WRA Wahana Riset Akuntansi
Vol 8, No 2, Oktober 2020, 118-125
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra
Pengoptimalan Akuntanbilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Tambang di Indonesia
Reza Hening Wijaya 1, Utpala Rani 2*, Nibras Anny Khabibah 3
1 Universitas Tidar, Indonesia *Corresponding author: utpala@untidar.ac.id
DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110070 Diterima :  18 Oktober 2020 Direvisi :  20 November 2020 Disetujui
:  29 November 2020 Tersedia daring  :  04 Desember 2020

## Abstract
This  descriptive  research  aims  to  depict  the  extent  to which mining companies in Indonesia are trying to be accountable  for  the  implementation  of  social  and environmental responsibility. The identification results of 15 coal mining companies’ annual reports of show that  most  companies  rely  on  qualitative  explanations to  provide  confidence  to  stakeholders  about  their behavior  towards  the  environment  and  society.  The lack  of  companies  that  disclose  quantitative  aspects and  the  relevance  of  social  and  environmental responsibility  activities  can  indicate  a  lack  of seriousness by the company in realizing its promise to preserve  nature  and  improve  the  lives  of  the surrounding communities
Keywords:  Green  Accounting;  CSR;  Accountability; Coal Mining Corporations

## Abstraksi
Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  menggambarkan sejauh  mana  perusahaan  pertambangan  di  Indonesia berusaha untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Hasil identifikasi dari 15 laporan tahunan perusahaan tambang  batubara  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  perusahaan  mengandalkan  penjelasan  kualitatif untuk  memberikan  kepercayaan  kepada  pemangku kepentingan  tentang  perilaku  mereka  terhadap lingkungan  dan  masyarakat.  Minimnya  perusahaan yang  mengungkapkan  aspek  kuantitatif  dan  relevansi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat menunjukkan  kurangnya  keseriusan  perusahaan dalam mewujudkan janjinya untuk melestarikan alam dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
Kata-kata    kunci :  Akuntansi  Hijau;  Akuntabilitas; CSR; Perusahaan Tambang Batubara
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Wijaya, Reza Hening; Rani, Utpala; Khabibah, Nibras Anny. (2020). Pengoptimalan Akuntanbilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Perusahaan Tambang di Indonesia. Wahana Riset Akuntansi. Vol 8 (No 2), 118-125
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Konsep green acounting atau akuntansi hijau dimulai pertama kali oleh negara-negara Eropa pada tahun 1970-an akibat maraknya perusakan lingkungan sebagai dampak industri. Peningkatan aktivitas manusia yang mulai mengancam  kelestarian  ekologi  memunculkan  keprihatinan  berbagai  pihak.  Hal ini  mendorong  berkembangnya  gerakan sustainability  development sehingga  berdampak  pada ekspektasi  pemangku  kepentingan  terhadap  perilaku  perusahaan  (Cormier  dkk  2004,  Deegan  dan Gordon 1996).
Perkembangan  isu  lingkungan  telah  mendorong  sejumlah  pembelajar  akuntansi    ( accounting scholar ) memunculkan konsep akuntansi hijau ( green accounting ). Secara sederhana, akuntansi hijau merupakan  salah  satu  bagian  ilmu  akuntansi  yang  berusaha  memasukkan  faktor  biaya  lingkungan
dalam  hasil  keuangan  dari  operasi.  Sebagai  seperangkat  pengetahuan  yang  mempelajari  penyediaan jasa  berupa  informasi  keuangan  kuantitatif  unit  organisasi  dan  cara  penyampaian  (pelaporan) informasi  tersebut  kepada  pihak  yang  berkepentingan  untuk  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan ekonomik (Suwardjono 2005), akuntansi hijau juga harus mampu menggambarkan sejauhmana aspek lingkungan diinternalisasi oleh perusahaan. Houldin dalam Gray dan Bebington (2001) menyebutkan tiga  alasan  utama  mengapa  akuntan  perlu  terlibat  dalam  isu  pengelolaan  lingkungan,  yakni  (1)  isu lingkungan sesungguhnya merupakan isu bisnis; (2) pengelolaan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan bisnis; (3) isu-isu lingkungan disadari berimplikasi pada aspek keuangan perusahaan dari berbagai sisi.  Konsep  akuntansi  hijau (AH)  kerap  disebut juga  dengan sustainability  accounting dan environmental accounting .
Implementasi  akuntansi  hijau  pada  aktivitas  operasi  perusahaan  sangat  erat  dengan  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  atau corporate  social  responsibility (TJSL).  Kasus lumpur  panas  PT  Lapindo  Brantas  di  Sidoarjo  konon  menjadi  pemicu  pemerintah  menjadikan  TJSL sebagai  kewajiban  untuk  perusahaaan  perseroan.  Dasar  perusahaan  wajib  menjalankan  TJSL  ialah adanya  teori  akuntabilitas  korporasi (corporate  accountanbility  theory) menurut  teori  ini  perusahaan harus  bertanggung  jawab  dengan  konsekuensi  yang  ditimbulkan  atas  kegiatan  operasinya  baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kewajiban perusahaan perseroan melakukan tanggung jawab sosial dan  lingkungan  diatur  dalam  Pasal  74  Undang-  Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007. TJSL atau TJSL menjadi suatu perhatian khusus untuk perseroan yang bergerak di bidang eksploitasi alam. Eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengushaan; pendayagunakan (perkebunan, tambang, dan sebagainya) mengeruk.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu bara mencantumkan definisi pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka  penelitian,  pengelolaan,  dan  pengusahaan  mineral  atau  batu  bara  yang  meliputi    kelayakan, konstruksi,  penambangan,  pegolahan,  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan  serta  kegiatan pasca tambang. Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan batu bara adalah salah satu komoditas  utama  yang  diekploitasi  pada  sektor  pertambangan.  Sayangnya,  eksploitasi  batu  bara  di berbagai  daerah  sangat  minim  pengawasan  untuk  tahap  pemulihan  lahan  bekas  galian.  Fakta  ini mencuat  beberapa  tahun  lalu  saat  beredar  tayangan  melalui platform Youtube  yang  berjudul Sexy Killer . Film dokumenter ini yang menceritakan sisi kelam perusahaan- perusahaan energi di Indonesia, terutama pertambangan batu bara.
Kemunculan  film Sexy  Killer memunculkan  pertanyaan  tentang  keseriusan  implementasi tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  oleh  perusahaan.  Pengeksploitasian  batu  bara  di  Indonesia meninggalkan  lubang  tambang  yang  tidak  hanya  merusak  struktur  tanah  tetapi  juga  menimbulkan ancaman  keselamatan  bagi  warga  sekitar.  Lubang  bekas  galian  tidak  hanya  menjadi  kolam-kolam raksasa  yang  disalahgunakan  sebagai  arena  bermain  anak-anak,  tetapi  juga  masih  mengandung senyawa  kimia  yang  digunakan  dalam  proses  penambangan.  Ketidakpedulian  perusahaan  tambang pada pemulihan site diduga salah satunya didorong oleh prinsip orientasi keuntungan ( profit ). Sesuai dengan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan,  hal  ini  mengindikasikan  adanya research  gap pada penelitian  ini  secara  konseptual  yakni  belum  adanya  bentuk  pertanggungjawaban  lingkungan  secara optimal.  Belum  adanya  peraturan  bagi  perusahaan terkait  pengukuran,  penilaian,  pengungkapan,  dan penyajian dalam biaya lingkungan menjadi masalah menarik untuk diteliti.
Penelitian ini akan membahas lebih banyak tentang pelaksanaan green accounting dan TJSL yang dilaksanakan  oleh  perusahaan  tambang  di  Indonesia.  Secara  spesifik,  tujuan  ini  adalah  (1) mengidentifikasi peran konsep akuntansi hijau pada akuntabilitas TJSL perusahaan pertambangan batu bara  yang  telah go  public ;  dan  (2)  mengidentifikasi  peran  regulasi  untuk  pengoptimalan  peran akuntansi  hijau  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  laporan  TJSL  perusahaan  pertambangan  batu  bara yang telah go public .Penelitian ini disajikan dalam empat bagian besar, yakni latar belakang, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta penutup.

## Akuntansi Hijau (Green Accounting)
Green  accounting adalah  pemikiran  yang  berupaya  mengelompokkan  biaya  yang  dilakukan organisasi  dalam  melakukan  pemeliharaan  lingkungan  ke  dalam  pos  lingkungan  dan  praktek organisasi  bisnis  (Suartana  2010).  Tujuan  akuntansi  hijau  adalah  menyediakan  dan  menyajikan informasi biaya lingkungan yang relevan untuk para stakeholders. Akuntansi tentang biaya lingkungan
telah  diatur  dalam  PSAK  1  mengenai  Penyajian  Laporan  Keuangan,  PSAK  33  mengenai  Akuntansi Pertambangan  Umum,  PSAK  57  mengenai  Provisi,  Kontijens  Liabilitas  dan  Kotijensi  Aset  di  mana adanya  transaksi  atau  kejadian  yang  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  hidup,  PSAK  25  mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi  Akuntansi  dan  Koreksi  Kesalahan, PSAK 64 Eksplorasi Mineral,  dan  PSAK  5  Segmen  Operasi.  Namun,  tampaknya  sampai  saat  ini  dampak  eksternalitas belum sepenuhnya bisa diinternalisasi oleh perusahaan tambang batu bara. Kendala utama internalisasi tersebut  adalah pengukuran nilai cost dan benefit yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan karena bukan  perkara  mudah  untuk  mengukur  dampak  perusakan  lingkungan  bahkan  terkadang  tidak  bisa terukur oleh akuntansi. Green accounting sebagai paradigma baru menuju era praktik akuntansi yang lebih  sensitif,  responsif,  dan  akuntabel  terhadap  isu-isu  sosial  dan  lingkungan  yang  mereformasikan rekonstruksi  dan  transformasi  rerangka  konseptual,  prinsip-prinsip  dasar  dari  standar  akuntansi keuangan konvensional (Lako, 2011).
Lako  (2018)  menyebutkan  setidaknya  ada  empat  faktor  pemicu  dan  pemacu  terjadinya  krisis ekologi  nasional.  Pertama,  fokus  pembangunan  nasional  yang  lebih  menitik  beratkan  pada  aspek- aspek  kepentingan  ekonomi  dan  bisnis  dengan  orientasi  utama  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  laba yang  sebesar-besarnya.  Asumsinya  adalah  apabila  korporasi  meraup  laba  dan  perekonomian  terus bertumbuh  tinggi  maka  kemajuan  dan  kemakmuran  bangsa  akan  terwujud.  Kedua,  kegagalan  sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis dan korporasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat  dan  lingkungan.  Selama  ini,  sistem  dan  tatakelola  pembangunan  ekonomi  dan  bisnis nasional lebih memberikan keleluasaan kepada para pelaku ekonomi dan bisnis untuk mengeksploitasi sumberdaya  alam  dan  lingkungan  serta  sumberdaya  sosial-ekonomi  masyarakat  seluas-luasnya. Ketiga,  kegagalan  dalam  sistem  dan  tatakelola  keuangan  korporasi  yang  tidak  ramah  lingkungan. Selama  ini,  sistem  keuangan  korporasi  juga  dikritik  tidak  ramah  lingkungan  karena  cenderung mengabaikan  faktor-faktor  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  serta  sumberdaya  sosial  dalam  proses valuasi  dan  penentuan  nilai  uang  terhadap  obyek-obyek,  peristiwa-peristiwa  dan  transaksi-transaksi sosial dan lingkungan serta dampak-dampak eksternalitas dari operasi perusahaan terhadap masyarakat dan  lingkungan  dalam  proses  keuangan.  Keempat,  kegagalan  sistem  dan  praktik  akuntansi  dalam mengakui,  mengukur  nilai,  mencatat,  meringkas  dan  melaporkan  informasi  akuntansi  berkaitan dengan  obyek,  peristiwa,  kejadian  atau  transaksi-  transaksi  sosial  dan  lingkungan.  Selama  ini akuntansi  konvensional  yang  berbasis  pada  akuntansi  keuangan  ( financial  accounting )  cenderung mengabaikan  faktor-faktor  sosial  dan  lingkungan  tersebut  dalam  proses  akuntansi  dan  pelaporan keuangan kepada para pemakai.

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibity)
Menurut  Lako  (2011),  jika  ditilik  dari  prinsip  etika  ekologi,  pebisnis  harus  menyadari  bahwa korporasi  hidup  dalam  alam  ( corporate  in  the  nature ),  bukan  alam  untuk  korporasi  ( nature  for  the corporate ). Prinsip corporate in the nature menekankan bahwa perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem, serta tidak merusaknya karena akan menjadi bumerang bagi kelangsungan bagi  operasi  perusahaan.  Alam  juga    tidak    boleh  dieksploitasi  secara  serampangan  karena  akan merugikan kepentingan dan membahayakan kehidupan bersama.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan masih menjadi polemik di kalangan pebisnis, pemerintah, dan  masyarakat  di  Indonesia.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh  dua  hal.  Pertama,  pelaku  bisnis hanya  memandang  TJSL  adalah  beban  bukan  investasi.  Kedua,  TJSL  dirumuskan  pasal  74  Undang- Undang  No.  40  tentang  Perseroan  Terbatas  bersifat  konservatif  dan  berpotensi  meningkatkan  beban perusahaan yang memicu conflict of interest . Padahal, jika ditinjau lebih lanjut, TJSL merupakan suatu kewajiban  asasi  korporasi,  yakni  perusahaan  semestinya  bertanggung  jawab  atas  segala  tindakannya dan  perusahaan  potensial  mendapatkan  manfaatnya,  antara  lain  berupa  kesetiaan  pelanggan,  inovasi yang berkelanjutan, maupun peningkatan kinerja keuangan.
Pelaporan TJSL disajikan dalam laporan tahunanperusahaan. Menurut Benschop dan Meihuzein (2002)  berpendapat  bahwa  laporan  tahunan  menjalankan  dua  fungsi  komunikasi,  yakni  sebagai instrumen penyedia informasi dan media repesentasi identitas. Oleh karena itu, laporan tahunan juga menjadi  sarana  yang  tepat  untuk  mengidentifikasi  komitmen  lingkungan  secara  substantif. Pengungkapan  lingkungan  dalam  laporan  tahunan  yang  cenderung  naratif  daripada  kuantitatif    lebih berpotensi  menyamarkan  rendahnya  komitmen  pada  aspek  lingkungan  maupun  ketidaktaan  pada regulasi lingkungan (Cho dkk 2010).

## Akuntabilitas
Saat  ini,  akuntabilitas  berasosiasi  dengan  proses  untuk  bertanggungjawab  atas  tindakan seseorang.  Menurut  Mulgan  (2000),  akuntabilitas  memiliki  sejumlah  fitur.  Pertama,  akuntabilitas bersifat  eksternal,  yakni  melibatkan  pemberian  kewenangan  yang  diberikan  kepada  seseorang  dan harus  dipertanggungjawaban.  Kedua, akuntabilitas melibatkan  interaksi  dan  pertukaran  sosial  ( social interaction  and  exchange ),  yakni  adanya  tahap  mencari  dan  mendapatkan  kewenangan  sehingga memunculkan right of authority dan rektifikasi atau pembenaran. Konsepsi akuntabilitas secara logis menjelaskan  adanya  hubungan  dua  pihak  antara  agen  (pihak  internal  perusahaan  seperti  manajer) sebagai  pihak  yang  memberikan  pertanggungjawaban  dan  prinsipal  (pihak  eksternal  perusahaan seperti  investor)  sebagai  pihak  yang  diberikan  pertanggungjawaban.  Prinsipal  melepas  kontrol  atas sumber dayanya kepada agen, memberikan instruksi atau ekspektasi tentang penggunaan sumber daya kemudian  agen  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  aktivitas  (tindakan)  dan  pemberian pertanggungjawaban ayas tindakan tersebut (Gray et al , 1996).
Akuntabilitas  informasi  TJSL  suatu  perusahaan  publik  secara  sederhana  bisa  diidentifikasi  dari sejauhmana  perusahaan  mengungkapkan  informasi  yang  relevan  terkait  aktivitasnya.  Menurut  Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  30/  SEOJK.04/  2016,  informasi  yang  diungkapkan perusahaan  dalam  laporan  keuangan  terkait  aspek  TJSL  mencakup  kebijakan,  jenis  program,  dan biaya.  Sejauhmana  suatu  perusahaan  memenuhi  regulasi  tersebut  mengindikasi  level  akuntabilitas informasi yang diungkapkan. Sebagian besar perusahaan juga memanfaatkan foto sebagai media untuk mewakili  informasi  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  TJSL.  Akan  tetapi,  perlu  kiranya  diperhatikan, apakah  perusahaan  mencantumkan  informasi  lain  yang  relevan  agar  pembaca  bisa  menjustifikasi kebenaran dan menilai akuntabilitas informasi TJSL.

## Perusahaan Tambang Batu Bara di Indonesia
Sektor  pertambangan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  berperan  sebagai  penggerak  roda ekonomi  dan  pembangunan  nasional.  Pada  tahun  2011  Indonesia    menghasilkan  105  miliar  ton  batu bara dan sekitar 75% diekspor ke Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Eropa, sisanya untuk kebutuhan dalam  negeri  (Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,  2011).  Sayangnya  tambang  batu bara di  Indonesia  umumnya  dikelola dengan sistem open pit mining yang memicu kerusakan lingkungan (Paitung  dkk  2011).  Hal  ini  tentu  saja  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  yang  parah,  misalnya hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna, serta lapisan tanah. Selain itu, gangguan akibat pencemaran air  (fungsi  hidrologis),  keragaman  jenis  ( biodiversity ),  serapan  karbon  ( carbon  sequestration ), pemasok oksigen, dan pengatur suhu lingkungan juga terjadi secara perlahan.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  (Minerba) mewajibkan  pemegang izin  usaha  pertambangan  (IUP)  dan  izin  usaha  pertambangan  khusus (IUPK) menyerahkan  rencana reklamasi  dan  rencana  pascatambang  pada saat mengajukan  permohonan  IUP. Selain  itu,  perusahaan  tambang  batu  bara  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  reklamasi  areal bekas tambang dan daerah sekitarnya yang terganggu akibat aktivitas pertambangan (Paitung, 2011). Menurut  Suharsono  Manoarfa  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  menyatakan terdapat  setidaknya  109 lubang  tambang  di  Kalimantan  Timur, baik  skala   kecil  maupun  besar  yang membutuhkan  biaya  besar  untuk  reklamasi  ulang  (Bappenas,  2019).  Namun,  menurut  pihak  Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), sampai dengan tahun 2019 di Kalimantan Timur terdapat 1.735 lubang bekas tambang dari berbagai perusahaan yang dibiarkan menganga begitu saja dan sudah menewaskan 36 korban jiwa yang didominasi oleh anak-anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  deskriptif  ini  menggunakan  metode  analisis  isi  ( content  analysis )    untuk  memahami akuntabilitas  informasi  TJSL  perusahaan  tambang  batu  bara.  Menurut  Fraenkel  dan  Wallen  (2008) analisis  isi  merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk  mengkaji  fenomena  melalui  tinjauan  analisis komunikasi  melalui  buku, essay, artikel  ilmiah,  dan  lain  sebagainya.  Identifikasi  data-data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  prosedur  sebagai  berikut:  (1)  Merumuskan  tujuan  secara  khusus berkenaan  dengan  hal-hal  yang  ingin  dicapai.  (2)  Mengidentifikasi  istilah-istilah  penting  yang  harus dijelaskan  secara  mendalam  seperti  TJSL  dan green  accounting. (3)  Mengkhususkan  unit  analisis, yakni perusahaan tambang di Indonesia. (4) Mencari data serta sumber yang relevan. (5) Membangun hubungan  rasionalitas  dan  konseptual  untuk  menghasilkan  hasil  yang  berkaitan  dengan  tujuan
penelitian.  (6)  Menentukan  sampel  penelitian.  (7)  Merumuskan  kategori.  Hal-hal  tersebut  dapat terlihat  dari  informasi  akuntansi  yang  diungkapkan  perusahaan  dalam laporan  keuangan  dan  laporan tahunan.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  strategi  pengungkapan  TJSL,  yakni  apakah  informasi  TJSL lebih  banyak  dilakukan  secara  kuantitatif  (mencantumkan  angka-angka  yang  terkait  implementasi akuntansi  hijau)  atau  kualitatif  (uraian  kata-kata  yang  berupa  penjelasan  tentang  aktivitas  yang terkait), serta apakah perusaan tambang tersebut menggunakan foto yang relevan sebagai bagian dari pengungkapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntansi Hijau dan Akuntabilitas Informasi TJSL Perusahaan Tambang
Merujuk  Pada  Gray  dan    Milne  (2004)  dalam  Bebbington  dan  Larrinaga  (2014)  suatu pembangunan  keberlanjutan  akan  sulit  bilamana  dihubungkan  dengan  konteks  organisasi  atau perusahaan.  Kaitannya  ialah  dengan  kewajiban  perusahaan  untuk  mempublikasikan  pelaporan eksternal yang tidak diikuti adanya peraturan penerapan pembangunan keberlanjutan yang relevan dan transparan untuk diungkapkan. Kondisi ini tentu saja mendorong perusahaan menjadi lebih agresif dan eksploitatif terhadap lingkungan karena minimnya kepedulian tentang biaya lingkungan (Diaz, 2014) dan  Ashari. et  al (2020).  Selama  ini,  pemangku  kepentingan  lebih  banyak  menyoroti  sisi  kinerja keuangan ( profit ) dan mengabaikan sisi lingkungan ( planet ) serta manusia atau masyarakat ( people ). Maka  akuntansi  hijau  pada  dasarnya  akan  berusaha  menyeimbangkan  perhatian  perusahaan  maupun pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
Green  accounting atau  akuntansi  hijau  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  integrasi  antara akuntansi  keuangan,  akuntansi  sosial,  dan  akuntansi  lingkungan  secara  padu  untuk  menghasilkan infornasi  akuntansi  yang  andal,  reliabel,  relevan,  dan  bermanfaat  pada  pengambilan  keputusan perusahaan (Lako, 2011) dan Bebbington dan Larrinaga (2014). Akuntansi hijau memiliki hubungan kausalitas yang mencakup semua fenomena kegiatan perusahaan dengan lingkungan yang akan diukur, dicatat,  dan  dilaporkan  secara  terpadu,  utuh,  dan  relevan  (Lako,  2018).  Dengan  demikian  akuntansi hijau merupakan lingkup akuntansi  yang akan memberikan manfaat antara lingkungan dan sosial bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Akuntansi  TJSL  secara  konseptual  dijelaskan  sebagai  proses  pengukuran,  pelaporan,  dan pengungkapan  infromasi  terkait  dampak  sosial  dan  lingkungan  dari  tindakan-tindakan  ekonomi perusahaan  terhadap  kelompok-kelompok  tertentu  dalam  masyarakat  dan  yang  menjadi  pemangku kepentingan  dalam  perusahaan.  Pengungkapan  TJSL  pada  laporan  tahunan  perusahaan  publik  di Indonesia masih dianggap hal yang simbolis dan tidak banyak mendapatkan perhatian. Secara umum, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi akuntansi hijau dalam TJSL. Pertama, perusahaan  mengungkapkan  biaya  dan  manfaat  ( cost  and  benefit )  yang  terkait  aktivitas  TJSL  yang berdampak  pada  laba.  Kedua,  perusahaan melaporkan  biaya dan manfaat  ( cost  and  benefit ) aktivitas ekonomi  yang  berdampak  langsung  terhadap    individu,  masyarakat,  dan  lingkungan.  Pengungkapan manfaat  yang  muncul  dari  pengorbanan  ( cost )  umumnya  dilakukan  secara  kualitatif  karena  manfaat cenderung lebih sulit diukur.
Penelitian  ini  berpendapat  bahwa  perusahaan  semestinya  bisa  memanfaatkan  akuntansi  hijau untuk  meningkatkan  akuntabilitas  informasi  TJSL  yang  diungkapkan.  Keberadaan  informasi kuantitatif  tentang  aktivitas  TJSL  dalam  laporan  tahunan  bisa  membantu  pemangku  kepentingan menilai  sejauh  mana  keseriusan  pelaksanaan  TJSL.  Informasi  kuantitatif  terkait  akuntansi  hijau  bisa berupa  biaya  rehabilitasi  lingkungan  yang  telah  dikeluarkan  perusahaan  untuk  mereklamasi  lahan bekas galian, kadar racun yang mengontaminasi lahan bekas lahan, luas lahan yang telah direklamasi, pendanaan aktivitas pengembangan masyarakat di wilayah galian tambang dan sebagainya.
Sektor  tambang  batubara  masuk  dalam  kelompok  industri  pertambangan  sub  sektor  batubara (kode 21). Perusahaan pada sektor pertambangan batubara ( coal mining ) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia-BEI ( Indonesia Stock Exchange -IDX) sampai dengan tahun 2019 berjumlah 25 perusahaan (tampak  pada  tabel  1).  Namun,  dari  jumlah  itu,  dua perusahaan,  yakni  Bara  Jaya  Internasional,  Tbk. (ATPK) dan Borneo Lumbung Energi dan Metal, Tbk. (BORN) tidak lagi bisa diakses dari situs BEI sehingga  hanya  23  perusahaan  yang  bisa  dianalisis  dalam  penelitian  ini.  Hasil  identifikasi  terhadap laporan tahunan tahun 2019 ke-23 perusahaan yang bisa diakses dari situs BEI menunjukkan hanya 16 perusahaan  yang  mengungkapkan  informasi  yang  bersifat  kuantitatif.  Informasi  kuantitatif  yang
Reza Hening Wijaya , Utpala Rani , Nibras Anny Khabibah
diidentifikasi dari seksi atau bagian TJSL dalam laporan tahunan antara lain biaya lingkungan, biaya TJSL, serta data kinerja sosial dan lingkungan. Hasil identifikasi tersebut ditampilkan pada tabel 2.
Tabel 1. Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI
No. Kode Nama Perusahaan 1. ADRO Adaro Energy Tbk. 2. ARII Atlas Resources Tbk. 3. ATPK Bara Jaya Internasional Tbk. *) 4. BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. *) 5. BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. 6. BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 7. BUMI Bumi Resources Tbk. 8. BYAN Bayan Resources Tbk. 9. DEWA Darma Henwa Tbk. 10. DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 11. DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk. 12. FIRE Alfa Energi Investama Tbk. 13. GEMS Golden Energy Mines Tbk. 14. GTBO Garda Tujuh Buana Tbk. 15. HRUM Harum Energy Tbk. 16. INDY Indika Energy Tbk. 17. ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 18. KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 19. MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. 20. MYOH Samindo Resources Tbk. 21. PTBA Bukit Asam Tbk. 22. PTRO Petrosea Tbk. 23. SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 24. SMRU SMR Utama Tbk. 25. TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk.
Sumber: Fact Book BEI tahun 2018
Tabel  2  tersebut  menunjukkan  perusahaan  cenderung  memilih  menggunakan  tipe  informasi kualitatif  untuk  pengungkapan  TJSL.  Apabila  dikaitkan  dengan  implementasi  akuntansi  hijau,  tipe informasi  kuantitatif  bisa  digunakan  perusahaan  untuk  membentuk  atau  meningkatkan  akuntabilitas informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  tahunan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  informasi  kuantitatif tersebut  lebih  mungkin  diverifikasi  oleh  pemangku  kepentingan.  Selain  itu,  perusahaan  lebih  sulit memunculkan informasi yang bersifat kuantitatif tanpa didasari data yang riil. Data riil tersebut hanya bisa  dimiliki jika  perusahaan  mengimplementasikan  akuntansi  hijau  dan menjalankan  program  TJSL yang terencana dan terarah.
Tabel 2. Hasil Identifikasi Laporan Tahunan Perusahaan Tambang Batubara
No. Kode Nama Perusahaan Tipe Informasi Gambar Relevan Kualitatif  Kuantitatif  Ya  Tidak  Ya  Tidak 1 ADRO Adaro Energy Tbk. v v v v 2 ARII Atlas Resources Tbk. v - v v 3 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. v - v v 4 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. v v v 5 BUMI Bumi Resources Tbk. v v v 6 BYAN Bayan Resources Tbk. v - v v 7 DEWA Darma Henwa Tbk. v v v v 8 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. v v v v 9 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk. v v v v 10 FIRE Alfa Energi Investama Tbk. v v v v
11 GEMS Golden Energy Mines Tbk. v v v 12 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk. v - v 13 HRUM Harum Energy Tbk. v v v v 14 INDY Indika Energy Tbk. v - v v 15 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. v v v v 16 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. v v v v 17 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. v v v v 18 MYOH Samindo Resources Tbk. v - v 19 PTBA Bukit Asam Tbk. v v v v 20 PTRO Petrosea Tbk. v v v 21 SMMT Golden Eagle Energy Tbk. v v v v 22 SMRU SMR Utama Tbk. v - v 23 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk. v v v

## Regulasi, Akuntansi Hijau, dan Akuntabilitas Informasi TJSL
Secara  umum,  regulasi  lingkungan  dan  pengungkapan  yang  ada  di  Indonesia  sebenarnya  cukup baik.  Keputusan  OJK  untuk  memasukkan  aspek  biaya  sebagai  salah  satu  elemen  pengungkapan menunjukkan  bahwa  otoritas  menganggap  akuntansi  hijau  yang  mendasari  penyajian  informasi lingkungan  sebagai  informasi  yang  cukup  penting  bagi  pemangku  kepentingan.  Sayangnya,  belum semua perusahaan menyajikan informasi tersebut. Padahal, penyajian informasi kuantitatif tidak hanya menyeimbangkan  jenis  informasi  yang  diterima,  tetapi  juga  meningkatkan  akuntabilitas  informasi yang  diungkapkan  perusahaan.  Implementasi  akuntansi  hijau  juga  memungkinkan  perusahaan menyajikan informasi yang terukur dan komparabel dari tahun ke tahun.
Serupa  dengan  penyajian  informasi  kuantitatif,  penggunaan  gambar  atau  foto  dalam  laporan tahunan semestinya mampu memberikan gambaran kepada pembaca tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan.  Selain  itu,  foto  atau  gambar  semestinya  berfungsi  sebagai  media  yang  meningkatkan akuntabilitas  informasi  naratif  perusahaan.  Berdasarkan  tabel  2,  sebagian  besar  perusahaan  tambang batubara  menggunakan  gambar  yang  relevan  atau  terkait  aktivitas  TJSL  untuk  disajikan  sebagai penguat.  Penggunaan  foto atau  gambar  yang  tidak  berkaitan  dengan  aktivitas  yang  dilaporkan  justru menjadi distorsi bagi penyerapan informasi oleh pembaca.
Pengaplikasian  akuntansi  hijau  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Bebbington dan Larrinaga (2014) bahwa praktik akuntansi dapat merefleksikan hal-hal keberlanjutan bagi  perusahaan  sehingga  perlu  adanya  eksplorasi  untuk  membenahi  masalah  lingkungan  yang diakibatkan  operasi  perusahaan.  Senada  dengan  penelitian  Ashari et  al (2020)  dengan  adanya implementasi  akuntansi  hijau,  diharapkan  permasalahan  hubungan  lingkungan  dan  sosial  akibat operasi  perusahaan  dapat  tertasi  dengan  efektif.  Maka  diharapkan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI) dapat mengambil peran untuk menetapkan standar akuntansi hijau di Indonesia.

## SIMPULAN
Simpulan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  kecenderungan  perusahaan  pertambangan  batu  bara mengandalkan  informasi  kualitatif  dalam  pengungkapan  seksi  atau  bagian  TJSL.  Hanya  sebagian perusahaan yang bersedia menyajikan informasi kuantitatif sebagai bagian dari pengungkapan TJSL. Padahal,  regulasi  pengungkapan  yang  dikeluarkan  OJK  mensyaratkan  tipe  informasi  kuantitatif, minimal  berupa  biaya  dan  data  kinerja  atau  capaian  yang  dicapai  pada  tahun  tersebut.  Penerapan akuntansi  hijau  semestinya  bisa  membantu  perusahaan  mengkalkulasi  dan  menyajikan  informasi keuangan yang terkait aktivitas TJSL secara akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari,  M.  H.,  Muawanah,  U.,  &  Lisa,  O.  (2020).  Keterkaitan  Ukuran  Perusahaan  Organisasi  dan Pemahaman  Manajemen  Terhadap  Penerapan  Akuntansi  Hijau  (Green  Accounting). Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik , 33-54.
Bebbington,  J.,  &  Larrinaga,  C.  (2014).  Accounting  and  sustainable  development:  An  exploration.
Accounting, Organizations and Society , 395-413.
Benschop,  Y.,  and  H.  E.  Meihuizen.  2002.  Keeping  up  gendered  appearances:  representations  of gender in financial annual reports. Accounting, Organizations and Society 27 (7):611-636.
Cho,  Charles  H.,  Robin  W.  Roberts,  and  Dennis  M.  Patten.  2010.  The  language  of  us  corporate environmental disclosure. Accounting, Organizations and Society 35, no. 4: 431-443. Cormier,  Denis,  Irene  M.  Gordon,  and  Michel  Magnan.  2004.  Corporate  environmental  disclosure: Contrasting management's perceptions with reality. Journal of Business Ethics 49: 143-165. Deegan, Craig and Ben Gordon. 1996. A study of the environmental disclosure practices of australian corporations. Accounting and Business Research 26, no. 3: 187-199. ESDM,  K.  (2011,  Maret  12). Harga  Batubara  Acuan  (HBA)  Maret  2011  Turun  Menjadi  US$ 122.43/Ton .  Retrieved  Agustus  30,  2020,  from  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik  Indonesia:  https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-batubara-acuan- hba-maret-2011-turun-menjadi-us-12243-ton
Fraenkel,  J.  R.,  &  Wallen,  E.  N.  (2008). How  to  Design  and  Evaluate  Research  in  Education. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. New Jersey: Prentice Hall. Gray, R.H. dan Jan Bebbington. 2001. Accounting for the Environment . London: Sage Publishing. Gumay,  A.  N.  (2020,  Februari  4). Pembangunan  Ibu  Kota  Baru  Terkendala  109  Lubang  Bekas Tambang . Retrieved Oktober 1, 2020, from CNN
Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200204141549-85-471528/pembangunan-ibu-kota- baru-terkendala-109-lubang-bekas-tambang Lako, Andreas. 2018. Akuntansi Hijau: Isu, Teori & Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat. Lako,  Andreas.  2010. Dekonstruksi CSR dan  Reformasi  Paradigma  Bisnis  dan  Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
Lako,  A.  (2011). Dekonstruksi  CSR  dan  Reformasi  Paradigma  Bisnis  dan  Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
Mulgan, R. (2000). 'Accountability': An Ever-expanding Concept? Canberra: Public Administration. Patiung,  Onesimus,  Naik  Sinukaban,  Suria  Darma  Tarigan,  dan  Dudung  Darusman.  2011.  Pengaruh Umur  Reklamasi  Lahan  Bekas  Tambang  Batubara  Terhadap  Fungsi  Hidrologis. Jurnal Hidrolitan . Volume 2 No. 2.
Suartana,I  Wayan.  2010.  Akuntansi  lingkungan  dan  triple  bottom  line  accounting:  Paradigma  baru akuntansi bernilai tambah. Jurnal Bumi Lestari . Volume 1 No.1: 105-112. Suwardjono.  (2005). Teori  Akuntani:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan. Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta.