E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ANALISIS  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  YANG  DILAKUKAN SECARA  BERSAMA-SAMA  OLEH  ANGGOTA  DPRD  KOTA SURABAYA
Niken 1 , Rehnalemken Ginting. 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: nikeeen@student.uns.ac.id
Abstract: This article aims to find out, describe, and analyze the arrangements and considerations of judges in cases of corruption that were carried out jointly by members of the Surabaya City DPRD. This research uses doctrinal law research. This research is prescriptive or applied. The research approach used by the author is a case study approach and a conceptual approach. The legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials. The author's technique of collecting legal materials uses  library  research  techniques  and  technical  analysis  of  legal  materials  using  the  syllogistic  deductive method. The decision of the Panel of Judges on the case of a criminal act of corruption that was carried out jointly  by  the  Members  of  the  Surabaya  City  DPRD  has  taken  into  account  all  aspects  of  the  actions committed by the defendant on his position as a member of the Surabaya City DPRD for the 2014-2019 period and has fulfilled the juridical aspect, namely by referring to positive law in Indonesia.
Keywords:  Corruption Crimes; participation; Member of the Surabaya City DPRD
Abstrak:  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan  menganalisa  pengaturan  serta pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD  Kota  Surabaya.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  ini  bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan  dan teknis  analisis  bahan hukum  menggunakan metode dedukatif  silogisme.  Putusan  Majelis  Hakim  atas  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara bersama-sama  oleh  Anggota  DPRD  Kota  Surabaya  telah  memperhatikan  segala  aspek  perbuatan  yang dilakukan oleh terdakwa atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014- 2019 dan telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia.
Kata Kunci:  Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan; Anggota DPRD Kota Surabaya

## 1. Pendahuluan
Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan infrastruktur negara, bahkan dalam politik hukum  pidana  Indonesia  tindak  pidana  korupsi  dianggap  sebagai  suatu  tindak  pidana yang  mengharuskan  dilakukannya  pendekatan  secara  khusus.  Sampai  saat  ini  Tindak Pidana  Korupsi  masih  tetap  ada  dan  bahkan  semakin  merajalela,  karena  semakin banyaknya  tindak  pidana  tersebut  nilai-nilai  keadilan  yang  sudah  ada  dan  tumbuh
berkembang  dalam  masyarakat  mulai  mengalami  pengkisan.  Keadaan  demikian  yang menjadi alasan untuk memulai perbaikan dengan menciptakan penegakan hukum yang efisien, efektif sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang belum muncul.
Tindak  pidana  korupsi  memiliki  hubungan  yang  erat  serta  korelasi  dengan  adanya suatu kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada  saat  seseorang  atau  kelompok  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  jabatan  yang diperolehnya  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pengaruh  kepemilikan kekuasaan  mampu  menimbulkan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  korupsi  (H.  Jawade Hafidz Arsyad, 2013: 98).
Tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  para  pejabat  negara  dengan menyalahgunakan  jabatannya  dalam  kasus  korupsi  yaitu  adanya  suatu  keputusan, tindakan  ataupun  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  seorang pejabat negara yang diduga menimbulkan  atau  memiliki  potensi  kerugian  terhadap  negara  kerap  dijatuhi  dakwaan menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur perbuatan melawan hukum   dan penyalahgunaan   kewenangan.   Maka   terkait   dengan   hal tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi sebuah lembaga peradilan yang akan menilai dan membuktikan jika  suatu  keputusan,  tindakan  ataupun  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pejabat  negara merupakan tindak pidana korupsi atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam suatu tindak pidana korupsi sering ditemui terdapat adanya keturutsertaan lebih dari satu orang pada saat tindak pidana tersebut terjadi, hal itu kemudian diatur dalam  KUHP  yang  tercantum  pada  Pasal  55  KUHP  sebagai  pasal  penyertaan  dan  Pasal tersebut menjelaskan beberapa cara turut serta dalam melakukan tindak pidana, yaitu: 1. Yang melakukan atau pelaku ( dader )
2. Yang menyuruh lakukan atau penyuruh ( doenpleger )
3. Yang turut serta melakukan ( mededader/medepleger )
4. Yang membujuk atau menjanjikan sesuatu ( uitlokker )
Kemudian pada Pasal 56 KUHP menyebutkan:
1. Pembantu ( medeplichtige )
Sehingga  berdasarkan  Pasal  55  KUHP,  adanya  keturutsertaan  sebagai  penyuruh, orang  yang  turut  serta  melakukan  dan  pembujuk  akan  dipidana  sebagai    pelaku    atau pembuat  tindak  pidana  dan  akan  mendapatkan ancaman pidana yang sama. Sedangkan untuk  keturutsertaan  dengan  peran  sebagai  pembantu  tindak  pidana  maka  ancaman yang didapatkan akan dikurangi sepertiga.
Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas tentang bagaimana pengaturan dan pertimbangan Hakim dalam suatu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD Kota Surabaya.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif  atau  terapan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah dengan  pendekatan  studi  kasus  (case  study)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan   penulis  adalah   bahan   hukum   primer   dan bahan      hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  penulis  menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme.

## 3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Oleh Anggota DPRD Kota Surabaya
3.1. Kasus Polisi
berawal  saat  Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H.  mendapatkan  tawaran  yang berasal  dari  Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG  untuk  menjadi  pihak  yang  akan melakukan  pengelolaan  terhadap  dana  hibah  yang  akan  dimohonkan  oleh Lembaga Kemasyarakatan kepada  Pemerintah Kota Surabaya dan Saksi AGUS SETIAWAN JONG tidak lupa untuk menawarkan pembagian keuntungan sebesar 10%  sampai  dengan  15%  kepada  Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H.  dengan  besar jumlah dana yang dapat dijadikan dana aspirasi bagi Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. Setelah mendapat persetujuan Saksi AGUS SETIAWAN JONG membentuk  TIM  pelaksanaan  kegiatan  dana  hibah.    selanjutnya    para marketing    turun    menemui    Para    ketua    Rukun  Warga  (RW),  Ketua  Rukun Tetangga  (RT)  dan  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Kelurahan  (LKMK)  dan menyampaikan  sesuai  dengan  arahan  dari  Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. selain itu  Saksi AGUS  SETIAWAN  JONG  beserta  TIM  memberikan  tawaran  bantuan  dalam pembuatan  proposal  jika  Lembaga  Kemasyarakatan  memiliki  kesulitan  serta membuat  surat  perjanjian  kerjasama  antara  Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG dengan para penerima dana hibah.
Kemudian  proposal-proposal  Permohonan  Dana  Hibah  yang  dibuat dan diperoleh  oleh   TIM  AGUS  SETIAWAN   JONG   dikumpulkan  di rumah Saksi AGUS  SETIAWAN  JONG  di  Jl  Bunguran  No  27A  Kel.  Bongkaran  Kecamatan Pabean  Cantikan,  Kota  Surabaya  yang  selanjutnya  akan  disortir  berdasarkan wilayah  Dapil  dan  disesuaikan  dengan  Pagu  Anggaran  Dana  Aspirasi  yang disampaikan  khususnya  jumlahnya  tidak  berada  dibawah  Rp.  2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. Selanjutnya,  proposal-  proposal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  tidak  dapat dijadikan  dasar  Permohonan    Dana    Hibah    tahun    2016,    dan    akan dipergunakan    untuk  APBD-  Perubahan  2016  sehingga  seluruh  proposal- proposal  tersebut  harus  direvisi  khususnya  penanggalan  serta  dikembalikan oleh Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. ke Saksi AGUS SETIAWAN dan oleh TIM Saksi
AGUS  SETIAWAN  JONG  dilakukan  perubahan  terhadap  proposal-  proposal tersebut  selanjutnya  kembali  dikumpulkan  di  rumah  Saksi  AGUS  SETIAWAN JONG dan kembali diantarkan ke Terdakwa SYAIFUL AIDY,  S.H.  dan kemudian ditandatangani  oleh  Terdakwa  SYAIFUL AIDY, S.H. sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di  ajukan  lolos  verifikasi  untuk  mendapatkan  dana  Hibah  Pemerintah  Kota Surabaya  tahun  Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi AGUS SETIAWAN JONG kembali memerintahkan para TIMnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara Lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan  Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG  selanjutnya  saksi  AGUS  SETIAWAN JONG mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  dan  setelah  mengetahui  Jadwal  Penandatanganan  Naskah  Perjanjian Hibah  Daerah  (NPHD)  antara  Pemerintah  kota  Surabaya  dengan  penerima Hibah,  Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG  kembali  memerintahkan  Para  TIM  untuk menghubungi  para  Penerima  Hibah  yang  lolos  verifikasi  untuk  datang  ke Pemerintah  kota  Surabaya  untuk  penandatanganan  Naskah  Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. Pada Desember 2016, setelah Saksi AGUS SETIAWAN JONG mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi AGUS SETIWAN JONG kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim  Kedung  Cowek  untuk  melakukan  transfer  ke  nomor  rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Kemudian, Saksi AGUS SETIAWAN JONG memerintahkan TIMnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah  sesuai  dengan  jenis  barang  yang  telah  disetujui  oleh  Pemerintah  Kota Surabaya dan selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN JONG memerintahkan kepada TIMnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis  barang  yang  disetujui  oleh  Pemerintah  kota  Surabaya  dengan  dilampiri oleh  Nota  yang  telah  dibuat  oleh  Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG  dan  meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah  Pemerintah  Kota  Surabaya  tahun  2016.  Kualitas  barang  yang  diterima oleh  Penerima  Hibah  sangat  jauh  dari  harga  jenis  barang  yang  disetujui  oleh Pemerintah kota Surabaya.
3.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Dalam  kehidupan,  masyarakat  cenderung  mengenal  korupsi  sebagai tindakan mengambil uang negara dengan tujuan mengambil keuntungan yang digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  diri  sendiri  maupun  kelompoknya. Ensiklopedia  Indonesia  menjela skan  “Korupsi”  sebagai  gejala  dimana  para pejabat,  badan-badan  negara  menyalahgunakan  wewenang  yang  dimilikinya hingga terjadi penyuapan, pemalsuan serta hal-hal yang merugikan lainnya (Evi Hartanti, 2012: 08). Korupsi atau dalam bahasa latinnya, yaitu “Corruptio” atau
“Corruptus”,  bahasa  inggris  “Corruption”  atau  “Corrupt”,  bahasa  Belanda “Corruptie” yang lalu diadopsi menjadi “korupsi”.
Mengutip  Black  Law  Dictionary  pengertian  korupsi  yaitu  sebuah perbuatan  dengan  maksud  mendapatkan  beberapa  keuntungan  dan  dalam perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  tugas  resmi  dan  kebenaran- kebenaran  lainnya.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  sesuatu  yang  resmi  atau kepercayaan  seseorang  dengan  melanggar  hukum  dan  penuh  kesalahan menggunakan  sejumlah  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain sehingga  bertentangan  dengan  tugas  atau  kebenaran-kebenaran  lainnya (Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011: 10).
3.3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tindak  pidana  korupsi  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  dalam pelaksanaannya  selalu  dilaksanakan  secara  bersama-sama,  hal  tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menyangkut status  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Sering  kali  pelaku  korupsi  berasal  dari kalangan  pejabat  pemerintah  yang  memangku  kedudukan  tinggi  dan mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Definisi tindak pidana korupsi telah dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menjabarkan  mengenai  rumusan-rumusan  perbuatan  yang  dilarang  untuk dilakukan. Perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.
Rumusan masalah Pasal 3 UU PTPK berasal dari rumusan masalah Pasal 1 Ayat  (1)  sub  b  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  yang  kemudian rumusannya direvisi dengan membuang unsur lama yaitu “yang secara langsung atau  tidak  langsung”.  Pasal  3  yang  terdiri  atas  unsur  objektif    yaitu    unsur menyalahgunakan  kewenangan,  atau  menyalahgunakan  kesempatan  atau menyalahgunakan  sarana,  yang  ada  padanya,  karena  jabatan  atau  karena kedudukan,  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  merugikan perekonomian negara dan unsur subyektif  yaitu  setiap  orang,  dengan  tujuan menguntungkan  diri,  atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur setiap orang yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu orang perseorangan dan korporasi.
Pasal  3  merupakan  ketentuan  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana  korupsi penyalahgunaan wewenang.
Sebagaimana terurai dalam putusannya Majelis Hakim menolak Dakwaan Primair  yang  telah  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dengan  dasar bahwa  Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H.  tidak  memenuhi  unsur-unsur  pasal  yang telah didakwakan sehingga dakwaan Subsidiair yang akan dibuktikan. Dakwaan Subsidiair yang didakwakan kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. yaitu Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  BPK menjabarkan pengertian perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yakni  sebagai  sebuah  perbuatan  yang  melanggar  atau  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi  dinas  dan  lain-lain  serta  perbuatan  tersebut  dinilai  bersifat menyimpang  dari  tujuan  pemberian  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana (Adam Chazawi, 2016: 62).
Orang memiliki jabatan atau kedudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bukan saja orang yang berkedudukan atau berstatus sebagai pegawai negeri  namun  termasuk  juga  orang  yang  memiliki  jabatan  atau  kedudukan dalam  hukum  privat  seperti  seorang  direktur  suatu  PT  (perseroan  terbatas).
Penerapan Pasal 3 UU PTPK dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah sesuai dengan  fakta  bahwa  terdakwa  merupakan  seorang  Anggota  DPRD  Kota Surabaya  Periode  2014 – 2019  pada  saat  melakukan  tindak  pidana  korupsi tersebut. Penyertaan Pasal 55 KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  dalam  dakwaan  dan  tuntutannya  kepada  Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H. yang  kemudian  dijunctokan  dengan  Pasal  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah bekerja sama dengan Saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  saksi Agus  Setiawan  Jong  untuk  membuat,  mengumpulkan,  mengajukan, melaksanakan pemberian hibah hingga membuat laporan pertanggungjawaban proyek  Dana  Hibah  pada  tahun  anggaran  2018  yang  kemudian  akan memberikan  keuntungan  kepada  Saksi  AGUS SETIAWAN JONG.
3.4. Buku I Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  memberikan  penjelasan mengenai  delik  penyertaan  (deelneming  delicten)  namun  hanya memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pelaku maupun
sebagai  pembantu.  Wirjono  Prodjodikoro  menjabarkan  arti  kata  ”pesertaan” sebagai keturutsertaan seseorang atau lebih dalam mewujudkan   suatu   tindak pidana. Sementara itu, Prof. Satochid Kartanegara menjabarkan arti deelneming sebagai suatu delik atau tindak pidana yang menyangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Terdapat pula pengertian penyertaan yaitu semua jenis bentuk turut serta yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara fisik maupun psikis  sehingga  tindak  pidana  tersebut  terlaksanakan.  Moeljatno  menyatakan bahwa  ajaran  penyertaan  sebagai  ajaran  perluasan  yang  menjabarkan  dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu,  Moch  Anwar  dengan  mengutip  pernyataan  dari  Van  Hamel  menjelaskan bahwa  penyertaan  adalah  sebuah  ajaran  pembagian  pertanggungjawaban dalam suatu delik atau tindak pidana yang berdasarkan perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  mengadopsi  dari  sistem  yang membagi para peserta menjadi principals dan accessories namun penyebutan dalam  KUHP  Indonesia  sebagai  daders  dan  medeplichtigen  (Prof.  Moeljatno, 1985:  80).  Titik  berat  yang  digunakan  sebagai  tumpuan  dalam  membedakan sistem-sistem  penyertaan  tersebut  terdapat  pada  sikap  batin  para  peserta, sikap  batin  peserta  adalah  menginsyafi  dan  menghendaki  apa  yang  dibuat (kesengajaan) sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP Indonesia. Kemudian, dalam segi  pertanggungjawaban  atas  perbuatan,  KUHP  Indonesia  menganut  sistem kedua  yaitu  dikarenakan  adanya  penjabaran  bahwa  pembantu  mendapatkan keringanan  pidana  1/3  dari  pembuat.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  yang dianut  diadopsi  oleh  KUHP  Indonesia  merupakan    sistem    campuran.    Dalam hubungan  ini,  batas  antara  orang  yang  menyuruhlakukan  dan  orang  yang menganjurkan  haruslah  jelas,  hal  tersebut  terdapat  dalam  sikap  batin  para peserta. Sebagai orang yang digolongkan sebagai pembantu diharuskan untuk memiliki  niat  dalam  membantu  melaksanakan  perbuatan  tersebut  (Prof. Moeljatno, 1985: 80).
Penyertaan Pasal 55 KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam  dakwaan  dan  tuntutannya  kepada  Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H.  yang kemudian dijunctokan dengan Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor 31 tahun  1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan dengan adanya fakta bahwa  Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H.  telah  bekerja  sama  dengan  Saksi  AGUS SETIAWAN JONG dengan memberikan kesempatan kepada saksi Agus Setiawan Jong untuk membuat, mengumpulkan, mengajukan, melaksanakan pemberian hibah hingga membuat laporan pertanggungjawaban  proyek  Dana  Hibah  pada
tahun  anggaran  2018  yang  kemudian  akan  memberikan  keuntungan kepada Saksi AGUS SETIAWAN JONG.

## 4. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Dalam  putusan  Nomor  131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY  yang  diputus  oleh Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  terhadap Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. Majelis Hakim memilih  dakwaan  yang paling  terbukti yaitu dakwaan subsidiair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:
4.1. Unsur “Setiap Orang”
Unsur setiap orang yang merujuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang telah diuraikan oleh  Penuntut  Umum  dalam  Surat  Dakwaannya.  Unsur  setiap  orang  dapat  berupa  orang perseorangan ataupun termasuk korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehnya.
Berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat persidangan bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. merupakan  orang  yang  telah didakwa  oleh  Penuntut Umum  karena  perbuatan  yang  melawan hukum  yaitu  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama  dan  terdakwa  telah membenarkan   semua   identitas   terdakwa   sebagaimana   yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  serta  tidak  terdapat  alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan ancaman pidana bagi terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
4.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
Pengertian  dari  unsur  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi adalah adanya niat atau intensi yang berada di dalam pikiran pelaku agar mendapatkan suatu  keuntungan  yang  kemudian  digunakan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi.
Bahwa bentuk atas unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya niat yang timbul dari dalam diri terdakwa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta bahwa pada tahun 2015, saksi AGUS SETIAWAN JONG menemui Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18 – 22, Kel Embong  Kaliasin  Kec  Genteng  Kota  Surabaya  dengan  tujuan  untuk  menawarkan  diri  kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. sebagai pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap Dana Hibah yang kemudian akan dimohonkan oleh RT, RW, LKMK.
Bahwa dengan adanya penawaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa  SYAIFUL  AIDY,  S.H.  mendapatkan  tawaran  dari  saksi  AGUS  SETIAWAN  JONG  telah mengetahui dan memperkirakan kemungkinan keuntungan yang akan terjadi apabila Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. menyetujui penawaran tersebut.
Bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  pertimbangan  di  ata s,  maka  unsur  “Dengan  Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi.
4.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan,  Kesempatan  Atau  Sarana  Yang  Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”
Unsur  “Menyalahgunakan  Kewenangan,  Kese mpatan  Atau  Sarana  Yang  Ada  Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” mempunyai pengertian bahwa kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mempunyai hubungan yang bersifat kasual antara kewenangan, kesempatan  atau  sarana  dengan  jabatan  atau  kedudukan  yang  bersifat  wajib  sehingga  karena seseorang sedang memangku jabatan atau kedudukan maka berakibat dengan seseorang tersebut mempunyai  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  timbul  dari  jabatan  atau  kedudukan tersebut.
Bahwa pada unsur ini, Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. yang merupakan seorang anggota DPRD Kota Surabaya aktif dengan periode 2014 – 2019 telah memberikan kesempatan dan sarana kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG untuk merealisasikan pengelolaan Dana Hibah pada tahun anggara 2016 yang   kemudian memberikan keuntungan kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG. Selanjutnya, merujuk  pada  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  25  Tahun  2016,  anggota  DPRD  bukan merupakan fasilitator penyaluran Dana Hibah.
Bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Keduduka n” dalam pasal ini telah terpenuhi.
4.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekenomian Negara”
Bahwa  pengertian keuangan negara  adalah  kekayaan negara  berupa benda  berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak   bergerak   termasuk  hak-hak dan kewajiban  yang  kemudian  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  negara.  Badan  Pemeriksa  Keuangan hanyalah satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa  merujuk  pada  Hitungan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Investigasi  dalam  rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Hibah kepada masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2016 telah terjadi kerugian Rp. 4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga   puluh   rupiah   koma   enam   puluh   sen)   dan   dana   senilai 811.370.396.24 (delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam ribu koma dua puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah dalam daerah pemilihan Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H.
Bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  di  atas  denga n  demikian  unsur  “Dapat  Merugikan Keuangan Negara Atau Perekenomian Negara” dalam pasal ini telah terpenuhi.
4.5. Unsur “yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”
Bahwa dalam delik penyertaan adalah ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dimana setiap pelaku mempunyai peran masing- masing serta saling membantu hingga perbuatan tersebut selesai.
Bahwa  dalam  unsur  “yang  Melakukan,  yang  Menyuruh  Melakukan  ata u  Turut  Serta Melakukan Perbuatan” diketahui bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah mengabaikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 dengan memberikan kesempatan kepada saksi AGUS SETIAWAN  JONG  untuk  merealisasikan  penyaluran  Dana Hibah tahun 2016 dan mengakibatkan saksi AGUS SETIAWAN JONG mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan atau tindak pidana sehingga unsur “yang Melak ukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi.
Merujuk pada  uraian  pernyataan dalam  perkara Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY tentang  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  dimana  terdakwa  yang berkedudukan  sebagai  anggota  DPRD  Kota  Surabaya  Periode  2014 – 2019  telah  memberikan kesempatan dan sarana kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG untuk melaksanakan proyek Dana Hibah tahun anggaran 2016 dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara.

## 5. Kesimpulan
Subyek tindak pidana korupsi pada umumnya selalu berputar pada lingkup pejabat, hal tersebut kemudian berkaitan erat dengan delik jabatan yang   kemudian   melahirkan Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seringkali melibatkan adanya lebih dari satu orang agar perbuatan melawan hukum tersebut dapat terwujud. Hal tersebut kemudian diatur dalam  Pasal  3  PTPK dan  sejalan  dengan  teori  penyertaan  yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjabarkan bahwa adanya dua orang atau lebih ketika melakukan suatu tindak pidana tersebut.
Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY telah memperhatikan  segala  aspek  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014 – 2019, segala unsur yang  terdapat  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana  telah  terpenuhi  dan  Hakim  telah  memenuhi  aspek  yuridis  yaitu  dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 6. Saran
1. Sebaiknya para hakim dan aparatur penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan suatu  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  tetap tegas dan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan serta fakta yang terungkap  sehingga  dapat  menjatuhkan  pidana  berat  kepada  pejabat  negara terpidana tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera dikemudian hari bagi para calon-calon pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penulis   menyarankan   agar   penerapan   Pasal   55   KUHP   dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan memperhatikan makna delik jabatan pada tindak pidana korupsi.

## Ucapan Terima Kasih
Puji  syukur  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas  segala  rahmat,  nikmat  dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat  terselesaikannya  penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan,  bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Dr.  Rehnalemken Ginting, S.H,.M.H.,  selaku  dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

## Daftar Pustaka
Buku Cahaya, S. d. (2011). Strategi dan Teknik Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi, A.  (2019). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:  Raja Grafindo.
Drs.  P.A.F  Lamintang,  S.  d.  (2011). Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Jabatan  dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika Jawade Hafidz, S. (2013). Korupsi dalam Perspektif (HAN) Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hartanti, E. (2012). Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Prof Moeljatno, S. (1985). Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan. Jakarta: Bina Aksara.
______________. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Jo.  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY