## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Upaya    Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  Dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Dalam Sistem Perbankan
Arce Kalalo 1 , Diana Darmayanti Putong 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia, E-mail : berakal76@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
Abstract  : The Indonesian  Financial  Transaction  Reports  and  Analysis  Center (INTRAC)  is  an  independent institution  under  the  President  which  was  established  with Law  No. 8 of 2010  concerning  the  Crime  of Money  Laundering.  Function  of  INTRAC  are  as  follows:  prevention  of  money  laundering,  data  and information  management,  supervision  of  the  compliance  of  the  reporting  parties  and  analyze  or investigation  of  financial  transactions  that  there  are  reasonable  grounds  to  suspect  are  related  to  the commission of a money laundering offence or other crimes acts as referred to in Article 2 Section (1). From the duties and authorities mandated by the Money Laundering Law, PPATK has at least 5 functions, namely financial intelligence, regulators, coordinators, mediators and assistance in law enforcement.In addition, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as an independent institution, also carries out  an  investigative  function,  namely  collecting,  storing,  analyzing  and  evaluating  information  on transactions  that  are  suspected  and  suspected  of  being  money  laundering.The  Indonesian  Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) was established with the authority to implement policies to  prevent  and  eradicate  money  laundering  while  establishing  an  anti-money  laundering  regime  in Indonesia.
Keywords : INTRAC; Preventio ; Money Laundering; Banking System.
How  to  Site: Kalalo,  A.,  &  Darmayanti  Putong,  D.  .  (2022).  Upaya Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 149 – 161. Retrieved from
https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/139

## Introduction
PPATK  merupakan  suatu Financial  Intelligence  Unit  (FIU) yang  memiliki  tugas  dan kewenangan  untuk  menerima  laporan  transaksi  keuangan,  melakukan  analisis  atas laporan  transaksi  keuangan,  dan  meneruskan  hasil  analisis  kepada  lembaga  penegak hukum. Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17  April  2002.  Pada  tanggal  13  Oktober  2003,  Undang-undang  tersebut  mengalami perubahan dengan Undang-undang No.  25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- undang  No.  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.   Dalam  rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Secara  populer  dapat  dijelaskan  bahwa  pencucian  uang  merupakan  suatu  perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization maupun individu yang melakukan tindakan  korupsi,  penyuapan,  perdagangan  narkotika,  kejahatan  kehutanan,  kejahatan lingkungan  hidup,  dan  tindak  pidana  lainnya  dengan  maksud  menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil  kejahatan  ( proceeds  of  crime )  yang  diperoleh  dianggap  seolah-olah  sebagai  uang yang  sah  tanpa  terdeteksi  bahwa  harta  kekayaan  tesebut  berasal  dari  kegiatan  yang ilegal. 1
Modus  operandi  pencucian  uang  dari  waktu  ke  waktu  terus  berubah  dan  prakteknya semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap Penempatan ( placement ) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan ( financial system ) atau upaya menempatkan uang giral (Cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain- lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan; Transfer ( layering ) yaitu  upaya  untuk  mentransfer  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak  pidana  ( dirty money ) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (termasuk bank) sebagai  hasil  upaya  penempatan  ( placement )  ke  Penyedia  Jasa  Keuangan  lain. Dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal- usul harta kekayaan tersebut; maupun Menggunakan harta kekayaan ( integration ) yaikni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah- olah menjadi harta kekayaan yang halal ( clean money ), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan. 2
Pemilihan  modus  operandi  pencucian  uang  tergantung  dari  kebutuhan  pelaku  tindak pidana  itu  sendiri.  Sekalipun  tujuan  utama  dari  upaya  pencegahan  adalah  agar  sistem keuangan tidak digunakan sebagai saran dan/atau sasaran pencucian uang dimana paling efektif  dilakukan  pada  tahap placement ,  namun  upaya  identifikasi  praktek  pencucian uang  pada  tahap layering dan integration juga  harus  tetap  mendapat  perhatian  yang sungguh-sungguh. Hal ini mudah dipahami mengingat praktek pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap placement , masih dimungkinkan terjaring pada tahap layering dan tahap integration .  Bahkan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  akhir-akhir  ini ( cyber  laundering ),  praktek  pencucian  uang  lebih  banyak  terungkap  dari  proses identifikasi yang dilakukan pada tahap layering .
1 Pathorang  Halim,  (2013).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Pencucian  Uang  di  Era  Globalisasi. Jakarta : Total Media, hlm.1-2.
2 Ibid, hal.10.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) dalam menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Hal  ini  diperlukan  untuk  mendukung  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan ilegal.
Pencucian  uang  telah  menjadi  mata  rantai  penting  dalam  kejahatan.  Para  pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Bentuk kejahatan, tindak pidana pencucian uang, tidak hanya melalui sistem keuangan investasi  langsung,  tetapi  juga  disembunyikan,  dalam  bentuk  harta  benda,  seperti properti,  kendaraan,  perhiasan  dan  sebagainya.  Karenanya,  pandangan  penegakan hukum  berangsur-angsur  berubah,  hal  mana  pelaku  menjadi  objek  bagi  penegakan hukum  yang  dilakukan,  dengan  melakukan  kriminalisasi  atas  penggunaan  ataupun pemanfaatan dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. 3
Bagaimana  peranan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dalam melacak transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan, serta bagaimana upaya yang dilakukan  Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan.
Tujuan  dari  penelitian  tersebut  untuk  mengkaji  peranan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dalam  melacak  transaksi  keuangan  mencurigakan  yang terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  sistem  perbankan  dan  untuk mengkaji upaya yang dilakukan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  sistem perbankan.
Manfaat Penelitian secara teoretis untuk memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum pidana dan hukum perbankan khususnya berkaitan dengan upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan dan secara praktis untuk referensi ilmiah bagi instansi penegak hukum, lembaga keuangan dan perbankan, kalangan akademis, instansi pemerintah  terkait,  kalangan  praktisi  hukum,  lembaga  swadaya  masyarakat    dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
3 Ivan Yustiavanda, dkk (2010). Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor : Ghalia Indonesia, hal.3-4.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161

## Discussion
Peranan  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  Dalam  Melacak Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menyatakan,  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  PPATK  adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 4 PPATK adalah unit intelijen financial ( Financial Intelligent Unit ) yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK juga diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari daftar NCTTs ( Non-Cooperative Countries and  Territoties ). 5 PPATK  adalah  lembaga  independen  yang  bertanggung  jawab  kepada Presiden.
Dalam  Pasal  39,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: 7 a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
d. analisis  atau  pemeriksaan  laporan  dan  informasi  Transaksi  Keuangan  yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  akan  menagih  tindak  lanjut laporan  hasil  analisis  transaksi  yang  mencurigakan,  yang  dilaporkan  kepada  aparat penegak  hukum,  kejaksaan,  kepolisian  dan  komisi  pemberantasan  korupsi.  Aparat penegak hukum harus menjelaskan secara detail, mengapa Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi mencurigakan tidak ditindaklanjuti. Argumentasi para penegak hukum, selalu menyatakan  bahwa  LHA  transaksi  yang  mencurigakan  belum  memiliki  cukup  bukti. PPATK, mempunyai dasar hukum, untuk menagih tindak lanjut laporan LHA transaksi yang mencurigakan,  yang  dilaporkan  kepada  penegak  hukum.  Sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : 8
(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
4 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5 http://gurudelta.blogspot.com/2011/04/pencucian-uang-by-threenov-april-16-html,
6 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
8 Harian Kompas, Rabu, 11 Januari 2012.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta  informasi  kepada  Pihak  Pelapor  berdasarkan  pengembangan  hasil analisis PPATK;
d. meminta  informasi  kepada  Pihak  Pelapor  berdasarkan  permintaan  dari  instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
e. meneruskan  informasi  dan/atau  hasil  analisis  kepada  instansi  peminta,  baik  di dalam maupun di luar negeri;
f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
g. meminta  keterangan  kepada  Pihak  Pelapor  dan  pihak  lain  yang  terkait  dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
h. merekomendasikan  kepada  instansi  penegak  hukum  mengenai  pentingnya melakukan  intersepsi  atau  penyadapan  atas  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
j. meminta  informasi  perkembangan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maka Fungsi, Tugas dan Wewenang PPATK adalah : 9
1) Fungsi PPATK
Fungsi  PPATK  adalah vocal  point dalam  melakukan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
2) Tugas PPATK Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengumpulkan,  menyimpan,  meng-analisis,  mengevaluasi  informasi  yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK;
c. membuat  pedoman  mengenai  tata  cara  pelaporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan;
d. memberikan  nasihat  dan  bantuan  kepada  instansi  yang  berwenang  tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UU TPPU;
e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya yang ditentukan dalam UU TPPU atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
f. memberikan  rekomendasi  kepada  Pemerintah  mengenai  upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU;
9 http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
g. melaporkan  hasil  analisis  transaksi  keuangan  yang  berindikasi  TPPU  kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
i. memberikan  informasi  kepada  publik  tentang  kinerja  kelembagaan  sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU TPPU.
3) Wewenang PPATK Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. meminta dan menerima laporan dari PJK;
b. meminta  informasi  mengenai  perkembangan  penyidikan  atau  penuntutan terhadap TPPU yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
c. melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
d. memberikan  pengecualian  kewajiban  pelaporan  mengenai  transaksi  keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai ketentuan UU TPPU.
Dari  tugas  dan  kewenangan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  maka  PPATK  setidaknya  memiliki  5  fungsi  yaitu  intelijen  keuangan, regulator,  koordinator,  mediator  dan  pembantuan  dalam  penegakan  hukum. 10 Untuk membantu  PJK  dalam  mengidentifikasi  transaksi  keuangan  mencurigakan  dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK yang berisi  pedoman  bagi  penyedia  jasa  keuangan.  No.  2/4/KEP.PPATK/2003  Tentang Pedoman  Identifikasi  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  Bagi Penyedia  Jasa  Keuangan, tanggal  15  Oktober  2003.  Pedoman  ini  berlaku  bagi  PJK  berbentuk  bank  umum,  Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM  yang  berkualitas.  PPATK  juga  telah  mengeluarkan  Keputusan  Kepala  PPATK  No. 2/6/KEP.PPATK/2003  Tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pelaporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  Bagi  Penyedia  Jasa  Keuangan,  tanggal  15  Oktober  2003.  Pedoman  ini berlaku  bagi  PJK  bank  umum,  BPR,  perusahaan  efek,  pengelola  reksa  dana,  bank kustodian,  perusahaan  perasuransian,  dana  pensiun,  dan  lembaga  pembiayaan. Pedoman  ini  diperlukan  agar  penyampaian  laporan  transaksi  keuangan  mencurigakan oleh  PJK  dapat  dilakukan  secara  tepat,  benar  dan  dapat  dipertanggungjawabkan, mengingat  laporan  tersebut  merupakan  salah  satu  sumber  informasi  utama  yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.
Dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas  pelaksanaan  pelaporan,  sejak  Juli  2005 sampai dengan Juni 2006 telah dilakukan audit kepada 28 kantor bank di beberapa daerah seperti Jakarta,  Surabaya,  Lampung,  Mataram,  Kupang,  Medan,  Palembang,  Manado,  Padang, Makasar, Ambon, Balikpapan, dan Pontianak. Audit juga dilakukan terhadap 23 Penyedia
10 Ibid.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
Jasa  Keuangan  berbentuk  non-bank.  Pada  dasarnya  tugas  PPATK  sebagai financial intelligence  unit tidak  memandang  pelaku  itu  sebagai  birokrat,  teknokrat,  legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, apalagi sampai menilai moral atau mental pihak dilaporkan. Pasal 3 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang  menyebutkan,  “Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan, menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul Harta  Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian uang.” 11
PPATK bekerja dengan mekanisme menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).  Kemudian  laporan  tersebut  dianalisis  PPATK  dengan  menggunakan  berbagai sumber informasi untuk dianalisis menggunakan metode yang terasah serta teruji yang dilakukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi khusus untuk itu. Hasil analisis PPATK  selanjutnya  disampaikan  kepada  penyidik  untuk  mengembangkan  dan  mencari alat  bukti  yang  akan  disampaikan  kepada  jaksa  penuntut  umum  yang  segera mengajukannya ke depan majelis hakim. Sejatinya dari LTKM perorangan yang berindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang itulah akan menjalar dan diketahui pula pihak- pihak lain yang terlibat di dalamnya, baik ia bersifat individu maupun korporasi. 12
Direktur  Kerjasama  dan  Humas  PPATK  Brigjen  Pol  Firman  Shantya  Budi  mengatakan terorisme,  emerging  crime,  dan  cyber  crime  merupakan  tiga  isu  yang  dihadapi  dunia internasional secara bersama-sama. Karena itu, mempererat hubungan kerjasama antara badan-badan  penegak  hukum  di  masing  masing  negara  dengan  PPATK-nya  adalah persyaratan  untuk  menghadapi  tantangan  era  global  yang  sedang  berkembang.  Oleh karena itu, badan dunia mewajibkan kepada negara untuk bisa melakukan asesmen di negara masing-masing mengidentifikasi, mengenali kerawanan di negara masing-masing. Pada posisi PPATK, selain mendukung para penegak hukum yang melaksanakan secara domestik  dalam  negeri  sesuai  UU  TPPU,  pihaknya  juga  menerima  permintaan penelusuran aliran dana pelaku kejahatan yang datangnya dari negara luar baik ataupun lewat Interpol yang diterima dari Mabes Polri. 13
Upaya Yang Dilakukan  Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. Upaya pencegahan dan  pemberantasan  kejahatan  pencucian  uang  dalam  sistem  perbankan  di  Indonesia antara  lain  dilakukan  dengan  pengesahan  undang-undang  yang  melarang  dan menghukum  pelaku  kejahatan  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  Undng-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
11 Philips Darwin, (2012). ”Money Laundering” Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang. Jakarta : Sinar Ilmu, hal.85-86.
12 Natsir Kongah (2012), “Penegakan Hukum Pencucian Uang”. Media Indonesia, hal.20.
13 https://news.detik.com/berita/d-3341770/begini-cara-ppatk-memutus-aliran-dana-jaringan-terorisme
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
Uang.  Selain  itu  pemerintah  juga  membentuk  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  sebuah  lembaga  independen  yang  melakukan  fungsi  penyelidikan, yaitu  mengumpulkan,  menyimpan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  informasi  transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. 14
Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK sebagai intelijen keuangan melakukan kegiatan antara lain : 15
1) Pengumpulan  data  ( Data  Collection )  yaitu pengumpulan  berbagai  informasi  dari segala  sumber  baik  dari  aparat  penegak  hukum,  PJK  maupun  individual,  seperti  : laporan  yang  diwajibkan  oleh  UU  TPPU  kepada  PJK  dan  Ditjend  Bea  dan  Cukai; informasi  dari  regulator;  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan  pihak  Kepolisian; informasi dari kantor imigrasi; dan hasil permintaan informasi dari pihak lain;
2) Evaluasi  data  ( data  evaluation )  yaitu  melakukan  penyaringan  data  atau  informasi yang  diterimaagar  proses  analisis  dapat  dilakukan  dengan  lebih baik  dan  pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat;
3) Penyimpanan (c ollation) yaitu kegiatan penyimpanan secara aman dan rapi terhadap informasi benar-benar relevan melalui system peng-index-an dan cross referenced ;
4) Analysis  adalah  proses  penggabungan  dan  pengkajian  atas  semua  informasi  yang dimiliki  sehingga  nantinya  dapat  membentuk  suatu  pola  atau  arti tersendiri. Berdasarkan  pola  tersebut  dapat  dibuat  suatu  hipotesa  atau  beberapa hipotesa  yang  tentunya  masih  perlu  dilakukan  pengujian  atas  hipotesa tersebut. Dalam  melakukan  kegiatan  analisis  ini,  dapat  digunakan  suatu analytical tools & techniques seperti link  charting,  event  charting,  flow  charting, activity charting, dan data correlation;
5) Dissemination of Intelligence yaitu penyampaian hasil analisis
(kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya.  Penyampaian  informasi  intelijen  kepada  pihak  lain  harus  memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu clear, concise and clock ;
6) Re-evaluation adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh  proses  intelijen  yang  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi setiap  kelemahan/kekurangan  yang  ada  dalam  setiap  tahapan  proses  intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan  kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasan  pencucian  uang  sekaligus membangun  rezim  anti  pencucian  uang  di  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  akan  sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya
14 Adrian  Sutedi,  (2010).  Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  Dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 4.
15 https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucia n-uang-di- perbankan/
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
tindak pidana asal (Predicate Crimes). 16 Penanggulangan tindak pidana pencucian uang, merupakan tugas yang berat dari PPATK, terutama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana  pencucian  uang,  dan  tindak  pidana  lanjutannya.  Sehingga  pencegahan  dan pemberantasan  pencucian  uang  memerlukan  mekanisme  yang  sistematis  dan komprehensif, yang mencakup proses pendeteksian dan proses hukum. 17
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan  kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasan  pencucian  uang  sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. 18 Dengan ini maka pemberantasan tindak  pidana  sudah  beralih  orientasinya  dari  “menindak  pelakunya”  ke  arah  menyita “hasil tindak pidana”; Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan  adanya  sistem  pelaporan  transaksi  dalam  jumlah  tertentu  dan  transaksi  yang mencurigakan,  maka  hal  ini  lebih  memudahkan  bagi  para  penegak  hukum  untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. 19
Kegiatan  pencucian  uang  mempunyai  dampak  yang  serius  terhadap  stabilitas  sistem keuangan  maupun  perekonomian  secara  keseluruhan.  Kegiatan  ini  merupakan  tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang  cukup  besar.  Dengan  demikian  pencegahan  dan  penanggulangannya  merupakan tanggung  jawab  negara  per  negara  yang  diwujudkan  dalam  kerjasama  regional  atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral. 20
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41 ayat : 21
(1) Dalam  melaksanakan  fungsi  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
a. meminta  dan  mendapatkan  data  dan  informasi  dari  instansi  pemerintah dan/atau  lembaga  swasta  yang  memiliki  kewenangan  mengelola  data  dan informasi,  termasuk  dari  instansi  pemerintah  dan/atau  lembaga  swasta  yang menerima laporan dari profesi tertentu;
b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
c. mengoordinasikan  upaya  pencegahan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dengan instansi terkait;
d. memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  mengenai  upaya  pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
16 www.http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com
17 I  Made  Sadguna,  (2006).  Laporan-Laporan  Untuk  Mendeteksi  Pencucian  Uang  Dalam  Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta : KHN, hal.118.
18 www.google.com/Pengertian PPATK/yeti ganarsih
19 www.kompas.com
20 Yusuf Saprudin, (2006). Money Laundering. Jakarta :  Grafika Indah, hal.3.
21 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
e. mewakili  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  organisasi  dan  forum internasional  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana Pencucian Uang;
f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
g. menyelenggarakan  sosialisasi  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana Pencucian Uang.
(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada  PPATK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dikecualikan  dari ketentuan kerahasiaan.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyampaian  data  dan  informasi  oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  42  :  Dalam  melaksanakan  fungsi  pengelolaan  data  dan  informasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Pasal  43  :  Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  kepatuhan  Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: 22
a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
b. menetapkan  kategori  Pengguna  Jasa  yang  berpotensi  melakukan  tindak  pidana Pencucian Uang;
c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan  informasi  dari  hasil  audit  kepada  lembaga  yang  berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
f. merekomendasikan  kepada  lembaga  yang  berwenang  mencabut  izin  usaha  Pihak Pelapor; dan
g. menetapkan  ketentuan  pelaksanaan  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
Pasal 44 ayat : 23
(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:
a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta  informasi  kepada  Pihak  Pelapor  berdasarkan  pengembangan  hasil analisis PPATK;
d. meminta  informasi  kepada  Pihak  Pelapor  berdasarkan  permintaan  dari  instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
e. meneruskan  informasi  dan/atau  hasil  analisis  kepada  instansi  peminta,  baik  di dalam maupun di luar negeri;
22 Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
23 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161
f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
g. meminta  keterangan  kepada  Pihak  Pelapor  dan  pihak  lain  yang  terkait  dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
h. merekomendasikan  kepada  instansi  penegak  hukum  mengenai  pentingnya melakukan  intersepsi  atau  penyadapan  atas  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
j. meminta  informasi  perkembangan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.
PPATK  dikenal  dalam  skala  internasional  sebagai Indonesian  Financial  Intelligence  Unit (FIU).  FIU  merupakan  unit  intelijen  keuangan  dalam  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  dan kontra  pendanaan  terorisme  (AML/CFT  Regime)  di  Indonesia.  PPATK  juga  merupakan anggota dari The Egmont Group, yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka  mewujudkan  dunia  Internasional  yang  bersih  dari  tindak  pidana  pencucian  dan pendanaan  terorisme  sesuai  standar-standar  terbaik  internasional.  Dengan  adanya PPATK, diharapkan pencucian uang Indonesia dapat dicegah dan diberantas. 24
24 http://www.anneahira.com/pencucian-uang.htm
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161

## Conclusion
PPATK  merupakan  lembaga  berfungsi  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; Mengawasi kepatuhan pihak pelapor; serta Menganalisis atau memeriksa laporan dan  informasi  transaksi  keuangan  yang  berindifikasi  tindak  pidana  pencucian  uang dan/atau tindak pidana lain. Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang antara lain  dilakukan  dengan  pengesahan  undang-undang  yang  melarang  dan  menghukum pelaku kejahatan pencucian uang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  sebuah  lembaga  independen  yang  melakukan  fungsi  penyelidikan,  yaitu mengumpulkan,  menyimpan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  informasi  transaksi  yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  atau The  Indonesian  Financial  Transaction  Reports  and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan  dan  pemberantasan  pencucian  uang  sekaligus  membangun  rezim  anti pencucian uang di Indonesia.

## Acknowledgments
Diharapkan  adanya  kerja  sama  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengaturan  secara menyeluruh  dengan  stakeholder  yang  ada,  pembatasan  penggunaan  transaksi  tunai dengan lebih mengutamakan menggunakan instrumen perbankan agar mudah dimonitor serta  diharapkan  juga  kepatuhan  yang  tinggi  bagi  Pihak  Pelapor  baik  masyarakat, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain untuk melaporkan setiap  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  kepada  PPATK.  Selain  itu,  harus meningkatkan  koordinasi  dan  kerjasama  di  Instansi  terkait  baik  di  dalam  negeri  yaitu antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti PPATK, KPK, Kepolisan, Kejaksaan serta juga pihak-pihak yang bekerja sama dengan PPATK, dan kerjasama di luar negeri dengan negara lain baik lewat  perjanjian-perjanjian  yang  sudah  disepakati  baik  melalui  forum  secara  bilateral maupun multilateral terhadap pemberantasan tindak pencucian uang serta melakukan sosialisasi oleh lembaga penegak hukum baik PPATK, KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian terhadap masyarakat, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Jurnal Hukum tora: 8 (2): 149-161

## References
Books
Alford, Money Laundering , N.C.J Int’l & Com (Reg.Vol 19 :1994). Darwin, Philips, (2012). ” Money Laundering” Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang. Jakarta : Sinar Ilmu.
Halim, Pathorang, (2013). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi. Jakarta : Total Media.
Kongah, Natsir (2012) , “ Penegakan Hukum Pencucian Uang ” Media Indonesia .
Sadguna,  I  Made,  (2006). Laporan-Laporan  Untuk  Mendeteksi  Pencucian  Uang  Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta : KHN . Saprudin, Yusuf, (2006). Money Laundering. Jakarta :  Grafika Indah. Sutedi,  Adrian,  (2010). Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika.
Yustiavanda,  Ivan,  dkk  (2010). Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal. Bogor  : Ghalia Indonesia.
Sumber Lainnya :
Harian Kompas, Rabu, 11 Januari 2012. http://gurudelta.blogspot.com/2011/04/pencucian-uang-by-threenov-april-16-html, http://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf https://news.detik.com/berita/d-3341770/begini-cara-ppatk-memutus-aliran-dana- jaringan-terorisme https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan- pencucia n-uang-di-perbankan/ www.http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK.com www.google.com/Pengertian PPATK/yeti ganarsih www.kompas.com http://www.anneahira.com/pencucian-uang.htm