## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 01, Januari 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I SEMARANG)

## Mardiati Ningsih
Balai Pemasyarakatan Semarang mardiatiningsih74@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  Konstitusi  Indonesia,  dijelaskan  bahwa  anak  memiliki  peran  strategis  yang  menjelaskan  bahwa Negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  melalui  Pembimbing Kemasyarakatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  optimalisasi  peran  BAPAS  dalam  sistem peradilan  anak  serta  apa  saja  hambatannya.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah yuridis empiris. Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif.  Optimalisasi  peran  BAPAS,  yaitu  pembentukan  Pos  BAPAS,  Pengangkatan  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan,  penambahan  jumlah  sarana  prasarana serta peningkatan koordinasi penegak hukum dengan BAPAS. Hambatan yang dihadapi, yaitu dua peran Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan,  belum  adanya  sarana  dan prasana  yang  memadai  serta  keterbatasan  anggaran  khusus  Pos  BAPAS.  Upaya  mengatasinya,  yaitu koordinasi  dengan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara  dan  peningkatan sarana  prasarana  serta  anggaran  khusus  Pos  BAPAS.  Sarannya,  yaitu  perlu  segera  dibentuk  BAPAS  di kabupaten/kota.
Kata kunci : Balai Pemasyarakatan; Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Anak

## ABSTRACT
In t he Indonesian Constitution, it’ s explained that children have a strategic role which explains that the State guarantees the rights of every child to survival, growth, and development as well as protection from violence and discrimination. Correctional Center (BAPAS) through the Community Trustees. This study aims to determine the optimization of the role of BAPAS in the juvenile justice system and what the obstacles are. The approach method used in this research is empirical juridical. As a supporter of the main approach used a normative juridical approach. Optimizing the role of BAPAS, namely the establishment of BAPAS Posts, Appointment of Community Advisors and Assistant Community Advisors, increasing the number of infrastructure facilities and increasing law enforcement coordination with BAPAS. The obstacles faced, there are two roles of Community Counselor and Assistant Community Counselor, the absence of adequate facilities and infrastructure and the limited budget for the BAPAS Post. To overcome this, coordination is carried out with the Head of the Correctional Institution or State Detention Center and improvement of infrastructure facilities and a special budget for the BAPAS Post. The advice given is that it is necessary to immediately establish BAPAS in districts/cities .
Keywords: Balai Pemasyarakatan (BAPAS); Optimizing Child Criminal Justice System

## A. PENDAHULUAN
Anak adalah bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 1 Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang
1 Penjelasan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
dapat  berperan  dalam  meningkatkan  laju  pembangunan  bangsa  di  masa  yang  akan  datang. 2 Sebagai  generasi  bangsa,  yang  menjadi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dalam pembangunan nasional, negara perlu menjaga dan melindungi anak tanpa terkecuali.
Ketika seorang anak melakukan suatu kejahatan, proses hukum yang mereka jalani tidak seperti  orang  dewasa  yang  melakukan  kejahatan.  Sehingga  pada  saat  penyidik  melakukan penyidikan dan meminta keterangan, anak tidak merasa takut, terancam, trauma, dan cemas. 3 Hakikatnya, anak masih perlu untuk diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak belum bisa melindungi dirinya sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik ia sebagai pelaku tindak pidana maupun yang ikut melakukan tindak pidana harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem  Peradilan  Anak.  Pengadilan  tindak  pidana  anak  merupakan  pengadilan  khusus  yang menangani perkara pidana anak.
Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak saat ini tentu dimaksudkan untuk melindungi dan  mengayomi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  dapat  menyongsong  masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan  memperoleh  jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggung  jawab, berguna  bagi  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Namun  dalam pelaksanaannya, sering terjadi anak diposisikan sebagai objek dengan menunjukkan perlakuan terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum cenderung malah merugikan  anak. Selain itu masih  banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak  yang  dilakukan  oleh orang tua, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendidik. 4
Dari  beberapa  kasus  yang  terjadi,  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana  salah satunya menurut Bartollas yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan beresiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), school performance (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), home adjustment (kurang interaksi dengan  orang  tua  dan  saudara,  kurang  disiplin  dan  pengawasan,  melarikan  diri  dari  rumah), pengguna  alkohol  dan  obat  terlarang,  lingkungan  tetangga  dan  adanya  pengaruh  kekuatan teman  sebaya. 5 Berikut  adalah  tabel  data  Kasus  Pengaduan  Anak  berdasarkan  klaster perlindungan anak tahun 2018-2020:
1.1 Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak tahun 2018-2020
No. Klaster/Bidang Tahun Jumlah 2018 2019 2020 1. Sosial  dan  Anak  dalam  situasi darurat 302 291 65 658 2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 857 896 963 2716 3. Agama dan Budaya 246 193 78 517 4. Hak sipil dan partisipasi 147 108 38 293
2 Susilowati, Upaya  Meminimalisasi  Penggunaan  Pidana  Penjara  Bagi  Anak ,  (Semarang,  Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 9.
3 Wahyu Saefudin, 2020, Psikologi Pemasyarakatan , (Jakarta: Kencana), hlm. 21.
4 Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363- sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak (diakses pada 21 September 2021).
5 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia . (Bandung: Refika Aditama), hlm. 62.
5. Kesehatan dan Napza 364 344 46 754 6. Pendidikan 451 321 1451 2223 7. Pornografi dan Cyber crime 679 653 526 1858 8. Anak berhadapan hukum (ABH) 1434 1251 704 3389 9. Trafficking dan eksploitasi 329 244 88 661 10.  Kasus Perlindungan anak lainnya 76 68 775 919 Total 4885 4369 4734 13988 Sumber:  di  unduh  dari https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data- infografis-kpai-per-31-08-2020 .
Pada  umumnya  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau  yang  biasa  disebut  (ABH) sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Angka  3  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:
“anak  yang  telah  berumur  12  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam hal ini, anak yang berhadapan dengan hukum yang berada dalam bimbingan BAPAS disebut dengan klien anak. ”
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 4 bahwa:
“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan 6 Sedangkan menurut Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  pasal  1 angka 24 bahwa BAPAS adalah unit pelaksanaan  teknis pemasyarakatan yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan pengawasan dan pendampingan .” 7
Sistem  Peradilan  Anak  (SPPA)  merupakan  pedoman  yang  harus  dipahami  seluruh aparat penegak hukum, khususnya Balai Pemasyarakatan, beberapa regulasi diantaranya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Dalam hal ini, banyak yang harus dipahami oleh aparat yang berwenang, contohnya seperti ketentuan umur anak yang boleh ditahan dan yang harus dipulangkan ke orangtua. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas pemasyarakatan. 8
Seiring dengan banyaknya anak-anak yang terlibat kasus pidana, peran Bapas semakin penting.  Tugasnya  tidak  hanya  membimbing  klien  dan  menyajikan  litmas  untuk  berbagai kepentingan,  tetapi  khususnya  sebagai  anggota  siding  di  Pengadilan  Negeri  melalui  tenaga teknis  dan  tenaga  fungsionalnya  yaitu  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  semakin  terus meningkatkan perannya dalam penegakan hukum dalam proses peradilan pidana anak, namun yang menjadi kendala disini adalah masih banyak dijumpai di lapangan jumlah petugasnya yang sangat  minim,  begitu  pula  masalah  lainnya  yang  menimpa  Bimpas  adalah  soal  dana  untuk mendukung  kegiatan  tekhnis,  contohnya  pembimbing  sering  terpaksa  mengeluarkan  uang secara pribadi saat mencari alamat klien yang akan dibimbing.
6 Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
7 Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
8 Rahma Fatahilah, 2021, Peran BAPAS Dalam Implementasi  Sistem Peradilan Pidana Anak Journal  of Correctional Issues Vol, 4 (1), hlm. 59-60.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian hukum dengan judul “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang)” .
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  optimalisasi  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak?
2. Apa  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  kelas  I  Semarang dalam upaya optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui  optimalisasi  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  kelas  I Semarang dalam upaya optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. METODE PENELITIAN

## a. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
b. Sumber Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan petugas Bapas Kelas I Semarang.
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:
1. Bahan hukum primer terdiri dari:
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor
M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai
Pemasyarakatan. 3) Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  No.  M.  02  PK.04.10 Tahun  1990  tentang  pola  pembinaan  narapidana/  warga  binaan pemasyarakatan
2. Bahan hukum sekunder:
Terdiri  dari  publikasi  hukum,  internet  (dengan  menyebut  nama  situsnya), rancangan  undang-undang,  hasil  karaya  ilmiah  para  sarjana,  hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum (text books), jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, terdiri dari:
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
b) Terminologi hukum
c) Kamus hukum
c.   Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
a) Studi Kepustakaan ( Library Research )
Jenis studi ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b) Studi Lapangan ( Field Research )
Penelitian ini ditempuh dengan cara:
• Metode Observasi
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengamati  secara  langsung  dengan menggunakan  alat  pengumpulan  data  yang  berupa  foto  dan  file pendukung.
• Metode Wawancara
Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka.
d.   Analisis dan Penyajian Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dianalisis  dengan  menggunakan metode deskriptif.  Sedangkan  data  yang  sudah  didapat  disajikan  dengan  metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tetentu.
C. Pembahasan
a. Profil Balai Pemasyarakatan Semarang (BAPAS)
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 351/6/1970 tanggal 22 Mei 1970. Semula menempati salah satu ruang di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Jawa  Tengah  (saat  itu  bernama  Kantor  Wilayah  Departemen Kehakiman  Jawa  Tengah)  di  Jalan  Dr.  Cipto  64  Semarang.  Selanjutnya  pada  bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah dinas Kanwil di Jalan Siliwangi No. 509. Baru setahun  kemudian,  pada  bulan  April  1977  Balai  BISPA  Semarang  menempati  gedung sendiri di Jalan Siliwangi Krapyak hingga saat ini.
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  pranata  untuk  melaksanakan  Bimbingan Kemasyarakatan  Pengentasan  Anak,  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya berdasar pada:
1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7. PP No.  31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
8. PP No.  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI.  No.  M.01.PR.07.03  Tahun  1997  tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
11. Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI.  No.01.PK.04.10  Tahun  1999  tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
13. Petunjuk Pelaksanaan  Menteri  Kehakiman  RI.  No.  E-39.  PR.05.03  Tahun  1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan
14. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
15. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.M.HH.01.OT.02.02  tahun  2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
BAPAS Semarang memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam hal ini klien anak pemasyarakatan. Tugas pokok dari BAPAS Semarang diantaranya adalah:
1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk:
a) Membantu  memperlancar  tugas  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang;
b) Membantu  melengkapi  data  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dalam pembinaan, yang  bersifat  mencari  pendekatan  dan  kontak  antara  Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat;
c) Bahan  pertimbangan  bsgi  Kepala  Balai  Pemasyarakatan  dalam  rangka proses  Asimilasi  dapat  tidaknya  WBP  menjalani  proses  asimilasi  atau Integerasi Sosial dengan baik.
2.  Membimbing,  membantu  dan  mengawasi  WB  yang  memperoleh  Asimilasi ataupun  Integrasi  Sosial  (Pembinaan  Luar  Lembaga),  baik  cuti  mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
3.  Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan  dijatuhi  Pidana  Bersyarat,  Pidana  Pengawasan,  Pidana  Denda, diserahkan kepada Negara dan ahrus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas dari Lembaga pemasyarakatan.
4.  Mengadakan siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang TPP di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5.  Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
6.  Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian  Kemasyarakatan,  baik  kepada  Penyidik,  Penuntut  Umum  maupun Hakim.
7.  Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.
b. Optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Tugas dan fungsi BAPAS pada sistem peradilan pidana anak menurut Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara garis besar tercermin dalam Pasal 1 butir ke  24  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa  Balai Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  BAPAS  adalah  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan.  Tugas  dan  fungsi  BAPAS  tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  penelitian  kemasyarakatan,  pendampingan, pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan.
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK) sangat  berperan  dalam  tatanan  pra-ajudikasi,  selain  melaksanakan  pendampingan kepada anak, mereka juga melaksanakan core Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). PK dituntut  teliti  dan  bijak  dalam  Menyusun  sebuah  laporan  litmas,  karena  dari rekomendasi litmas tersebut menjadi acuan atau pertimbangan hakim dalam memutus sebuah  perkara.  Selain  itu,  PK  juga  berperan  untuk  menentukan  anak  yang bersangkutan dapat diupayakan diversi atau tidak, hal ini dikhususkan kepada kategori anak. 9
Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS melakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan  Hukum di sidang pengadilan.  Pada  sidang  pengadilan  Pembimbing  Kemasyarakatan  diminta membacakan  hasil  laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  sebagai  bahan  pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. 10
Tugas dan fungsi BAPAS di bidang  Penelitian Kemasyarakatan dapat dijumpai pada Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa  setelah  surat  dakwaan  dibacakan,  Hakim  memerintahkan  Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim memiliki pendapat lain. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,  Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS m  elakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di sidang pengadilan. Pada  sidang  pengadilan  Pembimbing  Kemasyarakatan  diminta  membacakan  hasil laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  Hakim  dalam memutus perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang
9 Rahma Fatahilah, 2021, Peran BAPAS Dalam Implementasi  Sistem Peradilan Pidana Anak Journal  of Correctional Issues Vol, 4 (1), hlm. 60.
10 Ganis  Vitayanty  Noor,  2016,  Optimalisasi  Peran  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  (Studi  di  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan) Diponegoro Law Review Vol 5, No (2), hlm. 3.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa  Hakim  wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. 11
Penanganan  anak  di  Indonesia  seharusnya  sudah  berlandaskan  asas  hukum modern  dengan  model restorative  justice ,  para  aparat  penegak  hukum  harus mengimplementasikan  berdasarkan  kebijakan  yang  berlaku  di  Indonesia,  diantaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
Pada peraturan yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  ditegaskan  tugas  dan  fungsi  Balai  Pemasyarakatan  melalui  Pembimbing Kemasyarakatan yang menetapkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
1. Membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan  Diversi, melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga  Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak (LPKA);
3. Menentukan program  perawatan  Anak  di  LPAS dan  pembinaan  Anak  di  LPKA Bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  Tindakan; dan
5. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
BAPAS mendapat peran yang cukup pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu  sejak  tahap belum ada  putusan  ( Pra  Ajudication )  dengan  adanya  proses  diversi pada  setiap  tingkat  proses  peradilan  pidana  dan  penyidikan,  tahap  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  ( adjudication )  hingga  pelaksanaan  putusan  pengadilan  atau  tahap setelah adanya putusan ( post adjudication ).
Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala  BAPAS  Kelas  I  Semarang  DR.  Lilis Yuaningsih, SE., M.Si sebagai berikut;
“Dengan ditetapkannya Undang -undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)  nomor  11  Tahun  2012,  peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  Bapas menjadi sangat penting dalam setiap lini sistem peradilan pidana anak. Mulai dari pra ajudikasi hingga post ajudikasi.”
11 Ganis  Vitayanty  Noor,  2016,  Optimalisasi  Peran  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 4-5.
Dalam  proses  penyidikan,  PK  wajib  mendampingi  penyidikan  dari  pihak kepolisian  1  x  24  jam.  Jika  proses  dilakukan  tanpa  didampingi  pihak  Bapas,  maka dianggap cacat hukum. Tugas PK dalam mendampingi anak dianggap berhasil jika dapat membantu anak untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversi atau bermusyarawah mufakat, yang artinya sebisa mungkin menyelesaikan perkara anak melalui jalur non- litigasi. 12
Terdapat  tiga  paradigma  peradilan  anak  yang  terkenal,  pertama individual treatment  paradigm yang  berarti  paradigma  pembinaan  individual,  dimana menekankan  pada  permasalahan  yang  dihadapi  pelaku  bukan  pada  perbuatan  atau kerugian yang diakibatkan, kedua retributive paradigm atau paradigma retributif, yang berarti  penjatuhan  sanksi  dalam  paradigma  retributif  ditentukan  pada  saat  pelaku menjalani pidana yang terakhir yaitu restorative paradigm atau paradigma restoratif, dimana di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutserakan korban untuk berhak bersikap  aktif dan terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai  dengan  dilihat  apakah  korban  telah  direstorasi,  kepuasan korban dan sebagainya. 13
Balai Pemasyarakatan memiliki beberapa core business yang sangat berperan dalam  sistem  pemasyarakatan,  diantaranya  pembimbingan,  pendampingan, pengawasan,  dan  penelitian  kemasyarakatan  (litmas).  Dalam  menangani  anak,  Balai Pemasyarakatan,  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK) terklasifikasikan menjadi tiga tahap, pertama Bapas berperan pada tahap praajudikasi, pada tahapan ini Bapas diwakili oleh  PK menganalisa dan mengupayakan anak untuk dilakukan diversi pada tingkat penyidikan maupun pada tahap kejaksaan. Kedua, Bapas berperan  pada  tahap  ajudikasi,  PK  melakukan  pendampingan  di  pengadilan,  perlu diketahui,  hasil  kinerja  PK  yang  berupa  litmas  didalamnya  terdapat  rekomendasi terhadap  putusan  ABH,  dimana  rekomendasi  ini  juga  dipertimbangkan  oleh  hakim dalam menentukan putusan kepada anak yang bersangkutan. lalu pada tahapan yang terakhir  yaitu  post-ajudikasi,  Bapas  berperan  melakukan  pengawasan  dan pembimbingan kepada anak. 14
Bapas  Kelas  I  Semarang  menyampaikan  bahwa  tidak  semua  kasus  yang ditemukan bisa di diversi. Terdapat beberapa ketentuan, yaitu jika ancaman pidana di atas  tujuh  tahun  tidak  bisa  dilakukan  diversi.  Contoh  kasusnya  adalah  pengeroyokan yang  masuk  dalam  Pasal  170  dengan  ancaman  pidana  selama  sembilan  tahun.  Perlu kejelasan dalam hal ini, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengarahkan kepada penyidik. Selain itu, penanganan kasus diarahkan sesuai dengan hasil penelitian anak.  Anak  yang  bermasalah  disarankan  untuk  diserahkan  ke  pihak  Yayasan  agar mendapatkan pelatihan dan pembimbingan. 15
12 Wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas I Semarang DR. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si pada 6 Oktober 2021, pukul 11.39.
13 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia , (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 23.
14 Bambang Daru Nugroho, 2017, Hukum Perdata Indonesia , (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 12.
15 Wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas I Semarang DR. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si pada 6 Oktober 2021, pukul 11.00.
Berdasarkan  uraian  mengenai  peran  BAPAS  pada  tahap  diversi,  dapat disimpulkan bahwa pada tahap diversi BAPAS melaksanakan fungsi pendampingan dan pengawasan.  Pendampingan  dilaksanakan  selama  proses  Diversi  berlangsung  dan pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan Diversi dalam hal diversi belum tuntas misalnya adanya pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaksanakan  di  BAPAS  Kelas  I  Semarang  maka optimalisasi  peran  BAPAS  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan  Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pembentukan Pos BAPAS
Untuk mengatasi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan jumlah BAPAS  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  105  ayat  (1)  huruf  d  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang menyatakan  bahwa  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sesudah  diberlakukannya Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang hukum wajib membangun BAPAS di kabupaten/kota maka dibentuklah Pos-pos BAPAS. Berdasarkan Surat Edaran  Nomor:  PAS6.PK.01.05-135  Tahun  2014  tentang  Prosedur  dan Mekanisme Kerja Pos BAPAS maka pengaturan tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur serta mekanisme kerja Pos BAPAS yaitu sebagai berikut:  Maksud  dari  pendirian  pos  Balai  Pemasyarakatan  (Pos  BAPAS) dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan  dan  pengawasan  klien  pemasyarakatan  di  wilayah  yang  tidak terjangkau oleh BAPAS serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
a. Tujuan:
d) Mendekatkan  jangkauan  pelayanan  pemasyarakatan  yang  sulit  dilakukan oleh BAPAS
e) Memudahkan  Klien  Pemasyarakatan  untuk  memperoleh  pelayanan pemasyarakatan.
2. Kedudukan Pos BAPAS
a) Pos BAPAS bertempat  di  Lapas/Rutan/Cabang  Rutan  dan  bertugas  untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS
b) Kepala Kantor  Wilayah  dapat  membentuk  Pos  BAPAS di  Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan
c) Kepala BAPAS melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos BAPAS dan melaporkan kepada Kantor Wilayah
3. Tugas dan Tanggung Jawab Pos BAPAS
a. Melaksanakan  pelayanan  Penelitian  Kemasyarakatan  (pelayanan Penelitian  Kemasyarakatan  proses  peradilan,  pelayanan  Penelitian Kemasyarakatan  pembinaan  tahap  awal,  Penelitian  Kemasyarakatan asimilasi dan litmas integrasi).
b. Melakukan  pendampingan,  pembimbingan  dan  penagwasan  klien pemasyarakatan.
c. Bertindak sebagai fasilitator proses diversi
d. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
e. Kepala  BAPAS  wajib  melaksanakan  tertib  administrasi  dan  menyiapkan buku-buku resgister dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
f. Membuat  laporan  berkala  setiap  bulan  yang  ditujukan  kepada  Kepala BAPAS dengan tembusan Kepala Lembaga Kemasyarakatan/Kepala Cabang Rumah  Tahanan  Negara  dan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum dan HAM
4. Pendampingan Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
a) Setiap  pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Pos BAPAS,  dilaksanakan  berdasarkan  Surat  Tugas  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  BAPAS  Induk  dan  ditembuskan  kepada  Kepala  Lembaga Kemasyarakatan/ Kepala Rumah Tahanan Negara/ Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.
b) Pembimbing  Kemasyarakatan/Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan melakukan  pendampingan  di  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  atau pihak lainnya dan melaporkan kepada BAPAS Induk
5. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
a) Setiap  pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Pos
BAPAS,  dilaksanakan  berdasarkan  Surat  Tugas  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  BAPAS  Induk  dan  ditembuskan  kepada  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan/Kepala  Rumah  Tahanan  Negara/  Kepala  Cabang  Rumah Tahanan Negara setempat,
b) Dalam hal pembimbingan, Pembantu Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing  Kemasyarakatan  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS induk.
6. Pengawasan Klien Pemasyarakatan
a) Setiap  pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  oleh  PK  dan  PPK  pada  Pos BAPAS,  dilaksanakan  berdasarkan  Surat  Tugas  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  BAPAS  Induk  dan  ditembuskan  kepada  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan/Kepala  Rumah  Tahanan  Negara/Kepala  Cabang  Rumah Tahanan Negara setempat.
b) Dalam hal pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau Pembantu Pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS induk
c) Menerima dan meneruskan kepada Kepala BAPAS Induk permohonan klien yang akan ijin ke luar negeri
7. Petugas Pos BAPAS
a) Petugas  Pos  BAPAS  adalah  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan/Rumah Tahanan  Negara/Cabang  Rumah  Tahanan  Negara  setempat  yang  telah memiliki  Surat  Keputusan  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Pemasyarakatan  atau  Surat Keputusan  sebagai  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang diterbitkan oleh Kepala BAPAS Induk
b) Kepala Lembaga  Pemasyarakatan/Kepala  Rumah  Tahanan  Negara/Kepala Cabang  Rumah  Tahanan  Negara  dapat  mengusulkan  PK/PPK  yang memenuhi syarat kepada Kepala Kantor Wilayah
Khususnya di BAPAS Kelas I Semarang, telah dibentuk Pos BAPAS, yaitu sebagai berikut:
a. Pos BAPAS Salatiga berkedudukan di Rumah Tahanan Negara Salatiga yang membawahi wilayah Salatiga
b. Pos BAPAS Kendal berkedudukan di Rumah Tahanan Negara Kendal yang membawahi wilayah Kendal
Masing-masing  Pos  BAPAS  dikoordinsikan  oleh  dua  orang  koordinator  dari BAPAS  Induk  yaitu  BAPAS  Kelas  I  Semarang.  Setiap  koordinator  merupakan  seorang Pembimbing  Kemasyarakatan.  Koodinator  bertugas  mengkoordinasikan  tugas-tugas Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Pos BAPAS.  Dalam  hal  ini,  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di mana Pos BAPAS berada.
Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan  diangkat  melalui  Surat  Keputusan Kepala  BAPAS  Kelas  I  Semarang  sedangkan  Pembimbing  Kemasyarakatan  diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.
BAPAS mulai melakukan pembimbingan atau tugas pokoknya setelah dihubungi dan  menerima  Surat  Permintaan  Pembuatan  laporan  penelitian  baik  dari  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, atau instansi lain, kemudian Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan guna:
1. Mengumpulkan  data  dengan  cara  memanggil  atau  mendatangi  atau mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat yang ada hubungannya dengan masalah klien;
2. Setelah  memperoleh  data,  pembimbing  kemasyarakatan  menganalisis, menyimpulkan,  memberikan  pertimbangan,  saran,  sehubungan  dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS
3. Pembimbing  kemasyarakatan  ikut  serta  dalam  persidangan  untuk mempertanggungjawabkan  isi  Litmas  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  baik dalam  menentukan  pidana  atau  tindakan  maupun  dalam  sidang  TPP  di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  di  Balai  Pemasyarakatan  untuk  menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan di BAPAS.
Peran Bapas sudah sesuai  dengan  Undang-undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  dimana  disebutkan  bahwa  system  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  WBP  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahannya, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  berperan  aktif  dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
c. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  kelas  I  Semarang dalam  upaya  optimalisasi  peran  BAPAS  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Terdapat  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  BAPAS  Kelas  I  Semarang  dalam melaksanakan  optimalisasi  peran  BAPAS  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak: 16
1. Terdapat peran ganda petugas
Dalam hal ini, peran ganda yang dimaksud yaitu di satu sisi pegawai tersebut harus  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  petugas  Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, namun di sisi lain, ia merupakan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS.  Peran  ganda  tersebut  menyebabkan  terjadinya  dua  kepemimpinan. Sebagai  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara, petugas  tersebut  bertanggung  jawab  dan  tunduk  kepada  kepala  Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara.  Namun,  sebagai  Pembantu Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Pos BAPAS  petugas  dimaksud  harus  menjalankan  tugasnya  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPAS. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan  tugas  di  bidang  sistem  peradilan  anak.  Saat  petugas  Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  dibutuhkan  tenaganya untuk  menangani  perkara  pidana  anak  tidak  dapat  maksimal  dalam  bekerja karena  mempunyai  tugas  dan  tanggungjawab  sebagai  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara  yang  berada  dan bertanggungjawab  kepada  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah Tahanan Negara.
2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai serta terbatasnya anggaran khusus untuk Pos BAPAS
Dalam  hal  terbentuknya  suatu  instansi  ataupun  Lembaga  baru,  dibutuhkan sarana  dan  prasarana  untuk  menggerakannya.  Tanpa  adanya  sarana  dan prasarana, kegiatan organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan pembentukan  Pos  BAPAS  diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang memadai sebagai penunjang kegiatan. Kenyataannya pembentukan Pos BAPAS belum  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Pos  BAPAS
16 Wawancara dengan Ibu Octaria Putri selaku Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang
belum  mempunyai  gedung  sendiri  namun  masih  menginduk  pada  bangunan Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara  dimana  Pos  BAPAS berada. Hal ini menyebabkan kinerja Pos BAPAS belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Ditinjau dari aspek anggaran, Pos BAPAS belum mempunyai anggaran  tersendiri.  Anggaran  Pos  BAPAS  ditopang  oleh  anggaran  BAPAS Semarang  sebagai  BAPAS  Induk.  Hal  ini  menyebabkan  beban  anggaran  yang dimiliki  BAPAS  Kelas  I  Semarang  cukup  tinggi  karena  harus  membiayai operasional Pos BAPAS  dan  kegatan  operasional  di,  BAPAS  Semarang  sendiri. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya peran BAPAS itu sendiri.

## D.  PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  sudah  diuraikan  di  atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:
Optimalisasi  peran  BAPAS  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  di  BAPAS  Kelas  I  Semarang,  yaitu dilaksanakan  dengan  pembentukan  Pos  BAPAS,  Pengangkatan  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Peningkatan profesionalisme  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Pembantu  Pembimbing Kemasyarakatan,  penambahan  jumlah  sarana  dan  prasarana  serta  Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub  system peradilan pidana anak dengan BAPAS.
Hambatan – hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas  I Semarang dalam  Optimalisasi peran  BAPAS  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu terjadinya peran ganda dari Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Pos  BAPAS  sebagai petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dan/atau  Rumah  Tahanan  Negara,  selain  itu belum  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dan  keterbatasanan anggaran yang dikhususkan untuk Pos Bapas.

## b.   Saran
Berdasarkan permasalahan yang ada, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah dengan memaksimalkan serta mengupayakan berjalannya serta berhasilnya optimalisasi dengan melakukan koordinasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan  atau  Rumah        Tahanan  Negara  dan  peningkatan  sarana  serta prasarana, selain itu juga mengadakan anggaran khusus untuk Pos BAPAS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak , (Jakarta: Restu Agung).
Abidin, Andi Zainal, 1987 , Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama , (Bandung: Alumni).
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  (Pasal  1  angka  3 Undang-undang Sistem Peradilan Anak)
Ashofa , Burhan, 2010 . Metode Penelitian Hukum . (Jakarta: Rineka Cipta).
Di unduh dari Peran_Balai_Pemasyarakatan_pada_Sistem_Peradilan_P.pdf pada 14 September 2021 pukul 09.57.
Dimyanti,  Agus,  2018,  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Menetapkan  Kerugian  Negara  Pada Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3, No 1, Universitas Swadaya Jati Cirebon. Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8 , (Jakarta: Balai Pustaka).
Lexy  J. Moleong , 2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia . (Bandung: Refika Aditama).
Noor, Ganis Vitayanty, 2016, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  (Studi  di  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan) Diponegoro Law Review Vol 5, No (2).
Nugroho, Bambang Daru, 2017, Hukum Perdata Indonesia , (Bandung: PT. Refika Aditama). Optimalisasi  Peran  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar  tehadap  Pembimbingan  dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan  Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat http://eprints.unm.ac.id/12580/1/1.%20ARTIKEL.pdf (diakses pada 20 September 2021).
Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Penjelasan  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016.
Rahma Fatahilah, 2021, Peran BAPAS Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Journal of Correctional Issues Vol, 4 (1).
Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
https://www.pn- palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak (diakses pada 21 September 2021).
Setya  Wahyudi,  2011, Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia , (Yogyakarta: Genta Publishing).
Sugiyono . 2013 . Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. (Bandung: Alfabeta).
Susilowati, Upaya  Meminimalisasi  Penggunaan  Pidana  Penjara  Bagi  Anak ,  (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008).
Wahyu Saefudin, 2020, Psikologi Pemasyarakatan , (Jakarta: Kencana).
Wawancara  dengan  Kepala  BAPAS  Kelas  I  Semarang  DR.  Lilis  Yuaningsih,  SE.,  M.Si  pada  6 Oktober 2021.
Wawancara dengan Octaria Putri Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang.