Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 101-112.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris

## Legal Analyzing on Administrative Sanction towards Notary-by-Notary
Supervisor Council
Mim Nasrah Rasyid Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara E-mail: mimnasrahrasyid@gmail.com
Muhammad Jufri Dewa Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muh.jufridewa@yahoo.com

## Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: This research addressed at analyzing the evidences of Notary Supervisor Council towards on notary who double occupied with an attorney. Considering the legal factors of Notary Supervisor Council’s judgment that punis hed on notary who has double occupied the attorney. This paper used a legal research by applying legislations, conceptual, and cases approach. This study revealed the answer that Notary Supervisor Council has a legal power in inspecting for offender behavior and his or her position. The interpretation of Region Supervisor as well Center Supervisor that the notary who has double occupation is categorized as a heavy violation, but there are differences imposition of sanctions at each level of the Notary Supervisor Council.
Keyword: Notary; Sanctions; Supervising
Abstrak: Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  pembuktian  Majelis  Pengawas Notaris terhadap notaris merangkap jabatan sebagai advokat. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis pengawas notaris dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti merangkap jabatan sebagai advokat. Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  konseptual,  dan  kasus.  Penelitian  ini  menjawab  masalah  yakni  Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis pengawas notaris menafsirkan bahwa notaris merangkap jabatan sebagai advokat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, namun terdapat perbedaan pada penerapan sanksinya berdasarkan karakteristik putusan di setiap tingkatan Majelis Pengawas Notaris.
Kata kunci: Notaris; Sanksi; Pengawasan

## PENDAHULUAN
Konsep hukum administrasi negara menjelaskan setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus  berdasarkan  hukum  karena  dalam  negara  hukum  terdapat  prinsip wetmatigheid  van bestuur atau asas legalitas. 1 Hal ini pun berlaku dalam pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.  Notaris  berpedoman  pada  UUJN  dan  peraturan  pelaksananya  dalam  menjalankan profesinya.  Salah  satu  pokok  bahasan  dalam  penelitian  ini  adalah  pelanggaran  ketentuan larangan  terhadap notaris  yang  diatur  dalam  Pasal 17  e UUJN  yang memuat bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat.
Keberadaan  notaris  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  mengalami  perkembangan  yang sangat pesat. Hingga 31 Desember 2020, Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, telah memiliki 82 orang notaris yang tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Ada 4 (empat) Kabupaten yang belum memiliki notaris sampai saat ini. Berdasarkan data dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Tenggara, ada  Notaris  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  terbukti  dan  dinyatakan  melakukan pelanggaran UUJN dengan merangkap jabatan sebagai Advokat 2 . Dalam proses pemeriksaan Notaris tersebut oleh Majelis Pengawas Notaris, permasalahan muncul pada saat penjatuhan sanksi. Dalam UUJN, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang rangkap jabatan sebagai Advokat, dan belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai jenis pelanggaran berat yang dimaksud dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  61  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penjatuhan Sanksi  Administratif  terhadap  Notaris.  Hal  inilah  yang  menimbulkan  permasalahan  karena adanya perbedaan penafsiran di antara para Anggota Majelis Pengawas Notaris, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap penerapan sanksi bagi Notaris merangkap sebagai Advokat.
Adanya perbedaan penafsiran antara Majelis Pengawas Notaris menyebabkan sistem penjatuhan sanksi bergantung kepada subjektivitas penilaian Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, secara  yuridis normatif,  tidak  ada ketentuan  yang  mengatur mengenai  pada  saat kapan terjadi  rangkap  jabatan  notaris  dan  advokat.  Apakah  seorang  notaris  dianggap  melakukan rangkap  jabatan  pada  saat  dilantik  menjadi  advokat  ataukah  pada  saat  notaris  yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai advokat secara nyata. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi karena adanya norma yang kabur dan multitafsir yang termuat dalam Undang-Undang
1 Muh. Jufri Dewa, Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik, Kendari: Unhalu Press, 2011, hlm. 114.
2 Wawancara dengan Maktub S.H., M.H. selaku Wakil Ketua MPW Sulawesi Tenggara, 16 Oktober 2020.
Jabatan  Notaris  dan  peraturan  pelaksananya.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Merangkap Sebagai Advokat oleh Majelis Pengawas Notaris.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  tipologi  penelitian  hukum normatif.  Penelitian hukum normatif yaitu  penelitian  hukum  sebagai  norma.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep hukum sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.  Dengan  demikian  penelitian  ini  mencakup  analisis  hukum  tertulis  yang  didahului inventarisasi hukum positif. Hal ini akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif. 3 Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal ( doctrinal research ) dan penelitian teoretik (theoritical research) . 4 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  Memeriksa  dan  Menjatuhkan  Sanksi Administratif Terhadap Notaris
Salah satu kewajiban negara yakni memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para  warga  anggota  masyarakat.  Negara  memberikan  kewenangan  secara  atributif  kepada notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara yaitu dalam hubungan hukum masyarakat dengan membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Luasnya kewenangan  yang diberikan kepada Notaris  mengakibatkan  perlunya  pengawasan agar Notaris tetap dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris 5 .
Berdasarkan Pasal 67 UUJN, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Pemerintah, Akademisi, dan Notaris. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Majelis
3 Soentandyo  Wingyosoebroto, Penelitian  Hukum, Surabaya,  Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum UNAIR, 1974, hlm. 1, 7, dan 8.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.
5 Arifa  Fatmalina,  Roesnatiti  Prayitno,  Widodo  Suryandono,  “Notaris  yang  Berulang  Kali  M elakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat  Notaris  Tanggal  09  Oktober  2018  Nomor  03/B/MPPN/X/2018  dan  Putusan  Majelis  Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007) ” , Notary Indonesian Universitas Indonesia, Vol 1, No 002, 2019, hlm. 2.
Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, termasuk pemeriksaan jika terjadi pelanggaran UUJN hingga penjatuhan sanksi administratifnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
Kewenangan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pemeriksaan notaris karena  jika  hal  ini  tidak  terpenuhi,  maka  akan  mengakibatkan  cacat  prosedural  dalam pemeriksaan  notaris  sehingga  putusan  yang  dihasilkan  dapat  batal  demi  hukum. 6 Jika pemeriksaan yang dilakukan cacat prosedur, maka hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi Majelis Pengawas Notaris. Hal ini pula yang menjadi salah satu materi dalam pengajuan banding atas putusan MPW oleh Notaris M.H sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yaitu:
“bahwa  MPD  Kota  Kendari  dan  MPW  Sulawesi  Tenggara  telah  keliru  dalam mempertimbangkan kewenangannya dalam memeriksa dan mengawasi saya sebagai notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  M.02.PR.08.10 Tahun  2004 dijelaskan bahwa kewenangan Majelis  Pengawas meliputi:
a. administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
b. administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
c. melakukan pemeriksaan rutin;
d. melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan  adanya  pelanggaran  jabatan  dan perilaku Notaris.
Sehingga pemeriksaan ini harus berdasarkan laporan dari masyarakat. Sedangkan yang termuat dalam BAP MPD Kota Kendari menyebutkan bahwa saya adalah “terperiksa”, bukan “terlapor”. 7
Menurut peneliti, jika dikaji secara normatif, pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar  UUJN  adalah  merupakan  kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris.  Hal  ini berdasarkan Pasal 18 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis  Pengawas  Terhadap  Notaris,  bahwa  pemeriksaan  oleh  Majelis  Pemeriksa  Daerah meliputi:
a. laporan pengaduan masyarakat;
b. pemeriksaan protokol notaris; dan/atau
c. fakta  hukum  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  dan  perilaku notaris.
Berdasarkan  Pasal  18  tersebut,  maka  adanya  pengaduan  masyarakat  sebagaimana dimaksud dalam butir a merupakan hal yang terpisah dan berbeda dengan pemeriksaan karena
6 Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, “ Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia” , Jurnal Akta, Volume 5, Nomor 1, Maret 2018,
7 Berdasarkan memori banding Notaris M.H. kepada MPP Nomor M.25/Reg.Banding/MPPN/06/2020.
adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris sebagaimana dimaksud dalam butir c. Asumsi Notaris M.H yang mendasarkan bahwa dugaan pelanggaran UUJN hanya bisa  diproses  oleh  MPD  karena  adanya  laporan  masyarakat,  menurut  peneliti  tidak  dapat dijadikan  alasan  keberatan  karena  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  Majelis  Pengawas Notaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Selain  itu,  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Notaris  M.H.  tidak  relevan  karena Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang dijadikan acuan sudah dicabut  dan tidak  berlaku lagi sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  60  Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, bahwa:
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Jika  kemudian  Notaris  M.H  mendalilkan  keberatannya  atas  penyebutan “ Notaris terperiksa” dan “Notaris Terlapor” dalam BAP MPD Kota Kendari dan MPW Sulawesi Tenggara, hal ini pun menurut peneliti sudah sesuai dengan alasan bahwa:
1. MPD  Kota  Kendari  menyebut  Notaris  M.H.  sebagai  ”terperiksa”  karena pemeriksaannya  dilakukan  berdasarkan  kewenangan  yang  melekat  pada  MPD sesuai  Pasal  18  UUJN,  bukan  karena  adanya  laporan  sehingga  penyebutan “terlapor” tidak akan tepat digunakan.
2. MPW  Sulawesi  Tenggara  menyebut  Notaris  M.H.  sebagai  “terlapor”  karena pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW berdasarkan adanya laporan dari MPD Kota Kendari sehingga penyebutan ”terlapor” sudah tepat digunakan.
Selain itu, salah satu materi banding Notaris M.H. adalah mengenai penafsiran rangkap jabatan  Notaris  dengan  Advokat  sebagaimana  termuat  dalam  memori  bandingnya  ke  MPP yakni  bahwa  yang  dimaksud  dengan  merangkap  jabatan  adalah  jika  dia  terbukti  beracara secara  nyata  di  depan  pengadilan.  Jika  hanya  disumpah  dan  dilantik  sebagai  advokat  lalu mengajukan cuti selama 35 (tiga puluh lima) tahun, maka hal itu tidak melanggar UUJN.
Peneliti berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh Notaris M.H. tidak relevan dengan UUJN karena setelah disumpah sebagai advokat, maka diinterpretasikan bahwa notaris yang bersangkutan  telah  mengundurkan  diri  sebagai  notaris  dan  mendudukkan  diri  di  bawah Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Pertimbangannya  adalah  bahwa
secara gramatikal, kata “rangkap jabatan ” dapat diartikan menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap, atau melakukan lebih dari satu pekerjaan 8 . Hal ini berarti setelah resmi dilantik dan disumpah, maka yang bersangkutan secara resmi telah menduduki jabatan tersebut. Jadi jika menggunakan teori interpretasi gramatikal, rangkap jabatan terjadi pada saat dilantik dan disumpah  sebagai  advokat,  bukan  pada  saat  menjalankan  profesi  sebagai  advokat  di Pengadilan, Hal ini sejalan dengan interpretasi yang digunakan oleh MPW.
Merunut pada pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban, larangan, wewenang, dan sanksi bagi notaris yang melanggar UUJN, salah satu yang paling banyak dimuat dan disebutkan secara  berulang  adalah  mengenai  larangan  untuk  merangkap  jabatan.  Jika  merujuk  pada penjelasan atas frasa “rangkap jabatan sebagai advokat” hanya diberikan keterangan “cukup jelas” sehingga hal tersebut berarti frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan lain. Hal inilah yang menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Jika  dikaji  menggunakan  interpretasi  sistematis  dengan  menghubungkan  Pasal  yang satu dengan yang lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksananya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, rangkap jabatan merupakan pelanggaran berat karena di antara semua pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban, larangan, wewenang, dan sanksi bagi Notaris yang melanggar UUJN, salah satu yang paling banyak dimuat dan disebutkan secara berulang adalah  mengenai  larangan  untuk  merangkap  jabatan  dan  sanksi  yang  dapat  dikenakan terhadap Notaris yakni pada Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berhenti  atau  diberhentikan  dari  jabatannya  dengan  hormat  karena  merangkap  jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g.
Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g salah satunya adalah sebagai advokat. Dalam penjelasan Pasal pun disebutkan “cukup jelas” sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Larangan tersebut juga dimuat dalam Pasal 55 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Cuti,  Perpindahan,  Pemberhentian,  dan Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa    salah  satu  penyebab  notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena adalah karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain
8 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia,  “ Merangkap ”,  KBBI  Daring,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Merangkap, diakses  pada tanggal 3 Januari 2020
yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan sebagai Notaris.
MPP memiliki penafsiran dan pertimbangan yang berbeda dengan MPW, yakni:
a. Notaris  terlapor  telah  melakukan  upaya  hukum  banding  atas  Putusan  Majelis Pengawas Wilayah Sultra kepada MPP sesuai ketentuan yang berlaku:
b. Notaris terlapor telah mengundurkan diri sebagai advokat yang dibuktikan dengan Surat Pengunduran Diri Sebagai Advokat.
c. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 10 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, bahwa penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang.
d. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah mempertimbangkan atas fakta-fakta hukum terhadap  dalil-dalil  Terlapor/Pembanding  maupun  Pelapor/Terbanding sebagaimana diterangkan dalam memori banding dan kontra memori banding.
Selain  aspek  normatif,  MPP  mempertimbangkan  aspek  substantif  dan  lebih menekankan fungsi pembinaan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan salah satu tujuan hukum yakni keadilan bagi semua pihak dapat terpenuhi. Selain itu, MPP juga mempertimbangkan latar belakang  Notaris,  riwayat  pekerjaan,  perilaku,  dan  masa  kerja  notaris.  Di  satu  sisi,  aspek normatif  tidak  dapat  diabaikan  dan  harus  tetap  dijalankan  demi  memenuhi  mewujudkan kepastian hukum. Namun disisi lain, MPP tidak mengabaikan pertimbangan filosofis mengenai tujuan  dibentuknya  Majelis  Pengawas  Notaris  yaitu  untuk  memberikan  pembinaan  kepada Notaris demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Karena  itu,  MPP  dengan  kewenangannya  menyatakan  membatalkan  Putusan  MPW Sulawesi Tenggara dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Notaris M.H yang ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

## Pertimbangan  Hukum  dalam  Penerapan  Sanksi  Administratif  Terhadap  Notaris Rangkap Jabatan Sebagai Advokat oleh Majelis Pengawas Notaris
Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. 9 Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan
9 Philipis M. Hadjon, “ Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 dan 4 UU No. 4 Th. 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup” , Yuridika, No. 1 Tahun XI, Januari- Pebruari 1996, hal 1.
apabila  kewajiban  atau  larangan  yang  ada  dalam  ketentuan  hukum  telah  dilanggar.  Hal  ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap ketentuan yang biasanya  berisi  suatu  larangan  atau  kewajiban.  Di  samping  itu,  pemberian  sanksi  terhadap notaris  juga  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  notaris  yang  dapat  merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para pihak sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
Perumusan  sanksi  administrasi  harus  jelas  hukuman  apa  dikenakan  terhadap perbuatan apa demi menjamin kepastian hukum bagi setiap orang. Jika rumusan peraturan tidak jelas dan multitafsir, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi di kenal dua jenis sanksi, yaitu:
1. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum ( legale situatie ), dengan kata lain,  mengembalikan  pada  keadaan  semula  sebelum  terjadinya  pelanggaran. misalnya  paksaan  pemerintah  ( bestuursdwang ),  pengenaan  uang  paksa ( dwangsom ),
2. sanksi punitif artinya  sanksi  yang  ditujukan  untuk  memberikan  hukuman  pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. 10
Larangan rangkap jabatan  tentunya sudah melalui kajian akademis  yang  mendalam. Larangan tersebut adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan ( conflict of  interest ). Karena jabatan notaris haruslah netral, berada  di  tengah-tengah  tidak berpihak pada salah satu pihak. Berbeda dengan advokat yang tidak terikat kewajiban untuk bersikap netral dan dibolehkan untuk memihak salah satu pihak. Sehingga jika kemudian ada notaris yang merangkap sebagai advokat tentu bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi melahirkan pelanggaran hukum.
Apabila  timbul  perbedaan  penafsiran  karena  adanya  norma  yang  kabur,  Majelis Pengawas Notaris dapat menggunakan teori-teori dan asas hukum umum untuk menganalisis permasalahan  tersebut.  Salah  satu  yang  dapat  digunakan  adalah  teori  interpretasi  yang bertujuan  memecahkan  suatu  makna  ganda,  norma  kabur,  konflik  norma  hukum,  dan
10 A.W. Yusuf, Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Pusat Perancangan Undang- Undang, Badan Keahlian DPR RI, 2016, hlm. 8.
ketidakpastian  suatu  perundang-undangan.  Hal  tersebut  demi  mencari  dan  menemukan maksud dari penormaannya. 11
Selain  menggunakan  interpretasi  gramatikal  dan  sistematis,  MPW  juga mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya BAP dan Rekomendasi dari MPD Kendari, serta fakta-fakta  hukum  yang  ditemukan  pada  saat  pemeriksaan  sehingga  MPW  menyimpulkan bahwa:
1. Notaris M.H. terbukti melanggar Pasal 17 huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, kode etik dan sumpah jabatan notaris.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  MPW  menyimpulkan  bahwa  Notaris  M.H. dikenakan sanksi administratif berupa “ pemberhentian dengan hormat” sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf e, jo. Pasal 17 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  Pasal  55 Permenkumham  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Cuti, Perpindahan,  Pemberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris,  jo.  Pasal  3  ayat  (3) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.
Sedangkan MPP berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutannya. Menurut peneliti, ayat (3) merupakan pengecualian atas ayat (2) yakni notaris yang melakukan pelanggaran  yang  berat  terhadap  kewajiban  dan  larangan  jabatan  dapat  langsung  dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang. Hal ini berarti bahwa pertimbangan MPP tidak sesuai dengan teori interpretasi sistematis bahwa penafsiran atas suatu peraturan dilakukan dengan menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam satu perundang- undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti maksudnya. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 harusnya dibaca secara utuh karena Pasal 3 terdiri atas 3 (tiga) ayat dan ayat-ayat dalam pasal itu merupakan satu kesatuan
11 Nyoman Nurjaya. Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi  Hukum ,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar  Pada  Fakultas  Hukum  Brawijaya  Malang, 2007.
yang padu, padan, dan dimaknai secara utuh.
Jika  ditabulasi,  maka  terdapat  karakteristik  yang  berbeda  antara  Majelis  Pengawas Notaris terkait Putusan Majelis Pengawas Notaris dalam menangani perkara rangkap jabatan notaris sebagai advokat yakni sebagai berikut:
Tabel 1 . Karakteristik Putusan Majelis Pengawas Notaris Terkait Perkara Rangkap Jabatan Notaris sebagai Advokat Nomor AHU.24.AH.02-04 TAHUN 2020 Majelis Pengawas Jenis Sanksi Pertimbangan Hukum Karakteristik Putusan Teori dan Asas yang Digunakan MPD Teguran tertulis Substantif Kuratif Interpretasi Teleologi MPW Pemberhentian dengan hormat Normatif Represif Interpretasi gramatikal dan sistematis MPP Pemberhentian sementara selama 3 bulan Substantif Kuratif Interpretasi Teleologi
Berdasarkan  keseluruhan  paparan  kasus  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  terdapat karakteristik yang berbeda dalam setiap pengambilan keputusan sesuai dengan pertimbangan dan  pendekatan  hukum  pada  setiap  tingkatan  Majelis  Pengawas  Notaris.  Pendekatan  yang dilakukan didasarkan bukan hanya pada aspek normatif saja, tetapi lebih ke aspek substantif. Demikian pula pada penerapan sanksinya, yang digunakan bukan hanya pendekatan secara represif, tetapi lebih ke fungsi pembinaan.
Hal  ini  menjadi  objek  kajian  yang  menarik  dalam  dunia  kenotariatan,  karena  untuk memenuhi asas kepastian hukum, ketiga tingkatan Majelis Pengawas Notaris mengeluarkan putusan yang sama, yakni Notaris terbukti melanggar Pasal 17 e UUJN. Namun demi memenuhi asas keadilan, MPD, MPW, dan MPP menjatuhkan sanksi yang berbeda, yakni sanksi teguran tertulis, sanksi pemberhentian dengan hormat, dan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

## KESIMPULAN
Majelis Pengawas Notaris diberikan wewenang pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku dan  pelaksanaan  jabatan  notaris  oleh  Undang-Undang,  termasuk  di  dalamnya  penjatuhan sanksi  administratif  terhadap  notaris  yang  terbukti  melakukan  rangkap  jabatan  sebagai advokat.  Pertimbangan  hukum  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  menjatuhkan  sanksi administratif  terhadap  notaris  berbeda  antara  MPD,  MPW,  dan  MPP.  Pertimbangan  dan pendekatan hukum yang digunakan bukan hanya berdasar pada aspek normatif saja, tetapi juga aspek substantif dengan menggunakan teori, asas, dan prinsip hukum yang berlaku. Demikian
pula  pada  penerapan  sanksinya,  yang  digunakan  bukan  hanya  pendekatan  secara  represif, tetapi lebih ke fungsi pembinaan demi mencapai tujuan hukum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dewa,  Muh.  Jufri, Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik, Kendari: Unhalu Press, 2011.
Nurjaya, Nyoman. Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2007.
Yusuf, A.W., Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, 2016.
Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UNAIR, 1974.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.

## Jurnal dan Makalah
Cahyanti, Nur,  Budi  Raharjo,  Sri  Endah  Wahyuningsih,  “ Sanksi  Terhadap  Notaris  Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia” , Jurnal Akta, Volume 5, Nomor 1, Maret 2018.
Fatmalina, Arifa,  Roesnatiti  Prayitno,  Widodo  Suryandono,  “ Notaris  yang  Berulang  Kali Melakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (Analisis Putusan  Majelis  Pemeriksa  Pusat  Notaris  Tanggal  09  Oktober  2018  Nomor 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal  26  Februari  2007  Nomor  129/MPW-JABAR/2007) ”,  Notary  Indonesian Universitas Indonesia, Vol 1, No 002, 2019.
Hadjon, Philipis M., “ Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20  Ayat  3  dan  4  UU  No.  4  Th.  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup” , Yuridika, No. 1 Tahun XI, Januari- Pebruari 1996.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan,  Cuti,  Perpindahan,  Pemberhentian,  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris.

## Situs web
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Republi k Indonesia, “ Merangkap ”, KBBI
Daring,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Merangkap, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.