Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 172-180 e-ISSN:2548-9909
PERANAN KOMISARIS DAN DIREKSI BANK SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN ISR (ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA
Melia Frastuti 1 ), Dimas Pratama Putra 2 ), Erfan Effendi 3 ) 1) Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, email: melia_frastuti@univ-tridinanti.ac.id 2) Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, email: dimaspratama190491@gmail.com 3) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau,
email: effendierfan@eco.uir.ac.id.

## Abstract
Almsgiving  is  one  of  the  pillars  supporting  the  upholding  of  Islam  as  the  obligation  for  the adherents  to  improve  horizontal  relations  between  fellow  humans  and  strengthen  vertical relations  with  Allah  SWT.  The  implementation  of  Islamic  Social  Responsibility  (ISR)  of  the Islamic  Bank  gives  a  positive  assessment  in  sharia  agreement,  justice  and  equality, responsibility for work, welfare, guarantee of nature preservation and benevolent assistance that  is  not  profit-oriented.  Proper  almsgiving  management  and  ISR  implementation  make Islamic  banks  trusted  by  the  public  in  terms  of  service  quality,  satisfaction  and  loyalty  of Muzzaki.  It  reduces  bad  images,  and  provides  relevant  impacts  on  social  welfare  and  the progress of the era. The data analysis used to test the hypotheses is Multiple Linear Regression analysis. The data is collected by distributing questionnaires to Commissioners and Directors at  14  (fourteen)  Islamic  Commercial  Banks  spread  throughout  Indonesia.  The  result  of  this study  shows partially  prove  the  role  of  Islamic  bank  commissioners  in  the  amsgiving management only, while the importance of the role of directors in Islamic banks in almsgiving management and the implementation of ISR partially.

## Keywords: Islamic Bank, Commissioners, Directors, Almsgiving and ISR

## Abstrak
Zakat menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia dan memperkuat hubungan vertikal manusia  dengan  Allah  SWT.  Pelaksanaan Islamic  Social  Responsibility  (ISR) Bank  Syariah memberikan dampak  positif dalam  kepatuhan syariah,  keadilan dan kesetaraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam serta bantuan kebajikan yang  tidak  hanya  berorientasi  pada  keuntungan  semata-mata.  Pengelolaan  Zakat  dan Pelaksanaan ISR yang tepat membuat bank syariah dipercaya masyarakat dalam service quality , kepuasan  dan  loyalitas Muzzaki ,  mengurangi image buruk,  serta memberikan  dampak  yang relevan dalam kesejahteraan sosial dan kemajuan zaman. Analisis data yang digunakan untuk menguji  hipotesis  menggunakan  analisis Multiple  Linear  Regressions .  Pengumpulan  data dengan pendistribusian kuesioner kepada Komisaris dan Direksi pada 14 Bank Umum Syariah yang  tersebar  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  secara  parsial  adanya  peranan komisaris bank syariah dalam pengelolaan zakat saja, sedangkan besarnya peranan direksi di bank syariah dalam pengelolaan zakat dan pelaksanaan ISR secara parsial.
Kata kunci: Bank Syariah, Komisaris, Direksi, Zakat dan ISR
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 172-180

## PENDAHULUAN
Salah  satu  ajaran  dalam  Islam  yang bertujuan  mengatasi  kesenjangan  dan gejolak sosial adalah zakat. Zakat menjadi kewajiban  bagi  pemeluknya  membawa misi perbaikan hubungan horizontal antara sesama  manusia  yang  pada  akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika  kesenjangan  dalam  hidup mereka. (Mujahidin, 2017: 67).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  mendata di  Tahun  2017  ada  150,2  orang  Muzakki yang  aktif  kemudian  dana  zakat  tersebut dihimpun  sebanyak  158,7  Milyar  Rupiah selanjutnya disalurkan disalurkan sebanyak  101,9  Milyar  Rupiah  kepada 305,4 orang Mustahik
(http://baznas.go.id).
Grand  Strategy Pengembangan  Pasar Perbankan  Syariah  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1. Menerapkan visi pengembangan perbankan  syariah  pada  fase  I  tahun 2008 membangun pemahaman
perbankan  syariah  sebagai Beyond Banking ,  dengan  pencapaian  target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II  tahun  2009  menjadikan  perbankan syariah  Indonesia  sebagai  perbankan syariah  paling  atraktif  di  ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar  75%.  Fase  III  tahun  2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia  sebagai  perbankan  syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
2. Program  pencitraan  baru  perbankan syariah yang meliputi aspek positioning,
differentiation, dan branding.
3. Program  pemetaan  baru  secara  lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah.
4. Program  pengembangan  produk  yang diarahkan  kepada  variasi  produk  serta
didukung  oleh  keunikan value yang ditawarkan.
5. Program  peningkatan  kualitas  layanan didukung  oleh  SDM  yang  kompeten  dan penyediaan  teknologi  informasi  yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah  serta  mampu  mengkomunikasikan produk/ jasa bank syariah secara benar dan jelas, serta tetap memenuhi prinsip syariah.
6. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas & efisien melalui berbagai sarana komunikasi. (http://bi.go.id)
Efek  zakat  terhadap  distribusi  pendapatan tidak serta merta akan menjadikan pendapatan masyarakat  menjadi  adil  dan  merata.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  seperti distribusi faktor produksi di suatu negara, gaya hidup masyarakat, proporsi masyarakat penerima  zakat,  dan  sebagainya.  Sebagai contoh,  ketika  masyarakat  miskin  sangat konsumtif  serta  rantai  produksi  barang dikuasai sekelompok orang, maka pelaksanaan zakat  tidak  akan  memberikan  dampak signifikan  bagi  redistribusi  pendapatan.  Efek penumpang gelap artinya adanya sekelompok yang  mau  menikmati  layanan  dengan  tanpa memberikan kontribusi. Hal ini bisa terjadi jika zakat didistribusikan untuk penyediaan barang publik, seperti layanan ibadah atau pendidikan, maka insentif untuk melakukan perawatan atau kontribusi  sosial  menjadi  rendah.  Kita  bisa melihat  sarana  pendidikan  umum  yang  tidak layak, sebagai akibat adanya free rider effect . Maka, manajemen zakat harus berupaya untuk menekan efek ini. (DEKS BI-P3EI-FE UII: 27- 28)
Pengembangan sektor komersial dan sosial itu  penting  untuk  mendorong  agar  posisi sistem keuangan syariah sejajar dengan sistem konvensional. Penerapan dokumen Zakat Core Principles perlu  ditingkatkan  agar  standar pengelolaan  zakat  semakin  membaik.  Bank Indonesia  akan  terus  bekerja  sama  dengan MUI,  Badan  Wakaf  Indonesia  serta  Baznas untuk pengembangan pasar keuangan syariah. ( https://.tirto.id, 24/01/ 2018)
Cetak  Biru  Pengembangan  Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi,  misi dan sasaran  pengembangan  perbankan  syariah serta  sekumpulan  inisiatif  strategis  dengan
Melia F, Dimas P & Erfan E , Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Dalam...
prioritas  yang  jelas  untuk  menjawab tantangan  utama  dan  mencapai  sasaran dalam  kurun  waktu  10  tahun  ke  depan, yaitu  pencapaian  pangsa  pasar  perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman  peran  perbankan  syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional  dan  internasional,  dalam  kondisi mulai  terbentuknya  integrasi  dgn  sektor keuangan syariah lainnya.(https://bi.go.id)
Menghindari adanya efek kemubaziran dari  pelaksanaan  zakat,  atau  bahkan  efek negatifnya,  serta  meningkatkan  efek positif  zakat  bagi  kesejahteraan  umat, maka zakat harus dikelola dengan baik dan terencana.  Pengelolaan  zakat  tidak  bisa semata  diserahkan  kepada  amil  swasta yang tidak mampu bekerja secara profesional.  Intervensi  pihak  ketiga, misalnya  pemerintah,  perlu  dilakukan untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  zakat.  Tata  kelola  atau governance secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dan proses yang bisa memastikan  arah  secara  keseluruhan, efektivitas,  pengawasan  dan  akuntabilitas organisasi. Yang termasuk dalam struktur tata  kelola  Bank  adalah  Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas
Syariah,  dan  satuan  kerja  pada  Bank. (No.10/SEOJK.03/2014).  Setidaknya,  ada lima  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, organisasi  dikelola  dengan  baik  dan efisien,  masalah-masalah  diidentifikasi  di awal dan ditangani dengan tepat, pelestarian  reputasi  dan  integritas  sektor, dan  zakat  ini  dikelola  secara  professional dan  unik  serta  memberikan  nilai  tambah yang  lebih  maju.(DEKS  BI-P3EI-FEUII, 2016:52).
Badan  Amil  Zakat  Nasional  mendata di  tahun  2017  ada  150,2  orang  Muzakki yang  aktif  kemudian  dana  zakat  tersebut dihimpun  sebanyak  158,7  Milyar  Rupiah selanjutnya disalurkan disalurkan sebanyak  101,9  Milyar  Rupiah  kepada 305,4 orang Mustahik (https://baznas.go.id). Hal ini
membuktikan besarnya kesadaran masyarakat untuk  menunaikan  zakat  tersebut  yang  pada akhirnya bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya sehingga ketimpangan sosial bisa dikurangi. Zakat berperan penting dalam penanggulangan  kemiskinan  melalui  jalur penciptaan  lapangan  pekerjaan.  Kerangka konseptual social- ekonomi Islam mendorong penciptaan  lapangan  kerja  melalui  dua  jalur: yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (fixed-wage  job) dan  penciptaan  peluang wirausahaan (entrepreneurial  opportunities) . Dan salah satu kerangka institusional terpenting  dalam  perekonomian  Islam  untuk penciptaan  lapangan  kerja  yaitu  zakat. (Mujahidin, 2017:26)
Kepatuhan  syariah  lembaga  pengelola zakat  harus  mantap  dengan  manajemen keuangan, administrasi. Tapi juga tepat dengan ketentuan-ketentuan syariah, dan aturan-aturan agama,  apalagi  zakat  diyakini  mampu mengurangi  kemiskinan.  Program-program zakat  produktif  penting  dilakukan  oleh pengelola  zakat  BAZNAS  maupun  LAS  di Indonesia. Pengelolaan zakat harus dipastikan sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  dalam pengumpulan pendistribusiannya dan pengelolaan keuangan. Semua amil zakat yang berkiprah di  Baznas  dan Lembaga  amil  zakat memiliki  literasi  yang  tinggi  dan  semakin komprehensif  dalam  aspek  syariah.  Bahkan selain  amil  zakat,  masyarakat  juga  harus memiliki  kepedulian  terhadap  pengelolaan zakat  yang  taat  azas  dalam  berinovasi, berkreasi  dalam  mengembangkan  produk- produk  pengelolaan  zakat  yang  panduannya jelas,  fatwa-fatwa  MUI  sudah  ada  bahkan standar kepatuhan syariah yang sesuai dengan prinsi-prinsip internasional dalam pengelolaan keuangan syariah juga sudah ada. (https://republika.co.id).
Diharapkan peranan Komisaris dan Direksi Bank syariah dalam menciptaan ide-ide kreatif mengenai  pengelolaan  dana  zakat  bisa memberikan  dampak  positif  tersebut.  Jumlah Bank  syariah  sebenarnya  bisa  menjadi  pilar perkembangan pengelolaan dana zakat.
Tahun  2019  OJK  mencatat  ada  1885  unit jumlah  kantor  Bank  Umum  Syariah  dari  14
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 172-180
jenis  Bank  Umum  Syariah,  195  unit jumlah Kantor Unit Usaha Syariah dan 304 unit  Bank  Pembiayaan  Syariah  Rakyat Syariah.
Fungsi sosial perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  ayat  2-4 Tentang  Perbankan  Syariah  adalah:  (2) Bank  syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah dapat  menjalankan  fungsi  sosial  dalam bentuk  lembaga bait  al  maal ,  yaitu menerima  dana  yang  berasal  dari  zakat, infaq,  sedekah,  hibah  atau  dana  sosial lainnya  dan  menyalurkannya  kepada pengelola  wakaf (nazir) sesuai  dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) . (3)Bank syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari uang dan menyalurkannya kepada pengelolaan  wakaf  ( nazir )  sesuai  dengan kehendak  pemberi  wakaf (wakif) .  (4) Pelaksanaan  fungsi  sosial  sesuai  dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Syarat  harta  kekayaan  yang  wajib dizakatkan  atau  objek  menurut  Hery (2018:  122-123)  adalah:  halal,  miliki penuh,  berkembang,  cukup nisab ,  cukup haul ,  bebas  dari  utang,  lebih  dari kebutuhan pokok.
Zakat  sebagai  salah  satu  sumber  daya ekonomi  dan  instrumen  penanggulangan masalah  perekonomian  berbasis  prinsip syariah, memerlukan dukungan pemerintah dan pelembagaan pengelolaan yang  baik.  Selanjutnya,  untuk  mencapai tujuan  zakat  secara  berhasil  guna  dan berdaya guna, maka suatu organisasi perlu menerapkan  asas-asas  tertentu  dalam operasional kelembagaan.
Bebarapa  prinsip  yang  menjadi  azas kelembagaan  organisasi  pengelola  zakat, adalah  asas  kemashlahatan  umum,  asas pembagian  tugas,  asas  fungsionalisasi, asas koordinasi adalah asas kemashlahatan umum, asas koordinasi dan asas kesinambungan. Asas kemashlahatan umum  zakat  yang  dikelola  melalui organisasi  dan  manajemen  secara  baik diharapkan membawa dampak bagi lahirnya  kesadaran  bagi  para muzzaki,
munfik, dan mushaddiq dalam  menunaikan kewajiban dan anjuran agama. (Dakhoir, 2015: 56-57)
Secara keseluruhan, zakat akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat (agregat  demand) maupun  jalur  penawaran agregat (aggregate  supply). Dampak  positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan  menaikkan  permintaan  agregat  dalam perekonomian.  Kombinasi  dampak  zakat terhadap  konsumsi  dan  investasi  akan meningkatkan  permintaan (multiplier  effect) dalam  perekonomian,  hal  ini  akan  membawa pada  peningkatan  Pendapatan  Nasional. (Wibisono, 2016: 50 dan 67).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sumber Hukum Zakat
Kata  zakat  disebut  30  kali  dalam  Al- Qur’an  (27  kali  dalam  satu  ayat  bersama sholat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan sholat. 8 kata zakat terdapat  dalam  surat  yang  diturunkan  di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah. (Nurhayati, 2016:287)
Zakat  bersama-  sama  dengan  instrumen filantropi  Islam  lainnya,  yang  merupakan kewajiban  moral  Muslim  untuk  melakukan kebaikan material atas nama Tuhan, pelaksanaanya  lebih  banyak  ditentukan  oleh kesadaran dan keyakinan individu dibandingkan  dengan enforcement kekuasaan Negara. (Wibisono, 2016:133)
Menurut  Mujahidin  (2017:69)  kewajiban zakat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis di  atas  bersifat  mutlak  dan ijbariy .  Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus ikut turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan.

## Konsep Pengelolaan Zakat
Konsep pengelolaan zakat menurut
Parasuraman (1985)  dalam  Huda  (2019:  175) yaitu Model Servqual , kualitas jasa didefinisikan  sebagai  penilaian  atau  sikap global berkenaan dengan superperioritas suatu jasa, Kepuasan pelanggan ( Customer Satisfaction ) dan loyalitas pelanggan
Melia F, Dimas P & Erfan E , Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Dalam...
( Customer  Loyalty ).  Hasan  (2015:92) meyimpulkan  bila  ekonomi  umat  Islam sudah  baik  tentu  penyaluran  zakat  tidak susah dan rumit, sebab sudah jelas tempat penyalurannya  namun  ketelitian  dan kecermatan  para  amil  zakat  sangat diperlukan.

## Kajian Awal CSR
Menurut  Eberstads  1973  (Yusuf, 2017:27) Konsep CSR memberikan perhatian  lebih  oleh  perusahaan  sebagai tanggung jawabnya terhadap sistem sosial, sedangkan  Yusuf  (2017:32)  menjelaskan bahwa  pelaaksnaaan  CSR  mencakup dimensi  lingkungan,  sosial,  ekonomi, pemegang  kepentingan,  etika,  kebajikan dan  tanggung  jawab  terhadap  undang- undang.
Kaitan pelaksanaan program CSR dan public relations harus mempunyai program-program  yang  dijalankan  tepat sasaran  yaitu:  penelitian  ( research ), perencanaan ( planning ), penggiatan ( action ) dan evaluasi ( evaluation ) (Putra:2019:75).
Pengukuran Islamic Social Responsibility (ISR) Aspek  kinerja  ISR,  KBC  dan  FOZ (Wibisono, 2016:67) No Aspek Kinerja Indikator Kinerja 1 Fund Raising Delta share dana dihimpun, New  market gainer dana  dihimpun, delta  share  donator dan new market gainer donator 2 Fund Distribution Rasio  dana  disalurkan/ dana dihimpun, delta share penerima  manfaat, new market  gainer penerima manfaat 3 Management System Development Rasio dana dihimpun/SDM, Rasio dana disalurkan/SDM, Rasio donator /SDM, Rasio penerima manfaat/SDM, Rasio training /SDM, Penyususnan jangka panjang, Penyusunan rencana tahunan, penyusunan laporan keuangan internal dan audited ,  publikasi  laporan keuangan di media internal dan eksternal

## KERANGKA BERFIKIR

## METODE PENELITIAN
Dalam    penelitian    ini    yang    menjadi populasi yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di Indonesia,  yaitu:
Tabel 3.1. Jenis Bank Syariah di Indonesia No Jenis Bank Syariah Jumlah (unit) 1 Bank Umum Syariah (BUS) 14 2 Unit Usaha Syariah (UUS) 34 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 33 Total 81 Sumber: Statistik Perbankan Syariah- Januari 2019.
http://ojk.go.id
Jenis Bank Syariah di Indonesia dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 14 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 34 unit, dan berdasarkan lokasi Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  berjumlah  33  unit tersebar di seluruh Indonesia.
Jenis  sampel  yang  digunakan  adalah sampel sampling berlapis ( sampling stratified ).  Menurut  Hasan  (2008) sampling berlapis adalah bentuk sampling random yang populasinya  atau  elemen  populasinya  dibagi dalam  kelompok-kelompok  yang  disebut strata. Sampling stratified dilakukan apabila:
1. Elemen- elemen populasi heterogen.
2. Ada kriteria yang akan dipegunakan sebagai dasar  untuk  menstratifikasi  populasi  ke dalam  stratum-stratum,  misalnya  variabel yang akan diteliti.
3. Adanya  data  pendahuluan  dari  populasi mengenai  kriteria  yang  akan  digunakan untuk stratifikasi.
4. Dapat  diketahui  dengan  tepat  jumlah satuan-satuan  individu  dari  setiap  stratum dalam populasi.
Proses  pengerjaannya  sebagai  berikut: Hasan (2008)
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 172-180
1. Membagi  populasi  menjadi  beberapa stratum.
2. Mengambil sebuah sampel random dari tiap  stratum.  Banyaknya  unsur  yang dipilih  dari  setiap  stratum  boleh sebanding atau tidak sebanding dengan jumlah stratum dalam populasinya. Jika pengambilan  banyaknya  unsur  tiap stratum  sebanding  dengan  ukuran-
ukuran tiap stratum dan pengambilannya dilakukan secara
random, dinamakan proportional
random sampling .
3. Menggabungkan hasil dari pengambilan sampel  tiap  stratum,  menjadi  satu sampel yang diperlukan.
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bank Umum Syariah (BUS)
2. Memiliki  Komisaris,  Direktur  dan Mana  jemen  terpisah  dari  Bank Konvensionalnnya.
Berikut hasil sampling yang dilakukan:
Tabel 3.2 Sampling Penelitian
No Jenis Bank Syariah Jumlah (unit) Sampling 1 Bank  Umum  Syariah (BUS) 14 √ 2 Unit  Usaha  Syariah (UUS) 34 x 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 33 x
Sumber: data olahan sekunder Tahun 2019
Berdasarkan  hasil  kriteria  sampling penelitian  yang  dilakukan  maka  Bank Umum  Syariah  (BUS)  sebagai  sampel penelitian.  Berikut  Nama  Bank  Umum Syariah  di  Indonesia  yang  dijadikan sampel:
Tabel 3.3 Nama Bank Umum Syariah di Indonesia
No Nama Bank Umum Syariah
1 PT Bank Aceh Syariah
2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3 PT Bank Mualamat Indonesia
4 PT Bank Victoria Syariah
5 PT BRI Syariah
6 PT Bank Jabar Banten Syariah
7 PT BNI Syariah
8 PT Bank Mandiri Syariah
9 PT Bank Mega Syariah
10 PT Bank Panin Dubai Syariah
11 PT Bank Syariah Bukopin
12 PT Bank BCA Syariah
13 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
14 PT May Bank Syariah Indonesia Sumber: Data Olahan Sekunder, Tahun 201
Sehingga jumlah sampel yang digunakan 1 (satu)  Bank  Umum  Syariah  berjumlah  4 responden  dalam  14  Bank  Umum  Syariah sehingga  total  responden  sebanyak  56  orang resp onden.
Indikator  kinerja  pengelolaan zakat:
Melia F, Dimas P & Erfan E , Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Dalam...
Indikator Kinerja Islamic Social
Responsibility (ISR):
Tabel 3.5. Indikator Kinerja Islamic Social Responsibility (ISR)

## Sumber: Yusuf, Yasir:  2017
Indikator  Variabel  penelitian  terikat  Y 1 dan Y 2 sebagai berikut:
Tabel 3.6. Indikator Variabel Penelitian (Y 1 )
Pengelolaan Zakat No Konstruk Indikator Variabel 1 Service Quality Likert 2 Kepuasan Muzzaki Likert 3 Loyalitas Muzakki Likert
Sumber: data olahan sekunder, tahun 2019
Tabel 3.7. Indikator Variabel Penelitian (Y 2 ) Islamic Social Responsibility (ISR) No Aspek Kinerja ISR Indikator Variabel 1 Kepatuhan Syariah Likert 2 Keadilan dan Kesetaraan Likert 3 Bertanggung Jawab dalam Bekerja Likert 4 Jaminan Kelestarian Alam Likert 5 Bantuan Kebajikan Likert Sumber: data olahan sekunder, tahun 2019 Uji Persamaan Regresi Linear Berganda Uji  regresi  digunakan  untuk  meramalkan suatu variabel (variabel dependent ) berdasarkan  satu  variabel  atau  beberapa variabel  lain  (variabel independent )  dalam suatu persamaan linear. Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 …+ bn Xn persamaan linear dengan beberapa variabel independent. (Trihendradi, C. 2013).
ket:
Y 1 =    Pengelolaan  Zakat,  Y 2 = Islamic  Social Responsibility (ISR), X 1 =    Komisaris,  X 2 = Direksi, a =  Konstanta, b =  Koefisien, ε = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peranan  Komisaris  (X 1 )  dan  Direksi  (X 2 ) dalam Pengelolaan Zakat (Y 1 )
Y 1 = 5.056 + 1.184 X 1 + 0.636 X 2 + e H 1: Peranan Komisaris berpengaruh terhadap pengelolaan zakat.
H 2: Peranan Direksi berpengaruh tehadap pengelolaan zakat Peranan  Komisaris  (X 1 )  dan  Direksi  (X 2 ) dalam ISR (Y 2 ) Y 2 =  13.856 - 2.285 X 1 + 7.007 X 2 + e H 3: Peranan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan ISR.
H 4: Peranan Direksi berpengaruh tehadap pelaksanaan ISR.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  secara parsial peranan komisaris bank syariah  dalam pengelolaan zakat, sedangkan peranan direksi bank  syariah  berpengaruh  dalam  pengelolaan zakat  dan  pelaksanaan  ISR.  dari  rujukan
Y 2 =  a  + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ε Y 1 =  a  + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ε
Journal of Business Administration Vol 3 , No 2, September 2019, hlm, 172-180
penelitian  yang  dilakukan  Dahlan  2018 membuktikan saat nasabah sudah mencapai  tingkat  mandiri  maka  nasabah sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat  sehingga  nasabah  akan  bermitra dengan bank syariah. Diperlukan ketelitian dan kecermatan para amil zakat (Hasan,2015:92)
ISR  membuat  citra  baru  bank  syariah dalam beriinvestasi yang amanah, memenuhi  tuntutan  akad,  serta  jam  kerja yang  manusiawi  bagi  karyawan  serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil untuk nasabah.
Prasetiyoningrum, 2018
menyimpulkan ISR tidak dipengaruhi oleh semata-mata faktor  keuangan perusahaan. Indeks ISR dapat menjadi solusi bagi para regulator  untuk  menjadikan  ISR  sebagai pedoman  bagi  bank  syariah  dalam pelaksanaan  laporan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  dengan  prespektif syariah (Umiyati, 2018)

## KESIMPULAN
Bank  syariah  dapat  bermitra  dengan Muzzaki saat Muzzaki memiliki
kepercayaan kepada bank syariah, mereka yakin bahwa kepatuhan syariah,  keadilan dan  kesetaraan  antar  nasabah,  bantuan kebajikan  yang  ditunjukkan  bank  syariah mampu  merubah image buruk  bank syariah yang tidak mengharapkan keuntungan semata.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  Kasih  tim  peneliti  ucapkan kepada  Yayasan  Pendidikan  Nasional Tridinanti (YPNT) No. 133/UTP.A12/LPPM/V/2019  yang  telah memberikan dukungan moril.
Kemenristekdikti  atas  bantuan  dana Penelitian  PDP  Tahun  Anggaran  2019 No.108/SP2H/LT/DRPM/2019  Tgl  11 Maret 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Amil  Zakat  Nasional. Statistik Zakat  Nasional  Tahun  2017 . Diakses pada
https://pid.baznas.go.id/wp-
content/uploads/2019/02/STATISTIK- ZAKAT-NASIONAL-2017.pdf.
Cetak  Biru  Pengembangan  Ekonomi  Syariah. diakses tgl 20 April 2019 pada https://www.bi.go.id/id/ekonomidanke uangansyariah/CetakBiru/Contents/def ault.aspx
Dahlan,  Dahnila.  Bank  Zakat:  Pengelolaan Zakat  dengan  Konsep  Bank  Sosial Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Jurnal Ekonomi dan Bisnis  Islam.  Vol  4  No. 2, Juli-Des 2018. Hal 156-165.
Dakhoir,  Ahmad.  2015. Hukum  Zakat . Penerbit Aswaja Pressindo. Surabaya.
Gubernur  BI:  Indonesia  Punya  Potensi  Zakat 210  Triliun.  24  Januari  2018,  diakses pada  tgl  19  April  2019  pada https://tirto.id/gubernur-bi-indonesia- punya-potensi-zakat-rp210-triliun- cDLd
Hasan,  M  Ali.  2015.  Zakat  dan  Infak:  Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Edisi 1 Cet 3.
Prenadamedia Group. Jakarta.
Hasan,  Iqbal.  2008.  Pokok-  Pokok  Materi Statistik  2  (Statistik  Inferensif).  Bumi Aksara. Jakarta.
Hery. 2018. Akuntansi Syariah. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
Huda,  Nurul  dkk.  2015.  Zakat  Perspektif Mikro-Makro  Pendekatan  Riset.  Edisi 1 Cet 1. Prenadamedia Group. Jakarta. Kemenag:  Potensi  Zakat  Nasional  Capai  217
Triliun,  dari  artikel  Khasanah  tgl  23 Februari 2018. Diakses pada https://www.republika.co.id/berita/dun ia- islam/islamnusantara/18/02/23/p4m1g s409-kemenag-potensi-zakat-nasional- capai-rp-217-triliun.
Mujahidin,  Akhmad.  2017.  Ekonomi  Islam:
Sejarah  Konsep,  Instrumen,  Negara dan  Pasar.  Ed  Revisi  Cet  4.  PT  Raja Grafindo Persada. Depok.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah.  2016.  Akuntansi Syariah  di  Indonesia.  Edisi  4  Cet  2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Putra,  Dedi  Kurnia  Syah.  2019.  Komunikasi CSR  Politik  Membangun  Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik. Edisi 1
Melia F, Dimas P & Erfan E , Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Dalam...
Cet  2.  Prenadamedia  Group. Jakarta. Prasetyoningrum,  AK.  2018 . Pengaruh Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,
Leverage ,  Efisiensi  Biaya,  dan Umur Perusahaan Terhadap Islamic  Social  Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah di
Indonesia.  MALIA: Journal  of
Islamic  Banking  and  Finance ( 2018, Vol. 2 No. 2) 2654-8569 (E- ISSN)/2654-8577 (P-ISSN). Surat  Edaran  Nomor  10/SEOJK.03/2014. Lampiran  2.  Tentang  Penilaian Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. OJK. Trihendradi,  C.  2013.  Langkah  Mudah Menguasai  SPSS  21.  Penerbit
Andi. Yogyakarta.
Umiyati  dan  MD,  Baiquni.  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan
Leverage  terhadap  Islamic  Social Reporting pada  Bank  Umum
Syariah di Indonesia. Jurnal
Akuntansi  dan  Keuangan  Islam.
Vol 6 (1) April 2018, hlm. 85-104
P-ISSN:  2338-2783  |  E-ISSN: 2549-3876. Wibisono,  Yusuf.  2016. Mengelola  Zakat Indonesia . Penerbit Kencana.
Jakarta.
Yusuf, M Yasir. 2017. Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik. Kencana
Prenadamedia Group. Depok.