https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5974.82-95
Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua
I Nyoman Sudira
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia
nyoman@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Pendekatan  ekonomi  yang  kini  berjalan  akan  semakin  mempercepat  pencapaian  tujuan  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  Papua  kepada  negara,  jika  disertai  dengan  pendekatan  “resolusi konflik”,  yang  akan  membawa  semua  pihak  pada  beberapa  kondisi    bagi  keutuhan  NKRI  karena:  membuka kesadaran  bahwa  masalah Papua  segera  harus  mendapatkan penyelesaian  karena  sudah  merugikan  kita semua, adanya  usaha  dan    terbukanya  jalan  untuk  menemukan  akar  sumber-sumber  utama  dari  konflik  yang  terjadi, bangkitnya  itikad  baik  ( goodwill )  untuk  penyelesaian  konflik,  adanya  kesadaran  akan  kapasitas  dan  yang tersedia,  dan  kemampuan  memanfaatkan  segala  kesempatan  sebagai  modal  utama  dalam  membangun perdamaian  di  tanah  Papua,  menentukan  mekanisme  menuju  penyelesaian  terpilih  dan  terbaik  “dialog”,  serta membuka  kesadaran  akan  urgensi  dialog  sebagai  media  atau  cara  untuk  menghadirkan  para  pihak  agar menemukan kesepahaman sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah  penyelesaian masalah di Papua.
Kata Kunci: Dialog, Konflik, Perdamaian, Resolusi

## Pendahuluan
Resolusi  konflik  untuk  tanah  Papua  merupakan  upaya  menciptakan  kondisi  yang  damai dengan  menemukan  sumber  utama  dari  konflik,  membangkitkan  itikad  baik,  mengerahkan  segala kapasitas  perdamaian  yang  ada  dan  mengambil  semua  kesempatan  untuk  mewujudkan  perdamaian melalui penerapan sebuah mekanisme yang terbaik.
Secara  profesional,  resolusi  konflik  sudah  diterapkan  dalam  berbagai  bidang  seperti  hukum, bisnis,  organisasi,  termasuk  pemerintahan,  dimana  manifestasinya  bisa  bertindak  sebagai  arbitrase, mediator,  fasilitator,  ombudsman  dan  konselor.  Resolusi  konflik  juga  akan  membawa  semua  pihak yang terlibat untuk:
● Menerima perbedaan pola pikir, memiliki kesadaran diri dan sensitif terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat.
● Mempertimbangkan cara pandang alternatif dari beragam perbedaan pandangan yang ada.
● Menerapkan model analisis konflik, mekanisme resolusi dan proses yang bisa dipertanggung jawabkan.
● Mendapatkan pemahaman mengenai kondisi yang sebenarnya serta kompleksitas isu dan aktor yang terlibat.
● Bekerja menuju pencapaian hasil yang konstruktif melalui proses yang kolaboratif.
● Berpegangan  pada  nilai  akademik  sebagai  dasar  pemahaman  para  pihak,  dan  menerapkan pendekatan yang bisa diterima semua pihak dalam penyelesaian konflik 1 .
Teks  “Resolusi  Konflik  sebagai  Jalan  Perdamaian  untuk  Papua”  ini  bertujuan  untuk memberikan  pemaparan  mengenai  lima  langkah-langkah  realistis  yang  semestinya  ditempuh  dalam meretas jalan perdamaian dan menyelesaikan konflik yang dialami oleh saudara kita di tanah Papua.
1 Perhatikan misalnya: Bernard Mayer, 2000. The Dynamics Of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide. San Francisco. Josey Bass. A Wiley Company; Christopher Mitchel, , 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution , dalam Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press.; Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Town Woodhouse. 1999, Contemporary Conflict Resolution. Polity Press, Cambridge, UK
Dengan  demikian  pemaparan  dalam  teks  ini  akan  diprioritaskan  pada  langkah-langkah  menuju penyelesaian,  karena  konflik  di  tanah  Papua  sudah  tidak  fungsional  atau  merugikan  dan  menelan banyak  korban.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  eksplorasi  mengenai  apa  yang  menjadi  sumber  dari konflik,  juga  bahasan  mengenai  apakah  pihak-pihak  baik  pemerintah  dan  rakyat  Papua  memiliki itikad,  kapasitas,  dan  kesempatan  dalam  menyelesaikan  konflik.  Teks  ini  akan  diakhiri  dengan  dua pembahasan yakni dialog sebagai mekanisme resolusi konflik.

## Kerugian, Korban, dan Mendesaknya Langkah Penyelesaian Konflik Papua
Konflik  di  tanah  Papua  secara  konseptual  terklasifikasi  ke  dalam  apa  yang  dinamakan ” internal  conflict ”,  yang  dipahami  sebagai  potensi/kekerasan  dari  pertentangan  politik  yang  jika ditelusuri  asal  muasalnya  ditentukan  oleh  faktor  domestik,  kemudian  kekerasan  yang  melibatkan kekuatan bersenjata mengambil tempat pada wilayah nasional suatu negara 2 . Lebih dalam lagi konflik Papua  sudah  memuat  pertarungan  kekuatan  yang  melibatkan  pemimpin  masyarakat  dan  militer, konflik  bersenjata  antar  etnik  dan  klaim  kemerdekaan,  terlibatnya  organisasi  garis  keras  yang mengganggu  kedaulatan  negara,  dan  pertarungan  ideologis.  Lebih  jauh  lagi,  aktor  kuncinya  yang melibatkan negara (Indonesia) dan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri adalah ciri lain konflik Papua 3 .
Dari  sisi  resolusi  konflik,  keberadaan  konflik  Papua  sudah  sangat  merugikan  kita  semua karena  beberapa  tahapannya  sudah  mengambil  bentuk  kekerasan  dan  memakan  banyak  korban  jiwa dan harta. Maka dari itu, hipotesisnya adalah penyelesaian konflik Papua akan memiliki manfaat yang sangat  signifikan  tidak  saja  bagi  masyarakat  Papua  tetapi  juga  bagi  republik  ini  dan  dunia internasional 4 . Paling tidak ada dua hal yang mendapat pertimbangan dalam asas manfaat penyelesaian konflik Papua. Pertama, demokrasi yang kini tumbuh pesat di Indonesia tidak bisa menghalangi hak saudara kita yang ada di Papua untuk menikmati rasa aman dan kesetaraan baik secara politik sosial dan ekonomi. Kemudian, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional, merasa perlu untuk segera menentukan jalan terbaik  bagi penyelesaian masalah Papua. Karena dengan cara inilah Indonesia  dapat  menunjukan  keseriusan  terhadap  masalah  perdamaian  di  daerah  dan  sekaligus meredam  kuatnya  internasionalisasi  dari  masalah  Papua  yang  akan  semakin  memperkuat  tuntutan kemerdekaan 5 .

## Penyebab Konflik di Tanah Papua
Sebagai alat analisis, ada beberapa teori mengenai penyebab konflik yang dikembangkan dan bisa dijadikan sandaran untuk menemukan sumber konflik yang terjadi di tanah Papua. Sebagai contoh bisa disebut beberapa seperti: John Burton yang menekankan pada ‘ needs ’ (kebutuhan). Dari kacamata Burton, apa yang merupakan needs bagi rakyat Papua adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan 6 . Artinya, terjadinya konflik di Papua adalah semata-mata karena persoalan needs atau kebutuhan baik dari pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua yang memang tidak menemukan mekanisme pemenuhan. Dalam kaitannya dengan needs ini: penghargaan atas identitas, kebutuhan ekonomi, dan keamanan, bagi rakyat Papua harus menjadi skala prioritas yang harus dipenuhi.
2 Michael E. Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict , CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.
3 Marry Eckstein, 1964.  Editor, Internal War: Problem and Approaches , New York, Free Press. Hal. 8-21.
4 Ulasan yang lebih lengkap mengenai kerugian akibat konflik dan perlunya resolusi terhadap konflik di tanah Papua, bisa dilihat pada buku “ Oase Gagasan Papua Damai: Waa…..Waa…..Waa….. ,Jakarta, Imparsial. 2012.
5 Bandingkan dengan pandangan Michael E Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict , CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.
6 John W. Burton. 1987. Resolving Deep Rooted Conflict. A Handbook . Lanham/Maryland: University Press of America. p.23. See also John W. Burton. 1985. Conflict: Human Needs Theory. London: McMillan Press.
Kemudian  Ted  Robert  Gurr  dengan  teori  ‘ Relative  Deprivation ’.  Sampai  pada  kesimpulan bahwa  sumber  konflik  adalah  tidak  bisa  ditoleransinya  perasaan  deprivasi  yang  dialami  oleh  rakyat Papua  dalam  berhadapan  dengan  kebijakan  pemerintah,  juga  sebaliknya  pemerintah  terhadap  rakyat Papua. 7 Tersirat  dalam  pandangan  ini  bahwa  penyebab  konflik  adalah  rasa  terampasnya  hak masyarakat  Papua  terutama  di  tanah  kelahirannya,  membawa  mereka  pada  tumbuhnya  perasaan diabaikan  baik  dalam  kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  akhirnya  membawa  mereka  untuk  memilih jalan konflik.
Dari  kacamata  resolusi  konflik,  tidak  ada  konflik  yang  memiliki  penyebab  (sumber)  yang tunggal.  Termasuk  konflik  di  tanah  Papua,  jika  ditelusuri  akan  memiliki  penyebab  yang  sangat kompleks. Agar mendapat  pemahaman yang komprehensif, pembahasan mengenai penyebab konflik di Papua akan didasarkan pada dua kelompok penyebab: penyebab umum dan faktor pemicu.

## 1. Penyebab Umum Konflik Papua
Lebih  dalam lagi  mengenai  penyebab  konflik  adalah pandangan  yang  diberikan oleh  Brown yang memberikan penggambaran yang lebih komprehensif mengenai sumber konflik di Papua. Brown mengajukan  paling  tidak  ada  2  kategori  faktor  terjadinya  konflik.  Pertama  apa  yang  diistilahkan sebagai ‘faktor  umum’ yang terdiri dari empat kumpulan faktor: Struktural; Politik; Sosial Ekonomi; dan  Persepsi/Budaya. 8 Dikatakan  umum  karena  keempat  kondisi  tersebut  ada  di  mana-mana  (setiap negara),  hanya  saja  memiliki  derajat  manajemen  yang  berbeda.  Artinya  pada  saat  negara  mampu memberikan  penataan  terhadap  kondisi  umum  ini  maka  akan  meminimalisasi  konflik  dan  apabila sebaliknya, buruknya penataan kondisi umum tersebut akan memicu konflik.

## A. Faktor Struktural
Sebagai  bekas  jajahan,  ada  pembenaran  sejarah  bahwa  Indonesia  memang  terlahir  sebagai negara  yang  lemah.  Selain  alasan  sejarah,  Indonesia  muncul  menjadi  negara  yang  semakin  lemah karena  terlalu  akutnya  masalah  internal  seperti  korupsi,  tidak  kompetennya  administrasi,  dan ketidakmampuan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Persoalan seperti inilah banyak diklaim sebagai sumbu utama berlarut larutnya konflik Papua.  Indikasi utama dari kelemahan negara terhadap konflik di Papua tentu membawa dampak besar di mana ‘orang Papua menjadi semakin tidak memiliki kepercayaan  terhadap  pemerintah’.  Tuntutan  referendum  yang  digalang  oleh  Forum  Pemuda Mahasiswa  Papua  (FPMP)  pada  awal  Maret  2008  untuk  menentukan  status  dan  masa  depan  tanah Papua.  Kemudian  dengan  perilaku  heroik  mereka  mengibarkan  bendera  Bintang  Kejora  hampir  di seluruh  tanah  Papua,  seperti  di  Timika,  Wamena,  Fakfak,  Manokwari  dan  Jayawijaya 9 ,  hingga lahir dan  maraknya  diaspora  Papua  (ULMWP) 10 .  Ini  menjadi  catatan  penting  lemahnya  negara  yang akhirnya memantik ungkapan ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia.

## B. Faktor Politik
Argumentasi yang diusung di sini adalah konflik di tanah Papua merupakan manifestasi dari ‘ketidakadilan’ sistem politik yang kini berjalan di republik ini, tidak tertanamnya rasa nasionalisme di hati  rakyat  Papua,  dinamika  domestik  dari  politik  antar  kelompok,  dan  keteladanan  dari  para  elit politik.
7 Lihat, Ted Robert Gurr. 1970. Why Men Rebel . Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
8 Michael  E.  Brown,  1996. The International  Dimension  of Internal  Conflict ,  CSIA  Studies  in  International  Security.  The MIT Press, Cambridge, London. Hal. 14.
9 Neles Tebay, 2009, Dialog Jakarta Papua: Sebuah Perspektif Papua . Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Papua. Hal. 7-8.
10 Executive Summary, Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Updating Papua Road Map. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta 2016. Hal. 27 - 29.
Beberapa hal bisa disebut di sini sebagai manifestasi dari faktor politik dalam konflik Papua seperti sistem politik Indonesia yang memang memiliki catatan tidak memuaskan terutama mengenai keadilan  bagi  masyarakat  Papua.  Sejarah  respon  terhadap  konflik  Papua  misalnya  menggunakan sistem  operasi  jalan  kekerasan  yang  hanya  memperburuk  suasana  konflik.  Sejumlah  operasi  bisa dicatat  seperti:  Operasi  Sadar  (1965-1967),  Operasi  Bharatayudha  (1967-1969),  Operasi  Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi Sapu Bersih (1985) 11 .
Terjadinya    korban  sebagai  bayaran  dari  operasi  ini  tentu  saja  menumbuhkan  rasa ketidakadilan  bagi  masyarakat  Papua.  Kondisi  semakin  diperparah  dengan  sikap  politik  pada  era reformasi  saat  ini  yang  notabene  memenangi  pemilu  dan  didukung  rakyat  Papua,  namun  belum menunjukan itikad serius untuk mencari jalan keluar bagi persoalan tanah Papua 12 . Masih terkatung- katungnya  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  berat  seperti:  kasus  Wasior  (2001)  dan  Wamena (2003),  kasus  Paniai  (Desember  2014),  dan  masih  usulan  tetapi  belum  disepakati  betul  yaitu  kasus Biak berdarah (Juli 1998) 13 .
Inilah  yang  menyulut  semakin  tercabutnya  rasa  nasional  kebangsaan  masyarakat  Papua. Perilaku  elit  politik  juga  menjadi  andil  dalam  memperkeruh  suasana  di  Papua  dimana  sangat minimnya  energi  yang  disisakan  oleh  pusat  sehingga  terkesan  memiliki  dua  muka  untuk  mengurus persoalan  papua 14 . Ditambah  lagi dengan  kesan  yang  kuat  dari  perilaku  elit  yang  menjadi  pro-pusat pada  saat  menduduki  jabatan  dan  menjadi  cenderung  separatis  pada  saat  tidak  memangku  jabatan. Buruknya  kondisi  politik    di  Papua  seperti  dipaparkan  di  atas,  semakin  diperparah  dengan  masih terjadinya pelanggaran HAM.

## C. Faktor Sosial/Ekonomi:
Ada  tiga  hal  di  sini  yang  secara  sosial  ekonomi  dianggap  menjadi  kontributor  terhadap semakin  carut  marutnya  wajah  konflik  di  tanah  Papua  yaitu:  persoalan-persoalan  ekonomi,  sistem perekonomian  yang  diskriminatif,  dan  masalah  dalam  pembangunan  ekonomi  dan  modernisasi. Akibatnya, adalah masyarakat Papua merasakan sebuah proses pemiskinan dan marginalisasi ekonomi secara  terstruktur 15 .    Sangat  memprihatinkan,  Papua  kini  masuk  ke  dalam  daerah  dengan  indeks kemiskinan  yang  tinggi  dan  memiliki  kesenjangan  yang  sangat  tinggi  dengan  Jakarta.  Disinyalir bahwa hampir separuh penduduk Papua berada dalam kubangan kemiskinan. Kemiskinan struktural ini terjadi  karena  kurangnya  kesempatan  orang-orang  Papua  untuk  ikut  serta  dalam  pengambilan keputusan.  Hal  ini  kemudian  menghalangi  mereka  untuk  memanfaatkan  sumber  ekonomi  yang tersedia.  Sebuah  sumber  menunjukkan  bahwa  terjadi  ekstraksi  sumber  daya  alam  yang  cukup  besar dari  pertambangan,  penebangan  kayu,  perikanan  dan  pertambangan.  Tidak  adilnya  pembagian kekayaan alam Papua ini akan tetap menjadi isu sentral dan pemicu konflik. Isu mengenai siapa yang menikmati  pendapatan  perusahaan  tambang  emas  dan  tembaga Grasberg  Freeport sebesar  1,7  juta dolar per tahun menjadi contoh di sini 16 .
Banjirnya  pendatang  dan  mulai  mendominasi  ekonomi  di  Papua  tentu  saja  menimbulkan protes  karena  masyarakat  asli  Papua  mulai  dikabuti  rasa  takut  akan  kehilangan  penghidupan  dan
11 Timo Kivimaki, 2006, Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the International Community . Political Studies 25. East West Center, Washington. Hal. 12.
12 Pernyataan dari seorang informal leader yang tinggal di Papua, hasil wawancara penulis Maret, 2022.
13 BBC Indonesia, Janji Penyelesaian 11 Pelanggaran HAM di Papua. 19 Mei 2016.
14 Bandingkan misalnya dengan Amiruddin Al Rahab, Politik Muka Dua Jakarta Terhadap Papua , Suara Pembaruan 17 Februari 2006.
15 Lihat Poengky Indarti, Eksploitasi Sumberdaya Alam dan Represi di Papua. “ Oase Gagasan Papua Damai: waa…..Waa…..Waa….. ,Jakarta, imparsial. 2012.
16 Yulia Sugandi, 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua , Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung. Hal 11.
tumbuhnya  keyakinan  bahwa  perlahan  mereka  bukan  tuan  rumah  lagi  di  tanah  kelahirannya.  Lebih jauh  lagi,  masyarakat  Papua  merasa  ter-deprivasi  sebagai  akibat  penetrasi  ekonomi  kelompok pendatang diikuti dengan perbedaan ungkapan budaya, gaya hidup, gaya religiusitas, kedudukan, dan kekuasaan. 17
Persoalan  ekonomi  juga  dipicu  dengan  adanya  eksploitasi  yang  dilakukan  melalui  investasi besar-besaran  di  mana  para  pejabat  dan  investor  lebih  menyukai  emas,  sawit  dan  kayu  dari  pada memperbaiki  nasib  orang  asli  Papua,  akhirnya  berujung  pada  marginalisasi  dan  pemiskinan masyarakat 18 .  Kemudian  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik  di  Papua  tidak  terbendung  lagi,  dan akhirnya  berkembang mengarah kepada kondisi yang disebut sebagai api dalam sekam seperti kutipan di bawah:
“Perkembangan politik di Papua saat ini, ibarat seperti “API DALAM SEKAM” yang mulai membakar  masyarakat  akibat  berbagai  kelompok-kelompok  kepentingan,  yang mengeksploitasi Papua secara politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk kepentingan mereka. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Provinsi Papua, provinsi pemekaran Irian Jaya Barat, pemerintah kabupaten di seluruh Papua (lama maupun yang baru dimekarkan), investor, kelompok-kelompok  perjuangan  politik,  militer,  dan  individu-individu  yang  melakukan provokasi terhadap rakyat 19 ”.

## 4. Faktor Persepsi/Budaya:
Faktor budaya dan persepsi teridentifikasi menjadi sumber konflik internal yaitu diskriminasi budaya  terhadap  kelompok  minoritas  dan  sejarah  kelompok  mereka  dengan  yang  lainnya. 20 Kurangnya  penghormatan  terhadap  budaya  Papua  yang  unik  adalah  masalah  besar  yang  semakin mempertajam rasa teralienasi dan minoritas masyarakat Papua. Operasi Koteka yang dilaksanakan di Wamena  pada  akhir  70-an  memaksa  penduduk  asli  meninggalkan  nilai-nilai  tradisional  mereka  dan mengadaptasi  cara  hidup  modern  termasuk  memakai  pakaian  ketimbang  koteka  adalah  sebuah pemaksaan  tanpa tujuan  yang  bermuara  pada  penghinaan  identitas  masyarakat  lokal.  Akhirnya  yang dirasakan  masyarakat  Papua  adalah  apa  yang  selama  ini  mereka  hargai  dan  lestarikan  dalam  kurun waktu  yang  sangat  lama  menjadi  sesuatu  yang  tidak  mendapatkan  penghargaan  atau  menjadi  tidak bernilai. 21
Ketimpangan  pembangunan,  tersisih  dari  derasnya  arus  migran,  serta  adanya  kontrol kekuasaan yang diikuti dengan kurang selarasnya kebijakan dengan budaya lokal, akhirnya melahirkan perasaan  bahwa  orang  Papua  menjadi  asing  di  tanah  sendiri.  Kasus  seperti:  Freeport,  MIFEE,  dan kebebasan pers di tanah Papua, menjadi contoh betapa masih akutnya intimidasi dan diskriminasi yang dialami rakyat Papua 22 . Mereka pun berontak menuntut haknya seperti apa yang kini dielukan.

## 2. Faktor Pemicu
17 Lihat, Mangadar Situmorang, mewujudkan Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Papua: Persoalan Sosial-Ekonomi. “ Oase Gagasan Papua Damai: Waa…..Waa…..Waa….. ,Jakarta, Imparsial. 2012. Bandingkan juga dengan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura. “ Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi , Dasar Menangani Konflik di Papua ”. Refleksi, November. 2003.
18 Lihat Tanah Papua: Perjuangan yang Berlanjut Untuk Tanah dan Penghidupan . Buletin DTE, Edisi Khusus No. 88 – 90. Nov. 2011.
19 Arief setiyawan Situasi Sosial Politik di Papua: “Akibat Api dalam Sekam” Gubug Bambu, http://djoglongarep.blogspot.co.id/2010/07/situasi-sosial-politik-di-papua-ibarat.html#. Diakses 20/2/2017.
20 Lihat misalnya Donald Rothchild dan Alexander J. Groth, 1995, Pathological Dimension of Domestic and International Ethnicity. Political Science Quarterly, vol. 110, No. 1 Spring. Hal. 69-82.
21 POKJA PAPUA, 2006 , Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus Bergolak . Jakarta PGRI. Hal.5.
22 Hari Pebriantok, Suburnya Diskriminasi di Tanah Papua, Suara Papua, 10 Mei 2017.
Selain  empat  faktor  umum  di  atas,  ada  yang  dinamakan  faktor  pemicu terjadinya konflik  di tanah  Papua,  yakni leadership (kepemimpinan)  dan bad  neighbor (adanya  pihak  luar  yang  punya kepentingan dalam konflik). Persoalan kepemimpinan akan menjadi pemicu konflik pada saat empat kondisi  umum  berada  pada  tingkat  yang  akut.  Inilah  yang  terjadi  di  Indonesia  di  akhir  masa  Orde Baru.  Sejak  bergulirnya  reformasi,  para  pemimpin  bangsa  ini  memang  melakukan  sesuatu  terhadap persoalan  yang  terjadi  di  tanah  Papua.  Sebagai  contoh,  Presiden  Habibie  dengan  pembentukan FORERI,  Presiden  Megawati  dengan  otonomi  khusus  dan  pemekaran  Papua,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  dengan  janji  penyelesaian  damai,  adil,  komprehensif,  dan  bisa  dipertanggung jawabkan,  pelaksanaan  Otsus  serta  pembentukan  UP4B.  Akan  tetapi,  semua  bentuk  inisiatif  dan kebijakan  yang  digelontorkan  hanya  mutakhir  di  dalam  tataran  ide  namun  sangat sulit  diaplikasikan dan  belum  menuai  perdamaian  yang  menjadi  idaman  seluruh  bangsa  ini.  Secara  sederhana,  seorang pemimpin  yang  baik  tidak  akan  pernah  memendam,  mengalihkan,  apalagi  menghindar  dari  konflik yang  terjadi  dalam  masyarakat,  melainkan  harus  menjadi  inisiator  terdepan  dalam  menggalang mekanisme resolusi demi terwujudnya perdamaian 23 . Dari  segi bad  neighbor ,  banyak  konflik  internal  menjadi  semakin  serius  karena  ada kepentingan negara luar. Bisa dicatat di sini bahwa Amerika Serikat, Australia, dan kelompok negara- negara Melanesia punya potensi menjadi bad neighbor terhadap konflik di tanah Papua 24 . Perlu digaris bawahi  juga  bahwa  butuh  keseriusan  untuk  menyelesaikan  persoalan  di  tanah  Papua  demi  keutuhan bangsa ini, karena kekuatan eksternal yang memiliki visi dan misi berseberangan dengan visi keutuhan NKRI kini tetap harus diantisipasi.

## Itikad, Modalitas, dan Kesempatan untuk  Penyelesaian Konflik di Tanah Papua
Dalam  kaitannya  dengan  kapasitas,  niat,  dan  kesempatan,  rasanya  terlalu  naif  untuk mengatakan  bahwa  bangsa  Indonesia  (pemerintah)  tidak  memiliki  kapasitas  untuk  mulai  menapak jalan menuju penyelesaian konflik di tanah Papua. Pemerintah Indonesia diwarisi dua konflik dengan isu  pemisahan  yang  sudah  akut  dan  Panjang,  yaitu  Aceh  dan  Papua.  Sebagai  perbandingan, penyelesaian Aceh  adalah  sebuah jalan panjang dan  berliku. The Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)  yang  dinegosiasikan  tahun  2002  dengan  bantuan Henry  Dunant  Centre  for  Humanitarian Dialogue yang  bermarkas  di  Jenewa  tidak  membuahkan  hasil  seperti  yang  diharapkan.  Baru  setelah bencana tsunami dan gempa bumi 2004, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gerakan Aceh Merdeka (GAM) melaksanakan pembicaraan perdamaian di Helsinki.
Puncak  dari  pembicaraan  perdamaian  tersebut  adalah  ditandatanganinya  perjanjian perdamaian dalam bentuk nota kesepakatan  pada tahun 2005 yang akhirnya  menjadi landasan untuk penyelesaian  konflik  dan  terciptanya    perdamaian  di  Aceh.  Keberhasilan  yang  dicapai  dalam menangani  Aceh  menjadi  bukti  nyata  bahwa  Indonesia  memiliki  kapasitas  yang  memadai  dalam menyelesaikan  konflik 25 .  Semakin  nyata  keberhasilan  yang  dipanen  di  Aceh  akan  menjadi  semakin kuat keyakinan akan kapasitas yang ada dan itikad baik untuk memberikan perhatian untuk kemudian merintis  jalan  bagi  perdamaian  di  Papua.  Masih  mengenai  itikad  baik  ( goodwill ),  ini  harus  menjadi keputusan yang bulat bahwa pemerintah Indonesia akan menyelesaikan konflik Papua atas dasar niat yang tulus dan ikhlas dengan berani mengambil segala bentuk resiko demi perbaikan.
Tidak  ada  jalan  yang  lebih  baik  bagi  pemerintah  selain  menunjukan  pada  publik  bahwa pemerintah memang memiliki niat yang bulat untuk melakukan reformasi dan mengedepankan cara-
23 Lihat misalnya, R. Lord, 1977, Functional Leadership Behavior: Measurement and Relation to Social Power and Leadership Perceptions . Administrative Science Quarterly, 22. No1.
24 Michael E. Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict , CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.
25 Lihat misalnya, Blair A. King. Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity , Council of Foreign Relations Press. 2006.
cara  demokratis  dalam  menangani  persoalan  bangsa  ini,  dengan  menunjukan  itikadnya  yang  benar untuk  membongkar  dan  sekaligus  menyelesaikan  akar  dari  konflik  yang  sesungguhnya.  Apabila  ini dapat dikedepankan, maka akan sejalan dengan tuntutan publik yang sekarang menunggu adanya niat sejati pemerintah untuk berbenah dan sekaligus menghadiahkan aparat yang bersih dan hukum yang tegak serta adil bagi masyarakat Papua.
Berkenaan  dengan  kesempatan,  rasannya  kesempatan  tersebut  kini  ada  di  depan  mata  dan sangat  terbuka  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  pembersihan  diri.  Reformasi  total  yang  sudah diusung republik ini selama hampir dua dekade, menjadi landasan dan memberikan kesempatan penuh bagi  pemerintah  untuk  berbenah.  Jalan  yang  sudah  dirintis  mantan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla seharusnya  dijadikan  landasan  pemerintah  sekarang  untuk  maju  ke  depan  dan  merintis  jalan  untuk masalah  Papua.  Kemudian  dengan  memperhatikan  ketidakberdayaan  masyarakat  maka  niat  untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan seluruh masyarakat kemudian mereformasi sepak terjang militer, polisi dan lembaga peradilan 26 , akan menjadi kesempatan emas bagi pemerintah untuk masuk dan membenahi persoalan di Papua.
Lebih menjanjikan lagi, pemerintahan Joko Widodo populer di Papua, memenangi 70% suara rakyat dalam pemilihan presiden, memiliki kedekatan yang ditunjukkan melalui kunjungan-kunjungan yang  dilakukan.  Kemudian  semakin  dewasanya  demokratisasi  adalah  kesempatan  nyata  untuk membuktikan  bahwa  konflik  Papua  bisa  diselesaikan  dengan  cara-cara  yang  demokratis  dan  bisa dipertanggungjawabkan,  kemudian  bagaimana  komitmen  dibangun  oleh  semua  pihak  agar  itikad menuju  perdamaian  Papua  bisa  dikedepankan.  Mengenai  kapasitas  menuju  resolusi,  teks  ini mengingatkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  sudah  membuktikan  kapasitasnya  dalam  menyelesaikan konflik  Aceh,  sehingga  menunjukan  bahwa  kapasitas  dalam  penyelesaian  konflik  Papua  juga  sudah ada.
Apabila  mengacu  pada  beberapa  studi  terdahulu  tentang  masa  depan  konflik  Papua  serta memperhatikan  secara  seksama  itikad,  kapasitas,  dan  kesempatan  yang  ada,  nampaknya  muara kesimpulan menuju pada pintu proses perdamaian di Papua akan terbuka sangat lebar. Simon Patrice Morin misalnya menegaskan, sebagai langkah awal pemerintah harus mendemonstrasikan niat politik dan kerendahan hati yang bersedia mengakui kesalahan masa lalu dan bekerja dengan keyakinan serta kebaikan untuk membayar segala kerugian 27 .

## Dialog sebagai Mekanisme Resolusi Konflik di Tanah Papua
Dari pandangan resolusi konflik, dialog bukanlah sebuah konsep yang harus dipahami sebagai sesuatu yang kaku, melainkan dapat menjadi sebuah  konsep  yang dinamis dan  bisa mengakomodasi tingkat  kebutuhan pada  saat  diterapkan  sebagai  mekanisme dalam  menuju  resolusi  konflik 28 .  Dialog sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak secara inklusif agar dapat saling memahami dan  membahas  berbagai  isu  secara komprehensif  dalam  konteks  mewujudkan  perdamaian  di  Papua, sebenarnya  bukanlah  sesuatu  yang  asing  meskipun  muncul  dengan  pemilihan  istilah  yang  beragam. “Komunikasi  Konstruktif” misalnya  pernah  menjadi  wacana  pada  era  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono,  kemudian  dari  Forum  Akademisi  Papua  Damai  (FAPD)  dengan  istilah  yang diwacanakan yaitu “ Consensus Building ” (membangun konsensus).
Jika  istilah  ini  dikaitkan  dengan  persoalan  Papua,  intinya  adalah  bagaimana  menghasilkan sebuah kesepakatan tentang persoalan di tanah Papua yang disetujui dan diterima secara bersama-sama
26 Simon, Patrice Morin, Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua’s Case . Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, “ Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective ” Brussels, 7 December 2006. hal. 6-7.
27 Lihat kembali, Simon, Patrice Morin, 2006. Op.Cit.
28 Wilfried Graf and Gudrum Kramer, 2006. Conflict Transformation Through Dialogue: From Lederach ‘s Rediscovery of Freire Method to Galtung’s Tranced Approach . Journal Für EntwicklungsPolitik. XXII 3 – 2006. S 55-83.
oleh semua pihak 29 . Pada era pemerintahan sekarang ini, meskipun belum ada istilah atau konsep yang akan dijadikan mekanisme dalam merespon persoalan Papua, akan tetapi tersirat jelas dalam Nawacita bahwa  persoalan  yang  kini  dialami  oleh  saudara  kita  yang  ada  di  Papua  harus  mendapatkan penyelesaian.  Karena  hanya  dengan  menyelesaikan  persoalan  Papua-lah  pemerintah  akan  bisa membuktikan prioritas sembilan agenda yang ada dalam Nawacita 30 .
Untuk meretas jalan menuju resolusi konflik di tanah Papua, maka cara-cara  yang ditempuh sudah  selayaknya  melalui  cara  yang  bermartabat.  Dari  beragam  mekanisme  yang  ada,  maka  dialog adalah  yang  selaras  dengan  ruh  dalam  Nawacita.  Kemudian  dialog  juga  akan  mencerminkan mekanisme  yang  sesuai  dengan  jiwa  bangsa  karena  selalu  mengedepankan  unsur  perdamaian,  dan pada  saatnya  pihak  yang  terlibat  konflik  akan  sampai  pada  suatu  pemahaman  di  mana  perdamaian akan  menjadi  hasil  yang  diterima  oleh  semua  pihak 31 .  Dalam  sisi  yang  lain,  dialog  menjadi  sangat tepat  dijadikan  pilihan  karena  mengedepankan  ketulusan  dan  tanpa  paksaan,  oleh  karena  itu  proses pengambilan  keputusan  yang  akan  diambil  adalah  benar-benar  ditangan  pihak-pihak  yang  terlibat, kemudian  dialog  juga  akan  menempatkan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  tataran  yang    setara  dan sederajat 32 .  Perlu  digaris  bawahi  disini  bahwa  kesetaraan  dan  kesederajatan  disini  yang  dimaksud adalah  dalam  tatanan  keterbukaan  menyampaikan  apa  yang  menjadi  kepentingan    dan  tidak  ada hubungannya dengan posisi. 33
Ada  dua  esensi  dari  dialog  yaitu  percakapan  dan  jalan  untuk  berhubungan.  Ini  merupakan proses komunikasi di mana partisipan bisa mengatakan dan mendengar apa yang belum pernah mereka ucapkan  dan  dengar  sebelumnya,  mereka  yang  terlibat  juga  bisa  menarik  bahkan  mengubah perkataannya. Pendekatan utama dialog adalah memfokuskan pada mendengarkan, mempelajari, dan meningkatkan  rasa  saling  memahami 34 .  Dialog  harus  dibedakan  dengan  bentuk  komunikasi  yang lainnya  seperti  mediasi,  negosiasi,  diskusi,  dan  debat.  Dalam  diskusi  contohnya  pihak  yang  terlibat akan  saling  mempersuasi  antara  satu  dengan  yang  lainnya  tentang  kebenaran  sebuah  pandangan. Semua  pihak  akan  membenarkan  dan  mempertahankan  asumsi  mereka  dan  dan  meyakinkan  yang lainnya  bahwa  pandangan  merekalah  yang  paling  benar.  Dalam  diskusi  pihak  yang  berkonflik  akan memiliki kecenderungan untuk saling bertahan dan bersifat reaktif.
Sementara  dialog,  lebih  menuju  kepada  bagaimana  belajar  dan  menginformasikan  bukan mempersuasi.  Dia  adalah  percakapan  yang  dihidupkan  oleh  pencarian  akan  pemahaman  bukan persetujuan atau  solusi. Dengan kata lain dialog tidak menuju pada penentuan  siapa  yang kalah dan siapa yang menang 35 . Harus digaris bawahi bahwa dialog tidaklah memiliki tujuan pasti atau agenda yang sudah ditentukan, penekanan dialog bukanlah menyelesaikan perselisihan, akan tetapi lebih pada bagaimana  meningkatkan  jalan  bagi  pihak-pihak  yang  memiliki  perbedaan  dan  pertentangan  bisa berhubungan  satu  sama  lain.  Secara  luas  dialog  memiliki  tujuan  menggali  dengan  rasa  saling menghargai,  dan  membangkitkan  percakapan-percakapan  baru  di  mana  isu-isu  yang  penting  bisa mengemuka secara leluasa. Dengan demikian, dengan kondisi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam
29 Dirujuk dari hasil: IMPARSIAL, Workshop, Forum Akademisi Papua Damai: Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai. Jakarta  1- 2 September 2016.
30 Bahasan yang lengkap mengenai Nawacita ini lihat misalnya: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian. Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014. Jakarta, 2014.
31 Tim Kajian Papua LIPI, 2016. Press Release Dialog Nasional: Alternatif Penyelesaian Masalah Papua . Jakarta 14 Maret 2016.
32 J. Bercovitch 1999. Mediation and Negotiation Technique ,  dalam Encyclopedia of Violent Peace and Conflict . Vol. 2 San Diego,  academic Press. Hal. 403-412.
33 Bandingkan misalnya dengan: Roger Fisher and William Ury, 1991. Getting to Yess: Negotiating an Agreement without giving in , Random House Business Books.
34 Lihat Misalnya Ximena Zuniga, Gretche E. Lopez, dan Kristie A. Ford. 2014. Editor. Intergroup Dialogue: Engaging Difference, Social Identity and Social Justice . Routledge, UK.
35 Kenneth N. Cisna dan Rob Anderson, Communication and Ground For Dialogue , dalam The Reach of Dialogue:
Confirmation, Voice and Community . Kenneth N. Cisna, et.all. editor.  Hampton Press. New Jersey. 1994. Hal. 14.
konflik  akan  sangat  sulit  untuk  bisa  sampai  pada  persetujuan  antar  yang  satu  dengan  yang  lainnya, maka melalui dialog  akan sampai pada pemahaman pandangan yang dimiliki masing-masing 36 . Kunci  utama  mengapa  dialog  dijadikan  pilihan  karena  akan  membawa  setiap  pihak  kepada eksistensi manusia yang sebenarnya, manusia dibekali dua mata, dua telinga dan satu mulut sebagai bekal  kehidupan  sosialnya.  Ini  menandakan  bahwa  kita  semestinya  harus  lebih  banyak  melihat, mendengar  dan  kurangi  berbicara.  Sudah  saatnya  pemerintah  pusat,  masyarakat  Papua  dan  semua pihak  yang  berkepentingan  untuk  duduk  bersama  mau  dengan  tulus  memperhatikan,  mendengarkan dengan empati inti persoalan sehingga bisa dipahami bersama. Melalui dialog, tugas utama pemerintah dan kelompok perjuangan  Papua  adalah bagaimana  memberikan informasi. Hal ini terjawab melalui dialog  di  mana  semua  pihak  bisa  mendengarkan  yang  sebelumnya  tidak  pernah  didengar  dan terpikirkan. Kemudian pihak yang terlibat juga bisa menyampaikan  sesuatu yang belum pernah bisa diutarakan sebelumnya. Dengan demikian akan ada kesadaran baru, yang akan semakin menemukan kesamaan  pemahaman.  Kebebasan  dalam  berbagi  informasi  dijamin  karena  dalam  dialog  dipastikan bahwa  pihak  yang  terlibat  berada  dalam  kesadaran  penuh  dalam  kondisi  tanpa  tekanan  dan  tanpa paksaan sehingga segala hal yang ingin disampaikan adalah murni berasal dari ketulusan hati nurani mereka 37 .
Apabila  kita  berkaca  terhadap  perjalanan  konflik  Papua,  sebenarnya  inisiatif  untuk menggalang jalan damai di tanah Papua bukanlah barang baru. Tercatat sejak keruntuhan rezim Orde Baru 1998 serta dimulainya Rezim Reformasi, beragam inisiatif yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik  di  tanah  Papua  mulai  diusahakan.  Belum  adanya  hasil  yang  memuaskan  sesuai  tujuan  dari inisiatif  yang  pernah  ada.  dalam  kaitannya  dengan  persoalan  Papua  disebabkan  semata-mata  karena apa yang terjadi sebenarnya bukanlah dialog yang sesungguhnya. Teks ini memberikan catatan bahwa jika dialog diadakan secara konsisten dengan format yang sesungguhnya maka kelemahan-kelemahan inisiatif perdamaian seperti yang pernah digagas semasa kepemimpinan sebelumnya tidak akan terjadi.
Didirikannya Foreri (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian) untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua,  dan  melaksanakan  dialog  dengan  pemerintah pusat  pada  bulan  Februari  1999  merealisasikan pertemuan antara 100 pemuka Papua dan Presiden Habibie 38 . Kemudian pada era pemerintahan Gus Dur  dengan  prinsip  pluralismenya  melahirkan  terbentuknya  Presidium  Dewan  Papua  (PDP)  dengan Theys  Eluay  sebagai  ketua 39 .  Namun  PDP  tidak  mampu  mengelola  momentum  kepercayaan,  yang terjadi PDP malah mendeklarasikan kemerdekaan Papua yang akhirnya tidak bisa diterima sama sekali oleh pemerintah Jakarta.
Inisiatif    juga  terjadi  pada  era  pemerintahan  Megawati  dengan  dikeluarkannya  Otonomi Khusus UU 21/2001 sebagai alternatif penyelesaian dengan cara-cara militer dan yang nantinya akan menjadi  pendekatan  konsiliasi  bagi  presiden.  Ketika  SBY  dan  Jusuf  Kalla  berkuasa,  harapan  akan adanya  penyelesaian  secara  damai  di  tanah  Papua  kembali  mendapatkan  angin  segar 40 ,  yang difokuskan  pada  penerapan  Otonomi  Khusus  (OTSUS)  secara  konsisten,  sebagai  solusi  yang  adil komprehensif  dan  bisa  dipertanggungjawabkan.  Di  awal  pemerintahannya  beberapa  langkah  positif berkenaan  dengan  pengimplementasian  OTSUS  dicapai  termasuk  pendirian  Majelis  Rakyat  Papua (MRP),  ada  desentralisasi  kekuasaan  sejak  2004  di  mana  pemerintah  mengembangkan  wilayah kebijakan  kecuali  hubungan  luar  negeri,  pertahanan  dan  keamanan,  kebijakan  fiskal  dan  keuangan,
36 Michelle Maiese, 2003. Dialogue, essay, bisa diunduh pada www.beyondintractability.org.
37 Perhatikan, Negosiasi Noken Dialog untuk Papua Damai, Dialog dalam Resolusi Konflik. Tim Penyusun, Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), Jakarta, 2012. Tifa, imparsial. Bandingkan juga dengan: Latifah Anum Siregar dkk. 2013. Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif  Non Papua. Bab III. Pendekatan Dialog, Pendekatan yang Humanis. Jayapura, 2013, AIDP, JDP, Tifa.
38 Agus Alua, Dialog Nasional Papua dan Indonesia, 26 Februari 1999 . Jayapura: STFT Fajar Timur. 2002.
39 A.A. Alua, 2000. Kongres Papua 2000. 29-Mei sampai 4 Juni. Jayapura. Sekretariat Presidium Dewan Papua. Biro Penelitian STFT. Fajar Timur.
40 Neles Tebay, Epilog Dialog Jakarta-Papua Demi Perdamaian. “ Oase Gagasan Papua Damai: waa…..Waa…..Waa….. ,Jakarta, imparsial. 2012.
serta urusan keagamaan dan hukum. Namun dalam prakteknya, nilai dan semangat OTSUS mengalami perubahan  dengan  segala  pertimbangan.  Setelah  dua  dasawarsa  berjalan,  bagi  kebanyakan  rakyat  di Papua serta pengamat, OTSUS pun dianggap belum menuai keberhasilan maksimal.
Dari  paparan  di  atas,  memang  ada  komunikasi  antara  pemerintah  dengan  perwakilan  Papua, akan  tetapi  sangat  kentara  bahwa  apa  yang  sebenarnya  terjadi  adalah  bukan dialog  seperti  apa  yang dirasionalisasikan  dalam  teks  ini.  Yang  terjadi hanyalah  apa  yang  dalam  bentuk  komunikasi  disebut sebagai diskusi. Pemerintah saat ini sangat memungkinkan untuk merealisasikan dialog damai untuk Papua.  Pemerintahan  Joko  Widodo  sangat  populer  di  Papua,  memenangi  mayoritas  pemilu  di  sana, ditambah  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  pada  akhir  2015  bahwa  Presiden  siap  untuk berdialog 41 . Kemudian iklim demokrasi yang semakin dewasa juga menjadi modal bagi penggalangan dialog damai untuk Papua.
Tantangan dalam dialog sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua akan selalu ada dan harus  dihadapi  oleh  pemerintah,  karena  konflik  Papua  memang  jauh  lebih  kompleks  dibanding  apa yang  dihadapi  pemerintah  di  Aceh  misalnya.  Untuk  mengantisipasi  hambatan  dalam  penginisiatif dialog,  maka  perlu  diperhatikan  beberapa  hal  di  mana  keberhasilan  sebuah  dialog  bisa  didesakkan. Dalam  kaitanya  dengan  hal  ini,  Chris  Mitchel  memproposisikan  tiga  hal  yang  bisa  dijadikan  dasar penilaian bagi keberhasilan dialog yang dirancang: dampaknya bagi orang-orang yang terlibat, Output yang  khususnya  mengenai  ide-ide,  proposal,  langkah-langkah  praktis,  dan  dampak  jangka  panjang terhadap  konflik  secara  keseluruhan. 42 .  Mengenai  yang  pertama  menjadi  sangat  penting  untuk mewujudkan  adanya  perubahan-perubahan  baik  dalam  sikap  dan  perilaku  para  aktor  yang  terlibat konflik  di  Papua.  Idealnya  di  sini  ada  perubahan  dari  sikap  dan  perilaku  yang  tadinya  berkonflik bergerak  menuju  apa  yang  dinamakan  sikap  dan  perilaku  kooperatif.  Berkaitan  dengan output ,  poin pentingnya  adalah  adanya  pemikiran,  penawaran,  dan  langkah  nyata  yang  nantinya  terkoordinasi dalam tujuan yang dicapai.
Sejarah  penyelesaian  konflik  melalui  dialog  dalam  konflik  internal  memiliki  catatan  yang unik.  Sampai  pada  masa  Perang  Dingin,  dialog  sebagai  jalan  penyelesaian  konflik  internal  tidaklah sesukses  kejadian  dalam  penyelesaian  konflik  internasional 43 .  Akan  tetapi  fakta  mengenai  konflik internal  terutama  selepas  Perang  Dingin  menunjukan  bahwa  selain  tren  konflik  lebih  mengambil bentuk internal, juga ada peningkatan yang luar biasa, dimana penyelesaian  konflik-konflik internal melalui  dialog  mengalami  peningkatan 44 .  Saat  ini,  dialog  sebagai  mekanisme  penyelesaian  konflik diterapkan di Nepal, Burma, Tunisia, Mesir, Yaman, Libanon, Maroko dan Yordania, kemudian secara bertahap menunjukkan peningkatan di Libya, masyarakat Basque, dan Suriah. 45
Penerapan mekanisme dialog dalam resolusi konflik di tanah Papua saat ini dirasa perlu diberi prioritas karena:
1. Perkembangan yang kini terjadi di Papua cenderung menuju semakin meningkatnya ancaman disintegrasi  NKRI.  Hal  ini  diindikasi  dengan  semakin  meningkatnya  disintegrasi  yang  tidak saja marak di perkotaan akan tetapi juga sudah sampai di pegunungan.
41 Executive Summary, op.cit. hal 41.
42 Christopher Mitchel, 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution , dalam Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press. Hal: 82.
43 Stephan John Stedman, Peacemaking in Civil Wars: International Mediation in Zimbabwe , 1974-1880. Boulder Colorado, Lein Reyner, 1991. hal. 4-9. Lihat Juga Paul Pilar, Negotiating Peace: war Termination  as a Bargaining Process , Princeton University Press, 1983. hal 16-23. Perhatikan juga: Edwin Tambunan, Pengalaman Dialog  Menuju Resolusi Konflik Di tiga Negara (Afrika Selatan, Inggris, Guatemala) Bab XVII, “ Oase Gagasan Papua Damai: waa…..Waa…..Waa….. ,Jakarta, imparsial. 2012.
44 Peter Wallensteen, 2002, Op.Cit. hal. 80.
45 Ministry for Foreign Affairs of Finland, National Dialogue dan Internal Mediation Process , Conference on National Dialogue and Mediation Process. 2014
2. Masih sangat lebarnya jurang perbedaan  antara kesepahaman baik pada persepsi pemerintah pusat terhadap masyarakat, begitu juga sebaliknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah, terutama mengenai inti persoalan yang terjadi di Papua.
3. Semakin berlarut-larutnya masalah Papua yang ditunjukkan dengan semakin kompleksnya isu yang menjadi dasar pertentangan,  meluasnya kekerasan, sulitnya membentuk kebijakan yang tepat sasaran, dan semakin kuatnya internasionalisasi isu Papua.
4. Tidak  terakomodasinya  kebutuhan  hakiki  masyarakat  Papua  sebagai  akibat  metode penyelesaian masalah yang top-down 46 .
Sesuai dengan tujuannya, dialog akan memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat  di  tanah  Papua.  Karena  dalam  dialog  nantinya  akan  melibatkan  semua  pihak  yang berkepentingan  demi  tercapainya  kesepahaman  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam pendekatan  resolusi  konflik  ada  pandangan  bahwa  konflik  terjadi  karena  putusnya  komunikasi. Hipotesisnya adalah: “di dalam konflik Papua, komunikasi antar pihak pasti terputus”. Memang para pihak  kenyataannya  melakukan  komunikasi,  akan  tetapi  apapun  bentuk  komunikasi  yang  terjadi bukanlah  komunikasi  yang  sebenarnya  melainkan  bentuk-bentuk  penyerangan  baik  secara  verbal maupun  sikap  bahkan  bisa  dalam  bentuk  kekerasan.  Maka  dari  itu  dengan  pengaplikasian  dialog, harapan sangat terbuka bahwa komunikasi yang tadinya terputus akan tersambung kembali. Suasana yang baru yang akan menuju kepada kesepahaman demi terciptanya perdamaian di tanah Papua.

## Catatan Penutup
Resolusi konflik menawarkan pendekatan  yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi  di  tanah  Papua  melalui  penyelesaian  masalah  yang  konstruktif.  Diharapkan  melalui  resolusi konflik, sumber utama konflik tanah Papua bisa ditemukan dan diselesaikan, kemudian perilaku dari pihak yang berkonflik (masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat) tidak lagi saling berlawanan dengan kekerasan,  tidak  ada  lagi  sikap  permusuhan,  dan  struktur  konflik  sudah  mengalami  perubahan. Resolusi konflik persoalan di tanah Papua akan mengalami transformasi di mana isu-isu yang tadinya menyulut konflik akan menjadi kesepakatan melalui keputusan yang memuaskan dan diterima semua pihak,  berlaku  dalam  jangka  yang  panjang,  produktif  dalam  membentuk  hubungan  positif,  dan  ada penanganan  dimana  konflik  terselesaikan  secara  tuntas.  Seperti  sudah  dipaparkan  di  atas,  dengan pendekatan    resolusi  konflik  kondisi  kekerasan  di  tanah  Papua  akan  ditransformasi  menuju perdamaian,  dengan  menemukan  sumber  konflik  yang  utama,  memanfaatkan  segala  kapasitas  dan kesempatan,  serta  membangkitkan  niat  dari  pihak  yang  terlibat  dengan  mengaplikasikan  mekanisme terpilih (dialog).
Penggalangan  persiapan  dan  pengaplikasian  dialog  sebagai  mekanisme  menuju  resolusi konflik di tanah Papua nantinya akan membutuhkan waktu, biaya, dan komitmen kita bersama. Segala pengorbanan  dan  kerja  keras  sebagai  komitmen  dalam  mengaplikasikan  resolusi  konflik  di  tanah Papua, hasilnya tidak hanya sebanding namun bisa melebihi apa yang diharapkan. Jika konflik Papua terselesaikan,  akan  menciptakan  kesadaran  baru  yang  berlandaskan  pada  saling  pemahaman,  saling menyadari kekeliruan, dan hubungan masa depan yang semakin erat.
46 Workshop, FAPD, Bandung 10-11 Juli 2017,  lihat juga Policy Brief Dialog Nasional Membangun Papua Damai . Jakarta LIPI, 2016.

## Daftar Pustaka
Amiruddin Al Rahab, 2010. Heboh Papua , Jakarta. Penerbit Komunitas Bambu.
_________________, Politik  Muka  Dua  Jakarta  Terhadap  Papua ,  Suara  Pembaruan  17  Februari 2006.
Agus Alua, Dialog Nasional Papua dan Indonesia, 26 Februari 1999 . Jayapura: STFT Fajar Timur. 2002.
_________,  2000. Kongres  Papua  2000.  29-Mei  sampai  4  Juni. Jayapura.  Sekretariat  Presidium Dewan Papua. Biro Penelitian STFT. Fajar Timur.
Bercovitch  J.  1999. Mediation  and  Negotiation  Technique ,    in  Encyclopedia  of  Violent  Peace  and Conflict. Vol. 2 San Diego,  academic Press.
Brown  E.  Michael,  1996. The  International  Dimension  of  Internal  Conflict ,  CSIA  Studies  in International Security. The MIT Press, Cambridge, London.
Burton, W. John. 1985. Conflict: Human Needs Theory. London: McMillan Press.
Burton W. John. 1987. Resolving Deep Rooted Conflict. A Handbook . Lanham/Maryland: University Press of America.
Chauvel Richard dan Ikrar Nusa Bakti, 2004. The Papuan Conflict: Jakarta’s Perception and Policies . Policy Studies 5. Washington D.C. : East West Center Washington.
Cisna N. Kenneth dan Rob Anderson, Communication and Ground For Dialogue , dalam The Reach of Dialogue:  Confirmation,  Voice  and  Community .  Kenneth  N.  Cisna,  et.all.  editor.    Hampton Press. New Jersey. 1994.
Coser,Louis, 1965, The Function of Social Conflict , London, Rouledge and Kegan Paul.
Executive Summary, Proses Perdamaian Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Updating Papua Road Map. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta 2016.
Eckstein, Marry 1964.  Editor, Internal War: Problem and Approaches , New York, Free Press.
Folberg,  Jay  dan  Alison  Taylor,  1984. Mediation:  A  Comprehensive  Guide  to  Resolving  Conflicts Without Litigation . Jossey Bass Publisher, San Francisco, Wahington, London.
Fisher, Roger and William Ury, 1991. Getting to Yess: Negotiating an Agreement without giving in , Random House Business Books.
Gurr Ted Robert. 1970. Why Men Rebel . Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
Graf  ,  Wilfried  and  Gudrum  Kramer,  2006. Conflict  Transformation  Through  Dialogue:  From Lederach  ‘s  Rediscovery  of  Freire  Method  to  Galtung’s  Tranced  Approach .  Journal  Für EntwicklungsPolitik. XXII 3 – 2006.
IMPARSIAL, “ Oase Gagasan Papua Damai: Waa…..Waa…..Waa….. ,Jakarta, imparsial. 2012.
__________, Workshop, Forum Akademisi Papua Damai: Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai . Jakarta  1- 2 September 2016
Jack S. Levy. “ International Sources of Interstate and Intrastate War .” In Leashing the Dogs of War . Ed.  Chester  A.  Crocker,  Fen  Olser  Hampson,  and  Pamela  Aall, Washington  D.C.:  United States Institute of Peace, (2007)
John W. Burton. 1985. Conflict: Human Needs Theory. London: McMillan Press.
Kriner Michael, 2011. Intra State Conflict Resolution: Case Study and Application for a Globalized World . Global Studies Student Paper. 4-1-2011. Providence College.
King  A.  Blair,  2006. Peace  in  Papua  Widening  a  Window  of  Opportunity .  CSR  No.  14.  March, Washington D.C. Council on Foreign Relations.
Kivimaki Timo, 2006. Initiating A Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and The Role of International  Community . Policy Studies, 25. East-West Center, Washington.
King.  A  Blair,  Peace  in  Papua: Widening  a  Window  of  Opportunity ,  Council  of  Foreign  Relations Press. 2006.
Lord,R.  1977, Functional  Leadership  Behavior:  Measurement  and  Relation  to  Social  Power  and Leadership Perceptions . Administrative Science quarterly, 22. No1.
Mayer Bernard, 2000. The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide. San Francisco. Jossey Bass. A Wiley Company; Christopher Mitchel, 1993, Problem Solving Exercises and Theories of Conflict Resolution ,
Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tow Woodhouse.  1999, Contemporary Conflict Resolution. Polity Press, Cambridge, UK.
Mitshell Christopher and Michael Banks, 1996, Handbook of Conflict Resolution Analytical Problem
Solving Approach. The Continuum International Publishing Group.
________________.    1993, Problem  Solving  Exercises  and  Theories  of  Conflict  Resolution ,  dalam Sandole  dan  Hugo  Van  Der  Merwe,  (editor), Conflict  Resolution  Theories  and  Practice: Integration and Application, Manchester University Press.
Ministry  for  Foreign  Affairs  of  Finland, National  Dialogue  dan  Internal  Mediation  Process ,
Conference on National Dialogue and Mediation Process. 2014
Muridan  Widjojo,  2009.  (ed).  Papua  Road  Map:  Negotiating  the  Past,  Improving  the  Present,  and Securing the Future, Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa dan Obor Indonesia.
Meisse Michelle, 2003. Dialogue, essay, bisa diunduh pada www.beyondintractability.org.
Nino Viartasiwi, 2013. The Prospect of Mediation in West Papua-Indonesia Conflict Transformation.
Article. Kokusai Teki, Ritsumeikan University.
POKJA  PAPUA,  2006 ,  Inkonsistensi  dan  Separatisme  Jakarta:  Mengapa  Tanah  Papua  Terus Bergolak . Jakarta PGRI
Patrice,  Simon,  Morin, Democracy  and  Conflict  Resolution:  Solutions  to  Papua’s  Case .  Paper dipresentasikan  pada  konferensi  EU-Indonesia,  “ Pluralism  and  Democracy:  Indonesian Perspective ” Brussels, 7 December 2006.
Pilar, Paul. Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process , Princeton University Press,
1983.
Rothchild  Donald  dan  Alexander  J.  Groth,  1995, Pathological  Dimension  of  Domestic  and International Ethnicity. Political Science Quarterly, vol. 110, No. 1 Spring. Hal. 69-82.
Saltman Michael, 2002, Land and Territory , Oxford Berg.
Sandole dan Hugo Van Der Merwe, (editor), Conflict Resolution Theories and Practice: Integration and Application, Manchester University Press
Stalford  John,  2003. The  United  Nations  and  the  Indonesian  Takeover  of  West  Papua,  1962-1969 . London Routledge Curzon.
Stephan,  John  Stedman, Peacemaking  in  Civil  Wars:  International  Mediation  in  Zimbabwe ,  1974- 1880. Boulder Colorado, Lein Reyner, 1991.
Sugandi,  Yulia  2008. Analisis  Konflik  dan  Rekomendasi  Kebijakan  Mengenai  Papua ,  Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung.
Sekretariat  Keadilan  dan  Perdamaian  Keuskupan  Jayapura.  “ membangun  Budaya  Damai  dan Rekonsiliasi , Dasar Menangani Konflik di Papua ”. Refleksi, November. 2003.
Tebay,  Neles  2009, Dialog  Jakarta  Papua:  Sebuah  Perspektif  Papua .  Sekretariat  Keadilan  dan Perdamaian  Keuskupan  Papua.Tidwell  C.  Alan,  1998. Conflict  Resolved?:  A  Critical Assessment of Conflict Resolution , London, New York: Pinter Books.
Tim  Kajian  Papua  LIPI,  2016. Press  Release  Dialog  Nasional:  Alternatif  Penyelesaian  Masalah Papua . Jakarta 14 Maret 2016.
Tanah Papua: Perjuangan yang Berlanjut Untuk Tanah dan Penghidupan . Buletin DTE, Edisi Khusus No. 88 – 90. Nov. 2011.
Zuniga  Ximena,  Gretche  E.  Lopez,  dan  Kristie  A.  Ford.  2014.  Editor. Intergroup  Dialogue: Engagging Difference, Social Identity and Social Justice . Routledge, UK.