## ANALISIS HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/PN.Mdn)
Febriansyah, Kusbianto, Azmiati Zuliah

## Universitas Dharmawangsa
E-mail: febriansyahputra48@gmail.com
RINGKASAN - Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang telah diatur didalam Pasal 340 KUHP Yang mempunyai arti setiap orang dengan sengaja pasti ia mengetahui perbuatan yang dilakukannya, apalagi dengan direncanakan pasti ia sudah  memikirkan  apa  yang  harus  dilakukannya,  dikarenakan  berencana  adanya suatu  tenggang  waktu  seseorang  agar  untuk  melakukan  perbuatan  yang  akan dilakukannya.
Permasalahan  dalam  penelitian  yang  penulis  angkat  menjadi  bahan penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana hal yang menjadi penyebab penjatuhan pidana penjara seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana, dan bagaimana penerapan  hukum  pidana  dan  analisis  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  berdasarkan  studi  putusan  Nomor.  905/Pid.B/2020/PN Mdn
Penjatuhan  hukuman  pidana  penjara  seumur  hidup  pada  terdakwa  yang dilakukan oleh majelis hakim yang didasari tuntutan oleh penuntut umum adalah hal  yang  kurang  pantas  diberikan  pada  pelaku,  seharusnya  penjatuhan  hukuman pada pelaku adalah hukuman mati, apalagi kita mengenal tentang teori hukum yang mana teori tersebut mengatakan nyawa harus dibayar dengan nyawa, Apalagi yang mana korban adalah salah satu penegak hukum atau sebagai pondasi negara dalam peradilan, akan tetapi dengan adanya pembunuhan yang diperbuat terdakwa, maka negara  harus  ikut  campur  melalui  Tuntutan  dan  vonis  hukuman  mati  agar  tidak terjadi  lagi  diindonesia  pada  seorang  penegak  hukum  yang  menjadi  korban pembunuhan berencana.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berpegang  teguh  pada  hukum  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  yang  mana  hukum  menjadi supermacy dalam  membentuk  negara  Indonesia.  Hukum  adalah  suatu  peraturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  mengatur  segala  bentuk  yang  ada dalam  kehidupan  masyarakat  dan  bilamana  dilanggar  maka  hukum  akan memberikan sanksi/hukuman bagi yang melanggar.(R.Soeroso, 1992)
Tindak  pidana  adalah  suatu  tindakan  yang  sangat  bertentangan  pada  nilai nilai,  norma-norma  ataupun  hukum  yang  ada.  Tindak  pidana  merupakan  suatu perbuatan/tindakan  yang pada sifatnya harus bertanggungjawab pada hukum atas apa yang dilakukan. (Lamintang, 1997)
Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. namun yang membedakan tentang  tindak  pidana  pembunuhan  hanyalah  terletak  pada  akibat  hukum  yang timbul,  seperti  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  direncanakan maka  akibat  hukum  yang  timbul  lebih  berat  daripada  pembunuhan  yang  tak  ada unsur pemberatnya.
Pembunuhan  berencana  adalah  suatu  kejahatan  yang  telah  diatur  didalam Pasal  340  KUHP  Yang  mempunyai  arti  setiap  orang  dengan  sengaja  pasti  ia mengetahui  perbuatan  yang  dilakukannya,  apalagi  dengan  direncanakan  pasti  ia sudah  memikirkan  apa  yang  harus  dilakukannya,  dikarenakan  berencana  adanya suatu  tenggang  waktu  seseorang  agar  untuk  melakukan  perbuatan  yang  akan dilakukannya. pada saat sekarang ini meningkatnya pelaku tidak pidana ditengah- tengah kehidupan masyarakat baik dari tindak pidana perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, salah satunya pembunuhan berencana yang menjadi korban adalah  seorang  Hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  yang  terjadi  Pada  tanggal  29 November 2019 yang lalu.
Pembunuhan  berencana  terhadap  Jamaluddin  seorang  hakim  Pengadilan Negeri  Medan  yang  terjadi  pada  Tanggal  29  November  2019  menjadi  pusat perhatian  pada  negara  dan  turut  prihatin  bagi  dunia  peradilan.  Dikarenakan pembunuhan tersebut adalah sangat terencana dan terstuktur untuk menghabiskan nyawa  seorang  hakim  Jamaluddin.  Maka  atas  terjadinya  pembunuhan  tersebut berakhirlah di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 905/Pid.B/2020/PN Mdn dan dijatuhi hukuman penjara Seumur Hidup.
Hakim jamaluddin ditemukan disalah satu  tempat jurang  areal  kebun sawit didaerah Dusun II, namo Bintang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimburu, kab Deli serdang, pada tanggal 29 November 2019, jasad hakim jamaluddin berada di dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado dengan plat BK 77 HD. Kondisinya dalam
keadaan  kaku  terlentang  dibangku  mobil  nomor  dua  dengan  kondisi  tidak bernyawa. Posisi jasad miring dengan wajah mengarah ke bagian depan.
Hasil autopsi  Hakim PN Medan Jamaluddin ditemukan lebam pada daerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri, sedikit memar pada pipi kiri dan kanan, luka lecet dan  memar  pada  puncak  hidung  dan  dari  lubang  hidung  keluar  cairan  kental bewarna kecoklatan, dan dari mulut sebelah kiri keluar darah.
Kasus  diatas  yang  melibatkan JP,    RP,  dan  ZH  diketahui  sebagai  istri Jamaluddin,  sedangkan  JP  dan  RP  orang  suruhan  ZH , juga  selaku  eksekutor sebagai  terdakwa  pembunuhan  Jamaluddin  merupakan  pembunuhan  berencana secara bersama-sama. Kasus tersebut diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam rumusan pasal 340 dalam KUHP.(Efendi, no date)
Pembunuhan  berencana  telah  diatur  dalam  Pasal  340  KUHP  yang  mana pembunuhannya  dinamakan  pembunuhan  berencana  atau  punya  tenggang  waktu untuk melakukan suatu  perbuatan pidana tersebut, Namun Pasal 340 mempunyai inti pokok yang ada dalam Pasal 338 tentang pembunuhan atau biasa disebut dengan pembunuhan  biasa.  Kalau  pembunuhan  biasa  tak  ada  unsur  berencananya  akan tetapi  pada  pembunuhan  berencana  ada  unsur  yang  membedakan  yaitu  dengan berencana, maka pembunuhan berencana mempunyai sanksi yang sangat berat baik dari hukuman penjara, hukuman seumur hidup,bahkan hukuman mati.(R. Soesilo, 1995)
Unsur  subyektif  dalam  pasal  340  yaitu  unsurnya  dengan  sengaja  artinya adanya suatu yang dikehendaki, atau dengan maksud  untuk menghilangkan nyawa seseorang.(Anwar,  1994)  Sedangkan  unsur  objektif  adalah  suatu  unsur  yang berbicara  menghilangkan  jiwa  orang  lain  artinya  adanya  aktifitas  sehingga menghilangkan  jiwa  dan  seseorang  tersebut  mengetahui  sebab  akibat  apa  yang timbul dari perbuatannya.(Chazawi, 2010)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  lakukan  yaitu  berupa  penelitian  yuridis normatif  yang  mana  untuk  mengkaji  baik  dari  azas-azas,  sistematika  hukum, perbandingan  hukum,  dan  norma  hukum  positif.  Semua  data  normatif  tersebut
mempunyai  saling  keterkaitan  pada  pemidanaan  terdakwa  dalam  pembunahn berencana dengan (Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/PN Mdn).(Achmad, 2012) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan Hukum Yang Mengatur Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
a. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Sanksi adalah suatu tindakan yang berupa hukuman bagi sipelaku yang telah melakukan  perbuatan  yang  bertetentangan  pada  peraturan  yang  ada.  sehingga diberikan  suatu  sanksi  atau  hukuman  pada  seseorang  agar  memberikan  efek  jera yang sifatnya pada penderitaan.(Andi Hamzah, 1985)
Sanksi  dalam  sistem  hukum  pidana  mempunyai  dua  jenis  sanksi  berupa sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang biasanya  untuk  menjatuhkan  hukuman  pada  seseorang  yang  telah  dinyatakan bersalah  melakukan  perbuatan  pidana.  Sanksi  pidana  merupakan  suatu  pembalas dendam pada seseorang dengan memberikan penderitaan yang harus dibebankan.
Sanksi  tindakan  adalah  suatu  sanksi  yang  sifatnya  untuk  mengantisipatif yang  tidak  kepada  penderitaan  maupun  pada  perampasan  kemerdakaan  yang bertujuan  agar  kembali  pada  kondisi  semula  baik  korban  maupun  pada pelaku.(Mahrus Ali, 2001)
Penerapan sanksi pidana  pada pelaku pidana bertujuan pada hukum pidana tersebut  agar  memberikan  kepastian  dan  keadilan  baik  itu  untuk  pelaku  maupun pada korban, sehingga adanya penerapan sanksi untuk melakukan pencegahan pada tindakan kejahatan  yang akan terulang kembali.
Dampak dari penerapan sanksi atau penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana  menjadikan  suatu  stigma  yang  berujung  pada  pelabelisasian  pada  pelaku sehingga  timbulnya  hal  tersebut  akan  merugikan  psiskis  pelaku  untuk  kembali menjalankan kehidupan dimasyarakat secara produktif.
b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP
Dalam  KUHP  jenis-jenis  sanksi  pidana  telah  tercantum,  termaktub  atau telah diatur didalam pasal 10 KUHP yang secara jelas dan terperinci. Adapun jenis- jenis  sanksi  pidana  menurut  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  10 KUHP,(Rahman Syamsuddin, 2014) Pidana Pokok itu terdiri atas:
1) Pidana mati
Pidana mati  adalah hukuman  yang diberikan pada pelaku dengan vonis mati yang  dijatuhkan  pengadilan  sebagai  bentuk  hukuman  yang  terberat  dari  suatu perbuatan yang telah dilakukan. Penjatuhan pidana mati dalam KUHP hanya untuk kejahatan-kejahatan  baik  kejahatan  pada  negara,  pembunuhan,  pencurian  dan pemerasan dengan keadaan yang memberatkan.
2) Pidana Penjara
Pidana  penjara  merupakan  suatu  hal  yang  utama  sebagai  bentuk  hukuman pelaku  yang  sifatnya  menghilangkan  kemerdekaan.  lamanya  pidana  penjara  bisa seumur hidup dan maksimumnya 15 Tahun dan paling singkat hanya 1 hari.
3) Pidana Kurungan
Pidana kurungan merupakan pidana yang memiliki batas waktu dari 1 hari dan maksimal  1  tahun.  Pidana  kurungan  tersebut  lebih  kepada  tindak  pidana  ringan yang sifatnya pada kejahatan kealpaan maupun pelanggaran.
4) Pidana Denda
Pidana denda suatu hal yang diwajibkan/dibebankan kepada seseorang untuk melakukan  pembayaran  pada  yang  telah  ditentukan  oleh  hakim  dengan  cara membayar  sejumlah  uang  yang  telah  ditentukan  sebagai  denda  yang  diberikan. Pidana denda lebih kepada kejahatan yang ringan seperti halnya pelanggaran.

## 2. Penyebab Terjadinya Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Pidana  penjara  merupakan  salah  satu  pemberian  hukuman  yang  sifatnya kepada  perampasan  kemerdekaaan  seseorang.  Dengan  hal  ini  penjatuhan  pidana seumur hidup pada terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana merupakan hal  yang menjadi  sebab  atau dasar dijatuhi hukuman tersebut  untuk  memberikan rasa derita yang setimpal pada pelaku tersebut.
Pada  dasrnya  penjatuhan  pidana  tersebut  merupakan  bentuk  hukuman  pada terdakwa yang telah  ada didalam ketentuan pada pasal 10 KUHP. Penjara seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk hukuman yang pantas diberikan agar pelaku menghabiskan sisa umur hidupnya didalam penjara. Penjara seumur hidup  merupakan salah satu  bentuk pokok hukuman baik berdiri sendiri  maupun  ditambah  dengan  pidana  tambahan  yang  dilakukan  oleh    hakim.
Akan  tetapi  bilamana  terdakwa  yang  telah  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup  tidak dapat dijatuhi pidana lainnya, hal tersebut diatur Pada Pasal 67 KUHP.
3. Penerapan Hukum Pidana Dan Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Pembunuhan  Berencana  Berdasarkan  Studi  Putusan  Nomor. 905/Pid.B/2020/PN Mdn
a. Amar putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa M. Jefri Pratama, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pembunuhan  Berencana yang  Dilakukan  Secara  Bersama-Sama,  sebagaimana  didakwakan  dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Jefri Pratama, SH., oleh karena itu dengan PIDANA SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan  Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: Terlampir;
5. Menetapkan biaya perkara agar dibebankan kepada Negara.
b. Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara seumur hidup terhadap pelaku dalam putusan nomor 905/Pid.B/2020/PN Mdn
Pertimbangan  hakim  pada  penjatuhan  pidana  seumur  hidup  atas  diri terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan baik dari perbuatan terdakwa  menghilngkan  nyawa  orang  lain,  mendatangkan  duka  yang  dalam  bagi keluarga  yang  ditinggalkan,  perbuatan  terdakwa  sangat  tidak  manusiawi  atau perlakuan yang sangat sadis dan keji. sedangkan hal yang untuk meringankan pada terdakwa tidak ada ditemukan pada dirinya. Maka hakim Pengadilan Negeri Medan dengan  melalui  pertimbangannya  seharusnya  penjatuhan  penjara  seumur  hidup sangatlah  maksimal  hukuman  yang  diberikan  pada  pelaku,  dikarenakan  dari  hal yang  memberatkan  sangatlah  amat  berat,  sehingga  perbuatannya  menjadi  suatu rujukan untuk memberikan hukuman tersebut pada terdakwa.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  penjara  seumur  hidup  pada  terdakwa adalah  suatu  hal  yang  dapat  dibenarkan  atau  sah  dalam  hukum  formil. Dikareanakan hakim dalam melakukan putusan berdasarkan pada suatu alat bukti yang  dapat  untuk  meyakinkannya.  Sehingga  dalam    Putusan  Nomor: 905/Pid.B/2020/PN  Mdn  berdasarkan  fakta  persidangan  hakim  menilai  terdakwa
dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dikarenakan  terdakwa  ada  niat, kemauan  dengan  menghilangkan  nyawa  hakim  dengan  rencana  atau  tenggang waktu untuk melakukannya dengan secara tenang. Sehingga Hakim yang mengadili dapat menentukan sebagai rujukan untuk memutuskan dengan menggunakan   pasal 340 dengan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP bagi orang yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut.
Namun  penulis  tak  pula  sependapat  dengan  penuntut  umum  yang  mana sebagai  rujukan  hakim  dalam  memutuskan  penjara  seumur  hidup,  dikarenakan penulis  berpendapat  seharusnya  hukuman  yang  lebih  tepat  atau  hukuman  yang maksimal berupa hukuman mati bagi terdakwa. Dikarenakan perbuatan terdakwa sangatlah tidak manusiawi pada seorang hakim yang mana masih dibutuhkan dalam dunia peradilan  atau negara. Apalagi  perbuatan terdakwa dan tuntuntan penuntut umum  meninggalkan  cerita  baik  dari  kesedihan  bagi  keluarga  yang  ditinggalkan dari perbuatan yang sangat keji dan sadis, bahkan pada putusan yang diberikan pada terdakwa  menjadi  cerita  bagi  dunia  peradilan,  sehingga  kalau  dijatuhi  hukuman mati hal yang pantas bagi terdakwa, dikarenakan kalau penuntut dan hakim merujuk pada teori hukum pidana pasti lebih kepada hukuman mati yang mana dalam teori hukum pidana menyebtkan bahwa hukuman adalah suatu bentuk untuk menakut- nakuti, balas dendam, dan kepada nyawa harus dibayar dengan nyawa.

## SIMPULAN
1. Peraturan  hukum  dalam  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang penjatuhan sanksi pidana  mati,  penjara  seumur  hidup  dan  pidana  penjara  selama  20  (dua  puluh) tahun.
2. Pada  dasrnya  penjatuhan  pidana  tersebut  merupakan  bentuk  hukuman  pada terdakwa  yang  telah    ada  didalam  ketentuan  pada  pasal  10  KUHP.  Penjara seumur  hidup  pada  pelaku  pembunuhan  berencana  adalah  salah  satu  bentuk hukuman yang pantas diberikan agar pelaku menghabiskan sisa umur hidupnya didalam  penjara.  Penjara  seumur  hidup  merupakan  salah  satu  bentuk  pokok hukuman baik berdiri sendiri maupun ditambah dengan pidana tambahan yang dilakukan oleh  hakim.
3. Penerapan  hukuman  materil  pada  putusan  nomor  :  905/  Pid.B/2020/PN  Mdn. Merupakan  hal  yang  sangat  tepat  dikarenakan  JPU  melakukan  tuntutannya dengan dakwaan baik subsidair pada pasal 338 dan Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Primair pada Pasal 340 KUHP, maka hakim dapat merujuk dengan dakwaan yang dilakukan penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. F. & Y. (2012) Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Andi Hamzah (1985) Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi . Jakarta: Pradnya Paramita. Anwar (1994) Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) . Bandung: Cipta Adya Bakti.
Chazawi, A. (2010) Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Efendi, R. (no date) Begini Detail Kronologi Pembunuhan Hakim PN Medan . Lamintang, P. A. F. (1997) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mahrus Ali (2001) Dasar-dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
R. Soesilo (1995) KUHP . Bogor: Politea. R.Soeroso (1992) Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Rahman Syamsuddin (2014) Merajut Hukum di indonesia . Jakarta: Mitra Wacana Media.