## KECAMATAN BHATIN II PELAYANG PASCA PEMEKARAN
DI KABUPATEN BUNGO 2005-2020
Wiwik Asmawati 1 , Zulfa 2 , Refni Yulia 3
Fakultas Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sumatera Barat 1 , Fakultas Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sumatera Barat 2 , Fakultas Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sumatera Barat 3 wiwikasmawati08@gmail.com 1 , zulvaefa75gmail.com 2 , refniyulia17@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk Mendeskripsikan Latar Belakang Proses Pemekaran  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang,  (2)  Untuk  Mendeskripsikan Perkembangan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  Setelah  Pemekaran  2005-2020. Penelitian  ini  menggunakan  metode  dalam  penelitian  sejarah  dengan  langkah- langkah  sebagai  berikut,  heuristik  yaitu  pengumpulan  data.  Kritik  sumber  yaitu melakukan pengujian terhadap keaslian data. Interpretasi yaitu memahami makna dan  menafsirkan  informasi  yang  telah  terkumpul.  Historiografi  yaitu    penulisan hasil  penelitian  dalam  bentuk  ilmiah  atau  skripsi.  Hasil  dari  penelitian  ini perkembangan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  setelah  pemekaran  mengalami perubahan  dan  kemajuan  dari  tahun  ke  tahun  baik  di  aspek  politik,  ekonomi, pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  budaya.  Perubahan  ini  terlihat  dari  dari bertambah  nya  satu  desa  serta  sarana  dan  prasarana  pendidikan  maupun kesehatan, pembangunan jalan, dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Bhatin II Pelayang.
Kata Kunci: Bhatin II Pelayang, Pasca, dan Pemekaran di Kabupaten Bungo

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  menjadi  pemicu  maraknya fenomena  pemekaran  daerah  semenjak  memasuki  era  reformasi,  sebagaimana yang tertulis didalam Undang-Undang  No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  yang  kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  32  Tahun  2004  dan  saat  ini dirubah  kembali  menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014,    adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Sejak  ditetapkannya  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  orientasi  pembangunan  diubah  dari  prinsip  efisiensi  dan pertumbuhan  menjadi  prinsip  kemandirian  dan  keadaan.  Dalam  kondisi  orientasi pembangunan  yang  demikian,  maka  orientasi  penyelenggaraan  pembangunan bergeser ke arah desentralisasi.(Muqoyyidin 2013)
Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang semula sentralistik menuju paradigma desentralistik. Desentralistik bermakna dengan kedekatan, keterkaitan, otonomi,  partisipasi,  akuntabilitas,  dan  demokrasi  untuk  mencegah  penumpukan kekuasaan  pada  satu  pihak  saja.  Oleh  karenanya  pendekatan  kebijakan pembangunan diubah menjadi desentralistik dan otonomi daerah.
Berdasarkan  asas  desentralisasi  dibentuk  dan  disusun  daerah  Provinsi, Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat. (Rozali:2000) Desentralisasi merupakan suatu penyerahan kekuasaan pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom.  Sedangkan  otonomi daerah diartikan sebagai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  semenjak  digulirkan  reformasi  membawa perubahan  dalam  cara  pandang  masyarakat,  ide-ide  pemekaran  daerah bermunculan  dalam  membangun  daerah  dengan  didukung  oleh  tersedianya sumber daya manusia serta peraturan yang tertata dengan baik dan kondisi daerah itu  sendiri.  Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan
pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Disamping  itu  melalui otonomi luas,  dalam  lingkungan  strategis  globalisasi,  Daerah  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemekaran  wilayah  merupakan  salah  satu  bentuk  otonomi  daerah  dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan  pengembangan  wilayah.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  merupakan  landasan  hukum  untuk  pemekaran  daerah  di Indonesia.  Dengan  keluarnya  Undang-Undang  tersebut,  daerah  banyak  menuntut adanya  pemekaran.  Alasan  mendasar  terjadinya    pemekaran  daerah  yaitu peningkatan  kesejahteraan  rakyat  lokal.  Selama  ini,  sumber  daya  cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain  itu,  pemekaran  juga  untuk  peningkatan  pelayanan  sehingga  tidak  perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke provinsi/kabupaten.(Mudrajad Kuncoro:2012)
Tuntutan  dari  pemekaran  wilayah  yang  terjadi  selama  ini  pada  umumnya didasari  oleh  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan yang  maksimal  sebagai  akibat  dari  luasnya  wilayah  dan  perkembangan  jumlah penduduk  disamping  sarana  dan  prasarana  penunjang  lainnya.  Hal  itu mengakibatkan  terjadinya  kesenjangan  dalam  masyarakat,  dimana  masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif  jauh  dari  pusat  merasakan  adanya  ketimpangan  pemerataan  dan  keadilan. Jarak pemerintahan yang relatif jauh tentu berpengaruh terhadap pelayanan publik serta  menjadi  kendala  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas  -  tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan  pembangunan  serta  untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap  masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru.
Pelayang  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kabupaten  Muara  Bungo, merupakan desa yang cukup luas dengan memiliki potensi alam yang cukup baik
dibandingkan  daerah  lainnya.  Pelayang  merupakan  hasil  dari  pemekaran Kecamatan Tanah Tumbuh. Pelayang ini merupakan Kecamatan yang ke 15 yang berada di Kabupaten Bungo. Pelayang Sebelum dimekarkan merupakan salah satu daerah  yang  terisolir  dan  terpencil  serta  kurang  nya  perhatian  dari  pemerintah pusat,  jauhnya  akses  transportasi  dari  daerah  hingga  ke  pusat  menyebabkan pelayanan menjadi kurang baik dibidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu huru-hara yang membingungkan di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam membina dan membangun, apalagi untuk mengatasi terjadinya keributan anak sesama sekolah juga termasuk para remaja dan dibidang keamanan lain.
Pemekaran kecamatan Pelayang ini bermula dari pemekaran daerah lainnya yang  sudah  melepaskan  diri  dari  pemerintah  induk.  Keinginan  dari  masyarakat Pelayang  dalam  membentuk  kecamatan  baru  membawa  gejolak  pemekaran sampai pada daerah ini. Mengingat daerah Pelayang ini memiliki potensi ekonomi yang  sangat  baik,  yaitu  dari  bidang  perkebunan  seperti  perkebunan  karet  dan perkebun  sawit  sebagai  penopang  mata  pencaharian  masyarakat  dalam melangsung  kehidupan.  Perkembangan  jumlah  penduduk  serta  luas  wilayah daerah  Pelayang  dan  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  sudah  memenuhi  syarat dalam  sebuah  pembentukan  daerah  baru.  Selain  itu  potensi  sumber  daya  alam yang  berada  di  daerah  ini  menjadi  pertimbangan  masyarakat  dalam  mengelola sumber  daya  tersendiri,  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  penduduk  setempat melalui  perbaikan  dalam  rangka  pengembangan  ekonomi  daerah  berbasis ekonomi  lokal.  Dengan  dikembangkannya  daerah  baru  yang  otonom,  maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.(Pantow et al:2019)
Tanggal  22  September  2004  malam  kamis  21  Wib  bertempat  di  Los  Pasar Sore  Desa  Pelayang.  Masyarakat  empat  Desa  yaitu  Pelayang,  Peninjau,  Talang Silungko  dan  Pulau  kerakap  mengadakan  rapat,  rapat  yang  diadakan  empat  desa ini bertujuan untuk mengajukan permohonan Pemekaran. Masyarakat empat desa tersebut sepakat meminta dijadikan empat desa tersebut menjadi satu Kecamatan baru, sebagai pemekaran kecamatan dari Kecamatan Tanah Tumbuh. Selanjutnya
pada malam minggu, tanggal 02 Oktober 2004, bertempatan di balai desa Peninjau telah  melaksanakan  rapat  empat  desa  yaitu  desa  Pelayang,  Peninjau,  Talang Silungko,  dan  Pulau  Kerakap.  Rapat  ini diadakan  dalam  rangka  menindaklanjuti pertemuan  atau  rapat  akbar  dengan  Bapak  Bupati  Bungo,  Ketua  DPRD  Bungo, beserta  anggotanya  dan  rombongan  dari  Muara  Bungo,  yang  membahas  tentang pemekaran empat tersebut meminta supaya dijadikan kecamatan tersendiri sebagai pemekaran dari Kecamatan Tanah Tumbuh.
Berikutnya pada tanggal 3 Oktober 2004, setelah mendengar dan menerima aspirasi  dari  masyarakat,  panitia  pemekaran  Pelayang  mengajukan  permohonan Pemekaran  empat desa dan mengusulkan Kecamatan Bhatin II  Pelayang kepada Bupati Muara Bungo Zulfikar Achmad sebagai kecamatan baru dan  memisahkan diri  dari  kecamatan  induk  yaitu  Kecamatan  Tanah  Tumbuh.  Sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004,  pembentukan  Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Kecamatan Bhatin II Pelayang ini  telah  memenuhi  syarat  dalam  pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  yaitu dengan  memperhatikan  kemampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya, social  politic,  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  dan  pertimbangan-pertimbangan lain  yang  memungkinkan  terselenggaranya  otonomi  seperti  keamanan  dan ketertiban,  ketersediaan  sarana  pemerintahan  serta  meningkatnya  beban  tugas volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Proses  yang  begitu  panjang  yang  harus  dilewati  dalam  mencapai  tujuan untuk membentuk kecamatan baru, dimulai dari pembentukan panitia, penyusunan penyusunan  rencana  pemekaran  sampai  dengan  peninjauan  oleh  tim  kabupaten bungo,  Maka  pada  tahun  2005  keluarlah  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bungo Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pembentukan  Kecamatan  Bhtain  II  Pelayang Kabupaten  Bungo.  Mengingat  Perda  No  11  tahun  2005  tentang  Pembentukan Desa Pelayang Keluarlah Keputusan  Camat Bhatin II Pelayang Nomor 02 Tahun 2006  Tentang  Pembentukan  Panitia  Pengukuhan  Atau  Peresmian  Kecamatan Bhatin  II  Pelayang  dalam  rangka  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  dengan telah dibentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang yang menjadi empat desa, yaitu, Desa Pelayang, Desa Peninjau, Desa Talang Silungko Dan Pulau Kerakap.
Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  sejak  berdirinya  melalui  proses  perjuangan yang cukup panjang, mengingat daerah ini sudah dua kali melakukan pemekaran sebelum  menjadi  kecamatan  tersendiri.  Pemekaran  Kecamatan  Pelayang  ini  dari dulu  sudah  direncanakan,  tetapi  tidak  adanya  kesempatan  untuk  melakukan pemekaran  daerah,  selain  itu  terbentuknya  Kecamatan  Pelayang  merupakan puncak  dari  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  ketidak  merataan  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan serta kurangnya keadilan, sehingga masyarakat merasa dianak tirikan,  Tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini kecamatan yaitu  untuk  memaksimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dipandang  sebagai sesuatu  yang  berimplikasi  luas  terhadap  masyarakat  maupun  pemerintah  itu sendiri yang bersifst positif maupun negatife, tentunya hal tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam dan menyeluruh.
Berangkat  dari  gambaran  di  atas  penulis  mencermati  kondisi  pemekaran Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  merupakan  bahan  kajian  yang  menarik  untuk diteliti,  karena  dalam  hal  tersebut  melalui  proses  yang  cukup  panjang  dalam sejarah  pembentukan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang.  Maka  penulis  mencoba untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  pemekaran  kecamatan  dengan mengangkat  judul  “Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  Pasca  Pemekaran  Di Kabupaten  Bungo  2005-2020”.  Diharapkan  peneliti  mampu  memberikan gambaran  yang  sangat  jelas  tentang  proses  pemekaran  Kecamatan  Bhatin  II Pelayang  dan  perkembangan  nya  setelah  dimekarkan  dari  Kecamatan  Tanah Tumbuh.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan penelitian merupakan  metode  sejarah  yang  meliputi  Empat  tahapan  metode  sejarah,  antara lain:  (Madjid:2015)  Heuristik  yaitu  tahapan  atau  kegiatan  menemukan  dan menghimpun  sumber,  informasi,  dan  jejak  masa  lampau.  Oleh  karena  itu  Pada tahapan  ini  penulis  melakukan  observasi  dan  pengamatan  langsung  ke  lokasi penelitian,  guna  menghimpun  sumber  lisan.  Kritik  sumber  yaitu  suatu  kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh guna mengetahui kejelasan tentang
kredibilitasnya. Sementara Kritik Eksternal yaitu melakukan pengujian otentisitas atau keaslian dokumen yang diperoleh berhubungan dengan Kecamatan Bhatin II Pelayang  pasca  pemekaran. Interpretasi  atau  penafsiran  merupakan  suatu  usaha untuk  melihat  kembali  tentang  data  yang  didapatkan  untuk  dijadikan  sumber dalam  penelitian.  Historiografi  merupakan  penyajian  hasil  penelitian  dalam bentuk tulisan ilmiah atau skripsi, yaitu penulisan laporan kembali dari data-data dan sumber-sumber yang telah diuji kebenarannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Kecamatan Bhatin II Pelayang Sebelum Pemekaran 2005
Kecamatan Bhatin II Pelayang sebagai salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, secara geografis  Kecamatan Bhatin II Pelayang terletak pada posisi -1,4399 o lintang selatan dan 101,8446 o Bujur Timur. Bhatin  II  Pelayang  sebelum  pemekaran  memiliki  luas  wilayah  100.032  H A dan setelah dilakukannya pemekaran luas wilayah daerah Bhatin II Pelayang Menjadi 179,85  km 2 . Batas  -  batas  wilayah  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang Sebelah  utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Jujuhan. Sebelah  timur  berbatasan  dengan Kecamatan Tanah Tumbuh. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Tumbuh. Sebelah  barat  berbatasan  dengan  kecamatan  limbur  Lubuk  Mengkuang dan Provinsi Sumatera Barat.
Penduduk  asli  Bhatin  II  Pelayang  adalah  mayoritas  suku  melayu  Jambi. Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  terdiri  dari  5  desa  yaitu  desa  atau  dusun  Pulau Kerakap,  Dusun  Peninjau,  Dusun  Pelayang,  Dusun  Talang  Silungko  dan  Dusun Semberang Jaya. Dengan jumlah penduduk Bhatin II Pelayang sebelum terjadinya pemekaran  dari  Tanah  Tumbuh  pada  tahun  2004,  jumlah  penduduk  mencapai 7867 Jiwa, serta kepala keluarga 2181 KK, sedangkan jumlah kepala keluarga dari empat desa tersebut berjumlah 2176 jiwa.
Kondisi  pendidikan  di  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  sebelum  pemekaran masih  kekurangan  fasilitas  sekolah,  dari  tingkat  pendidikan  TK  sampai  SMA, masih  sangat  terbatas.  Sehubungan  dengan  itu,  membuat  para  pelajar  di Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  harus  melanjutkan  tingkat  pendidikan  SMA  ke
desa tetangga dengan demikian, tidak dapat dipungkiri hal ini yang menyebabkan sering terjadinya tawuran antar pelajar bahkan sampai terjadinya bentrokan antar desa.
Kondisi  kesehatan  masyarakat  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  sebelum pemekaran di bidang kesehatan masih sangat minimnya fasilitas terutama, dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan  yang tersedia, hanya terdapat 1 puskesmas, dan 2 puskesmas pembantu di daerah ini. Disamping itu, dalam kondisi keterjangkauan pelayanan  yang  masih  belum  merata  diperlukan  juga  kemudahan  dalam keterjangkauan  pembiayaan  pengobatan  terutama  bagi  masyarakat  Kecamatan Bhatin  II  Pelayang  yang  memiliki  penghasil  rendah,  agar  memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan pertolongan medis dan pengobatan yang baik.  Sosial  budaya  masyarakat  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  masih  memiliki adat  dan  tradisi  yang  sangat  melekat.  Pelestarian  nilai-nilai  luhur,  kerukunan, keamanan,  ketertiban  dan  toleransi  dalam  semangat  gotong  royong  yang  masih terjalin  dan  terbina  didalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Kecamatan  Bhatin  II Pelayang.

## Ide Berdirinya Kecamatan Bhatin II Pelayang 2004
Ide  untuk  memekarkan  Pelayang  dan  menjadikan  Pelayang  sebagai kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Bhatin II Pelayang merupakan ide-ide yang tidak terlepas dari para tokoh masyarakat Pelayang, di antaranya kepala desa dari empat desa, yaitu Desa Pelayang, Desa Peninjau, Desa Talang Silungko Dan Desa Pulau  Kerakap,  dan  empat  ketua  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  tokoh-tokoh masyarakat  empat  desa  dan  para  pemuda  lainnya.  Terbentuknya  tim  perintis Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  yang  berkeingin  untuk  memekarkan  diri  dari wilayah  induk  memiliki  tujuan  untuk  memperlancarkan  pelayanan  publik, memacu  perkembangan  ekonomi,  membuka  daerah  yang  terisolasi  dan mendorong  pembangunan    daerah  yang  berpotensial  tetapi  terhambat.  Keinginan yang  dalam  untuk  membentuk  suatu  kecamatan  baru  yang  dari  dulu  belum tercapai  memunculkan  jiwa-jiwa  nasionalisme  dari  masyarakat  maupun  tim perintis  kecamatan  untuk  membangkitkan  kembali  keinginan  dari  masyarakat
untuk menjadikan Pelayang sebagai kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Bhatin II Pelayang.

## Proses Pemekaran Kecamatan Bhatin II Pelayang 2004
Proses pembentukan Kecamatan Bhatin II Pelayang didasarkan atas aspirasi dan  keinginan  masyarakat  di  Kecamatan Bhatin  II  Pelayang  yang  menginginkan dilakukan  pemekaran  karena  mempertimbangkan  beberapa  alasan  antara  lain: pertama ,  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  memiliki  wilayah  yang  cukup  luas  dan telah memenuhi syarat untuk di mekarkan, dengan jumlah desa di kecamatan yaitu 4  desa. Kedua, didukung  dengan  jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Bhatin  II Pelayang  serta  ada  beberapa  desa  yang  memiliki  jarak  yang  terlalu  jauh  untuk mencapai  kantor  pelayanan  bagi  masyarakat  dan ketiga, untuk  meningkatkan pelayanan  bagi  masyarakat  di  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  dan  mempercepat pemerataan pembangunan daerah.
Proses pemekaran begitu banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam pemekaran  suatu  wilayah,  maka  pada  malam  minggu,  tanggal  02  Oktober  2004 bertempatan di balai desa Peninjau, telah melaksanakan kembali rapat empat desa yaitu desa Pelayang, Peninjau, Talang Silungko, dan Pulau Kerakap. Pada tanggal 3  Oktober  2004,  setelah  mendengar  dan  menerima  aspirasi  dari  masyarakat, panitia  pemekaran  Pelayang  mengajukan  permohonan    Pemekaran    empat  desa dan  mengusulkan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  kepada  Bupati  Muara  Bungo Zulfikar  Achmad  sebagai  kecamatan  baru  dan  memisahkan  diri  dari  kecamatan induk yaitu Kecamatan Tanah Tumbuh.
Hari  Rabu  pada  tanggal  24  Agustus  2005  diadakan  kembali  pertemuan tentang  berita  acara  kesepakatan  batas  rencana  pemekaran  Kecamatan  Tanah Tumbuh  Dengan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  Kabupaten  Bungo,  kedua  belah pihak  menyatakan  kesepakatan  garis  batas.  Setelah  penetapan  batas  rencana pemekaran,  pada  hari  Kamis,  tanggal  08  September  2005  pertemuan  kembali dilakukan  dengan  para  Kepala  Desa,  BPD,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda  di Kecamatan  Tanah  Tumbuh  dengan  Pihak  Legislatif  dan  Eksekutif  serta  camat Tanah Tumbuh, dalam rangka membahas pemekaran Kecamatan Tanah Tumbuh
menjadi  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak tetap berpedoman pada pertemuan tanggal 24 Agustus 2005.

## Lahirnya Kecamatan Bhatin II Pelayang 2005
Lahirnya  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  sebagai  wilayah  yang  definitif tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bungo  Nomor  11  Tahun  2005 tentang  Pembentukan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  Kabupaten  Bungo  yang ditandatangani  oleh  Bupati  Bungo  Zulfikar  Achmad. Peraturan  daerah  ini merupakan landasan dengan terbentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang di dalam wilayah  Kabupaten  Bungo  setelah  pemekaran  dari  Kecamatan  Tanah  Tumbuh dengan wilayah yang dimiliki yaitu, Desa Pelayang, Desa Peninjau, Desa Talang Silungko, dan Desa Pulau Kerakap dengan ibukota Kecamatan di Desa Pelayang.
Pada tanggal 5 Januari 2006 para tokoh masyarakat se Kecamatan Bhatin II Pelayang kembali melakukan keputusan musyawarah, hasil musyawarah tersebut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan telah dibentuknya Kecamatan Bhatin  II  Pelayang,  maka  harus  diadakan  acara  peresmian  atas  terbentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang dengan membentuk panitia pelaksana supaya acara peresmian  kecamatan  bisa  berjalan  dengan  baik.  Pada  tanggal  12  Januari  2006 keluarnya  surat  Keputusan  Camat  Bhatin  II  Pelayang  dalam  membentuk  panitia pengukuhan dan peresmian Kecamatan Bhatin II Pelayang serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang terbentuknya Kecamatan Bhatin II Pelayang.

## Perkembangan Kecamatan Bhatin II Pelayang Setelah Pemekaran 2005-2020
Pembangunan  infrastruktur  setelah  pemekaran  di  Kecamatan  Bhatin  II Pelayang  selama  13  tahun  terakhir  ini menunjukan  peningkatan  yang  lebih  baik, setelah pemekaran pembangunan lebih terfokuskan kepada kecamatan induk yaitu Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang.  Fasilitas  dan  infrastruktur  sudah  bisa  dinikmati oleh  masyarakat,  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  terus  dilakukan  di kecamatan  ini,  pembangunan  fisik  meliputi  sarana  dan  prasarana  pemerintahan seperti, kantor-kantor kelurahan, kantor KB, Kantor BPP, kantor KUA, perbaikan pasar,  masjid,  jembatan  dan  jalan.  Pada  tahun  2005  kecamatan  ini  sudah  mulai menata  pembangunan  desa  yaitu  dengan  malukan  pelatakan  batu  pertama
pembangun  SMA  di  Dusun  Sebarang  Jaya.  Pembangunan  gedung  sekolah  ini diharapkan  bisa  lebih  memudah  para  pelajar  di  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang untuk  melanjutkan  jenjang  pendidikan  yang  lebih  baik.  Pada  tahun  2007 perkembangan yang terjadi bisa dilihat dari bertambah nya 1 dusun di Kecamatan Bhatin  II  Pelayang  yaitu  Dusun  Seberang  Jaya.  Total  dusun  yang  ada  di Kecamatan Bhatin II Pelayang pada tahun 2020 menjadi 5 dusun yang terdiri dari Dusun Pelayang, Dusun Peninjau, Dusun Pulau Kerakap, Dusun Talang Silungko dan Dusun Semberang Jaya.   Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 128.
Progres  perkembangan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  juga  terlihat  pada tahun  2008  dengan  melakukan  pembangunan  pelatakan  batu  pertama  terhadap pembangunan  kantor  camat,  kantor  puskesmas  dan  kantor  KUA  dalam  rangka untuk melengkapi sarana dan prasarana sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang.  Pembangunan  di  bidang pendidikan di Kecamatan Bhatin II Pelayang terus mengalami peningkatan,  pada tahun  2014  dilakukan  pembangunan  pada  tingkat  pendidikan  TK,  yaitu  TK Aljafar  di  Dusun  Pelayang  dan  PAUD  Pertiwi  di  Dusun  Pulau  Kerakap. Peningkatan  pembangunan  sarana  pendidikan  pada  tingkat  PAUD  juga mengalami progress yang baik pada tahun 2015 yaitu bertambah 5 buah PAUD di setiap  Dusun  yang  ada  di  kecamatan,  salain  itu  pembangunan  tower  jaringan internet di desa Pelayang juga dilakukan guna mempermudah mudah masyarakat untuk mengakes informasi melalui jejaringan internet.  Pada tahun 2016, 2 sarana pendidikan  bertambah  lagi  pada  tingkat pendidikan  TK  di  Dusun  Palau  Kerakap serta  pada  tahun  2018  bertambah  lagi  1  TK  Harapan  Bangsa  di  Dusun  Talang Silungko.

## KESIMPULAN
Latar  belakang  proses  pemekaran  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  pada  dasarnya tidak lepas dari keinginan masyarakat itu sendiri sehingga memunculkan beberapa tokoh dalam  melakukan  pemekaran  untuk    meningkatkan  pelayanan  dan  pembangunan  di daerahnya,  masyarakat  yang  berkeinginan  supaya  terciptakan  efisiensi  dan  efektivitas
dalam pengelolaan potensi daerah dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpacu dalam proses pembangunan.
Perkembangan  Kecamatan  Bhatin  II  Pelayang  Pasca  Pemekaran  mengalami perubahan,  rentan  kendali  jarak  yang  jauh  dalam  melakukan  pelayanan  bagi  masyarakat sudah  tidak  jadi  permasalahan  lagi,  karena  setelah  pemekaran  pelayanan  untuk masyarakat  menjadi  lebih  mudah  dijangkau  dan  lebih  dekat  dalam  mengurus  segala keperluan. Pemekaran membawa perubahan bagi Kecamatan Bhatin II Pelayang maupun bagi  masyarakatnya  sendiri,  setelah  pemekaran  perlahan-lahan  pembangunan  mulai dilakukan, dari pembangunan fasilitas pendidikan seperti SMA, pembangunan Puskesmas yang  lebih  baik  dari  sebelum  pemekaran,  pembangunan  jalan  dan  jembatan.  Selain  itu bertambah nya desa dan fasilitas sekolah.

## DAFTAR REFERENSI
Ferizaldi. 2016. Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia . sulawesi: unimal press. Hisyam, Djihad. 2015. “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Pembangunan.” Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi . https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803.
Madjid,  Abd  rahmad  hamid  dan  muhammad  saleh.  2015. Pengantar  Ilmu  Sejarah .
Yogyakarta: Ombak.
Mahmuzar,  -.  2020.  “Model  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Di  Era  Reformasi.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2: 302.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590.
Mudrajad  Kuncoro.  2012. Perencanaan  Daerah:  Bagaimana  Membangun  Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan . Jakarta: Salambe Empat. Muqoyyidin,  A.  2013.  “Pemekaran  Wilayah  Dan  Otonomi  Daerah  Pasca  Reformasi  Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan.” Jurnal Konstitusi 10, no. 2: 287–310.
Pantow,  Claudia,  Jhon  Kaawoan,  Neni  Kumayas,  and  Pemekaran  Kecamatan.  2019.
“Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.” Jurnal Eksekutif 3, no. 3.
Rozali,  Abddullah.  2000. Pelaksanaan  Otonom  Luas  Dan  Isu  Federalisme .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Syadzily,  Ace  hasan.  2019. Desentralisasi  Otonomi  Dan  Pemekaran  Daerah  Di Indonesia . Jakarta: Predana Media Group.