DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp. Received: 25 Juli 2024, Revised: 30 Juli 2024, Publish: 4 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 834/Pid.B/2023/Pn. Mdn)
Mhd. Amalan Pasaribu 1 , Ramadani 2 , 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hukum Keluarga, Indonesia, mhdamalan0205201050@uinsu.ac.id
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hukum Keluarga, Indonesia, ramadaniuinsu@uinsu.ac.id Corresponding Author: amalanpasbon@gmail.com 1
Abstract: Protection for people with mental disorders (ODGJ) as victims in murder cases is necessary to ensure that they receive fair treatment and fairness in the legal process. They are often vulnerable to violence and exploitation because they may be unable to defend themselves or report the crimes they experience. This research uses two problem formulations, namely how the legal regulation regarding the criminal act of killing a person with a mental disorder (odgj) is according to positive law and Islamic criminal law, and what the decision of the panel of  judges  is  in  Decision  Number  834/Pid.B/2023/PN.  Mdn.  This  research  method  uses  a normative  juridical  research  type  with  a  statutory  approach  carried  out  by  examining  all relevant regulatory laws related to the problem being researched. Using two legal materials, namely primary and secondary, then the legal materials obtained are analyzed to get answers to the problem formulation which are then presented in descriptive form. The results of this research  show  that  people  who  are  mentally  healthy  and  people  who  experience  mental disorders or ODGJ have the same right to life so that people who commit criminal acts of murder against ODGJ must be punished in accordance with the provisions of the criminal law regulated  in  the  Criminal  Code  Articles  338  to  with  article  350,  while  in  the  provisions  of Islamic criminal law the crime of murder is divided into 3 (three) intentional murder (qatl al- 'amd), semi-intentional murder (qatl syibh al-amd), murder by mistake (qatl al-khata) which the  punishment  changed  to  qishash,  diyat  and  kaffarat.  Regarding  the  legal  considerations used by the Judge in Decision Number 834/Pid.B/2023/PN. Mdn uses the second alternative carried out by the public prosecutor, namely article 338 of the Criminal Code, by fulfilling the two elements of whoever and intentionally taking life.
Keyword: Judge's Decision, Perpetrator, Murder, ODGJ, Islamic Crime
Abstrak: Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban dalam kasus pembunuhan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil  dan  keadilan  dalam  proses  hukum.  Mereka  sering  kali  rentan  terhadap  kekerasan  dan eksploitasi  karena  mungkin  tidak  mampu  mempertahankan  diri  atau  melaporkan  kejahatan yang  dialami.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  dua  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana  pembunuhan  orang  dalam  gangguan  jiwa  (odgj)
menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan bagaimana putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis  normatif  dengan  jenis  Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan dengan menelaah  semua  undang-undang  regulasi  yang  bersangkutan  paut  dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Menggunakan  dua  bahan  hukum  yaitu  primer  dan  juga sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang sehat mental maupun orang yang mengalami gangguan jiwa atau odgj memiliki hak yang sama untuk hidup sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap odgj harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang di atur di dalam KUH Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 350, sementara dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 3 (tiga) pembunuhan sengaja ( qatl al- ‘amd ), pembunuhan semi sengaja  (qatl syibh al-amd ), pembunuhan karena kesalahan ( qatl al- khata ) yang hukumannya berubah qishash , diyat dan kaffarat . Pada pertimbangan hukum yang digunakan  Hakim  pada  putusan  Putusan  Nomor  834/Pid.B/2023/PN.  Mdn  menggunakan alternatif dilakukan kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 338 KUHP Pidana, dengan memenuhi dua unsur barang siapa dan dengan sengaja menghilangkan nyawa.
Kata Kunci: Putusan Hakim, Pelaku, Pembunuhan, ODGJ, Pidana Islam .

## PENDAHULUAN
Kesehatan jiwa di definisikan sebagai suatu    keadaan    individu    bisa    tumbuh optimal  secara  raga,  jiwa,  rohani  dan  serta  sosial,  sehingga  orang  tersebut  sadar  akan kemampuan   diri   dalam   menanggulangi tekanan, berkegiatan secara produktif dan sanggup berkontribusi   untuk   komunitas. Sebaliknya   gangguan   jiwa   ialah   suatu keadaan   dimana seseorang      menghadapi  kendala  dalam  pikiran,  sikap,  serta  emosi  yang      perwujudannya berupa      perubahan  perilaku  yang  dapat  menimbulkan  penderitaan  serta  hambatan  dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014)
Gangguan  jiwa  adalah  sindrom  pola  perilaku  seseorang  yang  secara  khas  berkaitan dengan suatu gejala penderitaan ( distress ) atau hendaya ( impairment ) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat.(Yusuf, 2015)
Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan dalampikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan  gejala  dan  atau  perubahan  perilaku  yang  bermakna,  serta  dapat  menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).
Oleh karena itu gangguan jiwa ini masih menjadi perhatian yang sangat penting dari berbagai lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat, namun hal ini berbanding terbalik dengan praktik tindak pidana yang di alami oleh ODGJ sebagaimana yang terjadi pada putusan perkara Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Yang mana korban adalah seorang perempuan yang mengalami  gangguan  kejiwaan  atau  ODGJ  yang  terlihat  dari  tingkah  laku  dan  keseharian beliau yang tidak seperti manuia normal pada umumnya, serta ketika bertemu dengan orang selalu  mengulurkan  tangan  dan  mengucapkan  “goceng”.  Beliau  mengalami  tindak  pidana pembunuhan oleh seorang laki-laki yang secara hukum sadar dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa adanya fakta yang tidak terbantahkan  dan  tidak  terpenggal  oleh  sebuah  keadaan  yang  bisa  mengaburkan  rangkaian perjalanan  fakta  waktu  yakni  ketika  Terdakwa  menjemput  korban  Safitri  dengan
mempergunakan  sepeda  motor  pada  hari  Senin  tanggal  21  November  2022  lalu  dibawa kesebuah mesjid tepatnya mesjid Nurul Huda disekitar jalan Datuk Kabu Pasar III Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya didalam kamar mandi mesjid tersebut Terdakwa  memandikan  atau  menyuruh  mandi  korban  Safitri  lalu  mengganti  baju  korban dengan baju yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dan korban Safitri meninggalkan lokasi mesjid Nurul Huda menuju arah jalan Denai sampai kemudian  besok  harinya  korban  Safitri  ditemukan  telah  meninggal  dan  menjadi  mayat dipinggir sungai Denai yang terbungkus dalam sebuah karung goni.
Berdasarkan penjelasan di dalam fakta persidangan terlihat bahwa yang ODGJ yang dalam  hal  ini  merupakan  korban  mengalami  tindak  pidana  pembunuhan  yang  berarti  sudah bertentangan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dalam pasal 4 di sebutkan upaya kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan  masyarakat  dengan  Upaya  berasaskan  pada  keadilan,  perikemanusiaan,  manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, pelindungan, dan nondiskriminasi.
Selain  itu,  kesehatan  jiwa  dalam  pandangan  Islam  adalah  suatu  keadaan  yang memungkinkan  seseorang  untuk  berkembang  secara  maksimal  baik  potensi  fisik  (biologis), intelektual  ( rasio/cognitive ),  emosional  ( afective ),  dan  spiritual  (religius)  semuanya  dalam bergandengan dengan keadaan orang lain. Karakteristik yang harmonis (serasi) dan fokus pada semua  aspek  kehidupan  manusia  dalam  hubungannya  dengan  Tuhan  (vertikal),  sesama manusia  (horizontal),  dan  lingkungan  alam  membentuk  makna  kesehatan  mental.(Suhaimi, 2005)
Menurut Quraish Shihab, Islam memiliki syariat, atau aturan, yang melindungi agama, jiwa, keturunan, pikiran, tubuh, dan harta. Karena tiga dari enam hal jiwa, tubuh, dan pikiran berkaitan erat dengan kesehatan, ajaran Islam sarat dengan anjuran untuk menjaga kesehatan. Banyak ayat dalam kerangka Al-Qur'an yang membahas tentang kesehatan, meliputi kesehatan fisik, psikis, sosial, dan spiritual(Suhaimi, 2005).
Ayat  al-Qur’an  tentang  kesehatan  jiwa  yang  diterapkan  dalam  kesabaran  dalam menghadapi cobaan, Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 155, sebagaimana berikut:
وَﻟَـﻨـَ ﺒـْﻠُﻮَ ﻧﱠﻜُ ﻢْ ﺑِ ﺸَ ﻲْءٍ ﻣِّ ﻦَ ا ﳋَْـ ﻮْ فِ وَا ﳉُْـ ﻮْعِ وَﻧـَ ﻘْ ﺺٍ ﻣِّ ﻦَ ا ﻻَْ ﻣْﻮَا لِ وَا ﻻَْ ﻧـْﻔُ ﺲِ وَا ﻟﺜﱠ ﻤَﺮٰ تِ ◌ۗ وَﺑَ ﺸِّ ﺮِ اﻟ ﺼّٰ ﱪِِﻳْ ﻦَ
Artinya : "Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan  harta,  jiwa,  dan  buah-buahan.  Dan  sampaikanlah  kabar  gembira  kepada  orang- orang yang sabar."
Ungkapan  lafadz  “ walanabluwannakum ”  digunakan  dalam  ayat  tersebut  untuk menyampaikan keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Menurut ayat di atas, cobaan manusia seringkali berwujud kesempitan, kesulitan, dan keberatan. bahwa Allah akan menguji Anda melalui ketakutan, kelaparan, kekurangan kekayaan, kehidupan, dan buah-buahan. Satu-satunya hal yang diuji pada manusia adalah kebutuhan manusia yang dapat membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya.(Sihab, 2002)
Analisis hukum terhadap putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana (ODGJ) penting karena mempengaruhi integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan dan imparsialitas penerapan hukum, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Analisis yang cermat dan komprehensif terhadap bukti-bukti yang diajukan, kredibilitas saksi dan penerapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku merupakan kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar keadilan. Analisis ini antara lain membantu menegakkan  prinsip  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  korban  dan  tersangka,  sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan publik dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, analisis hakim terhadap putusan hukum kasus ODGJ tidak hanya menentukan nasib  para  pihak,  namun  juga  mencerminkan  komitmen  terhadap  keadilan  sosial  dan penegakan hukum yang jujur.
Oleh  karenanya  pada  penelitian  ini  nantinya  akan  meneliti  lebih  dalam  mengenai bagaimana  analisis  majelis  hakim  dalam  memutuskan  perkara  834/Pid.B/2023/PN.  Mdn, ditambahlagi  korban  adalah  ODGJ  dan  tidak  ada  saksi  yang  menyaksikan  secara  langsung perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Selain itu, pada penelitian ini penulis juga  akan  meneliti  lebih  dalam  mengenai  bagaimana  perspektif  hukum  pidana  Islam memanandang praktik tindak pidana yang dialami ODGJ ini.

## METODE
Penulisan ini merupakan jenis  penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian Pendekatan undang-undang ( statute approach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  regulasi  yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sunggono, 2003). Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, bahan hukum primer yaitu Putusan 834/Pid.B/2023/PN. Mdn, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa,  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, al-Qur’an dan hadist, dan pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan odgj, dan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan kajian literature  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.    Serta  metode  analisis  bahan  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif (Muhammad, 2004).

## HASI DAN PEMBAHASAN
Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) : Pengertian dan Gejala ODGJ
Gangguan jiwa (gangguan mental) adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) dan kelemahan/keterbatasan (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia atau berkaitan dengan peningkat resiko kematian, rasa nyeri, disability atau kehilangan kebebasan. (Wicaksono, 2016)
Dalam  dunia  medis  dan  psikologis  gangguan  jiwa  diartikan  sebagai  suatu ketidaksehatan  jiwa  dengan  manifase-manifase  psikologis  atau  perilaku  terkait  dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk dan disebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi gangguan jiwa berat pun dikenal dengan Skizofernia meskipun masih banyak yang membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa gangguan jiwa (Ramadani, 2022).
Agar  upaya  pembangunan  kesehatan  dapat  tenrwujud,  maka  diperlukan  berbagai sumber daya di bidang kesehatan. undang-undang Nomor 35 Tanun 2009 juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang ksehatan yang adil dan nrerata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa sumber daya yang dimaksud dalam Undang- Undang  nomor  36  Tahun  2009  tersebut  meliputi  tenaga  kesehatan,  fasilitas  pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi.
Ada banyak hal yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa oleh  sebab  itu  biasanya  penyebab  gangguan  jiwa  tidak  terjadi  secara  tunggal  akan  tetapi beberapa  penyebab  sekaligus  dari  berbagai  unsur-unsur  yang  paling  berpengaruh  dan mempengaruhi  satu  sama  lain  diantaranya  factor  penyebab  tersebut.  Bahwa  ada  tiga  factor utama yang menyebabkan gangguan jiwa yaitu biologis, psikologis, sosial.
Islam sebagai agama yang ajaranajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhamad Saw sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun mengenai berbagai  segi  dari  kehidupan  manusia,  sebagaimana  yang  terkandung  di  dalam  al-Qur’an. Quraish  Shihab  menyebutkan  bahwa  Islam  mempunyai  aturan-aturan  atau  syariat  yang melindungi  agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  jasmani  dan  harta  benda.  Tiga  dari  keenam  hal
tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dalam paradigma al-Qur’an,  terdapat  banyak  sekali  ayat-ayat  yang  membicarakan  tentang  kesehatan,  baik  itu dari segi fisik, kejiwaan, sosial dan kerohanian.(Suhaimi, 2005)
Ayat  al-Qur’ān  tentang  kesehatan  mental  yang  diterapkan  dalam  kesabaran  dalam menghadapi cobaan, Allah Q.S. al-Baqarah (2): 155.
وَﻟَـﻨـَ ﺒـْﻠُﻮَ ﻧﱠﻜُ ﻢْ ﺑِ ﺸَ ﻲْءٍ ﻣِّ ﻦَ ا ﳋَْـ ﻮْ فِ وَا ﳉُْـ ﻮْعِ وَﻧـَ ﻘْ ﺺٍ ﻣِّ ﻦَ ا ﻻَْ ﻣْﻮَا لِ وَا ﻻَْ ﻧـْﻔُ ﺲِ وَا ﻟﺜﱠ ﻤَﺮٰ تِ ◌ۗ وَﺑَ ﺸِّ ﺮِ اﻟ ﺼّٰ ﱪِِﻳْ ﻦَ
"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,  jiwa,  dan  buah-buahan.  Dan  sampaikanlah  kabar  gembira  kepada  orang-orang  yang sabar,"
Ayat  tersebut,  penggunakan  lafadz walanabluwannakum adalah  menyatakan kesungguhan, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Ujian bagi  manusia  seringkali  terasa  dalam  bentuk  kesempitan,  kesulitan,  keberatan  sebagaimana yang  tersurat  dalam  ayat  di  atas;  bahwa  ujian  yang  akan  diberikan  Allah  adalah  ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa (Sihab, 2002).
Gejala  biologis  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  misalnya  trauma,  penyakit  kronis, keturunan, kelelahan juga busa menjadi factor yang memicu stress dari faktor biologis. Gejala Psikologis peyebab diantaranya pengalaman yang tidak menyenangkan, tipe kepribadian orang tersebut,  adanya  keinginan  yang  tidak  terpenuhi,  konsep  diri  yang  negative,  pengasuhan. Sedangkan  factor  sosial  baik  itu  dilingkungan  terdekat  keluarga  maupun  yang  ada  di  luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, dan lingkungan sekolah yang terdiri dari: tingkat ekonomi, lingkingan tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh raisal dan keagamaan, dan nilai-nilai norma lainnya (Nurwindayani and Nuryiwati, 2019).

## Perlindungan Hukum Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
Perlindungan adalah tindakan untuk menjaga dan memberikan bantuan. Menurut J.C.T. Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto,  hukum  merupakan  peraturan  yang  bersifat memaksa untuk menetapkan perilaku manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi  yang  berwenang.  Perlindungan  hukum  mewakili  fungsi  hukum,  yaitu  gagasan  bahwa Hukum  sanggup  memberikan  keadilan,  keteraturan,  keyakinan  hukum,  manfaat,  dan ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan,  dan  memajukan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  hukum  dan regulasi.(Simorangkir and Sastropratnoto, 2010)
Dalam pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”.  Dalam  pasal  tersebut menunjukan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. Begitu pula dengan ODGJ, kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.
ODGJ bisa disebut sebagai seseorang dengan disabilitas mental. Penyandang disabilitas merupakan  seseorang  yang  mengalami  ketidaksempurnaan  dalam  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau  sensoriknya.(Bila  and  Sulistyanta,  2022)  Untuk  itu,  perlindungan  hukum  terhadap ODGJ juga terdapat pada Pasal 5.
Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan juga hak perlindungan
hukum.  ODGJ  dapat  dikatakan  sebagai  penyandang  disabilitas  mental.  UU  Penyandang Disabilitas  menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  dilindungi  oleh  pemerintah  dan pemerintah daerah dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Bentuk perlindungan yang tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas bagi korban kekerasan berupa rumah aman yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum kepada ODGJ yang menjadi korban penganiayaan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 menjelaskan ODGJ berhak:(Rinawati and Alimansur, 2016)  yaitu  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  jiwa  difasilitasi  pelayanan  Kesehatan  yang mudah dijangkau, Mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan  jiwa,  mendapat  jaminan  atas  ketersediaan  obat  Psikofarmaka  sesuai  dengan kebutuhannya,  memberikan  persetujuan  atas  Tindakan  medis  yang  dilakukan  terhadapnya, mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap data Kesehatan jiwa termasuk tindkakan dan pengonbatan  yang  telah  maupun  yang  akan  diterimanya  dari  tenaga  Kesehatan  dengan kompetensi dibidang Kesehatan jiwa, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, Mendapatkan kebutuhan social sesuai dengan tingkat gangguan  jiwa,  mengelola  sendiri  harta  benda  miliknya  atau  yang  diserahkan  kepadanya: (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).
Kemudian,  dalam  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menyebutkan  salah  satu  hak korban yaitu dalam Pasal 6 dikatakan bahwa Korban pelanggaran HAM berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  dan  Korban  penganiayaan  berat,  berhak  juga mendapatkan  hak  lain  berupa  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis.

## Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Pembunuhan  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan  dengan  proses,  perbuatan  atau  cara membunuh(Mieliono and Anton, 2005). Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan  (menghabisi,  mencabut)  nyawa  (Mieliono  and  Anton,  2005).  Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut اﻟ ﻘ ﺘ ﻞ berasal dari  kata ﻗ ﺗ ل yang  sinonimnya ا ﻣ ﺎ ت artinya  mematikan(Yunus,  2004).  Abdul  Qadir  Audah sebagaimana dikuti oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut :(Muslich, 2005)
أﻟﻘ ﺘﻞ ﻫ ﻮ ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺒﺎ د ﺗﺰ و ل اﳊ ﻴﺎة أ ي أﻧ ﻪ إ زﻫ ﺎ ق ر و ح أ دﻣ ﻲ ﺑ ﻔﻌ ﻞ أد ﻣ ﻲ أ ﺧ ﺮ
“Pembunuhan  adalah  perbuatan  manusia  yang  menghilangkan  kehidupan  yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”
Penetapan    sanksi    dalam    suatu    perundang-undangan    pidana    bukanlah    sekadar masalah  tekhnis  perundang-undangan  semata,  melainkan  ia  bagian  tidak  terpisahkan  dari subtansi atau materi perundang-undanga itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan  deskriminalisasi  harus  dipahami  secara  komprehensif  dengan  segala aspek    persoalan  subtansi  atau  materi  perundang-undangan  pada  tahap  kebijakan legislasi(Hifni, Hibar and Agustiawan, 2023).
Ketentuan mengenai Pembunuhan diatur dalam buku ke-II BAB ke-XIX Kitab undang- undang  Hukum  Pidana  tentang  kejahatan  terhadap  nyawa  terdapat  pada  pasal  338  sampai
dengan pasal 350. Pada pasal 338 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qishas-diyat , yaitu jarimah yang  diancam  dengan  hukuman qishas (hukuman  sepadan/sebanding)  atau  hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak  adami  (manusia/perorangan),  di  mana  pihak  korban  ataupun  keluarganya  dapat memaafkan  si  pelaku,  sehingga  hukuman  ( qishas-diyat )  tersebut  bisa  hapus  sama  sekali. Karena  dalam  qishas  ada  pemberian  hak  bagi  keluarga  korban  untuk  berperan  sebagai “lembaga  pemaaf”,  mereka  bisa  meminta  haknya  untuk  memaafkan  atau  tidak  memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana ( restoratif ) (Rokhmadi, 2016).
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan pidanapembunuhan adalah suatu  tindak  kejahatan  yang  dilarang  oleh  syara`  yang  berakibat  terhadap  hilangnya  nyawa seseorang, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan di dalam Al-Qur’an surah Al-Isra` ayat 33:
وَﻻَ ﺗـَ ﻘْﺘـُﻠُ ﻮا اﻟﻨـﱠ ﻔْ ﺲَ اﻟﱠ ﱵِْ ﺣَﺮﱠ مَ ا fُّٰ اِﻻﱠ gِ ﳊَْـ ﻖِّ ◌ۗ وَﻣَ ﻦْ ﻗُﺘِ ﻞَ ﻣَﻈْ ﻠُﻮْﻣً ﺎ ﻓ ـَﻘَ ﺪْ ﺟَﻌَ ﻠْﻨَﺎ ﻟِـ ﻮَﻟِﻴِّ ﻪ ◌ٖ ﺳُﻠْ ﻄٰﻨً ﺎ ﻓ َﻼَ ﻳُ ﺴْﺮِ فْ ﰱِّ اﻟْ ﻘَﺘْ ﻞِ ◌ۗ اِﻧﱠﻪ ◌ٗ ﻛَﺎ نَ ﻣَﻨْ ﺼُ ﻮْرًا
Artinya  :  "Dan  janganlah  kamu  membunuh  orang  yang  diharamkan  Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim,  maka  sungguh,  Kami  telah  memberi  kekuasaan  kepada  walinya,  tetapi  janganlah walinya  itu  melampaui  batas  dalam  pembunuhan.  Sesungguhnya  dia  adalah  orang  yang mendapat pertolongan."
Pembunuhan  diartikan  oleh  para  ulama  sebagai  suatu  perbuatan  manusia  yang menyebabkan  hilangnya  nyawa.  Mazhab  maliki  hanya  membagi  pembunuhan  menjadi  dua macam  pembunuhan  pembunuhan  sengaja  dan  pembunuhan  tidak  sengaja.  sedangkan  para ulama  hanafiyah,  syafiiyah,  dan  hambali  membagi  pembunuhan  menjadi  tiga  macam  yaitu (Sabiq, 2012):
1. Pembunuhan  sengaja  ( qatl  al-‘amd ),  yaitu  suatau  perbuatan  penganiyaan  terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.
2. Pembunuhan semi sengaja ( qatl syibh al-amd ) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan ( qatl al-khata ), yaitu perbuatan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.
Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan yaitu (Az zuhaili, 2011):
1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan.
2. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak di latar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman qishash . Syarat-syarat wajib qishash itu ada empat (Al-Husaini, 2007):
1) Keadaan orang yang membunuh sudah baligh .
2) Keadaan orang yang memmbunuh adalah berakal.
3) Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh.
4) Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau sebab budak.
Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai dengan sangsi (hukuman). Hukuman tersebut diancamkan kepada pelakukejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikancontoh oleh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu,  dalam  konteks  tindak  pidana  pembunuhan,  syariat  Islam  telah  menetapkan  ketentuan
tentang  hukuman  yang  harus  diberikan  kepada  pelaku  sesuai  dengan  kategori  pembunuhan yang dilakukannya sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat.
1. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara sengaja ( qatl al-‘amd)
“Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pidana ini adalah Qishash . Artinya, pelakunya dikenakan hukuman mati (Azra, 2003). Sebagaimana Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan qisash sebagai berikut:
اﻟﻘ ﺼ ﺺ ﻫ ﻮ أن ﻳ ﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ا ﳉﺎ ﱐ ﻣ ﺜﻞ ﻣ ﺎ ﺟ ﲎ
Artinya: Qishash adalah  menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  persis  seperti apa yang dilakukannya (Syarifudin, 2003).
Hukuman qishash dilakukan apabila pelaku tidak mendapat kemaafan dari ahli waris  korban,  apabila  semua  ahli  waris  sepakat  memafkan,  maka  pelaku  dikenakan hukuman  pengganti  dalam  hal  ini  adalah  diyat,  yaitu  denda  darah  dalam  bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat terbunuh Pendapat di atas didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178 :
اُﺣِ ﻞﱠ ﻟَـﮑُ ﻢْ ﻟَ ﻴـْﻠَﺔَ اﻟ ﺼِّﻴَ ﺎ مِ اﻟﺮﱠﻓَ ﺚُ اِ ﱃٰ ﻧِ ﺴَﺎٓ ﺋِﻜُ ﻢْ ◌ۗ ﻫُﻦﱠ ﻟِﺒَﺎ سٌ ﻟﱠـ ﻜُ ﻢْ وَاَ ﻧْ ـﺘُﻢْ ﻟِﺒَﺎ سٌ ﳍﱠ ُﻦﱠ ◌ۗ ﻋَﻠِ ﻢَ ا fُّٰ اَﻧﱠ ﮑُ ﻢْ ﻛُﻨـْ ﺘُﻢْ ﲣَْﺘَ ﺎ ﻧـ ُﻮْ نَ اَﻧـْﻔُ ﺴَ ﮑُ ﻢْ ﻓـَ ﺘَﺎ بَ ﻋَﻠَ ﻴْﻜُ ﻢْ وَﻋَ ﻔَﺎ ﻋَﻨْ ﻜُ ﻢْ ◌ۚ ﻓَﺎ ﻟْــﺌٰ ﻦَ gَ ﺷِ ﺮُوْﻫُ ﻦﱠ وَا ﺑـْ ﺘـَﻐُ ﻮْا ﻣَﺎ ﮐَﺘَ ﺐَ ا fُّٰ ﻟَـﻜُ ﻢْ ◌ۗ وَﻛُﻠُ ﻮْا وَا ﺷْ ﺮَﺑـُﻮْا ﺣَ ﱴّٰ ﻳـَﺘـَﺒَ ﲔﱠَ ﻟَـ ﻜُ ﻢُ ا ﳋَْـﻴْ ﻂُ ا ﻻَْ ﺑـْﻴَ ﺾ ُ ﻣِ ﻦَ ا ﳋَْـﻴْ ﻂِ ا ﻻَْ ﺳْﻮَ دِ ﻣِ ﻦَ ا ﻟْﻔَ ﺠْ ﺮِ ◌ۖ ﰒُﱠ اَﲤِﱡ ﻮا اﻟ ﺼِّﻴَ ﺎ مَ اِ ﱃَ اﻟﱠ ﻴْﻞِ ◌ۚ وَﻻَ ﺗـُﺒَﺎ ﺷِ ﺮُوْﻫُ ﻦﱠ وَاَ ﻧْـ ﺘُﻢْ ﻋٰ ﻜِ ﻔُﻮْ نَ ◌ۙ ﰱِ اﻟْ ﻤَ ﺴٰ ﺠِ ﺪِ ◌ۗ ﺗِﻠْ ﻚَ ﺣُ ﺪُوْ دُ ا fِّٰ ﻓَﻼَ ﺗـَﻘْ ﺮَﺑـُﻮْ ﻫَﺎ ◌ۗ ﻛَ ﺬٰﻟِ ﻚَ ﻳـُﺒَ ﲔُِّ ا fُّٰ اٰﻳٰﺘِ ﻪ ◌ٖ ﻟِﻠ ﻨﱠﺎ سِ ﻟَﻌَ ﻠﱠﻬُ ﻢْ ﻳـَ ﺘـﱠﻘُ ﻮْنَ
Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka  adalah  pakaian  bagimu  dan  kamu  adalah  pakaian  bagi  mereka.  Allah mengetahui  bahwa  kamu  tidak  dapat  menahan  dirimu  sendiri,  tetapi  Dia  menerima tobatmu  dan  memaafkan  kamu.  Maka  sekarang  campurilah  mereka  dan  carilah  apa yang  telah  ditetapkan  Allah  bagimu.  Makan  dan  minumlah  hingga  jelas  bagimu (perbedaan)  antara  benang  putih  dan  benang  hitam,  yaitu  fajar.  Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika  kamu  beritikaf  dalam  masjid.  Itulah  ketentuan  Allah,  maka  janganlah  kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."
2. Hukuman pembunuhan serupa sengaja ( qatl syibh al-amd )
Menganai  hukuman  bagi  pembunuhan  serupa  sengaja,  terdapat  dua  perkara yang dikenakan kepada pelaku, sebagaimana dikatakan oleh Sayid Sabiq, yaitu (Sabiq, 2012) :
1) Dosa,  sebab  ia  telah  membunuh  seseorang  yang  darahnya  diharamkan  Allah dialirkan kecuali karena hak (alasan syar`i).
2) Diyat  yang  diberatkan  terhadap  keluarga  pembunuh.  Ahmad  Wardi  Muslich mengatakan  Diyat  merupakan  `uqubah  Maliyah  (hukuman  yang  bersifat  harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau wali korban apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dalil untuk memberikan diyat berat adalah  Surah  An-Nisa’  ayat  92.  Diyat  berat  juga  diberikan  kepada  kasus pembunuhan  yang  menyerupai  disengaja.  Dalam  kasus  demikian,  diyat  berat menjadi  hukum  asal.  Diyat  berat  dibayarkan  dengan  100  ekor  unta  yang  terbagi menjadi 4 jenis usia. 20 ekor unta pertama berumur 2–3 tahun. 20 ekor unta kedua berusia 3–4 tahun. 20 ekor unta ketiga berumur 4–5 tahun. 40 ekor unta keempat merupakan untuk yang sedang bunting.
3. Pembunuhan karena kesalahan ( qatl al-khata )
Kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  karena  pembunuhan  tersalah  (khata`) menurut Ahmad Mursi Husain jauhar ada dua, yaitu (Jauhar, 2009):
1) Diyat Mukhoffah (yang diringankan), yakni diyat yang dibayarkan kepada keluarga atau ahli waris korban dengan dicicil selama tiga tahun.
2) Membayar kaffarat , yakni dengan memerdekakan budak mukmin yang sehat dan tidak memiliki cacat yang dapat menyebabkannya tidak dapat bekerja atau mencari peghasilan.  Apabila  tidak  mendapatkan  atau  tidak  mampu  memerdekkan  budak tersebut maka boleh diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

## Putusan Majelis Hakim Pada Putusan 834/Pid.B/2023/PN. Mdn
Adapun  duduk  perkara  permasalahan  ini  berawal  dari  Korban  Safitri  meminta  uang sebesar  Rp.5.000  (lima  ribu  rupiah)  sebanyak  tiga  kali  kepada  Terdakwa  Risman  Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti,  kemudian  Terdakwa  Risman  Harahap  memanggil  Korban  Safitri,  dimana  Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang  dijawab  oleh  Terdakwa  Risman  Harahap  “nanti  ku  kasih  ikut  dulu  naik”,  kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan  Terdakwa  Risman  Harahap  dengan  kesadarannya  membawa  Korban  Safitri  pergi meninggalkan  tempat  tersebut  tanpa  seijin  dari  saksi  Rumiana,  dimana  sebelumnya  antara Terdakwa  Risman  Harahap  dengan  Korban  Safitri  tidaklah  saling  mengenal,  selanjutnya perbuatan  Terdakwa  Risman  Harahap  yang  membawa  Korban  Safitri  tersebut  terlihat  oleh saksi  Sutrisno,  sehingga  saksi  Sutrisno  berteriak  dengan  keras  “Pukimak  mau  kau  bawa kemana  anak  orang  itu”,  kemudian  saksi  Sutrisno  menceritakan  hal  tersebut  kepada  saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya.
Lalu, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Mesjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda  menuju  toilet,  kemudian  setelah  Korban  Safitri  keluar  dari  Toilet,  Korban  Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa  Risman  Harahap  mengantarkan  Korban  Safitri  ke  toilet  Masjid  Nurul  Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut.
Sehingga  pada  akhirnya,  Terdakwa  Risman  Harahap  yang  membawa  Korban  Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak  bernyawa,  berada  didalam  goni  di  Jalan  Speksi  /  Kerang  Kel.  Amplas  Kec.  Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;
Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  RepertumNomor  :  R/10/XI/2022/RS.  Bhayangkara Tanggal  24  November  2022  An.  Safitri  dengan  kesimpulan  pada  intinya  :  Dari  hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :
1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab  kematian  korban  adalah  mati  lemas  karena  terhalangnya  udara  masuk  ke  paru paru akibat tenggelam di air disertai perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.
Terdapat beberapa delik dakwaan yang dilakukan terdakwa sebagai dakwaan dari jaksa penuntut, sebagai berikut:
1. Barang  Siapa  Dengan  Sengaja  Dan  Dengan  Rencana  Terlebih  Dahulu  Merampas Nyawa Orang Lain , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.
2. Barang siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.
3. Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285KUHPidana.
4. Barang  siapa  membawa  pergi  seorang  dari  tempat  kediamannya  atau  tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUH Pidana.
5. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang demikian , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana.
Berdasarkan pertimbangan Hakim, berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan maka  dari  hukum  yang  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  adalah  perbuatan  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya :
1. Unsur barang siapa, yang dimaksud dengan unsur siapa pada pidana ini ialah terdakwa yaitu Risman Harahap
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dimaksud dengan unsur ini ialah hilangnya nyawa orang lain dalam unsur a quo merupakan salah satu bentuk akibat  dari  kesengajaan  dimaksud  yang  menjadikan  seeeorang  korban  meningggal dunia  atau  dalam  keadaan  berhenti  secara  permanent  seluruh  fungsi  dari  organ tubuhnya. Sehingga terhadap peristiwa terbunuhnya korban Safitri secara logis rasionil memiliki  keterkaitan  dengan  peran  Terdakwa  yang  lahir  dari  motif  dan  niat  untuk menghilngkan jejak dari kemungkinan Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada korban Safitri.
Tentunya  dari  keterbatasan  saksi  yang  ada  serta  pengingkaran  Terdakwa  dari perbuatannya  tersebut  maka  secara  detail  dan  spesifik  tidak  ditemukan  bukti  bagaimana Terdakwa  melakukan  pembunuhan  atau  terlibat  dalam  pembunuhan  itu,  namun  dengan memperhatikan  rangkaian  fakta  hukum  sebagaimana  terurai  diatas  maka  Majelis  Hakim memiliki  keyakinan  bahwa  Terdakwa  terlibat  dalam  pembunuhan  korban  Safitri  sebagai tindakan kesengajaan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dari kemungkinan Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada korban dimaksud. Keyakinan demikian adalah sesuatu yang sangat beralasan karena niat Terdakwa untuk membunuh korban Safitri timbul seketika setelah ada perasaan malu dan takut serta sebagai upaya untuk menjaga harga diri dan kehormatan Terdakwa  bila  perbuatannya  yang  telah  melakukan  pelecehan  kepada  korban  Safitri  akan diketahui oleh orang banyak terlebih keluarga sendiri.
Maka,  berdasarkan  keterangan    saksi-saksi  dan  fakta-fakta  di  persidangan  majelis hakim  menimbang  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dan  dengan sengaja  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  terhadap  seorang  perempuan  yang  bernama
Safitri. Selama proses acara persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas diri-nya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  didepan  hukum.  Sebelum  menjatuhkan  hukuman kepada  Terdakwa  maka  Hakim  melakukan  pertimbangan  hukum  yang  mana  dalam  hal  ini berdasarkan keadaannya dibagi menjadi dua   yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :
Keadaan  yang  memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa tergolong sangat keji dan sadis karena dilakukan kepada seorang yang memiliki keterbelakangan kejiwaan;
2. Perbuatan Terdakwa telah merampas hak hidup bagi korban;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan ketertekanan yang mendalam bagi keluarga korban;
4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan berbelit-belit; Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa sudah cukup tua ( uzur ) dan masih menjadi tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum.
Sehingga  berdasarkan  analisis  majelis  hakim  dan  pertimbangan-pertimbangan  yang dilakukan  majelis  hakim  maka  mereka  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwarisman Harahap sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  Risman  Harahap  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risman Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  sementara  yang  telah  dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang restitusi kepada Keluarga Korban sebesar Rp.253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan surat LPSK Nomor : R-1861/4.1/IP/LPSK/07/2023 tanggal 20 Juli 2023.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) buah Goni warna Putih;
2) 1 (satu) Keping CD yang berisikan 3 salinan remanan CCTV;
3) 1 (satu) Buah Lobe Warna Putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Warna Merah; Dirampas untuk Negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Analisis Pandangan Hakim Pada Putusan 834/Pid.B/2023/PN. Mdn Perspektif Hukum Pidana Islam
Tindak  pidana  pembunuhan  dalam  KUHP  disebut  juga  sebagai  kejahatan  terhadap nyawa.  Kejahatan  terhadap  nyawa  ialah  kejahatan  yang  dilakukan  berupa  penyerangan terhadap nyawa orang lain. Objek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia,  bukan  hewan  atau  sejenisnya.  Dalam  perbuatan  menghilangkan  nyawa  orang  lain terdapat 3(tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Mentari, 2020): adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat ( causal verband ) antara perbuatan dan akibat kematian.
Pada  praktik  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Rasman  Harahap,  telah memenuhi  tiga  unsur  atau  syarat  yang  harus  dipenuhi  dari  ketentuan  tindak  pidana
pembunuhan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  sehingga  berdasarkan  analisis  penulis tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tergolong  ke  dalam  tidak  pidana  pembunuhan. Sehingga pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh terdakwa adalah ketentuan hukum tentang pembunuhan.
Di  dalam  KUH  Pidana  terdapat  penjelasan  mendetail  mengenai  tindak  pidana pembunuhan,  pada  putusan  Nomor  834/Pid.B/2023/PN.  Mdn,  jaksa  penuntut  umum memberikan 5 dakwaan terhadap terdakwa yaitu terhadap beberapa pasal dari KUH Pidana yang  terdiri  dari  Pasal  340,  Pasal  338,  Pasal  285,  Pasal  328,  dan  juga  Pasal  333.  Dalam pertimbangan hukumnya Hakim menggunakan alternatif dakwaan yang kedua yaitu pasal 338 KUHP  Pidana.  Adapun  bunyi  Pasal  338  KUH  Pidana  yaitu  “Barang  siapa  dengan  sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah barang siapa atau setiap orang, dengan sengaja, merampas (menghilangkan), nyawa, dan Orang lain.
Pada  dasarnya  penulis  sejalan  dengan  pertimbangan  hukum  yang  dilakukan  oleh majelis hakim yaitu menggunakan ketentuan pasal 338 KUHP pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun yang menjadi permasalahan mendasar pada penelitian ini  adalah  mengenai  korban  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan  atau  odgj.  Dalam pertimbangan hukumnya Hakim juga telah menjelaskan bahwa korban mengalami gangguan jiwa  meskipun  tidak  dibuktikan  dengan  keterangan  dari  rumah  sakit  atau  pihak  kesehatan. Gangguan  kejiwaan  yang  dialami  oleh  korban  terlihat  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  juga perilaku korban yang kerap kali meminta uang “goceng” atay Rp. 5000, kepada orang-orang yang ditemuinya.
Menurut  perspektif  hukum  pidana  Islam  ancaman  bagi  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  dilihat  dari  kategori  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  atau  pelaku. Dalam  hal  ini  kategori  tindak  pidana  pembunuhan  terbagi  atas  3  yaitu  tindak  pidana pembunuhan  sengaja  ( qathul  al-'amd ),  pembuhunan  semi  sengaja  ( qatt  syibh  al-'amd )  dan pembuhunan  karena  kesalahan  ( qatl  al-khata ).  Ancaman  bagi  pelaku  pembunuhan  sengaja adalah  qisas  yaitu  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  tersebut  namun apabila pihak keluarga korban yang ditinggalkan memaafkan maka hukumannya dapat diganti dengan diyat atau denda yang diberikan kepada keluarga korban. Selanjutnya hukuman bagi pelaku  pembunuhan  semi  sengaja  yaitu  diyat  yang  diberatkan  atau  denda  yang  diberikan kepada keluarga korban, dan apabila dimaafkan maka hukumannya dapat diringankan. Selain itu ada tindak pidana pembunuhan tidak sengaja maka hukuman terhadap pelaku adalah diyat Mukhoffah (yang diringankan) , atau dengan membayar kaffarat .
Dalam  hal  tindak  pidana  pembunuhan,  Islam  memberikan  kewenangan  kepada keluarga  korban  yang  ditinggalkan  untuk  memberikan  kesempatan  memaafkan  pelaku  dan memberikan  keringanan  kepada  pelaku.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  atau pelaku merupakan tindak pidana sengaja karena tindak pidana ini dilakukan dengan perbuatan pidana  lainnya  yaitu  pemerkosaan  terhadap  korban  ditambah  lagi  korban  merupakan  orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Dan pada putusan nomor 834/pit. B/2023/PN.Mdn korban tidak mendapat maaf dari pihak keluarga dan keluarga mendapatkan penderitaan dan ketertakanan hidup  akibat  korban  meninggal,  hal  yang  serupa  sebagaimana  dalam  pertimbangan  hukum hakim tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau  penuntutan  atas  diri-nya,  oleh  karenanya  Terdakwa  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatannya  didepan  hukum,  sehingga  seharusnya  hukuman  yang  harus  diterima  oleh terdakwa ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman qisas atau hukuman mati.
Di dalam hukum Islam mengatur mengenai kesehatan mental seseorang atau yang biasa disebut dengan kesehatan jiwa, hal ini termasuk ke dalam perlindungan maqashid Syariah yaitu dalam  hal  perlindungan  jiwa  atau  biasa  disebut  dengan Hifz  al-Nafs, sebagai  orang  yang mengalami  gangguan  kejiwaan  tentunya  korban  harus  mendapatkan  perlindungan  dari
masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Namun, praktik yang dilakukan oleh terdakwa tidak mencerminkan  perlindungan  terhadap  jiwa  si  korban,  yang  mana  seharusnya  korban mendapatkan perlindungan kejiwaan malah kehilangan nyawa.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 angka 6 yang menjelaskan bahwa odgj mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Pada dasarnya, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai state obligation. Dalam rangka melaksanakan state obligation tersebut, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya.
Dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam  maka  praktek  yang  dilakukan  oleh terdakwarasman  Harahap  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  disengaja  yang disebut dengan qatl al-‘amd, sehingga hukuman yang harus diperoleh oleh terdakwa adalah hukum qishash yaitu  pelaku  dijatuhi  hukuman  mati,  karena  tindakan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  tidak  melanggar  ketentuan  hukum  Islam  karena  telah  menghilangkan  nyawa seseorang ditambah lagi adanya indikasi telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang mengalami gangguan kejiwaan atau odgj.
Menurut penulis secara pribadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah keji dan tidak ada hukuman yang setimpal untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan di dalam Islam sendiri sangat melindungi kesehatan jiwa atau kesehatan mental seseorang maka dari itu ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan Kita sebagai  orang  yang  memiliki  akal  sehat  dan  sudah  baligh  memiliki  kewajiban  untuk melindungi hak-hak kejiwaannya bukan malah merusak dan bahkan membunuh orang dalam gangguan jiwa tersebut.

## KESIMPULAN
Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia setiap orang memiliki hak untuk hidup sekalipun yang merupakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), terlebih dalam hal ini odgj mendapatkan  hak-hak  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  70  pada  undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Maka dari itu pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap  odgj  harus  mendapatkan  hukuman  yang  setimpal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum positif  di  Indonesia  yaitu  KUH  Pidana.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  pada putusan nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn tergolong dalam tindak pidana pembunuhan sengaja yang diatur di dalam pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara.    Pada  putusan  ini  Hakim  menjatuhkan  pidana  13  tahun  kepada  terdakwa  dan membayar uang restitusi kepada Keluarga Korban sebesar Rp.253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
Ancaman hukuman bagi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam ketentuan hukum pidana dilihat dari sebab membunuhnya itu terjadi yang mana terbagi menjadi tiga tadi yaitu pembunuhan sengaja (qathul al-'amd), pembuhunan semi sengaja (qatt syibh al-'amd) dan pembuhunan karena kesalahan (qatl al-khata). Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong tindak pidana pembunuhan sengaja terlebih dilakukan kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) ditambah lagi sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan  dilakukan  dengan  tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  korban.  Maka  dari  itu hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa menurut perspektif hukum pidana Islam adalah  hukuman  qisas  ditambah  lagi  tidak  ada  pemaafan  dari  pihak  keluarga  yang  korban ditinggalkan .

## REFERENSI
Al-Husaini, T.A.B. bin M. (2007) Kifayatu al-Akhyar , Juz 2 . Surabaya: Bina Iman.
Az zuhaili, W. (2011) Alfiqhul Islamii Wa Adillatu . Jakarta: Gema Insani.
Azra, A. (2003) Ensiklopedi Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Bila,  K.S.  and  Sulistyanta  (2022)  ‘Perlindungan  Hukum  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi’, Recidive , 11(1), p. 96.
Hifni, M., Hibar, U. and Agustiawan, M.N. (2023) ‘Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif’, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum , 3(2), p. 34.
Jauhar, A. al-M.H. (2009) Maqashid Syari`ah Fi al-Islam . Jakarta: Amzah.
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (2014) Undang-Undang  RI  No.18  Tentang Kesehatan Jiwa .
Mentari,  B.M.R.  (2020)  ‘Saksi  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Dengan Hukum Islam’, Al-ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), p. 65.
Mieliono and Anton, M. (2005) Kamus Besar Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Muhammad, A. (2004) Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muslich, A.W. (2005) Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Nurwindayani,  E.  and  Nuryiwati,  E.  (2019)  ‘Konseling  Stres  Bagi  Pengasuh  Anak  Balita’, Jurnal Gamaliel :Teologi Praktika , 1(2), p. 56.
Ramadani  (2022)  ‘Analisis  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan Peraturann Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan PelaksanaanmVaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi C’, Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum , 4(1), p. 56.
Rinawati,  F.  and  Alimansur,  M.  (2016)  ‘Analisa  Faktor-Faktor  Penyebab  Gangguan  Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart’, Jurnal Ilmu Kesehatan , 5(2), pp. 34–38.
Rokhmadi (2016) ‘Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern’, Jurnal at-Taqaddum , 8(2), p. 152.
Sabiq, S. (2012) Fiqih Sunah . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Sihab, Q. (2002) Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a . Jakarta: Lentera Hati.
Simorangkir, J.C.. and Sastropratnoto (2010) Hukum Indonesia . Jakarta: Gunung Agung.
Suhaimi (2005) ‘Gangguan Jiwa Dalam Pesrpektif Kesehatan Mental Islam’, Jurnal Risalah , 26(4), p. 202.
Sunggono, B. (2003) NMetodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syarifudin, A. (2003) Garis-garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana.
Wicaksono, Y.I. (2016) Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis . Malang: Media Nusa Creative.
Yunus, M. (2004) Kamus Arab Indonesia . Jakarta: Hida Karya Agung.
Yusuf, A.. (2015) Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa . Jakarta: Salemba Medika.