Vol. 2 No. 5 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1128

## The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Evidence of The Consumer Goods Industry Sector
Subhan*, Leily Nur Indah Fitriana, Rohmaniyah
Universitas Madura, Jl. Raya Panglegur KM 3.5, Pamekasan 69371, Indonesia

## Abstract
The aims of this reseach to determine the effect of institutional  ownership,  audit committee, audit quality, and independent board of commissioners on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The method used in this research is quantitative. The sampling technique used random sampling method, based  on  the  established  criteria  obtained  a  sample  of  33  companies.  The  results  of  research  on  institutional  ownership,  audit committee, audit quality and independent board of commissioners have no partial effect on tax avoidance.
Keywords: Institutional ownership, Audit committee, Audit Quality, Independent board of commissioners, Tax avoidance.

## 1. Pendahuluan *
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan sosial antara tujuan ekonomi  dan  sosial,  antara tujuan  pribadi  dan  tujuan  kelompok  ((Lukviarman,  2016).  Tujuan  itulah  yang  dijadikan sebagai acuan perusahaan dalam mempraktekkan corporate governance sesuai kepentingannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau suatu keadaan tertentu dengan langkah-langkah yang diambilnya. Secara umum, corporate governance mengacu pada sejumlah prinsip dan praktik hukum dan non-hukum yang mempengaruhi pengendalian perusahaan bisnis publik  (Pohan, 2019). Secara luas, tata kelola perusahaan tidak hanya mempengaruhi siapa yang mengendalikan perusahaan publik dan untuk tujuan apa? tetapi juga alokasi risiko dan pengembalian dari aktivitas perusahaan di antara berbagai peserta di perusahaan, termasuk pemegang saham, manajer, kreditur,  karyawan,  pelanggan,  dan  bahkan  masyarakat.  (Huseynov,  F.,  &  Klamm,  2013).  Tata  kelola  perusahaan berkaitan  dengan  menjaga  ketertiban  antara  tujuan  ekonomi  dan  sosial  dan  antara  tujuan  individu  dan  masyarakat. Sumber daya yang efisien dan sama-sama membutuhkan akuntabilitas untuk mengelola sumber daya tersebut.
Corporate  governance memainkan  beberapa  peran  penting  dalam  strategi  pengambilan  keputusan  dan  pemantauan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Peran lain ialah penentuan keputusan dalam penghindaran pajak. Struktur corporate  governance sangat  mempengaruhi  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya, tetapi  di  sisi  lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam perusahaan.
Penghindaran  pajak (tax  avoidance) itu  sendiri merupakan  salah  satu  strategi  untuk  menghindari  pajak  secara  legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rSulistiyantit dan sangat unik karena satu sisi strategi ini diperbolehkan tetapi tidak diinginkan. Tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak  yang  agresif  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  meminimalkan  beban  pajak,  sehingga  kegiatan  ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.
Penghindaran pajak biasa dilakukan karena banyak wajib pajak badan dan pribadi merasa terbebani dengan membayar pajak. Dengan demikian wajib pajak berusaha untuk  meringankan  beban pajak dengan  meminimalkan  jumlah pajak yang terutang (Dewi & Sari, 2015) . Di sisi lain penghindaran pajak disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Putra & Osman 2020; Subhan et al., 2020).
* Corresponding author.
E-mail address : sirajim@gmail.com
Perusahaan-perusahaan  yang  menerapkan Corporate  Governance dengan  semaksimal  mungkin  masih  saja memanfaatkan celah  yang ada dengan  mempraktikan penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga beban pajaknya dapat  diminimalisir  sekecil  mungkin  dan  perusahaan  memperoleh  keuntungan  dari  praktik  tersebut.  Keterlibatan perusahaan  dalam  praktik  penghindaran  pajak menjadi suatu hal yang biasa dan legal dilakukan, namun hal tersebut tidak  diinginkan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  mengharapkan  perusahaan  membayar  pajaknya  tanpa  menggunakan mekanisme penghindaran pajak (tax avoidance).
Selain  itu,  penerapan corporate  governance perusahaan  untuk  meminimalkan  konflik  antar  agen.  Menurut  komite nasional  kebijakan  tata  kelola  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  yang  baikmelibatkan  kepemilikan  institusional, proporsi  dewan  komisaris,  komite  audit,  dan  kualitas  audit.  Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini corporate governance diproksikan berdasarkan komite nasional kebijakan tata kelola.
Kepemilikan  institusional  adalah  kepemilikan  saham  perusahaan  oleh  sebuah  institusi.  Kepemilikan  saham  oleh investor institusional akan memungkinkan pengawasan terhadap kinerja orang dalam (Jensen & Meckling, 1976). Jika dikorelasikan  dengan  penghindaran  pajak,  semakin  tinggi  tingkat  kepemilikan  institusional  akan  mengintensifkan pengawasan. Pengawasan yang intensif tentu akan mencegah penghindaran pajak oleh manajemen.
Selanjutnya dewan komisaris merupakan salah satu dewan yang berkaitan dengan isi informasi laba suatu perusahaan. Komposisi  dewan  komisaris  dapat  mempengaruhi  manajemen  dalam  menyusun  laporan  keuangan  untuk meminimalkan penghindaran pajak.
Faktor lainnya adalah komite audit yang memiliki peran penting untuk berhubungan dengan pemegang saham. Tugas penting komite audit adalah memantau kebijakan yang dibuat oleh suatu perusahaan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kinerja audit perusahaan yang optimal mampu mengurangi perilaku penghindaran pajak. Selain itu, terdapat kualitas audit yang terdiri dari proses untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan mempekerjakan pihak ketiga untuk memvalidasi laporan keuangan perusahaan.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1. Tinjauan Pustaka

## 2.1.1. Teori agensi
Teori keagenan berfokus pada fenomena yang berkembang dalam setiap individu organisasi yang disebut 'agen' yang bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau kelompok individu lain yang disebut 'prinsipal'. Pendukung teori  ini  menganggap bahwa prinsipal dan agen memiliki kepentingan  masing-masing  yang seringkali  menimbulkan perbedaan kepentingan di antara mereka (Lukviarman, 2016). Teori keagenan menyebutkan bahwa asimetri informasi antara  manajer  dan  pemegang  saham  mungkin  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  manajer  mengetahui  kondisi  internal perusahaan lebih baik daripada pemegang saham. Manajer memiliki motivasi lebih untuk memenuhi kepentingannya, demikian pula para pemegang saham yang bertekad untuk menciptakan kemakmuran. Hal ini mengakibatkan konflik kepentingan yang kemudian menciptakan biaya agensi. Salah satu cara untuk menekan atau mengurangi biaya keagenan adalah  gambaran  yang  jelas  tentang  struktur  organisasi  untuk  membangun  sistem  yang  efisien  untuk  mengatur kerjasama antara agen dan prinsipal.

## 2.1.2. Good Governance
Menurut United Nation Development  Program (UNDP) dalam  (Mardiasmo, 2018) good  governence adalah:  “... the exercise  of  political,  economic,  and  administrative  authority  to  manage  a  nation’s  affair  at  all  levels” .  Lembaga Administrasi  Negara  mendefinisikan governance adalah  suatu  proses  penyelenggara  kekuasaan  negara  dalam melaksanakan  penyediaan public  goods dan services .  Lebih  lanjut  ditegaskan bahwa  apabila  dilihat  dari  segi  aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.
Menurut  (Zarkasyi, 2008)  menjelaskan corporate  governance adalah  struktur yang  meliputi stakeholder, pemegang saham,  komisaris,  dan  manajer  dalam  menyusun  tujuan  perusahaan  dan  sarana  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dan untuk  mengawasi  kinerja.  Menurut  (Sutedi,  2011) corporate  governance adalah  suatu  proses  dan  struktur  yang digunakan  oleh  organ  perusahaan  (pemegang  saham/pemilik  modal,  komisaris/dewan  pengawas  dan  direksi)  untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengantetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Dengan demikian, corporate governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham  dan  pihak-  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  intern  maupun  ekstern  perusahaan  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  mengendalikan  perusahaan  demi  tercapainya  tujuan  perusahaan  dengan  berlandaskan  perundang- undangan dan nilai-nilai estetika.

## 2.1.3. Penghindaran pajak
Penghindaran  pajak  ( Tax  Avoidance) merupakan  cara  yang  dilakukan  perusahaan  untuk  meminimalisir  beban  pajak yang  terhutang.  Rahayu  (2010)  mendefinisikan  Penghindaran  pajak  adalah  manipulasi  penghasilannya  secara  legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan  beban  pajak  dengan  memperhatikan  ada  atau  tidaknya  akibat-akibat  pajak  yang  ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak mengurangi, menghindari, meminimkan, meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Dengan demikian, penghindaran  pajak  adalah  manipulasi  yang  dilakukan perusahaan  secara  legal dengan tujuan untuk meminimkan jumlah pajak yang harus dibayarkan  pada setiap periode pelaporan tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

## 2.2.1. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan  instutusional  merupakan  kepemilikan  saham  oleh  lembaga  dari  eksternal.  Investor  institusional  tidak jarang  menjadi  motivasi  dalam  kepemilikan  saham.  Hal  tersebut  dikarenakan  para  investor  institusional  memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik, semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan dan dorongan dari institusi  tersebut  untuk  mengawasi  manajemen.  Akibatnya,  akan  memberikan  dorongan  yang  lebih  besar  untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa deviden.
Proporsi kepemilikan saham oleh  institusi akan  mempengaruhi kualitas pengawasan terhadap manajemen. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat  kepemilikan  institusional  yang  tinggi  akan  menimbulkan  usaha  pengawasan  yang  lebih  besar  oleh  pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.
Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki institusi, semakin ketat pengawasan terhadap perilaku  manajemen  dalam  suatu  perusahaan  (Winata,  2014).  Tingkat  pengawasan  yang  tinggi  akan  mengurangi perilaku  oportunistik  manajemen,  sehingga  dapat  menghambat  manajemen  dalam  mengambil  keputusan  terkait penghindaran pajak. Hasil penelitiannya ((Maharani & Suardana, 2014; Mulyani S et al. 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan  (Sulistiyanti  &  Saputra,  2020;  Sandy  &  Lukviarman,  2015)  yang  menunjukkan  kepemilikan  institusional tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  hipotesis  dapat  di  rumuskan  sebagai berikut:
Hipotesis 1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2.2.2. Komite audit terhadap brpengaruh terhadap penghindaran pajak
Keberadaan  komite  audit  yang  fungsinya  untuk  meningkatkan  integritas  yang  kredibilitas  pelaporan  keuangan  agar dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika  semakin  sedikit  komite  audit  yang  dimiliki  oleh  perusahanan  maka  pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam  melakukan  pajak agresif,  begitu  juga  apabila  semakin  banyak  jumlah  komite  audit  dalam perusahaan  maka
pengendalian  kebijakan  keuanganpun  akan  sangat  ketat  sehingga  akan  mengurangi  tindakan  manajemen  dalam melakukan penghindaran pajak.
(Sandy  &  Lukviarman, 2015)  menyebutkan bahwa komite audit harus ada dalam perusahaan  yang  menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena tugasnya penting bagi kehidupan perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa masalah  keagenan  dapat  terjadi  karena  adanya  asimetri  informasi.  Oleh  karena  itu,  komite  audit  yang  memiliki integritas  dan  kompetensi  yang  baik  diperlukan  untuk  mewujudkan  proses  pemeriksaan  dan  pengawasan  yang  baik serta  meminimalkan  penghindaran  pajak.  (Dewi  &  Sari,  2015;  Sandy  &  Lukviarman,  2015;  Mulyani  S,  et  al  2018) berasumsi bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang  dilakukan  (Sulistiyanti  &  Saputra,  2020)  yang  menunjukkan  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.
Hipotesis 2 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## 2.2.3. Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Audit  merupakan  komponen  penting  dari  tata  kelola  perusahaan  yang  erat  kaitannya  dengan  salah  satu  prinsip  tata kelola perusahaan, yaitu transparansi. Saat ini, perusahaan publik menuntut transparansi laporan keuangan yang lebih besar.  Tingkat  transparansi  yang  tinggi  meningkatkan  minat  investor  untuk  berinvestasi  atau  membeli  saham perusahaan  (Winata,  2014).  Audit  yang  berkualitas  berasal  dari  proses  independen  dan  profesionalisme  tinggi  yang dilakukan oleh auditor ahli (Winata, 2014). Dalam dunia auditing, Big Four dikenal luas memiliki reputasi dunia yang baik.  Sesuai  dengan  penghindaran  pajak,  dapat  diasumsikan  bahwa  perusahaan  yang  diaudit  oleh  Big  Four  akan berusaha untuk transparan dan akan sulit untuk memanipulasi laporan keuangan terkait pajak. Penelitian yang dilakukan oleh )(Sandy & Lukviarman, 2015; Mulyani S, et al 2018; Sulistiyanti & Saputra, 2020) mengungkapkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.
Hipotesis 3: Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2.2.4. Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate  governance.  Board  governance yang  terdiri  dari  komisaris  independen,  komite  audit,  dan  sekretaris. Komisaris Independen mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap  operasional  perusahaan  dan  memastikan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  diterapkan  di  perusahaan.  Teori keagenan  mengklaim  bahwa salah satu cara untuk mengurangi asimetri  informasi adalah dengan membentuk dewan komisaris  sebagai perwakilan pemegang saham.  Oleh karena  itu, komisaris  independen  memiliki  peran  yang sangat penting  untuk  mengawasi  jalannya  perusahaan  agar  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  mampu  mendeteksi penyimpangan dan kecurangan. Dengan adanya tanggung jawab untuk kepentingan pemegang saham publik, komisaris independen akan mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita S.R & Harto, 2014) , sehingga komisaris independen mempengaruhi  penghindaran  pajak  (Faradisty  et  al.,  2019).  Penelitian  (Maharani  &  Suardana,  2014;  Sandy  & Lukviarman, 2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Sulistiyanti  &  Saputra,  2020)  yang  menunjukkan  dewan  komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keempat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
Hipotesis 4 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 3. Metode Penelitian
Populasi untuk penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2017-2019.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive random sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  selama periode 2017-2019.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia dan mencantumkan kepemilikan institusional, komite audit, KAP dan dewan komisaris independen selama periode 2017-2019.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menghasilkan laba sebelum pajak selama periode 2017-2019.
4. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mencamtumkan dewan komisaris.
Metode analisis  yag digunakan untuk menguji  hipotesis dalam penelitian  ini  adalah analisis regresi  logistik ( logistic regression ), dimana variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat di prediksi oleh variabel independen. Model persamaan regresi untuk persamaan analisis regresi logistik dalam penelitian ini adalah:

## 𝐿𝑛 𝑌 1 − 𝑦 = ∝ +𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝑒
Dimana: Y =  Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
∝ =  Konstanta 𝛽 1 - 𝛽 4 =  Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel independen X 1 =  Kepemilikan Institusional X 2 =  Komite Audit X 3 =  Kualitas Audit
X 4
=  Dewan Komisaris Independen.
𝑒 =  error term
Sebelum  melakukan  analisis  regresi  logistik  dilakukan  penilain  Kelayakan  Model  ( Goodness  of  Fit  Test )  dengan memperhatikan  output  dari Hosmer and lemeshow’s goodness of fit test dan  uji  kelayakan  keseluruhan  model  serta Pengujian Signifikan dari Koefisien Regresi

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Berdasarkan data dari BEI pada tahun 2017-2019 total populasi perusahaan  sebanyak 175 perusahaan. Berdasarkan kriteria dengan menggunakan purposive sampling maka dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 33 sampel laporan keuangan. Proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 . Tabel Kriteria Sampel No Kriteria Sampel Jumlah 1 Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia selama periode 2017- 2019 175 Dikurangi: Perusahaan  manufaktur  yang  bukan  sektor  industri  barang  konsumsi yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 (128) 2 Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mencamtumkan kepemilikan  institusional,  komite  audit,  KAP  dan dewan komisaris independen selama periode 2017-2019 47 Dikurangi: Perusahaan  manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak menghasilkan sebalum pajak selama periode 2017-2019 (13) 3 Perusahaan  manufaktur  sektor  industri  barang  konsumsi  yang menghasilkan  laba sebalum pajak selama periode 2017-2019 34 Dikurangi: Perusahan  manufaktur  sektor  industri  barang  konsumsi  yang tidak mencantumkan dewan komisaris (1) Jumlah Sampel

## 4.2 Analisis Statistika Deskriptif
Statistika deskriptif variabel penelitian diringkas pada Tabel 2.
Tabel 2. Statistik Diskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1 (Kep Inst) 33 ,46154 9,63425 1,3199792 1,54374964 X2 (Kom Audit) 33 2,33333 3,33333 2,9898990 ,13136171 X3 (Kual Audit) 33 ,00000 1,00000 ,3939394 ,46736962 X4 (Kom Indep) 33 ,20000 1,33333 ,7115448 ,25444450 Y (Tax Avoidance) 33 ,00026 ,45030 ,2573559 ,06324635 Valid N (listwise) 33 Sumber: Data olahan SPSS
Berdasarkan table 2 variabel ukuran kepemilikan institusional nilai minimum sebesar 0,46154, nilai maximum sebesar 9,63425 dan memiliki  rata-rata  sebesar 1,3199792 serta 1,54374964 (std. Deviation). Variabel ukuran komite audit nilai  minimum  sebesar 2,33333, nilai maximum sebesar 3,33333, rata-rata sebesar 2,9898990 dan 0,13136171 (std. Deviation). Variabel ukuran kualitas audit nilai minimum sebesar 0,00000, nilai maximum sebesar 1,00000, rata-rata sebesar 0,3939394 dan 0,46736962 (std. Deviation). Variabel ukuran  dewan komisaris  independen  nilai  minimum sebesar  0,20000,  nilai maximum sebesar  1,33333,  rata-rata  sebesar  0,7115448  dan  0.25444450 (std.  Deviation). Variabel  penghindaran  pajak  nilai  minimum  sebesar  0,00026,  nilai maximum sebesar  0,45030,  rata-rata  sebesar 0,2573559 dan 0,06324635 (std. Deviation).

## 4.3 Menilai Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)
Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Good ness of Fit test untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. sesuai dengan model. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :
a. Jika uji Hosmer and Lemeshow’s < 0,05 maka hipotesis ditolak.
b. Jika uji Hosmer and Lemeshow’s < 0,05 maka hipotesis diterima.
Tabel 3 Uji Kelayakan model Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 8,007 8 ,433

## Sumber: Data olahan SPSS
Berdasarkan table 3 nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Good ness of Fit test adalah8,007 dengan nilai signifikan 0,433  yang  nilainya  lebih  besar  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  hipotesis  diterima.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.

## 4.4 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (overall fit model test)
Pengujian keseuaian antara model dengan data dilakukan  dengan pengujian overall model fit . Pengujian ini dilakukan dengan  cara  memperhatikan  angaka  -2 log  likelihood (-2LL) block  number =  0  dan  -2 log  likelihood (-2  LL) block number = 1 pada akhir. Apabila ada penurunan dalam -2LL pada awal dan akhir maka ini menunjukkan regresi  yang lebih baik.

## Tabel 4 Uji Overall Model Fit
Iteration History a,b,c Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant Step 0 1 44,252 -,424 2 44,252 -,431 3 44,252 -,431
a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 44,252
c. Estimation terminated  at iteration  number 3  because parameter estimates changed by less than ,001
Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 42,644 a ,048 ,064
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

## Sumber: Data olahan SPSS
Berdasarkan  table  4  dapat  dianalisis  bahwa  nilai  -2LL  awal  adalah  44,252  dan  setelah  dimasukkan  empat  variabel independennya, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan 42,644. Penurunan nilai -2LL  ini  menunjukkan model regresi yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data.

## 4.5 Uji Cox And Snell’s R Square Dan Negelkerke R Square
Untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independennya hasil output dapat dilakukan dengan melihat nilai Cox And Snell’s R Square Dan Negelkerke R Square . Hasil output dalam Cox And Snell’s R Square Dan Negelkerke R Square memiliki anologi yang sama dengan R Square pada regresi linear.

## Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 42,644 a 0,048 0,064
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than 0,001.
Sumber: Data olahan SPSS
Berdasarkan  table  5  dapat  diketahui  bahwa Cox  &  Snell  R  Square sebesar  0,048  atau  sebasar  4,8%.  Hal  ini menunjukkan bahwa persentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen sebesar 4,8% sedangkan sisanya 95,2 % dipengaruhi  oleh  variabel lain yang tidak termasuk penelitian ini.

## 4.6 Uji simultan (Chi-square)
Pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikan variabel independen secara simultan. Pengujiannya dapat diketahui dari nilai Chi- Square pada tabel pengujian simultan omnimus test of model  coefficient di  hasil output  SPSS berikut:
Tabel 6 Uji simultan (Chi-square) Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 1,607 4 ,807 Block 1,607 4 ,807 Model 1,607 4 ,807
Sumber: Data olahan SPSS
Berdasarkan  table  6  menunjukkan  bahwa  nilai omnimus  test  of  model  coefficient sebesar  1,607  dengan  nilai signifikan sebesar 0,807. Karena nilai signifikan > dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional,
komite  audit,  kualitas  audit  dan  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  secara  simultan  terhadap penghindaraan pajak (tax avoidance).

## 4.7 AnalisisRegresi Logistik
Pengujian  hipotesis  ini  menggunakan  regresi  logalistik  untuk  menguji  pengaruh  dewan  direksi,  dewan  komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan  manjerial  dna  komite  audit  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan. untuk menguji signifikan dari setiap variabel independen digunakan P-Value ( probability value ) dengan tingkat signifikan α = 5%. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Logistik Variables in the Equation
B S.E.  Wald  df  Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) Lower Upper Step 1 a X1 (Kep Inst) -,510 ,889 ,329  1  ,566 ,601 ,105 3,431 X2 (Kom Audit) ,978 3,047 ,103  1  ,748 2,660 ,007 1043,582 X3 (Kual Audit) -,054 ,807 ,004  1  ,947 ,948 ,195 4,606 X4 (Kom Indep) ,754 1,506 ,251  1  ,617 2,126 ,111 40,672 Constant -3,302 9,143 ,130  1  ,718 ,037
a. Variable(s) entered on step 1: X1 (Kep Inst), X2 (Kom Audit), X3 (Kual Audit), X4 (Kom Indep).
Sumber: Output SPSS

## 𝐿𝑛 𝑌
1 − 𝑦 =   −3.302 − 0,510𝑋1 + 0,978𝑋2 − 0,054𝑋30,754𝑋4 + 𝑒
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil pengujian sebagai berikut:
1) Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sebesar -0,510 dengan tingkat signifikan sebasar 0,566 lebih besar dari tarif tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran  pajak.  Dengan  demikian,  hipotesis  H1  yang  menyatakan  bahwa  “kepemilikan  institusioanl berpengaruh terhadap pengindaran pajak ditolak.
2) Variabel komite audit memiliki nilai sebesar 0,978 dengan tingkat signifikan sebasar  0,748  lebih  besar  dari  tarif tingkat signifikan 0,05.  Hal  ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis H2  yang  menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengindaran pajak ditolak.
3) Variabel kualitas audit memiliki nilai sebesar -0.054 dengan tingkat signifikan sebesar 0,947 lebih besar dari tarif tingkat  signifikan  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak.  Dengan  demikian,  H3  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  audit  independen  berpengaruh terhadap ditolak.
4) Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai sebesar 0,754 dengan tingkat signifikan sebesar 0,617 lebih besar dari tarif tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap  pengindaran  pajak (tax  avoidance) .  Dengan  demikian, H4  yang  menyatakan  bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengindaran pajak ditolak.

## 4.8 Pembahasan
1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance
Berdasarkan  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  kepemilikan  institusional  (X1)  tidak  berpengaruh  terhadap pengindaran pajak. Hasil pengujian dapat diketahui dari analisa regresi logistik yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,566  yang  lebih  besar  dari  0,05  atau 0,566>0,05 yang berarti  hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  (Sulistiyanti  &  Saputra,  2020;  Sandy  &  Lukviarman,  2015)  yang  menunjukkan  kepemilikan institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  dan  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan
(Maharani  &  Suardana,  2014;  Mulyani  S,  et  al    2018)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Jika  dilihat  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak, hal itu dapat  terjadi karena disebabkan oleh jumlah kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan ada  banyak  pihak  institusi  yang  memiliki  kepemilikan  saham  sehingga  pihak  institusi  tidak  dapat  mengontrol  atau melakukan pengawasan yang efektif terhadap tindakan manejemen.
2. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance
Komite audit adalah komite  yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka  membantu  melaksanakan  tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan  memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat,  sehingga corporate  governance dapat  secara  efektif  diterapkan  pada perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit (X2) tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Hasil pengujian dapat diketahui dari analisa regresi logistik yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,748 yang lebih besar dari  0,05  atau  0,748>0,05  yang  berarti  hipotesis  kedua  ditolak.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan (Sulistiyanti & Saputra, 2020) yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Teori keagenan menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat terjadi karena adanya asimetri informasi. Oleh karena itu, komite audit yang  memiliki  integritas dan kompetensi  yang baik diperlukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan dan pengawasan yang baik serta meminimalkan penghindaran pajak. (Dewi & Sari, 2015; Sandy & Lukviarman, 2015; Mulyani  S.  et  al  2018)  berasumsi  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak,  sehingga penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  keagenan  serta  hasil  penelitian  (Dewi  &  Sari,  2015;  Sandy  &  Lukviarman, 2015; Mulyani S. et al 2018).
3. Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance
Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem  akuntansi  auditnya.  Kualitas  audit  merupakan  ukuran  tingkat  kemampuan  kantor  akuntan  dalam  memahami bisnis  klien.  Kualitas  audit  ditentukan  dari  siapa  yang  menjadi  auditor  dari  perusahaan  tersebut,  cenderung  apabila auditor berasal dari KAP The Big Four akan menjadi kualitas audit lebih akurat dan tepat.
Berdasarkan  hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel kualitas audit (X3) tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Hasil pengujian dapat diketahui dari analisa regresi logistik yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,947 yang lebih besar dari 0,05 atau 0,947>0,05 yang berarti hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance. Artinya baik KAP the big four maupun maupun non-KAP The Big Four tidak  mempengaruhi  perusahaan  untuk  melakukan tax  avoidance. Hal  ini  terjadi  karema  KAP The  Big  Four maupun non-KAP The Big Four memiliki auditor-auditor yang sama-sama profesional dan kompeten dalam melakukan audit  laporan  keuangan  perusahaan  sehingga  auditor  dapat  mendeteksi  kesalahan  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

## 4. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas audit (X4) tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Hasil pengujian dapat diketahui dari analisa regresi logistik yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,617 yang lebih  besar  dari  0,05  atau  0,617>0,05  yang  berarti  hipotesis  keempat  ditolak.  Jika  melihat  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance. Berapun proporsi dewan komisaris independen tidak  mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tugas komisaris yang utama adalah mengawasi pekerjaan direksi meliputi preventif dan represif secara umum, sedangkan tax avoidance lebih diperankan oleh  manajemen perusahaan. Dalam  hal  ini komisaris  independen  menjadi  bagian  yang umum  dalam  sebuah  perusahaan  dan keberadaannya  kurang  memiliki  peran  dalam  penentuan  kebijakan  perpajakan dalam perusahaan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Maharani & Suardana, 2014; Sandy & Lukviarman, 2015) terdahulu yang  menunjukkan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen  berpengaruh  terhadap tax  avoidance dan  berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Sulistiyanti & Saputra, 2020) yang menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 5. Kesimpulan dan Keterbatasan Peneltian

## 5.1 Kesimpulan
1. Kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance dengan nilai signifikan sebesar 0,566 yang lebih besar dari 0,05.
2. Komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance dengan  nilai signifikan sebesar 0,748  yang lebih besar dari 0,05.
3. Kualitas  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance dengan  nilai signifikan sebesar 0,947  yang  lebih besar dari 0,05.
4. Dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance dengan nilai signifikan sebesar 0,617 yang lebih besar dari 0,05.

## 5.2 Keterbatasan
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  rentang  waktu  penelitian  agar  dapat  benar-benar melihat perilaku perusahaan terkait penghindaran pajak .
2. Untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas sampel bisa diperluas mencakup industri-industri lainnya selain perusahaan manufaktur sektor infsutri barang konsumsi.

## References
Dewi, G. A. P., &  Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif , Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi , Universitas Udayana , 50–67.
Faradisty,  A.,  Hariyani,  E.,  &  Wiguna,  M.  (2019).  The  effect  of  corporate  social  responsibility,  profitability, independent  commissioners,  sales  growth  and  capital  intensity  on  tax  avoidance. Journal  of  Contemporary Accounting , 1 (3), 153–160. https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3
Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2013). Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility. Paper Statistics , 18 (4), 804–827. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2312584
Jensen, C., & Meckling, H. (1976). THEORY OF THE FIRM :  MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. Journal  of Finance Economic , 3 , 305–360.
Lukviarman, N. (2016). Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. In Era Citra Intermedia 2016 . Era Adicitra Intermedia.
Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 2 , 525–539.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Andi Yogyakarta 2018 (1st ed.).
Mulyani  S;  Wijayanti  A;  Masitoh  E.  (2018).  PENGARUH  CORPORATE  GOVERNANCE  TERHADAP  TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3 (1), 322–340. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91
Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya  Pajak  Ditunda  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Pada  Perusahaan  Publik. Jurnal  Informasi,  Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 4 (2), 113–135. https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464
Puspita S.R, & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 7 (01), 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212
Subhan et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(5): 567–577
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. In Graha Ilmu (Vol. 1, Issue 1). Graha Ilmu.
Sandy,  S.,  &  Lukviarman,  N.  (2015).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap  tax  avoidance:  Studi  empiris  pada perusahaan manufaktur.
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 19 (2), 85–98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1
Subhan,  Alfian,  N.,  &  Syahadatina,  R.  (2020).  Determinants  of  Taxpayers  Compliance:  Evidence  from  Small  and Medium Macro Enterprises in Indonesia. The International Journal of Business & Management , 8 (11), 181–190. https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/156220-384778-1-sm
Sulistiyanti, U., & Saputra, A. D. (2020). Determinants of tax avoidance: Evidence from Indonesian mining industry.
Journal of Contemporary Accounting , 2 (3), 165–174. https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art5
Sutedi, A. (2011). Good corporate governance. In Sinar Grafika, 2011.
Winata,  F.  (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax & Accounting Review , 4 (1) (1), 1–11.
Zarkasyi,  M.  W. (2008). Good corporate governance. Pada  badan usaha  manufaktur, perbankan, dan  jasa keuangan lainnya. Alfabeta 2008 . http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=15599