Ririt Yuniar, Irwan Abdullah, Timbul Haryono, dan G.R. Lono Lastoro Simatupang -- Kode Etik Jurnalis- tik dalam Praktek Foto-Jurnalisme: Kasus Kampanye Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia

## KAWISTARA
VOLUME 1                                    No. 2, 17 Agustus 2011
Halaman  103-212

## KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PRAKTIK FOTO- JURNALISME: KASUS KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2009 DI INDONESIA

## Ririt Yuniar
Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pascasarjana  Universitas Gadjah  Mada
Irwan Abdullah, G.R. Lono Lastoro Simatupang
Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

## Timbul Haryono
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
Journalistic  photos appear  in  newspapers  for news  purposes. In  many  cases,  many  parties  are interested in using the mass media for their own vested interests. The photos of the Presidential and Vice- Presidential  candidates in  the  2009  Indonesian  election  were examples  of  such  uses.  These  photos contained symbols which were manipulated and presented in the public sphere. Hence, these photos also reflected power relations within Indonesian society, a society which is full of individual interests.
This study attempts to show how the photojournalism appearing in the media during the 2009 election time was intensively used by the candidates, who were also the capital backers. The photos were not presented as they were, but rather composed upon the candidates’ request for the purposes of image building. For several reasons, including media survival in the global era and its heavy competition and pragmatic motivations, some media have shown a loss of “independency.” This study also shows that journalistic photos record the existence of values and interests of those appearing on newspaper. The 2009 Presidential and Vice Presidential campaign in Indonesia, one framed in photojournalism, is a social reality analogous to social theatre or a theatrical performance.
Keywords: Code of Ethics, Journalistic Photo, Campaign of Election of the President, Indonesia

## ABSTRAK
Foto-foto jurnalistik hadir dalam media cetak (koran) untuk sebuah pemberitaan. Dalam banyak kasus, disadari atau tidak, ada pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan media sebagai ken- daraan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu tampak pada foto-foto calon presiden pada pemilu 2009 yang merefleksikan simbol-simbol yang diangkat, ’dimanipulasi’, dan kemudian dihadirkan ke publik. Di samping itu, foto tersebut merefleksikan hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat yang sarat dengan kepentingan-kepentingan.
Studi ini ditunjukkan bahwa foto jurnalistik telah dimanfaatkan secara intensif oleh pemilik modal yang juga calon-calon presiden dan wakil presiden. Foto-foto mereka tidak ditampilkan apa adanya dalam surat kabar, tetapi dikomposisikan sesuai dengan tujuan dan citra yang ingin dibangun oleh para calon. Dalam tekanan kelangsungan hidup media yang berat, dan dalam dunia yang berubah menjadi lebih pragmatis, serta kompetisi yang semakin ketat antarmedia, maka media secara perlahan kehilan- gan sifat “independennya”. Media hidup dari pesanan-pesanan dan dari hal-hal yang sederhana beru- pa iklan hingga pesanan nilai, dan kepentingan yang diusung oleh hadirnya suatu surat kabar. Dengan demikian, foto sebagai media mampu merekam serangkaian nilai dan kepentingan. Kampanye pemili- han presiden 2009 yang dibingkai dalam foto merupakan realitas sosial yang tampak analog dengan drama sosial dan dengan suatu performance.
Kata Kunci: Kode Etik, Foto Jurnalistik, Kampanye Pemilihan Presiden, Indonesia
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 145 - 153

## PENGANTAR
Foto-foto jurnalistik hadir dalam media cetak  (koran)  untuk  sebuah  pemberitaan. Dalam  banyak  kasus,  disadari  atau  tidak, ada  pihak-pihak  yang  berkepentingan menggunakan  media  sebagai  kendaraan untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Hal  itu dikarenakan  media mempunyai  kekuatan untuk menaikkan citra positif seseorang di tengah  masyarakat  luas. Visualisasi  tokoh dalam berbagai format foto jurnalistik  saat kampanye  pemilihan  presiden,  misalnya, telah menjadi instrumen penting yang mem- perlihatkan betapa sentralnya peranan foto jurnalistik di dalam­nya. Melalui foto jurnal- istik,  tokoh  dan  partai dihadirkan  dengan apik  serta  dibungkus  secara  rapi  dengan satu tujuan, yakni me­narik massa konstituen atau  pemilik  suara (voter  preference) seba- nyak-banyaknya. Lewat foto itu juga mere- ka membentuk opini publik akan pihak yang paling benar dan paling pantas dipilih un- tuk memimpin negara.
Goffman meletakkan realitas politik se- perti  di  atas  dalam  kerangka performance studies . Ia  menjelaskan, bahwa  kehidupan sosial politik dapat dipahami sebagai rang- kaian pertunjukan yang terkait pada  suatu pemahaman bahwa yang paling terlihat ten- tang  kehidupan  manusia  terletak  pada bagaimana kita melihat yang tampak di per- mukaan (Schechner,  2002: 175).  Pemikiran Goffman  itu  menarik  untuk  alat  analisa dalam studi foto jurnalistik pada kampanye pemilihan presiden 2009 di Indonesia. Studi ini mengkaji foto pemilu presiden 2009 sebagai sign yang merefleksikan  dua hal. Pertama, foto merupakan refleksi nilai- nilai dalam simbol-simbol yang diangkat dan ’dimanipulasi’ serta  dihadirkan ke  publik. Kedua, refleksi hubungan kekuasaan dalam suatu  masya­rakat  yang  sarat  dengan  ke- pentingan-kepentingan.  Dengan  cara  ini diharapkan akan diperoleh pemahaman ten- tang bagaimana foto sebagai media mampu merekam serangkaian nilai dan  kepenting- an,  dan menjadi  landasan dalam penataan sosial yang lebih baik.
Tidak  hanya  persoalan  teknis  permu- kaannya  saja, tetapi  juga kedalaman  mak-
na  yang berkaitan  dengan  elemen  pendu- kung reproduksi seperti nilai-nilai ataupun latar  belakang  media  baik  secara  ideologi maupun kreativitas fotografer, menjadi ele- men  pembentuk  reproduksi tersebut.  Per- hatian  pada pose , pencahayaan, setting la- tar layaknya persiapan sebuah pertunjukan (performance) dilakukan oleh politisi dan fo- tografer. Foto jurnalistik kampanye pemilu yang  mengangkat  realitas  kehidupan  itu juga  dapat  dikatakan  sebagai performance . Kampanye pemilihan presiden sebagai reali- tas sosial yang dianalogikan sebagai drama sosial ini merupakan suatu performance yang dibingkai dalam bentuk foto jurnalistik. Foto  jurnalistik  sebagai  karya  visual mampu  merekam  atau  mengabadikan  se- buah peristiwa atau realitas yang dibingkai (frame) dengan  nilai, estetika  dan etika  fo- tografi. Proses pembing­kaian (framing) mem- buktikan bahwa suatu  peristiwa itu benar- benar terjadi dalam suatu kerangka kultural dan struktural  yang sangat  mempengaruhi pembentukan  maknanya.  Hadirnya  suatu foto  bukan hanya  sebagai sebuah  produk, tetapi juga sebagai suatu konstruk yang  di dalamnya  termuat  berbagai  gagasan  dan nilai yang dapat  menjadi petunjuk tentang keberadaan dan  berlakunya sesuatu  dalam suatu masyarakat. Kajian atas foto kemudi- an memberikan peluang yang terbuka bagi pemahaman  yang  saksama  tentang  suatu gejala sebagai constructed reality.

## PEMBAHASAN Kontroversi Idealisme vs Komersial
Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  keber- adaan suatu media sangat terikat pada sum- ber pembiayaan. Beberapa media mengala- mi  kesulitan  yang  tidak  jarang  telah  ber- ujung pada  kesejahteraan karyawan  yang rendah yang menciptakan iklim kerja yang berbeda.  Sumber  finansial  ini  pula  yang menentukan  orientasi  dari  media  karena perbedaan  tentang  idealisme  dan  prag- matisme dimulai dari sini. Pentingnya mo- dal bagi keberlangsungan hidup koran dan media massa, ternyata juga memainkan pe- ran  dalam  mempengaruhi  pemberitaan yang dimuat di koran bersangkutan.
Ririt Yuniar, Irwan Abdullah, Timbul Haryono, dan G.R. Lono Lastoro Simatupang -- Kode Etik Jurnalis- tik dalam Praktek Foto-Jurnalisme: Kasus Kampanye Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia
Menurut Bourdieu, modal yang menca- kup hal-hal material dan simbolik berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, yang kemu- dian merepresentasikan dirinya sebagai se- suatu  yang  jarang  dan  layak untuk  dicari dalam formasi sosial tertentu. Modal, lanjut Bourdieu, merupakan basis dominasi. Bera- gam jenis modal dapat ditukar dengan jenis modal  lainnya, sehingga  modal juga  bersi- fat ‘dapat ditukar’. Penukaran paling hebat yang  telah  dibuat  adalah penukaran  pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah bentuk-bentuk modal  yang berbeda  diper- sepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang le- gitimate .  Agar  dapat  dipandang  sebagai seseorang  atau  kelas  yang  berstatus  dan memiliki prestise,  berarti ia  juga harus  di- terima sebagai sesuatu yang legitimate, dan terkadang sebagai  otoritas  yang legitimate . Posisi semacam itulah yang kemudian mem- bawa serta kekuasaan untuk memberi nama (untuk kelompok  tertentu), kekuasaan  un- tuk mewakili  kesepakatan umum  ( common sense ), dan yang terpenting adalah kekuasa- an  untuk  menciptakan  ‘versi  dunia  sosial yang resmi’ (Bourdieu, 1985).
Peran  pasar dan  pemilik modal  dalam pemberitaan seputar kampanye capres 2009 secara  gamblang  terungkap  dalam focus group  discussion (FGD)  di  kantor  Antara pada 5  Agustus 2010.  Seorang peserta  dari media  cetak  nasional  menyatakan  bahwa ketika  sudah  mengerucut  tiga  tokoh,  ada proses briefing untuk  mengutamakan  satu calon  tertentu  demi  kepentingan  institu- sional. Proses briefing yang dilakukan oleh atasan dan diteruskan  kepada editor  yang selanjutnya menugaskan wartawan dan fo- tografer, adalah salah satu bukti intervensi pasar  dan pemilik  modal terhadap content berita media terkait. Jika mereka tidak me- matuhi  itu, besar kemungkinan para stake- holder akan berpikir ulang untuk menanam- kan modal lagi di sana.
Dengan  nada  yang  sama,  peserta  lain menyatakan  adanya  campur  tangan  dan kepentingan pasar serta pemilik modal yang bermain dalam pemberitaan, sehingga para
redaktur dan editor harus dengan jeli meli- hat mana berita yang memiliki nilai jual yang baik  di  antara  berita  yang  lain.  Dengan demikian  tampak  bahwa  karakter  suatu media tidak terlepas dari sumber pembiaya- an media yang mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Pada awalnya, suatu me- dia  tumbuh  dengan  kekuatan-kekuatan ideologis yang  perlu  diperjuangkan.  Pada saat itu, surat kabar lebih merupakan suatu alat  perjuangan  untuk  mencerdaskan  dan menguatkan fungsi  edukasi serta  tumbuh- nya kekuatan masyarakat sipil ( civil society ). Pada proses  perubahan  selanjutnya,  surat kabar lebih sebagai alat bisnis yang nilai-nilai komersialnya telah menjiwai isi surat kabar dengan hal-hal yang bersifat pragmatis.
Sifat pragmatis yang kemudian dilekat- kan pada  media, tentunya  tidak bisa  dile- paskan  dari  kredo bahwa bad  news is  good news (berita yang buruk akan menjadi baik dan menjual bagi media). Selain dipengaru- hi oleh faktor pemilik modal dan kepenting- an  pasar, content yang  terlihat  pragmatis tersebut  juga  bisa  muncul  karena  pilihan media  untuk bersikap  aman, alih-alih  ber- suara  keras  terhadap  pemerintah.  Sebagai contoh, ketika pemerintah dinilai membuat sebuah  keputusan  yang  tidak  layak,  ada beberapa koran yang dengan tegas langsung menunjukkan  sikap  kontra,  namun di  sisi lain, ada  juga  yang  memilih untuk  ‘mem- bungkus’  ketidaksetujuan  itu  dengan  hal yang lebih netral. Pernyataan Andre (bukan nama sebenarnya) dari The Jakarta Post (TJP), dalam hal ini menarik disimak  pernyataan Andre dalam  sesi FGD  yang dilakukan  di kantor berita  Antara pada tanggal 5  Agus- tus  2010:
“Pengusaha-pengusaha  biasanya  akan  me- rapat ke penguasa incumbent. Tapi TJP tetap memberikan sesuatu yang netral. Kita mem- beritakan dan menampilkan suatu foto untuk kita sampaikan ke masyarakat. Masyarakat akan membacanya dan mereka bisa melihat kita belok ke kiri atau kanan. Kalau kita ne- tral, kita sudah pasti aman. Saat era Presiden Soeharto,  TJP  berita  politiknya  lebih  aman dibandingkan media-media lokal. Kita menu- lis kritik terhadap Cendana, TJP aman, kare-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 145 - 153
na pembaca tidak terlalu banyak. Dibanding- kan Media Indonesia, Kompas, Tempo atau Republika, mereka mengritik sedikit, puspen TNI  langsung  menelepon  redaksi  masing- masing.”
Akan tetapi Andre tidak menampik bah- wa pengusaha dan eks­patriat – selaku pem- baca TJP – akan lebih memilih dekat kepada penguasa incumbent.  Hal itu pulalah yang dirasa  turut  mempengaruhi  arah  pembe- ritaan TJP yang cenderung netral dan tidak memojokkan satu pihak tertentu. Koran ini ingin tetap  mempertahankan citra  sebagai koran bagi ekspatriat yang tidak terlalu ke- ras  mengritik  pemerintah.  Namun,  tanpa disadari, hal itu juga yang membuat fungsi pemberitaan  tidak  berjalan  dengan  kritis. Ketika harusnya  mereka bisa  menyampai- kan  kritik  terhadap  pemerintah,  namun mereka  memilih untuk  berpihak pada  ke- pentingan  komersial yakni  mempertahan- kan  pembaca.
Mengambil contoh pada peristiwa liput- an  kampanye  pilpres  2009  silam,  bahwa partai besar akan menarik massa besar, dan dengan demikian akan menjadi berita yang menarik pula. Tetapi ketika sudah di tingkat institusi, persoalannya  tidak lagi  semudah mencari partai yang melakukan kampanye besar-besaran.  Walaupun  fotografer  dan redaktur memiliki idealisme mana foto yang bagus  dan  memenuhi  standar  jurnalisme serta  fotografi,  tetapi  ketika  atasan  tidak mengizinkan, maka foto yang sudah dipilih itu harus diganti dengan yang lain. Ditolak- nya foto itu bisa  dikarenakan alasan  prag- matis, yakni kepentingan komersial saja.
Negosiasi Foto “Jurnalisme Pesanan” Kurator foto Oscar Matullah senantiasa mengingatkan bahwa “agama” seorang fo- tografer  jurnalisik  adalah  profesionalitas, sehingga secara  menyeluruh dedikasi  dan intelektualitas  menjadi  poin  penting.  Fo- tografer jurnalis  sebaiknya mampu  mema- hami komentar dan berbagai persoalan yang ada diliput sebagai data yang independen. Ideologi  yang  mereka  pegang  sebaiknya memihak pada masyarakat umum. Seorang
fotografer tidak  lain merupakan  perantara yang  menyuarakan  kepentingan  publik, khususnya pada saat masyarakat harus ber- hadapan dengan  penguasa. Pada kenyataan riil di lapangan sebuah pemberitaan, terutama foto jurnalistik, men- jadi  hal  yang  sangat memprihatinkan  jika telah luntur  etika dan  moralitas insan  me- dia. Hal ini dapat terjadi jika idealisme para fotografer menjadi menipis dikarenakan tun- tutan  finansial  yang  kurang  memadai  di masing-masing  institusi.  Oleh  karenanya, tidak jarang foto dalam peristiwa kampanye pilpres yang lalu terlihat sebagai “pesanan” dari pihak tertentu yang berafiliasi dengan media bersangkutan.  Dari sanalah  muncul anggapan  bahwa  fotografer  serta  jurnalis bisa “dipesan” untuk melayani kepentingan pencitraan pihak-pihak tertentu. Dalam sesi FGD tanggal 5 Agustus di kantor berita Anta- ra, Andre menyatakan:
“Pemred dan managing editor pasti meminta semua foto yang  ada.  Kita tunjukkan frame yang sekiranya cocok untuk institusi. Untuk foto-foto yang subjektif atau pribadi di- keep. Meskipun fotografer bisa mendapatkan gambar atau foto yang menarik serta memi- liki  nilai  berita  di  lapangan,  namun  foto tersebut tidak  serta merta  bisa naik  cetak. Ada kuasa dari pemimpin redaksi dan edi- tor pelaksana yang akan meminta semua foto hari itu untuk kemudian diseleksi frame yang cocok  dengan  institusi.  Fotografer  tentu tidak bisa protes begitu saja ketika foto mere- ka tidak dimuat, karena mereka bekerja  di bawah institusi yang juga diselimuti dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan modal.  Jika fotografer  tetap bersikeras  de- ngan frame  yang telah  mereka ambil, bisa jadi mereka akan mendapat sanksi dari kan- tor dan kehilangan pekerjaan mereka. Hal- hal seperti itulah yang kemudian membuat citra  jurnalis  dan  fotografer  lekat  dengan kata  “pesanan”.
Dalam  tekanan  kelangsungan  hidup media  yang  berat  di  satu  sisi,  dan  dalam dunia yang berubah menjadi lebih pragma- tis, serta kompetisi yang semakin ketat antar- media, maka media perlahan kehilangan si-
Ririt Yuniar, Irwan Abdullah, Timbul Haryono, dan G.R. Lono Lastoro Simatupang -- Kode Etik Jurnalis- tik dalam Praktek Foto-Jurnalisme: Kasus Kampanye Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia
fat “independennya”. Media hidup dari pe- sanan-pesanan  dan  dari  hal-hal  yang  se- derhana berupa iklan hingga pesanan nilai, dan kepentingan yang diusung oleh hadir- nya suatu surat kabar.
Dalam contoh kasus pemilihan presiden 2009,  foto  jurnalistik  telah  dimanfaatkan secara  intensif  oleh  ketiga  calon  presiden dan  wakil  presiden.  Foto-foto  calon  tidak hanya  ditampilkan apa  adanya  dalam  su- rat kabar, tetapi juga dikomposisikan sesuai dengan  tujuan  dan  citra  yang  ingin  diba- ngun atas kehadiran seorang tokoh. Dalam berbagai foto tampak bahwa usaha menca- pai tujuan-tujuan politik cenderung dilaku- kan  dengan memanfaatkan  simbol-simbol yang mudah dipahami  oleh publik, seperti simbol agama, etnis, dan kelas sosial. Foto kampanye pemilihan presiden bisa dilihat sebagai  sebuah pertunjukan ( perfor- mance )  drama  sosial  dalam kehidupan  se- hari-hari.  Sebagaimana dikatakan  Schech- ner, bahwa politisi, aktivis, pengacara, bah- kan teroris menggunakan teknik-teknik per- formance (memakai panggung atau podium, cara berbicara,  menyapa audiens ,  cara  ber- diri, memakai setting tertentu) dengan  tu- juan  untuk  mendukung tindakan  mereka. Ia  menyatakan:
The politician, activist, lawyer, or terrorist all use techniques of performance – staging, ways of adress- ing various audiences, setting, etc. – to present, demonstrate, protest, or support spesific social ac- tions (Schechner, 2002: 68).
Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa politisi  merupakan  aktor  yang  bermain dalam  panggung  sosial  drama.  Tindakan- tindakan mereka dalam kampanye pemilih- an presiden berperan aktif dalam pemben- tukan konstruksi realitas atas citra diri mere- ka, yang dibekukan melalui still image oleh praktisi  media  untuk tujuan  pemberitaan. Foto yang dimuat di media massa merupa- kan bentuk visual culture yang dapat dibaca melalui berbagai perspektif termasuk dalam konteks ini adalah perspektif budaya visu- al. Membaca  foto  sebagai still  image yang merekam kegiatan  politik melalui  budaya visual  dapat  dilakukan  salah  satunya  de-
ngan melihat representasi positif atau nega- tif. Membaca foto berarti melihat perbedaan image serta  fungsi  ideologi, media dan  bu- daya mereproduksi dominasi sosial dan dis- kriminasi (Van der Veer, 2000). Dalam kon- teks ini, dapat dimengerti bahwa performance dalam  perspektif politik  dapat dilihat  dari empat  dimensi. Pertama ,  menyangkut  hu- bungannya  dengan kekuasaan. Kedua, me- nyangkut hubungan antara performance de- ngan ideologi, yaitu ba­gaimana performance mereproduksi,  memungkinkan,  melanjut- kan, menantang, menentang, mengritik dan menetralkan ideologi. Ketiga ,  menyangkut hubungan performance dengan  hegemoni yaitu bagaimana pertunjukan secara simul- tan  mereproduksi  dan  meresistensi  atau menolak  hegemoni. Keempat ,  menyangkut hubungan  pertunjukan  dengan  dominasi, yaitu bagaimana performance mengakomo- dasi dan mengontestasi dominasi (Conquer- good, 2003:  19).
Kampanye pemilihan presiden sebagai sebuah realitas sosial yang mewujud dalam drama sosial merupakan sebuah bentuk per- formance . Realitas tersebut mengalami trans- formasi  tingkat  pertama  yang  mewujud dalam sebuah performance .  Kemudian, per- formance tersebut  mengalami  transformasi tingkat  kedua  dan  mewujud  dalam  karya sebuah  foto.  Ada  transformasi  realitas  ke dalam  sebuah performance atau  drama  so- sial yang kemudian mengalami transforma- si  pada tingkat  selanjutnya dalam  bingkai foto.

## Mekanisme Pemberitaan Foto Jurnalistik di Media
Mekanisme yang  dimaksudkan di  sini adalah suatu bentuk proses, prosedur, atau metode  pemberitaan  dari  media  yang  di- gunakan sebagai standardisasi sistem pem- beritaan  itu  sendiri.  Sejalan  dengan  teori yang  dikemukakan  oleh  Brian  McNair (1994: 39-58) terdapat tiga pendekatan yang menjelaskan isi media yang merupakan sub- stansi berita. Pertama , pendekatan ekonomi- politik, yang berpendapat bahwa isi media
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 145 - 153
lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik. Mekanisme  produksi media  dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dan  struktur  produksi  sehingga  pola  dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang dominan dalam media.
Kedua ,  pendekatan organisasi.  Melihat pengelola  media  sebagai  pihak  yang  aktif dalam  proses  pembentukan  dan  produksi berita. Berita dilihat sebagai hasil dari me- kanisme  yang  ada  dalam  ruang  redaksi. Dalam hal ini maka kerangka ideologis re- daktur  menjadi  salah  satu faktor  penentu dari kualitas  pemberitaan,  yang  berkaitan dengan kebenaran  dan kebijakan check  and balances dari  berita.  Dengan  kata  lain, produksi berita adalah mekanisme keredak- sian  semata, setiap  organisasi berita  mem- punyai pola dan mekanisme sendiri untuk memberitakan suatu peristiwa. Mekanisme itu  bersifat  internal  dan  tidak  ditentukan oleh kekuatan di luar media. Media diang- gap  otonom dalam  menentukan apa  yang boleh  atau  tidak  boleh,  buruk  atau  tidak buruk,  dan  layak  atau  tidak  layak  untuk diberitakan.
Kecenderungan  ini  berbeda  dengan mekanisme pemberitaan oleh media-media di Indonesia yang juga mempertimbangkan kekuatan dari luar seperti segmen pasar dan cara  mempertahankan diri di dunia  media agar tetap survive dan establish seperti yang diungkapkan  oleh  redaktur Kompas  pada 18 September 2010 sebagai berikut:
“ Untuk bisa seperti sekarang ini, penggunaan ba- hasa dan cara yang lebih santun dan tidak radikal menjadi pilihan oleh para redaktur di media terse- but… ” Ketiga ,  pendekatan  kultural.  Proses produksi berita  dilihat sebagai mekanisme yang rumit dan lebih melibatkan faktor in- ternal  media  (rutinitas  organisasi  media) sekaligus juga faktor eksternal  di luar  me- dia. Mekanisme yang rumit itu ditunjukkan dengan bagaimana meliput sebuah  peristi- wa  dalam pemberitaan  harus melalui  per- debatan sengit  di ruang  redaktur, di  sam- ping terdapatnya pengaruh ekonomi-politik di luar media yang tidak bisa dianggap re-
meh begitu saja. Masing-masing media me- miliki sistem dan mekanisme pemberitaan- nya sendiri.
Mekanisme  pemberitaan dalam  Koran Tempo dapat dijadikan contoh di sini. Cara kerja bagian  foto di  Koran Tempo  adalah: pertama ,  fotografer  memotret  berdasarkan penugasan yang  diberikan oleh  Koordina- tor Foto Tempo News Room (TNR) atau dari periset  foto  yang  mengerjakan  sesuai  de- ngan rubrik atau halaman bidang yang di- kerjakan. Kedua , prosesnya bisa saja redak- tur  halaman atau  reporter yang  mengerja- kan rubrik tertentu meminta foto untuk ke- pentingan  halaman  atau  tulisannya  lalu meminta fotografer ke redaktur foto koran, koordinator foto TNR atau periset foto. Ke- tiga , yang berhak membagi penugasan ada- lah koordinator  foto,  karena  dia  yang  pa- ling tahu  siapa saja  fotografer yang  bertu- gas pada hari itu. Periset foto  memberikan daftar yang harus difoto ke koordinator foto. Keempat , periset  foto di  Koran Tempo  me- megang  beberapa halaman  dan rubrik  ter- tentu yang tugasnya mencari foto yang se- suai yang dibutuhkan pada hari itu  untuk penerbitan besok. Kelima , periset foto, koor- dinator foto, atau redaktur foto wajib mem- berikan  informasi  yang  diperlukan  fo- tografer agar memotret sesuai dengan yang diperlukan. Jika memungkinkan diberi kon- sep pemotretan untuk rubrik-rubrik terten- tu.  Keenam,  redaktur  foto  yang  bertugas selain  memegang  beberapa  halaman  juga bertanggung  jawab atas  foto halaman satu dan quality  control pada  semua  foto  yang tampil di koran.
Di samping foto pesanan, terdapat pro- ses  lain  yang  dapat  dipaparkan  sebagai berikut: Pertama, perencanaan  dibuat  pada malam hari berdasarkan perencanaan liput- an untuk besok atau berdasarkan undangan yang  diterima redaksi.  Penugasan dan  un- dangan  dipilih  sesuai  dengan  kebutuhan, nilai beritanya, serta kemungkinan menda- patkan  visual yang  menarik. Informasi  itu bisa juga inisiatif dari fotografernya sendiri untuk  meliput  berita. Kedua ,  malam  itu penugasan diberikan kepada fotografer. Ke-
Ririt Yuniar, Irwan Abdullah, Timbul Haryono, dan G.R. Lono Lastoro Simatupang -- Kode Etik Jurnalis- tik dalam Praktek Foto-Jurnalisme: Kasus Kampanye Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia
tiga , pada rapat perencanaan pagi, rencana dimatangkan lagi, mana yang akan dimuat di  berita  utama,  halaman  depan  atau  ha- laman dalam. Jika ada perkembangan baru maka petugas piket dari bagian foto meng- informasikan kepada koordinator foto TNR untuk  menugaskan  fotografer  untuk  me- liput. Keempat , tidak menutup kemungkinan setiap  saat penugasan  bisa berubah  sesuai dinamika berita  yang terjadi  saat itu. Keli- ma, fotografer  yang  meliput  mengirimkan foto by  email, kemudian dimasukkan ke ja- ringan intranet agar bisa diakses oleh semua pengguna di Tempo. Tentu saja setelah diedit oleh  koordinator  foto  atau  petugas  piket. Keenam ,  pada  rapat  sore  dilakukan  pemi- lihan  berita  mana  yang  untuk  halaman depan dan  mana yang  dalam. Bagian  foto menawarkan foto-foto yang diperoleh  saat itu. Jika visualisasi yang ditampilkan bukan dalam  bentuk foto  utuh, misalnya ilustrasi atau  infografis,  maka  redaktur  foto  harus menyiapkan foto-foto yang dibutuhkan un- tuk melengkapinya. Ketujuh , redaktur  foto dan periset memeriksa foto dan keterangan foto apakah sudah sesuai dengan halaman- nya.
Untuk kriteria foto layak  di Tempo se- betulnya sama dengan kriteria penilaian fo- tojurnalistik pada umumnya: tentu saja foto harus  mempunyai  nilai  berita yang  tinggi disertai dengan kualitas fotografis yang ba- gus, misalnya  komposisi, teknis  fotografi, ketajaman,  pencahayaan  dan  sebagainya. Jika secara kualitas kurang baik, setidaknya nilai berita yang tinggi dan eksklusif menja- di pilihan utama untuk  dimuat. Foto yang baik juga jika keterangan fotonya  lengkap. Jika tidak, maka foto itu tidak akan dimuat karena rawan kesalahan (Hasil wawancara dengan redaktur foto Tempo tanggal 22 Sep- tember  2010).
Terlepas dari kualitas dan standar foto secara teknis, berbagai aspek muncul dalam proses produksi foto hingga dilansirnya se- buah pemberitaan foto jurnalistik. Jiwa dan ideologi serta platform dari  suatu koran sa- ngat menentukan foto  yang nantinya  akan dipilih oleh redaktur untuk dimuat. Aspek
pemihakan  dan  kepentingan-kepentingan merupakan suatu yang terlibat dengan jelas, otoritas  individu  dalam  tim  redaksi  hadir tidak begitu tegas dibandingkan otoritas lem- baga tempat  mereka bekerja. Jika  merujuk pada model framing Zhongdag Pan dan Ge- rald M. Kosicki, model ini berkaitan dengan pertama ,  sintaksis  yaitu  cara  penyusunan berita  yang pada  dasarnya di  masing-ma- sing  media memiliki kemiripan proses pe- nyusunan  berita. Kedua ,  skrip  yaitu  cara mengisahkan fakta (5W, 1H) pada tahap ini pun semua insan pers juga melakukannnya dengan  memperhitungkan  unsur  5W,  1H baik itu dalam pembuatan caption untuk foto maupun  penulisan  berita; Ketiga ,  tematik yaitu berkaitan dengan cara penulisan atau perekaman fakta; penulisan dan perekaman fakta ini  memiliki prinsip dasar yang kuat sesuai dengan kode etik yang ada serta ke- tentuan  dari  media  masing-masing.  Ada semacam standardisasi dari masing-masing industri  media. Keempat ,  retoris  yaitu  cara menekankan  fakta.  Dalam  hal cara  mene- kankan fakta,  mereka cenderung  memakai platform yang dimiliki masing-masing media. Analisis framing dalam  hal  ini  merupakan suatu  pendekatan  di  dalam  pengelolaan data untuk menghasilkan suatu pemahaman yang lebih tajam atas data.

## SIMPULAN
Kecenderungan  pemanfaatan  media oleh partai-partai  politik atau  tokoh-tokoh politik  dalam  rangka  pemenangan  suatu pemilihan ditentukan oleh perubahan sistem politik  yang  bersifat  desentralistik,  yang karenanya dibutuhkan  satu mode komuni- kasi  yang  lebih  penetratif dengan  masya- rakat.  Pemanfaatan  media  untuk  tujuan- tujuan politik kemudian melahirkan dilema- dilema tersendiri. Telah terbina satu jalinan kerjasama antara media dengan negara dan pasar,  karena  proses  politik  tidak  hanya merupakan sebuah  kegiatan negara  tetapi juga merupakan kegiatan yang melibatkan stakeholders , seperti  pasar dengan  orientasi komersialnya.
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 145 - 153
Dalam proses semacam ini, tampak bah- wa idealisme media  dengan segala pilihan nilainya mulai tergadaikan. Media tidak bisa mengisolasi  dirinya  dari  perkembangan- perkembangan  kapitalisme  yang  berlang- sung  di  Indonesia  yang  tantangan  media untuk survive menjadi semakin besar. Dalam konteks  semacam  ini,  tidak  jarang  terjadi media  menjadi  alat  propaganda  politik tokoh-tokoh dan partai-partai politik. Fungsi edukasi publik seringkali terabaikan dalam peran  media  terhadap  kelembagaan  pers dan  masyarakat.
Foto  jurnalistik  dalam  hubungannya dengan  media  tersebut  telah  menjadi  hal penting untuk mencapai tujuan-tujuan poli- tik dalam satu  pemilihan khususnya  calon presiden.  Foto jurnalistik  tidak hanya  me- miliki kemampuan untuk mengkomunikasi- kan  nilai-nilai  tentang  tokoh  atau  partai, tetapi juga memadatkan serangkaian pesan yang dapat dibaca oleh publik tentang tokoh yang terlibat di dalam pemilu. Hal ini dis- ebabkan  oleh  kemampuan  fotografi  di dalam  mewakili  begitu  banyak  nilai  dan pesan sekaligus secara persuasif.
Foto dalam media cetak, dengan demiki- an,  selain telah dibingkai  oleh frame yang diciptakan fotografer, juga dibingkai dengan sebuah  konteks  yang  akan  mengarahkan pembaca  pada  maksud  yang  dituju  oleh media. Hal  tersebut sejalan  dengan  proses kontruksi realitas dalam media, media meru- pakan  faktor eksternal yang akan  mempe- ngaruhi  pemikiran  pembaca  atas  hal-hal yang  diberitakan.
Fotografer dan tim redaksi dapat dika- takan  sejajar  dengan  peran  kurator  pada seni  rupa.  Merekalah  yang  menciptakan konsep  dan  tema  yang  akan  ditampilkan pada  pembaca,  yang  pada  puncaknya  tu- rut berpengaruh terhadap foto yang ditam- pilkan di media yang bersangkutan. Kedu- dukan dan fungsi foto kemudian ditentukan oleh bagaimana kurator mendefinisikan foto untuk  ditampilkan.
Dengan  demikian,  meskipun kerja  fo- tografer  berbasis pada teknik dan  kreativi- tas, namun  fotografer  jurnalistik  memiliki basis  kreativitas  yang  berbeda dengan  fo-
tografer seni. Pada  diri fotografer jurnalis- tik, kreativitas mereka ditentukan oleh pasar ( market  based  orientation ).  Hal-hal  seperti permintaan  pasar, berita  seperti  apa  yang akan menarik minat pembaca, akan berpe- ngaruh  terhadap  ideologi  media  bersang- kutan,  dan  pada  akhirnya  akan  berimbas pada  gambar  yang  dihasilkan  oleh  fo- tografer. Walaupun dipengaruhi pasar, na- mun fotografer jurnalistik tidak sepenuhnya kehilangan kreativitas.  Ia akan  melakukan kompromi dengan tujuan agar ‘membentuk’ pasar  yang  akan  memakai  karya  fotonya. Kompromi  tersebut  misalnya  dengan  sin- kronisasi idealisme yang dimiliki dengan ke- pentingan dan  atau permintaan  pasar.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bourdieu,  P.,  (ed.),  1977, Algérie  60 ,  Paris: Les Editions de Minuit.
-----------------, 1992, An Invitation  to  Reflexive  So- ciology, Chicago: University of Chica- go Press.
-----------------, 1995, Outline of a Theory of Practice, Cambridge:  Cambridge  University Press.
Conquergood,  D.,  1991,  “Rethinking  Eth- nography: Towards a Critical Cultur- al  Politics”, Communication  Mono- graphs 58,  179-194. McNair, B., 1994, News and Journalism in the UK:  A  Textbook, London  and  New York: Routledge.
Schechner, R., 2003, Performance Studies: An Introduction, London: Routledge.
-----------------, 2003, Performance  Theory, London: Routledge.
Van der  Veer, R dan Valsiner,  J., 2000, The social  mind:  Development  of  the  idea , Cambridge, MA: Cambridge Univer- sity Press.
Yuniar, R., 2009, “Representasi foto  jurnal- istik kampanye  Pilpres 2009” dalam Irwan Abdullah et  al . ( ed .), Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontempo-
Ririt Yuniar, Irwan Abdullah, Timbul Haryono, dan G.R. Lono Lastoro Simatupang -- Kode Etik Jurnalis- tik dalam Praktek Foto-Jurnalisme: Kasus Kampanye Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia
rer, Yogyakarta:  Tici  Publications  & Pustaka  Pelajar.
-----------------, 2009,  “Otentisitas dan  Manipulasi dalam Dunia Fotografi: Suatu Anali- sis Ruang dan Waktu”, Timbul Har- yono et  al. ( ed .), Seni  dalam  Bentuk, Ruang dan Waktu, Jakarta: Wedatama Widya  Sastra.