## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn)
oleh :
Djesi Ariani 1

## Abstract
Children  are  a  mandate  from  God  Almighty which  is  inherent  in  their  dignity  as  a  whole human being. Every child has dignity and value that  is  worthy  of  high  regard  and  every  child born must have his/her rights without the child's request.  The  problems  in  this  thesis  are:  the responsibility  of  children  as  perpetrators  in criminal  acts  of  premeditated  murder  in  the Indonesian  legal  system,  legal  protection against  children  as  perpetrators  of  criminal offenses  planned  in  District  Court  Decision Number  16  /  Pid.Sus-Anak  /  2016  /  PN.Cbn  , the  legal  considerations  of  the  judges  against children  as  perpetrators  of  premeditated murder  in  District  Court  Decision  Number  16  / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Cbn.
Legal  Protection  of  Children  in  Criminal  Acts Based on Law Number 11 Year 2012, from the results  of  the  study,  it  is  stated  that  children who are dealing with the law, including children as victims or children as perpetrators of crime, it  is  appropriate  for  children who  are  in conflict with the law to get legal protection both as the perpetrators or as the victims.
Keywords : Criminal  Liability,  Planned  Murder, Children.
1 Alumni Magister Hukum Fakultas Hukum UISU

## Abstrak
Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku  dalam  tindak  pidana  pembunuhan berencana  dalam  sistem  hukum  Indonesia diketahui  bahwa  Pidana  dan  jenis  pidana penjatuhan  Pidana  pada  Persidangan  Anak diatur  dalam  Pasal  22  sampai  dengan  32 Undang-Undang  Nomor  :  3  Tahun  1997  dan dapat  berupa  pidana  atau  tindakan.  Apabila diperinci  lagi,  pidana  tersebut  bersifat  pidana Pokok  dan  Pidana  Tambahan.    Pidana  Pokok Terdiri  dari  :    Pidana  penjara  diatur  dalam Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997   Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,   Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  angka  2  huruf  a,  belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan  tindak  pidana  yang  tidak  diancam pidana  penjara  seumur  hidup,  maka  terfadap Anak  tersebut  dijatuhkan  salah  satu  tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Kalau dilihat  dari  bentuknya  maka  hukuman  penjara dapat  berupa  seumur  hidup  untuk  sementara.
Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu
minimum/ algemeene  Straftmaxime selama  15 (lima  belas)  tahun.  Perlindungan  hukum terhadap  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn Perlindungan Hukum Pada Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan Undang  -  Undang  Nomor  11 Tahun  2012,  dari hasil  kajian  dinyatakan  bahwa  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  meliputi  anak sebagai  korban  atau  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana,  sudah  selayaknya  anak  yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan  hukum  baik  pelaku  maupun korban.
Kata  Kunci :Pertanggungjawaban  Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  dalam  dirinya  melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak  yang  terlahir  harus  mendapatkan  hak haknya  tanpa  anak  tersebut  meminta.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  yang diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990, kemudian  juga  dituangkan  dalam  Undang – Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  PA) yang  kesemuanya  mengemukakan  prinsip- prinsip  umum  perlindungan  anak,  yaitu  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang, dan menghargai partisipasi anak. 2
Keberadaan anak yang ada di lingkungan  kita  memang  perlu  mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang  seorang  anak  melakukan perbuatan  yang  lepas  kontrol,  ia  melakukan perbuatan  tidak  baik.  Sehingga  merugikan  diri sendiri bahkan orang lain.
Anak  dengan  latar  belakang  ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi  untuk  mencari  sendiri  lingkungan diluar  keluarga  yang  bisa  menerima  apa
2 https://anjarnawanyep.wordpress.com/konse p-diversi-dan-restorative-justice/,  diakses  melalui internet pada tanggal 10 Desember 2018.
adanya.  Apabila  lingkungan  tersebut  positif tentu  akan  menyelesaikan  masalah  si  anak dan  membawanya  kearah  yang  positif  juga. Sebaliknya,  jika  lingkungan  negatif  yang didapat, inilah yang justru akan
menjerumuskan  si  anak  pada  hal-hal  yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh. Kedudukan keluarga sangat fundamental  dalam  pendidikan  anak.  Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung  melakukan  tindakan  kenakalan dalam  masyarakat  dan  tidak  jarang  menjurus ke  arah  tindakan  kejahatan  atau  criminal. Dalam  bukunya  yang  berjudul  Kriminologi,  B. Simanjuntak  berpendapat  bahwa,  kondisi- kondisi  rumah  tangga  yang  mungkin  dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:
1.  Adanya  anggota  lainnya  dalam  rumah tangga  itu  sebagai  penjahat,  pemabuk, emosional.
2.  Ketidakadaan  salah  satu  atau  kedua orangtuanya  karena  kematian,  perceraian atau pelarian diri.
3.  Kurangnya  pengawasan  orangtua  karena sikap  masa  bodoh,  cacat  inderanya,  atau sakit jasmani atau rohani.
4.  Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri,  iri  hati,  cemburu,  terlalu  banyak anggota  keluarganya  dan  mungkin  ada pihak lain yang campur tangan.
5.  Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun  perbedaan  adat  istiadat,  rumah piatu, panti-panti asuhan. 3
Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil  perubahan-perubahan  sosial  dan  budaya dalam  masyarakat  sebagai  bentuk  deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat).  Soerjono  Soekanto  merumuskan bahwa, deviasi adalah: “penyimpangan
3 Simanjuntak. Kriminologi . Bandung : Tarsito, 1984, h. 55.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap  kaidah-kaidah  dan  nilainilai  dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur  dalam  hubungan  antara  seseorang dengan  orang  lain,  atau  antara  seseorang dengan masyarakatnya”. 4
Tindak  pidana  memang  tidak  hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut  andil  dalam  melakukan  suatu  kejahatan yang  tidak  kalah  dengan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa,  memang disayangkan bahwa prilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut  ilmu,  tapi  pada  kenyataannya  anak zaman  sekarang  tidak  kalah  bersaing  dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun  Negara  membedakan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  karena  anak  merupakan  tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga  setiap  anak  pelaku  tindak  pidana yang  masuk  sistem  peradilan  pidana  harus diperlakukan  secara  manusiawi  sebagaimana yang termuat dalam UU PA, yaitu nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup dan  perkembangannya,  serta  penghargaan terhadap pendapat anak.
Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan  pada  lingkungan  Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 214.
yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dalam  hal melanggar  ketentuan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Oleh  karena hal  tersebut,  maka  secara  sistematika  hukum ( recht  sistematisch )  isi  kewenangan  Peradilan
Anak tidak akan dan tidak boleh.
1.  Melampaui  kompetensi  absolut  ( absolute competenties ) Badan Peradilan Umum.
2.  Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut  lingkungan badan peradilan  lain,  seperti  Badan  Peradilan Agama.
Salah  satu masalah  yang  sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan,  tindak  pidana  pembunuhan adalah  suatu  bentuk  kejahatan  dalam  jiwa seseorang  dimana  perbuatan  tersebut  sangat bertentangan  dengan  norma-norma  yang  ada dalam  masyarakat  yaitu  norma  agama  dan adat-istiadat,  sekaligus  bertentangan  dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.
Terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  akan  dilakukan  tindakan  hukum  atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan  pada  aspek  perlindungan  hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.  Hal  ini  didasarkan  karena dalam  diri  seorang  anak  melekat  harkat, martabat,  dan  hak-hak  anak  sebagaimana layaknya  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan  generasi  penerus  bangsa,  sudah selayaknya  mendapatkan  perhatian  khusus terutama  anak  yang  berperkara  dengan hukum.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Salah  satu  prinsip  yang  digunakan dalam  perlindungan  anak  adalah  anak  itu modal  utama  kelangsungan  hidup  manusia, bangsa  dan  keluarga,  untuk  itu  hak-haknya harus  dilindungi.  Anak  tidak  dapat  melindungi diri  sendiri  hak-haknya,  banyak  pihak  yang mempengaruhi  kehidupannya.  Negara  dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
Pembedaan  perlakuan  dan  ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan  dan  pengayoman  terhadap  anak dalam  menyongsong  masa  depannya  yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan kepada  anak  agar  setelah  melalui  pembinaan akan  memperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi manusia  yang  lebih  baik,  yang  berguna  bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Seorang  anak  yang  melakukan  tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum  sebagai  salah  satu  cara  melindungi tunas  bangsa  di  masa  depan,  perlindungan hukum  terhadap  anak  menyangkut  semua aturan  hukum  yang  berlaku.  Perlindungan  ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan secara  fisik  maupun  mental,  oleh  karena  itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. 5
Perlindungan  anak  dapat  dilakukan secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.
5 Harkristuti  Harkrisnowo. Menelaah  Konsep Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  (dalam  Konteks Indonesia) .  Seminar  Keterpaduan  Sistem  Peradilan Pidana  di  Danau  Toba.  Medan  .  Tanggal  4-5  April 2002, h. 3.
Kegiatan  seperti  ini,  antara  lain  dapat  berupa cara  melindungi  anak  dari  berbagai  ancaman baik  dari  luar  maupun  dari  dalam  dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan  berbagai  cara,  mencegah  kelaparan dan  mengusahakan  kesehatannya  dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan  diri  bagi  anak.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak secara  tidak  langsung  adalah  kegiatan  yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan  orang  lain  yang  terlibat  atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut. 6
Dalam  Pasal  20  UU  PA,  bahwa  yang berkewajiban  dan  bertanggungjawab  terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak  adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan  bagi  anak  adalah  setiap  anggota masyarakat  sesuai  dengan  kemampuannya dengan  berbagai  macam  usaha  dalam  situasi dan  kondisi  tertentu.  Perlindungan  anak menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan  agar anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan wajar  sesuai  dengan  hak  asasinya.  Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur  mengenai  masalah  perlindungan anak  dituangkan  pada  suatu  bentuk  aturan yang  disebut  dengan  Hukum  Perlindungan Anak.
Pada  penelitian  ini  penulis  mengambil kasus  sebagaimana  tertuang  dalam  putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn  bahwa  ia  anak
Saka  Tatal  Bin  Karsila  bersama-sama  dengan temannya pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus
6 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung , PT Refika Aditama, 2008,
h..2

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2016 sekitar jam 22.00 WIB bertempat dilahan kosong  belakang  bangunan  showroom  mobil seberang  SMP  Negeri  11  di  Jl.  Perjuangan
Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon.
Bermula  dari  pelaku  yang  dijemput  oleh temannya  untuk  bertemu  dengan  kawanan geng  motor  bernama  monraker  yang  sedang nongkrong  sambil  minum  minuman  keras, dimana  pelaku  dalam  hal  ini  memiliki  masalah dengan  anak  motor  XTC  sehingga  pelaku meminta bantuan dengan anak motor monraker.  Akibat  perbuatan  anak  dan  teman- temannya tersebut menyebabkan Anak Korban Muhammad  Rizky  Rudiana  dan  Anak  Korban Vina meninggal dunia.
Maraknya terjadi tindak pidana
kekerasan yang disertai pembunuhan berencana oleh kelompok masyarakat ataupun kelompok  bermotor  yang  terjadi  di  banyak wilayah Indonesia yang berakibat dirampasnya sepeda  motor  dan  bahkan  tidak  sedikit  yang kehilangan nyawa akibat dari tindakan penganiayaan  dan  pembunuhan  yang  sadis dilakukan para pelaku kelompok bermotor yang marak disebut kelompok begal motor.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai tindak  pidana  pembunuhan  berencana  yang dilakukan  oleh  anak  dengan  judul  tesis: Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn)

## A.  Latar Belakang
Undang –  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945  (selanjutnya  disingkat
sebagai  UUD  NRI  1945)  berbunyi  :  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Dimana segala  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang memiliki akibat yang harus
di pertanggungjawaban  baik  secara  perdata maupun pidana.
Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.” Dalam  hal  ini  negara  ataupun  pemerintahan harusnya  dapat  menghadirkan  lapangan  kerja yang layak bagi masyarakat sehingga masyarakatpun  dapat  hidup  dengan  layak, sehingga  tidak  ada  lagi  alasan  bagi  para pelaku  tindak  pidana  yang  selalu  beralasan karena  tidak  memiliki  perkerjaan  atau  uang untuk makan sehari-hari sehingga menghalalkan segala cara. Anak  dengan  latar  belakang  ketidak
harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi  untuk  mencari  sendiri  lingkungan diluar  keluarga  yang  bisa  menerima  apa adanya.  Apabila  lingkungan  tersebut  positif tentu  akan  menyelesaikan  masalah  si  anak dan  membawanya  kearah  yang  positif  juga. Sebaliknya,  jika  lingkungan  negatif  yang didapat, inilah yang justru akan
menjerumuskan  si  anak  pada  hal-hal  yang negatif, termasuk mulai
melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh. Kedudukan keluarga sangat
fundamental  dalam  pendidikan  anak.  Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung  melakukan  tindakan  kenakalan dalam  masyarakat  dan  tidak  jarang  menjurus ke  arah  tindakan  kejahatan  atau  criminal. Dalam  bukunya  yang  berjudul  Kriminologi,  B. Simanjuntak  berpendapat  bahwa,  kondisi-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kondisi  rumah  tangga  yang  mungkin  dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:
1.  Adanya  anggota  lainnya  dalam  rumah tangga  itu  sebagai  penjahat,  pemabuk, emosional.
2.  Ketidakadaan  salah  satu  atau  kedua orangtuanya  karena  kematian,  perceraian atau pelarian diri.
3.  Kurangnya  pengawasan  orangtua  karena sikap  masa  bodoh,  cacat  inderanya,  atau sakit jasmani atau rohani.
4.  Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri,  iri  hati,  cemburu,  terlalu  banyak anggota  keluarganya  dan  mungkin  ada pihak lain yang campur tangan.
5.  Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun  perbedaan  adat  istiadat,  rumah piatu, panti-panti asuhan. 7
Perkembangan
peradaban dan pertumbuhan  pada  masyarakat  cukup  pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara- cara  yang  telah  berkembang  pula.  Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan.  Pengaruh  modernisasi  tidak  dapat dielakkan,  disebabkan  oleh  ilmu  pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi  jumlah  kejahatan  serta  membina penjahat  tersebut  secara  efektif  dan  intensif. Maka  sulit  kalau  dikatakan  Negara  akan melenyapkan  kejahatan  secara  total.  Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah:  “suatu  gejala  normal  didalam  setiap masyarakat  yang  bercirikan  heterogenitas  dan perkembangan  sosial  dan  karena  itu  tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas”. 8
Berawal  dari  pemikiran  bahwa  manusia merupakan  serigala  bagi  manusia  lain  ( Homo homini lupus ), selalu mementingkan diri sendiri dan  tidak  mementingkan  orang  lain  sehingga
7 Simanjuntak. Kriminologi .  Bandung  : Tarsito, 1984, h. 55.
8 Ninik  Widiyanti  dan  Panji  Anoraga, Perkembangan  Kejahatan  dan  Masalahnya , Jakarta:Pradya Paramita, 1987, h. 1.
bukan  hal  yang  mustahil  bagi  manusia  untuk melakukan  kesalahan-kesalahan,  baik  itu disengaja  maupun  tidak  disengaja,  sehingga perbuatan  itu  merugikan  orang  lain  dan  tidak jarang  pula  merugikan  orang  lain  dan  tidak jarang  pula  melanggar  hukum,  kesalahan  itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).
Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.  Pembunuhan  adalah  setiap pebuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja untuk  menghilangkan/merampas  jiwa  orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan  yang  sangat  terkutuk  dan  tidak berperikemanusiaan.  Dipandang  dari  sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan  yang  terlarang  bahkan  tidak  boleh dilakukan.
Didalam  tindak  pidana  pembunuhan yang  menjadi  sasaran  si  pelaku  adalah  nyawa seseorang  yang  tidak  dapat  diganti  dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan  dengan  Undang-Undang  1945 yang  berbunyi:  “setiap  orang  berhak  untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
Apabila  kita  melihat  kedalam  kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (yang
selanjutnya  disingkat  KUHP),  segera  dapat diketahui  bahwa  pembentuk  undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan- ketentuan  pidana  tentang  kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku  ke  II  Bab  ke-XIX  KUHP  yang  terdiri  dari tiga  belas  pasal,  yakni  dari  Pasal  338  sampai dengan Pasal 350.
Salah  satu masalah  yang  sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan,  tindak  pidana  pembunuhan adalah  suatu  bentuk  kejahatan  dalam  jiwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seseorang  dimana  perbuatan  tersebut  sangat bertentangan  dengan  norma-norma  yang  ada dalam  masyarakat  yaitu  norma  agama  dan adat-istiadat,  sekaligus  bertentangan  dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.
Beberapa  tahun  belakangan  ini  juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di  dalam  masyarakat,  dimana  kejahatan- kejahatan  tindak  pidana  pembunuhan  tidak hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  akan tetapi  juga  dilakukan  oleh  anak-anak  baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.
Terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  akan  dilakukan  tindakan  hukum  atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan  pada  aspek  perlindungan  hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.  Hal  ini  didasarkan  karena dalam  diri  seorang  anak  melekat  harkat, martabat,  dan  hak-hak  anak  sebagaimana layaknya  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan  generasi  penerus  bangsa,  sudah selayaknya  mendapatkan  perhatian  khusus terutama  anak  yang  berperkara  dengan hukum .

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana pertanggungjawaban
pidana  anak  sebagai  pelaku  dalam tindak  pidana  pembunuhan  berencana dalam sistem hukum Indonesia?
2.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana  pembunuhan
berencana  dalam  Putusan  Pengadilan
Negeri Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn? 3.  Bagaimana pertimbangan hukum
hakim  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  pembunuhan  berencana dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri
Nomor
16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn?

## C.  Metode Penelitian
Jenis  Metode  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  (normative  legal reserch)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan cara melakukan pengkajian
perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 9

## D.  Pembahasan
1.  Pertanggungjawaban  adalah  bentuk untuk  menenutukan  apakah  seseorang  akan dilepas  atau  dipidana  atas  tindak  pidana  yang telah  terjadi,  dalam  hal  ini  untk  mengatakan bahwa  seseornag  memiliki  aspek  pertanggung jawaban  pidana  maka  dalam  hal  itu  terdapat beberapa  unsur  yang  harus  terpenuhi  untuk menyatakan  bahwa  seseornag  tersebut  dapat dimintakan  pertanggungjawaban.  Unsur-unsur tersebut ialah:
a.  Adanya suatu tindak pidana
Unsur  perbuatan  merupakan  salah  satu unsur  yang  pokok  pertanggungjawaban pidana,  karena  seseornag  tidak  dapat dipidana    apabila  tidak  melakukan  suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh  undang-undang  hal  itu  sesuai  dengan
9 Soejono  dan  H.  Abdurrahman, Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,  2003,  h. 56.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia lege  poenali  artinya  tidak  dipidana  suatu perbuatan  apabila  tidak  ada  Undnag- Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. 10
b.  Unsur kesalahan
Kesalahan  yang  dalam  bahasa  asing disebut  dengan  schuld  adalah  keadaan psikologi  seseorang  yang  berhubungan dengan  perbuatan  yang  ia  lakukan  yang sedemikian  rupa  sehingga  berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku  dapat  dicela  atas  perbuatannya. 11
Pengertian  kesalahan  di  sini  digunakan dalam  arti  luas.  Dalam  KUHP  kesalahan digunakan  dalam  arti  sempit,  yaitu  dalam arti  kealpaan  sebagaimana  dapat  dilihat dalam  rumusan  bahasa  Belanda  yang berada dalam pasal 359 dan 360.
Dari  suatu  perbuatan  yang  telah  terjadi maka  orang  lain  akan  menilai  menurut  hukum yang  berlaku  apakah  terhadap  perbuatan tersebut  terdapat  kesalah  baik  disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. 1)  Kesengajaan
Dalam  tindak  pidana  kebanyakan  di Indonesia  memiliki  unsur  kesengajaan  atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa  orang  yang  lebih  pantas  mendapatkan hukuman  adalah  orang  yang  melakukan  hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur  kesengajan.  Mengenai  unsur  kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku  mengetahui  bahwa  perbuatananya
10 Moeljalento,  2008,  Asas-Asas  Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, h. 25
11 Frans  Maramis,  2012,  Hukum  PIdana Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, h. 114
diancam  oleh  undang-undang  ,  sehingga  tidak perlu  dibuktikan  bahwa  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  merupakan  perbuatan yang  bersifat  “jahat”.  Sudah  cukup  dengan membuktikan  bahwa  pelaku  menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuataannya.
Kesengajan  telah  berkembang  dalam yurisprudensi  dan  doktrin  sehingga  umumnya telah  diterima  beberapa  bentuk  kesengajaan, yaitu : 12

## 1. Sengaja sebagai maksud
Sengaja  sebagai  maksud  dalam kejahatan  bentuk  ini  pelaku  benar-benar menghendaki  (willens)  dan  mengetahui (wetens)  atas  perbuatan  dan  akibat  dari perbuatan  yang  pelaku  perbuatan.  Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena  itu  A  memiliki  dendam  khusus terhadap  B,  sehingga  A  memiliki  rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan  B  tewas,  maka  perbuatan  A tersebut  dapat  dikatakan  adalah  perbuatan yang  benar-benar  ia  kehendaki.  Matinya  B akibat  tikaman  pisau  A  juga  dikehndaki olehnya. 13
2.  Sengaja sebagi suatu keharusan
Kesangajan  semacam  ini  terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk  mencapi akibat dari perbuatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu  sebagai  keharusan  untuk  mencapai tujuan  yang  lain.  Artinya  kesangajan  dalam bentuk  ini,  pelaku  menyadari  perbuatan yang  ia  kehendaki  namun  pelaku  tidak
12 Ibid , h. 121
13 Ibid , h.122

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menghendaki  akibat  dari  perbuatan  yang telah ia perbuat. 14 3.  Sengaja Sebagi kemungkinan Dalam sengaja sebagai
kemungkinan,  pelaku  sebenarnaya  tidak menghendaki  akibat  perbuatanya  itu,  tetapi pelaku sebelumnya telah mengethaui bahwa  akibat  itu  kemungkinan  juga  dapat terjadi,  namun  pelaku  tetap  melakukan perbuatannya  dengan  mengambil  resiko tersebut.
2)  Kealpaan (culpa)
Dalam  pasal-pasal  KUHPidana  sendiri tidak  memberikan  definisi  mengenai  apa  yang diamksud  dengan  kealpaan.  Sehingga  untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka  memerlukan  pendapat  para  ahli  hukum. Kelalaian  merupakan  salah  satu  bentuk kesalahan  yang  timbul  karena  pelakunya  tidak memenuhi  standar  yang  telah  ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.
Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain  yang  ia  sadari,  dimana  pelaku menyadari dengan adanay resiko namun tetap melakukan  dengan  mengambil  resiko  dan berharap  akibat  buruk  atau  resiko  buruk  tidak akan  terjadi.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  kelalaiam  yang  tidak  disadari  atau lalaiadalah  seseornag  tidak menyadari  adanya resiko  atau  kejadian  yang  buruk  akibat  dari perbuatan  ia  lakukan  pelaku  berbuat  demikian dikarenan  anatar  lain  karena  kurang  berpikir atau  juga  bisa  terjadi  karena  pelaku  lengah denagn adanya resiko yang buruk.
b.  Adanya  pembuat  yang  dapat  bertanggung jawab
Kemampuan  bertanggungjawab  selalu
berhubungan dengan psycis pembuat.
Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana,  hal  ini  yang  menjadikan  kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung  jawab  merupakan  dasar  untuk menentukan  pemidanaan  kepada  pembuat. Kemampuan  bertanggung  jawab  ini  harus dibuktikan  ada  tidaknya  oleh  hakim,  karena apabila  seseorang  terbukti  tidak  memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat,  artinya  pembuat  perbuatan  tidka dapat  dipidana  atas  suatu  kejadian  tindak pidana.
Kemampuan  bertanggung  jawab  juga berhubungan  dengan  umur  tertentu  bagi pelaku  tindak  pidana.  Artinya  hanya  pelaku yang  memenuhi  batas  umur  tertentu  yang memilki  kemampuan  bertanggung  jawab  serta memilki  kewajiban  pertanggung  jawaban  atas perbuatan  yang  telah  dilakukan,  hal  ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi  dapat  mempengaruhi  seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya  anak  pada  umur  tertentu  belum  dapat menyadari  dengan  baik  apa  yang  telah dilakukan,  artinya  anak  pad  aumur  tertentu juga  tidak  dapat  memisahkan  mana  yang  baik dan  mana  yang  salah  tentu  juga  hal  ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya.  Apabila  anak  pada  tertentu melakukan  tindak  pidana  dan  oleh  karena perbuatannya  dilakukan  proses  pidana  makan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya. 15
Dalam  proses  pemidanaan  nya  hakim wajib  memcari  dan  membuktikan  apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki  kemampuan  bertanggung  jawab  baik karena  usia  yang  belum  cukup  umur,  atau dikarenakan  keadaan  psycologi  seseorang terganggu  maka  orang  tersebut  tidak  dapat diminta pertanggung jawabanya.
c.  Tidak ada alasan pemaaf
Dalam  keadaan  tertentu  seseorang pelaku  tindak  pidana,  tidak  dapat  melakukan tindakan  lain  selain  melakukan  perbuatan tindak  pidana,  meskipun  hal  itu  tidak  di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku  nya  harus  menghadi  jalur  hukum.  Hal itu  tidak  dihindari  oleh  pelaku meskipun  hal  itu tidak  diinginkan  oleh  dirinya  sendiri.  Hal  itu dilakukan  oleh  seseorang  karena  factor-faktor dari luar dirinya. 16
Faktor-faktor  dari  luar  dirinya  atau batinnya  itulah  yang  menyebabkan  pembuat tindak  oidana  tidak  dapat  berbuat  lain  yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus.  Artinya,  berkaitan  dengan  hal  ini pembuat  tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana,
sehingga pertanggujawaban  berkaitan  dengan  hal  ini ditunggukan  smapai  dapat  dipastikan  ada tidaknya  unsur  alasan  pemaaf  dalam  diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana
15 Agus  Rusianto,  2016,  Tindak  Pidana  dan Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Prenada  media Group, Jakarta, h. 80
16 Chairul  Huda,  2006,  Dari  tiada  Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada
Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan,
Jakarta, Kencana, h. 116
dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana  tidak  dapat  berbuat  lain  selain melakukan tindak pidana tersebut. 17
Dalam  pemeriksaan  perkara  hakim harus  memperhatikan  terkait  pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan untuk  memutus  perkara.  Pembuktian  adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di  persidangan.  Tujuan  pembuktian  adalah untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu peristiwa  / fakta  yang  diajukan itu  benar-benar terjadi,  guna  mendapatkan  putusan  hakim yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak  akan  bisa menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar- benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenaranya, sehingga  nampak  adanya  hubungan  hukum antara para pihak. 18
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana  hakim  dalam  mengemukakan pendapat  atau  pertimbangannya  berdasarkan fakta-fakta  serta  alat  bukti  dipersidangan  serta keyakinan  hakim  atas  suatu  perkara.Oleh sebab  itu  hakim  memiliki  peran  sentral  dalam menjatuhkan  putusan  pengadilan.  Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan  mengenai  hal-hal yang memberatkan  dan meringankan  putusan, pertimbagan  tersebut  dijadikan  alasan  oleh hakim  dalam menjatuhkan  putusannya  baik  itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. 19
17 Ibid.
18 Ibid , h. 141.
19 Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana Terkait  Hal  Yang  Memberatkan  Dan  Meringankan Putusan.  Banda  Aceh.  Jurnal  Ilmu  Hukum.  No.  66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. h. 344.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP  Dalam  Pasal  197  huruf  d  berbunyi “Pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan disidang  yang  menjadi  dasar  penentuan kesalahan  terdakwa”.  Sedangkan  Pasal  197 huruf  f  berbunyi  “Pasal  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan atau  tindakan  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  dari putusan,  disertai  keadaan  yang  memberatkan dan meringankan terdakwa”. 20
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat
putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:
a.  Sikap  prilaku  apriori,  yakni  adanya  sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa  dan  diadili  adalah  orang  yang memang bersalah dan harus dipidana.
b.  Sikap  perilaku  emosional,  yakni  putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangaihakim.  Hakim  yang  mempunyai perangai  mudah  tersinggung  akan  berbeda dengan  perangai  hakim  yang  tidak  mudah tersinggung.
c.  Sikap  arrogance  power,  yakni  sikap  lain yang  mempengaruhi  suatu  putusan  adalah “kecongkakkan  kekuasaan”,  disini  hakim merasa  dirinya  berkuasa  dan  pintar, melebihi  orang  lain  (jaksa,  pembela, ataupun terdakwa).
d.  Moral,  yakni  moral  seorang  hakim  karena bagaimanapun  juga  pribadi  seorang  hakim diliputi  oleh  tingkah  laku yang  didasari  oleh
20 Ibid , h. 345.
moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara. 21
Faktor objektif meliputi :
a.  Latar  belakang  budaya,  yakni  kebudayaan, agama,  pendidikan  seseorang  tentu  ikut mempengaruhi  putusan  hakim.  Meskipun latar  belakang  hidup  budaya  tidak  bersifat determinis,  tetapi  faktor  ini  setidaknya  ikut mempengaruhi  hakim  dalam  mengambil suatu keputusan.
b.  Profesionalisme,  yakni  kecerdasan  serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu  putusan  sering  dipengaruhi  oleh profesionalisme hakim tersebut. 22
Hakim  dalam  mengadili  pelaku  tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran  dan  keadilan  dalam  suatu  putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan
putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah  sehingga  putusan  yang  dijatuhkan  hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam mnjatuhkan putusan harus  mempertimbangkan  banyak  hal,  baik  itu yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan  kesalahan
21 Yahya  Harahap,  sebagaimana  dikutip  M. Syamsudin.  2012.  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Jakarta. Kencana.
h. 93.
22 LH Permana. 2016. Analisis Pertimbangan Hukum  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana  Di  Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan.  Lampung.  Jurnal.  Fakultas  Hukum.
Universitas Lampung. h. 9.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  dilakukan  pelaku,  kepentingan  pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan. 23
2.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  Dalam    Putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn.
Perlindungan anak dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  diartikan  sebagai  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-ahak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Mendapatkan perlindungan merupakan  hak  dari  setiap  anak, dan  diwujudkannya  perlindungan  bagi  anak berarti  terwujudnya  keadilan  dalam  suatu masyarakat.
Perlindungan  anak  dalam  hukum  pidana, selain  diatur  dalam  Pasal  45,  Pasal  46,  dan Pasal  47  KUHP  (  telah  dicabut  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak).
Kemudian  terdapat  juga  beberapa  Pasal  yang secara langsung atau tidak lang-sung berkaitan dengan  perlindungan  anak  yaitu  antara  lain Pasal  278,  Pasal  283,  Pasal  287,  Pasal  290, Pasal  301,  Pasal  305,  Pasal  308,  Pasal  341, dan  Pasal  365  KUHP.  Selanjutnya,  dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  yang  pada  prinsipnya mengatur  mengenai  perlindungan  hak  hak anak.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
23 R  Afandi.  Analisis  Dasar  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak.
Dalam  http://download.portalgaruda.org.  access  18
Mei 2019.
Selanjutnya  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  mengatur  bahwa  perlindungan  anak bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  juga  mengatur  mengenai  perlindungan khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Mengenai  perlindungan  khusus  terhadap anak  korban  tindak  kekerasan  diatur  dalam Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan  bahwa  perlindungan  khusus  bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  meliputi  kekerasan fisik,  psikis,  dan  seksual  dilakukan  melalui upaya:
1)  Penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melindungi  anak  korban  tindak  kekerasan;
dan 2)  Pemantauan,  pelaporan,  dan  pemberian
sanksi.
Pemerintah
sebagaimana amanat
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  telah  membentuk  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan  pembentukan  lembaga  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bersifat independen dalam rangka
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan  anak  maka  terbentuklah  KPAI Melalui  Keppres  Nomor  77  Tahun  2003 tentang  Komisi  Perlidungan  Anak  Indonesia. KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:
a.  Melakukan  sosialisasi  seluruh  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
mengumpulkan data dan informasi, menerima
pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan,
evaluasi dan pengawasan terhadap penyelengga-raan perlindungan anak.
b.  Memberikan  laporan,  saran,  masukan  dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012  (TLNRI  2012-153)  merupakan  pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  yang  efektif  mulai  berlaku setelah  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanggal diundangkan.  Apabila  ditelusuri,  alasan  utama pengganti
Undang-Undang tersebut
dikarenakan  Undang –Undang  Nomor  3  Tahun
1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum  memberikan  perlindungan  kepada  anak yang berhadapan dengan hukum. 24
Terkait  dengan  umur  anak,  anak  yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat diajukan  ke  sidang  Pengadilan  Anak.  Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis,  psikologis  dan  paedagogis,  bahwa
24 Gatot Supramono, Op.Cit., h. 117
anak  yang  belum  berumur  12  (dua  belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Anak  yang  belum  berumur  12  (dua  belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk  menentukan  apakah  kepada  anak  akan dijatuhkan  pidana  atau  tindakan,  maka  hakim mempertimbangkan  berat  ringannya  tindak pidana  yang  dilakukan.  Di  samping  itu  juga diperhatikan,  keadaan  anak,  keadaan  rumah tangga  orang  tua/wali/  orang  tua  asuh, hubungan  antara  anggota  keluarga,  dan keadaan  lingkungannya.  Di  samping  itu  hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.  Menurut  Undang –  Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak,  Pasal  69  ayat  2,  anak yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun hanya  dapat  dikenai  tindakan.  Sedangkan pasal  70  menyatakan  bahwa  ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dijadikan dasar pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan pidana  atau  mengenai  tindakan  dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian undang- undang baru mengubah usia
pertanggungjawaban  pidana,  dari  minimal delapan  tahun  menjadi  12  sampai  18  tahun. Batasan  usia  yang  bisa  ditahan  14  sampai  18 tahun.
Didalam  Pasal  95  UU  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  yang  memberikan  ancaman sanksi  administratif  dan  pasal  96  yang memberikan  ancaman  pidana  penjara  paling lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan  dengan  sengaja  yang  menimbulkan suatu  akibat  yang  dilarang  harus  dipelajari ajaran kausalitet.
Menurut  Andi  Hamzah,  berkaitan  dengan hal-hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa terjadinya  delik  hanya  pada  delik  yang mensyaratkan  akibat  tertentu,  yaitu  delik materiel, misalnya pembunuhan (pasal 338,pasal  340  KUHP),  penipuan  (pasal  378 KUHP)  dan  delik  culpa,  misalnya  karena kelalaiannya  mengakibatkan  kematian  orang lain  (pasal  359  KUHP),  karena  lalainya, menyebabkan  lukanya  orang  lain  (pasal  360 KUHP), dan sebagainya. 25
Dalam  Pasal  338  KUHP  bagian  inti  delik ini  adalah  “dengan  sengaja”  serta  “merampas nyawa  orang  lain.”  Kesengajaan  disini ditujukan  kepada  hilangnya  nyawa  orang  lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan  untuk  menghilangkan  nyawa orang.  Matinya  orang  itu  hanya  akibat  dari penganiayaan.
Melihat kasus pembunuhan yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur,  berkaitan erat dengan kondisi keluarga dan media massa (koran atau televisi). Meski pada banyak kasus kekerasan impulsif oleh anak biasanya masalah  pemicunya  sepele,  reaksi  perilaku yang diberikan anak yang mengalami masalah ini  terkadang  lebih  dari  yang  dibayangkan. Menendang, memecahkan barangbarang, memukul  dan  melukai  diri  sendiri  adalah sebagian  reaksi  perilaku  yang  dilakukan  oleh anak  yang  melakukan  kekerasan  impulsif. Anak  adalah  seorang  peniru  ulung.  Segala gerak  geriknya  pada  awal  masa  kehidupan didapatnya  dari  meniru  orang  di  sekitarnya.
25 Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, h. 144
Orangtua  dan  keluarga  adalah  tempat  belajar pertama  kali.  Selanjutnya  lingkungan  akan berkontribusi lebih banyak lagi dalam membuat si  anak  belajar  hal-hal  baru  termasuk  dalam mengungkapkan perasaan dan berperilaku.
Dalam prakteknya selama proses penyidikan  dan  penanganan  anak  pelaku tindak pidana pembunuhan, misalnya contoh di wilayah  studi  Polres  Majalengka  dalam  kasus diatas  di  tangani  oleh  unit  jatanras/rat,  hal  ini disebabkan  keterbatasan  SDM  dan  Sarana dan  prasarana  yang  belum  memadai  dan masih menganggap dasar pertimbangan dilakukan  menahan  anak,  adalah  karena  anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan  diri,  merusak  bukti  atau  mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat  diketahui  bahwa  dasar  pertimbangan penahanan  anak  menurut  Pasal  32  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  adalah Penahanan  dilakukan  apabila  anak melakukan tindak  pidana  berusia  14  tahun  ke  atas  dan diancam  pidana  penjara  7  tahun  keatas  yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Jika  kepentingan  anak  menghendaki dilakukan  penahanan,  maka  anak  tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki,  walaupun  anak  melakukan tindak  pidana yang  diancam  dengan  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih,  maka  tidak  dilakukan penahanan.  Kepentingan  anak  disini  ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap  perkembangan  fisik,  mental,  dan sosial  anak,  maka  penahanan  anak  tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya  terakhir  dalam  jangka  waktu  singkat.
Mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan balai pemasyarakatan yang
melakukan  penelitian  terhadap  anak  nakal,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti kriminolog,  psikolog,  pemuka  agamadan  lain- lain.
Begitu  pula  dalam  prakteknya  selama proses  penahanan  anak  di  rumah  tanahan Polres Majalengka masih ditempatkan bersama  dengan  orang  dewasa,  dimana seharusnya pelaku tindak pidana anak ditempatkan di penahanan anak, harus dipisah dari  tempat  penahanan  orang  dewasa  dan selama  anak  ditahan,  kebutuhan  jasmani, rohani,  dan  sosial  anak  harus  tetap  dipenuhi. Anak  ditempatkan  lembaga  penempatan  anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan  kesejahteraan  social  (LPKS) apabila  belum  terdapat  LPAS,  tempatnya terpisah  dari  narapidana  anak.  Hal  ini  dilatar belakangi  pertimbangan  psikologis,  untuk menghindari  akibat  negatif  sebab  anak  yang ditahan  belum  tentu  terbukti  melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana dikhawatirkan dapat menularkan
pengalamannya  kepada  anak  yang  berstatus tahanan,  dan  mempengaruhi  perkembangan mentalnya.
Narapidana  anak  dan  tahanan  anak, berpengaruh  dengan  sikap  dan  tindakan tahanan  dewasa.  Anak  bisa  saja  mengetahui pengalaman- pengalaman melakukan kejahatan  yang  belum  pernah  didengar  dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban  pelecehan  seksual  selama  berada dalam tahanan tersebut dan adanya pemberitaan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  ,hal  ini  mengkwatiran  akan  merusak metal anak.
Dalam  Pasal  2  Undang  -  Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang
berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  dapat menyongsong  masa  depannya  yang  masih panjang  serta  memberi  kesempatan  kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan  negara.  Perlindungan  anak  juga  meliputi kegiatan  yang  bersifat  langsung  dan  tidak langsung  dari  tindakan  yang  membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Dalam hal ini proses peradilan dan penjara bisa membahayakan anak secara fisik dan psikis.
Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  tindak  pidana  yang  diancam pidana  di  atas  tujuh  tahun  tidak  bisa melakukan  diversi,  dalam  hal  ini  tidak  ada bedanya  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  3 Tahun 1997 yang menekankan pada Retributive  Justice.  Sehingga  akan  sulit memasyarakatkan anak yang berkonflik dengan  hukum  agar  menjadi  orang  baik  dan berguna,  selain  itu  tertutup  peluang  untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sehingga  sulit  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat, dan anak yang berkonflik dengan  hukum akan sulit  berkembang  untuk  masa  depannya karena rasa bersalah yang selalu ada.
Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  acara  peradilan  pidana  anak  diatur dalam  pasal  16  sampai  dengan  pasal  62, artinya  ada  47  pasal  yang  mengatur  hukum acara  pidana  anak.  Hukum  acara  pidana disebut  juga  sebagai  hukum  pidana  formal. Menurut  Lamintang,  hukum  pidana  formal memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur tentang  bagaimana  caranya  hukum  pidana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  bersifat  abstrak  itu  harus  diberlakukan secara konkret. 26
Jaminan  perlindungan  hak-hak  anak  juga terdapat  dalam  pasal  18  yang  menyebutkan bahwa  dalam  menangani  perkara  anak,  anak korban,  dan/atau  anak  saksi,  pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional dan  tenaga  kesejahteraan  sosial,  penyidik, penuntut  umum,  hakim,  dan  advokat  atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan tetap terpelihara.
Pasal  19  menyebutkan  bahwa  segala yang  berhubungan  dengan  identitas  anak, anak  korban,  dan/atau  anak  saksi  wajib dirahasiakan  dalam  pemberitaan  di  media cetak  ataupun  elektronik  bahkan  identitas sebagaimana  dimaksud  di  atas  meliputi  nama anak,  nama  anak  korban,  nama  anak  saksi, nama  orang  tua,  alamat,  wajah,  dan  hal  lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.
Landasan  yuridis  lain  yang  mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana  atau  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  yang  juga  menetapkan  bahwa  terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  atau  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  yang  telah  diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan  secara  khusus  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  (LPA),  tetapi  khusus terhadap  anak,  dalam  undang-undang  ini
26 P.A.F.  Lamintang,  1984, Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung:  Sinar  Baru,  h.
10.
tentang  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  tidak mengikuti  ketentuan  sanksi  tentang  pidana pokok  yang  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP,  dan menentukan  sanksi  secara  tersendiri  yang dituangkan  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  Undang  - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  bahwa  pidana  pokok yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  yang berkonflik dengan hukum ialah:
a.  pidana peringatan;
b.  Pidana  dengan  syarat  (pembinaan  luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
c.  pelatihan kerja;
d.  pembinaan dalam lembaga;
e.  pidana penjara (maksimum 10 tahun).
Dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh Anak  sebelum  genap  berumur  18  tahun  dan diajukan  ke  sidang  pengadilan  setelah  Anak yang  bersangkutan  melampaui  batas  umur  18 tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  21  tahun, Anak  tetap  diajukan  ke  sidang  Anak  Menurut Undang  -  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  ketentuan  Pasal  84  ayat:  (1)  anak  yang ditahan  ditempatkan  di  LPA;  (2)  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan  dan  pelatihan,  pembimbingan  dan pendampingan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (3) LPAS  wajib  menyelenggarakan  pendidikan, pelatihan  keterampilan,  dan  pemenuhan  hak lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3);  (5)
Bapas  wajib melakukan  pengawasan  terhadap

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pelaksanaan  program  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4).
Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  diatur  dalam  Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan  terhadap  anak  pidana  di  Lembaga
Pemasyarakatan Anak
dilakukan penggolongan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan,  dan  kriteria  lainnya  sesuai  dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Ditahannya
anak di Lembaga Pemasyarakatan  Anak  bukan  semata-mata untuk  memberikan  hukuman  kepada  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana, melainkan  anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan anak diberikan pelatihan, pendidikan serta pendekatan terhadap agama dengan mendatangkan  para  ahli  agama  anak  sesuai dengan  agama  dan  kepercayaannya  masing- masing.
Setelah  keluarnya  anak  dari  lembaga pemasyarakatan, anak memiliki keahlian tersendiri  dan  memiliki  pengetahuan  agama yang  tinggi  sehingga  kedepannya  anak diharapkan takut untk mengulangi perbuatannya kembali dan lebih taat lagi dalam beribadah  serta  diharapkan  dapat  berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Lain
halnya jika lembaga
pemasyarakatan anak hanya memberikan efek jera  terhadap  anak,  maka  hal  ini  dapat berakibat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan  mental  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana,  sehingga  setelah  keluarnya anak dari lembaga pemasyarakatan anak akan takut  untuk  bersosialisasi  karena  menganngap dirinya  sudah  gagal  karena  sudah  pernah
ditahan  pihak  kepolisian.  Atau  bisa  juga  jika tidak  diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  anak setelah bebas dari penjara akan semakin jahat sehingga  semakin  dibenci  masyarakat  dan dikucilkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan  dari  pembentuk  undang-undang dalam menetapkan undang-undang ini pastinya  walaupun  anak  terlibat  kasus  pidana setelah selesainya anak menjalani hukuman di lembaga  pemasyarakatan  dapat  berguna  dan berkarya dalam kehidupannya sehingga masyarakat atau warga sekitarnya lambat laun dapat  melupakan  kalau  si  Anak  ini  pernah terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu.
Anak  pelaku  tindak  pidana  dihukum setengah  hukuman  orang  dewasa.  Anak  tidak boleh mendapat hukuman mati, dalam pasal ini yaitu  Pasal  45,  Pasal  46  dan  Pasal  47  KUHP bukan  alasan  bagi  anak  pekaku  tindak  pidana untuk  menghapus  pidana  tetapi  hanya  untuk meringankan pidana.
Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Undang-Undang Nomor  3 Tahun  1997  dinyatakan  tidak  berlaku lagi, karena undang-undang tersebut dianggap sudah  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan hukum  masyarakat,  yaitu  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Dalam  Undang-  Undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  dapat  menjamin  terlindungnya  hak-hak anak, dimulai pada tahap pemeriksaan kepolisian,  sampai  pemeriksaan  di  pengadilan sampai dengan pembinaan anak di lapas.
Terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  diancam  Pasal  80 Ayat  (3) jo  Pasal  76  c  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perlindungan  Anak,  dengan  pidana  penjara paling lama 15 tahun dengan denda 3 milyar.
3.  Pertimbangan  Hukum  Hakim Terhadap Anak Sebagai Pekaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan
bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  pasal dalam dakwaan Pertama Primair yang didakwakan kepada Anak Saka Tatal Bin Bagja tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian  dakwaan  Penuntut  Umum  telah terbukti  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  Anak  Saka  Tatal  Bin  Karsila  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama  –  Sama  Melakukan  Pembunuhan Berencana”  memenuhi  rumusan  unsur  pasal 340  KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP sebagaimana  dakwaan  Penuntut  Umum  yang didakwakan  kepada  Terdakwa  pada  dakwaan Pertama Primair.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  di  atas  oleh  karena unsur  pasal  dalam  dakwaan  Pertama  Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidair Atau Kedua Primair, Subsidair, Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan, Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan atau  alasan  pemaaf  maupun  juga  kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana, maka Anak Saka Tatal Bin Bagja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  mampu  bertanggung
jawab,  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi  pidana;  Menimbang,  bahwa  dari keterangan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja maupun  keterangan  ibu  kandung  Anak  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan  Pembimbing Kemasyarakatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Karsila pada saat melakukan tindak pidana berusia 15 (lima  belas)  tahun  6  (enam)  bulan,  maka kepadanya  di  perlakukan  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Menimbang,  bahwa  menurut  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP.
Dimana penjatuhan pidana untuk seorang  anak  ditentukan  ½  (setengah)  dari hukuman  maksimum  pidana  orang  dewasa seperti  diatur  dalam  KUHP  tujuan  dari ketentuan  tersebut  adalah  untuk  melindungi dan mengayomi anak agar dapat
menyongsong  masa  depan  yang  masih panjang.
Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  Ibu Kandung Anak Saka Tatal Bin Bagja dihubungkan dengan hasil
Penelitian Pembimbing  Kemasyarakatan  Cirebon,  bahwa Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dalam  melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Anak Saka Tatal Bin Bagja kurang pengawasan dari orang tua Anak saka Tatal Bin Bagja, pergaulan yang negatif  serta  banyaknya  waktu luang  sehingga digunakan  oleh  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal tersebut di atas,  maka Majelis Hakim sependapat  dengan  pendapat  Pembimbing Kemasyarakatan,  Cirebon  dan  Sakti  Peksos dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kota  Cirebon  untuk menjatuhkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pidana  penjara  di  LPKA  Bandung  yang setimpal  dengan  perbuatan  Anak  Saka  Tatal Bin  Bagja  karena  dengan  pidana  penjara  ini akan membuat Anak Saka Tatal Bin Bagja jera dan dapat mendidik Anak Saka Tatal Bin Bagja sehingga  diharapkan  Anak  Saka  Tatal  Bin Bagja tidak mengulangi kembali perbuatannya.
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak  pidana yang dilakukan oleh Anak Saka Tatal Bin Bagja Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Cirebon  sependapat  dengan  Penuntut  Umum, akan  tetapi  mengenai  berat  ringannya  pidana yang  akan  dijatuhkan  Majelis  Hakim  Anak
Pengadilan Negeri Cirebon
akan mempertimbangkan sendiri.
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini terhadap  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  telah dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  ditahan  dan  penahanan terhadap  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Saka Tatal Bin Bagja tetap berada dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  mengenai  barang bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan  bahwa barang  bukti  tersebut  masih  diperlukan  untuk pemeriksaan  perkara  atas  nama  Tersangka Sudirman  Bin  Suratno  Dkk  maka  terhadap barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam perkara  atas  nama  Tersangka  Sudirman  Bin Suratno Dkk;
Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi  yang  diajukan  oleh  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  bahwa  apa –  apa  yang
disampaikan  oleh  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja telah  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim tersebut  di  atas  dan  setelah  Majelis  Hakim memperhatikan  nota  Pembelaan/Pleidooi  dari Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  tersebut  ternyata tidak  ada  bukti  yang  dapat  membuktikan kebenaran  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja,  oleh karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  untuk menolak Pembelaan/ Pleidooi Anak Saka Tatal Bin Bagja ;
Menimbang,  bahwa  suatu  pemidanaan adalah  dimaksudkan  di  samping  membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting  adalah  diharapkan  agar  membawa manfaat  dan  berguna  pula  bagi  diri  pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan  pidana  tidaklah  bertujuan  sebagai balas  dendam  dan  untuk  menimbulkan  duka nestapa  bagi  pelaku  tindak  pidana,  melainkan dimaksudkan  agar  pelaku  tindak  pidana  kelak dikemudian  hari  setelah  selesai  menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh  hidup  dan  kehidupannya  secara layak  dengan  bekal  kesadaran  penuh  yang disertai  tekad  dan  prinsip  untuk  senantiasa berhati –  hati  dalam  menapaki  perjalanan hidup dan kehidupannya  serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Saka Tatal Bin Bagja:
Keadaan yang memberatkan:
•   Perbuatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan teman-temannya meresahkan masyarakat;
•   Perbuatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan teman-temannya  telah  membuat  Anak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
korban  Muhammad  Rizky  dan Anak  korban Vina meninggal dunia;
•   Perbuatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan teman-temannya  sangat  sadis,  kejam  dan di luar perikemanusiaan;
•   Perbuatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan teman-temannya tidak mencerminkan kenalan  remaja  pada  umumnya  tetapi sudah  menjurus  kepada  perbuatan  yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat;
•   Keberadaan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya  kelompok  geng  motor membuat keresahan, kecemasan dan ketakutan di masyarakat Cirebon;
•   Perbuatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan teman-temannya  telah  membuat  keluarga para  korban  kehilangan  orang  yang  sangat dicintai dan disayangi;
•   Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  berbelit  belt dipersidangkan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara;
Keadaan yang meringankan:
•   Anak  Saka  tatal  Bin  Bagja  masih  muda usianya  sehingga  masih  bisa  diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya di masa depan;
•   Anak  Saka  tatal  Bin  Bagja  belum  pernah dihukum;
•   Anak Saka Tatal Bin Bagja bukanlah pelaku utama,  peran  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja dalam  perkara  aquo  memukul  sekali  dan melakukan  pelemparan  batu  ke  arah sepeda  motor  Anak  korban  Muhammad Rizky;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  dijatuhi  pidana  maka haruslah  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya perkara;
Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis
Hakim Anak Pemeriksa Perkara aquo mempertimbangkan mengenai hal yang
memberatkan dan meringankan, maka hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Anak  Saka Tatal  Bin  Bagja  sudah  pantas,  layak  dan sesuai  dengan  rasa  keadilan  hukum  dan keadilan  masyarakat  maupun  keadilan  bagi korban;
Memperhatikan ketentuan Pasal 340 Jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana,  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan    Pidana  Anak,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP  dan peraturan  lain  yang  bersangkutan  dengan perkara ini :
M E N G A D I L I :
1.  Menyatakan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA –
SAMA MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA””;
2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  Saka Tatal  Bin  Bagja  dengan  pidana  penjara  di LPKA Bandung selama 8 (delapan) tahun;
3.  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Anak Saka Tatal Bin Bagja dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4.  Menetapkan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja tetap berada dalam tahanan ;
5.  Menetapkan barang bukti berupa:
•   1  (satu)  batang  bambu  bulat  ukuran  70 cm;
•   1  (satu)  unit  Satria  FU  warna  hitam tanpa plat nomor;
•   1  (satu)  unit  sepeda  motor  Yamaha Vixion warna merah No.Pol. E-4208-BL;
•   1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
•   3 (tiga) buah batu ukuran sedang;
•   1  (satu)  buah  handphone  merk  Nokia warna abu-abu biru;
•   1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
•   1  (satu)  unit  sepeda  motor  merk  Honda Beat warna hitam strip orange;
•   2 (dua) buah Aqua kosong (bekas miras ciu);
•   2  (dua)  buah  kantong  plastik  bening kosong (bekas miras tuak);
•   1 (satu) botol kosong merek Sprite;
•   1  (satu)  botol  kosong  Big  Cola  ukuran kecil;
•   1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
•   1  (satu)  buah  handphone  merk  Nokia warna hitam abu-abu;
•   1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol. E-2848-BJ;
•   1  (satu)  buah  helm  merk  KYT  warna merah putih;
•   1 (satu) buah switer warna biru dongker;
•   1  (satu)  unit  sepeda  motor  Yamaha
Xeon warna hijau kuning; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk
pemeriksaan perkara atas nama Tersangka SUDIRMAN Bin SURATNO Dkk
6.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  sebesar  Rp  2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
E.  Penutup
1.  Kesimpulan
Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku  dalam  tindak  pidana  pembunuhan berencana  dalam  sistem  hukum  Indonesia diketahui  bahwa  Pidana  dan  jenis  pidana penjatuhan  Pidana  pada  Persidangan  Anak
diatur  dalam  Pasal  22  sampai  dengan  32 Undang-Undang  Nomor  :  3  Tahun  1997  dan dapat  berupa  pidana  atau  tindakan.  Apabila diperinci  lagi,  pidana  tersebut  bersifat  pidana Pokok  dan  Pidana  Tambahan.    Pidana  Pokok Terdiri  dari  :    Pidana  penjara  diatur  dalam Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997   Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,   Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  angka  2  huruf  a,  belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan  tindak  pidana  yang  tidak  diancam pidana  penjara  seumur  hidup,  maka  terfadap Anak  tersebut  dijatuhkan  salah  satu  tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Kalau dilihat  dari  bentuknya  maka  hukuman  penjara dapat  berupa  seumur  hidup  untuk  sementara.
Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu minimum/ algemeene  Straftmaxime selama  15
(lima belas) tahun.
Perlindungan  hukum  terhadap  terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana
pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Cbn Perlindungan Hukum Pada Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan Undang  -  Undang  Nomor  11 Tahun  2012,  dari hasil  kajian  dinyatakan  bahwa  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  meliputi  anak sebagai  korban  atau  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana,  sudah  selayaknya  anak  yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan  hukum  baik  pelaku  maupun korban.  Prosedur  penanganannyapun  berbeda dengan  orang  dewasa.  Bagi  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  proses  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan hukum  acaranya  berbeda  dengan  pengadilan orang  dewasa.  Begitupun  dalam  proses

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana korban  dan  pelaku  anak  berdasarkan  Surat Kapolri  Nomor  :  ST/39/99  tanggal  29  Maret 1999  tentang  Ruang  Pelayanan  Khusus  dan peraturan  Kapolri  Nomor  10  tahun  2007 tentang susunan Organisasi tata kerja dilingkungan Kepolisian, bagi anak berhadapan dengan  hukum  masuk  dalam  Unit  Khusus Perlindungan  Perempuan  dan  anak  (yang disebut  Unit  PPA)  yang  berada  dibawah langsung Satuan Reskrim.
Pertimbangan  hukum  hakim  terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Cbn,  Perbuatan  Anak  Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya meresahkan  masyarakat;  Perbuatan  Anak Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan  teman-temannya telah membuat Anak korban Muhammad Rizky dan  Anak  korban  Vina  meninggal  dunia; Perbuatan  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan teman-temannya  sangat  sadis,  kejam  dan  di luar  perikemanusiaan;  Perbuatan  Anak  Saka Tatal  Bin  Bagja  dan  teman-temannya  tidak mencerminkan kenalan remaja pada umumnya tetapi sudah menjurus kepada perbuatan yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat;  Keberadaan  Anak  Saka  Tatal  Bin Bagja  dan  teman-temannya  kelompok  geng motor  membuat  keresahan,  kecemasan  dan ketakutan  di  masyarakat  Cirebon;  Perbuatan Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  dan  teman- temannya telah membuat keluarga para korban kehilangan  orang  yang  sangat  dicintai  dan disayangi;  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja  berbelit belt  dipersidangkan  sehingga  menghambat proses  pemeriksaan  perkara;    Menyatakan Anak Saka Tatal Bin Bagja terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
pidana  “BERSAMA  –  SAMA  MELAKUKAN PEMBUNUHAN  BERENCANA””;  Menjatuhkan pidana  kepada  Anak  Saka  Tatal  Bin  Bagja dengan  pidana  penjara  di  LPKA  Bandung selama 8 (delapan) tahun, yang mana putusan ini  menurut  majelis  hakim  sudah  sangat  tepat dengan segala pertimbangan yang memberatkan dan meringankan karena hukuman  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  adalah ½  dari  hukuman  pokok,  dimana hukuman pokok terhadap pembunuhan berencana  ini  sesuai  ketentuan  Pasal  340 KUHP  adalah  20  Tahun  jadi  setengah  dari hukuman  ini  adalah  maksimal  10  Tahun,  jadi penerapan  hukuman  8  Tahun  adalah  sudah termasuk wajar.
2.  Saran
Diharapkan pertanggung jawaban hukum  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  dapat  memberikan efek  jera  agar  tidak  ada  perbuatan  serupa dimasa  yang  akan  datang  tapi  juga  tidak  pula menghancurkan masa depan anak.
Diharapkan perlindungan hukum terhadap  anak  walau  sebagai  pelaku  tetap diberikan agar anak tidak merasa tertekan dan sendiri dalam menghadapi hukum.
Diharapkan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana  terhadap  pelaku  anak  tindak  pidana pembunuhan berencana memberikan pelajaran yang berarti bagi kehidupan terpidana.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Agus  Rusianto,  2016,  Tindak  Pidana  dan Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Jakarta, Prenada media Group,
Bambang  Sunggono,  2003, Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Perkasa
Bismar  Siregar  dkk.  1986, Hukum  dan  Hak- Hak Anak . Jakarta : Rajawali.
E.Y.Kanter  &  S.R  Sianturi.  2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika .
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
LH  Permana.  2016.  Analisis  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di  Bawah  Minimum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Kesusilaan.  Lampung. Jurnal.  Fakultas  Hukum.  Universitas Lampung.
Maidin  Gultom.  2008, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak,  Bandung ,  PT  Refika Aditama
Marlina,  2009, Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia. “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice ”,
Bandung,  PT. Refika Aditama,
Moeljalento,  2008,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
Ninik  Widiyanti  dan  Panji  Anoraga,  1987.
Perkembangan
Kejahatan dan Masalahnya , Jakarta: Pradya Paramita
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
United Nation Standard Minimum Rules for the Administration  of  Juvenile  Justice  (the Beijing  Rules)  Adopted  by  General Assembly  resolution  40/33  tanggal  29 November 1985.