## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL DI WILAYAH KOMANDO DISTRIK MILITER 1309 / MANADO

## IMPLEMENTATION OF STATE DEFENSE POLICIES TO REALIZE NATIONAL RESILIENCE IN THE 1309 MILITARY DISTRICT COMMAND / MANADO REGION
Rudolf Toar Shaloom Manoppo (1) , Agustinus Pati (2) , Alfon Kimbal (2)
1) Staf Ahli bidang Taktik & Strategi, Sekolah Staf dan Komando TNI AD (SESKOAD)
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: dandiminhil@gmail.com / anshabeljoy@gmail.com :
Naskah diterima melalui Email Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Senin, 11 Januari 2021 Disetujui diterbitkan : Jumat, 22 Januari 2021

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of State Defense policies to achieve National Resilience. This  research  was  conducted  in  the  area  of  Kodim  1309  which  was  carried  out  by  the  Regional  Command  Unit (Satkowil)  namely  Kodim  1309  /  Manado  Korem  131  /  Stg  Kodam  XIII  /  Mdk  in  the  city  of  Manado  and  its surroundings. This research  was conducted from December 2019 to  February 2020. This study used primary and secondary  data.  Primary  data  were  obtained  by  observation  and  interview  methods,  while  secondary  data  were collected using documents related to the topic of this research, particularly with regard to land defense. Interviews were  conducted  with  15  informants  who  were  selected  purposively.  Data  analysis  used  qualitative  data  analysis techniques. The  results showed that, first, the communication  process carried out by  Kodim 1309 as the executor was carried out by building communication with stakeholders in the Kodim 1309 area, which process went well and was accepted by stakeholders and the general public. Second, the implementation of the institutional strategy of the bureaucratic  structure  carried  out  by  Kodim  1309  /  Manado  to  the  Koramil  in  its  ranks  has  been  good  through forms of  supervision. Third, in  the aspect  of resources in  implementing the national  defense of the Police, Kodam 1309  uses  human  resources,  namely  army  personnel  and  available  facilities.  These  activities  have  not  been maximized  because  there  are  not  enough  personnel  so  that  to  carry  out  state  defense  activities  was  limited  of number  and  face  various  other  activities  that  must  also  be  carried  out  too.  Fourth,  the  attitude  of  policy implementers has not shown maximum results and has not been running sustainably.

## Keywords: policy, state defense, national resiliencs, Indonesian National Army (TNI)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  Bela  Negara  untuk  mencapai Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan di areal Kodim 1309 yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Daerah (Satkowil)  yaitu  Kodim  1309  /  Manado  Korem  131  /  Stg  Kodam  XIII  /  Mdk  meliputi  wilayah  Kota  Manado  dan sekitarnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020, menggunakan data primer dan  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  metode  observasi  dan  wawancara  sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pertahanan  darat.  Wawancara  dilakukan  pada  15  orang  informan  yang  dipilih  secara  sengaja.  Analisis  data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, proses komunikasi yang dilakukan  oleh  Kodim  1309  sebagai  pelaksana  kebijakan  dilakukan  dengan  membangun  komunikasi  dengan  para pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  di  wilayah  Kodim  1309  dimana  prosesnya  berjalan  baik  dan  diterima  oleh para stakeholders serta  masyarakat  luas.  Kedua,  implementasi  strategi  kelembagaan  struktur  birokrasi  yang dilakukan oleh Kodim 1309 / Manado terhadap Koramil di jajarannya sudah baik dalam bentuk pengawasan. Ketiga, pada aspek sumber daya dalam penyelenggaraan pertahanan negara Polri, Kodam 1309 menggunakan sumber daya manusia  yaitu  personel  TNI  dan  fasilitas  yang  tersedia.  Kegiatan  tersebut  belum  maksimal  karena  jumlah personelnya  yang  belum  sesuai  dengan  jumlah  ideal  sehingga  untuk  melaksanakan  kegiatan  bela  negara  pun terkendala  karena  menghadapi  berbagai  kegiatan  lain  yang  juga  harus  dilakukan.  Keempat,  sikap  pelaksana kebijakan belum menunjukkan hasil yang maksimal dan belum berjalan secara berkelanjutan.
Kata kunci: kebijakan, bela negara, ketahanan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  memiliki  posisi  geografis  yang terletak antara 2 benua yakni Benua Asia dan benua Australia  juga  diapit  oleh  2  samudera  besar  yaitu Samudera  Hindia  dan  Samudera pasifik.  Dari sudut pandang  geopolitik,  bentangan  tersebut  menjadikan Indonesia negara yang memiliki kekuatan dan posisi yang  strategis  dalam  peraturan  dan  hubungan  antar bangsa dalam  lingkup  kawasan  global.  Hal  tersebut berdasarkan pemikiran bahwa ruang/wilayah merupakan  inti  dari  geo  politik,  karena  disitu  juga adalah  tempat  segala  dinamika  dalam  dunia  politik dan militer. Penguasaan wilayah secara de facto dan de  jure  adalah  legitimasi  dari  kekuasaan  politik. Dengan  bertambahnya  ruang  negara  ataupun berkurang  yang  disebabkan  berbagai  hal,  erat kaitannya  dengan  kedudukan  dan  kehormatan  dan kedaulatan Bangsa dan Negara tersebut. (https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd).
Dalam  tataran  dunia  internasional,  setiap negara  berlomba-lomba  untuk  menunjukkan  diri paling  berkuasa  atau  paling  dominan,  sejak  perang dunia  kedua berakhir, perang  menggunakan armada militer semakin berkurang, diganti dengan persaingan  antar  negara  menjadi  yang  terbaik  dan mendominasi  dunia.  Indonesia  secara  garis  besar memiliki  potensi  yang  luar  biasa  untuk  menjadi negara yang berpengaruh didunia terlihat dari posisi strategis  Indonesia  sehingga  Indonesia  memiliki posisi tawar yang tinggi di dunia internasional selain itu  juga ditunjang dengan potensi  sumberdaya alam yang  kaya  dibandingkan  dengan  negara  lainya. Namun  dengan  kekayaan  yang  dimiliki  Indonesia tersebut menjadikan Indonesia „sasaran‟ negara lain untuk  „dikuasai‟  dan  dimanfaatkan.  Oleh  sebab  itu ancaman  semacam  itu  harus  disadari  bukan  hanya Pemerintah dan Tentara  Nasional  Indonesia,  namun juga  wajib  di  sadari  dan  diantisipasi  oleh  segenap elemen  bangsa  baik  yang  tua  sampai  yang  muda. Kesadaran  akan  potensi  ruang  yang  dimiliki Indonesia  merupakan tanggungjawab semua dengan bersatu padu sesuai dengan potensi dan kemampuan menghadapi ancaman kekinian tersebut.
Pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan  lingkungan  strategis  yang  juga disertai  dengan  berubahnya  persepsi  dan  hakekat ancaman terhadap eksistensi dan  kedaulatan Bangsa Indonesia  tentu  wajib  dicermati  dan  disikapi  oleh Bangsa  Indonesia  dengan  serius.  Hal  tersebut menjadi penting mengingat akan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini  yang  juga  telah  berdampak  dengan  semakin berkembangnya  peperangan  modern  dalam  bentuk
Asymmetric Warfare dan proxy war . Oleh sebab itu salah satu upaya yang wajib menjadi fokus segenap elemen bangsa adalah kemandirian dan penguasaan, pengembangan  serta  pemanfaatan  teknologi  dalam berbagai  bidang.  Pada  konteks  Ketahanan  dan Pertahanan  Nasional,  maka  pengusasaan  ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut merupakan cara cerdas  untuk  mengantisipasi  setiap  ancaman  yang datang baik ancaman Militer maupun Nir Militer.
Ketahanan  Nasional  adalah  dasar  landasan konsepsi  strategis  yang  juga  merupakan  instrumen yang  bertujuan  menganalisis  dalam  memecahkan berbagai permasalahan bangsa.  Ketahanan  Nasional pula  mempunyai  hakekat  dan  arti  kondisi  sekaligus konsepsi  pembangunan  nasional  dan  mencapai tujuan  serta  cita-  cita  Bangsa  Indonesia.      Sebagai suatu  kondisi  Ketahanan  Nasional  adalah  kondisi dinamis  bangsa  yang  mengandung  ketangguhan serta  keuletan  dan  juga  kemampuan  Bangsa Indonesia untuk mengembangkan Kekuatan Nasional  dalam  menghadapi  berbagai  macam ancaman dalam bentuk apapun baik yang datang dari dalam  maupun  ancaman  yang  datang  dari  luar. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional juga merupakan  kondisi  kehidupan  nasional  yang  yang diaplikasikan  dan  dibina  sejak  sekarang  dan  secara berkelanjutan, terpadu dan juga sinergi.
Kehidupan  Nasional  berjalan  secara  dinamis namun  kontra  produktif  untuk  penguatan Wawasan Kebangsaan.    Dampak  dari  demokratisasi  tidak didasari  dengan  pemahaman  nilai  Pancasila,  telah menimbulkan sikap individualistis yang jauh dengan nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  yang lebih  mengedepankan  semangat  gotong  royong, kerjasama, kesamaan, keseimbangan, serta kesederajatan  antar  manusia  satu  dengan  manusia yang  lain.  Perubahan-perubahan  tata  nilai serta  tata laku  tersebut  tercermin  dari  berbagai  sikap  yang pragmatis  dalam  menyikapi  dan  menyelesaikan berbagai permasalahan Bangsa Indonesia.
Saat  ini  dengan  banyaknya  perkembangan dalam  dunia  teknologi  dan  sains  nampak  bahwa Pancasila  yang  merupakan  dasar  negara  Indonesia cenderung  hanya  dipandang  sebagai  simbol  yang mulai  kehilangan roh serta makna filosofisnya. Jadi tidak  mengherankan  jika saat  ini  Nasionalisme  atau Wawasan  Kebangsaan  Indonesia  menjadi  barang yang  mewah  yang  sudah  sangat  sulit  untuk ditemukan  dikalangan  generasi  muda.  Wawasan Kebangsaan  bukanlah  topik  menarik  yang  dibahas dikalangan  anak  muda  sekarang  ini,  kebanyakan mereka  lebih  suka  membahas  perkembangan  tren busana,  artis  dan  perkembangan  teknologi  bangsa lain.  Pertanyaannya  sekarang,  apakah  sekarang Indonesia  mengalami  krisis  Wawasan  Kebangsaan atau hanya sekedar euphoria semata.
Wawasan  Kebangsaan  sekarang  ini  terlihat hanya sebuah abstrak yang tidak bisa disentuh serta mengalami  pendangkalan  makna  yang  mendasar. Perkembangan  globalisasi  yang  masuk  kedalam batas-batas negara menyebabkan pengaburan persepsi dari Wawasan  Kebangsaan  Indonesia yang sebenarnya adalah hal yang esensi dalam mempertahankan eksistensi serta kedaulatan Bangsa Indonesia.  Wujud  ancaman  yang  berkembang  pada dewasa  ini  bukanlah  ancaman  yang  bersifat  fisik lagi, pergerakan kekuatan militer bukan lagi menjadi pilihan  kebanyakan  negara-negara  yang  memiliki kepentingan  pada  negara  lain.  Ideologi,  ekonomi, budaya  dan  politik  yang  saat  ini  menjadi  pilihan negara lain untuk menaklukan negara lain. Meskipun tidak  nampak  secara  fisik,  namun  dampak  yang ditimbulkan  akan  sangat  terasa  bukan  hanya  pada tingkat  kota  namun  akan sangat  terasa  sampai  pada tingkat desa-desa.
Dalam rangka menghadapi berbagai ancaman tersebut,  negara bukan  tidak  hanya  menjadi elemen tunggal  yang  harus  mengemban  tanggungjawab dalam  menjauhkan  ancaman-ancaman  yang  datang namun  partisipasi  dan  juga  peran  aktif  dari  semua elemen  bangsa  serta  warga  negara  akan  mampu menentukan keberhasilan menghadapi dan mengantisipasi  ancaman  yang  hendak  ditimbulkan. Untuk  itulah  generasi  muda  sekarang  ini  harus mampu  menyadari  bahwa  sebagai  elemen  bangsa dengan  kekuatan  Nir  Militer  yakni  dengan kemampuan intelektual yang baik, generasi intelektual  muda  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  menghadapai  ancaman  Nir  Militer tersebut  dengan  berbagai  keahlian  dan  kompetensi yang  dimiliki.  Dengan  kondisi  tersebut  dibutuhkan kehadiran  generasi  muda  yang  memiliki  intelektual yang  tinggi  serta  berkarakter  yang  juga  wajib memiliki jiwa Nasionalisme Kebangsaan yang kuat.
Kekuatan  serta  ketangguhan  yang  dimiliki Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan  bangsa  merupakan  sebuah  kekuatan pertahanan diri yang solid dan sulit di tembus yang dibangun  atas  dasar  Nasionalisme  dan  dasar  nilai kebangsaan  serta  jiwa  Bela  Negara.  Bela  Negara serta  jiwa  Nasionalisme  bukan  hanya  sekedar retorika  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, tapi  juga  harus  mampu  diaplikasikan  serta diwujudkan  dalam  kehidupan  nyata  oleh  semua elemen  bangsa  terutama  kalangan  generasi  muda. Kecerdasan  intelektual  yang  adalah  potensi  besar yang  dimiliki  oleh  generasi  muda  harus  mampu dikembangkan  dengan  baik  namun  harus  juga diseimbangkan dengan kecerdasan emosional, moral dan  spiritual.  Keseimbangan  tersebut  sangat dibutuhkan  sebagai  bentuk  rangkaian  membangun
kesadaran  individu  yang  berkaitan  dengan  Bela Negara.  Hal  tersebut  yang  sesungguhnya  wajib disadari oleh kalangan generasi muda agar dipahami dan  juga  dikerjakan  untuk  memenuhi  hak  serta kewajiban  Bela  Negara  dalam  sudut  pandang Ketahanan Nasional.
Kesadaran  akan  Bela  Negara  diamanatkan dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  dalam  pasal  27  ayat  3  yang  berbunyi „setiap  warga  Negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam  upaya  pembelaan  Negara,‟  yang  selanjutnya diperkuat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi „tiap- tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara‟.
Dalam  Undang-undang  RI  Nomor  34  Tahun 2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai  Alat  Negara  di  bidang  Pertahanan  yang dalam  menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan  keputusan  Politik  Negara.  Disamping  peran tersebut, Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai  tugas  yakni  menjaga kedaulatan Bangsa  dan  Negara  dengan  mempertahankan keutuhan  negara  berdasar  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  1945  dan  juga  melindungi  seluruh elemen  bangsa  dengan  tumpah  darah  dari  berbagai ancaman baik dalam maupun luar negeri.
Keikutsertaan  warga  Negara  dalam  usaha Bela  Negara  merupakan  hak  dan  kewajiban konstitusional  yang  diwujudkan  dalam  sikap  dan perilaku  yang  dijiwai  kecintaan  akan  Bangsa  dan Negara  dalam  menjamin  keberlangsungan  hidup Bangsa  dan  Negara.  Program  Bela  Negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan  yang  juga  adalah  Program  Nasional, program tersebut dimulai pada bulan Oktober tahun 2015.  Undang-undang  Pertahanan  Negara  juga mengklasifikasikan  bahwa  Pertahanan  Negara  yang digolongkan  pada  3  (tiga)  kelompok,  yakni Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun  2002  Pasal  9  ayat  (2)  juga  menjabarkan bahwa  keikutsertaan  Warga  Negara  dalam  upaya Bela  Negara,  diselenggarakan  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan,  Pelatihan  Dasar  Kemiliteran secara  wajib,  Pengabdian  sebagai  prajurit  TNI  dan Pengabdian sesuai dengan Profesi.
TNI  AD  sebagai  sebagai  Alat  Pertahanan Negara di darat memiliki fungsi dalam penyelenggaraan  Organisasi,  diantaranya  Fungsi utama,  Fungsi  Organik  Militer,  Fungsi  Teknis Militer  umum,  Fungsi  Teknis  Militer  Khusus  dan Fungsi Khusus. Penyelenggaraan Pembinaan Pemberdayaan  Wilayah  Pertahanan  di  darat  beserta Kekuatan  Pendukung  lainnya  merupakan  fungsi
Organik  Militer  TNI  AD  dalam  hal  ini  merupakan Fungsi  Teritorial.      Pelaksanaan  Fungsi  Teritorial TNI  AD  merupakan  Tugas  Pokok  dari  Staf Teritorial TNI AD dan dalam teknis pelaksanaannya dikoordinir oleh Pusat Teritorial TNI AD (Pusterad).
Era  Globalisasi  dan  pesatnya  Perkembangan Teknologi yang dikemas dalam bentuk-bentuk yang sangat  menarik  membuat  Generasi  Muda  cepat terpengaruh dan terbawa dengan arus Globalisasi dan Perkembangan  Teknologi.  Di  satu  sisi  pada  usia SMA  dan  bangku  kuliah  Generasi  Muda  saat  ini sedang mencari  jati dirinya  sendiri.  Hal  inilah yang akan  menjadi  hakekat  ancaman  bagi  Keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) apabila  Generasi  Muda  mengadopsi  Budaya  Asing tanpa  memilah  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh sedangkan  mereka  tidak  mengenal  dengan  baik budaya Bangsa Indonesia (budaya Timur).
Dari  hasil  pengamatan  peneliti  dilapangan, Implementasi  Bela  Negara  di  wilayah  Komando Distrik  Militer  1309/Manado  dijalankan  dengan beberapa program kegiatan Komunikasi Sosial yang bekerjasama  dengan  Kesbangpol  Prov  Sulut, membaur  dengan  siswa-siswa  Sekolah  Menengah Atas  di  kota  Manado  dengan  kegiatan  pendalaman Wawasan  Kebangsaan  serta  latihan  upacara  di Kodim 1309/Manado, pembinaan Wawasan Kebangsaan  (Wasbang)  di  kantor-kantor  Camat yang diikuti berbagai elemen masyarakat.
Fenomena saat ini di  Kalangan Muda adalah Generasi  Muda  sudah  terbawa  dengan  dengan  arus Globalisasi  dan  Perkembangan  Teknologi  yang membuat mereka cenderung bersikap Individual dan Anarkis. Saat ini kita bisa melihat di tempat-tempat publik  Generasi  Muda  yang  asik  dengan Gadget mereka  masing-  masing  dan  tanpa  menghiraukan lingkungan  di  sekelilingnya  untuk  bersosialisasi. Kita  juga  bisa  melihat  banyak  Generasi  Muda mendatangi  tempat-tempat game  online atau  juga mereka bermain game online di handphone mereka. Fenomena  itu  akan  menjadi  ancaman  serius  bagi Generasi  Muda  Indonesia  pada  umumnya  dan  rasa Nasionalisme serta Cinta Tanah Air pada khususnya yang  akan  berdampak  secara  langsung  pada Ketahanan  Nasional.        Dampak  dari  pengaruh Globalisasi  dan  Perkembangan  Teknologi  terhadap Generasi Muda yang tidak memiliki kecintaan pada Budaya Indonesia membuat mereka cepat mengadopsi  budaya  Barat  dan  cenderung  bersikap Individual dan Anarkis.
Salah  satu  kejadian  yang  belum  lama  ini terjadi di wilayah Kota Manado adalah pengeroyokan  dan  penikaman  terhadap  seorang Guru  Agama  SMK  Ichtus  Desa  Koka,  Mapanget Barat,  Manado.  Dalam  kejadian  tersebut  AW seorang Guru Agama dikeroyok dan ditikam hingga
tewas  oleh seorang Pelajar  yang berinisial  FL  yaitu seorang  Pelajar  di  sekolah  tersebut.      Kejadiannya bermula ketika Pelajar tersebut ditegur Guru Agama karena  merokok  di  lingkungan  sekolah.  Karena tersinggung  di  tegur,  Pelajar  tersebut  mengeroyok dan  menikam  Guru  Agamanya  tersebut  sampai meninggal dunia. Kejadian ini secara tidak langsung memberikan  gambaran  tentang  kondisi  Generasi Muda  saat  ini  yang  sudah  terkontaminasi  dengan budaya  Asing  tanpa melihat Budaya tersebut cocok atau  tidak  dengan  Budaya  kita  sendiri  (Budaya Bangsa Indonesia).

## Implementasi Kebijakan
“ Secara  etimologis  implementasi  itu  dapat dimaksudkan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  bertalian dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan  dengan penggunaan  sarana  (alat)  untuk  memperoleh  hasil. Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa,  apabila  pengertian implementasi  ini  dirangkaikan  dengan  kebijakan publik  maka  kata  implementasi  kebijakan  publik dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  penyelesaian  atau pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan/disetujui  dengan  penggunaan  sarana (alat)  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan”  (Tachjan, 2008:24)
Mazmanuan menyatakan “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya  dalam  bentuk  undang-  undang,  namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting  atau  keputusan  badan  peradilan”  Wahab,
2001:68). Implementasi kebijakan
(p olicy implementation) merupakan proses  lebih  lanjut  dari tahap  formulasi  kebijakan.  Pada  tahap  formulasi ditetapkan strategi  dan  tujuan  kebijakan, sedangkan tindakan ( action ) untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan. Di  negara  maju  umumnya  suatu  kebijakan diperdebatkan  pada  saat  formulasi  dalam  parlemen karena  masyarakat  diikutsertakan  sehingga  apabila kebijakan  sudah  dikeluarkan  tidak  ada  lagi perdebatan dalam  masyarakat.  Sedangkan di negara berkembang  diperdebatkan  di  masyarakat  pada  saat implementasi  karena  rakyat  tidak  diikutsertakan  di dalam  perumusan  kebijakan.    Dalam  kaitan  ini, Tachjan  (2006  :  vi)  menegaskan  bahwa  : ”Implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan,  bahkan  manajerial  dari  pemerintah sebagai  pemegang  otoritas”.  Kompleksnya  masalah implementasi  kebijakan  dikemukakan  pula  oleh Agustino  (2006:153)  bahwa  :  “Dalam  praktiknya implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang
bermuatan  politis  karena  adanya  intervensi  dari berbagai kepentingan”.
Secara konseptual terdapat beberapa model mengenai  implementasi  kebijakan,  Edward  III (1980:9-10)  berpendapat  bahwa  di  dalam  proses implementasi  kebijakan,  dimensi  komunikasi memegang peranan penting disebabkan pelaksana harus  mengetahui  segala  yang  dikerjakan.  Setiap perintah  yang  disampaikan  di  dalam  rangka melaksanakan  kebijakan  harus  diteruskan  kepada perangkat secara tepat dan konsisten. Kurangnya sumber daya berakibat ketidakefektifan  penerapan  kebijakan.  Disposisi atau  sikap  pelaksana  diartikan  sebagai  keinginan adanya  kesepakatan  di  kalangan  pelaksana  untuk menerapkan kebijakan .
Apabila  penerapan  kebijakan  dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya sekedar mengetahui  segala  yang  seharusnya  dikerjakan  dan berkemampuan menerapkannya, tetapi harus mempunyai  keinginan  untuk  menerapkan kebijakan tersebut.    Struktur  birokrasi  memiliki  dampak  atas penerapan kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Edward III dijelaskan pada Gambar 1.
Implementasi  kebijakan  pada  dasarnya  juga mengukur  akan  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu hasil  kebijakan  yang  secara  nyata  dilaksanakan dilapangan oleh  para implementator  dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder -nya,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Saefullah  (2007:39)  “pada  tingkat  pelaksanaan kebijakan  menyangkut  bagaimana  atau  sejauhmana suatu  kebijakan  bisa  dilaksanakan  dalam  dunia nyata”.    Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana,  tetapi  juga  oleh  masyarakat  atau  pihak- pihak yang menjadi sasaran kebijakan”.
Pada  tataran  lain,  implementasi  kebijakan publik ( public policy implementation ) lebih merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Beragam dinamika peristiwa dan
permasalahan  terjadi  merupakan  hasil  dari hadirnya keputusan pemerintah yang berdampak dari implementasi kebijakan negara. Dengan mencermati implementasi kebijakan, berarti adanya usaha secara aktif  untuk  memprediksi  segala  kejadian  sesudah kebijakan itu diimplementasikan di dalam lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan  pendapat  dari  para  ahli  yang telah  dikemukakan,  maka  disimpulkan  bahwa implementasi  kebijakan  merupakan  elemen  penting yang  melibatkan  banyak  elemen  yang  terkait  satu sama  lain  yang  memiliki  tujuan  yang  sama. Implementasi  kebijakan  juga  dipengaruhi  oleh situasi  dan  kondisi  yang  berlaku,  setiap  situasi berbeda penanganannya dan juga berbeda hasil yang dihasilkannya.

## Bela Negara
Dalam  Konteks  Kemiliteran  di  Indonesia, sesuai  amanat  Undang-undang  TNI  terkait  dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), setiap Satuan Komando  Kewilayahan  (Satkowil)  diberikan  Tugas yang  salah  satunya  adalah  Perbantuan  terhadap Pemerintah  Daerah  (Pemda).      Tugas  tersebut dilakukan  melalui  Pembinaan  Teritorial  (Binter), yakni  upaya  pengelolaan  Pertahanan  di  Daerah melalui  Pendekatan  atau  Metode  Pembinaan  dari Aspek  Komunikasi  Sosial,  Ketahanan  Wilayah  dan Bakti  TNI.  Melalui  Pelaksanaan  Tugas  Perbantuan terhadap  Pemerintah  Daerah  (Pemda),  Satuan Komando  Kewilayahan  (Satkowil)  memainkan perannya dalam mendorong proses Pembangunan di daerah  yang  berkorelasi  dengan  terpenuhinya berbagai  Kepentingan  Publik.  Pada  umumnya, masyarakat  menilai  keberadaan  berbagai  Satuan Teritorial TNI AD di lingkungan mereka bermanfaat untuk menciptakan Stabilitas
Keamanan.
Keberadaan  Institusi Teritorial  juga berperan dalam menengahi  berbagai  kelompok  masyarakat  yang terdiri  dari  berbagai  kepentingan  yang  terkadang sulit disatukan dan acapkali menimbulkan pergesekan Sosial. Karena itu secara sosiologis, TNI telah  berupaya  melakukan  restrukturisasi  fungsi  di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan memposisikan  diri  sebagai  pihak  yang  turut menciptakan  keteraturan  Sosial  (Herdiansah  dkk, 2017).
Teritorial  pada  hakekatnya  merupakan penjabaran  dari  Peraturan  Perundang-undangan  dan ketetapan-ketetapan  yang  mengatur  tentang  Hak Pembelaan  Negara  serta  Sistem  Pertahanan  dan Keamanan  Negara  (Sishankamneg)  yang  menjadi Fungsi  dan  Peran  TNI  AD.  Pembinaan  Teritorial (Binter)  bercirikan  Kewilayahan,  Kerakyatan    dan Kesemestaan,    sehingga  dalam  pelaksanaannya
melibatkan  seluruh  Komponen  Bangsa.  Wujud Pembinaan  Teritorial  merupakan  suatu  sistem Pembinaan  yang  digali  dari  Pengalaman  Bersenjata untuk  menegakkan  Keutuhan  Negara  dengan berpegang  teguh  pada  Konstitusi  yakni  Pancasila dan  UUD  1945.      Dalam  Perjuangan  TNI, Pembinaan Teritorial (Binter) telah teruji aktivitasnya  untuk  menangkal  berbagai  Peristiwa Nasional maupun Sektoral yang bercorak Kewilayahan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai upaya  untuk  mengelola  Potensi  Kewilayahan. Konsepsi  Pembinaan  Teritorial  (Binter)  dalam mengelola  Kekuatan  Pertahanan  di  daerah  yang dikembangkan  TNI  pada  saat  ini  berbeda  dengan konsep  lama  (Hankamrata),  melainkan  sesuai konsep  Pertahanan  menyeluruh (total  defence) . Dalam konsepsi Hankamrata, rakyat menjadi “pagar manusia”  di  bidang  Pertahanan  dan  Keamanan (Hankam).      Sementara  dalam total  defence ,  rakyat diberi  Pelatihan  dan  Keahlian,  sehingga  dapat menjadi  Kekuatan  Pendukung  Pertahanan  Negara (Wibowo, 2015)
Seiring dengan Reformasi menuju Kehidupan  yang  lebih  Demokratis  dalam  era Globalisasi,  telah  muncul  Kelompok-kelompok masyarakat  untuk  berupaya  menjadikan  beberapa Masalah  Nasional  menjadi Masalah  Internasional, kondisi  ini  menyebabkan  semakin  Kompleksnya Permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat  ini,  demikian  pula  terhadap  Organisasi  TNI. Kecenderungan  terhadap  TNI  yang  muncul  akan adanya  tuntutan  perubahan  yang  segera.  Keputusan Politik  yang  mengatur  pelaksanaan  Operasional Peran TNI telah ditetapkan, yakni Tap MPR RI No. VI/MPR/2000,  Tap  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000, yang  mengatur  Pemisahan  TNI  dan  Polri  serta mengatur Peran TNI dalam  Fungsi  Pertahanan  dan Peran  Polri  dalam   Fungsi    Keamanan.
Sikap  masyarakat  selalu  mengkritisi  dan memojokkan  TNI  dalam  posisi  terjepit  dan dilematis,  TNI  seolah  terpisah  dari  rakyat, menyikapi  Perkembangan  situasi  yang  begitu  pesat dihadapkan  dengan  Kesiapan  Wilayah  yang  selama ini  dibina  oleh  Satuan  Komando  Kewilayahan (Satkowil),  sehingga  dalam  hal  ini  Fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) menjadi lebih penting mengingat  tantangan  dan  Dinamika  Kehidupan  di daerah  dapat  membuka  Peluang  bagi  terciptanya kerawanan  yang  mengganggu  Stabilitas  Keamanan. Oleh  karena  itu,  Penyelenggaraan  Binter  dalam mewujudkan  Fungsi Binter sangatlah penting untuk dapat dijadikan Landasan yang kuat bagi terciptanya Ketahanan  Wilayah  dan  juga  sekaligus  dapat mendukung Kepentingan Sishanta ( Tjandrawati dkk, 2010).
Masalah  Teritorial  dan  penanganannya  di Indonesia  membutuhkan  sesuatu  pendekatan  yang spesifik  melalui  suatu  prosedur  „Geostrategi‟  yang baik,  agar  diperoleh  :  1)  Pembinaan  Wilayah  yang dapat  menciptakan  Ketahanan  Nasional  yang maksimal  dan  efektif  di  berbagai  bidang  (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Militer, Kehidupan beragama
dan keberlanjutan Pembangunan  Nasional),  2)  Faktor  Kesejahteraan dan  Keamanan  Bangsa  dan  3)  PembinaanTeritorial yang  menitikberatkan  pada  penyusunan  potensi Pertahanan dan Keamanan (Hankam), (Danpusterad, 2011).    Ditinjau  dari  Perspektif  Kritis  isu  Aktual tersebut  sangat  menarik,  Pembinaan  Teritorial  bagi TNI  adalah  upaya,  pekerjaan  dan  tindakan,  baik secara  berdiri  sendiri  maupun  bersama  dengan Aparat terkait dan Komponen Bangsa lainnya untuk membantu Pemerintah dalam menyiapkan Kekuatan Pertahanan  matra  darat,  laut  dan  udara,  yang meliputi Wilayah Pertahanan dan Kekuatan Pendukungnya  serta  terwujudnya  Kemanunggalan TNI  dan  rakyat,  yang dilaksanakan sesuai Kewenangan  dan  Peraturan  Perundang-undangan dalam  rangka  tercapainya  Tugas  Pokok  TNI (Samego,  2001).    Demikian  pula  hal  ini  secara signifikan  berdampak  pada  struktur  Organisasi Komando  Distrik  Militer  (Kodim)  di  daerah  yang terpengaruh  menjadi  fokus  pada  Fungsi  Pertahanan yang  tadinya  juga  menangani  Keamanan dalam  arti luas  maupun  Keamanan  Ketertiban  Masyarakat (Makalassa S, 2005).
Doktrin  TNI  AD  Kartika  Eka  Paksi  yang dijabarkan  dalam  Buku  Petunjuk  Teknis  Binter (2016),  Pembinaan  Teritorial  (Binter)  merupakan upaya  Pekerjaan  dan  Tindakan,  baik  secara  berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan Aparat terkait dan  Komponen  Bangsa  lainnya  untuk  membantu Pemerintah dalam menyiapkan Kekuatan Pertahanan Aspek Darat yang meliputi Wilayah Pertahanan dan Kekuatan  Pendukung  lainnya  serta  terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, yang dilaksanakan  sesuai  Kewenangan  dan  Peraturan Perundang-undangan  dalam  rangka  Kepentingan Pertahanan Negara matra darat.
Purnomo Yusgiantoro (2014) dalam ceramah Pemantapan  Nilai-nilai  Kebangsaan  di  Lemhannas RI  .  Beratnya  tantangan  yang  dihadapi  Generasi Muda,  harus  pula  disikapi  dengan  menjaga keseimbangan antara Kecerdasan Intelektual dengan Kecerdasan Emosional maupun Kecerdasan Spiritual.  Keseimbangan  ketiga  faktor  tersebut, diharapkan  akan  mewujudkan  perilaku  Kalangan Muda yang senantiasa menjunjung tinggi Moral dan Etika, Kejujuran dan Kebangsaan. Tanpa keseimbangan  ketiga  faktor  tersebut,  kecerdasan yang dimiliki Generasi Muda justru  akan
menggerogoti  Sendi-sendi  Kehidupan  Bangsa. Kemampuan  inilah  yang  sesungguhnya  merupakan wujud  Bela  Negara  dalam  spektrum  yang  harus dilakukan oleh Kalangan Muda di masa damai.

## Ketahanan Nasional
Menurut Tiara Andita pada Konsep
Ketahanan Nasional Serta Peran Masyarakat Dalam Mewujudkannya (https://www.kompasiana.com/ tiaraandita), bahwa Indonesia sering sekali mendapat beberapa  ancaman  yang datang dari  dalam  maupun luar  negeri,  dikarenakan  Indonesia  masih  dalam kondisi  yang  sangat  kritis.  Namun,  hal  ini  dengan seiring berjalannya waktu, Indonesia dapat mengatasi semua  ancaman  dan  masalah  yang  ada.  Dengan adanya  tekad  bersama  yang  membuat  Bangsa Indonesia bersatu untuk memBela Negara tercintanya  ini.  Salah  satu  contoh  pemberontakan yang  terjadi  di  dalam  negeri  ini  adalah  PKI,  RMS, PRRI  Permesta  dan  gerakan  separatis  di  Timor- Timur/Timor  Leste  (RDTL).  Melihat  kondisi  ini, maka  sangat  diperlukan  kondisi  dimana  Bangsa Indonesia  merasa  aman  dan  selalu  mempunyai antisipasi  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang tidak diinginkan dalam Negara Indonesia ini.
Ketahanan  Nasional  adalah  kondisi  dinamis suatu  Bangsa  yang  terdiri  atas  ketangguhan  serta keuletan  dan  kemampuan  untuk  mengembangkan Kekuatan  Nasional  dalam  menghadapi  segala macam  dan  bentuk  masalah,  ancaman,  tantangan, hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia  serta  perjuangan  dalam  mewujudkan tujuan  Perjuangan  Nasional.  Dari  pengertian  yang telah dikemukakan sebelumnya maka  dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional di Indonesia sangat  diperlukan.  Ini  dimaksudkan  agar  Bangsa Indonesia dapat melangsungkan Kehidupannya yang sejahtera,  merasa  aman,  jauh  dari  ancaman,  tetapi harus selalu tetap waspada terhadap apa yang terjadi. Ini  tidak  hanya  diperlukan  oleh  Negara  Indonesia saja, bahkan seluruh Negara yang ada dimuka bumi ini pun membutuhkannya.
Berbicara  tentang  Ketahanan  Nasional,  ini juga  mempunyai  beberapa  sifat  yang  harus  di ketahui,  diantaranya:  (1).  Mandiri,  sifat  mandiri yang  berarti  bisa  melakukan  sendiri.  Bangsa Indonesia  percaya  akan  kekuatan  yang  mereka punya  untuk  melindungi  Negaranya  dari  segala macam bentuk ancaman. Tentu hal ini Persatuan-lah yang  sangat  mendasari.;  (2).  Dinamis,  Ketahanan Nasional  tidak  lah  tetap pada  kondisi  yang  itu saja, ini  juga  dapat  terus  semakin  meningkat  atau menurun,  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi
Negaranya.;  (3).  Manunggal,  ini  diartikan  memiliki perpaduan  yang  sangat  baik,  seimbang  dan  serasi antara  seluruh  aspek  yang  meliputi  bangsa  serta Negara Indonesia; (4). Wibawa, dengan adanya sifat manunggal  ini  maka  berdampak baik  untuk Bangsa serta Negara Indonesia. Karena itu dapat diperhitungkan  oleh  pihak  lain  yang  membuat Indonesia dapat  membawa  Negara-nya  kearah yang lebih  baik  serta  memiliki  daya  tangkal  yang  besar. Karena  semakin  baik  daya  tangkalnya,  maka semakin baik pula kewibawaannya. ; (5). Konsultasi dan  kerjasama,  mendengar  kata  konsultasi  dan kerjasama pasti  yang  ada dalam  pikiran kita adalah saling mendengarkan pendapat orang lain dan selalu bekerja  bersama-sama  dalam  melindungi  Negara- nya. Ya hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sikap yang antagonis terhadap Bangsa Indonesia yang satu dengan  yang  lainnya.  Karena  Bangsa  Indonesia lebih mengutamakan Persatuan dari pada melakukan sendiri-sendiri.
Selain  sifatnya,  Ketahanan  Nasional  juga mempunya  beberapa  asas  yang  sangat        penting. Sebelumnya  pengertian  dari  asas  Ketahanan Nasional itu adalah tata laku yang didasari nilai yang berlaku  di  Pancasila  UUD  1945  serta  Wawasan Nusantara. Menurut Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional)  asas-asas  tersebut  adalah:  (1).  Asas kesejahteraan  dan  Keamanan,  seperti  yang  telah dijelaskan  diatas,  kesejahteraan  dan  keamanan adalah  hal  yang  paling  mendasar  yang  harus didapatkan Bangsa Indonesia sebagai warga Negara- nya.  Biasanya  ini  menjadi  tolak  ukur  mantap  atau tidaknya  Ketahanan  Nasional  di  Negara  tersebut.; (2).  Asas  Komprehensif/menyeluruh  terpadu,  asas ini  memiliki  arti  yaitu  Ketahanan  Nasional mencakup seluruh aspek yang sangat berkaitan satu sama  lain  yang  mempunyai  sifat  serasi  selaras  dan terpadu satu sama lainnya.; (3). Asas Kekeluargaan, dalam  asas  ini  mempunyai  pengertian  bahwa  kita harus  saling  tolong-menolong,  bersikap  adil,  saling tenggang  rasa  dalam  Kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  untuk menjaga  Persatuan  Bangsa  Indonesia  satu  dengan yang lainnya.
Bukan  hanya  itu  saja,  Ketahanan  Nasional juga mempunyai  kedudukan  dan  fungsi  yang  perlu diketahui,  diantaranya  adalah:  (1).  Kedudukan, Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual  yang  didasari  oleh  Pancasila  sebagai landasan  ideal  dan  UUD  1945  sebagai  landasan Konstitusional  dalam  paradigma  Pembangunan Nasional.    Jadi,  Ketahanan  Nasional  ini  juga memiliki  konsep  yang  harus  dipatuhi  oleh masyarakat, kita jangan seenaknya saja dalam hal ini karena  berkonsep  lah  yang  dapat  mengarahkan
kearah yang baik agar tidak salah jalan.; (2).  Fungsi, Ketahanan Nasional dalam fungsinya adalah sebagai Dasar  Nasional  perlu  dipahami  untuk  menjamin terjadinya  pola  pikir,  pola  tindak  dan  pola  kerja dalam  menyatukan  langkah  bangsa  yang  bersifat inter-regional,  inter-sektoral  dan  multi-disiplin. Maksudnya  disini  adalah  Ketahanan  Nasional memiliki  fungsi  yang  harus  dilaksanakan  untuk menciptakan  pola  pikir,  pola  tindak  dan  pola  kerja masyarakat  dalam  menciptakan  kondisi  yang dinamis  tuntuk  mengantisipasi  terjadinya  hal  yang tidak  diinginkan.  Karena  dengan  adanya  fungsi  ini, masyarakat  bisa  saling  berintegrasi  satu  sama lainnya  untuk  selalu  menjaga  dan  melindungi Bangsa dan Negara-nya.
Dalam    Ketahanan  Nasional  ini  sesungguhnya masih banyak yang harus kita ketahui, dan sekarang yang  akan  kita  bahas  tentang  konsepsi  Ketahanan Nasional,  antara  lain  adalah:  (1).  Ketangguhan, ketangguhan yang dimaksud disini adalah ketangguhan  seseorang  untuk  dapat  bertahan  kuat dalam  beban  atau  masalah  yang  menggelutinya.  Ini sangat  kita  perlukan  agar  kita  bisa  menjadi  orang yang  tidak  gampang  putus asa  dan  selalu  semangat dalam  menjalankan  Kehidupannya  sehari-hari.;  (2). Keuletan,  yaitu kerja keras/usaha  yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang  kita  inginkan.  Menjadi seseorang yang ulet itu sangat baik, karena dia bisa menaklukan  semua  rintangan/tantangan  yang  ada dihadapannya  dengan  mudah,  ya  walaupun  sedikit memerlukan  kerja  keras  tapi  ini  sangat  baik.;  (3). Identitas, adalah ciri khas suatu Bangsa atau Negara secara keseluruhan. Dalam Kehidupan di Negara ini, kita  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  mempunyai bermacam-macam  ciri  khas  yang  sangat  unik. Tetapi,  itu  semua  yang  menjadikan  Negara Indonesia  adalah  Negara  yang  memiliki  banyak keragaman.; (4). Integritas, ialah kesatuan menyeluruh  dalam  Kehidupan  Nasional  suatu Bangsa  baik  unsur  Sosial  maupun  Alamiah,  baik bersifat Potensial maupun Fungsional.; (5). Ancaman,  ancaman  yang  dimaksud  disini  bukanlah ancaman  pada  hakikatnya,  melainkan  usaha  yang bersifat  merombak  kebijaksanaan  yang  dilakukan secara  Konseptual,  Kriminal  dan  Politis.;  (6). Hambatan  dan  Gangguan,  adalah  hal/usaha  yang berasal dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Ini dimaksudkan  agar  kita  dapat  mengontrol  diri  kita ketika  kita  mengalami  hambatan  serta  gangguan yang menimpa diri kita sendiri.
Setelah  kita  melihat  keseluruhan  yang berhubungan  dengan  Ketahanan  Nasional,  maka kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  Ketahanan Nasional  ini  membutuhkan  pembinaan  yang terpadu  satu  sama  lain,  antara  lain: (1). Meningkatkan  dan  pengembangan  Pancasila  yang
objektif  maupun  subjektif.;  (2).  Pancasila  sebagai Ideologi  terbuka  perlu  terus  direlevansikan  dan diaktualisasikan.;  (3).  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan konsep  Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila  dan  UUD  1945.;  (4).  Pancasila  sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia  harus  dihayati  dan  diamalkan  secara nyata.;  (5).  Pembangunan  sebagai  pengamalan Pancasila  harus  menunjukkan  keseimbangan  fisik material  dengan  pembangunan  mental  utnuk menghindari tumbuhnya materialism dan sekularisme.;  (6).  Pendidikan  moral  Pancasila ditanamkan  pada  diri  anak  didik  dengan  cara mengintegrasikan  ke  dalam  mata  pelajaran  lain  di sekolah.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa Ketahanan Nasional itu juga memiliki konsep untuk melakukannya.  Kita  sebagai  Bangsa  Indonesia  ini pun  juga  sebaiknya  dapat  merealisasikannya  untuk mencapai  titik  kesejahteraan  serta  Keamanan  di Indonesia  ini.  Karena  Indonesia  selalu  menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan satu sama lainnya.
Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori  yang  telah  dikemukakan  menyangkut  kondisi Global  Bangsa  Indonesia  saat  ini  dalam  era Modernisasi dihadapkan dengan fenomena pergeseran  nilai-nilai  Nasionalisme  Generasi Muda, maka  penelitian  ini  difokuskan pada  “Implementasi Kebijakan Bela Negara untuk mewujudkan Ketahanan  Nasional  di  wilayah  Komando  Distrik Militer 1309/Manado”.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah Mengapa  Implementasi  kebijakan  Bela  Negara untuk  Mewujudkan  Ketahanan  Nasional  di Wilayah  Komando  Distrik  Militer  1309/Manado belum berjalan optimal ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yaitu menganalisis Implementasi kebijakan Bela Negara untuk Mewujudkan  Ketahanan  Nasional  di  Wilayah Komando  Distrik  Militer  1309/Manado  yang dilaksanakan  oleh  Satuan  Komando  Kewilayahan (Satkowil)  yaitu  Kodim  1309/Manado,  Korem 131/Stg  dan  Kodam  XIII/Mdk  dalam  rangka mewujudkan Ketahanan  Nasional secara umum  dan secara  khusus  di  daerah  Kota  Manado  dan sekitarnya.

## Manfaat Penelitian
Dari  aspek  teoritis,  diharapkan  dapat memberikan  Kontribusi  untuk  Ilmu  Pengetahuan khususnya  pengembangan  Pembinaan  Teritorial (Binter) di lingkungan Satuan Komando
Kewilayahan  (Satkowil)  TNI  AD  dan  di  Program Studi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pembangunan, pada minat Ilmu Pemerintahan.
Dari  aspek  praktis,  penelitian  ini  mampu memberikan  masukan  kepada  Satuan  Komando Kewilayahan (Satkowil) pada umumnya dan Kodim 1309/Manado, Korem 131/Stg dan Kodam XIII/Mdk dalam  Pembinaan  Teritorial  (Binter)  di  jajarannya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam
Penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif.  Hal  terpenting  dalam  sebuah  Penelitian adalah memilih dan menetapkan  Paradigma Penelitian  yang  akan  dijadikan  panduan  selama Proses Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kodim 1309/Manado  Korem  131/Stg  Kodam  XIII/Mdk dimulai dari Observasi awal yang Peneliti lakukan di Lokasi Penelitian pada bulan Desember 2019 sampai dengan  bulan  Februari  2020.  Pengumpulan  data pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  3  (tiga) kegiatan  utama  yaitu  Wawancara,  Observasi  dan Dokumentasi.  Data  Primer  diperoleh  dengan Menggunakan  Metode  Observasi  dan  Wawancara. Sementara  Data  Sekunder  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dari berbagai dokumen yaitu segala hal yang  berhubungan  dengan  Konsep,  Teori  dan Referensi-referensi yang berkaitan dengan Pertahanan  dalam  Aspek  Darat.    Informan  dalam penelitian  ini  dipilih  secara  sengaja  sesuai  dengan tujuan penelitian yaitu: Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1309/Manado 1 orang, Kepala Staf Kodim  (Kasdim)  1309/Manado  1  orang,  Perwira Seksi  Teritorial  (Pasiter)  Kodim  1309/Manado  1 orang, Komandan Komando Rayon Militer (Danramil)  5  jajaran  Kodim  1309/Manado  5 orang, Anggota  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa)  jajaran Kodim  1309/Manado 2 orang,  Masyarakat  5 orang. Analisis  data  menggunakan  tehnik  analisis  data kualitatif  yang  dimulai  dengan  Mengumpul  data  di Lapangan, setelah itu melakukan Reduksi data ( Data Reduction ),  Menyajikan  data  ( Data  Display )  dan Akhirnya  menarik  Kesimpulan  dan  Verifikasi ( Conclusion Drawing/ verification ).

## PEMBAHASAN
Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap Warga Negara dalam rangka mempertahankan Kedaulatan Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945  Pasal  27  ayat  (3)  dan  Pasal  30  ayat  (1), Undang-undang  Nomor  3  tahun  2002  Pasal  9  ayat (1)  tentang  Pertahanan  Negara.  Untuk  dapat mewujudkan ketentuan tentang keikutsertaan Warga Negara  dalam  Bela  Negara  diperlukan  Pembinaan
secara intensif dan berkelanjutan. Upaya Pembinaan kesadaran  Warga  Negara  dalam  Bela  Negara merupakan kewajiban Pemerintah selaku Penyelenggara  Negara  dan  TNI  sebagai  Komponen utama  sistem  Pertahanan  Negara.  Pelibatan  TNI dalam  upaya  Pembinaan  kesadaran  masyarakat dalam Bela Negara dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan  Komando  Kewilayahan  (Satkowil)  yaitu Kodim 1309/Manado. Pembinaan Bela Negara yang dilaksanakan  oleh  jajaran  Kodim  1309/Manado bertujuan untuk mewujudkan kesadaran Bela Negara bagi  setiap  Warga  Negara  di  wilayah  Kodim 1309/Manado yang meliputi wilayah Kota Manado, sebagian wilayah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka mendukung kepentingan Pertahanan Negara. Adapun  yang  menjadi  sasaran  Program  Pembinaan Bela  Negara  adalah  terwujudnya  kesadaran  Bela Negara  di  kalangan  masyarakat  melalui  Pendidikan atau  Pelatihan  formal  dan  kegiatan  non  formal dalam rangka mendukung kepentingan Pembangunan Wilayah dan kepentingan Pertahanan Negara  serta  Ketahanan  Nasional  di  Kota  Manado, sebagian wilayah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten  Minahasa  Utara.  Namun  dalam  hasil wawancara  terhadap  sejumlah  Informan,  bahwa sampai  saat  ini  penerapan  Pembinaan  Bela  Negara di  jajaran  Kodim  1309/Manado  belum  berjalan efektif  karena  di  hadapkan  dengan  berbagai permasalahan diantaranya dari pihak Penyelenggara sendiri (Kodim 1309/Manado dan Koramil Jajarannya)  masih  memiliki  kendala  dalam  hal jumlah  Personel.  Penyelenggara  yang  relatif  masih terbatas  sekitar  60-65%  dari  jumlah  Personel  yang seharusnya  ada  di  hadapkan  dengan  banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan.
Disamping  keterbatasan  Personel  kendala lain  dari  pihak  Penyelenggara  adalah  kurangnya Personel yang mengetahui  pemahaman atau pengetahuan serta kualifikasi dalam bidang Wawasan  Nusantara  dan  Bela  Negara  serta terbatasnya  buku  atau  referensi  untuk  mendukung pelaksanaan  kegiatan  Bela  Negara.  Dari  pihak masyarakat  sebagai  sasaran  pelaksanaan  kegiatan Bela Negara, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan  bahwa  masyarakat  dan  pihak  sekolah sendiri  sangat  mengharapkan  pelaksanaan  kegiatan Bela  Negara  yang  berkesinambungan dalam  rangka membina  masyarakat  serta  para  Pelajar  di  sekolah. Kendala  lain  yang  dihadapi  adalah  karena  Program Bela  Negara  belum  di  masukan  dalam  Kurikulum Pendidikan 6 sekolah mulai dari SD sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi. Sehingga menjadi kendala bagi  pihak  sekolah  dan  Koramil  sebagai  Pelaksana di  wilayah  untuk  merealisasikan  Pelaksanaan  Bela
Negara di hadapkan dengan materi Bela Negara dan perbedaan tingkat Pendidikan. Dari hasil wawancara yang  dilaksanakan  kepada  para  Informan  baik  dari pihak  Jajaran  Kodim  1309/Manado  dan  masyarakat wilayah  Kodim  1309/Manado  pada  dasarnya kegiatan  Bela  Negara  sudah  dilaksanakan  sesuai program  yang  ditentukan  akan  tetapi  belum  efektif dan  belum  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat, hal  ini  disebabkan  karena  faktor  Personel, kualifikasi  dan  faktor  pendukung  lainnya  seperti Komponen Pendidikan dan Komponen Pemerintahan  Daerah  (Pemda)  selain  itu  faktor kontinuitas  program  dalam  keseharian  mereka merupakan  factor  yang  masih  diperlukan  agar pengaruh-pengaruh  negative  dapat  ditangkal  sedini mungkin.
Aspek  komunikasi  dengan  segala  rincian dan bentuknya  adalah sesuatu  kegiatan  yang  sangat penting  bagi  upaya  membangun  pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi  atau  melaksanakan  sebuah  kewajiban publik.  Diantara  kewajiban  publik  itu  adalah kewajiban  bela  Negara  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan, namun tidak banyak mengetahui  dan  menyadari  kewajiban  tersebut, semangat  nasionalisme  yang  semakin  tergerus  oleh perkembangan  zaman  serta  keadaan  „aman‟  yang meninabobokan  banyak  kalangan.  Oleh  karena ketentuan yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan.  Dalam  sistem  pemerintahan yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka  tujuan  komunikasi  kebijakan  publik  adalah untuk  menciptakan  kesadaran  yang  kemudian berujung  pada  kepatuhan  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajibannya.  Pada  saat  ditanya kepada  informan  dan  juga  kepaa  pada  masyarakat pada  umumnya  tentang  tingkat pemahaman  mereka dapat  dipastikan  beragam.  Namun  jika  dilihat  dari gambaran  perilaku  anak  muda  di  Kota  Manado dapat  terlihat  masih  banyak  generasi  muda  yang lalai  dalam  menerapkan  konseo  bela  Negara  dan bahkan  tidak  tahu  mengenai  bela  Negara.  Jika ujungnya  bukan  pada  kepatuhan,  maka  tidak otomatis  kegiatan  komunikasi  itu  dianggap  gagal karena  banyak  aspek  yang  membuat  seseorang  itu patuh  (compliance)  akan  kewajiban  publik  yang harus dilaksanakan.
Lain  halnya  jika  kriteria  kesadaran  atau pengatahuan  akan  bela  Negara  itu  yang  masih rendah,  maka  kegiatan  komunikasi  ini  yang  harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Ada sejumlah  kegiatan  komunikasi  berupa  sosialisasi yang  bisa  tergolong  intensif,  dengan  menggunakan berbagai  cara,  tetapi  hasilnya  seringkali  tidak berhubungan dengan meningkatnya sebuah kepatuhan. Hal ini meneguhkan pendapat bahwa ada
sejumlah  faktor  lain  yang  mendorong  seseorang  itu patuh  melaksanaan  sebuah  kewajiban  yang  sudah disadari  akan  keberadaannya.  Bentuk  komunikasi bela  Negara  kepada  masyarakat  banyak  diharapkan juga  agar  dapat  diubah  metodenya  atau  juga  dapat berinovasi bentuknya dan juga bersifat berkelanjutan agar komunikasi materi tersebut tidak terputus hanya sebatas  pada  pemberian  seminar  dan  ceramah  saja. Hasil  wawacara  dengan  para  informan  terlebiht khusus  pihak  sekolah,  universitas  serta  masyarakat umum  mengharapkan  agar  materi  bela  Negara masuk  dalam  kurikulum  dan  juga  pelaksanaan program  bukan  hanya  sekedar  7  untuk  mengejar laporan semata namun harus lebih mengena dan juga meresap serta berkesan dalam pikiran mereka Dalam dunia  kemiliteran  perubahan  kepemimpinan  hampir tidak  berpengaruh  terhadap  program  TNI  apalagi program  mengenai  kesadaran  masyarakat  dan  bela Negara  yang  lebih  memperkuat  pertahanan  Negara, semua  pemimpin  bangsa  selalu  konsisten  dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keberlangsungan  bangsa  dan  Negara.  Dalam  dunia kemiliteranpun  perubahan  struktur  kepemimpinan ditingkatan paling atas juga tidak merubah apa yang sudah dilakukan, kenyataan terlihat dari undangundang  mengenai  pertahanan  Negara  yang sejak 2002 dikeluarkan hingga sampai saat ini tetap dipertahankan  dan  dijalankan  secara  konsisten karena  menyangkut  keberlangsungan  bangsa  baik sekarang  maupun  kedepan.  Pelaksanaan  kegiatan Pembinaan  Bela  Negara,  Kodim  1309/Manado menyelenggarakan  Perencanaan,  Pengembangan, Pengerahan  dan  Pengendalian  potensi  wilayah Pertahanan dengan segenap aspeknya untuk menjadi kekuatan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh  serta  mewujudkan  Kemanunggalan  TNI dengan rakyat untuk kepentingan Pertahanan Aspek Darat.  Dalam  pelaksanaan  fungsi  utamanya  Kodim 1309/Manado  di  bantu  oleh  5  (lima)  Koramil sebagai  unsur  Pelaksana  Kodim.  Hasil  penelitian ditinjau  dari  strategi  Kelembagaan  yang  dilakukan Kodim  1309/Manado  kepada  Koramil  jajarannya sudah baik dengan melalui bentuk-bentuk controlling.  Disamping  itu  juga  Korem  131/Stg sebagai  Satuan  Kewilayahan  di  atas  Kodim 1309/Manado  memiliki  wewenang  melaksanakan kegiatan  supervisi  terhadap  setiap  kegiatan  Bela Negara  yang  di  lakukan  oleh  Kodim  1309/Manado dan  Koramil  jajarannya.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukan strategi Kelembagaan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan terhadap pengembangan  Satuan  atau  Kelembagaan  antara lain:  a.  Pengajuan  kekurangan  Personel  ke  Satuan atas dalam hal ini diajukan ke Korem 131/Stg dalam pemenuhan Personel untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas. b. Koordinasi dengan
Forkopimda  Kota  Manado,  Kabupaten  Minahasa dan  Kabupaten  Minahasa  Utara  serta  Dinas  terkait untuk  pelaksanaan  kegiatan  Bela  Negara.  c. Pembinaan  Personel  melalui  kegiatan  Pendidikan yang  berkaitan  dengan  Wawasan  Kebangsaan  dan Bela Negara untuk membekali Personel Kewilayahan  dalam  memberikan  materi  Bela Negara.  Hasil  penelitian  menunjukan  strategi Kelembagaan  dalam  menentukan  sasaransasaran kebijakan menurut sebagian Informan masih banyak hambatanhambatan dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan controlling terkait mengatasi permasalahan Pembinaan  Bela  Negara  oleh  Kodim  1309/Manado dengan  hal  itu  proses  kebijakan  dalam  strategi Kelembagaan  harus  dilaksanakan  secara  optimal. Secara umum keberadaan sumber daya bukan hanya berbicara  mengenai  manusia  saja  tapi  termasuk  di dalamnya sarana dan prasarana yang dimiliki sejauh ini  masih  dianggap  cukup  memadai  jika  itu digunakan  sebagai  modal  awal.  Dan  semua  sumber daya  itu  akan  menjadi  semakin  optimal  jika  dapat dikelola  dengan  peruntukan  yang  tepat.  Pada penelitian  ini aspek  yang  dilihat  dari  8 sumberdaya ini  adalah  kuantitas  dan  kualitas  prajurit  TNI  serta ketersediaan sarana pendukung dalam mengimplementasikan  program  bela  Negara.  Dari factor-faktor tersebut merupakan salah satu kelemahan  dalam  mengimpelemtasikan  kebijkan tersebut. Kelemahan yang dimaksud ialah keterbatasan  atau  kekurangan  dalam  hal  sumber, keterampilan  dan  kemampuan  yang  menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja Organisasi  yang  memuaskan.  Kelemahan  yang dirasakan  oleh  Organisasi  antara  lain  lokasi  yang jauh  dari  fasilitas  umum,  Sumber  Daya  seperti kondisi  keuangan  yang  tidak  stabil,  terbatasnya tenaga terampil, kekurangmampuan dalam memanfaatkan  Sumber  Daya  yang  ada,  kurang disiplin karyawan, pertentangan antar Kelompok dan lemahnya Kepemimpinan.
Salah  satu  akar  dari  kelemahan  Organisasi ialah  apabila  Organisasi  tidak  memiliki  tujuan  dan sasaran  serta  struktur  Organisasi  yang  tidak teratur.Seperti telah diuraikan diatas bahwa wilayah binaan  Kodim  1309/Manado  mencakup  wilayah Kota  Manado,  sebagian  Kabupaten  Minahasa  dan Kabupaten  Minahasa  Utara.  Dari  data  yang  ada menyebutkan  bahwa wilayah  binaan Kodim 1309/Manado  seluas  157,23KM  3  dengan  11 Kecamatan 87 Kelurahan dan 504 Lingkungan/Jaga. Wilayah  seluas  itu  dalam  pelaksanaan  Pembinaan Bela  Negara  dilaksanakan  oleh  5  (lima)  Koramil menjadi  salah  satu  kendala  dalam  pencapaian Program  yang  akan  dilaksanakan.  Dalam  penelitian
ini disimpulkan bahwa Pembinaan Bela Negara yang dilaksanakan  oleh  Kodim  1309/Manado  dan jajarannya  di  wilayah  Kota  Manado,  sebagian wilayah  Kabupaten  Minahasa  dan  Kabupaten Minahasa  Utara  belum  cukup  maksimal  jika dihadapkan  pada  sasaran  atau  tujuan  pelaksanaan kegiatan Bela Negara dengan hasil yang dilaksanakan. Hal tersebut dapat kita lihat dari faktor internal  masih  terdapatnya  kekurangan  Personel pelaksana  baik  di  Kodim1309/Manado  itu  sendiri dan  Koramil  jajarannya,  tingkat  pemahaman Anggota  terhadap  Peraturan  yang  berkaitan  dengan Bela Negara serta ketersediaan Sarana dan Prasarana yang  menunjang  kegiatan  Bela  Negara.  Dalam implementasi  kebijakan  di  dunia  pemerintah,  ada fenomena  yang  menarik  seperti  kecenderungan umum  bahwa  perubahan  di  tingkat  kelembagaan atau  struktur  birokrasi  ternyata  tidak  otomatis (mudah) diikuti dengan perilaku perubahan aparatur birokrasi yang akan menjalankan kebijakan publik.
Namun  kecenderungan  ini  sangat  kecil kemungkinan terjadi dalam dunia kemiliteran karean pada  hakekatnya  didikan  bagi  prajurit  sangat menekankan  pada  kepatuhan  terhadap  atasan  dan perintah  yang  diberika  bahkan  mengorbankan  jiwa dan  raga  mereka  untuk  menjalankan  perintah  yang diberikan.  Termasuk  didalamnya  perintah  untuk menjalankan program bela Negara kepada masyarakat.  Strategi  atau  program  Pembinaan  Bela Negara  yang  dilakukan  oleh  Kodim  1309/Manado dalam  program  bela  Negara  adalah  meningkatkan kesadaran Bela Negara bagi setiap Warga Negara di wilayah  binaan  Kodim  1309/Manado  dalam  rangka mendukung  kepentingan  Pertahanan  Negara  dan Ketahanan Nasional. Hasil penelitian ini menujukan Pembinaan  Bela  Negara  di  wilayah  Kota  Manado sudah  sesuai  dengan  pedoman  Pembinaan  Bela Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Pusat  Teritorial Angkatan  Darat  (Pusterad)  dalam  rencana  kegiatan tersebut  Kodim  1309/Manado  melaksanakan  rapat- 9  rapat  untuk  membahas  program-program  yang akan  dilaksanakan  program  jangka  pendek  maupun jangka  panjang,  setelah  program  diputuskan  maka hasil  program  itu  akan  di  realisasikan.  Dalam penelitian  ini  masih  ada  kecenderungan  atau masalah dalam Program terkait mengatasi permasalahan  Bela  Negara  yaitu  terbenturnya beberapa  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  belum lagi  ditambah  dengan  program  Satuan  atas  yang bersifat  Protokoler  yang  dibebankan  ke  Satuan Pelaksana dalam hal ini Kodim dan Koramil.
Dalam  penelitian  ini  menujukan  bahwa Personel Kodim 1309/Manado dan Koramil jajarannya  sudah  terlibat  dalam  proses  pelaksanaan Pembinaan  program  terkait  mengatasi  masalah
Pembinaan  Bela  Negara  di  wilayah  Kota  Manado, sebagian wilayah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara. Namun dalam penelitian ini terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang  di ungkapkan oleh beberapa  Informan  tentang kinerja yang belum maksimal dikarenakan pelaksanaan Program Bela Negara belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat

## KESIMPULAN
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa : 1.  Pembinaan  Bela  Negara  yang  dilaksanakan oleh  Kodim  1309/Manado  dan  Satuan  Komando Kewilayahan  (Satkowil)  merupakan  amanat Undang-Undang yang dibebankan kepada Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mewujudkan  Ketahanan  Nasional  dan  menjadi payung  hukum  dalam  pelaksanaannya,  dalam proses  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pihak Kodim  1309  selaku  implementor  dilaksanakan dengan membangun komunikasi dengan stakeholder seperti  pemerintah  daerah,  pimpinan sekolah  dan  universitas  yang  ada  di  wilayah kodim  1309  dalam  prosesnya  berjalan  dengan baik dan diterima oleh stakeholder dan masyarakat pada umumnya.
2.  Secara  struktur  birokrasi  strategi  Kelembagaan yang  dilakukan  Kodim  1309/Manado  kepada Koramil  jajarannya  sudah  baik  dengan  melalui bentuk-bentuk controlling .  Disamping  itu  juga Korem  131/Stg  sebagai  Satuan  Kewilayahan  di atas  Kodim  1309/Manado  memiliki  wewenang melaksanakan  kegiatan  supervisi  terhadap  setiap kegiatan Bela Negara yang di lakukan oleh Kodim 1309/Manado dan Koramil jajarannya. Dalam hal struktur  birokrasi  tertata  dengan  jelas  dengan kesatuan  perintah  yang  dilaksanakan  dari  atas  ke bawah.
3.  Pada  aspek  sumberdaya  dalam  rangka mengimplementasikan  kebijakan  bela  Negara, yang  digunakan  kodim  1309  berupa  sumberdaya manusia  yakni  personel  prajurit  dan  sarana  yang tersedia. namun kegiatan tersebut belum maksimal  karena  terdapat  kelemahan  seperti belum  terpenuhinya  jumlah  Personel  yang  ideal untuk  melaksanakan  kegiatan  Bela  Negara dihadapkan  dengan  berbagai  kegiatan  yang  harus dilaksanakan.  Selain  itu  kualitas  personel  yang tidak  merata,  masih  ada  beberapa  yang  belum paham  mengenai  konsep  bela  Negara  dan pelaksanaannya.
4.  Sikap  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini prajurit  yang  ada  di  Kodim  1309,  dari  hasil penelitian  belum  menunjukkan  memberikan  hasil
yang  10  maksimal  dari  yang  diharapkan,  dimana kegiatan  bela  Negara  yang  belum  berjalan  secara berkelanjutan  menjadi  halangan  bagi  efektivitas program bela Negara yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Herdiansah,  A.  G.,  Ummah,  K.  C.,  &  Simanjuntak, S.  2017.  Peran  dan  Fungsi  Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah  Daerah:  Studi  di  Kabupaten Lebak. CosmoGov:  Jurnal  Ilmu  Pemerintah- an , 3 (1), 65-82.
Mabes AD. 2016. Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Teritorial
Edwards  III  dan  G.  C.  1980.  Implementing  Public
Policy.  Washington  :  Congressional  Quarterly Press. Kompasiana.Com.2009. Ketahanan Nasional Bergantung Pada Hubungan Sipil- Militer.
Makalassa,  S.  2005.  Memahami  Administrasi  dalam Teori  Optimalisasi  Organisasi.  PT.  Grafindo Persada, Jakarta.
Saefullah  D.  H.  A.  2007.  Pemikiran  Kontemporer
Adminsistrasi  Publik,  Perspektif  Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi.  Cetakan  kedua.  Bandung  : LP3AN FISIP UNPAD.
Samego  I.  2001.  Sistem  Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi & Problem. Jakarta: The Habibie Center
Tachjan.  2008.  Implementasi  Kebijakan  Publik. Bandung : AIPI Bandung.
Tap  MPR  RI  No.  VI/MPR/2000,  Tap  MPR  RI  No.
VII/MPR/2000,  tentang  Pemisahan  TNI  dan Polri
Tjandrawati,  Abdul  Rahman  Kadir,  Syamsu  Alam 2010.  Manajemen  Pemberdayaan  Aparat
Teritorial Dalam Mendukung Sistem Pertahanan  Rakyat  Semesta  Program  Master pada Universitas Hasanuddin. Sumber: http://pasca.unhas.ac.id/ jurnal/files/6a917001 e13f431d4fcbc5e060746c96.pdf
Undang-undang  RI  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Undang-undang  RI  Nomor  3  Tahun  2002  tentang
Pertahanan Negara Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi  Kebijakan  Negara.  Jakarta:
Bumi Aksara.
Wibowo  R.  2015.  Pembinaan  Teritorial  Desa  Di
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.