## ASAS-ASAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO UTARA
Ellys Rachman STIA Bina Taruna Gorontalo ellysrachman12@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai asas-asas pengelolaan administrasi  keuangan  daerah  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Jenis penelitian  adalah  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara  mendalam  pada  sejumlah  informan  dan  pencatatan  data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa  pengelolaan administrasi keuangan daerah  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gorontalo  Utara  belum  belum  memenuhi  asas keadilan,  asas  kepatuhan,  dan  asas  manfaat.  Padahal  otonomi  daerah  memberi peluang  yang  cukup  besar  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan daerah. Disisi lain, keterbatasan anggaran sehingga peluang tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan, dan asas manfaat tersebut.
Disarankan,  Perlunya  Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  anggaran  yang  memadai untuk  menerapkan  asas  keadilan  dalam  pengelolaan  administrasi  keuangan  daerah; Perlunya  Pemerintah  Daerah  meningkatkan  kemampuan  aparat  menyusun  program kerja  yang  sesuai  dengan  ketersediaan  anggaran,  untuk  menerapkan  asas  kepatuhan dalam  pengelolaan  administrasi  keuangan  daerah;  Perlunya  Pemerintah  Daerah memprioritaskan  program-program  yang  dirasakan  langsung  manfaatnya  oleh masyarakat sasaran guna memenuhi asas manfaat.
Kata Kunci: Pengelolaan, Administrasi, Keuangan, Daerah
PENDAHULUAN Di organisasi birokrasi pemerintahan,  pengelolaan  keuangan yang  tepat  sasaran,  sesuai  prosedur yang  baik  dan  benar  sangat  penting karena
menyangkut pemenuhan kepentingan masyarakat umum. Prosedurnya  sesuai  dengan  sistem administrasi  keuangan  Negara  yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun 2005, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  13 Tahun 2006, tentang Pedoman
21 Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja  Melalui  Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan  daerah  harus  dilaksanakan melalui    tata  cara  kerja  pengeluaran anggaran    diawali  dengan    penerbitan Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian diverifikasi, dilanjutkan  dengan  penerbitan  surat perintah  pencairan  (SP2D)  dan  cek, untuk  selanjutnya  dicairkan  di  Bank. Prosedur  tersebut  dapat  dilalui  tanpa hambatan  dan    dikelola  dengan  tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk manfaat. Asas-asas tersebut harus
diperhatikan  dalam  rangkaian    tata kerja dari suatu sistem kerja organisasi yang  banyak  melibatkan  sumber  daya manusia (SDM). Dalam arti, jika salah satunya tidak didasarkan atas asas-asas umum  tersebut,  maka  pengelolaan keuangan  tidak  akan  tepat  sasaran. Dalam setiap organisasi baik organisasi  swasta  maupun  organisasi pemerintah  perlu  di  dukung  dengan pengelolaan  administrasi  keuangan yang  baik.    Pengelolaan  adminisrasi keuangan yang baik memegang peranan utama dalam proses
manajemen  sebagai  bukti  pelaksanaan suatu  program  atau  kegiatan,  juga merupakan rekaman dan informasi atas pelaksanaan  kegiatan  atau  program tersebut.
Asas-asas
pengelolaan administrasi  keuangan  daerah,  sebagai salah  satu  kegiatan  yang  berkaitan dengan aktivitas pengeluaran anggaran.    Dengan  memperhatiakn asas-asas pengelolaan administrasi keuangan,  merupakan  salah  satu  dasar atau tolok ukur keberhasilan organisasi dalam  mencapai  tujuan.    Hal  ini mengisyaratkan bahwa tanpa memperhatikan  asas-asas  pengelolaan administrasi  keuangan,  maka  tujuan yang  akan  dicapai  tidak  akan  tepat sasaran,  karena  berakibat  pada  tidak tertibnya  penggunaan  keuangan  itu sendiri  dan  terkesan  boros  atau  tidak hemat.      Kaidah  ini  sering  terabaikan baik dalam lingkup organisasi sederhana  maupun  dalam  lingkup organisasi  yang  lebih  luas  seperti halnya di birokrasi pemerintahan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan  di  daerah  mempunyai  arti penting  dilihat  dari  aspek  bahwa anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin
kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat.  Selain  itu, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan  di  daerah  diperlukan  karena
Page 22
22
adanya  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang,  sedangkan  sumber  daya yang  ada  terbatas.  Dinas  Sosial sebagai  salah  satu  Satuan  Kerja Persangkat  Daerah  (SKPD)  memiliki tugas  mulia  yaitu  mensejahterakan masyarakat yang memiliki permasalahan sosial.
Dalam  realitasnya,  pengelolaan adminsitrasi  keuangan  belum  sesuai dengan  asas-asas  umum  yang  berlaku sebagai  dasar  dalam  penggunaan keuangan daerah. Akibatnya, keuangan daerah yang ditujukan untuk memenuhi  kepentingan  kesejahteraan masyarakat  yang  telah  ditetapkan melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), belum memenuhi  unsur  keadilan,  kepatutan dan  manfaat  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  secara  optimal.  Demikian pula halnya di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, pengelolaan keuangan daerah belum memperhatikan  asas-asas  umum  yang berlaku sebagaimana dianjurkan dalam peraturan yang berlaku bagi
pengelolaan    administrasi  keuangan daerah.  Hal  itu  dapat  diamati  dari pengajuan  surat  perintah  membayar (SPM) oleh setiap unit kerja yang ada, belum  Nampak  bahwa  anggaran  yang diajukan menggambarkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk menfaat.  Surat  perintah  membayar tersebut antara lain menyangkut
tagihan  untuk  pembayaran  kepada pihak ketiga maupun untuk kepentingan operasional organisasi dan untuk  kegiatan-kegiatan  lain  yang mengakibatkan  pengeluaran  anggaran daerah.
Hal  itu  menggambarkan  bahwa, asas-asas pengelolaan administrasi keuangan  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Gorontalo  Utara  belum  sesuai  dengan ketentuan.  Walaupun  tata  kerja  dalam rangka melancarkan pengeluaran anggaran untuk kepentingan organisasi,  sudah  berjalan  lancar, namun  hambatan  utama  terletak  pada ketidak  terpenuhinya  asas-asas  yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan itulah yang
mendorong  penulis  ingin  memperoleh gambaran  obyektif  melalui  penelitian secara ilmiah tentang asas-asas pengelolaan  administrasi  keuangan daerah  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Gorontalo Utara.
Dari uraian latar belakang masalah  di  atas,  maka  masalah  dalam penelitian  ini  dapat  di  identifikasikan sebagai  berikut  :  1)  Belum  sesuai pengelolaan  administrasi  keuangan daerah  berdasarkan  asas-asas  umum yang  berlaku  sebagai  dasar  dalam penggunaan  keuangan  daerah.  2) Akibatnya,  keuangan  daerah  yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan  kesejahteraan  masyarakat yang telah ditetapkan melalui
23
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  belum  memenuhi unsur keadilan, kepatutan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara optimal.  3)  Belum  memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sebagaimana dianjurkan dalam peraturan yang berlaku bagi
pengelolaan    administrasi  keuangan daerah,  sehingga  keuangan  daerah  di Dinas  Sosial  Kabupaten  Gorontalo, belum  dirasakan  secara  merata  oleh seluruh lapiran masyarakat.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang  dan  identifikasi  masalah tersebut  di  atas,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana asas-asas pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara

## TUJUAN  DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian  ini  dilakukan  pada dasarnya  bertujuan  untuk  memperolah gambaran tentang asas-asas pengelolaan  administrasi  keuangan daerah  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Gorontalo Utara. Manfaat Penelitian Ada dua manfaat yang diharapkan  dari  penelitian  ini,  yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat  Teoritis:  Hasil  penelitian ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu administrasi publik, dan referensi bagi peneliti yang berminat dalam bidang yang sama.
Manfaat  Praktis:  Hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat    memberikan kontribusi  bagi  Pemerintah  Daerah, khususnya  Dinas  Sosial  Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah jenis penelitian deskriptif pendekatan  kualitatif.  Menurut  Nazir (2001:63),  jenis  deskriptif  adalah untuk  membuat  deskripsi,  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual dan  akurat  mengenai  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, tanpa menghubungkan dengan  variabel  lain,  dan  tidak menguji hipotesa.
Sedang  menurut  Bogdan  dan Taylor  (dalam  Moleong,  2000:3), pendekatan  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dari  perilaku yang diamati. Sejalan dengan pengertian  di  atas,  Kirk  dan  Miller (Moleong,  2000:3),  mendefenisikan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah tradisi tertentu dalam ilmu
24 pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan  pada  manusia  dalam kawasannya  sendiri  dan  berhubungan dengan  orang-orang  tersebut  dalam bahasanya dan dalam perisitilahannya
Sumber data utama dalam penelitian  kualitatif,  yaitu  data  primer selebihnya  adalah  data  tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2005:157).  Oleh  karena  itu,  dalam
penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu
Data  primer,  yaitu  berupa  kata- kata  dan  tindakan  dari  orang-orang yang diamati atau diwawancarai dalam hal  ini  adalah  informan  yang  dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.    Data  sekunder,  yaitu  data yang  diperoleh  dari  berbagai  catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan administrasi keuangan. Dalam pengumpulan data, teknik
yang  digunakan    adalah  sebagai berikut:
Teknik Observasi
Menurut  Moleong  (2000:125)
“teknik  observasi  atau  pengamatan dimanfaatkan sebesar-
besarnya”.Pengumpulan  data  melalui observasi  adalah  pengumpulan  data yang  dilakukan  melalui  pengamatan. Setiap data yang diamati  tidak sekedar dilihat  tetapi  langsung  diperhatikan, jika  perlu  ditanya  dan  dicatat  segala sesuatunya.
Teknik Wawancara
Menurut  Muhadjir  (2003:49) pada  umumnya  wawancara  dalam penelitian  kualitatif  lebih  longgar,
berbeda dengan penggunaan instrument pada pendekatan kuantitatif lebih baku. Teknik wawancara merupakan  “metode  yang  paling  luas digunakan dimana-mana untuk
memperoleh  informasi  dari  orang banyak”.
Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan melalui  pencatatan  data  sekunder, yaitu  menghimpun  data  dan  informasi yang berkaitan permasalahan penelitian Dalam penelitian deskriptif kualitatif,  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif  berdasarkan data  yang  diperoleh  melalui  observasi dan  wawancara  serta  data  agregate yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian. Teknik  analisis  kualitatif  tersebut menurut  Moelong  (2005:190),  melalui beberapa tahapan yaitu tahap pemrosesan satuan,
kategorisasi termasuk pemeriksaan keabsahan data, diakhiri dengan penafsiran data dengan kata-kata.
Penelitian tentang asas-asas pengelolaan  adminsitrasi  keuangan daerah  adalah  suatu  sistem  dari rangkaian kerjasama melalui tata kerja yang  berkaitan  satu  sama  lain.  Dalam kaitan  dengan  penelitian  ini,  asas-asas pengelolaan  administrasi  keuangan
25
daerah  difokuskan  pada  asas  keadilan, asas kepatutan dan asas manfaat untuk masyarakat, yang dideskripsikan sebagai berikut:
Asas keadilan yaitu, tata cara pengelolaan  administrasi  keuangan daerah melalui pengaturan dan pengurusan  anggaran  didasarkan  atas pemerataan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asas  kepatuhan  yaitu,  tata  cara pengelolaan  administrasi  keuangan daerah melalui pengaturan dan pengurusan  anggaran  didasarkan  atas peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Asas manfaat untuk masyarakat yaitu,, tata  cara    pengelolaan  administrasi keuangan  daerah  dilakukan  melalui pengaturan  dan  pengurusan  yang didasarkan atas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  deskripsi hasil  penelitian  di  atas,  pengelolaan administrasi keuangan daerah di Dinas Sosial  Kabupaten  Gorontalo  Utara, belum  memenuhi  asas  keadilan,  asas kepatuhan, dan asas manfaat. Otonomi daerah  memberi  peluang  yang  cukup besar  kepada  Pemerintah  Daerah dalam  mengelola  keuangan  daerah. Disisi  lain,  keterbatasan  anggaran sehingga peluang tidak dapat
dimanfaatkan  untuk  memenuhi  asas keadilan,  asas  kepatuhan,  dan  asas manfaat. Kepentingan masyarakat yang  begitu  kompleks,  sulit  terpenuhi secara  merata  dalam  kondisi  anggaran yang  kurang  memadai.  Dalam  arti, pengaturan  dan  pengurusan  anggaran di  SKPD  belum  mampu  memenuhi unsur  pemerataan  bagi  peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan  atas  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Walaupun  setiap  daerah  berhak mengurus dan mengatur semua kegiatan  yang  akan  dibiayai  dari  dana
APBD, namun tidak berarti bahwa apa yang  dikehendaki  oleh  masyarakat daerah akan terpenuhi dengan sendirinya. Dengan alasan keterbatasan  dana  sehingga  berbagai permasalahan  kebutuhan  masyarakat terabaikan. Seperti misalnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kena bencana alam,
pemberdayaan  fakir    miskin  dan  anak terlantar, dan berbagai persoalan sosial lainnya, merupakan kewajiban Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas Sosial dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang  Dasar  1945.  Pada pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut menyebutkan  bahwa  fakir  miskin  dan anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh Negara.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa, Negara
26 mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal pengelolaan administrasi keuangan sebagai konsekuensi dari penggunaan anggaran untuk  memenuhi  tugas  dan  fungsi menjalankan  amanat  UUD  1945  di atas,    Dinas  Sosial  Kabupatgen Gorontalo Utara belum mampu memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan  dan  asas  manfaat.    Secara procedural, persyaratan dalam
pengelolaan  administrasi  keuangan sudah  terpenuhi.  Walaupun  masih ditemui  hambatan    dalam  prosedur penerbitan  surat  perintah  pencairan dana  (SP2D)  namun,  hal  itu  lebih disebabkan  oleh  ketidakpatuhan  pada saat  berlangsungnya  penagihan  atau pencairan.  Sementara  ketentuan  untuk mengeluarkan  dana/anggaran  untuk membiayai  kegiatan  disetiap  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), bukanlah  hal  yang  mudah  karena sering  mengalami  perubahan  dari tahun ke tahun.
Perubahan dalam sistem
administrasi  keuangan  misalnya  bisa saja  selalu  terjadi,  mengingat  masih adanya  penggunaan  anggaran  yang kurang  efisien  dan  sering  tidak memenuhi asas keadilan, asas kepatuhan dan asas manfaat. Peraturan dan  ketentuan  tentang  pengelolaan
keuangan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, terus disempurnakan agar  pemanfaatan  dana/anggaran  yang berasal  dari  rakyat  dapat  betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di  samping  itu,  dalam  hal meningkatkan  kelancaran  pelaksanaan prosedur administrasi keuangan,
perlunya peningkatan kemampuan aparat di bidang administrasi keuangan.  Hal  itu  sangat  mendasar, karena  umumnya  hambatan  dalam kelancaran pelaksanaan tugas ada pada manusianya dan bukan pada prosedurnya. Pegawai sebagai manusia biasa,  sudah  tentu  banyak  kekurangan dan  kelamahan  selain  kelebihan  yang dimilikinya. Pada saat diterima menjadi  pegawai,  tidak  ada  satupun yang  dibekali  dengan  keterampilan dalam  mengelola  keuangan.  Oleh karena  itu,  pendidikan  dan  pelatihan, penataran  maupun  pemagangan    dan sejenisnya  perlu  selalu  dilakukan mengingat minimnya kemampuan yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  yang diangkat menjadi pegawai.
Seiring dengan adanya reformasi di  bidang  keuangan,  dimana  arah  dan tujuan pengelolaan keuangan
didasarkan pada anggaran yang berbasis  kinerja  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor 13  Tahun  2006,  tentang  Pedoman Pengelolaan Anggaran
Berbasis
27
Kinerja.    Kinerja  Pemerintah  dilihat dari sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dengan konsekuensi anggaran  yang  cukup  besar  dapat memberikan  manfaat  yang  besar  bagi kepentingan masyarakat secara umum. Walaupun  sejak  tahun  2000,  telah dilakukan perbaikan di bidang pengelolaan  administrasi  keuangan melalui reformasi administrasi keuangan,  namun  hingga  saat  ini masih banyak menuai kritik bahwa apa yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh Pemerintah  belum  banyak  memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Orientasi dan pola pikir para pelaku administrasi khususnya  di  bidang  keuangan  yang belum  mengalami  perubahan  yang mendasar sebagai akibat dari minimnya  pendidikan  dan  pelatihan, penataran, pemagangan dan sejenisnya guna  lebih  memantapkan  cara  kerja dan  metode  yang  digunakan  dalam melaksanakan  tugas  daan  fungsi. Aparat  sebagai  pelayan  masyarakat, dituntut  untuk  selalu  memberikan pelayanan  yang  berkualitas.  Dalam kaitan itu, kesiapan aparat harus selalu menjadi
perhatian terutama
menyangkut  pembinaan  pengetahuan dan  profesionalismenya.

## SIMPULAN
Berdasarkan deskripsi
hasil penelitian  dan  pembahasan  di  atas,
simpulan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  Penelitian  tentang  asas-asas pengelolaan  adminsitrasi  keuangan daerah  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Gorontalo  Utara,  belum  memenuhi asas  keadilan  karena  keterbatasan anggaran.    Tata  cara    pengaturan  dan pengurusan anggaran belum didasarkan atas pemerataan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Penelitian tentang
asas-asas pengelolaan  administrasi  keuangan daerah  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Gorontalo  Utara,  belum  memenuhi asas kepatuhan karena adanya kegiatan yang  tidak  dapat  diprediksi  dalam penyusunan  rencana  seperti  terjadinya bencana  alam,  sehingga  sering  terjadi tindakan  darurat  dengan  memberi bantuan yang tidak tersedia anggarannya;  Penelitian  tentang  asas- asas pengelolaan
adminsitrasi keuangan  daerah  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Gorontalo  Utara,  belum memenuhi asas manfaat untuk masyarakat.  Masih  terdapat    sebagian besar  masyarakat  yang  dalam  kondisi fakir  miskin,  terlantar  yang  belum ditangani, karena keterbatasan anggaran sehingga tata cara pengaturan dan pengurusan administrasi keuangan belum didasarkan asas manfaat
28

## SARAN
Dalam  rangka  meningkatkan tertib  administrasi  keuangan  daerah  di
Dinas  Sosial  Kabupaten  Gorontalo Utara,  disarankan  sebagai  berikut: Perlunya Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai  untuk  menerapkan  asas keadilan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah; Perlunya Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan aparat
menyusun  program  kerja  yang  sesuai dengan  ketersediaan  anggaran,  untuk menerapkan  asas  kepatuhan  dalam pengelolaan  administrasi  keuangan daerah;  Perlunya  Pemerintah  Daerah memprioritaskan program-program yang  dirasakan  langsung  manfaatnya oleh masyarakat sasaran guna memenuhi asas manfaat DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Kusumanto, dan Prawirosetoto.  2001. Pengantar Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Daerah . Edisi Pertama. Yogyakarata: UGM
Darise,  Nurlan..  2006. Pengelolaan Keuangan  Daerah. Jakarta:  PT.
Gramedia Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan  dan  Kebijakan UGM Gomes,  Faustino  Cardoso.  1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset Ibrahim, H. Amin. 2008. Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Cet.  Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama Kumorotomo, Wahyudi, dan Purwanto
Erwan Agus, editor. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya. Pengantar  Kata  Warsito  Utomo, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Asosiasi DPRD  Kota  Seluruh  Indonesia (ADEKSI) Moeljarto T. 2007. Politik Pembangunan,  Sebuah  Analisis Konsep,  Arah  dan  Strategi. Cet. Pertama.  Yogyakarta:  PT.  Tiara
Wacana Yogyakarta. Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. Kedua.  Bandung:  PT.  Remadja Rosdakarya
________.2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi  Revisi.  Cet. Keduapuluhsatu.  Bandung:  PT.
Remadja Rosdakarya
Muhadjir,  Noeng.  2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation  Research,  Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan . Edisi I, Cet. Pertama. Yogyakarta: Rake Sarasin
Nazir,  Moh.  2001. Metode  Penelitian , Cet.  Kelima.  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Page 29
29
Pamudji.  S,  2005, Pengendalian Manajemen ,
Cet.Ketujuh,Jakarta:PT.  Gunung Agung.
Poerwadarminta.  2002. Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud. Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. Panduan  Praktis  Mengontrol APBD. Jakarta:  Civil  Education and Budget Transparancy Advocation (Ciba) dan Frederich Ebert Stiftung (FES) Santoso, Ananda. 2012. Kamus Lengkap  Bahasan  Indonesia. Surabaya: Pustaka Dua Santoso,  Pandji.  2008. Administrasi Publik,  Teori  dan  Aplikasi  Good Governanc. Cet. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Cetakan  Ketiga.  Bandung: PT. Refika Aditama Siagian,  S.P.  2001. Kerangka  Dasar Ilmu Administrasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta Suhandak,  Nugroho,  dan  Trilaksono. 2007. Paradigma Baru Pengelolaan  Keuangan  Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Cet.  Pertama.  Malang: Bayumedia Publishing Sunarto  &  Soedarsono,  DP.  2007. Sistem  Administrasi  Keuangan.
Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Syamsi,  Ibnu.  2004. Efisiensi,  Sistem, dan Prosedur Kerja. Edisi
Revisi. Jakarta:  Bumi Aksara Syafiie,  Inu  Kencana.  2006. Ilmu Administrasi Publik. Edisi Revisi.  Cetakan  Kedua.  Jakarta: Rineka Cipta. _______.  2008. Sistem  Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Cet. 3. Bandung: Bumi
Aksara.
The  Liang  Gie.  2000. Administrasi Perkantoran  Modern. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Liberty Wajong,  J.  2001. Organisasi  dan Admnistrasi  (Penuntun  Untuk Mempelajari  Organisasi  Dalam Dinas, Administrasi Serta Tanggung Jawab Dan Kewajiban  Pemimpin ). Jakarta:
Mandar Maju Widjaja,  A.W,  dan  Wahab,  M.Arsyik. 2004. Komunikasi  Adminisrasi,
Organisasi dan manajemen
Dalam  Pembangunan .  Jakarta:
Bina Aksara
Wirasaputra.  2001. Pengendalian Manajemen. Jakarta: Balai Pustaka. Dokumen Lain : Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
(Permendagri)  Nomor  13  Tahun
Page 30
30 2006, tentang Pedoman Pengelolaan  Anggaran  Berbasis Kinerja Melalui Sistem Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)