Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
STATUS HUKUM TANAH GRANT SULTAN KUTAI KERTANEGARA ING MARTADIPURA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## LEGAL STATUS OF LAND GRANT SULTAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA IN INDONESIA'S LAW SYSTEM

## Muhammad Nadzir,Prapti Ramadhani
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: cak.nadzir@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960  maka muncul  permasalahan-permasalahan  mengenai  status  hukum  tanah  Grant  Sultan  yang  telah dikuasai oleh penerima hibah tanah terutama dari  kerabat kesultanan  diluar garis keturunan, sehingga  terdapat  beberapa  gugatan  perdata  mengenai  tanah  Grant  Sultan  dari  Kesultanan Kutai  Kartanegara  Ing  Martadipura  di  Pengadilan  Negeri  Tenggarong,  salah  satunya  adalah perkara  Nomor  09/Pdt.G/2016/PN.Tgr  dengan  penggugat  bernama  Kursani  melawan  Total E&P Indonesie sebagai Tergugat I dan Pertamina sebagai Tergugat II. Dimana dalam perkara tersebut  penggugat  mengaku  sebagai  ahli  waris  dari  Andi  Makulawu  yang  mendapat  hibah tanah seluas kurang lebih 18.000 ha dari Sultan Kutai Kartanegara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode pendekatan yang bersifat yuridis  empiris atau yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem  klehidupan  yang  nyata.  Status  hukum  Tanah Grant  Sultan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  dalam  sistem  hukum  Indonesia  adalah bahwa istilah Grant Sultan tidak dikenal dalam Hukum Tanah di Kerajaan Kutai Kertanegara Ing  Martadipura,  yang  ada  adalah  Tanah  Limpah  Kemurahan  yang  diberikan  oleh  Sultan Kutai kepada suatu kaum segolongan suku bangsa yang telah berjasa kepada Kerajaan Kutai Kartanegara  Ing  Martadipura  diberikan  berdasarkan  ketentuan  adat  disebut  hak  ulayat  yang bersifat  kolektif  dan  tidak  dapat  diperjual  belikan.  Tanah  limpah  kemurahan  tersebut diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang.
Kata Kunci : Status Hukum, Tanah Grant Sultan, Sistem hukum Indonesia
Abstract
After the entry into force of the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, problems arose regarding the legal status of the Grant Sultan's land, which has been controlled by the recipient of land grants, especially from imperial relatives outside the lineage, so there are several civil lawsuits regarding Grant Sultan's land from The Sultanate of  Kutai  Kartanegara  Ing  Martadipura  in  the  Tenggarong  District  Court,  one  of which  was  case  No.  09  /  Pdt.G  /  2016  /  PN.Tgr  with  the  plaintiff  named  Kursani
against Total E&P Indonesie as Defendant I and Pertamina as Defendant II. Where in the case the plaintiff claimed to be the heir of Andi Makulawu who received a land grant  of  approximately  18,000  ha  from  Sultan  Kutai  Kartanegara.  The  method  of approach  used  in  this  study  is  a  juridical  empirical  or  sociological  juridical approach  that  is  to  identify  and  conceptualize  law  as  a  real  and  functional  social institution  in  a  real  life  system.  The  legal  status  of  the  Land  Grant  Sultan  Kutai Kertanegara Ing Martadipura in  the Indonesian  legal system is that the term Grant Sultan  is  not  known  in  the  Land  Law  in  the  Kingdom  of  Kutai  Kertanegara  Ing Martadipura, which exists is the Abundant Land of Generosity granted by the Sultan of  Kutai  to  a  group  of  ethnic  groups  who  have  served  to  the  Kingdom  of  Kutai Kartanegara  Ing  Martadipura  is  given  based  on  customary  provisions  called customary rights  which are collective and cannot be traded. Abundant land is given to a person or group of people.
Keywords: Legal Status, Tanah Grant Sultan, Indonesian legal system

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Tanah  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  sumber kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  kehidupan  manusia,  karenanya  tanah  sebagai  satu- satunya  kebutuhan  manusia  untuk  tempat  tinggal,  sehingga  dengan  semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah  baik  untuk  pertanian,  usaha  maupun  untuk tempat  tinggal,  maka  penguasaan  atau  pemilikan  tanah  semakin  lama  semakin diperkuat dengan berbagai upaya  hukum  yang diperlukan untuk  menjaga kelestarian dan  ketentraman  atas  kepemilikannya.  Tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang banyak  memberikan  manfaat  sekaligus  juga  dapat  menimbulkan  masalah  lintas sektoral  yang  mempunyai  aspek  ekonomi,  sosial  budaya,  politik,  pertahanan keamanan bahkan sampai kepada aspek hukum.
Tanah  negara  yang  pada  dasarnya  adalah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia yang dalam hukum tanah dikenal dengan istilah  ”hak  bangsa  Indonesia”  seperti  yang  termaksud  dalam  Pasal  1,  2  dan  3 Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA) yaitu :
”(1)  Seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah-air  dari  seluruh  rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia.
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan  merupakan  kekayaan nasional.
(3)  Hubungan  bangsa  Indonesia  dan  bumi,  air  serta ruang  angkasa  termasuk  dalam ayat  (2)  pasal  ini  adalah  hubungan  yang  bersifat  abadi”.  Sejalan  dengan  ketentuan Pasal 1 ayat (1,2 dan 3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tersebut diatas, Boedi Harsono
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
mengatakan bahwa 1 Hak bangsa Indonesia adalah semacam hak ulayat, berarti dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Ini berarti bahwa hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk Hak  Ulayat  dan  hak-hak  perseorangan  atas  tanah  yang  dimaksud  oleh  Penjelasan Umum dalam UUPA, secara langsung maupun tidak langsung, semuanya bersumber pada  Hak  Bangsa.  Maka  dalam  hubungan  ini,  perkataan  ”pula”  dalam  kalimat ”menjadi  hak  pula  dari  bangsa  Indonesia”  seharusnya  tidak  perlu  ada.  Karena  bisa menimbulkan kesan, seakan-akan Hak Bangsa adalah sejajar dengan Hak Ulayat dan hak-hak perseorangan.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1)  UUPA Nomor 5 Tahun 1960  dinyatakan Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  RI Tahun  1945  menyatakan  bahwa  ”Bumi  ,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan alam yang terkandung didalamnya  itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat”  dan  hal-hal  sebagai  yang  dimaksud dalam Pasal 1ayat  (2) UUPA  yaitu  ”Seluruh  bumi,  air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia, sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  ada  di  Indonesia  berwenang mengatur  pemilikan,  peruntukan,  peralihan  dan  pendaftaran  tanah  atas  hak  bangsa Indonesia.  Hak  negara  untuk  mengatur  inilah  yang  disebut  dengan  Hak  Menguasai Negara  seperti  termaksud  dalam  Pasal  2  juncto  Pasal  8  UUPA.  Pengaturan  oleh negara menjadi penting karena tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain : 2
1. Keterbatasan  tanah,  baik  dalam  jumlah  maupun  kualitas  dibanding  dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran  pola  hubungan  antara  pemilik  tanah  dan  tanah  sebagai  akibat perubahan-perubahan  yang  ditimbulkan  oleh  proses  pembangunan  dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah  di  satu  pihak  telah  tumbuh  sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat penting,  pada  lain  pihak  telah  tumbuh  sebagai  bahan  perniagaan  dan  objek spekulasi;
1 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia , Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, hukum Tanah Nasional, Djambatan, Cetakan Kelima, Jakarta, 1994, hlm.193
2 Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya, Jakarta,  Sinar  Grafika, cetakan ke 6, 2014,  hlm. 1
4. Tanah  di  satu  pihak  harus  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan  rakyat  lahir  batin,  adil  dan  merata,  sementara  di  lain pihak harus dijaga kelestariannya 3
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Nomor  5  Tahun 1960,  sejarah  Indonesia  yang  berasal  dari  kerajaan-kerajaan  di  Nusantara,  salah satunya  adalah  Kerajaan/Kesultanan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  yang memiliki  tanah  kerajaan  yang  luas.  Tanah  Ulayat  yang  dikuasai  oleh  Sultan  Kutai Kertanegara  Ing  Martadipura  dapat  di  wariskan  kepada  Keturunannya  dan  ada  juga yang diberikan kepada Kerabat Kesultanan diluar garis keturunan dalam bentuk hibah agar tanah tersebut dapat diusahakan secara berkelompok. Pemberian tersebut sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya kepada kerajaan.
Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 maka muncul permasalahan-permasalahan mengenai status hukum tanah Grant Sultan  yang  telah  dikuasai  oleh  penerima  hibah  tanah  terutama  dari  kerabat kesultanan  diluar  garis  keturunan,  sehingga  terdapat  beberapa  gugatan  perdata mengenai tanah Grant Sultan dari  Kesultanan  Kutai  Kertanegara Ing Martadipura di Pengadilan Negeri Tenggarong, salah satunya adalah perkara Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Tgr  dengan  penggugat  bernama  Kursani  melawan  Total  E&P Indonesie  sebagai  Tergugat  I  dan  Pertamina  sebagai  Tergugat  II.  Dimana  dalam perkara  tersebut  penggugat  mengaku  sebagai  ahli  waris  dari  Andi  Makulawu  yang mendapat hibah tanah seluas kurang lebih 18.000 ha dari Sultan Kutai Kertanegara.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Permasalahan yang akan Penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  status  hukum  Tanah  Grant  Sultan  Kutai  Kertanegara  Ing Martadipura dalam sistem hukum Indonesia ?
2. Bagaimanakah  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  hibah Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura terhadap keturunan dan bukan garis keturunan?
3. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yang  bersifat  yuridis  empiris  atau  yuridis  sosiologis  adalah mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional  dalam  sistem  klehidupan  yang  nyata 4 .  pendekatan  yuridis  sosiologis adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum secara  empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke  obyeknya  yaitu  mengetahui  status hukum  tanah  Grant  Sultan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  dalam  sistem  hukum Indonesia
3 Ibid ,  hlm. 1
4 Soerjono  Soekamto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 1986, hlm.51.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
4. Kajian Pustaka
1) Tanah Grant Sultan
Grant  Sultan  pada  mulanya  dikenal  di  masa  pemerintahan  kolonial Belanda  dimana  pada  saat  itu  daerah  Swapraja  mempunyai  hak  pemerintahan sendiri. Yang  mana  seperti  dikatakan  Boedi Harsono bahwa Hak Grant adalah hak  milik  adat  terhadap  tanah-tanah  yang  berstatus  Grant  yang  berlaku  di Sumatera bagian  Timur  yaitu  wilayah  Kesultanan Deli.Hak Grant  di  Sumatera bagian  Timur,  dimana  hak  grant  adalah  hak  atas  tanah,  yaitu  berdasarkan pemberian raja-raja atau Sultan kepada kaulanya, maupun kepada bangsa asing. Penggunaan  istilah  “grant”  yang  berasal  dari  bahawa  Inggris  ini  diperkirakan karena latar belakang historis dimana terdapat hubungan kekeluargaan yang erat antara  Sultan  Sumatera  Timur  dengan  Sultan  di  Malaysia  yang  dulunya merupakan jajahan Inggris.
Terdapat 3 (tiga) jenis Grant yang berlaku di Sumetara bagian Timur, yaitu:
1. Grant  Sultan,  adalah  hak  milik  untuk  mengusahakan  tanah  yang  diberikan oleh  sultan  kepada  para  kaula  swapraja.  Hak  ini  dapat  dikonversi  menjadi hak  milik,  hak  guna  usaha  atau  hak  guna  bangunan,  sesuai  dengan  subyek hak dan peruntukannya.
2.Grant Controleur , diberikan oleh sultan kepada bukan kaula swapraja. Hak ini dikonversi menjadi hak pakai.
3.Grant Deli Maatschappij , diberikan oleh sultan kepada deli maatschappy yang berwenang  untuk  memberikan  bagian-bagian  tanah  kepada  pihak  lain. Terhadap konversi hak grant deli maatschappy tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya.  Namun  menurut  Boedi  Harsono,  hak  ini  dapat  dikonversi menjadi hak pakai karena sifatnya sama dengan hak grant contoleur . 5 Bahwa didalam  Hukum  Tanah  Kerajaan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura,  Tanah Grant  Sultan  disebut  dengan  Tanah  Limpah  Kemurahan,  yaitu  Tanah  yang diberikan kepada kaum diluar dari garis keturunan yang dapat disebut sebagai kerabat dari kesultanan atas  jasa kerabat terhadap sultan atas kemurahan dari hati  sultan  memberikan  sebidang  tanah  untuk  diusahakan  kepada  beberapa kelompok masyarakat untuk dikelola.
2) Pengertian Hibah
Dalam  hukum  positif,  perihal  hibah  secara  jelas  diatur  dalam  KUHPerdata Pasal  1666  sampai  dengan  Pasal  1693.  Pengertian  didalam  KUHPerdata tersebut bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang menerima  penyerahan  itu.  Undang-undang  tidak  mengakui  lain-lain  hibah selain  hibah-hibah  di  antara  orang-orang  yang  masih  hidup .    Ketentuan
5 Ibid . hlm .137
didalam  KUHPerdata,  tentang  pencatatan  harta  hibah  diperkuat  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pemberian  harta hibah  tanah  dan  bangunan  harus  dilakukan  dengan  akta  PPAT  (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perihal Hibah diatur dalam pasal 171 huruf g bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk dimiliki 6 .
3) Pengalihan Hak Atas Tanah
Perolehan  tanah  secara  hibah  seyogianya  didaftarkan  peralihan  haknya  di Kantor  Pertanahan  setempat  sebagai  bentuk  pengamanan  hibah  tanah. Sebelum  lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bagi  mereka yang  tunduk  kepada  KUHPerdata,  surat  hibah  wasiat  harus  dibuat  dalam bentuk  tertulis  dari  Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1005,  sehingga surat  hibah  yang  tidak  dibuat  oleh  Notaris  tidak  memiliki  kekuatan  hukum. Sedangkan  bagi  mereka  yang  tunduk  pada  hukum  adat  dapat  membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT 7 .  Setelah  lahirnya  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  maka  setiap  pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT.
Kekuatan  hukum  akta  hibah  terletak  pada  fungsi  akta  autentik  itu  sendiri yakni  sebagai  alat bukti  yang  sah  menurut undang-undang Pasal 1682,  Pasal 1867 dan Pasal 1868  BW, sehingga  hal  ini  merupakan akibat  langsung  yang merupakan  keharusan  dari  ketentuan  perundang-undangan,  bahwa  harus  ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian.

## II. Pembahasan
6 Tim Redaksi Fokusmendia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet II, hlm.56
7 Effendi  Perangin,  Mencegah  Sengketa  Tanah,  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Rajawali,  1990, hlm.46.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939

## STATUS HUKUM TANAH GRANT SULTAN KUTAI KERTANEGARA ING MARTADIPURA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## A. Tanah  Grant  Sultan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  Sebelum Berlakunya UUPA
Kerajaan  Kutai  Kartanegara berdiri  pada  awal abad  ke-13 di  daerah  yang bernama Tepian  Batu atau Kutai  Lama (kini  menjadi  sebuah  desa  di  wilayah Kecamatan Anggana)  dengan  rajanya  yang  pertama  yakni Aji  Batara  Agung  Dewa Sakti (1300-1325).  Kerajaan  ini  disebut  dengan  nama  Kerajaan  Tanjung  Kute dalam Kakawin Nagarakretagama (1365), yaitu salah  satu daerah taklukan di  negara bagian Pulau Tanjungnagara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Pada abad ke-16, Kerajaan  Kutai  Kartanegara  di  bawah  pimpinan  raja Aji  Pangeran  Sinum  Panji Mendapa berhasil  menaklukkan Kerajaan  Kutai (atau  disebut  pula: Kerajaan  Kutai Martadipura atau Kerajaan  Kutai  Martapura atau Kerajaan  Mulawarman)  yang terletak  di Muara  Kaman.  Raja  Kutai  Kartanegara  pun  kemudian  menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.
Pada abad  ke-17,  agama  Islam  yang  disebarkan  Tuan  Tunggang  Parangan diterima  dengan  baik  oleh  Kerajaan  Kutai  Kertanegara  yang  saat  itu  dipimpin Aji Raja  Mahkota  Mulia  Alam.  Setelah  beberapa  puluh  tahun,  sebutan Raja diganti dengan  sebutan Sultan.  Sultan Aji  Muhammad  Idris (1735-1778)  merupakan  sultan Kutai  Kartanegara pertama  yang  menggunakan nama Islami. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura 8 .
Pada tahun 1947, istilah  Kesultanan Kutai telah dihapus dan dirubah menjadi sebutan  Daerah Swapraja Kutai  dan  masuk  ke  dalam Federasi  Kalimantan Timur bersama-sama  daerah  Kesultanan  lainnya  seperti  Bulungan,  Sambaliung, Gunung  Tabur  dan  Pasir  dengan  membentuk  Dewan  Kesultanan  dan  kemudian pada 27  Desember 1949 masuk  dalam Republik  Indonesia  Serikat.  Selanjutnya berdasarkan  UU  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953,  Daerah  Swapraja  Kutai  diubah menjadi Daerah  Istimewa  Kutai yang  merupakan daerah otonom/daerah  istimewa tingkat kabupaten.
Istilah  Grant  Sultan  tidak  ditemukan  di  dalam  peraturan  pertanahan  di Kerajaan  Kutai  Kertanegara,  yang  ada  hanyalah  tanah  Pengempuan,  tanah  Limpah Kemurahan, tanah Tajar, tanah Huma dan tanah Diam.
a. Tanah Pengempuan
Adalah  tanah  kepunyaan  Raja  (Sri  Sultan)  yang  dipusakainya  turun  temurun (hak kenyawa-nyawanya) yang terdiri dari :
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara_ing_Martadipura,  download hari Selasa, 2 Juli 2019 pukul 20.15 wita
1) Tanah  Kemumulan,  yaitu  tanah  yang  bertalian  dengan  tempat  bersejarah dari  Kerajaan  Kutai  (contoh  :  beberapa  lokasi  tanah  di  Kutai  Lama, Sendawar, Bengkalang, Berubus, Pantun, Loah Gagak, dan yang lainnya)
2) Tanah  tijak  betis  Aji  Doja  gelar  Aji  Putri  Agung  isteri  dari  Sultan Muhammad Idris dari raja Pasir (yaitu tanah di Balikpapan).
3) Sumahan kawin yang diberikan oleh Aji Betara Agung Paduka Nira pada isterinya (tanah di Bengalon).
4) Tanah  tijak  tanah  Aji  Kiji  Jaya  Prana  gelar  Aji  Pangeran  Sinun  Panji Mendapa (tanah di Muara Kedang).
Tanah  Pengempuan  kemudian  berkembang  menjadi  tanah  pusaka  para keluarga  dari  keturunan  keturunan  Sultan  Kutai,  kepada  keluarga  atau keturunan  keluarga  Sultan,  selain  diberi  kewenangan  untuk  mengusahakan tanahnya  guna  bercocok  tanam,  juga  kewenangan  untuk  memungut  pajak hasil  bumi  terhadap  kekayaan  alam  yang  ada  diwilayah  tersebut.  Sebagian dari  pungutan  pajak  diserahkan  kepada  Kerajaan  (Sultan).  Batas  wilayah tanah Pengempuan tidak jelas, karena kadang kala hanya menyebutkan nama daerah, rantau, kelan, nusa atau nama gunung.
b. Tanah Limpah Kemurahan Adalah  tanah  yang  dicatukan  (diberikan)  oleh  Sultan  dengan  surat  raja  (cap kuning)  kepada  segolongan  kaum  atau  suku  bangsa,  maupun  kepada seseorang  rakyat  dalam  kerajaan  Kutai  yang  dianggap  berjasa  kepada Kerajaan, untuk tempat tinggal dan untuk berusaha yaitu :
1) Tanah  yang  diberikan  kepada  Kepala  Kaum  atau  suku  bangsa  untuk tempat  tinggal  dan  berusaha  dari  anggota  kaum  dan  keluarganya  tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali dengan surat Raja.
Contoh : - Di Kecamatan Samarinda Seberang kepada suku bangsa Bugis
- Di Kecamatan Tabang, Kampung Muara Pedohon kepada suku bangsa Kenyah Umaq Timai.
Dengan  adanya  tanah  limpah  kemurahan  yang  diberikan  kepada segolongan kaum atau suku bangsa,  maka kepada kepala Suku  mendapat kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanahnya termasuk membagikannya  kepada  warganya,  selama  tanah  itu  belum  ditarik  oleh Raja (Sultan) menjadi tanah Kerajaan kembali. Tanah-tanah ini kemudian menjadi  semacam  hak  ulayat.  Tanah  yang  telah  diberikan  kepada warganya  akan  tetap  menjadi  hak  yang  bersangkutan,  sedangkan  sisanya menjadi  hak  bersama  dari  seluruh  warga  masyarakat,  yang  diatur  oleh Kepala  Suku.  Didalam  wilayah  hak  bersama  ini,  masyarakat  dapat bersama-sama berburu, menangkap ikan, mengambil kayu, dammar, rotan, dan sebagainya. Setiap warga yang ingin membuka hutan untuk berladang dan  bercocok  tanam,  harus  memberitahu  atau  minta  ijin  kepada  Kepala Suku.
2) Tanah  yang  diberikan  kepada  seseorang  rakyat  kerajaan  Kutai  yang dianggap berjasa, akan kembali kepada tanah Kerajaan Kutai apabila yang
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
bersangkutan ingkar kepada Kerajaan, ataupun apabila yang bersangkutan tiada berpenghujung (tiada berketurunan).
c. Tanah Tajaran
Adalah  tanah  untuk  berkebun  dan  berladang,  diatas  tanah  Kerajaan.  Tanah tajaran ini dapat diusahakan oleh orang yang menajar (memberi tanda) setelah mendapat  ijin  dari  Punggawa  atau  Petinggi  yang  dititahkan  oleh  raja  untuk menjaga  rantau  disitu.  Jika  tanah  itu  tidak  sepengetahuan  kuasa  Penggawa atau Petinggi maka harus diminta ijinnya dari Raja atau Sultan. Apabila pada tanah tajaran  yang sudah diusahakan dan telah digunakan untuk  membangun kebun,  atau  tanaman  pisang,  tebu,  keladi,  buah-buahan,  tapi  tidak  dipelihara atau  tidak  diusahakan  selama  3  (tiga)  musim  padi,  maka  dianggap  sudah ingkar  terhadap  tanah  usahanya.  Hanya  rondong  (kebon  buah  buahan)  dan tanaman yang masih ada yang tetap menjadi miliknya. dan jika ada yang ingin megusahakannya,  maka  tidak  boleh  dicegah  (dilarang).  Jika  rondong  itu berbuah,  maka  buahnya  dibagi  dua  antara  yang  menanam  dengan  yang memelihara,  atau  bersama-sama  memakannya,  karena  penggarap  yang  baru ikut  memelihara  dan  mengetahui  tanaman  yang  ada,  sebagai  upah  jerih pegalnya.
d. Tanah Huma Adalah  tanah  Kerajaan  tempat  mengerjakan  lading  oleh  seluruh  penduduk dalam  kampong  tersebut.  Letaknya  biasanya  berada  disekitar  kampong  atau tempat  pemukiman,  digunakan  untuk  menanam  padi  oleh  orang  sekampung. Masing-masing  warganya  dapat  membuka  tanah  untuk  berladang  didalam wilayah  ini.  Hanya  saja  pada  saat  akan  membuka  tanahnya,  perlu  dilihat terlebih  dahulu  oleh  punggawa  atau  petinggi,  apakah  tanah  itu  dibuka  terus menerus  setiap  tahun  oleh  yang  membuka  semula.  Karena  selama  dibuka setiap  tahun,  maka  selama  itu  tanah  ini  tetap  dikuasai  oleh  yang  membuka semula.  Tetapi  jika  3  (tiga)  musim  pengetaman  berturut-turut  tidak diusahakan  lagi,  maka  tanah  itu  kembali  menjadi  tanah  Kerajaan,  sehingga tanahnya dapat diberikan oleh Sultan atau  yang ditugaskan oleh Sultan  yaitu punggawa atau petinggi, kepada orang lain yang ingin berladang disitu.
e. Tanah Diam Adalah  tanah  untuk  tempat  tinggal  guna  mendirikan  rumah  atau  pondok.
Tanah  ini  dapat  menjadi  milik  yang  empunya.  Jika  rumah  atau  pondok  itu ditinggalkan,  tidak  boleh  seorangpun  yang  boleh  mendiaminya  atau merusaknya,  apabila  tidak  ada  ijin  dari  yang  empunya.  Tanah  ini  terletak didalam kampong, dan luasnya umumnya tidak besar, atau seluas yang wajar untuk mendirikan rumah atau pondok ditempat tersebut. 9
9 Laporan  Study  Banding  Grant  Sultan  Ke  Propinsi  Sumatera  Utara  Dan  Ke  Propinsi  Jawa Tengah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Pada Tanggal 23 Sampai 28 Agustus 1999, hal.9-10.
Dalam  wawancara  yang  peneliti  lakukan  di  Museum  Mulawarman Tenggarong,  Kutai  Kertanegara,  Drs  Juliarfi  sebagai  Kasi  Konservasi  dan  Preparasi Museum  Mulawarman  menerangkan  bahwa  dahulu  Balikpapan,  Samarinda,  Paser, Sambaliung,  Gunung  Tabur  merupakan  bagian  dari  Kesultanan  Kutai  Kartanegara dan  Sultan  Kutai  pernah  memberikan  tanah  kepada  kaum  Bugis  Wajo  Paniki  yang tinggal  di  seberang  yang  sekarang  adalah  Samarinda  Seberang  sebagai  benteng pertahanan dari serangan bajak laut, pemberian tanah tersebut dilakukan secara lisan semacam  titah  Sultan  kepada  suku  Bugis  Wajo  dan  tanah  itu  disebut  sebagai  tanah limpah kemurahan. Adapun Surat semacam surat hibah yang dituliskan menggunakan huruf  arab  gundul  kemudian  diberi  stempel  kesultanan  dulu  memang  merupakan salah  satu  bukti  yang  dipakai  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah  pada  jaman  dulu, namun  sekarang  sudah  tidak  diakui  lagi  karena  tidak  memuat  keterangan  mengenai batas dan luas tanah serta tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Pada masa itu, Sultan Kutai pernah membuat aturan mengenai tanah disebut Hak Pengelolaan Lahan yang ditulis dalam huruf arab gundul, namun sekarang sudah diaksarakan 10 . Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Aji  Muhammad  Parikesit  tahun  1926 dilakukan  penyempurnaan  aturan  Hukum  Tanah  Kerajaan  Kutai,  antara  lain menyebutkan bahwa:
1) Barang  siapa  hendak  membikin  kebon  getah  atawa  lain  lain  tanaman  yang bertahun,  wajib  member  tahu  terlebih  dahulu  kepada  Kepala  Distrik  atau Onder Distrik, dimana tempat tanah itu yang dipinta.
2) Apa yang hendak diusahakan dalam tanah yang dipinta itu mesti diterangkan satu  persatu  dengan  sebenarnya  dan  sebutkan  juga  persepatan  panjang  dan lebarnya tanah itu.
3) Segala  permintaan  tanah  untuk  diusahakan  kebun  harus  diselidiki  benar, apabila  luasnya  tidak  sepadan  dengan  kesanggupan  yang  bermohon  atau dipandang  tidak  cakap  dikerjakan  dengan  segera,  maka  tanah  itu  harus dikurangi, dan ditentukan berapa besarnya tanah yang boleh diusahakannya.
4) Apabila  telah  mendapat  ijin  untuk  membuka  tanah  itu,  maka  dengan  segera mesti  dikerjakan.  Kalau  liwat  dari  1  (satu)  tahun,  tanah  itu  belum  juga diusahakan  maka  tanah  itu  ditarik  kembali  dan  ongkos  dalam  hal  itu  tidak akan diganti.
5) Belukar belukar bekas huma atawa tanaman yang tidak bertahun dan lain lain yang gampang lekas mati, yang tidak diulangi (dikerjakan) lagi dalam 5 (lima) tahun,  boleh  diberikan  oleh  Kepala  Distrik  atau  Onder  Distrik  kepada  orang lain  yang  hendak  mengusahakannya,  kecuali  tiap-tiap  tahun  ada  tanda  tanda bekas mengerjakannya, maka orang yang punya semula boleh pakai terus.
10 Wawancara  1  Agustus  2019  dengan  Bapak  Drs.Jularti  selaku  Kasi  Konservasi  Dan Preparasi Museum Mulawarman, Tenggarong, Kutai Kertanegara.
6) Sekalian  orang  yang  mempunyai  simpung  rotan  atau  perondongan  tidak berhak  pada  perwatasan-perwatasan  diluar  simpung  atawa  perondongannya itu.
7) Seseorang  tidak  boleh  mengingat  peraturan  dahulu  kala,  yang  menyatakan masing  masing  ranau,  sungai,  kelan,  atau  nusa  dan  lain  lain,  sebagai  pusaka dari nenek moyangnya, karena pemerintah Kerajaan Kutai telah tarik kembali hak hak itu dari orang orang yang dikaruniai dahulu.
8) Dilarang  keras  pada  orang-orang  menaruh  tanda  tanda  pada  sebidang  tanah, kalau  belum  mendapat  ketentuan  fatsal  tanah  itu  dari  Kepala  Distrik  atau Onder Distrik dan segala tanah tanah untuk diusahakan yang tiada dikerjakan dalam  6  bulan  sesudah  peraturan  ini  dikeluarkan  wajib  ditarik  kembali  oleh pemerintah Kerajaan.
Peraturan  ini  dulang  kembali  pada  tahun  1931,  diumumkan  kembali  kepada seluruh  rakyat  kerajaan  Kutai  melalui  kepala-kepala  Distrik  atau  Onder  Distrik, oleh Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit, agar dapat diketahui dan diturut oleh seluruh rakyat Kerajaan Kutai.
Dari  dokumen  dan  peta  yang  ada,  maka  terlihat  bahwa  grant  sultan  di Kabupaten  Kutai,  meliputi  seluruh  wilayah  bekas  kesultanan  Kutai  Kertanegara. Seluruh wilayah bekas Kesultanan Kutai (seluruh wilayah bekas Swapraja Kutai) telah  terbagi  habis  oleh  Grant  Sultan,  yang  meliputi  seluruh  pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, pertanian penduduk, belukar bekas perladangan, hutan  belantara,  sungai,  rawa,  dan  danau.  Ini  berarti  seluruh  wilayah  Kabupaten Kutai,  Kotamadya  Samarinda  dan  Kotamadya  Balikpapan  sudah  terbagi  habis menjadi Grant Sultan.
Walaupun  Grant  Sultan  tidak  dikenal  dalam  Hukum  Tanah  dalam Kerajaan Kutai, tapi surat surat tanah yang dibuat oleh Kerajaan Kutai, baik oleh Sultan  sendiri,  maupun  oleh  Dewan  Kerapatan  Kerajaan  Kutai,  ditulis  dengan tulisan Arab-Melayu (Arab Gundul) dengan menggunakan bahasa Melayu. Batas- batas tanahnya tidak jelas, karena kadang kala hanya menyebutkan nama wilayah, atau  menyebutkan  batasnya  dari  muara  sungai  sampai  pada  air  menitis,  atau sampai ke nama suatu gunung. Gambar maupun petanya tidak ada, atau kadang- kadang  dibuat  peta  tapi  petanya  dengan  skala  yang  kecil,  tidak  dapat menggambarkan  dengan  tepat  letak  tanah  yang  dimaksud  dalam  surat  tanah tersebut.  Luas  tanahnyapun  tidak  disebutkan,  kalaupun  ada,  hanya  menyebutkan panjang  menyusuri  sungai  sekian  ribu  depa  dan  lebar  kedarat  sekian  ribu  depa. Bahkan  ada  peta  yang  dianggap  sebagai  Grant  Sultan  meliputi  seluruh  wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara, luasnya meliputi 9,6 juta hektar. Dan adapula bentuk yang  dianggap  Grant  Sultan  ialah  hanya  akta  Notaris  dalam  Karesidenan Surabaya yang berkedudukan di Gersik yang hanya bersifat akta gadai tanah. Secara Administrasi Grant Sultan:
a. Buku Register
Sampai  saat  ini  belum  ditemukan  buku  register  tanah  tanah  yang  telah dikeluarkan  oleh  Sultan  Kutai,  karena  mungkin  saja  saat  dikeluarkan  tidak
dibuatkan  buku  register.  Oleh  karena  itu  sulit  sekali  menginventarisasi maupun  mengetahui  surat  surat  tanah  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kerajaan Kutai.  Hal  ini  sangat  memberi  peluang  kemungkinan  terjadinya  surat  surat tanah  yang palsu  atau dipalsukan. Pada  akhir  akhir  ini  ditemukan surat surat tanah, baik yang diterbitkan oleh Sultan Kutai, maupun surat surat keterangan yang  dikeluarkan  Bupati  KDH  Tk  II  Kutai,  namun  semuanya  itu  tidak ditemukan dalam buku register dan administrasi Pemda Tk II Kutai.
b. Buku Tanah
Sampai  saat  ini  belum  ditemukan  buku  tanah,  terhadap  tanah  yang  telah dikeluarkan oleh Sultan Kutai.
c. Peta Tanah Tanah  –  tanah  yang  dikeluarkan  suratnya  oleh  Sultan  Kutai,  tidak  diukur secara  kadesteral,  dan  juga  tidak  diukur  secara  tradisional.  Tidak  ada  peta tanah,  yang  ada  hanya  peta  situasi  tanah,  dengan  menggunakan  peta  skala kecil sehingga tidak dapat menentukan letak tanah secara tepat. Ada beberapa peta  tanah  yang  diragukan  kebenarannya,  karena  dibuat  diatas  kertas  Kop Surat  Kantor  Pertanahan  kabupaten  Kutai.  Peta  seperti  ini  tidak  lazim diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  karena  baik  kertas  maupun formatnya  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  pembuatan  peta  oleh  Kantor Pertanahan.  Keragu  raguan  atas  keabsahan  peta  itu  lebih  diperkuat  dengan adanya  paraf  dari  Kasi  Hak  Hak  Atas  Tanah,  yang  selain  tidak  kompeten memaraf  peta,  juga  pada  tanggal  dan  bulan  memaraf  peta  tersebut,  bahwa pejabat  yang  memaraf  itu  belum  bertugas  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Kutai 11 .

## B. Status  Hukum  Tanah  Grant  Sultan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura Setelah Berlakunya UUPA
Pada  tahun 1959,  berdasarkan  UU  Nomor  27  Tahun  1959  tentang Pembentukan  Daerah-Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan,  maka  wilayah  Daerah Istimewa Kutai dibagi menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni:
1. Daerah Tingkat II Kutai dengan ibu kota Tenggarong
2. Kotapraja Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan
3. Kotapraja Samarinda dengan ibu kota Samarinda Kemudian berdasarkan ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Diktum ke Empat huruf A maka semua tanah Swapraja  atau bekas Swapraja dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara.
Penegasan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kutai dalam  Surat  Nomor  500/1804/BPN.11.8/1999  tanggal  11  Agustus  1999  yang
11 Laporan Study Banding, Op.Cit. hal.11-13
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
ditujukan  kepada  Bupati  Kepala  Daerah  Tkt  II  Kabupaten  Kutai  di  Tenggarong, perihal : Tanah Adat Grant Sultan di Kabupaten Kutai, menyatakan bahwa :
1) Berdasarkan Diktum  Keempat huruf  A Undang undang Nomor 5 Tahun 1960, maka  semua  tanah  swapraja  atau  bekas  swapraja  dihapuskan  dan  beralih menjadi tanah Negara. Berdasarkan peta yang dilampirkan dalam surat Yayasan Bela  Negara  Indonesia  tersebut,  meliputi  seluruh  Kabupaten  Kutai.  Ini  berarti bahwa tanah yang dimaksud adalah seluruh tanah bekas wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara.  Yang  mana  berdasarkan  Diktum  Keempat  huruf  A  UU  Nomor  5 Tahun 1960, telah dihapus dan menjadi tanah Negara.
2) Grant  Sultan  yang  dikenal  di  Indonesia  hanya  berada  pada  bekas  wilayah kerajaan Deli di Propinsi Sumatera Utara. Grant Sultan disana, semuanya telah terdaftar di Kantor Pertanahan. Jelas  letak tanahnya,  jelas batas batasnya, serta jelas penggunaan tanah dan pemiliknya. Luasnyapun relatif tidak luas dan tidak meliputi  seluruh  bekas  wilayah  kerajaan  Deli.  Sedangkan  di  Kabupaten  Kutai, Grant  Sultan  yang  dimaksud  meliputi  seluruh  wilayah  Kabupaten  Kutai, Kotamadya  Samarinda,  Kotamadya  Balikpapan,  sebagian  Kabupaten  Pasir, sebagian  Kabupaten  Berau,  bahkan  sampai  sebagian  Propinsi  Kalimantan Tengah  (Ulu  Sungai  Barito).  Tanah  tersebut  tidak  terdaftar  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai, maupun pada Kantor Pertanahan tempo dulu yang menangani  pertanahan  sesuai  UU  Nomor  5  Tahun  1960  dan  peraturan pelaksanaannya.
Luasnya  bertentangan  dengan  UUPA  itu  sendiri,  karena  melebihi  batas  luas maksimum seperti yang diatur dalam Undang Undang No 56 PRP tahun 1960.
3) Didalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 Pasal 8 menyebutkan bahwa apabila lebih dari 5 tahun sejak berlakunya UU No 5 tahun 1960 tidak didaftar maka tanah tersebut menjadi tanah Negara. Terdapat  pula  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Kalimantan  Timur  Nomor  132  Tahun  1975  tanggal  26  Juli  1975  yang  dikeluarkan oleh Gubernur pada saat itu yaitu A.Wahab Sjahranie untuk menyikapi masalah tanah pemberian Sultan Kutai, dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Bahwa,  hak  tanah  yang  telah  diberikan  oleh  Sultan  Kutai  dengan  Surat pemberiannya  tahun  1894  kepada  Andi  Makulawu  yang  luas  dan  batas- batasnya  sebagaimana  diuraikan  pada  peta  terlampir,  adalah  bersifat penguasaan  atas  sebagian  wilayah  kerajaan  yang  telah  dihapuskan berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Rond  Schrijven  van Kutai  tanggal  16  September  1931  No.1677/3-ZB  angka  10,  sehingga dengan  berlakunya  U.U.P.A  menjadi  tanah  yang  langsung  dikuasai Negara;
b. Bahwa,  sejak  tahun  1917  tanah  tersebut  telah  ditinggalkan  oleh  yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara sebagaimana mestinya, sehingga menjadi  terlantar  kenyataan  mana  adalah  bertentangan  dengan  Undang- Undang No.5 tahun 1960 pasal 10;
c. Bahwa  oleh  karena  bidang  tanah  tersebut  sejak  tahun  1930  hingga  tahun 1966  sebagian  telah  diusahakan  oleh  penduduk  untuk  tanaman  kelapa serta  sebagian  lainnya  adalah  berwujud  hutan  yang  menjadi  pengurusan Perhutani sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 20-10- 1963  No.SK.46/Ka/1963  maka  tuntutan  ahli  waris  Andi  Makulawu terhadap  sebidang  tanah  tersebut  adalah  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.56/Prp tahun 1960 dan Peraturan- peraturan pelaksananya;
d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal  1  huruf  (d)  Peraturan  Pemerintah  No.224/1961,  untuk  ditetapkan penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah.
Selanjutnya Gubernur memutuskan sebagai berikut: Pertama :  Mendahului Keputusan Menteri Dalam Negeri, menegaskan bidang tanah  seluas  18.000  HA  yang  terletak  antara  Kampung  Labuhan Besar  dan  Kampung  Sigagu,  Kecamatan  Samboja,  Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara  dengan  batas-batas  luas  tanahnya  menurut  gambar  situasi terlampir. Kedua :  Guna landasan hukum terdapat pemberian penegasan sesuatu hak kepada petani-petani penggarap yang ada, mengusulkan kepada pak Menteri  Dalam  Negeri  cq.  Direktur  Jenderal  Agraria  agar menegaskan  bidang  tanah  tersebut  menjadi  tanah  Negara  seperti dimaksud  huruf  (d)  pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.224  tahun 1961. Ketiga :  Peruntukan penggunaan bagian-bagian yang kosong dari bidang tanah  tersebut  ditetapkan  oleh  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Kalimantan Timur dengan memperhatikan kepentingan yang ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keempat :  Dengan dikeluarkannya surat Keputusan Penegasan ini maka surat Keputusan  Kepala  Agraria Daerah Tingkat II Kutai tanggal 18 Mei 1965  No.A-131/D-2-1963  yang  terang-terang  pemberiannya  adalah bertentangan dengan surat keputusan Menteri Agraria No.SK.112/Ka/ 1962 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kelima :  Surat keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dan akan ditinjau kembali seandainya terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Hal  tersebut  berarti  seluruh stakeholders pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah telah menjalankan amanah Negara sejalan dengan pelaksanaan UUPA Nomor 5  Tahun  1960,  terutama  Pasal  2  ayat  (1)  yang  menyatakan  “  Atas  dasar  ketentuan dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  dan  hal-hal  sebagai  yang  dimaksud dalam  pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
terkandung  di  dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Hak Menguasai dari Negara ini meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak  perorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan disebut tanah  negara  seperti  yang  tertera  dalam  UUPA  dimana  negara  mempunyai  hak pengelolaan  yaitu  hak  menguasai  dari  negara  yang  kewenangan  pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Sedangkan  tanah hak adalah tanah yang telah  dipunyai  dengan  sesuatu  hak  atas  tanah,  dimana  pemberian  hak  atas  tanah adalah  penetapan  pemerintah  yang  memberikan  sesuatu  hak  atas  tanah  negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. 12
12 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 1999, Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan , Pasal 1.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta analisa data  yang  telah  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Status hukum Tanah Grant Sultan  Kutai  Kertanegara Ing Martadipura dalam sistem  hukum  Indonesia  adalah  bahwa  istilah  Grant  Sultan  tidak  dikenal dalam  Hukum  Tanah  di  Kerajaan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura,  yang ada  adalah  Tanah  Limpah  Kemurahan  yang  diberikan  oleh  Sultan  Kutai kepada  suatu  kaum  segolongan  suku  bangsa  yang  telah  berjasa  kepada Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura diberikan berdasarkan ketentuan adat  disebut  hak  ulayat  yang  bersifat  kolektif  dan  tidak  dapat  diperjual belikan.  Tanah  limpah  kemurahan  tersebut  diberikan  kepada  seseorang  atau sekelompok orang. Setelah berlakunya Undang undang Pokok Agraria Nomor 5  Tahun  1960,  maka  semua  tanah  swapraja  atau  bekas  swapraja  dihapuskan dan  beralih  menjadi tanah Negara  sesuai  Diktum  Keempat huruf  A, dikuasai dan dikelola oleh Negara untuk kepentingan rakyat.
2. Kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  hibah  Kesultanan  Kutai Kertanegara  Ing  Martadipura  terhadap  keturunan  dan  bukan  garis  keturunan Tanah  Limpah  Kemurahan  yang  diberikan  kepada  kaum  yang  diluar  garis keturunan  yang  dapat  disebut  sebagai  kerabat  dari  kesultanan  atas  jasanya terhadap  kerajaan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  setelah  berlakunya UUPA  maka  bagi  pemilik  surat  hibah  maupun  surat  wasiat  pada  kerajaan Kutai  Kartanegara  Ing  Martadipura  harus  didaftarkan  kembali  ke  Kantor Pertanahanan  Nasional  setempat  sesuai  dengan  peraturan  mengenai pendaftaran  tanah  yang  berlaku,  dengan  tujuan  agar  memperoleh  kepastian hukum  atas  hak  kepemilikan  dari  tanah  yang  dilimpahkan  oleh  kerajaan tersebut.

## B. Saran
Berdasarkan  kenyataan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  tanah  akibat adanya  pemberian  Tanah  Limpah  Kemurahan  kepada  seseorang  atau  sekelompok orang  diluar  garis  keturunan  Kerajaan  atau  Kesultanan  Kutai  Kertanegara  Ing Martadipura, maka diharapkan :
1. Agar  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional, dapat melakukan penegasan mengenai tanah-tanah dalam wilayah Kalimantan Timur khususnya wilayah bekas Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura atau  bekas  tanah  Swapraja,  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Diktum  ke  Empat  ayat  A,  hapus  dan  beralih  menjadi  tanah  Negara, kecuali  tanah-tanah  yang  sudah  terbit  Sertipikat  tanahnya,  dan  atau  telah diusahakan secara terus menerus sejak awal tahun 1960.
2. Agar Pemerintah Daerah Kutai Kertanegara bersama Kantor Pertanahan Kutai Kertanegara  dan  Kesultanan  Kutai  Kertanegara  Ing  Martadipura  melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah Pusaka maupun tanah Limpah Kemurahan yang  diberikan  kepada  keturunan  dan  bukan  keturunan  Sultan  Kutai Kertanegara  yang  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah  sesuai  aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.