## STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DIBIDANG EKONOMI
Dr. Dies  Nurhayati, M.Pd. (STKIP PGRI Pasuruan)

## Abstraksi
Globalisasi  dibidang  ekonomi  telah  mendorong  munculnya  perdagangan  bebas  lintas negara Perdagangan bebas adalah suatu situasi di mana arus lalu lintas barang, jasa, dan manusia  dari  dan  ke  suatu  negara  di  dunia  ini  tidak  mengalami  hambatan  yang  berarti. Keadaan  seperti  itu,  akan  menimbulkan  peluang  dan  ancaman  bagi  bangsa  Indonesia. Peluang  itu  berupa  makin  mudahnya  barang  dan  jasa  produksi  Indonesia  untuk memasuki pasaran luar negeri. Hambatan non tarif (kuota, dan sebagainya) bagi produk Indonesia  ke  negara  lain  akan  semakin  hilang  atau  tidak  berarti  lagi.  Demikian  pula halnya  dengan  tenaga  kerja  Indonesia,  mereka  akan  dapat  bekerja  dengan  mudah  di negeri asing tanpa hambatan peraturan imigrasi yang berarti. Namun di sisi lain, keadaan itu juga dapat menimbulkan ancaman bagi Indonesia: barang, jasa, dan tenaga kerja asing boleh masuk ke Indonesia dengan tanpa hambatan yang berarti. Akan terjadi persaingan kualitas barang, jasa, dan tenaga kerja dalam negeri dan luar  negeri guna merebut pasar dalam  negeri.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  penyusunan  strategi  guna  menghadapi tantangan  globalisasi.  Sehingga  Indonesia  mampu  memperkuat  posisinya  untuk mengambil peluang dalam persaingan ekonomi secara global. Tulisan ini akan mengurai beberapa  strategi  yang  bisa  dilakukan  Indonesia  untuk  menghadapi  tantangan  global dibidang ekonomi.
Kata kunci; Globalisasi, Ekonomi, Daya saing, Pasar bebas
I. Pendahuluan
Merambahnya  budaya  asing  ke Indonesia  melalui  media  massa,  baik elektronik  maupun  cetak  serta  media internet sangat mempengaruhi perkembangan  budaya  Indonesia.  Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar  dalam  interaksi  antar  masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat  lain,  bangsa  Indonesia  telah mengalami  proses  dipengaruhi  dan mempengaruhi. Kemajuan bisa dihasilkan  melalui  interaksi  dengan pihak lain. Hal inilah  yang terjadi dalam proses  globalisasi.  Oleh  karena  itu, globalisasi  bukan  hanya  soal  ekonomi
namun  juga  terkait  dengan  masalah  atau isu  makna  budaya  dimana  nilai  dan makna  yang  terlekat  di  dalamnya  masih tetap berarti.
Globalisasi adalah suatu fenomena  khusus  dalam  peradaban manusia  yang  bergerak  terus  dalam masyarakat  global.  Kehadiran  teknologi informasi  dan  teknologi  komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi  ini.  Globalisasi  menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan  dan  permasalahan  baru  yang harus  dijawab  dan  dipecahkan  dalam upaya  memanfaatkan  globalisasi  untuk
kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri  merupakan  sebuah  istilah  yang muncul  sekitar  dua  puluh  tahun  yang lalu,  dan  mulai  begitu  populer  sebagai ideologi  baru  sekitar  lima  atau  sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi  begitu  mudah  diterima  atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana  globalisasi  sebagai  sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  sehingga  ia  mampu  mengubah dunia secara mendasar.
Globalisasi sering diperbincangkan  oleh  banyak  orang, dalam  Globalisasi  tersebut  mengandung suatu pengertian akan satu situasi dimana berbagai  pergerakan  barang  dan  jasa antar  negara  diseluruh  dunia  dapat bergerak  bebas  dan  terbuka  dalam perdagangan.  Dengan  terbukanya  satu negara terhadap negara lain, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi,  pola  konsumsi,  pendidikan, nilai  budaya  dan  lain-lain.  Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang  satu  dapat  membawa  konsekuensi penting  bagi  berbagai  individu  dan masyarakat  di  belahan  dunia  yang lain.(A.G.Mc.Grew, 1992).
Berbicara  mengenai  Libralisasi, Menurut  Chacholiades (1978) partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat
bebas  sehingga  keikutsertaan  suatu negara tersebut dilakukan secara sukarela.  Dari  sisi  internal,  keputusan suatu  negara  melakukan  perdagangan internasional merupakan pilihan sehingga perdangangan seharusnya memberikan  keuntungan  pada  kedua belah  pihak.  Hal  ini  didasarkan  pada argumen bahwa perdagangan akan memberikan manfaat pada negara pelaku dan  akan  meningkatkan  kesejahteraan yang  lebih  besar  dibandingkan  tidak  ada perdagangan  (Kindleberger  dan  Lindert, 1978). Dengan  kata  lain,  perdagangan akan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi sekaligus memberikan keuntungan akibat perbedaan  harga  relatif  dan  spesialisasi dalam  berproduksi. Secara  teoritis, penghapusan  berbagai  bentuk  intervensi dan  hambatan  menjadikan  penerapan liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan volume perdagangan  lebih  besar  sehingga  nilai tambah  yang  diciptakan  juga  makin besar. Kondisi tersebut selanjutnya diperkirakan  akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia.
Dalam prakteknya, proses liberalisasi perdagangan dilakukan melalui  berbagai  skenario.  Selain  proses liberalisasi unilateral, ratifikasi kerjasama  perdagangan  internasional melalui pembentukan kelembagaan seperti APEC, AFTA dan WTO
merupakan  pilihan  skenario  liberalisasi bagi negara pelaku perdagangan termasuk  Indonesia. Sebagian  ekonom menganggap liberalisasi akan menguntungkan bagi negara yang sedang berkembang dan penduduk miskin karena ekspor produk yang bersifat padat karya  akan  meningkat.  Selain  itu, liberalisasi  yang  menuntut  peningkatan daya  saing  produk  akan  mendorong peningkatan nilai tambah melalui pembangunan industri-industri manufaktur pengolahan hasil pertanian.
II. Strategi  Indonesia  Menghadapi Globalisasi Bidang Ekonomi
Munculnya  globalisasi  tentunya membawa dampak bagi  kehidupan suatu negara  termasuk  Indonesia.  Dampak globalisasi  tersebut  meliputi  dampak positif  dan  dampak  negatif  di  berbagai bidang  kehidupan  seperti  kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lainnya.
Proses  globalisasi  yang  bergulir, diiringi  dengan  pesatnya  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK) memungkinkan  terjadinya  perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap  eksistensi  dan  kelangsungan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Dari aspek eksternal, globalisasi menimbulkan  pertemuan  antar  budaya bagi  bangsa-bangsa  di  seluruh  dunia,
tidak  terkecuali  Indonesia.  Dengan  kata lain, globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan sosial besar- besaran yang  belum  tentu  semua perubahan itu kongruen dengan kemajuan sosial (sosial progress).
Kehadiran  globalisasi  tentunya membawa  pengaruh  yang  cukup  besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh  tersebut  meliputi  dua  sisi, yakni  pengaruh  positif  dan  pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi juga merasuk dalam berbagai bidang kehidupan,  termasuk  kehidupan  politik, ekonomi,  ideologi,  sosial  budaya  dan lain  sebagainya.  Globalisasi  berlangsung di  semua  bidang  kehidupan  seperti bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial budaya,  pertahanan  keamanan  dan  lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung  utama  dalam  globalisasi. Dewasa  ini,  perkembangan  teknologi begitu  cepat  sehingga  segala  informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat  tersebar  luas  ke  seluruh  dunia. Oleh  karena  itu  globalisasi  tidak  dapat kita hindari kehadirannya.
Selanjutnya yang harus di siapkan  untuk  menghadapi  globalisasi adalah dengan memperkuat posisi Indonesia  dari  berbagai  bidang,  salah satu  aspek  yang  harus  diperkuat  adalah dibidang ekonomi. Oleh karena itu dalam
artikel  ini  akan  di  uraikan  beberapa langkah  strategis  yang  harus  dilakukan oleh  Indonesia  di  bidang  ekonomi. Beberapa hal  yang bisa  di  lakuan adalah :

## a. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Untuk  meningkatkan  daya  saing, industrialisasi  harus  dilakukan  dalam segala bidang, hanya dengan industrialisasi, penerapan teknologi produksi yang lebih baik dapat dilakukan.  Teknologi  produksi  adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
Umumnya  industrialisasi  dilakukan  oleh pemodal besar dengan kekuatan pendanaan dan
kemampuan
entrepreneurship yang mumpuni.
Namun,  menarik  para  pemodal  besar untuk  berinvestasi  di  Indonesia  jelas tidak  mudah.  Banyak  faktor  eksternal dan  internal  yang  harus  dibenahi. Stabilitas politik, pungutan liar, penegakan  hukum,  infrastruktur,  dan lain-lain.
Mengundang investor asing harus terus  dilakukan  untuk  menggali  potensi ekonomi  yang  belum  tersentuh  dan membuka  lapangan  pekerjaan.  Harus diakui,  pemodal  besar  bisa  mengubah warna ekonomi suatu daerah secara cepat dan  instan.  Namun,  penguatan  ekonomi kerakyatan juga wajib dilakukan.
Meskipun tidak bisa membawa perubahan  secara  drastis,  tapi  penguatan perekonomian bawah bisa meningkatkan ketahanan  dan  kemandirian  ekonomi Indonesia.  Ekonomi  rakyat  umumnya bersifat  padat  karya.  Dengan  gelontoran dana  yang  sama,  lapangan  kerja  yang tercipta  lebih  besar  daripada  industri padat  modal.  Penguatan  dunia  usaha rakyat juga akan meningkatkan daya beli yang  akan  meningkatkan  permintaan barang  dan  jasa.  Permintaan  ini  jelas akan  menjadi  pasar  potensial  bagi investor.  Investor  akan  lebih  bergairah untuk menanam modal dan  akan mendorong  penciptaan  lapangan  kerja dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih lanjut.
Namun, meningkatkan daya saing pada  ekonomi  rakyat  jelas  tidak  mudah, masalah terbesar dalam upaya peningkatan daya saing pada level rakyat adalah  minimnya  akumulasi  modal  dan kurangnya pengetahuan. Berbeda dengan para  pemodal  besar  yang  cukup  dengan satu kibasan maka teknologi  terbaru pun siap  digunakan,  rakyat  kecil  dengan modal  minim  tentu  kesulitan  bersaing. Kurangnya  pemahaman  tentang  konsep- konsep  manajerial  usaha  juga  bisa menghambat  pembentukan  bisnis  yang sehat.  Dan  yang  tidak  kalah  penting, pengetahuan  mengenai  penjualan  dan pemasaran produk juga menjadi kendala.
Strategi  terbaik  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  upaya  pemerintah  untuk mendorong pertumbuhan koperasi.
Keberadaan koperasi dapat mempermudah  koordinasi  para  pemilik usaha dengan karakteristik yang homogen.  Mereka  bisa  menggabungkan modal  untuk  membeli  peralatan  yang diperlukan  untuk  meningkatkan  nilai tambah  barang  yang  diproduksi,  sesuatu yang  sulit  dilakukan  bila  mereka bergerak sendiri-sendiri.
Salah satu bentuk kongkrit upaya Pemerintah  RI  dalam  meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi  daya  saing  guna  memacu produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi yang  berkualitas,  dengan    terbitnya Inpres  No.  6  Tahun  2014  pada  1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden  RI  menginstruksikan  kepada jajaran  pemerintah  di  seluruh  Indonesia, untuk  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi, dan  kewenangan  masing-masing  secara terkoordinasi  dan  terintegrasi  untuk meningkatkan  daya  saing  nasional  dan melakukan  persiapan  pelaksanaan  MEA yang akan dimulai pada 2015.
Diharapkan melalui Inpres tersebut  peningkatan  daya  saing  dapat terus  ditingkatkan,  utamanya  dengan mengedepankan  beberapa  strategi  dasar di antaranya:
1. Pengembangan industri nasional yang  berfokus  pada  pengembangan industri  prioritas  dalam  rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka  mengamankan  pasar  dalam negeri.  Selanjutnya,  pengambangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan penelitian; dan  penerapan  Standar  Nasional Indonesia (SNI).
2. Pengembangan  pertanian,  dengan fokus  pada  peningkatan  investasi langsung  di  sektor  pertanian,  dan peningkatan akses pasar.
3. Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan  kelembagaan  dan  posisi kelautan  dan  perikanan;  penguatan daya  saing  kelautan  dan  perikanan; penguatan  pasar  dalam  negeri;  dan penguatan  dan  peningkatan  pasar ekspor.
4. Pengembangan  energi,  yang  fokus pada  pengembangan  sub  sektor ketenagalistrikan  dan  pengurangan penggunaan  energi  fosil  (Bahan Bakar  Minyak);  sub  sektor  energi baru,  terbarukan  dan  konservasi energi;  dan  peningkatan  pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.
Selain  itu  masih  ada  sepuluh sektor  pengembangan  lainnya,  yang meliputi  pengembangan  infrastruktur; pengembangan  sistem  logistik  nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah; tenaga  kerja;  kesehatan;  perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan.
Kita patut bersyukur upaya untuk terus  meningkatkan  daya  saing  secara bertahap di Indonesia telah menunjukkan hasil  yang  cukup  menggembirakan, meskipun  harus  diakui  masih  terdapat berbagai  kekurangan    yang  menjadi tugas bersama untuk terus memperbaikinya.  Meningkatnya  daya saing  Indonesia  tercermin  dari  laporan Forum  Ekonomi  Dunia  atau  World Economic  Forum  (WEF),  yang    merilis Indeks  Daya  Saing  Global  2014-2015. Dalam rilis  itu  dikemukakan, daya saing Indonesia  naik  4  tingkat  menjadi peringkat 34 dari 144 negara di dunia.

## b. Peningkatan Laju Ekspor
Indonesia  harus  bekerja  ekstra keras  menjadi  pelaku  perdagangan. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan  baik  kategori  besar  atau Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  harus  mampu  berdaya  saing. Oleh  sebab  itu  kualitas  produk  dan  jasa harus  dinomorsatukan agar bisa diterima di  pasar  global.  Hal  ini  bukan  masalah
yang mudah buat Pemerintah dan pelaku industri.  Menurut  laporan  tahunan  dari World  Trade  Organization  (WTO),  yang menyatakan bahwa berdasarkan sumbangannya terhadap nilai total ekspor  dunia,  Indonesia  hingga  saat  ini tidak  termasuk  negara-negara  eksportir penting  untuk  hampir  semua  barang  dan jasa yang diperdagangkan secara internasional.  Dalam  perdagangan dunia, Indonesia bukan penentu harga, melainkan price taker. Pemerintah Indonesia  hanya  bisa  mempengaruhi harga  dalam  mata  uang  asing  dari produk-produk  ekspor  Indonesia  lewat perubahan  kurs  rupiah  (devaluasi  atau revaluasi).
Perlu  adanya  langkah  cerdas  dari kebijakan  pemerintah  yang  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada para pelaku industri, seperti  beban pajak yang tidak memberatkan, proses pengurusan usaha yang tidak membutuhkan  banyak  “meja”  (aturan berbelit),  meniadakan  aroma  korupsi birokrasi dalam pengurusan  usaha. Masalah  tersebut  dimaksudkan  untuk menimbulkan  gairah  kepada  masyarakat Indonesia agar ikut andil dalam menciptakan  ekonomi  kreatif yang berdaya  saing  tinggi  dan  meningkatkan laju  ekspor.  Dalam  bidang  jasa,  peran pemerintah sangat penting seperti program peningkatan kemampuan
berbahasa  asing  agar  tenaga  kerja  di Indonesia  mampu  bersaing  dengan tenaga  kerja  lokal  di  luar  negeri. Pengurusan  sertifikasi  keahlian  pun jangan  sampai  memakan  waktu  lama (berbelit).
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) yang  bekerja  di  luar  negeri  harus memaksimalkan  kemampuannya  dengan mengikuti berbagai seminar atau pelatihan  keterampilan  agar  wawasan semakin  luas.  Kita  tidak  ingin  tenaga kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  luar negeri  menyandang  stigma  negatif, dalam arti tidak mempunyai keahlian dan kecakapan  dalam  menghadapi  arus globalisasi.  Saat  ini,  kemampuan  tenaga kerja  kita  yang  bekerja  di  luar  negeri masih  di  bawah  Philipina.  Sebagai contoh kasus di Singapura yang memberikan  gambaran  bahwa  Tenaga Kerja  Asing  (TKA)  dari  Philipina  yang bekerja  di  sektor  informal  lebih  dihargai dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  dari Indonesia.  Penyebabnya  adalah  masalah kemampuan  berbahasa  Inggris  para tenaga  kerja  Indonesia  yang  kurang mahir. Perlu adanya kerjasama Pemerintah  dan  stakeholders  lainnya secara konsisten dalam mengatasi kualitas  produk  kita  agar  bisa  berdaya saing.
Kontribusi Pemerintah untuk mewujudkan  produk  dalam  negeri  yang
berkualitas sangatlah menentukan. Dalam  dunia  perindustrian,  masalah tentang  ketersedian  modal  yang  cukup, teknologi  informasi  yang  memadai,  dan tenaga  kerja  yang  terampil  di  bidangnya serta diimbangi dengan keahlian pengusaha,  organisasi  dan  manajemem perusahaan,  pemakaian  teknologi  maju dan input lainnya akan memberikan andil yang  besar  dalam  mencetak  produk dalam  negeri  bermutu  tinggi.  Disinilah kerja  sama  Pemerintah  dan  pengusaha sangat  dibutuhkan  untuk  menciptakan hasil produksi perusahaan yang bermutu.

## c.  Pemberdayaan UMKM
Belum  kokohnya  fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong  pemerintah  untuk  terus memberdayakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Sektor  ini  mampu menyerap  tenaga  kerja  cukup  besar  dan memberi  peluang  bagi  UMKM  untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan  modal  besar  (capital intensive).  Eksistensi  UMKM  memang tidak  dapat  diragukan  lagi  karena terbukti  mampu  bertahan  dan  menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis  ekonomi. Disisi  lain,  UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu  terbatasnya  modal  kerja,  Sumber
Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu  pengetahuan serta  teknologi  (Sudaryanto  dan  Hanim, 2002).  Kendala  lain  yang  dihadapi UMKM  adalah  keterkaitan  dengan prospek  usaha  yang  kurang  jelas  serta perencanaan,  visi  dan  misi  yang  belum mantap. Hal  ini  terjadi  karena  umumnya UMKM  bersifat  income  gathering  yaitu menaikkan  pendapatan,  dengan  ciri-ciri sebagai  berikut:  merupakan  usaha  milik keluarga,  menggunakan  teknologi  yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses  permodalan  (bankable),  dan  tidak ada  pemisahan  modal  usaha  dengan kebutuhan pribadi.
Pemberdayaan  UMKM  di  tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai  tantangan  global,  seperti meningkatkan  inovasi  produk  dan  jasa, pengembangan  sumber  daya  manusia dan  teknologi,  serta  perluasan  area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai  jual UMKM itu  sendiri, utamanya  agar  dapat  bersaing  dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur  di  Indonesia,  mengingat UMKM  adalah  sektor  ekonomi  yang mampu  menyerap  tenaga  kerja  terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).
UMKM  hadir  sebagai  salah  satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit
dari  masa-  masa  krisis  ekonomi.  Selain itu, UMKM tumbuh dengan berlandaskan ekonomi domestik, sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi  Indonesia  pun  sebagian  besar didorong oleh ekonomi domestik. Disinilah  dapat  dilihat  betapa  kuatnya pengaruh  UMKM  di  Indonesia,  yang jumlahnya sekarang masih terus bertambah. Melalui pasar bebas, UMKM justru  tak  perlu  khawatir  akan   tergerus oleh  serbuan  barang  impor,  karena dengan nilai- nilai lokal yang diusungnya menjadi  senjata  utama  menghadapi barang asing.
Nilai  kelokalan  inilah  yang  perlu diandalkan setiap UMKM di Indonesia. Local  is  the  new  power. Kekuatan  dalam  ciri  khas  lokal  setiap produk UMKM ini yang akan membuatnya  mampu   bertahan  dengan keunikannya  tersebut.  Produk  lokal, orang-  orang  lokal  dan  segmen  pasar lokal.  Ketiga  hal  ini  saling  terkait  satu dengan lainnya. Dengan mengusung nilai kelokalan  ini  bukan   mustahil  jika  kelak segmen  pasar  lokal  UMKM  akan menggaet perhatian pasar global. Bukanlah  tak mungkin jika keunikan ini membawa  nama  produk  lokal  UMKM Indonesia bersaing dengan produk branded yang ada di pasar internasional.
Di setiap brand, termasuk produk lokal, haruslah mengandung ’rasa global’ untuk  mempersiapkan  produk  lokal  ini menemui  pasar  asing  sehingga  bisa diterima  di  negara  lain.  Rasa  global  ini tak  perlu  menghilangkan  unsur  lokal yang  menjadi  ciri  khas  produk  selama ini.  Identitas  lokal  dalam  suatu  produk UMKM  akan  mampu  membuatnya terkenang  sebagai  produk  khas  dari daerah asalnya. Meskipun UMKM bergerak  dalam   ruang  lingkup  sempit, namun  seharusnya  para  pelaku  usaha  ini mulai  berpikir  global.  Dengan  keunikan produk  khasnya  mereka  bisa  menjual sebuah   produk  lokal  yang  unggul  dan bersaing melawan  raksasa pasar global.
UMKM  sebenarnya  memiliki potensi  sangat  besar,  namun  masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan  kapasitas  dan  akses sumberdaya  produktif.  Permasalahan pokok  yang  dihadapi  UMKM    adalah: Pertama,    rendahnya  produktivitas,  yang disebabkan  oleh  rendahnya  kualitas sumber  daya  manusia  khususnya  dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran.
Kedua, keterbatasan akses permodalan.  Keadaan  itu  bagi  UMKM amat  menyulitkan  untuk  meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan  produk-produk  yang bersaing.  Meskipun  pemerintah  telah
memberikan  solusi  melalui  kebijakan berbagai  skim  kredit  murah  dan  mudah, namun  hal  tersebut  sulit  terjangkau  oleh UMKM.
Ketiga,  penguasaan  teknologi, manajemen, informasi dan pasar;   relatif masih  jauh  dari  memadai,  sedangkan untuk  memenuhi  keperluan  tersebut, memerlukan  biaya  yang  besar  apalagi untuk  dikelola  secara  mandiri  oleh UMKM.  Untuk  mewujudkan  maksud tersebut, maka pemerintah perlu menggagas strategi pemberdayaan UMKM  yang tepat.
Terdapat enam hal yang menjadi prioritas  strategi  bagi    UMKM  dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Pertama,  mempermudah  UMKM  untuk mengakses permodalan. Kedua, memperluas jaringan pemasaran. Ketiga, meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Keempat,  tersedianya  sarana dan  prasarana  usaha  yang  memadai. Kelima,  terciptanya  iklim  usaha  yang kondusif,  dan  keenam,  teknologi  yang tepat guna.
Dinas  Koperasi  dan  UMKM sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan  UMKM,  harus  mendorong tumbuhnya  sentra-sentra  UMKM  dan sekaligus mempersiapkan tenaga konsultan  BDS  yang  mengerti  tentang bisnis.  Terlebih lagi  pada era persaingan
global  seperti  sekarang  ini,  dimana UMKM dituntut harus menguasai teknologi    dalam  mengakses  berbagai informasi tentang bisnis.
Jika  semuanya  dilakukan  dengan selaras  melalui  pendekatan  program (bukan  proyek),  maka  pertumbuhan UMKM  yang spektakuler bukan sekadar mimpi lagi karena potensi pasar domestik  dan  pasar  global  merupakan peluang  yang  dapat  dipenuhi  oleh UMKM di negeri sendiri, bukan sebaliknya  digarap  oleh  pengusaha  dari negara lain.
Karena itu kegiatan pemberdayaan melalui pendekatan sentra
UMKM dan BDS harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Pertanyaannya, sudahkan  pemerintah  serius  melakukan pemberdayaan terhadap UMKM?
Entahlah, yang terlihat dan teramati oleh kita  semua,  UMKM  masih  menjadi produk  politik  praktis  bagi  para  politisi yang  akan  mencari  dukungan  menjelang Pemilu.  Setelah  Pemilu  selesai  dan  para politisi  telah  mendapatkan    kursi  emas sebagai pejabat negara,  mereka ditinggal begitu  saja  bahkan  justru  ditangkapi dengan  alasan  mengganggu  ketertiban dan kenyamanan kota.

## d. Perbaikan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan  salah  satu  aspek  penting  dan
vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah  satu  roda  penggerak  pertumbuhan ekonomi.  Ini  mengingat  gerak  laju  dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi,  sanitasi,  dan  energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi  fondasi  dari  pembangunan ekonomi  selanjutnya.  Tapi  faktanya bertahun-tahun  saat  ini  perkembangan infrastruktur  yang  diharapkan  selalu berkembang  lebih  baik  di  Indonesia malah  sangat  mencemaskan,  sebagai contoh  pergerakan  barang  hampir  pada posisi terkunci karena kondisi infrastruktur  sangat  parah  dan  sistem logistik  yang  sangat  rapuh.  Dengan melihat  informasi  di  berita  dan  berfikir sejenak  ternyata  pertumbuhan  ekonomi Indonesia 2 tahun terakhir naik sekitar 6 persen,  bahkan  menurut  berita  Indonesia sebagai  salah  satu  Negara  terbaik  yang mampu  melewati  masa-masa  krisis dunia.  Akan  tetapi  tidak  dibarengi dengan  kenaikan  kapasitas  infrastruktur, yang  ada  perkembangan  infrastruktur menjadi minus karena kerusakan infrastruktur  yang  sudah  ada  diperparah oleh alam yang tidak bersahabat.
Kemampuan  daya  saing  produk Indonesia menuntut ketersediannya
infrastruktur
yang memadahi.
Infrastruktur yang kurang maksimal akan memperlambat gerak laju ekspor berbagai produk. Akibatnya kepercayaan permintaan  luar  negeri  terhadap  produk kita  mengalami  penurunan.  Bahkan produk  yang  berdiam  lama  selama  di perjalanan  akan  mengalami  penyusutan kualitas.  Sama  halnya  dalam  permintaan jasa,  seperti  tenaga  kerja  kita  ke  luar negeri juga membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai, agar permintaan  luar  negeri  terhadap  tenaga kerja kita bisa sesuai jadwal.
Perlu disadari, bahwa infrastruktur  di  negeri  kita  masih  jauh dari  apa  yang  diharapkan.  Masalah infrastruktur merupakan pekerjaan rumah Pemerintah yang harus diselesaikan sesegera mungkin 1) Memperbaiki  semua  infrastruktur  yang rusak,  seperti  jalan-jalan  raya  yang berlubang  dan  bergelombang  (sebagian hancur  karena  tanah  longsor  dalam waktu  singkat);  2)  Membangun  jalan  tol atau  jalan  kereta  api  ke  pelabuhan,  dan memperluas  kapasitas  pelabuhan  seperti Tanjung  Priok,  Tanjung  Perak  dan lainnya  yang  selama  ini  menjadi  pintu keluar  masuk  barang  dalam  beberapa tahun ke depan;
3)
Meningkatkan akselerasilistrik dalam dua  tahun  ke  depan,  dan  banyak  lagi. Sangatlah  penting  untuk  mempermudah
aliran logistik  yang merupakan urat  nadi perdagangan  pada  khususnya,  seperti pengiriman  hasil  produksi  dan logistik dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran.
Memerlukan  sarana  transportasi yang memadai, seperti kondisi jalan raya yang  baik  dan  mencukupi,  fasilitas pelabuhan  yang  memadahi  dan  lain-lain perlu  penanganan  yang  serius  dan terkoordinir.  Tercapainya  infrastruktur yang  memadahi  akan  berpengaruh  besar terhadap  daya  saing  produk  dalam negeri.  Dengan  demikian, daya  saing sangat  ditentukan  oleh  kecepatan  barang masuk  dan  keluar.  Saking  pentingnya infrastruktur, Pemerintah seharusnya menjadikan sektor ini adalah sektor yang paling  diprioritaskan.  Pemerintah  Pusat dan  daerah  hendaknya  bersinergi  secara harmonis  dalam  membuat  berbagai kebijakan, agar pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan pelabuhan,  jalan  raya  dan  sarana transportasi  lainnya bisa  dilakukan secepatnya. Bahkan pembangunan sarana transportasi  ini  mampu  menjangkau sampai  ke  pedesaan,  di  mana  terdapat UMKM atau home industry yang menciptakan  ekonomi  kreatif  agar  bisa membantu  negara  dalam  meningkatkan laju  ekspor.  Akses  insfrastruktur  benar- benar  merupakan  faktor  penentu  dalam memperlancar  sirkulasi  produk  yang
mempunyai  daya  saing  tinggi.  Apalagi,
ketersediaan infrastruktur mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Tantangan membangun infrastruktur  di  Indonesia  sangat  besar mengingat  celah  yang  lebar  antara kondisi  yang  ada  dan  kebutuhan  yang harus  dipenuhi.  Luas  wilayah  negara yang  besar  membutuhkan  infrastruktur yang berskala raksasa, melebihi kebutuhan  yang  sama  pada  kebanyakan negara.  Berbagai  upaya  serius  perlu dilakukan untuk benar-benar mewujudkan hadirnya infrastruktur  yang merata dan berkualitas baik.
Pembangunan  infrastruktur  akan dipercepat  melalui  skema  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Dalam  rencana  ini,  akan  dibangun infrastruktur  yang  diperlukan  untuk mengembangkan  potensi  ekonomi  di kawasan-kawasan sepanjang enam koridor  terpilih  yang  tersebar  di  seluruh wilayah  negara.  Ke  enam  koridor  ini kemudian akan terhubung dengan
koridor  ASEAN,  untuk  mempercepat arus barang antar negara.
Skema kerjasama pemerintah dan swasta  dalam  penyediaan  infrastruktur juga  akan  terus  didorong.  Perangkat peraturan,  kelembagaan  dan  SDM  terus disiapkan untuk menggalang dan melayani  permintaan  kerjasama  dengan
pihak  swasta.  Promosi  kepada  investor asing  pun  harus  dilakukan  pemerintah. Namun  pemerintah  masih  perlu  terus bekerja  keras  melakukan  promosi  dan membuat  peraturan  yang  lebih  menarik dan  terprediksi,  termasuk  mengenai pengaturan  jika  terjadi  suatu  risiko  dan memastikan adanya perlindungan terhadap hasil investasi.
Kunci  keberhasilan  penyediaan infrastruktur yang lain adalah pembagian kewenangan  dan  tanggungjawab  yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh  jalan  raya  yang  ada  di  wilayah negara sudah ditetapkan kewenangan dan kewajiban pembangunan dan pemeliharaannya,  apakah  pemerintah pusat,  provinsi  atau  kabupaten/kota. Yang  belum  jelas  adalah  bagaimana kerjasama  yang  baik  dilakukan  antar tingkatan  pemerintahan,  sehingga  setiap prasarana dan sarana, siapapun penanggungjawabnya, selalu berada dalam kondisi baik dan saling mendukung.

## e. Ketahanan Ekonomi
Ketahanan  ekonomi  diartikan sebagai  kondisi  dinamik  kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam  menghadapi  serta  mengatasi
segala  ancaman,  gangguan,  hambatan dan  tantangan  yang  datang  dari  luar maupun  dari  dalam  negeri  baik  yang langsung  maupun  tidak  langsung  untuk menjamin kelangsungan hidup
pereokonomian   bangsa  dan  negara
Republik Indonesia
berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Wujud ketahanan ekonomi tercermin  dalam  kondisi  kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi  yang  sehat  dan  dinamis   serta kemampuan  menciptakan  kemandirian ekonomi  nasional  dengan  daya  saing tinggi  dan  mewujudkan  kemakmuran rakyat  yang  adil  dan  merata.  Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan  kepada  mantapnya  ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang  sehat  serta  pemanfaatan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tersedianya barang  dan  jasa,  terpeliharanya  fungsi lingkungan  hidup  serta  meningkatkan daya  saing  dalam  lingkup  persaingan global.
Usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi  yang  diinginkan  perlu  upaya pembinaan  terhadap  berbagai  hal  yang dapat menunjangnya antara lain  yaitu:
a) Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan  kemakmuran  dan
kesejahteraan  yang  adil  dan
merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional kelangsungan hidup bangsa  dan  negara  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b) Strukttur  ekonomi  dimantapkan secara  seimbang  dan  saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar  sektor  pertanian  dengan perindustrian dan jasa.
c) Pembangunan
ekonomi
dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan  anggota  masyarakat, serta  memotivasi  dan  mendorong peran  serta  masyarakat  secara aktif. Harus diusahakan keterkaitan  dan  kemitraan  antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu Pemerintah,  BUMN,  Koperasi, Badan  Usaha  Swasta,  dan  sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan,  pemerataan,  dan stabilitas ekonomi.
d) Pemerataan  pembangunan  dan pemfaatan hasil-hasilnya
senantiasa  dilaksanakan  melalui keseimbangan  dan  keserasian
pembangunan  antar  wilayah  dan antar sektor.
e) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan   secara  sehat  dan dinamis  dalam  mempertahankan serta  meningkatkan   eksistensi kemandirian perekonomian nasional,  dengam  memanfaatkan sumber  daya  nasional  secara optimal dengan sarana iptek tepat guna  dalam  menghadapi   setiap permasalahan  serta  dengan  tetap memperhatikan kesempatan kerja Dari beberapa strategi diatas, tentunya  masih  banyak  hal  yang  harus dilakukan  guna  menghadapi  tantangan global khususnya di tahun 2015 ini. Kita juga tentunya berharap, melalui berbagai pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan  daya  saing  ekonomi, mengatasi  masalah  kesenjangan,  dan mengurangi  disparitas  harga  diberbagai wilayah, pembangunan infrastruktur juga berperan peran vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat.
Urgensi  menyukseskan  berbagai pembangunan  infrastruktur   seyogyanya menjadi  prioritas  utama  bagi  seluruh pemangku kepentingan, mengingat memiliki  keterkaitan  yang  sangat  kuat dengan  kesejahteraan  sosial  dan  juga berperan  penting  dalam  memacu  proses pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah atau region. Hal tersebut dapat
ditunjukkan  dengan  indikasi  bahwa wilayah  yang  memiliki  kelengkapan sistem infrastruktur  yang berfungsi  lebih baik  dibandingkan  dengan  wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan  serta  pertumbuhan  ekonomi yang lebih baik pula.
Dalam konteks ekonomi, infrastruktur  merupakan  modal  sosial masyarakat  (social  overhead  capital) yaitu  barang-barang  modal  esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi,  dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Pembangunan  infrastruktur  merupakan katalisator  di  antara  proses  produksi, pasar  dan  konsumsi  akhir.  Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat  dan  tingkat  kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi tidak  mungkin  dicapai  apabila  tidak  ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, atau dengan kata lain infrastruktur adalah basic  determinant  atau  kunci  bagi perkembangan  ekonomi.  Keberadaan infrastruktur,  telah  terbukti  berperan sebagai  instrumen  bagi  pengurangan kemiskinan,  pembuka  daerah  terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.
Dengan demikian,
investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat  perlu  terus  didorong  guna meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.
Berbagai  tantangan  dan  peluang pembangunan  ekonomi  yang  kita  hadapi di tahun 2015 diharapkan dapat memacu kita untuk lebih memanfaatkan momentum  dan  mengoptimalkan  upaya dalam menjamin percepatan pembangunan  infrastruktur  agar  dapat memacu berkembangnya sektor ekonomi produktif,  guna  mengatasi  masalah kesenjangan serta mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi.
III. Kesimpulan
Kehadiran globalisasi adalah sebuah  keniscayaan  yang  tidak  dapat dihindari,  seiring  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  menjadikan globalisasi  memberikan  pengaruh  yang cukup  besar  disegala  aspek  kehidupan, baik  itu  pengaruh  positif  maupun pengaruh negatif.
Salah  satu  manfaat  Globalisasi  adalah meningkatnya  produktivitas  ekonomi yang memiliki arti kita dapat memproduksi dalam jumlah lebih banyak dengan  besar  usaha  yang  sama.  Pakar
ekonomi  David  Ricardo  mengemukakan bahwa  dalam  dunia  ekonomi  terdapat comparative advantage (keunggulan komparatif). Pada dasarnya setiap Negara memiliki keunggulan komparatifnya masing-masing. Oleh sebab itu langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi guna memperkuat  posisi  Indonesia  dalam kancah  global  dari  berbagai  bidang. Salah satu bidang yang paling memberikan  implikasi  luas  terhadap perkembangan globalisasi adalah dibidang ekonomi. Oleh karena itu dalam artikel  ini  merekomendasikan  strategi yang  mendesak  untuk  segera  dilakukan dalam  bidang  ekonomi  ada  lima  hal, yaitu; 1).Peningkatan Daya Saing Ekonomi,  2).Peningkatan  Laju  Ekspor,
3).Pemberdayaan  UMKM,  4).Perbaikan Infrastruktur, 5).Ketahanan Ekonomi.

## Daftar Pustaka
1. Hanantijo, Djoko. Strategi Dalam Menghadapi Persaingan Global. Surakarta
2. Arief. 2009. Peranan Teknologi
Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. ISSN : 1907-5022. Bandung
3. Aspan, Henry. 2011. Kebijakan Perdagangan Luar-Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Pemberlakuan Kesepakatan ASEAN Free Trade (AFTA). Vol 4 No.2. ISSN : 1979-5408. Medan
4. Anabarja, Sarah. Kendala Dan
Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community. Jawa Timur
5. Wibowo, Arif. Kesiapan
Konsumen Indonesia Dalam Menghadapi AFTA 2015
6. Madjid, Rachmawati. Kualitas
Sumber Daya Manusia Dalam Menggapai Bonus Demografi
7. Sihombing, Jonker. 2013.
Kerjasama ASEAN: Manfaat dan Tantangannya Bagi Indonesia. Law Review Volume XIII No.2. Karawaci
8. Wr Rosidawati, Imas.
Reinterpretasi Globalisasi: Menuju Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Masyarakat Indonesia
9. Soesastro, Hadi. 2004. Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi,
Regionalisasi  dan  Semua  Itu. WPE 082
10. http://andi-
awal.blogspot.com/2011/09/liber alisasi-ekonomi.html
11. http://ninetyoktarizki.wordpress.c om/2012/06/12/kesiapan- indonesia-dalam-menghadapi- era-globalisasi/
12. http://ekonomi.kompasiana.com/ bisnis/2014/02/25/peningkatan- daya-saing-produk-dan- infrastruktur-indonesia 13. http://phoudan.wordpress.com/20 12/06/11/kesiapan-indonesia- dalam-menghadapi-era- globalisasi/