## ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMILIK SAHAM MINORITAS DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA

## ALIFA HUSNA, MAHLIL ADRIAMAN
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat alifahusna0308@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com
Abstract: Knowledge  of  corporate  law  recognizes  the  principle  of  "Majority  Rule  Minority Protection".  This  principle  emphasizes  that  minority  shareholders  pay  attention  to  their interests and rights. This is due to their minority position, their rights tend to be less protected than  the  majority  shareholders.  Legal  protection  for  the  majority  shareholder  is  sufficiently guaranteed,  especially  through  the  GMS.  Meanwhile,  protection  for  minorities  is  something new and has received less attention. The problem in this study is the regulation of laws against minority shareholders in public companies in Indonesia and how legal remedies from minority shareholders  are  related  to  violations  of  their  rights.  This  research  is  a  normative  research with a descriptive research type. The approach used is normative juridical. Data collection is done  by  literature  study  and  document  study.  The  data  used  is  secondary  data  consisting  of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed qualitatively. The results of this study are that in terms of shareholders in Indonesia the regulation is contained in Law Number 40 of 2007 concerning PT which then includes the element of PT. There are shareholders, commissioners, and also directors whose highest  sovereignty  for  decision  making  is  at  the  GMS  (General  Meeting  of  Shareholders). Then in legal protection for minority shareholders there is the right to sue, the right to access information,  the  right  to  run  the  company,  the  right  to  fair  treatment.  And  also  in  principle there  is  equal  protection,  namely  the  principle  that  tends  to  give  equal  voice  and  rights  to shareholders  and  of  course  this  principle  is  contained  in  article  53  paragraph  2  of  Law Number 40 of 2007.
Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Public Companies
Abstrak: llmu  hukum  perseroan  mengenal  adanya  prinsip  “Mayority  Rule  Minority Protection”.  Prinsip  tersebut  menekankan  agar  pemegang  saham  minoritas  diperhatikan kepentinganya  dan  hak-haknya.  Hal  ini  disebabkan  dengan  posisi  yang  minoritas,  mereka cenderung  kurang  terlindungi  hak-haknya  dibandingkan  dengan  pemegang  saham  mayoritas. Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  mayoritas  sudah  cukup  terjamin  terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan  kurang  mendapatkan  perhatian.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan Perundang-Undangan  terhadap  pemegang  saham  minoritas  pada  perusahaan  terbuka  di Indonesia  dan  bagaimana  upaya  hukum  dari  pemegang  saham  minoritas  terkait  dengan pelanggaran  hak-haknya  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  normatif  dengan  tipe penelitian deskriptif. Pendekatan  yang digunakan  adalah  yuridis normatif. Pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi  dokumen.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah Dalam  ketentuannya  pemegang  saham  di  Indonesia  pengaturanya  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  PT  yang  kemudian  didalam  unsur  PT.  Tersebut terdapat  pemegang  saham,  komisaris,  dan  juga  direksi    yang  pada  kedaulatan  tertingginya untuk  pengambilan  keputusan  terdapat  pada  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham). Kemudian  dalam  perlindungan  hukum  dalam  pemegang  saham  minoritas  terdapat  hak menggugat,  hak  atas  akses  informasi,  hak  atas  jalanya  perseroan,  hak  perlakuan  wajar.  Dan juga  dalam  prinsipnya  terdapat  equal  protection  yaitu  asas  yang  tendendinsya  memberikan kesamaan  suara  dan  hak  dalam  pemegang  saham  dan  tentunya  asas  tersesbut  terdapat  pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka

## A. Pendahuluan
Indonesia   merupakan   negara   berkembang   yang   memiliki   potensi   besar sehingga banyak  investor  lokal    maupun  asing  yang    berinvestasi    di  Indonesia.  Ada  beberapa  faktor penting  yang  menjadikan  perkembangan  iklim  investasi  di  Indonesia  sebagai      tujuan investor,   yaitu: 1) adanya   peraturan   atau   kebijaksanaan   yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia; 2) tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah; 3)  pasar  produksi  yang  luas  karena  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  besar;  4)  sumber kekayaan  alam  yang  tersedia;  5)  stabilitas  politik;  dan  6)  adanya  kepastian  hukum  dan konsistensi peraturan dan penerapannya.
Perseroan  Terbatas  dalam  proses  beroperasinya  menjadi  suatu  badan  hukum    terdapat fakta bahwa tidak semua subjek hukum perorangan yang mendirikan suatu perseroan terbatas (PT)  mengerti  tentang  permasalahan  dalam  menjalankan    perseroan    terbatas    dari    sudut pandang    hukum.    Hal  ini  mengakibatkan  saat    ini    banyak    perseroan    terbatas    atau    pada umumnya    disebut    juga    perusahaan  mengalami    penurunan    baik    secara    operasional maupun    produksi,    sampai    dengan    akhirnya  banyak  perusahaan  tidak  sanggup  berjalan sampai harus gulung tikar. Banyaknya perusahaan yang tutup tidak hanya  dikarenakan  resiko internal    maupun    resiko    eksternal,    namun    selain    itu  masih    banyak    para  pengurus perusahaan  juga  tidak  memahami  konsekuensi  hukum  yang  melekat  atau  berdampak  bagi Perusahaan  (Wicaksono,  2016).  Membangun      suatu      usaha  atau      bisnis      yang      hanya mengejar  keuntungan    semata,    namun    tidak    dibarengi    dengan  kemampuan    dalam menjalankan    perusahaan  berdasarkan    ketentuan    hukum    dan    perundang-undangan    yang berlaku    tentu    bisa    memberikan  dampak    negatif    yang    bisa    saja    ditimbulkan.  Faktanya, menjalankan    suatu    perseroan    terbatas    tidak  hanya    semata-mata    mengatur    mengenai manajemen    keuangan    saja,    akan    tetapi    setiap    tindakan    atau  keputusan    para    pengurus perusahaan  yang  diambil  akan  memberikan  dampak  hukum  dikemudian hari.
Sebagaimana yang tertuang dalam UUPT tidak dengan secara tegas menyatakan definisi pemegang  saham  minoritas  tetapi  jika  kita  meninjau  minimum  jumlah  saham  yang  dimiliki untuk  pemegang  saham  yang  berhak  meminta  diadakan  RUPS  (Pasal  79  ayat  2  UUPT), pemegang  saham  yang  berhak  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Negeri  terhadap anggota Direksi (Pasal 97 ayat 6 UUPT), pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan melalui  Pengadilan  Negeri  terhadap  anggota  Dewan  Komisaris  (Pasal  114  ayat  6  UUPT) adalah  pemegang  saham  yang  mewakili  sebanyak  10  %  jumlah  seluruh  saham.  Jika  diambil kesimpulannya,  menurut  UUPT  pemegang  saham  minoritas  adalah  pemegang  saham  yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).   Kepatuhan kepada ketentuan dalam  UUPT  tersebut  menunjukkan  sejauh  mana  perusahaan  tersebut  telah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  GCG  ( Good  Corporate  Governance )  dalam  hal  ini  fairness.  Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang  dirugikan  maka  UUPT  memberikan  perlindungan  melalui  pasal-pasalnya  yang  dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas di dalam PT.
Permasalahan  yang  terjadi  adalah  antara  PT  Bank  Bukopin  dengan  pemegang  saham minoritas yang menggugat direksi tersebut. Dalam hal ini, direksi Bank Bukopin dinilai tidak transparan  mengenai  peralihan  pemegang  saham  pengendali,  terkait  rencana  penambahan modal lewat  aksi private placement (Cipantig, 2022). Para pemegang saham minoritas hanya diberitahukan  jadwal  pelaksanaan  aksi  korporasi  dan  jumlah  saham  yang  diterbitkan,  tanpa diberi  informasi  tentang  harga  pelaksanaan,  dasar,  dan  penilaian.  Tentu  hal  ini  tidak  sesuai dengan  POJK  15/POJK.04/2020  tentang  rencana  dan  penyelenggaraan  RUPS  yang  secara eksplisit  dalam  ketentuannya  terdapat  pada  pasal  43  huruf  a  dan  b.  Dalam  kasus  tersebut membuktikan  bahwa  pemegang  saham  minoritas  seyogyannya  memang  mempunyai kedudukan yang bisa dianggap dengan tindakan diskriminiasi. Perihal tersebut memang tidak lah  aneh  bahwa  dalam  ketentuan  perundang-undangan  mekanisme  untuk  menentukan  suara adalah one share one vote yang pada dasarnya teknik tersebut tidak menguntungkan pemegang saham minoritas itu sendiri.
Terdapat  7  (tujuh)  hak-hak  tersebut  yang  meliputi  pertama,  hak  mengajukan  gugatan langsung  ( Direct  Suit ),  gugatan  langsung  ataupun Direct  Suit ini  merupakan  gugatan  yang
dilakukan  oleh  pemegang  saham  minoritas  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  dirinya sendirinya menggugat PT dengan alasan pemegang saham minoritas merasa dirinya dirugikan oleh  PT.  Hal  ini  juga  dapat  dilakukan  kepada  siapa  saja  yang  merugikan  dirinya  termasuk Direksi  dan/atau  Komisaris  atau  bahkan  kepada  pihak  luar  PT  sekalipun.  Yang  menjadi masalah  adalah  seringkalinya  pemegang  saham  mayoritas  di  melibatkan  pemilik  saham minoritas dalam mengambil  setiap keputusan ini  lah yang menyebabkan  suatu ketidak adilan dalam  pengambilan  keputusan  tersebut.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  terbagi menjadi  dua  yaitu  Bagaiamana  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  ditinjau  dari hukum  Indonesia  dan  Bagaimana  kedudukan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas  dalam pasar  modal.  Dari  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  mengangkat  judul  analisis terhadap perlindungan pemilik saham minoritas ditinjau dari hukum indonesia.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  prosedur  untuk  mengetahui  sesuatu  yang mempunyai  langkah-langkah  sistematis  (Usman,  2008).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan  materi  atau  bahan  penelitian  yang  ditujukan  pada  dokumen  tertulis (Ishaq, 2017).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Ditinjau Dari Hukum Indonesia
Pada  dasarnya  saham  merupakan  salah  satu  instrumen  pasar  keuangan  yang  paling popular.  Menerbitkan  saham  merupakan  salah  satu  pilihan  perusahaan  ketika  memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak  dipilih  para  investor  karena  saham  mampu  memberikan  tingkat  keuntungan  yang menarik.  Pemegang  saham  merupakan  seorang  yang  membeli  saham  suatu  perusahaan, sehingga  mendapatkan  sebagian  hak  kepemilikannya  dan  juga  guna  untuk  mendapatkan sebuah  profit  yang  besar.  Pemegang  saham  harus  memiliki  kesempatan  untuk  secara  efektif berpartisipasi dan memberikan suaranya dalam rapat umum pemegang saham dan harus telah mendapatkan  informasi  tentang  aturan  RUPS,  termasuk  aturan  tentang  pengambilan  suara yang  akan  digunakan  dalam  RUPS  yaitu  pemegang  saham  harus  diberikan  informasi  yang cukup  dan  tepat  waktu  berkaitan  dengan  tanggal,  tempat,  dan  agenda  acara  RUPS,  termasuk juga  dengan  permasalahan  yang  akan  diputuskan.  Kemudian  juga  kesempatan  yang  harus diberikan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting (Sutedi, 2015).
Dalam  Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas,  RUPS menduduki  tempat  yang  paling  sakral  sebagai  organ  perseroan  terbatas  yang  memiliki kekuasaan tertinggi. Dengan begitu sebetulnya diluar RUPS pemegang saham tidak memiliki kekuasan.  RUPS  memiliki  kewenangan  yang  tidak  diberikan  kepada  direksi  dan  komisaris. Persetujuan  RUPS  mutlak  dibutuhkan  dalam  hak  pengambilalihan  serta  pembubaran  PT  , pengangkatan dan pemberhentian direksi dan pengesahan laporan tahunan. Artinya dalam PT. RUPS  merupakan  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang perseoran terbatas.
Maka jelas dalam pengaturanya terkait dengan pemegang saham aturan tersebut terdapat pada  Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  PT  yang  didalamnya  terdapat  organ perusahan yaitu Komisaris, Direksi dan juga Pemegang saham. Merujuk kepada pendapatnya Adrian  Sutedi  bahwa  pemegang  saham  adalah  seseorang  atau  badan  hukum  yang  secara  sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahan. Lebih lanjut bahwa konsep pemegang saham ini  merupakan  teori  perusahaan  yang  hanya  memiliki  tanggung  jawab  kepada  pemegang saham  dan  pemiliknya  dan  seharusnya  bekerja  untuk  keuntungan  mereka.  Sudah  semestinya menurut  penulis  apapun  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  harus  diketahui  kepada  pemegang saham  karena  pada  dasarnya  para  pemegang  saham  ini  merupakan  orang  yang  meletakan kapitalnya atau modal guna untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan nominal kepemilikan saham tersebut. Dalam kasus PT Bank Bukopin itu dapat dilihat bahwa direksi yang melakukan private placement tersebut juga harus memberitahukan kepada
pemegang saham apa yang akan dilakukannya karena pada dasarnya suatu perusahaan terbuka itu yang tergantung kepada kapital yang ada dalam pemegang saham itu sendiri.
Pemegang  saham  menurut  penulis  merupakan  posisi  yang  mendominasi  dalam  suatu perusahaan. Pemegang saham ini kedudukannya harus menjadi kedudukan yang sentral dalam perusahaan  mengingat  modal  yang  telah  ditanamkan  kepada  suatu  perusahaan  agar  dapat berjalan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini pemegang saham yang dimaksud baik secara  minoritas  maupun  mayoritas  sebenarnya  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam menentukan  hak  suaranya  dalam  RUPS.  Disisi  lain  hak-hak  pemegang  saham  untuk mempengaruhi  operasional  perusahaan  terdapat  beberapa  isu  penting  misalnya  pemilihan anggota  dewan  direksi  dan  komisaris  atau  hal  lain  yang  dimaksud  untuk  merubah  komposisi dewan komisaris itu sendiri kemudian juga dengan direksi setiap perubahannya merupakan isu penting dalam setiap perubahan ini. Bagian ini dipandang sebagai hal-hal dasar terkait dengan pemegang saham itu sendiri.
Kemudian dalam perusahan dikenal dengan doktrin corporate separate legal personality yang  artinya  dalam  hal  ini  perusahaan  dan  subjek  hukum  itu  sendiri  tidak  dapat  dipisahkan sedemikian  rupa  dari  subjek  pribadinya.  Yang  mengindikasikan  bahwa  pemegang  saham  itu mutlak  melekat  dengan  PT  atau  perusahaan  tersebut.  Maka  dengan  doktrin  tersebut  jika dihubungkan  dengan  PT  Bank  Bukopin  doktrin  tersebut  seharusnya  sudah  melekat  kepada subjek  pemegang  saham.  Menurut  hemat  penulis  artinya  melekat  disini  adalah  adanya keterbukaan kepada pemegang saham PT Bank Bukopin seharusnya memberikan keterbukaan informasi  terkait  dengan private  placement yang  pada  dasarnya  memberikan  keterbukaan semua  informasi  kepada  si  pemegang  saham  tersebut  yang  nantiknya  akan  di pertanggungjawabkan kepada pemegang saham.
Dalam aspek lainnya misalnya dapat kita lihat bahwa antara pemegang saham dan juga perusahaan tersebut terdapat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mengenai hal-hal tertentu yang disepakati serta  mengikat  terhadap  pihak  yang  membuatnya  (Qiswa,  2022).  Maka  sudah  semestinya perihal  antara  pemegang  saham  mayoritas  dan  pemegang  saham  minoritas  mempunyai kedudukan  yang  sama  yang  di  dalamnya  terdapat  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan sebesar-besarnya.  Maka  jelas  jika  dilihat  dari  aspek  perundangan  perlindungan  hukum  ini terdapat  dalam  UU  PT  yang  didalamnya  mengakomodir  salah  satunya  adalah  pemegang saham minoritas itu sendiri.
Dalam  beberapa  hal  tentu  dapat  dilihat  bagaiamana  jika  pemegang  saham  rugi  dan bagaimana  perlindungannya.  Pertama  yang  harus  diperhatikan  adalah  terkait  kerugian  yang dialami oleh pemegang saham tentu dalam dunia bisnis terdapat risiko yang dihadapi kedepan berupa  perubahan-perubahan  pasar.  Suatu  nilai  dalam  bisnis  pada  dasarnya  bersifat  dinamis hal  ini  pula  yang  menyebabkan  bisa  jadi  posisi  dari  pemegang  saham  mengalami  kerugian karena  suatu  nilai  yang  dinamis  tersebut.  kemudian  dalam  perlidungannya  di  dalam  hak pemegang saham terdapat hak untuk memberikan suara atau voting yang merupakan hak hak daripada pemegang saham tersebut.

## 2.Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pasar Modal
Pengertian  Pemegang  saham  minoritas  dapat  kita  lihat  dalam Black’s  Law  Dictionary
Pemegang  saham  minoritas  pada  umumnya  tidak  dapat  mempergunakan  mekanisme  RUPS dalam mempertahankan hak-haknya. Hal ini terutama disebabkan, seringkali pemegang saham mayoritas  identik  dengan  Direksi,  baik  secara  fisik  maupun  kepentingannya.  Jadi  tidaklah mudah bagi pemegang saham minoritas untuk memenangkan tuntutannya melalui mekanisme RUPS. Pada Pasal 84 UUPT mengatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak  suara  ( one  share  one  vote ),  kecuali  anggaran  mengatakan  lain.  Setiap  pemegang  saham berhak  mengeluarkan  suaranya  sebanyak  saham  yang  dimilikinya  di  dalam  PT.  Asas  inilah yang melahirkan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena jumlah suara yang dimilikinya maka pemegang saham mayoritas memiliki keunggulan dengan dapat mengambil  keputusan  dalam  RUPS  tanpa  kehadiran  dari  pemegang  saham  minoritas  karena jumlah  kourum  sudah  memenuhi.  Tetapi  terdapat  juga  asas equal  protection yang  terdapat
pada  pasal  53  ayat  2.  Pasal  ini  memberikan  perlindungan  secara  masif  terhadap  pemegang saham minoritas itu sendiri.
Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan maka UUPT memberikan perlindungan melalui pasal-pasalnya yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas di dalam PT. Terdapat 7 (tujuh)  hak-hak  tersebut  yang  meliputi  pertama,  hak  mengajukan  gugatan  langsung  ( Direct Suit ),  gugatan  langsung  ataupun Direct  Suit ini  merupakan  gugatan  yang  dilakukan  oleh pemegang saham minoritas yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya menggugat PT  dengan  alasan  pemegang  saham  minoritas  merasa  dirinya  dirugikan  oleh  PT  (Fuady, 2003).  Hal  ini  juga  dapat  dilakukan  kepada  siapa  saja  yang  merugikan  dirinya  termasuk Direksi  dan/atau  Komisaris  atau  bahkan  kepada  pihak  luar  PT  sekalipun.  Menurut  Pasal  61 ayat  1  UUPT,  setiap  pemegang  saham  tanpa  melihat  berapa  persen  minimal  saham  yang dimilikinya  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  PT  ke  pengadilan  apabila  pemegang saham tersebut mengalami  kerugian oleh  karena tindakan-tindakan  yang tidak  adil dan tanpa alasan yang wajar, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Sari, 2017). Pada Pasal 61 ayat 1 tersebut. Kedua, hak mengajukan gugatan derivatif  (Derivative  Suit),  Derivative  Suit  adalah  gugatan  yang  berdasarkan  pada  hak  utama ( primary right ) dari PT, tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama PT Jadi jika  dalam  gugatan  biasa  yang  mewakili  PT  adalah  direksi  maka  lain  hal  dengan  gugatan derivatif yang dimana PT justru diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat yang dalam hal ini direksi yang menjadi pihak tergugatnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat 6 dan  Pasal  114  ayat  6  UUPT  memperkenankan  pelaksanaan  hak  untuk  mengajukan  gugatan derivatif kepada pemegang saham dengan syarat sebagai berikut: Gugatan paling sedikit 10% (sepuluh  persen)  dari  saham  yang  ditempatkan  dan  diajukan  hanya  kepada  Direksi  dan/atau Dewan Komisaris PT yang bersangkutan. Ketiga, hak melakukan pemeriksaan dokumen PT di dalam Pasal 138 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap PT dapat dilakukan dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data  atau  keterangan  dalam  hal  terdapat  dugaan  PT melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  pemegang  saham  atau  pihak  ketiga, Anggota  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga.
Para  pemegang  saham,  termasuk  pemegang  saham  minoritas  (Pasal  138  ayat  3  huruf  a UUPT)  berhak  untuk  meminta  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  PT  oleh  pengadilan  negeri yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan  PT  dengan  mengajukan  permohonan secara  tertulis,  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data  dari  PT,  sehubungan  dengan  adanya dugaan kecurangan-kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris  atau  pemegang  saham  mayoritas.  Keempat,  hak  meminta  dilaksanakannya  RUPS permintaan  untuk  dilaksanakannya  RUPS  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  saham  minoritas manakala pemegang saham minoritas merasa ada hal-hal yang penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 UUPT yang mengatakan 1 (satu) orang atau lebih  pemegang  saham  yang  bersama-sama  mewakili  1/10  (satu  persepuluh)  dari  seluruh jumlah  saham  dengan  hak  suara,  berhak  meminta  penyelenggaraan  RUPS,  dengan  tidak dilakukannya  pemanggilan  RUPS  oleh  Direksi  atau  Komisaris  maka  pemegang  saham minoritas  dapat  melakukan  pemanggilan  sendiri  sesuai  dengan  Pasal  80  ayat  1  UUPT menyatakan pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat PT didirikan, agar memberikan izin kepada  pemohon  untuk  melakukan  pemanggilan  sendiri.  Pemegang  saham  minoritas  berhak untuk menerima keadilan  walaupun hak suara yang dimiliki oleh pemegang  saham minoritas kalah  dengan  pemegang  saham  mayoritas  dikarenakan  pemegang  saham  minoritas  juga merupakan  pemilik  dari  PT  tersebut.  Cooper  berpendapat  “ setiap  pemegang  saham  yang mempercayakan uangnya untuk sebuah PT berhak untuk mendapatkan kepercayaan ”. Hal ini sama dengan pemegang saham minoritas yang telah mempercayakan uangnya terhadap sebuah PT.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  dua  sudut  pandang  yaitu  secara  Keadilan  Prosedural  dan Keadilan Substantif. Keadilan Prosedural adalah bagaimana segala perilaku atau tindakan para pemegang  saham  maupun  pengurus  untuk  membuat  perjanjian  dan  perjanjian  yang  dibuat
apakah  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  Keadilan  Substantif  adalah atas dasar keadilan prosedural maka para pihak dapat dibenarkan untuk memiliki kesempatan membuat  perjanjian.  Kemudian  dalam  regulasi  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1995  dalam konsideran  jelas  mengatakan  bahwa  untuk    menjamin  kepastian  hukum  pihak-pihak  yang melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal  serta  melindungi  kepentingan  masyarakat  pemodal  dari praktik  yang  merugikan  secara an  sich perlindungan  tersebut  merupakan  dari  kepastian  itu sendiri.
Pemegang saham minoritas secara finansial atau emosional tergantung pada pihak yang lain  yang  lebih  dominan  yaitu  pemegang  saham  mayoritas.  Keadilan  dipandang  selalu dinamis, tak bisa dikunci dangan perundang-undangan yang statis. Harus dicari sendiri dengan menggali  rasa  keadilan  dalam  Masyarakat  (Rahardjo,  2003).  Kemudian  Jika  melihat perlindungan  secara  hukum  dapat  dilihat  secara  holistik  bahwa  perlindungan  hukum  di  bagi menjadi  dua  yaitu  perlindungan  preventif  dan  juga  represif.  Perlindungan  preventif  artinya adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham minoritas sebelum melakukan tindakan  secara  represif  kemudian  perlindungan  hukum  secara  represif  adalah  tindakan seseorang  yang  mengajukan  sebuah  objek  permasalahan  ke  jalan  pengadilan  yang  sesuai diatur oleh Undang-Undang. Kemudian terdapat juga asas equal protection yang terdapat pada pasal 53 ayat 2 UU PT. Pasal ini memberikan perlindungan secara masif terhadap pemegang saham  minoritas  itu  sendiri.  yang  artinya  memberikan  perlindungan  secara  preventif. Selajutnya dalam Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114 ayat 6 UU PT memperkenankan pelaksanaan hak  untuk mengajukan  gugatan derivatif kepada pemegang  saham  yang artinya dalam hal ini perlindungan  secara  represif  dapat  juga  dilakukan  oleh  pemegang  saham  minoritas.  Tetapi gugatan  derivatif  ini  tidak  semata-mata  dilakukan  atas  tindakan  sendiri  tetapi  mewakili perusahaan  diakibatkan  oleh  direksi  dan  komisaris  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat merugikan  perusahaan  itu  sendiri.  Selain  gugatan  derivatif  tersebut  terdapat  gugatan  lainnya yaitu  terdapat  pada  Pasal  61  ayat  (1)  UU  PT pun  menerangkan  gugatan  langsung  memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah tertentu,  baik  untuk  mengatasi  akibat  yang  sudah  timbul  maupun  untuk  mencegah  tindakan serupa di kemudian hari.
Penulis melihat harus adanya suatu prinsip patut dikembalikan kepada pemegang saham secara keseluruhan dengan asas equal protection sebagai pondasi dalam bisnis dan juga asas fairness. Konsep fairness ini juga tidak terlepas daripada pemikiran Jhon Rawls bahwa konsep tersebut merupakan kesepakatan yang bisa diterima dan didukung oleh semua kelompok yang memiliki kebebasan yang setara atau dalam istilah Rawls adalah equal liberty . Tetapi sebelum masuk  kepada fairness tersebut  ada  sebuah  kondisi  dimana  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu yaitu prinsip tentang Rasinalitas, kewarasan, kebebasan dan kesetaraan. Prinsip tersebut harus dimiliki terlebih dahulu oleh seluruh pemegang saham maka asas dan turunanya akan berjalan dengan semestinya tanpa merugikan salah satu pihak.

## D. Penutup
Dalam  ketentuannya  pemegang  saham  di  Indonesia  pengaturanya  terdapat  pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang kemudian didalam unsur PT tersebut terdapat  pemegang  saham,  komisaris,  dan  juga  direksi    yang  pada  kedaulatan  tertingginya untuk  pengambilan  keputusan  terdapat  pada  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham). Kemudian  dalam  perlindungan  hukum  dalam  pemegang  saham  minoritas  terdapat  hak menggugat, hak  atas  akses informasi,  hak atas jalannya perseroan, hak perlakuan wajar. Dan juga  dalam  prinsipnya  terdapat  equal  protection  yaitu  asas  yang  tendensinya  memberikan kesamaan  suara  dan  hak  dalam  pemegang  saham  dan  tentunya  asas  tersebut  terdapat  pada pasal  53  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007.  Serta  pemahaman  terhadap  prinsip fairness  agar  semua  stake  holder  memahami  baik  asas  dan  keseluruhan  prinsip  baik  bersifat horizontal maupun vertikal.

## Daftar Pustaka
Ana Rokhmatussa’dyah, dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal , Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Adrian Sutedi, S. H. Buku pintar hukum perseroan terbatas . Raih Asa Sukses, 2015. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam Nadjib A Gisymar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Munir  Fuady, Pasar  Modal  Modern  (Tinjauan  Hukum) ,  Cetakan  2,  Citra  Ditya  Bakti, Bandung, 2001.
Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia , Kompas, Jakarta,2003 Simanjuntak , Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Sujud  Margono,  Hukum  Investasi  Asing  di  Indonesia,  Novindo  Pustaka  Mandiri,  Jakarta, 2008.
Qiswa,  Muhammad,  Nuzul  Rahmayani,  and  Mahlil  Adriaman.  "Analisis  Hukum  Terkait Pencegahan  Pelanggaran  Kemitraan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Di Indonesia." PALAR (Pakuan Law review) 9.1 (2023).
Sari,  Anak  Agung  Intan  Permata,  and  Ni  Ketut  Supasti  Darmawan.  "Keabsahan  Perjanjian Nominee  Kepemilikan  Saham  Dalam  Pendirian  Perseroan  Terbatas." Kertha Semaya 3.05 (2015).
Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan hukum bagi pemegang  saham  minoritas  yang  tidak  dilibatkan  dalam  proses  akuisisi." Yuridika 32.3 (2017).
Wicaksono,  Lucky  Suryo.  "Kepastian  Hukum  Nominee  Agreement  Kepemilikan  Saham Perseroan Terbatas." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23.1 (2016).
Aprilia Cipantig, Dinilai  Tidak Transparan,  Pemegang Saham Minoritas Gugat  Direksi Bank Bukopin, https://www.trenasia.com/dinilai-tidak-transparan-pemegang-saham- minoritas-gugat-direksi-bank-bukopin
https://www.idx.co.id/id/produk/saham. https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review