This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik
Nicolas Pahlevi, Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Email: nicolas.pahlevi.h@gmail.com

## Abstract
The  higher  the  level  of  technology  and  information  development,  causing  more  and  more  new  legal problems  to  arise,  the  modus  operandi,  tools  and media  used  for  criminal  acts  are  increasingly  diverse. Hypnotic fraud using electronic media in a new way creates an opening for criminals to carry out their actions because there is no law that regulates in more detail and specifically about this. Problems that arise will affect law enforcement for criminals. The legal vacuum that exists makes it difficult for perpetrators to be caught by the rule of law. The existing law is considered unable to accommodate legal interests. The next problem arises because there are still many factors that become obstacles in the effort to enforce the law against perpetrators of hypnosis, the most prominent being the factor of public awareness of the law. The public in general are reluctant to report cases that have happened to them because some people think that  it  is  not  a  problem  because  they  only  lost  a  relatively  small  amount  of  money  nominally.  they  are worried that they will incur costs that are greater than the losses they would incur if brought to court. Law  enforcement  against  perpetrators  of  fraud  with  hypnosis  using  electronic  media  is  not  optimal, because the implementation of punishment is hit by legal rules that are far behind what is regulated.
Keywords: law enforcement; hypnosis; electronic media

## Abstrak
Semakin  tinggi  tingkat  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  menyebabkan  semakin  banyak permasalahan hukum baru yang timbul, modus operandi, alat dan media yang  digunakan untuk tindak kejahatan  semakin  beragam.  Tindak  pidana  penipuan  dengan  hipnotis  menggunakan  media  elektronik dengan cara baru membuat adanya celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya lantaran belum ada hukum yang secara lebih rinci dan spesifik mengatur hal tersebut.  Permasalahan yang timbul akan berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum  bagi  pelaku  kejahatan.  Kekosongan  hukum  yang  ada menyebabkan  pelaku  sulit  dijerat  oleh  aturan  hukum.  Hukum  yang  ada  dinilai  belum  mampu mengakomodir  kepentingan  hukum.  Permasalahan  selanjutnya  timbul  karena  masih  terdapat  berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hipnotis, yang  paling  menonjol  adalah  Faktor  kesadaran  masyarakat  akan  hukum.  Masyarakat  pada  umumnya sungkan  untuk  melaporkan  kasus  yang  menimpanya  karena  sebagian  masyarakat  beranggapan  tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nomonal yang relatif sedikit. mereka khawatir mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada kerugian yang dialami jika dibawa  ke ranah pengadilan. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  dengan  hipnotis  menggunakan  media elektronik  belum  optimal,  sebab  penerapan  pemidanaan  terbentur  aturan  hukum yang  sudah  tertinggal jauh dari apa yang diaturnya.
Kata Kunci : penegakan hukum; hipnotis; media elektronik

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  semakin  pesat  menyebabkan banyak permasalahan yang timbul pada berbagai bidang terutama pada bidang hukum. Perkembangan  teknologi  dan  informasi  tersebut  berdampak  pada  munculnya permasalahan  hukum  yang  semakin  beragam  yang  timbul  didalam  kehidupan masyarakat. Modus operandi, alat dan media yang semakin baragam membuat adanya celah  bagi  pelaku  kejahatan  untuk  melakukan  tindakan  kejahatannya.  Banyaknya bentuk  kejahatan  yang  semakin  terus  berkembang  semakin  sulit  pula  penegakan hukum  yang  harus  dilakukan,  kekosongan  hukum  menyebabkan  para  pelaku  tindak pidana sulit dijerat oleh hukum.
Dalam upaya untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan yang adik dan tepat dan mencegah serta memberantas segala bentuk tindak pidana yang disana melanggar, merugikan serta merampas hak asasi orang lain maka dari hal tersebut hukum lahir dan dibuat. 1 Suatu perbuatan yang oleh masyarakat dan undang-undang dinilai melanggar nilai-nilai  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  dianggap  sudah  melampaui  batasan tentang  hal-hal  yang  tidak  sewajarnya  dilakukan  oleh  seorang  warga  masyarakat disebut kejahatan.
Seperti  halnya  penipuan  dengan  modus  Hipnotis  yang  menggunakan  media elektronik, hal tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana  tersebut  karena  secara  yuridis  belum  ada  peraturan  yang  secara tersendiri  mengatur  kejahatan  hipnotis  yang  menggunakan  media  elektronik.  Induk hukum  pidana  di  Indonesia  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dinilai  telah usang karena merupakan warisan dari kolonial Belanda, tidak pernah diubah sejak dulu dan  dirasa  sudah  tidak  sesuai  dan  tidak  mencerminkan  kepribadian  masyarakat indonesia.  Maka  dari  itu  dituntut  untuk  diperbaharui  dan  di upgrade nya  kitab peninggalan kolonial belanda tersebut yaitu KUHP.
1 Holyone Singadimedja, Dkk. (2017). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia . Jakarta: Cakrawala Cendekia, hlm.10.
Akibat Penegakan hukum yang tidak optimal akibat belum adanya aturan yang mengatur  menjadi  permasalahan  dalam  penyelesaian  penegakan  hukum  atas  tindak pidana  penipuan  dengan  hipnotis  melalui  media  elektronik,  maka  dari  itu  penulis mengangkat  judul Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penipuan  bermodus  hipnotis  melalui  media  elektronik serta  permasalahan  yang diteliti  yaitu:  Pertama,  bagaimana  evektifitas  penegakan  hukum  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  penipuan  bermodus  hipnotis  melalui  media  elektronik?  Kedua, Apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui media elektronik?

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disusun  menggunakan  kajian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana  dikutip  Marzuk i  mendefinisikan  bahwa,  “ Doctrinal  research  is  a  research whick provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the  relationship  between  rules,  explain  areas  of  difficulty  and  perhaps,  predicts  future development .” Penelitian  yang  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  serta bahan hukum lain melalui kajian perpustakaan atau studi dokumen disebut penelitian hukum  normatif. 2 Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan statue  approach yaitu dengan mengupas seluruh aturan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang dikupas penulis serta Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan serta bahan hukum  yang  meliputi  semua  aspek  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di negara Indonesia, yaitu menggunakan data sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Penipuan  Dengan  Modus  Hipnotis Melalui Media Elektronik
Berbagai bentuk tindak  kejahatan penipuan khususnya dengan modus hipnotis sejak  dulu  selalu  membuat  masyarakat  resah,  tindak  kejahatan  tersebut  bukan  saja
2 E.N ButarButar. (2018), Metode Penelitian Hukum ., Bandung: PT Refika Aditama, hlm.84.
terjadi  pada  masyarakat  di  perkotaan  akan  tetapi  juga  terjadi  di  wilayah  daerah pedesaan.  Aturan  yuridis  yang  mengakomodir  secara  statis  berlaku  tetap saja  banyak terdapat  kelemahan  dan  tidak  mencerminkan  potensial  hukum  dari  tertib  hukum. Dengan  adanya  permasalahan  terhadap  hukum  yang  semakin  berkembang  dan semakin  banyak  jenis  kejahatan  baru,  penegakan  hukum  yang  kurang  optimal  akibat belum adanya hukum yang mengatur tindak kejahatan tersebut. Didalam tindak pidana penipuan  dengan  modus  operandi  hipnotis  ada  dua  macam  bentuk  yaitu  secara langsung dan melalui perangkat elektronik.
Sesuatu yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang dengan kondisi yang  menyerupai  tidur,  seseorang  tersebut  bisa  menjawab  seluruh  pertanyaan  yang diajukan dan menerima sugesti dengan tanpa perlawanan sama sekali disebut hipnotis. Yang  perlu  dipahami  adalah  bahwa  pada  saat  terhipnotis  tidak  sama  halnya  dengan kondisi  tidur.  Orang  tidur  tidak  dapat  mendengarkan  suara  yang  ada  disekitarnya. Meski  tubuhnya  seperti  tidur,  orang  yang  terhipnotis  masih  bisa  mendengar  dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya pada saat terhipnotis. 3
Penipuan yang menggunakan media elektronik atau internet tergolong kedalam kejahatan ilegal contents yaitu penyalahgunaan dan penyimpangan teknologi informasi, hal  tersebut dijalankan  dengan  mengunggah  sebuah  data  yang  menyimpang  kedalam sebuah media yaitu internet. Terlebih data yang dipertunjukan bersifat dapat melanggar ketentuan  norma  hukum  serta  dapat  membuat  kegaduhan  didalam  kehidupan bermasyarakat.. 4
Indonesia yang merupakan negara hukum harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan,  indonesia  menganut  asas  lagalitas  dan  kepastian  hukum  dalam  hukum pidana.  Sama  halnya  dengan  belanda,  dalam  KUHP  Indonesia,  asas  legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1):  “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipida na, kecuali  atas  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada  sebelum  perbuatan  itu dilakukan”. Dalam hukum pidana ada beberapa asas umum dalam penafsiran.
3 Setiawan,T.(2009). Hipnotis Dan Hipnoterapi ., Jogjakarta: Garasi., hlm.,26.
4 Noor Rahmad. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2019.
Yang menjadi persoalan dalam konteks hukum pidana adalah penerapan aturan yuridis terhadap suatu peristiwa konkret yang sifatnya umum. Dengan penafsiran atau analogi  yaitu  menjadi  persoalan  besar  dalam  penemuan  hukum  pada  hukum  pidana. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui asas asas umum tentang penafsiran,yaitu;
Pertama,  Dalam  prinsip  regulasi  ada  dua  asas  utama  yang  saling  berkaitan,  asas proporsionalitas yang merupakan keseimbangan daripada cara dan tujuan yang dicapai suatu undang-undang. Dan asas subsidiaritas,  yaitu jila didalam suatu  persoalan sulit untuk memunculkan sebuah alternatif pemecahan, maka harus dipilih cara pemecahan yang paling minim kerugial yang ditimbulkannya.
Kedua,  dalam  hukum  pidana,  keberlakuan  hukum  yang  hanya mempermasalahkan  suatu  penyimpangan  perilaku  sosial  masyarakat  yang  pada dasarnya mendapat reaksi serta koreksi menurut sudut pandang hukum  pidana pada prinsipnya merupakan prinsip relevansi pada hukum pidana itu sendiri.
Ketiga,  Logika yuridis harus diuji oleh  kepatutan, pada prinsipnya hal tersebut merupakan pandangan Maaten Luther mengenai asas kepatutan. Van Der Ven Dalam pengguaan  sebuah  logika  hukum  untuk  upaya  untuk  menerangkan  perundang- undangan,  dengan  melapaskan  dari  logika  belaka,  dapat  berjalan  secara  efisien ketentuan  perundang-undangan  yang  formil  mekanistis  untuk  seluruh  keperluan manusia dalam masyarakat serta dalam sistematisasi pergaulan di masyarakat.
Keempat,  Jika  didapati  keragu-raguan  dalam  proses  penjatuhan  pidana,  maka harus diputuskan suatu ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, hal tersebut merupakan prinsip dari asas in dubio pro reo.
Kelima,  Jika  terdapat  penyimpangan  terhadap  aturan  yang  umum  dilakukan, maka  penyimpangan  yang  terjadi  harus  diartikan  secara  lebih  sempit,  sesuai  dengan adagium exeprio  frimat  vim  legis in  casibus  nin  exceptis .  Midalnya  dalam  perkembangan hukum pidana belakangan ini banyak memunculkan banyak perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  pidana  diluar  kodifikasi  dalam  suatu  undang- undang.
Keenam,  Judul  sebuah  perundang-undangan  yang  menentukan,  bagian perundang-undangan yang menentukan, kedua hal tersebut merupakan sebuah prinsip titulus est lex rubric est lex . Misalnya pada sebuah tindak pidana aborsi. Tindakan yang dapat  diproses  pidana  hanya  terhadap  janin  atau  buah  kandungan  yang  sudah bernyawa serta bukan terhadap buah dari kandungan yang belum bernyawa.
Ketujuh,  Suatu ideal atau cita hukum yang terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis dan mengacu pada nilai sosial etis yang penting terkandung dalam asas materiil. Hakim harus  memperhatikan  asas  materiil  tersebut  pada  saat  interpretasi  terhadap  suatu aturan  undang-undang  sepanjang  asas  tersebut  diakui  dalam  dunia  hukum  dan terdapat dalam doktrin atau yurisprudensi. 5
Suatu pengecualian oleh masyarakat dengan memperhatikan standar etis berlaku pada  waktu-waktu  tertentu  terhadap  siapa  saja  yang  melakukan  penyimpangan perilaku yang pada dasarnya dapat dihindari hal tersbut merupakan definisi kesalahan menurut Rammelink Mezger juga  Mengartikan definisi  kesalahan  sebagai syarat yang menyeluruh  yang  pada  dasarnya  memberi  pengecualian  pribadi  manusia  terhadap perbuatan hukum. Orang yang berbuat salah pada hakikatnya akan melekat pada suatu kesalahan. 6
Dalam  hubungan  kesalahan  dengan  pertanggungjawaban, Van  Bemmelen dan Van Hattum berpendapat  sebagai  berikut,  “ Het  ruimste  schuldbegrip,  waarindus  alle bestanddelen zijn opgenomen welke iemand voor een wederrechttelijke gedraging strafrechtelijk aansprakelijk  maken,  omvat,  al  het  geen  psychisch  is  aan  dat  complex,  dat  bestaat  uit  een strafbaar feit en zijn deswege strafbare dader ” ( Perbuatan melawan hukum meliputi seluruh unsur kesalahan yang dimana seseorang dipertanggungjawabkan dan mencakup semua hal yang sifatnya psikis secara kompleks wujudnya yaitu perbuatan pidana serta pelaku tindak pidana itu sendiri). 7
Elemen  pertama  dari  kesalahan  adalah  kemampuan  bertanggungjawab  atau toerekeningsvatbaarheid. Van  Hamel memberi  ukurann  mengenai  kemampuan
5 Holyone  Singadimedja,  Dkk.  (2017), Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ,.Bandung:  Multi  Kreasindo., hlm. 47.
6 Moeljatno., (2008), Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: PT Rineka Cipta., hlm, 55.
7 Holyone Singadimedja, Dkk. (2017), Sistem Hukum Pidana Indonesia, Op Cit . hlm. 75.
bertanggungjawab    yang  meliputi  tiga  hal:  Pertama,  mampu  memahami  secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketertiban  masyarakat.  Ketiga,  mampu  untuk menentukan kehendak berbuat.
Ketiga  kemampuan  tersebut  bersifat  kumulatif.  Artinya,  salah  satu  saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kejahatan  yang  menggunakan  modus  operandi  hipnotis  merupakan  salah  satu modus yang sangat jarang dapat terungkap, pasalnya korban pada saat dalam pengaruh hipnotis  tidak  sadar,  dan  baru  tersadar  pada  saat  efeknya  hilang  dan  agak  lama waktunya, tidak terlihat pula adanya unsur kekerasan hingga sulit terdeteksi oleh orang lain  yang  menyaksikannya  dan  biasanya  jarang  ada  saksi  yang  melihat  kejadian tersebut.  Dengan  modus  tersebut  tampak  seolah-olah  korban  secara  sukarela memberikan barang tersebut kepada pelaku. 8
Pada  beberapa  kasus  tindak  pidana  penipuan  dengan  modus  hipnotis  yang menggunakan media elektronik, Pelaku menggunakan profil orang lain dan Umumnya dilakukan  pelaku  dengan  melakukan  panggilan  suara  melalui  applikasi  whatsapp kepada  korban,  setelah  itu  pelaku  mengaku  sebagai  teman  lama  korban,  lalu  pelaku menanyakan  pelaku  sedang  dimana  dan  memastikan  korban  sedang  berada  seorang diri. Setelah itu pelaku mengajak korban berbicara dan langsung menghipnotis korban sehingga  korban  menuruti  perintah  pelaku.  Pelaku  menyuruh  korban  untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku.  Ada kemungkinan terjadinya hipnotis melalui  tatapan mata atau sentuhan, tetapi tidak dengan hipnotis yang menggunakan media elektronik sebagai perangkat untuk melancarkan aksi tersebut.
Korban  dari  tindak  pidana  hipnotis  biasanya  tidak  sadar  ketika  pada  saat terhipnotis  dan  baru  sadar  pada  beberapa  saat  yang  tidak  sebentar,  korban  tidak mengalami  unsur  kekerasan  apapun,  modus  operandi  ini  tidak  sedikit  yang  jarang dapat terungkap karena waktu yang dibutuhkan untuk menghipnotis ini relatif singkat,
8 Dyah Purwitosari. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal JOM FH Unri, Vol.3 No. 2, Oktober,.2016
terlebih jika tidak ada saksi yang menyaksikannya membuat seolah-olah korban dengan suka rela memberikan barangnya secara suka rela dan tidak sadar akan hal itu. 9
Berbeda dengan cara kerja hipnotis pada umumnya. Pada tindak pidana hipnotis yang  menggunakan  media  elektronik  cara  kerjanya  yaitu  menatap  korban  atau menyentuh  korban  tidak  berlaku,  sebab  cara  kerjanya  berbeda.  Yaitu  dengan  cara mengetahui calon korbannya dan meyakinkan korban, kemudian memberikan tekanan terhadap korban mengenai suatu permasalahan tertentu, setelah itu jika korban sudah tersugesti maka pelaku beraksi melancarkan aksinya.
Penulis  berpendapat  bahwa  setiap  tindakan  yang  dilakukan  untuk  melakukan hipnotis,terdapat segi positif dan segi negatif, hal tersebut tergantung oleh orang yang melakukannya. Yang ditekankan disini adalah tindakan hipnotis yang digunakan untuk tindak  kejahatan  berupa  penipuan.  Dimana  orang  yang  di  hipnotis  mengalami penurunan kesadaran sehingga fungsi otak tidak bekerja secara optima dan tidak bisa melakukan  kehendak  sendiri  melainkan  akan  melakukan  seluruh  perintah  oleh  orang yang menghipnotis dirinya dengan memanfaatkan sugesti orang yang dihipnotis.
Secara umum, frekuensi berkomunikasi yang dilakukan oleh pelaku pada setiap kesempatan  dengan  frekuensi  tinggi  memungkinkan  dapat  menambah  tingkat kepercayaan dan kesungguhan yang dirasasakan sebagai realitas dan sangat mungkin untuk meningkatkan keyakinan korban kepada pelaku. 10
Perbandingan  delik  pencurian,  delik  penggelapan  dan  delik  penipuan  dengan modus  hipnotis  yang  ada  dalam  KUHP  serta  pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yang berhubungan dengan kejahatan terhadap barang sesuai dengan objek yang di teliti.
1. Pencurian
Secara yuridis diatur didalam pasal 362 dengan ketentuan sebagai berikut:
“Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam
9 Sulastryani, (2017). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis. Jurnal Jurisprudentie , doi: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670
10 Agus Rusmana. (2015). Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan , 187-194 doi: 10.24198/jkip.v3i2
karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Unsur-unsur dari ketentuan pasal 362 diatas adalah:
a. Tindakan yang dilakukan yaitu mengambil
b. Yang diambil berupa barang
c. Barang yang diambil tersebut merupakan kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya.
Unsur melawan hukum pada ketentuan pasal 362 KUHP tergolong kedalam sifat melawan  hukum  khusus  karena  secara  elsplisit  tercantum  dengan  tegas  dicantumkan didalam  rumusan  pasalnya.  Unsur  melawan  hukum  tersebut  mempunyai  beragam makna  yang  berbeda  dengan  unsur  melawan  hukum  yang  terdapat  pada  pasal-pasal lain. Melawan hukum dalam rumusan pasal 362 tentang tindak pidana pencurian setiap perbuatan mengambil kepunyaan milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan  secara  melawan  hukum  berdasarkan  niat  jahat  yang  melakukannya. Bertentangan  dengan  hak  subyektif  orang  lain  dan  bertentangan  dengan  ketentuan undang-undang.
Perbandingan  yang  membedakan  antara  delik  pencurian  dan  delik  penipuan yaitu pencurian dilakukan tanpa memperoleh izin dari sang pemilik barang, sedangkan penipuan  dengan  adanya  izin  dari  pemilik  barang.  Unsur  melawan  hukum  yang terdapat pada pasal pencurian dan  penipuan pembedanya adalah dengan izin pemilik dan tanpa izin pemilik, hal tersebut yang menjadi acuan unsur melawan hukum pada ketentuan pasal pencurian dan pasal penipuan.

## 2. Penggelapan
Delik ini dirumuskan didalam ketentuan pasal 372 KUHP:
“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Berdasarkan ketentuan rumusan pasal 372 diatas, penulis berpandangan bahwa ketentuan  tersebut  hampir  serupa  dengan  rumusan  pasal  pencurian,  hanya  saja  yang menjadi  pembeda  terletak  pada  unsur  barang  yang  ada  padanya  bukan  diperoleh karena  kejahatan.  Jika  di  interpretasikan  dengan  tindakan  orang  yang  mengambil barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis  tentu  unsur  tersebut  tidak  dapat  menjerat tindakan hipnotis tersebut. Pada tindak kejahatan dengan modus hipnotis barang yang berada  dalam  penguasaan  pelaku  diperolehnya  dengan  kejahatan,  maka  dari  itu  hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan.

## 3. Penipuan
Delik  ini  dirumuskan  didalam  ketentuan  pasal  378  KUHP  yang  Berdasarkan ketentuan  pasal  tersebut,  analisis  unsur-unsur  delik  penipuan  adalah  sebagai berikut:
1. Dengan  maksud  pelaku  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  maupun orang lain;
2. Tindakan tersebut harus melawan cara melawan hukum atau merampas hak korban.
3. Harus adanya perlakuan membujuk korban
4. Beberapa cara yang digunakan pelaku untuk membujuk korbannya:
a. Memakai nama palsu
b. Melakukan tipu muslihat
c. Dengan serangkaian kebohongan
d. Menggerakan orang lain
Berdasarkan  rumusan  delik  penipuan  diatas,  tidak  semua  tindakan  mengambil barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis  adalah  penipuan  jika  pada  praktiknya  ada unsur  dari  unsur-unsur  pada  delik  penipuan  diatas  yang  tidak  terpenuhi.  Pada umumnya pembujukan merupakan unsur yang terkadang  tidak bisa terpenuhi karena pada umumnya untuk dapat menghipnotis seseorang, seorang penghipnotis tidak perlu menggunakan pembujukan untuk melancarkan aksinya. Kendati demikian jika seorang
pelaku  dalam  melancarkan  aksinya  tidak  menggunakan  tipu  muslihat,  rangkaian kebohongan  dan  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  kepadanya  itu dapat dikatakan penipuan. maka dari itu harus ada pembaruan hukum yang mengatur mengenai hipnotis ini agar terciptanya das sollen dan das sein yang seimbang.
Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya di Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Kendati  demikian  undang-undang  tersebut  lebih  dominan  terhadap  penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban  umum atau orang pribadi, tetapi pada beberapa bentuk  kejahatan  internet  lainya,  undang-undang  ini  belum  secara  spefisik  dan  jelas mengatur hal tersebut.. 11 Pada ketentuan undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dengan hipnotis yang menggunakan media elektronik, yang ada hanyalah kerugian konsumen yang diakibatkan oleh berita bohong serta menyesatkan.
Kendati  seluruh  unsur-unsur  yang  ada  pada  pasal  378  sepenuhnya  terpenuhi, walau demikian terdapat unsur dari tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media  elektronik  yang  tidak  terpenuhi  pada  pasal  378  tersebut,  antara  lain:  media utama yang digunakan dalam tindak pidana penipuan online yang merupakan media elektronik belum dikenal didalam KUHP ataupun KUHAP, antara lain:
1. Unsur  media  utama  yang  digunakan  dalam  menjalankan  modus  operandi pada tindak pidana penipuan hipnotis yang menggunakan media elektronik belum  adanya  pengaturan  yang  spesifik  baik  didalam  KUHP  ataupun KUHAP
2. penipuan  yang  dilakukan  modusnya  berbeda  dengan  tindak  pidana  pada umumnya,  karena  semakin  beragam  cara  dan  modus  operandi  yang dilakukannya. 12
11 D.M.P. Darmayanti. (2017). Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online , Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Udayana. Doi: 10.23843./kw.2017.v6.i01
12 R.D. Prasetyo, Dkk. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia .,Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Universitas Brawijaya
Berdasarkan  kutipan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  penulis berkesepahaman  dengan  ketentuan  diatas.  Karena  pada  tindak  pidana  penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik, umumnya media elektronik yang digunakan adalah  alat  komunikasi  selular  ataupun  handphone  selular.  Media  yang  digunakan belum  diatur  didalam  ketentuan  hukum,  sehingga  terjadinya  tumpang  tindih  hukum antara  tindak  pidana  umum  dengan  tindak  pidana  yang  menggunakan  media khusus,dan  cara-cara  yang  digunakan  yang  tentunya  berbeda  dengan  kejahatan  pada umumnya.
Jika  tidak  dilakukan  pemisahan  yang  tajam  dan  ketat  pada  penafsiran  hukum dan pembuatan hukum, penafsiran hukum tersebut kedudukannya ditempatkan diatas pembuatan hukum, artinya hukum hanya merupakan pedoman yang umumnya bisa di patahkan.  Dari  hal  tersebut  melahirkan  aliran  realisme.  Ini  adalah  ketidakbisaan  kita menerima seluruh peraturan-peraturan yang pada hakikatnya dirasakan tidak adil dan kita  lebih  memilih  melakukan  pembebasan,  menghindar  dari  lingkaran  sebuah peraturan yang ada.
Secara  garis  besar  ada  empat  metode  penafsiran  yang  umum  dan  sering digunakan. 13 yaitu:
Pertama ,  interpretasi  gramatik,  merupakan  makna  dari  ketentuan  sebuah undang-undang  yang  ada  dan  ditafsirkan  melalui  cara  penguraiannya  berdasarkan bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Dalam sebuah putusan, hakim dapat secara eksplisit  menegaskan  arti  dari  sebuah  teks  undang-undang  yang  dalam  bahasa  yang dipakai biasa atau dalam artian teknik yuridikal yang lazim digunakan.
Kedua ,  interpretasi  logis  atau  sistemik,  Penghubungan  ketentuan  perundang- undangan dengan peraturan hukum atau undang-undang lainnya dengan semua sistem hukum  yang  ada  secara  menyeluruh  dengan  cara  penafsiran.  Artinya,  jika  ingin melakukan  suatu  interpretasi,  tidak  hanya  pasal-pasal  yang  akan  ditafsirkan  dibuat sebagai  acuan.  Kita  juga  haeus  melihat  semua  pasal-pasal  yang  ada  pada  undang-
13 Eddy. O.S. Hiariej. (2020), Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana., Jakarta: Erlangga. Hlm.,66.
undang  yang  sama  atau  undang-undang  lain,  bahkan  semua  sistem  hukum  secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan.
Ketiga ,  interpretasi  historis,  adalah  dengan  cara  meneliti  jalannya  sejarah terjadinya  suatu  perundang-undangan  dengan  menafsirkan  makna  undang-undang tersebut  dan  juga  meliputi  sejarah  hukum  itu  sendiri.  Interpretasi  sejarah  hukum menurut  Pontioner  merupakan  formulasi  dari  sebuah  kaidah  hukum  dengan  cara penentuan  makna  dan  mencari  hubungan  secara  umum  serta  pada  penulis-penulis dalam konteks kenyataan bermasyarakat di masa yang lalu.
Keempat ,  interpretasi  teologis  atau  sosiologis.  Lebih  menekankan  kepada penafsitan pada undang-undang sebagai tujuan pembentuk undang-undang dari pada klausa  kata dari isi undang-undang tersebut. Juga dalam konteks kenyataannya harus memperhatikan kenyataan aktual yang ada pada kenyataan masyarakat.
Menurut  Sudikno  Mertokusomo,  dari  hasil  penemuan  hukum  dengan  berbagai metode  penafsiran  diatas,  interpretasi  masih  dapat  dibedakan  menjadi  interpretasi restriktif  dan  interpretasi  ekstensif.  Interpretasi  reskriktif  adalah  menjelaskan  suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi ruang lingkupnya, dalam artian  makna dari suatu peraturan yang bertitik tolak pada artinya menurut bahasa itu dipersempit. Termasuk  dalam  interpretasi  reskriktif  ini  adalah  interpretasi  gramatikal  dan interpretasi  sistematis.  Sedangkan  interpretasi  ekstensif  adalah  melampaui  batas pengertian  sesuatu  hal  menurut  interpretasi  gramatikal.  Termasuk  dalam  interpretasi ekstensif ini adalah interpretasi historis dan interpretasi teologis.
Penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran yaitu seharusnya perlu adanya perubahan  atau  pembaharuan  hukum  yang  mengatur  mengenai  hipnotis  baik  secara umum maupun dengan menggunakan media elektronik. Yaitu supaya substansi hukum yang  mengatur  lebih  jelas  dan  lebih  mengakomodir  dalam  evektifitas  penegakan hukum tindak pidana hipnotis melalui media elektronik agar terciptanya  perwujudan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum yang jauh lebih baik lagi.
2. Hambatan-hambatan  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penipuan Dengan Hipnotis Melalui Media Elektronik
Dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  dengan modus  hipnotis  melalui  elektronik  terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat, diantaranya yaitu:
Pertama ,  Delik  Penipuan  merupakan  delik  aduan  relatif,  korban  penipuan dengan  modus  hipnotis,  umumnya  jarang  melapor  sehingga  aparat  penegak  hukum sulit  untuk  menindak  pelaku  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  kepada  dirinya menurut ketentuan hukum. Dalam proses peradilan pidana, delik biasa dan delik aduan memiliki arti yang  sangat penting.   Mayoritas delik-delik  yang terdapat dalam KUHP merupakan  delik  biasa  dan  tidak  diperlukan  pengaduan  untuk  melakukan  proses hukum,  tetapi  ada  beberapa  delik  yang  untuk  memproses  perkara  tersebut membutuhkan pengaduan.
Kedua ,  faktor  terhadap  substansi  hukum  yang  mengatur.  Hukum  yang dimaksud  adalah  aturan  perundang-undangan  itu  sendiri  yang  masih  belum  efektif mengenai  pengaturan  ketentuan  yang  mengaturnya.  Masih  terdapatnya  kekosongan hukum  menyebabkan  para  pelaku  tindak  pidana  sulit  dijerat  oleh  hukum.  Penerapan pasal  yang  ada  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan  semakin berkembangnya permasalahan terhadap hukum tersebut. Pada prinsipnya pelanggaran dan kejahatan yang diatur didalam hukum pidana lebih cepat berkembang, oleh karena itu hukum pidana dituntut untuk lebih dinamis dari cabang-cabang hukum lainnya.
Ketiga ,  Aparat  penegak  hukum,  khususnya  kepolisian  yang  tugas,pokok  dan fungsi  salah  satunya  melakukan  penegakan  hukum  masih  terdapat  kendala  yang dialami  yaitu  tenaga  ahli,  tindak  kejahatan  yang  menggunakan  media  elektronik dengan masalah tersebut penyelesaiannya tidak dapat berjalan cepat sehingga banyak terhambat. 14 Korban tindak pidana hipnotis pada umumnya merupakan saksi sekaligus korban dari apa yang dialaminya, sehingga polisi sulit mencari alat bukti yang terjadi dimana pada saat pelaku melancarkan aksinya. 15 Dalam penangkapan tersangka pada umumnya  secara  tidak  pasti  dapat  menentukan  siapa  pelakunya  karena  mereka
14 Rahmanto, T. Y.,(2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, doi: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52.
15 Darma, S, & Gani, A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis . Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. Edisi Vol.1 , No. 1 November 2019.
melakukannya melalui media elektronik yang dapat diakses dimanapun tanpa terbatas ruang,jarak dan waktu, sehingga tidak adanya saksi yang melihat/menyaksikan secara langsung pada saat terjadinya kejahatan tersebut secara langsung. 16 Bagi korban tindak pidana  penipuan  dengan  modus  hipnotis  melalui  media  elektronik  efeknya  sangat dirasakan  langsung  oleh  korban,  pasalnya  meskipun  di  Indonesia  kualitas  teknologi informasi sudah sangat cukup baik, tetapi jaminan keamanan bagi penggunanya belum sebanding dengan hal itu. Sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan hal tersebut.
Keempat , Fasilitas dan sarana pendukung penanggulangan tindak pidana, untuk dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang dinamis, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mendukung untuk mengimbangi hal tersebut karena tingkat  kriminalitas  yang  tinggi  dan  modus  operandi  yang  semakin  beragam. 17 yaitu melalui  cara  menggunakan  sarana  penal  dan  sarana  non  penal,  sarana  penal  yaitu dengan  mengkaji  substansi  peristiwa  tindak  pidana  yang  menggunakan  teknologi informasi pada dewasa ini. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal,  agar  diperhatikan  caranya  memformulasikan  suatu  aturan  yuridis  yang  tepat untuk dapat mencegah tindak pidana yang menggunakan media elektronik pada masa yang  akan  datang  dan  dapat  mengaplikasikan  kebijakan  yuridis  dalam  penegakan hukum  pidana.  Sarana  non  penal,  yaitu  dengan  cara  memperbanyak  penyampaian informasi agar masyarakat terhindar dari tindak kejahatan, tujuannya sangat jelas yaitu agar  masyarakat  lebih  jeli  dan  teliti  serta  selalu  waspada  dan  tidak  menjadi  korban tindak pidana.
Kelima , Faktor kesadaran masyarakat akan hukum. Masyarakat pada umumnya sungkan  untuk  melaporkan  kasus  yang  menimpanya  karena  sebagian  masyarakat beranggapan  tidak  mempersoalkan  kehilangan  materiil  dengan  nominal  yang  tidak terlalu  besar.  Masyarakat  menganggap  jika  masalah  tersebut  dibawa  ke  ranah pengadilan, mereka takut akan mengeluarkan banyak biaya yang lebih banyak daripada
16 Cornelis, F. (2015). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online, Vol.3., No. 2. 2015.
17 Rizki Adiputra. (2018). Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), Jurnal Poenale , Vol. 6., No. 3. 2018.
kerugian yang dialami. Sebenarnya masyarakat tidak usah sungkan untuk melaporkan tindak  pidana  penipuan  dengan  modus  hipnotis  tersebut  agar  membantu  aparat penegak  hukum  khususnya  kepolisian  untuk  dapat  memberantas  para  pelaku  yang sudah  sejak  dulu  meresahkan  dan  berkeliaran  untuk  melancarkan  aksinya,  terlebih pada dunia digital.
Seluruh faktor tersebut, seluruhnya  sangat erat kaitannya dalam upaya penegakan hukum serta saling mempengaruhi dalam upaya penegakannya. Lemahnya salah satu faktor  saja  dapat  menghambat  faktor  lain  dan  sangat  berdampak  pada  efektifitas penegakan hukum.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil penelitian yang  telah dilakukan penulis, penegakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis masih belum efektif dan belum dicapai secara optimal, karena terdapat kekosongan hukum dimana penipuan dengan modus  hipnotis  substansinya  belum  diatur  didalam  aturan  perundang-undangan, terlebih jika menggunakan media elektronik sebagai media untuk melakukan tindakan kejahatan,  undang-undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  belum mengatur  tentang  hal  tersebut.  Hanya  saja  merujuk  pada  ketentuan  pasal  378  KUHP. Hukum yang ada dinilai belum mampu mengakomodir penegakan hukum sesuai apa yang  di  cita-citakan.  Asas  legalitas  dalam  hukum  pidana  berlaku  secara  fundamental. Seharusnya KUHP yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda bisa digantikan oleh KUHP  yang  baru,  RUU  KUHP  agar  segera  disahkan  dan  dijadikan  hukum  positif indonesia, konsep RUU KUHP  sudah dibuat oleh para ahli hukum  yang  handal yang kemampuannya  sudah  tidak  diragukan  lagi.  Dengan  disahkan  konsep  KUHP  nanti, KUHP  peninggalan  Kolonial  Belanda  dapat  digantikan  yang  lebih  efektif  dalam menopang kepentingan hukum dan tercapainya tujuan hukum.
Tindak pidana penipuan dengan hipnotis yang menggunakan media elektronik dalam  upaya  penegakannya  masih  terdapat  banyak  hambatan  diantaranya  yaitu masyarakat  yang  menjadi  korban  enggan  melapor,faktor  substansi  hukum,faktor
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penanggulangan kejahatan. Dan faktor  kesadaran  masyarakat  tentang  hukum.  Berbagai  faktor  tersebut  sangat berpengaruh  dalam  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Seharusnya  Negara mampu  mengatasi  faktor  hambatan  tersebut  dan  membenahi  semua  yang  menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Butarbutar., E, N. (2018). Metode Penelitian Hukum ., Bandung: PT Refika Aditama.
Hartanto.,  Hadipura,  M.,&  Singadimedja,H.  (2017). Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di Indonesia . Jakarta: Cakrawala Cendekia.
Eddy  O.S.  Hiariej.  (2009), Asas  Legalitas  Dan  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana, Jakarta: PT Erlangga.
____________. (2020), Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT Erlangga.
Moeljatno., (2008). Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: PT Rineka Cipta.
Setiawan, T. (2009). Hipnotis Dan Hipnoterapi ., Jogjakarta: Garasi.
Singadimedja,  H.,  &Senjaya,  O.,  &Hadipura,M.  (2017), Sistem  Hukum  Pidana Indonesia ,.Bandung: Multi Kreasindo.

## Jurnal:
Adiputra,  R.  (2018). “ Penanggulangan  Kejahatan  Pencurian  Dengan  Modus  Hipnotis (Studi PadaKepolisian Resor Kota Bandar Lampung) ” , Jurnal Poenale , Vol. 6., No. 3. 2018.
Cornelis,  F.  (2015). “ Analisis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Penipuan  Jual  Beli Online ” , Jurnal Poenale , Vol.3., No. 2. 2015.
Darma, S, & Gani, A. (2019). “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis ” . Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. Edisi Vol.1 , No. 1 November 2019.
Darmayanti, D, M,  P. (2017). “ Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan  Melalui Jual- Beli  Online ” ,    Jurnal  Kertha  Wicara  Fakultas  Hukum Udayana.  Doi: 10.23843./kw.2017.v6.i01
Prasetyo,R.D.,Endrawati,L  &  Zakaria,  A.  (2014). “ Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan  Online  Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Di Indonesia. ” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya .,  Universitas Brawijaya.
Purwitosari, D., Erdianto, & Erdiansyah. (2016). “ Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan  Modus  Operandi  Hipnotis  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru ” . Jurnal JOM FH Unri, Vol.3 No. 2, Oktober,.2016
Rahmad., N. (2019). “ Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online ” ,
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2019.
Rahmanto, T. Y.,(2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis
Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, doi: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52.
Rusmana,.  A.  (2015). “ Penipuan  Dalam  Interaksi  Melalui  Media  Sosial ” . Jurnal  Kajian Informasi & Perpustakaan , 187-194 doi: 10.24198/jkip.v3i2
Sulastryani,  (2017). “ Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penipuan Secara Hipnotis ” . Jurnal Jurisprudentie , doi: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670