Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024, pp.1-16 Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Politik Dinasti Dalam Perspektif Administrasi (Studi Isu Politik Dinasti Menjelang Pemilihan Umum 2024)

## Penulis:
Silverius Tey Seran 1 ,  Verlyana Risyah 2
Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat
1 2
Email:
silverius@ipdn.ac.id 1 , verlyanarisyah@gmail.com 2
©2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v4i1.3792 *Penulis Korespondensi Nama: Silverius Tey Seran Afiliasi: IPDN Kampus Kalimantan Barat Email: silverius@ipdn.ac.id Diterima: 05 November 2023 Direvisi: 15 Mei 2024 Publikasi Online : 30 Juni 2024

## Abstract
This research aims to analyze dynastic politics before  the 2024 general election in Indonesia from the perspective of administration, Old Public Administration, and New Public Service. This research is motivated by the alleged controversy in the decision of Constitutional Court Number 90 / PUU-XXI / 2023 concerning providing additional experience in office from the election in the minimum age requirement for presidential / vice presidential candidates. By using Qualitative Research Methods with Narrative Analysis with a focus on narrative analysis, a significant difference was found between dynastic politics and the administrative paradigm. The administrative perspective tends to emphasize efficiency, professionalism, meritocracy, and public services oriented to the needs of the community in contrast to the tendency of bureaucratic practices in dynastic politics whose control system tends to favor certain groups under the control of a minority of elites.
Keywords: Dynastic Politics, Administrative Paradigm,  Indonesia's 2024 Election

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik dinasti menjelang pemilihan umum 2024 di Indonesia dengan perspektif administrasi, Old Public administration dan New Public Service . Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya dugaan kontroversi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang  ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilihan umum  dalam syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis  naratif  yang  fokus pada analisis narasi, ditemukan  perbedaan perspektif yang signifikan antara politik dinasti dengan paradigma administrasi. Perspektif administrasi cenderung menekankan pada efisiensi, profesionalisme, meritokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berbeda dengan kecenderungan praktik birokrasi dalam politik dinasti yang sistem pengendaliannya cenderung memihak golongan tertentu dibawah kontrol minoritas elit.
Kata Kunci: Politik Dinasti, Paradigma Administrasi, Pemilu 2024 Indonesia

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024

## PENDAHULUAN
Politik dinasti  lazim diterapkan pada sistem  pemerintahan monarkhi atau kerajaan (Nasroen, 1986).  Sistem ini telah banyak ditemukan dalam sejarah berbagai peradaban, seperti dinasti tiongkok,  dinasti  romawi, dan dinasti  mesir  kuno, dimana kekuasaan dipegang oleh keluarga kerajaan atau elit yang mendominasi berbagai aspek pemerintahan dan budaya. Konsep dinasti juga mencerminkan cara sejarah dan kekuasaan sering diwariskan dalam kerangka keturunan, bukan  melalui pemilihan atau sistem demokratis yang lebih modern.  Sistem ini diidentikkan dengan praktik politik yang tidak sejalan dengan  nilai demokrasi dan cenderung membawa keuntungan bagi suatu golongan saja atau dikenal dengan sebutan politik dinasti. Nurmansyah mengungkapkan bahwa politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara (Nurmansyah, 2015).Dinasti politik merupakan sebuah sistem dimana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga atau hubungan keluarga yang dekat.
Menurut George & Ponattu dalam (Khairi, 2022)  Konstitusi Indonesia tidak melarang warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal dan nasional tetapi dengan politik dinasti justru melemahkan demokrasi karena cenderung mengabaikan rekam jejak dan kompetensi. Hal ini membuat sekelompok keluarga memegang kendali atas pemerintahan selama beberapa generasi  atau juga dikenal dengan oligarki.  Oligarki, yang melibatkan dominasi kekuasaan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok kaya dan berpengaruh, memiliki potensi untuk menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan politik yang signifikan, dengan kontrol yang terlalu besar di tangan minoritas elit, mengarah pada korupsi, ketidakadilan, dan pemberian keuntungan yang tidak adil bagi mereka yang memiliki akses ke sumber daya dan kekuasaan, serta dapat menghambat partisipasi demokratis dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu dampak dari lemahnya sistem kontrol dikarenakan pemerintahan dipegang dan dijalankan oleh kelompok itu sendiri (Hidayati, 2014) Ancaman ini merupakan dampak utama dari praktik dinasti politik.
Dinasti politik dapat berlangsung karena berbagai alasan, termasuk tradisi budaya, warisan politik, atau bahkan tindakan hukum yang mendukung pemindahan kekuasaan dalam keluarga tertentu. Dinasti Politik tidak dibangun berdasarkan  kompetensi atau antimeritokrasi  (Hidayati, 2014). Dinasti politik dapat menghasilkan stabilitas politik jangka panjang karena pemimpin yang baru telah dibesarkan dalam lingkungan politik dan memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.    Dinasti politik juga dapat menimbulkan masalah, seperti konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok, yang dapat mengarah pada nepotisme, korupsi, dan ketidakadilan dalam pemerintahan. Dinasti politik semakin  membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat sehingga mampu menguasai dan melemahkan demokrasi dalam partai politik. Dalam lingkungan masyarakat juga terdapat upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana  (Martien,  2017). Jejaring familisme juga memiliki peran dalam politik dengan cara mempengaruhi keputusan politik yang diambil.
Senada dengan pernyataan Gunanto bahwa, secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan  yang  kuat  menjadi ancaman mendasar,  sehingga  kerabat yang terjun dalam

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
kontestasi politik akar diatur sedemikian rupa untuk merekayasa proses keberhasilan golongannya dan dengan adanya fenomena dinasti politik justru membatasi kebebasan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pencalonan, dikarenakan  calon yang memiliki hubungan kekerabatan atau  kekeluargaan dengan kelompok  elit yang masih menjabat akan lebih mudah untuk memperoleh  kemenangan  dikarenakan  mempunyai  sumberdaya finansial yang kuat, unggul popularitas, serta lebih  mudah  dalam  memobilisasi massa  (Gunanto, n.d.). Popularitas yang berpadu dengan sosial media menghadirkan kekuatan yang besar dalam memberikan pengaruh terhadap upaya keterpilihan kandidat dalam kontestasi politik. Dengan popularitas media sosial, kandidat dapat langsung melakukan komunikasi dengan pemilih, tanpa perantara  dalam menggiring opini publik. Mereka dapat menyebarkan informasi tentang platform mereka, bahkan merespons pertanyaan atau aspirasi pemilih secara real-time . Hal ini membuka jalur komunikasi yang transparan antara kandidat dan pemilih. Senada dengan pernyataan, social media’s capacity to quickly and inexpensively reach large audiences almost simultaneously has the potential to promote electoral accountability. Beyond increasing direct exposure to information, high saturation campaigns—which target substantial fractions of an electorate—may induce or amplify information diffusion, persuasion, or coordination between voters (Ram et al., 2024). Popularitas dan sosial media yang ditunggangi sebagai alat dalam politik dinasti  tentu  tidak  dibenarkan keberadaannya dalam negara Indonesia yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi kerakyatan, dikarenakan hak warga negara terabaikan karena dikontrol dan dikuasai oleh segelintir orang saja.
Bentuk pemerintahan demokrasi kerakyatan yang mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat atau warga negara sejalan dengan Paradigma Old Public Administration (OPA) . Paradigma OPA merupakan pendekatan administrasi yang tidak dapat dilepaskan dari tiga pemikiran inti (Imanuel Jaya, 2021). Pertama, terdapat pemikiran paradigma dikotomi politik-administrasi, yang menekankan pemisahan yang kuat antara keputusan politik yang diambil oleh para politikus dan pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi. Kedua, pemikiran rational-model Herbert Simon memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada logika dan efisiensi, menekankan pentingnya administrasi yang rasional dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, teori pilihan publik ( public choice ) menggarisbawahi peran insentif pribadi dalam perilaku para pejabat publik dan perlunya pengawasan dan pengendalian yang tepat dalam administrasi publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih lanjut, politik dinasti juga akan dianalisis dengan prinsip – prinsip dalam paradigma New  Public Service (NPS), yang mengarah pada satu kesimpulan bahwa politik dinasti tidak semestinya dibenarkan dalam sistem demokrasi  sebagaimana perspektif Denhardt dalam (Alamsyah, 2016). Prinsip – prinsip tersebut adalah : Pertama, prinsip "serve citizens, not customers, Kedua, see the public interest, Ketiga, Value entrepreneurship, Keempat, think strategically, act democratically, Kelima, recognize that accountability is not simple, Keenam, serve rather than steer. Dengan melihat dampak dari ancaman politik dinasti dari perspektif Administrasi, diharapkan pemaknaan terhadap dinasti politik akan lebih komprehensif dan relevan dengan transformasi paradigma administrasi, karena akan dianalisis dari 2 (Dua) paradigma, yaitu Paradigma Old Public Administration (OPA) dan Paradigma New Public Service (NPS). Secara keseluruhan, analisis dari dua paradigma administrasi ini membantu pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
politik dinasti dalam pelayanan publik dan membuka diskusi terkait perubahan dalam paradigma administrasi yang dapat mengakomodasi tantangan-tantangan di era modern.
Prinsip – prinsip demokrasi dalam paradigma administrasi dapat tercermin dalam praktek pemilihan umum di Indonesia. Proses ini menciptakan mekanisme penting untuk pengambilan keputusan yang inklusif dan pengawasan pemerintah yang transparan. Dengan pemilihan umum, Indonesia  secara transparan memastikan bahwa kekuasaan berada dalam tangan rakyat dan pemerintahan bertanggung jawab pada warga negara, yang merupakan elemen esensial dalam sistem politik demokratis yang  berlandaskan kedaulatan rakyat.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan  demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Dalam bentuk pemerintahan  demokrasi ini, penempatan jabatan strategis di pemerintahan diatur secara demokratis, dengan penekanan pada pemilihan  umum  sebagai mekanisme penting dalam menentukan siapa yang akan mengisi jabatan-jabatan politik (Dedi, 2022).
Ini mencakup jabatan-jabatan tinggi seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Penting untuk diingat bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, pemilihan umum adalah cara utama untuk memilih pemimpin politik. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum, dan hasil pemilihan ini menentukan siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan politik. Oleh karena itu, pengisian jabatan-jabatan politik merupakan salah satu poin kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis, karena mewakili kemauan rakyat dan kepentingan mereka. Prinsip ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip- prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan penekanan pada pemilihan sebagai cara untuk mengisi jabatan-jabatan politik, negara memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pembentukan pemerintahan yang mewakili keinginan rakyat.
Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan praktek penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan kesadaran terhadap kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih orang-orang terbaik yang akan mewakili dan memimpin mereka dalam pemerintahan. Proses ini menciptakan mekanisme transparan yang mengharuskan calon- calon membuktikan kualifikasi mereka, dan berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi yang memastikan pemimpin terpilih bertanggung jawab kepada rakyat. Selain itu, pemilihan umum mendukung representasi beragam kepentingan masyarakat, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dalam implementasi praktik demokrasi di Indonesia, isu politik dinasti kerap membayangi nilai – nilai luhur asas demokrasi. Isu ini mencuat saat Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka diisukan masuk sebagai bursa calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto (Yuda, 2023).  Apakah mungkin pengaruh kekuasaan Jokowi tidak mengalir kepada Gibran  ? Diliput  (BBC News Indonesia, 2023)  bahwa  bahkan sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) sekalipun terkait gugatan uji materiil untuk mengubah batas minimal usia capres –  cawapres dari 40 tahun menjadi 30 tahun , Organisasi Relawan Pro Jokowi (Projo) telah mengambil sikap dan mendeklarasikan  dukungan pada Prabowo Subianto  atau Calon Presiden yang akan disandingkan dengan Gibran sebagai cawapres, pada sabtu (14/10/2023). Isu politik

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dinasti makin marak saat MK memutuskan syarat menjadi cawapres adalah pernah atau menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dianggap memuluskan jalan Gibran, anak presiden Jokowi menjadi bakal cawapres untuk pilpres 2024 (CNN  Indonesia, 2023) Apabila prinsip demokrasi benar  –  benar diterapkan sepenuhnya dalam pemilihan umum, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam praktik demokrasi ini, karena ada persetujuan rakyat yang sah dan memang tidak ada dinasti dalam bentuk pemerintahan demokrasi. Lantas muncul pertanyaan, apa kepentingan relawan Pro Jokowi jika mendukung Prabowo, apakah memang tidak ada kaitannya dengan isu politik dinasti ? Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana politik dinasti dalam perspektif Administrasi.

## METODE
Kajian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan implementasi politik dinasti dalam konteks administrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian kualitatif dengan Analisis Naratif ( Narrative Analysis ) sehingga terhimpun data faktual yang dapat memberikan gambaran yang tepat tentang situasi atau fenomena terkini.  Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk lebih  mendalami pemahaman tentang fenomena sosial, dalam hal ini isu politik dinasti, dengan dukungan  dokumen kepustakaan  secara  menyeluruh tentang bagaimana ancaman politik dinasti dalam administrasi pemerintahan Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang maraknya isu praktik politik dinasti dari sudut pandang  administrasi di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk transformasi kebijakan yang lebih baik di Indonesia. Perspektif administrasi dalam karya tulis ini difokuskan dalam operasional konsep   Paradigma Old Public Administration (OPA) dengan 3 (tiga) indikator, (1) dikotomi politik-administrasi, (2) pemikiran rational-model Herbert Simon,  (3) teori pilihan publik ( public choice )  dan Paradigma New Public Service (NPS) dengan 6 (Enam) Indikator (1) "serve citizens, not customers, (2), see the public interest, (3), Value entrepreneurship, (4), think strategically, act democratically, (5), recognize that accountability is not simple, (6), serve rather than steer. Metode Analisis Naratif ( Narrative Analysis )  digunakan oleh peneliti dengan fokus pada  analisis narasi yang ditemukan dalam data kualitatif  (Creswell, 2018). Peneliti mencari dan menganalisis elemen- elemen tematik naratif dalam plot, karakter, konflik dan berbagai sumber data baik cetak maupun elektronik hingga menghasilkan data yang kredibel, akurat dan aktual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Paradigma OPA merupakan pendekatan administrasi yang tidak dapat dilepaskan dari tiga pemikiran inti,    pertama,  terdapat pemikiran paradigma dikotomi politik-administrasi, yang menekankan pemisahan yang kuat antara keputusan politik yang diambil oleh para politikus dan pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi. Pemisahan yang jelas  antara politik dan administrasi, inilah yang merupakan inti dari akuntabilitas pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Denhardt dan denhard bahwa “Perhaps more important, however, the separation of politics and administration lies at the heart of the Old Public Administration’s version of accountability, one in which appointed administrators were held to be accountable to their political “mas- ters”—and only through them to the citizenry (Denhardt, 2007). Pandangan Denhardt ini mencerminkan adanya urgensi dalam dikotomi administrasi dan politik. Politik akan berada dalam koridornya demikian juga administrasi, khususnya dari sisi akuntabilitas Sebaliknya akuntabilitas akan menjadi ancaman apabila dikotomi ini terabaikan. Frederick

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Cleveland dalam (Denhardt, 2007)  juga turut mendukung upaya akuntabilitas ini bahwa “representative body (such as a legislature) outside of the administration with power to determine the will of the membership (the citizens) and to enforce (that) will on the administration” Cleveland meyakini bahwa akuntabilitas dapat terjaga apabila terdapat Lembaga khusus yang berada diluar kekuasaan yang memiliki indepedensi untuk mengatakan tidak terhadap praktik politik yang tidak demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa Politik yang tidak demokratis ini merupakan ciri utama dari politik dinasti.
Upaya untuk menjaga demokratisasi ini dapat tercermin keadilan dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena MK merupakan produk dari reformasi yang seharusnya dapat mengawal konstitusi  Negara.  Menjelang Pemilu 2024   MK telah memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada hari senin 23 oktober 2023. Hal ini adalah bentuk tindaklanjut adanya laporan perihal dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yaitu soal kontroversi putusan batas usia minimal calon Presiden dan wakil presiden. MK telah menerima 4 (empat) laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik tentang putusan tersebut yang disampaikan oleh masyarakat (MK, 2023). Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa sekalipun belum mencapai umur 40 tahun setiap orang dapat mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan presiden dengan catatan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan yang dijatuhkan pun tidak bulat karena  dari  sembilan hakim konstitusi, dua hakim mengajukan alasan yang  berbeda ( concurring opinion ), tiga hakim menerima dan empat hakim mengajukan pendapat yang  berbeda ( dissenting oponion ).  Dengan terbentuknya Lembaga MKMK  diharapkan Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi tetap terjaga sehingga terdapat dikotomi yang jelas antara politik dan administrasi sejalan dengan perspektif pertama dari paradigma Old Public Administration (OPA) . Dikotomi  antara  politik dan administrasi menjadi perhatian pokok pada langkah awal implementasi kebijakan, khususnya tahap agenda seting. Agenda seting kebijakan sebagai langkah awal penetapan kebijakan yang objektif, hal ini tentu sejalan dengan pernyataan Woodrow Wilson dalam (Ahmad, 2012) tentang paradigma OPA, bahwa administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik  karena negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk memperaktekkan spoil system dan nepotisme, dimana perlu adanya pemisahan antara dunia politik (legislatif) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan  Idealnya setiap produk agenda kebijakan disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan publik bukan pada kepentingan kelompok elit saja, namun pada kondisi faktual masih ditemukan kesenjangan antara kepentingan politisi dan administrasi (A. Bali & Halpin, 2021). Apabila agenda seting cenderung subjektif dan mengabaikan prosedural maka secara signifikan  akan memberi pengaruh pada proses dan hasil kebijakan sejalan dengan pernyataan ini bahwa Existing studies on policy tools used in policy formula- tion tend to focus on ‘substantive’ tools – those used to directly affect policy outcomes such as regulation or subsidies – and largely neglect ‘procedural’ tools used to indirectly but significantly affect policy processes and outcomes (A. S. Bali et al., 2021).
Perspektif Kedua Old Public Administration terhadap dinasti politik ini, apabila ditinjau dari pemikiran rational-model Herbert Simon dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada logika dan efisiensi.  Secara rasional hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  dengan

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
pertimbangan pernah menduduki / sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini tidak terbatas pada Gubernur  namun juga kepada Bupati/Walikota. Ibarat ada lompatan tangga dari Bupati/Walikota langsung pada Presiden hal ini memperkuat dugaan  motif putusan yang berpihak dalam memuluskan langkah Gibran menuju kontestasi Pemilu 2024. Putusan MK tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, apakah boleh putusan ini diberlakukan juga bagi yang pernah menjabat sebagai atau menduduki jabatan Kepala Desa yang juga mempunyai kesamaan khususnya dalam hal pejabat terpilih atau elected official ? (Mujani, 2023).
Sejalan dengan pernyataan  Wakil Ketua MK  Saldi Isra mengenai amar pemutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwa lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” ternyata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu tiga Hakim Konstitusi sepakat  memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang lain memaknai petitum Pemohon hanya sebatas “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur”. Tidak berhenti sampai di situ, dua Hakim Konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip “ opened legal policy ” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Ia menyampaikan pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang  menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” seharusnya tertolak atau tidak terterima oleh makna “mengabulkan sebagian”.
Selain itu, Saldi menekankan pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat opened legal policy- nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya.  “Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat, sangat, sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?” tandasnya (Argawati, 2023). Pernyataan Saldi Isra tersebut menunjukan kecemasan adanya potensi pemasalahan dalam kepercayaan / legitimasi masyarakat  terhadap Mahkamah Konstitusi akibat putusan yang melahirkan banyak polemik menjelang pemilu 2024.
Perspektif ketiga dari Old Public Administration berkaitan dengan teori pilihan publik ( public choice ) yang menggarisbawahi perlunya pengawasan dan pengendalian yang tepat dalam administrasi publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sejalan dengan aspek

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
pengendalian ini, anggota komisi III DPR cucun Ahmad Syamsurijal menilai, penting untuk membentuk  Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sebab putusan MK bersifat final dan mengikat. Calon anggota MKMK berjumlah tiga orang, satu orang hakim konstitusi aktif (Wahiduddin Adams), satu tokoh masyarakat (Prof. Jimly Asahidiqie) dan satu akademisi  yang memiliki latar belakang bidang hukum (Bintan Saragih). Hal tersebut untuk meminimalisir penyelewangan kewenangan ke hal – hal yang substantif diluar kewenangan MK (MK, 2023).  Sesuai konteks perspektif ketiga OPA, pengawasan dan pengendalian adalah alat kunci untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Hal Ini mencakup berbagai tindakan seperti audit internal dan eksternal, penerapan peraturan yang ketat, serta pengaturan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel, yang dapat bertindak dalam kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan demi kepentingan pribadi semata atau kelompok tertentu. Dengan pendekatan ini, administrasi publik diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen ilmiah dari OPA dengan pemahaman tentang insentif individu dari teori pilihan publik, menciptakan sistem yang lebih efisien, etis, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Setelah pembahasan mengenai perspektif Old Public Administration terhadap Politik Dinasti, berikut ini juga akan dianalisis lebih lanjut dengan perspektif New Public Service (NPS) menurut Denhart.  Perspektif Denhardt dalam(Alamsyah, 2016)  Pertama, prinsip "serve citizens, not customers" memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks pelayanan publik. Ini menekankan bahwa tugas utama abdi masyarakat adalah melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya memenuhi tuntutan individu sebagai pelanggan. Pelayanan publik seharusnya didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan kepentingan publik yang lebih luas, daripada hanya memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. Kolaborasi juga dapat menjadi instrument penunjang kualitas arah kebijakan nasional, dikarenakan kebijakan nasional dipengaruhi oleh situasi global, interaksi ekonomi dan sosial politik internasional sehingga kebijakan di era new public service perlu diawali dengan identifikasi berbagai konsensus teoritis lintas disiplin ilmu dan paradigma epistemology (Lodhi, 2021). Pada era modern ini, kemampuan berkolaborasi menjadi aspek penunjang keberhasilan suatu negara dikarenakan  kolaborasi semakin luas mencapai lingkungan politik global internasional. Arus besar politik global, ekonomi, kesehatan, dan keamanan, melintasi batas-batas negara dengan mudahnya, dan semakin memaksa kita untuk mengenali, merekonstruksi, dan mengkonseptualisasikan administrasi kebijakan yang saling tumpang tindih antara nasional dan internasional, senada dengan pernyataan berikut,  bahwa Yet contemporary mael-  stroms of global politics, economics, health, and security, span borders with ease, and increasingly force us to recognise, reconsi- der, and reconceptualise the overlapping realms of the national and international. In so doing, we must overcome the disciplinary dis- tinctions (Legrand & Stone, 2021) .
Dengan mengetahui perkembangan informasi dan literasi global maka optimalisasi pengelolaan pelayanan publik domestik cenderung berpotensi meningkat. Pendekatan NPS juga mendorong dialog yang lebih terbuka antara penyedia pelayanan publik dan masyarakat. Melalui

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dialog ini, nilai-nilai bersama yang mendasari masyarakat dapat ditemukan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik pelayanan publik. Ini menciptakan  kesempatan untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta merancang pelayanan yang lebih responsif dan berkeadilan. Selain itu, memfokuskan perhatian pada kepentingan publik dan membangun kepercayaan dengan masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa pelayanan publik efektif dan dapat berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan menjadikan kepentingan publik sebagai pijakan utama, abdi masyarakat berperan dalam memastikan bahwa pelayanan publik menjadi sarana yang lebih kuat dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan;
Kedua, see the public interest ,  prinsip " see the public interest" (Alamsyah, 2016)  menyoroti peran penting administrator publik dalam memahami dan melayani kepentingan publik secara keseluruhan. Ini berarti bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau badan pelayanan publik harus selalu diarahkan untuk membangun dan memajukan kepentingan bersama masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya untuk memberikan solusi cepat yang mungkin lebih menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi untuk menciptakan kepentingan bersama yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Administrator publik harus berperan sebagai fasilitator dan penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Mereka harus mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Dengan " see the public interest ," pelayanan publik dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa tindakan pemerintah dan badan pelayanan publik tidak hanya memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok kecil, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh komunitas.
Memahami  pelaksanaan tugas kepentingan publik tidak hanya mengugurkan kewajiban namun perlu disesuaikan dengan pola pendekatan yang inovatif. Dalam pemerintahan modern, pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan didukung dengan modernisasi dan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI). AI hadir dengan beragam dampak positif penunjang efektivitas tugas di berbagai bidang, sebagai contoh dibidang pendidikan khususnya media pembelajaran. Dalam memahami teori, peserta didik dibekali dengan buku – buku bacaan yang relevan dengan bidang ilmu. Buku –  buku bacaan menjadi media yang interaktif dengan sentuhan AI. Buku bacaan yang dimaksudkan adalah Magic Book. Magic Book hadir dengan Bahan bacaan yang dilengkapi dengan inovasi marker untuk menempatkan objek virtual yang dapat dilihat dengan menggunakan Head Mount Display (HMD) menjadikan Magic Book menjadi benar –  benar Ajaib dan menghadirkan pengalaman membaca yang unik dan menarik bagi pembaca (Nur Isa et al., 2022).  Selain hal positif tersebut AI juga dapat menjadi ancaman bagi pemerintah khususnya dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dapat kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri dan menjadi terlalu bergantung pada algoritma AI yang tidak selalu benar(Taeihagh, 2021).  Hal ini menuntut pemerintah untuk dapat membuat regulasi sistem

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia yang mampu beradaptasi dengan transformasi digitalisasi ini  sehingga AI benar –  benar hadir dan berperan sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.
Ketiga, Value entrepreneurship; Prinsip ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya publik. Abdi masyarakat, yang mencakup pejabat pemerintah dan layanan publik, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program yang dirancang untuk memenuhi kepentingan publik. Mereka memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat dan harus mematuhi standar etika tinggi serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Mereka bertindak sebagai wakil pemerintah dan masyarakat, dan peran mereka diarahkan untuk memajukan kesejahteraan publik.  Politik di era NPS menuntut pemerintah untuk berani menciptakan pelayanan publik dengan berorientasi dan memperhatikan nilai -  nilai demokrasi kemanusiaan rakyat, demikian pula pernyataan J. Parker  dalam  (Palmer, 2024), bahwa  : The human heart is the first home of democracy. It is where we embrace our questions. Can we be equitable? Can we be generous? Can we listen with our whole beings, not just our minds, and offer our attention rather than our opinions? And do we have enough resolve in our hearts to act courageously, relentlessly, without giving up—ever—trusting our fellow citizens to join with us in our determined pursuit of a living democracy? J. Parker menggambarkan suatu refleksi demokrasi politik masa kini dengan pertanyaan, apakah pemerintah memiliki tekad yang kuat dalam hati untuk melayani warganya dengan hati nurani yang sungguh ? Dari sudut pandang yang lain, manajer wirausaha dalam sektor swasta sering berorientasi pada mencari keuntungan.
Mereka memandang sumber daya atau dana yang mereka kelola sebagai milik perusahaan atau pemiliknya. Tujuan utama mereka adalah menghasilkan keuntungan, dan orientasi ini bisa menjadi kontras dengan perhatian pada kepentingan publik. Namun, dalam sistem ekonomi yang sehat, wirausaha juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan memberikan produk atau layanan yang diinginkan  oleh konsumen. Namun, penting untuk mempertimbangkan peran yang seimbang antara sektor publik dan swasta dalam pelayanan publik. Kedua sektor ini dapat saling melengkapi dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan kepentingan publik. Abdi masyarakat dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyediaan layanan publik, sementara manajer wirausaha dapat memberikan inovasi dan kontribusi ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan negara. Jadi, penting untuk mencari keseimbangan yang baik di antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keempat, think strategically, act democratically ; Prinsip ini menggabungkan dua elemen kunci dalam manajemen kebijakan publik: pendekatan strategis dan proses demokratis. Dalam konteks pendekatan strategis, pemerintah atau badan pelayanan publik diharapkan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan dengan cermat, mempertimbangkan tujuan jangka panjang, serta sumber daya yang tersedia. Dengan mengadopsi perspektif strategis, pihak berwenang dapat lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, "act democratically" menunjukkan pentingnya menjalankan kebijakan dan program melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ini berarti pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat, memungkinkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan kebijakan secara transparan dan akuntabel. Proses demokratis memastikan bahwa

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas, dan juga menempatkan kewenangan pada tangan mereka yang terkena dampak. Kombinasi antara pendekatan strategis dan proses demokratis menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan bertanggung jawab. Ini memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan keseimbangan yang baik antara efisiensi administratif dan nilai-nilai demokrasi dalam manajemen pemerintahan.
Kelima, recognize that accountability is not simple; Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik tidak dapat direduksi menjadi konsep yang sederhana. Ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas melibatkan banyak dimensi yang saling terkait. Pertama, akuntabilitas berarti  bahwa abdi masyarakat, yang termasuk pemerintah dan layanan publik, harus lebih peduli terhadap memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat daripada sekadar mengikuti mekanisme pasar. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang efektif dan adil kepada warga negara. Selanjutnya, akuntabilitas mencakup kepatuhan terhadap berbagai aspek, termasuk peraturan hukum, nilai-nilai sosial, norma politik, dan standar professional. Abdi masyarakat harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka  sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sambil juga memperhatikan nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini menekankan bahwa akuntabilitas adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Terakhir, akuntabilitas harus selalu diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga negara. Pemerintah dan abdi masyarakat harus memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan yang mereka berikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas akuntabilitas ini membantu menciptakan landasan yang kuat untuk pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keenam, serve rather than steer . Prinsip ini menggarisbawahi peran pelayanan publik dalam fokus pada melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat daripada mencoba mengendalikan atau mengarahkan mereka. Ini mempromosikan pendekatan yang lebih proaktif dan inklusif dalam memberikan layanan publik. Pemerintah dan abdi masyarakat harus mendengarkan dengan seksama apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini juga mengakui otonomi individu dan komunitas serta mendorong keterbukaan, responsivitas, dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan relevan. Dengan mengedepankan "serve rather than steer," pelayanan publik menjadi lebih fokus pada kepentingan dan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat yang dilayani. Ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warga negara serta memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih kuat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam memajukan kesejahteraan dan kepentingan publik secara keseluruhan.
Paradigma New Public Service (NPS), yang menekankan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, didapati beberapa asas yang menunjukkan bahwa politik dinasti dalam lingkup sistem demokrasi tidak selaras dengan idealisme NPS. Prinsip pertama menitikberatkan pada pelayanan masyarakat yang akuntabel dan transparan. Politik dinasti, dalam konteks ini, memiliki potensi

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
untuk merusak prinsip  akuntabilitas karena individu atau entitas politik yang terkait dengan dinasti berpotensi menghindari kewajiban pertanggungjawaban. Selain itu, aspek transparansi pun dapat terganggu karena pengungkapan informasi yang benar, dapat tidak sepenuhnya terlaksana. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yang memiliki relevansi penting dalam domain pelayanan publik. Perwujudan prinsip ini tentu hadir dari control yang intensif sehingga diperlukan check and balances antara legislatif dan eksekutif. Faktor Independensi dan Imparsial harusnya menjadi kunci utama untuk memperoleh hasil yang objektif dalam setiap kebijakan. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap batas umur capres – cawapres pemilihan umum 2024, Independensi hakim dipertanyakan karena secara etika, apabila hakim mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan dengan terdampak putusan MK, maka  seharusnya dapat menempatkan diri sebagai hakim yang independen. Polemik ini ditunjukan dengan adanya pandangan yang berbeda (dissenting Opinion),  oleh 3 (tiga) hakim konstitusi, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Mereka berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon (Argawati, 2023).
Saldi di awal pendapatnya menyebut  Putusan Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sebagai peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.  Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo?” ungkap Guru Besar FH Universitas Andalas tersebut (Argawati, 2023). Dalam konteks ini terlihat bahwa terdapat kecenderungan  motif  dalam memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk masuk dalam kontestasi pemilu 2024.
Prinsip kedua dalam perspektif NPS yang tidak relevan dengan praktik politik dinasti mencakup keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Alamsyah, 2016) Keadilan dalam teori idealnya bersinergi dengan kondisi empiris, hasil yang lebih akurat dalam upaya pencapaian target pemerintah menuntut para ahli teori  untuk terlibat lebih dekat dengan dinamika politik empiris sehingga teori dan kondisi empiris dapat berjalan beriringan, we discuss how Goverment answers calls for theorists to engage more closely with empirical political dynamics and we consider responses to possible critiques (Ackerly et al., 2024)  Apabila ditinjau dalam konteks politik dinasti, terdapat kecenderungan terhadap ketidaksetaraan dalam hal akses serta  partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Interpretasi kepentingan politik terkadang bersifat abstrak multitafsir dan sangat multidimensi, sehingga sulit untuk menilai kekuatan persuasif relatif suatu elemen, senada dengan pernyataan berikut bahwa political arguments are also highly multidimensional, making it difficult to assess the relative persuasive power of these elements (Blumenau & Lauderdale, 2022). Fenomena ini berpotensi berdampak pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
dan distribusi sumber daya, yang jelas bertentangan dengan esensi demokrasi yang menekankan prinsip kesetaraan dalam hak dan peluang politik. Gibran Rakabuming Raka sebagai anak Joko Widodo juga berpengaruh dalam mobilisasi relawan atau kelompok sosial sebagaimana diketahui bahwa telah beredar spanduk dukungan Prabowo-Gibran oleh relawan Pro Jokowi (Projo) yang diposting oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Jumat 20/10/2023 (detik, 2023).
Informasi tersebut jelas menggiring opini yang menimbulkan dugaan dugaan keberpihakan Jokowi selaku Kepala Negara yang masih aktif dalam Jabatan Presiden yang pasti mempunyai kekuatan Sumberdaya yang kuat dari berbagai aspek. Hal ini memberikan peluang politik yang besar terhadap Gibran, sehingga esensi kontestasi kesetaraan demokrasi menjadi sorotan publik dan semakin jauh dari prinsip meritokrasi yang mengedepankan kompetensi daripada kepentingan politik dinasti (Mujani, 2023).  Oleh sebab itu, dengan meninjau dari perspektif NPS, politik dinasti dapat menjadi ancaman yang besar terhadap pencapaian pelayanan publik yang adil dan efektif, sekaligus berpotensi mengganggu integritas sistem demokrasi. Secara sintesis, prinsip-prinsip NPS mengindikasikan bahwa politik dinasti dalam lingkup sistem demokrasi tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik yang optimal. Prinsip- prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan kesetaraan adalah elemen inti yang senantiasa dijunjung dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam struktur demokrasi yang berfungsi secara efektif.

## KESIMPULAN
Politik Dinasti baik dari perspektif Old Publik Administration (OPA) maupun perspektif New Public Service (NPS)  terlihat jelas terdapat perbedaan yang signifikan sebagaimana OPA cenderung menekankan pada efesiensi, profesionalisme dan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pejabat birokrasi. OPA juga menekankan dikotomi yang jelas antara politik dan administrasi, berbeda dengan kecenderungan praktik  birokrasi  dalam konteks politik dinasti yang  sistem pengendaliannya cenderung dibawah kontrol minoritas elit. Loyalitas yang kuat terhadap aturan dalam birokrasi menjadi pedoman OPA dalam pelaksanaan tugas. Demikian juga dengan perspektif New Public Service (NPS). NPS lebih berorientasi pada pelayanan publik  yang intensif dan responsif  terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi dan representasi masyarakat dalam demokrasi menjadi penting dalam perspektif ini sehingga berpotensi melahirkan kepemimpinan yang transformasional dan inovatif.  Agar lebih komprehensif, untuk penelitian lanjutan dalam konteks politik dinasti, disarankan untuk menganalisis lebih lanjut dari paradigma administrasi lainnya yaitu  paradigma New Public Administration (NPA), dan dari paradigma New Public Management (NPM). Analisis Komparatif juga menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut sehingga dapat teridentifikasi faktor – faktor penyebab yang lebih bervariasi disesuaikan dengan konteks birokrasi, baik di Indonesia maupun di negara lain.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024

## REFERENSI
Ackerly, B., Cabrera, L., Forman, F., Johnson, G. F., Tenove, C., & Wiener, A. (2024). Unearthing grounded normative theory: practices and commitments of empirical research in political theory. Critical Review of International Social and Political Philosophy , 27 (2), 156–182. https://doi.org/10.1080/13698230.2021.1894020
Ahmad, J. (2012). Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia. Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 1 (1), 1–25.
Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik. Politik Profetik , 04 (02).
Argawati, U. (2023). Batas Usia Capres – Cawapres 40 Tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada. MKRI . Pemilu/Pilkada. Diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660
Bali, A., & Halpin, D. (2021). Agenda-setting instruments: means and strategies for the management of policy demands. Policy and Society , 40 (3), 333–344. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1955489
Bali, A. S., Howlett, M., Lewis, J. M., & Ramesh, M. (2021). Procedural policy tools in theory and practice. In Policy and Society (Vol. 40, Issue 3, pp. 295–311). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1965379
BBC News Indonesia. (2023). Relawan Projo Dukung Prabowo. BBC News .
Blumenau, J., & Lauderdale, B. E. (2022). The Variable Persuasiveness of Political Rhetoric . https://doi.org/10.7910/DVN/POMIFD
CNN  Indonesia. (2023). Pakar Sentil “Karpet Merah Gibran” di Balik Putusan MK". CNN INDONESIA ONLINE .
Creswell, J. W. , C. J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition. SAGE Publications, Inc. .
Dedi, A. (2022). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. Jurnal MODERAT , 8 (1).
Denhardt, D. (2007). The New Public Service (J. V.-D. R. Denhardt, Ed.; Expanded Edition). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Detik, sumbagsel. (2023). Projo Bikin Spanduk Digital Dukungan Prabowo-Gibran .
Gunanto, D. (n.d.). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. SAWALA , 8 , 177–191. Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia .

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Imanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan , 3 (1). https://doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371
Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 7 (1), 35. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770 Legrand, T., & Stone, D. (2021). Governing global policy: what IPE can learn from public policy? Policy and Society , 40 (4), 484–501. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1975218 Lodhi, I. (2021). Globalisation and public policy: bridging the disciplinary and epistemological boundaries. Policy and Society , 40 (4), 522–544. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1987137
Martien, H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society , 1 (2), 111–119.
MK, K. (2023). Buat Jaga Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Epaper Rakyat Merdeka , 8–8.
Mujani, S. (2023). Putusan MK : Motifnya untuk melayani Gibran . Narasi.MataNajwa. https://www.youtube.com/watch?v=iWOFBI1tXhw. Pada Senin 23 Oktober 2023
Nasroen, M. (1986). Ilmu Perbandingan Pemerintahan . Aksara Baru.
Nur Isa, W., Antoni Musril, H., & Zahrati, W. (2022). Implementasi Teknologi Augmented Reality Dalam Media Pembelajaran Berbasis Magic Book. In Jurnal Jaringan Sistem Informasi Robotik (JSR) (Vol. 6, Issue 1). http://ojsamik.amikmitragama.ac.id
Palmer, P. J. (2024). Healing The Heart Of Democracy The Courage to Create a Politics Worthy of the Human Spirit .
Ram, J., Enr, O., Larreguy, H., Marshall, J., Simpser, A., thank Daron Acemoglu, W., Broockman, D., Bueno de Mesquita, B., La Ferrara, E., Lawson, C., Levy, ee, Makarin, A., Martin, G., McIntosh, C., Papaioannou, E., Petrova, M., Pons, V., Prat, A., Schwarz, C., … Yang, D. (2024). Mass Political Information On Social Media: Facebook Ads, Electorate Saturation, And Electoral Accountability In Mexico * Forthcoming, Journal of the European Economic Association . www.socialscienceregistry.org/trials/3135.
Taeihagh, A. (2021). Governance of artificial intelligence. Policy and Society , 40 (2), 137–157. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1928377
Y Nurmansyah. (2015). Kekuasaan Dinasti Politik : Diakses pada hari kamis, 12 Oktober 2023, Pukul 15.12 WIB . PPID BAWASLU BABEL. https://babel.bawaslu.go.id/kekuasan-dinasti- politik/

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 4, No. 1, Edisi Januari – Juni 2024
Yuda, t. (2023). Isu Dinasti Politik di Pilpres 2024. Tribun Pontianak Media Cetak , 2–2.