## KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
Hari Sutra Disemadi 1* , Kholis Roisah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk- Banggai 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro haridisemadi@gmail.com

## ABSTRACT
The  presence  of  Micro  Waqf  Bank  (BWM)  as  part  of  the  Micro  Finance  Institution  is  expected  to  reduce inequality  and  poverty  in  the  community.  BWM  as  a  financial  institution  aims  to provide  convenience  in providing  capital  and  financing  to  the  middle  to  lower-income  community  and  micro,  small  and  medium enterprises (MSMEs). The purpose of this study is intended to provide an overview of the policy (regulation) mechanism of BWM  work as a  solution  for  community  economic  empowerment.  This  research  is  doctrinal research, which is research that uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the establishment of BWM is currently still based on the Law on Microfinance Institutions by applying sharia principles  in  its  operation.  The  presence  of  policies  related  to  BWM  aims  to  provide  a  legal  basis  for  its operation.  The  presence  of  BWM  is  comprehensive  support  to  encourage  the  economic  empowerment  of communities and MSMEs which are constrained by access to funding to formal financial institutions.
Keywords: Policy; Micro Waqf Bank; Economic Empowerment; Society.

## ABSTRAK
Kehadiran Bank Wakaf  Mikro  (BWM) sebagai  bagian  dari  Lembaga  Keuangan  Mikro  diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. BWM sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan  kemudahan  dalam  memeberikan  permodalan  serta  pembiayaan  kepada  masyarakat berpenghasilan  menengah  kebawah  dan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM). Tujuan  penelitian  ini dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran mengenai kebijakan  (regulasi) mekanisme  kerja  BWM  sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  (normative  legal  research).  Hasil  dari penelitian  ini menunjukan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro  dengan  menerapkan  prinsip  syariah  dalam  pengoperasiannya. Hadirnya  kebijakan  terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan  yang  komprehensif  dalam  upaya ” mendorong  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan  UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.
Kata Kunci: Kebijakan; Bank Wakaf Mikro; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Bertahun-tahun  ketimpangan  dan  kemiskinan telah  berlangsung  di  Indonesia. Media online resmi Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  di  bulan  Maret  2018 merilis profil  kemiskinan  di  Indonesia,  dengan data presentase sebagai berikut:
Pada  bulan  Maret  2018,  Jumlah  penduduk miskin  di “ Indonesia mencapai  25,97  juta  orang (9,82%),  berkurang  sebesar  633,2  ribu  orang dibandingkan  dengan  kondisisi  September  2017 yang  sebesar  26,58  juta  orang  (10,12%) dari  total jumlah  penduduk  Indonesia (Badan  Pusat  Statistik, 2018). Upaya dalam mengurangi presentase jumlah penduduk  miskin  tersebut,  perlu  peran  aktif pemerintah  serta  seluruh  elemen  masyarakat, contohnya  dengan  cara  pemberdayaan  terhadap masyarakat  yang  kurang  mampu  dengan menambahkan  fungsi ” pendampingan (Syafe’i, 2017).
Peran  pemerintah  dalam  mendorong tumbuhnya “ perekonomian masyarakat, dapat dilihat dengan  lahirnya  lembaga-lembaga  keuangan  di
Indonesia (Mujiono,  2017). Kebijakan  terkait lembaga-lembaga  keuangan  merupakan  salah  satu faktor bertumbuh  kembanganya  lembaga  keuangan di  Indonesia. Sebagai  upaya  meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat ” berpenghasilan  menengah “ kebawah  dan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  sangat dibutuhkan  adanya support dari  lembaga-lembaga keuangan.  Namun,  pada  kenyataannya  masyarakat kurang  mampu dan  UMKM  mendapatkan  kendala terhadap akses pendanaan  ke  lembaga ” perbankan (Baskara,  2013).  Dewasa  ini,  dalam “ menangani kendala  akses  pendanaan  tersebut,  di  dalam lingkungan masyarakat  telah  lahir  dan  bekembang banyak  lembaga  keuangan  non-bank.  Lembaga keuangan  non-bank  tersebut  melakukan  kegiatan usahanya  berkaitan  dengan  pemberdayaan masyarakat  serta  jasa  pengembangan  UMKM (Mujiono,  2016).  Dewasa  ini,  lembaga-lembaga keuangan  non  bank  tersebut  dikenal  sebagai ” Lembaga Keuangan Mikro (Daulay, 2016).
Lembaga Keuangan Mikro  (LKM) yang merupakan bagian dari industri “ keuangan non bank (IKNB)  dapat  diklasifikasikan  kedalam  2  kategori IKNB  yaitu  IKNB  konvensional  dan  IKNB  syariah (Wiwoho,  2014).  Bersamaan  dengan  IKNB konvensional, IKNB syariah juga merupakan industri dalam  bidang  kegiatan  yang  berkaitan  dengan aktivitas  di  industri  dana  pensiun,  asuransi, pembiayaan  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainya, namun  dalam  pelaksanaannya  berbasis  Islam  atau
Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
tidak  bertentangan  dengan ” prinsip  syariah (Muhtaron, 2016).
Disamping peran pemerintah, masyarakat juga memiliki  peran  strategis  yaitu  dalam  pendampingan untuk  meningkatkan  tumbuhnya  perekonomian nasional (Paramita  &  Zulkarnain,  2018). “ Elemen masyarakat  yang  mempunyai  peran  strategis tersebut  adalah  Pesantren. Berdasarkan  data  dari hasil ” penelitian  yang  dilakukan  Diklat  Kemenag terbaru,  ditemukan  peningkatan  jumlah  pesantren sebagai berikut (Setiawan, 2017) :
Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia memiliki begitu banyak Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah. Data  di  atas  menunjukan, “ lonjakan  pertumbuhan pesantren periode  tahun  2003-2004  hingga  2014- 2015  berjumlah  14.305.  Jumlah  tersebut memiliki potensi  yang  sangat  besar  dalam  memberdayakan masyarakat serta berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengikis kesenjangan ” ekonomi (Syafe’i, 2017).
Adanya “ peran aktif pemeritah dan pesantren sebagai  elemen  masyarakat  dalam  mendorong pemberdayaan  masyarakat  melahirkan  lembaga keuangan  mikro  berbasis  hukum  syariah.  Dampak positif tumbuhnya  LKM  mendorong  peningkatan kinerja  keuangan  yang  lebih  baik  pula ” (Quayes, & Hasan, 2014). LKM yang berkembang saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Platform BWM ini adalah Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  dengan  tujuan memfasilitasi  akses  pembiayaan  bagi  masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada  lembaga  keuangan  formal (Mujiono,  2017). Hadirnya BWM dapat mempertemukan “ donatur atau pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang ” rendah.
Dalam siaran pers OJK SP 75/DHMS/OJK/XI/2018,
Perkembangan “ BWM dimulai  dari  Oktober  2017  hingga  sekarang  yang diinisiasi  oleh OJK  bersama  Lembaga  Amil  Zakat Nasional  Bangun  Sejahtera  Mitra  (LAZNAS  BSM). November  2018, Bank  Wakaf  Mikro secara keseluruhan  memiliki  7.542 nasabah  dengan penyaluran  pembiayaan  Rp.  9,14  miliar  dan  jumlah Bank  Wakaf  Mikro  sudah  35 yang  terdaftar  di  OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Secara  etimologi,  wakaf  bersal  dari  Bahasa Arab yaitu waqf yang berarti al-Habs. “ Kata ini pada dasarnya  berarti  menahan,  berenti  atau  diam. Sebagai  satu  istilah  syariah  Islam,  wakaf  diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan mamfaat atau faedahnya (al-
mamfa’ah),  contohnya  harta  seperti  tanah. Pasal  1 Angka  1 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf ” mendefinisikan  “wakaf  adalah perbuatan  hukum wakif (pihak  yang  mewakafkan harta  benda  miliknya)  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingganya  guna keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut  syariah”.  Berdasarkan  pengertian  wakaf diatas,  wakaf  kerap  diarahkan  pada  benda  wakaf yang tidak bergerak, “ namun dalam perkembangannya munculah wakaf benda bergerak. Wakaf benda yang bergerak mengemuka akhir-akhir ini  sebagai  contoh  adalah  wakaf  uang  (cash  waqf) (Gina & Effendi, 2015). ”
Pasal  16  Ayat  3 UU  tentang  Wakaf  juga menyebutkan  “harta  benda  wakaf  bergerak  adalah harta  yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi meliputi  uang,  logam  mulia,  surat  berharga, kendaraan, ha katas kekayaan intelektual, hak sewa, benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan syariah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”.
Berkembangnya  wakaf  uang  memiliki kontribusi atas kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) di  Indonesia. “ BWM  menjadi  salah  satu  lembaga intermediasi  yang  mepunyai  potensi  sangat  besar untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat kurang mampu dan UMKM baik dari sisi volume  ataupun  jumlah  usaha.  Terkait  penamaan Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  itu  sendiri  disandarkan
pada  sumber  dana  pendirian  dan  operasional  yang diambil  dari  wakaf  uang,  yakni  donasi  masyarakat, khususnya  para  pengusaha  besar  dan/atau perusahaan  besar  yang  memiliki  kepedulian  tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan  pengentasan  kemiskininan  di  Indonesia.  Wakaf uang  yang  dikelola  oleh  Bank  Wakaf  Mikro merupakan salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam dalam  upaya  mensejahterakan  umat. Potensi “ pertumbuhan  BWM  di  Indonesia  sangatlah  besar, dikarenakan seluruh penduduk Indonesia, mayoritasnya adalah beragama Islam. Melalui BWM, target  pasar  yang  dibidik  oleh  OJK  adalah masyarakat  kurang  mampu yang  memiliki  kemauan untuk  bekerja ” dan  memilliki  sifat  amanah  dan terdidik (Daulay, 2016).
Keberadaan Undang-Undang No.  1  Tahun 2013 Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro menjadi dasar hukum bagi kehadiran BWM, yang mana BWM merupakan bagian dari LKM itu sendiri. UU tentang LKM menyebutkan “LKM adalah lembaga keuangan yang  khusus  didirikan  untuk  memberikan pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam  usaha  skala mikro  kepada  anggota  dan masyarakat,  pengelolaan  simpanan,  maupun pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.
Lahirnya BWM dimaksudkan untuk pemberdayaan  dan  menumbuhkan  taraf  hidup masyarakat (Mia,  2016). “ Pemberdayaan  adalah upaya  untuk  membangun  daya  masyarakat  dengan
mendorong,  memotivasi  dan  membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah  kemampuan  diri  untuk  menjadi lebih potensial  dari  sebelumnya  sehingga  akan  dapat memberikan  mamfaat  hasil  yang  lebih  baik  dari sebelumnya ” (Daulay, 2016).
Potensi tumbuh dan berkembangnya BWM di Indonesia  diharapkan  memiliki  kemanfaatan  yang besar bagi perekonomian berbasis Islam. Kebijakan mengenai “ BWM  sebagai  LKM  berbasis  syariah dimaksudkan  agar  BWM akan  menjadi  salah  satu pilar  kekuatan  di  industri  keuangan  syariah. Kehadiran  Bank  Wakaf  Mikro  di  daerah-daerah pesantren memilki peranan penting dalam membantu pemerintah  dalam  memberikan  pembiayaan  kepada masyarakat (Hidayah & Roisah, 2017). Pembiayaan ini  dimaksudkan  untuk  memberdayakan  sektor  riil dan  memperkuat  perekonomian  negara.  Kehadiran BWM  juga merupakan  tantangan  untuk  mengubah pola  konsumsi  masyarakat  melalui  kesadaran  akan adanya solidaritas sosial, sehingga tidak adanya lagi konsep pareto  optimum yaitu  solusi  pengorbanan dari  pihak  minoritas  (kaya)  guna  meningkatkan kesejahteraan  pihak  mayoritas  (miskin) ” (Medias, 2017).
Betapa  pentingnya kebijakan  terkait BWM sebagai lembaga  keuangan  syariah  dalam “ upaya mendorong  pemberdayaan  masyarakat,  khususnya masyarakat bepenghasilan menengah kebawah dan UMKM  seharunya  berbanding  lurus  dengan berkembangnya  jumlah BWM  di  Indonesia (Mia,
2016). Namun pada kenyataannya, sejak tahun 2007 BWM  yang  telah  diberikan  izin  oleh  OJK  hingga Desember  2018  hanya  sebanyak  38  lembaga  saja ” (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Permasalahan  yang  perlu  dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimana kebijakan model bisnis kerja Bank Wakaf Mikro di Indonesia? dan kedua, Bagaimana dampak  kebijakan Bank Wakaf  Mikro sebagai  solusi  pemberdayaan masyarakat?.
Tujuan  penulisan  ini  merupakan  cerminan terhadap  masalah  yang  muncul  dalam  penulisan diatas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah, pertama, “ untuk  mengetahui kebijakan model  bisnis kerja kesyariahan  Bank  Wakaf  Mikro  dan kedua, untuk  mengetahui  bagaimana dampak  kebijakan Bank  Wakaf  Mikro sebagai  solusi  pemberdayaan ekonomi ” masyarakat.
Mengingat  penelitian yang  berfokus  pada Lembaga Keuangan Mikro telah  dilakukan sebelumnya  seperti  oleh Lasmiatun  di  tahun  2017, penelitian  ini  berfokus  pada  kebijakan  dan  peran pemerintah melalui LKM untuk menciptakan keadilan distributif  (Lasmiatun,  2017). “ Shakil  Quayes  dan Tanweer Hasan di tahun 2014 penelitian ini berfokus pada  kinerja  lembaga  keuangan  mikro  (LKM) (Quayes & Tanweer). Penelitian yang dilakukan oleh Md Aslam Mia di tahun 2016, penelitian ini berfokus pada peran  keuangan  mikro  dalam  mengentaskan kemiskinan  di  Bangladesh (Mia,  2016). Kemudian penelitian  yang  dilakukan  oleh Fahmi  Medias  pada tahun  2017,  penelitian  ini  berfokus  pada  lembaga
keuangan syariah yang mengelola wakaf uang untuk pemberdayaan  sosial  ekonomi  Indonesia (Medias, 2017).  Serta penelitian  yang  dilakukan  Muhamad Muhtaron  pada  tahun  2016,  penelitian  ini  berfokus pada  pengaturan  LKM  Syariah ” di  Indonesia (Muhtaron, 2016).
Maka berdasarkan  tulisan  sebelumnya, terdapat  perbedaan  fokus  penelitian  yang  akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang Lembaga  Keuangan  Mikro, namun  penulis  lebih menekankan  pada kebijakan  terkait Bank  Wakaf Mikro sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah  dalam  perberdayaan  ekonomi  masyarakat, sehingga  membuat  pembahasan  mengenai  hal  ini menjadi hal  yang  selalu  penting  dan  aktual  untuk dilakukan pengkajian ” lebih lanjut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dipakai adalah  penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Data “ yang  dipergunakan adalah data  sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung sumbernya  atau  objek  penelitiannya berupa  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Pengumpulan data  didalam  memecahkan  permasalahan  ini, dilakukan  dengan studi  dokumenter  atau studi kepustakaan  (library  research),  yang  kemudian dianalisis secara kualitatif.  Teknik analisis  ini merupakan  teknik  yang mana  bahan-bahan  atau literatur-literatur  hukum  tersebut akan  dipelajari
sehingga  dapat memberikan  gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan ” yang benar.

## C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Di Indonesia

## a. Kebijakan Pendirian  Dan  Mekanisme  Kerja Bank Wakaf Mikro
Ken  Blakemore  pada  tahun  1998 menyebutkan  kebijakan  adalah  rangkaian  konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan  cara  bertindak  (Apriansyah,  2016).  Kebijakan pemerintah  dalam  menumbuhkembangkan BWM sebagai  upaya  meningkatkan  perekonomian masyarakat dapat dilihat dari regulasi-regulasi terkait BWM  sebagai    Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM) berbasis hukum Islam.
Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  yang  mekanisme pelaksanaanya  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah sebagaimana  di  atur  dalam  UU Tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU ini menyebutkan “LKM adalah lembaga  keuangan  yang  khusus  didirikan  untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman atau  pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada anggota  dan  masyarakat,  pengelolaan  simpanan, maupun  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.
DSN-MUI  belum  mengeluarkan  fatwa mengenai pedoman untuk pendirian dan mekanisme kerja BWM, maka dari itu pendirian BWM untuk saat ini masih bardasarkan UU LKM yang mana izin serta pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  BWM berada ditangan OJK. Pendirian BWM paling sedikit harus memenuhi persyaratan, yang telah ditentukan oleh  UU  LKM,  yaitu:  a).BWM  harus  berbentuk Koperasi  (badan  hukum);  b).BWM  harus  memiliki modal  yang  sumber  permodalannya  disesuaikan dengan  ketentuan  UU  No.  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian;  c).BWM  harus  memiliki  izin  usaha dari  OJK;  d).Kegiatan  usaha  BWM  wajib dilaksanakan  sesuai  dengan  fatwa  syariah  yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI; dan  e).BWM  wajib membentuk  dewan  pengawas  syariah.  Kaitannya dengan  izin  yang  diberikan  OJK  dalam  mendirikan BWM,  UU  LKM  menyebutkan  persayaratan tambahan  yakni  adanya  susunan  organisasi ” serta susunan  kepengurusan,  adanya  permodalan  serta kepemilikan  dan  adanya  kelayakan  rencana  kerja dari BWM.
Ketentuan lanjutan terhadap perizininan usaha BWM  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  61/POJK.05/2015  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Dalam Pasal 5A Ayat 5 Peraturan OJK ini, “ jangka waktu OJK dalam memberikan  persetujuan  maupun  penolakan  atas permohonan izin BWM yaitu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha BWM diterima. Adapun
permohonan  izin  BWM  kepada  OJK  harus  sesuai format  yang  telah  ditentukan  dan  memenuhi ketentuan Pasal  1  Ayat  3 Peraturan  OJK ” No. 61/POJK.05/2015, yaitu dengan melampiri persyaratan sebagai berikut: a).Akta pendirian Bank Wakaf  Mikro  berupa  koperasi  termasuk  Anggaran Dasarnya;  b).Data  Direksi,  data  Dewan  Komisaris dan  data  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dari BWM; c).Data Anggota BWM; d).Surat rekomendasi pengangkatan  DPS  dari  DSN-MUI  atau  sertifikasi pelatihan DPS dari DSN-MUI; e).Struktur organisasi dan  pengurusan  yang  memiliki  fungsi  operasional (administrasi); f).Memuat sistem dan prosedur BWM, berupa  pembiayaan,  penagihan  dan  prosedur penyelesaian  sengketa;  g).Memuat  rencana  kerja BWM  untuk  2  tahun  pertama;  h).Melampirkan  bukti pemenuhan  modal  disetor  atau  simpanan  pokok, wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang berlaku atas nama salah satu Direksi pada salah satu bank syariah atau unit  usaha  syariah;  dan  i).Melampirkan  bukti kesiapan  operasional  yaitu  daftar  aset,  bukti kepemilikan  atau  penguasaa  kantor ” dan  contoh formulir  yang  akan  digunakan  untuk  operasional BWM.
Peraturan  OJK  No.  61/POJK.05/2015 menyebutkan, Bank Wakaf Mikro (BWM) yang sudah mengantongi  izin  usaha  dari  OJK  dapat melaksanakan  kegiatan  usahanya  dengan  waktu yang  telah  ditentukan  yaitu  paling  lambat  4  bulan setelah  tanggal  izin  usaha  ditetapkan  oleh  OJK. “ Kegiatan  usaha  BWM  yang  melakukan
184
pemberdayaan  terhadap  masyarakat  dilakukan hanya  melalui  pembiayaan  kepada  masyarakat kurang  mampu dan  UMKM  dan  tidak  mengambil tabungan  ataupun  simpanan  (non  deposit  taking). Penyelenggaran  kegiatan  usaha  dilakukan  dengan ketentuan  yang  berlaku  disertai  pembinaan  dan pendampingan. Ketentuan ” penyelenggaraan  Bank Wakaf  Mikro  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  62/POJK.05/2015  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  13/POJK.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Pasal  3  Ayat 1 Peraturan  OJK  No. 62/POJK.05/2015 ini mengatur “ ketentuan penyaluran  pembiayaan  oleh  Bank  Wakaf  Mikro kepada  anggota  dan  masyarakat  dengan  cara melakukan  analisis  atas  kelayakan  penyaluran pembiayaan  dengan  tujuan  pengembangan  usaha dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan UMKM.  Penyaluran  pembiayaan  dalam  BWM menerapkan  sitem  imbal  hasil.  Imbal  hasil  dalam penyaluran pembiayaan harus sesuai peraturan yang berlaku, yang mana tidak boleh melebihi imbal hasil maksimum  dan  penerapan  imbal  hasil  wajib diumumkan  melalui  surat  kabar  harian  lokal  atau papan pengumuman yang dimiliki BWM (Benerje, & Jackson,  2016).  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  wajib melakukan  pelaporan  atas  penetapan  imbal  hasil maksimum  pembiayaan. Pasal  4  Ayat  2 Peraturan OJK ini menentukan  pelaporan  dilakukan  setiap  4 bulan  dan  dalam  hal  bermaksud  menaikan  imbal hasil  maksimum  pembiayaan  BWM  juga  diwajibkan
terlebih  dahulu  melaporkannya  kepada  OJK.  Selain mengatur penerapan imbal hasil, Pasal 7 Peraturan OJK  ini  juga  mengatur  batas  terendah  dan  bata maksimum  pembiayaan  oleh  Bank  Wakaf  Mikro. Batas  terendah  yang  dilayani  oleh ” BWM  sebesar Rp.50.000,- dan  BWM  dilarang  menolak  batas pembiayaan  terendah  tersebut,  sedangkan  batas maksimum “ pemberian pembiayaan kepada anggota atau  masyarakat  wajib  dipenuhi  oleh  BWM  dengan ketentuan  batas  maksimum  paling  tinggi  10%  dari modal  untuk  kelompok  dan  paling  tinggi  5%  untuk individual.  Terkait  kualitas  penilaian  pembiayaan BWM  diwajibkan  melakukan  penilaian  menetapkan kualitas  pembiayaan  menjadi 3  kelompok  yaitu lancar,  diragukan  dan  macet  sesuai  ketentuan ” parameter  pengukuran  kualitas  pembiayaan  dalam Peraturan OJK ini.
Menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan pesantren,  perangkat  desa,  serta  pemerintah setempat. Adapun model  bisnis BWM  dapat  dilihat secara umum pada gambar 0.1.
Gambar 0.1
Dari  Bahan  Sosialisasi  BWM  tahun  2018 terlihat  kebijakan  pemerintah  mengenai  mekanisme kerja  bisnis  BWM dalam  mengentaskan  kemiskinan memiliki karakteristik yaitu: “ 1). Menyediakan Pembiayaan  dan  Pendampingan;  2). Non  Deposit Taking;  3).  Imbal  Hasil  Rendah,  setara  3%; 4).Berbasis  Kelompok;  dan  5).Tanpa  Agunan.  OJK dalam Bahan Sosialisasi Publik Bertemakan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian BWM- LKM  Syariah  menyebutkan  karakteristik  khusus BWM  yang  paling  menonjol  adalah non  deposit taking,  dimana  BWM  tidak  mengelola  dana masyarakat  baik  berupa  simpanan,  tabungan, depoito maupun produk sejenis lainnya. BWM hanya berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  kurang mampu produktif  melalui  pendampingan  dan pembiayaan  mikro.  Sumber  pendapatan  BWM berasal dari imbal hasil pembiayaan dan pendapatan jasa  lainnya.  Menjalankan  model  bisnis  BWM ” dibutuhkan Donatur dan Nasabah.
OJK  dalam  Bahan  Sosialisasi  Publik  diatas menyebutkan untuk menjalankan model bisnis BWM dibutuhkan  Donatur  dan  Nasabah  dengan  kriteria tertentu. “ Kriteria  untuk  menjadi  donator  adalah masyarakat Indonesia yang memliki kelebihan dana (Maulidiana,  2014),  khususnya  perusahaan  besar dan  pengusaha  yang  memiliki  kepedulian  kepada program  pemberdayaan  rakyat dan  pengentasan ketimpangan.  Sedangkan  kriteria  menjadi  nasabah yaitu:  1).Masyarakat kurang  mampu yang  telah mampu  memenuhi  kebtuhan  dasar  untuk kelangsungan  hidupnya;  2).Masyarakat  kurang
mampu yang  sudah  memiliki  usaha  produktif  atau memiliki kemauan dan semngat untuk bekeerja; dan 3).Masyarakat  kurang  mampu yang  memiliki komitmen  untuk  mengikuti  program  pemberdayaan. Dengan  menargetkan  nasabah  pembiayaan  adalah masyarakat  kurang  mampu produktif  yang  tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal, model bisnis  BWM  hadir  sebagai  incubator  untuk  dapat mempersiapkan  nasabah  menuju  sektor ” lembaga keuangan  formal  seperti  Perbankan  Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Ventura Syariah dan lembaga keuangan dangan struktur dan kompleksitas sejenis (Fitriana, 2016).
Adanya  pendampingan  terhadap  BWM  dan nasabah  sebagai  kunci  keberlanjutan  model  bisnis BWM.  Secara  umum, “ pendampingan  merupakan proses  pemberian  kemudahan  (fasilitas)  yang diberikan  oleh  pendamping  kepada  orang  yang membutuhkan  pendampingan  dalam  memecahkan masalah  serta  mendorong  tumbuhnya  kemandirian. Pendampingan terhadap BWM meliputi pendampingan pada saat proses pendirian BWM dan izin  usaha  LKM  Syariah,  pendampingan  pelatihan Pengurus  dan  Pengelola  serta  pendampingan operasional  kegiatan  usaha  minimal  6  bulan sehinnga  nantinya  pengurus  telah  mampu  dan  siap mengelola  operasional  BWM (Pramudia,  2013). Sedangkan  pendampingan  kepada  nasabah dilakukan agar nasabah tersebut menjadi masyarakat yang  produktif.  Adapun  pendampingan  yang dilakukan meliputi sosialisasi konsep pemberdayaan LKM  Syariah  melalui  pendampingan  dan
Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
pembiayaan,  pendampingan  Pelatihan  Wajib Kelompok  (PWK) ” selama  5  hari  berturut-turut  dan pendampingan pertemuan mingguan yang membahas Pendidikan Agama serta pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga.
BWM sebagai bagian dari LKM syariah  yang kegiatan usahanya hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu dan UMKM wajib menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah. Pasal  13  Ayat  2 Peraturan  OJK  No. 62/POJK.05/2015 menyebutkan,  bahwa  “kegiatan usaha  penyaluran  pembiayaan  dilakukan  dengan menggunakan  akad mudharabah,  musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit  tamlik atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK”.
Ketentuan  pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN “ No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN- MUI  No:115/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad Mudharabah. Ketentuan  pembiayaan musyarakah diatur  dalam  fatwa  DSN  No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa  DSN- MUI  No:105/DSN-MUI/X/2016  Tentang  Penjaminan Pengembalian  Modal  Pembiayaan Mudharabah,
Musyarakah dan Wakalah  Bil  Istitsmar. Ketentuan murabahah diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:04/DSN- MUI/IV/2000  Tentang Murabahah dan Fatwa  DSN- MUI  No:84/DSN-MUI/XII/2012  Tentang  Metode Pengakuan Keuntungan AL-Tamwil bi Al-Murabahah (Pembiayaan  Murabahah)  Di  Lembaga  Keuangan Syariah. Ketentuan  mengenai  pembiayaan ijarah
diatur  dalam  Fatwa  DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang  Pembiayaan  Ijarah  dan Fatwa  DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Ijarah. Ketentuan  akad salam diatur  dalam  Fatwa  DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli Salam. Ketentuan  akad istishna’ diatur  dalam  Fatwa  DSN No:06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli Istishna’ dan Fatwa  DSN  No:22/DSN-MUI/III/2002  Tentang Jual Beli Istishna’ Paralel. ” Sedangkan Akad ijarah muntahiah  bit  tamlik merupakan  akad  baru  yang dibuat  oleh  Lembaga  Keungan  Syariah  dengan nasabah  (ex-murabahah). “ Pengaturan  akad  ini disebutkan  di  dalam  Fatwa  DSN  No:49/DSN- MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad ” Murabahah.
Model bisnis BWM di Indonesia pada dasarnya sudah cukup baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi  masyarakat,  namun  kebijakan  mengenai monitoring  serta  pengawasan  BWM  yang  dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop dan didelegasikan kepada pemerintah daerah sebaiknya dilakukan  secara  penuh  oleh  OJK.  Hal  tersebut dimaksudkan  agar  terciptanya  optimalisasi  fungsi OJK dalam melakukan monitoring serta pengawasan terhadap BWM.

## b. Kebijakan Mekanisme  Pembinaan  Dan
Pengawasan OJK Terhadap Bank Wakaf Mikro Mewujudkan  perekonomian  nasional  yang mampu  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil diperlukan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan yaitu  BWM  sebagai “ Lembaga  Keungan  Mikro Syariah. BWM ini harus terselenggara secara teratur,
187
adil,  transparan  dan  akuntabel  serta  mampu berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu  melindungi kepentingan masyarakat (Agustin, 2011). Atas dasar pertimbangan di atas, maka dibutuh kebijakan terkait pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  BWM.  Maka dari  itu  diperlukan  adanya Otoritas  Jasa Keuangan (OJK)  yang  memiliki  fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan ” terhadap  kegiatan lembaga  keuangan  terutama BWM  secara  terpadu, independen dan akuntabel. Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan “OJK  adalah  lembaga  yang independen  dan  bebas  campur  tangan  pihak  lain, yang  mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan  dan penyidikan”.
Dikaitkan  dengan  tujuan  pembentukan  OJK pada  Pasal  4 UU OJK,  penyelenggaraan  BWM sebagai salah satu sektor jasa keuangan diharapkan dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan dan  akuntabel,  BWM  diharapkan  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil  dan  mampu  melindungi kepentingan  masyarakat  dan  UMKM. Kaitannya dengan  program  pembinaan  dan  pengawasan  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Wakaf Mikro  (BWM) ” merupakan  program  yang  telah diamanatkan oleh UU tentang LKM (Astanti, & Juita, 2017) Pasal  28  UU  tentang  LKM  menyebutkan “pembinaan,  pengaturan  dan  pengawasan  LKM dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan”.  Dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan
pengawasan  BWM, “ OJK  telah  merampungkan beberapa peraturan pelaksana UU tentang LKM yaitu Peraturan  OJK  No.  61/POJK.05/2015  Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  Dan Kelembagaan  Keuangan  Mikro,  Peraturan  OJK  No. 62/POJK.05/2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  OJK  No.  13/POJK.05/2014  Tentang Penyelenggaraan  Usaha  LKM ” dan  Peraturan  OJK No.  14/POJK.05/2014  Tentang  Pembinaan  dan Pengawasan LKM.
Program  pembinaan  dan  pengawasan  BWM berdasarkan “ Peraturan  OJK  No.  14/POJK.05/2014, dilakukan  oleh  OJK  yang  didelegasikan  kepada Pemerintah  Daerah  dengan  melakukan  koordinasi dengan  kementrian  yang  menyelenggarakan koperasi  dan  Kementrian  Dalam  Negeri.  Peraturan OJK ini juga menyebutkan dalam pelaksanaan fungsi dan  tugas  pembinaan  dan  pengawasan  BWM, Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  persiapan sumber daya manusia (SDM) ” dan infrastruktur.
Sejalan  dengan  pelaksanaan  fungsinya,  OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BWM wajib  melakukan  pemeriksaan  secara  langsung maupun  melalui  pemerintah  daerah  dimana  lokasi BWM  beroperasi. “ Berdasarkan  Pasal  9  POJK Nomor  14/POJK.05/2014,  pemerikasaan  dilakukan apabila  terdapat  dugaan  adanya  kondisi-kondisi sebagai  berikut: a).Terjadinya  penyalahgunaan keuangan BWM; b).Terjadinya kesulitas likuiditas dan solvabilitas  yang  mengarah  pada  kondisi  yang membahayakan usaha BWM; c).Terdapat
188
penyimpangan  terhadap  prinsip  syariah  oleh  BWM;
d).Adanya  tunggakan  pengembalian  pembiayaan cukup besar  sehingga dapat  mempengaruhi  kondisi keuangan  BWM; e).Adanya  penyimpangan  dalam bentuk  pembiayaan  fiktif;  dan ” f).Kondisi-kondisi  di luar ketentuan, yang berdasarkan pertimbangan OJK perlu untuk dilakukan pemeriksaan.
Adapun  tujuan  dari  pemeriksaan  BWM menurut  Peraturan  OJK  No.  14/POJK.05/2014 adalah: “ a).OJK  dapat  memperoleh  keyakinan mengenai  kondisi  BWM  yang  sebenarnya; b).OJK dapat  meneliti  kesesuaian  kondisi  BWM  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  praktik penyelenggaraan  usaha  BWM  yang  sehat;  dan c).OJK  dapat  memastikan  bahwa  BWM ” telah melakukan  upaya  untuk  dapat  memenuhi kewajibannya.
Dalam  hal  adanya  pemeriksaan  BWM  oleh OJK, “ maka  BWM wajib  untuk  menerima pelaksanaan pemerikasaan yang dilakukan oleh OJK melalui  Pemeriksa.  BWM  wajib  memenuhi permintaan  Pemerikasa  untuk  memberikan  atau meminjamkan  buku,  catat-catatan  dan  dokumen- dokumen yang diperlukan (Lestari, 2012). BWM wajib memberikan  keterangan  yang  diperlukan  secara tertulis  dan/atau  lisan  serta  dalam  hal  pemeriksaan BWM wajib memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki  tempat  atau  ruangan  yang  dipandang perlu.  Apabila  tidak  terpenuhinya  kewajiban  BWM dalam  pelaksanaan  pemeriksaan maka  BWM dianggap  menghambat  kelancaran  pemeriksaan yang  nantinya ” akan  mendapatkan  sanksi
administratif  berupa  peringatan  tertulis  hingga pemberhentian pimpinan BWM.

## 2. Dampak  Kebijakan Mengenai Bank  Wakaf Mikro  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat
Disebutkan sebelumnya upaya pemberdayaan yang  dilakukan “ BWM merupakan  upaya untuk membangun  daya  masyarakat dan  UMKM dengan mendorong,  memotivasi  dan  membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya (Daulay, 2016). Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial  dari  sebelumnya  sehingga  akan ” dapat memberikan  mamfaat  hasil ” yang  lebih  baik  dari sebelumnya  sehingga  menumbuhkan  taraf kesejahteraan rakyat (Disemadi & Roisah, 2019).
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam mendorong  pemberdayaan  masyarakat  adalah diundangkannya  UU  tentang  LKM  di  tahun  2013, yang mana UU LKM ini menjelaskan “ bahwa sektor keuangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang memiliki  peran  penting  untuk  mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
Perkembangan  serta  kemajuan  disektor  keuangan terutama  pada  sektor  LKM  perlu  dipertahankan. Perkembangan serta  kemajuan  disektor  keuangan terutama pada sektor LKM perlu dipertahankan baik dari aspek  kelembagaan,  organisasi,  regulasi (kebijakan) dan sumber daya manusia perlu adanya peningkatan dan perbaikan.
Kebijakan hukum terkait model bisnis BWM di Indonesia secara umum dapat dilihat dalam UU OJK, UU  LKM,  POJK No.61/POJK.05/2015 (Perizinan Usaha  Dan  Kelembagaan  Keuangan  Mikro),  POJK No. 62/POJK.05/2015 (Penyelenggaraan  Usaha Lembaga  Keuangan  Mikro),  dan POJK No.14/POJK.05/2014  (Pembinaan  dan  Pengawasan Lembaga  Keuangan  Mikro). Kebijakan  (regulasi) di atas dimaksudkan memberikan landasan hukum kuat atas  operasionalisasi  BWM guna  membantu mengembangkan perkembangan LKM di Indonesia.
Kebijakan  terkait  BWM  sebagai  penyediaan landasan  hukum  ini  dimaksudkan untuk meningkatkan  akses  pendanaan  skala  mikro  bagi masyarakat,  membantu  peningkatan  pemberdayaan ekonomi  dan  peningkatan  produktifitas  masyarakat serta  membantu  peningkatan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  terutama masyarakat miskin  atau  berpenghasilan  rendah,  sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU tentang LKM.
Dengan  adanya  landasan  hukum  yang  kuat diharapkan  menjadikan BWM sebagai salah  satu lembaga  intermediasi  yang  mempunyai  potensi sangat  besar  untuk meningkatkan  pemberdayaan dan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  kurang mampu  dan  UMKM  baik  dari  sisi  volume  ataupun jumlah usaha (Banerje & Jackson, 2016). Dikatakan sebagai  lembaga  intermediasi  karena  BWM menghubungkan  masyarakat  yang  memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu
yang  produtif dan  pengentasan  kemiskinan  dan ketimpangan di Indonesia. Wakaf uang yang dikelola oleh  Bank  Wakaf  Mikro  merupakan  salah  satu instrumen ekonomi Islam dalam upaya mensejahterakan  umat.  Potensi  pertumbuhan  BWM di  Indonesia  sangatlah  besar,  dikarenakan seluruh penduduk Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam.  Melalui  BWM,  target pasar  yang  dibidik  oleh OJK  adalah  masyarakat  kurang  mampu yang memiliki kemauan untuk bekerja dan memilliki sifat amanah dan terdidik (Tunisa, 2015).
Berbicara  tentang  UMKM  dari  berbagai perspektif,  akan  selalu  menemukan  permasalahan yang  perlu “ ditemukan  solusisnya.  Diantaranya masalah  yang  menjadi  hambatan  berkembangnya UMKM  adalah  permodalan (Baskara,  2013).  Aspek permodalan  menjadi  urutan  pertama  permasalahan yang  dihadapi  oleh  UMKM.  Oleh  karena  itu, pemerintah  dalam  mengatasi  masalah ” tersebut merancang  berbagai  strategi  untuk  memecahkan masalah  permodalan  UMKM, “ salah  satunya  pada kebijakan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya lembaga  keuangan  khususnya  BWM  sebagai  LKM yang menerapkan prinsip syariah, kebijakan ini pada dasarnya  mendorong pihak  penyedia  dana  agar mebuka kran penyaluran dananya secara lebih luas (Wowoho,  2014). Seperti  disebutkan  diatas,  di Indonesia BWM  merupakan ” pihak  penyalur  dana yang termasuk  dalam  kelompok  IKNB (Muhtaron, 2016).
Dampak  kebijakan  (regulasi)  yang  berpihak terhadap  LKM  mengakibatkan eksistensi  atau
keberadaan  BWM sebagai  penyedia  dana didalam konstalasi  sosial  masyarakat meningkat.  Eksistensi ini sangat diharapkan, sebab dalam Islam “ Lembaga Keuangan  Mikro  berbasis  syariah  pada  hakikatnya bukan  untuk  menanggulangi  kebutuhan  masyarakat yang sesaat, melainkan diharapkan menjadi sumber dana  yang  potensial  untuk  pembangunan  bangsa dan negara jika dikelola secara professional (Dahlan, 2016).  BWM  memiliki  beberapa  potensi antara  lain yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, lokasi kantor dekat anggota dan pengurus mengenal dengan baik pribadi  anggota  sehingga  akses  informasi  tentang nasabah  lebih  mudah (Winanto, &  Rapini,  2014). Itulah kelebihan BWM dibandingkan dengan lembaga keuangan  lainnya seperti  lembaga  keuangan  bank contohnya,  lembaga  keuangan  bank  merupakan lembaga  yang  akses  pendanaanya  sulit  dijangkau oleh  masyarakat  kurang  mampu  dan  UMKM  skala mikro,  ditambah  lagi  lembaga  keuangan  bank  tidak seperti  BWM  yang  memiliki  fungsi  pembinaan terhadap anggota serta nasabahnya. Sehingga BWM menjadi  sangat  strategis ” pada  tatanan pengembangan  ekonomi  masyarakat  dalam  skala mikro (Gina & Effendi, 2015).
Kehadiran  BWM,  diyakini  akan  mampu meningkatkan  akses  pembiayaan  skala  mikro, mendorong  peningkatan “ pemberdayaan  ekonomi serta produktifitas dan diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM di lingkungan pesantren. Dengan adanya BWM,  wakaf berevolusi  dari  aktifitas  sosial  dan
keagamaan  menjadi  aktifitas  ekonomi. ” Wakaf awalnya  digunakan  sebagai  sarana untuk mendapatkan pahala bagi umat muslim namun saat ini  pemamfaatan  wakaf  (khususnya  wakaf  uang) berpotensi untuk meningkat  pertumbuhan ekonomi melalui penayaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang  mampu,  khususnya  pelaku  usaha  UMKM mikro akan  mudah  mendapatkan  permodalan  yang tidak  bisa  diselesaikan  oleh  lembaga  keuangan perbankan seperti  disebutkan  di  atas (Lasmiatun, 2017).
Memberdayakan  masyarakat  yang  tangguh dan  mandiri  memerlukan  proses  yang  harus dilakukan  oleh  BWM  yaitu, (Baskara,  2013): a).Proses  pembentukan  kelompok,  yang  mana kemmampuan  individu  yang  senasip  dinilai  sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif jika dikumpulkan untuk belajar, menganalisis masalah secara bersama dan merancang solusi dalam memecahkan masalah; b).Pendampingan,  yang  mana  dalam  proses menganalisa  masalah  dan  merangcang  program kegiatan kelompok memerlukan pendampingan yang berfungsi  sebagai  pendorong  yang  dapat meyakinkan kelompok akan potensi yang dimilikinya. Pendampingan  diharapkan  hanya  mengatur kelompok kepada kemandirian; dan c).Perencanaan kegiatan  merupakan  proses  yang  membutuhkan peran  aktif  anggota  kelompok  untuk  menentukan bidang  usaha  yang  dapat  digarap  sesuai  potensi yang  mereka ” miliki  agar  mereka  dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
Dari  tiga  proses  di  atas,  diharapkan peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas  masyarakat  menengah  dan  UMKM harus  mampu  menumbuhkan  kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan (Muhtarom, 2014).
“ Selain  itu  mampu  mewujudkan  kebijakan  publik yang  transparan,  akuntabel dan  berkeadilan.  Maka dari  itu,  pemberdayaan  merupakan  sebuah  proses melalui  pemberian  wewenang,  mendorong peningkatan  partisipasi,  pemberian  kepercayaan kepada orang atau kelompok agar dapat memahami apa  yang  dikerjakan ” hingga  akhirnya  terjadi peningkatan  dalam  mencapai  tujuan (Jenita,  2017). Maka  dari  itu  dengan  adanya  keberadaan  BWM  di Indonesia dimaksudkan  dapat  menumbuhkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat  terutama  masyarakat kurang  mampu atau ” berpenghasilan rendah (Deti, 2017).

## D. SIMPULAN
Pemerintah “ dan  masyarakat  memiliki  peran yang  sangat  signifikan  dalam  menciptakan kesejahteraan  melalui  pemberdayaan  masyarakat atas dasar kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Kebijakan  akan hadirnya Bank  Wakaf  Mikro  (BWM) sebagai  bagian  dari  LKM  syariah yang  berperan dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan yaitu, BWM  sebagai  wadah  meningkatkan  akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan UMKM,
BWM  mendorong  meningkatkan  pemberdayaan ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat  dan  UMKM, dan BMW  membantu  peningkatan  pendapatan pemberdayaan ” dan kesejahteraan masyarakat ” dan UMKM.
Sejak  dimulai  dari  Oktober  2007,  kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan bagian dari Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  yang  berbadan  hukum (koperasi)  telah  berkembang. “ Desain  BWM  yang memilki karakteristik utama yaitu non deposit taking dan  pendampingan  saat  ini  telah  mampu menunjukan potensinya sebagai lembaga keuangan dalam  memperkuat  sistem  ekonomi  kerakyatan  di Indonesia.  Hadirnya  BWM,  menawarkan  solusi kemudahan  akses  pembiayaan  dan meningkatkan kualitas  masyarakat  dan  UMKM,  sehingga  mampu meningkatkan minat masyarakat untuk ” berwakaf dan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kebijakan (regulasi)  terkait  LKM  dibentuk dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  disektor jasa  keuangan  terselengara  secara  teratur,  adil, transparan,  dan  akuntabel.  Hadirnya  kebijakan  ini diharapkan menjadikan  LKM  khususnya  BWM mampu  berkontribusi  untuk meningkatkan  akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas  masyarakat,    serta membantu peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat ” terutama  masyarakat  kurang  mampu atau berpenghasilan rendah.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Apriansyah,  N.  (2016).  Peran  Pemerintah  Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.2), pp. 187-196.
Astanti,  Dhian  Indah.,  &  Juita,  Subaidah  Ratna.
(2017). Kewenangan  Otorits  Jasa  Keuangan
(OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga  Perbankan  Syariah. Jurnal Law and Justice, Vol.2, (No.2), pp. 157-167.
Agustin,  Atut  F.  (2011).  Peran  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM)  Terhadap  Kinerja  Ekonomi Kabupaten  Jombang. Jurnal  Ekonomi
Pembangunan, Vol.9, (No.2), pp.225-242.
Baskara, I Gde K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro
Di  Indonesia. Buletin  Studi  Ekonomi, Vol.18, (No.2), pp.114-125.
Benerje,  Subharata  Bobby.,  &  Jackson,  Laurel.
(2016).  Microfinance  And  The  Business  Of Poverty Reduction: Critical Perspektives From
Rulal  Bangladesh. SAGE Journals:  Human
Relations, Vol.70, (No.1), pp.63-91.
Dahlan,  R.  (2016).  Analisis  Kelembagaan  Badan Wakaf  Indonesia. ESENSI:  Jurnal  Bisnis  Dan
Manajemen, Vol.6, (No.1), pp. 113-124.
Deti,  S.  (2017).  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat Melalui  Pembiayaan  Mikro  Syariah. Jurnal  El
Jizya, Vol.5, (No.1), pp. 142-176.
Disemadi,  Hari Sutra.,  &  Roisah,  Kholis.  (2019).
Kontrak  Build  Operate  Transfer  Sebagai Sarana  Mewujudkan  Kesejahteraan  Rakyat.
Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH), Vol.5, (No.2), pp.126-138.
Daulay,  R.  (2016).  Pengembangan  Usaha Mikrountuk  Pemberdayaan  Ekonomi Umat Islam di  Kota  Medan. Jurnal  MIQOT, Vol.XL,
(No.1), pp.44-65.
Fitriana,  W.  (2016).  Lembaga  Keuangan  Mikro
Syariah:  Eksistensi  dan  Aksesibilitasnya  Bagi Pembiayaan  Usaha  Tani  Di  Sumatra  Barat. Jurnal  Agribisnis  Indonesia,  Vol.  4, (No.2), pp.149-162.
Gina,  Widya., & Effendi,  Jaenal.  (2015).  Program Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Keejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada BMT  Baitul  Karim  Bekasi), Jurnal  Al- Muzara'ah, Vol.3, (No.1), pp.33-43.
Hidayah,  Nur Farida., &  Roisah,  Kholis.  (2017).
Analisis  Dampak  Kebijakan  Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa  Di  Bidang  Konstruksi  Dalam  Rangka Masyarakat  Ekonomi  Asean. Jurnal  Law Reform, Vol.13, (No.1), pp. 45-50.
Jenita.  (2017).  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Jurnal Al-Masraf, Vol.2, (No. 2), pp.177-191.
Lasmiatun. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui  LKM/LKMS  untuk  menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. Jurnal Dimensi, Vol. 10, (No.2), pp. 36-48.
Lestari,  Hesty  D.  (2012).  Otoritas  Jasa  Keuangan:
Sistem  Baru  Pengaturan  Dan  Pengawasan Sektor  Jasa  Keuangan. Jurnal  Dinamika Hukum, Vol.12, (No.3), pp. 557-567.
Maulidiana, L.  (2014.  Fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan  Sebagai  Lembaga  Pengawas Perbankan  Nasional  Di  Indonesia. Jurnal Keadilan Progresif, Vol.5, (1), pp. 102-120.
Medias,  F.  (2017).  Bank  Wakaf:  Solusi Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Indonesia. Indonesian  Journal  Of  Islamic  Literature  And Muslim Society, Vol.2, (No.1), pp. 61-84.
Mia, Md Aslam. (2016). Microfinance Institutions and Legal Status: An Overview Of The Micronance Sector  in  Bangladesh. Jornal  Of  Asian Finance,  Economic  dan  Business, Vol.3,
(No.2), pp. 21-31.
Mujiono,  S.  (2017).  Eksistensi  Lembaga  Keuangan
Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia.
Al  Masraf:  Jurnal  Lembaga  Keuangan  Dan Perbankan, Vol. 2, (No.2), pp. 207-215.
Muhtarom, M. (2014). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan  Hukum  Perkoperasian  Dan Lembaga  Keuangan  Mikro, Jurnal  Yustisia,
Vol.3, (No.2), pp. 56-67.
Muhtaron, M. (2016). Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Di Indonesia. PROFETIKA:  Jurnal  Studi  Islam, Vol.17, (No.1), pp.90-102.
Mujiono.  (2016).  Eksistensi  Lembaga  Keuangan Mikro  Dan  Dampaknya  Terhadap  Sosial
Ekonomi  Masyarakat  Kabupaten  Bengkalis. Jurnal Inovbiz, Vol.4, (No.2), pp. 157-171.
Pramudia,  A.  (2013).  Peranan  Perbankan  Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro DI Kota  Medan. Jurnal  Ekonomi  dan  Keaungan,
Vol.1, (No.2), pp.1-12.
Paramita, Metti., & Zulkairnain, Muhammad Iskandar.
(2018).  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  Terhadap  Pemenuhian  Kebutuhan Permodalan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah. Jurnal Syarikah, Vol.4, (1), pp. 72- 82.
Quayes,  Shakil., &  Hasan,  Tanweer.  (2014).
Financial  Disclosure  And  Performance  of Microfinance Institutions. Journal of
Accounting & Organizational Change, Vol. 10,
(No.3), pp. 314-337.
Syafe’i,  I.  (2017).  Pondok  Pesantren:  Lembaga Pendidikan  Pembentukan  Karakter. Al-
Tadzkiyyah:  Jurnal  Pendidikan  Islam, Vol. 8,
(No.1), pp. 85-103.
Tunisa,  N.  (2015).  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Pengawasan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia. Jurnal  Cita  Hukum, Vol.3,  (No.2), pp.365-382.
Wowoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan  Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Distribusi  Keadilan  Bagi  Masyarakat. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, (No.1), pp. 87-97.
Winanto,  Asis  Riat.,  & Rapini,  Titi.  (2014).  Peran Lembaga  Keuangan  Informal  Terhadap
Pemberdayaan  Kelompok  Usaha  Informal.
Jurnal Ekuilibrium, Vol.9, (No.1), pp. 1-9.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 61/POJK.05/2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 12/POJK.05/2014  Tentang  Perizinan  Usaha
Dan Kelembagaan Keuangan Mikro
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
62/POJK.05/2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 13/POJK.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan
Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
14/POJK.05/2014  Tentang  Pembinaan  dan
Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

## SUMBER ONLINE
Badan Pusat Statistik. (2018). Persentase Penduduk
Mislin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen.
Retrived
from
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16 /1483/persentase-penduduk-miskin-maret- 2018-turun-menjadi-9-82-persen.html, Accesed 16th May 2019.
Otoritas  Jasa Keuangan. (2018). Siaran  Pers:  OJK
Resmikan  Program  Klaster  Pembatik  Bank Wakaf  Mikro  Almuna  Berkah  Mandiri Yogyakarta. Retrived from
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK- Resmikan-Program-Klaster-Pembatik-Bank- Wakaf-Mikro-Almuna-Berkah-Mandiri- Yogyakarta.aspx , Accesed 16th May 2019. Setiawan, K. (2017). Pesatnya  Perkembangan Pesantren  di  Indonesia , Retrieved  From https://mitra.nu.or.id/post/read/81953/pesatnya -perkembangan-pesantren-di-indonesia, Accesed 12th May 2019.