INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1007-1016 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Kebijakan Legislatif Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)
Taufan Rumawan 1 ✉ , Mompang L. Panggabean 2 , Djernih Sitanggang 3
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia
Email: taufanrumawan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tesis ini mendalami rekonstruksi pemufakatan jahat dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  dengan memfokuskan  pada  implementasi  kebijakan  legislatif.  Fenomena  tindak  pidana  korupsi,  khususnya kasus  Bupati  Solok  Selatan,  menjadi  latar  belakang  yang  memperlihatkan  dampak  besar  korupsi terhadap keuangan negara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi dokumen, dalam kerangka teoritis, penelitian ini  menggunakan dua teori utama: (a) Teori Keadilan, yang menyoroti keadilan sebagai tujuan utama hukum; dan (b) Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang menekankan kebijakan sebagai landasan pembentukan peraturan hukum. Konsep keadilan menjadi krusial dalam pemahaman dan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi. Secara praktis,  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  perbandingan  bagi  praktisi  hukum  dalam  kasus pemufakatan jahat sebagai tindak pidana korupsi. Secara akademis, penelitian ini menjadi kontribusi literatur untuk mahasiswa dan peneliti di bidang hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti UU PTPK dan KUHP, serta bahan hukum sekunder yang melibatkan literatur, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Proses analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan dan content analysis. Dengan berbagai kerangka teoritis dan konsep yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman dan penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Pemufakatan, Korupsi, Pertimbangan Hakim

## Abstract
This  thesis  explores  the  reconstruction  of  criminal  conspiracy  in  the  context  of  the  Criminal  Code (KUHP) and the Corruption Eradication Law (UU PTPK) by focusing on the implementation of legislative policies. The phenomenon of criminal acts of corruption, especially the case of the Regent of South Solok,  is  the  background  that  shows  the  huge  impact  of  corruption  on  state  finances.  Through  a qualitative approach and document study. In the theoretical framework, this research uses two main theories: (a) Justice Theory, which highlights justice as the main goal of law; and (b) Criminal Law Policy Theory, which emphasizes policy as the basis for the formation of legal regulations. The concept of justice is crucial in understanding and enforcing criminal law. It is hoped that the results of this research will  provide  insight  into  the  development  of  legal  science,  especially  in  the  context  of  criminal conspiracy as a criminal act in corruption. Practically, this research can be used as comparative material for legal practitioners in cases of criminal conspiracy as a criminal act of corruption. Academically, this research is a contribution to literature for students and researchers in the legal field. This research uses primary legal material sources, such as the PTPK Law and the Criminal Code, as well as secondary legal materials involving literature, books, journals and related court decisions. The data analysis process was carried out using literature study and content analysis. With the various theoretical frameworks and concepts used, it is hoped that this research can provide conceptual and practical contributions to the understanding and implementation of criminal law policies, especially related to criminal acts of corruption.
Keyword: Consensus, Corruption, Judge's Consideration

## PENDAHULUAN
Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah  delik,  sedangkan  pembuat  undang-undang  merumuskan  suatu  undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana  merupakan  suatu  istilah  yang  mengandung  suatu  pengertian  dasar  dalam  ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk  dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  pidana  mempunyai  pengertian  yang  abstrak  dari peristiwaperistiwa  yang  konkret  dalam  lapangan  hukum  pidana,  sehingga  tindak  pidana haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.  Salah satu tindak pidana adalah Korupsi, Korupsi merupakan perbuatan tercela yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Perbuatan korupsi ini telah menyebabkan banyak kerugian terhadap negara, dan masyarakat selalu menjadi korbannya. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut corruptie  yang  mengandung  arti  perbuatan  korup,  penyuapan.  Korupsi  dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan memiliki dampak besar terhadap
keuangan  negara  sehingga  menyebabkan  banyak  pihak  merasakan  dampak  yang ditimbulkan (Rhiti, 2015).
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terdapat 30 bentuk korupsi yang digaris besarkan ke dalam 7 bentuk, salah satu bentuknya ialah Suap-menyuap. Bentuk korupsi yang satu ini paling sering terjadi di pemerintahan dan pada putusan ini dilakukan di Kabupaten Solok Selatan dengan simpulan dakwaan adalah Bahwa Terdakwa MUZNI ZAKARIA selaku Bupati Solok Selatan mengetahui atau setidaknya patut  menduga  bahwa  penerimaan  uang-uang  dan  barangyang  seluruhnya  sejumlah Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah  itu  dari  MUHAMAD  YAMIN  KAHAR  tersebut,  sebagai  akibat  atau  disebabkan karena Terdakwa telah memberikan paket Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan dan paket Pembangunan Jembatan Ambayan Solok Selatan kepada MUHAMAD YAMIN KAHAR (Setiadi, 2000).
Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal  5  angka  6  Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Juncto Pasal 76 huruf a dan  e  Undang-  Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kartonegoro, n.d.).
Khusus untuk kepalah daerah, modus korupsi dapat dikemukakan ada dua, pertama bahwa  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  menunjukkan  adanya  gejala  korupsi birokratis, yakni praktek korupsi yang muncul mengingat posisi, kedudukan dan wewenang sebagai kepala daerah yang memberikan peluang besar untuk melakukan penyimpangan, kedua  bahwa  dugaan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, yakni korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi / wewenang dari masing-masing pihak (Santoso, 2012).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kepala  daerah  adalah  orang  yang mengepalai  suatu  daerah  (misalnya  gubernur  untuk  daerah  tingkat  I  dan  bupati  untuk daerah  tingkat  II).  Tugas  dan  wewenang  dari  kepala  daerah  yaitu  memimpin penyelenggaraan  pemerintah  daerah  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama
DPRD, mengajukan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun  dan mengajukan  rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum  untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25).
Tetapi  sering  sekali  terjadi  pejabat  kepala  daerah  melakukan  penyalahgunaan terhadap wewenang yang dimilikinya dan tidak mengerjakan tugas maupun pekerjaannya dengan baik, pejabat kepala daerah hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib rakyatnya, hal ini terbukti dari tingginya angka tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah (Luthan, 2014).
MUZNI  ZAKARIA  merupakan  Bupati  Solok  Selatan  Periode  Tahun  2016-2021, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64ayat (1) KUHP.
Maka  dengan  latar  belakang  ini  penulis  mengangkat  judu l  “Penerapan  Kebijakan Legislatif  tentang  Permufakatan  Jahat  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1959 K/PID.SUS/2021/MA)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur  statistik.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  peneliti  ingin  mengeksplor permasalahan  yang  bersifat  deskriptif  yang  tidak  dapat  dikuantifikasikan.  Lebih  spesifik metode  penelitian  yang  sesuai  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah menggunakan penelitian normative yuridis, dengan sifat penelitian deskriptif.
Penulis  melakukan  penelitian  berdasarkan  data  yang  didapat  seperti  buku,  jurnal, makalah,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  topic  penelitian.  Adapun penulisan penelitian bersifat deskriptif, karena tesis ini menerangkan atau menggambarkan kasus dengan menggunakan teori hukum dan realita di tangah masyarakat sebagai landasan dalam memecahkan masalah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari: Bahan  Hukum  Primer  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20Tahun  2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  bahan  hukum  yang  mendukung  dan  berkaitan dengan pemaparan penulisan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisys. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori  dengan  mengkaji  dan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan  data  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  menganalisa  pokok permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Tujuan  dari  studi  kepustakaan  adalah  untuk mengoptimalkan  teori  dan  bahan  yang  berkaitan  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan penelitian  serta  konsep-konsep  dan  bahan-bahan  teoritis  lain  yang  sesuai  konteks permasalahan penelitian.
Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat (Soekanto,2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemufakatan  Jahat  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Putusan  Nomor  1959 K/PID.SUS/2021/MA
Delik  permufakatan  jahat  tidak  hanya  dikenal  dalam  KUHPidana  semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 15 Undang- undang  No.31  Tahun  1999  ditentukan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  percobaan, pembantuan, atau permufakatan  jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Dengan  demikian,  delik  permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi  diancam pidana  yang  sama  dengan  delik  pokoknya.  Jika  permufakatan  jahat  dalam  KUHPidana ditujukan  terhadap  perbuatan  yang  membahayakan  keamanan  negara,  makar  kepada
Presiden,  wakil  Presiden,  pemberontakan,  dam  penggulingan,  maka  permufakatan  jahat dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi (Lamintang & Lamintang, 2022).
Tindak pidana korupsi, termasuk suap-menyuap, telah menjadi permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus yang melibatkan Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan, mencerminkan modus operandi yang kerap terjadi di kalangan pejabat kepala daerah. Suap-menyuap seringkali melibatkan pemufakatan jahat antara pejabat negara dan pihak swasta, mengeksploitasi posisi dan kewenangan untuk keuntungan pribadi.
Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, suap-menyuap termasuk dalam kategori bentuk korupsi yang dilarang. Dalam konteks kasus Muzni  Zakaria,  dakwaan  menyebutkan  bahwa  Bupati  Solok  Selatan  menerima  uang  dan barang  sebagai  imbalan  atas  pemberian  proyek  pembangunan  kepada  pihak  tertentu (Kermite, 2017).
Penerimaan  tersebut  bertentangan  dengan  kewajiban  Muzni  Zakaria  sebagai penyelenggara  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  angka  4  dan  Pasal  5  angka  6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Pemberantasan KKN) Juncto Pasal 76 ayat huruf a dan e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi  adalah  prinsip  dasar dalam  mengatur  tata  kelola  pemerintahan.  Namun,  modus  korupsi  oleh  kepala  daerah, seperti yang terjadi dalam kasus Muzni Zakaria, mencerminkan gejala korupsi birokratis dan korupsi  kolaboratif.  Gejala  korupsi  birokratis  muncul  karena  posisi,  kedudukan,  dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah memberikan peluang besar untuk melakukan penyimpangan.  Kepala  daerah  sering  kali  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan dan alokasi anggaran daerah. Praktek  suap-menyuap  seringkali  menjadi  cara  bagi  pihak  swasta  untuk  mendapatkan keuntungan melalui pemberian proyek.
Di  sisi  lain,  korupsi  kolaboratif,  yang  melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  untuk mengamankan posisi atau kedudukan, juga tergambar dalam kasus ini. Kepala daerah dan pihak  swasta  bersinergi  untuk  mencapai  kepentingan  masing-masing.  Ini  menunjukkan bahwa  tindakan  korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  satu  pihak,  tetapi  melibatkan kesepakatan  dan  pemufakatan  jahat  antara  berbagai  pihak.  Menurut  Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25, kepala daerah memiliki tugas dan  wewenang  yang  mencakup  memimpin  penyelenggaraan  pemerintah  daerah, mengajukan  Peraturan  Daerah  (Perda),  menetapkan  Perda  yang  telah  disetujui  bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD),  serta  melakukan  berbagai  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Namun,  seringkali  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  kepala  daerah. Muzni  Zakaria,  sebagai  Bupati  Solok  Selatan,  didakwa  melakukan  penyalahgunaan wewenang dengan menerima suap agar memberikan proyek pembangunan kepada pihak tertentu.  Tindakan  ini  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara  tetapi  juga  menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi proyek-proyek pembangunan yang seharusnya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tingginya angka tindak pidana suap  yang  melibatkan  pejabat  kepala  daerah  menjadi  sorotan  serius  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  perbaikan  dalam pengawasan internal pemerintahan daerah, penguatan peran lembaga anti-korupsi, serta peningkatan kesadaran etika dan moral di kalangan pejabat publik.
Dari segi hukum, perbuatan Muzni Zakaria dapat dikualifikasikan sebagai pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Penerimaan suap yang dilakukannya merupakan hasil dari  kesepakatan  untuk  memberikan  proyek  kepada  pihak  tertentu.  Pasal  12  huruf  b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, menjadi landasan hukum untuk menjerat pelaku korupsi seperti Muzni Zakaria.
Dengan melibatkan pemufakatan jahat, yaitu kesepakatan antara kepala daerah dan pihak swasta untuk melakukan korupsi, hukuman yang diberikan seharusnya mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang tegas dan efektif perlu dijatuhkan untuk memberikan  efek  jera  dan  mencegah  terulangnya  tindakan  korupsi  serupa  di  masa mendatang. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memainkan peran penting dalam memberikan putusan yang  konsisten  dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Melalui interpretasi dan pertimbangan yang cermat, MK dapat memastikan bahwa hukuman yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan,  sehingga  memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi.
Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi perlu melibatkan kerja sama antara lembaga  penegak  hukum,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Reformasi  dalam  regulasi  dan peningkatan kesadaran etika di kalangan pejabat publik menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hanya dengan langkah-langkah
konkret dan sinergi semua pihak, Indonesia dapat meraih kemajuan signifikan dalam upaya memberantas korupsi.

## B. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Khususnya  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA
Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa MUZNI ZAKARIA merupakan suatu proses hukum yang telah melewati beberapa tahapan. Penyelidikan dimulai dengan penahanan  Terdakwa  sejak  tanggal  30  Januari  2020,  yang  berlanjut  ke  persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa dihadapkan pada dakwaan yang mengacu pada Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  pada  Komisi  Pemberantasan Korupsi  menyatakan  bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dakwaan pertama mencakup pelanggaran terhadap Pasal 12 Huruf b UU PTPK, dan dakwaan kedua merujuk pada Pasal 1 UU PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 tahun  dikurangi  masa  tahanan  dan  denda  sejumlah  Rp250.000.000,00  subsidair  pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Selain pidana pokok, Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp3.375.000.000,00, yang harus dibayarkan selambat-lambatnya satu  bulan  setelah  putusan  pengadilan  memperoleh  hukum  tetap.  Pidana  tambahan  ini mempertimbangkan  uang  yang  telah  disita  oleh  KPK  dari  Terdakwa  sejumlah Rp440.000.000,00. Jika dalam waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah yang diwajibkan. Pidana tambahan lainnya adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana (Barda Nawawi Arief, 2016).
Kronologi kasus ini bermula dari tindakan Terdakwa yang diduga melibatkan diri dalam perbuatan korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, mengarah pada temuan bukti yang mendukung dakwaan terhadap  Terdakwa.  Fakta-fakta  ini  kemudian  disampaikan  dalam  persidangan,  di  mana Terdakwa dihadapkan dengan bukti-bukti yang menjadi dasar dakwaan (Sitanggang, 1999).
Pengadilan  dalam  putusannya  menilai  bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  yang  kemudian  dihukum  dengan  pidana
penjara dan denda. Pemberian pidana tambahan berupa uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan langkah tambahan untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan tindakan korupsi yang dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus Bupati Solok Selatan (Muzni Zakaria), menjadi tantangan serius  dalam  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia.  Kasus  ini  mencerminkan  modus operandi yang sering terjadi di kalangan pejabat kepala daerah, melibatkan pemufakatan jahat  antara  pejabat  negara  dan  pihak  swasta.  Suap-menyuap,  sebagai  bentuk  korupsi, memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi  proyek  pembangunan  yang  seharusnya  dilakukan  secara  transparan.  Kebijakan legislatif, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), memberikan landasan hukum  untuk  menindak  pemufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Meskipun demikian,  implementasi  kebijakan  tersebut  memerlukan  perhatian  khusus  dalam  rangka menjaga keadilan dan kebersihan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan  wawasan  bagi  pengembangan  ilmu  hukum,  terutama  dalam  konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi, dan secara praktis dapat menjadi bahan  perbandingan  bagi  praktisi  hukum  dalam  menangani  kasus  serupa.  Diharapkan, pemahaman konsep keadilan dan implementasi kebijakan hukum pidana dapat memberikan kontribusi positif terhadap  penegakan hukum dan  pencegahan tindak pidana korupsi  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media. Kartonegoro, T. (n.d.). Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Nd.
Kermite, C. A. (2017). Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, 6(4).
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
Luthan, S. (2014). Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta. FH UII Press.
Rhiti, H. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Santoso, A. (2012). Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum.
Setiadi,  E.  (2000). Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kasus-Kasus  Korupsi  Dalam Menciptakan Clean Government. Bandung Islamic University.
Sitanggang, B. A. (1999). Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta. Karya Utama.