## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 1, 2022, 39-47
Kepastian  Hukum  Terhadap  Putusan  Peradilan  Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian
Khairul Riza 1 , Irpan Husein Lubis 2 , Nicha Suwalla 3
Universitas Batam, Riau 1,2,3 khairul@univbatam.ac.id 1 , irpanhuseinlubis@univbatam.ac.id 2 , nicha@univbatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 22 Oktober 2022 Revisi 1 pada 08 November 2022 Revisi 2 pada 15 November 2022 Revisi 3 pada 28 November 2002 Disetujui pada 06 Desember 2022

## Abstract
Purpose: The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  find  out  the authority of the customary court in resolving criminal acts of theft, to find out the factors that cause the keuchik's decision to have no legal certainty, and to find out the obstacles and efforts to resolve crimes  that  were  resolved  by  the  keuchik  through  customary justice.
Methodology: The  method  used  is  empirical  juridical  research, namely  research  through  a  series  of  field  interviews  with respondents and informants.
Results: The  results  of  the  study  show  that,  the  authority  of customary  justice  in  resolving  criminal  acts  of  theft  is  in accordance  with  what  is  stipulated  in  Qanun  Number  9  of  2008 against  light-scale  theft  crimes  involving  the  residents  of  the gampong concerned, but sometimes also against heavier scale theft crimes.
Limitations: Obstacles to the settlement of criminal acts resolved by the keuchik through customary justice, namely the difficulty of uniting good opinions between conflicting parties, obstacles to the bureaucratization  of  customary  courts  that  depend  on  the government,  lack  of  socialization  of  customary  justice  by  the government to the community, and lack of coordination with other law enforcement agencies in conventional justice system.
Contribution: The  efforts  made  to  overcome  these  obstacles  are increasing the socialization of customary justice, strengthening the capacity  of  traditional  justice  personnel  and  institutions,  building cooperation  between  institutions  and  the  commitment  and seriousness  of  the  Regional  Government  in  supporting  the implementation of customary justice.
Keywords: Legal Certainty, Customary Justice, Crime How To Cite: Riza, K., Lubis, I.H., Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum  Terhadap  Putusan  Peradilan  Adat  Aceh  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1),39-47.

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  secara  tegas  bahwa Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Kepastian,  ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan  adanya  alat  bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  dengan subyek  hukum  dalam  masyarakat  (Fahrizal,  2022).  Keadilan  dan  kepastian  hukum  tentulah  menjadi dua  harapan  dari  diberlakukannya  hukum.  Masyarakat  yang  kepentingannya  tercemar  akan  merasa keadilannya  terusik  dan  kemudian  berupaya  memperolehnya  kembali  dengan  menempuh  proses hukum  tertentu.  Namun  begitu,  sifat  keadilan  yang  relatif  membuat  tegaknya  hukum  dan  keadilan menjadi  hal  yang  mustahil  (Harahap,  2005).  Suatu  hal  yang  dirasa  adil  bagi  seseorang,  belum  tentu adil  bagi  orang  lain.  Sedangkan  suatu  ketertiban  terwujud  jika  undang-undang  yang  dibuat  telah memenuhi kekuatan berlaku.
Ada  3  macam  kekuatan  berlaku  hukum,  yaitu  berlaku  secara  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis. Keberlakuan  secara  yuridis  terpenuhi  bila  suatu  undang-undang  telah  memenuhi  persyaratan  formal pembentukan undang-undang. Berlaku secara sosiologis terpenuhi bila suatu undang-undang berlaku secara  efektif  yang  berarti  peraturan  tersebut  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  lepas  dari kenyataan  bahwa  peraturan  itu  terbentuk  dengan  memenuhi  persyaratan  formal  atau  tidak  (Dahwir, 2022).  Sedangkan  keberlakuan  secara  filosofis  terpenuhi  bila  suatu  produk  hukum  telah  memenuhi cita  hukum  pembentukan  suatu  peraturan.  Secara  ideal,  suatu  ketertiban  akan  tercipta  bila  suatu undang-undang yang telah memenuhi syarat formal diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta memenuhi  cita  hukum  pembentukan  undang-undang  tersebut.  Keadilan  dan  kepastian  hukum merupakan hal yang dibutuhkan dalam masyarakat yang menjalani kehidupan. Kehidupan bersama di dalam  suatu  masyarakat  menimbulkan  interaksi,  kontak  satu  sama  lain,  sehingga  bentrokan  atau konflik  kepentingan  antar  sesama  manusia  tidak  dapat  dihindarkan.  Konflik  kepentingan  itu  terjadi apabila  dalam  melaksanakan  atau  mengejar  kepentingannya  seseorang  merugikan  orang  lain.  Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Mertokusumo, 2005).
Beberapa  masyarakat  ada  kecenderungan  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  melalui pengadilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain  diluar  pengadilan.  Alasan-alasan  kebudayaan  menyebabkan  beberapa  masyarakat  cenderung mengenyampingkan  pengadilan  sebagai  tempat  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  diantara  mereka. Peradilan  adat  adalah  salah  satu  alternatif  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  menyelesaikan sengketa  atau  perselisihan.    Peradilan  adat  merupakan  suatu  lembaga  peradilan  perdamaian  antara para  warga  masyarakat  hukum  adat  di  lingkungan  masyarakat  hukum  adat  yang  ada.  Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja-kerja aparat penegak hukum baik dari institusi  kepolisian,  pengadilan,  dll.  Hukum  Adat  subtansinya  berisikan  rambu-rambu  dalam  bentuk peraturan  yang  disepakati  dan  dibakukan  berdasarkan  kesepakatan  masyarakat  sendiri  (Prasetyo, Aeny, & Amelia, 2021).
Pada  prinsipnya  hukum  adat  melindungi  dan  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  masyarakat  adat setempat.  Sedangkan  tujuan  filosofinya  hukum  adat  bertujuan  untuk  menjaga  dan  mewujudkan kembali  „keseimbangan‟  komunal  dan  menjaga  agar  kehidupan  kemanusiaan  bisa  berjalan  dengan baik dan lancar. Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai  efektivitas  hukum  yang  sangat  tinggi,  sebab  hukum  adat  lahir  berdasarkan  tata  cara  yang memang  tumbuh  dan  berkembang,  disepakati  dan  dijadikan  acuan  dalam  menjalani kehidupanbersama  dalam  masyarakat  adatnya.  Mekanisme  implementasi  dari  hukum  adat  melalui pranata  pengadilan  adat.  Peradilan  adat  melibatkan  struktur  pemerintahan  yang  berada  dilevel gampong (Nivada, 2022).
Berdasarkan  literatur  yuridis,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh merupakan dasar lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat  Istiadat  di  Aceh  yang  mengatur  secara  legalitas  mengenai  keberadaan  peradilan  adat  di  Aceh. Pada  Pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  disebutkan  mengenai  kewenangan  peradilan  adat untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam masyarakat, yaitu:
1. Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
a. perselisihan dalam rumah tangga;
b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. perselisihan antar warga;
d. khalwat meusum;
e. perselisihan tentang hak milik;
f. pencurian dalam keluarga  (pencurian ringan);
g. perselisihan harta sehareukat;
h. pencurian  ringan;
i. pencurian ternak  peliharaan;
j. pelanggaran adat tentang ternak,  pertanian, dan hutan;
k. persengketaan di laut;
l. persengketaan di pasar;
m. penganiayaan ringan;
n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o. pelecehan,  fitnah, hasut, dan pencemaran nama  baik;
p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
q. ancam  mengancam  (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
2. Penyelesaian   sengketa/perselisihan adat   dan   adat   istiadat   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
3. Aparat        penegak    hukum        memberikan    kesempatan    agar    sengketa/perselisihan  diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.
Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  masyarakat  yang  melimpahkan  permasalahan  seperti pencurian  yang  terjadi  ke  kantor  polisi  untuk  diselesaikan.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak masyarakat yang merasa tidak adanya kepastian hukum atau meragukan kekuatan hukum dari putusan peradilan adat yang dilaksanakan di tingkat gampong.  Menurut Ter Haar dalam buku  Badruzzaman (2007), lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama  keputusan  yang  berwibawa  dari  kepala-kepala  rakyat  yang  membantu  pelaksanaan perbuatan–perbuatan  hakim  yang  bertugas  mengadili  sengketa,  sepanjang  keputusan  itu  tidak bertentangan dengan keyakinan hukum.
Namun dalam pelaksanaannya putusan peradilan adat tidak memiliki kepastian hukum sehingga ada pihak yang membawa kasus yang telah diselesaikan di peradilan adat ke jalur peradilan umum, seperti yang  terjadi  di  Gampong  Alue  Ie  Itam  Kecamatan  Indra  Makmu  Kabupaten  Aceh  Timur,  dimana kasus pencurian karet milik Hamdani yang dilakukan oleh Ibnu telah diselesaikan melalui peradilan adat dimana ibnu dituntut untuk membayar ganti rugi harga karet sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua  ratus  ribu  rupiah).  Namun  pihak  korban  membuat  laporan  kembali  terhadap  kasus  tersebut  ke Polsek  Indra  Makmu  untuk  diproses  kembali  karena  pelaku  belum  mampu  membayar  ganti  rugi sebagaimana yang diputuskan dalam peradilan adat.
Begitu  juga  seperti  yang  terjadi  di  Gampong  Perkebunan  Julok  Reyeuk  Utara  Kecamatan  Indra Makmu  Kabupaten  Aceh  Timur  terhadap  kasus  pencurian  ayam  jantan  milik  Hamzah  oleh  Pipin. Dalam  sidang  putusan  adat  para  tokoh  adat  memutuskan  kepada  pelaku  untuk  membayar  ganti  rugi ayam jantan korban yang dicuri seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena tidak puas dengan  putusan  para  tokoh  adat  tersebut  pihak  korban  melaporkan  pelaku  ke  kantor  polisi  untuk diselesaikan secara pidana, karena pihak korban menganggap ayam jantannya jauh lebih berharga dari jumlah yang diputuskan oleh para tokoh adat. Dari uraian kasus di atas, kepastian hukum dari putusan para  tokoh  adat  dalam  penyelesaian  melalui  peradilan  adat  perlu  dipertanyakan.  Seharusnya  kasus yang  telah  diselesaikan  oleh  peradilan  adat  tidak  dapat  diproses  kembali  oleh  lembaga  penegak hukum  seperti  kepolisian  karena  alasan nebis  in  idem .  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis merasa  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  dimana  penelitian  tersebut  akan  dituangkan  dalam  bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian” .
Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian?
2. Apa  hambatan  dan  upaya  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana  yang  diselesaikan  oleh  peradilan adat?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga
penelitian melalui studi Pustaka Suharsimi (2006), untuk memperoleh data yang terkait dengan judul jurnal  ini  sehingga  diperoleh  data  yang  valid  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.    Setelah  data-data diperoleh  maka  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  data  tersebut  sehingga  diperoleh  suatu kesimpulan  akhir.  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan ini  adalah  metode  induktif dan  deduktif.  Metode  induktif  adalah  pembahasan  yang  dimulai  dengan  mengemukakan  kenyataan- kenyataan  yang  bersifat  khusus,  kemudian  diakhiri  dengan  kesimpulan-kesimpulan  yang  bersifat umum.  Sedangkan  metode  deduktif  adalah  pembahasan  yang  dimulai  dengan  mengemukakan  teori- teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum  kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus (Suharsimi, 2006).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 K ewenangan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kehidupan  adat  Aceh  dengan  Islam  tidak  dapat  dipisahkan.  Harmonisasi  antara  adat  dan  Islam  ini berkembang  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Sistem  pemerintahan  di  Aceh mencerminkan  kedua  unsur  antara  Geuchik  dan  Teungku  sebagai  pemimpin  masyarakat  gampong adalah  cerminan  harmonisasi  tersebut.  Persoalan-persoalan  hukum  dalam  masyarakat  diselesaikan dengan  sistem  musyawarah  dan  tumbuh  menjadi  adat  dalam  penyelesaian  konflik  di  Gampong. Istilah  peradilan  adat  terdengar  dari  kalangan-kalangan  Majelis  Adat  Aceh,  dan  beberapa  Lembaga Swadaya  Masyarakat  yang  mempunyai  program  untuk  pemberdayaan  masyarakat  tersebut. Sedangkan  dalam  kalangan  masyarakat  sendiri  yang  mempraktekkan  mekanisme  penyelesaian sengketa  lewat lembaga  peradilan  adat ini  tidak  mengatakan  menyelesaikan  perkara  lewat  peradilan adat.  Masyarakat  mempunyai  istilah  sendiri  seperti pedame  ureung (mendamaikan  orang), peumat jaroe (bejabat tangan), meudame (berdamai).
Namun  dalam  prakteknya  menurut  Tgk.  M.  Irwandi,  lembaga  peradilan  adat  masih  berlangsung menurut  kebiasaan  dan  tradisi  masyarakat  setempat.  Meskipun  banyak  tokoh-tokoh  adat  sudah mengikuti  pelatihan  tentang  mekanisme  tentang  tata  cara  peradilan  adat  yang  dijalankan  seperti halnya  peradilan  formal,  namun  dalam  prakteknya  masih  berjalan  sebagaimana  biasanya. Penyelesaian  perkara  melalui  lembaga  adat  merupakan  penyelesaian  perkara  secara  damai,  untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi adat setempat. Misnan menyebutkan peradilan  adat  memberikan  nilai  tambah  bagi  kehidupan  masyarakat  karena  bisa  tetap  menjamin terjaganya  keseimbangan  kerukunan  dan  ketentraman  masyarakat.  Karena  itu  peradilan  adat disebutkan juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam  masyarakat  yakni  gampong  dan  mukim,  majelis  ini  terdiri  dari  tokoh  mukim  dan  tokoh gampong.
Menurut Geuchiek Gampong Alue Ie Itam, suatu perkara akan diproses secara hukum adat di tingkat perangkat gampong dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat gampong baik kepada keuchik , tuha peut , teungku imum atau sekretaris gampong oleh yang terlibat. Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat gampong  tidak  beraksi  kecuali  dalam  masalah-masalah  yang  sangat  mendesak  atau  krusial  seperti pembunuhan,  penganiayaan  dan  ketertiban  umum  lainnya.  Namun,  masalah  keluarga  seperti  ahli waris,  perkawinan  dan  masalah  lainnya  meskipun  diketahui  oleh  pihak  perangkat  gampong  jarang sekali  langsung  diproses,  tapi  terlebih  dahulu  menunggu  laporan.  Bila  suatu  kasus  tidak  bisa  lagi diselesaikan  secara  adat  pihak  gampong  akan  memberikan  wewenang  umumnya  melalui  hukum formal.  Tetapi  ternyata  tidak  semua  masyatakat  yang  memiliki  masalah  (bersengketa)  menunggu keputusan dari pihak gampong.
Aris  Purnama  mengatakan,  masyarakat  yang  sudah  tahu  prosedur  biasanya  dari  kalangan  yang menengah  ke  atas  bila  ada  masalah  mereka  memilih  langsung  memperkarakannya  pada  peradilan formal. Mereka beralasan untuk memperkarakannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas.  Tetapi  juga  pememilihan  prosedur  itu  merupakan  suatu  kebanggan  tersendiri  karena menandakan  mereka  memiliki  cukup  uang.  Di  dalam  gampong,  warga  akan  mendapat  kebanggaan bila suatu masalah sudah sampai ke pengadilan formal. Ini menandakan suatu kehebatan karena sudah
diperkarakan  di  tingkat  formal  bukan  hanya  di  tingkat  gampong  atau  mukim  saja.  Qanun  Aceh Nomor  9  Tahun  2008  telah  menegaskan  bahwa  salah  satu  fungsi  gampong  adalah  penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong,  dimana  Geuchiek  karena  jabatannya  bertindak  selalu  ketua  majelis  hakim  persidangan pada tingkat gampong.
Beberapa  kasus  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  (kompetensi)  peradilan  adat  sebagaimana penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh sebagai berikut:
Kewenangan Peradilan Adat Di luar Kewenangan Peradilan Adat - Batas Tanah - Pelanggaran  ketentuan  adat  dalam bersawah dan pertanian lainnya
- Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang bukan kategori penganiayaan berat
- Perselisihan antar dan dalam keluarga
- Pembagian harta warisan
- Wasiat
- Fitnah
- Perkelahian
- Pertunangan dan perkawinan
- Pencurian
- Ternak  (ternak  makan  tanaman  dan pelepasan ternak di jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas)
- Kecelakaan  lalu  lintas  (kecelakaan ringan)
- Ketidakseragaman turun ke sawah
- Pembunuhan
- Perzinahan
- Pemerkosaan
- Narkoba, ganja, dan sejenisnya
- Pencurian (berat, eg Kerbau, kendaraan bermotor dan lain-lain)
- Suversif
- Penghinaan  terhadap  pemerintah  yang sah (Presiden dan Gubernur)
- Penculikan
- Khalwat, dan
- Perampokan bersenjata

## Sumber: Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh
Menurut Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 mengatakan sengketa/perselisihan  adat  dan  adat  istiadat  meliputi  berbagai  persoalan  yang  terjadi  dalam masyarakat  dalam  skala  kecil  atau  persoalan  antar  warga.  Salah  satu  persoalan  yang  sering diselesaikan  dalam  peradilan  adat  yaitu  tindak  pidana  pencurian.  Dalam  hal  ini,  pencurian  yang diselesaikan  melalui  peradilan  adat  yaitu  pencurian  dalam  skala  ringan  yang  menyangkut  harta kekayaan  di  bawah  5  juta.  Akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  juga  untuk  diselesaikan  kasus pencurian  di  atas  5  juta,  semua  itu  tergantung  dari  pada  korban  dan  pelaku  yang  dicurigai.  Seperti yang terjadi di Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur  terhadap  kasus  pencurian  ayam  jantan  milik  Hamzah  oleh  Pipin.  Dalam  kronologi  kasusnya Hamzah  kehilangan  ayam  jantan  miliknya  yang  dipelihara  di  belakang  rumahnya.  Ayam  jantannya dicuri  pada  saat  rumah  sedang  sepi,  namun  selang  berapa  har  i  kemudian  Hamzah  menemukan ayamnya sedang dijual oleh agen ayam. Namun agen tersebut mengaku membeli ayam tersebut dari seseorang  yang  ternyata  adalah  pemuda  kampungnya  yang  bernama  Pipin.  Untuk  menyelesaikan masalah  tersebut  Geuchik  Gampong  Perkebunan  Julok  Rayeuk  Utara  mengadakan  sidang  peradilan adat.
Dalam  persidangan  Pipin  mengakui  bahwa  dia  yang  melakukan  pencurian  ayam  tersebut.  Pada akhirnya majelis persidangan yang terdiri dari Geuchik, Tgk Imum dan juga para Tuha Peut Gampong memutuskan  jika  ayam  tersebut  dikembalikan  kepada  Hamzah  dan  Pipin  dituntut  untuk  membayar uang  sejumlah  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  kepada  Rahmat  selaku  pembeli  ayam  tersebut. Namun ternyata Rahmat tidak puas dengan hasil persidangan tersebut dan melaporkan Pipin kepada Polsek  Indra  makmu  atas  tuduhan  penipuan.    Geuchik  Gampong  Perkebunan  Julok  Reyeuk  Utara tidak  dapat  menghentikan  laporan  itu  dikarenakan  Rahmat  bukanlah  penduduk  Gampong  tersebut. Dalam proses penyidikan Geuchik Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara beserta Tgk Imum dan para Tuha Peut meminta kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut diselesaikan oleh lembaga adat
gampong  untuk  diselesaikan  melalui  peradilan  adat.  Oleh  karena  itu,  pihak  kepolisian  menyerahkan permasalahan tersebut kepada lembaga adat gampong untuk diselesaikan.  Begitu juga yang terjadi di Gampong  Alue  Ie  Itam  Kecamatan  Indra  Makmu  Kabupaten  Aceh  Timur,  dimana  kasus  pencurian karet  milik  Hamdani  yang  dilakukan  oleh  Ibnu  telah  diselesaikan  melalui  peradilan  adat  dan memutuskan ibnu membayar ganti rugi harga karet sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).  Jumlah  tersebut  tidak  sesuai  dengan  permintaan  yang  dituntut  oleh  pihak  korban  yaitu sejumlah  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah).  Karena  itu,  pihak  korban  membuat  laporan  kembali terhadap kasus tersebut ke Polsek Indra Makmu untuk diproses dalam persidangan kovensional.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  mengenai  kewenangan  Peradilan  Adat  dalam  penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan terhadap kasus pencurian dalam skala kecil. Selain itu juga pihak tokoh adat gampong mulai dari Geuchik, Tgk Imum dan Tuha Peut berwenang untuk meminta kepada pihak  kepolisian  agar  mengembalikan  perkara  pencurian  skala  ringan  yang  menyangkut  warganya untuk  diselesaikan  melalui  peradilan  adat  gampong.  Pada  dasarnnya  Qanun  Nomor  9  tahun  2008 tentang  Pembinaan  Adat  dan  Adat  Istiadat  tidak  membatasi  dengan  tegas  mengenai  kewenangan  di luar peradilan adat. Maka tidak tertutup kemungkinan semua masalah yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan secara adat. Namun hal tersebut kembali lagi kepada pihak korban dan keluarganya mengenai setuju atau tidaknya permasalahannya diselesaikan melalui peradilan adat.
Menurut  Sumsikun,  secara  teknis  penyelenggaraan  peradilan  adat  ini  sangat  sederhana,  keberadaan para  tokoh  kampung  akan  memberikan  dorongan  bagi  tegaknya  keadilan  yang  dapat  diterima  oleh para  pihak  yang  berselisih  yang  disertai  dengan  menghapuskan  rasa  dendam  dari  masing-masing pihak  keluarga  dan  masyarakat  Aceh.  Demikian  juga  pelaksanaan  proses  persidangannya  terlihat sangat praktis dengan mengambil tempat di musalla atau balai desa dan dapat diikuti oleh masyarakat umum.  Pengkodifikasian  peradilan  adat  dalam  suatu  aturan  yang  mengikat  sebenarnya  akan memberikan ruang gerak yang kaku bagi peradilan adat itu sendiri, apalagi jika dalam aturan tersebut terjadi benturan, baik dari segi substansi maupun dari segi hirarki perundang-undangan. Namun pada praktiknya  di  lapangan  keberadaan  peradilan  tersebut  tidak  dinyatakan  tidak  sah  terhadap  berbagai putusan  yang  telah  dilakukan  oleh  para  fungsionaris  peradilan  adat  di  Aceh.  Dengan  demikian, peradilan  adat  di  Aceh  walaupun  tidak  diakui  sebagai  lembaga  peradilan  resmi  pemerintah,  secara defacto diakui dan bahkan secara perlahan tapi pasti, di beberapa daerah praktik peradilan adat terus saja  memberikan  kenyamanan  bagi  penduduk  setempat  dalam  menyelesaikan  sengketa/perselisihan sesuai dengan kebiasaan masing-masing masyarakat.
Menurut  Imum  Gampong  Perkebunan  Julok  Rayeuk  Utara,  Geuchik  dan  Teungku  Imum  adalah orang  yang  dituakan  di  Gampong.  Mereka  melayani  masyarakat  dalam  segala  macam  persoalan sengketa  antara  warga,  bahkan  termasuk  pidana  sebelum  diteruskan  ke  Pengadilan,  diselesaikan terlebih  dahulu  di  Gampong,  demikian  pula  permasalahan  sengketa  rumah  tangga.  Penyelesaian sengketa  biasanya  dilakukan  di  meunasah  atau  balai  Gampong,  melalui  musyawarah.  Bila  upaya damai  di  Gampong  gagal,  barulah  diteruskan  ke  pengadilan.  Masyarakat  Aceh  memiliki  suatu budaya  yang  mengutamakan  penyelesaian  sengketa  apa  saja  melalui  perdamaian.  Ada  beberapa ungkapan  populer  yang  berkembang  dalam  masyarakat  Aceh,  misalnya:  “ Yang  rayek  tapeu  ubit, nyang  ubit  tapeugadoh ”  artinya  masalah  besar  diperkecil,  yang  kecil  dihilangkan.  Juga  ungkapan yang  menggambarkan  betapa  masyarakat  Aceh  sebenarnya  sangat  mencintai  perdamaian  dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya, “ Meunyo tatem ta megot-got harta bansot syedara pih na ” artinya, bila mau berbaik baik harta/ biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.
Prinsip  proses  penyelesaian  perkara  menurut  adat  setempat,  dimana  dasar  hukum  keputusannya mengacu  pada  putusan  masa  lalu    yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  kembali  keseimbangan dalam masyarakat. Karenanya, Putusan peradilan adat gampong bukan merupakan vonis, yang berisi kalah  atau  menang.  Tetapi  merupakan  perdamaian  ( meudamee )  sebagaimana  telah  pernah dipraktekkan pada masa lalu, yang disertai dengan jenis-jenis sanksi lain seperti mengadakan kenduri potong kambing dan sebagainya.

## 3.2 Hambatan  dan  Upaya  Terhadap  Penyelesaian  Tindak  Pidana  yang  Diselesaikan  oleh Peradilan Adat
Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan oleh Keuchik melalui peradilan adat yaitu:
1. Sulit dalam menyatukan pendapat baik antara para tokoh adat gampong maupun antar para pihak yang berkonflik
Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif. Tuha peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Keuchik dan tuha peut mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, Keuchik dan Tuha Peuet Gampong  beserta Imum Gampong menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong.  Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan gampong dan menetapkan suatu kebijakan tidak boleh sekehendak hati tanpa meminta persetujuan  dari  Tuha  Peuet  Gampong,  dan  setelah  itu  harus  mempertanggungjawabkan  kepada rakyat  gampong  atau  Tuha  Peuet  Gampong.  Hal  ini  karena  Tuha  Peuet  dibentuk  untuk  menjadi sarana  dalam  mewujudkan  demokrasi,  keterbukaan  dan  partisipasi  rakyat  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  gampong.  Di  samping  itu,  Tuha  Peuet  juga  berfungsi  sebagai pemberi  nasehat  dan  pertimbangan  kepada  Keuchik  dalam  bidang  hukum  adat,  adat-istiadat  dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
Sebagai  penasehat  Keuchik,  Tuha  Peuet  dalam  menganalisa  setiap  persoalan  dan  masalah  yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Keuchik baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan gampong yang belum diketahui Tuha Peuet belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa,keputusan yang demikian  akan  hambar  dalam  pelaksanaannya  dan  dalam  penerapannya.  Melihat  keuchik  sebagai struktur  tatanan  pemerintahan  terkecil  maka  keuchik  merupakan  perangkat  pemerintahan  yang terdekat dalam membina hubungan vertikal dengan masyarakat. Sebagaimana tugas keuchik sebagai lembaga  eksekutif  terendah  maka  kedudukan  keuchik  yaitu  menjaga  dan  menertibkan  masyarakat sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku.  Selain  itu,  kesulitan  juga  didapatkan  untuk  menyatukan kesepakatan antar para pihak yang berkonflik. Biasanya dalam pelaksanaan sidang adat pihak korban sering  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusan  para  tokoh  adat.  Itulah  yang  mengakibatkan  tindak pidana  pencurian  yang  telah  diselesaikan  dalam  sidang  adat  dilaporkan  kembali  kepada  kepolisian oleh pihak korban.

## 2. Hambatan birokratisasi peradilan adat
Penerimaan  pemerintah  terhadap  keberadaan  peradilan  adat  sebagai  salah  satu  mekanisme penyelesaian  perkara  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  biasanya  diikuti  dengan  mengadopsi  nilai  dan standar-standar  yang  perlu  diikuti  oleh  para  pemangku  adat  yang  menyelenggarakan  peradilan  adat. Ketergantungan  para  pemangku  peradilan  adat  terhadap  pemerintah  mengurangi  kemandirian  dari institusi peradilan adat dalam menyelesaikan perkara yang mempertemukan masyarakat adat dengan pemerintah.  Ketergantungan  peradilan  adat  dengan  pemerintah  biasanya  dalam  hal  anggaran  untuk pemberdayaan  peradilan  adat.  Oleh  karena  itu,  perlu  meletakan  kedudukan  peradilan  adat  bukan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, melainkan sebagai kenyataan yang menunjukan bahwa terdapat hukum yang hidup di dalam masyarakat.

## 3. Kurangnya sosialisasi peradilan adat
Hambatan lainnya yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana  yang diselesaikan oleh Keuchik melalui peradilan adat  yaitu kurangnya sosialisasi peradilan adat kepada masyarakat terutama dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana.  Masih  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  peradilan  formal dalam  penyelesaian tindak  pidana  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tersebut terhadap keberadaan  peradilan  adat.  Kemudian  menurut  Imum  Gampong  Perkebunan  Julok  Rayeuk  Utara, selama  ini,  keberadaan  peradilan  adat  hanya  dipahami  oleh  para  tokoh  adat  gampong  atau  mukim
serta  masyarakat  wilayah  pedalaman  dimana  nilai-nilai  adat  istiadat  masih  kental  dalam  kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya
Hal  lainnya  yang  menjadi  hambatan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  yang  diselesaikan  oleh Keuchik  melalui peradilan adat yaitu kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti polisi,  jaksa,  dan  hakim.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  menciptakan  jaminan  kepastian  hukum bagi para pihak sehingga semua kasus yang sudah diselesaikan oleh peradilan adat tidak muncul lagi ke  permukaan  instansi  penegak  hukum  lain.  Namun  dalam  hal  ini  di  Gampong  Alue  Ie  Itam  dan Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara yang ada di Kecamatan Indra Makmu koordinasi tersebut belum  terjalin  dengan  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti  tidak  adanya pendekatan  antara  polisi  dengan  tokoh  adat,  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparat penegak hukum formal, dan lain sebagainya.
Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu, yaitu: 1. Meningkatkan sosialisasi peradilan adat
Langkah utama yang dibutuhkan untuk memberdayakan peradilan adat terhadap penyelesaian tindak pidana  di  Gampong  Alue  Ie  Itam  dan  Gampong  Perkebunan  Julok  Reyeuk  Utara  yang  ada  di Kecamatan  Indra  Makmu  yaitu  perlu  meningkatkan  sosialisasi  peradilan  adat  kepada  masyarakat. Adanya  kecenderungan  masyarakat  Aceh  untuk  melakukan  proses  melalui  peradilan  formal  bila menghadapi masalah (kasus) akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masyarakat belum begitu mengenal kewenangan  yang  dimiliki  oleh  peradilan  adat.    Langkah  sosialisasi  dapat  dilakukan  melalui  buku, brosur dan komunikasi terbuka (seminar dan lokakarya).

## 2. Penguatan kapasitas personil dan kelembagaan peradilan adat
Dalam  pelaksanaan  proses  peradilan  adat  baik  ditingkat  gampong  dan  mukim  masih  kurang  tertip administrasinya.  Misalnya  belum  dilengkapi  dengan  catatan  berupa  buku  catatan  perkara  (tidak mencatat), contoh ini bisa  dihindari bila terus  menerus dilakukan penguatan  kapasitas personel dan kelembagaan  peradilan  adat  secara  berkala  dengan  sistem  yang  baik  tentunya.  Juga  masih  adanya sekretaris  desa  yang  berangkap  sebagai  panitera  dalam  proses  peradilan  adat  yang  tidak  pandai membaca  dan  menulis,  tentu  kasus  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  (PR)  dalam  kerangka  penguatan kapasitas personel dan kelembagaan peradilan adat. Penguatan kapasitas personel ini sangat penting untuk  memberikan  ruang  gerak  perhatian  bagi  perempuan  dan  kaum  marginal  di  Aceh  untuk  dapat lebih diperhatikan atau berperan aktif (aktor) dalam pelaksaan proses peradilan adat di tingkat desa dan  mukim.  Berkaitan  dengan  kelembagaan  peradilan  adat  juga  memerlukan  beberapa  penajaman terhadap  qanun  yang  ada,  baik  qanun  yang  telah  ditetapkan  di  provinsi  maupun  qanun  di  tingkat kabupaten/kota.

## 3. Membangun kerjasama antar lembaga
Strategi  ini  dapat  dilakukan  dengan  membuat  forum  kemitraan  antara  polisi  dan  gampong.  Artinya masalah  yang  muncul  di  gampong  tidak  perlu  langsung  dilapor  ke  pengadilan  atau  kantor  polisi, tetapi  masyarakat  akan  dibantu  polisi  terlebih  dahulu  memecahkan  masalah  tersebut  melalui  forum tuha peut dan perangkat adat lainnya di gampong. Yusni mengatakan, bisa juga dilakukan kerjasama dengan  lembaga  lain  misalnya  dengan  lembaga  peradilan  formal.  Disamping  itu,  sering  terjadi dilapangan  mengecilan  keputusan  adat  atau  pelompatan  setiap  kasus  tanpa  terlebih  dahulu diselesaikan  di  tingkat  peradilan  adat  (gampong).  Karena  itu,  sangat  diperlukan  pemberdayaan lembaga  peradilan  adat  secara  menyeluruh  bukan  secara  parsial  atau  secara  sepihak  dan  tidak  ada saling  koordinasi.  Seandainya  saja  antara  peradilan  adat  dan  peradilan  formal  memiliki  kerjasama yang baik, maka bisa saja kasus kecil yang dinaikkan dalam proses peradilan formal dibatalkan dan direkomendasikan untuk diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa atau mukim. Maka akan bangkit marwah  (wibawa)  peradilan  adat  dan  eksistensi  peradilan  adat  akan  lebih  kuat.  Ini  senada  dengan adagium “hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut ” artinya hukum dengan adat seperti zat dan sifat, lebih terasa.
4. Meningkatkan  komitmen  dan  keseriusan  Pemerintah  Daerah  dalam  mendukung  pelaksanaan peradilan adat
Salah satu langkah strategis penting yang diperlukan untuk menjadikan lembaga peradilan adat eksis dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yaitu  perlu  komitmen  dan  keseriusan  Pemerintah  Aceh dan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur  baik  dari  segi  penganggaran  sarana  dan  prasarana menunjang  untuk  kesuksesan  pelaksanaan  lembaga  peradilan  adat  ini.  Menurut  Tgk.  M.  Irwandi, lembaga  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  Kecamatan  Indra  Makmu  Kabupaten  Aceh  Timur  hanya dialokasi  anggaran  yang  sangat  minim  hanya  cukup  untuk  biaya  honor  tenaga  di  kantor  MAA  dan biaya ATK kantor. Lembaga MAA yang merupakan ujung tumbang pelaksanaan peradilan adat tidak dapat  bekerja  secara  maksimal  sampai  di  tingkat  desa-desa  bila  tidak  didukung  dengan  sistem anggaran  yang  baik.  Untuk  itu  komitmen  dan  keseriusan  para  kepala  daerah  sangat  dibutuhkan dalam mendukung peradilan adat di Aceh baik dalam bentuk alokasi dana, sarana prasarana maupun peraturan pendukung.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  yang berkaitan  dengan permasalahan maka  dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kewenangan  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  pencurian  yaitu  sesuai  dengan yang  diatur  dalam  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  terhadap  tindak  pidana  pencurian  skala  ringan yang  melibatkan  warga  gampong  yang  bersangkutan,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  juga untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian skala lebih berat.
2. Hambatan  terhadap  penyelesaian tindak  pidana  yang  diselesaikan  peradilan adat  Aceh  yaitu  sulit menyatukan  pendapat  baik  antara  para  tokoh  adat  gampong  maupun  antar  para  pihak  yang berkonflik,  hambatan  birokratisasi  peadilan  adat  yang  bergantung  pada  pemerintah,  kurangnya sosialisasi  peradilan  adat  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat,  dan  kurangnya  koordinasi  dengan lembaga  penegak  hukum  lain  dalam  sistem  peradilan  konvensional.  Dan  upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  yaitu  meningkatkan  sosialisasi  peradilan  adat,  penguatan kapasitas  personil  dan  kelembagaan  peradilan  adat,  membangun  kerjasama  antar  lembaga  dan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan peradilan adat.

## Daftar Pustaka
Badruzzaman,  I.  (2007). Mesjid  dan  Adat  Meunasah  sebagai  Sumber  Energi  Budaya  Aceh :  Majelis Adat Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dahwir,  A.  (2022).  Urgensi  Rekonstruksi  Strafsoort  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (2), 87-100.
Fahrizal,  D.,  Anatami,  D.  .,  &  Nurkhotijah,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  Terhadap  Konsumen  Akibat  Keterlambatan  Penerbangan Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 15-27. doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546
Harahap,  Y.  (2005).  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  Kuhap  Penyidikan  dan  Penuntutan. Sinar Grafika .
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal hukum suatu pengantar. Yogyakarta: Liberti .
Nivada,  A.  (2022).  Tawaran  Model  Sistem  Peradilan  Adat  Aceh  Bersinergis  peradilan  Hukum Nasional. acehinstitute.org .
Prasetyo, T., Aeny, T. N., & Amelia, Y. (2021). Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Kelompok Masyarakat  Adat  Tiyuh  Tanjung  Seneng,  Kota  Bandar  Lampung. Jurnal  Nusantara Mengabdi, 1 (1), 55-61.
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta , 120-123. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh