Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air

## KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH MANTAN PILOT LION AIR

## Luthfatun Mawwaddah
Universitas Islam Indonesia luthfatunmw@gmail.com

## Abstract
An  alternative  that  can  be  taken  to  overcome  the  problem  of  fulfilling debt  payment  obligations  is  to  postpone  the  Obligation  of  Debt  Payment Obligations  (PKPU),  such  as  the  submission  of  PKPU  done  by  former  Lion  Air pilots with Case Number 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PNNiagaJkt.Pst which won the suit of former Lion Air pilot. However, the results of the decision were not carried out  by  Lion  Air.  his  writing  aims  to  find  out  the  meaning  of  the  condition  of "inability"  to  pay  debts  which  is  the  basis  of  the  judge  in  rejecting  the  PKPU petition  from  ex-Lion  Air  pilot.  The  method  used  is  to  use  a  normative  research method by conducting analysis that is used to focus on the findings of the law, the judge's  decision,  the  opinions  of  experts,  books,  and  official  websites  related  to this writing. The results of this study explained that the case of PKPU petition by former Lion Air pilots, the judge assessed the condition of "incompetence" based on the going concern value situation in Lion Air where the judge considered that Lion Air's business was still feasible to proceed . Keywords: Inability, Lion Air, PKPU

## Abstrak
Alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan pemenuhan kewajiban pembayaran  utang  adalah  dengan  mangadakan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti pengajuan PKPU yang dilakukan oleh mantan pilot  Lion  Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst dimana  memenangkan  gugatan  mantan  pilot  Lion  Air.  Namun,  hasil  putusan tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  Lion  Air.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  makna  kondisi  “ketidakmampuan”  membayar  utang  yang  menjadi dasar  hakim  dalam  menolak  permohonan  PKPU  mantan  pilot  Lion  Air.  Metode yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan melakukan  analisis  yang  digunakan  berfokus  pada  temuan-temuan  dari  undang-
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
undang,  putusan  hakim,  pendapat  para  ahli,  buku,  dan  situs  web  resmi  yang berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  kasus pemohonan  PKPU  oleh  para  mantan  pilot  Lion  Air,  hakim  menilai  kondisi “ketidakmampuan” berdasarkan keadaan going concern value pada Lion Air yang mana hakim menilai bahwa usaha Lion Air masih layak untuk dilanjutkan.
Kata Kunci: Ketidakmampuan, Lion Air, PKPU.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum dimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga mengandung konsekuensi bahwa setiap kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas  hukum.  Dalam  kegiatan  perekonomian  tentu  juga  tidak  terlepas  dari pengaturan  hukum  yang  semestinya  dipatuhi.  Dari  sekian  banyak  aspek  hukum dalam  perekonomian,  kepailitan  merupakan  aspek  yang  menarik,  baik  dari permasalahan maupun solusi atas kegiatan usaha. 1
Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari  persoalan  utang-piutang  yang  menghimpit  seorang  debitor  dimana  sudah tidak mampu untuk membayar utang yang dimilikinya kepada kreditor. Alternatif yang  dapat  ditempuh  untuk  mengatasi  persoalan  pemenuhan  kewajiban pembayaran  utang  adalah  dengan  mangadakan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),  yang berarti debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan  ke  pihak  kreditor  untuk  menunda  pembayaran  utangnya  sampai jangka  waktu  tertentu.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU  yang  selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan  dan  PKPU  tidak hanya dapat diajukan oleh debitor, dimana dalam Pasal 222 Ayat 1 Angka 3 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan:
“Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  debitor  tidak  dapat  melanjutkan membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk  memungkinkan  debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.
Pengajuan  PKPU  yang  dilakukan  oleh  kreditor  seperti  yang  dilakukan  oleh mantan pilot Lion Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mana berawal dari Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Lion  Air  kepada  18  pilotnya.  Pemutusan  hubungan  kerja  ini  sebagai  buntut  dari keputusan para pilot yang menolak menerbangkan pesawat dengan alasan kondisi
1 Jimly Asshiddiq, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). h. 256.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
psikologis  yang  tidak  memungkinkan  mereka  untuk  menerbangkan  pesawat  dan hal itu sesuai dengan standar operasional maskapai. Mogok kerja yang dilakukan pilot Lion Air menyebabkan mereka dipecat dan diwajibkan untuk mebayar ganti rugi karena dianggap melakukan wanprestasi terhadap perusahaan. Pihak Lion Air menggugat  mereka  secara  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada November  2016  lalu  dengan  gugatan  wanprestasi,  tetapi  tidak  dikabulkan  oleh majelis  hakim.  Diwaktu  yang  hampir  bersamaan  mantan  pilot  Lion  Air memutuskan untuk menggugat Lion Air ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI  Jakarta. 2 PHI  DKI  Jakarta  kemudian  mengabulkan  gugatan  mantan  pilot Lion  Air  dimana  pihak  Lion  Air  wajib  membayar  uang  pesangon  sebagai  ganti rugi  ke  para  mantan  pekerjanya  sebesar  Rp  6,4  miliar.  Tetapi,  Lion  Air  tidak menerima  terhadap  putusan  PHI  yang  mengabulkan  gugatan  pilot.  Sehingga, pihak Lion Air kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan  menuntut  ganti  rugi  ke  para  pilot  yang  mogok  terbang  senilai  Rp  1,6 miliar berserta kewajiban para pilot mengenai uang pelatihan dan pendidikannya.
Lantaran  pihak  Lion  Air  belum  membayar  kompensasi  pemutusan  hubungan kerja  kepada  mantan  pekerjanya  berupa  pesangon  dan  uang  penghargaan  masa kerja  sebagaimana  diperintahkan  dalam  putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung No.260K/Pdt.Sus-PHI/2018,  akhirnya  dua  orang  mantan  pilotnya,  yakni  Amsal Salomo  dan  Erlang  Erlangga  mengajukan  permohonan  PKPU  dengan  nomor Perkara  196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN  Niaga  Jkt.Pst  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat. Tetapi, lantaran dianggap tidak memenuhi unsur sederhana, PKPU yang  diajukan  oleh  kedua  mantan  pilot  Lion  Air  ditolak  oleh  hakim.  Adapun pertimbangan  majelis  hingga  pada  putusan  tak  terpenuhinya  unsur  sederhana dalam  pembuktian  karena  masih  adanya  perkara  perselisihan  kewajiban  antara pemohon dan termohon dalam sidang  gugatan perdata yang sedang berlangsung. Selain itu, majelis juga beranggapan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan adanya  kondisi  ketidakmampuan  membayar  utang  oleh  Lion  Air. 3 Berdasarkan latar  belakang  diatas,  penulisan  ini  akan  berfokus  untuk  menganalisa  masalah tentang  bagaimanakah  makna  kondisi  “ketidakmampuan”  membayar  utang  yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan PKPU mantan pilot Lion Air.
2 Republika,  16  Oktober  2017.    https://www.republika.co.id/amp/oxw94l396  diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 13.42 WIB
3 Hukum  Online.  Dianggap  Tak  Penuhi  Unsur  Sederhana,  Majelis  Tolak  PKPU  Lion  Air, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d947fadedbeb/dianggap-tak-penuhi-unsur- sederhana--majelis-tolak-pkpu-lion-air/ Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 14.15 WIB
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  utama  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  konseptual  dan  komparatif  yang  berarti penulisan  akan  menganalisis  terkait  kata  “ketidakmampuan”  membayar  utang yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan PKPU mantan pilot Lion Air. Analisisnya dilakukan berdasarkan isi dengan berfokus pada temuan-temuan, baik  berupa  undang-undang,  putusan  hakim,  pendapat  para  ahli,  buku,  dan  situs web resmi yang berkaitan dengan penulisan ini.

## PEMBAHASAN

## A. Utang Piutang dalam Ketenagakerjaan
Utang  piutang  secara  terminologis  adalah  memberikan  harta  kepada  orang yang  akan  memanfaatkannya  dan  mengembalikan  gantinya  dikemudian  hari. Sedangkan, dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan definisi utang sebagai berikut:
“Utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia amupun mata uang asing, baik secara  langsung  maupun  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  atau  kontijnjen, yang  timbul  karena  perjanjian  atau  undang-undang  dan  yang  wajib  dipenuhi oleg  debitur  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  krditur  untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”
Dalam  ketenagakerjaan  hutang  piutang  dapat  diperhitungkan  dari  upah  Putus Hubungan  Kerja  (PHK)  dimana  apabila  perusahaan  tidak  membayar  uang pesangon  pekerja  karena  alasan  atas  dasar  adanya  kerugian  yang  diterima perusahaan  yang  diakibatkan  oleh  pekerja,  maka  uang  pesangon  yang  belum dibayarkan  tersebut  dianggap  sebagai  utang.  Berdasarkan  Pasal  156  Ayat  1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana menjelaskan bahwa:
“Dalam  hal  pemutusan  hubungan  kerja,  pengusaha  diwajibkan  membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima”
Buruh  pada  prinsipnya  berhak  atas  imbalan  dari  pekerjaan  yang  telah  mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan utang  yang lebih  didahulukan  pembayarannya  dari  pada  utang-utang  lainnya  dalam  proses kepailitan. 4 Jika melihat kasus PHK pilot Lion Air yang menuntut uang pesangon
4 Imam Nasima dan Eryanto Nugroho. Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19037/pembayaran-upah-buruh-dalam-proses- kepailitan-/ Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 14.43 WIB
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
kepada  perusahaan  Lion  Air  tetapi  belum  dibayarkan  dengan  alasan  bahwa  para mantan  pilot  Lion  Air  juga  mempunyai  utang  kepada  perusahaan  berupa  uang pelatihan  dan  ganti  kerugian  terhadap  mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  para mantan  pilot  Lion  Air,  berdasarkan  Pasal  156  Ayat  1  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  pihak  perusahaan  wajib  membayarkan  uang  pesangon  kepada karyawan  sebagai  akibat  PHK.  Apabila  perusahaan  tidak  membayar  uang pesangon  kepada  karyawan,  atau  ada  komponen-komponen  dari  uang  pesangon yang  tidak  diterimakan  kepada  karyawan,  maka  perusahaan  dapat  dilaporkan  ke pihak  yang  berwenang.  Karena  uang  pesangon  karyawan  menjadi  hak  karyawan yang  dilindungi  dan  dijamin  oleh  Undang-Undang  dan  dapat  dikatakan  uang pesangon  yang  belum  dibayarkan  oleh  perusahaan  merupakan  utang  oleh perusahaan kepada karyawan.

## B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pada  dasarnya  PKPU  bertujuan  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi  tawaran  pembayaran  seluruh  atau  sebagian  untang  kepada  kreditur konkuren,  sehingga  pemberian  PKPU  kepada  debitur  dimaksudkan  agar  debitur yang berada dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar), mempunyai kesempatan  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian,  baik  berupa  tawaran  untuk pembayaran  utang  secara  keseluruhan  maupun  sebagian  atas  utangnya  ataupun melaksanakan  kewajibannya  atas  utang-utang  agar  debitur  tidak  sampai dinyatakan pailit. 5 Berdasarkan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang  Kepailitan dan PKPU  menentukan  bahwa  yang  dapat  mengajukan  permohonan  PKPU  adalah debitur  dan  kreditur.  Dalam  hal  debitur  adalah  Bank,  Bursa  Efek,  Perusahaan Efek,  lembaga  Kliring  dan  penjaminan,  Lembaga  Penyimpan  dan  Penyelesaian, Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana  Pensiun  dan  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan  publik  maka  yang  dapat mengajukan  permohonan  PKPU  adalah  lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 Ayat 3, ayat 4 dan Ayat 5.
Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa selama  PKPU  berlangsung,  maka  terhadap  debitur  tidak  dapat  diajukan permohonan  pailit.  Adapun  proses  penundaan  pembayaran  utang  yang  dibagi dalam 2 tahap, yaitu penundaan sementara pembayaran utang dimana dalam Pasal 225  Ayat  4  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU,  putusan  pengadilan  niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimal 45 hari, sedangkan penundaan pembayaran utang secara tetap yang mana setelah hari
5 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2008). h. 190.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
ke  45  dalam  persidangan  akan  diputuskan  apakah  dapat  diberikan  penundaan pembayaran  utang  secara  tetap,  dengan  maksud  untuk  memberikan  debitur, pengurus  dan  para  kreditur  untuk  mempertimbangkan  dana  menyetujui perdamaian pada siding yang akan diselenggarakan selanjutnya. 6

## C. Konsep ketidakmampuan membayar utang
Dalam  kamus  hukum  menyatakan  ketidakmampuan  membayar  utang  disebut dengan  istilah insolvent. Dalam  konteks  sistem common  law yang  mana  dapat dirujuk dari Black’s law Dictionary yaitu suatu kondisi dimana debitur tidak dapat membayar  utang  yang  telah  jatuh  tempo.  Untuk  menilai  keadaan  finansial  atau tingkat  kemampuan  seorang  debitur  atau  suatu  perusahaan,  ada  beberapa pendekatan ilmu ekonomi yang lazim digunakan, antara lain: 7
a) Insolven berdasarkan cash flow test
Pendekatan cash law fest dimana debitur dikatakan insolven apabila berada pada kondisi dimana tidak adanya ketersediaan dana segar atau dana liquid yang  dimiliki  debitur  untuk  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo. Debitur  yang  berhenti  membayar  utang  dikarenakan  ketiadaan  uang  tunai
( cash ) dinilai telah insolven.
b) Insolven berdasarkan balance sheet test
Pendekatan balance  sheet  test dilihat  dari  perbandingan  antara  aset  yang dimiliki  debitur  dengan  besarnya  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  debitur. Debitur  yang  tidak  membayar  utang  dianggap  insolven  jika  seluruh kewajiban  untuk  membayar  (termasuk  membayar  biaya  likuidasi)  lebih besar jumlahnya dari asset yang dimiliki oleh debitur.
c) Insolven berdasarkan going concern value
Pendekatan going  concern  value atau  kelangsungan  usaha  dapat  dilihat berdasarkan  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  serta  berdasarkan praktik  bisnis.  Dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  istilah kelangsungan usaha dapat ditinjau dari ketentuan pasal 104, Pasal 179 Ayat 1  jo,  Pasal  180,  Pasal  181,  dan  Pasal  183  dimana  mengatur  mengenai kewenangan  kurator  untuk  meneruskan  usaha  debitur  meskipun  telah dinyatakan  pailit  dan  hak  para  kreditur  untuk  memutuskan  usaha  debitur pailit  tetap  dilanjutkan  beroperasi  meskipun  harta  pailit  telah  insolven. Dengan  kata  lain,  kelangsungan  usaha  debitur  yang  telah  pailit  dan  harta pailit  telah  insolven  diputuskan  berdasarkan  kesepakatan  para  kreditur
6 Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h.14.
7 Elyta  Ras  Ginting,  Hukum  Kepailitan  Teori  Kepailitan,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2018)  h. 117-120
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
konkuren.  Dalam  hal  penundaan  pembayaran  utang  dimungkinkan  debitur dapat  terus  menjalankan  usahanya  sebagai  suatu going  concern dengan memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk  memperoleh  kelonggaran waktu  yang  wajar  dari  kreditur-krediturnya  guna  dapat  melunasi  utang- utangnya.  Dengan  demikian  melalui  pemberian  penundaan  pembayaran utang  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  kelangsungan  usaha  yang diberikan  kepada  kreditur,  maka  debitur  dapat  melakukan  restrukturisasi utang. 8
Dalam  Pasal  57  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan PKPU dimana menjelaskan arti kata “insolvensi” sebagai keadaan tidak  mampu  membayar  utang.  Ketidakmampuan  berasal  dari  kata  “mampu” dimana  dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  mengartikan  kata  mampu  sebagai kuasa  atau  sanggup  melalukan  sesuatu,  jadi  “ketidakmampuan”  berarti  ketidak sanggupan  atau  tidak  dapat  melakukan  sesuatu.  Sedangkan,  sebagaimana  pernah dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya  yang memberikan pengertian insolvensi sebagai berikut: 9
“ insolvency  arises  when  individuals  or  businesses  have  insufficient  assets  to cover their debts, or are unable to pay their debt when they are supposed to” Sutan  Remy  menyimpulkan  bahwa  dengan  demikian,  debitur  yang  insolven adalah  debitur  yang  tidak  dapat  membayar  utang  kepada  semua  krediturnya. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur. Sebuah perusahaan dana  seseorang  dapat  dinyatakan  dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  utang, ketika  debitur  tidak  dapat  melunasi  semua  utangnya  dan  debitur  yang  memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

## D. Indikator Ketidakmampuan (insolven) Dalam Putusan Pailit
Pada  dasarnya  PKPU  dimaksudkan  agar  debitur  yang  berada  dalam  keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar)  dimana keadaan insolvensi seperti yang dimaksud  dalam  Pasal  229  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  adalah  suatu keadaan  debitur  sudah  sungguh-sungguh  pailit  atau  tidak  mampu  lagi  untuk membayar  utang-utangnya.  Untuk  hal  ini  kreditur  diberi  waktu  2  (dua)  bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insolvensi tersebut. 10 Untuk
8 Catur  Irianto,  Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  dalam  Penyelesaian  Perkara Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  Jurnal  Hukum  Peradilan, Volume 4 Nomor 3 November Tahun 2015, h. 404.
9 Sovia Hasanah. Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad55778bf98f/perbedaan-kepailitan- dengan-insolvensi/ Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB
10 Ibid., hlm.145.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
memudahkan pemahaman mengenai kondisi “ketidakmampuan” dalam membayar utang,  maka  penulis  akan  melihat  dari  beberapa  putusan  hakim  yang  terkait dengan hal tersebut, antara lain;
1. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo
Pada  putusan  Mahkamah  Agung  RI  sengketa  tentang  permohonan  PKPU yang  diajukan  oleh  PT.  Netwave  Multi  Media  melawan  PT.Bakrie  Telecom dimana terjadi hubungan hukum antara PT. Bakrie Telecom dengan Pemohon PKPU  yang  merupakan  pihak  penyedia  infrastruktur  telekomunikasi  dan termohon  PKPU  adalah  pihak  penyewa  infrastruktur  telekomunikasi  tersebut guna  menjalankan  penyelenggaraan  jasa  telekomunikasi  yang  dimilikinya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Dimana putusan hakim yaitu  mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  dari  Pemohon  atas  dasar  Termohon  PKPU  dalam  hal  ini  PT.  Bakrie Telecom telah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU, yaitu;
1) Adanya utang debitur yang telah jatih tempo dan dapat ditagih Pada  awalnya  pembayaran  harga  sewa  oleh  Termohon  PKPU  berjalan lancar namun kemudian sejak masa sewa Desember 2012 Termohon PKPU tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  walaupun  Pemohon  PKPU  telah beberapa  kali  memberikan  teguran  baik  secara  lisan  maupun  tertulis Termohon  PKPU  tetap  tidak  memenuhi  kewajibannya  tersebut.  Termohon PKPU  hanya  melakukan  sebagian  kecil  pembayaran  yaitu  terakhir  pada tanggal  11  September  2014  sebesar  Rp.  58.320.000,-  yang  mana menunjukkan  tidak  adanya  itikad  baik  dan  kesungguhan  dari  Termohon PKPU  dalam  memenuhi  kewajibannya  dan  Termohon  PKPU  telah  dengan sengaja  tidak  melunasi  kewajibannya  sampai  dengan  Permohonan  PKPU diajukan, yaitu sebesar Rp. 816.480.000,- dan setelah dikurangi 7,5% sesuai perjanjian yang mana merupakan kewajiban pembayaran terutang dan masih harus dibayar oleh Termohon PKPU
2) Debitur memiliki dari 1 (satu) kreditur Termohon PKPU mengakui memiliki kreditur lain, yaitu PT. Multi Kontrol, PT.  Visa  Media  Baru,  Credit  Suisse,  PT.  Bank  Central  Asia  Tbk,  PT.
Mandiri Tunas Finance.
3) Kreditur  memperkirakan  bahwa  debitur  tidak  mampu  membayar  utang- utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
Pada  saat  pemeriksaan  PT.  Bakrie  Telecom  Tbk  ternyata  sedang menghadapi  kondisi  dimana  teknologi  CDMA  semakin  terbatas perkembangannya.  Di  Indonesia,  operator  CDMA  yang  masih  beroperasi hanya PT. Bakrie Telecom Tbk dan Smartfren, sedangkan TelkomFlexi dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
Indosat  StarOne  sudah  tidak  lagi  beroperasi  karena  Telkom  dan  indosat tidak  lagi  fokus  pada  bisnis  CDMA.  Untuk  keperluan  pemeliharaan peralatan  CDMA,  kemampuan  belanja  modal  PT.  Bakrie  Telecom  Tbk. sangat  terbatas  akibat  kesulitan  likuidasi  dan  tingginya  jumlah  hutang. Dengan  demikian  kemampuan  PT.  Bakrie  Telecom  Tbk  untuk  melayani pelanggan dan bersaing secara efektif menjadi berkurang. Dengan demikian, berdasarkan  fakta  tersebut  majelis  hakim  menimbang  bahwa  sejak  2010 Termohon  PKPU  mengalami  penurunan  pendapatan  karena  menurunnya pendapatan  dari  percakapan  dan  penggunaan  SMS,  dengan  demikian Termohon  PKPU  belum  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  utang- utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditur.
2. Putusan Nomor 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst
Pada  tanggal  18  Februari  2015,  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan memintakan  permohonan  pernyataan  pailit  atas  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta. Seiring berjalannya waktu, PT. Asuransi Jiwa Bumi  Jaya  tidak  berhasil  menyelesaikan  upaya  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  sehingga  OJK  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit dimana  yang  menjadi  penyebab  dari  pengajuan  pernyataan  pailit  tersebut dikarenakan  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  tidak  mampu  melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang tentang Asuransi dengan tidak memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% serta sedikitnya dua berpiutang serta tak melunasi paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo.
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  majelis  hakim  berkesimpulan  bahwa permohonan  pailit  oleh  Dewan  Komisioner  ditolak  karena  tidak  terpenuhinya unsur  pembuktian  sederhana  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  8  Ayat  4  Undang- Undang  Kepailitan  dan  PKPU  dimana  adanya  utang  oleh  termohon  pailit  yang tidak  bisa  dibuktikan  secara  sederhana  sebab  masih  terdapat  perselisihan  dan sanggahan dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap adanya utang tersebut dan  keberadaan  permasalahan  tata  usaha  negara  diantara  OJK  dan  PT.  Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagaimana menurut Majelis Hakim perlu menjadi pondasi dalam  memutuskan  adanya  utang  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  yang didalilkan  oleh  OJK  pada  permohonan  pailitnya,  sehingga  permohonan pernyataan  pailit a  quo ditolak  majelis  hakim  menggunakan  dasar  pertimbangan jika pasal pembuktian sederhana tidak terpenuhi.

## 3. Putusan Nomor 759K/Pdt.Sus/2012
Pada  sengketa  antara  PT.  Lokarahayu  Plywood  Industries  melawan  PT.  Bank BNI  Syariah tentang utang piutang  yang  belum dibayarkan oleh PT.  Lokarahayu Plywood  Industries  dimana  telah  terbukti  bahwa  PT.  Lokarahayu  Plywood
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
Industries  sudah  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sejak  tahun  2004  terkait utang  sebesar  Rp.  7.009.403.412,-  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih. Selain  itu,  PT.  Lokarahayu  Plywood  Industries  juga  mempunyai  utang  dengan kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi  sehingga  jika  melihat  dari  syarat pengajuan PKPU telah terpenuhi, yaitu adanya utang yang belum dibayarkan dan telah jatuh tempo serta mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur. Dalam putusannya hakim  menolak  permohonan  kasasi  PT.  Lokarahayu  Plywood  Industries  yang menyatakan tidak sependapat dengan Judex Facti yang telah memutus kepailitan yang  didasari  pada  Pasal  289  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU,  tetapi berdasarkan  pertimbangan  hakim  bahwa  majelis  hakim  dalam  pengadilan  Niaga pada  Pengadilan  Jakarta  Pusat  tidak  salah  menerapkan  hukum  dengan pertimbangan  bahwa  karena  rencana  perdamaian  ditolak  maka  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  289  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  menjelaskan bahwa:
“Apabila  rencana  perdamaian  ditolak  maka  Hakim  Pengawas  wajib  segera memberitahukan  kepada  Pengadilan  dengan  cara  menyerahkan  kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita rapat sebagaimana dalam Pasal 282 dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitur pailit”
Berdasarkan  ketentuan  diatas  sehingga  debitur  dalam  hal  ini  PT.  Lokarahayu Plywood Industries dinyatakan pailit.
4. Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg
Sengketa  antara  Christ  Setiawan  yang  merupakan  Direktur  Utama  PT.  Mitra Setia  Jaya  melawan  PT.  Industri  Gula  Nusantara  terkait  pengajuan  permohonan pernyataan  pailit  oleh  Christ  Setiawan  yang  selanjutnya  disebut  pemohon  PKPU kepada  PT.  Industri  Gula  Nusantara  yang  selanjutnya  disebut  Termohon  PKPU dimana  keduanya  telah  menjalin  hubungan  dagang  selama  3  (tiga)  tahun  dengan menerima suplay bahan bakar berupa batu bara dari Pemohon PKPU.
Dalam  putusannya  Majelis  Hakim  mengabulkan  Permohonan  PKPU  dan menyatakan  PT.  Industri  Gula  Nusantara  berada  dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Sementara  dengan  segala  akibat  hukumnya,  dimana  dalam pertimbangannya hakim bahwa berdasarkan syarat pengajuan permohonan pailit, telah terpenuhi, yaitu:
1) Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Dari  semua  pengiriman  batu  bara,  termohon  PKPU  baru  melakukan pembayaran  sebagian  dari invoice tgl  19-9-2014  yaitu  Rp.  490.000.000 sehingga masih tersisa Rp. 4.151.581.500  yang mana sesuai perjanjian bahwa
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
tempo  pembayarannya  1  bulan  setelah  barang  diterima,  sehingga  keseluruhan dari pengiriman batu bara sudah jatuh tempo.
2) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur
Selain  mempunyai  utang  kepada  Pemohon  PKPU  ternyata  Termohon  PKPU juga mempunyai utang kepada 3 (tiga) krediturnya yang dapat ditagih yaitu PT. Garuda Mas Transindo, PT. Mitra Setia Jaya dan PT. Nusantara Travel. Selain  pertimbangan  diatas,  majelis  Hakim  juga  mempertibangkan  bahwa berdasarkan  Pasal  222  ayat  3  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  yang menjelaskan bahwa:
“Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  debitur  tidak  dapat  melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar  kepada  debitur  diberi  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  untuk memungkinkan  debitur  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.”
Berdasarkan  ketentuan  diatas  Majelis  Hakim  menyatakan  Termohon  PKPU tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  membayar  utangnya  yang  meliputi  pokok, bunga  dan  denda.  Disamping  itu  Termohon  PKPU  juga  mengakui  terus  terang bahwa meskipun sudah jatuh tempo Termohon PKPU belum bisa menyelesaikan utang  karena  adanya  mis  management  sehingga  mengakibatkan  kewajiban Termohon PKPU kepada pihak ketiga menjadi tidak lancar.

## 5. Putusan Nomor 385K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Pada putusan Mahkamah Agung RI antara PT. Golden Spike Energy Indonesia (Debitur) melawan PT. Global Pacific Energy (Kreditur) dimana pada tanggal 14 Mei 2013 telah melakukan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur yang intinya  sepakat  membayar  utang  kepada  kreditur  secara  bertahap  pada  tanggal  4 bulan,  dimulai  dari  tanggal  23  Mei  2013  sampai  21  Agustus  2013.  Namun, menurut  kreditur  debitur  telah  lalai  memenuhi  isi  perjanjian  sehingga  kreditur mengajukan  tuntutan  pembatalan  perdamaian  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakata  Pusat  yang  kemudian  dikabulkan  oleh  majelis  Hakim denganputusan Nomor 02/Pdr.Sus. PembatalanPerdamaian/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor  63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.  Pst.  Kemudian  Debitur  mengajukan keberatan  terhadap  pembatalan  perdamaian  dalam  PKPU  dengan  mengajukan permohonan kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan  bahwa  debitur  telah  beritikad  baik  dalam  melaksanakan  isi perjanjian  perdamaian,  selain  itu  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  222  Ayat  1 dan  Ayat  2  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  dimana  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  semestinya  yang  dapat  mengukur  kemampuan  membayar
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
utangnya  adalah  pihak  debitur  sendiri,  bukan  atas  dasar  pertimbangan  subjektif kreditur semata.
Jika  melihat  kelima  putusan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi ketidakmampuan  (insolven)  diputuskan  oleh  pengadilan  berdasarkan  fakta-fakta yang ada dimana membuktikan bahwa debitur sudah tidak mampu membayar atau memenuhi  kewajibannya  pada  para  krediturnya.  Dalam  putusan  pailit  yang  telah disebutkan  diatas  kondisi  ketidakmampuan  seorang  debitur  (insolven)  dapat dinilai dari kondisi keuangan suatu perusahaan atau seseorang apakah lebih kecil dari nilai utang yang dimiliki atau bagaimana kondisi bisnis yang dimiliki apakah berjalan  dengan  baik  atau  tidak  sehingga  hakim  akan  menilai  apakah  kondisi bisnis  yang  baik  masih  bisa  dipertahankan  untuk  membayar  utang  yang  belum lunas.  Selain  dari  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  berdasarkan  pertimbangan hakim  dalam  putusan  No.385K/Pdt.Sus-Pailit/2014  “ketidakmampuan”  dalam pembayaran utang juga dapat dinilai oleh debitur sebagai pemilik harta benda, jadi jika kreditur menilai debitur sudah tidak mampu untuk membayar utangnya, maka penilaian  kreditur  haruslah  didasarkan  pada financial  audit dan  bukan  atas pertimbangan  subjektif  semata.  Untuk menentukan  bahwa  suatu  perusahaan atau seseorang  sudah  tidak  mampu  lagi  membayar  utangnya  haruslah  dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua krediturnya, kemudian dilakukan perbandingan antara jumlah harta kekayaan dengan jumlah nilai utang yang belum lunas  apakah  masih  lebih  besar  atau  sudah  lebih  kecil  dari  jumlah  seluruh utangnya. 11 Sedangkan,  keterkaitan  antara  perjanjian  perdamaian  dan ketidakmampuan  membayar  utang  adalah  bilamana  suatu  perjanjian  perdamaian ditolak berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka harta pailit  harus  dalam  keadaan  insolvensi  (ketidakmampuan  membayar)  sehingga menurut  penulis  ketidakmampuan  juga  dapat  dinilai  manakala  kreditur  konkuren menolak  tawaran  perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitur.  Harta  pailit  dikatakan insolven  memiliki  makna  bahwa  debitur  tidak  mampu  membayar  seluruh utangnya  sehingga  pembayaran  utang  debitur  harus  ditempuh  dengan  cara melikuidasi harta pailit.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas    maka,  disimpulkan    sebagai  berikut:  Kata “ketidakmampuan”  atau  dalam  kamus  hukum  disebut  insolven  dapat  dinilai berdasarkan fakta-fakta yang ada dimana membuktikan bahwa debitur sudah tidak
11 Sovia Hasanah, Op.Cit. hlm. 148.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air
mampu  membayar  atau  memenuhi  kewajibannya  pada  para  krediturnya. Ketidakmampuan  dapat  dinilai  dari  kondisi  suatu  perusahaan,  bisnis  seseorang, atau  individu  dimana  memiliki  utang  yang  jauh  lebih  besar  dari  harta  kekayaan atau  asset  yang  dimilikinya  dan  dapat  pula  dinilai  berdasarkan  usaha  debitur dimana  tidak  lagi  memiliki going  concern  value. Sementara,  kondisi “ketidakmampuan”  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  dinilai  dari suatu  keadaan  yang  timbul  dikarenakan  tidak  tercapainya  kesepakatan  untuk membayar  utang  secara  berdamai  antara  debitur  dengan  para  krediturnya, terutama  dengan  kreditur  konkuren.  Dalam  kasus  pemohonan  PKPU  oleh  para mantan  pilot  Lion  Air,  hakim  menilai  kondisi  “ketidakmampuan”  berdasarkan keadaan going  concern  value pada  Lion  Air  yang  mana  hakim  menilai  bahwa usaha  Lion  Air  masih  layak  untuk  dilanjutkan,  sehingga  hakim  memutuskan menolak  permohonan  PKPU  atas  dasar  pihak  Lion  Air  dianggap  masih  dalam keadaan “mampu” untuk melunasi utangnya.

## B. Saran
Perlunya  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  kata  “ketidakmampuan”  dalam peraturan  perundang-undangan  sehingga  tidak  adanya  perbedaan  penafsiran dalam putusan hakim.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mantan Pilot Lion Air

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Catur Irianto. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).
Jurnal Hukum Peradilan, Volume 4. Nomor 3 November 2015.
Elyta  Ras  Ginting. Hukum  Kepailitan  Teori  Kepailitan. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018.
Gatot  Supramon. Perjanjian  Utang  Piutang. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2013.
Jimly Asshiddiq. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Munir Fuady. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Rahayu Hartini. Hukum Kepailitan. Malang: UMM Press, 2008.
Raya,  Muhammad  Yaasiin. Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  Pada  Akhir Dan  Setelah  Tahun  Anggaran  Berjalan. Jurnal  El-Iqthisadi:  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2019.
Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

## Website
Hasanah, Sovia. Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad55778bf98f/per bedaan-kepailitan-dengan-insolvensi/  Diakses  Pada  Tanggal  15 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB Hukum  Online, Dianggap  Tak  Penuhi  Unsur  Sederhana,  Majelis  Tolak  PKPU Lion Air, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d947fadedbeb/dianggap- tak-penuhi-unsur-sederhana--majelis-tolak-pkpu-lion-air/  diakses  pada tanggal 14 Oktober 2019 pada Pukul 14.15 WIB
Imam  Nasima  dan  Eryanto  Nugroho, Pembayaran  Upah  Buruh  dalam  Proses Kepailitan,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19037/pembayaran- upah-buruh-dalam-proses-kepailitan-/  Diakses  Pada  Tanggal  20
Februari 2020 Pukul 14.43 WIB
Republika, 18  Mantan  Pilot  lion  Air  Menangkan  Gugatan  di  Pengadilan, https://www.republika.co.id/amp/oxw94l396  diakses  pada  tanggal  14 Oktober 2019 Pukul 13.42 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan