## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISA YURIDIS PERMOHONAN PAILIT ATAS KETIDAKMAMPUAN PEMENUHAN PRESTASI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI FORCE MAJEURE
Ulim Tjiatawi Sunarmi Dedi Harianto ulimtjiatawi@gmail.com

## Abstract
The  bankruptcy  petition  filed  by  the creditor  against  the  debtor  who  fails  to  perform the  performance  in  force  majeure  conditions where  the  failure  to  implement  the  performance in  a  timely  manner  is  considered  as  a  debt  that is due and billable by the creditor and the debtor who  is  petitioned  for  bankruptcy  reasoned  that the  failure  was  caused  by  the  force  majeure conditions, as well as to find out the limits of the scope of force majeure, the proof of the inability to  fulfill  the  achievements  so  that  they  are categorized  as  a  debt  that  is  due  and  billable, and the basis for the legal considerations in the cancellation of bankruptcy petitions submitted by the creditors.
This  research  uses  normative  juridical research,  and  the  nature  of  the  research  is descriptive-analytical,  and  legislative  research approach.
The  absence  of  laws  and  regulations that comprehensively regulate the force majeure conditions lead  to  different  interpretations.  In considering  the  decision  of  the  Commercial Court Number 53/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and  the  verdict  of  the  Supreme  Court  835 K/Pdt.Sus/2012,  it  was  decided  that  the demonstration  was  a  force  majeure  that  could not  be  predicted  by  the  debtor.  The  force majeure condition as argued by the debtor does not include simple evidence as specified as one of  the  requirements  in  filing  a  bankruptcy petition,  where  the  force  majeure  must  be proven  in  a  district  court.  The  deelay  in  the implementation  of  the  performance  by  the debtor  cannot  be  categorized  as  a  debt  that  is due and billable, because in the presence of the force majeure, the debtor is temporarily relieved of  his  obligations  until  the  force  majeure  ends. However,  the  dissenting  opinion  of  one  of  the member of the Supreme Court stated otherwise, that  the  demonstration  could  have  been predicted  by  the  debtor,  so  it  could  not  be
categorized as the force majeure, and therefore, the  debtor  had  defaulted  so  that  it  was categorized  as  a  debt  that  was  due  and collectible.
Keywords  :  Force  Majeure,  Dissenting  Opinion, Due and Billable

## Abstrak
Permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh kreditor terhadap debitor yang gagal melaksanakan  prestasi  dalam  kondisi force majeure dimana kegagalan pelaksanaan prestasi  secara  tepat  waktu  dianggap  sebagai utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih oleh kreditor dan debitor yang dimohonkan pailit beralasan bahwa
kegagalan tersebut disebabkan  oleh  kondisi force  majeure ,  serta untuk mengetahui batasan-batasan ruang lingkup force majeure ,
pembuktian ketidakmampuan pemenuhan prestasi sehingga dikategorikan  sebagai  utang  yang  jatuh  tempo dan  dapat  ditagih,  dan  dasar  pertimbangan hukum  dalam  pembatalan  permohonan  pailit yang diajukan kreditor.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  normatif,  dan  sifat  penelitian yang deskriptif analitis, dan pendekatan penelitian perundang-undangan. Ketiadaan peraturan
perundang- undangan  yang  mengatur  secara  komprehensif terhadap  kondisi force majeure  menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda. Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Niaga Nomor  53/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST  dan Putusan Mahkamah Agung 835 K/Pdt.Sus/2012, diputuskan  bahwa  demonstrasi  merupakan force  majeure yang  tidak  bisa  diprediksi  oleh debitor.  Kondisi force majeure  sebagaimana yang  didalilkan  oleh  debitor  bukanlah  termasuk pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan sebagai  salah  satu  syarat  dalam  mengajukan permohonan  pailit,  dimana force  majeure tersebut  harus  dibuktikan  di  dalam  pengadilan negeri. Terlambatnya pelaksanaan prestasi oleh debitor  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  utang yang  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  karena dengan  adanya force  majeure ,  debitor  untuk sementara  waktu  terbebas  dari  kewajibannya sampai dengan force majeure tersebut berakhir. Namun dissenting  opinion salah  satu  hakim agung  anggota  menyatakan  sebaliknya,  bahwa demonstrasi  tersebut  sudah  dapat  diprediksi oleh  debitor,  maka  tidak  dapat  dikategorikan sebagai force  majeure ,  dan  oleh  karena  itu, debitor  telah  melakukan  wanprestasi  sehingga dikategorikan  sebagai  utang  yang  jatuh  tempo dan dapat ditagih.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kata Kunci : Force Majeure , Dissenting Opinion , Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih
I. Pendahuluan A.  Latar Belakang Keadaan Memaksa bukanlah merupakan terminologi yang asing bagi kalangan  komunitas  hukum.  Ist ilah  “keadaan memaksa”  yang  berasal  dari  istilah  overmacht atau  force  majeure,  dalam  kaitannya  dengan suatu  perikatan  atau  kontrak  tidak  ditemui rumusannya  secara  khusus  dalam  Undang- Undang, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245.
R. Subekti mengemukakan bahwa “ overmacht atau  keadaan  memaksa  adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat  berbuat  apa-apa  terhadap  keadaan  atau peristiwa  yang  timbul  di  luar  dugaan  tadi”. 1
Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau  terlambat  dalam  pelaksanaan  perjanjian bukan  karena  kelalaiannya,  ia  tidak  dapat dikatakan salah atau  alpa  dan orang  yang tidak salah  tidak  boleh  dijatuhi  sanksi-sanksi  yang diancamkan atas kelalaian. 2
Terjadinya  keadaan  memaksa  ( force majeure )  oleh  debitur  mengakibatkan  tidak dapat  terlaksananya  suatu  prestasi  yang  telah diperjanjikan  sebelumnya  oleh  para  pihak. Adanya  akibat  yang  timbul  dari  keadaan memaksa  ( force  majeure )  bagi  perjanjian  dan para pihak, diantaranya 3 :
1.  Debitur tidak perlu membayar ganti kerugian;
1 R.  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  PT  Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 55 2 Ibid 3 Salim  HS, Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 184
2.  Beban  resiko  tidak  berubah,  terutama  pada keadaan memaksa sementara atau relatif;
3.  Kreditur  tidak  berhak  atas  pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari  kewajibannya  untuk  menyerahkan kontra  prestasi,  kecuali  untuk  yang  disebut dalam Pasal 1460 KUHPerdata.
Tindakan  wanprestasi  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  dalam  bentuk  ganti rugi, apabila tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian  yang  disengaja  atau  karena  itikat buruk. Namun tidak semua tindakan wanprestasi  dapat  dituntut  ganti  kerugian, karena  apabila  tindakan  tersebut  merupakan dampak dari suatu keadaan yang menyebabkan salah  satu  pihak  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya,  maka  pihak  tersebut  dapat dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  ganti rugi. 4
Apabila  debitur  dalam  kegagalannya melaksanakan  prestasi  tersebut,  tidak  dapat membuktikan bahwa ia dalam keadaan memaksa  ( force  majeure ),  maka  kreditur  dapat menuntut  pelaksanaan  prestasi  yang  tertunda atau  terlambat  serta  ganti  rugi  kepada  debitur tersebut.  Namun  apabila  debitur  yang  dianggap wanprestasi oleh kreditur dianggap tidak mampu atau  tidak  mau  untuk  melaksanakan  prestasi serta  membayar  ganti  rugi  tersebut,  maka kreditur  dapat  mengajukan  permohonan  pailit terhadap debitur sebagai upaya terakhir.
Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit  kepada  debitur  dengan  dasar  kewajiban debitur  belum  dilaksanakan  serta  memenuhi syarat  bahwa  permohonan  pailit  tersebut  dapat dibuktikan secara sederhana, yakni: 1.  Ada dua atau lebih kreditor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih  yang  tidak  dibayar  lunas  oleh kreditor.
Permasalahan  debitur  yang  tidak  mau melaksanakan  kewajibannya  yang  tertunda yang  berujung  permohonan  pailit  oleh  kreditur dapat  diteliti  pada  kasus  yang  teregister  di Pengadilan  Niaga  dengan  nomor  register 53/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dan pada
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Mahkamah  Agung  sebagaimana  dikutip  dari Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  dengan  register  perkara    No.  835 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Februari 2013.
Kasus ini pada awalnya dimulai dengan diajukannya  surat  permohonan  pailit  yang terdaftar pada Kepanitaan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 01
November  2012  oleh  Graciana  Budhi  Hartuti selaku  Pemohon  Pailit  terhadap  PT  Graha Rayhan Tri Putra selaku Termohon Pailit, duduk perkara  kasus  tersebut  dimulai  ketika  Graciana Budhi  Hartuti  melakukan  pembelian  1  unit apartemen yang terletak di atas sebidang tanah terletak di Kawasan Pangadegan Timur, Kelurahan  Pangadegan,  Kecamatan  Pancoran, Kotamadya  Jakarta  Selatan,  yang  dikenal dengan  “Pancoran  Riverside”.  Pembelian apartemen Pancoran Riverside tersebut kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Satuan  unit
Apartemen Pancoran Riverside Nomor
0127/PR-GRTP/PPJB/I/2011 tanggal 18 Januari 2011
Mempelajari  lebih  lanjut  PPJB  tersebut, PT Graha Rayhan Tri Putra berkewajiban untuk menyerahkan  apartemen  yang  dimaksud  pada tanggal  21  Desember  2011,  tetapi  PT  Graha Rayhan  Tri  Putra  meminta  penundaan  waktu 100  hari  guna  penyelesaian  pembangunan
apartemen.  Namun  bahkan  setelah  penundaan waktu  tersebut,  PT  Graha  Rayhan  Tri  Putra masih  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk menyelesaikan
pembangunan dan menyerahkan  unit  apartemen  kepada  Graciana Budhi Hartuti.
PT  Graha  Rayhan  Tri  Putra  dalam pembelaannya  berkilah  bahwa  keterlambatan penyelesaian  terhadap  apartemen  Pancoran Riverside adalah faktor-faktor di luar kemampuan PT Graha Rayhan Tri Putra dimana terjadi perubahan peraturan perundang- undangan  dan  kebijakan  pemerintah  dalam pemberian  izin  serta  adanya  perlawanan  dari masyarakat setempat yang menghambat penyelesaian pembangunan apartemen tersebut,  dengan  kata  lain  adalah  keadaan memaksa ( force majeure ).
Menyimak  dari  kasus  ini  yang  mana kemudian  ditolak  oleh  majelis  hakim,  menarik untuk dikaji, dimana dalam putusannya menolak permohonan  pailit  oleh  Graciana  Budhi  Hartuti dengan pertimbangan bahwa PT Graha Rayhan Tri Putra mengalami keterlambatan penyelesaian  terhadap  apartemen  Pancoran Riverside  diakibatkan  oleh  keadaan  memaksa ( force  majeure )  berupa  perubahan  peraturan perundang-undangan dan  kebijakan pemerintah dalam  pemberian  izin  serta  adanya  perlawan dari  masyarakat  setempat  yang  menghambat penyelesaian pembangunan apartemen
Pancoran Riverside Namun  dalam  pemeriksaan  kasus  ini, Hakim Agung anggota Takdir Rahmadi,
menyatakan telah berpendapat berbeda ( dissenting opinion ) dengan pertimbangan bahwa  PT  Graha  Rayhan  Tri  Putra  dalam menjalankan  usahanya  tidak  memperhitungkan resiko  sosial  dan  lingkungan,  dimana  jika  faktor

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ini  diperhitungkan,  maka  keadaan  memaksa ( force majeure ) akan dapat teratasi.
Mempelajari  lebih  lanjut  kasus  di  atas, keadaan  memaksa  ( force  majeure )  dapat dijadikan  suatu  pembelaan  oleh  debitur  untuk menunjukkan  bahwa  tidak  terlaksananya  apa yang  dijanjikan  disebabkan  oleh  hal-hal  yang sama  sekali  tidak  dapat  diduga  dan  di  mana  ia tidak  dapat  berbuat  apa-apa  terhadap  keadaan atau  peristiwa  yang  timbul  di  luar  dugaan 5 , namun apabila debitur seharusnya bisa mengatasi  hal-hal  yang  bisa  menyebabkan keadaan  memaksa  ( force  majeure ),  tetapi  tidak mengatasinya, maka  alasan  keadaan  memaksa ( force majeure ) tidak dapat dibenarkan.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas,  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  menentukan  kriteria  kondisi keadaan  memaksa  ( force  majeure )  sebagai suatu peristiwa hukum?
2.  Bagaimana  pembuktian  ketidakmampuan pemenuhan prestasi yang disebabkan kondisi  keadaan  memaksa  sebagai  utang yang  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  dalam hukum kepailitan?
3.  Bagaimana  analisa  pertimbangan  hukum pemenuhan hakim atas pembatalan putusan pailit  yang  disebabkan  adanya  keadaan memaksa  ( force  majeure )  pada  Putusan Pengadilan  Niaga  dengan  register  perkara No.  53/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST  dan Putusan  Mahkamah  Agung  dengan  register perkara  No. 835 K/Pdt.Sus/2012?
5 Subekti, Hukum  Perjanjian ,    Intermasa  Jakarta, 2005, hal. 55

## C.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum  yuridis normatif, “dimana cara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.” 6 Penelitian  yuridis  normatif  juga  disebut  dengan “penelitian  doctrinal  yang  menganalisa  hukum baik  yang  tertulis  di  dalam  buku  maupun  yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.” 7
Sifat  penelitian  yang  digunakan  yaitu bersifat  deskiptif  analitis,  yang  mana  memiliki maksudnya  “untuk  mengetahui  gambaran secara  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai peraturan  yang  dipergunakan  yang  berkaitan dengan masalah yang dikaji.

## II.  Hasil dan Penelitian
A.  Kriteria  Kondisi  Keadaan  Memaksa
(Force Majeure) Sebagai Suatu Peristiwa Hukum Menurut Munir Fuady,
dalam menentukan  apakah  suatu  kondisi  dapat dikategorikan  sebagai  keadaan  memaksa, suatu  keadaan  haruslah  memenuhi  syarat- syarat dari keadaan memaksa, yaitu 8 :
1.  Peristiwa  yang  menyebabkan  terjadi force majeure tersebut  haruslah  “tidak  terduga” oleh  para  pihak  ( vide Pasal  1244  KUH
Perdata);
2.  Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang harus melaksanakan prestasi (pihak
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.
7 Ibid.
8 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 , hal. 122

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
debitur)  tersebut  ( vide Pasal  1244  KUH Perdata);
3.  Peristiwa  yang  menyebabkan  terjadinya force  majeure tersebut  di  luar  kesalahan pihak  debitur  ( vide Pasal  1545  KUH
Perdata);
4.  Peristiwa  yang  menyebabkan  terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja  oleh  debitur  ( vide Pasal  1553  jo Pasal  1245  KUH  Perdata).  Ini  merupakan perumusan  yang  kurang  tepat,  sebab  yang semestinya  tindakan  tersebut  “di  luar kesalahan”  para  pihak,  bukan  “tidak dise ngaja”.  Sebab,  kesalahan  para  pihak baik  yang  dilakukan  “dengan  sengaja ataupun  yang  tidak  disengaja,  yakni  dalam bentuk “kelalaian” ( negligence ).”;
5.  Pihak  debitur  tidak  dalam  keadaan  itikad buruk ( vide Pasal 1244 KUH Perdata);
6.  Jika  terjadi force  majeure ,  maka  kontrak tersebut  menjadi  gugur,  dan  sedapat mungkin  para  pihak  dikembalikan  seperti seolah-olah  tidak  pernah  dilakukan  ( vide
Pasal 1545 KUH Perdata);
7.  Jika terjadi force majeure , maka para pihak tidak  boleh  menuntut  ganti  rugi  ( vide Pasal 1244  jo  Pasal  1245  jo  Pasal  1553  ayat  (2)
KUH  Perdata).  Sebaliknya,  karena  kontrak yang  bersangkutan  menjadi  gugur  karena adanya force majeure tersebut, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan,  pemberian  restitusi  atau  quantum merit tentu masih dimungkinkan;
8.  Resiko  (sebagai  akibat  dari force  majeure ) beralih  dari  pihak  kreditur  kepada  pihak debitur  sejak  saat  seharusnya  barang tersebut  diserahkan  ( vide Pasal  1545  KUH Perdata). Selanjutnya Rahmat S.S. Soemadipradja memberikan
penjelasan
mengenai  kriteria  yang  dapat  dikategorikan sebagai keadaan memaksa adalah 9 :
1.  Peristiwa yang tidak terduga;
2.  Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3.  Tidak ada itikad buruk dari debitur;
4.  Keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5.  Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6.  Jika  prestasi  dilaksanakan  maka  akan terkena larangan;
7.  Keadaan di luar kesalahan debitur;
8.  Debitur  tidak  melakukan  kelalaian  untuk berprestasi (menyerahkan barang);
9.  Kejadian  tersebut  tidak  dapat  dihindari  oleh siapa pun (debitur maupun pihak lain);
10.  Debitur  tidak  terbukti  melakukan  kesalahan atau kelalaian.
Unsur  keadaan  memaksa,  eksistensi perjanjian,  dan  resiko  yang  merupakan  akibat dari keadaan memaksa mengalami perkembangan  bukan  hanya  dalam  KUH Perdata  dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  lainnya,  namun  keadaan  memaksa juga mengalami perkembangan dalam berbagai putusan pengadilan.
Keadaan memaksa bisa meluas kepada perkembangan  kondisi  ekonomi,  hal  ini  bisa dicermati  pada  kasus  Pertamina  melawan  PT Seno Wahana Utama dengan putusan pengadilan No. 237/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal  10  Desember  2003  dan  putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pdt/2005 tanggal 28  Mei  2008  dan  Putusan  No.  125  K/  Pdt/2007 tanggal  13  Mei  2007  antara  Desilia  Santoso selaku  penggugat  melawan  PT  Pioneers Grialoka  selaku  tergugat,  dimana  putusan
9 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, , Penjelasan  Hukum Tentang  Keadaan  Memaksa  (Syarat-Syarat  Pembatalan Perjanjian  yang  Disebabkan  Keadaan  Memaksa/Force Majeure), Gramedia, Jakarta, 2010 , hal. 100

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut membebaskan tergugat dari pemberian ganti  rugi  akibat  keterlambatan  pelaksanaan kewajiban.
Gagalnya  pelaksanaan  perjanjian  oleh para pihak dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu  wanprestasi  dan  keadaan  memaksa. 10 Baik  wanprestasi  maupun  keadaan  memaksa mengakibatkan  perjanjian  menjadi  tidak  dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya.
Perbedaan  antara  wanprestasi  dan  keadaan memaksa  terletak  pada  unsur  kelalaian  atau kesalahan  pada  debitor  yang  tidak  mampu melaksanakan  perjanjian  tersebut.  Perbedaan lainnya  antara  wanprestasi  dengan  keadaan memaksa adalah terletak pada beban pembuktiannya, dimana pembuktian wanprestasi  berada  pada  kreditor,  sedangkan beban  pembuktian  keadaan  memaksa  berada pada debitor. 11 B.  Pembuktian Ketidakmampuan Pemenuhan Prestasi Yang Disebabkan Kondisi Keadaan Memaksa  Sebagai  Utang  Yang  Jatuh
Tempo  Dan  Dapat  Ditagih  Dalam

## Hukum Kepailitan
Menurut  M.  Isnaeni,  beban  pembuktian keadaan  memaksa  ada  pada  debitor,  sehingga debitor  dibebani  dengan  pembuktian  untuk meyakinkan kreditor bahwa tidak berprestasinya debitor dikarenakan 12 :
1.  Terjadinya  peristiwa  tidak  terduga,  tidak disanka peristiwa terentu akan terjadi;
2.  Peristiwa  yang  terjadi  muncul  di  luar kesalahannya;
3.  Peristiwa  yang  terjadi  menghalangi  debitor dalam pemenuhan prestasi;
10 Sufiarina  dan  Sri  Wahyuni, Force  Majeure  dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19 ,  Jurnal Hukum Sasana Volume 6 Nomor 1, Juni, Jakarta, 2020, hal. 5 11 Ibid 12 Ibid
Ketiga  hal  tersebut  di  atas  harus dibuktikan  oleh  debitor  agar  dapat  memenuhi syarat keadaan memaksa yang bersifat akumulasi. 13 Ketiga  syarat  tersebut  juga  harus ada  secara  sekaligus  dan  bersamaan,  dan apabila debitor dapat membuktikan ketiga syarat tersebut,  maka  debitur  tidak  bertanggung  gugat atas resiko yang terjadi. 14 Hal ini senada dengan Mariam  Darus  Badrulzaman,  yang  menyatakan bahwa “pembentuk undang-undang menginginkan  bahwa  keadaan  memaksa  itu sebagai  alasan  pembenar  untuk  membebaskan de bitor dari kewajiban mengganti rugi” 15 .
C.  Analisa Pertimbangan Hukum
Pemenuhan  Hakim  Atas  Pembatalan Putusan  Pailit  Yang  Disebabkan Adanya  Keadaan  Memaksa  (Force Majeure)  Pada  Putusan  Pengadilan Niaga  Dengan  Register  Perkara  No. 53/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST  dan
Putusan  Mahkamah  Agung  Dengan Register Perkara No. 835 K/Pdt.Sus/2012 Kasus  hukum  dengan  register  perkara No.  53/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst  dan  835 K/Pdt.Sus/2012 adalah kasus
yang menggambarkan terjadinya pembatalan permohonan  pailit  yang  disebabkan  keadaan memaksa.  Pihak-pihak  dalam  kasus  hukum  ini adalah sebagai berikut:
a.  Graciana  Budhi  Hartuti  (Graciana),  selaku
Pemohon  Pailit –  Kreditor,  selanjutnya sebagai Pemohon Kasasi;
b.  PT  Graha  Rayhan  Tri  Putra  (PT  GRTP), selaku Termohon Pailit – Debitor, selanjutnya sebagai Termohon Kasasi.
13 Ibid
14 Ibid
15 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 25

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Permasalahan kasus dimulai dari pembelian  unit  apartemen  oleh  Graciana  yang dibangun  oleh  PT  GRTP  di  atas  sebidang tanah  yang  terletak  di  Kawasan  Pangadegan Timur,  Kelurahan  Pangadegan,  Kecamatan Pancoran,  Kotamadya  Jakarta  Selatan,  yang dikenal dengan “Pancoran Riverside”.
Graciana  yang  membeli  1  unit  apartemen tersebut,  kemudian  melakukan  pelunasan pembayaran kepada PT GRTP dengan rincian: a.  Pembayaran  sejumlah  Rp  11.000.000,- (sebelas  juta  Rupiah)  pada  tanggal  26 november 2008;
b.  Pembayaran  sejumlah  Rp  21.480.000,- (dua  puluh  satu  juta  empat  ratus  delapan puluh  ribu  Rupiah)  pada  tanggal  22 Desember 2008;
c.  Pembayaran pelunasan sejumlah Rp
129.960.000,-  (seratus  dua  puluh  sembilan juta  sembilan  ratus  enam  puluh  ribu
Rupiah) 29 Januari 2009. Kemudian
atas pembayaran- pembayaran  dari  Graciana  tersebut,  diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan  Unit  Apartemen  Pancoran  Riverside dengan  Nomor  0127/PR-GRTP/PPJB/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011. Dalam Pasal 5 ayat 5.1  PPJB  tersebut,  PT  GRTP  berjanji  dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan pembangunan  apartemen  pada  tanggal  21 Desember 2011.
Namun  dalam  pelaksanaannya,  pada tanggal  21  Desember  2011,  PT  GRTP melayangkan surat kepada seluruh pembeli/pemesan  apartemen  in casu termasuk kepada  Graciana,  yang  meminta  penundaan waktu  100  (seratus)  hari  untuk  menyelesaikan pembangunan apartemen sesuai dengan Pasal 5  ayat  5.1  PPJB  yang  berarti  tenggang  waktu
100  (seratus)  hari  sejak  21  Desember  2011 adalah 01 April 2012.
Bahwa  ternyata  setelah  penundaan waktu  selama  100  (seratus)  hari  tersebut, ternyata PT GRTP masih belum bisa menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut,  sehingga  telah  melewati  batas  waktu yang  diminta  oleh  PT  GRTP  sendiri,  yakni tanggal  01  April  2012,  yang  mana  kemudian Graciana  melayangkan  surat  somasi  pada tanggal  30  Juli  2012  kepada  PT  GRTP  agar segera menyerahkan apartemen yang
dimaksud.
Selanjutnya di dalam persidangan ditemukan  fakta  hukum  bahwa  PT  GRTP  tidak dapat menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut  karena  adanya  perlawanan  dari masyarakat  yang  menentang  dilanjutkannya pembangunan  apartemen  Pancoran  Riverside, karena  menurut  masyarakat,  PT  GRTP  telah menyebabkan  lingkungan  kotor  dan  bising, sehingga  menimbulkan  suasana  yang  tidak nyaman bagi kehidupkan masyarakat setempat,  dan  menuntut  diberikan  uang kompensasi.
PT GRTP dalam pembelaannya menyatakan bahwa perlawanan dari masyarakat  yang  menentang  pembangunan apartemen  tersebut  adalah  sebagai  keadaan memaksa ( force majeure ), sehingga tidak dapat dikualifikasikan  sebagai  utang  yang  jatuh tempo dan dapat ditagih
Setelah mempelajari perkara dan memeriksa  bukti-bukti  serta  saksi-saksi  yang dihadirkan oleh para pihak dalam kasus hukum ini, adapun majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan  sebagai  berikut: dalam hal jual beli, pihak pembeli berkewajiban untuk  membayar  harga  barang  atau  jasa  yang dibelinya,  sedangkan  sebaliknya  pihak  penjual

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
apabila  pembeli  telah  membayar  harga  barang atau jasa, maka berkewajiban untuk menyerahkan  barang  atau  jasa  tersebut kepada  pihak  pembeli.  Apabila  pihak  penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan  barang  atau  jasa  kepada  pihak pembeli  maka  pihak  penjual  telah  mempunyai utang kepada pihak pembeli karena kewajibannya  tersebut  dapat  dinilai  dengan uang  yang  telah  dibayarkan  oleh  pembeli kepada  penjual  karena  itu  ketika  penjual  gagal untuk  memenuhi  kewajibannya  adalah  debitur dan pembeli adalah kreditur.
PT  GRTP  yang  dalam  hal  ini  sebagai penjual  adalah  debitur  dan  Graciana  yang dalam  hal  ini  sebagai  pembeli  adalah  kreditur, dimana  PT  GRTP  telah  mempunyai  utang kepada  Graciana  sejumlah  Rp  162.440.000,- (seratus  enam  puluh  dua  juta  empat  ratus empat  puluh  ribu  Rupiah)  harga  1  (satu)  unit apartemen  yang  dibeli  oleh  Graciana  namun oleh PT GRTP tidak menyelesaikan pembangunannya sampai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan, yakni pada tanggal 21 Desember 2011.
Lebih  lanjut  mengenai  pertimbangan majelis  hakim,  menurut  ketentuan  Pasal  1474 KUH  Perdata,  saat  jatuh  waktunya  utang adalah  pada  saat  tidak  diserahkannya  1  (satu) unit  apartemen  Pancoran  kepada  Graciana, dibuktikan  dengan  PPJB  serta  surat  somasi dihubungkan  dengan  keterangan  saksi  Kiki Molana  dan  Kristiyento,  diperoleh  fakta  bahwa tidak dapat diselesaikan pembangunan apartemen tersebut bukan karena kelalaian  PT GRTP,  tetapi  karena  keadaan  memaksa  ( force majeure )  yang  terjadi  pada  saat  pelaksanaan pembangunan apartemen yaitu:
a.  Adanya perlawanan/demonstrasi warga setempat  yang  menentang  dilanjutkannya
pembangunan  apartemen,  karena  menurut masyarakat telah menyebabkan lingkungan kotor  dan  bising,  sehingga  menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi kehidupan masyarakat sekitar, dan
menuntut diberikan uang kompensasi;
b.  Nilai kompensasi yang dituntut oleh masyarakat  sekitar  adalah  berkisar  antara Rp  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  Rupiah) sampai  dengan  Rp  2.000.000.000,-  (dua milyar Rupiah);
c.  Masyarakat pada setiap demonstrasi hampir  selalu  melakukan  aksi  blokir  yang melarang pekerja proyek untuk bekerja;
d.  Demonstrasi dilakukan sejak bulan
September  2010  hingga  bulan  Mei  2011 setelah ada realisasi dari PT GRTP
Dalam  Pasal  13  PPJB  yang  tertanggal 18  Januari  2011,  keadaan  memaksa  ( force majeure )  benar-benar  terjadi,  maka  utang tersebut  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sampai  keadaan  memaksa  ( force  majeure )  itu tidak  terjadi  lagi,  dengan  demikian  tidak terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara  sederhana  bahwa  utang  tersebut  telah jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.
Selanjutnya,  alasan  PT  GRTP  bahwa keterlambatan penyelesaian apartemen tersebut selain karena adanya  perlawanan dari masyarakat setempat yang menghambat pembangunan apartemen, terdapat juga perubahan peraturan perundang-undangan dan kejibakan  pemerintah  dalam  pemberian  izin, yang mana tidak mudah dalam pembuktiannya, oleh  karenanya  tidak  memenuhi  persyaratan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU.
Terakhir, adalah ajaran umum ( hersendeheur )  yang  menyatakan  bahwa  pailit

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  merupakan  upaya  terakhir  dan  dalam hal  ini  Graciana  dapat  mengajukan  gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri.
Namun dalam pemeriksaaan perkara ini
Hakim Agung anggota Takdir Rahmadi, berpendapat  lain  ( Dissenting  Opinion ),  dengan pertimbangan:  fakta-fakta  dalam  persidangan ditemukan bahwa demonstrasi oleh masyarakat sekitar  yang  membuat  PT  GRTP  tidak  mampu melaksanakan pembangunan apartemen sehingga  tidak  mampu  menyerahkan  unit apartemen  kepada  Graciana  sebagaimana dijanjikan belum dikategorikan sebagai keadaan memaksa ( force majeure )
Adapun  penolakan  dari  masyarakat sekitar  membuktikan  bahwa  PT  GRTP  dalam menjalankan usahanya tidak memperhitungkan resiko sosial dan lingkungan sehingga kegiatan usahanya tidak mengotori lingkungan sekitarnya, dimana apabila faktor ini diperhitungkan  sejak  perencanaan  awal  dan dimasukkan  dalam  biaya  produksi  usahanya, penolakan  masyarakat  sekitar  yang  dimaksud akan dapat diatasi.
Hal  ini  terbukti  pula  dari  adanya pengembang  lain  yang  mau  membeli  izin  PT GRTP  yang  tidak  mampu,  dengan  demikian pengembang-pengembang  ada  yang  mampu melaksanakan  pembangunan,  dan  oleh  sebab itu  alasan  keadaan  memaksa  ( force  majeure ) tidak dapat dibenarkan.
Pengadilan Niaga kemudian memberikan putusan dengan menolak permohonan pailit dari Graciana dan selanjutnya  di  tingkat  kasasi,  meskipun  oleh Ketua  Majelis  telah  diupayakan  musyawarah namun tidak tercapai, maka diputuskan dengan suara  terbanyak,  memberikan  amar  putusan menolak permohonan kasasi dari Graciana
Permasalahan yang timbul dalam kasus ini  berpusat  pada  tidak  diserahkannya  unit apartemen riverside dari  PT  GRTP  kepada Graciana,  dimana  Graciana  telah  membayar lunas  harga  apartemen  tersebut  dalam  3  (tiga) kali  pembayaran  dan  PT  GRTP  berjanji  untuk menyerahkan  apartemen  tersebut  selambat- lambatnya  tanggal  21  Desember  2011.  Namun sampai  dengan  dilayangkannya  somasi  oleh Graciana  kepada  PT  GRTP  pada  tanggal  30 Juli 2012, PT GRTP masih belum menyerahkan unit apartemen tersebut.
PPJB  yang  ditandatangani  oleh  PT GRTP  dan  Graciana  telah  mengikat  keduanya dimana  Graciana  telah  membayar  lunas  unit apartemen  dimaksud,  dan  PT  GRTP  harus menyerahkan unit apartemen tersebut selambat-lambatnya 21 Desember 2011. Dengan  telah  dibayarkan  lunas  harga  unit apartemen  tersebut  oleh  Graciana,  PT  GRTP telah mempunyai utang  yang harus diserahkan kepada Graciana.
Apabila  mengacu  pada  definisi  utang pada  Pasal  1  angka  6  UUKPKPU,  jika  PT GRTP masih belum menyerahkan unit apartemen  per  tanggal  21  Desember  2011,  PT GRTP  telah  melakukan  wanprestasi  serta memiliki  utang  yang  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih.
UUKPKPU sejatinya telah memberikan pemahaman  baru  mengenai  utang,  dimana utang  diterapkan  dalam  arti  luas,  sehingga kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  oleh  PT  GRTP kepada  Graciana,  yang  bisa  dinilai  dengan uang sejumlah Rp 162.440.000,- (seratus enam puluh  dua  juta  empat  ratus  empat  puluh  ribu Rupiah) atas 1 unit apartemen, dapat dikategorikan sebagai utang.
Majelis hakim berpendapat bahwa pada saat  jatuh  waktunya  utang  adalah  saat  tidak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diserahkannya  unit  apartemen,  namun  majelis hakim  juga  berpendapat  bahwa  tidak  dapat diselesaikannya pembangunan apartemen bukanlah  kelalaian  PT  GRTP,  melainkan karena  keadaan  memaksa  ( force  majeure ), sehingga  utang  tidak  dapat  dikualifikasikan sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  ayat  (1) UUKPKPU.
Pertimbangan  majelis  hakim  saling bertolak  belakang,  dimana  majelis  hakim  pada salah  satu  pertimbangan  menyatakan  PT GRTP  telah  memiliki  utang  yang  jatuh  tempo dan  dapat  ditagih,  namun  di  pertimbangan lainnya  menyatakan  bahwa  utang  PT  GRTP tidak dapat dikualifikasikan sebagai jatuh tempo dan  dapat  ditagih  karena  bukan  kelalaian  dari PT GRTP.
Apabila  dicermati  pada  penjelasan Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU,  telah  jelas disebutkan bahwa pengertian “utang yang telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih”  adalah kewajiban  untuk  membayar  utang  yang  telah jatuh  waktu  baik  karena  telah  diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya, sebagaimana diperjanjikan.
Dissenting  Opinion dari  Hakim  Agung Anggota, yang menyatakan bahwa demonstrasi oleh  masyarakat  sekitar  yang    membuat  PT GRTP  tidak  bisa  menyerahkan  unit  apartemen tepat  waktu,  belum  dikategorikan  sebagai keadaan  memaksa,  dimana  hal  tersebut membuktikan bahwa PT GRTP dalam menjalankan usahanya tidak memperhitungkan resiko sosial dan lingkungan sehingga mengotori  lingkungan  sekitarnya  dan  apabila faktor ini diperhitungkan dan sejak perencanaan  dan  dimasukkan  dalam  biaya produksi/usahanya,  penolakan  tersebut  dapat diatasi.
Kalimat “….dalam menjalankan
usahanya  tidak  memperhitungkan  resiko  sosial dan lingkungan” menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat sekitar berupa demonstasi  merupakan  kejadian  yang  masih dapat diantisipasi oleh PT GRTP.
Namun,  kalimat  “…apabila  faktor  ini diperhitungkan  dan  sejak  perencanaan  dan dimasukkan  dalam  biaya  produksi/usahanya, penolakan tersebut dapat diatasi”, menunjukkan bahwa apabila PT GRTP mengalokasikan dana untuk melakukan penanganan  masalah  dampak  lingkungan tersebut,  maka  PT  GRTP  dapat  memperkecil dampak  kerusakan  lingkungan  sehingga  aksi demo  masyaratkat  dapat  terhindarkan  dan penyerahan  unit  apartemen  tersebut  dapat dilakukan tepat waktu.
Keadaan memaksa berupa demonstrasi oleh  masyarakat  sekitar  bukanlah  menjadi masalah  yang  menghalangi  pembangunan apartemen,  dimana  hal  tersebut  seharusnya dapat diatasi dengan perencanaan awal berupa sosialisasi  kepada  masyarakat  sekitar  dan memberikan  kompensasi  yang  wajar  kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan  apartemen  tersebut  dan  PT GRTP  dapat  melaksanakan  Analisis  Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pembangunan apartemen,  dimana  hal  ini  juga  terbukti  dari adanya pengembang lain yang hendak membeli izin PT GRTP, sehingga dalil keadaan memaksa yang digunakan oleh PT GRTP tidak dapat dibenarkan.
Walaupun  oleh  Ketua  Majelis  telah diupayakan  dengan  musyawarah,  namun  tidak tercapai  karena  adanya  perbedaan  pendapat antara  1  (satu)  Hakim  Agung  Anggota  dengan 2  (dua)  Hakim  Agung  lainnya,  dimana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mayoritas majelis hakim menyatakan bahwa PT GRTP  tidak  dapat  dipersalahkan  karena terdapat perlawanan dari masyarakat setempat yang menghambat penyelesaian pembangunan apartemen  tersebut  yang  tidak  mudah  dalam pembuktiannya, maka penyerahan unit apartemen  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  utang  yang  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih,  namun  di  lain  pihak  Hakim  Agung Anggota  menyatakan  bahwa  alasan  PT  GRTP tidak dapat
dijustifikasi mengingat keterlambatan tersebut
merupakan
sepenuhnya kelalaian ( culpa ) dari PT GRTP.
Perlawanan  dari  masyarakat  setempat yang merupakan bentuk dari keadaan memaksa merupakan suatu bentuk pembuktian yang  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana, karena  hal  tersebut  dalam  banyak  hal  kan membutuhkan  pengukuran-pengukuran  yang cukup  memakan  waktu  di  lapangan.  Sehingga dalam  hal  terjadinya  pengecualian  kewajiban yang  didasarkan  oleh  keadaan  memaksa, maka  upaya  pembuktian  kejadian  keadaan memaksa  tersebut  harus  melalui  pengadilan negeri. 16
Pembuktian  secara  sederhana  atau yang  lazim  disebut  dengan  pembuktian  secara sumir 17 ,  merupakan  proses  peradilan  yang diperpendek,  tanpa  keterangan  tertulis  dari kedua  belah  pihak  tanpa  pembuktian  yang terperinci  dan  teliti. 18 Pembuktian  sederhana merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan dari Pengadilan Niaga
16 Ricardo  Simanjuntak, Essensi  Pembuktian Sederhana  Dalam  Kepailitan ,  Pusat  Pengkajian  Hukum), hal. 66 17 Victorianus  M.H  Randa  Puang, Penerapan  Asas Pembuktian  Sederhana  dalam  Penjatuhan  Putusan  Pailit , Tesis  Magister  Kenotariatan  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2006, hal. 1
18 Lihat  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal. 15
dalam  upaya  membuktikan  apakah  seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai  sedikitnya  satu  utang  yang  telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  serta  tidak dapatnya  debitor  tersebut  untuk  melunasi utangnya  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih. 19 Oleh karena itu, yang harus dibuktikan sebelum putusan hakim adalah fakta atau  peristiwanya  karena  bagi  hakim  dalam mengadili  perkara  yang  dipentingkan  adalah faktanya bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu  diberitahukan  atau  dibuktikan  sesuai dengan  azas ius  curia  novit karena  hakim dianggap  tahu  akan  hukumnya  dan  hakim harus  mengabulkan  permohonan  pailit  yang diajukan  oleh  debitur  jika  ternyata  berdasarkan pembuktian
berdasarkan
fakta dan
peristiwanya yang diajukan oleh debitur ternyata  telah  memenuhi  Pasal  2  ayat  (1) UUKPKPU. 20
Dalam  hal  ini,  berpendapat  sama dengan dissenting  opinion dari  Hakim  Agung Anggota,  dimana  walaupun  demonstrasi  oleh masyarakat  sekitar  merupakan  salah  satu bentuk dari keadaan memaksa, namun demonstrasi  tersebut  merupakan  sebuah  hal yang  harusnya  sudah  diprediksi  jauh  hari sebelum diadakannya pembangunan apartemen tersebut.
Suatu  kejadian  baru  dapat  disebut memenuhi  unsur-unsur  keadaan  memaksa apabila 21 :
19 Emmy  Yuhassarie, Undang-Undang  Kepailitan dan  Perkembangannya:  Prosiding  Rangkaian  Lokakarya Terbatas  Masalah-Masalah  Kepailitan  Dan  Wawasan Hukum  Bisnis  Lainnya ,  Cet-2,  Pusat  Pengkajian  Hukum, Jakarta, 2005, hal. 52
20 Nenny  Yulianny, Kajian  Penyelesaian  Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya  Dengan  Pengertian  Sumir  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  Tentang  Kepailitan, Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 22
21 Peni  Jati  Setyowati, Akibat  Hukum  Pandemi Covid-19  Sebagai  Bencana  Alam  Non  Medis  dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Terjadinya  keadaan  kejadian  di luar kemauan,  kemampuan  atau  kendali  para pihak;
b.  Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;
c.  Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda,  terhambat,  terhalang,  atau  tidak dilaksanakannya prestasi para pihak;
d.  Para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut;
e.  Kejadian  tersebut  sangat  mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
Berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas, bahwa demonstrasi dalam konteks pembangunan  apartemen  oleh  PT  GRTP  tidak dapat  dijadikan  alasan  keadaan  memaksa,  hal ini disebabkan karena, unsur-unsur demonstrasi  tidak  memenuhi  kondisi  keadaan memaksa,  yakni  tidak  terduga.  Maka  dari  itu,
PT GRTP seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai debitor yang wanprestasi dan  atas  keterlambatan  penyerahan  unit apartemen yang menyebabkan kerugian
terhadap
Graciana, PT GRTP wajib memberikan  ganti  rugi  apabila  dihendaki  oleh Graciana  dan  apabila  ganti  rugi  tersebut  tidak dapat dipenuhi oleh PT GRTP, maka keterlambatan  penyerahan  unit  apartemen dapat diklasifikasikan sebagai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
Selain itu, apabila ditinjau dari UUKPKPU,  sebenarnya  hanya  2  syarat  yang dibutuhkan agar debitor dapat dinyatakan pailit, yakni  adanya  utang  yang  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih,  adanya  lebih  dari  satu  kreditor, dan  utang  tersebut  harus  bisa  dibuktikan
Menetapkan  Force  Majeure  di  Indonesia ,  Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Purwokerto  Vol.  21  No. 1, Surabaya, 2021, hal. 6
secara  sederhana,  namun  permohonan  pailit oleh  Graciana  tidak  sejalan  dengan  substansi dari tujuan di UUKPKPU, yakni:
a.  Mengamankan dan membagi hasil penjualan  harta  milik  debitor  secara  adil kepada semua kreditornya.
b.  Mencegah agar debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan kreditornya.
c.  Memberikan  perlindungan  kepada  debitor yang beriktikad dari para kreditornya. 22
Permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh Graciana  dirasa  tidak  adil  terhadap  kreditor yang  lainnya  yang  menginginkan  serah  terima unit  apartemen,  bukan  upaya  hukum kepailitan sebagaimana  yang  ditempuh  oleh  Graciana. Kepailitan  idealnya  dijatuhkan  kepada  debitor yang  berada  dalam  keadaan  involsven,  yaitu keadaan  dimana  debitor  tersebut  tidak  mampu secara  finansial  membayar  sebagian/seluruh utang-utangnya. 23
Dalam permohonan pailit oleh Graciana, PT GRTP faktanya terlambat menyerahkan unit apartemen yang dijanjikan, bukan tidak mampu secara  finansial  untuk  menyelesaikan  dan menyerahkan unit apartemen. Graciana seharusnya dapat mengajukan gugatan perdata  biasa  mengenai  wanprestasi  terhadap PT  GRTP  dan  meminta  ganti  rugi  atas keterlambatan  penyerahan  unit  apartemen  dan pembuktian  terhadap  keadaan  memaksa  yang digunakan  oleh  PT  GRTP  harus  dibuktikan  di pengadilan  negeri  apakah  memang  benar demonstrasi  oleh  masyarakat  merupakan  hal yang  tidak  dapat  diprediksi  oleh  PT  GRTP,
22 Sutan  Remy  Sjahdeini, Sejarah,  Asas,  Dan Teori Hukum Kepailitan, Memehami Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  Tentang  Kepaiitan  Dan  Penundaan Kewajiban  Pembyaran  Utang, Edisi  Kedua,  Prenadamedia Group,Jakarta,  2016, hal. 3
23 Lihat  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal. 41

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
karena merupakan ajaran umum
( hersendeheur )  yang  menyatakan  bahwa  pailit adalah upaya hukum terakhir. 24
III.  Penutup
A.  Kesimpulan
1.  Suatu  keadaan  hanya  bisa  dikategorikan keadaan memaksa apabila memenuhi syarat-syarat,  yakni:  pemenuhan  prestasi terhalang; terhalangnya pemenuhan prestasi  di  luar  kendali  debitur;  peristiwa yang  menyebabkan  terhalangnya  prestasi bukan  merupakan  resiko  debitur.  Perluasan makna  dari  keadaan  memaksa  juga  dapat terlihat  beberapa  yurisprudiensi,  dimana pada  awalnya  keadaan  memaksa  hanya meliputi  keadaan  memaksa  yang  bersifat mutlak,  yakni  debitur  sama  sekali  tidak mungkin  memenuhi  apa  yang  sudah diperjanjian  karena  peristiwa act  of  God , seperti  bencana  alam,  namun  meluas kepada perubahan peraturan oleh pemerintah  dan  kondisi  politik  seperti perang serta perubahan kondisi ekonomi.
2.  Konsep  utang  dalam  UUKPKPU  diberikan dalam  arti  luas,  sehingga  segala  jenis kewajiban  yang  dapat  dinyatakan  dalam jumlah  uang,  baik  yang  timbul  secara langsung  maupun  yang  timbul  di  kemudian hari,  dapat  dinyatakan  sebagai  utang, sehingga  debitur  yang  gagal  melaksanakan kewajiban  prestasinya,  dapat  dimohonkan pailit  oleh  krediturnya  apabila  utangnya telah  jatuh  tempo  dan  dapat    ditagih. Namun,  utang  sebagaimana  dimaksud  di atas tidak dapat dikategorikan sebagai telah jatuh tempo dan dapat ditagih apabila terjadi keadaan  memaksa  yang  harus  dibuktikan
24 Lihat  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 835 K/ Pdt.Sus/2012
bahwa benar terjadi keadaan memaksa oleh debitor sehingga mempengaruhi pelaksanaan  perjanjian  antara  debitor  dan kreditor. 3.  Dalam  kasus  hukum  dengan  register perkara No. 53/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan Register Perkara No. 835 K/PDT.SUS/2012,
PT  GRTP  yang  tidak  menyerahkan  unit apartemen  tepat  waktu  kepada  Graciana, tidak dapat dipersalahkan karena keterlambatan penyerahan tersebut diakibatkan  oleh  keadaan  memaksa  berupa demonstrasi oleh masyarakat sekitar,
namun  menurut dissenting  opinion Hakim Agung Anggota, keadaan tersebut belumlah dikategorikan  sebagai  keadaan  memaksa karena  keadaan  tersebut  selayaknya  masih bisa  diatasi  oleh  PT  GRTP  apabila merencanakan faktor masyarakat dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan apartemen tersebut.
Dissenting  Opinion dari  Hakim  Agung Anggota  tersebut  juga  didukung  oleh beberapa  yurisprudensi  Mahkamah  Agung yang  memutuskan  kejadian  yang  dapat diprediksi bukan merupakan keadaan memaksa. Senada dengan Dissenting
Opinion dari Hakim Agung Anggota,
walaupun  demonstrasi  oleh  masyarakat sekitar  merupakan  bentuk  dari  keadaan memaksa,  namun  demonstrasi  tersebut merupakan  hal  yang  harusnya  sudah  bisa diprediksi  oleh  PT  GRTP  sehingga  tidak memenuhi syarat keadaan memaksa.

## B.  Saran
1.  Keadaan  memaksa  atau force  majeure sebagai  salah  satu  permasalahan  yang sering  terjadi  belum  diatur  secara  spesifik dalam  hukum  di  Indonesia,  pengaturan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tentang  keadaan  memaksa  yang  secara umum  akan  dapat  memberikan  batasan- batasan apa saja yang termasuk dan bukan termasuk dalam keadaan memaksa.
2.  Ketidakkonsistenan putusan mengenai
definisi  utang  yang  sering  ditafsirkan berbeda-beda  oleh  hakim  menyebabkan ruang  lingkup  utang  menjadi  tidak  jelas. Diharapkan  adanya  pengaturan  yang  lebih jelas  mengenai  batasan-batasan  apa  yang termasuk  utang  dan  apa  yang  tidak termasuk utang.
3.  Hakim  dalam  menangani  perkara  harus  jeli dalam  memahami  sengketa  permohonan pailit  yang  disebabkan  oleh  keadaan memaksa, dimana hakim harus bisa menentukan  apakah  sengketa  tersebut termasuk  dalam  ranah  perniagaan  atau keperdataan,  sehingga  dapat  memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Kompilasi  Hukum Perikatan, Citra  Aditya  Bakti,  Jakarta, 2001
Fuady,  Munir, Hukum  Kontrak  (dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis), Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2007.
H.S,  Salim, Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta., 2003.
Simanjuntak,  Ricardo, Essensi  Pembuktian Sederhana  Dalam  Kepailitan ,    Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .
(Cet.  ke-11),  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2009.
Soemadipradja, Rahmat S.S, Penjelasan Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure), Gramedia,
Jakarta, 2010.
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1985
Syahdeini,  Sutan  Remy, Sejarah,  Asas,  Dan Teori Hukum Kepailitan, Memehami Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepaiitan Dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang, Edisi
Kedua,  Prenadamedia  Group,  Jakarta,
2016 Yuhassarie,  Emmy, Undang-Undang  Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding
Rangkaian  Lokakarya  Terbatas  Masalah-
Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum
Bisnis  Lainnya ,  Cet-2,  Pusat  Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

## B.  Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998,  Tentang
Kepailitan
C. Jurnal Ilmiah Puang, Victorianus M.H Randa. 2006. Penerapan  Asas  Pembuktian  Sederhana dalam  Penjatuhan  Putusan  Pailit .  Tesis. Medan: Magister Kenotariatan Universitas
Sumatera Utara Yulianny,  Nenny.  2005. Kajian  Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan  Niaga  Dalam  Hubungannya
Dengan  Pengertian  Sumir  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998 Tentang  Kepailitan. Semarang:  Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Setyowati,  Peni  Jati.  2021. Akibat  Hukum Pandemi  Covid-19  Sebagai  Bencana Alam  Non  Medis  dalam  Menetapkan Force  Majeure  di  Indonesia .  Jurnal. Surabaya:  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 21 No. 1 2021

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sufiarina dan Sri Wahyuni. 2020. Force Majeure dan  Notoir  Feiten  Atas  Kebijakan  PSBB Covid-19 .  Jakarta:  Jurnal  Hukum  Sasana Volume 6 Nomor 1, Juni 2020