## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## STUDI PERBANDINGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN DI INDONESIA
Yunita Syofyan 1* , Delfina Gusman 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Andalas Email: 1 yunitasyofyan@law.unand.ic.id , 2 vivin.nissa82@gmail.com
*Corresponding author: yunitasyofyan@law.unand.ic.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 08/03/2023 Direvisi, 22/03/2023 Dipublikasi, 18/04/2023 Kesehatan merupakan hak setiap manusia di dunia. Hal ini tertuang jelas dalam
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) “setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan pakaian,  perumahan  dan  perawatan  kesehatan  serta  pelayanan  sosial  yang diperlukan  dan  berhak  atas  jaminan  pada  saat  menganggur,  menderita  sakit, cacat,  menjadi  janda/duda,  mencapai  usia  lanjut  atau  keadaan  lainnya  yang mengakibatkan  kekurangan  nafkah,  yang  berada  di  luar kekuasaannya.Dengan landasan  inilah  setiap  negara  berusaha  memenuhi  hak  kesehatan  bagi  warga negaranya.  Sistem  pembiayaan  kesehatan  yang  dipakai  setiap  negara  pun berbeda-beda. Secara umum sistem pembiayaan di dunia terbagi menjadi 4 tipe yaitu Konsep Asuransi swasta dengan subsidi pemerintah (Traditional Sickness Insurance) ,  Konsep  pemerintah  membiayai  asuransi  kesehatan  nasional (National  Health  Insurance) ,  Konsep  penyediaan  layanan  kesehatan  oleh pemerintah (National Health Service) , Campuran antara pembiayaan tradisional dan pembiayaan kesehatan nasional (Health Insurance dan Health Service).
Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial;
Asuransi Kesehatan Nasional
Abstract Keywords: Traditional Sickness Insurance; National Health Insurance Health  is  a  right  of  every  human  being  in  the  world.Article  25(1)  of  the Declaration of the United Nations of 1948 on Human Rights, each person has the  right to an adequate level of life for his and his family’s health and well- being, including the right to food and clothing. Housing and health care as well as  social  services  necessary  and  are  entitled  to  guarantees  at  the  time  of unemployment,  suffering  from  pain,  the  defects,  becoming  a  widow  /  doubts, age  or  other  conditions  that result  in  a  lack  of  life,  This  is  the  basis  of  which every country strives to fulfill the health rights of its citizens.The health funding system used by each country is different.In general, the world’s financial system is  divided  into  four  types:  the  concept  of  private  insurance  with  government subsidies  (traditional  sickness  insurance).  Government  Funding  National Health Insurance (National Health Insurance)

## PENDAHULUAN
Salah  satu  indikator  dikatakan  sebuah  negara  sebagai  negara  kesejahteraan  ketika Negara  tersebut  memberikan  perlindungan  jaminan  sosial  terhadap  warga  negaranya. 1 Itu sebabnya  secara  konstitusional,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1 Siswono  Yudo  Husodo,  2009.  Menuju  Welfare  State,  Kumpulan  Tulisan  tentang  Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik, Baris Baru, Jakarta, Hlm. 5
1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  memberikan  legitimasi  tentang  jaminan  sosial  yang merupakan  bahagian  dari  Hak  Asasi  Manusia.  Melalui  Pasal  34  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945  mengamanatkan  bahwa    Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  martabat kemanusiaan.
Berdasarkan  norma  tersebut,  pemerintah  dituntut  untuk  memberikan  proteksi  bagi warga  negaranya  agar  warga  Negara  dapat  menjalankan  kehidupannya  dengan  baik.  Hal penting  yang  kemudian  perlu  dikedepankan  oleh  pemerintah  adalah  memberikan  jaminan pelayanan kesehatan secara baik dan adil. Untuk mengakomodir jaminan tersebut, konstitusi memberikan ruang yang cukup luas melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup yang baik dan sehat  serta berhak mendapatkan layanan kesehatan.
Aturan yang berlaku secara internasional pun juga sudah mengakui jaminan kesehatan nasional.  Aturan  tersebut  diatur  melalui  Konvensi  ILO  Nomor  102  Tahun  1952  yang menyatakan  tentang  penyelenggaraan  jaminan  sosial  yang  menganjurkan  semua  negara untuk  memberikan  perlindungan  minimum  kepada  setiap  tenaga  kerja.  Disamping  itu, didalamnya  juga  termasuk  kepentingan  kesehatan  ditambah  dikeluarkannya International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan  International Convenant on Civil and Political Rights atas persetujuan Majelis Umum PBB. 2
Artinya  baik  nasional  maupun  internasional,  persoalan  jaminan  sosial  merupakan sebuah  program  penting  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kesejahteraan  kepada masyarakat di dunia. Sebagai salah satu contoh Negara tetangga  misalnya,  Menurut Global Retirement  Index 2017,  Negara  Malaysia  dikenal  sebagai  salah  satu  Negara  terbaik  dalam pelayanan  kesehatan,  pasalnya  dalam  aspek  pelayanan  kesehatan  Pemerintah  Federal Malaysia  bertanggung  jawab  dan  mengelola  penuh  pembiayaan  dan  penyediaan  pelayanan kesehatan  secara  cuma-cuma  bagi  seluruh  warga  negara. 3 Artinya  seluruh  warga  Negara mendapatkan jaminan pelayanan  kesehatan secara gratis,  sehingga jaminan kesehatan tidak masuk dalam sistem jaminan sosial di Malaysia.
