.
https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568.
[14] Herviana,  N.  S.,  &  Halimatusadiah,  E.  (2022).  Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  dan  Kesadaran  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi , 39-46. https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964
[15] Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Tarif  Pajak  Dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. JURNAL
ECONOMINA , 2 (8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722
[16] Zendrato,  R.  H.  (2022). Pengaruh  Keadilan,  Sosialisasi,  Dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm Di Kota Gunungsitoli (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
[17] Ayu,  R.  W.,  &  Susanto,  Y. K.  (2022).  Earnings Management: Current  Tax  Expense,  Effective  Tax  Rates,  And  Financial
Ratio. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 6 (1), 150-161. https://doi.org/10.24912/jmieb.v6i1.16336
[18] Dewi,  D.  A.  R.  K.,  Putra,  I.  G.  C.,  &  Dicriyani,  N.  L.  G.  M. (2022).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Pajak,  Kewajiban  Moral,  Biaya  Kepatuhan,  dan  Sanksi  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT  Klungkung. Kumpulan  Hasil  Riset  Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 4 (2), 371-386.
[19] Nabila,  Z.  D.,  &  Isroah,  I.  (2019).  Pengaruh  kewajiban  moral dan  lingkungan  sosial  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Pengusaha. Nominal  Barometer  Riset  Akuntansi  dan Manajemen , 8 (1),
47-58.
http://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498
[20] Natrion,  &  Nurianti.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga). Jurnal Liabilitas , 4 (1), 39–54. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i1.46
[21] Chandra,  K.,  &  Trisnawati,  R.  (2018). Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sosialisasi  Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  KPP  Pratama  Kota Surakarta (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).