## Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan  Wilayah Kota Makassar
Muh. Aswin 1 , Jumadi 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## muhaswinnn@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengkaji  permasalahan  bagaimana  peran  serta  masyarakat  dalam  membantu  kepolisian demi  menjaga  keamanan  wiilayah  kota  Makassar.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan sosiologi dan kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif ( qualitative research ). Adapun  sumber  data  meliputi  data  primer  berupa  wawancara  maupun  observasi  dan  data  sekunder  berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Tingginya tindak pidana di wilayah Makassar menjadi  bukti  bahwa  pihak  kepolisian  dalam  menjalankan  tugas  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  maksimal sesuai Undang-Undang yang berlaku serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran  masyarakat dalam menjaga keamanan serta masih beranggapan bahwa pemeliharaan keamanan adalah tanggung jawab kepolisian. Agar keamanan  wiilayah  kota Makassar menjadi  lebih  baik  dengan  melakukan  beberapa  hal  yakni Kepolisian Makassar  diharapkan  mampu  untuk  menjalankan  fungsi  sebagaimana  mestinya,  memaksimalkan  kinerja  dari satuan-satuannya  serta lebih rutin  mengadakan sosialisasi akan  pentingnya  menjaga keamanan kota Makassar dan Masyarakat harus melibatkan diri untuk menjadi mitra kepolisian, turut serta membantu kepolisian bersama- sama dalam menjaga keamanan wilayah kota Makassar.
Kata Kunci : Polisi, Keamanan, Makassar.

## Absract
This  study  is  to  examine  the  issue  of  how  the  community's  participation  in  helping  the  police  to  maintain security  in  the  Makassar  city  area.  The  approach  used  in  this  research  is  the  sociology  and  criminology approach. The type of research used is qualitative (qualitative research). The data sources include primary data in  the form of  interviews and observations and secondary data  in  the form of  journals, books and data  on the internet  relating  to  research. The high  crime in  the Makassar area is  evidence that the police in  carrying  out their  duties  to  maintain  order  and  maximum  security  in  accordance  with  applicable  law  and  the  lack  of knowledge  about  the  important  role  of  the  community  in  maintaining  security  and  still  assume  that  security maintenance  is  the  responsibility  of  the  police.  In  order  to  improve  the  security  of  the  Makassar  city  area  by doing  a  number  of  things,  the  Makassar  Police  are  expected  to  be  able  to  carry  out  their  functions  properly, maximize  the  performance  of  their  units  and  more  routinely  conduct  socialization  on  the  importance  of maintaining  the  security  of  Makassar  City  and  the  community  must  involve  themselves  to  become  police partners, participated in helping the police force together in maintaining the security of the Makassar city area. Keywords: Police, Security, Makassar.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum,  sesuai  dengan  penjabaran  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Pasal 1 ayat 3,  yang menyatakan bahwa  setiap tata kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  diatur  berdasarkan  undang-undang  dan  apabila melakukan perbuatan baik di sengaja maupun tidak di sengajayang sifatnya menyimpang dan tidak  sesuai  dengan  Norma  hukum  atau  sifatnya  melawan  hukum,  akibat  dari  perbuatan tersebut akan di atur sesuai dengan aturan yang berlaku, berat atau ringannya hukuman yang
dijatuhkan  sesuai  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  ,  sebab  mengedepankan  keadilan dalam  penegakan  hukum  adalah  cita-cita  hukum  yang  dianut  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Indonesia  adalah  Negara  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  di  buktikan dengan  di  cantumkannya  salah  satu  Pasal  dalam  undang-undang  1945  tentang  hak  asasi manusia,  yakni  pada  Pasal  28.  Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  melekat  pada  setiap manusia, terlepas dari bangsa, daerah, suku, bahasa, agama, etnis dan asal usul lainnya, hak asasi  manusia  adalah  hak  yang  di  yang  mendasar  pada  setiap  manusia.  Dalam  Pasal  28 Undang-Undang Dasar 1945, menjabarkan tentang hak asasi manusia, salah satu poin penting dalam pembahasan tentang hak asasi manusia adalah Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, selain Pasal 28 undang-undang  dasar  tahun  1945,  hak  memperoleh  rasa  aman  juga  telah  di  atur  dalam undang-undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia,  pembahasan  bagian  ke enam, di mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 35 menjelaskan tentang hak mendapatkan perasaan aman.
Pengertian  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  menurut  Pasal  1  undang-undang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  dikatakan  bahwa  pengertian Kamtibmas  adalah  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang  ditandai  oleh  terciptanya  keamanan, ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta  terbinanya  ketentraman  yang  mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,  mencegah,  dan  mengurangi  segala  bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat meresahkan masyarakat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Pasal  2  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  fungsi  Kepolisian  adalah  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Sementara  pada  Pasal  4  menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  undang-undang tersebut  maka  jelaslah  bahwa  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  sepenuhnya  merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Makassar  adalah  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  secara  signifikan  laju  angka pertumbuhan  penduduknya  dari  tahun  ke  tahun  semakin  besar,  berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  jumlah  penduduk  kota  Makassar pada  tahun  2015  mencapai  1.653.386  jiwa  sementara  di  tahun  2017  jumlah  penduduk mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  yakni  mencapai  1,769.920  jiwa.  Laju pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  besar  tanpa  disertai  dengan  pertumbuhan  ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi meningkatnya angka kriminalitas dalam suatu daerah. Polrestabes Makassar merilis kasus kejahatan jalanan selama 10 hari terakhir di wilayah  hukumnya,  Rabu,  25  Juli  2018.  Sebanyak  80  tersangka  dari  12  polsek  di  jajaran Polrestabes  Makassar  dan  Jatanras  Polrestabes  Makassar.  Kapolrestabes  Makassar,  Kombes Pol Irwan Anwar yang merilis pengungkapan tersebut menjelaskan bahwa kejahatan jalan 10 hari  cukup  meningkat.  Kejahatan  tersebut  meliputi  pencurian  dengan  kekerasan  (curas), kekerasan  dengan  pemberatan  (curat),  pencurian  kendaraan  bermotor  (ranmor)  serta pembunuhan  dan  aniaya  berat(bunuh  anirat),  sederatan  kasus  yang  terjadi  dikota  Makassar, beberapa  kasus  diantaranya  adalah  kasus  yang  erat  kaitannya  dengan  kondisi  ekonomi, seperti pencurian dan kejahatan lain yang dilakukan semata-mata untuk menghasilkan uang, inilah contoh kecil dari dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan besar tanpa disertai pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Menghadapi  kenyataan  ledakan  penduduk  seperti  yang  digambarkan  di  atas  maka Kepolisian mengeluarkan program Perpolisian Masyarakat. Dikeluarkannya Perkap Nomor 7 Tahun 2008 adalah untuk menindaklanjuti kenyataan bahwa jumlah polisi tidak ideal seperti yang  seharusnya.  Penerapan  program  ini  didasari  oleh  fakta  bahwa  jumlah  anggota  polisi yang ada selalu tidak sebanding dengan jumlah penduduk seperti tertuang pada pasal 5 ayat 1 perkap nomor 7 tahun 2008 yang menyatakan bahwa jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  akan  selalu  tidak  berimbang  atau  bahkan  semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama jadi  Menutupi  kekurangan  personel  Polri  akan  lebih  efisien  dengan  penambahan  kekuatan melalui  pelibatan  warga  masyarakat  sebagai  mitra  yang  setara.  Model  penyelenggaraan Kepolisian  tersebut  popular  dengan  sebutan  “ Community  Policing ”  atau  Perpolisian
masyarakat dan bisa juga disebut Pemolisian masyarakat. Menurut ketentuan umum Pasal 1 Perkap Nomor 7 tahun 2008 bahwa “ Community Policing ” diterjemahkan sebagai Pemolisian masyarakat  atau  Perpolisian  masyarakat  atau  disingkat  Polmas.  “ Policing ”  dapat  diartikan sebagai perpolisian yaitu segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya  menyangkut  operasionalisasi  (taktik/teknik)  fungsi  kepolisian  tetapi  juga  pengelolaan fungsi  kepolisian  secara  menyeluruh  mulai  dari  tataran  manajemen  puncak  sampai  dengan manajemen  lapis  bawah,  termasuk  pemikiran  filsafati  yang  melatarbelakanginya  atau pemolisian  yaitu  pemberdayaan  segenap  komponen  dan  segala  sumber  daya  yang  dapat dilibatkan  dalam  pelaksanaan  tugas  atau  fungsi  kepolisian  agar  mendapat  hasil  yang  lebih optimal.  “ Community ”  diterjemahkan  komunitas  dapat  diartikan  sebagai  sekelompok  warga atau  komunitas  yang  berada  di  dalam  suatu  wilayah  kecil  yang  jelas  batas-batasnya,  batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan.
Keterlibatan  masyarakat  merupakan  semangat  utama  Polmas  yakni  sesuai  dengan tujuan Polmas yang tertuang pada pasal 7 Perkap Nomor 7 Tahun 2008 menyatakan bahwa. Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban  masyarakat  guna  menciptakan  rasa  aman,  tertib  dan  tentram  serta  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat.  Kesetaraan  peran  polisi  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan  masyarakatnya.  Dalam  upaya  mewujudkan  polisi  sipil  yang  dekat  dengan  rakyat, maka tentunya rakyat disekitar polisi harus didekati dan diperhatikan keberadaannya. Tugas pemolisian  masyarakat  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  yaitu  Negara  karena  pada hakekatnya  keamanan  Negara  merupakan  kondisi  dinamis  dan  prasyarat  bagi  suatu  bangsa dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Terlibatnya  masyarakat  akan  memudahkan  polisi  dalam mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  karena  masyarakat  sendiri  yang  paling  tahu  dan mengenali  lingkungannya,  dengan  menjalin  komunikasi  dua  arah  yang  berkesinambungan melalui  diskusi  atau  musyawarah  yang  dilakukan  di  dalam  forum.  Dorongan  untuk menerapkan  Perpolisian  Masyarakat  salah  satunya  adalah  berkaitan  dengan  isu  di  atas, kepolisian  memiliki  harapan  agar  masyarakat  terlibat  dalam  mewujudkan  keamanan  dan ketertiban  di  lingkungannya,  atas  dasar  itu  maka  dibentuklah  FKPM  sebagai  organisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Berdasarkan  hal  tersebut  menimbulkan  masalah  bagaimanakah  peran  masyarakat membantu kepolisian dalam  menjaga keamanan di kota Makassar.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan  dan  pemikiran  orang secara indivudual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip  dan  penjelasan  yang  mengarah  kepada  kesimpulan 1 .  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan  kriminologi,  pendekatan sosiologis adalah  pendekatan  terhadap  gejala  sosial  yangtimbul  dalam  masyarakat  dan  pendekatan kriminologi  adalah  suatu  pendekatan  terhadap  kejahatan-kejahatan  dari  berbagai  aspek. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.
Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber lokasi tersebut. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif,  yang    hasilnya dapat  disajikan  secara  deskriptif  yang  artinya  hasil  penelitian  ini  dideskriptifkan  dalam bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat-kalimat  yang  mudah  dipahami  dan  dibaca  untuk menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN PERTAMA
Polisi  dituntut  mampu  menyibak  segala  macam  bentuk  kejahatan  di  masyarakat  dan menemukan  pelakunya.  Polisi  harus  melakukan  serangkaian  tindakan  untuk  mencari  dan menemukan  bukti-bukti  guna  menuntaskan  suatu  kasus  kejahatan  dan  menemukan pelakunya.  Berbagai  macam  jenis  kejahatan  yang  telah  ditangani  pihak  kepolisian  dalam memberantas  kejahatan  jalanan  demi  untuk  meningkatkan  suasana  yang  aman  dan  tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  polrestabes  Makassar,  jumlah kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  polrestabes  Makassar  selama bulan  Januari-Desember  2018  mencapai  10.976  kejahatan  tindak  pidana  yang  didominasi oleh kasus pencurian, baik itu curanmor, curat,  curas, maupun curi biasa. penulis kemudian mewawancarai salah satu Kapolsek yang ada dikota Makassar. Kapolsek Rappocini  Kompol Edy Supriadi dalam wawancaranya mengatakan bahwa:
1 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 60
“tingginya  tingkat  tindak  pidana  pencurian  itu  kebanyakan  dilandasi  dengan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan hal itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang  tidak  bekerja  (pengangguran).  Untuk  menangani  hal  ini,  sebaiknya  kedepan  kita melakukan  langkah  pencegahan,  untuk  langkah  ini  tentunya  kami  dari  kepolisian  sangat membutuhkan peran banyak pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat setempat.” 2
Terkait  dengan  peranan  kepolisian  dalam  menjaga  keamanan  kota  Makassar Selanjutnya penulis mewawancarai Kaur Bin Ops Satuan Binmas Polrestabes Makassar, Iptu Amirullah.
“Kami  selaku  ujung  tombak  masyarakat,  dalam  hal  menjaga  keamanan  apabila  hanya mengandalkan Polri, kami akan kewalahan karna perbandingan antara Polisi dan Masyarakat itu  belum  ideal.  Kedepannya  kami  dari  kepolisian  mengharap  dukungan  dari  tokoh  agama, tokoh  masyarakat  dan  tokoh  pemuda  untuk  sama-sama  menjaga  keamanan  wilayah  kota Makassar.
Dikecamatan-kecamatan  sudah  ada  FKPM  (forum  kemitraan  polisi  masyarakat)  jadi  kami berharap  bahwa  masyarakat  dapat  terlibat  dan  menjadi  mitra  polisi,  jika  ada  kejadian- kejadian  silahkan  masyarakat  melapor  ke  kami  karna  kami  dari  polri  juga  sudah menempatkan  bhabinkamtibmas  disetiap  kelurahan-kelurahan  agar  masyarakat  tidak  lagi terkendala akses ketika ada kejadian-kejadian, silahkan laporkan, maka kami akan langsung datang  ke  lokasi  kejadian.  untuk  menjaga  wilayah  dimalam  hari,  kami  dipolrestabes Makassar  juga  sudah  membentuk  tim  yang  memang  tugasnya  hanya  dimalam  hari  sampai pagi  melakukan  patroli,  seperti  tim  PENIKAM,  ini  semua  adalah  upaya  kepolisian  demi terwujudnya  keamanan  di  kota  Makassar,  jadi  mari  kita  sama-sama  saling  menopang  agar Makassar kita ini bisa menjadi kota yang aman dari tindak kejahatan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  penulis  kemudian  beranggapan  bahwa  selain kepolisian  sangatlah  penting  peranan  masyarakat  guna  mewujudkan  keamanan  di  kota Makassar  ini.  Dalam  kepolisian  terdapat  beberapa  satuan  salah  satunya  empat  penulis melakukan  penelitian  adalah  di  bagian  Sat  Binmas,  dimana  di  satuan  inilah  peneliti  akan meneliti bagaimana kerjasama antara polisi dan masyarakat.
Satuan  yang  di  ketuai  oleh BURHAN,  S.Sos,  S.H.,M.H.  ini  memiliki  tugas  pokok melaksanakan  pembinaan  masyarakat  meliputi  kegiatan  penyuluhan  masyarakat,
2 Kompol Edy Supriadi, Kapolsek Rappocini, Wawancara , Makassar, 18 Maret 2019.
pemberdayaan  perpolisian  masyarakat  (polmas),  melakasanakan  kordinasi,  pengawasan  dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus),  serta  kegiatan  kerjasama  dengan  organisasi,  lembaga,  instansi  dan  atau  tokoh masyarakat  guna  peningkatan  kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan diterbitkanya surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Srategi Penerapan Model Pemolisiam Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  No  7  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Tugas Polri dan di pernaharui kembali dengan Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Perkap  Nomor  3  tahun  2015  Tentang  Pemolisi  an Masyarakat  (Polmas)  menyatakan  bahwa  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Bhabinkamtibmas  adalah  pengemban  Polmas  di desa/kelurahan.  Dalam  mengemban  tugas  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  26  ayat  1  Perkap Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemolisian  Masyarakat,  Bhabinkamtibmas  memiliki  fungsi sebagai berikut:
1. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
a. mendengarkan  keluhan  warga  masyarakat  tentang  permasalahan  Kamtibmas  dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
b. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
2. membimbing  dan  menyuluh  di  bidang  hukum  dan  Kamtibmas  untuk  meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. menyebarluaskan  informasi  tentang  kebijakan  pimpinan  Polri  berkaitan  dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
4. mendorong  pelaksanaan  siskamling  dalam  pengamanan  lingkungan  dan  kegiatan masyarakat
5. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. mengkoordinasikan  upaya  pembinaan  Kamtibmas  dengan  perangkat  desa/kelurahan  dan pihak-pihak terkait lainnya
8. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
Selain  memiliki  fungsi,  Bhabinkamtibmas  juga  memiliki  tugas  pokok  yang  di  atur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi: 1. Tugas  Pokok  Bhabinkamtibmas  melakukan  pembinaan  masyarakat,  deteksi  dini,  dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan
2. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
a. kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya
b. melakukan dan membantu pemecahan masalahan ( Problem Solving)
c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit g. memberikan  bimbingan  dan  petunjuk  kepada  masyarakat  atau  komunitas  berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
Bhabinkamtibmas  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sangat  strategis  dalam mewujudkan  kemitraan  dengan  masyarakat,  sehingga  secara  bersamaan  mampu  mendeteksi gejala-gejala  yang  dapat  menimbulkan  problema  dalam  masyarakat.  Bhabinkamtibmas mempunyai  peran  selaku  mediator,  negosiator,  dan  fasilitator  dalam  penyelesaian  masalah yang  masih  bisa  di  ukur  berat  ringan  suatu  kesalahan  dan  dapat  diselesaikan  dengan kesepakatan demi mufakat dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di daerah  tersebut. Berdasarkan  tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  adalah  pengemban  Polmas  di  desa/kelurahan maka Bhabinkamtibmas di tempatkan di desa/kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa tersebut dengan merealisasikan tugas pokok nya.
Bhabinkamtibmas  di  tuntut  untuk  menciptakan  hubungan  yang  dekat  dan  saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi  diri  pada  hubungan  formal.  Penempatan  anggota  Polri  sebagai  petugas  polmas merupakan  penugasan  permanen  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  memiliki kesempatan  untuk  membangun  kemitraan  dengan  warga  masyarakat  di  kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi  Dan  Masyarakat  (FKPM)  harus  bersifat  mandiri  dan  independen  dalam  mengambil
langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.

## PEMBAHASAN KE DUA
Berbicara mengenai tanggung jawab akan keamanan suatu daerah tentunya kita tak hanya  mengandalkan  Kepolisian  semata  sebab  peranan  masyarakat  pun  sangatlah  penting, untuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  membantu  kepolisian,  Bhabinkamtibmas  selaku  pihak kepolisian  berkewajiban  membentuk  FKPM  dan  melakukan  pembinaan  dalam  tupoksinya menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  dan  tindak  pidana  ringan  yang  ada  didesa  atau kelurahannya”.  FKPM  sendiri  merupakan  singkatan  dari  Forum  Kemitraan  Polisi  dan Masyarakat.  Setelah  terbentuk  maka  FKPM  akan  menjalankan  tugas  dan  wewenang  dalam keterlibatannya  pada  bidang  keamanan  dan  ketertiban  di  Desa  atau  Kelurahan.  Tugas  dan wewenang  FKPM  adalah  sebagai  berikut.  Melaksanakan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan operasionalisasi  Polmas  dan  mendorong  berfungsinya  pranata  Polmas  dalam  rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari kehidupan masyarakat setempat, tugas FKPM dapat diuraikan:
1. Mengumpulkan  data,  mengidentifikasi  permasalahan  dan  mempelajari  instrumen sebagaimana dimaksud.
2. Ikut  serta  mengambil  langkah-langkah  proporsional  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi Kepolisian umum dan fungsi penyuluhan.
3. Membahas  (bila  perlu  memberdayakan  warga  yang  berkompeten)  permasalahan  sosial aspek  kamtibmas  dalam  wilayah  atau  bersumber  dari  wilayahnya  dan  menemukan  akar permasalahan serta menetukan jalan keluar pemecahannya.
4. Membahas  dan  menetapkan  program  kerja  tahunan  atau triwulan  dengan  memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan.
5. Menindaklanjuti  program  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  (d)  di  atas  dan  bila perlu  menjalin  kordinasi  dan  kerjasama  dengan  aparat  pemerintah  terkait  dengan perwujudannya.
6. Secara  terus-menerus  memantau  pelaksanaan  kegiatan  warga  dari  aspek  ketertiban termasuk  pelaksanaan  gangguan  kamtibmas  pada  wilayah-wilayah  tetangga  atau  wilayah yang lebih luas pada umumnya.
7. Menampung  keluhan  atau  pengaduan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  masalah kejahatan  atau  pelanggaran  dan  permasalahan  kepolisisan  pada  umumnya,  serta membahasnya bersama petugas Polmas untuk mencari jalan keluarnya.
8. Menampung  dan  membahas  keluhan  atau  pengaduan  warga  tentang  masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.
Setelah  diuraikan  beberapa  tugas  FKPM  seperti  yang  terdapat  di  atas  maka selanjutnya akan membahas mengenai wewenang  FKPM. Wewenang  FKPM adalah sebagai berikut:
1. membuat  kesepakatan  tentang  hal-hal  yang  perlu  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.
2. Secara kelompok atau perseorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan atau tindak pidana dengan tertangkap tangan.
3. Memberikan  pendapat  serta  saran  kepada  kapolsek  baik  tertulis  maupun  lisan  mengenai pengelolaan atau peningkatan kualitas keamanan atau ketertiban lingkungan.
4. Ikut serta menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga. 3
Setelah mengetahui  tugas  dan  wewenang  FKPM,  penulis  kemudian  mewawancarai salah  satu  ketua  FKPM    yang  ada  di  kota  Makassar  yakni  ketua  FKPM  kelurahan Tamamaung  Makassar  bapak  Drs  Amda  Wahid  terkait  keberadaan  FKPM  dikelurahan Tamamaung itu sendiri.
“Wilayah Tamamaung sebelumnya adalah termasuk daerah garis merah dalam kasus kriminal perkotaan.  Sejak  kehadiran  FKPM  dengan  merangkul  seluruh  tokoh  masyarakat  dan  unsur pemuda  dan  remaja,  secara  perlahan  mengurangi  kasus  kriminal,  adapun  strategi  yang ditempuh pengurus dengan mendirikan posko disetiap RW, sehingga ada tempat bagi warga untuk  berkumpul  dan  bersilaturrahmi  terutama  diakhir  pecan,  selain  itu  kordinasi  dan komunikasi intensif dilakukan dengan aparat terkait terutama lurah dan binmas.
Sambung  beliau,  kehadiran  FKPM  di  Tamamaung  dirasakan  warga  cukup  membantu, terutama rasa aman dari tindakan criminal dan kejahatan lainnya.” 4
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis berpendapat bahwa keberadaan FKPM  yang  dengan  serius  menjalankan  peran  dan  fungsinya  sebagaimana  yang  tercantum dalam  undang-undang  tersebut  sangatlah  membantu  kepolisian  dalam  menjaga  kamtibmas,
3 http://fkpmbandung.blogspot.co.id/2014/11/anggaran-rumah-tangga- fkpm.html?m=1 (diakses pada tanggal 30 April 2019 )
4 Amda  Wahid,  ketua  FKPM  kelurahan  Tamamaung  Makassar, Wawancara , Makassar, 21 Maret 2019.
hal seperti inilah yang diharapkan dari peran masyarakat setempat demi membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas kota Makassar.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana  fungsi  kepolisian  yakni  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat, kepolisian dalam hal ini polrestabes Makassar telah melaksanakan fungsinya meskipun belum maksimal, dibuktikan dengan masih tingginya tindak pidana di wilayah hukumnya.(2) Peran masyarakat  dalam  membantu  kepolisian  demi  menjaga  keamanan  kota  Makassar  masih kurang  maksimal.  Peran  masyarakat  yang  belum  maksimal  ini  disebabkan  kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah kota Makassar. Masyarakat masih beranggapan bahwa tanggung jawab keamanan adalah tanggung jawab kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amda  Wahid,  ketua  FKPM  kelurahan  Tamamaung  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  21 Maret 2019
http://fkpmbandung.blogspot.co.id/2014/11/anggaran-rumah-tangga-fkpm.html?m=1 (diakses pada tanggal 30 April 2019 )
Kompol Edy Supriadi, Kapolsek Rappocini, Wawancara , Makassar, 18 Maret 2019.
Syaodih, Nana. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.