## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;

## Muhammad Maksum
11 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

## Fathul Muin
25 Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada

## 39
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU
KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
67 Scope  of  State  Responsibility  Against  Terrorism  In  International  Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
77 Pengendalian  Sosial  Kejahatan  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)

## Mas Ahmad Yani

## 91 Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

## Abu Tamrin
99 Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

## 115
Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)

## Fathudin

## 133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar

## 153
Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak
Atas Kekayaan Intelektual

## Ida Rofida
169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan

## MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1(2015),pp.169-194,DOI : 10.15408/jch.v2i1.1848 .2015.3.1.169-194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal
(Analisis Putusan MA  Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014) 
Dandi Pahusa Alumnus Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: dandi_pahusa@gmail.com
Abstract: Similarity  of  Main  Substaces  in  a  famous  Brand  (Supreme  Court Decision  Number  162  K/Pdt.Sus-HKI/2014).  Criteria  to  determine Similarity  of main substaces in a famous brand is shown by the resemblance of picture, sound, name,  word,  numbers,  combination  of  colours  or  combination  of  related substances  in  goods  or  services  based  on  people  knowledge,  brand  reputation gained by the huge promotion and added by brand registration proved in some countries. Impact of this decision is that for the registered  and famous brand, the owner need to protect their brands and also to maintain good faith on the other’s brand  owners.  If  the  brand  has  been    registered  in  Intelectual  Property  Rights Office  and  announced  in  their  office,  therefore,  the  brand  owner  which  had  it firstly registered could appeal in order to annule the copy right given to the other brand.
Keywords: similarity in main substance, good faith, famous brand
Abstrak: Persamaan  Unsur  Pokok  Pada  Suatu  Merek  Terkenal  (Analisis  Atas Putusan  MA  Nomor  162  K/Pdt.Sus-HKI/2014). Kriteria  penentuan  persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu  adanya kemiripan gambar, bunyi, nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna  atau  kombinasi  dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis  yang  didasarkan  pada  pengetahuan  umum  masyarakat,  reputasi  merek yang  diperoleh  karena  promosi  besar-besaran,  dan  disertai  bukti  pendaftaran merek  tersebut  di  beberapa  negara.  Dampak  dari  putusan  Mahkamah  Agung Nomor  162  K/Pdt.Sus-HKI/2014  bagi  pemilik  merek  yang  telah  terdaftar  dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar  di  Dirjen  HKI  dan  diumumkan  dalam  Berita  Umum  Merek,  maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut.
Kata Kunci : Persamaan unsur pokok, itikad baik, merek terkenal.

## DOI: 10.15408/jch.v2i1.1848
 Naskah diterima: 20 Maret 2015, direvisi: 27 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2015.

## Pendahuluan
Seiring  perkembangan  industri  dan  perdagangan,  merek  menjadi  sangat penting  dalam  dunia  periklanan  dan  pemasaran  karena  publik  sering  mengaitkan suatu image , kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli  suatu  produk  tertentu  dengan  melihat  mereknya  karena  menurut  mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikerenakan reputasi dari merek tersebut. 1
Kebutuhan  untuk  melindungi  merek  dari  peniruan  atau  persaingan  yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia telah dibuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang  merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain peraturan  perundang-undangan  nasional  tentang  merek,  ada  juga    peraturan  merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan  perlindungan  pada  hak  milik  perindustrian  ( Paris  Convention  for  the Protection of Industrial Property ). Indonesia merupakan peserta pada Paris Convention , oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam International Union for the Protection of Industrial  Property yaitu  organisasi  Uni  Internasional  khusus  untuk  memberikan perlindungan  pada  Hak  Milik  Perindustrian,  yang  sekarang  ini  sekretariatnya  turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO ( World Intelectual Property Organization ). 2
Pemilik  merek  baru  akan  diakui  atas  kepemilikan  mereknya  setelah melakukan  pendaftaran.  Untuk  memenuhi  persayatan  pendaftaran,  merek  harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara  merek  yang  dimiliki  dengan  merek  milik  pihak  lain  yang  sejenis.  Agar memiliki  daya  pembeda,  merek  harus  dapat  memberikan  penentuan  pada  barang atau  jasa  yang  bersangkutan. 3 Oleh  karena  itu,  merek  yang  tidak  memiliki  daya pembeda  tidak  dapat  didaftarkan  di  Direktoral  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.
Selain  tidak  memiliki  daya  pembeda,  pendaftaran  merek  juga  dapat  ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  Tentang  Merek  yaitu  pendaftaran  merek  dapat  ditolak  apabila  mengandung persamaan  pokok  atau  keseluruhan  dengan  merek  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar lebih  dulu  untuk  barang  dan/jasa  sejenis,  dengan  merek  yang  sudah  terkenal  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/jasa  sejenis,  dan  juga  dengan  indikasi-geografis  yang sudah dikenal.
Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek  mengenai  persamaan pada pokoknya adalah  merupakan kemiripan yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur-unsur  yang  menonjol  antara  merek  yang  satu dengan  yang  lain,  yang  dapat  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan  mengenai
1 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 131. 2 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 338.
3 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 171
bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 4
Salah satu kesulitan  yang timbul dari ketentuan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001  Tentang  Merek  yaitu  kurangnya  pedoman  yang  jelas  untuk  menetukan kriteria  merek  terkenal,  dengan  kata  lain  undang-undang  merek  Indonesia  tidak mengatur  secara  rinci  tentang  merek  terkenal  ini.  Namun  dalam  ketentuan  Pasal  6 ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  dalam penjelasannya  tentang  penolakan  permohonan  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek  tersebut  di  bidang  usaha  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  diperhatikan  pula reputasi  merek  terkenal  yang  diperoleh  karena  promosi  yang  gencar  dan  besar- besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 5
Perlindungan  merek  terkenal  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam hukum  merek.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  merek  terhadap merek  terkenal  merupakan  pengakuan  terhadap  keberhasilan  pemilik  merek  dalam menciptakan image ekslusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan  produk-produknya  secara  langsung. 6 Adanya  peniruan  merek  terkenal pada  dasarnya  dilandasi  iktikad  tidak  baik,  yaitu  mengambil  kesempatan  dari ketenaran  merek  orang  lain.  Sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik merek terkenal disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.
Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus  dalam  putusan  MA  Nomor  162  K/Pdt.Sus-HKI/2014.  Dalam  putusan tersebut diselesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk. Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan  kasasi  oleh  H.  Ali  Khosin,  SE  dikabulkan  oleh  Mahkamah  Agung dikarenakan mereknya ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., dalam perkara ini tidak sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang  diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi  H.  Ali  Khosin,  SE  tersebut  dikabulkan. Kurangnya aturan secara rinci tentang merek terkenal dan batasan mengenai kriteria persamaan  pada  pokoknya  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merek,  sehingga  hakim  memiliki  penafsiran    yang  berbeda  dalam  menyelesaikan sengketa  antara  H.  Ali  Khosin,  SE  selaku  pemilik  merek  Gudang  Baru  dengan  PT Gudang Garam, tbk.
4 Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
5 Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
6 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 151.

## Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual
Pemahaman  teori  diuraikan  dalam  konsepsi  Hak  Kekayaan  Intelektual  dari unsur-unsur yang ada dalam istilah HKI yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Ketiga unsur  ini  merupakan  kesatuan  yang  tidak  dipisahkan. 7 (1)  Unsur  Hak.  Unsur  ini diartikan hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang  sudah  ada,  mempunyai  nilai  ekonomi,  bisa  diterapkan  di  dunia  industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset;  (2) Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam Zaakenrecht kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang,  dapat  diperdagangkan  dan  dapat  diwariskan  atau  dapat  dialihkan.  Hal  ini berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial; dan (3) Unsur Inteketual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah  cerdas,  orang  yang  berpikiran  jernih  berdasarkan  ilmu  pengetahuan,  atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.
Dari  ketiga  unsur  pemahaman  tersebut  dapat  diartikan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  adalah  sebagai  hak  atas  kepemilikan  terhadap  karya-karya  yang lahir  karena  adanya  kemampuan  intelektualitas  manusia  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Karya-karya  tersebut  merupakan  kebendaan  tidak terwujud  yang  merupakan  hasil  kemampuan  intelektualitas  manusia  dalam  bidang ilmu pengetahuan dan teknologi  melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi. 8
Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek. Pasal 1 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001  Tentang  Merek  mendefinisikan  merek  adalah  tanda  yang  berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang  yang  sudah  membeli  suatu  produk  dengan  merek  tertentu  dan  merasa  puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan  mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi adversiting tool untuk membantu periklanan  dan  promosi  suatu  produk. 9 Selain  itu,  merek  juga  berfungsi  sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang  atau  jasa  yang  dibuat  tersebut  merupakan  barang  atau  jasa  yang  sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa
7 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 113.
8 Rachmadi Usman , Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual , (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 2.
9 Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya ,  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum, 2005), h. 197.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 173
barang atau jasa yang di perdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula. 10
Jenis merek dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu “Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa”. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  barang-barang  sejenis  lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan  jasa-jasa  sejenis  lainnya.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001 Tentang Merek juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 1 angka  4  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  mendefinisikan merek  kolektif  sebagai  merek  yang  digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan karakteristik  yang  sama  yang  diperdagangkan  oleh  beberapa  orang  atau  badan hukum  secara  bersama-sama  untuk  membedakan  dengan  barang  dan/atau  jasa sejenis lainnya.

## Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftar
Agar  suatu  merek  dapat  diterima  dan  dipakai  sebagai  merek  atau  cap dagang, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu mempunyai daya pembedaan yang  cukup.  Dengan  kata  lain,  tanda  yang  dipakai  ini  haruslah  sedemikian  rupa, sehingga  mempunyai  cukup  kekuatan  untuk  membedakan  barang  hasil  produksi suatu perusahaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang  diproduksi  oleh  orang  lain. 11 Selain  itu,  tidak  semua  yang  memenuhi  daya pembeda  dapat  didaftarkan  sebagai  sebuah  merek.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2001  Tentang  Merek  menyatakan  bahwa  merek  tidak  dapat  didaftar  atas dasar  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  beriktikad  tidak  baik. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara  layak  dan  jujur  tanpa  ada  niat  apapun  untuk  membonceng,  meniru  atau menjiplak  ketenaran  merek  pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  yang  berakibat kerugian  pada  pihak  lain  itu  atau  menimbulkan  kondisi  persaingan  curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. 12
Selain  itu,  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merekmengatur  lebih  lanjutapa  saja  yang  tidak  dapat  dijadikan  atau  didaftarkan sebagai  suatu  merek.  Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,moralitas agama, kesusilaan, atau ketertibanumum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum;  dan  merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang
10 Rachmadi Usman , Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual , (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 322.
11 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 348.
12 Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
dimohonkan  pendaftarannya.  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu permohonan  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  HKI  apabila  merek  tersebut mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  milik pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis,  merek  yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis,  dan  indikasi-geografis  yang  sudah  dikenal.  Penolakan  dapat  pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Permohonan  juga  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  apabila  merek  tersebut merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum yang  dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  yang  berhak, merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama,  bendera,  lambang atau  simbol  atau  emblem  negara  atau  lembaga  nasional  maupun  internasional, kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari  pihak  yang  berwenang,  dan  merupakan  tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

## Permohonanan Pendaftaran Merek
Syarat  dan  tata  cara  permohonan  pendaftaran  merek  di  Indonesia  diatur dalam  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang  Merek.  Pasal  7  ayat  (1)  menyatakan    permohonan  pendaftaran  merek diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  kepada  Direktorat  Jenderal  dengan mencantumkan:  (a)  tanggal,  bulan,  dan  tahun;  (b)  nama  lengkap,  kewarganegaraan, dan  alamat  Pemohon;  (c)  nama  lengkap  dan  alamat  Kuasa  apabila  Permohonan diajukan  melalui  Kuasa;  (d)  warna-warna  apabila  merek  yang  dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; dan (e) nama negara dan tanggal permintaan  Merek  yang  pertama  kali  dalam  hal  Permohonan  diajukan  dengan  Hak Prioritas.
Permohonan  ditandatangani  oleh  pemohon  atau  kuasanya.Pemohon  di  sini dapat  terdiri  dari    satu  orang  atau  beberapa  orang  secara  bersama,  atau  badan hukum.Permohonan  yang  diajukan  lebih  dari  satu  Pemohon  secara  bersama-sama berhak  atas  merek  tersebut,  semua  nama  pemohon  dicantumkan  dengan  memilih salah  satu  alamat  sebagai  alamat  mereka.  Namun,  permohonan  yang  diajukan bersama  ditanda  tangani    oleh  salah  satu  dari  pemohon  yang  berhak  atas  merek tersebut,  maka  harus  melampirkan  persetujuan  tertulis  dari  para  pemohon  yang mewakilkan.  Sedangkan  permohonan  merek  yang  diajukan    melalui  kuasanya (Konsultan  Hak  Kekayaan  Intelektual),  surat  kuasa  untuk  itu  ditandatangani  oleh semua  pihak  yang  berhak  atas  merek  tersebut.  Ketentuan  mengenai  syarat-syarat untuk  dapat  diangkat  sebagai  Konsultan  HKI  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah, sedangkan  tata  cara  pengangkatannya  diatur  dengan  Keputusan  Presiden.  Hai  ini berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2)  -  (9)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merek.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 175
Permohonan  pendaftaran  merek  dengan  hak  prioritas.  Hak  prioritas  adalah hak  permohonan  untuk  mengajukan  permohonan  yang  berasal  dari  negara  yang tegabung  dalam Paris  Convention  for  Protection  of  industial  property  atau  Agreement Establishing the World trade organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan  di  negara  asal  merupakan  tanggal  prioritas  di  negara  tujuan  yang  juga anggota perjanjian tersebut dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 13
Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini  diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 11 dikatakan bahwa:”Permohonan  dengan  menggunakan  Hak  Prioritas  harus  diajukan  dalam waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  permohonan pendaftaran  Merek  yang  pertama  kali  diterima  di  negara  lain,  yang  merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishingthe World Trade Organization .”
Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menampung  kepentingan  negara  yang hanya menjadi  salah satu  anggota dari Paris  Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota persetujuan WTO. Paris Convention memuat beberapa ketentuan mengenai  hal  prioritas ini,  yaitu: 14 (a)  Jangka  waktu  untuk  mengajukan  permohonan pendaftaran  merek  dengan  menggunakan  hak  prioritas  adalah  6  (enam)  bulan;  (b) Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris; (c) Tanggal pengajuan tidak  termasuk  dalam  perhitungan  jangka  waktu  6  (enam)  bulan;  (d)  Dalam  hal jangka  waktu  berakhir  adalah  hari  libur  atau  hari  pada  saat  Kantor  Pendaftaran Merek  tertutup,  pengajuan  permohonan  pendaftaran  merek  dimana  perlindungan dimohonkan,  jangka  waktu  diperpanjang  sampai  pada  permulaan  hari  kerja berikutnya.  Sedangkan  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek dikatakan pula bahwa selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan  pendaftaran  merek,  permohonan  dengan    menggunakan  hak  prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang  pertama  kali  yang  menimbulkan  hak  prioritas  tersebut.  Bukti  hak  prioritas tersebut  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia,  yang  perjemahannya  dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.
Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda  penerimaan  permohonan  tersebut  yang  juga  memberikan  penegasan  tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam  hal yang disampaikan berupa salinan  atau fotokopi  surat  atau  tanda  penerimaan,  pengesahan  atas  salinan  atau  fotokopi  surat atau  tanda  penerimaan  tersebut  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal  apabila permohonan  diajukan  untuk  pertama  kali. 15 Apabila  ketentuan  tersebut  tidak dipenuhi  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  setelah  berakhirnya  hak mengajukan  permohonan  dengan  menggunakan  hak  prioritas,  maka  permohonan tersebut  tetap  diproses,  namun  tanpa  menggunakan  hak  prioritas.  Hal  ini
13 Ahmadi Miru, Hukum Merek , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32. 14 Rachmadi Usman , Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual , (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h.336.
15 Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek.
Setelah  persyaratan  administrasi  yang  disebutkan  pada  Pasal  7  sampai dengan  12  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  Direktorat Jenderal  HKI  akan  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  persyaratan  pendaftaran merek,  apabila  terdapat  kekurangan  dalam  kelengkapan  persyaratan  administrasi sebagaimana  dimaksudkan  di  atas,  Direktorat  Jenderal  meminta  agar  kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal  pengiriman  surat  permintaan  untuk  memenuhi  kelengkapan  persyaratan tersebut.  Sedangkan  dalam  hal  kekurangan  tersebut  menyangkut  persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang  Merek,  jangka  waktu  pemenuhan  kekurangan  persyaratan  tersebut  paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, apabila  kelengkapan  persyaratan  di  atas  tidak  dipenuhi  dalam  jangka  waktu  yang telah  ditentukan,  maka  Direktorat  Jenderal  memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Terhadap hal  ini,  biaya  yang  telah  dibayarkan  kepada  Direktorat  Jenderal  tidak  dapat  ditarik kembali.  Sebaliknya,  apabila  seluruh  persyaratan  administrasi  telah  tepenuhi,  maka terhadap  permohonannya  diberikan  tanggal  penerimaan  ( filing  date ),  yang  dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal ini berdasarkan  Pasal 15 Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

## Pelaksanaan Pendaftaran Merek
Setelah  pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  terhadap  suatu  permohonan pendaftaran  merek  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal  penerimaan,  Direktorat  Jenderal  akan  melakukan  pemeriksaan  substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemeriksaaan substantif tersebut dilaksanakan untuk menentukan  dapat  atau  tidak  dapatnya  merek  yang  bersangkutan  didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  Tentang  Merek.  Pemeriksaan  ini  diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  9 (sembilan) bulan.
Berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  -  (3)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang  Merek,  apabila  pemeriksa  melaporkan  hasil  pemeriksaan  substantif  bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, maka permohonan  tersebut  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek.  Namun,  apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar  atau  ditolak,  atas  persetujuan  Direktur  Jenderal,  maka  hal  tersebut diberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemohon  atau  kuasanya  dengan  menyebutkan alasannya.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 177
Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan surat  pemberitahuan  tersebut.  Apabila  setelah  30  (tiga  puluh)  hari  pemohon  atau kuasanya  tidak  menyampaikan  keberatan  atau  tanggapannya,  maka  Direktorat Jenderal  akan  menetapkan  keputusan  tentang  penolakan  permohonan  tersebut. Dalam  hal  Permohonan  ditolak,  segala  biaya  yang  telah  dibayarkan  kepada Direktorat  Jenderal  tidak  dapat  ditarik  kembali.  Namun,  apabila  pemohon  atau kuasanya  menyampaikan  keberatan  atau  tanggapannya  kemudian  pemeriksa melaporkan  bahwa  tanggapan  tersebut  dapat  diterima,  maka  atas  persetujuan Direktur  Jenderal,  permohonan  itu  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek.  Hal  ini berdasarkan  Pasal  20  ayat  (4),  (5),  dan  (8)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek.
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, setelah  suatu permohonan disetujui untuk didaftar, maka dalam  waktu paling lama 10  (sepuluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  disetujuinya  permohonan  untuk  didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman  berlangsung  selama  3  (tiga)  bulan  dan  dilakukan  dengan menempatkannya  dalam  Berita  Resmi  Merek  yang  diterbitkan  secara  berkala  oleh Direktorat  Jenderal  dan/atau  menempatkannya  pada  sarana  khusus  yang  dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.
Selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukankeberatan  secara  tertulis  kepada  Direktorat  Jenderal  atas  permohonan yang  bersangkutan  dengan  dikenai  biaya.  Keberatan  hanya  dapat  diajukan  apabila terdapat  alasan  yang  cukup  disertai  bukti  bahwa  merek  yang  dimohonkan pendaftarannya  adalah  merek  yang  berdasarkan  Undang-Undang  ini  tidak  dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  keberatan  mengirimkan  salinan  surat  yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemohon  atau  kuasanya  berhak  mengajukan  sanggahan  terhadap  keberatan  yang diajukan  oleh  pihak  lain.  Sanggahan  tersebut  diajukan  secara  tertulis  dalam  waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan  oleh  Direktorat  Jenderal.Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  Tentang  Merek,  Direktorat  Jenderal  menggunakan  keberatan  dan/atau sanggahan  tersebut  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pemeriksaan  kembali terhadap  permohonan  yang  telah  selesai  diumumkan.  Hal  ini  diselesaikan  dalam jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  bulan  terhitung  sejak  berakhirnya  jangka  waktu pengumuman.
Direktorat  Jenderal  HAKI  smemberitahukan  secara  tertulis  kepada  pihak yang  mengajukan  keberatan  mengenai  hasil  pemeriksaan  kembali  yang  dimaksud. Apabila  pemeriksa  melaporkan  hasil  pemeriksaan  bahwa  keberatan  dapat  diterima, maka  Direktorat  Jenderal  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemohon  bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal ini, pemohon atau kuasanya
dapat  mengajukan  banding.  Namun,  apabila  pemeriksa  melaporkan  hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (3) – (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat  Jenderal  akan  menerbitkan  dan  memberikan  sertifikat  merek  kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula jika keberatan tidak dapat  diterima,  maka  Direktorat  Jenderal  akan  menerbitkan  dan  memberikan sertifikat  merek  kepada  pemohon  atau  kuasanya  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  permohonan  tersebut  disetujui  untuk  didaftar dalam Daftar Umum Merek.

## Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang, hal ini di atur dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek.  Pasal  35 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  pemilik  merek  terdaftar setiap  kali  dapat  mengajukan  permohonan  perpanjangan  untuk  jangka  waktu  yang sama.  Permohonan  perpanjangan  diajukan  kepada  Direktorat  Jenderal  HKI  secara tertulis  oleh  pemilik  merek  atau  kuasanya  dalam  jangka  waktu  12  bulan  sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, permohonan  perpanjangan  ini  disetujui  apabila  merek  yang  bersangkutan  masih digunakan  pada  barang  atau  jasa  sebagaimana  disebut  dalam  sertifikat  merek tersebut  dan  barang  atau  jasa  tersebut  masih  diproduksi  dan  diperdagangkan. Permohonan  perpanjangan  dapat  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal,  apabila permohonan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  di  atas  atau  merek  tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada  pemilik  merek  atau  kuasanya  dengan  menyebutkan  alasannya.  Dalam  hal penolakan  permohonan  perpanjangan,  pemilik  merek  atau  kuasanya  dapat mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Niaga.  Putusan  Pengadilan  Niaga  hanya dapat  diajukan  kasasi.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  27  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, perpanjangan  jangka  waktu  perlindungan  merek  terdaftar  dicatat  dalam  Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis  kepada  pemilik  merek  atau  kuasanya.  Sedangkan  permohonan  pencatatan perubahan  nama  dan/atau  alamat  pemilik  merek  terdaftar  diajukan  kepada Direktorat  Jenderal  HKI  dengan  dikenai  biaya  untuk  dicatat  dalam  Daftar  Umum merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti  perubahan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 179

## Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
Penghapusan  dan  pembatalan  pendaftaran  merek  diatur  dalam  Pasal  61 sampai dengan 72 UU tahun 2001. Pasal 61 ayat  (1), pengapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik  merek  yang  bersangkutan.  Penghapusan  pendaftaran  merek  atas  prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran atau  pemakaian  terakhir,  kecuali  apabila  ada  alasan  yang  dapat  diterima  oleh Direktorat  Jenderal  atau  merek  digunakan  untuk  jenis  barang  dan/atau  jasa  yang tidak sesuai dengan jenis  barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Hal ini berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001  Tentang  Merek  yang  menyebutkan  alasan-alasan  tentang  pengajuan pembatalan  merek.  Alasan-alasan  itu  ditentukan  dalam  Pasal  4,  Pasal  5  dan  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek.Pemilik  merek  yang  tidak terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  tersebut  setelah  mengajukan  permohonan kepada Direktorat Jenderal.Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun  sejak  tanggal  pendaftaran  merek.  Gugatan  pembatalan  dapat  diajukan  tanpa batas  waktu  apabila  merek  yang  bersangkutan  bertentangan  dengan  moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
Pembatalan  pendaftaran  merek  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  dengan mencoret  merek  yang  bersangkutan  dari  Daftar  Umum  Merek  dengan  memeberi catatan  tentang  alasan  dan  tanggal  pembatalan  tersebut.Pembatalan  pendaftaran  itu diberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  merek  atau  kuasanya  dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar  Umum  Merek,  Sertifikat  Merek  yang  bersangkutan  dinyatakan  tidak  berlaku lagi.Pencoretan  pendaftaran  suatu  Merek  dari  Daftar  Umum  Merek  diumumkan dalam  Berita  Resmi  Merek.  Pembatalan  dan  pencoretan  pendaftran  merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hal ini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001 Tentang Merek.

## Persamaan Unsur Pokok Merek
Pada  dasarnya  merek  memiliki  hak  khusus  yang  digunakan  untuk membedakan barang atau jasa dengan merek yang dimiliki pengusaha lainnya. Hak khusus untuk memakai sesuatu merek tidak dibataskan kepada hak untuk  memakai merek  yang  digunakan  untuk  membedakan  barang-barangnya  saja.  Namun,  hak khusus  ini  juga  meliputi  semua  merek-merek  yang  sama  pada  unsur  pokoknya dengan merek yang digunakan. 16
16 Sudargo Gautama, Hukum Merek di Indonsia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 99.
Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang  Merek,  yang  dimaksud  dengan  “Persamaan  pada  pokoknya”  adalah kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur-unsur  yang  menonjol  antara  merek yang  satu  dengan  merek  yang  lain,  yang  dapat  menimbulkan  kesan  adanya persamaan  baik  mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi antara  unsur-unsur  ataupun  persamaan  bunyi  ucapan  yang  terdapat  dalam  merek- merek tersebut. 17 Misalnya merek “BON” untuk jenis merek elektronik telah terdaftar di Direktorat Jederal HKI, kemudian pengusaha lain mendaftarkan mereknya dengan merek “BONN” atau “BON-N” untuk  jenis barang yang sama.  Hal ini dapat dilihat adanya  persamaan  bunyi  dalam  pendaftaran  tersebut,  sehingga  dapat  dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Niaga.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  tidak  mengatur persamaan  pada  pokoknya  dengan detil atau  rinci,  sehingga  putusan  dalam  kasus- kasus pelanggaran merek yang berkaitan dengan ini sering tidak selesai.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  15  di  atas,  persamaan  unsur  pokok merupakan suatu kemiripan. Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal  dari  kata  “mirip”  yang  artinya  hampir  sama  atau  serupa. 18 Oleh  karena  itu, persamaan  pada  pokoknya  pada  suatu  merek  hanya  hampir  sama  atau  serupa bentuknya. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh. 19
Yurisprudensi 20 Mahkamah  Agung  RI  No.  2279  PK/Pdt/1992  tanggal    6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun  keseluruhan  dapat  dideskripsikan  sebagai  sama  bentuk  ( similarity  of  form ), sama  komposisi  ( similarity  of  compotition ),  sama  kombinasi  ( similarity  of  combination ) dan  sama  unsur  elemen  ( similarity  of  elements ). 21 Menurut Tim  Lindsey ,  cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan  kedua  merek,  selain  melihat  persamaan  dan  perbedaan  juga memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya. 22
Adanya  persamaan  pada  pokoknya  erat  kaitannya  dengan  itikad  tidak  baik dalam  hal  persaingan  tidak  jujur  dengan  berupaya  menggunakan  merek  dengan meniru  merek  yang  sudah  ada  sebelumnya,  sehingga  merek  atas  barang  atau  jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah  barang  atau  jasa  yang  diproduksinya  sama  dengan  merek  yang  sudah ada. 23
17 Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
18 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008), h. 920. 19 Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya ,  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.
20 Yurisprudensi  adalah  putusan-putusan  hakim  terdahulu  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap dan  diikuti  oleh  para  hakim  atau  badan  peradilan  lain  dalam  memutus  perkara  atau  kasus  yang  sama. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi , (Jakarta: Kencana, 2004), h. 10. 21 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 197.
22 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 147.
23 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.357.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 181

## Merek Terkenal
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  tidak  mengatur secara rinci tentang merek terkenal, namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  disebutkan  bahwa  untuk menentukan  terkenalnya  suatu  merek  harus  diperhatikan  yaitu  pengetahuan  umum masyarakat atas merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Kata  asing  “ well-known ”  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi terkenal  begitu  juga  kata  “ famous ”,  sehingga  pengertian  “merek  terkenal”  tidak membedakan  arti  atau  tidak  menentukan  tingkatan  arti  “ famous  mark ”  dan  “ well- known  mark” .  Begitu  juga  putusan  dalam  kasus-kasus  merek  terkenal.  Hakim senantiasa mengacu “merek terkenal” pada “ well-known mark ” yang mengaitkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris. 24 Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia yaitu Pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Ketentuan  ini  sering  dipakai  sebagai  dasar  dalam  perundang-undangan domestik  dari  negara-negara  yang  menandatangani  Konvensi  Paris  tersebut. Ditentukan dalam Pasal 6 bis ayat (1) menyatakan bahwa negara peserta Uni secara ex officio dapat menerima dalam perundang-undangan merek atau atas permohonan dari pihak    yang  berkepentingan  untuk  menolak  atau  untuk  membatalkan  pendaftaran dan  melarang  pemakaian  merek  yang  merupakan  re-produksi.  Re-produksi  yang dilakukan  merupakan  suatu  imitasi  atau  suatu  terjemahan  dari  merek  yang  sudah dianggap oleh instansi yang berwenang pada negara yang terkait. Sebab pendaftaran telah dilakukan atau telah dipakai, sebagai merek terkenal di negara tersebut. 25
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.1486/K/1991  menyatakan  bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas- batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara. 26
Suatu  merek  yang  terkenal  mempunyai  reputasi  dan  memiliki  pemasaran yang  tinggi.  Merek  ini  menjadi  pilihan  setiap  konsumen  di  mana  saja.  Presentase penjualannya  tinggi  di  setiap  pelosok  dunia  dan  menjadi  asset  kekayaan    yang bernilai  yang  dapat  mendatangkan  keuntungan  yang  besar  bagi  pemiliknya. 27 Namun,  pada  waktu  yang  bersamaan  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada pemiliknya  dan  pada  sisi  lain  sangat  mendatangkan  keuntungan  kepada  pihak  lain
24 Insan  Budi  Maulana, Perlindungan  Merek  Terkenal  di  Indonesia  Dari  Masa  ke  Masa ,  (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 22-23. 25 Sudargo  Gautama  dan  Rizwanto  Winata, Konvensi-konvensi  Hak  Milik  Intelektual  Baru  Untuk Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 15. 26 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 196.
27 Yahya Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum dan  Hukum  Merek  di Indonesia  Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992 , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98
yang  beritikad  buruk  dengan  jalan  meniru  atau  memalsukan  dengan  mutu  yang sangat rendah. 28
Perlindungan  merek  terkenal  tidak  hanya  diberikan  pada  barang  atau  jasa yang sejenis, melainkan juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. 29 Misalnya, AVANZA  merupakan  merek  mobil  terkenal,  apabila  ada  pihak  yang  memproduksi sepeda dengan merek AVANZA, maka pihak AVANZA dapat mengajukan keberatan karena  masyarakat  dapat  mengira  bahwa  keduanya  berasal  dari  pelaku  usaha  yang sama. Walaupun antara mobil dan sepeda tidak sejenis, tetapi masih ada keterkaitan karena keduanya merupakan transportasi.

## Penentuan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal
Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana seyang diuraikan dalam penejelasan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek sesuai dengan doktrin “ nearly resembles ”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  orang  lain  jika  pada  merek  tersebut terdapat kemiripan ( idential ) atau hampir mirip ( nearly resembles ) dengan merek orang lain. 30
Adapun  penentuan  adanya  kemiripan  dapat  didasarkan  pada  beberapa faktor.  Diantaranya: 31 (1)  Kemiripan  persamaan  gambar;  (2)  Hampir  mirip  atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) Tidak mutlak barang harus sejenis atau  sekelas;  dan  (4)  Pemakaian  merek  menimbulkan  kebingungan  nyata  ( actual confusion ) atau menyesatkan ( deceive ) masyarakat konsumen.
Faktor  keempat  merupakan  faktor  yang  paling  pokok  dalam  doktrin  ini. Sebab  pemakaian  merek  seolah-olah  dianggap  sama  sumber  produksi  dan  sumber asal geografis dengan merek orang lain atau disebut likelihood confusion . Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain. Selain itu, dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu  dengan  yang  lain,  menurut Emmy  Yuhassarie dikenal  dua  teori,  yaitu  teori holistic approach dan dominancy . Menurut teori holistic approach, untuk menentukan ada tidaknya  persamaan  merek  harus  dilihat  secara  keseluruhan  baik  dari  bunyi,  arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori dominancy , hanya unsur yang paling dominan. 32
Pegadilan di negara lain seperti Amerika Serikat, menentukan adanya suatu persamaan  pada  pokoknya  pada  suatu  merek  berpatokan  pada Sound (bunyi), Sight
28 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992 ,  h. 100. 29 Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata, Pembaharuan  Hukum  Merek  Indonesia  (Dalam  Rangka WTO, TRIPS) , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h.46. 30 Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya ,  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum, 2005), h. 207. 31 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992 , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417. 32 Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya ,  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 183
(pandangan)  dan Meaning (arti). 33 Sedangkan  di  Jepang,  persamaan  unsur  pokok didasarkan  pada  tiga  kriteria,  yaitu Gaikan (penglihatan/penampilan), Shouko (cara pengucapan), dan Kannen (pengertian). 34
Topik  berkaitan  dengan  merek  terkenal,  masih  merupakan  hal  yang diperbincangkan  sebab  sampai  saat  ini  belum  ada  definisi  konkrit  tentang  merek terkenal.  Namun,  telah  ada guidelines yang  dikeluarkan  oleh  WIPO  yang  intinya menyangkut  faktor-faktor  dalam  mempertimbangkan  apakah  suatu  merek  terkenal atau  tidak.  Adapun  hal-hal  yang  harus  dipertimbangkan  antara  lain: 35 (1)  Tingkat pengetahuan  atau  pengakuan  mengenai  merek  tersebut  dalam  sektor  publik  yang bersangkutan; (2) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek; (3) Masa,  jangkauan  dan  daerah  geografis  dari  promosi  merek,  termasuk  pengiklanan dan  publisitas  serta  presentasi  pada  pameran  dari  barang-barang  atau  jasa  merek tersebut;  (4)  Masa  dan  daerah  geografis  dari  setiap  pendaftaran  dan  setiap  aplikasi pendaftaran  sampai  pada  suatu  tingkat  sehingga  merefleksikan  penggunaan  atau pengakuan  merek;  (5)  Catatan  dari  penegak  hukum  yang  berhasil  atas  hak  yang melekat  pada  merek  sampai  pada  suatu  tingkat  di  mana  merek  tersebut  diakui sebagai  merek  terkenal  oleh  pejabat  yang  berwenang;  dan  (6)  Nilai  yang  berkaitan dengan merek tersebut.
Kriteria  merek  terkenal  didasarkan  selain  pengetahuan  umum  masyarakat, penentuannya  juga  didasarkan  pada  reputasi  merek  yang  bersangkutan  yang  telah diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 36
Di Amerika Serikat, dalam Pasal 43 (c) (1) dari Lanham Act (Undang-Undang Merek)  untuk  menentukan  merek  mempunyai  sifat  daya  pembeda  dan  terkenal, pengadilan  dapat  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti: 37 (1)  Derajat  dari  sifat yang  tak  terpisahkan  atau  mempunyai  sifat  daya  pembeda  dari  merek  tersebut;  (2) Jangka  waktu  dan  ruang  lingkup  dari  pemakaian  merek  yang  berkaitan  dengan barang  dan  jasa  dari  merek  yang  dipakai;  (3)  Jangka  waktu  dan  ruang  lingkup  dari pengiklanan  dan  publisitas  dari  merek  tersebut;  (4)  Ruang  lingkup  geografis  dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai; (5) Jaringan perdagangan dari barang dan jasa dari merek yang dipakai; (6) Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap  orang  atas  pemakaian  merek  tersebut  dilaksanakan;  (7)  Sifat  umum  dan ruang  lingkup  dari  pemakaian  merek  yang  sama  oleh  pihak  ketiga;  (8)  Keberadaan dari  pendaftaran  merek  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang  tertanggal  13  Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.
33 Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia , (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 105. 34 H.D  Effendy  Hasibuan, Perlindungan  Merek  Studi  Mengenai  Putusan  Pengadilan  Indonesia  dan Amerika Serikat , (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003), h. 272. 35 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 74.
36 Sudargo  Gautama  dan  Rizawanto  Winata, Pembaharuan  Hukum  Merek  Indonesia  (Dalam  Rangka WTO, TRIPS) , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 57.
37 Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia , (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 46-47.
Sedangkan  di  China,  ditetapkan  kriteria-kriteria  atas merek  terkenal  sebagai berikut: 38 (1) Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai; (2) Jangka waktu merek tersebut telah dipakai; (3) Jumlah dan hasil minimum penjualan dari  pemakai  merek;  (4)  Pengetahuan  dari  masyarakat  tentang  merek  tersebut;  (5) Status dari merek tersebut apakah terdaftar di negara lain; (6) Biaya pengeluaran dari iklan  tersebut  berikut  daerah  jangkauan  dari  iklan  tersebut;  (7)  Usaha-usaha  yang telah  dilakukan  oleh  pemilik  merek  dalam  melindungi  merek  tersebut;  (8) Kemampuan  dari  pemilik  merek  untuk  mempertahankan  kualitas  yang  baik  dari merek yang dipakainya.
Di  Brazil,  terdapat  dalam  sub  tiga  dari  peraturan  pelaksanaan  dari  Pasal  67 Industrial  Property  Code  of  Brazil bahwa  untuk  menyatakan  sebagai  merek  terkenal harus disertakan keterangan sebagai berikut: 39 (1) Nilai dari merek itu sendiri dalam aset  perusahaan  sebagaimana  yang  terlihat  dalam  buku  kas  dan  pajak;  (2) Pengeluaran untuk iklan per tahun atas merek tersebut; (3) Ruang lingkup pemasaran di  dalam  negeri  dan  luar  negeri  dengan  jumlah  penaksiran  pemakai  barang  merek tersebut berikut besarnya jumlah pemasaran dan posisi dari sektor terkait; (4) Jumlah negara-negara  dari  merek  tersebut  terdaftar;  (5)  Saat  pertama  kali  dipakai  merek tersebut di Brazil disertakan dengan bukti dokumen-dokumen yang sah.
Di  Jerman.  Untuk  menyatakan  suatu  merek  terkenal,  pengadilan  Jerman berpatokan  pada survey pasar  yang  dilakukan  secara  objektif.  Apabila survey pasar membuktikan  bahwa  lebih  dari  80%  masayarakat  mengenal  dan  mengetahui  merek yang  diselidiki,  maka  merek  tersebut  adalah  merek  terkenal.  Di  Perancis  hanya didasarkan  pada  poll  20%  dari  masyarakat  yang  mengetahui  dan  mengenal  merek tersebut.  Sedangkan  di  Italia  merek  tersebut  telah  dikenal  oleh  71%  masyarakat pemakainya. 40
Dalam  hal  ini  yang  akan  menentukan  ada  atau  tidaknya  persamaan  pokok pada  suatu  merek  yaitu  sang  Hakim.  Hakim  dalam  menunaikan  tugasnya  ini umumnya  memperhatikan  kesan  sifat  umum  dari  merek  yang  bersangkutan kepadanya  dan  juga  kesan  yang  diberikan  oleh  merek  yang  bersangkutan  kepada publik atau khalayak ramai. 41
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  penentuan  kriteria persamaan unsur pokok pada merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna  atau  kombinasi  dari  unsur- unsur  tersebut,  baik  terhadap  barang  atau  jasa  yang  sejenis  maupun  tidak  sejenis yang  didasarkan  pada  pengetahuan  umum  masyarakat,  reputasi  yang  diperoleh karena  promosi  besar-besaran,  dan  disertai  bukti  pendaftaran  merek  tersebut  di beberapa negara.
38 Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia ,., h. 48. 39 Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia , h. 49. 40 Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia , h. 49-50.
41 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986), h. 84.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 185

## Posisi Kasus
Putusan  MA  Nomor  162  K/Pdt.Sus-HKI/2014  merupakan  kasus  antara  H. Ali Khosin SE., selaku PR Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162  Kelurahan  Penarukan,  Kepanjen,  Malang,  Jawa  Timur  Indonesia  melawan  PT Gudang Garam tbk., yang berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri-Jawa Timur. Dalam hal ini, H. Khosin SE sebagai Pemohon Kasasi dan PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi.
Terjadinya  kasus ini  bersumber  dari  adanya  persamaan  unsur  pokok  antara merek yang dimiliki H. Ali Khosin SE yaitu “Gudang Baru” dengan merek “Gudang Garam”.  Berdasarkan  hal  ini,  PT  Gudang  Garam  sebagai  Termohon  Kasasi  dahulu sebagai  Penggugat  yang  telah  mengajukan  gugatan  terhadap  pemilik  Gudang  Baru sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya.  Hal  ini  berdasarkan  pasal  68  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  bahwa  Gugatan  pembatalan pendaftaran  merek  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek.  Oleh  karena  itu,  PT  Gudang  Garam mengajukan  gugatan  kepada  pemilik  merek  Gudang  Baru  yaitu  H.  Ali  Khosin  SE. Ketentuan  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  ini disusun untuk memberikan ruang kesempatan bagi  pemilik merek, termasuk  merek yang sudah terkenal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. 42
Penggugat  sangat  keberatan  dengan  terdaftarnya  merek  Gudang  Baru  + Lukisan  karena  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  Gudang Garam.  Persamaan  pada  pokoknya  antara  merek  tersebut  terlihat  dari  bentuk  dan komposisi  huruf,  gaya  penulisan,  ejaan,  bunyi  ucapan,  komposisi  warna  dan  cara peletakan gambar/lukisan. Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru + Lukisan juga sama/sejenis dan termasuk dalam  satu  kelas  yang  sama  dengan  merek  Gudang  Garam,  yaitu  kelas  34  berupa tembakau,  barang-barang  keperluan  rokok. 43 Keberatan  dengan  terdaftarnya  merek Gudang  Baru  +  Lukisan  karena  adanya  itikad  tidak  baik.  Hal  ini  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  yang dengan tegas menyebutkan: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan  Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik”.  Oleh  karena  itu    dapat  diasumsikan bahwa  ide  dalam  menciptakan  merek  Gudang  Baru  +  Lukisan  diilhami  oleh  Merek Gudang Garam yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia.
Dengan itikad tidak baiknya tersebut, merek Gudang Baru + Lukisan dengan maksud  untuk  membonceng  keterkenalan  merek  Gudang  Garam  yang  telah dibangun  dengan  susah  payah  selama  puluhan  tahun  dengan  biaya,  tenaga  dan pikiran,  dalam  wujud  promosi  dan  investasi  yang  besar,  sehingga  mampu menciptakan  lapangan  kerja  yang  luas  di  Indonesia.  Selain  itu,  terkenalnya  merek
42 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi , (Jakarta: Penaku, 2014), h. 39. 43 Soedjono  Dirdjosisworo, Hukum  Perusahaan  Mengenai  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual ,  (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 283.
Gudang Garam dibuktikan dengan telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea  Selatan,  Paraguay,  Saudi  Arabia,  Eropa,  Philipina,  Qatar,  Taiwan  sejak  tahun 1989.  Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang  dilakukan  oleh  pemiliknya,  dan  disertai  bukti  pendaftaran  merek  tersebut  di beberapa negara. 44
Selain  berdasarkan  Pasal  4  dan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf    a  dan  b  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada  ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  huruf  a  UU  Tahun  2001  yang  menyebutkan: “Permohonan  juga  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  apabila  Merek  tersebut merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto  atau  nama  badan  hukum yang  dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas persetujuan  tertulis dari  yang  berhak”.  Merek Gudang  Garam  adalah  kata  yang  diciptakan  oleh  Penggugat  yang  juga  merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam tbk., yang telah beroperasi di Indonesia  sejak  tahun  1958.  Jelas  Penggugat  sangat  keberatan  jika  Merek  Gudang Garam  yang  telah  identik  dengan  nama  badan  hukum  Penggugat  tersebut  ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat.
Berdasarkan  gugatan  tersebut,  H.  Ali  Khosim,  SE.,  sebagai  tergugat mengajukan eksepsi yang  pada pokoknya berisikan  gugatan penggugat telah terjadi Contradictio  in  Terminis ,  surat  kuasa  penggugat  kabur,  gugatan  pembatalan  merek yang  diajukan  penggugat  telah  kadaluarsa,  dan  kekurangan  subyek  hukum  atau pihak  yang  digugat  serta  penggugat  tidak  mempunyai Legal  Standing atau kepentingan hukum.
Eksepsi H. Ali Khosim, SE tersebut ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal  12  September  2013  dan  memenangkan  pihak  Penggugat  yaitu  PT  Gudang Garam.  Adanya  putusan  tersebut,  pihak  H.  Ali  Khosim  SE,  sangat  keberatan  atas pertimbangan  hukum  pada  Putusan  tersebut.  Akhirnya  melalui  kuasa  hukumnya, Yusril  Ihza  Mahendra,  mengajukan  permohonan  kasasi  di  Mahkamah  Agung  pada tanggal 24 September 2013.
Keberatan  tersebut  mengenai judex  facti 45 telah  salah  dalam  menerapkan hukum mengenai ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran  hukum  maupun  fakta-fakta  kejadian  di  muka  persidangan.  Dengan demikian, judex  facti menurut  hukum  belum  pernah  memutus  yang  menyangkut pokok  perkara  mengenai  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, Putusan pengadilan harus memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan,namun judex  facti tidak  cukup
44 Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tentang Merek
45 Judex  facti adalah  hakim  mengenai  fakta-fakta  (bukan  hakim  kasasi).  J.C.T  Simorangkir, Kamus Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 187
mempertimbangkan  alasan  dan  bukti  yang  termuat  dalam  pertimbangan  hukum Majelis  Hakim judex  facti .  Berdasarkan  hal  tersebut, judex  facti yang  tidak  cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan putusan,  sehingga  mengakibatkan  adanya  kesalahan  dalam  penerapan  hukumnya dan  telah  jelas-jelas  merupakan  kekhilafan judex  facti atau  suatu  kekeliruan  yang nyata.  Oleh  karena  itu,  cukup  alasan  dan  dasarhukumnya  bagi  Pemohon  Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi.
Pendaftaran  merek  Gudang  Baru  telah  dilakukan  sesuai  dengan  mekanisme atau prosedur yang berlaku dan telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi  Merek  sesuai  ketentuan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang  Merek.  Hingga  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan  masa  pengumuman, Termohon  Kasasi  selaku  pemegang  merek  Gudang  Garam  tidak  mengajukan keberatan  atau  sanggahannya.  Sikap  diam  dari  Termohon  Kasasi  tersebut mengindikasikan  bahwa  Termohon  Kasasi  tidak  bersifat  proaktif  dalam  melindungi mereknya dan siap untuk berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri rokok kretek di Indonesia. Namun, Termohon Kasasi baru melakukan pengajuan keberatan setelah merek Gudang Baru mulai dikenal oleh masyarakat.
Merek  Gudang  Baru  telah  terdaftar  tahun  1995  dan  telah  diperpanjang pendaftarannya  pada  tahun  2005.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  merek  Gudang  Baru berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Padahal seharusnya pemilik merek Gudang Garam harus  mengajukan  keberatan  ketika  merek  Gudang  Baru  diumumkan  dalam  Berita Resmi  Merek  dan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  hanya  dapat  diajukan dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  tanggal  pendaftaran  merek  berdasarkan ketentuan  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek, sedangkan merek Gudang Baru telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu gugatan dari pihak Gudang Garam telah kadaluarsa.
Merek  Gudang  Baru  dan  Gudang  Garam  terdapat  daya  pembeda,  sehingga menunjukkan  dan  membuktikan  tidak  ada  persamaan  unsur  pokok  antara  kedua merek tersebut. Daya pembeda yang dapat dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya  penulisan,  ejaan,  bunyi  ucapan,  komposisi  warna  dan  cara  peletakan gambar/lukisan gudang yaitu:
Daya Pembeda Gudang Garam Gudang Baru Gambar/ Lukisan Gudang  berderet  berjumlah  lima  di depannya ada rel kereta dengan bentuk melengkung,  atap  gudang  berbentuk segitiga,  terdapat  garis-garis  tipis horizontal di atas atap rumah Gudang  berderet  berjumlah  dua  di  depannya ada  jalan  dengan  marka  jalan,  atap  gudang berbentuk  setengah  lingkaran,  di  atas  atap gudang  tidak  ada  garis-garis  horizontal  hanya berlatar warna putih. Bentuk, Komposisi huruf Ada  tulisan  huruf  kecil  dengan  ejaan lama  “tjap”,  tulisan  Gudang  dalam bentuk  huruf  kapital,  tulisan  Garam dalam  bentuk  huruf  latin,  dengan komposisi  huruf  tulisan  Gudang diletakkan  di  atas  tulisan  Garam,  dan tulisan  Garam  lebih  besar  bentuknya dari tulisan Gudang. Tidak ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama “tjap”,  tulisan Gudang Baru dalam  bentuk huruf kapital  dengan  komposisi  huruf  tulisan  Gudang diletakkan di atas tulisan Baru, dan bentuk dari tulisan Gudang lebih besar dari tulisan Baru.
Tulisan  Gudang  Baru  dalam  bentuk  huruf  latin dengan  komposisi  huruf  tulisan  Gudang diletakkan di atas tulisan Baru, dan bentuk dari
tulisan  Gudang  dan  tulisan  Baru  komposisinya berimbang. Cara penempatan/pelet akan gambar Gambar/lukisan  yang  diuraikan  di  atas, dibingkai  dengan  bentuk  persegi panjang,  yang  penempatan  atau pelatakannya di atas tulisan huruf “Tjap Gudang Garam” Gambar/lukisan  yang  diuraikan  di  atas penempatan/peletakannya  di  atas  tulisan  huruf Gudang  Baru  yang  dibingkai  masuk  dalam lingkaran. Gambar/lukisan yang diuraikan di atas, dibingkai dengan  bentuk  jajaran  genjang  yang  keempat sisinya sama panjang, yang penempatan/peletakannya  di  atas  tulisan  huruf Gudang Baru. Nama Secara  jelas  kasat  mata  merek  yang terdaftar  dalam  daftar  umum  merek adalah Gudang Garam. Secara  jelas  kasat  mata  merek  yang  terdaftar dalam daftar umum merek adalah Gudang Baru. Kata Kata  Gudang  Garam  jelas-jelas  dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan  tentunya  sangat  berbeda dengan kata Gudang Baru. Kata  Gudang  Baru  jelas-jelas  dari  morfologi bahasa  baik  berupa  pengucapan  tentunya sangat berbeda dengan kata Gudang Garam. Angka-angka Pada  merek  Gudang  Garam  tidak  ada huruf  yang  ditampilkan  berupa  angka 12. Pada  merek  Gudang  Baru  huruf  yang ditampilkan  berupa  angka  12  dalam  bentuk miring. Komposisi warna Merah, biru tua, putih. Merah, biru, hitam, kuning emas, putih.
Namun menurut penulis, walaupun telah dipaparkan perbedaan antara merek Gudang  Garam  dan  Gudang  Baru  dalam  bentuk  tabel  di  atas,  merek  Gudang  Baru memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  Gudang  Garam.  Secara  kasat mata dengan melihat kedua merek tersebut adanya persamaan visual yaitu mulai dari susunan warna yang hampir sama, terdapat gambar gudang dan peletakannya yang sama,  terdapat  tulisan  “gudang”,  dan  lain-lain.  Hal  ini  dapat  diketahui  bahwa  ide dari  pemilik  merek  Gudang  Baru  berasal  dari  merek  Gudang  Garam  yang  telah terkenal,  sebab  dalam  “persamaan  pada  pokok”  semua  elemen  tidak  harus  tuntas sama,  melainkan  memiliki  “kesan”  adanya  persamaan  baik  dalam  bentuk,  cara penempatan, kombinasi unsur-unsur, bunyi ataupun ucapan.
Persamaan  pada  pokoknya  tidak  mutlak  ditegakkan  persamaan  semua elemen  merek,  juga  tidak  mutlak  adanya  persamaan  kata,  warna  dan  bunyi  yang persis betul. Tidak dituntut secara keras adanya persamaan jalur pemasaran, segmen pemasaran dan cara pemakaian dan pemeliharaan barang. Yang paling fundamental dinilai  adalah  adanya  maksud  dan  niat  “membonceng”  reputasi  merek  orang  lain yang  biasa  dikenal  dengan  itikad  tidak  baik  atau  buruk  guna  memperoleh keuntungan secara tidak jujur. 46
Selain  persamaan  pada  pokoknya,  jenis  kelas  produk  yang  diperdagangkan pun sama-sama kelas 34 yaitu rokok. Berdasarkan hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa  di  dalamnya  terdapat  unsur  itikad  tidak  baik  pemilik  merek  Gudang  Baru untuk membonceng reputasi atau ketenaran merek milik Gudang Garam. Oleh karena
46 Yahya Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum dan  Hukum  Merek  di Indonesia  Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992 , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417-418
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 189
itu,  putusan  Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya memenangkan pihak Gudang Garam.

## Motif atau Alasan Pertimbangan Hakim Agung dalam Memutuskan Perkara Antara Merek Gudang Baru dan Gudang Garam
Putusan-putusan  perkara  merek  khususnya  mengenai  persamaan  pada pokoknya  dapat  dijadikan  gambaran  dalam  memutuskan  perkara  merek  antara merek  Gudang Garam dan Gudang Baru. Pada setiap putusan suatu perkara  merek dapat  terlihat  pertimbangan-pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara. Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan pembatalan suatu merek. Hal ini sangat penting, karena pembatalan merek berakibat sangat  buruk  bagi  produsen  yang  mereknya  dinyatakan  terdapat  persamaan  pada pokoknya dengan merek lain dan tidak dapat menggunakan merek tersebut.
Pertimbangan  hakim  dalam  menilai  suatu  merek  yang  memiliki  persamaan pada  pokoknya  dengan  merek  lain  terlihat  dalam  penilaian  unsur-unsur  terkait dengan  adanya  persamaan  pada  pokoknya.  Persamaan  pada  pokoknya  dilihat dengan  adanya  kemiripan  terhadap  unsur-unsur  yang  menonjol  antara  merek  yang satu  dengan  yang  lain,  yang  dapat  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan  baik mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan,  atau  kombinasi  antara  unsur- unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersbut. 47 Unsur-unsur  yang  dimaksud  yaitu  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 48
Untuk  memutuskan  perkara  persamaan  pada  pokoknya,  Hakim mendasarkan  pertimbangannya  berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001 yaitu  pada  Pasal  6  dan  penjelasannya.  Selain  itu,  Hakim  juga  mempertimbangkan Yurisprudensi  dalam  memutuskan  perkara.  Yurisprudensi  digunakan  untuk membantu Hakim dalam suatu perkara yang peraturannya yang belum jelas. Dengan menggunakan Yurisprudensi pada kasus-kasus  yang serupa juga dapat mendukung adanya  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  merek  terutama  persamaan pada pokoknya.
Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek  Gudang  Baru  dan  Gudang  Garam  yaitu judex  facti Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  telah  keliru  dalam  menerapkan  hukum  yaitu  dengan pertimbangan tentang:
Pertama, Adanya  itikad  tidak  baik.Dalam  kaitan  ini judex  facti telah  tidak cermat  menyatakan  tentang  adanya  itikad  tidak  baik.  Mengenai  hal  itu  sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif atau sesuai kewenangan  Dirjen  HKI  yakni  merek  Gudang  Baru  telah  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  sejak  tahun  1995  dan  diperpanjang  tahun  2005,  berarti  secara  hukum telah  memenuhi  hasil  pemeriksaan  substantif  yang  dilakukan  Pemeriksa  Merek, bahwa  dalam  pemeriksaan  substantif  perihal  pertimbangan  ada  tidaknya  niat
47 Ahmadi Miru, Hukum Merek , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16. 48 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 133.
membonceng atau itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Pemohon merek  Gudang  Baru  juga  telah  diteliti  dan  dijadikan  pertimbangan  hukum,  serta dilaksanakan publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek Gudang Baru yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  lain  yang  telah  terdaftar.  Oleh karena itu dinyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi.
Kedua, Tidak  adanya  persamaan  pada  pokoknya.Bahwa  pertimbangan judex facti tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat. Merek dan gambar yang  digunakan  Tergugat/Pemohon  Kasasi  ternyata  tidak  ada  persamaan  bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi ( similarity in sound ) yang dapat menimbulkan adanya  kerancuan.  Jadi  pengucapan  “Gudang  Baru”  dan  “Gudang  Garam”  tidak menimbulkan  kerancuan  dalam  penyimpulan  bunyi.  Berbeda  halnya  dengan pengucapan  kata  dalam  kasus  merek  “adidas”  dan  “adadas”,  yang  dapat menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi atau suara bagi masyarakat.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  Ketua  Majelis,  Prof.  Dr. ABDURRAHMAN,  SH.,  MH.,  dan  H.  SOLTONI  MOHDALLY,  SH.,  MH.,  Hakim- Hakim  Agung,  masing-masing  sebagai  Anggota  mengadili  perkara  tersebut  dalam Putusan  Nomor.  162  K/Pdt.Sus-HKI/2014  yaitu  mengabulkan  permohonan  kasasi dari  Pemohon  Kasasi  H.  ALI  KHOSIN,  SE.,  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  04/HKI-MEREK/2013/PN- NIAGA.SBY.,  tanggal  12  September  2013,  selanjutnya  mengadili  sendiri  yaitu menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  dan  menghukum  Termohon Kasasi/Penggugat  untuk  membayar  biaya  dalam  semua  tingkat  peradilan,  dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Dampak  Pertimbangan  Hakim  Agung  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014
Akhirnya  sengketa  merek  antara  Gudang  Garam  dan  Gudang  Baru  dapat diselesaikan  di  Mahkamah  Agung  dengan  Putusan  MA  Nomor  162  K/Pdt.Sus- Hki/2014  dan  telah  mendapatkan  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  putusan  ini,  kasus antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru ini dimenangkan oleh merek Gudang Baru dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.,  tanggal  12  September  2013.  Hal  ini berdasarkan dari pertimbangan Hakim yang telah disebutkan di atas.
Namun,  penulis  tidak  sepakat  dengan  pertimbangan  Hakim  Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa merek Gudang Baru tidak memiliki itikad tidak baik dan  persamaan  pada  pokoknya  terhadap  merek  Gudang  Garam.  Menurut  hemat penulis, merek Gudang Garam memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam dan terdapat itikad tidak baik.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 191
Gambar 7
Gambar 8
Persamaan  pada  pokoknya  tidak  harus  sama  secara  persis  terhadap  semua elemen  atau  unsur  merek  tersebut,  tetapi  memiliki  kesan  mirip  atau  hampir  mirip dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya.  Hal ini berdasarkan Penjelasan Pasal  6  ayat  (1)  hurus  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  yang mengartikan persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan. Menekankan pada kata “Kemiripan” yang berasal dari  kata “mirip”. Kata “mirip” dalam KBBI diartikan “hampir sama” atau “serupa”. 49
Merek  antara  Gudang  Garam  dan  Gudang  Baru  memiliki  kemiripan  unsur baik dari segi susunan warna, terdapat gambar gudang dan peletakannya yang sama, terdapat tulisan “gudang”, dan lain-lain. Selain itu, barang yang diperdagangkan pun sejenis  atau  sekelas  yaitu  rokok.  Berdasarkan  hal  ini  penulis  beranggapan  bahwa pemilik  merek  Gudang  Baru  memiliki  niat  “membonceng”  reputasi  merek  Gudang Garam yang telah dikenal oleh masyarakat dengan itikad tidak baik atau buruk guna memperoleh  keuntungan  secara  tidak  jujur.  Berdasarkan  hal  ini,  dapat  diperhatikan perbandingan beberapa gambar di bawah ini:
Berdasarkan  gambar  diatas,  terlihat  adanya  kemiripan  antara  kedua  merek tersebut yaitu: (1) Kemiripan kombinasi warna, yaitu warna merah dan  tulisan yang berwarna  coklat;  (2)  Kemiripan font atau  karakter  tulisan,  yaitu  tulisan  “ GARAM ” dan “ GUDANG BARU ”; (3) Kemiripan tata letak, yaitu letak gambar gudang yang berada di atas tulisan Gudang Garam maupun Gudang Baru; (4) Terdapatnya gambar “Gudang”  di  produk  tersebut,  walaupun  bentuk  gudangnya  berbeda,  tetapi  dapat diasumsikan  bahwa  di  gambar  tersebut  terdapat  niat  untuk  meniru  merek  Gudang Garam.
Berdasarkan  bukti-bukti  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Adanya sedikit  perbedaan  unsur-unsur  yang  dibuat  oleh  Gudang  Baru  merupakan  suatu taktik atau strategi agar tidak terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap merek Gudang  Garam.  Dengan  kata  lain  tidak  meniru  secara  keseluruhan.  Adanya  sedikit
49 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008), h. 920 .
perbedaaan  itu  dapat  menyesatkan  masyarakat  yaitu  dapat  menimbulkan  kesan kepada  masyarakat  seolah-olah  barang  atau  jasa  yang  diproduksinya  sama  dengan merek yang sudah ada.
Selain  itu,  merek  Gudang  Garam  merupakan  merek  yang  telah  terkenal. Terkenalnya merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang  telah  diperoleh  berkat  promosi  yang  gencar  dan  besar-besaran  yaitu  melalui media  iklan,  dan  merek  ini  telah  terdaftar  di  beberapa  negara  di  dunia  sejak  tahun 1989, antara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan dan beberapa negara  di  benua  Eropa.  Terkenalnya  suatu  merek  di  Indonesia  mendapat perlindungan  berdasarkan  Pasal  6  bis  Konvensi  Paris 50 dan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 51
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemilik  merek  Gudang Baru memiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek  Gudang  Garam  yang  telah  terkenal  terlebih  dahulu  dengan  membuat  merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Oleh  karena  itu,  penulis  sepakat  dengan  adanya  Putusan  Niaga  Surabaya  yang memenangkan pihak Gudang Garam, yaitu adanya itikad tidak baik dan persamaan unsur pokok yang terdapat antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru.
Disisi  lain,  penulis  juga  sepakat  dengan  putusan  Hakim  Agung  yang memenangkan  Gudang  Baru  karena  adanya  kesalahan  dari  pihak  Gudang  Garam yang  bersikap  diam  dan  tidak  menggugat  merek  Gudang  Baru  untuk  melakukan pembatalan pada saat pengumuman merek Gudang Baru dalam Berita Resmi Merek selama  3  (tiga)  bulan.  Sedangkan  merek  Gudang  Garam  baru  mengajukan  gugatan pada saat merek Gudang Baru telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran  merek  hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak tanggal pendaftaran merek. Oleh karena itu gugatan pembatalan yang diajukan oleh Gudang Garam telah kadaluarsa.
Adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  162  K/Pdt.Sus-Hki/2014 memberikan  dampak  bagi  pengusaha  yang  akan  membuat  dan  mendaftarkan mereknya  agar  terlebih  dahulu  melihat  merek  milik  orang  lain  yang  telah  terdaftar dan  terkenal,  sehingga  pada  saat  ingin  mendaftarkan  mereknya  tidak  terdapat persamaan  pada  pokoknya  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dan  terhindar  dari itikad  tidak  baik  yang  ingin  membonceng  ketenaran  merek  milik  orang  lain  yang telah terkenal.
Selain  itu,  bagi  pemilik  merek  yang  telah  terdaftar  dan  terkenal  agar  selalu melindungi  mereknya  yaitu  dengan  memperhatikan  adanya  itikad  tidak  baik  dari pemilik  merek  lain.  Apabila  terdapat  merek  lain  yang  telah  terdaftar  di  Dirjen  HKI dan  diumumkan  dalam  Berita  Umum  Merek,  maka  pemilik  merek  yang  telah
50 Yahya Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum dan  Hukum  Merek  di Indonesia  Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992 , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417-418
51 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 150.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 193
terdaftar  terlebih  dahulu  segera  mengajukan  keberatan  dan  pembatalan  merek tersebut. Gugatan pembatalan merek  hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun  sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

## Penutup
Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya  kemiripan  gambar,  bunyi,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi  merek  diperoleh  karena  promosi  yang  besar-besaran,  dan  disertai  bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Persamaan  unsur  yang  dimaksud  tidak  harus  sama  secara  persis  terhadap semua  elemen  atau  unsur  merek  tersebut,  tetapi  memiliki  kesan  mirip  atau  hampir mirip  pun  dapat  dikatakan  memiliki  persamaan  pada  pokoknya,  baik  merupakan barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Adanya persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal, erat kaitannya dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik tersebut  merupakan  suatu  niatan  untuk  membonceng  reputasi  dari  merek  terkenal, sehingga  dapat  mengakibatkan  kekeliruan,  mengecoh  atau  menyesatkan  konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur.
Dampak  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan MA Nomor 162  K/Pdt.Sus-HKI/2014  yaitu  memberikan  dampak  bagi  pengusaha  yang  akan membuat  dan  mendaftarkan    mereknya  agar  terlebih  dahulu  melihat  merek  milik orang lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya  tidak  terdapat  persamaan  pada  pokoknya,  baik  sebagian  maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik  orang  lain  yang  telah  terkenal.  Selain  itu,  bagi  pemilik  merek  yang  telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya  itikad  tidak  baik  dari  pemilik  merek  baru  lain.  Apabila  terdapat  merek  lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal  pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

## Pustaka Acuan
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , Bandung: PT Alumni,
2005.
Ahmadi Miru, Hukum Merek , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
194 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.
Budi  Agus  Riswandi  dan  Syamsudin, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Emmy  Yuhassarie, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perkembangannya ,  Jakarta:  Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
H.D  Effendy  Hasibuan, Perlindungan  Merek  Studi  Mengenai  Putusan  Pengadilan Indonesia  dan  Amerika  Serikat ,  Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum UI, 2003.
Henry  Soelistyo, Hak  Kekayaan  Intelektual.  Konsepsi,  Opini,  dan  Aktualisasi ,  Jakarta:
Penaku, 2014.
Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia , Jakarta: Harvarindo, 2005.
Insan  Budi  Maulana, Perlindungan  Merek  Terkenal  di  Indonesia  Dari  Masa  ke  Masa , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
Judex  facti adalah  hakim  mengenai  fakta-fakta  (bukan  hakim  kasasi).  J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
Rachmadi Usman , Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual , Bandung: P.T. Alumni, 2003. Soedjono  Dirdjosisworo, Hukum  Perusahaan  Mengenai  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual , Bandung: Mandar Maju, 2000. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. Syopiansyah  Jaya  Putra  dan  Yusuf  Durrachman, Etika  Bisnis  dan  Hak  Kekayaan Intelektual , Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Bandung: P.T. Alumni, 2005. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 ,  h. 100. Yahya  Harahap, Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1992 ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1996.
Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi , Jakarta: Kencana, 2004.