## EFEKTIVITAS PROGRAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS DIGITAL
Dian Mardiati Sari 1) , Upi Niarti 2)
1 Universitas Dehasen Bengkulu- Dian_Kicky@yahoo.co.id
2 Politeknik Raflesia- upiniarti@gmail.com
Abstrack- The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  level  of  effectiveness  of  participatory planning  in  rural  development  in  Talo  District,  Seluma  Regency.  By  using  quantitative  research methods, the effectiveness of participatory planning implementation was analyzed in six dimensions, namely  the  focus  on  community  interests,  the  participatory  dimension,  the  synergy  dimension,  the feasibility dimension, the dynamic dimension, and the legality dimension. From the results of the study it  can  be  concluded  that  the  implementation  of  participatory  planning  carried  out  in  Talo  District, Seluma Regency is quite effective when viewed from the dimensions of focus on community interests, participatory  dimensions,  dynamic  dimensions  and  legality  dimensions,  whereas  when  viewed  from the dimensions of synergy and feasibility the implementation of participatory planning is less effective . If seen as a whole the dimensions of the implementation of participatory planning are quite effective.
Keywords — Effectiveness of participatory planning, focus on community interests, participatory, dynamic, synergy, legality, feasibility

## 1.  PENDAHULUAN
Pembangunan  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Pada  penyelenggaraan  pembangunan,  tahap  yang  paling  awal  dan  merupakan tahap yang paling vital adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat  menentukan  keberhasilan  pembangunan  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  negara. Oleh  sebab  itu  dalam  perencanaan  pembangunan  pemerintah  perlu  melibatkan  segenap kemauan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  melaksanakan pembangunan  (partisipatif).  Partisipasi  masyarakat  merupakan  kata  kunci  agar  suatu pembangunan bisa sukses (Arif, 2006).
Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara  optimal.  Pembangunan  hanya  akan  melahirkan  produk-  produk  baru  yang  kurang berarti  bagi  masyarakatnya,  dengan  artian permbangunan  tersebut  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Penempatan  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  mutlak diperlukan  agar  masyarakat  dapat  berperan  secara  aktif  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
Masyarakat  lokal  dengan  pengetahuan  serta  pengalamannya  menjadi  modal  yang  sangat besar  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Karena  masyarakat  lokal  yang  mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi dan mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Tanggung  jawab  masyarakat  desa  dalam  pelaksanaan  proses  pembangunan  adalah dengan  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  pembangunan  sehingga  proses  perencanaan pembangunan yang diawali dengan musrenbangdes (musayawarah rencanan pembangunan  desa)  dapat  menghasilkan  suatu  proses  perencanaan  yang  benar-benar dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat.
Perencanaan  partisipatif  merupakan  sebuah  instrumen  yang  sangat  penting  dalam masyarakat  desa.  Perencanaan  partisipatif  merupakan  salah  satu  dari  serangkaian pembangunan  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  proses  pembangunan  khususnya  di desa.  Tanpa  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan  maka  akan mengakibatkan  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  pedesaan khususnya  dan masyarakat kota pada umumnya.
Desa memiliki posisi yang strategis dari sisi pembangunan dan sisi politik Bila dilihat dari sisi penduduk,  desa  merupakan  basis  mayoritas  penduduk,  atau  sebagian  besar  penduduk menetap  di  desa.  Kondisi  demikian  akan  memungkinkan desa  menjadi  penyedia  tenaga kerja  terbesar  dan  di  sisi  politik  menjadi  basis massa  yang  kerap  dimobilisasi  demi kepentingan politik. Dari sisi sumberdaya alam,  desa  merupakan  pensuplai  utama  sumber bahan  makanan  penduduk  perkotaan.  Dengan  demikian  maka  sudah  selayaknya perencanaan  pembangunan di  desa  merupakan  sebuah  hasil  proses  musyawarah  yang senantiasa  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  secara  utuh.  Sehingga  pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien.
Untuk  menyusun  perencanaan  pembangunan  partisipatif  diperlukan  ketersediaan informasi  dana  transfer  dari  pusat  ke  daerah  dan  informasi  program/  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  pusat/provinsi  di  daerah  membantu  meningkatkan  kualitas  pengambilan keputusan prioritisasi dan sinergi program, kegiatan, dan alokasi pendanaan yang biasanya disampaikan  melalui  Musrenbang.  Rendahnya  efektifitas  perencanaan  pembangunan secara  partisipatif  di  kabupaten  seluma  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  diantaranya dalam  pelaksanaan  musrenbangdes  di Kabupaten  Seluma  menunjukkan  bahwa  peserta musrenbang  belum  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  dalam  meningkatkan pembangunan pedesaan.
Sebagian  besar  Masyarakat  pedesaan  diwilayah  tersebut  dinilai  kurang  aktif  dalam menyampaikan  pendapat  sehingga  dalam  pelaksanaan  musrenbang  tingkat  desa  hanya sebagian  kecil  masyarakat  yang  mampu  menyampaikan  aspirasinya.  Masyarakat  Seluma juga  kurang  antusias  dengan  penyelenggaraan  Musrembang.  Rendahnya  antusias masyarakat dalam penyelenggaraan Musrembang menjadi indikator bahwa penyelenggaraan  Musrembang  sebagai  bagian  dari  perencanaan  partisipatif  belum  cukup bermanfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan  fenomena  yang  ditangkap  dan  perubahan  paradigma  perencanaan  seperti yang  disajikan  di  atas,  maka  fokus  penelitian  ini  adalah  ingin  mengungkapkan  efektivitas perencanaan  pembangunan  partisipatif  dalam  pembangunan  pedesaan  berbasis  digital  di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
Pola  perencanaan  pembangunan  yang  mendorong  terjadinya  partisipasi  aktif masyarakat  tersebut  lebih  dikenal  dengan  istilah  perencanaan  pembangunan  partisipatif atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  perencanaan  partisipatif.  Partisipasi  adalah  keterlibatan dan  pelibatan  anggota  masyarakat  dalam  pembangunan,meliputi  kegiatan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  (implementasi)  program/  proyek  pembangunan  yang dikerjakan  masyarakat  lokal  (Adisasmita,  2006).  Atau  dengan  kata  lain  pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pengawasan.  Perencanaan  Pembangunan partisipasi  merupakan  upaya  untuk  memberdayakan  potensi  masyarakat  dalam merencanakan  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  potensi  sumber  daya  lokal berdasarkan  kajian  musyawarah,  yaitu  peningkatan  aspirasi  berupa  keinginan  dan kebutuhan  nyata  yang  ada  dalam  masyarakat,  peningkatan  motivasi  dan  peran-serta kelompok  masyarakat  dalam  proses  pembangunan,  dan  peningkatan  rasa-memiliki  pada kelompok  masyarakat  terhadap  program  kegiatan  yang  telah  disusun  (Bahua,  2007). Menurut Abe (2005) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi,  memberikan  nilai  tambah  pada  legitimasi  rumusan  perencanaan,  serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

## Pembangunan Desa
Desa  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  proses  implementasi  kebijakan pembangunan,  sebab  desa  merupakan  struktur  pemerintah  terendah  dari  sistem pemerintahan  Indonesia.  Segala  jenis  kebijakan  pembangunan  nasional pasti  bermuara
pada  pembangunan  desa.  Dengan  semangat  desentralisasi  masyarakat  harus  diberikan ruang untuk ambil bagian dalam skema perencanaan

## Kualitas Laporan Keuangan
Definisi  kualitas  menurut  Mulyana,  (2010)  dalam  susilawati  dan  riana,  (2014)  kualitas diartikan  sebagai  kesesuaian  dengan  standar,  diukur  berbasis  kadar  kesesuaian,  serta dicapai  melalui  pemeriksaan.  Laporan  keuangan  dapat  dikatakan  sebagai  informasi  yang bermanfaat bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  untuk pengambilan  keputusan. Laporan keuangan  yang  berkualitas  apabila  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh  pemakai  informasi.  desa.  Sebab  disadari  atau  tidak  bahwa  pembangunan  desa  telah banyak  dilakukan  sejak  dari  dahulu  hingga  sekarang,  tetapi  hasilnya  belum  memuaskan terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Agar  pembangunan  di  desa dapat  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat  maka  harus  diterapkan  prinsip-  prinsip pembangunan,  sasaran  pembangunan  dan  ruang  lingkup  pengembangannya.  Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006: 18-20):
1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (sustainable) .
2. Sasaran Pembangunan Pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas,  percepatan  pertumbuhan  desa,  peningkatan  ketrampilan  dalam berproduksi  dan  pengembangan  lapangan  kerja  dan  lapangan  usaha  produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan kelembagaan.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan  jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya),  pemberdayaan  masyarakat,  pengelolaan sumber  daya  alam  (SDA)  dan sumber  daya  manusia  (SDM),  penciptaan  lapangan  kerja,  kesempatan  berusaha, peningkatan  pendapatan  (khususnya  terhadap  kawasan-  kawasan  miskin)  dan Penataan  keterkaitan  antar  kawasan  pedesaan  dengan  kawasan  perkotaan  ( inter rural-urban relationship ).

## Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Pembangunan  partisipatif  adalah  suatu  proses  pembangunan  yang  memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Perencanaan Pembangunan  partisipasi  merupakan  upaya  untuk  memberdayakan  potensi  masyarakat dalam  merencanakan  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  potensi  sumber  daya  lokal berdasarkan  kajian  musyawarah,  yaitu  peningkatan  aspirasi  berupa  keinginan  dan kebutuhan  nyata  yang  ada  dalam  masyarakat,  peningkatan  motivasi  dan  peran-serta kelompok  masyarakat  dalam  proses  pembangunan,  dan  peningkatan  rasa-memiliki  pada kelompok  masyarakat  terhadap  program  kegiatan  yang  telah  disusun  (Bahua,  2007). Menurut Abe (2005) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan,  yaitu:  terhindar  dari  peluang  terjadinya manipulasi,  memberikan  nilai  tambah  pada  legitimasi  rumusan  perencanaan,  serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

## Efektifitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Efektivitas mengandung pengertian yang beragam, tergantung dari konteks yang digunakan. Menurut Drukcker (1978:44) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai  antara  keluaran secara  empiris  dalam  suatu  system  dengan  keluaran  yang  diharapkan.  Efektifitas berkaitan  dengan  pekerjaan  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Barnard  (dalam  Gibson  1997)  mendefinisikan  efektifitas  sebagai pencapaian  sasaran  dari  upaya  bersama  dimana  derajat  pencapaian  menunjukan  derajat efektifitas.  Efektifitas juga  dapat  didefinisikan  sebagai  kecakapan  untuk  menyesuaikan  diri terhadap lingkungan yang berubah (Tyson dan Tony, 1992:230). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan  usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.  METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dari  responden  dilokasi  penelitian  dalam  bentuk pengisian  kuisioner.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dalam  bentuk  cross section data.
Penarikan  sampel  yang  cukup  tepat  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling dengan  teknik judgement  sampling, yaitu  teknik  pengambilan  sampel  dengan sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan  sampel.  Jadi, judgment  sampling umumnya  memilih  sesuatu  atau  seseorang menjadi  sampel  karena  mereka  mempunyai “information  rich” .  Indikator  yang  digunakan sebagai  sampel  adalah  mereka  yang  terlibat  dalam  program  pembangunan  partisipatif diantaranya  yaitu  kepala  desa,  ketua  BPD,  KSM  (kelompok  swadaya  masyarakat),  dan Fasilitator  serta  masyarakat  yang  lingkungannya  dilaksanakan  pembangunan  fisik.  Jumlah desa yang ada di Kecamatan Talo adalah 14 desa dengan jumlah desa  yang diambil  untuk penelitian  sebanyak  3  desa  yaitu  desa  Serambi  Gunung,  Kampai dan  Bunut  tinggi.. Dengan  mempertimbangkan  tenaga,  waktu  dan  biaya  jumlah  responden  yang  diambil adalah  sebanyak  30  orang  dengan  rincian  responden  sebagai  berikut  :  Kepala  Desa sebanyak 3  orang,  BKD  sebanyak  3  orang,  KSM  sebanyak  3  orang  dan  masyarakat  yang desanya dilakukan pembangunan fisik sebanyak 21 orang.
Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dengan bantuan kuesioner terhadap beberapa  responden.  Wawancara  adalah  percakapan  dengan  informan  yang  diteliti. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data obyek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan dengan menggunakan kuesioner.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis kuantitatif.  Analisis kuantitatif merupakan analisis yang berhubungan dengan angka, bobot, nilai,  jumlah  dari  suatu  topik/bahasan.  Analisis  kuantitatif  dilakukan  untuk  menilai  kinerja pembangunan  jalan  kampung  dan  menilai  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk  mengukur fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93) dalam analisis kuantitatif penulis menggunakan tehnik analisis  pembobotan  yang dinilai dalam  skala  linkert  yang  terdiri  dari  5  jenjang  mulai  yang paling  rendah  sampai  dengan  yang  paling  tinggi.  Pada  skala  ini  pengukuran  nilai menggunakan  angka  1  sampai  dengan  5.  Nilai  rata-rata  tiap  indikator  didapat  dari  rumus berikut :

## Nilai rata-rata = Nilai Skor Total Indikator / Jumlah responden
Untuk  menetapkan  niai  rata-rata  tiap  indikator  dilakukan  pengelompokan  nilai  rata-  rata sebagai berikut:
a.  nilai 1 - 2,33 : tidak efektif
b.  nilai 2,34 - 3,66 : cukup efektif
c.  nilai 3,67 - 5 : efektif
Pengukuran  skala  linkert  dapat  juga  menilai  apakah  pelaksanaan  perencanaan partisipatif  tersebut  berjalan  dengan  baik  atau  tidak.  Dengan  menggunakan  pengukuran nilai antara 1 sampai dengan 5 dapat dikelompokkan nilai sebagai berikut:
a.  nilai 1 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat kurang baik
b.  nilai 2 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan kurang baik c.  nilai 3 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan cukup baik d.  nilai 4 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan baik e.  nilai 5 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat baik
Definisi konsep tentang variable penelitian itu, dioperasionalkan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA Perencanaan Partisipatif Terfokus pada kepentingan masyarakat 1. Masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat 2. Memperhatikan aspirasi masyarakat 3. Motivasi dan peran-serta kelompok 4. Rasa-memiliki pada kelompok 5. Peluang  yang  sama  dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara 6. Berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif 7. Menjamin keterlibatan semua pihak 8. Kerja  sama  antar  wilayah administrasi 9. Memperhatikan interaksi diantara stakeholders 10. Kepentingan-kepentingan strategis daerah 11. mengacu pada semua peraturan yang berlaku 12. Menjunjung  etika  dan  tata nilai masyarakat
Partisipatoris (keterlibatan) Dinamis Sinergitas Ordinal Legalitas

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kepada  konsep  dan  teori  yang  telah  dikemukakan,  keefektifan perencanaan  partisifatif  ditetapkan  dalam  enam  dimensi  sebagai  berikut  :  1.  Fokus pada kepentingan  masyarakat,  2.  Partisipatoris  3.  Dinamis  4.  Sinergitas  Legalitas  6.  Fisibilitas, untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  perencanaan  partisipatif  di  Kecamatan  Talo dengan  berbagai  dimensi  dan  indikator  dapat  dilihat  dari  pernyataan  responden  yang mengungkapkan penilaian  terhadap seluruh indikator.

## 1. Fokus Pada Kepentingan Masyarakat
Perencanaan  partisipatif  dilihat  dari  dimensi  fokus  kepada  kepentingan  masyarakat diukur dengan 4 indikator yaitu : 1). Perencanaan memperhatikan masalah dan kebutuhan yang  dihadapi  masyarakat  2).  Perencanaan  partisipatif  memperhatikan  aspirasi masyarakat  3).  Perencanaan  memperhatikan  motivasi  dan  peran-serta  kelompok  4). Perencanaan  partisipatif  memperhatikan  rasa  memiliki  pada  kelompok.  Untuk  mengukur keempat indikator di atas digunakan  skala linkert yang didapat dari nilai enam pertanyaan yang diajukan kepada responden.
Berdasarkan  hasil  pengelolaan  jawaban  pertanyaan  diatas,  terlihat  bahwa  mayoritas responden  memberikan  tanggapan  bahwa  dimensi  fokus  perencanaan  partisipatif  pada kepentingan  masyarakat  masih  terlaksana  dengan  cukup  baik 31,67% sedangkan yang
memberi  tanggapan  tidak  cukup  baik  sebesar  30,56%,  memberikan  tanggapan  yang sangat baik 4,44%, memberikan tanggapan yang sangat kurang baik sebesar 18,89%.

## 2. Partisipatoris
Jika dilihat dari dimensi partisipatoris pelaksanaan perencanaan partisipatif diukur dari nilai rata-rata  pertanyaan  yang  diberi  pembobotan  berdasarkan  jawaban  yang dipilih  oleh responden. Untuk mengukur indikator partisipatoris digunakan satu pertanyaan mengenai pemberian sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun.
Berdasarkan  hasil  pengelolaan  data  yang  ada  dapat  dilihat  terlihat  bahwa  mayoritas responden  sebanyak  11  orang  (36,67%)  memberikan  tanggapan  bahwa  dimensi partisipatoris  dalam  proses  pelaksanaan  Perencanaan  Partisipatif  berjalan  baik,  30% memberikan tanggapan berjalan cukup baik, 6,67% mengatakan berjalan dengan sangat baik.  Ini  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  perencanaan  partisipatif  dalam  hal sumbangan pikiran dan gagasan sudah berjalan dengan baik.

## 3. Dinamis
Pelaksanaan  perencanaan partisipatif dari  dimensi  dinamis  diukur  dengan  satu  indikator yaitu  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  adanya  proaktif  masyarakat.  Dari  indikator yang  ada  digunakan  dua  pertannyaan  kepada  responden  untuk mendapatkan  nilai  rata- rata pertanyaan tersebut.
Dari  dua  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  responden  rata-rata  responden  menjawab bahwa  dimensi  dinamis  dalamm  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  berjalan  sangat kurang  baik  sebesar  43,33%, hal  ini  menunjukkan  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif sangat  kurang  baik  dalam  meningkatkan  proaktif  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan, juga mengindikasikan pembangunan yang dilakukan tidak berjalan secara berkelanjutan.  Sebanyak  18,33%  responden  menganggap  dimensi  dinamis  dengan sangat  baik,  8,33%  memberikan  tanggapan  dimensi  dinamis  berjalan  dengan  baik,  11, 67% responden menjawab dimensi dinamis dalam perencanaan partisipatif berjalan cukup baik  sedangkan 18,33%  menjawab  dimensi  dinamis  berjalan  dengan  kurang baik dalam perencanaan partisipatif.
4. Sinergitas
Jika  dilihat  dari  dimensi  sinergitas,  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  diukur  dengan empat  faktor  yaitu  :  1).  Penjaminan  keterlibatan  semua  pihak  dalam  perencanaan partisipatif  2).  Kerjasama  antar  wilayah  administrasi  3).  Interaksi  antar  stakeholders daerah dan 4). Perhatian terhadap kepentingan-kepentingan strategis daerah.
Dilihat  secara  keseluruhan  dari  30  responden,  44,17%  memberikan  tanggapan  bahwa dimensi sinergitas pelaksanaan perencanaan partipatif kurang berjalan dengan baik. Hal ini  dapat  diakibatkan  oleh  kurangnya  kerjasama  antar  daerah  administratif  dalam pelaksanaan  tersebut.  Sebanyak  7,5%  responden  menjawab dimensi  sinergitas  berjalan dengan sangat baik, 10% menjawab dimensi sinergitas berjalan dengan baik, dan 11,67% responden  menjawab  dimensi  sinergitas  berjalan  cukup  baik  dalam  pelaksanaan perencanaan  partisipatif.  Sedangkan  sisanya  sebesar  26,67%  responden  menjawab dimensi  sinergitas  berjalan  sangat  kurang  baik  dalam  pelaksanaan  perencanaan partisipatif.
5. Legalitas
Untuk  mengukur  tingkat  efektifitas  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  dalam  dimensi legalitas  digunakan  tiga  indikator  yaitu  :  1).  Pelaksanaan  perencanaan  partisipatif mengacu  pada  semua  peraturan  yang  berlaku  2).  Menjunjung  tinggi  etika  dan  tata  nilai masyarakat  dan  3).  Tidak  memberikan  peluang  dalam  penyalah gunaan  wewenang  dan kekuasaan.
Sebesar  41,11%  responden  menganggap  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  jika dilihat  dari  dimensi  legalitas  berjalan  cukup  baik,  8,89%  menganggap  perencanaan partisipatif berjalan dengan sangat baik, 13,33% menjawab bahwa perencanaan parsipatif jika dilihat dari dimensi legalitas berjalan dengan baik, 21,11%  responden menjawab  dari dimensi  legalitas  pelaksanaan  perencanaa  partisipatif  berjalan  dengan  tidak  baik
sedangkan  sisanya  sebesar  15,56%  responden menganggap  pelaksanaan  perencanaan partisipatif  berjalan  dengan  sangat  tidak  baik.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  tersebut  jika  dilihat  dari  dimensi  legalitas  cukup berjalan  dengan  baik  juga  mengindikasikan masyarakat  sudah  dapat  menilai  apakah kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.
6. Fisibilitas
Untuk  mengukur  tingkat  efektifitas  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  dalam  dimensi fisibilitas  digunakan  satu  indikator  dengan  dua  pertanyaan  yang  diajukan  kepada responden,  yaitu  1).  Spesifikasi  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif 2). Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif.
Dilihat  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  jika  dilihat  dari  dimensi  fisibilitas  dapat dijelaskan  sebagai  berikut,  sebagian  besar  responden  yaitu  sebanyak  48,33% menganggap  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  kurang  berjalan  baik  dari  dimensi fisibilitas,  sebanyak  5% responden  menganggap  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif berjalan dengan sangat baik, 13,33% responden menganggap pelaksanaan perencanaan partisipatif  berjalan  dengan  baik,  6,67%  responden  menjawab  perencanaan  partisipatif berjalan dengan cukup baik sedangkan sisanya sebesar 26,67% responden menganggap pelaksanaan perencanaan berjalan dengan sangat tidak baik.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa dari  enam  dimensi  yang ada  hanya  terdapat  dua  dimensi  yang  dianggap  kurang  efektif  dalam  pelaksanaan perencanaan partisipatif, yaitu dimensi sinergitas  dan dimensi fisibilitas. Menurut teori yang ada hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaaan persepsi, kesukaran dalam memilih model pembangunan yang tepat,  batasan waktu dan persoalan praktis. Hal ini dapat dimaknakan bahwa pada desa tempat pelaksanaan perencanaan partisipatif perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah programkan dengan apa yang benar-benar di butuhkan masyarakat pedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan  desa,  karena  masyarakat  desa  memiliki  persepsi  yang  buruk  terhadap pembangunan  yang  dilakukan  didesanya.  Hal  yang  dapat  dilihat  dari  kondisi  yang  ada kemungkinan  kesulitan  ini  muncul  karena  masyarakat  pedesaan  itu  pada  umumnya tertutup  dan  masih  bingung  dalam  menerima  hal-hal  baru,  sehingga  pemerintah  pun menjadi  bingung  pula  dalam  menentukan  model  pembangunan  apa  yang  sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.
Nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  keseluruhan  dimensi  adalah  2,55  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  cukup  efektif.  Terdapat  empat dimensi  yang  mendukung  kondisi  ini  yaitu  fokus  pada  kepentingan  masyarakat, partisipatoris,  dinamis  dan  dimensi  legalitas.  Sedangkan  dua  dimensi  yang  ada  tidak mendukung  keefektifan  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif,  dua  dimensi  yang  tidak mendukung  efektifitas  perencanaan  partisipatif  tersebut  adalah  dimensi  sinergitas  dan dimensi fisibilitas. Tingkat efektifitas perencanaan partisipatif dapat ditingkatkan dari dimensi sinergitas  jika  perencanaan  partisipatif tersebut  lebih  memperhatikan  faktor  interaksi  antar stakeholders yang  ada  didaerah  tersebut,  sehingga  kepentingan  semua  pihak  dalam perencanaan  partisipatif  dapat  terakomodasi  dengan  baik.  Sedangkan  pada  dimensi fisibilitas,  efektifitas  perencanaan  partisipatif  dapat  ditingkatkan  dengan  jalan  lebih memperhatikan  aspek  kelayakan  spesifikasi  dan  waktu  pengerjaan  pelaksanaan perencanaan  partisipatif  yang  berhubungan  dengan  tingkat  keahlian  dan  kualitas  sumber daya  manusia  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Sehingga  secara  teori  pelaksanaan perencanaan  partisipatif  tidak  efektif  karena  tidak  dapat  memenuhi  enam  syarat  yang  ada tetapi dalam keadaan sesungguhnya pelaksanaan perencanaan partisipatif dapat dikatakan cukup efektif jika dilihat dari nilai rata- rata enam dimensi yang ada.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu,  dari  penelitian terdahulu didapat adanya hubungan  yang  erat dan  signifikan antara  partisipasi  masyarakat terhadap keberhasilan  program  pembangunan,  jadi  ada  hubungan  yang  erat  antara  partisipasi masyarakat  dan  perilaku  birokrat,  partisipasi  masyarakat  dengan  program  P3KT  dan
partisipasi  masyarakat  dengan  pelaksanaan  Program  Pengembangan  Kawasan  Terpadu. Dari  hasil  penelitian  yang  ditampilkan  pada  Tabel  4.20  didapat  dimensi  partisipatoris mempunyai nilai rata-rata yang paling besar  diantara  nilai  kelima  dimensi  yang  ada.  Jadi dapat  dikatakan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  mempengaruhi keberhasilan program pembangunan tersebut.
Jika  dilihat dari dimensi fokus pada  kepentingan masyarakat,  indikator  yang  memiliki peranan terbesar dalam mendukung efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif adalah indikator  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  berarti  pelaksanaan  perencanaan  partisipaif tersebut  cukup  memenuhi  kebutuhan  yang  diinginkan  masyarakat  pada  daerah  tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki pengaruh terbesar mengurangi efektifitas pada dimensi fokus  pada  kepentingan  masyarakat  adalah  indikator  rasa  memiliki  masyarakat  terhadap hasil pembangunan. Hal ini berhubungan dengan kepedulian masyarakat untuk memelihara hasil dari pembangunan perencanaan partisipatif tersebut.
Hasil penelitian pelaksanaan perencanaan partisipatif dilihat dari dimensi partisipatoris adalah  cukup  efektif.  Dalam  dimensi  ini  hanya  digunakan  satu  indikator  untuk  mengukur tingkat efektifitas perencanaan partisipatif yaitu kesempatan dalam pelaksanaan perencaan partisipatif.  Hasil  yang  didapat mengindikasikan  perencanaan  partisipatif  memperhatikan kepentingan  masyarakat  misalnya  dalam  forum  pertemuan,  masyarakat  memperoleh peluang  yang  sama  dalam  sumbangan  pemikiran  tanpa  dihambat  oleh  kemampuan berbicara,  waktu  dan  tempat.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  dimensi  dinamis  didapat  hasil bahwa pelaksanaan perencanaan partisiatif cukup efektif. Dari dua indikator yang digunakan untuk  mengukur  tingkat  keefektifan  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif,  indikator pelaksanaan pembangunan  yang  berkelanjutan memiliki  pengaruh  terbesar dalam  dimensi dinamis.  Hal  ini  mengindikasikan  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  memperhatikan kepentingan  dan  kebutuhan  semua  pihak  serta  proses  perencanaan  yang  berlangsung secara  berkelanjutan.  Satu  indikator  lainnya  dalam  dimensi  dinamis  juga  menunjukkan pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  berjalan  dengan  cukup  efektif  tetapi  memiliki  nilai dibawah  indikator  pelaksanaan  secara  berkelanjutan,  indikator  tersebut  adalah  proaktif masyarakat. Sehingga jika dilihat dari proaktif masyarakat berarti pelaksanaan perencanaan partisipatif  tersebut  memperhatikan  dan  juga  membutuhkan  proaktif  masyarakat  agar pelaksanaannya menjadi lancar dan sesuai dengan tujuan yang disepakati sebelumnya.
Dari  dimensi  sinergitas  didapat  hasil  bahwa  pelaksanaan  perencanaan  partisiaptif kurang efektif. Untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi  sinergitas  digunakan  empat  indikator,  dari  empat  indikator  yang  ada  terdapat dua indikator  yang  mendukung bahwa  pelaksanaan perencanaan  partisipatif  cukup efektif yaitu indikator  kerjasama  antar  wilayah  administrasi  dan  indikator  kepentingan-kepentingan strategis  daerah.  Dari  dua  indikator  ini  indikator  kerjasama  antar  wilayah  administrasi memiliki nilai rata- rata tertinggi mendukung efektifitas pelaksanaan perencanaan partisipatif, hal  ini  mengindikasikan  terjadinya  peningkatan  interaksi  antar  wilayah  administrasi  dan geografi yang memberikan pengaruh positif kepada kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini  dapat  diakibatkan  oleh  meningkatnya  kelancaran  transportasi  sehingga  adanya perluasan  daerah  untuk  memasarkan  hasil  produksi.  Sedangkan  dua  indikator  lain  yaitu indikator  keterlibatan  semua  pihak  dan  indikator  interaksi  antar stakeholders tidak mendukung  efektifitas  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif.  Hal  ini  mengindikasikan  tidak semua  pihak  dilibatkan  atau  diuntungkan  oleh  pelaksanaan  perencaanaan  partisipatif  ini misalnya  pihak-pihak  yang  lahannya  terganggu  atau  dikorbankan  dalam  pembangunan jalan-jalan  produksi  yang  dilakukan.  Sedangkan  dari  indikator  interaksi  antar  s takeholders didapat  hasil  yang  sama  dengan  indikator  sebelumnya  yaitu  tidak  efektif.  Hal  ini  dapat mengindikasikan adanya efek dari indikator sebelumnya yaitu tidak semua  pihak dilibatkan dalam pelaksanaan perencaan partisipatif tersebut sehingga kepentingan-kepentingan para stakeholders tidak  tercakup  dalam  pertimbangan-  pertimbangan  yang  diambil  dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut.
Dimensi  berikutnya  adalah  dimensi  legalitas.  Jika  dilihat  dari  dimensi  ini  maka pelaksanaaan perencanaan partisipatif cukup efektif. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam  dimensi  ini  yaitu  penerapan  peraturan,  indikator  etika  atau  nilai  dalam  masyarakat dan  indikator  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaaan.  Dari tiga  indikator  yang  ada indikator penerapan peraturan memiliki nilai rata-rata  yang  tertinggi,  hal  ini mengindikasikan  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  yang  dilakukan  memperhatikan penerapan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Sedangkan  indikator  yang  memiliki  nilai  rata-rata terendah  adalah  indikator  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan,  walaupun  memiliki nilai rata-rata terendah tetapi pelaksanaan perencanaan partisipatif jika dilihat dari indikator ini  masih  masuk  dalam  kategori  cukup  efektif.  Hal  ini  mengindikasikan  walaupun  aturan- aturan yang  ada  diterapkan  tetapi  tidak  dapat  menghilangkan  semua  penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan walaupun hal tersebut dapat ditekan dan dikurangi.
Dari  dimensi  yang  terakhir  yaitu  dimensi  fisibilitas  didapat  hasil  pelaksanaan perencanaan  partisipatif  tidak  efektif.  Untuk  mengukur  tingkat  efektifitas  perencanaan partisipatif  dari  dimensi  fisibilitas  digunakan  dua  indikator  yaitu indikator  spesifikasi  dan ukuran  dan  indikator  waktu  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif.  Dari  dua  indikator  yang ada  seluruhnya  tidak  mendukung  efektifitas  pelaksanaan  perencanaan  partipatif.  Indikator spesifikasi  dan  ukuran  memiliki nilai  rata-rata  terendah  dalam  dimensi  fisibilitas,  hal  ini mengindikasikan  adanya  perbedaan  antara  hasil  dari  pelaksanaan  pembangunan perencanaan partisipatif dengan yang diharapkan oleh masyarakat pada saat perencanaan partisipatif tersebut direncanakan sehingga berakibat pada indikator yang kedua yaitu waktu yang  digunakan  untuk  pembangunan  melebihi  waktu  yang  diperkirakan  pada  saat perencaaan  pembangunan  partisipatif  tersebut  dirumuskan.  Hal  ini  dapat  diakibatkan  oleh kualitas  SDM  yang  masih  rendah  sehingga  tidak  mampu  melaksanakan  pembangunan sesuai  dengan  yang ditetapkan  oleh para fasilitator  pembangunan,  dapat  juga  disebabkan oleh  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan  oleh  yang  termasuk  indikator  dalam dimensi legalitas di atas.

## 4.  KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  terhadap  efektifitas  program  perencanaan  partisipatif  di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  berikut  hasil  dari  tanggapan  para responden dengan pilihan jawaban yang terbanyak dari setiap dimensi yang ada :
a. Untuk  dimensi  fokus  pada  kepentingan  masyarakat  para  responden  menjawab pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang cukup baik.
b. Dari  dimensi  partisipatoris  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  berjalan  dalam keadaan yang baik.
c. Dari  dimensi dinamis  pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan  dalam  keadaan yang sangat kurang baik.
d. Dari dimensi sinergitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang kurang baik.
e. Dari dimensi legalitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan  dalam keadaan yang cukup baik.
f.  Dari dimensi fisibilitas pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dalam keadaan yang kurang baik.
2. Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  apabila pelaksanaan perencanaan  partisipatif  dilihat  dari  enam  dimensi  yang  ada  31,48%  responden memberikan  tanggapan  bahwa  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  berjalan  kurang baik.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  jika  dilihat  dari  nilai  rata-rata  pelaksanaan  perencanaan partisipatif  berjalan  cukup  efektif  jika  dilihat  dari  empat  dimensi  yang  ada  yaitu  dimensi fokus pada kepentingan masyarakat, dimensi partisipatoris, dimensi dinamis dan dimensi legalitas. Hal  ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata empat dimensi tersebut berada antara 2,34 – 3,66.
4. Sedangkan  jika  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  dilihat  dari  dimensi  sinergitas  dan fisibilitas  maka  pelaksanaan  tersebut  kurang  efektif  dikarenakan  nilai  rata-rata  kedua dimensi  tersebut  yang  berada  diantara  nilai  1,00 –  2,33.  Dapat  dikatakan  bahwa perencanaan partisipatif yang dilakukan di Kabupaten Seluma cukup efektif jika dilihat dari empat dimensi  yaitu dimensi fokus pada  kepentingan  masyarakat, dimensi partisipatoris, dimensi dinamis dan dimensi legalitas. Sedangkan jika dilihat dari dua dimensi yang lain yaitu dimensi sinergitas dan fisibilitas dapat disimpulkan perencanaan partisipatif berjalan kurang efektif.
5. Berdasarkan  dari  nilai  rata-rata  yang  didapat  dari  enam  dimensi  yang  ada  dapat disimpulkan pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan cukup efektif, dengan nilai rata- rata sebesar 2,55 yang berada pada kisaran angka 2,34 – 3,66
6. Strategi  meningkatkan  efektifitas  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif adalah  sebagai berikut :
a. meningkatkan  rasa  memiliki  masyarakat  terhadap  hasil  pelaksanaan perencanaan partisipatif yang dilakukan.
b. meningkatkan  proaktif  masyarakat  dalam  pelaksanaan  perencanaan partisipatif.
c. melibatkan  semua  pihak  dan  memperhatikan  interaksi  antara  para stakeholder yang ada.
7. perencanaan  partisipatif  dilaksanakan  dengan  lebih  spesifik  dan  terukur  dengan menggunakan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya

## DAFTAR PUSTAKA
Abe,  Alexander.  2005, Perencanaan  Daerah  Partisipatif ,  Yogyakarta:  Pustaka  Jogja Mandiri.
Adisasmita,  Rahardjo.  2006, Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan ,  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arif,  Syaiful.  2006, Reformasi  Birokrasi  dan  Demokratisasi  Kebijakan ,  Malang:  Averroes Press.
Ahmadi, Abu. 2003, Ilmu Sosial Dasar , Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi. 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik, 2006, Bengkulu Dalam Angka, Bengkulu. Bahua,  M.  Ikbal,  2007, Metode  Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Pembangunan Masyarakat, http://eeqbal.blogspot.com/2007/12/metode-perencanaan- partisipatif- dalam.html
Drucker,  Peter,  F.  1978. Manajemen:  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Praktek .  Jakarta: Gramedia
Gibson,  Ivancevich,  Donnely.  1990. Organisasi;  Perilaku,  Struktur  dan  Proses .Jakarta: Erlangga.
http//www.home.unpar.ac.id/~hasan/ SAMPLING .doc
Jones,  Charles  O.  1991, Pengantar  Kebijakan  Publik ,  (terj.),  Jakarta:  Rajawali  Press. Ndraha,  T.1990, Membangun  Masyarakat  Mempersiapkan  Masyarakat  Tinggal Landas , Jakarta: Rineka Cipta.
Pemerintah  Kabupaten  Seluma,  2007,  Statistik  Perekonomian  Daerah  Kabupaten Seluma Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Solihin,  2006, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan, Workshop Nasional PP No 39/ 2006
Sugiyono. 2006, Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta. UU.  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

## UU.Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
UU.Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintahan  Pusat  dan
Pemerintah Daerah
Tyson,  Shaun  dan  Jackson,  Tony.  1992. Perilaku  Organisasi .  Terjemahan  Dedy Jacobus dan Dwi Prabantini. Jakarta: AndiI