History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 188 - 197 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3923

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERKELANJUTAN DI KAWASAN PESISIR TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT
Galang Mukti  Ardiyanto 1)
Fakultas  Kehutanan  Universitas  Papua, Papua, Indonesia 1)
Corresponding Author: galangmuktiardiyanto@gmail.com 1)

## Abstrak
Teluk  bintuni  terletak di provinsi Papua Barat yang memiliki potensi yang melimpah mengenai hutan mangrove. Dinas kehutanan dan perkebunan daerah Papua mengatakan bahwa luas hutan mangrove di provinsi Papua Barat mencapai 422.575,79 ha. Hutan mangrove di t eluk bintuni merupakan salah satu bentuk  paru  paru  dunia  yang  terluka.  Ada  faktor  yang  mempengaruhi  kerusakan  hutan  mangrove adalah cara mengelola hutan mangrove yang tidak dilaksanakan dengan bijak, diantaranya peneb a n ga n pohon  dizona  pelindung  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Penebangan  selalu  dilakukan  namun mengenai  penanaman  kembali  hutan  mangrove  menjadi  pertanyaan.  Perusahan  tidak  menunjukkan sikap  indikasi  penanaman  hutan  mangrove  disekitar  perusahaan.  Adanya  hal  tersebut  penelitian  ini bertujuan:  (1)  mengetahui  efektifitas kebijakan mengenai pengelolaan hutan mangrove. (2) mengetahui tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang  hutan  mangrove  teluk bintuni (3) tawaran kebijakan dalam pengelolaan  ekosistem  hutan  mangrove  di  teluk  bintuni.  Penelitian  dilakukan  dengan  cara  metode kualitatif yang diambil melalui wawacara, observasi, dan dokumentasi kebijakan yang terkait. Ha s iln y a penelitian tersebut yaitu (1) Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dilaksanakan di teluk bintani belum efektif  dan  perlu  perbaikan  mengenai  kebijakan  pengelolaan  ekosistem  Mangrove  di  teluk  bintuni. (2) Tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap keberadaan hutan mangrove teluk bintuni ya n g mengakibatkan  timbulnya  sikap  apatis  terhadap  lingkungan.  (3)  tawaran  peneliti  yaitub  per lunya rehabilitas  terhadap  kawasan  yang  rusak,  membentuk  kawasan  hutan  lindung  konservasi  hutan mangrove, memberikan sosialisasi masyarakat sekitar hutan mangrove dan mentaati peraturan unda n g - undang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.

## Kata Kunci: Kebijakan; Pengelolaan Ekosistem Mangrove; Teluk Bintuni

## Abstract
Bintuni  Bay  is  located  in  West  Papua  province  which  has  abundant  potential  regarding  mangrove  forests.  The Papua  regional  forestry  and  plantation  service  said  that  the  area  of  mangrove  forests  in  West  Papua  province reached  422,575.79  ha.  Mangrove  forests  in  Bintuni  Bay  are  one  of  the world's injured lung  forms. There are factors that  affect  the  destruction  of  mangrove  forests  is  how  to  manage  mangrove  forests  that  Not  carried  out  wisely, including  the  cutting  of  trees  in  the  protective  zone  carried  out  by  the  company.  Logging  is  always  done  but  the issue  of  replanting  mangrove  forests  is  a  question.  The  company  does  not  show  any  indication  of  mangrove  forest planting  around  the  company.  This  research  aims  to:  (1)  determine  the  effectiveness  of  policies  regarding  mangrove forest  management.  (2)  knowing  the  level  of  public  knowledge  about  Bintuni  Bay  mangrove  forests  (3)  Policy  offers
in  managing  mangrove  forest  ecosystems  in  Bintuni  Bay.  The  research  was  conducted  by  means  of  qualitative methods  taken  through  interviews,  observations,  and  related  policy  documentation.  The  results  of  the  research  are (1)  Mangrove  Ecosystem  Management  carried  out  in  Bintuni  Bay  has  not  been  effective  and  needs  improvement regarding  Mangrove  ecosystem  management  policies  in  Bintuni  Bay.  (2)  The  level  of  public  knowledge  that  is lacking  in  the  existence  of  Bintuni  Bay  mangrove  forests  which  results  in  apathy  towards  the  environment.  (3)  The researcher's  offer  is  the  need  for  rehabilitation  of  damaged  areas,  establishing  mangrove  conservation  protected  forest areas,  providing  socialization  of  communities  around  mangrove  forests  and  complying  with  laws  and  regulations issued  by the government.

## Keywords:  Policy;  Mangrove  Ecosystem  Management;  Bintuni  Ba

## PENDAHULUAN
Kekayaan  terbesar  Negara  Indonesia  salah  satunya  yang  memiliki  potensial  yaitu maritim  atau  kelautan  yang  luas  (Ali  et  al.,  2021).  Potensi  maritim  tersebut  tergambar dengan  banyaknya  pantai  atau  pesisir  yang  luas,  yaitu  salah  satunya  teluk  bintuni. Daerah  pesisir  memiliki  potensi  11  sektor  sumber  daya  ekosistem  yang  harus  dikelola dan  dikembang  secara  intensif.  Ekosistem  hutan  mangrove  menjadi  salah  satu  daya tarik  yang  dapat  menjadikan  potensial  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  diantaranya  segi ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  hidup.  (Karuniastuti,  2013).  Keberadaan  mengenai eksosistem  hutan  mangrove  yang  harus  dilindungi  terdapat  dalan  peraturan  SK Menteri  Kehutanan  nomor:  3121/MenhutVII/KUH/2014  tanggal  24  April  2014  telah menetapkan  kawasan  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  seluas  135.101,59 hektar  sebagai  Kawasan  Cagar  Alam.  Ekosistem  yang  wajib  dikelola  dan  dapat bermanfaat  untuk  masyarakat  yaitu  hutan  mangrove.  Ekosistem  hutan  mangrove adalah  salah  satu  potensial  kelautan  yang  dapat  menjadikan  sektor  ekonomi  jika dikelola  dengan  bijak  dan  benar.  Wilayah  kelautan  dan  pesisir  khususnya  di  teluk bintani  sangat  berpotensial  untuk  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  sebagai  nilai tambahan  dalam  kesejahteraan  masyarakat.  Fungsi  dan  manfaat  hutan  mangrove  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  yang  mampu  memberikan  manfaat terhadap  masyarakat  secara  langsung  baik  secara  fisik,  biologis,  dan  ekonomi.  Hutan mangrove  sebagai  tumbuhan  dapat  digunakan  berbagai  macam  bentuk  kegiatan diantaranya,  hutan  mangrove  diguanakan  sebagai  obat-obatan,  sebagai  bahan bangunan,  sebagai  makanan  dan  sebagai  bahan  pengawet  jaring  ikan  yang  digunakan oleh  para  nelayan.  Ekosistem  hutan  mangrove  dapat  memberikan  manfaat  kesuburan, mencegah  abrasi  laut serta  menjadi  tembok aksi gelombang  ketika pasang.
Kabupaten  Teluk  Bintuni  memiliki  potensi  yang  melimpah  dan  terletak  di  Provinsi Papua  Barat  lebih  tepatnya  didaerah  kepala  burung  Pulau  New  Guinea.  Dinas kehutanan  dan  perkebunan  Papua  Barat  mengatakan  bahwa  hutan  mangrove  yang berada  disana  memiliki  luas  yang  mencapai  422.575,80  Ha.  Hutan  mangrove  yang  ada dipesisir  Kabupaten  Teluk  Bintuni  mencapai  luas  236.177  Ha,  sedangkan  yang  ada  di Kabupaten  Sorong  Selatan  mencapai  75.333,82  Ha  dan  selanjutnya  terdapat  di  Teluk Wondama  mencapai  luas  427,33  Ha  (Kusmana  dan  Sudarmadji,  2003).  Hutan Mangrove
menjadi  salah  satu  tempat  kehidupan  masayarakat  Teluk  Bintuni  selain  menjadi  habitat yang  sangat  penting  bagi  fauna.  Pernyataan  tersebut  didukung  dengan  adanya berkembangnya  perkampungan  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  cagar  alam  Teluk Bintuni.  Bisa  dilihat  pada  tahun  2006  tercatat  sekitar  15  kampung  yang  memiliki  mata pencaharian  nelayan,  berburu,  meramu  dan  perladangan  yang  berjumlah  9.568  jiwa. Adanya  keperluan  dalam  mengelola  dan  menjadikan  hutan  mangrove  lebih  bermanfaat bagi  masyarakat  sekitar,  maka  perlu  dikelola  secara  bijak.  Perkembangan  penduduk yang  semakin  padat  dan  meningkat,  mengakibatkan  terjadinya  tekanan  secara  ekologis pada  hutan  mangrove.  Adanya  tekanan  tersebut,  mengakibatkan  dampak  kerusakan pada  hutan  mangrove  diantaranya,  terjadinya  kegiatan  penebangan  dan  konversi  lahan baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  seperti  pencemaran  limbah  pada  hutan mangrove  Teluk  Bintuni  saat  adanya  pembangunan  pelabuhan.  Berdasarkan  hasil observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  penelit,  terdapat kerusakan  hutan  mangrove  di  Teluk  Bintuni  mencapai  sebesar  8.456,32  Ha.  Kerusakan tersebut  dilatar  belakangi  oleh  kebijakan  dan  pengelolaan  hutan  mangrove  oleh masayarakat  yang  belum  maksimal  dan  adanya  penebangan  pohon  di  zona  pelindung yang dilakukan  oleh  perusahaan  sekitar  hutan mangrove.
Mangrove  merupakan  salah  satu  tumbuhan  yang  tumbuh  di  zona  kelautan  atau dekat  dengan  air  laut  yang  terendam  banjir  pada  saat  air  pasang  tetapi  tidak  tergenang pada  saat  air  surut,  dan  mempunyai  komunitas  tanaman  yang  tahan  terhadap  air  asin (Amin  et  al.,  2015).  Jika  dilihat  awal  dari  mangrove  berasal  dari  bahasa  Portugis mangue  serta  bahasa  Inggris  forest  (Macnae,  1968).  Ketika  melihat  mangrove digunakan  dalam  bahasa  Inggris,  mangrove  merupakan  salah  satu  tumbuhan  yang merujuk  pada  komunitas  tumbuhan-tumbuhan  yang  tumbuh  di  zona  pasang  surut  air laut  yang  dapat  membentuk  spesies  dan  komunitas  tertentu.  Sedangkan  dalam  bahasa Portugis,  mangrove  digunakan  sebagai  sebutan  spesies  individu  tumbuhan,  sedangkan kata  mangal  digunakan  untuk  menyebut  komunitas  tumbuhan.  FAO  (1982) menyarankan  bahwa  kata  mangrove  sebaiknya  digunakan  untuk  merujuk  pada  spesies tanaman  individu  dan  merujuk  pada  komunitas  tanaman  yang  tumbuh  di  zona  pasang surut.  Sumber  daya  mangrove  yang  ada  di  suatu  kawasan  antara  lain:  (1)  hidupnya yang  terbatas  pada  salah  satu  jenis  pohon  dan  semak  yang  hidup  di  pesisir  pantai (exclusive  mangrove),  (2)  tumbuhan  yang  hidup  didua  spesies,  yaitu  dapat  hidup  pada habitat  mangrove  dan  hidup  paa  habitat  non  mangrove  (non-exclusive  mangrove),  (3) tumbuhan  yang  berasosiasi  secara  biologis  dengan  mangrove  (biota  darat  dan  laut, terestrial,  jamur,  alga,  bakteri  dan  jenis  lainnya),  baik  yang  hidup  secara  permanen, sementara,  kadang-kadang,  lazim,  tidak  sengaja,  atau  khusus  pada  habitat  mangrove, (4)  pemeliharaan  dalam  menjaga  dan  merawat  ekosistem  mangrove  memerluka  suatu proses  baik  di  dalam  kawasan  tumbuhan  maupun  di  luar  kawasan  (Saenger  et  al., 1983).  Saat  ini  sumber  daya  hutan  mangrove,  selain  mencakup  keempat  unsur  tersebut di  atas,  juga  mencakup  (1)  lahan  terbuka/lahan  aluvial  antara  batas  hutan  sebenarnya
dan  laut,  serta  (2)  masyarakat  yang  tinggal  dan  bergantung  pada  mangrove.  Hutan mangrove  dikenal  juga  dengan  sebutan  hutan  pasang  surut,  hutan  pantai,  hutan vloedbosschen,  hutan  air  payau  (Indonesia).  Namun,  sebutan  hutan  mangrove didaerah  Asia  Tenggara  biasa  disebut  dengan  hutan  bakau.  Bahkan,  dalam  bahasa melayu  sering  menggunakan  hutan  bakau  dari  pada  hutan  mangrove.  Istilah  yang digunakan  hutan  bakau  untuk  menyebut  hutan  mangrove  sebenarnya  kurang  tepat  dan masih  dirasa  ambigu.  ,  mengapa  demikian?  Karena  jenis  hutan  bakau  merupakan  nama lokal  dari  jenis  Rhizophora,  sedangkan  hutan  mengrove  tersusun  dan  tumbuh  bersama banyak  jenis  tumbuhan  lain.  Hutan  mangrove  yang  berada  di  pesisir  pantai  biasanya terletak  didaerah  yang  lebih  datar  disekitar  pesisir  pantai  dan  hutan  mangrove biasanya  dipengaruhi  oleh  arus  pasang surut.
Beberapa  kawasan  hutan  mangrove  tampak  berbentuk  pulau-pulau  (dataran), seiring  dengan  proses  sedimentasi  yang  telah  berlangsung  sejak  lama.  Adanya  pasang surut  menjadikan  fenotipe  hutan  mangrove  menjadi  seragam,  yaitu  komunitas tumbuhan  yang  terbentuk  adalah  populasi  Bantam-Rhizophora-Bruguiera-Xylocarpus. Formasinya  belum  terbentuk  dan  hanya  muncul  di  beberapa  tempat  di  kawasan  dekat hutan  kering.
Ekologi  merupakan  bagian  dari  lingkungan  hidup.  Jika  dilihat  bahwa  pengertian lingkungan  hidup  akan  selalu  berdampingan  dengan  ekologi.  Ekologi  sebagai  daya dukung  dalam  kelestarian  lingkungan  hidup.  Seiring  perjalanan  waktu,  masayarakat mengenal  dengan  istilah  ekologi.  Istilah  ekologi  populer  dikalangan  masyarakat  karena ketika  terjadi  suatu  kerusakan/pencemaran  lingkungan,  masyarakat  langsung  berpikir dan  fokus  pada  permasalahan  ekologi.  Permasalahan  ekologi  muncul  karena ketidaktahuan  masyarakat  yang  memisahkan  antara  ekologi  dengan  permasalahan lingkungan  hidup  manusia  itu  sendiri.  Jika  dilihat,  ekologi  juga  memiliki  keterkaitan dengan  ekosistem  yang  ada  dipesisir  pantai.  Dengan  demikian  kelestarian  lingkungan masyarakat,  ekosistem  dan  ekologi  merupakan  kegiatan  yang  tidak  dipisahkan  satu sama  lian.  Keterkaitan  ketiga  tersebut  sangat  erat  untuk  menunjang  kelestarian  di semenanjung  pesisir  pantai.
Berkaca  dari  berbagai  bencana  alam,  pasti  tidak  terlepas  dengan  adanya  hubungan ekosistem  lingkungan  dengan  manusia.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  hubungan antara  manusia  dengan  lingkungannya  sangatlah  erat.  Manusia  merupakan  bagian  dari lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Manusia  hidup  bersama  manusia  lain  dan  organisme  lain secara  berkelompok  sehingga  membentuk  suatu  ekosistem.  Ekosistem  merupakan  salah satu  kesatuan  jenis  organisme  yang  tumbuh  di  kawasan  tertentu  (komunitas  abiotik) yang  di  dalamnya  hidup  suatu  komponen  makhluk  hidup  (komunitas  hayati),  dan mereka  selalu  berinteraksi  secara  serasi  dan  stabil,  dengan  memperhatikan  kebutuhan pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk  melestarikan  sumber  daya alam.
Fungsi  lingkungan  hidup  sangat  selaras  dan  seimbang  dalam  mendukung  dan membangun  kelanjutan  spesies-spesies  yang  tumbuh  disekelilingnya.  Lingkungan
hidup  perlu  ditingkatkan  bagaimana  cara  memnafaatkan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  dengan  cara  mengkonversi,  memulihkan,  dan  menghemat  serta menerapkan  teknologi  ramah  lingkungan,  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam seoptimal  mungkin.  Kesejahteraan  masyaraakat  akan  terlihat  jika  manusia  mampu melestarikan,  menjaga  dan  mengembangkan  eksosistem  yang  ada  dilingkungan  sekitar. Kesejahteraan masyarakat selalu memperhatikan kelestarian, keseimbangan lingkungan  hidup,  pembangunan  berkelanjutan,  kepentingan  ekonomi  dan  budaya masyarakat  setempat  serta  tata  guna  lahan  yang  pemanfaatannya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Jika  manusia  dapat  memanfaatkan  serta mengelola  lingkungan  dengan  baik,  akan  terbentuk  sumber  energi  yang  sangat  penting dalam  kelestarian  dan  kehidupan  masyarakat.  Suatu  proses  pengelolaan  tidak  akan terlepas  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  disepakati  dari  berbbagai  pihak.  Kebijakan biasanya  disepakati  dan  dimulai  dari  tingkat  pusat  pemerintahan  sampai  pada  daerah dengan  aturan  yang  harus  dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Hal  tersebut  perlu  adanya sinkronisasi  antara  kebijakan  pemerintah  dan  kebijakan  daerah  agar  mampu  bersinergi sesuai  yang diharapkan  dan perlu  dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  hal  ini  yaitu  metode  kualitatif interpretatif.  Kualitataif  interpretatif  digunakan  sebagai  analisa  untuk  menggambarkan kebijakan  dan  proses  kerjasama  antara  pemangku  kepentingan  dan  kebijakan  dengan masyarakat  sekitar  dalam  pengelolaan  ekosistem  secara  kolaboratif.  Hutan  mangrove merupakan  salah  satu  hutan  yang  konsisten  dalam  menaggulangi  bencana  alam  yang diakibatkan  abrasi  air  laut  disekitar  pantai.  Data  diperoleh  melalui  teknik  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.    Observasi  dilakukan  peneliti  secara  pastisipan,  dimana peneliti  langsung  terjun  di  lapangan.  Data  wawancara  diperoleh  dari  berbagai wawancara  peneliti  dengan  pemangku  kebijakan  pengelolaan  hutan  mangrove  di  teluk bintuni.  Sedangkan  data  dokumentasi  diperoleh  dari  data-data  yang  ada  dimasyarakat sekitar  hutan mangrove  teluk  bintuni.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Pengelolaan  dan  kebijakan  ekosistem  mangrove  teluk  bintuni  dilakukan  dengan peran  dan  tanggungjawab  masing-masing  unit  yang  sudah  diamanahkan.  Pengelolaan dan  kebijakan  dikelola  bersama  dengan  para  stakeholder  Kelompok  Kerja  Mangrove Teluk  Bintuni  (KKMTB).  KKMTB  terdiri  dari  berbagai  komunitas  disetiap  ekosistem yang memiliki  tanggungjawab  mengelola  di lapangan.

## A. Kebijakan yang dilakukan
Kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  daerah  mengenai  pengelolaan  hutan  mangrove  tidak terlepas dari rambu-rambu pengelolaan yang ada pada tingkat Nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat dengan analisa tabel sebagai berikut:

## Tabel 1. Dasar Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Teluk Bintuni
Pe raturan Pre side n No 73 Tahun 2012 Te ntang
Strate gi Nasional Pe nge lolan  Ekosiste m Mangrove “....untuk  me ndukung  pe laksanaan  tugas  tim  koordinasi Nasional,  dise suaikan  de ngan  pe raturan  yang  sudah dite tapkan.  Misa l  pe nge lolaan  dan  ke bijakan  ditingkat dae rah,  maka  dibe ntulah  ke lompok  ke rja  dae rah  yang me mbidangi dan me nge lola hutan mangrove  di dae rah itu se ndiri”.
Pe rda Te luk Bintuni Nomor  4  Tahun 2012 Te ntang Re ncana Tata Ruang Te luk Bintuni tahun 2012-2032 “......Pe m e rintah dan Pe me rtntah Dae rah  me njadi pe nanggung j a wab d a l am p e n ye l e ngg ar aan pe nanggulangan be ncana.  BPSD  me rupakan  salah  satu  organisasi  yang be rge rak dalam bidang pe nanganan dan pe nanggulangan be ncana tingkat daerah. Pe nyelenggar a an pe nanggula ng an b e ncana  me r upakan  se rangkaian  upaya yan g  me lipu ti pe ne tapa n  ke bijakan te rhadap re siko t i mbulnya be ncana, ke giatan  pe nce gahan  be nc ana , tanggap  darura t dan re habilitasi.  Be rdasarkan  hal-hal  te rse but  pe rlu  dibe ntuk BPB D untuk  me ngantisi pa s i pe ristiwa  yang  me ngancam ke rusakan ling k ungan , ke rugian harta be nda dan dampak psikologis”
Jika  dilihat  secara  keseluruhan,  instruksi  mengenai  cara  pengelolaan  ekosistem mangrove  termaktub  Perpres  No  73  Tahun  2012  Tentang  Strategi  Nasional  Pengelolaan Ekosistem  mangrove.  Pempres  tersebut  mengidentifikasikan  bahwa  pemerintah memerintahkan  kepada  seluruh  daerah  untuk  mengelola  sesuai  dengan  kemampuan masing-masing.  hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  ada  kewenangan  secara  otonom yang  diberikan  pemerintah  untuk  daerha  masing-masing  kabupaten  dalam pengelolaan  dan  kebijakan  hutan  mangrove.  Adanya  perpres  no  37  tahun  2012 pemerintah  daerah  membentuk  satuan  kelompk  untuk  mengelola  dan  merawat  serta mengembangkan  hutan  mangrove  sesuai  dengan  lingkungan  ekosistem  masing- masing.  Pengelolaan  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  teluk  bintuni masih  tergolong  rendah  dengan  adanya  berbagai  stekholder  yang  belum  peka  terhadap lingkungan  hutan  mangrove.  Masyarakat  yang  belum  peka  terhadap  lingkungan  dapat dilihat  banyaknya  penebang  yang  tidak  melakukan  rehabilitas  terhadap  hutan mangrove  di  teluk  bintuni.  Selain  kurangnya  rehabilitas,  banyaknya  perusahaan  yang
mencemari  lingkungan  sekira  hutan  mangrove  teluk  bintuni.

## B. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kawasan Cagar Alam Teluk Bintuni
Berdasarkan  kajian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  terlihat  bahwa  tingkat pengetahuan  masyarakat  setempat  terhadap  cagar  alam  masih  sangat  rendah. Berdasarkan  hasil  wawancara,  75%  responden  mengaku  belum  pernah  mendengar tentang  cagar  alam  dan  hanya  25%  yang  mengaku  mengetahuinya.  Bahkan  sangat ironis  bahwa  mayoritas  masyarakat  (56%)  belum  mengetahui  mengenai  desa  yang mereka  tinggal  adalah  salah  satu  bagian  dari  cagar  alam  Teluk  Bintuni.  Kurangnya informasi  tersebut  diakibatkan  oleh  kurangnya  pemerintah  kabupaten  dalam mensosialisasikan  hutan  mangrove  teluk  bintuni  kepada  masyarakat  sekitar.  Namun seluruh  responden  (100%)  menyadari  pentingnya  fungsi  hutan  bagi  kehidupan manusia  yang  harus  dijaga  dengan  baik.  Keberadaan  desa-desa  di  kawasan  cagar  alam Teluk  Bintuni  sudah  ada  sejak  lama;  Faktanya,  beberapa  desa,  terutama  Mamuranu, sudah  ada  sebelum  Cagar  Alam  Teluk  Bintuni  ditetapkan.  Dengan  adanya  desa  ini maka  aktivitas  sehari-hari  masyarakat  akan  sangat  bergantung  pada  sumber  daya  alam Cagar  Alam  Teluk  Bintuni  (Sihite,  dkk.  2005).  Terkait  keberadaan  lembaga  pengelola cagar  alam  Teluk  Bintuni,  68,75%  narasumber  mengaku  belum  mengetahui.  Sebanyak 18,75%  menyatakan  tidak  ada  lembaga  pengelola  kawasan  lindung  dan  hanya  12,5% responden  yang  mengetahui  adanya  lembaga  pengelola  kawasan  lindung  namun  tidak mengetahui  nama  lembaga  tersebut.  Terkait  aktivitas  eksploitasi  kayu  yang  dilakukan oleh  perusahaan  di  kawasan  tersebut,  sebanyak  37,5%  mengaku  dieksploitasi  oleh perusahaan.  Sedangkan  43,75%  menyatakan  tidak  tahu  dan  hanya  18,75%  menjawab perusahaan  tidak mempunyai  kegiatan  kehutanan.
Berdasarkan  data  tersebut  mengidentifikasikan  bahwa  tingkat  pengetahuan masyarakat  tentang  hutan  mangrove  teluk  bintuni  tergolong  rendah.  Tingkat pengetahuan  yang  rendah  mengakibatkan  sikap  apatis  dan  menimbulkan  kerusakan yang  disebabkan  oleh  penebangan  perusahaan  serta  sikap  tidak  peduli  warga masyarakat  hutan  mangrove  teluk  bintuni.  Akibatnya  perlahan  hutan  mangrove  teluk bintuni  mulai  terkikis  dan  menjadi  ancaman  untuk  bencana  alam  mendatang.  Hutan mangrove  teluk  bintuni  yang  memiliki  dampak  positif  bagi  warga  masyarakat  sekitar dapat  menjadi  ancaman  jika  hutan  tersebut  tidak  dilestarikan  dan  dirawat  dengan  baik oleh  warga  sekitar.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  dari  warga  sekitar teluk  bintuni  mengatakan  bahwa  mereka  mengaku  tidak  pernah  menerima kompensasi/  ganti  rugi  dari  pemerintah  terkait  penetapan  kawasan  cagar  alam  Teluk Bintuni.  Kurangnya  komunikasi  dan  sosialisasi  antara  pemerintah  daerh  dengan masyarakat  setempat,  mengakibatkan  banyaknya  masyarakat  yang  mengambil  kayu hutan  mangrove  sebagai  bahan  membangun  bangunan  rumah  maupun  maupun infrastruktur  lainnya  di  kampung.  Jika  melihat  peraturan  yang  ada,  menekankan bahwa  dilarang  menebang  atau  aktivitas  disekitar  cagar  alam  yang  nantinya  dapat
merusak  hutan  mangrove  teluk  bintuni.

## C. Solusi atau tawaran dalam pengelolan Hutan Mangrove Teluk Bintuni
Peraturan  yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengurangi  penebangan  yang  dapat  merusak  keindahan  hutan  mangrove  di  teluk buntani.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengenai  konservasi Mangrove  dengan  cara  penanaman  kembali  dan  rehabilitas.    Upaya  yang  dilakukan pemerintah  belum  berhasil.  Hal  tersebut  disebabkan  dari  kurangnya  pemerintah melibatkan  masyarakat  dalam  mengelola  dan  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  di teluk  bintuni.  Faktor  lain  belum  berhasilnya  pemerintah  dalam  pengelolaan  hutan mangrove  teluk  bintuni  adalah  rendahnya  tingkat  pemahaman  pengelolaan  hutan mangrove  di  pesisir  pantai  karena  mereka  memiliki  pendidikan  yang  rendah. Kebanyakan  masyarakat  belum  mengerti  dan  memahami  cara  mengelola  hutan mangrove  yang  ada  di  lingkungan  mereka.    Kurangnya  tingkat  pemahaman masyarakat  teluk  bintuni  mengenai  eksosistem  Mangrove  mengakibatkan  kurangnya partisipasi  dalam  menjaga dan mengelola  Mangrove.
Keluasan  ekosistem  hutan  Mangrove  semakin  menurun  dan  rendah  diduga  karena diakibatkan  oleh  abrasi  dan  fenomena  alam  serta  aktivitas  masyarakat  yang mengancam  kelestarian  Mangrove.  Menurut  Ratini  mengatakan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  tentang  menurunnya  ekosistem  hutan  mangrove  yaitu  faktor pendidikan,  ekonomi,  dan  lemahnya  pengawasan  pemerintah  terhadap  hutan mangrove.  Faktor  lain  menurunnya  ekosistem  hutan  mangrove  diakibatkan  oleh banyaknya  oenggali  pasir  di  pesisir  pantai,  penebangan  hutan  Mangrove  ayang dijadikan  bahan  sebagai  kayu  bakar  dan  pembuatan  rumah  serta  rendahnya  kesadaran masyarakat  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  hutan  mangrove  di  teluk  bintuni. Perlunya  suatu  gagasan  untuk  memberikan  solusi  terhadap  pengelolaan  dan  kebijakan yang  dilakukan  oleh  warga  dan  pemerintah  daerah  untuk  menjaga  cagar  alam  hutan mangrove  teluk  bintuni  yang  ada  di  papua.  Adapun  solusi  atau  tawaran  yang diberikan  oleh  peneliti  diantaranya  yaitu:  perlunya  rehabilitas  terhadap  kawasan  yang rusak,  membentuk  kawasan  hutan  lindung  konservasi  hutan  mangrove,  memberikan sosialisasi  masyarakat  sekitar  hutan  mangrove  dan  mentaati  peraturan  undang-undang yang sudah  diterbitkan  oleh  pemerintah.

## SIMPULAN
Pertama,  Pengelolaan  ekosistem  mangrove,  berbagai  stakeholder  yang  terlibat berada  dalam  satu  kelompok  kerja  yang  terorganisasi  secara  rapi  (KKMTB)  sehingga implementasi  comanagement  berjalan  dengan  baik  namun  perlu  perbaikan  mengenai kebijakan  pengelolaan  sistem  hutan  mangrove  di  teluk  bintuni.  komponen-komponen co-management  seperti;  komitmen,  mekanisme  kerjasam,  pembagian  peran  dan tanggung  jawab,  mekanisme  kooperasi,  tingkat  kepercayaan,  dan  proses  pengambilan
keputusan  bisa  dikerjakan  oleh  masing-masing  stakeholder  secara  bersama-sama. Kedua,  Tingkat  pengetahuan  yang  rendah  mengakibatkan  sikap  apatis  dan menimbulkan  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  penebangan  perusahaan  serta  sikap tidak  peduli  warga masyarakat hutan  mangrove  teluk  bintuni.
Akibatnya  perlahan  hutan  mangrove  teluk  bintuni  mulai  terkikis  dan  menjadi ancaman  bencana  alam  mendatang.  Ketiga,  solusi  atau  tawaran  yang  diberikan  oleh peneliti  diantaranya  yaitu:  perlunya  rehabilitas  terhadap  kawasan  yang  rusak, membentuk  kawasan  hutan  lindung  konservasi  hutan  mangrove,  memberikan sosialisasi  masyarakat  sekitar  hutan  mangrove  dan  mentaati  peraturan  undang-undang yang sudah  diterbitkan  oleh  pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  I.  M.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut  dalam Menghadapi  Ancaman  Keamanan  maritim  di  Wilayah  Laut  Indonesia.  Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 6(2).
Alongi,  Daniel  M. 2008. Mangrove  forests:  Resilience,  protection  from  tsunamis,  and Amin,  D.  N.,  Irawan,  H.,  &  Zulfikar,  A.  (2015).  HUBUNGAN  JENIS  SUBSTRAT DENGAN  KERAPATAN  VEGETASI  Rhizophora  Sp.  DI  HUTAN  MANGROVE SUNGAI NYIRIH

## KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
KOTA
TANJUNGPINANG  Dwi.  Repository Umrah, 1(1), 1–15.
Analysis:  a Methods  Sourcebook  Edition  3. California:  SAGE
Aruniastuti,  N.  (2013).  Bahaya  Plastik  Terhadap  Kesehatan  dan  Lingkungan.  Swara Patra: Jakarta
Case  Study in Central  Java,  Indonesia.  Quaestiones  Geographicae
Fakta  dan  Harapan.  The  Nature  Conservancy  (TNC),  Southeast  Asia  Center  for  Marine Protected  Areas  (SEA  CMPA)  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Penelitian Universitas  Trisakti.  Jakarta
Geologi  Kelautan.  Vol13  (1): 9-24.
Ghufran,  H.  (2012).  Ekosistem  Mangrove  :  Potensi,  Fungsi,  dan  Pengelolaan.  Rineka Cipta:  Jakarta
Hess,  S., Larsen,  S.N., Leisher,  C., (2011). Analisis  Tren  Monitoring
Hutan  Bakau  (Mangrove)  Menjadi  Lahan  Tambak  di  Kawasan  Pesisir  Kabupaten Cirebon.  Jurnal
Journal  of Gerontological  Nursing.  Vol  26(11); 1-17.
Kelestarian  Hutan  Mangrove  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kuala  Tambangan  Kecamatan Takisung  Kabupaten  Tanah Laut). EnviroScienteae.  Vol  8: 154-163.
Keraf,  A.S. (2010). Etika Lingkungan  Hidup.  Penerbit  Buku Kompas:  Jakarta.
Kusmana,  C.  Onrizal,  dan  Sudarmadji.  (2003).  Jenis-jenis  pohon  manggrove  di  Teluk Bintuni  Papua. Fakultas  Kehutanan.  I TB: Bogor.
Madiama,  S.,  C.  Muryani  dan  S.  Santoso.  2016.  Kajian  Perubahan  Luas  dan
Pemanfaatan  Serta
Malak,  Stephanus.  (2006).  Kapitalisasi  Tanah  Adat.  Yayasan  Bina  Profesi  Mandiri: Bandung.
Mangrove  (Studi  Kasus  di  desa  Tiwoho  Propinsi  Sulawesi  Utara).  Jurnal  WASIAN  Vol. 2 No. 1
Marfai,  Muh.  A.  2011.  Impact  of  Coastal  Inundation  of  Ecology  and  Agriculture Landuse,
Miles,  Matthew  B.; Huberman,  A. Michael;  Saldaña, Johnny.  2014. Qualitative  Data Nurrani,  L.,  Bismark,  M.,  Tabba,  S.  2015.  Partisipasi  Lembaga  dan  Masyarakat  dalam
Konservasi
Pemerintah  Daerah  Teluk  Bintuni.  2012. Perda Nomor  04 Tahun  2012 Tentang  Rencana Pemerintah  Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor
73
Persepsi  di  Kawasan  Konservasi  Laut  Daerah  Misool  dan  Kofiau,  Raja  Ampat.Program Kelautan  Asia  Pasifik.  The  Nature  Conservancy.
Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pelestarian  Hutan  MangrovediKecamatan  Teluk  Ambon Baguala. Jurnal  Geo  Eco Vol  2 (2): 170-183.
Rachmawati,  I.N.  2007.  Pengumpulan  Data  dalam  Penelitian  Kualitatif:  Wawancara Pengumpulan  Data  dalam  Penelitian  Kualitatif:  Wawancara.  Jurnal  Keperawatan Indonesia.  Vol11  (1): 35-40.
Raharjo,  P,  D.  Setiady,  S.  Zallesa  dan  E.  Putri.  2015. Identifkasi Kerusakan Pesisir Akibat Konversi
Ratini,  B.  S.  dan  T.  Budiarti.  2016.  Perencanaan  Konservasi  Ekosistem  Mangrove  Desa Ujung  Alang  Kecamatan  Kampung  Laut  Kabupaten  Cilacap.  Jurnal  Silvikultur Tropika.  Vol07  (2): 108-114.
responses  to global climate  change. Estuarine,  Coastal  and  Shelf Science  76. Hal  1 – 13 Robinson,  J.P.,  2000.  Phases  of  the  Qualitative  Research  Interview  with  Institutionalized Elderly  Individuals.
Saftri,  N.H.,  T.  Hidayat,  R.  Yunita,  dan  E.  D.  Pujawati.  2012.  Partisipasi  Masyarakat Pesisir  Terhadap
Sihite,  Jamartin.  (2005). Masyarakat dan Cagar Alam  Teluk  Bintuni,  Antara Sihite,  Richard,  (2000). Tourism  Industry  (Kepariwisataan),  SIC: Surabaya SIC. Tahun  2012 Tentang  Strategi  Nasional  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove.  Jakarta Tahun  2015: 21-32. Tata  Ruang Wilayah  Kota Semarang Tahun  2012-2032. Papua.