Kebijakan Hukum Pidana Dalam … - Lainul Ikhsan, Ibrahim, Said Abdullah

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI (ANALISIS PASAL 50 DAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
Oleh :
Lainul Ikhsan ∗ Ibrahim ∗ Said Abdullah ∗

## ABSTRAK
Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi  tindak  pidana illegal  logging di  Provinsi Jambi adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004  kedua undang-undang  tersebut  tentang  Kehutanan.  Penegakan hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  illegal  logging  telah dilaksanakan  namun  belum  maksimal  dikarenakan  hal-hal sebagai  berikut:  a).  Peraturan  dan  kebijakan  yang  ada  tidak dapat  menyelesaikan  permasalahan  ksususnya  kejahatan lingkungan.  b).Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen  yang  efektif  untuk  melindungi  lingkungan  dan c).Sementara  perkembangan  teknologi  diikuti  perkembangan kualitas  dan  kuantitas  kejahatan  yang  semakin  canggih  dan seringkali  menimbulkan  dampak  internasional,  regional  dan nasional.  Instrumen  hukum  yang  menjadi  kendala  terhadap penegakan  hukum Illegal  Logging adalah Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  memang  masih  banyak  kelemahan,
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
namun  dengan  didukung  oleh  Undang-  Undang  Nomor  5 Tahun 1990 dan Undang Nomor 23 Tahun 1997 kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat ditutupi.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Illegal Logging.

## A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan kehidupan
masyarakat  modern  dalam  menghadapi  globalisasi  serta adanya  proses  industrialisasi  dan  modernisasi  akan menumbuhkan  perubahan  proses  sosial  dalam  tata kehidupan  masyarakat.  Proses  industrialisasi  dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak  besar  pada  kelangsungan  hutan  sebagai penyangga  hidup  dan  kehidupan  mahluk  didunia.  Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. 1
Untuk  itu  dalam  kedudukannya  hutan  sebagai salah  satu  penentu  sistem  penyangga  kehidupan  harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan
konstitusional  Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”.
1 Siswanto  Sunarso, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan Strategi penyelesaian sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6
Kawasan  hutan  merupakan  sumberdaya  alam  yang terbuka,  sehingga  akses  masyarakat  untuk  masuk memanfaatkannya  sangat  besar.  Kondisi  tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.
Seiring  dengan  semangat  reformasi  kegiatan penebangan  kayu  dan  pencurian  kayu  dihutan  menjadi semakin  marak  apabila  hal  ini  dibiarkan  berlangsung secara  terus  menerus  kerusakan  hutan  Indonesia  akan berdampak  pada  terganggunya  kelangsungan  ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai  penyangga  keseimbangan  alam  serta  dari  sisi pendapatan  Negara  pemerintah  Indonesia  mengalami kerugian  yang  dihitung  dari  pajak  dan  pendapatan  yang seharusnya masuk ke kas Negara.
Aktifitas  penebangan  kayu  dan  pencurian  kayu pembalakan  kayu  yang  diambil  dari  kawasan  hutan dengan  tidak  sah  tanpa  ijin  yang  sah  dari  pemerintah kemudian  berdasarkan  hasil  beberapa  kali  seminar dikenal  dengan  istilah illegal  logging. Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan  banyak  pihak  yang  terlibat  dan  memperoleh keuntungan  dari  aktifitas  pencurian  kayu,  modus  yang biasanya  dilakukan  adalah  dengan  melibatkan  banyak pihak  dilakukan  secara  sistematis  dan  terorganisir.  Pada umumnya, mereka yang berperan adalah
buruh/penebang,  pemodal  (cukong),  penyedia  angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). Illegal Logging menurut Nurdjana, adalah
Illegal  Logging adalah  rangkaian  kegiatan penebangan  dan  pengangkutan  kayu  ke  tempat pengolahan  hingga  kegiatan  ekspor  kayu  yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga  tidak  sah  atau  bertentangan  dengan aturan  hukum  yang  berlaku  dan  dipandang sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat  merusak hutan. 2
Dalam  beberapa  hasil  temuan  modus  yang  biasa dilakukan  dalam illegal  logging adalah  pengusaha melakukan  penebangan  di  bekas  areal  lahan  yang dimilikinya  maupun  penebangan  diluar  jatah  tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek illegal logging . 3
Illegal  loging terjadi  karena  adanya  kerjasama antara  masyarakat  lokal  berperan  sebagai  pelaksana dilapangan  dengan  para  cukong  bertindak  sebagai pemodal  yang  akan  membeli  kayu-kayu  hasil  tebangan tersebut,  adakalanya  cukong  tidak  hanya  menampung
2 Nurdjana,  DKK, Korupsi  dan  illegal  Logging  Dalam  Sistem Desentralisasi . Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 12. 3 http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/indeks.shtml), diakses
tanggal tanggal 4 April 2016
dan  membeli  kayu-kayu  hasil  tebangan  namun  juga mensuplai  alat-alat  berat  kepada  masyarakat  untuk kebutuhan pengangkutan.
Untuk  mengatasi  maraknya  tindak  pidana illegal Logging jajaran  aparat  penegak  hukum  (penyidik  Polri maupun  penyidik  PPNS  yang  lingkup  tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan,
Kejaksaan  maupun  Hakim)  telah  mempergunakan Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004  kedua  undang- undang  tersebut  tentang  Kehutanan  sebagai  instrumen hukum  untuk  menanggulanggi  tindak  pidana illegal logging, meskipun  secara  limitatif  undang-undang tersebut  tidak  menyebutkan  adanya  istilah illegal logging.
Menurut  pendapat  Haryadi  Kartodiharjo, illegal logging merupakan  penebangan  kayu  secara  tidak  sah dan  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  yaitu berupa  pencurian  kayu  didalam  kawasan  hutan  Negara atau  hutan  hak  (milik)  dan  atau  pemegang  ijin melakukan  penebangan  lebih  dari  jatah  yang  telah ditetapkan dalam perizinan. 4
4 Haryadi  Kartodiharjo, Modus  Operandi,  scientific  Evidence  dan Legal  Evidence  dalam  kasus  Illegal  Logging ,  Makalah  disampaikan dalam  Pelatihan  Hakim  Penegakan  Hukum  Lingkungan  yang
Di  provinsi  Jambi  banyak  ditemui  kasus  dimana orang  atau  warga  masyarakat  karena  alasan  ekonomi melakukan  penebangan  satu  buah  pohon  kayu  dihutan dengan  tanpa  ijin,  ditangkap,  ditahan  dan  didakwa  telah melakukan  tindak  pidana illegal  logging sebagaimana ketentuan  Pasal  50  dalam  Undang-Undang  Nomor    41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  menebang,  memotong, mengambil  dan  membawa  kayu  hasil  hutan  tanpa  ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal yang ada  dalam  KUHP,  namun  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor    41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin  pihak  yang  berwenang  tersebut  dikenakan  pidana sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  50  jo  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor    41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  yang  notabene  ancaman  pidananya  lebih berat  dibandingkan  dengan  apabila  dikenai  pasal-pasal dalam KUHP.
Ketentuan  penjelasan  Pasal  50  Undang-Undang Nomor    41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang
diselenggarakan  oleh  ICEL  bekerjasama  dengan  Mahkamah  Agung  RI, Jakarta, 2003
pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  tentang  perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.
Masalah  illegal  logging  ini  juga  diatur  dalam Intruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2005  tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal
dikawasan  Hutan  dan  Peredarannya  diseluruh  wilayah Republik  Indonesia.  Didalam  intruksi  presiden  tersebut intinya sebagai berikut:
Pertama: 1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan  kayu  secara  ilegal  di  kawasan hutan  dan  peredarannya  di  seluruh  wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap  setiap  orang  atau  badan  yang melakukan kegiatan. a.  Menebang  pohon  atau  memanen  atau memungut  hasil  hutan  kayu  yang  berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. b.  Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan  hasil  hutan  kayu  yang diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut secara tidak sah. c.  Mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki hasil  hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi bersama-sama  dengan  surat  keterangan sahnya hasil hutan kayu.
d.  Membawa  alat-alat  berat  dan  atau  alat-alat lainnya  yang  lazim  atau  patut  diduga  akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin  pejabat yang berwenang. e.  Membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan untuk menebang, memotong atau membelah  pohon  di  dalam  kawasan  hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 2.  Menindak  tegas  dan  memberikan  sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang  terlibat  dengan  kegiatan  penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. 3. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan  kayu  secara  ilegal  di  kawasan hutan  dan  peredarannya  di  seluruh  wilayah Republik Indonesia. 4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya. 5.  Melakukan  penanganan  sesegera  mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan  penebangan  kayu  secara  ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  dan  atau  alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau  alat  angkutnya  untuk  penyelamatan  nilai ekonomisnya.
Kedua:
Menteri Kehutanan: a. Meningkatkan  penegakan  hukum  bekerjasama dengan  Kepolisian  dan  Kejaksaan  serta  aparat terkait  terhadap  pelaku  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  melalui
kegiatan  operasi  intelijen,  preventif,  represif, dan yustisi.
b. Menetapkan  dan  memberikan  insentif  bagi pihak-pihak  yang  berjasa  dalam  kegiatan pemberantasan  penebangan  kayu  secara  ilegal di kawasan hutan dan peredarannya. c. Mengusulkan  kepada  Kejaksaan  Agung  untuk melakukan  pencegahan  dan  penangkalan terhadap  oknum  yang  diduga  terlibat  kegiatan penebangan  kayu  secara  ilegal  di  dalam kawasan hutan dan peredarannya.
Terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  penyidikan  dan pengamanan  hutan  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Unit  XI  Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada:
Pasal 21
(1)  Pejabat  Fungsional  Umum  yang  membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Unit XI mempunyai tugas, melakukan penyidikan dan  pengamanan  kawasan  hutan  dan  hasil hutan  atas  pelanggaran  di  bidang  kehutanan, dan  melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan oleh atasan. (2)  Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  Pejabat  Fungsional
Umum  yang  membidangi  Penyidikan  Dan
Pengamanan  Hutan  dalam  melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a.  Merencanakan  dan  melakukan  kegiatan operasional  Polisi  Kehutanan,  PPNS  dan Instansi  terkait  baik  teknis  maupun administratif didalam kegiatan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil  hutan  di  wilayah  Kerja  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; b.  Mengevaluasi  dan  melaporkan  hasil kegiatan  penyidikan  dan  pengamanan kawasan  hutan  dan  peredaran  hasil  hutan baik  teknis  maupun  administrasif  di wilayah  Kerja  Kesatuan  Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;. c.  Mengevaluasi  dan  melaporkan  hasil kegiatan  penyidikan  dan  pengamanan kawasan  hutan  dan  peredaran  hasil  hutan baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan  Kabupaten  maupun  satuan- satuan  khusus  di  wilayah  Kerja  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI; d.  Menindak lanjuti setiap pelaku pelanggaran  di  bidang  kehutanan  dan peredaran  hasil  hutan  sesuai  ketentuan peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku  di  wilayah  Kerja  Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
e.  Melaporkan  secara  periodik  segala kegiatan  kepada  Kepala  Kepala  Seksi Rehabilitasi  Dan  Pengamanan  Hutan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi Unit XI. Adanya berbagai kasus didaerah dimana
seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang,  mengambil  membawa  dan  memanfaatkan sebatang  kayu  dari  hutan  tanpa  ijin  pejabat  yang
berwenang  dikenakan  tindak  pidana illegal  logging bila dikaitkan  dengan  tujuan  pemidanaan  menimbulkan
permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat ( social welfare ),
menjadikan  pemikiran  cukup  adilkah  mereka  yang karena  sekedar  memenuhi  kebutuhan  ekonomi/perut diancam  dengan  hukuman  yang  sama  dengan  pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Dalam  mengantisipasi  upaya  penanggulangan tindak pidana Illegal Logging ini menjadi sangat penting untuk  melakukan  suatu  kebijakan  hukum  pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan  suatu  perbuatan  yang  dianggap sebagai  tindak  pidana illegal  Logging ,  syarat  apa  saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan illegal  logging dan  sanksi/pidana  apa  yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam
menerapkan  kebijakan  legislatif  tersebut  oleh  badan yudikatif.
Efek  jera  yang  dimaksud  bukan  hanya  kepada  pelaku yang  telah  melakukan  tindak  pidana  kehutanan,  akan tetapi  kepada  orang  lain  yang  mempunyai  kegiatan
dalam  bidang  kehutanan  menjadi  enggan  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  karena  sanksi  pidananya yang  cukup  berat.  Di  Provinsi  Jambi  terdapat  11  kasus illegal  logging yang  tertangkap  di  Polda  Jambi.  adapun
lokasi illegal logging tersebut adalah Kabupaten Tanjung Jabung  Timur,  Kabupaten  Tebo.  Selanjutnya  jumlah tersangka  dari illegal  logging tersebut  berjumlah  28
orang pelaku. 5
B. Pengaturan Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi  tindak  pidana illegal  logging di
Provinsi Jambi
Pengaturan  kebijakan  tindak  pidana  dibidang kehutanan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  dapat  dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut : 1. Masalah kebijakan kriminalisasi
Kebijakan  kriminalisasi  dari  Undang-Undang Kehutanan  tampaknya  tidak  terlepas  dari  tujuan
dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh  karena  itu  semua  perumusan  delik  dalam  undang- undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
2. Masalah Subjek Tindak Pidana
5 http://www.beritasatu.com/ nasional/ 326155-polda-jambi-
berantas-illegal-logging.html diakses tanggal 21 Maret 2016.
Perumusan  Tindak  Pidana Illegal  logging dalam Undang-Undang  Kehutanan  Pasal  78  selalu  diawali dengan  kata-kata  “Barangsiapa”  yang  menunjuk  pada pengertian  “orang”.  Namun  dalam  Pasal  78  ayat  (14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1),  ayat (2) dan  ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau  badan  usaha,  tuntutan  dan  sanksi  pidananya dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama,  dikenakan  pidana  sesuai  dengan ancaman  pidana  masing-masing  ditambah  dengan  1/3 (sepertiga)  dari  pidana  yang  dijatuhkan”  Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi
(badan  hukum  atau  badan  usaha)  dapat  menjadi  subjek Tindak Pidana illegal logging dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan  hukum  atau  badan  usaha,  maka  menurut  tentang Kehutanan  (Pasal  78  ayat  (14)  pertanggungjawaban pidana  (penuntutan  dan  sanksi  pidananya  dijatuhkan terhadap  pengurusnya  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana  masing-masing  ditambah  dengan  1/3  (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana
Undang-undang Kehutanan ini
menyebutkan/menegaskan  kualifikasi  tindak  pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran”.  Kejahatan yakni  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat  (7),  ayat  (9),  ayat  (10)  dan  ayat  (11).    Pelanggaran adalah  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (8) dan ayat (12).
4. Masalah Perumusan sanksi Pidana
Undang-Undang  Kehutanan  merumuskan  adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :
a. Sanksi pidana
Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok  berupa  :  pidana  penjara  dan  pidana  denda  serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat  yang  dipakai  untuk  melakukan  kejahatan.  Terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  dan  atau  badan hukum  atau  badan  usaha  (korporasi)  dikenakan  pidana sesuai  dengan  ancaman  pidana  sebagaimana  tersebut dalam  Pasal  78  ditambah  dengan  1/3  (sepertiga)  dari pidana  yang  dijatuhkan,  dan  berdasar  Pasal  80  kepada penanggung  jawab  perbuatan  diwajibkan  pula  untuk membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan  tingkat  kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya
rehabilitasi,  pemulihan  kondisi  hutan  dan  tindakan  lain yang diperlukan.
b. Sanksi Administratif
Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan  hasil  hutan  yang  melanggar  ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 78. Sanksi administratif  yang  dikenakan  antara  lain  berupa  denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.
Sanksi pidana dalam undang-undang ini
dirumuskan  secara  kumulatif,  dimana  pidana  penjara dikumulasikan  dengan  pidana  denda.  Hal  ini  dapat menimbulkan  masalah  karena  perumusan  bersifat imperatif  kumulatif  Sanksi  pidana  dirumuskan  secara kumulatif  bersifat  imperatif  kaku  yakni  pidana  pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana  tambahan  berupa  dari  hasil  kejahatan  dan pelanggaran  dan  atau  alat-alat  termasuk  alat  angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan  dan atau pelanggaran.
Dirampas  untuk  negara.  Hal  ini  menimbulkan kekawatiran  tidak  efektif  dan  menimbulkan  masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar
dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan  umum  dalam  KUHP  (Pasal  30)  bahwa maksimum  pidana  kurungan  pengganti  adalah  6  (enam) bulan  atau  dapat  menjadi  maksimum  8  (delapan)  bulan apabila ada pemberatan ( recidive/concursus) .
Dengan  demikian  kemungkinan  besar  ancaman pidana  denda  yang  besar  itu  tidak  akan  efektif,  karena kalau  tidak  dibayar  paling-paling  hanya  terkena  pidana kurungan  pengganti  6  (enam)  bulan  atau  8  (delapan) bulan.  Terutama  adalah  terhadap  pelaku  tindak  pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun Pasal 78  ayat  (14)  menyatakan  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh  dan  atau  atas  nama  badan  hukum  atau badan  usaha  (korporasi),  tuntutan  dan  sanksi  pidananya dijatuhkan  terhadap  pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama,  dengan  adanya  pidana  kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan  tersebut  dapat  dikenakan  kepada  pengurusnya Pasal  78  ayat  (14)  tergantung  pada  bentuk  badan  usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan  sejenisnya.  Namun  sayangnya  tidak  ada  perbedaan jumlah  minimal/maksimal  denda  untuk  perorangan  dan untuk  korporasi.  Bagi  terpidana  pidana  kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap
menjalani  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  secara kumulasi.
5. Masalah Ancaman Pidana Maksimal
Ancaman  maksimal  pidana  yang  tertuang  dalam undang-undang  ini  termasuk  tinggi.  Ancaman  pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat  (9),  ayat  (10)  dan  ayat  (11)  lebih  berat  dari  pada tindak  pidana  pelanggaran  ayat  (8)  dan  ayat  (9)  meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.
6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan
Dari  berbagai  perumusan  Tindak  Pidana Illegal Logging dalam  Undang-Undang  Kehutanan  tercantum unsur  sengaja  atau  kealpaan/kelalaian  maka  dapat dikatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dalam Tindak pidana Illegal Logging menganut prinsip liability based  on  fault (pertanggungjawaban  berdasarkan kesalahan).  Sehingga  pada  prinsipnya  menganut  asas kesalahan atau culpabilitas.
Bertolak  dari  asas  kesalahan,  maka  didalam
pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak
dimungkinkan  adanya  pertanggungjawaban  mutlak
(“ strict liability atau “ absolute liability ”). Secara teoritis
sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan
prinsip/ajaran strict  liability” atau  ” vicorius  liability” .
Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada actus reus ( perbuatan  yang  dilarang)  tanpa  mempertimbangkan
adanya mens  rea (kesalahan).  Terlebih  memang  tidak mudah  membuktikan  kesalahan  pada  korporasi/badan hukum.
7.  Masalah  sistem  pidana  dan  pertanggungjawaban pidana korporasi
a.  Sehubungan  dengan  adanya  subyek  hukum  korporasi
(atas  nama  badan  hukum  atau  badan  usaha)  maka sistem  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidananya juga  seharusnya  berorientasi  pada  korporasi.  Artinya harus  ada  ketentuan  khusus  mengenai  :  1.  jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi dan 2. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana
b.  Sanksi  denda  dalam  undang-undang  ini  (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana ”kurungan
pengganti”)  lebih  berorientasi  pada  orang  walaupun pidana  denda  sendiri  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi.
c.  Meskipun  undang-undang  ini  tidak  membedakan antara  maksimal  denda  perorangan  dan  denda  untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada
korporasi  terlihat  pada  tindakan  administratif  dalam Pasal  80,  akan  tetapi  tindakan  administratif  ini  tidak diintegrasikan  ke  dalam  sistem  pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi  itu  tidak  merupakan  salah  satu  jenis  sanksi pidana  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim/pengadilan sekiranya  korporasi  diajukan  sebagai  pelaku  tindak pidana .
d.  Pasal  78  ayat  (14)  tentang  pertanggung  jawaban korporasi  tidak  ada  ketentuan  yang  menyebutkan mengenai  kapan  atau  dalam  hal  bagaimana  korporasi dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  kapan korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan,  Pasal  78 hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan bahwa mewajibkan  kepada  penanggung  jawab  perbuatan melanggar hukum dalam undang-undang ini mewajibkan  pula  untuk  membayar  ganti  rugi  sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang
ditimbulkan.  Ketentuan  pasal  ini  dapat  menjadi masalah,  apakah  berlaku  untuk  korporasi  atau  tidak, karena  dalam  pasal  itu  tidak  disebutkan  “penjatuhan pidana  terhadap  korporasi”,  Namun  dapat  juga ditafsirkan  berlaku  untuk  korporasi  karena  pasal  ini mengandung  pernyataan  umum  tentang  “setiap
perbuatan  melanggar  hukum  yang  diatur  dalam undang-undang ini”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan kasus  kejahatan  dibidang  kehutanan  dibeberapa  daerah terhadap  perbuatan  mempergunakan,  menggunakan  dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang
dikategorikan sebagai tindak pidana illegal logging , pada tahap  aplikasi  Undang-Undang  Kehutanan,  para  pelaku dikenai  dengan  pasal-pasal  sebagaimana  disebutkan  dan dirumuskan dalam Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan.
Tidak  adanya  definisi  tindak  pidana illegal logging tersebut  sering  kali  terjadi  misinterpretasi  dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang
dimaksudkan  dengan illegal  logging itu  sendiri  dalam tahap  aplikasi.  Melihat  rumusan  dari  unsur-unsur  pasal tindak  pidana Illegal  logging dalam  berbagai  ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan
menunjukkan  adanya  sifat  selektifitas  dari  ketentuan hukum  ini.  Sasaran  penegakan  hukum  dalam  ketentuan pidana  tersebut  belum  dapat  menjangkau  seluruh  aspek pelaku kejahatan illegal logging .
Rumusan unsur-unsur pidana dalam Pasal 50 ayat (3)  huruf  f  memang  untuk  diterapkan  kepada  pelaku,
terutama  masyarakat  yang  melakukan  pencurian  kayu tanpa  izin  atau  masyarakat  yang  diupah  oleh  pemodal untuk  melakukan  penebangan  kayu  secara  ilegal  dan kepada  pelaku  pengusaha  yang  melakukan  pelanggaran konsesi  penebangan  kayu  ataupun  yang  tanpa  izin melakukan operasi penebangan kayu.
Pasal  9  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.4.Menhut-II/2010  Tentang  Pengurusan  Barang  Bukti Tindak  Pidana  Kehutanan  menentukan,  bahwa  tata  cara pengurusan  barang  bukti  hasil  hutan  kayu  bulat,  kayu olahan dan serpihan adalah dengan melakukan:
a. Identifikasi;
b. pengangkutan; c. penyimpanan;
d. perawatan dan pemeliharaan
e. pengamanan;
f. pinjam pakai barang bukti;
g. pelelangan; dan
h. pemusnahan dan pelepasliaran.
Pasal  78  ayat  (15)  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  menentukan  :  “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat  termasuk  alat  angkutnya  yang  dipergunakan untuk  melakukan  kejahatan  dan  atau  pelanggaran
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  ini dirampas  untuk Negara ”.
Kemudian  secara  teknis  pengaturan  tata  cara penyelesaian barang rampasan diatur sebagai berikut : 1.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:
KEP  089/1A/8/1988  dan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung Nomor  :  SE  -  03/B/B-5/8/1988  tanggal  6  Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan,  antara lain menentukan :
a. Ketentuan umum
1) Tenggang  waktu  untuk  menyelesaikan  barang rampasan  menurut  Pasal  273  ayat  (3)  dan  ayat
(4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam
masa 4 (empat) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi jaksa untuk
mentaatinya.
3) Penyelesaian  barang  rampasan  pada  umumnya
diselesaikan  dengan  cara  dijual  lelang  melalui Kantor  Lelang  Negara,  kecuali  untuk  barang rampasan  tertentu  Jaksa  Agung  RI  dapat
menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan  negara,  kepentingan  sosial  atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang
rampasan  dalam  perkara  penyelundupan  yang dilarang  untuk  diimport  dan  dilarang  untuk diedarkan,  dalam  hal  ini  Jaksa  Agung  dapat menetapkan  untuk  kepentingan  negara,  sosial atau dimusnahkan.
4) Setiap  satuan  barang  rampasan  dalam  suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  dalam  tenggang  7  (tujuh)  hari  setelah putusan tersebut diterima, sudah harus
dilimpahkan  penanganannya  oleh  bidang  yang menangani  sebelum  menjadi  barang  rampasan kepada  bidang  penyelesaian  yang  berwenang, dengan  melampirkan  salinan  putusan  atau extract vonnis dan pendapat hukum. Pelimpahan dilakukan dengan suatu berita acara.

## b. Ijin lelang dan pendapat hukum
1) Untuk  dapat  menjual  lelang  barang  rampasan diperlukan ijin yang diberikan oleh :
a).  Kepala  Kejaksaan  Negeri  apabila  dasar  barang rampasan  yang  ditentukan  instansi  yang berwenang  (Instansi  berkaitan  dengan  jenis barang  rampasan)  diperkirakan  tidak  melebihi harga Rp. 25 juta.
b)   Kepala  Kejaksaan  Tinggi,  apabila  harga  dasar
barang  rampasan  diperkirakan  diatas  Rp.  25
juta sampai dengan Rp. 50 juta.
c)   Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 50 juta.
2). Sebelum  diterbitkan  ijin  untuk  menjual  lelang, perlu  permohonan  surat  ijin  untuk  menjual  lelang barang rampasan, yang ditujukan kepada:
a)  Kepala  Kejaksaan  Negeri  oleh  bagian  yang berwenang  menyelesaikan  barang  rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
b)   Kepala  kejaksaan  Tinggi  oleh  Asisten  bidang yang berwenang atau kepala Kejaksaan Negeri
atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. c)   Jaksa Agung Muda yang berwenang
rnenyelesaikan  barang  rampasan  oleh  Kepala Kejaksaan  Tinggi,  atau  Kepala  Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
c. Permohonan  ijin  menjual  lelang  harus  dilampiri surat-surat :
1) Turunan putusan pengadilan atau extract vonnis, yang membuktikan  Bahwa  barang  bukti  telah  dinyatakan dirampas  untuk  negara.  2)  Keterangan  yang  jelas
mengenai macam, jenis, jumlah, berat dan sebagainya dan barang rarnpasan.
2) Keterangan  mengenai  keadaan  barang  rampasan, setelah dilakukan penelitian di tempat.
3) Perkiraan  harga  dasar  yang  wajar  yang  didasarkan pada keadaan barang.
4) Pendapat  hukum  dari  bidang  yang  menangani sebelutn menjadi barang rampasan, yang berisikan :
5) Bahwa  putusan  pengadilan  sudah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6) Bahwa  barang  rarnpasan  tidak  dijadikan  bukti  dalam perkara lain.
7) Bahwa  barang  rampasan  tidak  akan  dijadikan  bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh fihak ke tiga.
8) Penentuan  keadaan  barang  dilakukan  oleh  seorang ahli dalam bidangnya, dan dibuat secara tertulis.
9) Penentuan  harga  dasar  dilakukan  oleh  seorang  ahli,
berdasarkan keadaan barang.
10) Terhadap  barang  rampasan  yang  berada  di  luar wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  atau  Kejaksaan Tinggi,  penentuan  harga  dasar  dimintakan  melalui Kejaksaan  setempat  kepada  instansi  yang  berwenang dimana barang rampasan berada.
d. Tenggang waktu penentuan lelang :

## 120
1) Selambat-lambatriya  14  (empat  belas)  hari  setelah barang  rampasan  diterima  Bidang  yang  berwenang menyelesaikan  barang  rampasan  di  Kejaksaan  harus mengajukan  ijin  untuk  menjual  lelang,  dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan Kepada  Jaksa  Agung  RI  atau  Kepala  Kejaksaan Tinggi,  dengan  melampirkan  semua  dokumen  atau surat-surat pendukung.
2) Selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima surat  ijin  lelang,  dipergunakan  untuk  kepentingan negara  atau  sosial  atau  dimusnahkan,  Kajari  sudah memberikan  putusan  untuk  pelaksanaan  menjual lelang atau untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan.
3) Sebelum memberi keputusan, apabila dipandang perlu asisten yang berwenang dapat minta pendapat hukum kepada  asisten  yang  menangani  sebelum  menjadi barang-barang  rampasan,  dan  pendapat  hukum diberikan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  setelah permintaan diajukan.
4) Selambat-lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang, atau dipergunakan untuk negara atau sosial  atau  dimusnahkan,  tembusannya  dikirimkan kepada  Jaksa  Agung  Muda  bidang  penyelesaian barang  rampasan  dan  selanjutnnya  Kejati  sebagai
pengendali akan memberikan petunjuk atau rekomendasi.
5) Apabila  dipandang  perlu  Jaksa  Agung  Muda  bidang
penyelesaian  barang  rampasan  dapat  minta  pendapat hukum  kepada  Jaksa  Agung  Muda  yang  menangani sebelum  menjadi  barang  rampasan,  dan  pendapat hukum  diberikan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari setelah permintaan diajukan.
Barang-barang  rampasan  dari  beberapa  putusan
pengadilan, dapat dijual bersama-sama apabila
penggabungan  tadi  diperkirakan  akan  memberi  hasil yang lebih baik daripada jika dijual sendiri-sendiri. Atau jika  barang-barang  tadi  bila  dijual  sendiri-sendiri  tidak mungkin  ada  pembelinya  karena  jumlah  barang  terlalu sedikit.  Dalam  hal  ini  ijin  menjual  lelang  diajukan sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaannya dilakukan bersamaan.  Setelah  diberikan  keputusan  ijin  untuk menjual  lelang  barang  rampasan,  segera  dilakukan pelelangan  dengan  perantara  Kantor  Lelang  Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Tiga hari sebelum dilakukan pelelangan,
Kejaksaan  Negeri  mengumumkan  kepada  masyarakat umum melalui surat kabar atau mass media lainnya, yang menyatakan  bahwa  Kejaksaan  Negeri  akan  melakukan pelelangan barang rampasan dengan disebutkan jenis dan
jumlahnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  mendapatkan penawaran  harga  yang  paling  baik.  Adapun  prosedur  / ketentuan lelang adalah sebagai berikut :
1) Panitia  menentukan  harga  dasar,  kemudian  peserta
dipersilahkan memberikan penawaran.
2) Jika  penawaran  tertinggi  belum  atau  tidak  mencapai harga  minimum  yang  ditentukan  maka  pelelangan dinyatakan  batal.  Kemudian  dibuat  berita  acara  yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang.
3) Sepuluh  hari  setelah  pelelangan  pertama  batal,  maka akan dilakukan lelang ulang.
4) Jika  dalam  pelaksanaan  lelang  yang  kedua  ini penawaran  tertinggi  juga  belum  mencapai  harga minimum  yang  ditentukan  maka  pelelangan  yang kedua  dinyatakan  batal,  kemudian  panitia  membuat
berita acara pembatalan.
5) Pelelangan  yang  ketiga  kali  adalah  yang  terakhir  dan memerlukan ijin.
6) Ijin  lelang  yang  ketiga  diberikan  oleh  Kepala Kejaksaan  Negeri  atau  Kejaksaan  Tinggi  atau  Jaksa
Agung  Muda,  dengan  dilampiri  berita  acara
pembatalan lelang dan risalah lelang. 7) Pelelangan yang  ketiga  ini  diusahakan agar
penawaran  dari  peserta  lelang  sebelumnya  yang mencapai harga tertinggi dijadikan harga dasar.
8) Terhadap  barang  rampasan  yang  nilainya  tidak melebihi  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dapat dilakukan  pembayaran  tunai  dihadapan  dua  orang saksi tanpa melalui Kantor Lelang Negara, kemudian dibuat  berita  acara.  Selambat-lambatnya  14  (empat belas)  hari  setelah  pelaksanaan  dinyatakan  selesai, panitia  pelaksana  harus  sudah  menyelesaikan  secara tuntas  semua  barang  rampasan  yang  menjadi tanggung jawabnya.
9) Dalam  jangka  waktu  2  X  24  jam  hasil  lelang  harus disetorkan  ke  Kantor  Kas  Negara.  Apabila  dalam daerah  yang  bersangkutan  tidak  ada  Kantor  Kas Negara,  maka  dapat  disetorkan  melalui  Bank  milik pemerintah  atau  lewat  Giro  Pos  untuk  rekening  Kas Negara.
10) Kejaksaan  Negeri  yang  telah  melaksanakan  lelang akan melaporkan hasilnya kepada instansi atasan yang telah memberi ijin, dengan dilampiri :
a) Apabila  ijin  lelang  diberikan  oleh  Kejaksaan
Agung  maka  lampirannya  adalah  :  Bukti pengumuman  lelang,  Risalah  lelang  dan  Tanda
bukti setoran.
b) Apabila  ijin  lelang  diberikan  oleh  Kajati  maka lampirannya  :  a.  Surat  keputusan  ijin  lelang.  b.
Bukti  pengumuman  lelang.  c.  Risalah  lelang.  d. Tanda bukti setoran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  40/PMK.07/2006  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Salah  satu  jenis  lelang eksekusi  yang  dilaksanakan  oleh  kejaksaaan  adalah Lelang Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara.
Jika  dicermati  formulasi  Pasal  50  dan  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya  diatur  secara  terpisah  atau  tidak  dalam  satu kesatuan  rumusan  pasal.  Perbuatan  yang  dilarang  diatur dalam Pasal 50, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 78.
Pengaturan norma larangan dengan norma sanksi yang  terpisah  tersebut,  secara  teoretis  maupun  empiris tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum,  karena  suatu perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  delik  jika  memenuhi unsur-unsur:
a. Suatu perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
c. Perbuatan  itu  harus  dilakukan  oleh  seseorang  yang dapat  dipertanggungjawabkan,  artinya  dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.
Terkait dengan masalah ini, maka perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah, setiap orang  dilarang  :  “Menerima,  membeli  atau  menjual, menerima  tukar,  menerima  titipan,  menyimpan,  atau memiliki  hasil  hutan  yang  diketahui  atau  patut  diduga berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut secara  tidak  sah”.  Terhadap  perbuatan  ini  oleh  Pasal  78 ayat  (5)  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Sedangkan  perbuatan  yang  dilarang  menurut Pasal 50 ayat (3) huruf  h adalah, setiap orang dilarang : “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan  surat  keterangan sahnya  hasil  hutan”.  Terhadap  perbuatan  ini  oleh  Pasal 78 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5
(Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Tetapi jika dicermati lebih mendalam,
sesungguhnya  tidak  ada  perbedaan  yang  prinsipil  antara kedua  norma  larangan  tersebut,  karena  “ patut  diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara  tidak  sah ”  dengan  “ tidak  dilengkapi  bersama- sama  dengan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan ” hakikatnya  sama  saja,  ialah  adanya  “ kayu  illegal ”  atau “ kayu  tidak  sah ”.  Bukankah  untuk  dapat  menduga sejumlah  kayu  log  ataupun  kayu  olahan  berasal  dari “ kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ” adalah karena kayu-kayu tersebut “ tidak dilengkapi bersama-sama  dengan  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan ”. Karena itu menurut pendapat penulis, seharusnya kedua bentuk perbuatan tersebut sama kualifikasinya dan diancam  dengan  sanksi  pidana  yang  sama  pula,  ialah Pasal  78  ayat  (5)  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Kemudian  jika  dikaji,  maka  formulasi  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  menggunakan kalimat  “ barang  siapa ”  dengan  “ sengaja ”,  yang ditujukan  kepada  setiap  orang  atau  badan  hukum,  maka formulasi  Pasal  78  tersebut  bersesuaian  dengan  teori pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban itu ada apabila ada “kesalahan”, sesuai asas asas hukum : “ tidak  dipidana  tanpa  adanya  kesalahan ”.  Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa kesalahan mengandung tiga ciri pokok , yaitu:
a.  Kemampuan  bertanggung  jawab  dari  orang  yang
melakukan perbuatan.
b.  Hubungan  batin  tertentu  dari  orang  yang  berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
c.  Tidak  terdapat  dasar  alasan  yang  menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas
perbuatannya itu.
Kemudian  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana  akan  dipidana  apabila  dia  mempunyai  kesalahan dan  untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan dipidananya  terdakwa  atau  si  tersalah  haruslah memenuhi  persyaratan  :  a.  Mampu  bertanggung  jawab; b. Dengan sengaja atau alpa; c. Tidak ada alasan pemaaf. Demikian  pula  untuk  adanya  kesalahan,  seorang  pelaku perbuatan pidana harus :
a. melakukan perbuatan pidana.
b. di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab.
c. mempunyai  kesalahan  berupa  kesengajaan  atau kealpaan.
d. tidak adanya alasan pemaaf. Karena itu, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara
perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk;  sesuai  dengan
hukum dan yang melawan hukum. Di sini faktor akal sangat  menentukan  dapat  tidaknya  membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut  keinsyafan  tentang  baik  dan  buruknya perbuatan tadi. Di sini faktor perasaan atau kehendak, sangat menentukan yang berkenaan dengan penyesuaian tingkah lakunya dengan keinsafan untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan yang dilarang.
Selain syarat di atas, juga harus terpenuhi unsur- unsur  yang  diformulasikan  dalam  perumusan  delik, yaitu:
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Kelima  unsur  di  atas  pada  dasarnya  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  2  (dua)  unsur  pokok,  yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif:
a.  Unsur  Pokok  Objektif  :  1)  Perbuatan  manusia  yang termasuk  unsur  pokok  objektif:  adanya  perbuatan aktif  ialah  tidak  aktif  berbuat  atau  perbuatan  negatif;
2)  Akibat  perbuatan  manusia  yang  membahayakan,
menghilangkan, atau merugikan kepentingan-
kepentingan yang  dipertahankan  oleh  hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda,  atau  kehormatan;  3)  Keadaan-keadaan dibedakan  atas:  Keadaan  pada  saat  perbuatan dilakukan;  dan  Keadaan  setelah  perbuatan  dilakukan; 4)  Sifat  dapat  dihukum  dan  sifat  melawan  hukum. Sifat  dapat  dihukum  itu  berkenaan  dengan  alasan- alasan  yang  membebaskan  terdakwa  dari  hukuman. Sifat  melawan  hukum  bertentangan  dengan  hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.
b.  Unsur  Pokok  Subjektif:  Asas  pokok  hukum  pidana ialah  “tak  ada  hukuman  kalau  tak  ada  kesalahan”.
Kesalahan  dimaksud  di  sini  adalah  sengaja  dan kealpaan.
1) Kesengajaan  terdiri  atas  :  a.  Kesengajaan  sebagai maksud;  b.  Kesengajaan  dengan  sadar  kepastian;
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
2) Kealpaan,  adalah  bentuk  kesalahan  yang  lebih ringan  dari  pada  kesengajaan.  Ada  dua  bentuk kealpaan, yaitu: a. Tidak berhati-hati; dan b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.
Ada  dua  teori  yang  berkaitan  dengan  pengertian “sengaja”,  yaitu  teori  kehendak  dan  teori  pengetahuan atau  membayangkan.  Menurut  teori  kehendak,  sengaja
adalah  kehendak  untuk  mewujudkan  unsur-unsur  delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori
pengetahuan  atau  teori  membayangkan,  manusia  tidak mungkin  dapat  menghendaki  suatu  akibat  karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan  adanya  suatu  akibat.  Adalah  “sengaja” apabila  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  karena  suatu tindakan  dibayangkan  sebagai  maksud  tindakan  itu  dan karena  itu  tindakan  yang  bersangkutan  dilakukan  sesuai dengan  bayangan  yang  terlebih  dahulu  telah  dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa  yang diketahui atau dibayangkan  si  pembuat,  ialah  apa  yang  akan  terjadi pada waktu ia berbuat.
Dari kedua teori tersebut, lebih cenderung kepada teori  pengetahuan  atau  membayangkan.  Alasannya adalah  Karena  dalam  kehendak  dengan  sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa  yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya.
Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan,  hal  mana  berhubungan  dengan  motif  (alasan pendorong  untuk  berbuat)  dan  tujuan  perbuatannya. Konsekuensinya  ialah,  bahwa  ia  menentukan  sesuatu perbuatan  yang  dikehendaki  oleh  terdakwa,  maka  (1)
harus  dibuktikan  bahwa  perbuatan  itu  sesuai  dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2)  antara  motif,  perbuatan  dan  tujuan  harus  ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.
Dalam  perkembangannya  kemudian,  secara teoritis  bentuk  kesalahan  berupa  kesengajaan  itu dibedakan  menjadi  tiga  corak,  yaitu  : kesengajaan sebagai  maksud,  kesengajaan  dengan  sadar  kepastian dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
Perkembangan  pemikiran  dalam  teori  itu  ternyata  juga diikuti dalam praktik pengadilan di  Indonesia. Di dalam beberapa  putusannya,  hakim  menjatuhkan  putusan  tidak semata-mata  kesengajaan  sebagai  kepastian,  tetapi  juga mengikuti corak-corak yang lain.
Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal  Pasal  78  ayat  (5)  dan  ayat  (7)  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999,  hakikatnya  telah menyimpangi ketentuan  Pasal  480  dan  Pasal  481  KUHP  tentang kejahatan  penadahan .  Pasal  480  KUHP  menentukan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus  rupiah. Sedangkan  Pasal  481  menentukan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  tujuh  tahun  serta  dicabut  haknya berdasarkan Pasal 35.
Kongkretnya,  pengaturan  sanksi  menurut  Pasal Pasal  50  ayat  (3)  huruf  f  dan  huruf  h  Jo  Pasal  Pasal  78 ayat  (5)  dan  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  lebih  berat  di  banding  sanksi  pidana  yang  diatur Pasal  480  dan  Pasal  481  KUHP.  Jika  dilihat  dari ketentuan  Pasal  103  KUHP,  yang  menentukan: “Ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  I  sampai  Bab  VIII buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang oleh  ketentuan  perundang-undangan  lainnya  diancam dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  undang-undang ditentukan lain”, maka secara yuridis formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, pada prinsipnya sah-sah saja.
Tetapi  konsekuensinya,  ketentuan  Pasal  480  dan Pasal 481 KUHP secara yuridis menjadi dikesampingkan oleh  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  f  dan  huruf  h  Jo  Pasal  78 ayat  (5)  dan  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan. Artinya, tehadap tindak pidana kejahatan penadahan kayu illegal , tidak dapat dikenakan Pasal  480  dan  Pasal  481  KUHP,  melainkan  harus dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78  ayat  (5)  dan  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ancaman  sanksi  pidana  yang  lebih  berat sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  dibanding  sanksi  pidana  menurut  Pasal  480 dan  Pasal  481  KUHP,  dilihat  dari  segi  tujuan pemidanaan  juga  cukup  rasional.  Sebab,  masalah kejahatan  di  bidang  kehutanan  menimbulkan  dampak yang  sangat  luas,  tidak  hanya  menyangkut  kerugian terhadap  keuangan  Negara,  tetapi  juga  terkait  dengan dampak lingkungan hidup. Sehubungan itu, terdapat dua pertimbangan  dalam  pemberian  sanksi  pidana  kepada seseorang, diantaranya:
1.  Penetapan  sanksi  dalam  suatu  perundang-undangan pidana  bukanlah  sekedar  masalah  teknis  perundang- undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan  dari  subtansi  atau  materi  perundang- undangan  itu  sendiri.  Artinya,  masalah  penalisasi, depenalisasi,  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  harus dipahami  secara  komprehensif  dengan  segala  aspek persoalan  substansi  materi  perundang-undangan terhadap  kebijakan  legislasi.  Persoalan  ini  perlu mendapat  perhatian  yang  serius  mengingat  berbagai keterbatasan  dan  kemmapuan  hokum  pidana  dalam menganggulangi  kejahatan.  Apalagi  sering  terdapat kencederungan  dalam  produk  kebijakanlegislasi
bahwa  hukum  pidana  hampir  selalu  digunakan  untuk menakuti  atau  mengamankan  bermacam-macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.
2.  Sebagai  salah  satu  masalah  sentral  dalam  politik kriminal,  sanksi  hukum  pidana  seharusnya  dilakukan melalui  pendekatan  rasional,  karena  jika  tidak,  akan menimbulkan  krisis  kemampuan  batas  dari  hukum pidana.
3.  Masalah  kebijakan  menetapkan  jenis  sanksi  dalam hukum  pidana  tidak  terlepas  dari  masalah  penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata  lain,  perumusan  tujuan  pemidanaan  diarahkan untuk  dapat  membedakan  sekaligus  mengukur  sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi  itu  dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif. Meskipun  sanksi  untuk  setiap  bentuk  kejahatan berbeda-beda,  namun  jelas  semua  penetapan  sanksi dalam  hukum  pidana  harus  tetap  berorintasi  pada tujuan pemidanaan itu sendiri.
Karena  itu,  norma  sanksi  hakikatnya  merupakan norma  penegak  dari  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Tanpa  norma  sanksi,  maka  pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif. Norma sanksi  diformulasikan  ke  dalam  peraturan  perundang-
undangan  karena  adanya  perbuatan  yang  dilarang, diperintahkan,  diwajibkan,  atau  diharuskan.  Jika  norma larangan,  perintah,  kewajiban,  dan  keharusan  tidak ditopang oleh norma sanksi, maka peraturan perundang- undangan tidak memiliki daya paksa untuk dipatuhi oleh subyek  hukum  yang  diikatnya  dan  ditegakkan  oleh lembaga/aparatur  penegak  hukum  yang  berwenang. Karena itu, tujuan umum diaturnya norma sanksi, adalah untuk:
a. Mencegah  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
b. Menindak setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
c. Menghukum  setiap  perbuatan  yang  melanggar peraturan perundang-undangan;
d. Memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar
peraturan perundang-undangan;
e. Memberikan  kesadaran  hukum  kepada  masyarakat untuk  mematuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  agar diperoleh  ketertiban,  rasa  aman,  kedamaian,  dan kesejahteraan  dalam  tata  kehidupan  berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam Undang-Undang Kehutanan telah diatur 4 (empat)  jenis  sanksi  yang  dapat  diterapkan  kepada pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  perbuatan
melawan  hukum  di  bidang  Kehutanan.  Ketiga  jenis sanksi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor Kehutanan tersebut, adalah :
a. Sanksi  Pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78
berupa pidana penjara dan denda.
b. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1),
bahwa  :  “Kekayaan  negara  berupa  hasil  hutan  dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari  hasil  kejahatan  atau  pelanggaran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara ”.
c. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) : “Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  diatur dalam  undang-undang  ini,  dengan  tidak  mengurangi sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78, mewajibkan  kepada  penanggung  jawab  perbuatan  itu untuk  membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan  tingkat kerusakan  atau  akibat  yang  ditimbuLkan  kepada Negara,  untuk  biaya  rehabilitasi,  pemulihan  kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.
d. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80  ayat  (2) : Setiap  pemegang  izin  usaha  pemanfaatan  kawasan, izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin  usaha pemanfaatan  hasil  hutan,  atau  izin  pemungutan  hasil hutan  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini,  apabila melanggar  ketentuan  di  luar  ketentuan  pidana
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78  dikenakan  sanksi administratif”.  Sanksi  administratif  yang  dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin,
penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa “Sanksi”  merupakan  salah  satu  unsur  yang  esensial dalam  perumusan  delik,  dan  menjustifikasi  bahwa hukum  sebagai  kaidah  bersanksi  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaannya  oleh  instutisi  kenegaraan  maupun kemasyarakatan yang berwenang untuk itu.
Bila  dicermati  pengaturan  sanksi  pidana  dalam peraturan  perundang-undangan  khusus  di  luar  KUHP, maka  ditemukan  penggunaaan  sanksi  pidana  dan  saksi tindakan diatur sekaligus. Penyelenggaraan perlindungan hutan  bertujuan  untuk  menjaga  hutan,  hasil  hutan, kawasan  hutan  dan  lingkungannya,  agar  fungsi  lindung, fungsi  konservasi,  dan  fungsi  produksi,  tercapai  secara optimaL  dan  lestari.  Prinsip-prinsip  perlindungan  hutan meliputi :
a. Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan,  kawasan hutan  dan  hasil  hutan,  yang  disebabkan  oleh perbuatan  manusia,  ternak,  kebakaran,  daya-daya alam, hama, serta penyakit.
b. Mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  negara, masyarakat,  dan  perorangan  atas  hutan,  kawasan
hutan,  hasil  hutan,  investasi  serta  perangkat  yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Ada  5  (lima)  golongan  kerusakan  hutan  yang perlu mendapat perlindungan : a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan  tanah  hutan  secara  tidak  sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan  hutan  yang  tidak  bertanggung  jawab;  b. Kerusakan  hutan  akibat  pengambilan  batu,  tanah  dan bahan  galian  lainnya,  serta  penggunaan  alat-alat  yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan; c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin; d.  Kerusakan  hutan  akibat  pengembalaan  ternak  dan akibat  kebakaran;  e.  Kerusakan  hasil  hutan  akibat perbuatan  manusia,  gangguan  hama  dan  penyakit  serta daya alam.
C. Penegakan Hukum Pidana tentang Illegal Logging di Provinsi Jambi. Sebelum  sampai  pada  penegakan  hukum  pidana tentang illegal logging terlebih dahulu penulis
gambarkan jumlah kasus illegal logging dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:
Tabel. 1 . Jumlah Kasus Illegal Loging di Provinsi Jambi Pada  Tahap  Sub  Sistem  Kepolisian  Tahun
2013 s.d. 2015 No  Tahun  Jumlah Kasus di Polisi Persentase  Keterangan 1 2013 4 11,1% Kasus 2 2014 16 44,4% Kasus 3 2015 16 44,4% Kasus Jumlah 36 Kasus
Sumber: Polda Jambi Tahun 2016.
Dari  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  kasus illegal  logging di  Provinsi  Jambi  dari  Tahun  2013 sampai  dengan  Tahun  2015  berjumlah  36  Kasus  yang masuk atau ditangkap oleh pihak Kepolisian yang terdiri dari  4  kasus  pada  Tahun  2013,  16  kasus  pada  Tahun 2014, dan 16 kasus pada Tahun 2015. Selanjutnya kalau dilihat  dari  persentase  kasus illegal  logging di  Provinsi Jambi  terjadi  peningkatan  dari  Tahun  2013  sampai dengan  Tahun  2015  yaitu  pada  Tahun  2013  berjumlah 11,1  %  dan  pada  Tahun  2015  berjumlah  44,4  %. Selanjutnya dibawah ini digambarkan data jumlah kasus illegal  logging berdasarkan  data  dari  Pengadilan  Negeri Jambi sebagai berikut:
Tabel. 2. Jumlah Kasus Illegal Loging di Provinsi Jambi
Pada  Tahap  Sub  Sistem  Pengadilan  Tahun 2013 s.d. 2015 No  Tahun Jumlah Kasus di Pengadilan Persentase Keterangan 1 2013 3 Kasus 11% Kasus 2 2014 14 Kasus 50% Kasus 3 2015 11 Kasus 39% Kasus Jumlah 28 Kasus Kasus
Sumber: Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2016
Berdasarkan  tabel.2  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut, bahwa kasus illegal  logging di Provinsi Jambi yang masuk dalam ranah pengadilan berjumlah 28 kasus.  Yang  terdiri  dari  Tahun  2013  berjumlah  3  kasus, Tahun  2014  berjumlah  14  kasus  dan  Tahun  2015 berjumlah  11  kasus.  Kasus illegal  logging yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dari  Tahun  2013 sampai  dengan  Tahun  2015  terjadi  fluktuatif  atau  naik turun.  Selanjutnya  akan  digambarkan  jumlah  kasus illegal  logging di  Provinsi  Jambi  berdasarkan  data  yang penulis dapat di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai berikut:
Tabel. 3 Jumlah Kasus Illegal Loging di Provinsi Jambi
Pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi  Tahun 2013 s.d. 2015 No  Tahun Jumlah Kasus di Dishut Prov Jambi Persentase Keterangan 1 2013 4 Kasus 27% Kasus 2 2014 1 Kasus 7% Kasus 3 2015 10 Kasus 67% Kasus Jumlah 15 Kasus Kasus
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016
Berdasarkan  tabel.3  diatas  dapat  dijelaskan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melakukan penegakan hukum bagi pelaku illegal logging dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015. Dari Tahun ke Tahun terjadi  peningkatan  kasus illegal  logging. Tahun  2013 berjumlah 4 kasus, Tahun 2014 berjumlah 1 (satu) kasus dan Tahun 2015 berjumlah 10 (sepuluh) kasus.
Selanjutnya  tindak  pidana  terhadap  kehutanan adalah  tindak  pidana  khusus  yang  diatur  dengan ketentuan  pidana.  Ada  dua  kriteria  yang  dapat menunjukan  hukum  pidana  khusus  itu,  yaitu  pertama, orang-orangnya  atau  subjeknya  yang  khusus,  dan  kedua perbuatannya  yang  khusus.  Hukum  pidana  khusus  yang subjeknya  khusus  maksudnya  adalah  subjek  atau pelakunya  yang  khusus  seperti  hukum  pidana  militer yang  hanya  untuk  golongan  militer.  Dan  kedua  hukum
pidana  yang  perbuatannya  yang  khusus  maksudnya adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  khusus  dalam bidang  tertentu  seperti  hukum  fiskal  yang  hanya  untuk delik-delik  fiskal.  Kejahatan illegal  logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang  perbuatannya  khusus,  yaitu  untuk  delik-delik kehutanan  yang  menyangkut  pengelolaan  hasil  hutan kayu.  Pada  dasarnya  kejahatan illegal  logging ,  secara umum  kaitannya  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana umum dalam KUHP.
Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh  pelaku  dalam  melakukan  kegiatannya  adalah pemalsuan  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan (SKSHH),  pemalsuan  tanda  tangan,  pembuatan  stempel palsu,  dan  keterangan  palsu  dalam  SKSHH  namun ternyata  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  pegawai negeri  yang  memiliki  kewenangan  dibidang  kehutanan, sehingga  celah  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  lolos  dari jeratan  hukum  modus  operandi  ini  belum  diatur  secara tegas dalam undang-undang kehutanan.
Keterlibatan  pegawai  negeri  baik  sipil  maupun militer,  pejabat  serta  aparat  pemerintah  lainnya  baik selaku  pemegang  saham  dalam  perusahaan  penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis  kayu  yang  menjadi  aktor  intelektual,  selalu  lolos
dari  jeratan  hukum,  sehingga  hasilnya  kemudian  tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Melihat  rumusan  dari  unsur-unsur  pasal  tindak pidana Illegal logging dalam berbagai ketentuan undang- undang  yang  ada  tentang  kehutanan  menunjukkan adanya  sifat  selektifitas  dari  ketentuan  hukum  ini. Sasaran  penegakan  hukum  dalam  ketentuan  pidana tersebut  belum  dapat  menjangkau  seluruh  aspek  pelaku kejahatan illegal  logging .  Dari  pandangan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  pidana  di  bidang
Illegal  Loging belum  diselesaikan  dengan  baik,  hal  di karenakan beberapa Permasalahan yang muncul
diantaranya:
1. Peraturan  dan  kebijakan  yang  ada  tidak  dapat menyelesaikan  permasalahan  ksususnya  kejahatan lingkungan.
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hdup  jo  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  tidak  dapat  menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan
3. Sementara perkembangan teknologi diikuti
perkembangan  kualitas  dan  kuantitas  kejahatan  yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.
Dilihat  dari  politik  kriminal  penegakan  hukum pidana  di  bidang Illegal  Logging belum  diselesaikan dengan baik dikarenakan:
1. Proyek-proyek  dan  program  pembangunan  yang direncanakan  dan  dilaksanakan  baik  tingkat  lokal,
regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan. 2. Tidak  didasarkan  pada  penelitian  yang  akurat  dan perkiraan  akan  perkembangan  atau  kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang
3. Tidak  adanya  penelitian  mengenai  pengaruh  dan akibat-akibat  sosial  dan  keputusan  serta  investasi kebijakan,  studi  kelayakan  yg  meliputi  faktor  sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya.
4. Kejahatan  lingkungan  oleh  kongres  PBB  Ke-5  /1975
di  Jenewa  mengernai The  Prevention  Of  Crime  and
the  Treatment  of  Offenders -5  dikatagorikan  sebagai
“ crime  as  business ”  yaitu  kejahatan  yang  bertujuan mendapatkan  keuntungan  materiil  melalui  kegiatn dalam  bisnis  atau  industri,  yang  pada  umumnya dilakukan  secara  terorganisir  dan  dilakukan  oleh mereka  yang  mempunyai  kedudukan  terpandang dalam  masyarakat  yang  biasa  dikenal  dengan organized crimes dan white collar crime .
Dilihat dari kebijakan law enforcement Penyebab Maraknya Kejahatan Lingkungan Hidup :
1.  Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak memihak kepentingan lingkungan.
2.  Mafia hukum.
3.  Sarana  hukum  pidana  belum  diaplikasikan  secara maksimal.
4.  Belum adanya kesamaan persepsi diantara penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan.
5.  Rendahnya  kesadaran  hukum  pengusaha  terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
6.  Tidak netralnya lembaga peradilan.
7.  Belum  adanya  sinkronisasi,  keserempakan  dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.
Bila dilihat dari politik kriminal maka
meningkatnya  kejahatan  di  bidang  lingkungan  antara lain;
1. Proyek-proyek  dan  program  pembangunan  yang direncanakan  dan  dilaksanakan  baik  pada  tingkat lokal, regional dan nasional tidak memperhatikan/mengabaikan faktor lingkungan 2. Tidak  didasarkan  pada  penelitian  yang  akurat  dan perkiraan  akan  perkembangan  atau  kecenderungan kejahatan  baik  pada  saat  ini  maupun  yang  akan datang.

## 146
3. Tidak  adanya  penelitian  mengenai  pengaruh  dan akibat-akibat  sosial  dan  keputusan-keputusan  serta investasi kebijakan
4. Tidak  adanya  studi  kelayakan  yang  meliputi  faktor- faktor  sosial  serta  kemungkinan  timbulnya  akibat kriminogen dan strategi alternatif utk menghindarinya tdk pernah dilakukan.
Selanjutnya  adapun  pihak  instansi  atau  lembaga yang berhak mengeluarkan ijin perambahan hutan adalah Menteri  Kehutanan  yang  selanjutnya  adalah  Dinas Kehutanan yang terdapat di Provinsi Jambi.
D. Kendala Terhadap Penegakan hukum Illegal Logging di Provinsi Jambi.
Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak  pidana illegal  logging dalam  sistem  peradilan pidana dalam prakteknya tidak semudah seperti apa yang telah  dikemukakan  di  atas.  Hal  ini  karena  terdapat masalah  dalam  instrumen  hukum  yang  menjadi  kendala dalam  penegakan  hukum.  Dibawah  ini  penulis menguraikan  beberapa  kendala  dalam  instrumen  yang menghambat  penegakan  hukum  tindak  pidana illegal logging

## 1. Tumpang tindih aturan hukum
KUHP  yang  kita  gunakan  saat  ini  telah mengalami  perkembangan  yang  dirumuskan  dalam
berbagai  undang-undang  tindak  pidana  di  luar  KUHP.
Sejalan dengan perkembangan undang-undang, peraturan-peraturan di daerah tingkat I dan II diberbagai wilayah Indonesia mengalami perkembangan.
Khusus terhadap perkembangan peraturan daerah yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  hutan  dan  hasil hutan  seperti  Ijin  Pemanfaatan  Kayu  Masyarakat (IPKMA)  oleh  bupati  dapat  tumpang  tindih  dengan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Perda  tersebut  dibuat  umumnya  lebih mengutamakankepentingan  daerah  untuk  peningkatan pendapatan daerah. Hasil pungutan dari hasil hutan yang didasari Perda setempat dimanfaatkan untuk
mempercepat  proses  pembangunan  di  daerah.  Dengan demikian Pemda lebih mengutamakan pelaksanaan Perda daripada harus melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kewenangan daerah untuk menentukan perizinan Hak  Penguasaan  Hutan  (HPH)  dan  Ijin  Pemanfaatan Kayu  (IPK)  tersentralisasi  di  tangan  bupati/walikota dapat  dijadikan  sumber  legitimasi  dalam  mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi peningkatan PAD, Pemerintah Daerah mengeluarkan ijin pengelolaan hutan atau kayu kepada pemodal. Pemberian ijin HPH dan IPK
secara besar-besaran ini dapat mengakibatkan kerusakan hutan.
Sampai  sejauh  ini  aturan  hukum  tentang kehutanan  antara  produk  kepentingan  pusat  dan  daerah masih  tetap  berlaku  dan  terus  diperdebatkan  khususnya oleh para penegak hukum di lapangan dengan pejabat di daerah. Idealnya adalah seharusnya para penegak hukum tetap  mengutamakan  hukum  nasional  yang  sering diklaim  oleh  daerah  lebih  mengutamakan  kepentingan pusat.Dengan adanya kemudahan proses keluarnya kayu dari daerah karena dilindungi berbagai peraturan daerah, maka  tindak  pidana illegal  logging tidak  akan  mudah untuk  dihentikan.  Diharapkan  ke  depan  para  pelaku illegal logging dapat diproses dengan tidak ada keraguan tentang  interpretasi  aturan  dan  diberikan  hukuman  yang berat. 6 Dalam penegakan hukum perlu adanya
sinkronisasi  substansial  yang  mencakup  sinkronisasi peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan sistem  peradilan  pidana  yaitu  mengenai  tugas  dan wewenang  aparat  penegak  hukum.  Kendala  dalam substansi  hukum,  adalah  prosedur  apa  yang  seharusnya diikuti  oleh  lembaga  hukum  yang  ada  yaitu  Kepolisian,
6 Agus  Priyanto,  Sekretaris  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi, wawancara tanggal 19 Januari2016.
Kejaksaan maupun PPNS Kehutanan dalam menjalankan perangkat  hukum  yang  ada,  dalam  hal  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dan  Peraturan  Daerah  Tingkat  I  dan  II.  Hal ini  sangat  dilematis  karena  hukum  tetap  harus ditegakkan,  tetapi  di  sisi  lain  hukum  harus  berhadapan dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  berwenang mengelola  hutan.  Sehingga  peraturan  perundang- undangan  kurang  berorientasi  pada  penyelarasan hubungan antar lembaga. 7

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Untuk  menyelamatkan  hutan,  adalah  dengan memberikan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada para  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  dengan dasar  hukum  yang  saat  ini  telah  dirasa  cukup  memadai. Sebagai dukungan moral agar para penegak hukum tidak ragu dalam menerapkan  sanksi pidana, maka diperlukan pemahaman pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan  dengan  kegiatan  kehutanan.  Kajian  efektifitas penerapan sanksi pidana kehutanan yang dimulai dengan telaah  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  sanksi  pidana  kehutanan  yang  tersebar  di
7 Agus  Priyanto,  Sekretaris  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi, wawancara tanggal 19 Januari2016
berbagai peraturan perundang-undangan sangat
diperlukan.
Penerapan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  memang masih banyak kelemahan, namun dengan didukung oleh
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya  dan  Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  kekurangan dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dapat  ditutupi.  Sebagai  contoh,  apabila seseorang  dituduh  melakukan  tindak  pidana  Pasal  50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  maka  orang  tersebut  akan  mengajukan bantahan-bantahan  menyangkut  status,  kepemilikan  dan penguasaan hutan serta siapa yang berwenang memberikan ijinnya dan sebagainya. Untuk menjawabnya,  dapat  diterapkan  pasal-pasal  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
menekankan  dampak  kerusakan  akibat  pelanggaran ketentuan  Pasal  50  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ketentuan  pidana  dalam  kasus  tindak  pidana illegal  logging perlu  diperberat  lagi  agar  pelaku  tindak
pidana illegal  logging jera.  Walaupun  dalam  beberapa undang-undang sudah cukup diatur, tetapi
implementasinya  sering  tidak  membuat  efek  jera  bagi pelakunya.  Rumusan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  yang  memiliki  sanksi  pidana  ternyata  belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana illegal  logging. Ancaman  hukuman  penjara  15  tahun bagi  yang  membakar  hutan  dan  paling  berat  10  tahun yang  melakukan illegal  logging .  Pidana  paling  banyak Rp. 15.000.000,-. Rumusan sanksi dalam undang-undang ini  tidak  mengatur  rumusan  sanksi  minimum  sehingga seringkali  sanksi  pidana yang  dijatuhkan  tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  telah  dijelaskan tentang  hukum  positif  yang  mengatur  tentang  aturan- aturan  hukum  dan  penanganan  tindak  pidana  melalui sistem  peradilan  pidana  dalam  menegakkan  hukum. Dalam  pelaksanaannya,  ketentuan-ketentuan  hukum dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  telah  dilanggar  khususnya  adalah  adanya tindak pidana illegal logging .
Penanganan  kasus  tindak  pidana illegal  logging dalam  prakteknya  sangat  rumit  dan  tidak  mudah.  Selain masalah  instrumen  hukum  yang  menjadi  kendala  dalam
penegakan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya  di  atas,  ternyata  di  lapangan  terdapat  juga kendala-kendala  dalam  penanganannya.  Adapun  yang menjadi kendala-kendalanya adalah sebagai berikut : 8
1. Kurangnya  koordinasi  antara  sesama  penegak hukum dan dengan instansi yang terkait.
Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa instansi  yang  tergabung  dalam  suatu  sistem  peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri dari sub-sub sistem yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub  sistem  pengadilan,  dan  sub  sistem  lembaga pemasyarakatan.  Dalam  penegakan  hukum  dibidang kehutanan  khususnya illegal  logging ,  keempat  lembaga ini  memegang  peranan  yang  cukup  penting  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan kehutanan dan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya  harus  bekerjsama  secara  terpadu (integrated criminal justice system) , namun dalam prakteknya hal itu tidaklah  mudah  menerapkannya,  banyak  sekali  faktor- faktor  penghambat  yang  ditemukan  dalam  penyelesaian perkara  sehingga  suatu  perkara  yang  seharusnya  dapat segera  diselesaikan  akhirnya  tidak  terselesaikan  ataupun
8 Agus  Priyanto,  Sekretaris  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi, wawancara tanggal 19 Januari2016
kalau dapat diselesaikan tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.
Penyebab  hal  tersebut  salah  satunya  karena kurangnya  koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  itu sendiri  baik  dari  segi  proses  penyelesaian  perkaranya maupun  dari  segi  penegakan  hukumnya,  hal  ini  dapat diindikasikan  dari  banyaknya  kasus illegal  logging di mana  pelakunya  banyak  lolos  dari  jeratan  hukum terutama  pelaku  intelektualnya  seperti  pengusaha  kayu atau pemodal jarang yang behasil ditangkap. 9
Lemahnya  koordinasi  antar  instansi  penegak hukum  menimbulkan  tumpang  tindih  kewenangan  dan kebijakan  masing,  sehingga  sangat  rawan  menimbulkan konflik  kepentingan.  Penegakan  hukum  yang  tidak terkoordinasi  merupakan  salah  satu  kendala  dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging . 10
2.  Adanya  praktek  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme)  dalam  penanganan  tindak  pidana illegal logging
Adanya  praktek  KKN  merupakan  kendala  yang sangat  besar  karena  bagaimana  hukum  dapat  menjadi tegak  apabila  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri
9 M.  Joni,  PPNS  Polisi  Kehutanan  Provinsi  Jambi,  wawancara tanggal 6 Januari 2016.
10 M.  Joni,  PPNS  Polisi  Kehutanan  Provinsi  Jambi,  wawancara tanggal 6 Januari 2016.
melakukan  praktek  KKN.  Praktek  KKN  ini  merupakan kendala  dalam  budaya  hukum (legal  culture). Dalam kenyataannya  banyak  terjadi  penyimpangan  dengan adanya  praktek  KKN  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang seharusnya menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

## 3. Subyek atau pelaku tindak pidana
Subjek  atau  pelaku  yang  diatur  dalam  ketentuan pidana kehutanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada  pelaku  yang  secara  langsung  melakukan penebangan  kayu  ataupun  pengusaha  yang  melakukan transaksi kayu secara ilegal. Ketentuan pidana itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan illegal logging secara keseluruhan seperti korporasi,  pejabat  penyelenggara  negara  pegawai  negeri sipil, TNI/Polri dan pemilik sawmill . Secara  operasional  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih efektif
dioperasionalkan  di  lapangan  untuk  menjerat  pelaku langsung yang tertangkap tangan, namun untuk menjerat pelaku  intelektual  yang  turut  serta  atau  menyuruh melakukan masih terasa sulit, kecuali ada pengakuan dari pelaku  yang  ada  di  lapangan.  Subjek  atau  pelaku  tindak pidana  merupakan  kendala  dari  struktur  hukum. Kendalanya  adalah  para  aparat  penegak  hukum khususnya  penyidik  Polri  dan  PPNS  Kehutanan  masih
belum  dapat  menjerat  pelaku  intelektual  tindak  pidana illegal logging . 11
4.  Keterbatasan  anggaran  operasional  penegakan

## hukum
Selama  ini  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  kehutanan  khususnya illegal  logging tidak ditentukan  anggaran  atau  dana  tersendiri  secara  khusus, artinya  dalam  penegakan  hukum  tersebut  sama  seperti tindak  pidana  umum  lainnya,  sementara  proses penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tersebut memerlukan  biaya  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya.
Sementara  itu  hambatan  atau  kendala  penegakan hukum illegal logging di provinsi Jambi adalah
1. Pelaku  di  lapangan  Saat  mau  di  tangkap  mereka langsung  melarikan  diri  kehutan  dan  barang- barangnya  di  tinggalkan,  sopir  mobilnya  juga langsung terjun melarikan diri sehingga mobilnya di tinggalkannya, dan mobil inilah yang menjadi barang bukti dan tidak dapat di proses secara hukum.
2. Begitu  di  adakan  razia  orangnya  sdh  kabur  duluan karena  informasinya  sdh  bocor,  berarti  ada bekingnya baik dari aparat. 12
11 M.  Joni,  PPNS  Polisi  Kehutanan  Provinsi  Jambi,  wawancara tanggal 6 Januari 2016.
Kegiatan  operasi  untuk  menindak  para  pelaku tindak  pidana illegal  logging sepertinya  tidak  terlalu sulit.  Masalah  pelanggarannya  sebagian  besar  dapat ditemukan  langsung  di  lapangan  oleh  petugas,  seperti jumlah  kubikasi  kayu  melebihi  batas  toleransi.  Namun dalam  penyidikannya  ternyata  sangat  sulit  karena  di lapangan  memerlukan  jumlah  personel  yang  cukup banyak dan memerlukan sarana pengangkutan yang tidak sedikit.
Selain  itu,  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi kendala dalam hal menjerat pelaku tindak pidana illegal logging adalah dengan upaya represif. Upaya
penanggulangan  secara  represif  adalah  usaha-usaha, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil  sesudah  terjadinya  kejahatan.  Usaha  represif  ini merupakan  sanksi  yang  bertujuan  agar  pelaku  kejahatan tersebut  jangan  sampai  mengulangi  lagi  kejahatannya dan  masyarakat  merasa  cukup  puas  bahwa  hukum  telah ditegakkan.
Upaya  represif  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan antara lain :
12 M.  Joni,  PPNS  Polisi  Kehutanan  Provinsi  Jambi,  wawancara tanggal 6 Januari 2016.
a. Melakukan  penangkapan  kemudian  menindak  tegas pelaku illegal logging . Juga terhadap pengusaha yang mengelolanya  dengan  mengenakan  hukuman  badan atau  denda,  membayar  sejumlah  kerugian  akibat penebangan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Membatalkan  atau  mencabut  izin  Hak  Pengusahaan Hutan terhadap pengusaha pemegang Hak
Pengusahaan  Hutan  yang  tidak  memenuhi  atau melanggar  ketentuan  Tebang  Pilih  Indonesia  (TPI) dan Tebang Pilih Taman Indonesia (TPTI).
c. Melimpahkan  kasus-kasus  kejahatan  atas  hutan secepatnya  ke  pengadilan  untuk  diproses  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  menjatuhkan hukuman  yang  berat  bagi  pelaku-pelaku  kejahatan atas hutan. 13
Dari  kendala-kendala  yang  telah  diuraikan  di atas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan
diharapkan  dapat  meminimalisir  kendala-kendala  yang dihadapi.  Hal  ini  sangat  penting  dalam  upaya mewujudkan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana illegal logging .
13 M.  Joni,  PPNS  Polisi  Kehutanan  Provinsi  Jambi,  wawancara tanggal 6 Januari 2016.

## E. Daftar Pustaka
Dwidja  Priyanto,  2009, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara
Di Indonesia , PT. Rafika Aditama, Bandung. IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi,  2005, Korupsi dan  Illegal  Logging  dalam  Sistem  Desentralisasi,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Koesnadi  Hardjosoemantri,  1993, Hukum  perlindungan Lingkungan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan  Ekosistemnya ,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta. Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha;
Iwan Aminidin, 2006, Pemberantasan Illegal Logging Dan  Penyelundupan  Kayu:  Menuju  Kelestarian
Hutan  Dan  Peningkatan  Kinerja  Sektor  Kehutanan,
Wana Aksara, Banten.