## IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP  Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.73/Pdt.G/2020/PTA-MDN)
Muhammad Yusuf Siregar Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Email : Siregaryusuf90@yahoo.co.id

## ABSTRACT .
This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts (Study of Rantauprapat Religious Court Decision No. 487 / Pdt.G / 2020 / PA-RAP Jo Medan High Court Decision No. 73 / Pdt.G / 2020 / PTA-MDN. This  research  is  Normative  Empirical,  which  is  research  by  looking  at  conditions  in  the  field  by linking the source of laws and regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be  received  from  the  results  of  this  study  are  to  find  out  and  analyzing  the  legal  position  of  the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and To find  out  and  analyze  the  Implementation  of  the  Supreme  Court  Regulation  Number  1  of  2016 concerning Mediation Procedures in Courts in the Rantauprapat Religious Court Decision No.487 / Pdt  .G  /  2020  /  PA-RAP  Jo  Medan  High  Court  Decision  No.73  /  Pdt.G  /  2020  /  PTA-MDN.  The results  of  the  research  show  that  the  provisions  of  the  Regulation  of  the  Supreme  Court  of  the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 and / or Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts in article 02 paragraph 04 states that "Judges in consideration of the decision of a case must state that the case concerned has strived for peace through Mediation by stating the name of the Mediator for the case concerned. The position of Mediation as stated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 is one of the steps that must be taken in carrying out the Judicial system which is based on the decision of the Medan High Court Panel of Judges declaring that to completely reject the  Plaintiff's  Lawsuit  with  the  Consideration  that  the  case  has  been  taken  through  the  Mediation route  although  not  maximally  and  His  legal  consideration  is  that  the  position  of  the  witnesses presented by the Plaintiff is a witness who did not see the Plaintiff and Defendant fighting, but only told the story of the Plaintiff.
Keywords: Implementation, Procedure, Mediation

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis aspek hukum  Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Study Putusan Pengadilan  Agama  Rantauprapat  No.  No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP    Jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi Medan  No.73/Pdt.G/2020/PTA-MDN.  Penelitian  ini  bersifat  Normatif  Empiris  yakni  penelitian dengan  melihat  kondisi  yang  ada  dilapangan  dengan  mengkaitkan  sumber  hukum  peraturan  - peraturan  yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia.  Manfaat  yang  akan  diterima  dari  hasil penelitian ini adalah  Untuk mengetahui dan menganalisis  kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  serta Untuk mengetahui dan menganalisis  Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi di Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat  No.  No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP    Jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan No.73/Pdt.G/2020/PTA-MDN.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 02 ayat 04 mengemukakan bahwa “Hakim dalam Pertimbangan Putusan perkara Wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan. Kedudukan Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  adalah  salah  satu  langkah  yang  harus  ditempuh dalam  menjalankan  sistem  Peradilan  yang  mana  berdasarkan  Putusan    Majelis  Hakim  Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Pertimbangan Perkara tersebut telah ditempuh jalur Mediasi walaupun tidak secara maksimal serta pertimbangan hukumnya bahwa kedudukan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi yang sama sekali tidak melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya menceritakan cerita dari Penggugat.
Kata Kunci : Implementasi , Prosedur , Mediasi

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik  dengan  melibatkan  pihak  ketiga yang netral,  yang  tidak  memiliki  kewenangan mengambil  keputusan yang membantu pihak- pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
Mediasi  merupakan  proses  negosiasi pemecahan  masalah,  dimana  pihak  luar  yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang  untuk  memutus  sengketa,  tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya  menyelesaikan  sengketa  para  pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang  bersikap  netral  dan  tidak  membuat keputusan  atau  kesimpulan  bagi  para  pihak
tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya  dialog  antar  pihak  dengan suasana  keterbukaan,  kejujuran,  dan  tukar pendapat untuk mencapai mufakat.
Dalam ketentuan Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 mengemukakan bahwa: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia  adalah  Peradilan  Negara  dan ditetapkan  dengan  undang-undang”.  Pasal  ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara,  tidak  diperkenankan  lagi  adanya peradilanperadilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
Dalam  ketentuan  PERMA  No.  1  tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dikemukakan bahwa  Hakim  wajib  menjelaskan  prosedur mediasi  kepada  para  pihak  yang  bersengketa atau  kuasanya,  dan  mendorong  para  pihak untuk  berperan  langsung  atau  aktif  dalam proses mediasi.
Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan  perkara  tersebut  untuk  memberi kesempatan  kepada  para  pihak  menempuh proses  mediasi.  Dalam  praktek  selama  ini sebelum  berlakunya  Perma  No.  1  tahun 2008 jo  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan,  sidang ditunda  selama  satu  atau  dua  minggu  saja, namun  dalam  berlakunya  Perma  yang mengatur  tentang  lamanya  proses  mediasi paling  lama  40  hari  kerja,  sejak  mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal- pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara  dini  atau  mediasi  gagal,  dan  tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau  laporan  tertulis  dari  mediator  kepada hakim  sidang.  Kemudian  pada  hari  sidang tersebut,  atau  dalam  waktu  paling  lama  dua hari  kerja  berikutnya,  para  pihak  atau  kuasa hukumnya  wajib  berunding  untuk  memilih mediator  dari  daftar  mediator  yang  dimiliki oleh Pengadilan.
Jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan Mediator yang dikehendaki, para pihak wajib  melaporkan  kepada  ketua  Majelis Hakim,  dan  Ketua  Majelis  Hakim  segera memberitahukan  kepada  mediator  terpilih untuk  menjelaskan  tugas.  Demikian  pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak  tidak  berhasil  memilih  mediator  yang
dikehendaki,  maka  kegagalan  tersebut  harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua  majelis  berwenang  untuk  menunjuk hakim  bukan  pemeriksa  pokok  perkara  yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi Mediator dengan menerbitkan Penetapan.
Proses  hukum  sebagaimana  yang  telah disebutkan diatas adalah langkah hukum yang harus  ditempuh  untuk  memenuhi  ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pasal 02 ayat 04 mengemukakan bahwa “Hakim dalam Pertimbangan Putusan perkara Wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang bersangkutan  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan”.
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal 03  ayat  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan mengemukakan  bahwa  :  “  Setiap  Hakim, Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  Kuasa  Hukum Wajib  mengikuti  Prosedur  Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi”
Selanjutnya  Pasal  03  ayat  02  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan mengemukakan pula bahwa “Hakim
Pemeriksa Perkara dalam
pertimbangan  putusan  wajib  menyebutkan
bahwa  perkara  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator”.
Bahwa  dalam  prakteknya  Majelis  Hakim dalam  memutuskan  perkara  pada  Pengadilan Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA- RAP yang  sama  sekali  Tidak  memberikan kesempatan  untuk  Melakukan  Mediasi  / menempuh Prosedur Mediasi sangat jelas telah melakukan  Pelanggaran  terhadap  Ketentuan Pasal  130  HIR  dan  atau  Pasal  154  Rbg  yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum.
Namun  kenyataannya  Putusan  Hukum
Pengadilan
Agama
Rantauprapat
No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP Ber tanggal  02 April  2020,  yang  amar  putusannya  berbunyi sebagai berikut Mengadili dengan Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk seluruhnya,  Menjatuhkan  Talaq  Satu  Ba’in
Sughro  Tergugat      Terhadap  Penggugat  serta Membebankan  Kepada  penggugat  untuk membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Dengan  demikian,  merujuk  kepada  salah satu contoh kasus diatas, maka  penting untuk dilakukan  penelitian  dan  pengkajian  secara hukum tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di
Pengadilan (Study Putusan Pengadilan Agama
Rantauprapat  No.  No.487/Pdt.G/2020/PA- RAP    Jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan No.73/Pdt.G/2020/PTA-MDN.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  hukum  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimanakah  Implementasi  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Rantauprapat  No. No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP    Jo  Putusan
Pengadilan Tinggi Medan
No.73/Pdt.G/2020/PTA-MDN?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Implementasi  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Putusan
Pengadilan  Agama  Rantauprapat  No.
No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP Jo Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan No.487/Pdt.G/2020/PTA-MDN.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para  Pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
Dalam  rangka  reformasi  birokrasi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang berorientasi  pada  visi  terwujudnya  badan peradilan  indonesia  yang  agung,  salah  satu elemen  pendukung  adalah  Mediasi  sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat  terhadap keadilan sekaligus implementasi  asas  penyelenggaraan  peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Ketentuan  hukum  acara  perdata  yang berlaku,  Pasal  154  Reglemen  Hukum  Acara untuk  Daerah  Luar  Jawa  dan  Madura (Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura,  Staatsblad  1927:227)  dan  Pasal  130 Reglemen  Indonesia  yang  diperbaharui  (Het Herziene  Inlandsch  Reglement,  Staatsblad 1941:44)  mendorong  Para  Pihak  untuk menempuh  proses  perdamaian  yang  dapat
didayagunakan  melalui  Mediasi  dengan mengintegrasikannya  ke  dalam  prosedur berperkara di Pengadilan.
Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan Mediasi  yang  lebih  berdayaguna  dan  mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga  perlu  menyempurnakan  Peraturan Mahkamah  Agung  tentang  Prosedur  Mediasi di  Pengadilan  sehingga  lahirlah  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan atau  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  adalah berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung  serta  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2008  dan  atau  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal  02  ayat  04  mengemukakan  bahwa “Hakim dalam Pertimbangan Putusan perkara Wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang bersangkutan  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan”.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 03  ayat  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan mengemukakan  bahwa  :  “  Setiap  Hakim, Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  Kuasa  Hukum Wajib  mengikuti  Prosedur  Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi”
Selanjutnya  Pasal  03  ayat  02  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan mengemukakan pula bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara dalam
pertimbangan  putusan  wajib  menyebutkan bahwa  perkara  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator”.
Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang  sama sekali Tidak memberikan kesempatan untuk
Melakukan  Mediasi  /  menempuh  Prosedur Mediasi sangat jelas  telah  melakukan Pelanggaran  terhadap  Ketentuan  Pasal  130
HIR  dan  atau  Pasal  154  Rbg  yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum;

## 2.2 Implementasi  Peraturan  Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Putusan
Pengadilan Agama Rantauprapat No.
No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP
Jo Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan No.73/Pdt.G/2020/PTA-MDN.
Dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal  02  ayat  04  yang  mana  mengemukakan bahwa  “Hakim  dalam  Pertimbangan  Putusan perkara  Wajib  menyebutkan  bahwa  perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan  nama  Mediator  untuk  perkara yang bersangkutan”.
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal 03  ayat  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan mengemukakan  bahwa  :  “  Setiap  Hakim, Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  Kuasa  Hukum Wajib  mengikuti  Prosedur  Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi”
Selanjutnya  Pasal  03  ayat  02  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan mengemukakan pula bahwa
“Hakim Pemeriksa Perkara
dalam pertimbangan  putusan  wajib  menyebutkan bahwa  perkara  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator”.
Bahwa  dalam  prakteknya  Majelis  Hakim dalam  memutuskan  perkara  pada  Pengadilan Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA- RAP yang  sama  sekali  Tidak  memberikan kesempatan  untuk  Melakukan  Mediasi  / menempuh Prosedur Mediasi sangat jelas telah melakukan  Pelanggaran  terhadap  Ketentuan Pasal  130  HIR  dan  atau  Pasal  154  Rbg  yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum.
Putusan  Hukum  Pengadilan  Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP Ber tanggal  02  April  2020,  yang  amar putusannya berbunyi sebagai berikut Mengadili dengan  Mengabulkan  Gugatan Penggugat  untuk  seluruhnya,  Menjatuhkan Talaq Satu Ba’in Sughro Tergugat   Terhadap Penggugat serta Membebankan Kepada penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah  Rp.  396.000,-  (tiga  ratus  sembilan puluh enam ribu rupiah);
Dalam  perjalanannya  terhadap  putusan sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas termohon (Pembanding) merasa keberatan dan memajukan    Memori  Banding  terhadap Putusan Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP
Ber tanggal 02 April 2020.
Bahwa    adapun    alasan  keberatan Pembanding  yang  dituangkan  dalam  Memori
Banding Terhadap Putusan Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA- RAP Ber tanggal  02  April  2020,  adalah sebagai berikut :
Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat  dengan  Keputusan  Hukum  Judex Factie Pengadilan Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP Ber tanggal  02 April 2020 yang telah memutuskan perceraian antara
Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dengan suatu
Keputusan Perceraian;
Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan  terhadap  Pertimbangan  hukum Keputusan  Hukum  Judex  Factie  Pengadilan Agama Rantauprapat No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP Ber tanggal  02 April  2020  yang  menyatakan  bahwa  dalam Perkara  Aquo  telah  ditempuh  Mediasi    yang mana sesuai Laporan Mediator M.ARIF SANI SHI Tertanggal  02  April  2020  Ternyata Mediasi tidak Berhasil.
Bahwa  Pertimbangan  Hukum  tersebut diatas  adalah  Pertimbangan  Hukum  yang mengada-ada  dan  terkesan  Main  Hakim Sendiri,  yang  mana  secara  fakta  hukum  pula
Hakim yang memeriksa perkara No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP      hanyalah berjumlah 1 Orang (Hakim Tunggal) dan tidak sesuai dengan Putusan sebagaimana disebutkan terdapat Hakim Anggota.
Bahwa pada
kesempatan ini Tergugat/Pembanding  menyampaikan  bahwa sidang  pertama  dilakukan  pada  Tanggal  02
April 2020 dan pada sidang Pertama itu Hakim yang memeriksa Perkara No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP
langsung memutuskan perkara tersebut tanpa ada sama sekali  dilakukan  Mediasi  sesuai  Laporan Mediator      Tertanggal  02  April  2020 sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP  Tertanggal  02 April 2020.
Bahwa  menurut  Pembanding,  Majelis
Hakim dalam memutuskan perkara No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP yang sama sekali
Tidak memberikan kesempatan untuk Melakukan  Mediasi  /  menempuh  Prosedur Mediasi sangat jelas  telah  melakukan Pelanggaran  terhadap  Ketentuan  Pasal  130 HIR  dan  atau  Pasal  154  Rbg  yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum.
Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pasal 02 ayat 04 mengemukakan  bahwa  “Hakim  dalam Pertimbangan Putusan perkara Wajib menyebutkan
bahwa perkara yang bersangkutan  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan”.
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal 03  ayat  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan mengemukakan  bahwa  :  “  Setiap  Hakim, Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  Kuasa  Hukum
Wajib  mengikuti  Prosedur  Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi”
Selanjutnya  Pasal  03  ayat  02  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan mengemukakan pula bahwa “Hakim
Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan  putusan  wajib  menyebutkan bahwa  perkara  telah  diupayakan  perdamaian melalui  Mediasi  dengan  menyebutkan  nama Mediator”.
Bahwa  oleh  karenanya,  karena  Majelis Hakim yang  telah  memeriksa  perkara No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP sama  sekali tidak memberikan kesempatan kepada
Penggugat dan Tergugat (sekarang Pembanding dan Terbanding) untuk dilakukan Mediasi  maka  sudah  sepantasnya  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa    Putusan  No.73/Pdt.G/2020/PA-RAP Tertanggal 02 April 2020 Batal Demi Hukum.
Berdasarkan alasan-alasan Memori Banding  Tergugat/Pembanding  Pengadilan Tinggi Agama Medan, memberikan keputusan dengan:

## MENGADILI:
1. Menerima Permohonan Banding
Tergugat/Pembanding seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Rantauprapat
No.487/Pdt.G/2020/PA-RAP Tertanggal 02 April 2020, yang dimohon Banding.

## MENGADILI SENDIRI :
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum  Penggugat  /  Terbanding untuk    membayar  biaya  perkara  yang timbul dalam perkara ini;
Selanjutnya  dalam  pertimbangan  Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Medan  yang  telah menyatakan bahwa
Putusan
No.73/Pdt.G/2020/PA-RAP  Tertanggal  02 April  2020    Menolak  Gugatan  Penggugat seluruhnya,  sama  sekali  sebagai  landasan hukum pertimbangannya tidak berdasar ketentuan  Pasal  03  ayat  1  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan,  namun  akan  tetapi  karena kedudukan  saksi  yang  dihadirkan  oleh Penggugat adalah saksi yang sama sekali tidak melihat  antara  Penggugat  dan  Tergugat bertengkar  namun  hanya  menceritakan  cerita dari Penggugat;

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008 dan  atau  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan
pada  pasal  02  ayat  04  mengemukakan bahwa “Hakim  dalam  Pertimbangan
Putusan perkara Wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan  perdamaian  melalui  Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan;
2) Kedudukan Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2016  adalah  salah  satu langkah  yang  harus  ditempuh  dalam menjalankan  sistem  Peradilan  yang  mana berdasarkan  Putusan    Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Medan  menyatakan Menolak  Gugatan  Penggugat  seluruhnya dengan Pertimbangan Perkara tersebut telah ditempuh  jalur  Mediasi  walaupun  tidak secara maksimal serta pertimbangan hukumnya  bahwa  kedudukan  saksi  yang dihadirkan  oleh  Penggugat  adalah  saksi yang  sama  sekali  tidak  melihat  antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya menceritakan cerita dari Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA 1. Buku
Munir  Fuady,  Arbitrase  Nasional  (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47.
Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di  Indonesia,  (Semarang:  Walisongo Press, 2009), hlm. 79.
Moch.  Faisal  Salam,  Penyelesaian  Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 221.
M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 265.
Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,
(kerjasama  atas  Mahkamah  Agung  RI,
JICA, IICT 2008).
Syahrial  Abbas,  Mediasi  Dalam  Perspektif Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan Hukum  Nasional,  (Jakarta:  Kencana, 2009), hlm. 6-7.
Gunawan  Widjaja,  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 91.
Musahadi,  Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di Indonesia, (Semarang:
Walisongo
Mediation Center, 2007), hlm. 84.

## Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

## Putusan :
Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 487/Pdt.G/2020/PA.RAP ;