## Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya
ISSN 2087-8907 (Print); ISSN 2052-2857 (Online) Vol. 13, No. 1, Januari 2023, hlm. 33-46 Tersedia online: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA
DOI: 10.25273/ajsp.v13i1.12614
Copyright@Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Some rights reserved
Dinamika  konflik  panembahan  dan  residen:  Kebijakan sistem  irigasi  dan  implikasinya  terhadap  masyarakat Madura (1850-1907)
Mohammad Refi Omar Ar Razy 1 *, Reiza D. Dienaputra 1 1 Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Sumedang, Indonesia Email: mohammad21018@mail.unpad.ac.id*; reiza.dienaputra@unpad.ac.id
Informasi artikel: Naskah diterima: 23/5/2022; Revisi: 15/12/2022; Disetujui: 17/1/2023
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  politik  lingkungan  hidup  yang  terdapat  di Madura. Fokus utamanya yaitu permasalahan sistem irigasi yang dikelola Panembahan dan Residen  yang  pada  akhirnya  menjadi  konflik  tersendiri  dalam  pusaran  pemerintahan  di Madura. Konflik ini sebenarnya akibat  pengambilalihan kekuasaan penguasa lokal  seperti kerajaan  Bangkalan,  Pamekasan  dan  Sumenep  yang  oleh  Belanda  sejak  1850-an  terjadi sebuah peralihan sistem pemerintahan yang mengelola hajat hidup masyarakat di Madura. Dalam  perkembangannya  banyak  terjadi  berbagai  perlawanan  yang  diinisiasi  para Panembahan  bersama  dengan  rakyat  Madura  dengan  melakukan  perlawanan  dalam pembangunan  irigasi  yang  dibangun  oleh  Residen  di  Madura.  Hal  ini  tentu  menjadi fenomena yang langka pada masa kolonial. Di satu sisi mereka membutuhkan irigasi untuk kebutuhan  pokok  serta  mengairi  sawah.  Di  sisi  lain,  sebagian  dari  masyarakat  Madura mencoba  untuk  menghancurkannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  yang terdiri heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Beberapa data di dapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan media online yang terpercaya seperti delpher.nl dan Gahetna. Sumber yang didapatkan berupa arsip dan manuskrip.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dinamika  konflik  antara  Panembahan  dan Residen diawali oleh pengambilalihan kekuasaan lokal oleh pemerintah kolonial sehingga menimbulkan  kepentingan  kekuasaan  yang  cukup  berlawanan  antara  keduanya.  Adapun konflik tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan di Madura .
Kata kunci : Madura; politik; irigasi
Abstract : This study aims to analyze environmental politics in Madura. The main focus is the problem of the irrigation system managed by Panembahan and the Resident which in the end becomes a separate conflict in the vortex of government in Madura. This conflict was actually the result of the takeover of local rulers such as the kingdoms of Bangkalan, Pamekasan and Sumenep, which by the Dutch had taken place since the 1850s as a transition to the government system that managed the livelihoods of the people in Madura. During its development, there were  many  resistance  initiated  by  the  Panembahan  together  with  the  people  of  Madura  by fighting against the irrigation development built by the resident in Madura. This is certainly a rare phenomenon in the colonial period. On the one hand they need irrigation for their basic needs and irrigating their fields. On the other hand, some of the Madurese people try to destroy it.  This  study  uses  historical  methods  consisting  of  heuristics,  criticism,  interpretation  and historiography. Some of the data was obtained from the National Archives of the Republic of Indonesia, the National Library of Indonesia and trusted online media such as delpher.nl and Gahetna. Sources obtained in the form of archives and manuscripts. The results of the study show that the dynamics of the conflict between Panembahan and the Resident was initiated by the takeover of local power by the colonial government, giving rise to quite opposing power interests between the two. The conflict resulted in environmental damage in Madura.
Keywords : Madura; politic; irrigation

## Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra

## Pendahuluan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang terjadi di Madura pada tahun  1850-an  hingga  awal  tahun  1900-an,  yaitu  konflik  yang  terjadi  antara  penguasa  lokal dengan penguasa kolonial Hindia Belanda dan berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat di Madura. Salah satunya  dapat  dilihat dalam  permasalahan mengenai lingkungan di Madura terutama dalam sistem pengairan (irigasi). Irigasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang, atau perkebunan.  Usaha  tersebut  berkaitan  juga  dengan  pembuatan  sarana  dan  prasarana  irigasi yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur (Hariyanto,  2018).  Masyarakat  Madura  sendiri  merupakan  masyarakat  agraris,  yang  tentu berfokus pada pertanian. Namun, seringkali terjadi kemandegan dalam mengelola pertanian dan hasil  panennya.  Menurut  Veth  pertama,  hal  ini  dikarenakan  sistem  alam  di  Madura  yang tanahnya yang didominasi oleh batu kapur dan endapan kapur dengan lapisan alluvial laut di sepanjang pantai utara dan empat dataran aluvial sungai, satu di barat, dua di selatan, dan satu di timur, pulau-pulau di sebelah timur, seluruh tanahnya terdiri dari batu napal. Kedua, sistem alam yang demikian tidak ditunjang oleh pengetahuan masyarakatnya yang memadai mengenai sistem  pertanian  (Veth,  1903).  Bahkan  permasalahan  tersebut  masih  terjadi  hingga  saat  ini. Dalam  analisis  lain  menyebutkan,  tidak  suburnya  tanah  di  Madura  akibat  dari  tidak  adanya gunung aktif di sana, tanah yang kurang subur dibandingkan dengan pulau Jawa yang memiliki banyak gunung aktif sehingga tanah di pulau Jawa jauh lebih subur dibandingkan dengan pulau Madura (Joni, 1977).
Di  Madura  sendiri  yang  merupakan  lahan  kering  karena  berbagai  faktor  alam  yang menyertainya,  menggunakan  sistem  pertanian  tegalan.  Berbagai  tulisan  dan  pengetahuan mengenai sistem pertanian tegalan khususnya di Indonesia sangat sedikit karena biasanya di mayoritas  sistem  pertanian  di  Indonesia  menggunakan  sistem  ladang  dan  sawah  (Gourou, 1961).  Sistem  pertanian  ladang  di  Indonesia  hanya  ada  di  Madura  (Geertz,  1963).  Topografi alam  di  Madura  ini  yang  pada  akhirnya  membuat  masyarakat  Madura  memerlukan  sistem pengairan yang baik dan benar untuk mengairi sawahnya. Masa kerajaan-kerajaan di Madura (terdiri  dari  kerajaan  Bangkalan,  Pamekasan  dan  Sumenep)  khususnya  akhir  abad  XVIII  dan awal abad ke XIX irigasi dikelola oleh para panembahan dengan bantuan masyarakat Madura. Meskipun  memang  sistem  irigasi  di  Madura  kala  itu  tidak  baik,  pasalnya  kekeringan  masih banyak terjadi di mana-mana, selain itu, jika musim penghujan tiba, maka banjir terjadi di mana- mana (Hatib, 1977). Jelas, hal tersebut merupakan gambaran dari sistem pengairan yang buruk di  Madura.  Maka,  imbasnya  terhadap  sistem  pertanian  yang  buruk.  Bahkan  bila  panen  tiba, kualitas hasil panennya juga tetap buruk. Permasalahan ini yang terus menerus harus dihadapi oleh masyarakat Madura dalam rentang waktu abad ke XVIII hingga XIX. Permasalahan ini coba diperbaiki  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  pasca  direbutnya  otoritas  pemerintahan kerajaan-kerajaan  di  Madura  pada  tahun  1850-an.  Pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda kemudian mengatur berbagai sistem yang asalnya diatur oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Salah satunya  sistem  irigasi.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda
Dinamika konflik panembahan dan residen: Kebijakan sistem irigasi …
harus  juga  menghadapi  perlawanan-perlawanan  dari  para  penguasa  lokal.  Penelitian  soal sejarah  Madura  bukan  berarti  belum  pernah  dilakukan.  Penelitian  yang  paling  komprehensif adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kuntowijoyo  dalam  disertasinya  yang  kemudian dibukukan  dengan  judul  Perubahan  Sosial  dalam  Masyarakat  Agraris  Madura  1850-1940 (2002).  Kuntowijoyo  lebih  banyak  menjelaskan  bagaimana  dinamika  masyarakat  setelah berakhirnya sistem kerajaan di Madura seperti kerajaan Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan masa kolonial utamanya yang mencakup isu ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, penelitian dari  Kuntowijoyo  tidak  banyak  terkait  dengan  isu-isu  lingkungan  (Kuntowijoyo,  2002). Penelitian  tentang  sejarah  Madura  yang  berkaitan  dengan  isu  lingkungan  pernah  ditulis  oleh Mohammad  Refi  Omar  Ar  Razy  dan  Dade  Mahzuni  dalam  artikelnya  yang  berjudul  Sosial Ekonomi Masyarakat Madura Abad 19-20: Sebuah Kajian Ekologi Sejarah (2021) dan Sapi dalam Sosial-Budaya Masyarakat Madura abad 19-20: Sebuah Kajian Ekologi Sejarah (2022). Namun, dalam  kedua  penelitian  tersebut  lebih  menitikberatkan  pada  kondisi  alam  di  Madura  yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat tanpa banyak korelasi antara isu politik dengan lingkungan (Razy & Mahzuni, 2021, 2022).
Penelitian ini soal Madura ini penting, pertama, memperkaya kajian sejarah lokal masa kolonial yang juga dapat berguna bagi materi dan pembelajaran sejarah. Kedua, sejarah Madura yang  dilihat  dari  kacamata  isu  lingkungan  belum  banyak  dibahas  oleh  peneliti.  Pasalnya lingkungan di Madura menunjukkan lingkungan yang kompleks. Berbeda dengan Jawa, Madura memiliki  topografi  lingkungan  yang  cukup  mengkhawatirkan  bahkan  hingga  saat  ini.  Sejarah yang  dimulai  dari  isu  lingkungan  ini  diharapkan  mampu  memberikan  sebuah  gambaran  isu lingkungan yang terjadi masa lalu dan dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kajian pada saat ini. Dengan  dua  alasan  tersebut  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  terhadap  kajian sejarah sosial-politik khususnya masa kolonial dalam konteks sejarah lokal.

## Metode
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah. Metode tersebut dipilih karena  menurut  penulis  sesuai  dengan  kepentingan  dalam  menjelaskan  faktor  diakronis- analitis. Metode sejarah terdiri dari: heuristik , kritik, interpretasi dan historiografi (Sjamsuddin, 2012). Dalam heuristik , penulis mencari dan menemukan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian penulis seperti surat dan dokumen, yaitu Surat Resmi Residen Madura pada 18 mei 1871  no.  190 ; Algemeen  Administratif  Verslag  der  Residentie  Madura  Over  1868,  Mr.  97/1872 , Telegram Residen Bosscher kepada Gubernur Jenderal , Pamekasan 29 Januari 1872 ; Staatsblad No. 263/1899 ; Mr. 104 1907 Telegram Residen Fokkens kepada Gubernur Jenderal, Pamekasan 14 Januari  1907 ; Mr.  121/1907  Besluit  Residen  Madura,  19  Januari  1907 ; Rapport  Omtrent  het Irrigatie Wezen op Java en Madura, 1875, Vb. 7 Juli 1871 No. 28 , Residen Bosschen kepada Direktur Administrasi Dalam Negeri, Pamekasan 6 Januari 1871 No. 12 B/B ; Vb. 16 Desember 1885 No. 19, dari residen van der Tuuk untuk Gubernur Jenderal, Pamekasan, No. 1706/3; Bijblad & Staatsblad No. 6257, Batavia, 6 Juni 1905 ; dan Welvaart Commissie, Samentrekking, Irrigatie in de Residentie Madoera, Aanteekeningen betreffende het Gewest Madoera van den op 9 April 1928 Afgetreden

## Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra
Resident  van  Madoera  J.G  Heijst. Surat  dan  dokumen  sebagaimana  yang  didapatkan  tersebut kondisinya  masih  layak  untuk  digunakan  sebagai  sumber  sejarah  sehingga  memudahkan penulis untuk mengidentifikasinya. Surat dan dokumen tersebut menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu, kemudian beberapa surat dan dokumen tersebut diketik dan ada juga yang ditulis tangan. Dari surat atau dokumen yang dikritik, penulis mendapatkan data-data sejarah. Data-data  tersebut  kemudian  dikoroborasikan  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  penulis mendapatkan  fakta  sejarah.  Oleh  karena  itu,  penulis  dapat  menginterpretasikan  bahwa  isu lingkungan di Madura dalam kurun waktu 1850-1907 sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial- politik.  Rangkaian  fakta-fakta  tersebut  kemudian  direkonstruksi  dalam  sebuah  historiografi yang  berjudul Dinamika  Konflik  Panembahan  Vs  Residen:  Kebijakan  Sistem  Irigasi  Dan Implikasinya  Terhadap  Masyarakat  Madura  (1850-1907). Tulisan  ini  juga  akan  menggunakan kerangka  yang  dikemukakan  oleh  Braudel  yang  merekonstruksi  fakta-fakta  sejarah  tanpa menyinggung nama-nama yang terlibat di dalamnya (Braudel, 1958; Jaelani, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

## Sistem pemerintahan di Madura sebelum dan pasca 1850
Dalam  dinamika  arus  sejarah  Indonesia,  masyarakat  madura  hanya  dijadikan  wilayah vasal dalam arti hanya sebagai wilayah penyangga kerajaan-kerajaan besar khususnya di pulau jawa (Muljana, 2012, 2013; Ricklefs, 2008). Dimulai zaman kalingga, mataram kuno, Majapahit, hingga Mataram Islam, juga meski diwarnai oleh pelbagai pemberontakan di dalamnya, madura masih tetap menjadi negara bawahan kerajaan besar di Jawa (Ma’arif, 2015). Namun, meskipun begitu, dalam perkembangan sejarah madura memiliki peranan sentral dalam perkembangan sejarah  kerajaan  di  jawa.  Semisal,  dalam  sejarah  majapahit  disebutkan  bahwa  ketika  raden wijaya  yang  kala  itu  memimpin  pasukan  perang  singasari  terpaksa  terpukul  mundur  oleh pasukan kediri yang kemudian mengungsi ke desa kudadu (Berg, 1985; Brandes, 1909; Muljana, 2012).  Kemudian,  ia  dan  pasukannya  melakukan  perjalanan  ke  madura  untuk  mendapatkan bantuan kepada wiraraja, adipati sumenep. Selain itu, masyarakat madura turut juga membantu raden wijaya untuk membuka hutan tarik yang kemudian digunakan untuk persiapkan merebut (kembali) takhta yang berada ditangan Jayakatwang saat itu, dan kemudian menjadi pasukan tempur  raden  wijaya  untuk  menghadapi  jayakatwang  hingga  pada  sebuah  pertempuran dimenangkan  oleh  raden  wijaya  dengan  bantuan  masyarakat  madura  yang  kemudian didirikanlah  kerajaan  majapahit  (Kartodirdjo  et  al.,  1975).  Tentu  dalam  hal  ini  membuktikan bahwa tanpa masyarakat madura tidak akan pernah muncul sebuah kerajaan besar majapahit yang pada  perkembangannya menjadi satu-satunya  kerajaan di indonesia yang memiliki  luas daerah  paling  besar.  Dari  sebuah  cerita  sejarah  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  memang sebenarnya kerajaan di Madura khususnya di Sumenep sudah berkembang bahkan sejak abad ke XIII. Disusul dengan perkembangan kerajaan  Pamekasan sejak abad ke-XV dan  Bangkalan sejak abad ke-XVI (Ma’arif, 2015). Ketika Belanda masuk ke Madura sejak awal abad ke-XVII, secara garis besar pemerintahan di Madura sama dengan pemerintahan yang berkembang di kerajaan-kerajaan  Jawa.  Kemudian,  Belanda  juga  memberikan  status  daerah  kabupaten  di
Dinamika konflik panembahan dan residen: Kebijakan sistem irigasi …
beberapa wilayah kerajaan di Madura. Di setiap kerajaan-kerajaan bertahta raja sebagai kepala yang  melakukan  pemerintahannya  sehari-hari.  Kemudian,  mereka  dibantu  oleh  para  pejabat, salah  satunya  pepati.  Mereka  merupakan  bagian  atas  dari  sebuah  struktur  kepegawaian  di tingkat  pusat  kerajaan  yang  menjangkau  hingga  tingkat  lokal  (Wiyata,  2006).  Kemudian daripada itu, meskipun Madura memiliki tiga kerajaan yang berpengaruh secara kuat di dalam masyarakatnya,  biasanya  Belanda  memetakan  Madura  ke  dalam  dua  bagian,  yakni  Madura Barat (Bangkalan) dan Madura Timur (Pamekasan dan Sumenep). Namun, perbedaan wilayah ini  juga  yang  memang  mempengaruhi  perbedaan  sikap  yang  dilakukan  oleh  Belanda  kepada tiap-tiap kerajaan. Misalnya saja, hubungan Belanda sangat akrab dengan pemerintahan Madura di barat dalam hal ini adalah Bangkalan. Keakraban ini dilatarbelakangi oleh sumber daya yang cukup melimpah di Bangkalan, selain itu juga dipengaruhi oleh pinjaman tanah yang dilakukan oleh Belanda. Hal ini sama sekali tidak ditemukan di Madura timur.
Oleh karena itu, Resink mengistilahkan  bahwa Madura barat secara de jure menikmati pemerintahan  sendiri  dan  Pamekasan  serta  Sumenep  memiliki  bupati-bupati  dengan pemerintahan  sendiri  (Resink,  1939).  Namun,  disisi  lain,  para  panembahan  di  Madura diperbolehkan  untuk  hubungan  diantara  mereka  masing-masing.  Tetapi  mereka  tidak melakukan  hubungan  dengan  kerajaan-kerajaan  di  luar  Madura,  termasuk  juga  dengan kerajaan-kerajaan Jawa. Selain itu, mereka juga jarang melakukan hubungan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan di luar Madura. Hal ini dilatarbelakangi atas perjanjian kerajaan-kerajaan di Madura  dengan  Belanda  (Droste,  1928).  Namun,  meskipun  mereka  sering  melakukan komunikasi  politik,  tidak  jarang  juga  terjadi  bentrokan  antar  kerajaan  tersebut  yang  bahkan berdampak  pada  pertikaian  dalam  masyarakat  (Rifai,  2007).  Memasuki  abad  XIX,  setelah bubarnya VOC, pemerintahan kolonial Hindia Belanda tetap menggunakan sistem pemerintahan tidak langsung di Madura. Berbeda dengan di Jawa yang mengalami pemerintahan langsung di sebagian besar wilayahnya (de Jonge, 1989).
Artinya, pada paruh awal abad XIX, para Raja Madura memiliki otonomi masing-masing dalam  mengatur  pemerintahannya,  tanpa  campur  tangan  lebih  dari  pemerintahan  kolonial Belanda.  Karena  pemerintah  kolonial  Belanda  tidak  terlalu  ikut  campur  soal  urusan pemerintahan  internal  di  Madura  para  panembahan  tersebut  berkuasa  secara  sewenang- wenang  (de  Jonge,  1978).  Kesewenang-wenangan  tersebut  beberapa  diantaranya  ketika  para penguasa memungut pajak dalam bentuk natura (Burger, 1975). Pemungutan pajak yang besar- besaran  ini  yang  nampaknya  menjadikan  para  penguasa  di  Madura  menganut  kehidupan mewah  jauh  dari  kehidupan  yang  dirasakan  oleh  masyarakatnya.  Selain  itu,  para  pejabat rendahan  di  Madura  banyak  dianugerahi  tanah  bengkok  yang  nampaknya  cukup  luas  bila dibandingkan dengan pemukiman yang ditinggali oleh masyarakat pada umumnya di Madura. Bila keluarga dekat raja biasanya mendapatkan tanah yang lebih luas yang biasanya digunakan sebagai lungguhan (apanage). Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa semua tanah di Madura pada saat itu menjadi milik Panembahan. Rakyat hanya memiliki hak atas penggarapan secara turun  temurun  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  panembahan    (van  Vleuten,  1873).  Tanah  milik panembahan tersebut biasanya meliputi persawahan, tanah tandus, tambak ikan, lahan-lahan
Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra
penggaraman  dan  lahan  tegalan  (Massink,  1888;  Zainalfattah,  1951).  Sistem  ini  juga  yang kemudian  menjadikan  masyarakat  Madura  cukup  menderita,  ditambah  lagi  dengan  berbagai kebijakan  kerajaan  yang  cukup  feodal.  Namun,  meskipun  begitu,  dengan  sistem  yang berkembang di Madura tidak banyak memberikan pengaruh yang baik pada pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebaliknya, kekuasaan tradisional tetap dipertahankan dengan pelbagai cara (de Jonge, 1989). Sementara di Jawa berturut-turut diterapkan sistem sewa tanah, sistem tanam paksa dan sistem perkebunan (Geertz, 1963). Pelbagai sistem yang diterapkan di Jawa tersebut kemudian membawa perubahan bagi pemerintahan kolonial Belanda terutama dalam bidang ekonomi (Zakaria, 2010). Atas permasalahan tersebut, kemudian pemerintahan kolonial Hindia  Belanda  mulai  berangsur-angsur  menghapuskan  sistem  kerajaan  di  Madura,  dimulai pada  tahun  1858  menghapuskan  kerajaan  Pamekasan,  1883  kerajaan  Sumenep  dan  1885 kerajaan  Bangkalan  dengan  merubah  Madura  menjadi  karesidenan  Madura  dengan  ibukota berada di Pamekasan.
Sementara itu, pada tahun 1864, Belanda telah memaksa panembahan Bangkalan untuk menjadikan  Sampang  terpisah  sendiri  (Kuntowijoyo,  2002).  Dengan  penghapusan  kerajaan tersebut,  diikuti  juga  dengan  pengambilalihan  sistem  pemerintahan  dari  para  panembahan beralih  kepada  residen  atas  nama  pemerintah  kolonial  Belanda.  Pemindahan  kekuasaan  ini sebenarnya  cukup  meresahkan  masyarakat  Madura  kala  itu,  pasalnya  re-organisasi pemerintahan  cukup  berjalan  dengan  cepat.  Masyarakat  takut  akan  adanya  pemerasan- pemerasan  yang  lebih kejam dibandingkan dengan  pemerintahan kerajaan  (van Vellenhoven, 1931).  Meskipun  begitu,  nampaknya  peralihan  kekuasaan  ini  diikuti  perbaikan  sistem  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda,  dimulai  dengan  sistem  pajak,  tanah,  pertanian, perdagangan dan lain sebagainya (de Jonge, 1989). Meskipun begitu, sebagaimana di berbagai wilayah  lainnya,  perbaikan-perbaikan  sistem  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda dengan tujuan memberikan feedback yang menguntungkan untuk mereka (Geertz, 1981).
Salah  satu  sistem  yang  paling  diperhatikan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  adalah sistem  pertanian  di  Madura  di  mana  memang  selain  memberikan  keuntungan  untuk  mereka juga menjadi hajat hidup  masyarakat Madura  kala itu. Pertanian menjadi  permasalahan yang paling fundamental kala itu. Selain dipengaruhi lanskap tanah Madura yang sangat kering juga dipengaruhi  pengetahuan  masyarakat  yang  kurang  memadai.  Kemudian,  edukasi  mengenai sistem  pertanian  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  (Smith,  1989).  Selain  itu, pembangunan berbagai infrastruktur banyak dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda salah satunya adalah irigasi, selain berfungsi untuk mengairi lahan pertanian juga digunakan untuk kepentingan pengadaan air bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda juga masyarakat sekitar. Selain itu, juga untuk mengantisipasi banjir yang melanda di Madura selama beberapa dekade pada abad XVIII (Rifai, 1993).

## Sistem pengairan sebelum dan pasca 1850
Kondisi bentang alam Madura yang kering, kemudian kurangnya curah hujan dan irigasi yang tidak mencukupi, memaksa masyarakat Madura untuk memilih jenis-jenis tanaman yang
Dinamika konflik panembahan dan residen: Kebijakan sistem irigasi …
adaptif.  Karenanya,  respon  masyarakat  Madura  yang  akhirnya  membentuk  local  knowledge dalam  memanfaatkan  kurangnya  ekologis  pada  alamnya  penting  untuk  dicatat.  Terdapat  tiga jenis  tanaman,  yang  secara  umum,  ditanam  oleh  orang-orang  dengan  cara  rotasi  setiap tahunnya, yakni jagung, padi, dan singkong. Di sebagian wilayah lain, masyarakat Madura juga menanam Umbi-umbian, Ketela, Kedelai dan Kacang-kacangan (Razy & Mahzuni, 2021). Namun, hasil pertanian di Madura pada rentang waktu abad XIX hingga XX awal tidaklah menunjukkan hasil panen yang baik. Misalnya padi padi, alam Madura memaksa orang Madura untuk memilih jenis  bibit  padi  yang  memiliki  bibit  dengan  masa  tumbuh  yang  singkat,  sangat  sedikit  orang Madura memilih padi dengan masa tumbuh yang lama. Misalnya saja di Pamekasan, tidak ada padi yang ditanam berumur 5-6 bulan, tetapi rata-rata menanam hanya dengan waktu 4-5 bulan saja. Di Sumenep juga demikian, padi ditanam sekitar 3-4 bulan saja (Razy & Mahzuni, 2022).
Hal  ini  serupa  dengan  apa  yang  terjadi  di  Sampang  dan  juga  Bangkalan.  Kemudian, keterbatasan ketersediaan air sebagaimana yang dijelaskan di atas, sangat mempengaruhi jenis padi  yang  ditanam  oleh  orang-orang  Madura,  beberapa  diantaranya  adalah  padi  dalem,  padi genjah, dan padi tengah (Bie, 1901). Buruknya kondisi tanah dan kurangnya air mengakibatkan hasil yang rendah. Dibandingkan dengan  Jawa, produktivitas tanah di Madura sangat rendah, kurang lebih separuh dari jumlah padi per unit tanah. Namun, meskipun begitu, orang Madura lebih intensif dalam pengolahan tanah dibanding dengan rata-rata orang Jawa. Pada awal tahun 1900-an, proporsi hasil panen dari seluruh tanah yang banyak ditanami di bagian barat Madura adalah  143%  dan  Madura  bagian  timur  adalah  119%,  dibandingkan  dengan  di  Jawa  adalah 102% dengan proporsi paling tinggi berada di Bojonegoro 151,6% dan Priangan Timur 61,3% yang  paling  rendah  (Razy  &  Mahzuni,  2021).  Meskipun  begitu,  di  Madura  dengan  intensitas penanaman yang cukup tinggi tetapi tidak menjadikan orang Madura makmur, beras langka dan harganya juga menjadi tinggi. Bagi orang-orang Madura, pemanfaatan bahan makanan pokok ini nampaknya tergantung pada tanaman-tanaman lain juga.
Jagung paling populer sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kemudian padi dan juga singkong.  Pada  1880,  orang  Madura  memproduksi  jagung  untuk  keperluan  dan  kebutuhan jagung  di  Jawa-Madura  sekitar  50%  dan  juga  berkembang  terus  pada  masa-masa  setelahnya (Munandir,  1977).  Namun,  tetap,  bilamana  Jagung  berhasil  dengan  target  jumlah  yang  sudah ditentukan oleh pemerintah dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Madura, kualitasnya juga tidak benar-benar baik. Tentu, hal ini menjadi persoalan yang cukup rumit di Madura kala itu.  Hal  ini  banyak  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor.  Selain  memang  kondisi  alam  yang sudah dijelaskan di atas, ternyata di Madura juga memiliki ketersediaan pengelolaan air yang sangat minim. Tidak banyak mengenai sistem pengairan pra-administrasi dalam sistem kolonial. Namun, yang jelas sistem irigasi tersebut benar-benar diatur oleh para penguasa lokal. Bahkan menurut  laporan,  hingga  tahun  1868,  para  panembahan  atau  penguasa  lokal  masih  saja memonopoli sistem irigasi, selain itu juga mereka banyak mengambil pajak dari sistem irigasi tersebut  untuk  sistem  pengairan  pertanian  masyarakat  Madura  kala  itu  (Algemeen Administratif Verslag Der Residentie Madura, 1868). Namun, berbagai usaha untuk perbaikan sistem pengairan dan tanah tidak juga benar-benar dilakukan oleh para penguasa lokal. Berbeda
Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra
dengan masyarakat yang bergantung pada sistem irigasi dan pengairan juga belas kasih para penguasa  lokal  kala  itu.  Terkadang  dengan  sistem  seperti  ini,  masyarakat  Madura  seringkali kekurangan  air  khususnya  untuk  pertanian  mereka.  Peristiwa  ini  sangat  kontras  dengan kehidupan para penguasa lokal yang di mana mereka mendapatkan air yang sangat berlimpah. Salah satunya disebabkan karena kerajaan mereka terletak di pinggir aliran sungai atau irigasi. Sehingga  mereka  dengan  bebas  dapat  menggunakan  air  sesuai  kebutuhan  dan  keinginannya. Contohnya saja panembahan yang berasal dari Sumenep dimana letak kerajaannya berada di sebelah  sungai  Maringan,  sehingga  kondisi  air  yang  cukup  melimpah  untuk  menghidupi kerajaannya,  pertaniannya  dan  segala  yang  dibutuhkan  olehnya.  Kemudian,  ia  dengan  bebas dapat  memonopoli  sistem  perairan  tersebut  (Kuntowijoyo,  2002).  Buruknya  pengelolaan  air yang dikelola oleh para penguasa lokal menyebabkan kekeringan di Madura.
Pada  tahun  1870-an  saja,  banyak  panen  yang  gagal  akibat  buruknya  sistem  pengairan. Selain itu, jika musim penghujan tiba, air meluap di wilayah yang sistem irigasinya buruk. Pada tahun  1871  sungai-sungai  besar  di  Pamekasan  airnya  meluap  dan  menyebabkan  banjir  di wilayah perkotaan (Surat Resmi Residen Madura Pada No. 190 B/B, personal communication, May  18,  1871).  Bahkan  masyarakat  harus  bahu-membahu  bergantian  menjaga  sungai. Kemudian, pada 1872 melaporkan bahwa di Sampang terjadi banjir yang cukup besar akibat bobolnya  bendungan  di  sungai  Teja  dan  Barumbrar(R.  Bosscher,  personal  communication, January 29, 1872). Dua peristiwa ini sebenarnya membuktikan bahwasanya sistem irigasi yang dikelola oleh penguasa lokal memang benar-benar buruk akibatnya gagal panen dan terjadinya banjir tidak dapat dihindari oleh masyarakat Madura kala itu. Kemudian, pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam hal ini residen Madura mengambil alih sistem tata kelola irigasi hingga pada akhirnya pasca tahun 1870-an, sistem tata kelola pengairan di Madura diambil-alih oleh pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  dengan  tujuan  tidak  terjadi  lagi  gagal  panen  dan  banjir. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak langsung banyak terjun dalam memperbaiki irigasi, namun mereka mencoba melihat potensi di mana membuat sistem perairan tidak berjalan baik (Bosscher, 1871).
Dalam  laporan  tersebut  dikatakan  bahwa  pihak  pemerintah  kolonial  mulai  menutup penanaman  tebu  di  Pamekasan  karena  dinilai  sangat  menghabiskan  air  tanah.  Bahkan  pada tahun  1899  pihak  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  mulai  membatasi  perkebunan- perkebunan swasta yang ingin menanami sebagian tanah di Madura (Staatsblad No. 263/1899, 1899).  Sebenarnya,  perencanaan  pembangunan  irigasi  sudah  mulai  dicanangkan  oleh  pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda pasca terjadi banjir besar di Madura pada tahun 1870-an. Namun, baru pada tahun 1884 realisasi pembangunan irigasi mulai direalisasikan. Sebagaimana air di wilayah utara Sampang cukup melimpah dan kemudian dapat disalurkan dengan baik ke berbagai wilayah di sekitarnya(Vb. No. 19, Dari Residen van Der Tuuk Untuk Gubernur Jenderal, personal  communication,  December  16,  1885).  Kemudian  juga  dilanjutkan  pada  tahun  1898- 1899 di mana saluran irigasi di wilayah Sumenep selatan sudah dilakukan terutama di sungai Samiran,  Blumbung,  Klampar  dan  Pademawu  sebagaimana  juga  yang  dilaporkan  dalam (Staatsblad  No.  263/1899,  1899).  Sejak  tahun  1900  irigasi  di  Sumenep  juga  sudah  mulai
Dinamika konflik panembahan dan residen: Kebijakan sistem irigasi …
dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan irigasi yang sudah ada sejak para panembahan  berkuasa  penuh  kemudian  diperbaiki  kembali.  Di  sekitaran  kota,  kanal  Karang Panasan dibangun dari Sungai Persangan menuju laut, pada akhirnya membebaskan kota dari berbagai ancaman banjir dan gagal panen (Heijst, 1928). Adapun hingga tahun 1907 suplai air di Madura bagian barat ke selatan sudah terdiri dari 12 area irigasi, beberapa diantaranya: 1) Braji, Batu Dinding, dan Bunjeru; 2) Marengan; 3) Persangan; 4) Saronggi, Jepun dan Turus; 5) Sungai- sungai kecil di sepanjang pesisir; 6) Samiran, Klampar, Blumbungan dan Jumbang; 7) Omben; 8) Sampang; 9) Panyiburan dan Klampis; 10) Blega; 11) Bangkalan dan 12) Arosbaya. Nampaknya sebagaimana  penjelasan-penjelasan  di  atas,  nampaknya  pihak  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda telah membuat sistem irigasi yang kemudian teratur, terarah dan berkesinambungan (Welvaart Commissie, Samentrekking, Irrigatie in de Residentie Madoera, 1907).

## Pengelolaan irigasi antara penguasa lokal dan pemerintah Hindia Belanda
Pengambil alihan kekuasan di Madura pasca tahun 1850 membawa dinamika tersendiri bagi kehidupan masyarakat di Madura. Tidak hanya  dalam konteks masyarakat kelas  bawah, tetapi  juga  berkaitan  dengan  masyarakat  kelas  atas  khususnya  para  penguasa,  dalam  hal  ini adalah panembahan dan struktur organisasi pemerintahan lokal di bawahnya (Soetjipto, 1977). Lembaga  Karesidenan  yang  diterapkan  oleh  pemerintahan  kolonial  pasca  pengambilalihan kekuasaan cukup mengakuisisi pemerintahan Panembahan kala itu (Hageman, 1858). Dengan pengambilalihan kekuasaan ini kemudian masyarakat Madura terbagi menjadi dua, diantaranya ada  yang  pro  terhadap  penguasa  lokal  dan  ada  juga  yang  pro  terhadap  pemerintah  kolonial Belanda karena bagaimanapun meskipun sudah dihapus, kekuasaan penguasa lokal dalam hal ini adalah Panembahan juga tetap eksis dalam masyarakat Madura. Unsur Patih dan Wedana biasanya masih sejalan dengan Panembahan sedangkan jabatan di bawahnya seperti Mantri dan Kliwon Desa serta masyarakat biasa biasanya pro terhadap Residen (Hageman, 1858).
Tentu  saja  hal  ini  berkaitan  dengan  kontribusi  ekonomi  bagi  Mantri,  Kliwon  Desa  dan masyarakat  mendapat  pemasukan  lebih  dibandingkan  taat  pada  Panembahan.  Meskipun sebagian  masyarakat  masih  pro  juga  terhadap  Panembahan.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat dihindarkan konflik-konflik yang terjadi kala itu baik secara vertikal atau horizontal. Biasanya dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Madura  terdapat  standar  referensi  kepatuhan  terhadap figur-figur utama secara hirarki  yang kemudian figur-figur hirarki ini terbelah menjadi dua kubu yang sudah disebutkan di atas (Wiyata, 2013). Pada akhirnya terbaginya masyarakat juga akan mempengaruhi  dinamika  kehidupan  sosial  masyarakat  Madura  pada  kala  itu.  Selain  itu, pengambilalihan  kekuasaan  secara  penuh  oleh  pihak  pemerintah  kolonial  Belanda  juga membagi  wilayah  Madura  menjadi  dua  wilayah  administrasi,  yakni  Madura  Timur  dan  Barat dengan  empat  afdeeling,  diantaranya  adalah  afdeeling  Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan Sumenep (Ockers, 1930). Beberapa program dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan tujuan menanggulangi  beberapa  permasalahan  di  Madura,  dimulai  dari  dibukanya  lahan  pertanian hingga  mencapai  1900%,  dibangunnya  irigasi  dan  masuknya  kesehatan  modern  yang  juga mampu  membawa  dampak  cukup  baik  bagi  masyarakat  (Rifai,  2007).  Pembangunan  irigasi
Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra
sebagaimana yang sudah banyak dibangun oleh pemerintah kolonial juga memberikan dampak manfaat bagi sistem pertanian di Madura. Masyarakat yang pro terhadap pemerintah kolonial Belanda bahu-membahu dalam membuat irigasi juga mereka menjaganya silih bergantian siang dan malam (Rapport Omtrent Het Irrigatiee Wezen Op Java En Madura, 1875). Dalam laporan tersebut juga disebut tujuan dalam menjaga irigasi tidak lain karena biasanya masyarakat yang pro  kepada  panembahan  mulai  merusak  irigasi  dengan  menanami  serta  menuangkan  tanah agar  aliran  air  di  irigasi  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  lahan  pertanian  juga kemudian  hujan  tidak  dapat  diatur  dengan  baik  oleh  aliran  irigasi  tersebut.  Praktik  ini  juga berlanjut  bahkan  hingga  beberapa  dekade,  tahun  1905  bahwa  panembahan  yang  sudah kehilangan kekuasaan secara formal dibantu oleh masyarakatnya untuk membuyarkan sistem pembangunan irigasi yang sudah dilakukan pemerintah kolonial Belanda (Bijblad & Staatsblad No. 6257, 1905).
Jelas  bahwa  pada  akhirnya  ekosistem  terganggu,  pertanian  juga  ikut  terganggu,  bahwa pada tahun 1905 saja pertanian menurun tajam hingga mencapai 23% di mana memang yang menjadi  fokus  utama  dari  langkah  yang  dilakukan  oleh  para  panembahan  dan  pengikutnya berada di wilayah Pamekasan yang menjadi pusat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda kala itu  pengikutnya.  Juga  meskipun  begitu,  artinya  pihak  pemerintah  kolonial  Belanda  juga  tidak melakukan pengawasan  berkala di wilayah-wilayah irigasi yang dibuat oleh mereka sehingga para  panembahan  dan  pengikutnya  dapat  melakukan  hal  demikian.  Sebagaimana  yang dijelaskan  bahwa  ini  adalah  satu  motif  yang  dilakukan  oleh  panembahan  dengan  tujuan membalas  pemerintah  kolonial  Belanda  karena  mengambil  alih  kekuasaannya.  Hal  balas dendam  ini  kemudian  lumrah  terjadi  di  Madura,  nampaknya  pengambilalihan  kekuasaan  ini mengusik harga diri para penguasa lokal pada saat itu, hingga akhirnya mereka melakukan aksi balas dendam dengan melakukan tindakan demikian (Hidayat, 2013). Karena secara psikologis, secara  fakta  mental  orang-orang  Madura  harga  diri  merupakan  sebuah  hal  yang  utama  (de Jonge, 2012).
Namun,  nampak  panembahan  hanya  melakukan  aksi  tidak  benar-benar  langsung menyerang pemerintah kolonial Belanda. Dalam kasus ini mereka nampak menyerang secara tidak langsung dengan maksud latent of interest atau maksud terselubung. Aksi-aksi ini tetap dilakukan  bahkan  puncaknya  hingga  tahun  1907.  Terjadinya  banjir  yang  hampir  meliputi seluruh  Madura  menjadikan  wilayah  Bangkalan  dan  Pamekasan  adalah  wilayah  yang  paling terdampak (Fokkens, personal communication, January 14, 1907). Tidak dapat disangkal bahwa banjir ini salah satunya akibat sistem irigasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini juga tidak dapat dihilangkan bahwa tindakan tersebut diakibatkan dari tindakan yang dilakukan oleh panembahan dan para pengikutnya. Selain itu, bencana di Madura akibat dari banyak  dirusaknya  sistem  irigasi  yang  menyebabkan  banjir  tersebut  kemudian  membawa bencana  yang  lainnya.  Akibat  dari  banjir  tersebut  kemudian  menyebabkan  wabah  demam hampir di seluruh wilayah Madura (Mr. 121/1907 Besluit Residen Madura, 1907). Kemudian, pemerintah  kolonial  Belanda  juga  menerapkan  kebijakan  untuk  fokus  dalam  menanggulangi wabah  tersebut  dengan  banyak  mendatangkan  ahli  kesehatan  khususnya  dari  Jawa.  Pada
Dinamika konflik panembahan dan residen: Kebijakan sistem irigasi …
akhirnya  kerusakan  sistem  irigasi  tersebut  selain  membawa  dampak  pada  lingkungan  alam sekitar  yang  juga  berpengaruh  langsung  pada  manusia  yakni  dalam  hal  kesehatan.  Sehingga setelah tahun 1907 tidak banyak ditemukan kembali kerusakan dalam sistem irigasi khususnya di wilayah Madura.

## Kesimpulan
Dinamika politik di Madura pada abad XVIII-XIX membawa banyak perubahan. Pasalnya ketika tiga kerajaan di Madura yakni Kerajaan Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep telah berdiri lebih  dari  dua  abad  kemudian  diintervensi  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  menjadi faktor  utama dalam perubahan masyarakat Madura  yang menjadi fokus  dalam penelitian ini. Dinamika  konflik  yang  terjadi  juga  berpengaruh  dalam  sistem  kebijakan  dan  program  yang dilakukan  oleh  penguasa  lokal  dan  pemerintah  kolonial  Belanda.  Penguasa  lokal  yang merepresentasikan tiga kerajaan di Madura melakukan feodalisme dalam berbagai bidang yang memang menyengsarakan masyarakat Madura secara umum yang pada akhirnya hal tersebut diambil alih dan diubah oleh pemerintah kolonial Belanda pasca tahun 1850-an yang kemudian merubah segala kebijakan yang telah dilakukan. Tentu pemerintah kolonial Belanda membawa sejumlah perbaikan dan program untuk mengatasi berbagai hal yang telah  banyak dilakukan oleh para penguasa lokal. Beberapa diantaranya dalam hal pertanian, irigasi dan kesehatan.
Salah  satu  program  yang  paling  masif  adalah  pembangunan  irigasi,  hal  ini  dilakukan untuk menanggulangi kegagalan panen dan banjir yang pernah terjadi dalam beberapa dekade sebelumnya.  Namun,  dalam  perjalanannya  kemudian  pembangunan  irigasi  tersebut  banyak terganggu  oleh  dinamika  politik  yang  terjadi  di  mana  para  penguasa  lokal  yang  merasa kekuasaannya  telah  diambil  kemudian  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  kolonial  Belanda dengan  cara  banyak  merusak  saluran  irigasi  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah  kolonial Belanda yang pada akhirnya terjadi kegagalan panen dan  banjir.  Akibatnya, berdampak pada gangguan  sistem  kesehatan  masyarakat  sekitar  di  Madura.  Tulisan  ini  diharapkan  mampu dilanjutkan oleh para peneliti selanjutnya. Tentu saja dalam bentuk tulisan ilmiah lain seperti buku  dan  artikel  jurnal  dengan  cakupan  substansi  yang  lebih  luas  dan  mendalam  terutama mengenai dampak  lanjutan dari konflik  tersebut terutama masa  kolonial hingga  tahun 1942.. Selain itu, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kajian bagi pemerintahan atau masyarakat Madura dalam menangani berbagai persoalan isu lingkungan.

## Daftar Pustaka
Algemeen Administratif Verslag der Residentie Madura. (1868).
Berg, C. C. (1985). Penulisan Sejarah Jawa. Penerbit Bhratara Karya Aksara.
Bie, H. C. H. D. (1901). Landbouw der Inlandsche Bevolking op Java. G. Kolff & Co.
Bijblad & Staatsblad No. 6257. (1905).
Bosscher, R. (1871). Vb No. 28, Residen Bosscher kepada Direktur Administrasi Dalam Negeri.

## Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra
Bosscher,  R.  (1872,  January  29).  Telegram  Residen  Bosscher  kepada  Gubernur  Jenderal [Personal communication].
Brandes, J. L. A. (1909). Archeologisch Ondorzoek op Java en Madoera, II: Beschrijving van Tjandi Singasari en de Volkentooneel en van Panataran. Martinus Nijhoff.
Braudel, F. (1958). Histoire et Sciences Sociales: La longue durée”. Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 13(4), 725–753.
Burger,  D.  H.  (1975).  Sociologisch-Economische  Geschiedenis  van  Indonesia. Landbouwhogeschool.
de Jonge, H. (1978). De Juragans en Bandols. In Madura II (Abdurrachman, pp. 193–210). Proyek Penelitian Madura Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda.
de  Jonge,  H.  (1989).  Madura  Dalam  Empat  Zaman:  Pedagang,  Perkembangan  Ekonomi  dan Islam: Suatu Antropologi Ekonomi. PT Gramedia.
de Jonge, H. (2012). Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-Esai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura. LKiS.
Droste, F. A. (1928). Verslag Omtrent den Inlandschen Handel in de Residentie Madoera. Bladje Voor Het Volksredietwezen, 9(1), 198–220.
Fokkens.  (1907,  January  14).  Mr.  104  1907  Telegram  Residen  Fokkens  kepada  Gubernur Jenderal [Personal communication].
Geertz,  C.  (1963).  Agricultural  Involution:  The  Process  of  Ecological  Change  in  Indonesia. University of California Press.
Geertz, C. (1981). Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru. In Pembangunan Politik dan Perubahan Politik (Juwono Sudarsono). PT Gramedia.
Gourou, P. (1961). The Tropical World: Its Social and Economic Conditions and Future Status. Longmans.
Hageman, J. (1858). Bijdrage tot de Kennis van de Residentie Madura. Brill.
Hariyanto.  (2018).  Analisis  Penerapan  Sistem  Irigasi  Untuk  Peningkatan  Hasil  Pertanian  Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Reviews in Civil Engineering, 2(1), 29–34.
Hatib, A. (1977). Pengalaman di Madura dan Penggunaan Hasil Penelitian Untuk Pembangunan Madura. In Madura I (Abdurrachman, pp. 43–45). Proyek Penelitian Madura Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda.
Heijst,  J.  G.  (1928).  Aanteekeningen  betreffende  het  Gewest  Madoera  van  den  op  Afgetreden Resident van Madoera.
Hidayat,  A.  R.  (2013).  Makna  Relasi  Tradisi  Budaya  Masyarakat  Madura  Dalam  Perspektif Ontologi Anton Bekker dan Relevansinya Bagi Pembinaan Jati Diri Orang Madura. Jurnal Filsafat, 23(1), 21–32.
Jaelani, G. A. (2019). Seberapa Panjang Longue Duree? Catatan Tentang Longue Duree Dalam Praktik Penulisan Sejarah. Metahumaniora, 9(3), 313–327.
Dinamika konflik panembahan dan residen: Kebijakan sistem irigasi …
Joni, R. (1977). Ringkasan Penelitian Partisipasi Masyarakat Desa Madura Dalam Pembangunan. In  Madura  I  (Abdurrachman,  pp.  165–173).  Proyek  Penelitian  Madura  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda.
Kartodirdjo, S., Poesponegoro, D. M., & Notosusanto, N. (1975). Sejarah Nasional Indonesia Jilid III. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kuntowijoyo.  (2002).  Perubahan  Sosial  Dalam  Masyarakat  Agraris  Madura  1850-1940.  Mata Bangsa.
Ma’arif, S. (2015). The History of Madura: Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme Sampai Kemerdekaan. Araska.
Massink, H. (1888). Bijdrage tot de Kennis van het Vroeger en Tegenwoordig  Bestuur op het Eiland Madoera. van der Zande.
Mr. 121/1907 Besluit Residen Madura. (1907).
Muljana, S. (2012). Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit). LKiS.
Muljana,  S.  (2013).  Runtuhnya  Kerajaan  Hindu  Jawa  dan  Timbulnya  Negara-Negara  Islam  di Nusantara (9th ed.). LKiS.
Munandir. (1977). Segi Sosial Budaya Pendidikan Madura (Tinjauan Umum Rencana Penelitian). In  Madura  I  (Abdurrachman,  pp.  151–164).  Proyek  Penelitian  Madura  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda.
Ockers, W. H. (1930). Memorie van Overgave Betreffende de Residentie Oost-Madoera.
Rapport Omtrent het Irrigatiee Wezen op Java en Madura. (1875).
Razy, M. R. O. A., & Mahzuni, D. (2021). Sosial Ekonomi Masyarakat Madura Abad 19-20: Sebuah Kajian  Ekologi  Sejarah.  Siginjai:  Jurnal  Sejarah,  1(2),  65–79.  https://online- journal.unja.ac.id/siginjai/article/view/16241
Razy, M. R. O. A., & Mahzuni, D. (2022). Sapi Dalam Sosial-Budaya Masyarakat Madura Abad 19- 20. Siginjai: Jurnal Sejarah, 2(1), 13–27. https://online-
journal.unja.ac.id/siginjai/article/view/18618
Resink, G. J. (1939). De Rechtshistorische Ontwikkeling van het Zelfbestuur op Madoera. Indisch Tijdschrift van Het Recht, 149, 732–775.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008. PT Serambi Ilmu Semesta.
Rifai, M. A. (1993). Lintasan Sejarah Madura. Yayasan Lebur Legga.
Rifai,  M.  A.  (2007).  Manusia  Madura:  Pembawaan,  Perilaku,  Etos  Kerja,  Penapilan,  dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya. Pilar Media.
Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi Sejarah. Ombak.
Smith,  G.  (1989).  Pentingnya  Sapi  Dalam  Masyarakat  Madura.  In  Agama,  Kebudayaan,  dan Ekonomi:  Studi-Studi  Interdisipliner  Tentang  Masyarakat  Madura  (Huub  de  Jonge). Rajawali Press.
Mohammad Refi Omar Ar Razy, Reiza D. Dienaputra
Soetjipto.  (1977).  Madura  dan  Jawa  Timur  (Beberapa  Catatan  Tentang  Antar  Hubungan).  In Madura  I  (Abdurrachman,  pp.  174–190).  Proyek  Penelitian  Madura  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda.
Staatsblad No. 263/1899. (1899).
Surat Resmi Residen Madura pada no. 190 B/B. (1871, May 18). [Personal communication]. van Vellenhoven, C. (1931). Het Adatrech van Nederlandsch-Indie. Brill.
van Vleuten, J. M. (1873). Het Grondbezit in het Regentschap Pamekasan, Residentie Madoera. Nijgh en van Dimar.
Vb. No. 19, dari residen van der Tuuk untuk Gubernur Jenderal. (1885, December 16). [Personal communication].
Veth, P. J. (1903). Java: Geografisch, Etnologisch, Historisch (Vol. 3). De Erven F. Bohn.
Welvaart Commissie, Samentrekking, Irrigatie in de Residentie Madoera. (1907).
Wiyata, A. L. (2006). Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. LKiS.
Wiyata, A. L. (2013). Mencari Madura. Bidikphronesis Publishing.
Zainalfattah. (1951). Sedjarah Tjaranja Pemerintahan di Daerah-Daerah di Kepulauan Madura Dengan Hubungannja.
Zakaria, M. M. (2010). Priangan Abad ke-19 Dalam Arus Dinamika Sosial Ekonomi. Padjadjaran.