## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 2 | Juli 2023

## ANALISIS KOMPARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA PADANG
Comparative Analysis of Community Empowerment in The Hopeful Family Implementation Program in The City of Padang
1 Vika Yvanka , 2 Aldri Frinaldi, 3 Lince Magriasti 1,2,3 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang
1 vikayvanka@gmail.com, 2 aldri@fis.unp.ac.id, 3 lincemagriasti@fis.unp.ac.id
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan masyarakat, Masyarakat Miskin, Bantuan Sosial Kota  Padang  merupakan  daerah  kemiskinan  tertinggi  di  Provinsi
Sumatera  Barat  akibat  penyebaran  penduduk  yang  tidak  merata sehingga  diterapkanlah  Program  Keluarga  Harapan  yang  dalam penerapannya di bantu Pendamping PKH. Namun terdapat kendala seperti tugas Pendamping PKH tidak dilaksanakan secara maksimal dan  kurangnya  koordinasi  Pendamping  PKH  dengan  Organisasi Masyarakat  sehingga  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  PKH.  Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan implementasi PKH yang di dukung oleh Peran Pendamping PKH di Kota Padang, kemudian hasil program ini akan peneliti bandingkan dengan  Implementasi  PKH  di  kota-kota  yang  ada  di  Indonesia. Penelitian  ini  disajikan  menggunakan  metode  kualititatif  dengan metode  analisis  deskriptif  komparasi.  Kemudian,  pembahasan  serta penyusunan  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  pustaka  melalui literatur  jurnal  ilmiah  yang  relevan  atau  melalui  informasi  online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan program ini dilakukan dengan  pemberian  bantuan  sosial,  memberikan  pelatihan  dan penyuluhan kepada nelayan dan budidaya ikan kecil serta pelatihan membuat  oleh-oleh  di  Kelompok  Wanita  Nelayan.  Selain  itu,  peran pendamping  memainkan  peran  yang  strategis  dalam  meningkatkan kondisi  sosial  ekonomi  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, serta status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta  anak  di  bawah  6  tahun  dari  RTSM.  Jika  dibandingkan  dengan kota  lain,  penerapan  PKH  di  Kota  Padang  masih  belum  sempurna sehingga  perlu  dibandingkan  untuk  menjadi  cerminan  maupun motivasi dalam penerapannya.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli

## Keywords :
Hope Family Program, Community Empowerment, Poor Society, Social Assistance

## Abstract
Padang city is the poorest area in West Sumatra province due to the unequal distribution of population. This led to the implementation of the Family Hope Program,  assisted  by  PKH  facilitators  in  its  implementation.  However, obstacles  included  suboptimal  mandates  for  PCH  facilitators  and  lack  of coordination between PCH facilitators and community organizations, which affected the level of community involvement in supporting PCH. This study aims to describe the implementation of PKH assisted by her PKH companion role  in  Padang  city.  The  researchers  will  then  compare  the  results  of  this program with the implementation of PKH in Indonesian cities. This study is presented using a qualitative method with descriptive comparative analysis methods.  This  is  followed  by  discussion  and  preparation  using  literary approaches  based  on  relevant  scientific  journal  literature  and  online information.  The  survey  results  revealed  that  the  implementation  of  the program  is  through  the  provision  of  social  support,  training  and  advice  to fishermen and small-scale fish farmers, and training of women fishermen's groups to make souvenirs. In addition, Companion plays a strategic role in improving the socioeconomic status of extreme poor households (RTSM), the quality of education and health services, children's education levels, especially RTSM levels, and maternal health and nutrition. Postpartum women are also eligible  Children  under  6  years  old.  RTSMs.  Compared  to  other  cities,  the implementation of PKH in Padang city is still not perfect, so comparison is needed to reflect and motivate the implementation.

## A. PENDAHULUAN
Hasil  perhitungan Gross  National  Income  (GNI) ,  Negara  Indonesia  masuk  ke  dalam  91 negara tahun 2022 dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di dunia dengan angka PDB dan PPP  RI  sebesar  US$14.535.  Tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  di  sebabkan  oleh  minimnya pengeluaran  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhannya  seperti  memenuhi  kebutuhan  pokok hidup baik (CNN Indonesia 2022). Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan global yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia salah satunya dengan mayoritas masyarakat berada pada taraf  ekonomi  rendah.  Kepadatan  penduduk  menjadi  salah  satu  penyebab  kemiskinan  yang berakibat  pada  tingginya  tingkat  kriminalitas,  kesehatan,  dan  pendidikan  yang  rendah.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  menyatakan bahwa  “...nega ra  berkewajiban  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  memajukan kesejahteraan  sosial  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia .” Oleh  karena  itu,  pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan  yang  berhak  mengatur  negaranya membentuk program pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) atau di dunia dikenal istilah Conditional Cash Transfers (CCT) yang  dimulai  di  Indonesia  sejak  2007.  Menurut  Kementerian  Sosial  RI  (Kemensos  RI  2019), Program  Keluarga  Harapan  merupakan  sebuah  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
yang  telah  ditentukan  dengan  fokus  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup  sumber  daya manusia yang dilakukan dengan pemberdayaan ibu hamil dan anak-anak. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan dan Kesehatan.
PKH  dilaksanakan  oleh  setiap  Kabupaten/Kota  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  salah satunya adalah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki penduduk yang lebih banyak dibanding  daerah  lainya.  Jumlah  penduduk  Kota  Padang  Tahun  2021  sebanyak  913.448  jiwa. Jumlah ini meningkatkan pertumbuhan penduduk sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penyebaran penduduk di Kota Padang dapat dikatakan tidak merata yang disebabkan masih adanya penumpukan penduduk di beberapa kecamatan seperti Nanggalo yang mencapai 7.227 jiwa/Km2  dan Padang Timur dengan kepadatan mencapai 9.485 jiwa/Km2  (BPS Kota  Padang  2022).  Kepadatan  penduduk  di  Kota  Padang  meningkatkan  jumlah  masyarakat miskin di Kota Padang, yaitu sebesar 4,26% dari jumlah penduduk Kota Padang tahun 2022, yaitu sebesar 44,37 ribu jiwa (BPS.go.id 2022). BAPPEDA menciptakan Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menghapus kemiskinan secara ekstrem di Kota Padang. Melalui program ini, dilakukan peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat,  serta  menurunkan  jumlah  kantong  kemiskinan  yang  dilaksanakan  berdasarkan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang  Percepatan  Penghapusan Kemiskinan  Ekstrem.  Beberapa  permasalahan  terjadi  dalam  implementasi  PKH  ini,  seperti Penerapan  PKH  di  Kelurahan  Pauh  Kota  Padang,  di  mana  di  bentuk  Kelompok  Pengolahan Pangan  Lele  (Weno  2021).  Program  ini  berhasil  dilaksanakan  yang  dibuktikan  dengan meningkatkan  pendapatan  penduduk  kampung  Pinang  Kelurahan  Puah  Kota  Padang.  Namun masih  adanya  kendala  yang  di  hadapi,  yaitu  proses  administrasi  dan  pencatatan  masih  belum terdata  dengan  baik  karena  seluruh  anggota  kelompok  masih  mempelajari  dan  membutuhkan pendampingan yang intens.
Selain  memberikan  bantuan  tunai,  PKH  juga  memberikan  pelatihan  untuk mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  akan  di  dampingi  oleh  Pendamping  PKH  yang ditunjuk  langsung  oleh  Dinas  Sosial.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial, Pendamping PKH yang dikenal dengan pekerja sosial adalah seseorang yang ditunjuk  Lembaga  pemerintah  maupun  swasta  karena  memiliki  kemampuan  bekerja  sosial  dan memiliki  kepedulian  dalam  pekerjaan  sosial  yang  di  dapatkan  dari  pendidikan,  pelatihan,  dan praktik,  serta  pengalaman  dalam  pekerjaan  sosial.  Pendamping  PKH  ini  bertugas  menjadi penghubung  antara  masyarakat  dan  lembaga  terkait  pengembangan,  sebagai  pemberdayaan masyarakat miskin yang dapat menjadi mitra  masyarakat dan pemerintah serta berperan dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan  (Rahmawati  and  Kisworo  2017).  Pendamping  PKH  berperan  sebagai  pendidik, fasilisator, dan wakil teknikal yang mempengaruhi jalannya PKH. Namun dalam pelaksanaannya, Pendamping PKH tidak menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kemudian, kurangnya  koordinasi  antara  pendamping  PKH  dengan  Organisasi  Masyarakat  yang  dibentuk sebagai tempat untuk aspirasi masyarakat dan tempat untuk berkarya. Sedangkan, Pendamping PKH  di  Kota  Padang  di  dukung  penuh  oleh  Wali  Kota  Padang  yang  menyatakan  bahwa Pendamping PKH memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM),  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan,  taraf
pendidikan anak terutama RTSM, serta status kesehatan, dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM (Harian Haluan Sumbar 2019).

## B. METODE
Penelitian ini di buat dengan tujuan menjelaskan implementasi PKH yang di dukung oleh Peran Pendamping PKH di  Kota Padang kemudian  hasil program ini akan  peneliti bandingkan dengan  Implementasi  PKH  di  kota-kota  di  Indonesia.  Penelitian  ini  disajikan  menggunakan metode  kualititatif  dengan  metode  analisis  deskriptif  komparasi  yang  merupakan  analisis  yang membandingkan  suatu  kondisi  yang  sama  untuk  menemukan  kesamaan  maupun  perbedaan, menemukan sebab akibat dan faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena  (Sugiono 2012). Proses pengumpulan data diperoleh melalui data-data terkait Program PKH di Kota Padang dan  kota  lainnya  melalui  teknik  dokumentasi  melalui  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  situs resmi.  Kemudian,  pembahasan  serta  penyusunan  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  pustaka melalui  literatur jurnal  ilmiah  yang  relevan  atau  melalui  informasi online .  Menurut  Miles  dan Michael  (Miless  and  Michael  1994),  analisis  data  akan  diolah  dalam  tiga  jalur  kegiatan,  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.   Implementasi PKH di Kota Padang
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  sebuah  program  perlindungan  sosial  yang membantu  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  dengan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan pemberdayaan ibu hamil dan anak-anak.  PKH diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, memiliki kewajiban di bidang  kesehatan  dengan  menyediakan  pelayanan  pemberian  imunisasi  dan  asupan  gizi untuk anak balita, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, serta anak prasekolah. Kemudian, kesejahteraan  sosial  untuk  disabilitas  dan  lanjut  usia  dengan  syarat  di  atas  60  tahun. Sedangkan  untuk  bidang  pendidikan,  PKH  berkewajiban  untuk  mendaftarkan  serta memastikan    anggota  keluarga  PKH  mendapatkan  layanan  pendidikan  dari  dasar  hingga menengah. Bantuan berupa uang tunai di cairkan kepada paling banyak 4 orang dalam satu keluarga  dengan  bantuan  tetap  regular  diberikan  sebesar  Rp  550.000,-/keluarga/tahun  serta PKH  akses  diberikan  sebesar  Rp  1.000.000,-/keluarga/tahun  (Kemensos  RI  2019).  Untuk mengetahui  apakah  kita  penerima  bansos  PKH,  masyarakat  dapat  melihat  di website cekbansos.siks.kemsos.go.id. dengan memasukkan nama sesuai KTP.  Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 20 Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk miskin sebagai berikut:

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli

## Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Kota-Kota Sumatera Barat Tahun 2019-2021
No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (juta jiwa) 2019 2020 2021 1 Padang 42.44 42.17 48.44 2 Solok 2.29 1.99 2.31 3 Sawah Lunto 1.35 1.36 1.52 4 Padang Panjang 3.00 2.84 3.28 5 Bukittinggi 6.00 6.01 6.98 6 Payakumbuh 7.68 7.74 8.66 7 Pariaman 4.20 3.66 3.99 Total 348.22 344.23 370.63
Sumber: bps.go.id, 2022.
Dapat dilihat pada Tabel 1, Kota Padang masih menempati peringkat satu kota dengan jumlah  kemiskinan  terbanyak  di  Provinsi  Sumatera  Barat  hingga  tahun  2022.  BAPPEDA menciptakan  Program  Pensasaran  Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem  (P3KE) untuk menghapus kemiskinan secara ekstrem di Kota Padang. Melalui program ini, dilakukan peningkatan  pendapatan,  mengurangi  beban  pengeluaran  masyarakat,  serta  menurunkan jumlah  kantong  kemiskinan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang  Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem (Bappeda.Padang.go.id 2023).  Pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kota Padang melalui Program  P3KE  ini,  pemerintah  mengupayakan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  melalui nelayan dan budidaya ikan kecil. Sebagai kota yang dekat dengan perairan, pendapatan utama masyarakat  miskin  di  Kota  Padang  berasal  dari  mata  pencaharian  sebagai  nelayan.  Bentuk pelayanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota  Padang  terhadap  nelayan  dan pembudidayaan  ikan,  maka  di  bentuk  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.  Penelitian  Simanullang  dan  Eriyanti  (Simanullang  and  Eriyanti  2019)  menghasilkan bahwa DKP memberikan pelatihan kantor lurah   dan    SP3N,   di mana nelayan akan dibina dan diberikan arahan untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu, di Kelurahan Pasie Nan Tigo  Kota  Padang,  dibentuk  Kelompok  Usaha  Bersama  yang  berguna  untuk  menampung aspirasi masyarakat nelayan seperti penyampaian permintaan alat tangkap. Selain mengolah ikan dan kripik ikan, ibu-ibu nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang yang dekat dengan  objek  wisata  Pasia  jambak,  juga  diberi  pelatihan  untuk  menciptakan  oleh-oleh  khas melalui  Kelompok  Wanita  Nelayan  (Munaf,  Alipuddin,  and  Rahayu  2022).  Namun  dalam pelaksanaannya,  Kelompok  Wanita  Nelayan  ini  belum  mendapatkan  pelatihan  batik  secara intens.  Pemberdayaan  wanita  nelayan  tersebut  masih  perlu  peningkatan  keahlian  dan pelatihan agar dapat bersaing dengan pasar batik yang didominasi oleh Batik Jawa, sehingga pendapatan Kelompok Wanita Nelayan masih rendah.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat  Kota Padang di 11 kecamatan  sebagai  bantuan  kepada  masyarakat  masa  pemulihan pandemic  covid serta menyambut  Idul  Fitri  sebanyak  36.104  keluarga  penerima  manfaat.  Untuk  penyaluran program PKH dan Sembako dapat dilihat dari gambar berikut:

## Gambar 1 Realisasi Program Keluarga Harapan
Sumber: LAKIP Dinas Sosial Kota Padang, 2023.
Dengan  dana  tersebut  hingga  April  2023,  bantuan  sosial  berupa  sembako  telah tersalurkan 35.244 atau 97,62% dari jumlah keluarga penerima manfaat. Bantuan ini disalurkan melalui Mitra PKH, yaitu PT. Pos Indonesia dengan tiga cara, yaitu penyaluran melalui pos, penyaluran  melalui  komunitas,  diantarkan  langsung  kepada  penerima  KPM  yang  sedang sakit, disabilitas maupun lansia (Antara Sumbar 2023). Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan berbagai program seperti PKH, bantuan sosial berupa sembako, dan bantuan sosial berupa uang tunai untuk pengendalian dampak inflasi.
Pelaksanaan  PKH  dibantu  oleh  Pendamping  PKH  yang  ditunjuk  oleh  Dinas  Sosial Kota  Padang  untuk  membantu  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kota  Padang. Pendamping  PKH  memainkan  peran  yang  strategis  meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah  6  tahun  dari  RTSM  sehingga  pendamping  PKH  ini  didukung  oleh  pemerintah  Kota Padang. Pada 2019 lalu, Pendamping PKH diberi bantuan berupa sepada motor sebanyak 25 unit kendaraan operasional untuk pendamping PKH di Kota Padang dalam acara Silaturahmi dan  Bakti  Sosial  Tagana  se-Sumatera  Barat  oleh  Bapak  Walikota,  Mahyeldi  (Harian  Haluan Sumbar 2019). Kemudian di tahun 2022, Wali Kota Padang, Bapak Hendri Septa memberikan bantuan kepada 30 orang anggota PKH di kecamatan Lubuk Begalung yang diberikan melalui Camat  Heriza  syafani  (Padang.go.id  2022).  Bantuan  tersebut  berupa  bahan  pokok  seperti minyak goreng, tepung serta alat elektronik peralatan dapur.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli

## 2.  Analisis Komparasi Implementasi PKH di Indonesia
Analisis deskriptif komparasi yang merupakan analisis yang membandingkan suatu kondisi  yang  sama  untuk  menemukan  kesamaan  maupun  perbedaan.  Dalam  penelitian  ini, peneliti membandingkan pelaksanaan PKH di Kota Padang dengan kota lainnya yang dapat dibandingkan  dalam  peyelenggarakan  PKH. Pelaksanaan  PKH  di  dukung  dengan  adanya pemilihan Uda-Uni PKH sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke masyarakat yang berasal dari pendamping PKH. Pada pemilihan Uda-Uni duta PKH 2019 dimenangkan oleh Uda Fauzi Eka Putra yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman (Dinsosppa.padangpariamankab.go.id  2019).  Adanya  orang  sebagai  orang  terpandang  akan menarik  perhatian  masyarakat  sehingga  pada  saat  duta  PKH  maupun  pendamping  PKH bertemu  dengan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dalam  memberikan  motivasi  untuk semangat kemandirian, penyuluhan maupun sosialisasi dapat dilaksanakan secara maksimal. Kemitraan  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten  Padang  Pariaman  ini  juga  dilaksanakan  oleh Kecamatan Banuhampu, bekerja sama antara Pendamping PKH dengan Nan Apik Penyuluhan Agama Islam Fungsional Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam  (Sumbar.kemenag.go.id 2021).  Kemitraan  ini  dilakukan  melalui  penyuluhan  untuk  menambah  pengetahuan  serta wawasan masyarakat mengenai anak merupakan merupakan amanat Tuhan sehingga perlu dipastikan kehidupannya, terutama kesehatan dan pendidikan. Selain itu, orang tua sebagai pendidikan pertama anak wajib melindungi dari kekerasan secara fisik, psikis,  dan seksual. Kemitraan Kota Padang masih kurang memenuhi persyaratan dan masih mengalami kendala dalam menyatukan tujuan bersama.
Kota  Malang  melaksanakan  PKH  untuk  memutuskan  rantai  kemiskinan  dengan mengaktifkan  partisipasi  seluruh  masyarakatnya  melalui  pemberdayaan  masyarakat Kelompok Usaha Bersama (Permana, Sasmito, and Gunawan 2018). Implementasi PKH ini di dukung  dengan  keberadaan  pendamping  PKH  yang  aktif  dan  memiliki  kepedulian  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  taraf  hidup  mandiri.  Pada  bidang  kesehatan, masyarakat  dan  pendamping  PKH  peduli  akan  kesehatan  keluarganya  dan  sadar  akan pentingnya  Kesehatan  terutama  ibu  hamil  dan  anak-anak.  Tersedianya  fasilitas  kesehatan, terutama  ruang  persalinan  memadai,  perawatan  ibu  nifas,  serta  perawatan  balita  seperti penimbangan  balita  dan  program  imunisasi  tersedia  di  Posyandu.  Sedangkan,  pada  bidang pendidikan, orang tua di Kota Malang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Jika ada anak yang putus sekolah, Pendamping PKH bersama Dinas Sosial bekerja sama untuk membujuk  dan  membantu  menyelesaikan  permasalahan  anak  tersebut.  Namun,  dalam pelaksanaannya  masih  adanya  aturan  pendamping  PKH  yang  masih  berganti  sehingga mempengaruhi persiapan kemitraan untuk mendukung program PKH di  Kota Malang. Hal ini dapat menjadi cerminan bagi  Kota Padang dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat agar dapat tercapainya keberhasilan PKH  di  Kota  Padang.  Kecamatan  Dawarblandong  Kabupaten  Mojokerto  juga  mengusung konsep  yang  sama  dengan  Kota  Malang,  yaitu  memutuskan  rantai  kemiskinan  dengan memanfaatkan peran Pendamping PKH, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil, masih adanya beberapa Kendala dalam penerapannya (Kholif, Noor, and Siswidiyanto 2019). Kendala yang dihadapi, yaitu berupa tanggung jawab yang bertabrakan antara pendamping PKH  dan  UPPKH  Kabupaten  Mojokerto.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidakjelasan  kontrak pendamping  PKH  dan  aturan  Pendamping  PKH  dituntut  menjadi  CPNS  serta  adanya

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
permasalahan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan pengadaan fasilitas. Selain itu,  masyarakat    memiliki  kesadaran  akan  pentingnya  perannya  dalam  keberhasilan  PKH namun tidak adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah maupun Pendamping PKH untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, Kota Padang memiliki keunggulan karena SOP dan tanggung jawab masing-masing pihak  yang  mendukung  PKH  yang  berdasarkan  Pedoman  Pelaksanaan  PKH  yang  di keluarkan oleh Kementerian Sosial RI tahun 2021-2024.
Beberapa  daerah  memiliki  strategi  yang  berbeda  dalam  melaksanakan  PKH  di daerahnya, seperti halnya dengan  Kota Bitung yang  menyusun strategi melalui komunikasi yang  intens  dengan  masyarakat  agar  dapat  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  dengan penyuluhan  dan  sosialisasi  dari  Dinas  Sosial  (Manongga,  Sofia  Pangemanan,  and  Kairupan 2018).  Kota  Bitung  menjelaskan  peran  masyarakat  lebih  besar  dibanding  dengan  peran pemerintah  maupun  Pendamping  PKH  sebagai  fasilisator.  Selain  itu,  sebagai  pelaksana kebijakan  Pemerintah  Kota  Bitung  secara  keseluruhan  melaksanakan  tanggung  jawabnya dengan baik untuk menanggulangi kemiskinan melalui PKH. Strategi ini juga dilaksanakan di Kecamatan  Ranoyapo  Kabupaten  Minahasa  Selatan  (A.  Mandolang,  Daicy  Lengkong,  and Dengo  2019).  Program  ini  didukung  dengan  kompleksnya  struktur  birokrasi  yang  tertata dengan baik dan memiliki SOP masing-masing serta mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Namun, dalam hasil evaluasinya masih lemahnya komunikasi dalam pelaksanaan PKH  yang  dibuktikan  dengan  masih  adanya  masyarakat  miskin  yang  belum  menerima bantuan dari program ini. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang kesulitan mendaftarkan dirinya secara online .
Strategi  yang  dilaksanakan  Desa  Kajhu,  Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten  Aceh Besar  adalah  mengatasi  kemiskinan  dengan  sasaran  utama  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri anak yang usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih (Daud and Marini 2019). Pelaksanaan program ini disiapkan  dari  tujuan  yang  diinginkan,  kemudian  dilakukan  pemilihan  lokasi  dan  sasaran peserta serta penentuan peran Pendamping PKH yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH  yang  di  keluarkan  oleh  Kementerian  Sosial  RI  Tahun  2021-2024.  Bahkan  Dinas  Sosial tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada peserta yang tidak menaati aturan yang telah  dibuat  agar  mendapat  efek  jera,  dan  menumbuhkan  kesadaran  diri  masyarakat  akan pentingnya  peran  mereka  dalam  keberhasilan  PKH.  Strategi  ini  dapat  diterapkan  di  Kota Padang karena masih banyaknya masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial tersebut semestinya mereka dapat dimanfaatkan dengan membuka usaha agar memiliki pendapatan lebih besar dan timbulnya kemandirian masyarakat.

## D. SIMPULAN
Program  Keluarga  Harapan  di  Kota  Padang  di  terapkan  melalui  program  Pensasaran Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem  (P3KE)  untuk  menghapus  kemiskinan  secara ekstrem  di  Kota  Padang  melalui  strategi  kebijakan  yang  meliputi  peningkatan  pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, serta menurunkan jumlah kantong kemiskinan yang dilaksanakan  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan  Ekstrem.  Penerapan  program  tersebut  dilakukan  dengan pemberian bantuan sosial, memberikan pelatihan, dan penyuluhan kepada nelayan dan budidaya

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
ikan  kecil  serta  pelatihan  membuat  oleh-oleh  di  Kelompok  Wanita  Nelayan.  Selain  itu,  peran pendamping memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM),  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan,  taraf  pendidikan anak terutama RTSM, status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM.
Jika  dibandingkan  dengan  kota  lain,  penerapan  PKH  di  Kota  Padang  masih  belum sempurna  sehingga  perlu  dibandingkan  untuk  menjadi  cerminan  maupun  motivasi  dalam penerapannya. Seperti halnya Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan penyuluhan melalui Duta PKH dan Kabupaten Agam melakukan penyuluhan bersama Nan Apik Penyuluhan Agama Islam  Fungsional  Kecamatan  Banuhampu.  Sama  halnya  dengan  strategi  Kota  Bitung  yang menyusun strategi melalui komunikasi yang intens dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran  masyarakat  dengan  penyuluhan  dan  sosialisasi  dari  Dinas  Sosial.  Kemudian,  dalam memutuskan  rantai  kemiskinan  Kota  Malang  melalui  dukungan  keberadaan  Pendamping  PKH yang  aktif  dan  memiliki  kepedulian  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  taraf hidup  mandiri.  Sedangkan,  Kabupaten  Minahasa  didukung  oleh  struktur  birokrasi  yang  tertata dengan  baik  dan  memiliki  SOP  masing-masing  serta  mudah  dipahami  oleh  pelaksana  maupun masyarakat.

## REFERENSI
A.  Mandolang,  Yosua,  Florance  Daicy  Lengkong,  and  Salmin  Dengo.  2019.  “Implementasi  Program Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Ranoyapo  Kabupaten  Minahasa  Selatan.” Jurnal  Administrasi Publik 5 (79): 1 – 8. Antara  Sumb ar.  2023.  “Penyaluran  Bansos  Sembako  Dan  PKH  Di  Padang  Hampir  100  Persen.”
AntaraNews2 ,  April  16,  2023.  https://www.antaranews.com/berita/3490989/penyaluran-bansos- sembako-dan-pkh-di-padang-hampir-100-persen#mobile-src.
Bappeda.Padang.go.id. 2023. “Bappeda Bercerita - Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Padang .”  Bappeda Kota  Padang.  2023.  https://bappeda.padang.go.id/2022/bappeda-bercerita- strategi-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-di-kota-padang#:~:text=Kondisi
Persentase
Penduduk Miskin Kota,%25 %2Cdengan jumlah 6.070 jiwa.
BPS.go.id. 2022. “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Ribu Jiwa), 2019- 2021.” Badan Pusat Statistik. 2022. https://padangkota.bps.go.id/indicator/161/350/1/jumlah - penduduk.html.
BPS Kota Padang. 2022. Kota Padang Dalam Angka (Padang Municipality in Figure) . Edited by CV. Adyta. Padang: BPS Kota Padang.
https://padangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Zjg3OWJlNGQ5YmM2N2R mMTQ0ZjBhNzgw&xzmn=aHR0cHM6Ly9wYWRhbmdrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNh dGlvbi8yMDIyLzAyLzI1L2Y4NzliZTRkOWJjNjdkZjE0NGYwYTc4MC9rb3RhLXBhZGFuZy1kY WxhbS1hbmdrYS0yMDIyLmh0bWw%3D&tw.
CNN Indonesia. 2022. “RI Masuk 100 Negara Paling Miskin Di Dunia.” CNN Indonesia , September 30, 2022. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100- negara-paling-miskin-di-dunia#:~:text=Indonesia  masuk  dalam  100  negara  paling  miskin  di dunia.,%243.870 per kapita pada 2020.
Daud,  Muhammad,  and  Yushita  Marini.  2019.  “Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.” Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum 2 (1): 29 – 38. https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51.
Dinsosppa.padangpariamankab.go.id. 2019. “Padangpariaman Raih Prestasi Uda Duta PKH Sumbar.” Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. 2019. https://dinsosppa.padangpariamankab.go.id/home/posting/Padangpariaman-raih-prestasi- Uda-Duta-PKH-Sumbar.
Harian  Haluan  Sumbar.  2019.  “Pendamping  PKH Kota  Padang Terima  Kendaraan  Operasional.”
Harian Haluan , November 26, 2019. https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr- 10217786/pendamping-pkh-kota-padang-terima-kendaraan-operasional.
Kemensos  RI.  2019.  “Program  Keluarga  Harapan  (PKH).”  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia.
2019. https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh.
Kholif,  Khodiziah  Isnaini,  Irwan  Noor,  and  Siswidiyanto.  201 9.  “Implementasi  Program  Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2 (4): 709 – 14.
Manongga,  Alman,  Sofia  Pangemanan,  and  Josef  Kairupan.  2018.  “Implementasi  Pro gram  Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung.” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1 (1): 1 – 10.
Miless, Mathew B., and A. Haberman Michael. 1994. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Munaf, Yuniarti, Alipuddin, a nd Sonia Rahayu. 2022. “PELATIHAN MEMBATIK SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN WANITA NELAYAN KELURAHAN PASIE NAN TIGO KOTA PADANG .” Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 5458: 101 – 11.
Padang.go.id.  2022.  “30  Orang  Anggota  PKH  Kecamatan  Lubeg  Terima  Bantuan.” Pemerintah  Kota Padang , 2022. https://www.padang.go.id/30-orang-anggota-pkh-kecamatan-lubeg-terima- bantuan.
Permana,  Arif  Citra,  Cahyo  Sasmito,  and  Cakti  Indra  Gunawan.  2018.  “IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN    MASYARAKAT DALAM PROGRAM  KELUARGA HARAPAN UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KOTA MALANG (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan 10 (2): 64 – 74.
Rahmawati,  Evi,  and  Bagus  Kisworo.  2017.  “Peran  Pendamping  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  Melalui  Program  Keluarga  Harapan.” Journal  of  Nonformal  Education  and  Community Empowerment 1 (2): 161 – 69. https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271.
Simanullang, Jubel Hot P, and Fitri Eriyanti. 2019. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
TANGKAP OLEH DKP KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ( Studi Kelurahan  Pasie  Nan  Tigo  Kecamatan  Koto  Tangah  Kota  Padang ).” Ranah  Research  Journal  Of
Multidicplinary Research and Development 1 (2): 253 – 63.
https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/47/44.
Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sumbar.kemenag.go.id.  2021.  “Kolaborasi  Nan  Apik  Penyuluh  Agama  Dan  Pendamping  PKH Tingkatkan  Kualitas  Jiwa  KPM  PKH.”  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat.  2021. https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/63033/kolaborasi-nan-apik-penyuluh-agama-dan- pendamping-pkh-meningkatkan-kualitas-jiwa-kpm-pkh.
Weno, Ferdian. 2021. “Peran Pendapinga n Dalam Program Bangun Industri Desa Oleh PKPU HI Di Kampung  Pinang  Kelurahan  Lambung  Bukit  Kecamatan  Pauh.”  Universitas  Andala. http://scholar.unand.ac.id/100085/.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli

## Undang-Undang dan Peraturan:
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang  Percepatan  Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial