INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6277-6284 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwading (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia)
Winda Ayu Larasati 1 ✉ , Frances Roi Seston Tampubolon 2 , Siti Nuridah 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi Email: frances.roi@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan populasi data PPN dan PPh Pasal 23 perusahaan. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh  PPN  terhadap  jasa  freight  forwarding  di  PT  Jaguar  Logistik  Indonesia  pada  tahun  2022 sangat  signifikan,  dengan  beragam  tarif  PPN  memengaruhi  biaya  operasional,  harga  layanan,  dan manajemen  pajak  perusahaan.  Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  untuk  layanan  freight forwarding di  PT  Jaguar  Logistik  Indonesia  memerlukan  kehati-hatian  dan  pengawasan  yang teliti. Proses ini  mencakup pengidentifikasian transaksi yang tunduk  pada PPN, perhitungan jumlah PPN yang  harus  disetor,  pengumpulan  PPN,  pencatatan,  dan  penyampaian  laporan  bulanan  ke  pihak berwenang pajak. Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) juga memerlukan pemahaman mendalam  tentang  peraturan  perpajakan,  pemotongan  pajak  yang  akurat,  pelaporan,  dan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Kata  Kunci:  Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa freight Forwarding
Abstract
This research aims to understand the mechanism of applying Value Added Tax (VAT) and Article 23 Income Tax on freight forwarding services at PT Jaguar Logistik Indonesia. The research approach used is qualitative, with the population of company VAT and Article 23 Income Tax data. Data collection techniques involve interviews and observations. The research results indicate that the impact of VAT on freight forwarding services at PT Jaguar Logistik Indonesia in 2022 is highly significant, with various VAT  rates  affecting  operational  costs,  service  prices,  and  the  company's  tax  management.  The implementation  of  Value  Added  Tax  (VAT)  for  freight  forwarding  services  at  PT  Jaguar  Logistik Indonesia requires careful and meticulous supervision. This process includes identifying transactions subject to VAT, calculating the amount of VAT to be paid, collecting VAT, recording, and submitting monthly  reports  to  tax  authorities.  The  implementation  of  Article  23  Income  Tax  (Article  23)  also requires a deep understanding of tax regulations, accurate tax deductions, reporting, and payments according to the specified schedule.
Keyword: Value Added Tax, Article 23 Income Tax, Freight Forwarding Services

## PENDAHULUAN
Indonesia  menerapkan  beberapa  jenis  sistem  pemungutan  pajak,  salah  satu diantaranya adalah with holding system. With Holding System (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP)  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  perpajakan  yang  berlaku. Penunjukan  pihak  ketiga  ini  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak,  menyetor,  dan  mempertanggungjawabkan  melalui  sarana  perpajakan  yang tersedia. Perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP  yang  berupa  sanksi  dari  kantor  pajak  maupun  kerugian  bagi  negara  karena berkurangnya  penerimaan  dari  sektor  pajak  (Setiadi,  2019)(  Pohan,  Chairil,  A.  (2016) (Mardiasmo. 2019).
Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara.  Salah  satu  sember  penerimaan  negara,  yaitu  pajak  penghasilan,  telah memberikan  kontribusi  terbesar  dalam  pembangunan  di  negara  ini  Harjo  (2013:160). Pungutan  pajak  untuk  meningkatkan  pendapatan  pemerintah  telah  ada  sejak  masa pemerintahan Inggris selama penjajahan (1811-1816) yang disebut sebagai landrent atau landrente  oleh  pemerintah  Belanda.  Landrent  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk menyebut biaya sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tanah
di Indonesia. Dalam konteks ini, tujuan utama manajemen perusahaan seharusnya adalah memberikan  keuntungan  maksimal  jangka  panjang  kepada  investor  atau  pemegang modal  yang  telah  menginvestasikan  aset  mereka  ke  dalam  perusahaan  (Roi  & Tampubolon (2023:3)
Berdasarkan  Undang-Undang  Penerapan  dan  pemungutan  PPh  pada (PMK.03.2022) PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak.  Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPH pasal 22 (kecuali bedaharawan).
Sedangkan  pemotongan  secara  khusus  berarti  pihak  yang  dipotong  membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas  penghasilan yang  diterima atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam negeri serta bentuk usaha  tetap  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  yang  berasal  dari  modal., penyerahan jasa atau penyelenggarakn kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi  deviden,  royalty,  hadiah,  dan  penghargaan  sewa,  penghasilan  sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu (Alwi, M. (2021) (Fauziah, S. (2021)..
Jasa  freight  forwarding  atau  dikenal  dengan  istilah  jasa  pengurusan  transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan  jasa  freight  forwarding  ini  merupakan  kegiatan  usaha  yang  memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang,  penandaan  barang,  pengukuran  barang,  penimbangan  barang,  pengurusan penyelesaian  dokumen,  penerbitan  dokumen  angkutan,  perhitungan  transportasi  luar negeri (2017:28).
Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa freight forwarding adalah PT  Jaguar  Logistik  Indonesia  yang  bergerak  dalam  jasa  Logistik  Terpadu  (Logistics Provider) (Rizaldy, dkk . (2017). Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Jaguar Logistik  Indonesia  berkewajiban  untuk  melakukan  perhitungan,  pemotongan,  dan pelaporan  pajak  penghasilan  sesuai  ketentuan  yang  mengacu  pada  Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa Freight Forwarding pada PT Jaguar Indonesia.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan  oleh  pengusaha  pajak  ini  memiliki  ciri  khas,  yaitu  mempunyai  nilai  tambah Pohan  (2016:113).  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  PT  Jaguar  Logistik  Indonesia tersebut  belum  dilakukan  dengan  benar  sepenuhnya  dan  kemungkinan  terdapat kesalahan  dalam memotong dan mencatat besarnya  jumlah Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika tidak ada  kesesuaian  dalam melakukan pemotongan  dan  pencatatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang berlaku pada peraturan perundangan perpajakan (Harjo, Dwikora. 2013).
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  oleh  Septi  Riska  Daulay mengenai PPh pasal 23 dengan judul “Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers In donesia”, penelitian kedua oleh A.  Aulidya  Bahar  dengan  judul  “Analisis  pajak  penghasilan  pasal  23  atas  jasa  Freight Forwarding pada PT. Silkargo Cabang Makasar” dan penelitian oleh Idarni Harefa dengan judul “Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda”. Kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 23 bisa saja terjadi, ini dapat disebabkan kurangnya ketelitian dari staff  maupun  karyawan  yang  menangani  perpajakan,  atau  mungkin  kurangnya pemahaman akan pajak (Rukayyah, A. (2021).

## METODE PENELITIAN

## Desain Model
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  analisis  dan konstruksi  yang  dilakukan  secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten  serta  bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui  apa  yang  sedang  dihadapinya.  Pendekatan  pelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif (Jaya, I Made Laut Mertha. 2020).

## Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, variabel bebas mencakup dua aspek utama: Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  (PPh  Pasal  23).  Untuk  PPN,  variabel  bebas mencakup  tarif,  pengenaan  pada  barang/jasa  tertentu,  sistem  pengenaan,  nilai  jual barang/jasa,  harga  yang  dikenakan,  pengusaha  kena  pajak  terlibat,  dan  mekanisme pengenaan (Rumaizha, R., & Aziz, M. I. (2023) (Waluyo. (2011). Sedangkan untuk PPh Pasal 23,  variabel  bebas  mencakup  tarif,  tingkat  kepatuhan,  sistem  pengenaan,  nilai  jual barang/jasa, pengusaha kena pajak terlibat, dan mekanisme pengenaan. Variabel-variabel
ini  penting  dalam  konteks  Freight  Forwarding  karena  memengaruhi  negosiasi  harga, pemesanan,  pengurusan  dokumen,  dan  peran  pihak  ketiga  dalam  transaksi.  Dengan memahami variabel bebas ini, penelitian dapat memahami dampak PPN dan PPh Pasal 23 terhadap praktik Freight Forwarding dan kepatuhan perusahaan seperti PT Jaguar Logistik Indonesia terhadap peraturan perpajakan (Sugiyono, 2019).

## Model Pengumpulan Data
1) Wawancara, Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan.
2) Observasi, Peneliti melakukan observasi sebelum di lakukannya kegiatan penelitian terhadap PT Jaguar Logistik Indonesia.

## Analisis Data
a. Reduksi  Data  Reduksi  data  adalah  proses  menggolongkan  data,  memilih  data  dan membuang data yang di anggap tidak penting.
b. Penyajian data Seluruh data yang sudah di simpulkan baik itu berupa hasil observasi dan wawancara akan di sajikan dan di analisis sesuai dengan teori-teori yang sudah di paparkan sebelumnya.
c. Penarikan  kesimpulan  Penarikan  kesimpulan  adalah  proses  memaparkan  data keseluruhan yang sudah di susun, dikelompokkan dan di analisis serta disajikan hingga menghasilkan gambaran bentuk sebuah informasi dari penelitian yang di lakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Freight Forwarding PT Jaguar Logistik Indonesia
Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  PT  Jaguar  Logistik  Indonesia memerlukan  perhatian  dan  pengawasan  yang  cermat.  Proses  ini  melibatkan  identifikasi transaksi  terkena  PPN,  perhitungan  jumlah  PPN  yang  terutang,  pemungutan  PPN,  serta pencatatan  dan pelaporan  bulanan kepada  otoritas pajak.  PPH 23 dengan tarif 2% juga harus  dipotong  dalam  berbagai  transaksi.  Supervisi  yang  baik  sangat  penting  untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan PPN.
Pengaruh  PPN  sangat  signifikan  karena  beragam  tarif,  seperti  1%  dan  1,1%, memengaruhi biaya operasional dan harga layanan freight forwarding. PT Jaguar Logistik Indonesia  berhasil  menghemat  pajak  sebesar  Rp  14.330.324.728  melalui  manajemen perpajakan  yang  efisien.  Pemahaman  tentang  tarif  PPN  yang  beragam  dan  strategi penghematan  pajak  telah  membantu  perusahaan  mempertahankan  daya  saing  dan
memenuhi kewajiban pajaknya.
Penerapan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT Jaguar Logistik Indonesia
Penerapan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  (PPH  23)  di  PT  Jaguar  Logistik  Indonesia membutuhkan  kepatuhan  ketat  terhadap  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Proses  ini mencakup pemotongan pajak pada setiap pembayaran kepada pihak ketiga, mengacu pada tarif pajak yang telah ditetapkan, pelaporan, dan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Kompleksitas  dan  perubahan  dalam  peraturan  perpajakan  menjadi  tantangan  utama, sehingga pemahaman yang mendalam dan manajemen yang cermat dalam pemotongan pajak sangat penting.
Perusahaan  aktif  memantau  perkembangan  peraturan  perpajakan,  berupaya memanfaatkan  potongan  pajak  yang  diperbolehkan,  dan  menerapkan  strategi penghematan pajak seperti penjadwalan pembayaran dan review transaksi. Semua langkah ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan Pasal 23 secara efisien sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pada  tahun  2022,  perusahaan  dihadapkan  pada  kewajiban  pembayaran  PPH  23 dengan tarif 2% atas berbagai transaksi. Manajemen pajak yang hati-hati diperlukan karena pemotongan  pajak  harus  dilakukan  pada  setiap  transaksi  dan  bulan  yang  berbeda.  PT Jaguar Logistik Indonesia berhasil menjalankan operasinya dengan efisien sambil memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah melalui pemahaman yang mendalam tentang PPH 23 dan pemantauan yang cermat terhadap peraturan perpajakan.
Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  Atas  Jasa  Freight Forwarding PT Jaguar Logistik Indonesia
Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  atas  layanan  freight  forwarding  di  PT Jaguar  Logistik  Indonesia  membutuhkan  ketelitian  dan  pengawasan  yang  cermat.  Ini melibatkan  identifikasi  transaksi  yang  terkena  PPN,  perhitungan  jumlah  PPN  yang  harus dibayar,  pemungutan  PPN,  pencatatan,  dan  pelaporan  bulanan  kepada  otoritas  pajak. Penerapan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  (PPH  23)  juga  memerlukan  pemahaman  yang mendalam tentang peraturan perpajakan, pemotongan pajak yang tepat, pelaporan, dan pembayaran sesuai jadwal.
Perusahaan  berkomitmen  untuk  selalu  mengikuti  perkembangan  peraturan perpajakan, berinvestasi dalam pelatihan perpajakan untuk staf, dan menjaga komunikasi yang  aktif  dengan  otoritas  pajak.  Dengan  upaya  ini,  PT  Jaguar  Logistik  Indonesia  dapat
menjalankan  operasinya  dengan  efisien,  menjaga  daya  saing  dalam  industri  jasa  freight forwarding, dan mematuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1) Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) atas layanan freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia memerlukan ketelitian dan pengawasan yang cermat. Proses pengelolaan PPN melibatkan beberapa tahap, termasuk identifikasi transaksi yang terkena PPN, perhitungan jumlah PPN yang harus dibayar,  pemungutan  PPN,  pencatatan,  dan  pelaporan  bulanan  kepada  otoritas pajak.
2) Tantangan utama dalam manajemen perpajakan adalah kompleksitas dan perubahan peraturan  yang  sering  terjadi.  Perusahaan  perlu  memastikan  bahwa  pemotongan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan karakteristik transaksi dan perubahan peraturan yang mungkin terjadi.
3) Strategi  penghematan  pajak  yang  efektif,  seperti  penjadwalan  pembayaran  dan review transaksi, juga membantu dalam meminimalkan beban pajak. Dengan upaya ini, PT Jaguar Logistik Indonesia dapat menjalankan operasinya dengan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, M. (2021). Pemenuhan kewajiban (Pph) pasal 23 atas jasa foreight forwarding oleh PT Jasa Prima Logistik Pada Bulog di bawah anak perusahaan perum bulog divre NTB. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 2(1), 47.
Fauziah,  S.  (2021).  Analisis  Pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  23  dan  pajak pertambahan nilai terhadap pajak terutang pada PT Nusa Presi Indonesia. Jurnal Ilmiah.
Harjo,  Dwikora.  2013.  Perpajakan  Indonesia  sebagai  materi  perkuliahan  di  perguruan tinggi. Jakarta: Mitra Wacana Media
Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:

## Quadrant
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM/10  Tahun  1988  tentang  Jasa  Pengurusan Transportasi
Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi Resmi, Siti. 2014. Perpajakan:
Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Pohan,  Chairil,  A.  (2016).  Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perpajakan  dan  Bisnis  Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Rizaldy, dkk . (2017). Manajemen Multimoda Transportasi dan Freight Forwarder. Jakarta:

## STMT Trisakti
Rukayyah, A. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal  23  terhadap  Foreight  forwarding  (Studi  kasus  pada  PT  Cahaya  Hikmah Logistik). Jurnal akuntansi peradaban, 7(1).
Rumaizha,  R.,  &  Aziz,  M.  I.  (2023).  Analisis  pajak  penghasilan  (PPH)  pasal  23  atas  jasa Freight forwarding PT Gerbang Sinergi Prima. Jurnal Riset  Akuntansi dan  bisnis, 9(2).
Roi, F., & Tampubolon, S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Kasus Sub Sektor Otomotif ). 3, 2507 – 2517.
Setiadi. (2019). PPH Pasal 23 masa februari 2017 (Studi kasus pada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta). Jurnal bisnis dan akuntansi unsurya, 4(1).
Sugiyono.  2019.  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D).
Bandung: Alfabeta
Undang-undang,  N.  4.  (2009).  Pajak  Pertambahan  Nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak penjualan atas barang mewah.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat