## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Rizka Ariyanti 1 , Singgih Setiawan 2 , Nur Cahyati 3 1,2,3) Politeknik Pusmanu

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effectiveness  and  contribution  of advertisement tax revenue to local revenue in Pekalongan Regency in 2014-2018. This study uses secondary  data  obtained  from  the  Regional  Financial  Management  Agency  of  Pekalongan Regency.  The  research  method  used  is  descriptive  method  and  data  collection  techniques. Observations  were  made  using  observation,  interview,  documentation  and  literature  study techniques. The method in this study uses qualitative and descriptive research types.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  effectiveness  of  advertisement  tax  revenue during  the  period  2014  -  2018  has  a  ratio  of  more  than  100%  so  it  can  be  said  to  be  very effective.  The  contribution  of  advertisement  tax  to  Pekalongan  Regency's  Regional  Revenue (PAD) during the period 2014 - 2018 with the contribution ratio is still below 10% so it is said to be very less.
Keywords
: Effectiveness, Contribution, Original Regional Revenue
Correspondence to : rizkaariyanti81@gmail.com

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah  sendiri  merupakan  salah  satu  wujud reformasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota demi mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan  ketatanegaraan  baik  secara  sosial maupun  politik  yang  berasal  dari  dalam negeri maupun luar negeri.
Otonomi  daerah  menuntut  masing- masing daerah untuk mempersiapkan sumber daya  manusia  yang  baik,  sumber  keuangan yang  cukup  serta  sarana  dan  prasarana  yang memadai  dalam  pelaksanaannya.  Faktor
keuangan  merupakan  aspek  utama  yang dititikberatkan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah,  karena  pada  hakikatnya  otonomi daerah  menuntut  usaha  pemerintah  daerah untuk secara mandiri membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehubungan dengan  program-program  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  suatu  daerah.  Sebab  itu, pemerintah  daerah  wajib  aktif  menggali potensi pembiayaan, baik melalui intensifikasi yaitu dengan pemanfaatan secara optimal sumber pendapatan daerah.
PAD  adalah  pendapatan  daerah  yang murni  yang  bersumber  dari  tempat  sendiri dan perlu untuk terus ditingkatkan penerimaannya,  hal  ini  untuk  membantu
menyokong  sebagian  biaya  yang  diperlukan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari masa ke masa.
Dalam  rangka  optimalisasi  pendapatan daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Pekalongan memberlakukan  beragam  jenis  pajak  daerah, yang tentunya pemberlakuannya juga disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang berlaku di Indonesia. DPRD sebagai lembaga tinggi legislatif daerah yang merupakan mitra pemerintah  daerah,  juga  ikut  berperan  serta dalam  rangka  penetapan  target  masing- masing  komponen  penerimaan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  Kabupaten  Pekalongan di  setiap  awal  tahun  anggaran.  Dalam menentukan  target  penerimaan  pajak  daerah, aparatur pemerintah juga selalu memperhatikan  aspek  yang  penting  yang secara  teknis  berpengaruh  pada  penerimaan keuangan daerah pada umumnya yaitu situasi dan  kondisi  perekonomian  serta  suasana politik  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah Kabupaten Pekalongan diperoleh dari berbagai  jenis  pajak,  seperti  pajak  bumi  dan bangunan,  pajak  hiburan,  pajak  parkir,  pajak bea  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  pajak  air bawah  tanah  dan  air  permukaan,  pajak reklame,  pajak  restoran,  pajak  penerangan jalan dan lain-lain.
Permasalahan  yang  dihadapi  BPKD Kabupaten  Pekalongan  pada  sektor  pajak reklame  ini  adalah  kurangnya  kesadaran  dan peran  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan pajak  reklame  ini,  disebabkan  wajib  pajak banyak  yang  tidak  memperpanjang  masa pajak  reklame.  Salah  satu  contohnya  adalah adanya  reklame  yang  tanpa  ijin  pemasangan dari  pemerintah  kota  ataupun  reklame  yang perijinannya  sudah  mati,  selain  itu  juga banyaknya  reklame    yang  illegal  dan  tidak tertata  dengan  rapi  sehingga  dapat  merusak
pemandangan,  hal-hal  tersebut  yang  dapat mengurangi penerimaan pajak reklame.
Alfan A. Lamia (2015:790)
mendefinisikan  pajak  daerah  adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  daerah  kepada orang  pribadi  atau  badan  tanpa  imbalan langsung yang seimbang,  yang  dapat
dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah.
Cindy  Y.  Wenur  (2018:475),  pajak daerah  terdiri  dari  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota  yang  dikumpulkan  oleh pemerintah  daerah  dan  dipakai  untuk membiayai pengeluaran daerah.
Cindy Y. Wenur (2018:475) mengemukakan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Markus Stenny Sarunda yang (2018:274)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yaitu  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah seseuai  dengan  peraturan  perundang-undang yang berlaku.
Pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  yaitu  sumber  keuangan  daerah  yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut  Mahmudi  (2010:24)  ―pajak yang cukup potensial dan memiliki keunggulan  antara  lain  lokasi  objek  pajak
yang  jelas  dan  mudah  diidentifikasi,  cukup mengambang  (bouyant),  relatif  mudah  untuk diimplementasikan,  dan  pertumbuhannya relatif stabil‖.
Menurut Markus Stenny Sarundayang (2018:275)  reklame  merupakan  suatu  benda, alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan komersial  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,orang, atau  badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca didengar,  dirasakan,  dan  atau  dinikmati  oleh umum.
Menurut    Alfan  A.  Lamia(2015:793) ―Efektivitas  adalah  relasi  suatu  output terhadap  pencapaian  suatu  sasaran  atau tujuan.  Dikatakan  efektif  bila  prosedur kegiatan  tersebut  memperoleh  sasaran  atau tujuan  akhir  kebijakan  (spending  whisely) Semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi,  berarti  capaian  sasaran/tujuan yang  dituju  atas  output  yang  dihasilkan semakin besar.
TABEL 1. Interpretasi Nilai Efektivitas
Persentase Kriteria
>100%
90-100 % 80-90% 60-80% <60% Sangat efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
Tidak Efekti
Sumber:  Depdagri,  Kepmendagri  No.  47 Tahun 1999
Menurut  Reka  Wijayanti(2018:20), Analisis    kontribusi  yaitu  untuk  mengetahui seberapa besar  kontribusi dari pajak reklame terhadap PAD. Semakin besar nilai
kontribusi  yang  diberikan  maka  akan semakin  baik  kontribusi  yang  diberikan terhadap PAD Kota malang. Dan sebaliknya, semakin  rendah  nilai  yang  diberikan  maka kontribusi yang diberikan kurang baik.
TABEL 2. Interprestasi criteria kontribusi
pajak Rekalme Presentasi (%) Kriteria 0.00%-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik >50% Sangat baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM Berdasarkan  kajian  teori  yang  sudah dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Berpikir Sumber : berbagai jurnal diolah
Pajak Reklame Realisasi Pajak Reklame Tingkat efektivitas dan kontribusi terhadap PAD
Keterangan 1. Pajak  reklame  adalah biaya  yang  harus di bayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. 2. Realisasi  pajak  reklame,  Data  yang diperolehan dari penerimaan pajak reklame selama periode  satu tahun.
3. Efektivitas  dan  kontribusi  terhadap  PAD Efektivitas  sendiri  adalah  pencapaian suatu  target  dan  kontribusi  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  adan  suatu sumbangan  dari  pajak  reklame  untuk Pendapatan Asli Daerah

## METODE PENELITIAN
Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian maka metode pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara mengambil langsung data ditempat penelitian dengan cara: 1.  Wawancara Wawacara menurut Ningrum (2015:39), digunakan sebagai teknik pengumpulan  data  apabila  penelitian  akan melaksanakan  studi  pendahuluan  untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan  juga  peneliti  ingim  mengetahui  hal-hal dari  responden  yang  lebih  mendalam  dan jumlah  respondennya  sedikit  atau  kecil. Wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dilakukan  secara  semi  terstruktur  artinya kalimat  dan    urutan  yang  diajukan  peneliti tidak harus mengikuti ketentuan secara ketat. 2.  Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai peraturan  perundangan  serta  bahan-bahan pustaka  yang  berkaitan  dengan  kajian penerimaan  pajak  reklame.Selain  berupa peraturan dan buku, sumber data juga diambil dari internet.
Analisis data kualitatif yaitu menguraikan  serta  menginterpretasikan  data yang  diperoleh  di  lapangan  dari  para informan.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menganalisis  secara  langsung  data-data  yang peneliti  peroleh  ketika  melakukan  observasi dan  wawancara.  Data-data  yang  diperoleh akan  diolah  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif yang bertujuan untuk mengemukakan permasalahan dan menemukan  solusi  dengan  disertai  dengan teori-teori yang mendukung yaitu: a.  Pengumpulan Data Pengumpulan data
yaitu mengumpulkan  data  yang  ada  di  lokasi penelitian  dengan  melakukan  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka dengan menentuka strategi pengumpulan data yang  tepat  dan  menentukan  fokus  serta pendalaman  data  pada  proses  pengumpulan data berikutnya.
b.  Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  dari  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  dicatat  dengan rinci dengan memfokuskan dan memilih  hal- hal  yang  penting,  sehingga  data  yang diperoleh  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas mengenai topik yang sedang diteliti. c.  Penyajian Data
Setelah melakukan reduksi data, penulis  menyajikan  data  dalambentuk  teks yang bersifat deskriptif.
d.  Penarikan Kesimpulan
Setelah  data-data terangkum  dan dijabarkan, penulis akan membuat
kesimpulan  yang  nantinya  dapat  digunakan untuk menjawab rumusan masalah

## HASIL PENELITIAN
Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak reklame dapat dihitung
dengan membandingkan  antara  realisasi  penerimaan pajak  reklame  dengan  anggaran  pajak reklame  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas penerimaan  pajak  reklame  berpotensi  efektif apabila  mencapai  minimal  satu  sampai dengan  100%.  Apabila  hasil  perhitungan menunjukkan  <60%  maka  berpotensi  tidak efektif.  Dan  apabila  hasil  perhitungann >100% maka menunjukkan sangat efektif.
Untuk mengetahui besarnya efektivitasnya anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame di BPKD Kabupaten Pekalongandapat dihitung dengan menggunakan rumus:

## Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun
1996 (Firdausy, 2017:91)
TABEL 3. Perhitungan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame (ribuan) Tahun Target penerimaan pajak reklame Realisasi penerimaan pajak reklame Efektivit as (%) 2014 Rp 297.928 Rp 406.136 136,32% 2015 Rp 434.835 Rp 552.370 127,03% 2016 Rp 516.960 Rp 691.317 133,73% 2017 Rp 692.135 Rp 719.614 103,97% 2018 Rp 1.040.760 Rp 1.071.415 102,95%
Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan
Pada  tahun  2014  BPKD  menargetkan pajak  reklame  sebesar  Rp  297.928.000 dengan  realisasi  yang  di  dapatkan  oleh
BPKD  yaitu  sebesar  Rp  406.135.682  dengan presentase  136,32%  menunjukkan  sangat efektif.  Selanjutnya  di  tahun  2015  BPKD menaikkan anggarannya sebesar Rp 434.835.000 dengan realisasi yang di peroleh sebesar  Rp  552.370.303  dengan  presentase 127,03%  tetapi  mengalami  penurunan  dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 mengalami  kenaikan  lagi  dengan  anggaran Rp  516.959.755  dengan  realisasi  yang  di peroleh Rp 691.316.978 presentase 133,73%. Di  tahun  2017  mengalami  penurunn  drastis dengan  anggaran  Rp  692.135.000  dengan mendapatkn realisasi sebesar Rp 719.613.716 dengan  presentase  103,97%.  Dan  pada  tahun 2018  mengalami  penurunan  lagi  dengan anggaran  Rp  1.040.760.000  mendapatkan realisasi  sebesar  Rp  1.071.414.845  dengan prsentase  102,95%  dengan  kriteria  sangat efektif.
Perhitungan Penerimaan Pajak Reklame

## Terhadap PAD
Analisis yang digunakan untuk mengetahui  berapa  besar  penerimaan  pajak reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di  Kabupaten  Pekalongan  yaitu dengan  menggunakan  perbandingan  realisasi pajak  reklame  dengan  realisasi  PAD.  Dari hasil  tersebut  dapat  diketahui  apakah  pajak reklame  sangat  berkontribusi  atau  tidaknya dalam  menyumbangakan  Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Pekalongan.
Berikut  ini  tabel  interprestasi  kriteria kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD Kabupaten Pekalongan.
TABEL 4. Intresprestasi Kriteria
KontribusiPajak ReklameTerhadap PAD Kabupaten Pekalongan Presentasi (%) Kriteria 0.00%-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik >50% Sangat Baik
Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh pajak  reklame  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Pekalongan dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdausy, 2017:92)
Berdasarkan rumus diatas maka kontrubusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKD Kabupaten Pekalongan  tahun  2014-2018  dapat  dihitung sebagai berikut:
TABEL 5. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Pekalongan (ribuan) Tahun Realisasi pajak reklame Realisasi PAD Kontribusi (%) 2014 Rp 406.136 Rp 255.037..017 0,16% 2015 Rp 552.370 Rp 251.558.971 0,22% 2016 Rp 691.317 Rp 310.572.582 0,20% 2017 Rp 719.614 Rp 305.394.299 0,23% 2018 Rp 1.071.415 Rp 312.161.466 0,34% Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 1. Tahun 2014 2. Tahun 2015
3. Tahun 2016
4. Tahun 2017

## 5. Tahun 2018
Kontribusi  pajak  reklame  terhadap PAD  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dari  tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan  pada  setiap  tahunnya.  Pada  tahun 2014  PAD  BPKD  Kabupaten  Pekalongan memperoleh  realisasi  PAD  sebesar  Rp 255.037.017.191,46 sedangkan realisasi pajak  reklame  sebesar  Rp  406.135.682 dengan  presentasi  0,16  yang  berkriteria sangat  kurang.  Pada  tahun  2015  mengalami kenaikan  dengan  realisasi  PAD  sebesar  Rp 251.558.970.833,84 sedangkan realisasi pajak  reklame  sebesar  Rp  552.370.303 dengan  presentasi  0,22%  masuk  kriteria sangat  kurang.  Tahun  2016  mengalami penurunan  dengan  realisasi  PAD  sebesar  Rp 310.572.581.551,98  dengan  realisasi  pajak reklame  sebesar  Rp  691.316.978  dengan presentase 0,20% memperoleh kriteria sangat kurang. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan  lagi  dengan  realisasi  PAD  sebesar Rp  305.394.299.060,77  sedangkan  realisasi pajak  reklame  sebesar  Rp  719.613.716 dengan  presentase  sebesar  0,23%  dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2018  mengalami  kenaikan  lagi  dengan realisasi PAD sebesar Rp 312.161.465.557,83  dengan  realisasi  pajak daerah sebesar Rp 1.071.414.845 memperoleh presentase sebesar 0,34% dengan kriteria sangat kurang.

## PEMBAHASAN
Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Perhitungan  yang  diawali  dari  tahun 2014 yang menunjukkan presentase 136,32% yang  sudah memasuki kriteria sangat efektif. Selanjutnya  pada  tahun  berikutnya  yaitu tahun  2015  mengalami  penurunan  dengan presentase 127,03% yang diakibatkan banyak reklame  yang  di  pasang  sembarangan  dan tidak mematuhi peraturan daerah.
Pada tahun 2016 adanya kenaikan pada realisasi  penerimaan  pajak  reklame  dan mengalami  kenaikan  presentase  sebesar 133,73%,  sedangkan  pada  tahun  2017  dan 2018 mengalami perubahan peraturan Bupati Pekalongan Nommor 76 Tahun 2017 tentang perubahan  kedua  atas  peraturan  Bupati Pekalongan  nomor  29  tahun  2011  tentang nilai  sewa  reklame,  tetapi  mengalami penurunan presentase.
Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD Dilihat  dari  perhitungan  menggunakan rumus  yang  telah  dibahas  diatas,  pada  tahun 2014  pajak  reklame  hanya  menyumbang kepada PAD sebesar 0,16% dan masih sangat kurang untuk menyumbang PAD di
Kabupaten  Pekalongan  yang  diakibatkan karena  masih  minimnya  sosialisasi  terhadap pemasangan reklame di Kabupaten Pekalongan. Di  tahun  2015  mengalami  kenaikan kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD sebesar 0,22%. Kenaikan tersebut
diakibatkan  sudah  banyak  masyarakat  yang mengetahu tentang pentingnya pajak reklame untuk menambah nilai pada PAD.
Pada  tahun  2016  realisasi  pajak reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah mengalami  penurunan  dengan  presentase 0,20%  dikarenakan  banyaknya  wajib  pajak yang  belum  memperpanjang  masa  berlaku
reklame yang sudah habis sehingga mengakibatkan menurunnya Pendapatan  Asli Daerah.  Pada  tahun  2017  dan  2018 mengalami  kenaikan  presentase  sebesar 0,23%  dan  0,34%  dikarenakan  wajib  pajak sudah membayar perpanjangan pajak reklame.
Dalam  penerimaan  pajak  reklame, banyak  sekali  gangguan-gangguan  atau menghambat dalam pemasukan pajak terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  BPKD Kabupaten Pekalongan. Seperti banyak wajib pajak  yang  belum  mendaftarkan  pajak reklame  yang  mengakibatkan  penerimaan pajak  reklame  menjadi  terhambat,  selain  itu juga  banyak  yang  tidak  memahami  dasar hukum  dari  pajak  reklame  itu  sendiri. Seharusnya para petugas memberikan sosialisasi  terhadap  dasar  hukum  dari  pajak reklame  agar  wajib  pajak  dapat  mengetahui dasar  hukum  yang  wajib  ditaati  saat menggunakan  pajak  reklame.  Banyak  wajib pajak yang kurang menyadari dalam pemahaman  pemajangan  masa  reklame  yang diberikan  oleh  BPKD.  Masih  banyak  pula yang  melanggar  perizinan  reklame.  Hal  itu diakibatkan  masih  banyaknya  reklame  yang masa  berlakunya  habis  tidak  melakukan perizinan pemajangan kembali.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  mengenai  analisis  efektivitas  dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  BPKD Kabupaten Pekalongan dapat ditarik simpulan bahwa:
1. Tingkat Efektivitas penerimaan pajak reklame  dari  tahun  2014-2018  sudah sangat efektif karena realisasi penerimaan  pajak  reklame  sudah melebihi  target  penerimaan  pajak reklame.
2. Tingkat  Kontribusi  pajak  reklame belum berkontribusi terhadap pendapatan  asli  daerah  hal  ini dikarenakan  jumlah  realisasi  pajak reklame masih kurang di bandingkan dengan  jumlah  realisasi  PAD.  Hasil kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  di
Kabupaten  Pekalongan  masih  sangat kurang
untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Faktor-faktor  yang  dapat  menghambat dalam  penerimaan  pajak  reklame  yaitu banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan  pajak  reklamenya,  selain  itu banyaknya wajib pajak yang belum memahami  dasar  hukum  dari  pajak  reklame dan  masih  minimnya  pemahaman  dalam perizinan pemajangan masa reklame.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfan A. Lamia,dkk. 2015. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan  Pajak  Restoran,  Pajak Reklame,  Dan  Pajak  Penerangan  Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Minahasa  Utara.Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Sam
Ratulangi,Manado
Aris  Triyono.  2018.  Analisis  Pengaruh Kontribusi  Pajak  Reklame  dan  Pajak
Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat Cindy  Y.  Wenur,  dkk.  2018.  Analisis Kontribusi  DAN  Efektivitas  Pajak Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bitung.Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,Manado
Gunawan,  Imam.  2016.  Metode  Penelitian
Kualitatif.Jakarta : Bumi Aksara. Mahmudi.  2010.  Manajemen  Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga
Markus  Stenny  Sarundayang,  dkk.  2018. Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan  Pajak  Reklame  Di  Kota Manado.Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado Ningrum,  Aminah  Oktavia  Cahaya.  2015.
Analisis  Pengamen  Jalanan  Di  Kota Surakarta.  Diakses  pada  tanggal  26 April 2018 dari http://eprints.ums.ac.id
Politeknik  Pusmanu.  2019.  Buku  Panduan Praktek Kerja Lapangan dan Penulisan Tugas Akhir. Pekalongan
Reka  Wijayanti,  dkk.  2.  Analisis  Efektivitas
dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di Kota Malang.Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang
Rezlyanti  Kobandaha  dan  Heince  R.  N.
Wokas.  2016.  Analisis  Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Kotamobagu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universits Sam Ratulangi, Manado Subadriyah, SE., M.Si. 2017. Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Undang-Undang No16.2009. Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan.