## KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI

## MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  NO.  35 TAHUN 2021 TERHADAP PEKERJA / BURUH   YANG HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA  WAKTU TERTENTU (PKWT)
Oleh : Taufiq Yulianto
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 Email : taufiq.yulianto@polines.ac.id

## Abstrak
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  adalah perjanjian antara pekerja  / buruh  dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Pekerja / Buruh yang  hubungan  kerjanya  berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  sebelum  diundangkan UU  No.  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  apabila  jangka  waktu  PKWT    telah  berakhir    atau  selesai maka  pekerja  /  buruh  tersebut  tidak  berhak mendapatkan  kompensasi.  Namun  sejak  diterbitkannya  UU Cipta  Kerja    yang  diikuti    dengan  diterbitkan  aturan  pelaksanaan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  35 Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka pekerja / buruh berhak mendapatkan uang kompensasi. Apabila pengusaha  melanggar  ketentuan  pemberian  uang  kompensasi  terhadap  pekerja  /  buruh  tersebut  yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT maka pengusaha akan mendapatkan sanksi administratif secara bertahap  yaitu  berupa  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  penghentian  sementara  sebagian atau seluruh alat produksi serta  pembekuan kegiatan usaha.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Uang Kompensasi

## Abstract
A  Specific  Time  Work  Agreement  (PKWT)  is  an  agreement  between  a  worker/labourer  and  an entrepreneur  to  establish  a  working  relationship  for  a  certain  period  of  time  or  for  a  particular  job. Workers/Labourers  whose  working  relationship  is  based  on  a  Specific  Time  Work  Agreement  (PKWT) prior  to  the  promulgation  of  Law  No.  11  of  2020  concerning  Job  Creation  are  not  entitled  to compensation  if  the  PKWT  period  has  expired  or  is  completed.  Workers/labourers  are  entitled  to compensation money since the issuance of the Job Creation Law, which was followed by the issuance of implementing regulations, namely Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. If  the  entrepreneur  violates  the  provisions  for  providing  compensation  money  to  the  worker/labourer whose working relationship is based on a PKWT, the entrepreneur will receive administrative sanctions in  stages,  namely  in  the  form  of  a  written  warning,  restrictions  on  business  activities,  temporary suspension of part or all of the means of production and freezing of business activities.
Keywords : Work Agreement for a Certain Time, Compensation Money
1. Pendahuluan
Ketentuan mengenai pelaksanaan
perjanjian kerja waktu tertentu telah terjadi beberapa kali perubahan. Ketentuan sebelumnya diatur dalam UU No 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Namun sejak  disahkan  UU  No.  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja,  beberapa  pasal  telah mengalami perubahan. Dan setelah diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  35 Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan Hubungan  Kerja,  pelaksanaan  Perjanjian
Kerja  Waktu  Tertentu  (  PKWT  )  terdapat ketentuan yang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja

## Waktu Tertentu
Hubungan  kerja  adalah  hubungan antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan perintah.  Dalam  hubungan  kerja  dasarnya adalah  adanya  perjanjian  kerja.  Perjanjian kerja  dapat  dikelompokkan  berdasarkan jangka  waktunya  yaitu  Perjanjian  Kerja
Waktu  Tertentu  (  PKWT  )  dan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu  (  PKWTT  ). Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  adalah perjanjian  antara  pekerja  /  buruh  dengan pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk pekerjaan  tertentu.  Sedangkan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu  (  PKWTT) adalah  perjanjian  antara  pekerja  /  buruh dengan  pengusaha  untuk  mengadakan hubungan  kerja  yang  bersifat  tetap. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) didasarkan atas:
a. Jangka Waktu ; atau
b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  tidak  dapat diadakan  untuk  pekerjaan  yang  bersifat tetap

## 2.1. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) Berdasarkan Jangka waktu
PKWT  berdasarkan  jangka  waktu dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
a. Pekerjaan yang
diperkirakan penyelesaiannya  dalam  waktu  yang tidak terlalu lama Dalam  hal  pekerjaan  yang  diperkirakan penyelesaiannya  dalam  waktu  yang  tidak terlalu  lama  yaitu  pekerjaan    yang dilaksanakan  paling  lama  5  (lima)  tahun. Dalam  hal  jangka  waktu  PKWT    akan berakhir  dan  pekerjaan  yang  dilaksanakan belum  selesai  maka  dapat  dilakukan perpanjangan  PKWT  dengan  jangka  waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan  Pekerja/Buruh,  dengan  ketentuan jangka  waktu  keseluruhan  PKWT  beserta perpanjangannya  tidak  lebih  dari  5  (lima) tahun b. Pekerjaan yang bersifat musiman. Pekerjaan yang bersifat musiman merupakan  pekerjaan  yang  pelaksanaannya tergantung pada:
1) Musim atau cuaca Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung  pada  musim  atau  cuaca hanya  dapat  dilakukan  pada  musim tertentu atau cuaca tertentu.
2) Kondisi tertentu. Pekerjaan yang pelaksanaannya
tergantung pada kondisi tertentu merupakan  pekerjaan  tambahan  yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.
c. Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan  yang  masih  dalam  percobaan atau penjajakan.
Dalam  penjelasan  PP.  No.  35  Tahun  2021 tidak  disebutkan  mengenai  pengertian produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan  yang  masih  dalam  percobaan atau  penjajakan.  Namun  dari  beberapa kasus  perselisihan  hubungan  industrial dapat  dibuat  panduan  yaitu  bahwa  produk baru  setidaknya  ingin  mengetahui  peluang untuk menciptakan pasar yang baru.

## 2.2. Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  ( PKWT  )  Berdasarkan  Selesainya
Suatu Pekerjaan Tertentu.
PKWT  berdasarkan  selesainya  suatu pekerjaan  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau
b. Pekerjaan yang sementara sifatnya. PKWT  berdasarkan  selesainya  suatu pekerjaan  tertentu    didasarkan  atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam  Perjanjian  Kerja.  Kesepakatan para pihak harus memuat:
1) Ruang  lingkup  dan  batasan  suatu pekerjaan dinyatakan selesai
2) Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.
Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan  lebih  cepat  dari  lamanya waktu yang disepakati  maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.  Dalam  hal  pekerjaan  tertentu yang  diperjanjikan  dalam  PKWT  belum dapat  diselesaikan  sesuai  lamanya  waktu yang disepakati  maka jangka waktu PKWT dilakukan  perpanjangan  sampai  batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.
Selain  berdasarkan  jangka  waktu  dan selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu,  PKWT dapat  dilaksanakan  terhadap  pekerjaan tertentu  lainnya  yang  jenis  dan  sifat  atau kegiatannya  bersifat  tidak  tetap  sehingga PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan  yang  bersifat  tetap.  PKWT  yang dapat  dilaksanakan  terhadap  pekerjaan tertentu  lainnya  yang  jenis  dan  sifat  atau kegiatannya  bersifat  tidak  tetap    berupa pekerjaan  tertentu  yang  berubah-ubah dalam    hal  waktu  dan  volume  pekerjaan serta  pembayaran  upah  Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran. PKWT yang dilaksanakan  karena  hal  tersebut    dapat dilakukan  dengan  Perjanjian  Kerja  harian. Perjanjian  Kerja  harian    dilakukan  dengan ketentuan  Pekerja/Buruh  bekerja  kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua  puluh  satu)  hari  atau  lebih  selama  3 (tiga)  bulan  berturut-turut  atau  lebih  maka Perjanjian  Kerja  harian    menjadi  tidak berlaku  dan  hubungan  Kerja  antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  demi hukum  berubah  berdasarkan  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh  pada  pekerjaan  berdasarkan waktu  dan  volume  yang  berubah-ubah tersebut    membuat  Perjanjian  Kerja  harian secara  tertulis  dengan  pekerja/  buruh. Perjanjian Kerja harian  dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat:
a. Nama / alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
b. Nama / alamat Pekerja/Buruh;
c. Jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
d. Besarnya Upah. Selain  itu  pengusaha  wajib  memenuhi hak-hak  Pekerja/Buruh  termasuk    hak atas program  jaminan sosial.
PKWT  tidak  dapat  mensyaratkan  adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan  masa  percobaan  kerja,  masa percobaan  kerja  yang  disyaratkan  tersebut batal  demi  hukum  dan  masa  kerja  tetap dihitung.
PKWT paling sedikit memuat:
a. Nama,  alamat  Perusahaan,  dan  jenis usaha;
b. Nama,  jenis  kelamin,  umur,  dan  alamat Pekerja/Buruh;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besaran dan cara pembayaran Upah;
f. Hak  dan  kewajiban  Pengusaha  dan Pekerja/Buruh  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
g. Mulai  dan  jangka  waktu  berlakunya PKWT;
h. Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
i. Tanda tangan para pihak dalam PKWT.
PKWT  harus  dicatatkan  oleh  Pengusaha pada  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan  secara  daring  paling  lama 3  (tiga)  hari  kerja  sejak  penandatanganan PKWT.  Dalam  hal  pencatatan  PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha  secara  tertulis  di  dinas  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  ketenagakerjaan  kabupaten/kota, paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak penandatanganan PKWT.

## 3. Pemberian Uang Kompensasi
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  35
Tahun 2021, Pengusaha wajib memberikan uang  kompensasi  kepada  Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang    diberikan  kepada  Pekerja/Buruh yang  telah  mempunyai  masa  kerja  paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan  dan  terhadap  jangka  waktu perpanjangan  PKWT,  uang  kompensasi berikutnya  diberikan  setelah  perpanjangan jangka  waktu  PKWT  berakhir  atau  selesai. Pemberian  uang  kompensasi  tidak  berlaku
bagi  tenaga  kerja  asing  yang  dipekerjakan oleh  pemberi  kerja  dalam  Hubungan  Kerja berdasarkan PKWT.
Besaran  uang  kompensasi  diberikan  sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) PKWT  selama  12  (dua  belas)  bulan secara  terus  menerus,  diberikan  sebesar 1 (satu) bulan upah;
b) PKWT  selama  1  (satu)  bulan  atau  lebih tetapi  kurang  dari  12  (dua  belas)  bulan, dihitung  secara  proporsional  dengan perhitungan :
masa kerja x 1 (satu) bulan upah 12 3) PKWT  selama  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan,  dihitung  secara  proporsional dengan perhitungan: masa keria x 1 (satu) bulan upah 12
Upah  yang  digunakan  sebagai  dasar perhitungan  pembayaran  uang  kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam    hal  upah  di  perusahaan  tidak menggunakan  komponen  upah  pokok  dan tunjangan  tetap  maka  dasar  perhitungan pembayaran  uang  kompensasi  yaitu  upah tanpa  tunjangan.  Dalam  hal  upah  di perusahaan  terdiri  atas  upah  pokok  dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan  uang    kompensasi  yaitu  upah pokok.
Dalam  hal  PKWT  berdasarkan  selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya  dari  lamanya  waktu  yang diperjanjikan  dalam  PKWT  maka  uang kompensasi  dihitung  sampai  dengan  saat selesainya pekerjaan.
Besaran uang kompensasi untuk pekerja/buruh  pada  usaha  mikro  dan  usaha kecil  diberikan  berdasarkan  kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam  hal  salah  satu  pihak  mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi  yang  besarannya  dihitung berdasarkan  jangka  waktu  PKWT  yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

## 4. Penutup
Sebelum  diundangkan  UU  No.  11 tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Pekerja  / buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian  kerja  waktu    tertentu  apabila jangka  waktu  PKWT    telah  berakhir    atau selesai  maka  pekerja  /  buruh  tidak  berhak mendapatkan  kompensasi.  Namun  sejak diterbitkannya  UU  Cipta  Kerja  tersebut yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan diterbitkannya  PP  No.  35  Tahun  2021 Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu, Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu Istirahat,  Dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja maka  pekerja  /  buruh  berhak  mendapatkan uang  kompensasi.  Apabila  pengusaha melanggar  ketentuan  pemberian  uang kompensasi  terhadap  pekerja  /  buruh tersebut yang hubungan kerjanya berdasarkan  PKWT  maka  pengusaha  akan mendapatkan sanksi administratif berupa :
a. Teguran tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Penghentian  sementara  sebagian  atau seluruh alat produksi; dan
d. Pembekuan kegiatan usaha.
Pengenaan  sanksi  administratif    tersebut dilakukan  secara  bertahap.  Teguran  tertulis merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
Sedangkan  pembatasan  kegiatan  usaha meliputi:
a. Pembatasan  kapasitas  produksi  barang dan/atau  jasa  dalam  waktu  tertentu; dan/atau
b. Penundaan  pemberian  izin  usaha  di salah  satu  atau  beberapa  lokasi  bagi Perusahaan  yang  memiliki  proyek  di beberapa lokasi.
Selain  itu  sanksi  admistratif  lain  yaitu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa tindakan tidak menjalankan  sebagian  atau  seluruh  alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.  Dan  pembekuan  kegiatan  usaha berupa  tindakan  menghentikan  seluruh proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  di perusahaan dalam waktu tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal,  dkk,  1997,  Dasar-dasar Hukum  Perburuhan,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada Khakim,    Abdul,  2003,  Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti Undang-Undang    No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Kepmenakertrans  No.  Kep.  233/Men/2003 tentang  Jenis  dan  Sifat  Pekerjaan
Yang Dijalankan Secara Terus Menerus Kepmenakertrans  No.  100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  UU
No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerj Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun  2021 Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja