## PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES SIJUNJUNG 
* Sry Wahyuni, Helfira Citra Universitas Dharma Andalas, Jln Sawahan No 103A Simpang Haru Padang * e-mail: Sryunidha@gmail.com, e-mail: helfirarizkya@yahoo.com

## Abstract
This  Research  discuss  diversion  implementation  by  the  police  station  of  Sijunjung  as  the alternatif  resolving  criminal  case  children  in  conflict  with  law.  As  for  that  to  be  special  purpose from  this  research:  the  first,  describe  the  diversion  implementattion  as  the  alternatif  resolving criminal case children in conflict with law; the second, Describe the from of diversion as mediation penal  that    implementation  in  Sijunjung  Police  station;  the  third  Conclude  any  obstacles  faced  in diversion  implementation  as  the  alternatif  resolving  criminal  case  children  in  conflict  with  law  of Sijunjung  Police  station.  The  result  of  this  research  is  implementation  of  diversion  can  be  more optimal. In case to solve the problem of children especially child crime for guarantee legal certanty for children in conflict with law. This process usually settle out of court, that is through diversion based  on  approach  restorative  justice  in  the  Sijunjung  region.  Therefore,  not  many  children  are required carry out criminal liability that should in the age of children get contruction according to their age.
Keywords: Diversion, Children, Dealing With Law

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  pelaksanaan  diversi  oleh  kepolisian  Sijunjung  sebagai  alternatif penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan khusus  dari  penelitian  ini  :  Pertama,    Mendeskripsikan  pelaksanaan  diversi  sebagai  alternatif penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; kedua, Menjelaskan bentuk diversi sebagai mediasi penal yang diterapkan Polres Sijunjung; ketiga, Menyimpulkan kendala apa saja  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  diversi  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Polres  Sijunjung.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Polres Sijunjung  dengan  segala  konteksnya  sesuai  dengan  informasi  yang  ingin  didapatkan. Hasil  akhir yang dapat diwujudkan dari penelitian ini adalah implementasi diversi yang lebih optimal. Dalam upaya penyelesaian perkara terhadap anak, khususnya tindak pidana anak untuk jaminan kepastian hukum  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Proses  ini  biasanya  dilakukan  di  luar  jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Sijunjung. Sehingga  tidak  banyak  anak  yang  diwajibkan  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  pidana  yang seharusnya di usia anak-anak itu mendapatkan pembinaan sesuai umurnya.
Kata Kunci : Diversi, Anak, Berhadapan Dengan Hukum.
 Naskah diterima: 09 Agustus 2018, direvisi: 24 Agustus 2018, disetujui untuk terbit: 25 September 2018

## PENDAHULUAN
Anak  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupannya  tidak  bisa  terlepas  dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana  tinggal  tumbuh  dan  berkembang. Pengaruh  lingkungan  itu  bisa  saja  mulai dari  hal  yang  positif  sampai  ke  hal  yang negatif  sekalipun,  secara  alamiahnya  anak dalam  proses  perkembangan  memiliki kecenderungan  rasa  ingin  tahu  yang  lebih tinggi  Lingkungan  yang  jahat  membuat anak menjadi  jahat.  Hal  ini  membuat  kita seringkali  menemukan  ada  banyak  anak yang  tersangkut  dalam  masalah  hukum ataupun  berhadapan  dengan  hukum,  baik itu  anak  sebagai  korban  tindak  pidana khusnya  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.
Meningkatnya  kenakalan-kenakalan anak  setiap  tahunnya,  baik  dari  segi kualitas  maupun  modus  operandi  yang dilakukan.  Tidak  jarang  juga  perbuatan yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  sudah meresahkan  semua  pihak.  Fenomena meningkatnya pola perilaku tindak pidana yang  dilakukan  oleh  ana  ini,  seolah-olah tidak  berbanding  lurus  dengan  usia pelaku . Selain itu, berbagai cara dilakukan  dalam  pencegahan      dan penanggulangan  kenakalan  anak,  perlu segera  dilakukan  (Sambas,  Nandang, 2010:  103).  Bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan  perlindungan  labelisasi  dan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berhak mendapatkan rehabilitasi (Undang- undang  Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun 2014).
Secara  garis  besarnya  lingkungan sosial  mengatakan  mutlak  bagi  seseorang yang  telah  melakukan  suatu  kejahatan atau tindak pidana dapat mempertanggungkan  atas  perbuatan  yang telah dilakukan tanpa terkecuali pelakunya adalah anak. Hal yang demikian  menjadi  tuntutan  agar  dapat memberikan  efek  jera  bagi  anak  pelaku, agar  untuk  ke  depannya  tidak  akan mengulangi  atau  melakukan  kejahatan yang  sama.  Sistem  hukuman  yang diterapkan  kepada  anak  harus  melihat faktor  perkembangan  dan  mentalitas  bagi anak  serta  kepentingan  yang  paling menguntungkan  bagi  anak.  Anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  wajib  mendapatkan perlindungan  dan  perhatian  untuk  hak- haknya  maka  perkembangan  mental  anak di  masa  pertumbuhannya  tidak  akan terganggu  dengan  masalah  yang  sedang dihadapi. Maka dari itulah yang mendasar untuk  diwujudkannya  sistem  peradilan anak.
Tujuan  sistem  peradilan  pidana  anak yaitu  memajukan  kesejahteraan  anak  dan memperhatikan  prinsip  proporsionalitas. Yang  mana  tujuan  proporsionalitas  itu mengekang  penggunaan  sanksi-sanksi, yang  kebanyakan  dinyatakan  dalam batasan-batasan  ganjaran  yang  setimpal dengan  beratnya  pelanggaran  hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya  (Wahyudi  Setia,  2011:  2).
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan
Anak memberikan
pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif tentang  perlindungan  anak  yang  pada pokoknya  bertujuan  untuk  memberikan jaminan  dan  melindungi  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi (Muhadar, 2009: 74).
Demikian pula dalam Undang- Undang No. 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam  Undang-Undang  tersebut  yakni pada  Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  15 terdapat  diversi.  Diversi  merupakan pembaharuan  dalam  sistem  peradilan pidana anak. Pengalihan perkara (diversi) yang  dilakukan  yaitu  pengalihan  yang semula  jatuh  kepada  proses  peradilan sehingga  beralih  kepada    bantuan  hukum untuk  pelayanan  masyarakat  pencari keadilan diterapkan pada dasar formal dan informal.  Kemudian  secara  pelaksanaan yang  demikian  itu  diperlukan  untuk mengubah  dampak  negatif  yang  timbul secara  administrasi    pada  peradilan  anak. Hal  ini  dilakukan  berguna  sebagai alternatif  penyelesaian  perkara  anak, khususnya  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Karena  dengan  melibatkan  anak dalam suatu proses peradilan memberikan label  negatif  pada  anak,  sehingga  akan merusak mental dan fikiran anak. Dengan demikian  pengalihan  dilaksanakan  pada setiap  tingkat  pembuat  keputusan  baik pada  tingkat,  polisi,  penuntut  maupun pada tingkat pengadilan (Priyatno Dwidja, 2012: 303).
Pelaksanaan  diversi oleh  aparat penegak hukum di dasari oleh kewenangan  aparat  hukum  yang  disebut discretion atau  diskresi  (Marlina,  2010: 71).  Diskresi  adalah  wewenang  dari aparat  penegak  hukum  yang  menangani kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil tindakan  meneruskan  atau  menghentikan perkara,  mengambil  tindakan  tertentu sesuai kebijakan (Marlina, 2010: 72).
Kepolisian  saat  ini  menjadi  pintu utama  sebagai  garda  terdepan  masuknya berbagai jenis perkara dalam hal ini lebih spesifiknya perkara pidana. Peranan pihak kepolisian dalam melihat melalui kacamata tugasnya sebagai institusi Kebijakan  petugas  polisi  suatu  kasus pidana yang mana anak sebagai pelaku, di sini  pihak  kepolisian  akan  menentukan tindakan  apa  yang    akan  dilakukan terhadap  si  anak.    Pihak  kepolisian memegang peran utama dalam menentukan  suatu  perkara  ,  karena  peran kepolisian memang sangat strategis dalam pelaksanaan  wewenang  diskresi  dalam melakukan  diversi  pada  kasus  anak,  hal ini terlihat dalam Undang-Undang Kepolisian memberikan wewenang secara tertulis  kepada  polisi  untuk  melakukan diskresi,  namun  ini  dalam  arti  lain  bukan berarti  aparat  penegak  hukum  lainnya tidak  mempunyai  kewenangan  dalam melakukan  proses  diversi  ini  yang terkhusus  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana.
Kewajiban  bagi  aparat  penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali  bagi  pihak  Kepolisian  Polres Sijunjung.  Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)
Undang-undang  No.  11  tahun  2012 diversi  adalah  pengalihan  perkara  anak dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses luar  peradilan  pidana.    bila  dilihat  dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni  mulai  dari  Pasal  6  sampai  dengan Pasal  15  di  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal  yang  secara  tegas  mengatur  tentang perlindungan  terhadap  korban,  hak-hak korban, maupun kepentingan korban.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah yuridis sosiologis (empiris) untuk membahas  dan  menjawab  pertanyaan yang  telah  dirumuskan  dalam  rumusan masalah  artinya  suatu  penelitian  yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat  atau  lingkungan  masyarakat dengan maksud dan tujuan guna menemukan fakta-fakta yang ada kemudian merujuk pada pengidentifikasian  permasalahan.  Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis yakni  penelitian  dapat  mencapai  tujuan dengan  memberikan  gambaran  secara menyeluruh  tentang  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  di  Polres Sijunjung.  Melalui  penelitian  yuridis empiris,  dapat  terlihat  bagaimana  proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan  dengan  hukum  melalui  jalur mediasi  dengan  diversi  dilakukan  diluar jalur peradilan dengan pendekatan restroaktif  di  wilayah  Sijunjung.    Namun sebelum  Pelaksanaannya  penegak  hukum
yang di sini polisi sebagai garda terdepan harus betul-betul memahami bagai pelaksanaan  konsep  diversi.  Sedangkan untuk  mengetahui  pelaksanaannya  itu sendiri, digunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Diversi
Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan
Dengan Hukum
Pentingnya pelaksanaan diversi
kepada anak sebagai altenatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan  dengan  hukum.  Sehingga menjadi  kewajiban    para  penegak  hukum untuk  melanjutkan  proses  diversi  apabila memenuhi  unsur  dan  kategori  yang  mana ancaman  hukuman  tidak  melebihi  dari  7 (tujuh)  tahun  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  ada..  Hal  ini  menjadi  wajib dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan  Hak  asasi  manusia  guna membela  kepentingan  anak,  meskipun anak  tersebut  sebagai  pelaku  dari  suatu tindak pidana.
Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak dilihat  memang  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  dan  tuntutan  pada saat  sekarang  ini.  Karena  dianggap  tidak secara keseluruhan melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan  hukum  (ABH).    Disebabkan  oleh berubah dan berkembangnya pola penanganan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  maupun  anak sebagai korban.
Maka  dari  itu  perlunya  perubahan pola  pemikiran  yang  saling  bersinergi antara masing-masing pihak, baik pemerintah, masyarakat, lembaga- lembaga terkait lainnya, serta peran orang tua sangat diperlukan karena itu merupakan  tugas  bersama  yang  menjadi kewajiban  dan  tanggungjawab  untuk memikirkan mengenai perlindungan khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Bagaimanapun anak yang berhadapan  dengan  hukum  tetaplah  anak yang  harus  dilindungi  sekalipun  sudah melakukan  kejahatan.  Oleh  karena  itu berkaitan dengan semua prosedur dan tata cara  Diversi  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  anak  Nomor  11 Tahun  2012  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 3 tahun 1997.
Aturan terbaru tersebut lebih lengkap dan  terperinci  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  8  bahwa  proses  diversi dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing  kemasyarakatan,  Pekerja Sosial.  Sebagaimana  yang  telah  penulis teliti  secara langsung Di Polres  Sijunjung yang  mana  menurut  Pasal  29  Undang- undang No.11 Tahun 2012 setiap perkara anak  yang  masuk  ke  Polres  Sijunjung penyidik  wajib  melakukan  Diversi  dalam kurun  waktu  paling  lama  tujuh  hari setelah
dimulainya penyidikan (wawancara  dengan  bripda  Nina,  2018: Mei)  Proses  Diversi  itu  paling  lama jangka  waktunya  selama  tiga  puluh  hari semenjak  dimulainya  proses  Diversi terhadap kasus anak. Sebagaimana tertera
dalam  ayat  (3)  apabila  proses  diversi mencapai  suatu  kesepakatan,  maka  pihak penyidik  Polres  Sijunjung menyampaikan berita acara diversi untuk dibuat penetapan.
Dalam  ayat  (4)  Pasal  29  dalam  hal Diversi  gagal,  maka  penyidik  wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan  melampirkan  berita  acara  diversi dan  laporan  Penelitian  Kemasyarakatan. Maka dalam Pasal 29 ayat (4)
penjelasannya  bahwa  agar  pemeriksaan pada  tahap  selanjutnya  mengetahui  ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya  diversi.  Jelas  di  sini  terlihat bahwa  proses  diversi  sangat  penting dilakukan guna mempertahankan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
Pada pasal 96 Undang-Undang No 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  dalamnya  menyatakan bahwa  penyidik,  Penuntut  Umum,  dan Hakim  yang  dengan  sengaja  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  di Pidana dengan pidana penjara paling lama 2  (dua)  tahun  (Pasal  96  Undang-undnag No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistim Peradilan  Anak).  Dalam  Undang-Undang ini  kehadiran  orang  tua/wali  dari  pihak korban  wajib  dihadirkan  dalam  proses diversi  apabila  korban  yang  dimaksud adalah  anak.  Proses  musyawarah  selama berlangsungnya  diversi  jika  diperlukan juga  melibatkan  Pekerja  Sosial,  dan apabila  si  anak  masih  bersekolah  dapat juga  menghadirkan  guru  Bimbingan Konseling  (BK),  dan  tokoh  masyarakat
ditempat  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  tinggal  seperti  ketua  RT  atau
Lurah setempat. Pentingnya memperhatikan setiap proses diversi yang dilaksanakan karena
harus memperhatikan  kepentingan  korban  dan tanggung  jawab  anak,  untuk  menghindari penilaian  negatif  dari  lingkungan,  untuk menghindari  tindakan  balasan,  bulying, serta  keharmonisan  masyarakat  terhadap keputusan diversi dan kepentingan umum.
Selanjutnya diatur pula aspek prosedural  dan  tata  cara  diversi  lainnya dalam Pasal Ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim  dalam  melakukan  diversi harus mempertimbangkan:
a. Kategori tindak pidana;
b. Umur anak;
c. Hasil  penelitian  kemasyarakatan dari Bapas, dan
d. Dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau  keluarga  Anak  korban  serta kesediaan anak dan keluarga, Kecuali untuk:
a. Tindak  pidana  yang  berupa pelanggaran;
b. Tindak pidana ringan
c. Tindak pidana tanpa korban
d. Nilai  kerugian  korban  tidak melebihi  nilai  upah  minimum provinsi setempat.
Prosedur  dan  tata  cara  pelaksanaan lainnya  juga  diatur  dalam  Pasal  10 Undang-Undang  No  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, pada Ayat (1) bahwa prosedur selanjutnya kesepakatan  diversi  untuk  menyelesaikan tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak  pidana ringan, tindak pidana tanpa
korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak lebih  dari  upah  minimum  Provinsi setempat  dan juga dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat  (2) dapat  dilakukan oleh penyidik bersama  pelaku  dan/atau  keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh Masyarakat.
Berikutnya dalam Ayat (2)
dikemukakan  bahwa  kesepakatan  diversi sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dalam bentuk:
a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. Rehabilitasi medis dan Psikososial;
c. Penyerahan  kembali  kepada  orang tua/wali;
d. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan.
Pasal  11  Undang-Undang  No  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak dapat dilihat bentuk kesepakatan diversi antara lain;
a. Perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti kerugian;
b. Penyerahan  kembali  kepada  orang tua/wali
c. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
d. Pelayanan masyarakat.
Aturan lainnya menyangkut hal diatas juga  terdapat  dalam  Pasal  12  Ayat  (1) yakni  hasil  kesepakatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  dituangkan dalam  bentuk  kesepakatan  diversi.  (2) hasil  kesepakatan  diversi  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  disampaikan
kepada oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung  jawab  pada  setiap  tingkatan pemeriksaan  ke  pengadilan  negeri  sesuai dengan  daerah  hukumnya  dalam  waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan  tercapai  untuk  memperoleh penetapan.  (3)  penetapan  sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam kurun waktu  paling  lama  tiga  hari  terhitung semenjak diterimanya kesepakatan diversi. (4) penetapan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim dalam  waktu  paling  lama  tiga  hari  sejak ditetapkan. (5) setelah menerima penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4), penyidik menerbitkan  penetapan penghentian  penyidikan  atau  penuntut umum
menerbitkan penetapan penghentian  penuntutan.  (Psal  11  dan Pasal  12 Undang-undang No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana).
Adapun aturan tambahan yang memperkuat  mengenai  diversi  ini  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2015  menyatakan  bahwa  yang  pertama hasil  kesepakatan  diversi  dituangkan dalam  bentuk  Surat  Kesepakatan  diversi. Kedua adalah hasil kesepakatan sebagaimana  dimaksud  diatas  harus ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri di Wilayah tempat terjadinya perkara atau di  wilayah  tempat  kesepakatan  diversi dibuat  dalam  hal  ini  peneliti  meneliti  di Polres  Sijunjung  yang  sebagian  berada  di Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Sawahlunto.

## 2. Bentuk  Diversi  Sebagai  Mediasi Penal  Yang  Diterapkan  Polres Sijunjung
Sebelum  beranjak  pada  pembahasan bentuk diversi sebagai mediasi penal yang diterapkan  Polres  Sijunjung  penulis  akan berbicara  sedikit  mengenai  penyidikan yang  dilakukan  oleh  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polres Sijunjung  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak.  Penyidikan  kasus pidana  yang  dilakukan  oleh  anggota kepolisian  khususnya  Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sudah sesuai dengan  Hukum  Acara  Pidana  terutama Khusus terhadap penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum  lebih  jelas  di  atur  dalam  Undang- Undang  nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  serta Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak.  Pihak  kepolisian khususnya  bertugas  untuk  melakukan penyidikan  dan  penyelidikan  di  Polres Sijunjung sudah berpedoman pada ketentuan peraturan yang ada untuk kasus yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku.
Diversi  yang  dilaksanakan  dengan menghadirkan  pelaku,  keluarga  pelaku, korban,  keluarga  korban,  pembimbing kemasyarakatan  (BAPAS),  pekerja  sosial (PEKSOS),  tokoh  masyarakat  seperti ketua  RT  atau  lurah  setempat,  pelaku yang  masih  bersekolah  maka  turut dihadirkan  juga  kepala  sekolah  ataupun guru bimbingan Konseling (BK).
Sebelum  dilaksanakannya  diversi  maka terlebih dahulu pihak penyidik melakukan wawancara  dengan  anak  pelaku  untuk mengetahui  dan  mendapatkan  keterangan mengenai motif kejahatan yang dilakukan sehingga  penyidik  bisa  memahami  apa yang  terjadi  dan  mempermudah  untuk dilaksanakannya  proses  tahapan  diversi guna mencapai kesepakatan.
Selanjutnya  keputusan    diversi  harus merujuk  pada    hasil  mediasi  atau musyawarah  yang  di  ambil  pada  saat proses   bersama karena ada pengecualian terhadap  beberapa  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  diversi  tidak dapat  dilanjutkan.  Ada  beberapa  yang mensyaratkan untuk dilaksanakannya proses  diversi  yakni  tindak  pidana  yang dilakukan dengan ancaman pidana dibawah  7  (tujuh  tahun)  dan  perbuatan tersebut  bukan  merupakan  perbuatan pengulangan tindak pidana.
Hasil  yang  penulis  dapatkan  dari wawancara  pada  bulan  Mei  2018  dengan penyidik  PPA  di  Polres  Sijunjung,  dalam menangani  kasus  anak  yang  berhadapan dengan hukum dilaksanakan atau tidaknya diversi  bergantung  pada  kriteria  tindak kejahatan  yang  dilakukan  dan  hasil  dari kesepakatan  bersama.  Tidak  semua  jenis tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh anak itu bisa dilakukan atau dilaksanakannya proses diversi karena ada beberapa  kriteria  yang  sudah  dijelaskan dalam  undang-undang  pada  penjelasan awal.  Kemudian  keputusan  diversi  itu memang  harus  mendapatkan  persetujuan dari  pihak  korban  dan  keluarganya. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang  No  11  Tahun  2012  Pasal  11 tentang  bentuk  kesepakatan  Diversi, yaitu:
a. Perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti kerugian;
b. Penyerahan  kembali  kepada  orang tua/Wali
c. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau pelatihan  di  Lembaga  pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. Pelayanan masyarakat.
Merujuk  dari  aturan  tersebut  maka pihak  penyidik  PPA  Polres  Sijunjung yang  telah  melakukan  mediasi  melalui permusyawaratan,  bentuk  diversi  yang dilakukan  dari  hasil  kesepakatan  bersama dari  pihak  korban,  keluarga  korban, pelaku,  keluarga  pelaku,  pihak  terkait dengan permasalahan diversi anak. Berupa  kesepakatan  perdamaian  dengan persyaratan tertentu misalnya ganti kerugian  yang  sesuai  dengan  nilai minimum porvinsi setempat, dalam hal ini apabila  korban  mengalami  luka-luka maka  hasil  dari  kesepakatan  diversi menuntut pelaku membiayai biaya pengobatan korban sampai pulih.
Selanjutnya  bentuk  mediasi  penal yang  diterapkan  oleh  Polres  Sijunjung hasil  dari  kesepakatan  bersama  yaitu Sholat Lima waktu (Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib,  Isya)  harus  dilaksanakan  di mesjid  serta  berkewajiban  membersihkan mesjid,  yang  mana  mesjid  yang  dipilih sesuai  dengan  domisili  pelaku  dan diawasi  oleh  pihak  terkait  seperti  ketua RT  sebagai  pemantau.  Selain  itu  apabila anak pelaku sudah tidak dapat  dibina dan orang tua pelaku sudah tidak sanggup lagi
untuk  mendidik  maka  diserahkan  kepada pihak  BAPAS  untuk  diserahkan  ke  balai Pelatihan  kerja  PSAABR  yang  berada  di wilayah  Pariaman  selamat  3  (tiga)  bulan kemudian  pihak  penyidik  PPA  Polres Sijunjung  yang  nantinya  mengantar  anak pelaku ke balai pelatihan tersebut.
Tabel  1  jumlah  kasus  yang  berhasil dilaksanakan  proses  diversi  dari  tahun 2014 - 2018
No Tahun JK D TD Ket 1 2014 3 - 3 2 2015 8 3 4 3 2016 7 3 4 4 2017 18 18  18 5 2018 12 8 4 Mei 2018
Ket: JK  (Jumlah  Kasus),  D  (Diversi),  TD  (Tidak Bisa Terlaksana Diversi), Ket (Keteranan)
Sumber:  PPA Polres Sijunjung
Berdasarkan  Tabel  tersebut  dari aspek hasil kesepakatan  diversi  di  tingkat penyidikan  yang  berhasil  dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 ini dibandingkan dengan yang tidak bisa dilaksanakan diversi perubahan dari  tahun  ke  tahun  hampir  mencapai keseluruhan.  Dari  kasus  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  yang  telah  mencapai kesepakatan  diversi  dan  damai  dengan persyaratan  dan  telah  melaksanakan hukuman  kesepakatan  bersama  berguna untuk si anak tersebut tindakan
mengulangi perbuatan yang telah dilakukan dan juga sebagai peringatan.
Lain  halnya  dengan  diversi  yang gagal  dilaksanakan  dalam  mencapai  kata sepakat, disebabkan terutama
keluarga/korban tidak terima/tidak
sepakat dengan adanya perdamaian. Pihak korban  cenderung  ingin  kasus  ini  lanjut
sampai  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  agar pelaku bisa dipenjara. Semenjak diberlakukannya  Undang-undang  No  11 Tahun  2012  Tentang  Peradilan  Pidana Anak  dan  Undang-undang  No  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dari tabel tersebut bisa terlihat dari tahun 2014 sampai  dengan  Mei  2018  usaha  yang dilakukan  oleh  pihak  Polres  Sijunjung sudah  maksimal,  proses  diversi  sudah berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang.
3. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi
Dalam Pelaksanaan Diversi Sebagai  Alternatif  Penyelesaian
Perkara  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Di Polres Sijunjung
1) Mengumpulkan  pihak-pihak  yang terkait dalam proses Diversi
Dalam  mengumpulkan  pihak-pihak terkait  seperti  pelaku,  keluarga  pelaku, korban,  keluarga  korban  serta  pihak terkait  lainnya  yang  sulit  untuk  bertemu dan melaksanakan proses Diversi. Dikarenakan  enggan  untuk  datang  ke Polres  Sijunjung  karena  kesibukan  dan tidak  adanya  koordinasi  diantara  pihak terkait  yang  berhubungan  pelaksanaan proses diversi.
Selanjutnya  orang  tua  pelaku  yang berkeberatan  datang  dalam  proses  diversi lebih  kepada  malu  terhadap  masyarakat, dikarenakan  anaknya  sudah  melakukan suatu  tindak  pidana.  Beranggapan  bahwa pihak Polres Sijunjung dan BAPAS sudah mewakilinya.
2) Sulit  mencapai  kata  sepakat  dalam perdamaian
Sulitnya  mencapai  kata  sepakat dalam  proses  pelaksanaan  diversi  ini karena  pihak  dari  korban/keluarga  yang tidak  sepakat  dengan  perdamaian,  dan juga  korban  atau  keluarga  ingin  agar pelaku  di  penjara  tanpa  memikirkan dampak  bagi  anak  tersebut.  Jadi  seakan- akan  ingin  membalaskan  dendam  apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap anaknya.
Lainnya  halnya  dengan  kesepakatan ganti  kerugian  yang  gagal,  penyebabnya permintaan atas ganti kerugian oleh pihak korban  terlalu  tinggi  ataupun  melebihi batas minimum upah provinsi.
Pelaku/keluarga pelaku berkeberatan untuk melaksanakan kesepakatan bersama karena  dinilai  tidak  masuk  akal  atas permintaan dari keluarga korban keputusan  damai  dengan  persyaratan tertentu.
3) Keputusan damai dengan persyaratan tertentu
Kendala  terakhir  yang  dihadapi  oleh
Polres  Sijunjung  dalam  hal  pelaksanaan diversi keputusan damai dengan persyaratan tertentu, kemungkinan diversi itu  tidak  berhasil  adalah  apabila  antara kedua  belah  pihak  terutama  pihak  korban menyatakan  perdamaian  bisa  dicapai  jika semua  syarat  terpenuhi.  Syarat  yang ditentukan  yang  dapat  dijalani  apabila  si anak sanggup menjalankan tanpa menghilangkan  hak-hak  anak  itu  sendiri, bagaimanapun  pelaku  tetaplah  dipandang
sebagai  anak  yang  mana  hak-haknya wajib dilindungi.
Persyaratan diversi  yang terlalu berat atau  syarat  yang  diajukan  sudah  tidak sesuai dengan peraturan atau aturan. maka di situlah terdapat kendala dan kesepakatan bersama tidak bisa diwujudkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari pembahasan yang telah kemukakan diatas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: Pertama ,  Proses  diversi  yang dilaksanakan harus berdasarkan peraturan perUndang-Undangan  Nomor  11  Tahun 2012, maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik  wajib  melaksanakan  proses diversi  dalam  kurun  waktu  tujuh  hari setelah penyidikan dimulai, dengan melibatkan  pihak  yang  terkait  dalam proses  diversi. Kedua ,  Bentuk  diversi sebagai  mediasi  penal  yang  diterapkan Polres  Sijunjung,  berupa  hasil  dari kesepakatan dari hasil musyawarah bersama  pihak  terkait,  apabila  terjadi kesepakatan  maka  hukuman  bisa  segera dilaksanakan  seperti  kegiatan  rutin  solat di masjid lima waktu serta membersihkan masjid  setempat,  serta  ganti  kerugian dalam  hal  pengobatan  korban  sampai sembuh, dan  bentuk lainnya yang diterapkan sesuai dengan hasil musyawarah. Ketiga ,  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  diversi sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  Polres  Sijunjung  adalah  dalam mencapai kata sepakat atau selama proses diversi  itu  berlangsung,  yang  pertama  itu
sulitnya mengumpulkan pihak-pihak yang terkait  dalam  diversi  ini,  selanjutnya sulitnya  mencapai  kata  sepakat  atau perdamaian  kedua  belah  pihak  dan keputusan  damai  dengan  persyaratan tertentu yang tidak memungkin dijalani.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillahhirabbilalamin,  banyak nikmat  yang  Allah  berikan,  tetapi  sedikit sekali  yang  kita  ingat.  Segala  puji  hanya layak  untuk  Allah  atas  segala  Berkat, rahmat,  taufik,  serta  hidayah-Nya  yang tiada  terkira  besarnya,  sehingga  saya dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian  ini.  Serta  salawat  beriring salam  kepada  Nabi  Besar  muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan  kepada  kita  semua.  Penulisan laporan akhir penelitian ini dapat terwujud  dengan  dukungan  dan  peranan dari  berbagai  pihak.  Untuk  itu  penulis mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu  dalam  penulisan  laporan  akhir penelitian  ini.  Penulisan  ucapkan  terima kasih kepada:
Bapak Kapolres Sijunjung dan
Penyidik  Pelayan  Perempuan  dan  Anak serta Kemenristekdikti yang telah mendanai Penelitian Dosen Pemula.
Dalam  penulisan  hasil  penelitian  ini penulis  menyadari  bahwa  masih  banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan  ilmu  pengetahuan  yang penulis  miliki.  Penulis  mengharapkan kritikan  dan  saran  yang  membangun  di masa yang akan datang. Penulis Berharap hasil  penelitian  ini  bisa  digunakan  oleh
semua orang terutama bagi penulis sendiri sebagai  acuan  ataupun  pedoman  terhadap masalah yang berhadapan dengan hukum. Dengan  ini  penulis  mengucapkan  maaf apabila  ada  salah  dalam  penulisan. Pengakhir  kata  penulis  mengucapkan banyak  terima  kasih  atas  semangat  dan bimbingan  selama  ini  dan  dibalas  pahala Oleh Allah

## DAFTAR PUSTAKA
Nandang  Sambas,  2010, Pembaharuan
Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Setya  Wahyudi,  2010, Implementasi  Ide
Diversi dalam Pembaharuan Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta.
Muhadar,  Abdullah,  Husni  Thamrin,
2009, Perlindungan  Saksi  dan Korban  dalam  Sistem  Peradilan Pidana , CV Putra Media Nusantara,
Surabaya.
Dwidja  Priyatno,  2012, Wajah  Hukum Pidana  Asas  dan  Perkembangan , Gramata Publishing, Bekasi.
Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan  Restorative  Justice  Dalam Hukum Pidana , USU Press, Medan.
Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak .  Jurnal Equality .  Vol.
13. No.1 Februari.
Undang-Undang  Perlindungan  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .