## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERKELANJUTAN:

## PERAN KLĔBUN BABINE’ DALAM MENGINTEGRASIKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN, EKONOMI DAN SOSIAL DI PROVINSI JAWA TIMUR
Hoiril Sabariman 1 , Anik Susanti 2 , Noer Azizah 3 1,2 Universitas Brawijaya Malang
3 Institut Agama Islam Negeri Madura hoirilsabariman@yahoo.com, aniksusanti@ub.ac.id, azizahnoer224@gmail.com

## Abstract
The  women's  empowerment  program  in  rural  Madura  is  hampered  by  the  demarcation  line  drawn  up  by Patriarchic culture. The emergence of a female village head in Madura is called “Klèbun Babine’”as a form of empowerment that pays more attention to women. This article tries to explain the role of the “Kalebun Babine'” in empowering  women,  then  what  are  the  “Kalebun  Babine’”  programs'  in  empowering  women  in  rural  areas. Kualitatif descriptif is using to methodology reaserch. Informant in definite base purposive sampling. Data collect by  direct  observations  and  interviews  were  carried  out  in  the  village    Ponteh.  The  data  shows  that  the  Ponteh community saw the role of the “ Klèbu n Babine’” in empowerment was very visible. “Klèbun Babine’” conducts empowerment  activities  on  its  own,  often  even  incurs  personal  expenses.  Some  “Klèbun  Babine’”  programs  in empowering women in rural areas, first; is the women's group savings and loan (SPKP) activity. Second, health activities for women. third, optimization of the PKK program. fourth, postponement of marriage age for adolescent girls. The five trainings are to maintain a clean and healthy environment. The scientific contribution of this article is, optimizing the role of the “Klèbun Babine’” as a model of empowering women in rural Madura.
Keywords: Empowerment, Women, Klèbun Babine’ , Rural

## Abstrak
Selama  ini  program  pemberdayaan  perempuan  di  perdesaan  Madura  terhambat  oleh  garis demarkasi  yang  dibuat  oleh  budaya  Patriarki.  Perempuan  sebatas  peran  rumah  tangga,  tanpa harus terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, pendidikan, politik dan kesehatan. Munculnya kepala desa perempuan dalam bahasa Madura disebut Klèbun Babine’ memberikan harapan baru terhadap  kaum  perempuan  di  perdesaan.  Salah  satu  bentuk  nyata  berupa  pemberdayaan  yang lebih  memperhatikan  kaum  perempuan.  Artikel  ini  menjelaskan  peran Klèbun  Babine’ dalam pemberdayaan  perempuan,  kemudian  apa  saja  program Klèbun  Babine’ dalam  pemberdayaan perempuan di perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Data didapat dari pengamatan langsung dan  wawancara  dilakukan  di  Desa  Ponteh.  Data  menunjukkan,  masyarakat  di  Desa  Ponteh melihat  peran Klèbun  Babine’ dalam  pemberdayaan  perempuan  sangat  baik. Klèbun  Babine’ melakukan  sendiri  kegiatan  pemberdayaan,  bahkan  sering  mengeluarkan  biaya  pribadi  untuk kegitan tersebut. Beberapa program Klèbun Bab ine’ dalam pemberdayaan perempuan di pedesaan, pertama; kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP). Kedua, kegiatan kesehatan bagi kaum perempuan. Ketiga, optimalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keempat, penundaan usia nikah bagi remaja perempuan. Kelima, pelatihan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah menjelaskan lebih lanjut tentang peran Klèbun Babine’ sebagai model pemberdayaan perempuan di perdesaan Madura.
Kata kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Klèbun Babine’, Pedesaan

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  aksebilitas,  informasi,  sarana  dan  prasarana  di  perkotaan  dan  pedesaan masih  terasa,  khususnya  bagi  kaum  perempuan  di  perdesaan.  Kaum  perempuan  khususnya  di perdesaan masih mengalami marjinalisasi, stereotipe, subordinat, kekerasan dan double burden yang dialami  perempuan,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  rendahnya  pendidikan perempuan serta masalah kesehatan perempuan (Syarifuddin, 2016: 69; Nelli, 2015). Perempuan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai akses tersebut. Padahal pemberdayaan perempuan  dan  kesetaraan  gender  merupakan  salah  satu  prioritas  pembangunan  yang  harus dicapai  dalam Millenium  Development  Goals (MDG’s)  (Hasanah:  2013:  72). Hal  ini  dikarenakan pembangunan  tanpa  berdaya  kaum  perempuan  menandakan  ketidak  merataan  suatu  program pembangunan  itu  sendiri.  Menurut  data  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA,  2018)  capaian  perempuan  Indonesia  dalam  Pendidikan, kesehatan  bagi  kaum  perempuan,  peran  perempuan  dalam  dunia  kerja  serta  akses  dan penggunaan internet pada perempuan diperdesaan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan  di  perkotaan.  Dalam  bidang  pendidikan,  rata-rata  lama sekolah perempuan  usia  15 tahun  ke  atas  di  perkotaan  adalah  9,21  tahun,  sedangkan  perempuan  di  perdesaan  6,96  tahun (Kemen PPPA, 2018: 1).
Perbandingan  kondisi  kesehatan  kaum  perempuan  di  perdesaan  dan  perkotaan  tidak begitu tinggi. Kondisi kesehatan Perempuan sebanyak 29,32% perempuan Indonesia mempunyai keluhan  kesehatan.  Disagregasi  menurut  daerah  tempat  tinggal  sebanyak  29,84%  di  perkotaan dan  29,79%  terjadi  pada  perempuan  di  perdesaan.  Faktor  utama  penyebab  keluhan  kesehatan adalah  perilaku  tidak  sehat  dari  perempuan  itu  sendiri.  Peran  perempuan  dalam  dunia  kerja, perempuan di perkotaan yang bekerja di sektor formal sebanyak 60,40% lebih tinggi dari pada perempuan di perdesaan sebesar 51,55%. Sedangkan akses dan penggunaan internet perempuan umur  15  tahun  ke  atas  yang  mengakses  internet  selama  3  bulan  terakhir  sebanyak  74,73%  di perkotaan  berbanding  61,63%  di  perdesaan  (Kemen  PPPA,  2019).  Untuk  mengurangi kesenjangan  tersebut,  berbagai  kegiatan  Pemberdayaan  perempuan  dan  program  prioritas  yang dilakukan  Kemen  PPPA  pada  2019  antara  lain  1).  Penguatan  kelembagaan  pengarusutamaan gender (PUG) di perdesaan. 2). Peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan di perdesaan. 3). Peningkatan kualitas layanan  bagi  perempuan  di  perdesaan  dan  yang  terakhir  adalah  partisipasi  publik  untuk kesejahteraan perempuan (Kemen PPPA, 2019).
Keterlibatan  perempuan  menjadi  pemimpin  menjadi  penting,  hal  ini  disebabkan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang dapat dipahami oleh kaum perempuan itu  sendiri.  Sehingga  kebijakan  yang  dihasilkan  lebih  pada  kesetaraan  gender  dan  lebih  peka terhadap  persoalan  perempuan  (Nelli,  2015;  254).  Hal  ini  terjadi  pada  kasus  perempuan  yang menjadi  kepala    desa,  didapat  tingkat  sensitifitas  terhadap  fenomena-fenomena  perempuan menjadi  lebih  diperhatikan.  Misal  pemberdayaan  kaum  perempuan  di  desa yang  dipimpin  oleh Klèbun Babine’ .
Setelah  melakukan  observasi  terdapat  fenomena  menarik,  rata-rata  tingkat  pendidikan perempuan lebih tinggi dari pada kaum laki-laki. Baik tingkat sarjana, SMA atau SMP. Kondisi usaha kecil menengah (UKM) lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan dari pada laki-laki. Misal, menjahit, pembuatan kue, serta berbagai kegiatan industri rumah tangga lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Klèbun Babine’ dalam pemberdayaan perempuan di perdesaan Madura.  Apa  saja  program Klèbun  Babine’ dalam  pemberdayaan  perempuan  di  perdesaan  serta bagaimana  program  tersebut  berjalan.  Artikel  ini menjelaskan  dari  sudut  pandang  peran Klèbun Babine’ dalam memaksimalkan program pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh.

## METODE
Penelitian ini telah dilakukan di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa  Ponteh  dipimpin  oleh Klèbun  Babine’ (kepala  desa  perempuan)  perempuan.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan tentang peran Klèbun B abine’ dalam pemberdayaan perempuan di perdesaan. Kemudian berbagai program Klèbun Babine’ dalam pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh.
Informan  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  prinsip purposive  sampling .  penentuan informan  dengan  cara  menetapkan  ciri-ciri  atau  keriteria  khusus  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian.    Sehingga  dapat  menjawab  permasalahan  penelitian  yang  diajukan.  Informan penelitian ini adalah Klèbun Babine’. Perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan. Data akan  dikumpulkan  dengan  wawancara  mendalam  ( indept  interview )  menggunakan guide  interview kepala  berbagai  pihak  pemangku  kepentingan  dan  pelaksana  kegiatan  pemberdayaan  terhadap kaum perempuan. Juga dilakukan Focus Group Discussions (FGD) dengan perempuan yang terlibat oleh program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ponteh. Observasi juga dilakukan dalam proses pengumpulan data. Hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian disusun untuk dilajutkan pada proses analisis data. Setelah data terkumpul, baik data primer dan data sekunder, langkah  berikutnya  adalah  analisis  data.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model interaktif Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Metode analisis ini dimulai
dengan  menguumpulkan  data  di  lokasi  penelitian,  baik  observasi  atau  wawancara.  Kemudian mereduksi,  menyajikan  data  yang  telah  terkumpul  dan  menarik  kesimpulan.  Setelah  data terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis sesuai proses melalui reduksi data, penampilan data, verifikiasi, serta kesimpulan (Creswell, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  dilakukan  oleh Klèbun  Babine’ untuk  memperbaiki  individu  atau masyarakat  dari  tidak  berdaya  menjadi  berdaya,  khususnya  kaum  perempuan.  Pemberdayaan perempuan  dalam  konteks  artikel  ini  adalah  golongan  tidak  berdaya  adalah  perempuan  di perdesaan Madura. Klèbun Babine’ mampu mengubah perempuan yang tidak berdaya (pendidikan yang terhalang, kompleksitas pekerjaan, kesehatan yang terabaikan) menjadi berdaya.

## Perkembangan literatur tentang pemberdayaan perempuan
Perkembangan literatur yang membahas tentang pemberdayaan perempuan di perdesaan Indonesia  setidaknya  dijelaskan  oleh  Tahir  (2011), Aslichati  (2011),  Saugi  (2015),  Putra  (2015), Linda  (2015),  Chawa  (2016),    Widiyastuti  (2017).  Menurut  Tahir  (2011)  supaya  perempuan  di perdesaan  tidak  menjadi  golongan  yang  termarjinalkan,  maka  perempuan  perlu  pendidikan alternatif.  Pendidikan  alternatif  yang  digunakan  adalah  model  pendidikan  untuk  orang  dewasa ( Androgogy ).  Sehingga  perempuan  memiliki  kepasitas  dan  kemampuan  dalam  mengambil keputusan  rumah  tangga  atau  lingkungan  masyarakat.    Jika  Tahir  (2011)  lebih  fokus  pada peningkatan kapasitas diri agar perempuan dapat berdaya, Aslichati (2011) dan Linda (2015) lebih menekankan  pada  peran  dari  organisasi  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK) sebagai  sarana  untuk  pemberdayaan  perempuan  di  perdesaan.  Sedangkan  Putra  (2015)  lebih fokus  pada  keterlibatan  perempuan  miskin  di  perdesaan  dalam  proses  pemberdayaan.  Butuh kerja  sama  semua  pemangku  kebijakan  untuk  ikut  berperan  aktif  dalam  proses  permberdayaan perempuan di perdesaan.
Penjelasan Saugi (2015) tentang pemberdayaan perempuan di perdesaan berbeda dengan (2011), Aslichati (2011), Putra (2015). Saugi lebih menekankan pada pada langkah konkrit oleh perempuan  lewat  pelatihan  pengolahan  bahan  pangan  lokal.  Menurut  Saugi  (2015)  indikator bekerhasilan pemberdayaan perempuan di perdesaan dibuktikan dengan adanya pengembangan produk dari pengolahan bahan pangan lokal. Serta variasi produk dan terbentuknya kemandirian perempuan. Berbeda penjelasan Chawa (2016), kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan pada perempuan  miskin  mampu  meningkatnya  keyakinan  atau selfefficacy untuk  dapat  mandiri  secara ekonomi.  Posdaya  (Program  pemberdayaan  keluarga)  menjadi  wadah  perwujudan  dari
perempuan  dari  keluarga  miskin  tersebut.  Sedangkan  Widiastuti  (2017)  dalam  proses pemberdayaan  perempuan  di  perdesaan  lebih  melihat  konteks  masyarakat.  Kondisi  masyarakat agamis  dengan  basis  pesantren,  sehingga  prioritas  pemberdayaan  di  mulai  dari  Agama, pendidikan  dan  Ekonomi  (APE).  Widiatuti  (2017)  mendapatkan  model  pemberdayaan  bagi perempuan  yang  tepat  yaitu  Kelompok  Usaha  Kreatif  Islami  (KUKIS)  berbasis  pondok pesantren.  Sehingga  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  tidak  berbenturan  dengan  kondisi sosial masyarakat.
Tidak  hanya  di  Indonesia,  kajian-kajian  literatur  tentang  pemberdayaan  perempuan  di perdesaan telah banyak dilakukan di berbagai negara.  Mahmud (2011), Imai (2014), Ganle (2015) dan  Cunningham  (2015).  Di  Bangladesh,  pemberdayaan  perempuan  perdesaan    dengan ketersediaan  dan  menyediakan  fasilitas  yang  berpihak  pada  kaum  perempuan.  Selain  itu, ketersediaan kredit mikro yang diikuti oleh partisipasi perempuan di dalamnya. Terakhir, subsidi khusus  anak  dan  remaja  perempuan  untuk  dapat  melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi. Sehinga  menciptakan  kondisi  peningkatan  keberdayaan  kaum  perempuan  di  perdesaan Bangladesh (Mahmud, 2011). Sedangkan menurut Imai (2014) di perdesaan India, pemberdayaan perempuan dilakukan dengan memperluas lapangan pekerjaan di luar pilihan utama yang dapat membuat  perempuan  menjadi  tidak  berdaya  (peran  domestik).  Sehigga  perempuan  dapat memiliki  akses  seperti  kepemilikan  aset  sendiri,  keterampilan,  pendapatan  konsumsi,  produksi yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberdayaan perempuan.
Sedangkan di perdesaan Ghana menurut Ganle (2015), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan  dengan  memberikan  akses  terhadap  kredit  mikro  yang  dapat  meningkatkan  aktifitas perempuan  dalam  bidang  perekonomian.  Akses  perempuan  terhadap  kredit  mikro  menjadi langkah  awal  dalam  proses  pemberdayaan  perempuan  di  perdesaan  Ghana.  Meskipun  tidak langsung  berdampak  secara  instan,  pada  pola  fikir  masyarakat  yang  masih  didominasi  budaya patriarkhi  dan  kondisi  sosial,  budaya  lainya  dalam  mengontrol  kegiatan  ekonomi  lainnya. Perempuan  yang  mendapatkan  akses  pada  kredit  mikro  dapat  menggunakan  pinjaman  untuk kegiatan  produktif.  Penjelasan  Cunningham  (2015)  tentang  pemberdayaan  perempuan  di perdesaan  Nepal  adalah  dengan  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  pertanian.  Meskipun perkembangan  teknologi  pertanian  sudah  berkembang  pesat,  tapi  perempuan  mesti  juga dilibatkan dalam berbagai proses kegiatan pertanian.

## Kondisi Masyarakat dan Perempuan Desa Ponteh
Kepala  desa  ( Klèbun )  sangat  dihormati  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  kedekatan  kepala desa dengan warga masyarakat sangat erat mempermudah proses pemberdayaan tersebut Hal ini
dibuktikan  dengan  masyarakat  Madura  masih  memegang  prinsip Bhuppa’  Bhâbbhu’  Ghuru  Rat o (Bapak  Ibu,  guru,  Raja)  menjadikan  orang  Madura  patuh  (Wiyata,  2006).  Raja  disini  diartikan sebagai  pemimpin.  bagi  masyarakat  Madura  di  perdesaan  Kepala  Desa  yang  dimaksud  raja tersebut.  Masyarakat Desa Ponteh memiliki pola interaksi sosial yang erat satu sama lain. Hal ini disebabkan  masih  kuatnya  nilai-nilai  kultur,  budaya,  adat  istiadat  yang  dianut  oleh  masyarakat. Misal:  kegiatan  membuat  rumah  sistem  gotong  royong  masih  diterapkan  oleh  sebagian  besar warga.  Begitu  juga  dengan  sistem  pertanian,  dengan  bekerja  secara  bergantian  bagi  tiap-tiap pemilik tegalan atau sawah yang dikerjakan. Kebersamaan ini terjalin sejak lama, sehingga dalam kehidupan  sosial  masyarakat  sudah  hidup  saling  berdampingan  dan  saling  mengisi.  Selain  itu, ketika ada orang meninggal (“Kiyafe”) semua saling membantu dan saling mengisi sesuai dengan kemampuan  masing-masing.  Misal:  ada  bagian  menggali  kubur,  memandikan  jenazah,  sampai mengantarkan jenazah ke kuburan. Kaum perempuan sebagian besar membuat kue dan makanan di  dapur  bagi  masyarakat  yang  terlibat.  Seperti  yang  dijelaskan  Durkheim  (Ritzer,  2012) masyarakat dengan intensitas tinggi dalam berkomunikasi dan bersama cenderung memliki ikatan sosial  yang  kuat.  Sehingga  dalam  masyarakat  cenderung  memiliki  relasi  yang  kuat  meskipun bukan keluarga ini. Durkheim menjelaskan masyarakat ini dengan golongan solidaritas mekanik (mechanical solidirity).
Ciri  yang  melekat  pada  masyarakat  Desa  Ponteh  karena  ikatan  diantara  masyarakat  itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mirip, tanggung jawab yang mirip. Misal; saat kegiatan hol- ngehhol  (memperingati  anggota  keluarga  yang  sudah  meninggal  dunia) pa’pholo  arenah  bheji’ (memperingati 40 hari kelahiran bayi) manthan (acara pernikahan) masing-masing individu dalam masyarakat  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  mirip  dalam  berbagai  kegiatan  dalam mayarakat (Ritzer, 2012: 145). Berbagai kegiatan diatas, baik kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kebudayaan pada masyarakat Desa Ponteh kepala desa selalu diundang dan dilibatkan. Kedekatan antara masyarakat dan kepala desa menjadi lebih dekat.
Masyarakat  Desa  Ponteh  sebagai  besar  bekerja  sebagai  petani,  peternak,  nelayan, perkebunan, buruh tani, jasa, tukang, wiraswasta dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil. Sebagian  besar  sebagai  buruh  tani  sebanyak  452  orang,  dengan  mayoritas  kaum  perempuan. Tidak hanya buruh tani sebagian besar perempuan yang bekerja aktif dalam sektor ekonomi, tapi dalam bidang jasa dan industri rumah tangga perempuan juga terlibat (Profil Desa Ponteh: 2019). Kondisi pendidikan masyarakat desa Ponteh masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 892 orang, pendidikan tamat SMP sederajat 217 orang, penduduk tamat SMA sederajat 156, penduduk tamat D2 105 orang dan diikuti oleh pendidikan sarjana sebanyak 61 orang. selain pendidikan,  yaitu  ketersedianya  tenaga  kesehatan  di  desa  Ponteh  dalam  penanganan  kesehatan
dilakukan  oleh  perawat/mentri  kesehatan  7  orang,  bidan  2  orang,  dukun  1  orang  dan  kader kesehatan  sebanyak  15  orang  (Profil  Desa  Donteh,  2019:  43).  Sedangkan  beberapa  kegiatan prioritas pembangunan Desa Ponteh yang disusun dalam RKP desa tahun 2018 difokukan pada efektifitas  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup.  Selain  itu, pembangunan  dan  penanggulangan  kemiskinan  melalui  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana dan prasarana. Kemudian yang diutamakan adalah pengembangan potensi lokal yang dibangun berdasarkan ekonomi dan kondisi lingkungan secara berkelanjutan (Profil Desa Ponteh: 2019).
Peran Klèbun Babine’ dalam pemberdayaan perempuan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  atau  kegiatan  pemberdayaan  yang dilakukan Klèbun  Babine’ mampu  mewujudkan  keberdayaan  kaum  perempuan  di  Desa  Ponteh Kecamatan  Galis  Kabupaten  Pamekasan. Klèbun  Babine’ melaksanakan  tiga  fungsi  utama,  yaitu kepala  pemerintahan,  fungsi  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Klèbun  Babine’ melakukan  sendiri  kegiatan  pemberdayaan  khususnya  bagi  perempuan,  bahkan  sering mengeluarkan biaya pribadi untuk kegiatan warga. Seperti yang dijelaskan Ibu Dora:
“ untuk  meningkatkan  antusias  kaum  perempuan,  kadang  saya  memberikan  hadiah  ketika  mengadakan kegiatan khususnya bagi ibu-ibu. Hadiah saya berikan karena awalnya sulit mengajak ibu-ibu untuk hadir dalam kegiatan itu, dek” (Wawancara, 2019)
Ibu Dora sebagai Klèbun Babine’ berperan aktif dalam membangun desanya. Secara garis besar biaya kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh berasal dari anggaran dana desa (ADD),  PNPM.  Akan  tetapi Klèbun  Babine’ sering  mengeluarkan  biaya  pridabi  untuk  kegiatan- kegiatan pemberdayaan. Misal; untuk merangsang para perempuan supaya hadir dalam kegiatan yang  sudah  ditentukan. Klèbun  Babine’ memberikan  bingkisan  bagi  setiap  peserta.  kemudian,
Klèbun Babine’ membuat undian hadiah saat akhir kegiatan. Hal ini dilakukan Klèbun Babine’ karena kaum perempuan di Desa Ponteh masih belum sepenuhnya paham dan mengerti tentang konsep pemberdayaan. Sehingga langkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan berupa materi (kue, makanan, bingkisan) bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.
Selain  itu, Klèbun  Babine’ membuat  program  khusus  pemberdayaan  bagi  perempuan  di Desa  Ponteh. Klèbun  Babine’ juga  melakukan  sendiri  berbagai  program  tersebut,  mulai  dari perencaan,  pelaksanaan,  sampai  evaluasi.  Menurut Klèbun  Babine’ dengan  melakukan  sendiri kegiatan pemberdayaan, kaum perempuan menjadi lebih terbuka dengan kondisi yang dihadapi dalam  lingkungan  keluarga  atau  masyarakat.  Sehingga  permasalahan  yang  dihadapi  jadi  terlihat, baik  dalam  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  perekonomian.  Bagi  peserta  pemberdayaan, khususnya perempuan di Desa Ponteh, langkah ini berjalan baik. Kaum perempuan menjadi aktif dalam kegiatan PKK dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Klèbun Babine’ yang melakukan sendiri
berbagai  kegiatan  pemberdayaan,  bahkan  sampai  mengeluarkan  sendiri  biaya  pribadi  dianggap mempunyai  kemauan  dan  pengabdian  yang  tinggi  terhadap  kondisi  keberdayaan  perempuan  di desa yang dipimpinnya.
Program Klèbun Babine’ dalam pemberdayaan perempuan di pedesaan
Temuan  penelitian  tentang  program  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Ponteh  yang dilakukan Klèbun Babine’ khusus perempuan ada berbagai macam. Fokus pemberdayaan ini lebih pada  pemberdayaan  non  fisik  terhadap  kaum  perempuan.    Beberapa  program  pemberdayaan perempuan  di  Desa  Ponteh,  Pertama  kegiatan  simpan  pinjam  kelompok  perempuan  (SPKP). Simpanan  pinjam  pokok  ini  dilakukan  khusus  untuk  perempuan,  baik  untuk  pengembangan usaha  ataupun  untuk  berwiraswasta.  Pinjaman  usaha  ini  sesuai  dengan  syarat-syarat  tertentu. Misal;  warga  asli  Desa  Ponteh  yang  ditunjukkan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atau Kartu Keluarga (KK), memiliki usaha atau proses menjalankan usaha yang produktif dan dinilai dapat berkembang. Bunga pinjaman ini lebih kecil dari pada pinjaman di Bank, kemudian proses peminjaman ini lebih mudah. Khususnya bagi masyarakat Desa Ponteh.
Kedua, kegiatan penyuluhan kesehatan bagi perempuan. Selain program simpan pinjam kelompok  perempuan, Klèbun  Babine’ membuat  kegiatan  penyuluhan  berbagai  kesehatan  bagi perempuan. Kegiatan penyuluhan ini diberikan oleh dinas terkait, yaitu puskesmas bekerja sama dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan.  Peran  aktif Klèbun  Babine’ dalam  program  ini adalah  proses  pengurusan  dengan  instansi  terkait,  hingga  mempersiapkan  kaum  perempuan  di Desa  Ponteh  agar  berperan  aktif  dan  kegiatan  penyuluhan.  Penyuluhan  ini  dilakukan  untuk menambah  pengetahuan dan  pemahaman  kaum  perempuan  di  Desa  Ponteh  seputar  kesehatan dasar bagi perempuan.
Ketiga,  optimalisasi  program  PKK,  selain  menjahit  dan  membuat  kue.  Dari  penjelasan informan  penelitian,  hal  yang  dirasakan  manfaatnya  adalah  tentang  pelatihan  mengemas ( packaging) olahan makan ringan dan minum. Serta pengetahuan tentang minuman dan makanan yang higienis. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam  proses  pemasaran  suatu  produk.  Sehingga  kaum  perempuan  di  desa  Ponteh  dapat meningkatkan  kreatifitas  dan  potensi  diri  dan  lingkungan.  Pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kemandirian kaum perempuan di Desa Ponteh. Bagi sebagian kaum perempuan yang ikut dalam program  pemberdayaan  tersebut,  dampak  langsung  dapat  terlihat.  Misal  Suratni,  mempunyai usaha kue yang biasa didagangkan di pasar. Setelah mengikuti pelatihan tentang nilai lebih dari proses packaging makanan, kue yang didagangkan semakin meningkat permintaannya.
Keempat penundaan usia nikah bagi remaja perempuan. Program penundaan usia nikah bagi perempuan ini memang menjadi salah satu program prioritas Klèbun Babine’ selama menjabat sebagai Kepala Desa. Menurut informan penelitian, hal ini didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkan  akibat  dari  pernikahan  usia  muda  bagi  kaum  perempuan.  Berbagai  dampak  yang ditimbulkan akibat pernikahan usia muda, misal kekerasan dalam rumah tangga, penceraian, serta dampat negatif bagi kesehatan reproduksi perempuan.
Kelima pelatihan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Klèbun Babine’ selalu mengadakan penyuluhan  dan  pelatihan  untuk  menjaga  lingkungan  agar  tetap  sehat.  Kegiatan  rutin  ini dilakukan  setiap  enam  bulan  sekali.  Acara  peyuluhan  terkadang  dilakukan  bersama  dengan kegiatan  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK).  Hal  ini  dilakukan  mengingat  kesibukan warga  masyarakat  Desa  Ponteh,  khususnya  kaum  perempuan.  Selain  kegiatan  di  atas, Klèbun Babine’ juga  selalu  memberikan  pengarahan  kepada  warganya  supaya  selalu  memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kegiatan pelatihan dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat lebih difokuskan pada pengelolaan sampah. Hampir sebagian kesar kondisi lingkungan di  Desa  Ponteh  diakibatkan  oleh  pengelolaan  sampah  yang  kurang  tepat.  Baik  sampah  yang dihasilkan oleh masyarakat (bahan plastik) atau sampah yang dihasilkan dari alam seperti daun, ranting.    Bahkan Klèbun  Babine’ juga  turut  aktif  ketika  ada  kegiatan  gotong  royong  dalam mempersihkan  lingkungan.  Soedarwo  (2017)  menjelaskan  empat  langkah  kegiatan  dalam membangunan  karakter  menjaga  lingkungan  agar  tetap  bersih  dan  sehat.  Pertama;  penyuluhan dan  pelatihan  tentang  dampak  lingkungan  akibat  sampah.  Kedua;  manfaat  dari  menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Ketiga; memberikan penjelasan tentang jenis sampah. Kemudian yang  keempat;  cara  mengelola  sampah  dengan  3R  ( Reduce =  Mengurangi, Reus e  =  pemanfaaan ulang, Recycle = daur ulang).

## KESIMPULAN
Studi ini mengungkap bahwa peran Klèbun Babine’ dalam pemberdayaan perempuan di Desa Ponteh  berjalan  baik.  Suksesnya Klèbun  Babine’ dalam  proses  permberdayaan  terhadap  kaum perempuan  tidak  lepas  dari  kemauan  sendiri. Klèbun  Babine’ melakukan  sendiri  kegiatan pemberdayaan,  bahkan  sering  mengeluarkan  biaya  pribadi  terhadap  beberapa  program pemberdayaan.  Loyalitas  yang  dilakukan  oleh Klèbun  Babine’ memberikan  gambaran  terhadap perempuan  di  Desa  Ponteh  untuk  mampu  dan  berdaya.  Perempuan  tidak  lagi  mengalami marjinalisasi,  stereotipe,  subordinat,  kekerasan  dan double  burden yang  dialami  perempuan, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  rendahnya  pendidikan  perempuan  serta  masalah kesehatan perempuan.
Beberapa  program Klèbun  Babine’ dalam  pemberdayaan  perempuan  di  pedesaan,  pertama; kegiatan  simpan  pinjam  kelompok  perempuan  (SPKP).  Kedua,  kegiatan  128ocal128tan  bagi perempuan.  Ketiga,  optimalisasi  program  Pengembangan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK). Keempat, penundaan usia nikah bagi remaja perempuan. Kelima, pelatihan menjaga lingkungan bersih  dan  sehat.  Dalam  melihat  program  pemberdayaan,  khususnya  di  perdesaan  Madura Pemerintah  128ocal  harus  melihat  konteks  budaya  yang  ada  dalam  masyarakat.  Tidak  hanya proaktif  mengajak,  memotivasi,  dan  memberikan  penyadaran.  Perlu  peran  aktif  semua  lapisan masyarakat  dalam  proses  pembangunan  di  daerahnya,  mulai  dari  perencanaan  sampai pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aslichati,  Lilik.  2011.  Organisasi  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  keluarga  sebagai  sarana pemberdayaan perempuan. Jurnal Organisasi dan Maanajemen , 7 (1): I42-155.
Chawa,  Anif  Fatma,  2016.  Penerapan  Progran  Posdaya  dalam  Mewujudkan  kesehatan  Mental Perempuan kepala Rumah Tangga miskin. PALASTREN , 9 (1): 69-98.
Cunningham,  Kenda.  Et.al.  2015.  Women’s  empowerment  in  agriculture  and  child  nut ritional status in rural Nepal. Public health nutrition : 18 (17): 3134-3145. https://doi.org/10.1017/S1368980015000683
Creswell,  Jhon  W.  2009. Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among  Five  Tradition. Bandung: Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia.
Ganle,  Jhon  Kuumuori,  Kwandwo  Afriyie,  Alexander  Yao  Segbefia.  2014.  Microcredit: empowerment and disempowerment of rural women in Ghana. World Development, 66 (1): 335-345. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.08.027
Imai,  Katshushi  S.  Samuel  Kobina  Annim,  Veena  S.  Kulkarni,  Raghav  Gaiha.  2014.  Women’s Empowerment and prevelence of Stunted and underweight Children in Rural India. World Development, 62 (1): 88-105. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.05.001
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  2018.  Profil  perempuan Indonesia 2018. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Linda, Roza. 2015. Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan  Keterampilan  Menyulam  pada  Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangerang Labuai. Marwah, 14 (2): 161-181.
Mahmud,  Simeen.  2012  Measurement  of  women’s  empowerment  in  rural  Bangladesh. World development , 40 (3): 610-619. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.08.003
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 . USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nelli,  Jummi.  2015.  Eksistensi  Perempuan  Pada  Lembaga  Politik  Formal  Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Gender. Marwah , 14 (2); 254-276.
Putra, Ikhsan Muharma. 201). Partisipasi semu perempuan miskin dalam program pemberdayaan masyarakat. Kafa’ah jurnal of Gender Studies, 5 (1): 41-59. http://dx.doi.org/10.15548/jk.v5i1.113
Profil desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. 2019.
Program prioritas pemberdayan perempuan dan perlindungan anak. diakses https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1846/dpr-ri-gaungkan-terus- program-prioritas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak  (pada  03/09/2019 pukul 21.41 WIB)
Ritzer.  George.  2012 .  Teori  Sosiologi  dari  Sosiologi  Klasik  sampai  perkembangan  terakir  post  Modern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saugi,  Wildan.  Sumarno.  2015.  Pemberdayaan  perempuan  melalui  peltihan  pengelolaan  bahan pangan lokal. Jurnal Pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat, 2 (2). https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361
Soedarwo, Vina Saviana Darvina, Nurul Zuriah, Ratih Yulianti, Suwignyo. 2017. Pemberdayaan Masyarakat  melalui  pendidikan  nonformal  berbasis  potensi  lokal  dalam  membangunan desa wisaa adat. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 2 (2): 97-102.
Syarifuddin, Oryza Pneumatica I, Nuning Juniarsih, M. Rasyidi. 2016. Pemberdayaan Masyarakat desa  terdampak  pembangunan  bandara  International  Lombok  Raya. Jurnal  Sosiologi Pendidikan Humanis , 1 (1): 57-70.
Tahir, Ratnawati. 2011. Pendidikan alternatif untuk perempuan marginal di pedesaan. Jurnal ilmu pendidikan , 17 (4): 313-321. DOI: http://dx.doi.org/10.17977/jip.v17i4.2734
Widiastuti, Novi. Prita Kartika. 2017. Penerapan Model kelompok Usaha kreatif islami (KUKIS) dalam permberdayaan perempuan berbasis pondok pesantren. Empowerment: Jurnal ilmiah program studi pendidikan luar sekolah , 6 (2): 20-29.
DOI:
https://doi.org/10.22460/empowerment.v6i2p20-29.546
Wiyata, A. Latief. 2006. Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura .
Cetk. Kedua, Yogyakarta: LKiS.