INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8129-8141 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Aktualisasi Government Sebagai Katalisator Empiris: Formsiswa Dengan Educational Dissemination Bias Pemerataan Sistem Pendidikan Kota Bekasi
Muhammad Tunjang Syaeh 1 ✉ , Harlin Sabrinda Rasya² , Suprima³ , Subakdi⁴ , Satino⁵ ,

## Rifa Atiyyah⁶
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: mtunjangsyaeh@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perubahan tatanan kehidupan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari  disebut  revolusi.  Proses  aktivitas  ini  berpengaruh  pada  sistem  pendidikan  yang  efektif dimana  dapat  memberikan  siswa  keterampilan  menyampaikan,  menyimpulkan,  mencari,  serta menggunakan  teknologi dan  informasi.  Reorientasi  pengembangan  kurikulum  dengan  fokus  pada pembelajaran berbasis teknologi informasi (TIK), internet of things, big data, dan komputerisasi untuk menghasilkan  lulusan yang kompetitif pada era global. Salah satu faktor penentu  kemajuan suatu negara adalah kualitas pendidikannya, dengan kata lain, kemajuan suatu negara atau negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Indonesia memiliki salah satu asas pemerataan pendidikan yang adil. Menurut prinsip manfaat, pendidkan harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masa depan siswa, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Meskipun demikian, asas manfaat, adil, dan merata berarti  bahwa  pendidikan  harus  dapat  diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  sesuai  dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas ini juga mencakup asas nondiskriminatif, yang melihat setiap orang Indonesia sebagai individu yang bebas dari diskriminasi.
Kata Kunci : Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi
Abstract
Changes in the order of life caused by human activities in meeting daily needs are called revolutions. This activity process influences the education system. Effective education can give students the skills to  search,  convey  and  conclude  as  well  as  use  technology  and  information.  Reorient  curriculum development with a focus on learning based on information technology (ICT), internet of things, big data and computerization to produce graduates who are competitive in the global era. One of the determining factors for a country’s progress is the quality of its education; in other words, the progress of a state or country can be seen from the quality of its education. Indonesia has the principle of fair distribution of education. According to the principle of benefit, education must consider its benefits for the future of students, society, nation, state and religion. However, the principles of benefit, fairness and equality mean that education must be accessible to all levels of society according to their abilities and needs. This principle also includes the principle of non-discrimination, which sees every Indonesian as an individual free from discrimination.
Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Meningkatkan  kesejahteraan  nasional  adalah  salah  satu  tujuan  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945.  Menurut  deklarasi  ini,  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia, terlepas  dari  status  sosial  ekonomi,  etnis,  agama,  ras,  atau  gender,  memiliki  hak  atas pendidikan  terkemuka  yang  disesuaikan  dengan  kepentingan  dan  kemampuan  mereka. Orang-orang  Indonesia  akan  memiliki  keterampilan  hidup,  kemampuan  untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pribadi dengan lingkungan mereka, dengan mengintegrasikan peluang pendidikan dan prestasi mereka dengan lingkungan mereka. Ini akan  menyokong  pertumbuhan  masyarakat  kontemporer  yang  didasari  dengan  prinsip- prinsip  Pancasila.  Dimulai  pada  2  Mei  1984,  dengan  kesimpulan  dari  Pelita  III  (proyek pembangunan lima tahun), yaitu program pendidikan wajib. Soeharto mengatakan pada awalnya  bahwa  tujuan  programnya  adalah  untuk  menyediakan  setiap  anak  Indonesia, berusia 7 hingga 12 tahun, akses yang sama ke pendidikan dasar. Semua anak dari tujuh hingga  dua  belas  tahun  diharuskan  untuk  menyelesaikan  pendidikan  dasar  enam  tahun sebagai bagian dari Program Pendidikan Wajib (SD).
Kebijakan  ini  tidak  sama  dengan  kebijakan  pendidikan  wajib  yang  menghukum individu dan memaksa mereka untuk mematuhi. Orang tua hanya dapat membiarkan anak- anak  mereka  yang  berusia  7  hingga  12  tahun  bersekolah,  menurut  pihak  berwenang. Infrastruktur  dan  tenaga  kerja  yang  diperlukan  untuk  pendidikan,  serta  bangunan  dan persediaan yang diperlukan untuk sekolah, harus disediakan oleh negara. Pemerintah pada
saat  itu  menawarkan  beasiswa  kepada  anak-anak  dari    rumah  tangga  berpenghasilan rendah dalam upaya untuk memperkuat skema pendidikan wajib. Hasilnya adalah Program Gerakan  Nasional  (GNOTA).  Keputusan  bersama  nomor  34/huk/1996,  nomor  88/1996, nomor  0129/u/1996,  dan  nomor  195/1996  dirilis  oleh  para  menteri  urusan  sosial,  urusan dalam  negeri,  pendidikan  dan  budaya,  dan  agama  untuk  meningkatkan  Implementasi GNOTA. Perintah ini membahas bantuan untuk anak-anak yang tinggal dilokasi yang jauh, anak-anak penyandang cacat, dan anak-anak kurang mampu.
Untuk  mengembangkan  negara,  pemerintah  Indonesia  memulai  kurikulum pendidikan dasar sembilan tahun yang dituntut dari semua siswa. Menurut catatan Pusat Data Balitbang Kementerian  Pendidikan dan Budaya, Tingkat Partisipasi  Kasar SMP/MTS (APK)  tumbuh  selama  periode  waktu  yang  singkat  namun,  karena  berbagai  keadaan  di Indonesia, inisiatif ini menghadapi sejumlah kesulitan. Pendidikan masih memiliki sejumlah kesulitan  dan  hambatan,  terutama  dalam  menyelesaikan  program  Wajar  Dikdas  berusia sembilan tahun dengan cara yang adil dan sama.
Sebagaimana  dikemukakan  Soedijarto  dalam  jurnal  Yafi,  dkk,  “ Compulsary Education ” adalah kebijakan yang mengamanatkan warga negara yang sudah memasuki usia  sekolah  untuk  bersekolah  sampai  tingkat  tertentu,  dan  pemerintah  memberikan dukungan penuh untuk memastikan pesertanya terdorong untuk bersekolah, belajar dan menghadiri kelas. Dalam program wajib belajar yang sebenarnya, seperti yang terdapat di AS,  Skandinavia,  Jerman,  dan  Jepang,  siswa  dibebaskan  dari  pembayaran  buku  dan kebutuhan pendidikan lainnya selain biaya sekolah. Disini, tujuan wajib sekolah adalah untuk memenuhi “Hak” anak atas pendidikan. Kenyataannya, orang tua yang tidak mendaftarkan anak usia wajib sekolahnya akan menghadapi dampak hukum di negara-negara tertentu. Mengenai  gagasan  “wajib  belajar”  yang  diterjemahkan  menjadi  “Wajib  belajar”  berarti bahwa hak-hak anak atas pendidikan dan pembelajaran telah terpenuhi jika diterapkan di negara-negara  industri,  sebagaimana  telah  dikatakan  sebelumnya.  Dalam  hal  ini, pemerintah khususnya Kemendikbud telah sadar pentingnya gagasan-gagasan tersebut.
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 – 2014 menyatakan bahwa  pemerintah  telah  mengganti  Nama  konsep “ Wajib  belajar ” menjadi  “Hak  untuk belajar”.  Berdasarkan  Bab  I,  hal  ini  merupakan  hasil  mempertimbangkan  sejumlah persyaratan  hukum,  seperti  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (1) Pasal 11 berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daera h wajib memberikan  pelayanan  dan  fasilitas,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi”  Selanjutnya  Pasal  34  Ayat  (2) menegaskan  kembali  ayat  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa  “Pemerintah  dan
pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  pada  tingkat  pendidikan minimal dasar tanpa memungut biaya.” Lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 34  Ayat  (3),  “Masyarakat,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  pendidikan  pemerintah melaksanakan tanggu ng jawab negara terhadap wajib belajar.”
Pada  tanggal  2  Mei  1994,  Presiden  Republik  Indonesia  mengumumkan  bahwa program wajib belajar selama 12 tahun akan diberlakukan. Padahal, program wajib belajar yang  berlangsung  selama  sembilan  tahun  hanyalah  permulaan.  Pendidikan  yang diamanatkan untuk diterima oleh seluruh warga negara Indonesia selama sembilan tahun tidak sebanding dengan pendidikan yang diamanatkan di negara-negara Barat. Hal ini tidak sama dengan wajib belajar karena undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar mengatur  unsur-unsur  keterpaksaan  yang  wajib  ditaati  oleh  siswa;  keberhasilan  wajib belajar ditentukan oleh tidak adanya sanksi orang tua yang mendorong anaknya untuk tidak masuk sekolah; dan orang tua yang membiarkan anaknya bolos sekolah akan menanggung akibatnya.
Pendidikan  berkembang  sebagai  respons  terhadap  kemajuan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Pendidikan sangat dihargai  karena  sangat diperlukan  bagi seluruh  umat  manusia.  Pendidikan  mendorong  pertumbuhan  intelektual  dan  perolehan informasi,  memungkinkan  individu  untuk  beradaptasi  dan  maju  dalam  dunia  yang berkembang pesat. Ini adalah investasi berharga bagi masa depan anak. Mengingat anak- anak mewakili masa depan negara, pendidikan mempunyai arti penting dalam membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang  cakap  dan  mampu  mengatasi  tantangan  apa  pun  yang  mungkin  mereka  hadapi. Dengan  berbekal  ilmu,  anak-anak  mempunyai  kemampuan  untuk  memotivasi  Indonesia yang kini tertinggal dibandingkan negara lain. Hal ini terlihat dari kriteria kelulusan Indonesia yang masih jauh di bawah negara lain.
Setiap aspek pendidikan yang ada saat ini harus terus ditingkatkan oleh pemerintah. Mengembangkan rencana yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia diperlukan  untuk  memenuhi  target  pendidikan  nasional  tersebut.  Hal  ini  penting  untuk mengambil  langkah-langkah  guna  membangun  kerangka  konseptual  kontemporer  dan menarik  minat  masyarakat.  Pergeseran  ini  berdampak  pada  pesatnya  perkembangan teknologi yang digunakan dalam inisiatif literasi untuk menjamin masyarakat memiliki akses yang  efektif  dan  efisien  terhadap  segala  pengetahuan,  informasi,  dan  metode  ilmiah. Pemanfaatan  ide  pengalaman  pengunjung  untuk  mencoba  membangun  perpustakaan digital  pada  Era  Masyarakat  4.0.  Ketimpangan  distribusi  pendidikan  dalam  lanskap pendidikan  saat  ini  merupakan  permasalahan  yang  signifikan,  khususnya  di  wilayah
pedesaan. Masih terdapat ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia, seperti yang terlihat dari  rendahnya  sumber  daya,  buruknya  infrastruktur,  kekurangan  guru,  penggunaan metode  pengajaran  tradisional,  dan  kendala  keuangan.  Proses  pencapaian  kesetaraan pendidikan  juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas. Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, banyak institusi yang mempunyai kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang diterima. Oleh karena itu, proses belajar mengajar menyimpang dari  keadaan  idealnya.  Oleh  karena  itu,  pemerataan  sekolah  di  wilayah  pedesaan  dan perkotaan diperlukan untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi.
Untuk mengurangi perbedaan kesejahteraan antar wilayah, pemerintah mendorong kesetaraan  dalam  sistem  pendidikan.  Selain  itu,  juga  berfungsi  mempertebal  rasa nasionalisme, persatuan, dan kebangsaan diseluruh wilayah Indonesia. Kenyataan bahwa banyak  daerah  di  Indonesia  masih  menghadapi  hambatan  topografis  terhadap pengetahuan,  komunikasi,  dan  transportasi  inilah  yang  mendorong  upaya  pemerintah untuk  mendemokratisasi  pendidikan.  Masyarakat  di  daerah  ini  masih  merasa  tertinggal karena  hambatan  geografis  yang  menghalangi  mereka  untuk  mendapatkan  pendidikan yang berkualitas. Angka partisipasi sekolah, atau APrS (angka partisipasi sekolah), adalah ukuran berapa banyak anak disuatu komunitas yang memperoleh pendidikan dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan dan akses terhadap  pendidikan.  Pelayanan  pendidikan  di  daerah  tersebut  dievaluasi  untuk  melihat apakah memenuhi kriteria mutu yang dipersyaratkan dengan menggunakan kriteria APrS 85%.  Jika  tujuan  ini  tercapai,  pemerintah  akan  mampu  memberikan  layanan  pendidikan menengah kepada warganya. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fundamental institusi pendidikan di wilayah tersebut juga sangat memadai. Persentase anak-anak Indonesia yang bersekolah di dalam pendidikan dasar telah meningkat, sementara persentase siswa yang bersekolah di pendidikan menengah dan tinggi masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya  jumlah  lulusan  SMP/MTs  atau  program  sejenis  yang  melanjutkan  ke SMA/SMK/MA atau gelar lain yang sebanding.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  artikel  ilmiah  menguraikan  tentang  metode  dan pendekatan  yang  digunakan  (kualitatif,  studi  kasus,  kajian  literature  dan  survei  turun langsung ke lapangan). Selain menjelaskan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menguraikan sumber data penelitian, teknik analisis data serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah menjalankan proses penelitian yang cukup panjang kurang lebih selama tiga bulan terkait dengan proyek ini. Hasil penelitian yang kami dapatkan dari studi kasus sistem zonasi yang ada di wilayah Kota Bekasi menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia yang menempuh jenjang pendidikan dari SMP sampai dengan SMA baik itu dari segi orang tua hingga ke siswa sendiri, mereka merasakan  bahwasanya  dengan adanya sistem zonasi ini kurang efektif dikarenakan seorang anak menjadi cenderung pemalas dan semangat dalam mengejar nilai atau ilmu pengetahuan menurun. Tidak hanya itu saja orang tua  dan  siswa  juga  menganggap  bahwa  dengan  adanya  sistem  zonasi  ini  belum  dapat diterapkan  di Indonesia sepenuhnya hal itu  dikarenakan masih ada  label  sekolah favorit serta kesenjangan dari segi fasilitas antar sekolah, hal itu akan berdampak buruk terhadap siswanya sendiri, adapun beberapa yang dipertimbangkan dari orang tua dan siswa sebagai berikut:
1. Dengan ketidakmerataan fasilitas sekolah siswa yang merasa memiliki potensi lebih dan cukup mumpuni dalam sebuah perlombaan tersebut tetapi tidak di support oleh sekolah dikarenakan tidak adanya fasilitas yang memadai/kurang lengkap dan hal itu membuat seorang siswa akan mengalami stuck/ atau ketidakberkembangan terhadap penggalian potensi yang ada didalam diri tersebut.
2. Tidak ada semangat sekolah, karena mindset mereka yang tertanam saat ini adalah siswa  dengan  jarak  rumahnya  dekat  pada  sekolah  favorit  menganggap  bahwa  dia akan masuk kesana, sehingga tidak ada lagi persaingan yang dimunculkan dari segi pembelajaran.
3. Mungkin  seorang  siswa  yang  bertranformasi  dari  SMP  ke  SMA  tidak  terlalu  risau karena  stratanya  masih  sama,  tetapi  hal  itu  berbeda  dengan  siswa  yang  dari  SMA menuju  Perguruan  Tinggi  Negeri,  Perguruan  Tinggi  Negeri/PTN  kerapkali  masih memperhitungkan dari sekolah SMA yang berlabel favorite sehingga untuk menuju Perguruan Tinggi Negeri favorite harus ditopang dengan sekolah SMA yang berlabel favorite juga.
4. Dan  lebih  parahnya  lagi  selama  proses  seleksi  melalui  sistem  zonasi  banyak  sekali beberapa oknum yang berbuat curang terhadap penyeleksian ini, dikarenakan banyak sekali para oknum yang merubah titik lokasi rumah mereka dengan ke  lingkungan sekolah atau SMA favorite guna mendapatkan sekolah yang mereka impikan.
Dari  keempat  penjabaran  tersebut  menjadi  landasan  yang  konkrit  bahwa  dengan adanya  sistem  zonasi  ini  akan  lebih  banyak  mendatangkan  mudharatnya  dibanding positifnya, dan yang paling krusial bagi para orang tua ialah ketika sistem zonasi ini berlarut- larut  tanpa  diiringi  dengan  pemerataan  fasilitas  pendidikan  yang  memadai  yang dikhawatirkan adalah tidak adanya semangat atau persaingan dalam dunia pendidikan serta tidak adanya penggalian potensi yang ada didalam diri mereka dikarenakan fasilitas yang kurang memadai.
Disamping  itu  juga  para  orang  tua  menegaskan  bahwa  sistem  zonasi  ini  memang hakikatnya  baik  tetapi  dengan  catatan  apabila  semua  fasilitas  sekolah  sudah  sama  dan Perguruan  Tinggi  Negeri/PTN  juga  menerima  berdasarkan  keseteraan  sekolah  bukan berdasarkan label favorit sekolah, sehingga perlu adanya kajian ulang terkait masalah ini.
Selain itu juga tanggapan peran orang tua yang memiliki buah hatinya dari jenjang SD,  SMP  hingga  SMA  terkait  kurikulum  merdeka  ini  adalah  sejauh  ini  bagus  dan  dapat melatih  seorang  siswa  menjadi  pribadi  yang  mandiri,  supel,  aktif  dan  mandiri  hal  itu dibuktikan  dengan  adanya  penalaran  soal  ujian  yang  tidak  terpaku  pada  materi  saja melainkan ia harus berpacu pada nalar yang harus diselesaikan disamping itu juga dengan adanya kurikulum merdeka peran orang tua menganggap bahwasannya ini dapat melatih keterampilan skill baik itu dari segi soft skill ataupun hard skill karena akan adanya proyek yang  diberikan  oleh  guru  tersebut  untuk  diselesaikan  secara  bersama.  Di  samping  itu, dengan  adanya  kurikulum  merdeka  munculah  P5  yaitu,  penguatan  karakter  Pancasila dengan harapan dengan adanya penguatan ini bisa melatih seorang siswa agar lebih taat serta mengamalkan nilai Budi luhur yang tidak terlupakan oleh dirinya masing-masing.
Di samping itu juga para orang tua menganggap dengan adanya kurikulum merdeka Rencana  pembelajaran  semester  (RPS)  pendidikan  masih  belum  terarah  sepenuhnya dikarenakan kurikulum merdeka ini baru ada dan ada berapa program pembelajaran seperti P5 yang dinilai masif banyak kekosongan pembelajaran.

## Pembahasan
Objek Penelitian Kota Bekasi merupakan mitra utama DKI Jakarta, ibu Kota Republik Indonesia,  dan  merupakan  lokasi  yang  sangat  penting.  Kota  yang  memiliki  luas  wilayah sekitar 210,49 km2 ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  47  Tahun  1997,  letak  geografis  Kota  Bekasi  secara  logika  membawa  sejumlah manfaat dan persoalan dalam konteks kewilayahan. Fakta bahwa Kota Bekasi dieksploitasi untuk urbanisasi adalah isu lain yang muncul, khususnya bagi pencari kerja lokal. Kemajuan pendidikan di Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh laju urbanisasi yang semakin meningkat. Hal ini didasari oleh pendidikan yang merupakan salah satu komponen investasi sumber daya manusia, dan  investasi manusia  dapat menjadi faktor  penentu utama  keberhasilan pembangunan Kota Bekasi.
Program Wajib Belajar 12 Tahun dirancang untuk memberikan warga Kota Bekasi daya saing yang mereka perlukan pada era globalisasi yang semakin canggih dan mampu memenuhi  tuntutan  industri  ketenagakerjaan.  Kondisi  inilah  yang  menjadi  alasan Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

## Daya Tampung
1) Jenjang SD
Kemampuan suatu daerah untuk tumbuh dengan sukses bergantung pada sumber daya  manusianya.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  taktik  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  taraf  pendidikan  terus  diupayakan, dimulai  dengan  memberikan  akses  terhadap  peluang  pendidikan  seluas-luasnya  bagi seluruh  masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  serta  jumlah  lembaga  dan  infrastruktur pendidikan.  Untuk  menentukan  berapa  banyak  penduduk  yang  menggunakan  lembaga pendidikan,  dapat  dilihat  persentase  penduduk  berdasarkan  angka  partisipasi  sekolah. Kabupaten  Bekasi  Timur  mempunyai  SD  Negeri  terbanyak  yaitu  sebanyak  69  sekolah. Disusul Kabupaten Bekasi Barat sebanyak 50 sekolah dan Kabupaten Bekasi Utara sebanyak 49  sekolah.  Dengan  hanya  17  SD,  Kecamatan  Bantargebang  memiliki  SD  negeri  paling sedikit. Kecamatan Mustika Jaya (59), Rawa Lumbu (95), Kecamatan Bekasi Timur (72), dan Kecamatan  Bekasi  Utara  (33),  merupakan  kecamatan  dengan  SD  swasta  terbanyak. Kecamatan  Bekasi  Barat  dengan  30  sekolah  dan  Kecamatan  Medan  Satria  dengan  32 sekolah  juga  memimpin.  Kabupaten  dengan  jumlah  SD  swasta  paling  sedikit  adalah Kecamatan Bantargebang, yaitu sembilan.
No.  Kecamatan
Jumlah
SD Negeri Jumlah SD Swasta JML Rombe Rata- rata siswa perkelas Daya Tampung 1. Pondok Gede  37 21 574 40 33.480 2. Jati Sampurna  19 14 284 37 15.133 3. Pondok Melati 19 14 274 45 18.405 4. Jatiasih 39 25 514 37 31.437 5. Bantargebang  17 9 248 45 16.110 6. Mustika Jaya 23 17 418 37 29.190 7 Bekasi Timur 69 24 766 45 48.006 8. Rawalumbu 37 27 510 42 38.766 9. Bekasi Selatan 40 23 460 38 28.576 10.  Bekasi Barat 50 30 615 32 28.800 11.  Medan Satria  22 32 272 43 28.251 12.  Bekasi Utara 49 33 762 30 35.130 Jumlah 421 269 5661 431 351.284

## Sumber : DPRD Kota Bekasi

## 2) Jenjang SMP
Terdapat 254 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bekasi pada tahun  ajaran  2016-2017,  naik  6,0%  dari  249  sekolah  pada  tahun  sebelumnya,  menurut statistik dari profil pendidikan kota tersebut. Terdapat 208 SMP Negeri dan 49 SMP Negeri, meningkat  20%  dari  41  sekolah.  sekolah  menengah  pertama  swasta,  meningkat  3,4% dibandingkan  208  sekolah  sebelumnya.  Terdapat  3.381  kelompok  belajar  di  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  yang  berarti  hampir  dua  kelompok  belajar  dipergunakan  di setiap  kelas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  sebagian  sekolah  melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam satu shift, namun satuan pendidikan SMP Negeri Kota Bekasi rata-rata menyelenggarakan KBM dalam dua shift.
No.  Kecamatan Jumlah
SD Negeri Jumlah SD Swasta JML Rombe Rata- rata siswa perkelas Daya Tampung 1. Pondok Gede  4 18 253 40 10..120 2. Jati Sampurna  3 11 171 35 5.985 3. Pondok Melati 1 12 151 42 6.342 4. Jatiasih 7 20 327 45 14.715 5. Bantargebang  3 6 125 37 4.625 6. Mustika Jaya 5 13 258 40 10.320 7. Bekasi Timur 6 23 442 40 17.680 8. Rawalumbu 4 21 375 38 14.250 9. Bekasi Selatan  4 15 258 40 10.320 10.  Bekasi Barat 3 20 248 40 9.920 11.  Medan Satria  3 23 279 40 11.160 12.  Bekasi Utara 6 33 494 40 19.760 JUMLAH 49 215 3381 519 135.197
Sumber : DPRD Kota Bekasi

## 3) Jenjang SMA/SMK
Secara keseluruhan, terdapat 98 SMA di Kota Bekasi, meningkat 8,89% dibandingkan tahun  2015.  Penambahan  delapan  SMA  swasta  baru  menambah  jumlah  sekolah  di Kecamatan Pondokgede  sebanyak satu sekolah dan Kecamatan Jati Sampurna sebanyak dua  sekolah.  Setiap  sekolah  di  wilayah  Kecamatan  Jatiasih,  Mustikajaya,  Bekasi  Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat.
Siswa yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 18 orang atau 18,37% dan siswa yang bersekolah di SMA Swasta sebanyak 72 siswa atau atau 81,63%. Kecamatan Bekasi Selatan, Jatiasih, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara merupakan kecamatan dengan jumlah partisipasi SMA Negeri terbanyak. Terdapat 1.519 kelompok belajar di SMA, yang menunjukkan bahwa hampir dua kelompok belajar ditempatkan di setiap kelas. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi masih sering melakukan kegiatan belajar mengajar dalam beberapa shift, meskipun ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) satu shift.
No.  Kecamatan Jumlah SD Negeri Jumlah SD Swasta JML Rombe Rata- rata siswa perkelas Daya Tampung 1. Pondok Gede  1 4 70 36 2.520 2. Jati Sampurna  1 5 88 40 3.520 3. Pondok Melati 1 6 92 36 3.312 4. Jatiasih 2 8 172 36 6.192 5. Bantargebang  1 0 18 42 756 6. Mustika Jaya 1 3 72 36 2.592 7. Bekasi Timur 2 10 189 36 6.804 8. Rawalumbu 1 7 120 36 4.320 9. Bekasi Selatan  4 8 175 40 7.000 10.  Bekasi Barat 1 7 132 40 4.752 11. Medan Satria  1 9 176 36 6.336 12.  Bekasi Utara 2 13 215 36 7.740 JUMLAH 18 80 1.519 486 55.844
Sumber : DPRD Kota Bekasi
Program pemerintah yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dan BOSDA (BOS) membiayai belanja non-pegawai untuk sekolah dasar, SMP, dan SMA dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Meskipun dimungkinkan untuk mendanai sejumlah  operasi  berbeda  yang  termasuk  dalam  biaya  pegawai  dan  investasi,  BOS mendapat prioritas jika menyangkut biaya operasional non-pribadi. Tujuan utama program BOS  adalah  untuk  mengurangi  beban  keuangan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan dengan tetap menjaga standar wajib belajar sembilan tahun. Program BOS bertujuan untuk menjangkau seluruh siswa di SD, SMP, MTs, SMPT, serta juga SMA/K. Pedoman peraturan perundang-undangan pengendalian uang BOS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Kami memberikan beberapa dukungan kepada sekolah swasta dan negeri meskipun dalam jumlah yang berbeda. Hal ini karena orang tua masih diharuskan membayar biaya sekolah swasta. Oleh  karena itu,  kami  tidak menyediakan  seluruh anggaran.  Pemerintah Kota Bekasi menawarkan dukungan semacam ini kepada anak-anak yang berprestasi secara akademis, anak-anak dari latar belakang kurang mampu, Al-Qur'an Tahfiz. Dana Bantuan
Sekolah (BOS) Pemerintah dan Dana Bantuan Kota Bekasi (BOSDA) adalah sebagai berikut:
No. Tingkat BOS/Siswa BOSDA/Siswa Jumlah 1. SD Rp66.000 Rp28.000 Rp94.000 2. SMP Rp83.000 Rp90.000 Rp173.000 3. SMA Rp116.000 Rp 170.00 Rp286.000
Regulasi pemerataan sistem pendidikan dari segi pemerintah
Adapun regulasi pemerintah dari segi kurikulum merdeka adalah melalui supervisi serta mentoring evaluasi dari pihak yang berwewenang. Akan dilakukan mentoring secara rutin misalnya dalam beberapa minggu sekali, adapun supervisi sendiri dilakukan oleh pihak external  sekolah  guna  untuk  mengukur  sejauh  mana  guru  tersebut  mumpuni  dalam menjabarkan  praktik  dari  kurikulum  merdeka  ini.  Akan  ditinjau  apakah  layak  untuk dipertahankan atau perlu bahan evaluasi lebih lanjut, sedangkan untuk mentoring dilakukan oleh pihak internal sekolah itu sendiri dari guru lain guna menilai sejauh mana anak murid tersebut paham dan dapat mengaplikasikan dari proyek mereka secara mandiri.
Disisi  lain  juga  regulasi  pemerintahan  yang  dibangun  dari  sistem  zonasi  meliputi peraturan  serta  penjagaan  yang  super  ketat  supaya  tidak  terjadi  lagi  kecurangan  untuk memindahkan titik  lokasi zonasi terhadap  sekolah favorit serta adapun hasil dari  diskusi proyek kami juga menjadi bahan evaluasi bagi dewan legislatif yaitu DPRD Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi dari pemerataan fasilitas pendidikan agar tidak adanya kesenjangan dari sekolah satu dengan sekolah lainnya.

## SIMPULAN
Simpulan dari artikel ilmiah ini adalah pemerintah DPRD Kota Bekasi terus melakukan yang  terbaik  bagi  daerahnya  jika  memang  dari  aspirasi  masyarakat  dirasa  kurang  baik maka dewan legislatif/DPRD Kota Bekasi akan siap menampung semua keluh kesah dari masyarakatnya dan menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan kedepannya.
Disisi lain juga menurut dari pihak orang tua dengan adanya sistem pembelajaran melalui kurikulum merdeka ini anak menjadi lebih aktif dan siapa saja bisa menjadi pemimpin karena seorang anak akan dilatih mentalnya untuk berani bicara dan berani untuk bertanggung jawab atas proyek yang telah mereka lakukan
DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  A.,  Aini,  F.  N.,  &  Ranjani,  R.  (2023).  Dampak  Transformasi  Pendidikan  Melalui “MOOCs” Di Era Revolusi Industri 5.0. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu 10.
Ati,  A.  P.,  &  Widiyarto,  S.  (2020).  Literasi  bahasa  dalam  meningkatkan  minat  baca  dan menulis pada siswa smp kota bekasi. Basastra, Jurnal Laju Partisipasi Sekolah 9(1).
Dinas  Pendidikan  Kota  Bekasi.  Profil  Pembangunan  Pendidikan  Kota  Bekasi.(Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bekasi 2017).
Eko, C. (2014). Bab I Pendahuluan ر . Universitas Andalas.
Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 5(2).
Misna, A., Misna, Kebijakan, F., Dana Desa, A., Kandolo, D., Teluk, K., & Kabupaten, P. (2015). Formulasi  Kebijakan Alokasi  Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Peran Pemuda 3(2).
Rares, A. D. T. J. M. J., & Abstract. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri  Sipil  Di  Kantor Kecamatan  Tagulandang  Kabupaten  Sitaro.  Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69).
Ratnasari, S. L. (2017). Aktualisasi peran pemimpin nasional dalam pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata. Jurnal Dimensi, 6(3).
Thomas  Joni  Verawanto  Aristo.  (2019).  Analisis  Permasalahan  Pemerataan  Pendidikan  Di Kabupaten Sintang. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 7 (1).
Uhar  Suharsaputra.  Metode  Penelitian:  kuantitatif,  Kualitatif,  dan  tindakan.  (Bandung: Refika Aditama, 2012).
Undang-undang Dasar 1945
Vera, S., & Hambali, R. Y. A. (2021). Aliran Rasionalisme dan Empirisme dalam Kerangka Ilmu Pengetahuan. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 1(2).
Yafi,  Z.,  &  Kurniawan,  A.  (2022).  Perancangan  Buku  Sejarah  Rengasdengklok  Sebagai Pengayaan Mata Pelajaran Siswa Sma. Fad.