## Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris
Rafli Adlana Firstanier, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: rafirstanier@yahoo.com

## Abstract
Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed  by  humans  as  social  beings  in  conveying  their  will.  Apart  from  Indonesian,  the  use  of  regional languages  is  also  used  in  everyday  life  by  Indonesians.  This  article  discusses  the  position  of  regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional  languages.  The  research  method  used  is  normative  juridical  where  the  research  refers  to  the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be  included  in  a  Notary  Deed  as  an  explanation  of  the  Indonesian  language  used  in  the  Notary  Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by law

## Keywords: Indonesian language; local language; notarial deed

## Abstrak
Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi  dan  komunikasi  dibutuhkan  oleh  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam  menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan sehari- hari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  di  mana  dalam  penelitian  mengacu  kepada norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pada  hasil  penelitian,  disimpulkan bahwa  bahasa  daerah  dimungkinkan  dimuat  dalam  suatu  Akta  Notaris  sebagai  penjelas  dari  bahasa Indonesia  yang  digunakan  dalam  Akta  Notaris.  Lebih  lanjut,  dalam  penyusunan  akta  diharuskan menggunakan  Bahasa  Indonesia,  selain  menggunakan  Bahasa  Indonesia  maka  dinyatakan  batal  demi hukum.
Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  suka  dengan  hidup  secara  berkelompok  dan  saling bersimbiosis  satu  sama  lain.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Aristoteles  yang  menyebutkan manusia  sebagai Zoon  Politicon ,  yang  membutuhkan  saling  interaksi  antar  sesama  untuk mewujudkan  cita-cita  atau  suatu  tujuan”  (Sholeh,  2019).  Selain  mengejar  cita-cita  dan  tujuannya, manusia  secara  individu  dan/atau  berkelompok  juga  ingin  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya. Manusia membutuhkan berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk menciptakan
hubungan  kerja  sama.  Hubungan  kerja  sama  tersebut  sangat  diperlukan,    demi  untuk  memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat pribadi maupun kelompok (Inah, 2013).
Manusia  memerlukan  adanya  suatu  alat  atau  media  komunikasi  yang  dapat  dipahami  guna menyampaikan  kehendaknya,  sehingga  tercipta  pemahaman  mengenai  sesuatu  yang  dikehendaki antara  satu  manusia  dengan  lainnya.  Media  komunikasi  yang  paling  fundamental  tersebut  adalah bahasa. Bahasa menjadi suatu sistem yang bersifat arbiter yang dapat digunakan manusia sebagai alat komunikasi  atau  interaksi  sosial  (Chaer,  2010).  Dari  pengertian  bahasa  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa bahasa menjadi suatu sistem berarti yang terdiri atas komponen-komponen yang memiliki  pola  tetap  dan  berkaidah.  Selanjutnya  terkait  sifat  Bahasa  sifat  bahasa  yang  arbiter, menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  lambang  dengan  yang  dilambangkan  dalam  bahasa  tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu bermakna suatu hal tertentu (Sitepu & Rita, 2017). Dengan bahasa yang sama-sama dimengerti, maka dimungkinkan terjadinya pertukaran maksud dalam suatu interaksi sosial antar individu atau kelompok manusia.
Berbicara mengenai asal mula bahasa di dunia, maka akan didapati bermacam-macam teori dan pendapat tentang kapan dan bagaimana bahasa muncul pertama kalinya di muka bumi. Sebuah studi yang  dipublikasikan  pada Nature  Neuroscience ,  20  April  2020,  berjudul “Primate  Auditory Prototype in The Evolution of The Arcuate Fasciculus” menyebutkan bahasa pertama kali muncul sekitar 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) juta tahun yang lalu (Sinuhaji, 2020). Sedangkan menurut  Dan  Everett,  menyatakan  bahwa  bahasa  muncul  pertama  kali  sekitar  1,9  (satu  koma sembilan) juta tahun yang lalu dan Homo Erectus adalah yang pertama menggunakannya (Endarto, 2018).  Menurut  penganut  Aliran  Teologik,  bahasa  sudah  muncul  semenjak  manusia  pertama diturunkan  di  muka  bumi  sebagai  pembeda  dengan  mahluk  lain  ciptaan-Nya  (Rahardjo,  2015). Berbicara mengenai banyaknya teori yang berkembang mengenai asal usul bahasa, para pakar bahasa sepakat  bahwa  bahasa  pada  intinya  sebagai  simbol-simbol  yang  dipergunakan  untuk  mewakili gagasan  tentang  sesuatu  yang  mewakili  sesuatu  yang  lain.  Kemudian  simbol-simbol  tersebut dihubungkan oleh gramatika atau tata bahasa (Endarto, 2018).
Bangsa  Indonesia  memiliki  bahasa  resmi  negara  yaitu,  Bahasa  Indonesia.  Bahasa  Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18  Agustus  1945.  Sejarahnya  bahasa  Indonesia  bermula  dari  bahasa  Melayu  yang  menyebar  ke Nusantara bersamaan dengan ajaran agama Islam. Bahasa Melayu pada waktu itu dijadikan sebagai bahasa penghubung  antar pulau,  antar suku dan antar pedagang sehingga menyebabkan terjadinya
akulturasi budaya. Bahasa Melayu mulai terkontaminasi dan menyerap bahasa lainnya seperti bahasa Sansekerta, bahasa Persia, bahasa Arab dan bahasa negara-negara Eropa, sehingga menyebabkan para pemuda Nusantara mengikrarkan “Sumpah Pemuda” pada tahun 1928 dan menghasilkan tiga ikrar yaitu (1) berumpah darah yang satu, tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan (3)  menjunjung  bahasa  persatuan,  bahasa  Indonesia  (Welianto,  2019).  Pasal  36  Bab  XV  tentang Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan:  “Bahasa  Negara ialah Bahasa  Indonesia”.  Konstitusi secara tertulis telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, teknologi, media massa dan bangsa pengantar dalam proses pembelajaran dan pendidikan bagi anak bangsa (Marsudi, 2009).
Bahasa Indonesia menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, jati diri bangsa yang sederhana ditunjukkan (Marsudi, 2009). Bahasa dapat membentuk jati diri dan karakter  bangsa  karena  elemen-elemen  yang  terkandung  pada  bahasa  diwujudkan  menjadi  sikap, perilaku,  kebiasaan  dan  kebutuhan  dari  penutur.  Elemen-elemen  tersebut  berupa  nilai-nilai  seperti kesantunan,  kedisiplinan  ketangguhan,  kewaspadaan,  kejujuran,  kesabaran  dan  kebijaksanaan (Oktavianus, 2013). Oleh karenanya bahasa Indonesia perlu dijaga dari arus budaya asing yang deras menghujam,  terutama  penggungaan  bahasa-bahasa  asing  oleh  kaum  milenial  saat  ini.  Meskipun politik bahasa kita tidak menutup diri dari bahasa Asing, namun bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa tetap harus dijunjung tinggi agar jati diri bangsa tetap terjaga.
Di samping bahasa Indonesia, terdapat juga bahasa daerah sebagai karakter bangsa Indonesia berbasis bahasa. Negara Indonesia dipenuhi berbagai ragam bahasa daerah yang berbeda-beda mulai dari  kosakata  hingga  logat  yang  dianutnya.  berdasarkan  data  dari  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  per  tahun  2020  terdapat  718  (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah yang telah teridentifikasi dari Sabang hingga Merauke (Hutapea, 2020). Angka tersebut meningkat sebanyak 50 (lima puluh) bahasa setelah pada tahun sebelumnya (2019)  telah  tercatat  sebanyak  668  (enam  ratus  enam  puluh  delapan)  bahasa  daerah.    Kekayaan budaya ini merupakan suatu anugerah yang patut dijaga dan dilestarikan, mulai dari level pemerintah hingga masyarakat.
Negara  mengakui  keberadaan  dan  menghormati  bahasa  daerah  yang  berkembang  di masyarakat.  Negara  juga  menjamin  peran  serta  dalam  menjaga  serta  memelihara  bahasa  daerah sebagai living culture . Pada Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia disebutkan: “Di  daerah-daerah  yang  mempunyai  bahasa  sendiri,  yang  dipelihara  oleh  rakyatnya  dengan  baik-
baik” (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dsb.). Oleh negara Bahasa-bahasa tersebut  dihormati dan dipelihara karena menjadi sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Meskipun penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut  tidak  lagi  dicantumkan  secara  formil,  namun  tidak  terpisah secara materiil atau verfassung sebagai bahan historis, filosofis dan moralitas konstitusi (Asshiddiqie, 2020). Pasal 32 ayat (2) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  (Akta Notaris) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN-P). Akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hal tidak  dibantah  oleh  siapapun  tersebut  memiliki  format  standar  yang  harus  dipatuhi  oleh  Notaris sebagaimana  telah  diatur  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Format  standar  pada Akta merupakan sistem yang dapat menjaga legalitas formal dari Akta yang diterbitkan oleh Notaris. Salah satu format standar yang terdapat pada Akta adalah penggunaan bahasa dalam Akta. UUJN-P, menyebutkan  bahwa  bahasa  yang  wajib  digunakan  dalam  Akta  adalah  bahasa  Indonesia.  Notaris dalam  mengkonstantir  kehendak  para  Pihak,  perlu  memahami  bahasa  yang  digunakan  pada  Pihak dalam menyampaikan kehendaknya.  Namun  pengaturan tentang  penggunaan  bahasa daerah  dalam Akta  tidak  secara  tersurat  diatur  atau  dilarang  pada  undang-undang.  Padahal  seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  bahasa  daerah  di  Indonesia  banyak  digunakan  sebagai tools dalam pelaksanaan transfer informasi oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Notaris sebagai pihak yang “ditengah” harus dapat mengakomodir keinginan para pihak. Sehingga tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai kedudukan bahasa daerah pada suatu Akta.
Berdasarkan pada teori tujuan hukum yang dikemukaakan oleh Gustav Radbuch menyebutkan bahwa teori tujuan hukum berkaitan dengan kepastian hukum. Setiap orang dianggap mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu “perbuatan-perbuatan apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  seseorang,  kemudian  perlindungan  hukum  bagi seseorang  atas  aturan  yang  berlaku  dari  penguasa  negara  (pemerintah)”.  Kepastian  hukum  tidak semata-mata didasarkan atas diberlakukannya undang-undang atau pasal-pasal tertulis untuk tujuan di atas, namun sampai kepada putusan pengadilan yang mengadili suatu sengketa pun harus memiliki kepastian hukum di dalam putusannya (Marzuki, 2019).
Berdasarkan uraian pada latar belakang serta teori yang disampaikan di atas, maka selanjutnya akan dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:
1. Bagaimana kedudukan Bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat Bahasa daerah?
Penelitian yang berjudul Penggunaan  Bahasa daerah Dalam Akta Notaris ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya telah diteliti penelitian yang membahas mengenai bahasa selain  bahasa  Indonesia  pada  Akta  Notaris  oleh  Ulfatul  Hasanah  yang  berjudul “ Tanggung  Gugat Notaris Terhadap Kesalahan Terjemahan Isi Akta Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing” (Hasanah, 2017). Penelitian tersebut  difokuskan kepada kekuatan hukum  Akta Notaris  yang berbahasa  asing dan  tanggung  gugat  terhadap  Notaris  yang  membuat  akta  dimaksud.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan oleh Habib Adjie yang berjudul “Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia” (Adjie, 2018). Penelitian tersebut difokuskan kepada minuta akta, salinan akta dan kutipan akta yang wajib menggunakan bahasa Indonesia dan dianggap ketika melanggar aspek formal akta Notaris dan melanggar  Syarat  Objektif  ketika  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia. Terakhir,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Fuad  Setiadi,  Ahadi  Sulissuiawan  dan  Firman  Susilo  yang  berjudul  “Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris di Kota Sintang” (Setiadi, Sulissusiawan, & Susilo, 2014). Pada  penelitian  yang  ketiga  ini,  penelitiannya  difokuskan  kepada  penggunaan  bahasa  Indonesia dalam akta notaris di Kota Sintang.
Penelitian  mengenai  penggunaan  bahasa  daerah  pada  Akta  Notaris  belum  pernah  dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian yang mengankat tema bahasa pada Akta Notaris sebagai obyek penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas terletak pada  perbedaan  bahasa  sebagai  objek  penelitian  yang  digunakan.  Pada  penelitian  ini  ditekankan penggunaan bahasa daerah pada Akta Notaris dengan terlebih dahulu menguraikan kedudukan bahasa daerah  dalam  sistem  hukum  nasional,  lalu  kemudian  menganalisa  akibat  hukum  yang  timbul  bila terdapat bahasa daerah dalam suatu Akta Notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto bersama dengan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  Singkat”,  metode  penelitian  yuridis  normatif  diartikan  sebagai  “penelitian  hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder” (Soekanto  &  Mamudji,  2003).  Pada  penelitian  ini  juga  digunakan  spesifikasi  penelitian  berupa
penelitian  deskriptif.  Jenis  spesifikasi  penelitian  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  memberikan gambaran atau penjelasan konkrit mengenai objek penelitian.
Sementara  teknik  yang  digunakan  dalam  melakukan  pengumpulan  data  adalah  studi kepustakaan  yang  merupakan  suatu  pengkajian  informasi  (bahan  hukum)  dalam  bentuk  tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk mendukung suatu  penelitian  penelitian  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  (Muhammad,  2004).  Bahan hukum  tertulis  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku teks serta karya tulis ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah ilmiah dan penelitian ilmiah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Bahasa Daerah dalam Sistem Hukum Nasional
Bahasa daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bahasa yang lazim di pakai di suatu daerah; bahasa suku bangsa. Menurut rumusan Seminar Politik Bahasa di tahun 2003,  bahasa  daerah  disebutkan  sebagai  bahasa  yang  digunakan  sebagai  bahasa  perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia (Adi Budiwiyanto, 2021). Pengertian lainnya disebutkan bahwa Bahasa daerah dikatakan sebagai suatu bahasa yang digunakan di suatu wilayah sebuah negara. Wilayahnya tersebut dapat berupa suatu daerah  kecil,  provinsi  atau  negara  bagian  apabila  sistem  pemerintahannya  berbentuk  negara federal. Bahasa daerah membentuk budaya dari suatu daerah yang berujung pada pembentukan budaya nasional (Trisa, 2015).
Bahasa daerah diakui sebagai bahasa yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu Kebangsaan  (UUBBLNLB):  “Bahasa  daerah  adalah  bahasa  yang  digunakan  secara  turun- termurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  UUBBLNLB  dinyatakan  bahwa  bahasa  Indonesia  adalah  bahasa  yang  wajib digunakan oleh Warga Negara Indonesia. Namun pemerintah tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah. Menurut UUBBLNLB disebutkan bahwa Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa untuk:
a. Penulisan  karya  ilmiah  dan  publikasi  karya  ilmiah  di  Indonesia  untuk  tujuan  atau  bidang kajian khusus;
b. Penamaan  geografi  di  Indonesia  dan  bangunan  atau  gedung,  jalan,  apaertemen  atau pemukiman,  perkantoran,  kompleks  perdagangan,  merek  dagang,  lembaga  usaha,  lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan;
c. Informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia sesuai dengan keperluan;
d. Rambu  umum,  penunjuk  jalan,  fasilitas  umum,  spanduk  dan  alat  informasi  lain  yang merupakan pelayanan umum;
e. Informasi media massa yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.
Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai peraturan yang diamanatkan oleh UUBBLNLB, disebutkan pula bahwa Bahasa daerah dapat digunakan sebagai:
1) Bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran (Pasal 23 Perpres 63/2019);
2) Bahasa  untuk  mempermudah  pemahaman  masyarakat  penerima  layanan  publik,  pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah (Pasal 25 Perpres 63/2019);
3) Bahasa  penulisan  karya  ilmiah  dan  publikasi  karya  ilmiah  untuk  tujuan  atau  bidang  kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan (Pasal 31 Perpres 63/2019);
4) Nama geografi dalam hal memenuhi nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan serta  penamaan  tersebut  dapat  ditulis  dengan  aksara  latin  atau  daerah  (Pasal  32  Perpres 63/2019);
5) Nama  bangunan  atau  gedung,  apartemen  atau  pemukiman,  perkantoran  dan  kompleks perdagangan  yang  memiliki  nilai  sejarah,  budaya,  adat  istiadat,  dan/atau  keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin atau daerah (Pasal 33 Perpres 63/2019);
6) Nama jalan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin atau daerah (Pasal 34 Perpres 63/2019);
7) Nama merek dagang yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 35 Perpres 63/2019);
8) Nama lembaga usaha yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 36 Perpres 63/2019);
9) Nama  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  nilai  sejarah,  budaya,  adat  istiadat,  dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 37 Perpres 63/2019);
10) Nama  organisasi  yang  memiliki  nilai  sejarah,  budaya,  adat  istiadat,  dan/atau  keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 38)
11) Bahasa untuk melengkapi informasi tentang produk barang dengan menggunakan aksara latin (Pasal 39 Perpres 63/2019);
12) Bahasa dalam tulisan/gambar yang ditampilkan dan/atau suara yang diperdengarkan di tempat umum pada rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum untuk kegiatan keagaam, adat istiadat atau kesenian (Pasal 40 Perpres 63/2019);
13) Bahasa  pada  media  massa  dalam  hal  diperlukan  untuk  menyampaikan  informasi  yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus mengenai kekhasan tradisi daerah (Pasal 41 Perpres 63/2019).
Berdasarkan uraian-uraian di atas bahasa daerah diakui oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dilegislasi. Penggunaan bahasa daerah dalam hal ini menjadi opsi yang dapat digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga penggunaan Bahasa daerah bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

## 2. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Suatu Akta Notaris Terdapat Bahasa Daerah
Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka  1  UUJN-P,  yaitu:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Kewenangan Notaris dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 15 UUJN-P, sebagai berikut:
a. Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
1) mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3) membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7) membuat Akta risalah lelang.
c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Secara mendasar sebagaimana ketentuan di atas, Notaris diberikan kewenangan membuat Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan.  Notaris juga  berwenang  melakukan  perbuatan-perbuatan,  mulai  dari  mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus
hingga  membuat  Akta  risalah  lelang.  Namun  demikian,  UUJN-P  tidak  menutup  kemungkinan kewenangan pembuatan akta serta kewenangan untuk berbuat selain yang diatur oleh UUJN-P, dengan klausul ruang pengaturan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Habib Adjie Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat akta diatur atas 3 (tiga) dasar hukum, yaitu (Adjie, 2018):
1) menurut undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris;
2) menurut undang-undang yang mewajibkan pembuatan akta Notaris atas suatu perbuatan atau tindakan hukum;
3) menurut peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang mewajibkan pembuatan akta Notaris atas suatu perbuatan atau tindakan hukum.
Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini”.  Pada  ketentuan  tersebut  ditegaskan  bahwa  akta-akta autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  (akta relaas /akta  pejabat)  maupun  yang  dibuat  di  hadapan Notaris  (akta partij )  memiliki  bentuk  dan  tata  cara  sebagaimana  ditetapkan  pada  UUJN-P. Mengenai  bentuk  yang  harus  dipatuhi  oleh  Notaris  dalam  pembuatan  Akta,  disebutkan  dalam Pasal 38 UUJN-P sebagai berikut:
a) Setiap Akta terdiri atas:
(1) awal Akta atau kepala Akta;
(2) badan Akta; dan
(3) akhir atau penutup Akta.
b) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
(1) judul Akta;
(2) nomor Akta;
(3) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
(4) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
c) Badan Akta memuat:
(1) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
(2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
(3) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
(4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
d) Akhir atau penutup Akta memuat:
(1) uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
(2) uraian tentang penandatanganan dan tempat  penandatanganan  atau penerjemahan Akta jika ada;
(3) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
(4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
e) Akta  Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara  Notaris,  selain  memuat  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
Adapun  pelanggaran  atau  ketidakpatuhan  terhadap  bentuk  dalam  pembuatan  Akta  oleh Notaris  dapat  mengakibatkan  degradasi  kekuatan  pembuktian  Akta,  yang  semula  autentik menjadi  akta  di  bawah  tangan  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  41  UUJN-P:  “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.
Salah satu unsur penting dalam penyusunan suatu Akta Notaris adalah pilihan bahasa yang digunakan  pada  Akta.  Undang-undang  tentang  Jabatan  Notaris  telah  mengatur  hal  tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan terlebih dahulu substansi Pasal 43 UUJN-P sebagai berikut: Pasal 43
(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam  hal  penghadap  tidak  mengerti  bahasa  yang  digunakan  dalam  Akta,  Notaris  wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”.
(4) Dalam  hal  Akta  dibuat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Notaris  wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
(5) Apabila  Notaris  tidak  dapat  menerjemahkan  atau  menjelaskannya,  Akta  tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pada  ayat  pertama  dari  pasal  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  penggunaan  bahasa  Indonesia adalah wajib pada suatu Akta. Adapun bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta merupakan bahasa  Indonesia  yang  tunduk  pada  kaidah  bahasa  Indonesia  yang  baku.  Ketentuan  tersebut disebutkan pada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P “Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku”. Standar  baku  dalam  berbahasa  Indonesia  saat  ini  diregulasi  oleh  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan  Bahasa  (BPPB)  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  BPPB  memiliki kewenangan membuat pedoman dan acuan kebahasaan untuk digunakan oleh masyarakat sebagai suatu  standar  berbahasa  Indonesia,  termasuk  Notaris  dalam  menyusun  akta  autentik.  Contoh
produk-produk yang dirilis oleh BPPB, seperti: Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Konservasi dan Revitalisasi Bahasa.
Tidak  selamanya  penghadap  mengerti  atau  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia. Penghadap mungkin hanya bisa menggunakan bahasa daerah dari tempat dimana ia berasal. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak dapat berbahasa Indonesia (Adjie, 2018). Untuk itulah dibuka ruang oleh pembuat undang-undang agar Notaris dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi  Akta  oleh  kepada  penghadap  yang  tidak  mengerti  bahasa  Akta  (bahasa  Akta  diasumsikan menggunakan bahasa Indonesia). Bahkan penerjemahan dan penjelasan isi akta hukumnya wajib dilakukan oleh Notaris dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta. Namun  tidak  dijelaskan  secara  detil  mengenai  sejauh  mana  dan  seperti  apa  bentuk  dari penerjemahan/penjelasan  Akta  dimaksud.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menerjemahkan (kata dasar “terjemah”) berarti menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain.  Semantara  untuk  kata  menjelaskan,  dapat  diartikan  sebagai  menerangkan,  menguraikan secara terang. Melalui penafsiran gramatikal yang dilakukan, makna dari menerjemahkan adalah “menyalin dari suatu  bahasa kepada bahasa lain” sehingga Akta tersebut dapat  dipahami oleh penghadap  (Endang,  Navianto,  &  Endah,  2016).  Sehingga  dari  proses  penerjemahan  dan penjelasan akta, harus tercapai tujuannya yaitu akta tersebut dapat dipahami oleh penghadap.
Untuk itu apakah diperkenankan membuat Akta dalam bahasa daerah yang dipahami oleh penghadap  seperti  halnya  akta  yang  dapat  dibuat  dalam  bahasa  Asing?  UUJN-P  memang memperbolehkan pembuatan akta dalam bahasa Asing jika para pihak penghendaki sebagaimana Pasal 43 ayat (3) UUJN-P. Bahasa asing menurut Pasal 1 angka 6 UUBBLNLB yaitu: “Bahasa asing  adalah  bahasa  selain  Bahasa  Indonesia  dan  bahasa  daerah”.  Namun  untuk  penggunaan bahasa daerah dalam akta tidak diatur secara tertulis oleh UUJN-P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan Akta tidak boleh menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utamanya.
Apa yang terjadi apabila bahasa daerah digunakan dalam penyusunan Akta Notaris? Hal ini akan  menyebabkan  Akta  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum (nitiegbaar) .  Sebagaimana  Pasal 1320  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  salah  satu  syarat,  yaitu  “suatu  sebab  yang  halal” merupakan  syarat  objektif  yang  dapat  diuji  dengan  Pasal  1335,  1336  dan  1337  KUHPerdata (Busro, 2011) yang masing-masing redaksi pasalnya adalah sebagai berikut:
Pasal 1335 KUHPerdata
“Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
Pasal 1336 KUHPerdata
“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun juka ada suatu sebab lain, daripada dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.”
Pasal 1337 KUHPerdata
“Suatu  sebab  adalah  terlarang  apabila  dilarang  oleh  undang-undang  atau  apabila  berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
Selanjutnya bagaimana jika Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta kepada penghadap dengan bahasa daerah? Pasal 43 UUJN-P tidak ditemui adanya ketentuan yang melegalkan penerjemahan dan penjelasan oleh seorang penerjemah resmi seperti yang dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) UUJN-P. Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (5)  UUJN-P menyebutkan: “Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar  atau  menggunakan  staf  pada  kedutaan  besar  negara  asing  jika  tidak  ada  penerjemah tersumpah.”
Sebagaimana  disampaikan  pada  pembahasan  rumusan  masalah  pertama,  bahasa  daerah dimungkinkan  penggunaannya  untuk  menamakan  objek-objek  seperti  suatu  daerah,  jalan, organisasi, geografi, dan lainnya sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Objek- objek  tersebut  sangat  dimungkinkan  terdapat  pada  suatu  Akta.  Seperti  misalnya  nama  daerah “Cideng” di Jakarta yang berasal dari bahasa Sunda dan diartikan sebagai “air yang hitam”, nama jalan “Cihampelas” yang berasal dari kata Ci atau Cai yang berarti air dan Hampelas yang berarti pohon  yang  daunnya  kasar  dan  lain  sebagainya.  Namun  hal  tersebut  bukan  merupakan pelanggaran  atas  penggunaan  bahasa  selain  bahasa  Indonesia  pada  suatu  Akta,  melainkan penggunaan nama atas suatu objek yang diserap dari bahasa selain bahasa Indonesia, dalam hal ini bahasa daerah. Adapun bahasa daerah dalam suatu penyusunan akta digunakan untuk:
1. Menjelaskan isi atau substansi Akta oleh Notaris kepada penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan pada Akta. Penyampaian dalam bahasa daerah mengenai penjelasan Akta tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan;
2. Menjelaskan  isi  atau  substansi  Akta  oleh  Penerjemah  bilamana  Notaris  tidak  mampu menjelaskan  kepada  penghadap  yang  tidak  memahami  bahasa  yang  digunakan  pada  Akta.
Penyampaian dalam bahasa daerah mengenai penjelasan Akta tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan;
3. Menyebutkan nama objek-objek tertentu yang diserap dari bahasa daerah, seperti misalnya alamat domisili dari para pihak/penghadap.
Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia disebutkan ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada suatu akta yaitu:
“Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli , surat perjanjian  (bukan  surat  perjanjian  internasional)  dan  putusan  pengadilan.  Akta  tersebut meskipun  disebutkan  secara  spesifik  mengenai  akta  jual  beli,  namun  dapat  diasumsikan sebagai akta jual beli autentik yang dibuat oleh Notaris (akta Notaris)”.
Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta yang dimaksud pada Pasal 43 Undang-UUJN-P harus  dimaknai  secara  garis  besar,  bukan  secara  keseluruhan.  Artinya  masih  dibuka  ruang penggunaan  Bahasa  daerah  dalam  suatu  Akta  untuk  keperluan  tertentu.  Indikator  keperluan- keperluan  tertentu  yang  memungkinkan  penggunaan  Bahasa  daerah  dalam  suatu  Akta  Notaris dapat  diperhatikan  pada  UUBBLNLB,  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dan peraturan berkaitan lainnya.
Sebagai  tambahan,  setiap  Akta  yang  dibacakan  oleh  Notaris  juga  dihadiri  oleh  saksi. Menurut Pasal 40 UUJN-P, pembacaan Akta Notaris minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  dapat  memenuhi kedudukannya sebagai saksi atas pembacaan suatu Akta Notaris, terdapat beberapa persyaratan. Hal tersebut sebagaimana diatur Pada Pasal 40 ayat (2) UUJN-P yaitu:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
Selain penghadap, saksi juga harus memahami bahasa yang digunakan pada Akta. Karena kesaksian yang diberikan atas suatu Akta yang dibacakan oleh Notaris bukan formalitas belaka, tetapi  dapat  dipertanggungjawabkan secara substansial. Sehingga isi Akta perlu dipahami oleh saksi.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Bahasa daerah perlu dijaga dan dilestarikan oleh negara. Pemerintah Republik Indonesia mengakui adanya bahasa daerah yang hidup di lingkungan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahasa daerah dapat dikatakan memiliki peran sebagai bahasa pendamping untuk mendukung Bahasa Indonesia sebagai  bahasa utama  di  lingkungan berbahasa di  negara.  Bahasa daerah  diakui sebagai  bahasa yang digunakan secara turun-termurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6  UUBBLNLB.  Meskipun  menurut    UUBBLNLB  Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam berbahasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun penggunaan Bahasa daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan.
2. Dalam penyusunan Akta, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan sebagai bahasa Akta. Hal ini sebagaimana diwajibkan oleh UUJN-P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa yang wajib digunakan pada Akta adalah bahasa Indonesia. Penyusunan akta yang dibuat dengan Bahasa daerah, asing atau selain Bahasa Indonesia maka dianggap batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie, H. (2020). Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Bachrudin. (2021). Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara . Yogyakarta: Thema Publishing.
Bakri, M. (2011). Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi . Malang: UB Press.
Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya. Chaer, A. (2010). Kesantunan berbahasa . Jakarta: Rineka Cipta.
Hairus, S. (2018). Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Jakarta: Prenadamedia Group.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ngadino. (2019). Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia . Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Rasjidi, L. (2012). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yusriyadi.  (2020). Ilmu  Hukum  Dogmatik  &  Teoritik  Serta  Problema  Penegakan  Hukum .  Semarang: UNDIP Press.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Adjie, H. (2018). "Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia". Jurnal Paradigma Hukum , Vol. 3, p. 199.
Endang, Y., Navianto, I., & Endah, S. N. (2016). "Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009". Jurnal Hukum , Vol. 1,(No. 1), p. 1–11.
Hasanah,  U.  (2017).  "Tanggung  Gugat  Notaris  Terhdap  Kesalahan  Terjemahan  Isi  Akta  Dari  Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing". Jurnal Program Studi PGMI , Vol. 4,(No.1), p. 23–35.
Inah, E. N. (2013). "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan". Jurnal Al-Ta’dib , Vol.6,(No.1), p. 35–48. Marsudi.  (2009).  "Jati  Diri  Bahasa  Indonesia  di  Era  Globalisasi  Teknologi  Informasi". Jurnal  Sosial Humaniorah , Vol. 2,(No. 2), p. 113–124.
Oktavianus.  (2013).  "Bahasa  Yang  Membentuk  Jati  Diri  Dan  Karakter  Bangsa". Jurnal  Arbitrer ,  Vol. 1,(No. 1), p. 1–15.
Sitepu, T., & Rita. (2017). "Bahasa Indonesia Sebagai Media Primer Komunikasi Pembelajaran". Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia , Vol.2,(No. 1), p. 55–61.
Trisa, F. (2015). Implementasi Pembelajaran Bahasa Sunda di Taman Kanak-Kanak: Penelitian Deskriptif pada  Kelompok  B  TK  Negeri  Pembina  Citarip  Kotamadya  Bandung  Tahun  Ajaran  2014-2015 . Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

## Sumber Online:
Asshiddiqie,  J.  (2020).  Status  Keberlakuan  Penjelasan  UUD  1945.  Retrieved  10  February  2021,  from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef082a1cefb0/status-keberlakuan-penjelasan- uud-1945.
Budiwiyanto,  A.  (2021).  Kontribusi  Kosakata  Bahasa  Daerah  dalam  Bahasa  Indonesia.  Retrieved  15
February 2021, from  http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/kontribusi-kosakata- bahasa-daerah-dalam-bahasa-indonesia.
Endarto,  I.  T.  (2018).  Sulitnya  Menemukan  Teori  Asal-Usul  Bahasa.  Retrieved  from https://theconversation.com/sulitnya-menemukan-teori-asal-usul-bahasa-95751.
Hutapea, E. (2020). Indonesia Punya 718 Bahasa Ibu, Jangan Sampai Punah.
Rahardjo,  M.  (2015).  Spekulasi  Tentang  Asal-Usul  Bahasa.  Retrieved  from  https://uin- malang.ac.id/r/150301/spekulasi-tentang-asal-usul-bahasa.html.
Setiadi, F., Sulissusiawan, A., & Susilo, F. (2014). Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris di Kota Sintang. Retrieved from www.pusatbahasa.diknas.co.id.
Sholeh, M. (2019). Etika Politik dan Kewarganegaraan dalam Bingkai Pendidikan IPS . Universitas Negeri Semarang. Retrieved from https://doi.org/10.31227/osf.io/jvykr.
Sinuhaji, J. (2020). Penemuan Kontroversial Sebut Asal Mula Bahasa Manusia Sudah Ada Sejak 25 Juta Tahun  Lalu.  Retrieved  from  https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-01371780/penemuan- kontroversial-sebut-asal-mula-bahasa-manusia-sudah-ada-sejak-25-juta-tahun-lalu.
Welianto, A. (2019). Bahasa Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Retrieved 17 February 2021, from https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/25/150000269/bahasa-indonesia-sejarah-dan- perkembangannya?page=all#:~:text=Dilansir  dari  situs  Kementerian  Pendidikan,yang  diberi  nama Sumpah Pemuda.