## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK

## Hosea Geraldo
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: hoseageraldo@gmail.com
Bambang Waluyo
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id

## Abstrak
Financial Technology menjadi alternatif seseorang dalam mendapatkan pinjaman online secara cepat dan mudah. Biasanya penyedia pinjaman online menawarkan kepada calon nasabah dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pesan singkat SMS  atau  media  pesan  chat  pada  aplikasi  WhatsApp.  Maraknya  keberadaan  pinjaman online tentu juga berdampak pada faktor keamanan data pribadi mengingat transaksi ini dilakukan  secara  online  menggunakan smartphone .  Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku Penyelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (LPMUBTI)  di  Indonesia  menggolongkan  pinjaman  online  dengan  status  berizin  dan ilegal.  Tentunya,  sebagai  layanan  Jasa  Keuangan  harus  terdaftar  dan  memiliki  izin sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  POJK  77/2016  dan  diwajibkan  menjadi  anggota Asosiasi  Fintech  Pendanaan  bersama  Indonesia  (AFPI).  Sehingga  tindakan  penyedia pinjaman  online  yang  meminta  kepada  calon  nasabah  untuk  memberikan  persetujuan kepada  pemberi  pinjaman  (perusahaan FinTech )  untuk  mengakses  data  pribadi  calon nasabah seperti mencatut semua nomor kontak telephone yang ada dikontak  telephone nasabah  tersebut  juga  tidak  dibenarkan  karena  telah  diatur  dalam  surat  Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor: S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12  Februari  2019  perihal  perintah  pembatasan  akses  data  pribadi  pada  smartphone pengguna  fintech  lending.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Hasilnya  adalah  bahwa pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pengancaman  elektronik,  didasarkan  pada  unsur- unsur  sebagaimana  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik khususnya Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4). Penegakan hukum terhadap pelaku  pengancaman  elektronik  pun  selain  berdasarkan  undang-undang,  juga mengharapkan adanya peran dari masyarakat dan pemerintah guna upaya pemberantasan tindak pidana pengancaman elektronik secara masif dan terstruktur.
Kata kunci: Pengancaman elektronik, Pertanggungjawaban pidana, Pinjaman online .

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh semua orang semakin memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui berbagai macam informasi
yang  diinginkan. 1 Setiap  orang  pun  dapat  berhubungan  dengan  dunia  luar  tanpa  harus bertatap muka secara langsung, salah satunya dengan menggunakan sarana media sosial. Begitupun,  kemudahan  teknologi  ini  berpengaruh  terhadap  berkembangnya  sistem/ model peminjaman secara digital. Peminjaman yang dimaksud adalah dengan Financial Technology/FinTech.
FinTech dapat  diartikan  sebagai  sebuah  teknologi  keuangan  yang  merupakan wujud  inovasi  pengembangan  inovasi  di  bidang  finansial  sehingga  dapat  dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan. 2 FinTech s endiri dikembangkan karena adanya tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi penggunaan berbasis teknologi. Fakta, bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dibarengi dengan penghasilan yang mencukupi, menjadikan setiap orang akan berfikir bahwa cara untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan memanfaatkan penawaran yang diberikan oleh FinTech . Perkembangan FinTech di  Indonesia  sendiri  telah  melahirkan  berbagai produk FinTech yang  tujuannya  untuk  membantu  aktivitas  keuangan  dan  menunjang kehidupan  masyarakat.  Berikut  adalah  jenis-jenis FinTech yang  sedang  berkembang pesat, antara lain Peer-to-peer (P2P) Lending Service , Crowdfunding , E-Wallet , Payment Gateway , Investasi dan Bank Digital. 3
Terdapat bermacam-macam FinTech juga akan mempengaruhi pola dan cara kerja suatu FinTech dalam  melayani konsumen.  Seiring  dengan berjalannya waktu, FinTech digolongkan  menjadi  menjadi  yang  berizin  dan  tidak  berizin  atau  yang  sering  disebut dengan ilegal dimana FinTech ini tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Umumnya FinTech  Ilegal melakukan  penawaran  melalui  media  sosial  dengan jaminan  pencairan  dana  cepat  dan  mudah.  Dengan  kemudahan-kemudahan  yang didapatkan, menjadi sebuah kelemahan  oleh setiap  orang dalam  menemukan informasi tentang FinTech di  internet.  Seharusnya  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  menjadi pertambahan  pengetahuan  untuk  menyaring  dan  menggunakan  jasa FinTech yang berizin. Alih-alih  setiap  orang  mampu  membedakan,  faktanya  bahwa FinTech ilegal masih menjadi alternatif yang keberadaannya banyak merugikan masyarakat.
Terhitung  sampai  9  Oktober  2023  tercatat  di  OJK  sebanyak  101  perusahaan FinTech yang berizin di Indonesia. 4 Banyaknya FinTech tersebut  menunjukkan bahwa sebagian  besar  orang  menyambut  dengan  baik  dan  hal  ini  tentu  menjadi  pilihan  untuk melakukan peminjaman uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya ketika banyaknya FinTech berizin yang mulai bertumbuh dan berkembang, FinTech ilegal pun selalu ada dan bertambah banyak. Terhitung sampai tanggal 7 Juli 2023, berikut daftar pinjaman online ilegal yang dirilis oleh OJK adalah sebanyak 429. 5
1 Matheus Josia Sesar. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik. Medan: Repository Universitas HKBP Nommensen, hal. 21.
2 Thomas Puschmann. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering 59: 69–76.
3 S E Yoyo Sudaryo et al., (2020). Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia. Surabaya: Penerbit Andi. Hal. 19.
4 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023). Penyelenggara  Fintech  Lending  Berizin  di  OJK  per  9 Oktober  2023 ,
Diakses pada 10 Oktober 2023. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%209 %20Oktober%202023.pdf
5 Otoritas Jasa Keungan. (2023). Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 7 Juli 2023. Diakses pada 10 Oktober 2023. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas- Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi- (Jombingo)/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEGAL%208%20JULI%202 023.pdf
Maraknya FinTech ini  membuat  kekhawatiran  besar  kepada  setiap  orang  akan terjebak kepada FinTech ilegal . Tentu hal ini bukan dikarenakan nominal uang, namun cara beberapa oknum FinTech dalam melakukan penagihan kepada nasabah. Seperti yang disampaikan  diatas,  bahwa  banyaknya  orang  yang  mendaftar FinTech pada FinTech illegal adalah karena jaminan pencairan uang yang cepat dan mudah, tidak membutuhkan banyak persyaratan. Banyak dari mereka yang juga tidak memikirkan bagaimana caranya untuk membayar pinjaman tersebut, yang penting adalah bagaimana agar pinjaman yang sedang diajukan itu dapat di terima oleh pengurus FinTech ilegal dan mereka menikmati uangnya.
Selanjutnya adalah, ketika pinjaman yang telah disetujui dan disepakati bersama telah  jatuh  tempo,  maka  nasabah  harus  melakukan  pembayaran.  Lamanya  waktu pelunasan  beragam  tergantung  dari  penyedia  jasa FinTech tersebut,  namun  biasanya mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan bahkan sampai 24 bulan lamanya. Semakin lama jangka waktu pelunasan tentu semakin besar juga bunga pinjaman yang diterapkan oleh FinTech tersebut.
Begitulah awal mulanya bagaimana seseorang terperangkap pada FinTech, untuk FinTech berizin  dan  diawasi  oleh  OJK  biasanya  menerapkan  bunga  pinjaman  sesuai dengan suku bunga. Ketika nasabah tidak sanggup membayar pada tanggal jatuh tempo, maka FinTech berizin ini biasanya menerapkan denda keterlambatan yang akan berhenti ketika  nasabah  membayar.  Hal  yang  paling  memungkinkan  dilakukan  oleh FinTech berizin ketika proses penagihan kepada nasabah adalah dengan mendatangi alamat sesuai dengan  KTP  pada  saat  nasabah  melakukan  transaksi.  Permasalahan  mengenai  adanya kekerasan atau pengancaman pada saat penagihan bergantung pada oknum di lapangan yang ditugaskan oleh perusahaan FinTech.
Penerapan penagihan dan besarnya bunga atau biaya pinjaman tidak diatur oleh OJK. Biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100%  dari  nilai  prinsipal  pinjaman.  Ketentuan  ini  wajib  diiukuti  oleh  seluruh penyelenggara yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat  memberikan  sanksi  kepada  anggotanya  yang  akan  dipertimbangkan  OJK  dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara FinTech Lending . 6 Kebanyakan orang juga tergiur dengan FinTech karena kemungkinan terbesarnya mereka bisa  meminjam ke beberapa aplikasi FinTech sekaligus. Bahaya  tersebut dapat mengakibatkan  hutang  yang  bertumpuk  sehingga  tidak  sanggupnya  nasabah  untuk melakukan pengembalian dana. Setelah terjadinya penumpukan utang tersebut peminjam akan  selalu  dicari  bahkan  parahnya  mereka  akan  mendapatkan  teror  oleh  pihak  ketiga yaitu debt collector , atau bahkan salah satu pegawai pada FinTech tersebut yang tugasnya adalah melakukan penagihan. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa FinTech yang berizin tidak melakukan hal-hal di luar kepatutan, namun nyatanya bahwa mereka FinTech ilegal  lah  yang  masih  sering  melakukan  pengancaman  secara  elektronik. Pengancaman  secara  elektronik  dilakukan  dengan  menghubungi  nomor  kontak  yang tersimpan  pada  handphone  nasabah,  dengan  muatan  foto  kreditur  dan  peringatan  agar supaya kreditur segera membayar hutangnya. Jika tidak, maka mereka akan melakukan teror kepada setiap orang yang dianggap berhubungan dengan nasabah.
6 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023).  FAQ:  Kategori  Umum.  Diakses  pada  10  Oktober  2023, https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf
Jika  dilihat  dan  diamati  dengan  seksama,  maka  sebenarnya  tindakan  tersebut merupakan upaya penyalahgunaan data pribadi seperti yang tercantum dalam Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perusahaan FinTech yang terdaftar di OJK tidak pernah meminta izin untuk dapat mengakses daftar kontak maupun  data  yang  terdapat  pada  handphone  nasabah.  Praktik  pengancaman  secara elektronik  pada  umumnya  terjadi  disebabkan  adanya  perusahaan/ FinTech ilegal  yang mengakses data pribadi nasabah. Hal ini terjadi saat nasabah mulai untuk mendownload aplikasi FinTech ,  dan  setelahnya  pada  saat  akan  menginstal  aplikasi,  mereka  meminta untuk izin akses terhadap beberapa aplikasi lain bahkan data yang ada pada handphone termasuk  daftar  kontak.  Ketika  mereka  mengakses  data  dan  daftar  kontak  nasabah, mengakibatkan  rencana  dan  aksi  teror  yang  ditujukan  kepada  daftar  kontak  yang tersimpan. Sudah jelas, bahwa akibat dari tindakan tersebut memberikan dampak negatif kepada  nasabah  termasuk  dalam  kehidupan  sehari-hari  sebagai  makhluk  sosial.  Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh FinTech ini dapat dikatakan sebagai cybercrime. Salah  satu  contoh cybercrime atau  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  media elektronik  atau  melalui  media  sosial  ialah  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan dan/atau pengancaman”. 7
Apabila  hutang  tidak  kunjung  dibayar,  nasabah  akan  mendapat  teror  dan intimidasi yang akan dilakukan oleh perusahaan FinTech illegal. Salah satu contoh kasus yang  penulis  analisis  adalah  berkaitan  dengan  pemerasan  disertai  pengancaman. Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari Dompet  Kartu yang  menawarkan  pinjaman  uang  secara online ,  kemudian  karena  ia sedang membutuhkan uang maka tanpa berpikir panjang Mahdi Ibrahim mengklik link yang  ada  di  SMS  tersebut,  kemudian  Mahdi  Ibrahim  langsung  dialihkan  ke  aplikasi Playstore  dan  diminta  untuk  men-download  aplikasi Dompet  Kartu ,  setelah  Mahdi Ibrahim  klik  ok  untuk  mendownloadnya,  kemudian  dalam  aplikasi  tersebut  keluar registrasi  sebagai  persyaratan  untuk  dapat  melakukan  pinjaman  secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Mahdi Ibrahim diarahkan untuk foto KTP dan foto diri sendiri dengan menggunakan HP agar terlihat wajah Mahdi Ibrahim.
Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Mahdi Ibrahim mengajukan pinjaman  online  di  aplikasi Dompet  Kartu tersebut  dengan  pinjaman  sebesar Rp.1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  setelah  pinjaman  tersebut  disetujui, ternyata  Mahdi  Ibrahim  hanya  menerima  sebesar  Rp.1.050.000,-  (satu  juta  lima  puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Puncaknya, pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang yang menelpon dan mengatakan kepada Mahdi Ibrahim “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman tersebut telah dikenakan denda, sehingga harus segera melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 ia menerima pesan WhatsApp yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer” , dan mengancam dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut akan menelpon/ menghubungi keluarga dan
7 Ibrahim Fikma Edrisy. (2019). Pengantar Hukum Siber. Lampung:  Sai Wawai Publshing, IAIN Metro. hal. 18.
menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan saat  melengkapi  persyaratan  pinjaman  tersebut,  yang  mana  ancaman  tersebut  yaitu seseorang  memberitahukan  bilamana  Mahdi  Ibrahim  mempunyai  hutang  namun  tidak membayarnya. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang menghubungi dan melakukan  percakapan  dengan  kata-kata  kasar  dan  mengancam  yaitu  akan  membunuh Mahdi  Ibrahim  dan  dimutilasi,  jika  tertangkap  akan  dibacok,  malam  itu  seseorang tersebut  menantang  Mahdi  Ibrahim  untuk  membawa  sajam  guna  saling  bunuh membunuh. 8
Berdasarkan maraknya kasus cybercrime khususnya pengancam yang dilakukan pihak FinTech secara  elektronik , maka  permasalahannya  adalah  bagaimana pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  pengancaman  secara  elektronik,  dan bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengancaman  secara elektronik.

## METODE
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan  menganalisisnya. Metode penelitian hukum  merupakan  upaya  peneliti  dalam  menentukan  tata  cara  penelitian,  penentuan sampling, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 9 Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. 10
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  hukum  Normatif  ini  juga  biasa  disebut dengan  penelitian  hukum  doktriner  atau  juga  disebut  dengan  penelitian  perpustakaan. Dinamakan  penelitian  hukum  doktriner,  sebab  penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada peraturan-peraturan  tertulis  sehingga  penelitian  tersebut  sangat  erat  hubungannya  pada pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data- data yang bersifat  sekunder  pada  perpustakaan.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian yang  dapat  hanya  mengacu  pada  studi  kepustakaan. 11 Penulis  menggunakan  3  (tiga) bahan hukum sebagai sumber data penelitian, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini disebabkan menggunakan jenis penelitian normatif maka data yang dianalisis diperoleh dari studi Pustaka. Bahan hukum primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas,  antara  lain:  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  Undang  Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dan  Putusan  Nomor  438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr.  Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyediakan penjelasan lebih lanjut dari
8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
9 Johnny  Ibrahim.  (2006). Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  Bayumedia Publishing, hal. 295.
10 Abdulkadir  Muhammad  dalam  Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum .  Mataram:  Mataram University Press, hal. 45.
11 Bambang Waluyo. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, hal. 102.
bahan hukum primer, seperti Jurnal Ilmiah, Hasil-hasil penelitian, dan buku teks. Adapun definisi  dari  data  sekunder  yaitu  data-data  yang  bersumber  dari  data  yang  sudah  di dokumenkan atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyediakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan berita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengancaman  elektronik  dalam  pinjaman online merujuk  pada  praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online atau pihak ketiga yang terkait. 12 Hal ini dapat mencakup tindakan intimidasi, penyebaran informasi pribadi yang  tidak  sah,  penipuan,  atau  penggunaan  taktik  dan  teknik  yang  memaksa  individu untuk membayar pinjaman dengan cara yang tidak adil atau melampaui batas hukum.
Bentuk intimidasi ini melibatkan penghinaan atau pengungkapan rahasia publik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individu yang terancam atau pihak ketiga yang terkait  dengan  hubungan  yang  terancam  dengan  orang  lain.  Bedanya,  rahasia  pada dasarnya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi penistaan  adalah sesuatu yang menyatakan  benar  atau  tidaknya,  sedangkan  yang  dicemarkan  adalah  nama  dan kehormatan  dari  orang  yang  diancam  atau  orang  ke  tiga. 13 Dimana  orang  tersebut memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.
Dalam beberapa kasus, pemberi pinjaman online yang tidak bertanggung jawab atau pihak ketiga yang terkait dapat menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari  peminjam  untuk  melakukan  tindakan  pengancaman  atau  pemerasan.  Mereka mengancam untuk mengungkapkan informasi untuk mengancam untuk mengungkapkan informasi pribadi peminjam kepada pihak ketiga,  mengancam dengan tindakan hukum palsu, atau bahkan melakukan kekerasan verbal atau psikologis. 14
Pinjaman online memiliki penagih utang atau desk collection untuk nasabah yang telat mengembalikan  uang. Desk  collection bekerja  berdasarkan  kuasa  yang  diberikan kreditur    untuk  menagih    hutang    kepada  para  debitur.  Penagihan  yang  dilakukan merupakan  salah  satu  proses    yang    dilakukan    perusahaan    karena    merupakan    hak perusahaan    pembiayaan    selaku  pemberi  pinjaman  terhadap  debitur.  Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi  dalam  rangkaian  tindakan penagihan  utang  sering  dilakukan  menggunakan  sarana elektronik,  seperti  melalui pesan SMS, WhatsApp bahkan Instagram dan Telegram.  Faktor  yang  membuat  penagih menggunakan  kata-kata  kasar  dan  pengancaman  adalah  cara  tersebut  dinilai  efektif untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo. 15
12 Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. (2023). Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana. Wajah Hukum 7, No. 1 (2023): 99– 108.
13 Singgih Atmaja. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email  (Analisis  Putusan  Nomor  1498K/Pid.  Sus/2015).  Medan:  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara. hal. 39
14 Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar. (2019). Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di  Era  Ekonomi  Digital.  Jakarta: Pusat  Penelitian  Dan  Pengkajian  Perkara,  Dan  Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi . hal. 101.
15 Muhammad Andi Gustiar, dan Dian Alan Setiawan. (2022).  Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik. Pp. 1149–56 in Bandung Conference Series: Law Studies . Vol. 2.
Pengancaman  elektronik  dalam  pinjaman online dapat  memiliki  dampak  serius pada kesejahteraan dan keamanan individu yang terlibat. Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan  mental  dan  kestabilan  keuangan  peminjam.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pemberi  pinjaman online dan  otoritas  terkait  untuk  mengatur  dan  memantau  industri pinjaman online guna  mencegah  praktik-praktik  yang  merugikan  dan  melindungi kepentingan nasabah. Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai berikut:
1. Pemilik  dana  mendapatkan  keuntungan  dari  bunga  yang  ditetapkan  sebagai tambahan kepada debitur.
2. Bank konvensional melakukan peminjaman atas dasar profit oriented .
3. Hubungan  antara  nasabah  dengan  orang  yang  meminjamkan  dana  hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional.
Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur  yang  ditempuh  adalah  jalur  hukum  dengan  pengadilan  negeri  sebagai  pihak penyelesaikan  sengketa.  Perselisihan  tersebut  berkaitan  pula  dengan  macetnya pembayaran  debitur.  Persengketaan  tersebut  tidak  diberikan  kepada  pihak  ketiga  yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas terhadap macetnya pembayaran debitur.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengancaman adalah proses, cara,  atau  perbuatan  mengancam.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  mengancam  adalah menyatakan  maksud  (niat,  rencana)  untuk  melakukan  sesuatu  yang  merugikan, menyulitkan,  menyusahkan,  atau  mencelakakan  pihak  lain.  Pasal  pengancaman  diatur dalam  KUHP.  Jerat  pidana  bagi  pelakunya  adalah  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.  Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  Pasal  369  ayat  (1)  KUHP  menerangkan  bahwa barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau  dengan  ancaman  akan  membuka  rahasia,  memaksa  orang  supaya  memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  empat  tahun. Pasal  pengancaman  ini  masuk  ke  delik  aduan.  Hal  ini sebagaimana diterangkan Pasal 368 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. 16

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Elektronik
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  kelanjutan  dari  tuntutan  obyektif  dan subyektif yang melekat pada tindak pidana bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas kejahatannya. Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, asas pemidanaan terhadap pelakunya adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa penjahat hanya dapat dihukum jika dia melakukan kejahatan dengan kesalahan. Jika seseorang dikatakan melakukan  kesalahan,  ada  pertanggungjawaban  pidana.  Prinsip  pertanggungjawaban pidana adalah jika tidak ada kesalahan, seseorang tidak boleh dihukum.
Pertanggungjawaban  adalah  bentuk  untuk  menentukan  apakah  seseorang  akan dipidana  atas  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  dalam  hal  ini  untuk  mengatakan  bahwa seseorang  memiliki  aspek  pertanggungjawaban  pidana  maka  dalam  hal  itu  terdapat
16 Tim Hukumonline. (2022). Pasal Pengancaman di Media Elektronik dan Cara Melaporkannya. Diakses pada 10 Oktober 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pengancaman-dan-cara- melaporkannya-lt62afff4751dcb/
beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah adanya suatu tindak pidana; unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.
Jika  pengancaman  dilakukan  melalui  media  elektronik,  baik  media  sosial  atau media lainnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. Ketentuan Pasal  45B  UU  19/2016 ini  menerangkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau  dokumen elektronik yang  berisi ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang  ditujukan  secara  pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, diterangkan bahwa ketentuan  pasal  ini  meliputi  perundungan  di  dunia  siber  atau cyber  bullying yang mengandung  unsur  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  dan  mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr,  bahwa  awalnya  di  bulan  Agustus  2019  Saksi  korban MAHDI  IBRAHIM  menerima  pesan  SMS  dari  dompet  kartu  (aplikasi  internet)  yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan  disuruh  download  aplikasi  dompet  kartu,  setelah  Saksi  korban  klik  OK  untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk  dapat  melakukan  pinjaman  secara  online  dengan  mencantumkan  nama,  alamat tinggal,  alamat  kantor,  nomor  telpon,  slip  gaji,  NPWP  dan  kartu  keluarga,  setelah  itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban.
Setelah  Saksi  korban  mendownload  aplikasi  Dompet  Kartu  tersebut  dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di  aplikasi dompet kartu  tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada  seseorang  (Terdakwa)  yang  menelpon  Saksi  korban  untuk  mengingatkan  bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayaranya.
Selanjutnya  pada  tanggal  08  November  2019  ada  seseorang  (Terdakwa)  yang menelpon  Saksi  korban  dan  mengatakan  kepada  Saksi  korban  “kapan  pinjaman  Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban  harus  melunasi  pinjaman  tersebut  sebesar  Rp.7.960.000,-  (tujuh  juta  Sembilan puluh  enam  ribu  rupiah).  Kemudian  pada  tanggal  03  Desember  2019  Saksi  korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon  / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang  mana  ancaman  tersebut  yaitu  seseorang  (Terdakwa)  memberitahukan  bilamana Saksi  korban  mempunyai  hutang  namun  tidak  membayarnya.  Selanjutnya  karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman  Saksi  korban,  lalu  pada  tanggal  05  Desember  2019  Saksi  korban  menghubungi
telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban  tidak  aktif.  Kemudian  pada  hari  itu  juga  Saksi  korban  kembali  menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman  saya”  akan  tetapi  seseorang  (Terdakwa)  balas  dengan  kata  kasar  "terserah  gua, anjing lu".
Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi  korban  dengan  nomor  082149920291  dan  melakukan  percakapan  (Chat)  dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika  tertangkap  saya  akan  dibacok,  malam  ini  saya  tantang  kamu  dan  menyuruh  saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.
Beberapa  ahli  dihadirkan  ke  persidangan  guna  memberikan  keterangan berdasarkan keahliannya berdasarkan kasus tersebut diatas, salah satunya adalah dengan keterangan  ahli  yang  diberikan  oleh  Ahli  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pertama,  bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  bahwa  PT.  BARRACUDA  FINTECH  INDONESIA  tidak terdaftar/  mendapatkan  izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku  Penyelenggara Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  di Indonesia dan semestinya PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA sebagai layanan Jasa  Keuangan  harus  terdaftar  dan  memiliki  izin  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam POJK  77/2016  dan  diwajibkan  menjadi  anggota  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  bersama Indonesia (AFPI).
Kedua, bahwa apa yang ditulis oleh PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA pada  perjanjian  layanan  dengan  menjelaskan  bahwa  aplikasi  TUNAI  SHOP  maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah/ masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah/ masyarakat menganggap bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA selaku layanan jasa keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang meminta kepada calon  nasabah  untuk  memberikan  persetujuan  kepada  pemberi  pinjaman  (perusahaan FinTech )  untuk  mengakses  data  pribadi  calon  nasabah  seperti  mencatut  semua  nomor kontak  telephone  yang  ada  dikontak  telephone  nasabah  tersebut  juga  tidak  dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor:  S-72  /  NB  .213  /  2019,  tanggal  12  Februari  2019  perihal  perintah  pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.
Ketiga,  bahwa  yang  diperbolehkan  oleh  perusahaan FinTech hanya  untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. Keempat, bahwa untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (Terdakwa) dibagian desk collection PT. VEGA DATA INDONESIA dalam proses  penagihan  terhadap  nasabah  tidak  diperkenankan  menggunakan  kekerasan  fisik dan  mental  karena  telah  diatur  oleh  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  bersama  Indonesia (AFPI)  dalam  Buku  Pedoman  Perilaku  Pemberian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.
Dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:
1. Kesatu:  Pasal  45  ayat  (3)  Jo.  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; atau
2. Kedua:  Pasal  45  ayat  (4)  Jo.  Pasal  27  ayat  (4)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; atau
3. Ketiga: Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; atau
4. Keempat: Pasal 368 ayat (1) KUHP; atau
5. Kelima: Pasal 310 ayat (1) KUHP; atau - Keenam: Pasal 311 ayat (1) KUHP.
Untuk  itu,  karena  Terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  alternatif  maka  Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:
1. Setiap orang;
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  telah  dihadirkan  dipersidangan  oleh Penuntut  Umum  seseorang  bernama  DEDE  SUPARDI  Bin  H.  SUPRIADI, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim  tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan  identitas  Terdakwa sebagaimana yang  tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa  Terdakwa  yang  dimaksud  oleh  Penuntut  Umum  dalam  Surat Dakwaannya  adalah  Terdakwa  sebagaimana  yang  dihadapkan  di  depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.
2. Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
Menimbang,  bahwa  Penjelasan  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undangundang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik menjelaskan sebagai berikut:
Yang  dimaksud  dengan  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  kepada  banyak  Orang  atau  berbagai  pihak  melalui  Sistem Elektronik.
Yang  dimaksud  dengan  “mentransmisikan”  adalah  mengirimkan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Eletronik  yang  ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
Yang  dimaksud  dengan  “membuat  dapat  diakses”  adalah  semua perbuatan  lain  selain  mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui Sistem  Elektronik  yang  menyebabkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya (vide: Pasal 1 angka 1 UU ITE);
Menimbang,  bahwa  pengertian  Dokumen  Elektronik  adalah  setiap Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 angka 1 UU ITE);
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  persesuaian  keterangan  Saksi  BAYU PRASETYA,  keterangan  Saksi  AGUS  RIFAID,  keterangan  Saksi  INDRA KRISTIAN  SILALAHI,  keterangan  Saksi  MARYANA  dan  keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
Bahwa  dalam  penagihan  terkait  keterlambatan  Saksi  BAYU PRASETYA  membayar  IPANK  (nama  samaran  dari  Terdakwa  DEDE SUPARDI)  pernah  menggunakan  kata-kata yang  kasar  dan menggunakan kata- kata ancaman ke diri Saksi BAYU PRASETYA dan keluarga Saksi BAYU PRASETYA;
Bahwa  kata-kata  kasar  yang  digunakan  IPANK  (nama  samaran  dari Terdakwa  DEDE  SUPARDI)  dalam  menagih  seperti:  "Bajingan  lo, buruan bayar, anjing lo, kelamaan bayarnya, eh goblok lo”;
Bahwa adapun yang  menggunakan kata-kata  ancaman yang digunakan oleh saudara IPANK (nama samaran dari Terdakwa DEDE SUPARDI) dalam menagih seperti: “Awas lo, keluarga lo gua habisin semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua”; Bahwa kata-kata kasar dan kata-kata ancaman  tersebut digunakan oleh
IPANK  yang  mengaku  dari  aplikasi  KASCAS  dikirim  melalui  pesan whatsapp dan pesan suara whatsapp.
Menimbang, bahwa perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik”  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  oleh Terdakwa DEDE SUPARDI dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp  menggunakan  Handphone  Terdakwa  DEDE  SUPARDI  (1  (satu) unit  HP  Realme  warna  merah  biru  Nomor  SIM  Card  081546121647)  yang dikirim ke Handphone Saksi BAYU PRASETYA (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32  warna  hitam  Nomor  SIM  Card  087739425001),  dengan  maksud  dan tujuan agar Saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman online di aplikasi KASCAS (milik PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA).
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau  pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
Menimbang,  bahwa  Penjelasan  Pasal  27  ayat  (4)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas
Undangundang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  mengatur:  ”Ketentuan  pada  ayat  ini  mengacu  pada  ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”;
Menimbang,  bahwa  ketentuan  pidana  mengenai  Pemerasam  dam pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 368 sampai dengan Pasal 371;
Menimbang,  bahwa  Pasal  368  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (“KUHP”)  mengatur: Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapuskan piutang,  diancam  karena  pemerasan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun ;
Menimbang, bahwa Pasal 369 ayat (1) KUHP mengatur: Barang siapa dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum.  dengan  ancaman  pencemaran  baik  dengan  lisan  maupun tulisan,  atau  dengan  ancaman  akan  membuka  rahasia,  memaksa  seorang supaya  memberikan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain  atau  supaya  membuat  hutang  atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  persesuaian  keterangan  Saksi  BAYU PRASETYA,  keterangan  Saksi  AGUS  RIFAID,  keterangan  Saksi  INDRA KRISTIAN  SILALAHI,  keterangan  Saksi  MARYANA  dan  keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, terungkap  adanya  muatan  pemerasan  dan  atau  pengancaman  untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI  dengan  mengirim  suara  dan  voice  note  melalui  Whatsapp menggunakan  Handphone  Terdakwa  DEDE  SUPARDI  (1  (satu)  unit  HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi BAYU PRASETYA (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan suara dan tulisan antara lain: "Awas  lo,  keluarga  lo  gua  habisin  semua,  nggak  usah  lo  bayar  setan,  yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua”;
Menimbang,  bahwa  perbuatan  tersebut  dilakukan  Terdakwa  DEDE SUPARDI  dengan  maksud  dan  tujuan  agar  Saksi  BAYU  PRASETYA membayar  hutang  atau  pinjaman  online  di  aplikasi  KASCAS  (milik  PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA);
Menimbang,  bahwa  apabila  Terdakwa  DEDE  SUPARDI  berhasil melakukan  penagihan  secara  online  tersebut  maka  Terdakwa  DEDE SUPARDI  akan  memperoleh  sejumlah  keuntungan  tertentu  yakni  berupa isentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa DEDE SUPARDI lakukan jika penagihan tersebut berhasil dan Terdakwa DEDE SUPARDI mendapat
sebesar  6  %  dari  total  penagihan  dan  diberikan  per  minggu  diluar  dari  gaji Terdakwa DEDE SUPARDI;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  maka  unsur  ke-3  (memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016) telah terpenuhi.
Hal  yang  memberatkan  tentunya  berkaitan  dengan  fakta  bahwa  perbuatan Terdakwa  dapat  meresahkan  masyarakat  dan  dapat  menimbulkan  trauma  psikhis  bagi korban  dan  keluarga  korban.  Disamping  itu  juga  terdapat  keadaan  yang  meringankan yaitu  Terdakwa  belum  pernah  dihukum;  Terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan; Terdakwa  memberikan  keterangan  secara  terus  terang;  Terdakwa  menyesali perbuatannya; dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Akhirnya, bahwa Majelis Hakim memutus dan mengadili dalam amar putusannya menyatakan  Terdakwa  DEDE  SUPARDI  Bin  H.  SUPRIADI  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua. Selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Oleh  karena  itu  pelaku  pengancaman  secara  elektronik  dapat  dikenakan  pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Elektronik
Hukum pidana, sebagai upaya terakhir, sering digunakan dalam peradilan untuk memerangi  kejahatan  ketika  tidak  ada  sarana  hukum  lain  yang  dapat  digunakan  untuk melawan  kejahatan  tersebut.  Sanksi  pidana  dapat  diartikan  sebagai  kesusahan  atau penderitaan yang ditimbulkan terhadap pidana oleh suatu perbuatan yang dilarang oleh KUHP.
Alasan  pelaku  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  kekerasan  melalui media sosial antara lain factor internal individu yang berperan penting dalam pengancaman  dengan kekerasan  dan pembunuhan melalui  media  sosial  terutama keadaan  psikologis  individu  yaitu  perasaan  tidak  terkendali  yang  diliputi  oleh  stres. situasi di lingkungan keluarga dan juga perasaan kecewa, emosi dan kelemahan dalam hubungannya dengan sisi religius seseorang. Selain itu, faktor ekonomi merupakan salah satu  faktor  terpenting  dalam  aktivitas  manusia  karena atas  dorongan tekanan  keuangan dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, sehingga pengeluaran yang tinggi seringkali menjadi alasan terjadinya kejahatan tersebut.
Ada  juga  faktor  eksternal  yang  memiliki  pengaruh  penting  yaitu  faktor lingkungan.  Lingkungan  dapat  memberikan  contoh  dan  teladan  yang  kurang  baik  bagi sebagian orang dalam gaya hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, pertengkaran  antara seseorang dengan orang yang lain dalam urusan asmara  pun dapat
berujung  pada  ancaman  kekerasan  dan  kematian.  Ancaman  itu  sendiri  dapat  berupa kekerasan verbal, dimana pelakunya menggunakan nada mengancam, yang bisa menjadi awal dari kekerasan fisik bahkan pembunuhan. Selain itu yang menjadi sama pentingnya adalah fakta bahwa ketidaktahuan umum tentang penggunaan media sosial.
Penegakan  salah  satu  upaya  untuk  menangani  pelanggaran  dengan  baik, memuaskan  rasa  keadilan  dan  efektif.  Berkenaan  dengan  pengelolaan  sarana  yang berbeda sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana demonstrasi, sebagai sarana pidana dan non pidana, yang dapat dikoordinasikan satu sama lain.
Penegakan  hukum  sendiri  harus  diartikan  dalam  kerangka  tiga  konsep,  di antaranya;  Pertama,  konsep  penegakan  hukum  total (total  enforcement  concept) yang menuntut  agar  semua  nilai  di  balik  norma  hukum  ditegakkan  tanpa  kecuali.  Kedua, konsep penegakan penuh yang mengakui bahwa konsep total perlu dibatasi oleh hukum acara  dan  sebagainya  untuk  perlindungan  kepentingan  individu.  Ketiga,  konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik terkait infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas legislasi maupun kurangnya partisipasi masyarakat. 17
Penegakan  hukum  pidana  cara  paling  umum  dalam  menjalankan  hukum  untuk mengetahui apa yang sah dan apa yang ilegal dalam kehidupan masyarakat, mencari tahu kegiatan  mana  yang  dapat  ditolak  oleh  pengaturan  peraturan  pidana  materiil,  dan pedoman  kegiatan  dan  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  kelancaran  eksekusi  hukum baik  ketika  demonstrasi  yang  melanggar  hukum  terjadi  sesuai  pengaturan  peraturan pidana formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pengancaman  adalah  jenis  perbuatan  salah  yang  secara  tidak  langsung mengancam atau mengagetkan seseorang sehingga menjadi resah, stres, dan canggung. Pengancaman  adalah  demonstrasi  ilegal  yang  dikenal  sebagai  pelanggaran  hukum. Mengancam  bukan  hanya  melalui  kontak  langsung  dan  dalam  beberapa  kasus,  banyak melalui  media  virtual  muncul  untuk  membuat  objek  kesalahan.  Dari  objek  kesalahan tersebut  para  pembuat  ancaman  melakukan  perbuatanya  dengan  cara  individu  maupun kelompok untuk melakukan perbuatan jahat. Pelaku pengancaman susah untuk dikenali terkadang ada juga pakai akun media sosial palsu atau (fake) terkait hal ini banyak macam korban  yang  sulit  untuk  melakukan  laporan  ataupun  aduan  kepada  pihak  kepolisian. Pengancaman  diselesaikan  dengan  mudah,  tetapi  Pengancaman  juga  pada  periode  ini dapat  melalui  tahap  lanjut,  misalnya,  aplikasi  yang  dapat  diakses  di  ponsel,  aplikasi berbasis portabel, catatan suara, telepon, dan panggilan video. Bukan hanya karena itu, bahaya  juga  dapat  ditawarkan  melalui  ucapan  seseorang.  Ancaman  kekerasan  adalah akibat  dari  demonstrasi  paksaan  dengan  menggunakan  cara-cara  kasar  atau  bahaya kekejaman, yaitu individu tertentu memberikan barang, individu memberikan kewajiban, individu  mengabaikan  piutang,  dan  unsur  emosional  yang  tergabung  dengan  tujuan membantu diri sendiri atau orang lain dan ilegal.
Pelaku kejahatan adalah kekecewaan yang mendalam, khususnya individu yang lalai meminta maaf atas aktivitasnya, kemudian lepas kendali menjadi cara hidup yang menyimpang dari standar. Perbuatan kejahatan adalah keanehan sosial yang biasa terjadi di masyarakat umum. Beberapa kesalahan atau cara berperilaku yang merosot didorong
17 Kiki  Andrian,  Ifahda  Pratama  Hapsari  dan  Dodi  Jaya  Wardana.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Jurnal Justitia. Vol. 7 (1). hal. 274.
oleh  keadaan  sosial-sosial  dari  area  lokal  terdekat.  Perbuatan  salah  bukan  lagi  sesuatu yang harus ditakuti atau dijauhi, melainkan dipuja dan didekatkan.
Faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  pengancaman  dengan  kekerasan  melalui media sosial yaitu faktor sara dan fasilitas juga berdampak pada era globalisasi seperti sekarang  ini,  selain  itu  juga  mempengaruhi  pesatnya  perkembangan  media  elektronik, khususnya media sosial atau website sehingga penyebaran data lebih mudah, cepat dan lebih  berhasil  untuk  diperoleh;  faktor  ekologis;  faktor  kesedihan;  faktor  individu  itu sendiri  (batin)  unsur  mental  individu  itu  sendiri  juga  dapat  menyebabkan  pelanggaran seperti  dekat  dengan  rumah,  sakit  hati  dengan  yang  bersangkutan,  dendam;  dan ketidaktahuan  publik  juga  merupakan  penyebab  kesalahan  dan  bahaya  melalui  sosial media. Ketidaktahuan publik disini penyebab utama dalam peredaran berita viral dengan hal  ini  yang  menyebabkam  bahwa  pada  dasarnya  ada  banyak  elemen  yang  menjadi pendorong utama dalam melakukan kompromi kejahatan melalui media virtual dimana variabel ini muncul secara kontras untuk setiap orang dan melihat keadaan yang dialami oleh pelaku kejahatan.
Faktor  internal  individu  dalam  terang  cukup  tua,  orientasi,  terutama  kondisi mental individu, khususnya kekuatan yang tidak terkendali yang tidak wajar mengingat pelakunya merasa terluka karena pelakunya mencari pilihan dengan yang berbeda untuk melakukan kesalahan dan ada selain itu di zaman yang semakin maju ini merujuk pada beberapa  faktor  penyebab  bahaya  melalui  media  sosial,  antara  lain  faktor  teknologi; faktor  gaya  hidup  atau  modernisasi;  dan  faktor  kurangnya  kontrol  sosial  serta  faktor sarana  dan  fasilitas  yang  ada  sangat  memaksa  dalam  mendukung  perbuatan-perbuatan tersebut.
Sehingga,  penegakan  hukum  terhadap  pengancaman  secara  elektronik  dapat dilihat pada beberapa pengaturan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:
1. Pasal  45  ayat  (4)  Jo.  Pasal  27  ayat  (4)  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/  atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau  pengancaman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008:
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman.”
2. Pasal  45  ayat  (3)  Jo. Pasal  27  ayat  (3)  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4  (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008:
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
3. Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau  denda  paling  banyak  Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah).”
Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008: “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
Selanjutnya  dalam  rangka  penegakan  hukum  non-penal  masyarakat  tentu memiliki  peran,  diantaranya  masyarakat  dapat  berperan  meningkatkan  pemanfaatan Teknologi  Informasi  melalui  penggunaan  dan  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  dan Transaksi  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  UU  ITE.  Selain  itu  peran  masyarakat tersebut  dapat  diselenggarakan  melalui  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  yang mana dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Selain  masyarakat  tentunya  juga  Pemerintah,  dalam  hal  penegakan  UU  ITE Pemerintah  memfasilitasi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan.  Selain  itu,  Pemerintah  wajib  melakukan pencegahan  penyebarluasan  dan  penggunaan  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan  akses  dan/atau  memerintahkan  kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik untuk  melakukan  pemutusan  akses  terhadap  Informasi  Elektronik  dan/  atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  hukum.  Dalam  menunjang  peran tersebut,  Pemerintah  menetapkan  instansi  atau  institusi  yang  memiliki  data  elektronik strategis  yang  wajib  dilindungi  dan  Instansi  atau  institusi  tersebut  harus  membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat
data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Selain itu, Instansi atau institusi lain membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  seorang  pelaku  adalah  bentuk  untuk  menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, bahwa pelaku Dede Supardi melakukan pengancaman secara elektronik dalam melakukan penagihan secara online kepada  Mahdi  Ibrahim.  Jika  penagihan  tersebut  berhasil  dilakukan  maka  Dede Supardi akan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan dan mendapat sebesar 6 % dari total penagihan dan diberikan per minggu diluar  dari  gaji.  Adanya  ancaman  dengan  mengatakan  “saya  datang,  bayar  utang  atau transfer”, dan mengancam Mahdi Ibrahim dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada  bukti  bayar,  Dede  Supardi  akan  menelpon/  menghubungi  keluarga  Mahdi  Ibrahim dan  menelepon/  menghubungi  refrensi  terhadap  kontak  telepon  teman  yang  telah diberikan  Mahdi  Ibrahim  saat  melengkapi  persyaratan  pinjaman  tersebut,  yang  mana ancaman  tersebut  yaitu  memberitahukan  bilamana  Mahdi  Ibrahim  mempunyai  hutang namun  tidak  membayarnya.  Selanjutnya  karena  Dede  Supardi  telah  menelpon/ menghubungi keluarga Mahdi Ibrahim dan teman-teman Mahdi Ibrahim. Padahal, untuk menjadi perusahaan FinTech yang diperbolehkan hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location  an  GSM  -  IMEI)  dan  mikrofone,  selain  3  (tiga)  akses  tersebut  tidak diperbolehkan. Namun tindakan yang dilakukan oleh karyawan dibagian desk collection PT.  VEGA  DATA  INDONESIA  dalam  proses  penagihan  terhadap  nasabah  tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  Secara  Bertanggung Jawab  pada  bulan  Nopember  2018.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pengancaman  secara  elektronik  dapat  merujuk  pada  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, hal ini merupakan penegakan hukum penal yang mana jika terdapat suatu laporan/pengaduan sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia merespon dan segera  menangani  dengan  cara  pengumpulan  bukti-bukti  yang  mendukung  guna penegakan hukum yang cepat dan terstruktur. Selain itu, pentingnya peran Masyarakat dan  Pemerintah  sebagai  penegakan  hukum  non-pneal  dalam  kaitannya  tindak  pidana pengancaman secara elektronik perlu diperkuat kembali untuk menumbuhkan rasa saling tolong  menolong  apabila  terdapat  setiap  orang  yang  mengalami  permasalahan  dengan penyedia pinjaman online .
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menciptakan lingkungan dunia maya yang aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan mencegah bocornya data nomor telepon seluler setiap orang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh para  pelaku  tindak  pidana  untuk  mengirim  pesan  spam  yang  isinya  adalah  penawaran pinjaman  online  dengan  jaminan  mudah  dan  cepat.  Penanganan  kasus-kasus pengancaman  secara  elektronik  pun  harus  benar-benar  dapat  menimbulkan  kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian,  Kiki.,  Ifahda  Pratama  Hapsari  dan  Dodi  Jaya  Wardana.  (2022).  Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Jurnal Justitia. Vol. 7 (1).
Atmaja,  Singgih.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid. Sus/2015). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Ayu, Ananthia. Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar. (2019). Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi .
Edrisy,  Fikma  Ibrahim.  (2019).  Pengantar  Hukum  Siber.  Lampung:  Sai  Wawai Publshing, IAIN Metro.
Gustiar,  Muhammad  Andi.,  Dian  Alan  Setiawan.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana Bagi  Pelaku  Pengancaman  Kekerasan  Oleh  Desk  Collection  Pinjaman  Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Eletronik.  Pp. 1149–56 in Bandung Conference Series: Law Studies . Vol. 2. Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Muhammad, Abdulkadir dalam Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). FAQ: Kategori Umum. Diakses pada 10 Oktober 2023, https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023 , Diakses pada 10 Oktober 2023. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di
%20OJK%20per%209%20Oktober%202023.pdf
Otoritas Jasa Keungan. (2023). Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 7 Juli  2023. Diakses  pada  10  Oktober  2023. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital- Kreasi- (Jombingo)/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEG AL%208%20JULI%202023.pdf
Puschmann, Thomas.  (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering 59: 69–76.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Sesar, Matheus Josia. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan/Atau Pengancaman  Yang  Dilakukan  Melalui  Media  Elektronik. Medan:  Repository Universitas HKBP Nommensen.
Sudaryo,  S  E  Yoyo.,  et  al.,  (2020). Digital  Marketing  Dan  Fintech  Di  Indonesia. Surabaya: Penerbit Andi.
Tim  Hukumonline.  (2022). Pasal  Pengancaman  di  Media  Elektronik  dan  Cara Melaporkannya. Diakses pada 10 Oktober 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pengancaman-dan-cara- melaporkannya-lt62afff4751dcb/
Utami,  Fidyah  Faramita.,  Andi  Nurul  Isnawidiawinarti  Achmad.  (2023).  Penegakan Hukum  Bagi  Desk  Collection  Fintech  Lending  Ilegal  Yang  Berimplikasi  Tindak Pidana. Wajah Hukum 7, No. 1 (2023): 99–108. Waluyo, Bambang.  (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.