INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13918-13925 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase
Nikmah Dalimunthe 1 ✉ , Muhammad Zakaria² , Bagus Hamdani Parapat ³,
M. Husen Syuhada Tarigan ⁴
Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan hukum, UINSU
Email: delvisalwa43@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Badan arbitrase merupakan badan yang bergerak menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, yang mana orang yang terlibat sengketa menyelesaikan persengketaan mereka melalui arbitror baik satu orang atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase, dengan mengetahui cara dan proses penyelesaian sebgketa baik itu dalam ranah kelebihan ataupun kekurangan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan  metode  penelitian  normatif  yuridis  yang  ajuan  nya  mengaju  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  ada  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan orang untuk mengenai permasalahan yang diangkat. Kata Kunci: Badan Arbitrase, Sengketa

## Abstract
An arbitration body is a body that moves to resolve disputes outside of court, where people involved in a dispute resolve their disputes through one or more arbitrators. This research aims to provide an understanding of how to resolve disputes through arbitration bodies, by knowing the methods and processes for resolving disputes, whether in the realm of advantages or disadvantages. The research method used uses normative juridical research methods whose proposals refer to existing laws and regulations using literature study. It is hoped that the results of this research will provide people with knowledge regarding the issues raised.
Keywords: Arbitration Body, Dispute

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  sistem  hukum  yang  terstruktur  dan terorganisir.  Hukum  di  Indonesia  mencakup  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan,  dan  norma  hukum  lainnya.  Sistem  peradilan    di    Indonesia  memiliki  peran penting dalam menegakkan  hukum dan  menyelesaikan sengketa.  Namun,  seperti  halnya di    banyak    negara,    implementasi    prinsip  negara    hukum  tidak    selalu  berjalan  tanpa kendala.  Tantangan dapat muncul dalam  pelaksanaan  hukum, penegakan hukum,  dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran hukum, reformasi peradilan, dan upaya untuk memperbaiki  sistem  hukum  terus  menjadi  fokus  dalam  pengembangan negara  hukum  di  Indonesia.
Sistem  hukum  di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan  dan  reformasi  untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga  terkait  terus  berupaya  memperbaiki  sistem  hukum  guna  mencapai  tujuan pembangunan hukum yang lebih baik. Seperti halnya ada  juga  penyelesaian  perselihihan dengan  cara  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  di  luar  pengadilan merujuk pada cara- cara  alternatif  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanpa  melibatkan  proses pengadilan  konvensional.  Metode-metode  ini  sering  kali  lebih  cepat,  lebih  fleksibel,  dan lebih hemat biaya daripada melibatkan sistem peradilan formal (Hamzani, 2014).
Penyelesaian sengketa dipengadilan dilakukan melalui jalur litigasi, karena terjadinya perkembangan  selanjutnya,  didapati  ketidakpuasan  para  pihak  dalan  penyelesaian  di pengadilan maka dilakukanlah penyelesaian itu melalui arbitrase yaitu melalui konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi.  Tetapi  penyelesaian  sengketa  tersebut  hanya  dilakukan seputar sengketa dibidang perdagangan atau bisnis, sehingga selain itu maka tidak didapati Perdamaian.
Penyelesaian  sengketa  melalu  lembaga  arbitrase  terbilang  cukup  banyak  diminati karena penyelesaian sengketa di badan arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan lembaga pengadilan  yang  bersifat  formal.  Kelebihan  lembaga  arbitrase  inilah  yang  menyebabkan banyak orang memilih untuk menggunakannya, selain itu putusan bersifat merangkul dan menguntungkan membuat para pihak merasa aman jika menyelesaikan sengketa di sini.
Arbitrase yang muncul sebagai jawaban dari kegelisahan tersebut menjadi salah satu mekanisme  utama  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan.  Mekanisme  ini melibatkan pihak ketika yang tidak berat sebelah sehingga keputusannya mengikat. Karena kemampuannya  untuk  menawarkan  penyelesaian  sengketa  dengan  cepat  maka meningkatkan kualitas dan relevansi dari putusan yang dihasilkan.
Penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademi dan praktisi hukum, namun penelitian ini juga berguna bagi pihak yang terlibat dalam proses bisnis dan perdagangan

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  normatif  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  penelitian  hukum yang  berfokus  pada  analisis norma atau peraturan hukum yang berlaku. Metode ini lebih menekankan pada aspek normatif  atau aspek hukum yang berkaitan dengan aturan dan prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Metode  ini  mengidentifikasi  masalah  hukum  atau peraturan hukum yang akan diteliti mengenai masalah hukum yang memiliki relevansi dan kepentingan  dalam    konteks  penelitian  yang    akan  dilakukan  serta  menggunakan  data hukum yang  terkait  dengan  masalah hukum yang diteliti yaitu mengenai arbitrase.  Data ini  dapat  diperoleh  dari  sumber-sumber  hukum  seperti  norma  hukum  yang  berlaku, peraturan  perundang-undangan (Benuf K, Azhar M. 2020).
Metode  studi  kepustakaan  adalah  pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan,  menganalisis  sumber-sumber  tertulis  atau  kepustakaan.  Tujuan  dari metode  ini  adalah  untuk  memahami,  mengevaluasi,    dan    menyajikan    informasi    yang relevan    mengenai    topik    penelitian    ini.    sumber-sumber  kepustakaan    yang    relevan dengan  topik  penelitian.  Sumber-sumber  ini  dapat mencakup  buku,  artikel jurnal, tesis, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan bidang penelitian. Metode  studi  kepustakaan  seringkali  digunakan  dalam  tahap  awal  penelitian  untuk membangun  landasan  teoretis  atau  konseptual,  menyusun  kerangka  pemikiran,  atau memahami sejarah perkembangan suatu topik (Gramedia Blog, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas berasal dari kata dasar “efektif’’ yang memiliki arti sejauh mana ukuran suatu kegiatan mencapai tujuan. Efektivitas dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan  menekankan  hasil  yang  digapai  kemudian  efektivitas  melakukan  atau  mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “doing the right things (Benuf, 2020).
Istilah “Sengketa” atau seringkali disebut sama dengan “Konflik” . Dalam literatur, Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori Konflik. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin , konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara mrenyeluruh (Salim, 2020). Pruiit dan Rubun mengatakan bahwa konflik itu merupakan perbedaan paham atau  tidak  dapatnya  kesepakatan  itu  tercapai  oleh  beberapa  pihak.  Perbedaan  yang dimaksud adalah tidak memiliki kesamaan kebutuhan masing-masing pihak  tersebut. Salim
HS juga memberikan pendapat nya mengenai konflik bagi dia konflik diklasifikasikan nenjadi objek kajian, faktor penyebab terjadinya konflik dan stategi dalam menyelesaikan konflik tersebut  (Ibid,  2019).  Sedangkan  Takdir  Rahmadi,  memberikan  beberapa  teori  konflik dengan mengatakan bahwa konflik itu terjadi disebabkan bahwa terhalangnya kebutuhan atau  kepentingan  manusia  oleh  pihak  lain  yang  mengakibatkan  semua  itu  tidak  dapat dipenuhi.
Pendekatan yang digunakan dalam mengelola sengketa di arbitrase yang dihadapi yaitu: (Bambang, 2008)
1. Power Based
Pendekatan  yang  berdasarkan  kepada  kekuasaan  seseorang  untuk  melakukan  atau tidak melakukan. Biasanya pendekatan ini dilakukan apabila dalam satu pihak tersebut memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak lain.
2. Right Based
Pendekatan dengan dasar konsep hukum, maksudnya konsep benar atau salah diliat dari  parameter  yuridis,  baik  dalam  pengadilan  atau  diluar  pengadilan.  Pendekatan seperti ini biasanya ada pihak yang menang atau kalah.
3. Interest Based
Pendekatan dengan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mencerminkan bahwa kepentingan yang bersengketa secara mutual.
Secara umum badan arbitrase dapat menyelesaikan sengketa publik ataupun perdata, tetapi  mengikuti  perkembangannya  maka  arbitrase  pada  sekarang  lebih  dominan menyelesaikan sengketa di perdata, kemudian dikelompokkan menjadi :
1. Quality Arbitration
Yang berhubungan dengan masalah faktual sehingga memerlukan para arbiter yang kualifikasi teknis yang tinggi
2. Technical Arbitration
Tidak berhubungan dengan masalah faktual, tapi berhubungan dengan masalah yang muncul dalam dokumen atau kontrak kerja.

## 3. Mixed Arbitration
Yang berhubungan dengan masalah hukum dan faktual
Didalam  UU  No  30  tahun  1999    hampir  keseluruhan  isi  uu  tersebut  mengatur mengenai  arbitrase,  sedangkan  permasalahan  mengenai  APS/ADR  tidak  diatur  secara eksplisit.
Arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan negeri yang  didasarkan  kepada  perjanjian  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada dasarnya arbitrase terwujud dalam dua bentuk yaitu (Buddhy, 1999):
1. Klaisula arbitrase dibuat didalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak sebelum bersengketa
2. Perjanjian arbitrase dibuat para pihak setelah timbul sengketa
Oleh  karena  itu,  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  secara  tegas  dapat dicantumkan  sebelum  atau  bisa  menyusul  pada  saat  terjadi  sengketa  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## Efektivitas Arbitrase
Dari beberapa upaya penyelesaian di luar pengadilan arbitrase memiliki pengakuan dan  landasan  hukum  di    Indonesia,    dan    sejumlah    ahli    hukum    di    Indonesia    telah mengulas  dan  mendukung  penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli konstitusi dan  mantan  Ketua  Mahkamah Konstitusi    Indonesia,    juga    menyampaikan    pandangannya    tentang  arbitrase.  Dia menyatakan bahwa arbitrase dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional. Tujuan utama  dari  penyelesaian  sengketa melalui arbitrase adalah menyediakan  metode alternatif yang efisien, efektif, dan  adil  untuk menyelesaikan perselisihan antara  pihak-pihak  yang berselisih, Arbitrase dirancang  untuk memberikan  proses  yang  lebih  fleksibel  dan  efisien  dibandingkan  dengan  proses pengadilan  konvensional.  Pihak-pihak  dapat  menyesuaikan  aturan  dan  prosedur  sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Pandangan positif ini mencerminkan pemahaman bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  sengketa,  terutama  dalam  konteks  bisnis  di Indonesia. Dukungan dari  kalangan  ahli  hukum  ini  juga  sejalan dengan  upaya  untuk meningkatkan kepastian  hukum  dan lingkungan bisnis di Indonesia.
Adapun efesiensi dari arbitrase yaitu (Zaeni, 2009):
1. Ketidakpercayaan  orang  yang  bersengketa  pada  pengadilan  Negeri.  Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan yang cukup panjang, membuat pihak merasa  tidak  puas  dalam  penyelesaian  tersebut.  Apalagi  jika  harus  melakukan  naik banding dan kasasi yang menyebabkan termakannya banyak waktu.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase tergolong cepat dan lebih murah. Hal  ini  dijelaskan  dalam  UU  No  30  tahun  1999  pasal  48  ayat  1  dikatakan  bahwa,  “
pemeriksaan sengketa hatus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
3. Penyelesaian  dengan  badan  arbitrase  dilakukan  secara  rahasia  hal  ini  tentu menguntungkan  bagi  dunia  bisnis  karena  tidak  ada  publikasi  dan  para  pihak  yang bersengketa terjaga kerahasiaannya.
4. Para  pihak  bersengketa  berhak  memilih  arbiter  yang  akan  menyelesaikan persengketaan mereka. Sesuai dalam UU No 30 tahun 1999 pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa, “ apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter”.
5. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperlukan saksi ahli seperti dalam penyelesaian  dipengadilan  negeri  gak  ini  disebabkan  karna,  yang  bersengketa menunjukkan para ahli untuk  menyelesaikan,  mereka orang yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.
6. Putusan arbitrase dianggap sebagai putusan final dan tidak ada disana upaya untuk banding.
7. Biaya penyelesaian dalam badan arbitrase lebih murah dari pada biaya di pengadilan negeri
8. Para  pihak  yang  bersengketa  bebas  memilih  teori  hukum  yang  akan  dipakai  dalam penyelesaian sengketa.
Menurut erman Rajagukguk ada beberapa kelebihan dari badan arbitrase yaitu (Ibid, 2019) :
1. Bagi  pengusaha  asing,  penyelesaian  sengketa  melalui  badan  arbitrase  adalah  pilihan yang  tepat,  karena  mereka  menganggap  bahwa  sistem  dan  pengadilan  setempat  itu berbeda dengan negara mereka.
2. Menurut pengusaha di negara maju hakim dinegara berkembang belum bisa menguasai sengketa dagang dan keuangan internasional yang begitu rumit.
3. Bagi  pengusaha  negara  maju  penyelesaian  dengan  jalur  pengadilan  akan  memakan waktu yang terbilang cukup lama
4. Ada  argumen  yang  menggiring  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  ada  di  indonesia akan bersifat subjektif karena hakim berasal dari negara Indonesia sendiri.
5. Penyelesaian sengekta di pengadilan pasti mencari siapa yang salah dan benar sehingga dikhawatirkan dapat merenganggakan hubungan kerja mereka
6. Penyelesaian sengketa di badan arbitrase dapat melahirkan putusan yang komromistis, sehingga dapat diterima kedua belah pihak
Faktor-faktor  ini  bersama-sama  menjadikan  arbitrase  sebagai  pilihan  yang  menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang efisien, adil, dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.
Pemilihan forum arbitrase yang tepat di Indonesia dapat dipandu oleh UU No. 30 Tahun  1999  tentang  penyelesaian  alternatif  melalui  arbitrase.  Beberapa    hal  yang  perlu dipertimbangkan  dalam  pemilihan  arbitrase, yaitu  pihak-pihak  yang  berencana  untuk menggunakan  arbitrase sebaiknya  memasukkan  klausa  arbitrase  dalam  kontrak  mereka. Klausa  ini menentukan bahwa sengketa yang timbul dari hubungan dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. UU Arbitrase mengakui lembaga-lembaga arbitrase sebagai penyelenggara arbitrase.
Pemilihan  lembaga    arbitrase    yang  terkemuka  dan    diakui  dapat    memberikan kepastian dan  kualitas  dalam proses arbitrase.  Beberapa  lembaga  arbitrase  terkemuka di    Indonesia    termasuk    Badan    Arbitrase    Nasional  Indonesia    (BANI)    dan    Lembaga Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Indonesia  (LAAPSI) (Kurniawaty, 2017). Pihak-pihak  dapat  memilih  arbitror  yang  sesuai  dengan  sengketa  mereka.  Arbitror harus  netral, independen,  dan  memiliki  keahlian  atau  keahlian  khusus  sesuai  dengan sengketa  yang  dihadapi. Pemilihan  arbitror  harus  memperhatikan  pengalaman,  reputasi, dan  kompetensi  arbitror.  Pemilihan tempat  atau  lokasi  arbitrase  penting  karena  dapat memengaruhi    proses    dan    biaya.  Pihak-pihak    harus  menentukan    tempat    arbitrase dengan    memperhatikan    keberlanjutan    proses,    biaya    transportasi,    dan  kemudahan aksesibilitas.
Pihak-pihak    dapat   menentukan   bahasa  yang   akan   digunakan    dalam   proses arbitrase.  Pemilihan  bahasa  harus  memperhatikan  kenyamanan  dan  kebutuhan  para pihak,  serta memastikan bahwa semua pihak dapat memahami dan berpartisipasi secara efektif (Sianturi, 2016).

## SIMPULAN
Efektivitas  Arbitrase  dalam  Menyelesaikan  Masalah  Luar  Penhadilan  Arbitrase telah  terbukti  sebagai metode  yang  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  konvensional.  Kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh arbitrase membuatnya menjadi pilihan yang diminati, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional. Para pihak yang  terlibat dalam sengketa.
Arbitrase    dalam  Menyelesaikan    Sengketa    Arbitrase    cenderung    lebih  cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi para pihak, Para pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap prosedur,
pemilihan arbiter,  dan  aturan lainnya,   memungkinkan   penyesuaian  sesuai   kebutuhan khusus,    Putusan    arbitrase    memiliki  kekuatan  hukum    yang    setara    dengan    putusan pengadilan,    memberikan    kepastian    hukum    kepada    para    pihak.  Arbitrase  dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lintas batas, memberikan alternatif yang efektif dalam bisnis global. Arbitrase  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Arbitrase  cenderung  lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi para pihak, Para pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap prosedur,  pemilihan  arbiter,  dan  aturan  lainnya,    memungkinkan    penyesuaian    sesuai kebutuhan  khusus,  Putusan  arbitrase  memiliki kekuatan hukum  yang  setara  dengan putusan  pengadilan,  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lintas batas, memberikan alternatif yang efektif dalam bisnis global.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf  K,  Azhar M.  2020.  Metodologi Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan 7.
Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogja- karta,
2008
Budhy  Budiman.  Mencari  Model  Ideal  penyelesaian  Sengketa,  Kajian  Terhadap  praktik Peradilan  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tersedia  dalam .http://www.uikabogor.ac.id/jur05.htm.
Hamzani,    Menggagas    Indonesia    Sebagai    Negara    Hukum    Yang    Membahagiakan Rakyatnya. Yustitia. Edisi 90, 2014,
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary,  West Publishing Co., St. Paul, 1989 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp -gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2010 Pasal 1 Angka 1 UU No 30 Tahun 1999 P Sianturi , Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps), Pocus Upmi, 2016
Y.  Kurniawaty.  Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute).  Jurnal Legislasi 2017.
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, jakarta: PT. Raja grafindo persada,2009 , edisi revisi,