## ANDRAGOGI 2 (2), 2020, 280-298
Article Type :  Research Article Date Received :  16.06.2020 Date Accepted :  20.06.2020 Date Published :  15.08.2020 DOI :  10.36671/andragogi.v2i2.105

## KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM
Abd Muid N, 1 Rizka Arfeinia. 2
1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia (balesaloe@gmail.com)
2 Intitut PTIQ Jakarta, Indonesia (zkafheynia@gmail.com)
Kata Kunci : Abstrak Kebijakan, Pendidikan, Madrasah,  Otonomi Daerah Tulisan ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam.  Tulisan  ini  memfokuskan  bahasannya  pada  bagaimana  posisi madrasah  dalam  kerangka  otonomi  daerah  khususnya  dalam  menyikapi Undang-undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.
Dalam  proses  kerjanya,  penelitian  menggunakan  studi  literatur  yang terkait  dengan  posisi  madrasah  dalam  otonomi  daerah.  Kajian  ini memperlihatkan  bahwa  posisi  madrasah  menjadi  tanggung,  yaitu  tetap dikelola  oleh  pemerintah  pusat  pada  saat  yang  sama,  semua  sekolah lainnya  telah  didesentralisasikan  pengelolaannya.  Karenanya  madrasah menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini. Kesimpulan  dari  kajian  ini  adalah  undang-undang  yang  berlaku  secara umum  masih  belum  banyak  memperhatikan  eksistensi  madrasah  baik dalam  kebijakan  pembinaan  pendidikan,  anggaran  maupun  bantuan sarana  prasarana.  terutama  yang  berkaitan  dengan  alokasi  anggaran daerah  yang  tidak  mempertimbangkan  aspek  rasionalisasi  anggaran pendidikan  dengan  jumlah  lembaga  yang  berada  dibawah  pembinaan Kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan  dan  lembaga  pendidikan  yang berada  dibawah  pembinaan  Kementerian  agama,  sehingga  undang- undang tentang otonomi daerah tersebut perlu ditinjau ulang.
Key Words : Abstracts Policy, Education, Madrasah, Regional Autonomy This paper discusses government policies towards Islamic education. This paper  focuses  on  how  the  position  of  madrasas  in  the  framework  of regional  autonomy,  especially  in  addressing  Law  number  22  of  1999 concerning Regional Government. In the process of working, the research uses  literature  studies  related  to  the  position  of  madrasah  in  regional autonomy. This study shows that the position of madrasah has become a responsibility,  that  is,  it  remains  to  be  managed  by  the  central government  at  the  same  time,  all  other  schools  have  decentralized management.  Therefore  madrasa  became  an  anomaly  in  the  era  of autonomy  that  is  developing  today.  The  conclusion  of  this  study  is  that the prevailing laws generally do not pay much attention to the existence of  madrasas,  both  in  education  development  policies,  budgets  and infrastructure  assistance.  Especially  those  relating  to  regional  budget allocations  that  do  not  consider  the  rational  aspects  of  the  education budget  with  the  number  of  institutions  under  the  guidance  of  the
Ministry of education and culture and educational institutions which are under  the  guidance  of  the  Ministry  of  Religion,  so  the  law  on  regional autonomy needs to be reviewed.

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  tentang  pendidikan  pun  sudah  sangat banyak,  sehingga  memudahkan  dan  memberikan  ruang  gerak  bagi  insan  pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan  harapan  pendidikan  nasional. 1 Terdapat  banyak  faktor  yang  juga  berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor  tujuan  pendidikan,  pendidik,  peserta  didik,  alat  pendidikan  dan  lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub  sistem  tersebut  memiliki  permasalahan  dan  mengakibatkan  tidak  optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. 2
Berbagai usaha pemerintah dalam membangun pelayanan pendidikan memang terlihat  melalui  langkah-langkah  penyiapan  dan  penyesuaian  perangkat  perauturan dan perundang-undangannya. Langkah-langkah ini seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan, hal ini ditandai dengan disyahkannya undang-undang nomor 20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  (Sisdiknas)  yang  dilakukan pemerintah  melalui  proses  yang  panjang.  Sistem  pendidikan  secara  ideal  berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintahan yang desentralistik. 3
Kebijakan  yang  bersifat  khusus,  UU  Sisdiknas  nomor  20  tahun  2003  yang desentralistik,  diarahkan  oleh  aturan  yang  ada  pada  kebijakan  yang  bersifat  umum, yaitu  pasal  7  UU  nomor  22  tahun  1999,  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  bukan merupakan  kewenangan  yang  dipusatkan.  Pertanyaannya  bagaimana  dengan pendidikan  yang  dikelola  oleh  kementerian  agama  ?.  Pendidikan  yang  dikelola  oleh kementerian  Agama  adalah  urusan  yang  bersifat  sentralistik,  karena  Kementerian Agama  adalah  salah  satu  urusan  yang  termasuk  yang  tidak  diotonomikan. 4 Telah banyak  upaya  yang  dilakukan  umat  Islam  untuk  bangkit  dari  keterpurukan  dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Diantara upaya yang ditempuh adalah mendirikan dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  Islam  mulai  dari  madrasah  sampai perguruan  tinggi.  Namun  demikian,  ada  ancaman  serius  yang  dihadapi  lembaga pendidikan  Islam  khususnya  lembaga  pendidikan  tinggi  agama  Islam.  Ancaman tersebut  berupa  kurang  diminatinya  fakultas-fakultas  dan  jurusan  yang  dibuka  oleh lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  berupa  fakultas  yang  mengkaji  tentang  Islam normatif.  Hal  tersebut  dikarenakan  Islam  normatif  dianggap  tidak  dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi.
1 Made  Saihu, Merawat  Pluralisme Merawat  Indonesia:  Potret  Pendidikan Pluralisme Agama  Di Jembrana-Bali (Yogyakarta: DEEPPUBLISH, 2019), 67.
2 Tri Puji Hastuti, “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Se gi Hukum Kebijakan Publik, Jurnal Jurisprudence , Vol. 8 No. 1 (2018): 35.
3 Masykur  H.  Mansyur,  “Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pendidikan  Islam,” Majalah  Ilmiah Solusi Unsika , Vol. 10 No. 22 (2012): 2.
4 Undang- Undang  Nomor 22 tahun 1999,  “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009,”  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal .
Nasib  yang  lebih  baik  dialami  oleh  lembaga  pendidikan  Islam  pada  level pendidikan dasar, menengah, dan atas. Banyak contoh madrasah atau sekolah umum yang  berlabelkan  Islam  sangat  diminati  oleh  masyarakat.  Bahkan  pesantren  yang dulunya identik sebagai tempat belajar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kini bertransformasi menjadi pesantren modern dan menjadi tujuan utama orang tua dari  kalangan  menengah  ke  atas  untuk  mempercayakan  pendidikan  anak-anaknya. Hal ini terjadi karena  banyak madrasah, sekolah, pesantren yang  menawarkan menu baru  dalam  “menjual”  materi  dan  konsep  pembelajaran  mereka.  Misalnya  madrasah atau pesantren yang menawarkan penguasaan ilmu alat (bahasa Inggris-Arab). 5 Menu ini  dimanfaatkan  oleh  para  orang  tua  sebagai  bekal  anaknya  untuk  melajutkan  ke pendidikan tinggi di luar negeri. Sekali lagi sebagian besar masyarakat hanya berminat kepada  pendidikan  dasar  sampai  menengah  Islam  untuk  mempersiapkan  anaknya melanjutkan ke pendidikan tinggi umum atau bahkan sebagai batu loncatan belajar di luar negeri.
Dikaitkan  dengan  sistem  pendidikan  nasional,  sebenarnya  proses  panjang perjalanan  sebelum  membuat  kebijakan  politik  termasuk  masalah  pendidikan  harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuat kebijakan terkait denagn masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. No. 20 Tahun 2003 yang  tertulis  sebagai  berikut: 6 Pertama ;  Pasal  4  ayat  (1),  Pendidikan  diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  cultural  dan  kemajemukan  bangsa; Kedua Pasal 4 ayat (3), Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan  pemberdayaan  peserta  di-dik  sepanjang  hayat.Kedua  Prinsip  tersebut  yang tertuang  dalam  pasal  4  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  di  dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  (sisdiknas)  tersebut  di  satu  pihak  memperkuat  terlaksananya dasar  pendidikan  nasional  yaitu  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  di  pihak lain  akan  dapat  dilaksanakannya  fungsi  pendidikan  nasional  dan  tercapainya  tujuan pendidikan  nasional  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  3  Undang-Undang  sisdiknas, Yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang  bermartabat  serta  berkembangnya  potensi  peserta  didik  menjadi  manusia  yang utuh.

## B. METODE
Penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  penelitian  literatur.  Penelitian literatur metode penelitian dengan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber yang  dapat  digunakan  terkait  masalah  yang  akan  diteliti.  Menurut  Burhan  Bugin penelitian literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam  metodologi  penelitian  sosial  untuk  menelusuri  data  histories.  Sedangkan Sugiono  mengemukakan  bahwa  Literatur  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah berlalu  yang    berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari seseorang.
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  kedekatan  isi,  literatur  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua. Pertama ,  sumber  primer (primary  source) dan  kedua  sumber  sekunder
5 Andi Wahyono, “Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi,” Jurnal Pendidikan Islam , Vol. III, No. 1 (2014): 117.
66 Tri Puji Hastuti, “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Seg i Hukum Kebijakan Publik, Jurnal Jurisprudence , Vol. 8 No. 1 (2018): 35-36
(secondary  source).  Sumber    primer  adalah  karangan  asli  yang  ditulis  oleh  seorang yang  melihat,  mengalami,  atau  mengerjakan  sendiri.  Bahan  Literatur  semacam  ini dapat  berupa  buku  harian (autobiography) ,  tesis,  disertasi,  laporan  penelitian,  dan hasil  wawancara.  Selain  itu  sumber  primer  dapat  berupa  laporan  pandangan  mata suatu  pertandingan,  statistik  sensus  penduduk  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  sumber  sekunder (secondary  source) adalah  tulisan  tentang penelitian  orang  lain,  tinjauan,  ringkasan,  kritikan,  dan  tulisan-tulisan  serupa mengenai  hal-hal  yang  tidak  langsung  disaksikan  atau  dialami  sendiri  oleh  penulis. Bahan  Literatur  sekunder  terdapat  di  ensiklopedi,  kamus,  buku  pegangan,  abstrak, indeks, dan textbooks.
Dalam penelusuran beberapa literatur menggunakan mesin cari atau mungkin lebih  mudahnya  adalah  pengindeks  jenis  apa  saja  dokumen.  Misalnya  kita  gunakan Google  Scholar dengan  kueri  mengandung  anak  kalimat  Social  Network,  tentunya akan  dihasilkan  jumlah  anak  kalimat  dengan  daftar  dokumen  terkait.    Penelitian dengan  metode  literatur  masih  sangat  jarang  digunakan.  Penelitian  dengan  studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  sebuah  strategi  dalam  bentuk metodologi  penelitian.  Oleh  karena  itu  peneliti  mencoba  menggunakan  penelitian dengan metode literatur

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Pendidikan Islam
Pendidkan  merupakan  proses  mempersiapkan  masa  depan  anak  didik  dalam mencapai  tujuan  hidup  secara  efektif  dan  efisien. 7 Pendidikan  yang  baik  seharusnya beriorentasi  kemasa  yang  akan  datang,  sebab  peserta  didik  sekarang  merupakan gambaran bangsa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan diharapkan mampu menjadikan  peserta  didik  siap  dan  tangguh  dalam  menghadapi  tantangan  hidup kedepannya. Selaras dengan pengertian tersebut pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-undang  sistem  pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  1,  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. 8 Maka  dengan  demikian pendidikan  merupaka  suatu  proses  belajar  yang  terus  menerus  terhadap  nilai-nilai budaya  dan  cita-cita  masyarakat,  mengembangkan  potensi  peserta  didik  semaksimal dan sebaik mungkin agar bisa mengatasi segala tantangan zaman. 9
Adapun  pengertian  pendidikan  islam  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang dimaksud  oleh  pendidikan  nasional.  Pendidikan  islam  adalah  upaya  yang  dilakukan secara  sadar  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi  manusia  sesuai  dengan fitrahnyaagar  berkambang  secara  optimal  menuju  kedewasaan  sehingga  mampu menjadikan manusia sebagai abdullah dan khalifatullah fi al-ardh . 10
7 Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.
8 Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Alfabeta, 2012): 21.
9 Saihu,  “PENDIDIKAN  KARAKTER  BERBASIS  KEARIFAN  LOKAL  (STUDI  DI  JEMBRANA BALI),” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 1 (2019): 69 – 90.
10 Andi  Prastowo Pembelajaran  Konstruktivistik-Scientific  untuk  Pendidikan  Agama  Islam diSekolah/Madrasah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36.
Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli:
1) Fadhil  al-Jamaly  memandang  pendidikan  islam  sebagai  upaya  dalam mengembangkan  dan  mendorong  serta  mengajak  manusia  lebih  maju dengan berdasarkan  nilai-nilai  yang  tinggi  dan  kehidupan  yang  mulia  sehingga terbentuk  pribadi  yang  lebih  sempurna,  baik  yang  berkaitan  dengan akal,  perasaan maupun perbuatan.
2) H.  M.  Chabib  Thoha  menjelaskan  bahwa  pendidikan  islam  sebagai  proses pemeliharaan  dan  penguatan  sifat  dan  potensi  insaniyah  sehingga  dapat menumbuhkan  kesadaran  ilmiah  atau  kreatif,  dalam  rangka  menegakkan kebenaran di muka bumi.
3) Yusuf al-Qardhawy, Pendidikan Islam  adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan  hatinya;  rohani  dan  jasmaninya;  akhlak  dan  keterampilannya.  Karena pendidikan  Islam  menyiapkan  manusia  untuk  hidup  baik dalam peran serta menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan manis dan pahitnya.
Pendidikan  Islam  adalah  suatu  proses  yang  sangat  komprehensif, disusunsecara  sistematis,  terencana.  dalam  upaya  mengembangkan  potensi yang  ada pada  diri  anak  didik  secara  optimal,  untuk  menjalankan  tugas  di  muka bumi  ini  dengan  sebaik-baiknya,  sesuai  dengan  nilai-nilai  ilaihiyah  yang  didasarkan dengan  bingkai  ajaran  Islam  pada  semua  aspek  kehidupan.  Dengan  kata lain proses  penyiapan  generasi  muda  atau  peserta  didik  untuk  mengisi  peranan, m e m i n d a h k a n   p e n g e t a h u a n   d a n   n i l a i - n i l a i   i s l a m   y a n g   d i s e l a r a s k a n d e n g a n  fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.
Melihat  definisi  yang  dikemukan  para  ahli,  maka  dapat  diketahui  bahwa pendidikan  islam  merupakan  segala  upaya  atau  proses  pendidikan  yang  dilakukan untuk  membimbing  tingkah  laku  manusia,  baik  individu  maupun  sosial  untuk mengarahkan  potensi,  baik  potensi  dasar  maupun  potensi  ajar  yang  sesuai  dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak.

## 2. Hakikat Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  salah  satu  kebijakan  publik  di  bidang pendidikan.  Mark  Olsen  dan  Anne- Maie  O’Neil ,  mengemukakan  bahwa  kebijakan pendidikan  merupakan  kunci  bagi  keunggulan,  bahkan  eksistensi  bagi  negara  dalam persaingan  global,  sehingga  kebijakan  pendidikan  adalah  kunci  bagi  keungggulan. Kebijakan  pendidikan  juga  merupakan  eksistensi  bagi  negara  dalam  persainagan global,  sehingga  kebijakan  pendidkan  yang  baik  dan  bermutu  perlu  mendapatkan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di era globalisasi seperti sekarang ini. 11 Salah  satu  argumen  utamanya  adalah  bahwa  globalisasi  membawa  nilai  demokrasi. Demokrasi  yang  memberikan  hasil  yang  baik  dan  bermutu  adalah  demokrasi  yang didukung oleh penidikan yang bermutu.
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun2003  pasal  1  tentang  Sistem Pendidikan Nasionalmenetapkan bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun1945.Kemudian  salah
11 Rokyal  Aini  ,“Kebijakan  Pendidikan,” https://www.kompasiana.Com/rokyalaini/kebijakan/ pendidikan Diakses 18 Maret 2020
satu  unsur  penting  dari  tujuan  pend idikan  nasional  adalah  “untuk  berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakmulia.” Ketentuan ini berarti bahwa secara konseptual, asas Ketuhanan Yang  Maha  Esa  untuk  menciptakan  manusia  yang  beriman  harus  menjiwai  dan menjadi  dasar  dalam  semua  aspek  dan  kegiatan  pendidikan  yang  dilaksanakan  di Indonesia. 12
Ketentuan  ini  juga  mengandung  nilai-nilai  yang  religius  bagi  seluruh  bangsa Indonesia.  “Karena  hakikat  kedua  dasar  tersebut  secara  filosofis  me rupakan  bagian dari  filsafat  Islam.  Artinya,  seluruh  kandungan  isi  dan  maknanya  tidak  bertentangan dengan  ajaran  Islam,  bahkan  tercerminkandalam  ajaran  Islam.” 13 Karena  itu,  kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami. Adapun cara untuk menerjemahkan  dan  menafsirkan  kedua  dasar  pendidikan  tersebut  secara  Islami adalah dengan usaha menjabarkan nilai-nilai ajaran Islam kedalam seluruh kandungan isi dan makna dari kedua dasar pendidikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap  penyelenggaraan  negara  termasuk  penyelenggaraan  satuan  pendidikan  akan terisi oleh berbagai nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.

## 3. Ruang Lingkup Subtansi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan

## a. Peran Kementerian Agama
Setelah  lahirnya  Undang-undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hubungan Pemerintah Daerah  dengan  Pemerintah  Pusat.  Hampir  seluruh  kewenangan  pemerintahan  yang sebelumnya  (sebelum  dinudangkannya  UU  tersebut)  bertada  ditangan  Pemerintah Pusat,  kini  dialihkan  (dilimpahkan)  ke  Pemerintah  Daerah.  Inilah  yang  kemudian dikenal  dengan  desentralisasi  atau  otonomi  daerah.  Dalam  pasal  7  UU  tersebut menyatakan bahwa kewenangan dearah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama,  serta kewenangan bidang lain.
Bidang  lain  yang  dimaksud  meliputi;  kebijakan  tentang  perencanaan  nasional dan  pengendalian  pembangunan  nasional  secara  makro  dan  perimbangan  keuangan, sistem  administrasi  negara  dan  lembaga  perekonomian  negara,  pembinaan  dan pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  pembangunan  sumber  daya  alam  serta teknologi  tinggi  yang  strategis,  konservasi  dan  standarisasi  nasional.  Dari  pasal tersebut  hanya  lima  bidang  itulah  yang  tidak  berada  dalam  wewenang  pemerintah daerah. Artinya lima bidang tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.
Urusan  agama  termasuk  dalam  lima  bidang  yang  wewenangnya  tidak diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Itulah  sebabnya  ketika  banyak  departemen sibuk  merestrukturisasi  dan  merampingkan  departemennya  serta  menyerahkan sebagian  (besar)  pegawainya  ke  pemerintah  daerah,  departemen  agama  tidak melakukan  hal  itu.  Ada  pertanyaan  besar  menyikapi  hal  ini,  bagaimana  dengan pendidikan  agama  ?,  apakah  dia  termasuk  pendidikan  (harus  diserahkan  ke pemerintah daerah) ataukah termasuk dalam bidang agama (tetap menjadi wewenang pemerintah  pusat).  Bagaimana  peran  Kementerian  Agama  dalam  hal  ini.  Dalam masalah  ini,  ada  pendidikan  agama  yang  diurus  oleh  Kementerian  Agama  (Dirjen
12 Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional
13 Ujang  Nurjaman,  “Implikasi  UU  Sisdiknas  Terhadap  Pendidikan  Islam,” Jurnal  Pendidikan Universitas Garut, Vol. 7, No1 (2013): 53.
Pendidikan Islam)ada dua macam; 1) Pendidikan agama (sebagai mata pelajaran) yang diberikan  di  sekolah  umum;  dan  2)  Pendidikan  agama  dalam  bentuk  kelembagaan seperti madrasah.
Pendidikan  agama  di  sekolah  umum  yang  dilakukan  adalah  seperti menentukan  isi  kurikulum  pendidikan  agama,  pengangkatan  guru  agama  (dulu pernah  diserahkan  pada  Depdikbud/Depdiknas),  pelatihan  guru  agama.  Penempatan guru agama dan penentuan jumlah jam pelajaran agama disrahkan kepada Depdiknas. Madrasah  terutama  madrasah  negeri  wewenang  Kementerian  Agama  adalah menetapkan kurikulum termasuk alokasi waktunya, menyediakan gedung dan fasilitas belajar, menyediakan dana operasional dan gaji pegawai, membina pegawai yang ada dimadrasah  tersebut,  termasuk  pembinaan  kepala  madrasah.  Menteri  Agama  pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan/ untuk merespon UU nomor 22 tahun 1999.
Isi  surat  tersebut  mengenai  penyerahan  sebagian  kewenangan  yang  ada  pada Menteri Agama dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan kepada Pemerintah Daerah. Tanggapan atas surat tersebut termasuk internal Depag sendiri beragam, ada yang ingin penyerahan tersebut dalam rangka dekonsentrasi bukan desentralisasi, ada yang  ingin  adanya  dinas  perguruan  agama  Islam  di  tiap  Kabupaten/  Kota  dan sebagainya.  Tanggapan  Pemda  kabupaten/  Kota  juga  beragam;  ada  yang  menerima namun  ada  juga  yang  menolak.  Kondisi  riil  sampai  saat  ini  ternyata  madrasah  yang selama ini dikelola oleh Kementerian Agama masih tetap dan setia untuk dikelola dan dibina oleh Kementerian Agama.
Nasib  Madrasah  Sungguh  merupakan  nasib  bagi  pendidikan  Islam,  dalam  hal ini  madrasah,  karena  memang  sudah  lama  menyimpan  memori  panjang  kekurangan anggaran. Selama ini Negara lebih memanjakan pembiayaan sekolah umum dari pada madrasah.  Dalam  pada  itu  madrasah  lebih  banyak  bersatus  swasta  dari  pada  negeri. Dalam  konteks  sekolah  negeri-swasta  inilah  belanja  negara  dialokasikan  secara  tidak berimbang  antara  sekolah  swasta  dan  negeri.  Sekolah  negeri  jauh  lebih  besar anggarannya, sementara sekolah swasta banting tulang menggali dana, sekedar untuk operasional  rutin,  maka  lengkaplah  nestapa  madrasah  yang  kebanyakan  swasta tersebut. Belum lagi dengan perubahan politik anggaran pendidikan Islam  di tingkat pemerintah  pusat  belum  serta  merta  didukung  anggaran  daerah  secara  simultan. Sebagai  contoh  kebijakan  anggaran  APBD  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  tersandung oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2006 dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  2005,  surat  tersebut  “oleh  sebagian  Kepala Daerah  diartikan  sebagai  larangan  alokasi  APBD  untuk  pendidikan  keagamaan. Karena  bidang  agama  tidak  mengalami  desentralisasi.  Sehingga  anggaranya diambilkan d ari belanja pemerintah pusat di APBN, bukan dari APBD”
Beragam  tanggapan  dari  Kepala  daerah  tentang  surat  tersebut,  ada  Kepala Daerah yang gelisah, karena satus sisi tak mau salah dalam mengalokasikan anggaran, pada  sisi  yang  lain  tak  mau  berkonfrontasi  dengan  para  tokoh  agama  yang  ada diberbagai  daerah.  Ada  juga  pimpinan  daerah  yang  tidak  mempedulikan  larangan surat edaran tersebut. “ Daerah yang tidak mempedulikan surat edaran tersebut antara lain  Bupati  Pekalongan  Jawa  Tengah,  serta  Gresik  dan  Banyuwangi  Jawa  Timur.  Di Banyuwangi  surat  Mendagri  itu  hanya  sempat  jadi  pembicaraan  singkat,  tapi  tidak mempengaruhi anggaran” . Lima bulan setelah surat edaran Mendagri beredar , maka
pada  Pebruari  2006  Dirjen  Bina  Administrasi  Keuangan  Daerah  Depdagri  membuat su rat  Klarifikasi  “Dukungan  Dana  APBD”  surat  tersebut  ditujukan  kepada  gubernur, bupati,  walikota  serta  ketua  DPRD  propinsi  dan  kabupaten  dan  kota  menegaskan.. bahwa  sekolah  yang  dikelola  masyarakat,  termasuk  yang  berbasis keagamaan  seperti madrasah..  dapat  didanai  melalui  APBD  sepanjang  pendanaan  yang  bersumber  dari APBN belum memadai”.
Berdasarkan surat ini seharusnya Pemerintah Daerah tetap memberikan alokasi dana  APBD  yang  seimbang  kepada  sekolah-sekolah  negeri  dan  sekolah-sekolah  yang berbasis  keagamaan  sehingga  tidak  menimbulkan  keresahan  dan  menjaga keberlangsungan  proses  belajar  mengajar  di  masing-masing  daerah.  Kemudian  pada bulan  Juni  2007  Mendagri  ad  interim  Widodo  AS  (karena  Moh  Ma’ruf  saki) mengeluarkan  Peraturan  Mendagri  nomor  30  tahun  2007  tentang  pedoman penyusunan  APBD  tahun  2008,  peraturan  ini  menekankan  dilarangnya  diskriminasi dalam alokasi anggaran. “Dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan  keadilan  dan  pemerataan  agar  dapat  dinikmati  oleh  seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan” .
Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  (Pemerintahan  Daerah)  pada  pasal  10 ayat  3,  salah  satu  urusan  pemerintahan  yang  tidak  termasuk  didesentralisasikan  ke daerah adalah urusan agama. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi pemerintah daerah terhadap kedudukan Pendidikan Agama (madrasah), yang penyelenggaraannya oleh Kementerian Agama. Padahal menurut UU nomor 20 tahun 2003  secara  yuridis  dinyatakan  sebagai  sub  sistem  pendidikan  nasional. Konsekwensinya  adalah  madrasah  harus  mengikuti  satu  ukuran  yang  mengacu  pada sekolah-sekolah  pemerintah  (negeri)  dibawah  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan,  pada  hal  kita  tahu  bahwa  madrasah  berada  dibawah  kendali Kementerian Agama.
Dengan  demikian  terjadi  dualisme  dalam  pembinaan  pendidikan  antara sekolah  (madrasah)  dibawah  Kementerian  Agama  dengan  Sekolah  dibawah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas. Dualisme semacam ini berimplikasi pada munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang kurang  menguntungkan  sekolah  (madrasah)  yang  berada  dibawah  Kementerian Agama.
b. Pendidikan yang dikelola Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama)
Pendidikan  (madrasah)  yang  dikelola  Kementerian  Agama  terdiri  dari Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah  Tsanawiyah  dan  Madrasah  Aliyah.  Pengelolaan anggaranya  masih  tetap  terpusat  di  Kementerian  Agama  RI;  berbeda  dengan pendidikan  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  tidak termasuk  instansi  vertikal  yang  biaya  pendidikannya  diserahkan  pada  pemerintah Kabupaten  /Kota.  Alasannya  bahwa  agama  tidak  termasuk  yang  diotonomikan  atau didesentralisasikan.  Menurut  hemat  penulis,  alasan  ini  perlu  diberi  catatan  khusus, karena tampaknya maksud awalnya adalah kenapa urusan agama tetap dipegang oleh pemerintah pusat, adalah dalam pengertian tentang pembinaan kehidupan beragama, yang  kemungkinannya  bukan  meliputi  pendidikan  yang  dibinanya.  Akibatnya kedudukan  madrasahpun  menjadi  tanggung,  yaitu  tetap  dikelola  oleh  pemerintah pusat  (secara  terpusat – menggantung  keatas)  pada  saat  yang  sama,  semua  sekolah
lainnya  telah  didesentralisasikan  pengelolaannya.  Karenanya  madrasah  menjadi sebuah anomali pada era otonomi yang berkembang dewasa ini.

## c. Ruang Lingkup Pendidikan Islam
Bahwasanya ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam antara lain: 14

## 1) Peserta Didik
Peserta  didik  adalah  seorang  yang  sedang  berkembang,  memiliki  potensi tertentu,  dan  dengan  bantuan  pendidik  ia  mengembangkan  potensinya  tersebut secara optimal, untuk menuju kedewasaan. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan  memegang  peranan  yang  sangat  strategis.  Artinya  bahwa  siswa  dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Siswa sebagai salah  satu  input  di  sekolah,  sangat  mempengaruhi  pembentukan  sekolah  yang berkualitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik, prinsip hidup, dan sebagainya. 15

## 2) Guru atau Pendidik
Dalam  Undang- undang  No.  14  tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen,  “guru adalah pendidik professional dengan tugas  utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia  dini,  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah”. 16 Pendidik  adalah  orang  dewasa  yang  secara  kodrati,  atau  karena  tugasnya  untuk membimbing anak menjadi dewasa.
Saat  ini  pendidik  diposisikan  sebagai  fasilitator/mediator yang  bertugas menfasilitasi atau membantu siswa selama proses penbelajaran berlangsung. Pendidik tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, sebab informasi juga bisa diperoleh  dari  peserta  didik.  Penciptaan  suasana  menyenangkan  dan  adanya kesadaran  emosional  yang  tidak  dalam  keadaan  tertekan  akan  mengaktifkan  potensi otak dan menimbulkan daya berpikir yang intuitif dan holistik.

## 3) Kurikulum
Menurut  Crow  dan  Crow  kurikulum  ialah  rancangan  pengajaran  yang  isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang diperlukan sebagai syarat untuk  menyelesaikan  suatu  program  pendidikan  tertentu.  Dalam  UU  RI  Nomor  20 tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakaan  sebagai  pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut  pengertian  di  atas  dapat  disipmulkan  bahwa  kurikulum  adalah  sejumlah rancangan  atau  pedoman   pembelajaran  yang  isinya  mata  pelajaran  yang  disusun secara sistematis untuk menyelesaikan tujuan pendidikan.
14 Dhia Syarafana, “Ruang Lingkup dan Fungsi Pendidikan Islam,” dalam https://www.kompasiana.com/dhiasyarafana.  Diakses 19 Maret 2020.
15 Saihu, “The Effect of Using Talking Stick Learning Model on Student Learning Outcomes in Islamic  Primary  School  of  Jamiatul  Khair,  Ciledug  Tangerang,” Tarbawi:  Jurnal  Keilmuan  Manajemen Pendidikan 6, no. 1 (2020): 61 – 68.
16 Lihat  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005,  tentang Guru dan Dosen

## Abd Muid N, Rizka Arfeinia

## 4) Metode
Metode  adalah  prosedur  umum  dalam  penyampaian  materi  untuk  mencapai tujuan  pendidikan.  Didasarkan  atas  asumsi  tertentu  tentang  hakikat  Islam  sebagai suprasistem.  Sedangkan  teknik  pendidikan  Islam  adalah  langkah-langkah  konkret pada  waktu  seorang  pendidik  melaksanakan  pengajaran  dikelas.  Metode  dapat dikatakan  juga  sebagai  cara  atau  usaha  pendidik  untuk mempermudah  peserta  didik dalam kegiatan belajar mengajar.

## 5) Evaluasi
Evaluasi  pendidikan  Islam  adalah  suatu  kegiatan  untuk  menentukan taraf   kemajuan  suatu  aktifitas  didalam  pendidikan  Islam.  Evaluasi  dapat  diartikan sebagai  proses  membandingkan  situasi  yang  ada  dengan  keriteria  tertentu  dalam rangka  mendapatkan  informasi  dan  menggunakannya  untuk  menyusun  penilaian dalam rangka membuat keputusan. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil  belajar  maupun  evaluasi  pembelajaran,  merupakan  bagian  integral  yang  tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan.

## 6) Lingkungan
Secara  harfiah  Lingkungan  dapat  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang mengitari  kehidupan,  baik  berupa  fisik  seperti  alam  jagat  raya  dengan  segala  isinya, maupun  berupa  nonfisik,  seperti  suasana  kehidupan  keagamaan,  nilai-nilai  dan  alat. Lingkungan  pendidikan  Islam  adalah  suatu  lingkungan  yang  di  dalamnya  terdapat ciri-ciri  ke-Islaman  yang  memungkinkan  terselenggaranya  pendidikan  Islam  dengan baik.  Lingkungan  adalah  tempat  untuk  memperoleh  pendidikan  Islam  baik  dalam keluarga,  sekolah  maupun  masyarakat.  Dalam  pendidikan  di  kenal  tiga  lingkungan pendidikan yaitu:

## a) Lingkungan pendidikan si keluarga
Keluarga secara normatif termasuk kedalam kelompok lembaga pendidikan di luar  sekolah.  Islam  memandang  keluarga  sebagai  salah  satu  bentuk  lembaga pendidikan  karena  di  dalam  keluarga  berlangsung  pula  proses  kependidikan. Anak  berperan sebagai peserta didik, orangtua sebagai pendidik. Keluarga merupakan lingkungan  pertama  dan  utama  bagi  anak  yang  memberikan  sumbangan  bagi perkembangan  dan  pertumbuhan  mental  maupun  fisik  dalam  kehidupannya. Hubungan  interaksi  anak  dan  orangtua  inilah  proses  pendidikan  Islam  berlangsung. Perlakuan  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  ikut  memegaruhi  pembentukan kepribadian maupun kecerdasan anak.

## b) Lingkungan pendidikan di sekolah
Sekolah  merupakan  lingkungan  pendidikan  yang  secara  sengaja  direncana dan   dilaksanakan  dengan  aturan-aturan  yang  ketat,  seperti  harus  berjenjang  dan berkesinambungan,  sehingga  disebut  pendidikan  formal.  Sekolah  merupakan  suatu lembaga  khusus,  suatu  wahana,  suatu  tempat  untuk  menyelenggarakan  pendidikan, yang  di  dalamnya  terdapat  suatu  proses  belajar  mengajar  untuk  mencapai  tujuan pendidikan.

## c) Lingkungan pendidikan di masyarkat
Masyarakat  sebagai  lembaga  pendidikan  nonformal,  juga  menjadi  bagian penting  dalam  proses  pendidikan,  tetapi  tidak  mengikuti  peraturan-peraturan  yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok individu yang beragam akan mempengaruhi  pendidikan  peserta  didik  tang  tinggal  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu, dalam  pemdidikan  Islam,  masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mendidik generasi muda tersebut.

## 7) Alat Pendidikan
Alat pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan  efektivitas  komunikasi  dan  interaksi  edukatif  antara  pendidik  dan peserta  didik  dalam  proses  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah.  Menurut  Sutari Imam  Barnadib  alat  pendidikan  ialah  tindakan,  perbuatan,  situasi,  atau  benda  yang dengan  sengaja  diadakan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Alat  pendidikan Merupakan  alat-alat  yang  dapat  digunakan  selama  melaksanakan  pendidikan  Islam, agar  tujuan  pendidikan  Islam  tersebut  lebih  berhasil.  Alat  pendidikan  adalah serentetan  tindakan  yang  dilakukan  pendidik  secara  sadar  untuk  mencapai  tujuan pendidikan yaitu kedewasaan.

## a) Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Islam
Berbicara  pendidikan  adalah  juga  berbicara  tentang  kebijakan,  karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan. Karena pendidikan  merupakan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  maka  kebijakan pendidikan  adalah  salah  satu  kebijakan  publik  dalam  bidang  pendidikan.  Yang dimaksud dengan kebijakan publik disini adalah “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan.  Kebijakan  publik  adalah  strategi  untuk  mengantar  masyarakat  pada masa  awal,  memasuki  masyarakat  pada  masa  transisi,  untuk  menuju  kepada masyarakat yang dicita- citakan “. 17
Berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada misalnya, undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Menurut hemat penulis aturan ini  cenderung  bersifat  sentralistik  daripada  desentralistik.  Kemudian  muncul kebijakan  baru  yaitu  Undang-undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah.  Dalam  UU  nomor  22  tahun  1999  mengubah  pola  pembangunan  dari sentralistik 18 menjadi  desentralistik 19 ,  dengan  memberikan  kekuasaan  otonom  secara
17 Undang- Undang    Nomor    22  Tahun  1999  ,  tentang  “Pemerintah  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah  (PP)  nomor  47  tahun    2009”,    tentang Pembentukan  dan  Organisasi  Kementerian  Negara bahwa kementerian Agama adalah adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.
18 Sistem  pemerintahan  sentralistik  lebih  menekankan  peran  pemerintah  pusat  dalam menentukan  arah  dan  semua  aspek  dalam  pembangunan  Indonesia.  Sistem  yang  sentralistik  tersebut pada  awalnya  berkontribusi  pada  keberhasilan  proses  pembangunan  di  Indonesia.  Berbagai  indikator pembangunan  seperti  angka  pertumbuhan  ekonomi,  angka  pendapatan  perkapita,  nilai  ekspor,  dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan kinerja yang bagus, dalam http://www.definit.asia/publikasi_buku_2.html
19 Sistem pemerintahan desentralistik adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan peran daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Sistem  tersebut  juga  menempatkan  pemerintah  daerah sebagai aktor penting dalam mendorong dan menggerakkan arah pembangunan di Indonesia sehingga pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  yang  lebih  besar  dalam  menggerakkan  pembangunan  daerah. Dalam http://www.definit.asia/publikasi_buku_2.html
luas  kepada  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota.  Efek  samping  dari  pada  kekuasaan otonomi  yang  sangat  luas  kepada  daerah,  pada  prakteknya  mengakibatkan  sedikit terhambatnya  proses  desentralisasi  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  juga pemerintah  daerah  berpeluang  untuk  melakukan  desentralisasi  kekuasaan  pada  elit- elit politik daerah.
Salah  satu  pesan  UU  nomor  22  tahun  1999  adalah  bahwa  daerah  mempunyai kewajiban  menangani  pendidikan  yang  rambu-rambunya  telah  dijabarkan  dalam Peraturan  pemerintah  nomor  25  tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah  Otonom. 20 Bahwa  persoalan  mendasar  dalam desentralisasi  pengelolaan  pendidikan  adalah  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  oleh siapa  hal  itu  dilakukan,  dengan  cara  bagaimana  dan  mengapa  demikian.  Dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.
Disadari  betul  bahwa  kewenangan  dan  kekuasaan  saja  belumlah  cukup, dibutuhkan  kemampuan  daerah  untuk  mengimplementasikan  otonomi  daerah. Kemampuan  ini  bisa  diuraikan  menjadi  sangat  luas,  mencakup  keharusan  memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan  menggali  dan  mengelola  pembiayaan.  Dengan  demikian  melalui pengelolaan  yang  desentralistik,  “diharapkan  pendidikan  dapat  dilaksanakan  dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya  dengan  desentralisasi  tersebuttidak  dikehendaki  terjadinya  kemunduran dalam pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional “. 21 Kebijakan  publik  penyelenggaraan  pembangunan  Indonesia  Pasca  reformasi  ditata dengan  pola  desentralistik,  yaitu  dengan  lahirnya  undang-undang  nomor  22  Thun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 25 tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Hanya  saja kebijakan publik  ini  menurut  hemat  penulis  terdapat  kelemahan,  diantaranya  adalah  adanya kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah.
Undang-undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  Pemerintah  Daerah diperbaharui  lagi  dengan  lahirnya  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Munculnya  berbagai  peraturan  dan  perundang-undangan  ini adalah  dalam  rangka  perbaikan  sistem  yang  selama  ini  berlaku,  sehingga  kedepan akan  lebih  baik  lagi.  Pemerintah  Orde  baru  menetapkan  kebijakan  publik  dibidang pendidikan  berupa  undang-undang  nomor  2  tahun  1989  tentang  Sistem  pendidikan Nasional.  Kebijakan  ini  ditetapkan  pada  saat  kebijakan  publik  tentang penyelenggaraan  pembangunan  menganut  pola  yang  cenderung  sentralistik,  yaitu melalui  Undang-undang  nomor  5  tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah.  UU  ini  menyebutkan  bahwa  negara  kesatuan  RI  dibagi  kedalam  daerah- daerah  otonom  diselenggarakan  melalui  tiga  pelaksanaan  asas  yaitu,  asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asa pembantuan.
Pasal  2  Undang-Undang  tersebut  menetapkan  bahwa  titik  berat  otonomi daerah  diletakkan  pada  daerah  tingkat  II  yang  pelaksanaannya  diatur  dengan
20 Masykur    Mansyur,    “  Kebijakan    tentang  Pendidikan  Islam,”  dalam  Majalah  Ilmiah  Solusi UnsikaVol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, hal. 8.
21 H.A.R.  Tilaar  dan  Rian  Nugroho,  Kebijakan  Pendidikan; Pengantar  Untuk  memahami Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai  kebijakan  Publik ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, Cet.II 2009, hal.184.
peraturan  pemerintah  (PP).  Adapun  tujuan  daripada  otonomi  kepada  daerah  adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pada  pasal;  50,  51  dan  52  secara  khusus  mengatur  tentang  pengelolaan pendidikan tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa sifat desentralistik dari penyelenggaraan  pembangunan  pendidikan  nasional. 22 Namun  didalamnya memberikan  panduan  mengenai  mekanisme  desentralisasi  penyelenggaraan pendidikan  nasional  yaitu  antara  lain  siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan  sistem  pendidikan  nasional,  bagaimana  standar  nasional  pendidikan, siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dasar,  menengah dan  pendidikan  tinggi  dan  sebagainya.  Ada  Beberapa  kebijakan  publik  dibidang pendidikan diantanya: 23
b) Pergantian Kurikulum
Kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  yang  bisa  kita  lihat  pertama  adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah melakukan hal ini  bukan  tanpa  tujuan,  pemerintah  menerpakan  kebijakan  publik  ini  supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu maju. Pemerintah juga bahkan mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun  2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah  melakukan  pembaharuan  kurikulum  berupa  diversifikasi  kurikulum  untuk melayani kebergaman peserta didik dan penyusunan ini dilakukan secara nasional.

## c) Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)
Seperti  yang  kita  ketahui,  pentingnya  pendidikan  bagi  manusia  tidak  dapat diabaikan. Oleh karena itu pemerintah tentu saja ingin mengembangkan pendidikan di  Indonesia  karena  pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  dapat meningkatkan  taraf  bangsa  dan  dapat  menyejahterakan  masyarakatnya.Oleh  karena itu  tentu  saja  pemerintah  ingin  membuat  pendidikan  di  Indonesia  ini  lebih berkembang sehingga membuat kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu dengan dibutatnya bantuan dana operasional sekolah atau yang selama ini kita kenal sebagai Dana  BOS.  Dana  BOS  ini  adalah  salah  satu  wujud  kebijakan  publik  yang  berguna untuk  membangun  sekolah  menjadi  lebih  baik  demi  kenyamanan  para  siswa.  Tidak hanya  itu  saja,  namun  kebijakan  publik  ini  juga  mencakup  serta  bantuan  peralatan praktik di sekolah.
d) Penerapan Pendidikan Budaya dan Karakter di Sekolah
Kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan  yang  selanjutnya  adalah  pemerintah membuat  kebijakan  publik  berupa  penerapan  pendidikan  budaya  dan  karakter  di sekolah  dengan  maksud  dan  tujuan  supaya  kebijakan  publik  yang  satu  ini  dapat mencapai tujuan yaitu generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi
22 Masykur    Mansyur,    “  Kebijakan    tentang  Pendidikan  Islam,”  dalam  Majalah  Ilmiah  Solusi UnsikaVol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, hal. 10.
23 Valencya Haryanto, “Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan di Indonesia,” dalam https://guruppkn.com/contoh-kebijakan-publik-di-bidang-pendidikan .Diakses pada 17 Maret 2020
dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik. Pentingnya pendidikan karakter merupakan  salah  satu  faktor  diterapkannya  pendidikan  budaya  dan  karakter  sebagai wujud  kebijakan  publik  di  dalam  bidang  pendidikan.  Dengan  adanya  pendidikan karakter,  diharapkan  sekolah  dapat  membimbing  dan  membekali  anak-anak  dengan moral  dan  juga  budi  pekerti  yang  dapat  berguna  bagi  masa  depan mereka  dan  masa depan bangsa.

## e) Penerapan Muatan Lokal dan Keterampilan sebagai Mata Pelajaran
Tidak  hanya  pelajaran  penting  saja  seperti  misalnya  matematika,  ipa,  atau Bahasa  Indonesia  yang  dipelajari  ketika  kita  duduk  di  bangku  sekolah.  Namun  ada juga  pelajaran  keterampilan  dan  muatan  lokal  yang  juga  kita  pelajari  ketika  kita bersekolah. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran ini sebenarnya  adalah  salah  satu  kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan.Muatan  lokal sendiri  adalah  kegiatan  ekstrakulikuler  atau  pelajaran  yang  berfungsi  untuk mengembangkan  kompetensi  dan  itu  disesuaikan  dengan  ciri  khas  daerah  masing- masing dan materinya tidak dapat dikelompokkan pada mata pelajaran yang ada. Ini bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah dan  budaya  daerah  mereka  karena  kita  tahu  fungsi  kebudayaan  bagi  masyarakat  itu penting adanya.

## f) Beasiswa Kepada Guru untuk Mengikuti Program Pascasarjana
Kebijakan  publik  dalam  bidang  pendidikan  yang  selanjutnya  adalah diberikannya  beasiswa  kepada  guru  untuk  mengikuti  program  pascasarjana  dan tentunya  bagi  guru  yang  memiliki  kompetensi  dan  dengan  melewati  beberapa prosedur. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang satu ini bukan dibuat tanpa tujuan, kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan SDM yang ada di dalam bidang pendidikan.
Pemerintah pembuat kebijakan publik juga berharap dengan adanya kebijakan publik yang satu ini, maka guru diharapkan bisa memberikan ilmu yang lebih kepada murid-muridnya  sehingga  generasi  penerus  bangsa  bisa  membangun  negara  kita menjadi negara yang maju.

## g) Pembentukan Komite Sekolah
Salah  satu  kebijakan  publik  di  dalam  bidang  pendidikan  yang  dibuat  oleh pemerintah  adalah  pembuatan  komite  sekolah.  Komite  sekolah  tidak  hanya  dibuat untuk  menggalang  dana  saja.  Komite  sekolah  didirikan  guna  meningkatkan  mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat  (1)  juga  disebutkan  jika  komite  sekolah  yang  merupakan  salah  satu  kebijakan publik  itu  bertugas  untuk  mengawasi  pelayanan  dalam  pendidikan  sesuai  dengan peraturan  dan  perundang-undangan  yang  sudah  dibuat,  Kita  juga  harus  mengetahui mengenai struktur komite sekolah yang menjadi salah satu contoh kebijakan publik di pendidikan.

## h) Pembiayaan Pendidikan
Salah  satu  akibatnya  pembiayaan  madrasah  tidak  diperhitungkan  oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Karena madrasah dianggap telah memperoleh dana dari pemerintah  pusat  melalui  jalur  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Propinsi  dan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Terlepas dari sumber pembiayaan yang vertikal  bagi  madrasah  dan  otonomi  daerah  bagi  sekolah,  maka  pada  prinsipnya anggaran  pendidikan  terus  mengalami  kenaikan.  Pemerintah  dewasa  ini  cenderung untuk  terus  menerus  meningkatkan  anggaran  pendidikan.  Salah  satu  tujuannya adalah  untuk  mengimbangi  beban  yang  ditanggungn  oleh  orang  tua  murid. Karenanya, “peningkatan anggara pemerintah untuk sektor pendidikan sesungguhnya bertujuan  untuk  mengimbangi  besarnya  kontribusi  keluarga  agar  minimal  tidak terlalu  timpang,  sehingga  pemerintah  yang  selama  ini  sangat  berperan  dalam mengendalikan  sekolah  secara  moral  cukup  memiliki  legitimasi  dalam  memainkan perannya”. 24
Jika  saat  ini  pemerintah  hanya  menanggung  sebagian  kecil  dari  satuan  biaya pendidikan, maka setahap demi setahap jumlah tersebut perlu dinaikan, tanpa harus mengurangi  peran  erta  keluarga  yang  sudah  cukup  tinggi.  Memang  tidak  akan sanggup  pemerintah  menanggung  semua  biaya  pendidikan  tanpa  dibantu  oleh masyarakat dan swasta. Untuk merealisasikan berbagai kebutuhan dalam pendidikan Islam  diperlukan  pembiayaan  yang  cukup.  Padahal  kenyataannya  masih  banyak berbagai  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  orang  tua  murid  dalam  pendidikan  anak- anaknya.  Pemberian  subsidi  dari  pemerintah  belum  sanggup  untuk  menggratiskan pendidikan  warga.  Untuk  menutupi  kekeurangan  biaya  tersebut  bagaimana mengatasinya.  Dalam  pembiayaan  pendidika  Islam  bisa  diperoleh  dari  berbagai sumber misalnya dari (1) dana fi sabilillah, (2) dana dari siswa, (3) dana dari wakaf, (4) dana dari kas negara, (5) dan dari hibah perorangan dan lainnya.
Sebagian  dari  masyarakat  bahwa  biaya  seperti  dari  sumber  wakaf  dan  hibah yang  sudah  diwakafkan  atau  dihibahkan  sekarang  ini  terdapat  komplein  dari  ahli warisnya yaitu mengambil kembali harta tersebut untuk dijadikan sebagai hak pribadi, jadi  kelihatannya  dana  dari  sumber  tersebut  menjadi  kurang  efektif.  Menyangkut kebiajakan  pemerintah  tentang  pembiayaan  pendidikan,  maka  pemerintah  wajib menjamin pembiayaan pendidikan sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al- Ahk am  fi  Ushulil  Ahkam  mengatakan  bahwa  “seorang  imam  atau  kepala  negara berkewajiban  memenuhi  sarana-sarana  pendidikan,  sampai  pada  ungkapannya diwajibkan  atas  seorang  imam  untuk  menangani  masalah  itu  dan  menggaji  orang- orang tertentu untuk mendidik masyarak at”. 25
Sejalan  dengan  UU  nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan UU  nomor  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  sebagai  daerah otonom – yang berdampak pada penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah. Dalam  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  nasional pada Bab XIII ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab  bersama  antara  pepemrintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Karenanya pemerintah  tidakmerupakan  satu  sistem  yang  lepas  dengan  pihak  swasta  dan masyarakat.  Hubungan  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  merupakan  hubungan yang  tidak  terpisahkan  dalam  peranannya  meningkatkan  pemerataan  dan  mutu
24 Dedi  Supriadi, Satuan  Biaya  Pendidikan  dasar  dan  Menengah,  Rujukan  bagi  Penetapan Kebijakan  Pembiayaan  Pendidikan  pada  Era  Otonomi  dan  manajemen  Berbasis  Sekolah ,  Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.V, 2010,  hal. 94.
25 Ibnu Hazm, Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam, Kairo : Al-Azhar, Darul Hadits, 1984, hlm. 114.
pendidikan.  Oleh  karena  itu  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah,  swasta  dan  masyarakat,  baik  dalam  pembiayaan  maupun  tenaga  dan fasilitas.  Artinya  peran  swasta  dan  masyarakat  dalam  pembiayaan  pendidikan  sangat menentukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  Nanag  Fatah  bahwa  “  ada kecenderungan  mengenai  sumber-sumber  anggaran  pendidikan  pada  umumnya berasal  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat  sekitar,  orang  tua murid  dan  sumber  lain.  Sedangkan  pengeluarannya  dipergunakan  untuk  1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2), pengeluaran untuk tata usaha sekolah; 3)  Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,(4),  kesejahteraan  pegawai  5) Administrasi; 6) Pembinaan teknis edukatif 7) P endataan”. 26
Sumber  biaya  pendidikan  pada  tingkat  makro  (nasional)  baerasal  pendapatan negara dari sektor pajak, misalnya dari pemnafaatan sumber daya alam dan produksi nasional  lainnya,  yang  lazim  dikatedorikan  kedalam  gas  dan  non  migas, keuntungan dari  ekspor  barang  dan  jasa,  usaha-usaha  negara  lainnya,  termasuk  dari  disvestasi saham  pada  perusahaan  negara  (BUMN),  bantuan  dalam  bentuk  grant  (hibah)  dan pinjaman  luar  negeri  (loan)  baik  dari  lembaga  keuangan  internasional  seperti  Bank Dunia,  ADB,  IDB,  JICA,  maupun  pemerintah,  baik  kerjasama  multilateral  maupun bilateral.  Dalam  Undang-undang  Dasar  1945  pasal  31  ayat  (4)  yaitu  negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran dan Pendapatan  Belanja  Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 27
Kemudian  ditetapkan  juga  dalam  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  menetapkan  alokasi  dana  pendidikan sekurang-kurangnya 20 % baik pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 28
Disamping itu masih dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (2) yaitu setiap warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya. Kemudian  dalam  UU  nomor  20  tahun  2003, pada  pasal  11  ayat  (1) juga  menyebutkan bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan  layanan  dan kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga  negara  tanpa  diskriminasi,  dan  ayat  (2)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  Bab  IX  pasal  62  menyatakan  bahwa  pembiayaan pendidikan  terdiri  dari;    1)  biaya  investasi,  meliputi  biaya  penyediaan  sarana  dan prasarana,  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  modal  kerja;  2)  Biaya  operasi, meliputi  gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  bahan  atau  peralatan  pendidikan yang  habis  pakai  dan  biaya  operasi  pendidikan  tak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi, konsumsi,  pajak  asuransi;  3)  Biaya  personal,  yang  merupakan  biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk  bisa  mengikuti  proses  pembelajaran  secara teratur dan berkelanjutan.
26 Nanang Fatah, Ekonomi  dan  Pembiayaan Pendidikan ,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, Cet.v. 2009, hal. 23-24.
27 Tim Bela Bangsa, UUD 1945 dan Perubahannya ,  Jakarta: Belabook Media,  2010,  hal. 42.
28 Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
Kalau  semua  memperhatikan  realitas  yang  ada  betapa  kita  menyaksikan bagaimana  kompleksitas  sistem  anggaran  yang  ada,  betapa  rumitnya,  birokratisnya kaku  dan  sebagainya  (sangat  kompleksitas),  belum  lagi  melibatkan  berbagai  instansi yang  masing-masing  mempertahankan  egonya  masing-masing.  Pada  era  otonomi daerah  sekarang  ini  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  menyederhanakan  dan memangkas  birokrasi  dalam  sistem  penganggaran  pendidikan,  termasuk  juga  sektor lainnya,  belum  banyak  perubahan  terjadi.  Alokasi  anggaran  pendidikan  tetap  saja kompleks  dan  fragmentaris  dengan  akibat  terjadi  in-efisiensi,  kebocoran  atau penghamburan pengelolaan dana. 29

## D. PENUTUP
Implikasi  lainnya  adalah  muncul  anggapan  dari  pemerintah  daerah  bahwa madrasah  tidak  menjadi  bagian  tugasnya  karena  belum  diotonomikan,  sedangkan pemerintah  pusat  mengira  jika  kebutuhan  madrasah  juga  telah  dicukupi  oleh pemerintah  daerah  sebagaimana  mengurus  pendidikan  (sekolah)  di  daerah  pada umumnya.  Akhirnya  nasib  madrasah  semakin  kurang  diperhatikan  terutama  oleh pemerintah  daerah.  Realitas  yang  terjadi  diberbagai  daerah  (otonomi  daerah) mengindikasikan  bahwa  implementasi  tentang  kebijakan  pendidikan  berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan  eksistensi  madrasah  baik  dalam  kebijakan  pembinaan  pendidikan, anggaran  maupun  bantuan  sarana  prasarana.  Masih  banyak  dijumpai  berbagai kebijakan  yang  kurang  memperhatikan  pada  madrasah,  terutama  yang  berkaitan dengan  alokasi  anggaran  daerah  yang  tidak  mempertimbangkan  aspek  rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang ada atau jumlah siswa yang berada dibawah  pembinaan  Kemendikdub  dan  lembaga  pendidikan  yang  berada  dibawah pembinaan Kemenag. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan kemajuan daerah  itu  disegala  bidang  akan  makin  cepat.  Demikian  halnya  dengan  pendidikan agama. Dengan otonomi daerah perkembangan dan arah pendidikan agama di suatu daerah akan lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat agama didaerah.
29 Saihu,  “Implementasi  Manajemen  Balanced  Score  Card  Di  Pondok  Pesantren  Jam’iyyah Islamiyyah Tangerang Selatan,”
Mumtaz: 3, no. 1 (2019): 2, https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45.

## DAFTAR PUSTAKA
Dhia Syarafana, “Ruang Lingkup dan Fungsi Pendidikan Islam,” 2020. Fatah,  Nanang. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan ,    Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2009.
Gunawan, Heri. Pendidikan Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
H.  Mansyur,Masykur. Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pendidikan  Islam,”  dalam Majalah Ilmiah Solusi Unsika 2012.
Hazm, Ibnu Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam, Kairo : Al-Azhar, Darul Hadits, 1984. Nurjaman,  Ujang Implikasi  UU  Sisdiknas  Terhadap  Pendidikan  Islam  dalam    Jurnal Pendidikan Universitas Garut, 2013 Prastowo,  Andi. Pembelajaran  Konstruktivistik-Scientific  untuk  Pendidikan  Agama Islam diSekolah/Madrasah , Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Puji  Hastuti,  Tri. Kebijakan  Pendidikan  Di  Tinjau  Dari  Segi  Hukum  Kebijakan  Publik, dalam Jurnal Jurisprudence , 2018.
Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan Nasional .
Rokyal Aini, Pendidikan,” https://www.kompasiana.com/rokyalaini/kebijakan Saihu.  “Implementasi  Manajemen  Balanced  Score  Card  Di  Pondok  Pesantren Jam’iyyah  Islamiyyah  Tangerang  Selatan.” Mumtaz: 3,  no.  1  (2019):  2. https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45.
———.  “PENDIDIKAN  KARAKTER  BERBASIS  KEARIFAN  LOKAL  (STUDI  DI JEMBRANA  BALI).” Edukasi  Islami:  Jurnal  Pendidikan  Islam 8,  no.  1  (2019):  69 – 90.
———.  “The  Effect  of  Using  Talking  Stick  Learning  Model  on  Student  Learning Outcomes  in  Islamic  Primary  School  of  Jamiatul  Khair,  Ciledug  Tangerang.” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 6, no. 1 (2020): 61 – 68.
Saihu,  Made. Merawat  Pluralisme  Merawat  Indonesia:  Potret  Pendidikan  Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali . Yogyakarta: DEEPPUBLISH, 2019.
Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam , Bandung: Alfabeta, 2012 Supriadi, Dedi. Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan  Pembiayaan  Pendidikan  pada  Era  Otonomi  dan  manajemen  Berbasis Sekolah , Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.
Tilar,  H.A.R.  dan  Rian  Nugroho,  Kebijakan  Pendidikan; Pengantar  Untuk  memahami Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai  kebijakan  Publik , Yogyakarta:  PustakaUndang-Undang    Nomor    20  Tahun  2003    tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Tim Bela Bangsa, UUD 1945 dan Perubahannya ,  Jakarta: Belabook Media,  2010, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005,  tentang Guru dan Dosen Undang- Undang  Nomor  22 Tahun 1999 , tentang “Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah, 2019
Undang- Undang    Nomor  22  tahun  1999,    “Pemerintah  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009,”  tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian  Negara  bahwa  kementerian  Agama  adalah  adalah  salah  satu kementerian yang bersifat vertikal .
Valencya  Haryanto,  Valencya  . Kebijakan  Publik  di  Bidang  Pendidikan  di  Indonesia,” dalamhttps://guruppkn.com/contoh-kebijakan-publik-di-bidang-pendidikan 2020
Wahyono,  Andi. Kebijakan  Pendidikan  Islam:  Hibridasi  Lembaga  Pendidikan  Tinggi Dalam Jurnal Pendidikan Islam , 2014.