## EKSISTENSI  BUDAYA  HUKUM PENGUSAHA  BATIK  GUMELEM KABUPATEN  BANJARNEGARA DALAM PENINGKATAN  EKONOMI MELALUI  PEMBERDAYAAN  HAK  ATAS  MEREK
Oleh: Hary Mulyadi Dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UNSIQ Email:  harymulyadi1970@gmail.com

## ABSTRAK
Merek  merupakan  tanda  pengenal  serta  tanda  pembeda  yang  menghubungkan pengusaha dengan konsumen. Pendaftaraan hak atas merek batik pengusaha batik Gumelem Kabupaten Banjarnegara pada Ditjen HaKI merupakan suatu kebutuhan demi keamanan, kepastian dan kenyamanan dalam berbisnis. Akan tetapi tingkat kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan hak atas merek batiknya masih rendah, hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  budaya  hukum  yang  diresapinya.  Hasil  temuan menunjukkan  bahwa  bandangan  dan  pemahaman  pengusaha  batik  Gumelem Kabupaten  Banjarnegara  tentang  merek  batik  sudah  cukup  baik;  budaya  hukum yang  diresapi  pengusaha  batik  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dikandung dalam UUM 2001, sehingga mereka mengabaikan registrasi merek; faktor-faktor yang  menjadi  kendala  dalam  pendaftaran  merk  adalah  subtansi  UUM  2001 mengandung  kelemahan  internal  yang  mencakup  struktur  hukum,  yaitu administrasi,  birokrasi  Ditjen  HaKI  yang  tidak  didukung  oleh  sarana  dan prasarana memadai, dan budaya hukum yang diresapi oleh  pengusaha batik; dan upaya  eksistensi  pemberdayaan  budaya  hukum  pengusaha  batik  melalui pendaftaran hak atas merek untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dimaksukan untuk meningkatkan  daya  (power)  mereka  baik  dari  segi  modal,  teknologi  serta manajemen  untuk  tetap  survive  di  era  persaingan  pasar.  Pemberdayaan  disini terkait  dengan  upaya  penyadaran,  partisipasi  dan  emansipasi  aktif  pengusaha batik  agar  posisi  tawar  mereka  sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi  untuk mewujudkan  ekonomi  kerakyatan  yang  berkeadilan  sosial  menjadi  berdaya  dan berkembang. Oleh karena itu dukungan pemerintah terhadap keberadaan mereka mutlak  diperlukan.  Untuk  merealisasikan  pemberdayaan  tersebut,  langkah  awal yang  ditempuh  adalah  dengan  sosialisasi  hukum  untuk  menumbuhkembangkan serta  membangun  kesadaran  hukum  yang  berdimensi  kognitif,  efektif  dan kompetitif.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Budaya Hukum dan Hak Atas Merek Batik
A. Pendahuluan
Keberadaan tradisi batik d i Gumelem Kec. Susukan
Kab.
Banjarnegara  merupakan  salah  satu  aset budaya  yang  sekaligus  sebagai  sumber ekonomi  menjadi  mata  rantai  kehidupan masyarakatnya.  (Hadi  Supeno,  2003:1). Tradisi batik merupakan tinggalan
budaya  yang  mengandung  nilai  luhur, mencerminkan  identitas  budaya  daerah, yang  identik  mendorong  jati  diri  dan kepribadian  bangsa.  Haris  Sukendar (2003:  12)  mengatakan  bahwa  sesuai dengan perannya dalam rangka membangun  bangsa,  tinggalan  budaya berupa  batik  pada  dasarnya  sangat  erat
kaitannya  dengan  kepribadian  bangsa yang dapat dikatakan  identik dengan  jati diri  bangsa  .  Keberadaan  batik  dari  segi nilai budaya hanya layak untuk dibicarakan di buku sejarah, bicara batik dari  sisi  komoditas  ekonomi,  tidak  bisa lepas dari hukum- hukum ekonomi seperti komoditas  perdagangan  lainnya  (Noor Djunaidi,  2000: 2)
Pada  masa  dunia  modern  yang  erat dengan  persaingan  perdagangan  barang dan  jasa  di  tingkat  pasar  internasional, regional maupun lokal, pengusaha Indonesia pada umumnya dan khususnya di  Gumelem  Kabupaten  Banjarnegara tetap  eksis  di  pasar,  dengan  jalan  tetap membuat  produk  yang  sesuai  dengan keinginan  pasar  dalam  arti  memenuhi taste pasar  yaitu:  berkualitas  ekspor (mutunya baik),  harga relatif  terjangkau, dan  modenya  (corak,  model,  warna  ) selalu  mengikuti  trend  pasar  (Ahmad Soegiono,  1989:  23)
Ciri  batik  Gumelem  adalah  nuansa unik  yang  khas  dalam  goresan  berbagai motif  yang  dekoratif,  naturalistik  dan warna-warni. Dinamika masyarakat Gumelem telah membuahkan hasil nyata, yaitu predikat Gumelem Kab.
Banjarnegara  sebagai  salah  satu  sentra batik.  Dinamika  dan  keaktifan  sebagai ciri  masyarakat  dalam  hasil  karya  batik, pengusaha batik Gumelem Kab. Banjarnegara mempunyai kebebasan
dalam eksplorasi dan inovasi baik bahan, teknik  pewarnaan,  motif,  corak,  warna dan  mode  yang  selalu  mengikuti  trend pasar  terkini.  Menurut  Anton  Lukas (1989:  9),  batik  memiliki  warna  khas, yaitu berwarna kontras,  yang  merupakan gambaran ikutan kondisi social ekonomi, politik  budaya  masyarakat  di  daerah Jawa.
Praktek pembuatan batik oleh pengusaha Gumelem menggunakan
tradisi  lama  sebagai  acuan  pembuatan motif batik, dengan kebebasan mengekspresikan dan  mengkombinasikan motif dan corak yang ada pada setiap hasil karya  batik.  Akibatnya,  batik  produksi Gumelem memiliki keunggulan kompetitif  dan  lebih  diminati  konsumen. Keunggulan  kompetitif  tersebut  tidak terlepas  dari  kemauan  dan  kemampuan pengusaha batik Gumelem dalam mengaplikasikan  teknik,  pembaharuan atau inovasi pada hasil karya baik dari segi material  atau  bahan  dasarnya,  teknik pembuatan,  pewarnaan  dan motifnya.
Keunggulan  kompetitif  merupaka n aset awal untuk ditindaklanjuti, tidak saja terbatas  pada goodwill melainkan  juga good  action pengusaha  atas  HaKI- nya terutama  hak  atas  merek  dagang  atas produk  mereka,  dengan  asumsi  semakin tinggi  tingkat  kesadaran  mereka  untuk mendaftarkan  hak  merek  produknya, maka posisi  mereka akan  lebih kuat baik
dari  aspek  ekonomi,  sosial  maupun yuridis  formal.  Pendaftaran  hak  merek atas  produknya  tersebut  menunjukkan, bahwa pengusaha batik Gumelem memiliki sense  of  business yang  baik dalam etika berbisnis baik di pasar  lokal maupun  internasional.
Insan  Budi  Maulana  (1997:  97) mengatakan bahwa merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang  atau  jasa.  Merek  sebagai  tanda pengenal merupakan jaminan kepribadian  ( individuality )  dan  reputasi barang  dan  jasa  hasil  usaha  pada  waktu diperdangangkan. Dari  sisi  produsen merek  digunakan  sebagai  jaminan  nilai produk khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya.  Dari  segi  pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang  dagangan  guna  mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen merek  diperlukan  untuk  melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo Dianggoro,  1998:  34).
Batasan merek secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUM 2001 yang  perbunyi  :
"Merek  adalah  tanda  berupa  gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".
Merek merupakan hak eksklusif dar i negara yang diberikan kepada pemiliknya
untuk "mengekspoloitasi
dan mengkomersialisasikan"  dalam  jangka waktu tertentu. Untuk mendapat periindungan hukum, maka merek didaftarkan pada Ditjen HaKI.
Perlindungan  hukum  dalam  ketentuan undang-undang,  hak  atas  merek  adalah selama  10  tahun  dan  berlaku  sejak tanggal  penerimaan  pendaftaran  merek tersebut,  kiranya  segala  ketentuan  yang bersifat  administratif  yang  berkaitan dengan  urusan  merek,  maka UUM 2001, telah  dinilai  cukup  representatif  dan akomodatif  dalam  merumuskan  "aturan mainnya"  termasuk  ketentuan  sanksi berat  kepada  para  pengusaha  ilegal (membajak)  yang  melakukan  persaingan curang berkaitan dengan penyalahgunaan merek.    Ketentuan  perlindungan  hukum dalam  UUM  2001  tersebut  banyak  yang kurang  diindahkan  oleh  pengusaha  batik Gumelem, Banjarnegara, terbukti dengan rendahnya  angka  pendaftaran  hak  atas merek  produknya  kepada Ditjen  HaKI.
Fenomena  tersebut  menggambarka n "visi dan misi" yang ter cover secara baik dalam  UUM  2001  kurang  berdaya  guna dan  berhasil  guna  ketika  dipraktekkan atau berhadapan dengan pengusaha batik Gumelem  Banjarnegara,    sebab  banyak yang beranggapan bahwa tanpa didaftarkan  merek  pun  batiknya  sudah laku dan dibeli orang, tanpa disadari yang mempraktekkan persaingan curang
dengan  cara  menjiplak  dan  membajak merek  pengusaha lainnya.  Kritikan tersebut  di  atas  yang  berkaitan  dengan pandangan, nilai- nilai, persepsi, pemahaman yang keliru dan/faktor- faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pengusaha batik Gumelem Kab.
Banjarnegara  untuk  mendaftarkan  merek batiknya  kepada Ditjen  HaKI.
Kenyataan tersebut kontradiktif dengan  visi  dan  misi  dilahirkannya peraturan  tentang  merek  yang  bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian,  kemanfaatan  serta  keadilan,
telah
menyebabkan munculnya
kesenjangan  antara das  sein dengan das so llen  yang  dipicu  oleh  budaya  hukum yang  dianut  oleh  pengusaha  batik. Persepsi,  pemahaman,  nilai- nilai  dan pandangan  yang  keliru  pada  pengusaha batik Gumelem Kab. Banjarnegara, inilah yang akan diberdayakan melalui pendekatan hukum yang humanis, sehingga  pada  akhirnya  pengusaha memiliki tingkat kesadaran bahwa pendaftaraan  merek  produknya  adalah penting,  karena  jika  merek  dieksploitasi dan dikomersialisasikan secara profesional, pada akhirnya akan meningkatkan  ekonomi  pengusaha  batik yang  bersangkutan.
Tulisan  berikut  akan  mengkaji  da n menganalisa  hal-hal  yang  berkaitan dengan  (1)  Pandangan  pengusaha  batik
Gumelem  Kab.  Banjarnegara    tentang hak atas  merek batik; (2) Budaya hukum yang  berlaku  di  kalangan  pengusaha Batik  Gumelem  Kab.  Banjarnegara berkaitan  dengan  pendaftaran  hak  atas merek  batik;  (3)  Faktor-faktor  yang menjadi kendala dalam praktek pendaftaran  hak atas  merek di  lapangan; dan  (4)  Upaya  yang  dapat  ditempuh untuk  memberdayakan  budaya  hukum pengusaha batik  melalui  pendaftaran  hak atas  merek  dalam  rangka  peningkatan ekonomi  pengusaha  batik  Gumelem Kabupaten  Banjarnegara.

## B. Hasil Temuan  dan Pembahasan
1. Pemberdayaan  dan  Ekonomi
Kerakyatan
Pengertian
pemberdayaa n
masyarakat  sebenarnya  mengacu  pada kata " empowerment ", yaitu sebagai upaya untuk  mengaktualisasikan  potensi  yang sudah  dimiliki  oleh  masyarakat.  Jadi, pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam pengembangan ekonomi pengusaha  batik  adalah  penekanan  pada pentingnya masyarakat (pengusaha) yang mandiri ( selfreliant communities ), sebagai suatu sistem  yang  mengorganisir diri  mereka  sendiri.  Pendekatan  yang demikian ini tentunya diharapkan memberikan  peranan  kepada  individu bukan  sebagai  objek,  tetapi  sebagai pelaku  (aktor)  yang  menentukan  hidup
mereka (Moelyarto, 1996: 8). Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan  untuk  mendapatkan  akses terhadap  sumber-sumber  daya  yang  ada, sehingga merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan  eksistensinya  (Esmi  Warassih, 2001:28)
Pendekatan
pemberdayaa n
masyarakat  yang  berpusat  pada  manusia ( people-centered development ) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal ( community-based resources
management ), yang
merupakan mekanisme perencanaan people-centered development yang  menekankan  pada teknologi  pembelajaran  sosial  ( social learning ) dan strategi perumusan program.  Chamber  mengatakan  bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep  pembangunan  ekonomi  yang merangkum  nilai- nilai sosial. Konsep  ini mencerminkan
paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat
empowerment  and  sustainable (Arnstein
Sherry  R, 1995:  53)
2. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan Demokrasi ekonomi
adala h kedaulatan  dibidang  kehidupan  ekonomi kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang
memberikan  peluang  kepada  rakyat untuk  berpastisipasi  secara  aktif  dalam pengambilan  kebijakan  serta  terlibat dalam  mengatur  kegiatan  ekonominya.
Gran (2000: 273), member i pengertian lebih jauh tentang pembangunan yang berdimensi kerakyatan, yaitu rakyat yang mempunyai  kekuasaan  mutlak  dalam menetapkan  tujuan  mengelola  sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Ada dua hal yang perlu dicatat dari pemikiran  ini, pertama partispasi rakyat merupakan unsur mutlak dalam pembangunan yang berdimensi  kerakyatan.  Dalam  hal  ini tugas  pemerintah  hanyalah  sebagai fasilitator,  yaitu  menciptakan  keadaan yang  mendorong  inisiatif  rakyat  dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dalam  mernecahkan  masalah-  masalah yang  mereka  hadapi,  kedua  apa  yang dikehendaki  rakyat  merupakan  pilihan terbaik  bagi  negaranya,  baik  yang menyangkut  tujuannya  maupun  caranya untuk  mencapai  tujuan.
3. Tinjauan Tentang Budaya
Hukum Dalam konsep budaya hukum, maka hukum  diletakkan  bahwa  dia  adalah suatu realitas dalam masyarakat, sehingga  kajiannya  tidak  lagi  dogmatic melainkan yuridis  empiris,  karena
"meneropong" bekerjanya hukum dalam masyarakat  yang  dilayani.  Sehingga perwujudan  tujuan,  nilai- nilai  ataupun ide- ide  yang  terkandung  di  dalam peraturan  hukum  merupakan  suatu kegiatan  yang  tidak  berdiri  sendiri melainkan  mempunyai  hubungan  timbal balik  yang  erat dengan  masyarakat.
Keterlibatan  manusia  di  dalam pelaksanaan  hukum  memperlihatkan adanya  hubungan  antara  hukum  dan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya  hukum. Menurut Soetandya Wignosoebroto (2002: 273), ketaatan  sesungguhnya ada dua yaitu pertama ketaatan lahiriyah dan ketaatan  yang  meresap  sampai  batin. Daniel S.  Lev  (1990:  119),  mengatakan bahwa  budaya  hukum  itu  mempunyai kelebihan  mampu  menarik  perhatian orang  terhadap  nilai- nilai  yang  terkait dengan  hukum dan proses  hukum  tetapi secara  analit is  dapat  dibedakan  dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan  berdiri  sendiri.
Budaya  hukum  dapat  diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat  tertentu  terhadap  fenomena atau suatu  peristiwa  hukum.  Tanggapan itu  merupakan  kesatuan  pandangan terhadap  nilai- nilai dan perilaku  hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang  pola  perilaku  individu  sebagai
anggota masyarakat
yang menggambarkan  tanggapan  yang  sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakatnya (Kunthoro Basuki,  2002:  157) Hukum berpengaruh pada
kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian  norma- norma  yang  mengatur tindakan-tindakan  ekonomi.  Kehidupan ekonomi  membutuhkan  peraturan  - peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan  tertib tanpa menimbulkan kekacauan (Abdulkadir  Muhammad,  2001:  7).
Munculnya kemungkinan terjadinya konflik  antara  hukum  dan  ekonomi merupakan  masalah  interaksi  antara keduanya, terutama menyangkut kompleksitas aktifitas bisnis pada umumnya.  Akan  tetapi,  justru  dari dialektika  konflik  antara  keduanya  ini dapat  diketahui  pola  interkasi,  berupa pengaruh  pertimbangan  ekonomi  dalam kehidupan hukum. Hukum dalam hal ini tidak  hanya  berfungsi  mendisiplinerkan ekonomi tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sendiri. Bahwa  kehadiran  sistem  peraturan (hukum)  merupakan  syarat  mutlak  bagi berlangsungnya  kegiatan  ekonomi  atau bisnis  (Suyud  Margono,  2002 :  7)
4. Tinjauan  tentang  Pendaftaran Hak Atas Merek Industrial property rights merupakan bagian penting dari intellectual  property  right .  Menurut WIPO  ( The  World  Intellectual  Property Organization ), intellectual property right lebih  luas  ruang  lingkupnya,  karena selain  mencakup Industrial  property rights juga meliputi hak cipta ( copy right )
Sedangkan yang  dimaksud  dengan Industrial  property  rights ,  adalah  hak kepemilikan  industri  yang  terdiri  dari industrial  design,  utilities  model ,  paten dan merek dagang (Zudan Arif Fachrullah,  1997:  107)
HaKI  dapat  diartikan  sebagai  hak atas  kepemilikan  terhadap  karya-karya yang  timbul  atau  lahir  karena  adanya kemampuan  intelektual  manusia  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (Rachmat Usman, 2002: 2). Karya-karya tersebut  merupakan  kebendaan  tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan  intelektualitas  seseorang dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  melalui daya cipta, rasa, karsa dan  karyanya  yang  memiliki  nilai-nilai moral,  praktis,  ekonomis  serta  fungsi social  (Bambang  Kesowo, 1999:  3)
Pemikiran  perlunya  perlindunga n terhadap  sesuatu  hal  yang  berasal  dari kreatifitas manusia yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah
mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Prancis. Perlindungan  mengenai  HaKI yang  diatur  dalam  hukum  perdata  yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih  lagi  dengan  mulai  maraknya kegiatan  perdagangan  intemasional.  Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya  suatu  ketentuan  yang  bersifat internasional  yang  dapat  melindungi kreatifitas  manusia  tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  (2) Deklarasi  HAM  se- Dunia,  bahwa
" setiap  orang  memiliki  hak  untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan  moral  dan  materi)  yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta ."
Tumbuhnya konsepsi HaKI tersebut, pada  akhimya  menimbulkan  kebutuhan untuk  melindungi  atau  mempertahankan kekayaan tersebut, sehingga pada gilirannya  akan  melahirkan  konsepsi perlindungan  hukum  atas  kekayaan intelektual.
Justifikasi  paling  mendasar  HaKI perlu dilindungi, adalah bahwa seseorang yang telah  mengeluarkan  usaha ke dalam penciptaan  memiliki  sebuah  hak  alami untuk  memiliki dan  mengontrol apa  yang telah  mereka  ciptakan.  Pendekatan  ini menekankan  pada kejujuran  dan keadilan.
Gunawan
Widjaya (dala m
Abdulkadir  Muhammad,  2001:  144) mengatakan  bahwa  perlindungan  hukum
HaKI  merupakan  suatu  sistem  hukum yang  terdiri  dari  unsur-unsur  sistem sebagai  berikut  yang  saling  terkait  satu dengan  yang  lain:
1. Subjek  perlindungan,  yaitu  pihak pemilik  atau  pemegang  hak,  aparat penegak  hukum,  pejabat  pendaftran dan pelanggar  hukum;
2. Objek perlindungan, yaitu semua jenis HaKI yang diatur dalam
undang-undang;
3. Pendaftaran perlindungan, yaitu HaKI akan mendapatkan perlidungan
apabila  dia  sudah  terdaftar  dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran,  kecuali  apabila  UU mengatur  lain,  seperti  hak cipta;
4. Jangka  waktu  perlindungan,  yaitu lamanya HaKI itu dilindungi oleh UU;
5. Tindakan  hukum  perlindungan,  yaitu apabila terbukti telah terjadi pelanggaran  HaKI,  maka  pelanggar dapat  di  hukum,  baik  secara  pidana maupun  secara perdata.
Sebagai salah satu bagian dari HaKI, merek dominan diakui  sebagai  hak  milik tak  berwujud yang memungkinkan pemilik  atau  pemegang  merek  untuk melaksanakan  hak-haknya  yang  sama atau  mirip  dengan  HaKI  lainnya,  yang merupakan  hak  eksklusif  bagi  pemilik atau  pemegang  hak  untuk  mengontrol pasar  terhadap  perbuatan  curang  pihak lain  yang  merugikan.

## a. Fungsi  dan  Tujuan  Merek
Merek  mempunyai  fungsi  dan tujuan  dari  segi  produsen  maupun konsumen.  Fungsi  dan  tujuan  merek bagi  produsen  adalah  :
1. Menjamin  nilai  dan  kualitas  barang ( quality guarantee );
2. Untuk  memberi  tanda  pengena l (nama) yang berbeda dengan produk lain  yang  sejenis  ( product identity );
3. Untuk memberi perlindungan kepada pemilik  merek  yang  sah  terhadap peniruan  barangnya  yang  bermut u rendah;
4. Merek dagang juga berfungs i sebagai sarana promosi dan reklame ( means of trade promotion ).
Sedangkan  dari  sudut  konsumen, merek  memiliki  fungsi  dan tujuan  : 1. Sebagai  petunjuk  mengenai  asa l barang,  sehingga  dengan  melihat merek  suatu  barang  dapat  diketahui nilai dan kualitasnya guna mengadakan  pemilihan  barang  yang dibeli;  dan
2. Dengan dicantumkannya merek pada suatu barang pemakaian suatu merek akan lebih dapat
dipertanggungjawabkan (Zudan Arif
Facrullah,  2000:124)

## b. Persyaratan  Merek  yang  Dapat Didaftar
Sebuah  merek  dapat  dinamakan merek apabila  memenuhi syarat  mutlak
berupa  daya  pembeda  yang  cukup ( capable of distinguishing ),  tanda  yang dipakai  ( sign )  tersebut  mempunya i
kekuatan daya pembeda. Untuk mempunyai  daya  pembeda  tersebut,
merek harus dapat memberika n penentuan ( individualisering ) pada barang  atau  jasa  yang  bersangkuta n (Muhammad  Djumaha,  2000:157)
Menurut  UUM  2001,  merek  yang tidak  dapat  didaftar  sebagai  merek, adalah  :
1. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad  tidak  baik  tidak  dapat didaftar  (Pasal  5):
a. bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas, agama, kesusilaan  atau ketertiban  umum;
b. tidak  memiliki  daya pembeda;
2. Permohonan pendaftaran merek ditolak  oleh  Ditjen  Merek  (Pasal  6) apabila  :
a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar  milik  orang  lain  dan digunakan  dalam  perdagangan barang  atau jasa yang  sama; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek  terkenal  milik  pihak  lain untuk  barang atau jasa sejenis;
c. tanda  atau  cap  stempel  resmi tanpa  persetujuan  dari  pihak berwenang;
d. nama dan foto dari orang terkenal, tanpa  ijin  darinya;
e. lambang- lambang negara, bendera  tanpa  ijin  resmi  dari pemerintah.
Sertifikat  merek  diterbitkan  dan diberikan  oleh  Ditjen  HaKI  kepada pemohon, jika telah memenuhi persyaratan  pemeriksaan  subtantif  da n tidak ada keberatan dari pihak  lain da n dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  tanggal  berakhirnya jangka  waktu  pengumuman.  Sertifikat merek  akan  diterbitkan  dan  diberika n oleh Ditjen HaKI kepada pemohon, jika keberatan  tidak  dapat  diterima  da n dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tangga l permohonan  tersebut  disetujui  untuk didaftar dalam DUM dengan membayar biaya.
c. Hapusnya  Hak atas Merek
Merek  yang  terdaftar  pada  Ditjen HaKI  dapat  dihapus  ( invalidation )  dar i DUM.  Menurut  Pasal  61  UUM  2001, penghapusan  pendaftaran  merek  dapat dilakukan  atas  prakarsa  Ditjen  HaKI atau  berdasarkan  permohonan  pemilik merek  yang  bersangkutan.  Kemudia n Pasal  63  UUM  2001,  menyataka n bahwa penghapusan pendaftaran  merek
dapat  pula  diajukan  oleh  pihak  ketiga
dalam bentuk gugatan kepada
pengadilan  niaga. 5. Eksistensi Pemberdayaan Budaya  Hukum Melalui Merek untuk  Meningkatkan  Ekonomi Pengusaha a. Pandangan  Pengusaha Batik Gumele m Kabupaten Banjarnegara  tentang  hak atas merek batik.
Di  dunia  perdagangan,  merek merupakan  salah  satu  wujud  karya intelektual  manusia  mempunyai  art i penting,  karena  penggunaan  merek barang dan jasa tidak hanya mempunya i arti  ekonomis  bagi  suatu  perusahaan, tetapi  juga  mengandung  aspek  hukum yang  luas  baik  bagi  pemilik  ata u pemegang  hak  atas  merek  maupun masyarakat  sebagai  konsumen  yang memakai  serta  memanfaatkan  barang dan  atau  jasa  dengan  menggunaka n suatu  merek.
Merek  dagang  atau  label  yang diberikan oleh seorang produse n terhadap  produk  yang  dihasilkan  baik berupa barang dan jasa, adalah suatu ha l yang  sangat  penting  sebab  nama produsen atau  “citra” suatu perusahaa n atau  pengusaha  ikut  dipertaruhkan  d i dalamnya.  Dengan  demikian  merek juga  merupakan  alat  promosi  strategis yang  dapat  menghubungkan  antara konsumen  dengan  produsennya.
Persepsi  pengusaha  batik  tentang arti  pentingnya  sebuah  merek  pada produk batik tersebut, kemudia n diekspresikan dengan cara mencantumkan  merek  atau  label  pada produk batiknya dengan bentuk-bentuk yang variatif. Demikian juga,
pemahaman, pengetahuan serta pengertian  pengusaha  batik  bahwa merek  merupakan  salah  satu  produk HaKI  yang  memiliki  nilai  ekonomis yang cukup tinggi dan perlu dilindungi oleh  pranata  hukum,  relatif  masih kurang.
Pengusaha batik baik yang termasuk  kriteria  pengusaha  kecil,  da n pengusaha  menengah,  meskipun  dapat memberikan  definisi  tentang  merek batik,  akan  tetapi  kebanyakan  mereka tidak  mengetahui  tentang  pengertian, tujuan  dan  maksud  dari  HaKI,  serta keberatan  UU  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek.  Sebagai  contohnya adalah  pemahaman  serta  pengertia n mereka  tentang  istilah  merek  yang disamakan  dengan  paten.
Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa setiap  pengusaha  batik  Gumelem, Kabupaten Banjarnegara memilik i kesadaran  yang cukup  tinggi dalam  ha l untuk  mencantumkan  merek  atau  labe l di  setiap  produk  batiknya,  baik  yang berupa kemeja, baju, kerudung,  celana, sarung bantal, sperei, dan lain
sebagainya.  Adapun  alasan  mereka mencantumkan  merek,  adalah  sebaga i berikut:
a. Pemberian merek memudahka n konsumen  mencari  dan  mengenali produk batik dengan pengusaha batik yang  memproduksinya,  sehingga konsumen  menjadi  lebih  muda h
mencari maupun melacak
produsennya;
b. Sebagai  sarana  atau  alat  promos i
bagi pengusaha denga n
konsumennya;
c. Pemberian  merek  mencerminka n reputasi dan identitas yang berkaita n dengan  jaminan  mutu  produk  batik, sehingga  semakin  terkenal  merek batiknya,  maka  akan  berpengaruh pada naiknya  harga batik  yang  lebih tinggi  dibanding  dengan  barang sejenis tapi  mereknya belum dikena l oleh  masyarakat.
Adapun  fungsi  merek adalah  untuk membedakan barang atau jasa produks i satu  perusahaan  dari  barang  atau  jasa produksi  perusahaan  lain  yang  sejenis.
Fungsi merek dalam bidang perdagangan  sangat  penting,  karena dengan  menggunakan  merek  suat u produk  (batik)  dapat  unggul  dala m persaingan,  memiliki  reputasi  dapat mendominasi  pasar  dengan  cara  yang sehat, sehingga menguntungka n masyarakat.  Adapun  fungsi  merek
dibidang  perdagangan  menurut  Abdul Kadir  Muhammad    (2009:  36)  antara lain,  adalah:
a. Fungsi merek sebagai tanda pengenal  atau identitas  produk;
b. Fungsi  merek  sebagai  indikator sumber;
c. Fungsi  merek  sebagai  indikator kualitas;  dan
d. Fungsi  sugestif;
Merek  merupakan  hak  eksklusif dari  negara  yang  diberikan  kepada pemiliknya untuk "mengeksploitasi da n mengkomersialisasikan"  dalam  jangka waktu tertentu. Untuk mendapat pengakuan  negara  dan  perlindunga n hukum,  merek  tersebut  terlebih  dahulu didaftarkan  pada Ditjen  HaKI.
Pendaftaran  merek  berarti  Ditjen HaKI  memasukkan  atau  mencatatka n merek  secara  resmi  dalam  DUM. Melalui  proses  pendaftaran  merek secara  bertahap,  diharapkan  akan  lebih menjamin kepastian hukum, karena hak atas  merek  hanya  diberikan  kepada orang atau badan hukum yang benar-benar berhak atas merek. Denga n demikian pembatalan atas merek karena adanya persamaan dengan  merek orang lain  dapat dihindari  sedini  mungkin.
Bertitik tolak dari  landasan adanya pengakuan  negara  terhadap  hak  atas merek  yang  bersifat  eksklusif  da n absolut, maka hukum akan memberika n
jaminan  perlindungan  yang  penuh dalam  jangka  waktu  tertentu  kepada pemilik merek (batik) yang sah. Prinsip perlindungan  hukum  tersebut  memilik i kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  dapat mencegah  pihak lain tanpa hak memakai  merek  yang  sama  ata u mengandung  unsur  persamaan  denga n merek  terdaftar.
b. Budaya  Hukum  Pengusaha Batik Gumele m Kab. Banjarnegara dalam Mendaftarkan  Merek Batik
Jawahir  Thontowi  (2001:  11) menegaskan  bahwa  kajian  budaya hukum bukan hanya sekedar membahas hukum  dalam  konteks  perubaha n semata,  melainkan  melihat  bagaimana sistem  hukum  yang  satu  berinterakas i dengan nilai- nilai sosial budaya lainnya. Terdapat  tiga  kompenen  hubungannya dengan  pembangunan  budaya  hukum Indonesia. Pertama pembanguna n budaya hukum berkaitan dengan peningkatan  kualitas  hukum  subtantif.
Kedua, tegaknya budaya hukum berkaitan  dengan  peranan  struktur  ata u lembaga- lembaga hukum dala m masyarakat,  oleh  karena  itu  hilangnya supremasi  hukum bukan  hanya sekedar diakibatkan oleh kekuranga n otonomi  lembaga  peradilan,  melainka n juga  disebabkan  oleh  kepastian  hukum yang tidak didukung, dan Ketiga, faktor
budaya yang berlaku dalam masyarakat.
Satjipto Rahardjo (2000:  85) mengatakan bahwa pengkajian  masala h hukum yang hanya melihat  dan menekankan bekerjanya hukum menurut  prosedur  formal  sebagaimana dibagankan dalam peratura n perundang-undangan,  belum  mamp u menyentuh  dan  menjelaskan  secara tuntas dan luas bagaimana sesungguhnya masyarakat menyelesaikan masalah-masala h
hukum  yang  dihadapinya.  Denga n mengkaji  budaya  hukum,  maka  dapat diketahui  nilai- nilai  dan  sikap-sikap sosial yang berpengaruh pada bekerjanya  norma  hukum  tersebut.
c. Faktor-faktor  yang  menjadi kendala  pendaftaran  hak atas merek
Soeryono  Soekanto  (1989:  7), mengatakan  bahwa  faktor- faktor  yang dapat  mempengaruhi  efektifitas  hukum dapat  diperinci  pokok  bahasannya sebagai  berikut:
a. faktor  hukumnya  sendiri;
b. faktor penegak hukum, yait u pihak-pihak yang membentuk maupun  menerapkan  hukum;
c. faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum;
d. faktor  masyarakat, yakni  lingkunga n di mana hukum tersebut berlaku; dan
e. faktor  kebudayaan,  yakni  sebaga i
hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  d i dalam  pergaulan  hidup.
Faktor utama yang menjadi kendala di  temuan yang melatarbelakangi ketidakefektifan  UUM  2001  adala h substansi hukum, yaitu hasil nyata yang diterbitkan  oleh  sistem  hukum,  yang terdiri  dari  kaidah-kaidah  yang  beris i perintah,  perkenan  dan  larangan  serta adanya perilaku yang teratur (K unthoro Basuki, 2000: 152).  Dalam terminologi lain  substansi  hukum  disebut  pula peraturan itu sendiri atau lebih tegasnya adalah  hukum  positifnya  (Winarno Yudho,  1987:58).
Dalam  mengkaji  materi  maupun subtansi  UU No 15 tahun 2001  tentang Merek,  yang  "diprediksi"  menjad i kendala  dalam  praktek  di  lapanga n sehingga tidak efektif. Meskipun demikian pada hakekatnya  UUM 2001, sebagai  produk  hukum  yang  mengatur hukum  merek  di  Indonesia,  secara umum  dapat  dikatakan  sebagai  hukum merek  yang  modern,  karena  alasa n antara  lain  sebagai  berikut:
- Ketentuan-ketentuan  dalam  UUM 2001 sudah mengakomodasi standart ketentuan-ketentuan internasiona l
yang  berkaitan  dengan  perjanjia n TRIPs,  GATT,  WTO  dan  WBPO; misalnya meningkatka n perlindungan terhadap merek
terkenal  (Pasal  6 ayat 1,2,3).
- Penyelesaian  sengketa  merek  dapat diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase maupun alternatif penyelesaia n sengketa lainnya (Pasal 84), Pengadilan Niaga aka n
menyidangkan  kasus  tersebut  (Pasa l 76  ayat  2)  dan  putusan  pengadila n niaga  dapat  diajukan  kasasi  Ke Mahkamah  Agung  (Pasal  79).
Adapun  hal-hal  yang  merupakan kelemahan  dari  UUM  2001,  sehingga menjadi  tidak  dapat  bekerja  secara efektif  adalah:  Prosedur  birokrasi  yang harus dilalui oleh pemoho n berbelit-belit  dan  lama,  karena  UUM 2001  sendiri  menentukan  paling  tidak minimal  14  (empat  belas)  bulan  unruk memperoleh  sertifikat  hak  atas  merek, jika  semua  prosedur  berjalan  sesua i dengan  yang dijadwalkan,  tetapi dala m praktek seringkali  lebih  dari  14 bulan.
Dengan  persyaratan  dan  prosedur yang ketat tersebut menyebabkan merek yang  diajukan  oleh  pemohon  belum tentu  dikabulkan,  apabila  petugas pemeriksa  merek  mengindentifikas i adanya persamaan baik terhadap pokok atau keseluruhan terhadap merek lainnya (Pasal 6 ayat 1 (a) Pasal 6 ayat 1 (b)  dan  Pasal  6  ayat  1  (c).  Jika  hal  ini terjadi  maka  pemohon  harus  mengurus segala persyaratannya dari  nol  lagi da n ini  berarti  keluar  biaya.
Jangka  waktu  perlindungan  hak atas  merek  adalah  10  tahun  terhitung sejak  tanggal  penerimaan  pendaftara n merek (Pasal 28). Hal ini dianggap ole h para pengusaha batik Gumele m Kabupaten Banjarnegara terlalu singkat, apalagi setelah dikurangi  masa tunggu diperolehnya merek yang relatif
lama. Pemilik harus mengajuka n perpanjangan  12  bulan  sebelum  merek tersebut berakhir (Pasal 35 ayat 2). Jika setelah  10  tahun  pengusaha  yang bersangkutan  tidak  memperpanjang, maka  mereknya  otomotis  hilang  dan bisa diambil alih atau dimiliki pemoho n lainnya.
Biaya  pengurusan  pendaftaran  hak atas  merek  sesuai  dengan  atura n dianggap  terlalu  mahal,  terutama  bagi pengusaha  batik  skala  kecil.  Biaya pendaftaran merek berdasarka n Peraturan  Pemerintah  No  50  Tahun 2001  adalah:  Permohonan  pendaftara n merek Rp. 450.000, permohona n perpanjangan merek terdaftar Rp 600.000, permohonan pencatata n pengalihan  hak  merek  Rp.375.000, Permohonan pencatatan perubaha n nama atau alamat Rp 150.000,
Permohonan penghapusan merek terdaftar  Rp. 100.000.
Dari  daftar  biaya  pengurusan  di atas,  maka  biaya  sebesar  itu  untuk ukuran  pengusaha  batik  kecil  tangguh,
nilai- nilai  nominal  di  atas  termasuk besar, sehingga  mereka cenderung tidak mendaftarkan  merek  batiknya,  karena dana yang  ada  digunakan  untuk menambah  modal  dan  memutar  usaha batiknya.
Paparan  di  atas  merupakan  faktor internal  dari  substansi  hukum  dapat menjadi  “bumerang”  bagi  pelaksanaa n efektifitas  UUM  2001  itu  sendiri, karena aturannya masih dalam beberapa hal  bersifat  “tidak  kondusif”
6. Upaya  Pemberdayaan  Budaya Hukum Pengusaha Melalui Pendaftaran  Hak Atas Merek
Sistem  hukum  dapat  dikataka n efektif apabila perilaku-perilaku manusia di  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan  hukum  yang  berlaku. Menurut  Satjipto  Rahardjo  (220:  134), ada  beberapa  hal  yang  dipenuhi  dalam mengefektifkan  sistem  hukum  yaitu:
1. mudah tidaknya  makna aturan-aturan hukum  itu  ditangkap  dan  dipahami;
2. luas  tidaknya  kalangan  di  dalam masyarakat  yang  mengetahui  isi aturan-aturan
hukum  yang  bersangkutan;
3. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi  aturan-aturan  hukum;
4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa  yang  tidak  hanya  harus mudah  dihubungi  dan  dimasuki  oleh
setiap warga  masyarakat, akan  tetapi
juga harus cukup efektif
menyelesaikan  sengketa-sengketa.
Untuk menyukseskan progra m pemberdayaan  budaya  hukum  tersebut, maka  intervensi  maupun  campur  tangan pemerintah untuk melakukan penyadaran memang  perlu  dilakukan.  Kategori intervensi  di sini  adalah  peranan pemerintah maupun peraturan perundangan  untuk  mendukung  proses pemberdayaan tersebut. Jadi dalam setiap langkah  pemberdayaan,  maka  peran  dan posisi  yang  di  ambil  pemerintah  harus tepat. Aktor utama  dalam  proses pemberdayaan ekonomi memang pengusaha  batik  itu  sendiri,  sedangkan pemerintah  berfungsi  sebagai  fasilitator dan mediator.
Upaya  awal  yang  dapat  dilakuka n
pemerintah melalui aktor-aktor birokratnya untuk
melakukan pemberdayaan budaya hukum pengusaha batik sehingga  mau dan  mampu bersikap sebagaimana yang diinginkan oleh UUM 2001  untuk  mendaftarkan  hak  atas mereka batiknya adalah adanya sosialisasi aturan hukum melalui berbagai  media  komunikasi  hukum.
Dengan  demikian  perlu  adanya penyuluhan  hukum  dan  juga  sistem sosialisasi  hukum  lainnya  hendaknya dilakukan tidak semata- mata mentransfer pengetahuan  hukum  tentang  apa  yang
berlaku  (UUM  2001),  melainkan  juga memberikan informasi yang benar tentang  kapan  dan  dimana  hukum nasional  itu  harus  diakui  berlakunya.
Untuk dapat  menanamkan  nilai- nila i baru  dalam  UUM  2001  sehingga  dapat melembaga  sebagai  pola  tingkah  laku yang  baru  di  masyarakat,  maka  perlu adanya proses pelembagaan dan internasilasi  dalam  rangka  pembentukan kesadaran  hukum  pengusaha  batik.
Kesadaran hukum bisa terjadi karena diawali  adanya  komunikasi hukum, karena proses pemberitahuan dan pengajaran. Lewat proses-proses tersebut, pengusaha batik menjadi tahu isi normatif UUM  2001  dan  sehubungan  dengan  hal itu  ia  pada  akhirnya  akan  menyesuaikan segala  ketentuan  UUM  2001.  Harapan yang  ingin  dicapai  lewat  proses  lanjutan ini adalah bangkitnya rasa taat yang ikhlas dari  pengusaha  batik  kepada  hukum, sehingga  UUM  2001  secara  signifikan dapat berlaku  efektif  dan kompetitif.

## C. Simpulan
Dari  paparan  di  atas,  dapat  ditarik simpulan  antara  lain  sebagai  berikut  : 1. pada  dasarnya  pandangan,  pengertian dan  pemahaman  pengusaha  batik Gumelem,  Kabupaten  Banjarnegara tentang  merek  batik  cukup  baik, karena  bagi  mereka  merek  batik memiliki  fungsi  yang  penting  dan
strategis  bagi  pemasaran  produk batiknya, yaitu tanda pembeda produk batik  yang akan  menjadi penghubung antara  produsen  dan  konsumen, sehingga  pencantuman  merek  batik hukumnya  wajib;
2. UUM  2001  tidak  berlaku  efektif karena budaya hukum yang selama ini diresapi oleh pengusaha batik Gumelem,  Kabupaten  Banjarnegara lebih  cenderung  tidak  cocok  dengan nilai- nilai  yang  terkandung  dalam UUM 2001, sehingga mereka mengabaikan  kegiatan  pendaftaran hak  atas  merek  batik  pada  Ditjen HaKI, karena kegiatan tersebut dipandang tidak memberikan keuntungan  riil  bagi  usaha  batiknya;
3. faktor- faktor  yang  menjadi  kendala dalam  praktek  pendaftaran  merek yang dikeluhkan oleh Pengusaha Batik Gumelem Kabupaten  Banjarnegara di lapangan, adalah sistem hukumnya itu sendiri yaitu berkaitan dengan subtansi atau materi UUM 2001 dalam beberapa  hal  masih  terdapat  "celah" kelemahan  internal;  struktur  hukum, yaitu administrasi dan birokrasi Ditjen HaKI yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana  memadai.
4. bahwa  upaya  pemberdayaan  budaya
hukum  pengusaha  batik melalui
pendaftaran  hak  atas  merek  untuk meningkatkan  ekonomi  pengusaha, dimaksudkan  untuk  meningkatkan daya  ( power )  dari  pengusaha  batik, baik  dari  segi  modal,  teknologi  serta sistem manajemen masih membutuhkan  dukungan  penuh  dari pemerintah agar mereka tetap survive . Pemberdayaan  terhadap  pengusaha batik  berkaitan  erat  dengan  upaya penyadaran, partisipasi dan emansipasi aktif dari pengusaha batik agar posisi tawar mereka sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk mewujudkan  ekonomi kerakyatan yang  berkeadilan  sosial  menjadi berdaya/ bertahan. Upaya
pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi  hukum  sebagai  media komunikasi  hukum antara pemerintah dan pengusaha batik untuk menumbuhkembangkan
serta
membangun  kesadaran  hukum  yang berdimensi  kognitif  sekaligus  afektif dan  diikuti  dengan  kegiatan  riil  dari pemerintah untuk memberikan dukungan  fisik  maupun  non  fisik, serta  fasilitas  kemudahan  kepada pengusaha
batik untuk mengembangkan  usahanya.
***

## DAFTAR  PUSTAKA
Arif,  Fachrullah  Zudan.  1999. Hukum Ekonomi . Karya Aditama,  Surabaya
Agus,  Riswandi  Budi.  2004. Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya Hukum , Rajawali  Press, Jakarta.
Budi, Maulana Insan. 1999. Sukses Bisnis Melalui  Merek  Paten  dan  Hak  Cipta . Adiyta  Bakri.  Bandung.
Basuki, K unthoro. 2002. Budaya Hukum . Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM.
Bintang,  Sanusi.  2000. Pokok-pokok Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis .  Aditya Citra  Bakri,  Jakarta.
Djunaidi,  Noor  Busha.  2000.  Batik  dan tantangannya.  Makah  Seminar.
Dianggoro, Wiratno. 1998. Pembaharuan UU Merek dan
Dampaknya bagi Dunia Bisnis , Jurnal
Hukum  Bisnis,  Jakarta.  Yayasan
Pengembangan  Hukum  Bisnis.
Djumaha,  Muh.  1999. Hak  Milik Kekayaan  Intelektual .  Sejarah.  Teori
dan Praktik di Indonesia. Citra Aditya Bakti,  Bandung.
Erani, Yustika Ahmad. 2000.
Industrialisasi  Pinggiran .  Pustaka Pelajar.
Hartono,  Sri  Redjeki.  2000. Kesiapan Perangkat Peraturan tentang
Perlindungan  Konsumen ,  Mandar Maju  Bandung.
Kesowo,  Bambang.  1999. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual  di  Indonesia .  Yogyakarta. Fakultas  Hukum  UGM.
Lukas,  Anton.  1989. Peristiwa  Tiga Daerah  Revolusi  dalam  Revolusi . Grafiti  Press. Jakarta.
Moelyarto. 1999. Pemberdayaan Masyarakat . Media Presindo.
Yogyakarta.
Margono,  Suyud.  2002. Komersialisasi Asset  Intelektual .  Aspek  Hukum Bisnis.
Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Hukum Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual . Aditya  Citra  Bakti.  Bandung.
Murdock, dalam Satjipto Rahardjo, 1989.
Hukum  Dalam  Perspektif  Sosial .
Alumni.  Bandung.
Ritzer,  George.  1999. Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda , Rajawali  Press. Jakarta.
Rahardjo, Satjipto. 2002. Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat . Supeno, Hadi. 2012. Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Memberdayakn Produk Lokal
Banjarnegara .
Sukendar,  Haris.  2003. Budaya  Pra Sejahtera  dan  Peranannya  dalam Pembangunan . Makalah  Seminar.
Shenry,  R.  Arnstein.  1997. A  Leader  of Citizen  Participation  dalam  Classic Readings  in  Urban  Planning  an Introduction . Jay M Stein, New York. MC Graw Hill  Inc.
Lev, Daniel S.. 1998. Hukum dan Politik Indonesia . Lembaga Penelitian,
Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi dan Sosial.  Jakarta.
Usman, Rachmadi. Hukum Atas Kekayaan  Intelektual .  Perlindungan dan Dimensi  Hukumnya  di Indonesia.
Wignosoebroto, Soetandya. 2002.
Hukum  Paradigma,  Metode  dan Dinamika Masalahnya . Elsan. Jakarta.
Widjaja,  Gunawan.  2001. Seri  Hukum Bisnis Lisensi . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Warrasih,  Emi.  2001. Pemberdayaan
Masyarakat dalam Mewujudkan
Tujuan Hukum , Naskah Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Madya  Ilmu Hukum  UNDIP. Semarang. Yudo, Winarno. 1997. Efektifitas Hukum Dalam  Masyarakat .  Jurnal  Mimbar Hukum  UGM.