## SINERGITAS BANK SYARIAH DAN MITRA BAHARI DALAM MENGELOLA PEMBERDAYAAN UMAT DI WILAYAH PESISIR
(Analisis Community Based Coastal Resource Management )

## Prasetyo Adi Sulistyono
Program  Studi  Ekonomi  Islam,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,
Universitas  Brawijaya,  Malang Email:  prasetyoadi4792@gmail.com

## Abstract
The  very  abundant  coastal  and  marine  resources  both  biological  and  non biological  is  potentially  important  in  the  community  development.  This  is  because the  sea  area  of   Indonesia  is  62%  of   the  national  territory.  But  the  potential wealth  of  the  sea  is  inversely  proportional  to  the  condition  of  the  people  on  the coast  are  still  far  from  expectations.  The  majority  of  people  in  coastal  areas  and sea are fishermen which still under the poverty line. Therefore, applicative solutions are needed to overcome the classic problem like CBCRM (Community Based Coastal Resource  Management)  through  financing  support  program  of  sharia  banks  in synergy  with  mitra  bahari.

## Keywords: Synergy, Sharia Bank, Mitra Bahari, CBCRM

## Abstrak
Sumber  daya  pesisir  dan  lautan  baik  hayati  dan  non  hayati  yang  sangat melimpah merupakan potensi penting dalam pembangunan umat. Hal ini mengingat luas  wilayah  laut  Indonesia  adalah  62%  dari  luas  wilayah  nasional.  Namun kekayaan laut yang begitu potensial ini berbanding terbalik dengan kondisi umat di pesisir yang masih jauh dari harapan. Mayoritas umat di wilayah pesisir laut berprofesi  sebagai  nelayan  dan  masih  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  solusi  aplikatif  untuk  mengatasi  permasalahan  klasik ini misalnya dengan metode CBCRM (Community Based Coastal Resource Management)  melalui  dukungan  pembiayaan  program  dari  bank  syariah  yang bersinergi  dengan  mitra  bahari.
Kata Kunci: Sinergitas, Bank Syariah, Mitra Bahari, CBCRM

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas  laut  dan  jumlah  pulau  yang  besar.  Panjang  garis  pantai  Indonesia mencapai 104.000 km dengan luas wilayah laut mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km 2 . Potensi tersebut menempatkan Indonesia  sebagai  negara  yang  dikaruniai  sumber  daya  kelautan  yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.  Letaknya  yang  berada  di  antara  dua  samudera  utama  me- mungkinkan Indonesia memiliki kesempatan  untuk menggali berbagai menfaat ekonomi yag dapat diangkat dari laut. Sumber daya pesisir dan lautan  merupakan  potensi  penting  dalam  pembangunan  masa  depan, mengingat  luas  wilayah  laut  Indonesia  adalah  62%  dari  luas  wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif  seluas 2,7 juta km persegi.  Dengan  berbagai  kekayaan  keanekaragaman  hayati  dan  jasa- jasa  lingkungan  yang  diberikan,  sumber  daya  pesisir  dan  lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.
Selanjutnya,  pembangunan  yang  begitu  pesat  di  kawasan  Asia Tenggara,  termasuk  Indonesia  pada  dekade  yang  lalu  memang  secara kasat  mata  dapat  menaikkan  taraf  hidup  umat  di  berbagai  bidang kehidupan  umat.  Namun,  hal  sebaliknya  terdapat  di  bidang  kelautan. Umat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan mayoritas berada pada garis kemiskinan.  Jumlah  nelayan  Indonesia  mencapai  2.775.794  orang  dan lebih  dari  separuhnya  memilih  menjadi  nelayan  sebagai  pekerjaan sampingan. 1 Terdapat empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan,  yaitu:  kurangnya  kesempatan,  rendahnya  kemampuan, kurangnya  jaminan,  dan  keterbatasan  hak-hak  sosial,  ekonomi,  dan politik  sehing ga  menyebabkan  kerentanan ,  keterpurukan,  dan ketidakberdayaan  dalam  segala  bidang. .2
Jika  hal  ini  terus  terjadi  maka  daya  dukung  pesisir  dan  laut  akan menurun  dan  berakibat  pada  produktivitas  penangkapan  ikan  yang
1 Nolan, Ekonomi Politik Umat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Umat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).
2 Andi  Iqbal  Burhanuddin,  The  Sleeping  Giant:  Potensi  dan  Permasalahan  Kelautan,
(Surabaya: Brilian Internasional, 2011).
berkurang.  Peningkatan  pembangunan  pesisir  pantai  menimbulkan bencana ekologis kawasan pantai dan pesisir. Peningkatan pencemaran perairan  terus  berlangsung  bukan  saja  berasal  dari  kegiatan  di  daratan dan  daerah  aliran  sungai,  tetapi  juga  di  daerah  pesisir  dan  pantai. Perusakan  habitat  sumber  daya  hayati  melalui  berbagai  cara  yang  tak wajar,  bukan  saja  berakibat  buruk  pada  sumber  daya  hayati  yang berakibat pada pemusnahan plasma nuftah, juga telah membawa akibat pada penurunan pendapatan umat. Oleh karena itu, wawasan kelautan umat di pesisir perlu untuk dikembangkan. Perlu adanya pemberdayaan terhadap  umat  pesisir  agar dapat  mengembangkan  wilayah  pesisir  dan laut  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  dan  bahkan  nantinya mampu membangun minapolitan. Mengelola pemberdayaan umat tidak hanya dari sisi kesadaran dan peningkatan nilai ekonomis hasil perikanan dan kelautan, akan tetapi juga internalisasi nilai-nilai konservasi kelautan agar sumber daya yang ada tetap terjaga dan lestari untuk keberlanjutan kehidupan umat dan sumber daya kelautan itu sendiri. Umat pesisir perlu diberdayakan  agar  kelautan  Indonesia  tetap  dapat  dipertahankan kelestariannya.  Menjaga  kelestarian  wilayah  kelautan  dilakukan  bukan hanya karena untuk kehidupan semata, akan tetapi juga untuk memenuhi perintah  Allah  yakni  mengambil  kar unia-Nya  dan  bersyukur mendapatkan apa yang diberikan Allah.
Solusi  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  ini  yaitu  dengan pendirian suatu lembaga yang tersusun sistematis dan terintegrasi untuk mengelola  pemberdayaan  umat  serta  akses  pembiayaan  yang  ber- kelanjutan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Mitra Bahari dan Bank Syariah.  Lembaga  pengelola  pemberdayaan  ini  tidak  hanya  berperan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  umat  pesisir  tapi juga  sebagai  inisiator  pengumpul  para  nelayan  untuk  memberikan pendidikan  non  formal  dan  pendampingan  dalam  mencegah  dan mengatasi kerusakan lingkungan pesisir dan pantai. Untuk itulah Mitra Bahari  harus  didirikan  di  berbagai  wilayah  pesisir  Indonesia.  Melalui metode  Community  Based  Coastal  Resource  Management  (CBCRM),  Mitra Bahari mendekati dan berbaur dengan umat pesisir. Dengan metode ini, Mitra Bahari akan lebih mudah mengidentifikasi masalah dan sekaligus solusi yang tepat dalam permasalahan umat pesisir.
Dalam identifikasi permasalahan ini, bank syariah dapat berperan dan ikut serta turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan permodalan. Bank syariah harus mengambil peluang ini karena potensi yang begitu besar dari sektor pesisir dan kelautan dapat diekplorasi untuk kemajuan  dan  keuntungan  bank  syariah  dan  pembangunan  Indonesia dalam  masa  mendatang.  Bank  syariah  dapat  memberikan  pembiayaan kepada umat pesisir terutama nelayan dengan skim yang tepat. Dengan begitu,  akan  didapatkan  dua  keuntungan  yaitu  pertama,  Mitra  Bahari dapat  menginternalisasikan  nilai-nilai  wawasan  bahari  dan  pencegahan kerusakan pesisir dan laut dengan meningkatkan kesadaran umat pesisir. Kedua, bank syariah mampu berkontribusi dalam pembumian ekonomi islam dalam tataran  grass root,  memperluas cakupan  pembiayaan dalam sektor riil yaitu ekonomi umat pesisir, serta turut berperan aktif  dalam pembangunan masa depan Indonesia. Untuk itu menarik dikaji apakah CBCRM merupakan konsep yang tepat untuk mengelola pemberdayaan umat  di  pesisir  dan  bagaimana  sinergi  antara  Bank  Syariah  dan  Mitra Bahari dalam mengelola pemberdayaan teersebut.

## TINJAUAN  PUSTAKA
1. Community Based  Coastal  Resource Management  (CBCRM)
Umat dalam CBCRM adalah segenap komponen yang terlibat baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan.  Komponen  dimaksud diantaranya  adalah  umat  lokal,  LSM,  swasta,  perguruan  tinggi  dan kalangan  peneliti.  Dalam  CBCRM  diharapkan  partisipasi  dari  umat dimulai dari proses awal hingga akhir. CBCRM diartikan sebagai suatu strategi  untuk  mencapai  pembangunan  yang  berpusat  pada  umat  dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. Konsep CBCRM atau Pengelola- an Sumberdaya Pesisir Berbasis Umat (PSPBM) memberikan tanggung- jawab kepada umat dalam mengelola sumberdaya pesisir. Hal ini merupa- kan  upaya  untuk  mendekatkan  umat  dengan  sumberdaya  yang dimanfaatkannya  bagi  kelangsungan  hidup  mereka  sehari-hari  karena realita  yang  terjadi  selama  ini,  justru  umatlah  yang  dijauhkan  dari sumberdayanya.
Dalam penerapannya, CBCRM memerlukan fasilitator yang dapat menggerakkan/  memotivasi dan  menumbuhkan  partisipasi umat  pada satu sisi dan juga dapat memobilisasi sektor terkait dalam pemerintahan di sisi lain, dalam menciptakan keterpaduan. Dalam rangka meningkat- kan  partisipasi  umat,  fasilitator  dapat  dibantu  oleh  motivator atau penggerak  yang  berasal  dari  tokoh  umat  ataupun  LSM  setempat yang mampu memberikan inspirasi kepada umat. Untuk mengambil peran ini,  maka  Mitra  Bahari  adalah  lembaga  yang  sangat  tepat  sebagai fasilitator  dan  motivator.  Landasan  pembentukan  Mitra  Bahari  adalah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 41. Selama ini Mitra Bahari sebenarnya telah beroperasi dan berkembang di beberapa daerah  di  Indonesia.  Namun,  perkembangan  yang  tidak  merata menyebabkan efek dari organisasi ini tidak terasa signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dan pendirian Mitra Bahari di berbagai daerah pesisir di Indonesia sebagai langkah awal menuju kesejahteraan umat  pesisir  dan  minapolitan.  Secara  ringkas  Minapolitan  dapat  di- definisikan  sebagai  Konsep  Pembangunan  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan  berdasarkan  prinsip  integrasi,  efisiensi  dan  kualitas  serta akselerasi  tinggi.  Sementara  itu, Kawasan  Minapolitan  adalah  kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling  terkait. 3

## 2. Pembiayaan  Perbankan  Syariah
Dalam pengembangan sumber daya maritim dan kelautan, Indonesia menghadapi sejumlah hambatan seperti hambatan di industri maritim, industri  perikanan  dan  industri  perkapalan,  salah  satu  faktor  yang menghambat  tersebut  adalah  industri  perbankan  masih  kurang mendukung  pembiayaan  sektor  maritim  dan  kelautan.  Berdasarkan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  akhir  tahun  2014,  tercatat  porsi
3 Sunoto, Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia, diakses melalui bulletin.penataanruang.net  bulletin penataan ruang edisi 2.
pembiayaan  untuk  sektor  tersebut  masih  rendah,  yaitu  hanya  Rp  17,9 triliun  atau  0,49%  dari  total  pembiayaan  perbankan  nasional.  Masih kecilnya  pembiayaan  di  sektor  maritim  dan  kelautan  salah  satunya disebabkan oleh kebijakan moneter Indonesia yang masih menempatkan tingkat  suku  bunga  acuan  yang  cukup  tinggi. 4 Hal  ini  adalah  peluang sekaligus tantangan untuk perbankan khususnya perbankan syariah, yang bebas  bunga  (riba),  untuk  melakukan  penetrasi  pembiayaan  sektor kelautan  khususnya kepada  umat  nelayan di  pesisir.
Sebagai  salah  satu  lembaga  pembiayaan,  perbankan  syariah  dapat memperkuat sumber pembiayaan/modal di sektor perikanan. Keduduk- an bank syariah dalam hubungannya dengan klien adalah sebagai mitra usaha.  Dalam  operasionalnya,  perbankan  syariah  dapat  menggunakan berbagai  teknik  dan  metode  investasi  atau  kerjasama  seperti  kontrak mudharabah  (bagi  hasil)  atau  musyarakah  (perserikatan  modal)  untuk pengadaan  sarana  penangkapan.  Dalam  kontrak/kerjasama  ini perbankan  bertindak  sebagai  pemilik  modal  (shohibul  mal)  dan  mitra kerja  (mudhorib)  memberikan  kecakapan  teknik  dan  ketrampilan, sedangkan  laba  dibagi  antara  keduanya  menurut  persentasi  yang disepakati  atau  pangsa  (share)  modal  masing-masing  pihak.  Bentuk layanan  pembiayaan  syariah  atau  bagi  hasil  ini,  sebenarnya  sudah dipraktekkan lama oleh kebanyakan nelayan di Indonesia dengan juragan atau pemilik kapalnya, namun dalam kerjasama tersebut umumnya pihak nelayan masih selalu dalam posisi yang lemah atau tidak setara sebagai mitra kerja dengan juragan atau pemilik kapal. Oleh karena itu, bentuk layanan  pembiayaan  syariah  seharusnya  lebih  mudah  diterapkan  pada nelayan dan dapat dianggap salah satu solusi yang relatif  tepat dari aspek budaya ekonomi untuk mengatasi sifat perikanan tangkap yang penuh resiko  dan  ketidakpastian. 5
Dalam  praktik  perbankan  syariah  saat  ini,  terdapat  enam  jenis pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik nelayan dan umat pesisir,  yaitu:  Pertama,  pembiayaan  modal  kerja  syariah  (PMK)  adalah
4 Naskah Akademis Forum Rektor Indonesia 2015.
5 Departemen  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia,  Kajian  Potensi  Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).
pembiayaan  jangka  pendek  yang  diberikan  kepada  perusahaan  untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Jangka  waktu  pembiayaan  modal  kerja  maksimum  satu  tahun dan  dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Berdasarkan  akad yang  digunakan,  PMK  dibagi  menjadi  lima  yaitu,  PMK  Mudharabah, PMK Istishna, PMK Salam, PMK Murabahah, dan PMK Ijarah. Kedua, pembiayaan  investasi  syariah.  Yang  dimaksud  dengan  pembiayaan investasi  syariah  adalah  pembiayaan  jangka  menengah  atau  jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada. Berdasarkan akad yang digunakan pembiayaan investasi  dapat  dibagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu  PI  Murabahah,  PI IMBT, PI Salam, dan PI Istishna. Ketiga, pembiayaan konsumtif  syariah. Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya  bersifat  perorangan.  Menurut  jenis  akadnya  pembiayaan konsumtif   syariah  dibagi  menjadi  lima  akad  yaitu  Murabahah,  IMBT, Ijarah,  istishna,  dan  Qard  serta  Ijarah.  Keempat,  pembiayaan  sindikasi. Pengertiannnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Kelima, pembiayaan  berdasarkan  take  over  pembiayaan  berdasarkan  take  over merupakan pengambilalihan hutang nasabah oleh bank syariah kepada bank  konvensional  dengan  cara  memberikan  jasa  hiwalah  atau  dapat juga  menggunakan  qard  karena  permintaan  nasabah.  Dan  keenam, mpembiayaan letter of credit (L/C) pembiayaan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah .6

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  merupakan  jenis  penulisan  deskriptif   dengan pendekatan kualitatif. Metode ini penulis pilih karena dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam
6 Departemen  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia,  Kajian  Potensi  Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan  dari  penulisan  deskriptif   ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulisan karya tulis  ini  menerapkan  penulisan  kualitatif  yang  bertitik  tolak  pada  teori subtantif  dan teori formal yang telah diakui kebenarannya.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  tertulis  pada  rumusan masalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisa data-data  yang  diperoleh  dengan  metode  analisa  deskriptif  kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun, sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah  yang  ada.  Karena  titik  fokus  penelitian  ini  adalah penelitian  berbasis  literatur  (pustaka),  maka  data  yang  diumpulkan merupakan  data  kualitatif   atau  non-angka.  Proses  analisa  data  yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi secara bolak balik dan berinteraktif, yang  terdiri  dari:  pengumpulan  data  (data  collection),  reduksi  data  (data reduction),  penyajian  data  (data  display),  dan  pemaparan  dan  penegasan kesimpulan  (conclution  drawing  and  verification)

## PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  Berbasis  Umat  dengan Metode  CBCRM
Pengelolaan  sumberdaya  alam  dapat  didekati  dengan  dua pendekatan  yaitu  pendekatan  berbasis  umat  dan  pendekatan  berbasis pemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berbasis pemerintah  (pemerintah  pusat),  selama  ini  dianggap  kurang  berhasil karena  tingkat keberhasilan  yang  kurang  bisa dirasakan  umat.  Kondisi ini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupun umat  terutama  setelah  adanya  kewenangan  pengelolaan  melalui  UU No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah yang di perbaharui dengan UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Kondisi  di  atas ternyata  sangat  kontradiktif  dengan  praktik-praktik  pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan selama ini. Kalau selama ini diasumsikan bahwa umat dekat dengan alam, ternyata telah jauh bahkan dipaksakan
terpisah  dengan  alamnya.  Keadaan  ini  terjadi  karena  umat  khususnya umat  pesisir  tidak  lagi  memiliki  kemampuan,  tanggung  jawab,  serta wewenang  dalam  mengelola  atau  mengatur  pemanfaatan  sumberdaya alam yang menjadi bagian hidupnya. Wewenang dan tanggung jawab itu telah beralih dari umat ke pemerintah (pemerintah pusat) atau pengusaha. Beralihnya  wewenang  dan  tanggung  jawab  ini  telah  berjalan  lama. Setidaknya,  sejak  adanya  investasi  asing  di  serta  adanya  tuntutan eksploitasi sumberdaya alam secara cepat sebagai mesin pencetak uang guna  membiayai  pembangunan  sektor  atau  bidang  lain.  Akhirnya, kemampuan  yang  tadinya  dimiliki  umat  dalam  mengatur  dan  menata sumberdaya  pesisir  dan  lautan,  lenyap  secara  perlahan-lahan.  Dengan CBCRM  yang  diadopsi  pada  suatu  peraturan  terutama  dalam  bentuk Perda yang lebih dekat dengan umat, diharapkan wewenang, tanggung jawab serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan ini dapat  kembali kepada  umat. Target  bidang yang  ingin direvitalisasi dari CBCRM meliputi Ekonomi, Sosial, Ekologi, dan Administrasi.
Pengelolaan seluruh sumberdaya perairan laut secara optimal dan berkelanjutan  dalam  arti  dilakukan  sebaik  mungkin,  sehingga  tidak melampaui  daya  dukung  wilayah,  tidak  menyebababkan  kerusakan lingkungan  hidup,  dan  pemanfaatannya  dapat  diselenggarakan  dalam jangka  panjang. 7 Untuk  menerapkan  konsep  pengelolaan  tersebut, dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan  kelautan  dari  yang  awalnya  adalah  pembinaan  menjadi  pem- berdayaan.  Dari  beberapa  penelitian  terakhir  nampak  kondisi  tertentu umat  pesisir  khususnya  nelayan  dapat  mengatur  dan  menyusun  serta menjalankan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemanfaat- an  sumberdaya  laut  dan  kelestariannya  melalui  lembaga-lembaga  adat dan praktek-praktek sosial dalam umat. Dalam banyak hal pemerintah gagal dalam menyusun suatu sistem tertentu untuk menggantikan atau melengkapi  sistemsistem  tradisional.  Oleh  karena  itu,  diperlukan paradigma  baru  misalnya  dalam  sistem  pemerintahan  adalah  dari sentralisasi  ke  desentralisasi  (otoda).
7 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

## Gambar 1. Perubahan Mainstream Pembangunan Umat/Masyarakat

## 2. Sinergi Perbankan Syariah dan Mitra Bahari
Sektor riil merupakan pondasi ekonomi Indonesia dalam melewati krisis  ekonomi  dunia  akhir-akhir  ini.  Instrumen  ekonomi  yang  selama ini  diharapkan  menjadi  lembaga  pembiayaan  sektor  riil  salah  satunya adalah perbankan syariah. Namun, hingga saat ini presentase pembiayaan sektor riil khususnya sektor perikanan dan kelautan masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kemitraan yang terpadu antara perbankan  syariah  dan  pihak  lain  untuk  dapat  melakukan  pembiayaan sektor riil dengan tingkat resiko yang terjaga dan stabil agar bank syariah tetap  mendapatkan  keuntungan  bagi  hasil  dari  sektor  perikanan  dan kelautan yang dibiayai. Dalam konsep ini, bank syariah bersinergi dengan mitra  bahari  dalam  hal  pemberdayaan  umat  pesisir  yang  bertujuan menciptakan  entrepreneur  bahari  dan  mempunyai  skill  yang  memadai untuk mendapatkan skim pembiayaan dari bank syariah.
Tahapan  awal  dari  konsep  ini  adalah  mitra  bahari  bekerjasama dengan  bank  syariah  untuk  proyek  pemberdayaan  dan  pembangunan infrastruktur pendukung melalui akad pembiayaan investasi syariah yaitu pembiayaan  investasi  jangka  menengah  atau  jangka  panjang  untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendukung  program  pemberdayaan umat  pesisir.  Selama  proses  pemberdayaan  berlangsung,  mitra  bahari
berperan  langsung  dan  turun  ke  lapangan  dan  umat  pesisir  dibentuk menjadi  kelompok-kelompok  (komunitas)  sesuai  dengan  bidang pekerjaan masing-masing  orang. Komunitas  ini haruslah  berpartisipasi aktif  dalam  program  pemberdayaan  karena  memang  paradigma  pem- berdayaan  mengharuskan  objek  pemberdayaan  mampu  berpartisispasi aktif dan mandiri. Komunitas ini mempunyai beberapa mentor dari pihak mitra bahari. Pembentukan komunitas ini sesuai dengan konsep CBCRM yang diharapkan nantinya dari masing-masing anggota kelompok akan muncul rasa keterikatan sosial karena interaksi yang intensif  dan ruang untuk  berbagi  ilmu.  Selain  itu,  melalui  komunitas  ini  dapat  dilakukan dakwah fardiyah ekonomi islam kepada masing-masing individu. Di sini, peran  mentor  dari  mitra  bahari  haruslah  kompeten  dan  mampu  ber- dakwah dengan cara yang mudah dipahami dan mampu menginternalisasi- kan nilai-nilai ekonomi islam dalam masing-masing anggota umat. Jika selama  ini  dakwah  ekonomi  islam  melalui  top  down,  maka  sekaranglah saat  nya  untuk  melakukan  dakwah  di  tataran  grass  root  dengan  konsep bottom  up.  Hal  inilah  yang  selama  ini  belum  dioptimalkan  oleh  para ekonom rabbani di Indonesia.
Di  lain  pihak,  peran  bank  bank  syariah  adalah  memantau  dan mengevaluasi program yang sedang berjalan. Pada tahapan selanjutnya, setelah  beberapa  bulan  program  pemberdayaan  berlangsung,  akan tercipta umat yang mandiri dan mempunyai pengetahuan juga skill untuk membuka lapangan usaha baru. Selanjutnya, bank syariah memberikan pembiayaan  modal  kerja  syariah  kepada  umat  pesisir  dengan  pihak penjamin  adalah  mitra  baharin  atau  komunitas  yang  memang  telah mampu. Jangka waktu pembiayaan modal kerja ini maksimum satu tahun dan  dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pembiayaan  ini berdasarkan  akad  yang  Mudharabah,  Istishna,Salam,Murabahah,  dan Ijarah. Pemberdayaan yang telah dilakukan, diharapkan dapat merubah umat  pesisir  menjadi  insan  yang  lebih  bertanggung  jawab  dalam mengelola sumber daya pesisir dan kelautan di wilayah sekitar. Selanjut- nya,  kesejahteraan  umat  pesisir  akan  menjadi  lebih  baik  dan  akan terbentuk  minapolitan.
Edisi Juli - Desember 2016 8 Rahardjo Adisasmita,2006, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Yogyakarta: Graha
Ilmu

## 3. Tahapan  Implementasi  Program  CBCRM  di  Bidang Ekonomi, Sosial, Ekologi, dan Administrasi
Dalam  rangka  mewujudkan  pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu yang berbasis umat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanan, implementasi, monitoring  dan  evaluasi.  Tahap  awal  dari  proses  perencanaan  adalah dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan permasalahan yang  ada  dengan  pendekatan  kearifan  lokal  umat  setempat,  yang menyangkut bidang ekonomi, sosial, ekologi, dan administrasi. Dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut.
Beberapa  permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam  pemanfaatan dan  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  laut,  yaitu:  pertama,  bidang ekonomi. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan yang belum dilaksana- kan  secara  optimal  karena  keterbatasan  modal,  sarana  produksi, pengetahuan dan keteranpilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan  dan  penyediaan  fasilitas  oleh  pemerintah.  Serta  masih lemahnya  kordinasi  antar  elemen  bidang  ekonomi  untuk  pengelolaan daerah pesisir dan laut. Kedua, bidang Sosial. Masih lemahnya kesadaran umat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan laut dan masih rendahnya dan kemampuan umat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan  diberdayakan  dalam  berbagai  upaya  pelestarian  lingkungan  serta dalam  perencanaan  dan  proses  pengambilan  keputusan  untuk pengelolaan sumberdaya kelautan. Ketiga, bidang ekologi. Masih rendah- nya  pengertian  dan  kesadaran  umat  untuk  melindungi,  menjaga keseimbangan  dan  memantapkan  ekosistem  pesisir  dan  laut,  sehingga terjadi  banyak  pengrusakan  hutan  mangrove,  terumbu  karang  dan padang lamun untuk kepentingan jangka pendek. Dan  keempat, bidang administrasi. Perlu peningkatan koordinasi dan mekanisme administrasi dalam  penyusunan  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  yang berkaitan dengan pengelolaan pasisir dan laut karena selama ini masih terdapat  tumpang  tindih  kewenangan  dan  tanggung  jawab  diantara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait. 8
Berdasarkan  pendefinisian  masalah  yang  dipadukan  dengan informasi tentang sumber daya alam dan ekosistem serta aspirasi umat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melihat peluang dan kendala yang  ada  selanjutnya  mulai  dibuat  perencanaan  berupa  kegiatan pembangunan  dalam  bentuk  program  dan  proyek.  Perencanaan  yang telah  disusun  perlu  disosialisasikan  kembali  kepada  umat  luas  untuk mendapat  persetujuan,  setelah  mendapat  pesetujuan  rencana  ini  baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional. Pada tahap implementasi perencanaan, diperlukan kesiapan dari semua pihak  yang  terlibat  didalamnya,  seperti  umat  itu  sendiri,  tenaga pendamping  lapangan  dan  pihak  lainnya.  Selain  itu  juga  diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan stakeholder yang ada sehingga tidak  terjadi tumpang  tindih  kepentingan dan  ego  sektoral. Dalam  hal ini diperlukan adanya lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah, umat lokal, Investor/ swasta, instansi sektoral, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Umat (LSM) yang semuanya berada dalam naungan Mitra Bahari. Pada tahap ini perlu melaksanakan brainstorming kepada umat lokal berkaitan dengan perubahan  paradigma  dari  pembinaan  umat  lokal  menjadi  konsep pemberdayaan umat lokal pesisir dan laut.
Pada  tahap  implementasi  ini  juga  diperlukan  kesamaan  persepsi antara umat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga umat benar-benar memahami rencana yang  akan  dilaksanakan.  Kegiatan-kegiatan  yang  perlu  dilakukan  pada tahap  implementasi  ini  adalah:  (1)  integrasi  ke  dalam  umat,  dengan melakukan pertemuan dengan umat untuk menjawab seluruh pertanyaan yang  berhubungan  dengan  penerapan  konsep  dan  mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di lembaga umat lokal. (2) pendidikan dan  pelatihan  umat,  metoda  pendidikan  dapat  dilakukan  secara  non formal menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan cara tatap muka sehingga dapat diperoleh informasi dua arah dan pengetahuan umat lokal (indigenous  knowledge)  dapat  dikumpulkan  untuk  dimasukkan  dalam konsep penerapan (3) memfasilitasi arah kebijakan, dalam hal ini segenap kebijakan  yang  berasal  dari  umat  dan  telah  disetujui  oleh  koordinator
pelaksana hendaknya dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan bersama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan (4)  penegakan  hukum  dan  peraturan,  yang  dimaksudkan  agar  seluruh pihak yang terlibat akan dapat menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan  peraturan  yang  berlaku.  Adapun  monitoring  yang  dilakukan  sejak dimulainya proses  implementasi perencanaan  dimaksudkan untuk  me- ngetahui  efektivitas  kegiatan,  permasalahan  yang  timbul  dalam implementasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak  yang  ada.  Setelah  monitoring  selanjutnya  dilakukan  evaluasi bersama  secara  terpadu  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  yang  ber- kepentingan. Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebih- an dari perencanaan yang ada guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya

## 4. Terciptanya Entrepreneur  Bahari  dan  Kawasan  Minapolitan
Dari  struktur program  Minapolitan seperti  di  atas terlihat  adanya sistem  penataan  ruang  yang  terintegrasi.  Mulai  dari  kegiatan  skala terkecil, yaitu unit usaha umat lokal. Kemudian diintegrasikan ke dalam sentra,  dimana  sentra  tersebut  terlingkup  dalam  daerah  Minapolitan. Umat sekitar kawasan pesisir tentunya telah terlibat dalam pengelolaan potensi sumberdaya yang ada. Misalnya dalam budidaya perikanan. Di samping  itu,  melalui  LED  yang  diterapkan  Minapolitan,  akan  terjalin kemitraan  kerja  antara  stakeholder-stakeholder  terkait.  Baik  umat  pesisir sebagai  pelaku  ekonomi,  pemerintah  sebagai  pemegang  kontrol  ke- lembagaan, serta swasta yang menjadi sumber investasi pembangunan. Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan integrasi kegiatan ekonomi tersebut,  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  sangatlah  penting.  Di  sisi lain, hal itu diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup umat yang menempati kawasan objek perencanaan.
Dari  uraian  pengelolaan  wilayah  pesisir  terpadu  berbasis  umat  di atas  maka  didapat  poin-poin  kunci  keberhasilan  konsep  pengaturan pengelolaan  sumberdaya  pesisir  terpadu  berbasis  umat  adalah  sebagai berikut: ZBatas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harus ditetapkan  dan  diketahui  secara  pasti  oleh  umat.  Peranan  pemerintah disini  adalah  menentukan  zonasi  dan  sekaligus  melegalisasinya;
Komunitas umat yang terlibat tetap tinggal di dekat wilayah pengelolaan; Penerapan  peraturan  pengelolaan  yang  sederhana  namun  terintegrasi serta  mudah  dilaksanakan.  Proses  monitoring  dan  penegakan  hukum dapat  dilakukan  secara  terpadu  dengan  basis  umat  sebagai  pemeran utama;  Pengakuan  legal  dari  pemerintah  daerah  terhadap  umat  lokal yang terlibat dalam komunitas dan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan  melalui  Undang-undang  atau  Perda;  Desentralisasi  proses administrasi  dan  pendelegasian  tanggungjawab  pengelolaan  kepada komunitas  umat  yang  terlibat;  Terciptanya  entrepreneur  bahari  yang mampu  membuka  lapangan  usaha  baru  berskala  sedang  dan  besar; Peningkatan  kesejahteraan  umat  pesisir,  dan  terbentuknya  kawasan minapolitan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Community Based Coastal Resource Management  (CBCRM) merupakan konsep yang tepat untuk pemberdayaan umat pesisir di Indonesia karena mencakup berbagai masalah yang selama ini belum mampu diselesaikan dengan  dukungan  dari  Bank  Syariah  dan  Mitra  Bahari.  Sinergi  antara Bank Syariah dan Mitra Bahari mampu menciptakan  entrepreneur bahari pesisir  melalui  pembiayaan  dan  pemberdayaan  dalam  mencapai kesejahteraan  umat.  Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  peneliti  mencoba untuk  memberikan  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah, dengan  adanya  karya  ini  diharapkan  pemerintah  segera  merealisasikan pendirian  mitra  bahari  di  berbagai  daerah  melalui  kewenangan  dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perbaikan dan pemberdayaan umat pesisir. Adapun bagi bank syariah, sebagai lembaga keuangan  islam  diharapkan  mau  dan  mampu  berperan  aktif  dalam peningkatan kesejahteraan umat pesisir melalui skim pembiayaan yang aplikatif  karena  potensi  kelautan  dan  pesisir  Indonesia  yang  sangat melimpah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Al Qur’anul Karim.
Andi  Iqbal  Burhanuddin,  The  Sleeping  Giant:  Potensi  dan  Permasalahan
Kelautan,  Surabaya:  Brilian  Internasional,  2011.

## Departemen  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia,  Kajian  Potensi
Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan 2016, Jakarta: Bank
Indonesia,  2016.
Nolan, Ekonomi Politik Umat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan
Umat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur, Malang: Universitas
Muhammadiyah  Malang,  2011.
Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2006.
Sunoto,  Arah  Kebijakan  Pengembangan  Konsep  Minapolitan  di  Indonesia, diakses  melalui  bulletin.penataanruang.net  bulletin  penataan ruang edisi 2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.