## PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN
e-ISSN: 2621-8119
DOI : https://doi.org/10.46774/ pptk.v6i2.543

## Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pendirian Rumah Restorative Justice Pada Tingkat Desa di Kabupaten Madiun
Implementation of Policy Innovation for the Establishment of Restorative Justice Houses at the Village Level in Madiun Regency
Kantrey Sugiarto 1* , Lulus Udjiwati 2 , Khoyrul Anwar 3 1,2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Soerjo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia
3 Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Soerjo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia
* Korespondensi Penulis: Phone:  +6285646600010, e-mail:  kantrey23@gmail.com

## ABSTRACT
One of the regions that has implemented restorative justice policy  innovation is Madiun Regency. This policy aims to be an alternative to solving criminal cases at  the  village  level  through  deliberation.  This  study  aims  to  determine  the prospects  for  implementing  policy  innovations  for  the  establishment  of restorative  justice  houses  in  Madiun  Regency.  This  study  used  a  qualitative descriptive approach. Data analysis is carried out interactively through (a) data collection;  (b)  data  assessment;  (c)  interpretation  of  data;  and  (d)  data inference.  The  results  showed  that:  (1)  restorative  justice  houses  in  Madiun Regency  can  be  implemented  properly  at  the  village  level,  taking  into  account the  conditions  of  cases  and  perpetrators;  (2)  Taking  case  resolution  can  be through the restorative justice house is the desire to  reconcile  and cases in  the category  of  not  minor  crimes,  with  a  deliberative  mediation  process;  3) Restorative justice houses are also implemented based on restoring losses, both losses  suffered  by  victims  and  losses  borne  by  the  community;  4)  The implementation of restorative justice policy can be said to have been carried out ideally, involving at least three stakeholders, namely, victims, perpetrators, and civil society or society in determining the resolution of cases.
Keywords: jawa timur, madiun, policy innovation, restorative justice house

## ABSTRAK
Salah  satu  daerah  di  Jawa  Timur  yang  telah  menerapkan  inovasi  kebijakan restorative justice adalah Kabupaten Madiun. Kebijakan ini bertujuan agar dapat menjadi  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ditingkat  desa  melalui dialog  dan  musyawarah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana prospek  pelaksanaan  inovasi  kebijakan  pendirian  rumah restorative  justice di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisa  data  dilakukan  secara  interaktif  melalui:  pengumpulan  data,  penilaian data,  interpretasi  data,  dan  penyimpulan  data.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa: rumah restorative justice di Kabupaten Madiun dapat diimplementasikan dengan  baik  pada  tingkat  desa  dengan  mempertimbangkan  kondisi  kasus  dan pelaku,  Pengambilan  keputusan  untuk  penyelesaian  kasus  melalui  rumah restorative justice ialah karena adanya keinginan berdamai para pihak dan kasus dalam  pidana  kategori  tidak  pidana  ringan  dengan  proses  mediasi  secara musyawarah,  Rumah restorative  justice juga  dilaksanakan  berdasarkan pemulihkan kerugian, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan restorative justice dapat  dikatakan  telah  terlaksana  secara  ideal  yaitu  melibatkan  sedikitnya  tiga pokok pemangku kepentingan diantaranya korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara.
Kata kunci: inovasi kebijakan, jawa timur, madiun, rumah r estorative justice
Diterima : 23 Juni 2023
Direvisi : 28 November 2023
Diterbitkan : 30 Desember 2023
This is an open access article under the CC BY-SA license ( https://creativecommons.org /licenses/by-sa/4.0 )
PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal ( https://sinta.kemdikbud.go.i d/journals/profile/7050 )

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  standar  kaidah  yang mengatur  perilaku  manusia  yang  dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mencapai kesamaan  nilai  dan  norma,  serta  sebagai upaya  untuk  membuat  keteraturan  sosial dan  tidak  melegitimasi  segala  jenis  tindak kejahatan  (Purwoleksono,  Didik  Endro 2015).  Sehingga,  hukum  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  mengatur kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Dalam perkembangan peristiwa yang sedang  berlangsung  saat  ini,  hukum  di Indonesia  mulai  kehilangan  kepercayaan dari masyarakat, bahkan cenderung berada pada  titik  terendahnya  (Ali,  Achmad 2018).  Penilaian  tersebut  terjadi  karena praktik  peradilan  pidana  konvensional dianggap  telah  lalai  untuk  menentukan masalah  karena  hanya  terletak  pada pemberian hukuman bagi para pelaku saja, tanpa memperhatikan hak-hak pihak korban dan cenderung berkali-kali terabaikan  (Ali,  Achmad  2018).  Seperti hukuman fisik, mental, sosial dan ekonomi yang  diputuskan  untuk  pelaku  criminal, tentu  tidak  akan  membawa  keuntungan apapun  bagi  pihak  korban,  selain  hanya sekedar  pembalasan  emosial  saja  (Ruslan, Muhamad  Faisal  &  Durahman,  Dani 2021).  Sehingga  secara  empiris  dapat dikatakan  bahwa  sistem  penghukuman  itu sama  sekali  tidak  efektif  untuk  dilakukan saat ini.
Uraian diatas ialah sedikit menggambarkan  tentang  adanya  disparitas antara  harapan  dan  kenyataan  pada penegakkan  hukum  di  Indonesia.  Maka, kerangka  penegakan  hukum (criminal justice  system) harus  dikaji  untuk  melihat kepentingan  yang  lebih  luas  yang  tidak hanya  berpusat  pada  pembalasan  terhadap pelaku  tindak  pidana,  tetapi  perlu  juga untuk  memfokuskan  pada  kepentingan korban dari tindak pidana.
Langkah nyata, strategis dan inovatif perlu  dibangun  untuk  mengembalikan fungsi dan tujuan hukum bagi masyarakat. Salah  satu  langkah  yang  saat  ini  dapat
dilakukan  ialah  dengan  cara  melakukan reorientasi  pada  kebijakan  dan  tujuan hukum  itu  sendiri.  Hukum  harus  lebih diarahkan  pada  kemanfaatan  dan  didorong pada upaya melakukan rehabilitasi, reintegrasi,  dan  pemberdayaan  social. Salah  satunya  ialah  melalui  inovasi kebijakan restorative justice (Ali, Achmad 2018).
Inovasi kebijakan (policy innovation) adalah  suatu  inisiatif  pada  penciptaan kebijakan  baru  atau  dapat  pula  diartikan bahwa  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan pada  prinsipnya  dapat  membuat  sesuatu terobosan  yang  baru.  Sehingga  dalam konteks  penulisan  ini,  inovasi  kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan restorative justice, yaitu suatu respons dan kritik  terhadap  praktik  sistem  peradilan konvensional  yang  telah  terbukti  tidak cukup efektif dalam menyelesaikan masalah pidana (Syaufi, Ahmad 2020).
Konsep  dari  penyelesaian  masalah pidana  dengan  pendekatan restorative justice ialah:  (1)  memusatkan  perhatian pada  pemulihan  pihak  korban,  baik  secara lahir  maupun  batin;  (2)  mendesak  pelaku untuk  bersedia  mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban; (3)
mengedepankan proses dialog, mediasi dan musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan; (4) secara akurat dan proporsional menempatkan  kerugian  yang  dialami  oleh pihak korban; (5)
mencegah berkembangnya atau terulangnya pelanggaran  baru  yang  dilakukan  pelaku; dan  (6)  memasukkan  peran  masyarakat selama  berkoordinasi  antara  korban  dan pelaku  setelah  kejadian  (sepert:  adanya perasaan dendam satu sama lain, ketidakharmonisan  nilai  di  arena  publik (Setyawan, Bambang Sayekti 2019).
Berdasarkan  penjelasan  konsep  di atas,  dapat  dipahami  bahwa restorative justice merupakan  bantalan  yang  kuat untuk  mendapatkan  jawaban  secara  utuh atas persoalan hukum yang sedang dialami oleh  pihak  pelaku  dan  korban  yang disesuaikan  dengan  keadaan  masing- masing  pihak  tanpa  memihak  dan  tidak mengurangi  kebebasan  kedua  pihak  untuk
saling  “adu-tawar”  agar  mendapatkan  titik temu  yang  bernilai  bersama.  Artinya, restorative justice merupakan  model penanggulangan dan penyelesaian masalah kriminal  yang  terletak  pada  nilai-nilai keadilan yang sekaligus untuk
mendapatkan kesejahteraan (nilai
ekonomi).
Terkait  inovasi  kebijakan  dibidang hukum,  salah  satu  daerah  yang  telah menerapkan  inovasi  kebijakan restorative justice adalah Kabupaten Madiun.
Kebijakan ini merupakan bentuk kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kabupaten
Madiun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten  Madiun  yang  diresmikan  pada bulan  Maret  2023  dengan  nama  Rumah Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ).
Keunikan  dari  kebijakan  ini  ialah  Rumah Keadilan  Restoratif  dibangun  di  tingkat desa/kelurahan  di  221  desa  yang  tersebar di  seluruh  wilayah  kecamatan  Kabupaten Madiun. Kebijakan  ini  dibentuk  di tingkatan  desa/kelurahan  dengan  tujuan agar  dapat  menjadi  alternatif  penyelesaian kasus  pidana  yang  lebih  efektif  atau sebagai  upaya  untuk  mencegah  masalah hukum  dan  administrasi  pemerintahan  di tingkat desa.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan  problematika  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  inovasi kebijakan Rumah Keadilan Restoratif pada tingkat desa di Kabupaten Madiun?

## METODE PENELITIAN
Peneliti  memilih  lokasi  penelitian  di Kabupaten Madiun karena sejak kebijakan ini  diluncurkan  belum  ada  satupun penelitian  yang  membahas  tentang  inovasi kebijakan  Rumah  Keadilan  Restoratif di Kabupaten  Madiun.  Sehingga  penelitian ini  termasuk  penelitian  pertama  yang membahas  tema  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan  pada  bulan  April  2023  sampai Juni 2023.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskripsitif kualitatif karena
peneliti ingin
mengungkapkan  kejadian  atau  fakta  yang sebenarnya  sedang  terjadi  saat  penelitian ini  berlangsung  dilakukan  (Sugiono  & Setiyawarni  2018).  Peneliti  menentukan lokasi  penelitian  dengan  cara purposive . Purposive merupakan  pemilihan  lokasi secara sengaja dipilih atas dasar pertimbangan  peneliti  yang  menganggap kriteria  yang  dikehendaki  telah  ada  dalam lokasi  tersebut.  Kriteria  yang  dimaksud adalah  adanya  kejadian  pidana  yang diproses  secara restorative  justice di  desa tersebut.  Jumlah  titik  pengambilan  sampel lokasi  penelitian  berjumlah  2  titik  dengan lokasi  yang  beda  yaitu  di  Desa  Muneng Kecamatan  Pilangkenceng  dan  Desa  Simo Kecamatan Balerejo.
Untuk  teknik  penentuan  informan juga  dilakukan  secara purposive  sampling yaitu informan ditentukan dengan pertimbangan  tertentu,  sehingga  dalam penelitian  ini  terdapat  informan  kunci sejumlah  2  orang.  Informan  kunci  dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Muneng dan Kepala Desa Simo sebagai penanggungjawab  utama  Rumah  Keadilan
Restoratif di desanya masing-masing.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan analisis data dilakukan secara interaktif melalui: pengumpulan data, penilaian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meningkatnya  angka  kriminalitas  di Kabupaten Madiun  menjadi suatu masalah sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  saat ini.  Bentuk  kriminalitas  yang  terjadi  di Kabupaten Madiun saat ini cukup beragam seperti:  pencurian,  pembegalan,  narkoba, perkelahian, pengeroyokan, bahkan pembunuhan  dan  masih  banyak  lagi lainnya.  Tentunya,  aksi  kriminalitas  yang banyak  terjadi  menjadikan  masyarakat Kabupaten Madiun merasa tidak aman dan was-was ketika menjalankan aktivitas.
Kriminalitas  di  Kabupaten  Madiun meningkat tajam jika melihat perbandingan antara  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2021 dengan  tahun  2022.  Berikut  data  yang
menunjukkan  terjadinya  kenaikan  angka kriminalitas di Kabupaten Madiun
(Ristanto, Hengky 2023): Tabel 1 . Angka Kriminalitas Kabupaten Madiun. Jenis Pidana Tahun 2021 Tahun 2022 Jumlah Tersangka Pidana Umum 175 194 195 Narkoba 45 58 63 Pidana Ringan 425 938 1341
Meningkatnya  jumlah  kasus  pidana di Kabupaten Madiun di atas menyebabkan pula  semakin  meningkatnya  kasus  yang harus  ditangani  oleh  pihak  Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kabupaten  Madiun.  Hal  ini  pula  yang mendasari  berbagai pihak  untuk mendesak adanya  suatu  penyelesaian  alternatif  atau inovasi  untuk  penyelesaian  kasus  tindak pidana,  khususnya  pada  tindak  pidana ringan  (Tipiring)  yang  kian  meningkat. Terkait  hal  tersebut,  Jehezkiel  Devy Sudarso  selaku  Wakil  Kepala  Kejaksaan Tinggi  Jawa  Timur  dalam  wawancaranya menjelaskan  bahwa  Kejaksaan  Negeri Madiun  telah  mengajukan  permohonan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar di Kabupaten Madiun juga didirikan rumah restorative  justice seperti  di  Kabupaten lainnya  mengingat  setiap  tahun  semakin meningkatnya  jumlah  kasus  tindak  pidana ringan yang sebenarnya dapat  diselesaikan secara restorative  justice .  Maka atas  dasar pertimbangan  tersebut,  Kejati  Jawa  Timur mengabulkan  permohonan  tersebut  dan diresmikan  pada  tanggal  20  Maret  2023 yang lalu (Wawancara, 4 April 2023).
Keberadaan rumah restorative justice di  Kabupaten  Madiun  tentu  menjadi  angin segar  bagi  pencari  keadilan  dalam  kasus tindak pidana ringan. Seperti yang disampaikan  oleh  Jehezkiel  Devy  Sudarso bahwa  rumah  keadilan  restoratif  yang  ada di  tingkat  desa,  akan  dapat  digunakan sebagai alternatif efektif dalam penyelesaian  kasus-kasus  tindak  pidana ringan  di  luar  pengadilan.  Di  mana  sistem penegakan  hukum  di  rumah restorative justice ini  akan  berpusat  pada  proses
musyawarah  mediasi  dengan  melibatkan beberapa pihak untuk menciptakan kesepakatan  penyelesaian  kasus  secara tenang dengan menekankan pada pemulihan  kerugian  antara  korban  dan pelaku  dan  masyarakat  yang  terdampak atas  terjadinya  tindak  pidana  tersebut (Wawancara, 30 Maret 2023).
Andi  Irfan  Syafrudin  selaku  Kepala Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Madiun menjelaskan  bahwa  Rumah restorative justice yang  telah  dibangun  adalah  suatu gagasan untuk menanggulangi dan menyelesaikan suatu kesalahan atau perkara  pidana  tertentu  (Tipiring)  yang mengikutsertakan  semua  pihak  secara  erat dan  aktif  untuk  saling  mencari  jawaban pemecahan  masalah  perkara  pidana  yang sedang  terjadi,  dan  sekaligus  mencari strategi untuk menghadapi atau menanggulangi  kejadian-kejadian  yang mungkin  akan  terjadi  setelah  selesainya perkara pidana tersebut. Sehingga, penyelesaian perkara pidana tertentu (Tipiring)  tersebut  hanya  cukup  dilakukan ditingkat  desa  saja,  tanpa  harus  melalui proses  pengadilan.  Sehingga,  dengan adanya  rumah restorative  justice ini diharapkan  dapat  menjadi  wadah  dialog bagi masyarakat Madiun untuk bermediasi atau  bermusyawarah  untuk  mufakat  jika ada  kasus  yang  perlu  diselesaikan  untuk mencapai  kesepakatan  (Wawancara,  10 April 2023).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  dari inovasi kebijakan pendirian rumah restorative  justice pada  tingkat  desa  yang ada  di  Kabupaten  Madiun.  Maka  untuk
menjawab  rumusan  masalah  tersebut, peneliti melakukan penelitian di desa yang ada  di  Kabupaten  Madiun  yang  telah melaksanakan penyelesaian perkara pidana ringan  melalui  rumah restorative  justice yang ada di desanya.
Berdasarkan  informasi  yang  peneliti dapatkan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun bahwa dalam rentang waktu antara bulan  April  2023  sampai  bulan  Juni  2023 terdapat  2  desa  yang  telah  melaksanakan penyelesaian  kasus  pidana  ringan  melalui rumah restorative  justice yaitu  Desa Muneng  Kecamatan  Pilangkenceng  dan Desa Simo Kecamatan Balerjo.

## Rumah restorative justice Desa Muneng
Pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu di Desa Muneng telah terjadi tindak pidana  pencurian  ayam  yang  dilakukan oleh  seorang  anak  di  bawah  umur  (14 tahun).  Dalam  menangani  kasus  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  pencurian tersebut,  Pemerintah  Desa    Muneng Bersama  Kepolisian,  warga  masyarakat desa dan pihak korban, telah bersepakat untuk  menyelesaikan  kasus  pencurian ayam tersebut melalui rumah
restorative  justice yang  ada  di  Desa
Muneng. Kepala Desa Muneng menjelaskan bahwa pengambilan keputusan  penyelesaian  kasus  pidana pencurian  ayam  oleh  anak  melalui rumah restorative justice dengan berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: 1) pencurian  ayam  masih termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana ringan,  2)  si  pelaku  baru  pertama  kali melakukan  pencurian,  3)  pelaku  anak dibawah  umur  adalah  pribadi  yang masih  labil,  4)  pelaku  anak  yang  masih membutuhkan rasa aman dan perlindungan, sehingga diupayakan dihindarkan dari pengadilan formal, dan 5)  menghindarkan  stigma  anak-anak sebagai narapidana. Beberapa hal tersebutlah  yang  dijadikan  dasar  untuk mengambil kebijakan agar penyelesaian kasus  pencurian  ayam  yang  dilakukan oleh  anak  tersebut  cukup  diselesaikan
melalui  rumah restorative  justice yang ada  di  desa  (Wawancara,  17  April 2023).
Terkait  proses  penyelesaiannya,
Kepala  Desa  Muneng  menjelaskan bahwa  penyelesaian  kasus  pencurian ayam  oleh  anak  dilakukan  secara musyawarah  dan  mediasi  semua  pihak. Proses  musyawarah  dan  media  turut menghadirkan  pihak  korban,  pihak pelaku beserta keluarganya, dan masyarakat  setempat  untuk  Bersama- sama bermusyawarah sesuai adat kebiasaan  untuk  mencapai kesepakatan. Selain  itu,  dalam  penyelesaian  kasus tersebut juga melibatkan pihak Bhabinkamtibmas dan Pemerintah Desa yang  berfungsi  sebagai  mediator  dan fasilitator  untuk  menjebatani  kedua belah  pihak  agar  dapat  mencapai kesepakatan  para  pihak.  Pihak  korban bersepakat  untuk  memaafkan  pelaku, dan  pihak  pelaku  bersepakat  untuk memulihkan  atau  memberi segala kerugian  yang  dialami  oleh  korban  atas peristiwa  pencurian  yang  dilakukannya (Wawancara, 17 April 2023).
Dalam  musyawarah  mediasi  yang telah dilakukan dapat diambil kesepakatan  oleh  semua  pihak  yang hadir  bahwa  pelaku  dapat  dimaafkan namun  tetap  diberikan  sanksi  berupa sanksi  peringatan  formal,  diantaranya: 1)  pelaku  anak  diserahkan  kembali kepada  orang  tua;  2)  pelaku  anak meminta  maaf  dimuka  umum  peserta musyawarah; 3) membuat surat pernyataan  tidak  akan  mengulangi;  4) Warga  ikut  membantu  rehabilitasi psikososial  bagi  pelaku  anak  (tidak dibully);  dan  4)  pihak  keluarga  pelaku membayarkan  sejumlah  ganti  rugi kepada  pihak  korban  sesuai  yang disepakati (Wawancara, 17 April 2023).

## Rumah restorative justice Desa Simo
Pada  tanggal  5  Mei  2023  telah terjadi kasus penganiayaan yang dilatarbelakangi saling ejek antar anggota  perguruan  pencak  silat.  Pelaku berjumlah 2 orang dan korban
berjumlah  1  orang,  yang  mana  mereka semua  baik  pelaku  maupun  korban sama-sama  masih  dibawah  umur.  Atas kasus  penganiayaan  tersebut,  Kepala Desa Simo dalam wawancaranya menjelaskan  bahwa  penyelesaian  kasus penganiayaan  disepakati  oleh  kedua belah  pihak  untuk  diselesaikan  secara kekeluargaan melalui rumah restorative justice Desa Simo dengan pertimbangan bahwa  kedua  pelaku  dan  korban merupakan  sama-sama  warga  Desa Simo  dan  semua  masih  dibawah  umur (Wawancara, 4 Mei 2023).
Terkait  proses  penyelesaiannya, Kepala Desa Simo menjelaskan bahwa penyelesaian  kasus  dilakukan  dengan cara  musyawarah  dan  mediasi  yang prosesnya melibatkan Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas yang bertugas di  desa,  para  keluarga  dari  kedua pihak  dan  masyarakat  setempat.  Saat proses  mediasi,  Pemerintah  Desa  dan Bhabinkamtibmas  memposisikan  diri sebagai  mediator  dan  masyarakat setempat  sebagai  saksi sekaligus memberikan
masukan penyelesaiannya  (Wawancara,  4  Mei 2023).
Lebih  lanjut,  Kepala  Desa  Simo juga menjelaskan bahwa dalam mediasi tersebut telah diambil kesepakatan  dan  kesimpulan  bahwa:
1)  kedua  belah  pihak  membuat  surat kesepakatan  yang  berisi  permintaan maaf  dan  saling memaafkan;  2)  kedua pelaku  membuat  surat  pernyataan tidak  akan  mengulangi  perbuatan kekerasan  lagi;  3)  kedua  pelaku diberikan  sanksi  untuk  memberikan ganti  rugi  kepada  korban  untuk  biaya pengobatan;  dan  4)  kedua  pelaku wajib  lapor  dua  kali  dalam  seminggu selama satu bulan di rumah restorative justice Desa  Simo.  Menurut  Kepala Desa Simo pembuatan surat kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh pelaku  dan  korban  dengan  sejumlah saksi,  dilakukan  agar  para  pelaku berfikir  lagi  apabila  akan  mengulangi perbuatannya  dan  secara  psikologis
surat  pernyataan  itu  akan  menjadi pengingat  atau  peringatan  bagi  para pelaku  bahwa  dalam  surat  pernyataan itu terdapat pernyataan bahwa “apabila  saya  melakukan  kembali, maka  saya  bersedia  diproses  secara hukum”.  Hal  semacam  ini  dapat menimbulkan efek trauma dan edukasi bagi  pelaku  bahwa  perbuatannya adalah salah dan sebenarnya berdampak hukum bagi dirinya (Wawancara, 4 Mei 2023).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang peneliti  lakukan  baik  di  Desa  Muneng maupun di Desa Simo, peneliti berpendapat  bahwa  sudah  tepat  jika  kasus diatas  diselesaikan  secara restorative justice .  Hal  ini  karena  mempertimbangkan posisi  kasus  yang  masih  termasuk  dalam kategori  tindak  pidana  ringan  dan  juga memperhatikan kondisi pelaku yang semuanya  masih  anak  dibawah  umum, serta  para  pelaku  baru  pertama  kali melakukannya.
Pendapat peneliti juga diperkuat oleh apa  yang  disampaikan  oleh  Fahmi  bahwa syarat kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu  masalah  dapat  diselesaikan  melalui manfaat restorative  justice antara  lain:  1) pelakunya  bukan  residivis,  2)  tidak  ada keinginan jahat dari pelaku untuk melakukan  tindak  pidana,  dan  3)  ancaman penahanan  masih  dibawah  lima  tahun (Fahmi, Yusron 2023). Selain itu, diperkuat  juga  dalam  Surat  Keputusan Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum Nomor:  1691/  DJU/  SK/  PS.00/  12/  2020 tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di  Lingkungan  Peradilan  Umum, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria tertentu dan pertimbangan  tertentu  agar  suatu  kasus tindak  pidana  dapat  diselesaikan  melalui restorative  justice diantaranya:  1)  ada keinginan  untuk  bersepakat  damai;  2) pelaku belum pernah melakukan kesalahan pidana sebelumnya; 3) kasus tindak pidana dalam  kategori  ringan;  4)  peristiwa  kasus tidak  menimbulkan  dampak  serius  dan meluas;  dan  5)  pelaku  masih  dibawah umur  (Direktur  Jendral  Badan  Peradilan
Umum  2020).  Maka,  jika  ditinjau  dari syarat  agar  suatu  masalah  pidana  dapat diselesaikan secara restorative justice, maka kedua  kasus  pidana  yang  terjadi  di  Desa Muneng  maupun  di  Desa  Simo  telah memenuhi syarat-syarat tersebut.
Kemudian, jika dilihat dari sisi proses penyelesaiannya peneliti memberikan pendapat  bahwa  proses  penyelesaian  kasus tindak  pidana  ringan  baik  yang  terjadi  di Desa  Muneng  maupun  di  Desa  Simo  juga telah  menerapkan  salah  satu  asas  dari restorative  justice yaitu  Mediasi.  Dan,  juga telah berdasarkan kacamata keadilan restoratif  yaitu  pelanggaran  yang  dilakukan oleh manusia terhadap manusia, diselesaikan dengan  pendekatan  relasi  antar  manusia (Shodiqin, Akhmad 2018).
Terkait asas mediasi, Tony F. Marshall menegaskan  bahwa restorative  justice  is  a process whereby all the parties with a stake in  a  particular  offence  come  together  to resolve  collectively  how  to  deal  with  the aftermath of the offence and its implications for  the  future (Nurkasihani,  Iba  2019).  Dan United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime juga  menjelaskan  bahwa restorative  justice refers to the process of solving criminal acts (crimes)  with  concern  for  repairing  victims' losses (injuries), making perpetrators responsible  for  their  actions,  and  involving the community in resolving the conflicts that occur.  A  restorative  process  is  any  process in  which  victims  and  perpetrators  or  other individuals  or  members  of  a  community affected  by  a  crime  take  an  active  part  in resolving  problems  arising  from  the  crime with  the  help  of  a  facilitator (Candra,  Septa 2013).  Dari  kedua  penjelasan  diatas,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  penyelesaian suatu  tindak  pidana  melalui restorative justice lebih  mengutamakan  terjadinya kesepakatan  antara  pihak  yang  berperkara melalui  mediasi,  dan  pada  dasarnya  cara restorative justice disebut juga penyelesaian kasus  dalam  bentuk  mediasi  atau  dikenal dengan  istilah penal  mediation (Pradityo, Randy 2016).
Penyelesaian  kasus  tindak  pidana ringan  di  kedua  desa,  jika  dilihat  dari  sisi pengambilan  keputusan  atau  kesepakatan
jelas  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak pemerintah (pemerintah desa dan kepolisian) saja,  tetapi  juga  melibatkan  para  pihak  dan juga masyarakat setempat. Hal ini tentu telah sesuai  dengan  perspektif  konsep restorative justice , dimana perlakuan terhadap pelanggaran bukan hanya menjadi kewajiban negara  tetapi  juga  kewajiban  masyarakat juga. Karena pada dasar dan prinsipnya salah satu  tujuan  dari  diadakannya  kebijakan rumah restorative  justice ialah  untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan  kepentingan  para  pihak  dan masyarakat  terdampak  (Arafat,  Yasser 2017).  Maka  dengan  pelaksanaan  konsep restorative justice akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif  dalam  mengatasi  masalah  pelanggaran yang  sedang  terjadi. Restorarive  justice mempunyai sistem dengan tujuan akhir yaitu mencari alternatif efektif atas perkara pidana yang  dilakukan  tanpa  melakukan  hukuman pidana  dengan  memberikan  kebebasan kepada pelaku dan korban untuk melakukan mediasi  sebagai  titik  fokus  pelaksanaan keadilan yang bermanfaat (Wibowo, Rachmat Ari & Syahrin Alvi Dkk 2019).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah restorative  justice pada  tingkat  desa  yang ada  di  Kabupaten  Madiun  khususnya  di Desa  Muneng  dan  di  Desa  Simo  telah terlaksana  dengan  baik  sesuai  syarat,  asas dan tujuan restorative justice . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  jika  ditinjau dari sisi kebutuhan syarat agar suatu masalah pidana  dapat  diselesaikan  secara restorative justice kedua  kasus  pidana  tersebut  telah memenuhi  syarat,  dan  jika  ditinjau  dari  sisi proses  penyelesaiannya  kasus  tersebut  juga telah  menerapkan  asas  dari restorative justice yaitu mediasi, serta dalam penyelesaian  kasus  tersebut  juga  telah berdasarkan  kaca  mata  keadilan  restoratif yaitu  diselesaikan  dengan  pendekatan  relasi antar manusia.
Kesimpulan  hasil  penelitian  diatas, jika  peneliti  tuliskan  dalam  bentuk  tabel maka  akan  dapat  terlihat  seperti  gambar berikut:
Tabel 2. Pelaksanaan Restorative Justice. Desa Kebutuahan Syarat Steakholder Cara Peenyelesaian Muneng a. Saling bersepakat ingin damai b. Pelaku masih dibawah masih umur c. Pidana ringan d. Tidak berdampak serius
e. Ancaman dibawah 5 tahun f. Pelaku baru sekali melakukan a. Pelaku &
Keluarga
b. Korban
c. Pemdes d. Polisi e. Warga Madiasi/ Musyawarah Simo a. Saling bersepakat ingin damai b. Kedua pelaku dibawah masih umur c. Pidana ringan d. Ancaman dibawah 5 tahun e. Baru sekali melakukan a. Pelaku & Keluarga
b. Korban & Keluarga c. Pemdes d. Polisi
a. Warga
Madiasi/ Musyawarah
Telah
Terpenuhi Semua Terlibat Sesuai Asas
Selanjutnya,  peneliti juga  berpendapat bahwa  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  di dua  desa  lokasi  penelitian  ini,  nampak  juga ada karakteristik dari pelaksanaan restorative Justice yaitu adanya just peace principle dan empowerment .  Secara  definisi, just  peace principle adalah  keadilan  yang  dilandasi adanya  perdamaian  antara  pelaku,  korban, dan masyarakat dengan menerapkan pemulihan  kerusakan  kepada  mereka  yang mengalami  kerugian. Empowerment sendiri ialah  adanya  pemberdayaan  antara  korban dan  pelaku  sama-sama  memiliki  hak  yang sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pidana (Abimanyu,
Rizqullah & Mukarramah, Fanny Rifkat 2023).
Meskipun restorative  justice diadakan dalam  rangka  untuk  menegakkan  keadilan dengan  cara  memperhatikan  kepentingan para  pihak,  namun  bagaimanapun  juga konsep restorative justice
tetap menimbulkan pro kontra. Konsep restorative justice akan  memberikan  keuntungan  yang lebih  besar  bagi  pihak  pelaku  karena penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan  di luar pengadilan sehingga dapat menghindarkan dirinya dari sanksi kurungan atau  penjara.  Tetapi  bagi  pihak  korban  dan masyarakat  sekitar,  konsep restorative justice justru  cenderung  dirasa  tidak memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi kehidupan  dan  kurang  memberi  efek  jera bagi si pelaku kejahatan.
Menurut  peneliti,  inovasi  kebijakan restorative  justice adalah  satu  jenis  pilihan
saja,  bukan  suatu  keharusan  yang  wajib dilakukan. Bagaimanapun restorative justice dapat  menciptakan  pandangan  yang  dapat digunakan  dalam  merespon  suatu  tindak pidana  bagi  penegakan  hukum.  Juga  dapat menjadi  upaya  untuk  menyelesaikan  suatu kasus  kejahatan  kategori  ringan,  karena proporsi dari keadilan tidak bergantung pada pembalasan  yang  adil  dari  korban  dengan menahan  atau  memenjarakannya  dengan cukup  lama  (Wibowo,  Rachmat  Ari  & Syahrin  Alvi  Dkk  2019).  Dalam  berbagai asas  dan  model  pendekatan restorative justice ,  jalur  pertukaran  pikiran  (dialog) antara  pelaku  dan  korban  adalah  modal penting  dan  bagian  utama  dari  penerapan keadilan  ini.  Terlebih  lagi,  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  prinsip restorative justice dapat  diterapkan  untuk  mencapai keadilan  secara  kekeluargaan  dan  pihak keluarga  pelaku  mungkin  dapat  mendidik pelaku dengan lebih baik (Waluyadi 2014).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  inovasi kebijakan  pendirian  rumah restorative justice pada  tingkat  desa  yang  ada  di Kabupaten  Madiun  khususnya  di  Desa Muneng  dan  di  Desa  Simo  telah  terlaksana dengan  baik.  Kedua  contoh  kasus  telah memenuhi syarat agar suatu masalah pidana dapat diselesaikan secara restorative justice, dalam  proses  penyelesaian  kasus  juga  telah
menerapkan  salah  satu  asas  dari restorative justice yaitu mediasi, serta dalam penyelesaian  kasus  juga  telah  berdasarkan kacamata keadilan restoratif yaitu diselesaikan  dengan  pendekatan  relasi  antar manusia.  Rumah restorative  justice di Kabupaten Madiun juga dilaksanakan berdasarkan  pumulihkan  kerugian  bagi korban  maupun  kerugian  yang  ditanggung oleh  masyarakat  setempat.  Secara  umum pelaksanaan  kebijakan restorative  justice di Kabupaten  Madiun  dapat  dikatakan  telah terlaksana  secara  ideal  karena  di  dalam proses pelaksanaanya sedikitnya telah melibatkan  tiga  pokok stakeholder yaitu korban,  pelaku  pidana,  dan civil  society dalam menentukan penyelesaian kasus.

## SARAN
Rekomendasi saran yang dapat diberikan yaitu bagi pihak Kejaksaan Negeri Madiun  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Madiun  sesegera  mungkin  dapat  membuat payung  hukum  mengenai  legalitas  susunan pengurus  atau  dengan  sebutan  lainnya tentang  siapa  saja  yang  terlibat  dan berwenang  menangani  perkara  melalui rumah restorative  justice tersebut.  Selain menyusun  susunan  pengurus,  juga  perlu diatur  tentang  batas  kewenangannya  juga agar  berlandaskan  asas good  gooverncmce
(asas  transparasi  dan  akuntabilitas  publik) sehingga  dikemudian  hari  tidak  muncul persepsi  yang  salah  oleh  masyarakat  dalam menilai  bagaimana  kinerja  dari  rumah restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,  Rizqullah  &  Mukarramah, Fanny Rifkat. 2023. "Analisis
Pelaksanaan  Restorative  Justice  di Kelurahan  Bedoyo  Gunung  Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan
Bagi  Masyarakat  Desa." Binamulia
Hukum 12  (1):  25-34.  doi:DOI: 10.37893/jbh.v12i1.449.
Ali, Achmad. 2018. Menguak Tabir Hukum.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Arafat, Yasser. 2017. "Penyelesaian Perkara Delik  Aduan  Dengan  Perspektif
Restorative  Justice." Borneo  Law Review 1 (2): 127–145. doi:https://doi.org/10.35334/bolrev.v 1i2.714. Candra,  Septa.  2013.  "Restoratif  Justice: Suatu Tinjauan terhadap
Pembaharuan  Hukum  Pidana  di Indonesia." Jurnal  RechtsVinding Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 2 (2): 263-277. doi:
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvind ing.v2i2.76.
Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum. 2020.  "Surat  Keputusan  Direktur Jendral  Badan  Peradilan  Umum
Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice dilingkungan Peradilan Umum." Badilum Mahkamah Agung RI. Desember 22. https://badilum.mahkamahagung.go.i d/index.php?option=com_attachment s&task=download&id=811.
Fahmi, Yusron. 2023. Kejari Madiun Punya 221  Rumah  Keadilan  Restoratif,
Upaya Tekan Kasus Pidana. Surabaya: Liputan6.com. https://www.liputan6.com/surabaya/r ead/5238846/kejari-madiun-punya-
221-rumah-keadilan-restoratif- upaya-tekan-kasus-pidana.
Liebman, Miriam. 2017. Restorative justice:
How  It  Works. London:  Jessica Kingsley Publishers.
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  dan  Saldana,
J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods  Sourcebook  Edition  3. USA: Sage Publications.
Nurkasihani,  Iba.  2019. JDIH  Kabupaten
Tanah Laut. Desember 12. Accessed Desember Jumat, 2023. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/ artikel_hukum/detail/restorative-
justice-alternatif-baru-dalam-sistem- pemidanaan.
Pradityo,  Randy.  2016.  "Restorative  Justice Dalam  System  Peradilan  Anak."
Jurnal Hukum Dan Peradilan 5 (3):
319-329. doi:
http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.3.20
16.319-330.
Purwoleksono,  Didik  Endro.  2015. Hukum Acara  Pidana. Surabaya:  Airlangga University Press.
Ristanto,  Hengky.  2023. Kriminalitas  di Kabupaten Madiun Meningkat,
Wilayah  Lebih  Kondusif. News, Madiun:  Jawa  Pos  Radar  Madiun. https://radarmadiun.jawapos.com/me jayan/801220522/kriminalitas-di- kabupaten-madiun-meningkat- wilayah-lebih-kondusif.
Ruslan,  Muhamad  Faisal  &  Durahman, Dani.  2021.  "Penerapan  Sanksi
Pidana  Terhadap  Pelaku  Turut  Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  Berdasarkan  Pasal  56 Kitab  Undang  –Undang  Hukum Pidana  (Kuhp)  Dan  Upaya  Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan."
Jurnal  Wacana  Paramarta  Jurnal Ilmu  Hukum 20  (3):  32-41.  doi: 10.32816/paramarta.v20i4.127.
Setyawan, Bambang Sayekti. 2019.
"Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Mediis di Indonesia."
AKTUALITA 2 (2): 678-693. doi:https://doi.org/10.29313/aktualita .v2i2.5180.
Shodiqin, Akhmad. 2018. "Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap  Tindak  Pidana  Yang
Dilakukan Oleh Anak Perspektif
Hukum Islam." Jurnal Kajian Hukum islam
3 (2): 190-202.
Shodiqin, Akhmad. 2018. "Konsep Penerapan Restorative Justiceterhadap  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Perspektif Hukum  Islam."  3  (2):  190-202. doi:http://dx.doi.org/10.24235/mahk amah.v3i2.3412.
Sugiono  &  Setiyawarni.  2018. Metode
Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi (mixed methods), Penelitian Tindakan (action research), Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.
Syaufi,  Ahmad.  2020. Konstruksi  Model Penyelesaian  Perkara  Pidana  yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif. Yogyakarta:  Samudra
Biru. Waluyadi.  2014.  "Islah  Menurut  Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat  Penyidikan." Yustisia 3  (2):
56-63. doi:
https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2 .11090.
Wibowo, Rachmat Ari & Syahrin Alvi Dkk.
2019. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan." Usu  Law  Journal 7 (1): 59-73.
http://repositori.usu.ac.id/handle/123 456789/11963.
Widiartana,  G  &  Wisnubroto,  Aloysius. 2015. Pembaharuan  Hukum  Acara Pidana. Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.