## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN TENTANG INFORMASI PRODUK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK
Fake and Misleading News about Product Information in Electronic Contract

## Sudjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sdjana@yahoo.com Naskah dikirim : 20 Maret 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 22 Juni 2022 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6774

## ABSTRACT
Freedom of expression through the use of Information Technology is carried out by taking into account the  restriction  not  to  contain  false  and  misleading  news.  This  study  aims  to  determine  the  legal consequences of false and misleading news regarding product information in electronic contracts and to formulate  the  legal  liability  of  business  actors  against  false  and  misleading  news  about  product information  in  electronic  contracts.  Typology  The  research  methods  are  normative  research,  legal approach,  data  collection  techniques  through  document  studies  and  qualitative  data  analysis  methods. The  results  of  the  study  show  that  false  news  related  to  product  information  in  electronic  contracts violates  subjective  conditions,  resulting  in  the  agreement  being  cancelled,  while  "misleading"  includes objective requirements because the non-fulfillment of the halal conditions causes the agreement to be null and  void.  lying  and  misleading  regarding  product  information  in  electronic  contracts  based  on  the principle of strict liability and the form of liability is the imposition of contractual sanctions in civil law, product  liability,  administrative  liability  and  criminal  liability.  Suggestion:  Business  actors  must  have good  faith  in  making  contracts  and  the  Electronic  Information  and  Transaction  Law  needs  to  regulate liability as a result of providing electronic information that contains false and misleading news.
Keywords: Fake, Product Information, Electronic Contract

## ABSTRAK
Kebebasan  menyatakan  pikiran  melalui  penggunaan  Teknologi  Informasi  dilakukan  dengan mempertimbangkan  pembatasan  tidak  memuat  berita  bohong  dan  menyesatkan.  Kajian  ini  bertujuan untuk  menentukan  Akibat  hukum  berita  bohong  dan  menyesatkan  tentang  informasi  produk  dalam kontrak elektronik dan  merumuskan Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan  tentang  informasi  produk  dalam  kontrak  elektronik.    Tipologi  Metode  penelitian  adalah penelitian  normatif,  pendekatan  Undang-undang,  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen  dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan berita bohong terkait informasi produk dalam kontrak elektronik dilakukan melanggar syarat  subyektif, sehingga berakibat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan “menyesatkan” termasuk persyaratan obyektif  karena itu tidak terpenuhinya syarat sebab yang halal  menyebabkan perjanjian batal demi hukum.Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong  dan  menyesatkan  terkait  informasi  produk  dalam  kontrak  elektronik  berdasarkan  prinsip strick liability dan bentuk tanggung jawabnya adalah pengenaan sanksi berdasarkan kontraktual  dalam hukum perdata,  Tanggung  jawab  produk,  tanggung  jawab  administrasi  dan  Tanggung  jawab  pidana.  Saran: Pelaku  usaha  harus  memiliki  itikad  baik  dalam  membuat  kontrak  dan  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  perlu  mengatur  Tanggung  jawab  sebagai  akibat  memberikan  informasi  elektronik  yang memuat berita bohong dan menyesatkan.
Kata Kunci: Bohong, Informasi Produk, Kontrak Elektronik

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PENDAHULUAN
Kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  kebebasan  berpendapat  serta  hak  memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan  kebebasan  melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang,  misalnya  informasi yang disebarkan tidak boleh memuat berita bohong dan menyesatkan.
Pembangunan  perekonomian  khususnya  di  bidang  perindustrian  dan  perdagangan nasional  dan  sejalan  arus  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  telah  memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  bisnis melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara,  dan  mengubah  perdagangan  konvensional  yang semula tatap muka langsung menjadi virtual  (elektronik) melalui internet, sehingga berpotensi adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha untuk menyampaikan berita bohong dan menyesatkan tentang  informasi  produk  yang  ditawarkan  kepada  konsumen.  Hal  ini  yang  melatarbelakangi pentingnya  regulasi  untuk  melindungi  konsumen  dan  pentingnya  ketentuan  yang  mengatur tentang kontrak elektronik untuk menciptakan sistem perdagangan ( e commerce ) yang jujur dan bertanggung jawab.
Sejalan dengan  hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon dengan membentuk UNCITRAL  ( United  Nations  Comission  on  Internasioanal  Trade  Law )  sebuah  lembaga  yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional. 1 Selanjutnya pada tahun 1996 dirumuskan  sebuah  aturan  hukum  yang  cukup  penting  yaitu  UNCITRAL Model  Law  on Electronic  Commerce .  Untuk  melengkapi Model  Law  on  Electronic Commerce, UNCITRAL juga memiliki sebuah aturan penting di bidang hukum kontrak internasional khususnya kontrak yang menggunakan elektronik ( e-contract ) dalam sebuah konvensi yang disebut Convention on the  Use  of  Electronic  Communications  in  International  Contracting ,  yang  bertujuan  utma menghilangkan ganjalan atau rintangan yang  mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan komunikasi secara elektronik, dalam kontrak internasional,  serta diharapkan akan menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha. 2
Dalam konteks nasional,  Pemerintah  pada tahun 1999 mensahkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (UUPK), yang bertujuan: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan  cara  menghindarkannya  dari  akses  negatif  pemakaian  barang  dan/atau  jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai  konsumen;  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi. Selanjutnya diterbitkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu dasar pertimbangannya adalah karakteristik  virtualitas  ruang  siber  memungkinkan  konten  ilegal  seperti  Informasi  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Pasal  28  Ayat  (1)  UU  ITE  berbunyi”  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik”.  Ketentuan  Pasal  28  ayat  (1) UU  ITE  harus  berkaitan  dengan  transaksi
1 Huala Adolf (2017, 42). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama.
2 Emilda  Kuspraningrum  (2011,  65).  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  UU  ITE  Ditinjau  Dari  Pasal  1320 KUHPerdata  dan  UNCITRAL Model  Law  on  Electronic  Commerce .  Risalah  HUKUM  Fakultas  Hukum  Unmul, Desember 2011,64 - 76.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
bisnis    yaitu  hubungan    secara  on  line  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  sehingga  berita bohong  dan menyesatkan  dalam artian “pribadi” bukan lingkup Pasal ini.   Berita bohong dan menyesatkan   yang tercantum  dalam Pasal 28 ayat (1) UUITE  dilakukan terhadap informasi produk  yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha karena bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c  UUPK. Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media)  ada yang  tidak bertujuan  untuk  menyesatkan  konsumen,  namun  tetap  dapat  dipidana  menurut  UU  ITE tergantung  dari  muatan  konten  yang  disebarkan  seperti: 3 Jika  berita  bohong  bermuatan kesusilaan  maka  dapat  dijerat  pidana  berdasarkan Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE;  Jika  bermuatan perjudian  maka  dapat  dipidana  berdasarkan Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE;  Jika  bermuatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dipidana  berdasarkan Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE; Jika  bermuatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  dipidana  berdasarkan Pasal  27  ayat  (4)  UU ITE;  Jika  bermuatan  menimbulkan  rasa  kebencian  berdasarkan  SARA  dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; dan Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE
Ada  artikel  yamng  berbentuk  jurnal  yang  mirip  dengan  kajian  ini  ditulis  oleh  Rumadi” Penyebaran  BERITA  Bohong  (Hoax)  serta  Dampaknya  dalam  Perspektif  Undang-Undang  No 19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”,  Jurnal  Maksigam:  Volume  13 Nomor  2  periode  November  2019,  hlm  138-155.  Kajian  ini  membahas  masalah  penyebaran berita bohong (hoax) tentang penganiayaan, kebencian dan SARA dalam UU ITE. Selanjutnya Andi  Faiz  Alfi  Wiputra  “Penyelesaian  Perkara  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  yang merugikan  Konsumen  di  Media  Sosial  melalui  Media  Penal”, Badamai  Law  Journal,  Vol.  5, Issues  1,  Maret  2020,  hlm  70-86,  membahas  masalah  tentang  urgensi  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial    yang diselesaikan melalui mediasi penal dan  prinsip-prinsp dan konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dimasa akan datang.
Kajian  ini  membatasi  masalah  pada  berita  bohong  yang  disebarkan  melalui  media elektronik  (sosial  media)  yang  bertujuan  untuk  menyesatkan  konsumen,  dengan  identifikasi masalahnya  sebagai  berikut:  (1).Bagaimana  Akibat  hukum  berita  bohong  dan  menyesatkan tentang  informasi  produk  dalam  kontrak  elektronik?  (2).  Bagaimana  Tanggung  Jawab  hukum Pelaku Usaha terhadap berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik?. Dengan demikian, artikel ini membahas permasalahan yang berbeda dengan kedua artikel yang sudah ada, sehingga originalitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Kajian ini bertujuan untuk menentukan Akibat hukum berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk dalam kontrak elektronik dan merumuskan  Tanggung  Jawab  hukum  Pelaku  Usaha  terhadap  berita  bohong  dan  menyesatkan tentang  informasi  produk  dalam  kontrak  elektronik.  Manfaat  kajian  ini,  secara  teoritis diharapkan  dapat  mengembangkan  ilmu  hukum,  khususnya  dibidang  perlindungan  konsumen dan hukum kontrak elektronik. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  berita  bohong  atau  hoaks  atau  berita tidak bersumber, sehingga hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah  benar  adanya  dan  diverifikasi  kebenarannya.  Dengan  kata  lain  berita  bohong sebagai  upaya  memutarbalikkan  fakta.  Hoax  mengandung  makna  suatu  berita  atau  pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja  disebar  luaskan  untuk  membuat  keadaan  menjadi  heboh  dan  menimbulkan  ketakutan.
3 Saufa  Ata  Taqqiya  (2021),  https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i- lt5b6bc8f2d737f.Diakses 15 Februari 2022.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Hoax sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita  atau  opini  tidak  benar  yang  pada  saat  ini  disebarluaskan  lewat  pesan  singkat  (SMS), email,  media  sosial,  dan  transaksi  elektronik.  Kata  “menyesatkan”  berasal  dari  kata  “sesat” artinya  “salah  jalan;  tidak  melalui  jalan  yang  benar”.  Namun  apabila  kata  “sesat”  ditambah awalan  “me“dan  akhiran  “kan”  maka  akan  berubah  menjadi  kata  “menyesatkan”  yang mengandung  arti  “membawa  ke  jalan  yang  salah;  menyebabkan  sesat  (salah  jalan).”  Namun, kata  “berita  bohong”  dan  “menyesatkan”  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Dalam  frasa “menyebarkan  berita  bohong”  yang  diatur  adalah  perbuatannya,  sedangkan  dalam  kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. 4
Informasi produk diartikan luas yaitu meliputi informasi barang dan jasa. Barang adalah setiap  benda  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak, dapat  dihabiskan  maupun  tidak  dapat  dihabiskan,  yang  dapat  untuk  diperdagangkan,  dipakai, dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen 5 ,  sedangkan  Jasa  adalah  setiap  layanan  yang berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi  yang  disediakan  bagi  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh konsumen. 6 Informasi produk yang disampaikan secara elektronik disebut informasi elektronik. Menurut  Shanon  dan  Weaver  sebagaimana  dikutip  Edmon  Makarim  “ Information  adalah  the amount  of  uncertainty  that  is  reduced  when  a  received 7 .  Gordon  B,  Davis  menjelaskan: “ Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or proceived value in current or prospective action or decision. ” 8 Secara yuridis, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami oleh  orang  yang  mampu  memahaminya. 9 Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan 10 dan  Pelaku  usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi 11 .
Istilah  kontrak  menurut  Subekti  menunjuk  pada  perjanjian  yang  tertulis,  sedangkan perjanjian  maknanya  lebih  luas  karena  mencakup  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Namun,  dalam praktek istilah kontrak, perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang tidak berbeda. Pasal 1313 KUHPerdata mengatakan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  Perbuatan dalam pasal tersebut harus ditafsirkan  sempit  sebagai  perbuatan  hukum  (akibatnya  diatur  oleh  hukum)  bukan  perbuatan biasa yang akibatnya tidak diatur oleh hukum.
Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Menurut  KBBI  transaksi sinonim  dengan  persetujuan.  Dengan  demikian  istilah  transaksi  elektronik  dapat  disamakan
4 Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti- berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5. Diakses 2 Maret 2022.
5 Pasal 1 angka (4) UUPK.
6 Pasal 1 angka (5) UUPK.
7 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum (2005, 29). Kompilasi Hukum. Jakarta: RayaGrafindo Persada.
8 Ibid.
9 Pasal 1 angka (1) UUITE.
10 Pasal 1 angka (2) UUPK.
11 Pasal 1 angka (3) UUPK.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
dengan kontrak elektronik, bahasa Inggris dikenal sebagai electronic contract ( e-contract ) atau online  contract. Concise  Oxford  Dictionary  memberikan  definisi  electronic  on  line  sebagai using a computer, especially over a network. Online: controlled by or connected to a computer. Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law. 12
Frase“mengikatkan”  (perikatan=kata  benda)  dalam  perjanjian  adalah  hubungan  hukum yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  sebagai  konsekuensi  adanya  perjanjian  yang  dalam kontrak elektronik melibatkan B2B ( Business to Business ), yang memiliki karakteristik Trading Partners,  Pertukaran  data  (data  exchange),  dan  per-to-per  yaitu processing  intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pihak. B2C ( Business to Consumer ) yaitu transaksi ritel dengan pembeli individual atau mekanisme toko online (electronic shoping mall) yaitu transaksi antara e-  merchant  dengan  e-customer.  Pihak  terkait  antara lain  perusahaan  penyedia  barang  ( seller ), perusahaan penyediaan jasa pengiriman ( packaging ), dan jasa pembayaran ( bank ). 13 Consumer to Consumer (C2C) atau transaksi konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Consumer  to  Business (C2B)  yaitu  individu  yang  menjual  produk  atau  jasa  kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan,  dan  sebagainya)  Hak  fungsi  menerima  pembebanan  sebagai  akibat  sikap  pihak sendiri atau pihak lain. 14 Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak sesuatu yang diwajibkan kepadanya. 15 Menurut pendapat Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak  hukum  bagi  seorang  untuk  menuntut  orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya 16
Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban,  yaitu: liability ( the  state  of being  liable )  dan responsibility ( the  state  or  fact  being  responsible ).  1)  Liability  merupakan istilah hukum yang luas ( a board legal term ), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk  pada  makna  yang  paling  komprehensif,  meliputi  hampir  setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability menunjuk  semua  karakter  hak  dan  kewajiban  dan  kondisi  tunduk  kepada  kewajiban  secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual seperti kerugian, ancaman,  kejahatan,  biaya,  atau  beban;  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan undang-undang.  2)  Responsibility  berarti  (dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). Responsibility juga berarti, kewajiban  bertanggung  jawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan,  dan  memperbaiki  atau sebaliknya  memberi  ganti  rugi  atas  kerusakan  yang  telah  ditimbulkannya). 17 Selain  itu  ada pendapat  lain  tentang  tanggung  jawab  dalam  hukum,  yang  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  (1). Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan,  misalnya  akuntan  harus  bertanggung  jawab  atas  hasil  pembukuan;  (2).  Tanggung jawab  dalam  arti  r esponbility yaitu  tanggung  jawab  dalam  memikul  beban  dan  sikap  moral
12 Totok  Tumangkar  (2012,  36),  Keabsahan  Kontrak  Dalam  Transaksi  Komersial  Elektronik,  Jurnal  Hukum  dan Dinamika Masyarakat Vol.10 No.1 Oktober 2012.
13 Aprillita Zainati (2018).Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
14 H.  Muhammad  Syarif  Nuh.  (2012).  Hakikat  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4 (1).Skripsi, 50–58.
15 Ridwan H R. (2017, 45). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
16 Titik Triwulan dan Shinta Febrian (2010, 48). Perlindungan Hukum bagi Pasien.Jakarta: Prestasi Pustaka.
17 Ridwan HR, loc.cit.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
untuk  melaksanakan  kewajibannya;  (3).Tanggung  jawab  dalam  arti liability adalah  kewajiban menanggung  atas  kerugian  yang  diderita 18 dan  sikap  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. 19

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif 20 yang  berfokus  pada sistematika  hukum  yaitu penelitian  yang  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian- pengertian  pokok/dasar  dalam  hukum,  yang  objeknya  meliputi  subjek  hukum,  hak  dan kewajiban,  hubungan  hukum,  objek  hukum  atau peristiwa  hukum  dalam  peraturan  perundang- undangan. 21 Metode  pendekatan  Undang-undang  ( statute  approach )  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka, 22 dengan  teknik  pengumpulan  data  yang menitiberatkan  pada  studi pusataka  atau  studi  dokumen  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer (perundang-undangan)  yaitu  Undang-Undang    Nonor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dan    Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik;  bahan  hukum sekunder  (referensi  buku-buku  dan  sumber  pustaka  lainnya,  serta  pendapat  para  akhli)  dan bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  dan  sumber  digital  (internet).  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah kualitatif yaitu menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti  proses dan pemaknaan dari fenomena 23 (berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk).

## PEMBAHASAN

## Akibat hukum Berita bohong dan menyesatkan  tentang Informasi  Produk dalam Kontrak Elektronik
Kontrak  elektronik  pada  dasarnya  mirip  dengan  kontrak  konvensional  yang  dilakukan transaksi tatap muka, tetapi berbeda dalam sistem/alat yang digunakan, yaitu manual atau offline pada  pada  kontrak  konvensional  dan online melalui  internet  pada  kontrak elektronik . 24 Beberapa tempat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi bisnis online, yaitu:
(1) Marketplace ,  Pelaku  usaha  menjajakan  produk  yang  dijual  dengan  mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual dan menyediakan sistem yang tertata sehingga  pelaku  usaha  hanya  perlu  menunggu  notifikasi  jika  konsumen  yang melakukan pembelian, contoh Tokopedia.com, Bukalapak. Com.
18 Zainal Asikin dkk (2017, 252). Pengantar Hukum Perusahaan.Jakarta: Prenadamedia Group.
19 Ridwan HR, loc.cit.
20 Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  “penelitian-penelitian  atas hukum  yang  dikonsepsikan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  dan  dikembang.  Soetandjo Wignjosoebroto  (2013,  13).  Metode  Penelitian  Sosial/Nondoktrinal  untuk  Mengkaji  Hukum  dalam  Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Digest Epsitema, Volume 3/2013.
21 Bambang Sunggono (2016, 93). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
22 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad  (2015,  104).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
23 Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. Journal of US-China  Public  Administration,  October  2014,  Vol.11,  No.10,  831-838.  DOI:  10.17265/1548-6591/2014.10.003. Lihat  juga  Yoni  Ardianto  dan  Anton  Wibisono  (2019),  Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif  https://www.djkn kemenkeu. go.id/ artikel/ baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html.Diakses 7 Maret 2022.
24 Grace  Joice  S.  N.  Rumimper  (2013,  59)  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  Dalam  Jual  Beli Melalui Internet.Jurnal Hukum Unsrat, Vol.I/No.3/Juli-September /2013.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
(2) Website , Pelaku usaha membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online dan memiliki alamat atau “nama domain” yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk  membuat  situs  dengan  nama  yang  sesuai  seperti  itu,  pelaku  usaha  harus membayar  biaya  hosting  untuk  paket-paket  situs  yang  ditawarkan  oleh  beberapa penyedia web, contoh OLX.com.
(3) Webblog , dilakukan oleh Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas dengan menggunakan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress.
(4) Forum,  disediakan  oleh  situs-situs  yang  berbasis  komunitas  atau  masyarakat, seseorang  dapat  membeli  atau  menjual  suatu  produk.  Untuk  mengakses  dan membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskan sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contoh Kaskus.co.id dan Paseban.com.
(5) Media  Sosial, yaitu  media-media  yang  menyentuh  masyarakat  secara  personal, seperti yaitu Facebook, twitter, dan instagram. 25
Secara  umum  tahapan-tahapan  dalam  transaksi  elektronik  melalui  Ecommerce  dapat diurutkan sebagai berikut: 26
a. E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh E-merchant. Merchant atau pihak penjual yang  memanfaatkan website untuk  memasarkan  produk  yang  ditawarkan  kepada semua  orang,  kecuali  kalau  penawaran  itu  dilakukan  melalui  e-mail  yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang e-mail yang dituju.
b. Transaksi  melalui e-commerce disertai term  of  use dan sales  term  condition atau klausula  standar,  yang  pada  umumnya E-merchant telah  meletakkan  klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan e-customer jika berminat tinggal memilih tombol accept .
c. Penerimaan  e-customer perwujudan  dari  kesepakatan  yang  tentunya  mengikat pihak e-merchant.
d. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran,  yang  melibatkan  dua  bank  perantara  dari  masing-masing  pihak  yaitu acquiring  merchant bank  dan issuing  customer  bank .  Prosedurnya e-customer memerintahkan  kepada issuing  customer  bank untuk  dan  atas  nama e-customer melakukan  sejumlah  pembayaran  atas  harga  barang  kepada acquiring  merchant bank yang ditujukan kepada e-merchant.
e. Setelah  proses  pembayaran  selesai  kemudian  diikuti  dengan  proses  pemenuhan prestasi  oleh  pihak  e- merchant berupa  pengiriman  barang  sesuai  dengan kesepakatan saat penyerahan dan spesifikasi barang.
Tipe  atau  variasi  transaksi  melalui chating atau video  conference adalah seseorang  dalam  menawarkan  sesuatu  dengan  model  dialog  interaktif  melalui  internet, seperti  melalui  telepon, chating dilakukan  melalui  tulisan  sedang video  conference dilakukan  melalui  media  elektronik,  para  pihak  dapat  melihat  langsung  gambar  dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi  dengan  menggunakan  email  dapat  dilakukan  dengan  mudah  tetapi  kedua belah pihak harus memiliki email addres. Sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah harus  mengetahui  e-mail  yang  dituju,  jenis  barang  cara  dan  jumlah  yang  akan  dibeli. Pembeli  menulis  nama  produk,  jumlah  produk,  alamat  pengiriman  dan  metode pembayaran yang diinginkan. Pembeli selanjutnya menerima konfirmasi dari merchant
25 http://etheses.iainkediri.ac.id/2085/3/931304411%20-%20BAB%20II.pdf.Diakses 7 Januari 2022.
26 Desy  Ary  Setyawati  et  all  (2017,  35).  Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  dan  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017, 33-51.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
mengenai order barang. Model transaksi melalui web atau situs  terdiri dari order form yaitu merchant menyediakan  daftar  atau  katalog  barang  yang  dijual 27 yang  disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual, dan shopping cart yaitu semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat melakukan  transaksi  yang  berfungsi  seperti  “kereta  belanja.” Shopping  cart merupakan sebuah software di dalam web yang mengijinkan seorang customer untuk melihat toko yang  dibuka  dan  kemudian  memilih  item-item  untuk  “diletakkan  di  kereta  belanja,” kemudian membelinya saat  melakukan check out. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan dan semua  ketentuan  terpenuhi, merchant segera  mengirim  barang  yang  dipesan  kepada customer .
Cara  pembayaran  transaksi online dapat  dilakukan  melalui:  (1).  Transfer  antar  bank, yaitu mentransferkan  uang  ke  rekening  Penjual  baik  melalui  setoran  tunai  maupun  transfer  lewat ATM, setelah melakukan transaksi dan mengirimkan bukti transfer via email atau melalui faks, barang  yang  di  pesan  dikirimkan;    (2).  COD  ( Cash  On  Delivery ),  pembayaran  dilakukan ditempat  pada  saat  barang  diterima  oleh  pembeli;  (3). Kartu  Kredit, Sistem  ini  mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening di bank. Apabila melakukan pembayaran maka diambil dari rekening tersebut dengan di debit; (4). Rekening bersama ( escrow ), pembayaran ini berbeda  dengan  proses  pembayaran  melalui  transfer  bank.  Jika  dalam  transfer  bank  pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah  lembaga  pembayaran  yang  telah  dipercaya  baik  oleh  pihak  pelaku  usaha  maupun konsumen; (5). Potongan  Pulsa, biasanya  diterapkan  oleh  toko online yang  menjual  produk- produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. 28
Kontrak elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  informasi  elektronik  tersebut  dalam  bentuk tertulis  atau  asli  dimana  informasi  yang  tercantum  didalamnya  dapat  dijamin keutuhannya,  dipertanggungjawabkan,  diakses,  ditampilkan,  sehingga  menerangkan suatu  keadaan. 29 Kontrak  elektronik  yang  dibuat  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana ditentukan oleh UU.
Negara-negara  yang  menganut common  law ( Anglo  Saxon  Law ),  menyatakan  suatu perjanjian sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 30
a. Kesepakatan antara para pihak.
(1) Penawaran dari (pihak pemberi penawaran/pihak pertama).
(2) Penyampaian penawaran kepada (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua).
(3) Penerimaan  oleh  pihak  kedua  yang  menyatakan  kehendak  untuk  terikat pada persyaratan dalam (penawaran) tersebut.
(4) Penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
b. Nilai/prestasi yang dipertukarkan.
c. Kecakapan bertindak.
d. Suatu obyek yang halal.
27 Ahmadi Miru. (2016, 291). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.Jakarta: Rajawali Pers.
28 Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank  pihak  ketiganya  adalah  bank,  sedangkan  dengan  sistem  rekening  bersama  yang  menjadi  pihak  ketiga  adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.
29 Desy Ary Setyawati et all, op.cit, hml 35.
30 Totok Tumangkar, op.cit , hlm 37.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Indonesia  menganut  sistem  hukum  eropa  kontinental,  syarat  keabsahan  perjanjian secara umum mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ( bepaalde onderwerp );
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek yang melakukan perjanjian,  sedangkan  syarat  3  dan  4  termasuk  syarat  obyektif  atau  berkaitan  dengan  obyek perjanjian.
Sepakat  artinya  tidak  adanya  kekhilafan,  paksaan  atau  penipuan.  Kekhilafan  tidak mengakibatkan  batalnya  suatu  perjanjian,  kecuali  jika  kekhilafan  itu  terjadi  mengenai  hakikat barang  yang  menjadi  pokok  perjanjian.  Kekhilafan  tidak  mengakibatkan  kebatalan,  jika kekhilafan  itu  hanya  terjadi  mengenai  diri  orang  yang  dengannya  seseorang  bermaksud  untuk mengadakan  perjanjian,  kecuali  jika  perjanjian  itu  diberikan  terutama  karena  diri  orang  yang bersangkutan.  Kesepakatan  dalam  kontrak  elektronik  tidak  jelas  kapan  mulai  berlaku  karena pihak  penjual  dan  pembeli  tidak  bertemu  karena  persyaratan  dari  kontrak  dicantumkan  dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik untuk mengadakan hubungan hukum tersebut maka  dapat  langsung  mengakses  dan  menyetujui  penawaran  tersebut,  tidak  dipermasalahkan para  pihak  menyepakati  transaksi  tersebut  karena  kesepakatan  dapat  terjadi  dengan  adanya kesamaan  kehendak  dari  kedua  belah  pihak. 31 Paksaan  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang mengadakan  suatu  perjanjian  mengakibatkan  batalnya  perjanjian  yang  bersangkutan,  juga  bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu.  Paksaan  terjadi,  apabila  tindakan  itu  sedemikian  rupa  sehingga  memberi  kesan  dan  dapat menimbulkan  ketakutan  pada  orang  yang  berakal  sehat,  bahwa  dirinya,  orang-orangnya,  atau kekayaannya,  terancam  mendapat  kerugian.    Penipuan  merupakan  suatu  alasan  untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila digunakan oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga secara nyata bahwa pihak yang lain tidak mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.
Kecakapan  berkaitan  dengan  kewenangan  melakukan  perbuatan  hukum,  setiap  orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Untuk menentukan  kecakapan  berkaitan  dengan  usia,  lazimnya  pelaku  usaha  mencantumkan websitenya  kategori  umur  atau  di  dalam  diperbolehkannya  untuk  memasuki  website  tersebut atau  didalam  registrasi  data  pribadi  konsumen  dicantumkan  seperti  nomor  KTP  atau  paspor yang diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertransaksi.
Suatu  perjanjian  harus  mempunyai  pokok  berupa  suatu  barang  yang  sekurang- kurangnya  ditentukan  jenisnya.  Jumlah  barang  itu  tidak  perlu  pasti,  asal  saja  jumlah  itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
Suatu  persetujuan  tanpa  sebab,  atau  dibuat  berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau yang  terlarang,  tidaklah  mempunyai  kekuatan.  Suatu  sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
Apabila syarat sahnya perjanjian (syarat 1 dan 2), dilanggar atau tidak terpenuhi, maka perjanjian  dapat  dibatalkan,  sedangkan  syarat  3  dan  4  tidak  terpenuhi,  perjanjian  batal  demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan mengandung makna sebelum terjadi pembatalan, perjanjian dianggap  ada.  Sedangkan  perjanjian  batal  demi  hukum  artinya  secara  otomatis  perjanjian tersebut  dianggap  tidak  ada.  Dalam  kaitan  dengan  berita  bohong  dan  menyesatkan,  harus dipilah-pilah sebagai berikut: “berita bohong” bersifat subyektif artinya dilakukan oleh subyek yang  melakukan  perjanjian,  sehingga  terkait  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  termasuk
31 Emilda Kuspraningrum. op.cit, hlm 67.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
pelanggaran  terhadap  syarat  1  dan  2,  sehingga  berakibat  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan. “Menyesatkan” termasuk tidak memenuhi persyaratan obyektif (syarat 4) yaitu sebab yang halal karena mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.
Perjanjian online terbentuk lewat proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim 32 dengan  penerima 33 pesan  elektronik.  Untuk  memastikan  bahwa  pesan  elektronik yang  dikirim  oleh  pengirim  diterima  penerima,  penerima  harus  merespon  dengan  mengirim pesan balasan kepada pengirim untuk memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik. 34 Pemberitahuan  ini  penting  karena  tanpa  pemberitahuan  oleh  penerima,  pengirim tidak  dapat  memastikan  bahwa  apakah  pesan  elektronik  sudah  diterima  oleh  penerima.  Waktu pengiriman  pesan  elektronik  adalah  bahwa  pada  saat pesan  elektronik  masuk  ke  dalam  sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan  kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu  penerimaan  pesan  elektronik  adalah  ketika  pesan  tersebut  masuk  ke  dalam  sistem informasi penerima. 35
Dalam  kaitan  dengan  sistem  elektronik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  adalah sistem elektronik yang andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya. Hal ini berarti agar suatu kontrak  elektronik  memiliki  kekuatan  mengikat,  maka  kontrak  tersebut  harus  memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Confidentiality
Syarat  ini  berkaitan  dengan  kerahasiaan  data  dan/atau  informasi  serta dilindunginya data dan/atau informasi tersebut dari pihak yang tidak berwenang.
2. Integrity
Syarat ini berkaitan dengan perlindungan data dan/atau informasi terhadap usaha memodifikasi  data  dan/atau  informasi  tersebut  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  selama  data  dan/atau  informasi  tersebut  disimpan  maupun dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengaman harus mampu memastikan bahwa data  dan/atau  informasi  yang  diterima  tidak  berbeda  dengan  data  dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan.
3. Availability
Data  dan/atau  informasi  yang  disimpan  atau  dikirimkan  melalui  jaringan komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Authenticity
Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau komputer untuk membuktikan  identitas  pemiliki  data  dan/atau  informasi.  Apabila  suatu  pesan telah diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi bahwa pesan itu benar- benar  dikirim  oleh  pihak  yang  sesungguhnya.  Untuk  menjamin  otentisitas  ini dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  lembaga  sertifikasi  ( certification authority ).
5. Non-repudiation
Hal  ini  berkaitan  dengan  pembuktian  kepada  pihak  ketiga  yang  independen mengenai keaslian data dan/atau informasi.
6. Auditability
Data  dan/atau  informasi  harus  dicatat  sehingga  terhadap  data  itu  semua  syarat confidentiality dan integrity yang diperlukan telah terpenuhi.
32 Stephan Kinsella dan Andrew F. Simpson (ed) (2004, 607).Online Contract Formation, Oceana Publikation, INC.
33 Article 5 UNCITRAL Draft Convention on Electronik Contracting, hlm 607.
34 N.  Stephen  Kinsella  dan  Andrew  F.  Simpson,  Article  8  section  1  UNCITRAL  Draft  Convention  on  Electronic Contracting, hlm  610.
35 Uncitral  Draf  Convention  Electronic  Contracting,  United  Nations  General  Assembly  A/CN.9/WG.108,  18 Desember 2003.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Dalam  Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  Kontrak  Elektronik  atau bentuk  kontraktual  lainnya  sebagai  bentuk  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak. Menurut  Pasal  46  peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Pelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. Kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu; dan
d. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
a. Data identitas para pihak;
b. Objek dan spesifikasi;
c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
d. Harga dan biaya;
e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. Ketentuan  yang  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  dirugikan  untuk  dapat mengembalikan  barang  dan/  atau  meminta  penggantian  produk  jika  terdapat cacat tersembunyi; dan
g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Dalam kontrak elektronik, suatu perjanjian berlangsung tentunya berkaitan erat dengan siapa saja suatu transaksi tersebut dilakukan. Dalam transaksi biasa, perjanjian berakhir ketika masing-masing  pihak  melakukan  kewajibannya  masing-masing.   Sebenarnya  transaksi konvensional  tidak  berbeda  dengan  transaksi  yang  tetapi  memang  tidak  sesederhana  jika dibandingkan  dengan  transaksi  konvensional.  Dalam  kontrak  elektronik,  tanggung  jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut.
UNCITRAL Model Law on Electronik Commerce merupakan soft law yang mengayomi keberadaan  transaksi  elektronik  melalui  pasal-pasalnya.  Selanjutnya  dalam  perkembangan pengaturan  transaksi  elektronik  muncul  juga  sebuah  konvensi  pada  tahun  2005 yaitu  the convention  on  the  Use  of  Electronic  Communication  in  International  Contracting .  Baik UNCITRAL Model  Law  on  Electronic  Commerce maupun The  Convention  on  the  Use  of Electronic  Communication  in  International  Contracting tidak  menekankan  suatu  persyaratan formil  tertentu  untuk  keabsahan  suatu  kontrak.  UNCITRAL  dan  konvensi  tidak  mensyaratkan suatu  bentuk  tertentu  untuk  suatu  kontrak,  hanya  saja  untuk  mengantisipasi  kemungkinan tuntutan  dari  negara-negara  anggota  tentang  persyaratan  sebuah  kontrak,  maka  UNCITRAL Model law on Electronic Commerce dalam Pasal 6, 7 dan 8 memberikan syarat-syarat minimal sebuah kontrak elektronik, yaitu: 36
1. Harus tertulis.
2. Harus  ada  tanda  tangan  Bahwa  kontrak  elektronik  memenuhi  syarat  tanda  tangan, dan syarat tandatangan harus dipandang terpenuhi jika:
a. Para pihak yang menggunakan suatu metode tertentu dapat mengenali kehendak para  pihak  yang  tertuang  dalam  informasi  yang  termuat  dalam  komunikasi elektronik; dan
b. Metode  tertentu  yang  digunakan  seperti  tersebut  di  atas  dapat  diandalkan sebagai metode yang tepat dan metode tersebut memenuhi fungsi sebagai suatu metode tertentu yang dapat dinyatakan dari metode itu sendiri, Metode tersebut dapat pula dipertegas keandalannya oleh bukti-bukti.
36 Huala Adolf (2006, 168). Hukum Perdagangan Internasional.Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
UU ITE mengatur tandatangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 37
a. Data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada  Penanda Tangan;
b. Data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  pada  saat  proses  penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. Perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. Perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda  Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. Ada cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f. Ada  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan  atas  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  digunakannya. 38 Pengamanan  Tanda  Tangan Elektronik sekurang-kurangnya meliputi:
a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda  tangan  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  untuk  menghindari penggunaan  secara  tidak  sah  terhadap  data  terkait  pembuatan  Tanda  Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda  Tangan  Elektronik  ataupun  cara  lain  yang  layak  dan  sepatutnya  harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai  Tanda  Tangan  Elektronik  atau  kepada  pihak  pendukung  layanan Tanda  Tangan  Elektronik  jika:  (1).  Penanda  Tangan  mengetahui  bahwa  data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau (2).
keadaan  yang  diketahui  oleh  Penanda  Tangan  dapat menimbulkan  risiko  yang berarti,  kemungkinan  akibat  bobolnya  data  pembuatan  Tanda  Tangan Elektronik; dan
d. Dalam  hal  Sertifikat  Elektronik  digunakan  untuk  mendukung  Tanda  Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
Bentuk  asli  Kontrak  Persyaratan  dari  suatu  kontrak  internasional,  bahwa  persyaratan tersebut dipenuhi oleh kontrak-kontrak internasional dengan bukti sebagai berikut:
a. Kontrak  secara  elektronik  memiliki  jaminan  yang  dapat  diandalkan  mengenai integritas dari informasi yang dikandung ketika muatan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk akhir dalam bentuk suatu komunikasi elektronik; dan
b. Kontrak  secara  elektronik  memuat  informasi  yang  dapat  diakses  (dibuka) kembali  kepada  orang  yang  hendak  mengakses  informasi  terdapat  dalam kontrak (yang dibuat secara elektronik)
Akibat  perjanjian  tercantum  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  berbunyi: Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
37 Pasal 11 ayat (1) UU ITE.
38 Pasal 12 ayat (1) UU ITE.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Pihak  yang  melakukan  berita  bohong  dan  menyesatkan  setelah  berlakunya perjanjian  dapat  dikategorikan  sebagai  ingkar  janji  atau  wanprestasi  karena  tidak memenuhi  prestasi  sebagaimana  telah  disepakati  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 1234  KUHPerdata  “Perikatan  ditujukan  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu”.  Berita  bohong  termasuk  untuk  berbuat sesuatu yang seharusnya tidak bohong, dan tidak “menyesatkan.”

## Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap Berita Bohong dan Menyesatkan terkait informasi Produk dalam Kontrak Elektronik
Deklarasi  hak  konsumen  yang  dikemukakan  oleh  John  F.  Kennedy  tanggal  15  Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen ( the four consumer basic rights ) yang meliputi hak-hak sebagai berikut: 39
a. Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau the Right to be Secured
b. Hak untuk Memperoleh informasi atau the Right to be informed
c. Hak untuk Memilih atau the Right to Choose
d. Hak untuk Didengarkan atau the Right to be Heard
Berkaitan  dengan  hak  untuk  memperoleh  informasi,  Pasal  4  huruf  c  UUPK menjelaskan” hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa.”  Di  Lain  pihak  kewajiban  pelaku  usaha  sesuai  dengan  Pasal  7  huruf  b UUPK”memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan.”Dengan demikian,  apabila  pelaku  usaha  memberikan  informasi  yang  bohong  sehingga  menyesatkan konsumen,  maka  harus  bertanggung  jawab.  Prinsip-prinsip  Tanggung  jawab  adalah  sebagai berikut:
1. Prinsip  Tanggung  Jawab  Berdasarkan  Unsur  Kesalahan  ( liability  based  on fault )
Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  adalah  prinsip  berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366  dan  1367,  prinsip  ini  dipegang  secara  teguh.  Prinsip  ini  menyatakan seseorang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  hukum  jika  ada  unsur kesalahan  yang  dilakukannya.  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  lazim  dikenal sebagai  Pasal  tentang  perbuatan  melanggar  hukum,  mengharuskan  terpenuhi empat  unsur  pokok,  yaitu  adanya  perbuatan,  adanya  unsur  kesalahan  adanya kerugian  yang  diderita,  dan  adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan dengan kerugian.
2. Prinsip  Praduga  Untuk  Selalu  Bertanggung  Jawab  ( presumption  of  liability principle )
Prinsip ini didasarkan pada pembuktian terbalik ( omkering van bewjislast ) yang dilandasi pemikiran bahwa beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah,  sampai  yang  bersangkutan  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Hal  ini bertentangan  dengan asas hukum  praduga  tidak  bersalah  tetapi  jika  diterapkan dalam  perlindungan  konsumen  relevan  karena  yang  berkewajiban  untuk membuktikan adanya kesalahan adalah pelaku usaha.
3. Prinsip  Praduga  Untuk  Tidak  Selalu  Bertanggung  Jawab  ( presumption  of nonliability principle )
39 Happy Susanto (2008, 24). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta Selatan: Visi Media.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dan hanya  dikenal  dalam  lingkup  transaksi  konsumen  yang  terbatas,  dan pembatasan ini secara common sense dapat dibenarkan. 40
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak ( strict liability )
Prinsip  ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang  menentukan tetapi ada  pengecualian  yang  memungkinkan  dibebaskan  dari  tanggung  jawab, misalnya dalam keadaan force majure.
5. Prinsip tanggung jawab absolut ( absolute liability ).
Prinsip  ini  juga  tidak  mempersoalkan  kesalahan  sebagai  faktor  yang  penting dan  tidak  ada  pengecualiannya,  artinya  meskipun  terjadi  keadaan  memaksa ( fore  majeure ),  pelaku  usaha  tetap  harus  bertanggung  jawab.  Dalam  hal  ini, konsumen  hanya  perlu  membuktikan  adanya  hubungan  kausualitas  antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya.
Apabila  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  tersebut  dihubungkan  dengan  memberikan informasi  yang  bohong  dan  menyesatkan  konsumen,  maka  prinsip strick  liability artinya tanggung  jawab  pelaku  usaha  tidak  relevan  lagi  menetapkan  kesalahan  sebagai  faktor  yang menentukan.  Namun  ketentuan  Pasal  19  ayat  (5)  UUPK  mengatakan” tidak  berlaku  apabila pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan  konsumen” Hal  ini  berarti  ada  tidaknya  kesalahan  konsumen  masih  dipertimbangkan  untuk  menentukan tanggung jawab pelaku usaha. Lebih lanjut Pasal 22 UUPK mengatakan “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),  Pasal  20,  dan  Pasal  21  merupakan  beban  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tanpa  menutup kemungkinan  bagi  jaksa  untuk  melakukan  pembuktian.”  Dengan  demikian,  dalam  perspektif penerapan hukum pidana, kesalahan pelaku usaha tetap perlu dibuktikan karena prinsip hukum pidana  “ geen  straft  zonder  schuld” (tidak  ada  hukuman  tanpa  kesalahan).  Pembuktian  atas kesalahan  oleh  pelaku  usaha  tersebut  berdasarkan Prinsip  Tanggung  Jawab  berdasarkan  unsur Kesalahan ( liability based on fault ) atau pembuktian terbalik ( omkering van bewjislast ) apabila jaksa yang melakukan pembuktian.
Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum ( tort liability ) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: 41
a. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan sengaja  ( intertional  tort  liability ),  tergugat  harus  sudah  melakukan  perbuatan sedemikian  rupa  sehingga  merugikan  penggugat  atau  mengetahui  bahwa  yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  karena kelalaian  ( negligence  tort  lilability ),  didasarkan  pada  konsep  kesalahan ( concept  of  fault )  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah bercampur baur ( interminglend ).
c. Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mempersoalkan kesalahan ( strick liability ), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen:
a. Contractual Liability
Tanggung  jawab  perdata  atas  dasar  perjanjian  atau  kontrak  dari  pelaku  usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat informasi berita bohong dan menyesatkan tentang informasi produk. Pertanggungjawaban
40 Ibid, hlm 61.
41 Abdulkadir Muhammad (2010, 503). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
berdasarkan  kontrak  ini  berdasarkan  pelanggaran  perjanjian  atau  wanprestasi yaitu tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.
b. Product Liability
Tanggung  jawab  perdata  terhadap  produk  secara  langsung  dari  pelaku  usaha atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat  informasi  yang  memuat  berita bohong  dan  menyesatkan.  Pertanggungjawaban  produk  tersebut  didasarkan pada  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( tortius  liability ).  Unsur-unsur  dalam  tortius liability  antara  lain  adalah  unsur  perbuatan melawan  hukum,  kesalahan, kerugian  dan  hubungan  kasualitas  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan kerugian  yang  timbul. Product  liability dalam  hal  tidak  terdapat  hubungan perjanjian (no  privity  of contract )  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen, tanggung  jawab  pelaku  usaha  didasarkan pada  product  liability atau pertanggungjawaban  produk.  Pertanggungjawaban  ini  berkaitan  dengan informasi  yang  memuat  berita  bohong  tentang  produk,  sehingga  produk  yang diberikan  kepada  konsumen  berbeda  atau  lebih  rendah  kualitasnya.  Ketentuan tentang product  liability dikaitkan  dengan  informasi  yang  bohong  dan menyesatkan adalah Pasal 24,25, 26, 27 UUPK.
c. Criminal Liability
Pertanggungjawaban  pidana  dari  pelaku  usaha  sebagai  akibat  melanggara norma  atau  ketentuan  yang  bersifat  pidana.  Dalam  hal  pembuktian,  yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang  menyatakan  Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam kasus  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  20,  dan Pasal 21.
Pedoman implementasi pasal-pasal UU ITE menjelaskan tentang Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:
a. Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan  berita  bohong  (hoaks)  secara  umum,  melainkan  perbuatan menyebarkan  berita  bohohng  dalam  konteks  transaksi  elektronik  seperti perdagangan daring;
b. Berita  atau  informasi  bohong  dikirimkan  atau  diunggah  melalui  layanan aplikasi  pesan,  penyiaran  daring,  situs/media  sosial,  lokapasar  ( market  place ), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
c. Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
d. Definisi  “konsumen”  pada  pasal  ini  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  berkaitan  dengan  penyampaian    berita  bohong  dan menyesatkan  tentang  informasi  produk  adalah  pengenaan  sanksi  perdata,  administrasi,  pidana dan  hukuman  tambahan  dalam  UUPK  dan  UU  ITE,  tetapi tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
a. Sanksi Perdata dalam UUPK  berupa:
1) Ganti rugi ( Pasal 19 ayat 1 UUPK) yang diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3);
2) Pengembalian uang (Pasal 19 ayat 2 UUPK);
3) Penggantian barang  (Pasal 19 ayat 2 UUPK);
4) Perawatan kesehatan (Pasal 19 ayat 2 UUPK).
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
(3),  dan  ayat  (4),  dapat  digugat  melalui  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib  mengeluarkan  utusan  paling  lambat  dalam  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari kerja setelah gugatan diterima. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan  badan  penyelesaianan  sengketa  konsumen  pelaku  usaha  wajib  melaksanakan  putusan tersebut.  Para  pihak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  paling  lambat  14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberiathuan putusan tersebut.  Pelaku usaha yang tidak  mengajukan  keberatan  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dianggap  menerima putusan badan penyelesaianan sengketa konsumen. Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh  pelaku  usaha,  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  menyerahkan  putusan  tersebut kepada  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Putusan  badan  penyelesaianan  sengketa  konsumen  merupakan  bukti  permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan Pengadilan , para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung wajib mengeluarkan  putusan  dalam  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  menerima permohonan kasasi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019), merupakan perluasan dan  penyempurnaan  dari  aturan  sebelumnya  yaitu,  Perma  No.  3  Tahun  2018. 42 Penyerahan penerimaan dokumen
persidangan pun menjadi lebih mudah,
cukup login , upload/download dokumen pada waktu sidang yang telah ditentukan. Untuk dapat mengimplentasikan peradilan elektronik ini diperlukan infrastruktur jaringan internet yang stabil serta  perlindungan  dari  serangan hacker,  virus,  system . Esensi  terpenting  dalam  persidangan khususnya  dalam  perkara  perdata  adalah  kemampuan  para  pihak  untuk  membuktikan  dalil- dalilnya  baik  melalui  bukti  Surat  maupun  keterangan saksi/ahli.  Lazimnya  dalam  pembuktian, setiap bukti surat dicocokan dengan aslinya  di depan persidangan, hal yang sama juga berlaku bagi pengadilan elektronik.Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan. 43
Berkaitan dengan alat bukti, 5 ayat (1) UU ITE mengelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:    (1).  Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik.  (2).  Hasil  cetak  dari  informasi elektronik  dan/atau  hasil  cetak  dari  dokumen  elektronik. 44 Informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  tersebut  yang  akan  menjadi Alat  Bukti  Elektronik  ( Digital  Evidence ).  Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti Surat. 45 Pasal 5 ayat  (2)  UU  ITE mengatur  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang  berlaku  di  Indonesia.  Perluasan  harus  dihubungkan  dengan  jenis  alat  bukti  yang  diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sehingga makan Perluasan. 46
42 Reza  Boentoro,  Problematika  Pembuktian  dalam  Persidangan  Elektronik.  https://www.hukumonline. com/berita/a/problematika-pembuktian-  dalam-persidangan-elektronik-lt5d9daa58d6940?  page= 1.Diakses  9  Maret 2022.
43 Ibid.
44 Josua Sitompul (2012). Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana . Jakarta: Tatanusa.
45 Saufa Ata taqiyya (2021), loc.cit .
46 Josua Sitompul, loc.cit.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
a. Menambah  alat  bukti yang  telah  diatur  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia, misalnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (“KUHAP”). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia,  misalnya  dalam  KUHAP.  Hasil  cetak  dari  informasi  atau  dokumen elektronik merupakan alat bukti Surat yang diatur dalam KUHAP.
Dokumen elektronik sebagai bukti elektronik harus memiliki syarat formal sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  yaitu  informasi  atau  dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah, sehingga dokumen yang diperoleh secara tidak sah dapat dikesampingkan oleh hakim dantidak memiliki  nilai  pembuktian  oleh  pengadilan. 47 Sedangkan syarat  materil diatur  dalam Pasal  6, Pasal  15,  dan  Pasal  16  UU  ITE,  “informasi  dan  dokumen  elektronik  harus  dapat  dijamin keotentikannya,  keutuhannya,  dan  ketersediaanya.”  Dengan  demikian, email , file rekaman atas chatting , dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.  Dalam  beberapa  putusan  pengadilan,  terdapat  putusan-putusan  yang  membahas  mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan. 48
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang merugikan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dapat  juga  diselesaikan  melalui  mediasi penal.Media  penal  merupakan  penjabaran  dari  keadilan  restoratif  yaitu  paradigma  pemidanaan baru yang berorientasikan pada kepentingan semua pihak (baik pelaku, korban dan masyarakat), sehingga  dianggap  sebagai  konflik  untuk  mendapat  penyelesaian  bukan  tindak  pidana. urgensinya  yakni: 49 (a)  karakteristik  tindak  pidananya  mempunyai  ciri  khas  berupa  konflik kepentingan individu antara pelaku usaha dan konsumen yang mengakibatkan kerugian materiil pada  konsumen;  (b)  mendorong  dan  memperkuat  posisi  atau  keterlibatan  konsumen  sebagai korban  dalam  memperjuangkan  hak-haknya  untuk  mendapatkan  ganti  rugi;  dan  (c)  memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya pada konsumen.
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang merugikan konsumen dalam  transaksi elektronik melalui mediasi penal mengutamakan prinsip- prinsip,  yakni  (a)  korban  dilibatkan  secara  langsung  dalam  proses  agar  tercapai  hasil  yang memuaskan;  (b)  pelaku  menyadari  akibat  dari  perbuatannya  terhadap  orang  lain  dan bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dilakukannya;  (c)  perbaikan  terhadap  kerugian  lebih  cepat, dengan  memerhatikan  kehendak  korban  dan  pelaku;  dan  (d)  korban  dan  pelaku  mengakhiri secara  langsung  permasalahan  yang  terjadi  dan  pengembalian  kepada  masyarakat  dapat dilakukan lebih efektif. 50
Dalam  UU  ITE,  sanksi  perdata  berupa  Gugatan  ganti  kerugian  diatur    secara  sumir dalam 1 (satu) pasal yaitu  Pasal 26 ayat (2) karena itu mekanisme ganti kerugian merujuk pada ketentuan yang diatur dalam hukum Acara Perdata  (HIR Staatblad 1941, No. 44).
b. Sanksi Administrasi:
Pelanggaran  Pasal  20,  25,  dan  26  UUPK  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
c. Sanksi Pidana:
47 Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, hlm 96
48 Saufa Ata taqiyya, loc.cit.
49 Andi  Faiz  Alfi  Wiputra  (2020,  85)  .Penyelesaian  Perkara  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax)  Yang  Merugikan Konsumen Di Media Sosial Melalui Media Penal. Badamai Law Journal , (Vol. 5, Issues 1, 2020), 70-86.
50 Ibid.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
1) Penjara  6  tahun  atau  denda  Rp.  1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah) sebagaimana diatur dalam  Pasal 45A  UU ITE untuk pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
2) Pidana Penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (2  Milyar)  yang  tercantum  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK  untuk pelanggaran  karena  memberikan  informasi  yang  bohong  dan  menyesatkan dalam  memperdagangan  produk  barang  dan  jasa  yang  tercantum  dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c,d.
3) Pidana  Penjara  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000 (lima ratus juta)  sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UUPK karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11,12, 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) UUPK.
4) Ketentuan  pidana  lain  (di  luar  UU  ITE),  Pasal  390  KUHPidana,  jika konsumen  memperoleh  informasi  yang  bohong  dan  menyesatkan  tentang produk  yang  harganya  diturunkan  padahal  kenyataan  justru  harganya dinaikkan.
5) Pasal  378  KUHPidana  berkaitan  berita  bohong  dan  menyesatkan  dengan tujuan untuk melakukan tipu muslihat, pidana penjara selama 4 tahun.
d. Hukuman  tambahan,  terhadap  sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  hukuman tambahan, berupa: 51
1) Perampasan barang tertentu;
2) Pengumuman putusan hakim;
3) Pembayaran ganti rugi;
4) Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian konsumen;
5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6) Pencabutan izin usaha.

## KESIMPULAN
Berita bohong dan menyesatkan terkait informasi produk dalam kontrak elektronik  harus dipilah-pilah,  “berita  bohong”  bersifat    dapat  subyektif  artinya  dilakukan  oleh  subyek  yang melakukan  perjanjian,  sehingga  terkait  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  termasuk  pelanggaran terhadap  syarat  1  dan  2,  sehingga  berakibat  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Sedangkan “menyesatkan” termasuk persyaratan obyektif (syarat 4) yaitu sebab yang halal karena itu tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum.
Tanggung  Jawab  hukum  Pelaku  Usaha  terhadap  berita  bohong  dan  menyesatkan  terkait informasi  produk  dalam  kontrak  elektronik  berdasarkan  prinsip strick  liability dan  bentuk tanggung  jawab  berdasarkan  kontraktual    dalam  hukum  perdata  (wanprestasi  karena  yang seharusnya  tidak  memberikan  informasi  berita  bohong  dan  menyesatkan),  Tanggung  jawab produk  (berkaitan  dengan  informasi  yang  memuat  berita  bohong  dan  menyesatkan  sehingga produk yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan standar produk), tanggung jawab administrasi  dalam  UUPK  berupa  penetapan  ganti  rugi,  dan  Tanggung  jawab  pidana  karena telah  menyebarkan  berika  bohong  dan  menyesatkan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  390 KUHP , Pasal 378 KUHP dan  Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
51 Pasal 63 UUPK.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## SARAN
Pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam memberikan informasi produk dalam kontrak elektronik,  sehingga  transaksi  bisnis  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  yang mengarah  pada  sengketa  karena  kontrak  elektronik  klausulanya  ditentukan  secara  sepihak oleh  pelaku  usaha,  sehingga  berpotensi  untuk  disalahgunakan.  UU  ITE  perlu  mengatur Tanggung  jawab  sebagai  akibat  memberikan  informasi  elektronik  yang  memuat  berita bohong dan menyesatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad  (2010,  503).  Hukum  Perusahaan  Indonesia.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Ahmadi Miru. (2016, 291). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.Jakarta: Rajawali Pers. Bambang Sunggono (2016, 93). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Edmon Makarim (2005, 29). Kompilasi Hukum. Jakarta: RayaGrafindo Persada. Happy Susanto (2008, 24). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta Selatan: Visi Media. Huala Adolf (2006, 168).Hukum Perdagangan Internasional.Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. __________ (2017, 42). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama. Josua  Sitompul  (2012). Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana . Jakarta: Tatanusa.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad  (2015,  104).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ridwan H R. (2017, 45). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Stephan Kinsella dan Andrew F. Simpson (ed) (2004, 607). Online Contract Formation, Oceana Publikation, INC Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian  (2010,  48).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien.Jakarta: Prestasi Pustaka.
Zainal Asikin dkk (2017, 252). Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenadamedia Group.

## Jurnal, Penelitian
Andi  Faiz  Alfi  Wiputra  (2020,  85)  .Penyelesaian  Perkara  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax) Yang  Merugikan  Konsumen  Di  Media  Sosial  Melalui  Media  Penal. Badamai  Law Journal , (Vol. 5, Issues 1, 2020), 70-86.
Aprillita  Zainati  (2018).  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi.
Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. .  Journal  of  US-China  Public  Administration, (October  2014,  Vol.11,  No.10), 831-838.
Desy Ary Setyawati et all (2017, 35). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journa l: Vol. 1, No.3 Desember 2017, 33-51 .
Emilda  Kuspraningrum  (2011,  65).  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  UU  ITE  Ditinjau Dari  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Commerce.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, 64- 76.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Grace Joice S. N. Rumimper (2013,  59). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam  Jual  Beli  Melalui  Internet. Jurnal  Hukum  Unsrat, (Vol.I/No.3/Juli-September /2013).
H. Muhammad Syarif Nuh. (2012, 51). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal MMH , (Vol.4 No.1), 50–58.
Soetandjo  Wignjosoebroto (2013,  13).  Metode  Penelitian  Sosial/Nondoktrinal  untuk  Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Digest Epsitema, (Vol. 3/2013). Totok  Tumangkar  (2012,  36).  Keabsahan  Kontrak  Dalam  Transaksi  Komersial  Elektronik. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, (Vol.10 No.1 Oktober 2012).
Perundang-undangan   dan Konvensi Internasional Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .
Uncitral  Draf  Convention  Electronic  Contracting,  United  Nations  General  Assembly A/CN.9/WG.108, 18 Desember 2003 .
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Internet http://etheses.iainkediri.ac.id/2085/3/931304411%20-%20BAB%20II.pdf.Diakses 7 Januari 2022. Reza Boentoro, Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik, https://www.hukumonline.  com/berita/a/problematika-pembuktian-  dalam-persidangan- elektronik-lt5d9daa58d6940? Page =1.Diakses 9 Maret 2022.
Saufa  Ata  Taqqiya,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar- ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f.Diakses 15 Februari 2022.
Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu- ite-lt4eef8233871f5.Diakses 2 Maret 2022.
Yoni  Ardianto  dan  Anton  Wibisono  (2019),  Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif, https://www.djkn.  kemenkeu.go.id/  artikel/  baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian- Kualitatif.html.Diakses 7 Maret 2022.