E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## ANALISIS  SWOT  MENGENAI  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  VAKSINASI COVID-19 DI DKI JAKARTA

## Nuraini Fikri, Amal Chalik Sjaaf
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Indonesia Email: nurainifikri09@gmail.com, amal.c.sjaaf@ui.ac.id

## Abstrak
Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  dengan  ketercapaian  vaksinasi  COVID- 19 tertinggi di Indonesia. Pada 30 September 2021, untuk vaksinasi program total dosis  pertama  telah  yang  diberikan  mencapai  116.9%  dengan  proporsi  65% penerima  vaksin  memiliki  KTP  DKI  Jakarta.  Kemudian  untuk  dosis  dua  telah mencapai  86.6%  dengan  proporsi  66%  penerima  vaksin  ber  KTP  DKI  Jakarta. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan,  kelemahan,  kesempatan  dan  ancaman  yang  dihadapai  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa kebijakan vaksinasi  yang  diperoleh  melalui  situs  resmi  pemerintah  dan  berita-berita  terkait pelaksanaan vaksinasi di DKI Jakarta yang dimuat di media elektronik pada rentang waktu  15  Januari  2021  hingga  30  September  2021.  Hasil  yang  didapatkan  adalah kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  dan  adanya  aplikasi  JAKI  merupakan  suatu peluang untuk bisa menerapkan kebijakan vaksinasi secara maksimal.
Kata Kunci : vaksinasi covid-19; dki jakarta; analisis swot

## Abstract
The province of DKI Jakarta has the highest COVID-19 immunization success rate in Indonesia. As of September 30, 2021, 116.9% of vaccine recipients have received their  first  dosage,  with  65  percent  of  vaccine  recipients  having  a  DKI  Jakarta  ID card. After that, it reached 86.6 percent for the second dosage, with 66 percent of vaccine recipients holding a DKI Jakarta ID card. The goal of this study is to use a SWOT analysis to assess the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that the  DKI  Jakarta  Provincial  Government  faces  in  implementing  the  COVID-19 immunization policy in DKI Jakarta. Secondary data was used, such as vaccination policies  collected  from  the  government's  official  website  and  news  related  to  the implementation of vaccination in DKI Jakarta published in electronic media for the period  January  15,  2021,  to  September  30,  2021.  The  results  obtained  are  a collaboration with various parties and the application JAKI is an opportunity to be able to implement vaccination policies to the fullest.

## Keywords: covid-19 vaccination; dki jakarta; swot analysis

## Pendahuluan
Pada Desember 2019 di Wuhan, China ditemukan virus jenis baru yang menyerang pernafasan manusia dan menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut penderita yang keluar saat batuk atau bersin (Saputra & Salma, 2020). Pada 26 Februari 2020,  jumlah  kasus  positif  didunia  mencapai  81.109  kasus,  dan  kasus  di  luar  China mencapai  2.918  kasus  di  37  negara  dengan  total  44  kasus  kematian  (WHO,  2020b, 2020c).  Menanggapi  hal  tersebut,  organisasi  kesehatan  dunia  atau world  health organization (WHO)  menetapkan  wabah  penyakit  akibat  virus  corona  (COVID-19) sebagai pandemi global. Di Indonesia, wabah COVID-19 dilaporkan pertama kali pada 2  Maret  2020  dengan  total  2  kasus,  kemudian  pada  31  Maret  2020  jumlah  kasus meningkat  menjadi  1.528  kasus  positif  dan  136  kasus  kematian  (Satuan  Tugas Penanganan  COVID-19,  2020).  Sebagai  respon,  pada  31  Maret  2020,  Presiden  Joko Widodo  menetapkan  status  darurat  kesehatan  masyarakat  melalui  Keputusan  Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, 2020; Presiden RI, 2020).
Berbagai  upaya  untuk  menangani  COVID-19  telah  dilakukan,  seperti  melakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang kemudian diubah menjadi  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  mikro  (PPKM  Mikro)  sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Coronavirus Disease Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Menteri Dalam Negeri, 2021).
Pada  30  September  2021,  total  kasus  COVID-19  di  Indonesia  telah  mencapai 4.215.104 kasus dengan 141.939 kasus kematian. Provinsi DKI Jakarta masuk kedalam 10 provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi di Indonesia (Satuan Tugas Penanganan COVID-19,  2021b).  Jika  dilihat  dari  usia,  kasus  COVID-19  tertinggi  terjadi  pada kelompok usia 31 hingga 45 tahun, kemudian diikuti olehh kelompok usia 46 hingga 49 tahun.  Sedangkan  untuk  kasus  kematian  tertinggi  karena  COVID-19  terjadi  pada kelompok  usia  60  tahun  keatas  dengan  prevalensi  43.8%  dari  total  kasus.  Jika  dilihat berdasarkan  jenis  kelamin,  prevalensi  laki-laki  yang  terinfeksi  virus  sars-cov-2  lebih besar  dibandingkan  dengan  perempuan.  Sedangkan  penyakit  komorbid  yang  paling banyak  dimiliki  oleh  pasien  COVID-19  ialah  hipertensi  (52.1%),  diabetes  mellitus (33.6%)  dan  penyakit  kardiovaskular  lainnya  (20.9%).  Kemudian  penyakit  komorbid yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia adalah hipertensi (19.2%), diabetes mellitus (15.3%) dan penyakit kardiovaskular (10%) (Karyono & Wicaksana, 2020).
Karena  tingginya  kasus  COVID-19  dan  tingginya  kelompok  usia  produktif  yang menderita  COVID-19,  serta  telah  ditemukan  vaksin  COVID-19  yang  telah  dinyatakan aman  oleh  organisasi  terkait,  serta  sudah  direkomendasikan  pula  oleh  WHO  untuk pemberian  vaksin  kepada  kelompok  prioritas  maka  Pemerintah  menetapkan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  sebagai  upaya untuk mencegah kesakitan dan kematian, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan imun  masyarakat  kelompok  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2021b).
Vaksinasi  adalah  pemberian  vaksin  yang  khusus  diberikan  dalam  rangka menimbulkan  atau  meningkatkan  kekebalan  seseorang  secara  aktif  terhadap  suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau  hanya  mengalami  sakit  ringan  dan  tidak  mnejadi  sumber  penularan.  Sedangkan vaksin  adalah  produk  biologi  yang  berisi  antigen  berupa  mikroorganisme  yang  sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme  yang  telah  diolah  menjadi  toksoid  atau  protein  rekombinan,  yang ditambahkan  dengan  zat  lainnya,  yang  bila  diberikan  kepada  seseorang  akan menimbulkan  kekebalan  spesifik  secara  aktif  terhadap  penyakit  tertentu  (Kementerian Kesehatan RI, 2021b).
Vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia  mulai  dilaksanakan  pada  13  Januari  2021 dengan  Presiden  RI  menjadi  orang  pertama  yang  menerima  suntikan  cairan  vaksin COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2021c). Hingga 30 September 2021, 91.07 juta (43%)  penduduk  Indonesia  telah  menerima  dosis  pertama  dan  51.1  juta  (24.54%) penduduk telah menerima dosis kedua, dimana Indonesia masih dibawah target WHO, yaitu 40% penduduk telah menerima dosis lengkap pada akhir tahun 2021 (Kementerian Kesehatan RI, 2021b). Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan program vaksinasi pada 15 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pada 30 september 2021, DKI Jakarta  telah  memvaksinasi  116.9%  penduduk  dengan  dosis  pertama  dan  86.6% penduduk  dengan  dosis  penuh  (Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  DKI Jakarta, 2021).
Penelitian  ini  membahas  penanganan  COVID-19  melalui  implementasi  kebijakan vaksinasi  di  DKI  Jakarta  dan  sangat  dibutuhkan  sebagai  bahan  kajian  bagi  pemerintah provinsi  DKI  Jakarta  dan  provinsi  lainnya  mengenai  strategi  implementasi  kebijakan vaksinasi  COVID-19  untuk  menanggulangi  COVID-19.  Peneliti  menggunakan  metode SWOT  dengan  menganalisis  secara  sistematis  tentang  kekuatan,  kelemahan,  peluang, dan  ancaman  terkait  implementasi  kebijakan  untuk  merumuskan  strategi  yang dibutuhkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan provinsi lainnya dalam mempercepat vaksinasi  COVID-19.  Selain  itu,  peneliti  memberikan  saran  untuk  membantu pengembangan  lebih  lanjut  dari  strategi  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di  DKI Jakarta.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data  sekunder  berupa  kebijakan-kebijakan  terkait  vaksinasi  COVID-19  di  kota  depok. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diperoleh melalui situs resmi (https://covid19.go.id/ dan  https://corona.jakarta.go.id/id).  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  data
tambahan  berupa  siaran  pers  resmi,  berita-berita  yang  dimuat  pada  media  lokal  dan nasional pada rentang waktu 15 Februari 2021 hingga 30 September 2021.
Kebijakan-kebijakan  tersebut  nantinya  akan  dianalisis  dengan  menggunakan analisis  SWOT  ( strength,  weakness,  opportunity,  and  threat ).  Analisis  ini  merupakan tools perencanaan  strategis  yang  banyak  digunakan  dalam  program  pengembangan masyarakat,  kesehatan  dan  pendidikan.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  kekuatan positif  yang  dimiliki,  masalah-masalah  potensial  yang  dapat  ditemukan  dan  mungkin diatasi serta akan membahas dan menyoroti semua karakteristik, hubungan dan sinergi antara variable internal dan eksternal dari kebijakan vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
A. Hasil Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19
Aspek Internal Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) Analisis Strategis 1. Vaksinasi COVID-19 dibutuhkan  oleh  warga DKI Jakarta 2. Lokasi dan jadwal vaksinasi  yang  mudah diakses dan mendukung 1. Tenaga  vaksinator  yang kurang memadai Analisis Eksternal Opportunity (Kesempatan) SO Strategy ( Strength Opportunity ) WO Strategy ( Weakness Opportunity ) 1. Adanya  kerja  sama  dari berbagai pihak SO1 :  Vaksinasi  COVID-19 dapat terimplementasikan karena adanya kerja sama dari berbagai pihak WO1 :  Melakukan  kerja  sama dengan  pihak  terkait  agar kebutuhan  tenaga  vaksinator dapat tercukupi Threat (Ancaman) ST Strategy ( Strength Threat ) WT Strategy ( Weakness Threat )
1. Masyarakat  memilih  jenis vaksin tertentu 2. Masyarakat masih khawatir untuk di vaksin ST1 : Mengedukasi masyarakat terkait vaksin COVID-19 agar mau divaksinasi dan mau menggunakan  jenis  vaksin yang tersedia WT1 :  Memastikan  tenaga vaksinator terlatih dapat tersedia agar seluruh masyarakat  dapat  menerima vaksinasi COVID-19

## 1) Analisis kekuatan (Strength)
1. Vaksinasi COVID-19 dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta tergolong kedalam 10 provinsi dengan insiden kasus
COVID-19  tertinggi  di  Indonesia  (Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19, 2021a).  Sehingga  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di  DKI  Jakarta  sangat dibutuhkan  untuk  mencegah  kesakitan  dan  kematian  akibat  COVID-19  serta mencapai herd immunity . Selain itu, untuk mempercepat vaksinasi, pemerintah menjadikan  sertifikat  vaksinasi  sebagai  syarat  dalam  berkegiatan  di  DKI Jakarta (Fitri Sartina Dewi, 2021).
2. Lokasi dan jadwal vaksinasi yang mudah diakses dan mendukung
Pada  awal  dilaksanakannya  vaksinasi  COVID-19,  pemerintah  provinsi DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan 477 fasilitas pelayanan kesehatan baik  puskesmas,  klinik,  rumah  sakit  pemerintah  maupun  rumah  sakit  swasta (Velarosdela, 2021). Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah provinsi dki Jakarta  membuat  program  layanan  vaksinasi  akhir  pekan  di  puskesmas  dan sentra  vaksinasi  pada  44  kecamatan  dan  290  kelurahan  di  seluruh  dki  Jakarta (Wijayaatmaja, 2021).
2) Analisis kelemahan (Weakness)
1. Tenaga vaksinator yang kurang memadai Pada  awal  dilaksanakannya  vaksinasi  di  DKI  Jakarta,  terdapat ketimpangan  jumlah  tenaga  vaksinasi  (vaksinator)  jika  dibandingkan  dengan jumlah  penerima  vaksin.  Jumlah  vaksinator  yang  ada  berjumlah  6.000  orang sedangkan  penerima  vaksin  berjumlah  3  juta  orang.  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  4638  Tahun  2021,  satu  vaksinator  diperkirakan mampu  memberikan  pelanan  maksimal  70  sasaran  per  hari.  Oleh  karena  itu, diperlukan penambahan jumlah vaksinator (Kementerian Kesehatan RI, 2021a).
Saat  ini,  jumlah  tenaga  kesehatan  yang  berpotensi  menjadi  vaksinator berjumlah lebih dari 30.000, namun jumlah tersebut berkurang karena kesiapan dan kecakapan vaksinator .
3) Analisis kesempatan (Opportunity)
1. Adanya kerja sama dari berbagai pihak Dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak.  Kerja  sama  yang  dijalin  dapat berupa  penyedian  tempak  vaksinasi  COVID-19,  logistic/transportasi,  gudang dan  alat  penyimpanan  vaksin  COVID-19,  keamanan  dan/atau  sosialisasi  dan pergerakan masyarakat, penyediaan tenaga non kesehatan, pengelolaan limbah medis.  Sebagai  contoh,  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  menjalin  kerja  sama dengan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  kantor  wilayah  DKI  Jakarta,  Polda Metro  Jakarta  dan  Kodam  Jayakarta  untuk  mendukung  optimalisasi  vaksinasi COVID-19  dengan  melaksanakan  program  vaksinasi  tuntas  (Wahyuniarti, 2021).  Selain  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  juga  menjalin  kerja  sama dengan  organisasi  kemasyarakatan  dan  keagamaan,  organisasi  profesi  serta fasilitas  kesehatan  untuk  penyediaan  lokasi  vaksin,  tenaga  kesehatan  dan sebagainya (Herdian, 2021).
4) Analisis ancaman (Threat)
1. Masyarakat memilih jenis vaksin tertentu Pada  awal  September  2021,  sebanyak  2,5  juta  warga  DKI  Jakarta  belum divaksinasi.  Alasannya  adalah  belum  mau  atau  masih  menunggu  jenis  vaksin tertentu.  Seperti  diketahui  pada  awal  vaksinasi,  jenis  vaksin  yang  digunakan adalah sinovac, kemudian secara bertahap datang beberapa jenis vaksin lainnya, astrazeneca,  sinopharm,  Pfizer  hingga  moderna  (Tim  Kumparan,  2021).  Hal tersebut dikarenakan setiap jenis vaksin memiliki tingkat efikasi yang berbeda.
Pfizer,  merupakan  jenis  vaksin  dengan  tingkat  efikasi  tertinggi,  yaitu  95%
mampu melawan infeksi COVID-19 (WHO, 2021b). Kemudian Moderna jenis vaksin  dengan  tingkat  efikasi  kedua  tertinggi,  yaitu  sebesar  94.1%  mampu melindungi individu dari COVID-19 (WHO, 2021a).
2. Masyarakat masih khawatir untuk di vaksin Berbagai upaya pemerintah dalam pemberian vaksinasi  COVID-19 kepada masyarakat  telah  dilakukan.  Namun  nampaknya  muncul  berbagai  tanggapan dari  berbagai  kalangan,  baik  itu  pro  maupun  kontra.  Meskipun  mayoritas masyarakat  telah  divaksinasi,  namun  menurut  hasil  survey,  sepertiga  warga DKI  Jakarta  masih  merasa  khawatir  untuk  melakukan  vaksinasi.  Hal  ini dikarenakan  kehalalan,  kemanjuran  dan  efek  samping  dari  vaksin  COVID-19 masih  menjadi  isu  atau  hal  yang  belum  terlalu  diketahui  di  kalangan masyarakat.  Isu  terkait  kehalalan  vaksin tidak  hanya  dikhawatirkan  oleh  umat muslim, namun juga pada masyarakat non-muslim. Sedangkan isu kemanjuran vaksin COVID-19 dan efek samping vaksin menjadi kendala karena banyaknya disinformasi  terkait  hal  tersebut  (Paat,  2021;  Pelupessy,  2021).  Berdasarkan laporan  isu  hoaks  yang  dikumpulkan  oleh  kementerian  komunikasi  dan informasi, hingga 23 Agustus 2021, terdapat 299 hoaks terkait vaksin COVID- 19  yang  beredar  di  masyarakat  (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, 2021).

## B. Pembahasan
Pandemic  COVID-19  di  Indonesia  dimulai  pada  awal  bulan  maret  2021  dan masih  berlangsung  hingga  saat  ini.  Berbagai  kebijakan  terlah  dikeluarkan  oleh pemerintah,  mulai  dari  dikeluarkannya  pedoman  pencegahan  dan  pengendalian corona virus disease 2019, pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 hingga pemberlakuan  PSBB.  Kemudian  setelah  vaksin  COVID-19  ditemukan  dan dinyatakan  aman  oleh  organisasi  dunia  terkait  serta  telah  direkomendasikan  oleh WHO  untuk  memberikan  vaksinasi  maka  pemerintah  mengesahkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam rangka  Penanggulangan Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  sebagai upaya untuk mencegah kesakitan dan kematian, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan  imun  masyarakat  kelompok  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat (WHO, 2020a).
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pelaksaan vaksinasi dilakukan  secara bertahap  sesuai  dengan  ketersediaan  vaksin  COVID-19,  oleh  karena  itu  ditetapkan kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan/atau Strategic Advisory Group of Expert on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Selain itu, regulasi ini juga menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin, yaitu sebagai berikut:
a) Tenaga  kesehatan,  asisten  tenaga  kesehatan,  dan  tenaga  penunjang  yang  bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan;
b) Masyarakat usia lanjut dan tenaga/petugas pelayanan public;
c) Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi/ dan
d) Masyarakat lainnya
Pelaksanaan  vaksinasi  program  untuk  kelompok  prioritas  dilaksanakan  dengan beberapa tahapan berikut:
a. Tahap  I,  dilaksanakan  mulai  bulan  Januari  2021  dengan  sasaran  kelompok prioritas  tenaga  kesehatan,  asisten  tenaga  kesehatan,  dan  tenaga  penunjang  serta mahasiswa  yang  sedang  menjalani  pendidikan  profesi  kedokteran  yang  bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, yang berusia 18 tahun ke atas
b. Tahap  II,  dilaksanakan  mulai  minggu  ketiga  Februari  2021  dengan  sasaran kelompok prioritas:
1) Masyarakat  lanjut  usia  (>60  tahun),  termasuk  masyarakat  lanjut  usia  warga Negara  asing  yang  memiliki  nomor  register,  izin  tinggal,  kartu  izin  tinggal sementara (KITAS), dan nomor paspor
2) Tenaga/petugas  pelayanan  public  yaitu  seperti  tentara  nasional  Indonesia, anggota  kepolisian  Negara  republik  Indonesia,  satuan  polisi  pamong  praja, kepala  desa/lurah  atau  perangkat  desa/kelurahan,  anggota  DPR/DPD/DPRD, pejabat  Negara, aparatur  sipil  Negara,  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian kerja,  pegawai  BUMN/BUMD,  BPJS,  BPBD,  tokoh  agama  dan  penyuluh agama,  pedagang  pasar,  orang/relawan  yang  membantu  percepatan  pelaksaan vaksinasi  bagi  masyarakat  lanjut  usia,  serta  petugas  kunci  di  bidang pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan  waga  Negara  asing  yang  memiliki  nomor  register,  izin  tinggal, kartu izin tinggal sementara (KITAS), dan nomor paspor), pariwisata (petugas pariwisata,  hotel,  restoran),  transportasi  public  dan  logistic,  wartawan  dan pekerja media, pemadam kebakaran, atlet, petugas pelayanan public lain yang terlibat  secara  langsung  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, yang berusia 18 tahun ke atas.
3) Tahap  III  dengan  sasaran  kelompok  prioritas  masyarakat  rentan  dari  aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya  selain  kelompok  prioritas  yang  dilakukan  vaksinasi  pada  tahap  I  dan tahap II, dilaksanakan mulai bulan Juli 2021
Vaksinasi  COVID-19  mulai  diimplementasikan  di  DKI  Jakarta  pada  15 Januari 2021 dengan target tenaga kesehtan. Kemudian tahap II dilakukan pada 12 Februari  2021  dengan  target  kelompok  usia  lanjut.  Hal  ini  terbilang  lebih  cepat dari target nasional, yaitu tahap II seharusnya dilakukan pada minggu ketiga bulan Februari  2021.  Begitupun  untuk  tahap  III  yang  seharusnya  dilaksanakan  pada bulan  Juli  2021,  namun  sudah  mulai  dilaksanakan  di  DKI  Jakarta  sejak  05  Mei 2021  (Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19,  2021c).  Sejak  15  Januari  2021 hingga  30  September  2021,  untuk  vaksinasi  program  total  dosis  pertama  telah mencapai  116.9%  dengan  proporsi  65%  penerima  vaksin  memiliki  KTP  DKI Jakarta.  Kemudian  untuk  dosis  dua  telah  mencapai  86.6%  dengan  proporsi  66% penerima  vaksin  berKTP  DKI  Jakarta  (Tobing,  2021).  Ketercapaian  pemerintah
provinsi  dki  Jakarta  dalam  memenuhi  target  nasional  tidak  terlepas  dari  bantuan pemerintah  pusat  dan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak.  Namun,  bukan  berarti dalam  prosesnya  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  tidak  mengalami  kendala ataupun hambatan. Berikut adalah analisis SWOT terkait implementasi kebijakan vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021c).
1) Stategi Strength Opportunity
1. Vaksinasi  COVID-19  dapat  terimplementasi  karena  adanya  kerja  sama  dari berbagai pihak
Vaksinasi  COVID-19  merupakan  sebuah  kebijakan  yang  harus dilaksanakan,  karena  tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  mencegah kesakitan  dan  kematian  yang  disebabkan  oleh  COVID-19,  untuk  mencapai herd  immunity atau  kekebalan  imun  masyarakat  kelompok  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk memastikan kebijakan ini terimplementasikan dibutuhkan kerja sama dengan berbagai  pihak  baik  dengan  instansi  pemerintah,  organisasi  profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun dengan perusahaan atau instansi swasta dalam  hal  memastikan  tersedianya  sumber  daya  manusia,  ketersediaan vaksin,  keamanan  dan  lain  sebagainya.  Berikut  beberapa  hasil  kerja  sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak lain:
a. Aplikasi JAKI
Aplikasi  JAKI  merupakan  aplikasi  pusat  inforasi  dan  layanan masyarakat  resmi  milik  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dibuat untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  warga  DKI  Jakarta.  Aplikasi  ini memiliki  berbagai  fitur,  salah  satunya  adalah  Jakarta  Tanggap  COVID- 19.  Fitur  tersebut  merupakan  fitur  utama  pengendalian  COVID-19  yang didalamnya  terdapat  beberapa  fitur  pendukung  lainnya,  berupa ketersediaan  tempat  tidur  rumah  sakit,  tes  mandiri  melalui  JakCLM, contact  tracing ,  dan  vaksinasi  COVID-19.  Fitur  vaksinasi  COVID-19 merupakan  fitur  hasi  kerja  sama  antara  Jakarta Smart  City, Dinas Kesehatan,  dan  aplikasi  PeduliLindungi.  Didalam  fitur  tersebut  terdapat fungsi  untuk  mengecek  jadwal  vaksinasi  dan  mendaftar  vaksinasi COVID-19  secara  mandiri  (Tim  Jakarta  Smart  City,  2021).  Jadi masyarakat  bisa  mendaftarkan  diri  untuk  vaksinasi  dari  rumah  melalui aplikasi  JAKI,  dan  juga  mengecek  jadwal  vaksinasi.Aplikasi  JAKI memudahkan  masyarakat  untuk  mengetahui  jadwal  dan  lokasi  vaksinasi terdekat yang memiliki kuota vaksinasi.
b. Sentra vaksinasi dan vaksinasi keliling
Dalam  upaya  memutus  rantai  COVID-19,  banyak  pihak  yang  ikut turut  serta  membantu  untuk  mempercepat  program  vaksinasi  ini, diantaranya  dengan  diadakannya  sentra  vaksinasi  dan  vaksinasi  keliling.
Berikut  beberapa  contoh  kerja  sama  tersebut,  Dinas  Kesehatan  Provinsi DKI  Jakarta  bekerja  sama  dengan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum
dan  HAM  DKI  Jakarta,  Kepolisian  Daerah  Metro  Jakarta  Raya  dan Komando  Daerah  Militer  Jayakarta  mengadakan  vaksinasi  di  Lapas  dan Rutan  DKI  Jakarta  (Wahyuniarti,  2021).  Contoh  lain,  Puskesmas Kecamatan  Pasar  Minggu  melakukan  kerja  sama  dengan startup  health tech , SehatQ untuk menyelenggarakan vaksinasi keliling di wilayah kerja puskesmas  kecamatan  pasar  minggu  (Prasetyo,  2021).  Selain  itu, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  kolaborasi  dengan  Jakarta Experience  Board  untuk  meluncurkan  program  mobil  vaksin  keliling (Simorangkir, 2021).
2) Strategi Weakness Opportunity
1. Melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  terkait  agar  kebutuhan  tenaga vaksinator yang terlatih dapat terpenuhi
Untuk  segera  mencapai herd  immunity pelaksanaan  vaksinasi  harus dilakukan  dengan  cakupan  yang  tinggi  dan  merata,  oleh  karena  itu diperlukan  strategi  penambahan  sentra  vaksin,  peningkatan  teknologi informasi  dan  strategi  komunikasi  serta tenaga  vaksinator  yang  mencukupi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat gencar melakukan kerja sama untuk tersedianya sentra vaksinasi atau lokasi  vaksinasi.  Sehingga  perlu  diimbangi  dengan  penambahan  jumlah tenaga vaksinator, meskipun pada 18 Juni 2021 DKI Jakarta telah memiliki 15 ribu tenaga vaksinator, namun untuk bisa memenuhi target (100.000 dosis per  hari)  perlu  diadakan  penambahan  tenaga  vaksinator.  Oleh  karena  itu, Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  pelatihan  vaksinator secara  masal  pada  3000  calon  tenaga  vaksinator  per  harinya,  pelatihan  ini dilakukan secara virtual (Wulandari, 2021; Yuliani, 2021). Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Alodokter, Pusat Pelatihan Daerah, dan Ikatan Dokter Indonesia untuk mengadakan pelatihan vaksinator dengan target lebih dari 10.000 tenaga kesehatan (Andika, 2021).
3) Strategi Strength Threat
1. Mengedukasi  masyarakat  terkait  vaksin  COVID-19  agar  mau  divaksinasi dan mau menggunakan jenis vaksin yang tersedia
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  banyaknya  hoaks  yang beredar  di  masyarakat  mengakibatkan  masyarakat  menjadi  ragu  untuk menerima  vaksinasi  COVID-19.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus meluruskan  hoaks  yang  beredar  dan  memberikan  edukasi  kepada masyarakat.  Berdasarkan  teori  komunikasi,  ada  lima  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  menyampaikan  informasi,  yaitu  siapa,  mengatakan  apa, dalam  media/saluran  apa,  kepada  siapa,  dan  apa  efeknya,  agar  informasi yang diberikan bisa sampai dan sesuai dengan target sasaran. Pertama, siapa pejabat  pemerintah  yang  akan  bertugas  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat. Kedua, apa yang akan disampaikan oleh pemerintah, informasi apa yang ingin diberikan kepada masyarakat. Informasi mengenai kehalalan
vaksin,  efek  samping  vaksin  atau  kejadian  ikutan  paska  imunisasi  (KIPI) serta  meluruskan  berbagai  misinformasi  yang  ada  di  kalangan  masyarakat. Ketiga,  media  atau  saluran  apa  yang  akan  digunakan,  pemerintah  provinsi dki Jakarta dapat menggunakan media sosial dan situs resmi mereka, media berita  lokal  dan  nasional,  serta  media  cetak.  Selain  memberikan  informasi, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  membuat  media  sosial  untuk menerima  laporan  dan  memantau  potensi  berita  hoaks  atau  disinformasi dikalangan  masyarakat  (Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  2021).  Keempat, siapa  target  informasi  ini.  Jika targetnya adalah jurnalis  yang  akan  menulis berita,  maka  pemberi  dan  penerima  informasi  harus  memiliki  satu pemahaman, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi dan misinformasi. Kelima,  efek  yang  ditimbulkan  dari  informasi  yang  diberikan,  dengan adanya  komunikasi  antara  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  dengan masyarakat,  diharapkan  masyarakat  mau  divaksinasi  dan  bisa  divaksinasi dengan jenis vaksin apapun (Susi Artuti Erda Dewi, 2021).
4) Strategi Weakness Threat
1. Memastikan  tenaga  vaksinator  terlatih  dapat  tersedia  agar  seluruh masyarakat dapat menerima vaksinasi COVID-19
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sedang  gencar  melaksanakan vaksinasi,  program  sentra  vaksinasi  dan  vaksinasi  keliling  semakin  banyak dibuka  agar  seluruh  masyarakat  dapat  menerima  vaksinasi.  Sehingga kebutuhan  akan  tenaga  vaksinator  terlatih  semakin  meningkat.  Di  DKI Jakarta  terdapat  30.000  tenaga  kesehatan  yang  berpotensi  menjadi vaksinator, namun hanya 6000 yang memiliki kemampuan atau kompetensi menjadi vaksinator (Amalia, 2021). Oleh karena itu, pemerintah provinsi dki Jakarta harus gencar untuk melakukan pelatihan atau workshop agar tenaga kesehatan yang berpotensi tadi bisa diberdayakan untuk menjadi vaksinator. Sebagai  bentuk  upaya  tersebut,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta melakukan pelatihan terhadap 10.000 tenaga kesehatan secara massal dengan metode daring (Wulandari, 2021).

## Kesimpulan
Kebijakan  vaksinasi covid-19 sudah diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat terlihat  dari  capaian  vaksinasi  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  merupakan  capaian tertinggi se-Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Amalia, Y. (2021). Kendala Vaksinasi di DKI Karena Ketimpangan Jumlah Vaksinator dan Penerima Vaksin. Retrieved from merdeka.com website:
https://m.merdeka.com/jakarta/kendala-vaksinasi-di-dki-karena-ketimpangan- jumlah-vaksinator-dan-penerima-vaksin.html
Andika.  (2021,  April).  Pelatihan  Vaksinator  Massal,  Targetkan  10  Ribu  Tenaga Kesehatan - Suara Merdeka.
Dewi,  Fitri  Sartina.  (2021).  Alasan  Anies  Baswedan  Jadikan  Vaksinasi  Syarat Berkegiatan di Jakarta.
Dewi, Susi Artuti Erda. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. Health Care : Jurnal Kesehatan , 10 (1), 162–167. https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119
Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  DKI  Jakarta.  (2021). Siaran  Pers  Nomor 2549/SP-HMS/09/2021 . (021), 18–19.
Herdian, Luki. (2021, April). Bamsoet Apresiasi Kerjasama Vaksinasi Covid-19 Dinkes DKI, Gerak BS dan RS Islam Jakarta | Pontas.
Karyono,  Dionita  Rani,  &  Wicaksana,  Anggi  Lukman.  (2020).  Current  prevalence, characteristics, and comorbidities of patients with COVID-19 in Indonesia. Journal of Community Empowerment for Health , 3 (2), 77. https://doi.org/10.22146/jcoemph.57325
Kementerian Kesehatan RI. (2021a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 . 2019 (2), 1–4.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2021b). PMK  No  10  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) . 2019 , 33.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2021c).  Program  Vaksinasi  COVID-19  Mulai  Dilakukan, Presiden  Orang  Pertama  Penerima  Suntikan  Vaksin  COVID-19  –  P2P  Kemenkes RI.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, March). Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2021).  TOTAL :  299  Disinformasi. Hoaks Vaksin Covid-19 .
Menteri Dalam Negeri. (2021). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 (p. 6). p. 6.
Paat,  Yustinus.  (2021,  June).  Survei:  Sepertiga  Warga  DKI  Jakarta  Masih  Khawatir pada Vaksin Covid-19.
Pelupessy, Dicky. (2021, June). LaporCovid-19 | ⅓ Warga DKI Masih Khawatir Akan Vaksin Covid-19.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2021).  Infografik  dan  dokum  terpublikasi  seputar COVID-19.
Prasetyo,  Whisnu  Bagus.  (2021,  August).  Vaksinasi  Keliling  Bantu  Masyarakat  yang Kesulitan ke Faskes.
Presiden  RI.  (2020,  March).  KEPPRES  No.  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) [JDIH BPK RI].
Saputra,  Hermawan,  &  Salma,  Nadilah.  (2020).  Dampak  PSBB  dan  PSBB  Transisi  di DKI  Jakarta  dalam  Pengendalian  COVID-19. Media  Kesehatan  Masyarakat Indonesia , 16 (3), 282–292. https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020, March). Infografis COVID-19 (31 Maret 2020) - Berita Terkini | Covid19.go.id.
Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19.  (2021a). ANALISIS  DATA  COVID-19 INDONESIA Update per 26 Desember 2021 .
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021b). Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 30 September 2021) - Berita Terkini | Covid19.go.id.
Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19.  (2021c,  May).  Vaksinasi  COVID-19  Tahap  3 Dimulai untuk Masyarakat Rentan di Jakarta - Vaksin | Covid19.go.id.
Simorangkir, Teresa. (2021, July). 5 Fakta mobil vaksin keliling di jakarta.
Tim Jakarta Smart City. (2021, August). Aplikasi JAKI.
Tim  Kumparan.  (2021,  September).  Anies  Ungkap  Kendala  Vaksinasi  di  DKI:  Warga Tak Mau, Nunggu Vaksin Tertentu | kumparan.com.
Tobing,  Aldi  Geri  Lumban.  (2021,  September).  Perkembangan  Data  Kasus  dan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 30 September 2021 - Beritajakarta.id.
Velarosdela, Rindi Nuris. (2021, March). Simak, Ini Daftar Lengkap Lokasi Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta Halaman all - Kompas.com.
Wahyuniarti,  Indri.  (2021).  Dukung  Optimalisasi  Vaksinasi  Covid-19,  Kanwil  DKI Laksanakan  Program  Vaksinasi  Tuntas  Kerjasama  dengan  Pemprov  DKI  Jakarta, POLDA Metro Jakarta dan KODAM Jayakarta - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.
WHO. (2020a). Who Sage Roadmap for Prioritizing Uses of Covid-19 Vaccines in the . (1.1), 1–30.
WHO.  (2020b,  February).  Coronavirus  disease  2019  (COVID-19)  Situation  Report  – 37.
WHO. (2020c, May). WHO Director-General’s opening remarks at the mission briefing on COVID-19 - 26 February 2020.
WHO. (2021a, September). The Moderna COVID-19 (mRNA-1273) vaccine: what you need to know.
WHO.  (2021b,  September).  The  Pfizer  BioNTech  (BNT162b2)  COVID-19  vaccine: What you need to know.
Wijayaatmaja,  Yakub  Pryatama.  (2021,  September).  Layanan  Vaksinasi  Covid-19  di Faskes DKI Buka Akhir Pekan.
Wulandari,  Fitri.  (2021,  April).  Dinkes  DKI  Optimis  Pelatihan  Vaksinator  Secara Virtual Bisa Pulihkan Kesehatan Masyarakat - Tribunnews.com.
Yuliani,  Putri  Anisa.  (2021,  June).  Kebut  Vaksinasi  Covid-19,  DKI  Latih  Ribuan Vaksinator.

## Copyright holder:
Nuraini Fikri, Amal Chalik Sjaaf (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: