EKSAMINASI HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERBANKAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 09/PID/TPK/2013/PT.DKI
1 Kurniyati, 2 Salasatuna, 3 Dhaniswara K. Harjono, 4 Andari Yurikosari 1,2 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
3,4 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: neea.kitt@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Korupsi, SOP, UU Perbankan 1998 Penelitian  ini  menggarisbawahi  peran  penting  bank  sebagai  perantara  dalam mendukung  perekonomian  nasional  melalui  pemberian  kredit  untuk kepentingan  bisnis.  Meskipun  UU  Perbankan  1998  tidak  menyebutkan  secara spesifik  mengenai  korupsi,  namun  terdapat  keterkaitan  yang  jelas,  terutama dalam  pemberian  kredit.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  menyoroti  bagaimana tindak  pidana  korupsi,  akibat  hukum  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kasus Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  analisis.  Dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  analitis,  studi  ini  mengkaji  keterkaitan  antara  tindak pidana  korupsi,  konsekuensi  hukum,  dan  pencegahannya  di  sektor  perbankan, dengan  fokus  pada  Putusan  Nomor:  09/PID/TPK/2013/PT.DKI.  Kasus  ini mengungkapkan  transformasi  penyimpangan  kredit  menjadi  tindak  pidana korupsi, yang menjerat individu seperti Athouf Ibnu Tama. Dalam kasus-kasus perbankan  dan  korupsi  yang  terjadi  secara  bersamaan,  pelanggaran  SOP  dan kerugian keuangan merupakan perbuatan melawan hukum secara formal. Untuk mencegah  korupsi,  memperkuat  kontrol  internal,  mematuhi  standar,  dan perilaku etis sangat penting, namun konflik dengan Undang-Undang Perbankan dapat muncul, terutama mengenai kewenangan penyidik pasca pemberian kredit dan potensi dampak terhadap kerahasiaan nasabah. ABSTRACT Keywords: Banking Law 1998, Corruption, SOP This  research  underscores  the  crucial  role  of  banks  as  intermediaries  in supporting  the  national  economy  through  the  provision  of  credit  for  business interests.  Although  the  1998  Banking  Law  does  not  explicitly  mention corruption,  there  is  a  clear  connection,  especially  in  credit  provision.  This normative  juridical  study  highlights  how  corruption  offenses,  legal consequences, and prevention in the banking sector are related to the case of Decision Number: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, using a legislative and analytical approach. Using legislative and analytical approaches, this study examines the interplay  of  corruption  offenses,  legal  consequences,  and  prevention  in  the banking sector, focusing on Decision Number: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI. The case reveals the transformation of credit irregularities into corruption offenses, charging  individuals  like  Athouf  Ibnu  Tama.  In  simultaneous  banking  and corruption cases, SOP violations and financial losses serve as formal unlawful acts.  To  prevent  corruption,  reinforcing  internal  controls,  adhering  to standards, and ethical conduct are crucial, yet conflicts with Banking Law may arise, particularly  concerning  investigator  powers  post-credit  facilities  and
potential impacts on customer confidentiality.

## PENDAHULUAN
Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemungkinan terjadinya tindak pidana tetap terbuka. Hal ini  dapat  terjadi  baik  dalam  ranah  hukum  publik  maupun  privat,  atau  keduanya  secara bersamaan. Penyimpangan di bidang ekonomi akan berhadapan dengan sanksi pidana dan sanksi perdata.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  Pemerintah  untuk  menciptakan  regulasi  yang menghasilkan  harmoni,  di  mana  tidak  ada  pertentangan  atau  interupsi  saling  mengganggu. 1 Kejahatan  ekonomi,  dibandingkan  dengan  kejahatan  tradisional,  lebih  bergantung  pada  sistem ekonomi  dan  tingkat  pembangunan  suatu  masyarakat.  Sistem  ekonomi,  baik  kapitalis,  sosialis, atau  gabungan  keduanya,  memiliki  regulasi  tersendiri  terkait  kejahatan  ekonomi.  Menurut Muladi,  pemahaman  mendasar  terkait  tindak  pidana  ekonomi  adalah  bahwa  hal  tersebut merupakan  bagian  dari  hukum  ekonomi  yang  berlaku  di  suatu  bangsa.  Hukum  ekonomi  suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut. 2
Tindak  pidana  korupsi  dapat  terjadi  di  sektor  perbankan,  yang  memiliki  peran  strategis  dalam memperbaiki  dan  memperkokoh  perekonomian  nasional.  Sebagai  lembaga  keuangan,  sektor perbankan  menjadi  indikator  kemajuan  ekonomi  suatu  negara.  Peningkatan  peran  sektor perbankan  nasional  diperlukan  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat, mendukung  kegiatan  sektor  riil.  Sebagai  lembaga  intermediasi,  sektor  perbankan  mendukung perekonomian  nasional  melalui  pemberian  kredit  untuk  membiayai  kepentingan  usaha masyarakat,  menjadikannya  penopang  utama  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  sebagai bagian integral dari sistem keuangan dan pembayaran negara.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  secara  tegas  mengatur  fungsi  bank  sebagai  lembaga intermediasi.  Pasal  1  angka  2  dari  undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  bank  adalah badan  usaha  yang  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya,  dengan  tujuan
1 Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidnag Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2016, hlm. 1
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13
meningkatkan  taraf  hidup  rakyat. 3 Bank  syariah,  seiring  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  diwajibkan,  berdasarkan  Pasal  6,  untuk menyediakan  pembiayaan  dan/atau  melakukan  kegiatan  lain  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah. Penetapan  ketentuan  yang  sesuai  dengan  prinsip  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  Bank Indonesia. 4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara khusus mengatur tindak pidana  korupsi,  karena  tindak  pidana  ini  diatur  oleh  hukum  yang  bersifat  spesifik.  Namun, kaitannya dengan sektor perbankan, terutama dalam pemberian kredit, seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam konteks pemberian kredit dapat melibatkan berbagai  pihak  yang  berinteraksi  dengan  bank,  baik  dari  internal  maupun  eksternal,  seperti pegawai bank, anggota direksi dan dewan komisaris bank, pemegang saham, dan nasabah bank. Mereka yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi dengan melanggar hukum.
Penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan jika direksi atau pegawai bank tidak mematuhi ketentuan perbankan, termasuk prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan, serta tidak melakukan penilaian cermat terhadap nasabah. Dalam praktiknya, kasus penyimpangan  pemberian  kredit,  yang  seharusnya  menjadi  tindak  pidana  perbankan,  dapat berubah  menjadi  tindak  pidana  korupsi.  Contohnya,  pada  kasus  Bank  DKI  Syariah,  terdakwa Athouf Ibnu Tama dan lainnya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  pada  13  April  2013 menyatakan Athouf bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nasabah Banu Anwari, sebagai debitur, juga dijerat tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Desember 2012.

## METODE
Putusan  Nomor:  09/PID/TPK/2013/PT.DKI,  tertanggal  13  April  2013,  menunjukkan  tindak pidana  korupsi  dalam  pemberian  kredit.  Putusan  tersebut  menyatakan  Athouf  Ibnu  Tama bersalah berdasarkan ketentuan hukum tertentu.
3 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
• Sisi Akibat Hukum Kaitan dengan Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI
Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI menyiratkan bahwa tindak pidana perbankan dapat menjadi  tindak  pidana  korupsi.  Penerapan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  PTPK)  dalam  menangani  masalah  yang  melibatkan  kerugian  keuangan  negara terkait  penyertaan  modal  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  menjadi  suatu  dilema. Meskipun direksi memiliki kewenangan besar dalam menjalankan perusahaan, terutama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dalam bisnis tertentu seperti perbankan, mereka harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika direksi melalaikan tugasnya dan tidak mematuhi aturan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perbankan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan.
Kasus perusahaan dengan penyertaan modal negara sering kali melibatkan tindak pidana korupsi ketika direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Sebagai  contoh,  kasus  Athouf  Ibnu  Tama,  pemimpin  Grup  Syariah  Bank  DKI,  yang  dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Meskipun kesalahan terdakwa seharusnya  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  UU  Perbankan,  yaitu  tidak  mengikuti  prosedur dalam pemberian kredit dan dengan sengaja melanggar ketentuan UU Perbankan. Ini seharusnya menjadi dakwaan berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan dan mengancam tindak pidana perbankan berdasarkan Pasal 50 UU Perbankan. Namun, dakwaan terhadap Athouf Ibnu Tama didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU PTPK, karena kesalahannya tidak sesuai dengan SOP dan prinsip-prinsip  UU  Perbankan.  Ini  menciptakan  keharmonisan  dan  kepastian  hukum, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip UU Perbankan dan SOP dapat dijerat dengan UU PTPK jika mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Dalam Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, terdakwa Athouf Ibnu Tama dianggap tidak menerapkan  pendekatan  yang  benar  dan  mengabaikan  persyaratan  yang  diajukan  oleh  Komite Direksi,  sebagaimana  tercatat  dalam  notulen  rapat  Komite  Direksi.  Terdakwa  juga  dituduh memalsukan  laporan  kunjungan  setempat  pada  tanggal  19  dan  21  September  2007.  Laporan
tersebut dibuat dengan mengabaikan atau menyembunyikan temuan bahwa PT. Energy Spectrum tidak  memiliki  pengalaman  di  pengadaan  pesawat,  tidak  memiliki  izin  AOC  (Air  Operator Certificate), hanggar, pilot, mekanik, dan cabin crew. Dengan demikian, laporan tersebut tidak mencerminkan  fakta  yang  sebenarnya.  Tindakan  ini  menunjukkan  niat  buruk  ( mens  rea )  dari pihak terdakwa Athouf Ibnu Tama. Jika Banu Anwari, sebagai nasabah atau debitur, meminjam uang  dari  bank  swasta  dan  tidak  mampu  membayar  cicilannya,  sehingga  mengakibatkan kreditnya macet, ia tidak dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena tindakan  tersebut  tidak  merugikan  keuangan  negara,  yang  menjadi  dasar  acuan  dalam  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK).  Pada  bank  swasta,  tidak  ada  penyertaan modal pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penanganan kredit macet antara bank pemerintah dan bank swasta yang diterapkan oleh pemerintah.
Dalam  teori,  seharusnya  hukum  atau  undang-undang  yang  diterapkan  dalam  kasus  yang  sama harusnya  seragam  untuk  menciptakan  kepastian  hukum.  Namun,  dalam  penanganan  kredit macet,  terjadi  perbedaan  pendekatan  antara  bank  pemerintah  dan  bank  swasta.  Hal  ini menciptakan  ketidakharmonisan  hukum  dan  menimbulkan  ketidakpastian.  Dalam  penanganan kredit macet di perusahaan perbankan yang menerima penyertaan modal negara, hukum pidana diutamakan sebagai primum remedium untuk menyelesaikan kerugian keuangan negara.
Sebelum  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  diberlakukan,  penanganan kredit macet pada bank pemerintah dan bank swasta tidak memiliki perbedaan. Bahkan, dalam sejarah perbankan, tidak pernah ada debitur yang dijatuhi pidana karena tidak membayar hutang hingga  menjadi  kredit  macet.  UU  Perbankan,  UU  Hak  Tanggungan,  dan  peraturan  terkait perbankan  tidak  mengandung  pasal  yang  merumuskan  penjatuhan  pidana  pada  debitur  yang gagal membayar hutang. Ini dimengerti karena hutang piutang diatur oleh hukum perdata yang sudah mencakup mekanisme penyelesaian terhadap hutang macet, di mana jaminan harta benda debitur menjadi penjamin atas hutang-hutangnya.
Penerapan  prinsip  kehati-hatian  oleh  direksi  bank  dalam  pemberian  kredit  dapat  mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Keputusan memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada penilaian seksama terhadap karakter, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha
nasabah  debitur.  Dengan  demikian,  direksi  memiliki  keyakinan  terhadap  kemampuan  dan kesiapan nasabah untuk membayar cicilan, bunga, atau mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, kemungkinan kredit berjalan lancar kecuali ada faktor-faktor tertentu seperti ketidakstabilan ekonomi  atau  kerusakan  parah  pada  proyek  yang  didanai  akibat  bencana  alam,  menyebabkan debitur mengalami kerugian dan tidak dapat membayar pinjaman ke bank.
Jika  debitur  tidak  mampu  membayar  hutangnya  karena  alasan  di  atas,  bank  sebenarnya  tidak mengalami  kerugian  yang  signifikan.  Menurut  hukum  perdata,  kekayaan  seseorang  pada dasarnya  menjadi  jaminan  atas  utang-utangnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131 KUHPerdata. Selain itu, setiap pemberian kredit biasanya disertai dengan jaminan berupa tanah yang  dibebani  hak  tanggungan  sesuai  UU  Hak  Tanggungan.  Hak  tanggungan  ini  berfungsi sebagai  jaminan  untuk  pelunasan  hutang  debitur  jika  debitur  tidak  dapat  membayar  utangnya. Hak Tanggungan memberikan prioritas kepada kreditor tertentu dibanding kreditor lain, di mana kreditor tertentu tersebut adalah pemegang Hak Tanggungan.
Mekanisme  pengembalian  pinjaman  kredit  macet  menurut  hukum  perdata  dan  UU  Hak Tanggungan memberikan solusi yang jelas untuk menangani kerugian bank secara efektif. Dalam penyelesaian  ini,  bank  tidak  mengalami  kerugian  karena  pinjaman  dapat  dikembalikan  melalui penjualan aset debitur. Sebaliknya, jika hukum pidana korupsi digunakan untuk menyelesaikan kredit  macet  di  bank  dengan  penyertaan  modal  negara,  bank  tidak  akan  mendapatkan  kembali uang  yang  dipinjamkan  kepada  debitur.  Putusan  pengadilan  tipikor  dapat  menyita  aset  debitur untuk mengganti kerugian keuangan negara, dan debitur yang menjadi terdakwa mungkin tidak kooperatif bahkan mencoba melawan.

## • Sisi Kepastian Hukum Kaitan dengan Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI
Suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis untuk memastikan  ketidakraguan  dalam  interpretasi  serta  menciptakan  suatu  sistem  norma  yang konsisten  tanpa  konflik.  Kepastian  hukum  terwujud  ketika  peraturan  dapat  dijalankan  sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Pentingnya menyelaraskan kepastian substansi hukum dengan kepastian  penegakan  hukum,  sehingga  tidak  hanya  didasarkan  pada  apa  yang  tertulis  dalam
hukum tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum untuk mencapai keadilan. Perbuatan-perbuatan penyimpangan, khususnya dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi,  memiliki  konsekuensi  yang  luas  dan  dapat  mengancam kelangsungan  hidup  negara.  Pentingnya  pemberantasan  korupsi  demi  keberlangsungan  hidup negara dan bangsa. Dalam kasus tindak pidana perbankan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi,  penerapan  UU  PTPK  menjadi  relevan  untuk  menentukan  hukum  yang  digunakan. Meskipun  penerapan  UU  PTPK  tidak  mutlak  dalam  kasus-kasus  tertentu,  namun  karakteristik kegiatan  perbankan  yang  dinamis  dan  kompleks  menuntut  adanya  kepastian,  konsistensi,  dan ketertiban dalam penanganannya.
Ketika  membahas  penerapan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU PTPK)  terhadap  tindak  pidana  yang  termasuk  dalam  regulasi  khusus,  seperti  undang-undang perbankan,  hendaknya  perlu  dicatat  bahwa  penerapan  ini  tidak  bersifat  mutlak  karena  potensi penyimpangan  terkait  korupsi  dalam  berbagai  kegiatan  kehidupan  yang  masih  dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karakteristik kegiatan tersebut, terutama dalam ranah perbankan di dalam dunia ekonomi yang dinamis, membutuhkan kepastian, konsistensi, prediktabilitas, dan keteraturan.  Ada  pula  beberapa  pertimbangan  tetap  berlaku  dalam  menerapkan  tindak  pidana korupsi  terhadap  kejahatan  perbankan.  Hal  ini  mengkaji  sifat  kesalahan,  dengan  menekankan penentuan  kebijakan  pidana  sebagai  ekspresi  ketidaksetujuan  atau  tercela.  Kriteria  dianggap perlu berdasarkan hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, mekanisme manajemen, dan  etika.  Kesalahan  dianggap  tercela  dalam  hukum  pidana  ketika  bersifat  tidak  bermoral, bertentangan  dengan  nilai-nilai,  menimbulkan  kerugian  pada  individu  dan  masyarakat,  dan melibatkan perilaku yang secara inheren salah bukan dilarang oleh hukum.
Tindak pidana perbankan dianggap lebih netral, terkait dengan kebijakan pemerintah (ada hukum pidana  administrasi).  Pengaturan  yang  rinci  diperlukan  untuk  menegaskan  detail  kegiatan perbankan  agar  tidak  terkategori  sebagai  tindak  pidana  korupsi  secara  umum.  Jika  suatu perbuatan merupakan tindak pidana perbankan dan juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun dipilih sebagai tindak pidana korupsi, maka kembali ke norma asal tindak pidana korupsi, yaitu pencurian atau penyuapan, yang dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, pasal-pasal
berat  dalam  UU  PTPK  terkait  tindak  pidana  korupsi  adalah  Pasal  3  dan  Pasal  12B,  yang berkaitan dengan pemegang jabatan publik, bukan untuk diterapkan pada setiap orang. Konsep korupsi  sebenarnya  terkait  dengan  perilaku  koruptif  dan  hanya  dikenal  dalam  lingkup  pejabat publik,  bukan  untuk  setiap  orang  sebagai  sasaran  pemberantasan  korupsi.  Pasal-pasal  tersebut dianggap  sebagai  kebijakan  hukum  yang  kasuistik  dan  kondisional,  seharusnya  tidak  perlu dirumuskan  sebagai  norma  baru  yang  tersendiri.  Oleh  karena  itu,  terdapat  kemungkinan penyimpangan dalam kegiatan perbankan yang sekaligus menjadi ranah tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi.
Tidak semua tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi dapat dianggap saling terkait, dan  keduanya  tidak  terbatas  satu  sama  lain.  Adanya  interseksi  antara  tindak  pidana  perbankan dan  tindak  pidana  korupsi  dijelaskan.  Jika  tindak  pidana  perbankan  dan  tindak  pidana  korupsi terjadi  bersamaan,  terutama  di  Bank  Milik  Negara  atau  anak  perusahaannya,  dan  terdapat pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang mengakibatkan kerugian keuangan, maka perbuatan  tersebut  bisa  dianggap  melanggar  hukum  secara  formal  dalam  unsur  yang  dituduh dalam kasus tindak pidana korupsi. 5

## KESIMPULAN
Penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan jika direksi bank atau  pegawai  tidak  mengikuti  ketentuan  perbankan  tentang  prinsip  kehati-hatian  dan  asas-asas perkreditan  serta  tidak  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  nasabah.  Namun,  dalam prakteknya, kasus seperti ini bisa berubah menjadi tindak pidana korupsi. Contohnya, pada kasus nomor:  09/Pid/TPK/2013/PT.DKI,  di  Bank  DKI  Syariah,  terdakwa  Athouf  Ibnu  Tama, Pemimpin  Grup  Syariah  PT.  Bank  DKI,  bersama  dengan  Hendro  Wiratmo  dan  Banu  Anwari, didakwa  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Putusan  Nomor:  09/PID/TPK/2013/PT.DKI  menyebabkan  tindak  pidana  perbankan  dapat berubah  menjadi  tindak  pidana  korupsi.  Penggunaan  UU  PTPK  dalam  menangani  masalah kerugian  keuangan  negara  melalui  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  negara  menjadi
5 Wawancara dengan Aiptu I Made Budhiana, S.H., Penyidik Tipikor di Polda Metro Jaya, 2 Janurai 2023
kompleks. Dalam beberapa kasus perusahaan dengan penyertaan modal negara, kesalahan atau kelalaian  direksi  yang  mengakibatkan  kerugian  sering  kali  dianggap  sebagai  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi  tindak  pidana  perbankan  dan  tindak  pidana  korupsi bersamaan, terutama di Bank Milik Negara atau anak perusahaannya, dan ada pelanggaran SOP yang  menyebabkan  kerugian  keuangan,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai pelanggaran hukum secara formal dalam unsur yang dituduh dalam kasus tindak pidana korupsi.
Pencegahan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan, terkait dengan kasus Putusan Nomor: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI,  membutuhkan  kebijakan  regulasi  yang  baik.  Regulasi  ini  harus menjadi  pedoman  bagi  pembuat  undang-undang,  pengadilan,  dan  penyelenggara  negara. Peraturan  perundang-undangan  yang  efektif  diharapkan  dapat  mengatasi  kejahatan,  terutama tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  terus  berkembang.  Pencegahan  ini  melibatkan peningkatan  kontrol  internal  dan  eksternal  bank,  penentuan  standar  operasional  yang  ketat, pemeliharaan ketaatan pada prosedur perbankan, pengawasan manajemen, dan penerapan prinsip kehati-hatian  dan  moral.  Selain  itu,  regulasi  hukum  yang  jelas  diperlukan  sebagai  dasar  bagi penegak  hukum  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  di  sektor  perbankan,  dengan  peraturan- peraturan tertuang dalam UU Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia, 1984. A.  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional,  Cet XXIV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.2. Makassar:
ASPublishing, 2011.
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang education & Pukab, 2012. Anas  Lutfi  dan  Rusmin  Nuriadin,  Tindak  Pidana  Ekonomi  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Di Bidang Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2016.
Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016. Anwar Salim, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung: Alumni, 2001,
Astrid  Jansye  Lestari,  Kajian  Yuridis  Tindak  Pidana  Perbankan  Terhadap  Perhimpunan  Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lex Crimen, Vol. VII, No. 3 Mei 2018.
Barda Nawawi Arief, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1997.
Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1., Bandung: PT. Alumni, 2015.
E.  C.  W.  Neloe,  Pemberian  Kredit  Bank  Menjadi  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jakarta:  Verbum Publishing, 2012.
Eddy O. S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana : Edisi Revisi, Cet. 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Edi Setiadi, Hukum Pidana Ekonomi, Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2004.
Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31
Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Fence  M.  Wantu,  Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim,  Jurnal  Berkala  Mimbar Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  ,  Vol.  19,  No.  3. Oktober 2007.
Fockema  Andreae,  Dalam  Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT. Raja Crafindo Persada, 2007.
Hana  Faridah,  Jenis-Jenis  Tindak  Pidana  Perbankan  dan  Perbandingan  UndangUndang Perbankan,  Jurnal  Hukum  Positum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Singaperbangsa Karawang, Vol. 3, No. 2 Desember 2018.
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Ed.  Pertama,  Cet.  1,  Jakarta:  Kencana, 2015.
Indriyanto  Seno  Adji,  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum,  Konsultan  Hukum  Prof.  Seno  adji  dan Rekan, Jakarta, 2006.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  Tumpuan  Keadilan  Rawls:  Hidup  Bersama
Seperti Apa yang Kita Inginkan?, Dalam :
https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama- seperti-apa-yang-kita- inginkan/#:~:text=Rawls%20berpendapat%20bahwa%20keadilan%20adalah,rasa%20kea dilan%2C%20khususnya%20masyarakat%20lemah., Diakses pada 1 Oktober 2022.
Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta: Sinar Grafika,
1992.
Lawrence  M.  Wriedman  dikutip  dari  Fauzie  Kamal  Ismail,  Tesis  berjudul  Kepastian  Hukum Atas  Akta  notaris  Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan,  Fakultas  Hukum,  Universitas Indonesia, Depok, 2011.
Lilik Shanty, Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan, AKTUALITA, Vol. 3 No. 1 2020.
M.  Irsan  Nasution,  Pola  Pertanggungjawaban  Pidana  Bank  Kaitannya  Dengan  Tindak  Pidana Perbankan, Jurnal Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015.
Moch.Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung: Alumni, 1995. Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet-8, Jakarta: Bina Aksara, 2008. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992. Nasution, Metode Research, Ed. 1, Cet. 14, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014. Otoritas Jasa Keuangan, Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari  Tindak  Pidana  Perbankan),  dalam  :  https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan-Sesuai- UU-Perbankan-Syariah.aspx, diakses pada 1 Januari 2023.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Putusan Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013. Putusan Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Desember 2012.
R.  Tony  Prayogo,  Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02 - Juni 2016.
R.Abdoel  Djamali,  Pengantar  Hukum  Indonesia  Edisi  Revisi,  Jakarta  :  Rajawali  Pers,  2010. Rachmadi  Usman,  Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia,  Jakarta:PT.Garamedia  Pustaka Utama, 2003.
Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian  Hukum  Atas  Akta  notaris  Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan,  Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
Santosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2012. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.
Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum  Di  Indonesia,  Dalam  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Diucapkan  di  depan  Rapat  Terbuka  Majelis  Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty, 1986. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004.
Sulis Setyowati, SH., LL.M, Hukum Tindak Pidana Khusus, dalam :
https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/  diakses pada 8 Juni 2022. Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2. Mei 2014.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta : Kanisius, 1982. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: Kanisius, 1982. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Van  Apeldoorn,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Cetakan  Kedua  Puluh  Empat,  Jakarta:  Pradnya Paramita, 1990.
Vidya    Prahassacitta,  Pandangan  Positivisme  Hukum,  Dalam  :  https://business- law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme- hukum/#:~:text=Austin%20menyatakan%20bahwa%20suatu%20perintah,sebagai%20ya ng%20memangan%20kedaulatan%20penuh., diakses pada 9 September 2022.
Wawancara  dengan  Aiptu  I  Made  Budhiana,  S.H.,  Penyidik  Tipikor  di  Polda  Metro  Jaya,  2 Janurai 2023.
Yenti Garnasih, Materi Seminar Optimalisasi Penelusuran Hasil Tindak Pidana Perbankan yang diselenggarakan LPS dan Jurnalis Indonesia, Jakarta, Mei 2015.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License