## OPTIMALISASI PERAN STRATEGIS AMIL ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA *
Ahmad Mukri Aji 1 https://www.academia.edu/9964076 Permalink:
Abstract: Optimizing  the  Strategic  Role  of  Zakat  in  the  Perspective  of Islamic  Law  and  the  Positive  Law  in  Indonesia.  Zakat  is  a  part  of  the religious pillars that must be enforced. It is an important component that has a vertical and horizontal dimension of worship in order to maintain the  benefit  of  human  life.  Zakat  has  a  particularly  significant  role  in maintaining  the  stability  of  the  economy.  Hence  require  good management, it is recommended in the Qur'an as Amilin. The Amilin is expected to mediate professionally and seriously to take care of, manage, collect,  and  distribute  zakat.  In  this  paper,  zakat  is expected to  play  an optimal  role  in  order  to  empower  the  existing  charity.  So  it  can contribute to the welfare of mankind.

## Keywords: Optimizing, Strategic Role, The Amil of Zakat
Abstrak: Optimalisasi  Peran  Strategis  Amil  Zakat  Dalam  Perspektif Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Indonesia.  Zakat  merupakan  bagian dari  pilar  agama  yang  harus  ditegakkan.  Ia  merupakan  komponen penting  yang  memiliki  dimensi  ibadah  vertikal  dan  horizontal  guna menjaga  kemaslahatan  hidup  manusia.  Zakat  memiliki  peran  yang signifikan terutama dalam menjaga kestabilan perekonomian. Karenanya diperlukan  manajemen  pengelolaan  yang  baik,  yang  dalam  hal  ini direkomendasikan Alquran dengan sebutan amilin. Pihak ini diharapkan mampu  memediasi  secara  profesional  dan  serius  untuk  mengurus, memanage, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Dalam tulisan ini, amil zakat diharapkan berperan secara optimal guna memberdayakan zakat  yang  ada.  Sehingga  dapat  memberikan  sumbangsih  kesejahteraan bagi umat manusia.
Kata kunci: Optimalisasi, Peran Strategis, Amil Zakat
* Diterima tanggal naskah diterima: 07 Maret 2014, direvisi: 30 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta. E-mail: mukri_aji@yahoo.com

## 34 – Ahmad Mukri Aji; Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat

## Pendahuluan
Reformasi  Risalah  Islamiyyah  yang  telah  dibawa  oleh  Rasulullah Muhammad Saw 15 abad yang lalu telah terimplementasi dalam bentuk pesan- pesan  Ilahiyyah  yang  termaktub  dalam  teks  ayat  Alquran  al-Karim  dan  telah teraktualisasi pada sebuah bangunan  kokoh ajaran  agama Islam (arkan ad-din), yaitu  sehat  berakidah dan  bertauhid  (sehat  ruhaniah),  sehat  bersyariah,  dan sehat berakhlak. 2
Pertama,  Sehat  berakidah  dan  bertauhid  (sehat  ruhaniah),  yang  terisi dan terpatri pada  hati dan  sanubari setiap insan  hamba-Nya merupakan  sikap mental yang selalu dilandasi dan termotifasi dengan semangat kalimatut-tauhid, La ilaha illallah (Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah) akan mengusir  dan  mengikis  berbagai  macam  virus  ruhaniyyah,  semacam:  virus al- kibr  wat-takabbur  dengan  terjadinya  arogansi  dan  kesombongan  intelektual, virus al-Ananiyyah  (egoistik  terhadap  dirinya  yang  paling  pandai  dan  paling benar), dan  yang sangat  berbahaya  adalah virus  kekafiran ( al-kufr), serta virus kemusyrikan  ( asy-syirk),  yang  telah  menjadikan  berbagai  fasilitas  yang dimilikinya  adalah  segala-galanya.  Sehingga  dalam  situasi,  kondisi  dan  posisi apapun seorang hamba Allah yang saleh akan selalu menggantungkan berbagai problematika  kehidupannya  kepada  Yang  Maha  Kaya,  Yang  Maha  Berkuasa, dan 97 Maha lainnya.
Curhat  Vertikal  selalu  dilakukan  dengan  berbagai  media  ibadah,  baik ibadah mahdhah kepada Allah SWT misalnya: shalat lima waktu, shalat-shalat sunnah, puasa  Ramadhan dan  puasa-puasa sunat,  haji dan  umrah, tilawah  al- Qur`an,  zikir  dan  doa,  serta  ta`lim,  maupun  ibadah  sosial  ( ibadah  ghaeru mahdhah)  yang  diberikan  untuk  kepentingan  kebutuhan  hidup  diri  pribadi, keluarga,  kalangan  dhu`afa,  anak-anak  yatama,  fuqara,  dan  masakin,  seperti: zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan berbagai bantuan sosial lainnya.
Kedua,  Sehat  Bersyariah.  Sehat  bersyariah  merupakan  potensi  dan kemampuan  seorang  hamba  Allah  yang  tulus  dan  penuh  kesadaran  untuk menjalankan aturan-aturan, norma-norma hukum syariah yang akan mengawal seseorang untuk melakukan berbagai aktifitas dan perbuatan, baik yang berkait dengan persoalan ibadat maupun mu`amalat. Dimulai dari masa balignya, sejak bangun  tidur  sampai  tidur  kembali  (siklus  24  jam)  dan  seterusnya  sampai hayatnya  terpisah  dari  jasadnya  dalam  posisi  disayangi  dan  dimuliakan,  serta diridhai oleh  Yang Maha  Pengasih  lagi Maha  Penyayang. Sehat  bersyariah  ini teraktualisasi  dalam  bentuk  bangunan  Rukun  Islam  yang  lima:  1). Mengucapkan dua kalimah syahadah. 2). Mendirikan shalat, 3). Mengeluarkan zakat, 4). Melaksanakan ibadah shaum Ramadhan, dan 5). Menunaikan ibadah haji ke Baitullah al-Haram.
Ketiga,  Sehat  Berakhlak.  Upaya  untuk  menuju  sehat  berakidah  dan sehat  bersyariah  mesti  diisi  dan  dihiasi  oleh sehat  moral  (mental)  untuk melakukan berbagai  aktifitas  yang  selalu dilandasi  oleh  semangat Lillahita`ala.
2 Alî Ahmad Al-Jurjânî, Hikmah at-Tasyrî’wa Falsafatuhû, (Singapura : al-Haramain, t.th.),  h.  44.  Lihat  pula:  Ahmad  Muhammad  al-Hasri,  Tafsîr  Âyât  Al-Ahkâm  (Beirut  :Dâr  al- Qalam, t.th),h.23

## Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 35
Sehingga  sentuhan  semua  aktifitas  hamba-Nya,  teraktualisasi  dalam  bentuk gagasan dan pemikiran yang sehat, ucapan yang santun dan lembut, tulus ikhlas dan penuh sadar hukum, dengan tidak menzalimi dan menyakiti hati siapapun, terbangun  semangat  saling  sayang  menyayangi,  cinta  menyintai,  saling  asah, asih,  asuh,  serta  dapat  dirasakan  dampak  positifnya  baik  untuk  dirinya, masyarakat lingkungannya, maupun bangsa dan negaranya. 3
Sikap hamba Allah yang selalu konsisten selalu berpegang teguh kepada komitmen  pernyataan  dua  kalimah  syahadat  yang  melandasi  semangat  ibadah yang dilakukan, baik shalat lima waktu yang merupakan bentuk ibadah vertikal yang  bernuansa  sosial  jika  dilakukan  secara  berjamaah,  puasa  Ramadan  juga merupakan  ibadah  vertikal  yang  bernuansa  sosial  dengan  selalu  melaksanakan berbagai  aktifitas  berjamaah,  demikian  juga  ibadah  haji  merupakan  ibadah vertikal yang dilakukan setahun sekali dalam seumur hidup. Akan tetapi, ibadah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan ibadah vertikal sekaligus juga  sebagai  ibadah  harta  benda  dan  ibadah  sosial  ( ibadat  maliyah  wa  al- Ijtima`iyyah)  yang  mewajibkan  para  muzakki  mengeluarkan  rezki  yang diperolehnya.  Kewajiban  berupa  beras  atau  yang  senilai  3  1/4  liter.  Demikian pula, ketika telah cukup nishabnya dan haul atau telah tiba masa panen, maka terkena kewajiban membayar zakat mal.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  pelaksanaan  penghitungan, penyerahan  dan  pendistribusiannya  dapat    langsung  dilakukan  oleh  muzakki kepada  mustahik  (penerima  zakat)  ketika  bisa  obyektif  menghitung  besaran kewajiban  zakatnya,  disamping  mereka  dapat  menilai  siapa  yang  layak  untuk menjadi mustahik  zakat dari  yang bersangkutan.  Di pihak  lain, zakat  tersebut dapat diserahkan kepada amil (pengelola) zakat yang telah diangkat atas nama umara (penguasa) yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  secara  kolektif  dan  bersifat  kelembagaan di  daerah  yang  menjadi  wilayahnya  kepada  pihak  mustahik  yang  layak  dan pantas  untuk  menerima  harta  zakat  itu.  Peranan  amil  zakat  itu  begitu  sangat strategis sekaligus meningkatkan optimalisasi keberadaannya menuju dinamika umat yang semakin sejahtera baik lahir maupun batin, akan semakin kuat iman dan akidahnya serta kehidupan ekonominya di tengah-tengah masyarakat.

## Hakikat Zakat
Ditinjau  dari  segi  bahasa,  menurut  lisan  arab,  kata  zakat  merupakan kata  dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang  semua  arti  digunakan  dalam  menerjemahkan  Alquran  dan  hadits. Menurut  terminologi  syariat  (istilah),  zakat  adalah  nama  bagi  sejumlah  harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan  dan  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  dengan persyaratan  tertentu  pula.  Sedangkan  dalam  istilah  ekonomi,  zakat  merupakan tindakan  pemindahan  kekayaan  dari  golongan  kaya  kepada  golongan  tidak punya.  Zakat  merupakan  perintah  agama  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya. Seperti yang terdapat pada QS. 2
3 Alî Ahmad Al-Jurjânî, Hikmah at-Tasyrî’wa Falsafatuhû, h. 44.

## 36 – Ahmad Mukri Aji; Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat
Al  Baqarah  [2]:  43  sebagai  berikut:  “Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.” 4
Zakat  adalah  ibadah “maaliyah  ijtimaiyah”  yang  memiliki  posisi  dan peranan yang penting dan strategis, dari sudut keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan dan penyaluran zakat kepada mustahik yang  berhak  menerimanya  sejak  dari  masa  Nabi  Muhammad  Saw,  yang dilanjutkan dengan masa sahabat dan seterusnya, harus dilakukan melalui amil yang amanah (QS At Taubah ayat 60 dan 103).
Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maaliah, yakni ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa, maupun haji, dimana manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut  semata,  sedangkan  zakat  manfaatnya  bukan  untuk  individu  tersebut semata, namun bermanfaat pula bagi orang lain.
Zakat  merupakan  institusional  keuangan  umat  Islam  yang  menjadi sumber  dalam  menjamin  keharmonisan  sosial  masyarakat,  disamping  infak, sedekah  dan  wakaf.  Zakat  bersumber  dari  harta  yang  jelas  dan  mempunyai sasaran  yang  jelas.  Prinsip-prinsipnya  telah  diatur  dalam  Alquran  dan  Hadits. Sehingga,  pengumpulan  tidak  dapat  ditolak  dan  penggunaannya  tidak  dapat diselewengkan  atau  disalahgunakan.  Pembantahan  atau  penolakan  dan penyalahgunaan  zakat,  berarti  pembangkangan  dan  pelanggaran  terhadap perintah Allah. Atas dasar ini, maka kegiatan zakat dipastikan tetap berlangsung sepanjang  Islam  masih  hidup  di  muka  bumi  ini.  Manusia  mempunyai  fitrah ingin  suci  dan  taat  di  mata  Allah.  Dengan  demikian,  zakat  merupakan pendapatan  tetap,  dan  karena  itu,  dapat  menjadi  pendapatan  publik,  di  mana negara berhak dan berkewajiban untuk mengelola pendapatan tersebut menjadi pendapatan yang berguna bagi umat manusia.
Hak  dan  kewajiban  ini  sejalan  pula  dengan  salah  satu  fungsi  negara dalam  Islam,  yaitu  untuk  menjamin  terpenuhnya  kebutuhan  hidup  pokok rakyatnya.  Dalam  konsep  ekonomi  Islam,  salah  satu  tugas  baitulmal  adalah menjalankan  fungsi  negara  tersebut,  yaitu  dengan  mengambil  kekayaan  dari kelompok muzakki,  kemudian  membaginya  kepada  kelompok  mustahik. Mekanisme  zakat  memastikan  aktifitas  ekonomi  dapat  berjalan  pada  tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Namun, tidak menutup  kemungkinan,  jika  dalam  jumlah  yang  besar  dapat  mendorong permintaan  secara  agregat,  karena  dapat  berfungsi  membantu  masyarakat, untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dapat digunakan untuk
4 Allah  mewajibkan  zakat  kepada  individu  yang  mampu  dengan  tujuan  untuk mengetahui  seberapa  besar  cinta  hamba  kepada  Penciptanya  daripada  dengan  hartanya,  sebab secara  naluri  alamiah  manusia  memiliki  kecenderungan  merasa  sangat  berat  apabila  harus berkorban dengan hartanya, sehingga dengan kewajiban zakat ini, akan mampu memperlihatkan sosok  manusia  beriman  sejati  apakah  lebih  sayang  terhadap  hartanya  ataukah  terhadap Penciptanya.
mengentaskan  kemiskinan  melalui  program-program  pembangunan.  Dengan demikian  zakat  memungkinkan  perekonomian  terus  berjalan  pada  tingkat minimum,  dan  berpeluang  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  mustahik  di  atas tingkat minimum.
Zakat  memiliki  korelasi  positif  pada  angka  konsumsi  yang  akan menggerakkan  perekonomian.  Model  konsumsi  secara  makro  ditentukan  oleh konsumsi  pokok  dan  konsumsi  yang  berasal  dari  pendapatan.  Jika  dilihat  dari sisi  mustahik,  maka  zakat  akan  meningkatkan  agregat  konsumsi  dasar,  yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi. Sehingga mereka memiliki daya beli yang memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Kegiatan  belanja  (konsumsi) merupakan  variabel  yang  sangat  positif  bagi  kinerja  perekonomian  ( economic growth).  Ketika  perekonomian  mengalami  stagnasi,  seperti  terjadi  penurunan tingkat  konsumsi,  kebijakan  utama  yang  diambil  adalah  bagaimana  dapat menggerakkan  ekonomi  dengan  meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan  daya  beli  masyarakat  menjadi  sasaran utama  dari  setiap  kebijakan  ekonomi. 5 Dengan  mekanisme  zakat  yang  baik, peningkatan daya beli masyarakat tetap dapat stabil. Maka zakat memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjaga kestabilan perekonomian.

## Peranan Strategis Amil Zakat
Hadirnya  kewajiban  ibadah  zakat  merupakan  sebuah  solusi  dan terobosan  untuk  mengatasi  berbagai  kesenjangan  sosial  yang  telah  melahirkan kemiskinan  struktural.  Serta  mengikis  ketamakan  dan  kebakhilan  dan  sikap egoistik  para  pemilik  harta  terhadap  amanah  rizki  dan  penghasilan  yang didapat. Selain menjadikan hikmah dan manfaat bagi muzakki untuk semakin tumbuh dan subur harta yang dimiliki secara kualitatif dan kuantitatif. 6
Kewajiban  zakat  telah  di launching  pada  bulan  Syawal  tahun  ke  2 Hijrah,  pasca  Rasulullah  Saw  dan  para  sahabatnya  hijrah  dari  Mekah  ke Madinah setelah menerima kewajiban puasa Ramadhan, dan dua tahun setelah diwajibkan  pelaksanaan  ibadah  shalat.  Juga,  perintah  mengeluarkan  ibadah zakat  ini  umumnya  disandingkan  dan  dipaketkan  dengan  perintah melaksanakan  ibadah  shalat  sejumlah  82  kali  dalam  berbagai  konteks  dan kosakatanya. Hal tersebut menjadi indikator bahwa kesalihan seseorang bukan semata  ditentukan  oleh  kesalihan  komunikasi  vertikalnya  kepada  Allah,  akan tetapi  kesalihan  seseorang  juga  sangat  ditentukan  dengan  kesalihan  horizontal atau juga disebut dengan kesalihan sosialnya. 7
5 Ali  Sakti,  Ekonomi  Islam:  Jawaban  atas  Kekacauan  Ekonomi  Modern  (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), h.55.
6 Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Jakarta: Gema Insani, 2007,
h. 68-9.
7 Lihat: Sayyid Sabiq, dan Wahbah Zuhaili, al-fiqhul al-islami wa adillatuhu, (Bairut: Darul Kitab, Juz 2), h. 730-735.

## 38 – Ahmad Mukri Aji; Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat
Kebijakan  Rasulullah  Saw  dengan  petunjuk  wahyu  Ilahi  yang  telah dapat mempersatukan masyarakat Mekkah (Muhajirin) dan Madinah (Anshar) yang  memiliki  karakter  dan  adat  kebiasaan  yang  berbeda  dengan  mengusung masyarakat Madinah yang madani dan mandiri, juga diperkuat dengan nuansa keberjamaahan dan juga dibangkitkan semangat solidaritas sosial melalui media zakat,  infak  dan  sedekah  untuk  menuju  masyarakat  yang  solid  dan  bersatu ( ummah  wahidah)  yang  dibingkai  dengan    penuh  rahmah  dan  kasih  sayang, dan sejahtera di bawah Ridha Allah SWT. 8
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  harta  yang  dijadikan  obyek  zakat merujuk  kepada  mata  pencaharian  dan  sumber  kekayaan  umat,  yang klasifikasinya sebagai berikut: 1). Zakat binatang ternak (peternakan), 2). Zakat hasil   pertanian (tanaman  dan  buahan), 3).   Zakat  emas  dan perak,  4).  Zakat perdagangan/perniagaan.  5).  Zakat  harta  temuan/rikaz,  dan  6).  Zakat profesi/keahlian.
Pada prinsipnya, Muzakki dapat menditeksi dan menghitung langsung harta kekayaan yang menjadi obyek zakatnya dari berbagai aspeknya, kemudian mendistribusikannya  kepada  para  mustahiq  yang  dianggap  layak  dan  pantas untuk  mendapatkannya.  Hanya  dalam  pelaksanaannya  butuh  waktu  untuk melakukannya, dan keseriusan secara obyektif untuk menghitungnya.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  pihak  yang  dapat  memediasi  secara profesional  dan  serius  untuk  mengurus,  me manage,  mengumpulkan,  dan mendistribusikan  zakat  adalah  Amil  zakat.  Allah  SWT  secara  langsung  sangat menghargai  dan  menempatkan  peranan  amil  zakat  pada    tempat  dan  alokasi khusus  secara  proporsional  yang  mendapat backup  dari  harta  zakat,  dengan sebutan: ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا و " ",  dengan  menggunakan  isim  jama`  muzakkar  salim (tidak menggunakan jama` taksir ( لﺎ ّﻤﻌﻟا ) pegawai  yang lebih kepada otot, dan dipilihkan  kata  depan  " ﻰ ﻠﻋ "  yang  artinya:  petugas  atau  pengelola  yang mempunyai  kompetensi,  fokus  dan  profesional  untuk  mengurus  zakat.  Oleh sebab itu, Rasulullah, sebagai kepala pemerintahan, pernah mengangkat seorang amil zakat dari kalangan Bani Asad yang bernama Ibnu Luthaibah yang secara spesifik  mengurus  Bani  Sulaim.  Selain  itu,  Rasulullah  SAW  juga  pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk ditugasi melakukan sosialisasi zakat dan bertindak  sebagai  amil  zakat  di  Yaman,  dan  diteruskan  oleh  Mu`az  bin  Jabal melakukan da`wah zakat, selain juga Mu`az menjadi hakim di Yaman. 9
8 Kondisi  masyarakat  Madinah  yang  terdiri  dari  kalangan  Muhajirin  yang  notabene tidak membawa banyak harta kecuali membawa semangat iman dan kompetensi mereka dalam bidang agama (terutama membaca dan menulis Alquran), karena telah dibina Rasulullah selama 10  tahun,  selain  sebagian  hartanya  ditinggalkan  di  kota  kelahirannya  Mekah.  Demikian  juga kalangan  Anshar,  umumnya  aktifitas  mereka  dalam  bidang  perdagangan,  peternakan,  dan pertanian,  menjadikan  kekuatan  ekonomi  untuk  membantu  kalangan  Muhajirin  dengan terbangunnya  semangat  persaudaraan  ( Muakhah),  hal  tersebut  banyak  dilakukan  khususnya tampil sebagai dermawan dari seorang sahabat kalangan Anshar adalah Usman bin `Affan.
9 Wahbah  Zuhaili, al-fiqhul  al-islami  wa  adillatuhu,  (Bairut:  Darul  Kitab,  Juz  2),  h. 730-735.

## Peran Pemerintah Sebagai Amil
Posisi  pemerintah  adalah  sebagai ‘amil  (pengelola  zakat).  Baik  bekerja langsung  atau  tidak  langsung,  yaitu  dengan  menunjuk  lembaga  sebagai pengelola,  tetap  saja  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan zakat. Hal ini jelas disebutkan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60 dan 103.
Pengelola  zakat  sebagai  salah  satu  golongan  yang  berhak  menerima zakat  yang  ditentukan  Allah  dalam  Alquran,  bukanlah  tanpa  maksud. Penyebutan  posisi  ini  dalam  Alquran  mengisyaratkan  bahwa  Tuhan menginginkan  adanya  pengelolaan  dana  zakat  yang  profesional  oleh  institusi atau  lembaga  yang  disebut ‘amil.  Mereka  inilah  yang  melakukan  upaya pengumpulan,  sekaligus  mengelola  dan  mendistribusikannya  untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja inilah mereka berhak mendapat sebagian dana  zakat,  dan  karena  itu  nama  mereka  disebut  dalam  Alquran. Konsekuensinya,  lembaga  atau  orang  yang  mengatasnamakan ‘amil  namun tidak  mengeluarkan  daya  upaya  untuk  mengumpulkan,  mengelola  dan mendistribusikan  zakat  secara  profesional,  maka  mereka  haram  mendapatkan porsi  dana  zakat. ‘Amil semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.
Agar  tidak  terjadi  hal  demikian,  maka  peran  pemerintah  harus dioptimalkan.  Pemerintah  seharusnya  tidak  ragu-ragu  untuk  mengambil kebijakan tentang zakat, karena ‘amil (lembaga zakat) itu sungguh akan menjadi tiang  agama  sekaligus  tiang  ekonomi  dari  semua  ummat  manusia,  di  semua dimensi  ruang  dan  waktu.  Apalagi  negara  memang  bertugas  dan  bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan optimalnya peran pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah itu sendiri.
Tanggung  jawab  dan  kewajiban  pemerintah  dalam  mengelola  zakat tersurat  dalam  firman  Allah  SWT  dalam  surat  al-Taubah  (9):  103. 10 Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari  pemiliknya  sebagai  sedekah  ataupun  zakat. 11 Dijelaskan  dalam  tafsir Depertemen  Agama  RI  jilid  IV,  bahwa  menurut  riwayat  Ibnu  Jarir,  ayat  ini diturunkan  sehubungan  dengan  peristiwa  Abu  Lubabah  dan  kawan-kawannya yang  mengikatkan  diri  di  tiang-tiang  masjid  datang  kepada  Rasulullah  Saw seraya  berkata: “Ya  Rasulullah,  inilah  harta  benda  kami yang  merintangi  kami untuk  turut  berperang.  Ambillah  harta  itu  dan  bagi-bagikanlah,  serta mohonkanlah  ampun  untuk  kami  atas  kesalahan  kami.  Rasulullah  menjawab: Aku  belum  diperintahkan  untuk  menerima  hartamu  itu,  maka  turunlah  ayat
10 Ambillah  (himpunlah,  kelola)  dari  sebagian  harta  mereka  sedekah/zakat;  dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena  sesungguhnya  doa  kamu  itu  menjadi  ketentraman  jiwa  bagi  mereka;  dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
11 Dalam hadis lain dikatakan: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan  shalat,  menunaikan  zakat.  Jika  mereka  melakukan  hal  itu  maka  darah  dan  harta mereka  akan  dilindungi  kecuali  dengan  hak  Islam  dan  perhitungan  mereka  ada  pada  Allah Subhanahu wata’ala.” (Riwayat Bukhari No. 2946 dan Muslim No. 21)
40 – Ahmad Mukri Aji; Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat
ini”.  Dan  dijelaskan  pula  bahwa  walaupun  perintah  memungut  zakat  dalam ayat  ini,  pada  awalnya  adalah  ditujukan  kepada  Rasulullah,  namun  ia  juga berlaku  terhadap  semua  pemimpin  atau  penguasa  dalam  setiap  masyarakat kaum  muslimin,  agar  zakat  dapat  memenuhi  fungsinya  sebagai  sarana  yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.
Adanya  keikhlasan  dari  orang  yang  punya  harta  untuk  menyerahkan bagian  zakatnya  kepada  Rasulullah  menunjukkan  bahwa  pemerintah  dapat bersifat  pasif  (menunggu),  karena  ada  kesadaran  dari  pihak  yang  mempunyai harta (muzakki). Namun, jika yang mempunyai harta tidak membayar zakatnya secara  sukarela,  dengan  kata  lain  tidak  mau  membayar  zakatnya,  atau  karena keterbatasan  pengetahuannya  tentang  zakat  menjadi  tidak  membayar  zakat, maka  dalam  situasi  ini  pemerintah  yang  wajib  bersifat  aktif  dan  memungut zakatnya.
Rasulullah Saw pernah mengutus Umar r.a dan Mu’az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat  pegawai  zakat,  yaitu  Ibn  Lutabiyah,  Abu  Mas’ud,  Abu  Jahm, ‘Uqbah  bin  Amir,  Dahhâq  Ibn  Qais  dan  ‘Ubadah  Ibn  Samit.  Selanjutnya  al- khulafâ’u  ar-râsyidîn  pun  berbuat  demikian.  Mereka  mengeluarkan kebijaksanaan  yang  mengarahkan  bahwa  negara  atau  pemerintah  sebagai lembaga yang berwenang mengurusi urusan zakat. Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan  segala  kekuasaan  pemerintah)  memerangi  mereka  yang  tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar berkata: “Demi Allah, pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat,  karena  zakat  itu  adalah  hak  (kewajiban)  harta. 12 Demi  Allah  apabila mereka  menghalangi  aku  mengambil  zakat,  walaupun  seekor  kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah Saw, niscaya aku perangi  mereka  karenanya.” 13 Artinya  pemerintah  dapat  bersifat  aktif  bahkan boleh memaksa orang-orang yang tidak membayar zakat dengan alasan tertentu. Peran ini dapat dilakukan secara bersama-sama, ‘amil, muzakki dan masyarakat pada umumnya.
Alasan, bahwa Indonesia bukan Negara Islam, sehingga pemerintahnya tidak dapat ikut campur terlalu jauh dalam hal zakat, adalah alasan yang terlalu dibuat-buat  dan  dapat  menyesatkan.  Karena  diketahui  bahwa  saat  penerapan dan  penegakan  hukum  zakat  oleh  Rasulullah  dan  Abu  Bakar,  tidak  semua masyarakat saat itu beragama Islam. Hukum zakat pun tidak diberlakukan bagi non  Muslim.  Saat  ini,  yang  penting adalah  mau  atau  tidak,  berani atau  tidak. Di sinilah pentingnya peran lain (pendamping) yaitu para kiyai, dai dan daiyah, dan  masyarakat  untuk  mendukung  dan  ikut  serta  dalam  membangun  zakat, bersama  dengan  para  muzakki,  mustahik  dan  pemerintah.  Saling  bahu- membahu, karena tugas ini adalah tugas berat yang tidak dapat dilakukan oleh orang perorang atau satu lembaga saja.
12 Lihat:  Syekh  Abdurrahman  al-Jaziri, kitab  al-Fiqh  ‘ala  madzahibil  ‘Arba’a,  (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1998), Juz 1, h.515-517.
13 Riwayat Bukhari No. 1400 dan Muslim No. 20.
Semuanya bekerja dalam satu sistem, dalam pengembangan masyarakat miskin berbasis pada dana zakat. Dana tanpa bunga, barakah dan aman. Untuk itu  yang  paling  penting  adalah  semua  harus  memiliki  komitmen  yang  sama, bahwa zakat akan berdampak, baik pada perekonomian sebuah bangsa. Artinya jika  negara  berminat  dan  berusaha  untuk  mengelola  zakat  secara  profesional- modern,  jujur  dan  terpercaya,  maka  semua  pihak, muzakki,  mustahik,  para ulama  dan  masyarakat  harus  mendukung  usaha  tersebut.  Tanpa  adanya kesepakatan,  maka  usaha  apa  pun  yang  dilakukan  tidak  bisa  berjalan  dengan baik.  Selain  itu,  semua  pihak  juga  harus  mengawasi  dan  mengevaluasi  kinerja pemerintah tersebut.

## Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Terhadap  Legalitas Pengelolaan Zakat
Pengelolaan  zakat  awalnya  pada  masa  penjajahan  dan  kemerdekaan memiliki  gambaran  buram  tentang  fungsi  zakat,  karena tidak  ada  pembayaran dan  penyaluran  zakat  secara  baik,  sehingga  pada  masa  orde  baru  pemerintah mengeluarkan  UU  No.  38/1999  tentang  pengelolaan  zakat  dalam  rangka melembagakan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam pengelolaan  zakat,  sehingga  menunjang  kebutuhan  sosial  untuk  konsumtif maupun  produktif  serta  merupakan  awal  dari  terbukanya  keterlibatan  publik secara  aktif  melalui  BAZ  (Badan  Amil  Zakat).  Namun  UU  No.  38/1999 tentang  pengelolaan  zakat  dianggap  belum  mampu  menjawab  permasalahan pengelolaan tersebut, sehingga pemerintah merevisi UU No. 38/1999 menjadi UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang– undang  sebelumnya.  Karena  UU  No.  38/1999  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat.  Pengelolaan  zakat  di Indonesia untuk saat ini, telah diatur oleh UU No. 23/2011.
Berdasarkan  undang-undang  tersebut  dijelaskan  mengenai  dana  zakat yang  dapat  disalurkan  melalui  BAZ  yang  merupakan  organisasi  bentukan pemerintah  dan  LAZ  bentukan  non-pemerintah. 14 UU  No.  23/2011  dibuat
14 Pada  dasarnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  menetapkan  20  Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib. Zakat atau sumbangan keagamaan  ini  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011. Badan/Lembaga  yang  ditetapkan  sebagai  penerima  zakat  atau  sumbangan  meliputi  satu  Badan Amil  Zakat  Nasional,  15  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  3  Lembaga  Amil  Zakat,  Infaq,  dan Shaaqah (LAZIS) dan 1 Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. Ke-20 Badan/Lembaga penerima zakat atau sumbangan itu adalah sebagai berikut: 1). Badan Amil Zakat Nasional, 2). LAZ  Dompet  Dhuafa  Republika,  3).  LAZ  Yayasan  Amanah  Takaful,  4).  LAZ  Pos  Keadilan Peduli Umat, 5). LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, 6). LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, 7). LAZ  Baitul  Maal  Hidayatullah,  8).  LAZ  Persatuan  Islam,  9).  LAZ  Yayasan  Baitul  Mal  Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10). LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11). LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12). LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 13). LAZ  Yayasan  Baitul  Maal  wat  Tamwil,  14).  LAZ  Baituzzakah  Pertamina,  15).  LAZ  Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16). LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17). LAZIS Muhammadiyah, 18). LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19). LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji  Indonesia  (LAZIS  IPHI),  20).  Lembaga  Sumbangan  Agama  Kristen  Indonesia (LEMSAKTI).
42 – Ahmad Mukri Aji; Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat
dalam  rangka  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna,  zakat  harus  dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat.
Namun  dalam  implementasinya  UU  No. 23/2011  mengalami  banyak kontroversi  karena  dianggap  mempersulit  masyarakat  dalam  mengumpulkan zakat  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat.  Pada  UU  No.  23/2011 terdapat  pasal  krusial  yang  menyalahi  norma  dalam  masyarakat,  UU  No. 23/2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi UU zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan  menghambat  peran  lembaga-lembaga  zakat  yang  telah  ada.  Disyahkannya UU  No.  23/2011  tentang  pengelolaan  zakat  dinilai  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  kebutuhan  dan  belum  menjawab  permasalahan  perzakatan  yang  ada karena,  di  dalam  UU  tersebut  terdapat  pasal  yang  multitafsir  yang  dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat.
UU  No.  23/2011  dimaksudkan  untuk  memastikan  keteraturan  dan akuntabilitas  dalam  perencanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat;  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat;  dan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan pengelolaan  zakat.  Akan  tetapi  adanya  krisis  kepercayaan  masyarakat  pada kinerja  pemerintah  merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  banyak  kontroversi mengenai  pengelolaan  zakat  yang  langsung  ditangani  pemerintah,  karena dikhawatirkan  akan  muncul  peluang  timbulnya  korupsi  dan  ketidakmerataan pendistribusian zakat.
Sikap  tradisional  masyarakat  juga  mempengaruhi  terhambatnya pengaplikasian  UU  No.  23/2011,  karena  para  pemberi  zakat  lebih mempercayakan  penyaluran  kepada  masjid  terdekat  atau  lembaga  lembaga penyalur  lainnya  yang  ada  di  daerahnya,  yang  setiap  tahun  melakukan pengumpulan  dan  penyaluran  zakat.  Penyaluran  zakat  melalui  masjid  didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi.
Alasan  lain  mengapa  masyarakat  tidak  mempercayai  lembaga  yang dibentuk  pemerintah  diakibatkan  sistem  birokasi  dan good  governance  yang masih  lemah  didukung  pula  dengan  tingkat  korupsi  yang  sangat  tinggi  di Indonesia,  sehingga  dikhawatirkan  zakat  yang  merupakan  salah  satu  wujud ketaatan  agama  akan  disalahgunakan  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan politis dan tidak sesuai dengan tujuan UU No. 23/2011. Selain itu dalam UU No. 23/2011 terdapat pasal-pasal yang tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat  dan  menghambat  kinerja  pendistribusian  zakat  dari  lembaga penyaluran  zakat  yang  selama  bertahun-tahun  melaksanakan  penyaluran  zakat karena  kurang  mendapat  jaminan  dan  pelindungan  hukum  yang  memadai dalam UU No. 23/2011.

## Implikasi Optimalisasi Peran Amil Zakat
Implementasi  sistem  zakat  akan  dapat  mengurangi  kemiskinan  dan pengangguran  yang  menjadi  penyakit  dalam  pembangunan  perekonomian
suatu  wilayah.  Implementasi  pengembangan  ekonomi  zakat  membutuhkan keterlibatan pemerintah, muzakki dan mustahik. Semua pihak harus peduli dan bekerja  keras  dalam  mewujudkannya.  Jika  tidak,  berarti  sama  saja  dengan membiarkan  ketidakadilan  ekonomi  terjadi.  Pengelolaan  secara  profesional dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam penunaian zakat. Karena masih ada  umat  Islam  yang  kaya  (mampu)  belum  menunaikan  ibadah  zakatnya, bukan  karena  persoalan  kemampuan,  akan  tetapi  karena  kurangnya pengetahuan dan kesadaran berzakat.
Penunaian  zakat  akan  membangkitkan  solidaritas  sosial,  mengurangi kesenjangan  sosial  dan  pada  gilirannya  akan  mengurangi  derajat  kejahatan  di tengah  masyarakat.  Untuk  ini,  pemerintah,  BAZ  atau  LAZ  harus  memiliki database  mengenai  muzakki  dan  mustahik  di  wilayah  kedudukannya.  Peta muzakki dan mustahik diperlukan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan, guna  memupuk  kepercayaan  para  muzakki,  mustahik,  dan  masyarakat  pada umumnya terhadap pengelolaan zakat oleh Negara atau lembaga zakat.
Zakat  yang  sudah  mengakar  dalam  sanubari  masyarakat  muslim merupakan  potensi  besar  dalam  mengembangkan  ekonomi  masyarakat  lemah. Semua  pihak  mulai  dari  yang  wajib  zakat  ( muzakki),  yang  menerima  zakat ( mustahik), pemerintah sebagai pengelola zakat dan ulama sebagai pakar agama sampai pada masyarakat secara luas secara bersama-sama wajib memaksimalkan fungsinya  masing-masing  dalam  pengelolaan  zakat.  Ajaran  Islam  tentang  zakat menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan zakat ibarat dua sisi mata uang. Tidak  bisa  dipisahkan,  karena  zakat  memiliki  pengaruh-pengaruh  yang  baik dan  positif  pada  aspek  sosial-ekonomi,  memberikan  dampak  terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.

## Penutup
Pelaksanaan zakat oleh negara tentunya akan menunjang terbentuknya keadaan  ekonomi  yang growth  with  equity.  Peningkatan  produktivitas  yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi  masyarakat.  Dana  zakat  sangat  berpotensi  sebagai  sumber  pembelanjaan bagi  masyarakat  muslim  dan  sumber  daya  untuk  mengatasi  berbagai  macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Sistem zakat mampu membangun  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  pemerataan incame  economic growth with equity. Mampu mencegah praktek riba, mampu menjadi jaminan sosial dan dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah.

## Pustaka Acuan
Alî  Ahmad  Al-Jurjânî,  Hikmah  at-Tasyrî’wa  Falsafatuhû,  (Singapura  :  al- Haramain, t.th.)
Ahmad  Muhammad  al-Hasri,  Tafsîr  Âyât  Al-Ahkâm  (Beirut  :Dâr  al-Qalam, t.th).
Ali Sakti, Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007).

## 44 – Ahmad Mukri Aji; Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat
Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Jakarta: Gema Insani,
2007.
Sayyid  Sabiq,  dan  Wahbah  Zuhaili, al-fiqhul  al-islami  wa  adillatuhu,  (Bairut: Darul Kitab, Juz 2). Wahbah Zuhaili, al-fiqhul al-islami wa adillatuhu, (Bairut: Darul Kitab, Juz 2). Syekh Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh ‘ala madzahibil ‘Arba’a, (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1998), Juz 1.