## KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
Oleh : Edi Yuhermansyah & Rita Zahara

## Abstrak
Prostitusi  merupakan  bentuk  kejahatan  kesusilaan  yang  dilarang  dalam  hukum  Islam  maupun hukum  positif.  Prostitusi  adalah  pertukaran  hubungan seksual  dengan  uang  atau  hadiah-hadiah sebagai  suatu  transaksi  perdagangan.  Berkaitan  dengan  prostitusi,  hukum  positif  mengaturnya dalam KUHP pasal 296 dan 506. Selain itu, Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Dalam  pasal  1  ayat  8  UU  No  21  Tahun  2007  dinyatakan bahwa  pelacur  (PSK)  yang  terjerat  dalam  praktek  prostitusi  adalah  sebagai  korban.  Karya  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang    dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam terhadap kedudukan PSK sebagai korban dalam kasus prostitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  korban  memiliki kedudukan  dengan  diberikan  perlindungan  terhadapnya  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya  berupa restitusi,  rehabilitasi,  pemulangan  serta  reintegrasi  sosial.  Mengenai  PSK  yang berkedudukan  sebagai  korban  dalam  Undang-undang  tersebut tidak  sesuai  dengan  hukum Islam. Karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  PSK  dengan  suka  rela  tanpa  paksaan.  Sebaliknya  bisa dikatakan  sebagai  korban  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  paksaan  baik  dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian, wanita yang terjerat dalam praktek prostitusi tidak  bisa  dijadikan korban  karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

## Kata kunci : Korban, Prostitusi, dan Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Perdagangan  orang  adalah  bentuk  modern  dari  perbudakan  manusia.  perdagangan orang  semakin  bertambah  marak  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia  dan  negara- negara  yang  sedang  berkembang  lainnya.  Biasanya  perempuan  dan  anak  menjadi kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Korban diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  seksual
lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan dan sebagainya. 1
Bentuk-bentuk  eksploitasi  meliputi  kerja  paksa  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan, dan  praktik-praktik  serupa  perbudakan.Kerja  paksa  atau  pelayanan  paksa  adalah  kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa  ia tidak  melakukan  pekerjaan  tertentu,  maka  ia  atau  orang  yang  menjadi tanggungjawabnya  akan  menderita  baik  secara  fisik  maupun  psikis.Perbudakan  adalah kondisi  seseorang  di  bawah  kepemilikan  orang  lain.  Praktik  serupa  perbudakan  adalah tindakan  menempatkan  seseorang  dalam  kekuasaan  orang  lain  sehingga  orang  tersebut tidak  mampu  menolak  suatu pekerjaan  yang  secara  melawan  hukum  diperintahkan  oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.
Tindak  pidana  perdagangan  orang  khususnya perempuan  dan  anak  telah  meluas dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak pidana  perdagangan  orang  bahkan  melibatkan  perorangan,  korporasi  dan juga penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenangdan  kekuasaannya.  Jaringan pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  memiliki  jangkauan  operasi  baik  antarwilayah dalam negeri maupun luar negeri.
Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan. 2
Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (yang  selanjutnya disingkat UU PTPPO). Undang-undang lain yang terkait dengan UU PTPPO, diantaranya
1 Lihat  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
2 Henny  Nuraeny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  “Kebijakan  Hukum  Pidana dan Penerapannya, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 324.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang    Perlindungan  Anak.  Terbaru,  Indonesia  juga  telah  mengesahkan  suatu  protokol pencegahan  dan  penindakan  perdagangan  orang,  yaitu Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2009.
Berdasarkan  UU P TPPO  “Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana per dagangan orang”.
Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial  baik  perorangan  maupun  kelompok  dapat  menjadi  korban. Perlindungan  hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.
Hukum  Islam  juga  menentukan  asas  perlindungan  terhadap  korban  sebagaimana terdapat dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  178 dan  An- Nisa’  ayat  92.  Pemb erian diyatatau restitusi kepada korban. Meskipun arti restitusi tidak sama persis dengan diyat. 3
Asas perlindungan terhadap korban juga dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanbali, bahwa barang siapa  yang memperkosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar misil, yaitu mas kawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  asas  ini  tidak  dapat  diterapkan  kepada  kesalahan seksual perzinaan atau pelacuran.
Adapun  UU  PTPPO  mengatur  perlindungan  dasar  bagi  korban, selain  itu  undang- undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak
3 Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Ed 1, Cet 1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 59
pidana  perdagangan  orang  berupa  ganti  kerugian (restitusi) bagi  korban  dan  mengatur rehabilitasi  medis  dan  sosial,  pemulangan  serta  reintegrasi  yang  harus  dilakukan  negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 4
Untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang,  maka  terdapat  beberapa  bentuk  atau  model  perlindungan  yang  dapat  diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut: 5
1. Pemberian restitusi
Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak memperoleh  restitusi  dari  pelaku. Yang  dimaksud  dengan  restitusi  adalah  pembayaran ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materil  dan/atau  immateril  yang  diderita  korban atau  ahli  warisnya.Restitusi  lebih  diarahkan  pada  tanggung  jawab  pelaku  terhadap  akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.
Restitusi  ini dapat  berupapengembalian  harta  milik,  pembayaran  ganti  kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 6 Berdasarkan pasal 48 ayat (2) UU TPPO disebutkan bahwa restitusi dapat berupa: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan b. penderitaan c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang
4 Farhana, Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  di  Indonesia,  Cet  1,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010), hlm 180
5 Ibid, hlm 163.
6 Dikdik  M.  Arief  Mansur  Dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma Dan Realita, (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2008), Hlm 166.
UU  PTPPO  hanya  menjelaskan  bahwa  restitusi  adalah  hak  korban  atau  ahli warisnya,  dan  restitusi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan  dalam  amar  putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. 7
Dari pasal 48 tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kerugian yang disebut restitusi itu dalam  bentuk  uang.  Dengan  demikian,  tujuan  ganti  rugi  yaitu  pemenuhan  atas  tuntutan berupa imbalan sejumlah uang.
Gelawayyang  dikutip  dalam  buku  Rena  Yulia merumuskan  lima  tujuan  dari kewajiban restitusi: 8

## 1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.
2. Rehabilitasi
Rehabilitasi  adalah  pemulihan  dari  gangguan  terhadap  kondisi  fisik,  psikis,  dan sosial  agar  dapat  melaksanakan  perannya  kembali  secara  wajar  baik  dalam  keluarga maupun  dalam  masyarakat. 9 Rehabilitasi  dapat  berupa  rehabilitasi  kesehatan  dan
7 Rena  Yulia, Viktimologi Perlindungan  Hukum terhadap Korban  Kejahatan,  Cet 2,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), hlm, 60
8 Rena Yulia, Viktimologi....hlm 179
9 Lihat  Pasal  1  Butir  14  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
rehabilitasi  sosial. Dalam  penjelasan  UU  PTPPO disebutkan bahwa  rehabilitasi medis/kesehatan  adalah  pemulihan  kondisi  semula  baik  fisik  maupun  psikis. Rehabilitasi medis  diberikan  pada  korban  yang  menderita  secara  medis  sebagai  akibat  tindak  pidana perdagangan orang. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan  laporan  tertulis.  Sedangkan  rehabilitasi  sosial adalah  pemulihan  dari  gangguan terhadap  kondisi  mental  sosial  dan  pengembalian  fungsi  sosial  agar  dapat  melaksakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Berpijak  pada  pasal  51  dan  52,  penjelasan  mengenai  rehabilitasi  pada  pokoknya adalah sebagai berikut: 10
a. Korban  berhak  memperoleh  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial, pemulangan,  dan  reintegrasi  sosial  pemerintah  apabila  yang  bersangkutan mengalami  penderitaan  baik  fisik  maupun  psikis  akibat  tindak  pidana perdagangan orang.
b. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan  pendamping  atau  pekerja  sosial,  setelah  korban  melaporkan  kasus  yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkannya.
c. Permohonan  diajukan  kepada  pemerintah  melalui  menteri  atau  instansi  yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
d. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi, wajib memberikan rehabilitasi kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan  dan  reintegrasi  sosial  paling  lambat  7 hari terhitung sejak diajukan permohonan.
e. Untuk  penyelenggaraan  pelayanan  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial, pemulangan,  dan  reintegrasi  sosial  pemerintah  serta  pemerintah  daerah  wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
Untuk  kasus  prostitusi,  rehabilitasi  dilakukan  sebagai  suatu  upaya  mengembalikan pelacur  kepada  masyarakat  setelah  dididik  dan  dilatih  dengan  berbagai  keterampilan  dan penyuluhan  dalam  jangka  waktu  enam  bulan  atau  satu  tahun,  dengan  tujuan  memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 11
10 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan...., hlm 123
11 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Cet  Ke-1,  Jilid  4  ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996), hlm 1421.
Rehabilitasi berlangsung selama tiga tahap. Tahap pertama sebagai pendekatan awal, mulai  dari  penangkapan, identifikasi,  pemberian  motivasi  dan  seleksi.  Tahap  kedua merupakan  tahap    rehabilitasi  sosial  atau  masa  rehabilitasi  berlangsung.  Pada  tahap  ini dilakukan  bimbingan  fisik  dan  mental,  bimbingan  kemasyarakatan  dan  bimbingan keterampilan praktis. Tahap ketiga tahap sosialisasi, yaitu berupa memperkenalkan mereka kepada  masyarakat  dalam  bentuk  audiensi  dan  mengunjungi  berbagai  perusahaan  dengan harapan bisa menerima mereka bekerja di sana  setelah pembinaan dianggap selesai.
Sementara  dalam  Islam,  dalam  kebijaksanaan  rehabilitasi  yang  hak  dan  bathil  tidak dilakukan  lagi  secara  bersamaan  atau  dengan  kata  lain  selama  pelacur  dibina,  tidak dibenarkan  lagi  melakukan  praktek  pelacuran.  Konsep  rehabilitasi  termasuk  dalam  usaha mengajak orang lain ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 125:
                                                                                                                                                                             
Artinya: Serulah (manusia)  kepada  jalan  Tuhan-mu  dengan  hikmah  dan  pelajaran yang  baik  dan  bantahlah  mereka  dengan  cara  yang  baik.  Sesungguhnya Tuhanmu  Dialah  yang  lebih  mengetahui  tentang  siapa  yang  tersesat  dari jalan-Nya  dan  Dialah  yang  lebih  mengetahui  orang-orang  yang mendapat petunjuk.
Dalam  ayat  ini  dikemukakan  oleh  Allah swt  ada  tiga  cara  mengajak  orang  ke  jalan yang benar yaitu, dengan cara tegas (al- ḥ ikmah) sehingga dapat dibedakan mana yang hak dan  yang  batil,  dengan  memberi  contoh  yang  dapat  diteladani,  dengan dialog  untuk mencari  yang  terbaik.  Ketiga  unsur  ini  dapat  diterapkan  dalam  pembinaan  selama rehabilitasi  tersebut.  Namun,  dari  segi  akibat  hukum  dalam  Islam,  rehabilitasi  bukanlah
sebagai pengganti dari hukuman zina sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah yakni didera sebanyak seratus kali.
3. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
Reintegrasi  sosial  maksudnya  adalah  penyatuan  kembali  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  kepada  pihak  keluarga  atau  penggantian keluarga  yang  dapat memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  kebutuhan  bagi  korban.Adapun  hak  atas pemulangan  harus  dilakukan  dengan  memberi  jaminan  bahwa  korban  benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya  yang lebih besar bagi korban. Biasanya korban menyatakan kehendak untuk pulang ke daerah asal. Kehendak untuk segera pulang tersebut  tentu  sangat  bisa  dimengerti.  Apalagi,  bila  dikaitkan  dengan  tidak  tersedianya tempat di mana korban bisa tinggal lebih lama di sana. 12 Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU PTPPO:
Pasal 54 ayat (1):Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah republik indonesia  melalui  perwakilannya  di  luar  negeri  wajib  melindungi  pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
Undang-undang  ini  mengatur  perlindungan  saksi  dan  korban  sebagai  aspek  penting dalam  penegakan  hukum  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dasar  kepada korban dan saksi. Dalam UU PTPPO, perlindungan korban dan saksi diatur dari pasal 43 sampai pasal 55. Pasal51 hingga pasal 54 UUPTPPO yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan  identitas  korban,  hak  mendapatkan  restitusi  atau  ganti  rugi,  baik  terkait  hak
12 Sulistyowati  Irianto, Perempuan  &  Hukum  “Menuju  Hukum  Yang  Berspektif  Kesetaraan  Dan Keadilan” , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 267
milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan. 13
Selanjutnya  melalui  pasal  60  sampai  dengan  pasal  63  diakomodir  peran  serta masyarakat  membantu  pencegahan  dan  penanganan  korban  tindak  pidana  perdagangan orang. 14 Ketentuan  ini  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 3 mengatur mengenai perdagangan orang yang korbannya adalah bukan hanya Warga  Negara  Indonesia    (WNI)  tetapi  juga  Warga  Negara  Asing  (WNA),  namun  lokasi perdagangan  orang  adalah  berada  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Walaupun  bukan  WNI atau WNA, namun undang-undang ini tetap melindungi korban. 15

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Kasus Prostitusi
Menurut  hukum  Islam, prostitusi  itu  diharamkan  dalam  bentuk  apapun,  baik dilakukan secara  terang-terangan maupun  tersembunyi. Para  pelaku  pelacuran  selain mendapat hukuman yang berat secara fisik juga mendapat hukuman moril dari masyarakat di lingkungan sekitar.
Dalam arti umum, prostitusi sama dengan perzinaan. Namun prostitusi sudah berarti khusus,  yakni  perzinaan  secara  terbuka  dan  mengharapkan  uang  sebagai  imbalan.  Begitu pun dengan wanita yang berkecimpung dalam praktek prostitusi. Dalam Islam wanita yang melacurkan dirinya karena kerelaan dapat dikenai hukuman had sebagai pelaku zina, bukan
13 Alfan Alfian, “Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum” Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,Volume  9,  No.  3,  2015,Email: Alfianalfan.Aa@Gmail.Com.  Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2016.
14 Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  Dan  Saksi,  Cet  3,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2014), hlm 120
15 Henny  Nuraeny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dan Penerapannya, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 132.
sebagai  korban, karena  telah  memenuhi syarat-syarat  hukuman  had  zina,  diantaranya pelaku adalah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui hukum keharaman berzina. 16
Hukuman  untuk  zina  telah  ditegaskan  dalam  Al- Qur’an, berupa  dera  100  kali  bagi ghairu mu ḥ san (belum menikah), 17 sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:
                                                                                                                                                                                                                
Artinya: Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  Maka deralah  tiap-tiap seorang  dari  keduanya  seratus  dali  dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan  kembali  bahwa  hukum  Islam  dengan  tegas menentukan sanksi bagi para pelaku zina. Apabila perbuatan zina dapat dibuktikan sesuai hukum Islam, maka tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk peringanan hukuman. Hukum Islam  menganggap  prostitusi  sama  dengan  perzinaan  dan  merupakan  suatu  tindak pidana.Sesuatu  perbuatan  dapat  dikategorikan sebagai  jarimah  atau  tindak  pidanaapabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur jarimah. Tanpa unsur tersebut, suatu perbuatan tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  jinayah. 18 Unsur-unsur  tersebut  sebagai berikut:
16 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 312-314.
17 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hlm 23.
18 Ahmad  Djazuli, Fiqih  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam), (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 3.
1. Unsur  formal  (adanya  undang-undang  atau  nash),  artinya  setiap  perbuatan  tidak dianggap  melawan  hukum  dan  pelakunya  tidak  dapat  dipidana  kecuali  adanya nashatau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur  material  (sifat  melawan  hukum),  yaitu  adanya  tingkah  laku  yang membentuk    jarimah,  baik  berupa  perbuatan  nyata  (positif)  maupun  sikap  tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya bahwa pelakunya orang mukallaf yakni orang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya. 19
Oleh  karena  itu, PSK  yang  terlibat  dalam  kasus  prostitusi tersebut  dibebani pertanggungjwaban  pidana  terhadapnya.Pengertian pertanggungjawaban  pidana  dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari tindakannya tersebut. 20
Asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam Islam: 21
1. Seseorang melakukan perbuatan haram
2. Pelaku itu dalam keadaan bebas memilih, perbuatan itu dikerjakan sendiri tanpa ada unsur paksaan
3. Pelaku dalam keadaan sadar,  yakni pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu.
Faktor yang  mengakibatkan  adanya  pertanggungjawaban  pidana  ialah  perbuatan maksiat  (dalam  hal  ini  zina  dalam  praktek  prostitusi),  yakni  perbuatan  melawan  hukum, yaitu  mengerjakan  perbuatan  (larangan)  yang  dianggap  Syari’at  atau  sikap  tidak  berbuat yang  diharuska n  oleh  Syari’at.  Seperti  perbuatan  zina  yang  dilakukan  oleh  PSK  yang dilarang oleh Syari’at. 22
19 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  “Fikih  Jinayah” ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 28.
20 Ibid, hlm 74
21 Said Hawwa, Al-Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 694.
22 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 158.
Mekipun  perbuatan  melawan  hukum  menjadi  sebab  adanya  pertanggungjawaban pidana,  namun  diperlukan  dua  syarat  bersama-sama  yaitu idrak (mengetahui) dan ikhtiar (pilihan). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hadd  zina  tidak  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  yang masih  anak-anak,  gila,  orang  yang  di  paksa  melakukan  zina,  dan  orang  yang  tidak mengetahui larangan berzina. 23 Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman had zina terhadap pelaku hubungan seksual di luar perkawinan dapat gugur jika terjadi dua hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, yaitu:
Pertama, jika perbuatan zina itu dilakukan atas dasar pemaksaan, dasar hukum yang digunakan untuk menggugurkan had zina terhadap orang yang dipaksa itu adalah surat Al- Baqarah ayat 173 yang artinya “ ...barangsiapa dipaksa dan tidak maksud untuk melanggar dan  melampaui  batas,  maka  tidak  ada  dosa  baginya ”. Kedua, orang  yang  dapat digugurkan  dari  had  zina  adalah  orang  yang  tidak  mengetahui  tentang  keharaman perbuatan itu.
Para ulama juga sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Karena pemaksaan dianggap syubhat, dan hukuman hudud gugur karena adanya syubhat. 24
Menurut  para  ulama  tidak  ada  perbedaan  antara  dipaksa  dengan  cara i ljā’, yakni paksaan  absolut  (paksaan  yang  menghilangkan  kerelaan  dan  merusak  pilihan  serta dikhawatirkan akan menghabiskan jiwa), dan dipaksa dengan cara ancaman.
Orang-orang  yang  dikatakan  menjadi  korban  pelacuran  dalam  pandangan  Islam adalah  orang-orang  yang  dipaksa  melakukan  pelacuran  sedangkan  mereka  menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidupnya, bukan orang-orang yang merelakan
23 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i “ Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al -Quran Dan Hadis, Penerjemah: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 260.
24 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV,... hlm 164-165.
kesucian dan kehormatannya hanya untuk alasan ekonomi. Allah  yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa. 25 Sedangkan  dalam  hukum  positif    orang-orang  yang  dikatakan  menjadi  korban  pelacuran adalah  mereka  yang  melacurkan  dirinya  baik  karena  dipaksa  maupun  karena  kerelaannya demi mendapatkn sejumlah pembayaran tertentu.
Dengan  demikian,  jika  terjadi  pelaku  hubungan  seksual  di  luar  pernikahan  yang dilakukan  atas  dasar  pemaksaan  disertai  dengan  pembayaran  tertentu,  atau  untuk  tujuan tertentu,  maka  hukuman  kepada  pelaku  yang  dipaksa  melakukan  persetubuhan  menjadi gugur.  Karena  ia  sebagai  korban,  jika  perbuatan  itu dapat  dibuktikan.  Bahkan  terhadap korban  pemaksaan  tersebut  hendaknya  mendapatkan  ganti  kerugian  berupa  restitusi  dari pelaku. 26
Beberapa  faktor  atau  kondisi  yang  memaksa  seseorang  menjadi  pelacur  seperti desakan  ekonomi,  terjadinya  pemerkosaan,  terjadinya kekerasan dan  sebagainya.  Faktor ekonomi yang kebiasaan menjadi motif PSK terjerat praktek prostitusi tidak bisa dijadikan alasan  menjadi  pelacur,  sebab  selalu  ada  jalan  keluar  untuk  mencari  nafkahyang  halal. Pemerkosaan bisa membebaskan seseorang dari dosa, tetapi menerjuni pelacuran lantaran diperkosa tidak dibenarkan oleh agama. 27
Islam  menjatuhkan  hukuman  pula  kepada  seseorang  yang  menyetubuhi  perempuan yang  merelakan  dirinya  untuk  disetubuhi.  Karena  fungsi  kelamin  bukanlah  untuk
25 Neng  Djubaedah, Pornografi  Dan  Pornoaksi  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam,  Edisi  Revisi,  Cet  3, (Jakarta:Kecana Prenada Media Group, 2003), hlm 200
26 Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Ed 1, Cet 1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 245.
27 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Cet  Ke-1,  Jilid  4  ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996), hlm 1419.
dipinjamkan  atau  diperjualbelikan.  Demikian juga,  perempuan  yang  merelakan  tubuhnya untuk disetubuhi juga dikenai hadd zina sebagaimana yang terjadi dalam kasus prostitusi di mana banyak perempuan atau PSK merelakan tubuhnya atau melakukan hubungan seksual di  luar  perkawinan  berdasarkan  rasa  suka  yang  disertai  pembayaran  sejumlah  uang tertentu. 28
Pada dasarnya telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas tindak pidana yang menimpanya  (rela menjadi objek pidana) tidak menjadikan tindak  pidana  tersebut  diperbolehkan  kecuali  jika  kerelaan  tersebut  menghapuskan  salah satu  unsur  tindak  pidana. 29 Oleh  karena  itu,  terhadap  PSK  yang  merelakan  dirinya  dalam suatu tindak pidana tidsk menjadikan  ia bebas dari hukuman.
Hukum konvensional menjadikan kerelaan sebagai unsur dasarpada beberapa tindak pidana  seperti  zina  di  mana  kerelaan  tidak mengubah  sifat  pidana  tersebut. Ketentuan tersebut  tidak  sejalan  dengan  prinsip  hukum  Islam,  bahkan  merupakan  bentuk penyimpangan  atas kaidah  umum  tersebut,  sebab seharusnya  kerelaan  hanya mempengaruhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam kasus pencurian. Karena kerelaan menjadikan tindak kejahatan tersebut dianggap tidak ada. Adapun kerelaan pada perbuatan zina tidak ada pengaruhnya secara mutlak. Perbuatan ini baik dengan persetujuan maupun tidak, menurut pandangan adat, tradisi, akhlak, dan etika masyarakat tidak diragukan lagi tetap merupakan pidana zina. 30
28 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i..... hlm, 262.
29 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III... hlm 245-246.
30 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II... hlm 114.

## C. Analisis terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi menurut Hukum Islam
Belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan kasus prostitusi artis, hal yang menjadi perhatian  dan mengejutkan  adalah ketika  banyak  media  yang  merilis  bahwa  pihak kepolisian  menyatakan  bahwa  artis  yang  ditangkap  dan  diduga  menjadi  pelacur  online adalah korban, bukan tersangka. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa pihak  kepolisian  sampai  menyatakan  demikian.  Padahal  prostitusi  jelas-jelas  merupakan hal terlarang untuk dilakukan di negeri ini.
Undang-Undang  Pemberantasana  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO) dikatakan  menjadi  dasar  bagi  pihak  kepolisian  terkait  dengan  pernyataannya  tersebut. Didalam  UU  TPPO,  pelacuran  dianggap  sebagai  bentuk  perdagangan  orang.  UU  tersebut seperti  sejalan  dengan  Konvensi  PBB  Tahun  1949  untuk  Pemberantasan  Perdagangan Orang  dan  Eksploitasi  Prostitusi.  Berarti  diartikan  bahwa  pelaku  prostitusi  dalam  hal  ini yang  menjajakan  dirinya,  dianggap  dieksploitasi.  Dengan  kata  lain  mereka diperdagangkan. Berarti yang dianggap bersalah adalah pihak yang memperdagangkan dan mempergunakan jasa mereka. Tentunya terjadi kontradiksi yang cukup aneh terkait hal ini.
Mucikari  dan pengguna  jasa pelacur  menjadi  sasaran  sanksi  hukum,  sementara pelacur itu sendiri  dilindungi  dan  diberikan  bantuan  agar  dapat  keluar  dari  kondisi tereksploitasi.  Padahal  seharusnya  jika  dilihat  dari  kondisi  penyebab  terjunnya  oknum tertentu kedalam alam prostitusi, bukan karena paksaan, tetapi mayoritas karena keinginan mereka sendiri.
Jika  ditelusuri  lebih  jauh  berdasarkan  kondisi  sosial  pelacur,  tidak  semua  pelacur masuk  kedalam  kategori  PSK.  Bisa  jadi  ada  yang  namanya  Budak  Seks  yang  tidak termasuk kedalam kategori PSK. Ketika berbicara tentang konteks budak seks, maka jelas
ada makna eksploitasi yang terkandung didalamnya. Dimana mereka yang dijadikan budak seks  diperdagangkan  kesana-kemari  dengan  paksaan  harus  melayani,  berbeda  dengan konsep pelacur (PSK) yang melacurkan dirinya karena keinginan mereka sendiri. 31
Dengan membedakan antara budak seks dengan pekerja seks, maka akan lebih jelas mana  yang  benar-benar  tereksploitasi. Sehingga  akan  lebih  mudah  untuk  memahami kategori korban dalam UU PTPPO. Padahal jika dipahami bunyi pasal 1 UU PTPPO, PSK yang  menjajakan  dirinya  dalam  kasus  prostitusi  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  korban. Karena biasanya dalam kasus perdagangan orang PSK sangat dikekang, tidak punya daya dan  tidak  punya  pilihan  untuk  menolak  menjajakan  seks sehingga  tidak  bisa  pergi  keluar dari kawasan prostitusi
Pasal  1  UU  PTPPO: Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  dalam  Negara  maupun  antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.
Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila telah  memenuhi  unsur-unsurnya.  Terkategori  sebagai  unsur-unsur  tindak  pidana perdagangan  orang  adalah  setiap  orang,  baik  perseorangan  maupun  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  melakukan  perbuatan  sebagai berikut: 32
1. Eksploitasi,  yaitu  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,
31 Ramen  Antonov  Purba,  “Harian  Jurnal  Asia”, Menyikapi  Fenomena  Prostitusi  Artis  Dari  Segi Hukum,  2016, Melalui  Situs: Https://Www.Jurnalasia.Com/Opini/Menyikapi-Fenomena-Prostitusi-Artis- Dari-Segi-Hukum/, Diakses Tanggal 2 Agustus 2016.
32 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Ed 1, Cet Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 58.
organ  reproduksi,  atau secara  melawan  hukum  memindahkan  organ  dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.
2. Eksploitasi  seksual,  yaitu  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh seksual  atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
3. Perekrutan,  yaitu  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,  membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
4. Pengiriman,  yaitu  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan  seseorang  dari suatu tempat ke tempat lain
5. Kekerasan,  yaitu  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum,  dengan  atau  tanpa menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang menimbulkan  bahaya  bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Ancaman  kekerasan,  yaitu  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa ucapan,  tulisan,  gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh  baik  dengan  atau  tanpa menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau  mengekang  kebebasan hakiki seseorang.
7. Penjeratan hutang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan  dirinya  atau  keluarganya  atau  orang- orang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  atau  jasa  pribadinya  sebagai  bentuk pelunasan hutang.
Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  dilakukan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan dan lain sebagainya untuk  tujuan  eksploitasi  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang. Dengan demikian,  cara  melakukan  perbuatan tersebut  termasuk ke  dalam unsur-unsur  tindak pidana perdagangan orang.
Sedangkan  tindakan  yang  dilakukan  PSK  yang  menjajakan  dirinya  dalam  kasus prostitusi  hanya  untuk  memenuhi  gaya  hidup  yang  tinggi  dan  mendapat  pembayaran. Semua  itu  dilakukan  untuk  kepentingan  pribadinya  dan  tidak  dilakukan  dengan  ancaman kekerasan  maupun  penggunaan  kekerasan  sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  PTPPO. Oleh  karena  itu  perbuatan  PSK  yang  terjerat  dalam praktek  prostitusi  tidak  sepenuhnya menjadi  korban  karena Pelacuran  yang  tidak  disertai  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan adalah tidak termasuk tindak pidana yang diberantas  dalam  UU  PTPPO.  Dan  dapat  dikatakan  belum memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana perdagangan orang.
Alasan  Pihak  kepolisian  menjadikan  kedudukan  PSK  sebagai  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  dalam  praktek  prostitusi  disebabkan  karena  bunyi  pasal  tersebut  yang menyebutkan  untuk  “tujuan  eksploitasi” dan  istilah  ”eksploitasi  seksual”  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (8) yang  berakibat  terjadinya  eksploitasi  seksual terhadap  PSK,  karena  dalam  UU  itu  juga disebutkan salah  satu  jenis  eksploitasi  adalah pelacuran.Padahal  jika  dilihat  dalam  UU  PTPPO,  Pasal 1 terdapat  kata  “untuk  tujuan” sebelum  kata  mengeksploitasi  orang  tersebut  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana perdagangan  orang  merupakan  delik  formil.  Dengan  demikian,  yang  harus  dipahami  dari pasal  1  UU  PTPPO,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dengan dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan  dalam  undang-undang  dan tidak  dibutuhkan  lagi  harus  mensyaratkan  adanya  akibat  dieksploitasi  atau  tereksploitasi yang timbul. 33
Islam  tidak  membenarkan praktek  prostitusi  dengan  alasan  apapun apalagi  dengan alasan  ekonomi. Dalam  segi  pandangan  tindakan  ekonomi,  prostitusi  mungkin  salah  satu alternatif  lahan  dimana  seseorang  baik  pria  maupun  wanita  dapat mendapatkan  uang. Tetapi  Islam  mewajibkan  ummatnya  untuk  menempuh  profesi  yang  halal,  karena  selalu ada  jalan  untuk  mencari  nafkah  yang  halal.Dalam  Islam  perbuatan  PSK  dalam  praktek prostitusi  termasuk  zina,  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  zina sebagaimana  telah diuaraikan pada poin sebelumnya.
Pelacur  yang  melakukan  perbuatan  seksual  atas  dasar  kerelaan  tanpa  ada  paksaan maupun  ancaman  kekerasan  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  korban,  karena  merekalah  yang sebenarnya  menjadi  pelaku.  Sebaliknya,  bisa  dikatakan  sebagai korban apabila  perbuatan
33 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang.... hlm 116.
tersebut  adanya  unsur  pemaksaan,  ancaman  kekerasan,  maupun  penggunaan  kekerasan, sebagaimana yang dialami oleh budak seks sehingga mengakibatkan mereka tereksploitasi.
Seiring dengan penentuan klasifikasi pelacur, Pelacur yang bertipe pekerja seks akan dikenai hukuman pidana, sebagaimana mucikari dan pihak pengguna jasa pelacuran. Status hukum  pekerja  seks  ditegakkan  sebagai  cara  untuk  menyumbat  peluang  dijadikannya pelacuran  sebagai  bidang  profesi. Sehingga  akan  semakin jelas  yang  dikatakan  korban sejati  dalam  fenomena  pelacuran  adalah  pelacur  yang  tereksploitasi  serta  anak  dan  suami maupun istri dari konsumen yang telah menggunakan jasa pelacur.

## DAFTAR KRPUSTAKAAN
Abdul  QadirAudah, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam(judul  asli:  At- Tasyrī’  al - Jinā`i  al - Islāmiy  Muqāranan  bil  QānūnilWad’iy), terjemahan  Tim  Tsalisah, jilid  II,  III,  dan IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
AdamiChazawi, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan,  Ed  1, Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2007.
Ahmad  Djazuli, FiqihJinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam),  Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2000
Ahmad  WardiMuslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  “Fikih  Jinayah” , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Cet Ke-19, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek,  Cet  Ke-3,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2002.
, Viktimologi  “Perlindungan  Korban  &  Saksi ,  Cet  Ke-3,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2014.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan “Antara Norma Dan Realita” , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
Farhana, Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia,  Ed  1,    Cet  2,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.
HasbiAshShiddiqy, Pengantar Hukum Islam, Cet Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Henny  Nuraeny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dan Penerapannya, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Ibn  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  (Terjemahan  Abu  UsamahFakhtur),  Jilid  2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Kartini  Kartono, Patologi  Sosial,  Jilid  1,  Ed  2,  Cet  4 dan  8 Jakarta:  Rajawali,  1992 dan 2003.
Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  “Kriminologi  Dan  Viktimologi” . Jakarta: Djambatan, 2004.
Made Darma Weda, Kriminologi, Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam  (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Mustofa  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Islam  Kontemporer,  Ed  1,  Cet  1,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
Neng Djubaedah, Perzinahan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia Ditinjau  Dari  Hukum  Islam,  Ed  1,  Cet  1,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2010.
, Pornografi  Dan  Pornoaksi  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam,  Edisi  Revisi,  Cet  3, Jakarta: KecanaPrenada Media Group, 2003.
NursyahbaniKatjasungkanaDkk, Kasus-Kasus  Hukum  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, Jakarta: LBH-APIK, 2002.
Lamintang  dan  TheoLamintang, Delik- Delik  Khusus  “Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, Ed Ke-2, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
RenaYulia, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan,  Cet  2, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013.
Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Ed 1, Cet 2, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
Sulistyowati  Irianto, Perempuan &  Hukum  “Menuju  Hukum  Yang  Berspektif  Kesetaraan Dan Keadilan” , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
WahbahAz-Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i  “  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al - Quran  Dan  Hadis,  Penerjemah:  Muhammad  Afifi  Dan  Abdul  Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Ed 1, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.