© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

## MODEL PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM DALAM MENDUKUNG BANDA ACEH MENJADI KOTA WISATA HALAL

## Inayatillah Djakfar
* , Isnaliana
Perbankan  Syariah,  UIN  Ar-Raniry Banda Aceh
Article history Received :  17-11-2020 Revised :  22-01-2021 Accepted  :  09-02-2021

## *Corresponding author
Inayatillah Email: inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  membentuk  sebuah  model  yang efektif  dalam  melakukan  pendampingan  pengurusan  sertifikasi  produk makanan  halal  bagi  UMKM  dalam  mendukung  wisata  halal  di  kota  Banda Aceh. Model pendampingan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah action  research,  dengan  menggunakan  pendekatan  PRA  (Participatory Rural  Appraisal),  dimana  pengabdi  dan  masyarakat  bersama-sama  terlibat langsung  dalam  mengoptimalkan  segala  potensi  yang  ada.  Kegiatan pengabdian ini  menggunakan  tiga  tahapan  yaitu:  konstruksi,  konstruksi  dan pasca  konstruksi.  Hasil  pengabdian  yang  dilakukan  juga  menunjukkan bahwa  tiga  tahapan  yang  dilakukan  dalam  proses  pendampingan berdampak positif bagi sembilan pelaku UMKM dalam semua aspek. Banda Aceh  sebagai  destinasi  wisata  halal  berpeluang  untuk  menjadikan  atribut halal sebagai pelayanan yang harus dilengkapi dalam wisata halal terutama dalam bidang produk makanan.
Kata Kunci: Model; Sertifikasi Halal; UMKM; Wisata Halal

## Abstract
This  service  activity  aims  to  form  an  effective  model  in  assisting  the management  of  halal  food  product  certification  for  MSMEs  in  supporting halal  tourism  in  the  city  of  Banda  Aceh.  This  mentoring  model  uses  in  this dedication  is  action  research,  using  the  PRA  (Participatory  Rural  Appraisal) approach,  in  which  the  service  and  community  are  directly  involved  in optimizing  all  the  potential  that  exists.  This  service  activity  uses  three  stages, namely:  pre-construction,  construction,  and  post-construction.  The  service results also showed that the three stages carried out in the mentoring process had  a  positive  impact  on  the  nine  MSME  actors  in  all  aspects.  As  a  halal tourist destination, Banda Aceh has the opportunity to make halal attributes a service in halal tourism, especially in the field of food products.
Keywords : Model; Halal Certification; UMKM; Halal Tourism
© 2021 Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Halal  merupakan  syarat  utama  untuk  produk makanan  bagi  masyarakat  muslim  ( Ma’rifat  &  Sari, 2017) .  Halal  merupakan  salah  satu  bentuk  per- lindungan konsumen dari berbagai macam makan- an  yang  dianggap  tidak  layak  sesuai  syariat  Islam, khususnya  Aceh  yang  penduduknya  mayoritas Islam,  juga  memberikan  keuntungan  untuk  me- ndorong  kompetisi  dan  menjadi  keunggulan  pasar. Bahkan  saat  ini  sertifikat  halal  memiliki  nilai  jual cukup tinggi dan menjadi sebuah trend untuk daya saing  di  dunia  perdagangan.  Namun  hal  ini  belum terlaksana di Aceh terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  yang  menjadi  salah  satu
fokus  pemerintah  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.
Prospek UMKM di Aceh memiliki perkembang- an  yang  cukup  bagus,  karena  semua  sektor mendukung  pertumbuhan  bisnis  ini  terutama pemerintah,  lembaga  keuangan  syariah,  dan  lain- lain.  Dilihat  dari  jumlahnya,  Aceh  memiliki  9000 UMKM  yang  tersebar  di  beberapa  wilayah  yang ada  di  Aceh,  namun  sayang  dari  jumlah  tersebut hanya  700  yang  sudah  memiliki  sertifikat  halal (Wawancara  dengan  Fakhrurrazi,  LPPOM  Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  12  Juli  2019). Hal tersebut serupa secara nasional, dimana antara jumlah  perusahaan  dan  jumlah  produk  tidak sebanding dengan jumlah sertifikat halal.
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
Tabel 1. Rekapitulasi jumlah perusahaan, produk dan sertifikat halal No  Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Produk Jumlah Sertifikat Halal 1  2016 6.564 114.264 7.392 2  2017 7.198 127.286 8.157 3  2018 11.249 204.222 17.398 4  2019 13.951 274.796 15.495 Sumber: Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat- obatan dan Kosmetika MUI (2020)
Jumlah  perusahaan,  jumlah  produk  dan jumlah  sertifikat  halal  mengalami  peningkatan  tiap tahun  ( Tabel  1 ).  Peningkatan  jumlah  sertifikat  halal masih  jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan  trend kenaikan  jumlah  produk  setiap  tahunnya.  Artinya masih banyak perusahaan dan produk yang belum memiliki sertifikat halal. Begitu halnya dengan UMKM yang  ada  di  Aceh  dimana  selama  ini  banyak pelaku  bisnis  tersebut  hanya  mengandalkan self claim (pengakuan  diri  yang  tidak  dibuktikan)  untuk membuktikan  kehalalan  produk  yang  dimilikinya. Sosialisasi kaidah halal dan workshop halal Kepada UMKM-UMKM  diharapkan  mampu  meningkatkan kesadaran  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal ( Gunawan et al., 2020 )
Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Banda  Aceh menjadi pusat kegiatan keagamaan,  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya. Meski  kota  ini  diduduki  oleh  beragam  agama, namun  tetap  mayoritas  penduduknya  Muslim  yaitu 97,96% (Diskominfo  Kota  Banda  Aceh,  2019 ). Besarnya  jumlah  ini  juga  diharapkan  berdampak pada  implementasi  nilai-nilai  Islam  pada  semua aktivitas  bisnis  pemeluknya  termasuk  dalam  UMKM sebagai produsen produk makanan dan minuman.
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  mempunyai prospek yang sangat bagus di Banda Aceh. Jumlah UMKM  di  Banda  Aceh  masih  didominasi  oleh  jenis usaha  mikro  sebesar  65.227  Unit  dibandingkan dengan usaha menengah sebesar 2.362 Unit ( Tabel 2 ). Namun sayang, jumlah keseluruhan UMKM yang ada di kota Banda Aceh belum dilengkapi dengan sistem  jaminan  halal  produk  terutama  sertifikasi halal.
Tabel 2. Jumlah UMKM di Banda Aceh No. Jenis Jumlah 1 Menengah 2.362 Unit (3 %) 2 Kecil 27.913 Unit (29%) 3 Mikro 65.227 Unit (68%) Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Aceh (2018)
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Ketenaga- kerjaan  kota  Banda  Aceh,  saat  ini  terdapat  11.605 wirausaha  di  Banda  Aceh  atau  setara  dengan  4,5
persen dari total jumlah penduduk ibu kota provinsi Aceh.  Dilihat  dari  presentasi  ini  maka  angka  ini  di atas  rata-rata  nasional  dan  tentu  saja  potensi sangat  besar  untuk  menggerakkan  perekonomian masyarakat  Banda  Aceh.  Dalam  hal  ini  Pemkot Banda  Aceh  juga  berkomitmen  dalam  mengem- bangkan UMKM dan ekonomi kreatif. Hal ini dibukti- kan dengan mengucurkan anggaran mencapai Rp 9 miliar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM.  Hal  ini  dilakukan  Pemkot  dalam  rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di kota Banda ( Antaranews Aceh, 2018 ). Banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan  tidak  dilengkapi  dengan  sistem  jaminan produk  halal,  sehingga  dikhawatirkan  berdampak pada lemahnya persaingan pasar terutama produk makanan  dan  minuman  yang  diproduksi.  Melihat fenomena  di  atas  maka  diperlukan  sebuah  model pendampingan  pengurusan  sertifikasi  produk makanan  halal  kepada  UMKM  dalam  mendukung kota  Banda  Aceh  sebagai  kota  wisata  halal. Mengingat  Banda  Aceh  sebagai  pusat  ibu  kota, kegiatan  ini  penting  dilakukan  agar  Indonesia secara  umumnya  dan  Banda  Aceh  sebagai  kota madani  secara  khususnya siap dalam  mewujudkan dan  mengembangkan  sektor  pariwisata  syariah salah satunya yaitu melalui penerapan konsep halal pada produk makanan dan minuman.
Di Indonesia  wisata  syariah  atau  wisata  halal mengalami  peningkatan  signifikan.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  naiknya  urutan  posisi  Indonesia  yang menempati  urutan  keempat  pada  destinasi  wisata terfavorit  di  dunia.  Wisata  halal  atau  wisata  syariah yang  diimplementasikan  di  Aceh  tidak  hanya terbatas  pada  destinasi  religi  saja,  akan  tetapi seluruh jenis wisata yang  memberikan layanan dan fasilitas  sesuai  kebutuhan  wisatawan  muslim  harus terjamin  kehalalannya,  salah  satunya  adalah tersedianya  makanan  Prinsip  syariah  menegaskan bahwa makanan yang tersedia di tempat destinasi harus bersertifikasi halal.
Kemudian  adanya  Qanun  Aceh  Nomor  8 Tahun  2016  Tentang  Sistem  Jaminan  Halal  dan Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal,  kedua  regulasi  tersebut berlaku  pada  bulan  Oktober  tahun  2019.  Artinya Pendampingan/pengabdian  ini dinilai cukup penting  untuk  mempercepat  lahirnya  produk  yang bersertifikat  halal  khususnya  di  Aceh.  Berdasarkan regulasi  ini  juga  untuk  menjamin  kehalalan  sebuah produk,  pemerintah  telah  memberikan  wewenang kepada  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk  melakukan proses  sertifikasi  halal  produk  (MUI).  Agar  program tersebut  berjalan  efektif,  maka  MUI  mendirikan Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika (LPPOM) yang fokus pada hal teknis yang berhubungan  dengan  pengurusan  administratif,
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
audit/pemeriksaan  produk,  hingga  dikeluarkannya sertifikat halal. Berhubung di Aceh BPJPH belum siap secara teknis baik sarana maupun prasarana, maka tindak lanjut dari amanah tersebut masih berada di LPPOM MPU Aceh
Sebagai  kota  destinasi  wisata  religi  utama  di Provinsi  Aceh.  Saat  ini,  Banda  Aceh  sedang mempersiapkan  diri  dalam  percepatan  sertifikasi produk  halal.  Untuk  tercapainya  target  tersebut, perlu  dikembangkan  sertifikasi  halal  bagi  produk makanan khas daerah. Permasalahan yang muncul pada UMKM adalah sangat terbatasnya jangkauan distribusi  dikarenakan  beberapa  produk  yang dihasilkan  oleh  UMKM  di  kota  Banda  Aceh  belum memenuhi  kualifikasi  produk  yang  sesuai  dengan kebutuhan wisatawan khususnya wisatawan muslim yaitu  adanya  produk  belum  tersertifikasi  halal. Pengabdian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  model pendampingan  pengurusan  sertifikasi  produk makanan  halal  kepada  pelaku  UMKM  dalam mendukung Banda Aceh sebagai kota wisata halal.

## METODE PELAKSANAAN
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  program pengabdian  ini  adalah  PRA  ( Participatory  Rural Appraisal ),  dimana  pengabdi  dan  masyarakat terlibat  langsung  dalam  mengoptimalkan  segala potensi  yang  ada,  sehingga  tujuan  akhir  dapat tercapai.  Adapun  jenis  pengabdiannya  adalah berbentuk  pendampingan  masyarakat  berbasis keagamaan  dengan  model  penelitiannya action research .
Kegiatan  pendampingan  model  PRA  ini  ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tahap pra atau  sebelum  konstruksi,  kemudian  dilanjutkan dengan  tahap  masa  konstruksi  dan  terakhir  tahap pasca atau setelah konstruksi. Tahap pra  konstruksi merupakan  tahap  perencanaan.  Pada  tahap  ini kegiatan  yang  dilakukan  adalah:  (1)  melakukan koordinasi  dan  juga  curah pendapat  dengan  para pelaku  UMKM  untuk  mengetahui  permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal (2) melakukan  diskusi  intensif  untuk  menemukan  solusi atas  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal (3) melakukan edukasi mengenai pengurusan Sertifikasi Halal  dari  LPPOM  MPU  Aceh    (4)  melakukan pendampingan pengisian formulir dan kelengkapan berkas  pengurusan  sertifikasi  halal.  Tahap  masa konstruksi  adalah  tahap  pelaksanaan  yang  terdiri dari:  1).  melakukan  pendampingan  penyiapan audit  (kelengkapan  bahan  baku,  nota  penjualan, dan  tempat  produksi);  (2)  melakukan  pen- dampingan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh LPPOM  MUI;  dan  (3)  melakukan  klarifikasi  atau penjelasan  atas  hasil  audit.  Terakhir  adalah  tahap pasca konstruksi dimana akan dilakukan monitoring
dan evaluasi, termasuk efektivitas sertifikasi halal ter- hadap  kenaikan  omzet  atau  jangkauan  market produk .

## PEMBAHASAN
Pendampingan  pengurusan  sertifikasi  halal yang  dilakukan  kepada  pelaku  UMKM  merupakan sebuah  kegiatan  yang  berefek  positif  kepada masyarakat.  Kegiatan  ini  tidak  hanya  berefek kepada  produsen  semata,  tetapi  juga  konsumen dan pemerintah. Sebagai konsumen yang menduduki  peringkat  mayoritas,  sudah  seharusnya kita  sebagai  umat  Islam  harus  terlindungi  bahan pangannya  dari  kontaminasi  bahan-bahan  haram, baik  bahan  utama  maupun  bahan  aditif  dalam proses  pengolahannya  ( Al-Asyhar,  2003 ).  Oleh karenanya  perintah  untuk  mengkonsumsi  makanan halal  adalah  untuk  memastikan  manusia  tumbuh secara sehat baik fisik, jiwa maupun akal ( Asmawati, 2018 ).  Menilik  pentingnya  makanan  halal  bagi  per- lindungan  konsumen,  maka  UMKM  sebagai  pro- dusen  sudah  sejatinya  memberikan  perlindungan dalam bentuk label halal yang dikeluarkan oleh MUI Sebagai  bentuk  legalitas  dan  keamanan  dari produk  yang  diproduksi,  dikarenakan  BPJPH  belum siap secara sarana dan prasarana.
Problematika  pengabdian  ini  muncul  ketika melihat  jumlah  UMKM  dan  sertifikat  halal  yang sudah ada tidak sebanding, bahkan beberapa UKM bidang  olahan  pangan  hewani  yang  merupakan bahan dasar bagi beberapa makanan olahan tidak memiliki  sertifikat  halal  ( Ma’rifat  &  Sari,  2017 ). Karenanya,  sangat  mendesak  untuk  mendorong para  pelaku  usaha  di  Aceh  umumnya  dan  Banda Aceh  khususnya  agar  menghasilkan  produk  yang benar-benar halal. Karena makanan dan minuman itu  bukan  hanya  sekedar  melepas  lapar  dan dahaga. Akan tetapi status makanan tersebut harus memenuhi halalan thayyiban.
Konsep  halal  menjadi  penting  karena menjadi  bagian  dari  merek  dalam  berkomunikasi, khususnya  bagi  masyarakat  Muslim.  Bahkan  lebih dari itu, kata halal bukan hanya elemen merek saja melainkan  juga  bagian  dari  sistem  kepercayaan, kode  etik-moral,  dan  integral  dalam  kehidupan sehari-sehari.  Jenis  konsumsi  di  tingkat  produk  yang harus  ditawarkan  sebagai  sebuah  merek  mesti melalui  sebuah  pendekatan  yang  lebih  luas  dari definisi halal. Bahkan produk halal kini menjadi trend konsumsi  baik  di  negara  Muslim  maupun  non Muslim.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas berpenduduk  Muslim,  Indonesia  umumnya  dan Aceh  khususnya  sudah  seharusnya  memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal.  Konsumen  diberikan  hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
barang dan/atau jasa, serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Pelaku usaha  juga  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang/atau  jasa  yang  tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label ( Sayekti, 2014 ).
Percepatan  proses  pengurusan  sertifikasi halal,  memerlukan  sebuah  model  pendampingan yang  efektif  dan  efisien  serta  tepat  sasaran  bagi pelaku  UMKM  di  Kota  Banda  Aceh.  Tahapan pendampingan  menggunakan  tiga  tahapan  yaitu; tahap  pra  konstruksi,  masa  konstruksi  dan  tahap pasca  konstruksi  ( Gambar  1 ).  Model  ini  diharapkan mampu  mendorong  percepatan  pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendorong wisata halal di Kota Banda Aceh.

## Gambar 1. Tahapan pendampingan

## Tahap Pra Konstruksi
Tahap  Pra  Konstruksi  terdiri  dari  pendalaman regulasi dan identifikasi jumlah UMKM. Dasar hukum wisata  halal  dan  sistem  jaminan  halal  Undang- undang  No.  33  tahun  2014  dan  Qanun  No.8  tahun 2016.  Dasar  hukum  ini  menjadi  acuan  dasar pelaksanaan  dua  unsur  tersebut.  Karena  kedua unsur  tersebut  saling  berkaitan  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  Aceh  khususnya  Banda Aceh.
Dalam  proses  identifikasi  ini,  peneliti  men- jumpai langsung dengan pengelola data base PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh yang sekaligus juga konsultan  UMKM.  Adapun  informasi  yang  didapat- kan  terkait  jumlah  UMKM  dan  jumlah  usaha  yang sudah  mengurus  sertifikasi  halal,  serta  kendala UMKM dalam pengurusan sertifikat halal. Untuk data ini  sendiri  bisa  diakses  pada  sistem  Pusat  Layanan Usaha  Terpadu  (PLUT)  yang  dibuat  oleh  Dinas Koperasi dan UMKM Aceh.
Pengambilan  data  dari  PLUT  Dinas  Koperasi dan  UMKM  Aceh.  Adapun  data  yang  diambil sebanyak 30 UMKM yang ada di kota Banda  Aceh khusus untuk produk makanan yang belum memiliki
sertifikasi  halal  dan  dikelola  langsung  oleh  kaum perempuan.  Data  PLUT  ini  berisi  nama  pendiri UMKM,  produk,  merek  produk,  alamat,  lamanya usaha  dan  kontak  person.  Kemudian  setelah  itu, peneliti  mengkonfirmasi  satu  persatu  data  tersebut untuk  menanyakan  perihal  usaha  tersebut  dan kesediaan  untuk  mengikuti  proses  pendampingan pengurusan sertifikasi halal.
Diskusi  dengan  LPPOM  MUI  atau  MPU  Aceh. Diskusi  ini  awal  mula  dilakukan  dengan  Fakhrurrazi selaku  Ketua  LPPOM-MPU.  Kemudian  beliau arahkan  pengabdi  untuk  bertemu  dengan  Deni Chandra  selaku  Sekretaris  LPPOM-MPU  Aceh. Adapun  yang  menjadi  isu  dalam  diskusi  ini  yaitu: Pertama, urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kedua, apa saja syarat dan bagaimana mekanisme pengurusan  sertifikasi  halal.  Ketiga,  apa  saja indikator  yang  menjadi  standar  dalam  pengurusan sertifikasi halal. Ke empat, upaya LPPOM MPU Aceh dalam  meningkatkan  volume  sertifikasi  halal  bagi UMKM.
Selanjutnya pembuatan Whatsapp Group. Ini dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengikuti  proses  pendampingan  yang  dilakukan oleh  peneliti  setelah  mereka  menyetujui  dan  serius dalam  mengikuti  kegiatan  ini.  Group  ini  juga menjadi ajang sharing ilmu bagi pelaku UMKM dan sesuatu  yang  berhubungan  dengan  proses pengurusan sertifikasi halal di informasi dalam group termasuk  persyaratan  dan  borang  yang  harus  diisi dalam pengurusan sertifikasi halal.
Whatsapp  Group  yang  dibuat,  anggotanya terdiri dari Auditor LPPOM MPU Aceh sebagai pakar dan  motivator  serta  updater  perkembangan sertifikasi  halal  di  Aceh,  peneliti  sebagai  fasilitator dan  pelaku  UMKM.  Sejak  awal  pembentukkan group  ini  sampai  dengan  terbitnya  sertifikat  halal oleh  LPPOM  MPU  Aceh,  pelaku  UMKM  sering mengupdate  perkembangan  usahanya,  bahkan sejak  terbitnya  sertifikat  tersebut  ada  beberapa UMKM yang mulai membuat produk baru dan juga inovasi  produk  yang  sudah  dikreasikan.  Tentunya perkembangan  ini  merupakan  langkah  positif  bagi UMKM dalam mengembangkan produk usahanya.

## Tahap Konstruksi
Pada  tahap  ini  kegiatan  yang  dilakukan adalah  sosialisasi  oleh  LPPOM  MPU  Aceh, Pengajuan permohonan sertifikasi halal kolektif dan proses  audit  dan  audit  usaha  produk  UMKM  oleh auditor yang ditunjuk oleh LPPOM MPU Aceh.

## Sosialisasi oleh LPPOM MPU Aceh
Sosialisasi  dilakukan  oleh  pengabdi  dan bekerjasama  dengan  LPPOM  MPU  Aceh  yaitu  Deni Chandra  kepada  pelaku  UMKM.  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  memberikan  arahan  kepada
Tahapan
Pendampingan/Pengabdian
Pengurusan Sertifikasi Halal
Tahap Pra Konstruksi koordinasi dan Curah Pendapat diskusi intensif solusi atas permasalahan Edukasi mengenai pengurusan sertifikasi halal Pendamping an Pengisian Formulir Tahap Masa Konstruksi Pendamping an penyiapan audit Pendampingan pelaksanaan audit Tahap Pasca
Konstruksi
Monitoring dan Evaluasi
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
pelaku UMKM tentang teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tidak terkendala nantinya pada  saat  pemenuhan  dokumen  prasyarat  yang memakan  waktu  lama  dan  keterbatasan  peng- gunaan teknologi ( Qomaro et al., 2019 ) Sosialisasi  ini  diharapkan  dapat  menjadi wadah  diskusi  dalam  pengurusan  sertifikasi  halal. Pada  tahap  ini  pengabdi  selaku  fasilitator  pen- dampingan  juga  membuat  group  diskusi  melalui aplikasi  WhatsApp  agar  pelaku  UMKM  mudah bertanya  secara  langsung  mengenai  kendala teknis,  apalagi  pada  saat  yang  bersamaan  dunia sedang mengalami wabah virus Covid 19, sehingga pertemuan tatap muka langsung bisa diminimalisir.
Gambar 2. Bimbingan teknis pengisian form sertifikasi halal
Proses  pendampingan  pengurusan  kepada pelaku UMKM dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengisi seluruh dokumen dan borang yang  menjadi  persyaratan  dalam  pengurusan sertifikasi  halal.  Oleh  karenanya  pengabdi  selaku fasilitator  pendampingan  juga  membuat  kegiatan bimbingan  teknis  pengisian  Form  Pengajuan sertifikasi  halal  yang  dilakukan  secara  tatap  muka ( Gambar  2 ),  dengan  tetap  mengikuti  protokol Kesehatan  dengan  melakukan  pengecekan  suhu, cuci tangan dan memakai masker. Hal ini dilakukan karena  bimbingan  teknis  lebih  mudah  melakukan- nya  dengan  tatap  muka  dibandingkan  dengan daring.  Akan  tetapi  ada  pengabdi  hanya  meng- gunakan  model  penyuluhan  secara  online  pada pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  jaminan produk  halal  secara  online  pada  120  pelaku  UKM yang  bergerak  di  bidang  kuliner,  restoran,  cafe maupun  hotel  ( Agustina  et  al.,  2019 ).  Sama  halnya dengan Nurani  et  al.  (2020) pada  pelaku  UMKM Jawa  Barat  saat  pandemi  Covid  19,  dimana peserta  antusias  mengikuti  jalannya  kegiatan  dan sebagian diantaranya aktif bertanya dan berdiskusi.
Kemudian  ada  juga  pengabdi  yang  melakukan kegiatan  seminar  yang  dilakukan  2  kali  dengan model  seminar  online  berseri  pada  UMKM  Hanum Food ( Widayat et al., 2020 ).

## Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal Kolektif dan Proses Audit
Penyerahan  dokumen  dan  borang  isian kepada  LPPOM  MPU  Aceh  untuk  dilakukan  audit. Dalam  penyerahan  dokumen  ini  ada  dua kemungkinan  yaitu  diterima  dan  ditolak.  Apabila diterima  maka  pelaku  UMKM  hanya  menunggu waktu auditnya. Sedangkan jika ditolak, berarti ada data yang tidak sesuai dan harus memperbaikinya. Perbaikan  produksi  sangat  diperlukan  pada  tahap awal pengajuan sertifikasi halal (Suzery et al., 2020), apalagi  dapur  sebagai  pusat  produksi,  sehingga diperlukan  pembenahan  dapur  laik  sehat  agar terpenuhinya syarat pengajuan pada saat sertifikasi halal ( Widayat et al., 2020 ).
Biaya  sertifikasi  masing-masing  usaha  tidak dikenakan  biaya  hanya  biaya  retribusi  yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Aceh sebesar Rp 150.000,- bagi usaha kecil resiko rendah dan RP. 300.000,-  bagi  usaha  menengah  resiko  rendah. Semua  biaya  auditor  dan retribusi  ditanggung  oleh pengabdi  dari  dana  hibah  penelitian  dan pengabdian  PTKIN  2020.  Meskipun  demikian  perlu adanya  pertimbangan  dalam  kemudahan  dan keringanan  dalam  biaya  pembuatan  Sertifikat Halal,  terutama  bagi  masyarakat  umum  yang mayoritas masih minim ilmu pengetahuan ( Febrimayanti, 2020 ).
Audit  Usaha  Produk  UMKM  oleh  Auditor  yang ditunjuk oleh LPPOM MPU Aceh
Dalam  proses  audit  juga  terdapat  dua kemungkinan  diterima  tanpa  perbaikan,  diterima dengan  perbaikan  dan  ditolak.  Diterima  apabila dalam  proses  audit  tidak  ditemukan  hal-hal  yang bertentangan  dengan  indikator  yang  menjadi standar  dalam  ketentuan  sertifikasi  halal  oleh lembaga  tersebut.  Ketika  diterima  tapi  dengan perbaikan  maka  akan  ada  catatan  untuk perbaikan. Akan tetapi jika ditolak, berarti ada data yang  tidak  sesuai  atau  ada  data  yang  salah sehingga harus mengajukan permohonan ulang.
Setelah  dilakukan  audit  ( Gambar  3 ),  maka proses  revisi  paling  lama  6  bulan  ( Gambar  4 ).  Jika lebih  dari  waktu  tersebut  maka  harus  mengajukan permohonan  ulang.  Jika  sudah  melakukan  proses revisi maka selanjutnya hanya menunggu keluarnya sertifikat  halal  oleh  pelaku  UMKM  dari  LPPOM  MPU Aceh.  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menunggu keluarnya sertifikasi halal antara tiga-enam bulan.
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
Gambar 3. Audit lapangan
Gambar 4. Hasil perbaikan dari para pelaku UMKM

## Pasca Konstruksi
Dari  9  (Sembilan)  usaha  yang  diusulkan semuanya  dapat  dikeluarkan  sertifikatnya,  karena semua syarat dan revisi terpenuhi ( Tabel 3 ). Setelah keluarnya  sertifikat  ini  para  pelaku  UMKM  lebih percaya  diri  dan  yakin  ketika  memasarkan produknya,  bahkan  sudah  ada  perbaikan  di kemasan dan meningkatnya omzet penjualan.
Dengan  adanya  tiga  tahapan  model  pen- dampingan  sertifikasi  halal,  maka  dapat  men- dorong  lahirnya  produk-produk  usaha  khususnya produk makanan yang bersertifikasi halal, sehingga masyarakat  pada  umumnya  dan  para  wisatawan khususnya  mereka  nantinya  mudah  mendapatkan produk halal. Karena produk halal merupakan salah satu atribut yang harus ada dalam wisata halal.
Pernyataan  tersebut  juga  dikuatkan  oleh  Plt Gubernur  Aceh.  Bahwa  pemerintah  dan  pelaku usaha  harus  bersinergi  dalam  menerapkan  konsep halal  pada  produk  makanan  dan  minuman. Apalagi  sertifikasi  halal  yang  sangat  berkaitan dengan  program  wisata  halal  di  Aceh  dan khususnya  Banda  Aceh.  Menurutnya  penyerahan sertifikat  halal  yang  diserahkan  kepada  pelaku usaha  merupakan  salah  satu  bentuk  komitmen
pemerintah  dalam  mendukung  dan  mendorong program wisata halal.
Tabel 3. Daftar pelaku usaha pendampingan Nama Merek Produk Jenis Produk Lama Usaha Q1 Zaymar 1. Bawang Goreng 2. Keripik Kentang 3. Bumbu Nasi Minyak 4. Bumbu Kanji Rumbi 4 tahun Q2 Kacang Aceh 1. Kacang Gongseng 40 tahun Q3 Chanza Khaana 1. Macaroni goreng 1 tahun Q4 Bina Bangket Seujahtera 1. Pisang Raket 2 tahun Q5 Dezzert. Po  1. Aneka Kue Kering 2. Aneka Cake 2 tahun Q6 HUHA 1. Aneka Sambal 2. Kerupuk 3. Abon Cabe 4. Peyek 5. Kacang Tojin 1 tahun Q7 Delichia Food 1. Roti Gulung Abon 2. Pizza 3. Donat 4. Risoles Mayo 2 tahun Q8 WR Kue 1. Aneka Kue Basah 2. Aneka Kue kering 14 tahun Q9 Planet Kue Sedap 1. Cake Hias 2. Tulban Sunkist 3. Nastar 4. Misoa 7 tahun
Hal  tersebut  selaras  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh Riyanto  et  al.  (2019) ,  bahwa penyediaan makanan menduduki peringkat pertama  dalam  sektor  pariwisata.  Artinya,  atribut penyediaan  makanan  merupakan  atribut  penting dalam  sektor  pariwisata.  Begitu  halnya  dengan pelaksanaan  sektor  wisata  halal,  ketersediaan produk makanan halal merupakan hal yang paling utama untuk disiapkan dan dipenuhi dalam industri pariwisata ( Faidah, 2016 ).
Kesadaran  pelaku  UMKM  dalam  pengurusan sertifikasi  halal  merupakan  suatu  langkah  yang tepat  untuk  melindungi  dan  memberikan  jaminan kepada  konsumen.  Kajian  ini  diharapkan  dapat membantu UMKM dan pemerintah dalam mendorong  percepatan  sektor  pariwisata  halal  di kota  Banda  Aceh.  Mengingat  Aceh  pada umumnya  dan  Banda  Aceh  pada  khususnya
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
mempunyai  potensi  untuk  dikembangkan  menjadi kota islami dengan berbagai daya tariknya.
Meski  Banda  Aceh  dikenal  dengan  kota Madani  dan  pelaksanaan  syariah  Islam,  namun daerah  ini  mempunyai  beragam  warisan  budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan arkeologis yang tinggi.  Keunikan  dan  keberagaman  objek  wisata yang ada ini menjadikan kota ini berpotensi dalam pengembangan  destinasi  wisata  halal.  Kawasan pengembangan  wisata  yang  terdiri  dari  23  (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh dibagi menjadi empat  cluster  ( Tabel  4 ).  Kota  Banda  Aceh merupakan  salah  satu  daerah  yang  ditunjuk  untuk pengembangan  wisata  bahari  dan  budaya. Pemerintah  dan  pelaku  UMKM  harus  melihat  ini sebagai peluang bisnis untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  lokal  maupun nasional.  Terutama  memberikan  pelayanan  syariah dalam sektor ini berupa penyediaan makanan dan minuman halal kepada wisatawan yang melakukan kunjungan ke objek wisata yang menjadi tujuan.
Tabel 4. Kawasan Pengembangan Wisata di Aceh
No  Cluster Daerah 1 Wisata  Bahari  dan Budaya Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya 2 Wisata  petualangan, Agrowisata dan Olahraga Aceh Tenggara, Bener Meriah, Takengon dan Gayo Lues 3 Wisata  Bahasa  dan Ekologi Aceh  Barat,  Nagan  Raya, Aceh  Barat  Daya,  Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil  dan Simeulue 4 Wisata Kuliner, Heritage dan Religi Pidie  Jaya,  Pidie,  Bireuen, Lhokseumawe,  Aceh  Utara, Aceh  Tamiang,  Langsa  dan Aceh Timur. Sumber: Tribunnews Aceh (2019) Ditinjau
dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan  data  BPS  Aceh  tahun  2015,  sektor pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 4,33 persen  kepada  PDRB  Aceh  atau  sebesar  Rp5,6 triliun.  Nilai  ini  terus  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun.  Meski  demikian,  sektor  pariwisata masih  berada  pada  urutan  ke  delapan  sebagai pemberi  kontribusi  bagi  PDRB  Aceh  ( Badan  Pusat Statistik  Aceh,  2016 ).  Pertumbuhan  ini  dipengaruhi oleh banyak faktor terutama jumlah kunjungan dan belanja wisatawan selama melakukan kunjungan.
Jumlah  kunjungan  wisatawan  baik  lokal maupun  mancanegara  dalam  kurun  waktu  tiga tahun  terakhir  (2016-2019)  menunjukkan  tren  positif setiap  tahunnya  ( Tabel  5 ).  Peningkatan  jumlah kunjungan ini juga  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi.  Adapun  untuk  wisatawan  mancanegara sendiri berasal dari berbagai Negara seperti, Inggris,
Australia,  Singapura,  Bangkok,  Thailand,  Malaysia dll.  Sedangkan  jumlah  wisatawan  mancanegara yang paling banyak melakukan kunjungan ke Aceh melalui  Bandara  Sultan  Iskandar  Muda  berasal  dari Negara  Malaysia.  Kunjungan  wisatawan  Malaysia didominasi  pada  objek  wisata  religi,  budaya  dan kuliner.  Dengan  melihat  tujuan  kunjungan  tersebut, ini  menjadi  suatu  peluang  besar  bagi  pegiat ekonomi terutama pelaku UMKM dalam mengepak- kan  sayapnya  dalam  memasarkan  dan  menjual produknya  kepada  wisatawan.  Ditambah  lagi wisatawan  Malaysia  sebelum  beranjak  pulang  ke Negara asalnya selalunya membawa oleh-oleh dari tanah Serambi Mekkah kepada sanak familinya. Ini merupakan  peluang  besar  dan  kesempatan  emas bagi  pelaku  usaha  produk  makanan.  Apalagi produk  yang  dipasarkan  disertai  dengan  sistem jaminan  halal  berupa  sertifikat  halal  yang  dikeluar- kan  oleh  LPPOM-MPU  Aceh,  tentunya  menjadi  nilai jual  tersendiri  baik  bagi  produsen  maupun kepercayaan  dari  konsumen  yang  mengonsumsi- nya. Hal ini sejalan dengan Asrida et al. (2020) yang melakukan  pengabdian  pada  kelompok  usaha Ama  Riang  di  Desa  Liang  Kecamatan  Salahutu Kabupaten  Maluku  Tengah  bertujuan  memberikan kepastian  status  kehalalan,  sehingga  dapat menentramkan  batin  konsumen  dalam  meng- konsumsinya.
Tabel 5. Rekapitulasi data pergerakan kunjungan wisatawan tahun 2016-2019 Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara 2016 76.452 2.077.797.00 2017 75.758 2.288.625.00 2018 106.281 2.391.968.00 2019 107.037 2.529.879.00 Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh (2019) Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan para pelaku UMKM, dan  tetap  konsisten  untuk  menjaga  standarisasi produknya.  Kemudian  di  sisi  lain  pemerintah  selaku pengambil  kebijakan  terus  mendukung  dan mendorong  pelaku  UMKM  untuk  melakukan sertifikasi  produk  halal  dalam  mendorong  per- tumbuhan  wisata  halal  di  Kota  Banda  Aceh. Apalagi  salah  satu  atribut  terpenting  dalam pelaksanaan  wisata  halal  adalah  tersedianya makanan  dan  minuman  halal  disetiap  destinasi wisata.  Kemudian  bagi  wisatawan,  dengan tersedianya  produk  makanan  halal,  maka  akan memberikan  kenyamanan  dan  kepuasan  tersendiri ketika  obyek  wisata  yang  mereka  kunjungi dilengkapi oleh produk halal.
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742

## KESIMPULAN
Model  pendampingan  pengurusan  sertifikasi produk  makanan  halal  dalam  mendukung  wisata halal  dilakukan  dengan  3  (tiga)  tahapan,  yaitu: pertama,  pra  konstruksi  dengan  mendalami regulasi,  identifikasi  jumlah  UMKM,  melakukan koordinasi  dengan  LPPOM  MPU  Aceh,  pembuatan group  WhatsApp  untuk  memudahkan  komunikasi. Kedua,  tahap  Konstruksi,  dimana  pada  tahap  ini dilakukan  sosialisasi  tentang  sertifikasi  halal  oleh LPPOM  MPU  dan  dilanjutkan  dengan  proses pendampingan untuk pengisian form permohonan, setelah  permohonan  diterima  lalu  dilakukan  audit lapangan,  setelah  itu  dilakukan  revisi  hasil  audit, dan  Tahap  terakhir  adalah  Pasca  Konstruksi  yaitu melakukan  evaluasi  atas  seluruh  kegiatan  atas perubahan  sebelum  dan  sesudah  mendapatkan sertifikat halal.
Kegiatan  lanjutan  yang  dapat  dilakukan adalah  melakukan  evaluasi  secara  keseluruhan atas  keberhasilan  kegiatan  yang  sudah  dilakukan, mengingat  semua  UMKM  yang  pengabdi  usulkan berhasil  mendapatkan  sertifikat  halal  dari  LPPOM MPU  Aceh.  Dengan  keberhasilan  ini  maka pengabdi  bermaksud  menawarkan  model  ini kepada  instansi  terkait  yang  memiliki  program sertifikasi  halal  seperti  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  Dinas  Budaya  dan  Pariwisata,  Dinas Koperasi dan UMKM, dan dinas-dinas terkait lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak- pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  mendukung dan  mewujudkan  karya  ini  terutama  Pihak Kementrian  Agama  melalui  Puslitpen  UIN  Ar-Raniry Banda  Aceh  selaku  penyedia  Dana  Hibah Penelitian  tahun  2020,  LPPOM  MPU  Aceh,  Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, dan Pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &  Dharma,  B.  A.
(2019).  Pentingnya  Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan Produk  Halal  untuk  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM). Jurnal Graha
Pengabdian , 1 (2), 139–150. http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/ 11090
Al-Asyhar,  T.  (2003). Bahaya  makanan  haram  bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani . Jakarta: Al- Mawardi Prima. https://books.google.co.id/books?id=3XgwAAAACA AJ
Antaranews  Aceh.  (2018). Banda  Aceh  miliki  578  produk UMKM . https://aceh.antaranews.com/berita/46678/banda- aceh-miliki-578-produk-umkm
Asmawati.  (2018). Konsep  Perlindungan  Konsumen  Dalam Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
Asrida,  W.,  Hariyanti,  D.,  Musaid,  S.  A.,  &  Hariyati,  T.  R. (2020).  Pelatihan  Sertifikasi  Halal  Produk  dan
Pengelolaan  Keuangan  Usaha  bagi  Kelompok Usaha  Sagu  Tumbu  di  Desa  Liang  Kecamatan Salahutu  Kabupaten  Maluku  Tengah. Jurnal Pengabdian  Jamak , 3 (1),  161–176. http://ejournal- polnam.ac.id/index.php/JPMJ/article/view/484
Badan  Pusat  Statistik  Aceh.  (2016). Kontribusi  Sektor Pariwisata terhadap PDRB . https://aceh.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html Dinas  Budaya  dan  Pariwisata  Aceh.  (2019). Aceh  Mulai Dilirik Wisatawan Mancanegara .
http://disbudpar.acehprov.go.id/bps-aceh-aceh- mulaidilirik-wisatawan-mancanegara/.
Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. (2018). Data UMKM 2018 . https://diskop.acehprov.go.id/index.php/page/13/d ata-umkm
Diskominfo  Kota  Banda  Aceh.  (2019). Jumlah  Penduduk berdasarkan Agama . https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/datas et/jumlah-penduduk-berdasarkan- agama/resource/8de1443d-623a-414c-b609- 81547167a820
Faidah,  M.  (2016).  Sertifikasi  Halal  Produk  Keripik  Tempe pada  Sentra  Industri  Sanan  Untuk  Mendukung Malang  Menjadi  Kota  Wisata  Syariah. Proseding Seminar  Nasional  Hasil  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (SEMNAS  PPM  2016),  LPPM- UNESA .
https://www.researchgate.net/publication/32873244 9_Sertifikasi_Halal_Produk_Keripik_Tempe_Pada_Sentr a_Industri_Sanan_Untuk_Mendukung_Malang_Menja di_Kota_Wisata_Syariah
Febrimayanti,  F.  (2020).  Implementation  of  Halal Certification  for  Micro,  Small,  And  Medium Enterprises  In  West  Tulang  Bawang  District. Administrative  and  Environmental  Law  Review , 1 (2), 75–82. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/aelr/article/vie w/2148
Gunawan,  S.,  Darmawan,  R.,  Juwari,  J.,  Qadariyah,  L., Wirawasista,  H.,  Firmansyah,  A.  R.,  Hikam,  M.  A., Purwaningsih,  I.,  &  Ardhilla,  M.  F.  (2020). Pendampingan  Produk  UMKM  di  Sukolilo  menuju Sertifikasi  Halalan  Thayyiban. SEWAGATI , 4 (1),  14–19. https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446
Lembaga Pangkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI. (2020). Rekapitulasi Jumlah Perusahaan, Produk dan SertifikatHalal . https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20201212/L APTAH-BPOM-2019.pdf
Ma’rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan
Halal  Pada  UKM  Bidang  Olahan  Pangan  Hewani. Khadimul Ummah , 1 (1), 39–46. https://doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421
Nurani, N.,  Nursjanti,  F.,  & Munawar,  F.  (2020).  Penyuluhan Sertifikasi  Halal  Bagi  UMKM  Jawa  Barat  Pada  Situasi Pandemi  Covid-19. Madaniya , 1 (3),  126–139. https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/a rticle/view/24
Qomaro,  G.  W.,  Hammam,  H.,  &  Nasik,  K.  (2019). Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah Sektor  Pangan  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Lokal  Melalui  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Di Kecamatan  Tragah  Bangkalan. Jurnal  Ilmiah
Pangabdhi , 5 (2), 137–142.
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742
https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/vie w/6116
Riyanto,  Hartono,  D.,  Wikarya,  U.,  Revindo,  M.  D.,  Usman, Riyadi,  S.  A.,  Massie,  N.  W.  G.,  &  Puspita,  N.  (2019). Dampak  Pariwisata  terhadap  Distribusi  Pendapatan dan  Penurunan  Kemisikinan  di  Indonesia. Research Brief ,
2 , 1–8.
https://www.lpem.org/wp-
content/uploads/2020/01/Research-Brief-Dampak- Pariwisata-terhadap-Pengentasan-Kemiskinan-dan-

## Pemerataan-Pendapatan.pdf
Sayekti,  N.  W.  (2014).  Jaminan  Produk  Halal  Dalam
Perspektif Kelembagaan. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 5 (2), 193–209. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/8 4 Suzery,  M.,  Widayat,  W.,  Cahyono,  B.,  &  Al-Baarri,  A.  N. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam
Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Bagi  Paguyuban Usaha Kuliner. Indonesia Journal of Halal , 2 (2), 53–57.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/vi ew/7892 Tribunnews Aceh. (2019). Ini Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Aceh . https://aceh.tribunnews.com/2019/04/05/ini-peta- kawasan-pengembangan-pariwisata-aceh
Widayat,  W.,  Hadiyanto,  H.,  Al-Baarri,  A.  N.,  &  Putri,  S.  R.
(2020). Pendampingan Sertifikasi  Laik Sehat Makanan  Bagi  Restoran  Selaras  Dalam  Rangka Persiapan Sertifikasi Halal. Indonesia Journal of Halal ,
2 (2), 58–63.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/vi ew/7933