## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 1, Desember 2023, Halaman 13-27 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## SISTEM SOSIAL SUKU ADAT JAWA BERDASARAKAN TEORI TALCOT PARSON
(Javanese Social System Based on Talcot Parson's Theory)
Columbanus Priaardanto, 1 Enjelina Sibatuara 2
1, 2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1, Grogol Jakarta Barat
E-mail : Columbanusdanto@gmail.com

## Abstrak
Suku  adat  jawa  merupakan  salah  satu  suku  yang  ada  di  Indonesia,  dimana  suku  ini memiliki beragam norma dan hukum adat yang telah diadopsi oleh banyak pihak di luar masyarakat hukum adat jawa itu sendiri, dalam hal ini banyak kebudayaan dalam lingkup kehidupan dalam sistem sosial masyarakat modern yang diadopsi dari sistem norma adat jawa ditengahnya, dimana tentu dalam hal ini penggunaan norma hukum adat  jawa  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  dan  kondisi  tertentu  serta  dalam  hal  ini dibahas  dalam  korelasinya  dengan  teori  talcot  parsons.  Pada  penelitian  ini  yang menjadi pembahasan adalah bagaimana keterkaitan sistem sosial masyarakat adat jawa dengan teori talcot parson,  dalam hal  ini secara garis besar menjelaskan bagaimana proses masuknya norma-norma yang dianut oleh masyarakat adat suku jawa kedalam sistem  sosial  masyarakat  adat  lain  ataupun  ke  dalam  komunitas  masyarakat  yang majemuk seperti yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dibahas dengan literatur yang bersumber dari sumber primer, sekunder dan tersier, dimana pembahasannya mencakup secara garis besar  tentang  kaitan  penggunaan  hukum  adat  dalam  sistem  sosial  masyarakat  adat. Hasil yang kemudian tercapai dalam hal ini ternyata bahwa dalam pengaplikasiannya tersebut norma adat jawa ke dalam suatu sistem masyarakat adat lain adalah dengan menggunakan metode akulturasi
Kata Kunci : Teori Talcot Parsons, Masyarakat Adat, Sistem Sosial

## Abstract
Javanese  customary  tribe  is  one  of  the  tribes  in  Indonesia,  where  this  tribe  has  a variety of norms and customary laws that have been adopted by many parties outside the Javanese customary law community itself, in this case many cultures in the scope of life in the social system of modern society are adopted from the Javanese customary norm system in the middle, where of course in this case the use of Javanese customary law norms is carried out in accordance with certain goals and conditions and in terms of This is discussed in its correlation with Parsons' Talcot theory. In this study, the discussion is how the social system of Javanese indigenous peoples is related to Talcot
Parson's theory, in this case broadly explaining how the process of entering the norms adopted  by  Javanese  indigenous  peoples  into  the  social  system  of  other  indigenous peoples  or  into  plural  communities  as  occurs  in  urban  communities.  This  research uses normative juridical research methods, and is discussed with literature sourced from  primary,  secondary  and  tertiary  sources,  where  the  discussion  includes  an outline of the relationship between the use of customary law in the social system of indigenous peoples. The results that were later achieved in this case turned out to be that  in  its  application  Javanese  customary  norms  into  another  indigenous  people's system was to use acculturation methods
Keywords : Talcot Parsons theory, Indigenous Peoples, social system

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia,  dengan  semboyan  “Bhineka  Tunggal  Ika”,  sangat menjunjung  paradigma  masyarakat  kewargaan  (civil  society)  yang  aktual dengan istilah Masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapkan Negara Indonesia  pada  masyarakat  Indonesia  yang  pluralis,  sehingga  hukumnyapun dalam  konteks  pluralisme  hukum.  Dalam  hal  kondisi  seperti  itu  pembinaan hukum  di  Indonesia  dihadapkan  pada  dua  dimensi  permasalahan,  yaitu, dimensi  global  dan  dimensi  domestik.  Berdasarkan  UUD  NRI  1945,  negara Indonesia menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. 1
Dalam  penerapan  hukum  di  Indonesia,  seringkali  masyarakat  masih kental  menerapkan  kebiasaan-kebiasaaan  adat  yang  dimiliki  oleh  mereka dengan  tentu  melakukan  percampuran  antara  hukum  atau  norma  adat  yang mereka  patuhi  dengan  dipadu  oleh  norma  hukum  yang  berlaku  di  negara Indonesia, dalam hal ini tentu kita akan melihat dua perpaduan yang diciptakan
1 Sutrisno Purwohadi Mulyono,”Bentuk -bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 20 No 2 (Tahun 2013), : 252, diakses pada tanggal 4 Juni 2023 Pukul 19.00.
oleh masyarakat sehingga penerapan hukum nasional berlaku secara beriringan dengan keberlakuan hukum adat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. 2
Kata adat sendiri sebenarnya berasal dari kaidah literatur bahasa arab yang  berarti  suatu  kebiasaan,  pendapat  lain  mengatakan  juga  bahwa  adat sebenarnya merupakan suatu diksi yang berasal dari Bahasa sansakerta, maka dengan  demikian  adatap  dikatakan  bahwa  data  bersifat  immaterial  dan merupakan  suatu  hal  yang  bersifat  system  kepercayaan  yang  di  anut masyarakat. 3
Dalam  penerapannya  di  tengah  masyarakat,  hukum  adat  sendiri memerlukan  adaptasi  dan  penyesuaian  dengan  keadaan  kondisi  masyarakat sekitar, dimana dalam hal ini karena pada penerapannya ditengah masyarakat suatu  norma  dalam  hukum  adat  perlu  diselaraskan  dengan  sistem  sosial masyarakat  adat  itu  sendiri  sehingga  tidak  terjadi  suatu  benturan  dalam praktiknya ditengah masyarakat adat yang diterapkan atas hukum adat itu.
Sistem sosial sendiri dalam pengertiannya maka dapat di jelaskan yaitu berdasarkan  teori  dari  Talcott  Persons  maka  dapat  dikatakan  sebagai  suatu keseluruhan yang terangkai yang menyangkut antara manusia dan kelompok, yang  tercatut  dalam  suatu  pengertian  interaksi  sosial  itu  sendiri. 4 Dalam kehidupannya,  maka  diketahui  setiap  manusia  memiliki  kebiasaaan  dan perilaku  (behaviour),  dimana  hal  ini  merupakan  suatu  totalitas  dari  gerak motoris,  persepsi  dan  fungsi  kognitif  dari  manusia.  Salah  satu  unsur  dari perilaku tersebut adalah gerak sosial, yaitu suatu gerak yang terikat oleh empat syarat : 5
1) Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
2) Terjadi pada situasi tertentu
3) Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
4) Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.
2 Sutrisno Purwohadi Mulyono, ibid, hal. 252
3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020) hal. 70
4 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 5-6
5 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 6
Suatu sistem sosial biasanya digambarkan sebagai  : 6

## 1) A system of social elements
2) The totality of the relationships of the involved individuals and groups Dalam suatu kamus sosiologi yang berjudul A dictionary of sociology dikatakan  bahwa  suatu  sistem  sosial  pada  hakikatnya  terdiri  dari  dua  orang individua  tau  lebih  ,  yang  melakukan  interaksi  secara  langsung  atau  tidak langsung, didalam suatu situasi kebersamaan. Dari perumusan tersebut maka dapat  dikatakan bahwa sistem sosial  adalah segala suatu  hal  yang menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antara manusia dan kelompok, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial. 7
Dalam hal ini diketahui bahwa pada kehidupan masyarakat hukum adat yang terjadi di daerah-daerah, maka didapati suatu hubungan-hubungan yang khas  antara  penerapan  suatu  norma  adat  yang  diterapkan  serta  dampak  dari penyelenggaraan  penerapan  norma  adat  yang  dilaksanakan  di  tengah masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri,  karena  tentu  dibalik  penerapan  tersebut pasti terdapat suatu implikasi dalam hal penerapan norma adat dalam sistem sosial masyarakat adat itu sendiri dengan kebiasaan suatu masyarakat hukum adat pada suatu daerah tertentu sehingga akan menciptakan suatu habit yang baru dan menjadi suatu karakteristik atas masyarakat adat itu sendiri. 8
Masyarakat  suku  adat  Jawa  merupakan  salah  satu  dari  beberapa masyarakat suku adat yang ada di Indonesia, dimana dalam masyarakat suku adat ini berlaku juga hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan sehingga di jadikan sebagai suatu hukum adat yang berlaku dalam sistem sosialnya. Atas kebiasan- kebiasaan  yang  menjadi  hukum  adat  tersebut  maka  tentu  akan  menciptakan suatu habit atau pola hidup yang tercipta dalam masyarakat hukum adat  jaw aitu  sendiri,  maka  dengan  ini  bahwa  penulis  menilai  perlu  mengkaji  sistem
6 Soerjono Soekanto, Ibid, hal. 6
7 Soerjono Soekanto, loc.Cit, hal. 7
8 Mohamad Koesnoe, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Adat Prof. Moh. Koesnoe, (Yogyakarta : FH UII Press, 2020) hal. 122
sosial  masyarakat  hukum  adat  jawa  dengan  menggunakan  teori  Talcott Parsons.
2. Kajian Teoretis
1.) Teori Hukum Adat
Hukum  adat  merupakan  seperangkat  kaidah-kaidah  atau  aturan- aturan  yang  mengatur  tindakan  manusia  dimana  norma  tersebut  berasal dari  kebiasaan-kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  di  suatu wilayah tertentu.
2.) Teori Kemanfaatan Hukum
Aliran  itilitarianisme  berpendapat  bahwa  hukum  memiliki  suatu tujuan agar terciptanya kemanfaatan kepada masyarkat sebanyak-banyak, dimana  kemanfaatan  ini  diartikan  sebagai  suatu  kebahagiaan,  dan menciptakan penilaian birik atau kadar adil atas suatu hukum bergantung kepada indikator apakah hukum itu dapat memberikan suatu kebahaagiaan terhadap manusia atau tidak. 9
3. Permasalahan
Bagaimana keterkaitan sistem sosial masyarakat adat Suku Jawa menurut teori Talkot Person?
4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka dapat diketahui bahwa tujuan daripada dilaksanakannya penelitian adalah untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  bentuk-bentuk  suatu percampuran dan pengadopsian suatu norma dan aturan-aturaj adat kepada suatu system  sosial  adat  lain  atau  di  dalam  suatu  system  sosial  yang  masyarakatnya terdiri atas masyarakat majemuk.
9 Sudikno mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta : Penerbit CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 58.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Mengutip dari pernyataan dari Profesor Peter Mahmud Marzuki pada buku  karya  beliau  yang  berjudul  “penelitian  hukum”  maka  dapat  diartikan bahwa  jika  tipe  suatu  penelitian  dinyatakan  dalam  suatu  tulisan  maka  dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum, maka atas penuturan  tersebut  jelas  bahwa  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang bersifat yuridis normatif. 10

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  usaha  untuk mencari  jawaban  atas  pertanyaan,  sepanjang  hukum  ini  dikatakan  sebagai norma baik itu yang telah diwujudkan dan memiliki bentuk yang positif (ius constitutum  dan  ius  constituendum)  maka  selama  itu  pula  suatu  penelitian tersebut dikatakan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian normatif. 11 Pada  tulisan  ini  penulis  mengambil  metode  penelitian  payaive untuk  digunakan  sebagai  spesifikasi  dalam  penelitian,  dimana  secara implementasi  maka  spesifikasi  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  dan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  beberapa  bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Bahan hukum primer:
Merupakan  seluruh  aturan  hukum  yang  dibuat  secara  resmi  oleh Lembaga negara dan atau badan-badan pemerintahan yang dibuat dengan upaya agar dapat ditegakkan dengan adanya sifat memaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan penggunaannya oleh aparat negara, sumber-sumbernya yaitu :
1) Undang-Undang
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 56.
11 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, ( Malang :Setara Press, 2020), hal. 77.
2) Statuta
3) Charter/piagam internasional
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
6) Peraturan Presiden
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang dikatakan sebagai sekunder merupakan semua informasi  yang  terbukti  validitasnya  di  suatu  wilayah,  namun  terdapat perbedaan  dengan  bahan  primei,  bahan  hukum  sekunder  sendiri  sendiri secara formal tidak dapat disebut sebagai suatu hal yg merupakan hukum positif,  walaupun  ber  substansi  materi  hukum,  tetapi  akibat  belum  atau tidak  pernah  diformalisasikan  dengan  suatu  proses  positivisasi  yang formal menjadi sebuah hukum.
Contoh dari bahan hukum sekunder adalah : 12
1) Buku
2) Jurnal
3) Skripsi/tesis/disertasi
4) Kritik para ahli
5) Pendekatan Penelitian

## 3. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis  deduktif.  Metode  analisis  deduktif  adalah  adalah  metode  yang berangkat  dari  pernyataan  umum  untuk  tiba  pada  suatu  simpulan  yang  akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis  terhadap  peraturan  dan  regulasi,  literatur  dan  doktrin  para  ahli  yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.
12 Ibid, hal. 68-69
C. PEMBAHASAN
1. Implementasi  Hukum  Adat  Suku  Jawa  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Modern
Kehidupan  Masyarakat  Adat  Jawa  kental  dan  erat  kaitannya  dalam beberapa  budaya  yang  ditanamkan  oleh  para  leluhur  suku  bangsa  jawa, sehingga  dalam  hal  kehidupan  sehari-hari  ditengah  masyarakat  seringkali keberlakuan  akan  norma  adat  dan  hukum  adat  masyarakat  adat  Jawa  masih lumayan  kental  dalam  memberlakukan  hukum  adat  di  dalam  kehidupannya. Pengimplementasian  hukum  adat  suku  jawa  dalam  kehidupan  sehari-hari begitu  banyak  mencakup  berbagai  aspek  baik  dalam  hal  urusan  pekerjaan, sosial hingga urusan pernikahan. 13
Dalam  kehidupannya  sehari-hari  masyarakat  adat  Jawa  memiliki beberapa ketentuan yang biasa dijalankan selayaknya kehidupan normal akan tetapi  pada  beberapa  individu  masih  sangat  kental  dalam  menganut pengamalan  hukum  dan  norma  adat  jawa  dalam  kehidupan  kesehariannya, mengutip  teori Talcot  Parsons dimana  teori  ini  menjelaskan  bahwa  setiap manusia memiliki suatu hal yang disebut sebagai perlaku ( Behaviour) dimana dapat dikatakan bahwa kebiasaan ini merupakan suatu bentuk pengejawantahan diri secara totalitas  dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, dimana salah satu manifestasi atas hal ini adalah dengan melakukan suatu kegiatan sosial. 14
Masyarakat  hukum  adat  suku  jawa  memiliki  sistem  kekerabatan Bilateral  yang  berarti  bahwa  kekerabatan  mereka  tidak  condong  pada  satu pihak saja akan tetapi menganut faham yang multilateral dimana kekerabatan dapat  secara  rata  terbagi  atas  persaudaraan  keluarga  Ibu  ataupun  Bapak sehingga sistem pewarisan dan penisbatan keluarga seringkali dapat dilakukan oleh  kedua  orang  tua,  akan  tetapi  karena  pengaruh  masuknya  agama diantaranya agama Islam maka sistem penisbatan keturunan masyarakat adat
13 Dedi Sumanto, “HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM”, Jurnal Ilmiah Syariah, Fakultas Hukum Sultan AMAI IAIN Gorontalo, Volume 17 Nomor 2, (Juli Tahun 2018), : 2, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 09:00.
14 Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hal 6
jawa  sebagiannya  mengadopsi  daripada  penisbatan  yang  terdoktrinisasi  dari agama  Islam  dimana  mengambil  kekerabatan  dan  menisbatkan  nama  setiap orang kepada ayahnya yang sah. 15
Dalam  penerapannya,  norma  dan  hukum  adat  masyarakat  jawa  tidak hanya terbatas penerapannya pada masyarakat adat jawa, seringkali masyarakat diluar  daripada  komunitas  masyarakat  adat  jawa  sendiri  akibat  mendapat Influence atau  pengaruh  dari  sekitarnya,  baik  dalam  lingkup  pertemanan, pekerjaan ataupun dalam lingkup lingkungan tempat tinggal yang disekitarnya merupakan  masyarakat  adat  jawa.  Hal  ini  juga  disinggung  dalam  buku Soerjono  Soekanto  mengenai  pengaruh  hukum  adat  bagi  lingkungan  sekitar dimana  tentu  suatu  norma/hukum  adat  sendiri  merupakan  suatu  hal  yang berasal dari perilaku manusia yang dugambaerkan sebagau suatu totalitas dari gerak  motoris,  persepsi  dan  fungsi  kognitif  dari  manusia,  dimana  salah  satu unsurnya adalah gerak sosial yang pada hakikatnya adalah suatu sistem yang meliputi suatu hierarki peraturan. 16
Merujuk daripada kerangka tersebut maka hal-hal yang dirasa penting untuk  dilakukan  pengkajian  lebih  lanjut  adalah  mengenai  perilaku  antar individu, dimana secara teknis disebut sebagai interaksi sosial dan seringkali masyarakat  adat  jawa  dengan  norma  dan  hukum  adat  suku  jawanya memengaruhi  antara  kedua  belah  pihak  dalam  proses  saling  mempengaruhi kebiasaan  dan  perlaku  satu  sama  lain  pada  zaman-zaman  modern  saat  ini. 17 Interaksi  sosial  antar  pribadi-pribadi,  kadang-kadang  juga  dapat  disebut sebagai  suatu  hubungan  interpersonal.  Dimana  hakikatnya  adalah  adanya hubungan antara manusia dengan manusia, yang didasarkan pada kebutuhan- kebutuhan  tertentu.  Kebutuhan  interpersonal  sendiri  secara  teknis  tentu membutuhkan untuk adanya suatu interaksi dengan pihak lain, dimana apabila interaksi  ini  tidak  terlaksana  maka  akan  menimbulkan  suatu  gangguan  atau
15 Sutrisno Purwohadi Mulyono, Op.cit, hal. 255
16 Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hal 63
17 Soerjono Soekanto, Ibid, hal 63
suatu keadaan dimana timbul perasaan tidak menyenangkan bagi pihak yang bersangkutan. 18
Interaksi  sosial  yang  dilakukan  dilingkungan  masyarakat  yang multietnis  dan  suku  maka  akan  membuat  satu  sama  lain  akan  terpengaruh terhadap budaya satu sama lain, seperti halnya biasa dilakukan baik dalam segi yang  paling  rendah  layaknya  melakukan  suatu  perayaan  untuk  merayakan sebuah  pasangan  yang  baru  menikah  dan  istrinya  mengandung,  pada  saat mencapai usia kehamila 7 bulan maka akan dilaksanakan suatu perayaan nujuh bulan ( Mitoni) dimana  dalam  hal  ini  perayaan  dilaksakan  dengan  cara memasak-masak  dan munggahan  ( mengundang  tamu)  agar  para  sanak keluarga serta tetangga sekitar hadir, hal ini merupakan salah satu budaya jawa yang saat ini juga banyak di adopsi oleh banyak orang yang notabenenya bukan keturunan dari suku adat jawa, dimana hal ini membuktikan bahwa hukum dan norma  adat  jawa  masih  digunakan  dan  banyak  di  adopsi  di  kalangan  sistem sosial masyarakat modern saat ini. 19
Disamping  itu  juga  pada  saat  ini  banyak  masyarakat  mengadopsi tentang  norma-norma  yang  dapat  dikatakan  sebuah  tata  krama  dan  nilai kesopanan yang cukup prinsip seperti budaya tata krama “ nuwun sewu” atau “ Kulo Nuwun” yang dalam secara harfiah dapat  berbarti Permisi atau Minta Maaf, maksudnya  adalah bahwa kata-kata ini di  ucuapkan pada saat  dimana seseorang didalam suatu kondisi seperti ingin melewati segerombolan orang di jalan dimana orang tersebut perlu melewati gerombolan orang tersebut, maka masyarakat  suku  adat  jawa  biasa  melakukan  istilan Nuwun  Sewu atau Kulo Nuwun ini  bila  melakukan  hal  tersebut 20 ataupun  saat  menyela  omongan seseorang yang lebih tua, atau permisi kepada seseorang yang lebih tua atau orang tua maka masyarakat hukum adat jawa biasa mengucapkan Kulo Nuwun.
18 Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hal 64
19 Muhamad Mustaqim, “PERGESERAN TRADISI MITONI: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama”, Jurnal Penelitian STAI KUDUS, Volume 11 No. 1 (Februari Tahun 2017), : 121, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 05:00
20 Sukron Mazid, “Filosofi Nuwun Sewu sebagai Pedoman Kehidupan dalam Mencegah Tindak Kekerasan”, Jurnal Idea Publishing, Volume 8 No. 4, (November Tahun 2022) , : 1315, diakses pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 21:00
Norma ini begitu principal dan mendasar, dimana hal ini pada zaman modern saat  ini  mulai  banyak  ditinggalkan,  tetapi  banyak  juga  yang  masih menggunakan  norma  ketentuan  hukum  adat  ini  di  kehidupan  sehari-hari dengan disesuaikan atau situasi dan kondisi terntentu. 21
2. Keterkaitan  Sistem  Sosial  Masyarakat  Adat  Suku  Jawa  Menurut  Teori Talkot Parson
Berdasarkan teori mengenai sistem sosial dalam masyarakat adat, maka Talcot  parsons  menjelaskan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  sesuatu  yang disebut  perlaku ( behaviour ), yaitu suatu  totalitas  dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, salah satunya atas unsur tersebut adalah gerak sosial, dimana gerak sosial tersendiri terikat oleh empat syarat dimana : 22
1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
2. Terjadi pada situasi tertentu
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.
Maka dalam hal ini diketahui bahwa dalam hal gerak sosial atau Social Action didapati bahwa Talcot Parsons dengan teorinya mengemukakan bahwa gerak  sosial  dapat  terjadi  dengan  sasaran  untuk  suatu  tujuan  tertentu,  terjadi pada  beberapa  situasi  tertentu,  diatur  oleh  kaidah  dan  norma  tertentu  dalam hukum adat serta terdorong oleh motivasi tertentu. Dalam hal ini tentu apabila dikorelasikan  dengan  sistem  sosial  masyarakat  hukum  adat  Jawa,  diketahui bahwa  dalam  hal  penerapan  suatu  norma  ataupun  hukum  adat  yang diberlakukan ditengah masyarkaat itu sendiri maka memiliki makna dan arti. 23
Secara garis besar bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau aturan yang  dibuat  agar  dipatuhi  oleh  masyarakat  dengan  tujuan  yaitu  sebagai pedoman  bagi  masyarakat  dalam  bersikap  dan  bertindak  di  tengah-tengah kehidupan sosialnya, tidak terkecuali juga norma dan hukum yang dibelakukan
21 Suron Mazid, Ibid, hal.1315.
22 Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hal 6
23 Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hal 7
dalam lingkup masyarakat adat yang biasa dikenal dengan hukum adat, hukum adat  sendiri  tentu  dibuat  agar  masyarakat  adat  memiliki  pedoman  dan pembimbing  dalam  melaksanakan  kehidupan  dan  bersikap  tindak  di  tengah masyarakat adat. 24
Seperti  yang  telah  di  jelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  dimana masyarakat  adat  Jawa  memiliki  berbagai  norma  dan  hukum  adat  yang  masih berlaku hingga saat ini, dimana dalam hal ini penerapan ataupun penggunaan norma dan hukum  adat-istiadat  tersebut  tidak hanya sekedar suatu  penambah ataupun pemanis dalam kehidupan ditengah masyarakat dimana pada tiap-tiap norma  yang  berlaku  dimasyarakat  memiliki  makna  dan  filosofi  serta  tujuan tertentu  yang  hendak  dicapai  di  tengah  masyarakat.  Seperti  halnya  budaya Nuwun Sewu yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, dimana norma adat ini memiliki nilai dan filosofis yang mendalam. 25
Nuwun Sewu sendiri merupakan suatu sikap yang perlu di ditunjukan oleh masyarakat adat jawa yang masih memegang erat nilai-nilai luhur budaya adat  jawa  di  kehidupannya,  dimana  dalam  hal  ini  norma  adat  atas  kegiatan Nuwun  Sewu ini  erat  kaitannya  dengan  masalah  kesopanan  dan  kesantunan seseorang kepada orang lain serta bentuk toleransi dan rasa saling menghargai satu  sama  lain,  sehingga  dengan  dipraktikannya  di  tengah  masyarakat  maka tentu  hal  ini  akan  berdampak  masyarakat  akan  saling  menghargai  dan menghormati satu sama lain. 26
Dengan  adanya  norma  ini  pun  akan  pula  berdampak  pada  semakin kecilnya kemungkinan terjadi konflik di tengah masyarakat, dengan hal ini terus dilestarikan maka sudah barang tentu setiap masyarakat  akan merasa terbiasa dengan  budaya  ini  sehingga  akan  menciptakan  suatu  pola  piker  yang  akan mengubah kehidupan suatu individu masyarakat menjadi lebih baik lagi. 27
24 Lj Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2015) hal. 12.
25 Sukron Mazid, Ibid, hal. 1315.
26 Sukron Mazid, Ibid, hal. 1315.
27 Sukron Mazid, Ibid, hal. 1315.
Maka atas  hal-hal  tersebut  terdapat  suatu  korelasi  antara keberlakuan yang  terjadi  dimana  hal  ini  melibatkan  sistem  sosial  masyarakat  adat  Jawa dengan  keberlakuan  teori  atas  hukum  adat  itu  sendiri  menurut  teolri  Talcot Parsons itu sendiri, relevansi atas hal ini dimana dalam setiap norma dan hukum adat  yang  berlaku  dalam  sistem  sosial  masyarakat  adat  pasti  memiliki  tujuan dan  pemberlakuannya  adalah  untuk  pada  masa,  dorongan  dan  waktu  tertentu yang  dimana  pada  masing-masing  bagian  dari  norma  tersebut  diatur  dengan tujuan  untuk  kemanfaatan  dan  kesejahteraan  dalam  sistem  sosial  masyarakat adat itu sendiri maupun untuk sistem sosial masyarakat umum yang mengadopsi norma/hukum adat dari masyarakat adat itu. 28

## D. SIMPULAN
Atas pemaparan yang telah penulis sampaikan diatas maka didapati beberapa kesimpulan yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut :
1. Bahwa dalam penerapannya, Norma atau hukum adat suku jawa dalam sistem sosialnya  tidak  terbatas  pada  masyarakat  hukum  adat  suku  Jawa  itu  sendiri melainkan  juga  turut  diikuti  dan  diadopsi  oleh  individu-individu  lain  di  luar suku jaw aitu sendiri
2. Bahwa suatu hukum adat atau norma adat mulanya merupakan suatu kebiasaan yang selanjutnya menjadi suatu pola hidup (Behaviour) oleh suatu suku adat, sehingga atas pola hidup tersebut yang semakin dilakukan maka terbentuklah suatu norma dan hukum adat yang berasal dari pola hidup tersebut
3. Bahwa dalam hal korelasi antara talcot parsons teori dengan hukum adat suku jawa  dalam  sistem  sosialnya  adalah  bahwa  teori  ini  menjelaskan  mengenai suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu hukum adat apabila dilaksanakan pada saat  dan tujuan tertentu,  begitu pula norma adat jawa yang sekarang banyak diadopsi  merupakan  suatu  norma  yang  dilaksanakan  pada  waktu  dan  tujuan tertentu.
28 Soleman B. Taneko, Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981) hal. 72

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
Koesnoe, Mohamad, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Adat Prof. Moh. Koesnoe, Yogyakarta : FH UII Press, 2020
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum Konsep dan Metode, Malang : Setara Press, 2020
Apeldoorn, Lj Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2015
B. Taneko, Soleman, Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981

## 2. Jurnal
Sutrisno  Purwohadi  Mulyono,”Bentuk-bentuk  Penerapan  Norma  Hukum  Adat Dalam  Kehidupan  Masyarakat  Di  Jawa  Tengah”,  Jurnal  Media  Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang,  Volume  20  No  2  (Tahun 2013), : 252, diakses pada tanggal 4 Juni 2023 Pukul 19.00
Dedi Sumanto, “HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM”, Jurnal Ilmiah Syariah, Fakultas Hukum  Sultan  AMAI  IAIN  Gorontalo,  Volume  17  Nomor  2,  (Juli  Tahun 2018), : 2, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 09:00.
Muhamad  Mustaqim,  “PERGESERAN  TRADISI  MITONI:  Persinggungan Antara Budaya Dan Agama”, Jurnal Penelitian STAI KUDUS, Volume 11 No. 1 (Februari Tahun 2017), : 121, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 05:00
Sukron  Mazid,  “Filosofi  Nuwun  Sewu  sebagai  Pedoman  Kehidupan  dalam Mencegah  Tindak  Kekerasan”,  Jurnal  Idea  Publishing,  Volume  8  No.  4,
(November Tahun 2022) , : 1315, diakses pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 21:00

## BIODATA PENULIS

## Penulis 1 :
Columbanus  Priaardanto,  nama  panggilan  Danto.  Lahir  di  Batang  20  Nov  1969. Berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2020 hingga saat ini. Bekerja sebagai Founder Kantor Pengacara / Firma Hukum Danto Dan Tomi & Rekan

## Penulis 2 :
Enjelina Sibatuara, lahir di Jakarta 12 Juli 2000, dari Tahun 2019 sedang menempuh studi Sarjana S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.