## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN BIOLOGIS: KAJIAN REGULASI PENCEGAHAN SENJATA BIOLOGIS DI INDONESIA
Building A Biological Security System: A Study Of Biological Weapons Prevention Regulations In Indonesia

## Dimas Arif Wibowo, Ahmad Jamaludin
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara dimasarifwibowo03@gmail.com , jamaludinumam@gmail.com
Naskah dikirim : 3 Desember 2023 Naskah diterima untuk diterbitkan : 9 Januari 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11528

## ABSTRACT
COVID-19, Bird Flu, Swine Flu, and several other deadly outbreaks have opened our eyes that the threats posed by biological agents such as viruses, microbiology, and so on are very dangerous, therefore there is a need for prevention and defense efforts against these biological threats, especially if These biological agents are used as weapons  in  terrorist  activities  or  what  is  better  known  as  Bioterrorism,  therefore  as  a  nation  Indonesia  must have resilience from this threat. Based on the theory of crime control and prevention, it states that policies to overcome  crime  are  essentially  a  complete  unity between  efforts  to  protect  society  (social  defense)  in  order  to achieve  social  welfare,  and  preventing  this  crime  is  a  joint  responsibility  between  law  enforcers  and  the community. Alone. This research is qualitative in nature using a literature study method with a literature review approach using secondary data sources. The results of this research show that this biological weapon has a very dangerous threat because the effects caused after the use of the weapon will not be immediately visible but will take quite a long time and cause treatment to be delayed. In terms of preventing and handling the dangers of this biological  agent,  it  is  known  2  (two)  )  terms  namely  Biosecurity  and  Biodefense,  Indonesia  does  not  yet  have adequate  legal  regulations  and  in  terms  of  preventing  Bioterrorism  it  is  only  handled  by  the  KBR  unit  from Gegana Corps Brimob Polri, therefore in order to build a biological security system in Indonesia it must start from  making  an  adequate  legal  construction  which  will  be  at  a  later  date  creating  a  special  institution  that focuses  on  prevention,  research,  response  and  guidance  to  the  public  regarding  the  dangers  of  biological weapons agents.
Keywords: Bioterrorism; Biological Weapons; Legal Protection

## ABSTRAK
COVID-19, Flu Burung, Flu Babi, dan beberapa wabah mematikan lainnya membuka mata kita bahwa ancaman yang ditimbulkan dari agen biologis seperti Virus, Mikrobiologi, dan lain sebagainya sangatlah berbahaya oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan dan pertahanan terhadap ancaman biologis tersebut terlebih jika agen- agen biologis tersebut digunakan sebagai senjata dalam aktivitas terorisme atau yang lebih dikenal dengan istilah Bioterorisme, oleh karenanya sebagai suatu bangsa Indonesia harus memiliki ketahanan dari ancaman tersebut. Berdasarkan  teori  penanggulangan  dan  pencegahan  kejahatan  menyatakan  bahwa  kebijakan  untuk menanggulangi  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  antara  upaya  perlindungan masyarakat  ( sosial  defence) guna  mencapai  kesejahteraan  masyarakat (sosial  welfare) ,  dan  pencegahan kejahatan ini merupakan tanggung jawab bersama antara penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.  Penelitian ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  literatur  dengan  pendekatan  tinjauan  pustaka  dengan menggunakan sumber data  sekunder. Hasil dari penelitian ini  menunjukan bahwa senjata biologis ini  memiliki ancaman  yang  sangat  berbahaya  karena  efek  yang  ditimbulkan  pasca  penggunaan  senjata  tersebut  tidak  akan langsung  terlihat  namun  perlu  waktu  yang  cukup  lama  dan  menyebabkan  penanganannya  terlambat,  dalam  hal pencegahan dan penanganan bahaya agen biologis ini dikenal 2 (dua) istilah yakni Biosecurity dan Biodefense , Indonesia  belum  memiliki  regulasi  hukum  yang  memadai  dan  dalam  hal  pencegahan Bioterorisme hanya ditangani oleh satuan KBR dari Gegana Korps Brimob Polri, oleh karenanya demi membangun sistem keamanan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
biologis  di  Indonesia  harus  dimulai  dari  membuat  konstruksi  hukum  yang  memadai  yang  dikemudian  hari memunculkan suatu lembaga khusus yang fokus pada pencegahan, penelitian, penanggulangan, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya agen senjata biologis.
Kata Kunci: Bioterorsime; Senjata Biologis; Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  secara  alami  memiliki  kecenderungan  untuk  melindungi kelompoknya  dan  memperluas  pengaruh  atau  kekuasaannya  terhadap  kelompok  lain  yang  salah  satu caranya  ialah  dengan  sifat  menyerang  sebagai  tendensi  atas  pemenuhan  naluriah  alamiahnya. 1 Oleh karena  sifatnya  yang  demikian  manusia  seringkali  menimbulkan  peperangan  demi  memenuhi kepentingan  kelompoknya  yang  tidak  jarang  menimbulkan  banyak  kerugian  bagi  masing-masing kelompok,  peperangan  merupakan  titik  akhir  ketika  berbagai  metode  yang  dapat  digunakan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  tujuan  suatu  kelompok  sehingga  seringkali  diakhiri  dengan peperangan. 2
Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  khususnya  Bioteknologi  seperti  penerapan biokimia,  mikrobiologi,  teknik  biologi,  dan  kimia  mempengaruhi  strategi  atau  metode  dalam peperangan, sehingga dewasa ini kita mulai mengenal istilah perang biologis atau penggunaan senjata biologis (Biological  Weapons). 3 Senjata  Biologis  ialah  penggunaan  senjata  yang  amunisinya  bukan lagi berupa peluru atau bahan peledak yang sudah sering kita kenal, tetapi amunisinya ialah agen-agen biologis  yang  berukuran  sangat  kecil  sehingga  sulit  dideteksi,  contohnya  ialah  penggunaan  Bakteri, Virus, Mikrobiologi, dan sejenisnya. 4
Keuntungan dari penggunaan senjata biologis ini ialah karena efek yang ditimbulkan bukan lagi hanya dapat mengenai target perorangan atau skala yang kecil namun dapat menyebabkan suatu wabah penyakit  yang  mematikan  dan  sangat  cepat  menyebar  sehingga  dapat  dengan  pasti  meningkatkan jumlah  korban  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  dengan  begitu  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  biaya peperangan  akan  lebih  hemat  dibandingkan  dengan  harus  berperang  menggunakan  metode pertempuran dengan menggunakan senjata api, pesawat tempur, dan sebagainya. 5
Penggunaan  Senjata  Biologis  sudah  sering  digunakan  pada  zaman  dahulu  bahkan  pada  zaman sebelum masehi yakni pada 300 SM Yunani menggunakan mayat hewan untuk mencemari sumur air musuh. 6 Kemudian  dengan  berkembangnya  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  peperangan  bukan  lagi menggunakan  senjata  api  tetapi  menggunakan  agen-agen  biologis.  Pada  antara  tahun  1914-1918
1 Meridian Yusuf, ―PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ANCAMAN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN KONTROL SOSIAL NEGARA INDONESIA (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)‖ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67324/1/MERIDIAN YUSUF-FHS.pdf.
2 Homol Prima Sitompul, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, ―Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional,‖ Risalah Hukum 15, no. 1 (2019): 32–40, https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/309/232.
3 U Yahaya et al., ―The Role of Biosensors and Biological Weapons in National Defence and Security Operations,‖ Nigerian Journal of Biotechnology 38, no. 1 (2021): 132–36, https://doi.org/10.4314/njb.v38i1.15.
4 Yusuf, ―PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ANCAMAN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN KONTROL SOSIAL NEGARA INDONESIA (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).‖
5 Yahaya et al., ―The Role of Biosensors and Biological Weapons in National Defence and Security Operations.‖
6 Mahendra Pal et al., ―An Overview on Biological Weapons and Bioterrorism,‖ American Journal of Biomedical Research 5, no. 2 (2017): 24–34, https://doi.org/10.12691/ajbr-5-2-2.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
diketahui  bahwa  terdapat  penggunakan  senjata  biologis  berupa  Antraks  yang  digunakan  oleh pemerintahan kekaisaran Jerman selama Perang Dunia 1. 7
Dalam dunia internasional terdapat perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata biologis  melalui  konvensi Biological  and  Toxin  Weapons  Convention  atau  Biological  Weapons Convention  (BWC) yang  ditandatangani  pada  10  April  1972. 8 Dalam  konvensi  ini  dijelaskan bahwasanya  setiap  negara  yang  menyetujui  konvensi  ini  memiliki  kewajiban  untuk  saling  bekerja sama  dengan  berbagai  negara  untuk  menghentikan  penggunaan,  pembuatan,  dan  transfer  senjata biologi  serta  melakukan  berbagai  upaya  untuk  melakukan  segala  upaya  untuk  melindungi  dan mendorong  penggunaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  biologi  secara  damai. 9 Konvensi  BWC  ini mulai berlaku pada 26 Maret 1975 dan indonesia telah menjadi pihak yang menandatangani konvensi tersebut pada tahun 1991 dan menjadi negara pihak pada konvensi tersebut berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh kementrian luar negeri Indonesia. 10
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1998  Tentang  Pengesahan Convention  On  The  Prohibition  Of  The  Development,  Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan,  Produksi,  Penimbunan,  Dan  Penggunaan  Senjata  Kimia  Serta  Tentang Pemusnahannya).  Munculnya  konvensi  BWC  ini  didasarkan  pada  perkembangan  bioteknologi  pada negara-negara  maju  dalam  mengejar  ketertinggalan  dalam  perang  biologis,  dengan  tujuan  untuk melindungi  negaranya  sendiri  dan  menjadi  negara  yang  disegani  oleh  negara-negara  lain  atas pencapaian kemajuan bioteknologi tersebut. 11
Akhir-akhir  ini  juga  telah  diketahui  metode  baru  untuk  mengetahui  urutan  DNA  yang  tidak terduga  sebelumnya,  dengan  metode  ini  berhasil  menemukan  urutan  DNA  Virus  Influenza  Subtipe H18N11,  dan  Virus  Llov (Ebolavirus-Like  Filovirus) metode  ini  dikenal  dengan  sebutan Deep Sequencing  DNA .  Pada  saat  Wabah  Virus  Flu  Burung  merabak,  tiba-tiba  muncul  wabah  Flu  H1N1 2009 dan ketika sudah dilakukan surveilans diketemukan bahwa virus ini telah tersebar ke 30 Negara hanya  dalam  beberapa  minggu  penularan  virus  ini  telah  menular  ke  manusia,  yang  mengakibatkan WHO menetapkan Flu ini menjadi wabah Flu Pandemik. 12
Melihat  struktur  genom  penyusun  virus  Flu  Pandemik  H1N1  2009  ditemukan  bahwa strukturnya  menjunjukkan  adanya  keanehan  pada  pola reassorment (rekombinasi)  dari  gen-gen penyusun  virus  tersebut.  Ada  indikasi  pola  penyusunan  tersebut  tidak  terjadi  secara  alamiah  dan adanya kemungkinan bergabungnya virus ini dengan virus Flu Burung yang sudah ada di Indonesia. 13 Kemudian bila kita mengingat Pandemi COVID-19 yang  masuk  ke  Indonesia pada tahun 2020 yang kemudian  melalui  Keppres  Nomor  17  Tahun  2023  telah  dicabut  status  pandeminya  menimbulkan dampak  yang  begitu  luar  biasa  begitupun jumlah  korban  yang  meninggal  dunia,  meskipun  tiada  ada
7 Ibid.
8 D. Feakes, ―The Biological Weapons Convention,‖ 36 OIE Revue Scientifique et Technique § (2017), https://doi.org/10.20506/rst.36.2.2679.
9 Ibid.
10 Patel, ―Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional,‖ 2019, https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LZWFuZ2dvdGFhbl9JbmRvbmVzaW FfcGFkYV9PSS5wZGY=.
11 Yahaya et al., ―The Role of Biosensors and Biological Weapons in National Defence and Security Operations.‖
12 Chairul Anwar Nidom, ―PERAN BIOLOGI MOLEKULAR DALAM ANTISIPASI BIOTERORISME DAN PENYIAPAN VAKSIN BIODEFENS MENUJU KEMANDIRIAN BIDANG KESEHATAN DAN KETAHANAN BANGSA INDONESIA‖ (Surabaya, 2015), https://repository.unair.ac.id/40097/.
13 Ibid.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
bukti valid yang menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 merupakan agen biologis yang menyebabkan pandemi COVID-19. 14 Namun hal tersebut menyadarkan kita bahwa penggunaan senjata biologis ini dapat  menjadi  suatu  mimpi  buruk  dengan  adanya  bioterorisme  karena  dapat  menimbulkan  kematian yang begitu besar bahkan hanya dapat dibandingkan dengan tingkat kematian yang ditimbulkan oleh penggunaan bom atom. 15
Tulisan ini didasarkan pada teori penanggulangan dan pencegahan kejahatan, dimana kebijakan untuk  menanggulangi  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dalam  upaya perlindungan masyarakatan ( sosial defence) guna mencapai kesejahteraan masyarakat ( sosial welfare). Menurut  G.P  Hoefnagels  upaya  penanggulangan  kejahatan  dapat  ditempuh  dengan  cara  penerapan Hukum  Pidana  ( Pena l),  Pencegahan  Tanpa  Pidana  ( Non-Penal ),  dan  mempengaruhi  pandangan masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  melalui  media-media  masa. 16 Sedangkan  menurut Awaloedin pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama antara penegak hukum seperti Polri dan masyarakat dalam upaya premtif (himbauan untuk menghidari munculnya potensi kejahatan) dan Preventif (melakukan upaya pencegahan terhadapat terjadinya kejahatan). 17
Sebelumnya penulis sudah terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu, diantaranya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mega  Utama,  Raden  Roro,  Ayuningtyas,  dan Dumilah  dengan  judul  ―Bioterorisme:  Siapkah  Komponen  Pertahanan  Negara  Indonesia Menghadapainya?  (Analisis  implemtasi  Peraturan  Kementrian  Pertahanan  Nomor  19  Tahun  2015)‖ dalam  jurnal  penelitian  &  Pengembangan  Kesehatan  Masyarakat  India  Jilid  10  Edisi  8  Tahun  2019, dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amanda  Eugenia  Soeliongan  dengan  judul  ―Urgensi  Peraturan Bioterorisme di Indonesia dalam Perspektif HAM‖ yang diterbitkan dalam jurnal HAM Jilid 11 Edisi 2  Tahun  2020.  Selanjutnya  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Naila  Ma’aliya,  Agus  Adrianto,  Triyoga Budi  Prasetyo,  dan  Rudy  Sutanto  dengan  judul  ―Strategi  Penanganan  Ancaman  Bioterorisme  di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19‖ yang terbit pada International Journal of humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Jilid 2 Edisi 5 Tahun 2023, dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto dengan judul ―Kejahatan Bioterorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana‖ diterbitkan pada  Jurnal  Hukum  Tora  Jilid  8  Edisi  2  Tahun  2022.  Keempat  penelitian  tersebut  memiliki kesimpulan  bahwa  kurang  adanya  perlindungan  hukum  ketika  terjadi  Bioterorisme  karena  Peraturan perundang-undangan  yang  kurang  memadai  dan  juga  koordinasi  antarlembaga  serta  kemampuan intelejen  negara  yang  perlu  ditingkatkan  sedangkan  menurut  penulis  perlu  adanya  undang-undang khusus terkait penanggulangan dan pencegahan Bioterorisme yang nantinya akan melahirkan lembaga baru  yang  berfokus  terhadap  penelitian,  pencegahan,  dan  penanggulangan  penyalahgunaan  senjata biologis khususnya dalam kegiatan bioterorisme.
Dengan  ancaman  yang  begitu  besar  akibat  dari  kejahatan  bioterorisme,  tulisan  ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bila terjadi penyalahgunaan senjata biologis khususnya dalam hal bioterorisme serta bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini.
14 Shambhavi Naik and Aditya Ramanathan, ―The New Bioweapons Peril: A Case to Revisit the Biological Weapons Convention,‖ Indian Public Policy Review 3, no. 1 (2022): 59–76, https://doi.org/https://doi.org/10.55763/ippr.2022.03.01.004.
15 J Kenneth Wickiser et al., ―Engineered Pathogens and Unnatural Biological Weapons: The Future Threat of Synthetic Biology. CTC Sentinel.,‖ CTC Sentinel 11, no. 8 (2020): 1–7, www.ctc.usma.edu/sentinel/.
16 Dona Margareta, ―Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang‖ (Universitas Sriwijaya, 2020), https://repository.unsri.ac.id/37464/44/RAMA_74201_02011181520159_0018096509_0003128803_01_front_re f.pdf.
17 Ibid.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  Kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  literatur  melalui  pendekatan tinjauan pustaka yakni aktivitas meninjau atau meneliti kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan terkait topik yang dikaji. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan  hukum  primer  ialah  bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  dikeluarkan  oleh lembaga tertentu seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Naskah Akademik, Salinan  Hasil  Rapat  Lembaga  Negara,  dll.  Dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primernya  adalah  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konvensi Biological and Toxin Weapons Convention atau Biological Weapons Convention (BWC), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention  On  The  Prohibition  Of  The  Development,  Production,  Stockpiling  And  Use  Of  Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan  Penggunaan  Senjata  Kimia  Serta  Tentang  Pemusnahannya),  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4  Tahun  2019,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Kebijakan  Umum  Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 82 Tahun 2014, dan Peraturan Kapolri  (Perkap)  Nomor  14  tahun  2010  tentang  Penanganan  Ancaman  Kimia  ,  Biologi,  dan  Radioaktif. Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan  bahan  hukum  sebagai  pelengkap  atau  penjelas  bahan  hukum  primer yang  berasal  dari  pandangan  para  ahli  hukum  dalam  buku,  jurnal,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  Bahan Hukum  Tersier  merupakan  bahan  penjelas  untuk  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  Ensiklopedia, Kamus, dan Internet.

## PEMBAHASAN

## 1. UPAYA PENCEGEHAN DAN PENANGANAN BIOTERORISME DI INDONESIA
Hal yang menjadi sentral Perlindungan utama atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sistem pertahanan yang baik guna menjaga kedaulatan, dan keselamatan bangsa dari gangguan atau  ancaman  yang  bersifat  aktual  maupun  potensial.    Adanya  ancaman  merupakan  faktor  penyebab perlunya  membuat  suatu  sistem  pertahanan  yang  sesuai  dan  baik,  Ancaman  dapat  digolongkan kedalam  tiga  golongan  yakni  Ancaman  Militer,  Ancaman  Non-Militer,  maupun  Ancaman  Hibrida yang  dapat  bersumber  dari  mana  saja  bahkan  dari  dalam  negeri,  menurut  PP  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang  Kebijakan  Umum  Pertahanan  Negara  Tahun  2020-2024  disebutkan  bahwa  ancaman dikategorikan  dalam  bentuknya  yakni  ancaman  bersifat  aktual  dan  ancaman  potensial  baik  yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara seperti halnya terorisme. 18
Menurut  KBBI  Terorisme  ialah  penggunaan  kekerasan  untuk  menimbulkan  ketakutan  dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik), atau secara singkat terorisme dapat diartikan sebagai suatu praktik atau tindakan teror. 19 Sehingga Bioterorisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan teror untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan  menggunakan agen  biologis (Bakteri,  Virus,  dan  sejenisnya)
18 Wahyu S. Setiani et al., ―PERAN BIOSAFETY DAN BIOSECURITY SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DARI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI SERANGAN SENJATA BIOLOGI‖ 11, no. 6 (2022): 1699–1704, http://repository.idu.ac.id/2434/1/Peran Biosafety Dan Biosecurity Sebagai Salah Satu Aspek Dari Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Serangan Senjata Biologi.pdf.
19 ―KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) DARING,‖ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Terorisme.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
yang  mengakibatkan  adanya  suatu  penyakit  yang  dapat  berkembang  menjadi  wabah. 20 Penggunaan agen  biologis  sebagai  senjata  dalam  menimbulkan  teror  dapat  berakibat  pada  kematian  massal  dan menimbulkan  kerugian  terhadap  manusia,  hewan  dan  tumbuhan,  serta  berdampak  pada  runtuhnya ekonomi, tidak stabilnya kondisi politik, sosial, dan budaya. 21
Wabah  penyakit  diartikan  sebagai  suatu  penyakit  yang  dapat  ditularkan  atau  menular  melalui berbagai  media  biasanya  bersifat  akut  (mendadak)  dan  menyerang  semua  lapisan  masyarakat.  Salah satu agent (penyebab) terjadinya penyakit menular ialah unsur biologis seperti virus, bakteri, dll yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia. 22 Penggunaan virus, bakteri, dan lain sebagainya untuk tujuan  menyebarkan  wabah  penyakit  kepada  masyarakat  luas  baik  dengan  cara  penyebaran  melalui bahan  makan  yang  terkontaminasi,  menggunakan  udara  sebagai  medium  penyebarannya,  ataupun menggunakan ledakan untuk menyebarkan  virus, bakteri, mikrobiologi, dan sejenisnya dapat disebut dengan istilah Senjata Biologi ( Biological Weapons). 23 Agen biologis ini mampu untuk menyebar baik menggunakan perantara (vector) maupun tidak menggunakan perantara (Non-Vector). 24
Menurut  Prof.  Dr.  drh  Chairul  Anwar  Nidom  MS,  teror  dengan  menggunakan  agen  biologi (Bioterorisme) diduga pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah Kasus Flu Burung dan Flu Babi. Menurut  beliau  wabah  dapat  dibagi  kedalam  2  jenis  yakni  wabah  yang  sifatnya  alami (Natural outbrake  of  diseases) wabah  alami  ini  dapat  dijelaskan  sebab-akibatnya  secara  epidemiologi  dan Wabah  yang  bersifat  tidak  alami (un-natural  outbrake  of  diseases) yang  mana  wabah  ini  sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu dan sulit dijelaskan. 25
Dengan begitu perlu adanya pertahanan berupa pertahanan dari ancaman serangan agen biologis berupa  mikroorganisme  seperti  virus,  bakteri,  dan  sejenisnya.  Pertahanan  ini  haruslah  berdasarkan keilmuan  bioteknologi  sehingga  dapat  menciptakan  sistem  yang  lebih  tepat  karena  berlandaskan keilmuan yang tepat. Dalam hal pencegah penggunaan senjata biologi dikenal 2 (dua) istilah dalam hal kaitannya  dengan  penggunaan  agen  biologis  (organisme  hidup/mikroorganisme  yang  dapat menyebabkan  penyakit  hingga  kematian)  atau  rekayasa  agen  biologis  yakni Biosecurity dan Biodefense. 26
Perbedaan  dari  kedua  istilah  ini  ialah, Biosecurity ialah  upaya  perlindungan  dalam  rangka pencegahan agar setiap agen-agen biologis yang diteliti dan telah direkayasa dalam suatu negara tidak digunakan  untuk  kejahatan-kejahatan  tertentu. 27 hal  ini  perlu  dilakukan  karena  negara  indonesia
20 Anggraeni Endah Kusumaningrum, ―PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENULAR AKIBAT BIOTERORISME,‖ Hukum Dan Dinamika Masyarakat 17, no. 2 (2020): 173–82, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1499.
21 Chusni Mubarakh and Anggraeni Endah Kusumaningrum, ―Undang-Undang Bioterorisme, Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melawan Pandemi Covid 19 Terkini Dan Pencegahan, Deteksi, Respon Terhadap Outbreak Di Masa Depan,‖ Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS) 1, no. 1 (2022): 111–20, https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1725.
22 Kusumaningrum, ―PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENULAR AKIBAT BIOTERORISME.‖
23 Yusuf, ―PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ANCAMAN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN KONTROL SOSIAL NEGARA INDONESIA (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).‖
24 Rifa Mutiara Bako, ―PENANGANAN BIOTERORISME DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN,‖ NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 4 (2022): 1280–89, https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1280-1289.
25 Ibid.
26 Setiani et al., ―PERAN BIOSAFETY DAN BIOSECURITY SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DARI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI SERANGAN SENJATA BIOLOGI.‖
27 Ibid.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
memiliki  penduduk  yang  padat  serta  persebaran  endemik  agen  biologis  alami  dapat  dengan  mudah ditemukan di wilayah geografis Indonesia. 28
Sedangkan Biodefense adalah  upaya  perlindungan  sebagai  bentuk  pencegahan  atau  pertahanan terhadap  suatu  ancaman  serangan  yang  diakibatkan  agen  biologi  oleh  suatu  negara  yang  dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. 29 Salah satu upaya mewujudkan Biodefense yang baik adalah dengan membangun sistem kesehatan yang sistematis, serta membangun  jaringan  koordinasi  birokrasi  dari  wilayah  sampai  pusat  pada  saat  keadaan  darurat. 30 Bentuk-Bentuk Biodefense diantaranya adalah pencegahan melalui bentuk obat atau vaksin, penelitian dan  kesiapan  fasilitas  kesehatan  hal-hal  demikian  dimaksudkan  untuk  melindungi  setiap  individu dalam negara tersebut. 31
Dalam  hal  pertahanan  terhadap  serangan  agen  biologis  maka  laboratorium  menjadi  suatu fasilitas terpenting  sebagai  garda  terdepan untuk  meneliti  kemungkinan  kemungkinan  serangan  yang disebabkan  agen  biologi  seperti  contohnya  melakukan  pengujian  pada  sampel  COVID-19.  Karena materi biologis ataupun materi kimiawi umumnya diperoleh dari rekayasa genetik pada laboratorium mutakhir. 32 Indonesia  sendiri  telah  melakukan  penelitian  terkait  agen  biologi  dan  telah  memiliki laboratorium  bersertifikasi biosafety  level  3 (BSL  3), Biosafety adalah  upaya  perlindungan  terhadap setiap  orang  yang  bekerja  pada  laboratorium  tersebut  beserta  seluruh  wilayah  dan  lingkungan laboratorium  untuk  mencegah  adanya  paparan  atau  bocornya  agen  biologi  yang  berpotensi menyebarkan penyakit keluar dari wilayah laboratorium  melalui penerapan pengetahuan, teknik, dan peralatan-peralatan khusus. 33
Penggunaan  agen  biologi  sebagai  suatu  senjata  memiliki  kelebihan  yang  sangat  unggul dibandingkan  dengan  senjata  konvesional  karena  cara  kerjanya  yang  tidak  akan  mudah  disadari sebelum  munculnya  gejala  atau  penyakit  tertentu  yang  kemudian  menimbulkan  kepanikan  dan ancaman  terhadap  jiwa  manusia. 34 Karena  agen  biologis  tadi  membutuhkan  setidaknya  7-20  hari hingga  timbulnya  gejala-gejala  penyakit. 35 Oleh  karenanya  Selain  menggunakan  laboratorium  untuk melakukan  penelitian  tentu  saja  mewajibkan  munculnya  metode  yang  mampu  mendeteksi  secepat mungkin keberadaan agen biologis yang membahayakan, penggunaan sensor fisik yang digabungkan dengan komponen pengenalan biokimia yang disebut biosensor. 36 Biosensor ini juga dapat dilakukan menggunakan perantara hewan dengan meningkatkan patogenisitas mengingat hubungan antara hewan dan manusia sangat erat (Human-Animal Interface). 37
Indonesia  perlu  melakukan  langkah  awal  dalam  upaya  pencegahan  dan  penghematan  waktu bilamana terjadi kembali wabah seperti flu burung, langkah tersebut  diantaranya dengan membangun
28 Amanda Eugenia Soeliongan, ―Urgensi Peraturan Bioterorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,‖ Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 169, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.169-184.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Bako, ―PENANGANAN BIOTERORISME DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN.‖
32 Setiani et al., ―PERAN BIOSAFETY DAN BIOSECURITY SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DARI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI SERANGAN SENJATA BIOLOGI.‖
33 Ibid.
34 Yahaya et al., ―The Role of Biosensors and Biological Weapons in National Defence and Security Operations.‖
35 Soeliongan, ―Urgensi Peraturan Bioterorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.‖
36 Ibid.
37 Nidom, ―PERAN BIOLOGI MOLEKULAR DALAM ANTISIPASI BIOTERORISME DAN PENYIAPAN VAKSIN BIODEFENS MENUJU KEMANDIRIAN BIDANG KESEHATAN DAN KETAHANAN BANGSA INDONESIA.‖

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
keahlian  biologis,  mengidentifikasi  ancaman  agen-agen  biologis,  dan  analisis  kuman  pathogen masyarakat dan veteriner. 38 Pada Tahun 2021 silam Kementrian Kesehatan, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup telah melakukan langkah awal dalam menganalisis panthogen penyakit masyarakat dan  veteriner.  dengan  menggunakan  pendekatan One  Health untuk  menanggulangi  6  zoonosis (Penyakit  yang  dapat  menular  dari  hewan  kepada  manusia)  Prioritas  yang  bersumber  dari  Virus Influenza, Virus Corona, Anthraks, Rabies, Zoonotic TB, dan Leptospirosis. 39
Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpandangan bahwa penggunaan senjata biologis tidak dapat  dibenarkan  dengan  alasan  apapun  karena  efeknya  yang  sangat  luar  biasa  dan  gejalanya  yang tidak  timbul  seketika  sehingga  seringkali  langkah-langkah  pencegahan  dan  pengobatan  sudah terlambat untuk dilakuka, oleh karena ancamannya yang begitu tinggi, maka Indonesia harus langkah- langkah  awal  dengan  meningkatkan  ketahanan  terhadap  ancaman  tersebut  yang  harus  didukung dengan konstruksi hukum yang memadai.

## 2. PENGATURAN HUKUM TERKAIT WABAH AKIBAT BIOTERORISME
Indonesia  dibentuk  pada  dasarnya  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darahnya maka dari itu peristiwa-peristiwa seperti ini mesti menjadi pelajaran agar ketika terjadi hal- hal demikian mampu mengatasinya dengan lebih baik tentu melalui mekanisme peraturan perundang- undangan  hal ini  berkenaan  dengan  konsekuensi  Indonesia  sebagai  suatu  negara  berdasarkan  hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). 40
Penggunaan  senjata  biologis  untuk  kejahatan  perang  atau  terorisme  merupakan  pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan yang luar biasa karena sulit pembuktiannya dan sangat banyak korban yang  dapat  ditimbulkannya. 41 Oleh  karena  kejahatan ini  merupakan  kejahatan  yang  serius  maka  dari itu  indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  hukum  haruslah  mengatur  perlindungan  bagi warganegara  dalam  hal  terjadi  kejahatan  tersebut,  Philipus  M.  Hadjon,  berpendapat  bahwa perlindungan  hukum  terdiri  dari  2  macam  yakni  perlindungan Preventif  ( Mencegah  terjadinya permasalahan) dan Represif (Penyelesaian ketika terjadinya permasalahan). 42
Setiap  warganegara  berhak  mendapatkan  kehidupan  yang  sejahtera,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  memperoleh  pelayanan  kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya kepada Negara  Indonesia.  Perlindungan  terhadap  warganegara  ini  telah  Indonesia  lakukan  melalui  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana setiap orang memiliki hak atas kesehatan, akses  terhadap  fasilitas  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau,  dan lain  sebagainya.  Namun juga  memberikan  kewajiban  kepada  warganegara  untuk  mewujudkan,  mempertahankan,  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dengan  berperilaku  hidup  sehat  dan  tetap  menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat (Fisik, Biologi, dan Sosial). 43
Menurut  PERMENKES  No.  82  Tahun  2014,  telah  diatur  upaya  penanggulangan  penyakit menular sebagai upaya kesehatan yang mengutamakan aspek Promotif dan Preventif yang ditujukan
38 Ibid.
39 Setiani et al., ―PERAN BIOSAFETY DAN BIOSECURITY SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DARI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI SERANGAN SENJATA BIOLOGI.‖
40 Arief Fahmi Lubis, ―Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif,‖ SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 6 (December 15, 2021): 1835–46, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.22835.
41 Kusumaningrum, ―PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENULAR AKIBAT BIOTERORISME.‖
42 Ibid.
43 Ibid.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
untuk  menurunkan  dan  menghilangkan  angka  kesakitan,  kecacatan,  dan  kematian,  membatasi penularan,  serta  penyebaran  penyakit  agar  tidak  meluas  yang  berpotensi  menimbulkan  kejadian  luar biasa  (KLB)/Wabah  Penyakit. 44 Menurut  peraturan  menteri  ini  juga  bahwa  menteri  memiliki wewenang  untuk  menetapkan  beberapa  jenis  penyakit  menular  atas  pertimbangan  atau  saran  dari epidemiologis,  sosial  budaya,  dan  keamanan.  Namun  begitu  peraturan  ini  tetap  tidak  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  terkait  bahayanya  penggunaan  senjata  biologis  dalam  hal  terjadi Bioterorisme  karena  menteri  menetapkan  jenis-jenis  penyakit  menular  tersebut  tanpa  menyebutkan wabah  atau  penyakit  tersebut  timbul  akibat  dari  faktor  alamiah  atau  non-alamiah.  Dalam  Peraturan Menteri Kesehatan tersebut telah disebutkan jenis-jenis penyakit menular melalui vektor dan binatang diantaranya  adalah  Malaria,  Demam  Berdarah,  Chikungunya,  Filariasis,  Schistosomiasis,  Japanese Enchepa Litis, Rabies, Antraks, Pes, Toxo Plasma, Leptospirosis, Flu Burung, dan West Nile. 45
Kementrian  Keuangan  memiliki  kewajiban  untuk  dapat  menyokong  bantuan  pengalokasian anggara  dalam  upaya  mencegah,  mendeteksim  dan  merespon  berbagai  potensi  yang  dapat menyebabkan  kedaruratan  kesehatan  bagi  masyarakat  hal  ini  didasarkan  pada  Instruksi  Presiden (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2019,  Inpres  ini  juga  memerintahkan  kepada  Mentri  Kesehatan  untuk mengakaji  ulang  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan-kebijakan  dibidang  kesehatan  terkait peningkatan ketahanan kesehatan. 46
Dalam  hal  pencegahan  Bioterorisme  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  khusus. 47 Penanganannya  masih  berdasarkan  pada  pengaturan  Tindak  pidana  terorisme  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang didalamnya  mengklasifikasikan  perbuatan  kejahatan  menggunakan  senjata  berbahan  kimia,  biologis atau  mikroorganisme  kedalam  tindak  pidana  terorisme. 48 Masih  dalam  undang-undang  yang  sama pemerintah  memiliki  tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  menghadapi  tindak  pidana  terorisme dengan 3 langkah yakni kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. 49
Di  Indonesia  sebenarnya  penanggulangan  tindak  pidana  bioterorisme  belum  menjadi  suatu  hal yang terlalu diperhatikan, meskipun Gegana Korps Brimob Polri memiliki satuan Penanganan Senjata Kimia,  Biologi,  dan  Radioaktif  (KBR)  hanya  saja  satuan  bergerak  berdasarkan  Perkap  Nomor  14 tahun  2010  tentang  Penanganan  Ancaman  Kimia  ,  Biologi,  dan  Radioaktif  bukan  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  dan  hanya  bekerja  berdasarkan  15  orang  keanggotaan. 50 Namun demikian  di  Indonesia  pernah  menangkap  terduga  teroris  di  Cirebon  pada  Oktober  2019,  terduga teroris  ini  menyiapkan  bahan  peladak  yang  berisikan  racun  Abrin  dan  memiliki  buku  ajaran  dasar tentang  mikrologi  dan  kimia. 51 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Negara  Indonesia  tidak  terhindar  dari ancaman adanya Bioterorisme sehingga perlu adanya aturan hukum yang dapat melindungi pertahanan negara  dari  ancaman  Bioterorsime,  atau  setidak-tidaknya  dengan  melakukan  revisi  UU
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Soeliongan, ―Urgensi Peraturan Bioterorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.‖
47 Ibid.
48 Rivalda Alexander Gunawan and Dini Dewi Heniarti, ―Penegakan Hukum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Pencegahannya Di Indonesia,‖ Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 2 (2023): 1073–79, https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9359.
49 Ibid.
50 Herman et al., ―Penindakan Hukum Oleh Detasemen Gegana Dalam Tindak Pidana Terorisme,‖ Halu Oleo Legal Research 5, no. 2 (2023): 395–412, http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/247.
51 Mubarakh and Kusumaningrum, ―Undang-Undang Bioterorisme, Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melawan Pandemi Covid 19 Terkini Dan Pencegahan, Deteksi, Respon Terhadap Outbreak Di Masa Depan.‖

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Penanggulangan Wabah Penyakit menular sehingga ada mekanisme hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. 52
Beberapa  peraturan  di  Indonesia  yang  ada  kaitannya  dengan  perlindungan  Kesehatan  Publik apabila  terjadi  penyakit  menular  yang  disinyalir  dari  adanya  Bioterorisme,  diantaranya,  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Agensia Biologi Dari Aspek Kesehatan Di Lingkungan Kementrian Pertahanan dan TNI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998  Tentang  Pengesahan  Convention  On  The  Prohibition  Of  The  Development,  Production, Stockpiling and Use Of Chemical Weapons and On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan,  Produksi,  Penimbunan,  dan  Penggunaan  Senjata  Kimia  serta  Tentang Pemusnahannya). 53
Namun  demikian  dalam  hal  penanganan  dan  pencegahan  bioterorisme  di  Indonesia  memiliki beberapa  hambatan  karena  adanya  perbedaan  suku  dan  budaya  yang  menyebabkan  perbedaan  cara berkomunikasi,  selain  itu  juga    tidak  meratanya  pendidikan,  didasarkan  pada  rerata  lama  sekolah sebagaimana  data  BPS  bahwa  angka  rerata  lama  sekolah  di  Indonesia  sangat  bervariatif  hal  ini menyebabkan  hambatan  yang  sangat  serius  karena  sejatinya  hukum  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa manusia, manusialah yang menjadikan hukum dapat bekerja. 54 dan yang terakhir tidak adanya lembaga khusus  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  atau  mekanisme  lain  yang  berfokus  pada  hal  ini, yang mana hari ini urusan terkait hal-hal yang berkenaan dengan Agen Biologis ini diserahkan kepada Kementrian  Kesehatan  dan  BNPB,  pembentukan  lembaga  ini  juga  bertujuan  untuk  adanya  lembaga yang bertanggung jawab dan memberikan arahan ketika terjadi serangan biologi agar lebih terarah dan ketahanan  negara  lebih  terjaga. 55 Selain  minimnya  kesiapan  dalam  mengantisipasi  wabah  yang mungkin  terjadi  akibat  agen  biologis  sebagai  pembahasan  disini,  Indonesia  belum  menetapkan  suatu penanda  pembeda  antara  wabah  yang  alami  dan  tidak,  hal  ini  perlu  dilakukan  terlebih  lagi  kegiatan survei  terhadap  kuman  penyakit  hewan  maupun  manusia  belum  menjadi  keharusan  yang  rutin. 56 Memang  pada  dasarnya  kenyataan  dengan  apa  yang  diatur  dalam  suatu  undang-undang  seringkali tidak  sesuai  karenanya  harus  ada  pembaharuan  yang  dapat  menyelaraskan  keduanya  dengan pendekatan kebijakan yang mempertimbangan nilai dan kebermanfaatan. 57
Bila benar apa yang dikatakan Prof. Chairul Anwar bahwa flu babi dan flu burung terindikasi merupakan  hasil  dari  penggunaan  senjata  biologis,  maka  mungkin  saja  COVID-19  yang  menyerang hampir  seluruh  dunia  dan  menghancurkan  kegiatan  ekonominya  juga  merupakan  hasil  dari penggunaan senjata biologis, oleh sebab itu, Indonesia yang hingga tulisan ini dibuat belum memiliki regulasi  yang  memadai  maka  untuk  mengantasipasi  hal  tersebut  harus  mulai  memperhatikan  bahwa
52 Ibid.
53 Soeliongan, ―Urgensi Peraturan Bioterorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.‖
54 Situmeang Sahat Maruli Tua, ―Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,‖ Res Nullius Law Journal 1, no. 1 (2019): 26–36, https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt7kj.6.
55 Bako, ―PENANGANAN BIOTERORISME DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN.‖
56 Nidom, ―PERAN BIOLOGI MOLEKULAR DALAM ANTISIPASI BIOTERORISME DAN PENYIAPAN VAKSIN BIODEFENS MENUJU KEMANDIRIAN BIDANG KESEHATAN DAN KETAHANAN BANGSA INDONESIA.‖
57 Situmeang Sahat Maruli Tua, ―Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia,‖ Res Nullius Law Journal 4, no. 2 (2022): 201–10, https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
mesti  ada  regulasi  yang  mengatur  mulai  dari  mekanisme  pencegahan,  penanggulangan,  dan  juga pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya senjata biologis tersebut. Yang dikemudian hari mampu membentuk  suatu  lembaga  khusus  yang  berfokus  pada  ketahanan  Indonesia  terhadap  ancaman biologis  yang  tugas  dan  fungsinya  adalah  melakukan  pencegahan,  penelitian,  penanggulangan,  dan pembinaan  terhadap  masyarakat  karena  bukan  hanya  konstruksi  hukum  saja  yang  kita  butuhkan, namun  juga  sumber  daya  manusia  yang  mampu  menjalankan  apa  yang  terdapat  dalam  perintah undang-undang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  diatas  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  diantaranya  Bahwa  agen-agen biologis  dapat  digunakan  menjadi  suatu  senjata  yang  amat  sangat  berbahaya  hal  ini  dikarenakan penggunaan  senjata  biologis  tidak  seperti  penggunaan  senjata  konvesional  yang  bilamana  digunakan akan  langsung  terlihat  efeknya,  penggunaan  senjata  biologis  baru  terlihat  efek  atau  gejalanya  ketika sudah  7-20  hari.  Menurut  Prof.  Dr.  drh  Chairul  Anwar  Nidom  MS  tercatat  adanya  indikasi  bahwa Indonesia  pernah  mengalami  serangan  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  senjata  biologis  yang menyebabkan wabah Flu babi dan Flu burung, oleh sebab itu Indonesia harus mulai serius menangani ancaman  ini  dengan  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  bahaya agen  biologis,  dalam  upaya  tersebut  dikenal  2  (dua)  istilah  yakni Biosecurity (Pencegahan  atau pengamanan agar agen-agen biologis yang telah diteliti di Indonesia tidak digunakan untuk kejahatan dan/atau keluar dari lingkungan laboratorium) dan Biodefense (Pencegahan atau pertahanan terhadap ancaman biologis dari luar sehingga tidak menyebabkan wabah di Indonesia).
Indonesia  telah  memiliki  berbagai  aturan  mengenai  penanggulangan  Wabah  Penyakit  namun belum  ada  yang  mampu  untuk  melindungi  Indonesia  dari  ancaman Bioterorisme ,  hingga  saat  ini pencegahan  terhadap Bioterorisme disamakan  dengan  pencegahan  terhadap  ancaman  teroris  biasa karena masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme.

## SARAN
Adanya indikasi bahwa wabah yang disebabkan agen biologis seperti COVID-19, Flu burung, dll merupakan bagian dari kegiatan bioterorisme sebagaimana  yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, oleh karenanya hal tersebut harus segera menjadi perhatian negara, diantaranya dengan melakukan peningkatan Biodefense dan Biosecurity serta pembentukan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berfokus pada pencegahan, penelitian, penanggulangan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang bahaya penggunakan senjata biologis, karena sejauh ini perlindungan terhadap bioterorisme hanya ditangani oleh satuan KBR dari pasukan Gegana Korps Brimob Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. ―KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) DARING,‖ 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Terorisme.
Bako, Rifa Mutiara. ―PENANGANAN BIOTERORISME DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN.‖ NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 4 (2022): 1280–89. https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1280-1289.
Feakes, D. The biological weapons convention, 36 OIE Revue Scientifique et Technique § (2017). https://doi.org/10.20506/rst.36.2.2679.
Gunawan, Rivalda Alexander, and Dini Dewi Heniarti. ―Penegakan Hukum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Pencegahannya Di Indonesia.‖ Bandung Conference Series: Law

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Studies 3, no. 2 (2023): 1073–79. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9359.
Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Rasmuddin, and Husmoyo Aris Munandar K. ―Penindakan Hukum Oleh Detasemen Gegana Dalam Tindak Pidana Terorisme.‖ Halu Oleo Legal Research 5, no. 2 (2023): 395–412. http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/247.
Kenneth Wickiser, J, Kevin J O´Donovan, Michael Washington, Stephen Hummel, and F. John Burpo. ―Engineered Pathogens and Unnatural Biological Weapons: The Future Threat of Synthetic Biology. CTC Sentinel.‖ CTC Sentinel 11, no. 8 (2020): 1–7. www.ctc.usma.edu/sentinel/.
Kusumaningrum, Anggraeni Endah. ―PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENULAR AKIBAT BIOTERORISME.‖ Hukum Dan Dinamika Masyarakat 17, no. 2 (2020): 173–82. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1499.
Lubis, Arief Fahmi. ―Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif.‖ SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 6 (December 15, 2021): 1835–46. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.22835.
Margareta, Dona. ―Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang.‖ Universitas Sriwijaya, 2020. https://repository.unsri.ac.id/37464/44/RAMA_74201_02011181520159_0018096509_0003128 803_01_front_ref.pdf.
Mubarakh, Chusni, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. ―Undang-Undang Bioterorisme, Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melawan Pandemi Covid 19 Terkini Dan Pencegahan, Deteksi, Respon Terhadap Outbreak Di Masa Depan.‖ Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS) 1, no. 1 (2022): 111–20. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1725.
Naik, Shambhavi, and Aditya Ramanathan. ―The New Bioweapons Peril: A Case to Revisit the Biological Weapons Convention.‖ Indian Public Policy Review 3, no. 1 (2022): 59–76. https://doi.org/https://doi.org/10.55763/ippr.2022.03.01.004.
Nidom, Chairul Anwar. ―PERAN BIOLOGI MOLEKULAR DALAM ANTISIPASI
BIOTERORISME DAN PENYIAPAN VAKSIN BIODEFENS MENUJU KEMANDIRIAN BIDANG KESEHATAN DAN KETAHANAN BANGSA INDONESIA.‖ Surabaya, 2015. https://repository.unair.ac.id/40097/.
Pal, Mahendra, Meron Tsegaye, Fikru Girzaw, Hailegebrael Bedada, Vikram Godishala, and Venkataramana Kandi. ―An Overview on Biological Weapons and Bioterrorism.‖ American Journal of Biomedical Research 5, no. 2 (2017): 24–34. https://doi.org/10.12691/ajbr-5-2-2.
Patel. ―Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional,‖ 2019. https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LZWFuZ2dvdGFhbl9J bmRvbmVzaWFfcGFkYV9PSS5wZGY=.
Sahat Maruli Tua, Situmeang. ―Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.‖ Res Nullius Law Journal 1, no. 1 (2019): 26– 36. https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt7kj.6.
———. ―Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.‖ Res Nullius Law Journal 4, no. 2 (2022): 201–10. https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166.
Setiani, Wahyu S., Khevi Ramadhani Runtu, Mas Ayu Elita Hafizah, and Yuli Subiakto. ―PERAN

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
BIOSAFETY DAN BIOSECURITY SEBAGAI SALAH SATU ASPEK DARI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI SERANGAN SENJATA BIOLOGI‖ 11, no. 6 (2022): 1699–1704. http://repository.idu.ac.id/2434/1/Peran Biosafety Dan Biosecurity Sebagai Salah Satu Aspek Dari Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Serangan Senjata Biologi.pdf.
Sitompul, Homol Prima, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. ―Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.‖ Risalah Hukum 15, no. 1 (2019): 32–40. https://e- journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/309/232.
Soeliongan, Amanda Eugenia. ―Urgensi Peraturan Bioterorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.‖ Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 169. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.169- 184.
Yahaya, U, M Akram, R I Abdullahi, B O Adaaja, G Otiwa, and B O Odey. ―The Role of Biosensors and Biological Weapons in National Defence and Security Operations.‖ Nigerian Journal of Biotechnology 38, no. 1 (2021): 132–36. https://doi.org/10.4314/njb.v38i1.15.
Yusuf, Meridian. ―PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ANCAMAN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN KONTROL SOSIAL NEGARA INDONESIA (Studi Analisis Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018).‖ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67324/1/MERIDIAN YUSUF- FHS.pdf.