## Jurnal Pustaka Ilmiah

## Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS
Jurnal  Pustaka  Ilmiah  (JPI)  sebagai  media  kreasi  para  pustakawan,  guru,  dosen,  dan  praktisi dalam  pengembangan  profesi  secara  berkelanjutan.  berbagai  ide  dan  gagasan  kreatif  menjadi bahan kajian yang diimplementasikan dalam berbagai model pengembangan bahan pustaka, baik cetak maupun online. Kreativitas menjadi akar pengembangan ilmu pengetahuan sepanjang hayat dengan berbagai model pengembangan budaya literasi di perpustakaan. Keindahan dan kecermatan dalam sebuah tulisan ilmiah dan nonilmiah akan dapat direalisasikan secara nyata oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM yang unggul dan kreatif dengan membaca dan menulis untuk menyinari dunia. Budaya literasi menjadi upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi.

## SUSUNAN  REDAKSI
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. Ketua Redaksi : Dra. Tri Hardiningtyas, M.Si. Wakil Redaksi : Haryanto, M.IP. Sekretaris : Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Henny Perwitosari, A.Md. Penyunting Ahli : 1. Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. (Universitas Sebelas Maret); 2. Drs. Widodo, M.Soc.Sc. (Universitas Sebelas Maret); 3. Drs. Harmawan, M.Lib. (Universitas Sebelas Maret). Penyunting : Daryono, S.Sos., M.IP.; RiahWiratningsih, S.S., M.Si., Dinar Puspita Dewi, S.Sos., M.IP.; Sri Utari, S.E. Bendahara : Nurul H., A. Md.; Novi Tri Astuti, A.Md. Sirkulasi : Aji Hartono, A. Md.; Agus Sriyono, A.Md.; Aris Suprihadi, S.IP.

## DITERBITKAN OLEH UPT PERPUSTAKAAN UNS
REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH
Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta 57126
Telp./Fax.: (0271) 654311; email: jurnal.pustaka.ilmiah@gmail.com

## PENGANTAR REDAKSI
Salam Pustaka.
Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. segenap Tim Redaksi Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI)  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  berkontribusi  untuk penerbitan  JPI  volume  3  edisi  Desember  2017.  Penerbitan  volume  3  nomor  2  kali  ini  JPI mengetengahkan tema: Manajemen Koleksi. Kehadiran JPI diharapkan dapat dijadikan sebagai media  penulisan  bagi  para  pustakawan,  dosen,  tenaga  kependidikan,  guru,  dan  praktisi  untuk menuangkan ide dan gagasan kreatifnya secara tertulis.
Dalam penerbitan JPI volume 3 bulan Desember 2017 ini disajikan enam belas tulisan antara lain: (1) Evaluasi Pengembangan Koleksi sebagai Dasar Memahami Problematika dalam Perpustakaan (Studi Kasus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo) (Ade Yul Pascasari Katili); (2)  Pengembangan  Sistem  Otomasi  dan  Kendala-Kendala  yang  Dihadapinya  (Studi  Kasus  di Perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang) (Agus Wahyudi); (3) Implementasi Manajemen Koleksi  Bahan  Pustaka  bagi  Warga  Binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  Iia  Yogyakarta (Berdasarkan Guidelines For Library Service To Prisoners oleh Ifla) (Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya); (4) Urgensi Kebijakan Pengembangan Koleksi Khusus Muhammadiyah Corner Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Dwi Cahyo Prasetyo); (5) Seleksi Bahan Pustaka dalam Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta (Fitri  Kartika  Sari); (6)  Pengadaan  Bahan  Pustaka  Di  Perpustakaan  Universitas  Sari  Mutiara Indonesia (Hilda Syaf’aini Harefa); (7) Implementasi Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Perguruan Tinggi:  Studi  pada  Perpustakaan  Universitas  Brawijaya (Kethy Hariyadi Putri); (8) Kebijakan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan  Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang (Moh. Mustofa Hadi); (9) Pengadaan Bahan Pustaka Tercetak pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (Nurrahma  Yanti); (10)  Kegiatan  Penyiangan  ( Weeding )  Buku,  Pasca  Integrasi Perpustakaan  Fakultas  dengan  Unit  Pelaksana  Teknis  Perpustakaan  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta (Sri  Utari); (11) Tantangan  Pemimpin  Perpustakaan  Masa  Kini  Pengaturan  kepada Pengguna:  Generasi  Nonmilenial  dan  Generasi  Milenial (Verry  Mardiyanto); (12)  Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta (Didik Subagia); (13) Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Tercetak UPT Perpustakaan Universitas Janabadra  Yogyakarta (Lisa Noviani Maghfiroh); (14) Mendekonstruksi Peran Kepemimpinan Perpustakaan Perguruan Tinggi Era Net Generation melalui Perspektif  Teori Sosial Postmodern Jacques  Derrida  (Ach.  Nizam  Rifqi);  (15)  Pengembangan  Koleksi  dalam  Bidang  Pengadaan Bahan  Pustaka  Di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kesehatan  Sumatera  Utara  (Stikessu)  Medan  (Shinta Nofita Sari); (16) Analisis Evaluasi Bahan Pustaka dalam Kegiatan Pengembangan Koleksi Di UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang (Hafidzatul Wahidah).
Akhirnya, redaksi JPI mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi untuk penerbitan JPI. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis, tim redaksi, dan Yuma Pressindo, yang telah mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI. Selamat membaca...
Surakarta, Desember  2017
Tim  Redaksi

## SAMBUTAN
Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.

## Kepala UPT Perpustakaan UNS
Selamat dan sukses atas diterbitkannya kembali Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI). Jurnal ini sebagai media kreativitas dan pengembangan softs skills para pustakawan, guru, dosen, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan demi layanan perpustakaan yang prima dan unggul. Berbagai isu terkait dengan pengembangan perpustakan, pelayanan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan budaya literasi akan menjadi topik-topik yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini.
Diterbitkannya JPI sebagai bukti kepedulian UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam rangka turut berpartisipasi mengembangkan dan membudayakan literasi untuk  para  pustakawan  dan  civitas  akademika  di  UNS  maupun  luar  UNS.  Berbagai  model pengembangan softs skills menjadi alternatif untuk membekali dan memperkuat jaringan kerja sama penulisan antar kelembagaan. Dengan demikian, kerja sama antar pustakawan dan pemustaka dapat diwujudkan dengan berbagai model dalam bidang literasi.
Penerbitan  JPI  merupakan  sarana  untuk  memotivasi  semua  pustakawan    agar  berkarya  di bidang penulisan, baik ilmiah maupun nonilmiah. Para pustakawan harus menjadi pionir dalam bidang  penulisan.  Hal  ini  sebagai  bentuk  kepedulian  dan  keteladaan  para  pustakawan  yang memroses, menyajikan, dan menikmati bahan-bahan pustaka cetak dan noncetak di perpustakaan. Ketersedian bahan pustaka akan menjadi bahan paling nyata untuk dikembangkan dalam berbagai model  perwujudan  teknik  penulisan.  Hal  terpenting  yang  harus  dimiliki  oleh  para  pustakawan adalah semangat untuk berbagi pengetahuan melalui tulisan.
Kepedulian  setiap  sumber  daya  manusia  kepada  kelembagaan  dapat  dituangkan  dalam berbagai  model  pengabdian,  salah  satunya  adalah  melalui  tulisan.  Berbagai  ide  dan  gagasan dapat direalisasikan dengan berbagai model bentuk artikel jurnal, buku, modul, monograf, dan lain sebagainya. Para civitas akademika, guru, pustakawan, praktisi harus memiliki keterampilan menulis sebagai bentuk perwujudan pengembangan diri secara berkelanjutan. Berbagai tulisan dan referensi sudah disajikan tetapi masih sangat minim untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Banyak orang pandai dalam berbicara tetapi masih sedikit yang menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan.
Akhirnya, keluarga besar UPT Perpustakaan UNS mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, pengelola JPI, penulis, dan semua pihak yang telah mendukung penerbitan JPI. Semoga dengan diterbitkannya JPI ini dapat menjadi media untuk menulis para pustakawan, dosen, guru, dan praktisi dalam bidang iptek dan seni. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada percetakan Yuma Pressindo yang telah membantu mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI ini. Akhirnya, semoga JPI dapat memberikan nilai kemaslahatan untuk umat.

## DAFTAR ISI

## JURNAL PUSTAKA ILMIAH EDISI KHUSUS: VOLUME 3 NOMOR 2/ Desember  2017 Tema: Manajemen Koleksi
Evaluasi  Pengembangan  Koleksi  sebagai  Dasar  Memahami  Problematika  dalam Perpustakaan (Studi Kasus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo) Ade Yul Pascasari Katili, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ........................................... 341-351
Pengembangan Sistem Otomasi dan Kendala-Kendala yang Dihadapinya (Studi Kasus di Perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang)
Agus Wahyudi, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang .................................................... 352-368
Implementasi  Manajemen  Koleksi  Bahan  Pustaka  bagi  Warga  Binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Yogyakarta (Berdasarkan Guidelines For Library Service To Prisoners oleh Ifla)
Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .................... 369-383

## Urgensi  Kebijakan  Pengembangan  Koleksi  Khusus  Muhammadiyah  Corner  Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dwi Cahyo Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Pontianak ...................................... 384-390

## Seleksi Bahan Pustaka dalam Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta
Fitri Kartika Sari, Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta ............................................ 391-398

## Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia
Hilda Syaf’aini Harefa, Universitas Sari Mutiara Medan ............................................. 399-406

## Implementasi  Pengadaan  Bahan  Pustaka  Di  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi:  Studi pada Perpustakaan Universitas Brawijaya
Kethy Hariyadi Putri, Universitas Brawijaya ................................................................ 407-416

## Kebijakan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan  Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang
Moh. Mustofa Hadi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ................................................... 417-430

## Pengadaan Bahan Pustaka Tercetak pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Nurrahma Yanti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ......................................................... 431-439
Kegiatan Penyiangan ( Weeding ) Buku, Pasca Integrasi Perpustakaan Fakultas dengan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sri Utari, Universitas Sebelas Maret Surakarta ............................................................. 440-447

## Tantangan Pemimpin Perpustakaan Masa Kini Pengaturan kepada Pengguna: Generasi Nonmilenial dan Generasi Milenial
Verry Mardiyanto, Institut Perbanas Kampus Bekasi ..................................................... 448-460

## Pengadaan  Koleksi  Bahan  Pustaka  Di  Perpustakaan  Sekolah  Tinggi  Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta
Didik Subagia, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta ......................... 461-466

## Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Tercetak UPT Perpustakaan Universitas Janabadra Yogyakarta
Lisa Noviani Maghfiroh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ............................................ 467-474
Mendekonstruksi  Peran  Kepemimpinan  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  Era Net Generation melalui Perspektif  Teori Sosial Postmodern Jacques Derrida Ach. Nizam Rifqi, UPT perpustakaan Politeknik Negeri Malang................................... 475-484

## Pengembangan Koleksi dalam Bidang Pengadaan Bahan Pustaka Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara (STIKESSU) Medan
Shinta Nofita Sari, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatra Utara ............................... 485-494

## Analisis  Evaluasi  Bahan  Pustaka  dalam  Kegiatan  Pengembangan  Koleksi  Di  UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang
Hafidzatul Wahidah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ................................................... 495-505

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA (BERDASARKAN GUIDELINES FOR LIBRARY SERVICE TO PRISONERS OLEH IFLA)
Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: agustianbhaskoro@gmail.com

## ABSTRACT
The topic discussed in this research is how is the implementation of the collection management  of  library  material  for  inmates  in  correctional  facility  level  IIA  of Wirogunan Yogyakarta (Based on Guidelines for Library Service to Prisoners by IFLA). The research employs descriptive-qualitative approach. Researchers will investigate and explain the facts narratively to be further described as they have been found in the field. Researchers will describe the results with comparator indicators that use the standard collection management for prisoners. The research end to the conclusion that the implementation of the collection management of library material for inmates in corectional facility level IIA Wirogunan Yogyakarta (Based on Guidelines for Library Service to Prisoners by IFLA)is already establised, but still many not yet according to standard which writer make as indicator. Lack of facilities that fit the ergonomics, still not according to the needs of the user, the collection of the number is still lacking, and staff who are far from expectations because it is not from a professional librarian.
Keywords :  collection  management,  collection  management  for  prisioners,  inmates, penitentiary, IFLA

## ABSTRAK
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen  koleksi  bahan  pustaka  bagi  warga  binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIA  Wirogunan  Yogyakarta  (Berdasarkan  Guidelines  for  Library  Service  to Prisoners oleh IFLA). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan melalui deskriptif kualitatif. Peneliti akan memapaparkan dan menggambarkan serta menggali fakta yang disampaikan secara naratif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dengan indikator  pembanding  yaitu  menggunakan  standar  manajemen  koleksi  bagi  warga binaan di sebuah lembaga pemasayarakatan dari IFLA. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan  bahwa  implementasi  manajemen  koleksi  di  lembaga  pemasyarakatan klas  IIA  Wirogunan  Yogyakarta  (Berdasarkan  Guidelines  for  Library  Service  to Prisoners oleh IFLA) sudah diberikan dan berjalan namun masih banyak yang belum sesuai  standar  dari  indikator  yang  penulis  jadikan  acuan.  Kurangnya  fasilitas  yang sesuai dengan ergonomis, masih belum sesuainya kebutuhan koleksi pemustaka, bahan koleksi yang jumlahnya masih kurang, serta staff yang jauh dari harapan karena bukan berasal dari pustakawan yang profesional.
Kata  kunci: manajemen  koleksi,  manajemen  koleksi  di  penjara,    warga  binaan, lembaga pemasyarakatan, IFLA

## PENDAHULUAN
Informasi merupakan salah satu kebutuhan penting  bagi  manusia,  terutama  pada  saat  era keterbukaan informasi saat ini. Informasi dapat kita temukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kita sebagai manusia yang bebas akan dapat dengan mudah mengakes segala macam informasi  melalui  berbagai  macam  media yang ada saat ini. Kebebasan akan mengakses sebuah informasi sudah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights yang menjelaskan bahwa  setiap  manusia  mempunya  hak  dalam berpendapat dan berekspresi. Di Indonesia hak untuk  mendapatkan  informasi  sudah  tertuang pada  pasal  28F  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi dan  lingkungan  sosialnya  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  berbagai  jenis  saluran yang tersedia.
Undang-undang tentang hak asasi manusia juga ikut mengatur mengenai hak mendapatkan informasi  yang  ditur  dalam  UU  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan  sosialnya,  setiap  orang  juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis sarana yang tersedia. Informasi dapat diperoleh darimana saja. Salah satunya dari perpustakaan. Perpustakaan  merupakan  salah  satu  sumber informasi.  Perpustakan  tidak  terlepas  dari kegiatan  untuk  menyediakan  informasi  bagi penggunanya  sesuai  kebutuhan  pengguna sehingga dibutuhkan suatu manajemen koleksi. Hal berbeda mungkin akan terjadi jika seseorang dipenjara  dan  harus  menjalani  hukuman  pada sebuah lembaga pemasyarakatan.
Tentu  akan  menarik  untuk  dikaji  tentang Bagaimana  implementasi  manajemen  koleksi bahan  pustaka  di  lembaga  pemasyarakatan klas  IIA  Yogyakarta  (berdasarkan Guidelines for  Library  Service  to  Prisoners  oleh  IFLA) . Penulis  menggunakan  aturan  dasar  dari IFLA  (International  Federation  of  Library Assocations dan Instution) dikarenakan belum adanya  aturan  yang  spesifik  yang  mengatur hal-hal tersebut di negara kita. Penulis memilih Lembaga pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta karena  merupakan  lembaga  pemasyarakatan terbesar  di  Yogyakarta  dan  penulis  juga  telah melakukan  observasi  sebelumnya.  Penulis membatasi artikel ini dalam ruang lingkup Ilmu Perpustakaan.

## METODE
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini. Penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan penelitian  non  hipotesis  sehingga  dalam penelitiannya  tidak  diperlukan  hipotesis. Menurut  teori  Sugiyono  metode  penelitian deskripsi  bertujuan  untuk  mengumpulkan informasi  yang  aktual  secara  rinci  yang melukiskan  gejala  yang  ada,  mengidentifikasi masalah  atau  memeriksa  kondisi  dan  praktek- praktek  yang  berlaku,  membuat  perbandingan atau  evaluasi,  serta  menentukan  apa  yang dilakukan  dalam  menghadapi  masalah  yang sama  dan  belajar  dari  pengalaman  informan untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.
Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  data  sebelum  di lapangan dan analisis data setelah di lapangan. Pada tahap awal penulis mencari sumber data berupa  studi  pustaka  untuk  mengangkat issue sosial  kemudian  melakukan  pra  observasi. Pada tahap selanjut adalah analisis data setelah penelitian  berupa  aktivitas  yang  dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data dinyatakan sudah jenuh.

## PEMBAHASAN
1.  Pengertian Implementasi
Implementasi merupakan proses umum  tindakan  administratif  yang  dapat diteliti  dalam  tahapan  program  tertentu. Proses  implementasi  baru  dapat  dimulai apabila  baik  tujuan  atau  sasarannya telah  di  tetapkan,  program  kegiatannya telah  terencana  dan  tersusun,  dana  telah siap,  serta  dana  tersebut  telah  siap  untuk dipergunakan  untuk  mencapai  sasaran yang  diinginkan.  Pengertian  lain  bahwa implementasi  merupakan  pelaksanaan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk Undang-Undang  namun  dapat  berupa perintah-perintah  ataupun  keputusan  yang penting  ataupun  yang  dapat  berasal  dari sebuah badan peradilan. Jadi implementasi dapat disimpulkan merupakan bentuk dari pelaksanaan  suatu  kebjakan  tertentu  yang telah  direncanakan  atau  disusun  sesuai dengan  rencana  dan  program  kerja  sesuai atau tidak dengan sasaran yang akan dicapai sehingga  nanti  akan  dilakukan  evaluasi sejauh mana pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan jika tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan.
2.  Lembaga Pemasyarakatan Lembaga  pemasyarakatan  menurut Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  atau  bisa  disebut dengan  lapas  merupakan  tempat  untuk melaksanaan  pembinaan  bagi  narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Pada pasal 5 undang-undang yaang sama, lebih rinci  dijelaskan  bahwa  sistem  pembinaan ditentukan  berdasarkan  asas  pengayoman, persamaan  perlakuan  dan  pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat  dan  martabat  manusia,  kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang- orang tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya  lembaga  pemsyarakatan
merupakan  tempat  untuk  memperbaiki baik  bagi  narapidan  baik  secara  fisik atau  mental  melalui  program-program yang  telah  disediakan  di  dalamnya  tanpa menghilangkan hak-hak yang melekat pada setiap  narapidana  agar  bisa  hidup  normal dan diterima kembali di masyarakat.

## 3.  Warga Binaan
Warga  binaan  dalam  sebuah  lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi tiga yaitu narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan, dan  klien  pemasyarakatan.  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemsyarakatan  pada  pasal  1  ayat  (7) dijelaskan bahwasannya narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana yang  hilang  kemerdekaanya  di  lembaga pemsyarakatan.  Masih  dalam  undang- undang  yang  sama  pada  Pasal  1  ayat  (6) terpidana  merupakan  seseorang  yang dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pada ayat lain yaitu ayat (8) dijelaskan bahwa anak didik pemyarakatan merupakan anak yang dalam putusan pengadilan harus menjalani atau diserahkan pada negara atas yang telah mendapatkan  persetujuan  orang  tua  yang telah  memperoleh  yang  telah  ditetapkan pengadilan untuk menjalani pidan, dididik, serta  ditempatkan  di  lapas  anak  paling lama sampai berumur 18 tahun. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  klien  lembaga pemasyarakatan dalam undang-undang dan pasal yang sama pada ayat (9) merupakan seseorang  yang  dalam  bimbingan  Balai Pemsayarakatan.Sehingga  dapat  penulis simpulkan  bahwasannya  warga  binaan merupakan  orang  yang  terpidana  yang sebagian  kemerdekannya  hilang  dan harus  menjalani  masa  hukumannya  sesuai dengan  ketetapan  hukum  yang  tetap  dan ditempatkan lembaga pemsayarakatan agar dibina dan dididik menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di masyarakat.

## 4.  Hak Warga Binaan dalam Mendapatkan Bahan Bacaan
Warga binaan pada lembaga pemasyarakatan mungkin sudah kehilangan sebagian  kemerdekaannya.  Hanya  saja mereka  tetap  mendapatkan  perlakuan yang  sama  dan  hak  untuk  memenfaatkan sumber  informasi  yang  tidak  dilarang. Pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  dalam pasal 14 poin 6 sudah di atur bahwasanya warga  binaan  berhak  mendapatkan  bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang  tidak  dilarang,  di  antaranya  adalah berhak mendapatkan bahan bacaan berupa media  cetak  dan  elekronik  yang  sudah disediakan  oleh  lembaga  pemasyarakatan yang  menunjang  kepribadian  dan  tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan  serta  berhak  membawa  dan mendapatakan bahan bacaan atau informasi dari  media  massa  dari  luar  dengan  seizin kepala lembaga pemasyarakatan.
Perpustakan  disediakan  oleh  lembaga pemsyarakatan  untuk  menyediakan  akses kepada  agar  warga  binaan  agar  dapat mengakses  sumber-sumber  informasi. Hal  ini  sejalan  dengan  dengan  peran perpustakaan yang dijelaskn dalam Undang- Undang  Perpustakaan  Nomor  43  tahun 2007  dalam  pasal  5  ayat  (1)  poin  a  yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
5.  Implementasi  Manajemen  Koleksi  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Wirogunan Yogyakarta
a.  Profil  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA Wirogunan Yogyakarta
Tujuan  utama  dari  sebuah perpustakaan  adalah  sebagai  tempat untuk  transfer  informasi  sehingga dari  perpustakaan  kita  mendapatkan
informasi  yang  kita  cari.  Informasi adalah kumpulan data dalam bentuk yang dapat  dipahami,  terekam  pada  kertas atau media lainnya yang mampu untuk berkomunikasi.  Informasi  merupakan kata  benda  bermakna  pengetahuan yang  diberikan  pada  seseorang  dalam bentuk  yang  dapat  dipahami  orang lain. Pengertian informasi yang lainnya adalah information is knowledge shared by communication yang berarti bahwa komunikasi itu merupakan pengetahuan yang  menjadi  milik  bersama  karena dikomunikasikan. Sehinga komunikasi merupakan pengetahuan yang dikomunikasikan  dengan  bahasa  yang dapat diterima oleh akal manusia agar dapat dipahami.
Pada sebuah lembaga pemasyarakatan dijelaskan lebih lanjut dalam  Peraturan  Pemerintah  No  32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan dalam  mengakses  informasi  dalam pasal  27  yang  menyatakan  setiap lembaga pemasyarakatan menyediakan media  informasi  berupa  media  cetak dan  elektronik  dan  harus  menunjang program pembinaan kepribadian dan  kemandirian  narapidana  serta anak  didik  pemasyarakatan  serta tidak  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan  lagi  dalam  undang- undang  yang  sama  pasal  28  bahwa setiap lembaga pemasyarakatan menyediakan  sekurang-kurangnya  1 buah  pesawat  televisi,  1  buah  radio, dan  media  elektronik  lainnya  yang tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  obervasi  di  lapangan yang  penulis  lakukan  pada  tanggal  2 Oktober  2017  didapatkan  beberapa
hasil  untuk  dapat  dikaji  lebih  lanjut, agar  lebih  mudah  menjelaskan penulis  sajikan  menggunakan  tabel- tabel  di  bawah  ini.  Adapun  sumber data-data  di  bawah  ini  berasal  dari
wawancara  dengan  bagian  Pelayanan Informasi  dan  Dokumentasi  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Wirogunan Yogyakarta,  pada  tanggal  2  Oktober 2017.
Tabel 1. Sejarah Pergantian Nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta
Sejarah Pergantian Nama Sudah ada sejak jaman colonial Belanda (1910-1915) Gerangenis En Van Bevaring Penjara Belanda Kepenjaraan DIY
Kantor Direktorat Tuna Warga Lembaga Pemayarakatan Klas I Yogyakarta Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta
Tabel 2. Data Warga Binaan Berdasarkan
Agama No Agama Jumlah 1 Islam 291 2 Nasrani 21 3 Budha 1 Jumlah 313 Tabel 3. Data Warga Binaan Berdasarkan Pekerjaan Semula No Pekerjaan Semula Jumlah 1 Ex. TNI 7 2 Ex. PNS 20 3 Pedagang 19 4 Petani 21 5 Tidak Bekerja 56 6 Lain-Lain 190 Jumlah 313 Tabel 4. Data Warga Binaan Berdasarkan Lamanya Hukuman No Lamanya Pidana Laki-Laki Wanita Jumlah 1 B I (>1 tahun) 189 53 242 2 B II A (3-12 bulan) 24 20 44 3 B II B (0-3 bulan) 3 - 3 4 B III K (subsider) 15 - 15 5 Hukuman Mati 4 3 7 6 Hukuman Seumur Hidup 2 - 2 Jumlah 237 76 313 Tabel 5. Data Jumlah Blok di Lembaga Pemasyarakatan No Nama Blok Keterangan Blok 1 BLOK A Merupakan tempat warga binaan kasus NARKOTIKA 2 BLOK B Merupakan  tempat  khusus  untuk  warga  binaan  yang melanggar aturan di dalam lembaga pemasyarakatan 3 BLOK C Blok wanita 4 BLOK D Blok untuk yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dan masih menjalani masa pengenalan lingkungan 5 BLOK E Blok  untuk  warga  binaan  yang  bekerja  di  dalam  lembaga pemasyarakatan
6 BLOK F Blok  untuk  warga  binaan  yang  telah  menjalani  ½  masa tahanan 7 BLOK G Terbagi  menjadi  2  tempat,  yaitu  untuk  warga  binaan  yang masih  menjalani  masa  pengenalan  lingkungan  dan  untuk warga binaan titipan dari rumah tahanan dan kasusnya belum selesai diputuskan oleh pengadilan 8 BLOK H Khusus untuk warga binaan kasus TIPIKOR Tabel 6. Jadwal Kegiatan Warga Binaan No Keterangan Kegiatan Keterangan Waktu 1 Jam buka sel dan sarapan 07.00 2 Jam  mulai  kegiatan  untuk  tahanan  yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, untuk yang  tidak  bekerja  masuk  sel  lagi  pukul 09.00 09.00-17.00 3 Jam makan siang dan ibadah 11.30-12.30 4 Jam  ibadah  ashar  dan  persiapan  makan malam 15.00-14.00 5 Pemanfaatan televisi, radio, dan telepon Sesuai jadwal di atas kemudian dapat  dimanfaatkan  maksimal pukul  22.00,  jam  ibadah televisi dan radio wajib mati.
b.  Indikator  Implementasi  Manajemen Koleksi
Manajemen  Koleksi  merupakan serangkaian  kegiatan  yang  mencakup penyusunan  kebijakan  pengembangan koleksi,  pemilihan  bahan  pustaka, pengadaan, penyiangan, serta evaluasi terkait  pengadaan  koleksi.  Istilah pengembangan koleksi di era sekarang bisa  disebut  sebagai  pengembangan koleksi. Wortman menyebutkan ada  lima  asumsi  yang  mendasari diperlukannya  pengembangan  koleksi, yaitu:
1)  Keberadaan  koleksi  adalah  untuk mememnuhi kebutuhan pengguna
2)  Sebuah  koleksi  dapat  ditinjau secara luas
3)  Setiap koleksi merupakan
rangkaian  yang  menyeluruh,
karena  setiap  koleksi  mempunyai karakter yang unik.
4)  Setiap koleksi bersifat dinamis
5)  Perpustakaan  merupakan  sebuah tempat  orang  untuk  menemukan berbagai koleksi Adapun  prinsip  dasar  yang  harus dipegangan  dalam  pengembangan koleksi menurut Gunawan adalah:
1)  Relevansi,  merupakan  aktifitas pemilihan pengadaan terkait masyarakat pengguna yang dilayani sebuah perpustakaan
2)  Kelengkapan,  artinya  koleksi perpustakaan  sebisa  mungkin tersedia selengkap mungkin dengan memperhatikan  setiap  komponen dengan  memperhatikan  kewajaran sesuai dengan tingkat prioritas
3)  Kemutakhiran,  artinya  sumber informasi yang yang disediakan di perpustakaan haruslah diupayaklan mengikuti  perkembangan  ilmu pengetahuan atau up to date.
4)  Kerjasama,  artinya  perpustakaan tidak  akan  mampu  berdiri  sendiri tanpa  adanya  koordinasi  dengan pihak pihak terkait. Selain  prinsip  dasar  di  atas yang  dapat  menjadi  pegangan, penulis  menggunakan  kebijakan  dari IFLA  untuk  memudahkan  dalam menganalisisimplementasi  manajemen koleksi  yang  ada  di  di  lembaga pemasyarakatan  klas  IIA  Wirogunan Yogyakarta .  Guidleines  for  Library Service  to  Prisoners menjelaskan bahwa  ada  9  poin  penting,  yaitu administrasi, akses, fasilitas, teknologi informasi,  staff,  pembiayaan,  konten perpustakaan,  pelayanan  dan  program perpustakaan, dan yang terakhir adalah fungsi  komunikasi  dan  pemasaran. Indikator-indikator  di  tersebut  penulis akan  bandingkan  dengan  kenyataan yang  ada  berdasarkan  obervasi  di lapangan dan data yang penulis dapatkan selama melakukan obersavasi. Adapun hasilnya adalah sbb: 1)  Administrasi
Ada beberapa poin dasar untuk menganalisa indikator administrasi menurut ALA,  diantaranya  adalah sbb:
a)  kebijakan mengenai pengembangan koleksi di  perpustakaan  lembaga pemasyarakatan haruslah tertulis dan jelas menyebutkan visi  dan  misi  yang  telah ditentukan serta sumber pendanaan  dan  administrasi tanggung  jawab  layanan, kebijakan  tersebut  haruslah sesuai dengan UU perpustakaan yang ada di setiap negara.
b)  Kebijakan
perpustakaan
haruslah  berlandaskan  pada
pembangunan  perpustakaan pada umumnya, seperti pemilihan  bahan  koleksi, pengolahan
sirkulasi,
keterpakaian, penyiangan, kepatuhan hak cipta, kepegawaian,  penganggaran, layanan pembaca, dan penggunaan teknologi informasi. c)  Kontribusi masing-masing pihak yang bertanggung jawab  terhadap  pengelolaan perpustakaan  harus  diuraikan secara jelas.
d)  Perpustakaan
haruslah melakukan evaluasi kebutuhan untuk perkembangan ke depan paling tidak rencana 3-5 tahun ke  depan  yang  berguna  untuk memastikan  bahwa  segala kebijakan  yang  dilakukan sesuai  dengan  apa  yang direncanakan.
2)  Akses
Ada  beberapa  poin  penting sebagai  indikator  akses  di  sini, yaitu:
a)  Akses  perpustakaan  harus tersedia  bagi  semua  warga binaan  terlepas  dari  klsifikasi kasus setiap warga binaan.
b)  Warga  binaan  paling  tidak diberikan  waktu  seminggu sekali  untuk  memanfaatkan perpustakaan.
c)  Jam perpustakaan harus diatur sebaik  mungkin  agar  tidak terjadi  konflik  jadwal  dengan kegiataan lain warga binaan.
d)  Adanya  akses  yang  diberikan kepada warga binaan khusus.
e)  Disediakannya  minimal  2 koleksi  untuk  setiap  warga
binaan,  serta  deposit  koleksi minimal  sebanyak  100  bahan koleksi yang terpopuler,
serta  diganti  setiap  bulannya dan  warga  binaan  diberikan kesempatan minimal memanfaatkan 2 koleksi setiap minggu.
f)  Mengingat  tidak  mungkinnya perpustakaan
mampu memenuhi  semua  kebutuhan warga binaan untuk menyediaan koleksi, perpustakaan haruslah melakukan  kerjasama  dengan badan atau instansi lain.
g)  Perpustakaan
haruslah menyediakan  akses  khusus bagi  warga  binaan  dengan keterbatasan fisik tertentu.
3)  Fasilitas
a)  Perpustakaan haruslah didesain senyaman mungkin dan sesuai dengan  fungsinya  sehinggal menghasilakan  perpustakaan yang ramah dan nyaman.
b)  Lokasi  perpustakaan  haruslah berada  di  bagian  sentral lembaga pemsyarakatan, sehingga  mudah  dijangkau semua  warga  binaan  dan terutama  yang  berkebutuhan khusus.
c)  Perpustakaan
haruslah menempati lokasi terpisah dan bangunananya dapat dikunci. d)  Perpustakaan haruslah menyediakan ruangan yang mempertimbangkan aspek-aspek ergonomis
perpustakaan,  seperti  kontrol iklim,  kebutuhan  listrik  yang cukup,  ruang  penyimpanan yang  dapat  dikunci,  telepon keluar, serta sistem komunikasi
darurat.  Fasilitas  yang  lain adalah  adanya  meja  dan  kursi bagi pemustaka, area tampilan untuk  buku,  ruang  untuk berkegiatan,  dan  komputer. Tempat  duduk  paling  tidak mampu  menampung  5%  dari jumlah populasi warga binaan yang ada. Luas rak haruslah 15 meter  persegi  per  1000  jilid. Area kerja staff harus 9 meter persegi  perorang  dan  kantor perpustakaan minimal 9 meter persegi.
e)  Perabotan perpustakaan dipilih berdasarkan  asas  keefektifan, kenyamanan,  daya  tarik, kemudahan  perawatan,  dan daya  tahan  dan  diatur  sesuai dengan konfigurasi keamanan.
4)  Teknologi Informasi
Beberapa  indikator  penting yang  jadi  acuan  teknologi informasi di perpustakaan lembaga pemasyarakatan adalah sbb:
a)  Perpustakaan  di  lembaga pemasyarakatan
haruslah memanfaatkan teknologi terkini namun keamanan tetap dikedepankan. b)  Perpustakaan haruslah menerapakan  sistem  sirkulasi dan katalog otomatis
c)  Penggunan teknologi informasi haruslah dimanfaatkan berdasarkan  asas  informasi, pendidikan, dan rekreasi.
d)  Tersedianya  akses  internet namun  tetap  di  awasi  melalui regulasi yang di atur oleh pihak lembaga pemasyarakatan.
5)  Staff Indikator-indikator yang masuk ke dalam staff adalah sbb:
a)  Semua perpustakaan di lembaga pemasyarakatan terlepas  dari  besar  atau  kecil perpustakaannya haruslah diawasi  dan  dikelola  oleh pustakawan  yang  professional yang memahami segala informasi  dan  kompetensi untuk memahami kompleksnya kebutuhan  warga  binaan dengan
kualifikasi dan
ketrampilan  yang  sesuai  dan berasal  dari  lulusan  sarjana ilmu perpustakaan.
b)  Semua lembaga pemsyarakatan yang  mempunyai  populasi warga  binaan  di  atas  500 orang  haruslah  mempunyai pustakawan yang penuh waktu melayani  dan  staff  tambahan dipekerjaan  sesuai  dengan kebutuhan institusi.
c)  Staff  perpustakaan  dapat dipekerjakan  oleh  dari  dalam institusi  atau  melalui  keja sama  dengan  badan  yang bertanggung  jawab  terhadap perputakaan. d)  Gaji dan tunjangan pustakawan di dalam lembaga pemasyarakatan sama dengan  gaji  pustakawan  pada umumnya. e)  Staff  perpustakaan  haruslah diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi
secara professional  dan  melanjutkan pendidikan.
f)  Staff  perpustakaan  harus melayani semua warga binaan tanpa diskriminasi.
g)  Relawan  dari  komunitas  yang ikut  berperan  dalam  literasi dapat  ikut  dilibatkan,  bahkan
dapat dijadwalkan pada waktu khusus  untuk  untuk  membuat program khusus. 6)  Pembiayaan
Pembiayaan yang ada di perpustakaan lembaga pemsayarakatan haruslah
bertanggung jawab tehadap penganggaran  dan  memastikan bahawa  perpustakaan  mempunyai alokasi  khusus  pada  item  baris terpisah  pada  alokasi  tahunan. Selain  itu  staff  perpustakaan haruslah membuat laporan tahunan berdasarkan  anggaran  tahunan yang digunakan.
7)  Konten Perpustakaan
a)  Konten  haruslah  berisi  materi yang  berbentuk  cetak  atau format lainnya.
b)  Koleksi perpustakaan haruslah ditingkatkan  secara  regular yang  dipilih  oleh  pustakawan professional.
c)  Pinjaman
dari instansi lain  harus  dikelola  dan bukan sebagai alternatif pengembangan  koleksi  yang direncanakan.
d)  Bahan koleksi haruslah dipilih sesuai dengan kebijakan  yang  ada  pada lembaga pemasyarakatan dan direncanakan sesuai dengan  demografi  populasi di  lembaga  pemasyarakatan seperti komposisi etnis/
budaya,  kebutuhan  referensi yang  sesuai  dengan  program- program yang ada di lembaga pemasyarakatan, adanya rekomendasi  usulan  koleksi dari  pemustakanya,  adanya prosedur  penyiangan  dan
prosedur terkait sumbangan.
e)  Kesesuaian  koleksi  haruslah mempertimbangkan namun tidak  hanya  terbatas  pada kesesuaian  subjek  dan  gaya untuk  pemustaka,  menarik minat dan kebutuhan pemustaka, berisi isu- isu  kritik,  sosial,  ilmiah, budaya  serta  yang  bersifat faktual  serta  biaya,  dan  tidak mengsampingkan koleksi kuranag popular karena menyediakan dengan beberapa kelompok yang minoritas.
f)  Koleksi perpustakaan haruslah mencakup jenis formt alternatif lainnya  baik  audio  ataupun video.
g)  Bahan pustaka haruslah diatur
sedemikian  rupa  berdasarkan jumlah  populasi  yaitu  buku kurang  lebih  2000  judul  atau sepuluh  judul  per  warga binaan,  mana  yang  lebih besar.  Majalah  minimal  20 judul  atau  satu  langganan per  dua  puluh  warga,  binaan, atau  mana  yang  lebih  besar. Serta disediakannya perangkat multimedia  dan  computer yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan dasar.
8)  Pelayanan dan Program Perpustakaan Pelayanan dan program perpustakaan  mencakup  beberapa hal yang hampir sama dengan poin 2  di  atas  hanya  saja  ditambahkan dengan  memperhatikan  luas  dan tingkatan  didasarkan  pada  aspek demografis  populasi  lembaga pemasyarakatan.  Selain  itu  adalah meningkatkan  peran  perpustakaan
sebagai tempat untuk memberikan kesempatan  untuk  kreatif  dalam memanfaatkan waktu dan meningkatkan kualitas hidup. 9)  Fungsi Komunikasi dan Pemasaran
Fungsi komunikasi dan pemsaran mencakup hal-hal sbb:
a)  Pustakawan harus tetap berkomunikasi dua arah dengan warga binaan sehinga saran dari warga binaan dapat diapresiasi untuk  meningktakan  kualitas perpustakaan.
b)  Pustakawan harus
meningkatakan kerjasama dengan  intansi  lainnya  untuk kemajuan perpustakaan sehingga ada umpan balik. c)  Walaupun pustakawan ikut  terisolasi  secara  tidak langsung,
bukan berarti pustakawan  menutup  diri  dari sebuah  jaringan  professional pustakawan  agar  pustakawan tetap  bisa  mengembangkan dirinya  melalui  palatihan- pelatihan diluar serta konferensi  ataupun  kegiatan lainnya.
Berdasarkan hasil observasi di  lembaga  pemsayarakatan  klas IIA  Wirogunan,  penulis  dapat mendeskripsikan  dan  membandingkan kenyataan  di  lapangan  dengan indikator-indikator  yang  seharusnya menjadi  standar  dalam  manajemen koleksi bahan pustaka pada sebuah  lembaga  pemsayarakatan berdasarkan Guidelines  for  Librariy Service  to  Prisoners oleh  ALA, untuk  memudahkan  penulis  akan mendeskripsikan  melalui  tabel  di bawah ini:

## NO INDIKATOR

## IMPLEMENTASI
1 Administrasi Berdasarkan  temuan  di  lapangan  bahwasannya  belum  digunakan kebijakan  yang  secara  tertulis  terkait  sistem  administarasi  dan evaluasi  perpustakaan  terkait  kebutuhan  jangka  waktu  tertentu. Hal ini disebabkan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Wirogunanan  Yogyakarta  bukan  merupakan  lembaga  yang berdiri sendiri. Secara organisasi perpustakaan ini di bawah Bidang BIMASWAT  (Bimbingan  Pemsayarakatan  dan  Perawatan).  Jadi secara administrasi masih menjadi satu dengan bidang tersebut. 2 Akses Berdasarkan  temuan  di  lapangan  bahwasannya  untuk  akses perpustakaan sudah strategis yaitu berada langsung di dalam gedung yang  jadi  satu  dengan  ruangan  staff-staff  bidang  yang  terdapat  di lembaga pemasyarakatan. Pemanfaatan perpustakaan dibagi menjadi dua yaitu untuk warga binaan yang mendapatkan program asimilasi di sela-sela bekerjanya yaitu pukul 09.00-17.00 dan untuk yang tidak mendapatkan  program  asimilasi  pada  pukul  07.00-09.00  dan  pada pukul 15.00-17.00. Jadwal untuk mengunjungi juga di atur yaitu hari senin  dan  jumat  untuk  BLOK  C,  Selasa  dan  Kamis  untuk  BLOK E,  F,  G,  serta  hari  Rabu  dan  Sabtu  untuk  Blok A,  D,  H  sehingga warga binaan harus mengikuti jadwal tersebut. Namun yang belum dilaksanakan adalah ketersediaan akses paling tidak 1 bulan sekali. Perpustakaan melakukan pergantian koleksi sekitar 3 bulan koleksi.
Pengadaan koleksi bekerjasama dengan BPAD DIY selain dari hadiah hadiah dari pengunjung atau peneliti. 3 Fasilitas Berdasarkan  kajian  ergonomis  luasnya  bangunan  perpustakaan, menurut penulis terlalu kecil. Ruangan kurang lebih berukuran 2x4 m. terdapat 4 buah rak buku, 1 buah televisi, dan 1 buah perangkat komputer. Tentu saja sangat kurang mengingat banyaknya populasi warga  binaan  di  lembaga  pemsyarakatan  Klas  IIA  Wirogunan Yogyakarta.
4 Teknologi Informasi
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  komputer  yang  disediakan  di lembaga pemasyarakatan merupakan komputer biasa yang hany abisa digunakan untuk mengetik di MS Word dan MS Excel. Di dalamnya juga tidak disediakan akses internet dengan alasan keamanan.
5 Staff
Perpustakaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  tidak menggunakan staff yang berasal dari lulusan Ilmu Perpustakaan. Staff ditunjuk langsung dari staff BIMASWAT dan sebagai penanggung jawab koleksi ditunjuklah satu warga binaan yang sudah mendapatkan program asimilasi. Alasannya adalah pihak lembaga pemasyarakatan sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada BPAD DIY untuk menyediakan  koleksi  setiap  3  bulan  sekali.  Sementara  untuk  gaji, tidak  ada  alokasi  khusus  dengan  gaji,  karena  perpustakaan  masuk dalam tanggung jawab bidang BIMASWAT.
6 Pembiayaan Tidak ada biaya khusus dalam menganggarkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Biasanya fasilitas perpustakaan merupakan hibah dan diambil dari anggaran di bawah bidang BIMASWAT. 7 Konten Perpustakan Konten yang tersedia di lembaga pemayarakatAN Klas IIA wirogunan berasal dari kerjasama dengan BPAD DIY. Tidak ada kriteria khusus dalam pengadaan koleksi dan hanya berisi buku-buku tercetak. Hal ini dikeluhkan dari beberapa warga binaan yang kebutulan penulis temui di ruang perpustakaan. Mereka menginginkan koleksi-koleksi yang  terbaru  dan  ter update dan  kalau  bisa  jangan  3  bulan  sekali.
Koleksi-koleksi tentang kewirausahaan, motivasi, keagamaan adalah mayoritas yang mereka butuhkan. 8 Pelayanan dan Program Perpustakan Secara  pelayanan  menurut  penulis  perpustakaan  di  lembaga pemasyarakatan kurang sesuai jika dilihat secara demografis populasi warga  binaan.  Program-program  yang  diadakan  juga  belum  ada hanya sebatas pinjam koleksi saja. 9 Fungsi Komunikasi dan Pemasaran Kerjasama  antar  lembaga  sudah  dengan  baik  dilaksanakan  yaitu bekerjasama  dengan  BPAD  DIY.  Hanya  saja  dibutuhkan  peran langsung  oleh  pustakawan  untuk  terlibat  dalam  mensukseskan peran perpustakaan sebagai fungsi rekreasi dan pengembangan diri dengan  menyediakan  pustakawan  yang  berada  di  dalam  lembaga pemsyarakatan.
Sumber: wawancara bidang BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta Berdasarkan  tabel  di  atas  masih ditemukan banyak
kekurangan dalam implementasi manajemen
koleksi  bahan  pustaka  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Wirogunan Yogyakarta. Sistem administrasi
yang  masih  jadi  satu  dengan  lembaga pemasyarakatan, belum adanya kebijakan yang tertulis untuk mengatur manajemen  koleksi.  Perpustakaan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA  Wirogunan  diatur  langsung  oleh bidang  BIMASWAT  (Bimbingan Pemasyarakatan  dan  Perawatan)  dan ditunjuk  satu  warga  binaan  untuk mengelola perpustakaan. Itu juga jauh dari harapan bahwasannya perpustakaan dikelola oleh seorang pustakawan yang professional  di  bidangnya.  Staff  yang diberi  tugas  adalah  dari  warga  binaan
itu  sendiri.  Itu  pun  jika  warga  binaan itu akan selesai menjalan masa pidana, warga  binaan  itu  akan  menyerahlan tanggung  jawab  kepada  warga  binaan lain  yang  mendapatkan  program asimilasi.
Masalah  yang  terjadi  rata-rata  di setiap lembaga pemasyarakatan adalah belum  adanya  staff  yang  professional sesuai  dengan  bidangnya.  Seperti yang  dikemukakan  oleh  Gillian  dan Karen  bahwa “and  finally,these  jails have  limited  staff,  which  makes  it impossible to manage anything beyond a bare necessity of providingsomething, anything  for  the  inmates  to  read to  pass  the  time.  Considering  the jails’  collecting  method,  the  current collections  surveyed  seemed  to  be  of questionable intellectual quality to meet
more than the minimal reading needs of the population they serve. Although the role of providing reading material is a vital part of the jail culture”.
Selain  itu,  berdasarkan  empat prinsip pengembangan koleksi menurut  Gunawan  yaitu  Relevansi, Kelengkapan,  Kemutakhiran,  serta Kerjasama,  dapat  penulis  jabarkan  di bawah ini:
1.  Relevansi,  koleksi  yang  terdapat di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA Wirogunana Yogyakarta belum terlalu  memperhatikan  relevansi, mengingat berdasarkan wawancara dengan  warga  binaan,  harapan mengenai  koleksi-keloksi  yang dibutuhkan  seperti  kewirausahaan dan motivasi masih sedikit sekali.
2.  Kelengkapan,  terkait  dengan kelengkapan, berdasarkan observasi  di  lapangan  serta wawancara  dengan  salah  satu warga binaan, koleksi masih kurang lengkap,  karena  sebagian  besar menurut  salah  satu  warga  binaan, dan  belum  memenuhi  harapan warga binaan, karena warga binaan belum  pernah  ditanya  kebutuhan koleksi yang diinginkan.
3.  Kemutakhiran,  terkait  dengan  hal ini, rata-rata koleksi telah mutakhir atau up to date, hanya saya belum sesuai  dengan  koleksi  yang diinginkan oleh warga binaan.
4.  Kerjasama,  terkait  dengan  kerja sama,  pengadaan  koleksi  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA Wiroguanan Yogyakarta bekerjasama dengan BPAD DIY,  hanya  saja,  koleksi  buku hanya  datang  3  bulan  sekali,  dan belum  adanya  pustakawan  yang khusus  disediakan  di  lembaga
pemasyarakatan  untuk  terjun langsung  melayani  warga  binaan setiap hari, bukan 3 bulan sekali. Selain itu sarana dan prasarana yang disediakan juga sudah ada, namun masih jauh dari harapan. Televisi yang berada di  ruangan  tersebut  juga  tidak  dapat digunakan.  Sistem  pengkatologkan juga  masih  manual  dan  menggunakan bantuan  Microsoft  excel  untuk labelling misalnya. Letak perpustakaan yang berada di lantai bawah di bagian pinggir  menyebabkan  pencahayaan yang kurang. Komputer juga hanya ada satu. Koleksi yang disediakan menurut penulis  belum  dilandaskan  pada kebutuhan  pemustaka.  Hanya  sekedar bahan  koleksi  yang  dapat  digunakan untuk  menghilangkan  bosan.    Koleksi yang hanya datang 3 bulan sekali tentu membuat semakin kurang menariknya perpustakaan untuk dikunjungi.
Maka dari itu dibutuhkan komitmen kuat  untuk  setiap  instansi  yang berkaitan  dengan  hal  tersebut  untuk menyediakan  layanan  perpustakaan yang  tidak  hanya  sekedar  mencukupi kebutuhan  hak  warga  binaan.  Seperti dikemukakan  dalam  IFLA “in  many developing  countries,  the  idea  of offering  education,rehabilitation,  and meaningful  employment  is  still  not widely accepted, let alone the concept that  offenders  have  rights,  not  only to  decent  and  humane  treatment, but  also  to  read  and  to  freely  access information”. Gagasan  mengenai pendidikan, rehabilitasi, dan pekerjaan, dan dapat di terima di masyarakat pada warga  binaan  di  negara  berkembang masih  belum  berjalan  dengan  baik, sementara  kita  seharusnya  tetap memegang  konsep  bahwa  mereka juga  punya  hak  yang  sama,  layak,
serta manusiawi seperti membaca dan mengakses informasi.

## PENUTUP
1.  Kesimpulan Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas yang  penulis  deskripsikan  sesuai  dengan acuan  dan  kenyataan  lapangan,  menurut penulis  implementasi  menajemen  koleksi bahan pustaka di Lembaga Pemayarakatan Klas  IIA  Wirogunan  Yogyakarta  belum berjalan  dengan  baik.  Adapun  poin- poin  yang  menyebabkan  belum  berjalan dengan  baiknya  implementasi  manjemen di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Wirogunan Yogyakarta adalah: a.  Fungsi perpustakaan di situ masih hanya sebatas  melengkapi  hak-hak  warga binaan  di  lembaga  pemasyarakatan. Masih  banyak  yang  masih  perlu dibenahi  sehingga  peran  perpustakaan dapat  dimaksimalkan  dalam  menjadi tempat  untuk  mengambangkan  diri dan  mendapatkan  informasi-informasi agar  nanti  ketika  keluar  dari  lembaga pemsyarakatan,  warga  binaan  dapat menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan dapat kembali dan diterima masyarakat. b.  Berdasarkan hasil temuan dari indikator IFLA  yang  penulis  gunakan,  dari  9 indikator (administrasi, akses, fasilitas, teknologi informasi, staff, pembiayaan, konten  perpustakaan,  dan  pelayanan informasi, serta fungsi komunikasi dan pemasaran), baru 2 indikator yang telah berjalan dengan baik, yaitu akses serta fungsi komunikasi dan pemasaran.
c.  Berdasarkan empat prinsip dasar yang harus  dipegang  dalam  pengembangan koleksi (relevansi, kelengkapan,
kemutakhiran,  dan  kerjasama),  baru  2 yang  berjalan  sesuai  dengan  harapan, yaitu kemutakhiran dan kerjasama.
d.  Penulis tetap mengapresiasi kinerja serta usaha  dari  lembaga  pemasyarakatan yang  tetap  menyediakan  koleksi bahan  pustaka  serta  memberikan  hak dalam  mengakses  sumber  informasi yang  disediakan  dengan  bekerja  sama dengan BPAD DIY.
2.  Saran
a.  Perlunya  ruangan  yang  kapasitasnya mungkin lebih besar dari yang sekarang dan  tentu  saja  sesuai  ergonomis ruangan.
b.  Sudah saatnya Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Wirogunan Yogyakarta  menyediakan  staff  yang professional  yang  sesuai  dengan bidang  ilmu  perpustakaan  sehingga hal-hal teknis atau pun non teknis dapat dilakukan dan data berjalan sesuai yang diinginkan.
c.  Perlunya  peningkatan  sinergi  antar lembaga terkait sehingga perpustakaan dapat ikut berperan dalam memperbaiki diri warga binaan agar lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Bakhtiyar. 2017. Kiat Sukses Berprofesi Pustakawan dalam Perspektif Psikologi . Inovasi. 1(19).
119-133 .
Basuki, Sulistyo. 2006. Perpustakaan dan Informasi dalam Konteks Budaya . Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi UI.
Bertens. 2004. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Ellern, Gillian D dan Mason, Karen. 2013. Library Services to Inmates in The Rural Country Jails of Western North Carolina. USA: North Calorina Library. 71(Spring/Summer). 15-22.
Ellern, Gillian D dan Mason, Karen. 2013. Library Services to Inmates in the Rural County Jails of Western North Carolina . Jurnal. North Calorina Libraries. 71(Spring/Summer).
Grindle, S Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World . New Jersey: Princnton University Press.
Gunawan,  Arief.  2016. Collection  Development  ob  Library  of  Research  Center  and  Fishier Development . Jurnal Pari: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, J.Pari. 1(2).
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Lehman, Vibeke. 2003 . Planning and Implementing Prison Libraries: Strategies and Resources, (World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council . USA: Library Services and Education Technology Coordinator, Department of Corrections Madison, Wisconsin.
Qolyubi, Syhabuddin dkk. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Pengembangan dan Informasi . Yogyakarta: Jurusan IPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
Sugiyono.2013. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualtatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.2014. Metode Peneitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2014. Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Walgito, B. 2010. Pengantar Psikologi Umum . Yogyakarta: Andi.
Wortman,  William.  1989. A  collection  Manegement:  Background  and  Principles .  Chicago: American Library Association.