INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1135-1145 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Penerapan Sistem Keamanan Siber Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia
Yusuf Daeng 1 ✉ , Jimmy Levin 2 , Karolina 3 , Muhammad Razzaq Prayudha 4 ,
Nindy Putri Ramadhani 5 , Noverto 6 , Susanto Imanuel 7 , Virgio 8
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dengan adanya kemajuan teknologi bukanlah tidak adanya tanpa sebuah persoalan, teknologi internet juga dapat menyebabkan kejahatan yang biasa di sebut Cyber Crime. Semakin pesatnya penggunaaaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan asiknya baik penipuan, pencurian, pencemaran nama baik serta kejahatan  lainnya  melalui  internet.  Dibentuklah  perlindungan  hukum  terhadap  korban  cyber  crime terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut  Laporan National Cyber Security Index (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20. Adapun tujuan  penulisan  ini  adalah  Untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  keamanan  siber  di Indonesia  dan  memahami  hambatan  penerapan  sistem  kemanan  siber  di  Indonesia,  serta  upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sistem kemanan siber supaya kejahatan siber di Indonesia bisa teratasi dan menurun Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dimana kita meneliti lebih lanjut beberapa tulisan dari beragam sumber tentang kasus tersebut yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan utama dari kasus yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar sistem keamanan siber di Indonesia belum bisa mengantisipasi kejahatan siber dengan maksimal.
Kata Kunci: Kejahatan Siber, Hukum Siber, Sistem Keamanan Siber

## Abstract
With technological advances it is  not without problems, internet technology can also cause crimes which are usually called Cyber Crime. The more rapid the use of technology, the more prone it is to crimes committed by irresponsible people who commit fraud, theft, defamation and other crimes via the  internet.  The  establishment  of  legal  protection  for  victims  of  cyber  crime  is  contained  in  Law Number 19 of 2016, an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, according to the National Cyber Security Index (NCSI) report, Indonesia's cyber security index score is 38.96 points out of 100 in 2022. This figure places Indonesia in the 3rd lowest ranking among the G20 countries. The purpose of this writing is to find out how the cyber security system is implemented in Indonesia and understand the obstacles to implementing the cyber security system in Indonesia, as well as efforts to overcome obstacles in implementing the cyber security system so that cyber crime in Indonesia can be overcome and reduced. The research method used is a case study in which we further examine several articles from various sources about the case which are then used to identify and find the main problems of the case being researched. The research results show that it is true that the cyber security system in Indonesia has not been able to anticipate cyber crime optimally.
Keywords: Cyber Crime, Cyber Law, Cyber Security System

## PENDAHULUAN
Perkembangan  masyarakat  zaman  sekarang  ini  semakin  maju  dan  di  dukung  oleh pertumbuhan  teknologi  telekomunikasi,  hingga  ikatan  antar  negara  sudah  bersifat mendunia sehingga menghasilkan tatanan dunia baru (Budi Agus Riswandi, 2016). Demikian ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dampaknya  terhadap  perkembangan  masyarakat Indonesia yang sedang membangun di era reformasi itu telah dihadapkan dengan berbagai krisis, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan ini harus ditangani agar bangsa dan negara  Indonesia  tetap  dipandang  keberadaannya  di  antara  bangsa-bangsa  di  dunia (Angeline Xiao, 2018).
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  perilaku  masyarakat  dan peradaban manusia secara global (Hendro Setyo Wahyudi & Mita Puspita Sukmasari, 2014). Di  samping  itu,  perkembangan  teknologi  informasi  telah  menyebabkan  dunia  menjadi tanpa  batas  (borderless)  dan  menyebabkan  perubahan  sosial  yang  secara  signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum (Soecipto, 2022).
Indonesia  dengan  202  juta  pengguna  internet  saat  ini  telah  menjadi  salah  satu penggerak ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2021 saja, ekonomi digital nasional  telah  memberikan  kontribusi  sebesar  USD  70  miliar,  dan  diproyeksikan  akan menembus USD 146 miliar pada 2025 mendatang. Namun demikian, pertumbuhan digital yang cepat ini juga diikuti dengan ancaman keamanan siber atau cyber security yang juga meningkat secara signifikan.
Laporan National  Cyber  Security  Index (NCSI)  mencatat,  skor  indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20. Sementara secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara dalam daftar di laporan tersebut. NCSI membuat penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator, seperti aturan hukum negara terkait keamanan siber, ada atau tidaknya lembaga pemerintah di bidang keamanan siber, kerja sama pemerintah terkait keamanan siber, serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait. Jerman tercatat memiliki keamanan siber terbaik di  antara  negara  G20  dengan  skor  90,91  poin.  Keamanan  siber  negara  ini  berada di peringkat ke-6 secara global. Berikutnya, Prancis berada di posisi kedua dengan skor keamanan siber tertinggi di antara negara G20 yakni sebesar 84,42 poin. Diikuti oleh Arab Saudi dengan skor indeks keamanan siber sebesar 83,12 poin, serta Amerika Serikat dan Italia dengan skor indeks masing-masing 79,22 poin. Sementara itu, sejumlah negara G20 lainnya yang berada di bawah peringkat Indonesia alias yang terendah yakni Meksiko dan Afrika Selatan. Skor indeks keamanan siber Meksiko sebesar 37,66 poin dan Afrika Selatan 36,36 poin.
Laporan terbaru dari National Cyber Security Index (NCSI) menunjukkan bahwa cyber security Indonesia berada di peringkat 6 di antara 10 negara di ASEAN, dan peringkat ke- 83 dari 160 negara secara global.
Pada Januari 2019, 56% populasi Indonesia atau sekitar 150 juta orang menggunakan internet. Jumlahnya tumbuh 13% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini yang terbesar keempat di dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat . Karena sistem keamanan siber yang kurang baik di Indonesia, negara ini sering mengalami serangan. Sebagai gambaran, selama  satu  minggu  di  bulan  Februari,  Indonesia  menerima 1,35  juta serangan  web. Serangan siber ini sebagian besar merupakan kasus peretasan, yang menargetkan situs web pemerintah dan perusahaan.
Perkembangan  jaringan  internet  memunculkan  dampak  negatif,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Roy  Suryo,  seorang  pakar  tekhnologi  informasi,  dalam  penelitiannya menyatakan: “Kejahatan cyber (cyber crime) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan
dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata- rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit  melalui  internet”. Salah  satu  contoh  kasus  cyber  crime  yang  sempat  ramai diperbincangkan  pada  tahun  2020  lalu  adalah  kasus  bocornya  91  juta  data  pengguna Tokopedia.  Cyber  crime  dibagi  menjadi 2 kategori, yakni cyber  crime  dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cyber crime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap  sistem komputer, sedangkan cyber crime  dalam arti  luas mencakup kejahatan terhadap sistem ata Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem keamanan siber serta menganalisis hambatan dan upaya untuk mengembangkan sistem keamanan siber di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cyber  crime merupakan  tindakan  kriminal  yang  menyerang  sebuah  komputer, jaringan komputer atau perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Pelaku kejahatan siber  dikenal  sebagai hacker atau cybercriminal yang  dijalankan  secara  individu  atau tergabung dalam sebuah organisasi. Beberapa pelaku cyber crime memiliki skill mumpuni dan  menggunakan  teknik  canggih  sehingga  mampu  membobol website atau  aplikasi dengan tingkat keamanan tinggi sekali pun (Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005).
Hacker atau kriminal siber melakukan cyber crime demi mendapatkan sejumlah uang dari  tindakan  ilegalnya.  Ada  pula  alasan  politis  atau  pribadi  di  balik  aktivitas cyber
crime tersebut, meski motif ini jarang ditemukan karena rata-rata pelaku hanya mengincar keuntungan semata.
Jenis-jenis  cyber  crime  yang  mengancam  keamanan  computer  yakni  pemalsuan identitas, phising ,cracking, spoofing, serangan ddoS, carding, pemalsuan data, sim swap, botnet, cyberstalking, penipuan OTP, injeksi SQL, cyber espionage, serangan ransomware.
Pengaturan tindak  pidana siber  di Indonesia   dapat  dilihat  dalam arti luas dan arti sempit.  Secara  luas,  tindak  pidana  siber  ialah  semua  tindak  pidana  yang menggunakan sarana  atau  dengan  bantuan sistem  elektronik.  Itu  artinya  semua  tindak  pidana konvensional  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (“KUHP”) sepanjang  dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana  dalam Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU 3/2011”) maupun  tindak  pidana  perbankan  serta  tindak  pidana  pencucian  uang dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”) (Renny N.S. Koloay, 2016).
Akan  tetapi,  dalam  pengertian  yang  lebih  sempit,  pengaturan  tindak  pidana  siber diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (“UU  ITE”) sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU  19/2016”) sama  halnya  seperti Convention  on Cybercrimes,  UU  ITE  juga  tidak  memberikan  definisi  mengenai cybercrimes,  tetapi membaginya  menjadi  beberapa pengelompokkan yang  mengacu  pada Convention  on Cybercrimes (Sitompul, 2012):
1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari (Musa Darwin Pane & Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021):
• Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
• Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
• penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
• pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
• berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
• menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
• mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
b. dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
c. intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU 19/2016);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik ( data interference - Pasal 32 UU ITE);
b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik ( system interference – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan ( accessoir Pasal 36 UU ITE); dan
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
Tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  gangguan  (interferensi),  yaitu  (Supanto, 2016):
a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik ( data interference - Pasal 32 UU ITE);
b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik ( system interference – Pasal 33 UU ITE);
1. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
2. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
3. Tindak pidana tambahan ( accessoir Pasal 36 UU ITE); dan
4. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
Selain  mengatur  tindak  pidana  siber  materil,  UU  ITE  mengatur  tindak  pidana  siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak  pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (“KUHAP”) dan  ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain:
a. Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b. Penyidikan  dilakukan  dengan  memperhatikan  perlindungan  terhadap  privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data;
c. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
d. Dalam  melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  sistem  elektronik,  penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
Ketentuan  penyidikan  dalam  UU  ITE  dan  perubahannya  berlaku  pula  terhadap penyidikan  tindak  pidana  siber  dalam  arti  luas.  Sebagai  contoh,  dalam  tindak  pidana perpajakan,  sebelum  dilakukan  penggeledahan  atau  penyitaan  terhadap  server  bank, penyidik  harus  memperhatikan  kelancaran  layanan  publik,  dan  menjaga  terpeliharanya kepentingan  pelayanan  umum  sebagaimana  diatur  dalam  UU  ITE  dan  perubahannya. Apabila  dengan  mematikan  server  bank  akan  mengganggu  pelayanan  publik,  tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.
Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana siber, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
2. Setelah  proses  penyidikan  selesai,  maka  berkas  perkara  oleh  penyidik  akan dilimpahkan  kepada  penuntut  umum  untuk  dilakukan  penuntutan  di  muka pengadilan.  Apabila  yang  melakukan  penyidikan  adalah  PPNS,  maka  hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
Selain  UU  ITE,  peraturan  yang  menjadi  landasan  dalam  penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik.
Salah satu contoh kasus cyber crime yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2020 lalu adalah kasus bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia. Kasus ini diawali dengan cuitan  akun  @underthebreach  di  Twitter  yang  mengklaim  bahwasanya  91  juta  data pengguna  aplikasi  e-commerce  tersebut  sedang  dijual  di  black  market  bernama RaidForums.  Adapun  data  yang  diperjualbelikan  tersebut  adalah  User  ID,  email,  nama lengkap,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  nomor  handphone  dan  password  dari  pengguna aplikasi tersebut.
Kasus lainnya yakni kebocoran 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan yang dijual  di  forum  gelap  seharga  Rp153  juta,  Minggu  (12/3).Dalam  sebuah  unggahan  di BreachForums,  penjahat  siber  Bjorka  membocorkan  19,5  juta  data  dengan  nama  'BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 Million'.Ia juga membagikan 100 ribu sampel yang berisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel, alamat email, jenis pekerjaan dan nama perusahaan.
Dan juga pada 16 Mei 2023, data miliki Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga mengalami kebocoran.  Kala  itu,  pendiri  Ethical  Hacker  Indonesia  Teguh  Aprianto  mengungkap  BSI menjadi korban serangan siber modus pemerasan alias ransomware oleh peretas LockBit. Total data yg dicuri mencapai 1,5 TB, termasuk 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanannya, serta data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya.
Menurut  Laporan  National  Cyber  Security  Index  (NCSI)  mencatat,  skor indeks keamanan  siber Indonesia  sebesar  38,96  poin  dari  100  pada  2022.  Angka  ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20. Sementara  secara  global,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-83  dari  160  negara  dalam daftar di laporan tersebut.
Faktor faktor yang mempengaruhi performa keamanan siber suatu negara yakni
1. Ketersediaan departemen spesialisasi teknologi operasional khusus
Hampir  setiap  perusahaan  industri  memiliki  sejenis  tim  keamanan  teknologi operasional  (OT).  Namun,  seringkali  alih-alih  membuat  dan  mendanai  departemen keamanan OT, pekerjaan tersebut ditugaskan ke  departemen  keamanan TI  atau bahkan departemen  TI  umum.  Menruut  Kaspersky  departemen-  departemen  ini  tidak  selalu memahami  spesifikasi  teknologi  operasional  yang  cukup  untuk  memberikan  tingkat perlindungan  yang  diperlukan.  Untuk  meminimalkan  risiko  dan  konsekuensi  insiden  di jaringan industri, perusahaan membutuhkan tim keamanan OT yang memiliki sumber daya terbaik dan berkualitas.
‘

## 2. Proses pengambilan keputusan yang terstruktur dengan jelas
Seringkali  masalah  dalam  sebuah  perusahaan  industri  muncul  karena  kesalahan organisasi, ketika manajemen  keamanan terdiri atas  departemen  yang tidak terkait satu sama lain. Akibatnya, perusahaan membeli solusi keamanan yang menduplikasi fungsi satu sama lain, visibilitas proses industri menjadi kurang memadai, data yang dikumpulkan dari titik akhir dan sensor digunakan secara tidak efisien, dan implementasi proyek baru tertunda karena persetujuan yang rumit.
3. Memiliki strategi manajemen infrastruktur legasi
Keamanan siber industri ( Industrial control system/ICS) sering menggunakan peralatan yang dibuat sebelum orang memiliki gambaran kasar tentang tingkat digitalisasi industri modern  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  kehati-hatian  dalam membangun  sistem  kontrol  untuk  rangkaian  jaringan  industri  yang  sudah  usang  atau ketinggalan zaman, pengontrol logika yang dapat diprogram, sistem kontrol pengawasan dan akuisisi data (SCADA), dan elemen OT lainnya.
4. Memperkenalkan solusi keamanan yang dirancang khusus untuk ekosistem industry Tidak mungkin untuk menyerahkan keamanan lingkungan ICS menggunakan solusi keamanan  siber  standar.  Mereka  dapat  secara  efektif  mengatasi  serangan  siber  umum secara acak, namun tidak akan mendeteksi ancaman khusus untuk proses industri. Selain itu, terkadang mereka dapat secara negatif mempengaruhi kelangsungan proses teknologi. Untuk menghindari hal  ini, Kaspersky  menyarakan untuk memiliki  solusi yang dirancang khusus untuk lingkungan
5. Memiliki strategi konvergensi OT/TI dengan mempertimbangkan IIoT
Meningkatnya  digitalisasi  proses  industri menyiratkan peningkatan  tingkat integrasi antara lingkungan OT dan TI. Menurut Kaspersky, elemen kunci dari integrasi ini adalah penggunaan  perangkat Industrial  Internet  of  Things (IIoT),  layanan  cloud  publik,  dan gateway  IIoT.  "Semua  elemen  ini  sering  menjadi  kerentanan  di  mana  penyerang  dapat mencapai sistem industri. Tidak realistis untuk menghentikan proses evolusi digital ini, oleh karena  itu  perlu  untuk  mengembangkan  rencana  dalam  mengintegrasikan  teknologi operasional dan informasi secara aman terlebih dahulu," kata Kirill Naboyshchikov, Business Development Manager, Kaspersky Industrial CyberSecurity.
6. Respon insiden secara cepat
Dengan satu atau lain cara, insiden tidak mungkin sepenuhnya dihindari. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi, sangat penting bahwa akar masalah dapat diidentifikasi dan diatasi secepat  mungkin.  Semakin  cepat  dilakukan,  semakin  sedikit  biaya  yang  dikeluarkan perusahaan baik secara finansial maupun reputasi. "Oleh karena itu, sangat penting bagi
perusahaan  industri  untuk  memiliki  regulasi  respons  cepat  yang  matang  dan  tim  yang mampu melakukannya," kata Kirill.

## 7. Mempertimbangkan pelatihan staf dengan serius
Terakhir, Kaspersky menyarankan untuk tidak melupakan  pentingnya perilaku yang berpusat  pada  keamanan  dari  karyawan  perusahaan.  Jika  ingin  meminimalkan  dampak insiden  terkait  keamanan,  melatih  staf  tentang  dasar-dasar  keamanan  dan  secara  ketat memantau kepatuhan terhadap peraturan internal diperlukan. "Dengan satu atau lain cara, faktor  manusia  berada  di  balik  sebagian  besar  insiden:  seseorang  secara  tidak  disadari menggunakan kata sandi pribadi yang disusupi, menghubungkan telepon ke komputer di balik celah udara, mengklik tautan ke situs web berbahaya, dan seterusnya. Setiap orang harus  memahami  dengan  jelas  apa  yang  bisa  dan  tidak  bisa  dilakukan  di  perusahaan industri, terutama jika itu merupakan fasilitas infrastruktur penting dan kritikal," terang Kirill.

## SIMPULAN
Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa memberantas kasus pidana siber  diindonesia,  akan  tetapi  sampai  saat  ini  hal  terssebut  masih  menjadi  sebuah tantangan  yang  dimana  menurut  data  Laporan  National  Cyber  Security  Index  (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara- negara  G20.  Sementara  secara  global,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-83  dari  160 negara dalam daftar di laporan tersebut. Beragam kasus yang terjadi mulai dari pencurian data, pishing dll sangat merugikan negara dan masyarakat, beberapa kasus seperti kasus pencurian data di bank bsi, bpjs dan imigrasi. Jika dibandingkan dengan keamanan siber di negara maju seperti amerika, cina, rusia , lemahnya kemanaan siber diindonesia bisa terjadi dikarenakan pengaruh infrastruktur dan teknologi yang masih rendah, pendidikan dan  keterampilan  rendah,  anggaran  keamanan  siber  yang  masih  rendah,  kesadaran masyarakat  yang  masih  rendah,  struktur  kebijakan  dan  regulasi  yang  masih  belum berjalan  dengan  baik.    Jadi  bukan  tidak  ada  tidak  ada  tindakan  dari  negara  untuk menangani  kejahatan  siber  diindonesia  ,  indonesia  telah  mendirikan  BSSN  sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional. BSSN memiliki peran dalam  mengkoordinasikan  upaya  keamanan  siber  di  seluruh  sektor  pemerintah  dan swasta, Kerjasama dengan negara maju untuk pengembangan sistem keamanan siber di Indonesia seperti Kerjasama tahun 2023 ini dengan negara Korea. Hanya saja dikarenakan sdm,  modal  dan  infrastruktur  yang  terbatas  mengakibatkan  kurang  maksimalnya performa  sistem  keamanan  siber  diindonesia.  Dengan  langkah-langkah  ini,  Indonesia
dapat meningkatkan keamanan sibernya dan melangkah menuju sistem keamanan yang lebih  baik  seperti  negara  maju.  Namun  perlu  di  ingat  pengembangan  dan  perbaikan keamanan siber adalah tantangan yang terus berkembang, dan upaya terus ditingkatkan untuk menghadapinya serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angeline  Xiao.  (2018).  KONSEP  INTERAKSI  SOSIAL  DALAM  KOMUNIKASI,  TEKNOLOGI, MASYARAKAT. Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 7(2), 94.
Budi  Agus  Riswandi.  (2016).  Hukum  dan  Teknologi:  Model  Kolaborasi  Hukum  dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(23), 346.
Didik  M  Arief  Mansur,  &  Elisatris  Gultom.  (2005).  Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi. Refika Aditama.
Hendro Setyo Wahyudi, & Mita Puspita Sukmasari. (2014). TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 13.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Musa Darwin Pane, & Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak Pidana Teknologi Informasi . Jurnal Loyalitas Sosial, 3(2), 94.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Renny N.S. Koloay. (2016). PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA BERKENAAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. Jurnal Hukum Unsrat, 22(5), 16.
Soecipto. (2022). Optimalisasi Hukum Siber (cyber law) Dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan  Melalui  Internet  dalam  Menyelamatkan  Kehidupan  Masyarakat.  Jurnal Teknologi Nusantara, 4(2), 35.
Supanto. (2016). PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY. Yustisia, 5(1), 53.