## Mencari Sistem Hukum Indonesia yang Oten k
Mencari dan menemukan sistem hukum Indonesia yang asli dan oten k, yang akan menjadi  iden tas  sekaligus  pedoman  bangsa  Indonesia  dalam  berhukum  dan bernegara,  tampaknya  masih  panjang  dan  berliku.  Menemukan  oten sitas  sistem hukum Indonesia adalah usaha untuk menelusuri jejak kehidupan bangsa Indonesia dan nilai-nilai hukum yang dianut dan diprak kkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  menggali tradisi  hukum  ( legal  tradi on )  yang  pernah  ada  dan  hidup  dalam  masyarakat Indonesia.
Ada  ga  tradisi  hukum  utama  yang  memiliki  pengaruh  cukup  pen ng  dalam pembentukan  dan  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  yaitu  hukum  adat,  hukum Islam  dan  hukum  Barat.  Hukum  adat  pada  dasarnya  adalah  tradisi  hukum  yang terbentuk  berdasarkan  nilai-nilai  norma f  masyarakat  pribumi  dan  berkembang dalam masyarakat pribumi sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni lokal. Tradisi hukum Islam adalah tradisi norma f yang datang ke Indonesia bersamaan dengan berkembangnya penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ajaran Islam adalah hukum sakral yang diwahyukan Tuhan dan dipatuhi karena diyakini sebagai in  agama itu sendiri. Sementara itu, tradisi hukum Barat berkembang seiring dengan terjadinya kolonialisasi  Belanda.  Ke ga  tradisi  hukum  inilah  yang  menjadi  bahan  baku pembentukan hukum Indonesia, yang dalam prosesnya ajaran-ajaran dan tradisi ini digunakan untuk menciptakan hukum baru yang berwajah Indonesia.
Tradisi hukum adat mereﬂeksikan apa yang oleh sebagian pakar disebut sebagai tradisi hukum chthonic (tradisi hukum pribumi). Is lah chthonic berasal dari bahasa Yunani khthon atau khthononos yang  berar   bumi.  Dalam  penger an  ini,  hidup dengan  cara  pribumi  berar   hidup  dekat  dengan  bumi.  Menggambarkan  tradisi hukum Indonesia sebagai pribumi Indonesia adalah usaha untuk memotret tradisi yang berasal dari bumi Indonesia itu sendiri dan bukan dari luar. Hal ini bertujuan untuk  memahami  suatu  tradisi  berdasarkan  kriteria  internal  dan  bukan  kriteria eksternalnya.
Polemik akademik yang kemudian muncul adalah mengenai posisi adat sebagai hukum.  Terminologi adatrech t  pertama  kali  dimasukkan  dalam  kosakata  bahasa Belanda oleh Snouck Hurgronye, namun dikembangkan secara sistema k menjadi sebuah terminologi hukum oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar. Dengan mengiku pemahaman Barat mengenai hukum sebagai ins tusi ( ins tu on of sanc on ), Van Vollenhoven  menganggap  keberadaan  elemen  sanksi  (sanksi  adat)  dalam  adat sebagai  kriteria  untuk  menerima  adat  sebagai  hukum.  Di  pihak  lain,  Ter  Haar

## Editorial
mengiden ﬁkasi adat sebagai bagian yang diterima sebagai hukum oleh pemangku adat.  Untuk  menjawab  pertanyaan  apakah  adat  adalah  hukum,  dari  kedua pendekatan  di  atas  tampaknya  para  sarjana  Barat  tersebut  menggunakan  kriteria posi vis k  Aus nian  yang  mendeﬁnisikan  hukum  sebagai  aturan  umum  atau perintah yang ditetapkan oleh penguasa negara untuk para subjeknya dan ditegakkan dengan  sanksi.  Jika  Van  Vollenhoven  konsisten  mengiku   teori  yang  menegaskan keberadaan sanksi sebagai causa sine qua non yang seja , maka Ter Haar cenderung mengiku   sudut  pandang  kedaulatan  ke ka  memisahkan  kebiasaan  semata  dari hukum adat yang sebenarnya (Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: 2008, hlm. 38).
Sarjana Belanda dengan gigih menganalisis adat dari sudut pandang posi visme hukum, yang dalam premisnya hukum adat dilihat dari aspek norma f semata dan sama  sekali  terpisah  dari  nilai-nilai  moral  dan  e s  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat.  Di  lain  pihak,  para  sarjana  hukum  Indonesia,  memberi  kesan  bahwa mereka cenderung berkiblat pada ideologi hukum alam yang menempatkan argumen moral  sebagai  landasan  utama  bagi  pembangunan  hukum.  Konsep  hukum  adat sebagai manifestasi keadilan, kepantasan dan nilai-nilai e s masyarakat sebagaimana digambarkan oleh pakar adat Indonesia seper  Soepomo, Djojodigoeno, Koesnoe, dan Hazairin merupakan cerminan dari pandangan mereka mengenai hukum adat dari  sudut  pandang  hukum  alam.  Berdasarkan  argumen  ini,  pemikiran  mereka tentang adat tentu saja  dak akan menemui k temu dengan cara pandang para sarjana  Belanda,  seper   halnya  dak  akan  pernah  selesainya  perdebatan  ﬁlosoﬁs antara mazhab hukum posi vis dan mazhab hukum alam.
Tradisi  hukum  Islam  di  Indonesia  dak  bisa  dilepaskan  dari  proses  masuknya agama  Islam  ke  bumi  Nusantara  yang  dilakukan  rela f  damai  sehingga  dak mendapatkan resistensi kultural yang serius dan kemudian menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia sampai saat ini. Perlahan tapi pas , ajaran Islam menjadi bagian pen ng  dari  kehidupan  masyarakat  pribumi  (Nusantara).  Norma-norma  Islam kemudian  diterima  dan  dipraktikkan  sebagai  norma  hukum.  Pada  masa  kolonial Belanda, tradisi hukum Islam bahkan dijadikan elemen pembeda yang memisahkan masyarakat pribumi yang pada umumnya pemeluk agama Islam dengan masyarakat non-pribumi (Belanda dan Timur Asing).
Tradisi  hukum  Islam  pada  era  kolonial  sebagian  besar  berkaitan  dengan persoalan  privat  sehingga  rela f  dak  mendapatkan  resistensi  kultural  dari masyarakat pribumi. Di samping itu, salah satu kekuatan dari hukum Islam adalah sifatnya yang ﬂeksibel dan adap f dengan situasi setempat lewat mekanisme ij had yang dimilikinya. Dengan ij had, tradisi hukum Islam bukan saja dapat diterima, tapi juga dapat memberi jawaban atas persoalan hukum yang lahir akibat perkembangan kehidupan yang lebih modern. Sampai saat ini, tradisi hukum Islam tetap menjadi salah satu pemasok dan bahan baku hukum nasional, bahkan dalam hal-hal tertentu menjadi  alterna f  pen ng  yang  membuka  kebuntuan  misalnya  berkaitan  dengan ekonomi dan moneter lewat ekonomi dan bank syariah.
Hukum Barat (dalam hal ini hukum Belanda) menjadi bagian dari alur sejarah dan pemikiran hukum di Indonesia sebagai akibat langsung dari penjajahan Belanda. Dari perspek f Savignian (Carl von Savigny) dengan aliran sejarahnya yang mengatakan bahwa,“ Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke ” (hukum itu dak  dibuat  melainkan  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat),  maka  masuknya hukum  Barat  ini  adalah  sesuatu  yang  dak  dikehendaki.  Savigny  menolak pemberlakukan hukum Perancis yang ke ka itu adalah bangsa yang menjajah Jerman. Bangsa Jerman  dak mau memberlakukan hukum Perancis. Hal yang sama berlaku untuk  konteks  Indonesia.  Hukum  Barat  adalah  bagian  yang  dak  terpisahkan  dari penjajahan  itu  sendiri.  Pemaksaan  adalah  jantung  dan  ideologi  dari  sebuah penjajahan. Dengan kata lain, hukum Barat masuk ke Indonesia lewat proses imposisi dan bukan dengan jalur akulturasi atau resepsi yang damai dan ikhlas.
Belanda pada awalnya memberikan pilihan kepada masyarakat pribumi apakah akan mematuhi hukum Belanda baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian Belanda memperkenalkan  prinsip  kesesuaian  ( concordance )  dengan  menerapkan  tradisi kodiﬁkasi hukum dalam tradisi hukum pribumi. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk  pemberlakuan  hukum  pidana,  hukum  perdata,  dan  hukum  dagang  dalam sistem hukum pribumi.
Ke ga  tradisi  hukum  tersebut  adalah  akar  dari  sistem  hukum  Indonesia  yang berlaku  saat  ini.  Hukum  Indonesia  yang  oten k  dak  iden k  dengan  hukum  adat sebagai warisan kearifan masyarakat pribumi (masyarakat adat). Hukum Indonesia juga bukan merupakan fotokopi dari hukum Islam sebagaimana diterapkan di negara- negara Timur Tengah. Hukum Indonesia juga bukan hukum Belanda yang sepenuhnya berwajah  kolonial  karena  seiring  dengan  perjalanan  waktu,  unsur-unsur  kolonial secara bertahap sudah dihapus dari sistem hukum Indonesia. Singkatnya, oten sitas sistem hukum Indonesia adalah adonan dari nilai-nilai yang terkandung dalam ke ga tradisi hukum tersebut.
Agenda  yang  kemudian  mengemuka  dan  mendesak  untuk  dilakukan  adalah rekonstruksi pemikiran hukum. Pemikiran tentang hukum  dak terlepas dari konteks masyarakat  tempat  hukum  tumbuh  dan  berkembang.  Begitu  pula  dengan perkembangan  pemikiran  hukum  di  Indonesia,  dak  terlepas  dari  perkembangan tatanan masyarakat Indonesia. Pada saat tatanan masyarakat kolonial berakhir dan bergan  dengan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, perdebatan mengenai orientasi  pemikiran  hukum  mulai  terjadi.  Ada  kelompok  pakar  yang  menekankan pada  kon nuitas  hukum  kolonial  dengan  penyesuaian-penyesuaian  tertentu.  Ada pula  paham  yang  hendak  memperjuangkan  terwujudnya  hukum  nasional  dengan cara mengangkat hukum masyarakat (hukum adat). Namun, paham-paham tersebut lebih  menekankan  pada  poli k  hukum  dalam  fenomena  transisi  dari  tata  hukum kolonial  ke  tata  hukum  Indonesia  pasca  kemerdekaan.  Dengan  kata  lain, perkembangan pemikiran pada masa itu belum mengarah pada pengembangan teori hukum atau ajaran ﬁlsafat hukum yang utuh dalam konteks keindonesiaan.
Pemaparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengembangan  pemikiran  hukum, khususnya bangunan teori atau ﬁlsafat hukum yang bersifat keindonesiaan, belum menjadi tradisi di Indonesia. Walaupun terdapat benih-benih pemikiran hukum khas Indonesia yang digagas oleh beberapa pakar, namun dalam perkembangannya belum mengambarkan  pemikiran  hukum  yang  utuh  yang  berwajah  dan  ber -wijhah (berorientasi) Indonesia, termasuk dalam mengan sipasi kemerosotan prak k dari suatu  pemikiran  hukum.  Hal  ini  merupakan  alasan  pen ng  untuk  merekonstruksi pemikiran hukum di Indonesia, se dak- daknya untuk mencari bangunan pemikiran hukum yang utuh dan oten k sesuai dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di Indonesia. Rekonstruksi dalam ar  menemukan oten sitas sistem  hukum  Indonesia  menjadi  pen ng  karena  hukum  bukan  hanya  sebagai iden tas suatu bangsa tetapi juga sejarah bangsa itu sendiri. Dalam penger an ini, rekonstruksi  pemikiran  hukum  Indonesia  harus  dimaknai  sebagai  usaha  untuk kembali  kepada  tradisi  hukum  Indonesia  dengan  melakukan  kontekstualisasi terhadap nilai-nilai dalam tradisi hukum tersebut.
Ar kel  terpilih  dalam  Jurnal  Padjadjaran  edisi  kali  ini  sedikit  banyak mencerminkan  upaya  ada  hen   dalam  pencarian  sistem  hukum  Indonesia  yang oten k.  Huala  Adolf  membuka  dengan  tulisannya  mengenai  sengketa  investasi  di ICSID. Sri Walny Rahayu menyodorkan penyelesaian sengketa adat Laut ”Panglima Laôt”  sebagai  alterna f  penyelesaian  sengketa.  M.  Amirullah  dan  Aneke  Putri Kusumawa  membahas mengenai perlindungan merk terhadap Framing, Meta Tags , dan Deep  Linking .  Helni  Mu arsih  Jumhur  mengkaji  mengenai  perbandingan lembaga  pengelola  nama  domain  di  Indonesia  dan  beberapa  negara  lain.  Laina Raﬁan  dan Qoliqina Zolla Sabrina membahas mengenai perlindungan 'Kustodian' Ekspresi  Budaya  Tradisional  Nadran.  Hernadi  Aﬀandi  dan  Sri  Har ni,  Se ajeng Kadarsih,  Tedi  Sudrajat  mengupas  mengenai  hak-hak  poli k  pegawai  negeri  sipil. Rocky Marbun mengkaji mengenai poli k dan sistem hukum pidana. Lilik Mulyadi mengkaji  Perlindungan  Hukum Whistleblower dan Jus ce  Collaborator. Edisi  ini kemudian  diakhiri  dengan  bahasan  Adi a  Syaprillah  dan  Sapriani  mengenai pengelolaan  hutan  lindung  kota  Tarakan  dalam  perspek f  pembangunan berkelanjutan. Selamat menikma , mengkaji, dan mengkri si.
Bandung, Desember 2014 Redaksi