## PE

## PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN

## ISSUANCE OF LETTER OF APPROVAL FOR SAILING AT COASTAL FISHING PORT (CFP) MAYANGAN
I Putu Agus Adnyana dan Iya Purnama Sari * Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Kelurahan Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali Indonesia
*Korespondensi: iya.purnama@kkp.go.id (IP Sari) Diterima 4 Oktober 2023 – Disetujui 2 April 2024
ABSTRAK. Salah  satu  tugas  pokok  syahbandar  adalah  menerbitkan  persetujuan  berlayar  untuk  menjamin ketertiban  dan keamanan  kapal  dan  awak  kapal pada  saat  berlayar  di  laut.  Surat  Persetujuan Berlayar  (SPB) sendiri  merupakan  dokumen  negara  yang  dikeluarkan  untuk  setiap  kapal  perikanan  yang  akan  berlayar  oleh syahbandar. Adanya ketidakpastian waktu, jadwal dan sebagainya dalam mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar  (SPB)  mengindikasikan  pentingnya  terdapat  alur  dan  prosedur  yang  jelas  dalam  menerbitkan  Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam menerbitkan surat  persetujuan  berlayar  di  Mayangan.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Mei  -  Juni  2023.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP)  Mayangan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  metode  observasi  dan  di  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Prosedur  dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) di PPP Mayangan tergolong sudah cukup baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan serta peningkatan dalam penerbitan SPB di Mayangan. Perbaikan diantaranya yaitu pada sistem aplikasi  permohonan  agar  dapat  memperlancar  proses  permohonan,  sosialisasi  kepada  nelayan  atau  agen pemohon SPB terkait permohonan online, manajemen waktu oleh syahbandar agar dalam penerbitan SPB lebih cepat serta efektif dan efisien.
KATA KUNCI : prosedur, syahbandar, tugas dan wewenang.
ABSTRACT . One of the main duties of the harbor master is to issue sailing approvals to ensure order and security of the ship and crew when sailing at sea. The sailing approval letter is a state document issued to every fishing vessel that will sail by the harbormaster. The uncertainty of time, schedule and so on in processing the issuance of the  sailing  approval  letter  indicates  the importance  of  having  a  clear  flow  and  procedure  in  issuing  the  sailing approval letter. This research aims to find out the procedures for issuing a sailing approval letter. The research was carried out in May - June 2023. This research was carried out at the Mayangan Coastal Fishing Port (CFP). Data collection was carried out using the observation method and analyzed using a qualitative approach. The procedure for issuing a sailing approval letter at CFP Mayangan is quite good. However, there is still a need for improvement and  enhancement  in  the  issuance  of  sailing  approval  letter  in  Mayangan.  These  include  improvements  to  the application system in order to expedite the application process, socialization to fishermen or sailing approval letter applicant agents regarding online applications, time management by the syahbandar to make the sailing approval letter issuance faster and more effective and efficient.
KEYWORDS: Procedure, harbormaster, duties and authorities.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  maritim  atau  kepulauan  menjadikan  pentingnya  membuat  kapal,  karena perannya  sebagai  salah  satu  alat  transportasi  yang  menghubungkan  antar  pulau.  Sejalan  dengan keberadaan  kapal  ini  maka  semakin  banyak  juga  pelabuhan  yang  dibangun  di  Indonesia.  Adanya pengawasan dari syahbandar atau pemilik pelabuhan dapat membantu pemerintah. Syahbandar adalah
AURELIA JOURNAL VOL. 6 (1) APRIL 2024 : 35-42
pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang mengelola urusan kelautan di suatu pelabuhan. Dalam hal perpindahan kapal seperti sandar, sandar, dan lain-lain, Syahbandar mengatur lalu lintas, keselamatan perjalanan dan menilai ada tidaknya surat-surat kapal yang  tidak berlaku lagi.
Petugas  syahbandar  adalah  orang  yang  mempunyai  tugas  teratas  pada  pelabuhan  (Taufik  & Amiek Soemarmi, 2016). Salah satu tugas pokok syahbandar adalah menerbitkan  Surat  Persetujuan Berlayar (SPB), untuk menjamin ketertiban dan keamanan kapal dan awak kapal pada saat berlayar di laut (Putri et al., 2016; Suhermansyah, 2022). Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari kapal ikan  untuk  daerah  pelayarannya  ditetapkan  sesuai  sertifikat  kelaikan  maupun  pengawakan  kapal penangkap  ikan  (Handoyo,  2020) . Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  ( Port  Clearance )  termasuk bagian dari pengawasan yang oleh Syahbandar pada setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan. Hal  ini  tentunya  untuk  memastikan  baik  kapal,  awak  kapal,  maupun  muatannya  secara  teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan maupun keamanan pelayaran (Mandala et al., 2016) . Beberapa Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diantaranya yaitu Undang- Undang  No.  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  82  Tahun  2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, serta Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang  perkapalan.  Sebelum  mengajukan  permohonan  berlayar  harus  mempunyai  surat  pernyataan nahkoda,  dokumen  muatan,  daftar      awak      kapal,  dan  mempunyai  bukti  pelunasan  pembayaran penerimaan pajak (Peraturan Menteri Perhubungan  No. PM 82 Tahun 2014). Setiap pemilik  ataupun perusahaan pelayaran wajib menaati aturan dari syahbandar.
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sendiri merupakan dokumen negara yang dikeluarkan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan oleh syahbandar. Hal ini dilakukan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, baik laik tangkap, maupun simpan sesuai dengan Permen KP No. 3 Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat beberapa masalah seperti adanya ketidakpastian waktu, jadwal dan sebagainya dalam mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelayaran (Gunawan et al., 2023). Hal ini mengindikasikan pentingnya terdapat alur dan prosedur yang jelas dalam menerbitkan Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  agar  kendala  tersebut  dapat  teratasi.  Hal  ini  berarti  juga  dalam melaksanakan tugasnya tentu syahbandar harus bekerja sesuai dengan alur atau prosedur yang ada, sehingga menjadi landasan penting untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar yang terdapat di PPP Mayangan.

## 2. Metode Penelitian
Pelaksanaan penelitian yaitu dari Mei  - Juni 2023. Penelitian ini bertempat di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur ( Gambar 1 ). Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Menurut Rahardjo (2011), observasi termasuk dalam salah satu metode penelitian kualitatif dan banyak digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Pencatatan  hasil  menggunakan  bantuan  alat  rekam elektronik,  sehingga  prosedur  dalam  menerbitkan  persetujuan  berlayar  yang  ada  di  PPP  Mayangan dapat  diketahui.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara  deskriptif.  Menurut  Zellatifanny  &  Mudjiyanto (2018),deskriptif  merupakan  metode  yang  berusaha  menggambarkan  objek  atau  subjek  yang  secara objektif. Kegiatan penelitian yang di deskripsikan adalah semua data yang didapatkan dari lapangan berupa  alur  dan  prosedur  dalam  menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar  oleh  syahbandar  di  PPP Mayangan.
Gambar 1. Lokasi Penelitian UPT PPP Mayangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Syahbandar di PPP Mayangan menjalankan tugas dan wewenang untuk memastikan kapal perikanan sudah laik laut, tangkap, maupun simpan dan berwenang untuk memberikan persetujuan maupun tidak memberikan  persetujuan  berlayar  sesuai  keadaan  kapal  tersebut  yang  menjamin  keselamatan  dan keamanan pada saat berlayar. Syahbandar perikanan di PPP Mayangan memiliki hak atau kewenangan untuk  menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar  jika  kapal  yang  diajukan  persetujuanya  memenuhi ketentuan  laik  laut,  laik  tangkap,  laik  simpan.  Begitupun  sebaliknya  kapal  kapal  tidak  memenuhi ketentuan maka syahbandar berhak membatalkan atau tidak memberikan persetujuan berlayar kepada kapal  tersebut.  Syahbandar  memiliki  kewenangan  membatalkan  atau  tidak  memberikan  surat persetujuan  berlayar  karena  syahbandar  yang  bertanggungjawab  untuk  keselamatan  dan  keamanan berlayar, oleh karena itu syahbandar harus benar-benar memberangkatkan kapal-kapal yang sudah laik laut, simpan maupun tangkap jika jenis kapal penangkap, begitupun sebaliknya apabila tidak memenuhi ketentuan  harus  segera  melengkapinya  untuk  persetujuan  berlayar,  karena  jika  syahbandar memberangkatkan  kapal  yang  tidak  sesuai  ketentuan,  jika  terjadi  kecelakaan  dilaut  maka  yang bertanggung jawab  adalah nahkoda. Prosedur dalam penerbitan surat persetujuan  berlayar (SPB) di UPT PPP Mayangan disajikan pada Gambar 2 .
Tahap awal dalam menerbitkan SPB yaitu sebelum mengajukan permohonan SPB di UPT PPP Mayangan pemohon persetujuan berlayar diharuskan untuk melengkapi dokumen atau ketentuan yang menjadi  persyaratan  dalam  menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar.  Dokumen  atau  ketentuan  yang harus dilengkapi pemohon persetujuan berlayar yaitu, pas besar, surat ukur, surat laik operasi (SLO) kapal perikanan, surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat kelaikan kapal perikanan, surat pernyataan kesiapan  kapal berangkat dari nakhoda,  daftar ABK dan nakhoda kapal perikanan, perjanjian kerja laut (PKL), perbekalan kapal, bukti pembayaran administrasi tambat labuh, surat keterangan kecakapan (SKK) awak kapal, foto kapal tampak samping, foto mesin tampak kapal,  foto  alat  tangkap  dan  surat  tanda  bukti  lapor  kedatangan  kapal  oleh  nahkoda.  Permohonan penerbitan SPB, kalaikan kapal, dan SLO dari pengawas perikanan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan perpajakan (Djewed, 2020).
Gambar 2. Prosedur Penerbitan SPB di PPP Mayangan.
Selanjutnya  permohonan  penerbitan  SPB  dilakukan  secara  online  oleh  nakhoda  atau  agen pemohon  di  aplikasi  E-PIT  untuk  kapal  izin  pusat  di  Teman  SPB  bagi  kapal  izin  daerah.  Menurut Fathulliansyah & Masnun (2022), petugas kesyahbandaran menginput data SPB pada aplikasi teman SPB secara online. Menginput data seperti  jenis izin kapal daerah atau pusat, nama kapal,  nakhoda kapal, tanggal pernyataan nakhoda, jenis BBM, rencana berangkat, rencana tujuan, daftar awak kapal seperti nakhoda, perwira, anak buah kapal (ABK). Perbekalan seperti solar, air, beras, es, gas LPG, dan lain sebagainya menyesuaikan dari perbekalan kapal tersebut, bukti pembayaran pemenuhan PNBP, dokumen kapal perikanan, foto alat tangkap, foto kapal, foto mesin, surat izin usaha perikanan (SIUP), perjanjian kerja laut atau daftar nahkoda dan ABK bagi kapal di atas 5 GT, surat pernyataan kesiapan keberangkatan kapal dari nakhoda, surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal. Proses penginputan data permohonan  penerbitan  SPB  ini  memerlukan  waktu  15  -  30  menit  dalam  satu  kapal  menyesuaikan kekuatan jaringan maupun aplikasi. Permohonan secara online ini dalam satu kapal standarnya 5 menit, namun di lapangan yang dialami bisa mencapai 5 - 20 menit tergantung kekuatan sinyal yang digunakan dan keadaan aplikasi yang sedang error atau tidak.
Tahap ketiga yaitu penyerahan berkas asli ke kantor pelayanan. Penyerahan berkas atau dokumen persyaratan  permohonan  persetujuan  berlayar  yang  diserahkan  ke  kantor  UPT  PPP  Mayangan  oleh pemohon setelah permohonan secara online dilakukan. Hal ini untuk verifikasi berkas, kesesuaian berkas asli dengan yang di upload secara online tersebut. Penyerahan berkas rata-rata memerlukan waktu 10 - 20 menit sesuai jarak yang ditempuh pemohon menuju kantor UPT PPP Mayangan. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan administrasi meliputi pemeriksaan dokumen atau data yang di upload apakah sudah
sesuai dengan persyaratan. Apakah dari surat dan dokumen yang di upload masih berlaku atau tidak, Jika tidak sesuai maka pemohon wajib melengkapi, mengurus surat atau dokumen yang kurang atau masa berlaku yang sudah lewat melakukan permohonan ulang. Jika sudah sesuai maka akan dilanjutkan ke  proses  berikutnya  yaitu  pemeriksaan  teknis  dan  nautis  kapal  perikanan.  Apabila  seluruh  berkas administrasi dan dokumen kapal berupa persyaratan administrasi sudah sesuai, itu menjadi salah satu tahapan persyaratan penerbitan SPB (Djewed, 2020). Adapun waktu yang diperlukan dalam memeriksa administrasi  ini  yaitu  5  -  15  menit  menyesuaikan  berkas  yang  diperiksa  dan  keadaan  aplikasi  yang sedang error atau tidak.
Tahap berikutnya yaitu pemeriksaan teknis maupun nautis kapal. Pemeriksaan teknis serta nautis kapal  perikanan  dilakukan  oleh  syahbandar  maupun  petugas  pelayanan  yang  bertujuan  untuk memastikan keadaan fisik kapal di lapangan sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan yaitu nama kapal, bendera, ukuran kapal (GT), nama nakhoda, jumlah awak kapal, call sig in , tahun pembuatan kapal, jenis kapal, pemilik kapal. Adapun 3 uraian pemeriksaan utama  yang  dilakukan  oleh  syahbandar  meliputi  nautis  teknis  dan  radio,  pengawakan  kapal,  alat penangkap  ikan  (API).  Hal  ini  sesuai  dengan  aturan  Permen  KP  Nomor  3  tahun  2013  yaitu  terkait pemeriksaan teknis dan nautis mencakup beberapa hal seperti kesesuaian alat penangkap ikan, palka, stiker  barcode,  kelaikan  kapal  perikanan  dan  permesianan,  peralatan  pencegahan  pencemaran,  alat komunikasi, perlatan navigasi, alat keselamatan dan pengenal kapal perikanan. Kapal yang memenuhi ketentuan dan sesuai dengan dokumen maka akan dilanjutkan proses selanjutnya yaitu validasi, tetapi jika tidak sesuai maka akan diharuskan melengkapi ketentuan yang kurang, pada dasarnya kapal wajib memenuhi ketentuan laik laut, simpan maupun tangkap untuk kapal penangkap. Waktu yang diperlukan pada saat pemeriksaan teknis dan nautis kapal yang diperlukan pada saat di lapangan 20 - 30 menit untuk satu kapal. Selain pemeriksaan alat navigasi, juga alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan serta alat keselamatan serta pintu atau bukan yang kedap air, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pengawakan kapal, diantaranya nakhoda, jumlah perwira dan ABK kapal (Sitompul, 2016).
Selanjutnya akan dilakukan validasi berkas yaitu proses pengesahan bahwa kapal tersebut telah memenuhi  atau  melewati  proses  selanjutnya  dan  atau  layak  beroperasi.  Djewed  (2020)  menyatakan kelengkapan berkas administrasi dokumen kapal sebagai persyaratan administrasi, maupun kesesuaian pada  saat  pengecekan  kapal  maka  SPB  dapat  diterbitkan  oleh  syahbandar.  Validasi  dilakukan  oleh syahbandar atau petugas pelayanan setelah pemeriksaan teknis dan nautis kapal, yang memerlukan waktu 5 - 10 menit dan dilanjutkan langsung ke tahap pencetakan draft SPB. Pencetakkan draft SPB ini dilakukan oleh petugas pelayanan di kantor UPT PPP Mayangan. Pengecekan teknis dan nautis kapal yang telah dilaksanakan dan keadaan fisik sesuai dengan dokumen yang dilaporkan oleh Nahkoda kapal atau  sesuai  persyaratan.  Pencetakan  draft  SPB  biasanya  memerlukan  waktu  5  -  10  menit.  Tahap berikutnya yaitu penandatanganan SPB Oleh Syahbandar. Proses ini memerlukan waktu 5 - 10 menit. Setelah  kapal  dinyatakan  memenuhi  persyaratan  laik  laut,  tangkap  maupun  simpan  dari  hasil pengecekan teknis dan nautis kapal sebagai persyaratan penerbitan dari SPB tersebut. Tahap terakhir yaitu  penyerahan  SPB,  dimana  dokumen  akan  diberikan  kepada  nahkoda  atau  agen  pengurus  SPB kapal. SPB ini berlaku 48 jam setelah surat diterbitkan dan jika kapal tersebut tidak berlayar dengan alasan apapun maka SPB tersebut akan dicabut dan jika kapal ingin berlayar maka wajib melakukan permohonan secara ulang lagi.  Durasi atau lamanya waktu pengurusan  dokumen SPB dimulai sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan SPB.
Pemohon penerbitan SPB di UPT PPP Mayangan sudah cukup baik dilihat dari berkas persyaratan ketentuan penerbitan SPB dari kapal-kapal pemohon SPB kebanyakan sudah sesuai ketentuan. Namun masih ada yang belum sesuai ketentuan, seperti halnya masa berlaku SIUP yang sudah lewat dari masa berlaku surat tersebut, ketidaktetapan awak kapal, hal tersebut yang menjadi penghambat penerbitan SPB. Apabila kapal tersebut ingin menerbitkan SPB maka diwajibkan untuk mengurus ulang dari SIUP tersebut dan jika ada perubahan awak kapal yang terjadi maka harus melaporkannya ke syahbandar. Selain sebagai persyaratan izin berlayar SPB juga sebagai penjamin keselamatan dan kelancaran pada
saat  berlayar.  Namun  selain  itu  juga  ada  permasalahan  yang  menghambat  petugas  pelayanan permohonan SPB seperti kekuatan internet yang lemah sewaktu-waktu, sehingga memperlambat proses penerbitan SPB. Permasalahan juga terdapat dalam perlengkapan peralatan alat navigasi yang kurang lengkap, alat keselamatan yang kurang dari jumlah awak kapal, alat pemadam kebakaran yang masih banyak belum tersedia pada kapal. Masih banyak yang mengabaikan hal tersebut, apabila dibiarkan hal ini dapat mengancam keselamatan awak kapal maupun menghambat proses berlayar.
Hasil  kajian  sebelumnya  seperti  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe diperoleh temuan bahwa ketidakpahaman pengguna jasa dan kurangnya sosialisasi dari petugas  membuat  pengguna  jasa  harus  berhadapan  dengan  ketidakpastian  waktu  Penerbitan  SPB, dikarenakan ada syarat administrasi dan syarat teknis yang belum terpenuhi  (Gunawan et al., 2023). Selain  itu,  kajian  sebelumnya  di  Kantor    Syahbandar    dan  Otoritas  Pelabuhan  Kijang  terdapat permasalahan seperti kurangnya peran syahbandar dan otoritas kijang dalam menjalankan  sosialisasi mengakibatkan kurangnya penegtahuan nelayan dalam menngurus SPB (Mandala et al., 2016). Studi ini juga  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  perbaikan  dalam  penerbitan  SPB  di  Mayangan.  Seperti diantaranya  yaitu  dalam  hal  perbaikan  pada  sistem  aplikasi  permohonan  agar  dapat  memperlancar proses permohonan, Sosialisasi kepada nelayan atau agen pemohon SPB terkait permohonan online, manajemen waktu oleh syahbandar agar dalam penerbitan SPB lebih cepat serta efektif dan efisien.

## 4. Kesimpulan
Prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) di PPP Mayangan tergolong sudah cukup baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan  serta peningkatan  dalam  penerbitan SPB di Mayangan. Seperti diantaranya yaitu perbaikan pada sistem aplikasi permohonan agar dapat memperlancar proses permohonan,  Sosialisasi  kepada  nelayan  atau  agen  pemohon  SPB  terkait  permohonan  online, manajemen waktu oleh syahbandar agar dalam penerbitan SPB lebih cepat serta efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka
Djewed,  N.  (2020).  Penerbitan  surat  persetujuan  berlayar  kapal  perikanan  pada  kantor  unit penyelenggara Pelabuhan Banggai. Jurnal Yustisiabel , 4 (1), 1 – 13.
Fathulliansyah,  N.,  &  Masnun,  M.  (2022).  Faktor  sumber  daya  manusia  yang  mempengaruhi  waktu tunggu dalam pengurusan clearance dokumen Kapal di PT. Trielang Indo Maritim. Pena Jangkar ,
1 (2), 36 – 45.
Gunawan, T., Kurniawan, R., & Muhaddis, M. (2023). Implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (1), 155 – 166.
Handoyo,  S.  (2020).  Pengaturan  Tentang  Kompetensi  (Kewenangan)  Dalam  Penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan. Journal de Facto , 7 (1), 127 – 150.
Mandala, E., Setyadiharja, R., & Jefri, Ri. R. N. M. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)(Studi  Kasus  di  Kantor  Syahbandar  Dan  Otoritas  Pelabuhan Kijang). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 1 (2), 247 – 264.
Putri, N. E., Soemarmi, A., & Hananto, U. D. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1 – 8. Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif .
Sitompul,  M.  S.  (2016).  Harmonisasi  Pengaturan  Tentang  Kewenangan  Dalam  Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  (Spb)  Kapal  Ikan  Di  Pelabuhan  Belawan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jurnal Mercatoria , 9 (2), 136 – 153. Suhermansyah. (2022). TA : Kesesuaian surat persetujuan berlayar (SPB) dan surat tanda bukti lapor kedatangan  kapal  (STBLKK)  2019 – 2021  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  (PPS)  Nizam Zachman Jakarta. Politeknik Negeri Lampung.
Taufik,  E.  A.,  &  Amiek  Soemarmi,  I.  (2016).  Tugas  dan  wewenang  syahbandar  dalam  otoritas pelaksanaan tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1 – 12.
Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi , 1 (2), 83 – 90.