## EKSEKUSI HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
Oleh : Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.

## Abstract
Execution as an act committed by a court of law to the losing party in a case are the rules and procedures for the continuation of the proceedings. Therefore, the execution is nothing else than the continuous action of the whole process of civil law. Execution is a unity that is not separate  from the  implementation  of procedural rules. Religious  Courts as  one  of Indonesia's judiciary, which is one  of handle kewenngannya inheritance disputes. The execution of the estate has been taken based on a procedural stages of execution as set forth in HIR and R.Bg. but in practice the real execution in the field of technical and juridical obstacles occur because of differences between the legal rules governing the execution of personal property with the needs of the practice.
Keywords : Execution, Inheritance, Religious Court

## A. Pendahuluan
Pengadilan  Agama  sebagai  salah satu lembaga  peradilan  negara  pelaksana kekuasaan kehakiman, diberikan kewenangan  untuk  memeriksa  dan mengadili  serta  menyelesaikan  perkara- perkara  perdata  tertentu,  termasuk  di dalamnya  adalah  penyelesaian  sengketa harta  waris  (boedel) dan  harta  bersama. Penyelesaian  sengketa  harta  waris dan harta  bersama oleh  lembaga  peradilan tersebut tidak menutup kemungkinan harus dilakukan dengan eksekusi.
Biasanya suatu benda dimiliki oleh satu  orang  pemegang  hak,  tetapi  tidak menutup kemungkinan bahwa suatu benda dimiliki  oleh  lebih  dari  satu  orang  yang lazim  disebut  sebagai pemilikan  bersama- sama. 1 Masing-masing  pemilik  benda dalam  pemilikan  bersama  lazim  disebut pemilik  serta. Satu  benda  yang  dimiliki oleh  lebih  dari  satu  orang  dapat  juga disebut hak  kebendaan  kolektif yang dalam  istilah  hukum  perdata  disebut “gebonden made-eigendom”. 2
Ditinjau dari segi hubungan hukum antara  orang  dengan  hak  kebendaan (zakelijkerecht) yang  dimilikinya,  maka hak  kebendaan  kolektif  mempunyai karakteristik  yang  berbeda  dengan  hak kebendaan  pribadi.  Pada  hak  kebendaan kolektif,  masing-masing pemilik  serta
1 J.  Satrio, Hukum  Waris  Tentang  Pemisahan Boedel ,  cetakan  I,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hal. 19.
2 Ibid , hal. 30.
mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan setara  untuk  memiliki,  menguasai  dan memanfaatkan  benda  tersebut,  masing- masing pemilik serta mempunyai hak atas seluruh benda milik bersama tetapi dengan mengakui  hak  milik  orang  lain  atas keselurah benda itu juga 3 , sedangkan pada harta  yang  bersifat  pribadi  maka pimiliknya  bersifat  perseorangan  tiada orang  lain  yang  berserikat  didalamnya, karenanya  dalam  harta  yang  merupakan hak  pribadi,  seseorang  mempunyai kebebasan  yang  utuh  dan  sempurna  untuk memiliki,  menguasai  dan  memanfaatkan secara  penuh  dan  dapat  dipertahankan terhadap siapapun juga 4 .
Karena  perbedaan  karakteristik antara hak kebendaan individu dengan hak kebendaan  kolektif Panitera  atau  jurusita Pengadilan  Agama  dalam  mengeksekusi putusan  pembagian  dan  pemisahan pembagian  harta  waris dan  harta  bersama sering  menghadapi  permasalahan karena pelaksanaan  eksekusi  ini  mendasarkan pada  ketentuan  HIR  dan  R.Bg. padahal ketentuan  eksekusi dalam  HIR  dan  R.Bg adalah  mengenai  eksekusi  atas  hak kebendaan  pribadi  atau  hak  individu  yang terjadi  karena  hubungan hukum perikatan antar  individu  misalnya  jual  beli,  sewa menyewa,  ganti  rugi,  hipotik,  jadi  bukan eksekusi terhadap hak kebendaan kolektif.
3 Ibid , hal 27.
4 Sri Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum Benda , Liberty, Yogyakarta, 1974, hal 79.
Meskipun  ada  lembaga parate executie yang  merupakan  hak  kreditor pemegang  hak  tanggungan  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  6 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah  dan Benda-Benda yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (UUHT), namun  dalam  prakteknya  ketentuan tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  karena adanya putusan MARI Nomor 3210K/Pdt/1984  tanggal  30  Januari  1986 yang  salah  satu ratio  decidendi putusan MA  dalam  perkara  tersebut,    jika pelaksanaan  pelelangan  dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor Lelang Negara Bandung  atas  perintah  Bank selaku Kreditor  dan  tidak  atas  perintah  Ketua Pengadilan  Negeri  Bandung,  maka menurut  MARI  lelang  umum  tersebut bertentangan  dengan  Pasal  224  HIR sehingga  pelelangan  tersebut  adalah  tidak sah. 5
Ternyata apabila ditelusuri pengaturan parate  executie dalam  UUHT terdapat kerancuan. Kerancuan pengaturan parate  executie tersebut,  terlihat  bilamana dihubungkan  antara  Pasal  6  UUHT  yang menyatakan pelaksanaannya melalui lelang umum sedangkan Penjelasan Umum angka 9 yang agar parate executie
5 Herowati  Poesoko, Parate  Executie  Obyek  Hak Tanggungan , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
Cetakan II, 2008, hal. 6.
pelaksanaannya mendasarkan kepada Pasal 224 HIR. 6
Menerapkan  HIR  dan  R.Bg. sebagai hukum  acara  eksekusi  pembagian  dan pemisahan  harta  waris  dilapangan membuka  peluang  adanya  penafsiran- penafsiran  yang  berbeda  antara eksekutor disatu  pihak  dengan  para  subyek hukum dipihak  yang  lain,  sehingga  dalam melaksanakan eksekusi harta waris dengan menggunakan  pijakan  pasal-pasal  dalam HIR  dan  R.Bg  dirasakan  adanya disharmonisasi  dan  ketidaksingkronan bahkan  kejanggalan  antara  aturan  hukum yang  tersedia  dengan  kebutuhan  praktek (proses orde) . Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah eksekusi terhadap pembagian  dan  pemisahan  harta  waris belum ada “law standart” .
Problema  tersebut  timbul  karena ketentuan  eksekusi  sebagaimana  diatur dalam  HIR maupun R.Bg  menurut sejarahnya hanya diperuntukkan penyelesaian perkara-perkara perdata yang diatur  dalam  KUH  Perdata  (BW)  yang menjadi  kewenangan  peradilan  umum. Kemudian dalam perkembangannya dipergunakan  juga  untuk  menyelesaikan perkara-perkara  perdata  dalam hukum keluarga sebagaimana diatur UU Nomor 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan dan hukum  kewarisan  Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang
6 Ibid , hal 9.
sekarang  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama.  Sedangkan  ketentuan  eksekusi dalam  HIR  dan  R.Bg. sebagai  hukum formil  yang  mengabdi  untuk  kepentingan hukum  materiel  sejak  lahirnya  hingga sekarang  nyaris  tidak  pernah  mengalami perkembangan  dan  pembaharuan.  Padahal norma idealnya setiap terjadi perkembangan  dan  pembaharuan  hukum materiel  harus  pula  diikuti  dengan perkembangan  dan  pembaharuan  hukum formilnya 7 .  Maka  karenanya  dalam mengeksekusi pembagian harta waris telah terjadi  kekosongan  hukum,  sehinngga dalam kasus posisi ini hukum acara perdata memerlukan pembaharuan.

## B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan  diatas  yang  menjadi permasalahan  dalam tulisan ini  dapat dirumuskan  permasalahan  permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah  ketentuan  eksekusi  yang berlaku di Pengadilan  Agama relevan diterapkan dalam penyelesaian eksekusi terhadap harta waris ?
2. Bagaimanakah  pelaksanaan  eksekusi pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama?
7 R. Soebekti, Hukum Acara Perdata , Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 21.

## C. Pembahasan
Untuk membahas rumusan masalah tersebut  akan  diuraikan hal-hal  sebagai berikut :

## 1. Penggunaan HIR dan R.Bg. Sebagai
Hukum Formil Pelaksanaan
Eksekusi Harta Waris Di Pengadilan Agama  Dalam  Perspektif  Hak Kebendaan Kolektif.
Eksekusi  sebagai  tindakan  hukum yang  dilakukan  oleh  pengadilan  kepada pihak  yang  kalah dalam  suatu  perkara merupakan  aturan  dan  tata  cara  lanjutan dari  proses  pemeriksaan  perkara.  Oleh karena  itu  eksekusi  tiada  lain  dari  pada tindakan  yang  berkesinambungan  dari keseluruhan  proses  hukum  acara  perdata. Eksekusi  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  terpisah  dari  pelaksanaan  tata  tertib beracara.  Peradilan  Agama  sebagai  salah satu lembaga peradilan  di  Indonesia,  yang salah satu kewenngannya adalah menangani sengketa waris, dalam memeriksa  dan  mengadili  berperdoman pada  hukum  waris  Islam  (faroid)  dan Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  hukum terapan  sedangkan  dalam  melakukan eksekusi mengacu  kepada  ketentuan  pasal 54  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009, dalam  pasal  tersebut  disebutkan  “Hukum
Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan  Peradilan  Agama  adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus dalam undang-undang ini”.
Hukum  acara  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum  adalah  HIR (Herzine  Indonesisch
Reglemen) untuk  pengadilan  di  Jawa  dan Madura  dan  R.Bg. (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk  pengadilan  di  luar Jawa  dan  Madura.  Menurut  sejarahnya kedua hukum acara tersebut diperuntukkan terhadap  perkara-perkara  perdata  yang diatur  dalam  BW (Burgerlijk  Wetbook) di forum Raad van Justisi .
Ketentuan eksekusi dalam HIR dan R.Bg. diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima  HIR  atau  titel  Keempat  Bagian Keempat R.Bg. mulai pasal 195 - 224 HIR atau  pasal  206 - 258  R.Bg.  namun  pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal- pasal  tersebut  efektif.  Yang  masih  betul- betul berlaku efektif adalah pasal 195 - 208 dan  pasal  224  HIR  atau  pasal  206 - 240 dan pasal 257 R.Bg, sedangkan pasal 209 - 223  HIR  atau  pasal  242 - 257  R.Bg  yang mengatur  tentang  “sandera” (gejzeling) tidak  berlaku  lagi.  Oleh  karena  itu  Ketua Pengadilan  atau  Panitera  maupun  Jurusita dalam  melaksanakan  eksekusi  harus merujuk  pada  pasal-pasal  yang  diatur dalam bagian  dimaksud.  pada  bagian
tersebut  telah  diatur  pasal-pasal  tata  cara menjalankan  putusan  pengadilan,  mulai dari tata cara peringatan (aanmaning), dan sita eksekusi (executoriale beslag) .
Ketentuan-ketentuan eksekusi yang ditatur  dalam  pasal-pasal HIR maupun R.Bg. adalah  mengenai  eksekusi  atas  hak kebendaan  pribadi  atau  hak  individu  yang terjadi  karena  hubungan hukum perikatan antar  individu  misalnya  jual  beli,  sewa menyewa,  ganti  rugi,  hipotik, antara debitur  dan  kreditur, namun  dalam perkembangannya sekarang  dipergunakan juga  untuk  perkara-perkara  perdata  dalam hukum keluarga seperti materi hukum yang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Maksud  dan  tujuan  diajukannya gugatan waris (boedel) berbeda  dengan diajukannya  gugatan  atas  sengketa  milik, gugatan  ganti  rugi  atau  gugatan  hutang- piutang.  Harta  warisan  adalah  harta kolektif,  apapun  bentuk  dan  wujudnya selama  belum  dilakukan  pemisahan.  Oleh karena  itu  gugatan  waris  adalah  untuk mendapatkan bagian sesuai dengan hukum atas harta benda yang ada agar dibagi dan diserahkan  serta  diadakan  pemisahan sesuai dengan porsi haknya. Karena dalam sengketa  harta  waris  berarti  pihak-pihak menghendaki  adanya  pembagian  dan pemisahan  boedel  secara  riel.  Sehingga putusan  pengadilan  tentang  pembagian
harta waris antara para ahli waris, amarnya senantiasa berbentuk perintah menghukum seseorang yang menguasai barang sengketa untuk “ membagi dan menyerahkan” harta sengketa kepada pihak lain.
Tuntutan pelaksanaan untuk “membagi dan menyerahkan” suatu barang adalah  berisi  dua  tuntutan  sekaligus  dan kedua-duanya bersifat riel. Oleh karena itu eksekusi  putusan  harta  waris  adalah eksekusi  riel,  dan  bukan  atau  tidak  sama dengan  putusan  pembayaran  sejumlah uang, walaupun dalam harta waris tersebut mungkin  terdapat  uang  yang  harus  dibagi kepada  para  ahli  waris. Dalam  penulisan tesis  ini  dibahas  eksekusi  terhadap  barang menurut sifatnya, yang dibedakan menjadi 4  macam,  yaitu : Pelaksanaan  Eksekusi Terhadap Barang Tidak Bergerak.
Pembedaan  antara  benda  bergerak dan  benda  tidak  bergerak  amat  penting artinya  dalam  lalu  lintas  hukum  perdata dalam  rangka  pembinaan  hukum  nasional demi  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak, walaupun dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA tidak mengenal pembedaan  antara  benda  bergerak  dan benda  tak  bergerak.  Demikian  juga menurut  hukum  adat  hanya  mengenal pembedaan  benda  atas  tanah  dan  bukan tanah.
Menurut  ketentuan  hukum  benda bahwa  barang  tak  bergerak  adalah  barang yang secara hukum maupun sifatnya tidak
dapat  dipindahkan  sehingga  ketentuan pembagian (verdeeling) , pemisahan
(scheiding) dan  penyerahannya (levering)
mempunyai ketentuan khusus dan berbeda dengan benda bergerak baik teknis maupun yuridis,  misalnya  membagi  atas  hak  tanah karena  secara  hukum  akan  berkaitan dengan  ketentuan  hukum  pertanahan demikian  juga  untuk  membagi  sebuah bangunan rumah permanen untuk beberapa ahli  waris,  atau  untuk  suami  dan  istri masing-masing  mendapatkan  separuh bagian.  Dalam  kasus  posisi  ini  diambil contoh putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1509/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal  3 Juni 2010.
Putusan  tersebut  adalah  putusan verstek dan telah berkekuatan hukum tetap (in  kracht  van  gewijde) karena  tergugat tidak  melakukan  upaya  hukum  dan  atas putusan tersebut. Penggugat telah melakukan  upaya  penyelesaian  secara kekeluargaan  dengan  tergugat  akan  tetapi tidak berhasil selanjutnya pada tanggal 12 Desember  2011  penggugat  mengajukan permohonan  eksekusi  ke  Pengadilan Agama Jember.
Atas permohonan eksekusi tersebut Pengadilan Agama Jember telah memberikan  tegoran (anmaning) kepada tergugat selaku termohon eksekusi tanggal 28  Desember  2011  agar  dalam  tempo  8 hari  setelah  mendapat  tegoran  segera memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi
sampai  batas  waktu  yang  ditentukan tergugat  tetap  tidak  melaksanakan  isi putusan  tersebut,  selanjutnya  pengadilan memberikan  tegoran  kedua  kepada tergugat tanggal 9 Januari 2012 akan tetapi sampai  batas  waktu  yang  ditentukan tergugat tetap tidak mau melaksanakan isi putusan  tersebut,  selanjutnya  tanggal  1 Pebruari 2012
Ketua Pengadilan
mengeluarkan  surat  perintah  kepada pejabat  eksekutor  untuk  melakukan tindakan  eksekusi  ketempat  termohon eksekusi, lalu pejabat eksekutor memberitahukan kepada kedua belah pihak dan para pihak terkait bahwa eksekusi akan dilaksanakan  pada  tanggal  15  Pebruari 2013.
Meskipun  pada  awalnya  para tergugat  keberatan  dan  menolak  eksekusi terhadap putusan tersebut akan tetapi pihak eksekutor  tetap  melaksanakan  eksekusi dengan cara paksa dengan hasil yang telah dicatat dalam berita acara eksekusi.
Eksekusi  putusan  Nomor  : 1509/Pdt.G/2010/PA.Jr.  tersebut  dapat dilaksanakan  secara  eksekusi  riel  dan dibagi  secara  natura  setelah  petugas eksekutor  datang  ke  obyek  sengketa di Dusun  Kebonan Desa  Gumukmas,
Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.  Dalam  berita  acara  eksekusi disebutkan  bahwa  eksekutor  di  tempat tersebut  menemukan sebidang  tanah  darat Petok C Nomor : 724, Persil Nomor : 492,
Luas  :  0,191  Ha.  atas  nama  DIAH  alias B.TIANI.
Tanah sengketa tersebut dibenarkan oleh  para  pihak,  lalu  tanah  sengketa tersebut  dicabut  dari  tangan/penguasaan termohon  eksekusi  dan  seketika  itu  juga tanah  sengketa  tersebut  dibagikan  kepada para  pihak  yang  bagiannya  sebagaimana disebut dalam berita acara eksekusi.
Mencermati eksekusi yang dilaksanakan  oleh  eksekutor  Pengadilan Agama  Jember  dalam  kasus  posisi  ini dapat dapat  dianalisa  dari  beberapa  aspek sebagai berikut:
- Asas-asas  eksekusi,  putusan  yang  di eksekusi  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap;  pihak  yang kalah (tergugat)  tidak  mau  menaati  dan memenuhi  putusan  secara  sukarela; eksekusi  riel  baru  dapat  dilaksanakan setelah  dilampaui  tenggang  waktu peringatan; mengeluarkan surat penetapan  perintah  eksekusi  dan panitera  atau  jurusita  menjalankan perintah  eksekusi  riel.  Semua  tahapan tersebut  telah  ditempuh  sesuai  dengan ketentuan eksekusi.
- Dari  segi  penegakan  hukum, eksekusi putusan  Pengadilan  Agama  Jember Nomor 1509/Pdt.G/ 2010/PA.Jr. tanggal 3  Juni  2010 tersebut telah memenuhi adanya  kepastian  hukum  yaitu  adanya kepastian  atas  kepemilikan  hak  waris, obyek  sengketa  waris  yang  tadinya
milik  kolektif  seluruh  ahli  waris  yang dikuasai  tergugat,  dengan  adanya eksekusi  tersebut  menjadi  jelas  bagian mana yang menjadi hak masing-masing ahli  waris, namun dari  sisi  keadilan eksekusi  tersebut telah  mengabaikan keadilan  hukum tergugat  karena eksekutor dalam  melakukan  eksekusi telah  melakukan  penafsiran  atas  amar putusan  utamanya  yang  berkaitan dengan  jumlah  bagian  masing-masing pihak.  Dalam amar  putusan  hanya menyebutkan  bagian  penggugat  I mendapat  3/18  bagian,  penggugat  II mendapat  3/18  bagian,  turut  tergugat 8/18  bagian  dan  tergugat  I  mendapat
4/18  bagian,  akan  tetapi  dalam pelaksanaan  pembagian  eksekutor  telah menyebutkan  jumlah  luas  perolehan masing-masing pihak, yaitu penggugat I mendapat  318,3  M2,  penggugat  II mendapat  318,3  M2,  tergugat  I mendapat  424,4  M2  dan  turut  tergugat mendapat  848,8  M2,  meskipun keseluruhan  perolehan  masing-masing pihak  jika  luas  yang  diperoleh dijumlahkan  hasilnya  sama  dengan jumlah bagiannya, akan tetapi mengenai letak  obyek  sengketa  yang  diperoleh masing-masing  pihak  tidak  sama  nilai ekonominya  sehingga  disini  terdapat adanya  rasa  ketidak  adilan  dari  para pihak yang merasa dirugikan, disamping itu  tentunya  pihak  eksekutor  tidak
mempunyai legitimasi maupun kredebilitas untuk melakukan pengukuran  tanah  karena  yang  berhak melakukan  pengukuran  tanah  adalah juru  ukur  dari Badan  Pertanahan Nasional.
- Apabila  eksekusi  tersebut dilakukan penjualan  lelang,  maka  pelelangan tersebut  juga  tidak  dapat  dibenarkan, karena  dalam  amar  putusan  tidak  ada klausul  membayar  harga,  berarti  dalam kasus  ini  eksekusi  menyimpang  dari bunyi  amar  putusan.  Padahal  eksekusi adalah  bukan  lembaga  mengadili  lagi tetapi adalah lembaga pelaksana putusan hakim.
Penjualan  lelangpun  tidak  mungkin dilakukan karena obyek sengketa belum bersertipikat,  maka  satu-satunya  jalan yang  ditempuh  oleh  para  ahli  waris adalah eksekusi secara damai walaupun hal  itu  nampak  tidak  memuaskan beberapa  pihak  karena  pelaksanaan eksekusi  tersebut  dari  segi  hukum pertanahan  tidak  memberikan  kepastian peralihan  hak  atas  tanah  karena  dalam pelaksanaan  eksekusi  tersebut  tidak melibatkan juru ukur dari instansi  yang berwenang.
- Ditinjau  dari  segi  kepemilikan  obyek sengketa,  bahwa  boedel sebagai obyek sengketa waris tersebut berdasarkan asas ijbari,  setelah  pemilik  asal  (pewaris) meninggal  dunia  maka  boedel  tersebut
langsung beralih kepemilikannya kepada  para  ahli  warisnya,  secara bersama-sama, masing-masing  pemilik benda  dalam  pemilikan  bersama  lazim disebut pemilik  serta. Satu  benda  yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dapat juga  disebut hak  kebendaan  kolektif yang  dalam  istilah  hukum  perdata disebut “gebonden  made-eigendom”
Pada hak kebendaan kolektif, menurut J. Satrio: masing-masing pemilik  serta mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan setara  untuk  memiliki,  menguasai  dan memanfaatkan  benda  tersebut,  masing- masing  pemilik  serta  mempunyai  hak atas seluruh benda milik bersama tetapi dengan  mengakui  hak  milik  orang  lain atas keselurah benda itu juga.
Pelaksanaan eksekusi ini mendasarkan  pada  ketentuan  HIR  dan R.Bg. padahal  ketentuan  eksekusi dalam HIR dan R.Bg adalah  mengenai eksekusi atas  hak  kebendaan  pribadi  atau  hak individu  yang  terjadi  karena  hubungan hukum perikatan  antar  individu  misalnya jual  beli,  sewa  menyewa,  ganti  rugi, hipotik, fiducia jadi  bukan  eksekusi terhadap  hak  kebendaan  kolektif. Jadi antara  aturan  hukum  dengan  kasus  yang dihadapi terdapat perbedaan sifat kepemilikan  benda  yang  dieksekusi. Sedangkan  kalau  ditempuh  melalui lembaga parate  executie berdasarkan Undang-undang
Hak Tanggungan,
sebagaimana  disebut  Herowati  Poesoko, juga  tidak  dapat  dilaksanakan  karena parate  executie  merupakan  tindakan eksekusi  yang  timbul  karena  adanya wanprestasi  dari  sebuah  perjanjian sedangkan  sengketa  waris  timbul  karena adanya  tindakan  melawan  hukum  yaitu adanya penguasaan secara sepihak dari ahli waris.
Dalam  kasus  posisi  ini  eksekusi pembagian  harta  waris  dapat  terlaksana setelah  pihak-pihak  melakukan  upaya perdamaian  dan  kesepakatan  dalam penyelesaian eksekusinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat difahami bahwa untuk mengeksekusi  harta  waris hak-hak kebendaan kolektif bagi Pengadilan Agama terdapat kekosongan hukum, jika dipaksakan menggunakan landasan hukum acara  HIR  maupun  RBg  dan  Rv,  maka terjadi kejanggalan dan disharmonisasi.
Menurut  penapat  J.  Satrio: Untuk memenuhi  kebutuhan  praktek,  dalam menyelesaikan  kasus eksekusi  harta  waris seharusnya pengadilan dapat mempedomani “ketentuan pembagian dan pemisahan  boedel” sebagaimana  diatur dalam  Bab  XVII  Buku  II  KUH  Perdata. Pembagian  dan  pemisahan  harta  bersama terhadap  benda  bergerak  pada  dasarnya dapat  dilakukan  secara  natura  dengan mendasarkan  pada  nilai  dari  tiap-tiap benda  yang  hendak  dibagi.  Besarnya  hak masing-masing pemilik serta diungkapkan
dalam  sejumlah  uang  tertentu,  yang kemudian dalam pemisahan dan pembagian  diwujudkan  dalam  sejumlah barang.  Barang-barang  yang  diterima tersebut dianggap mewakili nilai uang hak masing-masing. 8 Pembagian dan penyerahan  secara natura  tersebut memerlukan lembaga “penaksiran” (taksasi nilai)    sebagaimana  diatur  dalam  pasal 1077 – 1078 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur:  “jika  semua  pihak  sebagai pemilik  serta  adalah  orang-orang  yang cakap bertindak, maka mereka mempunyai kebebasan  untuk  menentukan  harga taksiran  termasuk  bebas  menyetujui penaksiran  mereka  sendiri.  Jika  tidak terjadi  kesepakatan,  maka  juru  taksir diangkat  dan  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan  yang  mewilayahi  benda sengketa  tersebut  berada”. 9 Dalam eksekusi  tersebut tidaklah  perlu  penjualan lelang  umum  melalui  Kantor  Lelang Negara,  disamping  tidak  sesuai  dngan ketentuan  hukum  acara  yang  ada,  sebab eksekusi  lelang  sebagaimana  telah  diatur dalam  HIR  dan  RBg  adalah  untuk penyelesaian  tuntutan  hutang  piutang  atau ganti rugi dengan melelang sejumlah harta tergugat  sampai  jumlah  hutangnya  atau kerugian  yang  dalami  sebagaimana  dalam hipotik dan fiducia. Sedangkan dalam harta waris  bukan  karena  gugatan  hutang piutang,  atau  ganti  rugi  dan  harta  yang
8 Satrio, J, Op. Cit , hal 144.
9 R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, Op.Cit , hal 234.
disengketakan hakekatnya adalah merupakan  hak  kolektif  dimana  tiap-tiap pihak  merupakan  “pemilik  serta”  atas barang sengketa.
Dari  fakta  dilapangan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  mendasarkan pasal-pasal HIR dan R.Bg. untuk eksekusi pembagian harta waris atau hak kebendaan kolektif adalah tidak tepat dan telah terjadi kekosongan  hukum.  Agar  eksekusi  sesuai rasa  keadilan  dan  menjamin  kepastian hukum,  maka  diperaturan  hak  untuk menjual kepada salah satu pihak dari suami istri  atau  salah  satu  ahli  waris  atas sepengetahuan pengadilan, sehingga dengan  diberikan  wewenang  hak untuk menjual kepada salah satu pihak dari suami istri atau kepada salah satu ahli waris atas sepengetahuan pengadilan akan memudahkan  untuk  melakukan  penjualan dengan  batas  ketentuan  harga  yang  wajar. Sedangkan  pelelangan  memerlukan  proses dan biaya  yang cukup besar, maka berapa biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pihak. Bisa jadi antara biaya lelang dengan harta yang  akan  didapatkannya  tidak  seimbang, malah  rugi  dan  tidak  memenuhi  rasa keadilan. Dengan adanya peraturan tentang hak untuk menjual kepada salah satu pihak atas  sepengetahuan  pengadilan  tersebut akan segera dapat diakhiri suatu pemilikan bersama  atas  dasar  aktifitas  pihak-pihak karena dipaksa oleh peraturan perundangan-undangan,  kemudian  dibagi
antara  suami  istri  atau  antara  ahli  waris tanpa eksekusi dari pihak pengadilan.

## 2. Praktek Pelaksanaan Eksekusi Pembagian Hak Kebendaan Kolektif di Pengadilan Agama
Pelaksanaan  eksekusi  diharapkan sebagai upaya lanjutan untuk mewujudkan apa  yang  tercantum  dalam  amar  (diktum) putusan,  dalam  praktek  eksekusi  sering dihadapkan  pada  benturan  teknis  maupun yuridis. Pada hakikatnya landasan eksekusi merujuk  pada  amar  (diktum)  putusan pengadilan.  Hal  ini  merupakan  asas  yang harus  ditaati  semua  pihak,  eksekusi  yang hendak  dijalankan  pengadilan  tidak  boleh menyimpang  dari  amar  putusan.  Asas  ini merupakan  patokan  yang  harus  ditaati, supaya  eksekusi  yang  dijalankan  tidak melampaui batas kewenangan.
Asas  eksekusi  sesuai  dengan  amar putusan  berfungsi  dan  berperan  sebagai wasit pengarah tegaknya kepastian hukum dalam  eksekusi,  dan  sekaligus  sebagai sarana  pengawas  dan  koreksi  bagi  semua pihak  yang  terlibat  dalam  eksekusi  yang bersangkutan.  Pihak  tereksekusi  berhak membantah dan mengoreksi eksekusi yang tidak  sesuai  dengan  amar  putusan.  Begitu pula  pemohon  berhak  mengoreksi eksekusi, apabila yang dijalankan pengadilan  kurang  dari  apa  yang dinyatakan  dalam  amar  putusan.  Bahkan pihak  ketiga  dapat  melakukan  perlawanan
terhadap eksekusi yang tidak sesuai dengan amar  putusan,  apabila  melanggar  hak  dan kepentingannya.
Hampir setiap tereksekusi menolak jalannya  eksekusi,  sekalipun  eksekusi tersebut  dijalankan  sesuai  dengan  amar putusan,  beragam  macam  alasan  yang diajukan  untuk  menghalangi  eksekusi. sekalipun  amar  putusan  sangan  jelas  dan terinci  dan  eksekusi  benar-benar  sesuai dengan  amar  putusan,  namun  ada  juga tereksekusi  yang  tidak  mau  mengerti. Bahkan  melontarkan  tuduhan  eksekusi yang  hendak  dijalankan  tidak  sesuai dengan amar putusan.
Adanya  penolakan  eksekusi  dari tereksekusi  dengan  alasan  eksekusi  yang dijalankan  tidak  sesuai  dengan  amar putusan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan alasan  menunda  atau  menghentikan eksekusi,  jika  tereksekusi  tetap  kebetaran, maka  tereksekusi  dapat  mengajukan perlawanan,  akan  tetapi  perlawanan tersebut  tidak  menghalangi  dan  menunda eksekusi.
Adanya perlawanan eksekusi tersebut pengadilan wajib meneliti dan memastikan bahwa  eksekusi  yang  hendak  dijalankan atau  sedang  berjalan  sudah  mantap  atau benar-benar  sesuai  dengan  amar  putusan. Kewenangan pengadilan menjalankan terus eksekusi  sekalipun  ada  penolakan  dari pihak tereksekusi, harus diimbangi dengan sikap  ketelitian  dan  keterbukaan  dengan
acuan  penerapan:  periksa  dan  pahami setepat mungkin amar putusan dan apabila terjadi kekeliruan, eksekusi harus dikembalikan  ke  arah yang  sesuai  dengan amar putusan.
Jika  pengadilan  yakin,  eksekusi sudah  tepat  dengan  amar  putusan, penolakan yang diajukan tereksekusi harus dikesampingkan  dan  eksekusi  jalan  terus. Penolakan  semacam  itu  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  menunda  atau menghentikan  eksekusi  karena  patut diduga tidak seorang tereksekusi pun yang mau  dengan  rela  membiarkan  harta  yang dikuasainya  di  eksekusi,  sebab  kalau perlawanan  dibenarkan  untuk  menunda atau  menghentikan  eksekusi,  hal  itu  akan dimanfaatkan  setiap  tereksekusi untuk menggagalkan  eksekusi.  Itu  sebabnya hukum  tidak  membenarkan  perlawanan sebagai  alasan  untuk  menunda  atau menghentikan eksekusi.
Praktek eksekusi yang dilaksanakan di  Pengadilan  Agama  secara  prosedural telah  ditempuh  berdasarkan  tahapan- tahapan eksekusi: putusan yang di eksekusi telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap; pihak  yang  kalah  (tergugat)  tidak  mau menaati  dan  memenuhi  putusan  secara sukarela;  eksekusi  riel  baru  dapat dilaksanakan  setelah  dilampaui  tenggang waktu  peringatan;  mengeluarkan  surat penetapan  perintah  eksekusi  dan  panitera atau  jurusita  menjalankan  perintah
eksekusi riel. Semua tahapan tersebut telah ditempuh  sesuai  dengan  ketentuan eksekusi, namun dalam praktek pelaksanaannya  sering  dijumpai  hambatan teknis dan yuridis.
Hambatan  teknis  mulai  saat aanmaning atau teguran kepada tereksekusi  untuk  melaksanakan  isi putusan  dalam  tempo  delapan  hari,  pada saat  itu  terjadi  tarik  ulur  tentang  tempo delapan hari antara pemohon dan termohon eksekusi,  dan  senantiasa  atas  kesepakatan pemohon dan termohon  eksekusi akhirnya pengadilan memberikan kelonggaran waktu  sampai  pada  batas  waktu  yang ditentukan kemudian atau menunggu hasil usaha  damai  dari  pemohon  dan  termohon eksekusi,  hal  inilah  yang  menjadikan eksekusi  tidak  dapat  berjalan  tepat  waktu. Disamping  itu  pada  saat  pelaksanaan eksekusi  adanya  perlawanan  fisik  dengan pengerahan masa  yang  dapat mengganggu dan  mengancam  keselamatan  eksekutor, oleh  karenanya  sebelum  pelaksanaan eksekusi  diadakan  prakondisi  dengan bekerja  sama  dengan  pihak  keamanan setempat.
Hambatan yuridis pelaksanaan eksekusi  terjadi  karena  peraturan  eksekusi sebagaimana  diatur  dalam  HIR  maupun R.Bg.  adalah  eksekusi mengenai  hak kebendaan milik pribadi atau hak individu yang  terjadi  karena  hubungan hukum perikatan antar individu misalnya jual beli,
sewa  menyewa,  ganti  rugi,  hipotik,  jadi bukan  eksekusi  terhadap  hak  kebendaan kolektif yang  merupakan  milik  bersama seluruh ahli waris.
Eksekusi  atas  putusan  Pengadilan Agama  dapat  terlaksana  semata-mata hanya karena pihak-pihak yang bersengketa  berkehendak  menyelesaiakan amar putusan tersebut dengan perdamaian, jika  tidak  maka  pelaksanaan  eksekusi putusan  tersebut  akan  menjadi  problema hukum  yang  tidak  mudah  terpecahkan karena  telah  terjadi  kekosongan  hukum atau paling tidak telah terjadi disharmonisasi  antara  hukum  acara  yang ada  dan  kebutuhan  praktek.  Jika pelaksanaan eksekusi senantiasa menunggu perdamaian  dari  pihak-pihak,  maka  bukan eksekusi  namanya,  karena  unsur  eksekusi adalah  adanya  kekuatan  yang  memaksa atas pihak yang kalah yang dilakukan oleh lembaga  negara/  pejabat  negara  yang berwenang  berdasarkan  ketentuan  hukum. Disamping  itu  apabila  eksekusi  tersebut memerlukan  tindakan  lanjutan  dengan penjualan  lelang  umum,  maka  masih memerlukan  proses  yang  panjang  dan biaya  yang  mahal,  sehingga  tidak memenuhi  azas  perdata  yang  sederhana, cepat dan biaya ringan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  dalam  bab- bab  sebelumnya,  sebagai  hasil  dari  kajian
dan  analisis  dalam  penelitian  tesis  ini, maka  penulis  memberikan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Eksekusi  riel  atas  harta  waris yang mendasarkan  pada  ketentuan  eksekusi dalam HIR maupun R.Bg. adalah tidak relevan  karena  harta  waris  merupakan harta  kolektif  seluruh  ahli  waris, masing-masing ahli  waris mempunyai kedudukan yang sama dan setara untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan benda tersebut, masing- masing ahli mempunyai  hak  atas seluruh harta  waris tetapi  dengan mengakui  hak  milik ahli  waris  yang lain atas  keselurah harta  waris,  dan sengketa  waris  terjadi  karena  adanya perbuatan  melawan  hukum  dari  ahli waris  yang  menguasai  secara  sepihak atas  harta  waris,  sedangkan  eksekusi dalam  HIR  maupun  R.Bg.  adalah eksekusi  hanya  mengatur execution verkoop yakni  eksekusi  riel  terhadap harta  pribadi untuk  dijual  lelang  guna pembayaran  sengketa  hutang  piutang dan  grosse  akta, hipotik  maupun fiducia  yang  terjadi  karena  adanya wanprestasi,  sehingga  dalam  eksekusi harta  waris  telah  terjadi  kekosongan hukum.
2. Pelaksanaan  eksekusi  harta  waris secara  prosedural  telah  ditempuh berdasarkan  tahapan-tahapan  eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR maupun
R.Bg. tetapi dalam praktek pelaksanaan eksekusi  riel dilapangan terjadi hambatan teknis maupun yuridis karena adanya perbedaan antara aturan hukum yang  mengatur eksekusi harta  pribadi dengan  kebutuhan  praktek  yang memerlukan  aturan  eksekusi  harta milik kolektif, adapun praktek eksekusi yang selama ini terjadi senantiasa dapat terlaksana  semata-mata  karena  pihak- pihak  yang  bersengketa  berkehendak menyelesaiakan  amar  putusan  tersebut dengan perdamaian.
E. Saran
Saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil pembahasan tesis ini adalah:
1. Perlu segera dibuat aturan eksekusi atas harta milik kolektif karena aturan yang ada tidak relevan untuk diterapkan, hal yang perlu diatur adalah:
- Hak  untuk  menjual  kepada  salah satu  pihak  dari  ahli  waris  atas sepengetahuan
pengadilan,
sehingga  akan  memudahkan  untuk melakukan  penjualan  dengan  batas ketentun  harga  yang  wajar  dan obyektif.
- Hak penaksir harga benda bergerak ataupun tidak  bergerak  yang  dapat dibagi  secara  natura  ataupun  tidak atas  harta waris, terhadap  benda bergerak  pada  dasarnya  dapat
dilakukan  secara  natura  dengan mendasarkan  pada  nilai  dari  tiap- tiap  benda  yang  hendak  dibagi. Besarnya  hak  masing-masing ahli waris diwujudkan  dalam  sejumlah uang  tertentu,  yang  kemudian dalam  pemisahan  dan  pembagian diwujudkan dalam sejumlah barang. Barang-barang yang diterima tersebut dianggap mewakili  nilai  uang  hak  masing- masing.
- Adapun  langkah  yang  dapat ditempuh adalah:
a. Untuk jangka  pendek,  guna memenuhi  kebutuhan  praktek yang  sangat  mendesak  dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah  Agung  atau  Surat Edaran  Mahkamah  Agung karena  proses  pembuatannya relatif lebih cepat.
b. Untuk  jangka  panjang  dibuat dalam  Undang-undang dengan melakukan  revew Undang- undang Peradilan Agama yang sudah  ada,  yaitu  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989 yang  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  perubahan kedua  dengan  Undang-undang Nomor  50  Tahun  2009 atau menjadikan hukum acara yang
bersifat  umum  dalam  sebuah undang-undang nasional.
2. Setiap  adanya  perkembangan  hukum materiil  dalam  peraturan  perundangan sebaiknya  selalu  diikuti  dengan perkembangan dan penyesuaian hukum formilnya  yang  memuat  aturan-aturan yang  memudahkan  penerapannya. Sebab hukum  acara  yang  baik  adalah yang  dapat  memudahkan  pelaksanaan hukum  materiilnya  tanpa  itu  akan menyulitkan  bagi  aparat  pelaksana (peradilan)  dalam  menerapkan  aturan tersebut,  untuk  memenuhi  kebutuhan praktek (proses orde) tetap berpedoman  kepada  aturan  yang  telah ada  sambil  menunggu  aturan  yang baru.

## DAFTAR  PUSTAKA
A. Buku  Teks Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia ,  Akademika  Pressindo, Jakarta, 1992.
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama , Yayasan Al-Hikmah, Jakarta,
2000. --------------, Beberapa  Masalah  Hukum Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi  di Pengadilan Agama , Mahlamah Agusng RI, 2009.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan Islam , Kencana, Jakarta 2008.
A. Mukti  Arto, Praktek  perkara Perdata  Pada  Pengadilan  Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
A.T.  Hamid, Praktek  Peradilan  Perkara perdata ,  CV  Al  Ihsan,  Surabaya, 1991. Didik Wahyu Purwandi, Penjualan Barang
Secara Lelang , Departemen Keuangan  RI  Badan  Urusan  Piutang dan Lelang Negara, 1999.
Dominikus  Rato, Hukum  Perkawinan  dan Waris  Adat, cetakan  I,  Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011.
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral Menurut  Qur’an  dan  Hadis, cetakan VI, PT. Tinta Mas, Jakarta, 1982.
Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek
Hak Tanggungan , LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Cetakan  II, 2008.
Jonny  Ibrahim, Teori  dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif ,    PT Bayu Media, Malang, 2005.
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan  Indonesia ,  Djambatan, Jakarta, 1998.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007.
Philipus.  M.  Hadjon, Pengkajian  Ilmu Hukum,  Paper,  Pelatihan  Metode Hukum Normatif . Unair. 1997 .
Ridwan  Syahrani, Rangkuman  Intisari Ilmu  Hukum ,  Pustaka  Kartini, Jakarta, 1991.
------------, Seluk  Beluk  Dan Asas-asas Hukum  Perdata ,  Alumni,  Bandung 1992.
Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Satrio.  J. Hukum  Waris  Tentang Pemisahan  Boedel ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , cetakan IV, Sinar Grafika,
Jakarta, 1993.
Sri  Soedewi  Maschon  Sofwan, Hukum Belanda , Liberty, Yogyakarta, 1974.
Soebekti  R.  Dan  R.  Tjitrosadibio, Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk wetboek) Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
Soebekti R., Hukum  Acara  Perdata ,  Bina Cipta, Bandung, 1977.
Stephanus  Sutrisno, Himpunan  Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Mahkamah Agung,  Peradilan  Umum,  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  Peradilan Agama  dan  Peradilan  Militer ,
Mahkamah Agung RI, Jakarta 2001.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara
Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1998.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke  20, Alumni, Bandung, 1998.
Wahyu  Widiana, Himpunan  Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam, Al-Hikmah,  Jakarta 2001.
----------, Himpunan Data Statistik Perkara di  Lingkungan  Peradilan  Agama Seluruh  Indonesia  Tahun  2011 , Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012.
Yahya  Harahap  M. Ruang Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata , Gramedia, Jakarta, 2006.
-------------, Hukum  Acara  Perdata ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## B. Makalah
Abd. Moqsith Ghazali,
Argumen Metodologis  “Counter  Legal  Draft” KHI. Jakarta 2005.
Mahfud  MD, Akuntabilitas Lembaga Peradilan  dan  Restipulasi    Fusngsi
Mahkamah
Agung dalam Ketatanegaraan  Indonesia ,  Makalah disampaikan pada Pengkajian Bulanan  PPHMI  tanggal  4  Pebruari
2000 di Departemen Agama, Jakarta
Murtadi, Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai Hukum  Terapan  di  Pengadilan Agama ,  Mimbar  Hukum  edisi  No.2 tahun VII, al-Hikmah, Jakarta.
Setiawan, Proyek  Pembinaan  Tehnis Yustisial  Mahkamah  Agung  RI , Pustaka  Peradilan,  Jilid  VII,  Jakarta, 1995.
Syahrul  Machmud,    (Ketua  PN  Jember) Makalah : Pembentukan Hukum Oleh Hakim , disampaikan dalam pertemuan rutin IKAHI di PN Jember pada tanggal 25 Pebruari 2013.
Yahya  Harahap, Informasi  Materi  KHI, Mimbar Hukum Nomor 6 Tahun III, Al Hikmah, Jakarta, 1992.
Murtadi, Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai Hukum  Terapan  di  Pengadilan Agama , Mimbar  Hukum  edisi  No.2 tahun VII, al-Hikmah, Jakarta.

## BIODATA PENULIS
Khoirul  Muhtarom,  S.H.,  M.H., adalah Hakim  pada  Pengadilan Agama Jember. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum  (M.H.)  pada  Program  Magister Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jember tahun 2013.