## PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA
1* Ksatrio Kiansantang, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia
e-mail:
1* ksatriokiansantang@gmail.com ( corresponding author ) 2 mitrosubroto@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  as  a  State  of  Law  with  Positive  Law,  namely  the  Criminal  Code  still  imposes criminal  sanctions  in  the  form  of  the  death  penalty.  In  essence,  the  death  penalty  is  a punishment  by  eliminating  the  life  of  the  convict.  However,  the  application  of  the  death penalty caused a causa celebre (trigger) for the re-emergence of polemics against the pros and  cons  of  the  death  penalty  verdict.  From  a  human  rights  perspective,  death  penalty sanctions do not conflict with national and international legal instruments, such as the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the Universal Declaration on Human Rights 1948, and the International Covenant on Civil and Political Rights 1966. The methods used in this writing are juridical normative and descriptive-analytical.
Keywords: Human Rights Perspective; Normative Juridical; Analytical Descriptive
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  melakukan  aktivitas  secara  kolektif  dan  juga berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa jika hidup tanpa orang lain secara psikis, fisik, ataupun biologis. Akan tetapi, dengan kehidupan  yang  berkelompok  tidak  jarang  interaksi  dalam  manusia  menimbulkan ketidak cocokkan antara satu pihak dan pihak lainnya, sehingga memunculkan berbagai macam  konflik.  “Konflik  sendiri  merupakan  suatu  dinamika  perselisihan  atau pertentangan  yang  divisualisasikan  antar  dua  belah  pihak  atau  lebih  yang  saling membutuhkan  perihal  juntrungan  suatu  konflik  tersebut,  dan  memanfaatkan  suatu acuan  perilaku  dan  komunikasi  konflik  yang  akan  mendapatkan hasil berupa  luaran konflik” (Wirawan, 2009:5).
Akibat  adanya  berbagai  macam  konflik  yang  sering  muncul  di  antara  manusia, baik  secara  individu  maupun  kelompok  yang  akhirnya  menimbulkan  beberapa kemungkinan,  salah  satunya  adalah  tindakan  kriminal  yang  melawan  hukum.  Banyak faktor yang menimbulkan tindakan kriminal atau kerusuhan. Hal tersebut terjadi, tidak memandang gender, ataupun umur, siapapun bisa termasuk dalam penyebab kerusuhan. “Suatu  tindakan  yang  menjurus  ke  arah  kejahatan  dapat  terjadi  secara  sadar  yakni dengan dibayangkan, direncanakan dan dilakukan pada suatu tujuan dengan kesadaran sepenuhnya  tanpa  adanya  keraguan.  Akan  tetapi,  kejahatan  juga  dapat  terjadi  secara tidak  sadar,  sebagai  contoh  dalam  upaya  mempertahankan  diri  secara  terpaksa” (Kartono dalam Delinda, 2017: 121).
Penegakan  hukum  adalah  proses  dalam  upaya  penegakan  atau  keberfungsian norma-  norma  hukum  secara  riil  yang  menjadi  penuntun  perilaku  dalam  ikhwal ketertiban dalam transportasi maupun pada sosial kemasyarakatan dan negara. Dilihat dari  sudut  pandang  subjektif, penegakan  hukum  bisa  dialksanakan oleh  subyek  yang cakupan nya universal serta bisa diartikulasikan sebagai upaya penegakan hukum itu membutuhkan keterlibatan oleh seluruh subyek hukum pada tiap relasi hukum.
Sejalan  dengan  itu,  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  di  dalam  Hukum  Positif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih memberlakukan sanksi pidana berupa Pidana mati. Ditinjau perjalanan historis awal mula adanya opini yang pro  dan kontra terhadap pidana mati, masing-masing dibekali dengan argumen yang akuntabel secara yuridis.  Tokoh-  tokoh  pada  masa  lampau  yang  diketahui  kontra  terhadap  adanya putusan  pidana  mati  yaitu  Beccaria,  Voltaire,  Marat  dan  Robespiere,  hingga  penyair Jerman  Lessing,  Klopstoc,  Moser  dan  Achiller.  Sedangkan  tokoh-tokoh  yang  pro terhadap pidana mati yakni, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck (Saleh, 1978).
Disisi  lain  penerapan  pidana  mati  menimbulkan causa  celebre (pemicu) munculnya kembali polemik terhadap pro dan kontra pada putusan pidana mati dalam hukum  pidana  positif  di  Indonesia.  Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia  turut  membatasi  kemungkinan  sebuah  putusan  hukuman  mati  kepada kejahatan-kejahatan yang berat seperti kejahatan terhadap pertahanan dan keamanan negara yang termaktum pada Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, dan Pasal 140  ayat  3),  pembunuhan  yang  direncanakan  (Pasal  340),  pencurian  yang  dilakukan dengan tindakan kekerasan sehingga menyebabkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4), pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 368 ayat 2) dan perampokan di pesisir dan pantai (Pasal 44 KUHP).
Lalu  regulasi  hukuman  pidana  mati  diluar  KUHP  meliputi,  Undang-  Undang  – Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001.Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Tindak  Pidana  Narkotika,  Pasal  113,Pasal  114,  Pasal 118,Pasal  119,  Pasal  121,  Pasal  144,  Undang  Nomor  21  (Prp)  Tahun  1959  Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi, Pasal (2),  Undang- Undang Nomor  15  tahun  2003  tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-Undang  juncto.  Peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000  tentang  Pengadilan Hak  Asasi Manusia,  Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41.
Sedangkan di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menurut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak adanya hukuman Pidana Mati. Mahkamah  Konstitusi (MK) mengacu pada keaslian intent pembentuk UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal tersebut juga diperjelas dengan  Pasal  28  J  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang menyatakan: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Maka, secara tafsiran sistematis ( sistematische  interpretatie ),  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  Pasal  28A  sampai dengan Pasal 28 I UUD Negara Republik  Indonesia 1945 patuh terhadap pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Peniadaan hukuman mati sudah banyak digagas oleh banyak pihak, salah satunya dari International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR ). Konsepsi ICCPR sendiri mengakui  adanya  hak  hidup  setiap  individu  yang  tidak  bisa  dikurangi  sebagaimana tertulis pada Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. Rumusan tersebut banyak dipakai oleh pemohon untuk mendukung pendapatnya ke Makhamah Konstitusi. Pendapat  yang paling umum dipakai  ialah berbunyi “Tidaklah melarang negara-negara pihak  ( state parties ) untuk memberlakukan pidana  mati,  tetapi  ada  pembatasan  diberlakukan  hanya  terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut”.
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  terhadap  penerapan  hukuman  mati yang  ditinjau  dari  hak  asasi  manusia  dapat  menunjukkan  bahwa  sistem  hukum  di Indonesia masih harus banyak diperbaiki agar menciptakan sistem tatanan masyarakat yang madani.  Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti  juga mengharapkan penting adanya edukasi terkait penerapan hukuman mati pada narapidana apabila ditinjau dari hak asasi manusia sehingga akan bermanfaat untuk kemudian hari bagi Warga Binaan dan keluarga.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sipayung melakukan studi tentang penerapan hukuman mati di Indonesia telah menjadi subyek perdebatan dan pengawasan dari perspektif hak asasi manusia. Tinjauan studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang temuan penelitian yang ada pada topik dan menyoroti kesenjangan pengetahuan untuk arah penelitian potensial di masa depan. Salah satu aspek kunci dari hukuman mati di Indonesia adalah kompatibilitasnya dengan hukum  positif  dan  implikasinya  terhadap  hak  asasi  manusia.  Butt  (2015)  membahas
peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  demokrasi  Indonesia  dan  dampaknya  terhadap penerapan  hukuman  mati.  Penulis  menyoroti  perlunya  pemeriksaan  komprehensif terhadap kerangka konstitusional seputar hukuman mati di Indonesia.
Sina  (2016)  mengeksplorasi  penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  dari perspektif  hak  asasi  manusia.  Penulis  menekankan  pentingnya  mempertimbangkan prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dalam  penerapan  hukuman  mati  dan  menyerukan evaluasi  kritis  terhadap  kompatibilitasnya  dengan  standar  hak  asasi  manusia internasional. Rusito dan Suwardi (2019) memberikan wawasan tentang perkembangan hukuman mati di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Para penulis berpendapat bahwa  ada  kebutuhan  untuk  analisis  yang  komprehensif  tentang  implikasi  hak  asasi manusia dari hukuman mati di Indonesia, dengan mempertimbangkan standar hak asasi manusia internasional dan sifat wacana hak asasi manusia yang berkembang.
Daiwis menjelaskan penerapan hukuman mati di Indonesia telah menjadi bahan perdebatan dan pengawasan. Daiwis memberikan analisis komprehensif tentang aspek yuridis  hukuman  mati  di  Indonesia,  khususnya  berfokus  pada  penerapan  analisis ekonomi hukum. Tinjauan ini akan mengintegrasikan dan mensintesis temuan penelitian dari berbagai sumber untuk menjelaskan  topik tersebut. Salah satu temuan penelitian utama oleh Haris (2017) menyoroti masalah penerapan sanksi di bawah ambang batas minimum  dalam  kasus  pidana  khusus.  Temuan  ini  relevan  dengan  diskusi  tentang hukuman  mati  di  Indonesia  karena  menimbulkan  pertanyaan  tentang konsistensi  dan keadilan  sistem  hukum.  Penerapan  analisis  ekonomi  hukum  dapat  memberikan wawasan tentang biaya dan manfaat ekonomi yang terkait dengan hukuman mati, yang dapat berkontribusi pada evaluasi efektivitas dan efisiensinya.
Rifai (2017) melakukan analisis hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia. Studi ini menekankan perlunya evaluasi komprehensif tentang dampak hukuman mati terhadap  masyarakat,  termasuk  implikasi  ekonominya.  Dengan  mempertimbangkan biaya dan manfaat ekonomi, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai penerapan  hukuman mati.  Lebih lanjut,  Rifai (2017) berpendapat bahwa hukuman mati harus diperiksa dalam konteks reformasi peradilan pidana yang lebih  luas.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  pendekatan  holistik  diperlukan  untuk mengatasi kompleksitas seputar hukuman mati di Indonesia. Analisis ekonomi hukum dapat  memberikan  wawasan  berharga  tentang  konsekuensi  ekonomi  potensial  dari penghapusan  atau  mempertahankan  hukuman  mati,  yang  dapat  menginformasikan diskusi dan reformasi kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yakni  metode  pendekatan  kegiatan yang  menjelaskan  secara  yuridis  tanpa  memerlukan  dukungan  data  atau  fakta-fakta sosial,  karena  dalam  mendeskripsikannya  hanya  mencari  makna  dan  memberi  nilai akan  hukum  serta  bentuk  penyelesaianya  memakai  langka-langkah  yang  normatif (Ronny, 1994).
Proses  dalam  Pengumpulan  data  menggunakan  cara  observasi  dengan mengeksplorasi  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  literatur  dan  bahan kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  topik  permasalahan  mengenai  adanya  hukuman mati dari persepektif hak asasi manusia.
Dalam pengidentifikasian faktor-faktor dan penyebab terjadinya permasalahan kemudian  dalam  memudahkan  hal  pengolahan  data  yang  dapat  mudah  dimengerti diperlukan  spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini,  yaitu  deskriptif  analitis. Karena dalam penelitian  ini  menggambarkan  atau  memvisualisasikan  dari perspektif
hak  asasi  manusia yang diserap dari literatur maupun aturan yang berlaku (Peraturan dan  perundang-undangan)              terhadap  sanksi  pidana  mati  bagi  narapidana  (Bonitua, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pidana mati merupakan hukuman yang berat dan sudah dikenal sejak lama dan hingga sekarang masih diberlakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri masih mengakui sanksi pidana mati. Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat sistem hukuman pidana mati yang dianut di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  tentang  sanksi  pidana  mati  bagi  narapidana diketahui  bahwa  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeksekusi  66  orang  para  terpidana matinya  dalam  kurun  waktu  1979-2015.  Berikut  data  yang  menampilkan  beberapa kasus terpidana mati yang telah dieksekusi di periode 2008-2015.

## Tabel 1
Daftar Terpidana Mati yang telah di Eksekusi periode 2008 – 2015 No  Nama Kasus Tahun di Eksekusi 1.  Sumiarsih Pembunuhan Berencana 2008 2.  Ahmad Suradji Pembunuhan Berencana 2008 3.  Imam Samudera Pengeboman 2008 4.  Amrozi Pengeboman 2008 5.  Muhklas Pengeboman 2008 6.  Rio Alex Bullo Pembunuhan Berencana 2008 7.  Rani Andriani Narkoba 2015 8.  Namaona Denis Narkoba 2015 9.  Ang Kim Soe Narkoba 2015
Sumber: Tempo, 2019
Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan jika penerapan hukuman mati bagi narapidana Indonesia tergolong tinggi. Apabila dilihat dari aturan dan regulasi yang berlaku ikhwal tentang pidana mati bagi narapidananya terdapat pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau diluar KUHP. Menelisik di KUHP pasal-pasal yang mengarah kepada sanksi pidana mati antara lain :
1) Pasal  104  KUHP  (Makar  dan  pembunuhan  Presiden),  menurut  Moeljanto (2008)  maksud makar  dari  pasal  ini  ialah  menekankan  pada  sikap  tindakan yang  dilakukan dengan tujuan untuk menyerang atau membunuh seseorang dalam  rangka  menjatuhkan  Pemerintahan  yang  sah  pada  waktu  itu.  Saat melakukan  makar  tidak  harus  ada  perencananaan  terlebih  dahulu,  cukup apabila unsur kesengajaan maka pelaku sudah bisa dijerat di dalam Pasal ini, sebab hal tersebut telah diatur pada Pasal 87 KUHP yang disebut ada makar saat melakukan suatu perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 (Susilo, 1995).
2) Pasal 111 Ayat (2) KUHP (Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia dalam perang), menurut Moeljanto (2008) maksud dari Pasal ini ialah adanya ajakan untuk melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain (negara asing, suku  bangsa,  pimpinan  suatu  bangsa,  atau  korporasi)  untuk  melakukan tindakan  yang  bermusuhan  atau  berperang  dengan  negaranya,  maka  yang
bersangkutan  dapat  dipidana  mati  jika  permusuhan  atau  perang  tersebut sungguh terjadi.
3) Pasal  124  Ayat  (3)  KUHP  (Memberi  pertolongan  kepada  musuh  waktu Indonesia  dalam  perang)  maksud  dari  Pasal  ini  adalah  tentang  kondisi keadaan  perang  jika  negara  dalam  situasi  perang  dengan  musuh  dimana keadaan  saat  perang  tersebut  terdapat  pihak  yang  dengan  sengaja menyebabkan  negara  dirugikan  akibat  perbuatan  tersebut  karena  telah memberikan bantuan kepada musuh.
4) Pasal 140 Ayat (3) KUHP (Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu) maksud dari Pasal 140 Ayat (3) KUHP berhubungan dengan Pasal 104 KUHP, yakni  Makar  terhadap  Kepala  Negara  tetapi  Pasal  140  Ayat  (3)  KUHP dimaksudkan pada Kepala Negara sahabat atau yang memerintah, pemberian hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dimana hukuman  paling  lama  dua  puluh  tahun,  dalam  kondisi  tindakan  yang  telah direncanakan sehingga mengakibatkan kematian pada Kepala Negara sahabat atau yang memerintah.
5) Pasal  340  KUHP  (Pembunuhan  berencana)  Pembunuhan  berencana  (340 KUHP) mengandung keseluruhan unsur pembunuhan pokok (338 KUHP) serta satu unsur tambahan, yaitu dengan rencana terlebih dahulu. Bisa dibilang jika pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 KUHP yakni tanpa rencana tetapi dalam Pasal 340 KUHP adalah dengan rencana terlebih dahulu.
6) Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan) mengandung rumusan jika :
a) Pencurian yang dilakukan disertai dengan perbuatan hukum lainnya yang dapat dipidana.
b) Dilakukan dengan unsur kesengajaan.
c) Perbuatan dilakukan dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
d) Dilakukan dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
e) Ataupun untuk melarikan diri atau mempertahankan isi kepemilikan dari barang yang telah dicurinya.
7) Pasal  44  KUHP  (Pembajakan)  maksud  dari  rumusan  pasal  tersebut  adalah mengandung Pembajakan di Lautan yang Mengakibatkan Kematian Mengenai tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan dilaut, dipantai, dipesisir, dan disungai  apabila  mengakibatkan  kematian,  diancam  pidana  sampai  pada pidana mati.
Selanjutnya adalah pasal-pasal yang termaktum pada pengaturan yang mengatur adanya  sanksi pidana mati diluar KUHP, yaitu :
1) Pasal  2  Ayat  (2)  Undang  –Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  No  20 Tahun  2001  yang  berbunyi  “Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)   dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dapat diinferensikan dari rumusan pasal tersebut bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika ada pihak yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri di saat negara sedang dalam keadaan berbahaya seperti perang, bencana alam nasional, atau saat krisis moneter atau ekonomi.
2) Pasal  36  dan  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang  bermakna  bahwa  seseorang  dapat  di
berikan hukuman mati jika telah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan berupa genosida dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
3) Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Tindak  Pidana  Narkotika yaitu pada Pasal 113 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), 119 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), serta Pasal 133 menyeluruh. Pada pasal-pasal  tersebut  dapat  disebutkan  bahwa  dapat  dijatuhi  hukuman  mati kepada  seseorang  yang  telah  terbukti  memproduksi,  mengimpor,  atau menyalurkan narkotika golongan I dan II, atau memperjualbelikan, membeli, sebagai  perantara,  atau  memberikan  kepada  orang  lain  sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami kematian atau kecacatan permanen pada fisik ataupun mental.
4) Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi berarti bahwa delik ekonomi yang dilakukan  dengan  keadaan  yang  memperberat  pidana  yaitu,  "dapat menimbulkan  kekacauan  dibidang  perekonomian  dalam  masyarakat",  dapat dipidana mati.
5) Undang-  Undang  Nomor  15  tahun  2003  tentang  penetapan  peraturan pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2002  tentang pemberantasan  tindak  pidana  terorisme,  menjadi  Undang  –Undang  juncto. Peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10.
Melihat  dari  literasi  hukum  yang  ada  di  Indonesia  klasifikasi  tindakan  pidana yang  dapat dijatuhi  hukuman  mati merupakan tindakan  yang berdampak sangat  luas bagi kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Mengingat dampak negatif yang sangat besar  dari  adanya  sanksi  pidana  mati,  tetapi  pidana  mati  dianggap  sebagai  adanya keadilan  dalam  masyarakat.  Namun  di  sisi  lain,  pidana  mati  juga  dianggap  sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Walaupun demikian, penjatuhan  pidana  mati  masih  dirasakan  urgen  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang sangat merugikan bagi masyarakat.
Pada  hakikatnya  pidana  mati  adalah  hukuman  dengan  menghilangkan  nyawa terpidana, oleh karenanya dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana tersebut berarti  menghentikan  pelaku  untuk  melanjutkan  kejahatan  kembali.  Maka  dengan adanya pidana mati, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari para pelaku atau  terpidana  tersebut.  Jika  dikaji  dari  unsur  perlindungan  masyarakat  kebijakan sanksi hukuman mati kepada narapidana  bisa dibilang  memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat.
Dalam  perspektif  hak  asasi  manusia,  pemberian  hukuman  mati  terhadap narapidana  masih  menjadi  perdebatan  di  banyak  pihak.  Sebagian  pihak mempermasalahkan  dari  segi  instrumen  hukum,  baik  nasional  maupun  internasional yang  mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia.  Beberapa  instrumen  hukum  yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang  Dasar  1945,  Undang-undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Universal Declaration  of  Human  Rights ,  dan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR).
Pada persepektif Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus  mengatur tentang hak asasi manusia dalam 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Ketiga
pasal tersebut meliputi :
a) Pasal 28A : Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
b) Pasal 28I : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui  sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan
c) Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang  lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud  semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.
Mengkaji pada Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 dinyatakan dengan tegas jika hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Tetapi pada konteks ini tidak boleh diartikan secara sepotong- sepotong  saja  pada  Pasal  28A  dan  28I  ayat  (1),  namun  harus  diartikan  secara keseluruhan dengan Pasal 28J ayat  (2) yang  menjadi batasannya. Batasan itu meliputi pengecualian, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak yang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.
Dalam sudut pandang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4  dan Pasal 9 meliputi:
a) Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam  keadaan apapun dan oleh siapapun.
b) Pasal  9:  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup,  dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Menelisik dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut dapat  disimpulkan bahwa  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  narapidana  tidak  bertentangan  dengan Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, bahwa  hak  aasasi  manusia  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia  memang  mengenal pembatasan-  pembatasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Tap  MPR  Nomor XVII/MPR/1998, Undang- undang HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya bahwa  ancaman  pidana  mati  pada  undang-undang  atau  aturan  lain  dapat  dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah.
Menurut  sudut  pandang Universal  Declaration  on  Human  Rights  1948 yang merupakan pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mengklasifikasikan  Prinsip- prinsip dalam Deklarasi HAM antara lain:
a) Pengakuan terhadap mattabat dasar ( inherent dignify ) dan hak-hak yang sama dan sejajar ( equal and inalienable rights ) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;
b) Membangun hubungan yang baik antarbangsa;
c) Perlindungan ham dengan rule of law ;
d) Persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
e) Kerjasama  antara  negara  dengan  pbb  untuk  mencapai pengakuan  universal terhadap ham dan kebebasan dasar.
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international law). Deklarasi  universal  HAM  terbagi  dalam  dua  bagian,  yaitu Economic  and  Social  Rights (ICESCR) and Civil and Political Rights (ICCPR).
Konvensi  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR)  tahun  1966  yang  sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:
a) Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan dengan extremely grave consequences atau kategori kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang dahsyat.
b) Pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
c) Pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.
d) Pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum.
e) Pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil;
Menurut  Ali  (2007),  terdapat  dua  sila  yang  sangat  mendukung  pemberlakuan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana mati dan sila Kemanusiaan yang Adil  dan  Beradab  yang  berarti  harus  ada  keseimbangan  dalam  keadilan  ( balancing justice ) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan, jangan hanya memperhatikan penjahatnya.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  adalah  keliru  anggapan  kaum  anti  pidana mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama  saja  dengan menganalogikan  pidana  penjara  dengan  penculikan  atau  hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  perspektif  hak  asasi  manusia,  sanksi  hukuman  pidana  mati  ini  tidak
bertentangan  dengan  instrumen  hukum  nasional  maupun  internasional,  seperti Undang- undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights 1948, maupun International Covenant on Civil and Politica Rights 1966. Di dalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk  hidup  dijamin  namun  terdapat  pembatasan-pembatasan  yang  ditentukan  oleh undang-undang, karena sudah dinyatakan dengan hukuman yang sangat berat.

## DAFTAR RUJUKAN
Creswell.  (2018). Research  Design  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (Fifth Edition).
Lu, L. and Cooper, C.L (2015). Handbook of research on work-life balance in Asia. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Mathis, RL dan Jackson, JH 2006. Human resources Management , Buku II edisi 10. Salemba empat Jakarta.
Moeljatno  (2008),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  cet.  20.  (Jakarta,  PT  Bumi Aksara). Roeslan Saleh (1978). Masalah Pidana Mati . Jakarta: Aksara Baru. Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia Negara, Badan Kepegawaian, (2022) Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Juni 2022. Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Pearson Education Limited (Vol. 30, Issue 3). Pearson. Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persana.
Robertson,  P.  J.,  Hooley,  T.,  &  McCash,  P.  (2021). The  Oxford  Handbook  of  Career Development. Oxford University Press. Samsu, S. (2021). Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development).
Rony,  H.S  (1990),  Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia).
Susilo (1995), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor, Politea). Wirawan.  (2009). Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia  Teori  Aplikasi  dan  Penelitian .