## KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM

## Zeta Fadiah Inge Putri *
Abstrak: Masalah  kewarisan  dalam  Hukum  Islam  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena berkenaan  dengan  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia,  baik berupa  harta  benda  maupun  hak-hak  kebendaan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  suatu  kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang  berhak  menerimanya,  berapa  jumahnya,  dan  bagaimana  mendapatkannya  agar  memberikan kepastian  hukum  terhadap  hak  milik  seseorang  dengan  cara  yang  seadil-adilnya.  Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya  kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar  tidak  ada  perselisihan antara  sesama  ahli  waris sepeninggal  orang  yang  hartanya diwarisi  tersebut.  Pembagian  hak  kewarisan  dalam  Islam  yaitu  dua  bagian  untuk  laki-laki berbanding  satu  untuk  perempuan.  Firman  Allah  dalam  Surat  An-nisa  ayat  11.  Pada  umumnya, usaha  untuk  memperoleh  identitas  jenis  kelamin  merupakan  proses  yang  lancar  dan  bebas  dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa.  Namun  sejumlah  kecil  orang,  memiliki  kesulitan  dalam  menentukan jenis  kelamin.  Yang dimaksudkan  adalah  berkelamin  ganda  atau  di  dalam  Islam  dikenal  dengan  sebutan  Khunsa,yang memiliki  kondisi  fisik  berbeda  dari  manusia  pada  umumnya  dengan  memiliki  dua  jenis  kelamin sekaligus.  Dengan  adanya  kondisi  khunsa  ini  maka  terdapat  kebingungan  dalam  hal  menentukan hak  waris  atau  kewarisanya,  oleh  sebab  itu  pokok  permasalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  penentuan  status  orang  yang  berkelamin  ganda  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional,  serta  bagaimana  kedudukan  ahli  waris  yang  berkelamin  ganda  dalam  Hukum  Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eskplanatif dengan pendekatan Perundang-Undanga,  Sosiologis  dan  juga  Kasus,  serra    menggunakan  sumber  data  sekunder  yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.
Kata Kunci: Ahli Waris; Hukum Islam; Kelamin Ganda; Khunsa
Abstract: The problem of inheritance in Islamic Law is very importance, as it relates to everything left by a deceased person, whether in the form of property or material rights arising as a result of a death. The property left by someone who has died needs an arrangement about who is entitled to receive it, how much to do it, and how to get it to give legal certainty to someone's rights in a fair
way. For the settlement of rights and obligations as a result of the death, it is necessary to arrange in  detail  that  there  is  no  dispute  between  the  heirs  after  the  deceased  person  whose  property  is inherited. The division of inheritance rights in Islam is two parts for men than one for women. The Word  of  God  in  the  letter  of  An-nisa  verse  11.  In  general,  attempts  to  obtain  gender  identity  are smooth and free of process. Humans are grouped as men and women at birth are treated as boys and girls by parents and easily learn sex when adults. But a small number of people, have difficulty in determining the sex. What is meant is the double sham or in Islam known as Khunsa, which has a different physical condition than humans in general by having two sexes at once. With the condition of  this  khunsa  there  is  confusion  in  terms  of  determining  the  rights  of  the  heirs  or  dependents, therefore the main problem in this research is how to determine the status of a person who has dual bondage in Islamic Law and National Law, and how the position of the heir of two heirs in Islamic Law  .  This  study  is  a  normative  study  with  descriptive  eskplanative  approach  with  Legislative, Sociological  and  Case  approaches,  using  secondary  data  sources  obtained  from  primary  legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  The  data  collection  of  this research is done by literature study.

## Keywords: Heirs; Islamic Law; Double Gender; Khunsa
Riwayat Artikel: Diterima : 27 Maret 2019; Revisi : 15 April 2019; Disetujui : 29 April 2019.
*Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya Email: zetamercurycafe@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Hukum  kewarisan  memegang  peranan  yang sangat  penting.  Sebab  merupakan  sesuatu yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang lingkup  kehidupan  manusia  karena  setiap manusia  yang  hidup  akan  mengalami peristiwa  hukum  yang  disebut  dengan kematian. 1
Masalah  kewarisan  dalam  Hukum Islam  merupakan  hal  yang  sangat  penting, karena  berkenaan  dengan  segala  sesuatu
1 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al- Qur’an dan Hadits, Jakarta: Tinta Mas, 1993, hlm. 9.
yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  yang meninggal  dunia,  baik  berupa  harta  benda maupun  hak-hak  kebendaan  yang  timbul sebagai  akibat  dari  suatu  kematian. 2 Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal  memerlukan  pengaturan  tentang siapa  yang  berhak  menerimanya,  berapa jumahnya,  dan  bagaimana  mendapatkannya agar memberikan kepastian hukum terhadap hak  milik  seseorang  dengan  cara  yang seadil-adilnya. 3
Aturan  tentang  kewarisan  telah ditetapkan  Allah  melalui  firman-Nya,  dasar Hukum  Kewarisan  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an,  Hadits  dan  Ijtihad.  Pengadilan
2 Fitriana  Aprianggun. Wasiat  Wajibah  Terhadap Ahli Waris  Non Muslim Dalam Perspektif  Kompilasi Hukum  Islam ,  Jurnal  Sriwijaya  Law  Review  Vol.  1 Issue 2 2016.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam, Jakarta: Kencana, 2012, hlm., 3.
Zeta Fadiah Inge Putri
Agama  dalam  memutus  perkara  waris menggunakan dasar hukum Buku II Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut  KHI).  Hanya  saja  materi  hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI tersebut masih  perlu  dilengkapi,  diperbaiki,  dan dikembangkan  seiring  dengan  temuan  dan perkembangan  baru  dalam  praktek  di pengadilan pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya. 4
Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan  proses  yang  lancar  dan  bebas dari  kesulitan.  Manusia  dikelompokkan sebagai  pria  dan  wanita  waktu  lahir diperlakukan  sebagaimana  anak  laki-laki dan  perempuan  oleh  orang  tua  dan  dengan mudah  mempelajari  jenis  kelamin  ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin  merupakan  suatu  masalah.  Yang dimaksudkan  adalah  berkelamin  ganda ( Ambiguous  Genetalia )  atau  di  dalam  Islam dikenal dengan sebutan Khunsa .
Kelamin  ganda  atau khunsa adalah seseorang  yang  mempunyai  dua  alat kelamin,  disamping  mempunyai  penis  atau zakar, khunsa juga  mempunyai  vagina  atau faraj . 5 Secara  medis  jenis  kelamin  seorang
4 Hazairin , Op.Cit., hlm. 373.
5 Ibid., hlm. 141.
khunsa dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar  tidak  sama  dengan  bagian  dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan  dan  ada  rahim,  tetapi  pada bagian  luar  berkelamin  lelaki  dan  memiliki penis  atau  memiliki  keduanya  (penis  dan vagina),  ada  juga  yang  memiliki  kelamin bagian  dalam  lelaki,  namun  di  bagian  luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang  tidak  memiliki  alat  kelamin  sama sekali,  artinya  seseorang  itu  tampak  seperti perempuan  tetapi  tidak  mempunyai  lubang vagina  dan  hanya  lubang  kencing  atau tampak  seperti  lelaki  tapi  tidak  memiliki penis. 6 Dalam  literatur  fiqih  istilah khunsa musykil yakni  orang  yang  mempunyai  alat kelamin  laki-laki  dan  perempuan  atau  tidak mempunyai  kedua-duanya  sama  sekali. 7
Khunsa  musykil dalam  dunia  kedokteran dikenal  dengan  istilah hermaphrodite yaitu kelamin ganda. 8
Istilah taghyir  al-jins ,  dalam  bahasa Indonesia  dikenal  dengan  “pergantian identitas gender” merupakan isu lama, yang sudah  ada  sejak  zaman  sebelum  Islam  atau sejak Yunani kuno dan sempat tertutup oleh tumpukan  lembaran  sejarah.  Istilah  itu
6 Dja'far  Abdul  Muchit, Problema  Hukum  Waria  dan Operasi Kelamin , http://www.badilag.net/index2.php. Diakses 4 November 2018, pukul 15.38 WIB.
7 Fatchur  Rahman, Ilmu  Mawaris ,  Bandung:  PT. Alma’arif, 1974, hlm. 482.
8 Burhani MS, dkk, Kamus Ilmiah Populer , Jombang: Lintas Media, 1998. hlm. 183.
pernah  menjadi  perbincangan  di  kalangan fuqaha  dalam  kitab-kitab  turats.  Istilah taghyir  al-jins disebut  “transgender.”  Apa yang  dimaksud  dengan  transgender  di  sini adalah  perubahan  identitas  pada  diri seseorang  dari  kelamin  laki-laki  kemudian menjadi perempuan atau sebaliknya, melalui operasi “ganti kelamin”. 9
Dalam  ilmu  medis, khunsa adalah penderita  penyakit  interseksual  yaitu  suatu kelainan  pada  individu  yang  memiliki  ciri- ciri  genetik,  anatomik,  dan  fisiologik meragukan  antara  lelaki  dan  perempuan. Sementara  menurut  istilah,  hampir  semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan al-khuntsa .  Seperti  Sayyid Sabiq  dan  Dr.  Yasin  Ahmad  Ibrahim Daradikah, khunsa ialah  orang yang mempunyai  alat  kelamin  lelaki  (dzakar) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan ( farji ) atau tidak ada sama sekali dari  keduanya. 10 Yakni,  tidak  memiliki  alat kelamin  sama  sekali,  artinya  seseorang  itu tampak  seperti  perempuan  tetapi  tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki  penis. 11 Sehingga khunsa tidak
9 Fathanah, AL  HIKMAH  Jurnal  Studi  Keislaman, Volume 5, Nomor 2, Tuban: STAI Al-Hikmah, 2015, hlm. 164.
10 Sayid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 164.
11 Ibid.
tergolong  laki-laki  juga  tidak  perempuan (a mbigender ). Istilah khunsa jika dilihat dari definisinya  dikenal  di  masyarakat  Indonesia dengan istilah banci ( interseksual ).
Selain istilah al-khuntsa dalam istilah Arab,  ada  istilah  lagi  yaitu al-mukhannats dan al-mutarajjilah . Al-khuntsa artinya berlaku  lembut.  Meskipun  begitu,  apa  yang dimaksud al-mukhannats adalah  berbeda dengan  pengertian al-khuntsa di  atas. Dikatakan  laki-laki  yang  cara  bicaranya seperti  perempuan,  yaitu  lembut  dan  halus. Al-mukhannats adalah laki-laki yang menyerupai  perempuan  dalam  kelembutan, cara bicara, perangai dan gerakan tubuhnya. Maka, Al-mukhannats dalam  bahasa  sehari- hari disebut sebagai waria (dari wanita-pria) atau wadam  (dari Hawa-Adam) adalah laki- laki  yang  lebih  suka  berpenampilan  seperti perempuan  dalam  kehidupannya  sehari- hari. 12
Dalam  Hadits  Nabi  Muhammad SAW menjelaskan bahwa selain mukhannats , ada istilah al-mutarajjilah yang dilaknat  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Kata al-mutarajjilah berasal  dari kata rajjala dan tarajjala ,  artinya  kuat  dan  menjadi  lelaki.
Dalam  al-Munjid  disebutkan,  perempuan yang  menjadi  seperti  laki-laki.  Dengan demikian  secara  istilah al-Mutarajjilah

## Zeta Fadiah Inge Putri
adalah seseorang yang berkelamin perempuan  tetapi  menyerupai  laki-laki bukan  hanya  dalam  bicara,  cara  berjalan, gaya  berpakaian,  tetapi  dalam  semua  hal. Jika demikian, mutarajjilah adalah “tomboi” yang ekstrim. 13
Kesimpulan  yang  dapat  dipetik  dari keterangan  di  atas  adalah  bahwa al- mukhannats (waria)  bukanlah al-khuntsa . Demikian  juga al-mutarajjilah (tomboy) juga bukan al-khuntsa . Karena Al- mukhannats statusnya  sudah  jelas,  yaitu laki-laki,  dan al-mutarajjilah juga  jelas statusnya  perempuan.  Sedangkan khunsa , ketentuan  statusnya  kadang  masih  belum jelas.  Inilah  yang  membedakan  antara  tiga istilah tersebut.
Di  era  sekarang,  transgender  dalam kelompok yang disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual,  dan  transseks).  LGBT  ternyata tidak sedikit dan telah mempunyai persatuan di Indonesia. Namun, eksistensinya menimbulkan  pro-kontra,  belum  diakui  dan tak  sedikit  yang  memandangnya  dengan penuh sinisme. 14
Pertanyaannya, apakah benar mereka itu given? (terberikan  sejak  ia  sebelum lahir).  Tidak  sedikit  orang  yang  meyakini bahwa  mereka  adalah nature, tetapi  ada
13 Ibid ., hlm. 190.
14 Ibid.
beberapa tulisan yang memaparkan beberapa penelitian bahwa tidak semuanya mereka itu nature .  Artinya,  diantara  mereka  ada  yang terbentuk  karena  pengaruh  lingkungan  dan pergaulan.  Bagaimanapun  lingkungan  sosial mempunyai  peran  terhadap  pembentukan pribadi  masyarakat  dan  norma  sosial  di sekelilingnya. Seseorang ketika dewasa bisa saja mengalami perubahan orientasi seksualnya,  misalnya  karena  pernah  jadi korban  norma  sosial  yang  memang  sudah permisif  terhadap  LGBT  atau  karena pengaruh  obat-obatan.  Fenomena  tersebut menunjukkan bahwa  LGBT tidak semuanya given (kodrat). Tetapi ada kalanya yang baru terbentuk  pada  usia  perkembangan  (usia pertumbuhan dan pada usia dewasa). 15
Pengertian khunsa berbeda  dengan pengertian  transgender.  Transgender  adalah seorang  yang  mengubah  alat  kelaminnya, misalnya  seorang  yang  terlahir  dengan kelamin laki-laki namun mereka mempunyai sifat  atau  berpenampilan  seperti  perempuan lalu  mereka  mengubah  kelamin  laki-lakinya menjadi kelamin perempuan atau perempuan yang  mengubah  kelamin  perempuannya menjadi  kelamin  laki-laki  karena  cenderung berpenampilan laki-laki 16 . Sedangkan khunsa adalah  berubahnya  alat  kelamin
15 Fathanah, Op.Cit ., hlm. 170.
16 Firliana  Purwanti, The  O  Project, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, , 2010, hlm. 16.

## Zeta Fadiah Inge Putri
karena adanya pengaruh hormonal.
Transgender  tidak  berpengaruh  terhadap bagian  warisan  yang  diterimanya  karena mereka  akan  tetap  mendapatkkan  bagian menurut  jenis  kelaminnya  pada  saat  mereka dilahirkan.
Dalam  Islam,  apabila  penggantian kelamin  tadi  dalam  rangka  mengobati kelainan  pada  diri  si  pasien,  termasuk menghilangkan  hal-hal  yang  mengaburkan status  dirinya,  maka  hal  ini  tidak  mengapa. Sebab  Allah  hanya  menciptakan  manusia dalam  salah  satu  dari  dua  jenis  kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan, dan tidak ada jenis  ketiga.  Kalau  seseorang  secara zhahir memiliki  organ  lelaki  sekaligus  perempuan ( intersexual/khun-tsa  musykil), maka  pada hakikatnya  ia  hanyalah  lelaki  atau  wanita saja.  Oleh  sebab  itu,  jika  hasil  diagnosa menunjukkan  salah  satu  sifat  yang  lebih dominan, maka itulah jenis kelamin sesungguhnya. 17
Jadi,  dalam  kondisi  tersebut,  baik pasien maupun dokter dibolehkan melakukan  perbaikan  kelamin,  walaupun dengan  membuang  sebagian  anggota  tubuh yang  perlu  dibuang.  Mereka  tidak  dianggap berdosa,  dan  setelah  operasi  tadi  si  pasien
17 https://www.droitetentreprise.com/-ةينوناقلا-راثلآا ةبترتملا - ىلع - رييغت - ا .  Diakses  pada  15  Januari  2019, pukul 12.18 WIB.
terkena  seluruh  konsekuensi  hukum  yang berkaitan dengan jenis kelamin barunya. 18
Apabila  penggantian  kelamin  tadi sekedar  karena  ingin  menyerupai  lawan jenis,  padahal  yang  bersangkutan  tidak memiliki  masalah  dalam  alat  kelaminnya, maka merupakan perbuatan haram. Kalaupun ada orang yang nekat melakukannya,  maka  status  si  pasien  tidak akan berubah dari laki-laki menjadi perempuan,  demikian  pula  sebaliknya. Sebab  apa  yang  dilakukan  si  pasien bukanlah  sesuatu  yang  diizinkan  oleh syariat,  sehingga  statusnya  di  mata  syariat tidaklah berubah. 19
Salah  satu  permasalahan khunsa adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada  penetapan  status  hak  memperoleh bagian  warisnya.  Di  dalam  Al-Qur’an, dalam  ayat-ayat  mawaris,  tidak  disebutkan bahwa khunsa dikecualikan dalam pembagian  warisan.  Bahkan,  kebanyakan ahli  fiqih  berpendapat  bahwa khunsa ,  bayi dalam  kandungan,  orang  hilang,  tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan  dalam  suatu  musibah  atau
18 Ibid.
19 https://islamqa.info/ar/ref/164232%20Read%20mor e%20https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi- ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut- islam.html.  Diakses  pada  15  Januari  2019,  pukul 12.19 WIB.
Zeta Fadiah Inge Putri
kecelakaan,  mendapat  tempat  khusus  dalam pembahasan  ilmu faraidh .  Berarti  orang- orang  ini  memiliki  hak  yang  sama  dengan ahli  waris  lain  dalam  keadaan  normal  dan tidak dapat diabaikan begitu saja.
Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai  kelamin  ganda  atau khunsa ,  salah satunya  terjadi  di  Boyolali,  Jawa  Tengah. Para  Pemohon  yaitu  Sugiman  dan  Suciati dalam  surat  permohonannya  tanggal  15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di
bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PNByl  tanggal  15 Oktober 2015
telah mengajukan permohonan  untuk  pergantian  jenis  kelamin anaknya  yaitu  Nuri  Wiyarti 20 ,  diketahui berjenis  kelamin  yang  tidak  jelas  apakah laki-laki atau perempuan karena kelaminnya tidak  jelas  atau  samar-samar,  namun  dalam perkembangannya  Nuri  Wiyarti  mengalami perubahan  pada  dirinya  yang  menyerupai seorang laki-laki sehingga dilakukan pemeriksaan  secara  medis  di  Rumah  Sakit Umum Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah. Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan dari Sugiman dan
20 Putusan  Pengadilan  Negeri  Boyolali  Nomor  54 /Pdt.P/2015/PNByl.
Suciati. Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan  jenis  kelamin  anak  tersebut berubah menjadi laki-laki.
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan  pembahasan  pada  rumusan masalah  bagaimana  penentuan  status  orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan  Hukum  Nasional  serta  bagaimana kedudukan  ahli  waris  yang  berkelamin ganda dalam Hukum Islam.

## METODE
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang  digunakan  untuk  membahas  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang- Undangan  ( statute  approach ),  pendekatan sosiologis  ( Sociological  approach )  dan pendekatan  kasus (Case  Approach) .  Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan  yaitu  Penelitian  Kepustakaan ( Library  Research ).  Teknik  analisis  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis kualitatif melalui suatu metode yang bersifat deskriptif  analisis  yaitu  suatu  kegiatan  yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam
Zeta Fadiah Inge Putri
menyelesaikan  permasalahan  yang  menjadi objek kajian.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Penentuan Status Orang
Yang Berkelamin  Ganda  Dalam  Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
Menentukan kelamin yang ada pada manusia umumnya  dapat  dengan  mudah  dilakukan, yaitu  cukup  dengan  melihat  alat  kelamin yang  ada.  Namun,  berbeda  dengan  khuntsa yang mempunyai kelamin yang dimiliki oleh laki-laki  dan  perempuan.  Seperti  halnya dalam  Al-Qur’an  juga  disebutkan  dalam segala perkara bahwa pada dasarnya kelamin manusia  hanya  terbatas  pada  laki-laki  atau perempuan  saja,  seperti  yang  disebutkan dalam Surat An-nisa ayat 1 ; 21 ”Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya  jodoh  baginya,  dan  dari  keduanya Allah dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki  dan  perempuan.dan  dengan  nama- Nya kamu saling meminta, dan dengan nama- Nya  kamu  menjaga  kekeluargaan.  Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya”
Maka  dengan  permasalahm  dan kejelasan  yang  telah  digariskan  oleh  Allah
21 Zaini  Dahlan, An-nisa  (4)  :  1,  Qur’an  Karim  dan Terjemahan  Artinya ,  Yogyakarta  :  UII  Press,  2010, hlm. 136.
SWT, para mujtahid berusaha untuk mencari jalan  keluar  dalam  masalah  khuntsa  ini. Mujtahid  berpendapat  bahwa  meskipun khuntsa  memiliki  dua  alat  kelamin,  namun terdapat  celah  untuk  menentukan  jenis kelaminnya  dengan  cara  tertentu.  Dengan demikian,  para  mujtahid  menentukan  dua cara  untuk  menentukan  kelamin  dari khuntsa.

## Tempat Keluarnya Air Seni
Metode pertama untuk  menentukan kelamin dari  khuntsa  adalah  dengan  mempelajari darimana  keluar  air  kencingnya.  Kasus mudah  seperti  khuntsa  ghairu  usykil mungkin  akan  sangat  jelas  untuk  diketahui darimana  air  kencingnya  keluar  karena  alat kelamin yang berfungsi hanya satu meskipun  dia  memiliki  dua  alat  kelamin. Ketidak  fungsian  alat  kelamin  yang  satu dapat karena memang hanya sebuah anomali dalam  pembentukan  alat  kelamin  jadi  tidak menjadi hal yang menyulitkan.
Berbeda  dengan  khuntsa  musykil yang  kedua  alat  kelaminnya  samasama berfungsi  dengan  baik  dan  keduanya  dapat mengeluarkan  air  kencing.  Dalam  kasus  ini maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah  alat kelamin  mana  yang  mengeluarkan  air kencing  lebih  dahulu.  Apabila  air  kencing dikeluarkan  lebih  dahulu  dari  dzakar
daripada  dari  farj,  maka  dapat  dianggap bahwa dia (khuntsa tersebut) adalah seorang laki-laki.  Begitupun  sebaliknya  apabila  air kencing  lebih  dahulu  keluar  dari  farj daripada  dari  dzakar,  maka  dia  dianggap sebagai  laki-laki  dan  dapat  diperlakukan sebagai laki-laki. 22

## Meneliti Tanda-Tanda Kedewasaan
Metode  pertama  dalam  menentukan  jenis kelamin  bagi  khuntsa  dianggap sebagai metode  yang paling mudah untuk  dilakukan karena  dapat  dilakukan  dengan  jenjang  usia yang  tidak  tentu.  Namun,  apabila  metode pertama  tidak  berhasil  untuk  menentukan kelamin  khuntsa,  maka  dapat  menggunakan metode  lain,  yaitu  meneliti  tanda  –  tanda kedewasaannya.  Seperti  telah  diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan  yang  berbeda  antara  laki-laki dan  perempuan  (secara  fisik),  meskipun adapula ciri kedewasaan yang sama. 23
Ciri kedewasaan yang spesifik dimiliki  laki-laki  terutama  secara  fisik adalah  tumbuh  jakun  pada  leher,  tumbuh rambut  pada  bagian  tertentu  seperti  janggut dan  dada,  suara  berubah  besar  dan  berat,
22 Fathur Rahman, llmu Waris, cet. 10 , Bandung: Al- Ma’arif, 1975, hlm. 483.
23 Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  2011. Perkawinan  di  Bawah  Umur  Perspektif  HAM-Studi Kasus  di  Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu,  Sumatra Utara. Al-Mawarid  Journal  of  Islamic  Law , 11 (2). hlm. 76.
bahu  melebar  melebihi  panggul,  kekuatan otot  bertambah,  dan  mimpi  basah  sebagai tanda  organ  kelamin  yang  mulai  berfungsi menghasilkan sperma. Begitu pula perempuan  yang  memiliki  ciri  fisik  saat tumbuh  dewasa  seperti  suara  lebih  nyaring dan  lembut,  lebih  cepat  tumbuh  tinggi  dan besar,  payudara  dan  putting  mulai  timbul dan  membesar,  organ  kelamin  mulai berfungsi  ditandai  dengan  menstruasi  yang menjadi bukti bahwa produksi sel telur telah dimulai  dan  rahim  menguat  untuk  siap dibuahi. 24
Dalam  perkara  khuntsa,  hukum Indonesia memberikan perhatian yang berarti.  Perhatian  hukum  Indonesia  kepada hukum  Islam  juga  menjadi  faktor  untuk memperhatikan permasalahan seputar khuntsa ini, selain daripada melindungi hak- hak dari warga negara.
Pada  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan  disebutkan  beberapa  hal penting  terkait  pergantian  kelamin,  seperti dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 undang – undang tersebut; Pasal 1 angka 17: Peristiwa  penting  adalah  kejadian  yang dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,  pengakuan  anak,  pengesaha
24 Ibid.
anak,  pengangkatan  anak,  perubahan  nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Pasal 56 ayat 1: Pencatatan peristiwa penting  lainnya  dilakukan  oleh  pejabat pencatatan  sipil  atas  permintaan  penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan  Negeri  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Undang  -undang mengatur tentang perubahan kelamin dengan tidak  menyebutkannya  secara  eksplisit, namun  secara  implisit  dengan  kata  –  kata peristiwa penting lainya Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian  kelamin  menjadikannya  sebagai suatu  hal yang  dapat  diajukan  dan membutuhkan pengesahan pengadilan untuk dapat  berjalan  sesuai  jalur  hukum  yang berlaku. 25
Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh setiap orang, berdasarkan pada prinsip HAM internasional. 26 Perubahan  kelamin  masuk dalam  perkara  HAM  karena  menurut  HAM internasional,  manusia  juga  memiliki  hak untuk sehat. Dalam pengertian WHO ( World Health  Organization ),  sehat  adalah  kondisi
25 Putri Della, Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut  Ketentuan  Hukum  Indonesia,  Skripsi  S1, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2016, hlm. 25.
26 Nurhidayatuloh,  N.,  &  Febrian,  F,  2019,  ASEAN and  European  Human  Rights  Mechanisms,  What Should  be  Improved?, Padjadjaran  Journal  of Law , 6 (1), hlm. 151-167.
bebas  dari  penyakit  atau  kelemahan  baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial. 27
Sedang  keadaan  seperti  transeksual, dan  atau  khuntsa  adalah  kondisi  yang  dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga  dapat  dianggap  sebagai  tidak terpenuhi  haknya.  Indonesia  sendiri  telah menjujung  tinggi  HAM  sesuai  dengan kebiasaan,  dan  budaya  yang  berkembang  di Indonesia,  karena  pada  dasarnya  HAM berkembang  dan  menyesuaikan  kultur  dari wilayah  HAM  diberlakukan.  Indonesia mengatur  HAM  dalam  Undang-Undang nomor  39  tahun  1999,  seperti  menjamin warga negara mendapatkan haknya, persamaan di hadapan hukum dll. Disebutkan  dalam  pasal  3  ayat  (2)  undang- undang  ini  adalah  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama di depan hukum.
Dari  pasal  ini,  dapat  dikatakan, seorang  transgender  (orang  yang  telah berganti kelamin) dapat mengajukan perubahan kelaminnya agar mendapat pengakuan  resmi  dari  lembaga  peradilan, karena  kedudukannya  di  mata  hukum  dan
27 Klarisa,  Budi  Sampurna, Kepastian  Hukum Perubahan  Jenis  Kelamin  di  Indonesia,  Prosiding Pertemuan  Ilmiah  Tahunan ,  Pekanbaru,  2017,  hlm. 164.
hak  untuk  mendapat  kepastian  hukum. Meskipun  didukung  secara  HAM,  namun tidak  ada  Undang-Undang  yang  pasti mengenai  perubahan  kelamin  di  Indonesia. Dapat  diketemukan  hanya  dalam  Undang- undang  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan pasal  69  yang  menyebutkan  :  (1)  Bedah palstik  dan  rekronstruksi  hanya  dapat dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (2) Bedah plastic dan rekronstruksi tidak boleh  bertentangan  dengan  norma  yang berlaku  dalam  masyarakat dan  tidak ditujukan  untuk  mengubah  identitas  (3) Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara bedah plastic dan rekronstruksi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah Jika  melihat  dari  Undang-undang  ini,  maka perubahan kelamin yang dimaksudkan untuk mengubah  jenis  dari  laki-laki  ke  permpuan dan  sebaliknya  tidak  diperkenankan  sebagai disebutkan dalam pasal 69 ayat 2, yaitu tidak ditujukan untuk mengubah identitas, meskipun belum diketahui yang dimaksudkan bedah plastik dan rekonstruksi di sini adalah bedah untuk mengganti wajah saja  dan  atau  kelamin  juga.  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu lembaga  negara,  juga  mengeluarkan  fatwa
terkait ganti kelamin ini pada tanggal 1 Juni 1980 dengan rincian sebagai berikut 28 : 1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi      kelamin  perempuan,  atau sebaliknya,  hukumnya  haram.  Karena bertentangan  dengan  Al-Qur’an  surat An-nisa  119,  bertentangan  pula  dengan jiwa syara’.
2. Orang yang kelaminnya diganti, kedudukan  hukum  jenis  kelaminya sama  dengan  jenis  kelamin  semula sebelum dirubah
3. Seorang  khuntsa  yang  kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelakilakiannya. Demikian pula sebaliknya  dan  hukumnya  menjadi positif. Sedang dalam fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 dikatakan bahwa : 1) Pelaksanaan  operasi  penyempurnaan alat  kelamin  sebagaimana  dimaksud pada  point  1  harus  didasarkan  atas pertimbangan  medis,  bukan  hanya pertimbangan psikis semata.
2) Penetapan  keabsahan  status  jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana  dimaksud  pada  point  1 dibolehkan, sehingga memiliki
28 Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin, Islam untuk  Disiplin  Ilmu  Kesehatan  dan  Kedokteran  2 , Jakarta:  Departemen  Agama  RI  Direktorat  Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003, hlm. 200.
Zeta Fadiah Inge Putri
implikasi  hukum  syar’i  terkait penyempurnaan tersebut.
3) Kedudukan  hukum  jenis  kelamin orang  yang  telah  melakukan  operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana  dimaksud  pada  point  1 adalah  sesuai  dengan  jenis  kelamin setelah  penyempurnaan  sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan  terkait  perubahan  status tersebut.  MUI  dalam  menyampaikan fatwa  MUI  nomor  3  /  MUNAS  – VIII/2010 tersebut, memberikan beberapa  alasan  yang  mendasari penetapan fatwa tersebut, yaitu:
a) Pertama, pergantian kelamin dianggap bukan bermasalah secara fisik melainkan psikisnya, maka  perubahan  kelamin  tidak akan menyelesaikan masalah.
b) Kedua,  pergantian  kelamin  ini, akan menimbulkan masalah hukum kepada pelaku kedepannya, karena dalam Islam,  faktor  psikis  tidak  dapat dijadikan alasan untuk mengubah kelamin.
c) Ketiga, pelaku penggantian kelamin  berarti  telah  menyalahi kodrat  yang  diberikan  Allah, yang  menjadi  pemegang  hak
prerogratif dalam penentuan kelamin.  Aturan  –  aturan di  atas merupakan beberapa aturan yang membahas  mengenai  pergantian kelamin yang diterangkang secara gamblang.
Pembagian  Waris  Ahli  Waris  yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam
Bagian  yang  Diperoleh Khunsa  Ghairu Musykil, untuk  mengetahui  bagian  yang yang  didapat  oleh khunsa  ghairu  musykil adalah  dengan  melihat  jalan  keluar  air  seni. Jika  ia  kencing  dengan  alat  kelamin  laki- laki  maka  ia  laki-laki,  dan  hukum  yang diberlakukan  untuknya  disamakan  dengan hukum  warisan  laki-laki.  Jika  ia  kencing dengan  alat  kelamin  perempuan  maka  ia perempuan,  dan  berlaku  baginya  bagian waris perempuan. 29
Apabila khunsa kencing  melalui kedua  alat  kelaminnya,  maka  pendapat
Imam
Syafi‟i adalah, ditentukan berdasarkan kelamin  yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin  laki-laki  dahulu  kemudian  kelamin perempuan,  maka  ia  adalah  laki  dan  ia mewarisi  berdasarkan  warisannya  laki-laki. Jika  kelamin  perempuan  yang  lebih  dahulu
29 Abu  al-Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib  al- Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir , 2000, hlm. 168.
Zeta Fadiah Inge Putri
mengeluarkan  air  seni,  kemudian  kelamin perempuan,  maka  ia  adalah  perempuan  dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan. 30
Apabila  tidak  diketahui  yang  mana yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu, maka  dia  disebut khunsa  musykil ,  yaitu khunsa yang  sulit  diketahui  statusnya sampai  dewasa.  Apabila khunsa telah mencapai  usia  dewasa  dan  terlihat  ciri-ciri lelaki seperti janggut, memiliki kecenderungan  suka  kepada  perempuan, mimpi  keluar  mani  dari  kelamin  laki-laki, maka  ia  adalah  laki-laki,  dan  ia  mewarisi layaknya  warisan  laki-laki.  Namun,  apabila yang  kelihatan  ciri-ciri  perempuan  seperti haid, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia adalah  perempuan,  maka  ia  mewarisi layaknya  warisan  perempuan.  Jika  ciri-ciri yang  dimilikinya  berlawanan,  misalnya memiliki  jenggot  dan  payudara  pada  waktu yang  bersamaan,  maka  orang  itu  tetap dikatakan khunsa musykil . 31
Bagian  yang  Diperoleh Khunsa Musykil, Imam  Syafi‟i  berpendapat  bahwa masing-masing  dari  ahli  waris  dan khunsa musykil diberikan  bagiannya  yang  terkecil atau  merugikan,    karena    ia  adalah  orang
30 Ibid , hlm. 198.
31 Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar Mesir, Hukum  Waris,  Penerjemah  Addys  Al-Dizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, hlm. 394.
yang  diyakini  bernasab  kepada  setiap  orang dari  mereka.  Sisanya  disimpan  sampai  jelas keadaannya.  Pendapat  ini  adalah  pendapat terkuat dalam mazhab Syafi‟iyah
Khunsa menurut  pendapat  yang kuat harus  diberikan  menurut  perhitungan  yang terkecil.  Maka  harus  diperhatikan  hak-hak warisannya  dari  kedua  perkiraan  sebagai laki-laki dan perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan  baginya  dua  masalah.  Pertama, perkiraan sebagai laki-laki. Kedua, perkiraan sebagai  perempuan.  Kemudian khunsa itu diberi  bagian  terkecil  di  antara  dua  masalah itu. Dan selisih di antara keduanya disimpan sampai  jelas  keadaannya,  atau  ahli  waris berdamai,  atau khnusa itu  wafat,  sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pokok permasalahan  dapat  ditarik  kesimpulan, pertama  cara  menentukan  status  seorang khuntsa menurut para ulama dapat ditentukan  dengan  dua  cara  yaitu  yang pertama,  melihat  pertama  kali  keluarnya  air seni  dan  kedua  dilihat  dari  tanda-tanda kedewasaannya.  Para  fuqaha  membagi khuntsa  pada  dua  macam  yaitu  khuntsa ghairu musykil adalah orang yang mempunyai  alat  kelamin  ganda,  akan  tetapi

## Zeta Fadiah Inge Putri
statusnya sudah diketahui bahwa ia statusnya  laki-laki  ketika  membuang  air seninya  lewat  zakar  atau  ia  statusnya perempuan  ketika  membuang  air  seninya lewat  farji  dan  khuntsa  muskil  adalah seseorang  yang  mempunyai  alat  kelamin ganda,  jika  ia  membuang  air  kencingnya melewati  kedua  alat  kelaminnya  secara bersamasama. Menurut hukum nasional cara menentukan  status  seorang  khuntsa  dilihat dari  segi  medis,  lalu  dilakukan  operasi penyempurnaan  kelamin  dan  mengajukan permohonan  pergantian  kelamin  kepada Pengadilan.  Kedua,  pembagian  warisan untuk  seorang  khuntsa  ghairu  muskyil dilihat  dari  statusnya  setelah  melalui beberapa  cara  dengan  melihat  pertama  kali keluarnya  air  seni  dan  juga  dilihat  dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang khuntsa musykil para ulama berbeda  pendapat,  menurut  mazhab  Hanafi khuntsa  diberikan  bagian  terkecil  dari  dua perkiraan  laki-laki  dan  perempuan,  menurut mazhab  Syafi’i  khuntsa  diberikan  bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu  sisa  harta  nya  ditangguhkan  sampai status  khuntsa  jelas,  me4nurut  mazhab Maliki  khuntsa  mendapat  kedua  bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan  yang  kemudian  jumlah  dari perkiraan  tersebut  dibagi  setengah.  Ketiga,
bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui  tentang  keberadaan  khuntsa  ini dan bisa menerima mereka dengan sepatutnya  tanpa  ada  diskriminasi  terhadap mereka.  Karena  pada  dasarnya,  mereka memang  ada  di  tengah-tengah  kita,  dan mereka  juga  mempunyai  hak  yang  sama dengan kita. Mereka mempunyai status yang jelas dan diakui oleh Islam, sehingga mereka juga  mempunyai  peran  dalam  mendapatkan hak mereka dalam segala hal. Keempat, bagi pemerintah,  sekiranya  pemerintah  perlu membuat  langkahlangkah  terkait  khuntsa, seperti  menetapkan  peraturan  megenai  hak kewarisan  dan  bagian  harta  pustaka  kepada khuntsa  musykil  ke  dalam  Perundang- undangan  hukum  waris  di  Indonesia terutama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) sesuai dengan ketentuan madzab yang telah ditentukan, karena menjadi pertanyaan tersendiri  mengenai  siapa  yang  memegang sisa  harta  yang  dibekukan  untuk  khuntsa, dan  sampai  kapan  harta  tersebut  tetap dibekukan  ketika  khuntsa  tidak  melakukan perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dahlan, Zaini, 2010, An-nisa (4): 1, Qur’an Karim  dan  Terjemahan  Artinya , Yogyakarta: UII Press.

## Zeta Fadiah Inge Putri
Della,  Putri,  2016, Pengaturan  Perubahan Jenis  Kelamin  Menurut  Ketentuan
Hukum Indonesia , Surabaya:
Universitas Wijaya Putra.
Hazairin, 1993, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut  Al-Qur’an  dan  Hadist , Jakarta: Tinta Mas.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al- Azhar  Mesir.  2004.  Hukum  Waris,
Penerjemah  Addys  Al-Dizar  dan
Fathurrahman,  Jakarta:  Senayan Abadi Publishing.
MS,  Burhani,  1988, Kamus  Ilmiah  Populer ,
Jombang: Lintas Media.
Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  2011.
Perkawinan di Bawah Umur Perspektif  HAM-Studi  Kasus  di Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu, Sumatra Utara. Al-Mawarid
Journal of Islamic Law , 11 (2).
Nurhidayatuloh,  N.,  &  Febrian,  F,  2019,
ASEAN  and  European  Human Rights  Mechanisms,  What  Should be Improved?, Padjadjaran Journal of Law , 6 (1).
Purwanti,  Firliana,  2010, The  O  Project ,
Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.
Rahman,  Fatchur,  1974, Ilmu  Mawaris ,
Bandung: PT. Alma’arif.
Sabiq,  Sayid,  1995, Fiqih  Sunnah ,  Jakarta: Pustaka Firdaus.
Syarifuddin, Amir, 2012, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana.
Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan
Nazaruddin,  2003, Islam  untuk
Disiplin Ilmu Kesehatan dan
Kedokteran  2 ,  Jakarta:  Departemen
Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

## Jurnal
Fathanah.  2015. AL  HIKMAH  Jurnal  Studi Keislaman ,  Volume  5,  Nomor  2, Tuban: STAI Al-Hikmah.
Fitriana Aprianggun. 2016. “Wasiat Wajibah
Terhadap  Ahli  Waris  Non  Muslim Dalam
Perspektif Kompilasi Hukum  Islam”, Jurnal  Sriwijaya Law Review Vol. 1 Issue 2 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indoesia  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi
Hukum
Islam.