## IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B
Made Witama Mahardipa¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Ratna Artha Windari³
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail: { mahardipawitama@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , ratnawindari@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi asas peradilan sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  pada  perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  serta  (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subyeknya  menggunakan  teknik Purposive Sampling . Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1)  Implementasi  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  pada  perkara  pidana  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  masih  saja  terdapat perkara  yang  diselesaikan  lebih  dari  5  (lima)  bulan  karena  SEMA  No.  2  tahun  2014  merupakan  aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah jumlah perkara masuk  yang banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan jaksa dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan; terdakwa yang terkadang tidak kooperatif  mengikuti  proses  persidangan;  dan  hakim  yang  terkadang  berhalangan  hadir  dalam persidangan karena mengikuti diklat atau kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Kata  kunci :  Peradilan  pidana,  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  Implementasi  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## Abstract
This research aimed to (1) know and analyze the implementation of judicial principles of simple, fast and low  cost  on  the  criminal  cases  in  Singaraja  district  court  of  I  B  class,  (2)  know  and  analyze  the  factors affecting  the  implementation  of  judicial  principles  of  simple,  fast  and  low  cost  on  the  criminal  cases  in Singaraja  district  court  of  I  B  class.  This  research  was  using  empirical  law  research  design  with  the nature  of  descriptive  research.  The  setting  of  this  research  was  in  Singaraja  district  court  of  I  B  class. Data  collection  techniques  used  were  document  study,  observation  and  interview.  The  sampling technique  used  was  non  probability  sampling  and  to  determine  the  subject,  purposive  sampling  was used. This research was  using  qualitative data  analysis. The result of the research showed that (1) the implementation of judicial principles of simple, fast and low cost on the criminal cases in Singaraja district court of I B class has been well implemented, but there are still cases that are resolved more than 5 (five) months  because  SEMA  No.  2  of  2014  was  a  new  regulation  promulgated  on  March  13,  2014,  (2)  the factors  affecting  the  implementation  of  judicial  principles  of  simple,  fast  and  low  cost  on  the  criminal cases in Singaraja district court of I B classwere the number of entry cases is large while the courtroom is limited;  readiness  of  prosecutors  in  making  indictments,  Memorandum  of  Defense,  and  Claims; defendants  who  are  sometimes  uncooperative  follow  the  trial  process;  and  judges  who  are  sometimes unable to attend the trial because they attend training or other activities that cannot be abandoned.
Key words : Criminal Court, Singaraja District Court of I B Class, Implementation of Judicial Principles of Simple, Fast and Low Cost.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memegang  teguh  dan  menjunjung  tinggi hukum  dalam  menjalankan  pemerintahan. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara yang  berdasarkan  hukum.  Sebagai  negara hukum  maka  Indonesia  selalu  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia.  Selalu  menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  wajib  menjunjung  hukum dengan  tidak  ada  kecualinya  (Waluyo, 2002:33). Hukum digunakan sebagai acuan dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara. Pemerintah  maupun  warga  negara  harus tunduk  dan  taat  terhadap  aturan  hukum yang berlaku.
Negara  hukum  dalam  menjalankan pemerintahan  memerlukan  suatu  lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya  hukum  dan  untuk  menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga  peradilan  pidana  yang  ada  di Indonesia  adalah  Pengadilan.  Pengadilan merupakan  lembaga  yang  diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan  oleh  pihak  yang  mengalami suatu  permasalahan.  Fungsi  pemeriksaan perkara di pengadilan ( function of adjudication ) merupakan subfungsi penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh hakim  bersama  dengan  penuntut  umum, penasihat  hukum,  serta pejabat  pengadilan yang terkait (Renggong, 2016:219). Pengadilan  harus  mampu  mewujudkan kepastian  hukum  sebagai  suatu  nilai  yang terkadung dalam aturan-aturan hukum.
Pengadilan  dalam  melaksanakan proses  peradilan  menggunakan  aturan hukum  sebagai  acuan.  Di  samping  aturan hukum,  agar  terselenggaranya  proses peradilan dengan baik harus memperhatikan  asas-asas  hukum.  Asas hukum menjadi aturan dasar yang melatarbelakangi  aturan-aturan  hukum  dan dasar untuk melaksanakan hukum tersebut. Bellefroid,  mengemukakan  bahwa  asas hukum  umum  adalah  norma  dasar  yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh
ilmu  hukum  tidak  dianggap  berasal  dari aturan-aturan  yang  lebih  umum.  Jadi  asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan)  hukum  positif  dalam  suatu masyarakat (Mertokusumo, 2003:34).
Proses peradilan pidana di Indonesia  menggunakan  asas-asas  hukum yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (yang selanjutnya  disebut  KUHAP).  Asas-asas tersebut antara lain (Hamzah, 2016:10):
1.  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan
Biaya Ringan; 2.  Praduga Tidak Bersalah ( Presumption of Innocence );
3.   Asas Oportunitas;
4.  Pemeriksaan  Pengadilan  Terbuka Untuk Umum;
5.  Semua  Orang  Diperlakukan  Sama di Depan Hakim;
6.  Peradilan  Dilakukan  Oleh  Hakim Karena Jabatannya dan Tetap;
7.  Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum; 8.  Asas Akusator dan Inkisitor ( Accusatoir dan Inquisitoir );
9.  Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.
Salah satu asas yang lebih mendapat  perhatian  masyarakat  adalah Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  Asas  peradilan  sederhana,  cepat, dan  biaya  ringan  bukan  merupakan  asas baru  dalam  KUHAP.  Dari  dahulu  sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata  yang  lebih  konkret  dari  yang digunakan dalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP
memakai istilah “segera” (Hamzah, 2016:103).
KUHAP  tidak  menerangkan  secara tersurat  tentang  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan,  namun  asas tersebut  diamanatkan  agar  ditegakkan dalam  undang-undang  tersebut.  Dalam penjelasan umum, menyatakan bahwa asas yang  mengatur  perlindungan  terhadap keluhuran  harkat  martabat  manusia  yang telah  diletakkan  di  dalam  Undang-Undang
Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  (yang  selanjutnya  disebut  UU No.  48  Tahun  2009)  harus  ditegakkan dalam  KUHAP.  Selanjutnya  dinyatakan, bahwa  asas  tersebut  antara  lain  peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  serta bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh  tingkatan  peradilan  (Sihotang, 2016:2).
Asas  peradilan  sederhana,  cepat, dan biaya ringan diatur dalam  Pasal 2 ayat (4)  dan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  No.  48  Tahun 2009.  Pasal  2  ayat  (4)  UU  No.  48  Tahun 2009  menyatakan  bahwa:  “Peradilan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan“.  Dalam  penjelasannya,  yang dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif. Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh  masyarakat.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  cepat  dapat  diartikan dapat  menempuh  waktu  yang  singkat (Susanto, 2004:94). Namun demikian, asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak mengesampingkan
ketelitian dan kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan keadilan.
Asas  peradilan  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan  tersebut  kemudian dipertegas  kembali  dalam  Pasal  4  ayat  (2) UU  No.  48  Tahun  2009  yang  menyatakan bahwa:  “Pengadilan  membantu  pencari keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya  peradilan  yang  sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Untuk tercapainya peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan yang dinyatakan tersebut, pemeriksaan  pada  sidang  pengadilan  yang dipimpin  oleh  Majelis  Hakim  itu  harus  aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada  saksi-saksi,  begitu  pula  kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil (Hamzah, 2016:103).
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan  Peradilan  (yang  selanjutnya disebut  SEMA  No.  2  Tahun  2014) merupakan  petunjuk  teknis  pelaksanaan proses  peradilan  yang  mengatur  mengenai jangka  waktu  penyelesaian  perkara.  Dalam SEMA  No.  2  Tahun  2014,  menyatakan bahwa: “Penyelesaian perkara pada Pengadilan  Tingkat  Pertama  paling  lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;”. Isi dari SEMA tersebut  mengamanatkan  bahwa  proses peradilan  pada  Tingkat  Pertama  tidak melebihi waktu 5 bulan.
Pengadilan Negeri merupakan pengadilan  tingkat  pertama  di  lingkungan peradilan umum. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi  untuk  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan suatu perkara dengan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten atau Kota.  Pengadilan  Negeri  ini  berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota. Salah satu Pengadilan  Negeri  yang  ada  di  Indonesia adalah Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B merupakan  pengadilan  yang  berada  di wilayah Kota Singaraja.
Hasil observasi awal dan wawancara  awal  dengan  Bapak  Kadek Darna,  S.H.  selaku  Panitera  Pengganti Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B, menyatakan  bahwa:  “Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  menjadi  pengadilan dengan jumlah perkara masuk terbanyak ke 2  (dua)  di  Bali  setelah  Pengadilan  Negeri Denpasar”.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum pada lembaga peradilan di  Kota  Singaraja  masih  tinggi.  Pada  tahun 2016,  sebuah  kasus  terjadi  di  Kota Singaraja  yang  sangat  menarik  perhatian masyarakat. Kasus tersebut sangat menarik perhatian masyarakat Kota Singaraja karena  menyangkut  satuan  pendidikan yang  berada  di  Kota  Singaraja.  Selain  itu, dalam  penyelesaian  kasusnya  berlangsung lama. Kasus tersebut adalah kasus penerbitan ijazah palsu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (yang selanjutnya disebut
STIKES)
Majapahit Singaraja yang berlamat di Jalan Gelantik Gingsir, Sukasada.
Kasus berawal dari STIKES Majapahit  Singaraja  yang  beralamat  di Jalan Gelantik Gingsir tersebut menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah  daerah  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Made  Sundayana (dalam  Dewata  News.com)  mengatakan STIKES  Majapahit  Singaraja  yang  diketuai Gede  Sunjaya  sangat  berani  dengan sengaja  telah  menerbitkan  30  ijazah bodong  untuk  lulusan  D3  Kebidanan  dan S1  Keperawatan.  Semua  ijazah  tersebut ternyata  tidak  satu-pun  mahasiswanya terdaftar  di  Forlap  PDPT  Dikti  Kemeristek (dahulu  Kemendikbud),  sehingga  lulusan bodong  tersebut  tidak  bisa  mendapatkan STR dan ijazahnya tidak memiliki effect.
Kasus penerbitan ijazah palsu STIKES Majapahit Singaraja yang berlamat di Jalan  Gelantik  Gingsir, Sukasada didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja  Kelas  I  B  pada  tanggal  27  Juli 2016  dengan  nomor  register  perkara 148/Pid.Sus/2016/PN  Sgr.  Sebagai  ketua STIKES Majapahit Singaraja yang berlamat di Jalan Gelantik Gingsir, Sukasada, I Gede Sunjaya dijadikan sebagai terdakwa. Proses  peradilan  berlangsung  dalam  kurun waktu  386  hari  (±12,8  bulan)  dengan menjalani  proses  sidang  sebanyak  42  kali sampai  pada  akhir  pembacaan  putusan perkara pada tanggal 16 Agustus 2017.
Perkara  penerbitan  ijazah  palsu STIKES Majapahit Singaraja yang berlamat di  Jalan  Gelantik  Gingsir,  Sukasada  yang diselesaikan  dalam  kurun  waktu  386  hari (±12,8 bulan) tersebut telah melebihi aturan waktu  yang  terdapat  dalam  SEMA  No.  2 Tahun  2014  yaitu  5  bulan.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan  antara  das  sollen  dan  das sein, yaitu antara aturan hukum (SEMA No. 2  Tahun  2014)  dengan  kenyataan  yang terjadi  pada  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas I B.
Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis  tertarik  untuk  menggali  masalah yang berkaitan dengan bagaimana implementasi  asas  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  yang  penulis tuangkan  dalam  karya  tulis  ilmiah  yang
berjudul  “Implementasi  Asas  Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B”.

## RUMUSAN MASALAH
Untuk  memperjelas  permasalahan yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini, maka  adapun  permasalahan  yang  dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.
1.  Bagaimana implementasi asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B ?
2.  Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan pada  perkara  pidana  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan  Sri  Mamuji  (dalam  Ishaq,  2017:70) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  meneliti adanya kesenjangan antara das  sollen dan das sein, yaitu antara aturan hukum (SEMA No. 2 Tahun 2014) dengan kenyataan yang terjadi  pada  implementasi  asas  peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  pada perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B.  Sifat  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Deskriptif. Dalam penelitian ini, menekankan  mengenai  gambaran  obyektif tentang implementasi asas peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  pada perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B.  Dalam  penelitian hukum,  data  dibedakan  menjadi  dua  yakni data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam penelitian  ini,  untuk  memperoleh  data primer  dilakukan  penelitian  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  dengan  cara observasi/pengamatan dan wawancara dengan  Hakim  dan  Panitera  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B.  Data  sekunder dibagi  menjadi  tiga  yaitu:  (1)  bahan  hukum primer  berasal  dari  KUHAP  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana),  Undang-
Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Penyelesaian  Perkara  Di Pengadilan  Tingkat  Pertama  Dan  Tingkat Banding  Pada  4  (Empat)  Lingkungan Peradilan, dan peraturan lain yang berhubungan  dengan  penelitian  tersebut; (2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  buku-buku  dan jurnal  tentang  asas  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan;  (3)  Bahan  hukum tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi dokumen,  teknik  observasi,  dan  teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Teknik Non Probability Sampling khususnya Purposive  Sampling .  Setelah  data-data tersebut  terkumpul,  kemudian  diolah  dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif  yang  selanjutnya  disajikan  secara deskriptif  kualitatif  dan  sistematis  guna untuk  mendapatkan  kesimpulan  sebagai akhir dari penulisan penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Pada  Perkara Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas I B
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah
Agung sebagai
pelaksana  kekuasaan  kehakiman  guna menegakan
Hukum dan Keadilan. Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B sebagai kawal depan ( Voorj post ) Mahkamah Agung,
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus  dan menyelesaikan  perkara  yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.
Perkara  pidana  yang  masuk  pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B jumlahnya mengalami fluktuatif. Hal tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun 2014,  perkara  sisa  tahun  sebelumnya berjumlah 64 perkara, perkara masuk tahun ini  berjumlah  276  perkara,  perkara  yang putus  berjumlah  287  perkara,  dan  sisa perkara  berjumlah  53  perkara.  Pada  tahun
2015,  perkara  sisa  tahun  sebelumnya berjumlah 53 perkara, perkara masuk tahun ini  berjumlah  223  perkara,  perkara  yang putus  berjumlah  217  perkara,  dan  sisa perkara  berjumlah  59  perkara.  Pada  tahun 2016,  perkara  sisa  tahun  sebelumnya berjumlah 59 perkara, perkara masuk tahun ini  berjumlah  259  perkara,  perkara  yang putus  berjumlah  252  perkara,  dan  sisa perkara  berjumlah  66  perkara.  Pada  tahun 2017,  perkara  sisa  tahun  sebelumnya berjumlah 66 perkara, perkara masuk tahun ini  berjumlah  243  perkara,  perkara  yang putus  berjumlah  236  perkara,  dan  sisa perkara  berjumlah  73  perkara.  Pada  tahun 2018,  perkara  sisa  tahun  sebelumnya berjumlah 73 perkara, perkara masuk tahun ini  berjumlah  249  perkara,  perkara  yang putus  berjumlah  246  perkara,  dan  sisa perkara berjumlah 76 perkara.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilaksanakan  pada  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B,  dapat  dilihat  bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah melakukan  berbagai  upaya  inovasi-inovasi kearah  yang  lebih  baik  agar  dapat menunjang  penerapan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Salah satu  inovasi  terbaru  yang  dilakukan  oleh Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B adalah  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu. Pelayanan  terpadu  satu  pintu  bertujuan untuk  mendekatkan  dan  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek  proses  pelayanan  guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah,  murah,  transparan,  kepastian,  dan terjangkau.
Sebelum  adanya  sistem  pelayanan terpadu  satu  pintu  pada  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B,  masyarakat  yang mencari  suatu  informasi  maupun  Jaksa dalam  melimpahkan  perkara  pidana  lebih susah  karena  harus  menempuh  birokrasi yang panjang dan proses administrasi yang banyak.  Namun  setelah  adanya  pelayanan terpadu  satu  pintu,  pelayanan  kepada masyarakat  jauh  lebih  mudah  dengan memangkas  birokrasi  yang  panjang  dan menyederhanakan proses administrasi yang  susah.  Dengan  adanya  pelayanan terpadu  satu  pintu,  proses  peradilan menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  sesuai dengan asas peradilan “sederhana”.
Mahkamah Agung juga terus melakukan  berbagai  upaya  inovasi  agar dapat menunjang penerapan asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. Inovasi terbaru yang dilakukan yaitu dengan  adanya  aplikasi  Sistem  Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP digunakan untuk proses administrasi perkara  yang  dilakukan  oleh  pihak  internal pengadilan dan digunakan sebagai penyediaan  informasi  mengenai  perkara, baik  untuk  pihak  internal  pengadilan maupun pihak eksternal. Untuk memaksimalkan  kepatuhan  dalam  mengisi data  suatu  perkara  pada  aplikasi  SIPP  dari segi  kepatuhan  waktu  mengisi  maupun kepatuhan  dalam  menjaga  keakuratan  dan kebenaran  data  yang  diisikan,  maka  dibuat sebuah  aplikasi  monitoring  yang  berfungsi sebagai  alat  bantu  untuk  memonitor kepatuhan pengguna dalam mengisi aplikasi SIPP yaitu Monitoring Implementasi SIPP (MIS).
Inovasi  lain  yang  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  adalah  pada  setiap perkara wajib dibuat sebuah calendar court . Hakim  diharuskan  membuat  suatu  jadwal persidangan ( calendar court ) agar persidangan berjalan secara efektif sebagaimana pengamalan dari asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Apabila  persidangan  sudah  sesuai dengan jadwal dan berjalan dengan efektif, maka  biaya  perkara  yang  timbul  juga  akan lebih  sedikit.  Hal  ini  merupakan  salah  satu pengamalan dari asas “biaya ringan”.
Sebelum proses persidangan pertama  dilaksanakan,  Hakim  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  menyampaikan mengenai isi dari SEMA No. 2 Tahun 2014, yaitu: “Penyelesaian perkara pada Pengadilan  Tingkat  Pertama  paling  lambat dalam  waktu  5  (lima)  bulan;”.  Hal  ini bertujuan untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana tersebut  agar  selalu  membantu  proses peradilan  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu, tujuan pemberitahuan tersebut untuk menyadarkan  semua  pihak  yang  terlibat agar  kooperatif  mengikuti  jalannya  proses persidangan  agar  penyelesaian  perkara tidak berlarut-larut.
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B  dalam  melaksanakan  proses  peradilan
terutama  dalam  penerapan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  telah melaksanakan  hal  yang  terbaik,  namun  hal tersebut  tidak  mutlak  dapat  dilaksanakan karena  dalam  proses  persidangan  memiliki banyak  tahapan  yang  dalam  tahapan- tahapan  tersebut  memiliki  kendala-kendala tertentu yang dapat menyebabkan penerapan  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  berjalan  kurang efektif  yang  berdampak  pada  proses peradilan berlangsung berlarut-larut.
SEMA No. 2 tahun 2014
diundangkan  pada  tanggal  13  Maret  2014. Dalam  penerapannya  pada  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  aturan  pada SEMA  No.  2  tahun  2014  tidak  langsung berjalan dengan efektif. Aturan hukum pada umumnya membutuhkan penyesuaian beberapa  waktu  agar  dapat  berjalan dengan  efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada  tahun  2014,  terdapat  1  perkara  yang diselesaikan  lebih  dari  5  bulan.  Perkara tersebut  adalah  perkara  dengan  klasifikasi Penipuan  dengan  nomor  registrasi  perkara 264/Pid.B/2014/PN  Sgr  yang  diselesaikan dalam  kurun  waktu  155  hari  atau  ±  5,1 bulan. Pada tahun 2015, terdapat 2 perkara yang  diselesaikan  lebih  dari  5  bulan. Perkara  tersebut  adalah  perkara  dengan klasifikasi  Kejahatan  Perjudian  dengan nomor registrasi perkara 178/Pid.B/2015/PN  Sgr  yang  diselesaikan dalam  kurun  waktu  200  hari  atau  ±  6,6 bulan  dan  perkara  dengan  klasifikasi Pemalsuan  Surat  dengan  nomor  registrasi perkara 204/Pid.B/2015/PN Sgr yang diselesaikan  dalam  kurun  waktu  196  hari atau ± 6,5 bulan.
Pada  tahun  2016,  terdapat  3 perkara  yang  diselesaikan  lebih  dari  5 bulan.  Perkara  tersebut  adalah  perkara dengan klasifikasi Sistem Pendidikan Nasional  dengan  nomor  registrasi  perkara 48/Pid.Sus/2016/PN  Sgr  yang  diselesaikan dalam  kurun  waktu  359  hari  atau  ±  11,9 bulan,  perkara  dengan  klasifikasi  Sistem Pendidikan Nasional dengan nomor registrasi perkara 148/Pid.Sus/2016/PN Sgr yang  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  386 hari atau ± 12,8 bulan, dan perkara dengan klasifikasi Perlindungan Anak dengan nomor registrasi perkara 191/Pid.Sus/2016/PN Sgr yang
diselesaikan  dalam  kurun  waktu  182  hari atau  ±  6  bulan.  Pada  tahun  2017,  tidak terdapat  perkara  pidana  yang  diselesaikan lebih  dari  5  bulan.  Pada  tahun  2018,  tidak terdapat  perkara  pidana  yang  diselesaikan lebih dari 5 bulan.
Berdasarkan  SEMA  No.  2  Tahun 2014, perkara-perkara yang penyelesaiannya  lebih  dari  5  (lima)  bulan, maka  Majelis  Hakim  wajib  membuat laporan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat Pertama  yang  tembusannya  ditujukan kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B, perkara-perkara  yang  diselesaikan  lebih dari  5  bulan  tersebut  telah  dibuatkan laporan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  yang  tembusannya ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi Denpasar dan Ketua Mahkamah Agung.
Dilihat  dari  jumlah  perkara  yang putus dan jumlah perkara yang diselesaikan lebih  dari  5  bulan  tersebut,  maka  diperoleh persentase  jumlah  perkara  pidana  yang diselesaikan  lebih  dari  5  bulan  pada  tahun 2014  sebanyak  0,3%,  pada  tahun  2015 sebanyak 0,9%, pada tahun 2016 sebanyak 1,1%,  pada  tahun  2017  sebanyak  0%,  dan pada  tahun  2018  sebanyak  0%.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah melaksanakan  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  pada  perkara pidana dengan baik
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Pada  Perkara Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas I B
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  proses  peradilan  pidana  pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B dapat  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu:  Faktor Internal  dan  Faktor  Eksternal.  Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi  proses  peradilan  pada internal  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas I  B  itu  sendiri.  Sedangkan  faktor  eksternal merupakan  faktor  yang  mempengaruhi proses  peradilan  di  luar  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B.
Faktor  internal  yang  mempengaruhi proses  peradilan  pidana  pada  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yaitu:
1.  Hakim
Hakim    dapat    diartikan    sebagai orang  yang  mengadili  perkara  dalam pengadilan.  Pasal  1  butir  8  KUHAP menyatakan  bahwa:  “Hakim  adalah pejabat  peradilan  negara  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk mengadili”.  Hakim  bertugas  untuk menerima,  memeriksa,  dan  memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  di sidang  pengadilan  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.  Hakim  tidak  boleh menolak  untuk  memeriksa  (mengadili)
suatu perkara.
Pemeriksaan perkara pidana dengan  acara  biasa  pada  umumnya menggunakan  3  orang  Hakim  yang terdiri atas 1 (satu) Ketua Majelis dan 2 (dua)  Hakim  Anggota.  Apabila  dalam pemeriksaan  perkara  salah  satu  hakim berhalangan  hadir,  maka  berdampak pada terhambatnya proses persidangan. Pasal  198 ayat (1)
KUHAP menyatakan bahwa: “Dalam hal seorang  hakim  atau  penuntut  umum berhalangan,  maka  ketua  pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang  wajib  segera  menunjuk pengganti  pejabat  yang  berhalangan tersebut”.  Dalam  hal  ini  apabila  hakim anggota  yang  berhalangan  hadir,  maka hakim anggota dapat digantikan dengan hakim  lain  melalui  surat  penetapan baru.  Sedangkan  apabila  ketua  majelis yang berhalangan hadir, maka otomatis sidang  akan  ditunda.  Hal  ini  karena ketua majelis yang memimpin persidangan  dan  hakim  majelis  yang lebih  mengetahui  bagaimana  perkara tersebut.
2.  Ruang Sidang
Selain  dukungan  dari  Sumber  Daya Manusia  berkualitas  yang  mempunyai integritas  dan  dedikasi  tinggi  serta kuantitas  cukup,  juga  perlu  ditunjang dengan  adanya  sarana  dan  prasarana yang  memadai  dan  layak  sehingga dapat  menunjang  kelancaran  dalam pelaksanaan  proses  peradilan.  Salah
satu  sarana  dan  prasarana  dalam pengadilan adalah ruang sidang. Ruang sidang pada Pengadilan
Negeri Singaraja  Kelas  I  B  berjumlah  3  ruang. Ruang  sidang  tersebut  adalah  Ruang Sidang  Candra,  Ruang  Sidang  Cakra, dan  Ruang  Sidang  Kartika.  Perkara yang  masuk  pada  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  jumlahnya  sangat banyak melebihi kapasitas,  oleh karena itu  ruang  sidang  juga  menjadi  faktor yang  mempengaruhi  proses  peradilan. Akibat banyaknya perkara masuk
sedangkan  jumlah  ruang  sidang  yang terbatas,  maka Pengadilan Negeri Singaraja  Kelas  I  B  membuat  suatu pembagian  waktu  sidang  antara  sidang perkara  pidana  dengan  sidang  perkara perdata.  Pada  umumnya,  persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja  Kelas  I  B  dilaksanakan setelah  pukul  13.00  wita  karena  harus menunggu hadirnya terdakwa dan jaksa dalam persidangan.
3.  Panitera
Panitera merupakan pegawai negeri
yang menjabat sebagai suatu pelaksana segenap kegiatan administrasi  atau  ketatausahaan  dalam Pengadilan. Dalam
menjalankan tugasnya,  Panitera  biasanya  dibantu oleh  Panitera  Muda  dan  Panitera Pengganti. Panitera Pengganti bertugas untuk membantu Hakim dalam
persidangan perkara perdata dan pidana, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan  dan  menandatangani  berita acara  dan  putusan.  Apabila  panitera pengganti  berhalangan  hadir,  maka panitera pengganti tersebut dapat digantikan  dengan  panitera  pengganti lain.  Hal  ini  karena  dalam  proses persidangan,  panitera  pengganti  hanya bertugas  untuk  membantu  hakim,  tidak memiliki kedudukan yang begitu krusial.
Faktor eksternal yang
mempengaruhi  proses  peradilan  pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yaitu:
1.  Jaksa Jaksa sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses peradilan
pidana. Dalam pembuatan surat
Dakwaan, Nota Pembelaan, dan
Tuntutan,  lamanya  waktu  pembuatan surat  tersebut  mempengaruhi  jalannya proses  persidangan.  Jaksa  diharapkan agar  segera  membuat  surat  tersebut agar  sidang  tidak  ditunda  berlarut-larut. Selain  itu,  jika  Jaksa  menghadirkan saksi  dalam  jumlah  yang  banyak, apabila  saksi  tersebut  tidak  dapat dihadirkan secara bersamaan, maka hal tersebut  juga  mempengaruhi  jalannya proses persidangan.
Terdakwa  apabila  di  tahan,  maka Jaksa akan lebih mudah untuk menghadapkan terdakwa dalam persidangan. Sedangkan apabila
terdakwa  tidak  di  tahan,  maka  Jaksa akan  lebih  sulit  untuk  menghadirkan terdakwa dalam persidangan jika terdakwa tersebut tidak kooperatif mengikuti proses persidangan.
Faktor lain dari Jaksa yang mempengaruhi proses persidangan adalah jika Jaksa berhalangan hadir/tidak  dapat  hadir  dalam  proses persidangan  karena  suatu  hal  yang tidak  dapat  ditinggalkan,  maka  sesuai ketentuan  Pasal  198  ayat  (1)  KUHAP Pejabat  Kejaksaan  yang  berwenang wajib segera menunjuk pengganti Jaksa yang  berhalangan  tersebut  agar  sidang tidak di tunda.
2.  Terdakwa
Tersangka  atau  terdakwa  dapat ditahan apabila penyidik menilai tersangka atau terdakwa akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan  barang  bukti  dan/atau mengulangi  tindak  pidana.  Sedangkan jika  penyidik  menilai  tersangka  atau terdakwa  tidak  akan  melarikan  diri, merusak  atau  menghilangkan  barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana,  maka  tersangka  atau  terdakwa tidak perlu ditahan.
Terdakwa  apabila  tidak  di  tahan, diharapkan kooperatif mengikuti jalannya persidangan, namun hal tersebut tidak mutlak dapat
dilaksanakan.  Pada  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B, terkadang terdapat terdakwa yang tidak kooperatif mengikuti persidangan. Terdapat
beberapa  perkara  yang  terdakwanya tidak  kooperatif  mengikuti  persidangan dengan berbagai bentuk dan cara. Pada umumnya,  bentuk  dan  cara  ketidak kooperatifan  terdakwa  lebih  banyak tidak  hadir  dalam  persidangan  dengan berbagai  alasan.  Selain  itu,  bentuk  lain ketidak  kooperatifan  terdakwa  yaitu tidak  mau  berterus  terang  dan  tidak jujur  memberikan  keterangan  terhadap perkara  yang  menyangkutnya.  Hal tersebut  menyebabkan  perkara  kurang terang  dan  membutuhkan  waktu  yang lama  untuk  menyelesaikan  perkara tersebut.
Masing-masing terdakwa mempunyai kemampuan yang berbeda- beda.  Tidak  jarang  terdapat  terdakwa yang awam terhadap hukum. Terdakwa yang awam terhadap hukum mempengaruhi proses persidangan. Pada  umumnya,  terdakwa  yang  awam terhadap hukum tidak mengerti bagaiamana  proses  persidangan  itu, akibatnya terdakwa sangat berbelit-belit memberikan keterangan.
3.  Saksi Keterangan  saksi  dalam  proses peradilan pidana memiliki peranan yang sangat  penting.  Dalam  memberikan keterangan, saksi
harus mengemukakan  yang  ia  dengar  sendiri, ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri.
Berdasarkan Asas  Testimonium  de audito ,  kesaksian  tidak  dapat  didengar dari  orang  lain,  artinya  seseorang  tidak boleh  menjadi  saksi  apabila  ia  tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami, atau  tidak  mendengar sendiri kejadian yang terjadi.
Asas  Unus  testis  nullus  testis menyatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi.
Artinya bahwa
dalam mengajukan saksi, paling kurang berjumlah  2  (dua)  orang  saksi  untuk  di dengar  dipersidangan.  Sebab  apabila saksi  yang  diajukan  hanya  1  (satu) orang  tanpa  di  dukung  oleh  alat  bukti lain,  maka  keterangan  saksi  tersebut tidak  kuat  atau  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian.
Persidangan pada
Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  pada perkara  pidana  dengan  pemeriksaan
biasa,  jumlah  saksi  mempengaruhi proses  persidangan.  Pada  umumnya, jumlah  saksi  paling  kurang  berjumlah  2 (dua)  orang  dan  terdapat  perkara- perkara  tertentu  yang  jumlah  saksinya lebih  dari  2  (dua)  orang.  Saksi-saksi tersebut dipanggil dalam proses persidangan secara bersamaan. Namun,  adakalanya  saksi-saksi  tidak dapat  hadir  secara  bersamaan  karena berbagai  alasan  seperti  ada  suatu pekerjaan  atau  kesibukan  yang  tidak dapat  ditinggalkan.  Oleh  karena  itu, saksi  yang  tidak  hadir  akan  dicarikan waktu lain untuk di dengar kesaksiannya.
Terhadap  perkara-perkara  pidana tertentu,  dibutuhkan  keterangan  dari seseorang  yang  ahli  pada  bidangnya untuk memberikan keterangan mengenai  suatu  perkara  yang  nantinya membantu  proses  peradilan.  Pasal  1 butir  28  KUHAP  menyatakan  bahwa: “Keterangan  ahli  adalah  keterangan yang  diberikan  oleh  seorang  yang memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal yang  diperlukan  untuk  membuat  terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.  Untuk  menghadirkan saksi ahli tergolong lumayan susah. Hal ini karena saksi ahli harus mengadakan surat tugas dari instansi tempat bekerja, perguruan tinggi maupun yang lain.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya, maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1.  Implementasi asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan pada  perkara  pidana  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  telah dilaksanakan  dengan  baik,  namun masih  saja  terdapat  perkara  yang diselesaikan  lebih  dari  5  (lima)  bulan karena  SEMA  No.  2  tahun  2014 merupakan aturan yang baru diundangkan  pada  tanggal  13  Maret 2014. Dalam penerapannya pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B tidak  langsung  berjalan  dengan  efektif. Aturan hukum pada umumnya membutuhkan  penyesuaian  beberapa
waktu  agar  dapat  berjalan  dengan efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan  lebih  dari  5  bulan  pada tahun 2014 sebanyak 0,3%, pada tahun 2015  sebanyak  0,9%,  pada  tahun  2016 sebanyak  1,1%,  pada  tahun  2017 sebanyak  0%,  dan  pada  tahun  2018 sebanyak 0%.
2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan pada  perkara  pidana  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  adalah jumlah  perkara  masuk  yang  banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan  jaksa  dalam  pembuatan  surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan;  terdakwa  yang  terkadang tidak kooperatif mengikuti proses persidangan; dan hakim yang terkadang berhalangan  hadir  dalam  persidangan karena  mengikuti  diklat  atau  kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Saran-saran  yang  dapat  diberikan untuk  permasalahan  diatas  adalah  sebagai berikut:
1.  Terdakwa harus selalu kooperatif mengikuti  proses  persidangan.  Apabila terdakwa tidak di tahan, terdakwa harus selalu  mematuhi  dan  melaksanakan apa  yang  menjadi  kewajibannya  dan apabila di panggil oleh Hakim agar hadir minimal  15  menit  sebelum  persidangan dimulai.
2.  Jaksa  dalam  membuat  surat  Dakwaan,
Nota Pembelaan, dan Tuntutan
diharapkan  agar  segera membuat  surat tersebut  agar  sidang  tidak  ditunda berlarut-larut.  Selain  itu,  apabila  jaksa menghadirkan  saksi  dengan  jumlah banyak,  maka  jaksa  harus  dapat memastikan saksi tersebut dapat dihadirkan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan.
3.  Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara harus membuat jadwal sidang ( calendar court ) dan menerapkannya dengan baik agar proses persidangan berjalan dengan  tepat  waktu.  Hakim  juga  harus menindak  tegas  oknum-oknum  yang menyebabkan terhambatnya penerapan
asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Hamzah, jur Andi.  2016. Hukum  Acara Pidana  (Edisi  Keempat) .  Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq,  H.  2017. Metode  Penelitian  Hukum dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Mertokusumo,  Sudikno.  2003.  Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta:   Liberty
Renggong,  Ruslan.  2016.  Hukum  Acara Pidana  (Memahami  Perlindungan HAM   dalam  Proses  Penahanan  di Indonesia). Jakarta: Kencana.
Waluyo,  Bambang.  2002. Pidana  dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981 Nomor   76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2
Tahun  2014  tentang  Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama  dan  Tingkat  Banding  Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

## Artikel:
Sihotang,  Nia  Sari.  (2016).  “Penerapan Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya
Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 48

## Kamus:
Susanto,  Ananda.  2004. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Surabaya: Pustaka Dua. Internet: Anonim. 2015. “Sundayana: Stikes Majapahit Singaraja Itu Milik Nurwidji”.  Diakses  tanggal  28
November  2018.  Tersedia  pada situs:https://www.dewatanews.com/ 2015/09/sundayana-stikes- majapahit singaraja.html.