Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
(Legal  Consequences  of  the  Constitutional  Court Decision  Number46/PUU-VIII/2010Toward  Civil  Rights Compliance Illegitimate Children By the Religious Court Of Yogyakarta’s Perspective)
Bagya Agung Prabowo 1
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: bagya.agung@uii.ac.id

## ABSTRAKSI
Perkawinan  mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  manusia  di  mana  perkawinan  menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya terhadap suami-isteri yang bersangkutan, melainkan juga terhadap anak  dan/atau  keturunannya.  Anak  sebagai  hasil  dari  suatu  perkawinan  merupakan  bagian  yang sangat  penting  kedudukannya  dalam  suatu  keluarga  menurut  hukum  Islam.  Sebagai  amanah  Allah, maka  orang  tuanya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengasuh,  mendidik  dan  memenuhi keperluannya  sampai  dewasa.  Status  sebagai  anak  luar  kawin  merupakan  suatu  masalah  bagi  anak tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak keperdataan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya.  Anak  luar  kawin  tidak  akan  memperoleh  hak  yang  menjadi  kewajiban  ayahnya, karena  ketidak-absahan  anak  di  luar  kawin  tersebut.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Di  sisi  lain,  Putusan  Mahkamah  Konstutusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 telah  membuka  peluang  bagi  seorang  anak  luar  kawin  untuk  mendapatkan  hubungan  keperdataan dengan sang ayah yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-undang Perkawinan. Putusan MK ini menuai pro dan kontra di masyarakat, hal ini wajar dikarenakan cara memandang kebijakan atau putusan  tersebut  memang  berbeda  sudut  pandangnya.  Berdasarkan  gambaran  latar  belakang masalah  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut.  Pertama, Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin  berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010?  Kedua,  Bagaimana  implikasi  hukum  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  terhadap  pemenuhan  hak-hak  Keperdataan  anak  luar  kawin berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
Kata Kunci: perlindungan hukum, anak luar kawin, dan hak-hak keperdataan.

## ABSTRACT
Marriage  is  of  significant  importance  in  human  life  where  marriage  raises  legal  consequences,  not only toward the husband and wife are concerned, but also to their child and / or their descendants.

## ISSN 021-969X
Child as a result of a marriage is a very important position in the family according to Islamic law. As Amanah  of  Allah,  their  parents  have  a  responsibility  to  take  care,  educate  and  fulfill  their  need  to adulthood.  Status  as  an  illegitimate  child  is  a  problem  for  the  child,  because  they  cannot  get  civil rights as children in general as a child legally valid because they only have a civil relationship with her mother and her mother's family. Illegitimate child would not acquire the rights that the duty of his father, because the invalidity of the child outside of marriage. Article 43 paragraph (1) Marriage Law states: "Children  who was  born out  outside marriage only have a  civil relationship with her  mother and her mother's family". On the other hand, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has opened up opportunities for a child outside of marriage to get a civil relationship with his father who had been sealed by the Marriage Law. The Constitutional Court's decision some pros and cons in the  society,  but  this  is  standard  because  of  the  way  on  policy  perspective  or  those  decision  has different  point  of  view.  Based  on  the  background  of  the  problem,  the  research  questions  can  be formulated  as  follows;  First,  How  to  protection  and  legal  certainty  for  illegitimate  children  by  the Constitutional  Court  Decision  No.  46/PUU-VIII/2010?  Secondly,  How  the  legal  implications  of  the Constitutional  Court  decision  No.  46/PUU-VIII/2010  toward  civil  rights  compliance  illegitimate children by the Religious Court of Yogyakarta’s view.
Key Words : protection law, child outside marriage, and civil rights.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  ibadah  bagi  umat  Islam,  karena  dengan  jalannya perkawinan  yang  sah  maka  pergaulan  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Menurut hukum  Islam  perkawinan  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan kebahagiaan  hidup  keluarga,  yang  diliputi  rasa  ketentraman  serta  kasih  sayang dengan  cara  yang  diridhai  Allah  SWT. 1 Tujuan  dari  adanya  perkawinan  adalah menjaga  keturunan  ( hifdz  nasl )  yang  merupakan  salah  satu  tujuan  pokok  syariat Islam.  Perkawinan  mengakibatkan  adanya  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan isteri,  hak  dan  kewajiban  ayah  dan  anak,  hak  dan  kewajiban  ibu  dan  anak,  sahnya anak, hak waris, perwalian, dan sebagainya. Perkawinan juga mempunyai tujuan lain yang  telah  terefleksi  dalam  Pasal  3  KHI,  yaitu  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 2
Jenis perkawinan di Indonesia ada 2 yaitu perkawinan secara agama (nikah siri) dan perkawinan  yang  tercatat  secara  resmi.  Agama Islam  melegalkan  adanya  nikah  siri, walaupun  pada  nikah  siri  terdapat  kekurangan  yaitu  lemah  dalam  kekuatan hukum terlebih  pada  status  anak.  Pengertian  nikah  siri  di  antaranya  adalah  suatu perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Islam  Indonesia,  memenuhi  rukun- rukun  maupun  syarat-syarat  suatu  pernikahan,  tetapi  tidak  didaftarkan  pada
1 Ahmad Azhar Basyir,  1999, Hukum Perkawinan Islam, Ctk. Sembilan, UII Press , Yogyakarta, hlm. 14.
2 Abdurrahman,  1992, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Ctk.  Pertama,  Akademika  Pressindo, Jakarta, hlm. 114.

## ISSN 021-969X
Pegawai Pencatat Nikah yang diatur dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2). 3
Sebagai  sebuah  perkawinan  di  bawah  tangan  terdapat  2  pengertian  lain  tentang definisi  nikah  siri  yaitu: 4 Pertama,  nikah  siri  yang  di  definisikan  dalam fiqh ,  yakni nikah  yang  dirahasiakan  dan  hanya  diketahui  oleh  pihak  yang  terkait  dengan  akad. Pada  akad  ini  dua  saksi,  wali  dan  kedua  mempelai  diminta  untuk  merahasiakan pernikahan  itu,  dan  tidak  seorang  pun  dari  mereka  diperbolehkan  menceritakan akad  tersebut  kepada  orang  lain.  Kedua,  nikah  siri  yang  dipersepsikan  masyarakat, yakni  pernikahan  yang  dilaksanakan  walaupun  tidak  dirahasiakan,  tetap  dikatakan nikah siri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.
Setiap  perkawinan  harus  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PNN)  agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam.  Pencatatan  perkawinan dimaksudkan  untuk  melindungi  warga  negara  dalam  membangun  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  serta  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  hak  suami, isteri dan anak-anaknya.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  secara  resmi  atau  legal  tentu  mempunyai permasalahan  yang  tidak  dialami  oleh  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang tercatat  secara  resmi.  Masyarakat  seolah-olah  mendefinisikan  bahwa  anak  hasil perbuatan zina atau kumpul kebo (samen leven ) juga termasuk dalam definisi anak luar kawin.
Adapun definisi anak luar kawin ada 3 yaitu: 5
1. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  (hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  Pemerintah  bahwa  suatu  perkawinan  yang  tidak  dicatat  dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan itu tidak ada, sehingga anak yang lahir dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  menurut  ketentuan  Undang-undang dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah).
2. Anak yang lahir dari suatu hubungan tanpa ikatan perkawinan.
3. Anak yang lahir dari hubungan yang sifatnya insidentil, seperti: perkosaan, pekerja seks komersial (PSK), incest /sumbang, TKW.
Pada  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UUP)  yang  menyatakan  bahwa:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  Perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”. Pasal  43  ayat  (1)  UUP  berlaku  terhadap  anak  luar  kawin  yang  lahir  dari  suatu
3 Mohd.  Idris  Ramulyo,  1986, Tinjauan  Beberapa  Pasal  UU  No.1  Tahun  1974  dari  Segi  Hukum Perkawinan Islam, Radan Jaya Offset, Jakarta, hlm. 226.
4 Nurjihad, Materi Pembekalan KKN-UII Prodi Hukum tentang Hukum Perkawinan Islam.
5 Sonny  Dewi  Judiasih,  “Aspek  Hukum  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Terkait Kedudukan Hukum Bagi Anak Luar Kawin” , seminar tanggal  3 April 2012.

## ISSN 021-969X
perkawinan yang tidak dicatatkan. Kondisi anak yang lahir tanpa adanya status ayah sering  kali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  stigma  di  tengah-tengah masyarakat.  Penetapan  hukum  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan menjadi tidak adil karena hanya mempunyai hubungan dengan ibunya.
Perkawinan  yang  tidak  tercatat  secara  resmi  juga  menimbulkan  persoalan  terkait kedudukan status anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah (nikah siri) seperti kasus  yang  dialami  oleh  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica  Mochtar  yang  selama bertahun-tahun  berjuang  untuk  mendapatkan  hak  sang  anak  yang  bernama Muhammad  Iqbal  Ramadhan  untuk  mendapat  pengakuan  dari  Moerdiono  sebagai seorang suami dan Ayah yang telah dinikahi secara siri pada 20 Desember 1993 yang semasa  hidupnya  tidak  pernah  mengakui  jika  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  adalah anak biologisnya, akhirnya mendapatkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  menyatakan  “Anak  yang  dilahirkan  di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  Perdata  dengan  keluarga Ayahnya”.
Pandangan  hakim  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari hasil penelitian awal, menunjukkan bahwa Hakim  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  belum  begitu  memahami  atas  putusan tersebut  karena  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dinilai  masih  relatif  baru.  Terkait putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan dan hak yang dimiliki oleh anak luar kawin sama dengan anak sah, sepanjang anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang lahir  dari  perkawinan  secara  agama  (nikah  siri)  bukan  anak  yang  lahir  dari perzinahan.  Hakim  Pengadilan  Agama  belum  bisa  bersikap  tegas  terhadap  putusan tersebut.  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  pernah  menerima  kasus  tentang permohonan pengesahan anak luar kawin (nikah siri). 6
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  menimbulkan  persoalan baru karena terjadi 2 penafsiran terkait putusan tersebut, yaitu dilihat dari perspektif anak  dan  perspektif  Agama  Islam.  Penafsiran  dalam  perspektif  anak  pada  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi  rasa  keadilan bagi anak luar kawin untuk mendapat perlindungan hukum atau mendapatkan hubungan keperdataan  dengan  orang  yang  diduga  adalah  ayah  biologis  dari  anak  tersebut, tetapi  jika  dilihat  dalam  perspektif  agama  Islam  putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai membuka peluang lebih besar bagi berkembangnya pemikiran  dan  perilaku  sebagian  orang  untuk  melakukan  hubungan  di  luar perkawinan tanpa perlu khawatir dengan masa depan anak (terutama kekhawatiran dari  pihak  perempuan  pasangan  zina),  karena  meskipun  tidak  dalam  ikatan
6 Wawancara dengan Adroni, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2012 .

## ISSN 021-969X
perkawinan tetapi anak hasil hubungan tersebut tetap memiliki hak nafkah dan hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
Kelahiran  anak  yang  disebabkan  dari  adanya  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan sudah seharusnya menimbulkan hak dan kewajiban yang meliputi ayah, ibu  dan  anak  sebagai  subjek  hukum.  Hukum  mengakui  bahwa  setiap  manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, karena tidak seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, bahkan dalam keadaan tertentu  hukum  dapat  memberikan  hak  kepada  seseorang  yang  belum  dilahirkan sepanjang kepentingannya menghendaki demikian. 7
Hubungan  perkawinan  menimbulkan  kewajiban  terhadap  adanya  Hak  nafkah  atas suami  untuk  isteri  dan  anak-anaknya,  karena  suami  berkewajiban  mencukupkan nafkah  hidup  anak-anaknya  meskipun  anak  tersebut  merupakan  anak  luar  kawin. Nafkah anak yang diberikan kepada anak-anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut: 8
1. Anak-anak  membutuhkan  nafkah  (fakir)  dan  tidak  mampu  bekerja.  Anak dipandang  tidak  mampu  bekerja  apabila  masih  kanak-kanak  atau  telah  besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.
UUP  mengatur  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  dalam  Bab  X  tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Hak anak terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai dengan 66 di antaranya tercantum sebagai berikut: 9
1. Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orangtua,  keluarga,  masyarakat,  dan negara.
2. Hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia  dan  untuk  kepentingannya  hak  anak  diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.
3. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak.
7 Rachmad Baro, 2005, Teori Hukum, ctk. Kedua, Lephaer, Unkhair, hlm. 34.
8 Ahmad Azhar Basyir, hukum... op.cit, hlm. 110.
9 Hadi  Setia  Tunggal,  2003, Undang-undang  Perlindungan  Anak  (UU  Nomor  23  Tahun  2002), Harvarindo, Jakarta, hlm.5.

## ISSN 021-969X
Hak  dan  kedudukan    anak  ada  dalam  pasal  Undang-undang  tentang  Perlindungan Anak  Bab  III  Pasal  5  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Anak  yaitu: 10 “Setiap  anak  berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Bab V tentang Kedudukan Anak, Bagian Kesatu, tentang Identitas Anak pasal 27 yaitu: 11 “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.
Idealitanya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  anak  luar  kawin    berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperoleh hak yang sama dengan  anak  kandung.  Realitanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dinilai  telah melampaui  permohonan  yang  sekedar  menghendaki  pengakuan  hubungan keperdataan  atas  anak  dengan  bapak  hasil  perkawinan,  tetapi  dicatatkan kepada KUA,  menjadi  meluas  mengenai  hubungan  keperdataan  atas  anak  hasil  hubungan zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya sehingga putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  sudah  melampaui  batas  atau  “ over  dosis ”  dan karena  adanya  putusan  tersebut  terjadi  penafsiran  bahwa  Mahkamah  Konstitusi telah melegalkan perzinahan atau kumpul kebo.
Idealitanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  berimplikasi terhadap  pemenuhan  hak-hak  anak  luar  kawin,  yaitu  menjadikan  anak  luar  kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam hal hak waris karena anak luar kawin  berhak  memperoleh  harta  warisan  ayah  biologisnya  dengan  keharusan mampu  membuktikan  adanya  hubungan  darah  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum.  Anak  luar  kawin  secara  hukum mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya,  maka berlakulah ketentuan alimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  konsekuensi  dari hubungan perdata, apabila si ayah meninggal dunia maka anak luar kawin adalah ahli waris  yang  sah  menurut  hukum  dari  ayah  biologisnya.  Realitanya  implikasi  hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan hak- hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta  diperbolehkan  pihak  keluarga  dari  ayah  biologis  tidak  melaksanakan pemenuhan  hak-hak  anak  luar  kawin  di  antaranya  adalah  hak  waris,  karena bertentangan  dengan  Hukum  Waris  Islam,  sekalipun  telah  ada  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Berdasarkan  deskripsi  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan masalah dan tujuan penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  anak  luar  kawin  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010?;  Kedua,  Bagaimana  implikasi hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  terhadap
10 Ibid. , hlm. 8.
11 Ibid. , hlm. 16.
pemenuhan  hak-hak  Keperdataan  anak  luar  kawin  berdasarkan  pandangan  Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

## Tinjauan Umum tentang Perkawinan
Perkawinan dalam bahasa Arab ialah nikah. Menurut syara ’, hakikat nikah itu ialah aqad antara  calon  suami  dan  isteri  untuk  membolehkan  keduanya  bergaul sebagai suami-isteri. 12 Perkawinan menurut Hukum Islam adalah “Akad yang sangat kuat  atau miitsaaqaan  ghalizan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melakukannya merupakan ibadah”. 13
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menegaskan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah-tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  sebagai  salah  satu  bentuk  perjanjian  suci  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita,  yang  mempunyai  segi-segi  perdata,  berlaku  beberapa  asas,  yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah-pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami- isteri, untuk selama-lamanya. 14
Beberapa  pengertian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  perkawinan  adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang  bukan  mahramnya,  di  mana  hal  ini  merupakan  kebutuhan  biologis  manusia untuk  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  manusia  yang  bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan.
Terdapat lima unsur dari pengertian tersebut yaitu: 15
a. Ikatan lahir batin
Pengertian  ikatan  lahir-batin  dalam  perkawinan  adalah  hubungan  hukum  antara seorang  pria  dengan  wanita  dalam  hidup  bersama  sebagai  suami-isteri.  Ikatan lahir  tersebut,  merupakan  hubungan  yang  sifatnya  formal,  baik  bagi  para  pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga atau masyarakat. Hubungan atau  ikatan  lahir-batin  terjadi  dengan  adanya  upacara  perkawinan  di  mana  para
12 Mahmud  Yunus,  1979, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam ,  Ctk  Kedelapan,  Penerbit  Hilda  Karya Agung, Jakarta, hlm. 1.
13 Mohammad Idris Ramulyo , 1996, Hukum Perkawinan Islam , Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm.
70.
14 Muhammad  Daud  Ali,  2006, Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata    Hukum  Islam  di Indonesia, Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139.
15 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo ,  Pluralisme  dalam  Perundang-undangan  Perkawinan  di  Indonesia , Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm. 38.
ISSN 021-969X
pihak  mengucapkan akad nikah  bagi  yang  beragama  Islam.  Suatu  ikatan  lahir merupakan  ikatan  yang  dapat  dilihat  dengan  mengungkapkan  adanya  hubungan hukum  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  dalam  hidup  bersama  sebagai suami-isteri,  tahap  awal  ditandai  dengan  adanya  pernyataan  persetujuan  dari calon  mempelai  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Setelah  terjadinya perkawinan yang diikuti hidup bersama, ikatan batin ini tercermin kepada adanya kehidupan  antara  suami-isteri  yang  bersangkutan,  ikatan batin  inilah  yang  dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Ikatan  lahir  batin  ialah,  ikatan  tidak  hanya  cukup  dengan  ikatan  lahir  saja  atau batin saja, akan tetapi keduanaya harus terpadu erat. 16 Pengertian yang demikian itu  maka  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah-tangga)  yang bahagia dan kekal diharapkan dapat terlaksanakan. 17
b. Antara seorang pria dengan wanita
Ikatan  perkawinan  hanya  boleh  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita,  dengan  demikian,  maka  kesimpulannya  adalah  bahwa  hubungan perkawinan  selain  antara  pria  dan  wanita  tidaklah  mungkin  terjadi,  misalnya antara  seorang  pria  dengan  seorang  pria  atau  seorang  wanita  dengan  seorang wanita.
c. Sebagai suami-isteri
Ikatan  seorang  pria dengan  seorang  wanita diakui  sebagai pasangan  suami-isteri apabila  ikatan  tersebut  didasarkan  pada  suatu  perkawinan  yang  sah.  Suatu perkawinan  adalah  sah,  bilamana  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh Undang-undang. 18
d. Membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal Keluarga  adalah  satu  kesatuan  yang  terdiri  atas  ayah,  ibu,  dan  anak-anak  yang merupakan  sendi  dasar  susunan  masyarakat  Indonesia.  Membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  adanya  keturunan  merupakan  tujuan  perkawinan,  sedangkan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  Pancasila,  di  mana  sila pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  perkawinan  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  sekali  dengan  agama  atau  kerohanian,  sehingga perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir  atau  jasmani,  tetapi  unsur  batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. 19
Istilah  kekal  tersirat  dalam  pengertian  perkawinan  di  mana  perkawinan  di langsungkan  bukan  untuk  sementara  atau  jangka  waktu  tertentu  yang  telah direncanakan,  akan  tetapi  untuk  seumur  hidup  atau  selama-lamanya.  Perkawinan tidak  boleh  dilangsungkan  hanya  untuk  sementara  waktu.  Pemutusan  suatu
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid , hlm. 39.
19 Ibid, hlm. 43.

## ISSN 021-969X
perkawinan  dengan  cara  perceraian  hanya  diperbolehkan  dalam  keadaan  yang sangat  terpaksa  yakni  apabila  usaha  untuk  mempertahankan  perkawinan  tersebut tidak dapat dilakukan lagi. 20
Namun  demikian  hukum  perkawinan  dapat  menjadi  wajib,  sunnah,  haram, makruh  atau  mubah  bagi  seorang  sesuai  dengan  keadaan  melakukan  perkawinan dan tujuan orang melakukannya.
a. Perkawinan yang wajib
Perkawinan  hukumnya  wajib  bagi  orang  yang  telah  mempunyai  keinginan  yang kuat  untuk  kawin  dan  telah  mempunyai  kemampuan  untuk  melaksanakan  dan memikul  beban  kewajiban  dalam  hidup  perkawinan  serta  ada  kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. 21
b. Perkawinan yang sunnah
Perkawinan  hukumnya  sunnah  bagi  orang  yang  telah  berkeinginan  kuat  untuk kawin  dan  telah  mempunyai  kemampuan  untuk  melaksanakan  dan  memikul kewajiban-kewajiban  dalam  perkawinan,  tetapi  apabila  tidak  ada  kekhawatiran akan berbuat zina. 22
c. Perkawinan yang haram
Perkawinan  hukumnya  haram  bagi  orang  yang  belum  berkeinginan  serta  tidak mempunyai kemampuan  untuk  melaksanakan  dan  memikul kewajiban-kewajiban hidup  perkawinan  sehingga  apabila  kawin  juga  akan  berakibat  menyusahkan isterinya. 23 Seseorang  yang  tidak  mampu  memenuhi  nafkah  lahir  dan  batin kepada  isterinya  serta  nafsunya  tidak  mendesak,  maka  ia  akan  haram  untuk menikah,  ia  juga  tidak  boleh  mengacuhkannya dengan  menyebutkan  keturunan, harta  dan  pekerjaannya  secara  palsu.  Sebaliknya  bagi  perempuan  bila  ia  sadar dirinya tidak  mampu  untuk  memenuhi hak-hak  suaminya,  atau  ada hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, misalnya sakit jiwa dan kusta serta penyakit lainnya
d. Perkawinan yang makruh
Perkawinan  hukumnya  makruh  bagi  seorang  yang  mampu  dalam  segi  materiil, cukup  mempunyai  daya  tahan  mental  dan  agama  hingga  tidak  khawatir  akan terseret  dalam  perbuatan  zina,  tetapi  mempunyai  kekhawatiran  tidak  dapat memenuhi  kewajiban-kewajiban  terhadap  isterinya,  meskipun  tidak  akan berakibat  menyusahkan  pihak  isteri,  misalnya  calon  isteri  tergolong  orang  kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. 24
e. Perkawinan yang mubah
Perkawinan  hukumnya mubah  bagi orang  yang  mempunyai harta,  tetapi apabila tidak  kawin  tidak  merasa  khawatir  akan  berbuat  zina  dan  andai  kata  kawin  pun tidak  merasa  khawatir  akan  menyia-nyiakan  kewajibannya  terhadap  isteri. Perkawinan  dilakukan  sekedar untuk  memenuhi syahwat  dan  kesenangan  bukan
20 Victor M. Situmorang dan Carmentyno Sitanggang, 1996, Akta Catatan Sipil di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.
21 Ahmad  Azhar Basyir, hukum... op.cit, hlm. 14.
22 Ibid.
23 Ibid. hlm. 15.
24 Ibid, hlm. 16.
dengan  tujuan  membina  keluarga  dan  menjaga  keselamatan  keluarga  dan menjaga keselamatan keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama. 25

## Syarat Syah dan Rukun Perkawinan
Syarat syah dan rukun adalah suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati  oleh  kedua  calon  mempelai,  baik  calon  mempelai  pria  maupun  calon mempelai  wanita  sebelum  berlangsungnya  suatu  ikatan  perkawinan.  Rukun  dan syarat  syah  menentukan  suatu  perbuatan  hukum,  terutama  yang  menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung  arti  yang  sama  dalam  hal  bahwa  keduanya  merupakan  sesuatu  yang harus diadakan.
Rukun dan syarat sah tidak boleh tertinggal dalam suatu perkawinan, dan arti perkawinan  tidak  sah  bila  keduanya  tidak  ada  atau  tidak  lengkap.  Keduanya mengandung  arti  yang  berbeda  bahwa  rukun  itu  adalah  sesuatu  yang  berada  di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat syah adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul. Syarat sah perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan adalah: 26
1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada  wali  mempelai  perempuan  yang  melakukan  akad.  Syarat  ketiga  ini  dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hamdal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.
Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah-tangga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu perlu diatur syarat sah dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan bisa tercapai. Unsur- unsur pokok suatu perkawinan adalah  laki-laki  dan  perempuan  yang  akad  dengan  si  suami,  dua  orang  saksi  yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.
a.  Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur syarat-syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:
1. Perkawinan  harus  didasarkan  atas  perjanjian  kedua  calon  mempelai  dan persetujuan  bebas  antara  calon  suami  dan  calon  isteri,  berarti  tidak  ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Pada  asasnya  perkawinan  itu  adalah  satu  isteri  bagi  satu  suami  dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh  Pengadilan  Agama  dengan  syarat-syaratnya  yang  berat  untuk  boleh beristeri  lebih  dari  satu  dan  harus  ada  izin  dari  isteri  pertama,  adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Pria  harus  berumur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  wanita  16  (enam  belas) tahun.
25 Ibid.
26 Ibid, hlm. 31.

## ISSN 021-969X
4. Harus  mendapat  izin  masing-masing  dari  kedua  orang  tua  mereka,  kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun  atau  lebih,  atau  mendapat  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama  apabila umur para calon kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
5. Perkawinan  harus  dilangsungkan  menurut  tata  cara  perkawinan  yang  diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
6. Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  ini  cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
7. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  wali,  orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan lurus  ke  atas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat menyatakan kehendaknya.
8. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak  menyatakan  pendapatnya  maka  pengadilan  dalam  daerah  hukum tempat  tinggal  orang  yang  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan orang  tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
9. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya,  dan  kepercayaannya  itu  dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
b.  Dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  tentang  syarat  untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul Bagi Kedua Calon Mempelai
c.  Syarat  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHP  Pdt) ialah:
1. Bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdatanya  saja,  asas  perkawinan  menurut    KUHPdt,  menghendaki  adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami-isteri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak.
2. Bila  ada  paksaan  maka  perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan  atau  setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.
3. Bagi laki-laki akan kawin disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahu, sedangkan bagi perempuan 15 (lima belas) tahun.
4. Setiap  orang  yang  hendak  melakukan  perkawinan  harus  terlebih  dahulu memberitahukan  kehendaknya  itu  kepada  pegawai  catatan  sipil  di  tempat tinggal  salah  satu  di  antara  keduanya  dengan  syarat-syarat    yang  cukup kepastian dan memperlihatkan kehendak kedua calon suami-isteri, izin orang tua  atau  wali  pengawas  atau  keputusan  Pengadilan  Negeri  bilamana diperlukan serta akta kelahiran calon suami-isteri.

## ISSN 021-969X
5. Bilamana  perkawinan  itu  adalah  perkawinan  yang  kedua,  harus  dilampirkan akta perceraian atau akta kematian, salah satu di antara keduanya. Kemudian juga akta pengumuman akan melakukan perkawinan dan lain-lain.
6. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan akata  perkawinan  yang  diberikan        oleh  pejabat  Catatan  Sipil  di  mana perkawinan  tersebut  dilangsungkan,  kecuali  dalam  hal-hal  lain  berdasarkan pertimbangan  dari  hakim  dengan  bukti-bukti  yang  cukup  mengenai ketidakadaan akta-akta perkawinan tersebut.
d.  Berdasarkan  beberapa  pendapat  rukun  perkawinan  itu  secara  lengkap  adalah sebagai berikut:
1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.
e.  Untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai  syarat  syah  dan  rukun perkawinan  menurut  Islam,  akan  dijelaskan  berikut  tentang  syarat  sah perkawinan dan rukun-rukunnya:

## Rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam
1) Rukun Perkawinan.
a) Calon mempelai pria dan wanita
b) Wali dari calon mempelai wanita
c) Dua orang saksi (laki-laki)
d) Ijab  yaitu  ucapan  penyerahan  calon  mempelai  wanita  dari  walinya  atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria dan walinya.
2) Syarat sah Perkawinan
a) Calon mempelai wanita halal dinikahi oleh calon mempelai pria.
b) Ada dua orang saksi.
c) Ada wali dari calon mempelai wanita.
3) Syarat Perkawinan
a) Bagi calon mempelai pria
(1) Beragama Islam
(2) Laki-laki
(3) Jelas orangnya
(4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
(5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b) Bagi calon mempelai wanita
(1) Beragama Islam
(2) Perempuan
(3) Jelas orangnya
(4) Dapat dimintai persetujuan
(5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c) Bagi wali dari calon mempelai wanita
(1) Laki-laki
(2) Beragama Islam
(3) Mempunyai hak perwaliannya

## ISSN 021-969X
(4) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
d) Bagi saksi
(1) Dua orang saksi
(2) Beragama Islam
(3) Mempunyai hak perwaliannya
(4) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
e) Bagi akad nikah
(1) Adanya ijab (penyerahan) dari wali
(2) Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami
(3) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah/yang searti dengannya
(4) Antara ijab dan qabul harus jelas dan berkaitan
(5) Antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis
(6) Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram
Jenis-jenis Perkawinan
Perkawinan  yang  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. 27
Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Akibat  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  penting  jika  dikaitkan  pada  sahnya perbuatan hukum itu.
Indonesia  mempunyai  2  jenis  perkawinan  yaitu  perkawinan  yang  tercatat secara sah (resmi) dan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama Islam atau sering disebut nikah siri.
Perkawinan  yang  sah  menurut  Undang-undang  Perkawinan  pasal  2  ayat  1 menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. 28 Keabsahan  suatu  perkawinan merupakan  suatu  hal  yang  sangat  prinsipil,  karena  berkaitan  erat  dengan  akibat- akibat  perkawinan,  baik  yang  menyangkut  dengan  anak  (keturunan)  maupun  yang berkaitan dengan harta. 29
Undang-undang  Perkawinan  No.  1  tahun  1974  pasal  2  ayat  (2)  mengatur masalah  pencatatan  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Tujuan  utama  pencatatan  perkawinan  adalah  demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami-istri. 30
Menurut  A.  Gani  Abdullah  menjelaskan  bahwa  suatu  perbuatan  nikah,  baru dikatakan perbuatan hukum (menurut) hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum  yang  berlaku  positif.  Ketentuan  hukum  yang  mengatur  mengenai  tata-cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur di dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Perkawinan dengan  tata-cara  demikianlah  yang  mempunyai  hak  mendapat  pengakuan  dan
27 K.  Wantjik  Saleh,  1976, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Ctk.  Keempat,  Penerbit  Ghalia  Indonesia, Jakarta, hlm. 15.
28 Ibid.
29 Anshary,  2010, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Ctk.  Pertama,  Penerbit  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.
30 Ibid.
perlindungan hukum. 31 Kerangka teori akad nikah menurut  A. Gani ada 2 bentuk. Pertama,  akad  nikah  yang  dilakukan  itu  hanya  semata-mata  memenuhi  ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 , yakni telah dilaksanakan dan telah  memenuhi  ketentuan  agama  yang  dianut. Kedua,  akad  nikah  dilakukan menutut ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.
Bentuk akad nikah yang pertama, merupakan perkawinan yang telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara, sehingga perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Akad nikah dalam bentuk  kedua  yakni  telah  memenuhi  ketentuan  Ayat  (1)  dan  ayat  (2)  sekaligus. Kedua  unsur  pada  ayat  tersebut  berfungsi  secara  kumulatif,  dan  bukan  alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua  memberi  label bahwa  perkawinan  tersebut  merupakan  perbuatan  hukum. Pencatatan  perkawinan  menjadi  sangat  penting,  karena  meskipun  hanya  bersifat administratif ,  tetapi  peran  daripada  pencatatan  (akta  nikah)  tersebut  merupakan bukti otentik yang menjadi bukti bahawa perkawinan tersebut sah.
Perkawinan siri atau dalam masyarakat sering kita dengar dengan nikah siri adalah nikah  rahasia,  lazim  juga  disebut  sebagai  nikah  dibawah  tangan  atau  nikah  liar. 32 Telah  dipahami    bahwa  yang  disebut  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan  membentuk rumah-tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Bertitik tolak dari hal tersebut, pengertian dari hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-isteri tanpa dilandasi  dengan  ikatan  perkawinan  seperti  dimaksud  Udang-undang  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. 33
Hubungan  itu  karena  tidak  adanya  tali  perkawinan,  tidak  persyaratan  yang  harus dipenuhi  seperti  dalam  melakukan  perkawinan  maupun  kewajiban  yang  jelas  di antara suami dan isteri. Hidup sebagai suami dan isteri mempunyai arah dan tujuan lembaga perkawinan yang jelas. Perkawinan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan  seks,  akan  tetapi  meliputi  aktivitas  untuk  membangun  rumah-tangga, mendidik dan membesarkan anak serta memberikan kasih sayang keluarga. Bentuk-bentuk hubungan luar nikah yaitu: 34
a. Hubungan seks
Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik  kepada  lawan  jenis  untuk  melakukan  hubungan  seks  atau  hubungan kelamin,  jika  hubungan  seks  dilakukan  di  luar  perkawinan,  maka  hubungan tersebut  seperti  yang  banyak  didengar  di  masyarakat  dilakukan  dengan  teman, dengan  pacar  atau  pun  dengan  orang  lain  yang  tidak  dikenal.  Bentuk hubungannya dapat berupa perzinahan dan perkosaan.
b. Hidup Bersama
31 A. Gani Abdullah SH, (Hakim Agung MARI) dalam Mimbar Hukum, Nomor 23 Tahun 1995, hlm, 46.
32 H. M. Anshary, hukum... op cit, hlm. 25.
33 Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, hlm 72.
34 Ibid.

## ISSN 021-969X
Hubungan seks sebagaimana dibicarakan di atas merupakan hubungan luar nikah yang  sifatnya  hanya  sebentar,  karena  biasanya  setelah  hubungan  itu  selesai, mereka  bubar  dan  pulang  ke  rumah  masing-masing.  Berbeda  dengan  hidup bersama tanpa nikah, mereka tidak ingin hubungannya hanya sebatas hubungan seks  saja,  tetapi  mereka  bersepakat  untuk  tinggal  berdua  selama  mereka  mau. Hidup  bersama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tanpa  hubungan  pernikahan kebanyakan  dilakukan  kaum  tuna  wisma  dan  tuna  karya,  mereka  umumnya menempati menempati gubuk-gubuk liar maupun di bawah jembatan, tetapi ada pula kaum terpelajar yang juga menganut adanya “kumpul kebo”.

## Tinjauan Umum Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Anak Luar Kawin
Pengertian  perlindungan  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan sebagai  upaya  yang  ditujukan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  yang dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  advokat,  lemabaga  sosial,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan pengadilan.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  subjek hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat preventif  maupun  yang bersifat represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 35
Menurut Mochtar Kusumaatdja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang  hukum  itu  sebagai  suatu  perangkat  kaidah  dan  asas-asas  yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi)  dan  proses  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  hukum  itu  dalam kenyataan.
Kata  “perlindungan”  tentu  akan  menjadi  berbeda  definisinya  jika  kaitannya  dengan perlindungan  anak.  Kata  perlindungan  sendiri  sangat  bersentuhan  dengan penjaminan  bahwa  sesuatu  yang  dilindungi  akan  terbebas  dari  hal  yang  membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan.
Pengertian  perlindungan  anak  di  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  diartikan  sebagai  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara  optimal dan  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerassan dari diskriminasi. Anak harus dilindungi karena  anak  mempunyai  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  terhadap  seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan  negara.  Penyelenggara  perlindungan  anak  tentu  mempunyai  fungsi  dan  peran masing-masing  yang  berbeda  dimana  keseluruhan  satu  sama  lain  saling  terkait  di bawah pengertian “perlindungan” sebagai payungnya.
35 http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html,diakses  tanggal  27  Agustus 2012 pukul 16.20.

## ISSN 021-969X
Prinsip  dasar  Konvensi  Hak  Anak  yang  menjadi  asas  dan  tujuan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  belum  dipahami  secara  benar  yaitu  non  diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Anak  harus  dijadikan  pusat  pertimbangan utama  dalam  melakukan  tindakan  apapuan  yang  diambil  oleh  seluruh penyelenggara perlindungan anak. 36
Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak  yang  dilahirkan  dan  hak-haknya  yang  ada  padanya,  termasuk  anak  yang dilahirkan  meski  keabsahan  perkawinannya  masih  dipersengketakan.  Sebagai  anak luar  kawin  meskipun  statusnya  sebagai  anak  luar  kawin  mestinya  mendapat kepastian hukum.

## Pengertian Anak Luar Kawin
Menurut hukum Perkawinan Nasional, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar nikah. Anak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 menyatakan Pasal 99:
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil  pembuahan  suami-isteri  yang  sah  di  luar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  isteri tersebut.
Anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  dibuahi  dan  dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang sah.  Pasal  43  ayat  1  UUP  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Pasal  100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Anak  luar kawin  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata (KUHP) yaitu anak luar kawin  merupakan  anak  yang  dilahirkan dari  hubungan  antara  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  diluar  perkawinan  yang  sah.  Predikat  sebagai  anak  luar kawin  tentunya  akan  melekat  pada  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinannya tersebut.
Status anak luar nikah setelah adanya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan melihat dari definisi-definisi diatas maka gugatan dari Machicha Mochtar dikabulkan Mahkmah  Konstitusi  yaitu,  mengubah  pasal  43  ayat  1  Undang-undnag  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan diluar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti adanya test DNA dan putusan tersebut mengundang kontra karena dalam  putusan  yang  dibacakan  tersebut  tidak  dinyatakan  bahwa  anak  luar  kawin tersebut  haruslah  anak  dari  perkawinan  siri,  putusan  tersebut  tidak  mengatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  di  luar  pernikahan  adalah  nikah  siri  atau  anak  hasil
36 http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html,diakses  27 Agustus 2012 pukul 16. 27.
perzinahan,  kumpul  kebo  karena  yang  terpenting  anak  tersebut  bisa  dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi. 37

## Status Anak Luar Kawin
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  berakibat  tidak  diperolehnya  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  negara  meskipun  perkawinan  dipandang  sah  karena dilakukan  sesuai  ketentuan  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya.  Masalah krusial lain dari suatu perkawinan adalah tentang adanya status anak.
Anak  adalah  amanah  sekaligus  Karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  dan  martabat  dan  hak-hak sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi. 38 Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Pasal  43  ayat  1  mengatur  bahwa  anak  yang  sah  adalah anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah.  Anak  yang  dilahirkan  dari  luar perkawinan  yang  sah  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya. Hubungan di luar nikah dapat mengakibatkan kelahiran seorang anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut disebut anak luar kawin. Hasil dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, anak luar kawin  tidak  mempunyai  hubungan  sama  sekali  dengan  pria  yang  membenihkan (bapak  biologis),  dengan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  maka  anak  luar  kawin  mendapat  perlindungan  dari  undang- undang. 39
Beberapa pengertian tentang hukum perlindungan anak: 40
1. Menurut Arif Gosita, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis  maupun  tidak  tertulis)  yang  menjamin  anak  benar-benar  dapat melakukan hak dan kewajibannya.
2. Menurut  Bismar  Siregar,  menyebutkan  aspek  hukum  perlindungan  anak,  lebih dipusatkan  kepada  hak-hak  anak  yang  diatur  hukum  dan  bukan  kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
3. Menurut pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada  mereka  yang  belum  dewasa  dan  memberi  kemungkinan  bagi  mereka untuk berkembang.
Berlakunya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan ketentuan dalam pasal ini tidak memenuhi rasa keadilan. Pasal  2  UU  Nomor    4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  merumuskan  hak anak: 41
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih  sayang  baik  dalam  keluarganya  maupun  di  dalam  asuhan  khusus  untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
37 http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan- nasional-dan-hukum-islam.html, diakses  27 agustus 2012 pukul 16.43.
38 Alinea Pertama, Bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
39 Gatot Supramono, Segi-segi.. op.cit hlm. 74.
40 Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Peradilan Anak , ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.14.
41 Emiliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak , ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, hlm. 3.

## ISSN 021-969X
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  dan  untuk  menjadi  warga  Negara yang baik dan berguna.
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
d. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.
Hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian adanya  hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak. Terlepas  dari  dari  soal  prosedur  administratif  perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika demikian maka yang dirugikan adalah anak tersebut yang tidak berdosa karena kelahirannya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki  kejelasan  status  ayah  sering  kali  meandapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.
Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. 42
Anak  luar  kawin  (dalam  arti  luas)  sebenarnya  meliputi  adanya  anak  zinah,  anak sumbang, anak luar kawin yang lain. 43 Menurut istilah Paul Scholten yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah, yang mempunyai  hubungan  hukum  dengan  pewaris  dan  untuk  selanjutnya  disebut  anak luar kawin. 44 Anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi  karena  tidak  dapat  diakui  maka  tidak  mempunyai  kedudukan  dan  hak  waris atas harta peninggalan orang tuanya. 45
Putusan  Mahkamah  Konstutusi    Nomor  46/PUU-VIII/2010  telah  membuka  peluang bagi  seorang  anak  luar  kawin  untuk  mendapatkan  hubungan  keperdataan  dengan sang  ayah  yang  selama  ini  telah  tertutup  rapat  oleh  Undang-undang  Perkawinan. Hubungan hukum tersebut di antaranya hak mewaris.

## Hak-hak Anak Luar Kawin
Hak  adalah  kekuasaan  untuk  melakukan  sesuatu  karena  telah  ditentukan  oleh undang-undang  atau  peraturan  lain. 46 Jika  perkawinan  luar  kawin  dilangsungkan, maka  timbul  persoalan  lain  yaitu  tentang  status  anak  dan  timbulnya  hak-hak  anak luar  kawin,  apakah  hak-hak  anak  luar  kawin  sudah  terpenuhi  jika  dihubungkan dengan  ketentuan  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, seorang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak-anak yaitu; kewajiban orang tua memelihara
42 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, halaman 34 sampai dengan halaman 35.
43 J. Andy Haryanto,  2008, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetbok”ctk. Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 24.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Sudarsono , 1992, Kamus Hukum, ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 154.
dan mendidik anak sampai anak dapat mandiri. Anak wajib untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua dengan baik.
Status  sebagai  anak  luar  kawin  juga  memilki  hak-hak  kemanusiaan  untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai statusnya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak- hak  Anak. 47 Perlindungan  terhadap  anak  sesuai  kedudukannya  itulah  yang  bisa dijadikan  dasar  untuk  memberikan  hak-hak  anak  secara  proporsional  berdasarkan status  keabsahannya,  hanya  saja  hak-hak  yang  bisa  dimiliki  oleh  anak  luar  kawin jelas berbeda dengan hak anak yang berstatus sebagai anak sah. 48 Pemenuhan hak- hak anak luar kawin di antaranya adalah adanya hak nafkah dan hak waris.
Menurut  Zuhdi  mengutip  Fatwa  MUI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  dan  Perlakuan  Terhadapnya,  yang  menawarkan  solusi bagi ulil  amri  untuk  untuk  menerapkan  ta’zir  bagi  ayah  biologis  anak  luar  nikah dengan  mewajibkan  mencukupi  kebutuhan  hidup  anak,  serta  memberikan  bagian harta  setelah  ayah  biologis  meninggal  dunia  melalui wasiyat  wajibah  dan  hal  ini dimaksudkan  agar  hak-hak  keperdataan  anak  terpenuhi  tanpa  menabrak  hukum Islam.
Kedudukan  anak  luar  kawin  di  dalam  hukum  secara  realitas  adalah  lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Hak waris menurut para  sarjana  adalah  peraturan  yang  mengatur  perpindahan  kekayaan  seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. 49
Besarnya hak bagian anak luar kawin yaitu: 50
a. Anak-anak luar kawin mewaris bersama-sama golongan I
Bila  pewaris  meninggal  dengan  meninggalkan  keturunan  yang  sah/dan  atau suami,  maka  anak  luar  kawin  yang  diakuinya  mewarisi  1/3  bagian  dari  yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 KUH Perdata)
b. Anak luar kawin mewarisi bersama-sama ahli waris golongan II dan golongan III. Bila  pewaris  meninggal  tidak  meninggalkan  keturunan  maupun  suami  atau  istri, tetapi  meninggalkan  keluarga  sedarah,  dalam  garis  keatas  (ibu,  bapak,  nenek, dan seterusnya) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak  yang  diakui tersebut  mewaris 1/2 dari warisan,  jika terdapat  saudara dalam  derajat  yang  lebih  jauh,  maka  anak-anak  yang  diakui  tersebut  mendapat 3/4 (863 KUH Perdata)
c. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV
Bila  pewaris  meninggal  tidak  meninggal  ahli  waris  yang  sah,  maka  mereka memperoleh seluruh warisan (865 KUH Perdata)
Tiap-tiap  perkawinan  menjadi  suatu  kebutuhan  formal  untuk  legalitas  atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban yaitu adanyaa kewajiban memberi hak nafkah.
Arti dan ketentuan umum “nafakah” berarti “belanja” atau “kebutuhan pokok” yang  maksudnya  ialah  kebutuhan  pokok  yang  diperlukan  oleh  orang-orang  yang membutuhkannya. 51
47 Musthofa, 2003, Anak Luar Nikah Status  dan Implikasi Hukumnya, Atmaja, Jakarta, hlm. 64.
48 Ibid.
49 J. Satrio, 1990, Hukum Waris, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.
50 Ibid, hlm. 141.

## ISSN 021-969X
Sebagian  ahli  fiqh  berpendapat  bahwa  yang  termasuk  dalam  kebutuhan pokok  itu,  ialah:  pangan,  sandang,  dan  tempat  tinggal,  sedang  ahli-ahli  fiqh  yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja dan mengingat banyaknya  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  keluarga  maka  dari  kedua  pendapat tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  merupakan  kebutuhan  pokok  yang minimum  adalah  pangan,  sedang  kebutuhan-kebutuhan  yang  lain  disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya. 52
Pemberian nafkah terhadap anak luar kawin menjadi tanggung jawab orang tua. Definisi “nafkah” ini adalah hak dari orang yang mempunyainya, hak itu harus dipenuhi  oleh  orang-orang  yang  berkewajiban  membayarnya.  Hak  dan  kewajiban dalam  nafkah  agak  berbeda  dengan  hak  dan  kewajiban  pada  umumnya,  karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut: 53
a. Orang  yang  mempunyai  harta  mendapat  nafakah  dari  hartanya;  ia  tidak  berhak dinafkahi  oleh  orang  lain  dan  orang  lain  tidak  pula  wajib  memberinya  nafkah, walaupun orang itu anaknya atau orang tuanya kecuali isteri yang kaya, ia tetap berhak atas nafkahnya dan suami berhak berkewajiban memenuhi haknya itu.
b. Ukuran  kewajiban  memberi  nafkah  didasarkan  kepada  kemampuan  orang-orang yang akan memberinya setelah ia berusaha mencarinya.
c. Bapak  tidak  berserikat  dengan  orang  lain  dalam  kewajiban  memberi  nafkah anaknya, dan demikian pula halnya anak terhadap orang tuanya, suami terhadap isterinya.  Definisi  “anak”  yang  dimaksud  adalah  anak  kandung  dan  “orang  tua” ialah ibu atau bapak kandung.
d. Apabila  orang-orang  yang  berkewajiban  memberi  nafkah  tidak  menunaikan kewajiban, maka yang berhak dapat mengajukan gugatan dan meminta keadilan kepada pengadilan.

## Pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  terhadap  Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin
Perlindungan  hukum  bagi  anak  memiliki  makna  memberikan  perlindungan kepada  anak,  agar  terlindungi  dengan  perangkat-perangkat  hukum.  Anak  memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  anak  tersebut.  Hak  dan  kewajiban  ini  haruslah  diberi  perlindungan  sesuai dengan  hak-haknya  agar  dapat  dilaksanakan  pemenuhannya.  Hukum  merupakan salah  satu  instrumen  yang  dapat  dipakai  untuk  tercapainya  tujuan  perlindungan tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya  memberikan  perlindungan  secara  hukum  agar  anak-anak  maupun  kewajiban anak dapat dilaksanakan.
Kesejahteraan anak suatu alat kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah  maupun  sosialnya. 54 Hukum  tidak  lepas  dari  kehidupan  manusia, kepentingan manusia akan perlindungan hukum bahkan telah dimulai sejak manusia dalam kandungan.
51 Kamal Muchtar, 1974, Asas-asas Hukum Islam  tentang Perkawinan, ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 119.
52 Ibid.
53 Ibid. hlm. 120.
54 Shileh  Soeaidy  dan  Zulkair,  2001, Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak,  Novindo  Pusaka  Mandiri, Jakarta, hlm. 3.

## ISSN 021-969X
Pasal  2  UU  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:
1. Pasal  2  ayat  (2),  anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam  keluarganya  maupun  asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Pasal 2 ayat (2), anak berhak atas pelayanan untuk menegmbangkan kemampuan dalam kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Pasal 2 ayat  (3), anak  berhak  atas pemeliharaan  dan  perlindungan  baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Pasal 2 ayat (4), anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangannya dengan wajar.
Implikasi  hukum  merupakan  akibat  hukum  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa hukum,  berkaitan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010, hal ini menyangkut pemenuhan hak-hak anak luar kawin.
Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dinilai  telah  melanggar  hak konstitusional seorang ibu Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha Mochtar. Pasal 2 ayat (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28b ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  karena  sebagai warga  negara  mempunyai hak  atas adanya pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk Muhammmad  Iqbal  sebagai  anak  luar  kawin  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan diskriminasi. 55
Secara  singkat  dapat  diuraikan  duduk  perkara  yang  dialami  oleh  Machicha Mochtar  diawali  dengan  telah  terjadinya  perkawinan  dengan  Moerdiono  dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut Moerdiono berstatus sebagai suami wanita lain yang belum dicerai dan tidak mempunyai  ijin  untuk  berpoligami.  Pada  tanggal  5  Februari  1996  lahirlah  seorang anak  laki-laki  yang  diberi  nama  Muhammad  Iqbal  Ramadhan,  dan  selama  itu  pula Moerdiono tidak pernah mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya.
Selanjutya  Machicha  Mochtar  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  dan akhirnya gagal karena perkawinan tersebut dianggap tidak dicatatkan sehingga tidak diakui oleh negara, dan anak hasil dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Machicha akhirnya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 disebut sebagi putusan ultrapetitum. Terdapat 3 pengertian mengenai pengertian ultrapetitum yaitu: 56
1. Ultra petita adalah tindakan hakim yang memutus melebihi apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon (uji materi di MK)
55 Rusdianto  Matulawa,  “Jalan  Berliku  Nasib  Anak  Luar  Kawin  di  Indonesia  untuk  Mendapatkan Pengakuan Sang Ayah” , Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Padjajaran Bandung.
56 http://ninontalks.wordpress.com/2011/07/02/putusan-ultra-petita-merupakan-penyalahgunaan- wewenang-mahkamah-konstitusi/1, diakses 1 Agustus 2012, Pukul 2.36.
2. Ultra petita penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta .
3. Ultra Petita is a Latin term which means beyond that which is sought. It is used to refer to a decision of a court which grants more than what is asked for.
Berdasarkan  ketiga  pengetian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ultra petita  merupakan  putusan  di  mana  hakim  memutus  melebihi  apa  yang  diminta pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melampaui permohonan  yang  sekedar  menghendaki  pengakuan  hubungan  keperdataan  atas anak  hasil  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  menjadi  meluas  mengenai  hubungan keperdataan  atas  anak  hasil  hubungan  zina  dengan  laki-laki  yang  mengakibatkan kelahirannya.
Implikasi  hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan terhadap hak anak luar kawin yaitu soal hak waris. Setiap anak yang  dilahirkan  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  mempunyai  hak  waris  dari  kedua orang tuanya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama  Islam  dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 57
Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal mengenai  ahli waris.
1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
1) Golongan  laki-laki  terdiri  dari;  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki, paman, dan kakek.
2) Golongan  perempuan  terdiri  dari;  ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda, atau duda.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  telah  membuka  peluang  bagi  anak luar  kawin  untuk  mendapatkan  hubungan  keperdataan  dengan  sang  ayah  yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-undang Perkawinan.
Hubungan hukum tersebut diantaranya adalah hak mewaris. Konsep fiqh dan praktik  hukum  dalam  peradilan  agama,  memahami  bahwa  anak  luar  kawin  tidak memiliki  hak  saling  mewaris  dengan  ayahnya  karena  ketiadaan  nasab  yang  sah. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak  yang  memiliki  kedudukan  hukum  dalam  perkara  kewarisan.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  menyatakan:  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyi  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya” .
Adapun  besar  warisan  anak  luar  kawin  yang  sudah  diakui  adalah  sebagi berikut: 58
Pasal 863:
57 Kompilasi Hukum Islam.
58 Pasal  863 KUHPerdata.

## ISSN 021-969X
Jika  yang  meninggalkan  keturunan  yang  sah  atau  seorang  suami  atau  istri, maka  anak-anak  luar  kawin  mewarisi  1/3  bagian  dari  bagian  yang  seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.
Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dan seterusnya)  atau  saudara  laki-laki  dan  perempuan  atau  keturunannya,  maka  anak- anak  yang  diakui  tersebut  mewaris  1/2  dari  warisan.  Namun  jika  hanya  terdapat saudara  dalam  derajat  yang  lebih  jauh,  maka  anak-anak  yang  diakui  tersebut mendapat 3/4.
Pasal 865: Jika  yang  meninggal  tidak  meninggalkan  ahli  waris  yang  sah,  maka memperoleh seluruh warisan.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  No.46/PUU-VIII/2010  tanggal  13 Februari  2012  telah  mengabulkan  permohonan  uji  materi  ( yudicial  review)  dari pemohon  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machicha  binti  H.  Mochtar  Ibrahim  dan Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono,  yang  dalam  amar  Putusannya menyatakan bahwa:
1. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  sepanjang dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata dengan  laki- laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya; dan
2. Pasal  43  ayat  (1)  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca , “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Pandangan  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Hakim  Pengadilan Sleman  ternyata  di  respon  positif  oleh  Hakim  Pengandilan  Agama  Sleman,  karena dengan  adanya  putusan  tersebut  anak  luar  kawin  (nikah  siri)  dapat  mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan dan dalam hal ini anak luar kawin yang di maksud bukan anak zina. 59
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  menimbulkan berbagai  pro-kontra,  jika  dilihat  dari  sudut  perlindungan  anak,  munculnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010    yang  isinya  adalah:  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai hubungan  darah,  termasuk hubungan  perdata dengan  keluarga ayahnya”  merupakan  terobosan  hukum  bagi  anak  karena  munculnya  putusan tersebut  merupakan  putusan  yang  memastikan  bahwa  anak  mempunyai  hak
59 Wawancara dengan Adroni, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2013.
keperdataan  dengan  ayah  biologisnya  sebagai  wujud  keadilan  dan  hak  asasi manusia.
Apabila  dikaitkan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  timbul  kontra,  sesuai  dengan  Pasal  100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”    dan Undang-undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan  “Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga munculnya putusan tersebut bertentangan dan merupakan suatu kemunduran hukum.
Menurut  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Mahkamah  Konstitusi  berkewenangan  untuk  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan akhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus tentang ahsil pemilihan umum. Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010 merupakan  revolusi dalam hukum keluarga dan harta kekayaan, dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding, sehingga mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menentukan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan mengikat.
Penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan  hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  Anak  Luar  Kawin  adalah  setelah  adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai masih lemah dalam penegakan  hukumnya,  sebagai  anak  luar  kawin  mestinya  tetap  mendapatkan kepastian  hukum  dan  memberi  perlakuan  yang  adil  terhadap  anak  luar  kawin, serta  menjamin  masa  depan  anak  luar  kawin  sebagaimana  anak-anak  pada umumnya  karena  tidaklah  tepat  jika  anak  yang  di  lahirkan  harus  turut menganggung  sanksi  akibat  tindakan  yang  di  lakukan  oleh  kedua  orang  tuanya. Terhadap  anak  yang  lahir  diluar  nikah  dan  sah  menurut  agama  tetapi  tidak  sah menurut negara, hendaknya masih dapat diberlakukan hukum waris.
2. Implikasi  hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 berdasarkan  pandangan  hakim  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  adalah  setelah adanya  kontroversi  dengan  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  karena  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi kedudukan  anak  hasil  zina  setara  dengan  kedudukan  anak  yang  lahir  dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan

## ISSN 021-969X
hak waris, meskipun jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Anak  putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud keadilan dan hak asasi anak.

## Rekomendasi
1. Meskipun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  dinilai  telah melakukan  terobosan  baru,  namun  seharusnya  pemerintah  harus  lebih  tegas dalam melakukan penegakan hukum dalam kasusu ini dan para pihak harus tetap melaksanakan  putusan  Mahkmah  Konstitusi  tersebut  yang  selama  ini  telah  di abaikan oleh keluarga pihak dari Moerdiono dengan tidak mengakui Iqbal sebagai anak  biologis,  karena  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 sudah final dan mengikat ( final and binding)
2. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya  dievaluasi  lagi,  karena  Undang-undang  tersebut  sudah  tidak  mampu mengakomodir dinamika permasalahan hukum  masyarakat di masa sekarang dan solusi  bagi ulil  amri  untuk  menerapkan  ta’zir  bagi  ayah  biologis  anak  luar  nikah dengan mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak, serta memberikan bagian harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Abdurrahman ,  1992, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Ctk.  Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
Ahmad  Azhar  Basyir ,  1999, Hukum  Perkawinan  Islam,  Ctk.  Sembilan,  UII  Press,
Yogyakarta.
________________ , 1990, Hukum Waris Islam, ctk.Sembilan, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
Ali Parman , 1994, Kewarisan Dalam Al-Qur’an, Rajawali Pers.
Anshary ,  2010, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Ctk.  Pertama,  Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Arif Gosita , 1985, Masalah Perlindungan Anak, ctk. Pertama, Akade mika Pressindo,
Jakarta.
Chuzaimah  T.  Yanggo ,  1999, Buku  Pertama  Problematika  Hukum  Islam Kontemporer, ctk. Pertama, Pustaka Firdaus.
Djamaan Nur , 1993, Fiqih Munakahat, ctk. Pertama, Dina Utama, Semarang.
Emiliana  Krisnawati ,  2005, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak,  ctk.  Pertama,  CV. Utomo, Bandung.
Endang  Sumiarni  dan  Chandera  Halim ,  2000, Perlindungan  Hukum  Anak  di Bidang Kesejahteraan , ctk. Pertama, Penerbit Atma Jaya. Gatot  Supramono ,  1998, Segi-segi  Hukum  Hubungan  Luar  Nikah,  Djambatan, Jakarta.
Hadi Setia Tunggal , 2003, Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002),
Harvarindo, Jakarta.
Hamid  Zahri , 1987, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta.
Irma Setyowati , 1990, Aspek Hukum Peradilan Anak, ctk. Pertama, Bumi Aksara,
Jakarta.
J.  Andy  Haryanto ,  2008,  Kedudukan Hukum  dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin menurut “Burgerlijk Wetbok”ctk. Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

## ISSN 021-969X
J. Satrio , 1990, Hukum Waris, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
K.  Wantjik  Saleh ,  1976, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Ctk.  Keempat,  Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Kamal Muchtar , 1974, Asas-asas Hukum Islam  tentang Perkawinan, ctk. Pertama,
Bulan Bintang,  Jakarta.
M. Idris Ramulyo , 1987, Hukum Kewarisan Islam, ctk. Kedua,  IND-HILL CO.
M.  Joni ,  1999, Aspek  Perlindungan  Anak  Dalam  Konvensi  Hak  Anak,  PT.  Citra Adfitya Bakti, Bandung.
Mahmud  Yunus ,  1979, Hukum  Perkawinan dalam  Islam,  Ctk  Kedelapan,  Penerbit Hilda Karya Agung, Jakarta.
Moch.  Faisal  Salam ,  2005, Hukum  Acara  Peradilan  Anak  di  Indonesia,  ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
Mohammad  Idris  Ramulyo ,  1996,  Hukum  Perkawinan  Islam,  Penerbit  Bumi Aksara, Jakarta.
______________________ , 1986, Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Radan Jaya Offset, Jakarta.
Muhammad  Daud  Ali ,  2006, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia, Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Musthofa , 2003, Anak Luar Nikah Status  dan Implikasi Hukumnya, Atmaja, Jakarta.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo ,  1986,  Pluralisme  dalam  Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.
Rachmad Baro , 2005, Teori Hukum, ctk. Kedua, Lephaer Unkhair.
Shileh  Soeaidy  dan  Zulkair ,  2001, Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak,  Novindo Pusaka Mandiri, Jakarta.
Soerdaryo  Soimin ,  1992, Hukum  Orang  dan  Keluarga  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW,  Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono Soekanto , 1976, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, ctk.
Pertama, Alumni, Bandung.
Subekti , 2002, Pokok-pokok Hukum Perdata, ctk. 30, PT. Intermasa, Jakarta.
Sudarsono , 1992, Kamus Hukum, ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta. Victor M. Situmorang dan Carmentyno Sitanggang , 1996, Akta Catatan Sipil di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Wasman  dan Wardah  Nuroniyah ,  2011, Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor  4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

## Makalah dan Artikel Website
http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html,diakses tanggal 27 Agustus 2012 pukul 16.20. http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html,diakses 27 Agustus 2012 pukul 16. 27. http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum- perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html, diakses  27 agustus 2012 pukul 16.43.
http://ninontalks.wordpress.com/2011/07/02/putusan-ultra-petita-merupakan- penyalahgunaan-wewenang-mahkamah-konstitusi/1 , diakses 1 Agustus 2012, Pukul 2.36.
Rusdianto  Matulawa ,  “Jalan  Berliku  Nasib  Anak  Luar  Kawin  di  Indonesia  untuk Mendapatkan  Pengakuan  Sang  Ayah” ,  Makalah  Seminar  Nasional  Fakultas Hukum Padjajaran Bandung.
Sonny Dewi Judiasih , “Aspek Hukum Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terkait  Kedudukan  Hukum  Bagi  Anak  Luar Kawin” , seminar tanggal  3 April 2012.