## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418

## MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERBANGSA MELALUI BUDAYA DEMOKRASI
Sri Rahayu Wilujeng Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275 Email: srahayuwilujeng@yahoo.co.id

## Abstract
Democracy is the old issue has been discussed for long time anthusiasly. This idea of democracy appeared in Greek about two thousand and five hundred years ago. Now day  implementation  of  democracy  keep  going  on  developed  to  get  the  best performance. The Indonesian Constitution stated. Democracy as a system in running government.  Thus,  consequently  of  this  choice  it  must  be  applied  imperatively.  In fact, there are many problems appeared caused by implementation of democracy. It may  not  be  comprehended  as  a  political  system.  Basically  this  system  arranges  so many interests in society such as state and citizens. Thus such a system must be help by  a  supporting  culture.  That  is  democratic  culture.  This  writing  tries  to  descript what  kind  a  culture  have  to  develop  in  Indonesia.  This  culture  is  bear  on  a  mental and moral  attitude. It bases on Pancasila as a philosophy of  Indonesia.  It doesn’t only  caused  democracy  running  well,  but  it  also guards  democracy  don’t  losing  its essence.  Finally,  democracy  gives  advantages  for  people  as  the  owner  of sovereignty.
Keywords: democracy, culture, Pancasila

## I. PENGANTAR
Manusia  adalah  makhluk  yang unik sekaligus rumit. Dengan keunikan dan kerumitannya usaha untuk memahami  manusia  dengan  segala aktifitasnya  tidak  pernah  berhenti. Menurut  seorang  filsuf  Yunani  Kuno manusia adalah Animal Sociale . Manusia  adalah  binatang  yang  hidup bersama.  Ia  tidak  hanya  hidup  ada bersama dengan yang lain, tetapi hanya bisa  hidup  dalam  kebersamaan  dengan yang  lain. Manusia  juga sering disebut
Zoon Politicon , manusia adalah binatang yang mempunyai kepentingan.  Kepentingan  itu  lebih
luas  dari  sekedar  kebutuhan.  Adanya berbagai  kepentingan  dalam  dalam konteks kehidupan bersama sering kali memunculkan  konflik.  Manusia  juga disebut  sebagai makhluk  konfliktif . (Beachler, 2001: 18)
Dalam  sejarah  perkembangan kehidupan umat manusia lahirlah suatu sistem  untuk  mengatur  kehidupan bersama.  Sistem  ini  pada  dasarnya untuk menjaga ketertiban agar berbagai kepentingan dalam komunitas tidak  saling  bertabrakan.  Sistem  ini secara alamiah lahir di dalam kehidupan  bersama.  Pada  awalnya

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
sistem  ini  masih  dalam  bentuk  yang sederhana  yang  sering  disebut  sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang ada dalam berbagai  kebudayaan  ini  merupakan benih  bagi  munculnya  sistem-sistem lain  yang  lebih  kompleks  untuk mengatur kepentingan yang lebih luas.
Sistem  kemasyarakatan  yang ada
pada kehidupan manusia terus berkembang. Kehidupan
manusia terbuka  bagi  segala  kemungkinan, sehingga  kemajuan  dan  perkembangan senantiasa bergerak tanpa henti. Hal ini berlainan  dengan  kehidupan  pada binatang.  Sistem  kemasyarakatan  yang mengatur mereka bersifat pasif.
Organisasai pada dunia lebah, sekawanan  mamalia  atau  kera  dari dahulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan.
Salah satu sistem  yang  mengatur kepetingan  bersama  adalah  sistem politik.  Dalam  sejarah  sistem  politik telah  melewati  jalan  panjang.  Sistem yang sederhana yang mengatur sekelompok  kecil  dalam  suku-suku sampai saat ini masih hidup. Sementara  sistem  politik  dewasa  ini telah berkembang menjadi sistem yang sangat  komplek  yang  dipengaruhi berbagai kepentingan. Beberapa sistem politik yang pernah berkembang diantaranya monarkhi, aristokrasi, ploutokrasi, meritokrasi, oligarkhi, dan demoktrasi.  Di  antara  sistem  tersebut dewasa  ini  demokrasilah  yang  paling dipercaya  sebagai  alternatif  paling baik.
Demokrasi  adalah  masalah  yang sudah  lama  diperbincangkan.  Ide  yang muncul  kira-kira  2500 tahun  yang  lalu di Athena sampai sekarang masih tetap diperbincangkan secara anthusias. Sampai  saat  ini  praktek  demokrasi terus  berkembang  mencari  formatnya
yang  paling  baik.  Bangsa  Indonesia secara  konstitusional  telah  memilih demokrasi sebagai sistem penyelengaraan  pemerintahan  negara. Sebagai suatu pilihan sistem  ini  secara imperatif  harus  dilaksanakan.  Dalam kenyataannya  banyak  sekali  muncul permasalahan  akibat  dari  penerapan demokrasi di Indonesia.
Perkembangan demokrasi memperlihatkan  fenomena  keluar  dari esensinya.  Demokrasi  yang  hanya dilihat sebagai proses politik (pengelolaan kepentingan) akan menghadirkan  konflik.  Sebagai  suatu sistem harus ditopang demokrasi sebagai  budaya.  Dalam  tulisan  ini berusaha  di  kaji  budaya  macam  apa yang harus  dikembangkan  dalam demokrasi  di  Indonesia,  sehingga demokrasi  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  pada  rakyat  sebagai pemegang kedaulatan. Atas dasar Core Value apa  budaya  demokrasi  ini selayaknya dikembangkan.
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari penelitian singkat  masalah aktual  yang dipaparkan  dalam  gagasan  konseptual. Tulisan  ini  mempunyai  objek  material adalah masalah politik terutama demokrasi.  Objek  formal  tulisan  ini adalah menelaah permasalahan demokrasi  dalan  kaitannya  dengan budaya. Dalam tulisan ini dipergunakan beberapa langkah metodis yaitu : 1. Deskripsi:  yaitu  memberikan gambaran  yang  jelas  tentang  beberapa masalah mendasar yang menjadi perhatian  dalam  tulisan  ini.  Demikian juga  hasil  penelitian  dideskripsikan secara secara jelas.
2. Interpretasi,  yaitu  melakukan interpretasi/penafsiran terhadap konsep demokrasi Pancasila

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
3. Analisa-Sintesa, yaitu melakukan analisa secara cermat terhadap beberapa permasalahan, dicari penyebab  pokok  permasalahan  dan hubungan  beberapa  hal  tersebut.  Dari berberapa  analisa  ini  dibuat  satu sintesa  yang  menghasilkan  gambaran umum pembahasan.

## II. PEMBAHASAN
A. Selintas Sejarah Demokrasi Demokrasi  merupakan  masalah lama  yang  sampai  saat  ini  masih  tetap diperbincangkan. Pada dasarnya munculnya  ide  tentang  demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan untuk mengatur kepentingan bersama beriringan dengan  munculnya  jaman logos di kawasan Yunani. Sebagaimana diketahui  jaman logos yang  muncul pada  abad  ke  lima  sebelum  Masehi menggeser  jaman mitos .  Jaman logos ditandai  dengan  adanya  tradisi  kritis dalam menerima kebenaran pengetahuan  dan  tradisi  kreatif  dalam mencari solusi mengatasi permasalahan  pragmatis.    Lengsernya jaman mitos yang menerima kebenaran secara  dogmatis  telah  memunculkan ide  kreatif  tentang  adanya  sistem penyenggaraan kekuasaan dalam rangka mengatur kepentingan bersama. Demokrasi  pada  dasarnya  bergerak pada dua tataran, yang pertama tataran epistemologis (sebagai suatu pengetahuan  yang  dipelajari),  yang  ke dua  pada  tataran  praktis  yaitu  suatu tatanan  untuk  mengatur  kepentingan manusia dalam kehidupan bersama.
Ide  demokrasi  dalam  tataran epistemologis  muncul  pada  abad  ke lima  sebelum  Masehi  di  Athena Yunani. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani  dari  kata demos yang  artinya
rakyat  dan kratos kekuasaan.  Dalam waktu  yang  hampir  bersamaan  di wilayah  lain  (Romawi)  diperkenalkan istilah Republic yang  berasal  dari  kata res :  kakuasaan  dan publica :  rakyat banyak. Pada hakekatnya antara demokrasi dan republic secara terminologis  adalah  sama.  Sementara itu  di  wilayah  lain  prinsip  ajaran demokrasi  telah  dipraktekkan  di  Mesir jauh  sebelum  gelombang  demokrasi muncul di Yunani. Menurut pendapat Yves Schemeil  yang  dikutip  oleh  Suyatno dijelaskan bahwa demokrasi
sebenarnya  sudah  ada  sejak  jaman Mesir  Kuno  dan  Mesopotamia  Kuno. Saat itu telah dibentuk dewan kota dan majelis yang jauh lebih demokratis dari pada  model  “ polis ”  Yunani,  (Supriyo Priyanto,  2010,  118)  Para  anggota dewan lebih bebas berbicara, selain itu wanita  juga  diperkenankan  menjadi anggota.  Aturan  seperti  ini  tidak  dapat dijumpai  pada  praktek  demokrasi  di Yunani  dimana  wanita  tidak  diaggap sebagai  warga  ( citizen )  sehingga  tidak bisa menjadi anggota dewan. Kelebihan  lain  adalah  adanya  aturan yang  bisa  mengakomodasi  pluralisme dan  sudah  mengenal  sistem  delegasi yang bisa menggambarkan representasi atas  konstituennya.  (Suyatno,  2004:  5- 6).
Sementara  itu  pendapat  Samuel P.  Huntington  yang  banyak  menjadi rujukan dalam diskursus politik menggambarkan  perjalanan  demokrasi jauh  lebih  singkat.  Sejarah  demokrasi bukanlah  suatu  gerak  maju  yang lambat dan pasti melainkan serangkaian  gelombang  yang  telah maju,  mundur,  lalu  bergulung-gulung dan  memuncak  lagi.  (United  State Agency,
1991: 25). Pendapat

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
Huntington  ini  tidak  memberikan gambaran  sejarah  demokrasi  secara komprehensif  karena  hanya  memotret perjalanan  demokrasi  dalam  kurun waktu  yang  relatif  singkat.  Seperti telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa demokrasi telah melewati sejarah yang panjang  hampir  selama  dua  ribu limaratus  tahun  lebih.  Dalam  tulisan ini  tidak  akan    dikemukakan  secara rinci  tentang  sejarah  demokrasi,  tetapi hanya mengungkapkan tonggak- tonggak sejarah demokrasi yang paling pokok.  Yang  menjadi  fokus  tulisan  ini bukanlah  masalah  sejarah.  Sejarah  ini diungkapkan sejauh masalah itu memberikan pemahaman tentang
perkembangan makna demokrasi.
Dalam  hal  ini  penulis  tidak
sependapat  dengan  Hutington  tentang penggolongan sejarah demokrasi, namun  penulis  mempunyai  pendapat yang  berbeda  mengenai  masalah    ini. Menurut  Hutington  sejarah  demokrasi melewati tiga gelombang yang dimulai pada  abad  ke-  19  sebagai  gelombang pertama.  Gelombang  berakar  pada revolusi Perancis. Sementara di
Amerika  Serikat    ditandai  dengan meluasnya hak pilih  sampai  mencakup porsi  yang  besar  penduduk  pria. Gelombang ke dua pasca Perang Dunia ke II dan gelombang ke tiga pada tahun 1974. Selanjutnya masih ada kemungkinan  munculnya  gelombang ke  empat  dan  seterusnya  (United  State
Agency,  1991:  25).  Secara  kronologis menurut penulis demokrasi telah melewati  tiga  tahap.  Yang  pertama demokrasi awal pada masa tercetusnya pemikiran  demokrasi  pada  abad  ke-5 SM.  Tahap  ke  dua  adalah  jaman pemikiran  modern  tentang  demokrasi yang  ditandai  dengan  konsep-konsep dari  J.J.  Rousseau,  Montesqiue,  John Lock.  Tahap  ke  tiga  pasca  Perang
Dunia ke dua (Perang dingin). Sedangkan  gelombang  ke  tiga  adalah Pasca  Perang  dingin.  Pada  masa  ini ditandai  fenomena  munculnya  negara- negara demokrasi baru secara spektakuler.
Tahap  pertama  demokrasi  bisa disebut  demokrasi  jaman  Perikles. Pemikiran  Perikles  sebagai  pemikiran awal  demokrasi  terkesan  aneh  jika dilihat  dari  kaca  mata  demokrasi sekarang  ini,  namun  pemikirannya mengilhami teori-teori politik
selanjutnya.  Pada  masa  ini  di  Athena Yunani  sudah  terdapat  Majelis  yang terdiri  dari  5000  sampai  dengan  6000 anggota.  Majelis  merupakan  lembaga politik  pusat  yang  beranggotakan  laki- laki  dewasa  (wanita,  budak  dan  orang asing)  tidak  termasuk.  Dengan  suara mayoritas  dapat  memutuskan  masalah apa  saja  tanpa  pembatasan  hukum apapun.  Selain  itu  juga  terdapat pengadilan  yang  dilakukan  oeh  dewan juri  yang  beranggotakan  501  yang dapat  memtuskan  terdakwa  melalui suara mayoritas. (United State Agency, 1991: 7)
Dalam demokrasi ini terdapat hal yang  unik.  Pemimpin  Majelis  tidak dipilih,  tetapi  melalui  pengundian. Orang  Athena  percaya  bahwa  setiap warga  mampu  menduduki  jabatan. Pada  masa  ini  tidak  ada  lembaga eksekutif  seperti  presiden  ataupun perdana  menteri.  Semua  permasalahan dan  pengambilan  keputusan  ada  pada Majelis. Sistem  ini tentu menimbulkan hal-hal yang negatif seperti manipulasi dan perpecahan. Pada akhirnya pangung  politik  dikuasai  oleh  orang- orang  yang  ahli  pidato  yang  lihai  dan cekatan.  Sebagaimana  dalam  dunia filsafat  yang  menjadi  embrio  bagi lahirnya  pengetahuan.  Pada  masa  ini

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
muncul  kelompok sophis yang  lebih mengutamakan kelihaian dalam berdebat,  kemenangan  dalam  diskusi dari  pada  kebenaran  pengetahuan. (Lihat,  Kees  Bertens  dalam  Sejarah Filsafat Yunani). Sistem ini baik dalam praktek  demokrasi  maupun  dalam bidang  filsafat  dikritik  oleh  Sokrates dan Plato, sehingga ke dua tokoh ini di cap sebagai tokoh anti demokrasi.
Sementara itu Aristoteles memberikan  kritik  dengan  menelorkan pemikiran  filsafat  politik  yang  lebih luas  dan  komprehensif.  Terlepas  dari berbagai  kekurangan  pada  praktek demokrasi masa Yunani Kuno, bagaimanapun  sistem  ini  merupakan suatu  ide  yang  luar  biasa  di  tengah- tengah masih kuatnya sistem monarkhi. Pada masa gerakan renaissance  tema  demokrasi  kembali muncul  dan  dimatangkan  dengan landasan  pemikiran  filsuf  besar  pada masa itu.
Dalam  tahap  kedua,  konsep demokrasi menuju ke arah pematangan dengan  landasan  intelektual  pada jaman    Pencerahan  ( Aufklarung )   pada abad  ke-  17-18.  Tokoh  besar  yang berpengaruh pada masa ini adalah John Lock,  J.J.  Rousseau  dan  Mentesquieu.
John  Lock  menerbitkan  buku  yang sangat  terkenal Two  Treaties  of Government tahun 1690. Pandangannya nenegaskan bahwa semua pemerintahan yang sah bertumpu  pada  “persetujuan  dari  yang diperintah”.  Pandangan  ini  telah mengubah secara mendasar ppemikiran politik  pada  masa  ini  yang  akhirnya mendrong  perkembangan  lembaga- lembaga  demokrasi  modern.  (United State Agency, 1991, 15). J.J. Rousseau mengembangkan teori Contract Social . Montesquieu  mengembangkan  teori
pemisahan  kekuasaan.  Dalam L’Espirt des Lois (Semangat hukum) mengusulkan pemisahan dan penyeimbangan kekuasaan antara cabang-cabang eksekutif,  legislatif dan yudikatif sebagai cara untuk menjamin kebebasan  individu  (Ibid).  Teori  dari ke tiga tokoh ini melandasai perkembang  demokrasi  modern  di berbagai  wilayah  termasuk  demokrasi pada  awal  terbentuknya  pemerintahan Amerika  Serikat.  Demokrasi  modern berkembang sedemikian dahsyat. Demokrasi modern berkembang meluas  hampir  di  seluruh  belahan benua  dengan  warna  atau  variasi  yang berbeda dalam
pelaksanaannya.
Kondisi ini berlangsung sampai dengan pasca Perang Dunia ke-dua. Selanjutnya demokrasi
memasuki  tahap  ketiga,  yaitu  masa pasca Perang Dingin. Program Michael
Gorbacev  ( Glasnost , Perestroika ,  dan Democratization )  yang dicanangkan di Uni  Sovyet  telah  menyemaikan  benih munculnya  negara-negara  demokrasi baru  di  wilayah  Eropa  Timur.  Pada masa ini bisa  dikatakan musim panennya  demokrasi,  kerena  jumlah negara  demokrasi  bertambah  secara signifikan.  Dalam  perkembangannya Pasca  Perang  dingin  yang  di  tandai oleh kemenangan Blok Barat (ideology liberal)  telah  mengubah  peta  politik dunia. Demokrasi tidak hanya berkembang  dalam  kuantitas  tetapi juga  dalam  bentuknya.  Pada  masa  ini masalah demokrasi bukan hanya masalah  politik,  banyak  sekali  aspek lain yang ikut mengendalikan.
Demokrasi bukan lagi sekedar masalah pemerintahan  oleh  rakyat.  Faktor kekuatan  ekonomi  menjadi  pengendali gerak  demokrasi  menuju  ke  arah  yang semakin  rumit  karena  banyaknya

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
kepentingan  yang  ikut  menentukan dalam  kancah  demokrasi sebagai “permainan”.
B. Keunggulan Demokrasi Dalam  sejarah  politik  terdapat beberapa  sistem/bentuk  pemerintahan yang telah dipraktekkan seperti monarkhi,  oligarkhi,  diktator,  dan demokrasi. Sistem
pemerintahan manakah  yang  paling  baik?  Untuk menjawab pertanyaan  ini tidak  mudah, tidak sekedar menjawab salah satu dari beberapa sistem tersebut. Dalam hal ini tidak  ada  jawaban  final,  bahkan  untuk sistem  demokrasi  sekalipun.  Masing- masing  sistem  mempunyai  jamannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya munculnya  suatu  sistem  baru  itu merupakan    antitesa  terhadap  sistem yang ada sebelumnya. Pada hakekatnya suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan  (penguasa)  yang  mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya bagi rakyat banyak. Demokrasi yang dipercaya oleh sebagain  besar  orang  sebagai  sistem yang paling baik belum tentu baik juga bagi  sebagain  orang  di  tempat  lain. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi negara dan menghadirkan  peran  negara  dalam masyarakat.  Kekuasaan  negara  secara efektif  dan  factual  itu  akan  dijalankan oleh pemerintah. Pemerintahan merupakan  kepanjangan  tangan  dari negara  sehingga  ia  harus  mampu menjalankan  fungsi  negara.  Terlepas apapun ideologinya negara mempunyai fungsi  dan  tugas  minimal  yang  yang dilaksanakan: (Mariam Budiarjo, 1999: 46)
1. Melaksanakan penertiban ( law and  order ),  untuk  mencapai  tujuan bersama  dan  mencegah  bentrokan- bentrokan  dalam  masyarakat.  Negara bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan  kesejahteraan dan  kemakmuran  bagi  rakyatnya. Fungsi  ini  dinggap  paling  penting teritama bai negara-negara baru
3. Pertahanan;  hal  ini diperlukan untuk  menjaga  kemungkinan  serangan dari  luar.  Dalam  perkembangannya pertahanan  ini  tidak  hanya  berkaitan dengan  serangan  dari  luar  saja,  tetapi juga  berkaitan  dengan  segala  hal  yang membahayakan kedaulatan dan eksistensi negara. Gerakan dari dalampun juga menjadi ranah pertahanan jika hal itu sudah membahayakan bagi kedaulatan, keutuhan, dan eksistensi  suatu negara. 4. Menegakkan keadilan. Hal  ini dilaksanakan melalui badan-badan dperadilan. (Ibid) Dari sisi filsafat sejarah, perjalanan  negara-negara  di  dunia bergerak  secara  spiriodal.  Perjalanan itu bergerak secara berkesinam- bungan,  selalu  mencari  bentuk  baru yang  semakin  lama  diaggap  semakin baik.  Dengan  runtuhnya  kubu  Blok Timur  dalam  perang  dingin,  maka sampai saat ini dari bentuk pemerintahan demokrasi dianggap yang  paling  baik.  Pendapat  yang ekstrem dikemukan oleh Francis Kukuyama dalam Bukunya The End of
History .  Dalam  diskursus  filsafat perang  pendapat  Fukuyama  berada pada  kubu Endisme. Secara  singkat dikatakan  bahwa  perjalanan  sejarah akan  mencapai  puncaknya  dan  akan berakhir  dengan  kemenangan  blok barat dengan demokrasi liberalnya.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Dalam  kenyataannya  dewasa  ini demokrasi banyak diterapkan di berbagai  negara.  Demokrasi  bahkan menjadi salah satu pertimbangan ukuran kemajuan suatu bangsa. Sistem demokrasi  memang  secara  faktual mempunyai  beberapa  keunggulan  atau kelebihan di samping kelemahan utamanya. Kelemahan utama demokrasi  adalah  munculnya diktator mayoritas .  Kelemahan  adalah  ini  hal yang  wajar  terutama  pada  negara demokrasi  baru,  namun  demikian segera  harus  disadari  dan  diatasi. Demokrasi memang bukan sistem final yang seratus persen sempurna, sebagai- mana  sistem  yang  lain.  Demikian  juga dengan  sistem  monarkhi  disamping ada kelebihan juga mempunyai kelemahan. Kelemahan monarkhi adalah munculnya tirani minoritas . Dalam pelaksanaannya demokrasi yang  berkembang  di  dunia  sangat variatif  namun  demikian  ada  beberapa hal yang menjadi ciri umum demokrasi.  Demokrasi  adalah  sistem penyelenggaraan pemerinta-han negara dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan. Sedang pemerintah (penguasa)  adalah  pihak  yang  diberi kewenangan  sebagai  pelaksana  dari sebagaian kekuasaan rakyat. Kepentingan rakyat yang terwakili dan penguasa  yang  terkontrol  merupakan esensi dari demokrasi. Berikut ini adalah beberapa soko guru yang akan menegakkan demokrasi  sebagai  suatu  bangunan politik 1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan
persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Jaminan hak asasi manusia
5. Pemilihan yang bebas dan jujur
6. Persamaan di depan hokum
7. Proses hukum yang wajar
8. Pembatasan  pemerintahan  secara konstusoinal
9. Pluralisme  social,  ekonomi  dan politik
10. Nilai-nilai  toleransi,  pragmatisme, kerjasama  dan  mufakat  (United State Agency, 1991: 6)
Sementara  itu  dalam  buku  lain disebutkan  syarat-syarat  dasar  untuk terselenggaranya  pemerintahan  yang demokrasi di bawah Rule of Law ialah: 1. Perlindungan  konstitusional  atas hak-hak individu
2. Badan  kehakiman  yang  bebas  dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi 6. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) (Mariam Budiarjo, 1999, 60)
Secara objektif  memang  terdapat bebarapa  hal  dalam  pemerintahan demokrasi  yang  tidak  terdapat  dalam sistem  lain.  Inilah  yang  menjadi keunggulan demokrasi.
Menurut Robert A. Dahl ada bebarapa keuntungan dari sistem demokrasi: 1. Demokrsi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik
2. Demokrasi  menjamin  bagi  warga negaranya  dengan  sejumlah  hak asasi  yang  tidak  diberikan  oleh sistem-sistem lain.
3. Demokrasi  menjamin  kebebasan pribadi  yang  lebih  luas  bagi  warga negaranya dari pada alternative lain.
4. Demokrasi  membantu  rakyat  untuk melindung kepentingan dasarnya.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
5. Hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat memberikan  kesempatan  sebesar- besarnya  bagi  orang-orang  untuk menggunakan kebebasan
menentukan  nasibnya  sendiri,  yaitu untuk  hidup  dibawah  hokum  yang mereka pilih sendiri. 6. Hanya pemerintahan yang demokratis  yang  dapat  memberikan kesempatan  sebesar-besarnya  untuk menjalankan tanggung jawab moral 7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih banyak dari alternatif lain. 8. Pemerintahan demokratis membantu  perkembangan  tingkat persamaan politik yang relatif tinggi. 9. Negara-negara  demokrasi  modern tidak berperang satu sama lainnya. 10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur dari pada pemerintahan yang tidak demokratis.  (Robert  A.  Dahl,  2001: 84-85). C. Budaya Demokrasi Demokrasi pada awal kemunculannya  memang  merupakan konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perjalannya demokrasi  bergerak  menjadi  suatu sistem  yang  rumit  dimana  banyak kepentingan  terlibat  di  dalamnya. Suatu  sistem  yang  menyelenggarakan kepentingan  warga  negara,  masyarakat dan  negara  tentu  merupakan  suatu yang komplek.
Sebagai  suatu sistem  yang  sudah disepakati dan akan berlangsung “selamanya”  akhirnya  akan  menjadi budaya.  Budaya  dalam  demokrasi  ini mempunyai  arti  luas.  Budaya  dalam hal  ini  tidak  dalam  arti  kata  benda
(hasil  seni)  atau  kata  kerja  (sebagai aktifitas). Budaya dalam  hal  ini  berarti suatu pandangan hidup  yang tercermin dalam sikap yang mampu menyuburkan dan melancarkan demokrasi  ke  arah  yang  lebih  baik yang  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  rakyat. Demokrasi bukanlah suatu sistem yang instan  yang  begitu  diterapkan  lansung selesai.  Demokrasi  bukan  suatu  sistem yang  diterapkan  pada  mesin,  dengan beberapa  unsur-unsur  yang  cocok maka  sudah  berjalan  dengan  lancar. Demokrasi  adalah  suatu  sistem  yang mengatur  mesin  besar  masyarakat dimana di dalamnya banyak kepentingan  yang  terlibat.  Di  dalam
“mesin”  besar  masyarakat  ini  terdapat banyak  sekali  komponen-komponen hidup  yang  sangat  dinamis.  Dalam  hal ini  konflik  dan  pertikaian  sering  tidak terelakan.
Pelaksanaan  demokrasi  dengan harus  ditopang  oleh  suatu  budaya,
yaitu budaya demokrasi. Budaya demokrasi ini  bukan suatu sistem yang secara  inheren  ada  dalam  demokrasi. Budaya  demokrasi  juga  bukan  sederet aturan  yang  secara    hokum  mengikat. Budaya  demokrasi  adalah  syarat  bagi terbbentuknya  sistem  yang  beradab yaitu  demokrasi  yang  berbudaya  yang akan meningkatkan harkat dan martabat warga negara sebagai
manusia  bebas.
Demokrasi  sebagai  suatu  sistem pada  akhirnya  sangat  tergantung  pada pelaksananya (aktornya). Hal ini berkaitan  dengan  sikap  mental  dan perilaku.  Budaya  ini  tidak  hanya nerfungsi  sebagai  pelumas  sehingga melancarkan jalannya mesin
demokrasi,  tetapi  juga  mewujudkan suatu  permainan  yang  bermartabat. Demokrasi  sebagai  permainan  yang

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
penuh  dengan  aturan  ini  merupakan cerminan  manusia  sebagai Homo Luden . Permainan yang manusiawi dan bermartabat  ini  bisa  sebagai  penjaga agar  demokrasi  tidak  keluar  dari esensinya.
Demokrasi memang sebagai sistem  yang  sekarang  paling  bisa diterima,  namun harus  dilakukan dengan  sikap  kritis.  Demokrasi  sendiri tidak mejamin apa-apa. Ia menawarkan kesempatan  keberhasilan  dan  juga menawarkan resiko kegagalan. Demokrasi  adalah  jannji  sekaligus tantangan.  Ia  menjanjikan  bahwa manusia    yang  bebas,  bekerja  sama, memerintah  diri  sendiri,  menyatakan aspirasi,  kesempatan  ekonomi  dan keadilan.  Ia  juga  tantangan  karena keberhasilan usaha demokratis bertumpu  pada  pundak  warga  negara sendiri.  (United  State  Agency,  1991: 31)  Pemahaman  yang  benar  terhadap demokrasi dan sikap serta mental yang baik  lebih  dibutuhkan  dari  pada seperangkat aturan yang mengikat kuat warganya. Aturan yang baik tidak akan berlaku efektif jika tidak disertai moral yang baik.
Banyak  negara  yang  sukses dalam  menerapkan  demokrasi,  namun juga  tidak  sedikit  yang  gagal.  Sukses tidaknya  demokrasi  tidak  semata-mata ditandai  adanya  kebebasan  bagi  warga negara, namun juga adanya peningkatan pemahaman warga  negara akan  hak  dan  kewajiban,  toleransi  dan penghargaan terhadap keberagaman.
D. Demokrasi Pancasila Pertanyaan  selanjutnya  adalah
atas dasar semangat/nilai apakan budaya  demokrasi  akan  di  bangun. Dalam
penyelenggaraan negara Pancasila  merupakan  dasar  negara sekaligus  pandangan  hidup  bangsa,
secara  otomatis  budaya  demokrasi yang dibangun tentu harus berdasarkan nilai-nilai  Pancasila  sebagai core value. Yang  akan  dibangun  adalah budaya demokrasi Pancasila.
Demokrasi  yang  berkembang sekarang ini  masih  terus  bergerak  mencari bentuknya,  namun  sebenarnya  secara ideologis  dan  normatif  gerak  itu  arus mengacu pada demokrasi Pancasila.
Berikut ini beberapa poin tentang makna demokrasi Pancasila:
1. Demokrasi  yang  dijalankan  harus berlandaskan  pada  nilai  Teositas, yaitu  nilai-nilai  religiusitas  yang universal. Segala yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi harus dipertanggung  jawabkan pada
Tuhan  sebagai  suatu  imperatif  atas konsekuensi dari sila pertama Pancasila.    Nilai  teositas  dalam ddemokratis  ini  kelihatan  idealis dan  utopis,  namun  bukan  berarti tidak mungkin dicapai.
2. Demokrasi  yang  dijalankan  harus berlandaskan  nilai  humanitas.  Yang pokok  dalam  demokrasi  bukan sekedar kebebasan tetapi meningkatnya penghargaan terhadap  kemanusiaan.  Demokrasi tanpa  disertai  dengan  penghargaan terhadap kemanusiaan seperti demokrasi  tanpa  isi,  hanya  sekedar demokrasi basa-basi. Suatu pemerintahan demokratis sejati tidak  mungkin  mengabaikan  nilai fundamental  ini.    Pemerintahan demokrasi  tidak  hanya  sekedar mensyaratkan  secara  yuridis  formal adanya beberapa perangkat- perangkat  demokrasi  saja.  Suatu negara tidak secara otomatis sebagai negara  demokrasi  hanya  dengan terpenuhinya  beberapa  peryaratan formal penyelenggaraan negara yang demokratis.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
3. Demokrasi  yang  dijalankan  harus semakin  menguatkan  persatuan  dan kesatuan Bangsa Indonesia. Persatuan  dan  kesatuan  bangsa harus diutamakan. NKRI harus tetap tegak berdiri dalam kerangka demokrasi.  Upaya  memecah  belah persatuan demi
mendapatkan kekuasaan  adalah  suatu  yang  etis.
Demokrasi  Pancasila  di  dasarkan pada  penerimaan  dan  penghargaan terhadap pluralism. Pluralisme adalah realita bukan problematika. 4. Demokrasi bukanlah tujuan. Kekauasaan dalam demokrasi Pancasila  bukannlah  tujuan.  Tujuan negara Indonesia bukanlah demokrasi.  Demokrasi  hanyalah sebagai  sarana  mencapai  tujuan nasional. Selain itu ruh dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah ini adalah  budaya  yang  seharusnya dikembangkan dalam proses demokrasi. 5. Nilai  keadilan  sosial  harus  menjadi tujuan. Keadilan dalam kemakmuran  rakyat  harus  menjadu tujuan utama dari proses demokrasi. Tidak  ada  manfaatnya  Indonesia menjadi  negara  demokrasi  kalau kemakmuran rakyat tidak meningkat.  Demokrasi  dikatakan berhasil  jika  kemakmuran  rakyat meningkat.  Demokrasi  dikatakan tidak berhasil jika tidak ada peningkatan  kemakmuran  rakyat (stagnan). Demokrasi dikatakan gagal  jika  dari  proses  itu  justru menghasilkan kehancuran atau perpecahan. Demokrasi dengan sistem yang menguras terlalu banyak uang rakyat yang menyebabkan kehidupan rakyat terpuruk  pada  dasarnya  tidak  sesuai dengan semangat demokrasi
Pancasila. Demokrasi harus menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu pemerintahan yang  baik  dan  para  wakil  rakyat yang amanah.
Dengan  bedasarkan  pada  makna demokrsi  Pancasila  yang  didasarkan pada Core  values bangsa  Indonesia maka  perlu  dikembangkan  budaya demokrasi.  Budaya  ini  adalah  suatu mental demokrat diantaranya adalah:
1. Sikap  menerima  plurailsme  sebagai suatu realita. Keberagaman merupakan kenyataan bukan permasalahan. Indonesia adalah negara  yang sangat plural, baik dari segi  suku,  agama  ras  dan  golongan. Jika  sikap  mental  ini  tidak  menjadi budaya dalam demokrasi maka yang terjadi  adalah  serangkaian  konflik dan  petikaian.  Setiap  orang  harus mau  bergaul  secara  inklusif,  dapat menerima kelompok lain tanpa syak wasangka dan curiga. Bagaimanapun  keeragaman  yang merupakan  rahmat  ini  tidak  bisa disamakan  tetapi  bisa  disatukan.
Para  pendiri  negara  telah  berhasil mempersatuan komponen yang beragam  dalam  kehidupan  negara Indonesia. Kalau semangat
pluralisme  ini  tidak  dikembangkan akan  mengancam  persatuan  dan kesatuan  bangsa.  Sikap  pluralisme ini  tidak  hanya  bersifat  pasif  yaitu menerima  kelompok  lain,  tetapi juga  bersifat  aktif  yaitu  menghargai dan mau bekerjasama dengan kelompok  lain.  Sebaliknya  sikap primordial yang merasa kelompoknyalah  yang  paling  baik harus dihindari.
2. Menghargai  perbedaan  pendapat.
Dalam  demokrasi  pasti  terjadi perbedaan pendapat sebagai

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
konsekuensi dari adanya kebebasan. Kebebasan  menyuarakan  pendapat adalah  hak  dasar  bagi  setiap  warga negara. Sikap menghargai perbedaan  pendapat  ini  sangat penting untuk dikembangkan. Perbedaan  bukan  masalah  jika disikapi  dengan  benar.  Perbedaan seringkali  tidak  bisa  disatukan  dan memang  tidak  harus  dipaksakan untuk satu.
3. Siap kalah dan siap menang. Dalam kompetisi dalam suatu sistem demokrasi  setiap  kelompok  atau orang  harus  siap  kalah.  Kekalahan merupakan resiko yang sudah  harus dipertimbangkan  sebelumnya.  Di dalam  sebuah  permainan  kekalahan dan  kemenangan  adalah  biasa. Tidak  mau  menerima  kekalahan bisa memicu konflik. Sikap menerima  kekalahan  dengan  elegan dan jiwa besar memunculkan kedamaian. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga orang harus mempertaruhkan semua potensinya.
4. Dalam  demokrasi  sikap  sportif sangat  dibutuhkan.  Dalam  suatu kompetisi  setiap  pihak  yang  terlibat harus bermain  secara  jujur dan adil.
Tujuan  yang  baik  dalam  demokrasi harus  ditempuh  dengan  cara  yang baik  pula.  Di  sini sebaiknya dihindari sikap menghalalkan segala cara. Sikap  ini tidak hanya  merusak nilai-nilai  demokrasi,  tetapi  juga rawan memicu konflik.
5. Mentaati  dan  menghargai  aturan atau  Undang-Undang  yang  berlaku.
Demi  terciptanya  ketertiban  maka setiap  pihak  yang  terlibat  dalam proses  demokrasi  harus  mentaati segala peraturan yang telah disepakati  ataupun  Undang-Undang yang berlaku. 6. Demokrasi sebagai budaya itu perlu ditumbuh kembangkan. Pembudayaan  demokrasi  itu  lewat pembiasaan dan pendidikan. Pendidikan demokrasi
sangat diperlukan agar setiap warga negara menyadari  hak  dan  kewajibannya. Pendidikan  ini  bukan  materi  yang diberikan  secara  formal  di  sekolah.
Pendidikan ini bertujuan memberikan  edukasi  yang  baik kepada  rakyat  yang  pada  akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Pendidikan ini ditanamkan lewat pembiasaan. Dalam  proses  pembiasaan  ini  akan berjalan  lebih  efektif  jika  ada contoh  atau  teladan  dari  para politisi,  para  pejabat,  para  birokat. Para  pelaku  demokrasi  atau  para politis  harus  memberikan  tauladan yang  baik  bagi  rakyat  sehingga mendapatkan pemahaman yang benar tentang demokrasi. Fenomena yang  terjadi  dwasa  ini  justru sebaliknya. Para politisi tidak mampu  memberikan  tauladan  atau tuntunan  yang  baik  bagi  rakyat. Fanatisme  para  pendukung  (rakyat) seringkali  dimanfaatkan  sebagai kekuatan bargaining  position demi mendapatkan kekuasaan. Dalam  hal ini  yang  terjadi  bukannya  proses transformasi  kekuasaan  dari  rakyat ke  pada  pemimpin  atau  wakilnya untuk  diperjuang  dalam  lembaga formal,  namun sebaliknya rakyatlah yang memperjuangkan dan melindungi  para  pemimpin  atau wakilnya.
Fenomena  seperti  ini  sering  terjadi di  negara  demokrasi  baru  dengan masyarakat  yang  masih  tradisional. Perilaku demokrasi dalam masyarakat  tradisional  ini  ditandai dengan  sikap  fanatisme  berlebihan.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Sri Rahayu Wilujeng
Masyarakat  seperti  ini  berfikir secara  emosional  (adanya  ikatan tertentu),  mudah  tersulut  oleh  suatu masalah.  Masyarakat  ini  mudah diprovokasi  selayaknya  ditangani dengan  tepat  demi  kepentingan yang  lebih  besar.  Dibutuhkan  sikap dewasa  dari  para  pelaku  demokrasi untuk membawa pendukungnya pada suatu pencerahan.
7. Sikap menghargai lawan Sikap  ini  sangat  dibutuhkan  agar demokrasi  sebagai  suatu  permainan bisa  berjalan  dengan  baik.  Sikap menghargai lawan ini pada dasarnya juga  merupakan  sikap  menghargai demokrasi  itu sendiri. Tanpa  lawan, maka  sitem  politik  ini  sama  saja dengan  monarkhi  (absolut).  Lawan adalah  teman  untuk  bertanding. Lawan  bukan  musuh  yang  harus disingkirkan.  Lawan  itu  adalah kawan  yang  boleh  dikalahkan. Seseorang  tidak  boleh  memandang lawan  dengan  penuh  kebencian  dan permusuhan.  Sungguh  suatu  sikap yang  tidak  berbudaya  jika  sikap  ini di  sebarkan  kepada  masyarakat untuk mencari dukungan. Permainan  yang  elegan,  damai  dan saling menghargai akan
memberikan manfaat kepada rakyat, bangsa dan negara.

## III. SIMPULAN
Demokrasi adalah  masalah  yang sudah lama diperbincangkan. Ide yang muncul kira-kira 2500 tahun yang lalu di  Athena  sampai  sekarang  masih tetap diperbincangkan
secara anthusias.  Sampai  saat  ini  praktek demokrasi  terus  berkembang  mencari formatnya  yang  paling  baik.  Bangsa Indonesia  secara  konstitusional  telah memilih  demokrasi  sebagai  sistem penyelengaraan  pemerintahan  negara. Sebagai suatu pilihan sistem ini secara imperatif  harus  dilaksanakan.  Dalam kenyataannya  banyak  sekali  muncul permasalahan  akibat  dari  penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai suatu sistem  harus  ditopang  demokrasi sebagai  budaya.  Dalam  tulisan  ini berusaha  di  kaji  budaya  macam  apa yang  harus  dikembangkan  dalam demokrasi  di  Indonesia,  sehingga demokrasi  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  pada  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan.  Perkembangan demokrasi memper-lihatkan fenomena keluar dari esensinya. Demokrasi yang hanya  dilihat  sebagai  proses  politik (pengelolaan kepentingan) akan menghadirkan  konflik.  Sebagai  suatu sistem  harus  ditopang  demokrasi sebagai  budaya.  Demokrasi  yang dikembangkan selayaknya harus berlandaskan  didasarkan  Pancasila sebagai core values. Dengan demokrasi  yang  berkualitas,  maka kehidupan bangsapun akan meningkat, karena penyelenggaraan pemerintahan negara semua tercakup dalam kerangka sistem demokrasi.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418

## DAFTAR PUSTAKA
A. Dahl, Robert. (2001). On
Democracy . Terjemahan A. Rahman Zainudin. Yale University Press. Beachler, Jean. (2001). Democracy An
Analatical  Survey .  Terjemahan Bern Hidayat UNESCO, Paris.
C. Gould, Carol. (1993). Rethingking Democracy . Terjemahan Samudra  Wibowo,  Freedom  and Socialy  Cooperation  in  Politics, Economy and Society.
Mariam  Budiardjo.  (1999). Dasar- Dasar  Ilmu  Politik ,  Gramedia, Jakarta.
Kaelan.  “Etika  Pancasila”  dalam Seminar  Nasional  Revitalisasai Pancasila  dalam  Pembangunan Karakter  Bangsa,  10  September
2010, FIB UNDIP, Semarang.
Supriyo  Priyanto.  (2010). Pendidikan
Kewarganegara-an .  Semarang: Fasindo. Suyanto. (2004). Menjelajah Demokrasi . Yogyakarta:  Liebe Book Press. Udin Saparudin.
“Pembangunan Karakter  dan  Nilai-Nilai  dalam Demokrasi”  makalah  Seminar Nasional  Revitalisasi  Pancasila dalam  Pembangunan  Karakter Bangsa, 10 September 2010, FIB UNDIP, Semarang.
United  Stated  Information  Agency. (2001). What  is  Democracy ?
New York.