## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap atas Akta Kuasa Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN.Smg)
Iqbal Raihan 1* , Hasril Hertanto 2
1,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: iqbal.raihan@ui.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 04/02/2024 Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang merupakan dokumen  negara.  Jabatan  Notaris  sangat  rawan  untuk  terkena  jeratan  hukum,
bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, seperti kecerobohan,  tidak  mematuhi  prosedur,  tidak  menjalankan  etika  profesi, melainkan  juga  faktor  eksternal  seperti  moral  masyarakat  dimana  Notaris dihadapkan dengan dokumen palsu, sedangkan dokumen tersebut mengandung konsekuensi  hukum  bagi  pemiliknya.  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini Bagaimanakah  pertanggungjawaban  Notaris  yang  telah  melakukan  tindak pidana  pemalsuan  tanda  tangan  pada  pembuatan  akta  kuasa  menjual?  Dan Bagaimanakah  pemberian  sanksi  kode  etik  bagi  notaris  yang  telah  dijatuhi hukuman  pidana?  Simpulan  yang  didapat  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa perbuatan  Notaris tersebut  terbukti dan bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan  pemalsuan  tanda  tangan  dalam  Akta  Kuasa  Menjual,  dan  sudah sepatutnya  Notaris  tersebut  dikenakan  sanksi  kode  etik  Notaris  mengenai pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dikarenakan  telah  memenuhi  unsur  yang terkandung  pada  pasal  13  UUJN  sebagaimana  jika  Notaris  dihukum  dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dapat langsung dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri.
Diterima, 28/03/2024 Dipublikasi, 02/04/2024 Kata Kunci: Notaris;
Pertanggungjawaban; Kode Etik.
Abstract
Keywords: Notary; Responsibility; Code of Ethics The  role  of  a  Notary  constitutes  a  public  office  since  their  appointment  and dismissal are at the discretion of  the  government.  Notaries undertake official state responsibilities, including the creation of deeds, which are recognized as official  state  documents.  The  Notary's  position  is  particularly  vulnerable  to legal  complications,  stemming  not  only  from  internal  factors  like  negligence,
procedural  non-compliance,  and  ethical  breaches,  but  also  from  external factors such as societal moral standards. When faced with forged documents, a Notary  may  expose  the  owner  to  legal  consequences.  The  central  research inquiry in this study is: What level of accountability should a Notary bear when engaged in the criminal act of signature forgery in the drafting of a power of attorney for sale? Additionally, how is the ethical code sanction administered to a Notary convicted of a criminal offense? The research findings establish that the Notary's actions are substantiated, holding them responsible for signature forgery in the Power of Attorney for Sale. Consequently, it is deemed fitting for the Notary to face ethical code sanctions, including dishonorable dismissal, in accordance with Article 13 of the Notary Law. Should a Notary receive a five- year prison sentence, immediate dishonorable dismissal can be enforced by the Minister.

## PENDAHULUAN
Jabatan  Notaris  adalah  jabatan  publik  karena  notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta) yang merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat  dan  diberhentikan  oleh  kekuasaan  umum  (pemerintah)  dan  diberi  wewenang  serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu Notaris ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah. 1
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014, disebutkan  bahwa  notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  maksud  dalam  undang-undang  ini. 2 Kewenangan Notaris tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya berwenang membuatan akta otentik.
Akta Notaris  sebagai akta otentik  yang lahir  karena  adanya  keterlibatan  langsung  dari pihak yang menghadap kepada notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik yang di buat oleh dan/atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  sudah  ditetapkan  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 3 Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam  secara  langsung  klausul  kesepakatan  para  pihak  yang  berjanji.  Janji  yang  telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak. 4
Akta Notaris harus berisi syarat-syarat yang diperlukan agar tercapainya sifat otentik dari akta itu, apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi  hukum.  Begitu  pentingnya  kewenangan  notaris  yang  diberikan  oleh  Negara,  sehingga Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. 5 Jabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, seperti kecerobohan,  tidak  mematuhi  prosedur,  tidak  menjalankan  etika  profesi,  tapi  juga  faktor eksternal  seperti  moral  masyarakat  dimana  Notaris  dihadapkan  dengan  dokumen  palsu, padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. 6
Penerapan  hukum  antara  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dengan  penerapan  hukum pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjadi  tumpang  tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan dalam
1 R. Soesanto, Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 75
2 Mohammad Hafid Arkan, “Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam”, (2020), Lex Renaissanceh , hlm 627.
3 Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-Hari, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.
4 Putri A.R. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 7.
5 Habib Adjie, “Syarat Akta Otentik”, Jurnal Renvoi , Nomor 3.39 Vol. IV, (2006), hlm. 54.
6 Dinda Putri, “Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2564  K/Pdt/2019  Dalam  Pembuatan  Akta”, Jurnal  Hukum  dan Kemayarakatan Al-Hikmah , (2022), hlm. 1132.
bertindak berdasarkan tugas dan wewenangnya. Sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti suatu pelanggaran hukum yang berakitan dengan perbuatan pidana sebagai bagian dalam  penyelesaian  suatu  perkara  hukum.  Sanksi  pidana  merupakan  Ultimum  Remedium, yaitu  jalan  terakhir  apabila  sanksi  atau  Upaya-upaya  hukum  lainnya  sudah  tidak  mempan. 7 Dengan  adanya  kasus/perkara  semacam  ini,  maka  akan  menyebabkan  Notaris  harus mempertanggung jawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mana akta tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak dan menjadi dokumen negara.
Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dibantu atau dapat memperkerjakan pihak- pihak tertentu sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang diperlukan. Keterlibatan karyawan kantor notaris dapat dideskripsikan dengan sederhana yaitu pembuatan akta secara teknis dalam artian  menyiapkan  akta-akta  yang  telah  dikonsep  oleh  notaris,  kemudian  merapikan  berkas- berkas akta, mengkomunikasikan dengan pihak atau klien, atau seperti dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014. 8 Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  dalam menyiapkan  akta  yang  telah  dikonsep  oleh  Notaris,  karyawan  dan  Notaris  berkerja  sama melakukan  kesalahan  seperti  memalsukan  dokumen,  tanda  tangan,  dan  dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam pembuatan suatu akta.
Permasalahan ini muncul dan terjadi di Kota Semarang, S dan PH melakukan kerja sama untuk membangun 4 (empat) ruko di atas tanah yang dimiliki oleh S yang bukti kepemilikannya berupa  Sertifikat  Hak  MIlik  (SHM)  NO.2105/  kel.  Serondol  Wetan.  Pinjaman  biaya pembangunan ruko  diberikan oleh BPR  MAA. Setelah delapan bulan pembangunan ruko, S tidak  dapat  mengembalikan  uang  pinjaman  sebesar  Rp.  1.700.000.000,  -  (satu  milyar  tujuh ratus  juta  rupiah).  PH  kemudian  melakukan  pelunasan  atas  kurang  dari  pembangunan  ruko, dengan perjanjian Puput diberikan 2 (dua) ruko dari 4 (empat) ruko yang dibangun.
PH kemudian mendatangi Notaris/PPAT Bernama MH untuk dibuatkan 4 (empat) akta kuasa menjual atas tanah yang dimiliki oleh S dan I tanpa sepengetahuan keduanya, lalu Notaris MH memerintahkan kepada karyawannya yang Bernama FEW untuk membuatkan 4 (empat) akta kuasa menjual serta menandatangani atau memalsukan tanda tangan penghadap. 4 (empat) akta tersebut antara lain:
1. Akta kuasa menjual nomor 53 tertanggal 28 Desember 2013
2. Akta kuasa menjual nomor 54 tertanggal 28 Desember 2013
3. Akta kuasa menjual nomor 55 tertanggal 28 Desember 2013
4. Akta kuasa menjual nomor 58 tertanggal 28 Desember 2013
Akta  kuasa  menjual  dipergunakan  oleh  PH  sebagai  dasar  menjual  hak  atas  tanah, sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor 53 dipergunakan untuk menjual ruko dengan SHM Nomor 5435 kepada JA dan menjual ruko tersebut kepada K. SHM ruko yang telah dibeli K sudah atas nama K, namun K tidak dapat menikmati haknya sebagai pembeli ruko dikarenakan Suratinah menyewakan ruko yang telah K beli.
Akta Kuasa Menjual Nomor 54 dipergunakan PH untuk membalik nama SHM 5436 dari atas nama Suratinah menjadi atas nama Puput Heriyanto melalui Notaris/PPAT MH, setelah
7 Habib Adjie, “Saksi Pidana Notaris”, Jurnal Renvoi, Nomor 10 Vol. 22, (2005), hlm. 31
8 Mayrsha Ayu Khairina, “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris  Atas Tindak Pidana Yang  Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”, Officium Notarium , (2021), hlm 133.
menjadi atas nama PH kemudian SHM Nomor 5436 tersebut dijual kepada AN pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Notaris CNI.
Bahwa dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg terdapat bukti hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1403/DFT/2019 tanggal 24  Juni 2019, disimpulkan bahwa terdapat 3 tanda tangan atas nama Suratinah yang terdapat pada dokumen 1 (satu) bundel Akta Kuasa Menjual Nomor 53 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 5453/Srondol Wetan seluas 134  m2,  dan  Akta  Kuasa  Menjual  Nomor  54  atas  sebidang  tanah  Hak  Milik  Nomor 5436/Srondol wetan seluas 89 m2, yang dibuat dihadapan Notaris MH adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Suratinah.
Akibat  perbuatan  pemalsuan  tanda  tangan  pada  akta  kuasa  menjual  tersebut  diatas, mengakibatkan kehilangan hak atas tanah untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) SHM milik S,  serta  mengakibatkan  kerugian  setidak-tidaknya  sebesar  Rp.1.750.000.000,-  (satu  milyar tujuhratus limapuluh juta rupiah) sesuai denagn hasil penjualan 2 (dua) ruko yang dilakukan PH.
Bahwa dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, dinyatakan bahwa Notaris MH dan  Karyawan  kantor  notaris  bernama  FEW,  telah  melakukan  dan  turut  serta  melakukan perbuatan  pemalsuan  akta  otentik  dengan  cara  memalsukan  tanda  tangan  sehingga  telah melanggar  ketentuan  pada  264  ayat  (1)  KUHP  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP  dengan ancaman Pidana 8 tahun penjara, maka dari itu, kedudukan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Notaris MH mengandung kepalsuan.
Setelah menjalani proses persidangan Notaris MH juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh Dewan Pengawas Notaris, karena telah melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara memalsukan tanda tangan sehingga melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu  Bagaimanakah  pertanggungjawaban  Notaris  yang  telah  melakukan  tindak  pidana pemalsuan tanda tangan pada pembuatan akta kuasa menjual? Dan Bagaimanakah pemberian sanksi kode etik bagi notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  yuridis normatif  ( normative  law  research )  yaitu  metode  yang  membahas  tentang  hukum  yang dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  telah  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Spesifikasi  penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan, pada penelitian hukum jenis ini menganalisis suatu  keberlakuan  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan-bahan  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books ) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber- sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Notaris yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda
Tangan Pada Pembuatan Akta Autentik.
Notaris tidak dapat di jatuhi hukum pidana maupun perdata terkait akta yang dibuatnya, apabila akta tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. 9 Notaris juga tidak akan dijatuhi hukuman apabila akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Notaris  harus  berani  untuk  menolak  apabila  terdapat  indikasi  penyelewengan  aturan hukum  untuk  keamanan  dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  pejabat  umum.  Seorang Notaris harus bertanggung jawab atas kebenaran isi akta otentik yang dibuatnya, jika notaris dalam  membuat  akta  telah  menjalankan  ketentuan  dan  prosedur  dengan  benar,  maka kedepannya dalam melaksanakan profesi tidak akan dihantui oleh rasa bersalah bahkan tidak akan ada ketakutan sewaktu-waktu bila berhadapan dengan prosesi hukum (gugatan hukum) berkaitan dengan jabatannya.
Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap  hukum  pidana.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  hanya  mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, akan tetapi tanggung jawab pidana  dikenakan  apabila  Notaris  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana.  Apabila  terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP. 10
Pertanggungjawaban  pidana  ada  apabila  terdapat  subjek  hukum  yang  melakukan kesalahan,  atau dikenal  dengan  adagium  tidak ada  pidana tanpa kesalahan.  Kesalahan dapat berupa kesengajaan ( dolus ) maupun kealpaan ( culpa ). Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang  dilarang,  karena  akan  menimbulkan  suatu  sanksi  yang  akan  diterima.  Notaris  yang melakukan  tindak  pidana  akan  dikenakan  pula  sanksi  pidana  tersebut.  Namun,  jika  Notaris melaksanakan  tugas  jabatannya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  tidak  akan  dipidana. Karena sesuai pada asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan “ actus non facit reum nisi mens sit rea ”. Tidak mungkin Notaris dijatuhkan pidana jika tidak ada kesalahan. 11
Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur pidana tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Artinya, Notaris hanya bertanggung jawab jika unsur pidana itu bersumber pada kehendak atau keinginan dari seorang notaris. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, Undang-Undang Nomor 30
9 M. Jamil, “Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris”, Jurnal Bestur Vol 7 (2019), hlm 116.
10 Notodisoerjo, Hukum Notaris Di Indonesia (suatu pengantar), (Rajawali Pers: Jakarta, 1982), hlm.229
11 Lysanza Salawati, at all, Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i . Vol 9 N0 3  (2022), hlm.689.
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.
Tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta  otentik  yang  dibuatnya  dan  berindikasi  pada perbuatan pidana terjadi apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar  hukum  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu. 12
Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg. Terdakwa dihadapkan  Penuntut  Umum  kepersidangan  karena  didakwa  dengan  Surat  Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiair melanggar pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Adapun  Dakwaan  Primair  melanggar  pasal  264  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah:
1. Barang siapa;
2. Membuat  akta  otentik  palsu  atau  memalsukan  akta  otentik;  Yang  dapat  menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai barang bukto dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
3. Unsur yang dapat meimbulkan kerugian;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
Semua  unsur-unsur  pasal  dalam  Surat  Dakwaan  Primair  Penuntut  Umum  telah  cukup terpenuhi dan terbukti, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dari itu Terdakwa  haruslah  dipersalahkan  atas  dakwaan  tersebut  dan  dijatuhi  pidana  yang  setimpal dengan perbuatannya.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  MH  tidak  mencerminkan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  yang  menyebutkan  “bahwa  dalam  menjalankan jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak yang  terkait dalam perbuatan hukum” 13 .  Pada  persidangan  juga terungkap bahwa tindakan yang dilakukan Notaris MH memenuhi unsur tindak pidana pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun.
Sehingga  dalam  kasus  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor 773/Pid.B/2021/PN  Smg,  Notaris  MH  dan  karyawan  Kantor  Notaris  FEW  harus
12 Khisshtin Thonia Zamrud, Yulies Tiena Masriani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya”, Notari Law Research Voll 04 No 1, (2022), hlm 51.
13 Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432.
bertanggungjawab secara pidana karena dalam persidangan telah dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab, maka keduanya harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Keduanya terbukti melanggar ketentuan pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan melakukan dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan Akta Otentik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Notaris MH selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEW selama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan.
Selain  itu  terdapat  pula  kasus  yang  sama  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri Semarang  Nomor:  676/Pid.B/2016/PN.Smg.  Notaris  S,  terbukti  melakukan  atau  turut  serta melakukan  perbuatan  yaitu  membuat  akta  otentik  palsu  atau  memalsukan  akta  otentik  yang menimbulkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris S dalam pembuatan Akta Jual Beli. 14
Tindakan Notaris S dan para penghadap lainnya memalsukan tanda tangan penghadap HMA  sesuai  dengan  Berita  Acara  pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  No  Lab: 563/DTF/2014 tanggal 12 Agustus 2014  dari Laboratorium Forensik, menyimpulkan bahwa tanda tangan HMA adalah non identik. 15 Putusan Pengadilan dalam perkara ini, Notaris S telah terbukti bersalah melanggar ketentuan pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  junto  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dikarenakan melakukan  dan  meyakinkan  bersalah  atas  perbuatan  melakukan  dan  turut  serta  melakukan perbuatan pemalsuan Akta Otentik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Notaris S dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani,  kecuali  sebelum  masa  percobaan  1(satu)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  terpidana melakukan suatu tindak pidana.
Adapun  kasus  serupa yang terjadi  pada  tahun 2012  di  Yogyakarta, antara Notaris  EM dengan  korban  GD,  bedasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1234/K/PID/2012. Berdasarkan  putusan  tersebut  Notaris  EM  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu memalsukan tanda tangan penghadap, dimana penghadap mengalami kerugian materil atas perbuatan Notaris EM. Diperkuat dengan adanya bukti berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 416/DTF/IV/2011 pada tanggal 3 Mei 2011. 16
Berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa tanda tangan GD selaku penghadap merupakan  tanda  tangan  yang  berbeda  dalam  Akta  Kuasa  Jual  nomor  51,  surat  kuasa  jual Nomor 52 dan surat perikatan jual beli Nomor 65. Notaris EM dituntut dengan tuntutan yang sama dengan kedua kasus diatas yaitu jaksa menuntut dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP, dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
Bahwa dari ketiga kasus yang telah disebutkan diatas mengakibatkan Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan dari Putusan Pengadilan tersebut bila dilihat dari segi profesi terhadap keanggotaan, yaitu:
14 Khristin Thonia Zmrud, Yulies Tiena, Loc. Cit , hlm 47.
15 Ibid.
16 Dhea Mardheana, “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)”, Lex Renaissance , (2016), hlm 279.
1. Penjatuhan  hukuman  pidana  kepada  Notaris  akan  berdampak  pada  berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja seorang notaris.
2. Sanksi  yang  ditunjukkan  terhadap  notaris  juga  merupakan  sebagai  penyadaran,  bahwa notaris  dalam  melakukan  tugas  jabatannya  tersebut  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN.
3. Penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang  dalam  amar  putusan  menghukum  notaris  untuk  menjalani  proses  pidana  tertentu sebagaimana  amar  putusan  menunjukkan  pertanggung  jawaban  pidana  secara  pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang diatur dalam UUJN  dapat  di  jatuhi  sanksi  pidana  seperti  apa  yang  diatur  dalam  kitab  undang-undang hukum pidana (KUHP).
Berdasarkan proses persidangan para Notaris terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan pemalsuan tanda tangan penghadap yang menimbulkan kerugian materil pada penghadap. Akibat dari perbuatannya tersebut berimplikasi kepada akta yang telah ditanda tanganinya, karena akta tersebut menjadi dapat dibatalkan dengan adanya pembuktian ketidakbenaran terhadap akta serta kekuatan pembuktuan sebagai akta dibawah tangan tidak berlaku lagi dan telah ada Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pemberian Sanksi Kode Etik Terhadap Notaris yang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana.
Sanksi  merupakan  instrumen  yuridis  yang  diberikan  apabila  terdapat  kewajiban- kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum dilanggar. Notaris sebagai pejabat  umum  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  harus  tunduk  dan  patuh  pada  kaidah hukum yang tercantum dalam UUJN. Pentingnya seorang notaris untuk tunduk pada peraturan yang tercantum dalam UUJN tidak lain karena beratnya beban tanggung  jawab dari seorang notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dibuat kerap kali dijadikan ‘kunci emas’  dalam  proses  persidangan.  Beratnya  tanggung  jawab  tersebut,  mewajibkan  seorang notaris  juga  harus  patuh  pada  kode  etik  profesi  notaris  terutama  pada  hal-hal  yang  dilarang untuk dilakukan oleh seorang notaris sebagaimana diatur dalam kode etik notaris. 17
Meskipun  telah  terdapat  peraturan  yang  melarang  tingkah  laku  seorang  Notaris sebagaimana  tercantum  dalam  kode  etik  tersebut,  namun  hingga  kini  masih  banyak  Notaris yang melakukan pelanggaran, terdapat 4 (empat) sanksi yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  yang  tersusun  secara  hierarki  berdasarkan  tingkat pelanggaran paling rendah hingga ke tingkat pelanggaran paling berat yang dijatuhkan apabila seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik yakni:
1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
3. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
Pemberian  sanksi  pada  Notaris  dapat  diberikan  haruslah  sebanding  dengan  kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, dan segala sesuatu yang diatur dalam larangan yang terdapat
17 Latifah,  “Tanggug  Jawab  Notaris  Dalam  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris”,  Officium  Notarium  No.1  Vol.1, (2021), hlm 147.
pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode etik notaris. Peraturan tersebut merupakan  sumber  hukum  bagi  pelanggaran  seorang  notaris  untuk  dapat  ditindak  dan mendapatkan sanksi secara etik oleh Dewan Kehormatan Notaris.
Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 18 Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan  oleh  kepolisian,  tahap  penuntutan  oleh  kejaksaan,  tahap  pemeriksaan  oleh pengadilan,  tahap  pelaksanaan  putusan  (eksekusi)  oleh  kejaksaan  dan  lembaga pemasyarakatan.
Hukum  pidana  mengenal  3  (tiga)  konsep  operasional  yaitu  tindak  pidana/  perbuatan pidana,  pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan,  dan  pemidanaan. 19 Berdasarkan  konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana, wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.
Berdasarkan  ketiga  Putusan  Pengadilan  tersebut  diatas,  para  Notaris  terbukti  bersalah karena telah melakukan pemalsuan akta otentik dengan cara memalsukan tandatangan sehingga melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Keduanya terbukti melanggar pasal 264 ayat (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  junto  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan melakukan dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pemalsuan Akta Otentik dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Notaris.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  terdakwa  Notaris  yang  telah  dijatuhi  hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dapat dikenakan sanksi kode etik yang telah diatur  pada  Pasal  12  dan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur mengenai  sanksi  pemberhentian  tidak  hormat.  Adapun  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut:
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawas Pusat apabila:
a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
Ketentuan Pada Pasal 12 huruf (d) tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tidak memenuhinya kewajiban dan melanggar larangan Notaris dan
18 Wahid Ashari Mahaputra, “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya, Indonesian Notary, (2021), hlm. 672.
19 Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, (2009), hlm. 621.
Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dijatuhi hukuman penjara, pernyataan ini berbanding lurus dengan putusan Pengadilan tersebut, yang mana terdakwa Notaris dihukum pidana dengan pidana penjara.
Selanjutnya  merujuk  pada  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat yang menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan  ancaman  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih  dapat  secara  langsung diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri.
Artinya, jika notaris memenuhi syarat Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014,  maka  notaris  yang  bersangkutan  dapat  diberhentikan  secara  tidak  hormat  oleh menteri  atas  usul  Majelis  Pengawas  Pusat.  Sedangkan  bagi  Notaris  yang  dijatuhi  hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat secara langsung dikenakan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 20
Pengenaan  sanksi  bagi  notaris  yang  dikenakan  ancaman  pidana  kurang  dari  5  (lima) tahun  belum  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  sehingga  diperlukan  adanya aturan yang jelas mengenai pengenaan sanksi tersebut, akan tetapi berdasarkan etika dan moral, jika seorang Notaris melakukan suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang  akan  dikenakan  tetaplah  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terlebih  kepercayaan negara  yang  memberikan  tugas  dan  kewajiban  untuk  membuat  akta  otentik  kepada  notaris tersebut.
Pemecatan seorang notaris  juga telah  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris,  yaitu  mengenai ketentuan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris tersebut dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan Kode Etik. 21 Dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan “bahwa apabila seorang anggota  Perkumpulan  yang  telah  melanggar  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Notaris bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  pengurus  pusat  wajib  memecat  Notaris  tersebut sebagai anggota perkumpulan”. 22
Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 89 Permenkumham  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa pemberhentian  dengan  tidak  hormat  seorang  Notaris  dari  jabatannya  oleh  Menteri  atas  usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris;
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris; dan/atau
e. Tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan.
20 Desi Napouling, “Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), 2022, Indonesian Notary, hlm 1314.
21 Davin Yusriputra Alinton, “Status Notaris Yang Dipidana Kurang dari 5 Tahun”, Al Qodiri , (2021), hlm 484.
22 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015.
Usul Majelis Pengawas Pusat dapat berupa laporan dari masyarakat atau atas usul dari Organisasi  Notaris,  serta  adanya  rekomendasi  dari  majelis  Pengawas  daerah  dan  Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Usulan  Majelis  Pengawas  Pusat  mengenai  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  juga harus  memuat  adanya  penunjukan  Notaris  lain  sebagai  pemegang  protokol.  Usulan  Majelis Pengawas Pusat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan  dari  masyarakat  atau  usul  dari  Organisasi  Notaris  serta  rekomendasi  dari  MPD  dan MPW diterima. Dan keputusan Menteri untuk memberitahukan notaris dengan tidak hormat dan  menetapkan  Notaris  lain  sebagai  pemegang  protokol  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari terhitung sejak diterimanya usulan.
Bahwa  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  tersebut  diatas,  para  Notaris  telah  terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur pada Pasal 264 ayat (1) KUHP karena telah melakukan perbuatan  pemalsuan  tanda  tangan  penghadap  dalam  Akta  Kuasa  Menjual  dengan  ancaman pidana 8 (delapan) tahun penjara.
Dengan adanya Putusan Pengadilan  terserbut Notaris secara tidak langsung telah memenuhi unsur-unsur larangan yang terkandung pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014,  maka  ketentuan  pada  pasal  13  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  notaris  yang dikenakan  ancaman  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih  dapat  secara  langsung diberhentikan tidak hormat oleh Menteri dan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris, Notaris bersangkutan berakhir juga keanggotannya dalam perkumpulan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  ketiga  putusan  pengadilan  tersebut,  ketiga  Notaris  tersebut  terbukti bersalah, Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah memalsukan tanda tangan penghadap  dan  merugikan  penghadap  baik  kerugian  materil  dan  imateril,  berdasarkan ketentuan pada Pasal 164 KUHP Notaris dapat dihukum pidana penjara sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
Sanksi Kode Etik bagi ketiga Notaris dapat diberikan setelah dilakukan proses pidana, dikarenakan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 UUJN ketiga  Notaris  tersebut  dapat  diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Notaris  dengan  tidak hormat oleh Menteri atas usulan dari MPP kerena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. 2006, “Syarat Akta Otentik”, Jurnal Renvoi Nomor 3.39 Vol. IV. Adjie, Habib. 2005, “Saksi Pidana Notaris”, Jurnal Renvoi Nomor 10 Vol. 22. Alam,  Wawan  Tunggal.  2021,  Hukum  Bicara  Kasus-Kasus  dalam  Kehidupan  Sehari-Hari,
Penerbit Milenia Populer, Jakarta.
Alinton, Davin Yusriputra. 2021, “Status Notaris Yang Dipidana Kurang dari 5  Tahun”, Al Qodiri.
Arkan,  Mohammad  Hafid.  2020,  “Peran  Notaris  dalam  Membuat  Akta  Wasiat  Yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam”, Lex Renaissanceh.
AR,  Suhariyono.  2009,  “Penentuan  Sanksi  Pidana  Dalam  Suatu  Undang-undang”,  Jurnal Legislasi Indonesia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432.
Jamil, M. 2019, “Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris”. Jurnal Bestur Vol 7.
Khairina, Mayrsha Ayu. “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi NNotaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”. Officium Notarium. (2021). hlm 133.
Latifah.  2021,  “Tanggug  Jawab  Notaris  Dalam  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris”,  Officium Notarium No.1 Vol.1.
Mahaputra,  Wahid  Ashari.  (2021).  “Perlindungan  Hukum  Dan  Pertanggungjawaban  Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya. Indonesian Notary.
Mardheana,  Dhea.  (2016).  “Implikasi  Yuridis  Pemalsuan  Tanda  Tangan  pada  Minuta  Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)”. Lex Renaissance.
Napouling,  Desi.  (2022).  “Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat  Bagi  Notaris  Yang Melakukan  Tindak  Pidana  (Studi  Putusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), Indonesian Notary.
Notodisoerjo. (1982). Hukum Notaris Di Indonesia (suatu pengantar), Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
Perubahan Kode Etik Notaris, (2015). “Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia”. Ikatan Notaris Indonesia, Banten.
Putri,  Dinda.  (2022).  “Analisis  Yuridis  Dugaan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Yang  Dilakukan Oleh  Notaris  Pada  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  2564  K/Pdt/2019  Dalam Pembuatan Akta”. Jurnal Hukum dan Kemayarakatan Al-Hikmah.
Salawati, Lysanza. et all . (2022). “Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya  Gugatan  Terkait  Dokumen  Palsu  Dan  Keterangan  Palsu  Dalam  Pembuatan Akta”, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 9 No. 3.
R,  Putri  A.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris:  Indikator  Tugas-tugas  Jabatan  Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana. Jakarta: PT. Sofmedia. 2011.
Soesanto, R. (1982). Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
Zamrud, Khisshtin Thonia, Yulies Tiena Masriani. (2022). “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya”. Notari Law Research, Voll 04 No 1.