## EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

## Alam Suryo Laksono
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: alamsuryolaksono@gmail.com

## ABSTRACT
As already stated in  Article 5 of Law  Number 18 of  2003 concerning  Advocates, advocates are  law  enforcers.  However,  in  practice,  it  is  limited  to  the  use  of  rights  by  suspects  and granted  by  investigators  when  there  is  a  criminal  incident  as  regulated  in  Article  56  of  the Criminal Procedure Code. This makes the limitation of the advocate profession which is one of  the  doors  in  providing  access  to  justice  for  the  community,  especially  in  the  criminal justice process. discussion and analysis, it is concluded, firstly, the existence of advocates as law enforcers in the criminal justice process in terms of Article 56 of the Criminal Procedure Code is limited to criminal threats in a criminal act and depends on the legal understanding of  the  investigator  in  granting  full  rights  to  the  suspect  since  the  start  of  the  inspection process. So that the existence of advocates as law enforcers will have an effect on the judicial process which is limited by the form of criminal acts and criminal threats as well as subjects at every level of examination. Second, the implication of Article 56 of the Criminal Procedure Code  on  the  existence  of  advocates  as  law  enforcers  in  the  criminal  justice  process  is  the limited  role  of  advocates  in  the  judicial  process,  so  that  they  cannot  be  present  in  every criminal  case  and  the  role  of  advocates  is  not  involved  since  the  beginning  of  the  judicial process, resulting in the growth of the practice of network building in order to get a role in a criminal  justice  process  that  can  injure  the  meaning  of  officium  nobile  attached  to  an advocate.
Keywords: Existence of Advocates, Law Enforcement, Criminal Justice

## ABSTRAK
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  bahwa  advokat  adalah  penegak  hukum.  Namun  prakteknya,  sebatas dipergunakannya hak oleh tersangka dan diberikan oleh penyidik manakala terdapat peristiwa pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Hal  ini menjadikan limitasi atas profesi advokat yang merupakan salah satu pintu dalam memberikan akses  terhadap  keadilan  bagi  masyarakat  khususnya  dalam  proses  peradilan  pidana. pembahasan  dan  analisis  maka  disimpulkan,  pertama  Eksistensi  advokat  sebagai  penegak hukum  dalam  proses  peradilan  pidana  ditinjau  dari  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana terbatas pada ancaman pidana dalam suatu tindak pidana dan tergantung pada pemahaman  hukum  yang  dimiliki  penyidik  dalam  memberikan  hak  seutuhnya  kepada
tersangka  sejak  awal  dimulainya  proses  pemeriksaan.  Sehingga  eksistensi  advokat  sebagai penegak  hukum  akan  berpengaruh  dalam  proses  peradilan  yang  dibatasi  oleh  bentuk  tindak pidana dan ancaman pidana serta subjek pada setiap tingkatan pemeriksaan. Kedua, Implikasi Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  eksistensi  advokat  sebagai penegak  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana  adalah  terbatasinya  peran  advokat  dalam proses  peradilan,  sehingga  tidak  dapat  hadir  pada  setiap  perkara  pidana  dan  peran  advokat tidak dilibatkan sejak awal dimulainya proses peradilan sehingga mengakibatkan tumbuhnya praktek  bina  jaringan  guna  mendapatkan  peran  dalam  suatu  proses  peradilan  pidana  yang dapat mencederai makna officium nobile yang melekat pada diri seorang advokat.
Kata Kunci: Eksistensi Advokat, Penegak Hukum, Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN
Mengacu  pada  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Manifestasi  dari  Negara hukum (rechtstaat), salah  satunya  harus  ada  perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  orang dihadapan  hukum.  Asas  persamaan  dihadapan  hukum equality  before  the  law ,  merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.  Penegasan  asas  tersebut,  telah  dituangkan  dalam  Pasal  27  Ayat  (1) Undangundang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Perlakuan  sama  dihadapan  hukum  tersebut  harus  berlaku  bagi  setiap  orang  bukan sekedar  warga  negara,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  28  huruf  (d)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Selanjutnya dalam Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  yang  ditandatangani  dan disepakati di New York 19 Desember 1966, disebutkan bahwa: Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law . (Setiap orang berhak atas pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum).
Selanjutnya dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), juga menyebutkan bahwa:
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal  protection  of  the  law.  In  this  respect,  the  law  shall  prohibit  any  discrimination  and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such  as  race,  colour,  sex,  language,  religion,  political  or  other  opinion,  national  or  social origin, property, birth or other status.
(Semua  orang  sama  di  depan  hukum  dan  berhak  atas  kesetaraan  tanpa  diskriminasi perlindungan hukum. Dalam hal ini, hukum akan melarang diskriminasi dan jaminan apa pun bagi  semua  perlindungan  yang  setara  dan  efektif  terhadap  diskriminasi  atas  dasar  apa  pun seperti  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  politik  atau  pendapat  lain,  asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau lainnya status).
Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah.  Maka  setiap  aparat  penegak  hukum  terikat  secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Salah satu praktek mewujudkan asas persamaan dihadapan hukum, ialah pada proses peradilan pidana. Didalam proses peradilan pidana terdapat aspek penegakan hukum yang berlandaskan asas persamaan dihadapan atau biasa disebut dengan equality before the law. 1

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Eksistensi  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Sebelum  menganilisis  mengenai  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum dalam  proses  peradilan  pidana,  peneliti  merujuk  pada  proses  peradilan  pidana sebagaimana yang kemukakan oleh Muladi dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Sistem  Peradilan  Pidana,  bahwa  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  mempunyai perangkat  struktur  atau  subsistem  yang  seharusnya  bekerja  secara  koheren,  koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.
Nilai-nilai  dasar  yang  menjadi  prinsip  dari  pendekatan  sistem  peradilan  pidana yakni  menitikberatkan  pada  koordinasi  dan  sinkronisasi  komponen  peradilan  pidana (Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Pemasyarakatan  serta  Advokat).  Dengan menekankan adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh seluruh komponen  yang  terlibat  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  menempatkan  efektivitas sistem  penanggulangan  kejahatan  lebih  utama  daripada  efisiensi  penyelesaian  perkara. Serta  mengoptimalkan  penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  dalam  rangka  untuk memantapkan administrasi peradilan pidana.
Pada  kesempatan  ini  peneliti  akan  mengetengahkan  salah  satu  komponen  yang menjadi  bagian  dari  proses  peradilan  pidana.  Profesi  advokat  secara  konseptual  adalah suatu  pekerjaan  berdasarkan  keahlian  dalam  bidang  hukum  untuk  melayani  masyarakat secara  independen  dengan  batasan  kode  etik  dari  komunitasnya  (organisasi  profesi). Kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi) profesi itu sendiri atau peer group termasuk untuk mengawasinya.
Pekerjaan  Advokat  terentang  dari  penyidikan  sampai  pelaksanaan  hukum,  telah disebutkan  didalam  Pasal  1  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat,  bahwa  advokat  sebagai  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  undang- undang ini.
1 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Penerbit Undip, Semarang, 1998, hlm 5 dan 7
Berkelanjutan  pada  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan,  maka kedudukan adavokat adalah setara atau sederajat  dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memberikan legalitas kepada advokat untuk memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat, baik dalam  bentuk  litigasi  maupun  non  litigasi.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat,  menjadi  pemicu  untuk  membuktikan  eksistensi  advokat  dalam  peran serta penegakan hukum dan penyadaran hukum bagi masyarakat.
Dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia,  terdapat    advokat  sebagai  penegak hukum  dimana  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang Advokat, yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Maka  dalam membahas  dan  menganalisis  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses peradilan  pidana,  peneliti  memulai  dengan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu teori penegakan hukum.
Tolak  ukur  eksistensi  advokat  ditinjau  dari  teori  penegakan  hukum  yang diketengahkan  oleh  Lawrence  Meir  Friedman,  bahwa  berhasil  atau  tidaknya  penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam hal ini  advokat  secara  normatif  disebut  sebagai  penegak  hukum  oleh  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  sehingga  eksistensinya  diukur  pada keberhasilan advokat  dalam melaksanakan tugas  dan kewenangannya menurut Undang- Undang,  cara  bertindak  advokat  (struktur  hukum)  dan  sudut  pandang  budaya  hukum  di masyarakat terkait keberadaan advokat.
Maka  eksistensi  advokat  ditinjau  dari  teori  penegakan  hukum,  dapat  dikatakan belum maksimal dimana terdapat argumentasi berbeda antar penegak hukum yang diakui oleh  undang-undang  di  Indonesia,  sebut  saja  polisi,  jaksa,  hakim  dan  lembaga pemasyarakatan.  Dari  ke  empat  elemen  penegak  hukum  tersebut,  maka  advokat diposisikan  pihak  luar  yang  mana  tidak  memiliki  keterkaitan  secara  sistem  peradilan pidana yang mana diatur oleh KUHAP.
Didalam  KUHAP,  kedudukan  advokat  hanya  sebatas  Hak  tersangka  atau terdakwa terlebih bagi perkara yang memiliki ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima  belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
Dengan  ketentuan  tersebut  maka  advokat  tidak  dapat  maksimal  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  proses  peradilan  pidana.  Dimana  proses peradilan  pidana  tidak  membedakan  bentuk  perbuatan  ataupun  ancaman  pidananya. Namun  advokat  atau  disebut  sebagai  penasehat  hukum  dalam  KUHAP,  hanya  pada perkara tertentu dalam bentuk Hak. Sehingga tiada suatu kewajiban bagi  advokat untuk melaksanakan  tugas  sebagai  penegak  hukum  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Disimpulkan  bahwa  dalam  teori  penegakan  hukum,  eksistensi  advokat  dalam proses peradilan pidana belum maksimal dimana dipengaruhi oleh:
a) Substansi Hukum
Advokat sebatas hak tersangka dan pada tindak pidana  yang diancam dengan pidana mati  atau  ancaman  pidana  lima  belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak mampu  yang  diancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai penasihat hukum sendiri.
b) Struktur Hukum
Peran advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana, mengacu pada struktur  hukum  di  Indonesia  maka  kinerja  sebagai  penegak  hukum  bersifat  bebas dimana advokat dalam menjalankan profesinya berdasar pada kontra prestasi dari sang klien.  Meskipun  tetap  wajib  dalam  menjalankan  kegiatannya  juga  tunduk  pada KUHAP.
c) Budaya Hukum
Advokat  sebagai  penegak  hukum,  disisi  budaya  hukum  di  Indonesia,  belum  dapat maksimal dimana lebih didominasi peranan aparat penegak hukum yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim semata.
Oleh  karenanya  peneliti,  memberikan  catatan  bahwa  jika  diukur  dari  teori penegakan  hukum,  maka  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  belum  terlaksana dengan  baik.Berikutnya  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses peradilan pidana dari kacamata teori dalam sistem peradilan pidana, maka advokat lebih mendominasi  untuk  dapat  ikut  masuk  ke  setiap  tahapan.  Didalam  sistem  peradilan pidana,  terkandung  aspek  hukum  yang  menitikberatkan  kepada  operasionalisasi peraturan  perundang-undangan  dalam  upaya  menanggulangi  kejahatan  dan  bertujuan mencapai kepastian hukum. Advokat dalam hal ini sebagai pihak yang bertugas agar hak dan  kewajiban  klien  dapat  berjalan  dengan  baik  termasuk  menghindari  kesalahan prosedural  dalam  penanganan  perkara.  Namun  lagi-lagi,  tugas  dan  kewajiban  advokat tidak dapat berjalan tanpa adanya kuasa dari klien atau tersangka.
Sistem  peradilan  pidana  yang  dianut  oleh  KUHAP  terdiri  dari  subsistem  yang merupakan  tahapan  proses  jalannya  penyelesaian  perkara,  subsistem  penyidikan dilaksanakan  oleh  kepolisian,  subsistem  penuntutan  dilaksanakan  oleh  kejaksaan, subsistem  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dilaksanakan  oleh  pengadilan,  dan subsistem  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dilaksanakan  oleh  kejaksaan  dan  lembaga pemasyarakatan.
Sistem  peradilan  sebagai  bentuk  mekanisme  penegakan  hukum  diisi  oleh  aktor- aktor  penegak  hukum  terdiri  dari  polisi,  jaksa,  hakim  (pengadilan),  lembaga pemasyarakatan  kemudian  advokat.  Melalui  sistem  peradilan  diharapkan  dapat menghadirkan  proses  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  sesuai  dengan  cita  negara hukum.  Kita  ketahui  bahwa  tiga  dari  semua  itu  (polisi,  jaksa  &  hakim)  adalah  bentuk representasi  negara  dalam  sistem  peradilan,  sedangkan  advokat  bertindak  mewakili masyarakat  pencari  keadilan  dan  diposisikan  di  luar  sistem.  Polisi,  jaksa  dan  hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu.
Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi  sosial). Secara  historis  peran  advokat  atau  penasihat  hukum  ada  seiring
perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum.
Kemudian  negara  sebagai  wujud  kekuasaan  formal,  bersama  perangkat  dan sistem  hukumnya  dipercayakan  untuk  melengkapi  hukum  yang  tadi  masih  berupa kesadaran  dan  norma  moral  sehingga  menjadi  aturan  atau  norma  hukum  yang  dapat ditegakkan (enforceable). Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  negara  modern  bercirikan bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya.
Sasaran  menghadirkan  advokat  selain  untuk  memenuhi  Pasal  56  KUHAP,  juga adalah  memberikan  bantuan  hukum  bagi  terdakwa  serta  membantu  hakim  dalam menemukan  kebenaran  hukum  yang  berintikan  keadilan.  Bantuan  hukum  itu  sendiri  di dalam  ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat menerangkan  bahwa  bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam  proses  penegakan  hukum  yang  hakiki  agar  tidak  terjadi  diskriminasi  dan penyimpangan-penyimpangan  dalam  proses  penegakan  hukum  sehingga  kebenaran  dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat bahwa  seorang  advokat  berstatus  sebagai  penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Pasal  5  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa keberadaan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perudang-undangan.
Berdasarkan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  advokat  telah  dijamin  keberadaanya  oleh hukum  dan  statusnya  sebagai  penegak  hukum.  Lebih  lanjut  dalam  penjelasan  Pasal  5 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  dijelaskan  bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah  satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang  mempunyai  kedudukan  yang  setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Dengan adanya Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  dapat  terlihat  bahwa  sejatinya  keberadaan  advokat  sebagai  penegak  hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana.
Terkait  bantuan  hukum  terhadap  tersangka  merupakan  hak  mendasar  atau  asasi bagi  seseorang  yang  terkena  masalah  hukum.  Sebab  memperoleh  bantuan  hukum merupakan  salah  satu  bentuk  akses  terhadap  keadilan  bagi  mereka  yang  atau  berurusan dengan  masalah  hukum.  Memperoleh  bantuan  hukum  juga  merupakan  salah  satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.
Selanjutnya  mengenai  bantuan  hukum  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  9  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa:
Bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  secara  cuma- cuma  kepada  klien  yang  tidak  mampu.  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  menyebutkan: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
Pasal  38  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan:  Perkara  pidana  seorang  tersangka  sejak  saat  dilakukan  penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.
Menurut  peneliti  terdapat  kesenjangan  pada  advokat  yang  disebut  sebagai penegak  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana.  Hal  ini  berkaitan  dengan  Pasal  54 KUHAP yang berbunyi:
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Namun  dalam  bantuan  hukum  tersebut,  terdapat  keterkaitan  pengertian  penerima bantuan hukum dengan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum ialah terbatas  pada  status  ekonomi  serta  dibatasi  dengan  lama  ancaman  pidananya.  Pasal  56 Ayat  (1)  KUHAP  terlihat  jelas  bahwa  sebenarnya  telah  terjadi  diskriminasi  terhadap pemenuhan  hak  dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia,  karena  pemenuhan  hak mengenai  bantuan  hukum  ini  dibatasi,  dimana  berlaku  hanya  untuk  tersangka  yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun.
Dengan  adanya  batasan  tentang  ancaman  pidana  lebih  dari  5  tahun  dan  tidak mampu  dalam  Pasal  56  Ayat  (1)  KUHAP,  menyebabkan  mereka  yang  tidak  mampu melakukan  kejahatan  dengan  ancaman  kurang  dari  5  tahun  tidak  lagi  wajib  untuk disediakan penasihat hukum.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum, merupakan implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara,  yaitu  adanya  bantuan  hukum  yang diselenggarakan oleh negara,  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal  1 Angka (1)  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa:
Bantuan  hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dikemukakan  bahwa  program-program  untuk memberikan  informasi  mengenai  hak  dan  kewajiban  di  dalam  hukum  dan  pentingnya peran  pembela  di  dalam  melindungi  hak-hak  kebebasan  fundamental  harus  selalu digelorakan.  Mereka  yang  miskin  atau  malang  yang  tidak  dapat  diperjuangkan  sendiri haknya dibantu dalam memperoleh bantuan hukum secepatnya.
Namun dalam praktiknya, dalam hal bantuan hukum terhadap tersangka, seringkali terjadi diskriminatif dimana jarang ditemukan adanya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa,  hakim  dalam  memberitahukan  hak-hak  tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jarangnya  permintaan  kepada  advokat  oleh  aparat penegak  hukum  baik  polisi  maupun  jaksa  untuk  memberikan  bantuan  hukum  ketika  ada klien  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  dihadapkan  dengan  perkara  pidana  dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh
penasehat hukum dan hal ini biasanya dibenarkan dengan pernyataan tersangka yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik.
Menurut  peneliti,  dengan  adanya  Pasal  56  Ayat  (1)  KUHAP  tersebut  membatasi advokat  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  membela  hak-hak  tersangka,  terlebih  dalam hal  ini  tersangka  yang  tidak  mampu  sehingga  tidak  punya  uang  untuk  menggunakan penasehat  hukum  sendiri.  Hal  ini  juga  dibuktikan  bahwa  hak-hak  tersangka  pada  saat dalam penyidikan tidak disampaikan oleh pihak kepolisian kepada tersangka.
Hal  ini  dilakukan  dengan  berbagai  alasan  atau  dalih  seperti  guna  untuk memperlancar  proses  sehingga  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  dianjurkan  untuk  tidak menggunakan  jasa  pengacara,  tidak  adanya  anggaran  institusi  yang  diperuntukan  untuk menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, bahkan banyak  oknum  atau  pejabat  tertentu  yang  menganjurkan  agar  tersangka  tidak menggunakan  penasehat  hukum,  dan  tersangka  dikondisikan  sedemikian  rupa  dengan membuatkannya  surat  pernyataan  tidak  bersedia  didampingi  oleh  penasehat  hukum,  dan tidak sedikit dari kalangan aparat yang beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka atau terdakwa yang tidak bersedia didampingi penasehat hukum merupakan hak asasi tersangka atau terdakwa sehingga aparat penegak hukum tidak merasa perlu lagi menunaikan  kewajibannya  untuk  menunjuk  penasehat  hukum  bagi  tersangka  atau terdakwa sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP.
Sejatinya  keberadaan  advokat  sebagai  penegak  hukum  tidak  hanya  sebagai  upaya untuk  melindungi  hak  pencari  keadilan  dan  sebagai  pembela  namun  juga  sebagai  bentuk perwakilan  masyarakat  didalam  suatu  proses  peradilan.  Dengan  demikian  diharapkan keberadaan advokat dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kesewenangwenangannya  dari  aparatur  penegak  hukum  yang  lain,  khususnya  bila berkaitan dengan perkara yang melibatkan orang-orang yang tidak mampu.
Makna  yang  terkandung  dalam  peran  advokat  sebagai  seorang  pembela,  bahwa advokat  memiliki  tugas  untuk  membela  harkat  dan  marbatabat  manusia  didalam  sebuah proses  peradilan  pidana.  Termasuk  tersangka  atau  terdakwa.  Sehingga  untuk  itu,  sudah menjadi  hak  seorang  tersangka  atau  terdakwa  untuk  didampingi  oleh  seorang  advokat. Keberadaan  advokat  dalam  perannya  untuk  melindungi  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa untuk tidak diperlakukan diluar kemanusiaan merupakan suatu tugas advokat.
Hakikat  bantuan  hukum,  ialah  mewujudkan  fungsi  yang  dijalankan  melalui pemberian bantuan hukum yaitu: 2
a) Dengan  adanya  bantuan  hukum  akan  terwujud  persamaan  di  hadapan  hukum, sebab  dalam  proses  hukum  yang  fair  dan  impartial  hanya  akan  terjadi  apabila pihak-pihak  yang  bersengketa  memiliki  posisi  dan  kekuatan  yang  seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum.
b) Bantuan  hukum  memberikan  ruang  interaksi  antara  para  ahli  dan  profesi  hukum dengan  masyarakat  umum  dimana  dalam  interaksi  tersebut  akan  menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam memposisikan suatu aturan hukum yang terdapat pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
2 Frans  Hendra  Winarta, Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin  Untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum . Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 34.
c) Adanya  bantuan  hukum  maka  dapat  menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  penerima bantuan  hukum  untuk  mendapatkan  akses  keadilan.  Sehingga  mewujudkan  hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum melalui peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berpijak  pada  hakikat  bantuan  hukum  di  atas,  maka  eksistensi  advokat  sebagai penegak  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana  ditinjau  dari  Pasal  56  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibatasi dimana bantuan hukum tersebut diberikan kepada  tersangka  yang  perbuatannya  tersangka  yang  tidak  mampu  ancaman  pidananya lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga tidak terwujudnya persamaan di hadapan hukum, sebab dalam proses hukum  yang fair dan impartial hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum.
Apabila  dalam  bantuan  hukum  tersebut  hanya  berlaku  kepada  tersangka  yang perbuatannya diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun, maka hal tersebut tidak menjamin dan  tidak  memenuhi  hak  bagi  penerima  bantuan  hukum  untuk  mendapatkan  akses keadilan,  dimana  mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum melalui peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adanya  bantuan  hukum  oleh  advokat  maka  dapat  menjamin  dan  memenuhi  hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Sehingga mewujudkan hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan  prinsip  persamaan  kedudukan  di dalam  hukum  melalui  peradilan  yang  efektif,  efisien,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Namun jika bantuan hukum tersebut diberikan dengan syarat ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun, maka tidak terwujud hak konstitusional setiap warga negara yang mengalami peristiwa hukum.
Hal  tersebut  juga  berkaitan  dengan  hak  atas  peradilan  yang  jujur  dan  tidak memihak  adalah  norma  yang  dirancag  untuk  melindungi  individu  dari  pembatasan  yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebeasan lainnya.
Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu: 3
a) Hak  untuk  membela  diri  secara  pribadi  atau  untuk  dibantu  oleh  penasehat hukum menurut pilihannya sendiri;
b) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat demi kepentingan hukum dan keadilan;
c) Hak untuk berkomunikasi dengan advokat;
d) Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.
Terlebih  pada  saat  pemeriksaan  pendahuluan,  ketentuan  KUHAP  menganut  azas pemeriksaan Inquisitor Lunak  artinya  bahwa  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh penyidik  terhadap  tersangka  boleh  didampingi  oleh  Penasehat  Hukum  yang  mengikuti
3 Agustinus Edy Kristianto, Pedoman Bantuan Hukum Di Indones ia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 3
jalannya  pemeriksaan  secara  pasif  yakni  Penasehat  hukum  diperkenankan  untuk  melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka.
Dalam  praktek,  pemeriksaan  dalam  sistem  Inquisitor  Lunak  ini,  tersangka  boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan- pertanyaan  dari  penyidik,  terutama  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  yang  sifatnya menjerat.  Tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  pendahuluan  tidak  diperlakukan  sebagai terdakwa  (obyek)  yang  harus  diperiksa,  melainkan  tersangka  dilakukan  sebagai  subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan  ataupun  ancamanancaman.  Ketentuan  ini  jelas  terdapat  dalam  Pasal  52  dan  184 Ayat (1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik  tidak  untuk  mendapatkan  pengakuan  tersangka  tetapi  untuk  mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.
Terlebih  dalam  proses  pemeriksaan  awal,  keberadaan  advokat  bersifat  fakultatif artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata tergantung kehendak dan  pendapat  penyidik  apakah  akan  memperbolehkan  atau  tidak  mengikuti  jalanya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan  hanya  melihat  dan  mendengar  isi  jalannya  pemeriksaan  dan  sifat  pasif  ini semakin dibatasi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang hanya dapat melihat dan  tidak  dapat  mendengar  jalanya  pemeriksaan.  Hal  yang  demikian  tidak  menempatkan kedudukan dan persamaan derajat yang sama antara penyidik dan penasehat hukum.
Berpijak  pada  teori  penegakan  hukum  yang  diketengahkan  oleh  Lawrence  Meir Friedman,  dimana  menjelaskan  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  substansi  hukum, struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Terhadap  eksistensi  advokat  dalam  sistem  peradilan pidana  terlihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  namun dibatasi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Hal  ini  dipengaruhi  oleh  substansi  hukumnya  dimana  Pasal  56  Ayat  (1)  KUHAP hanya bersifat imperatif , bantuan hukum tersebut diberikan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.
Selanjutnya,  terkait  dengan  struktur  hukum  dimana  hukum  tidak  dapat  berjalan atau  tegak  bila  tidak  ada  aparat  penegak  hukum  yang  kredibilitas,  kompeten  dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan  aparat  penegak  hukum  yang  baik  maka  keadilan  hanya  angan-angan.  Dalam  hal bantuan  hukum  terhadap  tersangka,  jarang  ditemukan  adanya  koordinasi  dan  dukungan dari  aparat  penegak  hukum  seperti  polisi,  jaksa,  hakim  dalam  memberitahukan  hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jarangnya  permintaan  kepada  advokat  oleh  aparat penegak  hukum  baik  polisi  maupun  jaksa  untuk  memberikan  bantuan  hukum  ketika  ada klien  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  dihadapkan  dengan  perkara  pidana  dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya dibenarkan dengan pernyataan tersangka yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik.
Terkait  pengaruh  budaya  hukum  dalam  penegakan  hukum  oleh  advokat, dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat kepada peran advokat sebagai penegak hukum menjadi pudar. Dominasi penegak hukum polisi, jaksa dan hakim dalam peradilan pidana
menjadikan adanya fenomena kesewenang-wenangan, arogansi yang kerap dilakukan. Jika berbicara  mengenai  advokat  selalu  ada  semacam  anggapan  buruk  terhadap  profesi tersebut.  Disatu  pihak  advokat  dianggap  sebagai  profesi  yang  senang  mempermainkan hukum dan bikin perkara.
Disisi lain, siapa lagi  yang dapat menolong orang yang sedang berpekara didalam persidangan  kalau  bukan  advokat.  Kaitan  dengan  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia, advokat diberi ruang didalam setiap tahapan mulai dari:
1) Penyidikan
Advokat  dapat  mendampingi  dengan  memberikan  nasehat  hukum  serta  kontrol  atas tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.
2) Penuntutan
Advokat  berperan dalam  menganilis  apakah suatu dakwaan itu berkualitas atau sesuai dengan  fakta  yang  dialami  oleh  tersangka  atau  terdakwa.  Sehingga  dapat  melakukan eksepsi  ataupun  sebaliknya  advokat  dapat  membantu  agar  proses  peradilan  dapat berjalan  lancar  dengan  memberikan  pemahaman  terhadap  tersangka  atau  terdakwa dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
3) Persidangan
Advokat  dapat  menyampaikan  fakta  pembanding  dari  sisi  tersangka  atau  terdakwa dengan  tujuan  agar  mejelis  hakim  dapat  memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya didalam putusan.
4) Pelaksanaan Putusan
Advokat  berperan  sebagai  pengawal  berjalannya  putusan  pengadilan  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Khususnya  pada  putusan  yang  bersifat  perintah  kepada  pihak yang terkait dalam perkara.
Maka  dapat  dikatakan  bahwa  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam proses  peradilan  pidana  ditinjau  dari  Pasal  56  KUHAP,  maka  advokat  mampu  sebagai penegak hukum berdasar surat kuasa klien semata dan penunjukan oleh penyidik manakala terdapat  perkara  yang  memenuhi  kriteria  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  56 KUHAP.
Disamping  itu  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses  peradilan pidana  ditinjau  dari  Pasal  56  KUHAP  terbatas  pada  ancaman  pidana  dalam  suatu  tindak pidana  dan  tergantung  pada  pemahaman  hukum  yang  dimiliki  penyidik  dalam memberikan hak seutuhnya kepada tersangka sejak awal dimulainya proses pemeriksaan. Sehingga  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  akan  berpengaruh  dalam  proses peradilan  yang dibatasi  oleh bentuk tindak pidana dan ancaman pidana serta subjek pada setiap tingkatan pemeriksaan.
Peneliti  dapat  memberikan  pandangan  atas  realita  tersebut  harus  dihilangkan, sebab  idealitas  proses  peradilan  pidana  yang  diusung  oleh  KUHAP  ialah  kebenaran meteriil  sehingga  harus  didukung  dengan  kebenaran  formil  yang  menjadi  keniscayaan berhasilnya  proses  peradilan  pidana  yang  sehat,  bersih  dan  mencapai  tujuan  yaitu kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

## B. Implikasi  Dari  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Terhadap Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana
Keberadaan  advokat  sebagai  seorang  penegak  hukum  sejatinya  telah  diatur didalam  Pasal  5  Undang-undang  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  tatkala  ditinjau  Dari Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  mempengaruhi  eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam menyelenggarakan sistem  peradilan  pidana,  di  Indonesia  terdapat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  sebagai  hukum  acara pidana  yang  berisi  ketentuan  mengenai  proses  penyelesaian  perkara  pidana  sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa.
Adapun  keberadaan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-undang  18  Tahun  2003  tentang Advokat,  yang  belum  secara  konkrit  menjelaskan  mengenai  advokat  sebagai  penegak hukum menjadi menarik untuk dikaji terlebih atas adanya pendapat-pendapat  yang masih meragukan  keberadaan  advokat  sebagai  penegak  hukum  khusunya  dalam  perannya  ia didalam  sistem  peradilan  pidana.  Berdasarkan  hasil  tanya  jawab  peneliti  terhadap  rekan- rekan penyidik khususnya yang menangani tindak pidana umum, maka terdapat beberapa hal terkait persepsi eksistensi advokat ditengah proses peradilan pidana.
Sebagaimana  diketahui  proses  peradilan  pidana  diawali  adanya  penyidikan selanjutnya penuntutan kemudian pemeriksaan di pengadilan hingga terbit produk hukum yaitu  vonis  mejelis  hakim.  Hal  ini  terdapat  pada  penjelasan  bahwa  KUHAP  sebagai hukum  acara  pidana  yang  berisi  ketentuan  tata  tertib  proses  penyelesaian  penanganan kasus  tindak  pidana,  sekaligus  telah  memberi  legalisasi  hak  asasi  kepada  tersangka  atau terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Terkait  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana,  bertugas memberikan  jasa  hukum  terhadap  tersangka  atau  terdakwa.  Terlebih  bagi  tersangka  atau terdakwa  yang  kurang  mampu,  maka  diberikan  bantuan  hukum  dalam  setiap  proses peradilan  yang  ia  hadapi.  Hal  ini  terkait  dengan  ketentuan  pada  Pasal  54  KUHAP,  yang menyebutkan bahwa:
Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat  bantuan hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam  undang- undang ini.
Namun,  bantuan  hukum  tersebut  hanya  diberikan  oleh  negara  kepada  tersangka dengan yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun.
Hal itu diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:
Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  ancaman  pidana  lima  belas  tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri,  pejabat  yang bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
Pemahaman dari Pasal 56 KUHAP yang di dalamnya menegaskan tentang hak dari tersangka  atau  terdakwa  untuk  didampingi  penasehat  hukum  apabila  tindak  pidana  yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi  yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasehat  hukum  sendiri,  dimana  pejabat  yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
Tujuan  pokok  yang  ingin  dicapai  atas  penegakan  hukum  dalam  proses  peradilan seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  56  KUHAP  adalah  agar  terjamin  pemeriksaan  yang fair dan  manusiawi  terhadap  diri  tersangka  atau  terdakwa,  sebab  dengan  hadirnya penasehat  hukum  mendampingi  tersangka  sejak  dari  proses  penyidikan  di  tingkat kepolisian  dimaksudkan  dapat  berperan  melakukan  kontrol,  sehingga  pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman.
Berpijak  pada  teori  sistem  peradilan  pidana  yang  diperkenalkan  oleh    Herbet Packer dimana terdapat model due process model , yaitu menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur  itu  penting  dan  tidak  boleh  diabaikan, melalui  suatu  tahapan  pemeriksaan  yang ketat  mulai  dari  penyidikan,  penangkapan,  penahanan  hingga  peradilan.  Maka  dalam mencapai  terwujudnya due  process  model, advokat  memiliki  peran  penting  dimana advokat dapat masuk dari awal proses peradilan.
Dalam  penyidikan,  advokat  berperan  memberikan  dukungan  moril  dan pengetahuan  terhadap  tersangka  yang  mana  sering  dijadikan  objek  pemeriksaan  bukan subjek pemeriksaan. Hal ini sangat penting dimana demi mencapai keadilan materiil yang diusung  oleh  KUHAP,  maka  disetiap  tahapan  pemeriksaan  tersangka  wajib  tertib administrasi peradilan dari proses pemanggilan tersangka hingga penjatuhan putusan oleh majelis  hakim.  Peneliti  sependapat  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Satjipto  Rahardjo menjelaskan bahwa peranan advokat dalam pengadilan  ialah  sebagai  penjaga  (pengawal) kekuasaan  pengadilan.  Dalam  hal ini  advokat mengawal  agar para penegak  hukum  yang lain  tidak  melakukan  penyelewengan-penyelewengan  sehingga  tidak      merugikan  hak tersangka ataupun terdakwa.
Dapat  dilihat bahwa adanya pembatasan kewenangan  advokat  dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu. Sehingga berakibat pada eksistensi advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana.  Kewenangan  advokat sebagai  pembela  hak-hak  tersangka  hanya  sebagai  formalitas  saja,  namun  dalam praktiknya advokat dalam tugasnya dibatasi oleh Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut.
Fakta  yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  tersandung  perkara  hukum,  untuk  menunjang eksistensi  advokat  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  dalam  sistem  penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada advokat. Kewenangan advokat  tersebut  diperlukan  dalam  rangka  menghindari  tindakan  kesewenangwenangan yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  lain  (Hakim,  Jaksa,  Polisi)  dan  juga dapat  memberikan  batasan  kewenangan  yang  jelas  terhadap  advokat  dalam  menjalankan profesinya.  Dalam  praktik  seringkali  keberadaan  advokat  dalam  menjalankan  profesinya seringkali  diabaikan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini  mengakibatkan  kedudukan advokat tidak sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain.
Seorang  advokat  adalah  seorang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik didalam  maupun  diluar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  tercantum dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Makna kehadiran Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai  penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  Advokat  dari  segi  kekuasaan  yudisial  advokat  dalam  sistem kekuasaan  yudisial  ditempatkan  untuk  menjaga  dan  mewakili  masyarakat.  Sedangkan hakim,  jaksa,  dan  polisi  ditempatkan  untuk  mewakili  kepentingan  negara.  Pada  posisi seperti  ini  kedudukan,  fungsi  dan  peran  advokat  sangat  penting,  terutama  di  dalam menjaga  keseimbangan  diantara  kepentingan  negara  dan  masyarakat.  Ada  dua  fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu:
Pertama  kepentingan,  mewakili  klien  untuk  menegakkan  keadilan,  dan  peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan  legitimasi  sistem  peradilan  dan  fungsi  Advokat.  Selain  kedua  fungsi Advokat  tersebut  yang  tidak  kalah  pentingnya,  yaitu  bagaimana  Advokat  dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat.
Peneliti  dapat  memberikan  pandangan  terhadap  eksistensi  advokat  dalam menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  diberikan  kewenangan  dalam  statusnya  sebagai  aparat penegak  hukum,  maka  kedudukannya  sejajar  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  lain. Sehingga  dengan  kesejajaran  tersebut  akan  tercipta  keseimbangan  dalam  rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.
Maka  tiba  saatnya  peneliti  memberikan  pandangan  terkait  dengan  implikasi  dari Pasal  56  KUHAP  terhadap  eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses peradilan  pidana,  ketentuan  adanya  kriteria  pemberdayagunaan  fungsi  advokat  maka kehadirannya tergantung pada kondisi perkara.
Mengurai  pada  ketentuan  Pasal  56  KUHAP  maka  tidak  sejalan  dengan  apa  yang diamanatkan  oleh  Konstitusi  negara  yaitu equality  before  the  law yang  peneliti  maknai persamaan dalam mengakses keadilan dengan pranata hukum yang telah disediakan.
Advokat  sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  kemudahan  akses  menuju  keadilan dibatasi  oleh  ketentuan-ketentuan  atau  formalitas  undang-undang.  Maka  ini  berimplikasi terhadap  eksistensi  advokat  dalam  menjalankan  peranannya  ditengah  proses  penegakan hukum, yang ironinya disebut sebagai penegak hukum namun tidak berdaya karena adanya pembatasan  manakala  terdapat  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  mampu  diduga melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  lebih  dari  5  tahun  dan  ketika melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  15  tahun  atau  lebih  atau  ancaman hukuman mati.
Selain hal tersebut diatas terdapat implikasi diluar pranata hukum, yaitu akibat pola yang  ada  maka  advokat  mesti  jemput  bola  (klien)  dengan  segala  macam  cara  yang dilakukan. Hal  ini mencederai  marwah  profesi  terhormat  yang melekat  pada diri seorang advokat.  Sebagai  profesi  yang  elegan,  advokat  dituntut  untuk  dapat  bekerja  secara professional,  terikat  pada  etika  profesi  dan  tanggung  jawab  standar  keilmuan.  Citra advokat  sebagai  profesi  yang  anggun akan  ditentukan oleh etos  profesi  dalam arti sejauh
mana  komunitas  advokat  sanggup  menerapkan  standar  etika  serta  keterampilan  teknik berprofesi.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  dalam  penelitian  ini  maka  peneliti  dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana  ditinjau  dari Pasal  56  KUHAP  terbatas  pada  ancaman  pidana  dalam  suatu  tindak  pidana  dan tergantung  pada  pemahaman  hukum  yang  dimiliki  penyidik  dalam  memberikan  hak seutuhnya  kepada  tersangka  sejak  awal  dimulainya  proses  pemeriksaan.  Sehingga eksistensi  advokat  sebagai  penegak  hukum  akan  berpengaruh  dalam  proses  peradilan yang  dibatasi  oleh  bentuk  tindak  pidana  dan  ancaman  pidana  serta  subjek  pada  setiap tingkatan pemeriksaan.
2. Implikasi  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana adalah terbatasinya peran advokat  dalam  proses  peradilan,  sehingga  tidak  dapat  hadir  pada  setiap  perkara  pidana dan  peran  advokat  tidak  dilibatkan  sejak  awal  dimulainya  proses  peradilan  sehingga mengakibatkan  tumbuhnya  praktek  bina  jaringan  guna  mendapatkan  peran  dalam  suatu proses  peradilan  pidana  yang  dapat  mencederai  makna  officium  nobile  yang  melekat pada diri seorang advokat.

## REFERENSI
Agustinus Edy Kristianto, Pedoman Bantuan Hukum Di Indones ia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,  2009
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cetakan ke-3 , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Penerbit Undip, Semarang, 1998.
Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum . Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;