Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210

## IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

## Akhmad Dani
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: akhmaddani@unpal.ac.id

## Abstract
The  principle  of  openness  is  the  principle  that  determines  that  every  activity  and  the  final result of one example in making a regional regulation must be accountable to the people as the highest sovereignty. One of the main features in the formation of regional regulations must be transparency. One of the important elements in the context of realizing good governance is the existence of good regional regulation management. The government is required to be open and  guarantee  access  to  control  holders  to  various  information  regarding  the  public  policy process, budget allocations for policy implementation, as well as monitoring and evaluation of policy implementation. There are 2 factors that influence the implementation of the principle of  openness  of  the  Regional  People's  Representative  Council  (DPRD)  in  the  preparation  of Regional  Regulations,  there  are  2  supporting  factors,  namely  the  availability  of  adequate facilities  and  infrastructure,  the  willingness  of  experts  and  procurement  personnel  on  duty, and the presence of DPRD members (on time). Inhibiting factors are the lack of understanding or  uneven  understanding  of  DPRD  Members  on  the  preparation  of  Regional  Regulations, ineffective  communication  patterns,  late  submissions  of  Budget  Work  Plans  from  the  City Government, some DPRD members seem to prioritize party interests rather than those of the people,  and  DPRD  still  consider  the  results  of  the  stipulation  of  Regional  Regulations. (document) is confidential.
Keywords: Principle of Openness; Preparation of Regional Regulations

## Abstrak
Asas  keterbukaan  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  salah satu  contoh  dalam  pembuatan  perda  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Salah satu ciri utama dalam pembentukan peraturan daerah harus transparansi.  Salah  satu  elemen  penting  dalam  rangka  perwujudan  pemerintahan  yang  baik adalah adanya pengelolaan peraturan daerah yang baik. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin  akses  pemegang  kendali  terhadap  berbagai  informasi  mengenai  proses  kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan  kebijakan.  Faktor  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  asas  keterbukaan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dalam penyusunan  Peraturan  Daerah  ada  2  yaitu Faktor pendukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesediaan tenaga ahli dan tenaga pengadaan yang bertugas, dan kehadiran anggota DPRD (tepat waktu). Faktor penghambat  yaitu  minimnya  pemahaman  atau  tidak  meratanya  pemahaman  Anggota  DPRD tentang  penyusunan  Perturan  Daerah,  pola  komunikasi  kurang  efektif,  keterlambatan penyetoran Rencana Kerja Anggaran dari Pemerintah Kota, beberapa Anggota DPRD terkesan lebih  mengedepankan  kepentingan  partai  daripada  kepentingan  rakyat,  dan  DPRD  masih menganggap hasil penetapan Peraturan Daerah (dokumen) bersifat rahasia.
Kata Kunci : Asas Keterbukaan; Penyusunan Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara
yang
berkedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang di  dalam Pasal 1
ayat  (2)  perubahan  ketiga  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-undang.  Kedaulatan  sendiri berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara  dan  itu  berarti  rakyatlah  yang memegang  kekuasaan  tertinggi  di Indonesia,  serta  Pasal  28  F  Undang undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Kekuasaan tertinggi dalam konsep  demokrasi  yang  dianut  oleh Indonesia  adalah  ada  di  tangan  rakyat, ini menunjukkan bahwa rakyat seharusnya terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan  serta  menilai  pelaksanaan fungsi-fungsi  kekuasaan  yang  dibuat oleh pihak eksekutif.
Pemerintah dituntut juga secara aktif membuka diri demi kesejahteraan bagi  masyarakat.  Kesejahteraan  umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan  semua  nilainya,  atau suatu  kondisi  kehidupan  sosial  yang diperlukan agar setiap individu, keluarga,  dan  kelompok  masyarakat dapat mencapai keutuhan atau
perkembangan  yang  lebih  utuh  dan cepat,  yang  terdiri  atas  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  agar  masyarakat merasa sejahtera.
Pemerintah juga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus  mengedepankan  demokratisasi, transparansi,  dan  akuntabilitas  sebagai semangat yang dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Keselarasan  penyelenggaraan  antara pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan  atau  perpanjangan  tangan pusat ke daerah tetapi harus mengedepankan  transparansi,  efisiensi dan  efektivitas  terhadap  pelayanan publik kepada masyarakat. 1
Partisipasi masyarakat atau partisipasi  publik  dalam  penyusunan Peraturan  Daerah  merupakan  hak masyarakat, yang  dapat dilakukan baik dalam  tahap  persiapan  maupun  tahap pembahasan.  Dalam  konteks  hak  asasi manusia,  setiap  hak  pada  masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah,  sehingga  haruslah  jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan  Daerah untuk  memenuhi
1 Djojosoekarto  Agung, Akuntabilitas  Publik dan Fungsi DPRD (Jakarta: Penerbit Communication, 2004).
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
hak  atas  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan Peraturan Daerah.
Penerapan suatu Peraturan Daerah  harus  tepat  guna  dan  berhasil guna,  tidak  mengatur  golongan  orang tertentu  saja  dengan  mengabaikan kepentingan  golongan  lain  yang  lebih banyak. Kemudian dalam proses penyusunan  Peraturan  Daerah  tersebut para  pihak  yang  berkepentingan  dan memiliki  kaitan  langsung  ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak  diambil  harus    dilibatkan, karena partisipasi masyarakat berkaitan dengan keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disebut DPRD)  dalam  penyusunan  peraturan daerah.
Penyusunan  peraturan  daerah yang  dilakukan  oleh  DPRD  harus mengedepankan asas keterbukaan, asas proporsionalitas,  asas  profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Ini juga menjadi dasar  pembentukkan  peraturan  daerah agar  dapat  merealisasikan  penyusunan maupun pelaksanannya dengan sempurna.
Asas  keterbukaan  adalah  asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat
sebagai kedaulatan tertinggi. Salah satu ciri  utama  dalam  pengelolaan  APBD adalah  transparansi.  Salah  satu  elemen penting  dalam  rangka  perwujudan pemerintahan yang baik  adalah  adanya pengelolaan APBD yang baik. Pemerintah  dituntut  untuk  terbuka  dan menjamin  akses  pemegang  kendali terhadap  berbagai  informasi  mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-undang  Nomor  9  tahun  2015 Tentang  Pemerintah  Daerah  yang menerangkan  bahwa;  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia 2 sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3 Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015
2 Undang-Undang    Nomor  9  Tahun  2015 Tentang Pemerintah Daerah
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
Tentang  Pemerintah  Daerah  yang menerangkan    bahwa  Pemerintah Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom. 3
DPRD Kabupaten/Kota
bertugas  membentuk  Peraturan  Daerah bersama badan Eksekutif dan kemudian  membahas  dan  memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  yang  diajukan  oleh Bupati/Walikota.  Selain  membahas, DPRD  Kabupaten/Kota  juga  bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah  dan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah. Dalam hal ini pemerintah dituntut aktif dalam menjalankan  fungsi  dan  tugas  bersifat terbuka,  berdasarkan  UU  Nomor  14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
Penyusunan rancangan Peraturan  Daerah  yang  dilakukan  oleh DPRD  Kabupaten/Kota,  masih  belum sepenuhnya  melibatkan  masyarakat, khususnya  terhadap  Peraturan  Daerah tentang    Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah.  Ini  disebabkan  oleh
3 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang  Pemerintah Daerah
kurangnya sosialisasi terhadap rancangan  pembentukkan  Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD. Lebih lanjut menurut komite pemantau legislatif  dari  pemantauan  langsung masih  kurang  dari  pihak  pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD, dimana  pemerintah  daerah  dalam pengajuan dokumen seringkali terlambat dalam penyusunan rancangan anggaran  pendapatan  dan  belanja daeah, 4 sehingga  dalam  pembahasan peraturan daerah seperti tentang APBD tidak terakomodir dengan baik sehingga  secara  otomatis  pembahasan dan  penyusunan  bersifat  tergesa-gesa dan  menimbulkan  bentuk  transparansi yang kurang sempurna.
Selain  itu  sebagian  Anggota DPRD masih mengedepankan kepentingan  kelompok  yang  mana masih lebih mementingkan kepentingan partai-partai politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah sehingga  sebagian  besar  masyarakat kabupaten/kota tidak mengetahui Peraturan Daerah/seperti tentang ABPD yang dihasilkan tersebut. Sebagaimana  pada  proses  pembuatan
4 Suhendra  Yulianto  and  Oskep  Adhayanto, “Pelaksana  Hak  Insisiatif  di  DPRD  dalam Pembuatan PERDA Tahun 2009-2011,” Jurnal Perbatasan FISIP UMRAH .
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
peraturan  daerah,  dapat  kita  lihat misalnya dalam Rapat Badan Musyawarah  (Bamus)  DPRD,  dimana rapat  tersebut  digelar  selalu  secara tertutup.  Hal  ini  menuai  sorotan  dari Komite  Pemantau  Legislatif  Indonesia (KOPEL)  yang  menganggap  DPRD Kabupaten/Kota tidak transparan.
Menurut KOPEL Indonesia seharusnya semua  lembaga  publik  harus  terbuka sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang  No.  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP).  Tertutupnya  rapat  Bamus  ini dianggap  hanya  untuk  merancang sebuah  agenda  untuk  mengakomodir kepentingan  individu  atau  pihak-pihak tertentu  di  DPRD,  dan  kembali mempertegas perbuatan seperti tersebut tidak  mencerminkan  asas  keterbukaan. Berdasarkan  informasi  yang  berhasil dihimpun pemantau KOPEL Indonesia, rencananya  rapat  ini  membahas  waktu penetapan  atau  selesainya  pembahasan rancangan APBD Kabupaten/Kota.
Melihat  permasalahan  diatas, perlu  untuk  dilakukan  inovasi  dalam proses  perencanaan  sehingga  aspirasi- aspirasi  politik  diyakini  benar-benar terserap  dalam  perencanaan.  Dengan demikian, pembahasan rancangan peraturan  daerah  dan  APBD  dapat
lebih  terfokus  pada  besaran  dana  yang seharusnya  dialokasikan  dan  tidak  lagi terlalu  terbebani  dengan  transaksi- transaksi  politik.  Selain  itu  diperlukan juga  pengembangan  strategi  berupa dialog  ataupun  sosialisasi  dengan  cara transparan mengenai perencanaan Peraturan  Daerah  dan  penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannya  langkah  ini  adalah  untuk mengubah  paradigma  tradisional  yang berfokus  pada  penganggaran  uang menjadi  paradigma  yang  berbasis kinerja  yang  menitikberatkan  pada perencanaan  kegiatan  yang  menjawab akar permasalahan di masyarakat.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Asas  Keterbukaan pada Penyusunan Peraturan Daerah
Kebijakan  pemerintah  melalui Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  bertujuan  untuk  mengetahui rencana  pembuatan  kebijakan  publik, program  kebijakan  publik,  serta  alasan pengambilam  keputusan  publik,  maka partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengambilan  kebijakan  publik  akan mendorong  peran  aktif  masyarakat dalam  pengambilan  kebijakan  dan
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
pengelolaan  badan  publik,  sehingga mewujudkan  penyelenggara  Negara yang  baik  yakni  yang  transparan, efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta dapat dipertanggungjawabkan. 5
Pertimbangan  lahirnya  undang- undang ini bahwa informasi merupakan kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi pengembangan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  serta  merupakan  bagian penting  bagi  ketahanan  Nasional.  Hak memperoleh  informasi  merupakan  hak asasi manusia dan keterbukaan informasi  publik  merupakan  salah  satu ciri  penting  Negara  demokratis  yang menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat untuk  mewujudkan  penyelenggaraan Negara  yang  baik. 6 Keterbukaan informasi  Publik  merupakan  sarana dalam  mengoptimalkan  pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara  dan  badan  publik  lainya  serta segala  sesuatu  yang  berakibat  pada kepentingan publik. 7
5 Konsideran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 6 “Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Salah Satu Ciri Penting Negara Demokratis,” 2020, https://diskominfo.kalteng.go.id/berita/read/37 8/keterbukaan-informasi-publik-merupakan- salah-satu-ciri-penting-negara-demokratis.
7 Konsideran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Dalam  undang-undang  ini  dapat dilihat  bahwa  setiap  informasi  publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap  pengguna  informasi  publik, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu  biaya  ringan  dengan  cara sederhana kecuali yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan,  dan  kepentingan  umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang  timbul  apabila  suatu  informasi diberikan  kepada  masyarakat  serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi  kepentingan  yang  lebih besar lagi.
Badan  Legislasi  adalah  unit organisasi  didalam  Lembaga  Legislatif yang kedudukannya bersifat tetap. Alat kelengkapan  DPRD  ini  adalah  unit yang pada awal dibentuknya merupakan  bentuk  kepanitiaan,  namun seiring dengan diberlakukannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun 2010  Tentang  Pedoman  Penyusunan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  25  tahun  2004  Tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
Daerah maka Panitia Legislasi berubah nama menjadi Badan Legislasi. 8
Berdasarkan  Tata  Tertib  DPRD yang  mengatur  tentang  Fungsi  dan tugas Pokok Badan Legislasi menyebutkan  bahwa  Badan  Legislasi DPRD  Kabupaten/Kota,  mempunyai
tugas dan wewenang dalam penyusunan/ pembentukan draft Rancangan
Peraturan Daerah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan  dalam  program  legislasi daerah.
Program legislasi daerah (Prolegda)  merupakan  bagian  penting dalam  proses  pembentukan  peraturan daerah.  Program  ini  akan  menjadi pedoman  bagi  pemerintah  lokal  dan DPRD  untuk  membuat  skala  prioritas dalam pembentukan Rancangan Peraturan  Daerah.  Tanpa  Prolegda  ada masalah  secara  hukum  dalam  program ini karena tidak ada kejelasan mekanisme  Pembentukan  Rancangan Peraturan  Daerah  dan  skala  prioritas yang harus didahulukan.
Salah satu organisasi non pemerintah yang didirikan untuk
mengkaji
kebijakan-kebijakan
pemerintah  yakni  Kopel  (Komite
Pemantau Legislatif)
senantiasa
8 Peraturan Pemerintah 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD
menawarkan permintaan mengenai kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah.
Penyusunan  Peraturan  Daerah masih sering ditemui beberapa hambatan. Misalnya sulitnya mengikuti agenda  rapat  komisi  dengan  mitra, sehingga  data-data  (risalah  rapat)  sulit untuk  didapatkan.  Selain  itu  Kopel menilai  pihak  DPRD  masih  kurang terbuka  terkait  pembahasan  Peraturan Daerah  tentang  APBD.  Hal  ini  tentu saja  sangat  disayangkan  ketika  suatu hal  yang  menyangkut  hayat  hidup orang banyak dilakukan dengan tetutup.
Banyaknya hal yang biasa ditutupi  pihak  DPRD  menjadikan institusi  ini  semakin  jauh  dari  rakyat. DPRD yang seharusnya menjadi wadah aspirasi  masyarakat  menjadi  agak sedikit  kaku.  Sehingga  dapat  kita  lihat bahwa  saat  ini  partisipasi  masyarakat masih sangat minim. Aspirasi masyarakat  kecil  banyak  yang  tidak sampai  ke  paripurna  DPRD.  Tentu  hal ini  tidak  baik  bagi  pembangunan demokrasi bangsa Indonesia.
Pembahasan  Peraturan  Daerah mengenai  APBD  pada  DPRD  yang berisi  tentang  pembahasan  program pembangunan  daerah  serta  belanja daerah  pada  dasarnya  memang  bukan
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
rapat  yang  sifatnya  rahasia.  Tetapi sekarang  ketika  organisasi  seperti KOPEL  meminta  hasil  pembahasan rapat  Perda  APBD  masih  sering mendapatkan  kesulitan  data.  Padahal organisasi  ini  meminta  data  tersebut untuk  kepentingan  masyarakat  juga. Data  yang  didapatkan  Kopel  dianalisis dari  berbagai  persfektif  kemudian diserahkan  lagi  ke  DPRD,  sehingga tidak  ada  alasan  pihak  DPRD  untuk menolak memberikan data.
Hal  lain  yang  menjadi  kajian Penulis  terkait  dengan  hasil  reses anggota dewan. Anggota dewan melakukan  reses  tiap  tiga  bulan  sekali, tentunya  banyak  hal  yang  anggota DPRD dengar langsung dari masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap  program-program  dan  kinerja pemerintah  dapat  didengar  langsung oleh  anggota  dewan.  Jika  ada  sesuatu hal yang sangat mendesak dan membutuhkan tindakan  segera anggota dewan  bisa  langsung  mengetahui sehingga bisa membuatkan atau membahas  Peraturan  Daerah  inisiatif. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  KOPEL  masih  sering  ditemui rapat  yang  membahas  hasil  dari  reses anggota  dewan  bersifat  tertutup  dan tidak  terakomodir,  hal  ini  menjadi
sorotan dari KOPEL yang menganggap DPRD Kota Palembang tidak transparan,  dimana  menurut  KOPEL Indonesia  seharusnya  semua  lembaga publik harus terbuka sebagaimana telah diatur  dalam  Undang-undang  No.  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ada  beberapa  hal  yang  bisa  di apresiasi  dari  DPRD  terkait  dengan keterbukaan  yakni  rapat  mengenai pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara, rapat mengenai kesepakatan awal  DPRD  dan  eksekutif  tentang kebijakan  anggaran,  rapat  mengenai pengambilan keputusan tentang Peraturan  Daerah.  Rapat-rapat  seperti yang  Penulis  kemukakan  diatas  masih bisa  dengan  mudah  diakses  oleh  pihak yang ingin mendapatkan informasi.
Penyusunan  Peraturan  Daerah tentang APBD berpedoman pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun 2010  Tentang  Pedoman  penyusunan peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Tentang  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Permendagri.  Mengenai  keterbukaan DPRD dalam hal ini mengatakan cukup terbuka karena ada beberapa rapat  dari DPRD  untuk  mendengarkan  aspirasi
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
masyarakat  yaitu  dengan  membuka forum pendapat dengar pendapat (Musrembang), dalam forum ini DPRD menerima  dan  mendengarkan  aspirasi dari masyarakat dan kemudian ditampung  dan  dibahas  melalui  rapat komisi. Berikutnya melalui reses dalam hal  ini  PDRD  mengundang  langsung masyarakat Lembaga yang yang terkait dengan  legislatif  untuk  membahas kebutuhan yang urgen dari
masyarakat . 9
Sebelum DPRD melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah  tentang  APBD  pihak  DPRD membuka  rapat  dengan  mengundang pakar  yang  berkompoten  dibidang  ini guna  untuk  mengetahui  pertimbangan- pertimbangan yang akan disusun dalam Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Tentang APBD.
Dalam pembahasan dan penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang
APBD Peraturan Daerah diawali
dengan kajian-kajian bahkan
melibatkan naskah akademik kemudian hasil dari kajian akan diekspos melalui pansus bidang hukum serta perekonomian. Adapun rangkaian Peraturan  Daerah  yang  disusun  oleh
9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD  yaitu  Peraturan  Daerah  inisiatif dalam Peraturan Daerah tersebut dimana  ketika  ditemukan  ditengah masyarakat  terdapat  kebutuhan  yang harus  diatur  dan  akan  dimasukkan dalam peraturan daerah. Tetapi sebelum  diatur  dalam  Perda  terlebih dahulu akan dibahas dan dikaji melalui pihak naskah akademik yang berkompeten agar sesuai dengan prosedur yang telah diatur.
Keterbukaan menguraikan bahwa Pembahasan  penyusunan  Peraturan Daerah  tentang  APBD  dalam  rapat DPRD  melibatkan  masyarakat  dimana yang  dimaksud  LPM  dan  LSM  serta Lembaga  lainnya  untuk  memberikan saran  dan  masukan,  karena  setiap Anggota  Dewan  tidak  sepenuhnya mengetahui kendala-kendala dari masyarakat  dan  juga  sebagai  wujud untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi dari DPRD.
Mengenai  keterbukaannya  masih belum  sempurna,  karena  belum  secara jelas  ikut  serta  dalam  merancang rencana-rencana  program  dari  SKPD. DPRD  hanya  melihat  fungsi-fungsi penganggaran  namun  dalam  artian keterbukaan  menurutnya,  seharusnya ketika  dalam  merancang  program  dari pemerintah,  pihak  DPRD  juga  ikut
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
serta  dalam  perancangan  program  dari pemerintah  kota  dalam  pembahasan penyusunan Peraturan Daerah.
DPRD  sudah  cukup  terbuka mengenai rapat-rapat dalam pembahasan rancangan Peraturan
Daerah mengenai APBD, namun masih adanya ketakutan anggota DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam
pembahasan, ketakutan yang dimaksud yaitu ketika
masyarakat
mengintrospeksi lebih dulu.
kedepannya  pihak  DPRD  juga  harus mengambil inisiatif bilamana rancangan  kebijakan  anggaran  (RKA) dari  Pemerintah  Kota  harus  jauh  hari sebelumnya  sudah  diberikan  kepada Anggota DPRD agar ada jangka waktu untuk mempelajari (RKA) dari pemerintah  kota.  Peran  DPRD  yang utama  dalam  pelaksanaan  keterbukaan yaitu  setiap  anggota  DPRD  harus mempunyai data hasil dari musrembang masyarakat tiap Kecamatan dan Kelurahan, agar anggota  DPRD  dapat  mengetahui kebutuhan  yang  paling  utama  dari masyarakat  sehingga  peraturan  daerah yang telah disusun dapat direalisasikan dengan baik dan jelas.
Menurut Pembahasan dan Penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang
APBD  berdasarkan  pada  Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan diartikan  sebagai  pembuatan  peraturan yang  mencakup  tahapan  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,dan  pengundangan  dan kemudian  dibentuk  menjadi  peraturan daerah  yang  dibentuk  oleh  DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah.
Mengenai  Perda  APBD  proses pembahasannya melalui Badan Anggaran  DPRD  yang  membahas tentang  anggaran  sesuai  yang  diajukan dengan  SKPD.  DPRD  mempunyai tugas  pokok  yang  berfungsi  sebagai penganggar. Namun dalam pembahasan anggaran tidak melibatkan masyarakat  dan  sifatnya  tertutup. Masyarakat akan terlibat pada musyawarah perencanaan pembangunan  (Musrembang)  dimana dimusyawarah  ini  membahas  tentang pengajuan anggaran yang pembahasannya  bersifat  terbuka  dan transparan.
Dalam  pembahasan  Peraturan Daerah  tentang  APBD  cukup  terbuka dan  memberikan  selalu  informasi-
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
informasi kepada publik, bahkan setiap pembahasan  Peraturan  Daerah  dihadiri oleh  media  terlebih  kepada  pihak masyarakat, karena pembahasan
Peraturan
Daerah menyangkut
kepentingan masyarakat. Tetapi melihat  dari  sisi  masyarakat  masih banyak  yang  tidak  memahami  fungsi dan  kewenangan  dari  DPRD  bahkan masyarakat  cenderung  hanya  ingin sesuatu  yang  nyata,  masih  jarang masyarakat ingin ikut serta dalam rapat terutamanya  pembahasan  Peraturan Daerah tentang APBD karena penilaiannya  masyarakat  tidak  ingin dipusingkan  dengan  hal  itu,  padahal sasaran  Peraturan  Daerah  mengarah kepentingan  masyarakat,  pada  saat Perda  telah  selesai  barulah  masyarakat banyak mengintrofeksi.
Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah dalam rapat
melibatkan pakar ahli yang berkompeten  dibidang  pembentukan Perundang-undangan.  Yang  menjadi indikator  dalam  proses  penyusunan Peraturan  Daerah  yaitu  Prolegda, karena Prolegda dapat diartikan sebagai instrumen perencanaan pembentukan  Rancangan  Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. beberapa alasan
obyektif  mengapa  Prolegda  diperlukan dalam  proses  pembentukan  Rancangan peraturan daerah.
1.  Memberikan gambaran obyektif tentang  kondisi  umum  mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah;
2. Menetapkan skala prioritas penyusunan  peraturan  daerah  untuk jangka  panjang,  menengah  atau jangka  pendek  sebagai  pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah;
3.  Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang
membentuk peraturan daerah;
4.  Mempercepat  proses  pembentukan
peraturan daerah
dengan memfokuskan  kegiatan  penyusunan Rancangan peraturan daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan;
5.  Menjadi  sarana  pengendali  kegiatan pebentukan peraturan daerah.
Dalam  hal  keterbukaan  telah sesuai  dengan  prinsip  transparansi karena  sejalan  dengan  proses  yang telah  dilalui.  Bentuk  Keterbukaan DPRD dalam pembahasan dan penyusunan  Peraturan  Daerah  seperti mengundang  LSM  dan  LPM,  tetapi sejauh ini belum melibatkan
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
masyarakat  namun  itu  bisa  saja dijalankan  dengan  syarat  masyarakat yang  ingin  ikut  serta  dalam  rapat penyusunan peraturan daerah, mengajukan  persuratan  kepada  pihak DPRD.  Dalam  rapat-rapat Badan Anggaran  selalu  membuka  ruang kepada  masyarakat  untuk  mengikuti segala bentuk pembahasan yang disusun oleh DPRD dan sifatnya selalu terbuka,  karena  pembahasan  mengenai Peraturan  Daerah tentang APBD berisi tentang  program  pembangunan  daerah dan  untuk  memenuhi  kesejahteraan masyarakat.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah ada dua (2) bagian yaitu Anggaran Pokok dan anggaran perubahan.  Adapun  tahapan-tahapan dalam  pembahasan  dan  penyusunan peraturan daerah tentang APBD yaitu:
1.  Pengajuan  nota  keuangan  melalui
Pemerintah Kota.
2.  Pembahasan  Kebijakan  Umum
Anggaran  dan  plafon  anggaran sementara  (KUA/PPAS)  dengan kesepakatan  awal  pihak  DPRD  dan Pemerintah Kota.
3.  Pembahasan dan penyusunan
Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA), yang disusun oleh SKPD.
4.  Pembahasan tingkatan komisi dengan SKPD mitra masing-masing.
5.  Pembahasan Badan Anggaran untuk menyerasikan peraturan daerah dengan APBD.
6.  Penetapan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  melalui  Rapat Paripurna.
Dalam  tahapan  tersebut  masih ada  anggota  DPRD  yang  belum memahami dalam perancangan Peraturan  Daerah,  dikarenakan  tidak semua anggota Badan Anggaran mempunyai  pemahaman  yang  sama tentang  anggaran,  misalnya  ada  yang mepunyai  dasar  secara  akuntansi, politik,  keuangan  dan  ada  juga  yang dasarnya  teknik,  dan  ketika  bercampur dalam  satu  badan  anggaran  akan berbagai  macam  tafsiran,  dari  itu dibutuhkan tenaga ahli Badan Anggaran untuk memberi masukan dan merumuskan bersama, tentang bagaimana  proses  penganggaran  dari tingkatan  Komisi  Umum  Anggaran sampai  ditingkatan  Rencana  Kegiatan Anggaran,  dan  sifatnya  selalu  terbuka dan diinformasikan melalui media.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pelaksanaan  Asas
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
Keterbukaan DPRD
dalam
Penyusunan Peraturan Daerah. Masalah pokok penegakan hukum  menjadi  poin  penting  pada faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan  Asas  keterbukaan  pada Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7  Tahun  2012.  Menurut  Soerjono Soekanto  menjelaskan  beberapa  unsur atau faktor yangmempengaruhi penegakan hukum yakni faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegakan hukum, fasilitas, masyarakat  dan  kebudayaan. 10 Lebih
lanjut DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 terdapat  beberapa  faktor,  yang  terbagi atas  2  yakni  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat  uraian  lebih  lanjut sebagai berikut :
1. Faktor pendukung
Hal-hal yang menjadi
faktor  pendukung  pelaksanaan asas  keterbukaan  DPRD  dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD yaitu:
a. Ketersediaan data yang
memadai
Anggota  DPRD  dalam menyusun  Peraturan  Daerah
10 Soejono  Sukanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
tentang APBD memiliki sarana  dan  prasarana  yang memadai  seperti  data  yang akan  dibahas,.Data  yang  akan dibahas  di  DPRD  sebenarnya merupakan  data  valid  yang menjadi  kebutuhan  langsung oleh setiap SKPD dan ini yang menjadi  indikator  dari  kami selaku  anggota  dewan  untuk merumuskan  dan  membahas pantas  dan  layak  diberikan dan  dibuatkan  dalam  sebuah peraturan daerah.
b. Kesediaan  tenaga  ahli  dan tenaga pengadaan yang bertugas.
Dalam  pembahasan  dan perumusan  Peraturan  Daerah yang  dilakukan  oleh  anggota DPRD kota menggunakan tenaga ahli untuk diperbantukan  pada  institusi DPRD  dalam  merumuskan
Peraturan Daerah agar
nantinya  Peraturan  Daerah yang  dibuat  sesuai  dengan mekanisme
pembuatan
Peraturan Daerah yang keberadaannya dapat memperkuat  dan  menunjang tugas anggota DPRD.
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
c. Kehadiran anggota DPRD DPRD sebagai pelaksana  dalam  pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah  sangat  berpengaruh terhadap  kehadiran  Anggota
dewan yang berkewajiban untuk menyusun dan mengambil  keputusan  yang sesuai  dengan  kebijakan  yang telah ditetapkan. Dengan
hadirnya seluruh anggota
DPRD yang minimal memenuhi  kuota  ( quorum ) dalam  sidang  pleno  maka penyusunan Perda dan
pengambilan  keputusan  yang sah  akan  terwujud.  Selain  itu Anggota  dewan  juga  harus memahami  peraturan  daerah yang  dibuat  karena  Peraturan Daerah  sebagai  dasar  hukum
untuk mengaplikasikan kebijakan anggaran pembangunan daerah dan juga sebagai wujud untuk
menjalankan fungsi legilasi.
Aturan  tata  tertib  dan UU  Nomor  42  Tahun  2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3),
dimana disebutkan  apabila  enam  kali
berturut-turut  absen  dalam rapat paripurna, akan langsung dijatuhi  sanksi,  namun  pada kenyataannya terdapat beberapa anggota DPRD yang mengakali  tata  tertib  tersebut, mereka  sesekali  hadir  dan absen pada rapat.
2. Faktor penghambat Proses  pelaksanaan  keterbukaan dalam menyunsun Peraturan Daerah  terdapat  juga  faktor  yang mengahambat,  yang  disebutkan sebagai berikut :
a.  Minim  dan  tidak  meratanya pemahaman  Anggota  DPRD tentang  penyusunan  Peraturan Daerah. Pemahaman  dalam penyusunan  Peraturan  Daerah ini terdapat kekeliruan anggota dewan dalam penyusunan,  selaku  anggota KOPEL  mengatakan  bahwa anggota  DPRD  rutin  dalam kegiatan Bimbingan Teknis itu berarti  segala  aturan  serta kebijakan  yang  telah  dibuat seharusnya  sudah  dipahami dengan baik, akan tetapi masih ada  sebagian  dari  Anggota DPRD khususnya Badan
Anggaran yang belum
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
memahami  asas-asas  dalam penyusunan Peraturan Daerah,
dikarenakan sumber daya
manusianya  yang  berbeda- beda  dalam  artian  pendidikan Anggota Dewan yang tingkatannya  berbeda.  Dari permasalahan ini akan
berdampak  kepada  tugas  dan fungsinya  dalam  menjalankan kinerja sebagai anggota DPRD.
b. Pola komunikasi kurang efektif
DPRD dalam melakukan
penyusunan  Peraturan  Daerah masih kurang komunikatif antara DPRD dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan  masih  tingginya pertimbangan  keputusan  yang bersifat subyektif berupa perumusan dalam bentuk
tuntutan-tuntutan
politik, penyaluran  tuntutan-tuntutan tersebut  ke  dalam  sistem politik,  sehingga  unsur-unsur obyektif  yang  menyangkut kepentingan  masyarakat  yang seharusnya  lebih  diutamakan menjadi kurang diperhatikan. c.  Keterlambatan penyetoran Rencana  Kerja  Anggaran  dari
Pemerintah  Kota. Berdasarkan anggota DPRD dalam melakukan pembahasan  dengan  pemerintah terkadang  terjadi  keterlambatan yang  mengakibatkan  sidang  atau rapat  yang  seharusnya  terlaksana akan  terjadi  penundaan.  Menurut penulis  ini  dikarenakan  masih banyaknya  campur  tangan  dan intervensi  dari  pihak-pihak  yang mempunyai kepentingan terhadap penyusunan  Peraturan  Daerah yang dibuat, sehingga jika terjadi penundaan  ini  mengakibatkan sidang-sidang  berikutnya  akan terjadi  penundaan  pula,  dengan demikian  yang  dirugikan  dalam hal ini adalah masyarakat.
d. Beberapa Anggota DPRD terkesan  lebih  mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat .
Anggota DPRD dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah  tentang  APBD  masih cenderung  tidak  mengedepankan asas kemanfaatan terhadap kepentingan rakyat, dimana masih  adanya  anggota  DPRD yang mengedepankan kepentingan  partai  dibandingkan dengan  kepentingan  rakyat.  Ini
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
tercermin  dari  beberapa  sidang yang  dimana  pada  sidang-sidang
dalam  pembahasan  pembetukan
Peraturan Daerah, terkadang
dalam pembahasan terkesan
memiliki  kepentingan  partai  dan saling menyalahkan dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD.
e. DPRD  masih  menganggap  hasil penetapan Peraturan Daerah (dokumen) bersifat rahasia.
Peraturan  daerah  yang  telah disusun  dan  menjadi  dokumen oleh DPRD masih bersifat rahasia,  ini  disebabkan  masih adanya kesulitan masyarakat atau lembaga non pemerintahan dalam mengakses  penetapan  peraturan daerah  tentang  APBD  yang disusun  oleh  DPRD,  sedangkan dalam Undang-undang Keterbukaan  Informasi  Publik menjelaskan bahwa Hak memperoleh informasi
merupakan  hak  asasi  manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan  Negara  yang baik.

## KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Pelaksanaan  Asas  Keterbukaan DPRD  dalam  penyusunan  peraturan daerah  secara  tahapan  harusnya  sudah sesuai  dengan  susunan  aturan  dan prosedur  yang  telah  diatur  dengan mengacu pada undang-undang pembentukkan  peraturan  Perundang- undangan, namun pelaksanaan pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD belum sepenuhnya  dilakukan  secara  terbuka atau  tidak  transparansi,  karena  masih adanya  rapat  yang  seharusnya  bersifat terbuka untuk publik namun dilaksanakan secara tertutup khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Ini menunjukkan bahwa mayoritas Anggota  DPRD    Kabuapten/Kota belum  memahami  dan  menyadari bentuk pembahasan yang mana bersifat terbuka  maupun  tertutup  atau  bersifat rahasia.
Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan  DPRD  dalam  penyusunan Peraturan  Daerah  ada  2  yaitu  Faktor
Akhmad Dani, Implementasi Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Halaman 194-210
pendukung  berupa  ketersediaan  sarana dan prasarana yang memadai, kesediaan  tenaga  ahli  dan  tenaga pengadaan yang bertugas, dan kehadiran anggota DPRD (tepat waktu). Faktor  penghambat  yaitu  minimnya pemahaman  atau  tidak  meratanya pemahaman  Anggota  DPRD  tentang penyusunan  Perturan  Daerah,  pola komunikasi kurang efektif, keterlambatan penyetoran Rencana Kerja  Anggaran  dari  Pemerintah  Kota, beberapa  Anggota  DPRD  terkesan lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat, dan DPRD masih menganggap hasil penetapan Peraturan Daerah (dokumen) bersifat rahasia.
Dalam pembahasan dan
penyusunan  Peraturan  Daerah  sudah semestinya mengedepankan asas keterbukan,  karena  sangat  jelas  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi  publik,  yang  sudah  menjadi kebutuhan  pokok  setiap  orang  bagi pengembangan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  serta  merupakan  bagian penting  bagi  ketahanan  Nasional. Diharapkan partisipasi masyarakat untuk  ikut  terlibat  dalam  pembentukan kebijakan publik, dimana peran
pemerintah  daerah  harus  lebih  aktif membuka ruang-ruang untuk menyampaikan  aspirasi  masyarakat sehingga  fungsi  kontrol  dapat  berjalan dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djojosoekarto  Agung. Akuntabilitas Publik dan Fungsi DPRD .
Jakarta: Penerbit Communication, 2004. Suhendra Yulianto and Oskep Adhayanto. “Pelaksana Hak Insisiatif di DPRD dalam Pembuatan PERDA Tahun 2009- 2011,” Jurnal  Perbatasan  FISIP
UMRAH . “Keterbukaan Informasi Publik Merupakan  Salah  Satu Ciri Penting  Negara  Demokratis,”
2020. https://diskominfo.kalteng.go.id/ berita/read/378/keterbukaan- informasi-publik-merupakan- salah-satu-ciri-penting-negara- demokratis.
Peraturan  Pemerintah  16  tahun  2010 Tentang  Pedoman  Penyusunan
Peraturan DPRD Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan  Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Soejono  Sukanto. Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Jakarta:  Rajawali  Pers,
2008.
Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik