## PENDAHULUAN
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kemiskinan pada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan salah satunya dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 mengenai Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan. Selain memberikan manfaatkan berupa kayu yang bernilai ekonomis, hutan juga memberikan manfaat jasa lingkungan yang bisa dikembangkan untuk kedepannya. Dalam PP No.3 Tahun 2008 yang sebelumnya merupakan PP No.6 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemanfaatan jasa
lingkungan merupakan kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Jenis-jenis jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yaitu berupa penyerapan atau penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, memanfaatkan jasa aliran air serta ekowisata.
Selama ini kegiatan pengelolaan hutan belum memberikan hasil yang optimal. Penyebabnya yaitu pengelolaan hutan masih memfokuskan pada hasil kayu saja, sementara yang menyangkut dengan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari seperti pengelolaan DAS, perlindungan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan serta berbagai jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan masih belum diperhatikan secara serius (dishut.sumbarprov.

## KONTRIBUSI HUTAN NAGARI PADA STRUKTUR NAFKAH DAN EKONOMI PEDESAAN: STUDI KASUS DI PADANG PARIAMAN

## The Contribution of Community Based Forest Management to Livelihood and Rural Economy:
The Case of Hutan Nagari Sungai Buluh in Padang Pariaman
Syofia Agustini *) , Arya Hadi Dharmawan, dan Eka Intan Kumala Putri
Program Ilmu Perencanaan pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
*) E-mail: syofiaagustini20@gmail.com

## ABSTRACT
Based  on  Minister  of  Environment  and  Forests  No.  P.83 About  Social  Forestry,  which  is  “to  reduce  poverty,  unemployment  and inequality management / utilization of forest areas, it is necessary Social Forestry activities through efforts to provide legal access to the local communities that aim for social welfare and forest resources”. Forests not only provide the advantage of conservation for the environment, but also forests can provide economic benefits to local communities. Not only wood, fruits, honey or the other forest products that can be utilized. However, forests can also be utilized in terms of its environmental services, namely as a carbon sink, hydrological function, as well as in terms of natural beauty (ecotourism). The research was conducted at the Forest Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman District, West Sumatra Province with aim to know economic and social impact of community based forest management. The method used is a combination of quantitative and qualitative approach using questionnaires and in-depth interviews. Based on research that has been done, it appears that the utilization of forest environmental services into eco-tourism provides economic contribution to communities living around the forest and to improve of rural economy. Society no longer perform encroachment, however people can still benefit from these forests are of ecotourism.
Keywords: Rural regional development, ecotourism, livelihood system

## ABSTRAK
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 Tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan”. Hutan tidak hanya memberikan manfaatkan konservasi bagi lingkungan, namun hutan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Tidak hanya kayu, buah-buahan, madu ataupun hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Namun, hutan juga dapat dimanfaatkan dari sisi jasa lingkungannya, yakni sebagai penyimpan karbon, fungsi hidrologi, serta dalam hal keindahan alamnya (ekowisata). Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan menjadi ekowisata memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yaitu sebesar 30.70% untuk rumahtangga masyarakat lapisan atas, rumahtangga masyarakat lapisan menengah memperoleh manfaat sebesar 50.20% dan untuk rumahtangga masyarakat lapisan bawah hanya memperoleh manfaat sebesar 19.10%. Masyarakat tidak lagi melakukan perambahan hutan, walaupun demikian masyarakat tetap bisa memperoleh manfaat dari hutan tersebut yaitu dari pengembangan ekowisata.
Kata kunci: Pembangunan wilayah pedesaan, ekowisata, livelihood System
go.id/profil/). Untuk itu, dibutuhkan suatu tindakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar hutan dengan tidak merusak hutan tersebut.
Berbicara tentang hutan dan sumberdaya yang terdapat didalam hutan yang ada di wilayah nusantara ini maka berbicara juga tentang berbagai komunitas yang menetap di dalam maupun disekitar hutan yang memiliki ikatan yang kuat dengan ekosistem hutan tersebut baik berupa ikatan sosial, budaya, spiritual, ekologi, politik dan ekonomi. Keberadaan serta peran dari komunitas tersebut dalam mengelola hutan dan sumberdaya yang terdapat didalam hutan sudah ditulis dari berbagai disiplin ilmu oleh berbagai peneliti dan ilmuwan dari zaman kolonial (Wacana 2014).Agar hutan tetap terpelihara dan terjaga maka dalam mengelola hutan secara lestari memerlukan keseimbangan antara kebutuhan ekonomis dan juga kebutuhan ekologis sehingga dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi saat ini namun juga untuk generasi selanjutnya.
Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2013 dalam buku statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 disebutkan bahwa total daratan Indonesia yang ditafsirkan adalah sebesar ±187.918,3 Juta ha, dengan areal berhutan sebesar 96.490,8 juta ha (51,53%) dan areal tidak berhutan sebesar 91.427,5 juta ha (48,7%). Hal ini berarti Indonesia memiliki potensi hutan yang besar untuk dimanfaatkan dalam hal jasa lingkungannya, seperti salah satunya di Hutan Nagari Sungai Buluh yang memiliki potensi pemanfaatan jasa lingkungan yang bisa dipasarkan dan dikembangkan pemanfaatannya untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan tersebut yaitu berupa jasa hidrologinya dan juga jasa keindahan pemandangannya yang bisa dijadikan sebagai ekowisata.

## Perumusan Masalah
Bagaimana dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan adanya hutan Nagari Sungai Buluh?

## Tujuan Penelitian
Menghitung dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan juga data sekunder. Dan metode pengambilan data serta informasi yang dilakukan dengan teknik observasi lapangan, menggunakan kuisioner,  wawancara  serta  studi  literatur.  Untuk  mengetahui dampak ekonomi dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh menggunakan analisis struktur nafkah dengan rumus sebagai berikut:
1. Pendapatan pertanian (a) merupakan pemasukan hasil pertanian dikurangi pengeluaran produksi (upah tenaga kerja, pupuk, pestisida, bibit dan biaya-biaya lainnya untuk produksi pertanian).
2. Pendapatan non pertanian (b) merupakan pemasukan hasil pekerjaan diluar pertanian dikurangi biaya-biaya produksi (bensin, modal untuk warung dan sebagainya).
3. Pendapatan total rumahtangga (c) di hitung dari pendapatan pertanian dan pendapatan non pertanian yang keduanya dijumlahkan: (a)+(b)= (c).
4. Pengeluaran rumahtangga (d) dihitung dari penjumlahan seluruh pengeluaran sehari-hari daalam setahun (makanan, listrik, kesehatan, transportasi dan pendidikan).
5. Saving  capacity (e) dihitung dari pendapatan total rumahtangga dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga: (c)-(d)= (e).
Setelah itu dibuat kurva sebaran normal untuk melihat tingkatan pendapatan dari masing-masing responden berdasarkan standar deviasinya. Penghitungan pendapatan, pengeluaran dan saving menggunakan tabel frekuensi dan setelahnya dibuat dalam bentuk bar chart.

## GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN
Menurut topografinya Hutan Nagari Sungai Buluh berada dalam kawasan hutan lindung Bukit Barisan memiliki jenis tanah yang subur dengan intensitas hujan 60 mm/hari. Kawasan ini bagian datarnya (0-8 persen) sebesar 13.000 Ha, bergelombang (8-15%) seluas 2.000 Ha, kondisi agak Curam (15%-25%) seluas 1.250 Ha dan kondisi Curam (25%-40%) seluas 1.000 Ha. Vegetasi tutupan lahan hutan ditumbuhi oleh kayu-kayuan seperti Borneo, Meranti, Tambusa, Bayur, Kuranji, Surian, Madang, Taratang, dan Rasak serta lain-lain kekayuan. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang yang berada dalam kawasan ini yaitu berupa Manau, Rotan, Madu Tawon, Karet (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).
Keberagaman flora yang ada di kawasan hutan ini ditemukan adanya beberapa spesies flora yang bernilai konservasi seperti Madang (Lauraceae), Surian (Toona Sureai), Paniang-paniang (Fagaceae), berbagai spesies rotan, bambu, pakis dan anggrek. Didalam kawasan ini juga pernah dilakukan reboisasi untuk penanaman bebrepa spesies seperti Maranti (Dipterocarpacea), Mahoni (Swietenia  mahogany dan swietenia  macrophylla), dan durian (Durio  zibethinus ). Sedangkan keberagaman fauna diketahui adanya beberapa spesies fauna yang banyak ditemukan di kawasan ini yaitu diantaranya harimau (Panthera Tigris Sumatera ), Rusa (Cervus Timorensis), Kijang ( Muntiacus Muntjak ), Landak ( Hystrix  Brachyura ), Babi ( Sus  Barbatus ), Kambing Hutan ( Capricornis  Sumateraensis), berbagai jenis burung serta mamalia kecil lainnya. Kawasan ini bisa disebut sebagai kawasan yang baik untuk keberadaan fauna tersebut bila diperhatikan dari tutupan kawasan hutan dan daerah sekitarnya (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).
Keberadaan  flora  dan  fauna  tersebut  sehingga  membuat kawasan ini perlu dikelola secara lebih lanjut dengan didukung oleh aturan hukum yang kuat, apalagi kearifan lokal yang ada pada masyarakat telah membuktikan adanya pengelolaan hutan yang dilakukan secara lestari dan juga berkelanjutan. Tujuannya yaitu agar masyarakat memperoleh kepastian hukum untuk menjaga kawasan hutan tersebut dari ancaman degradasi dan dari ancaman-ancaman para pihak yang ingin merusak hutan tersebut. Selain itu, kawasan hutan ini telah memberikan manfaat jasa lingkungan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar hutan tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Pemukiman masyarakat terdapat di pusat-pusat perkampungan, terdiri dari yaitu Suku Panyalai, Suku Tanjung, Suku Koto, Suku Jambak dan Suku Guci.Sebagian besar masyarakat yang hidup disekitar Hutan Nagari Sungai Buluh mengandalkan hasil perkebunan dan pertanian terutama sawah, karet, durian, petai, dan jengkol. Selain itu, penghasilan masyarakat juga berasal dari upah bekerja swasta di industri-industri dan buruh harian lepas disektor jasa dan pertanian (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).
Nagari Sungai Buluh merupakan sebuah nagari yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Batang Anai yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini terletak di 1/3 bagian pada kawasan perbukitan Bukit Barisan dengan kondisi
139 |  Agustini, Syofia. et. al . Kontribusi Hutan Nagari pada Struktur Nafkah dan Ekonomi Pedesaan: Studi Kasus di Padang Pariaman
topografinya  berbukit  dan  terletak  pada  ketinggian  12-800 meter dari permukaan laut. Nagari Sungai Buluh yang terletak dihamparan lembah serta dikelilingi dengan Bukit Barisan kearah timur dan dataran rendah kearah barat, utara dan selatan (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat). Pada November tahun 2016, Nagari Sungai Buluh ini melakukan pemekaran sehingga menyebabkan Hutan Nagari Sungai Buluh berada dalam pemerintahan Nagari Sungai Buluh Timur.
Kontribusi Hutan Nagari Sungai Buluh pada Sistem Nafkah Rumahtangga Pedesaan

## Struktur Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh
Pembangunan pedesaan secara tradisional berpusat pada eksploitasi sumberdaya lahan intensif alam seperti pertanian dan kehutanan. Namun demikian, pembangunan pedesaan telah mengalami pergeseran yaitu terjadi trend positif kemajuan ekonomi pada sektor pariwisata serta optimalisasi pada eksplorasi dibidang kebudayaan dan adat istiadat, sekaligus ini merupakan tantangan bagi kemajuan pembangunan desa kedepannya agar bisa keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Sumodiningrat dan Wulandari, 2016).
Setiap wilayah mempunyai potensi wilayah yang berbeda- beda seperti potensi yang dimiliki oleh kawasan Hutan Nagari Sungai Buluh. Dari 30 responden rumahtangga yang hidup disekitar Hutan Nagari Sungai Buluh terlihat bahwa pendapatan rumahtangga paling tinggi berasal dari non pertanian. Struktur pendapatan rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh dapat di lihat pada Gambar 1.
Perubahan struktur nafkah masyarakat sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh terjadi setelah dikeluarkan SK Penetapan Hutan Nagari Sungai Buluh. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian ini berupa gaji dari pengawai negeri sipil (PNS), pendapatan dari warung, ojek, buruh pabrik dan berdagang. Selain itu, pendapatan dari sektor non pertanian juga berasal dari transfer uang dari salah satu anggota keluarga rumahtangga yang melakukan migrasi ketempat lain untuk memperoleh penghidupan yang lebih bagus dari sebelumnya sehingga mereka ketika sudah mendapat penghasilan yang lebih ditempat rantau akan melakukan pengiriman kepada anggota keluarganya yang ada dirumah.
Pengiriman uang tersebut sangat membantu sekali untuk sumber pendapatan rumahtangga yang ditinggalnya. Seperti yang dituturkan oleh salah satu responden yaitu Ibu Rsm (60 Tahun) berikut ini.
“Saya  tidak  lagi  pergi  kesawah,  biasanya  saya memperoleh  uang  dari  berladang  karet,  namun karena harga karet sekarang murah maka ladang karet  tersebut  dibiarkan  saja.  Sedangkan  uang untuk  makan  sehari-hari  dikirimkan  oleh  anak saya  yang  lagi  merantau  di  Jakarta.  Sekali sebulan  saya  dikirimkan  uang  tersebut” (Ibu Rsm, 60 tahun).
Sumber pendapatan kedua tertinggi yaitu berasal dari sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang hidup di Hutan Nagari Sungai Buluh tetap menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Masyarakat yang biasanya menyadap karet banyak juga yang beralih ke sektor pertanian seperti berladang ataupun menjadi buruh tani. Bagi yang memilih berladang, mereka menanam tanaman seperti pare, mentimun dan jagung.
“Saya  sekarang  berladang  pare,  biasanya  saya mengambil getah karet namun karena murahnya harga karet menyebabkan saya beralih berladang pare  saja,  karena  harga  yang  murah  tersebut tidak  mencukupi  untuk  kebutuhan  sehari-hari” (Bapak Utr, 38 tahun).
Kutipan diatas merupakan penuturan dari salah satu responden. Dalam pernyataan Bapak Utr (38 tahun) tersebut menyebutkan bahwa ia mulai beralih kesektor pertanian yaitu berladang pare dikarenakan oleh efek dari rendahnya harga karet sehingga membuat dia tidak menyadap karet lagi. Kalaupun dia tetap menyadap karet tersebut, maka kebutuhan untuk rumahtangga tidak tercukupi. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat harga karet  rendah  yaitu  hanya  mencapai  USD  1,5  per  kilogram menyebabkan penurunan pendapatan petani yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pendapatan petani pada saat harga karet mencapai USD 4,5 per kilogram.
Selanjutnya, pendapatan ketiga tertinggi berasal dari sektor wisata. Semenjak dibuka rumah pohon di Hutan Nagari Sungai Buluh pada bulan Oktober tahun 2016 lalu menjadi objek wisata (ekowisata) memiliki pengaruh bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya rumah pohon tersebut membuka berbagai peluang sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Seperti menjadi pemandu  ( guide) untuk pengunjung serta berjualan minuman dan makanan untuk pengunjung. Sehingga hal ini bisa sebagai sumber pendapatan lain bagi masyarakat sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh. Pada gambar 1 terlihat bahwa lapisan masyarakat yang paling memperoleh manfaat dari adanya wisata di Hutan Nagari Sungai Buluh ini yaitu lapisan masyarakat menengah dengan pendapatan rata-rata per tahun sebesar Rp 2,446,667.
Sedangkan masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah memperoleh pendapatan rata-rata per tahun dari wisata tersebut sebesar Rp 1,496,000 dan Rp 930,909. Sehingga hal ini terlihat bahwa ekowisata tersebut memberi manfaat yang lebih tinggi kepada masyarakat lapisan menengah. Padahal dengan adanya kegiatan ekowisata ini seharusnya rumahtangga lapisan bawahlah yang dapat memperbaiki nasibnya, namun kenyataanya rumahtangga lapisan bawah memperoleh sumber pendapatan rata-rata dari sektor wisata dengan nilai terendah dibandingkan dengan lapisan atas dan lapisan menengah. Ini merupakan fakta yang menarik. Rumahtangga lapisan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 138-147 |  140
Gambar 1. Struktur Pendapatan Rumahtangga Menurut Sumber Nafkah dan Berdasarkan Lapisan Rumah Tangga Masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh 2016
bawah yang seharusnya memperoleh manfaat dengan adanya ekowisata tersebut namun kenyataannya malah memperoleh nilai paling rendah.
Berdasarkan pengamatan penyebab masyarakat lapisan bawah memperoleh manfaat paling rendah di sektor wisata yaitu dikarenakan masyarakat lapisan bawah tidak memiliki modal untuk berjualan disekitar kawasan wisata, masyarakat lapisan bawah tidak memiliki keahlian lain seperti membuat kerajinan tangan yang bisa dijual kepada para wisatawan, serta masyarakat lapisan bawahmenganggap mengalihkan modal ke sektor usaha lain dari biasanya memiliki resiko yang tinggi dimana untuk memenuhi kebutuhan dasar saja mereka masih sulit.
Menurut Kasmiati (2016), rumahtangga lapisan bawah tidak mampu mengakses atau memanfaatkan peluang ekonomi karena keterbatasan  sumberdaya  yang  dimiliki  terutama  finansial dan kompetensi mengingat komoditas utama dalam aktivitas ekowisata adalah jasa yang membutuhkan keterampilan atau modal untuk terlibat dalam pasar. Sementara lapisan bawah memiliki modal yang sangat terbatas, sehingga kesulitan untuk merekayasa sumber pendapatan baru karena memiliki resiko yang tinggi. Sedangkan untuk lapisan menengah dan atas cenderung lebih optimis dan bersemangat merespon kegiatan ekowisata dikarenakan kelompok ini menyadari peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dengan demikian, menurut (Wishitemi et al. 2015) masyarakat lokal harus diberi wewenang melalui pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap kredit agar mereka dapat mengelola sumberdaya mereka dan mengelola usaha ekowisata di wilayah mereka.

## Struktur Pengeluaran Rumahtangga
Informasi yang berhubungan dengan sosial ekonomi rumahtangga dapat dilihat pada struktur pengeluaran rumahtangga tersebut salah satunya dapat menunjukkan ketahanan pangan dari rumahtangga tersebut. Komposisi pengeluaran rumahtangga masyarakat yang hidup sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh berupa pangan, energi, pendidikan, pakaian, sosial dan lainnya (rokok, pulsa dan biaya kesehatan). Pengeluaran terbesar yaitu untuk pangan berupa beras, lauk pauk, dan bumbu dapur sebesar 47.07 persen. Dalam ilmu ekonomi, hukum Engel menyebutkan bahwa semakin besar tingkat pendapatan rumahtangga maka semakin rendah proporsi yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan. Maka berdasarkan teori tersebut, rumahtangga bisa dikatakan lebih sejahtera jika pengeluaran non pangan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pangan. Dari proporsi pengeluaran rata-rata rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh yang hanya sebesar 47.07 persen tersebut mengindikasikan bahwa rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut bisa dikatakan sejahtera karena proporsi pengeluaran terbesarnya dialokasikan untuk pengeluaran bukan untuk pangan yaitu sebesar 52.93 persen. Komposisi pengeluaran rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh tahun 2016 dapat di lihat pada Gambar 2.
Pengeluaran tertinggi kedua setelah pangan yaitu dialokasikan untuk energi sebesar 16.08 persen.  Hal ini dikarenakan rata- rata masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh menggunakan motor untuk pergi ke hutan (dan aktivitas lainnya) ataupun menggunakan ojek. Sehingga pengeluaran untuk energi dilaokasikan paling besar dalam membeli bensin.  Selain itu, masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh juga menggunakan motor untuk pergi kepasar Lubuk Buaya ataupun Pasar Lubuk Alung, karena tidak terdapatnya pasar disana. Sehingga pengeluaran energi menjadi pengeluaran tertinggi kedua setelah pengeluaran pangan. Terbatasnya aksesbilitas dan
ketersediaan sarana/prasarana menyebabkan biaya transportasi dan pengeluaran bensin rumahtangga menjadi lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non pangan lainnya.

## Kemampuan Menyimpan
Dalam kehidupan sehari-hari, tabungan sangat penting. Apabila tabungan tidak ada, asuransi kesehatan juga tidak ada, maka kehidupan akan semakin sulit. Menabung pada intinya membuat orang lebih percaya diri karena memiliki jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga dalam kehidupannya (Sumodiningrat dan Wulandari, 2016).
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat hasilnya bahwa kemampuan menyimpan ( Saving Capacity ) masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh yaitu masyarakat lapisan atas memiliki kemampuan menyimpan dibandingkan dengan lapisan menengah dan lapisan bawah. Bahkan terlihat bahwa kemampuan menyimpan masyarakat lapisan menengah dan lapisan  bawah  mengalami  defisit.  Kemampuan  rumahtangga dalam menyimpan ( Saving Capacity ) ini berhubungan dengan kemampuannya dalam menghadapi krisis keuangan yang berada dalam rumahtangga. Sehingga dengan memiliki tabungan merupakan alternatif bagi rumahtangga untuk bertahan.
Lapisan atas memiliki tingkat kemampuan menyimpan rata- rata pertahun sebesar Rp 772,100 pertahun. Sedangkan lapisan bawah  mengalami  defisit  rata-rata  sebesar  Rp  8,178,967 pertahun. Rata-rata rumahtangga lapisan menengah dan rumahtangga lapisan bawah masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh mengalami defisit. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka berhutang pada tetangga ataupun pada pemilik warung dengan menggunakan modal sosial yang ada dan yang telah dimiliki oleh masyarakat.
Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga menyebabkan  terjadinya  defisit.  Berdasarkan  pengamatan dilapangan salah satu penyebabnya yaitu dikarenakan rendahnya harga karet. Masyarakat yang mata pencahariannya tergantung kepada hasil karet tersebut akan sangat terganggu sekali dengan kondisi menurunnya harga karet ini. Harga karet yang rendah menyebabkan sebagian masyarakat membiarkan saja tanaman karetnya, sedangkan yang memilih untuk tetap menyadap karet mereka memiliki resiko penghasilan yang diterima tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat beralih bekerja kesektor lain untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Menurunnya harga karet ini memang sangat memiliki pengaruh
141 |  Agustini, Syofia. et. al . Kontribusi Hutan Nagari pada Struktur Nafkah dan Ekonomi Pedesaan: Studi Kasus di Padang Pariaman
Gambar 2. Komposisi Pengeluaran Rumahtangga Masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh Tahun 2016
bagi pendapatan dikarenakan rata-rata masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar Hutan Nagari Sungai Buluh. Kemampuan menyimpan rata-rata rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh dapat di lihat pada gambar 3.

## Tingkat Kemiskinan
Salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia yaitu masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Masyarakat pedesaan yang berada di luar Pulau Jawa, kebanyakan mereka hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan. Sekitar 48,8 juta orang hidup di lahan hutan milik Negara dan diperkirakan sebanyak 10,2 juta diantaranya dianggap miskin. Selain itu terdapat 20 juta orang yang berada di desa-desa dekat hutan dan enam juta di antaranya penghidupan mereka sebagian besar berasal dari hutan (Wollenberg, et al . 2004).
Indikator kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu pendapatan perkapita  perhari  sebesar  USD  $2,00  atau  setara  dengan  Rp 27,200 (dengan nilai kurs rata-rata tahun 2016 USD $1,00 setara Rp 13,600). Pendapatan perkapita rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh berdasarkan lapisan rumahtangga dapat dilihat pada Gambar 4.
Pada gambar 4 terlihat bahwa hanya rumahtangga lapisan atas saja yang tidak berada dalam kategori miskin dikarenakan pendapatan perkapita perhari rumahtangga lapisan atas sebesar Rp 27,648. Sedangkan untuk rumahtangga lapisan menengah
dan rumahtangga lapisan bawah berada dalam kategori miskin. Pendapatan perkapita perhari rumahtangga lapisan bawah hanya sebesar Rp 20,217 dan pendapatan perkapita perhari rumahtangga lapisan bawah hanya sebesar Rp 18,177. Hal ini berarti mayoritas rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh belum sejahtera. Dan secara umum pendapatan rata- rata perkapita perhari rumahtangga lapisan menenangah dan rumahtangga lapisan bawah berada dibawah garis kemiskinan sehingga terkategori rumahtangga miskin. Hanya rumahtangga lapisan atas saja yang berada diatas garis kemiskinan.
Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh pada tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2016 harga karet mengalami penurunan dan sebagian besar membiarkan saja tanaman karetnya. Karena jikapun masyarakat tetap menyadap karet terus tetap saja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumahtangga, sehingga masyarakat lebih memilih membiarkan saja kebun karetnya dan beralih ke sumber nafkah lainnya seperti menjadi buruh, berladang, ataupun pergi merantau ke kota lainnya untuk mencari peruntungan. Karet adalah salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh, sehingga ketika harga karet mengalami perubahan ataupun mengalami penurunan, sehingga sangat berdampak sekali bagi kehidupan rumahtangga masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Harga karet mulai mengalami kenaikan di bulan Desember 2016 lalu dengan kisaran harga sebesar Rp 9.000 per kilogram dimana harga jual sebelumnyahanya sekitar Rp 5.500 per kilogram.

## Kontribusi Hutan Nagari Sungai Buluh pada Ekonomi Regional
Salah satu potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun suatu daerah yaitu berasal dari sumberdaya yang dimiliki oleh hutan. Memanfaatkan sumberdaya alam semakin terbuka lebar dalam upaya peningkatan perekonomian daeah seiring dengan sistem desentralisasi yang ada saat ini. Dengan dikeluarkan SK dari Kementerian Kehutanan dan SK hak pengelolaan dari Gubernur menjadikan masyarakat memiliki hak legal secara hukum dalam mengelola hutan. Hutan Nagari Sungai Buluh memiliki pontensi dalam peningkatan ekonomi regional. Berikut ekonomi regional yang tumbuh dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh ini.
Tipe 1 “Resource Based Economy” (Jasa Lingkungan Air)
Hutan Nagari Sungai Buluh melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh (LPHN), memberikan hak kepada masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan tersebut dapat berupa hasil hutan bukan kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan dari hutan. Hutan Nagari Sungai Buluh merupakan sumber pemasok utama air untuk PDAM yang dialirkan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Hutan adalah ekosistem penting yang dapat memberikan manfaat yang melampaui pasokan produk seperti kayu dan fiber  serta  hasil  hutan  non  kayu  layanan  ini  sering  dianggap sebagai jasa ekosistem hutan yang utama. Namun, sebenarnya hutan memiliki manfaat selain itu yaitu berupa penyediaan jasa lingkungan. Berbagai potensi jasa lingkungan yang terdapat pada hutan, sehingga jasa lingkungan tersebut bisa digunakan dalam merubah kondisi kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan tersebut menjadi lebih baik dengan menggunakan skema Payments  for  Environmental  Services (PES). Skema PES dapat membantu untuk mempertahankan atau meningkatkan layanan-layanan ekosistem hutan.Menurut Pagiola et  al. (2013), pembayaran jasa lingkungan bekerja
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 138-147 |  142
Gambar 3. Kemampuan Menyimpan Rata-rata Rumahtangga Masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh
Gambar 4. Pendapatan Perkapita Rumahtangga Masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh Berdasarkan
Lapisan Rumahtangga Garis Kemiskinan menurut Bank Dunia Rp 27,200
dengan cara mentransferkan sebagian manfaat dari konservasi hutan yang dimanfaatkan oleh pengguna jasa hilir kepada pemilik lahan, sehingga konservasi menjadi lebih baik.
Sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan mekanisme PES yaitu: (1) perlindungan daerah aliran sungai, contohnya pengguna air hilir membayar petani hulu untuk mendorong menjaga hutan agar hutan tetap terjaga untuk mengurangi deforestasi, erosi, resiko banjir dan lain-lain; (2) perlindungan keanekaragaman hayati, contohnya donor konservasi membayar orang lokal untuk menyisihkan atau memulihkan daerah alami untuk membuat koridor biologis; (3) penyerapan dan penyimpanan karbon, contohnya dalam hal mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) pembayaran karbon untuk penyedia layanan untuk melestarikan hutan dan untuk menngurangi degradasi hutan; (4) landscape beauty , contohnya operator pariwisata membayar masyarakat lokal atau masyarakat yang tinggal disekitar tempat wisata tersebut untuk kegiatan konservasi hutan dalam rangka mendorong ekowisata (Wunder. 2005).
Sylviani (2008) menyatakan bahwa selama ini sumberdaya hutan diperoleh secara cuma-cuma terutama dalam hal manfaat jasa lingkungannya oleh pemanfaat jasa lingkungan hilir dan tidak memberikan kontribusi dalam rangka pengembalian nilai jasa lingkungan yang telah digunakan tersebut kepada pengelola sumberdaya hutan di hulu untuk tetap menjaga hutan agar bisa tetap lestari. Suyanto et  al. (2006) terjadinya penggundulan hutan di daerah hulu dapat menyebabkan banjir dan kualitas air menjadi menurun. Sehingga hal ini akan mengakibatkan meningkatnya kerentanan masyarakat yang tinggal di wilayah hilir dan akan menjadi ancaman bagi kualitas hidup mereka. Untuk  itu,  masyarakat  di  hilir  juga  ikut  bertanggung  jawab terhadap pengelolaan didaerah hulu.
Salah satu solusinya dapat diatasi dengan mekanisme imbalan jasa lingkungan. Sedangkan menurut Ekayani et  al. (2014) ancaman kelestarian hutan semakin besar apabila mayarakat memanfaatkan hutan secara illegal logging dikarenakan belum ada solusi bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Dan pembayaran jasa lingkungan dapat dijadikan sebagai alternatif solusi antara memenuhi kepentingan konservasi dengan pemenuhan ekonomi masyarakat. Karena dengan menggunakan solusi pembayaran jasa lingkungan merupakan suatu bentuk dalam hal mendukung kegiatan konservasi dengan tetap memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya salah satunya memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada.
Melihat hal ini, Hutan Nagari Sungai Buluh mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dalam bentuk skema Pembayaran Jasa Lingkungan yaitu air yang dihasilkan dari Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut. Air yang bersumber dari hulu Hutan Nagari Sungai Buluh selama ini telah dimanfaatkan oleh PDAM yang di alirkan ke Bandara Internasional Minangkabau. Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa informan kunci ternyata selama ini masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh tidak memperoleh manfaat dari pihak hilir yang memanfaatkan air milik hutan mereka yang telah mereka jaga.
Seharusnya masyarakat memperoleh manfaat dari jasa lingkungan air tersebut. Untuk itu, kedepannya ini merupakan peluang bagi masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh melalui LPHN dalam mengembangkan skema pembayaran jasa lingkungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa dalam hal ini yaitu dari pihak PDAM dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh.
Tipe 2 “ Service Based Economy ” ( Guide , Persewaan Homestay )
Hutan Nagari Sungai Buluh juga memiliki potensi yang bisa dilakukan pengembangannya dalam sektor pemanfaatan jasa lingkungan selain ar yaitu jasa lingkungan keindahan alam yang ada di Hutan Nagari Sungai Buluh yang ditawarkan menjadi ekowisata. Hutan Nagari Sungai Buluh ini memiliki beberapa spot wisata yang bisa dimanfaatkan menjadi ekowisata seperti air terjun sarasah dan melihat keindahan pemandangan Kota Padang serta Bandara Internasional Minangkabau dari ketinggian. Sehingga pada tahun 2016 lalu, LPHN Sungai Buluh memperoleh bantuan dana dari UNDP melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk membuat rumah pohon. Rumah pohon ini sekarang dijadikan sebagai objek wisata baru di Provinsi Sumatera Barat. Wisatawan yang datang untuk melihat rumah pohon juga berasal dari luar provinsi seperti Pekanbaru. Selain itu, telah datang beberapa artis dari Ibukota yang ingin melihat langsung dan menikmati keindahan yang diberikan oleh Hutan Nagari Sungai Buluh ini. Pada Gambar 5 merupakan data daerah asal wisatawan selama bulan Februari 2017.
Pada Gambar 5 terlihat bahwa sebanyak 45% wisatawan berasal dari luar Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini merupakan salah satu peluang yang bisa dikembangkan untuk ekonomi pedesaan ini yaitu membuat homestay bagi pengunjung yang ingin merasakan menginap dirmah-rumah penduduk. Selama ini, jika ada para wisatawan yang ingin merasakan kehidupan pedesaan di Hutan Nagari Sungai Buluh ini, mereka cenderung menginap di beberapa rumah yang di rekomendasi oleh pihak LPHN ataupun wali nagari yang dinilai layak untuk menginap para tamu ataupun para wisatawan yang berkunjung.
Berdasarkan wawancara dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, mereka memang kedepannya sedang merancang konsep homestay untuk ditawarkan kepada para wisatawan yang ingin merasakan suasana kehidupan di sekitar hutan. Namun, hal itu semua perlu dikaji lebih lanjut. Seperti standarisasi homestay serta kesiapan dari masyarakat sendiri dalam melayani tamu yang akanmenginap di homestay mereka. Sedangkan untuk guide  tour sendiri LPHN sudah memberdayakan masyarakat terutama para pemuda-pemudanya. Para guide tour ini mereka mendampingi para wisatawan yang ingin berkunjung ke rumah pohon ataupun ke air terjun sarasah. Setelah adanya Hutan Nagari sungai Buluh ini serta mulai dikembangkannya ekowisata di hutan nagari tersebut, membuat masyarakat terbantu ekonominya. Yang menjadi guide  tour disini tidak hanya para pemuda-pemuda yang belum memiliki pekerjaan saja tetapi juga dari beberapa anak sekolahan. Biasanya bagi yang anak sekolah mereka akan memandu para wisatawan setelah pulang dari sekolah sehingga tidak mengganggu waktu sekolah mereka dan setiap hari minggu ataupun hari libur sekolah. Sebelum menjadi guide tour para wisatawan ini, para pemuda-pemuda tersebut
143 |  Agustini, Syofia. et. al . Kontribusi Hutan Nagari pada Struktur Nafkah dan Ekonomi Pedesaan: Studi Kasus di Padang Pariaman
Gambar 5. Daerah Asal Wisatawan Selama Februari 2017
diberikan pelatihan bagaimana cara melayani tamu yang baik oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut. Ekowisata Hutan Nagari Sungai Buluh di kelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Mpok Darwis) di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh. Mpok Darwis telah memiliki sistem dalam mengelola ekowisata mereka. Bagi para guide tour yang ingin memandu para wisatawan, mereka harus ambil absen dulu dan mengambil nomor urut antrian. Sehingga yang akan memandu para wisatawan yang datang berkunjung berdasarkan nomor urut antrian. Para pemandu ini juga diberikan id  card oleh Mpok Darwis tersebut. Sehingga para wisatawan dapat mengetahui identitaspemandu mereka. Masyarat telah merasakan adanya manfaat dari ekowisata untuk para wisatawan yang ingin menikmati Hutan Nagari Sungai Buluh ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden berikut ini.
“ Dengan adanya wisata di Hutan Nagari Sungai Buluh ini, telah membantu perekonomian masyarakat. Pemuda-pemuda yang tidak memiliki pekerjaan sekarang bisa menjadi pemandu wisata di wisata Hutan Nagari Sungai Buluh ini. setidaknya para pemuda telah memperoleh penghasilan dalam sehari lebih kurang sebesar Rp 30.000”.
Menurut Hawkins (1995), ekowisata telah menyebabkan munculnya permintaan-permintaan baru bagi ekonomi setempat, khusunya yang terdapat didaerah terpencil. Pembelian produk- produk setempat mungkin merupakan keuntungan penting dari ekowisata, tetapi permintaan ini harus dikelola dengan baik agar tidak memberikan shok terhadap ekonomi dan lingkungan tersebut.
Tipe 3 “ Trading Economy” (Terkait Dengan Wisata)
Ekowisata yang terdapat di Hutan Nagari Sungai Buluh ini telah memberikan banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya ekowisata ini telah membuka usaha baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ini yaitu menjual makanan dan minuman untuk para wisatawan. Hal ini telah memberikan manfaat positif bagi ekonomi pedesaan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh LPHN Sungai Buluh untuk mengembangkan ekowisata ini yaitu menyediakan pelatihan pembuatan souvenir bagi masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat memiliki keahlian baru dalam pembuatan souvenir yang nantinya bisa dipasarkan kepada wisatawan yang datang. Wisatawan yang berkunjung melihat ekowisata yang terdapat di Hutan Nagari Sungai Buluh ini merupakan salah satu peluang pasar baru bagi ekonomi masyarakat. Para wisatawan yang berdatangan tersebut mereka membawa uang yang bisa digunakan oleh masyarakat agar tetap berputar di wilayah mereka, yang nantinya bisa untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
Ekowisata mendukung ekonomi di daerah pedesaan salah satu caranya bisa memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja baru untuk penduduk setempat. Karena lapangan kerja meningkatkan dukungan bagi program-program konservasi yang menciptakan pekerjaan tersebut, hal ini terlihat bahwa ekowisata juga memiliki kontribusi yang besar dalam hal upaya konservasi (Hawkins. 1995). Jasa ekowisata merupakan sektor riil terdepaan yang mengemas jasa lingkungan dan budaya sehingga bisa memberikan manfaat bagi banyak kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Nugroho, et al. 2012). Menurut Field (2000) ekowisata bisa dilihat dalam beberapa masyarakat lokal sebagai elemen kunci untuk
merangsang pembangunan ekonomi. Ekowisata memiliki sejumlah aspek bioeconomic penting.

## Kelembagaan Pedesaan yang Tumbuh dengan Adanya Hutan Nagari Sungai Buluh
Kelembagaan ini secara tidak langsung berkontribusi pada tiga aspek, yaitu:

## Menjaga Kelestarian Sumberdaya Alam Hutan Nagari Sungai Buluh
Masyarakat sebenarnya telah memiliki sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dalam menjaga sumberdaya alam tersebut agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkeadilan dapat memudarkan semangat kebersamaan seluruh aspek kehidupan. Tidak diterapkannya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, senantiasa menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi mengganggu rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional (Abdoellah. 2016).
Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya bukanlah konsep yang baru bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya konsep tersebut belum berjalan dengan baik.
Dengan adanya Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh (LPHN), masyarakat memiliki hak dalam mengelola hutan tersebut agar tetap lestari. Selain hutan tetap dapat dijaga secara lestari oleh masyarakat, masyarakat tetap dapat menikmati hasil dari hutan tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai salahsatu solusi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup disekitar hutan. Hal ini juga disebutkan oleh Ngadiono (2004), fungsi sosial kawasan hutan adalah seberapa besar manfaat hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan.
Namun sumberdaya alam dalam pengelolaannya cenderung tidak berkeadilan dan tidak melihat aspek keberlanjutannya. Menurut Abdoellah (2016), banyak daerah yang kaya sumber daya alam namun sebagian besar masyarakatnya belum sejahtera, kalau tidak mau dikatakan miskin. Begitupun yang terjadi pada masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh ini. Masyarakat yang tinggal disekitar Hutan nagari Sungai Buluh ini masih tergolong miskin. Sehingga dengan adanya LPHN ini kedepannya bisa dijadikan sebaagi salah satu solusi dalam upaya pelestarian sumberdaya alam tanpa mengesampingkan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

## Mendorong Ekonomi Lebih Lanjut di Hilir Perekonomian Desa
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4-789-2014 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada kawasan lindung seluas lebih kurang 780 Ha kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Oktober 2014 memutuskan kewajiban Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh yaitu Melaksanakan tata batas hak pengelolaan hutan nagari, menyusun rencana kerja selama jangka waktu berlakukanya hak pengelolaan hutan  nagari, melakukan perlindungan hutan, melaksanakan rehabilitasi dan pengkayaan tanaman areal kerja hutan nagari. Sedangkan hak LPHN yaitu: (1) Melakukan usaha pengelolaan hutan nagari selama jangka waktu diberikannya hak pengelolaan hutan nagari. (2) Melakukan kegiatan pemanfaatan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 138-147 |  144
kawasan, jasa lingkungan, ekowisata dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (3) Memanfaatkan lahan diantara jalur tanaman hutan yang berada didalam kawasan hutan lindung untuk budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, dan budidaya hijauan makanan ternak serta penangkaran satwa liar. (4) Bersama dengan Pemerintah Daerah menentukan mitra untuk melakukan kegiatan pendampingan yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Swadaya, Perguruan Tinggi atau pihak lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat. (5) Bersama pemerintah daerah melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi usaha pengelolaan hutan nagari. (6) Mendapatkan fasilitasi berupa pendidikan dan latihan, pengembangan kelembagaan, bimbingan penyusunan rencana kerja hutan nagari, bimbingan teknologi, pemberian informasi pasar dan modal, dan pengembangan usahaserta bantuan dalam bentuk lain dari pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam kegiatan pengelolaan hutan nagari tapa mengurangi peran lembaga nagari serta pelaku utama pengelola hutan nagari. Hak pengelolaan hutan nagari ini diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi oleh pemberi hak. Hak pengelola hutan nagari dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang hak tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut terlihat bahwa dengan dikelolanya Hutan Nagari Sungai Buluh ini oleh LPHN, maka akan membuka peluang yang besar bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian lebih lanjut di bagian hilir, seperti salah satunya peluang kerajinan tangan. Karena dengan adanya pengembangan ekowisata di daerah Hutan Nagari Sungai Buluh ini maka pasar terhadap kerajinan tersebut terbuka lebaryang dapat dipasarkan langsung kepada para wisatawan yang berkunjung. Sehingga ini akan menumbuhkan perekonomian hilir di daerah pedesaan.

## Menciptakan Tatanan Sosial yang Mereduksi Konflik
Konflik  dapat  dimaksudkan  sebagai  pertarungan  antara  dua pihak atau lebih, baik individu ataupun kelompok yang penyebabnya bisa oleh perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumberdaya alam (Marina dan Dharmawan, 2011). Sebelum adanya SK dari Kementrian Kehutanan dan SK hak pengelolaan dari Gubernur terhadap Hutan  Nagari  Sungai  Buluh  ini  telah  terjadi  konflik  antara masyarakat dengan Negara. Konflik yang terjadi yaitu berupa masyarakat yang melakukan illegal  logging di hutan milik Negara. Penduduk semakin berkembang, sehingga masyarakat membutuhkan semakin banyak ruang untuk hidup dan mencari kehidupan.
Illegal logging yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut mengakibatkan masyarakat merasakan akibatnya setelah beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 lalu terjadi galodo (banjir besar). Hal ini masyaraakt merasakan banyak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, baik secara moril maupun materil. Sawah, ladang masyarakat menjadi rusak dan gagal panen akibat terkena dampak dari banjir ini. Galodo ini juga masuk kerumah masyarakat bahkan jembatan penghubung antara satu jorong dengan jorong lain juga rusuk (putus) akibat dari banjir bandang ini. Dengan kejadian galodo ini, mulai menyadarkan masyarakat bahwa jika hutan rusak akan berdampak pada kelangsungan kehidupan yaitu menimbulkan banyak bencana. Sehingga pada tahun 2013 keluarlah SK Menteri Kehutanan No. SK. 856/Menhut-II/2013 Tentang penetapan Areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh Seluas ±1.336 Ha Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan
Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2014, gubernur mengeluarkan hak pengelolaan hutan seluas ±780 Ha hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522.4-789-2014 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas ±780 Ha kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Provinsi Sumatera Barat. Adanya perbedaan luas antara SK yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu SK yang diberikan oleh menteri kehutanan tersebut dengan luas ±1.336 Ha merupakan termasuk kedalam pemukiman masyarakat, sedangkan SK yang dikeluarkan oleh gubernur Sumatera Barat mengeluarkan pemukiman masyarakat dari hak pengelolaan hutan tersebut sehingga diberikan hak pengelolaan sebesar ±780Ha. Setelah dikeluarkan SK dari menteri kehutanan dan SK dari gubernur maka hutan dikelola secara sah oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh.
Konflik  masyarakat  dengan  hutan  terjadi  ketika  masyarakat melakukan illegal logging. Setelah adanya Hutan Nagari Sungai Buluh ini, hutan Sungai Buluh sudah ada lembaga pengelola hutan yang disebut dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh (LPHN). Sehingga izin apapun yang berkaitan dengan hutan atas dasar persetujuan ketua LPHN, salah satunya ketika melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa rotan harus meminta persetujuan oleh ketua LPHN. Rotan dan manau merupakan hasil hutan yang dilindungi sehingga ketika masyarakat ingin mengambilnya harus ada izin dari ketua LPHN dan wali nagari (kepala desa).
Berdasarkan temuan di lapangan, terlihat jelas bahwa LPHN ini mampu mereduksi konflik yang terjadi antara sumberdaya dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya LPHN ini, semua pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut diatur oleh LPHN, seperti bentuk pemanfaatan serta proses pelestariannya. Disini LPHN tidak hanya mementingkan pelestarian hutan, namun juga diiringi dengan memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Karena tidak bisa dipisahkan antara hutan dengan kehidupan masyarakat yang mengantungkan sumber nafkah rumahtangga mereka kepada hutan tersebut.

## Tantangan ke Depan
Sumberdaya alam memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, salah satunya hutan. Hutan merupakan salah satu sektor dalam penghasil devisa negara. Selama ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan keberlanjutan dari sumberdaya tersebut. Sehingga hal ini meimbulkan berbagai masalah. Masalahnya tidak hanya mengakibatkan luas hutan menjadi berkurang. Namun lebih dari itu, yaitu dapat menimbulkan masalah sosial. Bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, mereka melihat hutan tidak hanya sebatas hutan saja. Namun, hutan bagi masyarakat yaitu bagian dari sistem hidup dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut. Menurut Abdoelah (2016), pembangunan selama ini dilakukan terlalu mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara berlebihan sering kali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, berkeadilan serta kurang dalam memperhatikan kesejahteraan penduduk sekitar.
Selanjutnya menurut Rustiadi (2011), tantangan dalam pengelolaan common pool resources (CPRs) yaitu diperlukan kelembagaan yang bisa mengatur sumberdaya tersebut agar tetap berkelanjutan. Kelembagaan adalah aturan-aturan yang
145 |  Agustini, Syofia. et. al . Kontribusi Hutan Nagari pada Struktur Nafkah dan Ekonomi Pedesaan: Studi Kasus di Padang Pariaman
dibangun masyarakat untuk menentukan hal-hal yang perlu atau harus dilakukan atau tidak dilakukan berkaitan dengan situasi tertentu. Sedangkan CPRs merupakan sumberdaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau kelompok dimana pengelolaannya mendekati pengelolaan private property.
Mengelola Hutan Nagari Sungai Buluh ini agar tetap berkelanjutan juga tidak bisa dilepas dalam melakukan perencanaan pengembangan dalam hal ekowisatanya. Menurut Hawkins (1995), beberapa hal yang perlu dilihat dalam melakukan perencanaan ekowisata berbasis masyarakat untuk masa yang akan datang yaitu: (1) level pedesaan: semua rencana yang mengikutsertakan sumberdaya lokal harus direncanakan dan diterapkan pada level desa walaupun proyek tersebut menpunyai cangkupan yang lebih luas, (2) integrasi lokal: ekowisata yang murni harus mengintegrasikan masyarakat lokal sebagai mitra, (3) kekuatan lokal yang sah dan berskala luas: masyarakat lokal harus berpendidikan, sehingga bisa memberikan arahan-arahan mengenai konservasi dan juga diperkuat dalam hal manajemen, (4) penggunaan sumberdaya yang tersedia: memanfaatkan keterampilan penduduk lokal, (5) cangkupan atas skala yang memadai (6): ekowisata harus dipandang sebagai industri pelengkap dan penekanan harus diberikan kepada perawatan pertanian yang ada, perikanan dan industry pedesaan lainnya, (7) kelestarian/ kesinambungan: bekerja untuk kelestarian jangka panjang dan berkesinambungan, (8) kebutuhan lokal dan konservasi merupakan hal yang utama: kebutuhan wisatawan harus merupakan prioritas kedua setelah upaya konservasi terhadap sumberdaya alam yang ada, (9) profesionalisme: para peneliti harus ikut merancang dalam studi mereka yang dapat diikutsertakan dalam pekerjaan praktis yang berhubungan dengan tanggung jawab dan manfaat konservasi, (10) dukungan pemerintah: pemerintah dan juga para kelompok konservasi harus ikut aktif mendorong masyarakat lokal dalam ekowisata. Hal tersebut mencakup dukungan finansial, dukungan hukum dan penciptaan jarul hubungan antara organisasi lokal dan pihak lainnya yang berkaitan dengan ekowisata.
Berdasarkan pendapat dari Hawkins tersebut, terlihat bahwa beberapa tantangan kedepannya bagi Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh dalam mengelola hutan nagari ini dan seiring dengan melakukan pengembangan terhadap ekowisata juga. Tantangan tersebut yaitu: LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal melakukan perencaanan dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sumberdaya manusia yang akan mengelola ekowisata yang berada di hutan tersebut. Selanjutnya bagaimanapun juga dalam upaya melakukan pengembangan ekowisata, LPHN serta masyarakat harus tetap memperhatikan keberlanjutan dari sumberdaya hutan tersebut, karena tujuan dari ekowisata itu sendiri yaitu usaha melakukan konservasi dengan tetap memperoleh manfaat ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hutan Nagari Sungai Buluh memberikan kontribusi terhadap perekonomian pedesaan. Kontribusi yang diberikan tersebut tidak hanya bagi ekonomi rumahtangga saja, namun juga bagi perekonomian regional wilayah. Dengan adanya ekowisata yang dikembangkan oleh kelompok sadar wisata (Mpok Darwis) dibawah LPHN telah mendorong masyarakat untuk tetap menjaga hutan mereka agar tetap lestari. Karena mereka menawarkan jasa keindahan lingkungan dari hutan tersebut kepada para wisatawan, sehingga jika hutan mereka tetap bagus maka akan semakin mendorong masyarakat untuk berkunjung ke daerah mereka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
terlihat bahwa pemanfaatan jasa lingkungan hutan menjadi ekowisata memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yaitu sebesar 30.70% untuk rumahtangga masyarakat lapisan atas, rumahtangga masyarakat lapisan menengah memperoleh manfaat sebesar 50.20% dan untuk rumahtangga masyarakat lapisan bawah hanya memperoleh manfaat sebesar 19.10%.Walaupun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa masyarakat menengahlah yang paling banyak memperoleh manfaat dengan adanya ekowisata tersebut. Hal ini dikarenakan rumahtangga masyarakat lapisan menengah dan lapisan atas memiliki modal dibandingkan dengan rumahtangga masyarakat lapisan bawah. Ini merupakan tantangan kedepannya bagi Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh (LPHN) agar pengembangan ekowisata tidak hanya memberikan manfaat terbesar kepada lapisan masyarakat menengah saja namun juga bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat lapisan bawah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah. 2016. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan jalan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Ekayani et al.2014. Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Solusi Kepentingan Ekologi dan Ekonomi. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Vol. 19 (1): 29-37. Field, Barry C. 2000. Natural Resource Economics. McGraw- Hill. Singapore. Hawkins. 1995. Ekotourisme: Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola. The Ecotourisme Society North Bennington. Vermont. Kasmiati. 2016. Ekowisata dan Pembangunan Wilayah: Analisis Keberlanjutan Nafkah di Wakatobi Sulawesi Tenggara [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Marina  dan  Dharmawan.  2011. Analisis  Konflik  Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. Sodality. (90-96).
Ngadiono. 2004. 35 Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia
Refleksi dan Prospek. Yayasan Adi Sanggoro. Bogor. Nugroho dan Dahuri. 2012. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. LP3ES. Jakarta. Pagiola S, Glehn HCV, Taffarello D. 2013. Brazils Experience with Payment for Environmental Services . PES Learning Paper 2013-1. [Jurnal].
[Permen]. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/ 10/ 2016. Tentang Perhutanan Sosial.
[PP]. 2008. Peraturan Pemerintah RI No.3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
Rustiadi E, Saefulhakim E, Panulu D R. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Sumodiningrat dan Wulandari. 2016. Membangun Indonesia dari Desa. Media Pressindo. Yogyakarta.
Suyanto S dan Khususiyah N. 2006. Imbalan Jasa Lingkungan Untuk  Pengetasan  Kemiskinan.  Agro  Ekonomi.  Vol. 24:1.
Sylviani. 2008. Kajian Distribusi Biaya dan Manfaat Hutan Lindung Sebagai Pengatur Tata Air. Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 5 No. 2 Juni 2008, Hal. 95-109.
Wacana. 2014. Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. INSIST. [Jurnal].
Wishitemi BEL, Momanyi SO, Ombati BG, Okello, MM. 2015. The link between poverty, environment and ecotourism
development  in  areas  adjacent  to  Maasai  Mara  and Amboseli protected areas, Kenya . Tourism Management Perspectives 16 306-317. Wollenberg E, Belcher B, Sheil D, Dewi S, Moeliono M. 2004.
Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia?. Center  For  International Forestry Research. Desember 2004 No. 4 (1). [Jurnal]. Download dari http://www.cifor.org/publications/pdf_ files/govbrief/GovBrief0404I.pdf . Di akses pada 15 Mei
2017. Wunder, Sven. 2005. Payments  for  Environmental  Services: Some Nuts and Bolts. Cifor Occasional Paper No.42.