Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum dalam perspektif gender (Studi kasus pengguna bus Transjateng jalur Purwokerto-Purbalingga)
A. Luthfi Hamidi 1 , Anggitiyas Sekarinasih 2 , Endang Sartika 3* , Hendri Purbo Waseso 4 1,2,3*,4 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah – Indonesia 1 aluthfihamidi@gmail.com, 2 anggitiyas@uinsaizu.ac.id, 3* sartika_endang@uinsaizu.ac.id,
4 hendri@uinsaizu.ac.id
Keywords: Gender Segregation; Public Policy; Central Java Bus.
Abstract
This  study  aims  to  find  the  formulation  of  the  policy  of separation of seats in a gender perspective on the Trans Jateng Barlingmascakeb Bus Corridor I Purwokerto-Purbalingga. This field  research  used  documentation,  observation,  interview and  questionnaire  techniques  in  the  collection  of  data  and then  analyzed  qualitatively  by  describing  narratively  the results of the analysis  found.  The results of this research are (1) the policy of separation of seats in the Central Java Trans Barlingmascakeb  Bus  Corridor  I  Purwokerto-Purbalingga  is  a formal policy in the form of an oral regulation because there are no documents that specifically explain it; (2) The policy of separation  of  seats  or  gender  segregation  is  applied  by  the Central Java Transportation Office as a preventive measure for crimes such as sexual harassment; and (3) The application of the seat separation policy on the Trans Jateng Barlingmascakeb Bus Corridor I Purwokerto-Purbalingga is not yet effective. This is indicated by the disproportionate seating between men and women resulting in the non-compliance of users to occupy seats according to sex. Kata Kunci: Segregasi Gender; Kebijakan Publik; Bus Trans Jateng. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan formulasi kebijakan pemisahan  tempat  duduk  dalam  perspektif  gender  pada  Bus
Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga.
Penelitian  lapangan  ini  menggunakan  teknik  dokumentasi, observasi,  wawancara  dan  angket  dalam  pengumpulan datanya  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  yaitu  dengan mendeskripsikan  secara  naratif  hasil  analisa  yang  ditemukan.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
Info ArtIkel Riwayat Artikel: Dikirim January 2, 2023 Direvisi May 30, 2023 Terbit June 1 , 2023
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  kebijakan  pemisahan tempat duduk pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I  Purwokerto-Purbalingga  merupakan  kebijakan  formal  yang berbentuk  regulasi  secara  lisan  dikarenakan  tidak  ditemukan dokumen  yang  secara  spesifik  menjelaskannya;  (2)  Kebijakan pemisahan  tempat  duduk  atau  segregasi  gender  diterapkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah sebagai upaya preventif adanya kejahatan seperti pelecehan seksual; dan (3) Penerapan kebijakan  pemisahan  tempat  duduk  pada  Bus  Trans  Jateng Barlingmascakeb  Koridor  I  Purwokerto-Purbalingga  masih belum  efektif,  ditandai  dengan  tidak  sebandingnya  tempat duduk antara laki-laki dan perempuan sehingga berakibat pada tidak  patuhnya  pengguna  untuk  menempati  tempat  duduk sesuai jenis kelamin.

## Pendahuluan
Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kebijakan menentukan pembatasan kursi penumpang berperspektif gender dalam bus Transjateng. Hal itu menarik diteliti karena kebijakan tersebut menghadirkan pro dan kontra bagi para pengguna. Beberapa asumsi beranggapan bahwa kebijakan tersebut kontra produktif dengan semangat emansipasi wanita  dan feminisme karena seolah pemerintah menganggap perempuan memiliki kodrat yang tidak bisa disetarakan dengan laki-laki sehingga memerlukan kebijakan khsusus. Selain itu, persoalan lain berkaitan dengan adanya potensi pelangaran HAM khususnya terhadap pengguna laki-laki yang harus berdiri meski kursi untuk perempuan masih kosong karena jumlah kursi perempuan memang lebih banyak. Kebijakan ini seolah mencurigai bahwa setiap laki-laki memiliki potensi sex abuse (pelecehan seksual). Penelitian terhadap persoalan transportasi yang mengedepankan akses gender di Indonesia antara lain dibahas oleh (Mubarok et al., 2021) di Jakarta, (Song et al., 2019) di Solo, dan (Budiarti & Nurhadi, 2017) di Semarang.
Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menggagas sebuah aturan megenai “Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan”. Buku panduan tersebut tentu merupakan pondasi dasar atas lahirnya kebijakan pemisahan kursi penumpang berperspektif gender yang juga diterapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang diaplikasikan dalam moda transportasi
Transjateng. “Sementara itu alat yang digunakan untuk melakukan analisis gender adalah Gender Analisis Pathway (GAP) yaitu suatu alat untuk menggali isu gender, mengidentifikasi penyebab kesenjangan antara perempuandan laki-laki pada peran, akses, kontrol dan partisipasi serta manfaat dalam semua bidang pembangunan. Selain itu juga mengidentifikasi faktor penyebab internal/eksternal, menyusun rencana aksi serta base line data dan indikator” (2010:1).
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwasanya pemerintah memiliki perencanaan dalam penyetaraan gender dan pemberian akses yang cukup bagi perempuan untuk mendukug proses pembangunan. Kutipan di atas memiliki indikasi bahwasanya pemberian fasilitas khusus bagi perempuan dalam moda transportasi umum sudah melalui berbagai kajian. Meski kebijakan pemberian kuota khusus bagi perempuan sudah diatur dalam undang-undang dan kebijakan tersebut tentu didasarkan pada fenomena dan persoalan yang relevan di lapangan, akan tetapi hal itu memberikan dampak pro dan kontra bagi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut dianggap kontra produktif dengan semangat feminismne dan emansipasi wanita . Bahkan tanpa pemahaman yang lebih, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut memberikan rasa tidak nyaman terhadap pengguna khususnya adanya dugaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kelompok partai berhaluan Islam yang berupaya untuk memasukkan unsur syariah. Hal itu masuk akal karena beberapa pemerintah daerah di Indonesia memiliki kecenderungan menerapkan konsep hukum Islam. Hal itu seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, Jawa Barat yang dibahas dalam aturan ketahanan keluarga melalui perda nomor 9 tahun 2017 seperti dibahas oleh (Hidayat, 2019). Tentu kemungkinan-kemungkinan tersebut memiliki potensi negatif terhadap konsep semangat demokrasi Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila, meski adanya penerapan aturan otonomi daerah di Indonesia.
Anggapan adanya pelecehan seksual dalam moda transportasi umum yang dilakukan oleh pengguna berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan banyak terjadi di kota-kota besar tentu menjadi pertimbangan mendasar atas kebijakan tersebut. Akan tetapi, pada sisi lain kebijakan itu menghadirkan persoalan baru yaitu adanya potensi pelanggaran HAM oleh pemerintah terhadap warga negara berjenis kelamin laki-laki. Sebuah artikel yang dimuat di Kompasiana dan Tribun Jakarta. Com (20 Maret 2012) dengan artikel berjudul “Diskriminasi Hak Pria dan Wanita dalam Moda Transportasi Umum”, menjelaskan mengenai terjadinya pelanggaran HAM pada moda transportasi di kota besar seperti Jakarta, karena ada kebijakan
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
khusus dalam menentukan gerbong 1 dan gerbong 8 untuk perempuan. Artikel tersebut mengutip piagam HAM PBB untuk menyampaikan maksud pelanggaran pada pasal 1, bahwasanya “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.
Kutipan tersebut merupakan bunyi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Menurut artikel tersebut, sudah jelas disebutkan bahwasanya semua orang (tanpa membedakan pria dan wanita)  mempunyai hak-hak yang sama tak terkecuali dalam penggunaan transportasi umum. Kebijakan transportasi umum di Indonesia, antara lain dibahas oleh (Ahmad et al., 2020), (Praptono et al., 2016), dan (Putri, 2020).
Selain potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan pemisahan kursi penumpang berperspektif gender, perspektif masyarakat yang ditulis dalam Sorge Megazine oleh Anastasia Satriyo yang dimuat pada 1 Desember 2015, menjabarkan mengenai fenomena pemisahan gerbong kereta berdasarkan perspektif gender. Hal menarik yang dapat diamati adalah justru pada gerbong campuran menunjukkan sikap solidaritas baik oleh pemuda terhadap perempuan tua maupun oleh gadis muda terhadap penumpang laki-laki tua dalam hal memberikan tempat duduknya. Justru konflik sering terjadi pada gerbong perempuan baik antara perempuan dengan membawa banyak barang dagangan, gadis muda dengan ibu tua, atau sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa potensi konflik tidak hanya terjadi atas tindakan laki-laki kepada perempuan semata, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh perempuan . Dalam konteks penelitian, kebijakan pemisahan tempat duduk berdasarkan perspektif gender, dilakukan di beberapa negara seperti dalam penelitian (Hoy & Puławska‐obiedowska, 2021) di Polandia, (Kakar et al., 2021) di India, (Panjwani, 2018) di Pakistan, (Al-Rashid et al., 2020) di Arab Saudi (Dunckel Graglia, 2016), di Meksiko, dan (Montoya-Robledo & Escovar-Álvarez, 2020) di Kolombia.
Berkaitan dengan beberapa femonena dan asumsi-asumi dalam latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk menyampaikan suatu hasil yang signifikan mengenai kebijakan pengkhususan kursi penumpang berperspektif gender yang ada dalam bis Transjateng. Secara khusus, jalur yang dipilih untuk studi kasus dalam penelitian ini adalah Transjateng jalur Purwokerto- Purbalingga. Pemilihan studi kasus tersebut cukup beralasan mengingat secara historis di kawasan kota
Purwokerto dan sekitarnya belum pernah ada pengoperasian bus kota baik yang dikelola oleh pemerintah (seperti Transjateng), maupun yang dikelola oleh swasta. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab perlukah kebijakan khusus penerapan kursi penumpang berbasis gender mengingat hampir tidak ditemukan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di kendaraan umum terlebih secara historis masyarakat Banyumasan dengan segala budayanya memiliki nilai norma yang tentunya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Didukung dengan tidak semua kalangan masyarakat di kawasan Banyumasan menggunakan moda transportasi tersebut karena masyarakat secara umum tidak memiliki pengalaman secara kultural dalam penggunaan bus kota seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan kota-kota besar lainnya.
Meski Tranjateng yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baik untuk Jalur Semarang-Bawen, Semarang-Kudus, dan Purwokerto-Purbalingga menerapkan sistem pemisahan kursi penumpang berperspektif gender, akan tetapi hal itu tidak terjadi pada Trans Jogja (DIY), dan BST (Batik Solo Trans) kota Solo. Dengan demikian, melihat kedekatan kultur masyarakat Banyumasan, Jogja, dan Solo, menghadirkan pertanyaan perlukah Transjateng pada umumnya dan khususnya jalur Purwokerto-Purbalingga memiliki kebijakan pemisahan kursi penumpang berperspektif gender?. Mengingat karakter kota-kota tersebut (berikut semarang dan Purwokerto) merupakan masyarakat yang memiliki karakter berbeda dengan masyarakat di Jakarta yang lebih kompleks dalam hal karakter dan latar belakang . Terlebih penerapan kebijakan pemisahan kursi ataupun gerbong penumpang memiliki potensi pelangaran HAM terhadap laki-laki dan dianggap kontraproduktif dengan semangat feminisme dan emansipasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana peneliti mendatangi langsung Dinas Perhubungan Privinsi Jawa Tengah sebagai pengelola Bus Transjateng. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi terkait dengan kebijakan pemisahan kursi penumpang berperstif gender. Subject dalam penelitian ini adalah penumpang moda transportasi Transjateng Koridor 1 purwokerto- Purbalingga. Sedangkan object penelitian ini adalah kebijakan pemisahan tempat duduk antara penumpang laki-laki dan perempuan dalam moda transpotasi Bus Transjateng Koridor 1 Purwokerto- Purbalingga. Sumber data dalam penelitian ini terdari dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan
di sini adalah Salinan kebijakan dan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta hasil pengisian kuesioner dan wawancara pengguna Bus Transjateng jalur Purwokerto-Purbalingga. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian, tulisan opini, dan peliputan media secara khusus berkaitan dengan pemisahan kursi berperstif gender.
Data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti terhadap tingkah laku penumpang Bus Transjateng Purwokerto-Purbalingga selama kurang lebih 1 bulan pada tahun 2019. Sedangkan data tentang kebijakan pemisahan tempat duduk antara penumpang perempuan dan laki-laki didapatkan melalui dokumentasi dengan mempelajari Salinan Kebijakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang didukung dengan data wawancara dengan stakeholder terkait.. Untuk memperoleh perspektif penumpang terhadap kebijakan pemisahan tempat duduk berbasis gender dilakukan dengan penyebaran survey berupa kuesioner kuesioner yang dibagikan kepada penumpang transjateng sebagai sumber data dan interview mengenai penilaian mereka berkaitan dengan kebijakan pemisahan tempat duduk.
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara meninterpretasi data yang telah terkumpul baik hasil Salinan kebijakan dinas perhubungan provinsi jawa tengah berkaitan dengan pemisahan kursi penumpang berperspektif gender dan hasil interview dengan stakeholder bus transjateng mengenai hal tersebut. Setelah data-data terpilih dan trkumpul melalui proses reduksi data, analisis data selanjutnya melalui metode deskriptif kualitatif sehingga kualitas dan keakuratan data dapat dilihat secara mandalam. Temuan data-data dilapangan dianalisis dengan perspektif keilmuan sehingga ditarik sebuah kesimpulan yang memudahkan peneliti dalam menyajikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
Deskripsi Umum Angkutan Aglomerasi Trans Jateng
Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutaama dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien Pemerintah provinsi Jawa Tengah mengadakan moda transportasi umum berupa angkutan aglomerasi perkotaan yang dapat diakses oleh masyarakat Jawa Tengah dengan meluncurkan Bus Rapid Transit BRT Jawa Tengah yang lebih dikenal dengan Bus Trans Jateng pada 7 Juli 2017. Trans Jateng adalah sistem Bus Rapid Transit terpadu yang mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah. Bus Rapid Transit (BRT) ini mengadopsi sistem yang sama seperti Trans Semarang, yakni shelter khusus (tanpa shelter transit) dan tanpa jalur
khusus BRT. Layanan angkutan umum ini diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo di Terminal Bawen dengan koridor pertamanya yakni Stasiun Tawang hingga Terminal Bawen.

## a.  Definisi Angkutan Aglomerasi Perkotaan
Angkutan umum yang dikembangkan oleh Pemprov Jawa Tengah ini disebut sebagai angkutan aglomerasi perkotaan. Angkutan aglomerasi ini merujuk pada penyediaan transportasi masal yang menghubungkan antar kota atau kabupaten yang berdekatan. Tujuannya adalah terjadinya konektivitas yang produktif sehingga masyarakat dapat secara cepat meningkatkan usahanya. Dalam perspektif pemerintahan, pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Angkutan aglomerasi berupaya menghubungkan aktivitas ekonomi antar kota dengan garansi pelayanan yang standar kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

## b.  Landasan Hukum Angkutan Aglomerasi Perkotaan Tans Jateng
Berdasarkan dokumen Dinas Perhubungan Jawa Tengah, pemberlakuan angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng didasarkan pada visi misi dan program gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan SK Kadishub Nomor 551.2/141 Tahun 2017 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah.

## c.  Rute Trans Jateng Barlingmascakep
Dalam dokumentasi Dinas Perhubungan Jawa Tengah, pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan wilayah Barlingmascakep sesungguhnya terdiri dari empat koridor yang menghubungkan wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Koridor I memiliki rute Purwokerto-Purbalingga, Koridor II memiliki rute Purwokerto-Gombong, Koridor III memiliki rute Purwokerto-Cilacap dan Koridor IV memiliki rute Purwokerto-Mandiraja. Empat koridor rute Trans Jateng Barlingmascakep tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Vol. 18 No. 1 Juni 2023
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...

## Gambar 1 Rute Angkutan Aglomerasi Barlingmascakeb
Dari empat koridor di atas, baru dibuka rute BRT TransJateng koridor 1 Purwokerto - Purbalingga km pada tanggal 13 Agustus 2018 oleh Gubernur Ganjar Pranowo. 1 BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga tersebut diinisiasi sebagai solusi atas perkembangan kebutuhan warga Barlingmascakep yang semakin pesat. Rute BRT Trans Jateng ini menghubungkan Purwokerto sebagai pusat pendidikan, belanja dan rekreasi dengan Purbalingga yang kian maju pesat sebagai pusat industri dan pariwisata.
BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga melayani rute sepanjang 26,7 km, mulai dari Terminal Bulu Pitu Purwokerto – Jalan Sultan Agung – Jalan Menteri Supeno – Jalan Jenderal Sudirman Sokaraja – Jalan Letjend Suprapto – Jalan Klahang Sokaraja – Jalan Jompo Kulon – Jalan Mayjend Sungkono – Jalan Ahmad Yani – Jalan Komisaris Noto Sumarsono – Jalan Letkol Isdiman – Jalan Letjen S Parman – Jalan Raya Bojong – Jalan Raya Purbalingga Banjarnegara – dan berakhir di Terminal Bukateja Purbalingga.
Adapun rute sebaliknya sepanjang 39 km dari arah purbalingga ke purwokerto adalah mulai dari Terminal Bukateja Purbalingga – Jl Raya Purbalingga-Banjarnegara – Jl Raya Bojong – Jl Letjen S Parman – Jl Letkol
1 Lihat  berita  peluncuran  BRT  TransJateng  Koridor  I  Purwokerto-Purbalingga  di  laman  website:  https:// modatransportasi.com/highlight-news/trans-jateng-i-layani-purwokerto-purbalingga/  atau https://www.solopos. com/mulai-beroperasi-ini-rute-brt-trans-jateng-purwokerto-purbalingga-933972  atau  https://www.tribunnews. com/regional/2018/08/13/trans-jateng-mulai-layani-purwokerto-purbalingga  atau  https://www.liputan6.com/ regional/read/3616543/ayo-cek-jadwal-dan-rute-brt-gratis-purwokerto-purbalingga

## A. Luthfi Hamidi, Anggitiyas Sekarinasih, Endang Sartika, Hendri Purbo Waseso
Isdiman – Jl Komisaris Noto Sumarsono – Jl Ahmad Yani – Jl Mayjend Sungkono – Jl Jompo Kulon – Jl Klahang Sokaraja – Jl Letjend Suprapto – Jl Jend Sudirman Sokaraja – Jl Suparjo Rustam – Jl Gerilya – Taman Andhang Pangrenan – Jl S Parman – Jl Jend Sudriman – Jl RA Wiriaatmaja – Jl Gatot Subroto – Jl Merdeka – Jl S Parman – Jl Suwatio – dan berakhir di Terminal Bulu Pitu Purwokerto.
Berikut adalah denah rute Bus BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto- Purbalingga.

## Gambar 2 Rute Wilayah Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga
(Sumber: www.perhubunganjatengprov.go.id)

## d.  Sistem Ticketing dan Tarif BRT Trans Jateng
Dalam peluncuran BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga tersebut Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa BRT tersebut sudah dilengkapi dengan ketersediaan halte yang cukup banyak yakni 23 halte di Kabupaten Banyumas dan 20 halte lainnya di Kabupaten Purbalingga. Untuk spesifikasi bus BRT, 14 bus berukuran medium dengan kapasitas 40 penumpang, dengan rincian 20 duduk dan 20 berdiri dengan tarif dasar Rp 2.000,-  bagi pelajar, buruh, atau veteran, dan Rp 4.000,- untuk umum.
Selanjutnya, tarif dasar BRT Trans Jateng diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 4 Tahun 2019 tengan Tarif Angkutan Aglomerasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng. Pergub tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Jateng Kawasan Kedungsepur Koridor I (Stasiun Tawang-Bawen); dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng Kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap Dan Kebumen (Serta Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 63)
Pergub Jateng No 4 Tahun 2019 memuat beberapa Pasal penting diantaranta Pasal 1 menetapkan bahwa besaran tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng ditetapkan sebesar:
1)  Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) untuk umum; dan
2)  Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pelajar, veteran dan buruh.
Serta pasal dua yang menyatakan bahwa “Penumpang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng yang telah membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan melakukan perpindahan moda Bus Rapid Transit atau transit dari satu koridor ke koridor lainnya, tidak dikenakan pembayaran tarif baru”.
Sistem pembayarannya menggunakan ticket smart card yang dibayarkan penumpang sebelum menaiki bus. Sistem tersebut memungkinkan penumpang untuk naik dan turun dengan cepat. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi penumpang untuk berpindah koridor tanpa membayar lagi dengan syarat penumpang tidak keluar dari halte.

## e.  Sumber daya manusia
Dalam pengelolaan BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga dibutuhkan sumber daya manusia untuk memastikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna. Dalam dokumentasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga memiliki 71 personil yang terdiri dari koordinator layanan 3 orang, admin kantor 3 orang, admin kasir 6 orang, timer 5 orang, pengawas 5 orang, pramujasa 34 orang dan tenaga kebersihan 15 orang. Pegawai tersebut berstatus non PNS.

## f.  Spesifikasi Bus
BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga memiliki kendaran sebanyak 14 kendaran dengan jumlah yang telah discraping sebanyak 55 kendaran. Spesifikasi bus telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku dengan berbagai fasilitasnya untuk memberi kenyamanan kepada penumpang. Secara
detail spesifikasi yang dimaksud seperti kapasitas penumpang sejumlah 33 orang yaitu 20 duduk dan 13 berdiri, terdapat pendingin udara dan sistem penerangan yang memberi kenyamanan kepada penumpang, tersedia fasilitas informasi perjalanan, kendaraan yang ramah lingkungan, menarik secara visual baik eksterior maupun interiornya, lantai bus didesain tinggi sesuai halte sekitar 110 cm dan disediakan ruang untuk penyandang difabel. Berikut lebih detail mengenai spesifikasi bus Trans Jateng dalam bentuk gambar:

## Gambar 3 Spesifikasi Bus BRT Trans Jateng

## g.  Spesifikasi Halte
Halte menjadi bagian penting dari operasionalisasi BRT Trans Jateng dikarenakan tempat di mana penumpang naik dan turun sekaligus menjadi ruang tunggu penumpang. Spesifikasi halte didesain sedemikian rupa agar penumpang mendapatkan rasa aman dan nyaman. Spesifikasi BRT Trans Jateng Koridor I Purwokerto-Purbalingga antara lain struktur bangunan yang permanen atau portable, terlindung dari panas dan hujan sekaligus memiliki sistem penerangan yang baik, tinggi lantai halte sejajar dengan lantai bus yaitu 100 cm, dinding yang transparan, tersedia informasi yang aktual dan akurat yang memudahkan penumpang, menyediakan kemudahan bagi pejalan kaki dan penyandang difabel, dan disediakan ruang iklan.

## Dasar Kebijakan Pemisahan Tempat Duduk Bus Rapid Transit (BRT) Transjateng
Setiap program yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang menjadi dasar dari diberlakukannya suatu program. Peraturan tersebut dalam konteks kajian ini disebut sebagai kebijakan publik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan merupakan serangkaian aturan atau kebijakan yang diterapkan dalam mengatur masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Rusli (2013) kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya program pemerintah yang tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku menjadi program yang illegitimate sehingga dapat disebut sebagai sebuah pengingkaran terhadap negara Indonesia sebagai negara hukum.
Termasuk dalam konteks program penguatan angkutan aglomerasi yang digagas oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah berupa BRT Trans Jateng, dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelusuran peneliti berkaitan dengan landasan peraturan yang digunakan oleh pemprov Jawa Tengah dalam meligitimasi program angkutan aglomerasi, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar pijakannya, yaitu:
a.  Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Dalam UU Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan ini terdapat dua pasal yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu pasal 139 dan pasal 158. Dalam pasal 139 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi. Sedangkan dalam pasal 158 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

## b.  Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014
Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam lampiran tersebut dijelaskan pada poin g bahwa penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi merupakan tugas dari pemerintah daerah provinsi.
A. Luthfi Hamidi, Anggitiyas Sekarinasih, Endang Sartika, Hendri Purbo Waseso

## c.  Peraturan Gubernur dan turunannya
Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah. Peraturan tersebut digunakan untuk membentuk lembaga pendukung dalam operasi angkutan aglomerasi di Jawa Tengah yaitu dengan membentuk Balai Transportasi Jawa Tengah. Dalam teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Nomor 551.2/141 tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan jaringan trayek angkutan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah.

## d.  Program Kerja Gubernur
Program kerja Gubernur sebagai turunan dari visi dan misi gubernur Jawa Tengah juga menjadi dasar diterapkannya BRT Trans Jateng. Program kerja tersebut ditulis pada poin 7 yaitu pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
Dalam perspektif kebijakan, beroperasinya BRT Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga telah memiliki landasaan yang jelas. Dalam posisi ini, Dinas Perhubungan Jawa Tengah telah melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan. Sedangkan dari segi jenis kebijakan, penggunaan landasan di atas termasuk dalam kebijakan publik. Nugroho (2014:8-9) mencatat bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi empat yaitu kebijakan formal, kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi), pernyataan pejabat publik dan perilaku pejabat publik. Sedangkan kebijakan formal sendiri dikelompokkan menjadi tiga yaitu perundang-undangan, hukum dan regulasi. Berkaitan dengan penggunaan landasan kebijakan tersebut, maka BRT Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga masuk dalam kategori kebijakan formal berbentuk regulasi. Lebih lanjut Nugroho (2014:14) menjelaskan bahwa kebijakan formal bentuk regulasi berhubungan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga negara kepada pihak non-pemerintah termasuk di dalamnya lembaga bisnis dan nirlaba. Dalam kasus ini, Dinas Perhubungan membentuk konsorsium yang menampung perusahaan swasta untuk bergabung dalam sistem BRT terutama yang trayeknya berhimpitan dan berdekatan dengan koridor Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga.
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
Namun demikian, peneliti tidak menemukan secara spesifik mengenai dokumen yang menjelaskan tentang pemisahan tempat duduk pada BRT Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga. Pada kenyataannya pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan di BRT Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga tersebut telah diberlakukan dan berjalan sudah hampir satu tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Wuragil Agus Wibowo menjelaskan bahwa kebijakan pemisahan tempat duduk pada BRT Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga memang tidak ada aturan tertulis yang memayunginya. Data tersebut menunjukkan bahwa pemisahan tempat duduk BRT Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga tidak menjadi regulasi yang bersifat khusus karena tidak ada regulasi yang menjelaskan secara spesifik mengenai teknis bahwa pemisahan tempat duduk harus dilaksanakan. Sehingga, peneliti memposisikan kebijakan pemisahan tempat duduk pada Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga sebagai kebijakan regulasi yang bersifat lisan. Hal tersebut merujuk pada terimplementasikannya pemisahan tempat duduk pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga, namun tidak ada regulasi tertulis yang mengaturnya. Sedangkan dasar dari diberlakukannya kebijakan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Wuragil Agus Wibowo bahwa pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan diberlakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual yang sering terjadi pada kota- kota besar. Artinya, pemisahan tempat duduk mempunyai sifat preventif agar penumpang perempuan mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang terjamin.
Dari kebijakan formal berbentuk regulasi yang bersifat lisan tersebut dalam implementasinya telah dibuat petunjuk mengenai pemisahan tempat duduk untuk laki-laki dan perempuan. Implementasi tersebut dapat dilihat dari spesifikasi bus yang ketika penumpang masuk dalam bus dapat terlihat tulisan pada kaca bus yang transparan ‘area perempuan’ dan ‘area laki-laki’. Berikut dokumentasi yang didapatkan peneliti:

## Gambar 4

## Tanda pemisahan tempat duduk akses ke dalam bus
Pada gambar di atas, tempat duduk dalam bus terbagi menjadi dua area yaitu area laki-laki dan area perempuan seperti terlihat dalam gambar. Namun, pemisahan tersebut tidak ada sekat portable yang digunakan sehingga dalam praktiknya penumpang perempuan terpisah dengan penumpang laki-laki dan masih memungkinkan untuk saling berhimpit-himpitan saat kondisi penumpang penuh.
Pada spesifikasi bus dan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga telah memenuhi indikator dari desain yang responsif gender. Indikator tersebut berkaitan dengan akses yang memudahkan perempuan dalam menggunakan layanan. Pada desain bus Trans Jateng, tinggi Bus didesain dengan tinggi 110 cm sesuai dengan tinggi halte yang memiliki tinggi 100 cm sehingga penumpang perempuan tidak kesulitan saat naik dari halte ke bus.
Indikator lain dari penerapan responsif gender pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga yaitu pertama, pelayanan informasi. Pelayanan informasi ini berkaitan dengan kemudahan perempuan dalam memahami teknis penggunaan dari mulai informasi rute yang dipasang dalam bus dan juga halte. Kedua, ketepatan waktu. Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga memiliki petugas yang disebut timer untuk mengatur ketepatan waktu bus yang beroperasi. Hal tersebut menjamin perempuan dalam hal perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tujuan. Ketiga, tarif layanan.
Biaya yang terjangkau yang diterapkan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga memungkinkan perempuan untuk memiliki mobilitas yang lebih fleksibel. Seperti diketahui, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan cenderung memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi terutama pada perempuan paruh baya sehingga penerapan tarif yang terjangkau membuka akses bagi perempuan.
Dalam perspektif gender, kebijakan pemisahan tempat duduk tersebut memiliki makna yang signifikan bagi terpenuhinya hak-hak perempuan dalam mendapatkan kenyamanan dan keamanan di wilayah publik. Secara spesifik, penerapan segregasi gender pada moda transportasi Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga sangat tepat. Namun lemahnya regulasi yang menjadi landasan kebijakan segregasi gender pada Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga dapat menimbulkan kritik. Diperlukan konfirmasi terhadap pengguna mengenai kebijakan segregasi gender pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan efektif untuk diterapkan.

## Efektivitas Pemisahan Tempat Duduk Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng
Efektifitas kebijakan publik menurut Rusli (2013) akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Seperti diketahui kebijakan segregasi gender pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada perempuan artinya bersifat preventif. Artinya efektifitas kebijakan tersebut dapat diukur dari seberapa jauh masyarakat pengguna merasa nyaman dan bagaimana implementasi kebijakan di lapangan dari perspektif masyarakat pengguna. Untuk menganalisa hal tersebut, peneliti menggunakan angket dalam pengumpulan datanya sehingga peneliti dapat melihat harapan masyarakat pengguna (responden) terkait dengan kebijakan segregasi gender pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga.
Responden terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah total 23 orang yaitu 14 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Komposisi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui respon dari kalangan perempuan dan respon laki-laki sebagai pembandingnya. Berdasarkan hasil angket yang diisi responden didapatkan data yang diklasifikasikan sebagai berikut:
A. Luthfi Hamidi, Anggitiyas Sekarinasih, Endang Sartika, Hendri Purbo Waseso

## a.  Intensitas Penggunaan Bus BRT Trans Jateng
Dari jumlah total responden, 12 orang mengaku pernah menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga dan 11 orang lainnya belum pernah. Dari 12 orang yang pernah menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga, 8 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 11 orang yang belum pernah menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga, 6 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut menegaskan kecenderungan perempuan yang lebih memilih moda transportasi umum sehingga kebijakan yang dirancang seharusnya lebih mengarah pada kenyamanan pengguna berjenis kelamin perempuan.
Kecenderungan tersebut ditegaskan kembali dengan data intensitas penggunaan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto- Purbalingga. Dari total jumlah responden yang pernah menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga, 2 orang diantaranya mengaku ‘sering’, 4 orang mengaku ‘cukup sering’, 3 orang mengaku ‘kadang-kadang’, dan 3 orang sisanya mengaku ‘baru beberapa kali’. Kategori intensitas yang tinggi diwakili oleh pengguna yang mengaku ‘sering’, ‘cukup sering’, dan ‘kadang-kadang’. Sedangkan intensitas rendah diwakili oleh pengguna yang mengaku ‘baru beberapa kali’. Secara spesifik, intensitas rendah tersebut dikarenakan asumsi bahwa pengguna dapat menghitung berapa kali mereka pernah menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga. Jumlah total pengguna yang termasuk dalam kategori berintensitas tinggi adalah 9 orang dan 3 orang lainnya berintensitas rendah. Dari 9 orang pengguna berintensitas tinggi, 6 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan sehingga data tersebut menguatkan data sebelumnya bahwa perempuan mendominasi penggunaan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga sehingga diperlukan kebijakan yang responsif terhadap kenyamanan perempuan.
b.  Motivasi Penggunaan Bus BRT Trans Jateng
Keperluan pengguna dalam menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga menunjukkan alasan mobilitas yang
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
dilakukan. Data tersebut penting untuk diungkap agar peneliti dapat mengetahui motivasi pengguna dan seberapa besar kemungkinan pengguna akan mengulanginya. Dari data responden yang memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto- Purbalingga, 3 responden diantaranya mengaku bertujuan untuk rekreasi atau jalan-jalan, 2 responden mengaku bertujuan untuk sekolah atau kuliah, 1 responden mengaku bertujuan untuk berangkat kerja, dan 6 responden tidak mengaku secara spesifik tujuannya.
c.  Pemahaman Pengguna berkaitan dengan kebijakan segregasi gender
Dalam hal pemahaman pengguna berkaitan dengan kebijakan segregasi gender yang diterapkan pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga didapatkan bahwa 11 responden mengaku mengetahui adanya kebijakan tersebut. Sedangkan 12 responden lainnya mengaku tidak mengetahui kebijakan segregasi gender. Berdasar data yang ada, pemahaman kebijakan segregasi gender berbanding lurus dengan intensitas pengguna. Hanya 1 responden yang berasal dari kategori pengguna yang pernah menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga mengaku tidak tahu perihal kebijakan segregasi gender.

## d.  Penerapan kebijakan segregasi gender
Pemahaman pengguna tentang penerapan kebijakan segregasi gender Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga ditunjukkan pada kepatuhan pengguna mengenai pemisahan tempat duduk yang telah ditetapkan. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kebijakan yang dilaksanakan. Pelanggaran dalam menempati tempat duduk diakui oleh 7 responden, sedangkan 5 responden lain mengaku tidak pernah melihat pelanggaran yang dilakukan penumpang lain. Data tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya perbaikan kebijakan agar dapat dipahami oleh pengguna dan dilaksanakan. Padahal di dalam Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga terdapat kondektur yang bertugas untuk melayani kebutuhan pengguna termasuk mengarahkan penumpang untuk menempati tempat duduk sesuai jenis kelamin yang telah ditentukan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan didapatkan bahwa kondektur telah mengarahkan penumpang untuk menempati tempat duduk sesuai dengan ketentuan. Data tersebut berdasarkan pengakuan atau kesaksian pengguna
bahwa kondektur telah mengarahkan penumpang. Hanya 1 responden yang tidak mengaku bahwa kondektur telah mengarahkan penumpang dan 2 responden yang mengaku kadang-kadang kondektur mengarahkan penumpang. Artinya, petugas Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga dalam hal ini kondektur telah melaksanakan tugasnya.
Dari diskusi data tersebut, pemahaman pengguna mengenai kebijakan segregasi gender pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto- Purbalingga dan peran petugas dalam mengarahkan penumpang tidak memberi dampak signifikan terhadap kepatuhan pengguna untuk menempati tempat duduk sesuai ketentuan. Artinya, kebijakan pemisahan tempat duduk yang diterapkan pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto- Purbalingga masih dibutuhkan kajian ulang sehingga menjadi efektif untuk diterapkan.
e.  Komentar Pengguna tentang kebijakan segregasi gender
Untuk mengetahui komentar pengguna, peneliti memberikan tiga pertanyaan berkaitan dengan perlukah ada kebijakan pemisahan tempat duduk, apakah kebijakan pemisahan tempat duduk berpotensi adanya pelanggaran HAM, dan apa keluhan saat menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga.
Dari data yang dikumpulkan diperoleh bahwa rata-rata responden menganggap perlu diterapkannya kebijakan pemisahan tempat duduk, hanya satu responden yang menganggap tidak perlu. Sedangkan berkaitan dengan potensi pelanggaran HAM, 4 responden menyatakan bahwa kebijakan pemisahan tempat duduk berpotensi melanggar HAM. Adapun responden lainnya menyatakan tidak ada potensi melanggar HAM.
Keluhan pengguna Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga didapatkan data bahwa tempat duduk untuk laki- laki lebih sedikit dibanding perempuan dan masih ada laki-laki yang berdiri di area perempuan. Sedangkan dalam hal kenyamanan, hampir semua responden menyatakan nyaman saat menggunakan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga.

## f.  Harapan Pengguna
Harapan pengguna mencerminkan seberapa jauh pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Termasuk harapan
Vol. 18 No. 1 Juni 2023
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
yang berkaitan dengan kebijakan pemisahan tempat duduk. Peneliti mengklasifikasi harapan pengguna dalam dua kategori yaitu harapan yang berkaitan dengan kebijakan segregasi gender dan harapan terkaitan dengan pelayanan secara umum. Harapan tersebut diambil dari data responden yang memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga. Berikut kutipan data responden:

## Tabel 1

## Klasifikasi Harapan Pengguna
Klasifikasi Harapan Harapan tentang kebijakan pemisahan tempat duduk Tempat duduk tidak perlu dipisahkan antara laki- laki dan perempuan Penambahan kursi untuk penumpang lelaki agar adil antara lelaki dan perempuan Lebih baik untuk kedepan agar orang-orang lebih nyaman dengan adanya bus trans-jateng Bisa memprioritaskan penumpang, dalam artian walaupun terjadi pemisahan gender dalam tempat duduk, jika ada orng tua baik laki laki maupun perempuan harus di beri tempat duduk Lebih bijak dan tdak usah terlalu bias gender Harapan tentang pelayanan secara umum Semoga jadi lebih baik kedepannya.  Kondektur senantiasa menertibkan penumpang. Terus pewanginya tolong yang bau/rasa coklat, hehe. Terimakasih atas pelayanan yang diberikan.
Harapan saya buat bus trans kedepannya lebih di perbanyak tempat duduknya, dan alangkah baiknya untuk aturan yg tertera didalam bus ditegaskan kembali cintohnya makan, padahal sudah tertera dilarang makan di dalam bus, karena saya sering melihat seseorang makan didalam bus,dan petugas enggan untuk menasehati,mungkin merasa tidak enak atau gimana,tapi sebaiknya hal itu ditegaskan,karena itu sebuah peraturan,dan mungkin ada orang yg merasakan apa yg saya rasakan tapi maainh enggan untuk menasehatinya terimakasih‚ semoga trans jateng kedepannya bisa lebih baik lagi.

## Klasifikasi

## Harapan
Ditambah armadanya soalnya saya pernah naik trans jateng penuh jadi harus menunggu bus selanjutnya dan itu lumayan cukup lama, terus kalau bisa di tambah halte di kampus iain purwokerto saya rasa itu akan memudahkan. Sekedar saran untuk tiket digenapkan 5ribu. Harapan ke depan, BRT lebih luas jangkauannya, ada aplikasi khusus jg untuk tau jalur dan posisi
BRT dimana.
Tempat duduknya diganti yang nyaman... AC nya lebih diatur lagi Mempertahankan kualitas pelayanan
Dari tabel di atas, data menunjukkan bahwa masih ada responden dalam hal ini adalah penumpang bus, yang menganggap bahwa kebijakan pemisahan tempat duduk tidak dibarengi dengan tersedianya fasilitas yang adil antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan tempat duduk yang disediakan untuk laki- laki lebih sedikit dibanding dengan perempuan. Adapun harapan umum terkait dengan pelayanan diantaranya berkaitan dengan tiket, fasilitas dalam bus dan kedisiplinan pengguna.
Deskripsi data berkaitan dengan efektivitas dalam penerapan kebijakan pemisahan tempat duduk pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga menunjukkan bahwa kebijakan segregasi gender masih banyak problem yang perlu diatasi mulai dari formulasi regulasi yakni perlu penysusunan regulasi secara formal  dan dalam praktiknya di lapangan.
Upaya preventif yang diinisiasi Dinas Perhubungan Jawa Tengah untuk menekan tindak pelecehan seksual atau kejahatan lainnya pada transportasi umum Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga dengan memisahkan tempat duduk anatara penumpang perempuan dan penumpang laki- laki justru menimbulkan masalah lain.

## Simpulan
Berdasarkan paparan diskusi dan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu pertama , kebijakan pemisahan tempat duduk pada Bus Trans
Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga merupakan kebijakan formal yang berbentuk regulasi secara lisan dikarenakan tidak ditemukan dokumen yang secara spesifik menjelaskannya. Kedua , kebijakan pemisahan tempat duduk atau segregasi gender diterapkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah sebagai upaya preventif adanya kejahatan seperti pelecehan seksual. Dan ketiga , penerapan kebijakan pemisahan tempat duduk pada Bus Trans Jateng Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga masih belum efektif. Hal tersebut ditandai dengan tidak sebandingnya tempat duduk antara laki-laki dan perempuan sehingga berakibat pada tidak patuhnya pengguna untuk menempati tempat duduk sesuai jenis kelamin.
Tujuan dari adanya kebijakan pemisahan tempat duduk diterapkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah sebagai upaya preventif adanya kejahatan seperti pelecehan seksual merupakan Langkah yang baik, namun demikian belum adanya regulasi yang tertulis secara formal menjadikan aturan ini belum kuat secara hukum, sehingga akan lebih baik jika aturan ini segera ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk dokumen peraturan ataupun perundangan. Selain itu pihak pengelola Bus Trans Jateng Purbalingga-Purwokerto untuk memperhatikan perbandingan jumlah tempat duduk untuk laki-laki dan perempuan sehingga peraturan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Penliti ucapkan terimakasih kepada Rektor IAIN Purwokerto beserta jajarannya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mayarakat IAIN Purwokerto, Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Pengelolan Bus Transjateng rute Purwokerto- Purbalingga, serta kepada para Pengguna Bus Trans Jateng Rute Purwokerto- Purbalingga.

## Daftar Pustaka
Ahmad, J., Ardian, A., Nilwana, A., & Sahar. (2020). Model Policy Governance of Public Transportation in Sidenreng Rappang Regency . https://doi.org/10.2991/ assehr.k.200303.045
Al-Rashid, M. A., Nahiduzzaman, K. M., Ahmed, S., Campisi, T., & Akgün, N. (2020). Gender-responsive public transportation in the Dammam metropolitan
A. Luthfi Hamidi, Anggitiyas Sekarinasih, Endang Sartika, Hendri Purbo Waseso
region, Saudi Arabia. Sustainability (Switzerland) , 12 (21). https://doi. org/10.3390/su12219068
Budiarti, R., & Nurhadi, M. (2017). Gender Assessment in Urban Transportation Case Study: Semarang City, Indonesia. The Indonesian Journal of Planning and Development , 2 (1). https://doi.org/10.14710/ijpd.2.1.40-51
Dunckel Graglia, A. (2016). Finding mobility: women negotiating fear and violence in Mexico City’s public transit system. Gender, Place and Culture , 23 (5). https://doi.org/10.1080/0966369X.2015.1034240 Gottfried, Heidi and Reese, Laura. (2004). Equity in the Workplace: Gendering Workplace Policy Analysis. Maryland: Lexington Books Hadjipavlou, Maria. (2010). Woman and Change in Cyprus; Feminism and Gender in Conflict . New York: I.B Tauris Publisher
Hidayat, T. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Depok terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017). Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab , 1 (1).
Hoy, K. N., & Puławska‐obiedowska, S. (2021). The travel behaviour of polish women and adaptation of transport systems to their needs. Sustainability (Switzerland) , 13 (5). https://doi.org/10.3390/su13052693 Iles, Richard. (2005). Public Transport in Developing Countries . Elsevier (wwww. elsevier.com)
Kakar, I. S., Peden, M., & Jagnoor, J. (2021). Intersectionality based policy analysis: Equity in mobility in India. Transport Policy , 101 . https://doi.org/10.1016/j. tranpol.2020.11.010

## Kementerian Perhubungan. (2010). Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran
Levi, Purwanti Asih Anna. (2020). Transportasi Publik yang Berkesetaraan Gender dan Sosial. Program Magister Lingkungan dan Perkotaan UNIKA Soegijapranata (https://www.academia.edu/6463233/Transportasi_Publik_ yang_Berkesetaraan_Gender_dan_Sosial)
Montoya-Robledo, V., & Escovar-Álvarez, G. (2020). Domestic workers’ commutes in Bogotá: Transportation, gender and social exclusion. Transportation Research Part A: Policy and Practice , 139 . https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.07.019 Mubarok, Y., Anggraeni, D. N., & Sugiyo, S. (2021). Directive speech acts in the
Vol. 18 No. 1 Juni 2023
Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum ...
school slogans. Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities ,
8 (2). https://doi.org/10.22373/ej.v8i2.7960 Mustikawati, Citra. (2015). Pemahaman Emnasipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emnasipasi Wanita Dalam Pemikiran R.A Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang) . Jurnal Kajian Komunikasi, Vol.3, No.1, Juni 2015, hlm 65-70
Panjwani, N. (2018). Mainstreaming Gender in Karāchī’s Public Transport Policy. European Journal of Sustainable Development , 7 (1). https://doi.org/10.14207/ ejsd.2018.v7n1p355
Praptono, S., Madalina, M., & Tejomurti, K. (2016). The Public Policy Strategy on The Management of The Indonesia Public Road Transportation in Achieving a Gender Equity. Journal of Law, Policy and Globalization , 47 .
Putri, N. E. (2020). Politik Kebijakan Infrastruktur: Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi. JESS (Journal of Education on Social Science) , 4 (1). https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.242
Song, L., Kirschen, M., & Taylor, J. (2019). Women on wheels: Gender and cycling in Solo, Indonesia. Singapore Journal of Tropical Geography , 40 (1). https://doi. org/10.1111/sjtg.12257
Rohmah, Nihayatu. (2017). Segregasi Gender dalam Pembelajaran Ilmu Falak di Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri dan Pesantren Modern As Salam Surakarta Sebagai Upaya Pemberdayaan Peran Perempuan, Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial , Vol. 11, No. 1, 2017. Rusli, Budiman. (2013). Kebijakan Publik; Membangun Pelayanan Publik yang Responsif .Bandung: Hakim Publishing
Somit, Albert and Peterson, Steven A. (2003). Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach. New York: Palgrave MacMillan Sudradjat, Iwan, Bambang Triyoga. (2016). “Segregasi Gender dalam Organisasi Spasial Pesantren-Pesantren Besar di Pulau Jawa”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , Vol. 27, No. 2, Agustus 2016.
Sutopo, HB. (1988). Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar Teoritis dan Praktis, Surakarta : UNS Press
Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik . Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Moestopo Beragama (Pers)
A. Luthfi Hamidi, Anggitiyas Sekarinasih, Endang Sartika, Hendri Purbo Waseso
United Nations. (2007). Civic Engangement in Public Policy: A Toolkit. New York: United Nations https://www.jurnalperempuan.org/blog/mengembalikan-makna-emansipasi-hari- kartini https://www.sorgemagz.com/perempuan-dan-transportasi-publik-2/ https://www.kompasiana.com/www.abdulsoleh.com/550e91ff813311be2cbc6695/ diskriminasi-hak-pria-dan-wanita-dalam-moda-transportasi-umum