Implication of Musyarakah Mutanaqisah Contract of Syariah Banking (Study of Opportunities and Risks at Bank Mu’amalat, Manado Branch ) Rahmawaty wati.rahmawati.rahma11@gmail.com Abstract
The growing of Sharia Banking has also encouraged the development of its products. One of the  sharia  banking  products  that  in  high  demand  by  the  public  is  housing  finance  products known  as the  kongsi  pemilikan  rumah  syari`ah (KPRS).  In  its  implementation,  there  are differences  in  some  sharia  banks;  some  use  the murabahah and  other  use musyarakah mutanaqishah contracts.  In  2008,  the  National  Sharia  Council  issued  a  fatwa  regarding  the musyarakah  mutanaqisah contract  in  financing home ownership. However, the  contract  was still not implemented by all Sharia banking. In 2012, Bank Indonesia issued a circular letter to all Sharia Banks and Sharia Business Units which further legitimized the application of the musyarakah mutanaqisah contract in sharia banking. Contracts of Musyarakah mutanaqisah in  KPR  products  will  facilitate  customers  in  financing  the  KPR.  The  advantages  of  the musyarakah mutanaqisah contract for customers are the more extended financing periods and relatively cheaper installments.
Keywords: Mutaqisah Musyarakah contract, Home Ownership Financing.

## Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari’ah
(Studi Peluang dan Resiko di Bank Mu’amalat Cabang Manado)
Rahmawaty wati.rahmawati.rahma11@gmail.com Abstrak
Semakin berkembangnya Perbankan Syari’ah mendorong semakin berkembang pula produk- produk  di  dalamnya.Salah  satu  produk  perbankan  syariah  yang  sangat  diminati  oleh masyarakat  adalah  produk  pembiayaan  perumahan  yang  dikenal  dengan  istilah  Kongsi Pemilikan Rumah Syari’ah (KPRS).Dalam implementasinya, terdapat perbedaan di beberapa bank syariah, yaitu menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah.Pada tahun 2008, Dewan Syariah Nasional  menerbitkan  fatwa  mengenai akad  musyarakah  mutanaqisah dalam  pembiayaan  kepemilikan  rumah.Namun  akad  tersebut  masih  belum  diterapkan  oleh seluruh  perbankan  syariah.  Pada  tahun  2012  Bank  Indonesia  mengeluarkan  surat  edaran kepada seluruh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang semakin melegitimasi penerapan akad  musyarakah  mutanaqisah  di  perbankan  syariah.  Akad  Musyarakah  mutanaqisah  dalam produk  KPR  akan  mempermudah  nasabah  dalam  pembiayaan  KPR  tersebut.  Keunggulan akad  musyarakah  mutanaqisah  bagi  nasabah  adalah  jangka  waktu  pembiayaan  yang  lebih lama dan angsuran yang relatif lebih murah.
Kata kunci: akad Musyarakah Mutaqisah , Pembiayaan Kepemilikan Rumah.

## Pendahuluan
Lembaga  keuangan  adalah  setiap  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan, menghimpun  dana,  menyalurkan  dana,  atau  kedua-duanya.  Lembaga  keuangan  yang memberikan  jasa  paling  lengkap  adalah  bank.  Adanya  lembaga  perbankan  sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, oleh karena  itu bank dikatakan sebagai jantung  perekonomian.  Semakin  maju  suatu  negara  maka  akan  semakin  besar  pula  peran bank  dalam  mengendalikan  negara  tersebut.  Dalam  artian,  posisi  dunia  perbankan  sangat dibutuhkan  pemerintah  dan  masyarakatnya.Pertumbuhan  dan  perkembangan  perbankan  dari tahun  ke  tahun  sangatlah  pesat.Salah  satu  perkembangan  perbankan  adalah  lahirnya  Bank Syariah.
Sejak  awal  kelahiran  perbankan  syariah  dilandasi  dengan  kelahiran  dua  gerakan renaissance  islam  modern:  neorevivalis  dan  modernis.  tujuan  utama  dari  pendirian  lembaga keuangan    berlandaskan  etika  ini  adalah  tiada  lain  sebagai  upaya  kaum  muslimin  untuk mendasari  segenap  aspek  kehidupan  ekonominya  berlandaskan  al-Quran  dan  as-  Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing terbuki ketika mengelola dana jama’ah haji secara non-konvensional.
Bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  danadari  masyarakat surplus  dana  kepada  masyarakat  defisit  dana  yang  melarang  adanya  MAGHRIB  (Maisir, Gharar,  Haram,  Riba  dan  Bathil).  Semua  transaksi  perbankan  diawali  dengan  akad  yang sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.Prinsip  “antarodin”  sangat  diutamakan  untuk menjaga  hubungan  baik  dengan  nasabah  dan  menghindari  adanya  salah  satu  pihak  yang dirugikan.
Bank  Syariah  menyediakan  berbagai  macam  produk,  diantaranya  pola  titipan (wadi’ah yad amanah dan wadiah yad ad-dhamanah), pola pinjaman seperti mudharabah dan musyarakah,  pola  jual  beli  seperti  murabahah,  salamdan  istishna’,  pola  sewa  seperti  ijarah dan  ijarah  muntahia bittamlik, dan pola  lainnya seperti wakalah, kafalah dan akad rahn atau gadai (Ascarya, 2007; 2). Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah.
Secara  umum,  prinsip  bagi  hasil  dalam  perbankan  syariah  dapat  dilakukan  dengan empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzaraah, dan al musaqah . Musyarakah  adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu, dimana  masing-masing pihak  memberikan kontribusi dana(amal/  expertise) dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001; 90). Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal ventura.
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topic penulisan  tentang  “Implementasi  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  di  Perbankan  Syari’ah (Studi kasus di Bank Muamalat Cabang Manado).

## Permasalahan
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  mengungkapkan  beberapa masalah diantaranya:
1. Apa Definisi dan jenis-jenis akad Musyarakah?
2. Bagaimana  implikasi  akad  musyarakah  mutanaqishah  dalam  penyelesaian KPR di Bank Muamalat Cabang Manado?
3. Apa Manfaat dan resiko akad Musyarakah Mutanaqishoh ?

## Akad Musyarakah
Syirkah  secara  etimologi  berarti ikhtilath (percampuran),  sedangkan  secara  syar’i, syirkah  menurut  madzhab  hanafi  berarti  akad  antara  orang-orang  yang  berserikat  dalam modal  dan  keuntungan.  Sedangkan  menurut  Syafi’I  Antonio  (2001;  89)  syirkah  atau musyarakah berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih unuk usaha tertentu, masing- masing  pihak  memberi  konstribusi  dana  atau  amal,  dengan  kesepakatan  bahwa  resiko  dan keuntungan akan di tanggung bersama sesuai engan kesepakatan (Muhammad Ridwan, 2005; 93).
Sedangkan  menurut  Mervyn,  musyarakah  (dari  bahasa  Arab syirkah )  berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau  lebih  yang  menggabungkan  modal  atau  kerja  mereka  untuk  berbagi  keuntungan,  serta menikmati  hak  dan  tanggungjawab  yang  sama  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017;  106) Kemitraan  yang  berdasarkan  perjanjian  seperti  itu  dianggap  sah  karena  pihak-pihak  yang
terlibat  dengan  sadar  sepakat  untuk  melakukan  investasi  bersama  dan  berbagi  keuntungan sekaligus resiko kerugian.
Musyarakah  memiliki  pengertian  kerjasama  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk suatu  usaha  tertentu,  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan.  Sedangkan  kerugian dikenakan  berdasarkan  porsi  kontribusi  dana.  Dana  tersebut  meliputi  kas  atau  asset  nonkas yang diperkenankan oleh bank.
Musyarakah sendiri dibagi menjadi dua jenis.Musyarakah permanen dan musyarakah menurun.  Musyarakah  permanen  adalah  musyarakah  dengan  ketentuan  bagian  dana  setiap mitra  ditentukan  sesuai  akad  dan  jumlahnya  tetap  hingga  akhir  masa  akad.  Sedangkan musyarakah  menurun (musyarakah  mutanaqisha )  adalah  musyarakah  dengan  ketentuan bagian  dana  salah  satu  mitra  akan  dialihkan  secara  bertahap  kepada  mitra  lainnya  sehingga bagian  dananya  akan  menurun  dan  pada  akhir  masa  akad  mitra  lain  tersebut  akan  menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
Mitra aktif adalah  mitra  yang  mengelolah usaha musyarakah, baik  mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017; 106).
Akad  musyarakah  merupakan  bentuk  umum  dari  usaha  bagi  hasil.Musyarakah  biasa dikenal dengan istilah syirkah yang berarti kongsi, serikat, atau kerjasama.Akad ini dilandasi keinginan  semua  pihak  untuk  bekerjasama  meningkatkan  nilai  aset  yang  dimiliki  bersama- sama.Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat diterapkan pada usaha yang baru maupun yang sudah berjalan.
Menurut fatwa DSN MUI no.73 tahun 2008, diberlakukan adanya  akad turunan dari musyarakah,  yakni  akad  musyarakah  mutanaqishah.Musyarakah  mutanaqishah  yang  dikenal dengan istilah MMQ adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama  ini akan  mengurangi  hak kepemilikan salah satu pihak  sementara  pihak  yang  lain  bertambah  hak  kepemilikannya.  Perpindahan  kepemilikan ini  melalui  mekanisme  pembayaran  atas  hak  kepemilikan  yang  lain.  Bentuk  kerjasama  ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.
Dalam kerjasama ini setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama jika salah satu pihak atau keduanya menarik diri dari perserikatan, pemilik modal meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum.

## Aspek Hukum Musyarakah Mutanaqishah
Lembaga  perbankan  adalah highly  regulated  industry ,  apalagi  perbankan  syariah selain  terikat  oleh  rambu-rambu  hukum  positif  sistem  operasional  bank  syariah  juga  terikat erat dengan hukum Allah, yang pelanggarannyaberakibat kepada  kemadharatan di dunia dan akherat. Oleh karena uniknya  peraturan  yang  memagari  seluruh transaksi perbankan syariah tersebut,  dalam  kajian  ini  akan  dicoba  dibahas  mengenai  pelaksanaan  akad  terutama musyarakah  mutanaqishah  yang  dapat  dilaksanakan  di  bank  syariah.  Kajian  ini  dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perdata KUH Perdata dan Hukum Islam.
Sandaran  hukum  Islam  pada  pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah,  pada  saat  ini, dapat  disandarkan  pada  akad  musyarakah  (kemitraan)  dan  ijarah  (sewa).Karena  di  dalam akad  musyarakah  mutanaqishah  terdapat  unsur  syirkah  dan  unsur  ijarah.  Dalil  hukum musyarakah  adalah:  Al-Qur’an  Surat  Shad,  ayat  24:  “Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari orang-orang  yang  bersyarikat  itu  sebagian  dari  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebagian  lain, kecuali  orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  shaleh;  dan  amat  sedikitlah  mereka ini….”(Depag RI, 2017; 454).
Al-Qur’an Surat al-Ma’idah, Ayat 1: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” (Depag RI, 2017; 108)
Hadis  riwayat  Abu  Daud  dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah  SAW  berkata:  “Allah  swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak  mengkhianati  pihak  yang  lain.  Jika  salah  satu  pihak  telah  berkhianat,  Aku  keluar  dari mereka.”(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
Hadis  Nabi  riwayat  Tirmidzi  dari  ‘Amr  bin  ‘Auf:  “Perdamaian  dapat  dilakukan  di antara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
Kaidah  fiqh:  “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya.”
Dalil  hukum  Ijarah  adalah:  Al-Qur’an  Surat  al-Zukhruf,  ayat  32:  “Apakah  mereka yang  membagi-bagikan  rahmat  Tuhanmu?  Kami  telah  menentukan  antara  mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian  mereka atas  sebagian  yang  lain  beberapa  derajat,  agar  seba-gian  mereka  dapat  mempergunakan sebagian  yang  lain.  Dan  rahmat  Tuhanmu  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka  kumpulkan.”( Depag RI, 2017; 491)
Al-Qur’an  Surat  al-Baqarah,  ayat  233:“.  .  .  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan oleh  orang  lain,  tidak  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Depag RI, 2017; 37)
Al-Qur’an  Surat  al-Qashash  ayat  26:  “Salah  seorang  dari  kedua  wanita  itu  berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah iasebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang  paling  baik  yang  kamu  ambil  untuk  bekerja  (pada  kita)  adalah  orang  yang  kuat  lagi dapat dipercaya.”( Depag RI, 2017; 338).
Hadis  riwayat  Ibn  Majah  dari  Ibnu  Umar,  bahwa  Nabi  bersabda:  “Berikanlah  upah  pekerja sebelum keringatnya kering.”
Hadis  riwayat  ‘Abd  ar-Razzaq  dari  Abu  Hurairah  dan  Abu  Sa’id  alKhudri,  Nabi  s.a.w. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”
Hadis  riwayat  Abu  Daud  dari  Sa`d  Ibn  Abi  Waqqash,  ia  berkata:  “Kami  pernah menyewankan  tanah  dengan  (bayaran)  hasil  pertaniannya;  maka,  Rasulullah  melarang  kami melakukan  hal  tersebut  dan  memerintahkan  agar  kami  menyewakannya  dengan  emas  atau perak.”
Hadis  Nabi  riwayat  Tirmidzi  dari  ‘Amr  bin  ‘Auf:  “Perdamaian  dapat  dilakukan  di antara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
Kaidah  fiqh:  “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil  yang  mengharamkannya.”“Menghindarkan  mafsadat  (kerusakan,  bahaya)  harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.” Kajian pada KUH Perdata
Melihat pada ketentuan pokok akad musyarakah dan ijarah di atas, keduanya memiliki kesesuaian  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata,  perjanjian  diberi  pengertian  sebagai  “suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau lebih”. Dimana pihak satu berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang yang saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Landasan  hukum  musyarakah  terdapat  dalam  Al Qur’an surat An-Nisa ayat  12 yang artinya:  "Maka  mereka  bersekutu dalam  yang sepertiga itu.”(Depag RI, 2017; 79)
Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  meraih  kemajuan  bersama.  Menurut  mayoritas  ulama rukun syirkah ada tiga, yaitu: (Dumairi Nor, dkk,  2008; 86). a. ‘Aqidani, yaitu dua pihak yang berakad b. Ma’qud ‘alaih, yaitu barang yang diakadi atau objek akad c. Ijab qabul atau ucapan serah terima

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  dengan  topik  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh  M.  Bisrul jamharPendekatan yang dipakai.Dalam hal ini penelitian lebih mengutamakan tentang hukum serta pricing KPRS pada akad Musyarakah Mutanaqisah .
Berdasarkan  penelitian  M.  Bisrul  Jamhar  pada  tahun  2012,  dalam  penelitian sebelumnya adalah  menggunakan pendekatan kualitatif dengan  metodologi penelitian sesuai dengan  pertimbangan  penelitian  dilakukan  terhadap  fakta-fakta  yang  telah  terjadi  pada perusahaanpenelitian lebih cenderung mengulang-ulang materi serta pembahasan yang diteliti serta  objek  penelitian  yang  diteliti  mempunyai  perbedaan  dari  segi  cabang  tempat  yang diteliti.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Amalia,Struktur  Pembiayaan  Dan  Pengaruhnya Terhadap    Profitabilitas  Bank  Muamalat  Indonesia  Dan  Bank  Syariah  Mandiri  Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi :  2016

## Metode Penelitian Dan Pembahasan
Sejarah singkat Berdirinya Bank Muamalat
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau pada tanggal  1  november  1991,  yang  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan Pemerintah  Indonesia.  Bank  Muamalat  Tbk.  Memulai  kegiatan  operasionalnya  pada  27 Syawwal  1412  H  atau  pada  tanggal  1  mei  1992.Pada  tanggal  27  Oktober  1994,  hanya berkisar dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil  menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syari‟ah pertama  dan  terkemuka  di  Indonesia  dengan  beragam  jasa  maupun  produk  yang  terus dikembangkan.Pada  akhir  tahun  90an,  Indonesia  dilanda  krisis  moneter  yang  memporak porandakan  sebagian  besar  perekonomian  Asia  Tenggara.Sektor  perbankan  nasional tergulung  oleh  kredit  macet  di  segmen  korporasi.Bank  Muamalat  pun  terimbas  dampak krisis.Di  tahun  1998,  rasio  pembiayaan  macet  (NPF)  mencapai  lebih  dari  60  %.Perseroan mencatat rugi  sebesar  Rp  105  miliar.  Ekuitas  mencapai  titik  terendah,  yaitu  Rp  39,3  miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.
Dalam  upaya  memperkuat  permodalammya,  Bank  Muamalat  mencari  pemodal  yang potensial,  dan  ditanggapi  secara  positif  oleh  Islamic  Development  Bank  (IDB)  yang berkedudukan  di  Jeddah,  Arab  Saudi.Pada  RUPS  tanggal  21  juni  1999  IDB  secara  resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Bank Muamalat memiliki visi: Menjadi bank syari‟ah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar nasional serta memeliki  misi:1)  Menjadi  role  model  lembaga  keuangan  syari’ah  dunia  dengan  penekanan pada  semangat  kewirausahaan;  2)  Keunggulan  manajemen  dan  orientasi  investasi  yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat    deskriptif  karena ingin  mendeskripsikan  hasil  dari  temuan  lapangan  yang  berupa  kata-kata  dengan  sistematis dan  cermat,  yaitu  mendeskripsikan  fakta-fakta  aktual  tentang  analisis  implementasi  akad
musyarakah  mutanaqishah pada  pembiayaan  kepemilikan  rumah.  Lokasi  penelitian  yang dipilih  adalah  Bank  Muamalat  Surabaya  karena  berdasarkan  pertimbangan:  1)  lokasi  yang strategis  2)  Bank  Muamalat  merupakan  satu-satunya  bank  syariah  yang  sudah  menerapkan akad musyarakah  mutanaqishah karena akad  musyarakah  mutanaqishah termasuk akad  yang masih  baru  dalam  perbankan  syariah,  dan  masih  belum  diterapkan  oleh  semua  perbankan syariah.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  dan  dokumentasi.Data  yang diperoleh  dianalisis  dengan  carareduksi  data,  display  data,  verifikasi  dan  penarikan kesimpulan. 1

## Analisis Data
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  KPR  (Kredit  Pemilikan  Rumah)  dengan menggunakan  akad musyarakah  mutanaqisah di  Bank  Muamalat,  sesuai  dengan  hasil penelitian  dan  wawancara  dengan  pegawai  bank  Muamalat  cabang  surabaya  menyatakan dalam aplikasinya bank muamalat melakukan suatu kerjasama pembiayaan antara pihak bank dan  pihak  calon  nasabah  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Setelah  kesepakatan  telah disetujui  maka  proses  pembiayaan  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah disepakati sebelumnya.
Prosedur  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  dalam  pembiayaan  KPR  dengan  akad musyarakah  mutanaqisah (bagi  hasil)  merupakan  suatu  pembiayaan  kongsi  (sewa),  dimana dalam  proses  pembiayaan  KPR  sesuai  dengan  Fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  dewan syari‟ah  nasional,  yaitu  Fatwa  NO:73/DSN-MUI/XI/2008  Tahun  2008  yang  menyatakan menurut  dewan  nasional  adalah  “  Bahwa  pembiayaan  musyarakah  Mutanaqisah  Memiliki Keunggulan  dalam  kebersamaan  dan  kaeadilan,  baik  dalam  berbagi  keuntungan  maupun resiko  kerugian,  sehingga  dapat  menjadi  alternatif  dalma  proses  kepemilikan  aset  (barang) atau modal.
Dan  dijelaskan  pula  dalam  ketentuan  umum  bahwa  musyarakah  adalah  musyarakah atau  syirkah  (kerjasama)  yang  kepemilikan  asset  (barang)  atau  modal  salah  satu  pihak (syarik)  berkurang  disebabkan  pembelian  secara  bertahap.”Dalam  perhitungan  untuk pembbiayaan  KPR  (Kredit  Pemilikan  Rumah)  dengan  meggunakan  akad  musyrakah mutanaqisah  memiliki  perhitungan  atau  rumus  manual,  berikut  merupakan  formula perhitungan angsuran per bulan menggunakan sistem efektif :
AT = P x m AM = OS x m 1 _ 1 AP = AT - AM (1+m)n OSn = OSn-1 - AP Keterangan : AT = Angsuran Total AP = Angsuran Pokok P = Pokok Pembiayaan AM = Angsuran Margin m = margin (%) perbulan OS = Outstanding Pembiayaan
Dalam  hal  permohonan  pembiayaan  dan  pemenuhan  syarat-syarat  KPR  (Kredit Pemilikan  Rumah)  nasabah  dibantu  oleh  pihak  developer,  namun  apabila  nasabah  ingin mengurus  pembiayaan  sendiri  langsung  maka  nasabah  juga  dapat  melakukan  proses pengurusan sendiri permohonan pembiayaannya tanpa perantara pihak developer.
1) Biaya administrasi sesuai dengan tiering dari Bank Mu’amalat
Tabel 1
1 Sugiyono , Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.
Tiering Biaya Administrasi Penetapan Tiering Biaya Administrasi No Tiering Plafond Pembiayaan Terendah Tertinggi B C Tarif Biaya  Adminstrasi 1 65.000.000 90.000.000 900.000 2 90.000.000 120.000.000 1.200.000 3 120.000.000 155.000.000 1.550.000 4 155.000.000 195.000.000 1.950.000 5 195.000.000 250.000.000 2.500.000 6 250.000.000 350.000.000 3.500.000 7 350.000.000 500.000.000 5.000.000 8 500.000.000 700.000.000 7.000.000 9 700.000.000 1.000.000.000 10.000.000 10 1.000.000.000 1.500.000.000 15.000.000 11 1.500.000.000 2.200.000.000 22.000.000 12 2.200.000.000 3.000.000.000 30.000.000 13 3.000.000.000 4.000.000.000 40.000.000 14 4.000.000.000 5.500.000.000 55.000.000 15 5.500.000.000 7.500.000.000 75.000.000 16 7.500.000.000 12.000.000.000 120.000.000 17 12.000.000.000 18.000.000.000 180.000.000 18 18.000.000.000 25.000.000.000 250.000.000 19 25.000.000.000 35.000.000.000 350.000.000 20 35.000.000.000 50.000.000.000 500.000.000 21 50.000.000.000 70.000.000.000 700.000.000 22 70.000.000.000 LLL 1.000.000.000 Sumber: Bank Muamalat .
2) Biaya asuransi jiwa (usia dan plafon) dan asuransi kebakaran (usia dan nilaibangunan) yang disepakati kedua belah pihak (bank dan nasabah).
3) Biaya Notaris
4) Hold 1 x Angsuran
Biaya-biaya  diatas  merupakan  biaya  yang  dibebankan  pada  saat  proses  pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Bank Muamalat yang wajib disediakan oleh pihak calon nasabah pada pihak bank sebelum akad berlangsung.
Contoh soal:
Perhitungan  musyarakah  mutanaqisah,  pada tanggal  1  juni  2013,  Mr.  X  mengajukan permohonan  pembiayaan  untuk  pembelian  sebuah  rumah  dengan  harga  Rp  200.000.000,- dimana  Mr.X  membayar  uang  muka  sebesar  20%  (Rp  40.000.000)  kepada  pihak  penjual (developer) dan setelah pihak bank melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan tersebut, Mr. X pun menyetujui kesangupan untuk mengangsur pembiayaan selama 10 tahun (120 bulan). Pihak bank pun melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan sebesar 12% per tahun. Maka penyelesaian perhitungan efektifnya adalah: Harga rumah : Rp 200.000.000 Uang muka (20%) : ( Rp 40.000.000)
Nilai KPR (harga beli) : Rp 160.000.000 AT = P x m_
= Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 X 0,014347= Rp 2.295.520 Angsuran Margin (Bulan 1)   = Rp 160.000.000 X (12%/12)= Rp. 1.600.000,-/bulan Angsuran Pokok (Bulan ke 1) = Rp. 2.295.520 - Rp. 1.600.000= Rp. 695.520,-/bulan Out Standing Setelah Angsuran ke 1 = Rp 160.000.000 – Rp 695.520 = Rp. 159.304.480, Perhitungan Biaya Notaris   = 10% X Rp 160.000.000,-= Rp 16.000.000,- Terdapat jurnal sebagai berikut:
a.   Pada saat realisasi (pencairan) pembiayaan musyarakah :Pembiayaan musyarakah –  non bank Rp 160.000.000 Rekening nasabah Rp 160.000.000 Beban PPA musyarakah Rp 1.600.000 PPA pembiayaan musyarakah – non bank   Rp 1.600.000 Rekening nasabah Rp 160.0000.000 Pendapatan musyarakah Rp 160.000.000 b. Pada saat pembayaran biaya notaris:Rekening nasabah Rp 16.000.000 Rekening Notaris (asuransi) Rp 16.000.000 c. Pada saat pembayaran developer (penjual):Rekening nasabah Rp 160.000.000 Rekening developer (penjual) Rp 160.000.000 d. Pada saat pembayaran angsuran norma Rekening nasabah Rp 2.295.520 Pembayaran musyarakah – non bank Rp 695.520 Pendapatan bagi hasil Rp 1.600.000
( Nadratuzzaman Hosen, Vol.1, No.2, Juli 2009)
Dalam  perhitungan  akuntansi  yang  dilakukan  oleh  Bank  Muamalat  system perhitungannya  menggunakan  perhitungan  efektif.  KPR  (Kredit  Pemilikan  Rumah)  dengan menggunakan  akad  musyarakah  mutanaqisah  pada  Bank  Muamalat  menggunakan  jenis musyarakah menurun dimana proses pembiayaan dilakukan dengan cara sewa (kongsi) yang pembayaranya  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank.
Proses  pelunasan  sendiri  akan  dilakukan  secara  bertahap  yang  mula-mula  dana  bank akan dialihkan secara bertahap kepada pihak nasabah untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan  diangsur  oleh  pihak  nasabah  pada  pihak  bank,  sehingga  bagian  dana  bank  akan bertambah dan pada akhir perjanjian akan menjadi kepemilikan penuh rumah oleh nasabah. Hal  ini  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  PSAK  No.  106  Tahun  2017  tentang akuntansi perbankan syari‟ah.Dalam PSAK NO.106 Tahun 2017  bertujuan untuk  mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Risiko yang timbul dalam Musyarakah Mutanaqishah
Risiko Kepemilikan
Dalam  pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah,  status  kepemilikan  barang  masih menjadi  milik  bersama  antara  pihak  bank  syariah  dan  nasabah.Hal  ini  merupakan konsekuensi  dari  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah ,  dimana  kedua  belah  pihak  ikut
menyertakan  dananya  untuk  membeli  barang.Pada  saat  transfer  kepemilikan  barang,  pihak nasabah  dapat  menguasai  kepemilikan  barang  sepenuhnya  setelah  dilakukan  pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama.
Risiko Regulasi Praktek musyarakah mutanaqishah untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau  regulasi  yang  berlaku.Salah  satu  regulasi  yang  diberlakukan  untuk  pola  musyarakah mutanaqishah adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang.Pengenaan PPN didasarkan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan  atas  Undang-undang  No.  8  Tahun  1983.Dimana  penyerahan  barang  kena  pajak dan  jasa  kena  pajak  merupakan  obyek  pajak  di  dalam  UU  PPN  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah.Undang-undang  ini  menyatakan  bahwa  segala  jenis  barang,  berwujud  baik bergerak ataupun tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN.
Pada  pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah  berpotensi  kena  pajak  dilihat  dari beberapa  ketentuan  berikut  ini,  yaitu:  Pasal  1  angka  2  menyatakan  bahwa  Barang  adalah barang  berwujud,  yang  menurut  sifat  atas  hukumnya  dapat  berupa  barang  bergerak  atau barang  tidak  bergerak,  dan  barang  tidak  berwujud.  Pasal  1  angka  3  menyatakan  bahwa Barang  Kena  Pajak  adalah  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  2  yang  dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
Pasal  1  angka  5  menyatakan  bahwa  jasa  adalah  setiap  kegiatan  berdasarkan  suatu perikatan  atau  perbuatan  hukum  yang  menyebabkan  suatu  barang  atau  fasilitas  atau kemudahan atau hak bersedia untuk dipakai, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
Pasal 1A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang  Kena Pajak adalah penyerahan  hak atas Barang  Kena Pajak karena suatu perjanjian. Penjelasan  pasal  ini  menyatakan  bahwa  perjanjian  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini meliputi  jual  beli,  tukar  menukar,  jual  beli  dengan  angsuran,  atau  perjanjian  lain  yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan pasal 8 huruf a Peraturan PemerintahNo. 144 Tahun  2000  tentang  jenis  Barang  dan  Jasa  yang  tidak  dikenakan  PPNpada  jasa  perbankan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang  telah  diubah  dengan  Undangundang  No.  10  Tahun  1998.  Yaitu,  jasa-jasa  yang merupakan  kegiatan  pokok  perbankan  yang  tidak  bisa  dilakukan  oleh  lembaga  non bank.Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-15/PJ.5/1990,  berkaitan  dengan  batasan  jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN.
Risiko Pasar Ketentuan  pasar  akan  menyebabkan  terjadinya  fluktuasi  harga  suatu  barang. Perbedaan  wilayah  atas  kerjasama  muasyarakah  tersebut  akanmenyebabkan  perbedaan harga.Jadi  bank  syariah  tidak  bisa  menyamaratakan  harga  di.Disamping  itu,  Dalam pembiayaan  kepemilikan  barang  dengan  skim  musyarakah  mutanaqishah  merupakan  bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah.
Dimana  kepemilikan  bank  akanberkurang  sesuai  dengan  besaran  angsuran  yang dilakukan  nasabah  atas  pokok  modal  bank  bersangkutan.Disamping  besaran  angsuran  yang harus  di  bayar  nasabah,  dalam  skim  musyarakah  mutanaqishah  terdapat  harga  sewa  yang harus di bayar nasabah tiap bulannya sebagai kompensasi keuntungan bank.
Dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas obyek barang akan dipengaruhi oleh; [1]
waktu  terjadinya  kesepakatan,  [2]  tempat/wilayah,  [3]  supply  dan  demand  atas  barang tersebut.
Risiko Kredit (pembiayaan)
Proses  pelaksanaan  pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah  yang  dilakukan  dengan cara mengangangsur setiap bulan akan terkena risiko kredit. Dimana dimungkinkan tejadinya wan prestasi dari pihak  nasabah  yang tidak  mampu  menunaikan kewajibannya  setiap  bulan. Ketidakmampuan  nasabah  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  angsuran  setiap bulan  berakibat  pada  kegagalan  kontrak  yang  dapat  menjadi  penyebab  munculnya  kerugian pihak bank syariah.
Keunggulan dan Kelemahan Musyarakah Mutanaqishah Penerapan  akad musyarakah  mutanaqishah memiliki  beberapa  keunggulansebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah: (1) Bank Syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi obyek perjanjian. Karena merupakan aset bersama maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut. (2) Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. (3) Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. (4) Dapat meminimalisir risiko financial cost  jika  terjadi  inflasi  dan  kenaikan  suku  bunga  pasar  pada  perbankan  konvensional.  (5) Tidak  terpengaruh  oleh  terjadinya  fluktuasi  bunga  pasar  pada  bank  konvensional,  dan/atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.
Adapun kelemahan yang muncul dalam akad musyarakah mutanaqishah ketika  diterapkan  sebagai  bentuk  pembiayaan  syariah  adalah:  (1)  Risiko  terjadinya pelimpahan  atas  beban  biaya  transaksi  dan  pembayaran  pajak,  baik  pajak  atas  hak tanggungan  atau  pajak  atas  bangunan,  serta  biaya-biaya  lain  yang  mungkin  dapat  menjadi beban  atas  aset tersebut. (2)  Berkurangnya  pendapatan  bank  syariah  atas  margin  sewa  yang dibebankan pada aset yang menjadi obyek akad.

## Kesimpulan
Bank  Muamalat  merupakan  bank  pertama  murni  syari’ah.Dalam  suatu  pembiyaan KPR  (Kredit  Pemilikan  Rumah)  Bank  Muamalat  terdapat  2  sistem  akad  pembiayaan  yaitu, pembiayaan  dengan  akad  murabahah  (jual  beli)  dan  akad  musyarakah  mutanaqisah  (bagi hasil).Dalam  pembiayaan  KPR  dengan  akad  musyarakah  mutanaqisah  (bagi  hasil)  masih jarang  digunakan  dalam  pembiyaan  KPR  pada  perbankan  syariah  lainnya.Musyarakah mutanaqisah  merupakan  suatu  pembiayaan  dengan  sistem  kongsi  (sewa)yang  merupakan sistem dimana property (rumah) yang akan dibeli oleh calon nasabah merupakan rumah yang siap  untuk  dihuni  100%,  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  atau nisbah yang telah disepakati.
Pembiayaan  KPR  dengan  menggunakan  sistem musyarakah  mutanaqisah dalam praktek akuntansi perhitungan pembiayaan menggunakan metode perhitugan efektif.
Dalam  proses  perhitungan  dan  kinerja  di  Bank  Muamalat  aplikasinya  sesuai  dengan satandar  dan  ketentuan  yang  berlaku  sesuai  dengan  peraturan  standar  akuntansi  dan  pihak yang berwenang.

## Daftar Pustaka
______  No.102  Akuntansi  Murabahah  Tanggal  27  Juni  2007.Jakarta:    Dewan  Standar AkuntansiKeuangan Tahun 2007.
Akademi Manajemen Perusahaan. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema  Insani, 2001.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007
Depag  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemah .  Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  Kitab Suci Al-Qur’an, 2017.
Hayati,  Sri  Nur  dan  Wasilah, Akuntansi  Syariah  Di  Indonesia  Edisi  2  Revisi .  Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Laksmana. Panduan  Praktis  Acount  Officer  Bank  Syariah  Memahami  Praktik  Proses Pembiayaan Di Bank Syariah . Jakarta: PT. Elex kompultindo, 2009.
Lewis,  Mervyn  K.  dan  Latifa  M.  Algaoud, Perbankan  Syariah  (Prinsip,  Praktik  dan Prospek). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah .Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2002. Muthaher. Akuntansi Perbankan Syariah . Edisi Pertama.. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Nor,  Muhamad  Dumairi.  dkk. Ekonomi  Syariah  versi  Salaf .  Pasuruan:  Pustaka  Sidogiri, 2008.
Nurhayati, S. dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia . Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
P., Irma Devita dan Suswinarno. Akad Syaria, Bandung: Mizan Pustaka, 2011. Pernyataan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  73/DSN-MUI/XI/2008  Musyarakah Mutanaqisah Tanggal 14 November 2008. Jakarta:  Majelis Ulama Indonesia Tahun 2008.
Pernyataan  PSAK  No.106  Akuntansi  Musyarakah  Tanggal  1  januari  2017  Jakarta:  Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2017.
Pernyataan  PSAK  No.106  Akuntansi  Musyarakah  Tanggal  27  Juni  2007,  Jakarta:  Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2007
Ridwan, M. Konstruksi Bank Syari‟ah Indonesia .Yogyakarta: Pustaka SM, 2007. Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana, 2009. Syafe’i, Rahmat. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1998  Perbankan  Tanggal  10
November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998. Jakarta.
Warsono,  S.  dan  Jefri. Akuntansi  Transaksi  Syari‟ah  Akad  Jual  beli  di  Lembaga  Bukan Bank . Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011.