## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA STUDY OF CRIMINOLOGY OF CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR IN INDONESIA
Patar Tampubolon 1 , Mompang, L. Panggabean 2 , Manotar Tampubolon 3 * Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia *Email: justitie234@gmail.com

## ABSTRAK
Studi kualitatif  ini  menyelidiki  kriminologi korupsi di  sektor  publik  di  Indonesia,  dengan menggunakan Teori  Kejahatan  Perilaku,  teori  Pilihan  Rasional,  dan  teori  Pembelajaran  Sosial  sebagai  kerangka  teori. Dengan  memanfaatkan  data  sekunder  dari  sumber  terpercaya  seperti  buku  dan  jurnal,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mencapai  beberapa  tujuan:  pertama,  untuk  memahami  pola  perilaku  yang  mendasari aktivitas korupsi di kalangan pejabat publik; kedua, menganalisis proses pengambilan keputusan rasional yang  menyebabkan  individu  terlibat  dalam  praktik  korupsi;  dan  ketiga,  untuk  mengeksplorasi  peran mekanisme  pembelajaran  sosial  dalam  melanggengkan  perilaku  korupsi  di  sektor  publik.  Studi  ini berhipotesis bahwa rendahnya tingkat sanksi, ditambah dengan preferensi terhadap korupsi karena manfaat yang dirasakan dan kondisi penahanan yang tidak memadai, berkontribusi terhadap masih adanya korupsi di  sektor  publik  di  Indonesia.  Temuan  menunjukkan  adanya  korelasi  antara  konsekuensi  hukum  yang ringan,  preferensi  pribadi  terhadap  korupsi,  dan  kondisi  lembaga  pemasyarakatan,  sehingga  menyoroti perlunya  reformasi  menyeluruh  baik  dalam  penegakan  hukum  maupun  lembaga  pemasyarakatan. Rekomendasi-rekomendasinya  mencakup  penguatan  undang-undang  antikorupsi,  peningkatan  hukuman bagi  aktivitas  korupsi,  pengembangan  budaya  integritas  melalui  pendidikan  dan  kesadaran,  serta peningkatan  kondisi  pemenjaraan  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  perilaku  korupsi.  Penelitian  ini berkontribusi pada pemahaman dinamika korupsi di sektor publik dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk memerangi masalah sosial yang meluas ini secara efektif.
Kata kunci: kriminologi, korupsi, sektor publik, Indonesia.

## ABSTRACT
This  qualitative  study  investigates  the  criminology  of  corruption  within  Indonesia's  public  sector, employing the Behavioral Crime Theory, Rational Choice theory, and Social Learning theory as theoretical frameworks. Drawing upon secondary data from reputable sources such as books and journals, the study aims to achieve several objectives: first, to understand the behavioral patterns underlying corrupt activities among public officials; second, to analyze the rational decision-making processes that lead individuals to engage in corrupt practices; and third, to explore the role of social learning mechanisms in perpetuating corrupt behavior within the public sector. The study hypothesizes that the low level of sanctions, coupled with the preference for corruption due to perceived benefits and the inadequate conditions of incarceration, contribute  to  the  persistence  of  corruption  in  Indonesia's  public  sector.  Findings  indicate  a  correlation between  lenient  legal  consequences,  personal  preference  for  corruption,  and  the  state  of  correctional facilities, highlighting the need for comprehensive reforms in both legal enforcement and penal institutions. Recommendations include strengthening anti-corruption laws, enhancing penalties for corrupt activities, fostering  a  culture  of  integrity  through  education  and  awareness,  and  improving  the  conditions  of imprisonment  to  serve  as  a  deterrent  against  corrupt  behavior.  This  research  contributes  to  the understanding of corruption dynamics in the public sector and provides insights for policymakers and law enforcement agencies to combat this pervasive societal issue effectively.
Keywords: criminology, corruption, public sector, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Korupsi bisa terjadi baik disektor publik maupun  swasta  dan  kedua  korupsi  ini memiliki konsep yang berbeda (Boisvert, dkk,
2014). Korupsi di sektor publik akan menjadi fokus penelitian ini meskipun konsep korupsi swasta di Indonesia sudah jelas diatur melalui United Nations Convention Against
Corruption  2003,  yang  dikenal  dengan UNCAC 2003 yang sudah diratifikasi melalui UU No 7/2006 dan telah mengenal korupsi di sektor swasta.
Korupsi  adalah  kejahatan  luar  biasa (extra-ordinary  crime),  merupakan  delik komuna  dan  bukan  delik  propia,  menjadi parasit dan musuh bagi masyarakat sehingga perlu  penanganan  yang  luar  biasa  (Pusat Edukasi  Anti  Korupsi,  2023).  Korupsi  juga disebut  sebagai  kejahatan  terorganisir  yang biasanya melibatkan sektor publik (Blackburn,  Neadinis  &  Rana,  2017),  dan berdampak pada perekonomian global, menurunkan  peluang  bisnis,  menghambat bantuan dan investasi asing, dan memperburuk  kesenjangan  di  masyarakat, merugikan  individu-individu  yang  paling rentan  dan  terpinggirkan  dalam  masyarakat dengan  cara  mempengaruhi  kemampuan mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar mereka,  serta  mengurangi  peluang  mereka untuk mengatasinya kemiskinan dan menyingkirkan  individu  atau  kelompok  dari kehidupan sosial (Filippe, dkk, 2023).
Menurut  data  Indeks  Persepsi  Korupsi (CPI)  2023  yang  dirilis  oleh  Transparency International (TI) menunjukkan bahwa korupsi  merajalela  di  seluruh  dunia,  setiap negara  mengalami  stagnasi  dalam  upaya korupsinya secara keseluruhan atau menunjukkan tanda-tanda penurunan (Transparency  International,  2024).  Sepuluh negara  paling bersih dari korupsi diraih oleh Denmark  disusul  oleh  Finlandia,  Selandia Baru,  Norwegia,  Singapura,  Swedia,  Swiss, Belanda,  Jerman  dan  Luxembourg  (Einar  & Dyvik,  2024),  sementara  yang  paling  korup jatuh  ke  negara  Somalia,  Syria,  Sudan Selatan,  Venezuela,  Yaman,  Korea  Utara, Burundi,  Haiti,    Libya  dan  Guinea  (World Population  Review,  2024).  Pemberantasan korupsi  khususnya  di  negara-negara  paling
korup  sangat  stagnan,  faktor  utama  adalah kemunduran  demokrasi  secara  meluas  dan sistem  peradilan  yang  lemah  yang  terus- menerus  digunakan  untuk  menargetkan oposisi atau hanya digunakan untuk menyelesaikan  masalah  pribadi  (McCharty, 2024).
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara demokrasi, juga menunjukkan pemberantasan korupsi  yang  tidak  efektif  (Transparenvy International  Indonesia,  2024).  Persepsi Indeks Korupsi Indonesia tahun 2023 berada di posisi 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih stagnan (Transparency International, 2024). Penegakan hukum yang lemah,  korupsi  masih  merajalela  di  berbagai sektor,  dan  pemberantasan  korupsi  diwarnai dengan  berbagai  polemik  politik,  adalah faktor utama penyebab lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia (Raihan, 2024).  Rendahnya  hukuman  bagi  pelaku korupsi  serta  berbagai  perlakuan  istimewa (privelege) diberikan terhadap pelaku korupsi, kemungkinan  menjadi  faktor-faktor  yang membuat pemberantasan korupsi stagnan.
Banyak penelitian terdahulu menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari  Indeks  Transparansi  Internasional  (TI). Ini adalah hanya indeks gabungan berdasarkan berbagai penilaian yang berbeda dilakukan  dengan  bantuan  survei  bisnis  elit atau panel ahli. Beberapa penelitian menggunakan  data  dari  penilaian  individu, yaitu Institute for Management Development (IMD)  atau  Forum  Ekonomi  Dunia  (WEF) (Hira,  Murillo  &  Kim,  2016).    Sebagian peneliti menggunakan data dari Transparansi Internasional  Indonesia  dan  data  dari  Bank Dunia (Sanjaya & Trifena, 2023).  Data-data ini  diambil  dengan  sedikit  skeptis  sebab variabel ini tidak menggambarkan korupsi itu

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
sendiri  melainkan  meningkatnya  korupsi akibat ketidakstabilan politik.
Korupsi, penyebabnya dan cara pemberantasannya  kadang  sulit  untuk  dinilai akibat  kondisi  tertentu  yang  memiliki karakteristiknya  tersendiri.  Tingkat  kualitas pemerintahan  yang  buruk  dan  korupsi terkadang  merupakan  dua  sisi  yang  berbeda dari  mata  uang  yang  sama.  Dalam  hal  ini, meneliti  korelasi  dari  sisi  yang  berbeda  itu akan  lebih  bermanfaat  dari  sisi  kriminalnya dan agar tidak menarik kesimpulan yang kaku sehubungan dengan kausalitas tersebut. Untuk mengungkap  alasan  yang  melatarbelakangi tingginya korupsi dan lemahnya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  harus dikaji dari sisi perspektif kejahatan (Kriminologi)  sehingga  diketahui  alasan mengapa seseorang/pejabat publik melakukan tindak  pidana  korupsi  (Gorsira,  Denkers  & Huisman, 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA Korupsi
Korupsi  memiliki  beragam  definisi menurut  para  ahli  dan  aturan  di  Indonesia. Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor  31  tahun  1999  jo.  undang-undang nomor  20  tahun  2001,  korupsi  adalah penggunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Sedangkan menurut Theobald,  korupsi  adalah  sesuatu  tidak terlepas  dari  persoalan  moralitas  masyarakat dan  moralitas  pada  umumnya  (Theobald, 1990).    Menurut  Bank  Dunia  (World  Bank) bahwa  korupsi  merupakan  penyalahgunaan kekuasaan  publik  untuk  kepentingan  pribadi (The  World  Bank,  2020).  Adapun  menurut Black Law Dictionary  bahwa korupsi adalah erbuatan  seorang  pejabat  atau  orang  yang diberi  kepercayaan  yang  secara  melawan
hukum  dan  salah  menggunakan  kedudukan atau  wataknya  untuk  memperoleh  suatu keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  atau  bagi orang  lain,  bertentangan  dengan  kewajiban dan  hak  orang  lain  (The  Black  Law Dictionary, n.d).
Korupsi  memiliki  dampak  yang merusak  pada  sektor  publik,  tidak  hanya merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  berkelanjutan.  Praktik  korupsi mempengaruhi  efisiensi  dan  kredibilitas institusi publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mengurangi  akses  masyarakat  terhadap layanan  publik  yang  berkualitas.  Defenisi diatas  menekankan  perlunya  pemberantasan korupsi secara komprehensif melalui penguatan  sistem  pengawasan,  penegakan hukum  yang  tegas,  serta  budaya  integritas dalam pemerintahan dan lembaga publik.

## Sektor Publik
Sementara  sektor  publik  merupakan konsep yang didefinisikan oleh berbagai ahli asing  dengan  perspektif  yang  bervariasi. Menurut  beberapa  ahli  terkemuka,  sektor publik  mencakup  entitas-entitas  yang  terkait dengan  pemerintah,  baik  itu  pada  tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Mahsun,  n.d).    Ahli  seperti  Wegrich  sektor publik  adalah  bagian  perekonomian  yang terdiri  dari  semua  tingkat  pemerintahan  dan perusahaan  yang  dikendalikan  pemerintah (Lodge  &  Wegrich,  2022).    Sementara  itu, Friedrich  Hayek  Sektor  publik  terdiri  dari semua  lembaga,  perusahaan,  institusi,  dan entitas  lain  yang  dikendalikan  atau  didanai publik  yang  terlibat  dalam  penyediaan layanan,  barang,  kebijakan,  program,  dan skema publik (Spicer, 1993).  Secara umum, sektor  publik  dianggap  sebagai  bagian  vital
dalam  mengatur  dan  menyelenggarakan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Epakartika  dkk.  mengusung  konsep- konseppemberantasan korupsi dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat melalui pendekatan yang holistik Epakartika,
Murnawan & Budiono, 2020).  Penelitiannya mempromosikan transparansi dalam penggunaan  anggaran  publik,  memperkuat lembaga  penegakan  hukum  untuk  menindak tegas  pelaku  korupsi,  dan  meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. Pendekatan
Epakartika mencerminkan  pemahaman  bahwa  untuk memerangi korupsi secara efektif, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya  masyarakat.  Dengan  demikian, hubungan  antara  sektor  publik  dan  korupsi harus  ditangani  melalui  upaya  bersama  yang mencakup reformasi kelembagaan, penguatan hukum, dan perubahan budaya.

## METODE
Penelitian
ini mendasarkan metodologinya  pada  pendekatan  kualitatif yang  mendalam,  menggali  pemahaman  yang holistik tentang  fenomena  yang  diteliti. Data sekunder  yang  digunakan  berasal  dari sumber-sumber terpercaya dan kredibel untuk memastikan  validitas  dan  reliabilitas  hasil penelitian. Dalam konteks pendekatan kriminologi,  fokusnya  adalah  pada  analisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat kejahatan  dan  perilaku  kriminal  dalam  suatu masyarakat.  Pendekatan  ini  memungkinkan peneliti  untuk  memahami  secara  mendalam dinamika  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang berkaitan dengan kejahatan. Dengan menggunakan  metode  ini,  penelitian  ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan  terhadap  pemahaman  tentang fenomena  kriminalitas  dan  memberikan
wawasan yang berharga bagi kebijakan publik dan  praktisi  di  bidang  kriminologi.  Dengan memperhatikan  kompleksitasnya,  penelitian ini  berupaya  menyajikan  gambaran  yang komprehensif  dan  mendalam  tentang  aspek- aspek penting dalam studi kriminologi

## HASIL DAN PEMBAHASAN Korupsi di Sektor Publik di Indonesia
Kondisi  lingkungan  sektor  publik  di Indonesia  masih  rentan  terhadap  praktik korupsi.  Keefektifan  sanksi  hukuman  bagi pelaku  korupsi  tergantung  pada  sejumlah faktor, termasuk ketegasan dalam penegakan hukum,  transparansi  proses  hukum,  dan keadilan  dalam  penerapan  sanksi.  Meskipun ancaman  hukuman  berat  dapat  menjadi penahan  bagi  beberapa  individu,  namun dalam  beberapa  kasus,  pelaku  korupsi  yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi dapat menghindari  atau  mereduksi  dampak  sanksi tersebut.  Contoh  kasus  mega  korupsi  di Indonesia,  seperti  kasus  Century  Bank  dan kasus dana hibah di Kementerian Pemuda dan Olahraga, menunjukkan bahwa proses penegakan  hukum  sering  kali  diwarnai  oleh intervensi  politik  atau  kelemahan  dalam sistem  peradilan  (Indonesia  Corruption Watch,  2018).    Oleh  karena  itu,  untuk mencegah  koruptor  mengulangi  tindakan korupsi, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan  transparansi,  serta  pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat.
Lingkungan  masyarakat  yang  hidup dalam budaya hedonisme cenderung memberikan  tekanan  terhadap  nilai-nilai moral dan etika. Budaya hedonisme menekankan  pencarian  kesenangan  dan kepuasan  pribadi  tanpa  mempertimbangkan dampak  sosial  atau  moralitas  (Safarovich  & Mamatqulov,  2020).    Dalam  konteks  ini, korupsi menjadi lebih mungkin terjadi karena

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
individu
cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan bersama. Ketika kesenangan dan kepuasan  pribadi  menjadi  fokus  utama, individu  mungkin  cenderung  menggunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  tanpa mempedulikan  dampak  negatifnya  pada masyarakat atau institusi.
Teori perilaku menyatakan bahwa gaya hidup individu memengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Dalam konteks korupsi, ada empat penganut teori perilaku yang mengaitkan  gaya  hidup  dengan  perilaku koruptif  (Afifah  &  Bintang,  2020).  Pertama, mereka percaya bahwa gaya hidup mewah dan konsumtif  cenderung  menciptakan  dorongan untuk  memperoleh  kekayaan  secara  tidak jujur,  karena  mencapai  gaya  hidup  tersebut secara  legal  seringkali  sulit.  Kedua,  gaya hidup yang melibatkan pertunjukan kemewahan dan status sosial dapat meningkatkan  dorongan  untuk  menunjukkan keberhasilan  finansial,  mendorong  individu untuk mengambil jalan pintas melalui korupsi. Ketiga,  lingkungan  sosial  yang  terbiasa dengan  praktik  korupsi  dapat  mempengaruhi individu untuk mengikuti norma-norma yang tidak  etis.  Keempat,  gaya  hidup  yang berlebihan memerlukan sumber daya finansial yang  besar,  mendorong  individu  untuk mengejar keuntungan tambahan dengan cara- cara yang tidak bermoral. Analisis mendalam atas keterkaitan antara gaya hidup dan korupsi menyoroti  kompleksitas  faktor-faktor  yang memengaruhi perilaku koruptif dalam masyarakat.
Membahas  koruptor  dan  gaya  hidup mewah mereka di Indonesia adalah menyoroti masalah yang mencekam dan merusak tatanan sosial  serta  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah. Di antara mereka, beberapa nama
mencuat  dalam  kehidupan  mewah  yang mencolok,  mengejutkan,  dan  mencoreng wajah  pemerintahan.  Contohnya  adalah Gayus  Tambunan,  mantan  pegawai  pajak yang  terkenal  karena  skandal  korupsi  dan gaya hidup glamornya yang tak wajar dengan mobil  mewah  dan  liburan  ke  luar  negeri (Suyanto,  2015).  Kemudian,  Setya  Novanto, mantan Ketua DPR yang terlibat dalam kasus korupsi  mega-proyek  e-KTP  dan  seringkali terlihat menikmati kemewahan yang bertentangan  dengan  pendapatannya  yang seharusnya  (Indonesia  Corruption  Watch, 2017).    Tak  ketinggalan,  Nazaruddin,  yang terlibat  dalam  berbagai  proyek  infrastruktur dan  politik,  juga  menunjukkan  gaya  hidup mewah  dengan  aset-asetnya  yang  mencolok (Indonesia Corruption Watch, 2011).
Korupsi di Indonesia seringkali melibatkan  aparat  penegak  hukum  atau pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi garda  terdepan  dalam  memerangi  kejahatan tersebut.  Salah  satu  contoh  yang  menonjol adalah  kasus  korupsi  yang  melibatkan kepolisian  atau  KPK  (Indonesia  Corruption Watch,  2022),  yang  secara  paradoksikal melanggar  kepercayaan  publik  terhadap lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Faktor  psikologis  yang  mendasari  perilaku korup  ini  meliputi  kombinasi  dari  keinginan untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi, ketidaksadaran  akan  dampak  negatif  bagi masyarakat, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang normalisasi perilaku koruptif.  Kantor  pelaku  korupsi  seringkali menjadi  arena  di  mana  kepentingan  pribadi dan institusional bertabrakan, memicu perilaku  yang  tidak  bermoral  (Yogi,  2014). Pemahaman  mendalam  tentang  psikologi koruptor  dan  faktor-faktor  yang  mendorong perilaku  korup  dapat  membantu  dalam mengembangkan  strategi  yang  lebih  efektif
dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.
Budaya permisif merujuk pada toleransi yang  tinggi  terhadap  pelanggaran  norma- norma  sosial  dan  hukum.  Di  Indonesia, budaya ini sering kali memungkinkan praktik koruptif  berkembang.  Kondisi  di  mana masyarakat  cenderung  mengabaikan  atau bahkan  membenarkan  pelanggaran  etika  dan hukum  memicu  perilaku  koruptif.  Terdapat pembenaran terhadap tindakan korupsi (Pusat Edukasi  Anti  Korupsi,  2023),  baik  dalam skala kecil maupun besar, sebagai cara untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  tanpa mempertimbangkan  dampak  negatif  bagi masyarakat secara keseluruhan.
Integritas  dan  kejujuran  merupakan fondasi utama yang membangun kepercayaan dalam  sebuah  pemerintahan,  terutama  di Indonesia  yang  sedang  berjuang  melawan korupsi  dan  kecurangan.  Integritas  dan kejujuran  tidak  hanya  menjadi  nilai  moral, tetapi  juga  langkah  strategis  bagi  pejabat negara  dalam  memperbaiki  sistem  dan memberikan  pelayanan  yang  berkualitas kepada masyarakat (Tampubolon,
Simanjuntak  &  Silalahi,  2023).    Dalam konteks ini, integritas merujuk pada kesesuaian antara tindakan dengan nilai-nilai yang  dianut,  sementara  kejujuran  mengacu pada  keterbukaan  dan  kejujuran  dalam bertindak  dan  berkomunikasi.  Keberadaan integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan publik  tidak  hanya  menciptakan  lingkungan kerja  yang  transparan  dan  akuntabel,  tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan.
Perubahan  integritas  dan  kejujuran dalam  konteks  pejabat  atau  aparat  negara dipengaruhi  oleh  lingkungan  korupsi  yang mereka  hadapi.  Ketika  terpapar  pada  praktik korupsi  dalam  lingkungan  kerja,  individu cenderung  mengalami  pergeseran  nilai  dan moral  dalam  menjalankan  tugas  publik
mereka. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas  dinamika  sosial  dan  psikologis yang melibatkan
norma-norma organisasional, tekanan sosial, dan kepentingan  pribadi.  Pengaruh  lingkungan korup  dapat  mengubah  persepsi  individu terhadap  etika  berpelayanan  dan  tanggung jawab publik,  memicu perilaku yang bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  moral dan  hukum.  Oleh  karena  itu,  penanganan lingkungan  korupsi  dalam  institusi  publik menjadi krusial untuk memastikan pemeliharaan  integritas  dan  kejujuran  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  negara  (Satria, 2021).
Penting untuk diakui bahwa menemukan  pejabat  yang  sepenuhnya  bebas dari korupsi merupakan tantangan besar, baik di Indonesia maupun di negara lain. Namun, beberapa  individu  telah  menonjol  sebagai contoh  teladan  dalam  hal  integritas  dan kemandirian  moral.  Beberapa  contoh  yang sering  disebut  adalah  Menteri  Sutami, Baharuddin  Lopa  dan  Marie  Muhammad, yang  dianggap  sebagai  figur  yang  jujur  dan berintegritas selama masa jabatannya (Prawira,  2019).  Di  luar  Indonesia,  tokoh seperti  Jacinda  Ardern,  Perdana  Menteri Selandia  Baru,  sering  kali  dianggap  sebagai contoh  pemimpin  yang  berpegang  pada prinsip  moral  yang  kuat  dan  tidak  terlibat dalam praktik korupsi (Lim, 2023).  Demikian pula, Angela Merkel (Whalan, 2021), kanselir Jerman  yang  berasal  dari  keluarga  miskin telah  mengabdikan  dirinya  untuk  memimpin negaranya  dengan  integritas  dan  kejujuran, menjadi  inspirasi  bagi  banyak  orang  di seluruh  dunia.  Meskipun  mereka  bukanlah gambaran  sempurna,  namun  keberadaan mereka memberikan harapan bahwa kepemimpinan  yang  jujur  dan  bebas  korupsi tetap  masih  memungkinkan  dalam  dunia politik.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Di  negara-negara  yang  tercatat  sebagai entitas  paling  korup  di  dunia,  paradigma integritas  pejabat  pemerintah  seringkali terkikis oleh faktor lingkungan yang melingkupi  mereka  (International  Monetary Fund,  1998).  Pendapat  Edwin  Sutherland tentang  teori  disonansi  kognitif  (Bruinsma, 2014)  mengungkapkan  bahwa  individu cenderung  mengadopsi  perilaku  yang  sesuai dengan  norma-norma  yang  mereka  hadapi secara terus-menerus dalam lingkungan sosial mereka.  Dalam  konteks  pejabat  Indonesia yang terlibat dalam perilaku koruptif, teori ini dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan  lingkungan  kerja  yang korup yang memengaruhi mereka.
Robert  K.  Merton  dalam  teori  anomie memberikan wawasan yang relevan terhadap fenomena  perilaku  koruptif  di  kalangan pejabat  Indonesia.  Merton  sebagaimana dikutip oleh Nickerson (2023) mengemukakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diidealkan dan sarana yang tersedia  untuk  mencapainya  dapat  memicu terjadinya perilaku devian, termasuk korupsi. Di  Indonesia,  pejabat  sering  kali  tergoda untuk  terlibat  dalam  korupsi  karena  terpapar pada lingkungan kerja yang korup.

## Korupsi  Sebagai  Pilihan  Pribadi  Pejabat Publik
Motif pribadi untuk melakukan korupsi bagi  pejabat  publik  di  Indonesia  adalah kompleks  dan  multifaktorial.  Faktor-faktor tersebut  dapat  mencakup  dorongan  ekonomi untuk meningkatkan kekayaan pribadi, keinginan  untuk  mempertahankan  status sosial,  dan  tekanan  dari  lingkungan  sekitar. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan motif  pribadi  dalam  korupsi  adalah  kasus korupsi  yang  melibatkan  pejabat  tinggi  di Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) pada tahun 2017-2018 (CNN Indonesia,  2019).  Pejabat  tersebut  menerima suap  dalam  bentuk  proyek  konstruksi  yang bermiliaran  rupiah  sebagai  imbalan  atas pengaturan  tender  dan  pemilihan  kontraktor. Motif  pribadi  dalam  kasus  ini  mungkin meliputi keinginan untuk memperoleh keuntungan  finansial  secara  cepat  dan signifikan, serta mempertahankan atau meningkatkan  posisi  dan  pengaruh  dalam hierarki pemerintahan.
Dalam  konteks  kasus  korupsi,  sektor peradilan  dan  penegakan  hukum  yang prevalensinya tinggi di Indonesia (Transparency International Indonesia, 2024), fenomena  di  mana  hakim  yang  seharusnya merupakan  perwakilan  integritas  hukum, terlibat dalam tindakan korupsi, menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Meskipun hakim adalah  individu  yang  dilengkapi  dengan rasionalitas  yang  signifikan,  keterlibatan mereka  dalam  perilaku  koruptif  tidak  selalu sesuai  dengan  pandangan  Simon.  Simon menekankan bahwa manusia, dalam pengambilan  keputusan,  secara  rasional mempertimbangkan  informasi  yang  tersedia dan  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan optimalnya. Namun, dalam konteks korupsi di pengadilan,  aspek-aspek  psikologis  dan struktural  mungkin  turut  berperan,  seperti tekanan  sosial,  lingkungan  institusi  yang koruptif, dan insentif yang salah.
Kasus-kasus  korupsi  yang  melibatkan institusi  pendidikan  tinggi  di  Indonesia merupakan  cerminan  dari  penyalahgunaan pengetahuan  untuk  kepentingan  pribadi. Fenomena ini mengekspos kerentanan sistem akademik  terhadap  praktik  korupsi  yang merugikan  negara  dan  masyarakat.  Kasus- kasus  korupsi  yang  melibatkan  Rektor Universitas  Udayana  (Antara  News,  2024), meskipun telah dinyatakan bebas,
menyiratkan  kompleksitas  dalam  interaksi antara  kekuasaan  dan  lembaga  akademik. Fenomena  serupa  terlihat  dalam  tindakan korupsi  beberapa  dosen  di  berbagai  kampus. Dalam  kerangka  teori  Michel  Foucault, pengetahuan  dan  institusi  digunakan  sebagai alat untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok. Korupsi bukan hanya masalah individual, tetapi juga mencerminkan dinamika  kekuasaan  yang  terkait  dengan struktur  institusi.  Dosen  dan  pejabat  seperti Rektor,  yang  dipersepsikan  sebagai  penjaga pengetahuan  dan  moralitas,  sebenarnya memanfaatkan  posisi  dan  otoritas  mereka untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, Foucault  menyoroti  bagaimana  institusi pendidikan dan pengetahuan, yang seharusnya  menjadi  wadah  untuk  kemajuan dan  keadilan,  dapat  disalahgunakan  sebagai alat untuk memperkuat kontrol dan dominasi. Oleh karena itu, pemahaman teoritis Foucault tentang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan korupsi memberikan pandangan yang relevan terhadap kasus-kasus korupsi di dunia akademis di Indonesia.
Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan  dan  pengetahuan  saling  terkait dalam  proses  penegakan  hukum.  Dalam karyanya,  Foucault  menunjukkan  bahwa sistem  hukum  tidak  hanya  berfungsi  sebagai alat  untuk  menegakkan  keadilan,  tetapi  juga sebagai  mekanisme  kontrol  sosial  yang menciptakan  dan  mempertahankan  hierarki kekuasaan (Sheridan, 2016). Dengan memberikan  hukuman  yang  ringan  atau membebaskan terdakwa korupsi, hakim dapat dianggap  sebagai  agen  yang  memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Tindakan seperti itu  tidak  hanya  mencerminkan  kebijakan hukum yang terdistorsi, tetapi juga mendukung hegemoni kekuasaan yang memungkinkan praktik korupsi terus berlanjut tanpa  hambatan  yang  signifikan.  Dalam
analisis  Foucaultian,  pemberian  hukuman yang minim terhadap pelanggar korupsi dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi  elit  yang  korup  dalam  sistem hukum,  mengukuhkan  posisi  mereka  dalam struktur kekuasaan yang ada, dan memperkuat kontrol atas masyarakat secara keseluruhan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  pada periode 2019-2020, ditemukan bahwa sebanyak 134 terdakwa kasus korupsi berhasil dibebaskan  atau  mengalami  pemangkasan hukuman melalui proses kasasi atau peninjauan  kembali  di  Mahkamah  Agung (Indonesia Corruption Watch, 2020). Fenomena ini memiliki implikasi yang serius terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Keputusan yang membebaskan atau mengurangi  hukuman  bagi  koruptor  dapat memberikan  sinyal  yang  salah  kepada masyarakat,  menciptakan  rasa  tidak  percaya terhadap  sistem  peradilan,  dan  memperkuat perilaku koruptif di mata masyarakat.
Kasus  mega  korupsi  di  Indonesia, terutama yang menyorot kasus Bank Indonesia  Liquidity Assistance (BLBI) (Kencana,  2021),  secara  jelas  menegaskan pandangan  Herbert  A.  Simon  tentang keterbatasan  rasionalitas  manusia  dalam pengambilan  keputusan.  Simon  menekankan bahwa  manusia tidak  selalu  bertindak  secara rasional dalam konteks pengambilan keputusan.  Fenomena  ini  tergambar  jelas dalam  kasus  korupsi  BLBI,  dimana  para pelaku  korupsi  seringkali  tidak  mengikuti jalur  logis  atau  optimal  dalam  tindakan mereka.  Simon  menyatakan  bahwa  manusia cenderung  menggunakan  heuristik,  yaitu aturan  praktis  atau  pendekatan  berbasis pengalaman,  dalam  mengambil  keputusan  di tengah kompleksitas informasi.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Dalam  konteks  korupsi  dana  BLBI, keputusan  yang  diambil  oleh  para  pelaku korupsi untuk memberikan pinjaman ke bank- bank yang hampir bangkrut dan kemudian di korupsi oleh banker (Amalia, 2021), mungkin didasarkan  pada  heuristik  seperti  pengaruh politik,  hubungan  pribadi,  atau  kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena  itu,  untuk  memahami  fenomena korupsi  BLBI,  sangat  penting  untuk  melihat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku korupsi dari perspektif heuristik  yang  diperjuangkan  oleh  Simon. Dengan  demikian,  pengembangan  strategi pencegahan  korupsi  yang  efektif  harus memperhitungkan  keterbatasan  rasionalitas manusia  dan  mempertimbangkan  faktor- faktor heuristik yang mempengaruhi perilaku koruptif.
Pendapat  James  S.  Coleman  memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Teori klasiknya tentang teori  pilihan  rasional  dan  teori  struktural fungsionalisme  menyediakan  kerangka  kerja yang  berguna  untuk  memahami  dinamika korupsi.  Coleman  sebagaimana  dikutip  oleh Gorsira, Gerkers & Huisman (2018) menegaskan  bahwa  keuntungan  finansial menjadi faktor kunci yang mendorong prilaku koruptif.
Di  Indonesia,  fenomena  ini  terbukti dengan  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi tanpa memperhatikan  kepentingan  publik.  Kasus korupsi  yang  melibatkan  Menteri  Sosial Yuliari  Batubara  dalam  penggunaan  dana COVID-19  mengekspos  kegagalan  sistem yang seharusnya melindungi dan memberdayakan masyarakat di tengah darurat kesehatan. Tindakan ini tidak hanya mencoreng  integritas  pemerintah,  tetapi  juga menyoroti  pandangan  Coleman  tentang
ketidakpedulian  terhadap  kepentingan  publik demi  keuntungan  pribadi.  Dalam  situasi  di mana  rakyat  membutuhkan  bantuan  yang mendesak, apatis terhadap kebutuhan mereka dan  pengalihan  dana  untuk  kepentingan pribadi  menunjukkan  sikap  yang  tidak bermoral  dan  tidak  bertanggung  jawab  dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa,  terlepas  dari  panggilan  untuk bertanggung  jawab  dan  melayani,  beberapa pejabat publik lebih memilih untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan dampaknya pada kehidupan jutaan orang yang mereka layani.
Para  pelaku  korupsi memiliki  ciri  khas perilaku  yang  menunjukkan  ketidakpedulian terhadap  lingkungan  sosial  dan  pandangan masyarakat terhadap tindakan mereka. Contoh konkret yang mencerminkan fenomena  ini  adalah  kasus  korupsi  yang melibatkan  tokoh  seperti  Soeharto,  yang mengakibatkan  kerugian  negara  mencapai kisaran  15  hingga  35 miliar  dolar  AS,  setara dengan  sekitar  Rp.  490  triliun  pada  saat  itu. Selain  itu,  kasus  korupsi  lainnya  seperti skandal  BLBI  dengan  kerugian  sebesar  Rp. 3,7  triliun,  Jiwasraya  sebesar  Rp.  10  triliun, dan  korupsi  dalam  industri  Timah  dengan nilai  kerugian  mencapai  Rp.  271  triliun, menunjukkan pola perilaku serupa yang tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara. Mansur Olson,
sebagaimana disampaikan  oleh  McGuire  (2018),  bahwa insentif  adalah  sebagai  penyebab  korupsi. Olson  juga  menggarisbawahi  pentingnya sistem  insentif  yang  tepat  dalam  mendorong perilaku yang diinginkan dari para pemegang kekuasaan  atau  penanggung  jawab  sumber daya  publik.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Olson, penelitian yang dilakukan oleh Pane &
Haryanto, bahwa gaji rendah merupakan salah satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya korupsi  di  dalam  sistem  hukum  dan pemerintahan  (Pane  &  Haryanto,  2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya gaji  yang  diterima  oleh  para  pegawai  negeri sipil,  terutama  di  sektor  kehakiman  dan penegakan  hukum,  menciptakan  kondisi  di mana pelaku korupsi merasa terdorong untuk mencari sumber pendapatan tambahan secara tidak sah. Penghasilan yang tidak mencukupi untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  gaya hidup yang diinginkan seringkali mendorong individu  untuk  memanfaatkan  posisi  dan kewenangan mereka demi keuntungan pribadi.
Memperkuat  dalil  Olson  serta  Pane  & Haryanto, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  mengenai struktur  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), terklasifikasinya  gaji  dalam  kategori  rendah dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  praktik korupsi. Gaji yang tergolong rendah cenderung  tidak  sesuai  dengan  biaya  hidup yang  semakin  meningkat,  sehingga  dapat mendorong  pegawai  untuk  mencari  sumber pendapatan  tambahan  secara  tidak  sah. Kondisi  ini  menciptakan  celah  bagi  praktik korupsi  seperti  suap  dan  gratifikasi  yang merugikan  keuangan  negara  serta  merusak integritas  institusi.  Ketidakpuasan  finansial akibat gaji rendah dapat mempengaruhi moral dan etika kerja, mengarah pada penyalahgunaan  wewenang  serta  pengabaian terhadap  standar  etika  profesi.  Oleh  karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan  kesejahteraan  finansial  PNS agar dapat mengurangi risiko korupsi. Upaya peningkatan  gaji  yang  sesuai  dengan  standar biaya  hidup  serta  pengawasan  yang  ketat terhadap  perilaku  pegawai  dapat  menjadi langkah  efektif  dalam meminimalisir  potensi korupsi di lingkungan PNS.
Korupsi  Sebagai  Hasil  Pembelajaran Lingkungan
Dalam konteks korupsi, perilaku deviant ini dapat menjadi prediktor kuat. Studi psikologis  yang  dilakukan  Kaplan  &  Lin (2005)  menunjukkan  bahwa individu  dengan kecenderungan  deviant  cenderung  memiliki orientasi yang lebih egois, kurangnya empati, dan rendahnya kontrol diri, faktor-faktor yang secara  langsung  berkorelasi  dengan  perilaku koruptif.  Selain  itu,  teori  strain  sosial menyatakan  bahwa  individu  yang  merasa terpinggirkan  atau  tidak  mampu  mencapai tujuan sosial secara legal dapat menggunakan korupsi  sebagai  cara  untuk  mencapai kesuksesan  atau  pengakuan  sosial.  Dalam lingkungan di mana norma anti-korupsi lemah atau  diabaikan,  individu  dengan  perilaku deviant  memiliki  lebih  sedikit  hambatan moral  dan  psikologis  untuk  terlibat  dalam tindakan korupsi.

