## Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi
Enny Agustina ennyagustinadua@yahoo.com Universitas Kader Bangsa Palembang

## Abstrak
Pemerintah  dalam  mengatur  dan  mengendalikan  penggunaan  lahan  untuk  bisnis  memiliki berbagai kebijakan, yaitu salah satu Izin Mendirikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten. Ada masalah tentang Izin Bangunan yang merupakan inkonsistensi hukum dan peraturan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan  data  menggunakan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Administrasi  Penegakan  Hukum  terhadap Pelanggaran  Persyaratan  Izin  Mendirikan  Bangunan  untuk  Kegiatan  Usaha.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  upaya  Pemerintah  untuk  menegakkan  hukum  administratif  terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha Kantor Investasi dan Perizinan Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Hukum Administrasi, Izin Mendirikan Bangunan

## Abstract
The  Government  in  regulating  and  controlling  the  use  of  land  for  business  has  various policies,  which  is  one  of  Building  Permit  issued  by  the  Municipal  /  District  Government. There is a problem about Building Permit which is an inconsistency of laws and regulations with social facts that occur in society. This research uses data collection method used library research (Library Research) .The purpose of this research is to know the Law Enforcement Administration  against Violation of  Building  Permit  Requirements  for  Business Activities. The  result  of  this  research  is  Government  effort  to  enforce  administrative  law  against violation  of  Building  Permit  for  the  business  activities  of  the  Office  of  Investment  and Integrated Licensing has conducted socialization to the community about Building Permit.
Keywords: Law Enforcement, Administrative Law, Building Permit

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Setiap masyarakat memiliki hak untuk membangun dan membuka usaha. Namun, hak-hak ini  disertai  dengan  prosedur  dan  kewajiban  yang  dipenuhi  oleh  masyarakat.  Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, memiliki otonomi daerah sebagai otoritas atau kekuasaan di daerah  yang  diatur  dan  dikelola  untuk  kepentingan  daerah  itu  sendiri.  Pemerintah  dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan untuk usaha memiliki berbagai kebijakan, yang  merupakan  salah  satu  Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah Kota / Kabupaten.
Ada masalah tentang Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan inkonsistensi hukum dan peraturan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Dari hasil Penelitian pendahuluan di Satuan Polisi Pamong Praja dan masih banyak bangunan untuk kegiatan bisnis yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan latar belakang masalah, ia menyerahkan dan merumuskan judul penelitian: "Penegakan Hukum Administrasi untuk Pelanggaran Persyaratan Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis".

## 2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kegiatan Bisnis?
2. Apa Upaya Pemerintah untuk Menegakkan Hukum Administratif Pelanggaran  Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan atau difokuskan pada norma-norma hukum positif (Achmad, 2010).
Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, koran, internet, fakta hukum dan statistik dari pemerintah resmi.
Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan lima tugas yurisprudensi, sebagai berikut:
Sebuah. Deskripsi undang-undang yang menjelaskan artikel sebagaimana disebutkan dalam materi hukum primer.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Administrasi  Dalam  Izin  Mendirikan  Bangunan  untuk Kegiatan Bisnis
Istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah penegakan hukum (C.S.T,  2002)  yang  merupakan  serangkaian  upaya,  proses,  dan  kegiatan  untuk  membuat hukum  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Menurut  Jimlly  Ashiddiqie,  upaya  untuk menegakkan  atau  fungsi  norma-norma  hukum  sebagai  panduan  perilaku  dalam  lalu  lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan publik dan negara.
Dalam  penegakan  hukum  administrasi  dikenal  penegakan  hukum  yang  preventif  dan penegakan hukum yang represif (Tjokoaminoto, 1995). Penegakan hukum preventif adalah serangkaian upaya tindakan, yang dimaksudkan sebagai pencegahan tidak ada pelanggaran atau  penyimpangan  persyaratan  yang  ada.  Penegakan  hukum  preventif  dilakukan  dengan memberikan ketentuan untuk pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah perizinan untuk memahami apa yang diinginkan oleh legislator. Sementara  penegakan  hukum  yang  represif  dilakukan  ketika  ada  pelanggaran  hukum, terutama menyangkut masalah perizinan.
Dalam  Undang-undang  Administrasi  Negara,  penggunaan  sanksi  administratif  adalah penerapan otoritas pemerintah, di mana kewenangan ini berasal dari aturan UU Administrasi
Negara yang ditulis dan tidak tertulis. Secara umum, memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum.
Administrasi Negara, juga disertai dengan diberikan kewenangan penegakan norma melalui pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Undang-Undang Administrasi Negara. Ada beberapa sanksi administratif yang khas antara lain:
a. Bestuursdwang (Paksaan pemerintah);
b. Penarikan kembali keputusan (ketentuan)  yang menguntungkan (izin,  pembayaran, subsidi);
c. Pengenaan denda administrasi;
d. Pengenaan paksa uang oleh pemerintah (dwangsom).
Dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana  norma  hukum  pidana  segera  diambil  tindakan  oleh pengadilan tanpa ada keluhan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dalam hal hukum perdata adalah pelanggaran norma hukum perdata yang baru saja diambil tindakan oleh  pengadilan  setelah  adanya  keluhan  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Menurut hukum  administrasi  adalah  pelanggaran  persyaratan  hukum  dan  mengatur  mengatur pelaksanaan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan tindakan pejabat atau badan administratif  Negara  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  umum  pemerintahan  yang baik (MD, 2006).
Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada pemilik  bangunan  yang  berdiri  sendiri  dan  /  atau  membangun  infrastruktur  yang  berdiri sendiri  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi  dan  /  atau  merawat bangunan  dan  /  atau  bangunan  stand  Infrastruktur-satunya  sesuai  dengan  persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
Susanta mengatakan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang, sekelompok  orang  atau  badan  untuk  membangun  dalam  rangka  pemanfaatan  ruang  yang sesuai  dengan  izin  yang  diberikan  karena  memenuhi  persyaratan  berbagai  aspek,  tanah, teknis, perencanaan dan lingkungan Hidup. Setiap orang yang memiliki bangunan memiliki Izin  Mendirikan  Bangunan.  Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah  awal  surat  dari  pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan membangun gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
dan  berdasarkan  rencana  teknis  bangunan  yang  disetujui  oleh  pemerintah  daerah.  (Sutedi, 2010).
Memahami aktivitas bisnis dalam Kamus  Besar  Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengarahkan energi, pikiran, atau tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Di Indonesia dikenal untuk  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, definisinya adalah:
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan / atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro
2) Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Usaha skala kecil adalah perusahaan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu  atau  badan  usaha  yang  bukan  anak  perusahaan  yang  sepenuhnya  dimiliki, dikendalikan,  dan  menjadi  bagian  langsung  atau  tidak  langsung  dari  bisnis  skala menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3) Perusahaan  menengah  adalah  perusahaan  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan  yang  dimiliki,  dikendalikan,  atau  mengambil  bagian  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  bisnis  besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.  Secara umum,  usaha  menengah  dalam  pembiayaan  bank  ini  termasuk  dalam  segmen  kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah).

## 2. Upaya Pemerintah untuk Penegakan hukum Administrasi untuk Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis.
Sebuah. UU Administrasi Penegakan Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis  (Sukardja,  2014).  Satuan  Polisi  Pamong.  Proses  investigasi  pelanggaran  peraturan daerah dilakukan ketika ada laporan dari publik atau instansi atau temuan di lapangan oleh petugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  bukti  pelanggaran  peraturan  daerah  yang  dilakukan proses  penyidikan.  Proses  investigasi  dimaksudkan  untuk  menemukan  unsur  pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Setelah data valid atau dianggap benar kemudian dibuat Laporan Acara  Pelanggaran  Peraturan  Daerah  yang  dibuat  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil. Setelah Pelaporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan pemohon panggilan. Doa ini menggunakan surat panggilan yang dilakukan hingga 3 kali. Setelah panggilan dari 3  Penyidik  Layanan  Sipil  meminta  bantuan  oleh  Polisi  untuk  mengambil  secara  paksa
pelanggar. Setelah Polisi menangkap pelaku, itu dibawa ke kantor Penyidik Pegawai Negeri atau  dibawa  ke  Kantor  Polisi.  Dan  juga  setelah  surat  itu  memanggil  petugas  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  mengeluarkan  surat  peringatan  kepada  pelanggar  tanpa  meminta bantuan oleh Polisi. Keberadaan panggilan ini telah memasuki wilayah penyelidikan. Setelah investigasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selesai maka delegasi ke Kejaksaan melalui kepolisian  /  kepolisian  sebagai  Koordinator  Pengawas  Penyidik  Pegawai  Negeri.  Setelah menyatakan file lengkap, maka dilakukan delegasi untuk dilakukan sesi.
Penegakan  hukum  administrasi  terhadap  pelanggaran  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam bentuk kewenangan yang bersumber dari wewenang delegasi. Kewenangan delegasi adalah kewenangan pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai alat pemerintah daerah dalam memelihara dan melaksanakan perdamaian dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum  daerah. (Syaffie, 2003).
Proses penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan ada dua: (Wijoyo, 2006)
a. Preventif
Sifat  preventif  dari  hukum  administrasi  penegakan  adalah  pencegahan  penegakan  hukum. Penegakan hukum preventif meliputi:
1. Sosialisasi tentang ketentuan peraturan daerah
2. Terintegrasi,  pemantauan  dan  pengawasan  secara  terintegrasi  dengan  Unit  Kerja Perangkat  Daerah.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dengan  melakukan  pengawasan terhadap  gedung-gedung  untuk  kegiatan  bisnis  ini  langsung  meredam  kelapangan dengan mengunjungi satu persatu bangunan dalam pembangunan dan dipertanyakan terkait Izin Mendirikan Bangunan.
3. Tindakan  Perusahaan.  Tindakan  tegas  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja adalah menjatuhkan sanksi administratif.

## b. Represif
Sifat represif dari penegakan hukum administrasi adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah pelanggaran hukum. Penegakan hukum represif meliputi: (dkk, 2011) 1. Pembinaan persuasif
Pembinaan persuasif adalah pelatih untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan (HR, 2013).
Pemilik  bangunan  yang  tidak  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  setelah  pembinaan persuasif dan kemudian pemilik gedung dipanggil ke Kantor Polisi Pegawai Negeri untuk pertanyaan terkait dengan tanah yang digunakan untuk bangunan, izin bangunan, dan fungsi bangunan. Setelah pemilik gedung itu ditanyai oleh Petugas Polisi Pamong Praja membuat berita acara bimbingan. Petugas Polisi Kepegawaian ini mengeluarkan laporan pelatihan dan melakukan pembinaan persuasif selama 15 hari kerja. (Santosa, 2015).
2. Surat peringatan
Surat peringatan ini diberikan kepada pelanggar Izin Konstruksi Bangunan jika pembinaan persuasif diabaikan. Surat peringatan ini ada tiga kali, yaitu (Yuni, 2008):
a. Ada tujuh hari. Jika pelanggar mengabaikan surat peringatan pertama, maka ada surat peringatan kedua;
b. Diberikan selama tujuh hari. Jika pelaku mengabaikan surat peringatan kedua, maka ada surat peringatan ketiga;
c. Surat peringatan ketiga ini diberikan selama 3 hari.
3. Eksekusi penghentian dan penyegelan
Fungsi  penyegelan  ini  adalah  untuk  menghindari  pelanggaran  lain  pada  bangunan  yang sedang  dibangun.  Prosedur  penyegelan  adalah  surat  peringatan  ketiga  diabaikan,  petugas Satuan  Polisi  Pamonghati  membaca  surat  peringatan  di  depan  gedung  dan  orang-orang  di gedung,  dan  kemudian  petugas  yang  menyegel  surat  itu  ditugaskan  tugas  pemeteraian. (Siahaa, 2008).
4. Pembongkaran bangunan
Pembongkaran  bangunan  itu  awalnya  diserahkan  kepada  pemilik  bangunan  untuk membongkar bangunan itu sendiri. Tujuannya diberikan kesempatan kepada pemilik gedung untuk  mengambil  barang  yang  digunakan  lagi.  Jika  pemilik  gedung  tidak  membongkar
bangunan pada hari ke 7 maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja membongkar bangunan sendiri yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
Beberapa usaha  yang dilakukan pemerintah dalam penegakkan hukum  Administrasi untuk Pelanggaran Izin Konstruksi Bangunan untuk Kegiatan Bisnis adalah:
1. Kantor  Investasi  dan  Perizinan  Terpadu  bersosialisasi  kepada  masyarakat.  Izin Konstruksi  Bangunan.  Untuk  mensosialisasikan  kontrol  Izin  Konstruksi  Bangunan untuk kegiatan bisnis kantor Investasi dan Perizinan Terpadu mengundang pengusaha kecil dan menengah, kepala desa, Pengembangan Kesejahteraan Keluarga atau biasanya disebut sebagai Tim Pengembangan Kesejahteraan Keluarga biasanya seorang petugas polisi dari Kepolisian Sektor atau Komando Rayon Militer.
2. Industri,  perdagangan,  koperasi,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  telah  mencoba membuat salinan untuk setiap anggota yang ingin mendaftarkan usaha mereka dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
3. Upaya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  untuk  pelanggaran  persyaratan  Izin  Mendirikan Bangunan untuk kegiatan usaha adalah:
a. Sebuah. Sosialisasi
b. Persuasif, pemantauan dan pengawasan secara terpadu dengan Unit Kerja Perangkat Daerah.
c. Tindakan tegas.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya atau berdasarkan hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Administrasi  terhadap  Pelanggaran  Izin  Konstruksi  Bangunan  untuk  Kegiatan  Bisnis, kesimpulan berikut ini diambil:
1. Satuan  Polisi  Pamong  Praja  telah  melakukan  penegakan  hukum  administrasi  dengan baik.  Hal  ini  karena  proses  penegakannya  didasarkan  pada  ketertiban  umum,  petugas Satuan Polisi Pamong Praja melihat bahwa lokasi bangunan untuk kegiatan bisnis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Upaya  pemerintah  untuk  penegakan  hukum  administratif  terhadap  pelanggaran  Izin Mendirikan  Bangunan  untuk  kegiatan  usaha  Kantor  Investasi  dan  Perizinan  Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan. dari Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah berusaha membuat salinan kepada setiap anggota yang ingin mendaftarkan usaha mereka  dan  tidak  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan,  sedangkan  dari  Satuan  Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan / atau sosialisasi, dan persuasif, pemantauan dan pengawasan secara terpadu dengan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Adrian  Sutedi.  2010. Hukum  Perizinan  di  Sektor  Pelayanan  Publik .  Sinar  Grafika  Offset, Jakarta.
Ahmad  Sukardja.  2014. Administrasi  Negara  dan  Administrasi  Negara  dalam  Perspektif Fikih Siyasah . Sinar Grafika. Jakarta.
Kansil C.S.T. 2002. Pengantar Ilmu Hukum . Balai Pustaka, Jakarta.
Bintaro  Tjokoaminoto.  1995. Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia .  PT  Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
Dwi Yuni. 2008. Panduan Praktis untuk Merawat IMB . Pustaka Grahatama, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Inu  Kecana  Syafiie.  2003. Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia .  Sinar  Grafika Offset, Jakarta.
Kusno Wijoyo. 2006. Merawat IMB dan masalah . Pemko Bekasa, Jakarta.
Lukman  Santosa.  2015. Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  (Mengurai  Masalah Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia) . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Marihot  Pahala  Siahaa.  2008. Hukum  Bangunan  Gedung  di  Indonesia .  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Moeljatno. 2008. Prinsip Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Normatif  & Hukum Empiris . Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  dkk.  2011. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Universitas Gajah Mada Press, Yogyakrta.
Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara . Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sunarto.  2005. Pajak  dan  Retribusi  Lokal. AMUS  Yogyakarta  dan  Citra  Pustaka, Yogyakarta.
SF  Marbun  dan  Mahfud  MD.  2006. Prinsip  Hukum  Administrasi  Negara .  Kebebasan, Yogyakarta.
Susanta, Gatot. 2002. Mudah diurus IMB . Asa Sukses, Jakarta.
Utang Rosidin. 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi . CV Pustaka Setia, Bandung.
Sri Pudyatmoko Y. 2007. Penegakan Hukum dan Perlindungan di Sektor  Pajak . Salemba Empat, Jakarta.
---------------------.  2009. Perizinan  Masalah  dan  Upaya  Pembenahan .  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Internet:
http://jogja.tribunnews.com/2016/05/01/potensi-usaha-besar-sasaran-sensus-ekonomi- dilakukan-global diakses Selasa 15 November 2016, pukul 12:47.
http://Kemalang.Klaten.info/2013/09/melihat-Klaten-dan-sejarahberdirinya.html?m  diakses pada 21 November 2016, pukul 13.53 WIB.
https://Klatenkab.bps.go.id/linkTableStatis/view/id/10 diakses pada 14 November 2016, jam 18:13.
http://m.kompasiana.com/ratihsyifani.kompasiana.com/Kabupaten-Klaten-terancam- bangkrut_552bf4876ea834e5758b45a0 diakses pada 10 Oktober 2016, jam 15:47 sore. http://tarmizi.wordpress.com/ diakses Kamis 8 September 2016, pukul 23:09 malam. http://www.academia.edu/8986598/HUKUM_PERIZINAN_materi  diakses  Selasa  27 September 2016, pukul 20:45.
http://www.zonasiswa.com/2015/10/pengertian-pemerintahan-legislatif.htm diakses 14 November 2016, pukul 12.35 WIB.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  di  http://kbbi.web.id/langgar  diakses  Kamis  8  September 2016, pukul 22:40 WIB.
Kamus Besar Bahasa Indonesia di http://kbb.web.id/usaha diakses pada 3 September 2016 pukul 14.50 wib.
https://www.academia.edu/5090235/Hukum  diakses  Jumat  25  November  2016,  di.  10,03 tahun.
www.academia.edu/9308985/Hukum_Administrasi_Negara diakses hari Minggu 2 Oktober 2016, pukul 15.20 WIB.
www.Klatenkab.go.id/list-state/ diakses 14 November 2016, pukul 17:49 WIB.
Peraturan Hukum Indonesia:
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Nomor  Peraturan  Pemerintah.  36/2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan.
Justicia Sains. Vol. 03 No. 01 Juni 2018. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .