Vol. 2 No. 5 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1035

## Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada
Edi Wahjuni*, Ayu Citra, & Jelita Darma
Fakultas Hukum, Universitas Jember,Indonesia

## Abstract
This study aims to determine the simple evidentiary regulations in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study also aims to find out the formal evidence in the decision on Suspension of Debt Payment Obligations that ended in bankruptcy based  on Bank  Indonesia Regulation Number: 18/41/PBI/2016 concerning Bilyet Giro and analyze the legal considerations of the Judge in the decision on Suspension of Debt Payment Obligations that ended in bankruptcy in case Number: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN. The type of research used is normative research. The results of the study  show  that  the  application  for  suspension  of  debt  payment  obligations  can  also  apply  simple  evidence  because  the  simple evidentiary requirements stipulated in Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) are also contained in the PKPU regulation in Article 222 of the Bankruptcy Law and PKPU. The simple evidence regulated in Article 2 paragraph (1) also contains evidence in the form of a Bilyet Giro which was submitted in case Number: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA MDN. invalid as  evidence because it does not  meet the provisions of the formal requirements for Bilyet Giro as stipulated  in  Article 3 paragraph (1) Bank Indonesia Regulation Number: 18/41/PBI/2016 concerning Bilyet Giro and the Respondent ends up bankrupt stems from the  judge's  unfair judgment and  careful in  giving a decision  on  case  Number:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA MDN. namely granting the application submitted by the Petitioner who does not have legal standing.
Keywords: Judge's Consideration, Simple Evidence, Transfer form

## 1. Pendahuluan *
Indonesia semakin berkembang di berbagai aspek, seperti banyaknya pelaku usaha yang mendirikan sebuah perusahaan baik  berstatus  berbadan  hukum  maupun  tidak  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  Indonesia,  pelaku  usaha  juga melakukan  perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  lain  untuk  memperoleh  tambahan  modal  usaha.  Dalam  menjalankan usaha tidak jarang ditemukan masalah, seperti perusahaan mengalami kebangkrutan karena keuangannya mengalami kemunduruan,  akibatnya  pelaku  usaha  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  melunasi  utang-utangnya  kepada Kreditor.  ada  2  (dua)  solusi  yang  dinilai  efektif  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  agar  tidak  ada  pihak  yang dirugikan  yaitu  dengan  mengajukan  permohonan  Kepailitan  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Kepailitan  dan PKPU.  setiap  Kepailitan  pada  dasarnya  selalu  menimbulkan  akibat  bagi  Kreditor  maupun  Debitor,  maka  untuk menghindari kepailitan tersebut langkah awal yang tepat yaitu dengan mengajukan PKPU. PKPU adalah penawaran rencana  perdamaian  oleh  Debitor  yang  merupakan  pemberian  kesempatan  kepada  Debitor  untuk  melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang meliputi pembayaran terhadap seluruh maupun sebagian utangnya kepada Kreditor agar tidak dinyatakan pailit. Perdamaian ialah kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kreditor dan Debitor untuk mencari jalan penyelesaian masalah utang-piutang dengan mengajukan rencana perdamaian yang telah disepakati oleh Debior dengan para Kreditor. PKPU disebut juga dengan moratorium , dalam hal ini legal moratorium .
Pada prakteknya masih ada Debitor yang telah mengajukan rencana perdamaian tetap dijatuhkan pailit karena proposal perdamaiannya  ditolak  oleh  para  Kreditor.  Seperti  kasus  yang  dialami  oleh  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  yang
* Corresponding author.
E-mail address : ediwahjuni1968@gmail.com
Wahjuni et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(5): 608–617
merupakan perusahaan pelabuhan perikanan swasta yang bertempat di Batam Kepulauan Riau, yang diputus pailit pada tanggal 15 Februari 2021, melalui putusan Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN.
Berawal dari hubungan hukum antara Lie Tek Hok (Pemohon) dengan Sang Long selaku Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada (Termohon). Dimana Sang Long pernah meminjam uang kepada Lie Tek Hok senilai 16.000.000.000,- dan Lie  Tek  Hok  mengatakan  bahwa  uang  yang  dipinjam  Sang  Long  tersebut  Sudah  dikembalikan  senilai  Rp. 40.000.000.000,- sekaligus bunganya. Karena PT. Sarana Yeoman Sembada telah melunaskan seluruh utang berserta bunganya kepada Lea Tek Hok, maka hubungan hukum antara kedua pihak tersebut dinyatakan berakhir.
Totok  Marjono  dan  Ng  A  Thiam  muncul  sebagai  Kreditor  lain  yang  mengaku  bahwa  sebagian  uang  Rp. 16.000.000.000,- yang diterima oleh PT. Sarana Yeoman sembada berasal dari mereka dengan memegang bukti Bilyet Giro PT. Sarana Yeoman Sembada masing-masing senilai Rp. 488.000.000,- dan Rp. 2.021.000.000.-. Kemudian PT. sarana Yeoman Sembada digugat PKPU untuk yang pertama kalinya, namun pengadilan menolak permohonan tersebut dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdn., diputus pada tangga 16 Desember 2019, karena alat bukti  formiil  berupa  Bilyet  Giro  yang  diajukan  terbukti  cacat  formil,  yaitu  tidak  menuliskan  huruf  dalam  nominal uangnya, tidak mencantumkan Bank Penerima dan tidak menuliskan nama Kreditor yang dituju atau penerima uang tersebut.
PT. Sarana Yeoman Sembada  kembali dimohonkan PKPU untuk yang kedua kalinya oleh Lea Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng A Thiam, namun Pengadilan kembali menolak permohonan tersebut pada putusan Nomor: 8/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., diputus pada tanggal 26 Maret 2020, karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diserahkan oleh Totok Marjono  dan Ng A Thiam  melalui Lea Tek Hok terbukti cacat formil, dimana pada Bilyet Giro tersebut tidak dicantumkan nama Bank dan nomor rekening pemohon PKPU.
Lie  Tek  Hok  bersama  Totok  Marjono  dan  Ng  A  Thiam  kembali  pengajukan  permohonan  PKPU  untuk  yang  ketiga kalinya  kepada  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada,  tetapi  pengadilan  tetap  menolak  permohonan  tersebut  pada  putusan Nomor:  18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., karena alat  bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan para pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara PT. Sarana Yeoman Sembada dengan Totok Marjono dan Ng A Thiam Sehingga syarat permohonan PKPU menjadi tidak sederhana.
Lea Tek Hok mencoba kembali  mengajukan permohonan PKPU  yang keempat kalinya kepada PT. Sarana Yeoman Sembada, yang mana ada enam Kreditor yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong, diposisikan  sebagai Kreditor lain bukan sebagai pemohon. Namun permohonan tersebut  justru  dikabulkan  oleh  Pengadilan  melalui  permohonan  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.  NIAGA. MDN.,  yang diputus pada tanggal 15  Desember  2020  yang  mengakibatkan PT. Sarana Yeoman Sembada  Berstatus PKPU Sementara.
PT. Sarana Yeoman Sembada kemudian mengajukan proposal rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang ditujukan kepada seluruh Kreditor, namun proposal perdamaian terseb  ut malah ditolak sehingga PT. Sarana Yeoman Sembada dinyatakan pailit sebagaimana yang telah diputus dalam perkara Nomor 42/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn.
Berdasarkan tiga putusan sebelumnya jelas bahwa PT. Sarana Yeoman Sembada dengan Lea Tek Hok beserta Kreditor lainnya  tidak  memiliki  hubungan  utang-piutang.  namun  permohonan  PKPU  yang  keempat  yang  telah  diterima  oleh Pengadilan, Lea Tek Hok bersama Kreditor lain malah menolah rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, maka sangat jelas bahwa tujuan Lie Tek Hok dan Kreditor lainnya mengajukan permohonan PKPU bukan untuk menagih  hutang tetapi sengaja  ingin  mempailitkan PT. Sarana Yeoman Sembada  yang masih  memiliki operasional dan kondisi keuangan yang masih sangat baik. Selain itu dengan dibatasnya upaya hukum terhadap putusan PKPU, maka celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa suatu permasalahan bisnis agar dapat menghentikan bisnis kompetitornya melalui Pengadilan Niaga.
Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui peraturan pembuktian sederhana didalam  UndangUndang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, selain itu untuk memahami pembuktian formil dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir pailit  pada  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  sudah  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Biro. Lebih  lanjut Penelitian  ini  juga akan  menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam  putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  berakhir  pailit  pada  perkara  Nomor:  42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga Mdn. apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Penelitan  ini  menggunakan  metode  normatif  atau  doktrinal  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai  bahan  hukum utama  serta bahan  hukum sekunder dan  bahan  non  hukum  sebagai  bahan  hukum pendukung. metode  pengumpulan  bahan  hukumnya  menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu  teknik  dokumentasi  dengan  mencari bahan  hukum  primer  berupa  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  serta  undang-undang  yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum sekunter berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel serta karya pakar hukum. setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisa secara deduktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Peraturan Pembuktian Sederhana Di Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pembuktian adalah salah satu tahap penting dalam proses beracara di Pengadilan, pada tahap ini semua hal-hal yang didalilkan oleh para pihak baik mengenai peristiwa maupun hak-hak mereka yang harus dibuktikan kebenarannya. Hasil dari  pembuktian  tersebut  yang  akan  mendasari  putusan  hakim  untuk  menolak  dan  menerima  permohonan  yang diajukan.  Pembuktian  didalam  praktek  beracara  di  Pengadilan  Niaga  menggunakan  sistem  pembuktian  sederhana. Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menjelaskan bahwa permohonan pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Syarat untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu Adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor dan Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh Debitor.
UU  Kepailitan  dan  PKPU  tidak  memberikan  pengertian  tentang  pembuktian  sederhana,  tetapi  hanya  menjelaskan bahwa pembuktian sederhana yang dimaksud yaitu suatu fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu fakta adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Maka dapat diketahui  bahwa  pada  prinsipnya  inti  dari  penerapan  pembuktian  sederhana  ini  yaitu  menerapkan  syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. pembuktian sederhana lazim disebut sebagai pembuktian secara sumir. Bila permohonan pailit diajukan oleh kreditor maka pembuktian mengenai hak  kreditor  untuk  menagih  juga  dilakukan  secara  sederhana.  Dengan  demikian,  proses  pemeriksaan  permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti prosedur dan sistem pembuktian didalam hukum perdata. Karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, maka sikap aktif dari Majelis Hakim amatlah diharapkan.  Dimana  Majelis  Hakim  diharapkan  sedapat  mungkin  mendengarkan  kedua  belah  pihak  (Debitor  dan Kreditor) secara seksama di muka Pengadilan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, maka penjatuhan putusan pailit dapat dihindari dan ini sangat mnguntungkan bagi kedua belah pihak.
UU Kepailitan dan PKPU meskipun tidak menjelaskan tentang pembuktian sederhana didalam perkara PKPU, namun syarat  pembuktian  sederhana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  juga  diterapkan  dalam  pengaturan  PKPU  pada Pasal 222 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKP, dimana Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan permohonan  PKPU  apabila  dapat  membuktikan  Debitor  memiliki  lebih  dari  1  (satu  Kreditor  serta  adanyanya  utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.Artinya dalam mengajukan Permohonan PKPU juga harus menerapkan asas pembuktian sederhana tersebut dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuan dari  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yaitu  agar  perkara  Kepailitan  dan  PKPU  dapat  terselenggara  secara  cepat,  adil  dan terbuka.
Syarat permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU apabila telah terpenuhi dan telah didaftarkan ke Pengadilan Niaga, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pegadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Sedangkan apabila permohonan diajukan  oleh  Kreditor,  pengadilan  dalam  waktu  paling  lambat  20  (dua  puluh)  hari  sejak  didaftarkannya  surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
UU Kepailitan dan PKPU tidak menentukan besar kecilnya nilai utang untuk dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan pailit dan PKPU, sepanjang terpenuhinya syarat permohonan  pailit dan PKPU di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim wajib  memeriksa dan mengabulkan permohonan pailit dan PKPU tersebut, karena mengenai nilai piutang pada Kreditor akan dibahas pada saat rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi Kreditor. Apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit  maupun  pernyataan  PKPU  melalui  Pengadilan  Niaga,  maka  syarat  sebangaimana  dimaksud  didalam  UU Kepailitan  dan  PKPU  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu,  jika  permohonan  pernyataan  pailit  maupun  PKPU  belum memenuhi syarat yang telah ditentukan maka Pengadilan harus menolak permohonan tersebut.
3.2. Pembuktian Formiil Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Berakhir Pailit Pada PT. Sarana  Yeoman  Sembada  Berdasarkan  Ketentuan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  18/41/Pbi/2016  Tentang Bilyet Giro
Kasus yang dibahas dalam skripsi ini yaitu putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA.  MDN.,  yang  diputus  pada  tanggal  15  Februari  2021.  yang  merupakan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Lea Tek Hok serta mewakili Kreditor lainnya yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong melawan Termohon PT. Sarana Yeoman Sembada. Dalam amar putusannya PT. Sarana Yeoman Sembada dalam PKPU Sementara di tetapkan pailit karena proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada ditolak oleh seluruh Kreditor. sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  289  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  bahwa  “Apabila  rencana  perdamaian  ditolak  maka Hakim Pengawas wajib segera  memberitahukan penolakan  itu kepada Pengadilan dengan cara  menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat dan Pengadilan harus menyampaikan Debitor pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”.
Kasus ini bermula dari Sang Long selaku Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada yang pernah meminjam uang kepada Lie Tek Hok senilai 16.000.000.000,00 dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Sang Long kepada Lea Tek Hok senilai  40.000.000.000,00  sekaligus  bunganya . Sehingga  hubungan  utang-piutang  antar  kedua  pihak  tersebut dinyatakan berakhir. Kemudian ada kreditor lain yaitu Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim yang mengaku bahwa sebagian  uang  yang  diberikan  Lie  Tek  Hok  kepada  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  berasal  dari  mereka  dengan memegang  bukti  Bilyet  Giro  masing-masing  senilai  Rp.  488.000.000,-  dan  Rp.  2.021.000.000.-.  Kemudian  Totok Marjono  dan  Ng  A  Thiam  Al  Kasim  mengajukan  permohonan  PKPU  ke  Pengadilan  Niaga  Medan  yang  ditujukan kepada  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  dengan  teregister  dalam  perkara  Nomor:  30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.  Niaga Mdn., yang diputus tanggal 16 Desember 2019, dengan amar putusannya Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU tersebut  dengan  pertimbangan  hukumnya  yaitu,  terdapat  penarik  lain  pada  Bilyet  Giro  yaitu  CV.  Adigung  Sentara, selain itu dalam Bilyet Giro juga tidak dituliskan huruf nominal uangnya, tidak mencantumkan nama Bank Penerima dan tidak menuliskan nama Kreditor yang akan dituju, dimana menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 merupakan syarat formil suatu Bilyet Giro;
PT. Sarana Yeoman Sembada kembali digugat PKPU yang kedua kalinya oleh Lea Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng  A Thiam  Al  Kasim,  yang teregister dalam perkara Nomor:  8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., diputus tanggal  26  Maret  2020,  yang  amar  putusannya  Majelis  Hakim  menolak  Permohonan  PKPU  tersebut  dengan pertimbangan hukumnya yaitu, bahwa Pemohon tidak mencantumkan nomor rekening yang akan dituju didalam Bilyet Gironya. Selain itu Termohon dari awal tidak mengenali Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, Termohon hanya mengenal dan pernah meminjam uang kepada Lea Tek Hok, namum Termohon sudah melunasi seluruh utang beserta bunganya kepada Lea Tek Hok, sehingga hubungan hukum antara mereka dinyatakan berakhir.
PT. Sarana Yeoman Sembada kembali di gugat yang ketiga kalinya oleh Lea Tek Hok bersama Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim, yang teregister dalam perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., diputus tanggal 27  Juli  2020,  yang  amar  putusannya  Majelis  Hakim  menolak  Permohonan  PKPU  tersebut  dengan  pertimbangan hukumnya  yaitu,  Bahwa  Bilyet  Giro  yang  terbukti  cacat  formil  pada  permohonan  PKPU  sebelumnya  juga  diajukan dalam  perkara  ini.  Majelis  Hakim  juga  menyimpulkan  bahwa  Pemohon  tidak  memiliki  hubungan  hukum  secara langsung  dengan  Termohon,  karena  pemohon  mendadil  bahwa  dalam  pemberian  modal  terhadap  Termohon  adalah uang Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim yang diberikan melalui  Lea Tek Hok. Sehingga Totok Marjono dan Ng  A  Thiam  Al  Kasim  tidak  dapat  menagih  utang  secara  langsung  kepada  Termohon,  sehingga  pembuktian  pada
perkara  PKPU  tersebut  menjadi  tidak  sederhana  tentang  ada  atau  tidaknya  Termohon  memiliki  lebih  dari  1  (satu) Kreditur didalam perkara a quo .
PT. Sarana Yeoman Sembada kembali digugat PKPU yang keempat kalinya oleh Lea Tek Hok, yang teregister dalam perkara  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.  NIAGA.  MDN.,  diputus  tanggal  15  Desember  2020,  yang  anehnya Majelis  Hakim  justru  mengabulkan  Permohonan  PKPU  dan  menyatakan  Termohon  dalam  PKPU  Sementara  paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Putusan tersebut didasari karena selain Lea Tek Hok sebagai Kreditor juga terdapat 6 (enam) Kreditor lainnya yang bukan sebagai Pemohon yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin,  A  Lim  Al  A  Boi,  Ngang  King  dan  Jefry  Ong.  Termohon  selama  PKPU  Sementara,  mencoba  mengajukan proposal rencana perdamaian sebagaimana tujuan dari PKPU yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, namun proposal perdamaian tersebut ditolak oleh seluruh Kreditor sehingga PT. Sarana Yeoman Sembada harus  ditetapkan  pailit  dalam  putusan  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.  NIAGA.  MDN.,  yang  diputus  pada tanggal 15 Februari 2021.
Alat Bukti utang-piutang  yang diajukan pada keempat perkara PKPU tersebut yaitu berupa Gilyet Giro. Bilyet Giro diatur khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:  18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:  18/32/DPSP/2016 tentang Bilyet Giro. Bilyet Giro  merupaka surat perintah dari  Penarik  kepada Bank  Tertarik  untuk  mindahbukuan  sejumlah  dana  kepada  rekening  penerima.  Bilyet  Giro  sebagai  sarana  perintah pemindahbukuan, bukan sebagai Surat Berharga yang tidak bisa dipindahtangankan, bilyet giro hanya bisa dibayarkan kepada penerima yang namanya tercantum di dalam Bilyet Giro.
syarat formal sahnya suatu Bilyet Giro diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang  Bilyet  Giro,  bahwa  didalam  Bilyet  Giro  harus  mencantumkan  nama  dan  nomor  Bilyet  Giro,  nama  Bank Ttertarik,  perintah  yang  jelas  dan  tanpa  syarat  untuk  memindahbukukan  sejumlah  dana,  nama  dan  nomor  rekening penerima, nama Bank penerima, Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, tanggal penarikan, tanggal efektif, nama jelas penarik dan tanda tangan penarik.
Menganalisa Pada permohonan PKPU yang dikabulkan dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., diputus pada tanggal 15 Desember 2020 lalu, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan cermat dalam memeriksa perkara ini. Karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan Pemohon jelas terbukti cacat formil, selain itu didukung oleh permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon serta alat bukti berupa Bilyet giro yang sama dengan 3 (tiga) putusan PKPU sebelumnya, yaitu Putusan perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdn., Putusan  perkara  Nomor:  8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.  Niaga  Mdn.,  dan  Putusan  perkara  Nomor:  18/Pdt.  Sus- PKPU/2020/PN.  Niaga  Mdn.,  dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim  menolak  ketiga  permohonan  PKPU  tersebut, karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan oleh pemohon terbukti melanggar syarat formal yang diatur dalam Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  18/41/PBI/2016  tentang  Bilyet  Giro.  Apabila  Bilyet  Giro  tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) maka Bilyet Giro tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonsia tentang Bilyet Giro.
Bilyet Giro yang telah terbukti cacat formil pada 3 (tiga) putusan PKPU sebelumnya, membuat kedudukan hukum para Kreditor dalam permohonan PKPU sudah jekas diragukan, karena Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan  adanya  hubungan  hukum  utang-piutang  dengan  PT.  Sarana  Yeoman  sembada.  PT.  Sarana  Yeoman sembada  juga tidak  mengenali dan tidak pernah bertemu dengan para Kreditor tersebut, tetapi hanya mengenali dan pernah berutang kepada Lea Tek Hok senilai 16.000.000.000,00, namun PT. Sarana Yeoman sembada sudah melunasi utang  beserta  bunganya  senilai  Rp.  40.000.000.000,00,  sehinga  hubungan  hukum  antara  kedua  pihak  tersebut dinyatakan berakhir.
Permohonan PKPU apabila diajuka oleh Kreditor, maka harus memenuhi Persyaratan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa Kreditor dapat  mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dan Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. apabila syarat permohonan telah terpenihi, maka paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan  didaftarkan  Majelis  Hakim  dapat  memeriksa  dan  memutuskan  untuk  memberikan  PKPU  Sementara kepada  Termohon  dan  menunjuk  hakim  pengawas  serta  satu  atau  lebih  pengurus  yang  bersama  dengan  Debitor mengurus  harta  Debitor,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  225  ayat  (3)  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Namun  di  dalam permohonan  PKPU  pada  perkara  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.  NIAGA.  MDN.,  Lea  Tek  Hok  bersama Kreditor lainnya tidak dapat membuktikan PT. Sarana Yeoman Sembada memiliki lebih dari satu Kreditor serta Bilyet Giro yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti utang-piutang karena melanggar syarat formal Bilyet Giro yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Sehingga Permohonan
PKPU dalam kasus ini jelas belum memenuhi syarat pokok permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.
Lea  Tek  Hok  dan  Kreditor  lainnya  karena  tidak  dapat  membuktikan  secara  nyata  adanya  hubungan  hukum  utang- piutang dengan PT. Sarana Yeoman Sembada dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., maka mereka tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Seharusnya  Majelis  Hakim  dalam  amar  putusannya  menolak  Permohonan  PKPU  pada  perkara  Nomor:  42/Pdt.Sus- PKPU/ 2020/PN. Niaga Mdn., dengan pertimbangan hukumnya bahwa Permohonan PKPU belum memenuhi ketentuan yang  diatur  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dan  alat  buktinya  melanggar  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
PKPU  diajukan  dengan  itikad  baik  untuk  menghindari  pailit,  karena  kepailitan  dinilai  tidak  menguntungkan  pihak Debitor  terutama  saat  likuidasi  atau  pemberesan  budel  pailit.  Adanya  kecenderungan  penggunaan  PKPU  oleh  para Kreditor  karena  memiliki  langkah  perdamaian,  dan  pailit  merupakan  ultimum  remidium  apabila  usaha  damai  tidak dapat  dicapai.  Namun  apabila  PKPU  digunakan  sebagai  instrument  untuk  beritikat tidak  baik  maka  PKPU  ini  akan mempercepat  pailitnya  Debitor  karena  jangka  waktu  yang  diperoleh  selama  PKPU  sangat  singkat  dan  cepat  untuk terlampaui .
3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Berakhir Pailit Pada Perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA MDN.

## 3.3.1. Proposal Rencana Perdamaian Ditolak Kreditor
Pokok yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon Lea Tek Hok yaitu adanya Kreditor lain didalam permohonan PKPU tersebut yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King dan Jefry Ong. Sehingga Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan PKPU tersebut dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yang diputus tanggal 15 Desember 2020, maka PT. Sarana Yeoman Sembada ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima hari) hari dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim selanjutnya menunjuk dan mengangkat Riana Br. Pohan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas dan Gideon Hot. Nainggolan S.H., selaku pengurus dalam proses PKPU a quo .
PT. Sarana Yeoman keadaan Sembada selama PKPU Sementara mencoba  mengajukan proposal perdamaian kepada para Kreditor sebagaimana tujuan dari PKPU yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. PT. Sarana Yeoman Sembada tetap tidak mengakui mempunyai utang kepada Lea Tek Hok dan Kreditor lainnya, namun PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  tetap  beritikat  baik  mengajukan  proposal  perdamaian  untuk  mesestrukturisasi  utang- utang  yang dimaksudkan oleh para  Kreditor di dalam permohonannya, artinya Debitor masih  merasa  mampu untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor.
Daftar piutang tetap yang dibantah PT. Sarana Yeoman Sembada dari 7 (tujuh) Kreditor konkuren dengan total tagihan sebesar  Rp.  21.842.180.000.00.  Sehingga  pada  Pelaksanaan  rapat  Kreditor  yang  berlangsung  pada  hari  Rabu,  10 Februari  2021,  Termohon  melalui  kuasa  hukumnya  yaitu  Lumban  Batu,  S.H.,  menyampaikan  isi  Proposal  Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, yaitu sebagai berikut:
“Bahwa  berdasarkan  potensi  dan  proses  yang  dicapai  oleh  Debitor  PKPU  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  terhadap seluruh  tagihan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Hakim  Pengawas  pada  Pengadilan  Niaga  Medan,  PT.  Sarana  Yeoman Sembada  akan  membayar  utangnya  dengan  cara  mengangsur  selama  10  (sepuluh)  kali  pembayara,  dimana  setiap pembayaran  dilakukan  setiap  tanggal  15  dengan  cara  mengangsur  pembayaran  10%  (sepuluh  persen)  dari  seluruh jumlah  utang  10  (sepuluh)  kali  angsuran  yang  dimulai  sejak  bulan  Juli  2021  sampai  dengan  bulan  April  2022  dan pembayaran  dilakukan  secara  merata  bagi  semua  tagihan,  dan  khusus  untuk  tagihan  Iwa  Dinata  sejumlah  Rp. 40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)  akan  dilakukan  pembayaran  sekaligus  setelah  putusan  Homologasi dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan”.
Kreditor yang memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara ( voting ) terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan PT. Sarana Yeoman Sembada berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1. Kreditor yang memiliki Hak Suara
No Nama Kreditor Jumlah Piutang (Rp) Hak Suara 1 Lea Tek Hok 1.510.000.000,00 151 2 A Lim Al Boi 14.539.380.000,00 1.454 3 Iwa Dinata 40.000.000,00 4 4 Ngang King 1.652.200.000,00 165 5 Ng A Thiam 2.021.000.000,00 202 6 Totok Marjono 488.000.000,00 49 7 Jefrey Ong 1.591.600.000,00 159
Hasil pemungutan suara ( voting ) dapat diterima oleh Majelis Hakim apabilah telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan dan PKPU yaitu:
a. Persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren  yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal  280,  yang  bersama-sama  mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  bagian  dari  Kreditor  konkuren  atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b. Persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang hadir dalam rapat tersebut.
Hasil  pemungutan  suara  ( voting )  terhadap  proposal  rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  PT.  Sarana  Yeoman Sembada pada rapat Kreditor yang dilaksakan hari Rabu, 10 Februari 2021, bahwa seluruh Kreditor atau 100% Kreditor sepakat menolak proposal perdamaian tersebut dengan alasan bahwa para Kreditor menginginkan pembayaran tagihan para Kreditor konkuren dibayar sebanyak 2 (dua) tahap  yaitu, pertama dibayar sebanyak 40% (empat  puluh persen) dari seluruh tagihan secara tunai, kedua dicicil sebanyak 4 (empat) kali angsuran masing-masingnya sebesar 20% (dua puluh  persen)  secara  merata  dari  seluruh  tagihan.  Namun  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  menyatakan  tidak  akan melakukan  perubahan  terhadap  proposal  perdamaian  yang  diajukannya  dan  menolak  permintaan  dari  para  kreditor konkuren. Dengan ditolaknya Proposal perdamaian tersebut  maka  berdasarkan Pasal 289 UU  Kepailitan dan PKPU Majelis  Hakim  harus  memutuskan  PT. Sarana  Yeoman  Sembada  berada  dalam  keadaan  pailit  dengan  segala  akibat hukumnya.  Karena  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  sudah  ditetapkan  pailit  maka  harta  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada berada  dalam  keadaan  insolvensi  sebagaimana  ketentuan  didalam  Pasal  292  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Berkenaan dengan  kepailitan a  quo ,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  290  Jo  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Kepaipitan  dan  PKPU Majelis  Hakim  akan  mengangkat  seorang  kurator  yang  bernama  Gideon  Hot.  M  Nainggolan,  S.H.  yang  bertugas melaksanakan pemberesan terhadat harta Debitor pailit, sedangkan Hakim Pengawas akan ditunjuk dari salah seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Untuk biaya  yang timbul dalam proses perkara PKPU ini akan dibebankan kepada harta PT. Sarana Yeoman Sembada yang telah ditetapkan pailit.

## 3.3.2. Pemohon PKPU Tidak Memiliki Legal Standing
Penulis  berpendapat  bahwa  putusan  PKPU  yang  berakhir  pailit  pada  perkara  Nomor:  42/Pdt.Sus-PKPU/2020/  PN. Niaga Mdn., sangat jelas lahir dari pertimbangan Majelis Hakim yang tidak adil dan cermat dalam menetapkan hukum. Sebagaimana dapat dikualifikasikan bahwa adanya proses pembuktian yang tidak benar dilakukan oleh Pemohon dan putusan  tersebut  juga  bertentangan  dengan  3  (tiga)  perkara PKPU  sebelumnya  yang  telah  mengadili  pokok  perkara yang  sama,  yaitu:  Putusan  perkara  Nomor:  30/Pdt.Sus-PKPU/2019/  PN.  Niaga  Mdn.,  Putusan  perkara  Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn. dan Putusan perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Mdn., dimana Majelis menolak permohonan PKPU tersebut karena alat bukti berupa Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemohon terbukti
melanggar  syarat  sahnya  Bilyet  Giro  yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Karena kelalaian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Nomor: 42/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada berakhir dalam keadaan pailit.
Pemohon  dalam  dalil  permohonannya  juga  menyatakan  bahwa  dalam  pemberian  modal  yang  diberikan  kepada  PT. Sarana Yeoman Sembada berasal dari uang Totok Marjono dan Nga Thiam Al Kasim yang diberikan melalui Lea Tek Hok, maka dapat diketahui bahwa kedua Kreditor tersebut jelas secara hukum tidak dapat menagih piutangnya secara langsung  kepada  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada . Sehingga  pembuktian  pada  Permohonan  PKPU  menjadi  tidak sederhana tentang ada tidaknya PT. Sarana Yeoman Sembada memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor didalam perkara a quo , yang mana merupakan syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Bilyet Giro yang telah terbukti cacat formil serta tidak terpenuhinya syarat permohonan  PKPU dalam Pasal 222 UU Kepailitan  dan  PKPU  didalam  perkara  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.  NIAGA.  MDN.,  maka  Lea  Tek  Hok bersama Kreditor lainnya jelas tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU tersebut.  Pendapat  penulis  ini  diperkuat  oleh  penjelasan  dari  Valentino  Revol  Krorompis,  S.H.,  M.Kn.,  yang menyatakan  bahwa  “pada  prinsipnya  setiap  yang  mengajukan  permohonan  PKPU  harus  diajukan  oleh  pihak  yang memiliki legal standing, jadi akibat hukum dari suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal  standing  maka  permohonan  tersebut  harus  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam UU Kepailitan dan PKPU”.
Penulis berpendapat bahwa Majelis hakim seharusnya tidak memutus mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh  Lea  Tek  Hok  terhadap  PT.  Sarana  Yeoman  Sembada  dalam  perkara  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA.  MDN.,  karena  Bilyet  Giro  yang  diajukan  Lea  Tek  Hok  sebagai  alat  bukti  utang-piutang  tidak  sah  karena melanggar  syarat  formal  Bilyet  Giro  yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 18/41/PBI/2016  tentang  Bilyet  Giro.  Sehingga  pembuktian  sederhana  didalam  permohonan  PKPU  tersebut  menjadi tidak terpenuhi tentang adanya tidaknya Debitor memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang merupakan syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.
UU Kepailitan dan PKPU hanya menganut prinsip perdamian tunggal, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 289 UU  Kepailitan  dan  PKPU  bahwa  apabila  rencana  perdamaian  ditolak,  maka  hakim  pengawas  wajib  segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan Niaga dan Debitor langsung dinyaakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selain  itu  Pasal  292  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menjelaskan  bahwa  apabila  telah  ditolak  rencana  perdamaian  dalam Proses PKPU dan kemudian Debitor dinyatakan pailit maka dalam proses kepailitan tersebut Debitor tidak  dapat lagi mengajukan rencana perdamaian.
Diterimanya  permohonan  PKPU  yang  jelas  pada  pembuktiannya  terbukti  cacat  formil,  maka  jelas  telah  terjadi kekeliruan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  mengabulkan  Permohonan  PKPU  dalam  Perkara  Nomor:  42/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.  NIAGA.  MDN.,  yang  diputus  pada  tanggal  15  Desember  2020.  Pendapat  penulis  diperkuat  oleh pendapat  Nixon  D.H.  Sipahutar,  S.H.,  MBA.,  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  terjadi  kasus  dimana  Hakim Pengadilan  Niaga  mengabulkan  permohonan  PKPU,  sedangkan  didalam  permohonan  tersebut  pemohon tidak  dapat membuktikan  adanya  hubungan  hukum  diantara  mereka  dan  pembuktiannya  tidak  sederhana  artinya  dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kesalahan yang nyata.
Putusan  yang berasal dari permohonan PKPU tidak terbuka upaya  hukum  sebagaimana  yang termuat didalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa persaingan bisnis yang tidak sehat untuk menjatuhkan  dan  menghentikan  bisnis  pihak  lain.  Untuk  mengatasi  kecurangan  dalam  berpekara  di  Pengadilan khususnya  pengadilan  Niaga,  maka  sangat  dibutuhkan  sekali  peran  dari  Majelis  Hakim  yang  memiliki  kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di Pengadilan Niaga, untuk lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa  permohonan  PKPU  yang  diajukan  serta  harus  mendasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku,  agar  saat Majelis Hakim memberikan suatu putusan terhadap permohonan tersebut para pihak yang bersangkutan tidak merasa dirugikan.

## 4. Kesimpulan
Pembuktian sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga terdapat dalam peraturan PKPU dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam Permohonan PKPU juga dapat menerapkan asas pembuktian sederhana dengan memperhatikan asas peradilan secara sederhana, cepat dan
biaya ringan serta tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara Kepailitan dan PKPU dapat terselenggara secara cepat, adil dan terbuka.
Bilyet  Giro  dalam  perkara  Nomor:  42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.  NIAGA.  MDN.,  yang  diputus  pada  tanggal  15 Desember 2020, tidak sah dijadikan sebagai alat bukti utang-piutang karena melanggar ketentuan syarat formil Bilyet Giro  yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  18/41/PBI/2016  tentang  Bilyet  Giro. Sehingga pembuktian didalam perkara PKPU ini menjadi tidak sederhana tentang ada tidaknya debitor memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor dan sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
PT. Sarana Yeoman Sembada dalam PKPU Sementara diputus pailit karena proposal perdamaian  yang diajukannya ditolak oleh seluruh Kreditor. putusan ini sangat merugikan bagi Termohon karena Majelis Hakim tidak adil dan cermat dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor: 42/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. MDN., yaitu mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing, selain itu alat bukti  berupa  Bilyet  Giro  yang  diajukan  oleh  pemohon terbukti  cacat  formil,  serta  permohonan  PKPU tersebut  juga tidak  memenuhi  syarat  pembuktian  sederhana  dalam  PKPU  yang  diatur  dalam  Pasal  222  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  UU Kepailitan dan PKPU.
Saran yang yang dapat penulis berikan dalam pembahasan ini yaitu Majelis Hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memeriksa  bukti-bukti  yang  ada  agar  hakim  dapat  menghasilkan  suatu  putusan  yang  baik  dan  benar,  dan  sebaiknya didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga memuat aturan langkah yang harus dilakukan  oleh  pihak  yang  dirugikan  oleh  putusan  PKPU  yang  keliru,  agar  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan perbaikan atas putusan PKPU tersebut.

## References
Andani,  Devi  dan  Wiwin  Budi  Pratiwi, Prinsip  Pembuktian  Sederhana  dalam  Permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIM, Vol. 28, 3, 2021.
Andi Saputra, Putusan Pailit yang Final and Binding di Tingkat Pertama Digugat ke MK, https://news.detik.com/berita/d-5579391/putusan-pailit-yang-final-and-binding-di-tingkat-pertama-digugat- ke-mk 19 Agustus 2021 2021 pukul 11:40 WIB.
Anisaa, Ayu dan Muhammad Adiguna Bimasakti. 2019. “ Kedudukan Debitor Utama dan Personal Guarantor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit ”. Jakarta: Guepedia.
Asra. 2014. “ Kepailitan Korporasi ”. Jakarta: Diadit Media.
Hariyadi,  Hasdi, Restrukturisasi  Utang  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Kepailitan  pada  Perseroan  Terbatas ,  Jurnal Hukum, Vol. 1, 2, 2020,.
Husendro dan Partnert, Babak Baru Kasus Pailit PT. Sarana Yeoman Sembada, https://hnr-law.co.id/2021/05/08/babak- baru-kasus-pailit-pt-sarana-yeoman-sembada/ Diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 18.30 WIB.
Kasdi,  Regina  Nitami  dan  F.X.  Suyud  Margono, Analisis  Putusan  Pengadilan  Niaga  Terkait  Akibat  Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan Oleh Pihak yang Tidak Berwenang , Jurmal Hukum Adigama, Vol. 2, 2, 2019.
Moechthar,  Oemar.  2020.  “ Eksistensi,  Fungsi  dan  Tujuan  Hukum  Dalam  Perspektif  Teori  dan  Filsafat  Hukum ”. Jakarta: Kencana.
Nugroho, Susanti Adi. 2018. ” Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya ”. Jakarta: Kencana.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
Prananingtyas, Paramita. 2018. “ Hukum Surat Berharga ”. Semarang: Yoga Pratama.
PT. Sarana Yeoman Sembada, Informasi Perusahaan , http://pt_sys.indonetwork.co.id/, diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 7.50 WIB.
Putriyanti,  Erma  Defiana  dan  Tata  Wijayanta, Kajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Pembuktian  Sederhana  Dalam Perkara Kepailitan Asuransi , Vol. 22, 3, 2010.
Putusan Perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/PN. Niaga Medan.
Rashid, Marva Yorndana Ashila, Analisis Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada PT Asuransi Jiwa Kresna , Commerce Law, Vol. 1, 1, 2021.
Rohendi, Acep, Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai  Upaya Penyelesaian  Utang Piutang Antara Debitor dengan Kreditor , Jurnal ARS University, vol. 6, 2, 2020.
Sidharta,  Iwan, Pembuktian  Sederhana  Dalam  Putusan  Pailit  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  515K/Pdt.Sus/2016) , Jurnal Legal Reasong, Vol. 1, 1, 2018.
Silalahi, Udin dan Beatrix Tanjung, Perjanjian Perdamaian Pada Proses penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi ,  Jurnal Hukum, Vol. 4,  2, 2021.
Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.