Pembuktian  Tindak  Pidana  Bisnis  Online  terhadap  Kasus  Penipuan melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)
Miftahul Jannah 1 A. Afgan Nugraha 2 1,2 Universitas Megarezky, Makassar, Indonesia
miftahuljannah@unimerz.ac.id

## Abstrak
Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis. Salah satu tindak dan modus kejahatan yang dilakukan melalui teknologi adalah Penipuan online . Barang bukti tindak pidana penipuan bisnis online melalui transaksi  elektronik (e-commerce) mudah  untuk  dimanipulasi  dihapus  atau  dihilangkan sehingga  jejak  kejahatannya  dimedia  online  menjadi  tidak  terdeteksi.  Tujuan  penelitan  ini untuk menganalisis pembuktian tindak pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik (e-commerce). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang  berorientasi  pada  bahan  hukum  primer  (hasil  dari  penelitian  lapangan).  Penelitian hukum  dilakukan  di  Kantor  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  (POLDA  SULSEL).  Tipe penelitian  yang   digunakan  yaitu  penelitian  hukum  dengan  pendekatan Undang-undang ( Statute    Approach ),    Pendekatan    Kasus    (Case  Approach),  dan  Pendekatan    Konseptual (Conseptual  Approach) . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi kasus pidana bisnis online terhadap  kasus  penipuan  melalui  transaksi  elektronik  (e-commerce),  terutama  dalam  hal menyediakan  bukti-bukti  yang  sah  dan  meyakinkan.  Berdasarkan  pasal  184  KUHAP disebutkan  alat-alat  bukti  seperti  Keterangan  saksi,  Keterangan  ahli,  Surat,  Petunjuk,  dan Keterangan  terdakwa.    Diantara  ke  lima  alat-alat  bukti  yang  harus  disiapkan,  yang  paling krusial adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana,  namun  dalam  kasus  bisnis  online  terkadang  sulit  mencari  saksi  karena  seluruh transaksi elektornik (e-commerce) dilakukan melalui aplikasi atau platform digital.
Kata Kunci : Pidana Bisnis Online, Penipuan Transakasi Elektronik, Tindak Pidana Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULAUN
Kemajuan  teknologi  komunikasi  khususnya  dalam  dunia online sudah digunakan  masyarakat  sebagai  alat  untuk  berbisnis.  Namun,  karena  kemudahan untuk  berkreativitas  banyak  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak (Edy Kastro, 2019 : 10). Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan  dengan  mengatas  namakan  bisnis  online  dengan  menggunakan  media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga  dibawah  rata-rata.  Demi  mendapatkan  keuntungan  dan  memperkaya  diri sendiri,  para  pelaku  melanggar  aturan  dan  norma-norma  hukum  yang  berlaku. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi maka disisi lain manusia juga semakin meningkatkan dan memanfaatkan perkembangan fasilitas teknologi digital  untuk  berinteraksi  antara  individu  yang  satu  dengan  individu  yang  lain (Syaibatul Hamdi, 2013 : 25.
Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk  atau  sistem  perdagangan  yang  inovatif  dan  kreatif  mengikuti

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. E- commerce  pada  dasarnya  merupakan  model  transaksi  jual  beli  modern  yang mengaplikasikan  inovasi  teknologi  seperti  internet  sebagai  media  transaksi (Maskun, 2013 : 18)
Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  maka  dirumuskan  permasalahan  hukum mengenai proses pembuktian tindak pidana bisnis online. Proses pembuktian yang tepat  dalam  kasus  tindak  pidana  bisnis  online  adalah dalam  hal  alat  bukti  untuk kasus  penipuan  melalui  sarana e-commerce yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Edy Kastro, 2019 : 11).
Di era globalisasi ini, Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari  kehidupan.  Peradaban  dunia  tidak  akan  bisa  lepas  dengan  dari  fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad  ke-20,  yakni  pada  saat  terjadi  revolusi  transportasi  dan  elektronika  yang menyebar  luaskan  dan  mempercepat  perdagangan  antar  bangsa,  disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa ( Didik M. Arief Mansur, 2009 : 1).
Perkembangan  teknologi  yang  disebut  internet,  telah  mengubah  pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah  memberikan  kontribusi  yang  demikian  besar  bagi  masyarakat,  perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan  efesiensi  operasional  perusahaan,  terutama  peranannya  sebagai  sarana komunikasi,  publikasi  serta  sarana  untuk  mendapatkan  berbagai  informasi  yang dibutuhkan  oleh  sebuah  badan  usaha  dan  bentuk  badan  usaha  atau  lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bisnis online sudah digunakan masyarakat  sebagai  alat  untuk  berbisnis  bahkan  untuk  kepentingan  politik.  Oleh karena Kemudahan untuk berkreativitas tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung  jawab  yang  memanfaatkan  kesempatan  tersebut  untuk  hal-hal  yang merugikan orang banyak ( Didik M. Arief Mansur, 2009 : 1) Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang seiring waktu telah banyak  memberikan  manfaat  dan  kemudahan  terhadap  pola  hidup  manusia. Termasuk  dalam  hal  transaksi  jual  beli  online.  Transaksi  jual  beli  yang  sudah dimodernisasi  oleh teknologi  membuat  penjual  dan  pembeli  tidak perlu bertemu secara  langsung  namun  dapat  dilakukan  melalui  internet  atau E-Commerce . Teknologi  informasi  yang  sudah  banyak  dikembangkan  telah  mampu  melakukan perubahan  pola  kebutuhan  hidup  masyarakat  di  bidang  ekonomi  maupun  sosial. Seperti  bertransaksi,  berbisnis  dan  berinteraksi  melalui  daring.  Hal-hal  tersebut dipercaya  mampu  mengurangi  biaya,  efisiensi  waktu,  dan  tidak  terhalangi  oleh jarak (Sabindin, 2019 : 33).
Kasus  penipuan  yang  kerap  terjadi  akhir-akhir  ini  seakan  membuat  resah masyarakat.  Bagaimana  tidak,  berbagai  cara  dilakukan  dalam  aksi  penipuan  dan salah satunya adalah penipuan jual beli online yang kini marak dan rawan terjadi di  dunia  internet.  Para  pelaku  penipuan  pun  tampaknya  sudah  tidak  takut  lagi dengan  hukuman  atau  pidana  yang  dapat  menjerat  mereka  apabila  mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Bahkan penipuan jual beli online
semakin  marak  terjadi  dengan  cara-cara  yang  lebih  canggih  sehingga  terkesan tidak meninggalkan bukti (Wahyu Adi Susanto, Dkk, 2017 : 41-42)
Terdapat beberapa hal yang  menjadikan teknologi informasi dijadikan hal yang begitu esensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara di dunia.  Teknologi  informasi  menciptakan  tingginya  permintaan  atas  produk- produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, smartphone, laptop dan sebagainya. Kemudian, teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam beraktivitas  masyarakat  salah  satunya  di  dalam  transaksi  bisnis  terutama  bisnis keuangan  di  samping  bisnis-bisnis  lainya.  Konsekuensi  dari  perkembangan teknologi secara terus menerus mempengaruhi perilaku komunitas dan peradaban secara  luas.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dari  perkembangan  teknologi tersebut  adalah  munculnya  tindak  dan  modus  kejahatan  yang  dilakukan  melalui teknologi.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  adalah Penipuan online (Sabindin, 2019 : 33)
Dalam transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi konvensional pada umumnya, dalam transaksi e-commerce tidak memerlukan adanya kertas dan para pihak  tidak  perlu  saling  tatap  muka  dalam  bertransaksi.  Dalam  istilah  sekarang transaksi  dalam e-commerce khususnya  dalam  perdagangan  disebut  dengan telemarketing.  Telemarketing  adalah  perdagangan  jarak  jauh  dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis (Aditya Dwi Saputra, 2006 : 32).
Dalam KUHP khususnya dalam Pada Pasal 378 (Bastian Bestari, 2011 : 40) menjelaskan  bahwa  “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu  ataupun  mempergunakan  tipu  muslihat  atau  susunan  kata-kata  bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian  hutang atau  meniadakan  suatu  piutang,  karena  salah  telah  melakukan penipuan,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  empat  tahun”. Untuk  pemahaman  yuridis,  definisi  penipuan  tidak dibahas  pada  pidana  didalam KUHP.  Namun  didalam  rumusan  tersebut  menjelaskan  tentang  ketetapan  unsur- unsur  perbuatan  yang  akibatnya  dapat  disebut  penipuan  seperti “...mempergunakan  tipu  muslihat  atau  susunan  kata - kata  bohong...” yang  dapat menggambarkan tentang konsep penipuan (Sabindin, 2019 :28)
Tidak hanya dalam Pasal-Pasal KUHP, mengenai pembuktian tindak pidana penipuan  bisnis  online  melalui  transaksi  elektronik  juga  telah  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi  Elektronik  (UU  ITE)  hadir  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara, dalam memberikan perlindungan yang terbaik pada seluruh kegiatan penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memberikan perlindungan  bagi  setiap  negara  akan  adanya  kemungkinan  terjadinya  tindak kejahatan dan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.
Secara  hukum,  tindak  pidana  penipuan  melalui  internet  ini  dapat  dijerat dengan  Pasal  378-395  KUHP  sebagai  General  Rules  (Suhariyanto,  2012  :  90), sedangkan secara spesififk dalam Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari  Pasal  17 – 22  (Widodo,  2013  :  140).  Penipuan  transaksi  elektronik  tidak dimuat  secara  eksplisit  dalam  UU  ITE  ini.  Akan  tetapi,  pelaku  dapat  dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap ora ng dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik”,  “diancam  dengan  pidana  penja ra  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah).”  Alat  bukti  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  perundang-undangan  dan  alat  bukti  lain  berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Jevlin Solim, Dkk, 2019 : 101) Namun permasalahan tidak terletak pada aturan-aturannya, tetapi dari segi pembuktiannya.  Sejauh  yang  penulis  ketahui  bahwa  akan  ada  cara  baru,  proses baru,  kendala  baru  dan  temuan  baru  dalam  melakukan  pembuktian  terlebih  lagi yang  akan  dibuktikan  adalah  sesuatu  yang  bersifat  elektronik,  tentunya membutuhkan  langkah  yang  lebih  strategis  bagi  penegak  hukum  dalam  mencari dan  menemukan  bukti-bukti  dalam  melakukan  pembuktian  suatu  kasus.  Barang bukti  tindak  pidana  penipuan  bisnis  online  melalui  transaksi  elektronik (e- commerce) mudah  untuk  dimanipulasi  dihapus  atau  dihilangkan  sehingga  jejak kejahatannya dimedia online menjadi tidak terdeteksi. Selain itu barang buktinya susah untuk diuji keotentikannya karena korban dan pelakunya bisa siapa saja dan sulit untuk terdeteksi karena sifatnya yang transnasional.

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada  bahan  hukum  primer  (hasil  dari  penelitian  lapangan).  Penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  memfokuskan  perhatian  pada  isu  hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (das sollen) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang  sebenarnya  terjadi  sesuai  fakta  yang  terlihat (Das  Sein) (Irwansyah,  2020  : 133). Penelitian  hukum  dilakukan  di  Kantor  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan (POLDA  SULSEL)  mengenai  penerapan  peraturan-peraturan  tersebut  dalam prakteknya  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  cara  menelaah semua aturan yang ada (Statuta Approach), menelaah beberapa kasus yang terjadi (Case  Approach)  dan  menelaah  doktrin  yang  berkembang  di  masayarakat (Conseptual  Approach)  yang  bersumber  dari  data  primer,  sekunder  dan  tersier untuk diuraikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Tindak Pidana Penipuan
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict (Adami Chazawi, 2002 : 67). Dalam bahasa Indonesia  disamping  istilah  Tindak  Pidana  untuk  terjemahan  strafbaar  feit  atau delict  sebagaimana  yang  dipakai  oleh  R.  Tresna  dan  Utrecht  dalam  buku  C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan  Pidana,  Pelanggaran  Pidana,  Perbuatan  yang  boleh  di  hukum  atau Perbuatan yang dapat dihukum ( C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, 2007 : 37) Terdapat  2  Unsur  yang  harus  terpenuhi  dalam  tindak  pidana  yakni  unsur objektif  dan  unsur  subjektif  (Laden  Marpaung,  2005  :  10).  Unsur  yang  objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan  keadaan  (omstandigheid).  Kesemuanya  itu  dilarang  dan  diancam  dengan
hukuman oleh dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan (P.A.F Lamintang, 1996 : 193) Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tindak  pidana penipuan  terdapat  dalam  pasal  378.  Dalarn  pasal  378  menhyatakan  bahwa  " barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan  aka1  dan  tipu  muslihat,  maupun  dengan  karangan  perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan  piutang,  dihukum  karena  penipuan,  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya empat tahun (R. Susiolo, 1991 : 260).
Penipuan  dalam  pasal  378  KUHP  memiliki  unsur-unsur  yang  merupakan unsur  nyata  yaitu  membujuk  orang  supaya  memberikan  barang,  membuat  utang atau menghapuskan piutang. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak.  Membujuknya  itu  dengan memakai  nama  palsu  atau  keadaan  palsu  atau  aka1  cerdik  (tipu  muslihat),  atau karangan  perkataan  bohong.  Sedangkan  arti  kata  membujuk  disini  adalah melakukan  pengaruh  dengan  kelicikan  terhadap  orang  sehingga  orang  itu menurutinya  berbuat  sesuatu  yang  apa  bila  mengetahui  duduk  perkara  yang sebenamya, ia tidak akan berbuat demikian itu (Mahrus Ali, 2015 : 101).
Memberikan  barang  ini  maksudnya  adalah  barang  itu  tidak  diberikan (diserahkan)  kepada  terdakwa  sendiri.  Sedang  yang  menyerahkan  itupun  tidak perlu  hams  orang  yang  dibujuk  sendiri,  bisa  dilakukan  oleh  orang  lain. Menguntungkan  diri  sendiri  dengan  melawan  hak  adalah  menguntungkan  diri sendiri  dengan  tidak  berhak.  Melawan  hak  ini  dengan  maksud  melawan  hukum, tidak  berhak,  atau  bertentangan  dengan  hukum.  Karangan  perkataan  bohong dapat diartikan suatu kata bohong tidak cukup, disini hams dipakai banyak kata- kata bohong yang tersusun dengan demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat  di  tutupi  dengan  kebohongan  yang  lain,  sehingga  keseluruhannya merupakan ceritra suatu yang seakan-akan benar.

## B. Konsep Pembuktian Tindak Pidana
Kata  pembuktian (bewijs) bahasa  Belanda  dipergunakan  dalam  dua  arti, adakalanya diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya  pula  sebagai  akibat  dari  perbuatan  tersebut  yaitu  terdapatnya  suatu kepastian  ( A.  Karim  Nasution,  1976  :  22) .  Menurut  Prof.  Dr.  Eddy  O.S  Hiariej memberikan  kesimpulan  (dengan  mengutip  pendapat  Ian  Denis)  bahwa  kata Evidence lebih  dekat  kepada  pengertian  alat  bukti  menurut  Hukum  Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu  proses .  Evidence atau  bukti  (pendapat  Max.  M.Houck)  sebagai  pemberian informasi  dalam  penyidikan  yang  sah  mengenai  fakta  yang  kurang  lebih  seperti apa  adanya  ( Eddy  Os.  Hiarieej,  2012 :  3)  Pembuktian  adalah  perbuatan membuktikan.  Membuktikan  berarti  memberikan  atau  memperlihatkan  bukti, melakukan  sesuatu  kebenaran,  melaksanakan,  menandakan  menyaksikan  dan meyakinkan.  R.Subekti  berpendapat  bahwa  membuktikan  ialah  meyakinkan Hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu sengketa (Munir Fuady, 2006 : 48).
Menurut  Munir  Fuady  bahwa  Sistem  Pembuktian  dalam  Hukum  Acara Pidana,  hampir  seragam  diNegara  manapun  bahwa  beban  pembukian  diletakkan pada  pundak  pihak  Jaksa  Penuntut  Umum  (Arafat,  2021  :  67).  Tujuan  dan  guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2006 : 48) :
a. Bagi  Penuntut  umum,  pembuktian  adalah  merupakan  usaha  untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada,agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
b. Bagi  terdakwa  atau  penasehat  hukum,  pembuktian  merupakan  usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar  menyatakan  terdakwa  dibebaskan  atau  dilepas  dari  tuntutan  hukum atau  meringankan  pidananya.  Untuk  itu  terdakwa  atau  penasehat  hukum jika  mungkin  harus  mengajukan  alat  alat  bukti  yang  menguntungkan  atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.
Dengan  demikian  sejalan  dengan  pendapat  Djoko  Sarwoko  menyatakan bahwa system pembukian bertujuan (Djoko Prakoso, 1987 : 2)
a. Untuk  mengetahui  bagaimana  cara  meletakkan  suatu  hasil  pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
b. Hasil  dan  kekuatan  pembuktian  yang  bagaimana  yang  dapat  dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
c. Apakah  kelengkapan  pembuktian  dengan  alat  alat  bukti  masih  diperlukan keyakinan hakim.
KUHAP  yang  sekarang  berlaku  menganut  sistem negatief  wettelijke yakni sistem  menurut  undang-undang  sampai  suatu  batas  yang  tersebut  dalam  pasal 183,  yang  menyatakan  bahwa  “hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwa yang bersalah melakukannya” ( M. Prodjohamidjojo , 2014 :123).
Dalam  Pasal  183  KUHAP  telah  diatur  syarat-syarat  hakim  untuk menghukum  terdakwa  yaitu  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  syah  yang ditetapkan  oleh  undang-undang  disertai  keyakinan  hakim  bahwa  terdakwalah yang  melakukannya.  Kata-kata  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah, memberikan  limit  dari  bukti  yang  minimum  yang  harus  digunakan  dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.
Menurut  Prof.  Eddy  O.S.Hieriej  terkait  alat  bukti  ada  kesamaan  dengan Hukum  Acara  Pidana  Belanda,  hanya  perbedaan  Indonesia  alat  bukti  petunjuk, sedangkan  Belanda  alat  bukti  Pengamatan/  pengetahuan  Hakim)  Dalam
perkembangan  Hukum  acara  pidana  di  Indonesia  masalah  ketentuan  alat  bukti terjadi  perbedaan  antara  satu  dengan  lain.Misalnya  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah:
a. Surat atau tulisan
b. Keterangan saksi
c. Keterangan ahli
d. Keterangan para pihak
e. Petunjuk dan
f. Alat  bukti  lain  berupa:  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima  atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
C. Kendala  Pembuktian  Tindak  Pidana  Bisnis  Online  Terhadap  Kasus Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (e-commerce).
Transaksi  elektronik  e-commerce  merupakan  transaksi  jual  beli  secara elektronik  yang  banyak  dilakukan  oleh  setiap  orang,  karena  lebih  efektif  dan efisien  dari  segi  waktu  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  dimanapun  dan kapanpun (Niniek Suparni, 2009 :29). Sarana e-commerce menjadi alternatif yang menjanjikan  untuk  diterapkan  pada  saat  ini,  karena  e-commerce  memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.  Namun,  hal  ini  juga  dapat  membuka  peluang  terjadinya  tindak  pidana khususnya tindak pidana penipuan (Riyeke Ustadiyanto, 2001 :11).
Penipuan  bisnis  melalui  sarana  e-commerce  adalah  penipuan  yang  terjadi karena  adanya  rekayasa  atau  kebohongan  informasi  elektronik  oleh  pelaku kejahatan  dalam  bisnis  melalui  sarana  e-commerce  kepada  orang  lain  sehingga menggerakan  orang  lain  untuk  membeli  sejumlah  barang  kepadanya  untuk kepentingan  pelaku  (Syeiqal  Afwan  Gumilang,  2021  :  67).  Penipuan  ini  dimulai dari  trend  banyak  orang  yang  membuka  usaha  mereka  dengan  menggunakan sistem  e-commerce  karena  tidak  perlu  mengeluarkan  uang  untuk  membuka tempat berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka.
Pembuktian  tentang  benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan,  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  acara  pidana.  Dalam menilai  kekuatan  pembuktian  alat-alat  bukti  yang  ada,  dikenal  beberapa  sistem atau teori pembuktian (Anton, 2017 : 271). Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief  wettelijk) ini, pemidanaan  didasarkan  pada  pembuktian  yang  berganda  (dubbel  en  grondslag), yaitu  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  pada  keyakinan  hakim,  dan menurut  Undang-undang,  dasar  keyakinan  Hakim  itu  bersumber  pada  peraturan undang-undang (Andi Hamzah, 219 : 251).
Menurut  Austin  bahwa  untuk  disebut  hukum  diperlukan  adanya  unsur; seorang penguasa (souvereighnity), ada suatu perintah (command), ada kewajiban untuk  menaati  (duty),  ada  sanksi  bagi  mereka  yang  tidak  mentaati  (sanction) (Nara, 2017 : 14). Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai legisme, yaitu  suatu  paham  bahwa  kehidupan  bernegara  bangsa  mestilah  semata-mata berdasarkan  hukum  undang-undang.  Penyelesaian  masalah  yang  berorientasi kepada  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  positif  hanya  akan menyentuh  gejela  permasalahan,  namun  belum  menyentuh  pada  akar
permasalahannya.  Orang  terlalu  banyak  menggantungkan  harapan  pada  hukum. Padahal,  hukum  yang  diciptakan  oleh  manusia,  ditegakkan  dan  ditafsirkan  oleh manusia  juga,  pada  hukum  tersebut  banyak  mengandung  kelemahan,  karena ketidakmampuan  hukum  dalam  memecahkan  berbagai  masalah-masalah  dalam kehidupan ini.
Pembuktian  dalam  Hukum  Acara  Pidana  merupakan  hal  sangat  penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara  yang  mengajukan  bukti  tersebut  serta  kewenangan  hakim  untuk  menerima, menolak  dan  menilai  suatu  pembuktian.  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan mengunakan  metode  deskriptif,  yang  memusatkan  dan  fokus  pada  penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan  kesimpulan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Dasar  hukum  tentang  pembuktian  dalam  hukum  acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Oleh  karena  itu,  para  Hakim  dan  para  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  hati  - hati,  cermat  dan  matang  dalam  menilai  dan  mempertimbangkan  masalah pembuktian.  Berbeda  dengan  pembuktian  perkara  lainnya,  pembuktian  dalam perkara  pidana  sudah  dimulai  dari  tahap  pendahuluan  yakni  penyelidikan  dan penyidikan.  Ketika  Penyidik  dalam  hal  ini  Polri  atau  PPNS  pada  saat  mulai mengayuhkan  langkah  pertamanya  dalam  melakukan  penyidikan  maka  secara otomatis  dan  secara  langsung  sudah  terikat  dengan  ketentuan  -  ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP (Fachrul Rozi, 2018 : 21).
Penyidik  yang  melakukan  penyidikan  kurang  memahami  atau  tidak memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  dilakukan  akan  mengalami  kegagalan dalam  upaya  untuk  mencegah  atau  meminimalkan  terjadinya  kegagalan  dalam pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan,  maka  sebelum  penyidik  menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah -masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu penyidik pembantu  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  yakni  Bapak  Suhardi  Ibnu.  B, menyatakan bahwa:
“….kami selaku penyidik maupun penyidik pembantu bahkan staf yang bekerja pasti mempunyai  SOP  dan  aturan  ketika  melakukan  penyidikan  apalagi  dalam  hal menemukan bukti-bukti dalam suatu kasus (Suhardi Ibnu B, 2023) …” Sejalan  dengan  hal  tersebut  memang  sebelum  proses  pembuktian  tindak pidana bisnis online dilakukan pihak penuntut umum, maka pihak dari Kepolisian yang harus terlebih dahulu menemukan bukti-bukti tersebut ketika perkara akan diteruskan sampai ke Pengadilan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  dengan  jelas  telah mengatur  tata  cara  pemeriksaan  saksi  dan  tersangka  dipenyidikan  guna
pemeriksaan  saksi  di  kepolisan  berjalan  dengan  baik  sehingga  tidak  merugikan hak- hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian memuat  keterangan  saksi  dan  terdakwa  sesuai  dengan  yang  saksi  dan  tedakwa nyatakan  berdasarkan  kemauan  mereka,  tanpa  ada  paksaan  atau  tekanan  dari pihak  manapun.  Saksi  sebagai  orang  yang  memberikan  keterangan  berdasarkan peristiwa  pidana  yang  ia  dengar,  ia  lihat  dan  ia  alami  sangat  diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal  117  KUHAP).  Keterangan  saksi  dicatat  oleh  penyidik  dalam  berita  acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah  jabatan)  kemudian  diberi  tanggal  dan  ditandatangani  oleh  penyidik  dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).
Hakim  mempertimbangkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  di  penyidikan  yang dilanjutkan  kepada  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  keterangan  yang diberikaan  oleh  saksi  secara  langsung  di  persidangan,  apakah  keterangan  di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan sebagai penambah keyakinan Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tersebut.
Berdaarkan  realita  yang  terjadi  di  lapangan  dalam  hal  ini  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  (POLDA  SULSEL),  salah  satu  kendala  yang dihadapi  oleh  penyidik  ketika  menangani  tindak  pidana  bisnis  online  terhadap kasus  penipuan  melalui  transaksi  elektronik (e-commerce) adalah  pada  saat pencarian  bukti-bukti.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama penyidik  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  (POLDA  SULSEL)  yakni  Bapak Nuralim menyatakan bahwa :
“…. Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik harus menemukan 2 alat bukti sesuai a pa yang gtercantum dalam Pasal 184 KUHAP untuk bisa melanjutkan atau memproses satu kasus, dan yang menjadi kendala dalam hal ini adalah dalam menemukan bukti itu. Kami di pihak kepolisian sangat sulit menemukan saksi ketika menangani kasus tindak  pidana  bisnis  online  terhadap  kasus  penipuan  melalui  transaksi  elektronik, sedangkan  yang  kita  ketahui  bahwa  keterangan  saksi  sangat  dibutuhkan  dalam proses pembuktian kedepannya (Nuralim, 2023) …”
Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.
Diantara  ke  lima  alat-alat  bukti  yang  harus  disiapkan,  yang  paling  krusial adalah  keterangan  saksi,  keterangan  saksi  adalah  alat  bukti  yang  utama  dalam perkara  pidana,  hampir  semua  pembuktian  perkara  pidana  selalu  bersandar kepada  pemeriksaan  keterangan  saksi.  Meskipun  yang  dimintai  keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat- alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang
pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.
Apabila  dikaitkan  dengan  kendala  dalam  menangani  tindak  pidana  bisnis online  terhadap  kasus  penipuan  melalui  transaksi  elektronik (e-commerce) maka dalam  mencari  saksi  merupakan  satu  hal  yang  sangat  sulit  karena  semua pemasaran produk sampai tahap transaksi bisnis dilakukan melalui suatu aplikasi. Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Muhammad  Kamran bahwa  memang  salah  satu  fakta  hukum  bahwa  suatu  transaksi  akan  sangat  sulit dalam  melakukan  pembuktian  ketika  terjadi  tindak  pidana  karena  tidak  adanya aktivitas  yang  dilakukan  secara  langsung  bahkan  antara  korban  dan  pelaku sebelumnya  tidak  saling  mengenal  satu  sama  lain  (Muhammad  Kamran  dan Maskun, 2021 : 4).
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pembuktian tindak pidana bisnis online salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Edy Kastro yang mengemukakan bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana bisnis online dilakukan  dengan  membuktikan  keterkaitan  satu  persatu  alat  bukti  yang  sudah diatur  dalam  184  (KUHAP)  yaitu  keterangan  saksi,  surat,  keterangan  terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan bukti atas terpenuhinya unsur penipuan. Unsur dengan  sengaja  tanpa  hak  dan  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  tindak pidana  bisnis  online.  Dengan  menggunakan  alat  bukti  petunjuk  dan  keterangan ahli  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  184  ayat  1  KUHAP,  perlu  diperjelas bahwa  keterangan  ahli  dimaksud  adalah orang  yang  benar-benar  menguasai  dan mengerti  tentang  alat-alat  elektronik  yang  dihadirkan  di  persidangan  untuk memperkuat  bahwa  si  terdakwa  benar-benar  telah  melakukan  tindak  pidana dibidang elektronik (Edy Katro, 2019 : 20).
Secara  spesifik  penelitian  sebelumnya  mengkaji  Pasal  184  KUHAP mengenai  proses  pembuktian  tindak pidana  bisnis  online  yakni  dari proses  awal sampai  akhir  pembuktian,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  lebih  detail  mengkaji apa  yang  menjadi  Kendala  Pembuktian  Tindak  Pidana  Bisnis  Online  Terhadap Kasus  Penipuan  Melalui  Transaksi  Elektronik (e-commerce) pada  saat  proses pembuktian pidana tersebut.
KESIMPULAN
Transaksi  elektronik  e-commerce  telah  menjadi  metode  jual  beli  yang efektif dan  efisien  bagi  banyak orang,  memungkinkan  transaksi  dilakukan  secara online  dan  fleksibel.  E-commerce  menawarkan  kemudahan  bagi  penjual  dan pembeli yang berada di dua dunia yang berbeda. Namun, penggunaan e-commerce juga  membuka  peluang  terjadinya  tindak  pidana,  khususnya  penipuan  bisnis. Pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam menghadapi kasus pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik  (e-commerce),  terutama  dalam  hal  menyediakan  bukti-bukti  yang  sah dan meyakinkan.
Berdasarkan  pasal  184  KUHAP  disebutkan  alat-alat  bukti  seperti Keterangan  saksi,  Keterangan  ahli,  Surat,  Petunjuk,  dan  Keterangan  terdakwa. Diantara  ke  lima  alat-alat  bukti  yang  harus disiapkan,  yang  paling krusial  adalah keterangan  saksi.  Keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  utama  dalam  perkara
pidana,  namun  dalam  kasus  bisnis  online  terkadang  sulit  mencari  saksi  karena seluruh  transaksi  elektornik (e-commerce) dilakukan  melalui  aplikasi  atau platform digital.
REFERENSI A. Karim Nasution, 1976 , Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana , Jilid I, Tanpa Penerbit Adami  Chazawi,  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1:  Stelsel  Pidana,  Tindak Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  Dan  Batas  Berlakunya  Hukum Pidana, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
Aditya  Dwi  Saputra, Sistem  Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui Sarana  E-Commerce ,  Hlm.  2.  Lihat  Juga  Abdul  Halim  Barkatullah.  Teguh Prasetyo,  Bisnis  E-commerce  Studi  Sistem  Keamanan  Dan  Hukum  Di Indonesia, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Anton,  2017,  Kejahatan  Dunia  Maya  (Cyber  Crime),  Dalam  Simak  Online,  Jurnal Nuran, 17 (2).
Bastian  Bestari,  2011, Analisis  Yuridis  Terhadap  Delik  Penipuan ,  Makassar  :  Sinar Grafika.
Edy Kastro, 2019, Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online, Jurnal Kepastian Hukum  Dan  Keadilan,  Volume  1  Nomor  1  Tahun  2019,  Dosen  Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia Eddy Os. Hiarieej, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian , Penerbit Erlangga, Jakarta C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pt Pradnya Paramitha.
Didik M. Arief Mansur, 2009, Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi , Aditama,
Bandung Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit Bina Aksara
Fachrul  Rozi,  2018, SISTEM  PEMBUKTIAN  DALAM  PROSES  PERSIDANGAN  PADA PERKARA TINDAK PIDANA, JURNAL YURIDIS UNAJA VOL 1 NO 2 DESEMBER 2018
Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel), Yogjakarta : Mira Buana Media. Jevlin Solim, 2019, Upaya Penanggulangan Tindak Penipuan Situs Jual Beli Online DI Indonesia, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 14 Nomor 1.
Laden  Marpaung,  2005, Asas,  Teori  dan  Praktek  Hukum  Pidana ,  Jakarta  :  Sinar Grafika)
M. Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Kuhap , Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta Mahrus Ali, 2015 , Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta : Pt. Grafika Offset Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber : Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
Muhammad  Kamran  dan  Maskun,  2021, Penipuan  Dalam  Jual  Beli  Online  : Perspektif Hukum Telematika, BALOBE LAW JORNAL, Volume 1, Nomor 1. Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata) , Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung
Nara,  dkk, Sistem  Pembuktian  pada  Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dalam Kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, USU Law Journal, Vol.5. No.3, 2017
Niniek  Suparni, Cyberspace  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
P.A.F  Lamintang,  1996, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Bandung  :  Citra Aditya Bakti.
R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Politeia, Bogor, 1991), hlm. 260
Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce , Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.11. Sabindin,  2019, Analisis  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penipuan  Online  Di Indonesia ,  Jurnal  Spektrum  Hukum  Issn  :  2355-1550  (Online),  1858-0246 (Print) Akreditasi Sk No. 28/E/Kpt/2019.
Suhariyanto Budi, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya , Jakarta : Rajawali Press.
Syaibatul  Hamdi,  Dkk,  2013, Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian  Pidana , Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah, Volume 1 Nomor 1. Syeiqal  Afwan  Gumilamg, Sistem  Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Penipuan Melalui  Sarana  E-Commerce  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  Dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  Transaksi  Elektronik,  Journal JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau Volume VIII No. 1 Januari – Juni 2021.
Tony Yuri Rahmanto, 2019, ‘ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik’ , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.1.
Wahyu Adi Susanto, Dkk, 2017, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Online, Journal Varia Justicia, Volume 13, Nomor 1.
Widodo,  2013 ,  Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara, Yogjakarta  :  Asswaja Presindo.