PENGISIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2018 SUATU KAJIAN PERKARA NO.54/G/2018/PTUN.SMG

## AMIR DARMANTO, S.H Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menganalisis  proses pengisian  perangkat  desa  Kabupaten  Demak  berdasarkan  perda  No  1  Tahun 2018  tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  dan menganalisis  ketentuan  yang  ideal  atas  pengisian  perangkat  desa  dalam  kajian perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  yang  dengan  kata  lain  adalah  jenis penelitian  hukum  sosiologis  oleh  karena  sasaran  penelitian  ini  adalah  hukum atau  kaedah  (norm)  terhadap  menganalisis  proses  pengisian  perangkat  desa Kabupaten  Demak  berdasarkan  perda  No  1  Tahun  2018  dan    kajian  perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  proses  pengisian  perangkat  desa  Kabupaten  Demak  dilakukan melalui  3  (tiga)  tahap,  tahap  Pertama  penjaringan  yang  meliputi  (pengumuman, pendaftatan  dan  penetapan)  tahap  Kedua  tahap  Penyaringan  yang  meliputi (seleksi,  Penilaian,  dan  penetapan  hasil  seleksi).  Tahap    Ketiga    tahap pengangkatan. Adanya gugatan perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG dikarenakan adanya  pelanggaran  Prosedular  dan  Substansi  yakni  pasal  19  dan  Pasal  20 perda  No  1  Tahun  2018,  salah  satu  faktor  adanya  sengketa  pilperades  di Kabupaten Demak adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan Bupati Demak terhadap proses pengisian Perangkat Desa tahun 2018.
Kata Kunci: Sengketa, Pengisian perangkat Desa, dan Pengawasan,
FILLING VILLAGE OFFICIALS BASED ON REGIONAL REGULATION OF DEMAK NUMBER 1 OF 2018 REGARDING THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE OFFICIALS IN 2018 A CASE STUDY NO. 54/G/2018/PTUN.SMG

## AMIR DARMANTO, S.H Magister of Law Universitas Semarang

## ABSTRACT
This  study  aims  to  understand  and  analyze  the  process  of  filling  the  village officials/apparatus of Demak Regency based on  Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning  the  appointment  and  dismissal  of  village  officials  and  analyzing  ideal provisions for filling village officials in case study No. 54 /G/2018/PTUN.SMG.
The method used in this study uses an empirical juridical research approach  that in other  words  is  a  type  of  sociological  legal  research  because  the  target  of  this research  is  law  or  norms  to  analyze  the  process  of  filling  the  village  apparatus  in Kabupaten Demak based on Regional Regulation No. 1 of 2018 and case study No. 54/G/2018/PTUN.SMG.
Based on the results of the research and analysis that have been carried out, it can be  concluded  that  the  process  of  filling  the  village  officials/apparatus  of  Demak Regency  was  carried  out  through  3  (three)  stages.  The    first  stage  is  snaring  that includes  (announcement,  registration  and  determination),  the  second  stage  is screening  phase  that  includes  (selection,  assessment  and  outcome  determination), third  stage  is  appointment.  The  existence  of    law  case  No.  54/G/2018/PTUN.SMG was due to Procedure and Substance violations namely Article 19 and Article 20 of Regional Regulation No. 1 of 2018. One of the factors in the dispute over Pilperades in Kabupaten Demak was the lack of supervision by the District Head of Demak on filling village officials in 2018.
Keywords: Disputes, Filling Village Devices, and Supervision.

## A.  Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945  sendiri  menganut  dua  pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian  kekuasaan  negara secara  Horizontal  dan  secara Vertikal. Dimana menurut Philipus  M.  Hadjon,  pembagian kekuasaan
negara secara
Horizontal adalah pembagian kekuasaan  negara  kepada  organ negara      yang      dalam ketatanegaraan disebut Lembaga  Negara,  sedangkan pembagian  kekuasaan    negara secara Vertikal adalah pembagian  kekuasaan  negara antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah 1 .
Sejak  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah yang  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  telah diubah  kembali  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah, telah  menyebabkan  perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan  di  daerah,  baik pemerintahan
di tingkat provinsi,  kabupaten  atau  kota  di Indonesia dalam hal kewenangan pemerintahan    daerah  mengurus daerahnya sendiri.
1 Titik  Triwulan  Tutik,  Konstruksi  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca-Amandemen UUD  1945, Kencana, Jakarta, 2011, Hal.241
Kewenangan  pemerintah daerah  untuk  mengatur  urusan pemerintahan
sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal  10  ayat  (2)  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014, secara hirarki merupakan implementasi  secara  yuridis  dari
Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945 NKRI setelah amandemen kedua, yang berbunyi:
”Pemerintah  daerah  provinsi, daerah  kabupaten  dan    kota mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Tujuan  otonomi  daerah pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan
kepada  daerah  untuk  mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan alasan bahwa Pemerintah  Daerah  yang  lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerah. Namun demikian tidak semua  kewenangan  pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah  pusat  yang  tidak diserahkan    atau    dilimpahkan kepada    pemerintah    daerah berdasar    Pasal  10  ayat    (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi  :  Politik  Luar  Negeri, Pertahanan,  Keamanan,  Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional dan Urusan Agama.
Dengan adanya kewenangan  untuk  mengurus daerah sendiri berdasarkan Undang Undang tentang pemerintah Daerah, mengharuskan pemerintahan   di daerah      membentuk    regulasi- regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan  di  daerah  yaitu dengan melahirkan peraturan daerah-peraturan  daerah  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi daerah. Kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk  peraturan  daerah, mempunyai legitimasi  atau dasar yang  kuat,  yakni  secara  yuridis formal  didasari  dalam  UUD  1945 pada  Pasal  18  ayat  (6),  yang berbunyi:  Pemerintahan  daerah berhak  menetapkan  Peraturan Daerah  dan  peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.Kemudian juga diatur  di  dalam  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerinah  Daerah  pada  Pasal 136  ayat  (1),  yang  berbunyi sebagai berikut: Perda ditetapkan oleh  Kepala  Daerah  setelah mendapatkan
persetujuan bersama    DPRD.  Pemerintahan
Daerah  yang  dimaksud  dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dalam  Pasal  (18)  ini  bukan    saja Gubernur,  Bupati  dan  Walikota, akan tetapi termasuk di dalamnya
adalah Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan  daerah  yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah  baik  Gubernur,  Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi 2 : a.  sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan    otonomi daerah    dan    tugas pembantuan  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; b.  merupakan peraturan pelaksana  dari  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; c.  dalam fungsi ini, Peraturan  Daerah    tunduk pada    ketentuan    hierarki peraturan perundang- undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi;
2 Dirjen  Peraturan  perundang  undangan, Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan Peraturan  Daerah,  Penerbit Caplet  Project 2008. hal.  7.
d.  sebagai penampung kekhususan dan keragaman  daerah  serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945; dan e.  sebagai alat pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.
Kemudian,      peraturan daerah  merupakan  fungsi   yang bersifat    atribusi    maksudanya bahwa Peraturan daerah melekat kewenangan-kewenangan
sebagaimana  diatur  berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  terutama dalam Pasal 136 yaitu: a.  Menyelenggarakan pengaturan dalam
rangka    penyelenggaraan otonomi  daerah dan tugas pembantuan.
b.  Menyelenggarakan pengaturan      sebagai penjabaran      lebih      lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
dengan
memperhatikan  ciri  khas masing- masing daerah.
c.  Menyelenggarakan pengaturan   hal-hal   yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. d.  Menyelenggarakan
pengaturan  hal-hal  yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan penyelenggaraan dari  ketentuan-  ketentuan      atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan  yang  lebih  tinggi,  hal ini  diatur  di    dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang      Pemerintahan  Daerah dalam    Pasal  136  ayat  (3),  yang berbunyi:  Perda  sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan penjabaran lebih lanjut  dari  peraturan perundang- undangan    yang  lebih  tinggi dengan  memperhatikan  ciri  khas masing masing daerah.
Peraturan Daerah bisa juga  pelaksanaan  dari  peraturan menteri,      peraturan  menteri  itu lebih tinggi dari peraturan daerah,  oleh  karena  peraturan daerah lingkup berlakunya terbatas pada daerah yang bersangkutan, sedangkan
peraturan menteri ruang berlakunya      mencakup  seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara
hierarki, peraturan menteri berada  di  atas peraturan daerah, meskipun peraturan menteri tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki  peraturan  perundang- undangan dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi imflisit diakui sebagai salah satu  jenis  peraturan  perundang undangan 3 . Lebih lanjut Peraturan Daerah  secara  yuridis  ruang lingkup  keberlakuannya  terbatas pada  daerah  yang  bersangkutan dalam  suatu  wilayah  tertentu.
Peraturan  Daerah  Provinsi  dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka  peraturan daerah itu harus jelas  dalam  pengertian  tidak menimbulkan  multi  tafsir  karena merupakan penjabaran dan imflementasi dari peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Peraturan Daerah seharusnya tidak lagi
menimbulkan  banyak  penafsiran dari  kaidah  dan  ketentuannya, karena  sudah  bersifat  teknis, jelas  dan  tinggal  diterapkan  di lapangan.
3 H.M.  Aziz,  Dasar  Dasar  Konstitusional Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Peraturan  Daerah.Makalah  disampaikan  pada pendidikan  dan  pelatihan    penyusunan perancangan  peraturan  perundang  undangan, bulan Juni tahun 2010 di Jakarta Hal 4.
Tujuan pembentukan Peraturan  Daerah  sebagaimana disebutkan  di  atas  tidak  terlepas juga  dari  tugas      pemerintah daerah    untuk    membina    dan menciptakan kesejahteraan masyarakat  daerah.  Oleh  karena itu Peraturan Daerah yang dibuat haruslah sesuai dengan keadaan dan  kondisi  masyarakat  di  mana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Sejak ditetapkannya
Undang –  Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa,  maka Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau  Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana
dimaksud    dalam    pasal    1 Undang –    Undang  Nomor  6
Tahun  2014  berdasarkan  hasil evaluasi  tingkat  perkembangan Pemerintahan
Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  mempercepat  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa. 4 Pemerintahan
Daerah agar  berjalan  sesuai  dengan
4 Pasal 7 Ayat (3) Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
asas-asas pemerintaha yang
baik (AUPB) salah satunya adalah memiliki Aparatur Pemerintah yang profesional termasuk  Perangkat  Desa  yang berkompeten agar pelayanan publik  benar  benar  melayani.
Kabupaten Demak jabatan perangkat desa pada tahun 2017 banyak  mengalami  kekosongan sehingga  pada  Bulan  Januari 2017 Bupati Demak telah menerbitkan  Surat  Keputusan Nomor:  141/18  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Desa-desa yang  melaksanakan  pengisian pengangkatan  perangkat  desa  di wilayah Kabupaten  Demak tahun
2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor  6  Tahun  2015  tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan    Lembaran    Daerah Kabupaten  Demak  Nomor  6), akan  tetapi  terjadi  perbedaan pendapat  antara  Bupati  Demak dengan  DPRD  terkait  perbedaan tafsir  Perda  tersebut,  sehingga perda  tersebut  direvisi  dengan mengacu  kepada  pertama  asas filosofis,  yakni  perkembangan yang terjadi di masyarakat menunjukkan  adanya  dinamika dalam filosofi pembentukan peraturan  perundang-undangan. Filosofi pemikiran yang menghendaki    adanya    suatu perubahan  berarti  adanya suatu perubahan  dalam  nilai-nilai  yang
mendasari suatu undang- undang,  baik  yang  berkaitan dengan  nilai-nilai  ideal,  norma dasar  yang  menjiwai,  dan  materi muatan  yang  mengaturnya.  Hal ini  tidak  terlepas  dari  adanya dinamika dalam pemikiran, gagasan  atau  ide-ide      dari  nilai- nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang selalu menginginkan  adanya  kemajuan dalam  berfikir  dan  bertindak untuk  mewujudkan  tujuan  hidup bersama yaitu kesejahteraan umum,  kemakmuran,  ketertiban, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. Kedua asas Yuridis Secara  yuridis,  Undang-Undang adalah   produk  politik.  Undang- Undang  selalu  berisikan  materi atau  substansi  yang  diwarnai dengan  berbagai  kepentingan politik di dalamnya. Situasi politik pada saat suatu Undang-Undang disetujui  tentunya  akan  berbeda dengan situasi sosial politik terkini, apalagi kalau masih terdapat  alasan  yuridis  lainnya. Oleh karena itu, perubahan suatu Undang-Undang merupakan suatu  keharusan  yuridis  karena hukum  merupakan  suatu  hal yang  dinamis.  Dalam  dinamika yuridis  tersebut,  Undang-Undang merupakan hasil persetujuan bersama  antara  Pemerintah  dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).  Undang-Undang  yang merupakan hasil persetujuan bersama tersebut menjadi produk hukum  yang  mengikat  secara
umum. Ketiga asas Secara sosiologis, dinamika dan perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran  situasi  dan  kondisi terkini yang terjadi di masyarakat, baik  dinamika  yang  terjadi  di sektor  sosial,  politik,  ekonomi, budaya,  pemerintahan,  dan  lain sebagainya. Hal ini  menunjukkan adanya  keinginan  masyarakat untuk  mengaktualisasikan  dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan perundang-undangan  yang  ada, sehingga hukum merupakan suatu  hal  yang  selalu  dinamis,
dan  bukan  suatu  hal  yang  statis
Dari  aspek  sosiologis,  hukum bersifat
responsif terhadap perkembangan  yang  terjadi  di masyarakat. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor  1    Tahun  2018  Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  Perangkat  Desa perda inilah yang menjadi pijakan dalam  pengisian  perangkat  desa di  Kabupaten  Demak.  Meskipun perda  tersebut  telah  direvisi  dan tahapan  pelaksanaan  pengisian perangkat  di  Kabupaten  Demak telah dijalankan akan tetapi proses  pengisian  perangkat  di Kabupaten  Demak  tahun  2018 terindikasi terjadi Kolusi,Koropsi,dan Nepotisme sehingga banyak muncul
gugatan  ke  Pengadilan  Tata
Usaha  Negara  Semarang,  salah satunya  adalah  gugatan  dari peserta pengisian perangkat
Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak terhadap
Surat  Keputusan  Kepala  Desa yang melantik peserta hasil seleleksi  pengisian  perangkat tersebut, Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya  dalam  sebuah penulisan  Tesis  dengan  judul “Pengisian  Perangkat  Desa Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Demak  Nomor  1
Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa  Tahun  2018  Suatu  Kajian Perkara
No.54/G/2018/Ptun.Smg”

## B.  Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah  proses  pengisian perangkat desa Kabupaten Demak berdasarkan  perda  No  1  Tahun 2018  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa ?
2. Bagaimanakah ketentuan yang ideal atas pengisian perangkat desa dalam kajian perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG ?

## C.  Metode Penelitian
Metode  yang  dipergunakan dalam  penulisan  Penelitian  ini menggunakan pendekatan penelitian  yuridis  empiris  yang dengan  kata  lain  adalah  jenis penelitian  hukum  sosiologis  oleh
karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm)
terhadap menganalisis proses pengisian perangkat desa Kabupaten  Demak  berdasarkan perda  No  1  Tahun  2018  dan kajian perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG
D.  Pembahasan

## 1.  Proses Pengisian Perangkat
Desa Kabupaten Demak
Berdasarkan Perda No 1 Tahun
2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.
Kabupaten Demak
merupakan  sebuah  daerah  yang berada  di  pesisir  pulau  jawa dengan  mayoritas  penduduknya tinggal  di  pedesaan,  Kabupaten Demak  terdiri  dari  14  Kecamatan dan  235  desa 5 Pemerintahan  desa merupakan bagian dari pemerintahan
nasional yang
penyelenggaraannya
ditujukan pada  pedesaan. Pemerintah   Desa adalah    Kepala    Desa    atau    yang disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat  Desa  sebagai  unsur
5 Lihat  pasal  1  ayat  1  Undang  Undang no  6  tahun  2016  “  Desa  adalah  desa  dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas wilayah   yang    berwenang      untuk mengatur    dan mengurus urusan p emerintahan,          kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan      prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui          dan        dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”
penyelenggara Pemerintahan
Desa 6 . Pemerintahan di Desa dilakukan  oleh  Kepala  Desa  yakni sesorang yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa, melaksanakan  Pembangunan  di Desa, dan pembinaan kemasyarakatan  di  Desa,  serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan  tugasnya  Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Yang  terdiri  dari  sekretariat  desa, pelaksana  kewilayahan,  pelaksana teknis.  Perangkat  desa  bertugas membantu  kepala  desa  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.  Dengan  demikian, perangkat  desa  bertanggungjawab kepada  kepala  desa.  Perangkat Desa  diangkat  oleh  Kepala    Desa setelah    dikonsultasikan        dengan Camat  atas  nama  Bupati  atau Walikota.  Dalam      melaksanakan tugas   dan   wewenangnya
Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatur pelaksanaan  pengangkatan  dan pemberhentian  Perangkat  Desa, telah  ditetapkan  Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2015  tentang Perangkat Desa. Dengan
ditetapkannya    Undang-Undang Nomor    6    Tahun    2014  tentang Desa  yang  ditindaklanjuti  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan
6 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 6 tahun 2014
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014 tentang Desa
dan perubahannya,    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun 2015  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Perangkat  Desa dan  perubahannya,  maka  dalam rangka penyempurnaan ketentuan-  ketentuan      sesuai peraturan perundang-undangan
yang  berlaku  untuk  memperoleh Perangkat  Desa  yang  kredibel, punya etos kerja tinggi dan intelektual  yang  memadai  dengan dilakukan melalui sistem yang lebih efektif  dan  efisien  baik  dalam  segi waktu maupun biaya.
2.  Ketentuan Yang Ideal Atas Pengisian  Perangkat  Desa  Dalam Kajian Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Demak membuka formasi  untuk  pengisian  perangkat desa, hal ini dikarenakan banyaknya jabatan perangkat desa yang mengalami kekosongan sehingga dapat mengangu pelayanan publik maka pada  bulan Januari  2017  Bupati  Demak  telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/18 Tahun 2017
tentang Penetapan Desa-desa yang melaksanakan pengisian pengangkatan  perangkat  desa  di wilayah  Kabupaten  Demak  tahun 2017.  Dalam  keputusan  tersebut, Desa  cabean  Kecamatan  Demak kota  Kabupaten  Demak  termasuk dalam penetapan desa yang
melaksanakan pengisian perangkat desa; atas Keputusan Bupati Demak  tersebut,  Pemerintah  Desa cabean melaksanakan rapat pembentukan  panitia  perangkat desa  cabean  dan  menerbitkan Surat  Keputusan  Kepala  Desa tentang  pembentukan  panitia  yang diketuai oleh Sutarman, S.E
Hasil  seleksi  awal  (seleksi administrasi)  yang  telah  dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa cabean,
menetapan  calon  perangkat  desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan Desa cabean Kecamatan Demak kota Kabupaten Demak.  pada  tahapan  selanjutnya,
proses  seleksi/penyaringan  calon perangkat desa mengalami penundaan sampai terbit Peraturan Daerah  Kabupaten  Demak  Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan  dan  pemberhentian Perangkat  Desa  tertanggal  31
Januari 2018 serta Peraturan Bupati  Nomor  7  tahun  2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perda  Kabupaten  Demak  Nomor  1 tahun  2018  tertanggal  1  Februari 2018  yang  menjadi  dasar  dan rujukan seleksi pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam hal  ini  lanjutan  proses  seleksi pengisian  perangkat  Desa  cabean Kecamatan Demak kota Kabupaten Demak 7
7 Hasil  wawancara  dengan  Misbakhul Munir,  SH.MH  Advokat  Para  Penggugat

## E.  PENUTUP
1.  Simpulan
a.  Proses Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Demak yang sempat terhenti pada tahun 2017 pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan dilanjutkan pada tahun 2018 Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pertama tahap penjaringan yang meliputi pengumuman, pendaftaran dan penetapan calon yang diatur dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 pasal 12, pasal 13 dan Pasal 14, Kedua tahap Penyaringan yang meliputi seleksi, Penilaian, dan penetapan hasil seleksi yang diatur dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan Pasal 19. Ketiga  tahap pengangkatan yang meliputi rekomendasi dan Penetapan melalui SK Kepala Desa yang termuat dalam pasal 21 dan pasal 22. Yang kesemuanya merupakan rangkaian yang utuh dan saling terkait sehingga jika ada salah satu proses yang tidak sesuai maka akan berakibat terjadinya cacat hukum atas produk yang dihasilkan.
b.  Adanya  gugatan  yang  dilakukan oleh  para  penggugat  yakni  oleh Puspita Budiningtyas yang
Pilperades Cabean pada tanggal 16 November 2018
terregister  dalam  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Semarang  Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG dikarenakan  adanya  pelanggaran yang  dilakukan  Tergugat  yakni melanggar  pasal  19  dan  Pasal  20 Perda  No  1  Tahun  2018  Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  Perangkat  Desa sebagaimana dalam pertimbangan majlis  hakim  bahwa  telah  terjadi pelanggaran  Prosedur  yakni  pasal 19 yang berkaitan dengan pembuatan  berita  acara  hasil seleksi  dan  pelanggaran  subtasi yakni  pasal  20  yang  berkaitan dengan  pihak  ketiga,  hal  ini  tidak terlepas dari lemahnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  Kabupaten  Demak terhadap  proses  seleksi  pengisian perangkat desa sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  37  Perda No 1 Tahun 2018
2.  Saran
a.  Pemerintah  Kabupaten  Demak dalam menjalankan perda
hendaknya dilakukan secara menyeluruh terutama fungsi pengawasan harus dijalankan secara  maksimal  hal  ini  untuk memastikan  bahwa  perda  telah dijalankan dengan baik dan meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi.
b.  Kepala Desa memang mempunyai kewenangan untuk melantik
Perangkat Desa, akan tetapi semua  tahapan  dan  proses  baik yang bersifat prosedur atau subtansi  berdasarkan  Perda  No  1
Tahun 2018 harus dilakukan dengan bertanggungjawab.
c.  Turut  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat  diperlukan  hal  ini  sebagai
bentuk  kontrol,  sehingga  adanya kontrol  dari  masyarakat  membuat aparatur  pemerintah  desa  lebih berhati hati ketika bertindak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca- Amandemen    UUD    1945, Kencana, Jakarta, 2011
Dirjen Peraturan perundang undangan,
Panduan  Praktis  Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Penerbit Caplet Project, 2008 H.M. Aziz, Dasar Dasar  Konstitusional Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Peraturan Daerah.Makalah  disampaikan pada pendidikan dan pelatihan penyusunan perancangan peraturan perundang undangan, Jakarta, 2010 Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Dasar RI 1945,
Amandemen dan Penjelasannya. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-  Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang Desa Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor 1 Tahun 2018