## PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI PULAU PENYENGAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Riska Destiana 1 , Kismartini 2

## Abstract
Penyengat Island in Riau Islands Province was appointed by the Ministry of Tourism as one  of  the  leading  halal  tourism  destinations.  The  development  of  halal  tourism  on Penyengat  Island  requires  strategies  that  can  increase  Muslim  tourist  arrivals.  This article  aims  to  analyze  alternative  strategies  for  the  development  of  halal  tourism  in Penyengat Island so that the number of tourist visits can increase and the application of the concept of halal tourism in Penyengat Island can be implemented, so as to obtain the recommended  strategy.  This  research  uses  a  qualitative  descriptive  approach  through literature study with the use of journals that are in accordance with the research topic. The  alternative  policy  evaluation  uses  evaluation  criteria  in  the  form  of  technical feasibility, economic feasibility, political feasibility and administrative feasibility. There are  three  alternative  policies  that  can  be  implemented  for  the  development  of  halal tourism on Penyengat Island, namely branding and marketing; easy access and visa; and the  provision  of  Muslim  tourist-friendly  facilities.  The  policy  recommendation  is  the provision of friendly facilities for Muslim tourists that can creat comfortable for Muslim tourists.
Keywords : Halal tourism, alternative strategies, evaluation criteria, Penyengat Island

## PENDAHULUAN
Pariwisata di tingkat global mengalami berbagai perkembangan segmen, termasuk di  dalamnya  pariwisata  halal.  Wisatawan  muslim  menjadi  potensi  pasar  industri pariwisata  yang  besar.  Mastercard-CrescentRating  Global  Muslim  Travel  Index  2019 melaporkan  bahwa  di  tahun  2018  diperkirakan  ada  140  juta  wisatawan  muslim internasional,  dengan  proyeksi mencapai 260  juta  wisatawan  di  tahun  2026,  serta juga memprediksikan wisatawan muslim akan menghabiskan 180 triliun USD di tahun 2026 untuk pemesanan perjalanan melalui sistem daring. Studi yang berkaitan dilakukan oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard dalam “ An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19 ” yang menyebutkan bahwa pengeluaran umat
1 Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Kepulauan Riau
2 Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro
muslim untuk wisata halal sebesar 177 triliun USD di tahun 2017, dan diproyeksikan naik sebesar 274 triliun USD di tahun 2023.
Segmen  pariwisata  halal  dikembangkan  oleh  Kementerian  Pariwisata  RI  sejak tahun 2015, dan merupakan salah satu program prioritas. Pertumbuhan pasar pariwisata halal  tahun  2018  mencapai  18%,  dengan  jumlah  wisatawan  Muslim  mancanegara mencapai  2,8  juta  dengan  devisa  mencapai  lebih  dari  Rp  40  triliun.  Kementerian Pariwisata RI menargetkan kunjungan wisatawan Muslim mancanegara sebanyak 5 juta wisatawan  Muslim  mancanegara  (maritim.go.id,  19  April  2019).  Wisata  halal didefinisikan sebagai tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif  syariah  karena  di  dalam  atmosfer  wisata  ini  diupayakan  terhindar  dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Mansouri, 2014 dalam Djakfar, 2017). Pariwisata  halal  juga  didefinisikan  sebagai  seperangkat  layanan  tambahan  yang mencakup  amenitas,  atraksi,  dan  aksesibilitas,  yang  ditujukan  dan  diberikan  untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim, yang disediakan oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah (Kementerian Pariwisata, 2019).
Konsep  pariwisata  halal  menjamin  ketersediaan  kebutuhan  dasar  umat  Muslim untuk  tetap  menjalankan  ibadah  dan  beraktivitas  sesuai  dengan  hukum  syariah  selama berada  di  destinasi  wisata  tujuan.  Menurut  Mastercard-CrescentRating  Global  Muslim Travel Index 2019, ada 9 (sembilan) kebutuhan dasar wisatawan Muslim saat berwisata, yaitu makanan halal; fasilitas beribadah; kamar mandi dengan fasilitas kran air; tidak ada sentimen  Islamofobia;  penyebab  sosial;  pelayanan  bulan  Ramadhan;  pengalaman berwisata berkaitan dengan kehidupan Muslim; fasilitas rekreasi yang privat; tidak ada pelayanan non-halal.
Kementerian  Pariwisata  Republik  Indonesia  mengumumkan  bahwa  Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2019 standar Global Muslim Travel  Index  (GMTI)  2019  mengungguli  130  destinasi  wisata  dari  seluruh  dunia (www.kemenpar.go.id,  9  April  2019).  Setelah  lima  tahun  melakukan  upaya pengembangan  destinasi  wisata  halal,  Mastercard-CrescentRating  menempatkan Indonesia  pada  peringkat  pertama  dengan  skor  78  berdasarkan  standar  GMTI.  Standar GMTI  yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  pengembangan  destinasi  wisata halal didasarkan pada “ CrescentRating ACES model ”, yang diresmikan melalui laporan GMTI tahun 2017. Model ACES GMTI 2019 ini meliputi empat faktor kunci yaitu Access
(akses), Communication (komunikasi), Environment (lingkungan),  dan Service (pelayanan).
Tim Percepatan dan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 10 provinsi untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia, antara lain Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan laporan IMTI  2019,  ada  3  provinsi  yang  termasuk  dalam  kategori  “ Leading  Regions ”  yang berhasil meraih 3 besar skor tertinggi sesuai standar IMTI, yaitu Nusa Tenggara Barat (Lombok), Aceh serta Riau dan Kepulauan Riau.
Sampai saat ini sebenarnya belum ada standar baku pengaturan konsep halal untuk destinasi wisata, baik hotel, restoran, spa, sauna, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan  lainnya,  walaupun  pangsa  pasar  wisata  halal  sedang  dikembangkan  di  Indonesia. Kondisi ini tentu dapat mempersulit pelaku industri bisnis pariwisata untuk menjelaskan definisi  konsep  halal  di  Indonesia  kepada  wisatawan  asing.    Kementerian  Pariwisata sedang  menyusun  regulasi  yang  mengatur  pariwisata  halal  dan  diperkirakan  akan rampung pada tahun ini. Dengan hadirnya regulasi mengenai pariwisata halal dinilai akan memberikan kekuatan dan payung hukum kepada kalangan pelaku industri pariwisata dan dinas  pariwisata  di  daerah-daerah  dalam  upaya  pengembangan  pariwisata  halal (www.republika.co.id, 8 Maret 2019).
Sebelumnya  Kementerian  Pariwisata  pernah  menerbitkan  berbagai  kebijakan terkait  sektor  pariwisata  halal.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Sertifikasi  Usaha  Pariwisata  yang  mengatur  sertifikasi  usaha  pariwisata  halal.  Namun, kemudian pasal terkait sertifikasi usaha pariwisata halal dalam regulasi tersebut dicabut.
Kepariwisataan  tidak  mungkin  bisa  diselenggarakan  dan  dikembangkan  tanpa komitmen  dan  dukungan  yang  kuat  dari  pemerintah  seperti  yang  dikemukakan  dalam Judisseno (2017) sebagai berikut:
“It  is  only  government  that  have  the  power  to  provide  the  political  stability, security, and legal and financial frameworks that tourism requires. It is government that  provides  essential  services  and  basic  infrastructure.  And  it  is  only  national governments that can negotiate and make agreements with other governments, on issues such as immigration procedures or flying over and/or landing on national territory. Thus, the tourist industry is inseparable from the role of  government as public policy-maker and implementer” (hlm.19) .
Hal lain yang menjadi fokus dari pengembangan pariwisata halal berkaitan dengan sertifikasi  halal,  baik  itu  untuk  hotel,  makanan  minuman,  spa,  dan  aspek  lainnya. Sertifikasi halal ini dibutuhkan untuk memberikan jaminan ketenangan kepada wisatawan muslim  untuk  memilih  makanan  minuman  yang  sesuai  hukum  syariah,  memilih  hotel yang menjunjung prinsip syariah dalam operasionalnya, memilih spa yang memisahkan ruang  antara  perempuan  dan  laki-laki,  dan  hal  lainnya.  Harvey  (dalam  Hall,  2019) menyebutkan tentang pentingnya memiliki standar halal secara universal untuk mencegah penipuan di industri halal. Kehadiran standar halal universal dengan aturan dan peraturan serta definisi halal yang spesifik dapat membantu mengatasi banyak isu yang berkaitan dengan  kepercayaan  dalam  rantai  penyediaan.  Kebutuhan  pembentukan  standar  halal universal  dapat  membantu  dalam  pertumbuhan  industri  halal.  Ketidakhadiran  standar halal yang universal dapat menuntun kepada ketidaksetujuan dalam banyak aspek seperti makanan hewan, metode penyembelihan, pengemasan, dan logistik. kepemilikan standar halal  menjadi  hal  yang  penting  bagi  pelayanan  keramahtamahan  untuk  meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam praktek yang sesuai dengan hukum syariah untuk produk, instrumen, operasi dan manajemen.
Dalam  Design  Strategis  dan  Rencana  Aksi  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Riau 2018-2019 terdapat kawasan pariwisata halal unggulan di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  salah  satunya  Kawasan  Pulau  Penyengat.  Kawasan  Pulau Penyengat  dipilih  menjadi  salah  satu  destinasi  unggulan  dikarenakan  kekayaan budayanya. Pulau Penyengat memiliki luas sekitar 240 hektar. Pulau ini terletak hanya sekitar 6 Km Laut atau sekitar 15 menit dari Kota Tanjungpinang. Obyek wisata yang dapat  dilihat  dari  Pulau  Penyengat  adalah  keindahan  Mesjid  Raya  Sultan  Riau  yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, Kompleks Istana Kantor dan Benteng Pertahanan di Bukit Kursi. Pulau Penyengat merupakan  salah  satu  sektor  unggulan  pariwisata  di  Kota  Tanjungpinang.  Pulau Penyengat  merupakan  salah  satu  kelurahan  di  kota  Tanjungpinang  yang  dibangun berdasarkan  perkembangan  sejarah,  budaya  dan  adat  istiadat  Melayu.  Posisi  Pulau Penyengat  mempunyai  letak  geografis  yang  strategis  karena  berseberangan  langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi ini mendukung potensi dunia pariwisata untuk dikembangkan  secara  profesional.  Selain  itu,  secara  historis  Pulau  Penyengat  juga memiliki hubungan yang khas, karena merupakan bagian masa lalu yang tak terpisahkan
dari kerajaan Riau Lingga (Melayu) dengan negara Malaysia. Seperti diketahui dari data sejarah,  Pulau  Penyengat,  Singapura,  dan  Johor  Malaysia  merupakan  satu  imperium dibawah Kerajaan Melayu Riau Lingga.
Jaminan  halal  untuk  makanan  dan  minuman  menjadi  sangat  penting  bagi wisatawan  Muslim.  Kepastian  jaminan  halal  ini  memberikan  kenyamanan  dan kepercayaan bagi mereka yang berkunjung ke suatu daerah wisata. Kota Tanjungpinang, khususnya  Pulau  Penyengat,  memiliki  mayoritas  masyarakat  beragama  Islam.  Dengan kondisi seperti ini, biasanya akan timbul persepsi bahwa seluruh makanan dan minuman yang tersedia dijamin kehalalannya. Walaupun mudah untuk menemukan produk halal, namun sertifikasi halal masih sangat minim. Padahal sertifikasi dan logo halal merupakan jaminan yang langsung dapat terlihat oleh wisatawan sehingga terhindar dari keraguan dan kecemasan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman di destinasi wisata.
Dalam  data  yang  dimiliki  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  Provinsi  Kepri,  bahwa  di  Kota Tanjungpinang,  ada  110  produsen  yang  telah  mengantongi  sertifikat  halal.  Baik  itu produsen  kategori  restoran,  bakery,  katering,  cake,  kue  basah  dan  kering,  pengolahan ikan,  pengolahan  daging,  pengolahan  cokelat,  minuman  dalam  kemasan  dan  rumah potong  hewan.  Namun  dari  jumlah  itu,  untuk  kelompok  atau  jenis  produsen  restoran, bakery dan cake, hanya 60 saja yang telah mengantongi sertifikat halal, sampai dengan 17  Juni  2019  (https://www.hariankepri.com/hanya-60restoran-bakery-dan-cake-yang- bersertifikat-halal-di-tanjungpinang/).
Penginapan  menjadi  salah  satu  aspek  yang  harus  diperhatikan.  Di  kota Tanjungpinang sendiri belum ada hotel yang bersertifikat halal, jika pun ada hotel yang memiliki  sertifikat  halal  hanya  untuk  sertifikasi  restaurannya  saja.  Hal  ini  belum menjamin penerapan prinsip syariah dalam hal operasionalnya. Sedangkan berdasarkan data  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau  disebutkan  bahwa  di  Pulau  Penyengat sendiri tidak ada fasilitas hotel, namun ada 18 (delapan belas) homestay yang dikelola oleh penduduk setempat dan belum bersertifikat halal pula.
Untuk  wisatawan  Muslim,  fasilitas  beribadah  dan  bersuci  sangat  penting.  Bagi seorang muslim, sholat merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Menurut laporan Pew Research Center, 63% wisatawan muslim tetap melaksanakan sholat lima waktu tanpa menjamak (mengumpulkan, yakni melaksanakan dua salat wajib dalam satu
waktu, misalnya salat zuhur dengan ashar dan salat magrib dengan salat isya) dan meng- qasar-nya, (yakni menyingkat salat wajib yang 4 rakaat menjadi dua rakaat. Karena itu, wisatawan  muslim  memerlukan  tempat  sholat,  arah  kiblat,  atau  sajadah  dan  air  untuk berwudhu.  Fasilitas  beribadah  di  Pulau  Penyengat  untuk  wisatawan  Muslim  hanya tersedia di Mesjid Raya Sultan Riau yang lokasinya tidak jauh dari fasilitas pelabuhan. Hal  ini  tentunya  sedikit  membatasi  kenyamanan  wisatawan  Muslim  yang  sedang menikmati wisata di Pulau Penyengat, karena jarak antar objek wisata lumayan berjauhan dari Mesjid Raya Sultan Riau.
Jika  dilihat  data  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau  mengenai  sarana prasarana wisata Pulau Penyengat, disebutkan bahwa fasilitas toilet umum hanya tersedia di  objek  wisata  Balai  Adat  dan  pelabuhan.  Fasilitas  toilet  dengan  jumlah  yang  sangat minim  serta  kondisi  yang  kurang  memadai  tentunya  mempengaruhi  kenyamanan wisatawan, khususnya wisatawan Muslim, karena toilet dengan ketersediaan air bersih yang cukup merupakan sarana bersuci bagi Muslim untuk menjaga kebersihan fisik.
Salah  satu  kebutuhan  wisatawan  Muslim  saat  berwisata  menurut  GMTI  2019 adalah  pengalaman  berwisata  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  Muslim,  pengalaman unik berkaitan dengan budaya dan identitas Muslim seperti situs kebudayaan Islam atau berinteraksi dengan komunitas Muslim lokal. Untuk wisata Pulau Penyengat, pengalaman yang dimaksud tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya dikarenakan ekspresi budaya masyarakatnya masih kurang dalam kehidupan sehari-hari. Padahal jika dilihat lebih jauh Pulau Penyengat memiliki potensi yang sangat besar untuk wisata budaya maupun wisata religinya.  Pulau  Penyengat  merupakan  satu-satunya  Kelurahan  di  Indonesia  yang memiliki 46 situs Cagar Budaya Nasional terbanyak, hingga saat ini Mesjid Raya Sultan Riau  adalah  mesjid  pertama  nasional  yang  memakai  kubah  bata  dan  beton  dengan campuran  putih  telur.  Dengan  kondisi  demikian  sudah  selayaknya  Pulau  Penyengat menjadi  satu  destinasi  wisata  yang  menjadi  daya  tarik  utama  wisata  di  Provinsi Kepulauan Riau.
Pengembangan  pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat  membutuhkan  strategi  yang dapat  meningkatkan  kunjungan  wisatawan  Muslim.  Strategi  pengembangan  dimaksud juga  harus  mampu  untuk  mendukung  penerapan  pariwisata  halal  sebagai  pariwisata dengan extended service . Oleh karena itu, dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis alternatif  strategi  pengembangan  pariwisata  halal  Pulau  Penyengat  sehingga
mendapatkan rekomendasi strategi yang dibutuhkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan pemanfaatan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Fokus penelitian dalam  tulisan  ini  pada  alternatif  strategi  pengembangan  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini melalui dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif dengan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawasan Pulau Penyengat merupakan kawasan yang menjadi pusat kajian Melayu Islam yang ternama. Pulau Penyengat adalah tempat lahirnya tata bahasa Melayu (dasar gramatika  Bahasa  Melayu  yang  kelak  disebut  Bahasa  Indonesia).  Pulau  Penyengat menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional melalui lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 112/M/2018 tahun 2018. Pengembangan wisata budaya Pulau Penyengat  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  8  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyegat. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk  muslim,  pengembangan  pariwisata  halal  tentunya  didukung  oleh  kehidupan Islam yang mendominasi masyarakatnya.
Pengembangan  pariwisata  halal  tentunya  membutuhkan  strategi  dalam  bentuk kebijakan.  Strategi  pengembangan  pariwisata  halal  Pulau  Penyengat  harus memperhatikan  banyak  faktor,  seperti  letak  geografis  dan  kearifan  lokal.  Disinilah dibutuhkan  analisis  kebijakan  agar  kebijakan  yang  ditetapkan  bisa  tepat  sasaran  dan sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Kismartini  (2019)  menjelaskan  bahwa  tujuan analisis  kebijakan  adalah  memberikan  informasi  kepada  pembuat  kebijakan  untuk memecahkan  masalah-masalah  masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah. Patton dan Sawicki (dalam Amalia, 2016) mengemukakan bahwa dalam  analisis  kebijakan  diperlukan  penentuan  kriteria  evaluasi.  Kriteria  evaluasi digunakan untuk membandingkan alternatif kebijakan dan menjustifikasi kebijakan apa yang paling tepat untuk masalah kebijakan tertentu dan untuk masyarakat penerima atau terdampak dari kebijakan tersebut. Menurut Patton dan Sawicki (dalam Amalia, 2016),
ada beberapa kategori kriteria yang disarankan, yaitu:
1. Kelayakan teknis, mengukur apakah outcomes kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
a. Efektivitas,  mengukur  apakah  suatu  kebijakan  dapat  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.
b. Kecukupan,  mengukur  seberapa  jauh  alternatif  kebijakan  yang  dirumuskan mampu memecahkan sebagian atau keseluruhan persoalan.
2. Kelayakan ekonomi dan finansial, mengukur bagaimana biaya kebijakan tersebut dan apakah manfaat yang dihasilkan dari kebijakan.
a. Efisiensi Ekonomi, mengukur apakah alternatif kebijakan dapat memperoleh manfaat yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada.
b. Profitability , mengukur perbandingan antara input dan output kebijakan.
c. Efektifitas  biaya,  mengukur  tujuan  kebijakan  tercapai  dengan  biaya secukupnya.
3. Kelayakan politik, penerimaan alternatif kebijakan yang dirumuskan oleh berbagai aktor, seperti pengambil keputusan, pegawai pemerintah, masyarakat terdampak a. Acceptability ,  mengukur  apakah  alternatif  kebijakan  yang  dirumuskan  bisa diterima  oleh  aktor  politik  pembuat  keputusan  dan  masyarakat  penerima kebijakan.
b. Appropriateness , mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak bertentangan  atau  tidak  merusak  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat.
c. Responsiveness , mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.
d. Legal ,  mengukur  apakah  alternatif  kebijakan  yang  dirumuskan  tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
e. Equity ,  mengukur  apakah  alternatif  kebijakan  yang  dirumuskan  mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
4. Kelayakan  administratif,  sistem  administratif  yang  ada  mampu  melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan.
a. Otoritas, melihat apakah lembaga yang akan melaksanakan alternatif kebijakan memiliki otoritas yang jelas untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
b. Komitmen institusi, melihat komitmen dari para administrator dari tingkat atas sampai bawah untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan dipilih.
c. Kapabilitas,  melihat  apakah  kemampuan  konseptual  dan  keterampilan administrator memadai untuk melaksanakan alternatif kebijakan yang dipilih.
d. Dukungan  organisasi,  dukungan  sumber  daya  (infrastruktur,  fasilitas  fisik) terhadap organisasi pemerintah yang akan melaksanakan alternatif kebijakan tersebut.
Dalam Idris & Abd Rahman (2018) disebutkan mengenai strategi pemasaran kunci dalam pariwisata Islam, yang terdiri dari :
1. Pengembangan produk, mengacu pada kreativitas dari produk dan jasa pariwisata Islam dengan karakteristik yang baru atau berbeda
2. Branding , proses penciptaan nama dan citra yang unik untuk produk, tempat dan jasa pariwisata Islam di dalam pikiran wisatawan
3. Harga, aktivitas dalam menemukan harga terbaik sebuah produk dan jasa pariwisata
4. Positioning ,  membuat  sebuah  citra  negara,  kota  atau  wilayah  menempati  posisi berbeda
5. Promosi, kemajuan produk, jasa atau tempat pariwisata Islam melalui publikasi atau pengiklanan
Melihat  dari  konsep  kunci  pemasaran  pariwisata  di  atas,  maka  diambil  alternatif kebijakan  pengembangan  pariwisata  halal  Pulau  Penyengat  antara  lain branding dan marketing ;  kemudahan  akses  dan  visa;  dan  penyediaan  fasilitas  ramah  wisatawan Muslim. Penilaian kriteria alternatif kebijakan menggunakan poin angka dengan skala 1- 100, seperti yang dapat dilihat di tabel 1.

## Tabel 1.  Tujuan, Kriteria dan Alternatif Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Pulau Penyengat
TUJUAN KRITERIA ALTERNATIF Branding dan Marketing Kemudahan akses dan visa Penyediaan fasilitas ramah wisatawan Muslim • Meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim
ke Pulau
Penyengat Provinsi Kepulauan Riau
• Menerapkan segmen pariwisata halal sebagai extended service Kelayakan teknis 90 60 90 Kelayakan ekonomi dan keuangan 80 80 90 Kelayakan politik 80 70 80 Kelayakan administratif 80 70 80 JUMLAH 330 280 340

## 1. Branding dan Marketing
Branding merupakan  hal  yang  penting  dalam  dunia  pariwisata.  Pulau  Penyengat harus  dapat  memposisikan  diri  sebagai  tujuan  wisata  Muslim  populer  dengan menawarkan nilai Islami yang kaya dalam banyak produk dan layanan pariwisata. Tindak lanjut  dari  proses branding adalah  gencarnya  promosi  yang  harus  dilakukan  untuk memperkenalkan  keistimewaan  pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat  dibandingkan destinasi  wisata  halal lainnya, tentunya melalui event-event promosi  pariwisata tingkat nasional  dan  internasional  dan  pemanfaatan  berbagai  media online dan offline .  Untuk alternatif pertama yaitu branding dan marketing dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan  asing.  Sebagai  contoh  kasus  di  Malaysia  bahwa  branding  sangat mempengaruhi  citra  pariwisata  mereka  di  dunia  internasional.  Malaysia  menempatkan dirinnya  sebagai  negara  tujuan  wisata  bagi  Muslim  dengan  kenyamanan  fasilitas yang ditawarkan, nilai-nilai budaya Islam yang kental dalam banyak segi produk dan layanan wisata.  Hasil  dari  promosi  wisata  yang  gencar  pasca  insiden  11  September,  berhasil menarik  wisatawan  asing  yang  banyak  mendapat  penolakan  dari  negara  Barat  untuk berpindah melakukan perjalanan wisata ke negara Timur (Samori, 2015).
Rosyid Ibnu Wardana (dalam Yuniningsih, 2017) menyatakan bahwa city branding berkaitan erat dengan membangun image suatu kota dan positioning kota tersebut sebagai suatu produk kepada khalayak luas sebagai konsumen. Perlu adanya perencanaan yang
matang  dalam  membangun brand dan positioning yang  baik  agar  dapat  diterima  oleh khalayak  luas  sebagai  target  pasar.  Namun,  Uysal  (2013)  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  tempat  atau  wilayah  terlalu  kompleks  untuk  diperlakukan  seperti produk karena mereka bukan produk, pemerintah bukan produsen, dan pengguna bukan konsumen. Kerumitan tersebut memberikan tantangan pemasaran sebuah kota di bawah satu brand . Tantangan terbesar adalah bahwa brand tersebut mampu merepresentasikan kepentingan yang berbeda di antara kelompok yang bervariasi di kota tersebut.
Pemasaran  wisata  bertujuan  untuk  membujuk  wisatawan  yang  memiliki kemampuan keuangan dan fisik untuk pariwisata namun tidak memiliki waktu bepergian; serta  wisatawan  yang  dianggap  memiliki  prospek  untuk  mengunjungi  destinasi  wisata (Afifatur & Novaria dalam Rohimah & Romadhan, 2019). Kerangka pemasaran destinasi wisata yang sukses membutuhkan pendekatan kooperatif dan strategis melalui kegiatan membentuk  komite  pemasaran  destinasi  wisata;  mengembangkan  rencana  pemasaran destinasi  wisata  yang  strategis  yang  sejalan  dengan  rencana  pengembangan  destinasi wisata yang sudah ada; mengadakan penelitian yang relevan; dan mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan pengalaman wisata yang baru (Cox & Wray, 2011).
Alternatif ini dianggap memiliki nilai tinggi dalam aspek kelayakan teknis karena branding dan marketing berpeluang besar untuk menarik wisatawan Muslim untuk datang ke Pulau Penyengat. Jika dilihat berdasarkan kelayakan ekonomi, pemasaran wisata yang kini banyak mengandalkan media online sebenarnya lebih berdampak pada efisiensi biaya dan  efektifitas  waktu.  Namun  sekali  lagi  perlu  diingat,  semenarik  apa  pun  konten branding dan pemasaran yang dilakukan tidak akan menunjukkan hasil yang optimal jika destinasi  wisatanya  belum  dipersiapkan  secara  matang.  Secara  kelayakan  politik  dan administratif,  alternatif  kebijakan  ini  dianggap  dapat  diterima  oleh  pembuat  kebijakan karena  menjadi  salah  satu  upaya  percepatan  implementasi  kebijakan  pengembangan wisata halal. Alternatif ini juag tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mendapat dukungan dari organisasi pelaksana kebijakan yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk melaksanakan alternatif kebijakan ini.

## 2. Kemudahan Akses dan Visa
Kemudahan  akses  transportasi  dan  perolehan  visa  menjadi  pertimbangan  awal dalam  melakukan  perjalanan  wisata  bagi  wisatawan  mancanegara.  Akses  transportasi darat, laut dan udara tidak hanya terkait dengan fasilitas dan kemudahannya saja, namun
juga terkait dengan harga yang kompetitif. Kemudahan memperoleh visa menjadi poin penting dalam menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, khususnya Pulau Penyengat  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Kemudahan  akses  menjadi  kunci  penting  lainnya dalam  pengembangan  wisata  halal,  namun  jika  dilihat  kondisi  akses  menuju  Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Pulau Penyengat masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti harga tiket pesawat cenderung tinggi, fasilitas pelabuhan masih belum memadai, transportasi laut yang harus memperhatikan kondisi alam pada bulan- bulan tertentu.
Kemudahan  akses  dan  visa  menjadi  bukti  keberhasilan  Jepang  dalam  menarik wisatawan Muslim untuk berkunjung ke negaranya. Kemudahan memperoleh visa untuk wisatawan Muslim dari Indonesia dan Malaysia menjadikan tingkat kunjungan wisata ke negara  Jepang  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  (Samori,  2015).  Duman  dan  Lean (dalam Samori, 2015) menyatakan bahwa banyak wisatawan Muslim bepergian keliling dunia  dan  tren  ini  semakin  meningkat  dikarenakan  keberadaan  maskapai  penerbangan berbiaya rendah, kemudahan pengurusan visa untuk wisatawan Muslim, perkembangan ekonomi  negara  Muslim  yang  meningkat  dan  stabil,  serta  perubahan  gaya  hidup wisatawan Muslim yang berusia muda.
Alternatif kedua ini jika dilihat dari segi kelayakan teknis mendapatkan poin yang cukup rendah, dikarenakan dianggap tidak secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Pulau Penyengat. Akses memang menjadi satu aspek  penting  dalam  pengembangan  pariwisata  halal,  namun  juga  harus  dilihat  bahwa kesiapan  atraksi  wisata  jauh  lebih  penting  karena  merupakan  jantung  utama  sebuah destinasi  wisata  dan  menjadi  pusat  perhatian  dari  wisatawan  yang  akan  berkunjung. Mengenai kemudahan dalam mendapatkan visa bagi wisatawan Muslim dari luar negeri, mungkin  hal  ini  tidak  terlalu  berpengaruh  untuk  konteks  pariwisata  halal  Pulau Penyengat. Hal ini dikarenakan target wisatawan mancanegara Pulau Penyengat berasal dari  Singapura,  Malaysia,  Thailand  dan  Brunei,  dimana  wisatawan  dari  negara-negara tersbeut  tidak  memerlukan  visa  untuk  berkunjung  ke  Indonesia.  Perluasan  pasar wisatawan mancanegara memang dibutuhkan, apalagi wisata halal ini menjadi ceruk yang menguntungkan bagi target pasar wisatawan Timur Tengah. Namun pelru dilihat bahwa karakteristik wisatawan Timur Tengah cenderung kurang tertarik dengan konsep wisata halal  yang  diterapkan  di  Pulau  Penyengat  yang  berfokus  pada  pengembangan  wisata
budaya  dan  religi  dengan  tetap  memegang  kearifan  lokal  dalam  bentuk  adat  istiadat Melayu.

## 3. Penyediaan Fasilitas Ramah Wisatawan Muslim
Pariwisata  halal  merupakan  konsep  pariwisata  dengan  layanan  tambahan  berupa penyediaan  fasilitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  wisatawan  Muslim,  seperti  fasilitas beribadah,  fasilitas  toilet  dengan  keran  air  untuk  bersuci,  ketersediaan  makanan  dan minuman halal, dan berbagai fasilitas pendukung yang memudahkan wisatawan Muslim untuk mengakses kebutuhannya. Penyediaan fasilitas ramah wisatawan Muslim menjadi alternatif  yang  dinilai  mampu  mengembangkan  pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat. Dengan  penyediaan  fasilitas  ramah  wisatawan  Muslim  ini  tentu  mampu  menarik kunjungan  wisatawan  asing  karena  kenyamanan  yang  ditawarkan.  Potensi  masyarakat Muslim yang besar, ketersediaan makanan minuman halal yang tentunya harus didukung dengan  sertifikat  halal,  dan  peningkatan  kapasitas  SDM  yang  terlibat  dalam  industri wisata  dapat  menjadi  pendorong  dalam  pengembangan  pariwisata  halal  di  Pulau Penyengat.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pemasaran  destinasi  wisata  adalah  memenuhi kebutuhan  wisatawan  sebaik  mungkin  (Halkias,  2014).  Battour  (2016)  menyebutkan bahwa  wisatawan  Muslim  menjadi  lebih  sensitif  dalam  mengkonsumsi  produk  dan layanan  yang  sesuai  syariah.  Kesadaran  wisatawan  Muslim  meningkat  untuk  memilih pilihan halal kebutuhan mereka dari seluruh pilihan yang tersedia. Penyediaan fasilitas ramah  wisatawan  Muslim  di  sejumlah  negara  minoritas  Muslim  justru  menunjukkan peningkatan  kunjungan  wisatawan  Muslim  ke  negara  tersebut.  Djakfar  (2017) menjelaskan bahwa semua aspek pendukung untuk membangun industri pariwisata halal harus  benar-benar  tersedia  dan  berlandaskan  prinsip  syariah.  Ketersediaan  fasilitas  ini tidak  hanya  sekedar  ada  saja,  namun  harus  memenuhi  standar  internasional  yang mengutamakan  kebersihan,  kenyamanan  dan  kepuasan.  Hal  ini  sejatinya  menjadi  kiat sukses dan keberlangusngan pengembangan sebuah industri pariwisata halal yang perlu mendapat perhatian secara seksama dan profesional.
Alternatif ketiga ini dianggap memiliki poin yang tertinggi karena dilihat dari segi kelayakan  teknis,  maka  tentu  jika  sebuah  destinasi  wisata  halal  menyediakan  fasilitas untuk  memenuhi  kebutuhan  wisatawan  Muslim  tentu  saja  akan  menarik  kunjungan wisatawan yang lebih banyak karena kenyamanan yang dihadirkan. Dengan menyediakan
seluruh  fasilitas  yang  menjadi  kebutuhan  wisatawan  Muslim,  maka  Pulau  Penyengat menjadi  destinasi  wisata  halal  yang  siap  menyambut  kedatangan  wisatawan  Muslim. Dilihat  dari  aspek  kelayakan  ekonomi,  penyediaan  fasilitas  ramah  wisatawan  Muslim akan menghasilkan output yang sebanding dengan biaya ekonomi yang dikeluarkan untuk merealisasikan  seluruh  fasilitas  tersbeut.  Walaupun  dengan  biaya  yang  cukup  besar, namun akan berhasil menarik lebih banyak wisatawan Muslim yang berkunjung karena ketertarikan terhadap destinasi wisata menjadi hal mendasar yang membuat wisatawan ingin  datang  berkunjung.  Jika  dari  segi  kelayakan  politik  dan  kelayakan  administratif, maka  sudah  tentu  alternatif  kebijakan  ini  akan  mendapat  dukungan  dari  organisasi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Rekomendasi  alternatif  kebijakan  yang  dapat  menjadi  strategi  dalam pengembangan  pariwisata  halal  di  Pulau  Penyengat  adalah  penyediaan  fasilitas  ramah wisatawan Muslim oleh para pelaku industri pariwisata yang  akan menerapkan konsep ini  pada  destinasi  wisata.  Alternatif  ini  dipandang  mampu  menarik  wisatawan  Muslim untuk  berkunjung  ke  suatu  destinasi  wisata  dikarenakan  kenyamanan  yang  diciptakan oleh pelaku usaha wisata bagi wisatawan Muslim dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti  beribadah,  makanan  minuman  halal,  akses  informasi  mengenai  tempat  ibadah, restoran  halal  dan  wisata  yang  bernuansa  ke-Islam-an,  serta  dukungan  kemampuan berbahasa Inggris dan Arab (dikhususkan untuk wisatawan Timur Tengah)

## DAFTAR PUSTAKA
Battour, M., & Ismail, M. N. 2016. Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future . Tourism Management Perspectives, 19, 150–154.
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008
Cox, C., & Wray, M. 2011. Best practice marketing for regional tourism destinations .
Journal of Travel and Tourism Marketing, 28(5), 524–540. https://doi.org/10.1080/10548408.2011.588112
Dinar Standard, T. R. and. 2018. State of the Global Islamic Economy Report 2018/19 . Dubai International Financial Centre, 112. Retrieved from https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf
Djakfar, M. 2017. Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi . Malang: UIN-Maliki Press.
Halkias, D., Pizzurno, E., De Massis, A., & Fragoudakis, M. 2014. Halal products and services  in  the  italian  tourism  and  hospitality  industry:  Brief  case  studies  of entrepreneurship  and  innovation .  Journal  of  Developmental  Entrepreneurship,
19 (2), 1–12. https://doi.org/10.1142/S1084946714500125
Idris, J., & Abd Rahman, S. S. 2018. Analyzing marketing macro environment of Islamic tourism  industry  in  Malaysia .  5th  International  Conference  on  Management  and Muamalah 2018 (ICoMM 2018), 2018 (ICoMM), 435–442.
Kismartini.  2019. Buku  Ajar  Analisis  Kebijakan  Publik  (Kerangka  Dasar) .  Semarang: UNDIP Press.
Mastercard, & CrescentRating. 2019. Global Muslim Travel Index 2019 . (April), 01–63.
Retrieved from https://www.crescentrating.com/halal-muslim-travel-market- reports.html.
Razzaq, S., Hall, C. M., & Prayag, G. 2016. The capacity of New Zealand to accommodate the halal tourism market - Or not . Tourism Management Perspectives, 18, 92–97. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.01.008
Rohimah,  A.,  &  Romadhan,  M.  I.  2019. Marketing  Communication  Strategy  of  Halal Tourism  Around  Gus  Dur’S  Cemetery  in  Jombang .  INJECT  (Interdisciplinary Journal of Communication), 4(1), 1. https://doi.org/10.18326/inject.v4i1.1-14
Samori, Z., Md Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. 2016. Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries . Tourism Management Perspectives, 19, 131–136. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. 2018. Perkembangan Wisata Halal Di Jepang . Jurnal Gama Societa, 1(1), 9–19.
Yousaf,  S.,  &  Xiucheng,  F.  2018. Halal culinary  and tourism  marketing  strategies  on government websites: A preliminary analysis . Tourism Management, 68 (February), 423–443. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.04.006
Yuniningsih,  T.  2015. Inovasi  Kebijakan  Pariwisata  Kota  Semarang  Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN Melalui Strategi Promosi “City Branding.” Prosiding Seminar Nasional Administrasi Publik 2015.
Yuniningsih, T., & Suwitri, S. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan City Branding Kota Semarang Jawa Tengah Indonesia . Prosiding Seminar Dan Call For Paper, 165–174. Retrieved from file:///C:/Users/WINDOWS 8.1/Downloads/1140- 4324-1-PB.pdf