Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?
Anggia Valerisha 1 , Marshell Adi Putra 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, anggia.valerisha@unpar.ac.id 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, marshell.ap@unpar.ac.id

## ABSTRACT
The  pandemic  of  coronavirus  COVID-19  has  raised  new  challenges  for  the  nation-states  to  overcome. Specifically, regarding how states respond and put efforts to prevent and to stop the virus spread much wider. Many countries conducted policies within its territorial, such as lockdown policy-system, or social-distancing policy towards the society. Some countries are showing successes, but others are showing failures over this policy. These two policies are examples of social vaccines done by the government in response to this emergency. However, the social vaccine still needs to be supported by other elements, and one of the most important is data transparency. This article discusses the problems faced by nation-states regarding data transparency and why the data transparency could be as ‘socio- digital vaccine’ to prevent the spread of the coronavirus. It is argued that, even though the data is part of a digital spectrum, but how the government treated the data, whether it is transparent or not, has such an impact on social and political aspects to nation-state.
Keywords: COVID-19, data transparency, global pandemic, nation-states, socio-digital vaccine

## ABSTRAK
Pandemi  coronavirus  COVID-19  telah  memunculkan  tantangan  baru  untuk  diatasi  oleh  negara-bangsa. Secara khusus, yaitu mengenai bagaimana negara merespons dan berupaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus  jauh  lebih  luas.  Banyak  negara  melakukan  kebijakan  yang  diterapkan  di  dalam  wilayahnya,  seperti  sistem kebijakan lockdown , atau kebijakan menjaga jarak sosial atau social distancing terhadap masyarakat. Beberapa negara menunjukkan  keberhasilan,  tetapi  ada  pula  yang  menunjukkan  kegagalan  dari  kebijakan  ini.  Kedua  kebijakan  ini adalah contoh  dari  vaksin  sosial yang  dilakukan oleh  pemerintah  dalam menanggapi  keadaan  darurat  ini.  Namun, vaksin sosial masih perlu didukung oleh elemen lain, dan salah satu yang paling penting adalah tentang transparansi data. Artikel ini membahas masalah yang dihadapi oleh negara-bangsa terkait dengan transparansi data dan mengapa transparansi  data  dapat  disebut  sebagai  'vaksin  sosio-digital'  untuk mencegah  penyebaran  virus  corona. Tulisan ini didasari  pada  argumentasi  bahwa,  meskipun  data  merupakan  bagian  dari  spektrum  digital,  tetapi  bagaimana pemerintah memperlakukan data, apakah itu transparan atau tidak, tetap memiliki dampak bagi aspek sosial dan politik terhadap bangsa dan negara.
Kata Kunci: COVID-19, transparansi data, pandemi global, negara-bangsa, vaksin socio-digital

## Pendahuluan
Pada  tanggal  11  Maret  2020,  organisasi kesehatan  dunia  atau  WHO  ( World  Health Organization )  menyatakan  wabah  penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai pandemi global.  Dinyatakannya  status  ini  diakibatkan kasus  positif  di  luar  China  yang  meningkat  tiga belas  kali  lipat  di  114  negara  dengan  total
kematian  pada  saat  itu  mencapai  4,291  orang. WHO  menyatakan  bahwa  selama  ini  belum pernah  ada  pandemi  yang  dipicu  oleh  virus corona  dan  pada  saat  yang  bersamaan,  belum pernah  ada  pandemi  yang  dapat  dikendalikan. Atas  dasar  itu,   maka  WHO  meminta  negara- negara untuk mengambil tindakan yang mendesak  dan  agresif  untuk  mencegah  dan
mengatasi  penyebaran  virus  COVID-19  ini (WHO 2020).
Dalam  perkembangannya,  wabah  penyakit COVID-19  yang  pertama  kali  terjadi  di  Wuhan, China  pada  Desember  2019,  hingga  April  2020 telah menyebar hingga ke 210 negara (Worldometers  2020).  Dengan  karakterististik penyebarannya  yang  sangat  cepat  di  antara manusia,  ditambah  dengan  mobilitas  manusia yang  sangat  tinggi  dan  lintas  batas  negara, menjadikan  virus  ini  menjadi  lebih  berbahaya. Berdasarkan data dari Worldometer sampai pada 23 April 2020, kasus positif akibat virus ini telah mencapai  2,7  juta  di  seluruh  dunia  dimana Amerika  Serikat,  Spanyol  dan  Italia  menempati tiga  peringkat  teratas  sebagai  negara  dengan kasus  tertinggi  di  dunia,  meninggalkan  China yang  menjadi  tempat  awal  penyebaran  virus  ini (Worldometers, ibid., 2020).
Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika baru bagi negara-bangsa, khususnya  mengenai  bagaimana  upaya  negara untuk  mencegah  dan  menghentikan  penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Vaksin sosial seperti  kebijakan  pembatasan  sosial  ( social distancing )  dan lockdown pun  dilakukan  oleh negara-negara sebagai respons atas situasi darurat ini.  Namun,  vaksin  sosial  ini  masih  perlu didukung  oleh  elemen  lain,  salah  satu  yang terpenting adalah transparansi data.
Tulisan  ini  hendak  mendiskusikan  tentang problematika  yang  dihadapi  negara-bangsa  pada situasi  darurat  COVID-19,  secara  khusus kaitannya  dengan  informasi  dan  data  serta bagaimana  transparansi  data  dapat  dikatakan sebagai  ‘vaksin  sosio-digital’  yang  berfungsi untuk  menghambat  dan  mengatasi  risiko penyebaran virus corona.
COVID-19: Problematika dan Respon Negara-Bangsa
Jika  berbicara  dari  sudut  pandang  hubungan internasional,  penyebaran  virus  corona  COVID- 19  telah  berdampak  luar  biasa  bagi  setidaknya dua ruang lingkup, yaitu aktor ( level of analysis ) dan  aspek  ( aspects  or  issues ). Pertama , penyebaran  virus  ini telah  berdampak  luar  biasa setiap  tingkatan  aktor,  mulai  dari  individu, komunitas,  masyarakat  luas,  perusahaan  atau pihak  swasta,  negara  bahkan  global. Kedua , wabah penyakit dan penyebaran COVID-19 jelas telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, yang  terutama  adalah  aspek  kesehatan,  selain juga  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Maka dapat  dikatakan  bahwa  situasi  ini  telah melahirkan  ancaman  keamanan  bagi  manusia ( human  security )  sekaligus  bagi  negara  ( state security )  dan  lebih  luas  lagi  yaitu  secara  global ( global security ).
Sebagai  sebuah  pandemi,  COVID-19  telah menguji  ketahanan  manusia  dan  juga  negara dalam  mengatasi  situasi  krisis.  Tidak  hanya dihadapkan pada ancaman terhadap isu kesehatan yang  menjadi  fokus  utamanya,  namun  situasi sosial  dan  ekonomi  juga  menjadi  dua  hal  yang ikut  terdampak  secara  serius.  Ilmuwan  di berbagai negara terus berlomba, menguras tenaga dan  pikiran  untuk  berpacu  dengan  waktu  dalam menemukan  vaksin  yang  dapat  menyembuhkan penyakit ini. Kabar buruknya, tidak ada yang tahu kapan  vaksin  akan  ditemukan  dan  dapat digunakan secara massal. Estimasi paling optimis mengungkapkan  bahwa  setidaknya  satu  tahun adalah waktu yang paling cepat (Deutsch, 2020).
Menjawab  tantangan  tersebut,  negara-negara melakukan intervensi non-medis melalui penggunaan ‘vaksin sosial’. Apa sebetulnya yang dimaksud  dengan  vaksin  sosial?.  Vaksin  sosial adalah metafora untuk menggambarkan serangkaian  tindakan  sosial  dan  perilaku  yang dapat  digunakan  pemerintah  (negara)  untuk meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  situasi tidak  sehat  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dapat dilakukan  melalui  apa  yang  disebut  sebagai
mobilisasi  sosial,  yaitu  proses  di  mana  orang- orang  diorganisasikan  untuk  memungkinkan mereka  berpikir  dan  bertindak  secara  kolektif berdasarkan perkembangan di antara masyarakat sendiri,  misalnya  saja  untuk  menentang  praktik- praktik  dan  perilaku  yang  tidak  sehat,  atau bagaimana  meningkatkan  ketahanan  diri,  serta mendorong advokasi untuk perubahan, yang pada akhirnya  mendorong political-will (kemauan politik)  setiap  elemen  di  dalam  negara  untuk mengambil tindakan yang tepat demi kepentingan masyarakat (Baum, et al. 2009).
Dalam  konteks  pandemi  COVID-19,  vaksin sosial  ini  telah  ditempuh  oleh  berbagai  negara melalui  kebijakan lockdown, pembatasan  sosial (social  distancing) hingga  pemanfaatan  data untuk  pemetaan  persebaran  penyakit  melalui contact  tracing. Negara-negara  seperti China, Italia,  Amerika  Serikat,  India  bahkan  Indonesia adalah sebagian contoh negara yang menerapkan kebijakan ini.
Isu  Transparansi  Data  di  Tengah  Pandemi Global COVID-19
Jika  dilihat,  respons  negara  dalam  menerapkan kebijakan  vaksin  sosial  dinilai  efektif  untuk mencegah dan mengatasi risiko penyebaran virus corona.  Terbukti  telah  terjadi  penurunan  angka kasus positif di negara-negara yang memberlakukan  ‘vaksin  sosial’,  yang  berarti negara  sedikit  mampu  ‘mengontrol  situasi’. Namun  perlu  dipahami,  ketika  vaksin  sosial  ini diaplikasikan oleh pemerintah (negara) pada saat pandemi,  efektivitasnya  sangat  ditentukan  oleh proses  diseminasi  informasi  dan  pengambilan serta  penggunaan  informasi  yang  akurat  dan transparan  terkait  risiko  infeksi  (Drishti  2020), mulai  dari  risiko  infeksi  di  tingkat  individu,  di tingkat  komunitas,  termasuk  bagaimana  kondisi fasilitas  kesehatan  dalam  penanganan  kasus, bagaimana  metode  untuk  mengurangi  risiko penyebaran,  hingga  hal-hal  mendetil  lainnya seperti jumlah angka kasus positif, jumlah angka
kematian,  dan  jumlah  angka  sembuh.  Dari pemahaman  inilah,  informasi  dan  data  yang aktual,  akurat  dan  transparan  akan  mendorong masyarakat  untuk  melakukan intended  actions (aksi  yang  diharapkan)  untuk mengurangi  risiko penyebaran  virus.  Dan  informasi,  data  yang akurat  dan  transparan  tersebut  akan  melahirkan keputusan-keputusan  yang  tepat  (kebijakan) untuk mengakhiri pandemi.
Persoalan  mengenai  transparansi  data  pada situasi  krisis  COVID-19  sempat  menjadi perbincangan  hangat  di  kalangan  para  ekspertis informasi  dan  media  di  seluruh  dunia.  Mereka mempertanyakan  bagaimana  pihak  berwenang (atau dalam hal ini pemerintah) menangani situasi krisis  melalui  penggunaan  data.  Karena  melalui data inilah berbagai skenario model, proyeksi dan juga  perhitungan  khususnya  pemerataan  kurva atau ‘flattening  the  curve’ dapat  dilakukan. Sebagaimana  yang  mungkin  diketahui,  bahwa model ‘flattening the curve’ sempat menjadi viral dalam berbagai saluran informasi dan media lokal dan global juga media sosial, menjadikan model ini menjadi obsesi hampir semua negara di dunia dalam  mencegah  peningkatan  kasus  penyakit akibat virus COVID-19 di tingkat daerah (lokal) dan nasional. Dan untuk mendukung pemodelan ini,  maka  data  menjadi  sumber  yang  sangat penting, termasuk dalam proses penginformasian mengenai  strategi  kelangsungan  hidup  secara kolektif  dari  pemerintah  kepada  masyarakat dalam melawan virus corona (Woodie 2020).
Perlu  dipahami,  bahwa  pemerintah  (negara) memiliki  kewajiban  hukum  untuk  melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan  yang  menyertainya.  Termasuk  di dalamnya  adalah  aspek  kesehatan  masyarakat, serta  hak  atas  jaminan  sosial  dan  hak  asasi manusia atas informasi yang transparan. Maka di satu sisi, transparansi dapat diartikan sebagai hak publik  untuk  mengetahui  dan  mengakses informasi,  sementara  di  sisi  lain,  Negara  harus memastikan bahwa setiap orang dapat
mewujudkan  hak  mereka  tanpa  diskriminasi. Bersikap  transparan  tentang  data  dan  informasi terkait  COVID-19  akan  membangun  loyalitas dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  negara. Ketika  tidak  ada  informasi  dan  data  yang disembunyikan oleh negara maka negara sedang membangun koneksi yang kuat dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah (negara) meningkat.
Transparansi  data  sangat  erat  kaitannya  dengan kebebasan  informasi  dan  kebebasan  informasi adalah  bagian  integral  dari  hak  fundamental kebebasan berekspresi, sebagaimana diakui oleh Resolusi  59  Majelis  Umum  PBB  yang  diadopsi tahun  1946,  serta  Pasal  19  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  (1948)  yang  menyatakan bahwa hak dasar kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk “mencari, menerima/mendapatkan dan menyampaikan informasi  dan  ide  melalui  media  apapun  dan tanpa memandang batas” (Nations 1948). Lebih jauh,  kebebasan  informasi  akan  mendukung lembaga  yang  lebih  bertanggung  jawab  dan transparan, serta penting bagi supremasi hukum. Artinya,  transparasi  menyiratkan  keterbukaan pemerintah  akan  data-data  yang  valid,  benar, aktual,  komunikasi  dan  akuntabilitas  negara. Terlebih  dalam  situasi  darurat  COVID-19, transparansi  data  menjadi  elemen  penting  yang tidak dapat dihiraukan oleh negara.
Namun  demikian,  selama  krisis  ini  berlangsung terlihat bagaimana negara-negara melalui pemerintah  yang  berwenang  memperlakukan data-data  terkait  virus  corona.  Mulai  dari  data terkait  identitas  pasien,  mobilisasi  data  hasil  tes di  lapangan,  pembaruan  data  hingga  sampai kepada  pengorganisasiannya.  Negara  dianggap tidak  transparan  dan  juga  lambat  dalam penginformasian kasus-kasus yang muncul akibat COVID-19  sehingga  menghambat  upaya-upaya pencegahan  penyebaran  virus  ini.  Dalam beberapa  kasus,  ditemukan  ketidaksesuaian data
terkait  kasus  positif,  baik  di  tingkat  daerah, nasional  dan  global,  yang  akhirnya  justru melahirkan spekulasi-spekulasi tertentu di masyarakat, memunculkan keresahan, kegelisahan  bahkan  tak  pelak  melahirkan perilaku  yang  semakin  mengancam  ketahanan struktur sosial dan ekonomi seperti panic buying serta hoarding .  Disinilai  transparansi  data menjadi elemen penting manakala upaya ataupun respons  negara  dalam  hal  kebijakan-kebijakan sosial  politik  pun  berdampak  langsung  terhadap masyarakat.

## Transparansi  Data  Sebagai  Vaksin  Sosio- Digital?
Dengan  ketidaktersediaan  vaksin,  data  dapat menjadi  sebuah  senjata  digital  yang  bila dimanfaatkan dengan baik akan membantu upaya penanganan  pandemi  ini  secara  signifikan. Berbeda dengan situasi dunia pada saat pandemi Flu  Spanyol  tahun  1918,  saat  ini  kita  memiliki data dan informasi yang sangat melimpah. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pendistribusian  data  dapat  dilakukan  melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang  semakin  canggih.  Belajar  dari  pengalaman situasi  dunia  pada  masa  pandemi  Flu  Spanyol, transparansi data dan informasi menjadi hal yang sangat  krusial  untuk  diperhatikan.  Dengan adanya keterbukaan dan transparansi data, maka semua  pihak,  mulai  dari  pengambil  keputusan hingga  individu  mampu  menyusun  strategi  dan mengambil  tindakan  yang  tepat  dalam  melawan musuh bersama yang tidak terlihat ini.
Namun  demikian,  melimpahnya  data  dan informasi  yang  beredar  di  ruang  maya  seakan menjadi sebuah paradoks. Saat ini siapapun dapat menggunakan  data,  permasalahannya  kemudian adalah  apakah  data  tersebut  dimanfaatkan  untuk tujuan  yang  positif?  Saluran  informasi  yang berasal dari berbagai arah juga mengingatkan kita bahwa  pentingnya  sebuah filter yang  kemudian mampu mendistribusikan informasi yang
kredibel.  Pemerintah  sebagai  otoritas  yang  kuat dan  berwenang,  memiliki  kewajiban  untuk menjamin persebaran informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Ketika kewajiban tersebut tidak dapat  dipenuhi  oleh  pemerintah,  maka  akan menimbulkan  ketidakpercayaan  di  kalangan masyarakat.  Tentu  saja  dengan  kondisi  kritis seperti  yang  terjadi  pada  hari  ini,  kepanikan adalah hal yang harus dihindari.
Transparansi  data  telah  menjadi  sorotan  di berbagai  negara  yang  terdampak  besar  dari pandemi  ini.  China  sebagai  negara  episenter pertama, terus didesak oleh berbagai pihak yang mempertanyakan  mengenai  kebenaran  data korban COVID-19. Data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah China terkesan tidak merefleksikan  dengan  fakta  yang  sesungguhnya terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya  sikap keterbukaan  serta  transparansi  mengenai  data yang dirilis, mulai dari jurnalis internasional yang ditolak  masuk,  tidak  dihitungnya  pasien  positif tanpa  gejala,  hingga  revisi  penambahan  data korban jiwa di Wuhan secara mendadak sebesar 50  persen  pada  15  April  2020  silam.  Melihat ketidakterbukaan  ini,  beberapa  pihak  mulai  dari tabloid  Jerman  ‘The  Bild’  hingga  beberapa pemimpin  negara  di  Amerika  Serikat,  Australia, serta  Eropa  mengkritik  secara  keras  kelalaian China dalam menahan penyebaran serta mengontrol situasi di negaranya bahkan global.
Di  Indonesia  sendiri,  permasalahan  transparansi data  juga  beberapa  kali  menjadi  sorotan. Berulang kali Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa  pihaknya  selalu  transparan  dan  terbuka terhadap  semua  data  yang  ada  serta  tidak memiliki  maksud  apapun  untuk  menutup-nutupi data.  Namun,  beberapa  permasalahan  seperti ketidakcocokan data antara pusat dengan daerah ataupun  perbedaan  data  jumlah  kematian  versi pemerintah dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih  menjadi  sekelumit  persoalan  transparansi data yang harus diluruskan. Dapat dipahami juga bahwa  perlu  adanya  penyeimbangan  upaya
pendiseminasian data yang akurat dan tepat guna agar membuat masyarakat tidak panik serta dapat bertindak secara rasional.
Di  sisi  lain,  transparansi  data  juga  telah membawa  dampak  positif  bagi  beberapa  negara yang  mampu  memanfaatkannya  dengan  baik. Korea Selatan sebagai salah satu kisah tersukses dalam  upaya  untuk  meratakan  kurva (flattening the  curve), menjadi  model  yang  sangat  baik bagaimana sebuah negara sebaiknya memanfaatkan data. Upaya contact tracing yang dilakukan secara serius dengan bantuan teknologi dan  sikap  keterbukaan  menjadi  kombinasi  yang sangat  baik  dalam membantu Pemerintah  Korea Selatan  untuk  mengontrol  situasi.  Tidak  hanya melakukan  diseminasi  data  korban  positif  saja, Pemerintah  Korea  Selatan  juga  membuka informasi  mengenai  riwayat  waktu  dan  lokasi yang dikunjungi korban positif, moda transportasi  yang  digunakan,  serta  siapa  yang melakukan  kontak  dengan  korban  positif tersebut.  Dengan  menggunakan  teknologi  yang tersemat  di  ponsel  pintar  setiap  penduduknya, rekaman  CCTV,  serta  data  kartu  kredit,  upaya pengambilan data ini dapat dimungkinkan. Tentu, dalam  proses  pengambilan  data  ini,  hanya  data non-pribadi  saja  yang  kemudian  diolah  dan dipublikasikan  secara  transparan  dan  terbuka bagi siapapun untuk mengaksesnya.
Walaupun  pengalaman  yang  ditunjukkan  oleh negara-negara sedikit berbeda, namun transparansi data merupakan elemen penting saat ini  untuk  mencegah  dan  mengatasi  pandemi COVID-19 khususnya bagi upaya-upaya perubahan  dalam  struktur  sosial  di  masyarakat dan  juga  global.  Bisa  dibayangkan  jika  negara- negara  tidak  memperlakukan  data  secara transparan,  maka  akan  ada  lebih  banyak  korban akibat virus corona ini. Masyarakat bisa menjadi tidak  sadar  dan  tidak  peduli  dengan  situasi ‘berbahaya’  yang  ada  di  sekitar  mereka,  yang pada akhirnya justru mampu mengancam nyawa dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat
secara luas. Bahkan ketika transparansi terhadap data ditunjukkan oleh satu negara, ini berdampak signifikan  bagi  penerapan  kebijakan  di  negara lain, seperti misalnya menutup akses masuk dan keluar  melalui  bandara,  menyetop  layanan penerbangan  dari  dan  ke-  negara-negara  yang terpapar, atau mengkarantina warga negara yang telah terpapar virus, dan sebagainya.
Bagi  pemerintah  yang  kewajibannya  adalah pemegang otoritas tertinggi, transparansi terhadap  data  menjadi  hal  utama  yang  perlu dilakukan  dalam  mengatasi  resiko  negatif  yang tidak  hanya  menyangkut  kesehatan  masyarakat semata,  namun  juga  yang  menyangkut  aspek sosial yang menyertainya. Dan hal ini tidak hanya bicara  dalam  lingkup  lokal  atau  nasional  saja, tetapi juga dalam lingkup global. Dari penjelasan dan  argumentasi  yang  disampaikan  tersebut, maka adalah sebuah pendapat bahwa transparansi data  dapat  dikatakan  sebagai  ‘vaksin  sosio- digital’  dalam  mencegah  dan  mengatasi  risiko penyebaran virus COVID-19.

## Simpulan
Pandemi global COVID-19 memberikan pelajaran bagaimana negara dan pemimpin dunia seharusnya  dapat  secara  efektif  menggunakan data-data  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan. Selain pembatasan sosial atau ( social distancing )  serta lockdown dilakukan  oleh negara-negara, transparansi data pun adalah suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Transparansi data memiliki  kemampuan  untuk  mencegah  dan mengatasi risiko penyebaran yang lebih luas dari virus  corona.  Misalnya  saja  transparansi  data diperlukan  untuk  melakukan contact  tracing . Artinya  transparansi  data  dapat  berguna  untuk mengatasi  risiko  negatif  yang  bukan  hanya menyangkut kesehatan masyarakat tetapi menyangkut  aspek  sosial  di  masyarakat.  Selain itu,  transparansi  data  mampu  mengarahkan negara dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Maka dari itu, jika vaksin sosial saja dapat
membangun  kekebalan  masyarakat  terhadap dampak  buruk  pandemi,  maka  transparansi  data sebagai  vaksin  sosio-digital  ini  dapat  menjadi pendukung  bagi  negara  untuk  membentuk kebijakan  yang  tepat,  baik  yang  diarahkan  ke dalam maupun ke luar (termasuk secara global), serta  juga  sebagai  acuan  bagi  masyarakat  untuk merespons  situasi  krisis  dengan  perilaku  yang benar.  Pemerintah  perlu  menunjukkan  bahwa segala  keputusan  yang  diambil  perlu  didasarkan pada data ilmiah, bukan hanya keputusan politis atau  bahkan  pencitraan  semata.  Hanya  melalui transparansi,  masyarakat  dapat  memberikan kepercayaan  kepada  pemerintah  secara  penuh untuk mengatasi situasi krisis.

## Referensi
Ahn, Michael J. “Combating COVID-19: Lessons from South Korea.” Brookings. Brookings, April 13, 2020. https://www.brookings.edu/blog/techtan k/2020/04/13/combating-covid-19- lessons-from-south-korea/. Australian Broadcasting Corporation, “Thousands Sign up to US Class Action to  Sue  China  over  Coronavirus.”  ABC News, April 20, 2020. https://www.abc.net.au/news/2020-04- 20/coronavirus-china-sued-american- class-action-germany-sends- bill/12164106.
Baum, F., Narayan, R., Sandres, D., Patel, V., & Quizhpe,  A.  (2009,  December).  Social vaccines  to  resist  and  change  unhealthy social  and  economic  structures:  a  useful metaphor  for  health  promotion. Health Promotion International, 24 (4), 428-433. doi:https://doi.org/10.1093/heapro/dap0 26
Deutsch,  Jillian.  “How  Long  Will  It  Take  to Develop  a  Coronavirus  Vaccine?” POLITICO.  POLITICO,  April  3,  2020. https://www.politico.eu/article/coronavir us-vaccine-how-long-will-it-take-to- develop/.
Drishti.  (2020,  April  21). Governance:  Social Vaccine .  Retrieved  from  Drishti  News: https://www.drishtiias.com/daily-
updates/daily-news-analysis/social- vaccine
Kassen,  Rees,  and  University  of  Ottawa.  “How Policymakers  Should  Use the  Wealth  of
COVID-19  Data.”  World  Economic Forum, April 20, 2020.
https://www.weforum.org/agenda/2020/ 04/how-policymakers-should-use-covid- 19-data/.
Nugroho,  Rizal  Setyo.  “IDI  Sebut  Angka Kematian  Terkait  Corona  Di  Indonesia Lebih  Dari  1.000  Kasus  Halaman  All.” KOMPAS.com.  Kompas.com,  April  19, 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2020 /04/19/112918065/idi-sebut-angka- kematian-terkait-corona-di-indonesia- lebih-dari-1000-kas us?page=all. Rapoza,  Kenneth.  “Why  China's  Coronavirus Numbers  Are  Going  To  Start  Rising.” Forbes. Forbes Magazine, April 1, 2020. https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/ 2020/03/31/china-hints-that-its- coronavirus-data-doesnt-paint-full- picture/#2670ce9e2d58.
Tennison,  Jeni.  “Covid-19:  Making  Data  and
Models Open Is Part of the Fight against It  –  Governments  Must  Act  Now.”  The ODI, March 16, 2020.
https://theodi.org/article/covid-19- making-data-and-models-open-is-part- of-the-fight-against-it-governments- must-act-now.
WHO .  (2020,  March  11).  Retrieved  from  WHO
Director-General's  opening  remarks  at the  media  briefing  on  COVID-19  -  11
March 2020:
https://www.who.int/dg/speeches/detail/ who-director-general-s-opening- remarks-at-the-media-briefing-on-covid- 19---11-march-2020 Woodie, A. (2020, April 9). Datanami . Retrieved from  Data  Transparency:  Lessons  from COVID-19: https://www.datanami.com/2020/04/09/ data-transparency-lessons-from-covid- 19/
Worldometers .  (2020,  April  23).  Retrieved  from
COVID-19 Coronavirus
Pandemic: https://www.worldometers.info/coronavi rus/