## PENERAPAN HUKUM PIDANA ILLEGALFISHING DI WILAYAH LAUT BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Oleh : Andrye Harianto 1)
Indra Syahputra 2)
Gomgom T.P Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
andryeharianto@gmail.com 1) indrasyahputra@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The arrest   of perpetrators of  illegal fishing  in  Indonesian  sea waters is carried out with a number  of  different  modus  operandi    in  the  field,  the  vastness  of  Indonesia's  sea  area    , inadequate facilities and infrastructure and  the small number of investigators, therefore Law Enforcement  Parties  such  as  the    National  Police,  PSDKP,  Navy,  are  difficult  to  catch  the perpetrators of  illegal fishing   crimes,  so the law against Illegal fishing crimes do not run optimally, the problems in this study  are: What are  the forms of modus operandi  of  illegal fishing crimes in  Indonesian  sea waters?  How are the criminal law enforcement efforts by Law  Enforcement  Agencies  in  Indonesia  against  illegal  fishing    practices?      What  are  the obstacles to  criminal law   enforcement against perpetrators of  illegal fishing in  Indonesian sea  waters?  Research  Methods  are  a  type  of  normative  juridical  research.  According  to normative juridical research, it refers to legal norms contained in laws and regulations  and legal norms that exist in society. Normative juridical research or normative legal research is carried  out  by  examining  library  materials  which  are  secondary  data  and  are  also  called literature law research. Research Results  The mode of  fisheries crime  is mostly carried out with a lot of forgery of documents, such as in  permits that state the size of   the ship is not in accordance with the actual, in addition to the application of  KUHAP, in law enforcement  of fisheries  crimes,  can  also  be  done  with  a    Multi  Door    Approach  in  Law  Enforcement  of Illegal  Fishing,  Inhibition  of  fisheries  crimes    due  to  weak  regulations    the  legislation  that regulates it, as well as the limited number of  existing courts  to deal with fisheries crimes. The  lack  of  coordination  between  law  enforcement  officials    is  also  an  obstacle  to    law enforcement of  fisheries crimes.
Keywords : Criminal Law, IllegalFisihing, Positive Law

## ABSTRAK
Penangkapan pelaku tindak pidana illegal fishing diperairan laut Indonesia dilakukan dengan sejumlah  modus  operandi  yang  berbeda-beda  dilapangan,  luasnya  wilayah  laut  Indonesia, sarana  dan  prasana  yang  kurang  memadai  dan  sedikitnya  jumlah  penyidik  oleh  karena  itu Pihak  Penegak  Hukum  seperti  Polri,  PSDKP,  TNI  Angkatan  Laut,  sulit  untuk  menangkap para pelaku tindak pidana illegal fishing, sehingga penengakan hokum terhadap tindak pidana illegal  fishing tidak  berjalan  dengan  maksimal,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimana  bentuk-bentuk  modus  operandi  tindak  pidana illegal  fishing di  perairan  laut Indonesia?  Bagaimana  upaya  penegakan  hokum  pidana  oleh  Lembaga  Penegak  Hukum  di Indonesia terhadap praktik illegal fishing ? Apa hambatan penegakan hokum pidana terhadap
pelaku  tindak  pidana illegal  fishing di  perairanlaut  Indonesia?    Metode  Penelitian  adalah Jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Menurut  Penelitian  yuridis  normative  tersebut  mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma- norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Penelitian  yuridis  normative  atau  penelitian hokum  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  hokum  kepustakaan.  Hasil  Penelitian  Modus  tindak pidana perikanan banyak dilakukan dengan banyaknya pemalsuan dokumen, seperti di dalam izin  yang  tertera  ukuran  kapal  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya,  Selain  penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukandenganPendekatan  Multi  Door  Dalam  Penegakan  Hukum  Illegal  Fishing, Penghambat  tindak  pidana  perikanan  karena  lemahnya  peraturan  perundang  undangan  yang mengaturnya,  sertaterbatasnyapengadilan  yang  adauntukmenanganitindakpidanaperikanan. Kurangnya  kordinasi  antara  aparat  penegak  hukumn  juga  menjadi  penghambat  penegakan hokum tindak pidana perikanan.
Kata Kunci :Hukum Pidana , IllegalFisihing, Hukum Positif

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  mengatur  wilayah  perairan internasional  melalui  hokum  laut  terus mengalami  perkembangan,  dimulai  sejak adanya  deklarasi  hokum  laut  yang  selama ini  telah  dikeluarkan  seperti  diantaranya adalah  Deklarasi  Montevideo  mengenai hokum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi  yang  dilakukan  oleh  negara- negara  di  Amerika  Latin  terkait  dengan hokum laut yang penandatangannya dilakukan  pada  bulan  Agustus  di  Kota Lima, Ibu kota Peru. Dalam deklarasi yang telah  ditandatangani  tersebut  ditegaskan, secara  georafis,ekonomi,  maupun  sosial, memiliki  keterkaitan  yang  begitu  erat antara  tanah,  dengan  orang-orang  yang berdiam  di  darat,  serta  dibenarkan  dengan memberikan    prioritas  bagi  penduduk atauwarga yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan  kekayaan  dan  sumberdaya alam  laut  yang  dekat  dengan  wilayah pantainya.
Wilayah  laut  merupakan  wilayah yang  memiliki  sumberdaya  alam  yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat.  Salah  satu  yang  dihasilkan dari  laut  adalah  ikan  dan  terumbu  karang, selain  itu  terdapat  juga  hasil  bumi  bawah laut  seperti  minyak  dan  batu  bara  yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Selanjutnya dalam rangka
pelaksanaan
pembangunan nasional berdasarkan Wawasan
Nusantara, pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya tentunya dengan mengutamakan  kelestarian  sumberdaya ikan  dan  lingkungannya.  Wilayah  perairan yang  sangat  luas  selain  memberikan harapan dan manfaat  yang besar, tapi juga membawa  konsekuensi  dan  beberapa permasalahan,  antara  lain  banyaknya sea lane  of  communication ,  tidak  dipatuhinya hokum  nasional  maupun  internasional yang  berlaku  di  perairan  seperti illegal fishing .
Pada  tahap  inilah  peran  hokum khususnya hokum pidana sangat dibutuhkan  untuk  menjadi  media  kontrol dan pencegahan terhadap tindakan- tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun local tampaknya  merupakan  suatu  ancaman yang  cukup  serius  dalam  penegakan hukum.  Secara  factual  tindak  pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ketahun,  dan  terjadi  hampir  di  seluruh pelosok Indonesia.
Pertama,  pembenahan  di  bidang perangkathukum ( legal substance ). Kedua, pembenahan  kelembagaan  hukum  ( legal structure ).  Elemen  yang  tercakup  dalam bagian  ini  adalah  skema  kewenangan institusional. Ketiga, perbaikan etos, polakerja,  sikap,  orientasi  dan  persepsi ( legal  culture )  aparat  hokum  maupun masyarakat.  Penanganan  terhadap  tindak pidana  perikanan,  sebagai  suatu  bagian dari  system  penegakan  hukum,  hanya dapat  dilakukan  secara  baik  jika  ketiga komponen di atas saling mendukung.
Kontradiksi antara sub-sistem dengan  sub-sistem    yang  lain  akan berdampak  pada  hasil  penegakan  hokum itu  sendiri.  Demikian  juga  kontradiksi antara unsure-unsur dalam satu sub-sistem. Kekeliruan  konseptualisasi  tentang  konsep klasifikasi laut, akan berpengaruh terhadap perumusan otoritas institusional.
Kerancuan  alokasi  kewenangan  terhadap beberapa  institusi  dalam  menegakkan hokum akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hokum itu sendiri.
Demikian juga jika terjadi pertentangan antar beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan  institusional  dalam  bidang penegakan hukum. Ketidak jelasan kewenangan,  sebagai  akibat  dari  ketidak jelasan  pengaturan  terhadap  penegak hukum.
Sumberdaya ikan di wilayah perikanan Laut
Indonesia
yang cukupmelimpah  dan  beraneka  ragam apabila  pemanfaatannya  tidak  melebihi daya  dukung,  maka  akan  tetap  dapat menjamin  kelestarian  lingkungan  laut. Artinya,  tidak  terjadi  eksploitasi  hasil  laut Indonesia.  Sebaliknya,  jika  pemanfaatan hasil  laut  secara  berlebihan,  dan  tidak memperhatikan  daya  dukung  lingkungan maka  akan  mendatangkan  kerusakan lingkungan.
Ancaman terhadap kelestarian sumber  daya  ikan  terjadi  sebagai  akibat dari  pelaku  usaha  yang  memanfaatkan sumber daya ikan secara tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,  tidak  diatur,  atau  dikenal  dengani stilah illegal,  unreported,  Unregulated
(IUU) Fishing. Berdasarkan data
yang diinformasikan  oleh  Kementrian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  bahwa  pada  kuartal pertama  tahun  2020,  ada  44  kasus pencurian  ikan  ( llegal  fishing) dan perusakandalampenangkapan ikan ( destructive  fishing) dan  yang  diteruskan ke  proses  hokum  sebanyak  38  kasus. Penanganan  kasus  tersebut  dilakukan  oleh PPNS Perikanan Ditjen Pengawasan
Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP)
Salah  satukasus illegal  fishing di Tahun 2015 yang mengadili nahkoda kapal milik asing melalui
proses pengadilanyaitukasus Zhu Nian Le berkebangsaan Cina (Tiongkok) Nahkodakapal M.V. Hai. Fadijeratdenganpasal 100 juncto pasal  7 ayat  (2)  UU  nomor  31  tahun  2004 sebagaimana  dirubah  dengan  UU  nomor 45  tahun  2009  tentang  Perikanan.  Putusan Pengadilan Perikanan Ambon  menetapkan denda  sebesar  Rp  200  juta  kepada Nahkoda Kapal Hai Fa,
Keputusan  ini  tidak  memberikan  efek  jera karena  pelanggaran  yang  dilakukan  serta kejahatan  penangkapan  15  ton  ikan hiukoboi  ( carcharhiniuslongimanus )  dan hiumartil  ( sphymaspp )  tanpa  Surat  Layak Operasi  (SLO)  merupakan  tindak  pidana yang  sangat  merugikan  sumber  daya  laut juga melanggar kedaulatan negara.
Di  tahun  2021  saatini,  setelah pergantian Menteri KKP, Langkah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)  tidak  lagi  berkompromi  terhadap praktik illegal  Fishing di  wilayah  perairan Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan tindakan  tegas  terhadap  praktik  ilegal fishing  dan  destructive  fishing  serta penanganan penyelundupan Benih. Hinggakuartal I 2021, Ditjen PSDKP telah menangkap  72  kapal  dengan  rincian  12 kapal  asing  pelaku  illegal  fishing  (5  kapal berbendera Malaysia dan 7
kapalberbendera  Vietnam).  Sedangkan  60 lainnya  merupakan  kapal  ikan  Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional.
Dalam  100  harikinerja  Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  Ditjen  PSDKP telah melakukan penangkapan terhadap 72 kapal.  Puluhan  kapal  tersebut  langsung ditangani  secara  hukum.  Saat  ini,  ada  3 kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4 kapal  proses  persidangan,  5  kapal  telah dilakukan  penyerahan  ke  Jaksa  (P-21 Tahap II), 9 kapal dalam telah P-21 Tahap I,  32  kapal  dalam  proses  penyidikan,  8 kapal diberikan sanksi administrasi dan 11 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan.  Pada  proses  ini,  KKP bergerak bersama Kejaksaan RI.
Selain yang dilakukan oleh Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, penega  kanhukum  terhadap  praktik illegal fishing juga  dilakukan  oleh  Kepolisian Republik  Indonesia.  Beberapa  Tindakan hokum terhadap kasus tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh Polri diantaranya:
1. Penangkapan Kapal berbendara Asing  Vietnam  BV  4419  dan  DUC LOI 6/BL9333 TS yang telahmelakukan illegal fishing selama 20 tahun dan 6 tahun di Laut
NatunaPerairan Indonesia.
2. Penangkapan 3 Orang PelakuTindakPidana Illegal  Fishing oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung Jabung  Timur  (PolresTanjabtim).
TindakPidana Illegal
Fishing berupapenyelundupan  75.000  benih lobster  di  wilayah  ParitBengkok,
Kel.  Kampung  SingkepKec.  Muara Sabak  Barat,  Kab.  Tanjung  Jabung Timur.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  bentuk-bentuk  modus
operandi  tindak  pidana illegal  fishing di perairanlaut Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hokum  pidana  oleh  Lembaga  Penegak
Hukum  di  Indonesia  terhadap  praktik illegal fishing ?
3. Apa  hambatan  penegakan  hokum
pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal  fishing di  perairan  laut Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN 1.Tipeatau Jenis Penelitian
Penelitian  dengan  judul Penerapan Hukum  Pidana Illegal  Fishing Di Wilayah  Laut  Berdasarkan  Hukum Positif  Indonesia adalah  Jenis  penelitian yuridis normatif. Menurut Penelitian yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  dan norma-norma  hukum  yang  ada  dalam masyarakat.  Penelitian  yuridis  normative atau  penelitian  hokum  normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  merupakan  data  sekunder dan  disebut  juga  penelitian hokum kepustakaan.
2.Jenis Data dan Sumber Data Penelitian  hokum  normatif  yang menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan dan berdasarkan kepada data sekundersaja, maka  bahan  hukum  yang  digunakan  dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:
a. Bahan  hukum  primer,  adalah  bahan yang  secara  langsung  terkait  dengan penelitian  yakni  kasus-kasus illegal fishing
b. Bahan  hokum  sekunder,  yaitu  bahan- bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  yang berupa  buku-buku,  karyai  lmiah,  atau hasil  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan- bahan  yang  dapat  member  petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer  atau  bahan  hokum  sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah,  suratkabar,  internet,  dan  lain sebagainya.
3.Teknik Pengumpulan Data Penelitian hokum normative dilakukan  dengan  pengumpulan  bahan hokum  dengan  dibedakan  dalam  dua tahapan, yakni:
1. Penelitian  pendahuluan  ( preliminary research) yakni kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum, terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan  hokum  normatif.  Dengan demikian, penelitian pendahuluan adalah  penelitian  untuk  kepentingan proposal.
2. Penelitian tahan kedua, yakni penelitian setelah  selesai  melakukan  proposal untuk dilanjutkan
Berkenaan data
yang digunakanhanya  data  sekunder  jadi  teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara penelitian  kepustakaan  ( library  research ), studi  ini  dilakukan  dengan  jalan  meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan  data  dan  informasibaik yang berupabuku, karanganilmiah, peraturan  perundang-undangan  dan  bahan tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini,  yaitu  dengan  cara  mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. HASIL DAN PENELITIAN
Upaya  Penegakan  Hukum  Pidana  Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik Ileegal Fishing A.Penerapan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) TerhadapTindakPidana Illegal Fishing
1. Penerapan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  mencakup  seluruh  prosedur acara  pidana,  yaitu  mulai  dari  proses tingkat  penyelidikan  dan  penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  mengatur  bagaimana  negara melalu  ialat-alatnya  melaksanakan  haknya untuk  memidana  dan  menjatuhkan  pidana, jadiberisi  acara  pidana.  Kedudukan  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana sebagai lex generalis yang mengaturhal-hal yang  belum  diatur  dalamUndang-  Undang Perikanan  sebagai lex  specialis. Jadi,
sepanjang  belum  diatur  di  dalamUndang- Undang  Perikanan  masih  tetap  berlaku peraturan  umum  yang  ada  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perbandingan
Hukum  Acara  Pidana  mengatur  mengenai penyelidikan,  sedangkan  dalamUndang- Undang Perikanan tidak mengatur mengenai  penyelidikan,  tetapi  mengatur mengenai  penyidikan.  Penyidikan  dalam Undang-Undang  Perikanan dilakukan oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,
Penyidik Perwira TNI AL,  dan/atau  Penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan  koordinasi  dalam  penanganan illegal  fishing.  Koordinasi  diperlukan selain  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi
dan tukarmenukar data, informasi, sertahal lain yang  diperlukan  dalam  rangka  efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian  tindak  pidana  perikanan.
Dalam rangkamendukungkelancaranpelaksanaant ugaspenyidikanterhadaptindakpidanadibid angperikanan, makatelahdibentukantara lain:
a. Forum KoordinasiPenanganan
Tindak  Pidana  di  Bidang  Perikanan Forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
PerikananNomor: PER.11/MEN/2006
tanggal  16 Pebruari  2006, yang mempunyai  tugas  mengkoordinasikan kegiatan  penyidikan  tindak  pidana  di bidang  perikanan  yang  dilaksanakan oleh masing-masing instansiterkait agar efektif,  efisien,  dan  memenuhi  rasa keadilan.
Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di
2. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana

## Illegal Fishing
Masalah  kewenangan  penyidik  sangat penting,  bila  dikaitkan  dengan  penegakan hukum,  karena  penegak  hokum  dipastikan berwenang  dalam,  melakukan  penyidikan terhadap  suatu  kasus  yang  terjadi  di  laut
sampai  penyidik  itu  sendiri  menyerahkan berkas  perkara  kepada  Kejaksaan  Negeri sebagai  penuntut  umum.  Untuk  tidak menimbulkan salah pengertian antar penegak hukum, maka penerapan kewenangan  ini  perlu  disadari  bersama, bahwa penegak hokum bukan semata-mata untuk  mencari  kepentingan  sendiri,  tapi pola  tindak  dan  pola  laku  tiap  aparat penegak  hokum  harus  mempunyai  prinsip yaitu  hukum  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  harus  ditegakkan. Dalam undang-undang sudah jelas memberikan  kepastian  hokum  bagi  setiap pelanggaran di laut, maka upaya menciptakan rasa keadilan harus ditegakkan  dengan  tidak  mengurangi kewenangan masing-masing aparat penegak  hukum  di  perairan  Indonesia, sebagai  pejabat  penyidik  tindak  pidana perikanan  khususnya  tindak  pidana  illegal fishing.  Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan pola piker sektoral dari masing-masing aparat.
Ketentuan  tentang  penyidikan  terhadap tindak pidana perikanan  diatur dalamPasal 73 Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009 Perubahan  Atas  UndangUndangNomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan,  yaitu terdiri dari Penyidik Pegawai  Negeri  SipilPerikanan,  Penyidik Perwira  TNI  AL,  dan  Pejabat  Polisi Negara Republik Indonesia. Perlu diketahui  bahwa  dengan  adanya  tiga institusi  penyidik  dan  tiga  pejabat  yang berwenang  mengangkat  yaitu  penyidik Perwira  TNI  AL  diangkat  oleh  Panglima TNI,  penyidik  Polri  diangkat  oleh  Kapolri dan PPNS Perikanan diangkat berdasarkan usul  kementerian  yang  bersangkutan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.
Kedudukan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidanasebagai lex generalis yang  mengatur  hal-hal  yang  belum  diatur dalamUndang-  Undang  Perikanan  sebagai lex  specialis. Jadi,  sepanjang  belum  diatur di dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Penerapan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  dimulai  dari  penyelidikan. Dalam hal penyidikan telah dimulai, maka penyidik  segera  member  tahukan  hal  itu kepada pihak kejaksaan (dibuatkan SPDP). Untuk  keperluan  penyidikan,  penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penggeledahan Penyitaan
Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal

## Fishing
Tindakan  penenggelaman  terhadap  kapal pelaku Illegal Fishing yang tidak memiliki dokumen  resmi  atau  melanggar  ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004 TentangPerikanan  (UU  Perikanan).  Pasal 69  ayat  (1)  UU  Perikanan  menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi  melaksanakan  pengawasan  dan penegakanhukum  di  bidang  perikanan dalam  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara  Republik  Indonesia.  Sedangkan Pasal  69  ayat  (4)  berbunyi,  dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik  dan  atau  pengawas  perikanan dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa pembakaran  dan  atau  penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada  ketentuan  Pasal  76  Huruf  A  UU Perikanan,  bahwa  benda  atau  alat  yang digunakan  atau  dihasilkan  dari  pidana perikanan dapat dirampas atau
dimusnahkan
setelah mendapat
persetujuan pengadilan.Upaya nyata pemberantasan  praktik Illegal  Fishing tersebut,  Presiden  Joko  Widodo  telah memerintahkan aparat keamanan dilapangan  dapat  bertindak  tegas,  apabila diperlukan  laksanakan  menenggelamkan kapal asing  yang  mencuri  ikan  di  perairan Indonesia.  Hal  ini  tentunya  dilakukan sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku,
seperti  mengamankan  kru  kapal  terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman  terhadap  kapal.  Akibat perbuatan  pelaku Illegal  Fishing setiap tahunnya  Indonesia  mengalami  kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan penenggelaman kapal pelaku Illegal Fishing merupakan  salah  satu  kewajiban
Negara
untuk mengamankan kekayaanalam dan laut Indonesia.
Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL,  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  telah  melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal  ikan  asing  yang  telah  terbukti melakukan  praktek Illegal  Fishing di wilayah  perairan  Indonesia.  Aksi  ini menjadi  peringatan  keras  buat  para pelaku Illegal Fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan  dan  penegakan  hukum  di wilayah laut Indonesia. Eksekusi
penenggelaman  kapal  ini  dilakukan  di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014.  Ada  tigakapal  ikan  yang  ditembak, diledakkan,  dan  akhirnya  ditenggelamkan oleh  jajaran  penegak  hokum  laut  di Indonesia,  TNI  AL,  Bakorkamla,  dan KKP.  Hal  ini  merupakan  langkah  awal, kedepan tindakan tegas berupa penengggelaman kapal asing pelaku Illegal Fishing akan  terus  dilakukan  untuk menimbulkan  rasa  jerak  pada  pelakunya. Tindakan  tegas  berupa  penenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana Illegal  Fishing wilayah  laut  Indonesia, bertujuanuntukmenunjukkanketegasan  dan keseriusanPemerintah
Indonesia
dalammelindungikedaulatan  wilayah  dan hasilalam yang dimilikinya, serta, diharapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera, sekaligus  wujud  nyata  upaya  Pemerintah untuk  menerjemahkan  vis  porosmaritim yang  tengah  digencarkan  pemerintah dalam  satu  tahun  terakhir,  terutama  yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.
Salah  satu  contoh  kasus  di  Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Kamis  tanggal  30  Oktober  2014,  pukul 16.00  WIB  terdakwa  selaku  KM.  LAUT NATUNA  28  mengoperasikan  kapal penangkapan  ikan  KM.  LAUT  NATUNA 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56.000’  LU  –  1060  49.000’  BT.  yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan  Republik  Indonesia  di  Zona Ekonomi EkonmiEksklusif Indonesia (ZEEI)  tepatnya  di  perairanlaut  Cina Selatan/peraianNatuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh  Penyidik  Lantamal  IV  Tanjung pinang ditemukan kapal KM.LAUT NATUNA 28 tertangkap saat menggunakan  alat  penangkap  ikan  trawl dan  ditemukan  hasil  tangkapan  ikan campuran  sekitar  100  kg.  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Perikanan  Tanjung pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa  Mr.  Sangwiam  Srisom  oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  3  (tiga) tahun,  denda  sebesar  Rp.500.000.000,- (lima  ratus  juta  rupiah),  menetapkan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3 (tiga) bulan
Sanksi  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim kepada  Terdakwa  dalam  kasus  ini  sudah tepat  yaitu  pidana  penjara  3  (tiga)  tahun, denda  sebesar  Rp.500.000.000,-  (lima ratus  juta  rupiah),  menetapkan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga) bulan.  Menyatakan  Barang  bukti  (kapal dan  se  isinya)  Dirampas  untuk  negara. Putusan  yang  ditetapkan  oleh  hakim terhadap  kasus  pencurian  ikan  ( Illegal Fishing )  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPP-RI ) sudah menerapkan penjatuhan pidana  denda  dan  perampasan  kapal  ikan KM.  LAUT  NATUNA  28  alias  KM. SUDHITA  berbendera  Thailand  beserta isinya  dengan  pidana  penjara  disertai
dengan  denda  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  92  UndangUndangNomor 45  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan.
Hakim  sudah  merealisasikan  ketentuan pasal  92  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-UndangNomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan  yang  memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara  pencurian  ikan  ( Illegal  Fishing ) di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia (ZEEI)  perairan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPP-RI ). Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap kasus pencurian ikan ( Illegal

## Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum
Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak  Hukum  dapat  menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing  –  masing,  sehingga  sangat  rawan menimbulkan konflik kepentingan.
Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan  salah  satu  kendala  dalam penanggulangan kejahatan Illegal Fishing . Proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan hingga kepersidangan membutuhkan biaya yang  sangat  besar,  proses  hukum  yang sangat panjang dan sarana / prasarana yang sangat  memadai  membutuhkan  keahlian khusus  dalam  penanganan  kasus  tersebut. Dalam  satu  Instansi  tentu  tidak  memiliki semua  komponen,  data/informasi  ataupun sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan dalam  rangka  penegakan  hukum.  Oleh karena  itu  diperlukan  koordinasi  dan kerjasama  yang  sinergis  antar  Instansi yang  terkait  dalam  upaya  penegakan hokum  terhadap Illegal  Fishing tersebut.
Dalam  pemberantasan  kejahatan Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia seringditemuibahwa yang merupakan salah satukendaladalampemberantasan Illegal Fishing
ialahdisebabkan oleh
kurangnyakoordinasi  yang  efektif  dan efisien  antara  berbagai  Instansi  yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri  Kelautan  dan  PerikananNomor
PER/11/MEN/2006  tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum
Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  Di Bidang  Perikanan  yaitu  dalam  hal  ini terdapat  10  (sepuluh)  Instansi  yang  terkait yang  berada  dalam  satu  mata  rantai pemberantasan Illegal Fishing yang sangat menentukan  proses  penegakan  hokum kejahatan  perikanan  yaitu  :  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia.
TNI - Angkatan Laut, K
4. SIMPULAN
1. Modus  tindak  pidana  perikanan banyak dilakukan dengan banyaknya pemalsuan  dokumen,  seperti  di dalam izin yang tertera ukuran kapal tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
2. Selain  penerapan  KUHAP,  dalam penegakan  hokum  tindak  pidana perikanan,  dapat  juga  dilakukan dengan  Pendekatan  Multi  Door Dalam  Penegakan  Hukum  Illegal Fishing.
3. Penghambat tindak pidana perikanan karena lemahnya peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani  tindak  pidana  perikanan. Kurangnya  kordinasi  antara  aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hokum tindak pidana perikanan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku-Buku
Ansori,  Muhammad.,  Siregar,  Syawal
Amry.,  Nasution,  Muhammad Yasid., HukumPidana, CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2019.
Anwar    Chairul, Horizon  Baru  Hukum Laut Internasional , Rhineka Cipta, Jakarta, 1998 Arief NawawiBarda, KebijakanLegislatifdalamPenan

## ggulanganKejahatandenganPidana
Arief    NawawiBarda, MasalahPenegakan
Hukum Pidanadalam PenanggulanganKejahatan , Jakarta, Kencana, 2008 Arief NawawiBarda, BeberapaAspekPenegakan  dan Pengembangan  Hukum  Pidana ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2005 Arief    NawawiBarda, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana
(PerkembanganPenyusunanKon sep  KUHP  Baru) ,  cet.  1,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2014
Penjara ,  cet.  3,  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010
A.V,  Dicey. Pengantar  Studi  Hukum Konstitusi., Bandung:  Nuasa Media, 2007
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020 Diantha, I Made Pasek., MetodologiPenelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori  Hukum, Prenada  Media
Group, Jakarta: 2018.
E  Mantjoro  Dan  Potoh  O, Internasional
Fishier Policy (KebijaksnaanPerikananInternas ional), Alumni, Bandung, 1993
Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya  Atma  Pusaka, Yogyakata: 2014.
Mahmudah,  Nunung., Illegal  Fishing , SinarGrafika, Jakarta: 2015. Mudzakkir,  “ Posisi  Hukum  Korban
KejahatandalamSistemPeradila n Pidana ”, Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum Uiniversitas Indonesia, Jakarta, 2001 ______________, Illegal Fishing: PertanggungjawabanPidanaKoor porasi  di  Wilayah  Perairan
Indonesia, SinarGrafika, Jakarta; 2015.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori- Teori dan KebijakanPidana , cet.
4, Bandung: Alumni, 2010,
Najih    Mokhamad, Politik  Hukum  Pidana Pasca  Reformasi:  Implementasi Hukum PidanasebagaiInstrumendalam Mewujudkan  Tujuan  Negara , Malang:  In-Trans  Publishing, 2008
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Hukum  Penitensier  Indonesia , edisi  ke-2,  cet.  2,  Jakarta: SinarGrafika, 2012
Rahardjo    Satjipto, MasalahPenegakan Hukum: SuatuTinjauanSosiologis ,
Bandung: SinarBaru, 2005
Soekanto  Soerjono, Faktor-Faktor  yang MempengaruhiPenegakan Hukum ,  Jakarta:  Rajawali  Press, 2005

## B.PeraturanPerundang-Undangan
Undang  -  UndangNomor  9  Tahun  1985 TentangPerikanan.
Undang-UndangNomor  31  Tahun  2004 TentangPerikanan.
Undang-UndangNomor  45  Tahun  2009 TentangPerikanan.
Undang-UndangNomor  32  Tahun  2014 TentangKelautan.
Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008
TentangPelayaran.
Perpres  115  Tahun  2015  tentangSatuan Tugas
PemberantasanPenangkapan
Ikan  Secara  Illegal  (  Illegal
Fishing). Perpres  178  Tahun  2014  Tentang  Badan Keamanan Laut. Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentangRencana  Aksi  Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing . Peraturan Menteri Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2014 TentangPerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan PerikananNomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha PerikananTangkapDi Wilayah  PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia AryuniYuliantiningsih, Pendekatan  Multi Door  Dalam  Penegakan  Hukum UntukMemberantas Illegal Fishing  dan  KejahatanLainnya di  Indonesia ,  Jurnal  LPPM,  Vol 10, No 1, 2020 Hartiwiningsih, dkk. 2014. EvaluasiKebijakan PROPER oleh Kementerian Erna Dewi, Penegakan Hukum TerhadapPelakuPencurian  Ikan Oleh  Warga  Negara  Asing  di Wilayah Laut Teritorial Indonesia, Sai Wawai Publishing, Lampung: 2014.
Arief    NawawiBarda,  “ Perlindungan Korban Kejahatandalam Proses PeradilanPidana ”,  Jurnal  Hukum  Pidana dan  Kriminologi,  Vol.  1,  No.1, 1998.
Fachry  Bey,  “Sejarah  Viktimologi”,
Proceeding PelatihanViktimologi  Indonesia ,
Fakultas  Hukum,  Universitas JenderalSoedirman,  Purwokerto 18-20 September 2016. Oksimana Darmawan, PertanggungjawabanPidanaKorp orasi Dalam Illegal Fishing   di   Indonesia: Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AM B,  JurnalYudisial  Vol.  11  No.  2 Agustus 2018.
Ellen  Benoit,  “Not  Just  a  Matter  of
Criminal Justice: States, Institutions, and North
American Drug Policy”, Sociological  Forum ,  Vol.  18, No. 2, Juni, 2003. Mawardi Khairi, Politik Hukum Pemerintah Dalam PenangananTindakPidanaPerika nan( IllegalFishing ) di Indonesia,  Jurnal  Fiat  Justitia, Vol. 2, No.2, Juni 2016. Romulus, KewenanganPengawasan Antara Dinas Kelautan dan PerikananProvinsiKalimatanBar at  (Kalbar)  dan  TNI  Angkatan latu Beserta POLAIR POLDA Kalimantan Barat BerdasarkanUndang-Undang NOmor 45 tahun 2009 tentangPerikanan ,
PublikasiIlmiahTesis. Nandio  Bagus  Tama,  TindakPidana Illegal Fishing Dalam  Kajian  Hukum Pidana Indonesia dan Kriminologi, JurnalIlmiah Hukum, Vol 25 No, 9, 2019 Wigit Adi Sasminto, KriminologiTerhadapTindakPid anaPenangkapan Ikan SecaraIlegal ,Jurnal  Negara  dan Keadilan, Vol 1, No, 2, 2021 Yuheni  Tarida  Kendal, Illegal  Fishing Dari  Perspektif  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (Kuhap ), JurnalIlmu  Hukum Reusam, Volume XI Nomor 1 (April 2021), Yusuf  Istanto,SH.,MH, Peneggalaman Kapal  Pelakun    Illegal    Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di  Indonesia ,
Jurnal  Panorama,  Vol  2,  No,  1,
2015
D.Internet https://www.cnbcindonesia.com/news/202 10415161057-4-238189/100- haritrenggono-jadi-menteri-kkp- tangkap-72-kapal-
ilegal,diaksestanggal30
April 2021, Pukul 21.00 WIB, di Kota
Medan
https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp- sidik-3-kapal-illegal- fishingyang-ditangkap- bakamla/full&view=ok,diaksest anggal  30  April  2021,  Pukul 21.00 WIB, di Kota Medan https://humas.polri.go.id/2021/03/19/polre s-tanjung-jabung-timur- berhasilmenangkap-tiga-orang- pelaku-tindak-pidana-illegal- fishing/,diaksestanggal  30  April 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
Ichsan,  Reza  Nurul,  Eddi  Surianta,  and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." Jurnal Darma Agung 28.2 (2020): 187-210. Nasution, L. , Ichsan, R.N. , Dewi, M.A. , Surya,
B.P. , Sumastuti,
E. Emerging Supply and Demand as  a  Mix  of  Social,  Economic,
and Psychological Factors ,
Journal  of  critical  reviews JCR.2020;  7  (17)  :  421-424. http://www.jcreview.com/?mno =19953
NASUTION,  Lukman;  ICHSAN,  Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN  ALUMNI  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. PKM Maju
UDA , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at:
http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/vie
w/702
Ichsan,  R.  N.  (2020).  PENGARUH
PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA
KARYAWAN  PADA  PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. JurnalIlmiah METADATA , 2 (1), 71-77.
Ichsan,  R.  N.  (2020).  PENGARUH
SISTEM INFORMASI

## MANAJEMEN
TERHADAP

## KINERJA  PEGAWAI  BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG
MEDAN. JurnalIlmiah
METADATA , 2 (2), 128-136.