## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2223/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel

## Tania Irwan
Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 18 Juli 2021 Accepted 01 November 2021 Assets resulting from criminal acts are the purpose of carrying out criminal acts with economic motives and thus eliminating access and rights of perpetrators to the proceeds of crime and their acquisition can be an effective way of eradicating economic-motivated criminal acts. The anti-money laundering regime in Indonesia has given birth to a new approach  that  is  no  longer  focused  on  the  perpetrators  of  crime  but  on  the  assets resulting from their crimes, known as the follow the money method. In addition, the law enforcement instruments against illegal assets contained in the Money Laundering Law are actually sufficient to achieve not only assets resulting from criminal acts but also to their acquisition. Ideally, the assets resulting from the crime are returned to the victims of the crime through a court decision with permanent legal force ordering the seizure of assets for the state or returning them to those who are entitled. However, this cannot be seen from First Travel's decision which sentenced the Defendants to imprisonment and confiscated  First  Travel's  assets  for  the  state,  which  did  not  immediately  solve  the problem because this decision did not reach out to the recovery of the impact of the crime experienced by the actual victim.
Keywords:
Money Laundering Asset Recovery Actual Victim
Illegal money
Follow The Money This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Email: taniairwan12@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Konsep  kejahatan  dan  pemidanaan  bukanlah  hal  yang  baru  di  Indonesia,  perbuatan  anti sosial  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  telah  dikenal  dan  menjadi  konsep  umum  di masyarakat.  Jangka  waktu  pidana  penjara  yang  dikenakan  kepada  pelaku  pidana  seringkali menjadi ukuran dalam menilai setimpal atau tidaknya hukuman dan perbuatannya. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  pidana  penjara  memang  memberikan  efek  mempertakutkan  kepada  pelaku pidana, namun hal itu tidak berlaku untuk pelaku kejahatan bermotif ekonomi. Sudah diketahui oleh  umum  bahwa  pelaku  kejahatan  bermotif  ekonomi  telah  memahami  konsekuensi  dari perbuatannya namun tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut karena ia percaya bahwa hasil dari kejahatannya akan tetap dapat dinikmati oleh orang-orang terdekatnya atau oleh dirinya sendiri dikemudian hari.
Aset  hasil  tindak  pidana  merupakan  tujuan  dari  dilakukannya  perbuatan  pidana  tersebut, dengan  demikian  perampasan  aset  hasil  kejahatan  dapat  menjadi  salah  satu  cara  yang  efektif dalam upaya pemberantasan pidana bermotif ekonomi. Hal senada disampaikan oleh Ferdinan T. Andi lolo  yang merupakan salah satu perumus naskah akademik  “Rancangan Undang-Undang Perampasan  aset”  (selanjutnya  disebut  “RUU  Perampasan  Aset”),  beliau  menjabarkan  bahwa dengan  menerapkan  pidana  perampasan  aset  dapat  menghilangkan  motif  kejahatan  karena menyerang  langsung  pada  sumber  kejahatannya. Sementara  RUU  Perampasan  Aset  masih menjadi  sebuah ius  constitudendum kita dapat  melihat  kepada  hukum  positif  yang  telah  resmi diundangkan  di  Indonesia.  Instrumen  hukum  yang  paling  mumpuni  dalam  mengejar  aset  hasil kejahatan yang disembunyikan serta disamarkan oleh Pelaku kejahatan bermotif ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UUTPPU”). Tindak Pidana Pencucian uang (selanjutnya disebut “TPPU”) merupakan delik berganda dan berkait sehingga TPPU tidak akan lahir apabila tidak ada tindak pidana asalnya.
Sehingga  fokus  dari  penegakan  UUTPPU  tidak  hanya  kepada  pelaku  tetapi  juga  harta kekayaan hasil tindak pidana karena pada dasarnya perbuatan pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana. Fondasi filosofi rezim anti pencucian uang inilah yang melahirkan konsep perampasan aset yang baru di dalam UUTPPU. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perampasan aset ( asset forfeiture ) adalah salah satu tahap dari siklus proses  pemulihan  aset.  Perampasan  aset  dalam  suatu  perkara  pidana  umumnya  adalah  suatu perintah in personam yang merupakan suatu bagian dalam mekanisme peradilan pidana. Meskipun tidak menghilangkan konsep perampasan aset in personam yang telah dikenal di Hukum Pidana di Indonesia, UUTPPU juga menerapkan konsep “perampasan tanpa pemidanaan” atau  “ non  conviction  based  asset  forfeiture” (selanjutnya  disebut  “ NCB  Asset  Forfeiture” ). Konsep  ini  lahir  dalam  yuridiksi common  law dengan  salah  satu  karakteristiknya  didaftarkan dengan  register  Negara  melawan  “aset”.  Konsep  ini  secara  parsial  dapat  kita  temukan  telah diterapkan dalam UUTPPU karena konsep NCB Asset Forfeiture di dalam UUTPPU hanya dapat dilakukan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan pengawasannya oleh PPATK. Selain itu Pasal  77  UUTPPU  juga  mengatur  mengenai  konsep  pembalikan  beban  pembuktian,  dimana terdakwa  dalam  kasus  TPPU  wajib  membuktikan  bahwa  harta  kekayaanya  bukan  berasal  dari tindak pidana. Namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk menganalisa, memetakan dan membuktikan bahwa harta kekayaan yang yang ada di dalam dakwaanya adalah berasal dari suatu tindak pidana.
Idealnya tahap terakhir dari proses pemulihan aset adalah aset hasil tindak pidana dinyatakan dirampas  untuk  negara  atau    dinyatakan  untuk  dikembalikan  kepada  yang  berhak  seperti  yang ditegaskan dalam Penjelasan bagian I paragaraf  kedua UUTPPU, sehingga apabila tindak pidana asal adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara maka putusan yang ideal atas aset hasil kejahatan adalah perampasan aset untuk negara. Salah satu contoh penerapan konsep ini adalah kasus  Bahasyim  Assifie  yang  didakwa  karena  menerima  suap  dari  Kartini  Mulyadi  sebesar  Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebesar itu jugalah hasil tindak pidana asal yang terungkap, namun  perampasan  aset  dikenakan  kepada  seluruh  kekayaan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  asal usulnya sejumlah Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah). 1 Putusan ini dapat membuktikan  bahwa  penerapan  UUTPPU  tidak  hanya  menjangkau  harta  hasil  kejahatan  yang didapatkan pelaku namun juga harta lain yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah serta perolehannya.
Namun sangat disayangkan apabila infrastruktur pengaturan TPPU yang sudah baik tersebut tidak  diterapkan  secara  tepat  sehingga  tidak  menjangkau actual  victim dari  kejahatan  yang dilakukan  oleh  pelaku,  sebagaimana  tergambar  dalam  kasus  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini yaitu  kasus  PT  First  Anugerah  Karya  Wisata  (selanjutnya  disebut  dengan  “First  Travel”)  yang didakwa dengan Pasal 378 KUHP atau penipuan juncto Pasal 3 UUTPPU dengan terdakwa I yang bernama Andika Surachman sebagai direktur utama First Travel dan Terdakwa II yang bernama Anniesa  Desviasari  Hasibuan  sebagai  direktur.  Berdasar  pada  hasil  Putusan  No. 3096/K/Pid.Sus/2018  (selanjutnya  disebut  dengan  “Putusan  First  Travel”)  Mahkamah  Agung menolak  permohonan  kasasi  Para  Pemohon,  sehingga  Putusan  Pengadilan  Tinggi  yang menghukum Terdakwa 1 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun serta menghukum Terdakwa II dengan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda masing-masing 10 miliar rupiah. Kasus ini cukup menggeparkan masyarakat karena First Travel menawarkan paket umroh dengan harga cukup murah kepada masyarakat dan sejak Januari 2015 hingga Juni 2017 telah  mendapatkan  93.295  orang  calon  jamaan  umroh  yang  telah  mendaftar  dan  membayarkan paket  umroh  kepada  para  terdakwa.  Dari  93.295  orang  calon  jamaah  yang  telah  menyetorkan uangnya,  terdapat  63.310  orang  calon  jamaah  yang  telah  membayar  lunas  dan  tidak
diberangkatkan dan uang sejumlah sekitar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tidak dikembalikan.
Dapat  kita  lihat  dari  kasus  first  travel  ini  bahwa  tingginya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan kepada Para Terpidana tidak serta merta menyelesaikan masalah, terdapat begitu banyak korban yang tidak dapat dipulihkan, terlebih karena melalui Putusannya, Hakim menyatakan bahwa harta Para  Terpidana  yang  telah  disita  dirampas  untuk  negara.  Penerapan  UUTPPU  dalam  kasus  ini menunjukan proses pemulihan aset yang tidak menjangkau actual victim dari kejahatan tersebut yaitu  calon  jamaah.  Dari  hal-hal  yang  dijabarkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  penegakan  hukum pada pelaku kejahatan bermotif ekonomi di Indonesia tidak mewujudkan keadilan yang restoratif tanpa  landasan  yang  jelas  mengenai  proses  pemulihan  aset.  Sehingga  atas  landasan  pemikiran tersebut  maka  penulisan  ini  berjudul  : “IMPLEMENTASI  UPAYA  PEMULIHAN  ASET BAGI  KORBAN  PENIPUAN  DAN  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG  DALAM KASUS FIRST TRAVEL”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan ?
2. Bagaimanakah  implementasi  upaya  pemulihan  aset  di  dalam  Putusan  No  3096 K/Pid.Sus/2018  ?

## Tujuan Penelitian
1. Tujaun Umum
Untuk  memahami  rangkaian  upaya  pemulihan  aset  korban  kejahatan  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.selain  itu  juga  untuk  mengetahui bagaimanakah implementasi dari pemulihan aset di Indoensia melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Tujuan Khusus
a. Menganalisis  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  masalah pemulihan aset korban kejahatan dan kaitannya dengan tindak pidana penucian uang.
b. Menelaah  penegakan  hukum  terkait  penerapan  pidana  perampasan  aset  dan  kaitannya dengan status aset hasil tindak pidana yang telah disita untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitian dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## Manfaat Teoritis
Megingat  masih  langka  dan  terbatasnya  penulisan  yang  mengulas  lebih  dalam  mengenai pemulihan  aset  terhadap  korban  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang,  penulisan  ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana khusus di Indonesia.

## Manfaat Praktis
Diharapkan dapat membantu masyarakat serta praktisi hukum untuk dapat melihat manfaat dari  rangkaian  proses  pemulihan  aset  bagi  korban  kejahatan  dan mengimplementasikannya bagi tindak pidana bermotif ekonomi.
2. Metode Penelitian
a. State Of The Art
1. Tesis,  Aghia  Khumaesi  Suud,  “ Optimalisasi  Peran  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA) Kejaksaan  Dalam  Pemulihan  Aset  (Asset  Recovery)  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
Tesis ini meneliti tentang peran PPA dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana hasil korupsi yang mengkritisi peran PPA pada kejaksaan yang hanya terpusat di hilirnya saja atau pada tahap eksekusi. Perbedaan tesis diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas secara keseluruhan setiap tahap proses pemulihan aset melalui UUTPPU dan peran  serta  setiap  lembaga  dan  aparat  penegak  hukum,  serta  tidak  terfokus  hanya  pada optimalisasi peran PPA.
2. Skripsi,  Kartika  Jasmine,  “ Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap Perampasan  Harta  Milik  Nasabah  Menjadi  harta  Milik  Negara  (Analisis  Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)”, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 2020
Skripsi ini meneliti tentang putusan kasus First Travel dan menganalisa perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi korban calon jamaah yang menderita kerugian finansial dari  penipuan  yang  dilakukan  first  travel  tetapi  harus  menerima  putusan  hakim  yang merampas harta first travel menjadi harta milik negara. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah  penelitian  ini  melihat  dan  menganalisis  kasus  serta  putusan  hakim  berdasarkan konsep pemulihan aset yang ada di dalam UUTPPU.
3. Skripsi,  Hangkoso  Satrio  W,  “ Perampasan  Aset  Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie),” Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012
Skripsi ini meneliti tentang pengaturan mengenai perampasan aset di dalam Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam kasus Bahasyim  Assifie.  Perbedaannya  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  membahas secara keseluruhan prosedur pemulihan aset korban tindak pidana dalam kasus First Travel, sedangkan skripsi diatas membahas hanya pada bagian perampasan asetnya saja. Korban dalam skripsi diatas adalah negara sedangkan penulis mengangkat kasus dimana korban kejahatan bukanlah negara.
b. Bentuk Penelitian
Pada hakikatnya penelitian adalah kegiatan pencarian atau kegiatan mencari ( to research) sebah kebenaran atau pengetahuan yang benar ( truth, true knowledge ) yang bertujuan untuk mencari  jawaban  dari  pertanyaan  atau  memecahkan  masalah maupun  menyelesaikan  suatu keraguan.  Maka  dari  itu,  metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  yuridis  normatif berdasarkan isu hukum tidak tercapainya pemulihan aset bagi korban kejahatan penipuan dan pencucian uang dalam kasus first travel. Sehingga berdasarkan isu hukum tersebut, penulis bertujuan  untuk  menghasilkan  argumentasi  hukum  melalui  bahan  kepustakaan  dan  data sekunder, serta melalui pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara  Pidana  serta  secara  khusus  merujuk  pada  “Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.
c. Tipe Penelitian
Tipe  penelitan  yang  akan  digunakan  yakni  penelitian  preskriptif  yang  bersifat kepustakaan. Penulis akan menganalisis prosedur serta tahapan pemulihan aset bagi korban kejahatan  berdasarkan  “Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, jenis data yang akan digunakan yakni data sekunder  yang  diperoleh  dari  kepustakaan,  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku, jurnal  dan  publikasi  ilmiah  terkait  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Korban  Kejahatan  dan Pemulihan Aset, serta penulis melakukan wawancara terbatas dengan ahli yaitu Paku Utama dengan tujuan mengkonfirmasi interpretasi di dalam UUTPPU.
d. Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder dan data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang akan digunakan meliputi:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  yang  mengikat  yaitu  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Peraturan  dan  putusan  mengikat  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini antara lain :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
c. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
d. Putusan  Kasasi  No.  3096/K/Pid.Sus/2018  atas  nama  terdakwa  I  Andika  Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desviasari Hasibuan.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer.  Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, makalah dan laporan penelitian yang terkait dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  dan  petunjuk terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  kamus dan bahan lain diluar bidang hukum  yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.  Dalam menjalankan penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan jenis alat pengumpulan data pada umumnya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut  sejarahnya  pencucian  uang  sendiri  telah  dilakukan  oleh  para  mafia  di  Amerika Serikat  pada  tahun  1920-an,  mereka  membeli  usaha Laundromats (mesin  pencuci  otomatis). Diketahui  bahwa uang  yang dipergunakan untuk membeli usaha tersebut berasal dari berbagai manacm  kejahatan  yaitu  pemerasan,  prostitusi,  perjudian  dan  minuman  alkohol  ilegal  dan perdagangan  narkotika. laundromats juga  digunakan  sebagai  sarana  untuk  membantu penyamaran  hasil  kejatahatan mereka  yang  dilakukan  melalui  kegiatan  memasukan  uang  hasil kejahatan  tersebut  ke  dalam Laundromats .  Akan  tetapi  pada  saat  itu  tindakan  pencucian  uang belum diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana.
Pencucian uang ( money laundering ) mulai dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  pada  tahun  1986  dengan  mengeluarkan  “ Money  Laundering Central Act” , lalu “ The Annunzio Wylie Act dan Money Laundering Supperssion act” pada tahun 1994. 2 Sedangkan  Pemerintah  Republik  Indonesia  kemudian  mengikuti  dengan  merumuskan tindakan pencucian uang sebagai suatu tindakan kriminal pada tahun 2002 dengan disahkannya “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” atas desakan dari  masyarakat  internasional  melalui  putusan  dari  FATF  yang  merupakan  suatu  satuan  tugas yang  dibentuk  oleh  Negara-negara  G-7  Pada  tahun  1989.  Dengan  dorongan  dan  tekanan  dari dunia internasional inilah akhirnya indonesia turut mengadopsi tindakan pencucian uang menjadi sebuah tindak pidana yang menjadi awal dari rezim anti pencucian uang di Indonesia.
Rezim anti pencucian uang di Indonesia ditandai dengan disahkannya  “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Yang kini diubah dengan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Sehingga untuk dapat memahami secara lebih mendalam pengaturan delik, tindakan pencegahan, pemberantasan hingga sanksi dari TPPU ini, perlu untuk memahami terlebih dahulu pengertian TPPU secara general.
Definisi dari money laundering dalam Black Law Dictionary adalah “ term used to describe investment or other transfer of money flowing from rackrtrrting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. [pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang  atau  transaksi  uang  yang  berasal  dari  kegiatan  kejahatan  terorganisir,  perdagangan  obat
terlarang, dan sumber ilegal lainnya dengan melaui saluran yang sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak]”.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  pencucian  uang  merupakan  serangkaian  kegiatan  atau proses  terhadap  uang  haram  biasanya  dilakukan  oleh  orang  atau  sekelompok  orang  yang terorganisir.Yang  dimaksud  dengan  uang  haram  itu  sendiri  merupakan  uang  yang  berasal  dari kejahatan, dalam melakukan perbuatannya pelaku memiliki maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan  asal-usul  uang  haram  tersebut  dari  pemerintah  atau  otoritas  yang  berwenang. Umumnya  penyembunyian  dilakukan  dengan  cara  memasukannya  ke  dalam  sistem  keuangan (finacial system) dan setelahnya tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang  halal.  Sedangkan  menurut  Yenti  Garnasih  secara  umum  arti  dari  pencucian  uang  adalah suatu proses yang dilakukan dan bertujuan untuk mengubah hasil kejahatan-kejahatan serius agar hasil  kejahatannya  menjadi  terlihat  seperti  hasil  dari  kegiatan  sah  karena  asal  usulnya  sudah disamarkan. Dorongan pelaku untuk mencuci uangnya adalah karena ada beberapa kekhawatiran akan  berhadapan  dengan  petugas  pajak,  penuntutan  penegak  hukum  dan  ketakutan  hasil kejahatannya tersebut dapat disita.
Mardjono Reksodiputro menjabarkan bahwa salah satu karakteristik yang membedakan TPPU  dengan  tindak  pidana  ekonomi  laninnya  adalah  tindak  pidana  ini  adalah  lanjutan  dari kejahatan lain ( double criminality ). Sehingga orang yang melakukan TPPU memiliki tujuan untuk menyembunyikan  hasil  kejahatan  awalnya  atau predicate  crime .  Terdapat  beberapa  definisi terkait variasi tindak pidana asal ini, menurut stephen R.Koll kualifikasi tindak pidana asal adalah sebagai berikut:
a. “Kejahatan yang menyebabkan timbulnya dana/uang yang dicuci tersebut;
b. Kejahatan berhubungan dengan perdagangan narkotika;
c. Kejahatan  itu  melibatkan  pelanggaran-pelanggaran  serius  terhadap  tatanan  internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
d. Kejahatan berhubungan dengan organized criminal enterprise/activities;
e. Kejahatan  menyerang  kredibilitas  bank  dan  lembaga-lembaga  keuangan  lainnya  secara serius.”
Jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan tindak pidana asal dirincikan di dalam Pasal 2 UUTPPU adalah
“korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja, penyelundupan  migran,  bidang  perbangkan,  bidang  pasar  modal,  bidang  perasuransian, kepabenan,  cukai,  perdagangan  orang,  perdagagan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”
Berdasarkan Pasal 2 UUTPPU diatas, jenis-jenis tindak pidana yang dirincikan tidak terlepas dari  hasil  tindak  pidananya  karena  penyebutan  jenis  tindak  pidana  asal  di  dalam  pasal  ini didahului  dengan  penegasan  objek  sasaran  dari  TPPU  yaitu  harta  kekayaan  dari  hasil  tindak pidana. Sehingga sasaran atau objektif dari  UUTPPU ini menyasar pada harta yang didapatkan oleh pelaku dari tindak pidana asal yang dilakukannya. Oleh karena keterkaitan antara TPPU dan tindak  pidana  asalnya  ini  atau double  criminality maka  perlu  garis  batas  yang  tegas  atau penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian TPPU dan tindak pidana asalnya.
Secara  konseptual,  tujuan  dilakukannya  TPPU  adalah  untuk  memutus  “ nexus” atau hubungan antara :
a. “pelaku kriminal dan hasil kejahatan;
b. kejahatan dan hasil kejahatan; dan
c. pelaku kriminal, hasil kejahatan dan akses terhadap hasil kejahatannya.”
Oleh  karena  itu  UUTPPU  menjerat  pelaku  TPPU  aktif  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana asal, pelaku TPPU aktif yang bukan merupakan tindak pidana asal dan pelaku TPPU pasif. Hal  tersebut  dikategorikan  menurut  modus  operandinya  yang  dibagi  menjadi  3  tipologi diantaranya adalah “penempatan ( placement ), pemisahan/pelapisan ( layering ) dan penggabungan ( integration )”.
Terkait peraturannya dalam UUTPPU dapat dilihat secara lebih rinci di dalam Pasal 3 – 5 UUTPPU, yang membagi dan merincikan perbedaan unsur dari TPPU sebagai berikut:
1. Pelaku TPPU aktif  yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal seperti yang dirincikan dalam Pasal 3 UUTPPU adalah
“Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.”
2. Pelaku  TPPU  aktif  yang  bukan  merupakan  pelaku  tindak  pidana  asal  seperti  yang dirincikan dalam Pasal 4 UUTPPU :
“Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).”
3. Pelaku  TPPU  pasif  yang  bukan  merupakan  pelaku  tindak  pidana  asal  seperti  yang dirincikan dalam Pasal 5 UUTPPU :
“Setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pasal 3  – 4 UUTPPU dikatakan menjerat pelaku TPPU aktif dengan kategori pelaku TPPU yang sekaligus merupakan pelaku tindak pidana asal dan juga pelaku TPPU yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Dapat juga dilihat dalam Pasal 3 UUTPPU bahwa pada dasarnya tindakan appaun yang  dilakukan  pelaku  tindak  pidana  asal  terhadap  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  adalah perbuatan  pencucian  uang.  Dapat  juga  diasumikan  bahwa  modus  operandi  penempatan ( placement )  sangat  erat  dalam  aktivitas  kegaitan  pasal  ini.  Selanjutnya  delik  dalam  Pasal  4 UUTPPU merupakan pelaku TPPU yang melakukan penyembunyian dan penyamaran asal usul dari hasil tindak pidana sehingga dapat diasumsikan bahwa modus operandi Pemisahan (layering ) sangat erat dengan aktivitas rumusan dalam pasal ini, sedangkan Pasal 5 UUTPPU menekankan pengenaan sanksi bagi pelaku TPPU yang berpartisipasi menyembunyikan dan/atau menikmati manfaat dari hasil kekayaan tersebut, dengan demikian juga dapat diasumsikan bahwa rumusan pasal 5 sangat erat dengan modus operandi Penggabungan (integration ).
Dalam TPPU, terdapat 2 kategori golongan tindak pidana tersebut yaitu unsur “obyektif ( actus reus)” dan juga unsur “subyektif ( mens rea)”. Unsur “obyektif ( actus reus)” dapat dilihat dari kegiatan atau perbuatan yang didefinisikan dalam Pasal 3-5 UUTPPU seperti mentransfer, menempatkan, dan sebaginya. Sedangkan unsur mens rea terkandung dalam sikap kalbu pelaku seperti kesengajaan, pengetahuan atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana,  serta  dengan  maksud  menyembunyikan  asal  usul.  Unsur  sikap  kalbu  tersebut diaplikasikan pada unsur “diketahuinya atau patut diduganya ( pro partus dolus pro partus culpa )” membuat definisi dari hasil tindak pidana menjadi luas karena hasil tindak pidana dapat dikatakan bukan  hanya  berasal  dari  suatu  perbuatan  langsung  namun  juga  dapat  dilakukan  dengan melipatgandakan  uang  tersebut  (perolehan  pidana)  atas  kelalaian  pihak  yang  menguasai  aset
tersebut. meskipun menggunakan kata “atau” tapi konsekuensi delik  ini tidak dapat dipandang sebagai suatu pilihan. Rumusan pasal yang mengandung unsur sejenis ini juga dapat kita temukan dalam pasal 480 KUHP mengenai penadahan.
Eddy  O.S  Hiariej  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  rumusan  unsur  “diketahui atau patut diduganya  ( pro  partus  dolus  pro  partus  culpa) ”    merupakan  hasil  tindak  pidana,  merupakan perbuata yang dilakukan berdasarkan sikap kalbu sebagian kesengajaan dan sebagian kealpaan. Konsekuensi  logis  dari  pasal  itu  adalah  pemenuhan  unsurnya  tidak  hanya  bersyaratkan kesengajaan  tetapi  juga  dapat  dilandaskan  kealpaan  yang  dialternatifkan  dengan  kesengajaan. Dalam teori penyebutan culpa konteks yang sesungguhnya berarti culpa merupakan timbulnya akibat yang dilarang karena kealpaan pelaku atau disebut juga dengan culpa yang sesungguhnya. Sedangkan culpa yang  stidak  sesungguhnya  adalah  perbuatan  dilakukan  dengan  kesengajaan namun  salah  satunya  diculpakan.  Lebih  jelasnya  penjelasan  Pasal5  ayat  1  menyatakan  bahwa “yang  dimaksud  dengan  patut  diduga  adalah  suatu  kondisi  yang  memenuhi  setidak-tidaknya pengetahuan,  keinginan,  atau  tujuan  pada  saat  terjadinya  transaksi  yang  diketahuinya  yang menunjukan adanya pelanggaran hukum, yang berkontradiktif dengan penjelasan kealpaan karena adanya pengetahuan dan keinginan adalah syarat mutlak kesengajaan bukan kealpaan”.
Penggalakan  penegakan  hukum  atau  pemberantasan  TPPU  di  Indonesia  tentu  memiliki tujuan dan pertimbangan dari dibuatnya dan diundangkannya UUTPPU. Dalam konsiderans pada bagian menimbang  UUTPPU disebutkan bahwa TPPU merupakan ancaman terhadap stabilitas perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan  dan  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum yang  kuat  sangatlah  diperlukan  dalam  mencegah  dan  memberantas  TPPU  yang  menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta hasil tindak pidana.

## Analisis  Transaksi  Keuangan,  Proses  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Hal  khusus  yang  diatur  dalam  UUTPPU  adalah  pemberian  tugas  pencegahan  dan pemberantasan TPPU kepada PPATK. Dalam menjalankan tugasnya tersebut PPATK memiliki fungsi  diantaranya  untuk  melakukan  pengelolaan  data  dan  informasi,  melakukan  pengawasan kepada pihak pelapor dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.
Meskipun  tidak  menghilangkan  kewenangan  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan penyelidikan  tanpa  menunggu  laporan  atau  indikator  dari  PPATK.  Dalam  Pasal  2  ayat  (1) “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan kewenangan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transkasi  Keuangan”  (selanjutnya  disebut  “PPRI 50/2011”),  PPATK  diberikan  peran  untuk  melakukan  Pencegahan  dan  Pemberatasan  TPPU. Dikatakan  bahwa  PPATK  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penghentian  sementara seluruh atau sebagian transaksi  yang diduga merupakan hasil tindak pidana.  Dengan demikian PPATK  ada  beberapa  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  fungsi  penyelidikan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  40  UUTPPU,  sedangkan penyidikannya  dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana  asal.  Beberapa  pandangan  lainnya sebaliknya  mengatakan  bahwa  PPATK  tidak  mengemban  fungsi  penyelidikan  seperti  yang diutarakan  oleh  H.Harry  Witjaksono,  selaku  ketua  Pansus  RUU  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan TPPU pada seminar nasional rezim anti pencucian uang Indonesia berdasarkan UUTPPU  yang  menyatakan  bahwa  adalah  penolakan  dari  Panja  DPR  untuk  memberikan kewenangan  penyelidikan  kepada  PPATK,  sehingga  PPATK  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  pemeriksaan  laporan  dan  informasi  transaksi  keuangan  atau  pemeriksaan  non projustitia.

## Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pembuktian  unsur-unsur  dalam  persidangan  TPPU  tetap  berpegang  pada  alat  bukti sebagaimana yang ada dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain yang apat berupa informasi elektronik. Hal itu diamanatkan dalam Pasal 73 UUTPPU. Dalam pembuktian TPPU, hakim tetap
berpegang  pada  Pasal  183  KUHAP  yaitu  sistem  pembuktian  menurut  “undang-undang  secara negatif” atau “ negatief wettelijk stelsel” dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang  tanpa  didukung  dengan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah,  serta memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwa memang pelaku yang bersalah melakukannya.
Dengan demikian alat bukti dalam suatu pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting, sehingga sering kali kita menemukan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana baik penjara ataupun denda tanpa bukti yang cukup. Menurut Yahya Harahap dua alat bukti yang sah adalah jumlah  minimum  pembuktian  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Alat  bukti yang  cukup adalah 2 saksi atau 1 alat bukti ( unus testis nullus testis ), ditambah dengan 1 alat bukti lain yang saling bersesuaian. Alat bukti yang  sah dalam pembuktian TPPU sebagiamana dimaksud alam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
Pasal 73 UUTPPU juga menambahkan alat bukti lain berupa informasi elektronik yang diakui sebagai alat bukti, yang jelasnya adalah
“alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik tau alat yang serupa optik dan dokumen. Yang dimaksud dengan dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang  dapat  dikeluarkan  denga  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas kertas  atau  benda  fisik  apapun  selain  kertas  maupun  yang  terekam  secara  elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu membaca atau memahaminya.”
Kekuatan  pembuktian  alat  buki  dalam  pidana  adalah  bebas  atau  tidak  sempurna,  dengan demikian  hakim  dapat  secara  bebas  memutuskan  untuk  menerima  atua  menolak  alat  bukti sehingga alat bukti dalam perkara pidana tidak berlaku mutlak seperti halnya bukti surat otentik dalam  perkara  perdata.  Secara  khusus  UUTPPU  juga  memungkinkan  hakim  untuk memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan yang belum disita melalui  Pasal  81  UUTPPU.    Definisi  dari  pembuktian  sendiri  menurut  Sudikno  Mertokusumo melalui makna membuktikan dalam arti yuridis yaitu pemberian dasar yang cukup untuk hakim dalam memeriksa perkara terkait guna membuat atau memberi kepastian tentang kebenaran dari peristiwa  yang  diajukan  ke  muka  persidangan.  Sedangkan  Subekti  berpendapat  bahwa pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di dalam suatu persengketaan.
Pada  dasarnya  penuntut  umumlah  yang  bertugas  untuk  membuktikan  dakwaanya,  namun konsekuensi penerapan metode follow the money dan unsur “ pro partus dolus pro partus culpa” dalam UUTPPU memberikan kewajiban kepada pemilik harta untuk membuktikan bahwa harta yang  diduga  berasal  dari  sebuah  tindak  pidana  adalah  harta  yang  ia  peroleh  dengan  sah  tanpa melanggar hukum. Konsep pembuktian ini bukanlah untuk membuktikan delik pidananya, namun hanya kepada perampasannya atau hartanya, sehingga penuntut umum tetap harus membuktikan delik pidananya. Penerapan pembuktian terbalik ini dapat kita temukan dalam kasus Bahasyim Assifie dan kasus Wa Ode. Dalam Kasus Bahasyim Assifie hasil tindak pidana dari tindak pidana asalnya yaitu menerima suap dari Kartini Mulyadi hanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun dalam persidangan Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan asal usul dari harta kekayaannya  termasuk  yang  berada  di  rekening  istrinya  bukan  berasal  dari tindak  pidana  atau bukan  hasil  dari  tindak  pidana.  Sehingga  dalam  Putusannya  Hakim  memutus  bahwa  harta kekayaan  yang  tidak  dapat  ia  buktikan  itu  dirampas  untuk  negara  dengan  total  sebesar  Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah).
Kerangka  pemikiran  hakim  saat  itu  adalah  bahwa  harta  kekayaan  tersebut  patut  diduga sebgai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2004 hingga 2010 secara formil ia tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar. Berbanding terbalik dengan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar  Rp  30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah)  per  bulan.  Sehingga  dengan  tidak  dapat
dibuktikannya  asal  usul  harta  kekayaannya  maka  patut  diduga  harta  kekayaan  tersebut  berasal dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  Bahasyim  Assifie  dalam  jabatannya  dan  patut  dinyatakan dirampas  untuk  negara.  Penerapan  serupa  juga  terjadi  dalam  kasus  Wa  Ode  Nurhayati  yang didakwa  telah  menerima  suap  Dana  Penyesuaian  Infrastruktur  Daerah  (DPID)  sebesar  Rp 6.250.000.000,-  (enam  milyar  dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  sedangkan  uang  sebesar  Rp 44.250.000.000,-  (empat  puluh  empat  milyar  dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  yang  terdapat dalam rekening terdakwa juga dinyatakan dirampas oleh negara.
Selain  itu  UUTPPU  juga  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada  pelapor  atau  saksi melalui Pasal 87 UUTPPU yang mengamanatkan agar  pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik  secara  perdata  maupun  pidana, atas laporan  dan/atau  kesaksian  yang  diberikan  oleh  yang bersangkutan. Penerapan perlindungan ini dapat kita lihat pada kasus Bahasyim Assifie dengan pelapor Kartini Mulyadi, beliau adalah orang yang melaporkan Bahasyim Assifie atas tindakan pemerasan  menggunakan  jabatannya.  Dengan  kata  lain  posisi  pelapor  secara  fakta  dan  diakui adalah penyuap yang seharusnya juga dapat dihukum melalui UU TIPIKOR, namun hal itu tidak terjadi karena Kartini Mulyadi sebagai pelapor berdasarkan Pasal 87  UUTPPU patut dilindungi dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
Pemulihan Aset Korban Kejahatan dan Keterkaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

## A. Definisi Pemulihan Aset (Asset Recovery)
Definisi  pemulihan  aset  secara  internasional  menurut  transparency  international  dalam artikel  yang  berjudul  “ International  Support  to  anti-money  laundering  and  asset  recovery: success sotries” mendefinisikan pemulihan aset menggunakan terminologi asset recovery dengan mengutip definisi yang diberikan oleh Basel Institute on Governance 2011 sebagai :
“ the  reactive  response  from  law  enforcement  and  prosecutors  to  trace  those  unlawful assets, seize them from the perpetrators and restore them to their  rightful owner to rectify the damage caused.” [respon reaktif dari penegak hukum dan jaksa penuntut untuk melacak aset yang melanggar hukum tersebut, menyita dari pelakunya dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan].
Arti pemulihan aset memang lebih banyak ditemukan dalam konteks bantuan timbal balik secara  internasional,  mengingat  hasil  kejahatan  seringkali  dilarikan  keluar  negeri  dan pengembaliannya  memerlukan  bantuan  timbal  balik  dari  negara  lain.  Lebih  lanjut  dari  segi bantuan  timbal  balik  internasional  menurut  Basel  Institute  on  Governance  Pemulihan  aset menggunakan terminologi Asset Recovery adalah “ the confiscation and return of illegally obtained assets- usually money- to the country from  which  the  were  stolen.” [penyitaan  dan  pengembalian  aset  yang  diperoleh  secara  ilegal- biasany berupa uang- ke negara asal aset tersebut dicuri].
Namun agar tidak melebar, fokus dalam penelitian ini adalah pemulihan aset yang diatur di  dalam  UUTPPU.  Dalam literature  yang  sudah  ada  di  Indonesia,  pemulihan  aset  sering  juga disebut dengan pengembalian aset, sehingga agar tidak membingungkan Penulis memilih untuk menggunakan  terminologi  pemulihan  aset.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  wawancara  penulis dengan  M.Yusfidli  Adyaksana  dalam  penelitian  sebelumnya  yang  menerangkan  bahwa pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum yang dimulai pada saat pelacakan hingga kepada pengembalian, sehingga pengembalian aset adalah satu tahap atau tahap akhir yang ada di dalam pemulihan aset.
Dari segi peran aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, pemulihan aset melalui PERJA  Pemulihan  Aset  didefinisikan  sebagai  proses  penanganan  aset  hasil  kejahatan  secara terintegrasi  dari  setiap  tahap  penegakan  hukum  guna  menjaga  nilai  aset  tersebut  yang  dapat dikembalikan  seutuhnya  kepada  korban  kejahatan,  termasuk  kepada  negara.  Upaya  pemulihan aset juga termasuk segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan preventif untuk menjaga agar nilai aset tidak berkurang.
B. Definisi Korban kejahatan
Pemulihan aset selain memberikan efek jera calon pelaku tindak pidana, pemulangan aset kepada  korban  kejahatan merupakan  tahap  akhir  dari  proses  pemulihan  aset,  dengan  demikian pemulihan aset korban kejahatan haruslah menjadi indikator keberhasilan penerapan mekanisme pemulihan aset oleh penegak hukum ditiap tahapnya. Dengan demikian mekanisme pemulihan aset dalam UUTPPU pada prinsipnya berbeda dengan penegakan hukum pidana pada umumnya. Kepentingan  dan  peran  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  seringkali tidak  diperhatikan  karena hukum  pidana  lebih  tefokus  dan  memberi  perhatian  besar  terhadap  pelakunya  dibandingkan dengan korbannya, padahal korban adalah objek yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut.
Dalam hukum pidana korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat, sehingga dengan pelaku dipidana maka diasumsikan korban telah mendapat perlindungan. Dapat dikatakan  bahwa  hukum  pidana  seolah-oleh  menelantarkan  korban  karena  tidak  memberikan upaya  pemulihan  terhadap  kerugian  yang  dideritanya  akibat  suatu  tindak  pidana.  Hal  yang demikian menurut penulis seharusnya tidak terjadi dalam penegakan hukum melalui mekanisme pemulihan  aset  dalam  UUTPPU  karena  pengembalian  aset  merupakan  tahap  akhir  dari  proses pemulihan aset.

## C. Proses Pemulihan Aset
Berdasarkan Asset Recovery  Handbook  : A  Guide for Practitioners yang dikeluarkan oleh Stolen  Asset  Recovery  Initiaive  bekerjasama  dengan  The  World  Bank  dan  UNODC,  proses recovery  dari  aset  yang  dicuri  adalah  Penelusuran  Aset  ( Asset  Tracing), Pengamanan  Aset ( Securing  the  Assets ),  Proses  Peradilan (Court  Process), Eksekusi (Enforcing  Orders), dan Pengembalian  Aset (Return  of  Assets). Terdapat  berbagai handbook yang  dikeluarkan  oleh UNODC dan The World Bank yang terfokus kepada pengembalian aset kepada negara asal aset, hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  metode  pencucian  uang  yang  seringkali  memindahkan  aset  hasil kejahatan keluar negeri.
Secara prosedur di Indonesia  menurut Chuck Suryosumpeno “prosedural Asset Recovery” meliputi    “pelacakan,  pembekuan,  penyitaan,  perampasan,  pemeliharaan  atau  pengelolaan  dan pengembalian aset  yang  dicuri  atau  hasil  kejahatan  kepada  korban  kejahatan”.  Sejalan  dengan yang  dikemukakan  oleh  Chuck  Suryosumpeno,  Paku  Utama  dalam  bukunya  menggambarkan tahapan pemulihan aset (menggunakan terminologi pengembalian aset) yang meliputi pelacakan (identifikasi), membekukan dan mengamankan aset, perampasan dan pemulangan.
Berdasarkan  hasil  penjabaran  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  perbedaan  teriminologi yang  digunakan  dalam  penyebutan  tahap-tahap  pemulihan  aset,  sehingga  tidak  ada  sebuah terminologi baku yang digunakan dalam penyebutan judul tahapannya namun memiliki makna yang serupa. Dengan demikian maka dalam penulisan ini proses pemulihan aset dibuat sebagai berikut Penelusuran Aset, Pengamanan Aset, Proses Pengadilan dan Pemulangan Aset.

## Pengaturan  Pemulihan  Aset  Korban  Kejahatan  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Nilai  dan  semangat  pemulihan  aset  jelas  tergambar  dalam  UUTPPU  yang  berlaku  di Indonesia, seperti yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya  UUTPPU memberikan fasilitas kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  penelusuran  aset  hingga  tahap  pengembalian aset.  Bahkan  UUTPPU  dengan  semangat follow  the  money telah  memfasilitasi  pemantauan transaksi yang dilakukan oleh PPATK, dapat dikatakan bahwa proses penelusuran aset bahkan telah dilakukan sebelum proses penyidikan.
Penelusuran aset sebelum proses penyidikan merupakan tugas PPATK dalam menjalankan fungsi  pencegahan  terjadinya  TPPU  melalui  kegiatan  mengelola  data  dan  informasi  transaksi, pengawasan  kepathuan  pihak  pelapor  serta  melakukan  analisa  atau  pemeriksaan  laporan  dan informasi  transaksi  keuangan  yang  memiliki  indikasi  TPPU  dan/atau  tindak  pidana  lainnya. Fungsi  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  PPATK  pada  tahap  ini  menjadi  pintu  masuk  kepada perampasan NCB Asset Forfeiture namun belum berimplikasi langsung kepada pemulihan aset korban  kejahatan  karena  pada  tahap  ini  korban  kejahatan  belum  teridentifikasi.  Namun  pada tahapan selanjutnya saat PPATK menjalankan  “fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU”,
PPATK memiliki kewenangan untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi dari instansi pemerintah  dan/atau  lembaga  swasta  yang  mengelola  data.  Sehingga  melalui  mekanisme  ini dimungkinkan identifikasi pelaku dan korban .
Selain  PPATK  yang  dilahirkan  melalui  UUTPPU,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  telah membentuk  PPA  di  tahun  2014  yang  memiliki  peran  untuk  melakukan  pelaksanaan  kegiatan pemulihan  aset,  pendampingan  serta  mengkoordinasikan  dan  memastikan  tiap  tiap  tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan dengan baik agar “ good governance berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER- 009/A/JA/01/2011  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia” (selanjutnya disebut “PERJA PPA”) dapat terwujud.  Setelah pembentukannya terdapat pedoman tentang pemulihan aset yaitu PERJA Pemulihan Aset yang memiliki semangat untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban tidak pandang bulu baik itu negara, perseorangan, korporasi, lembaga  atau  pihak-pihak  lain  dalam  kewenangan dominus  litis yang  dimiliki  oleh  Kejaksaan. Dengan  kata  lain  PPA  adalah  divisi  yang  dibentuk  oleh  Kejaksaan  RI  untuk  mengoptimalkan sistem pemulihan aset terpadu yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset.
Kegiatan penelusuran aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen kejaksaan setelah adanya surat  perintah  penelusuran  aset  dari  kepala  PPA,  penelusuran  aset  oleh  PPA  dapat  berjalan beriiringan dengan koordinasi dengan lembaga terkait seperti PPATK dengan LTKMnya. Setelah dilakukan penelusuran, pemeriksaan terhadap LTKM berdasarkan UUTPPU maka penyidik dapat berkoordinasi  dengan  PPATK  untuk  meminta  penghentian  sementara  seluruh  atau  sebagian transaksi  tersebut.  Dalam  tahap  pengamanan  ini  penyidik  juga  dapat  melakukan  penyitaan terhadap  aset  yang  terkait  berdasarkan  hasil  penelusuran  aparat.  Proses  pemulihan  aset  yang dilakukan berdasar hasil laporan dari PPATK merupakan pintu masuk untuk proses perampasan aset secara in rem atau NCB asset forfeiture yang diatur dalam UUTPPU. Pelaksanaan dari NCB asset forfeiture diatur dengan lengkap dalam PERMA 1/2013.
Pasal  10  ayat  1  PERMA  1/2013  menerangkan  bahwa  setelah  dilakukan  permohonan penanganan  harga  kekayaan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik,  Hakim  memutus  harta  kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat  3  pihak  yang  merasa  berhak  atas  aset  tersebut  dapat  mengajukan  keberatan.  Pihak  yang merasa berhak didalam Pasal 16 PERMA 1/2013 hakim memerintahkan pemohon keeratan untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diajukan permohonan penanganan tersebut bukanlah merupakan  hasil  tindak  pidana.  Dengan  demikian  pihak  yang  merasa  berhak  dalam  PERMA 1/2013  ini  bukan  merujuk  kepada  korban  kejahatan  melainkan  pemilik  harta  kekayaan  yang diajukan  penanganannya  dan  diputus  untuk  dirampas  oleh  negara.  Pemulihan  aset  melalui mekainsme perampasan in rem atau NCB asset forfeiture memang merupakan sebuah terobosan yang  sangat  baik  untuk  menghilangkan  atau  mencegah  pelaku  kejahatan  menikmati  hasil kejahatannya.  Namun  menurut  penulis  terlalu  dini  untuk  dapat  dikatakan  dapat    menjangkau kepentingan korban kejahatan karena korban kejahatan sesungguhnya belum teridentifikasi dalam tahap ini dan tidak ada mekanisme yang diatur dalam UUTPPU maupun dalam PERMA 1/2013 untuk mengidentifikasi korban.
Meskipun  demikian  mekanisme  pemulihan  aset  yang  diatur  dalam  UUTPPU  juga memberikan fasilitas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan aset  yang dapat dioptimalkan untuk pemulihan aset bagi korban kejahatan. Ketika kita berbicara pemulihan aset korban  kejahatan  idealnya  korban  kejahatan  itu  merujuk  kepada  korban  kejahatan  dari  tindak pidana asal karena korban kejahatan tindak pidana asal lah yang terdampak secara ekonomi dari kejahatan tersebut,  meskipun  persidangan  TPPU  tidak  wajib  dibuktikan terlebih  dahulu  tindak pidana asalnya. Seperti dalam kasus bahassyim assifie keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana  asalnya  hanyalah  Rp  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah)  namun  harta  kekayaan  yang tidak  dapat  dibuktikan  asal  usulnya  secara  meyakinkan  dapat  ikut  dirampas  hal  mana  tidak dimungkinkan apabila pemulihan asetnya tidak menggunakan UUTPPU, namun uang sejumlah
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak dikembalikan kepada Kartini Mulyadi namun ikut dirampas  untuk  negara.  Posisi  Kartini  Mulyadi  dalam  kasus  ini  adalah  saksi  karena  memang korban dari tindak pidana korupsi adalah negara.
Berdasarkan  hasil  penjabaran  dalam  bab  ini,  mekanisme  pemulihan  aset  untuk  korban kejahatan  tindak  pidana  asal  yang  bukan  negara  tidak  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme perampasan aset. Dasar dari pemikiran tersebut adalah karena penerapan pidana perampasan aset sesungguhnya memindahkan kepemilikan atau hak terhadap aset dari pelaku kepada negara secara otomatis.  Dalam  UUTPPU  salah  satu  mekanisme  pengembalian  aset  kepada  korban  kejahatan dapat  dilaksanakan  melalui  putusan  hakim  yang  menyebutkan  aset-aset  tersebut  dikembalikan kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  itu.  Mengingat  dalam  mekanisme  NCB Asset Forfeiture dimana kemungkinan besar actual victim belum dapat diidentifikasi, maka aset yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut dapat dilakukan perampasan. oleh  karena  itu  identifikasi actual  victim dalam  sebuah  kasus  sangat  penting  agar  dapat mewujudkan justice  for  the  victim secara  menyeluruh  termasuk  juga  kepada  korban  kejahatan yang bukan negara.
Analisis Putusan Kasasi Nomor 3096/K/PID.SUS/2018

## A. Analisis Tindak Pidana Asal
Walaupun  dalam  persidangan  kasus  TPPU  tidak  diwajibkan  pembuktian  atas  tindak pidana asalnya, namun dalam kasus ini persidangan dilakukan karena didahului oleh penyidikan tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah “Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”. Pasal yang didakwakan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum adalah  Pasal  378  KUHP junto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat (1) yang memuat beberapa unsur yaitu :
1. Barang siapa
Unsur barang siapa dalam kasus ini adalah merujuk pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Kiki Hasibuan yang didakwa dengan nomor perkara terpisah.
2. Dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat  ataupun serangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Unsur ini merujuk pada bentuk penipuan atau alat penggerak nya yang terdiri dari 4 (empat) jenis cara secara alternatif, sehingga tidak harus dilakukan dan dibuktikan seluruhnya. Dalam kasus  ini  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  melakukan  perbuatan-perbuatan  sedemikian  rupa hingga  menimbulkan  kepercayaan  atau  keyakinan  atas  kebenaran  dari  promosi  dan  harga yang ditawarkan kepada calon jamaah. Perbuatan ini dilakukan melalui media promosi yang beragam  seperti  facebook,  rekrutmen  agen  pemasaran,  serta  promosi melalui  publik  figur. Padahal kenyataanya Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui dan menyadari yang diakui di persidangan  bahwa  harga  yang  ditawarkan  tidak  realistis  dan  tidak  mencukupi  untuk memberangkatkan calon jamaah sesuai dengan yang mereka janjikan.
Dampak  dari    perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  terbukti  telah berhasil untuk menggerakan atau membujuk calon jamaah untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II.  Faktanya  penawaran-penawaran  yang  dilakukan  oleh  Para Terdakwa berhasil memikat para calon jamaah umroh dan berhasil mendapatkan total 93.295 calon jamaah yang telah menyerahkan uang, namun hanya memberangkatkan 29.985 orang jamaah. Sehingga sisanya sebanyak 63.310 orang calon jamaah yang telah membayar lunas tidak diberangkatkan.
Dalam persidangan juga telah dibuktikan bahwa uang yang dibayarkan calon jamaah yang belum diberangkatkan dipergunakan untuk menutupi  pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen,  koordinator  dan  membayar  tagihan  para  vendor,  ditambah  juga  dengan  membiayai kepentingan  pribadi  Para  Terdakwa  dan  Kiki  yang  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya dengan pemberangkatan jemaah umroh.
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
Unsur dengan maksud merujuk pada  kesengajaan ( dolus ) yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus  ini  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  melakukan  perbuatannya  dengan  kesengajaan bertentangan  dengan  hak  subyektif  seseorang  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum pelaku.
Dalam  kasus  ini  terbukti  bahwa  uang  yang  dibayarkan  oleh  para  calon  jamaah  tidak digunakan  untuk  memberangkatkan  mereka  dan  malah  digunakan  untuk  hal-hal  lain  yang menguntungkan  bagi  Para  Terdakwa  secara  melawan  hukum  karena  bertentangan  dengan kewajiban hukum mereka.
4. Perbuatan  itu  dilakukan  Terdakwa  sebagai  orang  yang  melakukan,  menyuruh melakukan atau turut melakukan unsur  ini  dalam  hukum  pidana  disebut  sebagai  penyertaan (delneming )  atau  turut  serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukannya sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu peristiwa pidana. Kesemuanya itu akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana.
Dalam  kasus  ini  perbuatan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  yang  membagi  peran  dalam melakukan  perbuatan  pidana  telah  dapat  dibuktikan  bahwa  memang  mereka  bekerjasama secara bersama-sama memainkan perannya untuk melakukan sebuah perbuatan pidana.
5. Beberapa  perbuatan  yang  saling  berhubungan  yang  harus  dipandang  sebagai perbuatan berlanjut
Unsur ini dikenal dengan voorgezette handeling dimana diatur dalam Pasal 64 KUHP yang disebut  dengan  beberapa  perbuatan  berlanjut.  Unsur  ini  mensyaratkan  bahwa  beberapa perbuatan tersebut haruslah tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan itu juga tidak terlalu dalam dan sama jenisnya.
Dalam kasus ini fakta bahwa penawaran paket yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tipu  muslihat  dan  serangkaian  kebohongan  yang  membuat  orang  lain  percaya  sehingga mendafatar  dan  menyerahkan  uangnya.  Perbuatan  ini  juga  dilakukan  dengan  gencar  melalui seminar-seminar,  media  facebook,  jasa  artis,  jaringan  pemasaran,  bahkan franchise yang kesemuanya dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yakini kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni 2017.

## B. Analisis Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam  Kasus  ini  Para  Terdakwa  terbukti  melakukan  Tindak  Pidana  Penipuan  dan  TPPU secara berlanjut, artinya selain melakukan Tindak Pidana Penipuan Para Terdakwa juga terbukti melakukan TPPU atas harta kekayaan hasil Tindak Pidana Penipuan yang mereka lakukan. TPPU yang  terbukti  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa  adalah  Pasal  3  UUTPPU,  artinya  Para  Terdakwa terbukti sebagai pelaku TPPU aktif dengan modus operandi Penempatan ( placement ).
Dalam Pasal 3 UUTPPU setidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan yaitu :
1. Setiap Orang
Unsur setiap orang di dalam UUTPPU dapat meliputi orang perseroangan maupun korporasi. Pada  kasus  ini  pelaku  tindak  pidana  adalah  orang  perorangan  walaupun  bertindak  sebagai pengurus perseroan.
2. “Menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga atau perbuatan lain”
Unsur ini merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila salah satu  telah  terpenuhi  maka  unsur  ini  dianggap  telah  terpenuhi  atau  terbukti.  Alternatif  dari perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:
a. Menempatkan adalah suatu perbuatan atau kegiatan memasukan uang ke dalam penyedia jasa keuangan contohnya dengan menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
b. Mentransfer adalah suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan uang dari 1 penyedia jasa ke penyedia jasa keuangan lainnya baik di dalam negeri maupun keluar dari wilayah Republik Indonesia termasuk apabila pemindahan dilakukan dari satu rekening ke rekening lainnya di bank yang sama.
c. Mengalihkan adalah  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  terjadinya  pemindahan kepemilikan atau lokasi atau posisi harta kekayaan.
d. Membelanjakan adalah penggunaan sejumlah uang untuk transaksi jual beli,
e. Membayarkan adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain,
f. Menghibahkan adalah mengalihkan kebendaan dengan sistem hibah sebagaimana dikenal dalam pengertian hukum tentang hibah secara umum.
g. Menitipkan adalah memberikan penguasaan kepada orang lain dengan syarat akan diminta kembali seperti yang telah diatur dalam KUHPerdata.
h. Membawa ke luar ngeri adalah suatu kegiatan membawa uang tunai secara fisik melewati wilayah Republik Indonesia.
i. Mengubah bentuk adalah perbuatan apapun yang berakibat  terjadinya perubahan benda seperti struktur, volume, unsur atau pola benda tersebut.
j. Menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga adalah  transaksi  yang mengakibatkan perubahan harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga menajdi mata uang atau surat berharga lainnya yang biasanya dilakukan di valuta asing dan bank. Apabila harta kekayaan berbentuk surat berharga maka dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
k. Perbuatan  lainnya adalah  perbuatan  apapun  diluar  perbuatan  yang  diuraikan  serta dilakukan  oleh  pelaku  dengan  maksud  penyembunyian  dan  penyamaran  asal  usul  harta kekayaan.
Dalam kasus ini uraian perbuatan Para Terdakwa dibuat detail oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dapat  dibuktikan  bahwa  uang  yang  disetorkan  oleh  para  calon  jamaah  tersebar  di  beberapa rekening, setelah itu uang tersebut dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan yang kemudian dipindahkan lagi  ke  Rekening  Andika  serta  Rekening  Anniesa.  Selain itu  Para Terdakwa  juga menggunakan  uang  hasil  kejahatan  tersebut  untuk  keperluan  pribadinya,  menukarkan  dengan valuta  asing,  membeli  aset,  dan  sebagainya  sejumlah  Rp  905.333.000.000,-  (sembilan  ratus milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

## 3. Diketahui atau patut diduganya
Unsur  diketahui  atau  patut  diduga  menandakan  bahwa  perbuatan  Para  Terdakwa  dapat dilakukan karena diliputi oleh kesengajaan untuk pemenuhan unsur diketahui atau orang yang diliputi kealpaan untuk pemenuhan unsur patut diduganya. Dalam kasus ini Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan TPPU dengan kesengajaan ( dolus ).
4. Merupakan hasil tindak pidana
Unsur  ini  adalah  pemenuhan  unsur  delik berkait  karena  hasil tindak  pidana akan  berkaitan dengan  tindak  pidana  asalnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUTPPU  yang didalamnya termasuk tindak pidana penipuan.
Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan Para  Terdakwa,  dilakukan  terhadap  hasil  tindak  pidana  penipuannya.  Hal  itu  dibuktikan dengan  asal  aliran  dana  yang  dijabarkan  dalam  kasus  ini  berasal  dari  uang  setoran  calon jamaah.
5. Dengan Maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Unsur harta kekayaan menurut Pasal 1 ayat (13) UUTPPU adalah “semua benda bergerak atau tidak  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud  yang  diperoleh  baik  secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana”.
Unsur  dengan  maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  tidak  lain  adalah  tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku yaitu agar harta kekayaan tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah.
Dalam  kasius  ini  Para  Terdakwa  selain  menikmati  hasil  tindak  pidananya  juga  melakukan investasi  seperti  membeli  sebuah  restoran  Nusa  Dua  di  London,  membeli  dan  mendirikan beberapa perusahaan, dan sebagainya.
Modus  operandi  Penempatan (placement) merupakan  tahap  yang  paling  mudah  untuk dideteksi karena uang hasil kejahatan itu berhubungna langsung dengan sumbernya. Serta pada dasarnya tindakan apapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap aset hasil kejahatannya adalah  perbuatan  pencucian  uang.  Apabila  dianalisis  lebih  jauh  terhadap  proses  penegakan hukumnya, kasus TPPU ini merupakan penerapan criminal forfeiture dan hal itu ditandai dengan penelusuran  aset  yang  dilakukan  setelah  adanya  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  asalnya. Sehingga  proses  penempatan (placement) yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa  tidak  terdeteksi sebagai transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

## C. Analisis Penerapan Pemulihan Aset
Sebagaimana diuraikan diatas, unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang memang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan dengan demikian akhirnya Para Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Namun ternyata putusan ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak sesuai dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum  yang meminta  agar  barang  bukti  yang  bernilai  ekonomis  dikembalikan  kepada  para  calon  jamaah melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel untuk dibagikan secara proposional dan merata. Majelis Hakim melalui Putusannya berdasar pada adanya surat dan pernyataan penolakan dari Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan menurut Pasal 39 KUHP Junto Pasal 46 Junto Pasal 194 KUHP menetapkan bahwa barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya,  proses  pemulihan  aset  dilakukan dengan berbagai rangkaian kegiatan yaitu

## 1. Penelusuran Aset
Tahap  penelusuran  aset  merupakan  tahap  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan pemulihan  aset.  Penelusuran  aset  dalam  penegakan  TPPU  dilakukan  dengan  tujuan  agar menemukan  keberadaan  dan  jenis  aset  yang  disembunyikan  atau  berasal  dari  hasil  tindak pidana yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti transaksi keuangan maupun yang bukan keuangan yang berhubungan dengan aset hasil kejahatan. Proses  penelusuran  aset  ini  dapat  dimulai  dengan  adanya  LTKM  dari  PPATK  atau dimulainya proses penyelidikan sebuah kasus, namun dalam putusan kasus ini Penulis tidak melihat  peran  aktif  PPATK  untuk  menyelidiki  dan  menelusuri  aset-aset  dan  transaksi keuangan  yang dilakukan oleh Para Terdakwa.  Faktanya kasus  First Travel memang tidak dimulai oleh terdeteksinya transaksi keuangan mencurigakan, namun dimulai oleh penyidik untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana asalnya.
Jika  dilihat  melalui  uraian  barang  bukti  bernilai  ekonomis  di  dalam  Putusan  PN  First Travel,  penyidik  dapat  menguraikan  aliran  dana  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  namun terbatas pada yang telah dibelanjakan, membeli kendaraan, membuka perusahaan lain, serta membeli  barang-barang  bermerek.  Sangat  disayangkan  aset  yang  berhasil  ditelusuri  dan masuk dalam tahap penyitaan diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh  lima  milyar  rupiah),  sangat  jauh  dari  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  yang diperkirakan senilai Rp 933.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar rupiah). Apabila diteliti secara lebih mendetail lagi, uang yang tersebar di berbagai rekening milik Para Terdakwa dan First Travel sangat sedikit bahkan tidak yang paling banyak hanya sekitar Rp  2.000.000.000,-  (dua  milyar  rupiah),  bahkan  beberapa  rekening  hanya  terisi  beberapa ratus ribu rupiah.  Fakta ini tidak berbanding lurus dengan histori perilaku dan gaya hidup dari  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  sebagaimana  diruaikan  dalam  Putusan.  Sehingga  patut diduga Para Terdakwa telah mengalihkan hasil tindak pidana nya yang tidak dapat ditelusuri
oleh Penyidik. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum hanya memeriksa aliran dana dari dan antara rekening First Travel, Rekening Andika, Rekening Anniesa dan Rekening Kiki. Relasi lainnya  seperti  keluarga  dan  kerabatnya  tidak  ditelusuri  oleh  Penyidik.  Dengan  demikian penelusuran  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  hanya  terbatas  pada  tahap  penempatan ( placement ) sedangkan aset-aset yang sudah berada dalam tahap pemisahan (layering ) tidak terdeteksi dan lolos dari penelusuran aparat.
Sangat  disayangkan  menagapa  penyidik  tidak  bekerjasama  dengan  PPATK  untuk menelusuri  aliran  dana  yang  sudah  berada  dalam  tahap  pemisahan  (layering)  dan penggabungan (integration). Tidak mengada-ada juga  apabila diasumsikan walaupun harta kekayaan hasil tindak pidana dipakai oleh Para Terdakwa untuk operasional dan menutupi kekurangan biaya pemberangkatan jamaah umroh periode sebelumnya, namun terlalu aneh apabila  yang dapat dikembalikan hanya berjumlah sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar  rupiah).  Dengan  demikian  dapat  terlihat  bahwa aparat  penegak  hukum  belum maksimal menelusuri aset hasil tindak pidana yang dikuasai oleh Para Terdakwa.
2. Pengamanan Aset (Pemblokiran, Penyitaan)
Pengamanan aset dilakukan oleh penyidik  yang bertujuan untuk dijadikan barang bukti serta menjaga keamanan aset yang sudah terlacak agar tidak dialihkan dan disamarkan oleh pelaku  kejahatan.    Kegiatan  pengamanan  aset  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dapat  berupa pengentian  sementara  transaksi,  penundaan  transaksi  serta  pemblokiran  transaksi  tersebut dan penyitaan. Dalam kasus ini, pengamanan aset dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil penelurusan aset yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya.
Setidaknya  terdapat  529  barang  bukti  yang  disita  dan  dinilai  memiliki  nilai  ekonomis. Namun  hasil  proses  penelusuran  yang  tidak  maksimal  pada  akhirnya  mengakibatkan  aset yang dapat diamankan hanya sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) itu pun  mayoritas  adalah  barang-barang  perabotan  rumah  tangga,  elektronik  dan  barang bermerek. Menurut penulis apabila dilihat dari aset-aset yang diamankan oleh penyidik dalam kasus ini, sama hal nya dengan yang terjadi pada tahap penelusuran aset, pengamanan aset juga  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  fokus  hanya  untuk  pembuktian  unsur-unsur  tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
Yang menjadi catatan dari penulis adalah tidak ada upaya pengamanan aset atas restoran Nusadua  di  London  yang  telah  dibeli  oleh  Para  Terdakwa  menggunakan  hasil  tindak pidananya  tidak  disita.  Padahal  terungkap  di  dalam  persidangan  total  investasi  yang dikeluarkan  untuk  perizinan  dan  pembangunan  restoran  memakan  biaya  sekitar  Rp 24.000.000.000,-  (dua  puluh  empat  milyar  rupiah).  Restoran  tersebut  dikuasai  oleh  Usya Soemiarti Soeharjono tidak masuk dalam tahap pengamanan. Padahal saksi Usya Soemiarti Soeharjono  mengakui  sendiri  dalam  kesaksiannya  bahwa  saksi  tidak  mengeluarkan  uang sama sekali untuk pembuatannya dan hanya melakukan pengelolaan.
Tidak hanya itu restoran nusa dua di London, dalam persidangan juga terungkap melalui saksi  Esti  Agustin  bahwa  saksi  pernah  dibelikan  oleh  Kiki  Hasibuan  sebidang  tanah  yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat. Sebagai mantan pacar Kiki Hasibuan, saksi hanya meminjamkan  KTP  untuk  membeli  sebidang  tanah  tersebut.  Tanah  di  Lombok  ini  telah berhasil ditelusuri namun penulis tidak melihat adanya tindakan penyitaan atas tanah tersebut yang ada hanyalah kwitansi cicilan pembayaran atas tanah di lombok itu.
3. Proses Pengadilan
Seperti  yang  telah  dijabarkan  dalam  bab  sebelumnya,  penghilangan  hak  pelaku  tindak pidana  atas  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  wajib  diamanatkan  melalui  Putusan Pengadilan baik itu berupa pidana perampasan aset, NCB Asset Forfeiture atau pengembalian aset kepada korban kejahatan. Pidana perampasan aset dilakukan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset-aset yang disebutkan di dalam putusan dirampas untuk negara, NCB Asset Forfeiture juga dilakukan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset yang diduga merupakan aset hasil tindak pidana disita untuk negara, begitupun dengan
pengembalian aset diwujudkan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang- barang yang telah disita dikembalikan kepada siapa yang disebut dalam putusan tersebut.
Hal  yang  disayangkan  adalah  dalam  kasus  ini  Majelis  Hakim  menerapkan  Pidana Perampasan Aset untuk Negara yang didasarkan pada adanya surat dan pernyataan penolakan dari Paguyuban  Korban  First Travel untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut, serta berdasarkan pada Pasal 39 KUHP Junto Pasal 46 Junto Pasal 194 KUHP Majelis Hakim Pengadilan  tingkat  pertama  menetapkan  bahwa  barang  bukti  yang  bernilai  ekonomis dirampas untuk negara.
Salah satu alasan pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bandingnya adalah terkait  status  perampasan  yang  justru  mempermasalahkan  ketidaksesuaian  status  barang bukti dalam pembacaan putusan yang menetapkan bukti nomor 1 sampai bukti nomor 529 dirampas  untuk  negara,  namun  dalam  berkas  perkara  terbagi  dalam  beberapa  status  yakni dirampas untuk negara, dikembalikan kepada orang tersebut disita tanpa menyebut namanya, sehingga dianggap telah terjadi perbedaan atau dualisme putusan. Penulis tidak memahami mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan pemulihan aset dan keadilan bagi korban,  namun  dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  tingkat  banding  telah  mengakui bahwa  pada  hakikatnya  KUHAP  mengedepankan  barang  sitaan  diserahkan  kepada  pihak yang  paling  berhak  menerima  kembali  yang  namanya  tercantum  dalam  ptuusan  tersebut, kecuali  menurut  ketentuang  undang-undang  barang  bukti  tersebut  harus  dirampas  untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut penulis walaupun maksud dari pertimbagan Majelis Hakim diatas adalah untuk menjawab status barang sitaan yang dikembalikan kepada yang berhak, serta tidak merujuk pada pengembalian aset hasil tindak pidana kepada yang berhak seperti yang diamanatkan dalam UUTPPU, sangat disayangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan posisi korban sebagai pihak yang berhak menerima manfaat ekonomis dari barang sitaan tersebut, karena kurangnya  fokus  pada  pemulihan  kerugian  korban  itulah  maka  putusan  Majelis  Hakim tingkat  banding  menguatkan  dan  sependapat  dengan  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  dan menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Dengan demikian  barang  bukti  yang  semuula  masih  menjadi  milik  terdakwa  atau  dikuasai  oleh terdakwa  berpindah  kepemilikannya  menjadi  milik  negara  biasanya  akan  dilelang  dan disetorkan  kepada  kas  negara  dan  menjadi  penerimaan  negara  bukan  pajak.  Seperti  yang djuga diatur dalam Lampiran 1 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor  22 tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Seperti  yang  telah  disebutkan  pada  paragaraf  awal,  berdasar  pada  diterimanya  surat penolakan  Pengurus  Paguyuban  Korban  First  Travel  dan  Pasal  39  KUHP Junto Pasal  46 KUHAP Junto Pasal 194 KUHAP. Pasal 39 KUHP ini memang memberikan kemungkinan bagi  pengadilan  untuk  memutus  perampasan  terhadap  barang-barang  kepunyaan  terpidana yang diperoleh dari kejahatan ( corpora delicti ).  Pasal 46 KUHAP sebenarnya merupakan pilihan  karena  menjelaskan  bahwa  benda  yang  dikenakan  penyitaan  dapat  dikembalikan kepada siapa dari benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak dengan syarat bahwa kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak lagi memerlukannya, lalu dalam ayat 2 nya  menyatakan  bahwa  “apabila  perkara  sudah  diputus,  maka  benda  yang  dikenakan penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau  kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan tersebut  kecuali  jika  menurut  putusan  hakim  benda  itu  dirampas  untuk  negara,  untuk dimusnahkan  atau  untuk  dirusakan  sampai  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  atau  jika  benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”. Demikian juga halnya dengan Pasal 194 KUHAP.
Idealnya  pidana  perampasan  aset  ini  tidak  diterapkan  dalam  perkara  yang  korbannya bukan  negara.  Penulis  tidak  menemukan  adanya  sanggahan  berdasar  dari  Majelis  Hakim dalam  kasus  ini  terkait  pernyataan  tersebut,  hal  yang  mendasari  penerapan  pidana perampasan  aset  dalam  kasus  ini adalah karena  surat  penolakan  dari  pengurus  Paguyuban Korban First Travel.

## 4. Pemulangan Aset
Pemulangan aset adalah tahapan terakhir dari proses pemulihan aset, yang ditandai dengan dikembalikannya  aset  kepada  korban  kejahatan.  Dalam  hal  putusan  hakim  menyatakan bahwa barang-barang yang telah disita dan memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara, pemulangan  aset  dilakukan  dengan  cara  penyetoran  uang  hasil  lelang  kepada  kas  negara. Sebaliknya  dalam  hal  korban  tindak  pidana  asal  bukanlah  negara  pemulangan  aset  ini haruslah ditujukan kepada siapa yang berhak dan disebutkan dalam Putusan.
Dalam kasus ini siapa yang paling berhak atas aset tersebut telah dikualifikasikan sebagai korban First Travel, itu sebabnya Jaksa Penuntut Umum memohonkan agar seluruh barang bukti  yang  memiliki  nilai  ekonomis  untuk  dikembalikan  kepada  para  korban  First  Travel. Keberhakan para korban pun tidak dibantah oleh Majelis Hakim, hanya saja karena adanya surat  penolakan  penerimaan  pengembalian  barang  bukti  dari  pengurus  sehingga  Majelis Hakim menentukan agar barang-barang tersebut dirampas untuk negara.
Penolakan  yang  dilakukan  oleh  paguyuban  korban  First  Travel  didasari  oleh ketidaksesuaian  aset  yang  akan  dikembalikan  dengan  kerugian  korban.  Diasumsikan  aset yang disita seluruhnya hanya bernilai  Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sedangkan kerugian korban adalah sekitar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan jumlah korban yang mencapai 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang. Hal ini diakibatkan karena barang bukti yang disita oleh  penyidik  hanya  4%,  (empat  persen)  dari  seluruh  jumlah  kerugian  yang  dialami  oleh korban. Kendala lainnya adalah memang tidak adanya mekanisme pengembalian aset yang telah disita kepada korban setelah adanya surat penolakan dari pengurus Paguyuban Korban First Travel, apalagi jumlah korban  yang begitu banyak.  Apabila diperkirakan jika barang sitaan yang dikembalikan berjumlah Rp 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dibagi dengan  jumlah  korban  yaitu  63.000  (enam  puluh  tiga  ribu)  korban  maka  1  orang  korban hanya menerima pengembalian sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Dilain kesempatan para pengurus perkumpulan menjelaskan alasan penolakannya, yaitu karena  para  pengurus  yang  mayoritas  adalah  ibu  rumah  tangga  merasa  tidak  berkompeten mengurus barang bukti yang mayoritas berupa berbagai perkakas rumah tangga, elektronik, pernak  pernik  fashion  branded,  dan  sebagainya  untuk  dikembalikan  kepada  63.000  (enam puluh tiga ribu) korban. Mereka menyayangkan karena seharusnya peran eksekusi berada di kejaksaan.  Dari  situlah  menimbulkan  rasa  penasaran  penulis  karena  dalam  kasus  ini  tidak terlihat adanya peran PPA yang seharusnya mengawal proses pemulihan aset. Terleibih lagi PPA sepertinya tidak dijadikan pilihan untuk membantu penyelesaian pengembalian aset para korban tindak pidana. Kenyataan ini tidak sejalan dengan semangat pembentukan PPA yaitu untuk melakukan pemulihan kerugian yang diderita oleh korban baik negara, perseroangan, korporasi, lembaga atau pihak lainnya dalam kewenangan dominus litis yang dimiliki oleh Kejaksaan.
Selain tidak dipertimbangkannya keberadaan PPA dan malah bergantung pada pengurus Paguyuban Korban First Travel, membuat penulis mempertanyakan apakah surat penolaka tersebut dapat benar-benar mewakili suara korban secara keseluruhan, karena faktanya pasca putusan pun masih banyak korban First Travel yang berupaya menuntut pengembalian dan merasa  putusan  ini  tidak  memberikan  keadilan.  Dari  hasil  penjabaran  diatas,  dapat  dilihat bahwa putusan atas kasus ini tidak mencerminkan keberhasilan dari tujuan Pemulihan Aset yaitu pemulihan kerugian korban kejahatan. Terbukti juga dari protes yang diajukan oleh para korban  maupun  ahli  hukum,  penerapan  pidana  penjara  dan  pidana  denda  terhadap  pelaku sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai keadilan apabila tidak ada pengembalian aset kepada korban kejahatan. Selain mekanisme pengembalian yang memang belum ditaur dengan jelas di dalam UUTPPU, terdpat 2 hal lain yang menjadi inti penyebab mengapa aset tersebut pada akhirnya dirampas untuk negara yaitu implementasi pemulihan aset yang tidak berhasil dan ketiadaan peran PPA.

## 4. KESIMPULAN
1. Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  telah  memfasilitasi  pengaturan  bagi tercapainya upaya pemulihan aset korban kejahatan yang meliputi :
a. Penelusuran Aset
- UUTPPU  memberikan  fasilitas  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan penelusuran aset berkoordinasi dengan PPATK. Tahap penelusuran aset ini merupakan tahap  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  upaya  pemulihan  aset korban  kejahatan,  karena  pada  tahap  penelusuran  aset  ini  lah  aparat  penegak  hukum mendapatkan informasi terkait seberapa besar harta hasil tindak pidana yang didapatkan oleh pelaku kejahatan serta aliran dana dari aset ilegal tersebut.
b. Pengamanan Aset (Pemblokiran, Penyitaan)
- Setelah  tahap  penelusuran  Aset  dan  untuk  mencegah  pelaku mengalihkan,  merubah bentuk atau menikmati hasil tindak pidananya, Penyidik dapat melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran terhadap transaksi tersebut. Pemblokiran transaksi melalui Pihak  Pelapor  mengakibatkan  aset  atau  harta  kekayaan  yang  diblokir  harus  tetap berada  pada  Pihak  Pelapor,  serta  dapat  dilakukan  dalam  tingkat  penyidikan, penuntuttan maupun pemeriksaan di pengadilan.
- Selain  mealakukan  pemblokiran  langkah  pengamanan  aset  lainnya  yang  dapat dilakukan adalah penyitaan. Pengaturan khusus terkait penyitaan yang ada di dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 81 UUTPPU dimana hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui belum disita.
c. Proses Pengadilan
Proses Peradilan adalah tahap dimana pembuktian atas perolehan dan status harta yang diduga  berasal  dari  tindak  pidana  dilakukan,  serta  penghilangan  hak  pelaku  atas  aset yang  terbukti  merupakan  hasil  tindak  pidana  diterapkan  melalui  putusan  pengadilan. Tidak  hanya  itu  melalui  putusan  pengadilan  jugalah  ditentukan  kepada  siapa  aset tersebut dikembalikan. Dalam UUTPPU terdapat 3 mekanisme yang dapat diterapkan atas harta kekayaan hasil tindak pidana yaitu :
- Pidana Perampasan Aset ( Criminal Forfiture ) Pidana  perampasan  aset  dengan  perintah in  personam ini  dilakukan  sebagai konsekuensi  dari  tindak  pidana  yang  terbukti  dilakukan  oleh  pelaku.  Hal  khusus yang  difasilitasi  oleh  UUTPPU  terkait  penjatuhan  pidana  perampasan  aset  ini adalah adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa juga wajib membuktikan bahwa aset yang dicurigai tersebut bukan didapatkannya dari sebuah  tindak  pidana  dan  apabila  terdakwa  tidak  dapat  membuktikannya  maka harta kekayaan tersebut dapat dirampas untuk negara.
- NCB Asset Forfeiture
NCB Asset  Forfieture merupakan  hal  khusus  yang  dilahirkan  melalui  UUTPPU. Melalui  mekanisme  ini  hakim  dapat  memerintahkan  perampasan  aset  tanpa menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  harta kekayaan  yang  diduga  merupakan  hasil tindak  pidana  namun  pelaku  tidak  ditemukan,  tidak  dapat  dihadirkan  dan sebagainya.
- Pengembalian Aset
Pengembalian  aset  kepada  yang  berhak  diamanatkan  dalam  Penjelasan  Umum UUTPPU  yang selanjutnya dikaitkan dengan kepentingan korban kejahatan yang terdampak  secara  materiil  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Pelaku. Pengembalian  aset  kepada  korban  kejahatan  diimplementasikan  melalui  putusan pengadilan yang mengamanatkan pengembalian barang sitaan kepada siapa  yang disebutkan dalam putusan tersebut.
d. Pemulangan Aset
- Apabila korban kejahatan adalah negara maka pemulangan aset dilakukan dengan menyetorkan hasil lelang aset yang telah diputus dirampas untuk negara kepada kas negara.
- Apabila  korban  kejahatan  bukan  negara  maka  pemulangan  aset  baru  dapat dilakukan  apabila  putusan  pengadilan  memerintahkan  aset-aset  yang  bernilai ekonomis diserahkan kepada yang berhak. Walaupun semangat pemulihan aset ini ditemukan  dalam  UUTPPU  namun  UUTPPU  belum  mengatur  lebih  jauh  terkait mekanisme pemulangan kepada korban kejahatan.
2. Implementasi  upaya  pemulihan  aset  korban  kejahatan  dalam  Kasus  First  Travel  belum berhasil  memberikan  pemulihan  aset  bagi  korban  kejahatan  dimana  korban  kejahatannya bukanlah negara. kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hal-hal berikut :
- Penelusuran aset yang dilakukan oleh Penyidik dalam kasus ini tidak maksimal karena fokus utama  penyidik  adalah  membuktikan  unsur  dari  tindak  pidananya  bukan  pemulihan  aset korban  kejahatan  karena  dari  hasil  tindak  pidana  yang  berjumlah  sekitar  Rp 933.000.000.000,-  (sembilan  ratus  tiga  puluh  tiga  milyar  rupiah)  sedangkan  aset  yang berhasil ditelusuri hanya sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Penulis menemukan bahwa rekening-rekening yang diblokir hanya memiliki saldo rata-rata dibawah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh aliran dana hasil tindak pidananya. Dengan demikian penelusuran  aset  yang  dilakukan  oleh  penyidik  hanya  terbatas  pada  tahap  penempatan ( placement ) sedangkan aset-aset yang sudah berada dalam tahap pemisahan ( layering ) tidak dideteksi dan lolos dari penelusuran penyidik.
- Karena minimnya aset yang berhasil ditelusuri dalam tahap penelusuran aset, maka begitu pula aset yang diamankan oleh Penyidik. Bahkan terdapat aset yang terdeteksi dalam tahap penelusuran  yang  tidak  dilakukan  upaya  lebih  lanjut  yaitu  investasi  restoran  Nusadua  di London  bersama  dengan  saksi  Usya  Soemiarti  yang  diperkirakan  menghabiskan  Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
- Minimnya aset yang dapat dikembalikan tidak sebanding dengan jumlah korban dalam kasus ini  yang  diperkirakan  sekitar  63.000  orang  (enam  puluh  tiga  ribu),  hal  inilah  yang melatarbelakangi  surat  penolakan  dari  pengurus  Paguyuban  Korban  First  Travel.  Apabila dihitung  secara  kasar,  diperkirakan  dengan  jumlah  aset  tersebut  setiap  korban  hanya mendapatkan  Rp  70.000,-  (tujuh  puluh  ribu  rupiah).  Yang  sangat  disayangkan  adalah berdasar pada penolakan tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan bahwa  aset- aset  tersebut  dirampas  untuk  negara.  Penulis  tidak  melihat  kontribusi  dan  pertimbangan Majelis Hakim untuk menyerahkan penanganan pengembalian kepada PPA dan para korban yang tidak tergabung dalam Paguyuban Korban First Travel.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Tuhan,  almarhum  mama,  papa,  keluarga,  sahabat,  pembimbing,  dosen, teman-teman angkatan, teman-teman bimbingan dan seluruh pihak yang telah membantu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andika,  Auliah “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang,” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2012.
Apong, Herlina, “Restorative Justice,” Jurnal Kriminologi Indonesia , (2015).  Hlm, 19-20.
Bestari,  Nooranda  Farzia, ”Rehabilitasi  Bagi  Pecandu  Narkoba  yang  Perkaranya  Masuk  dalam Sidang  Pengadilan  Dipandang  dari  Teori  Pemidanaan  (Pengkajian  dari  Perspektif Hakim), ” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012.
Garnasih, Yenti , “Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang”,
Symposium  Nasional  Mahupiki  Kerjasama  dengan  FH  Universitas  Hasanudin ,  (18  –  19 Maret 2013). Hlm 7
Hamzah,  Andi, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia:  Dari  Retribusi  Ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
Hiariej, Eddy O.S, “Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ”,  Workshop  Pemulihan Aset  Tindak  Pidana  oleh  Masyarakat  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama dengan MAHUPIKI DKI , (28-29 Agustus 2014). Hlm 5 Husein, Yunus, Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008. Kejaksaan RI, Badan Diklat, Modul Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: BPPKRI, 2019. Lubis,  Riani  Atika  Nanda, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice),” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011.
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992. Nasution, Edi “Memahami Praktek Pencucian Uang Hasil Kejahatan,” PPATK e-Journal, 2011, hlm. 24.
Nugroho,  Hibnu,  Budiyono dan  Pranoto, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian uang Dalam upaya Penarikan Aset, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, (Maret 2016). Hlm 1-14. Pangaribuan, Luhut M. P, Hukum Pidana Khusus tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset . Depok: Pustaka Kemang, 2016.
Projodikoro, Wijono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003. Putra, Ade Riyanda Prasetia, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang,” Lex Renaissance , (2019). Hlm 303-316
Riyadi,  Sugeng,  “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Gelap  Narkotika  Melalui  Pendekatan Follow The Money”. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019 Sholehuddin, M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo, 2007. Sjahdeini,  Sutan  Remy, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan  Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2007.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2012.
Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1990 Soewarsono, H dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Jakarta: Malibu, 2004.
Subketi, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2081. Tania, “ Pidana Perampasan Aset Korupsi dan Pencucian Uang”. Skripsi Sarjana Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2016
Utama,  Paku, Memahami  Asset  Recovery  dan  Gatekeeper. Jakarta:  Indonesian  Legal  Rountable, 2013.
Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Yanuar, M. Purwaning, Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Jakarta: Alumni, 2007. Yesmil, Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008.
Zulfa,  Eva  Achjani, “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi  tentang  Kemungkinan  Penerapan Pendekatan  Keadilan  Resoratif  dalam  Praktek  Penegakan  Hukum  Pidana ),”  Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009.