## ANALISIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
Surianto *
PT. Pusat Edukasi International

## Abstract
Marriage  is  a  very  reasonable  thing  for  human  beings  who  want  to  build  a household or family that is in accordance with their respective religious beliefs. In Indonesia,  the  law  of  marriage  is  recorded  in  Act  Number  1  1974  concerning Marriage.  Marriage  can  only  be  carried  out  if  the  age  of  the  individuals  in  the marriage is sufficient in accordance with the rules of the marriage law. Insufficient age  for  the  marriage  is  categorized  as  child  marriage.  In  Act  Number  23  2002 concerning Child Protection, children are individuals who do not exceed 18 years of  age.  The  rise  of  child  marriage  in  Indonesia  has  troubled  the  Indonesian government  in  eradicating  or  preventing  child  marriage.  The  implementation  of child marriages has great impact on children who conduct it, such as the existence of Domestic Violence, the discontinuation of a child’s education, health effects for girls,  the  impact  of  pregnancy  or  the  womb  and  the  influence  of  pysicology  and biology  of  children.  In  the  case  of  thesis  research,  the  type  of  research  used  is normative  research  and  the  data  used  is  based  on  Laws,  Journals,  Articles,  and Books  to  obtain data. The method  of  data analysis in  this  study is  Qualitative in which  the  explanation  is  set  descriptively.  Prevention  of  child  marriage  must  be maximally  carried  out  by  law  enforcement  which  in  accordance  with  applicable laws. Maximal prevention can reduce the number of child marriages, in addition to carrying out socialization regarding the dangers of child marriage.
Keywords: Early child marriage, prevention, child marriage risk.

## Abstrak
Perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai  hal  yang  sangat  wajar  dilakukan  oleh  umat manusia  yang  ingin  membangun  rumah  tangga  atau  keluarga  yang  bersesuaian dengan  kepercayaan  agama  masing-masing,  dalam  perkawinan  Indonesia  aturan hukum perkawinan tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Perkawinan  hanya  dapat  dilaksanakan  jika  usia  perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia  perkawinan  masih  termasuk  kategori  sebagai  anak.  Dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah yang tidak melebihi usia  18  tahun.  Maraknya  perkawinan  usia  dini  di  Indonesia  meresahkan pemerintahan  Negara  Indonesia  dalam  memberantas  atau  mencegah  perkawinan usia dini. pelaksanaan perkawinan usia dini sangat berdampak besar bagi anak yang melakukannya,  seperti  adanya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT), putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan
* Alamat Korespondensi : frengkysun@gmail.com
atau kandungan dan pengaruh pysikologi  dan biologi  anak.  Dalam hal  penelitian jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, dan data yang digunakan berdasarkan Undang-Undang, Jurnal, Artikel, dan Buku-Buku untuk memperoleh kedataan,  serta  metode  analisa  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  Kualitatif  yang penjelasannya  disusun  secara  deskriptif.  Pencegahan  perkawinan  usia  dini  harus dilaksanakan atau dilakukan oleh penegakan hukum yang secara maksimal sesuai dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Pencegahan  yang  secara  maksimal  dapat menurunkan angka perkawinan usia dini, bukan hanya secara maksimal akan tetapi harus dilaksanakan juga sosialisasi mengenai bahayanya perkawinan usia dini. Kata Kunci : Perkawinan anak usia dini, pencegahan, resiko perkawinan anak

## A. Latar Belakang Masalah
Anak  merupakan  aset  berharga  yang  dapat  meneruskan  cita-cita  suatu bangsa dan negara, dengan menjaga serta melindungi anak merupakan tugas suatu  negara untuk  memenuhi  konstitusi. melindungi  anak dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  pendidikan,  menjaga  anak  untuk  tumbuh berkembang, dan tidak ada diskriminasi sesama anak di suatu negara, untuk dari  itu  negara  harus  melindungi  hak-hak  anak  yang  dapat  membuat  anak menjadi buruk, perkawinan usia dini, dan mengalami kekerasan fisik maupun mental seorang anak 1 . perkawinan usia anak atau usia dini sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak-anak Indonesia, dalam hal berdampak buruk dan negatif bagi anak- anak sangat banyak sekali seperti, dampak buruk atau negatif pada kesehatan anak,  dampak  buruk  terhadap  hak-hak  pendidikan  anak,  dampak  buruk terhadap psikologis terhadap fisik maupun mental terhadap anak, berdampk pada  angka  kematian  ibu  dan  anak,  dan  berdampak  buruk  juga  terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 perkawinan yang dilaksanakan  oleh  seorang  anak  berpengaruh  terhadap  pendidikan  sebesar 0,40%  tidak  pernah  sekolah,  tidak  Tamat  SD  sebesar  38,07%,  SD  sebesar 35,57%, SMP sebesar 25,53% dan SMA ke atas sebesar 0,43% 2 , berdasarkan data  persentase  yang  telah  disajikan  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh seorang  anak  berdampak  pada  tamatnya  atau  selesainya  pendidikan  yang seharusnya  diterima  oleh  seorang  anak.  Dalam  konstitusi  negara  Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B
1 Putri  Dwi  Melati,  “Implementasi  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  Oleh  Komisi Perlindungan Anak Indonesia” , Journal  Fiat  Justisia  Ilmu  Hukum,  Volume  9,  Nomor  1,  Januari- Maret 2015, Hlm 34
2 Badan Pusat Statistik (BPS), “Profil Anak Indonesia 2018” ,
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf,  diakses  02  September 2019, Hlm. 44
ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  berkelangsungan  hidup, tumbuh berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, yang artinya  seluruh  anak  Indonesia  harus  memperoleh  perlindungan  dari  orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mewakili negara dan memenuhi hak- hak yang telah diatur dalam konstitusi negara.
Perkawinan  usia  dini  oleh  seorang  anak  merupakan  salah  satu  bentuk diskriminasi atau perlakuan buruk yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana hak-hak anak tumbuh berkebang menjadi terhambat akibat dari perkawinan usia dini.
Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  yang  dimana  untuk  melaksanakan  perkawinan  harus memenuhi  beberapa  syarat-syarat  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan.  Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan mempelai atau pihak- pihak yang bersangkutan harus mencapai usia 21 tahun dan mendapatkan izin dari orang tua harus dibawah 21 tahun 3 . Artinya jika seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau dibawah 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan.
Kemudian dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  mengatur  mengenai  syarat-syarat  perkawinan  yang  dimana seorang  laki-laki  harus  mencapai  usia  18  tahun  dan  seorang  wanita  harus mencapai usia 16 tahun 4 . Artinya dalam Pasal 7 memberikan pilihan kepada mempelai  atau  pihak  yang  bersangkutan  untuk  melaksanakan  perkawinan atau  tidak  melaksanakan  perkawinan,  karna  dalam  Pasal  6  juga  jelas  jika belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua, dan Pasal 7  tidak  mewajibkan  pada  usia  laki-laki  18  tahun  dan  wanita  16  tahun melaksanakan perkawinan.
Berdasarkan  Pasal  6  dan  Pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan memberikan  kewenangan  kepada  orang  tua  untuk  memberikan  izin perkawinan jika usia anak dibawah 21 tahun, dan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menjelaskan mengenai anak adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun.  Yang  artinya  jika seseorang tidak berusia 18 tahun dianggap sebagai seorang anak, kemudian dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengenai  kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mendidik, tumbuh kembangkan, mengeluarkan
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
4 ibid
bakat seorang anak dan mencegah perkawinan usia dini. dalam Pasal 26 jelas menjelaskan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan usia dini.
Perkawinan  usia  dini  terhadap  anak  banyak  sekali  resiko-resiko pelanggaran  hak-hak  anak  dan  berdampak  pada  pendidikan  dan  kesehatan utamanya yang membuat anak tidak bisa tumbuh berkembang sesuai dengan konstitusi negara.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Perlindungan  Hukum  Indonesia  untuk  kasus  anak  yang menikah diusia dini?
2. Apakah solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya kasus anak menikah diusia dini?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  normatif,  penelitian  normatif  merupakan  penelitian  yang didasarkan dengan membaca, mengkaji dan memahami aturan hukum positif yang  berlaku,  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  kaidah-kaidah  hukum, norma  hukum,  dan  pendapat-pendapat  hukum  atau  Doktrin  lainnya 5 ,  yang didukung oleh data skunder seperti jurnal, kepustakaan, dan teori atau konsep hukum lainnya. Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah yang  dilakukan  dengan  menelaah  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum,  artikel hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum  yang  digunakan  untuk  membantu melengkapi pemahaman-pemahaman mengenai hukum-hukum yang ada dan memberikan  solusi  penyelsaian  penelitian.  Selain  penelitian  normatif,  data dalam penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah data skunder yang terdiri dari 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun  1945,  dan  Undang-Undang  kemudian  bahan  hukum  skunder  yang digunakan adalah studi pustaka dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel hukum. Dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana kualitatif adalah metode analisis yang menjelaskan dan menyelsaikan dengan cara deskriptif.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
5 Noor  Inna  Inayati,  “Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  dalam  Prespektif  Hukum,  HAM  dan Kesehatan”, Jurnal Bidan “Midwife Journal”, Volume 1, Nomor 1, Januari 2015, Halaman 48

## 1. Perlindungan Hukum bagi perkawinan anak usia dini
Perkawinan adalah hubungan antara lelaki dengan perempuan yang menginginkan  status  pasangan  suami  istri  yang  membentuk  keluarga bahagia,  menebarkan  kasih  sayang  dan  bertakwa  kepada  kepercayaan agamanya masing-masing 6 . Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya dapat diksanakan sesuai dengan Pasal 6  dan  Pasal  7  yang  dimana  dalam  Pasal  6  untuk  melaksanakan perkawinan  harus  berusia  21  tahun  dan  dibawah  21  tahun  harus memperoleh  izin  dari  orang  tua  untuk  melaksanakan  perkawinan. Kemudian dalam Pasal 7 mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu laki- laki berusia 18 tahun dan wanita 16 tahun.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi 7 : “orang tua berkewajiban sebagai berikut :
1. Mengasuh,mendidik, dan melindungi anak
2. Melahirkan bakat,kemampuan, dan minat anak
3. Mencegah perkawinan usia dini”
Berdasarkan  bunyi  Pasal  diatas  jelas  bahwa  seorang  orang  tua  harus mendidik  anak  menjadi  orang  yang  berpribadi  atau  berkarakter  yang dapat  menentukan  sendiri  jalan  yang  diinginkan.  Selain  mendidik  atau melahirkan  bakat  seorang  anak,  orang  tua  juga  harus  mencegah perkawinan  usia  dini  yang  jelas  tercantum  dalam  Pasal  26  Undang- Undang Perlindungan Anak.
Jika dilihat dari kedua Undang-Undang mengenai Perkawinan dan Perlindungan  Anak,  seharusnya  sebagai  seorang  orang  tua  paham mengenai  perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974.  Perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan  diperuntukkan  bagi  orang  yang  telah  dewasa  dan  mampu membentuk keluarga yang damai,bahagia dan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang anak dibawah umur atau usia sangat tidak tepat dilakukan oleh seorang orang tua  karna  telah  bertentangan  dengan  konstitusi  negara  Indonesia  dan
6 Rahman  Faiz  dan  Nur  Rizka  Faiza,  “Perkawinan  Siri  Online  Ditinjau  Dari  Prespektif  Hukum Perkawinan  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia”,  Journal  Penelitian  Hukum,  Volume  1,  Nomor  1, Maret 2014, Halaman 37
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
bertentangan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yaitu mengenai hak-hak seorang anak dan kewajiban sebagai orang tua.
Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai  hak-hak  anak  yang  dalam  kawasan  perlindungan  orang  tua yang tercantum dalam Pasal 13 yang berbunyi :
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. diskriminasi;
2. eksploitasi;
3. penelantaran;
4. kekerasan,dan penganiayaan;
5. ketidakadilan;
6. perlakuan buruk”
jadi  jika  diperhatikan  pada  Pasal  13,  perkawinan  anak  usia  dini merupakan  pelanggaran  yang  salah  satunya  dilakukan  oleh  seorang orang tua yaitu perlakuan buruk terhadap anaknya. Padahal dalam suatu perkawinan  yang  dilaksanakan  akan  menimbulkan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipikul  atau  dibebani  oleh  seorang anak. dan seorang anak tidak boleh membebani atau memikul hak dan kewajiban yang berat bagi seorang anak.
Menurut mentri kesehatan perkawinan usia dini yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti usia yang diatur dalam Undang-Undang  Perkawinan  memiliki  beberapa  resiko-resiko  atau dampak  buruk  bagi  seorang  anak  terutama  pada  seorang  wanita. Beberapa resiko-resiko atau dampak buruk yang akan terjadi jika seorang anak melakukan perkawinan usia dini 8 , sebagai berikut :
1. berdampak pada pendidikan
pendidikan  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  disediakan  oleh negara atau pemerintah untuk mewujudkan konstitusi negara, yang dimana  pendidikan  diberikan  kepada  anak-anak  untuk  tumbuh berkembang dan mewujudkan cita-cita anak.
Pendidikan  sendiri  merupakan  hak-hak  anak  untuk  belajar  dan mengetahui  atau  memahami  ilmu  pengetahuan  untuk  melahirkan bakat-bakat  anak  yang  tersembunyi  di  dalam  diri  seorang  anak. Dalam  sistem  pendidikan  Indonesia  terdiri  dari  3  tingkatan pendidikan  yaitu  SD,  SMP,  dan  SMA/SMK.  Dalam  3  tingkatan
8 Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 219
tersebut memberikan banyak ilmu pengetahuan yang dapat membuat anak  memilih  bakat-bakat  yang  tersembunyi  pada  dirinya  dan dikembangkan demi masa depan anak dan negara.
Perkawinan  usia  dini  akan  berdampak  pada  pendidikan  salah satunya  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  putusnya  atau  tamatnya pendidikan  akibat  dari  perkawinan.  Perkawinan  usia  dini memberikan  penyempitan  terhadap  hak-hak  anak  atau  hilangnya hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  dan  konstitusi  negara  sehingga  anak  yang  melakukan perkawinan usia dini memutuskan berhenti melanjutkan pendidikan. Dalam  perkawinan  itu  sendiri  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban yang berbeda dengan hak-hak seorang anak yang dimana hak  dari  seorang  anak  adalah  memperoleh  pendidikan  untuk perkembangan anak tersebut, dan hak dari perkawinan memberikan pertanggungjawaban antara suami dan istri yang sangat berat untuk dibebani  oleh  seorang  anak  sehingga  perkawinan  usia  dini mengakibatkan putusnya pendidikan anak.
2. Berdampak pada psikologis
Secara  tanpa  disadari  perkawinan  usia  dini  akan  berdampak  pada psikologis  seorang  anak  yang  dimana  anak  yang  masih  memiliki pola pikiran yang sempit harus membebani hak dan kewajiban yang berat seperti orang tua dalam perkawinan. Dengan membebani hak dan  kewajiban  yang  berat  akan  mengakibatkan  membuat  seorang anak menjadi gila atau stress membebani hal tersebut.
Perkawinan bukan hanya sebuah prosesi atau pesta perkawinan saja, akan tetapi membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luas atau lebih dewasa untuk terhindar dari gangguan psikologi. Untuk menghindari gangguan psikologi anak harus memperoleh pendidikan yang layak dan  tumbuh  menjadi  dewasa  dengan  pola  pemikiran  yang  luas 9 . Bukan hanya secara pikiran akan tetapi butuh fisik dan mental yang kuat juga agar psikologi anak tidak terganggu.
3. Berdampak pada biologis
Tanpa  disadari  perkawinan  usia  dini  selain  berpengaruh  pada psikologi  seorang  anak,  dapat  berpengaruh  juga  terhadap  biologis seorang  anak karna dalam  rentang usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun  merupakan  masa  suburnya  atau  perkembangan  atau pertumbuhan  kedewasaaan  seorang  anak.  Dalam  perkawinan  usia
dini juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara biologis  terhadap  anak  dan  akan  berakibatkan  gagalnya  atau lambatnya  perkembangan  atau  pertumbuhan  terhadap  anak.  Salah satunya  seperti  perkembangan  atau  pertumbuhan  pada  reproduksi wanita, pada masa rentang usia 6 tahun sampai 18 tahun reproduksi wanita  sedang  mengalami  perkembangan  yang  matang  untuk beradaptasi dalam diri. Bukan hanya reproduksi terhadap wanita saja untuk  laki-laki  dalam  rentang  usia  yang  sama  dengan  wanita  juga mengalami masa subur untuk membuahi seorang anak di masa yang akan datang pada perkawinan yang mencukupi usia dan membangun rumah tangga yang harmonis.
4. Berdampak pada kesehatan
Berdasarkan riset kementrian kesehatan perkawinan usia dini yang dilaksanakan oleh seorang anak sangat berdampak buruk bagi anak, baik  dari  sudut  kesehatan  maupun  non-kesehatan.  Resiko  yang terjadi pada kesehatan jika dilaksanakan perkawinan usia dini adalah salah satunya kanker serviks serta penyakit menular seksual 10 . Selain resiko kanker serviks dan penyakit menular seksual, perkawinan usia dini juga mengakibatkan komplikasi kehamilan dan persalinan yang dimana  persalinan  akan  menjadi  macet  atau  sulit  mengeluarkan kepala anak yang berada dalam kandungan karna besar kepala anak tidak  dapat  disesuaikan  dengan  bentuk  punggung  yang  sempurna oleh seorang anak 11 .
Berikut  resiko  atau  dampak  buruk  kesehatan  bagi  seorang  wanita yang menikah dibawah usia dini 12 : 1. Dalam  ilmu  kedokteran,  alat  reproduksi  seorang  wanita  yang dibawah 20 tahun belum siap untuk melakukan hubungan badan dengan  lawan  pasangannya  karna  dalam  rentang  usia  tersebut mengalami  perkembangan  atau  pertumbuhan  sel  reproduksi.
Jika  dipaksakan  maka  akan  terjadi  tekanan  darah  tinggi  dan pendarahan oleh wanita.
2. Kondisi sel telur pada wanita, pada wanita dibawah usia 20 tahun kondisi  sel  telur belum matang  atau belum sempurna sehingga kemungkinan akan terjadi kecacatan terhadap anak.
10 Hanum  Yuspa,  Tukiman,  “Dampak  Pernikahan  Dini  Terhadap  Kesehatan  Alat  Reproduksi Wanita”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahterah, Volume 13 (26), Desember 2015, Hlm 36
11 Ibid, hlm 36
12 Ibid, hlm 40
3. Kanker serviks yaitu penyakit kanker leher rahim yang dimana diserang  oleh  virus-virus  di  daerah  reproduksi  wanita  akibat berhubungan dibawah usia dini atau belum adanya kematangan pada reproduksi wanita.
Berdasarkan  resiko-resiko  atau  dampak  buruk  diatas  sangat  berbahaya bagi  seorang  anak  terutama  bagi  seorang  anak  wanita,  karna  akan berakibatkan  pada  kesehatan  dan  kematian  pada  seorang  anak  yang dilahirkan.
Berdasarkan  resiko-resiko  atau  dampak  buruk  yang  akan  terjadi pada anak, pemerintah berupaya untuk bertindak mengeluarkan aturan- aturan hukum untuk mencegah perkawinan usia dini karna dampak yang berbahaya dan hak-hak seorang anak yang dirampas akibat perkawinan. Dengan adanya tindakan pemerintah baik melalui aturan-aturan hukum atau penegakan hukum yang berlaku merupakan salah satu perlindungan hukum  terhadap  anak  maupun  setiap  manusia.  Dalam  perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon perlindungan Hukum terbagi 2 jenis yaitu :
1. Perlindungan Hukum Preventif
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  perlindungan  hukum  yang bersifat untuk mencegah suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang  sebelum  adanya  sengketa  atau  permasalahan.  Artinya perlindungan hukum preventif memberikan pencegahan terhadap setiap manusia  agar  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  baik  dari  aturan hukum  positif  maupun  aturan  tidak  tertulis  yang  berlaku.  Sedangkan perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  hukum  yang bersifat  menyelsaikan  suatu  permasalahan  atau  sengketa  dengan hukuman  atau  sanksi  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  aturan  hukum positif 13 .
Seperti  pada  kasus  perkawinan  usia  dini  oleh  seorang  anak Kabupaten  Bantaeng,  Sulawesi  Selatan.  Perkawinan  usia  dini  yang dilaksanakan  anak  tersebut  merupakan  kesalahan  keputusan  yang diambil  oleh  anak,  padahal  anak  tersebut  masih  duduk  dibangku  SMP yang  perkawinannya  berusia  13  tahun  dan  14  tahun.  Sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  7  mengenai  batas  syarat perkawinan usia dini jelas menyebutkan bahwa  usia laki-laki 18 tahun dan  wanita  16  tahun  untuk  perkawinan,  dan  Pasal  6  juga  menyatakan
13 Febryka Luthvi Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, Hlm 40
bahwa untuk meaksanakan perkawinan harus 21 tahun dan dibawah 21 tahun harus memperoleh izin orang tua. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang  Perkawinan  seharusnya  perkawinan  usia  dini  tidak terjadi dan dapat cegah karna usia anak tidak mencukupi.
Dan  keputusan  yang  diambil  anak  tersebut  telah  menempuh  jalur permohonan dispensasi di pengadilan dengan alasan takut tidur sendirian dan  salah  satu  orang  tua  telah  meninggal  dan  anak  tersebut  hidup dirumah  sendirian  sementara  ayahnya  berkerja  diluar  kelurahan  untuk menafkahi anak dan dirinya. Seharusnya sesuai dengan Pasal 26 Undang- Undang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua harus tumbuh kembangkan bakat anak dan mencegah perkawinan usia dini. tetapi yang terjadi dilapangan perkawinan anak tersebut  terlaksana dan sah dimata hukum.  Berarti  orang  tua  pada  kasus  tersebut  telah  lalai  dalam melaksanakan  kewajibannya  sebagai  orang  tua  dalam  mendidik  anak, padahal anak tersebut tidak bisa melaksanakan perkawinan jika  Pasal 6 dan  Pasal  7  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  terpenuhi  karna  anak yang  dibawah  18  tahun  masih  merupakan  pertanggung  jawaban  orang tua,  artinya  orang  tua  masih  memiliki  hak  untuk  membatalkan perkawinan usia dini tersebut.
Jika  dilihat  melalui  sudut  pandang  perlindungan  hukum  preventif, mengenai  perkawinan  usia  dini  pada  kasus  tersebut  tidak  ada  upaya pencegahan  atau  perlindungan  preventif  baik  dari  orang  tua  maupun masyarakat,  padahal  dalam  aturan  Undang-Undang  Perkawinan  dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  jelas  mengatur  mengenai perkawinan.  Hanya  aparat  penegakan  hukum  seperti  orang  tua, masyarakat  dan  pemerintah  kesadaran  hukum  mengenai  aturan perkawinan  sangat  dangkal  atau  minim  sehingga  tidak  memandang bahwa  perkawinan  usia  dini  oleh  anak  memiliki  resiko-resiko  dan hilangnya hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi.
Seharusnya dengan adanya aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  serta  adanya  penegakan  hukum dapat  mencegah  terjadinya  perkawinan  usia  dini  atau  merupakan  teori perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh negara untuk menjamin hak-hak  anak  yang  tercantum  dalam  konstitusi,  serta  memberikan pertanggung jawaban atau tugas dari selaku orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya.

## 2. Solusi Pencegahan Perkawinan Usia dini
Jika  dilihat  dari  resiko-resiko  atau  akibat  buruk  yang  terjadi  pada perkawinan  usia  dini  terhadap  anak,  perlu  adanya  upaya  penegahan perkawinan usia dini atau perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh  pemerintah,  orang  tua  dan  masyarakat.  Karna  dalam  perkawinan usia dini selain resiko yang timbul terhadap anak ada juga hak-hak anak yang telah diambil secara paksa.
Solusi  pencegahan  perkawinan  usia  dini  merupakan  upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dimana jika aturan Undang- Undang  yang  dibuat  negara  tidak  bisa  mencegah  atau  memberikan perlindungan terhadap anak maka perlu adanya tindakan dari pemerintah baik  dari  pusat  maupun  daerah  untuk  memberikan  pengetahuan mengenai  perkawinan  dan  bahayanya  perkawinan  usia  dini.  dengan langkah pemberitahuan atau pengetahuan hukum kepada masyarakat dan orang tua dapat meningkatkan kesadaran hukum setiap manusia.
Kesadaran  hukum  sendiri  merupakan  teori  yang  terdapat  dalam pikiran  manusia  yang  membentuk  kaidah-kaidah  hukum  mengenai hukum seperti benar atau salah, adil atau tidak adil dan baik atau buruk yang  timbul  dalam  kesadaran  manusia,  atau  kesadaran  hukum  dapat dikatakan  sebagai  kesadaran  berprilaku  seseorang  seyogyanya  dengan cara adanya keadilan 14 . Artinya kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada  pada  setiap  manusia  mengenai  perilaku  yang  diputuskan  atau dilaksanakan seseorang yang telah diatur dalam Undang-Undang, hanya perilaku  tersebut  atau  keputusan  tersebut  yang  diambil  oleh  setiap manusia belum bisa dikatakan benar atau salah, adil atau tidak adil dan baik atau buruk jika dalam aturan tersebut tidak memuat tindakan yang dilakukan oleh seseorang.
Dalam  pencegahan  perkawinan  usia  dini  perlu  adanya  beberapa langkah-langkah  pencegahan  baik  oleh  pemerintah  maupun  orang  tua untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  konstitusi,  sebagai berikut :
1. Perlu adanya program-program dari lembaga pemerintahan baik itu sosialisasi  oleh  pemerintah  ke  masyarakat  maupun  program pelaksanaan mengenai resiko atau akibat dari perkawinan usia dini.
2. Perlu  ditingkatkan  kesadaran  orang  tua  mengenai  kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 untuk mencegah perkawinan usia dini
14 Sibuea Harris Y.P,“Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, Halaman 132
dan mendidik anaknya hingga melahirkan sebuah bakat pada dalam diri anak.
3. Perlu adanya pegawasan di bidang pendidikan tepatnya di sekolah- sekolah tempat anak menempuh pendidikan, karna anak tidak akan mengenal  artinya  perkawinan  jika  tidak  didasari  dengan  adanya pacaran atau kedekatan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang laki-
laki  dan  wanita.  Dan  menurut  survei  yang  ada  jumlah  remaja Indonesia  tepatnya  perempuan  sekitar  33,3%  dan  laki-laki  34,5% berpacaran dalam rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun 15 . 4. Selain  pengawasan  yang  dilakukan  melalui  orang  tua  dan pemerintah, pengawasan terhadap anak juga harus dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Yang dimana peran masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjalankan aturan hukum.  Karna hukum  yang dibuat  oleh  pemerintah  atau  negara  bersifat  mengikat  publik  dan hukum  akan  berjalan  jika  ada  masyarakat  yang  taat  dan melaksanakan atau menjalankan aturan hukum tersebut.
Dengan  adanya  upaya  pemerintah  dalam  pencegahan  usia  dini  sangat membantu  bagi  masyarakat  dan  orang  tua  tepatnya  untuk  mengingat kembali  kesadaran  hukum  mengenai  Perkawinan  dan  Perlindungan Anak.
Mengenai teori kesadaran hukum, menurut soerjono soekanto teori kesadaran  hukum  memiliki  4  faktor  yang  mempengaruhinya,  sebagai berikut 16 :
1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Sikap Hukum
4. Pola Perilaku Hukum
Berdasarkan 4 faktor diatas, kesadaran hukum akan lahir jika masyarakat dan  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  jiwa  kesadaran yang  tinggi  dan  taat  terhadap  sebuah  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh negara dan dijalankan dengan sepenuh hati.
Untuk  memahami  mengenai  4  faktor  yang  telah  dikemukakan  oleh soerjono  soekanto  dalam  teorinya  mengenai  kesadaran  hukum,  harus
15 Ohee Christine, Windhu Purnomo,  “Pengaruh  Status Hubungan Berpacaran Terhadap Perilaku Pacaran Berisiko pada Mahasiswa Perantau Asal Papua di Kota Surabaya”, The Indonesian Journal Public Health, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018, Halaman 269
16 Rosana Ellya, “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2014, Halaman 14
dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada seperti perkawinan usia dini yang dilakukan oleh berbagai anak.
pertama mengenai  pengetahuan  hukum,  pencegahan  perkawinan anak  usia  dini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak yang dituliskan dalam Pasal 26 yang menjadi tanggung jawab orang tua atau  kewajiban  orang  tua  dalam  mendidik  anaknya,  kemudian  dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan secara logis  aturan  tersebut  dibuat  untuk  melakukan  pencegahan  dengan dibatasi minimal usia perkawinan.
Dengan  adanya  aturan  hukum  tersebut  orang  tua,  masyarakat maupun  lembaga  pemerintahan  harus  memiliki  pengetahuan  terhadap sebuah aturan tersebut. Jika dihubungkan dengan kasus perkawinan anak usia  dini  Kecamatan  Bantimurung,  Sulawesi  Selatan,  dan  perkawinan anak  usia  dini  Kabupaten  Balangan  Kalimantan  Selatan,  pengetahuan dari orang tua mengenai perkawinan sangat minim sehingga perkawinan yang  dilaksanakan  melanggar  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang Perkawinan,  jika  pengetahuan  orang  tua  mengenai  hukum  perkawinan tinggi  dan  cukup  maka  perkawinan  usia  dini  pada  anaknya  tidak  akan terjadi atau terlaksana. Jika dilihat pada kasus perkawinan anak usia dini Kabupaten  Bantaeng,  Sulawesi  Selatan,  yang  dimana  salah  satu  orang tuanya meninggal dan orang tuanya berkerja ke luar wilayah serta tidak pernah  pulang  dan  memiliki  seorang  anak  berusia  13  tahun  duduk  di bangku  SMP  telah  melakukan  perkawinan  dengan  teman  sebangku dengan mendapatkan dispensasi perkawinan, padahal dalam rentang usia tersebut  dan  duduk  di  bangku  SMP,  seharusnya  dalam  bangku  SMP pengetahuan yang diterima atau diserap dapat di analisis atau di analisa dampak perkawinan usia dini, sehingga pencegahan perkawinan usia dini tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  anak  mereka  karna  mengetahui  bahaya atau resiko-resiko yang diterima nantinya.
Kedua mengenai Pemahaman Hukum, dalam sebuah aturan hukum terdapat Pasal-Pasal yang mengatur secara rinci sebuah aturan, orang tua, masyarakat  dan  lembaga  pemerintahan  harus  memahami  Pasal-Pasal aturan  hukum  tersebut,  jika  tidak  memahami  aturan  hukum  tersebut maka aturan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan negara. Contohnya  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  7  mengenai  batas  usia perkawinan, jika penegakan hukum  tidak memahami isi tersebut  maka usia berapa saja yang dianggap sudah siap dapat melakukan perkawinan, padahal usianya masih di bawah umur. Jika dihubungkan dengan kasus perkawinan  anak usia dini,  Kecamatan  Bantimurung Sulawesi  Selatan,
perkawinan  anak  usia  dini  Kabupaten  Bantaeng,  Sulawesi  Selatan  dan perkawinan  anak  usia  dini  Kabupaten  Balangan,  Kalimantan  Selatan, pemahaman  hukum  oleh  masing-masing  orang  tua  mengenai  aturan perkawinan sangat minim, karna jelas dalam Pasal 7 aturan perkawinan mengenai  usia  perkawinan  telah  diatur  batas  usia,  dan  Pasal  26 perlindungan  anak  jelas  menegaskan  kewajiban  orang  tua  dalam mengasuh anak salah satunya mencegah perkawinan usia dini. jika para orang tua memahami isi aturan tersebut  atau makna isi aturan tersebut maka  perkawinan  usia  dini  dapat  dicegah  oleh  orang  tua  dengan dibantunya  lembaga pemerintahan  dan  masyarakat mengenai pemahaman hukum tentang perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Jadi  dengan  adanya  pemahaman  hukum  yang  tinggi  dan  mudah dimengerti isi aturan tersebut maka, upaya pencegahan perkawinan usia dini dapat dicegah oleh orang tua.
Ketiga mengenai  hal  Sikap  Hukum,  dalam  hal  sikap  hukum masyarakat memiliki peran sangat penting untuk menilai suatu hukum, apakah  layak  untuk  dijalankan  apa  tidak  dijalankan,  sikap  hukum merupakan  perilaku  masyarakat  dalam  menjalankan  sebuah  aturan hukum. Sikap hukum juga dapat menentukan sebuah aturan hukum dapat dijadikan  hukum  tertulis  atau  tidak,  jika  hukum  dibuat  dan  disahkan tetapi  masyarakat  menolak  maka  hukum  tersebut  harus  di  perbaiki kembali melalui judicial review. Jika dikaitkan dengan perkawinan anak usia dini, Kecamatan Bantimurung Sulawesi  Selatan, perkawinan  anak usia  dini  Kabupaten  Bantaeng,  Sulawesi  Selatan  dan  perkawinan  anak usia  dini  Kabupaten  Balangan,  Kalimantan  Selatan,  sikap  orang  tua dalam  perkawinan  usia  dini  sangat  tidak  peduli  terhadap  aturan perkawinan, padahal dengan adanya aturan-aturan perkawinan tujuannya adalah  untuk  mengurangi  atau  mencegah  perkawinan  usia  dini,  aturan hukum  dibuat  untuk  dilaksanakan  atau  ditaati  oleh  penegakan  hukum bukan  untuk  dilanggar.  Sikap  masyarakat  terhadap  hukum  perkawinan sangat  tinggi  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  usia  dini,  hanya saja  tidak  semua  masyarakat  menanggapi  aturan  hukum  perkawinan karna  mementingkan  keegoisan  diri  sendiri  tanpa  memikirkan  hak-hak anaknya.
Mengenai sikap hukum, hukum yang dibuat harus tegas dan bersifat bermanfaat  bagi  masyarakat,  jika  dipandang  dengan  kasus  perkawinan anak usia dini, Kecamatan Bantimurung Sulawesi  Selatan, perkawinan anak  usia  dini  Kabupaten  Bantaeng,  Sulawesi  Selatan  dan  perkawinan anak usia dini Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, aturan tentang
perkawinan  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  untuk  mencegah perkawinan  usia  dini,  hanya  dalam  penegakan  hukum  tentang perkawinan tidak dijalankan oleh orang tua maupun masyarakat secara maksimal.
Mengenai  sikap  hukum  pada  kasus  perkawinan  anak  usia  dini, Kecamatan  Bantimurung  Sulawesi  Selatan,  yang  dimana  perkawinan tersebut dibantu oleh orang tua dan pihak KUA, telah melanggar aturan perlindungan  anak  dan  aturan  administrasi  kependudukan  karna  jelas dalam  aturan  pasal-pasal  tersebut,  seperti  Pasal  26  perlindungan  anak menyatakan  kewajiban  orang  tua  salah  satunya  mencegah  perkawinan usia  dini,  seharusnya  orang  tua  harus  menanggapi  sikap  hukum  aturan tersebut,  karna  demi  kepentingan  anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang sesuai  dengan  konstitusi  negara,  bukan  membantu  melaksanakan perkawinan usia dini. kemudian pihak KUA telah melanggar ketentuan Pasal  77  mengenai  perubahan  data  kependudukan  seseorang,  padahal jelas  dalam  pasal  tersebut  seseorang  tidak  diizinkan  merubah  data seseorang  tanpa  hak,  berdasarkan  hal  tersebut  sikap  hukum  yang dilakukan oleh lembaga KUA telah melanggar pasal tersebut dan tidak menunjukkan kewibawaan seorang petugas KUA.
Selain  kasus  diatas  terdapat  juga  kasus  perkawinan  anak  usia  dini Kabupaten  Bantaeng,  Sulawesi  Selatan,  yang  kronologi  kasus  tersebut adalah  anak  yang  melaksanakan  perkawinan  dengan  alasan  takut  tidur sendirian  dan  mengajukan  dispensasi  perkawinan.  Padahal  jika  dilihat mengenai  sikap  hukum,  kedua  anak  tersebut  tidak  memahami  atau kurangnya  pengetahuan  mengenai  batas  usia  perkawinan,  seharusnya pihak  orang  tua  maupun  lembaga  KUA  atau  pengadilan  Agama memperlihatkan  sikap  hukum  mereka  kepada  kedua  anak  tersebut, bahwa perkawinan usia dini yang dilakukan telah melanggar ketentuan aturan  yang  berlaku  dan  akan  mengalami  beberapa  resiko  atau  bahaya bagi kedua anak tersebut.
Dengan  adanya  keperihatian  orang  tua,  KUA  atau  pengadilan Agama terhadap anak tersebut, menunjukkan sikap hukum yang baik dan benar  dalam  mencegah  perkawinan  usia  dini,  karna  minimnya kepengetahuan  anak-anak  mengenai  perkawinan,  tidak  memikirkan bahaya atau resiko yang diterima oleh anak.
Keempat Pola Perilaku Hukum, sebuah aturan hukum memiliki pola masa  berlaku  hukum  dan  pola  pelaksanaan  atau  penerapan  hukum, semakin  lama  usia  sebuah  hukum  semakin  efektif  hukum  tersebut  di masyarakat.  Tetapi  sebaliknya  jika  usia  hukum  tersebut  tidak  panjang
maka  perlu  adanya  pembahruan  hukum,  baik  melalui  perubahan- perubahan  aturan  hukum  maupun  merancang  sebuah  hukum  baru,  dan pola Penerapan atau pelaksanaan hukum juga menentukan kualitas atau kefektifitasan  sebuah  hukum,  pola  hukum  yang  memiliki  masa  waktu lama  tetapi  penerapan  atau  pelaksanaan  hukumnya  tidak  sesuai  maka hukum tersebut tidak akan berjalan dan sebaliknya juga pola masa waktu hukum pendek tetapi pola pelaksanaannya atau penerapannya maksimal, maka hukum dapat berjalan sesuai keinginan negara.
Jika  dihubungkan  dengan  kasus  perkawinan  usia  dini,  Kecamatan Bantimurung,  Sulawesi  Selatan,  perkawinan  usia  dini  Kabupaten Bantaeng,  Sulawesi  Selatan,  dan  perkawinan  usia  dini  Kecamatan Halong, Kalimantan selatan, seharusnya hukum perkawinan dan hukum perlindungan  anak  sangat  efektif  diterapkan,  karna  usia  aturan  hukum tersebut  sangat  lama  berdiri  di  Indonesia,  dan  pola  penerapan  atau penegakannya  sebagian  masyarakat  setuju  dan  menerima  isi  aturan hukum  tersebut,  dan  dipandang  sangat  efektif  untuk  menyelsaikan permasalah anak dan permasalahan perkawinan yang dilaksanakan.
Selain  kesadaran  hukum  orang  tua  dan  masyarakat,  pemerintah selaku mewakili negara harus memiliki jiwa kesadaran hukum yang lebih tinggi dari orang tua dan masyarakat dalam mencegah perkawinan usia dini.  dalam  pencegahan  perkawinan  usia  dini  terbagi  beberapa  cara, sebagai berikut 17 :
1. Pendekatan  pribadi,  dalam  hal  ini  pemerintah  maupun  orang  tua harus  menerangkan  atau  menjelaskan  kepada  anak  yang melaksanakan perkawinan mengenai bahaya atau resiko perkawinan usia dini.
2. Pendataan, pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan  wajib  melakukan  pendataan  atau  pencatatan persitiwa  penting  guna  menjalankan  aturan  hukum  dan  riset pendataan statistik tahunan apakah meningkat atau menurun.
3. Sosialisasi,  pemerintah  wajib  melakukan  sosialisasi  terhadap masyarakat, orang tua, anak, dan sekolah-sekolah mengenai resiko perkawinan dan aturan hukum perkawinan, tidak semua masyarakat mengetahui  perkawinan  memiliki  aturan  hukum  walaupun  usia hukum  perkawinan  Indonesia  sudah  lama.  Dengan  adanya
17 Latifatul Ana Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak”, Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, Halaman 8-9
sosialisasi  merupakan  langkah  awal  pencegahan  perkawinan  usia dini.
4. Memperketat  penerbitan  akta  perkawinan,  dalam  penerbitan  akta perkawinan,  biasanya  perkawinan  anak  usia  dini  pengurusan administrasi dibantu oleh orang tua atau lembaga KUA.
5. Menjalankan  hukum  perkawinan  secara  profesional,  pemerintah KUA  dalam  melangsungkan  perkawinan  harus  secara  tegas  dan profesional  menjalankan  hukum  perkawinan,  misalnya  jika  usia perkawinan  tidak  mencukupi  maka  tidak  dapat  dilaksanakan perkawinan sampai mencukupi usia perkawinan.
Jadi  dengan  adanya  beberapa  langkah  dan  upaya-upaya  pemerintah dalam  mencegah  perkawinan  usia  dini,  jika  diterapkan  atau  dijalankan sesuai  dengan  aturan  hukum  perkawinan  dan  perlindungan  anak  maka perkawinan usia dini dapat dicegah oleh orang tua dan masyarakat.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  diuraikan  diatas mengenai perkawinan usia dini terhadap anak, terbagi menjadi 2 yaitu :
1. Mengenai perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  26  perlu dilaksanakan  atau  dijalankan  oleh  seorang  orang  tua  sebagaimana mestinya  dan  pengetahuan  hukum  atau  kesadaran  hukum  perkawinan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan Pasal 7 yang merupakan syarat-syarat perkawinan dan Pasal 6  mengenai  untuk  melaksanakan  perkawinan  oleh  setiap  manusia. Dengan  adanya  perlindungan  hukum  preventif  yang  diterapkan  oleh pemerintah  atau  instansi  pelaksana  dapat  mencegah  terjadinya perkawinan  anak  usia  dini  karna  perkawinan  bukan  tempatnya  anak tumbuh  berkembang  tetapi  pendidikan.  serta  untuk  melindungi  dan menurunkan angka perkawinan usia  dini perlu adanya pencegahan dan pengawasan terhadap perkawinan usia dini secara maksimal oleh orang tua, masyarakat dan pemerintahan.
2. Dalam hal melihat berbagai resiko atau akibat-akibat yang terjadi pada anak nantinya akibat dari perkawinan usia dini, solusi pencegahan yang tepat adalah :
1. Kesadaran  dari  orang  tua,  pemerintah  dan  masyarakat  mengenai resiko  atau  bahayanya  perkawinan  anak  usia  dini  dan  pengetahuan hukum Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Menjalankan kewajiban orang tua sesuai dengan Pasal 26 Undang-
Undang  Perlindungan  Anak  untuk  mencegah  perkawinan  anak  dan mencegah  tradisi  perkawinan  anak  usia  dini  di  berbagai  provinsi karna akan berakibat buruk bagi wanita dan anak nantinya serta dapat meningkatkan  perkawinan  anak  usia  dini  jika  tradisi  pada perkawinan anak usia dini tidak dicegah atau ditata ulang kembali.
3. Dalam melakukan pencegahan perkawinan anak usia dini pemerintah harus  konsisten  atau  profesional  dalam  menjalankan  Undang- Undang Perkawinan
4. Menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak asuh  yang dimana jika orang tua tidak bisa melaksanakan atau menjalankan  kewajibannya  sebagai  orang  tua  harus  digantikan kedudukannya  dengan  kedudukan  wali  sebagai  pengawas  yang mendidik  dan  membesarkan  anak.  Pergantian  wali  tersebut  tidak akan  menghilangkan  kedudukan  orang  tua  selama  orang  tua  dapat bertanggung  jawab  menjalankan  kewajibannya  yang  diatur  dalam Pasal 26 Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel:
Febryka Luthvi Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)” ,  Jurnal  Negara  Hukum,  Volume  7,  Nomor  1,  Juni 2016.
Hanum  Yuspa,  Tukiman, “Dampak  Pernikahan  Dini  Terhadap  Kesehatan  Alat Reproduksi  Wanita” ,  Jurnal  Keluarga  Sehat  Sejahterah,  Volume  13  (26), Desember 2015.
Latifatul  Ana  Muntamah,  Dian  Latifiani,  Ridwan  Arifin, “Pernikahan  Dini  Di Indonesia:  Faktor  dan  Peran  Pemerintah  (Prespektif  Penegakan  dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak” ,  Jurnal  Widya  Yuridika  Jurnal  Hukum,
Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.
Noor Inna Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum, HAM dan Kesehatan” , Jurnal Bidan “Midwife Journal”, Volume 1, Nomor 1,
Januari 2015.
Ohee  Christine,  Windhu  Purnomo, “Pengaruh  Status  Hubungan  Berpacaran Terhadap Perilaku Pacaran Berisiko pada Mahasiswa Perantau Asal Papua di Kota Surabaya” , The Indonesian Journal Public Health, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018.
Putri  Dwi  Melati,  “ Implementasi  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ” , Journal Fiat Justisia Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015.
Rahman  Faiz  dan  Nur  Rizka  Faiza,  “ Perkawinan  Siri  Online  Ditinjau  Dari Prespektif  Hukum  Perkawinan  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia” ,  Journal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2014.
Rosana  Ellya, “Kepatuhan  Hukum  sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum Masyarakat” , Jurnal TAPIs, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2014.
Sibuea Harris Y.P ,“Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol” , Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016.
Zulfiani, “Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur Menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974” ,  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,
Volume 12, Nomor 2, Juli-September 2017.

## Internet:
Badan Pusat Statistik (BPS), “Profil Anak Indonesia 2018”, https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf,
diakses 02 September 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)