Hal  itu  dikarenakan  dalam  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Malaysia  sendiri mengamanatkan  bahwa  alokasi  anggaran  utk  kesehatan  itu  sebesar  4.3%  dari  keseluruhan anggaran  negara  dengan  jumlah  penduduk  32  juta.  Jika  dibandingkan  dengan  Negara Indonesia, sebetulnya dari segi kuantitas Indonesia lebih tinggi dari Malaysia yaitu 5% dari APBN  dan  10%  dari  APBD,  namun  tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah  penduduk  dan penerimaan  negara. 4 Komparasi  ini  sebetulnya  bisa  ditampik  dengan  perbaikan  sistem  dan aturan hukum terkait pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Oleh  sebab  itu,  menarik  kiranya  ketika  penulis  mencoba  untuk  melakukan  studi perbandingan  sistem  jaminan  sosial  yang  terdapat  baik  di  Indonesia  maupun  Malaysia. Sebab  hal  ini  tentu  saja  akan  membantu  seluruh  stakeholders  baik  pemerintah,
2 Lihat https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.html ,  Diakses  pada tanggal 16 Oktober 2022, pukul 12.30.
3 Lihat https://www.im.natixis.com/us/research/2018-global-retirement-index,  Dia kses  pada  tanggal  16 Oktober 2022, pukul 14.39.
4 Arifin Soeriaatmadja, 2010. Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber- Sumber Keuangan Negara), Hlm. 8.
penyelenggara  jaminan  sosial,  dan  rumah  sakit  untuk  lebih menigkatkan pelayanan serta jaminan  terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat  khususnya  di  Indonesia.  Itu  sebabnya, melalui  perbandingan  antar  negara  ini  diharapkan  dapat  menunjang  perbaikan  sistem jaminan  sosial.  Dengan  begitu,  Penulis  perlu  melakukan  penelitian  dengan  judul,  Studi Sistem  Jaminan  Sosial  Antara  Indonesia  dan  Malaysia  Dalam  Rangka  Pemenuhan  Hak Kesehatan Di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana  studi  perbandingan  terhadap  system  jaminan  sosial  antara  Indonesia  dan Malaysia ?
2. Bagaimana desain ke  depan terhadap  sistem jaminan  sosial di  Indonesia sehingga betul- betul memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat ?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan tentang Jaminan Sosial
Menurut  ILO  ( International  Labour  Organization )  yang  merupakan  salah  satu    dari Badan    PBB,    pengertian    jaminan    sosial    ( Social  Security )    secara    luas,  yaitu  pada prinsipnya  adalah  sistem  perlindungan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  untuk  warganya, melalui berbagai  usaha  dalam menghadapi  resiko-  resiko  ekonomi  atau  sosial  yang  dapat mengakibatkan  terhentinya  atau  sangat  berkurangnya  penghasilan. 5 Di  dalam  ILO Convension  No  102  mendefinisikan jaminan sosial sebagai,
“Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan  publik  terhadap  tekanan  ekonomi  dan  sosial  yang  diakibatkan  oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko yang diakibatkan oleh  sakit,  kehamilan,  persalinan,  kecelakaan  kerja,  kecacatan,  pengangguran, pensiun,  usia  tua,  kematian  dini  penghasil  utama  pendapatan,  perawatan  medis termasuk pemberian santunan kepada anggota keluarga termasuk anak-anak”.
Jaminan  sosial  dapat diwujudkan  melalui  bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan sosial  adalah  bentuk  dukungan  pendapatan  kepada  penduduk  yang  tidak  mampu,  baik dalam  bentuk  uang  tunai  atau  pelayanan.  Pembiayaan  bantuan  sosial  dapat  bersumber  dari anggaran negara atau dari masyarakat, yang  besarnya  disesuaikan  dengan  kemampuan negara  atau  masyarakat. 6 Bantuan  sosial  diberikan  kepada  masyarakat  yang  betul-betul membutuhkan,  seperti penduduk berusia lanjut,  korban bencana atau mereka yang terpaksa menganggur.
Berbagai negara  menetapkan  uji  kebutuhan (means  test) untuk  menegakkan  keadilan dengan tujuan menyaring mereka yang betul-betul membutuhkan dari mereka yang mampu. Asuransi sosial adalah bentuk dukungan pendapatan bagi masyarakat pekerja yang dibiayai oleh  iuran  wajib  pekerja  atau  pemberi  kerja  atau  secara  bersama-sama.  Asuransi  sosial merupakan  upaya  negara  untuk  melindungi  pendapatan  warga  negara  agar  mampu memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  dengan  mengikutkannya  secara  aktif  dalam  program jaminan  sosial  dengan  membayar  iuran.  Kepesertaan  wajib  ditujukan  sebagai  solusi  dari ketidakmampuan  penduduk  melihat  risiko  masa  depan  dan  ketidakdisiplinan  menabung
5 Dinna  Wisnu,  2012. Politik  Sistem  Jaminan  Sosial:  Menciptakan  Rasa  Aman  dalam Ekonomi Pasar , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., Hlm. 19.
6 Ibid
untuk masa depan.
Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dipandang dapat  mengurangi  beban  negara  dalam  penyediaan  dana  bantuan  sosial.  Melalui  prinsip kegotong-royongan,  asuransi  sosial  dapat  merupakan  sebuah  instrumen  negara  yang  kuat dalam penanggulangan risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi.
Dengan  demikian, jaminan social merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan social yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, dan pengangguran.

## Bentuk Jaminan Sosial
Internatinal  Labour  Organization  (ILO) dalam  konvensi  nomor  102  tahun  1952 menganjurkan  semua  negara  di  dunia  memberi  perlindungan  dasar  kepada  setiap  warga negaranya dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi ini merupakan  satu-satunya  instrumen  internasional  untuk  penyelenggaraan  jaminan  sosial, mengatur  kesepakatan  di  antara  negara-negara  anggota  tentang  standar  minimal  untuk penyelenggaraaan sembilan program jaminan sosial.  Sembilan program tersebut mencakup: 7 1. Pelayanan kesehatan (medical care) ;
2. Santunan selama sakit (sickness benefit) ;
3. Santunan pengangguran (unemployment benefit);
4. Jaminan hari tua (old-age benefit);
5. Jaminan kecelakaan kerja (employment injury benefit) ;
6. Santunan/pelayanan bagi anggota keluarga (family benefit) ;
7. Perawatan kehamilan dan persalinan (maternity benefit) ;
8. Santunan kecacatan (invalidity benefit) ; dan
9. Santunan bagi janda dan ahli waris (survivors' benefit) .
Meskipun  Konvensi  ILO  No.  102  mencakup  sembilan  program,  namun  tiap  negara hanya  diwajibkan  untuk  menyelenggarakan  sekurang-kurangnya  tiga  program.  Konvensi tidak  mengatur  dengan  detil  tata  kelola  dan  mekanisme  penyelenggaraan  jaminan  sosial. ILO  memberikan  keleluasaan  kepada  masing-masing  negara  untuk  mengatur  sendiri  dan mengembangkan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan. 8
Tujuan  penyelenggaraan  jaminan  sosial  dapat  dicapai  dengan  berbagai  mekanisme, antara  lain  program  cakupan  semesta,  asuransi  sosial  yang  dibiayai  melalui  iuran  yang proporsional  terhadap  pendapatan  atau  iuran  tetap  untuk  semua  tingkatan  penghasilan, bantuan sosial atau kombinasi dari model-model ini.
Konvensi  ILO  No.102  tersebut  menyepakati  prinsip-prinsip  penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu:
1. Manfaat yang diberikan pasti;
2. Penyelenggaraan melibatkan partisipasi tri-parti untuk menjamin terselenggaranya dialog antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja;
3. Negara bertanggung jawab  atas penyelenggaraan yang benar dan hak jaminan;
7 Asih  Eka  Putri,  2014. Paham  SJSN  (Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional) ,  CV  Komunitas  Pejaten Mediatama, Jakarta., Hlm. 89.
8 Ibid. Hlm. 112.

## 4. Pembiayaan program oleh pajak atau kontribusi;
5. Tinjauan aktuaria berkala untuk menjamin kesahehan program.

## METODE PENELITIAN
Metode  riset dikemukakan jelas dan  sistematis sesuai keperluan. Dalam metode riset, dikemukakan  pula  peran  masing-masing  periset  dari  perguruan  tinggi/lembaga  dan  periset mitra  yang  bekerja  sama.  Jelaskan  adanya  perbaikan  tata  kelola,  harmonisasi  sosial keagamaan,  maupun  pelestarian  budaya  dengan  melakukan  studi  kelayakan  (melampirkan studi kelayakan).
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya, penelitian  akan  menggunakan  metode mixed  legal  study atau  dikenal  juga  dengan sosiolegal  research ,  yaitu  kombinasi  antara  metode  penelitian  hukum  doktriner  atau normatif  dengan  metode  penelitian  hukum  empirik atau  yuridis  sosiologis.  Menurut Sunaryati  Hartono,  dalam  penelitian  hukum  normatif  dapat  mencari  asas  hukum,  teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Sedangkan  menurut  Bagir  Manan,  penelitian normatif  adalah  penelitian  terhadap  kaedah  dan  asas  hukum  yang  ada. yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau di sebut dengan data sekunder.
Metode  pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  dengan  maksud  untuk  membahas ketentuan  peraturan  perundang-undangan  nasional  berkaitan  dengan  penyusunan  peraturan daerah. Pada objek yang sama kami juga akan melakukan pendekatan normatif empiris pada dasarnya  pendekatan  ini  merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris akan  menitik  beratkan  pada  implementasi  (fakta)  ketentuan  hukum  normatif  (undang- undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial antara Indonesia dan Malaysia

## 1. Jaminan Sosial di Indonesia
Dalam  rangka  menjalankan  aturan  konstitusi  pemerintah  dan  DPR  kemudian memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (untuk  kemudian  disingkat  UU SJSN) yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta  dan/atau  anggota keluarganya,  termasuk  di  dalamnya  kebutuhan  dasar  kesehatan.  Secara  filosofis, sesungguhnya  ada  2  (dua)  prinsip  utama  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan  dan ketenagakerjaan  dalam  UU  SJSN  yaitu  prinsip  asuransi  sosial  dan  prinsip  equitas.  Adanya kedua  prinsip  ini,  membuka  akses  layanan  kesehatan  bagi  setiap  warga  negara,  dengan kewajiban membayar iuran secara sendiri ataupun iuran dibayar oleh pemerintah.
UU  SJSN  mengatur  lima  jenis  program  Jaminan  Sosial  Nasional,  meliputi  jaminan kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  pensiun,  jaminan  hari  tua,  dan  jaminan kematian. Program-program  tersebut diselenggarakan oleh beberapa  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  yang    merupakan  transformasi  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial yang  sekarang  telah  berjalan.  Perintah  pembentukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia diperkuat dengan putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Pada  tanggal  31  Agustus  2005,  MK  memutus pengujian  pasal  5  ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  dan  Pasal  52  UU  Nomor  40  Tahun

## 2004 tentang SJSN, perkara Nomor 007/PUU-III/2005.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  52,  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  SJSN  Pasca Putusan  MK,  disebutkan  bahwa  BPJS  harus  dibentuk  dengan  Undang-  Undang  dan merupakan  transformasi  kelembagaan  PT  Askes  (Persero),  PT  Jamsostek  (Persero),  PT TASPEN  (Persero),  dan  PT  ASABRI  (Persero).  Transformasi  tersebut  diikuti  adanya pengalihan   peserta,   program,   aset   dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Pada akhirnya  tanggal  25  November  2011  pemerintah  kemudian  mengundangkan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial (UU BPJS). Tentu saja program pemerintah ini patut dihargai dengan dikeluarkannya UU BPJS.
Dengan  hadirnya BPJS, penyelenggaraan jaminan  sosial  di Indonesia telah terlaksana sebagaimana  mestinya.  Terbentuknya  BPJS  bukanlah  untuk  tujuan komersil atau mencari keuntungan.  Menggantikan  peran  Askes  dan  Jamsostek,  ada  dua  fungsi  yang  dijalankan BPJS yang terbagi ke dalam dua lembaga: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari namanya,  jelas  bahwa  kedua  lembaga  BPJS  tersebut  memberikan  manfaat  kepada masyarakat Indonesia berupa:

## a. Jaminan Sosial untuk Kesehatan
Sebelum  adanya  BPJS,  masyarakat  Indonesia  cukup  kesulitan  untuk  mendapatkan bantuan  biaya  pengobatan.  Mereka  harus  terlebih  dahulu  mengurus  surat-surat  keterangan di  kelurahan  dan  sebagainya.  Setelah  munculnya  BPJS  Kesehatan  (menggantikan  Askes) pada  tahun  2014,  akses  ke  pengobatan  menjadi  lebih  mudah.  Untuk  mendapatkan  jaminan kesehatan  dari  BPJS  Kesehatan,  setiap  warga  negara  Indonesia  terlebih  dahulu  harus mendaftar  sebagai  peserta.  Manfaat  yang  diberikan  bertingkat  sesuai  dengan  kelasnya. Masyarakat bisa memilih manfaat yang sesuai dengan kemampuan dalam membayar iuran. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang dikategorikan tidak mampu. Mereka mendapat  pengecualian  untuk  pembayaran  iuran.  UU  menerangkan    bahwa  setiap  warga negara  Indonesia  ataupun  warga negara asing yang menetap di Indonesia lebih dari enam (6) bulan diwajibkan untuk  mengikuti jaminan  sosial  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan. Itu  berarti  kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  harus  ikut  serta  dalam  keanggotaan  BPJS Kesehatan.

## b. Jaminan Sosial untuk Ketenagakerjaan
Selain manfaat Kesehatan, Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial juga memberikan  manfaat  bagi  tenaga  kerja  di  Indonesia.  BPJS  Ketenagakerjaan  dibentuk setahun  kemudian  setelah  BPJS  Kesehatan,  yaitu  pada  tahun  2015 untuk menggantikan Jamsostek.  Seperti  namanya,  pertanggungan  atau  jaminan  sosial  yang  diberikan  BPJS Ketenagakerjaan  dikhususkan  bagi  para  pekerja,  baik  di  sektor  formal  maupun  informal. Ada  beberapa  manfaat  yang  didapatkan  dengan  mengikuti  BPJS  Ketenagakerjaan, diantaranya:

## 1) Jaminan Kematian
Program jaminan kematian (JKM)  memberikan  keringanan  risiko  terhadap  ahli waris  atas  kematian  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jaminan  sosial  ini  berupa  santunan. Program  JKM  bisa  diklaim  bukan  atas  dasar  kecelakaan  kerja.  Manfaat  yang  dapat
diperoleh selain santunan kematian adalah biaya pemakaman dan santunan berkala selama 24 bulan.

## 2) Jaminan Kecelakaan Kerja
Program   jaminan   kecelakaan   kerja   (JKK)   dapat   dimanfaatkan   para pekerja di  sektor  formal.  Pembayaran  JKK  di  BPJS  Ketenagakerjaan  sepenuhnya  ditanggung perusahaan.  JKK  bertujuan  untuk  mengganti  sebagian  ataupun  keseluruhan    atas hilangnya    penghasilan    yang    diakibatkan    risiko    kecelakaan  kerja  dan  dihitung  mulai berangkat  kerja  hingga  pulang  ke  rumah.  Jaminan  yang  diberikan  dapat  berupa kompensasi ataupun rehabilitasi. Yang termasuk dalam risiko kerja, di antaranya kematian ataupun cacat, baik fisik maupun mental.

## 3) Jaminan Sosial Hari Tua
Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  merupakan  manfaat  perlindungan  yang  diakibatkan terputusnya penghasilan kerja pada usia nonproduktif. Biasanya JHT berbentuk kepastian penerimaan  penghasilan  kepada  yang  bersangkutan  setelah  mencapai  usia  55  tahun. Namun,  sangat  dimungkinkan  bahwa  penghasilan  hari  tua  dapat  diperoleh  dari  proses pengunduran  diri  dari  tempat  bekerja  dengan  alasan  ataupun  persyaratan  tertentu. Misalnya,  perusahaan  akan  memberikan  jaminan  hari  tua  setelah  karyawannya  bekerja selama  lebih  dari  10  tahun  dan lain sebagainya.

## 4) Jaminan Jasa Konstruksi
Bagi  para  pekerja  lepas,  paruh  waktu,  ataupun  pekerja  borongan  di  sektor  jasa konstruksi  yang  ditangani  kontraktor  dalam  proyek  swasta,  proyek  APBD,  proyek  dana internasional, maupun proyek APBN maka akan mendapatkan jaminan sosial. Program ini memiliki  landasan  hukum  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  KEP- 196/MEN/1999.  Jaminan  sosial  di  bidang  konstruksi  ini  dinaungi  program  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Seperti diketahui bahwa, upaya-upaya yang dilakukan  Badan  Perlindungan  Jaminan Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  pada  prinsipnya  adalah  upaya  penjaminan  dan perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti sebagian  dan  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil,  bersalin,  hari  tua  dan  meninggal  dunia.  Dengan  begitu  untuk  memberikan perlindungan kepada tenaga kerja  diselenggarakan Program  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja yang pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
Sebagai  amanat  konstitusi  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  atas  jaminan  sosial tenaga  kerja.  Upaya-upaya  dilakukan  dengan  mewujudkan  Program  dan  Badan Perlindungan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  wajib  dilakukan  oleh  setiap perusahaan  bagi  tenaga  kerja  yang  melakukan  pekerjaan  didalam  hubungan  kerja  sesuai dengan  ketentuan.  Itu  sebabnya,  ruang  lingkup  Program  Badan    Perlindungan    Jaminan Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  meliputi  Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Dari  upaya-upaya  yang  dijelaskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut masih  banyak  sebetulnya  upaya  yang  dinilai  masih  jauh  dari  harapan  dan  ekspektasi masyarakat  serta  dihadapi  oleh  pelbagai  kendala  dalam  praktek  di  lapangan.  BPJS Ketenagakerjaan  dinilai  belum  berjalan  secara  efektif  dalam  memberikan  jaminan  dan
perlindungan  terhadap  tenaga  kerja.  Hipotesa  awal  peneliti  berfikir  bahwa  BPJS Ketenagakerajaan  merupakan  organ  baru  yang dapat memberikan jaminan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja. Akan tetapi  setelah  ditelaah  dan  dilakukan  penelitian,  hal tersebut  tidak  menjadi  alasan  pembenar  bagi  BPJS  untuk  tetap  memperbaiki pelayanannya  dalam  rangka  menunjang  jaminan  sosial.  Sebab,  dalam  kajian  hukum administrasi  negara,  pada  saat  terbentuknya  suatu  lembaga  dalam  sebuah  negara,  maka pada saat itu jualah lembaga tersebut memberikan kinerja dan kewenangannya secara baik dan profesional.
Hal  ini  dibuktikan  masih  banyaknya  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau Badan Usaha  Milik  Daerah  atau  Badan  Usaha  Milik  Swasta  yang  belum  menggunakan  dan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang paling disayangkan sekali adalah Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  atau  Badan  Usaha  Milik Swasta  yang  notabenya  sudah  terdaftar  pada  BPJS  Ketenagakerjaan,  tidak    mau menggunakan  fasilitas  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  sudah  diberikan.  Hal  ini  disebabkan oleh  pelbagai  faktor.  Berdasarkan  penelitian  di  BPJS  Kota  Bukittinggi,  bahwa penyelenggaraan BPJS sudah berjalan sesuai aturannya, tapi tentu saja tidak terlepas dari permasalahan,  karena  masih  bersifat  baru.  Persoalan  tersebut  lebih  kepada  teknis kelengkapan-kelengkapan dokemen administrasi.
Padahal jika dilihat dalam konteks undang-undang,  Pelakasanaan  Sistem Jaminan Sosial  Nasional  sudah  memiliki  asas,  tujuan,  serta  prinsip-prinsip  yang  terkandung    di dalamnya.    Asas    yang    dikenal    dalam    penerapan    SJSN    ada    tiga,  yakni  asas kemanusiaan,  asas  kemanfaatan  dan  asas  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.Tujuan  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  memberikan  jaminan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta dan/ atau anggota keluarganya. UU SJSN Pasal 4 menetapkandalam SJSN dikenal ada sembilan, yakni:
a. Prinsip kegotong-royongan, kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan  sosial, yang  diwujudkan  dengan kewajiban  setiap  peserta  membayar  iuran sesuai  dengan  tingkat  gaji, upah, atau penghasilan.
b. Prinsip  nirlaba,  pengelolaan  usaha  yang  mengutamakan  penggunaan  hasil pengembangan  dana  untuk  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  seluruh peserta.
c. Prinsip  keterbukaan,  mempermudah  akses  informasi  yang  lengkap,  benar,  dan  jelas bagi setiap peserta.
d. Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman,   dan tertib.
e. Prinsip  akuntabilitas,  pelaksanaan  program  dan  pengelolaan    keuangan  secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Prinsip  portabilitas,  memberikan  jaminan  secara  berkelanjutan  meskipun  peserta berpindah  pekerjaan  atau  tempat  tinggal  dalam  wilayah  Negara Republik Indonesia.
g. Prinsip    kepesertaan  wajib,  mengharuskan  seluruh  penduduk  untuk  menjadi  peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.
h. Prinsip  dana  amanat,  iuran  dan  hasil  pengembangannya  merupakan  dana  titipan  dari peserta  untuk  digunakan  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  peserta  jaminan  sosial. Prinsip  hasil pengelolaan  dana  jaminan sosial  nasonal dipergunakan  seluruhnya untuk pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar  kepentingan  peserta.  Hasil
pengembangan  aset  jaminan  sosial  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  peserta  jaminan sosial.

## 2. Jaminan Sosial di Malaysia
Sebagai  negara  persemakmuran,  sistem  jaminan  sosial  di  Malaysia  berkembang lebih  awal  dan  lebih  pesat  dibandingkan  dengan  perkembangan sistem  jaminan  sosial di  negara  lain  di  Asia  Tenggara.  Pada  tahun  1951  Malaysia  sudah  memulai  program tabungan  wajib  pegawai  untuk  menjamin  hari  tua  ( Employee  Provident  Fund ,  EPF) melalui  Ordonansi  EPF. Seluruh pegawai  swasta dan  pegawai  negeri  yang  tidak  berhak atas  pensiun  wajib  mengikuti  program  EPF.  Ordonansi  EPF  kemudian  diperbaharui menjadi  UU  EPF  pada  tahun  1991.  Pegawai  pemerintah  mendapatkan  pension  yang merupakan  tunjangan  karyawan  pemerintah.  Selain  itu,  Malaysia  juga  memiliki  system jaminan  kecelakaan  kerja  dan  pensiun  cacat  yang  dikelola  oleh Social  Security Organization (SOCSO).
Oleh  karena  pemerintah  federal  Malaysia  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan  dan penyediaan  langsung  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk  yang  relatif  gratis, maka  pelayanan  kesehatan  tidak  masuk  dalam  program  yang  dicakup  sistem  jaminan sosial di Malaysia. Dengan sistem pendanaan kesehatan oleh negara, tidak ada risiko biaya kesehatan  yang  berarti  bagi  semua  penduduk  Malaysia  yang  sakit  ringan  maupun  berat. Sektor informal merupakan sektor yang lebih sulit  dimobilisasi.  Namun  demikian, dalam sistem  jaminan  sosial  di  Malaysia,  sektor  informal  dapat  menjadi  peserta  EPF  atau SOCSO  secara  sukarela.  Termasuk  sektor  informal  adalah  mereka  yang  bekerja  secara mandiri  dan  pembantu  rumah  tangga.  Karyawan  asing  dan  pegawai  pemerintah  yang sudah punya hak pensiun juga dapat ikut program EPF secara sukarela.
Di  dalam  penyelenggaraannya,  masing-masing  program  dan  kelompok  penduduk yang dilayani mempunyai satu badan penyelenggara. Program EPF dikelola  oleh Central Provident  Fund  ( CPF),  sebuah  badan  hukum  di  bawah  naungan  Kementrian  Keuangan. Lembaga  ini  merupakan  lembaga  tripartit  yang  terdiri  atas  wakil  pekerja,  pemberi  kerja, pemerintah,  dan  profesional.  Untuk  tugas-tugas  khusus,  seperti  investasi,  lembaga  ini membentuk  Panel  Investasi.  Penyelenggaraan  pensiun  bagi  pegawai  pemerintah  dikelola langsung  oleh  kementrian  keuangan  karena  program  tersebut  merupakan  program tunjangan  pegawai  ( employment  benefit )  dimana  pegawai  tidak  berkontribusi.  Program jaminan  kecelakaan  kerja  dan  pensiun  cacat  dikelola  oleh  SOCSO  yang  dalam  bahasa Malaysia disebut Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).
Manfaat  yang  menjadi  hak  peserta  terdiri  atas:  (1)  Peserta  dapat  menarik  jaminan hari  tua  berupa  dana  yang  dapat  diambil  seluruhnya  (lump-sum)  untuk  modal  usaha, menarik  sebagian  lump-sum  dan  sebagian  dalam  bentuk  anuitas  (sebagai  pensiun bulanan), dan menarik hasil pengembangannya saja tiap tahun sementara pokok tabungan tetap  dikelola  CPF.  (2)  Peserta  dapat  menarik  tabungannya  ketika  mengalami  cacat tetap,  meninggal  dunia  (oleh  ahli  warisnya),  atau  meninggalkan  Malaysia  untuk selamanya.  (3)  Peserta  juga  dapat  menarik  dananya  untuk  membeli  rumah,  ketika mencapai usia 50 tahun, atau memerlukan biaya  perawatan di  luar  fasilitas  public  yang ditanggung  pemerintah.  (4)  Ahli  waris  peserta  berhak  mendapatkan  uang  duka  sebesar
RM 1.000-30.000,  tergantung  tingkat  penghasilan,  apabila  seorang  peserta  meninggal dunia.
Tingkat  iuran untuk  program  EPF,  dalam prosentase  upah,  bertambah dari tahun ke  tahun  seperti  disajikan  dalam  tabel  berikut.  Jumlah  iuran  tersebut  ditingkatkan  secara bertahap  untuk  menyesuaikan  dengan  tingkat  upah  dan  tingkat  kemampuan  penduduk menabung.  Dalam  program  EPF  di  Malaysia,  sekali  seseorang  mengikuti  program tersebut, maka ia harus terus menjadi peserta sampai ia memasuki usia pensiun yang kini masih 55 tahun.
Seperti  yang  dijelaskan  di  awal  sebelumnya  bahwa,  Pemerintah  Diraja Malaysia dengan  Ideologi  Rukun  Negara,  tidak  memasukan  jaminan  kesehatan  sosial  bagi penduduknya  ke  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Untuk  upaya  promotif  dan preventif  seperti  kesehatan  lingkungan,  izin  fasilitas  kesehatan,  inspeksi  bangunan, kontrol terhadap kebersihan air, dan perencanaan pelayanan kesehatan langsung di bawah Kementerian Kesihatan melalui Upaya Pelayanan Publik’
Untuk    program  kuratif  (pengobatan)  dan  rehabilitatif  (pemulihan),  Pemerintah Malasyia menetapkan universal coverage yaitu semua warga dijamin atas pelayanan yang diterima  dengan  hanya  iuran  1  RM  untuk  berobat  pada  dokter  umum  dan  5  RM  untuk berobat pada dokter spesialis. Namun beberapa penyakit  berat  dengan  harga  pengobatan yang  mahal  tidak  tercakup  dalam sistem pembiayaan kesehatan ini.
Biaya  operasional  kesehatan  tergolong  murah  karena  pemerintah  membebaskan pajak  untuk  alat  kesehatan  dan  obat-obatan.  Dokter  dibatasi hanya  boleh  berpraktik di  satu  tempat  yaitu  pada  fasilitas kesehatan  milik pemerintah atau swasta. Gaji dokter juga  sangat  tinggi  sehingga  mutu  kesehatan  terjamin  kualitasnya.  Pelayanan  kesehatan milik pemerintah telah terakreditasi dan  akses  pelayanan  kesehatan  mudah  dijangkau, karena setiap penduduk tinggal  maksimal  5  km  dari  layanan  kesehatan.  Pajak  langsung dibayarkan  ke pemerintah federal sehingga tidak ada dana yang terhambat di daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan:
1. Sistem pembiyaan  kesehatan di Malaysia terbagi menjadi dua yaitu kesehatan publik dan kesehatan privat. Untuk kesehatan publik sumber dana berasal dari beberapa sumber yaitu pajak  masyarakat  yang  dibayarkan  langsung  kepada  pemerintah  federal,  anggaran pendapatan negara tahunan, dan dari lembaga SOSCO dan EPF.Sedangkan untuk program kuratif  dan  rehabilitatif,  Pemerintah  Malaysia  menetapkan  Universal  Coverage  yaitu semua  warga  dijamin  atas  pelayanan  kesehatan  yang  diterima  dengan  hanya  iur  bayar  1 RM (Ringit Malaysia) untuk berobat   pada   dokter   umum   serta   5   RM   untuk   berobat pada   dokter spesialis. Dibandingkan  di Indonesia,  pelayanan  kesehatan melalui program BPJS    Kesehatan.  Untuk  mendapatkan  jaminan  kesehatan  dari  BPJS  Kesehatan,  setiap warga  negara  Indonesia  terlebih  dahulu  harus  mendaftar  sebagai  peserta.  Manfaat  yang diberikan  bertingkat  sesuai  dengan  kelasnya.  Masyarakat  bisa  memilih  manfaat  yang sesuai  dengan kemampuan  dalam  membayar  iuran.  Namun, aturan  ini  tidak  berlaku  bagi masyarakat yang  dikategorikan  tidak  mampu.  Mereka  mendapat  pengecualian  untuk
pembayaran iuran.UU menerangkan bahwa setiap warga negara Indonesia ataupun warga negara  asing  yang  menetap  di  Indonesia  lebih  dari  enam  (6)  bulan  diwajibkan  untuk mengikuti  jaminan  sosial  kesehatan  melalui  BPJS  Kesehatan.  Itu  berarti  kita  sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.
2. Sistem  Jaminan  Sosial  adalah  sistem  jaminan  sosial  seumur  hidup  untuk  perlindungan sosial  ekonomi  bagi  seluruh  warga  negara,  sehingga  sistem  jaminan  sosial  yang  ideal adalah sistem jaminan sosial yang memiliki lima fungsi, yaitu:
a. Instrumen  negara  untuk  penciptaan  pendapatan  hari  tua  bagi  peserta,  karena  iuran jaminan  hari  tua  pada  dasarnya  merupakan  penangguhan  sebagian  pendapatan  di  usia produktif untuk dibayarkan pada hari tua;
b. Instrumen  negara  untuk  redistribusi  pendapatan  dari  peserta  berpendapatan  tinggi kepada  peserta  berpendapatan  rendah  melalui  ketentuan  besaran  iuran  ditetapkan sesuai  tingkat  pendapatan  untuk  manfaat  yang  sama,  serta  adanya  bantuan  iuran  bagi masyarakat miskin;
c. Instrumen negara untuk  meminimalisasi  peredaran  uang  di masyarakat (uang primer) untuk tujuan investasi jangka panjang melalui penguncian dana  publik  oleh  program jaminan  hari  tua dan jaminan pensiun.
d. Instrumen  negara  sebagai  pengikat  berdirinya  Negara  Republik  Indonesia  karena adanya  kepastian  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dasar  yang  layak  untuk  mewujudkan persatuan bangsa dan kesejahteraan sosial.

## B. SARAN
Berdasarkan pada kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Melakukan penataan regulasi terhadap sistem jaminan sosial nasional;
2. Memperbaiki  sistem  penyelenggaraan  jaminan  sosial  kesehatan  atau disebut  juga  dengan BPJS Kesehatan dengan mengedepankan prinsipn pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Melakukan  perbaikan  terhadap  pengelolan  keuangan  penyelenggaraan  BPJS  Kesehatan sehingga  tidak  merugikan  negara  dan  dapat  menemukan  solusi  dalam  hal  mengurangi hutang dengan pihak rumah sakit;
4. Pemerintah  hendaknya  terus  mengawasi  jalannya  penyelenggaraan  jaminan  sosial  agar implementasinya dapat betul-betul efektif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
5. Pemerintah  hendaknya  mengevaluasi  status  Badan  Penyelenggara  jaminan  Sosial Kesehatan  terutama  dari  sisi  kepegawaian  karena  terkait  pengeluaran  yang  harus  di keluarkan pemerintah (beban kerja, gaji, tunjungan, jaminan kesehatan pegawai) sehingga defisit yang terjadi bisa di minimalisir.
6. Pemerintah  secara  berkala  mengevaluasi  peserta  penerima  bantuan  iuran,  karena  dengan kondisi  perekonomian  saat  ini,  status ekonomi masyarakat  dapat  berubah  dengan  standar yang telah di tetapkan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Mulya Karsona, 1996, Pelaksanaan Jaminan  Sosial  di Bidang Ketenagakerjaan Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya Undang-Undang Nomor     3  Tahun     1992 Tentang Jaminan   Sosial   Tenaga  Kerja , Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung
Darma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2002
Joko  Widodo, Good Governance , (Telaah dan Dimensi akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada  Era  Desentralilasi  dan  Otonomi  Daerah) , Insan Cendekia, Surabaya, 2001 Juniarso  Ridwan, Hukum  Administasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik ,  Nuansa, Bandung, 2009
Kushandayani, Good  Governance  dalam  Otonomi  Daerah ,  Pustaka  Utama,  Yogyakarta, 2000
Majda  El  Muhtaj,  2009, Hak  Asasi  Manusia dalam  Konstitusi Indonesia, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
--------,  2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers.
Muladi,  2005, Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep,  dan  Implikasinya  terhadap Hukum dan Masyarakat , Bandung: PT Refika Aditama.
Suparto  Wijoyo, Pelayanan  Publik  dari  Dominasi  ke  Partisi, Airlangga  University  Press, Surabaya,  2006 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2004  Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial