INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10380-10396 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Alternatif Kebijakan Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur
Usi Yusnitaswari 1 , Istiana Kusumastuti 2 ✉ , Yusman Faisal 3
Universitas Indonesia Maju
Email: istianaku31@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Pendahuluan:  Penyakit  HIV/AIDS  merupakan  suatu  penyakit  yang  terus  berkembang  dan  menjadi masalah  global  dan  menjadi  permasalahan  bagi  masyarakat  Indonesia,  salah  satunya  di  Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.Temuan kasus baru ditemukan setiap tahun. Kebijakan terkait HIV/AIDS telah diterapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Alternative Kebijakan  Penanganan  HIV/AIDS  Di  Kabupaten  Cianjur  Tahun  2023  yang  dapat  dilaksanakan  untuk mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Metode pengumpulan data dilakukan cara wawancara, Dokumen, dan Observasi. Informan utama nya adalah pemangku  kebijakan,  dalam  hal  ini  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cianjur,  dan  informan pendukungnya  adalah  Kabid  Pelayanan  P2P  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cianjur,  Ketua  Komisi Penanganan  HIV/AIDS,  Camat  Cianjur  Kota,  Kepala  Puskesmas  dengan  angka  penemuan  kasus penemuan  HIV/AIDS  yang  cukup  tinggi  dan  informan  pendukung  lainnya  adalah  ODHA.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  masih  terdapat  permasalahan  dalam  implementasi  kebijakan  Penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur, diantaranya belum tersusunnya MOU pemerintah daerah dengan LSM dan pemangku kebijakan terkait, belum maksimalnya kolaborasi LSM dan pemangku kebijakan terkait, dan  belum  maksimalnya  komunikasi  untuk  memperbaiki  persepsi  dan  sikap  terhadap  ODHA. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  alternatif  dari  kebijakan  penanganan  HIV/AIDS  Di  Kabupaten Cianjur adalah membuat MOU pemerintah daerah dengan LSM dan pemangku terkait, Mengorganisir kampanye komunikasi untuk memperbaiki persepsi dan sikap terhadap ODHA, dan Memaksimalkan kolaborasi dengan menyusun rencana kerja dengan LSM dan pemangku kebijakan terkait. Saran dari penelitian ini adalah mengevaluasi mengenai kebijakan yang sudah ada secara berkala.
Kata Kunci: Alternatif Kebijakan, HIV/AIDS, Rekomendasi
Abstract
Introduction :HIV/AIDS is a disease that continues to grow and become a global problem and a problem for the people of Indonesia, one of which is in Cianjur District, West Java Province. New cases are found every year. Policies related to HIV/AIDS have been implemented by the Cianjur District Government. The purpose of this study was to determine Alternative HIV/AIDS Handling Policies in Cianjur Regency in  2023  that  can  be  implemented  to  optimize  policy  implementation.  Metode  This  research  is  a qualitative research, the data collection method is done by interview, document, and observation. The main informants are policy makers, in this case the Head of the Cianjur District Health Office, and the supporting informants are the Head of P2P Services of the Cianjur District Health Office, the Chairperson of the HIV / AIDS Handling Commission, the Cianjur City Sub-District Head, the Head of the Puskesmas with a high number of HIV / AIDS case findings and other supporting informants are People with HIV / AIDS. The result of this study is that there are still problems in the implementation of HIV/AIDS policies in Cianjur Regency, including the lack of an MOU between the local government and NGOs and related policy  makers,  the  lack  of  collaboration  between  NGOs  and  related  policy  makers,  and  the  lack  of communication to improve perceptions and attitudes towards people with HIV/AIDS.
Keywords: Alternative Policies, HIV/AIDS, Recomendation

## PENDAHULUAN
Penyakit HIV/AIDS termasuk salah satu penyakit yang pasti menyebar serta membuat masalah  global  yang  dihadapi  dunia  dan  juga  menjadi  permasalahan  bagi  masyarakat Indonesia. Menurut data WHO (World Health Organization) tahun 2021, penemuan kasus baru HIV pada dunia untuk tahun 2021 meraih 1,5 juta kasus , dimana sebanyak 650 ribu pengidap meninggal sebab HIV  (Organization, 2021)
Berdasarkan  Data  Kementerian  Kesehatan  RI  tahun  2021  tercatat  36.902  kasus  HIV baru dan 5.750 kasus AIDS. 70% penderita HIV yaitu pria serta 30% termasuk wanita. Pada total infeksi tertinggi pada daerah Jawa Timur (8.935), diikuti DKI Jakarta (6.701), Jawa Barat (6.066),  serta  Jawa  Tengah  (5.630).  Dengan  jumlah  kumulatif  sebesar  377.564  ODHA menemukan statusnya terinfeksi HIV serta 127.613 ODHA (23,5% oleh jumlah estimasi ODHA tahun 2020) sedang pada pengobatan ARV.(Rondonuwu, 2020)
Indonesia telah mengambil langkah serius dalam menangani HIV dan AIDS melalui Strategi  dan  Rencana  Aksi  Nasional  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  (SRAN)  2020-2024. Dengan tujuan mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, negara ini berkomitmen untuk mencapai target 95-95-95, yaitu 95% dari orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95% dari  mereka  yang  mengetahui  statusnya  mendapatkan  pengobatan,  dan  95%  dari  yang diobati  mencapai  supresi  virus.  Kebijakan-kebijakan  yang  mendukung  SRAN  terus
dikembangkan, termasuk untuk kelompok remaja, program LSL (Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki), serta dalam bidang pendidikan dan pelatihan.(Putranto, 2020)
Berdasarkan  data    Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Cianjur,    total  ODHA  pada  Cianjur pertahunnya selalu baik, tertulis sepanjang tahun 2019-2022 sebanyak 551 orang pengidap baru, dimana pada tahun 2019 sebanyak 179 orang, tahun 2020 terdapat 179 orang, tahun 2021 terdapat 111 orang, dan tahun 2022  sebanyak 219  orang.(Fauzy, 2023)
Pada tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang relevan. Misalnya, Surat Keputusan Menteri Kesehatan No :339/IV/1988 membentuk panitia penanganan HIV/AIDS. Kemudian, Keputusan Menteri Kesehatan No.
1285/Menkes/SK/X/2002 memberikan pedoman untuk penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh dan terpadu. Kebijakan ini terus diperbaharui dan ditegaskan dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2013  tentang  Penanggulangan  HIV/AIDS.(Susanti, 2022)
Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting untuk memaksimalkan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV.  Contohnya,  Pemerintah Daerah  Cianjur  telah  mengesahkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nomor  2  Tahun  2016 tentang Pencegahan  dan Penanggulangan  HIV dan AIDS. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan  penurunan  kasus  penularan  HIV/AIDS  dapat  tercapai  lebih  efektif,  walaupun saat ini kasus HIV masih tinggi di Kabupaten Cianjur, sehingga hal tersebut yang menjadi latar  belakang  penelitian  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  alternatif.  kebijakan penanganan HIV di Kabupaten Cianjur Tahun 2023.(Susanti, 2022)
Hasil  penelitian  Y.A  Susanti  di  Kabupaten  Cianjur  (2022),  menggambarkan  jika pencapaian dalam pemeriksaan HIV, penyampaian informasi, dan sosialisasi mengenai HIV masih  belum  optimal.  Hambatan  utama  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kebijakan termasuk  keterbatasan  anggaran,  kurangnya  kerja  sama,  dan  ketidakmerataan  distribusi sumber  daya.(Susanti,  2022)  Sementara  penelitian  sebelumnya  bertujuan  untuk mengevaluasi  dan  mendeskripsikan  kebijakan  pencegahan  HIV,  penelitian  yang  akan datang akan fokus pada aspek lain, melainkan tujuan dari penelitian nanti dilakukan yaitu mengidentifikasi kebijakan penanganan HIV/AIDS yang sudah ada di Kabupaten Cianjur, hal ini mencakup menganalisis efektivitas, Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memperoleh persamaan teori yang nanti peneliti pada, seperti menerapkan teori Tahap Kebijakan Wiliiam Dunn.(Susanti, 2022)
Fokus  peneliti  untuk  penelitian  ini  termasuk  untuk  alternatif  kebijakan  untuk memecahkan  masalah  dengan  paling  baik,  yaitu  meminimalisir  kendala/  penolakan kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  informasi  mengenai  program,  kebijakan, proses, dan kasus terkait HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, antara bulan Oktober hingga  Desember  2023.  Menggunakan  metode  kualitatif  eksploratif,  fokusnya  adalah menganalisis secara  detail kasus yang diteliti.  (Ulfah, 2018) Responden utama mencakup Kepala  Dinas  Kesehatan  dan  ASDA  bidang  kesehatan,  sementara  yang  mendukung melibatkan  berbagai  pihak  seperti  Kabid  P2P  Dinas  Kesehatan,  Ketua  KPA  Kabupaten Cianjur,  Camat  Cianjur  Kota,  Kepala  Puskesmas,  dan  ODHA.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara  mendalam  dan  studi  dokumen  seperti  laporan  program  dan  kebijakan kesehatan. (Yin RK,2013, Cresswell JW,2010)  Pengelolaan data melibatkan dokumentasi hasil wawancara dan analisis dokumen, dengan tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi. Sebelum  melakukan  penelitian,  peneliti  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  komisi  etik internal Universitas Indonesia Maju dengan nomor surat 921/Sket/Ka- Dept/RE/UIMA/II/20024..  Metode  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang lebih baik terhadap masalah HIV/AIDS di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, angka HIV di Kabupaten Cianjur, cenderung meningkat di tiga tahun terakhir walaupun pada saat pandemi tahun 2021 sempat mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2022, peningkatan kasus pada tahun 2019 dan 2020 mencatatkan rekor jumlah kasus baru setiap tahunnya. Sehingga,  penting  untuk  melakukan  review  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  melalui Evaluasi Kebijakan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur.(Susanti, 2022)
Tabel 1. Menyajikan Gambaran Jumlah kasus HIV di Kabupaten Cianjur Tahun Jumlah Kasus HIV 2019 179 2020 179 2021 111 2022 219 2023 183
Analisis kebijakan menurut Hill (2012) ditampilkan dalam format analisys of policy yaitu meliputi  4  komponen  adalah  sebagai  berikut  :  isi,pelaksanaan/  implementasi,  hasil ,lingkungan  kebijakan.  Pada  analisis  digambarkan  pemetaan  kebutuhan  dalam
menghasilkan  kerja  (hasil)  dalam  upaya  penanganan  HIV/AIDS  dan  memutuskan  mata rantai penularan HIV / AIDS.
Tabel 2. Temuan analisis kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur
ANALISIS OF ANALISIS FOR Analisis isi kebijakan Evaluasi kebijakan 1. Perda  Kota  Cianjur  No  2  tahun  2016 kebijakan  mengenai  pencegahan  dan penanganan HIV/AIDS
2. Harus  diperkuat  dengan  komitmen bersama  antara  semua  pihak    terkait ,Pemerintah daerah, Dinkes, KPA, RS, dan lembaga swadaya/LSM
1. Belum adanya standar opersional prosedur yang lengkap dan detail khusus mengenai penanganan  HIV/AIDS  di  Kabupaten Cianjur.
2. Kurang  adanya  komitmen  bersama/masih ada  ego  sektor  dalam  penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur.
Analisis implementasi kebijakan Alternatif kebijakan
1. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan dan pihak terkait.
2. Upaya  meningkatkan  layanan  di  FKTRL dan FKTP terkait zonasi .
1. Melakukan  koordinasi,  sosialisasi  dan mengevaluasi  kebijakan  Perda  .secara bersama  dengan    para  pemangku kebijakan
2. Mengusulkan  akses  pelayanan  pasien
HIV/AIDS  tidak  berdasarkan  zonasi  atau dilayani di semua wilayah kerja. Analisis Kinerja Kebijakan Operasional Alternatif Kebijakan Hasil yang diraih oleh beragam aktivitas serta upaya  penanganan  HIV/AIDS  sudah  berjalan dengan baik dan hasilnya juga sudah bagus.
Koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, untuk melakukan koordinasi dengan berkesinambungan. Lingkungan Kebijakan Operasional Alternatif Kebijakan
1. Lingkungan  dari  implementasi  program edukasi  serta  kampanye  pencegahan yang masih harus ditingkatkan.
2. Kebijakan  yang  melarang  diskriminasi berdasarkan status HIV/AIDS.
3. Lingkungan  implementasi  kebijakan  dan hasilnya  belum  seluruhnya  mendukung sebagai  akibat  dari  kurangnya    dana koordinasi yang baik sesama pihak – pihak yang berkepentingan.
1. Meningkatkan  komitmen  bersama  untuk melakukan  edukasi  dan  kampanye pencegahan  secara  rutin  di  seluruh  lintas terkait  yang  dituangkan  dalam  sebuah MOU.
2. Mengusulkan kebijakan larangan diskriminasi secara rinci dan tertulis sesuai dengan PERDA No 2 tahun 2016.
3. Meningkatkan  komitmen  bersama  untuk melakukan koordinasi secara
berkesinambungan, pengajuan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana.
Dari hasil evaluasi kebijakan yang disebutkan di atas, peneliti telah mengumpulkan sejumlah permasalahan dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur. Beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang optimal mencakup kekurangan standar operasional prosedur yang komprehensif dan  rinci  terkait  penanganan  HIV/AIDS  di  daerah  tersebut,  kurangnya  kesepahaman bersama serta adanya kepentingan individu dalam penanganan HIV/AIDS, pelayanan yang kurang memadai bagi ODHA sesuai dengan pembagian wilayah, diskriminasi yang masih dialami  oleh  pasien  ODHA  di  lingkungan  sosial,  keluarga,  dan  layanan  kesehatan,  serta keterbatasan  sumber  daya  keuangan.  Menyadari  tantangan  ini,  peneliti  kemudian menggunakan  matriks  USG  (Urgency,  Seriousness,  dan  Growth)  untuk  menganalisis permasalahan-permasalahan  tersebut  dan  menentukan  prioritas  tindakan  yang  perlu diambil.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  identifikasi  masalah  yang memerlukan  perhatian  utama  guna  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur..(Yaser & Hafizurrachman, 2018)
Tabel 3. Matrix USG Dari Faktor tidak optimalnya penanganan HIV/AIDS
di Kabupaten Cianjur No Issu Aktual U  S  G  Total  Rangking 1.  Membuat rencana kerja (SOP) 3  4  4 14 I 2. Kebijakan  terkait  zonasi  dalam  pelayanan  yang menyulitkan untuk ODHA 3  3  4 10 III 3.  Masih terdapat diskriminasi 4  4  5 13 II 4.  Keterbatasan dana 5  5  4 11 IV
Berdasarkan matrix USG dalam pemilihan isu aktual tentang Alternatif penanganan kebijakan penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur, peneliti memiliki 3 prioritas masalah utama :
Tabel 4. Faktor penyebab tidak optimal Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur
No Prioritas Masalah Utama
1 Koordinasi antara pemangku kebijakan terkait yang belum maksimal dan masih ada ego sector
2  Diskriminasi terhadap ODHA
3  Kebijakan zonasi dalam pelayanan ODHA yang dianggap menyulitkan
Penanganan  HIV/AIDS  Di  Kabupaten  Cianjur  yang  mana  akan  muncul  alternatif pemecahan masalah dengan melihat kekuatan dan peluang antar sumber daya internal dan kondisi  eksternal  di  Kabupaten  Cianjur.  Berikut  uraian  identifikasi  faktor  internal  serta eksternal kedalam analisis SWOT :
Tabel 5. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Alternatif Kebijakan Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur
Identifikasi Faktor Internal
Strength (Kekuatan)
Perda Kabupaten Cianjur No 2 tahun 2016. Adanya pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan dalam penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur. Sumber  daya  dan  fasilitas  pelayanan  HIV/AIDS  Yang memadai.
Dukungan  kuat  lembaga  pemerintah  ataupun  swasta terhadap program penanganan HIV/AIDS.

## Weaknesses (kelemahan)
Masih ada stigma terhadap ODHA
Keterbatasan dana Keterbatasan zonasi dalam pelayanan Belum ada Rencana kerja Identifikasi Faktor Eksternal
Opportunity (Peluang)
Didukung  oleh  Perda  Kabupaten  Cianjur  No  1  tahun 2020
Peluang  untuk  meningkatkan  program  edukasi  dan sosialisasi.
Adanya kerja sama dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat.
Threats (ancaman)
Kurangnya  Konsistensi  kebijakan dalam jangka panjang ketidak  setaraan  akses  ke  layanan kesehatan  dalam  kelompok  sosial tertentu.
Belum seluruhnya ada MOU.
Tabel 6. Identifikasi Strategi Alternatif Kebijakan Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten

## Cianjur
Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ( SO) Strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang ( WO) Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman ( ST) Memaksimalkan kolaborasi dengan menyusun rencana kerja dengan LSM dan pemangku kebijakan terkait Mengorganisir kampanye komunikasi untuk memperbaiki persepsi dan sikap terhadap ODHA Menyusun MOU pemerintah daerah dengan LSM dan pemangku
kebijakan terkait
Matrix  SWOT  dalam  konteks  penanganan  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Cianjur,  penggunaan strategi yang diusulkan berfokus pada pemanfaatan kekuatan yang ada, seperti kolaborasi melalui  rencana  kerja  yang  diatur  dengan  nota  kesepahaman.  Tujuannya  adalah  untuk
mengurangi  persaingan  internal  dan  mempercepat  penerapan  kebijakan  penanganan HIV/AIDS. Selain itu, strategi juga ditujukan untuk mengurangi kelemahan, seperti melalui kampanye komunikasi untuk mengurangi stigma terhadap ODHA. Penggunaan kekuatan juga ditekankan untuk mengatasi ancaman, contohnya dengan membentuk MOU antara pemerintah  daerah  dan  LSM  terkait.  Setelah  identifikasi  melalui  matriks  SWOT,  langkah berikutnya adalah menggunakan Matrix Perencanaan Strategis Quanitattif (QMPS) untuk mengevaluasi  alternatif  strategi  secara  obyektif,  memastikan  implementasi  kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur dapat berjalan dengan baik.
Tabel 7. Deskripsi Matrix IFE ( Internal Faktor Evaluation) Matrix EFE ( Eksternal Faktor Evaluation ) kebijakan penanganan HIV/AIDS DI Kabupaten CIANJUR
Matrix IFE Nilai signifikan Bobot Nilai Skor KEKUATAN Perda Kabupaten Cianjur No 2 tahun 2016 9 0.15 4 0.61 Adanya  pelaksanaan  program  yang  sudah dilaksanakan  dalam  penangananHIV/AIDS  Di Kabupaten Cianjur 9 0.15 4 0.61 Sumber daya dan fasilitas pelayanan HIV/AIDS Yang memadai 8 0.14 4 0.54 Dukungan kuat lembaga pemerintah ataupun swasta terhadap program penanganan HIV/AIDS 8 0.14 3 0.41 KELEMAHAN Masih ada stigma terhadap ODHA 6 0.10 2 0.20 Keterbatasan dana 7 0.12 2 0.24 Keterbatasan zonasi dalam pelayanan 5 0.08 1 0.08 Belum ada Rencana kerja 7 0.12 2 0.24 Matrix EFE Nilai signifikan Bobot  Nilai Skor PELUANG Didukung oleh Perda Kabupaten Cianjur No 1 tahun 2020 8 0.22 4 0.86 Peluang  untuk  meningkatkan  program  edukasi  dan sosialisasi. 8 0.22 4 0.86 Adanya kerja sama dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat 7 0.19 3 0.57 ANCAMAN Kurangnya Konsistensi kebijakan dalam jangka panjang 5 0.14 2 0.27
Ketidaksetaraan  akses  ke  layanan  kesehatan  dalam kelompok sosial tertentu 5 0.14 2 0.27 Belum seluruhnya ada MOU 4 0.11 2 0.22 37 1 18 3.05
Tabel 8 Deskriptif mengenai QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) Kebijakan
Penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur Informasi Bobot Strategi I Strategi II Strategi III Kekuatan AS TAS AS TAS AS TAS Perda  Kabupaten  Cianjur  No  2 tahun 2016 0.2 4 0.61 4 0.61 4 0.61 Adanya  pelaksanaan  program yang  sudah  dilaksanakan  dalam penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur 0.2 4 0.61 3 0.46 4 0.61 Sumber  daya  dan  fasilitas pelayanan HIV/AIDS Yang memadai 0.1 3 0.41 3 0.41 3 0.41 Dukungan kuat lembaga pemerintah  ataupun  swasta terhadap  program  penanganan HIV/AIDS 0.1 3 0.41 4 0.54 2 0.27 Kelemahan Masih  ada  stigma  terhadap ODHA 0.1 3 0.31 4 0.41 4 0.41 Keterbatasan dana 0.1 3 0.36 3 0.36 3 0.36 Keterbatasan zonasi dalam pelayanan 0.1 2 0.17 2 0.17 2 0.17 Belum ada Rencana kerja 0.1 2 0.24 2 0.24 2 0.24 1 Peluang Didukung oleh Perda Kabupaten Cianjur No 1 tahun 2020 0.22 4 0.86 4 0.86 4 0.86 Peluang  untuk  meningkatkan program edukasi dan sosialisasi. 0.22 2 0.43 3 0.65 4 0.86
Adanya kerja sama dengan LSM
atau lembaga swadaya masyarakat 0.19 3 0.57 3 0.57 3 0.57 Ancaman Kurangnya  Konsistensi  kebijakan dalam jangka panjang 0.14 4 0.54 4 0.54 4 0.54 Ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan  dalam  kelompok sosial tertentu 0.14 3 0.41 2 0.27 3 0.41 Belum seluruhnya ada MOU 0.11 3 0.32 3 0.32 3 0.32 1 6.24 6.40 6.64 3 2 1
Dari  hasil  matrixs  QSPM  dari  3  strategi  untuk  pengambilan  Alternatif  Kebijakan Penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur, didapatkan hasi nilai yaitu : Strategi I : sebagai rangking 3 dengan skor 6,23,  Strategi II : sebagai ranking 2 dengan nilai 6,40 dan Strategi III : sebagai ranking 1 dengan nilai 6,63. Dari semua strategi yang dilakukan penilaian,didapatkan alternative  strategi  tertinggi  yaitu  Menyusun  MOU  pemerintah  daerah  dengan  LSM  dan pemangku kebijakan terkait dalam memperkuat kebijakan  penanganan HIV/AIDS Di Kabupaten Cianjur.

## Pembahasan
Strategi Aternatif kebijakan yang muncul dari hasil perhitungan matrix QSPM adalah sebagai berikut:
Alternatif 1: Penyusunan kesepakatan resmi antara pemerintah daerah, LSM, dan pemangku kebijakan merupakan tahapan yang vital dalam membangun kerangka kerja sama yang saling menguntungkan. Meskipun tidak sekuat perjanjian formal, Memorandum of Understanding (MOU) menjadi dasar bagi kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, MOU memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan PERDA No 2 tahun 2016. Meskipun PERDA telah mengatur program komunikasi dan edukasi, tetapi kerjasama yang lebih terperinci antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta perlu diwujudkan melalui MOU untuk  optimalisasi  penanganan  masalah  HIV/AIDS  di  wilayah  tersebut. Berikut  rancangan  Nota kesepahaman  :

## RANCANGAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DAN LEMBAGA PENELITIAN SOSIAL DAN AGAMA (LENSA) KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : .....................................................

## TENTANG

## KERJASAMA DALAM PENANGGULANGAN HIV AIDS DI KABUPATEN CIANJUR
Pada hari ini, ......, tanggal ......, bulan …….., Tahun……, bertempat di Kabupaten Cianjur, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. ..................................., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Dinas Kesehatan……….. yang berkedudukan di Jalan …………………………….., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ………………………………. ,  selaku  Koordinator  Program  SSR  LENSA    Kabupaten  Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Sosial  dan  Agama (LENSA)  Sukabumi  yang  berkedudukan  di  ………………………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
b. Bahwa PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Kesehatan yang berada di Kabupaten Cianjur.; Bahwa PIHAK KEDUA adalah adalah Lembaga yang bertugas sebagai Sub Sub Recipient (SSR) Program Penanggulangan HIV AIDS di Wilayah Kabupaten Cianjur.
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang dimaksud di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama dalam penanganan program penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Cianjur, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 1
(1) Maksud  dari  Nota  Kesepahaman  Bersama  ini  adalah  penanganan  Program Penanggulangan HIV  AIDS di wilayah Kabupaten Cianjur, sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan  kerjasama  yang  efektif  antara  PARA  PIHAK  dalam  penanganan  Program Penanggulangan HIV AIDS di wilayah Kabupaten Cainjur.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini, mencakup:
a. Saling Tukar menukar informasi, data dan/atau dokumen penangananHIV AIDS
b. Menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan untuk penanganan HIV/AIDS.
c. Pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing Pihak;
d. Melakukan sosialisasi, IMS, KESPRO dan HIV-AIDS.

## BAB III

## DASAR PELAKSANAAN

## Pasal 3
Dasar Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai berikut:
a. UUD 1945 Amandemen
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 menyangkut Pedoman Umum Pembentukan  Komisi  Penanggulangan  AIDS  serta  Pemberdayaan  Masyarakat  pada Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
c. UU  Nomor  23  Tahun  1992  menyangkut  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2495).
d. Perpres Nomor 75 Tahun 2006 menyangkut Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
e. Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III  Tahun  2007  menyangkut  Susunan,  Tugas  dan  Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
f. Peraturan  menteri  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Nomor 7/PER/MENKO/EKSRA/III tahun 2007 menyangkut Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Indonesia Tahun 2007 – 2010.
g. Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 menyangkut pemberlakukan Pedoman Nasional Monitoring dan Pelaporan HIV dan AIDS pada Indonesia.
h. permendagri Nomor 32 Tahun 2007 menyangkut Lembaga Kemasyarakatan.
i. Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 menyangkut Kader Pemberdayaan Masyarakat.
j. UU No. 39 Tahun 1999 menyangkut Hak Asasi Manusia
k. UU  No  32  Tahun  2004  menyangkut  pemerintahan  Daerah  seperti  diganti  terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008
l. UU No 11 Tahun 2009 menyangkut Kesejahteraan Sosial.
m. UU No 36 Tahun 2009 menyangkut Kesehatan.
n. UU No 12 Tahun 2011 menyangkut Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyangkut Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585).
p. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  menyangkut  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  serta  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## BAB IV

## PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Tukar Menukar Informasi, Data dan/atau Dokumen
Pasal 4
PIHAK  PERTAMA  dan/atau  PIHAK  KEDUA  bekerjasama  dalam  hal  pemberian informasi,  data  dan/atau  dokumen  mengenai  Program  Penanggulangan  HIV  AIDS  di Wilayah  Kabupaten  Cianjur    agar  ditindak-lanjuti  mengikuti  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(1) PIHAK PERTAMA  menerima informasi, data  dan/atau dokumen  oleh  PIHAK KEDUA untuk  ditindaklanjuti  dalam  kegiatan  penanganan  HIV/AIDS  di  wilayah  Kabupaten Cianjur untuk ditindak-lanjuti  mengikuti ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Bantuan Teknis

## Pasal 5
(1) PIHAK  KEDUA  mengikuti  tugas  serta  kewenangannya  menolong  PIHAK  PERTAMA secara  teknis  saat  membuat  penanganan  Program  Penanggulangan  HIV  AIDS  di Wilayah Kabupaten Cianjur;
(2) Bantuan teknis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA seperti dimaknai ayat (1) mencakup:
a. membantu  memberikan  informasi  tentang  Program  Penanggulangan  HIV  AIDS yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
b. membantu  mendirikan  jejaring  serta  menggali  potensi  masyarakat  pada  upaya menghambat penularan HIV AIDS wilayah Kabupaten Cianjur.

## Bagian Ketiga
Sosialisasi HIV-AIDS, IMS dan KESPRO,

## Pasal 7
(1) agar memperluas makna serta pemahaman pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dalam  penanganan  Program  Penanggulangan  HIV  AIDS  di  Wilayah  Kabupaten Cianjur,  diperlukan  sosialisasi  secara  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  sesuai kewenangan PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini.
(2) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pda ayat (1), disampaikan kepada Anggota PIHAK KEDUA dan masyarakat.

## BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 8
Semua biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan disertakan dalam penganggaran PARA PIHAK dengan sama rata.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama Jangka Waktu Pasal 9
(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya, dan  dapat  diperpanjang  setelah  evaluasi  tahunan  atau  sesuai  kesepakatan  PARA PIHAK;
(2) Jika Nota Kesepahaman Bersama ini diperpanjang, sehingga terkait persetujuan PARA PIHAK  diadakan  koordinasi  terkait  rancangan  perpanjangan  Nota  Kesepahaman Bersama  ini  sekurang-kurangnya  2  (dua)  bulan  sebelum  berujungnya  Nota Kesepahaman Bersama ini;
(3) Nota Kesepahaman Bersama ini bisa diakhiri  sebelum waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1). Pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama diakhiri;

## Bagian Kedua
Penyelesaian Perbedaan Pendapat Pasal 10
Untuk  menjalankan  Nota  Kesepahaman  Bersama  ini,  PARA  PIHAK  selalu  berusaha menjaga hubungan baik dengan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama.

## Bagian Ketiga

## Perubahan (Addendum) Pasal 11
(1) Setiap  perubahan  peraturan/kebijaksanaan  PARA  PIHAK  yang  berdampak  pada  isi Nota Kesepahaman Bersama ini, termasuk pembatalan, PARA PIHAK akan melakukan diskusi  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  bersama-sama,  dengan  suasana  yang bersifat kekeluargaan dan tidak merugikan salah satu pihak.
(2) Hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama akan diatur kemudian  dalam kesepakatan tambahan ( addendum) yang merupakan bagian integral dari Nota Kesepahaman Bersama ini;

## BAB VII

## PENUTUP
Pasal 12
Nota Kesepahaman Bersama ini mengikat PIHAK KEDUA secara kelembagaan dan jika terjadi  pergantian  pimpinan  pada  PIHAK  KEDUA,  maka  segala  ketentuan  dalam  Nota Kesepahaman Bersama ini akan mengikat Pejabat Pengganti sebagai penanggung jawab untuk meneruskan Nota Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 13
Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dan ditandatangani di Kabupaten Cianjur, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang disebutkan di awal. Dokumen ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang akan disimpan oleh masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA ............................ .....................................

## Alternatif II :
Mengadakan kampanye “Hidup Tanpa Stigma” yang menampilkan kisah -kisah nyata ODHA yang berhasil menjalani hidup penuh makna , kampanye ini meliputi video tenang testimonial,  acara  komunitas  dan  kampanye  online,  degan  fokus  dan  pemahaman  dan dukungan positif. Pesan kampanye diantaranya menyususn pesan-pesan yang mendukung
pemahaman fakta HIV/AIDS, menekankan pentingnya dukungan social, mamastikan pesan bersifat positif, mendukung, dan informatif.
Alternatif III :
Di Kabupaten Cianjur, upaya memaksimalkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, LSM, dan  pemangku  kebijakan  terkait  dalam  penanganan  HIV/AIDS  telah  mengalami perkembangan signifikan. Sebuah tim kolaboratif yang terdiri dari berbagai kelompok LSM, pemangku kebijakan, dan ahli kesehatan telah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Mereka  telah  menetapkan  sasaran  jangka  pendek  dan  panjang,  seperti  meningkatkan pengujian HIV, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mengurangi stigma terkait. Dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta komunikasi yang efektif, kolaborasi ini terus ditingkatkan melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Hasilnya, upaya bersama ini semakin  efektif  dan  berkelanjutan  dalam  mengatasi  masalah  HIV/AIDS  di  Kabupaten Cianjur.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini, temuan mengenai pelaksanaan Kebijakan penanganan HIV/AIDS di  Kabupaten Cianjur, yang  mengacu pada  Peraturan Daerah 2  Tahun 2016, menunjukkan upaya serius dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Namun, implementasi  kebijakan  ini  masih  memerlukan  evaluasi  lebih  lanjut  untuk  memastikan efektivitasnya.  Perlu ada penekanan lebih  lanjut pada edukasi masyarakat,  aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, serta pembangunan kesadaran dan pemahaman mengenai risiko HIV/AIDS. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Hal ini penting agar Kabupaten Cianjur dapat lebih efektif dalam mengurangi jumlah kasus HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzy,  I.  N.  (2023). Rencana  Kerja  (RENJA)  Tahun  Anggaran  2023.  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Cianjur.
https://dinkes.cianjurkab.go.id/uploads/dokumen/20230726100127-2023-07- 26dokumen100117.pdf
Fiantika,  F.  R.,  Wasil,  M.,  Jumiyati,  S.,  Honesti,  L.,  Wahyuni,  S.,  Mouw,  E.,  Mashudi,  I.,
Hasanah,  N.,  Maharani,  A.,  Ambarwati,  K.,  Noflidaputri,  R.,  &  Waris,  L.  (2022).
Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Global Eksekutif Teknologi.
https://www.researchgate.net/profile/Anita-
Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b 21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
Muchtar, I. R. (2016, September 5). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus  (HIV)  dan  Acquired  Immuno  Deficiency  Syndrome  (AIDS).  Pemerintah Kabupaten Cianjur . https://peraturan.bpk.go.id/Details/36848
Organization,  W.  H.  (2021). HIV  data  and  statistics.  World  Health  Organization. https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-
programmes/hiv/strategic-information/hiv-data-and-statistics
Putranto, T. A. (2020). Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pengendalian HIV AIDS
Dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. https://hivaids-pimsindonesia.or.id/download/file/RAN_AIDS_2024.pdf
Rondonuwu, M. R. (2020). Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS Dan Penyakit Infeksi Menular  Seksual  (PIMS)  Triwulan  I  Tahun  2022.  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia. https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf Susanti, Y. A. (2022, July 4). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency  Virus  (HIV)  di  Kabupaten  Cianjur  Provinsi  Jawa  Barat.  Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/10657/
Ulfah,  R.  (2018).  Karakteristik  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  Yang  Mengalami  Penyakit Menular Seksual (PMS) Di Kota Bogor Tahun 2017. Jurnal Kesehatan Karya Husada , Vol 6 No 1 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.36577/jkkh.v6i1.442
Yaser, M., & Hafizurrachman. (2018). Alternatif Kebijakan Operasional Dalam Menurunkan Kejadian Turnover Perawat di RSDH Cianjur. 1 – 12.