https://doi.org/10.35912/jpm.v1i4.314
Pelatihan Manajemen
Komunikasi pada Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  (Communication Management Training  at  the  Village  Consultative  Body  in  Improving Community Empowerment)
Dwinarko Dwinarko 1 , Ari Sulistyanto 2* , Aan Widodo 3 , Saeful Mujab 4
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta Selatan 1,2,3,4 dwinarko@dsn.ubharajaya.ac.id 1 , ari.sulistyanto@dsn.ubharajaya.ac.id 2* , aan.widodo@dsn.ubharajaya.ac.id 3 , saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id 4

## Riwayat Artikel
Diterima pada 25 Mei 2021 Direvisi pada 9 Juni 2021
Disetujui pada 10 Juni 2021

## Abstract
Purpose: The  ability  in  planning  communication,  organizing messages,  implementing  and  supervising  members  of  the  Village Community Empowerment Agency (BPD) is needed so that they are able to  build  synergies  with  the  community  and  village  heads  for village development in Subang Regency.
Method: To  improve  this  ability,  communication  management training  activities  were  carried  out.  The  method  was  carried  out through lectures and discussions.
Results: The  results  obtained  were  an  increase  in  positive understanding related to communication management carried out in community  empowerment  and  the  satisfaction  with  the  material presented.  This  is indicated  by 92.3%, that the  material  presented provides  benefits  and  new  understanding  in  community empowerment.
Conclusions: Through this training activity, members of the Village Community Empowerment Agency (BPD) are able to improve their abilities  in  planning  communication  and  organizing  messages  in carrying out their duties as BPD members in the implementation and supervision of village development.
Keywords:  Community  empowerment,  Training,  Communication management
How to cite: Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S.  (2021).  Pelatihan  Manajemen  Komunikasi  pada  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 1(4), 217-225.

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Analisis situasi
Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  dibutuhkan  agar  dapat  memperoleh informasi  yang  jelas tentang  kondisi  nyata  dan  situasi  persoalan  yang  dibutuhkan  dalam menyusun perencanaan dan pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan menyerap aspirasi yang handal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
Sama halnya dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Lembaga pemegang aspirasi untuk menjalankan  roda  pembangunan  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  atau  di  tingkat daerah oleh DPRD tingkat I dan II. Dalam Pemerintahan Desa, sesuai dengan ketentuan perundangan desa  menjelaskan  untuk  menjalankan  fungsi  pemerintahan  desa  itu  tidak  hanya  monopoli  Kepala
Desa, melainkan  juga  adanya  keterlibatan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  secara  partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah  lembaga desa dibentuk dengan tujuan secara kolegial bersama aparatur Desa membantu pelaksanaan untuk memobilisasi pembangunan desa. Mekanisme anggota–anggota  yang  duduk  dalam  BPD  adalah  perwakilan  dari  penduduk  desa . (UU  Desa  No.  6 Tahun 2014, 2014)
Peran utama  adalah  menyuarakan  aspirasi menyusun bersama  pembangunan  Desa,  seperti  tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pada pasal  1, ayat 12 mengenai pemberdayaan masyarakat desa.  Peran penunjang lain adalah  melakukan pemberdayaan masyarakat. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  keterampilan  dan  perilaku  masyarakat  desa  untuk  menuju pada kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada  yang  disesuaikan  kebutuhan  dan  tingkat  permasalahan  yang  dihadapi. (UU  Desa  No.  6  Tahun 2014) .
Salah  satu,  upaya  peningkatan  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  dilakukan  Kabupaten Subang,  yaitu  dengan  membentuk  Forum  Komunikasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (FK  BPD). Forum  itu  terbentuk  berdasarkan  perwakilan  dari  Ketua  dari  27  kecamatan  sekabupaten  Subang (Ridwan, 2020) . Dengan terbentuknya forum tersebut sebagai ajang komunikasi dan interaksi serta koordinasi anggota BPD Kabupaten Subang. Berdasarkan pernyataan Tatang sebagai pejabat Kabid Kelembagaan Dispemdes menyatakan berdirinya  FK-BPD Kabupaten Subang bisa berjalan sinergis apabila  ada  motivasi  dan  niat  yang  ikhlas  para  anggota,  pengelolaan    organisasi  yang  unggul, kecakapan anggota serta ketersediaan dana. Di tambahkan lagi,  berkaitan dengan keberadaan Forum Kepala Desa jangan sampai FK BPD bersaing dan berbenturan, sebaiknya bisa melakukan kerjasama yang sinergis. Apabila terjadi perbedaan dalam penerapan kebijakan  pembangunan desa, kedua forum ini  bisa  mengedepankan  pada win-win  solution yang  mengutamakan  pada  kepentingan  warga (Ridwan, 2020) .
Akan tetapi dalam menjalankan perannya, seperti yang ungkapkan oleh Onong Sutadi ketua BPD Desa Ponggang, Kab. Subang, menyatakan, “keterbatasan sebagian besar anggota BPD adalah lemahnya sumber daya manusia BPD sendiri mengenai kemampuan dalam mengelola untuk menyerap aspirasi dan    menyusun  berbagai  aspirasi  sebagai  masukan  kepada  Kepala  Desa,  sehingga  ketika  terjadi pembahasan  mengenai  peraturan  desa  (Perdes),  minim  sekali  kontribusi  dari  BPD (Sutadi,  2020) . Pendapat dari Onong Sutadi juga dirasakan anggota Forum BPD lain. Di samping itu, kelemahan lain seperti ketika melakukan pembahasan dan melakukan kesepakatan dalam Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, juga ketika melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kelemahan tersebut disebabkan karena faktor-faktor seperti adanya keterbatasan kapasitas sumber daya anggota BPD, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta tunjangan kesejahteraan dalam menunjang operasional anggota BPD dari desa relatif kecil (Romli & Nurlia, 2017) .
Berkaitan  dengan  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  anggota  BPD,  hal  terpenting  dan  mendapatkan prioritas  adalah  mengenai  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  anggota  BPD.    Bentuk  kegiatan dilakukan  dengan    pelatihan  dengan  fokus  pada  kemampuan  manajemen  komunikasi.    Materi  ini penting yang sebenarnya untuk menunjang kegiatan anggota BPD yang sebagian besar kegiatan adalah komunikasi.

## 1.2. Permasalahan Mitra
Berkaitan dengan kondisi tersebut permasalahan yang dihadapi anggota BPD.
a. Perencanaan Komunikasi
- Kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi dan situasi permasalahan desa.
- Kurangnya kemampuan dalam menampung aspirasi masyarakat desa yang disusun dalam bentuk laporan yang sistematis.
b. Pengorganisasian Pesan Komunikasi
- Kurangnya  kemampuan  dalam  pengorganisasian  pesan  permasalahan  desa  dalam  bentuk tertulis dan lisan.
c. Pelaksanaan dan Pengawasan Komunikasi
- Kurangnya  kemampuan  dalam  berkomunikasi  dengan  perangkat  desa  dalam  masalah kontrol dan evaluasi pembangunan desa.

## 1.3. Target Luaran
Melalui kegiatan ini  di harapkan:
a. Adanya  kemampuan  dalam  mengidentifikasi  kondisi  dan  situasi  permasalahan  desa  dan menampung aspirasi masyarakat desa yang disusun dalam bentuk laporan yang sistematis.
b. Adanya  kemampuan  dalam  mengkomunikasikan  permasalahan  desa  dalam  bentuk  tertulis dan lisan untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  pembangunan desa.
c. Adanya  kemampuan  dalam  berkomunikasi  dengan  perangkat  desa  dalam  masalah  kontrol dan evaluasi pembangunan desa.
Dengan  demikian  kegiatan  ini  dapat  memberi  manfaat  pada  sinergitas  pembangunan  desa  antara aspirasi yang dikehendaki masyarakat dengan pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan desa (Kepala  Desa)  dan  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  dan  social  mayarakat  Desa,  di  Kabupaten Subang.

## 1.4. Kajian Literatur
Dalam  pemberdayaan  masyarakat  tujuan  utama  adalah  mencapai  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu perlu berbagai upaya dengan melihat pada potensi lokal desa itu sendiri.   Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah pelaku pembangunan, yaitu masyarakat desa itu sendiri yang mempunyai motivasi, kesadaran, dan  pengetahuan untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor  yang  melekat  pada  pelaku  pembangunan  Desa  kadang  kala  terbatas  dikarenakan kurangnya  daya  penggerak,  pengetahuan,  sarana  dan  prasarana  untuk  mengakses  informasi  tidak mendukung.  BPD  adalah    salah  satu  aktor  pembangunan  Desa.    Oleh  karena  itu  dibutuhkan kompetensi  yang  memadai,  dan  salah  satu  bentuk  kompetensi  yang  dimiliki  anggota  BPD  adalah kemampuan dalam melakukan manajemen komunikasi.
Oleh  karena  itu,  pelatihan manajemen  komunikasi  merupakan  bagian  dari  strategi  organisasi  dalam upaya  untuk  meraih  tujuan  bersama.  Proses  perencanaan,  pengorganisasi,  kepemimpinan  dan pengawasan  dibutuhkan tindakan berupa komunikasi efektif. Artinya pemahaman terhadap berbagai aspek lingkungan masyarakat  harus  dapat dipahami. Setelah  pemahaman  situasi  dan  kondisi,  maka langkah dan tindakan selanjutnya dengan melakukan pilihan formulasi  komunikasi yang tepat dengan berbagai  pertimbangan mengenai  pesan  seperti  apa  yang  perlu  di  sampaikan, dan  pemilihan media yang tepat sebagai sarana penyampai pesan. Penentuan formulasi komunikasi  menjadi  kunci  utama menentukan  arah  kebijakan  dalam  menampung  aspirasi,  komunikasi  organisasi  atau  dalam musyawarah  organisasi,  serta    melakukan pengawasan yang sinergis dalam berbagai elemen yang terkait secara berkelanjutan . Menurut Ali Algahtani menjelaskan bahwa pengertian manajemen adalah pengarah pelaksanaan suatu  kelompok  atau  organisasi  melalui  posisi  eksekutif,  administratif,  dan pengawasan (Algahtani, 2014) . Sementara, Kotter dalam Algahtani (2014) menyatakan,  manajemen adalah keseluruhan  kegiatan yang berorientasi pada  perencanaan,  pengorganisasian, penganggaran, koordinasi  dan  evaluasi    kegiatan  untuk  kelompok  atau  organisasi.
Di sisi lain, pengertian komunikasi adalah kegiatan dalam bentuk proses yang dilakukan baik  individu maupun kelompok formal-informal, organisasi, dan masyarakat menggunakan dan menciptakan, serta menggunakan pesan-pesan komunikasi agar bisa menjalin interaksi dengan pihak lain dan lingkungan (Zepeda, 2018) . Oleh sebab itu, manajemen komunikasi adalah pemahaman 2 konsep yang berbeda, yaitu  komunikasi  dan  manajemen.    Kedua  konsep  ini  bisa  diaplikasikan  dalam  berbagai  realitas komunikasi. Manajemen mengandung unsur pengelolaan , dan komunikasi merupakan interaksi sosial dengan perantara simbol-simbol bahasa (Cutlip, 2008) . Kaye (1994) manajemen komunikasi adalah bagaimana cara mengelola proses komunikasi mereka melalui menafsirkan makna tentang hubungan dengan  orang  lain  dalam  berbagai  pengaturan.  Mereka  mengelola  komunikasi  dan  tindakan  dalam
konteks yang profesional (Kaye, 1994) . Dalam pemahaman umum,  manajemen komunikasi adalah pengelolaan pesa Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  n antara komunikator dan komunikan yang terikat untuk bisa  memahami  makna  bersama (J,  Bartels,  2010). Dengan  demikian,  manajemen  komunikasi merupakan  pengelolaan  komunikasi  mulai  dari  perencanaan  komunikasi,  pengorganisasian komunikasi,  pelaksanaan  dan  pengawasan  atau  evaluasi  komunikasi  yang  bisa  diterapkan  dalam berbagai bentuk kegiatan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  konsep  manajemen  komunikasi  menjadi  landasan  materi  pelatihan Forum  BPD  Kabupaten  Subang.    Oleh  karena  itu  materi  pelatihan  di  fokuskan  pada  perencanaan komunikasi,  pengorganisasian  komunikasi  dan  pelaksanaan  dan  pengawasan  komunikasi.    Melalui pelatihan tersebut diharapkan adanya kerja sama yang sinergis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan aparatur pemerintah Desa dalam pemberdayaan pembangunan.

## 2. Metode
Program  Kemitraan  Masyarakat  (PKM)  merupakan  bentuk  pengabdian  masyarakat  dilakukan    oleh Tim  PKM Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya,  Fakultas  Ilmu Komunikasi  (FIKOM  Ubhara Jaya).  Kegiatan berlangsung selama 3 bulan, antara bulan September sampai November 2020. Dengan schedule kegiatan,  mulai  dari  masa  persiapan  sampai  pada  pelaksanaan.      Tempat  yang  digunakan adalah Aula Serba Guna Kabupaten Subang dengan protokol kesehatan yang ketat. Peserta ada 30 orang yang  merupakan  anggota  Forum  Komunikasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (FK  BPD)  Kabupaten Subang.
Mengenai metode pelatihan secara detail dapat dilihat dalam alur sebagai berikut:

## Gambar 1. Alur Metode Kegiatan
Keterangan:
1. Observasi dilakukan untuk menggali permasalahan mitra dengan melakukan wawancara dengan pengurus maupun anggota FK BPD Kabupaten Subang.
2. Tahap persiapan  merupakan perencanaan dalam kegiatan pelatihan yang meliputi,  persiapan materi pelatihan, penentuan tempat dan tanggal pelatihan.
3. Pemahaman awal, sebelum dilakukan acara pelatihan dilakukan pengukuran mengenai pemahaman manajemen komunikasi.
4. Pelatihan, dalam kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi.
5. Pemahaman akhir, setelah kegiatan ceramah dan diskusi berakhir, dilakukan pengukuran terhadap pemahaman materi yang telah disampaikan.
Tabel 1. Materi dan Indikator Pengukuran Materi Indikator Perencanaan Komunikasi - Mampu menyusun daftar atau inventarisasi permasalahan desa. - Menyusun skala prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat Pengorganisasian Pesan - Mampu Kemampuan dalam komunikasi internasional secara vertikal dan horizontal. - Mampu menyampaikan permasalahan secara tertulis dan lisan. Komunikasi Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan - Mampu melakukan komunikasi dengan perangkat desa dalam masalah kontrol pembangunan desa. - Mampu melakukan komunikasi untuk melakukan evaluasi pembangunan desa.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sebelum  kegiatan  pelatihan  dilaksanakan,  diadakan  pengukuran  terhadap  pemahaman  mengenai manajemen komunikasi.  Hasil dari pengukuran dari pemahaman awal sebesar 53.8  %.  Setelah pelatihan dilakukan  pemahaman  meningkat  menjadi  79.6  %.  Detail  mengenai  pemahaman  peserta  pelatihan manajemen komunikasi pada tabel 2.

## Gambar 2. Hasil Pengukuran Pelatihan Manajemen Komunikasi
Dalam  kegiatan  PKM  ini  perlu  umpan  balik  atau  tanggapan  dari  peserta  agar  menjadi  bahan  evaluasi untuk merancang kegiatan berikutnya.  Dari 30 peserta, mereka menilai kegiatan pelatihan ini mempunyai dampak  positif  terhadap  peran  mereka  sebagai  anggota  BPD  dalam  melakukan  pemberdayaan masyarakat.  Pemahaman terhadap peran dan tugas sebagai anggota BPD penting, seperti di atur dalam pasal 55 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Desa, mengatur fungsi BPD (Istiqomah, 2015) : a.  BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes).
b.  Menjalankan peran perwakilan, yaitu penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa. c.  Melakukan peran untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan aparatur Desa.
0 56 50 55 58 54 50 0 78 80 79 80 76 85 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 Pros en ta se Ha sil Pe n guk u ran Jenis Pertanyaan Pengukuran Pemahaman Awal
Pemahaman Akhir

## Tabel 2. Tanggapan Peserta terhadap Kegiatan Pelatihan
Indikator Tanggapan Kegiatan Pelatihan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju Penyajian materi mudah dipahami sesuai manfaat yang diharapkan 0 0 0 2 3 Materi pelatihan memberi dampak 4 dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat 0 0 0 2 2 Bahasa yang digunakan pemateri mudah dipahami 0 0 1 3 3 Pertanyaan dari peserta bisa dijawab dengan baik oleh pemateri 0 1 0 2 4 Materi pelatihan memberi inspirasi untuk menjalankan tugas pemberdayaan 0 0 0 3 1 Pemateri bisa menyajikan kasus mengenai kinerja BPD dalam pemberdayaan masyarakat desa. 0 0 0 2 1 Jumlah 0 1 1 14 14 Prosentase 3.3 3.3 46.6 46.6 Total jumlah yang setuju dan tidak setuju 93.2
Dari keseluruhan tanggapan sebanyak 30 peserta pelatihan manajemen komunikasi 93.2 % memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan tersebut.  Para peserta menyatakan materi yang di sampaikan Tim PKM Fikom Universitas Bhayangkara Jakarta memberi kepuasan,  manfaat dan pemahaman baru dalam pemberdayaan masyarakat.
Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan giatan

## Hasil Tanggapan

## Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan

## 3.1. Perencanaan Komunikasi
Perencanaan  komunikasi  adalah  bentuk  kegiatan  yang  melibatkan  proses  mendayagunakan    sumber daya  komunikasi  sebagai  upaya  dalam  mencapai  tujuan  organisasi (Cangara,  2013) .  Pengelolaan sumber daya dimaksudkan untuk mengelola segala aktivitas agar tujuan dari komunikasi mempunyai dampak seperti yang diharapkan.  Anggota BPD sebagai mitra dari kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat  harus  mempunyai  kemampuan  komunikasi  yang  baik.    Hal  ini  karena  perannya  sebagai penyalur  aspirasi  masyarakat  tingkat  desa.  Kemampuan  mendasar  keterampilan  komunikasi  adalah melakukan perencanaan komunikasi.
UNESCO  membuat  tahapan-tahapan  perencanaan  komunikasi  yang  bisa  dimaksimalkan,  yakni (Cangara, 2013) :
1.  Melakukan  tahap  pengumpulan  data  mengenai  potensi  sumber  daya  komunikasi  yang  sedang berlangsung di berbagai tempat, seperti instansi pemerintah, dan swasta, atau merupakan kombinasi dari keduanya.
2. Mengadakan tahapan analisis data mengenai pola dan penggunaan media komunikasi yang ada, yakni dengan  melihat  berbagai  ketersediaan  media,  seperti  surat  kabar,  stasiun  televisi  dan  radio,  serta multimedia yang digunakan masyarakat.
3.  Melakukan  analisa  kritis  mengenai  kebutuhan  masyarakat  terhadap  keberadaan  komunikasi  yang dibutuhkan  masyarakat.  Dengan  mengidentifikasi,  apakah  dalam  bentuk  hiburan,    informasi, pendapat, dan berita.
4.  Menyediakan  tahapan  analisis  terhadap  komponen    komunikasi,  seperti  sumber  pesan  atau komunikator,  susunan  pesan,  saluran  atau  media,  penerima  atau  komunikan,  dan  dampak komunikasi dari masyarakat.
5.  Menyediakan  tahapan  analisis  pengembangan  komunikasi,  dengan  kriteria,  komunikasi  yang dilakukan  mengalami  kemajuan  dalam  hal  jumlah  (kuantitas),  sebaran,  atau  peringkat  dalam tayangannya.
6. Menyediakan tahapan dalam menyusun tujuan dan target  yang hendak dicapai dengan menyesuaikan pada kebijaksanaan komunikasi yang ada.
Tahapan  tersebut  menjadi  bahan  materi  dalam  pelatihan  manajemen  komunikasi.  Dengan  berbagai modifikasi  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  kemampuan  peserta.    Materi  yang  diprioritaskan adalah mengenai komunikasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil identifikasi dituangkan dalam kertas kerja yang menjadi bahan untuk di sampaikan pada saat rapat Desa.  Pada sesi ini, peserta menanyakan mengenai format membuat kertas kerja dalam bentuk laporan tertulis yang merupakan data otentik tentang permasalahan desa.

## 3.2. Pengorganisasian Pesan
Garis besar   pengertian pengorganisasian pesan adalah proses dalam menyusun struktur pesan yang berkaitan  dengan  sasaran,  ketersediaan  sumber  daya  yang  dimiliki,  dan  kondisi  lingkungan  yang mempengaruhinya.  Pengorganisasian  pesan  menjadi  elemen  penting  dalam  menjalankan  fungsi manajemen  komunikasi  dalam  menjalankan  sistem  pengelolaan  pesan  dengan  model    atau  kategori tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan. (Haryanto et al., 2020) .
Pada  pelatihan,  materi  pengorganisasian  pesan  difokuskan  pada  hubungan  komunikasi,  pola komunikasi,  kategori  pola  komunikasi,  mengelola  komunikasi,  keterampilan  dalam  komunikasi. Melalui materi ini,  peserta  mampu  menjalin hubungan  komunikasi  secara  vertical,  yaitu komunikasi dengan  kepala  desa  dan  komunikasi  horizontal,  yaitu  menjalin  komunikasi  dengan  warga.    Pola komunikasi merupakan standar protokol komunikasi.  Improvisasi dalam melakukan pola komunikasi bisa dilakukan dan tidak menyimpang dengan standar protokol komunikasi yang disepakati bersama dalam rapat antara Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini, pola yang harus dilakukan, seperti membuka percakapan  dengan  salam,  menanyakan  keadaan,  dan  kemudian  bisa  dilanjutkan  dengan  melakukan pendalaman  untuk  melakukan  investigasi  berkaitan  dengan  permasalahan  desa.    Begitu  juga,  ketika melakukan  komunikasi  dengan  kepala  desa  atau  perangkat  desa.    Pola  ini  dilakukan  dalam  kondisi pertemuan formal dan informal.

## 3.3. Komunikasi dalam Pelaksanaan dan Pengawasan
Komunikasi dalam pelaksanaan dan pengawasan merupakan praktik langsung dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi atau yang disebut dengan audit komunikasi. Dalam audit komunikasi, kriteria pengukuran dilakukan  dengan membandingkan pencapaian tujuan  dengan standar yang telah disusun.  Contohnya,  pada  pola  komunikasi  dalam  penyerapan  aspirasi  masyarakat.  Untuk  menilai keberhasilan pola komunikasi  adalah sejauh mana pola komunikasi dilakukan sudah memenuhi standar pelaksanaan komunikasi, dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.
Pada  materi  ini,  ketika  pada  sesi  diskusi,  peserta  merasa  mendapat  pemahaman  baru  terkait  dengan masalah pelaksanaan dan pengawasan komunikasi.  Selama ini, mereka tidak pernah melakukan koreksi terhadap  keberhasilan  komunikasi  yang  dilakukan.  Hal  yang  perlu  digarisbawahi  dalam  materi  ini, koreksi harus dilakukan secara obyektif.
Keseluruhan hasil dari pelatihan manajemen komunikasi, peserta mendapatkan pemahaman baru. Hal ini  juga  terjadi  dalam  metode  pelatihan  lain,  misalnya, pelatihan  komunikasi  efektif  pada  instansi pemerintah. Pelatihan difokuskan pada efektivitas pelayanan prima pada masyarakat (Ramadhana & Sudrajat, 2020) . Adanya signifikasi yang positif terhadap h asil antara sebelum dan sesudah pelatihan. Terkait dengan hasil pelatihan yang dicapai tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan prima.  Begitu juga, kegiatan pelatihan penyusunan perangkat untuk metode belajar berbasis Teknologi  Informasi  Komunikasi  (TIK)    bagi  guru  akuntansi  SMK (Nuris,  2018) .    Hasil memperlihatkan adanya kemampuan baru bagi pembelajaran berbasis TIK.
Dari  sisi  metode,  pelatihan  menjadi  metode  yang  efektif  untuk  meningkatkan  pemahaman  terhadap suatu bidang. Pada kegiatan PKM pelatihan manajemen komunikasi pada FK BPD Kabupaten Subang juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan baru dalam pemberdayaan masyarakat. Pelatihan manajemen komunikasi pada FK BPD Kabupaten Subang, setidaknya mengurangi kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki anggota BPD. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota BPD Kabupaten Subang, sehingga mampu menjalankan peran secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan yang di dapatkan dari hasil kegiatan pelatihan manajemen komunikasi Forum Komunikasi Badan Pemberdayaan masyarakat (FK BPD) Kabupaten Subang sebagai berikut:
1. Adanya  peningkatan  pemahaman  yang  positif  terkait  dengan  manajemen    komunikasi  yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan  tanggapan  peserta  merasakan  kepuasan  terhadap  materi  yang  di  sajikan.    Hal  ini ditunjukkan dengan 92.3 %, bahwa materi yang disajikan memberi manfaat dan pemahaman baru dalam pemberdayaan masyarakat.

## Saran
Dalam kegiatan ini, peserta merupakan perwakilan dari Kabupaten Subang.  Oleh karena itu agar terjadi pemerataan  kemampuan  anggota  BPD  Kabupaten  Subang,  maka  perlu  tindak  lanjut    pelatihan manajemen tingkat kecamatan, di Kabupaten Subang.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  yang  telah  memberi dukungan dan support dana dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini.

## Referensi
Algahtani., A. (2014). Are Leadership and Management Different? A Review. Journal of Management Policies and Practices ., 2(3), 71–82.
Arends, R. Y., Bode, C., Taal, E., & Laar, M. A. F. J. van de. (2016). The longitudinal relation between patterns of goal management and psychological health in people with arthritis: The need for adaptive flexibilit. British Journal of Health Psychology , 21 (2), 469–489.
https://doi.org/10.1111/bjhp.12182 Cangara, H. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi . PT. Rajagrafindo Persada. Cutlip, S. M. (2008). Effective Public Relation . SAGE Publications. Haryanto, T., Hidayah, A., & Alfalisyado. (2020). Komunikasi Bisnis, Metode dan Implementasi . UM Purwokerto Press.
Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan dan Manajemen Publik , 3 (1–15).
J, Bartels,  et al. (2010). Horizontal and vertical communication as determinants of professional and organizational identification. Personnel Review , (2): Personnel Review , 39 (2), 210–26. Kaye, M. (1994). Communication Management . PT Erlangga.
Nuris, D. M. (2018). Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis tik bagi guru akuntansi SMK. Dinamisia : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 2 (2), 256-260. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.1819
Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu- no-6-tahun-2014
Ramadhana, M. R., & Sudrajat, R. H. (2020). Pelatihan Komunikasi Efektif dalam meningkatkan Pelayanan Prima di Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 4 (4), 693–700. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4099 Ridwan, M. (2020). Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Subang Akhirnya Terbentuk. Warta Kini. https://www.wartakini.co/2017/05/forum-komunikasi-bpd-se- kabupaten-subang-akhirnya-terbentuk/
Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 36–49. Sutadi, O. (2020). Wawancara .
Zepeda, A. V. (2018). Public Relations and Communication in Natural Disasters: The Case of the Earthquake of September 19, 2017 in Mexico. Revista Latina de Comunicacion Social , 73 , 447– 461. https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1264 .