ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme

## Rezeki Revi Respati; A. Wahyurudhanto; Surya Dharma
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Statejik dan Global, UI
E-mail: respati2010@gmail.com; wrudhanto@gmail.com; surya_tendik@yahoo.com ;

## Abstract
This research is generally conducted to explore the characteristic phenomenon of terrorism, to analyze the causal factors and strategies used by the National Police in preventing and minimizing terrorism crimes in Surakarta. The focus of this research is the strategy for prevention patterns that have been carried out by the Surakarta City Police in dealing with various forms of terrorism crime development, which carry out preemptive efforts such as early detection and preventive efforts such as police patrol activities to inhibit and limit the movement of potential terrorists in the region. law at the Surakarta City Police. This research shows that the policing strategy that operates in the Surakarta City Police is not optimal in dealing with the various factors that cause terrorism crimes, so that a proactive policing strategy is needed which can be a solution in preventing terrorism crimes. The policing strategy needs to be implemented at a structural, cultural and instrumental level simultaneously and continuously.
Keywords: policing strategies; crime prevention; terrorism; suicide bomb.

## Abstrak
Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena karakteristik terorisme, menganalisis faktor penyebab dan strategi yang digunakan Polri dalam mencegah dan meminimalisir kejahatan terorisme di Kota Surakarta. Fokus dari penelitian ini adalah strategi terhadap pola-pola pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dalam menangani berbagai bentuk perkembangan kejahatan terorisme, yang menjalankan upaya preemtif seperti deteksi dini dan upaya preventif seperti kegiatan patroli kepolisian dalam menghambat dan membatasi pergerakan calon pelaku terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta. Penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi pemolisian yang berjalan di Kepolisan Resor Kota Surakarta belum optimal dalam menangani berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan terorisme sehingga dibutuhkan adanya strategi pemolisian yang proaktif yang dapat menjadi solusi dalam pencegahan kejahatan terorisme. Strategi pemolisian tersebut perlu diimplementasikan ke dalam tataran struktural, kultural dan instrumental secara simultan dan berkesinambungan.
Kata kunci: strategi pemolisian; pencegahan kejahatan; terorisme; bom bunuh diri.

## Pendahuluan
Dengan maraknya aksi teror yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia dituntut untuk selalu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai aksi terorisme yang terjadi. Mengingat dalam melancarkan aksinya kelompok teroris selalu menggunakan senjata dan bom, maka diperlukan suatu strategi dalam pencegahan kejahatan terorisme. Dari berita-berita di media massa, terungkap bahwa bentuk kejahatan terorisme seakan tiada habisnya dan terus- menerus terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa serta hancurnya berbagai fasilitas kehidupan masyarakat di berbagai tempat yang menjadi sasaran aksi teroris.
Di Indonesia bentuk serangan terorisme lebih dominan terhadap jaringan terorisme yang mengatasnamakan islam, seperti jaringan lama yaitu Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Laskar Jihad, Jamaah Ansharuut Tauhid (JAT), dan Daulah Islamiyah Nusantara. Kasus terorisme yang marak terdengar di media massa seperti Jaringan teroris Santoso (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah yang pimpinannya yaitu Santoso dan beberapa pengikutnya yang sudah berhasil ditembak mati dan dilumpuhkan oleh Satgas Tinombala. Ezzat E.Fattah seorang ahli Kriminologi mendefiniskan terorisme sebagai berikut:
“ Terrorism comes from teror, which come Latin ‘terre’, meaning to frighten. Organilly, the word ‘terroe’ was used to designate a mode governing, and word ‘terrorism’ was employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission”  (Nitibaskara, 2002).
Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berbanding lurus terhadap tingginya kasus- kasus terorisme. Dengan mudahnya mengakses berbagai informasi melalui internet dan media- media sosial, pelaku terorisme akan semakin mudah dalam menentukan sasaran  dan target-target yang mereka kehendaki. Mereka dapat melakukan pengamatan dan observasi dengan mempelajari berbagai kekurangan dan kelemahan dari berbagai tempat yang dapat dijadikan sasaran aksi kejahatan terorisme seperti tempat keramaian dan obyek-obyek vital, tidak terkecuali pos-pos kepolisian maupun Mapolres.
Berdasarkan data statistik selama lima  tahun, penulis menemukan bahwa aksi terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta tersebut tidak hanya menargetkan tempat ibadah dan tempat keramaian semata, hingga pada tahun 2012 mulai mengarah kepada institusi Kepolisian sebagai target aksi-aksi terorisme, diantaranya: penembakan anggota Bripka Endro Mardiyanto di Pospam Glembegan, Penembakan terhadap anggota Polri Bripka Dwi Data Subekti di Pospol Plaza Singosaren, pelemparan granat nanas di pospam Gladak, dan peristiwa bom bunuh diri Nurrohman di Mapolresta Surakarta pada tahun 2017 yang lalu. 1
Pasca terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Kota Surakarta tersebut, berbagai pendapat dan pertanyaan kontroversi yang mengkritisi kinerja Polri bermunculan baik di media massa, media cetak dan media elektronik. Pertanyaan itu diantaranya: bagaimana mungkin pelaku bom bunuh diri tersebut mampu menembus penjagaan markas Polres Surakarta, mengapa institusi Polri yang menjadi sasaran, dan apakah pelaku bom bunuh diri ini berhubungan langsung dengan jaringan terorisme lainnya di Indonesia, atau  bahkan terhubung dengan jaringan Terorisme Internasional
1  Data kejahatan yang digunakan mengenai Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta adalah data yang digunakan penulis saat melakukan penelitian di Surakarta pada Tahun 2017.
seperti ISIS atau jaringan Al-qaeda. Ironisnya, pertanyaan ini bukan hanya muncul di masyarakat, namun juga dari pejabat pemerintahan bahkan aparat intelijen yang seharusnya mendukung dan membantu dalam pengungkapan kasus terorisme.
Saat ini, Model perpolisian modern yang sedang dikedepankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah model perpolisian yang proaktif. Karena paradigma Polri saat ini sudah bergeser dari yang sebelumnya reaktif menuju paradigma yang proaktif. Dalam sistem perpolisian yang proaktif, lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan (preventif) atau Crime Prevention .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai karakteristik terorisme, mencari dan mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya terorisme; serta untuk mengetahui dan mengkaji strategi pemolisian dalam konteks penanganan dan pencegahan terorisme di Kota Surakarta.
Adapun penelitian sejenis yang pernah diterbitkan diantaranya berjudul Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach 2 yang membahas  pemolisian komunitas antara polisi dan masyarakat di Vienna-Austria dalam pencegahan terorisme yang sangat luas. Penelitian ini dapat menjadi referensi umum untuk mempromosikan sinergitas antara kepolisian dan masyarakat serta untuk memfasilitasi dialog antara polisi dan anggota masyarakat pada ancaman terorisme, sejauh mana tingkatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam mencegah terorisme; peran potensial dari masyarakat dalam mencegah terorisme; dan cara polisi dan masyarakat bekerjasama dalam pencegahan kejahatan terorisme.
Penelitian berikutnya yang menjadi referensi penulis adalah sebuah tulisan yang berjudul Norwegian research on the prevention of radicalisation and violent extremism: A status of knowledge 3 , pada tahun 2015 oleh Tore Bjorgo dan Ingvild Magnaes Gjelsvik. Penelitian pada jurnal ini dilakukan di Norwegia, utamanya bagian Eropa. Dengan menggunakan metode kualitatif, jurnal ini membahas mengenai sebuah penelitian yang dilakukan di negara Norwegia dalam meneliti pencegahan terhadap tindakan Radikalisme dengan teteap memperhatikan hak asasi manusia, sebagai bagian dari kewajiban positif mereka untuk menjamin hak untuk hidup, hak atas integritas fisik dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.
Perbedaan yang mendasar dari kedua jurnal tersebut adalah dari segi kualitas dan kuantitas pelaku terorisme. Karena, konteks terorisme yang terjadi di Indonesia dari segi kualitas cenderung berpengaruh terhadap adanya pergeseran ideologi pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan dari segi kuantitas, kasus terorisme di Indonesia termasuk tinggi di negara- negara lainnya di dunia. Sehingga dibutuhkan strategi pemolisian yang mengedepankan humanisme dan HAM dalam mencegah kejahatan terorisme dan
Strategi yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dalam melakukan manajemen strategi dalam hal ini terhadap upaya pencegahan masih belum terlihat dengan jelas, sehingga aksi kejahatan terorisme dapat muncul di permukaan dan menjadi gangguan nyata yang dapat meresahkan dan menjadi ancaman tersendiri bagi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah masyarakat.
2 Published by the Organization for Security and Co-operation in Europe Vienna , February 2014©OSCE 2014
3 Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs. (2014). Norwegian research on the prevention of radicalisation and violent extremism: A status of knowledge, PHS Forskning 2015: 2 (This is an abridged edition, translated into English)

## Landasan Teoritis

## Routine Activities Theory (Teori Aktivitas Rutin)
Dalam menjelaskan dan menganalisis karakteristik dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan kriminal dapat dianalisis dengan menggunakan teori kegiatan rutin ( routine activities theory ). Teori aktivitas rutin ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan Cohen dan Felson muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Mereka menempatkan berbagai elemen ini menjadi 3 (tiga) kategori yang mempunyai berbagai macam pengembangan atau penyusutan yang kemungkinan orang tersebut akan menjadi korban (harta atau nyawa) kontak langsung antar pemburu atau pelaku kejahatan.
Ahli sosiologi terkemuka Ronald L. Akers menjelaskan bahwa routine activities theory yang dikemukan Cohen dan Felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal ( crime ) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat ( place ), waktu ( time ), obyek ( object ), dan individu ( person ) 4 . Keempat faktor tersebut sangat dominan sebagai trigger (pencetus) dan mengakibatkan munculnya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk menjadi seorang pelaku kriminal, tidaklah cukup dengan hanya melihat waktu yaitu kapan saat yang tepat untuk melakukan kejahatan. Tempat merupakan sasaran yang didatangi atau dijadikan sebagai target, setelah seorang penjahat merancang waktu yang tepat. Setelah waktu dan tempat, harus ada obyek dan sasaran yang akan dicapai seperti halnya harta, aset, benda, dan korban.
Selain keempat faktor diatas, rentannya kejahatan terorisme di wilayah Kota Surakarta juga bisa dianalisis melakukan tiga variabel dari teori aktivitas rutin, yang terbagi 3 indikator yaitu:
1. Motivated offender ;
2.  Suitable target ;
3.  Absence of capable guardian .

## Gambar 1: Routine Activities Theory
4  Akers, Ronald L. (1994). Criminological Theories: Introduction and Evaluation . Jakarta: diterjemahkan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2014
Sama seperti 4 elemen dasar sebelumnya yang dijelaskan oleh Ronald L. Akers, 3 (tiga) indikator yang dikemukakan Cohen dan Folsen juga saling terkait. Calon pelaku kejahatan tidak akan terangsang, jika tidak ada sasaran empuk yang bisa dijadikan target. Cohen dan Felson menjelaskan bahwa adanya perpindahan secara dinamis dalam model aktivitas rutin tersebut akan berhubungan dengan tahap kriminalitas dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama dengan tiga unsur utama yaitu pelaku yang termotivasi ( motivated offender ), target yang sesuai ( suitable target ) dan ketiadaan pengamanan yang memadai ( absence of a capable guardian ).
Artinya, jika salah satu indikator tidak terpenuhi, maka akan sulit menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Selain itu bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat tindak kriminal.
Saat calon pelaku kejahatan berada pada lokasi target yang sesuai dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan motivasi pelaku kejahatan dan jumlah kejahatan yang terjadi akan meningkat (Cohen dan Marcus Felson,1979). Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi adalah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi sasaran korban kejahatan.

## Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif
Menurut pakar ilmu kepolisian di Indonesia, Dr. Rycko Amelza Dahniel, Konsep gunung es ( iceberg theory ) dalam kepolisian adalah kumpulan dari 3 (tiga) strategi kepolisian dalam rangka mengelola masalah-masalah sosial yang dilaksanakan secara simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan eskalasi dan intensitas masalah sosial. Konsep ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu:
a.  Konsep gunung es memperlihatkan tiga strategi ini bekerja secara simultan dengan intensitas yang berbeda menurut kebutuhan dan eskalasi masalah sosial yang terjadi, sehingga tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum, atau dengan kata lain ketiga strategi ini dilaksanakan secara bersama-sama, saling berhubungan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu strategi yang paling tepat untuk menghadapi semua situasi, dan tidak ada tidak ada satu situasi yang hanya dapat dikelolanya secara efektif dengan satu strategi saja. Bisa saja semua strategi dilaksanakan secara bersama-sama untuk mengelola satu situasi sesuai dengan intensitas dan kadar masalah sosial yang terjadi, masing-masing fokus untuk mengelola setiap kadar eskalasi situasi yang menjadi titik perhatiannya, bisa juga masing-masing strategi saling memberi input dan output dan saling berhubungan.
Gambar 2: Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif (Dahniel,2008)
Strategi preemtif, efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk-bentuk potensi gangguan atau faktor-faktor korelatif kriminogen, dan belum muncul ke permukaan dalam bentuk gangguan. Dalam strategi ini juga dibutuhkan upaya deteksi dini dalam menganalisa faktor dan akar penyebab terjadinya sebuah kejahatan.
- Strategi preventif, dititikberatkan terhadap upaya kepolisian proaktif. Strategi ini efektif dilakukan ketika masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau police hazard . Fungsi preventif dilakukan melalui seperangkat tindakan untuk mencegah ketidakteraturan, dan mencegah timbulnya situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif.
- Strategi represif-investigatif diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul ke permukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau disebut sebagai ancaman faktual. Pada tahap tersebut dibutuhkan penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data yang ada di lapangan.
1)  Konsep gunung es kepolisian proaktif menunjukkan bahwa ketiga strategi simultan itu juga dapat dipandang dari segi proses aplikasinya, yang bermula dari tahap awal (perencanaan, pelaksanaan/ praktek) dan berproses hingga tahap akhir (implementasi, hasil, output dan evaluasi).
1.  Potensi Gangguan (PG) pada tahap fundamental menunjuk kepada pentingnya membangun perencanaan dalam sebuah jalur kesadaran bersama, membangun sinergi para pemangku kepentingan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk bersama-sama memetakan, mengidentifikasi, membuat opsi dan membangun solusi, dan melakukan analisa dan evaluasi.
2.  Ancaman Gangguan (AG) pada tahap instrumental disini merupakan proses aktualisasi berupa pelaksanaan/ praktik dari kesepahaman dan berbagai opsi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan merumuskan berbagai aturan main yang dapat diterima, sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki, dan tingkat kewenangan semua pemangku kepentingan.
3.  Gangguan Nyata (GN) pada tahap akhir dalam implementasi merupakan aksi nyata yang dilakukan secara bersama-sama secara sinergi dengan senantiasa memperhatikan peluang
dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan atas tindakan yang akan dilakukan. Dan menghasilkan output untuk dilakukan evaluasi.

## Community Policing
Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau community policing menurut Perkap nomor 3 tahun 2015 merupakan suatu kegiatan kemitraan antara Polisi dan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya deteksi dini dan menemukan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah tempat tinggalnya untuk bersama-sama  mencari solusi atau jalan keluar dengan tujuan memecahkan setiap permasalahan kamtibmas yang ada di lingkungan tersebut.
Community policing sesuai dengan Perkap 3 tahun 2015 tersebut yang sejalan dengan Community Policing Consortium (1994), maka ada 2 unsur di dalamnya, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah.
a)  Kemitraan ( partnership )
Sir Robert Peel pernah menjelaskan bahwa “ the police are the public and the public are the police” (Braiden 1992). Hal tersebut mendeskripsikan bahwa substansi dari polmas adalah saling keterkaitan antara Polisi dan masyarakat, dan polisi tidak bisa lepas sebagai mitra dan sejajar posisinya dengan masyarakat. Filosofi dasarnya adalah petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara kamtibmas tidak bisa bekerja sendiri. Hadirnya Polmas diharapkan akan tercipta kerjasama yang harmonis antara polisi dengan masyarakat. Sehingga pola kemitraan antara polisi dan masyarakat akan menjadi pemicu masyarakat agar terjun langsung dan merasa terikat untuk memelihara keamanan yang ada dilingkungannya.
Kemitraan dalam Polmas bertujuan untuk membentuk dan menjaga rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat. Dalam menjaga pola kemitraan, polisi dan masyarakat harus dapat mengembangkan ikatan dan hubungan serta komunikasi yang baik dengan warga lingkungannya, dan ikut mengajak setiap komunitas di lingkungannya bertugas menjaga, memelihara serta mengawasi setiap potensi kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Fungsi polmas yang biasa diemban oleh  petugas Binmas harus dapat mempersatukan setiap sumber daya yang ada di tengah masyarakat untuk dapat mencari jalan keluar atau solusi dari sebuah masalah.
Cara tersebut dianggap akan dapat menciptakan dan memelihara rasa saling percaya antara petugas polisi dan warga masyarakat. Sehingga dengan terciptanya rasa saling percaya tersebut, polisi akan mudah memperoleh jalan dan informasi penting yang ada di tengah masyarakat yang berguna dalam mencegah terjadinya potensi kriminalitas. Disamping itu, pola kemitraan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol kejahatan. Community Policing Consortium (1994) mendeskripsikan bahwa dalam aplikasi polmas, peran dan tugas polisi adalah penggerak atau fasilitator dalam terciptanya kemitraan yang harmonis dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pola kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat tetap harus terpelihara untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam mencapai kesejahteraan di tengah masyarakat.
b.   Pemecahan masalah ( problem solving )
Unsur berikutnya dari Polmas atau Pemolisian Komunitas adalah pola pemecahan masalah ( problem solving ), yaitu semacam proses yang diawali dengan cara melakukan identifikasi masalah
yang terjadi di lingkungannya secara bersama-sama untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah.
Paradigma kepolisian pada umumnya terlalu berfokus dalam mengendalikan kejahatan yang telah terjadi atau bersifat reaktif, padahal dalam pola community policing proses penyelesaian masalah dengan cara mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan (Goldstein, 1979). Goldstein juga memberi saran untuk kegiatan kepolisian harus dilaksanakan seefektif mungkin. Begitu juga halnya dalam memecahkan masalah di masyarakat yang membutuhkan analisa akurat dan rinci serta menemukan jalan keluar yang baik dengan meminimalisir setiap resiko yang ada. Hal ini dianggap lebih efektif dibandingkan memaksimalkan kegiatan operasional di tataran kepolisian. Dengan melakukan pola analisa yang tepat dan terarah terhadap setiap permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk kejahatan terorisme, diharapkan akan ditemukan solusi dalam melakukan upaya pencegahan tindak kejahatan terorisme di wilayah kota Surakarta.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berlokasi di wilayah Kota Surakarta. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk  mencoba mengetahui, mempelajari dan mendeskripsikan secara mendalam karakteristik kejahatan terorisme dan faktor penyebab terjadinya kejahatan terorisme di Kota Surakarta. Disamping itu penulis juga ingin menggali strategi pemolisian dari sudut pandang yang baru mengenai strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta.
Adapun data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data, berbeda halnya dengan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengumpul data misalnya lewat orang/ pihak ketiga maupun data atau informasi yang didapat lewat penelitian dokumen.

## a.   Data Primer
Sumber data primer dapat diperoleh dari wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan penulis terhadap sumber yang  tepat dan penulis meyakini bahwa sumber yang diwawancarai tersebut mengetahui langsung berbagai karakteristik kejahatan terorisme di wilayah Kota Surakarta. Teknik wawancara terbagi menjadi wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara Formal seperti Kapolres Kota Surakarta, Kabag Operasional Polres Kota Surakarta, Kasat Reskrim Polres Kota Surakarta, Kasat Intelkam Polres Kota Surakarta, Kasat Binmas Polres Kota Surakarta, Anggota Bhabinkamtibmas Polres kota Surakarta, Bripka Bambang Adi Cahyanto (korban/ anggota Provos Mapolres Kota Surakarta), dan unsur pimpinan/anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Unsur eksternal seperti anggota BKPM Surakarta. Wawancara Informal seperti tokoh radikal/ mantan teroris, masyarakat yang terkena dampak, tokoh Agama, dan tokoh Masyarakat.
Kemudian melakukan observasi atau pengamatan terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Kota Surakarta, karakteristik bom bunuh diri, karakterisitik kejahatan terorisme dan
langkah-langkah tindakan dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh anggota Polres Kota Surakarta dalam menangani kejahatan terorisme.

## b.   Data Sekunder
Sumber data kedua adalah Sumber data sekunder yang didapat penulis dengan melakukan penelitian dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Contoh sumber data sekunder seperti rencana kegiatan bulanan dan tahunan Polresta Surakarta, intel dasar Polresta Surakarta, jumlah anggota Polres Kota Surakarta dari berbagai fungsi seperti reskrim, sabhara, intel, binmas dan sebagainya, data peristiwa kejahatan terorisme, data crime total (total kasus), data crime clearance (kasus selesai),  berbagai dokumen dan data lainnya yang ada hubungannya dengan kejahatan terorisme di Kota Surakarta.

## Pembahasan
a.  Karakteristik Kejahatan Terorisme secara umum di wilayah Kota Surakarta
Berdasarkan hasil penelitian dan pencarian data melalui wawancara beberapa informan (sumber informasi) bahwa kejahatan Terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta dapat dikatakan relatif meningkat. Kondisi tersebut dapat ditunjukan data pada data sebagai berikut:
1)  Peledakan bom bunuh diri di gereja Kepunton (25 September 2011)
2)  Penembakan anggota Polri di Pospam Glembegan (17 Agustus 2012)
3)  Pelemparan granat pos pengamanan di Gladak (18 Agustus 2012)
4)  Penembakan anggota Polri di Pospol Matahari Singosaren (30 Agustus 2012)
5)  Baku Tembak di Tipes, Serengan (31 Agustus 2012)
6)  Penemuan Bom di belakang Solo Square (22 September 2012)
7)  Bom Melon Polsek Pasar Kliwon, Perempatan (20 November 2012)
8)  Bom Bunuh diri oleh Nurrohman di Mako Polres Kota Surakarta (5 Juli 2016)
Penggunaan kekerasan tersebut digunakan untuk tujuan politis dan non politis, karena pada dasarnya pelaku terorisme memiliki tujuan yang berbeda seperti ingin menegakkan negara islam, ingin mengubah ideologi pancasila, menegakkan Jihad, menghancurkan toghut (orang yang dianggap memiliki paham ideologi yang berseberangan), dan lain sebagainya. Disamping itu, penggunaan cara-cara kekerasan tersebut dapat membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan sehingga dengan terwujudnya rasa takut tersebut, maka tujuan dari para pelaku terorisme itu dapat terwujud.
Karakteristik kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta dapat dianalisis menggunakan teori aktivitas rutin. Menurut Cohen dan Felson, teori ini muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau melakukan perbuatan kriminal. Teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson ini menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal ( crime ) yang dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu tempat ( space, place ), waktu ( time ), objek ( object ), dan individu/ perorangan ( person ). Dapat kita analisa bahwa dari 8 (delapan) lokasi atau place yang berhubungan dengan karakteristik kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta diatas, 6 (enam) objek diantaranya berhubungan dengan aparat kepolisian, dimulai dari penembakan anggota Polri di Pos Pengamanan Glembegan, Gladak, Pos Matahari yang waktu ( time ) pelaksanaan aksi teror pada saat anggota Polri melaksanakan kegiatan pengamanan “Operasi Ketupat Candi” di bulan ramadhan, sehingga petugas Polri yang banyak menjalankan tugas pengamanan di area publik menjadi target sasaran yang empuk bagi pelaku kejahatan terorisme. Kemudian, kasus bom bunuh diri Nurrohman di Mapolres Kota Surakarta yang sangat menyita perhatian dunia juga terjadi pada saat anggota Polri melaksanakan apel pagi, yang mana Nurrohman sebelumnya sudah mempelajari waktu berkumpulnya anggota Polri di lapangan apel di halaman depan Polres Surakarta.
Dari lokasi ( place ) yang menjadikan pihak Kepolisian sebagai target tersebut dilakukan oleh pelaku/individu ( person ) yang sama dan jaringan yang saling terhubung. Seperti Farhan yang ditembak mati saat baku tembak di wilayah tipes, Serengan pada bulan agustus 2012 lalu merupakan pelaku yang diduga melakukan aksi teror dengan menembak dan melempar granat ke pos-pos polisi di glembegan, gladak dan matahari Singosaren.
Karakteristik kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dominan tersebut dapat berpengaruh dan berakibat terhadap munculnya suatu kejahatan terorisme di tengah masyarakat. Karena bagi pelaku kriminal, tidaklah cukup dengan hanya mempelajari waktu yang tepat dalam merencanakan  atau melakukan  perbuatan jahat. Tempat adalah sasaran objek yang dijadikan sebuah target, sesaat setelah pelaku kejahatan merencanakan waktu yang tepat sebelum beraksi.
Pihak Kepolisian yang sering dijadikan sasaran ( object ), dianggap sebagai penghalang utama bagi para pelaku terorisme. Dengan menyerang pihak kepolisian yang dianggap thogut, motivasi pelaku terorisme semakin berlipatganda. Selain sebagai penghalang, pihak kepolisian dianggap sebagai sasaran yang paling tepat guna mencapai tujuan terorisme itu sendiri.
Dari keempat faktor diatas, rentannya kejahatan terorisme di wilayah Kota Surakarta juga bisa dianalisis melakukan tiga variabel dari teori kegiatan rutin ( routine activities theory ), yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai sebagai korban kejahatan, ketiadaan penjagaan dan pengamanan yang memadai.
Dalam variabel teori kegiatan rutin tersebut, pelaku kejahatan terorisme akan semakin termotivasi ( motivated offenders ) jika target sasaran yang akan diserang merupakan target sasaran yang empuk atau lemah ( suitable target ) seperti banyaknya pos-pos yang diisi petugas kepolisian di beberapa lokasi objek vital seperti mall, tempat ibadah, perkantoran dan sebagainya. Bagi sekelompok teroris, Petugas kepolisian merupakan thogut atau musuh karena dianggap menghalang-halangi misi dan tujuan dari terorisme itu sendiri. Dalam hal penyerangan dan aksi kejahatan terorisme di Surakarta dilakukan pada saat aparat kepolisian lengah dan dalam keadaan tidak waspada, sehingga ketiadaan penjagaan dan pengamanan yang memadai ( absence of capable guardian ) terpenuhi dalam variabel teori kegiatan ruitn atau routine activities theory tersebut.

## Bom Bunuh diri di Mapolresta Surakarta
Dari 8 (delapan) peristiwa kejahatan terorisme di wilayah Surakata, penulis mencoba membahas peristiwa Bom bunuh diri oleh Nurrohman di Mapolres Kota Surakarta yang terjadi pada medio 5 juli 2016 yang lalu karena peristiwa bom bunuh diri tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak. Nurrohman menargetkan simbol keamanan dan simbol negara yaitu anggota Polri dan kantor Mapolres Surakarta yang memang menjadi tujuannya dalam melaksanakan aksi teror, karena Kepolisian adalah sebuah institusi pemerintah yang bertugas dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas khususnya pemberantasan kejahatan terorisme.
Ada 3 (tiga) sasaran atau target dari pelaku terorisme sebelum adanya kasus bom bunuh diri Nurrohman. Seperti dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolresta Surakarta di ruang kerjanya yang menjelaskan bahwa:
“Tiga bulan sebelum kejadian Nurrohman, saya telah mendapatkan informasi terkait sasaran dari teroris di solo, yaitu Mapolresta, Mobil dinas Kapolres dan Kapolres, namun info itu tidak menjelaskan siapa pelakunya, kapan pelaksanaannya dan dimana TKP (lokasi)-nya.”
Informasi yang didapat Kapolres tersebut ternyata benar adanya. Karena pada hari selasa sekitar awal Juli 2016 terjadi bom bunuh diri yang dilakukan Nurrohman di Mapolres Kota Surakarta yang mengakibatkan pelaku yaitu Nurrohman tewas dan seorang petugas provoost yaitu Bripka Bambang Adi Cahyanto mengalami cedera di bagian mata karena terkena serpihan dan efek dari ledakan tersebut.
Kasus bom bunuh diri Nurrohman tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/369/VII/2016/ Jateng Resta SKA, tanggal 5 Juli 2016. Tentang terjadinya tindak pidana terorisme, bom bunuh diri yang di Mapolresta Surakarta pada hari Selasa tangga 5 Juli 2016 pukul 07.40 Wib.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan terorisme Kota Surakarta
Kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta memiliki beberapa faktor penyebab ( trigger ) atau multifaktorial, diantaranya adalah:

## 1.  Memiliki pemahaman terhadap ideologi/ keyakinan radikal yang sesat
Pemahaman terhadap ideologi maupun keyakinan radikal yang didapat dari pondok-pondok pesantren, mesjid, tempat pengajian maupun tempat berkumpul lainnya secara formal dan informal dapat membuka kesempatan bagi masuknya paham radikal yang sesat dan menyesatkan. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dan terbatasnya pengetahuan terhadap agama, kurangnya toleransi, informasi dan kurang kritis (polos) dapat menambah potensi seseorang menganut paham radikal yang “sesat” dan berpotensi menjadi embrio terorisme.
Karena dalam setiap agama termasuk agama islam senantiasa mengajarkan cinta damai dan saling kasih-mengasihi. Agama Islam adalah agama “ Rahmatan lil alamiin ” atau rahmat bagi alam semesta tentunya tidak pernah mengajarkan untuk saling bermusuhan apalagi saling membunuh sesama umat manusia, namun dalam konteks ini calon pelaku terorisme seringkali mempelesetkan ajaran-ajaran islam yang cinta damai dan menganggap setiap orang yang tidak sepaham dengan ideologi atau pemikiran mereka adalah musuh atau “ thogut ”.

## 2.  Kualitas pendidikan
Berbicara mengenai terorisme, kita dapat menyimpulkan bahwa para pelaku teror rata- rata memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan akan memudahkan seseorang terpengaruh dengan paham-paham radikal karena setiap informasi sesat yang masuk akan dianggap sebagai informasi yang benar tanpa mencari sumber lain yang benar. Kualitas pendidikan yang rendah bagi calon pelaku teroris akan berdampak pada pola perilaku yang  cenderung menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan bahkan sampai menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa. Namun, ada juga dari para pelaku teror tersebut yang memiliki pendidikan tinggi hingga bergelar doktoral, seperti Joko Daryono alias Thoyib yang bekerja sebagai guru di SMP di Pasar Kliwon, walau sebagai guru yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi ternyata juga bisa masuk kedalam jaringan teroris. Biasanya pelaku teror yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas  akan berperan sebagai “otak” dalam penyebaran paham radikal-teroris maupun aksi-aksi terorisme.

## 2.  Tingkat ekonomi yang lemah
Mayoritas dari pelaku terorisme di wilayah hukum Polresta Surakarta memiliki keadaan perekonomian yang kurang memadai, dilihat dari latar belakang para pelaku teror tersebut, seperti Nurrohman yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta, pada awalnya memiliki usaha Bakso yang terbilang laris. Namun, dalam perjalanannya, ternyata usahanya bangkrut dan perlahan-lahan menghilang hingga melakukan aksi teror berupa bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Seperti penuturan Kasat Binmas Polresta Surakarta di ruang kerjanya, pada hari Rabu, 15 Desember 2016, menjelaskan:
“Faktor Ekonomi berpengaruh terhadap seseorang menjadi teroris, karena adanya dana dari luar negeri seperti ISIS (Islamic State of Irac and Syria) yang mampu membiayai dan menanggung keluarga pelaku terorisme jika pelaku tersebut melakukan bom bunuh diri, seperti Nurrohman yang diketahui pernah menjabat sebagai Ketua RT di wilayah Pasar Kliwon, dan berjualan bakso, namun pernah bangkrut dan anak istrinya diikutkan kakaknya Nurrohaman dan Nurrohman merantau dan tidak diketahui keberadaannya dan bertahap-tahap menghilang dari lingkungannya.”
Diketahui dari dokumen yang didapat dari Densus 88 Anti Teror Polri, bahwa setelah menghilang Nurrohman  menjadi DPO (daftar pencarian orang) Densus 88 Anti Teror Polri sejak pertengahan tahun 2015. Nurrohman mendapatkan aliran dana sebanyak 800 ribu dari MK yang diserahkan kepada SA (istri Nurrohman) yang awalnya diketahui berasal dari BN alias Ummu Abbas kepada MK sejumlah 550 $ (sekitar 6 juta rupiah). Dari kronologis tersebut, adanya dukungan ekonomi dari suatu pihak tertentu dan adanya jaminan kesejahteraan keluarga jika pelaku teror tersebut meninggal dunia atau mati syahid dalam melakukan aksinya menjadi motivasi tertentu ( motivated offender ) bagi seseorang dalam melakukan aksi teror.

## 3.  Mengatasnamakan Jihad
Seorang Teroris Menganggap orang yang diluar pemikiran mereka sebagai thogut (musuh) tidak terkecuali anggota Polri sendiri yang dinilai merupakan penghalang utama dalam melancarkan berbagai aksinya. Dalam anggapan mereka, aksi yang dilakukannya bukanlah
bentuk aksi terorisme, namun berjihad di Jalan Allah dan dijamin akan masuk Syurga dengan pahala berlipat ganda. Sebagaimana penuturan dari Wakasat Intelkam Polresta Surakarta, pada sekitar bulan Desember 2016, menjelaskan bahwa:
Selain Faktor ekonomi, adanya keyakinan dari pelaku teror bahwa dengan jalan Jihad (seperti aksi bom bunuh diri) akan dibayar dengan Surga (Jannah) dan bertemu dengan ribuan bidadari surga sehingga ideologi dan keyakinan pelaku teror sangat kuat dalam melancarkan aksi-aksinya .
Ini jelas bertentangan dengan ajaran islam yang menyebutkan bahwa dalam menegakkan agama Allah tidak boleh dengan cara-cara kekerasan dan paksaan apalagi sampai membunuh orang lain sangat diharamkan dalam setiap ajaran agama yang ada khususnya di Indonesia.

## 4.  Kesenjangan sosial
Adanya jarak atau kesenjangan sosial antara kelompok radikal-teroris dengan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda tertarik bergabung dengan kelompok radikal- teroris tersebut. Keterasingan dan jarak tersebut semakin membentang di tengah kesibukan kota sekarang ini.
Sebagaimana penjelasan dari Wakasat Intelkam Polresta Surakarta, menjelaskan bahwa:
Adanya keterasingan sosial dan budaya seperti memiliki latar belakang preman, mantan narapidana, dan lain sebagainya, akan menciptakan jarak di lingkungannya sehingga berpotensi menumbuhkembangkan embrio-embrio teroris yang baru.
Sehingga dengan adanya jarak sosial, calon pelaku radikal-teroris menganggap dirinya bukan bagian dari lingkungannya dan merasakan sikap keterasingan dari warga disekitarnya. Sehingga hal ini akan menciptakan rasa rendah diri bagi para calon pelaku teroris. Dengan begitu, calon pelaku teroris tersebut akan mencoba melepaskan diri dari lingkungan untuk mencari jati diri di luar dari lingkungan tempat ia berada.

## 5.  Solidaritas yang kuat
Organisasi dan jaringan teroris memiliki solidaritas yang kuat antar sesama penganut paham radikal-teroris. Adanya komunikasi yang intens antar sesama, tradisi, rasa persaudaraan yang kuat memperlihatkan budaya kelompok teroris sudah mengakar. Satu diantara mereka dilecehkan, ditangkap atau terbunuh pada saat penindakan oleh Polri dan petugas keamanan lainnya, akan berakibat yang lain merasakan duka yang amat mendalam. Tingginya solidaritas antar jaringan radikal-teroris ini akan menumbuhkan rasa saling memiliki dan ikatan persaudaraan yang kuat, artinya jika ada temannya yang ditangkap atau ditembak oleh aparat kepolisian akan menyebabkan kemarahan bagi yang lain. Sehingga, individu atau kelompok yang masih bertahan akan selalu menunjukkan eksistensinya berupa aksi terorisme ke masyarakat luas. Akibatnya semua yang menentang perjuangan mereka dalam berjihad, seperti aparat kepolisian, walaupun seiman dan satu keyakinan, atau bahkan keluarga sendiri akan dianggap sebagai musuh.

## 6.  Narapidana teroris
Napi teroris ini berasal dari latar belakang dan pekerjaan yang beragam, seperti JD alias Thoyib yang bekerja sebagai guru di SMP AL-Islam Gading Pasar Kliwon, HAW sebagai
tukang parkir di Jalan Slamet Riyadi, DA yang memiliki bisnis burung di Sumber, Banjarsari, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.
Adanya Narapidana Teroris dan keluarga di wilayah Surakarta dan sekitarnya dapat memicu perkembangan terorisme yang baru, seperti adanya unsur balas dendam dari keluarga Napi teroris, dan adanya pondok-pondok pesantren yang menjadi pelindung bagi keluarga napi teroris yang masih ditahan dan menjalani masa hukuman dan berpotensi menimbulkan pengaruh indoktrinasi dari kelompok-kelompok radikal dan jaringan terorisme lainnya.

## 7. Mantan narapidana teroris
Kebebasan setelah menjalani hukuman bagi para mantan napi teroris tersebut dapat menimbulkan potensi ancaman bagi lahir dan tumbuh kembangnya ideologi terorisme yang baru di Surakarta. Namun, adanya pengawasan dari petugas Polri di lapangan terhadap mantan Napi teroris ini setidaknya dapat meminimalisir timbulnya paham radikalisme dan terorisme di antara mereka, karena dalam masa penahanan biasanya ada program Deradikalisasi, yaitu sebuah program dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang bertujuan untuk menormalisasi ideologi radikal teroris untuk kembali ke jalan yang benar dan mengubah paham teroris sebagaimana paham atau ideologi masyarakat pada umumnya.
Mantan napi terorisme yang telah bebas dan telah menjalani masa hukuman tersebut kembali beraktivitas seperti masyarakat normal pada umumnya, seperti H yang dihukum karena turut membantu Bom Bali 1 (sudah bebas dari menjalani hukuman penjara), HB alias Nobita yang divonis penjara karena menerima dan menyerahkan amunisi / peluru kepada anggota kelompok tim hisbah lainnya (sudah bebas tanggal 23 Maret 2015), dan mantan napi teroris lainnya tetap dalam monitor dan pengawasan petugas kepolisian.
Senada dengan penuturan Wakasat Intelkam Polresta Surakarta, 7pada saat diwawancarai hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016 pk. 11.15 Wib, mengatakan:
“Mereka para napi teroris sudah kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasanya, saya sering berkomunikasi dengan mereka seperti EJ dan HN yang diantaranya membuka usaha perbengkelan, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah radikalisme.”
Pengawasan yang dilakukan petugas kepolisian tersebut dapat menekan timbulnya ideologi radikal yang sudah pernah tertanam di dalam pikiran dan keyakinan para mantan Napi teroris tersebut, namun masih banyak faktor-faktor penyebab lainnya yang membuat para mantan napi teroris ini sewaktu-waktu dapat kembali ke paham maupun ajaran radikalisme tersebut.

## 8.  Kualitas personil kepolisian belum optimal
Kejahatan terorisme di Polres Kota Surakarta berkaitan erat dengan petugas keamanan di lapangan. Betapa tidak, lemahnya kemampuan yang dimiliki personel dalam pencegahan paham radikal yang berkembang menjadi aksi teror dinilai merupakan faktor penting guna mengurangi meningkatnya eskalasi aksi teror. Kurangnya deteksi dini, penggalangan, sambang dan terobosan kreatif yang dilakukan Polres dalam melakukan daya tangkal dan daya cegah terhadap perkembangan terorisme di Surakarta menjadi penyebab terjadinya kejahatan terorisme secara terus menerus.
Pola reaktif (setelah ada kejadian baru bertindak) terlihat jelas pada kasus Nurrohman, dimana Kapolres sudah mendapatkan info akan ada serangan teror yang menargetkan Polres, tapi belum ada upaya pencegahan yang tampak nyata yang dilakukan Polresta Surakarta dalam mencegah aksi teror. Baru setelah kejadian Nurrohman, penjagaan Polresta Surakarta dilengkapi portal penjagaan yang setidaknya dapat meminimalisir dari para pelaku teror yang akan menyerang Mapolresta. Motif balas dendam dari pelaku terorisme terhadap aparat kepolisian menjadi motivasi tersendiri dalam melakukan berbagai bentuk kejahatan terorisme.

## a.  Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan terorisme kota Surakarta
Kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta merupakan extraordinary crime , memiliki karakteristik tertentu dan dipicu oleh berbagai penyebab yang tergolong multifaktorial. Polres Surakarta sebagai leading sector keamanan di wilayah hukum Surakarta, memerlukan strategi pencegahan yang tepat dalam menangani dan mencegah berbagai bentuk terorisme di wilayahnya. Polri sebagai institusi yang besar di negara Indonesia yang bertugas dalam memelihara dan menjaga kamtibmas, menegakkan hukum dan melayani, melindungi serta mengayomi masyarakat memiliki strategi pemolisian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Begitu juga halnya dalam penanganan terorisme di Kota Surakarta, Polres Kota Surakarta telah menerapkan suatu strategi pemolisian guna meredam dan menyelesaikan kejahatan terorisme yang terjadi.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dari berbagai sumber, ada beberapa manajemen strategis yang sudah dan akan direncanakan di Mapolresta Surakata, antara lain:
Pembangunan  sistem  dan metoda:
1)  Melaksanakan validasi organisasi sampai tingkat Pospol dilaksanakan pemasangan CCTV pada Mapolresta Surakarta yang ditempatkan diruang-ruang  vital.
2)  Menggunakan pintu keluar masuk satu arah yang diperkuat dengan pemasangan portal penjagaan untuk pengamanan akses masuk.
3)  Diupayakan sistem komputerisasi on line dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek.
4)  Diusulkan upaya pengembangan Polsek dari Polsek tipe prarural menjadi tipe rural

## Pembangunan  Personel:
1)  Mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan kekuatan Personel.
2)  Mengupayakan masing-masing Polsek dapat menjaring putra-putri daerah untuk dapat mendaftarkan diri menjadi Ba Polri potensial.
3)  Mengupayakan pendataan terhadap anggota yang berbakat dan memiliki ilmu agama yang baik untuk dipersiapkan menjadi Da’i kamtibmas untuk melakukan upaya sambang, dan ceramah agama dengan tujuan upaya deradikalisasi pada kelompok-kelompok radikal

## Pembangunan Materiil:
1)  Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta (bergerak dalam perawatan kendaraan dinas petugas khususnya Bhabinkamtibmas dan Sabhara untuk melaksanakan upaya preemtif dan preventif terhadap kejahatan terorisme)
2)  Mengupayakan penambahan komputer yang canggih dan modern untuk kelancaran tugas staf yang sekaligus menunjang kelancaran tugas operasional.
3) Merawat dan memaksimalkan peralatan khususnya yang mendukung kegiatan operasional Polri.
Pembinaan/ Pemeliharaan Materiil dan Fasilitas.
1)  Pemeliharaan kendaraan dinas Kepolisian seperti mengadakan kerjasama dengan pihak bengkel.
2)  Pendistribusian materiil khususnya BBM secara tepat dan cepat.
3)  Peningkatan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan klinik yang ada.
4)  Merenovasi fasilitas mako untuk layak huni dan menghindari kerusakan yang lebih parah.
Pembinaan Personel.
1)  Peningkatan pemahaman dan pengetahuan personel bhabinkamtibmas dan intelijen dalam upaya preemtif dan preventif Kepolisian.
2)  Pemberian penghargaan terhadap anggota yang berprestasi pada apel bulanan dan penindakan hukum secara tegas terhadap anggota yang melanggar.
3)  Pemberian promosi Jabatan, kepangkatan dan pendidikan pengembangan sesuai dengan kinerja dilaksanakan berdasarkan prestasi, assesemen dan wanjak.
4)  Mutasi Personel dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi.
Pembinaan Kemitraan.
1)  Membina hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan pemecahan masalah masyarakat.
2)  Pemberdayaan fungsi Babinkamtibmas untuk meningkatkan  Pam swakarsa maupun deteksi dini serta peningkatan pelayanan masyarakat.
3)  Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan intsansi terkait dalam merekrut  Calon Bintara Polri yang memilki kompetensi, seperti kompetensi agama untuk calon bintara yang akan diterjunkan menjadi Da’i Kamtibmas.
4)  Peningkatan pelayanan pendidikan pelatihan satpam serta meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

## Profesi dan Pengamanan internal.
1) Melaksanakan Pengamanan internal terhadap personel dan kegiatan operasional Kepolisian dengan memasang CCTV.
2)  Melaksanakan sistem satu pintu (pengadaan portal penjagaan) guna memudahklan pengawasan keamanan mako dan fasilitas.
Hubungan Masyarakat.
1)  Melakukan giat penerangan keliling untuk menyampaikan himbauan maupun sosialisasi kebijakan  Pimpinan.
2)  Melakukan pertemuan antara lain dengan chief security maupun pimpinan perusahaan guna membentuk opini masyarakat bagi kepentingan tugas Polri maupun kepentingan masyarakat.

## Strategi deteksi dini dan preemtif
Strategi preemtif pada penanganan kejahatan terorisme di Kota Surakarta melibatkan peran Bhabinkamtibmas dan fungsi Intelkam.
Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan intelkam bertugas sebagai mata telinga pimpinan dalam mengambil keputusan di tingkat pusat hingga tingkatan satuan kewilayahan. Setiap informasi yang beredar dan berkembang di tengah masyarakat akan cepat direspon dan ditanggapi oleh satuan intelkam untuk dilanjutkan ke atasan, sehingga memudahkan pimpinan dalam menganalisa dan mengambil sebuah kebijakan maupun keputusan.

## Strategi preventif
Strategi preventif yang dilakukan melibatkan fungsi Sabhara, Fungsi Intelkam dan Fungsi Reskrim Polresta Surakarta.  Kegiatan  patroli  dan pengamanan  anggota  bertujuan untuk mencegah berkembangnya aksi terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta. Di samping itu kegiatan ini memiliki tujuan dalam menjaga dan memelihara keamanan di masyarakat, sehingga dengan adanya patroli khususnya ke tempat-tempat radikal seperti pesantren, mesjid dan tempat-tempat lainnya yang terindikasi radikal akan berakibat positif  terhadap peningkatan citra Polri di masyarakat apabila terjadi tindak kejahatan terorisme di Surakarta.

## Strategi Pemolisian di masyarakat ( Community Policing )
Berbagai hasil penelitian yang ada dalam perkembangan ilmu kepolisian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian yaitu menjaga kamtibmas dibutuhkan pola kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan menggunakan teknik problem solving . Adanya peran Polri khususnya Polresta Surakarta dalam berpartisipasi aktif di tengah masyarakat ditandai dengan perkembangan pendekatan berorientasi masyarakat, dan kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh harus dilalui dengan mengedepankan budaya lokal, adanya inisiatif kerjasama antar institusi, disesuaikan dengan konteks dan budaya lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di suatu daerah. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat
dan institusi yang terkait adalah stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Membangun dan menjaga kepercayaan diantara masyarakat yang terlibat kegiatan ini sangat penting untuk keberhasilan pendekatan tersebut. Pendekatan berorientasi komunitas ( Community Policing ) dalam mencegah terorisme ini dapat ditandai dengan:
1.  Kemitraan berdasarkan kepercayaan antara masyarakat dan otoritas publik;
2.  Dukungan masyarakat untuk  keterlibatan dalam formulasi, implementasi dan evaluasi dari berbagai strategi, kebijakan dan tindakan; dan
3.  Paham radikalisme-terorisme yang berpotensi subur berkembang di setiap lingkungan warga merupakan masalah serius yang mengganggu keamanan nasional.
Strategi Polmas yang diterapkan oleh Polresta Surakarta tersebut dapat dianalisis menggunakan teori Problem Oriented Policing (POP), maka tahapan analisisnya dapat ditempuh dengan metode “SARA”, yaitu:

## a. Scanning
Dalam fase scanning , diperlukan suatu tahapan dalam mengidentifikasi setiap masalah terorisme yang ada dalam data statistik dari tahun ke tahun. Jika membandingkan data yang di dapat dalam proses identifikasi tersebut, menunjukkan tingginya peristiwa teror di wilayah kota Surakarta berbanding terbalik dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Artinya, semakin tinggi angka kejadian terorisme, maka proses identifikasi belumlah maksimal atau boleh dikatakan masih rendah. Belum optimalnya teknik identifikasi ini menunjukkan kinerja fungsi intelijen di Polresta Surakarta masih belum maksimal. Fungsi intelijen memiliki kewenangan dalam deteksi dini, penggalangan, pemetaan masalah dan sebagai sumber informasi seharusnya menjadi ujung tombak dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di wilayah kota Surakarta. Fungsi intelijen dianggap belum menyentuh sumber dan akar permasalahan seperti melakukan profiling (pencarian identitas) tokoh paham dan ideologi organisasi radikal- teroris yang berperan atau berpengaruh terhadap paham paham radikalisme-terorisme yang berkembang, yang mengakibatkan proses identifikasi terebut tidaklah optimal. Disamping itu, fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polres Surakarta yang menggunakan teknik sambang dari rumah ke rumah atau dikenal dengan “ door to door system ” (DDS) belum mampu meminimalisir aksi terorisme. Hal ini diakibatkan kegiatan DDS ini hanyalah sebagai kegiatan formalitas di Kepolisian tanpa mampu menyentuh setiap akar permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga fungsi pengemban Polmas seperti Babinkamtibmas harus dibekali dengan teknis dan taktis dalam memecahkan masalah di lingkungannya seefektif dan seefisien mungkin.

## b. Analysis
Dalam teknik analisis, dibutuhkan proses identifikasi yang komprehensif dari sumber permasalahan berupa paham radikal-teroris yang berkembang di masyarakat. Dalam tahap ini, dibutuhkan waktu dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada. Mencoba melakukan identifikasi setiap sumber permasalahan dan menganalisa setiap sumber permasalahan yang ada akan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dalam memahami sumber permasalahan secara
lebih detail, akurat dan tajam. Namun, tanpa adanya proses identifikasi yang matang maka tahap analisis ini juga tidak akan sempurna.
Polres Surakarta dinilai telah melaksanakan proses  analisa berdasarkan tahapan identifikasi data teroris yang ada. Proses analisa tersebut sangat terlihat dimiliki yaitu dengan memberdayakan hampir seluruh anggota guna mencegah paham paham radikalisme-terorisme. Namun, tahapan analisis ini belum lah sempurna karena banyak stakeholder yang tidak terlibat, yang berujung terhadap kurang pencegahan kejahatan terorisme di wilayah kota Surakarta. Dengan kata lain, proses analisa yang kurang komprehensif akan tidak efektif karena sifatnya sementara ( temporary ) dan tidak berkesinambungan. Dengan melibatkan banyak pihak diharapkan segala kekurangan yang ada Polresta Surakarta dapat teratasi sehingga pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan terorisme ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten.

## c. Response
Dalam kegiatan pasca analisis, haruslah dieksekusi dengan melakukan umpan balik yaitu respon. Adapun dalam pelaksanaan respon tersebut meliputi setiap kegiatan yang diemban oleh stakeholder dengan cara menjalankan umpan balik atau komunikasi dua arah antara kepolisian, masyarakat dan pihak yang terlibat masalah, kemudian memilih berbagai variasi tindakan/ kegiatan yang paling tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Berkaitan kasus terorisme di Surakarta, pelaksanaan tugas yang meliputi respon ini hanya mencakup di tataran internal Polresta Surakarta, namun kurang melibatkan stakeholder yang terkait seperti pemerintah, MUI, FKUB, Dinas Sosial, Kesbanglinmas, tokoh masyarakat, budayawan, dan unsur masyarakat lainnya. Permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah daerah Surakarta untuk duduk bersama merumuskan pola pencegahan dan komunikasi lintas instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menekan potensi timbulnya paham-paham radikal-teroris di wilayah kota Surakarta.

## d. Assessment
Tahap akhir dari strategi ini adalah melakukan asessment atau evaluasi akhir, yang meliputi penilaian terhadap target dari setiap kegiatan yang telah direncanakan, apakah sesuai dengan target awal ataukah melenceng dari target yang telah direncanakan. Kemudian, melakukan identifikasi terhadap strategi yang dibutuhkan sebagai upaya dalam mengoptimalkan perencanaan awal. Penilaian dalam tahap ini uga harus dilakukan secara objektif, detail dan berlanjut agar strategi yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan efisien.

## Penutup
Maraknya aksi terorisme di Surakarta disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya para pelaku teroris yang bergerak atas nama jihad, faktor ekonomi, kualitas pendidikan rendah, seringnya melakukan perkumpulan/ pengajian di tempat-tempat ibadah yang mengarah ke paham radikal- terorisme, serta kurang optimalnya fungsi preemtif dan preventif berupa deteksi dini dari berbagai fungsi kepolisian yang ada di wilayah hukum Kota Surakarta dan sekitarnya. Ibarat pemadam kebakaran yang datang memadamkan api setelah terjadinya kebakaran, kepolisian di Indonesia cenderung bersikap reaktif dibandingkan proaktif dalam meminimalisir pergerakan pelaku teroris.
Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme diharapkan akan mampu meminimalisir dan membatasi pergerakan terorisme di Indonesia khususnya di Kota Surakarta. Karena terbukti dengan diterbitkannya undang-undang tersebut grafik aksi terorisme semakin menurun di Kota Surakarta karena lebih mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan undang-undang sebelumnya yang mengutamakan pola penindakan (represif).
Strategi pemolisian di kota Surakarta  dinilai belum terlalu efektif dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Polresta Surakarta cenderung mengedepankan upaya preventif dan represif dibandingkan upaya preemtif dan proaktif dalam pencegahan kejahatan terorisme. Dengan strategi pemolisian yang efektif, efisien, konsisten dan berkesinambunganm diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kota Surakarta.

## Daftar Pustaka
Akers, Ronald L. (1994). Criminological Theories: Introduction and Evaluation . Jakarta: diterjemahkan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2014
Alexander, Yonah. (2002). Combating Terrorism . United States of America: University of Michigan Press.
Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs. (2014). Norwegian research on the prevention of radicalisation and violent extremism: A status of knowledge , PHS Forskning 2015: 2 (This is an abridged edition, translated into English)
Creswell, John W. (2002). Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. Jakarta: KIK Press.
Friedman, Robert R. (1998). Community Policing. Jakarta : Cipta Manunggal.
Goldstein, Herman. (1990). Problem Oriented Policing. McGraw-Hill dan Temple University.
Golose, Petrus R. (2014). Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Aproach, dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: YPKIK, CV. Aksara Simpati, edisi ketiga.
Hikam, Muhammad. A.S. (2016). Deradikalisasi-Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara.
Jainuri, Ahmad. (2016). Radikalisme dan Terorisme-Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi. Malang: Intrans Publishing.
Laqueur, W. (1977). Terrorism: A Study of National and International Political Violence . Boston: Little,
Brown.
Linda, Karen & Christine. (2008). Community Policing Partnership for Problem Solving . New York: Delmar.
Manullang, A.C. (2001). Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim. Jakarta: Panta Rhei Marbun, B.N. (2002). Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Moloeng, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad, Farouk dan H.Djaali. (2005). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PTIK Press.
Muladi, Demokratisasi, (2002). Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum, Bandung: The Habibi Center.
P. Lab, Steven. (2010). Crime Prevention-Approach, Practices and Evaluations . Jakarta: diterjemahkan oleh PTIK-Press.
Schmid, Alex P. dan Albert J. Jongman. (2005). Political Terrorism. United States of America : Transaction Publishers.
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. (2015). Ilmu Kepolisian (Edisi Perdana Dies Natalis STIK-PTIK ke- 69). Jakarta: PTIK Press.
Siagian, Sondang P. (2001). Manajemen Stratejik. Jakarta : Bumi Aksara.
Suparlan, Parsudi. (2008). Ilmu Kepolisian. Jakarta : YPKIK.
Wahid, Abdul, dkk. (2013). Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Bandung: PT.Refika Aditama.
Wamy. (2002). Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya). Jakarta: Al- I’tishom.