## PENGGUNAAN PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

## DI KABUPATEN BULELENG
oleh I Nyoman Gede Remaja 1
( e-mail: nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak: Anak  sejatinya  generasi  penerus  bagi  orang  dewasa  yang  seharusnya dijaga  dan  dilindungi,  tetapi  tidak  semua  orang  dewasa  memiliki  pemikiran  dan pemahaman  seperti  itu,  bahkan  tidak  sedikit  yang  justru  memanfaatkan  anak untuk  memenuhi  kepentingan  dan  hasrat  orang  dewasa,  sehingga  terjadilah kekerasan  terhadap  anak.  Faktanya  di  Kabupaten  Buleleng  kasus  kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mencari solusi dalam meminimalkan atau menghilangkan kasus  kekerasan  terhadap  anak,  maka  peneliti  tertarik  mengangkat  isu  tentang bagaimana  penggunaan  pendekatan  kriminologi  dalam  penangggulangan kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Buleleng  ?.  Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  kriminologis,  pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumentasi  dan  teknik  wawancara  serta  dianalisis dengan  analisis  kualitatif.  Penggunaan  pendekatan  kriminologi  untuk  membantu penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini dikarenakan  upaya  penal  atau  penegakan  hukum  tidak  efektif  dalam  menekan jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, terbukti dengan jumlah kasus  kekerasan  terhadap  anak  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. Pendekatan  kriminologi  dilakukan  melalui  upaya  non-penal  yaitu  mencari penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak,  setelah  itu  dicarikan  solusi  dari penyebab  kekerasan  terhadap  anak  tersebut.  Dengan  melakukan  dua  upaya tersebut  secara  bersamaan,  yaitu  upaya  penal  melalui  penegakan  hukum  dan upaya  non-penal  melalui  pendekatan  kriminologi,  diharapkan  kasus  kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dapat dihilangkan atau minimal mengalami penurunan kasus.
Kata Kunci: Kriminologi; kekerasan; anak

## PENDAHULUAN
Anak  dengan  bentuk  fisik  dan  perkembangan  mental  yang  umumnya  lebih lemah dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan.  Secara fisik,  umumnya  anak  lebih  kecil  dan  lebih  lemah  dari  orang  dewasa.  Secara mental, umumnya anak lebih labil dan mudah dipengaruhi, sehingga memberikan kesempatan  bagi  orang  dewasa  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  kejahatan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
kepada anak. Padahal anak itu sejatinya generasi penerus bagi orang dewasa yang seharusnya  dijaga  dan  dilindungi,  tetapi  tidak  semua  orang  dewasa  memiliki pemikiran  dan  pemahaman  seperti  itu,  bahkan  tidak  sedikit  yang  justru memanfaatkan  anak  untuk  memenuhi  kepentingan  dan  hasrat  orang  dewasa, sehingga terjadilah kekerasan terhadap anak.
Untuk  mengantisipasi  ketimpangan  seperti  ini,  negara  dan/atau  pemerintah telah  mencoba  menyeimbangkan  posisi  antara  orang  dewasa  dan  anak,  dengan membuat regulasi-regulasi. Untuk menyeimbangkan posisi ini telah diundangkan regulasi-regulasi terkait dengan perlindungan terhadap anak, seperti: 1). Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  sudah  diubah dengan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  2).  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Undang-Undang  tersebut  sudah  banyak  juga  memiliki turunannya, bahkan sampai ke tingkat daerah Kabupaten/Kota, berupa: Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota.  Contoh  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  punya  Peraturan Daerah:  Perda  No  4  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Perda  No.  5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Sudah sedemikian regulasi dibuat, dengan berbagai ancaman sanksi pidana yang  dicantumkan,  dan  sudah  banyak  pula  diterapkan  dalam  praktik  hukum  di masyarakat,  tetapi  kenapa  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  masih  kerap  terjadi di masyarakat. Dimananya yang salah dan siapa yang salah ?, apakah regulasinya yang  perlu  diperbaiki  dengan  menambah  sanksinya  ?,  ataukah  penegak  hukum yang  tidak  konsisten  atau  tidak  baik  dalam  melakukan  penegakan  hukum  ?, ataukah masyarakatnya sendiri yang telah kembali ke jaman purba ( homo homini lupus )  ?,  dimana  berlaku  hukum  rimba,  siapa  yang  kuat  dia  yang  akan  menang.
Tentu  tulisan  ini  tidak  mencari  siapa  yang  salah  dan  dimana  yang  salah,  tetapi mencari  alternatif  solusi  dalam  upaya  meminimalkan  atau  jika  memungkinkan menghilangkan kekerasan terhadap anak.
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  isu  hukum yang  dapat  diangkat  untuk  mencari  solusi  dalam  upaya  meminimalkan  atau menghilangkan  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  yaitu:  Bagaimana  penggunaan
pendekatan  kriminologi  dalam  penangggulangan  kekerasan  terhadap  anak  di Kabupaten Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji  penggunaan  teori-teori  dan  konsep-konsep  kriminologi  dalam melakukan  penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Buleleng. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kriminologis yaitu mencari sebab musabab  orang  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  untuk  dicarikan  solusi terhadap  faktor  penyebab  tersebut.  Obyek  yang  diteliti  dalam  suatu  penelitian dengan  pendekatan  kriminologis  adalah  pelaku  kejahatan,  anak  sebagai  korban kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan (Muhammad Mustofa,  2013).  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  studi dokumentasi  dan  teknik  wawancara  serta  teknis  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan tidak terlalu banyak dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi (Amiruddin dan Zainan Asikin, 2020).

## PEMBAHASAN
1. Model Penanggulangan Kejahatan
Dalam hukum pidana menurut G Peter Hoefnagels, ada sebuah teori tentang penanggulangan tindak pidana, yang disebut Teori Kebijakan Kriminal ( Criminal Policy ) (Barda Nawawi Arief, 2008). Teori Kebijakan Kriminal jika digambarkan, seperti berikut:
Crimina l Policy PENAL NON- PENAL a. Formulasi b. Aplikasi
c. eksekusi
GOAL
Menurut  teori  ini,  penanggulangan  suatu  kejahatan  dilakukan  melalui  2 (dua)  upaya,  yaitu:  Upaya  Penal  dan  Upaya  Non-Penal.  Upaya  Penal  diartikan sebagai  upaya  pemidanaan,  yaitu  suatu  upaya  yang  dimulai  dari  formulasi  atau pembuatan  hukum  pidana,  pelaksanaan  (aplikasi)  hukum  pidana  dan  penegakan hukum pidana (eksekusi). Sedangkan upaya non penal adalah upaya di luar proses pidana,  baik  berupa  upaya  pencegahan  maupun  upaya  penanggulangan  (Barda Nawawi Arief, 2008).
Berdasarkan  teori  kebijakan  kriminal  ini,  maka  untuk  menghilangkan  atau paling  tidak  mengurangi  seseorang  melakukan  kejahatan,  tidak  saja  harus ditangani  dengan  proses  pidana  saja  tetapi  juga  harus  ditangani  dengan  proses diluar  pidana  yaitu  mencarikan  solusi  dari  penyebab  seseorang  melakukan kejahatan. Karena itu, agar penegakan hukum dapat berjalan efektif maka kedua- duanya  wajib  dijalankan  secara  bersamaan.  Proses  penegakan  hukum  pidana (penal)  dilakukan  dengan  baik  oleh  penegak  hukum  dan  proses  non-penal dilakukan  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  sesuai  dengan  penyebab  dari seseorang melakukan kejahatan.
Penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Buleleng  telah dilakukan  melalui  dua  upaya  tersebut,  yaitu  upaya  penal  dan  upaya  non-penal. Upaya  Penal  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Kepolisian  Resor Buleleng,  yang  dalam  hal  ini  ditangani  oleh  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  Polres  Buleleng,  sedangkan  upaya  non-penal  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dengan  beberapa  organisasi kemasyarakatan  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  seperti:  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
2. Upaya Penal melalui Penegakan Hukum Pidana
Upaya penal dilakukan oleh penegak hukum melalui proses pelaksanaan dan penegakan  hukum  pidana.  Proses  penegakan  hukum  pidana  (eksekusi)  dimulai dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  mengadili  dalam  sidang pengadilan,  penjatuhan  Putusan  Pengadilan  dan  pemidanaan  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan.  Mengadili  adalah  serangkaian  tindakan  hakim  untuk  menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak  di  sidang  pengadilan  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Putusan  pengadilan  adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa pemindanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (Karjadi dan R. Soesilo, 1997)
Berdasarkan  data,  perkembangan  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten Buleleng dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (2017-2021) No Jenis Tindak Pidana Penanganan Unit PPA ADR/Diversi P21 Sp3 Tahun 2017 1 Kekerasan terhadap anak 1 1 2 ADR 2 Persetubuhan terhadap anak 2 2 - 3 Pencabulan terhadap anak 2 - - 4 Melarikan anak gadis - 1 1 ADR Jumlah 5 4 3
No Jenis Tindak Pidana Penanganan Unit PPA ADR/Diversi P21 Sp3 Tahun 2018 1 Kekerasan terhadap anak 1 6 2 Dev, 4 ADR 2 Persetubuhan terhadap anak 3 1 - 3 Pencabulan terhadap anak 4 1 - 4 Melarikan anak gadis 2 1 - Jumlah 10 10 6 Tahun 2019 1 Kekerasan terhadap anak 1 1 2 ADR 2 Persetubuhan terhadap anak 11 - - 3 Pencabulan terhadap anak 1 1 - Jumlah 13 2 2 Tahun 2020 1 Kekerasan terhadap anak 3 1 4 ADR 2 Persetubuhan terhadap anak 11 - - 3 Pencabulan terhadap anak 1 - - Jumlah 15 1 4 Tahun 2021 1 Persetubuhan terhadap anak 11 - - Jumlah 11
Sumber: Unit PPA Reskrim Polres Buleleng (Data s/d Juli 2021)
Berdasarkan data tersebut, penanganan secara diversi atau ADR dikarenakan pelaku kejahatan terhadap anak dilakukan atau pelakunya adalah anak. Terhadap pelaku  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  sedapat  mungkin  tidak  dilakukan pemidanaan dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental
dan  sosial  anak.  Sehingga  bagi  pelaku  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak, dimana  masih  berumur  8-12  tahun  hanya  dikenakan  tindakan,  sedangkan  yang sudah berumur di atas 12 tahun – 18 tahun baru dapat dikenakan pidana (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017).
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di Kabupaten Buleleng masih selalu terjadi setiap tahunnya. Upaya penal atau upaya penegakan  hukum  tentu  harus  diberikan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku  kejahatan,  agar  perbuatan  yang  sama  tidak  diulangi  oleh  yang bersangkutan maupun orang lain dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Michael Allen, bahwa salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai suatu guide (pedoman)  bagi  warga  masyarakat  yang  menggariskan  perbuatan  apa  yang  sah untuk  dapat  mereka  lakukan  ( legitimate )  serta  memperkirakan  konsekuensi  atas pelanggaran hukum pidana (Topo Santoso, 2020).
Agar  pedoman  ini  menjadi  efektif  perlu  dicantumkan  sanksi  pidana  yang dapat  dikenakan  kepada  mereka  yang  melanggar  pedoman  tersebut,  karena  itu hukum  pidana  bersifat  memaksa.  Negara  menjamin  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  patut  dihayati, sebagai  kepentingan  terbaik  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia  (Wahyudi, 2011).  Jaminan  negara  ini  dituangkan  dalam  sebuah  aturan,  yaitu  pernyataan negara secara formal untuk menetapkan cara atau ukuran perilaku masyarakatnya (Wahyudi, 2011).
3. Upaya Non-penal melalui pendekatan kriminologi
Upaya Non-Penal yang terdiri dari upaya pencegahan dan penanggulangan di  luar  proses  pidana  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik  penegak  hukum, pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya ini akan lebih efektif dilakukan, jika memahami  dan  menganut  ilmu  kriminologi.  Kriminologi  adalah  ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  tentang  sebab  musabab  orang  melakukan  suatu kejahatan.  Ketika  penyebab  orang  melakukan  kejahatan  sudah  diketahui  maka akan  lebih  mudah  mencari  solusi  dari  penyebab  tersebut.  Sehingga  yang terpenting  dalam  upaya  Non-Penal  adalah  mencarikan  solusi  dari  penyebab
seseorang  melakukan  suatu  kejahatan.  Apalagi  kejahatan-kejahatan  yang dilakukan  karena  suatu  keadaan/kondisi  yang  memaksa  dirinya  melakukan kejahatan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena sistem atau lingkungan yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melakukan kejahatan. Dalam hal kejahatan-kejahatan seperti itu jika keadaan atau sistem yang ada tidak diubah maka kejahatan itu akan kerap terjadi.
Kejahatan terjadi, tidak hanya diperlukan niat jahat tetapi juga kesempatan dalam melakukan kejahatan juga harus ada, jika niat dan kesempatan ini bertemu dalam satu titik yang sama maka terjadilah kejahatan tersebut. Tetapi jika niat ada namun  kesempatan  tidak  ada  atau  sebaliknya  maka  umumnya  tidak  akan  terjadi kejahatan.  Karena  itu,  upaya  non-penal  ini  sebetulnya  lebih  memfokuskan perhatiannya  pada  menghilangkan  unsur  kesempatan  dalam  melakukan  suatu kejahatan.  Sedangkan  upaya  penal  lebih  memfokuskan  perhatian  pada menghilangkan unsur niat orang melakukan kejahatan lagi.
Walaupun  hukum  pidana  bersifat  memaksa  dengan  sanksinya  yang  berat, namun kasus kekerasan terhadap anak masih juga terjadi. Karena itu, diperlukan alternatif  lain  yang  dapat  membantu  upaya  penal  ini,  yaitu  upaya  non-penal. Upaya non-penal dapat difungsikan dalam penyelesaian atau penindakan tindakan kekerasan,  dapat  pula  difungsikan  untuk  pencegahan  tindakan  kekerasan. Berfungsi  sebagai  upaya  penyelesaian  atau  penindakan  tindakan  kekerasan dengan  cara  melakukan  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan,  seperti  diversi pada  kasus  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  atau  ADR  ( Alternative  Dispute Resolution )  yaitu  upaya  mencari win-win  solution. Sedangkan  upaya  non-penal yang  berfungsi  sebagai  pencegahan  dengan  cara  menggunakan  pendekatan kriminologi,  yaitu  mencari  sebab  musabab  orang  melakukan  kejahatan.  Dalam pandangan  ilmu  kriminologi,  bahwa  kejahatan  tidak  akan  berhenti  ketika penyebab dari kejahatan itu tidak dihilangkan. Karena itu, agar lebih efektif dalam penanggulangan  kejahatan  di  samping  memberikan  hukuman  kepada  pelakunya, juga harus dicarikan solusi terhadap penyebab dari kejahatan itu dilakukan.
Ada beberapa teori dalam ilmu Kriminologi yang dapat digunakan sebagai bahan  referensi  dalam  melakukan  penanggulangan  kejahatan  terhadap  anak  agar
lebih efektif, sehingga kejahatan terhadap anak kedepannya bisa dihilangkan atau paling  tidak  dapat  diturunkan  atau  diminimalkan.  Teori-teori  tersebut, diantaranya:
a. Theory of Attachment
Theory  of  Attachment atau  Teori  Kasih  Sayang  didefinisikan  sebagai segala  bentuk  perilaku  yang  mengakibatkan  seseorang  mencapai  dan mempertahankan  kedekatan  dengan  orang  lain.  Teori  ini  menjelaskan keterhubungan  psikologis  abadi  antara  manusia. Theory  of  Attachment mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir. Ada 7 (tujuh) hal penting yang harus diperhatikan dalam teori, yaitu:
1) Specifity ; kasih sayang itu sifatnya selektif
2) Duration; kasih sayang berlangsung lama dan bertahan
3) Engagement of emotion; kasih sayang melibatkan emosi
4) Ontogeny; rangkaian perkembangan anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama
5) Learning ; kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar
6) Organization ; kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan
7) Biological Function ; perilaku kasih sayang mempunyai fungsi biologis Teori  ini  tidak  hanya  berlaku  antara  ibu  dan  anak  tetapi  juga  berlaku antara  orang  dewasa  dan  anak-anak  maupun  antara  sesama  umat  manusia. Dapat  dirasakan  jika  kasih  sayang  ini  menjalar  dan  merasuk  ke  dalam  hati setiap  manusia  dan  diberlakukan  kepada  siapa  saja,  maka  niat  jahat  kepada orang lain tidak akan timbul. Teori ini dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, dengan cara: saling menjaga, saling melindungi, saling mengingatkan, saling menegur dan jika diperlukan melaporkan kepada pihak yang berwenang.
b. Moral Development Theory
Teori  ini  khusus  berkaitan  terhadap  kekerasan  terhadap  anak,  yang melihat  kenapa  anak  paling  berpeluang  menjadi  korban  kekerasan.  Tokoh yang  terkenal  dalam Moral  Development  Theory adalah  Psikolog  Lawrence Kohlberg,  pioneer  dari  teori  perkembangan  moral.  Lawrence  Kohlberg  (25
Oktober  1927  –  19  Januari  1987)  adalah  seorang  psikolog  Amerika  Yahudi lahir di Bronxvilli, New York. Ia adalah anak dari Alfred Kohlberg, seorang Yahudi  dan  dari  istri  keduanya  Charlotte  Albrecht  seorang  wanita  Protestan. Ia  menjabat  sebagai  Profesor  di  Universitas  Chicago,  serta  Universitas Harvard.    Ia  terkenal  karena  penelitiannya  tentang  pendidikan  moral  yang kemudian  melahirkan  teori  tentang  tahapan  perkembangan  moral  (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2003).
Lawrence  Kohlber  menemukan  bahwa  pemikiran  moral  tumbuh  dalam tiga tahap, yaitu:
1. Tahap Pra-Konvensional ( Preconventional Stage )
Tahap ini adalah tahap dimana umur anak antara 9-11 tahun. Dalam tahap ini  umumnya  anak  hanya  berpikir  “lakukan”  atau  “jangan  lakukan”. Pemikiran itu berasumsi bahwa kalau dianggap menyenangkan, anak akan melakukan  perbuatan  itu,  begitu  juga  sebaliknya  kalau  tidak menyenangkan  maka  tidak  akan  dia  lakukan.  Umumnya  belum  ada pertimbangan-pertimbangan kritis sebelum melakukan suatu perbuatan.
2. Tahap Konvensional ( Conventional Level )
Pada tahap ini umur antara 12-20 tahun (masa remaja). Pada tahapan ini, umumnya seorang individu sudah mampu meyakini dan mengadopsi nilai- nilai  dan  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Lebih  jauh  lagi, mereka  berusaha  menegakkan  aturan-aturan  tersebut.  Mereka  misalnya berpikir “mencuri itu salah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi  apapun”.  Namun  demikian,  tingkat  kestabilan  emosi  seseorang yang berada pada umur ini umumnya masih belum stabil.
3. Tahap Poskonvensional ( Postconventional Level )
Pada tahap ini umur 21 tahun ke atas. Pada tahap ini individu sudah bisa berpikir  kritis  dan  mampu  bersikap  dengan  pertimbangan-pertimbangan yang  matang  sebelum  melakukan  sesuatu.  Individu  secara  kritis  sudah mampu  menguji  kebiasaan-kebiasaan  dan  aturan-aturan  sosial  sesuai dengan  perasaan  mereka  tentang  hak-hak  asasi  universal,  prinsip-prinsip
moral.  Mereka  umumnya  berpikir  “orang  semestinya  mengikuti  aturan hukum yang ada, tidak malah melanggarnya”.
Menurut  teori  ini  perkembangan  moral  atau  mental  seseorang  yang nantinya  berpengaruh  terhadap  perbuatannya,  umumnya  dipengaruhi  oleh perkembangan  umur  seseorang.  Dalam  teori  itu  dijelaskan  bahwa  seseorang yang  berumur  9-11  tahun,  mendasarkan  perbuatan  atau  tindakannya  pada suatu  kesenangan,  artinya  jika  hal  itu  menyenangkan  maka  akan  dilakukan, jika  tidak  maka  tidak  dilakukan.  Dalam  umur  ini,  umumnya  anak  tersebut belum mampu memikirkan apa dampak atau akibat dari perbuatan yang akan dilakukan.  Kondisi  yang  sangat  labil  ini  banyak  digunakan  sebagai kesempatan  bagi  orang  dewasa  untuk  melakukan  kejahatan  terhadap  anak. Kejahatan  biasanya  dilakukan  dengan  mengiming-imingi  sesuatu  yang dianggap menyenangkan bagi anak tersebut, sehingga anak akan lebih mudah menjadi  korban  karena  yang  dicari  oleh  anak  tersebut  adalah  sesuatu  yang diiming-imingi tersebut, yang menurutnya sesuatu itu menyenangkan baginya. Agar mendapatkan sesuatu itu, anak mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh pelaku kejahatan. Tidak saja rentan sebagai korban kejahatan, anak umur 9-11  tahun  juga  rentan  sebagai  pelaku  kejahatan.  Karena  hampir  semua kejahatan  itu  adalah  perbuatan  yang  menyenangkan,  seperti:  pencurian  dll. Karena alasan suatu perbuatan yang menyenangkan maka anak pada umur 9- 11  tahun  juga  menjadi  rentan  dalam  melakukan  suatu  kejahatan.  Umumnya kejahatan-kejahatan  yang  ringan,  seperti:  pencurian  kepada  teman  atau pencurian dalam keluarga.
Pada  umur  11-12  tahun  (tahap  konvensional)  juga  memiliki  peluang besar  untuk  menjadi  korban  kekerasan  dan  juga  pelaku  kejahatan.  Karena umumnya  pada  umur  demikian,  tingkat  kestabilan  emosi  seseorang  masing belum stabil. Hari ini anak bisa berpikir seperti ini, besoknya bisa berubah dan begitu  seterusnya.  Sehingga  kesempatan  bagi  pelaku  kejahatan,  jika  hari  ini anak  tersebut  tidak  bisa  dipengaruhi  maka  akan  dipengaruhi  lagi  pada  hari yang  lain,  yang  umumnya  dengan  cara  atau  teknik  yang  berbeda.  Begitupun peluang sebagai pelaku kejahatan, hari ini anak menganggap sesuatu itu tidak
boleh  dilakukan,  besoknya  pemikiran  bisa  berubah  dan  akhirnya  melakukan kejahatan tersebut. Kenapa tingkat kestabilan emosi anak pada umur demikian umumnya belum stabil, karena pada umur demikian anak banyak mengalami perubahan  baik  mental  maupun  fisik,  akibat  dari  perubahan  anak-anak menjadi dewasa. Mereka umumnya masih bingung terhadap apa yang terjadi dalam dirinya (seperti kenapa kemaluan saya mengeluarkan darah bagi yang perempuan,  bagi  yang  laki-laki  kenapa  suara  saya  berubah  besar  dll)  dan berusaha  mencari  jati  diri  kepada  orang  lain.  Jika  orang  lain  ini  orang  yang baik  tentu  hal  baik  yang  anak  dapatkan  tetapi  jika  orang  lain  tersebut  orang tidak baik tentu hal tidak baik pula akan anak dapatkan.
Sehingga  dapat  disimpulkan,  berdasarkan  teori  tersebut  orang  yang berumur  9-20  tahun  peluang  untuk  menjadi  korban  kekerasan  dan  pelaku kekerasan  lebih  banyak  ketimbang  orang  yang  sudah  berumur  21  tahun  ke atas. Lalu bagimana bagi orang yang berumur 0-8 tahun, umumnya anak yang berumur  0-8  tahun  masih  berada  dalam  pengawasan  dan  kendali  orang  tua, sehingga  peluang  mereka  untuk  menjadi  korban  kekerasan  atau  pelaku kejahatan juga masih kecil.
c. Strain Theories
Strain  Theories atau  teori  tentang  tekanan  yang  dikembangkan  oleh seorang sosiolog Roberth King Merton dan David Emile Durkheim, yang pada intinya  menyatakan  orang  yang  mengalami  tekanan  cenderung  merasakan anomie.  Anomie merupakan  suatu  keadaan  atau  perasaan  ketiadaan  norma ( normlessness ), sehingga tidak ada lagi patokan, pedoman dan nilai yang bisa dipedomani  di  dalam  dirinya.  Orang  yang  mengalami anomie dalam  dirinya cenderung  berbuat  atau  bertindak  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya, bahkan berpotensi bertindak kriminal. Teori Strain berasumsi orang harusnya taat  hukum,  tetapi  di  bawah  tekanan  yang  besar  mereka  akan  melakukan kejahatan  atau  perilaku  kriminal  (Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulva, 2003).  Ada  beberapa  penyebab  orang  dapat  mengalami  suatu  tekanan  yang dapat menimbulkan anomie, yaitu:
1. Perspektif Structural Functionalist
Structural  Functionalist adalah  pendekatan  sosiologis  yang  mencoba untuk  menjelaskan  mengapa  masyarakat  berfungsi  dengan  cara  demikian, dengan  berfokus  pada  hubungan  antara  berbagai  lembaga  sosial  yang membentuk  masyarakat  (misalnya;  pemerintah,  hukum,  pendidikan,  agama dan lain-lain).
Satu  cara  dalam  mempelajari  suatu  masyarakat,  dengan  melihat  pada bagian-bagian  komponennya  dalam  usaha  mengetahui  bagaimana  masing- masing  berhubungan  satu  sama  lain.  Jika  masyarakat  itu  stabil,  bagian- bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik.  Masyarakat  seperti  itu  ditandai  oleh  kepaduan,  kerjasama,  dan kesepakatan.  Namun  jika  bagian-bagian  komponennya  tertata  dalam  satu keadaan  yang  membahayakan  keteraturan/ketertiban  sosial,  susunan masyarakat  itu  disebut dysfunctional (tidak  berfungsi).  Sebagai  analogy,  jika melihat sebuah jarum jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi  dengan  tepat,  ia  menunjukkan  waktu  dengan  akurat.  Namun  jika satu per-nya yang kecil itu rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Durkheim menjelaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat salah satu saja struktur sosial tidak berfungsi dengan baik maka keseluruhan sistem sosial  pun  akan  menjadi  tidak  teratur,  keadaan  seperti  ini  akan  melahirkan anomie.
Kaitannya  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  maka struktur sosial atau kelembagaan sosial ini harus diperkuat, sehingga struktur sosial  ini  dapat  memerankan  fungsinya  dengan  baik  dan  maksimal.  Yang dimaksud  dengan  struktur  sosial  adalah  kelembagaan-kelembagaan  yang  ada di  masyarakat,  lembaga  pendidikan  maupun  yang  ada  dalam  lingkungan keluarga.
2. Sudden Change
Sudden  Change atau  perubahan  mendadak  merupakan  suatu  perubahan yang  terjadi  secara  tiba-tiba  tanpa  diketahui  dan  tanpa  dapat  diprediksi sebelumnya.  Keadaan  seperti  ini  akan  menyebabkan  seseorang  menjadi anomie, yang  pada  akhirnya  berpotensi  melakukan  suatu  kejahatan.  Banyak
sekali  kasus  kriminal,  seperti:  bunuh  diri,  perampokan,  pencurian, penganiayaan  dan  bahkan  pemerkosaan  disebabkan  oleh  keadaan anomie sebagai akibat dari sudden change.
Kondisi  pandemi  covid-19  seperti  sekarang  ini  sangat  memunginkan terjadinya sudden  change ,  orang  yang  dulunya  kehidupannya  berkecukupan bahkan  berlebihan,  tiba-tiba  menjadi  miskin  karena  usahanya  bangkrut  atau gulung tikar, atau tiba-tiba diberhentikan (PHK) dari pekerjaannya. Pada sisi yang  lain,  keperluan  hidupnya  sangat  banyak  dan  bahkan  tidak  sedikit  yang tidak mampu menyesuaikan diri dari gaya hidup sebelumnya. Kondisi seperti ini, jika tidak mampu disikapi dengan baik, tentu akan mengakibatkan tekanan psikologi  yang  luar  biasa  dalam  hidupnya,  sehingga  dapat  menyebabkan keadaan anomie.
3. Disparitas atau kesenjangan
Kesenjangan  yang  dimaksud  disini  adalah  kesenjangan  antara  tujuan yang diinginkan dengan sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap  orang  diberikan  hak  yang  sama  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  tetapi tidak  semua  orang  diberikan  sarana  atau  kesempatan  yang  sama  untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka yang tidak atau belum memiliki sarana dan kesempatan yang sama dengan orang lain, cenderung akan mengalami tekanan dalam  dirinya  yang  dapat  menyebabkan  keadaan anomie. Sehingga  dengan keadaan tersebut, mereka cenderung akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan tujuan tersebut, walaupun dengan cara-cara yang ilegal.
Jika  seseorang  mengalami  kondisi anomie sebagaimana  diuraikan  di atas, di samping yang bersangkutan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan  kejahatan  atau  perilaku  kriminal,  juga  umumnya  seseorang tersebut sangat sensitif. Dalam kondisi seperti  itu, akan sangat mudah sekali terpancing jika ada orang-orang disekitarnya menggangu dirinya. Maka dapat dimaklumi  tanpa  suatu  sebab  yang  jelas  seseorang  akan  marah  kepada anaknya,  istrinya  atau  bahkan  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  ataupun istrinya.  Apalagi  anak  atau  istrinya  tidak  mampu  memahami  keadaan  yang dialami, hal ini akan menambah kekerasan yang dilakukan kepada anak atau
istrinya,  atau  bisa  jadi  orang  tersebut  akan  melakukan  kejahatan  terhadap dirinya (bunuh diri dll).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  yang  terpenting  dilakukan  agar seseorang  dapat  terhindar  dari  suatu  tekanan  yang  dapat  mengakibatkan kondisi anomie adalah  kemampuan  untuk  beradaptasi  ( Modes  of  Adaptions).
Ada  3  (tiga)  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan beradaptasi ini, diantaranya:

## a. Menerima ( Conformity)
Menerima yang dimaksud adalah kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah diterima dalam kehidupan ini. Manusia harus selalu mensyukuri apa yang  menjadi  karunia  Tuhan  dan  apapun  musibah  atau  kejadian  yang dialami  mesti  dianggap  sebagai  suatu  bagian  dari  kehidupan  yang  harus dijalani.  Pepatah  mengatakan:  hidup  jangan  selalu  melihat  ke  atas  tetapi sangat  penting  untuk  selalu  menoleh  ke  bawah,  sehingga  kita  menjadi sadar  bahwa  masih  banyak  orang  lain  yang  lebih  susah  dari  kita,  masih banyak  orang  lain  yang  sakitnya  lebih  parah  dari  kita  dan  lain-lain.
Dengan  konsep  berpikir  seperti  itu  maka  akan  lebih  memudahkan berperilaku menerima atau mensyukuri apa yang telah dialami atau yang telah didapatkan.

## b. Menghindar ( Retreatism)
Cara beradaptasi yang lain adalah menghindarkan diri dari kondisi-kondisi yang  dapat  menyebabkan  dalam  posisi  tertekan.  Misalnya:  hindarkan pengeluaran melebihi dari pemasukan ( lebih besar pasak daripada tiang ) dengan  cara  membuat  menajemen  yang  baik  terkait  dengan  keuangan keluarga,  prioritaskan  kebutuhan  daripada  keinginan.  Jangan  menutup utang dengan cara mencari utang di tempat lain ( gali lobang tutup lobang ). Jika penghasilan sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar utang maka kurangi  pengeluaran  yang  lain  bukan  dengan  cara  meminjam  lagi  di tempat  lain.  Jika  gaya  hidup  seperti  sebelumnya  tidak  mampu  lagi dilakukan  atau  dijalani,  maka  hindari  promosi-promosi  dan  iklan-iklan yang merangsang pikiran untuk terus berada pada gaya hidup seperti itu.

## c. Mengubah ( Rebellion)
Mengubah adalah model adaptasi yang dianggap paling efektif. Mengubah dapat diartikan mengubah diri, dapat pula diartikan mengubah lingkungan sekitar.  Mengubah  diri  yang  dimaksud,  misalnya,  dalam  kehidupan sebelumnya  berada  dalam  kondisi  ekonomi  yang  serba  berkecukupan bahkan berlebihan, tetapi karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak lagi berada pada kondisi ekonomi seperti sebelumnya, maka harus secepatnya mampu  mengubah  diri  dan  keluarga  dengan  gaya  hidup  yang  lebih sederhana,  sehingga  tidak  sampai  mengalami  kondisi  tekanan  yang mengakibatkan  keadaan anomie. Mengubah  lingkungan  dapat  diartikan mengubah orang-orang di lingkungan agar mau bersama-sama mengubah gaya  hidup  dan  perilaku,  sehingga  orang-orang  yang  berada  dalam lingkungan  sekitar  terbebas  dari  tekanan  yang  dapat  mengakibatkan kondisi anomie.
Di  Kabupaten  Buleleng  upaya  non-penal  dalam  melakukan  pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan organisasi kemasyarakatan atau LSM dan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, diantaranya:
a. Membuat dan mengeluarkan beberapa regulasi yang mendukung perlindungan terhadap anak, seperti: Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Anak,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
b. Menyiapkan sarana prasarana baik di sekolah maupun dilingkungan aktivitas anak lainnya untuk mendukung Kota Layak Anak.
c. Memberikan  sosialisasi  dan  penyuluhan-penyuluhan  terkait  pentingnya perlindungan terhadap anak.
Sedangkan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  P2TP2A  Kabupaten  Buleleng dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  dengan  memberikan  beberapa jenis layanan, diantaranya:
a. Layanan  Pendampingan,  yaitu  kegiatan  mendampingi  korban  kekerasan terhadap anak untuk memulihkan trauma yang dialami.
b. Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum, yaitu memberikan konsultasi dan pendampingan hukum jika kasus tersebut diproses secara hukum.
c. Konsultasi  psikologis,  yaitu  pelayanan  konsultasi  yang  diberikan  kepada korban  kekerasan  jika  anak  tersebut  mengalami  gangguan  psikologi  akibat kekerasan  yang  dialaminya,  seperti:  rasa  takut,  hilang  kepercayaan  diri  dan lainnya yang menyebabkan anak tidak berdaya secara mental.
d. Kunjungan  ke  rumah  korban  kekerasan;  layanan  ini  ditujukan  untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang dialami oleh anak .
P2TP2A  Kabupaten  Buleleng  terbentuk  berdasarkan  SK  Bupati  Buleleng Nomor  476/126/HK/2019  tentang  Pengurus  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng. P2TP2A Kabupaten Buleleng  berfungsi  untuk  menyelenggarakan,  memfaslitasi  dan  membiayai penanganan  bagi  korban  dalam  berbagai  unit  pelayanan  terpadu  secara komprehensif.
Pada  masyarakat  Bali  pola  penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak (termasuk juga pelakunya anak-anak) juga dilakukan melalui kearifan lokal bali. Kearifan lokal yang dimaksud adalah “cara bersikap dan bertindak seseorang atau sekelompok  orang  untuk  merespon  perubahan-perubahan  yang  khas  dalam lingkup  lingkungan  fisik  maupun  kultural  (Gde  Made  Swardhana,  2016).  Salah satu  kearifan  lokal  yang  dimiliki  masyarakat  bali  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  pencegahan  terhadap  terjadinya  kekerasan  anak  adalah  konsep Tri Hita Karana . Tri Hita Karana dalam keyakinan masyarakat bali diartikan sebagai tiga  penyebab  atau  sumber  kebahagiaan.  Kebahagiaan  menurut  konsep Tri  Hita Karana ,  akan  dapat  tercapai  manakala  terdapat  hubungan  yang  harmonis  antara Manusia dengan Tuhannya ( Parhyangan ), Manusia dengan Manusia ( Pawongan ) dan  Manusia  dengan  lingkungan  ( Palemahan ).  Diantara  ketiga  sumber kebahagian  tersebut,  terdapat  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  yang lainnya  harus  berjalan  dengan  baik.  Konsep  ini  telah  menjiwai  dalam  ranah kehidupan masyarakat bali, sehingga jika ada manusia yang satu melukai manusia
yang  lain  maka  diyakini  kebahagiaan  tidak  akan  tercapai.  Karena  itu,  jika masyarakat mampu mengimplementasikan konsep ini secara baik dan benar maka perilaku atau perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak akan bisa dihindari.

## Simpulan
Penggunaan  pendekatan  kriminologi  untuk  membantu  penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan upaya penal atau  penegakan  hukum  tidak  efektif  dalam  menekan  jumlah  kekerasan  terhadap anak  di  Kabupaten  Buleleng,  terbukti  dengan  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap anak  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pendekatan  kriminologi dilakukan melalui upaya non-penal yaitu mencari penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, setelah itu dicarikan solusi dari penyebab kekerasan terhadap anak tersebut.  Dengan  melakukan  dua  upaya  tersebut  secara  bersamaan,  yaitu  upaya penal  melalui  penegakan  hukum  dan  upaya  non-penal  melalui  pendekatan kriminologi,  diharapkan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Buleleng dapat dihilangkan atau minimal mengalami penurunan kasus.

## Daftar Pustaka
A’an Efendi, Freddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum , Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Amiruddin dan Zainan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , kesebelas (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
Melani, Wagiati Soetedjo dan, Hukum Pidana Anak , Kelima (Bandung: Refika Aditama, 2017) Mustofa, Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi , Ketiga (Jakarta: PT
Fajar Interpratama Mandiri, 2013)
Santoso, Topo, Hukum Pidana (Suatu Pengantar) , Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2020) Soesilo, Karjadi dan R., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Bogor: Politeia, 1997) Swardhana, Gde Made, Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali , Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi , Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2003).