Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4i1.445
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pengarusutamaan  Pancasila  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Nasional berbasis Riset dan Inovasi
Muchlis Bovandra 1 , Agus Riewanto 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: mbovandra@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: agusriewanto@yahoo.com
Abstract:  Law  Number  11  of  2019  concerning  the  National  System  of  Science  and  Technology  (UU Sisnasiptek) is a regulation issued to realize a science-based development policy that builds upon Pancasila ideology. In this case, the Law is not only intended to fundamentally transform the governance of research, development, assessment, and implementation of science at the national and regional levels based on Law No. 18 of 2002 through the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) and the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) but also able to actualize Pancasila values into a research and  innovation  ecosystem  that  is  capable  of  promoting  competitive  national  development  throughout  the country. However, if you look at the existing discourse, it seems this issue has not been discussed much. If it does not focus on matters of unpreparedness resource management such as  human development and budget allocations, discussions about Sisnasiptek in the discourse lately are usually limited to technical questions of BRIN and BRIDA's research and development governance which lead to the efficiency and effectiveness of these  two  institutions.  Therefore,  to  broaden  perspectives  and  obtain  solutions  for  several  fundamental problems  related  to  Sisnasiptek  today,  this  article  will  highlight  legal  political  issues  related  to  the implementation of the Sisnasiptek Law. Besides discussing normative obstacles related to the existence of BRIDA  after  the  enactment  of  Law  Number  6  of  2023  concerning  the  Determination  of  Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law (UU Number 6 of 2023), this article also offers some solution for regulatory issues to realize national development based on science and technology which guided by the Pancasila ideology.
Keywords: Reseacrh; Inovation; Ideology; Pancasila; Development.
Abstrak:  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi (UU Sisnasiptek) pada dasarnya merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan science based development policy yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dalam hal ini, UU tersebut tidak saja diniatkan untuk mentransformasi tata kelola penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan (litbangjirap) secara fundamental di tingkat nasional dan daerah berbasis UU No 18 Tahun 2002 melalui pendirian Badan Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN)  dan  Badan  Riset  dan  Inovasi  Daerah  (BRIDA),  tetapi  juga  mampu mengaktualkan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  ekosistem  riset  dan  inovasi  yang  mampu  melahirkan pembangunan berdaya saing tinggi di seluruh Tanah Air. Namun demikian, jika berkaca pada wacana yang yang terbangun, agaknya soalan mengenai hal ini belum banyak didiskusikan. Jika tidak berfokus pada urusan ketidaksiapan talenta sumber daya manusia, instansi, dan alokasi anggaran sebagai penunjang, pembicaraan soal Sisnasiptek dalam wacana biasanya terbatas pula pada soalan teknis tata kelola  litbangjirap BRIN dan BRIDA yang berujung pada efisiensi dan efektivitas  dua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas cara pandang serta mendapatkan solusi atas beberapa persoalan mendasar terkait Sisnasiptek dewasa  ini,  tulisan  akan  mengetengahkan  isu  politik  hukum  terkait  pelaksanaan  UU  Sisnasiptek.  Selain mengajak pembaca mendiskusikan kendala normatif terkait keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023), tulisan ini juga hendak menyasar persoalan regulasi yang belum mampu mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila. Kata Kunci: Riset, Inovasi, Ideologi, Pancasila, Pembangunan.

## 1 Pendahuluan
Kemunculan UU Sisnasiptek merupakan penanda utama bagi perubahan  politik hukum  Indonesia  di  bidang  riset  dan  teknologi.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  5 huruf  a  undang- undang  tersebut,  “ Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  berperan  menjadi landasan  dalam  perencanaan  pembangunan  nasional  di  segala  bidang  kehidupan  yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila ”, negara melalui pemerintah terlihat tidak saja berupaya  membalik  pendekatan  litbangjirap  di  Indonesia  yang  semula  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002  Tentang  Tentang  Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002) berciri  ‘ economicallay-related  technological  problems menjadi  ‘ technologically- related economical problem’ (Fagerberg, 2018), tetapi – yang lebih mendasar dari itu – juga merubah orientasi sistem riset dan inovasi di Indonesia menjadi sesuatu yang searah dengan ideologi Pancasila.
Dalam hal ini, UU Nomor 18 Tahun 2002 telah dinilai gagal untuk menempatkan peran  negara  secara  lebih  optimal  dalam  meningkatkan  kinerja  litbangjirap  iptek  dan mengharmonikan subsistem riset dan inovasi dengan sub sistem industri atau penggunanya. Pendekatan economically-related  technological  problems  yang  digunakan,  dinilai  hanya menempatkan  litbangjirap  untuk  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  timbul  secara parsial  dalam  pembangunan,  tetapi  bukan  untuk  mendesain  pembangunan  itu  sendiri. Padahal, berkaca dari  sejarah peradaban serta  pengalaman bangsa-bangsa  yang memiliki perekonomian maju di dunia, titik tolak pembangunan justru selalu berangkat dari hasil riset  dan  inovasi  IPTEK  (Genta  dan  Riberi,  2019).  Itu  sebab,  kemajuan  IPTEK  mesti dilihat sebagai penyebab atau determinan dari kemajuan ekonomi sebagaimana dijelaskan pendekatan technologically-related economical problem, dan bukan sebaliknya.
Namun demikian, agaknya perlu digarisbawahi pula bahwa IPTEK pada dasarnya hanya merupakan ‘ means’ (cara) dan bukan ‘ends’ (tujuan) dengan logika Kantian (Lee, 2018). Mengingat kemajuan IPTEK dan penguasaan ekonomi dapat berkonsekwensi pada hadirnya exploitation  de  I’homme  par  I’homme  ( exploitasi  oleh  manusia  terhadap manusia) hingga kerusakan lingkungan, maka kemudian pengembangan riset dan inovasi IPTEK yang dilakukan tersebut harus selalu diarahkan oleh sesuatu yang mengandung visi dan nilai-nilai. Dalam konteks ini, ideologi bukan saja mengarahkan agar riset dan inovasi IPTEK tidak mewujud menjadi alat penindasan, tetapi justru untuk mencapai tujuan yang hendak  diraih  (Eagleton,  2013).  Sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945),  kita dapat  memahami  bahwa  ideologi  yang  dimaksud  di  sini  tentu  saja  Pancasila,  dan  tujuan tersebut  adalah  terciptanya  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang “ merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur ”.
Selain mentransformasi filosofi riset dan inovasi IPTEK yang terbangun dalam UU Nomor  18  Tahun  2002,  UU  Sisnasiptek  juga  merubah  secara  fundamental  model pelaksanaan  riset  dan  inovasi  yang  ada.  Dengan  menekankan  isu  penting  berupa peningkatan kontribusi IPTEK terhadap pembangunan nasional, UU Sisnasiptek tampak lebih  mengintegrasikan  sistem  riset  dan  inovasi  IPTEK  terhadap  sistem  perencanaan pembangunan  nasional.  Dengan  demikian,  pola-pola  persuasi supply-push  yang  biasa secara sporadis dilakukan oleh lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi agar dunia industri maupun para user lain mengadopsi hasil temuannya, akan berhenti dan berganti dengan mekanisme agenda seting yang lebih terencana dan terstruktur. Melalui integrasi tersebut, UU Sisnasiptek tidak hanya mampu menghadirkan mekanisme koordinasi antar pemangku  kepentingan  secara  lebih  masif  dan  terukur  sejak  level  perencanaan, pelaksanaan,  hingga  evaluasi,  tetapi  juga  mampu  mengontrol  ekosistem  litbangjirap  di
dalamnya  agar  lebih  berkontribusi  terhadap  pembangunan  dari  level  nasional  hingga  ke daerah-daerah  sebagai  bentuk  aktualisasi  ideologi  Pancasila  (Kementerian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).
Dengan logika berpikir tersebut, pemerintah pun kemudian menghadirkan badan riset dan inovasi pada tingkat nasional dan daerah dengan nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset  dan Inovasi  Daerah (BRIDA). Jika  merujuk pada isi ketentuan  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2021  tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional  (Perpres  Nomor  78  Tahun  2021),  akan dipahami  kiranya  bahwa  dua  lembaga tersebut  sejatinya  merupakan states  auxilaries  organ  atau  lembaga  negara  penunjang (Iswandi dan Prasetyoningsih, 2020) di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) yang bersifat integratif untuk melaksanakan amanah Pasal 5 huruf a UU Sisnasiptek. Hanya saja  dalam  hal  ini,  BRIN  yang  berkedudukan  di  tingkat  nasional  memiliki  lingkup kewenangan  yang  lebih  luas  serta  derajat  yang  lebih  tinggi  dibanding  BRIDA.  Selain diperkuat  oleh  fungsi  penyelenggaraan  ketenaganukliran  dan  keantariksaan,  Perpres Nomor  78  Tahun  2021  juga  menghendaki  agar  BRIN  melaksanakan  koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap seluruh BRIDA yang ada di tingkat daerah untuk menghasilkan riset dan invovasi yang berguna dalam menghasilkan pembangunan daerah yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.
Akan  tetapi,  upaya  negara  untuk  melaksanakan  amanah  UU  Sisnasiptek  terlihat masih  menemui  kendala  berarti.  Jika  memerhatikan  wacana  yang  berkembang,  soalan utama  yang  mencuat  ke  permukaan  dalam  konteks  ini  memang  banyak  berkisar  pada ketidaksiapan  pemerintah  daerah  di  level  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk mempersiapkan  talenta  sumber  daya  manusia,  instansi,  dan  alokasi  anggaran  penunjang (Sulaeman dan Suhandojo, 2021 dan Fitria, 2023). Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya menurut  penulis  tidak  sebatas  pada  isu  teknis  manajerial  seperti  itu.  Mengingat,  ketika dihadapkan pada berbagai fakta regulasi yang berlaku saat ini, ada dua problem mendasar yang masih ditemui, yaitu.
Pertama, belum terhubungnya regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan dengan  sisnasiptek  dan  ideologi  Pancasila.  Meski  Pasal  5  huruf  a  UU  Sisnasiptek  telah mengamanahkan  sinkronnya  perencanaan  pembangunan  nasional  dengan  ideologi Pancasila  dan  sisnasiptek,  namun  demikian,  hingga  menjelang  usianya  yang  ke-5  pada Tahun 2024 ini, tampak bahwa norma ideal pasal 5 huruf a tersebut masih urung terwujud. Jika  dikaitkan  dengan realitas  yang  muncul  saat  ini,  kiranya  kita akan  menemukan  fakta bahwa  persoalan  utama  yang  menyebabkan  itu  terjadi  adalah  karena  belum  hadirnya peraturan perundang-undangan yang mampu menjelaskan dan sekaligus mengoperasionalkan keterhubungan antara ideologi Pancasila, perencanaan pembangunan nasional,  serta  riset  dan  inovasi  berbasis  IPTEK.  Terlebih,  rezim  aturan  sistem perencanaan  pembangunan  nasional  yang  berlaku  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 5 Tahun 2004), nampak belum memiliki paradigma yang sebangun dengan UU Sisnasiptek.
Dengan  itu,  sungguhnya  ada  argumentasi  yang  kuat  untuk  menegaskan  bahwa Indonesia  belum  memiliki  sebuah  regulasi  yang  mampu  menjamin  bahwa  memang pembangunan  nasional  di  Indonesia  akan  benar-benar  mampu  menjadi  sebagai  sarana untuk  mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila.  Padahal,  proses  aktualisasi  Pancasila  hingga menjadi  kebijakan  yang  konkret  dalam  pembangunan  merupakan  satu  hal  yang  sangat mendasar.  Karena  ideologi  Pancasila  merupakan  paradigma  yang  menjembatani  antara idealitas-ideologis  yang  hendak  dicapai  negara  dengan  realitas  kebijakan  pembangunan yang  dilakukan,  maka  seyogyanya  ideologi  Pancasila  sudah  harus  memiliki  kekuatan hukum  yang  kuat  dan  mampu  mengarahkan  segala  proses  perencanaan  pembangunan
nasional  di  Indonesia  agar  menjadi  selaras  serta  sekaligus  membentengi  dirinya  dari pasokan-pasokan teoritis ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Kedua, masih sedikitnya jumlah BRIDA. Melihat data yang ada saat ini, keberadaan BRIDA  pada  level  provinsi  dan  kabupaten/kota  jelas  masih  jauh  dari  ideal.  Sejauh pengamatan hingga tulisan ini dirilis,  BRIDA di tingkat provinsi baru berjumlah 17 dari total 38 provinsi (45%). Sementara itu, BRIDA di tingkat kabupaten/kota jumlahnya pun baru  mencapai  98  dari  total  yang  semestinya  514  (19  %).  Jika  dilihat  dari  segi  regulasi, penyebab atas persoalan ini tentu saja dasar hukum pendirian BRIDA yang sampai saat ini masih  terbilang  karut  marut.  Setelah  uji  formil  yang  dilakukan  terhadap  UU  11/2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah ketentuan Pasal 48 Ayat 2 UU Sisnasiptek, dasar hukum pendirian  BRIDA  mengalami  masalah.  Mengingat  dengan  uji  formil  yang  dilakukan terhadap  undang-undang  tersebut,  amanah  bagi  pemerintah  daerah  untuk  membentuk BRIDA  dengan  instrumen  peraturan  daerah  (perda)  maupun  peraturan  kepala  daerah (pergub/perbup/perwako), menjadi tidak pasti.
Tabel 1. Daftar BRIDA Provinsi yang telah terbentuk No Nama Provinsi Keterangan Pembentukan BRIDA 1 Riau Masih proses di DPRD untuk Perda 2 Jawa Tengah Perda Nomor 5 Tahun 2022 & Pergub Nomor 2 Tahun 2023 3 Jawa Timur Perda Nomor 13 Tahun 2022 4 Bali Perda Nomor 5 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 56 Tahun 2021 5 Nusa Tenggara Barat Perda Nomor 14 Tahun 2021 6 Nusa Tenggara Timur Perda Nomor 6 Tahun 2023 7 Kalimantan Selatan Perda Nomor 3 Tahun 2023 8 Kalimantan Timur Perda Nomor 2 Tahun 2023 9 Sulawesi Tengah Perda Nomor 10 Tahun 2022 10 Sulawesi Tenggara Perda Nomor 2 Tahun 2023 11 Sulawesi Barat Perda Nomor 1 Tahun 2023 12 Papua Barat Perda Nomor 4 Tahun 2022. 13 Papua Perda Nomor 18 Tahun 2023 14 Papua Barat Daya Pergub Nomor 22 Tahun 2022 15 Papua Pegunungan Pergub Nomor 22 Tahun 2022 16 Papua Tengah Pergub Nomor 22 Tahun 2022 17 Papua Selatan Pergub Nomor 22 Tahun 2022 Sumber: Data Penulis
Meski kemudian proses uji formil yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut berakhir pada 2023 dengan munculnya UU Nomor 6 Tahun 2023, akan tetapi proses  tersebut  telah  menyebabkan  beberapa  persoalan  yang  sangat  signifikan.  Selain – tentu saja – menghambat pembentukan BRIDA, ketidakpastian hukum yang dimunculkan oleh  fenomena  ini  berdampak  pula  pada  hadirnya  duplikasi  regulasi,  baik  dalam  hal kewenangan,  nomenklatur  penamaan  lembaga  organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  pola anggaran, hingga dasar penetapan BRIDA di daerah yang didasari atas peraturan daerah
(Perda)  yang  membutuhkan  persetujuan  DPRD  atau  cukup  dengan  keputusan  kepala daerah saja.
Dengan  memerhatikan  sekelumit  hal  tersebut,  kiranya  akan  dapat  diklaim bahwasanya  upaya  negara  untuk  menghadirkan  sisnasiptek  yang  selaras  dengan  ideologi Pancasila dalam pembangunan nasional hingga level daerah masih mengalami kendala dari segi  regulasi.  Selain  dapat  dibuktikan  dengan  masih  belum  terhubungnya  aturan  hukum nasional  terkait  sistem  perencanaan  pembangunan  dengan  sisnasiptek  serta  ideologi Pancasila,  minimnya  jumlah  keberadaan  BRIDA  pada  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota, landasan hukum pendirian badan tersebut juga masih bermasalah karena tumpang tindih aturan yang masih ada pascapenetapan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Oleh  karena  itu,  selain  hendak  menganalisis  keberadaan  beberapa  kendala normatif terkait belum terkoneksinya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ideologi Pancasila dan sisnasiptek serta pendirian BRIDA yang masih bermasalah pasca- penetapan UU Nomor 6 Tahun 2023, tulisan ini hendak pula mendiskusikan beberapa solusi politik hukum terhadap kedua persoalan tersebut. Ini ditujukan bukan hanya untuk menciptakan kerangka pikir lebih luas untuk melihat fenomena yang diangkat, tetapi juga untuk  lebih  menyadarkan  para  pembaca  bahwasanya  visi  untuk  menjadikan  ideologi Pancasila  sebagai  pedoman  bagi  riset  dan  inovasi  IPTEK  dalam  sistem  perencanaan pembangunan nasional belum benar-benar terwujud dari segi regulasi.

## 2 Pembahasan
2.1 Eksistensi  Ideologi  Pancasila,  Sisnasiptek,  dan  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
Pembangunan sejatinya merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yakni terciptanya kehidupan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dalam kondisi idealnya, Pancasila merupakan  bintang  penuntun  ( leitstar  dinamis)  bagi  penyelenggara  negara  dan  seluruh komponen  bangsa  dalam  melaksanakan  pembangunan  setelah  Republik  Indonesia memperoleh  kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945  (Sukarno,  1958).  Dalam  hal  ini, pembangunan  berdasarkan  Pancasila  harus  diartikan  sebagai  pembangunan  bersifat menyeluruh (semesta) dan terencana yang tidak hanya menitikberatkan pada unsur fisik, tetapi  juga  bangsa  dan  karakternya  atau  yang  disebut  Sukarno  dengan  istilah nation  and character building (Sukarno, 1964). Dengan kata lain, pembangunan sejatinya bukan hanya sebuah  usaha  teknokratik  yang  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat, melainkan  juga  upaya  ideologis  untuk  melakukan  penanaman  nilai-nilai  Pancasila  agar menjadi  bagian  dari  keyakinan,  pengetahuan,  dan  tindakan  seluruh  komponen  bangsa Indonesia.
Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada ideologi Pancasila, tentu diperlukan satu perencanaan objektif dan terukur yang berbasiskan pada riset  ilmiah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  pendekatan science-based  policy development  (Saltelli  dan  Giampietro,  2017).  Selain  agar  dapat  terlaksana  secara  efektif dan  bermanfaat  karena  dilandasi  pada  data-data  bukti  yang  valid,  perencanaan pembangunan  yang  disusun  dengan  metode  ini  juga  mampu  secara  ideologis menggerakkan beragam sumber daya yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia serta sekaligus  mengatasi  tantangan-tantangan  yang  bersifat  riil  maupun  laten.  Itu  sebab,  UU Sisnasiptek  menggariskan  bahwa  ideologi  Pancasila  adalah  pedoman  bagi  perencanaan
pembangunan  nasional  di  segala  bidang  kehidupan  yang  berlandaskan  pada  riset  dan inovasi IPTEK.
Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah, kerangka berpikir ideal yang digambarkan  oleh  UU  Sismasiptek  sejatinya  menawarkan  satu  konsep  perencanaan pembangunan nasional yang memosisikan Ideologi Pancasila sebagai leitstar dinamis bagi dua unsur lain yaitu perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berciri science-based policy. Selain itu, dengan menampilkan bentuk keterhubungan triadik ini, posisi Pancasila sebagai leitstar dinamis sejatinya harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Dalam pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung di  dalamnya  selalu  bersifat  tetap  atau  statis,  hanya  aktualisasinya  dalam  wujud pembangunan  nasional  yang  selalu  berubah-ubah.  Sebagai  pedoman  perencanaan pembangunan yang bersifat dinamis, ideologi Pancasila mesti menghasilkan arahan-arahan yang bersifat objektif dan kontekstual dengan memperhitungkan berbagai hasil temuan riset dan  inovasi  maupun  pertimbangan  teknokratik  yang  dipergunakan  dalam  perencanaan pembangunan.
Gambar 1 Skema Hubungan Ideologi Pancasila dengan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi berbasis IPTEK

## Sumber: Penulis
Jika  memperhatikan  dokumen-dokumen  perencanaan  pembangunan  nasional yang berlaku saat ini seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN  2020-2024),  tampak  konstruk  berpikir  di  atas  belum  terwujud.  Sekalipun  dua dokumen  tersebut  telah  memosisikan  Pancasila  dalam  kedudukan  yang  sangat  tinggi sebagai landasan idiil pembangunan (RPJPN 2005-2025) hingga ideologi negara (RPJMN 2020-2024),  akan  tetapi  konsepsi  tersebut  belum  terlihat  secara  konsisten dioperasionalkan.  Terlebih,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) yang menjadi landasan hukum  RPJPN  2005-2025  dan  RPJMN  2020-2024  ini,  tampak  meluputkan  sama  sekali rumusan  Pancasila.  Pada  undang-undang  yang  masih  berlaku  sampai  saat  ini,  memang dijelaskan  makna  pembangunan  nasional  sebagai  tugas  pokok  bangsa  dan  negara  dalam menyempurnakan  kemerdekaan  guna  mencapai  cita-cita,  bagian  dari  pelaksanaan  tugas negara,  dan  lain  sebagainya  (Bagian  Menimbang  UU  Nomor  25  Tahun  2004);  namun demikian  keseluruhan  pertimbangan  tersebut  tampak  tidak  dikaitkan  dengan  Pancasila. Dengan  ini  semua,  bagaimana  mungkin  kita  dapat  berharap  bahwa  memang  Pancasila dalam  kedudukannya  sebagai  apapun  dapat  hadir  secara  tegas  dalam  konstruk  berpikir teknokratis perencanaan pembangunan nasional.
Ideologi Pancasila Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Iptek
Tentu akan berbeda halnya jika dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Pancasila dijelaskan sebagai “ ideologi negara ” yang secara harfiah memiliki makna praksis sebagai sesuatu yang perlu diwujudkan oleh negara  untuk  mewujudkan  cita-cita  atau  tujuan.  Padahal,  seperti  halnya  yang  dijelaskan Mohammad Hatta, dkk. dalam Pengertian Pancasila (1975),
“Setiap warganegara Indonesia yang sadar akan ideologi negara harus aktif mengambil bagian  dan  ikut  serta  dalam  pembangunan  susunan  negaranya  dan  janganlah pembangunan  itu  melulu  menjadi  urusan  Pemerintah  belaka,  yang  terjadi  jauh  dari minat para warganegara.”
bahwa  memang  penekanan  penting  yang  diberikan  para  pendiri  bangsa  untuk mendudukkan  Pancasila  dalam  konteks  pembangunan  nasional  bukanlah  semata-mata sebagai landasan idiil, falsafah, dan lain sebagainya; melainkan sebagai ideologi negara yang memang benar-benar mampu mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam masyarakat ( living ideology) dan mampu menggerakkan kesadaran  mereka untuk  selalu  berpartisipasi  dalam  pembangunan  dengan  menjunjung  tinggi  keberadaan nilai-nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan-kesatuan,  kerakyatan  dan  keadilan  sosial ( working ideology).
Akan  tetapi,  lain  halnya  dengan  Dokumen  RPJMN  2020-2024  yang  ditetapkan melalui  Perpres  Nomor  18  Tahun  2020.  Dalam  dokumen  tersebut,  ideologi  Pancasila muncul  secara  eksplisit  menjadi  salah  satu  bagian  dari  tujuh  (7)  Agenda  Pembangunan dengan tajuk “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Hadir sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya (2015-2019), dokumen ini lantas menggarisbawahi keberadaan Badan  Pembinaan  Idelogi  Pancasila  (BPIP)  untuk  melakukan  tugas  Pembinaan  Idelogi Pancasila (PIP) bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menyebabkan  RPJMN  2020-2024  menekankan  bahwa  arah  kebijakan  dan  strategi  yang ditetapkan dalam PIP tidak hanya sebatas pada urusan pembangunan mental dan karakter bangsa  yang  diwujudkan  melalui  pendidikan  kewargaan,  wawasan  kebangsaan,  dan  lain sebagainya. Melainkan juga, pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan  Pancasila,  harmonisasi  dan  evaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila,  serta  membersihkan  segala  unsur  yang mengancam  ideologi  negara  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara (Lampiran 1 Perpres No.18 Tahun 2020: h.V.4 dan V.11).
Jika diperhatikan, narasi RPJMN 2020-2024 tersebut memang telah mengarah pada apa yang dijelaskan oleh Mohammad Hatta ( Opcit.) di atas. Dengan argumen keberadaaan program revolusi mental dan PIP yang dijalankan, RPJMN tersebut bisa terlihat mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menetapkan kedua program tersebut  sebagai  upaya  untuk  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  regulasi, kebijakan,  hingga  kesadaran  masyarakat  sehari-hari.  Akan  tetapi,  hal  penting  yang  perlu digaris  bawahi  adalah  bahwa  sebagai  ideologi  negara,  eksistensi  Pancasila  belum  terlihat hadir dalam unsur perencanaan pembangunan nasional. Tidak adanya pembahasan soal ini dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi bukti (Lampiran 1 Perpres No.18 Tahun 2020). Terlebih, jika kita membandingkan RPJMN 2020-2024 dengan skema triadik pada Gambar  1  di  atas,  maka  kemudian  akan  dapat  disimpulkan  bahwasanya  perencanaan pembangunan lima tahun yang dipayungi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 belum secara konsisten memperlihatkan konsepsi ideologi Pancasila sebagai ‘ leitstar dinamis’ bagi pembangunan nasional.
Padahal, eksistensi ideologi Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional merupakan sesuatu yang mendasar. Karena ideologi Pancasila merupakan paradigma yang menjembatani  antara  idealitas-ideologis  yang  hendak  dicapai  negara  dengan  realitas kebijakan pembangunan yang akan dilakukan, maka seyogyanya ideologi Pancasila sudah harus  diwadahi  kekuatan  hukum  yang  mampu  mengarahkan  segala  proses  perencanaan pembangunan  nasional  di  Indonesia  agar  dapat  menjadi  selaras  serta  sekaligus membentengi dirinya dari pasokan-pasokan paradigma ideologi lain yang bertentangan dan mungkin ‘merembes’ dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
Jika  dikaitkan  dengan  realitas  yang  ada  saat  ini,  kiranya  kita  akan  menemukan persoalan  utama  yaitu  belum  hadirnya  dokumen  atau  aturan  negara  yang  menjelaskan secara  operasional keterhubungan antara ideologi  Pancasila, perencanaan pembangunan nasional,  serta  riset  dan  inovasi  IPTEK  sebagaimana  Pasal  5  huruf  a  UU  Sisnasiptek. Padahal,  negara  telah  memiliki  lembaga  seperti  BPIP  dan  BRIN  yang  masing-masing memiliki tugas mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bagi seluruh kebijakan nasional dan daerah di bidang ideologi Pancasila dan riset dan inovasi IPTEK, termasuk dalam urusan perencanaan pembangunan agar menjadi selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Ketika disadari bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 belum memiliki paradigma yang sehaluan dengan UU Sisnasiptek, maka  kemudian  pilihan  perbaikan  sistem  regulasi  yang  ditawarkan  dapat  berujung  pada dua  hal,  yaitu: Pertama,  merevisi  UU  Nomor  25  Tahun  2004.  Sebagaimana  telah  juga disinggung di atas, upaya revisi yang dilakukan terhadap UU tersebut bisa dilakukan melalui memasukkan terma ‘Pancasila’ secara tegas sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai ‘ leitstar  dinamis ’  dalam  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  berbasis  pada science based policy sebagaimana dijelaskan di atas, serta – yang tak kalah penting – memasukan pula di dalamnya peran BPIP dan BRIN dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN (20 tahun), RPJMN (5 tahun), hingga Rencana Kerja Pemerintah/RKP (1 tahun). Dengan ini, barulah kemudian dapat diharapkan bahwa BPIP  dan  BRIN  dapat  benar-benar  memiliki  kewenangan  dan  melaksanakan  fungsinya sebagai states auxilaries organ yang membidangi ideologi Pancasila dan riset dan inovasi dalam  sistem  perencanaan  nasional  bersama  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Bappenas.
Kedua, menghasilkan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang mengatur pelaksanaan  amanah  Pasal  5  huruf  a  UU  Sisnasiptek.  Jika  diperhatikan,  upaya  untuk mewujudkan  koordinasi  antar  ketiga auxilary  state  organ  yang  menangani  persoalan ideologi Pancasila (BPIP), perencanaan pembangunan (Bappenas), dan sisnasiptek (BRIN) dapat  pula  dilakukan  dengan  menerbitkan  aturan  hukum  semisal  peraturan  pemerintah (PP),  peraturan  presiden  (Perpres),  atau  bahkan  peraturan  menteri/kepala  badan  terkait yang menjelaskan tentang bentuk peran dan koordinasi ketiga lembaga tersebut. Dengan merinci  peran  masing-masing,  regulasi  tersebut  harus  mampu  menciptakan  kolaborasi diantara  BPIP,  BRIN,  dan  Bappenas  dalam  alur  sistem  perencanaan  pembangunan nasional  yang  ada  dari  sejak  tahap  agenda  seting,  pelaksanaan,  hingga  monitoring  dan evaluasi. Dalam hal ini, peraturan-peraturan tersebut – yang manapun dipilih – mesti dapat memastikan  keberadaan  BPIP,  Bappenas,  dan  BRIN  dalam  melaksanakan kewenangannya  sebagai  tiga  lembaga think-thank  dalam  perencanaan  pembangunan nasional. Dengan memperhatikan tugas  dan fungsi BPIP dan BRIN sebagaimana diatur masing-masing dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP dan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN, maka kemudian penerbitan peraturan perundang-undangan semacam ini tentu  bukan hal yang  keliru dan  sulit untuk  dilakukan mengingat berdasarkan kedua
Perpres  tersebut,  BPIP  dan  BRIN  telah  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas seluruh kebijakan terkait ideologi Pancasila dan  riset  dan  inovasi  IPTEK,  termasuk  di  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan nasional.

## 2.2 Keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Pembangunan  nasional  dan  daerah  sejatinya  merupakan  upaya  untuk mengaktualkan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, pendirian BRIDA sejatinya merupakan jalan bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan di daerah berdasarkan pada riset dan inovasi. Pada hal ini, BRIDA harus melekat erat dan memastikan bahwa nilai- nilai luhur pendiri bangsa yakni nilai Pancasila menjadi sumber atau dasar melakukan riset dan inovasi yang dipegang teguh oleh setiap komponen masyarakat dan pemerintah daerah dalam  menentukan  arah  kebijakan  demi  terwujudnya  kesejahteraan  bagi  rakyat.  Oleh karena itu, BRIDA memiliki peranan penting dalam mengkoordinir, menyelaraskan dan mengendalikan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi di tingkat daerah  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan.  Namun  demikian  didalam  proses percepatan  pembentukan  BRIDA  terdapat  sejumlah  kendala  yang  turut  menghambat percepatan pembentukan BRIDA.
Berdasarkan  amanat  peraturan  perundang-undangan,  pembentukan  BRIDA seharusnya sudah ada sejak tahun 2020 namun baru terealisasi dibentuk pada tahun 2022 dan 2023 di sejumlah daerah Provinsi dan Kota/Kota. Hingga tahun 2024, dari 39 Provinsi, BRIDA baru terbentuk di 17 provinsi. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, jumlahnya pun baru mencapai 98 dari total yang semestinya 514 (19 %).
Fenomena  tersebut  memperlihatkan  bahwasanya  hingga  tahun  2024,  upaya pembentukan  BRIDA  di  berbagai  level  daerah  masih  mengalami  sejumlah  hambatan hingga keberadaannya belum secara merata di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Jika diperhatikan berdasarkan pengamatan penulis, beberapa kendala utama dari pembentukan BRIDA di  sejumlah  daerah diantaranya: Pertama, keberadaan fungsi riset  dan  inovasi  pemerintah  daerah  dalam  struktur  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda)  atau  semacamnya.  Meskipun  bidang  litbang  daerah  sudah  berubah menjadi bidang riset dan inovasi sejak tahun 2021, akan tetapi masih banyak daerah yang melekatkan  fungsi  tersebut  dalam  Bappeda  dan  hal  ini  menjadi  kendala  dalam pengintegrasian  pembentukan  BRIDA.  Kasus  seperti  ini  terjadi  di  beberapa  wilayah termasuk Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Kedua, terkendala pada proses administrasi.  Belum  berubahnya  nomenklatur  badan  riset  di  daerah  menyebabkan kebingungan  dan  mengakibatkan  tidak  disetujuinya  pembentukan  BRIDA  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  karena  belum  ada  peraturan  di  level  Kementerian  Dalam Negeri yang mengaturnya.
Betapapun  beberapa  kendala  administratif  itu  terjadi,  namun  demikian  jika diperhatikan  dari  segi  regulasi,  persoalan  utama  mengenai  BRIDA  dapat  ditarik  secara historis yuridis pada kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang merupakan Undang-Undang dengan metode omnibus law  pertama  di  Indonesia.  Mengingat,  UU  Nomor  11  Tahun  2020  turut  merevisi  UU Sisnasiptek yang menjadi fondasi dari BRIN. Secara khusus, UU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur  kebijakan  strategis  cipta  kerja  yang  di  dalamnya  meliputi  dukungan  riset  dan inovasi  dalam  rangka  mengharmoniskan  berbagai  ketentuan  mengenai  peningkatan ekosistem  investasi  serta  kemudahan  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional  yang
berlandaskan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  nasional  dengan  berpedoman  pada haluan ideologi Pancasila (Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf e UU Nomor 11 Tahun 2020).
Dalam  ketentuan  Pasal  121  UU  Nomor  11  Tahun  2020,  disebutkan  bahwa ketentuan  Pasal  48  UU  Sisnasiptek  diubah,  sehingga  pada  pokoknya  memerintahkan kepada  pemerintah  daerah  untuk  membentuk  BRIDA  guna  melaksanakan  penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta Invensi dan Inovasi secara terintegrasi di daerah. Dengan kata lain, selain membentuk BRIN pada Pemerintah Pusat, UU Nomor 11  Tahun  2020  juga  mengamanatkan  pembentukan  BRIDA  pada  pemerintah  daerah. Dengan hal itu, diharapkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta  invensi  dan  inovasi  yang  dilakukan  daerah  dapat  segera  dimanfaatkan,  baik  oleh daerah  bersangkutan  maupun  melalui  badan  riset  dan  inovasi  nasional  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf e UU 11 Tahun 2020. Perubahan ini membawa konsekuensi pada perubahan Perpres 74 Tahun 2019 menjadi Perpres Nomor 33 Tahun 2021 dan terakhir disempurnakan melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang telah memuat mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk BRIDA.
Akan  tetapi,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  membatalkan  UU  Nomor  11  Tahun 2020.  Melalui  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  MK  menyatakan  bahwa “ pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Selain itu, dalam amar putusannya tersebut MK juga memerintahkan kepada pemerintah dan  DPR  untuk  memperbaikinya.  Sehingga,  dalam  hal  pemerintah  dan  DPR  tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 akan menjadi  inkonstitusional  permanen.  Meski  dalam  putusan  tersebut  MK  tidak  pernah mempermasalahkan  pembentukan  BRIDA,  namun  demikian  soalan  ini  telah  cukup membawa  konsekwensi  terhadap  munculnya  keragu-raguan  dari  banyak  pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendirikan BRIDA.
Jika dilihat dari dinamika yang berkembang, upaya Pemerintah untuk mengatasi keragu-raguan hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memang terlihat muncul dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) pada awal tahun 2022 hingga kemudian pada tahun 2023 menetapkannya menjadi Undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan perubahan kedua atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011  untuk  mengesahkan  metode omnibus  yang dipergunakannya dalam membentuk UU Nomor 6 Tahun 2023 melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Dengan  demikian, baik secara aspek formil dan substansial  UU Nomor 6 Tahun  2023  yang  menerapkan  metode omnibus  dalam  penyusunannya  dianggap  telah menaati hal-hal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi kendala atau hambatan bagi daerah untuk membentuk BRIDA.
Akan  tetapi  dalam  realitasnya,  pendirian  BRIDA  nyata  masih  menemui persoalan. Selain mengharuskan peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) – satu badan yang selama ini melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah di bawah  Kementerian  Dalam  Negeri – kepada    BRIN  berdasarkan  Perpres  Nomor  78 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam  Negeri, pemunculan BRIDA juga jelas berimbas terhadap perlunya perombakan tata pelembagaan penelitian  dan  pengembangan  di  daerah  yang  selama  ini  eksis  dan  bernaung  dengan beragam nomenklatur ‘badan’ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda- beda  di  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini,  ada  daerah  yang  menamakan badan tersebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sementara
itu ada pula yang melembagakannya dalam bentuk, nomenklatur, tipologi, serta tugas dan fungsi yang lebih luas seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Badan Perencanaan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  (BP3D),  Badan  Perencanaan Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  (BP4D),  serta  Badan  Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID).
Jika diperhatikan, keberadaan badan-badan daerah yang bertopang pada Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Nomor  23  Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP Nomor 18 Tahun 2016)  tersebut secara jelas belum memiliki orientasi riset dan inovasi sebagaimana  yang  diharapkan  dari  muncul  dari  BRIDA.  Meski  badan-badan  daerah tersebut telah melekatkan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan, namun demikian dari segi orientasi serta pelembagannya jelas masih  menyimpang  jauh.  Selain  karena  belum  mengadopsi  pendekatan science-based policy  yang  berpedoman  pada  ideologi  Pancasila  sebagaimana  BRIDA,  keberadaan lembaga tersebut juga belum terkoneksi secara konsultatif-koordinatif dengan badan riset di tingkat pusat yakni BRIN untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras dari tingkat pusat dan daerah.
Selain  itu,  hal  penting  lain  terkait  regulasi  yang  juga  perlu  digarisbawahi  di  sini adalah  terkait  kewenangan  pendirian  BRIDA  yang  terletak  di  pemerintah  daerah. Sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  pendirian  badan  atau  SKPD daerah provinsi atau kabupaten/kota seperti BRIDA sejatinya termasuk ke dalam urusan pemerintahan  konkuren  yang  kewenangannya  terbagi  diantara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan bukan urusan pemerintahan absolut yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  atau  urusan  pemerintahan  umum  yang dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, meski pemerintah pusat dapat memerintahkan kepada tiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mendirikan BRIDA  melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  pusat  seperti  UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021, namun demikian hal-hal terkait pendirian,  landasan  hukum,  hingga  pengorganisasiannya  di  berbagai  daerah  sepenuhnya menjadi bagian dari urusan konkuren yang pelaksanaannya didasari atas otonomi masing- masing daerah.
Dengan  logika  urusan  pemerintahan  yang  konkuren  seperti  itu,  maka  Perpres Nomor  78  Tahun  2021  pun  tidak  memberikan  mandat  kepada  BRIN  (pusat)  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  BRIDA  (daerah).  Namun  demikian,  bukan  berarti Pemerintah  Pusat  melalui  BRIN  maupun  Kementerian  Dalam  Negeri  tidak  dapat melaksanakan  fungsi  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendaliannya  terhadap  urusan pendirian BRIDA di berbagai daerah. Mengingat dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal satu upaya ‘pembinaan teknis’ yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota dalam mendirikan BRIDA. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (4)  dan  Pasal  375  ayat  6  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  bahwa  dengan  memerhatikan eksistensi  otonomi  daerah,  pemerintah  pusat  dapat  melakukan  melakukan  pembinaan yang  bersifat  umum  dan  teknis  kepada  pemerintah  daerah  provinsi  maupun kabupaten/kota  dalam  bentuk  fasilitasi,  konsultasi,  pendidikan  dan  pelatihan,  termasuk penelitian dan pengembangan.
Itu  sebab,  meskipun  terlihat  ada  tekanan  ideologis  untuk  melakukan penyeragaman  atas  fungsi  riset  dan  inovasi  di  daerah    dari  pusat,  akan  tetapi  upaya pembinaan  teknis  yang  dilakukan  tersebut  tidak  boleh  serta  merta  melanggar  urusan pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  landasan  otonomi  pemerintah  daerah  tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, terlebih untuk menyamaratakan karakteristik hingga mereduksi keanekaragaman potensi serta  sumber  daya  yang  dimiliki  tiap-tiap  daerah.  Justru,  berbagai  fungsi  koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan dengan model tersebut harus memunculkan skema  pemberdayaan  bagi  berbagai  pemerintahan  daerah  di  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota untuk mendirikan BRIDA sebagai badan atau SKPD daerah yang mampu secara  mandiri  melaksanakan  riset  dan  inovasi  bagi  pembangunan  daerah  secara  lebih berkualitas,  inklusif,  serta  berkesinambungan  dengan  pembangunan  nasional.  Meski disadari akan menimbulkan disrupsi akibat perombakan nomenklatur SKPD, perubahan aturan  perundangan-perundangan  daerah  dan  alokasi  anggaran,  namun  demikian, pendirian  BRIDA  merupakan  satu  hal  yang  menurut  penulis  wajib  dan  perlu diaktualisasikan. Selain karena untuk menciptakan keharmonisan antara riset dan inovasi di tingkat pusat dan daerah, pendirian BRIDA juga merupakan satu upaya penting untuk mengaktualkan science based policy di daerah yang bernafaskan ideologi Pancasila.

## 3 Kesimpulan
Ketentuan  hukum  Pasal  5  huruf  a  UU  Sismasiptek  sejatinya  menawarkan  satu konsep science-based  development  yang  selaras  dengan  visi  bernegara.  Dengan menempatkan ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi IPTEK, maka kemudian makna pasal tersebut bukan saja hendak menciptakan pembangunan sebagai upaya teknokratik berbasis IPTEK yang berorientasi pada Pancasila sebagai leitstar dinamis, melainkan juga upaya ideologis untuk melakukan penanaman  nilai-nilai  Pancasila  agar  menjadi  bagian  dari  keyakinan,  pengetahuan,  dan tindakan  seluruh  komponen  bangsa  Indonesia.  Namun  demikian,  meski  telah  berusia hampir  5  tahun,  realita  ideal  yang  diharapkan  oleh  norma  pasal  tersebut  masih  urung terwujud.  Jika  diperhatikan,  hal  utama  yang  menyebabkannya  adalah  belum  hadirnya regulasi  yang  mampu  mengoperasionalkan  keterhubungan  antara  ideologi  Pancasila, perencanaan  pembangunan  nasional,  dan  riset  dan  inovasi  berbasis  IPTEK  serta  masih minimnya  keberadaan  BRIDA  di  daerah  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota pascapenetapan UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk mengatasi dua hal mendasar tersebut, jelas  diperlukan  upaya  politik  hukum  yang  berujung  pada  terciptanya  regulasi  di  tingkat nasional (pusat) dan daerah.
Di tingkat nasional, hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan ketentuan perundang-undangan yang menguatkan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BPIP, BRIN/BRIDA, serta Bappenas/Bappeda sebagai auxilary states organ yang berperan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi  terhadap  UU  Nomor  25  Tahun  2004  atau  menerbitkan  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  yang  mengatur  tentang  koordinasi,  sinkronisasi,  dan pengendalian BPIP, BRIN/BRIDA, serta Bappenas/Bappeda dalam sistem perencanaan pembangunan  nasional.  Sementara  itu  di  level  daerah,  upaya  politik  hukum  dapat dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  fungsi  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian pemerintah  pusat – terutama  dilakukan  oleh  BRIN  dan  Kementerian  Dalam  Negeri – melalui  pembinaan  kepada  pemerintah  daerah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  dalam rangka  mengatasi  sejumlah  konsekwensi  yang  muncul  akibat  pendirian  BRIDA  seperti misal perombakan SKPD, perubahan regulasi, dan anggaran daerah dan lain sebagainya. Dengan  memerhatikan  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  menjadi  dasar  bagi pelaksanaan otonomi daerah di tingkat  provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah  pusat  sudah semestinya lebih mengintensifkan berbagai  upaya  pembinaan  yang  bersifat  umum  dan  teknis  kepada  pemerintah  daerah
dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka mempercepat pendirian BRIDA demi terwujudnya pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Eagleton, T. (2013) Ideology. London: Routledge Fagerberg,  J.A.  (2018)  Technological  progress,  structural  change  and  productivity  growth:  a comparative  study. Innovation,  Economic  Development  and  Policy:  Selected  Essays. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Fitria, N.J.L.  (2023) Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi. Wacana Publik, 15(2), 105 – 110. Genta,  G.  dan  Riberi,  P.  (2019) Technology  and  the  Growth  of  Civilization.  Cham:  Springer Nature Hatta, M. (1975) Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1971 di Gedung Kebangkitan Nasional – Jakarta. Jakarta: Idayu Press.
I  Putu  Eka  Cakra,  Kompabilitas  Penerapan  Konsep  Omnibus  law  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 63
Iswandi,  K.  dan  Prasetyoningsih  (2020)  Kedudukan  State  Auxiliary  Organ  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  di  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan.  Vol.  1  No.2, September 2020
Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia,  2017. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  Jakarta:  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia.
Lee, W (2018) Willing the End Means Willing the Means: An Overlooked Reading of Kant. Ergo an Open Acces Jurnal of Philosophy. Volume 5, No. 16, 2018 Manan, B. (1977). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni
Riewanto,  Agus.  Dalam  webinar  nasional  Moya  Institute  bersama  Narada  Center  dan  ITB- Ahmad Dahlan bertajuk Perppu Cipta Kerja dan Antisipasi Resesi Global, 28 Januari 2023. Riewanto,  A.  (2023) Pakar  UNS  Beberkan  Perppu  Cipta  Kerja  Cegah  Kekosongan  Hukum Hadapi  Resesi.  https://www.tvonenews.com/berita/97060-pakar-uns-beberkan-perppu- cipta-kerja-cegah-kekosongan-hukum-hadapi-resesi?page2 Riewanto, A. (2017) Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 2.2 (2017): 137-151.
Riewanto, Agus., & Gumbira, Seno Wibowo. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Uud 1945) / Legal Policy Of Strengthening State Functions For People’s Welfare (Concepts And Practices Study Of Welfare State Based On The 1945 Constitution). Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, (No.3), 357
Riwanto, Agus. (2020) Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja. Hukumonline. com  (2020).
Saltelli, A. dan Giampietro, M. (2017) What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? Futures. Volume 91, August 2017, Pages 62-71 Sukarno  (1958) Pantjasila  Dasar  Filsafat  Negara  oleh  Bung  Karno.  Jakarta:  Jajasan  Empu Tantular
Sukarno (1964). Satu tahun ketentuan (A year of Decision). Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
Sulaeman, A. dan Suhandojo (2021) Transformasi Sistem Inovasi Daerah (Sida) Ke Badan Riset Dan  Inovasi  Daerah  (BRIDA). Policy  Brief  Masyarakat  Kebjakan  Publik  Indonesia #05/2021.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan
Teknologi
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor bvjt 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi PancasilaRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional