## COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESISTENSI PENGGUNAAN PLATFORM  E-COMMERCE "DIGIPAY SATU" (STUDI PADA KPPN SINGARAJA)
Ketut Putu Oki Murjana 1 , Fridayana Yudiatmaja 2 , Ni Kadek Sinarwati 3 Program Pasca Sarjana, Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha 1,2,3 1 qmoore.cz@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  resistensi penggunaan platform e-commerce digipay satu di lingkungan KPPN Singaraja. Dalam konteks e-commerce ,  resistensi  penggunaan  merupakan  perlawanan  atau  ketidaknyamanan  yang dialami  oleh  pengguna  terhadap  adopsi  teknologi  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden  yang  merupakan pegawai  di  lingkungan  KPPN  Singaraja  dan  pegawai  pada  Satuan  Kerja  mitra  kerja  KPPN Singaraja sebagai pengguna aplikasi Digipay Satu. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi resistensi  penggunaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Nilai  Persepsi  berpengaruh negatif  terhadap  resistensi  pengguna  digipay  satu  di  KPPN  Singaraja. Switching  cost berpengaruh positif pada resistensi pengguna Digipay Satu di KPPN Singaraja, keyakinan diri berpengaruh negatif terhadap resistensi pengguna. Dukungan organisasi berpengaruh negatif terhadap resistensi pengguna digipay satu di KPPN Singaraja dan opini Kolega berpengaruh negatif terhadap resistensi pengguna digipay satu di KPPN Singaraja. Implikasi dari temuan ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  faktor-faktor  yang  dapat meningkatkan  adopsi  dan  resitensi  penggunaan  platform  e-commerce  di  lingkungan  KPPN Singaraja serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.
Kata Kunci : resistensi penggunaan, platform e-commerce , digipay satu

## ABSTRACT
This study aims to analyze the factors that influence the resistance to the use of the Digipay Satu e-commerce platform in the KPPN Singaraja environment. In the context of e-commerce, usage resistance is the resistance or discomfort experienced by users to the adoption of the technology.  This  study  uses  a  quantitative  approach  by  distributing  questionnaires  to respondents who are employees within KPPN Singaraja and employees at KPPN Singaraja partner work units as users of the Digipay Satu application. The data analysis technique used is multiple regression to identify factors that are significant in influencing usage resistance. The results showed that the perception value negatively affected the resistance of Digipay Satu users at KPPN Singaraja. Switching costs have a positive effect on the resistance of Digipay Satu  users  at  KPPN  Singaraja,  self-confidence  has  a  negative  effect  on  user  resistance. Organizational  support  negatively  affects  the  resistance  of  Digipay  Satu  users  at  KPPN Singaraja and opinion of colleagues negatively affects the resistance of Digipay Satu users at KPPN Singaraja. The implications of these findings can provide a better understanding of the factors that can increase the adoption and reciprocity of e-commerce platform use in the KPPN Singaraja environment as well as provide recommendations for further development.
Keywords : Usage resistance, e-commerce platform, Digipay satu

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  (TIK)  telah  mengubah wajah  dunia  secara  mendasar.  Revolusi digital  yang  terus  berlanjut  telah membentuk cara kita berinteraksi, bekerja, belajar,  berkomunikasi,  dan  bahkan berpikir.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir, kemajuan  teknologi  telah  mempengaruhi hampir  semua  aspek  kehidupan  manusia, menghasilkan  dampak  yang  signifikan dalam berbagai sektor dan industri. Dalam awal abad ke-21, perkembangan teknologi telah mengalami lonjakan pesat. Kemajuan dalam  bidang  komputasi,  konektivitas, kecerdasan  buatan,  bioteknologi,  energi terbarukan, dan banyak lagi telah membuka jalan  untuk  inovasi  baru  yang  mengubah paradigma  tradisional.  Seiring  dengan  ini, masyarakat  bergerak  menuju  transformasi digital yang mengubah pola pikir, perilaku, dan ekonomi.
Salah  satu  sektor  yang  paling terpengaruh  oleh  perkembangan  teknologi adalah  teknologi  informasi.  Revolusi komputasi  telah  membawa  komputer  dari ukuran besar yang hanya bisa diakses oleh institusi kecil menjadi perangkat yang dapat ditemukan  di  setiap  rumah  tangga  dan kantor.  Kemampuan  komputasi  yang smembuka  pintu  bagi  aplikasi  baru  yang sebelumnya tak terbayangkan. Konektivitas global  yang  semakin  kuat  juga  telah berubah  secara  drastis.  Internet  telah menjadi  tulang  punggung  masyarakat digital,  menghubungkan  miliaran  orang  di seluruh  dunia.  Kemampuan  berbagi informasi,  berkomunikasi  dalam  waktu nyata, dan mengakses sumber daya digital secara global telah menghasilkan perubahan besar dalam cara kita berhubungan dengan dunia.
Perkembangan  drastis  dari  tingkah laku dan cara berkomunikasi manusia inilah yang  menuntut  teknologi  untuk  terus berkembang,  sehingga  seluruh  kehidupan manusia sangat bergantung pada teknologi. Hadirnya teknologi di kehidupan manusia,
semua  aktivitas  menjadi  lebih  mudah. Terlebih adanya ponsel pintar (smartphone) dan  dilengkapi  dengan  internet  menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh masyarakat diberbagai usia dari anak-anak hingga usia dewasa.  Pada  era  digital  ini,  penggunaan pada  teknologi  bermanfaat  bagi  berbagai aspek mulai dari aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan aspek ekonomi. Ekonomi di Indonesia  juga  ikut  berkembang  pesat dengan  hadirnya  teknologi,  salah  satunya dalam kegiatan perdagangan jual-beli yang dilakukan  melalui  online  dan  diiringi dengan pembayaran digital yang dilakukan melalui  ponsel  pintar  (smartphone)  dan internet. Kini hampir berbagai penjual yang menerapkan  sistem  pembayaran  non-tunai atau dapat dikatakan mereka menggunakan pembayaran secara digital. Masyarakat pun mulai membiasakan diri dengan membayar non-tunai  (cashless)  agar  dapat  lebih terbiasa  dengan  menerapkan  pembayaran dengan pembayaran digital seperti dompet elektronik  (e-wallet),  uang  elektronik  (e- money)  atau  jenis  pembayaran  digital lainnya  yang  kini  semakin  berkembang pesat. Pembayaran digital mulai diberlakukan  di  berbagai  tempat,  mulai untuk membayar tol, parkir, makan, belanja berbagai  jenis  barang,  belanja  kebutuhan rumah, dan kegiatan transaksi lainnya yang menjadi  aktivitas  di  kehidupan  manusia seluruhnya  menggunakan  pembayaran digital.  Penggunaan  pembayaran  digital digital dapat dibedakan dari beberapa jenis yaitu dengan menggunakan uang elektronik (e-money),  internet  banking  (e-banking), mobile  banking  (m-banking),  dan  dompet digital  (e-wallet),  kini  masyarakat  dapat dengan  bebas  memilih  jenis  pembayaran digital  yang  diinginkan.  Pemerintah  pun ikut  serta  dalam  menerapkan  sistem pembayaran  digital  yaitu  pada  tempat wisata  yang  dikelola  pemerintah  maupun transportasi umum yang sekarang ini telah tidak  diberlakukan  lagi  pembayaran  tunai. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar terbiasa  dengan  menggunakan  uang elektronik.  Masyarakat  dapat  melakukan pembayaran  dengan  menggunakan  kartu
yang  disertai  chip  seperti,  Flazz,  Brizzi, Mandiri e-Money, JakCard, dan lainnya.
Perusahan-perusahaan  besar  mulai mengembangkan berbagai jenis pembayaran  digital  yang  dapat  dilakukan hanya  dengan  menggunakan  ponsel  pintar (smartphone) dan internet seperti Ovo, Go- pay, Dana, ShopeePay, LinkAja, iSaku dan sejenis  lainnya  yang  akan  menjadi  opsi tambahan bagi masyarakat maupun penjual dalam  menerapkan  sistem  pembayaran non-tunai  atau  dapat  dikatakan  dengan menggunakan pembayaran digital. Adapun sistem  yang  saat  ini  sedang  banyak dilakukan  yaitu  dengan  qris  yang  menjadi koneksi pada berbagai sistem pembayaran digital hanya dengan melalui scan barcode melalui  ponsel  pintar  (smartphone)  yang disertai  internet.  Banyak  masyarakat  yang beralih  pada  layanan  pembayaran  digital dibanding  membayar  dengan  tunai  karena dapat dilakukan dengan mudah, dimanapun,  kapanpun,  dan  tidak  harus repot  dengan  membawa  uang  kertas  atau uang  logam.  Terkait  manfaat  penggunaan layanan  pembayaran  digital  yang  efektif, tentunya akan ada kendala yang dirasakan dari  persepsi  penggunanya.  Kendala tersebut  akan  menimbulkan  resiko  dalam penggunaanya,  mungkin  saja  dengan adanya potensi kehilangan uang.
Sejak dimulainya reformasi birokrasi  pada  tahun  2002,  Kementerian
Keuangan  terus  memperbaiki  proses bisnisnya.  Salah  satu  fokus  utama  adalah pengelolaan uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang mengelola  dana  APBN,  karena  uang persediaan rentan terhadap penyelewengan. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan kas dan rekening oleh Bendahara yang menjadi temuan  BPK  dalam  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama tiga tahun terakhir.  Untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan uang persediaan dan memaksimalkan  peran  APBN  dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional,  Kementerian  Keuangan  mulai menerapkan  sistem  marketplace  dan pembayaran digital.
Dengan  diterbitkannya  Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor Per-20/PB/2019 tentang Uji Coba
Penggunaan  Uang  Persediaan  melalui Sistem  Marketplace  dan  Pembayaran Digital  pada  Satuan  Kerja,  Kementerian Keuangan  melalui  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  mengembangkan  sistem marketplace  dan  pembayaran  digital  yang disebut digipay satu. Seperti marketplace di sektor swasta, sistem yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan menyediakan layanan  pemesanan,  penyediaan,  dan pembayaran  barang/jasa  secara  daring. Pembayaran  dilakukan  secara  elektronik melalui  pemindahbukuan  dari  rekening pengeluaran
menggunakan cash management system (CMS/internet banking pemerintah) atau pendebetan Kartu
Kredit  Pemerintah  (KKP)  ke  rekening penyedia barang/jasa.
Perbedaan  utama  antara  sistem digipay satu dengan sistem marketplace dan pembayaran  digital  lainnya  adalah  proses bisnis  digipay  satu  telah  disesuaikan dengan  peraturan  pengadaan  barang/jasa pemerintah dan perpajakan terkini.
Digipay  Satu  sebagai  sebuah platform  e-commerce yang  dikembangkan Kementerian  Keuangan,  digunakan  untuk mendukung  program  simplifikasi  sistem pertanggung jawaban (SPJ), karena adanya integrasi  proses  pengadaan,  pembayaran, perpajakan  dan pelaporan  sehingga  proses penghitungan pajak dan penyiapan dokumen  pertanggungjawaban,  seperti kuitansi  dan  surat  perintah  pembayaran dihasilkan  secara  otomatis  oleh  sistem. Selain itu, manfaat digipay satu bagi satuan kerja  (Satker)  kementerian  negara  / lembaga  sebagai  pengguna  sistem  adalah menghilangkan  moral  hazard.  Sistem digipay satu yang terotomasi secara online dan  telah  disesuaikan  dengan  peraturan terkait  pengadaan  barang/jasa  pemerintah memungkinkan terwujudnya proses pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel  karena  tidak  adanya  pertemuan langsung antara pegawai satker dan vendor
serta  tercatatnya  seluruh  proses  secara sistem.
Digipay  Satu  juga  membuka peluang perluasan pasar bagi Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  atau penyedia  barang/jasa  yang  telah  terdaftar sebagai  vendor  digipay  satu  hingga  ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Jumlah belanja pemerintah yang dibayar dengan mekanisme  uang  persediaan  relatif  besar setiap tahunnya, yaitu sekitar Rp92,7 triliun pada tahun 2021 dan Rp62,8 triliun sampai dengan Oktober 2022 menjadikan Digipay Satu sebagai potensi pasar yang menjanjikan  bagi  perkembangan  UMKM. Selanjutnya,  dengan  bergabung  sebagai vendor pada Digipay Satu, kinerja UMKM atau  penyedia  barang/jasa  akan  terekam dalam sistem perbankan sehingga membuka  peluang  bagi  vendor  untuk mengakses  fasilitas  pinjaman  dari  bank mitra kerja Digipay
Satu. Bagi Kementerian Keuangan, data Digipay Satu dapat  digunakan  untuk  memastikan kepatuhan  wajib  pajak  oleh  Ditjen  Pajak. Selanjutnya,  data  tersebut  juga  berguna bagi  Ditjen  Perbendaharaan  selaku  Kuasa Bendahara Umum
Negara untuk melaksanakan  manajemen  likuiditas  dan perencanaan  kas  yang  lebih  efektif  dan efisien karena saldo dan penggunan kas di seluruh Satker dapat dimonitor. Di samping itu, data Digipay Satu juga dapat digunakan untuk  data  analytics  guna  penyempurnaan pengelolaan dan kebijakan APBN di masa yang akan datang.
Berdasarkan  data  dari  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan,  penggunaan
Digipay Satu telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak diluncurkan  pada  tahun  2019.  Jumlah satuan  kerja  (satker)  pengguna  Digipay Satu semakin meningkat dari 10 satker pada tahun 2019, menjadi 458 satker pada tahun 2020,  4.940  satker  pada  tahun  2021,  dan mencapai  8.558  satker  pada  November 2022.  Peningkatan  jumlah  pengguna  ini berdampak  pada  peningkatan  jumlah  dan nilai  transaksi.  Pada  tahun  2020,  Digipay
Satu mencatat 2.592 transaksi senilai Rp3,8 miliar,  yang  meningkat  menjadi  11.435 transaksi senilai Rp19,2 miliar pada tahun 2021, dan menjadi 29.311 transaksi senilai Rp56,2  miliar  pada  November  2022,  nilai transaksi  ini  meningkat  hingga  220% dibandingkan  periode  yang  sama  tahun sebelumnya.
Jumlah  UMKM  atau  penyedia barang/jasa  yang  terdaftar  sebagai  vendor Digipay Satu juga mengalami peningkatan, dari  13  vendor  saat  pertama  kali diluncurkan menjadi 327 vendor pada tahun 2020  dan  920  vendor  pada  tahun  2021. Peningkatan jumlah vendor paling signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah  mencapai  3.948  vendor  pada November  2022,  meningkat  156,3% dibandingkan dengan tahun 2021.
Lokasi pengguna Digipay Satu juga telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Transaksi  Digipay  Satu  terbanyak  justru berasal  dari  Kalimantan  dengan  7.313 transaksi,  diikuti  oleh  Bali  dan  Nusa Tenggara  serta  Jawa  dengan  jumlah transaksi  masing-masing  sebanyak  5.354 dan  4.936.  Kondisi  tersebut  berbanding lurus  dengan  nilai  transaksi  Digipay  Satu dimana ketiga pulau tersebut juga menjadi penyumbang  nilai  transaksi  digipay tertinggi di Indonesia. Pulau Jawa memiliki nilai transaksi Digipay Satu terbesar, yaitu Rp15,17 miliar diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara  Rp11,62  miliar  dan  Kalimantan Rp10  miliar.  Sementara  itu,  pulau  dengan jumlah  nilai  transaksi  terendah  adalah Maluku  dengan  203  transaksi  senilai Rp282,7 juta, Papua dengan 1.341 transaksi senilai  Rp2,7  miliar  dan  Sulawesi  dengan 3.716 transaksi senilai Rp6,13 miliar.
Meskipun  Digipay  Satu  terus mengalami pertumbuhan penggunaan secara  signifikan,  namun  kondisi  tersebut belum  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat  implementasi  Digipay  Satu  yang merupakan  perbandingan  antara  jumlah satker  yang  telah  menggunakan  digipay satu  dengan  jumlah  satker  penguna  uang persediaan.  Terdapat  anomali  penggunaan digipay  satu  dimana  tingkat  implementasi
Digipay  Satu  tertinggi  ternyata  bukan berasal  dari  pulau  dengan  rata-rata  Indeks Pembangunan  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi  Provinsi  tertinggi.  Menurut BPS (2021) Indeks Pembangunan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (IP- TIK) merupakan ukuran yang menggambarkan  tingkat  pembangunan teknologi  informasi  dan  komunikasi  suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK yang disusun dari tiga subindeks,  yaitu  subindeks  akses  dan infrastruktur,  subindeks  penggunaan  dan subindeks keahlian. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 pulau dengan rata-rata IP- TIK Provinsi tertinggi adalah Jawa dengan IP-TIK  6,34,  Kalimantan  5,72  dan Sumatera 5,54.
Sementara  itu,  berdasarkan  data Ditjen  Perbendaharaan,  pulau  dengan tingkat implementasi Digipay Satu tertinggi adalah  Kalimantan  dimana  15,35%  satker pengguna uang persediaan telah menggunakan  Digipay  Satu.  Kemudian diikuti  oleh  Bali  dan  Nusa Tenggara  serta Papua  dengan  tingkat  implementasi
Digipay  Satu  masing-masing  sebesar 11,37% dan 8,28%. Kondisi ini menggambarkan potensi penggunaan Digipay Satu di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan  Maluku  belum  tergali  sepenuhnya karena  memiliki  tingkat  implementasi Digipay  Satu  di  bawah  Papua  yang merupakan  pulau  dengan  rata-rata  IP-TIK Provinsi  terendah  di  Indonesia.  Secara nasional tingkat implementasi Digipay Satu baru  mencapai  7%.  Kondisi  ini  diperkuat dengan  kondisi  tingkat  implementasi Digipay  Satu  di  ibu  kota  provinsi  sebesar 7,4%  sehingga  tidak  jauh  berbeda  dengan kabupaten/kota  non  ibu  kota  provinsi sebesar  6,7%.  Hal  ini  mengindikasikan belum  optimalnya  penggunaan  Digipay Satu oleh satker yang berlokasi di ibu kota provinsi  karena  secara  umum  fasilitas, akses  dan  kemampuan  SDM  terkait teknologi informasi dan komunikasi di ibu kota  provinsi  jauh  lebih  baik  daripada kabupaten/kota non ibu kota provinsi.
Terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan  penerapan  Digipay  Satu kurang optimal sejak diluncurkan. Pertama, kurangnya kapasitas pengguna dari Satker. Kementerian  Keuangan  melaksanakan penyempurnaan  pengelolaan  keuangan negara secara masif dan cepat sementara di sisi Satker pengelolaan keuangan umumnya hanya  bertumpu  pada  segelintir  pegawai. Keadaan  ini  membuat  para  pegawai tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk  mempelajari  dan  mengeksplorasi sistem  baru  selain  sistem  utama  yang digunakan  dalam  pengelolaan  keuangan. Kedua, penggunaan Digipay Satu membutuhkan  jumlah  user  yang  cukup banyak.  Satker  pengguna  uang  persediaan minimal  membutuhkan  lima  user  yang terdiri  atas  Pemesan,  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK),  Pejabat  Pengadaan,
Penerima
Barang dan Bendahara Pengeluaran,  dengan  asumsi  user  admin dirangkap  oleh  salah  satu  user  lain. Sementara itu, vendor minimal membutuhkan  dua  user,  yaitu  Staf  dan Petugas  Pengiriman,  dengan  asumsi  user admin dirangkap oleh salah satu user lain. Kondisi ini menyulitkan satker dan vendor UMKM  yang  memiliki  jumlah  pegawai sedikit sehingga menurunkan minat mereka untuk  mendaftar  dan  menggunakan Digipay Satu. Ketiga, satker belum berhasil untuk mengajak penyedia barang/jasa yang selama ini digunakan untuk menjadi vendor Digipay Satu. Kondisi ini membuat satker tidak memiliki informasi mengenai vendor yang  andal  dan  ekonomis  sehingga  ragu untuk  melakukan  transaksi.  Satker  akan membutuhkan banyak usaha untuk berkomunikasi dengan vendor yang sudah terdaftar  guna  mengetahui  vendor  mana saja yang menyediakan fasilitas nego harga atau  bebas  ongkos  kirim.  Keempat,  satker masih  enggan  menggunakan  sistem  baru yang  berbasis  digital,  transparan  dan akuntabel. satker masih nyaman menggunakan sistem pengadaan
barang/jasa  konvensional  yang  selama  ini digunakan  dan  belum  ada  peraturan  yang mengatur  pengenaan  sanksi  bagi  satker
yang  tidak  menggunakan platform  e- commerce Digipay Satu. Perilaku terkait perubahan ini dapat berupa  resistensi  dari  pengguna  dalam upaya  mengimplementasikan  sistem  baru. Bentuk  resistensi  tiap  individu  berbeda, mulai dari penolakan terhadap implementasi  sistem  informasi  baru, menjalankannya  tanpa  terlibat  secara intens,  hingga  berperilaku  destruktif (Marakas & Hornik, 1996 dalam Kim dan Kankanhalli,  2009).  Resistensi  pengguna terhadap  implementasi  sistem  informasi baru  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, seperti  sikap  konservatif  pengguna,  tidak merasakan  manfaat  langsung,  kurangnya dukungan organisasi, dukungan manajemen  yang  tidak  jelas  dalam penyiapan  sumber  daya,  dan  lemahnya kualitas teknis (Hierschheim dan Newman, 1988).
Penelitian  ini  merupakan  replikasi dari  Kim  dan  Kankanhalli  (2009)  yang meneliti  resistensi  pengguna  terhadap perubahan  sistem  informasi  baru  dengan menggunakan  perspektif  teori  penerimaan teknologi dan teori bias status quo. Kim dan Kankanhalli  (2009)  mengukur  perilaku dengan  teori  penerimaan  teknologi  yang telah  dianalisis  dari  berbagai  teori penerimaan teknologi, termasuk Technology  Acceptance  Model  (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), Theory of  Reasoned  Action  (TRA),  dan  Unified Theory  of  Acceptance  and  Use  of Technology  (UTAUT).  Namun,  Kim  dan Kankanhalli (2009) menggabungkan antara teori  TAM  dan  TPB,  dengan  mengambil perceived  value dari  TAM  dan  subjective norm  dari  TPB.  Status  quo  bias  theory (Samuelson & Zeckhauser,
1988) menjelaskan fenomena resistensi pengguna dalam  mengimplementasikan  sistem  baru. Theory  of  planned  behavior  atau  TPB (Azjen,  1988)  digunakan  dalam  penelitian ini karena TPB merupakan fondasi penting dalam  literatur  penerimaan  teknologi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kim  dan  Kankanhalli  (2009)  adalah penyesuaian  dengan  karakteristik  dan
lingkungan operasional organisasi pemerintah yang mempengaruhi karakteristik tujuan organisasi.
Dengan  dijabarkannya  beberapa permasalahan  diatas,  maka  peneliti  ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi pengguna terhadap implementasi penggunaan  sistem  yang  baru.  Penelitian ini  meneliti  mengenai  resistensi  pengguna atas  perubahan  sistem  dari  sistem  yang konvensional  ke  sistem  yang  digital  pada entitas  pemerintah.  Perspektif  pengguna yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tetap pada  kondisi  saat  ini  (status  quo)  atau dengan  kata  lain  pengguna  tetap  nyaman dengan sistem sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  kuantitatif.  Metode  penelitian kuantitatif  merupakan  metode  penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi dan sampel tertentu, menggunakan instrumen  penelitian,  dan  menggunakan analisis  data  yang  bersifat  statistik (Sugiyono,  2019).  Variabel  independen (variabel  bebas)  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  nilai  persepsi ( perceived value ), switching cost , keyakinan  diri  untuk  berubah,  dukungan organisasional dan opini kolega. sedangkan variabel  dependen  (variabel  terikat)  yang digunakan  adalah  resitensi  pengguna. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Pegawai  KPPN  Singaraja  dan  Pegawai pada  Satuan  Kerja  Kementarian  Negara  / Lembaga mitra kerja KPPN Singaraja yang terlibat  dalam  penggunaan platform  e- commerce Digipay  Satu  yang  berjumlah 400  orang.  Metode  pengambilan  sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive  sampling.  Purposive  sampling adalah  penentuan  sampel  berdasarkan kriteria-kriteria  tertentu.  Kriteria  yang digunakan dalam penentuan sampel adalah Pegawai  KPPN  Singaraja  dan  Pegawai pada  Satuan  Kerja  Kementarian  Negara  / Lembaga mitra kerja KPPN Singaraja. Data kemudian diuji terlebih dahulu
menggunakan  uji  validitas  dan  uji reliabilitas, kemudian dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas,
dan uji heteroskedastisitas.  Selanjutnya  dilakukan uji  analisis  regresi  berganda  untuk menjawab  rumusan  masalah  dan  menguji hipotesis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tanggapan responden terkait kuesioner yang disebarkan  ditujukan  pegawai  KPPN Singaraja,  Satuan  Kerja  Mitra  KPPN Singaraja  dan  vendor  yang  terlibat  dalam penggunaan platform e-Commerce Digipay Satu.  Data  yang  dikumpulkan  berjumlah 200  sampel  dengan  rentang  waktu penyebaran kuesioner dari Desember 2023 sampai dengan Januari 2024.
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients Sig. B Std. Error 1  (Constant) 8.468 2.223  .000 Nilai Persepsi -.201 .069  .004 Switching Cost .719 .051  .000 Keyakinan Diri untuk Berubah -.130 .064  .044 Dukungan Organisasional -.134 .064  .038 Opini Kolega -.113 .056  .045
Berdasarkan  analisis  regresi  linear berganda pada tabel 1, dengan melihat nilai Unstandardized  Coefficients  Betta karena memiliki  satuan  yang  sama  yakni menggunakan skala ordinal, maka diperoleh  hasil  persamaan  regresi  linear bergandanya sebagai berikut:
Y= 8,468 - 0,201X1 + 0,719X2 – 0,130X3 – 0,134X4 – 0,113X5 + ϵ
Berpedoman  pada  model  regresi yang diperoleh, maka dapat
diinterpretasikan hasil sebagai berikut:
a.
Nilai  constant  yang  diperoleh adalah 8,468 dengan artian apabila variabel bebas  Nilai  persepsi, switching  cost , keyakinan  diri  untuk  berubah,  dukungan organisasional dan opini kolega mempunyai nilai konstan, maka nilai rata- rata  nilai  variabel  resistensi  pengguna adalah sebesar 8,468. b. Nilai  koefisien  untuk  variabel  X1 nilai  persepsi  sebesar  -0,201  hal  tersebut menunjukan  hubungan  yang  berlawanan antara variabel persepsi kemudahan dengan resistensi  pengguna.  Dengan  demikian apabila  nilai  persepsi  meningkat,  maka resistensi pengguna akan menurun.
c. Nilai  koefisien  untuk  variabel  X2
switching  cost sebesar  0,719  hal  tersebut menunjukan  hubungan  yang  searah  antara variabel switching  cost dengan  resistensi pengguna.  Dengan  demikian  apabila switching  cost meningkat,  maka  akan meningkat resistensi pengguna.
d. Nilai  koefisien  untuk  variabel  X3 keyakinan  diri  untuk  berubah  sebesar  - 0,130  hal  tersebut  menunjukan  hubungan yang berlawanan antara variabel keyakinan diri  untuk  berubah  dengan  resistensi pengguna.  Dengan  demikian  apabila keyakinan  diri  untuk  berubah  meningkat, maka resistensi pengguna akan menurun.
e. Nilai  koefisien  untuk  variabel  X4 dukungan  organisasi  sebesar  -0,134  hal tersebut  menunjukan  hubungan  yang berlawanan  antara  variabel  dukungan organisasional dengan resistensi pengguna. Dengan  demikian  apabila  dukungan organisasional  meningkat,  maka  resistensi pengguna akan menurun.
f. Nilai  koefisien  untuk  variabel  X5 opini  kolega  sebesar  -0,113  hal  tersebut menunjukan  hubungan  yang  berlawanan antara  variabel  opini  kolega  dengan resistensi  pengguna.  Dengan  demikian apabila dukungan opini kolega meningkat, maka resistensi pengguna akan menurun.
Tabel 2. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Sig.
B Std.Error 1  (Constant) 8.468 2.223 0.000 Nilai Persepsi -0.201 0.069 0.004 Switching Cost  0.719 0.051 0.000 Keyakinan Diri untuk Berubah -0.130 0.064 0.044 Dukungan Organisasional -0.134 0.064 0.038 Opini Kolega -0.113 0.056 0.045
Berdasarkan hasil uji statistik t yang telah  dilaksanakan,  maka  dapat  ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengujian  hipotesis  pertama  (H1) dapat  dilihat  pada  table  2  dengan  jumlah responden  sebanyak  200  orang,  diperoleh nilai  signifikansi  sebesar  0,004.  Dimana nilai signifikansi sebesar 0,004 menunjukan bahwa sig. 0,004 < 0,05, serta memiliki  koefisian  yang  bernilai  negatif yakni  sebesar  -0,201.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  variabel  Nilai  Persepsi (X1)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap variabel Resistensi Pengguna (Y). Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  H1 diterima dan H0 ditolak.
b. Pengujian  hipotesis  kedua  (H2) dapat  dilihat  pada  table  2  dengan  jumlah responden  sebanyak  200  orang,  diperoleh nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Dimana nilai signifikansi sebesar 0,000
menunjukan bahwa sig. 0,000 < 0,05. Serta memiliki  koefisien  yang  bernilai  positif yakni  sebesar  0,719,  sehingga  dapat diartikan  bahwa  variabel, Switching  Cost (X2)  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  variabel  Resistensi Pengguna  (Y).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  H2  diterima  dan  H0 ditolak.
c. Pengujian  hipotesis  ketiga  (H3) dapat  dilihat  pada  table  2  dengan  jumlah responden  sebanyak  200  orang,  diperoleh nilai  signifikansi  sebesar  0,044.  Dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukan bahwa sig. 0,044 < 0,05, Serta memiliki  koefisien  yang  bernilai  negatif yakni  sebesar  -0,130.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  variabel  Keyakinan  Diri Untuk  Berubah  (X3)  memiliki  pengaruh
negatif  terhadap  variabel  Resistensi Pengguna  (Y).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  H3  diterima  dan  H0 ditolak.
d. Pengujian  keempat  (H4)  dapat dilihat  pada  table  2  dengan  jumlah responden  sebanyak  200  orang,  diperoleh nilai  signifikansi  sebesar  0,038.  Dimana nilai signifikansi sebesar 0,038
menunjukan bahwa sig. 0,038 < 0,05. Serta memiliki  koefisien  yang  bernilai  negatif yakni  sebesar  -0,134.  Sehingga  dapat diartikan  bahwa  variabel  Dukungan Organisasional  (X4)  memiliki  pengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  variabel Resistensi Pengguna (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan H0 ditolak.
e. Pengujian kelima (H5) dapat dilihat pada  table  2  dengan  jumlah  responden sebanyak  200  orang,  diperoleh  nilai signifikansi  sebesar  0,045.  Dimana  nilai signifikansi  sebesar  0,045  menunjukan bahwa  sig.  0,045  <  0,05,  serta  memiliki koefisien  yang  bernilai  negatif  yakni sebesar  -0,113,  sehingga  dapat  diartikan bahwa  variabel,  Opini  Kolega  (X5) memiliki  pengaruh  negatif  terhadap variabel variabel Resistensi Pengguna (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H5 diterima dan H0 ditolak.

## 1.  Pengaruh  Nilai  Persepsi  Terhadap Resistensi Pengguna Digipay Satu
Pengaruh  nilai  persepsi  yang dirasakan  oleh  para  responden  terhadap resistensi  pengguna  menunjukkan  bahwa nilai  persepsi  yang  tinggi  dapat  menjadi kunci  untuk  mengatasi  hambatan  adopsi inovasi.  Nilai  persepsi  yang  mencakup aspek kegunaan, kualitas, harga, keunikan, dan kepuasan pengguna dapat memperkuat motivasi  pengguna  untuk  menerima  suatu produk  atau  layanan.  Strategi  yang  fokus pada  peningkatan  nilai  persepsi,  seperti edukasi  pengguna,  peningkatan  kualitas, dan  penyesuaian  harga,  dapat  membantu mengurangi resistensi pengguna.
Pemahaman terhadap faktor-faktor individu yang memoderasi hubungan antara
nilai persepsi dan resistensi pengguna juga penting untuk merancang pendekatan yang lebih personal. Dengan demikian,
memahami dinamika kompleks antara nilai persepsi
dan resistensi pengguna memberikan  landasan  yang  kuat  bagi perusahaan  untuk  meningkatkan  adopsi produk atau layanan mereka di pasar. Dari perspektif  pengguna  terhadap platform  e- commerce Digipay Satu pada satuan kerja kementerian  negara  /  lembaga  mitra  kerja KPPN  Singaraja,  baik  dari  respons  dan penerimaan  terhadap  sistem  ini  dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kesuksesan adopsi akan sangat tergantung pada  sejauh  mana  pengguna  luar  melihat nilai tambah dari penggunaan digipay satu dalam  interaksi  mereka  dengan  kantor tersebut. Apabila pengguna merasa bahwa sistem  ini  menyediakan  kemudahan  dan efisiensi  dalam  proses  transaksi  atau layanan  keuangan,  mereka  kemungkinan besar  akan  lebih  terbuka  terhadap penerimaan  teknologi  tersebut.  Faktor seperti  antarmuka  pengguna  yang  intuitif dan ketersediaan informasi yang jelas juga dapat  memainkan  peran  kunci  dalam membentuk  persepsi  positif.  Selain  itu, kepercayaan  terhadap  keamanan  dan kehandalan sistem juga
akan mempengaruhi
tingkat kenyamanan pengguna  luar  dalam  menggunakan platform  e-commerce digipay  satu.  Oleh karena  itu,  dari  sudut  pandang  pengguna luar, aspek-aspek ini menjadi krusial dalam menentukan  sejauh mana  platform  e- commerce digipay satu dapat diterima dan digunakan  dengan  baik  di  Satuan  Kerja Kementerian Negara / Lembaga mitra kerja KPPN Singaraja.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa nilai  persepsi  mengurangi  resistensi pengguna  terhadap  perubahan  terkait penggunaan  digipay  satu.  Hasil  ini mendukung penelitian Kim dan Kankanhalli (2009); Putritama (2010); dan Syifa  dan  Sony  (2014)  yang  menyatakan bahwa  nilai  persepsi  ( perceived  value ) dapat mengurangi resistensi pengguna. Hal ini  menunjukkan  bahwa  nilai  persepsi
merupakan hal yang menentukan resistensi pengguna  terhadap platform  e-commerce digipay satu. Nilai persepsi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari instansi terkait  yang  menggunakan  digipay  satu sebagai alat untuk bertransaksi. Perubahan ini  merupakan  fenomena  yang  harus dihadapi,  namun  tidak  semua  orang bersedia  menerima  kenyataan  adanya perubahan  sehingga  bersikap  menolak perubahan  (resisten).  Untuk  mengatasi adanya  resistensi  terhadap  perubahan terlebih  dahulu  harus  dikenali  siapa  yang menunjukkan sikap resisten Langkah yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  cara mengkomunikasikan  dan  merealisasikan kepada pengguna bahwa sistem yang baru adalah  hal  yang  sangat  bermanfaat  bagi pengguna (Syifa dan Sony, 2010).

## 2.  Pengaruh  Switching  Cost  Terhadap Resistensi Pengguna Digipay Satu
Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  p-value  sebesar  0,00  <  0,05. Nilai  koefisien  beta  adalah  positif  yaitu sebesar  0,719  yang  menunjukkan  bahwa arah  pengaruh  antara switching  cost terhadap resistensi pengguna adalah positif. Tingginya switching  cost dapat  menjadi penghalang  signifikan,  mengakibatkan resistensi  pengguna  terhadap  adopsi alternatif.  Strategi  untuk  mengatasi resistensi  ini  melibatkan  peningkatan layanan  dan  fungsionalitas  digipay  satu, pendidikan  pengguna  tentang  proses perpindahan,  dan  upaya  membangun kepercayaan  terhadap  keandalan  platform. Dengan  memahami  dinamika  antara switching  cost dan  resistensi  pengguna, pengembang dapat merancang solusi yang tidak  hanya  meminimalkan  hambatan perpindahan  tetapi  juga  meningkatkan kepuasan dan retensi pengguna. Menciptakan lingkungan yang memberikan nilai tambah
dan mengurangi ketidakpastian  selama  perpindahan  dapat menjadi  kunci  untuk  mempertahankan dominasi  digipay  satu  di  pasar  yang kompetitif. Dari perspektif pengguna luar, penerimaan  terhadap  digipay  satu  pada
Satuan  Kerja  Kementerian  Negara  / Lembaga  mitra  kerja  KPPN  Singaraja dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor.  Biaya peralihan  menjadi  pertimbangan  utama, termasuk  biaya  finansial  dan  waktu  yang mungkin  diperlukan  untuk  beralih  ke platform  baru.  Kemudahan  adaptasi terhadap  perubahan  proses  bisnis  juga menjadi  kekhawatiran,  bersama  dengan keamanan  data  dan  kepatuhan  regulasi. Pengguna  luar  akan  cenderung  lebih terbuka  terhadap  adopsi  digipay  satu  jika pengembang aplikasi ini dapat menyediakan solusi yang efisien, pelatihan yang  baik,  dan  memastikan  bahwa  sistem ini  membawa  nilai  tambah  yang  jelas. Dengan meminimalkan
gangguan operasional selama migrasi
dan menunjukkan keunggulan
sistem, pengguna  luar  dapat  merasa  lebih  yakin untuk  mengatasi  biaya  peralihan  dan menerima  digipay  satu  sebagai  platform yang  memberikan  manfaat  nyata  dalam pengelolaan keuangan negara.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa switching  cost berpengaruh  positif terhadap  resistensi  pengguna.  Instansi memberikan  dukungan  berupa  sarana  dan prasana  dalam  mengurangi switching  cost (beban)  yang  berpontensi  dirasakan  oleh pengguna.  Biaya  transisi  meliputi  beban dan kerugian permanen yang timbul akibat dari  melakukan  perubahan.  Apabila  biaya transisi meningkat, maka individu cenderung  enggan  untuk  melakukan perubahan  (Kahneman  dan  Tversky,  1979 dalam Kim dan Kankanhalli, 2009). Biaya ketidakpastian menyebabkan individu akan bereaksi negatif terhadap perubahan (Inder dan  O’brien,  2003  dalam  Kim  dan Kankanhalli,  2009).  Reaksi  tersebut  akan menjadi bias pengguna terhadap status quo (Samuelson dan Zekchauser, 1998). Setiap individu  cenderung  akan  menghindari ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sunk cost menyebabkan  orang  menjadi  resisten terhadap  perubahan  karena  mereka  tidak ingin melupakan keputusan investasi masa lalunya dalam kondisi status quo.
Dengan  ketiadaan  manfaat  yang dirasakan oleh individu atas perubahan ke sistem Digipay Satu itu tinggi maka maka individu  cenderung  menjadi  resisten terhadap perubahan dan akan mempertahankan status quo dan sebaliknya.  Hal  ini  disebabkan  karena individu tidak akan melaksanakan perubahan apabila perubahan tersebut tidak memberikan  manfaat  yang  lebih  baik  dari kondisi yang ada pada saat ini.

## 3.Pengaruh  Keyakinan  Diri  Untuk Berubah Terhadap Resistensi Pengguna
Digipay Satu.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  p-value  sebesar  0,044  <  0,05. Nilai  koefisien  beta  adalah  negatif  yaitu sebesar  -0,134  yang  menunjukkan  bahwa arah pengaruh antara keyakinan diri untuk berubah  terhadap  resistensi  pengguna adalah  negatif.  Penelitian  ini  juga menunjukkan
bahwa responden menyatakan percaya diri dalam penggunaan  digipay  satu,  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa  keyakinan  diri  untuk berubah  berpengaruh  negatif  terhadap resistensi  pengguna.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Kim  dan Kankanhalli  (2009)  yang  menyatakan bahwa  keyakinan  diri  untuk  berubah mengurangi resistensi pengguna.
Keyakinan  diri  untuk  berubah mencerminkan  sejauh  mana  pengguna yakin bahwa mereka mampu dan bersedia beradaptasi  dengan  perubahan,  termasuk beralih dari digipay satu ke solusi lain. Ini mencakup  keyakinan  akan  kemampuan mereka untuk mengatasi perubahan, belajar menggunakan platform baru, dan mendapatkan  manfaat  dari  adopsi  inovasi. Pengaruh  keyakinan  diri  untuk  berubah memiliki  dampak  signifikan  terhadap resistensi  pengguna  digipay  satu  pada Satuan  Kerja  Kementerian  Negara  / Lembaga mitra kerja KPPN Singaraja, jika pengguna  luar  merasa  yakin  dan  percaya diri dalam menghadapi perubahan teknologi  seperti  Digipay  Satu,  mereka cenderung lebih terbuka untuk mengadopsi
sistem tersebut. Keyakinan diri menciptakan sikap mental positif, meminimalkan ketakutan
terhadap ketidakpastian, dan meningkatkan kemauan untuk  mengatasi  perubahan.  Oleh  karena itu,  perlu  focus  dan  upaya  untuk membangun keyakinan diri pengguna luar melalui pelatihan yang efektif, pendekatan komunikasi yang transparan, dan demonstrasi  keberhasilan  implementasi digipay  satu  pada  kasus  pengguna  serupa. Dengan  memperkuat  keyakinan  diri pengguna  terhadap  kemampuan  mereka untuk  beradaptasi  dengan  teknologi  baru, resistensi  terhadap  digipay  satu  dapat berkurang,  dan  pengguna  luar  lebih mungkin  untuk  mengadopsi  sistem  ini dengan  sikap  positif  di  Satuan  Kerja Kementerian Negara / Lembaga mitra kerja KPPN Singaraja.
Dalam  menyimpulkan  pengaruh keyakinan  diri  untuk  berubah  terhadap resistensi  pengguna  pada  digipay  satu, dapat disimpulkan bahwa tingkat keyakinan diri pengguna memainkan peran krusial dalam mengatasi hambatan terhadap perubahan.  Keyakinan  diri  yang  tinggi mendorong motivasi untuk melibatkan diri dalam  proses  transisi,  membuat  pengguna lebih terbuka terhadap solusi alternatif, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Strategi pengembangan  keyakinan  diri  melalui pelatihan,  edukasi,  dan  perancangan antarmuka  yang  ramah  pengguna  menjadi esensial  dalam  meredakan  ketakutan  dan meningkatkan  kesiapan  pengguna  untuk beralih. Mempertimbangkan faktor psikologis,  seperti  ketakutan  terhadap perubahan  dan  pengalaman  sebelumnya, juga  penting  dalam  memahami  dan mengelola  keyakinan  diri  pengguna. Dengan  mengambil  langkah-langkah  yang memperkuat  keyakinan  diri,  digipay  satu dapat  membangun  fondasi  yang  lebih kokoh  untuk  mendorong  adopsi  inovasi, meminimalkan  resistensi  pengguna,  dan meningkatkan kualitas pengalaman pengguna secara keseluruhan.
4.  Pengaruh  Dukungan  Organisasional

## Terhadap  Resistensi  Pengguna  Digipay
Satu.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p- value sebesar 0,038 < 0,05. Nilai  koefisien  beta  adalah  negatif  yaitu sebesar  -0,134  yang  menunjukkan  bahwa arah  pengaruh antara  dukungan organisasi untuk berubah terhadap resistensi pengguna adalah  negatif.  Dukungan  organisasi  di KPPN  Singaraja  dan  di  Satuan  Kerja Kementerian Negara / Lembaga mitra kerja KPPN  Singaraja  memiliki  peran  krusial dalam  mengatasi  resistensi  pengguna terhadap  digipay  satu.  Melalui  dukungan inisiatif  pelatihan  rutin,  help  desk,  dan layanan  bantuan  teknis  yang  responsif, organisasi  memfasilitasi  pembelajaran pengguna,  membangun  rasa  percaya  diri, dan  mengurangi  ketidakpastian  terkait teknologi  baru.  Komunikasi  efektif  dari pihak  organisasi  juga  menjadi  kunci, menyampaikan  dengan  jelas  manfaat  dan tujuan  terkait  digipay  satu  untuk mengurangi  ketidaksetujuan  dan  resistensi pengguna.  Pemangku  kunci,  termasuk pimpinan  organisasi,  ikut  berperan  dalam menciptakan  budaya  organisasi  yang mendukung  inovasi.  Melalui  strategi  ini, dukungan  organisasi  dapat  menjadi pendorong  utama  untuk  meningkatkan penerimaan dan keberhasilan implementasi Digipay Satu pada Satuan Kerja
Kementerian Negara / Lembaga mitra kerja KPPN Singaraja.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa dukungan organisasi untuk berubah berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap resistensi  pengguna.  Hal  ini  disebabkan karena  bentuk  dukungan  yang  diberikan oleh  pimpinan  hanya  berupa  pelatihan, bimbingan teknis dan penyiapan teknologi informasi  berbasis  komputer  namun  tidak dilakukan  monitoring  yang  jelas  dan terstruktur atas perkembangan pelaksanaan lapangan.  Selain  itu,  pengguna  Digipay Satu dibebani tanggung jawab atas tingkat keberhasilan  implementasi  sistem  ini. Beban  tanggung  jawab  yang  diberikan kepada  pengguna  menjadi  salah  satu penyebab  pengguna  resisten  terhadap
perubahan sistem tersebut. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  (Kim  &  Kankanhalli,  2009  dan Syifa  &  Sony,  2014)  yang  menunjukkan bahwa dukungan organisasi dapat mengurangi resistensi pengguna.
. 5.Pengaruh  Opini  Kolega  Terhadap
Resistensi Pengguna Digipay Satu
Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  p-value  sebesar  0,045  <  0,05. Nilai  koefisien  beta  adalah  negatif  yaitu sebesar  -0,113  yang  menunjukkan  bahwa arah pengaruh antara keyakinan diri untuk berubah  terhadap  resistensi  pengguna adalah negatif. Opini kolega yang dirasakan oleh  para  responden  di  Satuan  Kerja Kementerian Negara / Lembaga mitra kerja KPPN  Singaraja  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  resistensi  pengguna terhadap  Digipay  Satu.  Dalam  lingkungan kerja,  opini  dan  pengalaman  rekan  kerja dapat  menjadi  faktor  penentu  dalam membentuk  sikap  dan  perilaku  individu terhadap  inovasi  teknologi.  Opini  kolega yang  cenderung  positif  terhadap  digipay satu dapat mengurangi resistensi pengguna dengan  menciptakan  norma  positif  terkait adopsi teknologi baru. Sebaliknya, apabila terdapat sentimen negatif atau ketidakpastian di kalangan kolega, resistensi  pengguna  cenderung  meningkat karena  adanya  kekhawatiran  terkait penggunaan  teknologi  tersebut.  Oleh karena  itu,  strategi  implementasi  digipay satu  pada  Satuan  Kerja  Kementerian Negara  /  Lembaga  mitra  kerja  KPPN Singaraja  perlu  memperhatikan  dinamika sosial  di  dalam  organisasi,  termasuk membangun kesadaran positif dan mengkomunikasikan manfaat inovasi kepada seluruh tim kerja.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  opini  kolega  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  perubahan.  Hasil  ini mendukung penelitian
Kim dan Kankanhalli  (2009);  dan  Putritama  (2010) yang menyatakan bahwa opini kolega tidak dapat  mengurangi  resistensi  pengguna.
Opini kolega mampu memberikan
informasi  tambahan  kepada  pengguna dalam  meyakinkan  dan  merubah  persepsi pengguna  atas  manfaat  dari  penggunaan digipay satu. Namun, opini kolega terhadap perubahan ternyata tidak terbukti mengurangi  resistensi  pengguna.  Hal  ini mungkin  terjadi  karena  opini  kolega  lebih merepresentasikan
sebagai sebuah pengaruh  informasi  dibandingkan  dengan sebuah  pengaruh  normatif  (misalnya pemaksaan)  pada  proses  pembuatan keputusan  dan  tingkah  laku  seseorang (Putritama, 2010).

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:
Nilai  persepsi  dan  resistensi pengguna platform e-commerce digipay satu.  Dari  penelitian  menunjukkan  bahwa nilai persepsi berpengaruh negatif terhadap resistensi pengguna digipay satu di KPPN Singaraja.
Switching  cost dan  resistensi pengguna platform e-commerce digipay satu.  Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa switching  cost berpengaruh  positif pada  resistensi  pengguna  digipay  satu  di KPPN Singaraja.
Keyakinan  diri  dan  resistensi pengguna platform  e-commerce digipay satu. Dalam konteks digipay satu di KPPN Singaraja,  keyakinan  diri  berpengaruh negatif terhadap resistensi pengguna.
Dukungan organisasi dan resistensi pengguna platform  e-commerce digipay satu.  Dukungan  organisasi  berpengaruh negatif  terhadap  resistensi  pengguna digipay satu di KPPN Singaraja.
Opini kolega dan resistensi pengguna platform  e-commerce digipay satu.  Opini  kolega  berpengaruh  negatif terhadap  resistensi  pengguna  digipay  satu di KPPN Singaraja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan simpulan yang telah dipaparkan
sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  saran dalam penelitian ini.
Saran kepada KPPN Singaraja: Dalam konteks implementasi Digipay  Satu,  disarankan  untuk  KPPN Singaraja untuk memperkuat upaya dalam meningkatkan nilai persepsi, keyakinan diri untuk  berubah,  dukungan  organiai  dan opini kolega terhadap platform ini, seperti:
Nilai persepi yakni dengan memberikan  informasi  yang  memperjelas bagaimana platform e-commmerce digipay satu  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan memberikan  manfaat  yang  signifikan. Melibatkan  pengguna  dalam  proses pengembangan aplikasi.
Dengan melibatkan mereka, pengguna akan merasa memiliki peran dalam perubahan dan lebih menerima aplikasi baru.
Keyakinin diri untuk berubah yakni dengan memberikan pelatihan dan pendampingan  yang  memadai  kepada pengguna.  Dan  memberikan  umpan  balik positif dan pengakuan atas kemajuan yang dicapai oleh pengguna. Ini akan membantu meningkatkan  keyakinan  diri  pengguna dalam menghadapi perubahan.
Dukungan  organisasi  yaitu  dengan menyediakan  sumber  daya  yang  cukup untuk  mendukung  pengguna  dalam mengadopsi aplikasi baru. Ini dapat berupa pelatihan,  bimbingan,  atau  dukungan teknis.  Mengkomunikasikan  manfaat  dan kebutuhan  organisasi  dalam  mengadopsi aplikasi baru. Jelaskan bagaimana aplikasi tersebut  akan  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas
organisasi secara
keseluruhan.
Opini kolega yaitu dengan melibatkan  pengguna  yang  telah  berhasil mengadopsi aplikasi baru untuk memberikan testimoni positif kepada rekan kerja mereka. Dan menyediakan forum atau kesempatan  bagi  pengguna  untuk  berbagi pengalaman  dan  pengetahuan  mereka tentang aplikasi baru. Ini dapat memperkuat opini  positif  dan  membangun  dukungan kolektif.
Merancang  strategi  khusus  yang mengurangi switching cost , KPPN
Singaraja agar menekankan kepada Satker mitra  kerjanya  untuk  dapat  lebih memahami  perubahan  yang  terjadi, khususnya dalam penerapan Digipay Satu, karena dengan menerima perubahan, satuan kerja  bisa  beradaptasi  dengan  lebih  cepat. Kemudian,  KPPN  Singaraja  juga  perlu melakukan  identifikasi  tren,  kebutuhan pelatihan  tambahan,  dan  area  perbaikan dalam  penggunaan platform  e-commerce digipay  satu,  pastikan  pengguna  merasa nyaman  dan  memiliki  pengetahuan  yang cukup untuk menggunakan aplikasi dengan lancar.  KPPN  Singaraja  juga  perlu meminimalkan  biaya  dan  kerugian  yang mungkin terjadi saat beralih. Pastikan data pengguna dapat dengan mudah dipindahkan  ke  aplikasi  baru  dan  berikan panduan  yang  jelas  tentang  proses migrasi.serta  secara  berkala  melakukan evaluasi  dengan  melibatkan  pengguna untuk  memastikan  bahwa  platform  tetap memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  para pengguna.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan  untuk  mendalami  analisis dampak  faktor-faktor  individu  yang mungkin  memoderasi  hubungan  antara variabel  yang  telah  diteliti.  Misalnya, memahami  peran  faktor  kepribadian, pengalaman sebelumnya, atau karakteristik demografis  dalam  memengaruhi  nilai persepsian dan resistensi pengguna. Selain itu,  penelitian  dapat  memperluas  cakupan geografis atau sektor lain untuk mendapatkan  wawasan  yang  lebih  luas tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi adopsi
teknologi di lingkungan pemerintahan.  Penelitian  lebih  lanjut  juga dapat  fokus  pada  strategi  implementasi yang efektif untuk mengoptimalkan faktor- faktor  yang  telah  diidentifikasi,  dan bagaimana strategi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Bandura,  A.  1995. Exercise  of Personal  and  Collective  Efficacy  in Changing Societies, in self-efficacy in Changing  Societies .  New  York: Cambridge University Press.
[2]. Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun  2021.  Diambil  dari  website Badan Pemeriksa Keuangan https://www.bpk.go.id/laporan_hasil _pemeriksaan#
[3]. Badan Pemeriksa Keuangan. e-Audit. Diambil dari website Badan Pemeriksa Keuangan https://web.bpk.go.id/Pages/e- Audit.aspx [4]. Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)  2020  (63/08/Th.XXIV,  p. 1).
[5]. Cameron,  Rebecca  Renee.  2010. Ajzen’s  Theory  of  Planned  Behavior Applied  to  the  Use  of  Social Networking  by  College  Students .
Honor Thesis, Texas State University.
[6]. Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan. Berbagai
Materi Paparan Pembayaran Nonkas Pemerintah. [7]. Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi
Analisis Multivariate dengan Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS Regresi .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[8]. Gujarati,  Damodar  N  dan  Porter, Dawn C. 2009. Basic Econometrics . (Fifth Edition) Mc. Graw-Hill.
[9]. Hair, Jr, Joseph F., Ralph E. Anderson dan  Ronald  L.  Tatham.  1998. Multivariate  Data  Analysis.  Fifth Edition .  New  Jersey.  Prentice  Hall International.
[10]. Hierchheim,  R  dan  Newman,  M. 1988.  Information  Sistem  and  User Resistance:  Theory  and  Practice. Computer Journal. Pp. 398-408 .
[11]. Jogiyanto,  H.M.  2007. Sistem
Informasi Keperilakuan. Edisi Pertama , Yogyakarta: Penerbit Andi. [12]. Jogiyanto. 2014 . Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalama n. Edisi
keenam. BPFE-Yogyakarta.
[13]. Joshi,  K.  1991. A  Model  of  Users Perspective on Change: The Case of Information  Sistems  Technology Implementation .  MIS  Quarterly,  pp 229-242.
[14]. Kim,  Hee-Woong  dan  Kankanhalli, Atreyi.  2009 .  Investigating  User Resistance  to  Information  Sistems Implementation:  A  Status  Quo  Bias Perspektif . MIS Quarterly, vol.3. pp. 567-582.
[15]. Lewis,  W.,  Agarwal,  R.,  dan Sambamurthy,  V.  2003 .  Sources  of Influence on Beliefs about
Information  Technology  Use:  An
Empirical  Study  of  Knowledge Workers .  MIS  Quartyerly,  pp  657- 678.
[16]. Markus, M. L. 1983. Power, Politics, and MIS Implementation. Communications  of  ACM,  pp.  430- 444.
[17]. Nachrowi,  D  Nachrowi  dan  Usman, Hardius.  2006. Pendekatan  Populer dan  Praktis  Ekonometrika  untuk Analisis  Ekonomi  dan  Keuangan . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
[18]. Putritama.Afrida.  2010.  Resistensi Pengguna  terhadap  Implementasi Mobile  Banking  Pembayaran  SPP dalam  Perspektif  Bias  Status  Quo. Tesis UGM. Tidak Dipublikasi.
[19]. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2019  tentang  Uji  Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui  Sistem  Marketplace  dan Digital Payment pada Satuan Kerja. [20]. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan  Melalui  Digipay  pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
[21]. Republik  Indonesia.  2003.  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
[22]. Republik  Indonesia.  2004.  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
[23]. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
[24]. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64 Tahun  2013  tentang  Penerapan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah Daerah.
[25]. Samuelson,  W  dan  Zeckhauser,  R. 1988.  Status  Quo  Bias  in  Decision Making. Journal  of  Risk  and Uncertainty (1). Pp 32-53 .
[26]. Sindeshmunkh,  D,  Singh,  J,  dan Sabol  B.  2002.  Consumer  Trust, Value  and  Loyalty  in  Relational Exchange. Journal of Marketing, pp. 15-37.
[27]. Syifa,  Teuku  F.D.,  dan  Warsono, Sony.  2014.  Analisis  Resistensi
Pengguna Dalam Implementasi
Sistem  Informasi.  ABIS.  Maksi
UGM, Volume 9.
[28]. Taylor,  S  dan  Todd,  P.A.  1995.
Understanding Information Technology Use: A Test of Competing Models . Information Sistem
Research, pp 144-176.
[29]. Wong, Hee Kim. 2011. The Effects of Switching Cost on User Resistance to Enterprise  Sistem  Implementation. IEEE  Transactions  on  Engineering Management, Vol.58 No.3.