## Implementasi Hukum Personal Guarantee dalam Praktik Kepailitan

## Lenny Nadriana dan Isis Ikhwansyah
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Banda No. 42, Bandung Email: lennynad@yahoo.co.id

## Abstract
Various  judgments  of  bankruptcy  petition  declare  a  Guarantor  that  Guarantor  may  be  made bankrupt, so that the guarantor as referred to in Article 1 paragraph 1 of the Bankruptcy Law must give up all his property to be public enclosures to pay off the creditors' payment. Legal Position of Corporate Guarantor or Personal Guarantee which is used as a bankrupt debtor is the same as the main debitor because at the time of execution of the deed of guarantee guarantee is willing to voluntarily give up all his privileges without waiting for the main debtor of default and hartan  sold.  Regarding  the  making  of  the  Security  Guarantee  Coverage  the  position  of  the guarantor that may be made bankrupt is a weak position in an agreement, so the role of the notary must be able to provide legal counseling prior to the signing of the guarantee deins held by the Guarantor Personal Guarantor or Corporate Guarantor.

## Keywords: Bankrupcyt; Personal Guarantee

## Abstrak
Berbagai putusan permohonan kepailitan menyatakan Seorang Penjamin yakni Guarantor dapat dijadikan Pailit, sehingga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan haruslah merelakan segala harta kekayaannya menjadi sitaan umum untuk melunasi pembayaran kreditur.  Kedudukan  Hukum  Personal  Guarantee  yang  dijadikan  debitor  pailit  sama  dengan debitor  utama  dikarenakan  pada  saat  pelaksanaan  pembuatan  akta  penanggungan  penjamin bersedia secara sukarela melepaskan segala hak istimewannya tanpa menunggu debitor utama wanprestasi  dan  hartannya  dijual.  Mengenai  pembuatan  akta  Jaminan  Penanggungan  posisi penjamin yang dapat dijadikan pailit adalah posisi yang lemah dalam suatu perjanjian, sehingga peran notaris  harus dapat memberikan penyuluhan hukum  sebelum ditandatanganinnya akta jaminan penanggungan yang dilakukan oleh Personal Guarantee.
Kata Kunci: Kepailitan; Personal Guarantee

## A. PENDAHULUAN
Kedudukan  penjamin  dalam  akta  penjamin/penanggungan  yang  telah melepaskan  hak  istimewanya,  dalam  proses  permohonan  kepailitan  dapat diajukan  Kepailitan,  meskipun  Undang–Undang  Kepailitan  tidak  mengatur
Volume 1 No. 2, Januari 2018 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
secara  khusus  mengenai  kedudukan  Penjamin  atau  dalam  hal  ini Guarantor , namun  dalam  praktik  beberapa  Putusan  Pengadilan  baik  Yurisprudensi  dan Putusan Pengadilan Niaga telah memutuskan bahwa Penjamin menjadi debitor pailit, atau secara tanggung renteng dengan debitor bertanggung jawab terhadap utang kreditor dalam proses pengajuan Kepailitan.
Berbagai putusan permohonan kepailitan menyatakan Seorang Penjamin yakni  Guarantor  dapat  dijadikan  Pailit,  sehingga  penjamin  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan haruslah merelakan segala harta kekayaannya  menjadi  sitaan  umum  untuk  melunasi  pembayaran  kreditur. Masalah  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  tiap individu,  ketidakjelasan  identitas,  dan  pengingkaran  suatu  prestasi  yang akhirnya berujung pada sengketa kepailitan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi  para  pihak  tersebut  untuk  melengkapi  diri  dengan  surat  atau  dokumen yang dapat melindungi dirinya dari segala hubungan hukum, dan pilihan akta otentik dirasa sebagai suatu pilihan yang tepat dalam membuat suatu perjanjian kredit bank sebagai dasar hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana (debitur).
Adapun  rumusan  permasalahan  dalam  Implementasi  Lembaga Penjaminan  dalam  Praktik  Kepailitan,  maka  penulis  memberikan  rumusan bagaimana  Kedudukan  Penjamin  dalam  hal  ini Personal  Guarantee yang dijadikan sebagai Debitor Pailit?

## B. METODE
Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer  yang  berupa  :  buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  terkait  dengan  obyek penelitian.
Metode pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan dan  bahan  hukum  lainya  seperti  peraturan  perundang-undangan,  Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
Teknik Analisis data yang digunakan mengggunakan pendekatan analisis deskriptif  kualitatif  untuk  mencari  jawaban  dan  mendapatkan  kesimpulan dengan  cara  menganalisa  semua  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian,  serta  dapat  menguraikan  dan  memecahkan  masalah  yang  diteliti mengenai  perlindungan  hukum  ahli  waris  dari  pewaris  pemegang  jaminan perorangan yang dipailitkan oleh putusan pengadilan .

## C. PEMBAHASAN
Dalam hukum dikenal macam-macam jaminan, yaitu jaminan perorangan (termasuk di dalam corporate guarantee ) dan  jaminan kebendaan ( persoonlijke en zakelijke  zekerheid ).  Jaminan  perorangan  adalah  selalu  suatu  perjanjian  antara seorang  berpiutang  (kreditor)  dengan  seorang  ketiga,  yang  menjamin dipenuhinya  kewajiban-kewajiban  debitor,  bahkan  perjanjian-perjanjian tersebut  dapat  diadakan  di  luar  (tanpa)  sepengetahuan  debitor  (utama). Sementara  itu,  jaminan  kebendaan  dapat  diadakan  antara  kreditor  dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. 1
Perjanjian  jaminan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  perjanjian pendahuluan  atau  pokok yang  mendahuluinya,  karenanya  perjanjian  jaminan merupakan perjanjian asesor ( accessoir ), tambahan, atau ikutan.Dalam perjanjian utang  piutang,  diperjanjikan  pula  antara  debitur  dan  kreditur  bahwa
1 Subekti . (1999). Jaminan-jaminan  untuk  pemberian  kredit  Menurut  Hukum  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.15
pinjamannya  tersebut  dibebani  pula  dengan  suatu  jaminan,  yang  selanjutnya diikuti  dengan  pengikatan  jaminan,  yang  dapat  berupa  pengikatan  jaminan kebendaan  atau  jaminan  perseorangan.    Dalam  dunia  perbankan  pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar  janji atau melakuakan wanprestasi, maka biasanya bank  akan  meminta  debitor  atau  nasabah  tersebut  memberikan  jaminan  bagi utangnya.  Dalam  dunia  perbankan  penjamin  dapat  berupa Personal  Guarantee (penjaminan  perorangan)  ataupun  corporate  guarantee  (penjaminan perusahaan), dimintakan sebagai jaminan pelengkap disamping jaminan utama atas  perjanjian  pemberian  kredit  (utang  piutang  merupakan  perjanjian pokoknya).
Dalam hal–piutang, pihak kreditor sering mensyaratkan adanya jaminan, jaminan  disini  mempunyai  fungsi  memberi  hak,  kekuasaan  kepada  kreditor untuk  mendapatkan  pelunasan.  Dengan  demikian  hasil  lelang  benda–benda yang  dijaminkan  itu  apabila  debitor  tidak  membayar  kembali  utangnya  tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jadi fungsi jaminan disini adalah untuk memperkecil risiko kerugian yang mungkin timbul apabila debitor ingkar janji.
Dalam praktiknya, kreditor pemegang jaminan perorangan tidak sekuat kreditor  pemegang  jaminan  kebendaan.  Sri  Sudewi  Masjchoen  Sofwan mengatakan  bahwa  Jaminan  Perorangan  banyak  digunakan  dalam  praktek dengan alasan–alasan sebagai berikut: 2
1. Si Penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi didalam usaha dari si peminjam.
2. Penanggung memesan pesan piutang dan banyak terjadi dalam bentuk Bank  Garansi,  dimana  yang  bertindak  sebagai  penanggung/borg adalah bank.
2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1980). Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: BPHN dan Liberty, hlm. 80-81.
3. Penanggungan  juga  mempunyai  peran  penting  karena  dewasa  ini lembaga–lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha–pengusaha kecil.
Jaminan perorangan ini diatur dalam Buku III pasal 1820–1850 Burgerlijk Wetboek atau selanjutnya disebut BW.
”Penjamin atau penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga  guna  kepentingan  si  berpiutang  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.
Jaminan  perorangan  ini  dipergunakan  dalam  praktek,  karena  dengan adanya penjamin, maka kreditor merasa ada kepastian akan pelunasan hutang– hutangnya. Dengan adanya si penjamin, maka kreditur merasa aman daripada tidak ada jaminan sama sekali. Misalnya dalam keadaan si penanggung sebagai direktur  perusahaan selalu pemegang  saham dari perusahaan tersebut, secara pribadi ingin ikut menanggung utang–utang perusahaan.
Ketentuan  selanjutnya  di  dalam  Pasal  1831  BW    menyatakan  bahwa Penjamin dari debitor mempunyai hak istimewa dalam menjamin utang–utang kepada debitor yang sudah ditetapkan dalam BW tersebut namun ketentuan di dalam Pasal 1832 BW penanggung dapat melepaskan hak istimewanya di dalam akta  penanggungan  tersebut  sehingga  kedudukanya  sama  dengan  debitor, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
Pasal 1831 BW:
Si  penanggung  tidaklah  diwajibkan  membayar  kepada  si  berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi:
”Penanggung  tidak  dapat  menuntut  supaya  barang  milik  debitur  lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:
1. bila  ia  telah  melepaskan  hak  istimewanya  untuk  menuntut  barang- barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila  ia  telah  mengikatkan  dirinya  bersama-sama  dengan  debitur terutama  secara  tanggung  menanggung,  dalam  hal  itu,  akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang- utang tanggung-menanggung;
3. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Jika debitur berada keadaan pailit;
5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.
Praktek  perbankan  umumnya  hak  istimewa  yang  dimiliki  seorang penjamin sebagaimana tercantum pada Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1848 dan Pasal  1849  BW  tersebut  biasanya  dilepaskan  sehingga  dengan  pelepasan  hak istimewa tersebut penjamin tidak berhak untuk menuntut supaya dilakukan sita dan lelang lebih dahulu harta kekayaan debitor. Melepaskan hak-hak istimewa penjamin  harus  dinyatakan  secara  tegas  dalam  perjanjian  pemberian garansi/penjaminan. Dengan melepaskan hak-hak istimewa tersebut membawa akibat hukum, yaitu: 3
a. Kreditor dapat menuntut atau menggugat langsung kepada penjamin sendiri atau bersama-sama dengan debitor agar penjamin sendiri atau bersama-sama  debitor,  tanggung  renteng  untuk  membayar  utang debitor kepada kreditor.
b. Hak istimewa penjamin menjadi hapus Seorang penjamin/guarantor melepaskan hak istimewa yang dimiliki olehnya  berdasarkan  Pasal  1831  KUHPerdata,  juga  membawa  akibat hukum  yaitu  dapat  saja  dimintakan  kepailitannya,  tanpa  harus dimintakan terlebih dahulu kepailitan dari debitornya. Sebab, dengan melepaskan hak-hak istimewanya yang dimiliki oleh
penjamin/guarantor itu sebenarnya sama saja kedudukannya dengan seorang  debitor,  sekalipun  secara  formal  ia  tetap  dinamakan  sebagai penjamin/guarantor. 4
Sri  Sudewi  Masjchoen  Sofwan    memberikan  pendapatntya  mengenai praktik perbankan di Nederland, adapun uraianya sebagai berikut: 5
”Praktek  perbankan  baik  di  Nederland  maupun  di  Indonesia,  ternyata bahwa  antara  kreditor  dan  guarantor/penjamin  justru  senantiasa
3 Sutarno. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank . Bandung: Alfabeta, hlm. 247 4 Sunarmi. (2010). Hukum Kepailitan . Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 197
5 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op.cit., hlm. 93
diadakan  janji  agar  guarantor/penjamin  melepaskan  hak  istimewanya, sehingga  adanya  hak  istimewa  tersebut  praktis  tidak  ada  artinya.  Janji untuk  melepaskan  hak  istimewa  ini  dalam  praktek  senantiasa diperjanjikan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  disini  terjadi  kebiasaan yang  senantiasa  diperjanjikan.  Hak  istimewa  tersebut  baru  ada  artinya, jika  hak  tersebut  dengan  tegas-tegas  tercantum  dalam  perjanjian pemberian garansi.”
Permasalahan  dalam  praktiknya,  hak-hak  istimewa  yang  dimiliki  oleh penjamin atau penanggung lazim ditiadakan atau dilepaskan. Dengan pelepasan hak istimewa tersebut oleh penjamin dalam perjanjian Personal Guarantee yang dibuat oleh kreditor dengan penjamin, berarti kreditor dapat langsung meminta, menuntut, atau menggugat penjamin untuk segera memenuhi kewajiban debitor manakala  debitor  telah  cidera  janji  atau  wanprestasi.  Dengan  kata  lain mengakibatkan  kedudukan  seorang  penjamin  adalah  sama  seperti  debitor sendiri.  Hal  ini  tentunya  akan  merugikan  seorang  penjamin  yang  dengan sukarela mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitor tersebut.
Penjamin  dalam  kasus  kepailitan  adalah  debitor  dari  kewajiban  untuk menjamin  pembayaran  oleh  debitor  utama. 6 Seorang  Penjamin  berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai atau cidera janji, penjamin baru menjadi debitor atau berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik  debitor  utama  atau  debitor  yang  ditanggung  telah  disita  dan  dilelang terlebih  dahulu  tetapi  hasilnya  tidak  cukup  untuk  membayar  utangnya,  atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Maka berdasarkan  ketentuan  tersebut  penjamin  atau  penanggung  tidak  wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar.
Peran utama seorang penanggung atau penjamin adalah melunasi utang debitor ketika debitor tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Artinya, disini juga berlangsung suatu penjaminan secara umum, bahwa segala kekayaan
6 Imran Nating. (2004). Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 33
penjamin  menjadi  jaminan  atas  pelunasan  utang  debitor.  Mengapa  disebut segala  kekayaan  penjamin?  Karena  pelunasannya  tidak  ditentukan  dari kekayaan yang mana. Nantinya, ketika penjamin telah melunasi utang tersebut, hak  tagih  kreditor  berpindah  kepada  penjamin.  Penjamin  dapat  meminta pelunasan kembali disertai dengan sebagai bentuk biayanya (hak regres ).
Peran  jaminan  perorangan (Personal  Guarantee) baru  muncul,  setelah debitor utama tidak memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya. Pemenuhan  oleh  penjamin  perorangan  bersifat  sebagai  pengganti  apa  yang ditinggalkan oleh debitor utama tidak terpenuhi. 7
Selama  ini  sering  tidak  disadari  baik  oleh  pihak  bank  maupun  oleh perusahaan ataupun para pengusaha bahwa seorang penjamin dapat memiliki konsekuensi  hukum  yang  jauh  lebih  apabila Personal  Guarantee tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak ketiga, yang menanggung utang dari debitor.  Konsekuensi  hukum  tersebut  adalah  bahwa Personal  Guarantee dapat dinyatakan pailit. 8
Ketentuan  penanggung  dapat  diajukan  permohonan  pailit  ketika penanggung  telah  melepaskan  hak-hak  istimewanya,  terutama  untuk penanggung yang telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng dengan debitor utama terhadap utang kepada kreditor, maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan pailit dengan pengajuan sebagai berikut: 9
a. Surat perjanjian kredit;
b. Surat  perjanjian  penanggungan  guarantor  telah  melepaskan  hak istemewa dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitor utama;
c. Guarantor termohon pailit mempunyai utang pada kreditor lain;
d. Salah utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
7 J. Satrio. (2001). Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 53
8 Sutan Remy Sjahdeini. Op Cit., hlm. 97 9 Luky Pangastuti. (2015). “Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit”, Jurnal Repertorium , Vol. II, hlm. 152
Di dalam pasal 141, pasal 164 dan dan pasal 165 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) mengatur mengenai penjainan, namun dari bunyi pasalpasal tersebut  tidak  tertulis  bahwa  penjamin  atau  penjamin  perorangan  dapat dinyatakan  pailit  berdasarkan  UUK  dan  PKPU.  Namun  dari  ketentuan  Pasal 1820 dan Pasal 1831 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa penjamin perorangan memiliki  kewajiban  membayar  utang  debitor  utama  kepada  kreditor,  namun apabila  debitor  utama  tidak  mampu  untuk  membayar  utang  tersebut,  maka kreditor dapat menagih kepada penjamin perorangan atas utangnya.
Dalam hal ini dapat disimpukan, bahwa penjamin perorangan (Personal Guarantee), berkedudukan  sebagai  debitor.  Kedudukan  penjamin  perorangan sebagai debitor di dalam kepailitan makin terlihat jelas, apabila pada prakteknya banyak  kreditor  yang  meminta  agar  penjamin  perorangan  melepaskan  hak istimewa yang dimilikinya, yaitu agar benda-benda milik debitor utama disita kemudian dijual untuk melunasi utangnya.
Terkait  dengan  Pasal  1832  angka  (1)  KUHPerdarta,  pengajuan permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  seorang  penjamin  perorangan  dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pernyataan pailit pula kepada debitor utama, apabila penjamin perorangan telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntur supaya benda-benda debitor utama lebih dahulu disita dan dijual. 10
Apabila penjamin perorangan juga tidak mampu untuk membayar/cidera  janji  atas  utang  yang  dimiliki,  maka  debitor (Personal Guarantee) tersebut  dapat  dinyatakan  pailit,  apabila  syarat  yang  disyaratkan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Kewajiban  Pembayaran  Utang  telah  terpenuhi.  Tentunya  dalam  penjatuhan putusan  pailit  terhadap  penjamin  perorangan  yang  berkedudukan  sebagai
debitor,  harus  pula  memenuhi  persyratan  penjatuhan  putusan  pailit  yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPUyaitu pemohon dan termohon. 11
Menurut  Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi,  memberikan pendapatnya tentang Hak Istimewa berdasarkan BW, yakni sebagai berikut:
”Penjamin/guarantor memiliki hak istimewa. Hak istimewa penjamin ini membawa  akibat  hukum  bahwa  penjamin  tidak  diwajibkan  untuk melunasi  kewajiban  debitor  kepada  kreditor  sebelum  harta  kekayaan debitor  yang  cidera  janji  tersebut,  yang  ditunjuk  oleh  penjamin,  telah disita  dan  dijual,  dan  hasil  penjualan  harta  kekayaan  debitor  tidak mencukupi  untuk memenuhi kewajibandebitor kepada kreditor. Dalam hal yang demikian berarti penjamin hanya akan melunasi sisa kewajiban debitor yang belum dipenuhinya kepada kreditor.” 12
Menurut Sunarmi ketika Penjamin mempunyai hak istimewa namun hak istimewa tersebut dapat dilepaskan, adapun uraianya adalah sebagai berikut: 13
”Penjamin/guarantor tidak dapat menuntut supaya harta debitor disita terlebih dahulu dan dijual untuk melunasi utangnya jika penjamin telah melepaskan hak istimewanya yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata. Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1832  KUHPerdata  yang  menentukan bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya benda-benda debitor lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:
1. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda–benda debitor lebih dahulu disita dan dijual;
2. Apabila  penjamin  telah  mengikatkan  dirinya  bersama–sama  dengan Debitor Utama secara tanggung menanggung; dalam hal mana akibat– akibat  perikatanya  diatur  menurut  asas–asas  yang  ditetapkan  untuk utang–utangnya secara tanggung renteng;
3. Jika debitor dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Jika Debitor dalam Keadaan Pailit;
5. Dalam hal Penjaminanya yang diperintahkan oleh Hakim.”
11 Syamsuddin Sinaga. (2012). Hukum Kepailitan Di Indonesia . Jakarta: Tata Nusa, hlm. 102
12 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  (2005). Seri  Hukum  Harta  Kekayaan:  Hak Tanggungan . Jakarta: Kencana Edisi Pertama, Cetakan Pertama, hlm. 24–25
13 Sunarmi. (2009). Hukum Kepailitan. Medan: USU Press, hlm. 197
Sunarmi juga menjelaskan Hak Istimewa yang dilepaskan apabila Debitor dinyatakan Pailit, yakni sebagai berikut: 14
”Dalam hal seorang penjamin/guarantor melepaskan hak istimewa yang dimiliki  olehnya  berdasarkan  Pasal  1831  KUHPerdata,  juga  membawa akibat    hukum  yaitu  dapat  saja  dimintakan  kepailitannya,  tanpa  harus dimintakan  terlebih    dahulu  kepailitan  dari  debitornya.  Sebab,  dengan melepaskan hak-hak istimewanya yang dimiliki oleh penjamin/guarantor  itu  sebenarnya  sama  saja    kedudukannya  dengan seorang  debitor,  sekalipun  secara  formal  ia  tetap  dinamakan  sebagai penjamin/guarantor.”
Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan  di  dalam  praktik  Jaminan Perorangan  baik  di  Negeri  Belanda  dan  Indonesia,  Penjamin  seringkali melepaskan hak istimewanya, adapun uraianya adalah sebagai berikut: 15
”Dalam  praktek  perbankan  baik  di  Nederland  maupun  di  Indonesia, ternyata bahwa antara kreditor dan guarantor/penjamin justru senantiasa diadakan  janji  agar  guarantor/penjamin  melepaskan  hak  istimewanya, sehingga  adanya  hak  istimewa  tersebut  praktis  tidak  ada  artinya.  Janji untuk  melepaskan  hak  istimewa  ini  dalam  praktek  senantiasa diperjanjikan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  disini  terjadi  kebiasaan yang  senantiasa  diperjanjikan.  Hak  istimewa  tersebut  baru  ada  artinya, jika  hak  tersebut  dengan  tegas-tegas  tercantum  dalam  perjanjian pemberian garansi.”
Imran  Nating  menjelaskan  mengenai  kedudukan  hukum  Jaminan Perorangan yang telah melepaskan hak istimewanya yang menyakan  bahwa: 16
”Penjamin  adalah  debitor  dari  kewajiban  untuk  menjamin  pembayaran oleh  debitor.  Penanggungan  utang  atau  borgtocht  adalah  suatu persetujuan  dimana  pihak  ketiga  guna  kepentingan  kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.”
14 Ibid., hlm. 197 15 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op.Cit., hlm.93
16 Imran Nating. Op.Cit., hlm. 46
Melihat Tanggung Jawab Personal Guarantee atau disebut guarantor, dapat ditarik bahwa dalama perkara pengajuan kepailitan konsep posisi guarantor ada tiga, menurut penulis, yaitu:
1. Debitor  ditagih  terlebih  dahulu  kemudian Personal  Guarantee dapat ditagih ketika harta debitor tidak mencukupi untuk pembayaran dan telah  dieksekusi  harta  tersebut  oleh  kurator,  pengajuanya  berbeda namun terhadap utang yang sama.
2. Yang kedua adalah kreditor langsung mengajukan permohonan pailit kepada  Pemegang Personal  Guarantee tanpa  harus  mengajukan permohonan  pailit  terlebih  dahulu  kepada  debitor,  hal  ini  terjadi karena  pemegang Personal  Guarantee telah  melepaskan  hak istimewanya  sebagaimana  diatur  dalam  BW,  yang  dapat  langsung ditagih terhadap pelunasan hutang debitor terlebih dahulu.
3. Permohonan  pailit  diajukan  oleh  Kreditor  terhadap  debitor  dan Personal  Guarantee secara  tanggung  renteng.  Dalam  praktiknya  ini sering dilakukan oleh Kreditor untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan  pelunasan  piutang,  namun  tetap  dengan  dasar  bahwa Personal  Guarantee telah  melepaskan  hak  istimewanya  sesuai  dengan janji yang termaktub dalam akta jaminan perorangan yang disepakati oleh kreditor.
Berdasarkan hal tersebut maka dalam permohonan pailit atas tanggung jawab  Pemegang  Jaminan  Perorangan  secara  ketentuan  perundang-undangan belum  mengatur  secara  spefisik  mengenai  kepastian  hukum  dijadikanya pemegang Personal Guarantee yang dapat dijadikan pailit, namun di dalam BW mengatur  bahwa  Pemegang Personal  Guarantee boleh  melepaskan  hak istimewanya guna bersama–sama bertanggung jawab melunasi segala kewajiban kreditor tanpa harus menunggu debitor cidera janji dan harta debitor tersebut telah  dieksekusi.  Namun  mengenai  dijadikanya  pemegang  jaminan Personal Guarantee menjadi seolah–olah sebagai debitor pailit tersebut belum ada kepastian hukum  yang  mengaturnya  sehingga  masyarakat  hukum  masih  belum mengetahui  bahwa  pemegang  jaminan  perorangan  membawa  dampak  yang cukup  besar  terhadap  segala  utang  yang  dijaminkan  apalagi  dituntut  oleh kreditor sebagai debitor dalam keadaan pailit.
Tanggung jawab pemegang jaminan Personal Guarantee / guarantor yang dapat  dipailitkan  telah  ada  dalam  praktik  putusan  pengadilan  yang  sudah menjadi  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  yakni  dalam  Putusan  No. 39K/N/1999  mengenai  kepailitan  antara  PT.  Deemte  Sakti  Indo  melawan  PT. Bank  Kesawan,  dalam  tingkat  Kasasi,  Majelis  Hakim  Kasasi  antara  lain berpendapat sebagai berikut:
Bahwa i.c Termohon sebagai guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya, maka  Kreditur  dapat  secara  langsung  menuntut  Termohon  untuk  memebuhi kewajibannya.
Bahwa karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Kreditur/ Pemohon mohon agar Termohon dipailitkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga secara tepat dan benar Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  yang  lain  mengenai  kepailitan penjamin, yaitu Putusan No. 42K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara  (1) Bank Artha Graha dan (2) PT. Bank Pan Indonesia , Tbk  (PT. Bank Panin, Tbk) melawan  (1)  Cheng  Basuki  dan  (2)  Aven  Siswoyo,  Majelis  Hakim  Kasasi mengemukakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:
“Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang diantaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang- Undang kepada seorang penjamin, berarti Para Termohon Kasasi sebagai para penjamin  adalah  menggantikan  kedudukan  Debitur  (PT.  Tensindo  )  dalam melaksanakan kewajiban Debitur (PT. Tensindo) terhadap para Pemohon  (para Pemohon  Kasasi)  sehingga  para  Termohon  (Termohon  Kasasi)  dapat dikategorikan sebagai Debitur.”
Namun ketentuan di dalam permohonan pailit setidaknya harus dipatuhi oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap Pemegang Jaminan Perorangan/guarantor,  apabila  Pemegang  Jaminan  Perorangan  tidak mempunyai minimal dua kreditor maka tidak bisa kreditor untuk mengajukan permohonan  pailit  karena  landasan  hukumnya  kepailitan  mendasari  asas
concursus  creditorium sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  Pasal  1131  BW  dan Pasal 1132 BW.
Akibat  kepailitan  penjamin  yakni Corporate  Guarantor dan Personal Guarantor maka kedudukannya dapat  dijadikan sebagai debitor pailit baik itu tersendiri  maupun  secara  tanggung  renteng  dengan  debitor  pailit.  Untuk guarantor  yang  telah  melepaskan  hak-hak  istimewanya,  terutama  untuk guarantor yang telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng  dengan debitor  utama  terhadap  utang  debitor  utama  kepada  kreditor  maka  kreditor dapat lansung mengajukan permohonan kepailitan terhadap guarantor tersebut dengan mengajukan sebagai bukti:

## 1. Surat perjanjian kredit
2. Surat  perjanjian  penanggungan  guarantor  telah  melepaskan  hak-hak istimewanya  dan  menyatakan  bertanggung  jawab  renteng  dengan debitor utama.
3. Guarantor termohon pailit mempunyai utang pada kreditor lain.
4. Salah  satu  utang  tersebut  telah  jatuh  waktu dan  dapat  ditagih  tetapi guarantor  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  renteng  dengan debitor.
Elijana S memberikan pendapatnya mengenai Coorporate Guarantor atau Personal Guarantor yang dapat dipailitkan yang mengatakan bahwa Guarantor baik itu Personal atau Coorporate Guarantor dapat dipailitkan hanya kapan, dalam hal  apa  juga  bagaimana  caranya  harus  diperhatikan  dan  dipenuhi  agar Permohonanan Pernyataan Pailit terhadap Guarantor dapat dikabulkan. 17
Oleh  karena  itu, Personal  Guarantee atau  corporate  guarantee  adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang- Undang Kepailitan. Dalam perkara permohonan pailit antara PT. Bank OCBC NISP,  Tbk  dengan  Liem  Iwan  Yuwana  pada  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat dilihat dari akta jaminan atau borgtocht antara Bank OCBC NISP, Tbk dengan PT.
17 Elijana S. (2001).  “ Proses Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Guarantor dan Holding Company”. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Failli atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: Alumni, hlm. 402
Metalindo Perwita yang memiliki penjamin atau Personal Guarantee . Dalam akta jaminan tersebut termohon pailit dalam perkara ini berkedudukan selaku pihak penjamin  pribadi  atau Personal  Guarantee atas  utang  PT.  Metalindo  Perwita.
Sesuai  dengan  putusan  No  72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST  tujuan  akta jaminan  atau  borgtocht  tersebut  adalah  untuk  menjamin  terlaksananya pembayaran  utang  PT.  Metalindo  kepada  PT.  Bank  OCBC  NISP,  Tbk sehubungan  dengan  fasilitas  kredit  yang  diterima  oleh  debitor  utama  (PT. Metalindo)  dari  PT.  Bank  OCBC  NISP,  Tbk  sebagai  pemohon  pailit  dalam perkara ini.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Niaga  tersebut  pula  tampak  bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (borgtocht) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan  atas  permintaan  pertama  dari  pemohon  pailit  dan  tanpa  syarat  apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau membayar dengan  seketika  dan  sekaligus  kepada  pemohon  pailit  untuk  semua  utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Metalindo kepada pemohon pailit.

## D. PENUTUP
Personal  Guarantee yang  dijadikan  debitor  pailit  sama  dengan  debitor utama dikarenakan pada saat pelaksanaan pembuatan akta penanggungan  telah bersedia melepaskan segala hak istimewannya tanpa menunggu debitor utama wanprestasi dan hartannya dijual.  Jika  debitor utama tersebut tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih, pemohon dalam hal  ini  kreditor  dapat  mengajukan  pailit  terhadap  penjamin  dalam  hal  ini Personal Guarantee atau Corporate Guarantee sebagaimana debitor pailit di dalam Undang–Undang Kepailitan.
Pada  pembuatan  akta  jaminan  penanggungan Corporate  Guarantee atau Personal Guarantee sebaiknnya  semua pihak baik kreditor, notaris, dan debitor
yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut  memiliki  pengetahuan  yang  cukup tentang risiko yang akan timbul apabila penjamin bersedia menandatangani akta Penanggungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan  artikel  ini,  terutama  kepada  mitra  bestari  yang  telah  memberikan masukan  penulisan  secara  substansi  maupun  redaksional  sehingga  artikel  ini menjadi lebih tajam dan sesuai dengan artikel Jurnal yang telah diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Elijana S. (2001).  “ Proses Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Guarantor dan Holding Company”. Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Failli atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: Alumni.
Imran Nating. (2004). Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta : RajaGrafindo Persada.
J.  Satrio.  (2001). Hukum  jaminan  hak  jaminan  kebendaan  Fidusia .  Bandung:  Citra Aditya Bhakti.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2005). Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan . Jakarta: Kencana Edisi Pertama, Cetakan Pertama.
Luky  Pangastuti.  (2015).  “Pertanggungjawaban  Pihak Personal  Guarantee Yang Dinyatakan Pailit”, Jurnal Repertorium , Vol. II.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1980). Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: BPHN dan Liberty.
Subekti . (1999). Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Sunarmi. (2009). Hukum Kepailitan. Medan: USU Press.
_______. (2010). Hukum Kepailitan . Jakarta: PT. Sofmedia.
Sutarno. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank . Bandung: Alfabeta.
Syamsuddin Sinaga. (2012). Hukum Kepailitan Di Indonesia . Jakarta: Tata Nusa.