AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA RAPA LAOK KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG
RIKA SYAHADATINA rika@unira.ac.id

## Universitas Madura

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  Planning,  Implementation,  and  Accountability  of Village  Fund  Allocation.  Accountability  is  the  obligation  to  convey  accountability  or  to answer  and  explain  the  performance  and  actions  of  a  person  /  legal  body  /  collective leadership  of  an  organization  to  a  party  entitled  or  authorized  to  request  information  or accountability. Village Fund Allocation is  a government-provided financial  budget  to  the village, Derived from the Tax Sharing as well as the Central and Regional Budgets Funds received  by  the  district.  Accounting  governance  has  three  main  objectives,  namely accountability,  managerial,  and  supervision.  Accountability  by  the  government  is  a manifestation of the provision of information about any actions or activities and financial management carried out by the government during a period. The implementation of good governance is the main prerequisite for realizing the aspirations of the people in achieving the  goals  of  the  nation  and  state.  The  research  method  in  this  thesis  used  qualitative descriptive data analysis technique with the transformation of research data in tabulation form. The result of this research shows that the planning and implementation accountability system  has  applied  the  principle  of  transparency  and  accountability.  While  the accountability of Village Fund Allocation  both technically and administratively is good, but must still get or given guidance from sub-districtgovernment Keywords: Planning, Implementation, Accountability, Village Fund Allocation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa.  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  menyampaikan pertanggungjawaban  atau  untuk  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban,  Alokasi  Dana Desa  adalah  anggaran  keuangan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  desa,  yang  mana sumbernya  berasal  dari  Bagi  Hasil  Pajak  serta  Dana  Perimbangan  Keuangan  pusat  dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu  pertanggungjawaban,  manajerial,  dan  pengawasan.  Pertanggungjawaban  yang dilakukan  pemerintah  merupakan  perwujudan  dari  penyediaan  informasi  mengenai  setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode.  Terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik  ( good  government )  menjadi  prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntabilitas  perencanaan  dan  pelaksanaan  telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan Kata Kunci : Perencanaan,Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan  sistem  desentralisasi  di  negara  Indonesia,  dimana  pemerintah  pusat memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  melakukan  serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Proses  desentralisasi  yang  telah  berlangsung  telah  memberikan  penyadaran  tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada  saat  ini  kebijakan  yang  ada  masih  menitik–beratkan  otonomi  pada  tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level  pemerintahan  ditingkat  paling  bawah  yaitu  desa.  Pemerintah  desa  diyakini  mampu melihat  prioritas  kebutuhan  masyarakat  dibandingkan  Pemerintah  Kabupaten  yang  secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan  masalah  yang  dihadapi,  potensi  yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.
Pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintahan  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa.Pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  yang  lebih  luas  dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah  pedesaan  adalah  pemerintah  mengalokasikan  Dana  Desa  dalam  anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran  yang diperuntukkan bagi  desa  yang ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  untuk pembangunan  wilayah  pedesaan,  yakni  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Inilah yang  kemudian  melahirkan  suatu  proses  baru  tentang  desentralisasi  desa  diawali  dengan digulirkannya  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Pada  masa  orde  baru  secara  substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat.
Program  pembangunan  desa  lebih  bersifat top-down .  Pada  era  reformasi  secara substansial  pembangunan  desa  lebih  cenderung  diserahkan  kepada  desa  itu  sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai  fasilitator,  memberi  bantuan  dana,  pembinaan  dan  pengawasan.  Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas  publik  atas  dana-dana  masyarakat  yang  dikelola  pemerintah  memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.
Akuntansi  pemerintahan  memiliki  tiga  tujuan  pokok,  yaitu  pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban  yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan  dari  penyediaan  informasi  mengenai  setiap  tindakan  atau  kegiatan  dan pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  pemerintah  selama  satu  periode.  Terselenggaranya pemerintahan  yang  baik  ( good  government )  menjadi  prasyarat  utama  untuk  mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  menjadi  salah  satu  indikasi  terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan, kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa maka  diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Dalam  perkembangannya,  kini  desa  telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki  wewenang  untuk  mengatur  sendiri  kawasannya  sesuai  kemampuan  dan  potensi yang  dimiliki  masyarakatnya  agar  tercapai  kesejahteraan  dan  pemerataan  kemampuan ekonomi.
Pembangunan  desa  harus  mencerminkan  sikap  gotong  royong  dan  kebersamaan sebagai  wujud  pengamalan  sila-sila  dalam  Pancasila  demi  mewujudkan  masyarakat  desa yang  adil  dan  sejahtera.  Perencanaan  pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari  perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam  proses  perencanaan  dan  masyarakat  berhak  untuk  mengetahui  dan  melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Rapa  Laok    Kecamatan  Omben  yang  merupakan salah  satu  desa  dalam  kepemimpinan  yang  baru  (Kepala  Desa  baru)  dan  Desa  Rapa  laok masih  banyak  membutuhkan  sarana  dan  prasaran  fisik  dalam  menunjang  kesejahteraan masyarakat desa dengan demikian Desa Rapa laok  memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  yang  di  ada  desa,  karena  akuntabilitas digunakan  sebagai  media  yang  dapat  membuktikan  dan  menjelaskan  rencana-rencana strategik  dan  tujuan-tujuan  yang  telah  direncanakan  dan  ditetapkan  oleh  organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.
Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  pertanyaan  penelitian  ini  adalah bagaimana  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  fisik  dalam  penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang  tahun 2014-2015 ?
Merujuk  pada  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; (1) Perencanaan Alokasi dana Desa yang ada di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, (2) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ada di  Desa  Rapa  Laok  Kecamatan  Omben  kabupaten  Sampang,  (3)  Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

## TINJAUAN PUSTAKA Dasar Hukum Keuangan Daerah
Menurut Bastian (2006:48) Pembangunan daerah sebagai dari bagian intergral dari pembangunan  nasional  didasari  pada  prinsip  otonomi  daerah  dalam  pengelolaan  sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggungjawab nyata pada  Pemerintahan  daerah  secara  proposional.  Dengan  pengaturan,  Pembagian,  dan Pemanfaat  sember  daya  nasional,  baik  yang  berupa  uang  maupun  sumber  daya  alam,
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  mengembangkan  suatu  sistem  perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara Transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya  aspirasi  semua  warga,  dan  berkembangnya  partisipasi  masyarakat  dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada dan pengembangan sumber- sumber pembiayaan.

## Alokasi Dana Desa
Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan,  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  kabupaten/kota  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  ADD  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana  alokasi  khusus.  Secara  terperinci,  pengalokasian  ADD  dalam  APBDes  wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :
1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2.  Paling  banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa  yang digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  desa  dan  perangkat  desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah.
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa.
c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.
Menurut Syachbrani (2012;10) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten.  ADD  dalam  APBD  kabupaten/kota dianggarkan  pada  bagian  pemerintah  desa,  dimana  mekanisme  pencairannya  dilakukan secara  bertahap  atau  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan  kondisi  pemerintah  daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:
a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
b. Peningkatan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan masyarakat.
c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
d. Peningkatan  pendalaman  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial.
e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Alokasi  Dana  Desa  dalam  APBD  Kabupaten/Kota  dianggarkan  pada  bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan  kepala  desa.  Kepala  desa  mengajukan  permohonan  penyaluran  ADD  kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada  bagian  keuangan  setda  kabupaten/Kota  atau  kepala  badan  pengelola  keuangan daerah  (BPKD)  atau  kepala  badan  pengelola  keuangan  dan  kekayaan  aset  daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam  APBDesa  dilakukan  secara  bertahap  atau  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

## Konsep Akuntabilitas
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  merupakan  keinginan  nyata  pemerintah  untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal  yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya Good  Governance .  Inpres  tersebut  mewajibkan  setiap  instansi  pemerintah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  negara  untuk  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan  stratejik  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  instansi.  Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembagalembaga pengawasan  dan  penilai  akuntabilitas,  dan  akhirnya  disampaikan  kepada  Presiden  selaku kepala  pemerintahan.  Laporan  tersebut  menggambarkan  kinerja  instansi  pemerintah  yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau  untuk menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/badan  hukum/pimpinan kolektif  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  RI  dalam  Subroto  (2009;29)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang berwenang  meminta  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  adalah  hal  yang  penting  untuk menjamin  nilai–nilai  seperti  efisiensi,  efektifitas,  reliabilitas,  dan  prediktibilitas.  Suatu akuntabilitas  tidak  abstrak  tapi  kongkrit  dan  harus  ditentukan  oleh  hukum  melalui seperangkat  prosedur  yang  sangat  spesifik  mengenai  masalah  apa  saja  yang  harus dipertanggungjawabkan.
Sulistiyani  dalam  Subroto  (2009;29)  menyatakan  bahwa  tranparansi  dan akuntabilitas  adalah  dua  kata  kunci  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban  untuk  menyajikan  dan  melaporkan  segala  kegiatan  terutama  dalam  bidang administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi.  Akuntabilitas  dapat  dilaksanakan dengan  memberikan  akses  kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan,  bertanya  atau menggugat  pertanggungjawaban  para  pengambil  keputusan  dan  pelaksaan  baik  ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.
Menurut  Mardiasmo  dalam  Subroto  (2009;30)  menyatakan  ada  tiga  prinsip  utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
1. Prinsip  transparansi  atau  keterbukaan  Transparansi  disini  memberikan  arti  bahwa anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  proses anggaran  karena  menyangkut  aspirasi  dan  keinginan  masyarakat,  terutama  dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip  Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa proses  penganggaran  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  harus benar–benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi  juga  berhak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  atas  rencana  atau  pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip value  for  money Prinsip  ini  berarti  diterapkannya  tiga  pokok  dalam  proses penganggaran  yaitu  ekonomis,  efisien,  dan  efektif.  Ekonomis  yaitu  pemilihan  dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.
Kaho  dalam  Subroto  (2009;31)  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  akan dapat  melaksanakan  fungsinya  dengan  efektif  dan  efisien  tanpa  biaya  yang  cukup  untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar  dari  kriteria  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam  mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma  pengelolaan  keuangan  itu  sendiri,  hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari  masyarakat  daerah  stempat  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:
a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya   rendah;
c. Anggaran  daerah  harus  mampu  memberikan  transparansi  dan  akuntabilitas    secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
d. Anggaran  daerah  harus  dikelola  dengan  pendekatan  kinerja  untuk  seluruh  jenis pengeluaran maupun pendapatan;
e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap Keberhasilan  akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sangat  dipengaruhi  oleh  isi kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Namun  di  dalam  pelaksanaannya  tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam  mendukung  keberhasilan  program.  Untuk  mendukung  keterbukaan  penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi  kegiatan  di  lokasi  dimana  kegiatan  tersebut  dilaksanakan.  Untuk  mewujudkan pelaksanaan  prinsip  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  maka  diperlukan  adanya kepatuhan  pemerintah  desa  khususnya  yang  mengelola  ADD  untuk  melaksanakan  ADD sesuai ketentuan yang berlaku.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  APBD  Desa  oleh  karena  itu  dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:
a. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  prinsip  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat.
b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip  hemat, terarah dan terkendali.
d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan  sarana  Pelayanan  Masyarakat  berupa  pemenuhan  kebutuhan  dasar, penguatan  kelembagaan  desa  dan  kegiatan  lainnya  yang  dibutuhkan  masyarakat  desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim  Pembina  Tingkat  Kabupaten  dalam    Pelaksana  Kegiatan  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD).
Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. Perencanaan ADD
1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2) Sekretaris  Desa  menyampaikan  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa kepada Kepala Desa.
3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4) Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  disepakati  bersama  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
b. Pelaksanaan ADD
1) Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2) Khusus bagi desa  yang belum memiliki  pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
c. Pertanggungjawaban ADD
1) Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
2) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a) Format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  Tahun Anggaran berkenaan;
b) Format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun  Anggaran berkenaan; dan
c) Format  Laporan  Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  masuk  ke desa.
d. Pengawasan ADD
1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2) Pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu;(1)  Data  primer  yang  diperoleh melalui  wawancara  langsung  kepada  pihak  yang  kompeten  dalam  pengelolaan  ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang,  (2) Data sekunder yang dalam penelitian ini diperoleh dari Perangkat Desa yang mengelola Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Rapa  Laok  Kecamatan  Omben  kabupaten  Sampang.  Peneliti  turun langsung ke objek untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak yang kompeten diantaranya kepala desa, sekretaris serta bendahara desa, peneliti akan berperan penuh  sebagai observer ,  sekaligus  sebagai  pewawancara,  dengan  melakukan  wawancara secara  langsung  dan  bersifat  mendalam  dan  terbuka  dengan  para  pengelola  ADD,  serta mencatat  semua  kejadian  dan  data  serta  informasi  dari  informan  yang  selanjutnya dipergunakan  sebagai  bahan  penulisan  laporan  hasil  penelitian.  Disamping  itu  peneliti melakukan  proses  dokumentasi  untuk    mendapatkan,  mempelajari  dan  menganalisa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terdapat didesa sebagai acuan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian
Keabsahan  data  diperiksa  dengan  metode  triangulasi,  tehnik  ini  adalah  teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  diluar  data  itu  untuk keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  yang  didapatkan.  Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber.
Triangulasi  sumber  merupakan  tehnik  yang  pengecekan  dan  pembandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa  yang  dikatakan  sepanjang  waktu,  membandingkan  keadaan  dan  prespektif  seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, menbandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Tehnik  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis deskriptif kualitatif. Langkah–langkah yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca  data  secara  keseluruhan  dan  membuat  catatan  pinggir  mengenai  data  yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperorel dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari catatan–catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian  data,  yaitu  dengan  merangkai  dan  menyusun  informasi  dalam  bentuk  satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji  kebenaran  dan  validitas  makna  yang  muncul  disana.  Hasil  yang  diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Akuntabilitas  sistem  pengelolaan  ADD  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Haryanto  dalam  Subroto  (2009:65),  bahwa  prinsip  atau  kaidah-kaidah good  governance adalah  adanya  partisipasi,  transparansi  dan  pertanggungjawaban  dalam pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Pengelolaan  ADD  sebagai  bagian  dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut.
Tingkat  akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi  Dana Desa (ADD) dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Sebagaimana ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Sampang harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
b.  Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  ADD  direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningatkan dan  memfungsikan  lembaga  masyarakat  yang  ada  besarta  komponen  masyarakat  yang lain.
c.  Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  administratif,  teknis,  dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
Dari  ketentuan  tersebut,  khususnya  pada  butir  b,  sudah  sangat  jelas  menyebutkan  bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder/ pengambil  keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi  kaidah good governance yang  harus  dilaksanaan  oleh  para  pelaku  dan  masyarakat  desa.  Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
”Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih  banyak  berperan  aktif  dalam  pembangunan,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaksana kegiatan serta mendorong partisipasi masyarakat agar  ikut  andil  dalam  pelaksanaaan  kegiatan,  masyarakat  tidak  pula  diharapkan  dalam pembayaran  pajak  tepat  waktu  karena  hasil  dari  penerimaan  pajak  nantinya  juga  akan kembali pada masyarakat dalam bentuk ADD yang jumlah besaran dana yang akan diperoleh ditentukan oleh pihak kabupaten”.
(Hasil wawancara dengan Sekcam, Pada Tanggal  13  Juli 2016)
Pendapat  informan  tersebut  menunjukkan  bahwa  untuk  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  desa  dan  dibutuhkannya  suatu  komitmen  dari  pemerintah  kabupaten  dalam mengatur pengelolaan ADD didesa. Tingkat keberhasilan yang akan didapat desa juga dapat berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Pelaksanaan  tersebut  dalam  rangka  penerapan  prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan  dana,  pelaksanaan  dan  sistem  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  ADD secara lengkap.

## Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
ADD  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  penggunaannya  terintegrasi dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Oleh  karena  itu  perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (Musrenbangdes).  Musrenbangdes  tersebut  merupakan  forum  pembahasan  usulan rencana  kegiatan  pembangunan  di  tingkat  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip Perencanaan  Pembangunan  Partisipasi  Masyarakat  Desa  (P3MD).  Prinsip  tersebut mengharuskan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.
Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keptususan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili  kepentingannya.  Implementasi  program  ADD  di  Desa  Rapa  laok  Kecamatan Omben  Kabupaten  Sampang  juga  dilaksanakan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam  pembangunan desa.
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  mulai  dari  titik  dusun  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Desa, Peangkat Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa  (LPMD)  dan  tokoh  masyarakat  dalam  membahas  barbagai  sektor  dan  bidang  di masing-masing  dusun  untuk  menemukan  kegiatan  yang  dapat  didanai  oleh  ADD  sesuai dengan kondisi dan potensi desa.
Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:
“  Melalui  musrengbangdes  yang  dilaksanakan  di  desa  masyarakat  dapat  ikut berpastisipasi  dalam  rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  desa  yang dananya  bersumber  dari  ADD  dan  melalui  musrengbangdes  juga  melibatkan perangkat  desa,  BPD,  dan  LPMD  juga  sebagai  tim  pelaksana  kegiatan,  Dari  dana yang diperoleh masyarakat sangat senang dan antusias karena dengan adanya dana ADD sarana dan Prasarana desa sedikit demi sedikit menjadi lebih baik”.
( Hasil wawancara dengan Sekdes Desa Rapa laok, Pada tanggal 11 Juli 2016)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Mekanisme perencanaan ADD secara Kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.    Kepala  Desa  selaku  penanggungjawab  ADD  mengadakan  musyawarah  desa  untuk membahas rencana penggunaan ADD.
2.   Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
3.  Tim  Pelaksana  Desa  menyampaikan  rancangan  penggunaan  ADD  secara  keseluruhan kepada  peserta  musyawarah.  Rancangan  penggunaan  ADD  didasarkan  pada  skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4.  Rancangan  penggunaan  ADD  yang  disepakati  dalam  musyawarah  desa,  dituangkan dalam  rencana  penggunaan  ADD  yang  merupakan  salah  satu  bahan  penyusunan APBDes.
Mekanisme dalam musyawarah desa  yang membuka kesempatan pada masyarakat merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi sekaligus sebagai media  pembelajaran  masyarakat  terhadap  prinsip  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana desa.  Apabila  ditinjau  dari  partisipasi  dalam  hal  pengambilan  keputusan  perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa. dilihat dari tingkat kehadiran menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 32 dan jumlah undangan  yang  hadir  30  dengan  persentase  sebesar  99%  sehingga  menunjukkan  bahwa partisipasi  atau  tingkat  kesadaran  masyarakat  desa  Rapa  laok    terhadap  pengelolaan pembangunan cukup tinggi.
Dari  data  diatas  tingkat  partisipasi  (kehadiran)  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  masih  relatif  tinggi  yaitu  di  atas  99%,  dapat  dilihat  pada  daftar  hadir musrenbangdes  yang  ada  pada  lampiran.  Meskipun  ada  beberapa  tokoh  masyarakat  yang tidak  bisa  hadir/tidak  memenuhi  undangan  di  dalam  forum  musyawarah  desa.  Namun demikian  kehadiran  masyarakat  tersebut  dapat  mendukung  tugas  pemerintah  dalam mengetahui  kebutuhan  masyarakatnya,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta mengembangkan  program-program  pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  aspirasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan:
“Musrengbangdes  merupakan  wadah  untuk  masyarakat  desa  untuk  menyalurkan partisipasinya  dalam  pemberdayaan  desa  dan  juga  melalui    musrengbangdes  juga mencakup  keseluruhan  dapat  mengetahui  kegiatan  –kegiatan  apa  saja  yang  akan dilaksanakan di desa dengan menggunakan dana ADD tersebut.”
(Hasil wawancara dengan Anggota perangka desa, Pada tanggal 11 Juli 2016)
Hasil  dari  perencanaan  anggaran  dan  program  yang  telah  disahkan  tersebut  oleh kepala  desa  dibawa  kedalam  forum  musrembangcam  untuk  disetujui  oleh  camat,  Setelah camat  menyetujui  perencanaan  dan  program  yang  diusulkan  desa  camat  mengajukan kembali  ke  Kabupaten  dalam  forum  Musrengbangkab    agar  rencana  program  yang  sudah disepakati  oleh  masyarakat  desa  diketahui  pula  oleh  Bupati. Oleh  karena  itu  rencana penggunaan  ADD  juga  merupakan  bahan  utama  penyusunan  APBDes  yang dimusyawarahkan  di  tingkat  desa  dan  disepakati  antara  pemerintah  desa  dan  BPD  yang nantinya  merupakan  pedoman  kegiatan  pembangunan,  kemasyarakatan,  dan  pelayanan kepada masyarakat  desa  selama satu  tahun. Hal  tersebut  dibuktikan dari  hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
“Alur  dari  perencanaan  program  ADD  ini  dimulai  dari  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrengbangdes)  dan  dilanjutkan  ke  tingkat  Kecamatan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kecamatan  (Musrengbangcam)  dan dilanjutkan  dengan    Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten (Musrengbangkab)”.
( Hasil wawancara dengan Staf  Kasi PMD Kecamatan Omben, Pada tanggal 20 Juli 2016)
“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita  menginginkan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Menjadi  keharusan  untuk  selalu terbuka”.
( Hasil wawancara dengan kades, pada Tanggal 11 Juli 2016)
Hasil perencanaan tersebut  akan menjadi  pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dan informasi tersebut juga menunjukkan Kepala desa beserta perangkat desa, BPD dan LPMD menerapkan prinsip transparasi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

## Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa adalah bagian integral dari kebijakan daerah dalam menumbuh kembangkan kembali “ Otonomi daerah” sebagai salah satu strategi pembangunan daerah, yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi  kabupaten  serta  bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima Kabupaten.
ADD  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa. Dalam  tahap  persiapan pelaksanaan tim pelaksana desa harus melengkapi syarat-syarat pencairan dana ADD Dalam tahap persiapan pelaksanaan tim pelaksana desa harus melengkapi syarat-syarat pencairan dana ADD. Syarat tersebut tertera didalam Peraturan Bupati Sampang No 22 Tahun 2015.
1. Berkas syarat-syarat Permohonan pencairan dana diserahkan dalam tiga rangkap kepada Bupati melalui camat dengan dilengkapi proposal kegiatan yang dimaksud
2. Berkas Pengajuan permohonan pencaian dana yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti  oleh  tim  pendamping  kecamatan  serta  dilengkapi  dengan  surat  rekomendasi camat kepada Bupati.
3. Setelah persyaratan selesai dibuat maka syarat tersebut dikirim ke Kecamatan Omben guna  dilakukan  verifikasi,  setelah  dokumen  benar  maka  diteruskan  ke  BPM-Pemdes untuk dilakukan verifikasi ulang, setelah dokumen lengkap dan benar
4. dokumen tersebut diberikan kepada BPKAD untuk dilakukan proses pencairan. setelah diberikan informasi dana cair
5. Kepala Desa bersama Bendahara melakukan pencairan di Bank Jatim
6. Setelah  dana  tersebut  cair  maka,  dana  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  30% kegiatan operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk Pemberdayaan masyarakat.
Berikut merupakan program-program kegiatan yang didanai oleh dana ADD.
1. Sumber Pendapatan Desa Rapa Laok tahun anggaran 2015 terdiri atas
a. Pendapatan Asli Desa
 Tanah  kas  desa  Rapa  Laok  yang  menghasilkan  sebanyak  Rp  1.000.000,-pada  tahun anggaran 2015
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
 Swadaya,  Partisipasi dan Gotong  Royong Rp 800.000,-
 Jasa Giro Rp 300.000,-
b. Bagian dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima Kabupaten yang disalurkan ke Desa sebanyak Rp 681.056.100,-
Dari  uraian  diatas  terlihat  bawa  sumber  pendapatan  Desa  Rapa  Laok  Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2015 yang berasal dari pendapatan asli Desa  sebanyak  Rp  2.100.000,-  dan  yang  berasal  dari  Dana  perimbangan  sebanyak  Rp 681.056.100, jadi total seluruh pendapatan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben kabupaten Sampang pada tahun 2015 sebesar Rp 683.156.200.-
2. Jumlah Penggunaan dana dan program kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa laok
a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD Rp 212.484.000,-
- Operasional Perkantoran Pemerintah desa Rp 36.583.800,-
- Operasional BPD Rp 13.799.800,-
b. Bidang pembangunan desa
- Jalan Permukiman ( Makadam ) Rp 88.010.200
- Plengsengan Rp 95.682.500,-
- Air Bersih berskala desa Rp 176.850.000,-
- Kegiatan Pengembangan Lembaga PAUD PKK Desa Rp 10.500.000,-
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- Pelatihan LPMD Rp 9.074.500,-
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Rp 22.356.000,-
d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- Kegiatan Pelaksanaan10 Program Pokok PKK Rp 15.715.300,-
Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa  kepada  seluruh  masyarakat.  Salah  satu  wujud  nyata  dari  Tim  Pelaksana  Desa  di Kecamatan Omben dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.  Keterbukaan  informasi  ini  merupakan  usaha  pemerintah  desa  untuk melaksanakan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  ADD.  Hal  ini  senada  dengan  yang diucapkan oleh informan berikut:
“Pada setiap program kegiatan yang sedang dilaksanakan kami menggunakan papan informasi  guna  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dana  ADD  yang sudah  cair  di  kas  desa  dipergunakan  untuk  proram-program  yang  tercantum  pada papan  informasi  yang  ada  dan  papa  tersebut  akan  dilepas/cabut  pada  akhir  tahu karena akan melangkah pada tahun berikutnya”.
(Hasil wawancara dengan kades, pada tanggal 15 Juli 2016)
Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:
“ Setelah pencairan dana telah dilaksnakan Bendahara desa melakukan pencatatan terhadap  dana  yang  sudah  dicairkan  dan  dimasukkan  dalam  laporan  pertahap pencairan yang sudah dilakukan sesuai dana yang sudah cair atau dalam laporan”.
(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal  15 Juli 2016)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
”Bukti  pengeluaran  uang  harus  disertakan  di  setiap  laporan  pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu  harus  dipenuhi  oleh  Tim  Pelaksana  Desa  sebagai  pertanggungjawaban pengelolaan ADD.”
(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Pada tanggal 15 Juli 2016)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan  ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa  tanggungjawab  pengelola  ADD  di  tingkat  desa  sudah  memenuhi  ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

## Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terintegrasi dengan  pertanggungjawaban  APBDes  yang  ada  di  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Sampang  Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Tata  cara  pengelolaan  keuangan  desa. Peraturan  Daerah  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  landasan  hukum  bidang keuangan  desa,  sumber  keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa,  dan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa,  sehingga  bentuk  pertanggungjawabannya  adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
1. Nota dan Kwitansi  Pembelian Bahan dikumpulkan untuk  dijadikan bukti lampiran di surat pertanggungjawaban(SPJ)
2. Bendahara Membuat Laporan BKU, Laporan Realisasi, Laporan Semesteran, Laporan Pajak dan Laporan Akhir dalam Bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
3. Laporan  di  verifikasi  oleh  tim  pelaksana  kecamatan  untuk  di  cek  kukarangan  agar sebelum  tim  pelaksana  dari  kabupaten  meninjau  langsung  tidak  lagi  ada  kesalahan dalam hal pelaporan.
4. Dicek Kembali  oleh  Bagian Pemdes, Bapemas dan Inspektorat pada akhir tahun atau awal tahun berjalan dengan membandingkan apa yang ada dilaporan sudah dijalankan oleh desa dengan baik.
Penanggungjawab operasional pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Dilakukannya prinsip akuntabilitas secara  bertahap  akan  mendukung  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai transparansi informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat Desa Rapa Laok memberikan respon yang positif terhadap keberhasilan  program  pemerintah  desa.  Pertanggungjawaban  ADD  terintegrasi  didalam APBDes dan dapat dilihat dalam laporan Surat Pertanggungjawaban.
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan berikut:
“ SPJ ( Surat pertanggungjawaban) yang telah selesai di cek kembali dan diserahkan ke Tim pelaksana yang ada dikecamatan untuk dicek ulang kebenarannya”. (Hasil wawancara dengan  Bendahara Desa, Pada tanggal 15 Juli 2016) “Setelah  pengecekan  oleh  tim  dari  kecamatan,  SPJ  tersebut  disetorkan  ke  bagian Pemdes Kabupaten dan diberi tembusa ke inspektorat ”.
(Hasil wawancara dengan Perangkat Desa, pada tanggal 18 Juli 2016)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Sedangkan untuk  pengelolaan administrasi  keuangan, sudah sesuai  dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil dari wawancara dengan informan sebagai berikut:
“Kepala desa dan Bendahara desa melakukan pencairan di Bank Jatim dan kemudian dana  tersebut  diberikan  ke  bendahara  setiap  kegiatan  fisik  ADD  agar  bendahara kegiatan fisik cepat melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram di APBDes dan dana  yang bersifat  untuk  kegiatan pemerintahan  desa, dana tersebut  diserahkan ke bendahara  desa  dan  tidak  lupa  juga  setiap  bendahara  kegiatan  harus  melakukan pencatatan atas dana yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan sepagai pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD”.
(Hasil wawancara Kasi PMD, pada tanggal 20 Juli 2016 )
“Bukan hanya itu saja desa juga harus memenuhi laporan keuangan yang sudah di tentukan  di  peraturan  daerah    seperti  halnya  BKU(  Buku  kas  Umum),  Laporan realisasi dan Laporan semesteran yang juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai”.
(Hasil wawancara dengan staf kasi PMD, Pada tanggal 20 Juli 2016)
Dari  informasi-informasi  yang  didapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Rapa laok Kecamatan Omben telah melaksanakan Prinsip Akuntabilitas. Dana pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban  administrasi  keuangan  ADD  dengan  baik  yaitu  setiap  Pembelanjaan yang menggunakan dana ADD harus dilengkapi oleh bukti pembelian.
Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan  untuk  kesempurnaan  penerapan  prinsip  akuntabilitas.  Dengan  dilakukannya prinsip  akuntabilitas  secara  bertahap  akhirnya  akan  mendukung  kepercayaan  masyarakat terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  pada  akhirnya  akan  tercapai  tingkat partisipasi  masyarakat  desa  yang  secara  komulatif  akan  mendukung  keberhasilan pembangunan  daerah.  Pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  tersebut  juga  didukung  dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes.
Keakuratan  laporan  adalah  teliti,  tepat,  cermat,  dan  bebas  dari  kesalahan. Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  keakuratan  laporan  ADD  dan  rincian  ADD  pada Tahun  2015  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Desa  dalam  membuat  laporan  dan  rincian Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dibuat  berdasarkan  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Bupati,  dan Peraturan  Desa  sehingga  rincian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  tersebut  telah  sesuai  dengan peraturan-peraturan  yang  sudah  ada  dan  desa  juga  telah  menerapkan  prinsip  transparasi dalam pertanggungjawaban ADD.

## Pengawasan Alokasi Dana Desa
Pengawasan  dan  evaluasi  adalah  kunci  dalam  menjunjung  tinggi  prinsip akuntabilitas,  sehingga  masyarakat  bisa  bebas  mengawasi,  mengevaluasi,  mendapatkan informasi mengenai dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan  oleh  Tim  pendamping  dibentuk  untuk  memperlancar  pelaksanaan  ADD  pada tingkat Kecamatan,dan diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris (Sektretaris Kecamatan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk)  dan  2  (dua)  orang  anggota  dari  unsur  staf Kecamatan  dan  Badan  Permusyawaratan  Masyarakat  (BPD)  selaku  penjembatan  aspirasi masyarakat.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
1. Tim Pelaksana Kecamatan meninjautuk  langsung ke desa untuk mengawasi jalannya program ADD.
2. Pada  akhir  tahun  atau  awal  tahun  dinas  gabungan  dari  kabupaten  ikut  mengawasi jalannya dana ADD yang turun kedesa.
Monitoring dan evaluasi  dilakukan untuk  memantau disetiap desa menyelesaiakan laporan  perkembangan  pelaksanaan.  Monev  untuk  menilai  kegiatan  fisik  yang  telah dilaksanakan  juga  mengenai  ketertiban  dalam  menyelesaikan  laporan  perkembangan bulanan  sesuai  dengan  bukti  pendukung  seperti  kwitansi.  Pengawasan  dan  evaluasi dilaksanakan  pada  saat  Alokasi  Dana  Desa  cair,  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan kegiatan fisik, untuk tahap akhir pada saat pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bukti bahwa tim pendamping Kecamatan melaksanakan monitoring.
Pengawasan  terhadap  dana  ADD  beserta  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Sampang, Tim Pendamping ADD,  dan  dilaksanakan  masyarakat  melalui  BPD.  Pengawasan  pengelolaan  ADD  didesa Rapa  laok  Kecamatan  Omben  sudah  berjalan  dengan  baik,  sesuai  dengan  yang  dikatakan informan berikut:
“ Pengawasan dalam hal Program ADD ini dilakukan oleh tim dari kecamatan, tim kecamatan  itu  sendiri  bertugas  untuk  membina  dan  mendampingi  perangkat  desa untuk dapat mengawal kegiatan ADD yang sudah terprogram”.
(Hasil wawancara denga Kades, Pada tanggal 22 Juli 2016)
Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut : “Terkadang ada juga tim dari Kabupaten yag ikut memantau dan mengawasi kegiatan ADD  yang berlangsung  biasanya dari Dinas gabungan  yang juga ikut andil dalam pelaksanaan ADD yang ada di Kabupaten”.
(Hasil wawancara dengan sekcam, Pada tanggal 20 Juli 2016)
Hasil wawancara tersebut Juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Sampang No 22 Tahun  2015  pada  Bab  8  Pembinaan  dan  Pengawasa  Pasal  48  adalah  Pengawasan  umum terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dilakukan  oleh  inspektorat  Kabupaten Sampang sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten.
“  Tim  dari  kecamatan  juga  mendampingi  desa  dalam  hal  Pelaporan  SPJ,  sebab kadang  Desa  tidak  mengetahui  tatacara  peng  SPJ  an  yang  benar  sebagai pertanggungjawaban desa dalam  dana ADD yang diperoleh, jadi tim kecamatan juga ikut  memantau  dan  mengawasi  juga  kadang  ikut  membantu  bagaimana  jalannya pembuatan laporan Dana ADD yang sudah dijalankan oleh desa.” (Hasil wawancara dengan Sekcam, Pada tanggal 20 Juli 2016)
Dari  hasil  penelitian  tersebut  di  atas  dapat  dirangkum  bahwa  akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben sudah memberikan pertanggungjawaban  terhadap  dana  yang  diperoleh  dengan  berdasarkan  pada  prinsip transparansi  maupun  prinsip  akuntabilitas.  Dengan  demikian  perlu  dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan  pengelolaanya diterima oleh seluruh masyarakat.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## PENUTUP Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa laok Kecamatan Omben telah  menerapakan  prinsip  partisipasi  dan  transparansi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang membahas tentang penggunaan dana ADD.
2. Tahap Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa laok Kecamatan Omben juga mencerminkan prinsip transparansi kegiatan yang telah dibangun dengan didukung  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pelaksanaan,  untuk  prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben  baik  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  baik,  namun  tetap  harus mendapatkan atau  diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  saran  dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk  meningkatkan  keberhasilan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  desa  Rapa Laok Kecamatan Omben  perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pelatihan  bagi  Perangkat  Desa  selaku  Tim  Pelaksana  Desa  tentang  manajemen  dan administrasi pengelolaan ADD.
b. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ)
2. Pembinaan  pengelola  ADD  merupakan  sarana  efektif  untuk  keberhasilan  program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus  dilakukan  seefektif  kepada  aparat  pemerintah  desa,  BPD,  lembaga kemasyarakatan  desa,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  guna  meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala Desa dan  Ketua  BPD  (  Badan  Permusyawaratan  Desa  )  yang  ada  di  desa  Rapa  laok Kecamatan  omben  harus  meningkatkan  perannya  dalam  rangka  penyelenggaraaan otonomi  desa  sehingga  apartur  desa  dan  masyarakat  desa  dapat  mengetahui  dan memahami serta dapat melaksanakan tugas dan

## DAFTAR PUSTAKA
Indra.Bastian . 2006 . Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Nur.  Indriantoro  dan  Bambang.Supomo.  2009. Metedorologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi .dan Manajemen . Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
Pemerintah Kabupaten Sampang.2015.Kecamatan Omben Dalam Angka.Sampang
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  IndonesiaNomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Bupati Sampang No.22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemerintah Desa Rapa Laok.2015. Profil Desa Rapa laok .Omben.Sampang
Subroto,  Agus.  2009. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi Kasus  Pengelolaan  Alokasi  dana  Desa  Di  Desa  –  Desa  Dalam  Wilayah Kecamatan Tlogomulyo
Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dippublikasikan. Tesis.
Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa . Tugas Akhir Mata Kuliah. Program  Magister sains  Akuntansi.  Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Thomas.  2013. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan . ‘. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
Tim Pelaksana ADD.2015. Laporan Hasil Musrengbangcam .Kecamatan Omben.Sampang Tim Pelaksana Kegiatan ADD.2015. Laporan Realisasi ADD .Desa Rapa Laok.Kecamatan Omben.Sampang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.