Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 412-424

## Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic
Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)
Hadi Purnomo 1) , Bayu Tri Cahya 2*) , Muhammad Lutfi Kuncoro 3) , Suparwi 4)
1 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
2,3,4 FEBI IAIN Kudus *Email korespondensi: cahyab380@gmail.com

## Abstract
Indonesia's bureaucratic administration is quite famous for its complexity. Starting from the procedures it is long and many of them, so the service that is less efficient in serving many people. Nowadays, until technology enters the modern era in driver’s licence management, services are still not optimal, because technology is only limited to being glanced at without being touched and considered to be improved to control service efficiency. Brokers are here to sneak in, offering convenience, speed to prospective driver’s licence applicants, so that transactions can be made between them. However, this incident made it unclear for the community. On the other hand, the actions  of  brokers  are  very  helpful  for  driver’s  licence  applicants  in  their  management.  With  the phenomenological qualitative methodology, it will be illustrated that the contract exists between the two parties (brokers  and  service  users),  because  the  clarity  of  a  contract  is  the  most  important  thing  to  tie  cooperation between fellow social beings so that no one is harmed and is not partial. This research was conducted at the Demak  Resort  Police  with  a  phenomenological  approach  and  using  interview  data  collection  techniques, observation and documentation. The results of this study reveal that the contract that exists between the driver’s licence  broker  and  service  users  in  the  management  of  the  driver’s  licence  is  the  Ijarah  Agreement.  And  this contract transaction is a legal thing. In general, the process of the driver’s licence management mechanism by brokers is haram. Because there is an element of risywah or bribery in the mechanism.

## Keywords: Brokers, Ijarah Agreement, Driver’s Licence Management
Saran  sitasi :  Purnomo,  H.,  Cahya,  B.  T.,  Kuncoro,  M.  L.,  &  Suparwi.  (2021).  Analisis Broker  Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 412-424. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1861
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1861

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  dalam  kehidupan  bermasyarakat, banyak  dari  mereka  (masyarakat)  yang  sibuk  akan kegiatannya  masing-masing.  Masyarakat  sebagai salah satu makhluk sosial dalam hal ini manusia tidak bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sendiri,  maka dari itu mereka memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena sifat saling ketergantungan yang dimiliki oleh manusia tersebut, maka diantara mereka terdapat suatu  sikap  saling  bantu-membantu,  gotong  royong dan lain sebagainya sebagai rasa solidaritas makhluk sosial.  Hubungan  antara  individu  manusia  dengan individu  manusia  lainnya  ini  biasanya  terjadi dikarenakan  di  antara  mereka  terdapat  kepentingan- kepentingan  yang  saling  membutuhkan.  Hubungan- hubungan itu misalnya kerja sama di berbagai bidang
yaitu,  pinjam  meminjam,  penggunaan  jasa,  sewa- menyewa serta kegiatan lainnya yang bersifat sosial.
Salah  satu  kegiatan  manusia  sebagai  makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain karena kesibukannya  di  bidang  jasa  adalah  Perantara  atau Makelar atau Calo atau Broker . Dalam KBBI Daring (dalam jaringan/ online ), kata calo berarti orang yang menjadi  perantara  dan  memberikan  jasanya  untuk menguruskan  sesuatu  berdasarkan  upah  (KBBI Daring, 2019). Profesi ini adalah profesi legal, sah dan terhormat yang biasanya ada di dunia transaksi barang dan  jasa  baik  lokal,  domestik,  regional  maupun internasional (www. Kompasiana.com).
Jasa atau layanan yang diberikan oleh profesi ini adalah menemukan pihak yang berkebutuhan tertentu untuk dibantu pengurusannya. Dari jasa atau layanan
inilah  profesi  ini  mendapatkan  pendapatan. Broker (Calo) bekerja sebagai  pemberi  jasa  alternatif  atau jalan pintas bagi seseorang secara tidak resmi. Tidak ada patokan khusus berapa persentase dari harga jual (beli) jasa broker yang diberikan sebagai pendapatan. Semuanya tergantung dari produk yang diperdagangkan  dan  yang  paling  penting  adalah kesepakatan  dari  pihak  yang  bertransaksi.  Etikanya seorang broker mendapatkan fee sebagai pendapatannya dari layanan yang diberikan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Sampai di sini jika kata broker digunakan  dalam  konteks  dunia  jasa  yang profesional, kata broker bermakna positif.
Dalam  prosesnya seorang broker  akan berusaha mencari keuntungan dengan menggandakan harga asli suatu produk atau jasa,  memberikan penawaran dengan harga yang  besar dan tentunya berbeda dari harga  sebenarnya. Pekerjaan ini juga menjadi pekerjaan yang dipandang rendah bagi  sebagian kalangan karena penghasilannya yang tidak jelas dan praktiknya yang cenderung mengelabuhi atau menipu targetnya  (www.suduthukum.com)  .  Dari  yang  ingin untung  sendiri  dengan  mengorbankan  kepentingan salah  satu  pihak  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak- pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Hingga  tak  sedikit  orang yang  memiliki  stigma  bahwa  makelar  adalah  suatu kegiatan yang negatif untuk dilakukan.
Tak  terelakkan  dari  Jasa Broker ,  Kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) pun menjadi salah satu sasaran kesempatan untuk menjalankan bisnis ini oleh Broker . Islam adalah suatu ajaran dan jalan hidup yang utuh  dan  terpadu (comprehensive  way  of  life). Yang memberikan  panduan  yang  dinamis  dan  lugas terhadap  semua  aspek  kehidupan  termasuk  sektor bisnis  dan  transaksi  (Muhammad  Syafi’i  Antonio, 2001). Broker merupakan  orang  yang  bertransaksi yang  tergolong  dalam  jual  beli  namun  yang diperjualbelikan  adalah  jasa.  Islam  menentukan bahwa  jual  beli  bukan  merupakan  aktivitas  ekonomi untuk mencari laba semata, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keislaman dalam setiap hal yang kita  lakukan  termasuk  bertransaksi  jual  beli  (Rara Berthania, 2017).
Jual  beli  dalam  prakteknya  harus  dikerjakan secara  jujur  agar  tidak  terjadi  saling  merugikan, menghindari  kemudaratan  dan  tipu  daya,  sebaliknya justru  dapat  mendatangkan  kemaslahatan.  Dalam
ajaran Islam, seorang muslim di dalam melakukan jual beli  harus  memperhatikan  dan  mempertimbangkan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah (Rara Berthania, 2017). Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah  satu  pihak  (baik  penjual  atau  pembeli),  dan dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka,  bukan  karena adanya  paksaan,  dalam  Al-Qur’an  Surat  An-Nisa’ ayat 29 ِلِطاَ ْ لْاِب ْمُكَنْيَب ْمُك َلاَوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِ ذلَّا اَهُّيَأ اَي اوُلُتْقَت َ لََو  ۚ ْمُكْنِم   ٍضاَرَت  ْنَع  ًةَراَ ِتِ  َنوُكَت  ْن َ أ ذ لَِإ ْمُكِب َن َكَ َ ذللَّا ذنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ
اًميِحَر
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia yang  meningkat  membuat  masyarakat  semakin tertarik  menerapkan  prinsip-prinsip  jual  beli  Islam atau  Syariah  dalam  setiap  transaksi  yang  mereka lakukan.  Jual  beli  Syariah  yang  mengharamkan adanya  riba  membuat  masyarakat  merasa  lebih  adil dan diuntungkan (Rara Berthania, 2017). Oleh karena itu  perkembangan Broker yang  dalam  hal  ini menerapkan  prinsip-prinsip  Syariah juga  semakin meningkat.
Islam  memperbolehkan  jual  beli  dengan  wakil, karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia belum  tentu  dapat  melakukannya  secara  pribadi. Manusia  membutuhkan  wakilnya  yang  dapat dipercaya agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup (Rara  Berthania,  2017).  Wakil tersebut  adalah orang yang bekerja sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa  Nabi  SAW,  bersabda  “Sesungguhnya Rasulullah  SAW,  pernah  memberikan  pekerjaan kepada  penduduk  khabar  dengan  upah  separuh  dari apa yang dikerjakan seperti buah, bahan atau tanaman (Ahmad  Mudjab  Mahalli,  2004).”  Hadist  tersebut menerangkan  bahwa  pekerjaan  sebagai  seorang perantara atau makelar memanglah ada dan bukanlah pekerjaan  yang  haram  asalkan  sesuai  dengan  syariat Islam.
Pada rasionalitas instrumental pengguna jasa calo SIM beralasan bawasanya ia menggunakan jasa calo karena  penggunaan  calo  akan  mempermudah  dan mempercepat proses pengurusan SIM mereka, selain itu  terdapat  informan  yang  sudah  mengalami kegagalan  berkali-kali  pada  ujian  paktek  merasa terbantu dengan adanya calo SIM yang membantunya. Sedangkan pada tipe tindakan afektif, calon pemohon SIM  menggunakan  calo  karena  adanya  dorongan dalam  bentuk  hubungan  emosional  antara  calon pemohon  SIM  dengan  calo  SIM.  Dan  tipe  tindakan yang  terkahir  yakni  tradisional,  pengguna  jasa  calo SIM  menggunakan  calo  karena  sudah  adanya kebiasaan  yang  turun-temurun  dari  keluarga  atau orang  terdekatnya  untuk  menggunakan  calo  pada setiap pengurusan SIM mereka.
Penelitian  ini  mempunyai  target  tujuan  yang sangat penting yaitu: 1) Menganalisis akad-akad yang terjadi  oleh  para  broker dalam  praktik  kepengurusan Surat  Izin  Mengemudi;  2)  Mengetahui  bagaimana pandangan  Islam  terhadap  praktik  broker  dalam kepengurusan Surat Izin Mengemudi. Oleh karena itu, dengan  berbagai  gambaran  di  atas,  maka  penelitian Analisis Broker  Contract Kepengurusan  Surat  Izin Mengemudi  dalam Islamic  Framing di  SATPAS POLRES DEMAK menjadi menarik untuk dilakukan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Contract (Akad)
Dalam  Kamus  Lengkap  Ekonomi  dinyatakan bahwa: Contract (kontrak)  adalah  suatu  perjanjian legal  yang  dapat  dilaksanakan  antara  dua  pihak  atau lebih.  Suatu  kontrak  meliputi  kewajiban  bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian  untuk  memasok  suatu  produk  ke perusahaan  lain  pada  waktu  tertentu  dan  ukuran tertentu.  Kedua  belah  pihak  akan  terikat  untuk menepati  perjanjian  mereka  dalam  penjualan  dan pembelian  dari  barang  (C.Pass,  Bryan  Lowes  dan Leslie Davies, 1999).
Sedangkan definisi akad menurut istilah fuqaha’ , dapat dirumuskan sebagai berikut:
ضاترلا تبثي عوشرم هجو على لوبقب بايجلَا طابترا
“Perikatan  antara  ijab  dan  qabul  dengan  cara yang  dibenarkan  syara’,  yang  menetapkan keridahan kedua belah pihak.”
Definisi  lain  akad  menurut  istilah  adalah pertalian  ijab  dan  qabul  sesuai  dengan  kehendak
syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud  “sesuai  dengan  kehendak  syariat”  adalah bahwa  seluruh  perikatan  yang  dilakukan  oleh  dua belah  pihak  atau  lebih,  apabila  tidak  sejalan  dengan kehendak syara’ ,  misalnya  kesepakatan  untuk melakukan  transaksi  riba,  menipu  orang  lain,  atau merampok  kekayaan  orang  lain.  Sementara  yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya  perpindahan  pemilikan  suatu  pihak  (yang melakukan ijab )  kepada  pihak  yang  lain  (yang menyatakan qabul ) (Abdul Azis Dahlan, 1996).

## Rukun Akad
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa  rukun  akad  itu  hanya  satu,  yaitu shighat  al- ‘aqd (ijab  dan  qabul) ,  adapun  pihakpihak  yang lakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad,  karena  mereka  berpendapat  bahwa  yang dikatakan  rukun  itu  adalah  suatu  yang  esensi  yang berada  dalam  akad  itu  sendiri.  Sedangkan jumhur ulama berpendapat  bahwa  rukun  akad  itu  ada  tiga, yaitu (Sri Sudiarti, 2018):
i. Aqid (Orang yang melakukan akad)
Aqid adalah  pihak-pihak  yg  melakukan  transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak,  seperti  dalam  hal  jual  beli  mereka  adalah penjual dan pembeli
ii. Ma‘qud ‘Alaih (objek transaksi)
Ma‘qud  ‘alaih atau  objek  transaksi,  harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
(1) Objek  transaksi  harus  ada  ketika  akad  atau kontrak sedang dilakukan.
(2) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta  yang  diperbolehkan syara‘ untuk  ditransaksikan)  dan  dimiliki penuh oleh pemiliknya.
(3) Objek  transaksi  bisa  diserahterimakan  saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
(4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
(5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
iii. Shighat
Shigat , yaitu Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang  melakukan  kontrak  atau  akad.  Definisi ijab menurut  ulama  Hanafiyah  adalah  penetapan perbuatan  tertentu  yang  menunjukkan  keridhaan yang  diucapkan  oleh  orang  pertama,  baik  yang
menyerahkan  maupun  menerima,  sedang qabul adalah  orang  yang  berkata  setelah  orang  yang mengucapkan ijab ,  yang  menunjukkan  keridhaan atas  ucapan  orang  yang  pertama  (Sri  Sudiarti, 2018).

## 2.2. Broker (Calo)
Calo  merupakan  orang  yang  menjadi  perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan  upah  (KBBI.kemdikbud.go.id).  Bahasa halus untuk menyebut calo adalah biro jasa. Profesi ini terlahir  sebagai  akibat  dari  asumsi  di  tengah masyarakat  bahwa  mengurus  surat-surat  itu  sulit. Orang yang malas membuang waktu untuk mengurus keperluan terkait keruwetan birokrasi akan lebih suka membayar  orang  lain  untuk  menguruskannya.  Biro jasa bisa menjadi menjebatan anatara seseorang yang tidak  memiliki  waktu  untuk  mengurus  kelengkapan atau  perpanjangan  berkaitan  dengan  kuwajiban  yang harus di jalankannya.

## Dasar Hukum Percaloan
Calo  dibolehkan  dalam  Islam  dengan  syarat- syarat tertentu.  Adapun  dalil-dalilnya  adalah  sebagai berikut :
Pertama : Firman Allah : ِدوُقُع
ْ لاِب اوُفْو َ أ اوُنَمآ  َنيِ ذ لَّا اَهُّي َ أ اَي
“Wahai  orang-orang  beriman  sempurnakanlah akad-akad  (janji-janji)  kalian  “  (Qs.  Al- Maidah:1)
Pada ayat di atas, Allah  memerintahkan orang- orang  beriman  untuk  menyempurnakan  akad-akad, termasuk  di  dalamnya  menyempurnakan  perjanjian seorang pengguna jasa calo dengan calo.
Kedua :  Hadist  riwayat  Qais  bin  Abi  Gorzah, bahwasanya ia berkata  :
ِ ذللَّا ِلوُسَر ِدْهَع  ِفِ  ذمَّ َسُن اذن ُك - َمذلَسَو ِهْيَلَع ُ ذللَّا  ذلَّ َص - ِ ذللَّا  ُلوُسَر اَنِب ذرَمَف ، َةَ ِسِاَم ذسلا - َمذلَسَو ِهْيَلَع ُ ذللَّا  ذلَّ َص - َلاَقَف ، ُهْنِم  ُن َسْح َ أ َوُه  ٍمْساِب اَناذم َسَف : " ِراذجُّلتا َ َشرْعَم اَي ! ِةَقَد ذصلاِب ُهوُبو ُشَف  ُفِلَ ْ لْاَو ُوْغذللا ُهُ ُضُْ َيَ َعْيَ ْ لْا ذنِإ
“Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah“ (calo/makelar),  pada  suatu  ketika  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik
dari  calo,  beliau  bersabda  :  “Wahai  para pedagang,  sesungguhnya  jual  beli  ini  kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah  dengan  (memberikan)  sedekah“ (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)
Hadist  di  atas  menunjukkan  bahwa  pekerjaan calo  sudah  ada  sejak  masa  Rasulullah SAW,  dan beliau  tidak  melarangnya,  bahkan  menyebut  mereka sebagai pedagang (www.ahmadzain.com).
Ketiga :  Calo  adalah  pekerjaan  yang  dibutuhkan masyarakat,  karena  ada  sebagian  masyarakat  yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan,  maka  dia  memerlukan  calo  untuk mencarikannya.  Sebaliknya,  sebagian  masyarakat yang  lain,  ada  yang  mempunyai  barang  dagangan, tetapi  dia  tidak  tahu  cara  menjualnya,  maka  dia membutuhkan calo untuk memasarkan dan menjualkan barangnya (www.ahmadzain.com).
Adapun peneliti mendifinisikan Broker Contract adalah  Akad  yang  terjadi  dalam  proses  mekanisme kepengurusan SIM yang dilakukan  oleh calo SIM dan pengguna jasa calo SIM.

## 2.3. Surat Izin Mengemudi
Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  adalah  bukti registrasi  dan  identifikasi  yang  diberikan  oleh  Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  memahami peraturan  lalu  lintas  dan  trampil  mengemudikan kendaraan bermotor (Polri, 2012).
Setiap  pengemudi  kendaraan  bermotor  wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1)  UU  No.  14  Th  1992  tentang  Lalu-lintas  dan Angkutan  Jalan,  bahwa  setiap  pengemudi  kendaraan bermotor  diwilayah  wajib  memiliki  Surat  Izin Mengemudi (SIM) (https://polri.go.id/layanan- sim.php)

## Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan  penelitian.  Adapun  kerangka  berpikir  dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Kerangka Berfikir

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif.  Metode  kualitatif  cenderung  dikaitkan dengan  memahami  dunia  sosial  dan  bagaimana mengekspresikan  pemahaman  melalui  bahasa,  suara, gambar,  gaya  pribadi,  dan  ritual  social  (Christine Daymon  and  Immy  Holloway,  2002).  Metode kualitatif  berusaha  mencari  arti  dan  menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia berdasarkan  pengalaman  partisipan  dalam  situasi tertentu  menurut  perspektif  peneliti  sendiri  untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (J.R, Raco, 2010).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan pendekatan  fenomenologi,  pada  konteks  penelitian kualitatif, fenomena merupakan sesuatu yang muncul dalam  kesadaran  peneliti  dengan  menggunakan  cara tertentu  menjadi  tampak  dan  nyata  (Muri  Yusuf, 2017).  Fenomenologi  secara  umum  dikenal  sebagai pendekatan  yang  dipergunakan  untuk  membantu memahami  berbagai  gejala  atau  fenomena  sosial dalam masyarakat (Stefanus Nindito, 2005). Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan  untuk  menghadirkan  kesadaran  dan pemahaman  mendalam  tentang  bagaimana  manusia mengalami  sesuatu  (J.  Saldana,  2015).  Pendekatan fenomenologi  mencoba  mengungkap  makna  konsep atau  fenomena  pengalaman  yang  didasari  oleh kesadaran  yang  terjadi  pada  beberapa  individu (Juliansyah  Noor,  2012).  Disini  peniliti  berlaku sebagai  fasilitator  yang  ikut  memberi  makna  pada realitas yang dikonstruksi oleh subjek penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Calo merupakan fenomena sosial yang tak asing bagi  mayoritas  masyarakat  Indonesia.  Adanya  calo SIM di SATPAS Demak, menandakan bahwa masih dibutuhkannya  sebuah  perantara  dalam  sulitnya pengurusan SIM serta sebagai pembantu pemrosesan
bagi mereka (masyarakat) yang tidak memiliki waktu luang  yang  lebih  untuk  mengurus  SIM  atau  tidak menginginkan  kekecewaan  atas  ketidaklulusan  yang menyebabkan mereka bolak-balik ke Kantor pengurusan SIM. atas dasar itulah keeksisan para calo SIM masih terjaga.
Percaloan  pada  kepengurusan  SIM  membuat orang  berfikir  akan  potensi  momen  tersebut  untuk dijadikan  sebagai  ladang  bisnis.  Dapat  dianalisis bahwa sesuai dengan hasil data yang tercatat, peneliti dapat  menggambarkan  latar  belakang  seseorang menjadi calo, sebagai berikut :
Tabel 1 Faktor adanya Calo SIM di SATPAS POLRES
Demak Faktor Informan I1 I2 I3 I4 I5 I6 Orang dekat ✓ ✓ ✓ Orang yang dipercaya mampu menguruskan ✓ ✓ Lemah Financial ✓ ✓ ✓ ✓
Dalam  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  berbagai  macam  background  yang  disandang seorang  calo.  Ada  yang  berprofesi  sebagai  mantan sopir  seorang  KASATLANTAS  POLRES  Demak seperti  ungkapan  Pak  Ngadimin  dalam  wawancara yang sudah kami dokumentasikan sebagai berikut:
“Pada saat itu (sekitar tahun 1977), saya menjadi sopir  seorang  Kepala  SATLANTAS  POLRES Demak.  Beliau  selalu  meminta  saya  untuk mendampinginya sebagai sopir, karena memang kemampuan drive saya  nyaman  dan  aman  serta cocok  untuk  diajak  ngobrol,  sehingga  beliau dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  orang  dekat, terkadang  kalau  saya  ada  acara  dan  tidak  bisa mendampingi sebagai sopir, beliau menyesalkan hal  itu,  sampai  pernah  bilang  kalau  tidak  kamu sopirnya,  ya  tidak  berangkat,  dan  terpaksa  saya harus mendahulukan urusan saya dengan beliau”.
Sebagian ada yang berprofesi sebagai pedagang, seperti hasil wawancara dengan Pak Sarmadi dan Pak Agus.
Pak Sarmadi berkata bahwa:
“Ya,  pas  dagang  wedang  ronde,  kadang  saya dicurhati  pembeli  yang  sekaligus  orang  yang ingin  ngurus  SIM.  Dia  mengeluh  tidak  berhasil
Calo/Brok er/ Pengurusa n
Pengguna Jasa Calo Identifikasi Akad
yang Terjadi dalam Pandangan Islam tentang Percaloan
tes komputer. Jadi, saya tawari. Bagaimana kalau saya  yang  tuntun?,  begitu.  Ya  Alhamdulillah, bisa  lulus  dan  dapet  SIM.  Ya  hitung-hitung sebagai rizqi tambahan”.
Sedangkan Pak Agus mengatakan “Ya,  sekarang  ini,  sejak  saya  jadi  pensiunan Polisi,  saya  sibuk  di  warung  dengan  istri,  kalau pas lagi sepi saya tinggal (warungnya), yang jaga istri  sendirian.  Saya jadi  birojasa  SIM,  pas  juga punya kenalan polisi. Ya bisa dibilang tambahan sehari-hari.”
Sebagian  lagi  menjadi  Anggota  bagian  dari birokrasi  pemerintahan  di  tingkat  desa,  seperti  Pak Mubin  dan  Pak  Sarmadi  yang  sebagai  anggota  BPD Desa,  yang  mana  sudah melek akan  alur-alur kepengurusan surat-surat dan tentunya kepengurusan SIM. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mereka.
Pak Mubin menyatakan :
“Ya, selain jadi Guru Wiyata Bhakti, saya juga di BPD waktu itu. Kalau BPD ‘kan kerjanya pas ada musyawarah  dan  seringnya  pas  malam  dan kegiatannya juga jarang, jadi waktu luang saya di malam hari bisa terisi di BPD. Nah, ketika di situ, saya  mengerti  banyak  mengenai  alur-alur pengurusan  surat-surat,  mulai  dari  KTP,  Akte Kelahiran,  KK  (Kartu  Keluarga),  STNK  (Surat Tanda  Nomor  Kendaraan),  juga  SIM.  Lama kelamaan,  kadang  ada  orang  Tanya  mengenai SIM, cara buat dan ngurusnya bagaimana?, lalu saya  arahkan.  Dan  diminta  untuk  menemani  ke lokasi,  ya  Alhamdulillah  yang  niatnya  saya nolong  malah  juga  dikasih  sedikit-sedikit,  ya sepantasnya”.
Tak jauh beda dengan Pak Mubin, Pak Sarmadi (42  tahun)  menjadi  salah  satu  orang  yang  dipercaya masyarakat untuk kepengurusan SIM.
“Waktu  itu,  saya  menjadi  salah  satu  anggota BPD.  Ya  begitulah.  Yang  namanya  BPD  harus tahu keluh kesah masyarakat. Saat itu sudah tahu menahu  sedikit  banyak  mengenai  prosedur mengurus  seperti  begitu.  Ya  kadang  ada  orang bertanya,  Bagaimana  cara  ngurusnya  ini-itu, Bagaimana cara ngurus SIM dan sebagainya. Ya terkadang disuruh menemani ke Kantor pembuatan  SIM.  Ya,  pas  selesai  urusan,  saya dikasih  uang  jasa  menemani  dan  mengarahkan tadi.”
Ada  pula  yang  berlatar  belakang  sebagai pengajar.  Seperti  halnya  Pak  Mubin.  Beliau mengatakan bahwa gaji sebagai pengajar belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Di  MI,  saya  ngajar  sebagai  guru  beberapa pelajaran. Ya kalau sebulan itu tidak cukup untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Jadi,  saya nyambi-nyambi seperti ini. Kadang juga ngurusin Akte dan KK juga.”
Namun, berbeda dengan yang lainnya, Pak Zainal Abidin merupakan seorang pelatih sekolah sepak bola, yang mana memang tak ada sangkut pautnya dengan hal  semacam  ini.  Seperti  ungkapannya  dalam wawancara.
“saya  ngurus-ngurus  seperti  ini  ya  karena memang  jalannya  begitu. Saya juga  tidak minta jadi  birojasa  seperti  ini,  pun  saya  juga  tidak menolak  akan  hal  ini.  Ya  saya  jalani  saja. Mungkin ini salah satu jalan saya dapat rizqi”.
Berdasarkan  dengan  pembahasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi seseorang menjadi calo adalah faktor ekonomi dan faktor orang dekat serta faktor trust terhadap seseorang (calo) yang mana  hal-hal  tersebut  dibarengi  dengan  adanya pengetahuan atas kepengurusan SIM.

## Akad (Contract) yang terjalin
Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak  dapat  bertindak  atas  nama  hukum  atas  hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksud dan di  lain  pihak  bila  tidak  dapat  melaksanakan  janjinya maka  akan  menerima  sanksi  hukum  sesuai  dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama. Kedua  belah  pihak  masing-masing  telah  terikat dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para  pihak  dapat  bertindak  atas  nama  hukum  dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad (Djohar Arifin, 2014).
Dari  sudut  pandang  bahasa, aqad memiliki bentuk  jama’  dari  ‘ uqûd .  Dalam  literatur  Arab, sinonim  aqad  adalah  rabth,  syaddu,  tautsiq,  ihkam, quwwah,  kumpulan  dari  dua  hal,  dan  al  ‘ahdu. Mengikuti  pengertian  bahasa  ini,  aqad  seolah
memiliki  dua  sisi  pengertian,  yakni  hissi  (inderawi) dan ma’nawi (bathin). Pengertian indrawinya (hissi), adalah  sebagaimana  ikatan  dua  ujung  tali.  Adapun pengertian  ma’nawi  dimaknai  sebagai  ikatan  bathin, kontrak sosial, sebagaimana layaknya pernikahan, jual beli, berserikat, dan sebagainya. Persamaan dari kedua sudut  pandang  ini,  titik  persamaan  dari  pengertian aqad  adalah  berkumpulnya  dua  benda  atau  dua  hal yang berbeda menjadi satu (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Secara  istilah,  menurut  Ibnu  Rajab  dalam kitabnya Al-Qaidah li Ibn Rajab: 73 aqad dalam fiqih dimaknai sebagai (Muhammad Syamsuddin, 2017). كل على قلطي ماعلا نىعملاف صاخو معا ناينعم دقعلا ماتزلا هلباقي نكَ ءاوس هسفن على ناسنلإا هب دهعت ماتزلا عيلْكَ ًايويند وأ رذلنكَ ًاينيد ًاماتزلا نكَ ءاوسو ،لَ مأ رخآ مت قافتا كل على دقعلا قلطيف صالخا نىعملا امأو هونحو وأ ماتزلا ءاشنإ على ثركأ وأ ينتدارإ ينب لَ وهف ،هلقن بلاغلا نىعملا وه اذهو ،ثركأ وأ ينفرط نم لَإ ققحتي

## هقفلا حلاطصلَا فِ دقعلل ءاهقفلا قلاطإ دنع
“Aqad  ada  dua  makna,  yaitu  ‘Am  dan  Khash. Makna ‘Am aqad adalah sesuatu yang diucapkan karena  adanya  komitmen  yang  harus  dipatuhi oleh  diri  dari  seorang  insan,  baik  ada hubungannya  dengan  orang  lain  atau  tidak, termasuk  urusan  agama  seperti  nadzar,  atau murni  duniawi  saja  seperti  jual  beli  dan sejenisnya.  Adapun  makna  khas  dari  aqad adalah, suatu upaya menjalin kesepakatan yang sempurna  (ittifaq  tam)  antara  dua  pihak  yang memiliki  kehendak  atau  lebih,  agar  tumbuh komitmen bersama atau bahan rujukan. Dengan demikian, maka berdasar pengertian khusus ini, aqad hanya terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang  saling  berinteraksi.  Pengertian  terakhir inilah  yang  sering  dipakai  oleh  para  fuqaha’ untuk memaknai aqad menurut istilah fiqihnya”.
Pengertian  di  atas  diringkas  oleh  Syekh  Ibn Himam  dalam  kitabnya  Faidlul  Qadir  3/187, bahwasanya  aqad  diartikan  sebagai  (Muhammad Syamsuddin, 2017).
لا فيرعت لامكلا ركذ دقع "
ينمكلتملا دحأ بايجإ عوممج
رخلآا لوبق عم
.

## امهماقم مئاقلا دحاولا مكلا وأ
Syekh  Al  Kamal  menyebut  bahwa  definisi  aqad adalah “suatu kumpulan antara lafadh ijab dan qabul antara dua orang yang berbeda. Atau bisa juga diartikan sebagai: “Statemen pertama yang menjadi rule (aturan).”
Pendapat  lain  juga  dijelaskan  oleh  Syekh Muhammad  Qadary  dalam  kitabnya  Mursyidul Hairaan, beliau menyatakan (Muhammad Syamsuddin, 2017).
هنأب دقعلا "

## نيدقاعتملا دحأ نم رداصلا بايجلإا طابترا
ثأ تبثي عوشرم هجو على رخلآا لوبقب هيلع دوقعملا فِ هر
“Aqad ituu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafadh ijab dari salah satu dua pihak yang saling  beraqad  yang  disertai  dengan  lafadh qabul  pihak  yang  lain  menurut  cara-cara  yang dibenarkan  oleh  syara’  serta  bersifat  mengikat khususnya  perihal  yang  diaqadkan  (al-ma’qud ‘alaih).”
Berdasarkan  definisi  ini,  maka  bisa  ditarik adanya kesimpulan bahwa dalam aqad terdapat unsur- unsur  antara  lain  (1)  shighat  aqad  yang  terdiri  atas lafadh  ijab  dan  qabul,  (2)  dua  pihak  atau  lebih  yang beraqad,  (3)  dan  perihal  yang  diaqadkan (al-ma’qûd ‘alaihi). Setiap  shighat  (pernyataan)  aqad  memiliki keterikatan  hubungan  dengan  niat.  Seseorang  ingin melakukan transaksi jual beli, maka keinginannya ini adalah hakikatnya niat. Sementara bentuk transaksinya antara ia dengan pembeli disebut sebagai shighat.  Karena  ada  hubungan  yang  erat  antara  niat dan  shighat, maka  di  sinilah  titik berangkatnya  aqad atau  biasa  disebut maqashid  al  'aqdi (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Tujuan akad harus jelas dan diakui syara’. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang  dilakukan.  seperti  dalam  jual  beli  tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si  pembeli  dengan  adanya  imbalan.  Demikian  pula dalam akad ijarah atau sewa menyewa, dimana akad ini  bertujuan  untuk  memiliki  manfaat  benda  bagi orang  yang  menyewa  dan  pihak  yang  menyewakan mendapatkan imbalan (Sri Sudiarti, 2018).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  niat  memegang peranan  yang  sangat  penting  dalam  hukum  fiqih.
Suatu kontrak/transaksi dihukumi sebagai benar atau tidak, sah atau tidak, adalah tergantung pada motivasi awalnya (niat). Jika suatu perbuatan dilakukan dengan niat  yang  tidak  dibenarkan  oleh  Allah  SWT,  maka perbuatan  itu  dinilai  tidak  benar (bathil) di  dalam kacamata  fiqih/syariah,  sehingga  otomatis  tidak mendapatkan  pahala,  bahkan  dihitung  sebagai kejahatan dan perbuatan dosa (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Dalam  aspek  hukum,  para  ulama  banyak  sekali menitikberatkan  pembahasan  pada  niat  ini  serta akibat-akibat  yang  mungkin  ditimbulkannya.  Para ulama  juga  telah  meneliti  banyak  hal  terkait  dengan niat serta hubungannya dengan muamalah atau ibadah yang  berhubungan  dengan  fiqih.  Seperti  dalam  aqad transaksi bisnis, hukum keluarga, ibadah dan lain-lain. Mereka  juga  telah  menentukan  status  dan  posisi hukum  suatu  amal  berdasarkan  niat  dan  tujuannya. Sebagai  contoh  kaidah  fiqih  mereka  yang  terkenal (Muhammad Syamsuddin, 2017):
ا

## دصاقمب روملأ
“Suatu  perbuatan  adalah  tergatung  pada maksudnya (niatnya)”
Suatu  contoh,  ada  seseorang  memberi  hadiah kepada  orang  lain  dengan  niat  menghindar  dari hitungan  nishab  zakat.  Maka,  dalam  hal  ini,  status hukum memberi hadiah tersebut, meski pada awalnya adalah  boleh,  menjadi  tidak  boleh  (tidak  sah) disebabkan  karena  adanya  niat  menghindari  zakat. Sama  halnya  dengan  niat  seseorang  yang  niatnya adalah  sebagai  sarana  menuju  riba,  maka  jual  beli semacam  hukumnya  adalah  tidak  sah  disebabkan dilarangnya  riba  tersebut  (Muhammad  Syamsuddin, 2017).
Dalam  kasus  saddud  dzari'ah,  digambarkan  ada seseorang  memeras  anggur  dengan  niatan  untuk membuat  cuka.  Maka  niat  seperti  ini  menjadikan muamalah memeras anggur tersebut menjadi sah dan halal. Berbeda halnya dengan kasus, bilamana tujuan memeras anggur dimaksudkan untuk membuat khamr, maka  hukum  memerasnya  dihukumi  sebagai  haram, disebabkan  'illah  kerusakan  dan  keharaman  khamr tersebut.  Inilah  contoh  gambaran  posisi  niat  terkait dengan aqad/transaksi kelak dipandang sah atau tidak. Kesimpulannya  bahwa,  suatu  perbuatan  dipandang sah,  bilamana  niatnya  adalah  benar  dan  tidak menimbulkan mudarat, kerusakan atau kemungkaran. Untuk selanjutnya, niat ini kemudian oleh para ulama
digambarkan sebagai shighat (bunyi aqad), sementara dua orang yang melakukan transaksi disebut sebagai 'aqidain, dan barang yang diaqadkan dikenal sebagai al-ma'qud, kemudian tujuan akhir dari aqad kemudian dikenal  sebagai  al-ma'qud  'alaih  (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Jika diuraikan lebih lanjut, dalam kasus anggur di atas, shighat aqad adalah jalinan antara pengusaha dan petani  anggur.  Pengusaha  menyuruh  petani  untuk menanam  anggur  mau  digunakan  sebagai  apa.  Jika pengusaha  memberi  tahu  petani  bahwa  anggurnya kelak  akan  dipakai  untuk  memproduksi  minuman keras, misalnya, maka menjualnya petani untuk hasil panen  anggurnya  kepada  pengusaha,  hukumnya menjadi  tidak  boleh.  Pemberitahuan  pengusaha kepada  petani  terkait  kegunaan  anggurnya  kelak diibaratkan  sebagai  sebab  aqad  yang  memperantarai terbentuknya  shighat.  Pengusaha  dan  petani  anggur disebut  'aqidain.  Anggur  hasil  panenan  disebut al ma'qud .  Dan  tujuan  transaksi  untuk  membuat minuman keras disebut al-ma'qud 'alaih (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Dalam praktek yang dilakukan oleh Calo SIM di SATPAS POLRES Demak dengan Pengguna jasanya adalah  orang  yang  memberikan  jasa  dengan  orang membutuhkan jasa (bantuan). Hal ini termasuk dalam akad Ijarah.
Hal ini sesuai dengan beberapa pernyataan Calo saat  wawancara.  Pak  Mubin  mengutarakan  bahwa uang  upah  yang  diberikan  pengguna  jasanya  adalah uang upah atas arahan dan pendampingan ke lokasi.
“Kadang ada orang sekitar sini, meminta tolong kepada  saya  untuk  menuntun  dan  mengarahkan pengurusan  SIM.  Ya  saya  hanya  mengarahkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan mengantarnya  ke  lokasi.  Seusai  proses  itu  saya dan  orang  itu  pulang  dan  saya  diberi  uang, mungkin  dia  sadar  diri  karena  ada  waktu  dan tenaga saya yang tergunakan karena kepentingan dia mengurus SIMnya itu”.
Sama  dengan  Pak  Mubin,  akad  yang  dibangun oleh  Pak  Sarmadi  merupakan  akad  ijarah  dengan maksud diberikan upah sepantasnya.
“Ya kalo saya biasanya, orangnya saya antar ke lokasi,  terus  saya  jelaskan  tahapannya  dan kemudian dia menjalani tahapan. Kalau lulus ya Alhamdulillah, saya dapat uang dari orangnya itu sepantasnya.  Tapi  Kalau  tidak  lulus,  Ya  saya kadang mendapat uang ganti bensin saja kadang
juga  tidak,  karena  memang  belum  dapet  hasil (berupa) SIM itu”.
Ada perbedaan pada transaksi dengan Calo yang disebutkan  diatas,  bahwasanya  Pak  Agus  dan  Pak Ngadimin langsung mematok harga untuk pengurusan SIM, dan memastikan bahwa akan lulus.
Pak Agus mengatakan “Kalau  buat  baru  SIM  C  itu,  di  saya  cuma  Rp. 420.000,  kalau  perpanjang  ya  Rp.  120.000.  Di sini  harga  rata  segitu,  kalau  diluar  kota  (Luar Demak) malah mungkin lebih mahal”
Sedangkan  Pak  Ngadimin  juga  mengatakan  hal yang sama
“SIM  C  di  Demak  Rp.  420.000,  Kalau perpanjangan  itu  Rp.120.000.  Ya  umum  lah segitu kalau dengan birojasa disini”
Sama  halnya  dengan  pernyataan  para  calo, pengguna  jasa  calo  pun  menyatakan  bahwa  hal  ini termasuk dalam akad ijarah, yang mana besaran upah dari  seorang  calo  tidak  diutarakan  secara  jelas nominalnya.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ainun, “Nggak  ada  perjanjian  khusus,  cuma  disuruh bayar aja kalau SIM sudah jadi”
Sedangkan, Saidatun Nisa’ menyatakan, “pembayaran  SIM  di  awal,  habis  itu  SIM diberikan 15menitan setelah bayar tadi”
Tak  jauh  beda  dengan  Nisa’,  Dian  Putri mengatakan hal demikian,
“ditawari jadi cepat tanpa ribet, terus bayar, terus nunggu jadi. udah”
Senada  dengan  penyataan  Nisa’  dan  Dian,
Fakhrul Huda pun memnayatak seperti ini “dia  menghampiri  saya,  langsung  dianya ngomong  ke  saya,  mau  perpanjang  atau  buat baru,  saya  bilang  ‘baru’,  kata  dia  420  jadi, gampang”.
Pernyataan  para  pengguna  jasa  dapat  dianalisis bahwa  akad  yang  terjalin  adalah  akad  Ijarah.  Yang mana  para  calo  mengatur  besaran  upahnya  sendiri untuk dijadikan sebagai imbal atas menjual jasanya.
Akad  ijarah  dilegalkan  di  dalam  syariat berdasarkan  nash  Al-Qur’an,  Hadits  dan  Ijma’ sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakariya al-Anshari. Allah subhanahu wata’ala berfirman:
نُهَروُج ُ أ  ذنُهوُتآَف ْمُكَل  َنْع َضْر َ أ ْنِإَف
“Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak- anak)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada mereka upahnya.” (QS Ath-Thalaaq: 6)
Ayat  ini  menunjukan  tentang  akad  ijarah  sebab bentuk  kalimat ذنُهَروُج ُ أ   ذنُهوُتآَف adalah  bentuk  kalimat perintah  dan  perintah  di  dalam  ushul  fiqh menunjukkan wajib. Upah hanya bisa diwajibkan/ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat  ini  secara  pasti  diarahkan  pada  menyusui  yang disertai dengan akad (ijarah).
Di dalam sebuah hadits disampaikan: ُهْنَع ُ ذللَّا  َ ِضَِر  َقيِ د ِ صلاَو َم ذلَسَو ِهْيَلَع ُ ذللَّا  ذلَّ َص ذ ِبِذلنا ذنَأ ِطِقْيَر ُ ْ لأا  ُنْب ِ ذللَّا ُدْبَع ُ َ لَ  ُلاَقُي ِليِ لا  ِنىَب ْنِم ًلاُجَر اَرَجْأَتْسا “Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan
memerintahkan  muajjarah  (akad  sewa).  Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah.” (HR Muslim)
Makna Ijarah Secara bahasa ijarah memiliki arti nama  untuk  sebuah  upah.  Sedangkan  secara  istilah syariat adalah
لذبلل ةلباق ةمولعم ةدوصقم ةعفنم على دقع مولعم ضوعب ةحابلإاو
“Akad  (transaksi)  terhadap  kemanfaatan  yang maqshudah, maklum, bisa untuk diserahkan dan mubah dengan ‘iwadl (upah) yang maklum”
Maksud ‘manfaat  maqshudah’ adalah  manfaat menurut  pandangan  syariat  maka  tidak  boleh menyewa uang untuk hiasan. Maksud ‘manfaat yang maklum’ adalah  manfaat  yang  jelas  dan  dibatasi seperti  menyewa  orang  untuk  menjahit  baju  dengan ukuran  dan  model  tertentu.  Maksud  ‘bisa  untuk diserahkan’ adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak  boleh  menyewakan  Al-Qur’an  kepada  orang kafir,  sebab  Al-Qur’an  tidak  bisa  diserahkan  kepada orang  kafir.  Maksud  ‘manfaat  yang  mubah’  adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa alat-alat  musik  yang  diharamkan  (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Transaksi  ijarah  hukumnya  sah  jika  memenuhi rukun-rukun  yang  ada  di  dalamnya.  Adapun  rukun ijarah yaitu; Pertama, shigat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan
dengan  biaya/upah  satu  juta  rupiah.”  Dan  pihak penyewa  menjawab  “Saya  terima.”  Kedua, ujrah (upah/ongkos/biaya). Ketiga, manfa’at (Kemanfaatan barang  atau  orang  yang  disewa).  Keempat, mukri/mu’jir (pihak  yang  menyewakan).  Kelima, muktari/musta’jir (pihak yang menyewa) (Muhammad Syamsuddin, 2017).
Masing-masing  dari  kelima  rukun  memiliki syarat-syarat  tertentu  yang  harus  terpenuhi  agar transaksi  ijarah  yang  dilakukan  bisa  sah  dan  legal menurut  syariat. Shighat :  Sebagaimana  transaksi- transaksi  yang  lain, di  dalam  ijarah  juga  disyaratkan shigat  dari  pihak  penyewa  dan  pihak  yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana  contoh  di  atas. Ujrah /upah/ongkos: Ujrah  di  dalam  akad  ijarah  harus  diketahui,  baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya  secara  lengkap  semisal  ‘seratus  ribu rupiah.’ Manfaat :  harus  mutaqawwamah  (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan  oleh  pihak  penyewa,  manfaat  yang diperoleh  pihak  penyewa  bukan  berupa  barang. Penyewa  dan  pihak  yang  menyewakan:  Baligh, berakal, tidak terpaksa (M. Sibromulisi, 2017).
Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua  macam,  yaitu  ijarah  yang  bersifat  manfaat  dan ijarah  yang  bersifat  pekerjaan.  Ijarah  yang  bersifat manfaat.  Akad  sewa  menyewa  dibolehkan  atas manfaat  yang  mubah,  diumpamakan  sewa-menyewa rumah,  toko,  kendaraan,  dan  pakaian  untuk  dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan, seperti  bangkai  dan  darah.  Selanjutnya  yakni  Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah  dengan  cara  mempekerjakan  seseorang  untuk melakukan  suatu  pekerjaan.  Ijarah  semacam  ini dibolehkan  seperti  buruh  bangunan,  tukang  pijat, tukang jahit, dan lain-lain (Ali Hasan,2003).
Orang  yang  melakukan  pekerjaan  disebut  ajir atau  tenaga  kerja. Ajir atau  tenaga  kerja  ada  dua macam, yakni Pertama, Ajir Khusus , yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Kedua, Ajir Musytarak , yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan  tenaganya  (Ahmad  Wardi  Muslich, 2010).
Dengan  demikian,  sesuai  dengan  praktik  di lapangan  bahwa  calo  SIM  tergolong  dalam  Ijarah yang bersifat pekerjaan bukan bersifat manfaat suatu
benda  yang  dipersewakan.  Karena  yang  dihasilkan adalah  jasa  kerja  calo  SIM.  Dan  mereka  ada  yang menjalani  aktifitas  percaloan  mencakup  semua  jenis ajir atau tenaga kerja calo, baik itu ajir khusus ataupun Musytarak.
Adapun  Ajir  Khusus  dapat  ditemui  langsung  di lokasi.  Sedangkan  Ajir  Musytarak,  biasanya  orang yang sebagai lantaran mempertemukan atau menunjukkan ke Ajir Khusus, bahwa ada orang yang ingin  menguruskan  SIMnya  lewat  calo.  Jadi, fee seorang  ajir  musytarak  bisa  dari  pengguna  jasa  atau pun dari ajir Khusus yang menguruskan SIMnya tadi.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  transaksi  akad  ijarah  yang dilakukan  oleh  Calo  dan  pengguna  jasa  calo  adalah sah.  Karena  semua  rukun  telah  tercapai  baik  dari kedua belah pihak, sighat, dan manfaat yang didapat. Islamic Framing terhadap Kepengurusan SIM oleh

## Calo (Broker)
Menurut  keyakinan  umat  Islam,  bahwa  Islam merupakan agama yangsempurna. Kesempurnaannya karena merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya akan tetapi  membicarakan  pula  perihal  bagaimana hubungan  manusia  dengan  sesamanya  yang  dikenal dengan istilah mu’amalah (Darmawati, 2018).
Manusia  sebagai  mahluk  sosial  zoon  political (C.S.T.  Kansil,  1983).  Maka  dapat  dipahami  bahwa manusia  dalam  menjalankan  aktivitasnya  dalam kehidupan  di  dunia  ini  mendorong  untuk  saling berhubungan  antara  satu  dengan  lainnya,  agar  dapat memenuhi kebutuhannya.
Dengan  adanya  hubungan satu  sama  lain,  maka dibutuhkan  satu  hukum  yang  dapat  mengatur hubungan tersebut, sebab jika tidak ada hukum yang mengaturnya,  maka  kehidupan  manusia  dalam  hal berhubungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk aturan hukum yang  sangat  dibutuhkan  dalam  masyarakatadalah aturan  hukum  mengenai  akad  dalam  transaksi ekonomi  syari’ah.  Aturan  ini  berfungsi  untuk  tetap menjaga  stabilitas  dalam  kehidupan  masyarakat, sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat (Darmawati, 2018).
Wajar  sebagai  umat  Islam,  dalam  melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam.Islam sebagai satu agama, harus disadari tidak  selalu  mengurusi  masalah  ukhrawi  saja,  tetapi
Islam  juga  mengatur  dan  mengurusi  masalah kehidupan  duniawi.Karena  itu  satu  sitem  ekonomi yang  didasrkan  pada  konsep  Islam,  adalah  sebuah sistem  ekonomi  yang  siap  mengantarkan  umatnya kepada kesejahteraan sebenarnya. Yaitu satu kesejahteraan  yang  tidak  hanya  terpenuhi  kebutuhan jasmani  manusia,  melainkan  juga  kebutuhan  rohani, mengingat  esensi  manusiajustru  terletak  pada rohaninya (Darmawati, 2018).
Aktivitas-aktivitas  ekonomi  itu  merupakan aktivitas  mu’amalah,  maka  dalam  sektor  ekonomi, misalnya  yang  merupakan  prinsip  adalah  larangan riba,  sistem  bagi  hasil,  pengambilan  keuntungan, pengenalan zakat, dan lain-lain. Oleh karena itu tugas bagi  para  cendikiawan  muslim  sepanjang  zaman dalam  mengembangkan  teknik  penerapan  prinsip- prinsip  ekonomi  tersebut  yang  sesuai  dengan  situasi dan kondisi pada setiap masa (Darmawati, 2018).
Praktek makelar boleh hukmunya, sebab kegiatan makelar  merupakan  salah  satu  bentuk  penunjuk  dan perantara. Ia sering mempermudah kedua belah pihak atau  salah  satunya  untuk  mendapatkan  kemanfaatan. Prantara  (makelar,  atau  dalam  istilah  bisnis  modern dinamakan broker )  dalam  transaksi  bisinis  di  masa sekarang  lebih  terasa  dibutuhkan  disbanding  pada masa-masa  sebelumnya.  Hal  itu  disebabkan  oleh rumitnya  transaksi  bisnis  saat  ini,  hal  itu  yang menjadikan  peran  broker  sangat  penting.  Tidak  ada salahnya  seorang  makelar  mengambil  upah  yan tertentu  bilangannya,  atau  hasil  peersentase  dari keuntungan,  atau  dibuat  kesepakatan  antar  mereka (Yusuf Qardhawi, 2003).
Sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dipaparkan penulis diatas, bahwa kepengurusan SIM oleh Broker dengan pengguna jasa termasuk dalam akad ijarah dan merupakan  hal  yang  sah.  Berdasarkan  hasil  analisis diatas  profesi  Calo  SIM  menggunakan  sistem  akad yang  sama  dengan  akad  Ijarah  dalam  pelaksanaan transaksinya.  Yaitu  adanya  kedua  belah  pihak  yang saling  bertransaksi  yang  menyebabkan  perpindahan sebuah  manfaat  dari  jasa  khususnya  kepengurusan SIM, yang kemudian apabila manfaat tersebut sudah berpindah  maka  salah  satu  pihak  akan  memberikan ujrah berupa uang sebagai alat tukar dari manfaat yang sudah  diterimannya  (Muhammad  Fatah  Ilhamy  dan A’rasy Fahrullah, 2019).
Dalam pandangan hukum Islam sendiri transaksi makelar  dibolehkan dan sudah terdapat dalam dasar hukum  nya  yaitu  Al  qur’an  surah  Al-  Maidah  :  2 menjelaskan  bahwasan  nya  pelaksanaan  transaksi
muamalah  yang  menggunakan  makelar  sudah disyariatkan  oleh  hukum  Islam  untuk  dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan  beberapa  aturan  yang  ada  di dalamnya.
Dalam  analisis  peneliti  bahwasannya  secara keseluruhan  dari  mulai  pengguna  jasa,  broker  dan pemroses  penerbitan  SIM  (SATPAS  POLRES Demak)  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadikan pelaksanaan  percaloan  ini  menjadi  bertentangan dengan hukum Islam yakni objek percaloan SIM.
Hal tersebut yakni melanggar kepatuhan terhdap aturan  pemerintah  yang  mana  telah  dijelaskan  dala UU Nomor 11 tahun 1980 yang mana isinya larangan memberikan  suap  kepada  calo.  Dengan  aturan tersebut,sudah  sangat  jelas  bahwa  obyek  percaloan SIM  itu  dilarang.  Hal  ini  didasari  dengan  perintah mentaati pemerintah atau Ulil amri pada Q.S An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:
ِرْم َ ْ لأا  ِلِو ُ أَو  َلوُسذرلا اوُعيِط َ أَو َ ذللَّا اوُعيِط َ أ اوُنَمآ  َنيِ ذ لَّا اَهُّي َ أ اَي ْنِإ ِلوُسذرلاَو ِ ذللَّا َ لَِإ ُهوُّدُرَف ٍءْ َشَ  ِفِ ْمُتْعَزاَنَت ْنِإَف ۖ ْمُكْنِم ُن َسْح َ أَو ٌ ْيَْخ  َكِلََٰذ ۚ ِرِخ ْ لآا ِمْوَ ْ لْاَو ِ ذللَّاِب َنوُنِمْؤُت ْمُتْن ُك
ًلايِو ْ أَت “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Di dalam ayat tersebut di atas terdapat kata ulil amri yang berarti orang-orang ahli agama (ulama) dan dapat  pula  berarti  umara  yang  berarti  penguasa  di bidang  kepemerintahan  (pimpinan  formal)  (Syarif Zubaidah, 2002).
Dalam Islamic  Framing ,  yang  menjadikan kepengurusan  SIM  oleh  calo  bersifat  haram  adalah karena  ada  unsur rishwah yang  ada  di  dalamnya. Yakni tindakan ini tidaklah dilakukan pengguna jasa dan  tidak  diperlihatkan  oleh  calo  kepada  pengguna jasa, namun tindakan yang dilakukan oleh calo kepada pihak  SATPAS  menjadikan  profesi  calo  yang mekanismenya  seperti  ini  adalah  haram.  Sehingga memang dalam akad kepengurusan SIM yang dijalin oleh  Calo  dan  pengguna  jasa  adalah  sah.  Dan pengguna  jasa  tidak  dihukumi  larangan  atau melakukan tindakan yang haram.
Hal ini sesuai apa yang diutarakan oleh para calo, yang mana harus membayar lebih ke bagian petugas agar hal tersebut dapat dipercepat hal ini sebagaimana yang  disampaikan  oleh  responden  kami  Pak  Zainal Abidin  mengatakan,“ya,  ditulis  kode  di  form,  nanti bisa”.  Sedangkan,  responden  kami  Pak  Nurdin berkata,“Ya, bayar ke dalam mas, kan kita juga ga tega ambil untung segede itu.”, Sama halnya dengan Pak Zainal, Pak Mubin pun berkata demikian,“Ya, kalau disitu  itu ngasih  250,  nanti  ditulis  kode, tanda  orang birojasa, gitu”. Mirip dengan pernyataan Pak Nurdin, hal sama dikatakan oleh Pak Agus,  “Ya, kita ngasih ke  sana  (ke    biar  dicepetin”,  Tak  jauh  beda,  Pak Ngadimin  juga  berkata  demikian  “Ya,  di  sini  masih 250 sih, ngasihnya”.
bnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari  telah  menukil  perkataan  Ibnu  al  Arabi  ketika menjelaskan tentang makna risywah sebagai berikut :
عاتبلْ عفد لام كل ةوشرلا انوع هاج يذ نم هب

## ليَ ام على
“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang  diberikan  untuk  membeli  kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan  sesuatu  yang  sebenarnya tidak halal.”
Adapun  menurut  MUI  suap  (risywah)  adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain  (pejabat)  dengan  maksud  meluluskan  suatu perbuatan  yang  batil  (tidak  benar  menurut  syariah) atau  membatilkan  perbuatan  yang  hak  (Haryono, 2017).
Alqur’an menerangkan bahwa Risywah merupakan  kejahatan  yang  dilarang  dalam  Islam begitu  juga  tindakan  tercela  dalam  kehidupan manusia.  Dikatakan  kejahatan  karena  memang  di dalam  prakteknya  sarat  dengan  manipulasi  dan kezhaliman terhadap sesama (Haryono, 2017).
Dari  paparan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa secara  keseluruhan  profesi  calo  kepengurusan  SIM tidak diperbolehkan karena beberapa sebab diantaranya  melanggar  aturan  hukum  negara  yang dapat  merusak  tatanan  hukum  dan  mengacaukan sistem  administrasi  yang  semula  berjalan  sesuai dengan  SOP;  hal  lain  yakni  mengandung  unsur risywah yang  dilarang  oleh  Islam  yang  dapat mengakibatkan  kerusakan kehidupan  sosial  yang  tak harmonis,  menghalangi  dana  orang  sholih  kepada
yang berhak, dan dalam hal lain menimbulkan orang yang  tidak  berkompeten  dan  bukan  ahlinya  bisa menduduki  jabatan  teratas  sehingga  etos  kerja  dan kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  dari  data Broker Kepengurusan  SIM  dalam Islamic  Framing , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi calo  SIM  yakni  karena  lemahnya financial , sebagai  orang  dalam,  sebagai  orang  yang  diberi kepercayaan masyarakat mampu mengurusnya.
2) Akad yang terjalin antara calo SIM dan pengguna jasa dalam kepengurusan SIM adalah Akad Ijarah.
Dan transaksi akad ini merupakan hal yang sah.
Secara menyuluruh, proses mekanisme kepengurusan  SIM  oleh  Calo  adalah  haram.  Karena ada  unsur risywah atau  suap-menyuap  pada mekanismenya tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan  kehidupan  sosial  yang  tak  harmonis, menghalangi dana orang sholih kepada yang berhak, dan  dalam  hal  lain  menimbulkan  orang  yang  tidak berkompeten  dan  bukan  ahlinya  meraih  apa  yang diinginkan dengan jalur khusus yang tidak sesuai.
b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya meliputi:
1) Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  6 informan,  disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya, untuk menambah jumlah informan agar mendapatkan analisa yang lebih luas.
2) Pemerintah  diharapkan  dapat  mengembangkan strategi  yang  baik  untuk  menindaklanjuti keeksistensian  calo  SIM  dan  sistem  daripada SATPAS Demak sendiri, agar menjadi lebih baik diberbagai pihak, baik dari pihak seseorang yang menjadi calo, pengguna jasa, dan juga pelayanan SATPAS Demak.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan banyak terimaksih kepada Allah  SWT  yang  memberikan  hidayahnya  sehingga tulisan  ini  bisa  selesai.  Tidak  lupa  kami  ucapkan terimakasih  juga  kepada  seluruh  pihak  yang  telah membantu selesainya penelitian ini, kemudian kepada pengelola  jurnal  ilmiah  Ekonomi  Islam  STIE  AAS Surakarta yang telah berkenan menerbitkan artikel ini kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya..
7. REFERENSI
Al Asqolani,  I.  H., (1994) Fathul  Bari  (Tahqiq  Ibnu Baz  dan  Muhibbudin  al  Khotib). Dar  al  Fikr Beirut.
An-Najah, A. Z. (2019) “Hukum Calo Dalam Islam.” 25  Juli.  http://www.ahmadzain.com/read/karya- tulis/413/hukum-calo-dalam-islam/
Antonio,  M.  S.,  (2001) Bank  Syari’ah  Teori  Ke Praktek. Cetakan 1. Jakarta: Gema insani, 2001. Berthania,  R.,  (2017)    “Kedudukan  Makelar  dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor ditinjau dari  Hukum  Islam.” Skripsi,  Universitas Lampung. : 1 – 84
Darmawati,  H,.  (2018)  “Akad  dalam  Transaksi Ekonomi Syariah.” Jurnal Sulesana, Vol. 12 No. 2, (2018) : 143-144.
Daymon,  C  and  Holloway,  I.  (2002) “Qualitative Research  Methods  in  Public  Relations  and Marketing  Communications” . New York: Routledge, 2002.
Haryono. (2017). “Risywah dan Perbedaannya dengan Hadiah  dalam  Padangan  Hukum  Islam.”  Jurnal Al  Maslahah  (Jurnal  Hukum  dan  ranata  Islam), 432-433.
Hasan, A. (2003) Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam  (Fiqh  Muamalah). Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003.
Ilhamy,  M.  F.  dan  Fahrullah,  A.  “Tinjauan  Hukum
Islam Terhadap Akad
Ijarah Dalam
Kepengurusan  SIM  Melalui  Jasa  Makelar.”
Jurnal Ekonomi Islam , Volume 2, No. 1. (2019): 34 – 48 KBBI Daring. 31 Januari, 2019. https://kbbi.kemdikbud.go.id/. KBBI ONLINE. 25 Juli, 2019.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/CALO.
Laksmita,  A.  H.  M  dan  Wahyudi,  A.  (2017), “Rasionalitas  Pengguna  Jasa  Calo  dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo.” Jurnal Paradigma 05 No. 01: 1-7.
Mahalli, A. M. (2004) Hadits-hadits Muttafaq 'alaih Bagian  Munakahat  dan  Mu'amalat .  Jakarta: Prenada Media.
Nindito,  S.  (2005)  “Fenomenologi  Alfred  Schutz: Studiteentang  Konstruksi  Makna  dan  Realitas dalam Ilmu Sosial.” Jurnal ILMU KOMUNIKASI, Volume 2, No. 1. : 79 – 94 Noor,  J.  ,  (2012). “Metodologi  Penelitian” .  Jakarta:
Prenada Media Group.
Pass,  C.,  Lowes,  B.  dan  Davies,  L.  (2019) Kamus Lengkap Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
POLRI, (2012) Peraturan Kepala Keoplisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta. POLRI.  (2019)“Surat  Izin  Mengemudi.” 29  Juli. https://polri.go.id/layanan-sim.php.
Qardhawi, Y. (2003). Al-Halal wal Haram fil Islam . Solo : Era Intermedia, 2003. Raco,  J.R.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  : Jenis,  Karakteristik,  dan  Keunggulannya”. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
Saldana, J. (2011) “Ethnotheatre: Research from page to stage” New York: Left Coast Press, 2011. Sibromulisi,  M.  (2019)  “Definisi  dan  Rukun  Ijarah,
Sewa-Menyewa  dalam  Islam”, NU  Online ,  30
Oktober
2019.
https://islam.nu.or.id/post/read/84810/definisi- dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam
Sudiarti, S. (2018) Fiqh Muamalah Kontemporer . Cet.
I. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
Syamsuddin,  M.,  (2019)  “Kajian  Fiqih  Muamalah Terapan:  Akad”,  NU  Online,  30  Oktober  2019. https://islam.nu.or.id/post/read/83180/kajian- fiqih-muamalah-terapan-akad
Yusuf,  M.  (2007). “Metode  Penelitian:  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Penelitian  Gabungan” .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
Zubaidah, S. (2002) “Kepemimpinan  Dalam Perspektif  Politik  Umat  Islam”.  Jurnal  Al Mawarid Vol 8 : 3.
“Bangsa  Indonesia  Bermental  Calo:  Sebuah  Gejala Bahasa”. Kompasiana, 29 Januari, 2014. “Pengertian  Calo.” Sudut  Hukum. 8  Juli,  2017, https://www.suduthukum.com/2017/07/
pengertian-calo.html.
Agus,  wawancara  oleh  penulis,  25  Oktober,  2019, pukul 13.58 WIB, di Mushola SATPAS POLRES Demak,
Ainun,  wawancara  oleh  penulis,  31Oktober,  2019, pukul 12.22 WIB, wawancara pengguna jasa Putri, D., wawancara oleh penulis, 31Oktober, 2019, pukul 14.11 WIB, wawancara pengguna jasa Huda, F., wawancara oleh penulis, 31Oktober, 2019, pukul 13.20 WIB, wawancara pengguna jasa Mubin,  wawancara  oleh  penulis,  15  Oktober,  2019, pukul 20.02 WIB, di Kediaman
Ngadimin, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, pukul 20.36 WIB, di Kediaman,
Nisa’, S., wawancara oleh penulis, 31Oktober, 2019, pukul 13.50 WIB, wawancara pengguna jasa
Sarmadi, wawancara oleh penulis, 18 Oktober, 2019, pukul 20.50 WIB, di Kediaman,
Abidin,  Z.,  wawancara  oleh  penulis,  18  Oktober,
2019, pukul 21.11 WIB, di Kediaman