Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 173-224, link: https://www.academia.edu/31856026 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam *
(PHYSICAL VIOLENCE AGAINST STUDENTS BY EDUCATORS IN THE CHILD PROTECTION ACT PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW)

## Ahmad Suheri Harahap
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: suheri@yahoo.com
Abstract: Education  and  teaching  is  not  synonymous  with  violence,  both  in  the past especially now. But violence is often in the connection between the discipline and its application in education. This resulted in physical violence committed by teachers  against  students  in  educational  institutions.  Resulting  in  criminal offense,  especially  in  the  areas  of  child  protection.  Therefore,  in  order  to  reduce physical violence against students, the Indonesian government made the rules of the law on child protection.
Keywords: Physical violence, Educators, Students
Abstrak: Pendidikan  dan  pengajaran  memang  tidak  identik  dengan  kekerasan, baik  di  masa  yang  lalu  apalagi  sekarang  ini.  Tetapi  kekerasan  sering  kali  di hubung-hubungkan  dengan  kedisiplinan  dan  penerapannya  dalam  dunia pendidikan.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  kekerasan  fisik  yang  dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik di lembaga pendidikan. Sehingga berakibat pada pelanggaran tindak pidana khususnya pada ranah perlindungan anak. Oleh karenanya  guna  meredam  kekerasan  fisik  terhadap  peserta  didik,  pemerintah Indonesia membuat aturan berupa undang-undang tentang perlindungan anak.
Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Pendidik, Peserta Didik
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  11  Maret  2016,  direvisi:  14  April  2016,  disetujui untuk terbit: 21 Mei 2016.

## Pendahuluan
Beberapa  tahun  terakhir  ini  kita  sering  dikejutkan  oleh  pemberitaan media  cetak  serta  elektronik  tentang  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  siswa dan  beberapa  di  antaranya  harus  menghembuskan  napasnya  yang  terakhir. Tindakan  kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah  yang  menjadikan  siswa  sebagai korban semakin meningkat pelaku kekerasan ini dilakukan oleh sesama siswa maupun guru. 1
Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik  di  masa  yang  lalu  apalagi  sekarang  ini.  Tetapi  kekerasan  sering  kali  di hubung-hubungkan  dengan  kedisiplinan  dan  penerapannya  dalam  dunia pendidikan.  Istilah “Tegas” dalam  membina  sikap  disiplin  pada  anak  didik sudah  lazim  digantikan  dengan  kata “keras” .  Hal  ini  kemudian  ditunjang dengan  penggunaan  kekerasan  dalam  membina  sikap  disiplin  di  dunia militer,  khususnya  pendidikan  kemiliteran  ketika  kemudian  cara-cara pendidikan  kemiliteran  itu  diadopsi  oleh  dunia  pendidikan  sipil,  maka  cara “keras” ini  istilah  sekarang  adalah  kekerasan  juga  ikut  diambil  alih  di lingkungan sekolah.
Sekolah  merupakan  tempat  siswa  menimba  ilmu  pengetahuan  dan seharusnya  menjadi  tempat  yang  aman  bagi  siswa.  Namun  ternyata  di beberapa  sekolah  terjadi  kasus  kekerasan  fisik  pada  siswa  oleh  guru. Kekerasan-kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  kepada  siswa  seperti dilempar  penghapus  dan  penggaris,  dijemur  di  lapangan  dan  dipukul,  di samping  itu  siswa  juga  mengalami  kekerasan  psikis  dalam  bentuk  bentakan dan kata makian, seperti bodoh, goblok, kurus, ceking dan sebagainya.
Padahal cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis atau siswa akan menyimpan  dendam,  makin  kebal  terhadap  hukuman,  cenderung melampiaskan  kemarahan  dan  agresi  terhadap  siswa  lain  yang  dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat. 2
1 Lihat “Kekerasan  Di  Sekolah  :  Faktor  Pendorong  Dan  Alternatif  Pemecahannya” .    Lebih lengkap  baca  :  http://anwarwan43-anwar.blogspot.co.id/2014/11/a.html?m=1.  Diakses  Tanggal 17 November 2014.
2 Lihat “Tindak  Kekerasan  Guru  Terhadap  Siswa  Pada  Saat  Pembelajaran” Lebih  lengkap baca: https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada- saat-pembelajaran/. Diakses Tanggal 13 Januari 2011.
Tindak  kekerasan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  semakin meresahkan  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik  atau  permasalahan  disertai dengan  tindakan  kekerasan.  Secara  umum,  tindakan  kekerasan  dapat diartikan  penggunaan  secara  sengaja  kekuatan  fisik  atau  kekuatan,  ancaman atau  kekerasan  aktual  terhadap  diri  sendiri,  orang  lain  atau  terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan  verbal,  kekerasan  psikologis,  kekerasan  ekonomi,  kekerasan simbolik  dan  penelantaran.  Kekerasan  dapat  dilakukan  oleh  perseorangan maupun  secara  berkelompok,  secara  serampangan  (dalam  kondisi  terdesak) atau terorganisir.
Hal-hal  yang  sepele  dapat  menjadi  alasan  untuk  melakukan kekerasan.  Bahkan  kekerasan  dilakukan  tanpa  alasan.  Menjadi  suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid. 3
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  mendasar  bagi  manusia  untuk menyempurnakan eksistensi kemanusiaannya, kebutuhan terhadap pendidikan  tersebut  menyeluruh  bagi  manusia menembus  batas-batas  status ekonomi,  sosial,  politik,  agama  dan  budaya.  Oleh  sebab  itu  fungsi  dan peranan pendidikan sangat kompleks dan berkelanjutan menuju suatu tujuan tertentu.  Dalam  prosesnya,  pendidikan  merupakan  upaya  pengembangan potensi-potensi  manusia  baik  itu  potensi  fisik,  potensi  cipta,  rasa  maupun karsanya,  agar  potensi  itu  menjadi  nyata  dan  dapat  berfungsi  dalam perjalanan  hidupnya.  Atas  dasar  itu  setiap  pendidikan  yang  sedang berlangsung untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki peradaban pastilah  memiliki paradigma tertentu,  yaitu  suatu”  cara  pandang  dunia”. Setiap  paradigma  mencerminkan  “cara  pandang”  masyarakat  di  mana pendidikan  itu  berlangsung. 4 Oleh  karena  itu,  setiap  masyarakat,  bangsa maupun  negara,  masing-masing  memiliki  paradigma  pendidikan  sesuai
3 Muhammad Ishar Helmi, " Pengadilan Khusus KDRT “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus-Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT- PKKTP)” Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (2 December 2014), h.318-330.
4 Djohar, Pendidikan  Strategi  Alternatif  untuk  Pendidikan  Masa  Depan, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h.70.
dengan  cara  pandang  masyarakat  ataupun  negara  yang  bersangkutan terhadap  dunianya.  Berkenaan  dengan  paradigma  pendidikan  itu,  maka bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  atau  masyarakat  religius  yang diakumulasikan dalam rumusan Pancasila dan UU 1945.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  dapat  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  dibutuhkan  dirinya, masyarakat  maupun  negara.  Selain  memiliki  fungsi,  yaitu  untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  mengembangkan potensi  peserta  didik  supaya  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, kreatif,  mandiri  dan  dapat  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab. 5 Namun  hingga  kini,  cita-cita  mulia  dari  pendidikan  di Indonesia  ini  sering  berbanding  terbalik  dengan  banyaknya  kekerasan  di dalam institusi dan aktivitas pendidikan.
Kekerasan  atau bullying di  sekolah,  sering  dilegimitasi  dengan  alasan “menegakkan  disiplin”  di  kalangan  siswa  ataupun  mahasiswa.  Dengan demikian, kekerasan fisik dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya dan seolah-olah  menjadi  mekanisme  yang  “dilegalkan”.  Namun  banyak  pihak yang  menyatakan  bahwa  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oknum  di sekolah,  tidak  lebih  hanya  sebagai  wujud  “kekesalan”  atau  pelampiasan oknum  tersebut  pada  orang  lain.  Orang  lain  ini  dapat  berupa  siswa,  teman, atau bahkan anak. Banyak alasan yang dinyatakan pelaku tindak kekerasan di sekolah,  baik  itu  karena  kenakalan  anak  seperti  tidak  mengerjakan  PR (pekerjaan  rumah),  ribut  di  sekolah,  bolos,  terlambat  masuk  sekolah,  tidak disiplin dan segudang alasan. 6
Menyadari  hal  demikian,  pendidikan  memiliki  peran  yang  strategis dan  fungsional  dalam  upaya  membangun  tata  kehidupan  manusia,  karena pendidikan  senantiasa  berusaha  menjawab  kebutuhan  dan  tantangan  yang
5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6 La Jamaa, " Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (2 December 2014), h. 249- 270.
muncul  di  kalangan  masyarakat  sebagai  konsekuensi  perubahan.  Dalam bingkai  ini,  proses  humanisasi  dalam  pendidikan  akan  berbanding  terbalik dengan  kebijakan  pemerintah  yang  cenderung  refresif.  Dengan  kata  lain, pendidikan adalah ujung tombak untuk meredam kekerasan.
Realitanya, model pendidikan yang terlembagakan dalam sekolah baik yang  berlatar  belakang  umum  maupun  agama,  sejauh  ini  pendidikan  belum mampu  menjawab  kekerasan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Sebagaimana yang  diungkapkan  dalam  penelitian  Abdurrahman  Assegaf,  sekolah  justru menjadi  instrumen  kekerasan  dalam  dunia  pendidikan  meski  fenomena kekerasan  dalam  sekolah  adalah  fenomena  gunung  es  yang  tak  banyak terungkap. 7
Pendidikan  Islam  menurut  Oemar  at-Toumy  yaitu  “sebagai  suatu usaha  atau  tindakan  untuk  mengubah  tingkah  laku  individu  dalam kehidupannya  atau  kemasyarakatan  dan  perubahan  alam  sekitarnya  yang dilandasi  dengan  nilai-nilai  Islam. 8 Justru  kian  menjauhkan  anak  didik  dari realitas  sosial,  sehingga  bentuk  perubahan  yang  dicita-citakan  dalam pendidikan  Islam  sendiri  tidak  dapat  terwujud.  Pada  akhirnya,  nilai-nilai kemanusiaan  dan  kemampuan  membongkar  sistem  yang  melanggengkan penindasan  dalam  rangka  melakukan  perubahan  masyarakat  berdasarkan nilai-nilai  Islam  yang  seharusnya  ditransformasikan  pendidikan  Islam terhadap  anak  didiknya  tidak  pernah  terjadi.  Untuk  mengatasi  berbagai bentuk  kekerasaan  di  sekolah,  maka  dibutuhkan  solusi  yang  tepat  sehingga tindak kekerasan dapat ditanggulangi dengan baik.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  beberapa  fakta  adanya  kasus-kasus tentang  “rendahnya”  kepribadian  seorang  guru.  Banyak  kasus  yang menunjukkan  makin  banyaknya  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  di sekolah    misalnya,  Bobi  siswa  SD  Islam  Sudirman,  Cijantung,  Jakarta  Timur mengalami  tindak  kekerasan  dari  gurunya.  Karena  sering  bercanda  di  kelas, mulut  Bobi  luka-luka  karena dilakban gurunya  pada  28  November  2006. Begitu  juga  dengan  Sembilan  murid  di  sebuah  SD  Kota  Binjai  dipukul  dan dijepit  hidungnya  serta  tangan  dan  kaki  mereka  dipukul  dengan  penggaris kayu  oleh  sang  guru  gara-gara  tidak  mampu  menghafal  33  provinsi  di
7 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, (Jakarta : Tiara Wacana, 2004), h.
2.
8 Oemar  at-Toumy  al-Syaibani, Falsafat  Pendidikan  Islam, tej.  Hasan  Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 197.
Indonesia  pada  17  september  2011.  Aksi  guru  tersebut  mengundang  protes para  orang  tua  siswa  yang  tidak  terima  dengan  perlakuan  kasar  tersebut. Mereka  menuntut  sang  guru  berinisial  Er  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya. 9
Ada  lagi  seorang  kepala  sekolah  SMAN  16  di  Surabaya,  membantah melakukan  pemukulan  terhadap  siswa  kelas  XII  IPS  1.  Menurutnya,  dirinya tidak mempunyai niatan memukul siswanya. Dia mengatakan siswa tersebut dikenal  sebagai  anak  yang  nakal  dan  sering  berbuat  onar.  Ia  juga  dikenal sebagai  ketua  kelompok  siswa-siswa  yang  nakal.  Pihak  sekolah  juga  sudah mencatat  kenakalannya  sebanyak  3  kali  melakukan  pelanggaran  di  sekolah. Di  antaranya,  sering  mengolok-ngolok  gurunya,  sering  memalak  siswa lainnya. Bahkan, saat senam pagi ia dan kawan-kawannya bercanda dan tidak mau berolahraga. 10
Hal  ini  misalnya,pada  penelitian  ini  penulis  akan  menganalisis putusan  No:  21/Pid.B/2014/PN.BR  di  Pengadilan  Negeri  Barru.  Kasus kekerasan  seorang  guru  olahraga  SMPN  1  Tanete  Rilau  terhadap  muridnya berawal ketika saksi korban Reski Ilahi bin Muhammad Usman Saude sekitar pukul  10.30  wita  menemukan  1  (satu)  buah  buku  rapor  atas  nama  Andi Warisman salah satu siswa SMP Negeri 1 Tanete Rilau kemudian saksi korban mengembalikan  buku  rapor  tersebut  kepada  pemiliknya.  Saat  saksi  korban sedang duduk di halaman sekolah, tiba-tiba datang terdakwa H. Syukri, S.Pd, M.Si  bin  Paisal  dan  bertanya,  “siapa  yang  bernama  Reski  (saksi  korban)”, maka  saksi  korban  langsung  berdiri  sambil  mengangkat  tangan  kiri menghadap  kearah  terdakwa,  selanjutnya  dengan  tanpa  alasan  yang  jelas maka  Terdakwa  H.  Muh.  Syukri,  S.Pd,  M.Si  bin  Paisal  langsung  memukul saksi  korban  dengan  cara  meninju  saksi  korban  dengan  tangan  sebelah kanannnya  sebanyak  1  (satu)  kali  dan  mengenai  hidung  saksi  korban, sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah. 11 Dan masih banyak lagi kasus kekerasan yang lainnya.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menyatakan,  kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun
9 Ramdan,  Dalan  Muhammad.  2008. inilah  catatan  kasus  kekerasan  di  sekolah. Diakses pada tanggal 03/12/13 http://news.Okezone.com.
10 Lihat “Kepsek  SMAN  16  Bantah  Pukul  Muridnya”, Lebih  lengkap  baca  : Http://surabaya.detik.com/read/2009  /10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul- muridnya . Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2009.
11 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.BR
2011  sampai  2014,  terjadi  peningkatan  yang  siknifikan.  Tahun  2011  terjadi 2178  kasus  kekerasan,  2012  ada  3512  kasus,  2013  ada  4311  kasus,  2014  ada 5066  kasus,  kata  wakil  Ketua  KPAI,  Maria  Advianti  kepada  Harian  Terbit, Minggu (14/06/2015).
Dia  memaparkan,  5  kasus  tertinggi  dengan  jumlah  kasus  perbidang dari 2011 hingga 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga 2015 tercatat  6006  kasus.  Selanjutnya,  kasus  pengasuhan  3160  kasus,  pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cyber crime 1032.  Selain  itu,  sambungnya,  anak  bisa  menjadi  korban  ataupun  pelaku kekerasan  dengan  lokus  kekerasan  pada  anak  ada  3,  yaitu:  Di  lingkungan keluarga; di lingkungan sekolah; di lingkungan masyarakat.
Hasil monitoring dan evaluasi KPAI 2012  di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91%anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 % di lingkungan sekolah dan 17.9% di lingkungan masyarakat.78.3% anak menjadi pelaku  kekerasan  dan  sebagian  besar  karena  mereka  pernah  menjadi  korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain  dan  menirunya.  Anak  rentan  menjadi  korban  kekerasan  justru  di lingkungan  rumah  dan  sekolah.  Lingkungan  yang  mengenal  anak-anak tersebut  cukup  dekat.  Artinya  pelaku  kekerasan  pada  anak  justru  lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak. 12
Sejumlah  fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  kepribadian  guru  masih menjadi  permasalahan  dalam  pendidikan  kita,  guru  yang  seharusnya menampilkan  kepribadian  yang  layak,  justru  melakukan  tindakan  yang melangkahi  kepribadian  yang  harus  dimilikinya,  kekerasan,  ketidak  jujuran, dan  tindakan  amoral  lainnya  yang  dilakukan  oleh  guru  merupakan permasalahan  kepribadian  yang  perlu  diperbaiki.  Terlebih  lagi  dalam pendidikan agama Islam, dalam pendidikan agama Islam hakekat dari tujuan pendidikan  agama  Islam  adalah  insan  yang  memiliki  dimensi  religious, budaya dan berkemampuan ilmiah, dalam istilah lain disebut “insan kamil”. 13 Untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam dibutuhkan beberapa unsur terpenting  yang  saling  melengkapi  di  antaranya,  yaitu  keberadaan  tenaga
12 Lihat  Berita  KPAI “  Pelaku  Kekerasan  Terhadap  Anak  Tiap  Tahun  Meningkat  “ Lebih lengkap baca: www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun- meningkat/.  Diakses pada tanggal 14 Juni 2015.
13 Ramayulis  &  Samsul  Nizar, Filsafat  Pendidikan  Islam:  Telaah  SIstem  Pendidikan  dan Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 37.
pendidik  atau  yang  biasa  disebut  dengan  guru,  dalam  pendidikan  agama Islam,  guru  memiliki  peran  penting  yaitu  berdakwa,  mengajarkan  atau menyebarkan  syariat  Islam  bagi  para  pemeluknya,  serta  membentuk  atau membangun moral peserta didik menjadi manusia yang bermoral islami, akan tetapi  selama  ini  guru  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  dianggap  kurang berhasil  dalam  menggarap  sikap  dan  perilaku  keberagamaan  peserta  didik serta membangun moral dan etika bangsa.
Sebagai  indikator  di  antaranya  semakin  maraknya  kasus  pornografi yang  dilakukan  para  remaja  atau  para  pelajar,  semakin  maraknya penggunaan narkoba serta minuman keras dikalangan pelajar, bahkan dalam berita  yang  sering  muncul  di  media  yaitu  kasus  seorang  anak  membunuh orang  tuanya  sendiri  karena  keinginannya  tidak  terpenuhi,  terjadinya  krisis moral  yang  semakin  menggejala  dalam  kehidupan  masyarakat  juga  sebagai salah satu gagalnya guru dalam membentuk moral peserta didiknya, melihat kasus-kasus  tersebut,  masih  banyak  hal  yang  patut  dipertanyakan menyangkut  guru,  mengingat  pentingnya  peran  guru  dalam  proses pembentukan  kepribadian  baik  dalam  diri  peserta  didik,  maka  guru  juga perlu dibenahi sesuai kriteria kepribadian sebagaimana yang ditentukan.
Mengingat  pentingnya  peranan  seorang  pendidik  dalam  proses pendidikan,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  terus meningkatkan kualitas pendidik untuk menjadi lebih baik.
Ditetapkannya UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dijabarkan  kedalam  Permendiknas  nomor  16  tahun  2007  tentang  Standar Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  guru  ini  adalah  salah  satu  usaha pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas  guru,  tidak  hanya  itu,  adanya pelatihan-pelatihan  dan  juga  seminar  tentang  profesionalisme  guru  ini  juga salah  satu  wujud  kongkrit  usaha  dari  pemerintah  dalam  rangka  terus meningkatkan kualitas akademik pendidik, juga munculnya fakultas-fakultas pendidikan  atau  fakultas  tarbiyah  di  beberapa  lembaga  pendidikan  tinggi seperti  IAIN  juga  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mencetak calon-calon pendidik yang berkualitas, akan tetapi lulusan (out put) dari  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  menyiapkan  calon-calon  tenaga pendidik  sampai  saat  ini  masih  belum  sepenuhnya  bisa  memenuhi  harapan masyarakat,  beberapa  indikator  hal  tersebut  adalah  munculnya  bentuk tindakan  guru  yang  kurang  mencerminkan  pendidik  seperti  adanya  kasus
kekerasan  yang  dilakukan  guru,  kasus  pelecehan  seksual  dan  kasus-kasus lainnya yang kian mencoreng nama baik guru.

## Pengertian dan Bentuk Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  adalah  kekerasan  yang  melibatkan  kontak  langsung dan  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  perasaan  intimidasi,  cidera,  atau penderitaan  fisik  lain  atau  kerusakan  tubuh. 14 Artinya  kontak  fisik  langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain- lain  dengan  cara  keras  yang  mengakibatkan  cidera,  luka  atau  bengkak  pada tubuh seseorang atau korban.
Sebelum  menjelaskan  lebih  lanjut,  penulis  ingin  menyampaikan terlebih dahulu beberapa pengertian tentang kekerasan fisik oleh oknum guru terhadap  anak  didik  agar  diperoleh  kesamaan  pemahaman  tentang  pokok bahasan yang dimaksud.
Kata  kekerasan  berasal dari bahasa  latin,  yaitu violentia,  yang berarti kekerasan, keganasan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya dan perkosaan. 15
Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 16
1. Perihal yang bersifat, berciri keras.
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau  matinya  orang  lain  atau  menyebabkan  kerusakan  fisik  atau barang orang lain.
3. paksaan
Menurut  WHO  (WHO,  1999),  kekerasan  fisik  adalah  penggunaan kekuatan  fisik  dan  kekuasaan,  ancaman  atau  tindakan  terhadap  diri  sendiri, perorangan  atau  sekelompok  orang  atau  masyarakat  yang  mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan  secara  fisik.  Sedangkan  menurut  PP  Pengganti  UU  No.  1  Tahun
14 Lihat. https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik.
15 K.Prent.XC,  MJ.  Adi  Subrata,  WJS  Purwadarminta, Kamus  Latin  Indonesia, (Yogyakarta : Kanisius 1969), h. 930.
16 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Utama, 2008), h. 677.
2002, kekerasan fisik adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan  atau  tanpa  menggunakan  sarana  secara  melawan  hukum  dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan, dan tidak berdaya.
Kekerasan  fisik,  yaitu  jenis  kekerasan  yang  kasat  mata.  Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.  Contohnya  adalah  menampar,  menimpuk,  menginjak  kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan lain-lain.
Pada awal mulanya istilah tindak kekerasan atau child abuse and neglect berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar 1946, Caffey seorang radiologist  melaporkan  kasus  cedera  yang  berupa  gejala  klinik  seperti  patah tulang panjang yang majemuk ( multiple fractures ) pada anak atau bayi disertai pendarahan  subdural  tanpa  mengetahui  sebabnya  ( unrecognized  trauma ). Dalam  dunia  kedokteran,  kasus  ini  dikenal  dengan  istilah Caffey  Syindrome (Ranuh 1999).
Kasus yang ditemukan Caffey di atas makin menarik perhatian publik ketika  Henry  Kempe  (1962)  menulis  masalah  ini  di Journal  of  the  American Medical Association, dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit yang ia teliti, ternyata  terjadi  302  kasus  tindak  kekerasan  terhadap  anak-anak,  di  mana  33 anak  dilaporkan  meninggal  akibat  penganiayaan  yang  dialaminya,  dan  85 mengalami  kerusakan  otak  yang  permanen.  Hendy  Kempe,  menyebut  kasus penelantaran  dan  penganiayaan  yang  di  alami  anak-anak  dengan  istilah Battered  Child  Syindrome yaitu:  “Setiap  keadaan  yang  disebabkan  kurangnya perawatan  dan  perlindungan  terhadap  anak  oleh  orang  tua  atau  pengasuh lain”. Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun  dan  diikuti  kegagalan  anak  untuk  berkembang  baik  secara  fisik maupun intelektual. 17
Bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada anak didik tidaklah sulit dan tidak  jauh  dari  sekitar  kita.  Pemberitaan  pada  media  masa  seperti,  media cetak  dan  elektronik  mengenai  kekerasan  fisik  terhadap  peserta  didik  dapat dijumpai  setiap  hari.  Kekerasan  secara  fisik  merupakan  bentuk  kekerasan yang  sangat  merugikan  dan  akan  berdampak  negatif  bagi  siswa.  Di  mana bentuk  kekerasan  secara  fisik  ini  akan  mudah  untuk  dikenali,  karena  akan
17 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Cet 2, Mei 2013), h. 27.
memberikan  bekas  fisik  yang  dapat  dilihat  secara  langsung.  Kekerasan  fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling merugikan, karena kekerasan fisik dampaknya  yang  sangat  besar.  Seorang  siswa  yang  mengalami  kekerasan fisik  mungkin  akan  mengalami  gangguan  dalam  bagian  tubuhnya,  bahkan yang  lebih  parah  dapat  terjadi  kecacatan  bagi  siswa  tersebut.  Contohnya, memukul  dengan  tangan  kosong,  atau  benda  tumpul,  melempar  dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, menghukum berdiri  dengan  satu  kaki  di  depan  kelas,  berlari  mengelilingi  lapangan, menjemur  murid  di  lapangan,  pelecehan  seksual,  dan  pembujukan persetubuhan, dll. 18

## Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan
Penyebab  kekerasan  terhadap  peserta  didik  bisa  terjadi  karena  guru tidak  paham  akan  makna  kekerasan  dan  akibat  negatifnya,  guru  mengira bahwa  peserta  didik  akan  jera  karena  hukuman  fisik.  Sebaliknya,  mereka membenci  dan  tidak  respek  lagi  padanya.  Kekerasan  dalam  pendidikan terjadi karena kurangnya kasih sayang guru. Seharusnya guru memperlakukan murid sebagai subyek, yang memiliki individual differences (Eko  Indarwanto,  2004).  Juga  karena  kurang  kompetensi  kepala  sekolah membimbing dan mengevaluasi pendidik di sekolahnya. Orang tua mesti ikut mengurangi  mengatasi  kekerasan  di  sekolah  dalam  bentuk  hukuman  fisik, karena  sekolah  bukan  gedung  pengadilan.  Komite  sekolah  mesti  mengatasi dan  meniadakan  praktik  kekerasan,  yang  bertentangan  dengan  tujuan pendidikan  di  sekolah,  agar  tidak  muncul  kelak  guru  yang  kasar,  tidak menghormati orang lain, pemarah, pembenci, dan sebagainya. Kekerasan bisa terjadi  karena  pendidik  sudah  tidak  atau  sangat  kurang  memiliki  rasa  kasih sayang terhadap murid, atau dahulu ia sendiri diperlakukan dengan keras. 19
Selain itu, kekerasan oleh pendidik terhadap peserta didik disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 20
18 Lihat, Kekerasan  Pada  Siswa  di  Lingkungan  Sekolah, Lebih  lengkap  baca  : http://jelajahilmu.com/?p=661. Di Akses Pada Tanggal 15 April 2015.
19 Artikel  Puji  Astuti, Tindak  Kekerasan  Guru  Terhadap  Siswa  Pada  Saat  Pembelajaran, Lebih  lengkap  baca  :  https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru  - terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/. DiAkses Pada Tanggal 13 Januari 2011.
20 Ibid, Artikel Puji Astuti.
a. Kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan itu tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku.
b. Persepsi  guru  yang  parsial  dalam  menilai  siswa.  Misalnya,  ketika siswa  melanggar,  bukan  sebatas  menangani,  tapi  mencari  tahu  apa yang melandasi tindakan itu.
c. Adanya  hambatan  psikologis,  sehingga  dalam  mengelola  masalah guru lebih sensitif dan reaktif.
d. Adanya  tekanan  kerja  guru,  target  yang  harus  dipenuhi  oleh  guru, seperti  kurikulum,  materi,  prestasi  yang  harus  dicapai  siswa, sementara kendala yang dihadapi cukup besar.
e. Pola  yang  dianut  guru  adalah mengedepankan faktor  kepatuhan  dan ketaatan pada siswa, mengajar satu arah (dari guru ke murid).
f. Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung  mengabaikan  kemampuan  afektif,  sehingga  guru  dalam mengajar suasananya kering, stresfull, tidak menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.
g. Tekanan  ekonomi,  pada  gilirannya  bisa  menjelma  menjadi  bentuk kepribadian  yang  tidak  stabil,  seperti  berpikir  pendek,  emosional, mudah  goyah,  ketika  merealisasikan  rencana-rencana  yang  sulit diwujudkan.
Apapun  yang  menjadi  alasannya,  bahwa  perlakuan  dan  penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan di atas,  merupakan  suatu  pelanggaran  dari  hak-hak  anak  dan  melanggar  Hak Asasi  Manusia.  Berdasarkan  ketentuan  konvensi  hak-hak  anak,  hak  adalah suatu  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari hak  asasi  manusia.  Oleh  sebab itu,  pemerintah,  para  penegak  hukum  dan  semua  masyarakat  wajib  untuk menghentikan segala tindak kekerasana dan penganiayaan yang terjadi pada peserta  didik.  Dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  anak  berhak  atas pemeliharaan  dan  perlindungan  sejak  dalam  kandungan  ibunya. 21 Selain  itu anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.
21 Moch, Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h.1.
Peserta  didik  akan  menderita  baik  secara  fisik  maupun  mental  yang akan  mengganggu  kualitas  belajarnya,  pertumbuhan  dan  perkembangan hidupnya. Murid yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasandi keluarganya kelak, sehingga siklus kekerasan makin kuat.
Menurut  Gershoff,  yang  meneliti  kasus  kekerasan  selama  60  tahun sejak  1938,  menemukan  sejumlah  perilaku  negatif  akibat  kekerasan,  seperti perilakubermasalah  dalam  agresi,  anti-sosial,  dan  gangguan  kesehatan mental. Kekerasan tidak mengajar murid untuk bisa membedakan mana yang baikdan  mana  yang  buruk,  dan  tidak  menghentikan  perilaku  keliru  jika mereka ada di luar pantauan orang tua dan guru. 22
Kekerasan  yang  terjadi  pada  siswa  di  sekolah  dapat  mengakibatkan berbagai dampak fisik dan psikis, yaitu : 23
a. Kekerasan  secara  fisik  mengakibatkan  organ-organ  tubuh  siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dan lain-lain.
b. Trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat  belajar,  daya  konsentrasi,  kreativitas,  hilangnya  inisiatif, serta  daya  tahan  (mental)  siswa,  menurunnya  rasa  percaya  diri, inferior,  stress,  depresi,  dsb.  Dalam  jangka  panjang  dampak  ini  bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
c. Siswa  yang  mengalami  tindak  kekerasan  tanpa  ada  penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam, dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya, mereka  juga  jadi  pendiam,  sulit  berkomunikasi  baik  dengan  guru maupun  dengan  sesama  teman.  Bisa  jadi  mereka  jadi  sulit mempercayai orang lain dan semakin menutup diri dari pergaulan.
d. Hukuman  fisik  biasanya  dijalankan  oleh  guru  di  bawah  kondisi tekanan emosional yang dipicu oleh perilaku murid. Akibat langsung pada  pendidik  sesudah  melaksanakan  hukuman  fisik  yaitu  naiknya tekanan  darah,  disusul  dengan  turunnya  ketegangan  emosi.  Ini sebenarnya  timbul  dari  kehendaknya  sendiri, self  reinforced. Si  guru
22 Nahuda, Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Lingkungan  Pendidikan, (Jakarta  : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2007), h. 19.
23 Lihat  Puji  Astuti, Tindak  Kekerasan  Guru  Terhadap  Siswa  Pada  Saat  Pembelajaran, https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru -terhadap-siswa-pada-saat- pembelajaran/. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2011.
akan  berkata  “sekarang  aku  sudah  merasa  baik  lagi”.  Situasi  ini menuntut  kendali  diri  pendidik  demi  kepentingan  jangka  panjang peserta didik.
e. Murid  yang  mengalami  hukuman  fisik  akan  memakai  kekerasan  di keluarganya nanti, sehingga siklus kekerasan semakin kuat.
f. Murid  itu,  sebagai  korban,  kehilangan  haknya  atas  pendidikan,  dan haknya  untuk  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik  dan  mental yang  tidak  manusiawi.  Martabat  mereka  direndahkan,  pertumbuhan dan perkembangan diri mereka dihambat.
Dengan  adanya  suatu  bentuk  tanda-tanda  kekerasan  yang  telah dijelaskan di atas, Pemerintah, penegak hukum dan semua masyarakat harus lebih  memperhatikan  bagaimana  menangani  masalah  kekerasan  fisik terhadap anak yang ada di Indonesia agar tidak lebih memperihatinkan lagi. Sebab  pada  dasarnya  anak  adalah  titipan  dan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Oleh  karena  itu,  dalam  ketentuan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  (KHA) maupun ketentuan umum undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002  menetapkan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  berusia  di  bawah  18 tahun termasuk anak dalam kandungan, maka dari itu setiap orang tua, guru, Pemerintah  dan  Negara mempunyai  kewajiban untuk  melindungi  anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

## Batas Hukuman Fisik Pendidik terhadap Peserta Didik
Beberapa  ahli  tidak  setuju  dengan  istilah  hukuman.  Hukuman cenderung  membuat  guru  tetap  melakukan  hukuman  fisik  dan  verbal terhadap  siswa  yang  berperilaku  yang  tidak  diharapkan,  tidak  disiplin  atau berperilaku  salah  dan  menyimpang.  Untuk  mengubah  persepsi  seperti  ini istilah  hukuman  bisa  diganti  dengan  istilah  risiko,  tanggung  jawab  atau konsekuensi logis. Tentunya pemberian konsekuensi logis disini bukan dalam bentuk  hukuman  badan  yang  menyakitkan,  tapi  lebih  edukatif,  misalnya memberi tugas tambahan yang memberi pengalaman belajar yang berharga. 24
Di  dalam  pendidikan,  sering  kali  ada  bentuk  penghargaan  dan hukuman. Siapa yang benar dan melakukan kebaikan akan mendapat hadiah
24 Nahuda, Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Lingkungan  Pendidikan, (Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2007), h. 21.
atau penghargaan. Sebaliknya siapa yang salah dan melakukan tindakan yang dilarang  akan  mendapat  hukuman.  Konsep  hukuman  dan  ganjaran  saat  ini dirasa  kurang  tepat  untuk  diterapkan  dalam  praktek  pendidikan.  Hal  itu disebabkan hukuman utamanya sangat berdampak negatif terhadap psikologi peserta  didik.  Apalagi  hukuman  tersebut  berupa  kekerasan  baik  itu  fisik maupun psikologis. 25
Menurut  Clanzic,  hukuman  dan  ganjaran  dalam  dunia  pendidikan pada  dasarnya  mematikan  inisiatif  belajar,  mempengaruhi  jiwa  anak,  dan karenanya  hukuman  dan  ganjaran  adalah  tindakan  yang  tidak berperikemanusiaan  dan  menimbulkan  permusuhan.  Dalam  memberikan suatu  hukuman,  para  pendidik  hendaknya  berpedoman  kepada  prinsip “punitur  qula  peccatum  est” artinya  dihukum  karena  telah  bersalah,  dan “punitur ne peccatum” artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. (M.J. Langeveld, 1995:117).
Hasan  Asymawi  dalam  bukunya, Kaifa  Nurobbi  Awlaadanaa, menuliskan, “kayu dan ucapan yang menyakitkan tidak bisa membuat orang menjadi baik, mungkin bisa digunakan untuk melatih kera menjadi beradab, namun  anak-anak  kita  bukanlah  kera”.  Kalimat  ini  membenarkan  pendapat para  pakar  pendidikan  yang  mengatakan  bahwa  cara-cara  kekerasan bukanlah  cara  yang  tepat  diterapkan  dalam  proses  pendidikan.  Hukuman fisik yang menyakitkan hanya akan melukai fisik dan psikis sang anak tanpa adanya jaminan perbaikan sikap anak di masa yang akan datang.
Satu  hal  penting  yang harus  di  ketahui  oleh  orang  tua  maupun  guru ketika ingin menghukum anak adalah jangan memberikan hukuman kepada anak ketika dalam kondisi marah, ketika orang tua atau guru dengan dikuasai emosi kemarahan yang besar maka sebaiknya tenangkan diri terlebih dahulu baru  kemudia  menemui  si  anak  jika  sudah  reda  kemarahan.  Jangan  sampai kemarahan  malah  membuat  kita  menjadi  berlebihan  dalam  memberikan hukuman atau bahkan terlihat konyol dihadapan mereka. 26
Dalam  proses  pendidikan,  yaitu  dalam  proses  pembentukan kepribadian anak, guru diberi kewenangan untuk memilih dan menggunakan alat  pendidikan.  Alat  pendidikan  digunakan  agar  dalam  pembentukan
25 Beni Setiawan, Agenda Pendidikan Nasional, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), h. 131.
26 Artikel  Aka  Komar, Stop  Kekerasan,  Berikan  Anak  Hukuman  Edukatif, Lebih  lengkap baca : http://m.kompasiana.com/akayaka/stop-kekerasan-berikan-anak-hukuman- edukatif_552e63786ea8349c5b8b459b. DiPerbaharui, 24 Juni 2015, Jam 16:18 WIB.
kepribadian  anak  itu  dapat  berjalan  dengan  baik.  Alat-alat  pendidikan  yang kita  kenal  di  antaranya  adalah  pemberian  contoh  dan  teladan,  ancaman  dan ganjaran,  perintah  dan  larangan,  serta  hukuman.  Alat  pendidikan  yang berupa  hukuman  kadang-kadang  memang  terpaksa  harus  digunakan,  baik dalam bentuk fisik dan non fisik.
Hukuman  non  fisik  sudah  jelas  batasannya  di  dalam  tata  tertib sekolah,  antara  lain  membuat  pernyataan  tidak  melanggar  lagi,  panggilan orang  tua,  dan  dikembalikan  kepada  orang  tua.  Sedangkan  hukuman  fisik sampai  sekarang  masih  belum  jelas  batasannya,  sehingga  kadangan  seorang guru memilih dan menggunakan suatu bentuk hukuman fisik, namun pilihan atau  tindakan  guru  itu  dipersalahkan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar HAM  dengan  tuduhan  telah  melakukan  kekerasan  terhadap  anak,  apalagi kalau  yang  dihukum  secara  fisik  itu  adalah  anak  seorang  pejabat  atau  anak anggota parlemen. 27
Secara  historis  mulai  era  orde  lama  sampai  era  orde  baru,  hukuman fisik seperti menjewer atau mencubit sering dilakukan oleh pendidik, baik di tingkat  sekolah  dasar  sampai  dengan  sekolah  lanjutan  atas.  Hukuman tersebut  dirasakan  oleh  guru  sangat  ampuh  untuk  mendidik  peserta  didik agar  lebih  berdisiplin  dalam  melakukan  proses  pendidikan.  Seiring  dengan reformasi,  disertai  dengan  gelombang  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia,  alat pendidikan  berupa  hukuman  fisik  menjadi  suatu  hukuman  yang  dianggap melanggar  Hak  Asasi  Manusia  peserta  didik.  Hal  ini  diperparah  dengan banyaknya  kasus  hukuman  mendidik  yang  diselewengkan  menjadi  suatu penganiayaan terhadap peserta didik.
Hal  ini  menyebabkan  perubahan  perspektif  masyarakat  dan  penegak hukum (kepolisian) dalam melihat hukuman fisik yang mendidik. Hukuman fisik yang dahulu dianggap sebagai suatu alat pendidikan, lambat laun dilihat sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM anak. Keadaan ini merupakan pisau bermata  dua  bagi  guru,  disatu  pihak  tanpa  hukuman  mendidik  anak  didik sulit  dikendalikan  dan  cendrung  membandel,  di  lain  pihak  apabila  guru menerapkan  hukuman mendidik  secara fisik  dapat  menyebabkan  guru yang
27 Artikel Sahabuddin, Problematika Hukuman Fisik Terhadap siswa di Era Reformasi, Lebih lengkap  baca  :  http://wacana  .siap.web.id/2014/09/03/problematika-hukuman-fisik-terhadap- siswa-di-era-reformasi-2.html/. Di Akses Pada Tanggal 03 September 2014.
bersangkutan dilaporkan kepihak kepolisian karena melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM. Guru berada di antara dua hal, yaitu 28
(a) memerlukan  hukuman  fisik  untuk  menegakkan  kedisiplin  dan memperbaiki diri siswa itu sendiri, dan
(b) guru  harus  berhati-hati  dalam  memberi  hukuman  fisik,  karena  salah memilih hukuman fisik maka akan berurusan dengan penegak hukum.
Keduanya  diatur  oleh  Undang-Undang,  Undang-Undang  guru  yang memberi  kewenangan  kepada  guru  untuk  memilih  dan  menggunakan hukuman. Sedangkan perundang-undangan HAM anak memungkinkan guru diproses  secara  hukum  bila  hukumannya  terhadap  siswa  masuk  dalam kategori tindak kekerasan/penganiayaan.
Hukuman fisik dalam proses pendidikan sangat sulit untuk dihindari, karena guru bukanlah malaikat, melainkan manusia biasa yang kadang tidak mampu  mengendalikan  emosi  bila  menghadapi  siswa  yang  perkataan  atau perbuatannya  sudah  melampaui  batas  kewajaran,  baik  terhadap  sekolah, teman sekolah, maupun terhadap guru itu sendiri.
Kalau guru tidak bertindak maka perilaku buruk siswa akan menjadi- jadi,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  batasan  yang  jelas  tentang  bagaimana bentuk  hukuman  fisik  yang  boleh  dilakukan  guru  agar  kedisiplinan, kewibawaan  guru  tetap  terjaga  dan  proses  pendidikan  siswa  itupun  bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  agar  hukuman  fisik  yang dilakukan  terhadap  siswa  tidak  disalahgunakan  oleh  guru,  tidak  merugikan siswa dan tidak menimbulkan masalah hukum, antara lain : 29
1. Diperlukan  adanya  batasan  yang  jelas  tentang  bentuk  hukuman  fisik yang  boleh  diambil  oleh  guru  terhadap  siswanya.  Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada guru  untuk  memberikan  hukuman  kepada  peserta  didik  sesuai dengan kaidah pendidikan. Bentuk hukuman inilah yang kurang jelas, sehingga  kadang  guru  menyalahgunakannya  atau  guru  telah mengambil  tindakan  yang  telah  dianggap  tetap,  akan  tetapi
28 Ibid, Artikel Sahabuddin.
29 Ibid, Artikel Sahabuddin.
tindakannya  itu  berseberangan  dengan  HAM,  aturan  HAM mempersalahkan tindakan guru tersebut.
2. Diperlukan  peran  organisasi  guru  untuk  membuat  batasan  bentuk- bentuk  hukuman  yang  bisa  diambil  oleh  guru  terhadap  siswa. Perumusan  batasan  bentuk  hukuman  itu,  tentu  harus  melibatkan pihak  kepolisihan,  komnas  HAM  atau  tokoh  masyarakat.  Jadi  perlu ada nota kesepakatan antara pihak-pihak tersebut.
3. Diperlukan  peran  pemerintah  daerah  untuk  membuat  perangkat aturan  tentang  bentuk  hukuman  yang  bisa  dilakukan  oleh  guru terhadap  siswa.  Perangkat  aturan  itu  bisa  menjadi  acuan  bagi  guru dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan ini.
4. Diperlukan  kesepahaman  antara  pihak  sekolah  dengan  pihak  orang tua  dan  komite  sekolah  dalam  merumuskan  tata  tertib  sekolah  dan bentuk-bentuk  hukuman  yang  bisa  diambil  oleh  guru  terhadap siswanya.
Dengan  adanya  keempat  hal  di  atas,  maka  yakinlah  kedisiplinan  di sekolah  bisa  terjaga,  perilaku  siswa  bisa  dikendalikan  dan  guru  pun  merasa aman dari bayang-bayang penjara.

## Kekerasan Fisik dalam Undang-Undang Perlindngan Anak
Kekerasan  dalam  pendidikan  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  “fungsi  pendidikan  nasional  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. 30
Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan bangsa.
30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kekerasan  pada  anak  tidak  dapat  diterima  karena  secara konstitusional,  pasal  28  UUD  1945  telah  menetapkan  bahwa  anak  adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain,  termasuk  menjamin  peraturan  perundang-undangan  termasuk  undang- undang yang pro terhadap anak. Selanjutnya, dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (rights to life and survival), tumbuh dan berkembang (rights to development), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam  pasal  13  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, berbunyi:
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan, perlakuan salah lainnya.

## Fungsi Hukuman dalam Hukum Islam
Sebenarnya,  tidak  ada  ahli  pendidikan  yang  menghendaki digunakannya  hukuman  dalam  pendidikan  kecuali  terpaksa.  Hadiah  atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman.
Ibnu  Sina  memberikan  saran  agar  penerapan  hukuman  atas  anak dilakukan  setelah  diberi  peringatan  keras.  Sejauh  mungkin  agar  para pendidik  menghindarkan  diri  dari  pemberian  hukuman  sehingga  keadaan yang  terpaksa,  karena  tidak  ada  jalan  lain.  Jika  perlu  menghukum  dengan pukulan,  boleh  memukul  anak  dengan  pukulan  ringan  yang  menimbulkan perasaan  sakit,  itupun  setelah  diberikan  peringatan  keras  terhadapnya. Dengan  pukulan  pertama  anak  akan  merasakan  sakit  dan  hal  ini  akan menimbulkan  rasa  takut.  Jika  pukulan  ringan  yang  telah  diberikannya  tidak menyakitkan  maka  timbul  sangkaan  anak  bahwa  pukulan-pukulan berikutnya  nanti  tidak  juga  sakit.  Oleh  karenanya  hukuman  pukulan  ringan yang menyakitkan itu efektif. 31
Abu  Hasan  Al-Qabisyi  menganjurkan  agar  para  pendidik  tidak memukul anak lebih dari 10 kali, dan sebaiknya 3 kali pukulan. Pukulan lebih
31 Arifin, Ilmu  Pendidikan  Islam,  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  Berdasarkan  Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 157.
dari  3  kali  didasarkan  atas  kadar  pengetahuan  anak.  Yang  penting  tujuan hukuman  dengan  pukulan  itu  dapat  menimbulkan  rasa  jera  dari  perbuatan negatif. Menghukum anak tidak benar jika didasarkan atas kemarahan. 32
Ibnu  Sachnun  menyarankan  agar  jangan  memukul  kepala  atau  muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas buruk  pada  muka,  sebaiknya  pukulan  hukuman  diberikan  kepada  kedua kakinya, karena kaki lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan. 33
Islam memang membolehkan melakukan tindakan fisik sebagai ta’dib (tindakan  mendidik)  terhadap  anak.  Ibnu  Amr  binAsh  menuturkan  bahwa Rasulullah  SAW,  pernah  bersabda  : 34 “Perintahlah  anak-anakmu  untu  shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah untuk shalat ketika mereka berumur  sepuluh  tahun  serta  pisahkanlah  tempat  tidur  mereka”.(HR.  Abu Daud dan al-Hakim).
Dalam  hadits  di  atas  terdapat  prinsip  yang  sangat  mendasar  dalam memberi pengaruh kepada jiwa yaitu tahapan dalam mendidik dan merubah anak,  perubahan  tidak  bisa  dilakukan  sekaligus  dalam  satu  waktu  karena setiap  tahapan  ada  waktu  yang  tepat.  Demikian  juga  dengan  shalat  yang merupakan  tiang  agama  melalui  tiga  tahapan  membiasakan  anak  untuk melakukannya sebagai berikut:
Tahapan pertama : perintah untuk shalat.
Ini  adalah  masa  pertumbuhan  kesadaran  anak  hingga  umur  tujuh tahun  pada  masa  ini  anak  gemar  melihat  dan  meniru,  ketika  anak  melihat kedua  orang  tuanya  sedang  shalat  maka  dengan  cepat  menirunya  sehingga bila  kedua  orang  tua  melatih  dan  membiasakan  hal  itu  sejak  umur  dini demikian  itu  lebih  baik.  Apabila  anak  terbiasa  melakukan  shalat  sejak  usia kanak-kanak  maka ia  akan  mencintai  shalat  dan  tidak  malas  atau  tidak mau meninggalkannya. Perilaku adalah cermin pemikiran.
Dari Abdullah bin Hubaib bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri maka perintahlah untuk shalat” 35
32 Ibid, h. 158. 33 Ibid, h. 159.
34 Maghribi bin as-Said al-Maghribi, Begini Seharusnya Mendidik Anak : Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 282 35 Riwayat ath-Thabrani dalam al-Ausath, 3/235/3019, ash-Shaghir, 1/174/274.
Dari  Ibnu  Umar  berkata,  “Anak  kecil  harus  diajarkan  tentang  shalat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri”.
Dari  Ibnu  Abbas  berkata,  “Pernah  aku  bermalam  di  rumah  bibiku, Maimunah,  maka  Rasulullah  SAW  datang  pada  sore  hari  lalu  bertanya, ‘Sudahkah anak ini mendirikan shalat ? Mereka menjawab, ‘Sudah’. 36
Tahapan kedua : mendidik tata cara shalat.
Periode  ini  masuk  ketika  anak  berumur  antara  tujuh  hingga  sepuluh tahun maka pengarahan dan bimbingan kepada anak tentang tata cara shalat dari  mulai  rukunnya,  syaratnya,  waktunya  dan  hal-hal  yang  merusak  shalat harus sudah dimulai.
Dari  Sabirah  bin  Ma’bad  al-Juhani  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: “Ajarilah  anakmu  untuk  shalat  ketika  berumur  tujuh  tahun  dan  pukullah  untuk shalat ketika berumur sepuluh tahun”. 37
Dalam  lapazh  lain  dari  riwayat  Abu  Daud,  Nabi  bersabda: “Perintahlah  anak  kecil  untuk  melakukan  shalat  ketika  telah  sampai  umur  tujuh tahun”.
Ada  sebuah  nasihat  dari  seorang  sahabat  yang  mulia,  Abdullah  bin Mas’ud,  kepada  para  orang  tua.  Beliau  mengatakan,  sebagaimana  yang diriwayatkan  oleh  Thabrani. 38 “Peliharalah  shalat  anak-anakmu  dan  biasakan mereka berbuat kebaikan karena sesungguhnya kebaikan itu adalah kebiasaan”.
Tahapan ketiga : memukul anak karena tidak shalat.
Tahapan  ini  dimulai  semenjak  anak  berumur  sepuluh  tahun,  ketika anak  mulai  teledor,  sembrono  atau  malas  dalam  menunaikan  shalat.  Orang tua  atau  pendidik  boleh  memukul  anak  sebagai  bentuk  pemberian  sanksi kepada  anak  yang  teledor  menunaikan  perintah  Tuhannya  dan  bersikap zhalim terhadap dirinya karena mengikuti jalan setan. Sebab menurut ukuran normal  anak  harus  tunduk  kepada  perintah  Allah  apalagi  ia  masih  berada dalam  keadaan  fitrah  yang  lurus  sementara  setan  masih  merasa  sulit  untuk mempengaruhinya.  Tapi  bila  anak  ternyata  tidak  shalat  berarti  setan  telah
36 Riwayat Abu Daud, 2/40/1356.
37 Riwayat  Abu  Daud,  494,  at-Tirmidzi,  407,  ia  berkata,  “Hadits  Hasan”,  Dan dikeluarkan oleh Ahmad, 3/404.
38 Muhammad  Ibnu  Abdul  Hafidh  Suwaid, Cara  Nabi  Mendidik  Anak, (Jakarta  :  Al- I’tishm, 2004), h. 223.
mendekati  dan  mampu  mempengaruhinya  sehingga  ketika  itu  anak  butuh dikembalikan  lagi  kepada  jalan  yang  benar  yang  lurus  meskipun  harus dengan cara memukul.
Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda :
“Perintahlah  anak-anakmu  untu  shalat  ketika  mereka  berumur  tujuh  tahun  dan pukullah untuk shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka”.
Syaikh  Waliullah  ad-Duhali  memberi  komentar  terhadap  hadits  ini, Kematangan anak ada dua hal : 39
Pertama,  anak  sampai  pada  kematangan  jiwa  ketika  telah  mampu menggunakan akal sehatnya sementara kematangan akal sehat mulai tumbuh sejak  umur  tujuh  tahun  sebab  pada  saat  anak  menginjak  umur  tujuh  tahun maka terjadi berbagai macam perubahan yang sangat mendasar hingga umur sepuluh  tahun.  Bila  proses  pertumbuhan  anak  wajar  maka  ketika  anak berumur  sepuluh  tahun  daya  nalar  dan  kemampuan  berfikir  mulai  matang, mampu membedakan antara yang bermanfaat dengan yang merusak, mampu melakukan transaksi jual beli.
Kedua,  kematangan  mampu  menghadapi  kesulitan  hidup,  membela diri  dan  menimpakan  bentuk  sanksi.  Dalam  usia  tersebut  anak  mampu menampilkan  peran  di  tengah  lingkungan  baik  untuk  beraktifitas  sosial  dan kemasyarakatan.  Ketika  menginjak  usia  lima  belas  tahun  anak  mulai menunjukkan  keberadaan  dirinya  dan  peran  menonjol  di  masyarakat  serta dalam  usia  inilah  anak  sudah  menginjak  usia  baligh  yang  di  tandai  dengan mimpi keluar air mani atau tumbuh bulu kemaluan.
Shalat  bisa  dipandang  dari  beberapa  sisi  antara  lain,  shalat  sebagai sarana  untuk  membentengi  anak  dari  kehancuran  moral  dan  akhlak  dan shalat juga sebagai bentuk syi’ar agama yang paling menonjol sehingga suka atau  tidak  seorang  anak  harus  dipaksa  untuk  menegakkan  syi’ar  tersebut. Maka ketika usia sepuluh tahun tahapan yang sangat menentukan antara baik dan buruknya anak maka saat itu ia harus mulai diwajibkan shalat.
Oleh sebab itu pelatihan dan penanaman nilai shalat dilakukan secara bertahap  akan  meninggalkan  dampak  yang  sangat  bagus  pada  jiwa  anak
39 Maghribi bin as-Said al-Maghribi, Begini Seharusnya Mendidik Anak : Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 287.
karena jiwa mereka sangat siap menerima berbagai macam pengarahan maka pendidikan  secara  bertahap  pada  diri  anak  akan  memberi  pengaruh  positif pada  perilaku  anak,  dan  demikian  itu  bukan  hanya  terbatas  pada  masalah shalat saja akan tetapi untuk masalah yang lainnya juga.
Syarat-syarat  pendidikan  atas  anak  kecil  sama  seperti  syarat-syarat pendidikan atas istri, yaitu : 40
a. Pendidikan  wajib  diberikan  kepada  anak  kecil  atas  kesalahan  yang telah  dilakukannya,  bukan  atas  kesalahan  yang  dikhawatirkan  akan dilakukannya.
b. Pemukulan  kepada  anak  kecil  juga  tidak  sampai  melukainya,  namun disesuaikan dengan keadaan dan usianya.
c. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan dan rawan, seperti perut dan kepala.
d. Harus pantas untuk dianggap sebagai pendidikan untuk anak-anak.
Apabila  pemukulan  dilakukan  dalam  batas-batas  tersebut,  tidak  ada tanggungjawab  bagi  yang  memukulnya  sebab  tindakan  tersebut  boleh baginya.  Tetapi,  memukul  adalah  alternatif  terakhir.  Karena  itu,  tidak dibenarkan  memukul  kecuali  jika  telah  dilakukan  semua  cara  mendidik, memberi hukuman lainnya serta menempuh proses sesuai dengan usia anak.
Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi  hukuman  terhadap  peserta  didik  adalah ta’dib (tindakan  mendidik) terhadap anak dan menimbulkan rasa jera dari perbuatan negatif.

## Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana Islam
Pada  dasarnya  Islam  mengajarkan  untuk  mengutamakan  kelemah lembutan  sebagaimana  teladan  nabi  Muhammad  SAW  yang  mengagumkan dalam mendidik anak. Islam memberi pelajaran bagi orang tua/pendidik agar dalam  melakukan  pendidikan  mengedepakan  sikap  lemah  lembut  serta penuh cinta, kasih dan sayang.
Kekerasan  kepada  anak  akan  membawa  pengaruh  buruk  yang  luar biasa  pada  perkembangan  kepribadiannya  di  kemudian  hari.  Pengaruh tersebut  antara  lain  anak  akan  pandai  berperilaku  kasar  kepada  yang  lain,
40 Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), h. 181-182.
pemarah,  tumpul  hati  nuraninya  (menghambat  perkembangan  moral  anak, merusak  kesehatan  jiwa  anak),  anak  dapat  terlibat  perbuatan  kriminal,  anak gemar  melakukan  teror  dan  ancaman  (anak  akan  mencari  targetuntuk melampiaskan rasa dendamnya), anak menjadi pembohong, anak jadi rendah diri,  menganggu  pertumbuhan  otak  anak,  terhambat  prestasinya  di  sekolah, takut, tidak mau makan dan lai-lain.
Dengan kasih sayang Rasul bukan berarti kehilangan kewibawaan dan kehilangan  ketegasan  atau  lembek  ketika  memang  harus  tegas.  Tegas  tidak identik  dengan  kasar.  Sebagai  contoh  Rasul  pernah  menjewer  telinga  anak karena tidak amanah.

## 1. Hukum Perbuatan Pendidik yang Melampaui Batas
Jika pemukulan mengakibatkan kerusakan pada tubuh anak atau pada sebagian anggota badannya, menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbali,  orang  yang  memukul  tidak  bertanggungjawab  selama  pemukulan tersebut  pantas  dianggap  sebagai  pendidikan  dan  berada  dalam  batas- batasannya  yang  dibolehkan.  Adapun  jika  pemukulan  dilakukan  dengan keras  dan  tidak  dianggap  sebagai  pendidikan,  orang  yang  memukul  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana. 41
Imam  Asy-Syafi’i  berpendapat  bahwa  si  pendidik  bertanggungjawab atas kerusakan tubuh si anak dan kerusakan sebagian anggota tubuhnya pada semua  keadaan  karena  pendidikan  adalah  haknya,  bukan  kewajibannya. Karenanya,  dia  berhak  meninggalkannya  atau  melakukannya.  Jika  dia menggunakan  hal  tersebut,  dia  harus  bertanggungjawab  atas  akibat  dari tindakannya. 42
Adapun Imam Abu Hanifah secara pribadi berpendapat bahwa ayah, kakek, dan orang yang diserahi wasiat atas anak kecil bertanggungjawab atas kerusakan  tubuh  si  anak  atau  kerusakan  sebagian  anggota  tubuhnya, sebagaimana  suami  bertanggungjawab  atas  istrinya.  Akan  tetapi, pendapatnya  ini  justru  tidak  diberlakukan  dalam  mazhabnya.  Sebagian fukaha  bahkan  berpendapat  bahwa  Imam  Abu  Hanifah  mengubah pendapatnya  itu.  Adapun  pendapat  yang  berlaku  dalam  mazhab  Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Keduanya berpendapat bahwa ayah,  kakek  dan  orang  yang  diserahi  wasiat  diizinkan  untuk  melakukan
41 Ibid, h. 182.
42 Ibid, h. 182.
pendidikan. Karenanya, tidak ada tanggungjawab atas akibat perbuatan yang diizinkan. 43
Imam  Abu  Hanifah  dan  para  muridnya  membedakan  pemukulan guru/pengajar.  Apabila  guru  tidak  mendapatkan  izin  dari  orang  tua  si  anak atau  orang  yang  diserahi  wasiat  atasnya  untuk  memukulnya,  ia  harus bertanggungjawab  secara  pidana  karena  dia  melampaui  batas  dalam pemukulan,  yakni  memukul  orang  yang  tidak  diizinkan  untuk  dia  pukul. Adapun bila guru diizinkan oleh orang tua si anak atau orang yang diserahi wasiat  atasnya  untuk  memukulnya,  ia  tidak  bertanggungjawab  untuk keadaan  darurat,  sebab  jika  guru/pengajar  mengetahui  bahwa  ia  harus menanggung  perbuatannya,  ia  akan  menolak  untuk  kembali  mengajar, padahal orang-orang membutuhkannya. Hasil dari pendapat mazhab Hanafi dan para muridnya tentang masalah menggunakan hak untuk mendidik anak kecil sejalan dengan pendapat mazhab Malik dan Hanbali. 44
Sedangkan  ulama  Hanafiyah  membedakan  antara  pemukulan pendidikan  ( ta’dib )  dan  pemukulan  pengajaran  ( ta’lim ),  mereka  berpendapat bahwa pemukulan pendidikan adalah hak, sedangkan pemukulan pengajaran adalah wajib. Pemukulan untuk mendidik terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan  pemukulan  pengajaran  tidak  terikat  dengan  syarat  keselamatan, pembedaan  ini  terbatas  pada  pukulan  yang  biasa,  baik  dalam  hal  kualitas, kuantitas,  maupun  objek  pemukulan  tersebut.  Adapun  pada  pukulan  yang tidak biasa, si guru harus mempertanggung jawabkannya, baik pada pukulan pendidikan maupun pada pukulan pengajaran. 45
Berdasarkan  tinjauan  perbedaan  ini,  antara  pukulan  suami  dan pukulan selainnya dapat dibedakan, pukulan suami selalu untuk pendidikan, sedangkan  pukulan  ayah,  kakek,  wali,  orang  yang  diserahi  wasiat  dan  guru terkadang dimaksudkan untuk tujuan pengajaran dan terkadang untuk tujuan pendidikan.  Akan  tetapi,  pengertian  pendidikan  bercampur  dengan pengertian  pengajaran  ketika  dikaitkan  dengan  anak-anak  karena  setiap pendidikan  yang  dimaksudkan  untuk  mengajarinya  lebih  banyak  daripada yang dimaksudkan untuk mencegahnya. 46
2. Perbedaan di Antara Mazhab
43 Ibid, h. 182. 44 Ibid , h. 182. 45 Ibid, h. 183. 46 Ibid, h. 183.
Mazhab  Maliki,  Syafi’i, dan Hanbali  berbeda  dengan  mazhab Hanafi. Mereka  berpendapat  bahwa  pendidikan  secara  umum  adalah  hak,  bukan kewajiban.  Adapun  mazhab  Hanafi  memandang  pendidikan  kepada  anak kecil  secara  umum  adalah  wajibatau  paling  tidak,  wajib  apabila  bertujuan untuk mengajarinya.
Mazhab  Syafi’i  berbeda  dari  mazhab  Malik  dan  Hanbali  dalam pemakaian  hak  untuk  mendidik,  mazhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa pemakaian hak terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali tidak memberikan syarat keselamatan selama tindakan itu terjadi dalam  batas-batas  yang  benar  dan  sah.  Karena  itu,  mazhab  Maliki  dan Hanbali sejalan dengan mazhab Hanafi meskipun masalah pendidikan dalam mazhab Hanafi adalah wajib bukan hak. Pendapat dalam mazhab Hanafi dan para  muridnya  tentang  masalah  pendidikan  anak  kecil  sejalan  dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanbali. 47
3. Hukuman  Untuk  Kekerasan  Fisik  Berupa  Pelukaan  Pada  Bagian
Kepala dan Wajah (Syajjah)
Dalam  Hukum  Pidana  Islam,  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh pendidik  terhadap  peserta  didik  adalah  termasuk Jarimah  Ta’zir. Artinya, pihak  yang  berwenang  melaksanakan  hukuman ta’zir adalah waliyyul  amri (pemerintah) atau wakilnya. Karena pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan  di  muka  bumi,  pencurian  yang  tidak  memenuhi  syarat,  mencium wanita  lain  yang  bukan  istri,  penimbunan  bahan-bahan  pokok, penyelundupan, dan lain-lain.
Ada jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang  banyak.  Contohnya  seperti  penghinaan,  penipuan,  pemukulan,  dan lain-lain. Hukuman ta’zir bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya  sesuai  dengan  kebijakan  dan  pandangan waliyyul  amri yang menurutnya  itu  bisa  memberi  efek  jera  sesuai  dengan  kondisi  dan  keadaan manusia. 48
47 Ibid, h. 183.
48 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet 1, h. 524.
Wahbah  Az-Zuhaili  menyatakan ta’zir menurut  syara’  adalah hukuman  yang  diberlakukan  terhadap  suatu  bentuk  kemaksiatan  atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak pula kafarat, baik  itu  kejahatan  terhadap  hak  Allah  SWT.  Seperti  makan  pada  siang  hari bulan  Ramadhan  tanpa  ada  uzur,  meninggalkan  shalat  menurut  jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan  terhadap  hak  Adami.  Seperti  bercumbu  dengan  perempuan  yang bukan istrinya namun tidak sampai pada jima, mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas nishab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur al-Hirzu (harta  yang  dicuri  tidak  berada  pada  tempat  penyimpanan yang  semestinya),  menghianati  amanah  (korupsi),  suap,  pencemaran  dan tuduhan  selain  zina  berupa  berbagai  bentuk  hujatan,  pemukulan,  dan berbagai  bentuk  tindakan  menyakiti  orang  lain,  seperti  berkata  kepada seseorang,  “hai  orang  fasik”,  “hai  orang  kotor”,  “hai  pencuri”,  dan  lain sebagainya. 49
Ali  Ibnu  Abi  Thalib  r.a  ditanya  tentang  perkataan  seseorang  kepada seseorang yang lain, “hai orang fasik”, “hai orang kotor”, Ali Ibnu Abi Thalib r.a  menjawab,  “itu  adalah  perkataan-perkataan  kotor  dan  diancam  dengan hukuman ta’zir, namun tidak sampai diancam dengan hukuman hadd”.
Sanksi  hukuman  tindak  kekerasan  fisik  ini  ada  kalanya  bisa  berupa qishas  (hukuman  yang  sudah  ditentukan  oleh  syara’)  dan  ada  kalanya  bisa berupa ursy (ganti rugi) . Ursy di sini ada kalanya telah ditentukan oleh syara’ dan  ada  kalanya  tidak  (diserahkan  kepada  kebijakan  hakim).  Pada  masing- masing  dari  pelukaan syajjah (pelukaan  pada  kepala  dan  muka)  dan jurh (pelukaan  pada  bagian  tubuh  selain  kepala  dan muka)  ada  kalanya terdapat ursy yang  telah  ditentukan  oleh  syara’  dan  ada  kalanya ursy yang  tidak ditentukan oleh syara’ (diserahkan kepada kebijakan hakim). 50
Pertama; Kekerasan  fisik  berupa syajjah yang  di  dalamnya  terdapat kewajiban ursy yang telah ditentukan oleh syara’. 51
Sebagaimana yang telah diketahui bersama, ursy ada dua macam, ursy yang telah ditentukan oleh syara’ dan ursy yang tidak ditentukan oleh syara’. Ursy yang  telah  ditentukan  oleh  syara’  adalah ursy yang  syara’  telah memberikan  patokan  tentang  besarannya. Ursy bisa  dijatuhkan  dalam  kasus
49 Ibid , h. 523. 50 Ibid, h. 682. 51 Ibid , h. 682.
kekerasan fisik terhadap anggota tubuh ( al-athraaf), pelukaan pada kepala dan muka  ( syajjah) ,  dan  pelukaan  pada  bagian  tubuh  selain  kepala  dan  muka ( jiraah ).  Untuk  kasus  kekerasan  terhadap  anggota  tubuh  ( al-athraaf) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di dalamnya ada kalanya terdapat kewajiban  diyat  penuh  ketika  kejahatan  itu  berupa  penghilangan  jenis kemanfaatan  (fungsi)  anggota  tubuh  itu,  seperti  memotong  dua  tangan  atau kedua  kaki,  atau  memecahkan  kedua  mata,  dan  memotong  kedua  telinga. Ada  kalanya  di  dalamnya  terdapat  kewajiban  diyat  tidak  penuh  ketika kejahatan  itu  berupa  penghilangan  sebagian  dari  jenis  kemanfaatan  (fungsi) anggota tubuh itu, sehingga ursynya berupa separuh diyat seperti dalam kasus pemotongan salah satu tangan, pemotongan salah satu kaki, pemecahan salah satu  mata,  atau  memotong  salah  satu  telinga.  Terkadang ursynya berupa seperempat diyat seperti kejahatan fisik terhadap satu kelopak mata, atau satu bulu mata (setiap mata memiliki dua bulu mata, atas dan bawah sehingga dua mata meiliki empat bulu mata). Terkadang ursynya berupa sepersepuluh diyat (Sepuluh ekor unta) seperti dalam kasus kekerasan fisik berupa pemotongan salah  satu  jari  tangan  atau  kaki.  Atau  terkadang ursynya berupa  seperdua puluh  diyat  (lima  ekor  unta)  seperti  dalam  kasus  kekerasan  fisik  berupa perompalan  sebuah  gigi.  Semua  itu  adalah  masuk  kategori ursy yang  telah ditentukan oleh syara’.
Kedua; Kejahatan  fisik  berupa syajjah yang  di  dalamnya  terdapat kewajiban ursy yang besarannya tidak ditentukan oleh syara’ ( hukuumah ‘adl , diserahkan kepada kebijakan hakim). 52 Ursy yang tidak ditentukan oleh syara’ juga  dikenal  dengan  istilah hukuumah  ‘adl ,  yaitu ursy atau  kompensasi  ganti rugi  yang  besarannya  tidak  ditentukan  oleh  syara’,  akan  tetapi  penentuan besarannya  diserahkan  kepada  kebijakan  hakim.  Kaidah  pemberlakuan hukuumah  ‘adl adalah  “bahwa  kekerasan  fisik  yang  tidak  ada  qishas  di dalamnya  dan  tidak  pula ursy yang  telah  ditentukan  oleh  syara’  maka  di dalamnya  berlaku hukuumah  ‘adl”. Seperti  menghilangkan  rambut  menurut ulama  syafi’iyah  dan  menurut  ulama  hanafiyah,  juga  seperti  meretakkan tulang hidung dan meretakkan setiap tulang tubuh selain gigi. Termasuk hal yang sudah menjadi kesepakatan adalah, pelukaan syajjah yang tidak sampai masuk  kategori  luka muwadhdhihah (luka  yang  sampai  memperlihatkan tulang),  di  dalamnya  tidak  ada  kewajiban ursy yang  telah  ditentukan  oleh syara’ akan tetapi di dalamnya terdapat hukuumah ‘adl.
52 Ibid , h. 683.
Cara  menentukan  besaran hukuumah adalah  dengan  melihat  berapa kadar  ukuran  luka syajjah yang  ada  jika  dibandingkan  dengan  luka muwadhdhihah. Kadar  ukuran  itulah  yang  dijadikan  patokan  untuk menentukan  besaran hukuumah luka syajjah tersebut  dari ursy luka muwadhdhihah, yaitu seperdua puluh diyat (lima ekor unta). Jika ukuran luka syajjah yang  ada  adalah  setengah  dari  ukuran  luka muwadhdhihah, maka hukuumahnya berarti adalah separuh dari seperdua puluh diyat.
Syajjah adalah  pelukaan  pada  kepala  dan  muka.  Menurut  ulama Hanafiyah, ada sebelas macam luka syajjah, yaitu seperti berikut: 53
1. Luka haarishah, yaitu  luka  lecet  namun  tidak  sampai  ada  darah  yang nampak.
2. Luka daami’ah, yaitu  luka  lecet  yang  sampai  ada  darah  yang  nampak namun  tidak  sampai  mengucur  seperti  air  mata  pada  mata.  Luka  ini juga disebut luka khaarishah, yaitu luka goresan.
3. Luka daamiyah (berdarah),  yaitu  luka  yang  sampai  mengucurkan darah.  Menurut  ulama  Hanabilah,  luka  ini  disebut  dengan baazilah atau daami’ah.
4. Luka baadhi’ah, yaitu luka memotong dan merobek daging.
5. Luka mutalaahimah, yaitu luka yang daging yang hilang dan terpotong ukurannya  lebih  banyak  dari  daging  yang  terpotong  pada  luka baadhi’ah, namun  belum  sampai  mendekati  tulang.  Ini  adalah  yang diriwayatkan  oleh  Abu  Yusuf.  Sementara  itu,  Muhammad mengatakan, bahwa luka mutalaahimah adalah luka yang tingkatannya sebelum  luka baadhi’ah, yaitu  luka  di  mana  darahnya  melekat  dan menghitam.
6. Luka simhaaq, yaitu  luka  yang  memotong  daging  hingga menampakkan  lapisan  kulit  halus  (selaput  tulang)  yang  terdapat antara  daging  dan  tulang,  lapisan  kulit  halus  inilah  yang  disebut dengan simhaaq, (selaput tulang), karena luka tersebut tembus sampai ke  selaput  tulang.  Sedangkan  ulama  Syafi’iyah  menyebut  luka  ini dengan  istilah luka malthaath, yaitu  luka  yang menghilangkan  daging hingga  yang  tersisanya  hanyalah  selaput  lembut  yang  berada  di  atas tulang (Selaput tulang).
53 Ibid , h. 684.
7. Luka muwadhdhihah, yaitu luka yang sampai menyobek selaput tulang hingga  tulang  menjadi  nampak,  meskipun  nampaknya  hanya seukuran jarum.
8. Luka haasyimah , yaitu luka yang memecahkan tulang.
9. Luka munaqqilah, yaitu  luka  yang  memindahkan  letak  tulang  dari posisi normalnya setelah pecah.
10. Luka aammah atau luka ma’muumah, yaitu luka yang menembus hingga ke selaput otak, yaitu kulit yang terletak di bawah tulang tengkorak di atas otak (selaput otak).
11. Luka daamighah, yaitu  luka  yang  menembus  selaput  otak  hingga  ke otak.
Ketiga, Dua  Macam  Hukuman  Pelukaan Syajjah. Hukuman  pelukaan syajjah sebagaimana yang telah disingging di atas adalah ada kalanya berupa hukuman  pokok,  yaitu  qishas  bila  mana  memang  memungkinkan  untuk dilakukan, atau ada kalanya hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, yaitu ursy. 54
Keempat; Hukuman  Pokok  Pelukaan Syajjah Yaitu  Qishas.  Kaidah dalam  penerapan  hukuman  qishas  dalam  kasus  kejahatan  sengaja  adalah, selama  qishas  memungkinkan  untuk  dilakukan,  maka  hukumannya  adalah qishas. Jika tidak memungkinkan, yang wajib adalah hukuman penggantinya, yaitu ursy. Berdasarkan  hal  ini,  bisa  diketahui  kasus-kasus  pelukaan syajjah yang  bisa  dilakukan  qishas  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  setiap  pelukaan syajjah yang di dalamnya memungkinkan untuk dilakukan pembalasan yang sama, maka hukumannya adalah qishas. 55
Tidak  diperselisihkan  lagi  bahwa  pada  pelukaan muwadhdhihah terhadap qishas, berdasarkan keumuman ayat Al-Qur’an yang berbunyi :
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)  dengan  jiwa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung,  telinga  dengan telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka  (pun)  ada  kisasnya.  Barangsiapa  yang melepaskan  (hak  kisas)  nya,  Maka  melepaskan  hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Maa’idah :45)
54 Ibid, h. 685. 55 Ibid, h. 685.
Kecuali  yang  dikhususkan  dan  dikecualikan  oleh  dalil.  Juga,  karena pada  kasus  pelukaan muwadhdhihah dimungkinkan  untuk  melakukan  qishas di  dalamnya  secara  sama,  sepadan  dan  akurat,  karena  luka muwadhdhihah memiliki  ujung  yang jelas  untuk batas  masuknya  pisau,  yaitu  tulang.  Dalam pelaksanaan qishasnya, kadar ukuran luka muwadhdhihah diukur berdasarkan panjang  dan  lebarnya,  bukan  berdasarkan  ukuran  besar-kecilnya  kepala, karena  antara  kepala  korban  dan  kepala  pelaku  bisa  saja  berbeda  ukuran besar kecilnya. 56
Kelima, Hukuman Cadangan Pengganti Untuk Kasus Kejahatan Fisik Pelukaan Syajjah, Yaitu Ursy.  Ursy, sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui bersama,  harta  kompensasi  adalah  wajib  dibayarkan  akibat  suatu  tindakan kekerasan terhadap fisik. Kebanyakan fuqaha, termasuk di antaranya adalah para imam madzhab empat, berpandangan bahwa untuk luka muwadhdhihah pada  selain  kepala  dan  wajah  di  dalamnya  tidak  ada ursy yang  pasti  ( ursy yang besarannya telah ditetapkan oleh syara’), berarti di dalamnya hanya ada hukuumah  adl. Hal  ini  berdasarkan  pernyataan  Khalifah  Abu  Bakar  ash- Shiddiq r.a  dan  Khalifah  Umar  Ibnu  Kaththab r.a,  “ luka muwadhdhihah (yang ada ursynya yang telah ditentukan) adalah di wajah dan kepala”. 57
Sebagaimana  luka syajjah yang  tingkat  keparahannya  di  bawah  luka muwadhdhihah, di  dalamnya  juga  tidak  terdapat ursy yang  telah  ditentukan, akan  tetapi  di  dalamnya  hanya  ada hukuumah  adl, dan  karena  di  dalamnya tidak  terdapat ursy yang  telah  ditentukan  oleh  syara’,  sementara  tidak mungkin luka itu dibiarkan sia-sia tanpa ada hukuman atas pelakunya, maka oleh karena itu, yang wajib di dalamnya adalah hukuumah ‘adl. 58
Ulama  sepakat  bahwa  luka syajjah yang  di  dalamnya  terdapat kewajiban ursy yang  telah  ditentukan  oleh  syara’  adalah  luka muwadhdhihah dan  luka  di  atasnya  (luka  yang  tingkat  keparahannya  di  atas  luka muwadhdhihah ),  karena  syara’  memang  telah  menjelaskan  dan  menentukan ursynya, sebagaimana  yang  nampak  jelas  pada  hadits  Amr  Ibnu  Hazm menyangkut masalah diyat.
“Di  dalam  luka  ma’muumah  terdapat  sepertiga  diyat,  di  dalam  luka jaa’ifah  terdapat  sepertiga  diyat,  di  dalam  luka  munaqqilah  diyatnya  lima belas ekor unta, di dalam setiap jari dari jari jemari tangan dan kaki diyatnya
56 Ibid , h. 685.
57 Ibid , h. 686. 58 Ibid, h. 686.
sepuluh ekor unta, di dalam merompalkan satu gigi diyatnya lima ekor unta, dan  pada  luka  muwadhdhihah  (luka-luka  yang  menyebabkan  tulang  bisa terlihat) diyatnya lima ekor unta”. 59
Untuk  luka muwadhdhihah,  ursy- nya  adalah  lima  ekor  unta,  yakni seperdua puluh diyat, berdasarkan hadits di atas, “dan pada luka muwadhdhihah (luka-luka  yang  menyebabkan  tulang  bisa  terlihat)  diyatnya  lima  ekor  unta” . 60 Sedang  untuk  luka haasyimah,  ursy -nya  adalah  sepuluh  ekor  unta,  yakni sepersepuluh diyat, berdasarkan hadits Amr Ibnu Hazm, “pada luka haasyimah terdapat  diyat  sepuluh  ekor  unta”. Perlu  digarisbawahi  disini  bahwa  luka hassyimah menurut ulama Malikiyah adalah jika lukanya itu pada tubuh selain kepala  dan  muka,  sedangkan  jika  lukanya  itu  pada  kepala  dan  muka,  maka disebut munaqqilah. 61 Untuk luka munaqqilah, ursy -nya adalah lima belas ekor unta, berdasarkan hadits Amr Ibnu Hazm, “ di dalam luka munaqqilah diyatnya lima belas ekor unta”. Untuk luka ma’muumah, ursy- nya adalah sepertiga diyat, berdasarkan  hadits  Amr  Ibnu  Hazm “di  dalam  luka  ma’muumah  terdapat sepertiga  diyat”. Untuk  luka daamighah,  ursy -nya  adalah  sepertiga  diyat, diqiyaskan kepada luka ma’muumah.
Bagaimana  jika  tindak  pidana  terjadi,  namun  dilakukan  perdamaian (al-shulh) antara  kedua  bela  pihak  baik  dengan  kompensasi  maupun  tanpa kompensasi  ?    Dalam  Islam  perdamaian  dikenal  dengan  kata al-islah yang artinya  memperbaiki,  mendamaikan  dan  menghilangkan  sengketa  atau kerusakan,  berusaha  mewujudkan  perdamaiaan,  membawa  keharmonisan, menganjurkan  orang  untuk  berdamai  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. 62
Islah  atau sulh adalah  suatu  proses  penyelesaian  perkara  ketika  para pihak  bersepakar  mengakhiri  perkara  mereka  secara  damai.  Islah  atau sulh memberikan  kesempatan  pada  pihak  untuk  memikirkan  jalan  terbaik  dalam menyelesaikan  perkara.  Para  pihak  memperoleh  kebebasan  mencari  jalan keluar agar perkara mereka dapat diakhiri. Al-Qur’an menganjurkan memilih sulh sebagai sarana penyelesaian perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang  dan  kalah  dalam  penyelesaian  perkara  mereka. Sulh mengantarkan
59 Ibid , h. 687.
60 Ibid , h. 687. 61 Ibid , h. 687.
62 Tim Penyusun, Ensiklopesi Hukum Islam, (Jakarta : PT. Intermansa, 1997), h. 740.
pada  ketentraman  hati,  kepuasan  dan  memperkuat  tali  silaturahim  para pihak. 63
Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat/49:9. 64
“Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah.  kalau  Dia  telah  surut, damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.
Jika mengacu pada hadits-hadits Nabi SAW yang telah dikemukakan. “saling  memaafkanlah  kalian  dalam  kasus-kasus  hukum  sebelum  datang kepada saya (untuk mendapatkan putusan), sebab kasus hukum apa saja yang sampai  kepada  saya,  maka  saya  wajib  menegakkan  had”.  Hadits  ini mengindikasikan  bahwa  kasus-kasus  hukum  apapun  dapat  diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Pemaafan. 65
Rasulullah  bersabda  dari  Abu  Syuraih  al-khaza’iy  berkata,  “saya mendengar  Rasulullah  berkata,  “Barangsiapa  ditimpa  pembunuhan  atau penganiayaan  ( al-khubl adalah  al-jarah,  yakni  penganiayaan  badan),  maka  ia berhak  memilih  salah  satu  dari  tiga  hal  :  menjatuhkan  haknya,  mengambil diyat,  atau  memaafkan,  maka  jika  berkehendak  yang  keempat  ambillah  dari kedua tangannya”. 66 Dalam hadits lain pun yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari  Amr  bin  syuaib  dari  Bapak  dari  Kakeknya,  Rasulullah  SAW  bersabda, yang  artinya,  “Barang  siapa  dengan  sengaja  membunuh,  maka si  pembunuh diserahkan  kepada  wali  korbannya.  Jika  wali  ingin  melakukan  pembalasan yang setimpal (qishas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya,  mereka  dapat  mengambil  diyat  (denda),.  Dan  bila  mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka”.  Kasus-kasus hukum sebaiknya diusahakan  untuk  diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi  sebelum  dibawa  ke
63 Umar  At-Tamimi,  Jurnal  Hukum, Pemaafan  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Pidana  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Diskursus  Islam  Volume  1  Nomor  3,  Desember  2013,  h. 465.
64 Ibid, h. 455. 65 Ibid ,h. 465.
66 Misnawati, Mediasi  dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif . Samuderailmu.blogspot.com. Artikel ini di akses  pada 12 Desember 2014 pukul 19:00 WIB.
pengadilan.  Maka,  lembaga  pemaafan  dapat  berfungsi  sebagai  alternatif penyelesaian perkara sebelum kasus diajukan ke pengadilan. 67
Masyarakat  memiliki  tata  nilai  dan  norma  yang  dijadikan  acuan bersama dalam menata hubungan sosial. Islah sebagai salah satu nilai hidup, dapat  memberikan  identitas  pada    masyarakat,  yaitu  masyarakat  yang mengutamakan  perdamaian  dan  kebaikan  bersama  demi  terciptanya persatuan  dan  kesatuan  serta  kekompakan  di  antara  individu  dalam masyarakat. 68
Dengan  demikian,  islah lebih  bermakna  psikologi  sosial-politik,  demi menjaga agar masyarakat terhindar dari kekerasan berdimensi apapun secara berkelanjutan.  Untuk  tujuan  akhir  tersebut,  berarti  individu,  kelompok  dan negara “harus menanggung ketidakadilan yang memiluhkan” dan membuka pintu  maaf  untuk  pelaku.  Dengan  demikian,  islah  adalah  kesediaan memaafkan  atau  melupakan  sejarah  pahit  demi  penciptaan  tatanan  hidup yang  lebih  baik  di  masa  depan.  Singkatnya,  islah  lebih  menekankan pencapaian tujuan akhir itu daripada penuntutan pidana. 69
Formula islah sejalan dengan ajaran agama. Sebab, agama memandang semua  manusia  dan  muslim  bersaudara,  maka  perbaikilah  persaudaraan antarsesama.  Islam  membolehkan  peristiwa  pidana  diselesaikan  melalui qishas-diyat, tetapi memaafkan lebih baik dan lebih dekat kepada taqwa. 70

## Bentuk-Bentuk Jarimah
Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: Jarimah hudud, Jarimah qishash dan diyat, Jarimah ta’zir.

## Jarimah Hudud
67 Umar  At-Tamimi,  Jurnal  Hukum, Pemaafan  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Pidana  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Diskursus  Islam  Volume  1  Nomor  3,  Desember  2013,  h. 466.
68 Arif  Hamzah,  Tesis, Konsep  Ishlah  dalam  Perspektif  Fikih ,  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 51.
69 Ibid, h. 9.
70 Dhenny,  Islah Sebagai  Hukum  Positif  Banjar, artikel  Komisi  Kepolisian  Indonesia,  artikel  ini diakses pada 8 Maret 2015 pukul 12:58 WIB.
Jarimah hudud adalah  jarimah  yang  diancam  dengan  hukuman  had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).
Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.
a) Hukumannya  tertentu  dan  terbatas,  dalam  arti  bahwa  hukumannya telah  ditentukan  oleh  syara’  dan  tidak  ada  batas  minimal  dan maksimal.
b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak  manusia  di  samping  hak  Allah  maka  hak  Allah  yang  lebih menonjol.  Pengertian  hak  Allah  sebagaimana  dikemukakan  oleh Mahmud  Syaltut  adalah  sebagai  berikut: Hak  Allah  adalah  suatu  hak yang  manfaatnya  kembali  kepada  masyarakat  dan  tidak  tertentu  bagi seseorang. 71
Dalam  hubungannya  dengan  hukuman  had  maka  pengertian  hak Allah  di  sini  adalah  bahwa  hukuman  tersebut  tidak  bisa  dihapuskan  oleh perseorangan  (orang  yang  menjadi  korban  atau  keluarganya)  atau  oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.
Jarimah  hudud  ini  ada  tujuh  macam  antara  lain  sebagai  berikut; Jarimah  zina,  Jarimah  qazdaf,  Jarimah  syurbul  khamr,  Jarimah  pencurian, Jarimah  hirabah,  Jarimah  ridah,  Jarimah  Al-Bagyu  (pemberontakan).  Dalam jarimah  zina,  syurbul  khamr,  hirabah,  riddah,  dan  pemberontakan  yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan  qazdaf  (penuduhan  zina)  yang  disinggung  di  samping  hak  Allah,  juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol. 72

## Jarimah Qishash dan Diyat
Jarimah qishash dan  diyat  adalah  jarimah  yang  diancam  dengan hukuman qishash atau    diyat.  Baik qishash maupun  diyat  keduanya  adalah hukuman  yang  sudah  ditentukan  oleh  syara’.  Perbedaannya  dengan hukuman  had  adalah  bahwa  had  merupakan  hak  Allah  (hak  masyarakat),
71 Mahmud Syaltut, Al Islam ‘Aqidah wa Syar’iah, (Dar Al Qalam, cetakan III, 1966),  h. 296.
72 Ahmad Wahid Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), h. 17-18.
sedangkan  qishash  dan  diyat  adalah  hak  manusia  (individu).  Adapun  yang dimaksud  dengan  hak  manusia  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mahmud Syaltut  adalah  sebagai  berikut: Hak  manusia  adalah  suatu  hak  yang  manfaatnya kembali kepada orang tertentu.
Dalam  hubungannya  dengan  hukuman qishash dan  diyat  maka pengertian  hak  manusia  di  sini  adalah  bahwa  hukuman  tersebut  bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.
Dengan demikian maka ciri khas jarimah qishash dan diyat itu dalah
a) Hukumannya  sudah  tertentu  dan  terbatas,  dalam  arti  sudah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
b) Hukuman  tersebut  merupakan  hak  perseorangan  (individu),  dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
Jarimah qishash dan  diyat  ini  hanya  ada  dua  macam,  yaitu pembunuhan  dan  penganiayaan.  Namun  apabila  diperluas  maka  ada  lima macam,  yaitu; 73 Pembunuhan  sengaja,  Pembunuhan    menyerupai  sengaja, Pembunuhan  karena  kesalahan,  Penganiayaan  sengaja,  Penganiayaan  tidak sengaja.

## Jarimah Ta’zir
Jarimah ta’zir adalah  jarimah  yang  diancam  dengan  hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir menurut  bahasa  ialah  ta’dib  atau  memberi  pelajaran. Ta’zir juga  diartikan Ar-Rad  wa  Al-Man’u, artinya  menolak  dan  mencegah.  Akan tetapi  menurut  istilah  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Al- Mawardi,  pengertiannya  adalah  sebagai  berikut: Ta’zir  itu  adalah  hukuman pendidikan  atas  dosa  (tindak  pidana)  yang  belum  ditentukan  hukumannya  oleh syara’. 74
Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  hukuman ta’zir itu  adalah hukuman  yang  belum  ditetapkan  oleh  syara’,  melainkan  diserahkan  kepada ulil  amri,  baik  penentuannya  maupun  pelaksanaannya.  Dalam  menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.
73 Ibid, h. 18-19.
74 Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cet III, h. 236.
Artinya  pembuat  undang-undang  tidak  menentapkan  hukuman  untuk masing-masing  jarimah ta’zir ,  melainkan  hanya  menetapkan  sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.
Dengan  demikian  ciri  khas  dari  jarimah ta’zir itu  adalah  sebagai berikut.
a) Hukumannya  tidak  tertentu  dan  tidak  terbatas.  Artinya  hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.
Selain  itu  pula  jika  dilihat  dari  segi  hak  yang  dilanggarnya,  jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu).
Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah  adalah  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang  tidak  memenuhi  syarat,  mencium  wanita  lain  yang  bukan  istri, penimbunan  bahan-bahan  pokok,  penyelundupan,  dan  lain-lain.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  jarimah ta'zir yang  menyinggung  hak  perorangan (individu)  adalah  setiap  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  kepada orang  tertentu,  bukan  orang  banyak.  Contohnya  seperti  penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain. 75
Berbeda  dengan  jarimah hudud dan qishash maka  jarimah ta’zir tidak ditentukan  banyaknya.  Hal  ini  oleh  karena  yang  termasuk  jarimah ta’zir ini adalah  setiap  perbuatan  maksiat  yang  tidak  dikenakan  hukuman  had  dan qishash  yang  jumlahnya  sangat  banyak.  Tentang  jenis-jenis  jarimah ta’zir ini Ibn Taimiyah mengemukakan:
“Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang  bukan istri, tidur satu ranjang  tanpa persetubuhan,  atau memakan barang  yang  tidak  halal  seperti  darah  dan  bangkai  maka  semuanya  itu
75 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 252.
dikenakan hukuman ta’zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa”. 76
Tujuan  diberikannya  hak  penentuan  jarimah-jarimah ta’zir dan hukumannya  kepada  penguasa  adalah  agar  mereka  dapat  mengatur masyarakat  dan  mememlihara  kepentingan-kepentingannya,  serta  bisa menghadapai dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.
Jarimah ta’zir di samping ada yang diserahkan kepada ulil amri, juga ada  yang  memang  sudah  ditetapkan  oleh  syara’  seperti  riba  dan  suap.  Di samping  itu  juga  termasuk  ke  dalam  kelompok  ini,  jarimah-jarimah  yang sebenarnya  sudah  ditetapkan  hukumannya  oleh  syara’  ( hudud) akan  tetapi syarat-syarat  untuk  dilaksanakannya  hukuman  tersebut  belum  terpenuhi. Misalnya,  pencurian  yang  tidak  sampai  selesai  atau  barang  yang  dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempar dinar. 77

## Langkah-Langkah  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan
Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi  swasta  menayangkan  secara  vulgar  pada  program  kriminal,  seperti: kasus  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  keluarga  korban  atau  orang-orang dekat  korban,  kasus  sodomi,  perdagangan  anak  untuk  dieksploitasi  menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan.
Banyaknya  kasus  kekerasan  anak  yang  terjadi  di  Indonesia  dianggap sebagai  salah  satu  indikator  buruknya  kualitas  perlindungan  anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.
Rendahnya  kualitas  perlindungan  anak  di  Indonesia  banyak  menuai kritik  dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Pertanyaan  yang  sering  dilontarkan adalah  sejauh  mana  pemerintah  telah  berupaya  memberikan  perlindungan (hukum)  dan  penanggulangan  pada  anak  sehingga  anak  dapat  memperoleh jaminan  atas  kelangsungan  hidup  dan  penghidupannya  sebagai  bagian  dari
76 Ibn  Taimiyah, As-Siyasah  As-Syar’iyah, Maktabah  Anshar  As-Sunnah  Al- Muhammadiyah, Kairo, 1961, h. 112.
77 Ahmad Wahid Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.
hak  asasi  manusia.  Padahal,  berdasarkan  pasal  20  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  adalah  negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 78
Sekolah  maupun  tenaga  pendidik,  baik  guru  hingga  kepala  sekolah terancam  dikenai  sanksi  bila  terbukti  melakukan  pembiaran  terhadap  tindak kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah.  Ini  sesuai  aturan  yang  baru  diberlakukan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait
pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  kekerasan  di  sekolah.  Aturan  yang dituangkan  dalam  Permendikbud  nomor  82  tahun  2015  tersebut  mendorong agar sekolah dan juga pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan.
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Anies  Baswedan  menuturkan aturan tersebut dikeluarkan sebagai upaya penanggulangan tindak kekerasan disekolah.  Selama  ini,  menurut  dia,  kekerasan  yang  terjadi  di  lingkungan pendidikan  ditangani  secara  kasuistik  atau  hanya  ketika  ada  kasus  saja, itupun  tidak  terstruktur  dan  langsung  masuk  ke  ranah  hukum.  Masalah kekerasan  di  sekolah  ini  harus  dilihat  sebagai  masalah  pendidikan. Pendekatannya harus dilakukan oleh seluruh ekosistem pendidikan.
Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah dijelaskan terkait upaya penanggulangan, sanksi dan upaya pencegahan tindak kekerasan oleh sekolah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
Adapun  lingkup  penanggulangan  tindak  kekerasan  di  lingkungan sekolah mencakup; Tindak kekerasan terhadap siswa, Tindak kekerasan yang terjadi  di  sekolah,  Kekerasan  dalam  kegiatan  sekolah  yang  di  luar  sekolah, Tawuran antar pelajar.
Berdasarkan  Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, bentuk  penanggulangan  tindak  kekerasan  yang  dapat  dilakukan  pihak sekolah adalah: 79
78 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatria Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 122.
79 Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
1. Melaporkan  kepada  orang  tua/wali  siswa  setiap  terjadi  kekerasan, serta  melapor  kepada  dinas  pendidikan  dan  aparat  penegak  hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian.
2. Melakukan  identifikasi  fakta  kejadian  dan  menindaklanjuti  kasus secara proporsional Sesuai tingkat kekerasan.
3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
4. Memfasilitasi  siswa  mendapatkan  perlindungan  hukum  atau pemulihan.
Bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak Pemerintah Daerah adalah:
1. Wajib membentuk tim adhoc penanggulangan yang independen untuk melakukan  tindakan  awal  penanggulangan,  juga  berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim inimelibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/ataupsikolog.
2. Wajib  memantau  dan  membantu  upaya  penanggulangan  tindak kekerasan oleh sekolah.
3. Menjamin  terlaksananya  pemberian  hak  siswa  untuk  mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah.
Bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak Kemendikbud adalah:
1. Membentuk  timpenanggulangan  independen  terhadap  kasus  yang menimbulkan  luka  berat/cacat  fisik/kematian  atau  yang  menarik perhatian masyarakat.
2. Mengawasi  dan  mengevaluasipelaksanaan  penanggulangan  oleh sekolah dan pemerintah daerah.
3. Memastikan sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi.
Berikut  ini,  sanksi  jika  guru/kepala  sekolah  terbukti  menjadi  pelaku, lalai  atau  melakukan  pembiaran  sehingga  terjadi  tindak  kekerasan  sesuai Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
Sanksi yang diberikan Pihak Sekolah  adalah :
1. Sanksi  kepada  Siswa:  teguran  lisan/tertulis  (yang  menjadi  aspek penilaian  sikap  di  rapor  dan  menentukan  kelulusan  atau  kenaikan kelas),  dan  tindakan  lain  yang  bersifat  edukatif  (seperti  konseling psikolog/guru BK).
2. Sanksi  kepada  Guru  dan  Tenaga  Kependidikannya:  teguran lisan/tertulis  (jika  ringan),  pengurangan  hak,  pembebasan  tugas, pemberhentian  sementara/tetap  dari  jabatan  atau  pemutusan hubungan kerja (jika kejadian berulang/luka berat/cacat
fisik/kematian).
Sanksi yang diberikan Pihak Pemerintah Daerah adalah :
1. Sanksi  dari  Pemda  kepada  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  (Sekolah Negeri):  teguran  lisan/tertulis  (jika  ringan),  penundaan  atau pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).
2. Sanksi  dari  Pemda  kepada  Sekolah:  pemberhentian  bantuan, penggabungan (untuk sekolah negeri), penutupan sekolah.
Sanksi yang diberikan Pihak Kemendikbud adalah:
1. Merekomendasikan penurunan level akreditasi sekolah.
2. Pemberhentian  bantuanatau  pengurangan  tunjangan  profesi  guru, tunjangan kinerja, dan lain-lain kepada kepala sekolah atau guru. (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).
3. Merekomendasikan  pemberhentian  guru,  kepala  sekolah,  kepada Pemda  atau  yayasan.  (jika  kejadian  berulang/luka  berat/cacat fisik/kematian).
4. Merekomendasikan kepada Pemdauntuk melakukan langkah-langkah tegasterhadap  permasalahan  berulang  (misal:  penutupan  sekolah, relokasi,penggabungan, dll).
Berdasarkan  Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, bentuk  pencegahan  tindak  kekerasan  yang  dapat  dilakukan  Pihak  Sekolah adalah:
1. Wajib memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah yang  mudah  dilihat  dan  memuat  informasi  untuk  pelaporan  serta permintaan bantuan.
2. Guru/kepsek  wajib  segera  melaporkan  kepada  orangtua/walijika  ada dugaan/gejala kekerasan.
3. Menyusun,  mengumumkan  dan  menerapkan  Prosedur  Operasi Standar  (POS)  berisi  langkah-langkah  wajib  warga  sekolah  untuk mencegah tindak kekerasan.
4. Membentuk  tim  pencegahan  kekerasan:  dari  unsur  guru,  siswa  dan orangtua.
5. Bekerjasama  dengan  lembaga  psikologi,  pakar  pendidikan  dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.
Bentuk  pencegahan  tindak  kekerasan  yang  dapat  dilakukan  Pihak Pemerintah Daerah adalah:
1. Membentuk  Gugus  Pencegahan  Tindak  Kekerasan  (permanen)  yang terdiri  dari:  guru,  tenaga  kependidikan,perwakilan  komite  sekolah, organisasiprofesi  psikolog,  perangkat  daerahpemda  setempat,  tokoh masyarakat/agama.
2. Mengalokasikan anggaran untukpelaksanaan tugas guguspencegahan.
3. Bekerjasama  dengan  aparat  keamanandalam  melakukan  sosialisasi pencegahan kekerasan.
4. Melakukan  pemantauan  setiap  enam  bulan  terhadap  upaya  sekolah dalam  mencegah  dan  menanggulangi  tindak  kekerasan,  serta mengumumkan secara terbuka hasil pemantauan.
Bentuk  pencegahan  tindak  kekerasan  yang  dapat  dilakukan  Pihak Kemendikbud adalah:
1. Membuat kanal informasi dan pengaduan melalui:
sekolahaman.kemdikbud.go.id  yang  berisi  informasi  terkait  tindak kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah, juga layanan pengaduan.
2. Menetapkan  panduan  untuk  gugus  tugas  pencegahan,  panduan penyusunan POS untuk sekolah.
3. Memastikan  sekolah  dan  pemerintah  daerah  telah  melakukan  upaya pencegahan.

## Langkah-Langkah Islam Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pendidikan
Dalam  Islam,  ada  beberapa  upaya  untuk  menanggulangi  tindak kekerasan fisik seorang guru terhadap anak didiknya yang harus diterapkan oleh pihak sekolah, yaitu : 80
Pertama; Penerapan  sistem  humanisasi  pendidikan.  Humanisasi pendidikan  merupakan  upaya  untuk  menyiapkan  generasi  bangsa  yang cerdas  nalar,  cerdar  emosional,  dan  cerdas  spiritual,  bukan  malah menciptakan  individu-individu  yang  berwawasan  sempit,  pasif,  dan  tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.
Kedua; Menumbuhkan  kesadaran  kepada  pendidik.  Selain  menjadi seorang pengajar, seorang guru juga berperan sebagai pendidik dan motivator bagi  siswa-siswanya.  Sebagai  seorang  pengajar, guru  dituntut  bekerja cerdas dan  kreatif  dalam  mentransformasikan  ilmu  atau  materi  kepada  siswa.  Dan berupaya  sebaik  mungkin  dalam  menjelaskan  suatu  materi  sehingga  materi tersebut bisa diaplikasikan dalam keseharian siswa itu sendiri. Tugas sebagai pendidik  adalah  tugas  yang  sangat  berat  bagi  seorang  guru.  Guru  dituntut mampu  menanamkan  nilai-nilai  moral,  kedisiplinan,  sopan  santun,  dan ketertiban  sesuai  dengan  peraturan  atau  tata  tertib  yang  berlaku  di  sekolah masing-masing. Dengan demikian, diharapkan siswa tumbuh menjadi pribadi yang  sigap,  mandiri,  dan  disiplin.  Sebagai  motivator,  guru  harus  mampu menjadi pemicu semangat siswanya dalam belajar dan meraih prestasi.
Ketiga; Pemberlakuan sanksi yang tegas. Dari penjelasan di atas, yang terpenting  untuk  menanggulangi  munculnya  praktik  tindak  kekerasan  di sekolah  adalah  ketegasan  sekolah  dalam  menerapkan  peraturan  dan  sanksi kepada  segenap warga  sekolah,  termasuk  di  dalamnya  guru,  karyawan,  dan siswa  itu  sendiri.  Diharapkan  dengan  penegakan  disiplin  di  semua  unsur, tidak  terdengar  lagi  seorang  guru  menghukum  siswanya  dengan  marah- marah atau menampar. Dan diharapkan tidak ada lagi siswa yang melakukan
80 Artikel  Fauzul  Azmi, Problematika  Kekerasan  Dalam  Dunia  Pendidikan  Serta Pengaruhnya Terhadap Sikap dan Perilaku Peserta Didik, Lebih lengkap baca : pengetahuanagama.blogspot.com/2010/11/problematika-kekerasan-dalam-pendidikan.html.
tindak kekerasan terhadap temannya. Sebab, kalau terbukti melanggar, berarti siap  menerima  sanksi.  Kemudian  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI)  juga  akan  melakukan  sosialisasi  mencegah  kekerasan  anak,  kali  ini KPAI akan melibatkan agamawan. Ketua KPAI, Asrorun Ni’am menjelaskan bahwa  KPAI  mengajak  tokoh  dan  lembaga  agama  serta  akademisi  untuk berperan  secara  lebih  besar.  Tokoh  agama  dan  akademisi  adalah  kelompok strategis  yang  dapat  berperan  membangun  kesadaran  tentang  perlindungan anak serta menyosialisasikan prinsip perlindungan anak di masyarakat salah satu sarana sosialisasi paling efektif melalui pengajian dan khutbah jum’at. 81
Ni’am  mengungkapkan  banyak  kasus  anak  yang  dapat  dicegah dengan pendekatan keagamaan, dan melibatkan peran aktif kaum agamawan, kasus  pernikahan  dini  dan  sering  kali  berujung  pada  perceraian  kemudian berdampak pada penelantaran anak, kasus kekerasam di lembaga pendidikan, kasus gizi buruk, kasus aborsi, dan kasus-kasus konflik rumah tangga dapat diminimalisir melalui pendekatan keagamaan, para da’i punya potensi besar dalam  berkontribusi  meminimalisir  dengan  bahasa  agama  sehingga  mudah diterima masyarakat yang sangat religius.
Ia  menambahkan  para  da’i  dan  khatib  perlu  terus  mengampanyekan tentang  pentingnya  menguatkan  ketahanan  keluarga,  pola  relasi  suami  istri, tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak secara baik sebagai salah satu indikator keluarga sakinah. Tema-tema perlindungan anak yang penting diangkat di kalangan masyarakat, melalui sarana keagamaan antara lain soal pentingnya  pengasuhan  secara  baik,  tanggung  jawab  orang  tua  dalam pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak,  pemilihan  pendidikan  yang  baik, pembinaan  dan  pendampingan  dalam  penggunaan  media  permainan  serta tayangan pencegahan perkawinan dini.

## Deskripsi Kasus Putusan No. 21/PID.B/2014/PN.BR
Kronologi  dalam  perkara  putusan  No.  21/PID.B/2014/PN.BR  di Pengadilan  Negeri  Barru  pada  tahun  2014  adalah  dengan  terdakwa  H.  Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal, yang berusia 50 tahun, seorang guru olahraga di SMPN 1 tanete rilau, beralamat di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete  Rilau,  Kabupaten  Barru.  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan fisik terhadap peserta didik di lingkungan sekolah.
81 Herianto  Batubara, KPAI  Akan  Libatkan  Agamawan  Cegah  Kekerasan  Anak  Lewat Pengajian dan Khutbah Jum’at, Detik.com, Diakses Pada Tanggal, Senin 11 April 2016, jam 13:03 WIB.
Adapun penyebab terjadinya kekerasan adalah Bahwa berawal ketika saksi korban Reski Ilahi bin Muhammad  Usman Saude yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sekitar pukul 10.30 wita menemukan 1 (satu) buah buku rapor atas nama Andi Warisman salah satu siswa SMP Negeri 1 Tanete Rilau kemudian  saksi  korbanmengembalikan  buku  rapor  tersebut  kepada pemiliknya.  Saat  saksi  korban  sedang  dudukdihalaman  sekolah,  tiba-tiba datang terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal danbertanya, “siapa yang  bernama  Reski  (saksi  korban)”,  maka  saksi  korban  langsungberdiri sambil  mengangkat  tangan  kiri  menghadap  kearah  terdakwa,  selanjutnya dengan tanpa alasan yang jelas maka terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan  tangan  sebelah kanannnya  sebanyak  satu  kali  dan  mengenai  hidung saksi  korban,  sehingga  hidungsaksi  korban  mengeluarkan  darah,  kemudian saksi  korban  dibawa  ke  ruang  Kantor  SMPNegeri  1  Tanete  Rilau  untuk mendapatkan  perawatan  sementara,  selanjutnya  saksi  korbandibawa  oleh guru  BK  SMP  Negeri  1  Tanete  Rilau  tersebut  ke  Puskesmas  Pekkae untukmendapatkan  perawatan  lebih  lanjut.  Atas  perbuatan  terdakwa tersebut,  saksi  korbanmelaporkan  terdakwa  ke  pihak  kepolisian.  Akibat kejadian itu korban mengalami luka tampak bengkak dan memar pada cuping hidung kiri dan kanan, dan bengkak di hidung bagian tengah.

## Dakwaan dan Putusan Hakim
Berdasarkan  uraian  di  atas  dalam  kasus  ini  jaksa  penuntut  umum menuntut  4  (empat)  bulan  penjara  dengan  masa  percobaan  selama  10 (Sepuluh)  bulan,  majelis  hakim  menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa mampu  bertanggung  jawab  maka  tindak  pidana  yang  telah  terbukti  ia lakukan  tersebut  haruslah  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sehingga dengan  demikian  terdakwa  harus  tetap  dinyatakan  bersalah  melakukan tindak  pidana,  sebagaimana  yang  didakwakan  pada  dakwaan  tunggal  telah terbukti.
Majelis  hakim  juga  menimbang  dan  menyatakan  terdakwa  terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yaitu  sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002. Adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Hal-hal  yang  memberatkan  seperti;  terdakwa  adalah  seorang  guru. Sedang  hal-hal  yang  meringankan  seperti;  1).  Terdakwa  secara  nyata  atau sungguh-sungguh  telah  menunjukkan  rasa  penyesalannya,  2).  Antara terdakwa  dan  korban  telah  saling  memaafkan.  Dengan  adanya  hal-hal tersebut  diatas  maka  jaksa  penuntut  umum  menuntut  terdakwa  dengan hukuman  penjara  4  (empat)  bulan.  Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan alat-alat  bukti  serta  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  maka  majelis  hakim memutuskan.
Majelis hakim menyatakan terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan penjara dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang menuntut H. Muh Syukri,  S.Pd,  M.Si  bin  H.  Paisal  sesuai  dengan  pasal  80  ayat  1  Undang- Undang  No.  23  tahun  2002  serta  pasal-pasal  lain  dari  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.
Berdasarkan  surat  penetapan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Barru  No. 21/PID.B/2014/PN.BR  tanggal  15  April  2014,  terdakwa  dihadapkan  kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:
Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan Pengadilan  Negeri  Barru,  maka  sampai  pada  pembuktian  mengenai  unsur- unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  yaitu  dengan  dakwaan  tunggal, sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  80  ayat  1  Undang- undang  No.  23  tahun  2002  dengan  unsur-unsurnya  sebagai  berikut  “setiap orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  atau penganiayaan terhadap anak”.
Pengadilan  Negeri  Barru  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara pidana  dengan  cara  singkat/biasa  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa H. Muh Syukri, S.Pd, M.Si bin H. Paisal telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  anak.  Menghukum  terdakwa  tersebut dengan  pidana  penjara  4  (empat)  bulan,  menetapkan  pidana  tersebut  diatas tidak  perlu  dijalani  kecuali  jika  kemudian  hari  ada  putusan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sebelum  berakhir  masa  percobaan selama  10  (Sepuluh)  bulan  terdakwa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak pidana dan membebankan pula terhadap terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 15 April 2014.

## Analisis Hukum Pidana Islam
Berdasarkan pemaparan kronologi kasus di atas, makadalam kasus H. Muh.  Syukri,  S.Pd,  M.Si  bin  H.  Paisal  dapatlah  disimpulkan  hukuman  yang ditetapkan  oleh  hakim  menurut  hukum  pidana  Islam  dalam  konsep  hukum Islam  termasuk  dalam  kategori  jarimah ta’zir ,  jarimah  atau  kejahatan  yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak pula kafarat, hukuman yang belum  ditetapkan  oleh  syara’  melainkan  diserahkan  kepada  ulil  amri (pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.
Dalam  kasus  tindak  kekerasan  fisik  oleh  pendidik  ini  masuk  dalam jarimah ta’zir, karena  H.  Muh.  Syukri,  S.Pd,  M.Si  bin  H.  Paisal  selaku terdakwa  secara  jelas  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  fisik terhadap peserta didik dengan melihat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Dalam  hukum  Islam,  kekerasan  fisik  adalah  kekerasan kontak fisik langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain-lain dengan cara keras yang mengakibatkan cedera, luka atau  bengkak  pada  tubuh  seseorang  atau  korban,  perbuatan  yang  dapat merugikan  orang  lain,  yang  mana  perbuatan  itu  dapat  menyebabkan hilangnya  kenikmatan  yang  telah  Allah  berikan  kepada  orang  yang dilukainya.
Penulis menganalisis jenis tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori  perbuatan  penganiayaan  yang  tidak  sampai  menghilangkan  jiwa  si korban  dalam  bentuk  pemukulan  dan  pelukaan.  Bila  dimasukan  dalam analisis sebuah putusan diatas pada dasarnya hukum Islam mempunyai dasar yang  harus  dijalankan  menurut  hukum  syari’atnya  sendiri,  karena  untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri manusia yang pada khususnya.  Konsep  yang  terkenal  dalam  syari’at  Islam  itu  sendiri  bermuara pada  prinsip  dasar  yaitu  demi  kemaslahatan  individu  maupun  kelompok lainnya. Permasalan ini, masuk dalam hal perusakan yang dilarang oleh Allah SWT  yang  dalam  penerapannya  adalah Hifdz  an-Nafs (memelihara  jiwa)  hak pertama  dan  utama  yang  diperhatikan  Islam  adalah  hak  hidup,  maka  tidak
diherankan  bila jiwa  manusia  dalam  syari’at Allah  sangat  dimuliakan, harus dipelihara, dijaga dan dipertahankan. 82
Adapun  apabila  ada  seorang  ayah  memukul  anaknya  dengan  tujuan mendidik  dan  memperbaiki (ta’dib) akhlak  dan  perilakunya,  atau  seorang suami memukul istrinya, atau seorang guru memukul anak didiknya dengan tujuan untuk mendidik dan memperbaiki akhlaknya, lalu langkah ta’dib yang legal dan sah itu berakibat fatal, maka imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I mengatakan  bahwa  dalam  kasus  –kasus  tersebut,  pelaku  pemukulan  tetap harus  bertanggung  jawab.  Karena  itu  merupakan  suatu  bentuk ta’dib yang mubah,  maka  harus  terikat  dengan  syarat  dan  ketentuan  harus memperhatikan  dan  menjaga  keselamatan  seperti  lewat  di  jalan  dan  lain sebagainya. 83
Untuk  kasus  di  atas,  terdakwa  telah  melakukan  kekerasan  dengan meninju  hidung  korban  sehingga  hidung  korban  mengeluarkan  darah.  Oleh karena  itu  dalam  hukum  pidana  Islam  dijelaskan,  ada  hukuman  untuk kekerasan  fisik  berupa  pelukaan  pada  bagian  kepala  dan  wajah  ( syajjah ) sanksi  hukumannya  ada  kalanya  bisa  berupa  qishas  dan  ada  kalanya  bisa berupa ursy.
Ursy disini ada kalanya telah ditentukan oleh syara’ dan ada kalanya tidak  (diserahkan  kepada  kebijakan  hakim)  tergantung  dari  keparahan  luka tersebut seperti yang sudah  dijelaskan pada bab sebelumnya tentang sebelas macam-macam luka bagian kepala dan wajah (syajjah).
Dalam  kasus  ini  masuk  kategori  luka daami’ah, yaitu  luka  lecet  yang sampai  ada  darah  yang  nampak  namun  tidak  sampai  mengucur  seperti  air mata  pada  mata,  luka  ini  juga  disebut  luka khaarishah, yaitu  luka  goresan. Oleh  karena  itu,dari  sudut  pandang  hukum  pidana  Islam  kasus  kekerasan fisik ini adalah hukuman ursy yang tidak ditentukan oleh syara’ akan tetapi di dalamnya hanya ada hukuumah ‘adl yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan pidana dalam hukum Islam.
82 Ahmad Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet II, h. 23.
83 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet 1, h. 538.

## Penutup
Kekerasan  fisik  adalah  kekerasan  yang  melibatkan  kontak  langsung dan  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  perasaan  intimidasi,  cedera,  atau penderitaan  fisik  lain  atau  kerusakan  tubuh.  Artinya  kontak  fisik  langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain- lain dengan cara keras yang mengakibatkan cedera, luka atau bengkak pada tubuh  seseorang  atau  korban.  yang  mana  perbuatan  itu  dapat  menyebabkan hilangnya  kenikmatan  yang  telah  Allah  SWT  berikan  kepada  orang  yang dilukainya.
Pandangan  hukum  pidana  Islam  bagi  pelaku  kekerasan  fisik  oleh pendidik terhadap peserta didik sangat bervariatif, dari yang terberat hingga yang  teringan.  Karena  dalam  hukum  pidana  Islam  sanksi  bagi  pelaku kekerasan  terhadap  peserta  didik  masuk  dalam  kategori  jarimah ta’zir, yang berat  atau  ringannya  hukuman  diserahkan  kepada  penguasa  atau  hakim setempat.
Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Barru  terhadap  perkara  No. 21/PID.B/2014/PN.BR  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  dengan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara, ini sesuai dengan sanksi dalam UU Perlindungan Anak artinya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tetap  dalam  koridor  UU  ini,  hakim  memiliki  kekuasaan  dalam mempertimbangkan  berat  ringatnya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  melihat dari  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa  itu  tercantum  dalam  UU  No.  4 tahun  2004  tentang  Kekuasaan  dan  Kehakiman.  Dan  putusan  Hakim  dalam perkara ini sesuai dengan hukum positif dan hukum pidana Islam.

## Pustaka Acuan
Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cet III. Al-Maghribi, Maghribi bin as-Said, Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik  Anak  Sejak  Masa  Kandungan  Hingga  Dewasa, Jakarta:  Darul Haq, 2004.
Al-Syaibani,  Oemar  at-Toumy, Falsafat  Pendidikan  Islam, tej.  Hasan
Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
Arifin, Ilmu  Pendidikan  Islam,  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  Berdasarkan
Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Assegaf,  Abdurrahman, Pendidikan  Tanpa  Kekerasan, Jakarta  :  Tiara  Wacana, 2004.
At-Tamimi,  Umar,  Jurnal  Hukum, Pemaafan  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013.
Az-Zuhaili,  Wahbah, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu, Jakarta:  Gema  Insani,  2011), Cet 1. Djohar, Pendidikan Strategi Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta:
LESFI, 2002.
Hamzah,  Arif,  Tesis, Konsep  Ishlah  dalam  Perspektif  Fikih ,  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
Helmi, Muhammad Ishar, " Pengadilan Khusus KDRT “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP)” Jurnal  Cita  Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (2 December 2014).
Jamaa,  La,  " Perlindungan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam
Hukum  Pidana  Indonesia" Jurnal  Cita  Hukum [Online],  Volume  2 Number 2 (2 December 2014).
Jauhar, Ahmad Husain, Maqashid Syariah, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet II.
K.Prent.XC,  MJ.  Adi  Subrata,  WJS  Purwadarminta, Kamus  Latin  Indonesia, Yogyakarta : Kanisius 1969.
Mansur    Dikdik  M.  Arief,  dan  Elisatria  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Muslich, Ahmad Wahid, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Nahuda, Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Lingkungan  Pendidikan, Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak, 2007.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Pustaka  Utama, 2008.
Ramayulis  &  Samsul  Nizar, Filsafat  Pendidikan  Islam:  Telaah  SIstem  Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2009).
Riwayat  Abu  Daud,  494,  at-Tirmidzi,  407,  ia  berkata,  “Hadits  Hasan”,  Dan dikeluarkan oleh Ahmad, 3/404.
Riwayat ath-Thabrani dalam al-Ausath, 3/235/3019, ash-Shaghir, 1/174/274. Salam, Moch Faisal, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, (Bandung:
Mandar Maju, 2005).
Setiawan, Beni, Agenda Pendidikan Nasional, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008). Suwaid,  Muhammad  Ibnu  Abdul  Hafidh, Cara  Nabi  Mendidik  Anak, (Jakarta: Al-I’tishm, 2004). Suyanto,  Bagong, Masalah  Sosial  Anak, (Jakarta  :  PT  Fajar  Interpratama Mandiri, Cet 2, Mei 2013).
Syaltut, Mahmud, Al Islam ‘Aqidah wa Syar’iah, (Dar Al Qalam, cetakan III,
1966).
Taimiyah,  Ibn, As-Siyasah  As-Syar’iyah, Maktabah  Anshar  As-Sunnah  Al- Muhammadiyah, Kairo, 1961.
Tim Penyusun, Ensiklopesi Hukum Islam, (Jakarta : PT. Intermansa, 1997). Yafie, Alie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu).
Website:
“Kekerasan  Di  Sekolah  :  Faktor  Pendorong  Dan  Alternatif  Pemecahannya” .    Lebih lengkap baca: http://anwarwan43- anwar.blogspot.co.id/2014/11/a.html?m=1. Diakses Tanggal 17 November 2014.
“Kepsek  SMAN  16  Bantah  Pukul  Muridnya”,
Lebih  lengkap  baca:
Http://surabaya.detik.com/read/2009
/10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul-muridnya.
Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2009.
Kekerasan  Pada  Siswa  di  Lingkungan  Sekolah, Lebih  lengkap  baca: http://jelajahilmu.com/?p=661. Di Akses Pada Tanggal 15 April 2015. “Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran” Lebih lengkap baca: https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan- guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/.  Diakses  Tanggal  13 Januari 2011.
Aka  Komar, Stop  Kekerasan,  Berikan  Anak  Hukuman  Edukatif, Lebih  lengkap baca:  http://m.kompasiana.com/akayaka/stop-kekerasan-berikan-anak- hukuman-edukatif_552e63786ea8349c5b8b459b.  DiPerbaharui,  24  Juni 2015, Jam 16:18 WIB.
Berita  KPAI “  Pelaku  Kekerasan  Terhadap  Anak  Tiap  Tahun  Meningkat  “ Lebih lengkap baca: www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap- anak-tiap-tahun-meningkat/.  Diakses pada tanggal 14 Juni 2015.
Sahabuddin, Problematika Hukuman Fisik Terhadap siswa di Era Reformasi, Lebih lengkap  baca  :  http://wacana  .siap.web.id/2014/09/03/problematika- hukuman-fisik-terhadap-siswa-di-era-reformasi-2.html/. Di Akses
Pada Tanggal 03 September 2014. https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik. Misnawati, Mediasi  dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Perspektif  Hukum  Islam dan  Hukum  Positif .  Samuderailmu.blogspot.com.  Artikel  ini  di  akses pada 12 Desember 2014 pukul 19:00 WIB.
Puji  Astuti, Tindak  Kekerasan  Guru  Terhadap  Siswa  Pada  Saat  Pembelajaran,
https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru -
terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/.  Di  Akses  Pada  Tanggal  13
Januari 2011.
Ramdan,  Dalan  Muhammad.  2008. inilah  catatan  kasus  kekerasan  di  sekolah. Diakses pada tanggal 03/12/13 http://news.Okezone.com. Fauzul Azmi, Problematika Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Serta Pengaruhnya Terhadap  Sikap  dan  Perilaku  Peserta  Didik, Lebih  lengkap  baca  : pengetahuanagama.blogspot.com/2010/11/problematika-kekerasan- dalam-pendidikan.html.
Puji Astuti, Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran, Lebih lengkap baca: https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak- kekerasan-guru  -terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/.  DiAkses Pada Tanggal 13 Januari 2011.
Batubara, Herianto, KPAI Akan Libatkan Agamawan Cegah Kekerasan Anak Lewat Pengajian dan Khutbah Jum’at, Detik.com, Diakses Pada Tanggal, Senin 11 April 2016, jam 13:03 WIB.
Dhenny,  Islah Sebagai  Hukum  Positif  Banjar, artikel  Komisi  Kepolisian Indonesia, artikel ini diakses pada 8 Maret 2015 pukul 12:58 WIB.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.BR Permendikbud  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.