Pengawasan  Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang- Undang No. 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Muhammad Haris
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari  Jl . A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Email : mharis_sh@yahoo.com
Abstract: The Notary is a public official who was appointed by the Minister. Notaries are authorized officer  to  make  authentic  act  of  the  civil.  With  this  relationship  beetwen  the  notary  and  the community, it would require a Notary professional supervision. Supervision of the Notary conducted by the Regional Supervisory Council who was inaugurated by the Minister as specified in the Notary Act. After the enactment of The Law Number 2 Year 2014 about The Amendment to Law Number 30  Year  2014  concerning  Notary,  there  are  some  changes  in  regulations  about  supervision  and guidance that will be undertaken by the Regional Supervisory Council. This law says that supervision of  the  Notary  conducted  by  the  Regional  Supervisory  Council,  while  the  development  under  the authority of the Regional Supervisory Council before is now a Notary Honorary Council authority.
Abstrak: Notaris merupakan pejabat umum yang dilantik oleh Menteri. Notaris adalah pejabat yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dalam  lingkup  keperdataan.  Adanya  hubungan  Notaris dengan  masyarakat  ini,  maka  diperlukan  sebuah  pengawasan  profesi  Notaris.  Pengawasan  terhadap Notaris meliputi Jabatan Notaris dan juga perilaku Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  di  lantik  oleh  Menteri  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang  Jabatan  Notaris.    Setelah  di  berlakukannya  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat  beberapa perubahan  ketentuan  yang  mengatur  pengawasan  dan  pembinaan  yang  di  lakukan  oleh  Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan pembinaan  yang  sebelumnya  juga  kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  sekarang  menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.
Kata Kunci: Pengawasan, Majelis Kehormatan Daerah, Notaris
Pendahuluan
Profesi  Notaris  di  Indonesia  mempunyai sejarah  yang  cukup  tua.  Notaris  sudah  ada  di Indonesia sejak abad ke – 17, atau lebih tepatnya sejak  tanggal  27  Agustus  1620  Melchior Kerchem  menjabat  sebagai  Notaris  pertama  di Indonesia 1 . Pada  masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan  seperti  sekarang  karena  merupakan pegawai dari Oost Indie 2 , berbeda dengan keadaan sekarang  dimana  Notaris  adalah  seorang  pejabat umum  yang  mandiri.  Notaris  merupakan  suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang  berat  untuk  melayani  kepentingan  umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan  otentik  hubungan  hukum  antara  para  pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.
1 GHS  Lumban  Tobing,  1983,  Peraturan  Jabatan Notaris, cet.III, Erlangga, Jakarta hlm. 15.
2 Ibid, hlm. 17.
Sebelumnya  Profesi  Notaris  di  atur  di  dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Setelah  hampir  10  tahun  untuk menyesuaikan perkembangan yang ada dimasyarakat  pengaturan  Notaris  masuk  ke dalam  tatanan  baru  dengan  adanya  perubahan terhadap  Undang-Undang Jabatan  Notaris.  Pada saat  ini  Notaris  diatur  dalam  Undang-Undang No.  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-  Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Menurut  Pasal  1  Undang- Undang  No.  2  tahun  2014,  Notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang–undang ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya. Dari  Pasal  ini  terlihat  sebuah  perbedaan  dengan pada  masa  awal  Notaris  di  Indonesia.  Notaris bukan  lagi  pegawai  pemerintah  melainkan pejabat  umum  yang  mandiri  yang  memiliki kewenangan  dalam  membuat  akta  otentik sepanjang  untuk  pembuatan  akta  tersebut  tidak dikecualikan  kepada  pejabat  lain.  Seiring  dengan
pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang digunakan  sebagai  alat  bukti,  maka  Notaris mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  umum yang  berwenang  membuat  akta  otentik  dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah.
Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal pemerintahan.  Salah  satunya  adalah  berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.  Menurut  Komar  Andasasmita,  bentuk atau  corak  Notaris  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua) kelompok utama yakni: 3 Notariat  functional,  hal  mana  wewenang- wewenang  pemerintah  didelegasikan  (gedelegeerd) dan  demikian  itu  diduga  mempunyai  kebenaran isinya,  mempunyai  kekuatan  bukti  formal  dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara- negara  yang  menganut  bentuk  notariat  ini terdapat  pemisahan  yang  keras  antara  wettelijke dan  niet  wetteljike,  wekzaamheden  yaitu  pekerjaan- pekerjaan yang didasarkan undang- undang/hukum  dan  yang  tidak/bukan  dalam notariat.  Notariat  profesional,  dalam  kelompok  ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya  tetapi  akta-akta  Notaris  ini  tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.
Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan  pengawasan oleh pemerintah.  Adapun yang  merupakan  tujuan  dari  pengawasan  agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi  semua  persyaratan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris,  demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris  diangkat  oleh  pemerintah,  bukan  untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  tanggung jawabnya  sebagai  pejabat  umum,  tidak  jarang Notaris  berurusan  dengan  proses  hukum.  Pada proses  hukum  ini  Notaris  harus  memberikan keterangan  dan  kesaksian  menyangkut  isi  akta yang  dibuatnya.  Dengan  diletakkannya  tanggung jawab  secara  hukum  dan  etika  kepada  Notaris, maka  kesalahan  yang  sering  terjadi  pada  Notaris lebih  banyak  disebabkan  oleh  keteledoran Notaris  tersebut,  karena  hal  tersebut  tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.
3 Komar  Andasasmita,  1981,  Notaris  I,  Sumur, Bandung, hlm. 12
Sebagai  konsekuensi  logis  seiring  dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat,  maka  haruslah  dijamin  adanya pengawasan  dan  pembinaan  terus  menerus  agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari  kewenangannya  dan  dapat  terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.  Agar nilai-nilai etika dan  hukum  yang  seharusnya  dijunjung  tinggi oleh  Notaris  dapat  berjalan  sesuai  undang- undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.
Adapun  tujuan  pengawasan  Notaris  adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  perundang-undangan  yang berlaku  demi pengaman kepentingan  masyarakat umum,  sedangkan  yang  menjadi  tugas  pokok pengawasan  Notaris  adalah  agar  segala  hak  dan kewenangan  maupun  kewajiban  yang  diberikan kepada  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang  bersangkutan,  senantiasa  dilakukan  di  atas jalur  yang  telah  ditentukan  bukan  saja  jalur hukum  tetapi  juga  atas  dasar  moral  dan    etika profesi  demi  terjaminnya  perlindungan  dan kepastian hukum bagi masyarakat..
Pengawasan  Notaris  sebelum  berlakunya Undang-Undang  No.  2  tahun  2014  dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun  setelah  keberadaan  Pengadilan  Negeri diintegrasikan  satu  atap  di  bawah  Mahkamah Agung  maka  pengawasan    dan  pembinaan Notaris  beralih  ke  Departemen  Hukum  dan HAM  Republik  Indonesia.  Pada  dasarnya  yang mempunyai  wewenang  melakukan  pengawasan dan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  adalah Menteri  Hukum  dan  HAM  mempunyai  tugas yang  dalam  pelaksanaanya  Menteri  membentuk Majelis  Pengawas  Notaris.  Menteri  sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai  tugas  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  sebagian  urusan  pemerintah di bidang Hukum dan HAM.
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  terhadap  Notaris  di  dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya  sekarang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris,  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10  Tahun  2004  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Dalam ketentuan Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat  banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
Pengawasan  Notaris di Indonesia Notaris  sebagai  pejabat  umum  menjalankan suatu  fungsi  sosial  yang  sangat  penting,  yang meliputi  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya, yang  mana  masyarakat  meminta  nasehat-nasehat dari  Notaris  mengenai  isi  dari  akta-akta  yang dibuat  oleh  Notaris.  Notaris  juga  memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk sebagaimana  dimaksud  dari  para  pihak  yang bersangkutan,  dengan  mengindahkan  peraturan- peraturan  dalam  perundang-undangan  yang berlaku  sehingga  dapat  diwujudkan  dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan- perselisihan
Dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya Notaris  mempunyai  tugas  untuk  membuat  akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah merupakan  suatu  pembuktian  yang  sempurna yang  melahirkan  suatu  kepastian  hukum  apabila sewaktu-waktu terjadi  perselisihan  di antara para pihak  yang  membuat  dan  membutuhkan  akta tersebut.
Sebagaimana  layaknya  seorang  manusia  yang tidak  luput  dari  kesalahan  dan  kekhilafan. Notaris  juga  adalah    manusia,  sehingga  Notaris juga  bisa  saja  berbuat  kesalahan  dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya  sebagai pejabat umum. Oleh karena tugas dan jabatannya sebagai  pejabat  umum  yang    berwenang  untuk membuat  akta  otentik,  dan  demi  kepentingan masyarakat  banyak  maka  untuk  menghindari penyalahgunaan  dan  penyimpangan  tugas  dan jabatannya,  bagi  Notaris  terutama  dalam pembuatan  akta  agar  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi,  administrasi  dan  finansial  pengadilan, termasuk  di  dalamnya  pengawasan  terhadap Notaris.  Dalam  Bab  II  Keputusan  Bersama
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  Tahun  1985 dimana  disebutkan  tentang  ruang  lingkup pengawasan Notaris, yaitu :
Pasal 2 ayat (1) berbunyi :
“ Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan  Negeri  setempat  dan  selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan  Tinggi,  Ketua  Mahkamah  Agung dan Menteri Kehakiman”.
Ayat (2) berbunyi :
“Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah  diatur  dalam  peraturan  Jabatan  Notaris dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya sepanjang  mengenai  penyelenggaraan  tugas- tugas Notaris.
Ayat (3) berbunyi : Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing  dan  membina  yang  diantaranya mewujudkan  dengan  diadakannya  pertemuan- pertemuan  berkala  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  dengan  para  Notaris  atau  organisasi profesi Notaris di daerahnya”.
Ayat (4) berbunyi :
“Para  Ketua  Pengadilan  dari  lain  lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang  perlu  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kedudukan  Notaris  yang  bersangkutan  untuk ditangani.
Setelah  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut  kemudian  dicabut  dan  digantikan dengan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  pada intinya  bahwa  kekuasaan  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,  kemudian  organisasi,  administrasi dan  finansial  dalam  lingkungan  peradilan peradilan  berada  di  bawah    kekuasaan  dan kewenangan  Mahkamah  Agung  dan  Organisasi, administrasi  finansial  Mahkamah  Konstitusi berada  di  bawah  kekuasaan  dan    kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang kekuasaan  Kehakiman,  Departemen  Kehakiman sudah  tidak  mempunyai  otoritas  lagi  terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yang baru  tersebut,  secara  substansi  Departemen Kehakiman  q.q  Menteri  Kehakiman  sudah  tidak lagi  mempunyai  otoritas  untuk  melakukan pengawasan terhadap Notaris.  Tapi pengawasan Notaris  tersebut  menjadi  otoritas  penuh  badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang Perubahan  atas  Undang-undang    Nomor  2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan  terhadap  Notaris  berdasarkan  laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris.
Ketentuan  sebagaimana  yang  termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  berdasarkan  Pasal 91 ayat (4) Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut pengawasan  Notaris  memasuki  babak  baru, dimana pengawasan tidak hanya dari Notaris saja akan  tetapi  juga  dari  unsur  pemerintah (Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  ) dan akademis bidang hukum. 4 Dalam  setiap  organisasi  terutama  dalam organisasi  pemerintahan  fungsi  pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu  usaha  untuk  menjamin  adanya  kearsipan antara  penyelenggara  tugas  pemerintahan  oleh daerah-daerah  dan  oleh  pemerintah  dan  untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna. 5 Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut “controlling”.  Dalam  bahasa  Indonesia,  fungsi controlling  itu  mempunyai  dua  padanan  yaitu pengawasan dan pengendalian.
Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam  arti  sempit,  yaitu  segala  usaha  atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan  yang  sebenarnya  tentang  pelaksanaan tugas  atau pekerjaan, apakah sesuai  dengan  yang semestinya  atau  tidak,  sedangkan    pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu  sebagai  segala  usaa  atau  kegiatan  untuk menjamin  dan  mengarahkan  agar  pelaksanaan
4 Majalah  Renvoi    Nomor  10.22  II  tanggal  3  Maret 2005, hlm. 36
5 Viktor  M  Situmorang  dan  Cormentyna  Sitanggang, 1993,  Hukum  Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah, Sinar Grafika, Bandung, hlm 233
tugas  atau  pekerjaan  berjalan  dengan  yang semestinya. 6
Pengertian  dasar  dari  pengawasan  adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  tentang pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  sesuai dengan yang semestinya atau tidak. 7 Pengawasan adalah  proses  pengamatan  daripada  pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua  pekerjaan  yang  sedang  dilaksanakan berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan sebelumnya. 8
Menurut  Staatblad  Tahun  1860  No.  3 mengenai  Peraturan  Jabatan  Notaris  Pengertian pengawasan  dalam  Pasal  50  alinea  (1)  sampai alinea  (3),  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  oleh Pengadilan  Negeri  berupa   peneguran  dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap  Notaris  yang  mengabaikan  keluhuran dari  martabat  atau  tugas  jabatannya  atau melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan umum  atau  melakukan  kesalahan-kesalahan  lain, baik  di  dalam  maupun  diluar  jabatannya  sebagai Notaris,  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang dimaksud  dengan  pengawasan  dalam  Penjelasan Pasal  67  ayat  (1),  yaitu  meliputi  juga  pembinaan yang  dilakukan  oleh  Menteri  kepada  Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1)  dilakukan  oleh  Menteri  namun  dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.
Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  menegaskan yang  dimaksud  dengan  pengawasan  adalah kegiatan prefentif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
Menurut  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor.  M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan
6 Sujamto,  1987,  Aspek-Aspek  Pengawasan  di  Indonesia, Sinar Grafika, Bandung,  hlm 53.
7 Ibid, hlm 63
8 Sujamto  ,  1983,  Beberapa  Pengertian  di  Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12.
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang  bersifat  preventif  dan  represif  oleh Menteri  yang  bertujuan  untuk  menjaga agar  para  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Keputusan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
Yang  dimaksud  dengan  pengawasan,  yaitu pemberian  pembinaan  dan  pengawasan baik  secara  preventif  maupun  kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris  senantiasa  harus  meningkatkan profesionalisme  dan  kualitas  kerjanya, sehingga  dapat  memberikan  jaminan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang  telah  disebut  di  atas  maka  jelaslah  bahwa manfaat  pengawasan  secara  umum  adalah  untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya  tentang  objek  yang  diawasi,  apakah sesuai  dengan  yang  semestinya  atau  tidak.  Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat  pengawasan  adalah  untuk  mengetahui terjadi  atau  tidak  terjadinya  penyimpangan  dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan  tersebut. 9 Selain  itu  pengawasan berfungsi  pula  sebagai  bahan  untuk  melakukan perbaikan-perbaikan  di  waktu  yang  akan  datang, setelah  pekerjaan  suatu  kegiatan  dilakukan pengawasan oleh pengawas
Tujuan  dari  pengawasan  yang  dilakukan tehadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang  dituntut  itu  tidak  hanya  oleh  hukum  atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan  yang  diberikan  oleh  klien  terhadap notaris tersebut. Tujuan  dari pengawasan itupun tidak  hanya  ditujukan  bagi  penataan  kode  etik Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan  atas  kepentingan  masyarakat  yang dilayani.
9 Sujamto, op.cit, hlm 64.
Sigian  menyatakan  bahwa  sasaran  lain  yang perlu  dicapai  melalui  pengawasan  selain  untuk tujuan efisiensi adalah 10 : a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan
b. Struktur  serta  hierarki  organisasi  sesuai dengan  pola  yang  ditentukan  dalam rencana
c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang  dari  garis  kebijakan  yang telah tercermin dalam rencana
d. Tidak  terdapat  penyimpangan  dan  atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan,
kedudukan terutama keuntungan.
Pengawasan terhadap  Notaris sangat penting bagi  kehidupan  masyarakat.  Dalam  menjalankan tugasnya,  Notaris  ditunut  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  kualitas  kerjanya,  sehingga dapat  memberikan  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  klien  dan  masyarakat luas.  Jumlah  Notaris  yang  semakin  bertambah tiap  tahunnya,  mengakibatkan  semakin  ketatnya persaingan  Notaris  untuk  bersikap  professional dan meningkatkan kualitas dirinya.
Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014
Bertambahnya jumlah Notaris mengakibatkan perlunya  pengawasan  terhadap  kinerja  Notaris. sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.  2 tahun 2014 pengawasan dilakukan oleh Pengadilan  Negeri  setempat.  Berdasarkan  Pasal 67  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :
(1) Pengawasan  atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  berjumlah  9  (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi  Notaris  sebanyak  3  (tiga) orang; dan
c. ahli  atau  akademisi  sebanyak  3  (tiga) orang.
10 Sigian,  2003,  “Filsafat  Administrasi”,  Bumi  Aksara, Jakarta, hlm 112.
(4) Dalam  hal  suatu  daerah  tidak  terdapat unsur  instansi  pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a, keanggotaan  dalam  Majelis  Pengawas diisi  dari  unsur  lain  yang  ditunjuk  oleh Menteri.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  meliputi  perilaku  Notaris  dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) berlaku  bagi  Notaris  Pengganti  dan Pejabat Sementara Notaris
Dalam  Pasal    67  memang  terjadi  perubahan yaitu  pada  ketentuan  ayat  (3)  dan  ayat  (6).  pada ayat  (3)  huruf  c  terdapat  perubahan  redaksi sebelumnya  adalah  ahli/akademisi  sebanyak  3 (tiga) orang, setelah perubahan menjadi ahli atau akademisi sebanyak 3(tiga) orang.  Dalam ayat (6) Ketentuan  mengenai  pengawasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  berlaku  bagi  Notaris Pengganti,  Notaris  Pengganti  Khusus,  dan Pejabat  Sementara  Notaris.  Pasal  67  ayat  (6) setelah  perubahan  menjadi  Ketentuan  mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku  bagi  Notaris  Pengganti  dan  Pejabat Sementara  Notaris.  Dihilangkannya  Notaris pengganti  khusus  karena  dianggap  telah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  di  masyarakat sekarang  ini.  Penjelasan  Pasal  67  ayat  (1)  juga mengalami perubahan dimana di dalam penjelasanya dinyatakan cukup jelas. Sebelumnya, dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris penjelasan Pasal 67 ayat (  1)  dinyatakan  yang  dimaksud  dengan “pengawasan” termasuk juga pembinaan terhadap Notaris.
Dalam  Pasal  68  Undang-Undang  Jabatan Notaris menyebutkan Majelis
Pengawas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  67  ayat  (2) terdiri atas:
a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.
Majelis  Pengawas  Notaris  terbagi  menjadi  3 yaitu Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan  di    Kabupaten/Kota,  Majelis Pengawas  Wilayah  berkedudukan  di  ibu  kota Provinsi  dan  Majelis  Pengawas  Pusat  yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.
Dalam  ketentuan  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  pada Pasal  69  Undang-Undang  No  30  Tahun  2004
telah  diubah  dan    di  antara  ayat  (2)  dan  ayat  (3) disisipkan  1  (satu)  ayat,  yakni  ayat  (2a)  sehingga Pasal  69  Undang-Undang  No  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No.  30 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:
(1) Majelis  Pengawas  Daerah  dibentuk  di Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan  Majelis  Pengawas  Daerah terdiri  atas  unsur  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(2a)  Dalam  hal  di  suatu  Kabupaten/Kota, jumlah  Notaris  tidak  sebanding  dengan jumlah  anggota  Majelis  Pengawas  Daerah, dapat  dibentuk  Majelis  Pengawas  Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
(3) Ketua  dan  Wakil  Ketua  Majelis  Pengawas Daerah  dipilih  dari  dan  oleh  anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa  jabatan  ketua,  wakil  ketua,  dan anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  adalah  3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Majelis  Pengawas  Daerah  dibantu  oleh seorang  sekretaris  atau  lebih  yang  ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.
Pada  Pasal  69  ayat  (2a)  merupakan  refleksi dari  keadaan  pengawasan  Notaris  selama  ini. Sebelum  adanya  perubahan  ini,  pengawasan Majelis  Pengawas  Daerah  berdasarkan  wilayah kabupaten  atau  kota.  Dalam  beberapa  daerah yang  baru  terbentuk  (  daerah  pemekaran)  atau daerah  yang  tidak  banyak  Notarisnya,  terjadi pemborosan dan tidak adanya efesiensi pengawasan  karena  anggota  Majelis  Pengawas Daerah lebih banyak dari jumlah Notaris yang di awasi. Misalnya, dalam 1 kabupaten hanya ada 2 Notaris,  sedangkan  jumlah  Majelis  Pengawas Daerah  ada  9  orang.    Untuk  menghemat  biaya pengawasan  dan  efisiensi  pengawasan  maka dirasa  perlu  untuk  penggabungan  beberapa wilayah kabupaten/Kota.
Pada  Pasal  70  mengenai  kewenangan  Majelis Pengawas  Daerah  terhadap  pengawasan  Notaris tidak mengalami perubahan. Pasal 70 menyatakan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. Menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan; terhadap
Protokol  Notaris  secara  berkala  1  (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
d. Menetapkan  Notaris  Pengganti  dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol  Notaris  yang  pada  saat  serah terima  Protokol  Notaris  telah  berumur  25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
f. Menunjuk  Notaris  yang  akan  bertindak sebagai  pemegang  sementara  Protokol Notaris  yang  diangkat  sebagai  pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat
mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
h. Membuat  dan  menyampaikan  laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,  huruf  c,  huruf  d,  huruf  e,  huruf  f,  dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ini  Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan terhadap  Jabatan  Notaris  juga  perilaku  Notaris yang diatur di dalam Kode Etik Profesi Notaris. Majelis  Pengawas  Daerah    memberikan  izin  cuti kepada Notaris yang permohonan izin cuti tidak melebihi waktu 6 (enam)bulan. Majelis Pengawas Daerah  menetapkan  Notaris  pengganti  dengan memperhatikan  usul  Notaris.  Majelis  Pengawas Daerah  juga  menentukan  tempat  protocol Notaris,  dan  menunjuk  Notaris  pemegang sementara  Protokol  Notaris.  Majelis  Pengawas Daerah  melakukan  pengawasan  terhadap  adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Pasal  71  mengenai  kewajiban  Majelis Pengawas Daerah juga tidak mengalami perubahan.  Pasal  71  menyebutkan    Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:
a. Mencatat  pada buku  daftar yang  termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta  serta  jumlah  surat  di  bawah  tangan yang  disahkan  dan  yang  dibuat  sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. Membuat  berita  acara  pemeriksaan  dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas  Wilayah  setempat,  dengan tembusan kepada Notaris yang
bersangkutan,  Organisasi  Notaris,  dan Majelis Pengawas Pusat;
c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e. Memeriksa  laporan  masyarakat  terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan  tersebut  kepada  Majelis Pengawas  Wilayah  dalam  waktu  30  (tiga puluh)  hari,  dengan  tembusan  kepada pihak  yang  melaporkan,  Notaris  yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
Dalam  Undang-Undang    No.2  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No.  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  juga terdapat perubahan beberapa kewenangan
Majelis Pengawas Daerah yang dimana kewenangan tersebut menjadi sebuah kewenangan  lembaga  yang  baru  yaitu  Majelis Kehormatan  Notaris  .    Pada  Bab  VIII  diubah, penyebutannya menjadi pengambilan fotocopy minuta akta  dan  pemanggilan  notaris,  yang  sebelumnya hanya memuat tulisan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Notaris tidak bisa menyerahkan  minuta  akta  (asli  akta)  kepada orang  lain  kecuali  para  pihak  yang  bertanda tangan  di  dalam  akta  itu  karena  akan bertentangan  dengan  kewenangan  dan  sumpah jabatan Notaris. Dalam hal diperlukannya proses persidangan  yang  bisa  diserahkan  hanyalah fotocpy minuta akta.
Ketentuan    Pasal  66  ayat  (1)  diubah  dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga  Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris berwenang:
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
(3) Majelis  kehormatan  Notaris  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) wajib  memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan  jawaban  dalam  jangka  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan  Notaris  dianggap  menerima permintaan persetujuan.
Perubahan  Pasal  66  tersebut  adalah  akibat dari  putusan  Majelis  Mahkamah  Konstitusi (MK),  dengan  Putusan  MK  No.  49/PUU- X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengabulkan  permohonan  uji  materiil  (judicial review)  terhadap  Pasal  66  (ayat  (1)  UU  No.30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang diajukan  Sdr  Kant  Kamal.  Amar  putusan  MK pada intinya membatalkan frasa dengan persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) dalam  pasal  yang  diuji.  Dengan  demikian pemeriksaan  proses  hukum  yang  melibatkan notaris  tidak  memerlukan  persetujuan  MPD  lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Keputusan  ini  final  and  binding  dan harus ditaati.
Pasal  66  dalam  Undang-Undang  No  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (sebelum perubahan) menyatakan bahwa :
(1)  Untuk  kepentingan  proses  peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah berwenang:
a.  Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b.  Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta yang  dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Sebelum  Putusan  MK  tersebut,  Notaris  tidak bisa  langsung  ke  dalam  proses  peradilan, menghadap  penyidik,  penuntut  umum  atau hakim tanpa adanya persetujuan Majelis Pengawas  Daerah.  Putusan  MK  tersebut  cukup
menghentak  dunia  Notaris  yang  saat  ini  merasa mendapat  perlindungan  frasa  tersebut.  Penegak hukum  terutama  polisi  tidak  boleh  serta-merta demi  proses  peradilan  pidana  mengambil dokumen  dalam  penyimpanan  Notaris  dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya, tanpa persetujuan MPD.
Pasal 66 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tersebut  dianggap  melanggar  prinsip  persamaan di  depan  hukum  (equality  before  the  law)  yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945  yang  bersifat  universal  sesuai  pula  dengan Article  26  ICCPR  (International  Covenant  on Civiland  Political  Rights)  1966  yang  juga  sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.12/2005. Di sini ditegaskan adanya persamaan  kedudukan  semua  orang  di  depan hukum  dan  hak  semua  orang  atas  perlindungan hukum  yang  sama  (equal  protection)  tanpa diskriminasi.
Menurut  MK,  ada  suatu  prinsip  demokrasi dan  rule  of  law  yang dapat dicederai  dengan  frasa di atas, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka (independence  of  the  judiciary),  yang  harus  dikawal oleh  MK  dan  Mahkamah Agung  (MA).  Campur tangan  MPD  juga  dianggap  dapat  menimbulkan penundaan  proses  peradilan  dan  keadilan  (justice delayed  justice  denied).  Sementara  penundaan keadilan  juga  melanggar  HAM  (delay  of  justice  is violation  of  human  rights).  Perkecualian  tentu  saja dimungkinkan  terhadap  kedudukan  Notaris sepanjang  berkaitan  dengan  Kode  Etik  Notaris yang bersentuhan dengan sikap, tingkah laku dan moralitas  serta  kehormatan  (dignity)  Notaris, bukan  dalam  penegakan  hukum,  khususnya sistem  peradilan  pidana  (criminal  justice  system). Gangguan  terhadap  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka dan bersifat universal bisa menimbulkan  ketidakadilan  (criminal  injustice system).
Kewenangan memberikan persetujuan pemanggilan Notaris tidak bisa dilaksanakan lagi oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  karena  adanya Putusan  MK  No.  49/PUU-X/2012.  Setelah Undang-Undang  No  2  Tahun  2014  ini  disahkan frase  mendapatkan  persetujuan  tersebut  kembali muncul di dalam Pasal 66  dengan lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris.
Berdasarkan  perubahan  Pasal  66  tersebut dimana  kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemerikasaan Notaris oleh penegak hukum tidak
berlaku  lagi  dan  menjadi  kewenangan  Majelis Kehormatan  Notaris  sesuai  dengan  Pasal  66 Undang-Undang  No  2  Tahun  2014,  maka  di antara  Pasal  66  dan  Pasal  67  disisipkan  1  (satu) pasal,  yakni  Pasal  66A  yang  mengatur  tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Pasal 66A menyatakan :
(1) Dalam  melaksanakan  pembinaan,  Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
(2) Majelis  Kehormatan  Notaris  berjumlah  7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah  sebanyak  2  (dua)  orang; dan
c. Ahli  atau  akademisi  sebanyak  2  (dua) orang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi,  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan dan  pemberhentian,  struktur  organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal  66A  mengatur  secara  khusus  mengenai sebuah  lembaga  baru  yaitu  Majelis  Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga  pembinaan  terhadap  Notaris  yang sebelumnya  ada  pada  Majelis  Pengawas  Daerah. Jumlah  anggota  Notaris  adalah  3  (tiga)  orang, pemerintah  2  (dua)  orang,  dan  ahli  atau akademisi  sebanyak  2(dua)  orang.  Dalam pembinaan  ini  unsur  Notaris  lebih  banyak  di banding  unsur  pemerintah  dan  ahli  atau akademisi,  karena  dalam  proses  pembinaan Notaris lebih mengetahui profesinya.
Dalam    Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  : M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan  adalah  kegiatan  yang  bersifat preventif  dan  represif  termasuk  kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  Notaris adalah  bersifat  preventif  maupun  represif. Pengawasan  yang  dilakukan  secara  preventif adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum pelaksanaan,  yang  berarti  pengawasan  terhadap segala  sesuatu  yang  masih  bersifat  rencana sedangkan  pengawasan  yang  dilakukan  secara
represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.
Tujuan  dari  adanya  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  Majelis  Pengawas  Notaris  adalah memberikan  arah  dan    tuntunan  bagi  anggota Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan  jabatan  profesinya  sebagai  pejabat umum,
senantiasa meningkatkan profesionalisme  dan  kualitas  kerjanya,  sehingga dapat  memberikan  jaminan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan  Notaris  itu  sendiri  tetapi  untuk kepentingan  masyarakat  yang  dilayani  atau meminta jasa Notaris.
Peran  Majelis  Pengawas  Daerah  yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan,  setelah  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2014  ini  diberlakukan  menjadi  terpisah yaitu  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  Majelis Kehormatan  Notaris.  Pembinaan  oleh  Majelis Kehormatan  Notaris  diatur  di  dalam  Pasal  66A, sedangkan  pengawasan  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas  Daerah  yang  diatur  dalam  Pasal  67. Sampai  tulisan  ini  dibuat  mengenai  tugas  dan fungsi  dan  tata  cara  pengangkatan  dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan Notaris berdasarkan  Pasal  66A  ayat  (3)  belum  di  atur dengan Peraturan Menteri.
Majelis  Pengawas  Daerah    tidak  mempunyai kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  apapun. Meskipun  Majelis  Pengawas  Daerah  mempunyai wewenang  untuk  menerima  laporan  dari masyarakat  dan  dari  Notaris  lainnya  dan menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa adanya  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan Notaris,  tapi  tidak  diberi  kewenangan  untuk menjatuhkan  sanksi  apapun.  Majelis  Pengawas Daerah  hanya  berwenang  untuk  melaporkan hasil  sidang  dan  pemeriksaannya  kepada  Majelis Pengawas  Wilayah  dengan  tembusan  kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan,  Majelis  Pengawas  Pusat  dan Organisasi Notaris (INI).
Kesimpulan
1. Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah terhadap  Notaris  meliputi  jabatan  Notaris dan  perilaku  Notaris.  Pengawasan  terhadap jabatan  Notaris  meliputi  kewajiban  dan kewenangannya sebagai Notaris berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan  pengawasan  perilaku  Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.
2. Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat beberapa  perubahan  terhadap  ketentuan yang  mengatur  Majelis  Pengawas  Daerah. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas  Daerah  dalam  hal  pengawasan terhadap Notaris tidak mengalami
perubahan.  Perubahan  terjadi  dalam  hal pembinaan  terhadap  Notaris.  Pembinaan yang  sebelumnya  merupakan  kewenangan Majelis  Pengawas  Daerah  sekarang  menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.
Saran
1. Dalam  Pasal  1  mengenai  ketentuan  umum hanya memuat ketentuan mengenai
pengertian  Majelis  Pengawas  Daerah,  tetapi belum memuat ketentuan mengenai
pengertian dari Majelis Kehormatan
Notaris. Pengertian ini menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan fungsi dari 2 (dua) lembaga ini.
2. Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementrian
Hukum dan HAM harus segera mengeluarkan  Peraturan  Menteri  yang mengatur  Majelis  Pengawas  Daerah  dan Majelis  Kehormatan  Notaris,  agar  tidak terjadi tumpang tindih pengawasan terhadap Notaris.
Daftar Rujukan Buku-buku Adam,  Muhammad,  1985,  Asal  Usul  dan  Sejarah Notaris , Sinar Bakti , Bandung
Andasasmita,  Komar,  1983,  Notaris  Selayang Pandang, Cet. 2Alumni, Bandung
__________  Komar,  1981,  Notaris  I,  Sumur, Bandung
Adjie, Habib, 2008,  Sanksi Perdata dan
Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai
Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung
__________,  2008,  Hukum  Notaris  Indonesia,
Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30
Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  PT Refika Aditama, Bandung
Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum dan Etika/Profesi, UII Press, Yogyakarta
Fatahna  ,Muclis  dan  Joko  2003,    Notaris  Bicara
Soal
Kenegaraan,Watampone Press,
Jakarta
HR,  Ridwan,  2002,  Hukum  Administrasi  Negara, Rajawali Press, Jakarta
Koentjoro, Diana Hakim, 2004, Hukum Administrasi  Negara,    Ghalia  Indonesia.
Bogor

## Saputro,  Anke  Dwi  2009,  “Jati  Diri  Notaris
Indonesia  Dulu,  Sekarang  dan  Dimasa Datang”, Gramedia Pustaka, Jakarta
Sigian, 2003, “Filsafat Administrasi”, Bumi Aksara, Jakarta
Situmorang, Viktor M dan Cormentyna Sitanggang,  1993,  Hukum  Administrasi Pemerintahan  di  Daerah,  Sinar  Grafika,
Bandung
Sujamto  ,  1983,  Beberapa  Pengertian  di  Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta
_______  1987,  Aspek-Aspek  Pengawasan  di
Indonesia, Sinar Grafika, Bandung
Tan Thong, Kie, 2000, Buku I Studi Notariat Serba Serbi  Praktek  Notaris,  Cet.  2,  Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
Tobing,  GHS  Lumban,  1983,  Peraturan  Jabatan Notaris, cet.III, Erlangga, Jakarta
_____,  G.H.S.  Lumban,  1999,  Peraturan  Jabatan Notaris, Cet. 5, Airlangga, Jakarta
Untung,  Budi,  2001,  Visi  Global  Notaris,  Andi, Yogyakarta, 2001
MAJALAH Renvoi,  Majalah  Nomor  3.15.11,  tanggal  3 Agustus 2004