## IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN-SIMPAN PINJAM HARAPAN BERSAMA

## Andrico Septian, Zaili Rusli dan Harapan Tua R.F.S
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract:  Implementation  of  the  Economic  Business  Program  of  the  Savings  and  Loans Harapan Bersama Village. This research is a qualitative type. The research informant was the chairperson  of  UEK-SP  and  his  staff  Lurah,  Chair  of  LPM  and  Women  Leaders.  Data  collection techniques  are  interviews,  observation  and  documentation.  Data  analysts  use  interactive  models ranging  from  data  presentation,  data  reduction  and  conclusion  drawing.  The  results  of  this  study indicate that the implementation of UEK-SP in Kampung Melayu Village has not fully touched the community,  the  high  arrears  of  loans  by  the  community,  namely  the  lack  of  awareness  of  the public to pay its debts, and the lack of optimal guidance and supervision activities.
Keywords: implementation, savings and loan program, communication, bureaucratic structure
Abstrak:  Implementasi  Program  Usaha  Ekonomi  Kelurahan-Simpan  Pinjam  Harapan Bersama. Penelitian  ini  adalah  jenis  kualitatif.  Informan  penelitian  adalah  ketua  UEK-SP  dan stafnya  Lurah,  Ketua  LPM  dan  Tokoh  Wanita.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara, observasi dan dokumentasi. Analis data menggunakan model interaktif mulai  dari penyajian data, reduksi  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Implementasi UEK-SP  di  Kelurahan  Kampung  Melayu  belum  seutuhnya  menyentuh  masyarakat,  tingginya tunggakan  pinjaman  oleh  masyarakat  yakni  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar hutangnya, serta belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan.
Kata kunci: implementasi, program simpan pinjam, komunikasi, struktur birokrasi

## PENDAHULUAN
Kota  Pekanbaru  secara  geografis  tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki potensi  besar  yang  dapat  diunggulkan,  teru- tama  di  bidang  jasa,  industri  rumah  tangga, perdagangan, dan seni budaya, yang perlu di- giatkan  pembinaan  dan  pengembangannya. Salah  satu  jajaran  Pemerintah  Kota  Pekan- baru  adalah  Lurah  sebagai  ujung  tombak dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  sektor usaha ekonomi kreatif.
Dalam  rangka  pemberdayaan  masyara- kat  upaya  yang  amat  pokok  adalah  pening- katan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemaju- an  ekonomi  seperti  modal,  teknologi,  infor- masi,  lapangan  kerja,  dan  pasar.  Dalam  per- kembangan  industri  kreatif  di  Kota  Pekan- baru  juga  sedang  mengalami  sorotan  mata masyarakat,  terlihat  dari  beberapa bagian in-
dustri kreatif dapat ditemukan di Kota Pekan- baru, walaupun tidak semuanya.
Salah  satu  program  Kelurahan  Kam- pung  Melayu  dalam  mengembangkan  dan memberdayakan  ekonomi  masyarakat  yang telah  dituangkan  dalam  Peraturan  Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2015 tentang Pe- tunjuk  Teknis  Program Pemberdayaan  Kelu- rahan  Kota  Pekanbaru  adalah  melalui  Usaha Ekonomi  Kelurahan-Simpan  Pinjam  (UEK- SP).
Kelurahan Kampung Melayu adalah sa- lah satu Kelurahan yang terpilih menjalankan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang di- jalankan dalam bentuk pemberian Dana Usa- ha  Desa/Kelurahan  (DUD/K)  yaitu  melalui Usaha  Ekonomi  Kelurahan-Simpan  Pinjam (UEK-SP) Harapan Bersama. Untuk menjadi pemanfaat  Dana  di  Kelurahan  Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru melalui  musyawarah  di  tingkat  Kelurahan
menetapkan  persyaratan  utama  yaitu  masya- rakat Kelurahan Kampung Melayu  yang ber- domisili  minimal  5 tahun di Kelurahan  Sim- pang Baru. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam  Program  UEK-SP  Harapan  Bersama yaitu:
1. Kredit Modal Kerja yaitu berupa pinja- man/kredit  yang  diberikan  kepada  ma- syarakat  menengah  kebawah  yang  me- miliki atau akan memiliki usaha ekono- mi  produktif  guna  menunjang  keter- sediaan  dana  bagi  pengembangan usahanya.
2. Kredit Mikro
3. Program Pembinaan
4. Dana Bantuan Sosial Berdasarkan  tinjauan  peneliti  dilapa- ngan, penulis mendapatkan bahwa masih ba- nyak  permasalahan-permasalahan  dalam  Im- plementasi Program Usaha Ekonomi Kelura- han-Simpan  Pinjam  (UEK-SP)  di  Kelurahan Kampung  Melayu  Kecamatan Sukajadi  Kota Pekanbaru diantaranya:
1. Program  UEK-SP  Harapan  Bersama belum seutuhnya dapat menyentuh ma- syarakat yang berekonomi lemah, kare- na  masih  banyak  ditemukan  Dana  ter- sebut  dimanfaatkan  oleh  masyarakat ekonomi  kelas  menengah  keatas  de- ngan usaha yang sudah maju.
2. Masih banyak masyarakat  yang terken- dala  dalam  mengembalikan  pinjaman dikarenakan usaha yang dikelola masih banyak  yang  belum  berkembang  yang berakibat pada penunggakan.
3. Program  pembinaan  yang  seharusnya dilakukan oleh pegawai UEK-SP Hara- pan  Bersama  untuk  mengontrol  dan membina  masyarakat  dalam  mengelola usahanya belum berjalan optimal.
4. Banyaknya  fasilitas  yang  kurang  baik/ memadai  yang  dimiliki  Kantor  UEK- SP  Kampung  Melayu  Kecamatan Sukajadi.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  maka permasalahan  penelitiannya  adalah  bagaima- na implementasi program usaha ekonomi Ke- lurahan  Simpan  Pinjam  di  Kelurahan  Kam- pung Melayu Kecamatan Sukajadi?.
Thomas  R  Dye mengenai  kebijakan public,  yaitu “…is  what  government  say  to do  or  not  to  do,  it  is  goals  or  purpuses  of government program…” (…adalah  apa  yang dinyatakan  dan  dilakukan  atau  tidak  dilaku- kan  oleh  pemerintah,  kebikan  public  itu berupa  sasaran  atau  tujuan  proram-program pemerintah…).
Kebijakan  Publik  selalu  mengandung setidak-tidaknya  adanya  komponen  dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.  Kompo- nen  yang  ketiga  biasanya  belum  dijelaskan secara  rinci  dan birokrasi  yang  harus  mener- jemahkannya  sebagai  program  aksi  dan  pro- yek.  Komponen  cara  berkaitan  siapa  pelak- sananya,  berapa  besar  dan  dari  amana  dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagai- mana  program  dilaksanakan  atau  bagaimana system  manajemennya  dan  bagaiamana  ke- berhasilan  atau  kinerja  kebijakan  diukur. Komponen  inilah  yang  disebut  dengan  im- plementasi (Wibawa,dkk.,1994) . Menurut Hogwood dan Gunn ( Wahab, 1997 ),  untuk  dapat  mengimplementasikan kebijakan  secara  sempurna  maka  diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:
a. Kondisi  eksternal  yang  dihadapi oleh badan/instansi pelaksana
b. Tersedia waktu dan sumber daya
c. Keterpaduan  sumberdaya  yang  di- perlukan
d. Implementasi didasarkan pada hubu- ngan kausalitas yang handal
e. Hubungan  kausalitas  bersifat  lang- sung  dan  hanya  sedikit  mata  rantai penghubung
f. Hubungan  ketergantungan  harus da- pat diminimalkan
g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan secara sistematis
h. Komunikasi  dan  koordinasi  yang baik
i. Pihak-pihak  yang  berwenang  dapat menuntut kepatuhan pihak lain.
Menurut George  C  Edward  III  dalam Subarsono  (2005) memberikan  pandangan bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh  empat  variable,  yakni  1.  Komunikasi  2.
sumberdaya  3.  diposisi  (sikap),  4.  Struktur birokrasi  dan  keempat  variable  tersebut  sa- ling berhubungan satu sama lain.
Menurut  Riant  Nugroho  (2005:25)  ke- bijakan publik adalah kebijakan yang menga- tur  kehidupan  bersama  atau  kehidupan  pub- lik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan  publik  mengatur  semua  yang  ada didomain  lembaga  administratur  publik.  Ke- bijakan  publik  mengatur  masalah  bersama atau  masalah  pribadi  atau  golongan,  yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui  implementasi  program  usaha  ekonomi kelurahan simpan pinjam kelurahan kampung melayu kecamatan sukajadi.

## METODE
Penelitian  ini  masuk  dalam jenis  pene- litian  kualitatif.  Informan  penelitian  adalah Lurah,  Ketua  LPM,  Tokoh  Wanita,  Ketua UEK-SP,  Kasir  Tata  Usaha  KPM,  Analisis Kredit.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi.  Analisis  data  mengguna- kan  model  interaktif  mulai  dari  penyajian, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL Faktor Komunikasi
Komunikasi  merupakan  alat  kebijakan untuk  menyampaikan  informasi  agar  nanti- nya  program  UEK-SP  Kelurahan  Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat yang tergolong fakir mis- kin  yang  dimaksudkan  disini  adalah  kelan- caran,  kejelasan,  dan  konsistensi  menyam- paikan  atau  pengiriman  perintah  dan  arahan atau informasi.

## a. Transmisi
Sasaran  program  UEK-SP  adalah  ang- gota  dan  masyarakat  yang  memiliki  usaha ekonomi  produktif.  Dalam  hal  ini  pelaksa- naan  program  UEK-SP di  Kampung  Melayu menuntut informasi tidak hanya disampaikan kepada  pelaksana  kebijakan  tetapi  juga
kepada  kelompok  sasaran  dan  pihak  yang terkait di masyarakat.

## b. Kejelasan
Hal ini penting, agar para implementor dapat  mengetahui  dengan  jelas  mengenai  tu- juan yang ingin dicapai implementasi kebija- kan/program dan juga mengetahui dengan je- las dan  tegas  mengenai  apa  yang  seharusnya mereka lakukan.

## c. Konsistensi
UEK-SP  Kampung  Melayu  telah  me- lakukan  berbagai  kegiatan  mengenai  penyu- luhan  umum,  bimbingan  pengenalan  masa- lah,  bimbingan  motivasi,  namun  masyarakat tidak  sepenuhnya  termotivasi  untuk  ikut  da- lam acara tersebut dengan berbagai alasan.

## Tabel 1. Besaran Tunggakan UEK-SP Harapan Bersama Tahun 2016
No Bulan Nilai Tunggakan 1. Januari Rp. 165.000.000 2. Februari Rp. 162.000.000 3. Maret Rp. 150.000.000 4. April Rp. 175.000.000 5. Mei Rp. 175.000.000 6. Juni Rp. 120.000.000 7. Juli Rp. 135.000.000 8. Agustus Rp. 180.000.000 9. September Rp. 110.000.000 10. Oktober Rp. 110.000.000 11. November Rp. 110.000.000 12. Desember Rp. 110.000.000
Sumber  Data  :  UEK-SP  Harapan  Bersama Kampung Melayu

## Faktor Sumber Daya Manusia
Dalam  pelaksanaan  program  membu-tuhkan dukungan  dan  sikap  positif  dari  para pelaksana,  karena  merekalah  yang  langsung berhubungan  dengan  kelompok  sasaran.  Si- kap  pelaksana  dalam  menjalankan  program serta  tugas-tugas  untuk  mencapai  tujuan  pe- laksanaan  program  UEK-SP.  Dukungan  be- rupa moril dan materil akan menumbuhkem- bangkan  kreativitas  dari  para  pelaksana  itu sendiri,  sehingga  pelaksanaan  program  akan efektif.  Dalam  sumberdaya  diperlukan  bebe- rapa hal diantaranya:
a. Staff
Banyaknya staff tidak otomatis mendo- rong Implementasi  Program  Usaha  Ekonomi Kelurahan  Simpan  Pinjam  (UEK-SP)  di  Ke- lurahan  Kampung  Melayu  Kecamatan  Suka- jadi  berjalan  secara  baik,  hal  mendasar  yang perlu diketahui adalah kecakapan staff dalam bekerja yang perlu diperhatikan.

## b. Anggaran (Budgetary)
Dalam  implementasi  kebijakan,  angga- ran  berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau investasi  atas  suatu  program  atau  kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, se- bab  tanpa  dukungan  anggaran  yang  mema- dai,  kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Tabel 2. Rekapitulasi Pemanfaat dan Pencai- ran Dana UEK-SP Harapan Bersama tahun 2015-2017
No Tahun Jumlah Pemanfaat Pencairan 1. 2015 82 624.000.000 2. 2016 85 602.000.000 3. 2017 90 645.000.000 Jumlah 1.871.000.000 Sumber data: Laporan Keuangan UEK-SP Harapan Bersama

## c. Informasi
Kelancaran  informasi  perlu  mendapat perhatian  dari  semua  pihak  yang  terkait  de- ngan  UEK-SP  Kampung  Melayu  Kecamatan Sukajadi.  Pasalnya  hal  ini  menjadi  problem yang  sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelak- sanaannya perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah  satu  wujud  dari  informasi  oleh  peme- rintah  Kota  Pekanbaru  dan  kepada  seruh  pi- hak yang berkepentingan.

## d. Kewenangan
Kewenangan  yang  dibutuhkan  dan  ha- rus tersedia bagi implementor sangat bervari- asi tergantung pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan.  Pembinaan  melalui  Program UEK-SP di Kampung Melayu, maka diharap- kan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang le- bih  mampu,  baik  dalam  kemampuan,  kete-
rampilan,  modal  dan  lain-lain  yang  terkait dengan kegiatan-kegiatan di Kampung Mela- yu  dan diharapkan  dapat  menumbuhkan  rasa kebersamaan,  kekeluargaan,  kegotongroyo- ngan,  rasa  kepedulian  dan  kesetiakawanan sosial,  baik  di  antara  keluarga  binaan  sosial maupun  kepada  masyarakat  secara  luas karena mereka hidup dalam kelompok.

## e. Fasilitas
Fasilitas  sangat  penting  sebagai  salah satu upaya  menghimpun,  mengatur,  memeli- hara,  dan  mengendalikan  alat,  benda,  uang, waktu  dan  metode  kerja  serta  peralatan apapun  yang  diperlukan  untuk  menyelesai- kan  pekerjaan-pekerjaan  dalam  usaha  kerja- sama itu. Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan- Simpan  Pinjam  di  Kelurahan  Kampung  Me- layu  terletak  di  Jalan  Ketitiran  No. 20  Kelu- rahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota  Pekanbaru  yang  masih  memakai  Fasi- litas  Kantor  Pemerintahan  Kelurahan.  Beri- kut  ini  adalah  tabel  fasilitas  yang  dimiliki UEK-SP  Harapan  Bersama  Kampung  Mela- yu tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:
Tabel 3. Fasilitas yang dimiliki UEK-SP Hara- pan Bersama Kampung Melayu tahun 2017
No Jenis Inventaris Jumlah Kondisi 1. Komputer 1 set Kurang baik 2. Meja 3 buah Kurang baik 3. Kursi 3 buah Kurang baik 4. Papan Informasi 1 buah Baik 5. Papan Plang nama 1 buah Baik 6. Lemari 1 buah Baik 7. Camera Digital 1 buah Rusak
Sumber  Data:  UEK-SP  Harapan  Bersama  tahun 2017

## Faktor Disposisi
Implementasi  kebijakan  apabila  memiliki  si- kap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses  implemen- tasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Pe- laksanaan  program  membutuhkan  dukungan dan sikap positif dari para pelaksana,  karena merekalah  yang  langsung  berhubungan  de- ngan  kelompok sasaran. Sikap pelaksana da- lam  menjalankan  program  serta  tugas-tugas untuk  mencapai tujuan pelaksanaan  Program Usaha  Ekonomi  Kelurahan  Simpan  Pinjam
(UEK-SP)  di  Kelurahan  Kampung  Melayu Kecamatan Sukajadi.

## a. Pengangkatan Birokrasi
Pelatihan  keterampilan  yang  dilakukan secara  tidak  rutin  membuat  kemampuan  me- reka dalam mengembangkan program ini ku- rang terampil dan memahami proses pengem- bangan hasil usaha mereka. Pelatihan/Bimtek /pendampingan Pelaku UEK-SP perlu diting- katkan  pengetahuan  dan  keterampilannya melalui  kegiatan  pelatihan/bimbingan  teknis yang meliputi beberapa aspek penting misal- nya aspek kewirausahaan, manajemen, admi- nistrasi dan keuangan serta keterampilan tek- nis  produksi  dan  pengendalian  kualitas.  Ke- giatan monitoring dan evaluasi hendaknya di- lakukan  secara  periodik  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  dan  capaian  program kegiatan bagi stakeholders yang terlibat.

## b. Inisiatif
Inisiatif  merupakan  salah  satu  teknik yang  disarankan  untuk  mengatasi  masalah sikap  para  pelaksana  kebijakan  dengan  me- manipulasi  insentif.  Hal  ini  dilakukan  seba- gai  upaya  memenuhi  kepentingan  pribadi atau  organisasi  Selain  itu  dukungan  positif yang  dapat  dilakukan  adalah  dimana  antar kelompok UEK-SP di Kampung Melayu me- lakukan  suatu  kerjasama  membangun  inisia- tif dalam menjalankan usaha  yang diberikan. Pelaksanaan  program  ini  berjalan  secara maksimal dan masih terdapat banyak kekura- ngan  diantaranya  keterbatasan  dan  yang  di- anggap  sebagai  masalah.  Dalam  kemitraan ini,  UEK-SP  Harapan  Bersama  mencari  ini- siatif  mitra  sendiri  dan  kamipun  hanya  bisa memantau  dari  hasil  laporan-laporan  terse- but.

## Faktor Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan yang  paling  sering  bahkan  secara  keseluru- han  menjadi  pelaksana  kebijakan.  Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk- bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam  kehidupan modern. Struktur or- ganisasi  yang  bertugas  mengimplementasi-
kan  kebijakan  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Implementasi  Program Usaha  Ekonomi  Kelurahan  Simpan  Pinjam (UEK-SP)  di  Kelurahan  Kampung  Melayu Kecamatan Sukajadi.
a. Standart Operation Procedur (SOP)
Pentingnya  sebuah  keseriusan  dari  se- mua  pihak  untuk  bersama-sama  melaksana- kan Program ini sesuai dengan SOP yang te- lah  ditetapkan  sebelumnya  dan  tidak  hanya menjalankan program secara sepihak. Dalam hal  ini  Struktur  Birokrasi  yang  bertugas  me- ngimplementasikan  kebijakan  memiliki  pe- ngaruh  yang  signifikan  terhadap  implemen- tasi  kebijakan  ini.  Seleksi  pembentukan  pra kelompok  dan  kelompok,  pemilihan/penen- tuan jenis usaha, pelatihan keterampilan ang- gota UEK-SP, bantuan permodalan, dan eva- luasi.  Seleksi  yang dilakukan oleh Pemerin- tah  Kota  dengan  membentuk  UEK-SP  dila- kukan  melalui  mendatangi  setiap  rumah  ke- luarga miskin yang terdata sebagai fakir mis- kin dan menanyakan secara langsung apakah mereka  mau  ikut  kedalam  Kelompok  yang sedang dijalankan tersebut hal ini telah sesuai dengan SOP yang berlaku saat ini.

## b. Struktur Birokrasi
Salah  satu  utusan  yang  mengikuti  pelatihan akan menjelaskan apa-apa yang didapat pada saat  pelatihan  tersebut  dan  setelah  itu  akan dilakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan UEK-SP  tersebut.  Selain  itu  menurut Edwards,  ada  dua  karakteristik  utama  dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja uku- ran-ukuran  dasar  atau  sering  disebut  sebagai Standard  Operating  Procedures (SOP)  dan fragmentasi.

## PEMBAHASAN
Dalam  program  pengentasan  kemiski- nan  ini  peran  masyarakat  juga  penting  dan yang  terpenting  dari  itu  ialah  persepsi  ma- syarakat  dalam program  ini.  Tanggapan  atau pendapat  masyarakat  tentang  pemahaman program  ini  agar  kelancaran  suatu  program dapat  berjalan  dengan  baik,  pengelola  mem- berikan informasi kepada masyarakat menge- nai status keuangan, perkembangan dana me-
lalui  rapat,  semua  itu  disampaikan  agar  ma- syarakat  dapat  mengerti  supaya  masyarakat tidak salah persepsi.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditrans- misikan  kepada  kelompok  sasaran  ( Target Group )  sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi da- ri  kelompok  sasaran.  Arus  komunikasi  yang terjadi harus tegas dan jelas. Bila tidak, maka akan terdapat kelonggaran bagi para pelaksa- na  untuk  menfsirkan  kebijakan  tersebut.  De- ngan  kata  lain,  perlu  dihindari  adanya  suatu hal  yang  dapat  menimbulkan  suatu  kegadu- han, kebingungan diantara para pelaksana se- bagai  akibat  dari  adanya  kelonggaran  dalam menafsirkan kebijakan.
Para  pembuat  kebijakan  ( Decision Maker ),  dalam  mengamanatkan  kebijakan kepada pelaksana  tidak  hanya  sekedar  mela- lui petunjuk atau perintah semata, akan tetapi decision maker harus melakukan komunikasi dengan  para  pelaaksana  kebijakan.  Keterbu- kaan masyarakat seperti ini dapat tercapai an- tara lain dengan meningkatkan intensitas  ko- munikasi.  Masyarakat  yang  sering  melaku- kan  komunikasi  dengan  pihak  lain  mempu- nyai probabilitas yang tinggi untuk tidak ber- sikap seristent to change .
Salah satu faktor penentu keberhasilan/ kegagalan  organisasi  adalah  faktor  Sumber Daya  Manusia  (SDM).  Keunggulan  mutu bersaing  suatu  organisasi  sangat  ditentukan oleh  mutu  SDM-nya.  Penanganan  SDM  ha- rus  dilakukan  secara  menyeluruh  dalam  ke- rangka  sistem  pengelolaan  SDM  yang  bersi- fat  strategis,  integrated,  interrelated  dan unity. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang  kompeten, memiliki  kompetensi terten- tu  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang  keber- hasilan pelaksanaan pekerjaannya. Staf meru- pakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu  kebijakan,  hal  ini  disebabkan  karena staff  sangatlah  penting  dalam  suatu  imple- mentasi  kebijakan.  Akan  tetapi  jumlah  staff
juga tidak semata-mata menentukan keberha- silan implementasi kebijakan.
Dalam  implementasi  kebijakan,  angga- ran  berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau investasi  atas  suatu  program  atau  kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, se- bab  tanpa  dukungan  anggaran  yang  mema- dahi,  kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan efektif  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran. Informasi  merupakan  sumber  penting  kedua dalam  implementasi  kebijakan  karena  infor- masi mempunyai dua bentuk, pertama infor- masi mengenai bagaimana melaksanakan su- atu kebijakan. Para pelaksana perlu mengeta- hui kebijakan mengenai apa  yang  harus dila- kukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan  demikian  para  pelaksana  diberi  pe- tunjuk  untuk  melakukannya. Kedua data yang  terkait  dengan  kebijakan  yang  akan  di- laksanakan.
Kewenangan  yang  dibutuhkan  dan  harus tersedia  bagi  implementor  sangat  bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus di- laksanakan.  Kewenangan  tersebut  dapat  ber- wujud:  membawa  kasus  ke  meja  hijau;  me- nyediakan  barang  dan  jasa;  kewenangan  un- tuk  memperoleh  dan  menggunakan  dana, staf,  dll  kewenangan  untuk  meminta  kerja- sama  dengan  Badan  Pemerintah  yang  lain, dll . Kendati implementor telah memiliki jum- lah staf  yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa  yang harus dilaksanakan,  juga  telah  memperoleh  kewe- nangan  yang  diperlukan  untuk  mengimple- mentasikan  kebijakan,  namun  tanpa  fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan  efektif.  Fasilitas  fisik  ini  beragam  ter- gantung  pada  kebutuhan  kebijakan,  Ruang Kantor, Komputer.

## a. Pengangkatan Birokrasi
Disposisi  atau  sikap  pelaksana  akan menimbulkan hambatan-hambatan  yang  nya- ta  terhadap  implementasi  kebijakan  bila  per- sonel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang le- bih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemi- lihan  personel  pelaksana  kebijakan  haruslah orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus
lagi pada kepenti-ngan warga masyarakat.

## b. Inisiatif
Inisiatif  merupakan  salah  satu  teknik yang  disarankan  untuk  mengatasi  masalah sikap  para  pelaksana  kebijakan  dengan  me- manipulasi insentif. Pada dasarnya orang ber- gerak  berdasarkan  kepentingan  dirinya  sen- diri,  maka  memanipulasi  insentif  oleh  para pembuat  kebijakan  mempengaruhi  tindakan para  pelaksana  kebijakan.  Dengan  cara  me- nambah  keuntungan  atau  biaya  tertentu  mu- ngkin  akan  menjadi  faktor  pendorong  yang membuat para pelaksana  menjalankan  perin- tah dengan baik
Struktur  Birokrasi  Edwards  III  adalah mekanisme  kerja  yang  dibentuk  untuk  me- ngelola  pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Ia menekankan  perlu  adanya Standart  Opera- ting  Procedure (SOP)  yang  mengatur  tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, ter- lebih  jika  pelaksanaan  program  melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa  ada  kalanya  fragmentasi  diperlukan manakala  implementasi  kebijakan  memerlu- kan  banyak  program  dan  melibatkan  banyak institusi  untuk  mencapai  tujuannya.  Struktur birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfrag- mentasi akan cenderung melemahkan penga- wasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi yang  rumit  dan  kompleks  yang  selanjutnya akan  menyebabkan  aktivitas organisasi  men- jadi tidak fleksibel.

## SIMPULAN
Implementasi  UEK-SP  di  Kelurahan Kampung Melayu belum seutuhnya menyen- tuh  masyarakat  hal  ini  disebabkan  oleh  ku- rangnya  pendekatan  dengan  masyarakat  ter- hadap  permasalahan  membayar  angsuran pinjaman  masyarakat.  Tingginya  tunggakan Pinjaman  oleh Masyarakat  yakni  disebabkan kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk membayar hutangnya sehingga terjadi  kema- cetan dalam pengembalian pinjaman/penung- gakan yang semakin banyak dan Belum opti- malnya  Kegiatan  Pembinaan  dan  Pengawa- san.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  im- plementasi  UEK-SP  di  Kelurahan  Kampung Melayu terdiri dari  faktor komunikasi, dima- na  komunikasi  belum berjalan  secara  maksi- mal,  faktor  sumber  daya  yang  tersedia  pada dasarnya ini memang tidak terbatas. Akan te- tapi  anggota  yang  benar-benar  mengerti  ten- tang  pemberdayaan  masyarakat  dalam  me- ngolah  Usaha  tersebut  yang  masih  belum ada.  Pengelolaan  anggaran  yang  masih  ku- rang maksimal. Informasi yang terjadi adalah kurangnya  koordinasi  yang  dihadapai  oleh Pemerintah  Kota  dan  Pemerintah  Kelurahan Kampung  Melayu  menjadi  permasahan  yang sulit  diatasi.  Permasalahan  kewenangan  ada- lah  perlu  adanya  kerjasama  dan  koordinasi yang  serasi  antara  berbagai  pihak  terutama Pemerintah  Kelurahan  maupun  Pemerintah Kota  Pekanbaru untuk  tetap  konsisten  dalam menginventarisir  berbagai  isu-isu  mutakhir yang  terkait  dengan  masalah  simpan  pinjam. Selain  itu  fasilitas  dimiliki  saat ini  sangatlah terbatas dan  kondisinya  sangat  memprihatin- kan. Dalam faktor disposisi  yang terjadi ada- lah  tidak  adanya  dukungan  dari  masyarakat serta partisispasi dari kelembagaan  lokal dan inisiatif  dukungan  yang  diberikan  belum berjalan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. New  Jersey:  Englewood  Cliffs Prentice Hall Inc.
Nugroho,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik:
Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Subarsono.  2005. Analisis  kebijakan  public .
Pustaka Pelajar Yogyakarta
Wahab.  Solichin  Abdul.  2012.  Analisis Kebijaksanaan, Jakarta, Bumi Aksara. Wibawa,  Samodra.  2004. Kebijakan  Publik , Intermedia Jakarta.
Wibawa,  dkk  dengan  judul  Pengantar
Analisis  Kebijakan  Publik.  Tahun 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).