## KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA

## THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE

## Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo
Advokat Di Law Office 108 (LO.108)
Email : Firzhal@yahoo.com
Naskah diterima : 05/02/2014; revisi : 21/02/2014; disetujui : 25/03/2014

## A bstrAct
The thesis entitled The Executorial Force of Ruling of Administrative Court and the Implications in Practice discusses the mechanism of execution of the decision of the Administrative Court, the obstacles in the process of execution of the decision of the Administrative Court, and the efforts that are made to the administrative court ruling that is not carried by the official / TUN Agency . This research is normative with the assistance of legal research / materials that is reinforced with empirical law in order to simplify and refine the analysis . The approach used is legislation approach , conceptual approach , cases approach , and comparative approach . So that research results in the mechanism of execution of court decisions TUN namely : Decision inkracht, in which after 60 working days the defendant did not perform its obligations , the decision no longer has legal force and if in 90 working days of the obligation is not performed , the plaintiff filed a petition to the Head of the Court in order the court ordered defendant to implement the decision of the court. , If the defendant is not willing to implement the decision inkracht, there should be force to impose payment of a sum of money or administrative sanctions and announced in local print media by him, since non-compliance of the court and the chairman shall submit to the Head as the highest authority for TUN ordered officials to implement the court’s decision . So there was a bottleneck in the execution of the ruling Justice TUN namely : Verdict Amar , execution barriers TUN official verdict is due to the position of Regional Chief Political Officer , execution barriers TUN official verdict is caused by the accused that are officials who received the delegation of false authority barriers of understanding TUN officials of the State in understanding the theory of law and AAUPB , technical barriers , juridical barriers ; Barriers related to legal principles , barriers in terms of the limited authority of judges , Barriers due to the changes in the system of regional autonomy , Barriers due to noncompliance of TUN officials and effort to do the administrative court ruling which are not carried by the official / TUN Agency as criminal Attempts by the police to file a criminal report with the basic law 216 of the Criminal Code and the civil efforts to file a lawsuit in state court using Article 1365 of the Civil Code as the basis for a lawsuit .
Keywords : executorial power , Mechanisms , Barriers and Efforts .

## A bstrAk
Tesis yang berjudul kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya ini membahas tentang mekanisme eksekusi terhadap putusan PTUN, hambatan-hambatan dalam proses eksekusi putusan PTUN dan upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan TUN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan dibantu/diperkuat dengan bahan hukum empiris agar dapat mempermudah serta mempertajam analisis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan komparatif. Sehingga dapat ditarik hasil penelitian bahwa mekanisme eksekusi terhadap putusan Pengadilan TUN yaitu : Putusan inkracht , setelah
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
60 hari kerja tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan, tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang inkracht dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya serta ketua pengadilan harus mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN melaksanakan putusan pengadilan. Maka timbullah hambatan dalam eksekusi atas putusan Peradilan TUN yaitu: Amar Putusan, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat TUN adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat TUN yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis; Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah, Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dan Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan TUN seperti Upaya Pidana dengan mengajukan laporan pidana ke polisi dengan dasar hukum 216 KUHP dan Upaya Perdata mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.
Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Mekanisme, Hambatan dan Upaya.

## PENDAHULUAN
p eNyelesaiaN seNgketa “ Administrasi Pe merintahan ” tidak mempunyai kekuatan eksekutorial walaupun telah mengalami 2 (dua) kali perubahan undang-undang yai- tu, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004 Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Un- dang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Per adilan Tata Usaha Negara. Diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 Lembaran Negara Repub- lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keber adaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi ma- syarakat dalam lingkup ad min istratif pe- merintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudi- sial dalam penyelenggaraan pe merintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ke- tatanegaraan Indonesia. Bila suatu putu- san PTUN tidak memiliki kekuatan ek-
sekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pe merintah yang dilaksanakan oleh pejabat- pejabat  TUN.
Masalah ketidakpatuhan Badan atau Pe- jabat Tata Usaha Negara dalam melak sana- kan putusan Pengadilan Tata Usaha Nega- ra dikemukakan pula oleh Supandi dalam penelitian disertasinya, masih sering ter- jadi putusan Pengadilan Tata Usaha Nega- ra yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang ber- sangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 1 Di- samping ketidakpatuhan Pejabat, Supandi juga melihat dari sisi lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Per- adilan TUN menyebabkan masyarakat ma- sih pesimistis terhadap eksistensi lem baga
1 Supandi, “ Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm. 266.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
164~180
Peradilan Tata Usaha Negara. 2 Arifin Mar- paung melihat kendala eksekusi ter kait pu- la dengan persoalan antar waktu sebagai akibat adanya perubahan sistem pelaksa- naan putusan dari sistem sukarela dan hi- erarkhi jabatan menjadi sistem upaya pak- sa. Persoalan ini timbul di sebabkan tidak adanya ketentuan per alihan yang menga- tur acaranya. 3 Berbeda dengan Hukum Acara Perdata fungsi Peng adilan adalah se- bagai pelaksana terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di dalam Hukum Acara Peratun berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Per- adilan Tata Usaha Negara, fungsi Ketua Pengadilan hanya me laksana kan fungsi pengawasan ( toezicht fungtie ).
Problema eksekusi putusan lembaga Per adilan Tata Usaha Negara merupakan suatu fenomena hukum yang bersifat umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus Effendie Lotulung, bahwa masalah eksekusi di berbagai negara, sekalipun di- atur dengan berbagai peraturan dan meka- nisme, namun tetap tidak tersedia upaya paksa dari segi yuridis yang cukup efektif untuk memaksakan instansi atau pejabat yang bersangkutan agar menaati isi putu- san. 4 Menurut Ismail Rumadhan pro blem yang ditemukan terkait dengan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:
Pertama , mekanisme eksekusi yang di- tempuh masih mengambang, tidak ter-
2 Supandi, “ Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah ”, makalah disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, LPP-HAN bekerjasama dengan KNH, Jakarta, 2004, hlm. 1.
3 Arifin Marpaung, “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa ”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010, hlm. 7.
4 Paulus Effendi Lotulung, “ Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara ”, dalam Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Perdailan Tata Usaha Negara, LPP-HAN, Jakarta, 2003, hlm. 64.
dapat penyelesaian akhir dalam pelaksa- naan putusan Pengadilan TUN yang mem- peroleh kekuatan hukum tetap, ketika Presiden mendiamkan upaya terakhir yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN. Problem semacam ini pun dihadapkan pada model eksekusi melalui instansi atasan yang sel- ama ini  tidak dapat dijalankan.
Kedua , Mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa dibebankan dan berapa jumlah uang yang harus di bayar, dan dari mana sumber pembiayaannya apabila dibe- bankan kepada instansi atau badan pe- merintah pejabat TUN tersebut.
Ketiga , problem eksekusi putusan Peng- adilan TUN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi Bupati atau Walikota sebagai pejabat TUN yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai bawahan dari Gubernur. 5
Di samping adanya problema di atas, beberapa faktor yang menyebabkan  lemah- nya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Pertama , ketiadaan aturan  hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Peng- adilan yang telah berekuatan hukum tetap. Kedua , faktor amar putusan hakim yang tidak berani mencantumkan pembayaran uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkuan  tidak melaksanakan putusan Pengadilan, dan Ketiga , adalah faktor kepatuhan  Pejabat TUN dalam menjalan- kan putusan Pe ngadilan yang telah ber- kekuatan hukum tetap. Jadinya Per- masalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diber- lakukan nya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah se luruh pejabat kepala daerah di kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas dalam
5 Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, “Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ”, Laporan Penelitian Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. vii.
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti me nggunakan metode keputusan-kepu- tusan administratif.
Fungsi Peradilan TUN seharusnya dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa yaitu ter- ciptanya suasana sikap tidak dari unsur Negara yang bersifat penegakan dari per- soalan yang cacat hukum. Hal itu di- sebabkan putusan Peradilan TUN yang pertimbangan hukum beserta diktumnya berisi pernyataan tidak sahnya suatu KTUN yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang ber laku dan / atau asas-asas umum pemerin tahan yang baik (AAUPB), seharusnya dapat mem- berikan dorongan bagi pe merintah yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi pe- merintah guna mewujudkan pe merintah yang bersih dan berwibawa ( clean and strong government ).
Peradilan TUN sebagai lembaga tempat mencari perlindungan hukum bagi rakyat ternyata sering tidak mampu memberikan kepuasan kepada rakyat sebagai pencari keadilan atas kemenangan yang diperoleh- nya dalam suatu perkara, hal mana di- sebab kan karena rumusan norma yang mengatur tentang Eksekusi dalam Un- dang-Undang PTUN masih memiliki tingkat kelemahan sehingga sering pula mem peroleh kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Bahwa oleh karena masih lemah- nya norma yang me ngatur tentang ekse- kusi inilah sering pula dijadikan alasan oleh Pejabat TUN untuk tidak mengindah- kan Putusan Pengadilan TUN contoh dalam kasus Sengketa Tata Usaha Negara antara H.Lalu Wiratmaja, SH., dan M. Bajuri Najamudin, SH.,(Para Penggugat) Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah-NTB (Tergu- gat) Dan H. Moh.Suhaili FT,SH., Drs. Lalu Normal Suzana (Tergugat II Intervensi-1
dan 2). Dalam konteks kasus tersebut membuktikan bahwa seorang Pejabat TUN hal ini KPU (Komisi Pe milihan Umum) Lombok Tengah tidak mau melaksanakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan uraian di atas men- dorong penulis untuk mengang kat masalah ini dalam suatu kajian ilmiah. Berdasarkan uraian  di atas, maka ada beberapa hal yang diangkat sebagai ru musan masalah dan akan dicari pe nyelesain nya secara il- miahyaitu : pertama ; Bagaimana me- kanisme eksekusi terhadap putusan PT- UN; kedua; Apakah hambatan-hambatan dalam proses eksekusi putusan PTUN; dan ketiga ; Apakah upaya yang dapat dilaku- kan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Us- aha Negara ?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu peneli- tian hukum normatif dan dibantu/diper- kuat bahan hukum empiris, dalam hal penelitian normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ( Library Reaserch ). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan sekunder dengan membaca, mempelajari serta meneliti bu- ku-buku, makalah dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan objek pe- nelitian. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian di la pangan baik melalui wawancara maupun menganalisis contoh putusan yang tidak di laksanakan oleh Badan/Pejabat TUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## PEMBAHASAN
1. Kerangka Teoritik
a.  Teori Perlindungan Hukum
Prinsip teori perlindungan hukum terh- adap tindakan pemerintah bertumpu dan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
164~180
bersumber dari konsep tentang penkuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pen- gakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia diarahkan kepada pem- batasan-pembatasan dan peletakan ke- wajiban masyarakat dan pemerintah.
Perlindungan hukum dewasa ini sering dihubungkan dengan peran penting Asas- asas umum pemerintahan yang baik, karena pada dasarnya perlindungan hu kum dalam hukum publik (yang alam hal ini adalah hukum administrasi Negara) muncul adalah karena konsekuensi yang di timbulkan oleh adanya kewenangan di- skresi atau Freies Ermessen kepada pemer- intah yang memungkinkan pemerintah mela kukan tindakan hukum sepihak mau- pun berlaku umum yang menimbulkan akibat  hukum, seperti halnya mengeluar- kan ke putusan-keputusan dan ketetapan- kete tapan.
Karena adanya kewenangan diskresi atau freies ermessen dari pemerintah, maka di perlukan suatu perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk menghindarkan kegiatan pemerintah yang menyimpang dari tujuan diberikannya jabatan ( detournement de pouvoir ). Dalam hukum administrasi di- kenal dua perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan per- lindungan hukum represif. Perlindungan hukum  preventif dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ( inspraak ) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya seng keta. Dalam praktik Administrasi Pe- merintahan, perlindungan hukum pre- ventif dikenal dengan upaya adminis tratif atau administrative beroep, sedangkan perlindungan hukum represif sifatnya ber- tujuan untuk menyelesaikan sengketa,
biasanya dalam praktik Administrasi Negara (dalam konteks kajian ini), dapat ditemukan dalam proses beracara di Peng- adilan Tata Usaha Negara.

## b. Teori Kewenangan
Dalam berbagai literatur seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum, seringkali kita temukan istilah ke- kuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan ke- wenangan dan sebaliknya. Bahkan sering sekali di samakan dengan wewenang, oto matis wewenang disamakan pula de ngan kekuasaan. Tetapi jelas bahwa ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum objek kajiannya adalah negara. Adapun istilah kewenangan sering diseja- jarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang di gunakan dalam bentuk kata benda dan sering di sejajarkan dengan isti- lah “ bevoeg heid ” dalam istilah hukum Be- landa.
Ada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. “ kewena- ngan ” adalah apa yang disebut “ kekuasaan formal ”, kekuasaan yang berasal dari ke- kuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pe merintahan yang bulat. Sedang “ wewe- nang ” ada lah hanya mengenai se suatu “ ond er deal” (bagian) tertentu dari ke- wenangan. 6
Penggunaan istilah wewenang dan ke- wenangan menurut Prajudi adalah per- lunya membedakan antara we wenang ( competance, bevoegheid) kewenangan (au- to rity,  gezag) , walaupun dalam praktiknya, perbedaan tidak selalu perlu, kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, ke- kuasaan yang berasal dari kekuasaan
6 Ibid ., hlm. 16.
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif admin- istratif. 7
Secara yuridis, menurut Indroharto pengertian wewenang adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perUndang- Undangan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang sah”. 8 Menurut Harbet A. Simon, wewenang adalah: suatu ke- kuasaan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan antara atasan/ pimpinan dengan bawahan. 9
Ada tiga konsep kewenangan yang di- miliki pemerintah dalam membuat ke- putusan yakni:
1. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang itu sen- diri kepada suatu organ pemerintah baik yang sudah ada atau yang baru sama sekali.
2. Misalnya: Presiden berdasarkan keten- tuan perundang-undangan mengeluar- kan peraturan pemerintah di mana di  cipta kan  wewenang-wewenang  peme- rin tan kepada badan atau jabatan tata usha tertentu.
3. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang di punyai oleh organ pemerintah- an pada organ lain, dan dalam delegasi mengandung suatu unsur penyerahan.
4. Mandat, adapun pada mandat tidak ter- jadi suatu pemberi wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, karena tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi man-
7 Admosudirjo Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi ilmu administrasi , G hlmia, Jakarta, 1995 hlm. 94.
8 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara , Sinar Harapan,Jakarta 1996, hlm. 154.
9 Harbet A. Simon, Prilaku Administrasi (Terjemahan), Bina Aksara,Jakarta, 1984 hlm. 128.
dat, tidak beralih pada yang diberikan mandat. 10
c. Teori Keputusan Tata Usaha Negara
Pembahasan tentang Teori Keputusan Tata Usaha Negara haruslah didahului dengan mendalami tentang konsep tinda- kan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena jika diibaratkan tinda- kan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara se bagai suatu genus maka Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu species dari tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara.
Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bentuk dari tinda- kan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang hukum publik. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia se bagai- mana diamanatkan di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 memerlukan instrumen-instrumen hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk melakukan pengendalian dan sebagai sarana kontrol terhadap aktifitas-aktifitas kehidupan masya rakat agar tercipta keamanan, ke- tertiban, dan kedamaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanaan tugas- nya dapat mengunakan instrumen hukum publik maupun instrumen hukum perdata/ privat. Penggunaan instrumen hukum perdata oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara manakala instrumen hukum publik tidak tersedia pengaturannya. Ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertindak menggunakan hukum perdata me rupakan personifikasi sebagai badan hukum.
10 Syarifin Pipin dan Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia , Pustaka Setia, Bandung 2005 hlm. 88.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 164~180

## 2. Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan
Putusan Peradilan Administrasi antara Indonesia dengan Thailand.
Tidak berbeda jauh dengan negara yang mapan secara hukum administrasi terse- but, negara tetangga indonesia, Thailand bisa menjadi contoh yang baik mengenai mekanisme hukum yang diterapkan agar putusan pengadila tata usaha negara dapat dipatuhi oleh pihak terkait (Pemerintah). Di negara Thailand meskipun peradilan administrasi baru saja lahir kurang lebih 10 tahun yang lalu, 11 jauh lebih baik dari- pada PTUN di Indonesia.
Peradilan TUN di Thailand secara pro- sedur berperkara, hanya terdiri dari dua tingkat pemeriksaan saja. MA Peradilan TUN di Thailand adalah MA tersendiri, terlepas dari MA peradilan umum, dan peradilan lain-lainnya. Sistem peradilan dua tingkat dan MA tersendiri ini, banyak dianut di berbagai negara, seperti Belanda dan Prancis. Pada umumnya negara-negara
11 Meskipun Peradilan Administrasi di Thailand baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874, Lihat dalam Mahkamah Agung RI. 2009. Laporan Studi Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand. Jakarta: MA RI. Hlm.1.

## Tabel.
Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN
antara Indonesia dengan Thailand.
Indonesia Thailand (1) Apabila setelah 60 (enam pu- luh) hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap se bagaimana dimaksud pada ayat
(1) di terima  tergugat tidak melak- sanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata us- aha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Dalam melaksanakan putusan pengadilan, pengadilan berwenang sebagai berikut: Dalam hal keputusan pejabat melanggar hukum, pengadilan dapat memerintahkan pencabutan ke putusan atau penundaan sebagian atau se luruhnya Dalam hal pejabat melakukan suatu kelalaian atau menunda pelayanan dengan tidak masuk akal, maka pengadilan dapat memerintah kan  pimpinan pejabat administrasi yang ber sangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan.
yang mengatur sistem tersebut di atas, mengalami kemajuan pesat dalam perkem- bangan Peradilan Administasi (PTUN) di negara-negara tersebut sangat maju, ber- wibawa dan disegani”. 12
Mengingat kelebihan dari peradilan tata usaha negara di negara Thailand penulis tertarik untuk membandingkan mekan- isme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha Indonesia dengan di Thailand. Harapannya dengan membandingkan me- ka nisme antara keduanya dapat diper oleh gambaran mengenai kelebihan dan ke- lemahan dari keduanya, selanjutnya dapat diperoleh manfaat dari perbandingan ter- sebut. Untuk kemudian dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan konsep pe- ngaturan mengenai pelaksanaan putusan tata usaha negara di Indonesia.
Perbandingan antara mekanisme pe- laksanaan putusan pengadilan TUN antara Indonesia dengan Thailand. Perbandingan ini mengetengahkan mekanisme pelaksa-
12 Sulistyo sebagaimana mengutip Lintong Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung , Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007, hlm. 123-124.
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
(2) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian se telah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat me- ng ajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) agar Pengadilan me- merintahkan tergugat melaksana- kan putusan pengadilan tersebut;
Dalam hal keputusan pejabat diterbitkan den- gan melanggar hukum atau menyalahi kewa- jibannya atau yang berkaitan dengan kontrak administrasi, maka pengadilan dapat memerintahkan pem- bayaran sejumlah uang atau penyerahan barang atau melakukan atau tidak melaku- kan suatu perbuatan dengan atau tanpa memberi jangka waktu atau keadaan/ kondisi tertentu.
Berkaitan dengan suatu permohonan menge- nai hak dan kewajiban seseorang, maka pen- gadilan dapat memerintahkan pemulihan hak dan kewajiban.
(3)Dalam hal tergugat tidak bersedia me laksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat ber- sangkutan dikenakan upaya paksa berupa pem bayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminsitratif;
Memerintahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditentukan hukum.
Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat. hams diumurnkan dalam lemba- ran negara (Gaverment Gazette).
(4)Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ke tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan yang bersangkutan. Apa bila putusan pengadilan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbutan, maka pengadilan dapat melakukan eks ekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis.
(5)Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaima- na dimaksud pada ayat (5), ketua peng adilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai peme- gang ke kuasaan tertinggi untuk memerin tahkan pejabat tersebut melaksanakan.
Di Pengadilan administrasi Thailand dikenal mekanisme mengenai Peringatan dan sanksi kepada tergugat yang tidak taat pada per- sidangan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim rapporteur, dan dalam hal tergugat pejabat tidak mengindahkan perintah hakim rapporteur atau tidak memenuhinya dalam waktu yang telah ditentukan, maka pengadilan dapat mengambil tindakan:
- melaporkan hal itu kepada atasannya atau kepada Perdana Menteri guna dijadikan sebagai koreksi, atau
-  memberi paksaan atau menetapkan tindakan displiner, atau
-  tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan contempt of court.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
164~180
naan putusan pengadilan di masing- masing negara. Sebagai gambaran yang mungkin bisa dijadikan sebagai sarana pem bandingan dari koonvegesinya suatu peradilan, sehingga didapatkan hakikat dari perbedaan realita dari kemampuan masing-masing negara dalam pemenuhan nilai-nilai keadilan dari masing-masing setiap indi vidu dalam mencari keadilan dari tin dakan-tindakan yang diasumsikan adanyaa ketidak adilan dari tindakan-tin- dakan yang berimplikasi pada para penuntut keadilan.
Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara mekanisme pelaksa- naan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di kedua Negara. Adapun persa- maan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan administrasi antara keduanya adalah :
a. Kedua negara sama-sama menggu- nakan mekanisme upaya paksa agar dipatuhinya putusan pengadilan tata usaha negara oleh tergugat.
b. Kedua negara menggunakan mekan- isme uang paksa ( dwangsom ).
b. Kedua negara menggunakan me- kanisme perintah kepada pejabat administrasi di atasnya untuk kemu- dian memerintahkan kepada pejabat TUN terkait (tergugat) untuk men- jalankan putusan Pengadilan.
Perbedaan antara keduanya :
a.`Di Indonesia dengan tegas menyebut pejabat administrasi di atasnya adalah presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) sedangkan dithailand tidak. Thailand hanya menyebutkannya se- bagai  pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan.
b. Penggunaan mekanisme uang paksa antara kedua negara berbeda, di Thai- land uang paksa diterapkan apabila pu- tusan pengadilan menyangkut ke-
wajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang dan me- nyangkut suatu perintah untuk melaku- kan atau tidak melakukan suatu perbu- tan terkait kontrak administrasi, sedangkan di Indonesia  uang paksa di- terapkan dalam hal tergugat tidak ber- sedia melaksanakan putusan Peng adilan yang telah memperoleh kekuatan hu- kum tetap. Dalam hal ini, peng gunaan mekanisme uang paksa di Thai land  leb- ih luas penerapannya di bandingkan dengan di Indonesia.
c. Di Indonesia digunakan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat tata us- aha Negara yang tidak bersedia me- laksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di Thailand tidak. Thai land mengatur sanksi dengan me- nye but kan bahwaPengadilan meme- rintah kan pimpinan pejabat adminis- trasi yang bersangkutan untuk me la kukan  suatu  kewajiban  yang  di    tentu- kan pengadilan. Selain itu juga di atur mengenai tindakan disipliner bagi peja- bat TUN yang tidak taat pada per- sidangan maupun tidak meng indahkan perintah hakim.
d. Di  Thailand Putusan mengenai pem- batalan keputusan pejabat  tata usaha negara  harus  diumumkan dalam lem- baran negara (Gaverment Gazette) namun di Indonesia tidak.
e. Pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Per data  secara  mutatis mutandis ter- hadap harta kekayaan yang bersang- kutan (tergugat PTUN), sementara di Indo nesia belum jelas mengingat belum ada pengaturan pelaksanaan terkait dengan dwangsom.
f. Di Thailand dikenal mekanisme peng- hinaan terhadap institusi peradilan ( contemp of court) bagi para pihak yang
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
tidak melaksanakan perintah pengadi- lan sedangkan di Indonesia tidak.
g. Di Indonesia menggunakan mekanisme publikasi media massa untuk memberi- kan sanksi sosial bagi pejabat TUN yang mengabaikan putusan pengadilan sedangkan di Thailand tidak.
h.  Thailand memiliki mekanisme contempt of court bagipihak yang mengabaikan perintah pengadilan, sedangkan Indo- nesia tidak.
Jadi Merujuk kepada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Indo- nesia dengan thailand memiliki beberapa per samaan dan perbedaaan. Ke mudian dari perbandingan antara per samaan dan perbedaan kedua Negara, diperoleh ana- lisis bahwa terdapat beberapa konsep penting yang digunakan Thailand untuk mengefektifkan upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negaranya. Konsep yang dimaksud merupakan bentuk ketegasan untuk mewujudkan jaminan kepastian akses keadilan administratif bagi warga negaranya, diantaranya adalah :
Pertama , mengenai kewenangan per- adilan administrasi Thailand untuk me- laksanakan eksekusi riil terhadap putusan peradilan administrasi yakni dengan meng- gunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan yang pejabat tata usaha negara yang meng- abaikan putusan peradilan. Dalam konsep ini juga jelas bahwa ekseksui harta ke- kayaan tersebut adalah harta pribadi dari pejabat TUN yang melanggar bukan ke- uangan negara yang dimiliki lembaga publik tempat Pejabat TUN bekerja.
Kedua , Thailand memiliki mekanise contempt of court bagi pejabat TUN yang tidak patuh terhadap perintah peradilan dapat dikenai sanksi serius yakni peng- adilan dapat memberi paksaan atau me- netapkan tindakan displiner terhadap pejabat TUN yang bersangkutan dengan
-perkara, atau tanpa pemeriksaan peng- adilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan contempt of court.

## 3.  Hambatan-hambatan dalam proses ekse- kusi putusan TUN
Ada juga beberapa hambatan yang mewarnai pelaksanaan putusan pengadilan TUN selama kurun waktu berlaku Un- dang-Undang No. 5 Tahun 1986 Ten tang Peradilan Tata Usaha Negara hingga berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 1009 tentang Perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan-hambatan itu berupa hambatan tentang pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB, ham- batan teknis, hambatan Yuridis (mengenai peraturan perundang- undangan), hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh otonomi daerah dan ketidak taatan pejabat TUN.
a.  Hambatan Tentang Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB
Pemahaman teori negara hukum dan sistem perimbangan kekuasaan neg- ara yang berkembang secara dinamis, kiranya mempengaruhi kedudukan dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem kekuasaan negara dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang Bersih dan berwibawa.
Pemahaman teori negara hukum demokratis sangat diperlukan bagi ter- wujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Negara hukum yang demo- kratis dapat diwujudkan melalui adanya perimbangan kekuasaan dalam ke- rangka pembagian kekuasaan negara. Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak diterap-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
164~180
kannya teori negara hukum demo- ktratis. Hal itulah yang penulis temukan dalam pelaksanaan penelitian di Ka- bupaten Lombok Tengah Nusa Teng- gara Barat (NTB). Kurangnya pe- mahaman atas teori negara hukum demo kratis merupakan salah satu kendala bagi efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan TUN di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penulis berpendapat bahwa selain kurangnya pemahaman atas teori negara hukum demokratis, tidak di- pahaminya dengan baik teori-teori hukum admin istrasi negara, baik oleh pemerintah maupun oleh yudikatif, men jadi faktor yang menghambat pelak- sanaan fungsi pengawasan Per adilan Tata Usaha Negara. Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN sebelum dilakukan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dilaksanakan ber- dasarkan teori floating execution. Pe- nerapan floating execution yang ber- kaitan dengan asas-asas hukum ad min istrasi sebagaimana telah diurai- kan sebelumnya, temyata juga meng- haruskan adanya self respect, yaitu adanya kesadaran badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksana kan/ mematuhi putusan Per adilan TUN atas inisiatif sendiri berdasarkan political will pemerintah. Diperlukan juga ada- nya pengawasan efektif dari lembaga perwakilan rakyat untuk memantau sikap pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Pe nerapan teori floating execution temyata tidak diikuti dengan adanya kesadaran dari badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan prinsip self respect seperti yang terlihat dari pelaksanaan putusan Peradilan TUN di Kabupaten Lombok Tengahn (NTB).
b.  Hambatan Tekhnis
Tekhnis berkaitan dengan tekhnis penanganan perkara. Munculnya ham- batan itu antara lain diakibatkan kurang nya pemahaman mengenai kri- teria-kriteria putusan yang dapat di- ekse kusi, sehingga ada halnya aparat peng adilan tidak memasukkan suatu unsur penting dalam amar putusannya yang justru diperlukan dalam eksekusi, seperti pe rintah pencabutan keputusan yang telah dinyatakan batal. Atau juga karena tidak jelasnya per timbangan dan amar putusan yang mem beri kewajiban bagi tergugat, se perti perintah pener- bitan keputusan yang baru tanpa mempertimbangkan sebelum nya apakah penggugat telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk digunakan ter- gugat dasar me nerbit kan keputusan. Hal ini akan me nimbulkan kesulitan bagi tergugat untuk melaksanakan perintah peng adilan, karena keputusan yang diperin tah kan untuk diterbitkan belum me menuhi persyaratan.
c.  Hambatan Yuridis (Mengenai Per aturan Perundang-undangan)
Hambatan yuridis menyangkut per- soalan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaan putusan, terutama mengenai dasar  ke- wenangan hakim menetapkan uang paksa dan sanksi administratif yang di- tentukan dalam Pasal 116 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosedur pelaksanaannya juga meng- alami hambatan akibat belum adanya aturan pelaksana mengenai penerapan- nya. Yos  Johan Utama juga menyoroti faktor yuridis sebagai kendala pe- negakan pelaksanaan putusan PTUN. Beberapa faktor yuridis tersebut dapat disimpulkan dengan perincian sebagai berikut : 13
13 Yos Johan Utama, Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa , Disampaikan pada Upacara Penerimaan
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
a.  Sistem yang ditawarkan hukum acara
Peratun dalam penegakan pelaksa- naan putusan didasarkan pada pola “kepatuhan moral atau kesadaran hukum” ( law awarenees ), bukan pada pola “kepatuhan yuridis”.
b.  Sistem penegakan pelaksana putusan tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layak- nya pada peradilan perdata maupun pidana yang dilengkapi dengan ins- tru ment yang dapat memaksa Ter- gugat/Pejabat untuk mematuhi atau melaksanakan putusan.
c. Sistem pelaksanaan ganti rugi yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi pelaksanaan Putusan PTUN sangat rumit dan merupakan pasal karet karena pelunasan ganti rugi sangat dimungkinkan untuk ditunda-tunda sampai beberapa tahun anggaran.
d. Secara Yuridis tidak terdapat ke- seimbangan penggugat dengan ter- gugat, di mana posisi tawar peng- gugat  sangat lemah ketika tergugat/ pejabat tidak mamatuhi putusan.
d. Hambatan Terkait dengan Asas-Asas Hukum
Kesulitan eksekusi tersebut di atas juga tidak terlepas dari pengaruh prinsip pelaksanaan eksekusi yang di- anut secara universal oleh berbagai Negara, di mana pencabutan atau per- ubahan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat itu sendiri ( asas contrarius actus ). Dalam kaitan dengan ber lakunya asas ini, tergugat meng- gunakan kesem patan untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pen-
Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 4 Februari 2010, hlm. 18-29.
cabutan keputusan yang diperintahkan pengadilan. Ber dasarkan berlakunya asas contrarius actus tidak ada pejabat lain yang ber wenang untuk melakukan pen cabutan nya, kecuali ia sendiri, se- hingga pencabutannya tidak akan dapat dise lesai kan oleh siapapun kecuali dengan tergugat itu sendiri.
Penggunaan asas ini memang di- latar belakangi suatu prinsip, bahwa suatu keputusan TUN hanya boleh diterbitkan atau dibatalkan oleh pejabat atau badan yang berwenang, sehingga sekalipun atasan dari pejabat itu selama tidak mempunyai kewenangan, maka tidak dapat menerbitkan/membatalkan ke putu  san TUN yang menjadi ke-we- nangan bawahannya. 14 Pandangan ini mengakibatkan kebuntuan terhadap pe- laksanaan eksekusi putusan pengadilan, sementara atasannya sendiripun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali meng- anjurkan tergugat untuk melaksanakan putusan kalau ia menghendaki.
e. Hambatan dari segi Keterbatasan ke- wenangan hakim
Hakim juga tidak boleh melakukan eksekusi, misalnya menerbitkan ke- putusan yang diperintahkan pada amar putusan. Prinsip ini sering diistilahkan dengan sebutan “Hakim (Pengadilan) tidak boleh duduk dikursi pemerin- tahan”, artinya bahwa hakim tidak boleh mengambil alih tugas pejabat untuk mencabut/merubah suatu ke- putusan TUN. Oleh karenanya pen- cabutan nya semata-mata menunggu pejabat yang bersangkutan.
f. Hambatan Akibat Perubahan Sistem Otonomi Daerah
Kelemahan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada masa yang lalu, juga diperparah oleh realitas perkembangan hukum me-
14 Ibid, hlm. 34.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
164~180
nyangkut pemerintahan dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Un- dang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di mana kedu- dukan pemerintahan Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan khirarki sehing- ga Gubernur bukan lagi atasan Bupati/ Walikota. Kondisi ini berakibat semakin tidak efektifnya lagi pengawasan den- gan cara menyurati atasan pejabat se- cara hirarki.
g. Hambatan Akibat Ketidak-patuhan Pej- abat TUN
Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan pada kesadaran pejabat TUN menurut Supandi dalam disertasi- nya sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan pengadilan TUN. Mengenai hal itu disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan Pengadilan di sebabkan beberapa faktor, antara lain: 15
a.  Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;
b.  Adanya kepentingan pejabat;
c. Adanya kekeliruan visi dalam peng- gunaan wewenang jabatannya, di mana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah- olah institusi publik itu dianggap se- bagai milik pribadinya.
Dalam menghadapi suatu sengketa di peng adilan sebagai para pihak yang ber- perkara baik penggugat maupun tergugat pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Sebagai pihak yang menang sangat menginginkan untuk segera dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan agar dapat menikmati hasil atas kemenan- gan yang diraih.
15 Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN , Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2005, hlm. 235-240.
Bahwa dalam kenyataannya penggugat sebagai pihak yang menang perkara ter- kadang tidak dapat menikmati hasil atas ke menangannya karena tergugat yaitu Pe- jabat atau Badan Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan Putusan Peng adilan Tata Usaha Negara. Atas ke kecewaannya sebagai pihak yang menang perkara akan berusaha mencari atau me nempuh segala upaya yang dilakukan agar Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang kalah perkara mau melaksanakan Pu- tusan PTUN.
4. Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara
Adapun Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksa nakan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :
1.  Upaya Pidana
Pihak yang menang perkara dapat me- nempuh upaya pidana dengan melaporkan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai pihak terlapor kepada Pihak Kepolisian Negara RI dengan menerapkan atau menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan.
Bahwa dengan menggunakan upaya pidana diharapkan agar pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang me- ngalami laporan pidana dapat men- jadikannya sebagai efek jera untuk tetap menghormati dan menghargai Putusan Pengadilan TUN yang telah mem punyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) atau setidak-tidaknya dijadi- kan sebagai pengalaman yang berharga untuk tidak lagi mengulangi per- buatannya sebagai pejabat TUN yang seharusnya sebagai contoh atau suri tauladan kepada rakyat yang harus taat terhadap hukum.
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........

## 2.  Upaya Perdata
Selain upaya pidana sebagaimana tersebut di atas pihak yang menang per- kara dapat pula menempuh upaya Per- data dengan menerapkan atau meng- gunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan.
Bahwa oleh karena pihak yang menang perkara telah merasa dirugikan akibat tindakan Pejabat TUN yang tidak mau mengindahkan Putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka permohonan melalui gugatan ganti rugi perdata dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri untuk menguji apakah benar pejabat TUN telah melakukan perbuatan me- lawan hukum oleh penguasa ( onrecht- matige overheld daad ).
3. Studi Kasus tentang putusan yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara
Putusan Pengadilan TUN Mataram No. 31/G/2010/PTUN-MTR, tanggal 21 September 2010 Jo.Putusan Pengadilan TUN Surabaya No.180/B/2010/PT. TUN.SBY, tanggal 1 Maret 2011.
Dalam sengketa antara : 1. H. LALU WIRATMAJA, SH., Pekerjaan Bu pati Lombok Tengah dan 2. M. BA- JURI NAJAMUDIN, Pekerjaan Wiras- wasta, disebut sebagai PARA PENG- GUGAT ; MELAWAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, : TERGUGAT Dan 1. H. MOH. SUHAILI ,FT, SH., Pekerjaan Anggota Dewan Provinsi Nusa Tengga- ra Barat dan 2 . Drs. LALU NORMAL SUZANA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, keduanya untuk selanjutnya dise- but sebagai: Tergugat II Intervensi. Obyek sengketa : Keputusan Komisi Pe- milihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 27 Tahun 2010 Ten- tang Penetapan Pasangan Calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Men- jadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dae- rah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Drs. Lalu Normal Suzana, ditetapkan pada tanggal 21 April 2010.
Analisis Putusan:
Bahwa dalam kasus tersebut di atas menggambarkan tentang putusan yang tidak mau dilaksanakan oleh Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Loteng Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H.Moh. Suhaili FT, SH DAN Drs. Lalu Normal Suzana.
Bahwa walaupun PTUN Mataram telah secara tegas mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan pihak tergugat yang dalam hal ini KPU Lombok Tengah sebagai pihak yang kalah perkara untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H.Moh. Suhaili FT, SH DAN Drs. Lalu Normal Suzana untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN Mataram tanggal 21 September 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 1 Maret 2011 No. 180/B/2010/PT.TUN. SBY, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi KPU Lombok tengah sampai dengan saat ini tetap bertahan tidak mau mengindahkan perintah dari PTUN. Mataram.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
164~180
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PTUN Mataram ( Dr. Bambang Priyambodo SH.,MH. ) dan Penasihat hukum penggugat ( Pathur- rahman, SH. ) sebagai pihak yang menang perkara telah didapatkan informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ala- san KPU Lombok Tengah sebagai pejabat TUN yang kalah perkara tidak meng- indahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu karena telah dilaku- kan pelantikan/penyumpahan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H.Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana . Dengan telah dilantiknya pasangan Calon Kepala Daerah Kab. Loteng atas nama H.Moh. Suhaili FT , SH dan Drs. Lalu Normal Suzana tentu berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh MENDAGRI secara hukum Administrasi SK Mendagri berdasarkan Azas Praesumtio iustae Causa atau azas Praduga Recht Matige tetap berlaku selama belum ada Putusan Pengadilan TUN yang mem- batalkan SK tersebut atau selama belum ada pencabutan oleh Pejabat yang me- nerbitkan SK tersebut berdasarkan Azas Acontrario Actus.
Bahwa terlepas dari ada atau tidak ad- anya SK. Mendagri yang dijadikan sebagai alasan pembenar oleh Pihak KPU Loteng untuk tetap bertahan tidak mau melak- sanakan Putusan Pengadilan TUN, maka yang perlu diketahui permasalahannya dalam konteks kasus di atas adalah apakah dengan gagalnya eksekusi yang merugikan pihak yang menang perkara disebabkan karena tidak maksimalnya Majelis Hakim PTUN dalam menangani perkara yang harus juga mencari jalan keluar untuk me- ngatasi kemungkinan-kemugkinan gagal- nya eksekusi disebabkan karena alasan se- bagaimana tersebut di atas, atau dibutuh- kan sanksi yang tegas untuk menghadapi Pejabat TUN yang kalah perkara, misalnya
sanksi berupa pemberhentian dari jabatan dan denda yang besar yang dibebankan ke- pada Pejabat TUN itu sendiri.
Bahwa untuk mengatasi kemungkinan- kemugkinan gagalnya eksekusi yang di- sebabkan karena alasan sebagaimana ter- sebut di atas seperti karena alasan adanya SK pelantikan yang diterbitkan oleh Mendagri, seharusnya Majelis Hakim PTUN Mataram yang melakukan pe- meriksaan pada tingkat pertama memper- hatikan dengan mengabulkan permohonan Scorsing dari pihak pe nggugat sebagai pihak yang menang per kara, sehingga dengan dikabulkannya permohonan scor- sing dari pihak penggugat maka dengan sen dirinya tidak mungkin SK Mendagri dapat diterbitkan oleh pejabat yang ber- wenang untuk melakukan pelan tikan yang dalam hal ini adalah Mendagri.
Bahwa dalam kenyataanya permohonan Scorsing dari pihak penggugat yang menang perkara dalam perkara tersebut di atas adalah tidak dikabulkan sehingga dampak yang dihasilkan adalah gagalnya ek sekusi dengan bertahannya Pihak Pejabat TUN sebagai pihak yang kalah per- kara tetap bertahan tidak mau meng- indakan Putusan PTUN Mataram.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian  pembahasan  di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pertama; Mekanisme eksekusi terhadap putusan Peng adilan Tata Usaha Negara yang ber laku sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Ten tang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Putusan Pengadilan yang telah inkracht, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera peng- adilan setempat atas perintah Ketua Peng- adilan yang mengadi linya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, Apabila setelah 60 hari kerja
Firzhal Arzhi J. & Gatot Dwi Hendro W. | Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi ........
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterima tergugat tidak me laksanakan kewajibannya maka ke- putusan tata usaha Negara yang diseng- ketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Tergugat ditetapkan harus me- laksanakan kewajiban setelah 90 (sem- bilan puluh) hari kerja ter nyata kewajiban tersebut tidak dilaksana kan, maka peng- gugat mengajukan per mohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan me me- rintahkan tergugat melak sana kan putusan peng adilan tersebut, Ter gugat tidak ber- sedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh ke kuatan hukum tetap, terhadap pejabat ber sangkutan di- kenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminsitratif, Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan peng adilan maka diumumkan pada media massa cetak se- tempat oleh panitera sejak tidak ter- penuhinya.
Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua peng adilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan
kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan; kedua; Hambatan dalam eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah : Amar putusan, Ham- batan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan eksekusi putusan di- sebab kan Pejabat Tata Usaha Negarayang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan  delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN ter- hadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis (me ngenai per aturan perundang-unda- ngan), Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah, Ham- batan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN. Dan ketiga ; Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan tata usaha Negara seperti Upaya Pidana dengan laporan pidana dan Upaya Perdata dengan mengajukan gugatan perdata.

## Daftar Pustaka
Supandi, “Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” , Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2005),
Supandi, “Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah” , makalah disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi
Putusan PTUN Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, LPP-HAN bekerjasama dengan KNH, (Jakarta, 2004),
Arifin Marpaung, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa” , (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010),
Paulus Effendi Lotulung, “Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 164~180
Di Berbagai Negara”, dalam Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Perdailan Tata Usaha Negara , (LPP- HAN, Jakarta, 2003),
Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, “Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, Laporan Penelitian Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2010),
Admosudirjo Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi ilmu administrasi , (Ghalia, Jakarta 1995)
Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara , (Sinar Harapan,Jakarta 1996)
Harbet A. Simon, Prilaku Administrasi (Terjemahan) , Bina Aksara, Jakarta, 1984)
Syarifin Pipin dan Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Pustaka Setia, Bandung 2005)
Sulistyo sebagaimana mengutip Lintong Oloan Siahaan , selengkapnya dalam Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007)
Yos Johan Utama, Membangun Peradilan TUN yang Berwibawa,
Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, 4 Februari 2010)
Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam mentaati Putusan Pengadilan TUN, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara , (Medan 2005)