## Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah

## I Wayan Suka Antara Yasa
Junior Lawyer dan Legal Consultant pada Kantor Hukum Bali Legal Service (BLS Law Office) suka.antarayasa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  prosedur  pemindahan  hak  atas  saham  bagi  perseoan terbatas yang dalam anggaran dasarnya tidak memuat ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT dan bagaimana prosedur pemindahan  hak  atas  saham  pada  perseroan  terbatas  melalui  hibah  dari  orang  tua  ke  anak.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual, bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa  Apabila  anggaran  dasar  perseroan  tidak  mencantumkan  ketentuan  Pasal  57  ayat  (1)  UUPT,  maka  pihak yang  melakukan  pemindahan  hak  tidak  wajib  untuk  :  (a)  menawarkan  terlebih  dahulu  kepada  pemegang  saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; (b) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;  dan/atau  (c)  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  instansi  yang  berwenang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (2)  Pemindahan  hak  atas  saham  melalui  hibah  dari  orang  tua  kepada anak  tidak  wajib  tunduk  pada  rumusan  Pasal  57  ayat  (1)  UUPT  khususnya  mengenai  persetujuan  dari  organ perseroan,  namun  dalam  hal  perubahan  struktur  pengurus  perseroan  sebagai  akibat  dari  pemindahan  hak  atas saham  tersebut,  para  pihak  dalam  pemindahan  hak  atas  saham  wajib  mendapat  persetujuan  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham terkait kemampuan penerima pemindahan hak atas saham dalam menjalankan tugasnya.
Kata kunci: Per ser oan; Saham; Hibah; Keluar ga

## Abstract
This study aims to analyze how the procedure for transferring rights of shares to a limited company in its articles of  association  does  not  contain  the  provisions  of  Article  57  paragraph  (1)  of  the  Company  Law  and  how  the procedure  for  transferring  rights  of  shares  to  a  limited  liability  company  is  through  a  grant  from  parents  to children. This research uses normative research with the statutory approach and conceptual approach. The data are collected by literature study and analyzed descriptively. The analysis shows that if the company's articles of association  does  not  include  the  provisions  of  Article  57  paragraph  (1)  of  the  Company  Law,  the  party  that transfers  the  right  is  not  obliged  to:  (a)  offer  beforehand  to  certain  classification  shareholders  or  other shareholders; (b) obtaining prior approval from the Company's Organs; and/or (c) obtain prior approval from the competent authority in accordance with statutory  provisions; (2) Transfer of rights over shares through a grant from a parent to a child is not obliged to comply with the formulation of Article 57 paragraph (1) of the Company Law, especially regarding the approval of the company's organs, but in the case of changes in the structure of the company's management as a result of the transfer of rights over said shares, the party in the transfer of rights to shares must obtain approval at the General Meeting of Shareholders regarding the ability of the recipient of the transfer of rights to shares in carrying out their duties
Keyword: A company; shares; sharesholders; family

## I.  PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia dalam upayanya bergerak  dari  posisi  Negara  berkembang  kearah Negara  maju,  sangat  mendorong  pertumbuhan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 21
Published: 01/02/2020
How To Cite:
Yasa, I, W, S, A. (2020). Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah. KERTHA W ICAKSA- NA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (1). Pp 21 - 28. https://doi.org/10.22225/ kw.14.1.1548.21-28
industri kreatif dan perusahaan rintisan (start up) untuk  melahirkan  pengusaha-pengusaha  baru. Mengenai  bentuk  sebuah  usaha,  di  Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan,
diantaranya:

## Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah
Perusahaan  perorangan,  adalah  perusahaan swasta  yang  didirikan  dan  dimiliki  oleh pengusaha  perseorangan.  Bentuk  perusahaan perorangan  dapat  terjadi  menurut  bidang usahanya,  misalkan  perdagangan,  perindustran, atau jasa;
Perusahan  bukan  badan  hukum,  adalah perusahaan  swasta  yang  didirikan  dan  dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuk  perusahaan  ini  merupakan  perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian;
Perusahaan  badan  hukum,  terdiri  atas perusahaan  swasta  yang  didirikan  oleh  dan dimiliki  oleh  beberapa  orang  pengusaha  secara kerjasama  dan  perusahaan  negara  yang  didirikan dan  dimiliki  oleh  Negara.  Untuk  perusahaan badan  hukum  yan  dimiliki  oleh  swasta  dapat berbentuk  Perseroan  Terbatas  dan  Koperasi, sedangkan  perusahaan  badan  hukum  yang dimiliki  oleh  negara  perusahan  umum  (perum) dan  perusahaan  perseroan  (pesero) (Muhammad, 2010) .
Dalam  sebuah  usaha  tentunya  dibutuhkan modal  yang  mana  modal  tersebut  tidak  hanya bersumber  dari  para  penggagas  perusahaan, namun  juga  bisa  berasal  dari  pendana  atau investor.  Dalam  hal  ini,  tentunya  investor  tidak akan  menginvestasikan  dananya  pada  sebuah perusahaan  yang  menurutnya  tidak  memiliki keamanan  dari  sisi  hukum  (aspek  legalitas)  dan kemapanan  dari  segi  konsep  usaha  (aspek ekonomi).
Dari aspek legalitas, tentunya perusahaan yang memiliki tingkat keamanan secara hukum adalah perusahaan  yang  berbadan  hukum,  diantaranya perseroan  terbatas,  koperasi,  perusahaan  umum dan  perseroan  yang  dimiliki  oleh  Negara.  Dari keempat  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum tersebut,  perseroan  terbatas  merupakan  badan usaha yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas  memiliki  sifat  atau  ciri  khas  yang berbeda dari bentuk usaha lain. Bentuk usaha ini memberikan  manfaat  kepada  pelaku  usaha sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan (Yani & Widjaja, 2003).
Disamping  itu,  perseroan  terbatas  menjadi pilihan  tepat  bagi  investor  karena  Pemerintah secara  khusus  telah  menerbitkan  undang-undang yang  mengatur  mengenai  perseroan  terbatas, pertama kalinya melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan  Terbatas,  yang  kemudian  diganti dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).
Investor menempatkan modalnya pada sebuah Perseroan Terbatas dalam bentuk saham, dimana saham  tersebut  berdasarkan  Pasal  31  ayat  (1) UUPT  jo.  Pasal  60  ayat  (1)  UUPT  adalah  nilai nominal  atas  modal  dasar  perseroan  yang diklasifikasikan  sebagai  benda  bergerak.  Pada saat  pendirian  perseroan,  kepemilikan  saham terjadi  melalui  pengambilan  saham  oleh  pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan (deelnemingsovereenkomst)  dengan  perseroan sebagai  akibat  perbuatan  hukum  pendirian. Sesudah  perseroan  menjadi  badan  hukum, seseorang  bisa  menjadi  pemegang  saham  karena pertama, pengalihan saham (overdraft), misalnya jual  beli,  hibah,  tukar  menukar  saham,  yang mengakibatkan  terjadi  pengalihan  kepemilikan saham  berdasarkan  titel  khusus  (onderbijzondere titel);  dan  kedua,  peralihan  saham  (overgang) dalam hal warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan  hak  milik  atas  saham  berdasarkan  titel umum (onderalgemene title) (Sjawie, 2017).
Dalam  hal  terjadinya  pengalihan  saham (overdraft),  atau  yang  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  disebut sebagai pemindahan hak, Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan  bahwa  pemindahan hak  atas saham dilakukan  dengan  akta  pemindahan  hak sedangkan  sebagai  benda  bergerak,  pemindahan hak  atas  saham  seharusnya  mengikuti  asas pemindahan  benda  bergerak  yang  mana  dapat dilakukan  secara  nyata  tanpa  perlu  proses  balik nama  seperti  benda  tidak  bergerak.  Selanjutnya Pasal 57 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa:
Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan  mengenai  pemindahan  hak  atas saham, yaitu:
keharusan  menawarkan  terlebih  dahulu kepada  pemegang  saham  dengan  klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
keharusan  mendapatkan  persetujuan  terlebih dahulu dariOrgan Perseroan; dan/atau keharusan  mendapatkan  persetujuan  terlebih dahulu  dari  instansi  yang  berwenang  sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang- undangan
Sedangkan,  dalam  hal  terjadinya  peralihan (overgang), persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam  Pasal  57  ayat  (1)  UUPT,  dikecualikan berdasarkan  ketentuan  Pasal  57  ayat  (2)  UUPT yang merumuskan sebagai berikut:
Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham  disebabkan  peralihan  hak  karena  hukum, kecuali  keharusan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.
Adapun yang dimaksud dengan peralihan hak karena  hukum  antara  lain  peralihan  hak  karena kewarisan  atau  peralihan  hak  sebagai  akibat  dari penggabungan,  peleburan  atau  pemisahan.  Hal yang  kemudian  menjadi  permasalahan  adalah dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT, terdapat kekaburan  Norma  dalam  hal  dirumuskannya ketentuan  bahwa  dalam  anggaran  dasar  dapat diatur.  Klausul  “dapat”  dalam  sebuah  rumusan pasal  bisa  memberikan  penafsiran  yang  berbeda karena  klausul  “dapat”  berarti  sebuah  perseroan terbatas  diperbolehkan  untuk  mengatur  syarat- syarat  pemindahan  hak  atas  saham  dalam anggaran  dasarnya,  namun  tidak  harus,  karena tidak terdapat sanksi bagi perseroan terbatas yang tidak  menetapkan  persyaratan  pemindahan  hak atas saham dalam anggaran dasarnya.
Kekaburan  norma  ini  juga  terlihat  dalam ketentuan  Pasal  58  ayat  (1)  UUPT  yang merumuskan:
“Dalam  hal  anggaran  dasar  mengharuskan pemegang  saham  penjual  menawarkan  terlebih dahulu  sahamnya  kepada  pemegang  saham klasifikasi  tertentu  atau  pemegang  saham  lain, dan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh  hari) terhitung  sejak  tanggal  penawaran  dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.”
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diketahui  bahwa  perseroan  terbatas  yang  dalam anggaran  dasarnya  mengharuskan  persyaratan sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  57  ayat  (1), wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh UUPT,  namun  bagaimana  halnya  dengan perseroan  terbatas  yang  anggaran  dasarnya  tidak memuat ketetuan mengenai persyaratan pemindahan  hak  atas  saham  sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1)?
Selanjutnya  dalam  Pasal  57  ayat  (2) menyatakan  bahwa  persyaratan  sebagaiamana dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan  untuk
peralihan  hak  yang  terjadi  karena  hukum,  salah satunya  adalah  karena  kewarisan.  Hal  yang kemudian  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana jika  pemindahan  hak  atas  saham  terjadi  karena adanya  salah  satu  bentuk  pengalihan  hak (overdraft)  yaitu  hibah,  namun  para  pihaknya merupakan  keluarga  berdasarkan  hubungan darah,  yaitu  hibah  atas  saham  dari  orang  tua  ke anak.
Tidak dapat dipungkiri bahwa antara orang tua dengan  anak,  kelak  akan  terbentuk  hubungan waris  mewaris  dimana  setelah  meninggal,  si orang  tua  akan  berkedudukan  sebagai  pewaris dan si anak menjadi ahli waris. Apakah dalam hal pemindahan  hak  atas  saham  melalui  hibah  dari orang tua ke anak tunduk pada ketentuan Pasal 57 ayat  (1)  UUPT  mengingat  adanya  hubungan waris  mewaris  tersebut?  Berdasarkan  dengan kasus  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pemindahan  hak  atas  saham  bagi  perseoan terbatas  yang  dalam  anggaran  dasarnya  tidak memuat  ketentuan  Pasal  57  ayat  (1)  UUPT  dan bagaimana prosedur pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas melalui hibah dari orang tua ke anak.
Adapun  penelitian  serupa  yang  telah  dikaji sebelumnya oleh beberapa penelitian, diantaranya (Anand,  2012) yang  mengkaji  tentang  “Akibat Hukum  Saham  Yang  Dikeluarkan  Perseoran Tanpa  Terlebih  Dahulu  Ditawarkan  Kepada Pemegang Saham”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan bunyi Pasal 97 Ayat  (6)  UU  40/2007  memberi  hak  kepada pemegang  saham  untuk  mengajukan  gugatan kepada  Pengadilan  Negeri  terhadap  hal-hal Anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian  dalam  menjalankan  pelaksanaan pengurusan  perseroan,  Hak  itu  timbul,  apabila kesalahan  atau  kelalaian  itu  menimbulkan kerugian  pada  perseroan;  dan  Gugatan  diajukan oleh  pemegang  saham  atas  nama  perseroan, bukan  atas  nama  perseroan  sendiri.  Selanjutnya, (Prasetyo, 2019) juga mengkaji penelitian terkait tentang  “ Peralihan  Pemegang  Hak  Tanggungan Atas  Akuisisi  Perseroan  Terbatas”.  Hasil penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  pada dasarnya karakteristik akuisisi perusahaan, hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang  saham  perseroan  terakuisisi  kepada pemegang saham pengakuisisi. Selain memperhatikan  prinsip-prinsip  minimal quorum dan  minimal volting ,  perusahaan  juga  harus memperhatikan  beberapa  kepentingan  dalam
melakukan  usaha  karena  akuisisi  merupakan suatu  perbuatan  hukum  perusahaan  yang mempunyai  implikasi  penting  bagi  pihak  terkait. Kedudukan  kreditur  dan  debitur  dalam  proses akuisisi perusahaan adalah sama karena terhadap pengambilalihan  suatu  perusahaan  khususnya dalam  akuisisi  harus  terdapat  perjanjian  yang mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu yang harus terjadi  pasca  pengambilalihan  guna  dapat mengidentifikasikan perlindungan hukum, kedudukan  para  pihak  dan  kepentingan  pihak ketiga  serta  akibat  hukumnya  dalam  proses akuisisi  tersebut.  Perlunya  dilakukan  perubahan Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  terkait perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dari perseroan, karena menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dalam pengambilalihan  suatu  perusahaan  terdapat perikatan  dengan  pihak  lain  sebelumnya. Perlunya dicantumkan dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  terkait perjanjian  yang  mensyaratkan  kondisi-kondisi tertentu yang harus terjadi pasca pengambilalihan suatu perusahaan.

## II.  METODE
Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian normative  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Marzuki, 2016) . Pendekatan perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini  mengkaji  bagaimana  peraturan  perundang- undangan mengatur tentang pemindahan hak atas saham  dalam  sebuah  perseroan  terbatas (Syamsudin,  2007). Disamping  pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach)  yang  mana  pendekatan  konseptual beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum dalam  hal  ini,  pendekatan  konseptual  dilakukan dengan  mengkaji  konsep-konsep  yang  berkaitan dengan  pemindahan  hak  atas  saham,  konsep hibah dan konsep hubungan keluarga. Selanjutnya,  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi kepustakaan,  antara  lain  sumber  bahan  hukum primer  berupa  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  relevansi  dengan  peralihan  hak atas  saham  pada  perseroan  terbatas,  dan  sumber bahan  hukum  sekunder  yaitu  dari  buku-buku, tulisan-tulisan  dan  konsep/pandangan  yang dikemukan  oleh  para  ahli  hukum  yang  tentunya
memiliki  relevansi  dengan  peralihan  hak  atas saham  pada  perseroan  terbatas.  Setelah  data diperoleh,  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif dengan  memberikan  gambaran  yang  jelas,  serta pandangan  terhadap  peralihan  hak  atas  saham pada  sebuah  perseroan  melalui  hibah,  terlebih hibah tersebut dari orang tua ke anaknya.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini,  pertama  akan  memuat ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan konsep-konsep  yang  memiliki  kaitan  dengan masalah  yang  dibahas,  kemudian  dilanjutkan dengan pembahasan masalah berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan konsep-konsep tersebut.
Pemindahan  hak  atas  saham  pada  perseroan terbatas Saham perseroan terbatas
Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan,  bahwa  saham  adalah  nilai  nominal atas  modal  dasar  perseroan,  sehingga  saham merupakan  wujud  kongkrit  dari  modal  sebuah perseroan.  Adapun  modal  perseroan  terdiri  atas modal dasar (statutair kapital, nominal/authorized capital),  modal  ditempatkan  (geplaats  kapital, issued/subscribed  capital),  dan  modal  disetor (gestort kapital, paid up capital) (Harahap, 2009). Saham  dalam  perseroan  terbatas  adalah  tanda keikutsertaan  atau  kepemilikan  seseorang  atau badan  dalam  suatu  atau  perseroan  terbatas tersebut.  Kepemilikan  saham  ditandai  dengan selembar  kertas  yang  menerangkan  bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang  menerbitkan  surat  berharga  tersebut.  Porsi kepemilikan  atas  perusahaan  ditentukan  oleh seberapa  besar  penyertaan  yang  ditanamkan  di dalam perusahaan (Darmadji & Fakhrudin, 2001).
Selanjutnya  mengenai  saham,  Pasal  60  ayat (1) UUPT merumuskan bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  kepada pemiliknya.
Hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52 meliputi  hak  untuk  (a)  menghadiri  dan mengeluarkan  suara  dalam  RUPS;  (b)  menerima dividend  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi;  dan  (c) menjalankan  hak  lainnya  berdasarkan  UUPT. Sebagaimana  telah  dirumuskan  secara  tegas dalam  UUPT  bahwa  saham  diklasifikasikan sebagai  benda  bergerak,  maka  kepemilikannya
dapat  dipindah  tangankan  dari  pihak  yang  satu kepada  pihak  yang  lain  sesuai  asas-asas  yang berlaku bagi benda bergerak.

## Pemindahan hak atas saham
Sebagai  pengantar  pembahasan  ini,  pada bagian  sebelumnya  telah  disinggung  mengenai saham  yang  yang  diklasifikasikan  sebagai  benda bergerak, sehingga pada bagian ini akan diuraikan mengenai  prosedur  pemindahan  hak  atas  saham sebagai  benda  bergerak  menurut  peraturan perundang-undangan  dan  konsep-konsep  hukum yang ada.
Benda  bergerak  ialah  benda  yang  karena sifatnya  atau  karena  penetapan  undang-undang dinyatakan  sebagai  benda  bergerak,  misalnya kendaraan,  surat  berharga,  dan  sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah  kebendaan  yang  dapat  berpindah  atau dipindahkan  (Simanjuntak,  2009).  Arti  penting memahami bahwa saham adalah benda bergerak, salah  satunya  adalah  terkait  dengan  tata  cara penyerahan  (levering)  ketika  terjadi  pemindahan hak. Terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan  penyerahan  nyata,  sedangkan  terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama (Sofwan, 2000).
Meskipun  secara  asas  benda  bergerak,  saham dapat  diserahkan  secara  nyata,  namun  ketentuan Pasal  56  ayat  (1)  UUPT  merumuskan  hal  yang berbeda,  yakni  Pemindahan  hak  atas  saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
Dalam  penjelasan  pasal  56  ayat  (1) ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan akta, baik  berupa  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris maupun  akta  bawah  tangan.  Dalam  hal  ini  poin penting  yang  pokok  perhatian  bukanlah  bentuk akta yang digunakan, melainkan ketidak sesuaian antara  asas  penyerahan  benda  bergerak  dengan syarat pemindahan hak atas saham sebagai benda bergerak  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  56  ayat (1) UUPT.
Namun,  apabila  memperhatikan  ketentuan Pasal  56  ayat  (2)  dan  (3)  yang  merumuskan:  (2) Akta  pemindahan  hak  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis  kepada  perseroan;  (3)  Direksi  wajib mencatat  pemindahan  hak  atas  saham  ,  tanggal, dan  hari  pemindahan  hak  tersebut  dalam  daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang  saham  kepada  Menteri  untuk  dicatat
dalam  daftar  perseroan  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pencatatan pemindahan hak.
Setelah  memperhatikan  ketentuan  Pasal  56 ayat  (2)  dan  (3),  dalam  pembahasan  ini  penulis berpendapat  bahwa  ketentuan  Pasal  56  ayat  (1) tidak bertentangan dengan asas penyerahan benda bergerak  terkait  dengan  pemindahan  hak  atas saham  dengan  pertimbangan  bahwa  pemindahan hak atas saham  memberi akibat hukum lain bagi perusahaan  yakni  perubahan  susunan  pemegang saham,  bahkan  dapat  diikuti  pula  dengan perubahan struktur pengurus perusahaan. Sehingga,  dengan  demikian,  dalam  akta pemindahan  hak  atas  saham  harus  memuat  hal- hal  mengenai  penyerahan  hak  dan  kewajiban pihak yang memindahkan hak kepada pihak yang menerima  pemindahan  hak  karena  akta  tersebut akan menjadi dasar penyelenggaran Rapat Umum Pemegang  Saham  untuk  melakukan  perubahan susunan  pemegang  saham  dan/atau  perubahan struktur pengurus perusahaan.
Kepastian hukum syarat pemindahan hak atas saham Selanjutnya masih terkait dengan pemindahan hak  atas  saham,  Pasal  57  ayat  (1)  UUPT merumuskan  bahwa  dalam  anggaran  dasar  dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
keharusan  menawarkan  terlebih  dahulu kepada  pemegang  saham  dengan  klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
keharusan  mendapatkan  persetujuan  terlebih dahulu dariOrgan Perseroan; dan/atau
keharusan  mendapatkan  persetujuan  terlebih dahulu  dari  instansi  yang  berwenang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Klausul “dapat” dalam rumusan pasal tersebut memberikan  pemahaman  bahwa  perseroan terbatas  berhak  untuk  mencantumkan  atau  tidak mencantumkan syarat mengenai pemindahan hak atas  saham  sebagaimana  dirumuskan  pasal tersebut dalam anggaran dasarnya.
Anggaran  dasar  perseroan  (Articles  of Association/Incorporation)  merupakan  piagam atau  charter  perseroan.  Boleh  juga  dikatakan merupakan  perjanjian  yang  berisi ketentuan tertulis  mengenai  kekuasaan  dan  hak-hak yang  dapat  dilakukan  pengurus  perseroan (Harahap,  2009) . Sebagai  sebuah  perjanjian, maka sesuai dengan sistem yang dianut buku
ke  III  KUH  Perdata  yaitu  sistem  terbuka, maka  pengurus  perseroan  yang  dapat membuat perjanjian (anggaran dasar)
sebanyak  yang  dikehendaki  dengan  bentuk apapun,  asal  memenuhi  syarat-syarat  sahnya suatu perjanjian (Suryodiningrat, 1995). Oleh karena  itu,  apabila  dalam  anggaran  dasar perseroan tidak memuat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1),  maka  dalam  hal  pemindahan  hak  atas saham,  pihak  yang  memindahkan  hak  atas saham  tidak  diwajibkan  untuk  :  (a) menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang  saham  dengan  klasifikasi  tertentu atau pemegang saham lainnya; (b) mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Organ  Perseroan;  dan/atau  (c)  mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
Pemindahan  hak  atas  saham  melalui  hibah  dari orang tua ke anak
Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan, bahwa salah satu bentuk pemindahan  hak  atas  saham  melalui  pengalihan (overdraft)  adalah  melalui  hibah  dan  apabila anggaran  dasar  perseroan  mencantumkan  syarat- syarat  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  57 ayat  (1)  UUPT,  maka  sebelum  proses  hibah tersebut,  penghibah  wajib  menawarkan  terlebih dahulu  kepada  pemegang  saham  lain  dan mendapat persetujuan dari organ perusahaan serta instansi  yang  berwenang.  Akan  tetapi  apabila hibah  tersebut  dilakukan  oleh  orang  tua  kepada anaknya,  apakah  persyaratan  tersebut  tetap diperlukan? Hibah menurut ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, penghibahan  adalah  suatu  persetujuan  dengan mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu (Soimin, 2012:423).
Hubungan orang tua dan anak
Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan hubungan orang tua dan anak terkait kedudukan  hukum,  peranan  dan  tanggung  jawab anak  dalam  keluarga (Sembiring,  2019). Perkawinan  yang  sahadalah  perkawinan  yang dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dengan  kata
lain  perkawinan  yang  tidak  menurut  hukum agamanya merupakan perkawinan yang tidak sah.
Selanjutnya mengenai anak yang sah, Pasal 42 UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (UU  Perkawinan)  menentukan  bahwa  anak  yang sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Pada dasarnya,  anak  yang  lahir  di  dalam  hubungan perkawinan  yang  sah  adalah  anak  kandung (Simanjuntak,  2009). Anak  kandung  memiliki kedudukan  yang  terpenting  dalam  setiap  somah (gezin)  dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat. Dengan demikian, anak kandung tersebut menjadi penerus  generasi  keluarga,  kerabatnya  dan sukunya.  Di  samping  itu  seorang  anak  kandung dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya dikemudian hari wajib ditumpahkan,  dan  dipandang  sebagai  pelindung orang  tuanya  apabila  orang  tua  sudah  tidak mampulagi  secara  fisik  untuk  mencari  nafkah sendiri.  Anak  kandung  juga  berhak  mewarisi harta orang tuanya.

## Hibah hak atas saham dari orang tua ke anak
Pada dasarnya, setiap orang bebas melakukan segala  sesuatu  terhadap  harta  benda  yang dimilikinya  sepanjang  tindakan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  termasuk  untuk menyerahkan  harta  benda  tersebut  kepada seseorang  yang  ditunjuknya.  Berkaitan  dengan pemindahan hak atas saham melalui hibah, sesuai dengan konsep hibah dalam KUH Perdata dimana penghibah  menyerahkan  suatu  barang  untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan  barang  itu,  maka  menjadi  hal  yang mustahil  bagi  penghibah  untuk  menawarkan terlebih  dahulu  kepada  pemegang  saham  lain untuk  dapat  menjadi  penerima  hibah  karena tentunya  penghibah  sedari  awal  telah  dengan sendirinya  menunjuk  siapa  yang  menurutnya pantas  menjadi  penerima  hibah  tersebut.  Oleh karena  itu,  ketentuan  Pasal  57  ayat  (1)  huruf  a tidak  dapat  berlaku  dalam  hal  pemindahan  hak atas  saham  melalui  hibah.  Demikian  pula mengenai  ketentuan  Pasal  57  ayat  (1)  huruf  b juga  tidak  dapat  berlaku  dalam  hal  pemindahan hak  atas  saham  melalui  hibah  karena  penghibah mempunyai  hak  penuh  terhadap  saham  yang dimiliki  olehnya.  Namun,  untuk  ketentuan  Pasal 57 ayat (1) huruf c, masih terdapat kemungkinan keberlakuannya  dalam  pemindahan  hak  atas saham  melalui  hibah  karena  terkait  boleh  atau tidaknya  seseorang  menjadi  penerima  hibah.
Sebagai  contoh,  suami  istri  yang  tidak memperjanjikan  pemisahan  harta,  dan  saham yang  dimiliki  suami  merupakan  harta  yang diperoleh  selama  dalam  perkawinan,  maka meskipun  dalam  sertifikat  saham  tersebut  atas nama suami, istrinya tidak diperbolehkan menjadi penerima hibah.
Selanjutnya,  mengenai  pemindahan  hak atas  saham  melalui  hibah  dari  orang  tua kepada  anaknya,  hibah  dipandang  sebagai pemberian  harta  milik  seseorang  kepada orang  lain  diwaktu  ia  hidup  tanpa  adanya imbalan  sebagai  tanda  kasih  sayang (Sembiring,  2019). Oleh  karena  itu,  menjadi tidak  mungkin  memberlakukan  ketentuan Pasal  57 ayat  (1) dalam  hal  pemindahan hak atas  saham  melalui  hibah  dari  orang  tua kepada  anaknya  karena  :  (a)  penerima  hibah sudah  ditentukan  sendiri  oleh  pemberi  hibah berdasarkan  haknya  yang  bersifat  penuh terhadap saham miliknya, (b) penerima hibah berhak atas hibah saham tersebut tanpa perlu persetujuan  pemegang  saham  yang  lain, karena  penghibahan  tersebut  sebagai  salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban orang tua kepada anaknya, dan (c) sepanjang pengetahuan  penulis,  tidak  ada  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melarang  pemberian  dari  orang  tua  ke anaknya.
Namun  mengingat  pemindahan  hak  atas saham  memiliki  akibat  hukum  lain  yakni adanya  perubahan  susunan  pemegang  saham dan/atau perubahan struktur pengurus perusahaan,  maka  dalam  hal  ini  keputusan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dapat  tidak menyetujui  penerima  hibah  (anak)  untuk menjabat dalam struktur pengurus perusahaan misalnya dengan mempertimbangakan kecakapan anak tersebut untuk menggantikan orang  tuanya  dalam  struktur  pengurus perusahaan. Sebagai contoh, seorang pemegang  saham  yang  menjabat  sebagai direktur perusahaan berniat untuk
menghibahkan  sahamnya  kepada  anaknya yang  masih  di  bawah  umur,  tentunya berdasarkan  pembahasan  diatas,  pemegang saham  lain  tidak  berhak  untuk  melarang proses  penghibahan  tersebut,  namun  dalam Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  para
pemegang  saham  berhak  untuk  tidak menyetujui  anak  yang  masih  dibawah  umur tersebut  untuk  menggantikan  posisi  ayahnya sebagai Direktur perusahaan.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  penelitian  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  (1)  Apabila  anggaran  dasar perseroan  tidak  mencantumkan  ketentuan  Pasal 57  ayat  (1)  UUPT,  maka  pihak  yang  melakukan pemindahan  hak  tidak  wajib  untuk  :  (a) menawarkan  terlebih  dahulu  kepada  pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham  lainnya;  (b)  mendapatkan  persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau (c) mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;  (2)  Pemindahan hak  atas  saham  melalui  hibah  dari  orang  tua kepada  anak  tidak  wajib  tunduk  pada  rumusan Pasal  57  ayat  (1)  UUPT  khususnya  mengenai persetujuan  dari  organ  perseroan,  namun  dalam hal  perubahan  struktur  pengurus  perseroan sebagai  akibat  dari  pemindahan  hak  atas  saham tersebut,  para  pihak  dalam  pemindahan  hak  atas saham  wajib  mendapat  persetujuan  dalam  Rapat Umum  Pemegang  Saham  terkait  kemampuan penerima  pemindahan  hak  atas  saham  dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand,  G.  (2012).  Akibat  Hukum  Saham  Yang Dikeluarkan  Perseoran  Tanpa  Terlebih  Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham.
Yuridika , 27 (3). doi:10.20473/ydk.v27i3.298 Darmadji,  &  Fakhrudin.  (2001). Pasar  Modal  di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Harahap,  M.  Y.  (2009). Hukum  Perseroan  Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki,  P.  M.  (2016). Penelitian  Hukum  Edisi Revisi . Jakarta: Kencana. Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prasetyo,  D.  (2019).  Peralihan  Pemegang  Hak Tanggungan Atas  Akuisisi Perseroan Terbatas. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum , 27 (2), 133–150. doi:10.33369/jsh.27.2.133-150 Sembiring,  R.  (2019). Hukum  Keluarga:  Harta-harta benda  dalam  perkawinan .  Depok:  Rajawali Pers.
Simanjuntak,  P.  N.  .  (2009). Pokok-Pokok  Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Sjawie, H. F. (2017). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .
Jakarta: Kencana.

## Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah
Sofwan,  S.  S.  M.  (2000). Hukum  Perdata:  Hukum Benda . Yogyakarta: Liberty.
Suryodiningrat,  R.  .  (1995). Azas-Azas  Hukum Perikatan . Bandung: Tarsito. Syamsudin,  M.  (2007). Operasionalisasi  Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Yani,  A.,  &  Widjaja,  G.  (2003). Perseroan  Terbatas . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.