## Perlakuan Istimmewa Terhadap Koruptor di Penjara
Di  dalam  penjara,  koruptor  sering  kali tetap  menikmati  privilégia  yang  tidak seharusnya  mereka  miliki,  seperti  akses terhadap fasilitas kenyamanan atau kemudahan dalam mempertahankan hubungan  dengan  lingkaran  kekuasaan  atau bisnis  yang  mendukung  mereka  (Anom  & Suryawan,  2020).  Faktanya,  kenyamanan  ini dapat  mengurangi  dampak  psikologis  dari hukuman  dan  mencegah  terjadinya  rasa penyesalan  atau  refleksi  mendalam  atas tindakan korupsi yang mereka lakukan. Selain itu,  beberapa  koruptor  bahkan  menggunakan pengaruh  mereka  di  dalam  penjara  untuk melanjutkan praktik korupsi atau mempertahankan  jaringan  kejahatan  mereka. Ini  menunjukkan  bahwa  sistem  penahanan saat  ini  belum  efektif  dalam  mencegah

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
perilaku  koruptif  dan  memfasilitasi  proses rehabilitasi.
Analisis  yang  mendalam  mengenai fenomena tersebut dapat dilihat dari perspektif teori deterrence dalam kriminologi. Menurut  teori  tersebut,  hukuman  yang  tegas dan efektif dapat menjadi pencegah terhadap perilaku  kriminal  (Rafsanjani,  Prasetio  & Anggayudha,  2023).  Namun,  kasus  seperti kemewahan  yang  terdapat  dalam  Penjara Sukamiskin  menunjukkan  bahwa  konsep deterrence tidak selalu berlaku secara efektif. Saung  mewah  dan  fasilitas  lainnya  dalam penjara tersebut justru memberikan kesejahteraan  dan  kenyamanan  bagi  para narapidana,  khususnya  para  pelaku  korupsi (Aminudin, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa elemen deterrence tidak mampu menciptakan ancaman yang memadai bagi  para  pelaku  korupsi  untuk  tidak melakukan tindakan korupsi kembali. Sebaliknya, kenyamanan yang tercipta justru memberikan  insentif  tambahan  bagi  para pelaku  untuk  melanjutkan  perilaku  koruptif mereka.  Dalam  konteks  ini,  penekanan  pada aspek pembalasan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting untuk mengatasi kecenderungan penyalahgunaan  kekuasaan  dan  korupsi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap  sistem  penjara  dan  aspek-aspek psikologis  serta  sosial  yang  mempengaruhi efektivitas  deterrence  dalam  konteks  khusus seperti ini.
Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan  hukum,  seperti  yang  terjadi  pada kasus  Gayus  Tambunan,  merupakan  contoh yang  menggambarkan  kelemahan  Lembaga Pemasyarakat di Indonesia (Indonesia Corruption  Watch,  2010).  Fenomena  ini menyoroti ketidakseimbangan dalam pelaksanaan  hukuman  dan  kemungkinan
penghindaran atau pemenuhan hukuman yang tidak  memadai.  Dalam  konteks  Gayus Tambunan, kebebasan yang diberikan kepada narapidana  untuk  memperoleh  akses  ke fasilitas di luar penjara, bahkan selama masa hukuman  mereka,  mencerminkan  kegagalan sistem  penegakan  hukum  dalam  memastikan ineffisiensi  hukuman  sebagai  deterrensi  atau pemulihan terpidana korupsi.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Engstorm dkk  menyoroti  peran  penting  arsitek  penjara dalam membentuk karakter penghuni (Engstrom  &  van  Ginneken,  2022).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  arsitektur yang dirancang dengan baik dapat memengaruhi perilaku dan psikologi pengguna  penjara.  Temuan  ini  menegaskan bahwa  fasilitas  penjara  yang  mewah  tidak secara signifikan mengubah karakter penghuninya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor  lain,  seperti  kebijakan  penjara, lingkungan  sosial,  dan  program  rehabilitasi, mungkin  memiliki  dampak  yang  lebih  besar dalam mengubah perilaku dan sikap penghuni.  Implikasi  dari  penelitian  ini menekankan  perlunya  pendekatan  holistik dalam merancang sistem penjara yang efektif, yang memperhatikan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.
Analisis mendalam atas tujuan pembinaan nara pidana untuk berubah selama menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  sesuai  dengan konsep  yang  diungkapkan  oleh  Sampson  & Smith menuntut pemahaman yang komprehensif  terhadap  faktor-faktor  yang memengaruhi  perilaku  kriminal  dan  proses transformasi  individu  (Sampson  &  Smith, 2021).    Mereka  menyoroti  pentingnya pendekatan  rehabilitasi  yang  holistik,  yang melampaui  sekadar  hukuman  fisik  dan mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan
spiritual. Dalam konteks ini, LAPAS berperan sebagai lingkungan yang memfasilitasi perubahan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan,  dan  pembinaan  kepribadian. Tujuan utamanya adalah mengubah pola pikir dan  perilaku  nara  pidana  agar  mereka  dapat kembali  menjadi  anggota  produktif  dan berkontribusi  positif  dalam  masyarakat setelah pembebasan. Analisis ini menegaskan perlunya integrasi antara pendekatan penghukuman  dan  rehabilitasi  dalam  sistem peradilan  pidana  untuk  mencapai  tujuan pembinaan nara pidana yang sejati.

## Vonis  Ringan  Bagi  Pejabat  Publik Pelaku Korupsi
Pemberian  hukuman  yang  ringan  bagi koruptor dapat memicu perilaku koruptif yang berulang  karena  fenomena  yang  dikenal sebagai "teori deterrence" dalam ilmu hukum dan  kriminologi.  Menurut  teori  ini,  tingkat hukuman  yang  lebih  rendah  cenderung  tidak efektif  dalam  mencegah  individu  melakukan tindakan kriminal, termasuk korupsi (Ramadhan,  2023).  Hal  ini  disebabkan  oleh persepsi  pelaku  bahwa  risiko  yang  mereka hadapi  tidak  sebanding  dengan  potensi keuntungan  dari  perilaku  ilegal  tersebut. Selain  itu,  hukuman  yang  ringan  dapat memberikan  sinyal  kepada  pelaku  bahwa tindakan korupsi dianggap sepele oleh sistem hukum,  memperkuat  sikap  tidak  peduli terhadap  konsekuensi  hukum.  Terlebih  lagi, pengalaman  menunjukkan  bahwa  pelaku korupsi  yang  mendapat  hukuman  ringan cenderung tidak mengalami perubahan perilaku atau rehabilitasi, sehingga kecenderungan  untuk  mengulangi  tindakan koruptif  tetap  tinggi  (Pusat  Edukasi  Anti Korupsi, 2022).
Dalam  konteks  penegakan  hukum terhadap  koruptor,  signifikansi  rata-rata
hukuman  penjara  yang  mencapai  3  tahun  5 bulan pada tahun 2021 (Indonesia Corruption Watch, 2022) adalah subjek yang memerlukan analisis mendalam. Meskipun terjadi peningkatan  dari  tahun  sebelumnya,  angka tersebut  masih  menimbulkan  pertanyaan serius  terkait  efektivitas  penegakan  hukum dalam  memberikan  efek  jera.  Berdasarkan perspektif ilmiah, efektivitas hukuman dalam mencapai  tujuan  pencegahan  kriminalitas, khususnya korupsi, harus dievaluasi. Rendahnya hukuman yang diberikan terhadap koruptor  bisa  mencerminkan  kelemahan dalam  sistem  peradilan  pidana,  kurangnya deteksi,  atau  bahkan  rendahnya  kesadaran akan keberatan sosial korupsi.
Selain  itu,  pengubahan  status  delik korupsi  dalam  KUHP  baru  menjadi  delik biasa  bukan  lagi  extraordinary  crime  (Putra, 2023), merupakan langkah kontroversial yang menimbulkan  dampak  signifikan  terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Perubahan ini berpotensi menurunkan intensitas penindakan terhadap kasus korupsi serta memperlemah efektivitas hukum dalam memberantas  praktik  korupsi  yang  telah merajalela dalam berbagai sektor.
Dalam konteks hukum pidana, pemberian  vonis  yang  ringan  terhadap  kasus korupsi telah menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan  ini.  Fenomena  ini  memperkuat pandangan  bahwa  korupsi  semakin  menjadi "kejahatan  biasa"  di  masyarakat,  di  mana pelakunya cenderung mendapatkan hukuman yang  lebih  ringan  dibandingkan  dengan beratnya  dampak  yang  ditimbulkan  oleh tindakan koruptif tersebut. Para ahli kriminologi telah mencoba memahami dinamika  kompleks  di  balik  fenomena  ini. Salah  satu  nama  yang  menonjol  dalam  studi kriminologi  terkait  korupsi  adalah  Robert Agnew  (1985).    Agnew  dikenal  atas

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
kontribusinya  dalam  teori  strain,  yang menyoroti  bahwa  ketidakpuasan  individu terhadap lingkungan sosialnya dapat memicu perilaku  kriminal,  termasuk  korupsi.  Dengan pendekatan ini, Agnew menyediakan wawasan  yang  berharga  dalam  memahami faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat  dalam  tindakan  koruptif,  serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana dan hukuman yang diterapkan.
Pemidanaan  bagi  pelaku  kejahatan (korupsi)  sebenarnya  tidak  semata-mata bertujuan  untuk  balas  dendam,  melainkan berfungsi  sebagai  instrumen  pencegahan kejahatan yang vital bagi kepentingan hukum dan  masyarakat,  sesuai  dengan  pandangan Sianturi  &.  Panggabean  (1996).    Konsep  ini menyoroti  peran  penting  hukuman  dalam menegakkan norma-norma sosial dan menjaga stabilitas sosial. Dengan menegakkan  pidana,  sistem  hukum  berusaha untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku kejahatan  serta  memberikan  sinyal  kepada masyarakat  bahwa  pelanggaran  terhadap hukum  tidak  akan  ditoleransi.  Lebih  dari sekadar hukuman, pemidanaan juga mencakup upaya rehabilitasi untuk membantu pelaku  kejahatan  kembali  menjadi  anggota produktif  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pemidanaan yang efektif memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi.
Meskipun  Lapas  yang  mewah  dan memberikan  kebebasan  bagi  nara  pidana cenderung  menjadi  bagian  dari  upaya rehabilitasi,  teori  residivis  menyoroti  bahwa faktor-faktor  lain  lebih  berpengaruh  dalam mencegah  kejahatan  berulang.  Berbagai penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor seperti kurangnya keterampilan sosial, kesempatan  ekonomi  yang  terbatas,  dan
lingkungan yang mendukung kejahatan dapat menjadi pemicu utama residivisme.
Penyimpangan cerdik (ingenious deviance) merupakan fenomena yang menarik perhatian  dalam  studi  kriminologi  terutama terkait perilaku korupsi. Studi yang dilakukan oleh  Leyla  Orudzheva  dan  Manjula  S. Salimath  (2019)  menyoroti  kecenderungan pelaku  korupsi  untuk  kembali  melakukan tindakan kejahatan yang sama. Penyimpangan cerdik  (ingenious  deviance)  menunjukkan bahwa pelaku korupsi sering kali menggunakan strategi yang cerdik dan kreatif untuk  menghindari  deteksi  serta  penegakan hukum.  Ini  termasuk  manipulasi  aturan, pembentukan  aliansi  yang  korup,  dan penyalahgunaan kepercayaan publik.
Rendahnya kesadaran hukum, terutama setelah  menjalani  pidana,  menjadi  faktor utama  dalam  tingginya  tingkat  residivisme. Residivisme  merupakan  fenomena  yang kompleks,  di  mana  individu  yang  pernah dihukum  kembali  terlibat  dalam  perilaku kriminal.  Penelitian  telah  menunjukkan bahwa  kegagalan  memahami  dan  mematuhi hukum  seringkali  muncul  pada  para  mantan narapidana (Howley, Eppley & Dudek, 2016). Ini  bisa  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, termasuk  kurangnya  pendidikan  hukum, kondisi  sosial-ekonomi  yang  buruk,  serta kurangnya dukungan sosial setelah pembebasan  dari  penjara.  Selain  itu,  stigma sosial terhadap mantan narapidana juga dapat mempersulit  reintegrasi  mereka  ke  dalam masyarakat. Pentingnya pendekatan rehabilitatif  yang  holistik  dalam  sistem peradilan pidana menjadi semakin jelas dalam mengatasi masalah ini. Upaya untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  melalui pendidikan di dalam dan di luar penjara, serta menyediakan layanan reintegrasi yang komprehensif,  dapat  membantu  mengurangi
tingkat residivisme dan memberikan kesempatan  yang  lebih  baik  bagi  mantan narapidana  untuk  sukses  secara  sosial  dan legal.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Aimee Howley, Karen Eppley, dan Marged H. Dudek (2016)  diatas  menyoroti  kompleksitas  faktor yang menyebabkan individu menjadi residivis dalam  konteks  sistem  hukum.  Salah  satu penyebab  yang  ditekankan  adalah  tingkat kecenderungan  ignoransi  terhadap  hukum. Ignoransi  terhadap  hukum  dapat  tercermin dalam  pemahaman  yang  terbatas  atau  tidak memadai  tentang  aturan  dan  konsekuensi hukum.  Minimnya  pengetahuan  tentang hukum,  prosedur  pengadilan,  dan  hak-hak hukum  dapat  mengakibatkan  tindakan  yang bertentangan  dengan  hukum,  yang  pada gilirannya meningkatkan kemungkinan keterlibatan kembali dalam aktivitas kriminal.
Lembaga  pemasyarakatan,  khususnya dalam  konteks  penanganan  nara  pidana korupsi, memegang peran vital dalam proses rehabilitasi dan pembinaan. Konsep ini selaras dengan  teori  pembelajaran  klasik  yang diperkenalkan  oleh  Ivan  Pavlov,  seorang psikolog  Rusia.  Pavlov  sebagaimana  dikutip oleh  Toates  (2012)  menekankan  pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku, yang dapat  diterapkan  pada  konteks  lembaga pemasyarakatan sebagai lingkungan pembelajaran.  Dalam  hal  ini,  lembaga pemasyarakatan  harus  dirancang  sebagai tempat  yang  memungkinkan  perubahan perilaku  para  nara  pidana  korupsi  melalui program  rehabilitasi  yang  terstruktur  dan pendekatan yang holistik. Pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan program  pengembangan  moral  serta  etika menjadi instrumen penting dalam proses ini.
Selain  itu,  lembaga  pemasyarakatan juga harus menjadi tempat di mana para nara pidana  korupsi  menyadari  konsekuensi  dari
tindakan  mereka,  memperbaiki  pola  pikir yang  salah,  dan  memperoleh  keterampilan yang  dibutuhkan  untuk  berintegrasi  kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Proses  pemasyarakatan  dan  pembinaan  yang dilakukan terhadap narapidana harus berdasarkan  kemanusiaan,  Pancasila  dan berke-Tuhanan  (Sianturi  &  Panggabean, 1996),  sehingga  lembaga  pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pembatasan fisik, tetapi  juga  sebagai  pusat  transformasi  sosial yang  bertujuan  untuk  menciptakan  individu yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penekanan pada aspek pendidikan dan  pembinaan  humanis  dalam  lembaga pemasyarakatan menjadi krusial dalam mencapai  tujuan  rehabilitasi,  sesuai  dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Pavlov.
Dalam konteks ini, fasilitas mewah dan kebebasan yang diberikan kepada narapidana mungkin  gagal  dalam  mengubah  perilaku kriminal karena tidak didukung oleh program rehabilitasi  yang  efektif.  Oleh  karena  itu, penting  bagi  lembaga  pemasyarakatan  untuk mempertimbangkan pendekatan yang holistik dalam memenuhi tujuan rehabilitasi, termasuk pengembangan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori pembelajaran yang telah terbukti efektif.
Pandangan Masyarakat Terhadap Perilaku Korup Penafsiran umum di kalangan masyarakat Indonesia yang menganggap harta sebagai penanda utama kesuksesan seseorang memiliki  aspek  kritis  yang  perlu  dianalisis. Pandangan  ini  sering  kali  didasarkan  pada pemahaman  yang  sempit  tentang  konsep kesuksesan dan kebahagiaan. Menurut pandangan psikologis dan filosofis,

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
kesuksesan  tidak  dapat  disamakan  secara mutlak  dengan  kekayaan  materi  (Cieslik, 2017).    Sebaliknya,  kesuksesan  sejati melibatkan pencapaian pribadi, kepuasan diri, serta  kontribusi  positif  terhadap  masyarakat dan  lingkungan  sekitar.  Penekanan  terlalu berlebihan  pada  kekayaan  material  dapat mengakibatkan distorsi nilai-nilai hidup yang sehat,  seperti  kemungkinan  mengabaikan hubungan  interpersonal  yang  berkualitas, peningkatan  stres,  dan  ketidakpuasan  yang berkepanjangan.  Oleh  karena  itu,  penting untuk memperluas pandangan tentang kesuksesan  dan  memperhitungkan  faktor- faktor lain seperti kebahagiaan, kesejahteraan emosional,  dan  kepuasan  hidup  secara menyeluruh.  Dengan  demikian,  penilaian terhadap  kesuksesan  seseorang  sebaiknya tidak hanya didasarkan pada akumulasi harta, tetapi  juga  pada  pencapaian  non-material yang mendalam dan berkelanjutan.
Perspektif  mengenai  hubungan  antara harta  dan  kesuksesan/kebahagiaan  individu menjadi  subjek  perdebatan  yang  menarik dalam  konteks  sosial  dan  budaya.  Meskipun di Indonesia, banyak orang memandang harta sebagai tolak ukur kesuksesan, pandangan ini tidaklah  universal.  Sebaliknya,  beberapa negara  maju  seperti  Kanada  dan  Australia menunjukkan  bahwa  harta  bukanlah  satu- satunya parameter untuk menilai keberhasilan seseorang (Wolak, 2015). Penelitian psikologis  dan  sosiologis  menyoroti  bahwa persepsi  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor budaya,  nilai-nilai  sosial,  dan  sistem  nilai yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, dalam budaya yang lebih individualistik  seperti  di  Kanada  dan Australia,  kesuksesan  sering  kali  diukur dari pencapaian pribadi, keseimbangan kehidupan, dan  kontribusi  terhadap  masyarakat,  bukan hanya dari akumulasi harta (Headey, Muffels
& Wooden, 2008). Faktor-faktor ini mencerminkan  pergeseran  nilai-nilai  yang lebih berfokus pada kesejahteraan holistik dan hubungan  sosial  yang  erat.  Oleh  karena  itu, untuk  memahami  konsep  kesuksesan  dengan lebih mendalam, penting untuk mempertimbangkan  perbedaan  budaya  dan konteks  sosial  antara  berbagai  negara,  serta memperluas  pandangan  agar  tidak  terbatas pada satu paradigma tunggal seperti penilaian kesuksesan berdasarkan harta semata.
Kepemilikan harta tidak selalu mencerminkan  integritas  atau  pencapaian yang sah. Fenomena korupsi di Indonesia, di mana beberapa konglomerat terlibat, menunjukkan  bahwa  kekayaan  seringkali diperoleh  melalui  jalur  yang  tidak  etis  atau ilegal (Al Fiqi, 2019). Kesuksesan sejati harus dinilai  dari  kontribusi  positif  terhadap masyarakat  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip  moral,  bukan  hanya  dari  akumulasi materi. Dengan demikian, menyatakan bahwa harta  adalah  tolak  ukur  kesuksesan  secara kontra merupakan  pandangan  yang  disokong oleh bukti empiris dan pertimbangan etis.
Akan  tetapi,  korupsi  juga  seringkali dilakukan  oleh  individu  yang  memiliki kekayaan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Faktor-faktor seperti kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan norma sosial dapat mempengaruhi  perilaku  koruptif.  Teori psikologis  menyoroti  dorongan  individu untuk  mempertahankan  status  sosial  mereka melalui  praktik  korupsi  sebagai  mekanisme untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu,  budaya  organisasi  yang  toleran  terhadap perilaku  koruptif  juga  berperan  dalam memfasilitasi tindakan korupsi. Fenomena ini menunjukkan  kompleksitas  hubungan  antara status  sosial,  kekayaan,  pendidikan,  dan budaya dalam konteks korupsi.
Kemudian  dukungan  internal  keluarga sebagaimana  dikatakan  oleh  Suparman, menjadi  pemicu  prilaku  korupsi  (Suparman, 2020). Fenomena ini menandakan kompleksitas  etika  dan  nilai  dalam  struktur sosial.  Berdasarkan  perspektif  psikologis, dukungan keluarga dapat menjadi pendorong utama dalam pembentukan perilaku koruptif. Faktor-faktor  seperti  norma  keluarga,  nilai- nilai  yang  ditanamkan,  dan  tekanan  sosial dapat  membentuk  persepsi  individu  terhadap kepatuhan  hukum  dan  moralitas.  Dukungan keluarga  terhadap  praktik  korupsi  dapat memperkuat  keyakinan  individu  bahwa tindakan tersebut dapat diterima atau bahkan dianggap  sebagai  bagian  dari  strategi kelangsungan hidup.
Keterlibatan  anggota  keluarga  dalam menikmati hasil korupsi merupakan fenomena yang  kompleks  yang  dapat  dianalisis  dari berbagai  perspektif.  Dalam  kasus  keluarga Mantan  Menteri  Pertanian,  Syahrul  Yasin Limpo  (SYL),  keterlibatan  mereka  dalam memperoleh uang hasil korupsi di Kementerian  Pertanian  merupakan  contoh nyata dari hubungan simbiotik antara koruptor dan  lingkungan  sosialnya  (Nugraha  & Pradana, 2024). Melalui persidangan, terungkap  bahwa  anggota  keluarga  SYL secara tidak langsung terlibat dalam
pemanfaatan  dana  korupsi.  Fenomena  ini menggarisbawahi pentingnya analisis struktural dalam memahami dinamika korupsi,  di  mana  faktor-faktor  seperti kekuasaan,  kesempatan,  dan  norma  sosial keluarga berinteraksi dan saling memperkuat.
Pernyataan  kontra  terhadap  rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menyiratkan bahwa upaya untuk memulihkan narapidana tidaklah bermanfaat karena mereka  tidak  akan  berkontribusi  pada pembangunan  negara.  Argumen  tersebut menekankan bahwa penjahat (koruptor) hanya
tertarik  pada  memperkaya  diri  sendiri  dan merusak  negara,  bukan  membangunnya, sebagaimana disampaikan oleh Nelson Mandela  (Democracy  and    the  New  African Leaders, 1998).
Namun,  analisis  mendalam  mengenai hal  ini  perlu  mempertimbangkan  beberapa faktor.  Pertama,  rehabilitasi  merupakan pendekatan yang terbukti secara empiris dapat mengubah perilaku kriminal menjadi produktif dalam masyarakat. Program rehabilitasi di LAPAS sering kali melibatkan pendidikan,  pelatihan  kerja,  serta  konseling psikologis, yang dapat membantu narapidana mengembangkan  keterampilan  baru  dan mengubah  pola  pikir  mereka.  Kedua, mengabaikan rehabilitasi berarti mengabaikan potensi individu untuk berubah. Meskipun ada kasus di mana narapidana kembali melakukan tindakan kriminal setelah dibebaskan, banyak juga yang berhasil menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah menjalani program rehabilitasi  yang  efektif.  Ketiga,  pendekatan yang menekankan hukuman semata cenderung  menciptakan  lingkungan  yang tidak mendukung pemulihan. Jika narapidana tidak  diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki diri dan menebus kesalahannya, kemungkinan besar  mereka  akan  kembali  ke  pola  perilaku kriminal setelah bebas.

## Pencabutan Hak Politik Pelaku Korupsi
Pencabutan hak pilih telah diimplementasikan  dalam  konteks  kasus korupsi  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari upaya  pemberantasan  korupsi.  Dalam  kasus korupsi, tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang individu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi  dan  keadilan  sosial.  Oleh  karena itu, pencabutan hak pilih sebagai sanksi dapat dianggap  sebagai  langkah  yang  tepat  untuk menyampaikan pesan keras bahwa

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
pelanggaran  serius  terhadap  integritas  publik akan  berdampak  pada  hak-hak  politik individu  tersebut.  Namun,  pencabutan  hak pilih  terhadap  pelaku  korupsi  tertentu merupakan  kebijakan  yang  kontroversial karena  menimbulkan  pertanyaan  tentang keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  sistem hukum (Puspita, 2021).
Pencabutan  hak  politik  merupakan tindakan  yang  menimbulkan  perdebatan dalam  konteks  hukum  dan  etika  politik.  Hal ini  dianggap  sebagai  bentuk  diskriminasi karena  memberikan  perlakuan  tidak  adil terhadap  individu  yang  telah  menjalani hukuman  atas  pelanggaran  hukum  tertentu. Analisis  statistik  menunjukkan  tren  yang menarik  terkait  pemilu  2019  dan  2024  di Indonesia.  Pada  pemilu  2019,  terdapat partisipasi  yang  signifikan  dari  mantan koruptor,  ditandai  dengan  jumlah  32  calon legislatif  yang  memiliki  riwayat  korupsi (Pratiwi, 2023).
Namun,  pada  pemilu  2024,  jumlah tersebut  menurun  drastis  menjadi  hanya  56 calon.  Penurunan  ini  dapat  diinterpretasikan sebagai  efek  langsung  dari  kebijakan pencabutan  hak  politik  terhadap  koruptor.
Meskipun  demikian,  analisis  ini  juga menyoroti  beberapa  isu  kontroversial  terkait hak  politik  dan  keadilan,  seperti  kesempatan rehabilitasi dan penegakan hukum yang adil. Oleh  karena  itu,  sementara  pencabutan  hak politik  mungkin  dianggap  sebagai  langkah efektif  dalam  memerangi  korupsi,  perlu dipertimbangkan  dengan  cermat  implikasi moral  dan  konstitusionalnya  serta  potensi dampaknya  terhadap  proses  demokratisasi dan hak asasi manusia.

## SIMPULAN
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia telah  terhambat  oleh  sejumlah  faktor  yang
kompleks  dan  saling  terkait.  Pertama, lemahnya  penegakan  hukum  dan  kurangnya independensi lembaga penegak hukum, yang memungkinkan  praktik  korupsi  berlanjut tanpa  hambatan  yang  signifikan.  Kedua, budaya toleransi terhadap korupsi yang masih meluas  di  berbagai  lapisan  masyarakat, mengurangi tekanan sosial untuk memberantasnya.  Selain  itu,  korupsi  juga telah  merasuk  ke  dalam  struktur  politik  dan ekonomi,  sehingga  upaya  pemberantasan seringkali  terhalang  oleh  kepentingan  politik dan  ekonomi  yang  kuat.  Ketidakefektifan sistem pengawasan dan pelaporan yang rentan terhadap  manipulasi  juga  menjadi  kendala serius. Kesimpulannya, stagnasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal  yang  mengakar  dalam  budaya, politik, dan sistem hukum negara tersebut.
Pemberantasan  korupsi  yang  stagnan memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang akar permasalahan serta implementasi strategi yang tepat. Penting untuk memperkuat sistem pengawasan,  memberikan  hukuman  yang tegas  kepada  pelaku  korupsi,  meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kasus  korupsi.  Reformasi  kelembagaan, penguatan hukum, dan pemberdayaan lembaga  anti-korupsi  menjadi  kunci  untuk mengatasi stagnasi dalam upaya memberantas korupsi  secara  efektif.  Komitmen  yang  kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga  diperlukan  agar  upaya  pemberantasan korupsi  dapat  berjalan  secara  berkelanjutan dan  membawa  dampak  yang  signifikan  bagi pembangunan berkelanjutan suatu negara.
Memberikan  koruptor  hak  istimewa atau privilese dari penegak hukum, hukuman, fasilitas  di  penjara,  dan  masyarakat  adalah tindakan yang merusak integritas hukum serta
menghambat  upaya  pemberantasan  korupsi secara  efektif.  Memperlakukan  mereka dengan  cara  ini  hanya  memperkuat  budaya korupsi  dan  merusak  kepercayaan  publik terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil  serta  hukuman  yang  sepadan  untuk memastikan bahwa tidak ada yang dikecualikan  dari  akibat  tindakannya,  serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Fiqi,  A.  (2019).  Empat  Konglomerat  RI dalam  Pusaran  Korupsi,  Alinea,  11 Juni..  https://www.alinea.id/nasional/4- konglomerat-ri-dalam-pusaran-kasus- korupsi-b1XhD9k7R
Amalia,  K.  (2021).  Bantuan Likuiditas  Bank
Indonesia  (BLBI):  Pengertian  dan
Peraturannya,
IDN Times,
https://www.idntimes.com/business/eco nomy/kiki-amalia-6/bantuan-likuiditas- bank-indonesia.
Aminudin.  (2018).  Saung-saung  Mewah  di Lapas  Sukamiskin  Dibongkar  Petugas,
National Tempo, 24 Juli. https://nasional.tempo.co/read/1110219
/saung-saung-mewah-di-lapas- sukamiskin-dibongkar-petugas
Anom  Satvika  Danta,  Wawan  Ardiyan Suryawan.  (2020).  Desain  Penjara
Koruptor  dengan  Penerapan  Hukuman Sosiologis,  Jurnal  Sains  &  Seni  ITS, 9(2). https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_ seni/article/view/57255
Antara  News.  (22  Februari  2024).  Rektor
Universitas    Udayana    Divonis    Bebas dari Dugaan Korupsi.
https://www.antaranews.com/berita/39 76914/mantan-rektor-universitas-
udayana-divonis-bebas-dari-dugaan- korupsi
Bayu  Nugraha,  Zendy  Pradana.  (2024).
Keluarga  SYL  Ikut  Menikmati  Uang Hasil  Korupsi,  Viva  News,  19  April, https://www.viva.co.id/berita/nasional/ 1706694-keluarga-syl-terungkap-ikut- nikmati-uang-korupsi-di-kementan- kpk-bilang-begini
Blackburn, K., Neanidis, K.C. & Rana, M.P.
(2017).  A  theory  of  organized  crime, corruption and economic growth. Econ Theory Bull 5, 227–245. https://doi.org/10.1007/s40505-017- 0116-5
Boisvert, Anne -Marie Lynda, Peter Dent and Ophelie  Brunelle  Quraishi.  (2014) Corruption  in  Canada:  Definitions  and Enforcement.  Prepared  by  Deloitte LLP.
Bruinsma, G. (2014). Differential Association Theory. In: Bruinsma, G., Weisburd, D. (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal  Justice.  Springer,  New  York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1- 4614-5690-2_691
Cieslik,  M.  (2017).  Sociological  Approaches to Happiness. In: The Happiness Riddle and the Quest for a Good Life. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978-1-137- 31882-4_6.
CNN Indonesia. (2019). Kasus Korupsi, Tiga
Pejabat  PUPR  Divonis  Kurungan Penjara.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20190807190809-12-419305/kasus- korupsi-tiga-pejabat-pupr-divonis- kurungan-penjara
Statita,  (2024).  Corruption  Perception  Index, Februari. https://www.statista.com/statistics/2358 41/least-corrupt-countries/

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Democracy and the New African Leaders.(1998).  Senate  Hearing  105- 559]. The U.S. Government Publishing Office. https://www.govinfo.gov/content/pkg/
CHRG-105shrg48230/html/CHRG- 105shrg48230.htm
Engstrom, K. V., & van Ginneken, E. F. J. C.
(2022).  Ethical  Prison  Architecture:  A Systematic Literature Review of Prison Design  Features  Related  to  Wellbeing. Space  and  Culture,  25(3),  479-503. https://doi.org/10.1177/1206331222110 4211
Epakartika, E., Murnawan, R. N., & Budiono,
A.  (2020).  Peran  Masyarakat  Sipil dalam  Pemberantasan  Korupsi  Sektor Sumber  Daya  Alam.  Integritas  :  Jurnal Antikorupsi, 5(2-2), 93–106. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2
-2.485
Felipe  Freitas  Falconi  José  Ugaz  Juanita Olaya  Garcia  Yara,  Esquivel  Soto, Victims of Corruption (n.d), The World Bank,
https://star.worldbank.org/sites/default/ files/2023-11/Victims-report-05_0.pdf
Giska  Salsabella  Nur  Afifah,  &  Muh  Ilham
Bintang. (2020). HUBUNGAN KONSUMTIF DAN HEDONIS TERHADAP  INTENSI  KORUPSI. Jurnal  Ilmu  Hukum,  Humaniora  Dan Politik, 1(1), 60–72. https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.358
Gorsira,  M.,  Denkers,  A.  &  Huisman,  W.
(2018). Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and  Business  Employees.  J  Bus  Ethics
151, 179–194. https://doi.org/10.1007/s10551-016- 3219-2
Headey,  B.,  Muffels,  R.,  &  Wooden,  M. (2008). Money Does Not Buy
Happiness: Or Does It? A Reassessment
Based  on  the  Combined  Effects  of Wealth,  Income  and  Consumption. Social  Indicators  Research,  87(1),  65– 82. http://www.jstor.org/stable/27734646 Hira,  A.,  Murillo,  M.,  Kim,  A.  (2016).
Globalization  and  Corruption.  In:
Farazmand, A.
(eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
31816-5_3152-1
Howley, A., Eppley, K., Dudek, M.H. (2016). From  Ingenious  to  Ignorant,  From Idyllic to Backwards. In: Williams, J.H., Bokhorst-Heng, W.D. (eds) (Re)Constructing  Memory:  Textbooks, Identity, Nation, and State. SensePublishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6300- 509-8_5
Indonesia    Corruption  Watch.  (2018).  Kasus Bank  Centiru-Never  Ending  Story,  25 April.
https://antikorupsi.org/id/article/kasus- bank-century-never-ending-story Indonesia Corruption Watch (2011). Nazaruddin: Pecundang atau Pahlawan. https://antikorupsi.org/id/article/nazaru ddin-pecundang-atau-pahlawan Indonesia Corruption Watch. (2017).
Membongkar Skandal Koruspsi e-KTP. https://antikorupsi.org/id/article/memb ongkar-skandal-korupsi-e-ktp
Indonesia  Corruption  Watch.  (2020).  Trend
Vonis      Korupsi    2020:  Koruptor Merajalela,    Hukuman  Tak    Kunjung Beri Efek Jera.
https://antikorupsi.org/sites/default/file s/dokumen/Tren%20Vonis%202020.pd f
Indonesia  Corruption  Watch.  (2022).  Sudah
Korupsi  tapi  Tidak  Dipecat?  Bukti
Konkret  Polri  Anti  Pemberantasan Korupsi. https://antikorupsi.org/id/sudah- korupsi-tapi-tidak-dipecat-bukti- konkret-polri-anti-pemberantasan- korupsi
Indonesian  Corruption  Watch  (2022).  Pasal Korupsi  dalam  KUHP:  Menjauhkan
Efek Jera dan Menguntungkan
Koruptor. https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi- dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera- dan-menguntungkan-koruptor Indonesian  Corruption  Watch.  (2010).  Ada
Mafia  Hukum  dalam  Kasus  Gayus. https://antikorupsi.org/id/article/ada- mafia-hukum-dalam-kasus-gayus
Kaplan, H. B., & Lin, C. H. (2005). Deviant identity,  negative  self-feelings,  and decreases  in  deviant  behavior:  The moderating  influence  of  conventional social  bonding.  Psychology,  Crime  & Law, 11(3), 289–303. https://doi.org/10.1080/1068316041233
1294817
Kencana, M., R., B. (2021). Sejarah Panjang BLBI  yang  Rugikan  Negara  hingga Ratusan  Triliun  Rupiah,  Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4 642590/sejarah-panjang-blbi-yang- rugikan-negara-hingga-ratusan-triliun- rupiah
Lim, A. (2023). Jacinda Ardern: The legacy of a  leader  in  New  Zealand  and  beyond,
Voices January 30. https://www.bsg.ox.ac.uk/blog/jacinda- ardern-legacy-leader-new-zealand-and-
beyond
Lodge, M. & Wegrich, K.. (2022). Managing
Regulation: Regulatory Analysis, Politics  and  Policy  (The  Public
Management and Leadership Series, 12)
2012th Edition
Mahsun.  (.n.d).  Pengertian  dan  Ruang Lingkup  Organisasi  Sektor  Publik. Modul  Kuliah,  Universitas  Terbuka. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp- content/uploads/pdfmk/EKAP4404- M1.pdf
McCharty  Nial,  (2024).  Key  Findings  From The 2023 Corruption Perceptions Index, EQS.
https://www.eqs.com/compliance- blog/corruption-perceptions-index/ McGuire, M. C. (1998). The Security Factor in The Political Economy of Development.  IMF  Working  Papers, 1998(033),  A001.  Retrieved  Apr  22, 2024, from https://doi.org/10.5089/9781451979381 .001.A001 Muhamad Raihan, (2024). Stagnant Corruption  Perception  Index, Evidence of  the  Dilapidation    of  Corruption Eradication in Indonesia, The Geopolitics, February 29.
https://thegeopolitics.com/stagnant- corruption-perception-index-evidence- of-the-dilapidation-of-corruption- eradication-in-indonesia/
Nickerson, C. (2023). Merton’s Strain Theory Of Deviance And Anomie In Sociology, SimplyPshycology.
https://www.simplypsychology.org/mer tons-strain-theory-deviance.html
Orudzheva, Leyla and  Salimath, Manjula S.
(2019). Corporate Corruption
Recidivism: A Multi-Case Exploration, Academy of Management, Proceedings. https://journals.aom.org/doi/10.5465/A MBPP.2019.13026abstract

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Pane, G., & Haryanto, H. (2023). Pengaruh E- Government,  Gaji  dan  Tunjangan  PNS dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto Sebagai Probabilitas Terjadinya
Korupsi  di  Indonesia  .  Diponegoro
Journal of Accounting, 12(2). Retrieved from
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ accounting/article/view/38636
Pratiwi, F.S. (2023). Daftar 56 Caleg Mantan Koruptor    Dalam  DCT  Pemilu  2024,
Data Indonesia.
https://dataindonesia.id/data- pemilu/detail/daftar-56-caleg-mantan- koruptor-dalam-dct-pemilu-2024. Prawira,  A.  (2019).  Tiga  Pejabat  Indonesia
Dikenal Jujur dan Sederhana Sepanjang
Masa,  Sindo  News  10  November. https://nasional.sindonews.com/berita/1 460022/15/tiga-pejabat-indonesia- dikenal-jujur-dan-sederhana-sepanjang- masa
Pusat  Edukasi  Anti  Korupsi,  (2023).    Ini
Alasan  Mengapa  Korupsi  Disebut
Kejahatan Luar Biasa, Februari. https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20230209-ini- alasan-mengapa-korupsi-disebut- kejahatan-luar-biasa.
Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022).  Kenapa Masih  Banyak  yang  Korupsi?  Ini Penyebabnya. https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20220407- kenapa-masih-banyak-yang-korupsi- ini-penyebabnya
Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Ciri-Ciri dan Indikator Penyebab Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-
informasi/Eksplorasi/20230803-ciri- ciri-dan-indikator-penyebab-korupsi
Puspita. R. (2021). Pencabutan Hak Memilih dan  Dipilih  Terhadap  Narapidana Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Jabatan Publi,    Dharmasisya  Jurnal  Program
Magister Hukum FHUI: 1(37). https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/ vol1/iss2/37 Putra,  N.N.  (2023).  KUHP  Baru  Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime. Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Badan
Pembinaan Hukum Nasional,  13 Maret. https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023 031303314411/kuhp-baru-posisikan- delik-korupsi-bukan-lagi- extraordinary-crime-bagaimana-nasib- pemberantasan-korupsi
Rafsanjani, J., Prasetio, R., & Anggayudha, Z.
(2023).  The  Existence  of  Community Service  Punishment  in  a  Progressive Legal  Perspective.  Jurnal  Penelitian Hukum  De  Jure,  23(2),  219-230. doi:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2 023.V23.219-230
Ramadhan, Choky R.  (2023). Using rational
choice  theory  to  understand  corruption in Indonesia, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 171-182.. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integ ritas Robert  Agnew,  (1985).  A  Revised  Strain Theory  of  Delinquency,  Social  Forces,
64, (1), September, 151–167, https://doi.org/10.1093/sf/64.1.151 Robert  J.  Sampson  &  L.  Ash  Smith.  (2021).
Rethinking  Criminal  Propensity  and Character:  Cohort  Inequalities  and  the Power  of  Social  Change,    Crime  and Justice, 50(1), 13-76. https://www.journals.uchicago.edu/doi/ epdf/10.1086/716005
Safarovich, Mamatqulov E. (2020). Formation of the Concept of Hedonism and  Its  Representation.  JournalNX,
Proceedings  of  Online  International Conference on Innovative Solutions and
Advanced
Research. https://media.neliti.com/media/publicat ions/336093-formation-of-the-concept- of-hedonism-and-1d00921a.pdf.
Sanjaya, A. P., & Trifena, I. (2023). The role of  education  in  curbing  corruption:  A comparison  of  Indonesia  and  Hong Kong.  Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi, 9(2), 241–256.
https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.
992
Satria,  H.  S.  (2021).  Kebijakan  Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi,  6(2),
169–186.
https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2. 660
Sheridan, C, (2016). Foucault, Power and the
Modern  Panopticon,    Senior  Theses, Trinity  College,  Hartford,    Trinity College Digital Repository, https://digitalrepository.trincoll.edu/the ses/548
Sianturi,  S.R  &  Panggabean,  M.L.  (1996).
Hukum Penitensier di Indonesia, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta
Spicer, M. W. (1993). On Friedrich Hayek and public  administration:  an  argument  for discretion within rules, Gale Academic Onefile.
https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE% 7CA13840216&sid=googleScholar&v =2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=0095 3997&p=AONE&sw=w&userGroupN ame=anon%7Efb6a9e6d&aty=open- web-entry
Suparman.  (2020).  Bureaucratic  Corruptive Behavior:  Causes  And  Motivation  of
State  Civil  Aparatures  in  Indonesia, International  Journal  of  Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 5290-5303.. https://etheses.uinsgd.ac.id/31332/1/IJP R_nang.pdf Suryanto (2015). Kontroversi Gayus Tambunan: Hobi Pelesir Saat Dipenjara. CNN Indonesia, 21 September. https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20150921104505-12-
79976/kontroversi-gayus-tambunan- hobi-pelesir-saat-dipenjara
Tampubolon,  M.,  Simanjuntak,  N.,  Silalahi,
F. (2023). Birokrasi & Good Governance. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. The Black Law Dictionary. (n.d).
CORRUPTION  Definition  &  Legal
Meaning.
https://thelawdictionary.org/corruption/
The World Bank. (2020). Anticorruption Fact Sheet. https://www.worldbank.org/en/news/fa ctsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-
sheet
Theobald, R. (1990). What is Corruption?. In:
Corruption, Development and Underdevelopment. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349- 20430-4_1 Toates, F. (2012). Operant Behavior. In: Seel,
N.M.  (eds)  Encyclopedia  of  the Sciences of Learning. Springer, Boston,
MA. https://doi.org/10.1007/978-1- 4419-1428-6_992 Tranparency  International,  (2024).  Country Data: Indonesia. https://www.transparency.org/en/countr ies/indonesia
Transparency International Indonesia, (2024).
Corruption  Perception  Index  2023: Pemberantasan  Korupsi  Kembali  ke

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Titik  Nol.  https://ti.or.id/corruption- perceptions-index-2023/
Transparency International,
(2024).
Corruption  Perception  Index  2023, https://www.transparency.org/en/cpi/20 23
Undang-Undang  No. 7 Tahun 2006  tentang Ratifikasi  Konvensi  Anti  Korupsi
UNCAC 2003.
Whalan,  R.  (2021).  Angela  Merkel:  How  a poor  girl  from  East  Germany  rose  to become  the  'Empress  of  Europe',  ABC News. https://www.abc.net.au/news/2021-09- 24/empress-of-europe-angela-merkel- legacy-in-germany/100465618 White-Collar  Crime  dan  Pola-pola  yang Menyertainya, Maret (2024). https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20240326-white- collar-crime-dan-pola-pola-yang- menyertainya.
Wolak, A.J. (2015). Australian and Canadian Managerial  Culture:  A  Summary.  In:
The Development of Managerial
Culture.  Palgrave  Macmillan,  London. https://doi.org/10.1057/9781137475633
_8
World  Population  Review,  (2024).  Most
Corrupt Countries 2024. https://worldpopulationreview.com/cou ntry-rankings/most-corrupt-countries
Yogi  Prabowo,  H.  (2014),  "To  be  corrupt  or not  to  be  corrupt:  Understanding  the behavioral  side  of  corruption  in Indonesia",
Journal of Money
Laundering Control, Vol. 17 No. 3, pp. 306-326. https://doi.org/10.1108/JMLC-11- 2013-0045