MEDIATION OF CAR FINANCING OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN MATARAM CITY
Irma Istihara Zain Universitas Islam Negeri  Mataram Email: irma.istihara96@gmail.com
Abstrak: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peranan dalam  melindungi  hak-hak  konsumen  ketika  dirugikan  dengan  melakukan penyelesaian  sengketa  pembiayaan  mobil  melalui  arbitrase,  konsiliasi  maupun mediasi. Tujuan penelitian memberi edukasi terkait mediasi dalam pembiayaan mobil  di  BPSK  Kota  Mataram,  menjelaskan    faktor  penyebab  timbulnya sengketa  di  BPSK,  menjelaskan  mediasi  dalam  pembiayaan  mobil  di  BPSK Kota  Mataram  perspektif  hukum  Islam.  Metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  kasus  ( case  approach). Penyelesaian  sengketa  mediasi  dalam pembiayaan  mobil  berdasarkan  hukum  positif  di  BPSK  melalui  tahap permohonan,  persidangan  dan  putusan  sedangkan  dalam  konsep  hukum  Islam mengutamakan  rukun,  syarat  serta  prinsip-prinsip  dalam  mediasi.  Penyebab timbulnya sengketa pembiayaan mobil di BPSK cidera janji ( wanprestasi). Kata Kunci: Mediasi, Pembiayaan, Islam.

## Abstract
Consumer  Dispute  Resolution  Agency  (BPSK)  has  a  role  in  protecting  the rights  of  consumers  when  it  appears,  by  completing  the  resolution  of  car financing through arbitration, conciliation and mediation. The objective of this research is to emphasize the mediation in car financing in Mataram, explained the causes of disputes arising in BPSK, explaining mediation in car financing in BPSK’s  Mataram  in  perspective  of  Islamic  law.  This  research  conducted Qualitative research methods with a case approach. Settlement of the mediation in  the  financing  of  the  car  based  on  positive  compensation  in  BPSK  through requesting,  meeting  and  termination  of  the  Bank  in  the  context  of  Islamic  law prioritizing  the  rules  of  the  car,  based  on  the  principles  of  compensation  in BPS.
Keywords: Mediation, Financing, Islam.

## PENDAHULUAN
Sebelum berkembangnya pola penyelesaian atas konflik di masyarakat, dulu  masyarakat  hanya  mengenal  pola  penyelesaian  melalui litigasi atau melalui pengadilan. Meskipun proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat memakan waktu banyak dan membutuhkan proses yang panjang, bahkan tak jarang masyarakat dihadapkan dengan pihak lawan. Tentu ini menimbulkan ketidak  efektifan  dikarenakan  akan  timbul  berbagai  kesenjangan  antar  para pihak  yang  bersengket  dan  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  putusan pengadilan akan menimbulkan keberpihakan ke salah satu pihak 1 . Dengan terus berkembanynya  mekanisme  penyelesaian  sengketa,    masyarakat  mulai mengenal  pola  penyelesaian  yang  dinilai  efektif  dan  didasarkan  atas kesepakatan para pihak, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak melalui bantuan pihak  ketiga  yang  tidak  memiliki  kepentingan  ataupun  dengan  tanpa  bantuan pihak  ketiga 2 . Alternative  Dispute  Resolution merupakan  mekanisme penyelesaian sengketa yang pada dasarnya mengutamakan adanya kata sepakat antar  para  pihak  dan  sangat  diupayakan  untuk  tidak  sampai  pada  jalur pengadilan atau disebut dengan litigasi. Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute  Resolution ,  termasuk  ke  dalam out  of  court  settlement dan  tidak merupakan  kewajiban  untuk  dijalankan  terlebih  dahulu  pada  saat  terjadi sengketa.  Dalam  hal  ini  mediasi  sebagai out  of  court  settlement merupakan salah satu pilihan bagi para pihak 3 .
Penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian  tidak  hanya  berlaku  umum, akan tetapi ditegaskan pula dalam konsep hukum Islam sebagaimana tercantum dalam surah ke (49)  QS. al-Hujurat Ayat 9 s/d 10:
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                            
Terjemahan:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu  damaikan  antara  keduanya  tapi  kalau  yang  satu  melanggar  perjanjian
1 Nurnaningsih  Amriani,  2012, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 4.
2 Rachmadi  Usman,  2012, Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 2.
3 Mia  Hadiati  dan  Mariske  Myeke  Tampi,  2017,  ”Efektivitas  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Di D.K.I Jakarta”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6, No. 1, hal. 65.
terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian  itu  kamu  perangi sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah.  Kalau  dia  telah  surut,  damaikanlah antara  keduanya  menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kamu  berlaku  adil. Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku  adil.  Orang-orang beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu  damaikanlah  (perbaikilah hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap  Allah,  supaya kamu mendapat rahmat.
Esensi  dari  firman  Allah  swt.  tersebut  ini  mendukung  adanya  pola penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  mediasi,  konsep  tersebut  dinilai sangat  efektif  karena  mengutamakan  adanya  keadilan  atau fair. Berdasarkan firman Allah swt.  di  atas, maka islam  memiliki tujuan untuk  sedapat  mungkin terindar  dari  adanya  sengketa,  dan  bahkan  Islam  sangat  menjunjung  tinggi konsep perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu dalam  konteks  lain  bahwa  adanya  pola  penyelesaian  sengketa  dengan perdamaian  menjadi  cara  paling  baik  dalam  menghindari  adanya  kekerasan karena  diterapkan  melalaui  cara  musyawarah  kekeluargaan  serta  mengetahui dan mencari tahu sumber konflik yang timbul. 4
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Mataram merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mengemban amanah untuk memberi perlindungan kepada konsumen  yang dirugikan.  Lembaga ini dibentuk atas usulan  Pemerintah  Kota Mataram dalam upaya memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya. Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  menjalankan kewenangannya mengacu pada hukum acara tersendiri yaitu Keputusan Menteri
Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia
No.350/MPP/KEP/12/2001.  BPSK  Kota  Mataram  telah  banyak  menerima pengaduan  konsumen  terkait  dengan  penyimpangan  terhadap  hak-hak konsumen  dalam  bidang  pembiayaan  konsumen.  Hal  ini  didukung  dengan berkembangnya  lembaga-lembaga  yang  dapat  memfasilitasi  serta  memberi kemudahan  bagi  konsumen  dalam  memperoleh  dana  melalui  sistem pembayaran  secara  berkala,  tentu  hal  ini  dilakukan  lembaga  tersebut  dalam rangka  menunjang  kebutuhan  konsumen. 5 Sehingga  tidak  jarang  dikemudian hari  menimbulkan  berbagai  macam  sengketa,  sesuai  dengan  fasilitas  serta kemudahan yang di dapatkan oleh konsumen.
Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen barang-barang yang  difasilitasi  tidak  sekedar  pada  barang  dalam  industry  berat,  akan  tetapi lembaga  pembiayaan  telah  memperluas  pendanaannya  hingga  pada  kendaraan
4 Syahrizal  Abbas,  2011, Mediasi  dalam  Hukum  Syariah  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana) , hal. 137.
5 Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan , (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 96.
bermotor  serta  perumahan.  Hingga  kini,  beberapa  lembaga  pembiayaan memberikan  fasiliitas  pendanaan  melalui:  sewa  guna  usaha  ( leasing ), pembiayaan  konsumen  ( consumer  finance ),  dan  berbagai  jenis  pembiayaan lainnya.  Perjanjian  dengan  pembebanan  jaminan  fidusia  seringkali  mereka mengadopsi  dalam  mengikat  konsumen 6 .  Implementasi  dari  diberlakukannya sistem pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan ini, dilakukan dengan cara penyediaan barang sebagaimana yang telah diminta oleh konsumen semisal berupa barang bergerak dalam hal ini berupa motor ataupun mobil, berikutnya barang-barang  tersebut  “diatas  namakan  konsumen  sebagai  “ debitur” atau dengan  kata  lain  “ penerima  kredit  atau  pinjaman”. Dengan  telah  terjadinya perjanjian  tersebut  maka  konsumen  harus  menerima  konsekuensi  bahwa konsumen  menyerahkan  kepada  “pelaku  usaha”  sekaligus  bertindak  sebagai “ debitur” atau  “pemberi  kredit  secara  fidusia”.  Diartikan  bahwa  konsumen yang  bertindak  sebagai  pemilik  atas  nama  barang  menjadi  pemberi  fidusia kepada  pelaku  usaha  “ kreditur ”  yang  diposisikan  sebagai  penerima  fidusia. Secara sederhana implementasi dari jaminan fidusia sebagai berikut: konsumen “ debitur” atau  pihak  yang  memiliki  barang  mengajukan  permohonan pembiayaan  kepada  pelaku  usaha  “ kreditur ”,  atas  kesepakatan  para  pihak kemudian jaminan fidusia digunakan terhadap benda milik “debitur” setelah itu dibuat akta notaris, berikutnya didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana  haknya Kreditur sebagai  pihak  penerima  fidusia  mendapatkan sertifikat fidusia, kemudian salinanya diberikan kepada “ debitur ”. Diberikannya sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut,  hal  ini  berarti “kreditur” memiliki  hak eksekusi  secara  langsung “parate eksekusi”, namun  hak  tersebut  tidak  mudah untuk  didapatkan,  melainkan  harus  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang diberlakukan. 7
Namun,  dalam  fakta  persidangan  tidak  jarang  ditemukan  beberapa pelaku  usaha  yang  pada  saat  melakukan eksekusi terhadap  objek  jaminan berupa  kendaraan  roda  empat  ataupun  roda  dua  tidak  dilaksanakan  sesuai dengan  prosedur,  artinya  bahwa  pelaku  usaha  dalam  melakukan eksekusi terhadap  objek  jaminan  tidak  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  seperti  misalnya  tidak  memberikan somasi (surat  peringatan)  terlebih dahulu  kepada  konsumen,  bahkan  hingga  pelaku  usaha  yang  melakukan
6 Jaminan  fidusia  merupakan  hak  jaminan  terhadap  benda  berwujud  ataupun  tidak berwujud  serta  terhadap  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  kemudian  tidak  bisa dibebani  dengan  hak  tanggungan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-undang  No.  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Taggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
7 Nahrowi,  2013,  “Permasalahan  Hukum  Pembiayaan  Leasing  di  Indonesia”,  Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah, No. 1, Vol. 1, Juni, hal. 35.
eksekusi tetapi  tidak  memiliki  jaminan  fidusia  terhadap  objek  jaminan.  Selain itu,  ada  juga  pelaku  usaha  yang  tidak  memberikan  BPKB  kepada  konsumen meskipun  seluruh  angsuran  sudah  dilunasi,  tentunya  hal  ini  dapat  merugikan konsumen. Sehingga ketika konsumen dirugikan maka BPSK diharapkan dapat menjadi  wadah  dalam  membela  hak-hak  konsumen. 8 Sengketa  yang  ditangani melalui  BPSK  Kota  Mataram  tidak  terlepas  dari  mekanisme  penyelesaian sebagaimana  telah  di  dijelaskan  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  didalamnya  secara  tegas memuat  tentang  penyelesaian  dengan  perdamaian.  Akan  tetapi,  apabila perdamaian tidak tercapai maka BPSK Kota Mataram akan merekomendasikan penyelesaian sengketa tersebut ke Pihak Kepolisian. 9
Sehubungan  dengan  upaya  memperoleh  data  dan  pengetahuan  tentang Mediasi  Dalam  Pembiayaan  Mobil  Perspektif  Hukum  Islam  di  BPSK  Kota Mataram, maka dalam hal ini prosedur penelitian dapat dikaji melalui perilaku yang mudah diamati dan dengan data deskriptif dengan kata-kata lisan maupun tertulis  oleh  karena  itu  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. 10 Pendekatan  dilakukan  melalui  pengamatan  kasus  yang  memiliki  kesamaan dengan  permasalahan  yang  dihadapi,  serta  kekuatan  hukum  terhadap  putusan tersebut  jelas,  pendekatan  ini  disebut  dengan  pendekatan  kasus  atau case approach. 11 Selanjutnya  sumber  data  diambil  melalui  data  primer  dan  data sekunder, data primer yaitu data yang disusun melalui keadaan sebenarnya saat berlangsungnya peristiwa. 12 Data sekunder di susun melalui sumber yang telah ada  sebelum  berlangsungnya  penelitian 13 .  Adapun  sumber  data  primer  dalam penelitian  ini,  yaitu  beberapa  orang  yang  telah  direkomendasi  oleh  peneliti, yang  merespon  dan  menanggapi  sesuai  dengan  permintaan  peneliti  dalam menunjang  penelitian  ini.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  yang  terlibat  menjadi responden  yaitu  ketua,  sekertariat,  anggota  BPSK  Kota  Mataram,  Konsumen dan  Pelaku  Usaha.    Berikutnya  kategori  data  sekunder  dalam  penelitian  ini, yaitu  buku,  jurnal,  skripsi  dan  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian yang dilakukan.
8 Observasi  di  kantor  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Mataram, Mataram, 13 November 2017.
9 Observasi  di  kantor  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Mataram, Mataram, 13 November 2017.
10 Nurul  Zuriah,  2006, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  Teori-Aplikasi , (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal. 92.
11 Amirudin dan  Zainal  Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 9), hal. 165.
12 Ulber Silalahi, 2010, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama), hal.
289.
13 Ibid, hal. 291.
Penelitian  ini  menggunakan  sistem  penyusunan  data  menggunakan  Observasi. Sistem  penyusunan  ini  dimaksudkan  untuk  dapat  mengetahui  proses penyelesaian  masalah,  keadaan  konsumen  dan  pelaku  usaha  saat  mediasi berlangsung,  putusan  akhir  dari  mediasi  serta  sejauh  mana  kondusivitas  saat mediasi  berlangsung.  Observasi  dilakukan  di  BPSK  Kota  Mataram. Wawancara,  yaitu  dengan  meneliti  teknik  atau  proses  mediasi,  intensitas pengaduan konsumen mengenai pembiayaan, dan teknik lain dari penyelesaian sengketa  konsumen.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  observasi  dimaknai dengan  adanya  pengklasifikasian  serta  pengamatan  yang  dilakukan  secara runtut  terkait  dengan  objek  pada  penelitian  yang  menimbulkan  permasalahan sehingga observasi dapat dilakukan di lokasi penelitian 14 . Wawancara diartikan dengan  percakapan  yang  dilakukan  dengan  beberapa  orang  responden dilakukan  secara  terorganisir  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  terkait penelitian  yang  dilakukan 15 .  Dalam  penelitian  ini  pihak  yang  diwawancarai yaitu  ketua,  sekertariat,  anggota  BPSK  Kota  Mataram,  konsumen  dan  pelaku usaha.

## PEMBAHASAN

## Praktik  Mediasi  Dalam  Pembiayaan  Mobil  Di  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram
Penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen, yang dilakukan dengan  pola konsiliasi, arbitrase atau mediasi.   konsiliasi, atau arbitrase.    Kesepakatan  yang  telah  di  capai  oleh  para  pihak  di  buat  dalam perjanjian  tertulis  dan  diperkuta  dengan  putusan. 16 Namun,  penyelesaian sengketa  dengan  cara  mediasi  seringkali  menjadi    pilihan  oleh  para  pihak. Istilah mediasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 10 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dijelaskan mengenai  mediasi, diartikan mediasi karena  dilakukan  di  luar  pengadilan  melalui  perantara  BPSK,  dimana  BPSK berfungsi  dan  para  pihak  di  beri  kebebasan  dalam  menentukan  hasil keputusannya. 17
14 Nurul Zuriah , Metodologi Penelitian, op.cit, hal. 173. 15 Ulber Silalahi , Metode Penelitian, op.cit, hal. 312.
16 Sophar  Maru  Hutagalung,  2012, Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 331.
17 Intan  Nur  Rahmawati  dan  Rukiyah  Lubis,  2014, Win-Win  Solution  Sengketa Konsumen (Yogyakarta: Medpress Digital, Cet. 1), hlm. 76.
Oleh  karena  itu  dalam  proses  mediasi  mediator  dituntut  untuk  mampu berperan dalam 18 : a. Menciptakan pertemuan  yang kondusif, akrab dan terarah (fokus)  pada  substansi  masalah;  b.  Mendekatkan  persamaan  kepentingan  dan meminimalkan  perbedaan  kepentingan;  c.  Tidak  mempromosikan  diri  sebagai orang  yang  memutuskan  dan  tidak  menilai  benar  atau  salah;  d.  Menawarkan usulan atau pilihan pemecahan masalah kepada para pihak; e. Turut membantu pelaksanaan  akta  kompromi  yang  dihasilkan;    f.  Menawarkan  usulan  atau pilihan yang dapat diterima oleh para pihak;
Proses  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi,  yaitu 19 ,  1.  Mediasi dipimpin oleh seorang mediator; 2. Mediator menjelelaskan kepada para pihak terkait  aturan  dalam  proses  mediasi;  3.  Mediator  menjelaskan  etika  serta pencapaian  dalam  penanganan  sengketa  konsumen;  4.  Mediator  bertugas menjelaskan  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen;  5.  Mediator  membuka  ruang  diskusi  kepada  para  pihak  untuk menjelaskan  kronologis  permasalahan  secara    bergantian;  6.  Setelah  mediasi dilakukan  notulis  membuat  hasil  mediasi  dalam  bentuk  berita  acara  kemudian dibubuhkan  tanda  tangan  dari  pihak  mediator,  saksi,  pelaku  usaha  serta konsumen; 7. Dalam proses penyelesaian sengketa kemampuan mediator untuk mendamaikan  para  pihak  melalui  musyawarah  serta  kekeluargaan  sangat diutamakan; 8. Ketika putusan yang di tetapkan oleh mediator tidak disepakati oleh  para  pihak,  maka  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan;  9. Mediator memberi kesempatan kepada para pihak apabila tidak sepakat dengan putusan dalam proses penyelesaian sengketa, maka dapat mengajukan keberatan melalui  Pengadilan  Negeri  setempat,  kemudian  kasasi  melalui  Mahkamah Agung; 10. Ketika telah terjadi kesepakatan oleh para pihak, maka saat itu pula penyelesaian sengketa berakhir atau selesai.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa,  BPSK  seringkali  menerima pengaduan terkait dengan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen terus mengalami  perkembangan  karena  didukung  dengan  majunya  teknologi.  Oleh karena itu terus bermunculan lembaga yang dapat memberikan fasilitas dengan proses  yang  mudah  bahkan  tidak  banyak  membutuhkan  terkait  dengan pemenuhan atas permintaan konsumen dalam pembiayaan barang-barang  yang bersifat  konsumtif,  seperti  kendaraan  bermotor  berupa  mobil  ataupun  motor. Dengan  proses  yang  mudah,  biaya  ringan,  pelayanan  cepat,  tidak  bertele-tele serta  tidak  membutuhkan  banyka  waktu.  Hal  inilah  yang  mendorong masyarakat  khususnya  masyarakat  menengah  ke  bawah  atau  penghasilan rendah  menjadi  mudah  tergiur  dan  bahkan  sistem  pembiayaan  ini  menjadi
18 Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution), (Bandung: Mandar Maju), hal. 44.
19 Abdul  Atsar  dan  ani  Apriani,  2019, Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen,
(Yogyakarta: Deepublish), hal. 92.
primadona di  masyarakat,  namun  mereka  tidak  mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang  menimbulkan  masalah dikemudian  hari  seperti  terjadinya  kelalaina  dalam  pemenuhan  hak  dan kewajiban dari para pihak, hingga menimbulkan sengketa berkepanjangan 20 .
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  BPSK  Kota  Mataram umumnya  penyelesaian  sengketa  konsumen  menggunakan  tiga  cara  yaitu penyelesaian dengan konsiliasi, penyelesaian dengan mediasi, dan penyelesaian dengan  arbitrase.  Dalam  praktiknya,  BPSK  Kota  Mataram  dalam  menangani setiap  sengketa  yang  dilaporkan  oleh  konsumen  menimbulkan  pro  dan  kontra, karena  keinginan  konsumen  dengan  pelaku  usaha  seringkali  bertentangan sehingga  majelis  BPSK  terlebih  dahulu  melakukan  pra  sidang  dalam  proses beracaranya. Hal tersebut dilakukan guna memberikan ruang kepada para pihak untuk  menjelaskan  apa  yang  menjadi  pokok  permasalahan,  apa  yang  menjadi tuntutan para pihak dan untuk menentukan cara penyelesaiannya.
Dari  hasil  wawancara  serta  observasi  peneliti  dengan  para  pihak  di lapangan  terkait  dengan  praktik  mediasi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha dalam  pembiayaan  mobil  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kota Mataram, sebagai berikut:
1. Uraian  kasus  dengan  No.  13/BPSK/III/2017  antara  Bapak  Suhardi (pemohon) dengan PT. Amanah Finance (termohon).
Pihak  pemohon  menerima over  alih  kredit dari  Sahli  Pandi selaku  konsumen  yang  menandatangani  perjanjian.  Dengan  mobil Pick Up  Carry sebagai  objek  jaminan  dan  di  fasilitasi  oleh  lembaga pembiayaan PT.  Amanah Finance dengan kontrak perjanjian selama 3 tahun  (36  kali  angsuran).  Pada  tanggal  1  September  2016,  pemohon telah  melunasi  seluruh  angsuran  dan  termohon  menjanjikan  BPKB keluar  setelah  satu  bulan  pelunasan,  akan  tetapi  sampai  dengan  2017 BPKB tersebut tidak dikeluarkan dengan alasan masih berada di kantor pusat  Makassar.  Dalam  pelaporannya  ke  BPSK  Kota  Mataram, pemohon  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  berupa  pemberian  BPKB mobil.  Pemohon  dan  Termohon  sepakat  menyelesaiakan  sengketanya dengan cara mediasi.
Praktik  mediasi  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa kasus  di  atas,  maka  dalam  fakta  persidangan  di  BPSK  Kota  Mataram, Suhardi menyatakan:
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi  di  BPSK  Kota  Mataram sudah  efektif,  bahkan  Suhardi  merasa  sangat  terbantu  dengan  adanya penyelesaian  sengketa  yang  mengutamakan  musyawarah  untuk
20 Endang Prasetyawati, 2013, “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang”, Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus, hal. 31.
mencapai perdamaian antara dirinya dengan pihak PT. Amanah Finance. Lebih  jauh Suhardi menjelaskan bahwa majelis BPSK telah melakukan proses  penyelesaian  dengan  cara  mediasi  yang  adil  dan  tidak  memihak antara  satu  sama  lain.  Suhardi  menambahkan    bahwa  dirinya  diberikan kebebasan untuk bernegosiasi dengan pihak Amanah Finance. 21
Maka,  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi  terhadap kasus  di  atas  telah  sesuai  dengan  Pasal  30  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No.350/MPP/Kep/12/2001,  membahas mengenai tata cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
2. Uraian  kasus  dengan  No.  24/BPSK/V/2017  antara  Ibu  Yuni  Maryuzim (pemohon) dengan PT. Mandiri Tunas Finance (termohon). Bahwa  pada  tanggal  8  Desember  2017  pemohon  mengajukan kredit  1  unit  mobil  daihatsu  ayla  di PT.  Mandiri  Tunas  Finance (termohon) dengan  DP  sejumlah  Rp  25.000.000  dan  angsuran  Rp
2.779.000 /bulan dalam jangka waktu kontrak selama 60 bulan. Dengan berjalannya  waktu  keadaan  ekonomi  pemohon  tidak  memungkinkkan untuk  dapat  membayar  angsuran  sehingga  terlambat  pembayaran angsuran selama 3 bulan, namun pemohon telah melakukan i’tikad baik dengan  tetap  membayar  sampai  dengan  /3  mei  2018.  Pada  akhirnya mobil  tersebut  di  tarik  oleh  termohon.  Sehingga  pemohon  melakukan pengaduan  ke  BPSK  Kota  Mataram  dengan  jenis  tuntutan  ganti  rugi berupa pengambilan kembali mobil yang telah di cabut dan melanjutkan kredit. Dalam penyelesaian sengketa di  BPSK Kota Mataram pemohon dan termohon sepakat dengan cara mediasi.
Berkaitan  dengan  praktik  mediasi  dalam  fakta  persidangan  di BPSK  Kota  Mataram,  Yuni  Maryuzim  menyatakan:  Praktik  mediasi  di BPSK Kota Mataram  sangat menjunjung tinggi aspek musyawarah dan kekeluargaan  karena  dalam  menyelesaikan  kasus  Yuni  sangat  merasa terbantu  dengan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  di  lakukan melalui  BPSK,  sehingga  ia  merasa  terbantu. 22 Maka  praktik  mediasi dalam  kasus  di  atas  dinilai  baik  dan  sangat  membantu  peraturan  serta teori  yang ada, sehingga para majelis BPSK Kota Mataram  dapat  terus mempertahankan  aspek  musyawarah  dan  kekeluaragaan  agar  nantinya putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hal
21 SI,  konsumen PT.  Amanah  Finance. Wawancara  tanggal  13  Januari  2018,  pukul 14.00 WITA.
22 YM,  konsumen PT.  Mandiri  Tunas  Finance. Wawancara  tanggal  12  November 2017, pukul 14.20 WITA.
ini  sesuai  dengan  konsep  dalam  Pasal  39  Ayat  1  Kepmenperindag  No. 350/MPP/Kep/12/2001 23 .
3. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  mediasi  yang  dilakukan di  BPSK  Kota  Mataram  dalam  kasus  pembiayaan  mobil,  Ahmad  bin Talibok menyatakan:  Mediasi  yang dilakukan di  BPSK Kota Mataram, dalam kasus pembiayaan mobil sudah sangat luar biasa, karena sebagai pelaku  usaha  Ahmad  merasa  terbantu  dalam  menyelesaikan permasalahn  konsumen.  Ahmad  menambahkan  bahwa  prosedur  serta tata cara mediasi yang digunakan sesuai dengan apa yang tertera dalam UUPK,  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  serta  teori- teori perlindungan konsumen. 24
4. Menurut  Haerani  selaku  wakil  ketua  BPSK  Kota  Mataram,  berkaitan dengan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  majelis  BPSK,  bahwa:  Proses penyelesaian  sengketa  di  BPSK  telah  sesuai  dengan  tehnik  dan prosedur,  baik  berdasarkan  teori,  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  dan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang BPSK.  Selanjutnya  Haerani  menambahkan  bahwa  pada  umumnya prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  terdiri  dari  3 (tiga)  tahap,  yaitu:  Tahap  Permohonan,  tahap  persidangan  dan  tahap utusan. 25
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  maka  kesimpulan yang  dapat  di  ambil  bahwa  mediasi  yang  dilakukan  di  BPSK  Kota  Mataram untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku    usaha  dalam pembiayaan  mobil,  berjalan  efektif  dan  sangat  membantu  para  pihak menemukan jalan keluar terhadap sengketa yang terjadi. Namun tak jarang hasil putusan  mediasi  yang  dikeluarkan  oleh  BPSK  Kota  Mataram  justru  tidak tercapai  kesepakatan  atau  tidak  menemukan  jalan  keluar.  Selain  itu  prosedur serta tahapan-tahapan mediasi yang digunakan telah sesuai dengan hukum acara yang  berlaku  di  BPSK  Kota  Mataram  yaitu  Keputusan  Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  No.  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Tugas  dan  Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
23 “Putusan majelis didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika setelah  diusahakan  dengan  sungguh-sungguh  tidak  dapat  mencapai  mufakat,  maka  putusan diambil dengan suara terbanyak”
24 ABT,  pelaku  usaha  di PT.  Astra  Credit  Companies  (ACC). Wawancara  tanggal  23 Januari 2018, pukul 11.40 WITA.
25 Haerani,  Ketua  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Mataram. Wawancara tanggal 8 Februari 2018, pukul 17.00 WITA.

## Faktor  penyebab  timbulnya  sengketa  pembiayaan  mobil  di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  BPSK  Kota Mataram  terkait dengan  faktor penyebab timbulnya  sengketa antara konsumen dan  pelaku  usaha  dalam  pembiayaan  mobil  sebagian  besar  diakibatkan  karena adanya wanprestasi. Tetapi  sebaliknya  ketika  debitur wanprestasi 26 , beberapa pelaku  usaha  juga  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Terdapat  4  keadaan yang  erat  kaitannya  dengan wanprestasi, yaitu:  1.  Prestasi  tidak  dipenuhi;  2. Keterlambatan  dalam  pemenuhan  prestasi;  3.  Prestasi  terpenuhi  secara  kurang baik;  dan  4.  Perjanjian  dilakukan  di  luar  dari  perjanjian  yang  dibolehkan  . Adapun  akibat  hukum wanprestasi diantaranya:  a.  diwajibkan  kepada  debitur memberikan ganti kerugian 27 ; b. Perjanjian yang telah dilakukan dapat diminta pembatalannya  oleh  kreditur  di  pengadilan 28 ;  c.  Kreditur  diperbolehkan meminta untuk dipenuhinya janji ataupun dipenuhinya janji serta ganti rugi dan perjanjian  dibatalkan  dengan  ganti  kerugian 29 .  Sedangkan  pengertian  dari perbuatan melawan hukum tidak terdapat pengaturan khusus di Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata,  yang  berbunyi 30 : “Tiap  Perbuatan  yang  melawan hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibakn  orang  yang menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  mengganti  kerugian tersebut”.
Dari  rumusan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  unsur-unsur, sebagai  berikut: 31 (a).  terdapat  perbuatan  melawan  hukum  yang  diartikan sebagai  pelanggaran  terhadap  perundang-undangan  dan  lebih  khususnya melanggar  hak  orang  lain,  adanya  pertentangan  dalam  kewajiban  hukum pelaku, bertolak belakang terhadap kesusilaan, bertolak belakang terhadap sikap kehati-hatian  yang  dianggap  sepatutnya  dalam  masyarakat;  (b).  Timbulnya kesalahan; (c). Timbulnya kerugian; (d). Serta timbulnya hubungan timbal balik terkait perbuatan dan kerugian. Dapat dikatakan bahwa intisari dari penjelasan Pasal  tersebut  bahwa  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  dapat  terpenuhi apabila  sesuai  dengan  syarat-sayarat  dalam  ganti  kerugian  serta  adanya  unsur kesalahan dari pelaku.
26 Wanprestasi artinya  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  ditetapkan  dalam perikatan atau perjanjian.
27 Pasal 1243 KUH Perdata
28 Pasal 1266 KUH Perdata
29 Pasal 1267 KUH Perdata
30 Pasal 1365 KUH Perdata
31 Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), hal. 111.
Berikut  ini  beberapa  contoh wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum  yang peneliti  lakukan  di  lapangan,  antara  lain,  perjanjian  pembiayaan  konsumen antara PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Mataram dengan konsumen. Sebagaimana  wawancara  yang  yang  peneliti  lakukan  bersama  dengan  bapak Ahmad bin Talibok, selaku AR Management Head PT. ACC Cabang Mataram, Ahmad  menyatakan:  Bahwa  perjanjian  yang  ada  di  dalam  perusahaan pembiayaan sifatnya perjanjian baku. Artinya perjanjian tersebut memang telah dibuat  secara  sepihak  oleh  perushaan  pembiayaan.  Perjanjian  baku  ini  tidak hanya  berlaku  pada  PT.  ACC  Finance,  melainkan  berlaku  pula  untuk  semua lembaga  pembiayaan  lainnya.  Ahmad  menambahkan,  sebelum  isi  perjanjian disepakati  oleh  pihak  konsumen  maka  terlebih  dahulu  pihaknya  menjelaskan point-point  penting  isi  perjanjian,  semisal  mengenai  jatuh  tempo,  denda,  cara bayar,  biaya  administrasi  dan  bahkan  konsumen  diberikan  photo  copy perjanjian  yang telah disepakati untuk  dapat  lebih lanjut  di pahami. Selain itu, dalam  akta  kesepakatan  yang  telah  di  susun  oleh  pelaku  usaha  maka  dalam point akhir pihak pelaku usaha telah memberikan kesimpulan atas keseluruhan isi  kontrak  perjanjian,  sehingga  lebih  mempermudah  konsumen  dalam memahami. Lebih jauh, beliau menyatakan faktor penyebab timbulnya sengketa konsumen  ialah  adanya  over  alih  kredit,  kredit  macet  (penunggakan pembayaran),  cash  flow,  dan  mobil  di  gadaikan.  Namun  secara  umum  dan seringkali terjadi sengketa mengenai over alih kredit  yang menyebabkan kredit macet (penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen). 32
Dalam  perjanjian  baku  yang  titetapkan  oleh  lembaga  pembiayaan, terdapat pasal yang menyatakan bahwa konsumen harus mengikuti dan mentaati isi perjanjian  yang telah  ditetapkan oleh pihak pelaku usaha. Sehingga apabila suatu  hari  terjadi wanprestasi timbul  dari  perbuatan  konsumen,  maka  pelaku usaha  memiliki  hak  untuk  dapat  menuntut  pemenuhan  perjanjian  bahkan pemenuhan  atas  suatu  perjanjian  tersebut  berikut  dengan  ganti  kerugiannya, keadaan demikian ditentukan pula dalam Pasal 1267 KUHPerdata.
Namun,  lain  halnya  dengan  hasil  penelitian  yang    peneliti  lakukan  di BPSK Kota Mataram, dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. ACC (Astra  Credit  Companies)  Finance Cabang  Mataram  selaku  pihak  kedua dengan  konsumen  (Hj.  Muslihati  selaku  pemohon/pihak  pertama  dan  Ahmad Rapi,i selaku turut termohon/pihak ketiga) dalam pengaduannya ke BPSK Kota Mataram dengan perkara No. 09/BPSK/V/2016 33 :
Kasus  ini  bermula  ketika  pemohon  melakukan  kesepakatan  untuk malakukan over  alih  kredit dengan  pihak  ketiga  (Ahmad  Rapi,i)  atas sepengetahuan  dan  persetujuan  dari  pihak  perusahaan  yang  dibuktikan  dengan
32 ABT . Wawancara tanggal 29 Januari 2018, pukul 11.40 WITA.
33 Dokumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram.
pembayaran  angsuran  yang  ditagihkan  kepada  pemohon/pihak  pertama  (3  kali angsuran  telah  dibayar),  serta  diserahkannya  syarat  dan  biaya  balik  nama sebesar Rp. 1.700.000 kepada Norman selaku karyawan perusahaan, akan tetapi Norman  tidak  menyerahkan  biaya  balik  nama  tersebut  kepada  termohon sehingga  secara  administratif  pemohon  tidak  tercatat  sebagai  konsumen pengganti  dari  turut  termohon.  Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  pembayaran angsuran,  pihak  pertama  melakukan  penunggakan  selama  3  bulan  yang berujung  pada  penarikan  unit  kendaraan  tersebut.  Pihak  pertama  sudah menunjukkan i’tikad baik dengan datang ke perusahaan untuk melunasi seluruh tunggakan senilai Rp. 137.000.000. Namun pihak perusahaan menjawab bahwa keputusan ada pada manajemen pusat dan memberikan jangka waktu pelunasan paling  lama  1  (satu)  bulan.  Belum  mencapai  waktu  1  (satu)  bulan,  ketika pemohon  datang  melunasi  tunggakan  tersebut  unit  kendaraan  sudah  di  lelang tanpa  adanya  pemberitahuan  kepada  pihak  pertama  dan  pihak  ketiga  yang secara administratif masih tercatat sebagai konsumennya.
Berkaitan dengan kasus di atas, maka sebagaimana ketentuan mengenai lembaga  pembiayaan  disebutkan    bahwa 34 , “Perusahaan  pembiayaan  yang melakukan  pembiayaan  konsumen  untuk  kendaraan  bermotor  dengan pembebanan  jaminan  fidusia  wajib  mendaftarkan  jaminan  fidusia  dimaksud pada  kantor  pendaftaran  fidusia,  sesuai  Undang-undang  yang  mengatur mengenai jaminan fidusia.”
Jelas dalam ketentuan tersebut bahwa setiap objek jaminan fidusia maka harus didaftarakan terlebih dahulu ke kantor jaminan fidusia, kemudian kantor pendaftaran    fidusia  mengeluarkan  sertifikat  fidusia.  Sebagaimana  ketentuan Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  dijelaskan 35 :  “Apabila  debitur  cidera  janji, penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Mengenai penjualan objek jaminan fidusia  maka  dijelaskan 36 , “Pelaksanaan  penjualan  obejk  jaminan  fidusia dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan dan diumumkan  sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.
Sehingga  jelas  bahwa  hasil  penelitian  peneliti  bertentangan  dengan Undang-undang  dengan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Mengingat pihak pelaku usaha melakukan pelelangan objek jaminan fidusia sebelum waktu yang  ditentukan  serta  tidak  melakukan  pemberitahuan  atau  mengumumkan
34 Pasal  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
35 Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
36 Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
melalui surat kabar sebagaimana aturan yang ada dalam Kepmenperindag serta Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK).  Perjanjian  pembiayaan  antara PT.  Otto Multiarta Cabang  Mataram  dengan  konsumen.  Maka  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  bapak  Yudi  selaku  kepala  administrasi PT.  Otto  Multiarta Cabang Mataram, beliau menyatakan 37 :
Mengenai  masalah  kontrak  perjanjian  bahwa  sebelum  konsumen menandatangani  kontrak  perjanjian,  perusahaan  menyebeut  kotrak  perjanjian tersebut  dengan summary  product (ringkasan  produk), dalam  perjanjian  ini segala  sesuatu  mengenai  perjanjian  tertera  secara  jelas  dan  rinci  bahkan konsumen  diberi  untuk  nantinya  dibaca  kemudian  di  pahami pointer-pointer penting  dalam  kontrak  perjanjian.  Berkaitan  dengan  penyebab  timbulnya sengketa  konsumen,  seringkali  konsumen  melakukan  gadai  terhadap  objek jaminan  tanpa  sepengetahuan  pihak  perusahaan  serta over  alih  kredit  credit yang  dilakukan  di  bawah  tangan  tanpa  melakukan  konfirmasi  kepada  pelaku usaha, padahal ini telah diedukasi pihak pelaku usaha kepada konsumen bahwa tidak  boleh  dilakukan.  Akan  tetapi,  pihak  konsumen  susah  untuk  dapat memahami  ketentuan  ini.  Karena  nantinya  akan  terkendala  pada  saat pengambilan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
Terhadap  pengalihan  sebagaimana  perjanjian  pembiayaan  yang diperbuat debitur antara PT. Otto Multiarta Finance dengan konsumen terdapat klausula yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari debitur adalah tidak mengalihkan  kendaraan  kepada  pihak  lain.  Ketentuan  ini  ditegaskan  dalam aturan  perundang-undangan  berkaitan  dengan  Jaminan  Fidusia,  sebagai berikut 38 : Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu  dari  penerima  fidusia.    Penerima  fidusia  tidak  menanggung  kewajiban atas  akibat  tindakan  atau  kelalaian  pemberi  fidusia  baik  yang  timbul  dari hubungan  kontraktual  atau  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum sehubungan  dengan  penggunaan  dan  pengalihan  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia.
Mengacu  pada  ketentuan  di  atas  jika  hal  tersebut  terjadi, konsekuensianya kreditur secaara sepihak dapat  memutus kontrak dan kreditur berhak untuk menyatakan hutang jatuh tempo dan menuntut pelunasan atau jika debitur  tidak  melunasi  hutang,  krediur  berhak  menuntut  pengembalian  atau mengambil kembali kendaraan dari debitur atau pemilik jaminan atau pihak lain
37 YI  selaku  pelaku  usaha  dari  perusahaan  pembiayaan Otto  Finance. Wawancara tanggal 6 Desember 2018, pukul 15.30 WITA.
38 Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
dengan  cara  langsung  mengambil  dari  tempat  dimana  kendaraan  berada  tanpa melalui  juru  sita  pengadilan  atau  peringatan  lainnya.  Terlebih  jika  pengalihan yang  dilakukan  debitur  tanpa  sepengetahuan  perusahaan.  Sehingga  keadaan tersebut masuk dalam perbuatan cidera janji/ wanprestasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh debitur karena di luar perjanjian.
Sama  halnya  dengan  fakta  yang  peneliti  dapatkan  di  BPSK  Kota Mataram,  dalam  perjanjian  pembiayaan    antara PT.  Otto  Multiartha  Finance Cabang Mataram selaku pihak kedua dengan konsumen (H. Saf’i Burhanuddin selaku  pemohon/pihak  pertama  dan PT.Otto  Multiartha  Finance selaku termohon/pihak  kedua)  dalam  pengaduannya  ke  BPSK  Kota  Mataram  dengan perkara No. 37/BPSK/XII/2017 39 .
Kasus  ini  bermula  ketika  penggugat  mengambil  alih  kredit  satu  unit mobil  atas  nama  H.  Kahfi  yang  dibeli  oleh  H.  Saf’i  Burhanuddin  dari  bapak Darwis  yang  menerima  unit  dari  bapak  Bambang  Sugiarto  dengan  adanya fasilitas  pembiayaan  dari  PT.  Otto  Multiartha  Finance  selaku  tergugat. Berkaitan  dengan  over  alih  kredit  tersebut  maka  hal  ini  telah  diketahui  oleh pihak  tergugat,  akan  tetapi  tidak  di  tindak  lanjuti  secara  tertulis  melainkan hanya  secara  lisan.  Diketahui  bahwa  pihak  penggugat  telah  melunasi  seluruh angsusan  pada  buulan  juli  2017,  namun  tergugat  tidak  dapat  memberikan BPKB mobil dikarenakan bahwa penggugat bukan merupakan konsumen pihak tergugat  yang bertanda tangan di kontrak perjanjian. Penggugat telah berusaha menghubungi  bapak  Darwis  dan  bapak  Bambang  namun  tidak  di  respon sama sekali. Pada akhirnya penggugat melaporkan kasus ini ke BPSK Kota Mataram dengan  tuntutan  ganti  rugi  adanya  pemberian  BPKB  mobil.  Berkaitan  dengan kasus  tersebut  maka,  maka  dijelaskan 40 , “Pemberi  fidusia  dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”
Dari uraian di atas, tampak bahwa sengketa konsumen antara PT.  Otto Multiartha Finance dengan konsumen yang diadukan ke BPSK Kota Mataram adalah  terkait  dengan over alih  kredit yang  dilakukan  debitor  tanpa sepengetahuan  kreditor  yang  berakibat  saat  pengambilan  BPKB  debitor  akan dipersulit. Karena aturan pengambilan BPKB harus dilakukan oleh debitor yang menandatangani  kontrak  dengan  perusahaan.  Selain  itu  maka over  alih  kredit juga  telah  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-undang  jaminan  fidusia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa penyebab timbulnya sengketa pembiayaan konsumen di  BPSK Kota Mataram,  ialah adanya wanprestasi dan perbuatan  melawan  hukum. wanprestasi seringkali  timbul  akibat  tidak
39 Dokumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram.
40 Pasal 23 ayat 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
terpenuhinya  perjanjian  atas  kesepakatan  para  pihak  baik  konsumen  maupun pelaku usaha. Sedangkan perbuatan melawan hukum  dalam kasus  pembiayaan mobil  seringkali  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  dimana  hal  tersebut  dilakukan akibat tidak adanya i’tikad baik dari pihak konsumen.
Mediasi  Dalam  Pembiayaan  Mobil  Perspektif  Hukum  Islam  di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram
Perdamaian  ( sulh) dapat  dikembangkan  untuk  menjadi  metode  dasar dalam  penyelesaian  sengketa.  Kemampuan  dalam  penyelesaian  sengketa  yang diadopsi melalui nilai-nilai agama nantinya akan banyak memberikan kekuatan dalam  memperoleh  kesepakatan  melalui  perdamaian  antar  para  pihak, disebabkan  karena  ajaran  agama  Islam  memiliki  nilai universal kemanusiaan. Sebagaimana  yang  dikemukana  oleh  George  E.  Irani  dan  Nathan  C.  Funk, bahwa  Al-Quran  memiliki  sejumlah  prinsip  dalam  perdamaian  yang  nantinya dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Prinsip  tersebut  antara  lain 41 “1. Keadilan; 2. Kesamaan; 3. Universal dan martabat manusia; 4. Penguatan sosial  dengan  berbuat  baik;  5.  Empati;  dan  5.  Menaruh  perhatian  terhadap orang lain”.
Islam  merupakan  agama  yang  sangat  menjunjung  adanya  perdamaian. Sehingga ditegaskan dalam firman-Nya Al-Qur’an surat an-Nisa’ (4): 114.
                                                                                             
                                                                         
Terjemah:
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan- bisikan  dari  orang  yang  menyuruh  (manusia)  memberi  sedekah,  atau  berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat  demikian karena mencari keredhaan Allah,  maka kelak  kami memberi kepadanya pahala yang besar.
Prinsip  yang  di  ungkapkan  oleh  ilmuan  tersebut  di  atas,  bahwa  pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa baik  berdasarkan hukum  Islam  ataupun hukum  acara  yang  digunakan  oleh  BPSK  Kota  Mataram  dari  ke  enam  prinsip tersebut  tidak  secara  keseluruhan  diterapkan  oleh  BPSK.  Sehingga  hasil penelitian  yang  peneliti  lakukan  pada  bab  sebelumnya  terdapat  beberapa konsumen  menyatakan  bahwa  mengenai  keadilan  pihak  majelis  BPSK  Kota
41 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam, op.cit, hal. 125.
Mataram dinilai efektif, karena hasil mediasi antara konsumen dan pelaku usaha tercapai kesepakatan.
Prinsip  keadilan  ini  di  tegaskan  pula  oleh  Allah  swt.  dalam  firman-Nya  Al- Qur’an surat an-Nisa’ (4):58.
                                                                                                   
                        
 
                                              
Terjemah:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ayat  di  atas  merupakan  anjuran  dari  Allah  swt.  bahwa  keadilan  harus ditegakkan  dalam  segala  hal  terutama  dalam  hal  menentukan  hukum  atau aturan. Sama halnya dalam melakukan penyelesaian sengketa maka, dianjurkan untuk  seorang  juru  damai  (mediator)  dalam  penyelesaian  sengketa  dapat berlaku adil kepada para pihak.   Sengketa kehartabendaan timbul karena salah satu  pihak  ingkar  terhadap  perjanjian  sebagaimana  dalam  kesepakatan  pada akad.  Bila  salah  satu  atau  kedua  pihak  yang  terikat  dalam  kontrak  itu  tidak dapat  dipenuhi  kewajibannya,  maka  ia  atau  mereka  menerima  sanksi  seperti yang  sudah  disepakati  dalam  akad  dengan  adanya  keridhaan  kedua  belah pihak. 42
Perdamaian  dalam  konsep  Islam  diawali  dengan  adanya  akad  maka apabila  dikemudian  hari  para  pihak  mengingkari  perjanjian,  berhak  di  sanksi sesuai  dengan  kesepakatan,  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  BPSK Kota  Mataram  salah  satu  penyebab  timbulnya  sengketa  dari  para  pihak  ialah karena  adanya cidera  janji  atau  wanprestasi ,  ini  berkaitan  dengan  tidak dijalankannya perjanjian yang telah disepakati di awal sehingga timbul sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  khusunya  dalam  pembiayaan  mobil.  Akad yang  telah  di  tunaikan  oleh  para  pihak  paling  tidak  memuat,  keridhaan  satu sama  lain  serta  tidak  mengandung  unsur  keterpaksaan  sebagaimana  dalam konsep tijarah. 43
Perdamaian  dalam  Islam  sangat  mengutamakan  adanya  konsep  ridha, dimana yang ridha dimaksud Allah ialah ketika segala sesuatu yang dikerjakan
42 Nurul  Ichsan  Hasan,  2014, Perbankan  Syariah  Sebuah  Pengantar, (Jakarta:  GP Press Group), hal. 193.
43 Hendi Suhendi, 2011, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 46.
dan  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  perintah  dan  ketentuan  Allah,  maka  pada saat  itulah timbul keridhaan Allah swt.  Sehingga dalam penyelesaian sengketa dianjurkan  untuk  dapat  menjunjung  adanya  kerelaan  dari  para  pihak. Sebagaimana  konsep  akad  yang  telah  di  jelaskan  di  atas,  maka  dalam praktiknya  bahwa  mediasi  di  BPSK  Kota  Mataram  telah  melakukan  hal  yang sama  dengan  konsep  tersebut.  Salah  satu  contoh  dalam  kasus  No. 13/BPSK/III/2017  antara  Bapak  Suhardi  (konsumen)  dengan PT.  Amanah Finance (pelaku usaha). Jadi, dalam kasus ini konsumen menginginkan adanya pemberian  BPKB  kendaraaan  bermotor  mengingat  ia  telah  melunasi  seluruh angsuran.  Dengan  kerelaan  dan  kesepakatan  para  pihak  maka  BPKB  akhirnya diserahkan kepada konsumen. Sehingga dalam contoh kasus ini terlihat bahwa tanpa  adanya  kerelaan  dan  kesepakatan  para  pihak  maka  akan  sulit  nantinya menemukan titik temu.
Konsep ridha dalam  mediasi,  telah  diterapkan  oleh  Rasulullah  dalam Perjanjian  Hudaibiyah.  Dimana  Rasulullah  dalam  Perjanjian  Hudaibiyah memberikan  gambaran  sikap  yang  adil  serta  netral  kepada  kaum  muslimin maupun  kafir  Quraisy  terlebi  saat  negosiasi  berlangsung,  ditunjukkan  pula unsur-unsur  timbal  balik  dari  para  pihak  yakni  memberi  serta  menerima  dari para pihak, oleh karena itu para pihak merasa diperlakukan sama. Konsep sulh dalam  Islam  sangat  mengutamakan  adanya  ruang  bagi  para  pihak  untuk menciptakan  perdamaian,  menghentikan  perselisihan  serta  mengukuhkan hubungan silaturahmi. Pemerintah Mesir telah menggunakan sulh sebagai jalan alternatif  penyelesaian  sengketa  muamalah  dan  keluarga.  Undang-undang Acara  Mesir  No.  13  Tahun  1968  mengharuskan  adanya  majelis sulh guna mengendalikan  perdamaian  dalam  sengketa  para  pihak.  Berdasarkan  Undang- undang Acara Mesir, majelis sulh dapat  digunakan di  luar pengadilan ataupun di  pengadilan.  Masyarakat  lebih  banyak  menggunakan sulh sebagai  cara penyelesaian sengketa, ketimbang melalui proses hukum di pengadilan.
Islam  sebagai  bagian  dari  wadah  perdamaian  diharapkan  dapat membawa  perubahan-perubahan  yang  menjadikan  seluruh  umat  di  dunia merasa tenteram. Untuk dapat menyelesaikan dan menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi, maka Islam memiliki cara tersendiri yang dapat ditempuh oleh seluruh umat manusia dalam mencari solusi terhadap penyelesaian konflik. Salah satunya ialah ( sulh ) perdamaian berawal dari adanya akad atau perjanjian, dimana  para  pihak  melakukan  kesepakatan  untuk  mengakhiri  sengketanya. Sebelum  para  pihak  melakukan  perdamaian  maka  terlebih  dahulu  mengetahui rukun-rukun perdamaian, sebagaimana di rumuskan oleh jumhur ulama, yaitu 44 “1. Adanya kedua belah pihak yang melakukan sulh; 2. Adanya lafal ijab dan kabul;  3.  Adanya  kasus  yang  dipersengketakan;  dan  4.  Adanya  bentuk
44 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam, op.cit, hal. 207.
perdamaian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak”. Apabila  rukun-rukun tersebut  terpenuhi  maka  perjanjian  perdamaian  di  antara  para  pihak  yang bersengketa  telah  berlangsung.  Selanjutnya  dalam  perjanjian  perdamaian  yang terjadi  timbul  ikatan  hukum  dari  para  pihak  yang  artinya  bahwa  terdapat kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dari  perjanjian  perdamaian  yang  telah disepakati.  Lain  halnya  ketika  dikemudian  hari  salah  satu  pihak  tidak menjalankan  kesepakatan  tersebut,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat melayangkan  tuntutan  atas  tidak  dijalankan  perjanjian  perdamaian  yang  telah disepakati.Akan  Hal  tersebut  didukung  oleh  pendapat  Abdurrahman  al-Jaziry yang  mengungkapkan  apabila  qabul  berbeda  dengan  ijab,  maka  perdamaian dinyatakan tidak sah. 45
Dalam melakukan perjanjian perdamaian, hukum Islam mengatur syarat sah atas suatu perjanjian perdamaian diklasifikasikan sebagai berikut: 46
1. Menyangkut  subjek  (pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian perdamaian)
Tentang  subjek  orang  yang  melakukan  perdamaian  haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Adapun orang yang cakap bertindak  menurut  hukum  adalah  orang  yang  telah  dewasa  menurut hukum.  Orang  yang  melakukan  perjanjian  perdamaian,  selain  cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. 2. Menyangkut objek perdamaian
Tentang  objek  perdamaian  haruslah  memenuhi  ketentuan  sebagai berikut:
a. Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat  juga  berupa  benda  tidak  berwujud,  seperti  hak  milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dan bermanfaat).
b. Dapat  diketahui  secara  jelas  sehingga  tidak  melahirkan kesamaran  dan  ketidakjelasan,  yang  pada  akhirnya  dapat  pula melahirkan  pertikaian  yang  baru  terhadap  objek  yang  sama (sedangkan  perdamaian  memutus  pertikaian  untuk  selama- lamanya).
45 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam, loc.cit, hal. 209.
46 Suhrawardi  K.  Lubis.,Farid  Wadji,  2012, Hukum  Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Sinar Grafik), hal. 193.
3. Persoalan yang boleh didamaikan Tidaklah  segala  sesuatu  persoalan  dapat  didamaikan  (diadakan perjanjian  perdamaian).  Adapun  persoalan  atau  pertikaian  yang  boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal berikut: a. Pertikaian itu berbentuk harta yang dapat dinilai. b. Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti.
Oleh karena itu peneliti dapat menarik kesimpulan dari praktik mediasi antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam  pembiayaan  mobil  di  BPSK  Kota Mataram  dalam  konsep  hukum  Islam  terdapat  beberapa  konsep  yang  sejalan dengan konsep  Islam,  yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak, majelis dalam  memutus  perkara  harus  didasarkan  atas  prinsip  musyawarah  mufakat antar  para  pihak  dan  menjunjung  tinggi  keadilan  dalam  memberikan  putusan perdamaian antar para pihak. Serta tetap tunduk pada rukun, syarat dan prinsip dalam  perdamaian.  Namun,  BPSK  Kota  Mataram  menggunakan  istilah  dan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum acaranya.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut: Pertama, Mediasi  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang dilakukan  BPSK  Kota  Mataram  dalam  penyelesaian  sengketa  pembiayaan mobil  berjalan  efektif.  Namun,  terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  lebih diperhatikan  oleh  BPSK  Kota  Mataram.  Secara  umum  terdapat  12  tahapan dalam proses mediasi. Namun, pada dasarnya terdapat 3 tahapan khusus, yaitu: 1.  Tahap  Permohonan;  2.  Tahap  Persidangan;  dan  3.  Tahap  Putusan. Kedua, penyebab  timbulnya  sengketa  konsumen  dalam  kasus  pembiayaan  mobil  yang ditangani  di  BPSK  Kota  Mataram  sebagian  besar  karena  adanya wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  pelaksanaannya,  terlepas  apakah kesalahan  atau  kelalaian  ada  pada  pelaku  usaha  maupun  konsumen,  pelaku usaha  tetap  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  ganti  rugi  terhadap konsumen sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Sebaliknya konsumen juga tetap berusaha dalam pemenuhan prestasinya (janjinya). Ketiga, mediasi dalam konsep  hukum  Islam  secara  umum  tidak  menentukan  adanya  tahapan-tahapan khusus,  namun  harus  memperhatikan  rukun,  syarat  serta  prinsip.  Dimana ketentuan  ini  telah  di  tetapkan  berdasarkan  Al-Qur’an.  Sehingga  terdapat beberapa  konsep  dan  aturan  yang  sejalan  dengan  praktik  mediasi  yang dijalankan  di  BPSK  Kota  Mataram  yaitu  adanya  musyawarah  dan kekeluargaan.  Akan  tetapi,  secara  teknis  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen di BPSK Kota Mataram tetap mengacu pada hukum acara tersendiri mengingat  segala  bentuk  proses  ataupun  tata  cara  penyelesaian  sengketa konsumen di BPSK tunduk pada aturan hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal  (2011): Mediasi  dalam  Hukum  Syariah  Hukum  Adat  dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana. Amriani,  Nurnaningsih  (2012): Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers.
Asikin, Zainal dan Amirudin (2016): Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet.
9, Jakarta: Rajawali Pers.
Hasan,  Nurul  Ichsan  (2014): Perbankan  Syariah  Sebuah  Pengantar, Jakarta: GP Press Group,
Hutagalung,  Sophar  Maru  (2012): Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika.
Irawan,  Candra  (2010): Aspek  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa di  Luar  Pengadilan  (Alternative  Dispute  Resolution), Bandung: Mandar Maju.
Lubis,  Rukiyah  dan  Intan  Nur  Rahmawati  (2014): Win-Win  Solution  Sengketa Konsumen, Cet. 1, Yogyakarta: Medpress Digital.
Meliala,  Djaja  S  (2007): Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Benda  dan
Hukum Perikatan, Bandung: CV. Nuansa Aulia,.
Nahrowi  (2013):  “Permasalahan  Hukum  Pembiayaan  Leasing  di  Indonesia”,
Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah . No. 1. Vol. 1. Juni.
Prasetyawati,  Endang  (2013):  “Konsep  Hukum  Pembiayaan  Konsumen  Di Masa Yang Akan Datang”, Yustisia Vol.2 No.2 Mei – Agustus.
Silalahi, Ulber (2010): Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama. Suhendi, Hendi  (2011): Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers. Sunaryo (2014): Hukum Lembaga Pembiayaan , Jakarta: Sinar Grafika. Tampi,  Mariske  Myeke  dan  Mia  Hadiati  (2017):  ”Efektivitas  Mediasi  Dalam
Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  Di  D.K.I  Jakarta”.  Jurnal  Hukum  Prioris.  Vol.  6.
No. 1.
Usman,  Rachmadi  (2012): Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik,
Jakarta: Sinar Grafika.
Wadji, Farid dan Suhrawardi K. Lubis (2012): Hukum Ekonomi Islam, Jakarta:
Sinar Grafika.
Zuriah,  Nurul  (2006): Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  Teori- Aplikasi , Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kepmenperindang 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran
Jaminan  Fidusia  bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.