## Analisis Penerapan Kebijakan Tobacco Plain Packaging (Perbandingan Hukum Australia, Inggris, dan Belanda)
Fariz Mauldiansyah 1*
1 Diplomat Ahli Pertama, Kementerian Luar Negeri, Indonesia. E-mail: fariz.mauldiansyah@kemlu.go.id

## Abstract
This paper examines the Plain Packaging Policy on tobacco products that has been implemented by Australia since 2012. Indonesia has sued Australia in the WTO DSB forum based on the provisions of GATT, TBT, and TRIPs. However, Indonesia lost the dispute along with several other tobacco-producing countries. Seeing Australia’s victory, various countries – especially countries that are parties to the Framework Convention on Tobacco Control – followed Australia and implemented a similar policy. As a result, there are various objections to the Plain Packaging Policy, both from tobacco producing countries and the tobacco industry itself, because it is considered to cause discriminatory treatment of trademark protection. This paper will contain an analysis of the basis of Indonesia’s lawsuit from the perspective of the TRIPs and the Paris Convention and include a comparison between several countries that have implemented the plain packaging policies.

## Pendahuluan
Tobacco Plain Packaging /Kebijakan Kemasan Polos pada produk tembakau telah menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan sejak diterapkannya oleh Australia pada tahun 2012. Pada 11 November 2011, Australia pertama kali memberlakukan the Tobacco Plain Packaging Act 2011 (selanjutnya disebut TPP Act ) yang menjadi pengaturan Kemasan Polos pada produk tembakau pertama di dunia. Kebijakan
Media Iuris Vol. 6 No. 3, October 2023                                                                                      p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i3.27285                                                                                                      e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 5 June 2021; Accepted 24 October 2023; Available online 25 October 2023. How to cite: Fariz Mauldiansyah, ‘Analisis Penerapan Kebijakan Tobacco Plain Packaging (Perbandingan Hukum Australia, Inggris, dan Belanda)’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords:
Tobacco; Plain Packaging; Trademark.
Copyright © 2023 Fariz Mauldiansyah.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji Kebijakan Kemasan Polos pada produk tembakau yang sejak 2012 lalu mulai diterapkan oleh Australia. Indonesia telah menggugat Australia di forum DSB WTO berdasarkan ketentuan GATT, TBT, dan TRIPs. Namun Indonesia kalah pada sengketa tersebut bersama dengan beberapa negara produsen tembakau lainnya. Melihat kemenangan Australia, berbagai negara – terutama negara-negara yang menjadi pihak dalam Framework Convention on Tobacco Control – mengikuti Australia dan turut menerapkan kebijakan serupa, Akibatnya, terdapat berbagai penolakan terhadap Kebijakan Kemasan Polos tersebut, baik dari negara produsen tembakau, maupun industri tembakau itu sendiri, karena dianggap menimbulkan perlakuan diskriminatif atas perlindungan merek dagang. Tulisan ini akan memuat analisa terkait dasar gugatan Indonesia dari perspektif TRIPs dan Paris Convention serta memuat perbandingan antara beberapa negara yang sudah menerapkan kebijakan kemasan polos .
Kata Kunci: Tembakau; Kemasan Polos; Merek Dagang.
* Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap dan pandangan institusi di mana penulis bekerja
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
tersebut mulai diterapkan pada 1 Januari 2012 dan telah berlaku secara menyeluruh sejak 1 Desember 2012. 1
Plain packaging dalam TPP Act mengharuskan semua kemasan produk tembakau untuk menggunakan desain yang seragam (warna, citra, logo perusahaan dan merek dagang), dan hanya memungkinkan produsen untuk mencetak nama merek dalam ukuran, warna, font , dan posisi pada kemasan yang telah ditentukan. 2 Tujuan TPP Act antara lain untuk mengurangi daya tarik dan citra positif yang terkait dengan produk tembakau, serta meningkatkan efektifitas peringatan kesehatan yang tertera pada kemasan. 3
Akan tetapi, implementasi Kebijakan Kemasan Polos tidak berjalan tanpa kontroversi. Terdapat berbagai penolakan terhadap kebijakan dimaksud, khususnya dari negara produsen tembakau. Negara-negara produsen tembakau berpendapat bahwa Kebijakan Kemasan Polos menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap merek dagang produk tembakau. Industri tembakau juga khawatir bahwa kebijakan ini dapat merusak citra merek dan mempengaruhi pendapatan industri tembakau. 4
Sebagai salah satu produsen tembakau terbesar di dunia, Indonesia merespons kebijakan Australia dengan mengajukan gugatan kepada Dispute Settlement Body (selanjutnya disebut DSB) WTO pada tanggal 3 Maret 2014. Gugatan tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (selanjutnya disebut GATT 1994), Agreement on Technical Barriers to Trade (selanjutnya disebut TBT), dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIPs). Namun sayangnya, Indonesia tidak berhasil memenangkan sengketa tersebut (DS467) setelah Panel Report dikeluarkan pada tahun 2018, dan TPP Act Australia tetap berlaku.
1 Syahmin A.K., dan Fidelia, ‘Analisis tentang Tobacco Plain Packaging Act in Australia dan Implikasinya terhadap Perdagangan Internasional Indonesia’ (2017) 24 Simbur Cahaya 488.
2 ibid 490.
3 Muhammad Azhar Fahri, ‘Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau’ (2018) 4 Journal of International Relations Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 499-508.
4 Pramdia Arhando Julianto, ‘Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk Tembakau Indonesia’, (Kompas.com 2017) <https://ekonomi.kompas.com/read/2017> dikunjungi pada 4 Mei 2021.
Keberhasilan Australia dalam sengketa ini mempengaruhi negara-negara lain, terutama negara-negara yang menjadi pihak dalam Framework Convention on Tobacco Control (selanjutnya disebut FCTC). Negara-negara ini melihat Kebijakan Kemasan Polos sebagai salah satu langkah yang efektif dalam upaya mengurangi konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai akibatnya, beberapa negara, termasuk Inggris dan Belanda, turut mengadopsi kebijakan serupa seperti TPP Act yang diberlakukan Australia. 5
Berangkat dari uraian singkat di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan Kebijakan Kemasan Polos di tiga negara yang telah diterapkan kebijakan dimaksud, yaitu Australia, Inggris, dan Belanda. Dalam perbandingan ini, akan dikaji bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di masing-masing negara.  Selain itu artikel ini juga akan menguraikan dasar gugatan Indonesia pada sengketa DS467 guna mendapat pemahaman dari sudut pandang Indonesia sebagai negara produsen tembakau yang menerima perlakuan diskriminatif atas merek dagang produk tembakaunya.

## Negara-Negara yang Turut Memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos
Setelah Australia memberlakukan TPP Act sebagai upaya mengurangi perokok di Australia, hal ini mendorong berbagai negara untuk turut memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos pada produk tembakau. Hingga bulan Mei 2021, terdapat 18 negara yang sudah memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos, dan sejumlah 6 negara yang masih dalam proses pembentukan kebijakan, dan setidaknya terdapat 5 negara yang sedang mempertimbangkan untuk menerapkan Kebijakan Kemasan Polos. 6 Untuk melihat rincian terkait negara yang sudah memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos, perhatikan Tabel 1.
5 ibid.
6 Cancer Council, ‘International development in plain packaging’ (Cancer Council, 2021) <https:// www.cancervic.org.au/>  diakses pada 23 Mei 2021.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
Tabel 1. Daftar negara yang telah menerapkan kebijakan Kemasan Polos No. Negara Tanggal mulai berlaku pada tingkat manufaktur Tanggal mulai berlaku pada tingkat ritel 1 Australia 1 Oktober 2012 1 Desember 2012 2 Perancis 20 Mei 2016 1 Januari 2017 3 Inggris 20 Mei 2016 20 Mei 2017 4 Norwegia 1 July 2017 1 July 2018 5 Irlandia 30 September 2017 30 September 2018 6 Selandia Baru 14 Maret 2018 6 Juni 2018 7 Hungaria 20 Mei 2018 20 Mei 2019 8 Arab Saudi 1 Mei 2019 1 Mei 2019 9 Turki 5 Juli 2019 5 Juli 2019 10 Thailand 10 September 2019 8 Desember 2019 11 Kanada 9 November 2019 7 Februari 2020 12 Uruguay 21 Desember 2019 21 Desember 2019 13 Slovenia 1 Januari 2020 1 Januari 2020 14 Israel 8 Januari 2020 8 Januari 2020 15 Belgia 1 Januari 2020 1 Januari 2021 16 Singapura 1 Juli 2020 1 Juli 2020 17 Belanda 1 Oktober 2020 1 Oktober 2021 18 Denmark 1 Juli 2021 1 April 2022
Sumber: Cancer Council, 2021

## 1.  Australia
Latar belakang Australia menerapkan TPP Act pada 11 November 2011 adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Australia, dengan cara mengurangi minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk tembakau. Tujuan tersebut dimuat dalam Pasal 3.1 TPP Act yang menyatakan ‘demi kepentingan kesehatan masyarakat Australia’ (kutipan terjemahannya). Alasan lain diberlakukannya TPP Act adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Australia sebagai negara anggota Perjanjian Framework Convention on Tobacco Control (selanjutnya disebut FCTC) . 7
Berdasarkan Pasal 5.3 FCTC, negara anggota diwajibkan melakukan restrukturisasi kebijakan terkait produk tembakau seperti pelarangan adanya kemasan produk tembakau yang digunakan untuk mempromosikan produk dengan cara menyesatkan, palsu, atau menciptakan kesan yang salah tentang dampak atau efek
7 Catherine Bond, ‘Tobacco Plain Packaging in Australia: Jt International Sa V. Commonwealth and Beyond’ (2017) 17 QUT Law Review 5.
yang ditimbulkan khususnya bagi kesehatan manusia. 8 Melalui TPP Act, Australia ingin mengatur kemasan produk tembakau agar dibuat polos tanpa mencantumkan logo ataupun gambar sehinga dengan demikian diharapkan masyarakat Australia menjadi tidak tertarik untuk mengkonsumsi produk tembakau. Kemasan Polos juga dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan peringatan kesehatan pada kemasan, yakni  agar  peringatan  kesehatan  pada  kemasan  menjadi  elemen  grafis  yang  paling menonjol sehingga dapat langsung menarik perhatian konsumen pada saat melihat kemasan produk tembakau. TPP Act membahas berbagai macam pembatasan seperti: pembatasan terhadap bentuk fisik dari kemasan; pembatasan pemilihan warna pada kemasan; dan pembatasan merek dagang.
Tentang merek dagang, mengacu pada Pasal 20 TPP Act , perusahaan tembakau tidak diperbolehkan menggunakan desain logo/tandanya sendiri pada kemasan produk tembakau. Hanya nama merek/perusahaan dan nama varian produk saja yang diperkenankan untuk tercantum dalam kemasan sebagai pembeda dengan produk lain, dengan cara yang sejalan dengan standar kemasan yang sudah ditentukan. Akan tetapi, meskipun perusahaan tembakau dapat mencantumkan nama merek/perusahaannya pada setiap kemasannya, jenis dan ukuran font , peletakan nama merek dagang/ perusahaan,  serta  peletakan  jenis  variannya  sudah  ditentukan  secara  spesifik  agar seluruh produk tembakau memiliki desain yang seragam.
Berdasarkan Pasal 21 TPP Act dan Pasal 2l.4 Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 (selanjutnya disebut TPP Regulations ), tanda atau merek hanya diperbolehkan dicantumkan pada bagian permukaan depan bawah, atas, dan bawah karton kemasan, serta tidak diperbolehkan diletakaan pada bagian depan penutup bungkus kemasan. Ini dikarenakan bagian permukaan depan penutup kemasan telah ditentukan sebagai letak peringatan kesehatan yang menggunakan Pictorial Health Warning (selanjutnya disebut PHW).
Untuk kemasan ritel pada rokok, tembakau linting (roll-your-own tobacco/hand rolling tobacco) dan kaleng cerutu ( cigar tin dan loose leaf tobacco tin ), tanda atau merek
8 Fajar Kurniawan, ‘Urgensi Meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Dalam Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau di Indonesia’ (2019) 50 Jurnal Hukum & Pembangunan 323.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
hanya diperbolehkan tercantum secara horizontal, tepat dibawah peringatan kesehatan yang menggunakan PHW sebesar 75% dari seluruh permukaan bagian depan kemasan ritel. Lalu untuk kemasan kardus pada rokok dan cerutu, tanda atau merek diletakkan tepat di sebelah kanan peringatan kesehatan yang menggunakan PHW sebesar 75% dari seluruh permukaan bagian depan kardus. Apabila merek produk tembakau memiliki berbagai varian, nama varian hanya diperbolehkan diletakkan tepat di bawah nama merek. Nama merek juga tidak diperbolehkan menggunakan efek bold atau italic.
Selanjutnya masih berdasarkan Pasal 2.4 TPP Regulations , terkait jenis dan ukuran font , setiap kemasan produk tembakau harus menggunakan font Lucida Sans. Untuk nama merek, ukuran font tidak boleh lebih dari 14 pt, sedangkan untuk nama variannya, ukuran font tidak boleh lebih dari 10 pt. Selain itu, warna yang boleh digunakan untuk nama merek dan nama variannya, hanya Pantone Cool Grey 2C .9 Agar lebih mudah memahami rincian ketentuan terkait penggunaan nama merek pada Kemasan Polos, khususnya produk tembakau jenis rokok, perhatikan Gambar 1.
Gambar 1. Kemasan Polos Rokok di Australia
Sumber: (WIPO, 2018)
TPP Act tidak  hanya  mengatur  desain  Kemasan  Polos,  namun  juga  fitur-fitur lain yang sebelumnya sering digunakan pada kemasan yang berpotensi digunakan kembali pada Kemasan Polos. Misalnya, pada Pasal 24 TPP Regulations , Kemasan Polos tidak boleh menghasilkan suara khas yang menimbulkan ketertarikan konsumen, misalnya mekanisme pembukaan kemasan yang unik. Kemasan Polos juga tidak boleh mengeluarkan aroma tertentu yang sebelumnya sering digunakan oleh produsen
9 Department of Health Australian Government, Tobacco Plain Packaging: Your Guide (Department of Health Australian Government 2014) 6-11.
tembakau untuk menarik perhatian konsumen wanita dengan menggunakan wewangian yang women-friendly.
Namun apabila dilihat dari perspektif Hukum Perdagangan Internasional, TPP Act dinilai merugikan produsen tembakau, terutama dari negara produsen tembakau, karena dapat diintepretasikan sebagai pembatasan penggunaan merek dagang yang tidak sejalan dengan TRIPs Agreement. Hal tersebut terbukti dengan diajukan serangkaian gugatan kepada Australia melalui DSB oleh negara-negara produsen tembakau seperti Honduras, Cuba, Republik Dominika, dan Indonesia.

## 2.  Inggris
Mengikuti jejak Australia di tahun 2012, Inggris mulai memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos dengan sebutan “Standardised Tobacco Packaging” sejak tahun 2016.
Sebelumnya di tahun 2014, dalam Children and Families Act 2014 , Inggris mengatur sebuah kebijakan terkait kemasan ritel produk tembakau. Berdasarkan Pasal 94, Kementerian Kesehatan Inggris memiliki wewenang untuk kebijakan yang berkenaan dengan kemasan ritel produk tembakau apabila dinilai dapat mengurangi resiko dan bahaya yang dapat timbul pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.
Namun sebenarnya perkembangan Kebijakan Kemasan Polos di Inggris sangat dipengaruhi oleh perkembangan TPP Act . Pada awalnya Inggris masih ragu menerapkan Kebijakan Kemasan Polos dan lebih memilih mengamati perkembangan TPP Act milik Australia. 10 Pada awal tahun 2015, terdapat serangkaian pilihan yang menurut Inggris dapat ditempuh untuk mengambil langkah dalam mengurangi jumlah perokok muda di Inggris. 11
Pilihan pertama, segera menyelaraskan kebijakan yang sejalan dengan European Tobacco Products Directive (2014/40/EU) (selanjutnya disebut ETPD) agar kemudian dapat diberlakukan pada tahun 2016. Perlu diingat bahwa pada tahun 2016 Inggris
10 Jennifer McDonald, ‘Plain packaging for cigarettes: evaluating implementation in the UK’ (2015) 3 Journal of Public Policy 98.
11 Alberto Alemanno,dan Amandine Garde, ‘Legal Opinion on the Compatibility of the UK Proposals to Introduce Standardised Packaging on Tobacco Products with the EU Tobacco Products Directive’ (Action on Smoking and Health, 2015) <https://ash.org.uk/> dikunjungi pada 27 Mei 2021.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
masih menjadi anggota Uni Eropa sehingga opsi tersebut merupakan salah satu pilihan yang relevan mengingat ETPD memiliki ketentuan yang cukup bagus untuk menghadapi peningkatan jumlah perokok di negara-negara Uni Eropa. ETPD tidak mengatur mengenai Kemasan Polos namun mengatur hal-hal seperti meningkatan bea masuk produk tembakau agar harganya lebih mahal sehingga mengurangi minat perokok, dan lain sebagainya.
Pilihan kedua, mengambil langkah untuk melangkahi Uni Eropa dan segera merancang kebijakan Kemasan Polos yang belum diatur dalam ETPD. Pilihan Ketiga, menunggu hasil sengketa yang dihadapi Australia serta melihat perkembangan efektifitas TPP Act terhadap upaya mengurangi jumlah perokok muda di Australia.
Melihat langkah Australia dalam memberlakukan TPP Act , Kementerian Kesehatan Inggris mengajukan draft Kebijakan Kemasan Polos dan didukung oleh mayoritas anggota House of Commons dan kemudian disetujui oleh House of Lords pada tanggal 16 Maret 2015 dengan nama The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 2015
(selanjutnya disebut STP Regulations ).
Kebijakan ini mulai berlaku setelah pada 19 Mei 2016 sebuah gugatan dari perusahaan tembakau ternama seperti British American Tobacco , Philip Morris International, Japan Tobacco International , dan Imperial Brands ditolak oleh Mahkamah Agung di Inggris. 12
Pada tahun 2015, pada saat Kebijakan Kemasan Polos baru disetujui oleh House of Lords ,
British American Tobacco dan Philip Morris International masing-masing mengajukan gugatan kepada Inggris atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Trade Marks Act 1994 dan pelanggaran terhadap EU Trademark Regulation (selanjutnya disebut EUTMR). 13
Lalu tidak lama kemudian diikuti oleh Japan Tobacco International dan Imperial Brands yang mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan TRIPs dari WTO. 14 Gugatan tersebut kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung Inggris dan STP Regulations entered into force pada tanggal 20 Mei 2016. STP Regulations berlaku di seluruh
12 Cancer Council (n 6).
13 Tobacco Control Research Group, ‘How plain packaging has changed the UK tobacco industry’ (University of Bath, 2017) < https://www.bath.ac.uk/case-studies/> diakses pada 28 Mei 2021.
14 ibid.
wilayah Kerajaan Inggris, termasuk Inggris, Wales, Irlandia Utara, dan Skotlandia. 15
Perusahaan-perusahaan tembakau telah diberikan masa transisi selama 12 bulan hingga Mei 2017 untuk menghabiskan stok produk tembakau yang masih menggunakan desain kemasan lama. Pada masa transisi tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut masih sangat aktif mempertahankan penjualan produknya, bahkan penjual ritel diberi insentif untuk membeli produk dengan desain kemasan yang lama. Namun perusahaan-perusaahan tersebut juga sudah mulai memfokuskan pemasarannya pada produk-produk yang tidak termasuk dalam STP Regulations seperti cigarillos dan kertas tembakau linting. 16
Berbeda dengan Australia yang memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos untuk seluruh produk tembakau di Australia, Inggris hanya menerapkan Kebijakan Kemasan Polos untuk produk tembakau seperti rokok dan tembakau linting saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 STP Regulations. Produk cerutu tidak dikenai Kebijakan Kemasan Polos, terlihat dengan tidak adanya pengaturan terkait Kemasan Polos untuk produk cerutu selain menyebutkan definisinya dalam STP Regulations. 17
Produk cerutu dinilai oleh Inggris sebagai produk premium yang biasanya hanya dapat dijangkau oleh masyarakat dengan ekonomi kelas menengah atas. Jumlah konsumen cerutu di Inggris relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah konsumen produk tembakau lainnya seperti rokok dan tembakau linting. Selain itu, produk cerutu biasanya dijual oleh toko yang terpisah dengan produk tembakau lainnya yang mudah diakses anak muda, sehingga Inggris menganggap penerapan Kemasan Polos pada produk cerutu belum tentu efektif. 18 Namun apabila di kemudian hari terdapat peningkatan jumlah konsumen rokok dan tembakau linting ke produk cerutu, Inggris mungkin saja akan menerapkan Kebijakan Kemasan Polos pada produk cerutu. 19
15 World Health Organization, Tobacco Plain Packaging: Global Status Update (World Health Organization 2018) v.
16 Karen A Evans-Reeves,[et.al], ‘Prospective longitudinal study of tobacco company adaptation to standardized packaging in the UK: identifying circumventions and closing loopholes’ (2019) 9 BMJ Open 1.
17 World Health Organization (n 15) 11.
18 Chris Berg, ‘Cigar and the Plain Packaging Effect’ (Institute of Public Affairs, 2016) <https://ipa. org.au/> diakses pada tanggal 29 Mei 2021.
19 Charlie Minato, ‘Cigars avoid U.K. Plain Packaging Requirement’ (Halfwheel, 2014) <https:// halfwheel.com/cigars-avoid-u-k-plain-packaging-requirement/62491/> diakses pada tanggal 29 Mei 2021.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
Dalam Pasal 3 STP Regulations , diatur bahwa kemasan ritel hanya boleh menggunakan warna Pantone 448C (coklat tua) pada bagian luar kemasan, dan warna putih atau Pantone 448C pada bagian dalam kemasan. Selain itu pada Pasal 1 (2) Schedules 1 STP Regulations , diatur hal-hal yang lebih spesifik seperti nama merek dan varian yang hanya boleh menggunakan font Helvetica type dengan ukuran font masing-masing tidak lebih besar dari 14 pt dan 10 pt dan menggunakan warna Pantone Cool Gray 2C . Terkait hal ini, pengaturannya kurang lebih sama seperti yang berlaku di Australia. Untuk lebih mudah dalam memahami rincian ketentuan terkait penggunaan nama merek pada Kemasan Polos di Inggris, perhatikan Gambar 2.

## Gambar 2. Template Kemasan Polos Produk Rokok di Inggris
Sumber: Wee Creative for ASH, 2021

## 3. Belanda
Belanda menerapkan Kebijakan Kemasan Polos pada tahun 2020. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan meningkatnya jumlah negara yang turut memberlakukan Kebijakan Kemasan Polos seperti Perancis, Norwegia, dan Belgia. Kebijakan Kemasan Polos mulai diterapkan di Belanda pada tanggal 1 Oktober 2020 setelah Belanda melakukan perubahan terhadap Tabaks- en rookwarenbesluit (selanjutnya disebut TnRB) yang disetujui oleh Algemene Maatregel van Bestuur , lembaga parlemen Belanda. TnRB adalah undang-undang Belanda yang mengatur mengenai rokok dan produk tembakau lainnya seperti tembakau linting, cerutu, dan rokok elektrik.
Sama seperti Australia, Belanda juga ingin menerapkan Kebijakan Kemasan Polos untuk seluruh produk tembakau, namun Belanda membedakan tanggal berlaku untuk rokok dan tembakau linting dengan cerutu dan rokok elektrik. Pengecer dapat menjual stok yang ada hingga 1 Oktober 2021, sedangkan produk baru harus sudah menggunakan desain Kemasan Polos. Namun untuk produk lain seperti cerutu dan rokok elektrik, akan diwajibkan penggunaan Kemasan Polos mulai 1 Januari 2022. 20
Perubahan terhadap TnRB ini menggunakan dasar yang tertuang dalam ETPD. Belanda menggunakan Pasal 24.2 ETPD sebagai dasar berlakunya Kebijakan Kemasan Polos yang pada ketentuan tersebut negara Uni Eropa diberi hak memberlakukan persyaratan lebih detail terkait standarisasi pengemasan produk tembakau apabila hal tersebut dilakukan atas dasar kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam Directive. Namun berbeda dengan negara-negara lain, Belanda mengambil langkah untuk tidak membuat kebijakan baru, melainkan hanya melakukan perubahan terhadap TnRB.
Perubahan pada TnRB yang berkaitan dengan Kemasan Polos tidak begitu banyak. Pada perubahan terakhir, Belanda hanya menambahkan 9 ayat tambahan pada Pasal 3.7 TnRB.21 Pasal 3.7 sebelumnya sudah mengatur mengenai kemasan produk tembakau seperti rokok dan tembakau linting. Tambahan memuat penekanan bahwa ketentuan pengemasan produk tembakau di Belanda sejalan dengan Pasal 12 ETPD mengenai pentingnya peningkatan peringatan kesehatan. Kemudian melalui perubahan yang dilakukan pada tahun 2020, Pasal 3.7 TnRB ditambahi 9 ayat baru yang secara detail mengatur bentuk kemasan, warna, penulisan merek, penulisan varian, dan peletakannya.
Terkait warna kemasan luar dan dalam serta warna tulisan pada kemasan, Belanda mengatur hal yang serupa seperti Australia dan Inggris. Kemudian terkait pemilihan font , Belanda menyamakan Inggris yang menggunakan Helvetica type , dengan ukuran font yang sama seperti negara lainnya, yakni tidak lebih dari14 pt untuk nama merek, dan tidak lebih dari 10 pt untuk nama varian. Secara garis besar, desain yang ditentukan
20 Cancer Council (n 6) . 21 Government Gazette of the Kingdom of the Netherlands, ‘Regulation of the State Secretary for Health, Welfare and Sport of 20 April 2020, reference 1668603-203750-WJZ, amending the Tobacco and Smoking Products Regulation in connection with the introduction of standard packaging for cigarettes and roll-your-own tobacco’ (Overheid, 2020) < https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24728. html> diakses pada 26 Mei 2021.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
oleh Belanda sama seperti desain yang digunakan oleh Australia. Untuk lebih mudah dalam memahami rincian ketentuan terkait penggunaan nama merek pada Kemasan Polos di Belanda, perhatikan Gambar 3.
Gambar 3. Kemasan Polos Produk Rokok di Belanda
Sumber: WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2021
Inkonsistensi Tobacco Plain Packaging Act dengan Ketentuan Perlindungan Merek Dagang dalam TRIPs Menurut Indonesia
Indonesia menggugat Australia dengan mengacu pada tiga perjanjian WTO, yakni GATT 1994, TBT, dan TRIPs. Untuk melihat seluruh dasar gugatan Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perhatikan Tabel 2.
Tabel 2. Dasar Hukum Gugatan Indonesia pada Sengketa DS467
GATT 1994 Pasal III.4 Technical Barriers to Trade (TBT) Pasal 2.1, 2.2 Intellectual Property (TRIPs) Pasal 2.1, 3.1, 15.4, 16.1, 16.3, 20, 22.2(b), dan 24.3
Sumber: World Trade Organization, 2014
Indonesia mengajukan gugatan berdasarkan Pasal III.4 GATT 1994, Pasal 2.1 TBT, dan Pasal 3.1 TRIPs karena tindakan Australia dianggap diskriminatif yang melanggar prinsip National Treatment . Lalu berdasarkan Pasal 2.2 TBT, Indonesia menilai pengaturan teknis yang diberlakukan Australia menciptakan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan ( unnecessary obstacles to international trade ). Pembahasan dalam perspektif GATT 1994 dan TBT memiliki peran cukup penting dalam memenangkan Australia pada sengketa tersebut, namun fokus dalam pembahasan ini adalah gugatan Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs, khususnya terkait merek dagang.
Berdasarkan Panel Report DS467, mengacu pada Pasal 2.1 TRIPs, ketentuan- ketentuan dalam Bagian II, III dan IV TRIPs yang masing-masing mengatur mengenai standarisasi yang berkaitan dengan ketersediaan, ruang lingkup, dan penggunaan hak kekayaan intelektual; pelaksanaan hak kekayaan intelektual, serta akuisisi dan pemeliharaan hak kekayaan intelektual, harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1 – 12 dan Pasal 19 Paris Convention .
Berdasar pada ketentuan tersebut, pemilik merek dagang dapat mendaftarkan mereknya berdasarkan dua pasal dalam Paris Convention , yakni yang pertama Pasal 6, dan kemudian Pasal 6 quinquies Paris Convention . Pasal 6 merupakan pasal yang menjadi dasar sebuah negara untuk dapat mendaftarkan mereknya. Namun yang menjadi argumen negara-negara penggugat Australia adalah ketentuan dalam Pasal 6 quinquies A (1) yang mengatur bahwa “Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, […]”. Pada pasal tersebut, setiap negara sepatutnya diberikan hak untuk mendaftarkan mereknya, hak untuk diterima pendaftaran mereknya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan mereknya.
Menurut Indonesia, pemberlakuan TPP Act merupakan tindakan yang inkonsisten dengan pasal tersebut, karena dalam upaya melindungi merek dagang yang terdaftar di Australia, TPP Act tidak mengizinkan adanya penggunaan merek – sebagaimana yang  termuat  dalam  definisi  merek  dagang  pada  Pasal  15.1  TRIPs  –  pada  kemasan produk tembakau sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam membedakan produk tembakau yang satu dengan yang lain. 22
Hal tersebut merupakan salah satu argumen yang diperjuangkan oleh Indonesia dan negara-negara produsen tembakau lainnya. Indonesia merasa ada pembatasan atas haknya dalam menggunakan merek dagang yang menyalahi fungsi dan tujuan adanya merek dagang yang sesungguhnya. Menurut Indonesia, hal ini bertententangan dengan definisi merek dagang yang termuat dalam Pasal 15.1 TRIPs.
22 Reports of the Panel: Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging, (World Trade Organization, 2018) 133.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
Menurut pasal tersebut, merek adalah sebuah tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang berfungsi sebagai pembeda antara satu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Tanda yang dapat berupa sebuah kata, nama pribadi, huruf, angka, lambang, dan kombinasi warna, serta kombinasi dari semuanya, memiliki hak untuk didaftarkan mereknya di negara lain. Indonesia menilai bahwa TPP Act membatasi pencantuman tanda yang dimiliki setiap perusahaan agar dapat digunakan sebagai pembeda dari merek lainnya. 23
Selanjutnya, Indonesia menilai TPP Act bertentangan dengan Pasal 16.1 TRIPs yang mengatur bahwa setiap pemilik merek dagang dapat memiliki hak ekslusif dalam menggunakan merek dagangnya tanpa adanya pihak lain yang menggunakan merek dagang serupa atau bahkan sama. Dengan diberlakukan standar khusus mengenai desain pengemasan Kemasan Polos, Indonesia merasa pelarangan penggunaan merek dagang perusahaan tembakau mengurangi ciri khas yang menjadi pembeda merek dagang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, merek dagang sulit untuk menjadi pembeda, yang selanjutnya menimbulkan kekeliruan atau “a likelihood of confusion” pada konsumen, serta berdampak pada maraknya penggunaan merek dagang ilegal karena mudahnya dilakukan peniruan. Menurut argumen Indonesia, TPP Act bertentangan dengan esensi pengaturan perlindungan merek dagang sebagai tanda yang membedakan satu merek dengan merek dagang lainnya. 24
Kemudian terdapat argumen yang bersinggungan dengan ketentuan penggunaan merek dagang terkenal (well-known marks) . Menurut Indonesia, Australia melanggar Pasal 16.3 TRIPs yang mengacu pada Pasal 6 bis Paris Convention . Berdasarkan Pasal 6 bis , Indonesia berargumen bahwa TPP Act membatasi merek dagang terkenal yang sudah ada sebelumnya (e.g. Marlboro, Camel, dsb) untuk mempertahankan statusnya sebagai merek dagang terkenal dan oleh karenanya dinilai menghambat sebuah merek dagang untuk memiliki kesempatan menjadi merek terkenal. Hal tersebut dapat terjadi sebab hingga saat ini hampir seluruh produk tembakau seperti rokok yang terjual di seluruh dunia memiliki bentuk yang sama, sehingga cara untuk membedakannya hanya
23 ibid 600.
bergantung pada kemasannya. Namun dengan berlakunya TPP Act , kesempatan sebuah merek dagang untuk meraih status sebagai merek terkenal terhalangi akibat sulitnya menarik perhatian publik.
Indonesia juga berargumen bahwa Australia melanggar ketentuan dalam Pasal 20 TRIPs. Pasal 20 TRIPs menyebutkan bahwa:
“The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form, or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings …”
Menurut Indonesia, TPP Act sangat bertentangan dengan pasal tersebut karena secara terang-terangan memberlakukan “special requirements” yang membatasi penggunaan merek dagang dalam melakukan kegiatan perdagangan. Kemasan polos dinilai sebagai persyaratan khusus yang berpotensi menghilangkan ciri khas dari sebuah merek dagang, yang kemudian dapat menyebabkan kekeliruan dalam membedakan merek dagang satu dengan yang lainnya.
Argumen utama Indonesia mengedepankan kesulitan merek dagang sebagai unsur pembeda antara satu produk dengan produk lainnya ketika diaplikasikan dalam Kemasan Polos. Namun sengketa tersebut telah selesai dengan dikeluarkannya Panel Report DS467, dengan sengketa dimenangkan oleh Australia. 25 Argumen Australia selalu berujung pada kepentingan menjaga kesehatan masyarakat Australia. Australia menggunakan dasar Pasal XX(b) GATT 1994 tentang General Exceptions sebagai dasar utama dalam mempertahankan argumennya. Secara umum, pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan GATT dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya apabila pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi manusia, hewan, tumbuhan hidup (bukan lingkungan secara keseluruhan), dan kesehatan. Dengan mengedepankan argumen seputar perlindungan kesehatan masyarakat, alasan Australia dinilai valid sehingga argumen Indonesia sulit dipertahankan.
25 Muhammad Azhar Fahri (n 4) 506.
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...

## Kesimpulan
Indonesia menggugat Australia berdasarkan perjanjian WTO, seperti GATT 1994, TBT, dan TRIPs, dengan fokus pada ketentuan TRIPs terkait merek dagang. Indonesia berpendapat bahwa TPP Act Australia melanggar prinsip National Treatment dan menghambat perdagangan tanpa alasan yang diperlukan. Selain itu, Indonesia berargumen bahwa TPP Act membatasi penggunaan merek dagang dan melanggar hak eksklusif pemilik merek dagang. Namun, dalam Panel Report DS467, sengketa tersebut dimenangkan oleh Australia dengan argumen bahwa TPP Act diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Australia, Inggris, dan Belanda mengadopsi Kebijakan Kemasan Polos untuk mengurangi konsumsi produk tembakau dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Australia menjadi pelopor dengan TPP Act pada 2011, menetapkan desain kemasan seragam, peringatan kesehatan menonjol, dan larangan merek dagang pada produk tembakau. Inggris mengikuti pada 2016 dengan Standardised Tobacco Packaging Regulations , dengan fokus pada rokok dan tembakau linting. Belanda menyusul pada 2020 dengan perubahan Tabaks -en rookwarenbesluit . Ketiganya menghadapi tantangan dari produsen tembakau dan asosiasi hak kekayaan intelektual yang menyebutnya melanggar hak merek dagang.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
Tidak ada dana yang diterima untuk penelitian ini.

## Daftar Bacaan
Act Number 119 of 1995 concerning Trade Marks (Lembaran Negara Persemakmuran Australia Tahun 1995 Nomor 39).
Act Number 148 of 2011 concerning Tobacco Plain Packaging (Lembaran Negara Perse- makmuran Australia Tahun 2011).
Act Number 26 of 1994 concerning Trade Marks (Lembaran Negara Kerajaan Bersatu Inggris dan Irlandia Utara Tahun 1994).
Action on Smoking Health, ‘Standardised Packaging: Fact v Fiction’(Action on Smoking Health, 2016) < https://ash.org.uk/> dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2021.
Alberto Alemanno, dan Amandine Garde, ‘Legal Opinion on the Compatibility of the UK Proposals to Introduce Standardised Packaging on Tobacco Products with the EU Tobacco Products Directive’(Action on Smoking and Health, 2015) < https:// ash.org.uk/> dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2021.
Alexander V Mutafchiyski, ‘Trademark Rights under the Plain Packaging Regime and the New Tobacco Products Directive’ Thesis Uppsala Universitet (2017).
Besluit Nummer 24728 van 2020 Betreffende Tabaks- en rookwarenbesluit (Lembaran Negara Kerajaan Belanda Tahun 2020).
Brigit Toebes et.al, ‘Tobacco Control Legislation in the Netherlands’(University of Gron- ingen, 2016) < https://www.rug.nl/rechten/>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2021.
British American Tobacco & others -v- Department of Health: Summary of Judgement by Mr. Justice Green (Judiciary of England and Wales, 2016).
Cancer Council, ‘International development in plain packaging’(Cancer Council, 2021) <https://www.cancervic.org.au/>  dikunjungi pada tanggal 23 May 2021.
Carlos Maria Correa, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (Oxford University Press 2020).
Carmela Rotundo Zocco, ‘Plain Packaging: A Growing Threat to Trademark Rights’(Li- censing Executives Society, 2013) < https://www.lesi.org/docs/> dikunjungi pada tanggal 23 Mei 2021.
Catherine Bond, ‘Tobacco Plain Packaging in Australia: Jt International Sa V. Common- wealth and Beyond’ (2017) 17 QUT Law Review .
Charlie Minato, ‘Cigars avoid U.K. Plain Packaging Requirement’ (Halfwheel, 2014) <https://halfwheel.com/cigars-avoid-u-k-plain-packaging-requireme nt/62491/> dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2021.
Chien-Huei Wu, WTO and the Greater China (Martinus Nijhoff Publisher 2012).
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
Chris Berg, ‘Cigar and the Plain Packaging Effect’(Institute of Public Affairs, 2016) <https://ipa.org.au/> dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2021.
Council Regulation 2002/6/EU on Community Design (European Council, 2001).
Crawford Moodie et.al, ‘Consumer Response to Standardised Tobacco Packaging in the United Kingdom: A Synthesis of Evidence from Two Systematic Reviews’ (2021) 1 Dove Press Journal.
Department of Health Australian Government, Post-Implementation Review: Tobacco Plain Packaging 2016 , (Department of Health Australian Government 2016).
Department of Health Australian Government, Tobacco Plain Packaging: Your Guide (De- partment of Health Australian Government 2014).
Directive 2014/40/EU concerning Manufacture, Presentation, and sale of Tobacco and Related Products and Repealing Directive 2001/37/EC (European Parliament, dan European Council, 2014).
Fajar  Kurniawan,  ‘Urgensi  Meratifikasi  Framework  Convention  on  Tobacco  Control (FCTC) Dalam Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau di Indonesia’ (2019) 50 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Government Gazette of the Kingdom of the Netherlands, ‘Regulation of the State Sec- retary for Health, Welfare, and Sport of 20 April 2020, reference 1668603-203750- WJZ, amending the Tobacco and Smoking Products Regulation in connection with the introduction of standard packaging for cigarettes and roll-your-own tobac- co’(Overheid, 2020) < https://zoek.officielebekendma kingen.nl/stcrt-2020-24728. html> dikunjungi pada tanggal 26 Mei 2021.
Huala Adolf, dan A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Interna- sional (Raja Grafindo Persada 1995).
International Trademark Association, ‘INTA comments on the Dutch proposal to amend the Tobacco and Related Products Decree in connection with the introduction of plain packaging for cigarettes and RYO tobacco’ (INTA,2019) < https://www. inta.org/> dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2021.
Jennifer McDonald, ‘Plain packaging for cigarettes: evaluating implementation in the UK’ (2015) 3 Journal of Public Policy.
Karen A Evans-Reeves et.al., ‘Prospective longitudinal study of tobacco company adap- tation to standardized packaging in the UK: Identifying circumventions and clos- ing loopholes’ (2019) 9 BMJ Open.
Koen van Gelder, ‘Average price of a pack of cigarettes in the Netherlands 2005-2020’(Sta- tistica, 2021) <https://www.statista.com/> dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2021.
Luk Joossens, Smuggling the Tobacco Industry and Plain Packs , (Cancer Research UK 2012).
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, General Agreement on Tariffs and Trade (World Trade Organization UNTS 187, 1994).
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, Agree- ment on Technical Barriers to Trade (World Trade Organization UNTS 120, 1994).
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Agree- ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (World Trade Or- ganization UNTS 299, 1994).
Muchjidin Rachmat, ‘Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia’ (2010) 8 Analisis Kebijakan Pertanian.
Muhammad Azhar Fahri, ‘Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Men- genai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau’ (2018) 4 Journal of International Relations Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro .
Owen Carter, et.al., ‘Plain Packaging for Cigarettes Improves Retail Transaction Times’
(2013) 346 BMJ.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (World Intellectual Property Organization UNTS 828, 1972).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591).
Peter-Tobias Stoll et.al, WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Marti- nus Nijhoff Publisher 2009).
Pramdia Arhando Julianto, ‘Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk Tembakau Indonesia’(Kompas.com, 2017) <https://ekonomi.kompas.com/ read/2017> dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2021.
Regulation 2017/1001/EU on the European Union Trade Mark (European Parliament, dan European Council, 2017).
Regulation Number 263 of 2011 concerning Tobacco Plain Packaging (Lembaran Negara Persemakmuran Australia Tahun 2011).
Fariz Mauldiansyah: Analisis Penerapan Kebijakan...
Regulation Number 829 of 2015 concerning Public Health: The Standardised Packag- ing of Tobacco Products (Lembaran Negara Kerajaan Bersatu Inggris dan Irlandia Utara Tahun 2015).
Reports of the Panel: Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geograph- ical Indications, and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobac- co Products and Packaging, WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/ DS467/R (World Trade Organization, 2018).
Ridhwan Fauzi et.al., Efektifitas Peringatan Kesehatan Bergambar di Indonesia (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 2019).
Riyandi Santoso, ‘Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia’ (2016) 21 Kajian.
Syahmin A.K., dan Fidelia, ‘Analisis tentang Tobacco Plain Packaging Act in Australia dan Implikasinya terhadap Perdagangan Internasional Indonesia’ (2017) 24 Sim- bur Cahaya.
Tobacco Control Research Group, ‘How plain packaging has changed the UK tobacco industry’(University of Bath, 2017)  <https://www.bath.ac.uk/case-studies/> di- kunjungi pada tanggal 28 Mei 2021.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139).
WHO Framework Convention on Tobacco Control Secretariat, ‘The Netherlands: Im- plementation of Plain Packaging from 01/10/2020’(World Health Organization, 2020) < https:// www.untobac cocontrol.org/>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2021.
World Health Organization, Tobacco Plain Packaging: Global Status Update (World Health Organization 2018).
Yulia Syaglova et.al, ‘Plain Products - A Comprehensive Analysis of Consumer Percep- tions vs. Business Implications for Companies’ (2017) 3 DIEM.