Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasiskan Elektronik ( Peer to peer Landing ) Dalam Peraturan OJK NO.77/OJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Miranda Selvy Nasari 1 *
1 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana E-mail: mirandamiree@gmail.com
(*) Corresponding Author mirandamiree@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received : 23-2-2022
Revised   : 18-3-2022 Accepted: 17-4-2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  Legal  Protection  for  Electronic-Based Financing  Service  Providers  (Peer  to  Peer  Landing)  in  OJK  Regulation No.77/Ojk/01/2016  concerning  Information  Technology-Based  Borrowing- Lending  Services.  The  type  of  research  used  is  a  type  of  research  that includes  normative  legal  research.  This  type  of  research  approach  is  an approach through legislation (statute approach) and a conceptual approach (conceptual  approach).  which  focuses  on  the  provisions  of  the  legislation that  has  been  enacted.  Sources  of  data  obtained  from  this  study  based  on primary  legal  sources,  secondary  data  sources  and  tertiary  data  sources obtained  based  on  library  materials.  The  results  of  the  study  indicate  that the Financial Services Authority plays a role in carrying out the regulatory function  in  protecting  peer  to  peer  lending  users,  specifically  regulated regarding  peer  to  peer  lending  in  the  Financial  Services  Authority Regulation Number 77 of 2016 Article 1 Number 3 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services ( POJK LPMUBTI). As referred  to  in  decision  No.267  NO.267/Pdt.G/2020/PN  Bdg  that  the defendant Budi  Santosa made a loan  via application/online to  PT one stop financially for a year with a loan of Rp.40,000,000 with a payment tenor of one year.
This is an open access article under the CC–BY-SA license .

## KEYWORDS
Keywords: Perlindungan Hukum, Penyedia Jasa Pembiayaan, Peer to peer Landing,
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## 1. Introductions
Perkembangan  jasa  keuangan  memunculkan  persaingan  dalam  inovasi  lembaga  pembiayaan untuk  menjual  produknya,  jenis  fintech  yang  berkembang  pesat  pada  saat  ini  adalah fintech  peer-to- peer  landing yaitu  jenis  produk  dalam  lembaga  pembiayaan  yang  memberikan  pembiayaan  melalui media  jaringan  elektronik  dalam  pengaksesannya.  Pembiayaan  tersebut  dilakukan  dengan  cara melakukan  registrasi  dalam  aplikasi  dan  nasabah  peminjam  tersebut  dapat  menerima  pembiayaan dalam  waktu  yang  sangat  cepat,  proses  pembiayaan  tersebut  dilakukan  tanpa  agunan  yang  hanya berdasarkan kepercayaan satu dengan lainya.
Layanan  pinjam  meminjam  berbasiskan  elektronik  tertuang  dalam  aturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  yang  menjelaskan  bahwa  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasiskan  teknolohi  informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan mengunakan  sistem  jaringan.  Layanan  pinjam  meminjam  dengan  berbasiskan  jaringan  ini  mulai menjadi  kebutuhan  masyarakat  dan  hal  tersebut  disebabkan  karena  kemudahannya  dalam  pencairan dana pembiayaan dan tanpa proses jaminan didalamnya. (Hartanto & Ramli, 2018) Fintech  peer-to-peer  landing hadir  karena  adanya  pemasok  dana  atau  investor  yang memberikan  suntikan  dana  untuk  dijadikan  alat  investasi  kepada  nasabah  peminjam,  fintech  berjalan berdasarkan 3 (tiga) pokok dasar komponen yaitu adanya investor, nasabah dan jaringan sebagai media penghubung diantara keduanya, hal  ini  merupakan  hubungan  hukum  yang  memiliki  sebab dan akibat diantara  keduanya.  Hubungan  hukum  tersebut  dihasilkan  dari  perjanjian  yang  mengikat  kedua  belah pihak dan  menjadi Undang-Undang bagi keduanya, namun dikarenakan banyak terjadi kejadian  yang merugikan  konsumen  atau  nasabah  peminjam  maka  secara  mengebu-gebu  OJK  mengeluarkan pengaturan  tentang  lembaga  pembiayaan  berbasiskan  elektronik  ini  secara  tidak  seimbang  antara penyedia jasa pembiayaan dengan nasabah peminjam.(Raharjo, 2009)
Hal  yang  paling  mendasar  adalah  pengaturan peer-to-peer  landing ini  dalam  Peraturan  OJK Nomor 77 Tahun 2016 sangat dinilai melindungi hak-hak dari  penerima pinjaman, namun tidak sama sekali melindungi kepentingan hukum dari penyedia jasa keuangan pembiayaan. Tertera dalam pasal- pasal  peraturan  OJK  tersebut  yang  menyebutkan  bahwa  melindungi  nasabah  peminjam  dari penyalahgunaan data pribadi, transparansi, keamanan jaringan serta penyelesaian sengketa yang cepat dengan  biaya  terjangkau  dalam  hal  ini  tertera  dalam  Pasal  29  Peraturan  OJK  Nomor  77  Tahun  2016 yang  menjelaskan  bahwa  “Penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip  dasar  perlindungan  pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan  biaya terjangkau” Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan  Peraturan  OJK  Nomor  13  Tahun  2018  Tentang  Industri  Keuangan  Digital  Pasal  31  yang menjelaskan  bahwa  Penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip  perlindungan  Konsumen  yaitu Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, serta penanganan  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  terjangkau. Sedangkan  perlindungan  terhadap  penyedia  jasa  atas  itikad  tidak  baik  yang  dilakukan  oleh  penerima pinjaman sama sekali tidak diulas dalam aturan tersebut.
Satu kasus yang paling mencengangkan adalah adanya penerima pinjaman dengan itikad tidak baik yang meminjam sejumlah uang lebih dari 60 penyedia jasa tanpa berpikir untuk mengembalikan
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
dana tersebut hal  ini  merupakan salah  satu kenakalan  yang  merugikan penyelenggara  layanan pinjam meminjam  uang  melalui  jaringan,  karena  tidak  ada  jaminan  yang  bisa  dijadikan  pegangan  oleh penyedia  jasa  maka  hal  tersebut  secara  langsung  merugikan  penyedia  jasa peer-to-peer landing .(Laucereno, 2019)   Penerima pinjaman  beritikad tidak  baik    ini tidak sama sekali  di  singung oleh  aturan  yang  dibuat  oleh  OJK  sehingga  menghasilkan  peraturan  yang  hanya  menitik  beratkan penyedia  jasa  tanpa  memberikan  kewajiban  bagi  para  penerima  pinjaman  dalam  pembiayaan  justru pemberatan Nampak dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 pasal 47 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara fintech peer to peer landing dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
Sampai  saat  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak  bertangungjawab  apabila  fintech peer-to-peer landing mengalami  kebangkrutan,  dan  hal  tersebut  merupakan  pengabaian  perlindungan  hukum  bagi para  pemberi  pinjaman  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  lingkungan  Indonesia.  Kegagalan  dalam penjaminan  atas  perlindungan  hukum  terhadap  pemberi  pinjaman  tersebut  bahkan  secara  nyata diberitakan oleh OJK yang jelas-jelas mengatakan bahwa ketika terjadi kebangkrutan maka OJK tidak menanggung  hal  tersebut.(Agustiyani,  2018)  Hal  tersebut  merupakan  pelepasan  tangan  dari  otoritas jasa  keuangan  yang  menimbulkan  masalah,  terutama  bagi  nasabah  nakal  yang  melakukan  perbuatan sehingga menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa fintech.
Berdasarkan  Problematika  permasalahan  diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Pembiayaan Berbasiskan Elektronik ( Peer to peer Landing ) Dalam  Peraturan  Ojk  No.77/Ojk/01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yang  termasuk  penelitian  hukum normatif,  dikatakan  demikian  karena  pendekatan  pada  masalah  ini  adalah  mengunakan  cara-cara dengan menijau dari segi peraturan perUndang-Undangan yang telah berlaku dan ditaati secara umum oleh masyarakat.(Soekanto, 2007)
Jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  melalui  perUndang-Undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  yang  memfokuskan  pada  ketentuan perUndang-Undangan  yang  sudah  diberlakukan.  Sumber  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini berdasarkan  sumber  hukum  primer,  sumber  data  sekunder  dan  sumber  data  tersier  yang  diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka.
Sumber  data  primer  yaitu  adalah  sumber  hukum  atau  ketentuan  yang  mempunyai  kekuatan mengikat secara umum dalam hal ini perUndang-Undangan yang telah disahkan dan berlaku di negara Indonesia terkhusus Undang-Undang sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
3. KUHPer (Kitab Hukum Perdata)
4. Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
7. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  Tentang  Layanan  Pinjaman Berbasiskan Teknologi Informasi
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  mengunakan  metode  penelitian kepustakaan  ( library  Research )(Abdi,  2017)  yang  pada  upayanya  berusaha  menemukan  literature melalui buku, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Pinjaman Peer  to  peer  Lending Menurut  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  dinilai  turut  berkontribusi  terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.
Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( fintech ) antara  lain  tersedianya  dokumen  perjanjian  dalam  bentuk  elektronik  secara  online  untuk  keperluan  para pihak,  tersedianya  kuasa  hukum  untuk  mempermudah  transaksi  secara  online,  penilaian  risiko  terhadap para  pihak  secara  online,  pengiriman  informasi  tagihan  ( collection )  secara online ,  penyediaan  informasi status  pinjaman  kepada  para  pihak  secara online ,  dan  penyediaan escrow  account dan virtual  account di perbankan kepada para pihak.
Sehingga  seluruh  pelaksanaan  pembayaran  dana  berlangsung  dalam  sistem  perbankan.  Atas  hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara  cepat,  mudah,  dan  efisien,  serta  meningkatkan  daya  saing.  Selain  itu,  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  membantu  pelaku  usaha  skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.
Pada  dasarnya,  sistem peer  to  peer  lending ini  sangat  mirip  dengan  konsep online  marketplace , yang  menyediakan  wadah  sebagai  tempat  pertemuan  antara  pembeli  dengan  penjual.  Dalam  hal peer  to peer  lending merupakan  sistem  yang  ada  akan  mempertemukan  pihak  peminjam  dengan  pihak  yang memberikan  pinjaman.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa peer  to  peer  lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang.
Penyelenggaraan peer  to  peer  lending melibatkan  beberapa  pihak  yakni  penyelenggara peer  to peer lending , pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman yang saling memiliki hubungan hukum yang lahir dari  perjanjian  antara  para  pihaknya  yakni  pemberi  pinjaman,  penerima  pinjaman  dan  penyelenggara layanan peer to peer lending . Dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut, para pihak tentu memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan kepentingannya, maka dari itu perjanjian diantara para pihak tersebut diharapkan mencapai keseimbangan dalam kedudukan para pihak dalam layanan peer to peer lending . Kreditur atau konsumen peer to peer lending sebagai pengguna suatu produk atau jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Namun secara  spesifik,  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  pada  sektor  jasa  keuangan  telah  diatur  di  dalam
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.
Perlindungan  konsumen  merupakan  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemberi  pinjaman  dalam  usahanya untuk  memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  merugikan  konsumen.(Hardika  &  Ardianto,  2015) Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup beragam topik, tidak hanya terbatas mengenai kewajiban produk,  hak  privasi,  praktik  bisnis  yang  tidak  adil,  penipuan,  kesalahan  representasi,  interaksi bisnis/konsumen lainnya.
Dalam  hal  ini,  Otoritas  Jasa  Keuangan  berperan  untuk  menjalankan  fungsi  pengaturan  dalam perlindungan terhadap pengguna peer to peer lending , secara khusus diatur mengenai peer to peer lending pada Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1  Angka 3Tentang Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI).
Secara  umum,  2  jenis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemberi  pinjaman  yaitu  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Dalam  pelaksanaan  aktivitas peer  to  peer  lending perlindungan  hukum  yang  diterapkan  antara  lain  ialah  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan hukum represif.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  layanan peer  to  peer  lending diatur  dalam  Pasal  29 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  yang  mengamanatkan  bahwa  prinsip  dasar perlindungan hukum bagi pengguna yaitu:
1. Transparansi;
Dalam  hal  ini,  penyelenggara  wajib  untuk  menerapkan  transparansi  terhadap  produk  dan metode penawaran produk layanan yang dimilikinya.
2. Perlakuan yang adil;
Perlakuan  konsumen  secara  adil  dan  tidak  diskriminatif  (memperlakukan  pihak  lain  secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).
3. Keandalan;
Keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrakstruktur dan sumber daya manusia yang andal.
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
Kerahasiaan  dan  keamanan  data;  adalah  tindakan  yang  memberikan  perlindungan,  menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, serta hanya menggunakanya sesuai dengan  kepentingan  dan  tujuan  yang  disetujui  oleh  konsumen,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Penyelesaian  sengketa pengguna  secara  sederhana, cepat, dan  biaya terjangkau. Penyelesaian sengketa dengan melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.
Dengan  penerapan  prinsip-prinsip  demikian  dalam  penyelenggaraan peer  to  peer  lending, dapat menciptakan  fasilitas perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman  yang  memberikan  jaminan atas keamanan transaksi dalam peer to peer lending.
Perlindungan hukum secara preventif telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi diantaranya:
1. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Menurut  pasal  tersebut,  batas  maksimum  total  pemberian  pinjaman  dana  kepada  setiap penerima  pinjaman  ditetapkan  sebesar  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah).  Namun  OJK dapat  melakukan  perubahan  batas  maksimum  tersebut  dengan  mempertimbangkan  terjadinya perkembangan  ekonomi  dan/atau  kondisi  industri fintech .  Adanya  ketentuan  batas  maksimum tersebut  dimaksudkan  agar  pemberi  pinjaman  mendapatkan  perlindungan  karena  resiko  kredit dapat diminimalisir.
2. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Menurut pasal tersebut, penyelenggara harus memberikan saran mengenai besaran suku bunga pinjaman  yang  akan  digunakan  oleh  pemberi  pinjaman  dan  pengguna  pinjaman,  dimana  besaran suku bunga pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan nilai kewajaran yang  dapat diukur antara lain  melalui  tingkat  inflasi  atau  kepentingan  nasional  saat  itu  sehingga  tidak  akan  membebani kedua belah pihak.
3. Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.
Menurut  pasal  tersebut,  pelaksanaan peer  to  peer  lending harus  dibuat  dalam  bentuk perjanjian  tertulis  yang  dituangkan  dalam  dokumen  elektronik  sehingga  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  cukup  karena  di  dalam  perjanjian tesebut diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Pasal 19 ayat (3) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Menurut  pasal  tersebut,  penyelenggara  harus  menyediakan  akses  informasi  kepada  pemberi pinjaman  atas  penggunaan  dananya  yang  meliputi  jumlah  dana  yang  dipinjamkan,  tujuan pemanfaatan  dana,  besaran  bunga  pinjaman,  dan  jangka  waktu  pinjaman.  Hal  ini  dimaksudkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pemberi pinjaman yaitu prinsip transparansi.
5. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.
Menurut  pasal  tersebut,  mitigasi  risiko  merupakan  tindakan  untuk  mengurangi  risiko operasional dan resiko kredit, misalnya penyelenggara menjadi anggota sistem  layanan  informasi keuangan  OJK  atau  sistem  layanan  informasi  lainnya  yang  terdaftar  di  OJK,  penyelenggara bekerjasama  dan  melakukan  pertukaran  data  dengan  penyelenggara  layanan  pendukung  berbasis teknologi  informasi,  seperti big  data  analytic , aggregator , robo  advisor ,  atau  blockchain.  Serta penyelenggara  wajib  menggunakan escrow  account dan virtual  account agar  dalam  melakukan penghimpunan dana masyarakat tidak melalui rekening penyelenggara.
6. Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai peer to peer lending yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Selain itu penyelenggara wajib  menyampaikan  informasi kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peer to peer lending.
7. Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.
Menurut  pasal  tersebut,  dalam  hal  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman  adalah  perjanjian  baku,  maka  penyelenggara  berkewajiban  untuk  menyusun perjanjian  baku tersebut sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku di Indonesia serta  menggunakan  istilah,  frasa,  dan/atau  kalimat  yang  sederhana  dalam  bahasa  Indonesia  agar mudah dibaca dan dimengerti oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
8. Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa:
“ Penyelenggara  wajib  memperhatikan  kesesuaian  antara  kebutuhan  dan  kemampuan  Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna .”
Hal  demikian  dimaksudkan  agar  pengguna  tidak  hanya  tergiur  pada  mudah  dan  cepatnya proses peer  to  peer  lending ,  akan  tetapi  juga  harus  memikirkan  seberapa  besar  kemampuannya dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Sehinggabagi  penerima  pinjaman,  harus  berhati-hati  dalam menerima pinjaman karena jumlah pinjaman dan besaran suku bunga pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, resiko gagal bayar oleh debitur dapat diminimalisir.
9. Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa:
“ Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”
Dengan  adanya  ketentuan  ini,  pemberi  pinjaman  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum karena  penyelenggara  harus  bertanggung  jawab  jika  resiko  kredit  disebabkan  oleh  kesalahan dan/atau  kelalaian  pengurus,  pegawai  penyelenggara  dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk kepentingan penyelenggara.
Pasalnya, walaupun telah terdapat perlindungan hukum, masih terdapat resiko yang sering terjadi diantara pinjam meminjam atau utang piutang adalah gagal bayar. Pihak yang menderita kerugian   akibat resiko   gagal   bayar ialah Pemberi   Pinjaman. Pihak perusahaan selaku penyelenggara terbatas pada upaya mengusahakan  dan  membantu  penagihan.  Inilah  yang  mendasari  risiko  kerugian  bagi  pemberi  pinjaman ( lender ).(Debora, 2021)
Penyelenggara yang sudah mendaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan wajib menyertakan secara terlampir  ketentuan  umum  tepat  di  halaman platform dimana  penyelanggara  memiliki  potensi  untuk terhindar dari tanggungjawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman. Karena Ketentuan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 mengatur penyelenggara berkewajiban untuk bertanggung  jawab hanya atas kerugian pengguna  yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
Kesalahan  dan  atau  kelalaian  yang  dimaksud  tersebut  yakni  kesalahan  atau  kelalaian  pada  saaat kegiatan usaha peer to peer lending , baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan peer to peer lending . Hal tersebut juga tercantum pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013.
Penjelasan  tersebut  menjelaskan  bahwasanya  pertanggung  jawaban  pihak  penyelenggara  hanya sebatas  kesalahan  yang  ditimbulkan  oleh  pihaknya,  maka  dari  itu  pemberi  pinjaman  bertanggung  jawab penuh  dan  tidak  mendapat  ganti  rugi  dalam  hal  kegagalan  bayar  oleh  penerima  pinjaman.  Penyelanggara akan  bertanggung  jawab  apabila  penyelenggara  melakukan  kesalahan  dalam  pelaksanaan  evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman.
Perlindungan  dalam  Pasal  37  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  tidak mengakomodir  perlindungan  secara  komprehensif  kepada  pemberi  pinjaman,  karena  pada  dasarnya kesalahan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  melainkan  bisa  dilakukan  juga  oleh  pihak
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
penerima  dana.  Terkait  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  penerima  dana,  tidak  ada  perlindungan terhadap pemberi dana yang mana akan sangat dirugikan.
Karena  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam peer  to  peer  lending seperti  akibat  gagal  bayar  oleh penerima  pinjaman,  pada  dasarnya  penyelenggara  tidak  memiliki  akibat  hukum  langsung  yang menyebabkan  risiko  langsung  ke  penyelenggara.  Hal  ini  dikarenakan  hubungan  hukum  yang  ada  dalam perjanjian peer  to  peer  lending adalah  antara  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman,  sedangkan hubungan  hukum  penyelenggara  hanya  terdapat  antara  penyelenggara  dan  pemberi  pinjaman  dan penyelenggara hanya bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi pinjaman.(Hartanto & Ramli, 2018)  Selama  penyelenggara  bertindak  sesuai  kewenangannya  maka  penyelenggara  tidak  bertanggung jawab atas wanprestasi dari penerima pinjaman.
Hal  demikian  mengakibatkan  pihak  penyelenggara peer  to  peer  lending hanya  dapat mengusahakan dan  membantu penagihan. Tidak  menjamin dikembalikannya uang pemberi pinjaman oleh penerima pinjaman yang berpotensi gagal bayar. Mekanisme pertanggungjawaban demikian tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman ( lender ).
Akan  tetapi,  apabila  kita  mengacu  kepada  Pasal  1801  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  yang mengamanatkan  bahwa  kewajiban  penerima  kuasa  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas  perbuatan- perbuatan  yang  dilakukannya  dengan  sengaja,  melainkan  juga  atas  kelalaian-kelalaian  yang  dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
Penyelenggara sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang menyediakan platform peer to peer lending yang  mempertemukan  penerima  pinjaman  dengan  pemberi  pinjaman,  memiliki  hubungan  antara penyelenggara  dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sehingga dalam  hal  ini, penyelenggara sebagai  kuasa  dari  pemberi  pinjaman  seharusnya  ikut  bertanggung  jawab  atas  tindakan  perlindungan hukum.
Karena, apabila risiko gagal bayar diakibatkan oleh kesalahan penyelenggara dalam mengevaluasi permohonan pinjaman dan data dari penerima pinjaman, maka seharusnya penyelenggara ikut bertanggung jawab  atas  risiko  tersebut.  Selain  dengan  kewajiban  penyelenggara  untuk  mengevaluasi  data  identitas permohonan  pinjaman  oleh  penerima  pinjaman,  penyelenggara  seharusnya  memberikan  syarat  preventif seperti adanya penjamin untuk penerima pinjaman untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman.(Rahmahafida, 2020)
Apabila  sengketa  telah  terjadi  di  antara  pemberi  dan  penerima  pinjaman,  terdapat  perlindungan hukum  secara  represif  yakni  perlindungan  hukum  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa. Perlindungan  hukum  ini  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  telah  terjadi  suatu  sengketa.  Perlindungan hukum  represif  ialah  perlindungan  terakhir  berbentuk  suatu  sanksi  seperti  denda,  penjara,  maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran.
Pada  umumnya,  sengketa  yang  terjadi  di  antara  pemberi  dan  penerima  pinjaman  dipicu  oleh ketidaksesuaian  atau  tidak  terpenuhinya  suatu  hal  yang  telah  diperjanjikan  (prestasi)  dalam  suatu kontrak.(Rahmahafida,  2020)  Sehingga  terdapat  perlindungan  hukum  represif  atas  wanprestasi  yang dilakukan salah satu pihak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Perlindungan  secara  represif  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran, yaitu:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Pasal  tersebut  mengatur  mengenai  kewajiban  penyelenggara  untuk  menyediakan  rekam  jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik layanan peer to peer lending sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal  tersebut  mengatur  mengenai  kewajiban  penyelenggara  untuk  memiliki  standar  prosedur operasional  terkait  penyampaian  dan  penyelesaian  pengaduan  dalam  melayani  pengguna  yang dimuat dalam dokumen elektronik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016
Pasal  tersebut  mengatur  mengenai  kewajiban  penyelenggara  untuk  melaporkan  secara elektronik setiap bulan jika terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Penyelesaian  sengketa fintech layanan peer  to  peer  lending dapat  dilakukan  dengan  cara  awal yaitu  mengajukan  pengaduan.  Penyelenggara fintech dapat  menindaklanjuti  pengaduan  yang  diajukan pengguna  layanan.  Penyelesaian  dari  sengketa  merupakan  tujuan  dari  penyelenggara,  selain  itu  juga memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Ruang  lingkup  layanan pengaduan  meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian  pengaduan.  Mekanisme  yang  dapat  ditempuh  untuk  mengajukan  pengaduan  tersebut, sesuai Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan antara lain:
1. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat dan/atau
2. Tertulis melalui surat ( e-mail ), faksimili, halaman (website).
Beberapa  hal  yang  wajib  dilakukan  pelaku  jasa  keuangan  yakni  penyelenggara  setelah  tahap pengaduan  dari  pihak  yang  mengalami  kerugian,  sesuai  ketentuan  Pasal  38  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013:
1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
3. Menyampaiakan  pernyataan  maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  ( redress/remedy )  atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen terbukti benar.
Hal  serupa  juga  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18  Tahun  2018  tentang Layanan Pengaduan  Konsumen  di Sektor Jasa  Keuangan diatur  mengenai  mekanisme terkait penanganan konsumen sebagai berikut:
1. Pengaduan  konsumen  dan  atau  perwakilannya  wajib  ditindaklanjuti  dengan  pemeriksaan internal  secara kompeten,  benar, dan objektif serta analisis agar kebenaran pengaduan dapat dipastikan (Pasal 14).
2. Apabila  pengaduan  dilakukan  secara  lisan,  maka  pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib menindaklanjuti serta menyelesaikan maksimal 5 hari kerja semenjak diterimanya pengaduan (Pasal 15).
3. Sedangkan  apabila  pengaduan  dilakukan  secara  tertulis,  maka  pelaku  usaha  jasa  keuangan wajib  menindaklanjuti  dan  menyelesaikan  maksimal  20  hari  kerja  sejak  dokumen  terkait diterima dengan lengkap (Pasal 20).
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Tahapan-tahapan yang dapat ditempuh dalam  mekanisme penyelesaian pengaduan yang diajukan pengguna  antara  lain  yang  pertama  dapat  ditempuh  melalui  Lembaga  Jasa  Keuangan  ( internal  dispute resolution )  kemudian  yang  kedua  dapat  ditempuh  melalui  Lembaga  peradilan  atau  di  luar  lembaga peradilan ( external dispute resolution ). Terkait dengan tanggapan pengaduan yang ditolak oleh konsumen dari  pelaku  usaha,  pelaku  usaha  diwajibkan  memberikan  informasi  terkait  dengan  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  konsumen  yaitu  melalui  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018.
Alternatif  penyeleseaian  sengketa  merupakan  upaya  di  luar  pengadilan  yang  sering  ditempuh dalam  hal  menyelesaikan  suatu  sengketa  seperti  negosiasi,  konsolidasi,  ajudikasi,  arbitrase,  dan  mediasi. Dalam hal pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian  sengketa, maka para pihak  mengikuti ketentuan penyelesaian sengketa  yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.(Hariyani, 2017)
Otoritas  Jasa  Keuangan  secara  lebih  rinci  telah  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan. Peraturan  OJK  tersebut  disusul  keluarnya  Keputusan  OJK  nomor  Kep-01/D.07/2016  tanggal  21  Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
3. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
4. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)
6. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)
Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Lembaga APS harus memenuhi syarat:(Hariyani, 2017) 1. Hanyalah  persengketaan  perdata  yang  timbul  di  antara  para  pihak  sehubungan  dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
2. Terdapat  kesepakatan  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa  bahwa  persengketaan  akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;
3. Terdapat  permohonan  tertulis  dari  pihak  yang  bersengketa  kepada  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Persengketaan  tersebut  bukan  merupakan  perkara  pidana  seperti  penipuan,  penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam / insider trading ;
5. Persengketaan  tersebut  tidak  terkait  dengan  pelanggaran  administratif  seperti  pembekuan usaha dan pencabutan izin usaha.
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  tersebut  menawarkan  4  (empat)  jenis  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  yang  dapat  dipilih  para  pihak  yang  bersengketa,  yaitu:  Pendapat  Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase.
Selain  secara  non-litigasi,  penyelesaian  sengketa  akibat  gagal  bayar  penerima  pinjaman  melalui peer  to  peer  lending dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan).  Hal  demikian  dilakukan  melalui pengajuan gugatan perdata melalui pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri).  Lebih lanjut, para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Namun  bagi  pengembangan  bisnis,  jalur  litigasi  menjadi  kurang  diminati  para  pelaku  bisnis dengan  alasan  reputasi  pengadilan  Indonesia  yang  kurang  memadai.  Meski  di  sisi  lain  proses  peradilan telah didorong oleh Mahkamah  Agung agar dapat  berlangsung singkat, praktis dan terjangkau tetapi pada realitanya  tidak  seperti  itu.  Proses  yang  ditempuh  melalui  jalur  peradilan  memakan  waktu  yang  cukup lama,  berbelit-belit,  mahalnya  biaya  yang  dikeluarkan,  serta  eksekusi  atas  putusan  pengadilan  cukup sulit.(Dewanthara & Resen, 2020)
Pertangungjawaban  hukum  kreditur  terhadap  kegagalan  bayar/wan  prestasi  dalam  perjanjian pinjam-meminjam melalui fintech dengan menganalisis putusan NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg. Sebagaimana yang dimaksud dalam putusan No.267 NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg bahwa tergugat budi  santosa  melakukan  pinjaman  melalui  aplikasi/online  kepada  PT  satu  stop  finansial  selama  setahun dengan pinjaman Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dengan tenor pembayaran selama satu tahun Dalam pasal 1754 Kuh Perdata dijelaskan bahwa hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  terntentu  barang-barang  yang  menghabis  karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam  dan  keadaan  yang  sama  pula.  Hal  ini  berkenaan  dengan  teori  pertangungjawaban  hukum  secara perdata bahwa kewajiban pembayaran hutang merupakan suatu bentuk pertangungjawaban melalui hukum perdata  yang  mendeskripsikan  bahwa  pembayaran  hutang-piutang  ditambah  denda  dan  bunga  merupakan suatu bentuk kewajiban si berhutang kepada orang yang telah meminjamkan Sebagian hartanya kepada si berhutang.(Asshiddiqie, 2010)
Terkait  dengan  wan  prestasi  pembayaran  hutang  hal  ini  dapat  menjadi  efek  domino  terhadap perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam secara online, karena uang yang seharusnya dikembalikan justru  macet  dan  menjadi  piutang  tertagih  yang  tidak  memiliki  kejelasan  dalam  mekanisme  pembayaran, hal inilah yang menjadi faktor banyaknya perusahaan-perusahaan jasa pinjam-meminjam secara online itu bangkrut.
Perjanjian  yang  telah  dibuat  bahwa  ketika  para  pihak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  atau prestasi  sebagaimana  yang  telah  disepakati  didalam  perjanjian  maka  dengan  itikad  baik  pihak  lainya melakukan  beberapa  kali  peringatan  baik  teguran  tertulis  ataupun  lisan,  maka  pihak  lainya  dinyatakan terang melakukan wan prestasi atau cidera janji sebagaimana yang diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata. Namun  dalam  praktik  pelaksanaan  perjanjian  pinjam  meminjam,  banyak  terjadi  peristiwa  dimana  debitur lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  utang  kepada  kreditur.  Keadaan  tersebut  dapat dianggap  wanprestasi  atau  keadaan  dimana  debitur  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dengan  tepat waktu/dilakukan  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Cedera  Janji  atau  Wan  Prestasi  adalah  suatu perbuatan  yang  dimana  debitur  melakukan  salah  satu  atau  beberapa  hal  dari  yang  sudah  diperjanjikan seperti:
a. Tidak melakukan hal yang diperjanjikan
b. Melakukan hal yang diperjanjikan namun terlambat
c. Melakukan hal yang diperjanjikan namun salah
d. Melakukan hal yang dilarang oleh perjanjian
Dalam  kasus  kali  ini  debitur  secara  nyata  tidak  melakukan  hal  yang  diperjanjian  oleh  karena  itu debitur  diberikan  kewajiban  melakukan  pembayaran  dengan  tiga  beban  yaitu,  hutang  pokok,  denda  dan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1754 KUH Perdata.(Simamora, 2009)
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Lebih  lanjut,  wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  si  berutang dinyatakan lalai/cidera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis (somasi) atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan. Somasi yang  harus  dilakukan  adalah  sebanyak  3  (Tiga)  kali  somasi  yang  menjelaskan  bahwa  si  berhutang  lalai dalam menjalankan kewajibannya.
Somasi 3x (tiga) kali akan menjadi salah satu alat bukti Ketika berperkara di pengadilan perdata, pertanyaan yang timbul adalah mengapa harus sampai 3x (tiga) kali somasi dalam penagihan hutang secara perdata,  hal  ini  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  hukum  perdata  bahkan  jangka  waktu  somasi  juga  tidak diatur, secara kebiasaan ada  yang  beranggapan  bahwa  masing-masing  jarak waktu somasi satu ke somasi lainnya  7  (tujuh)  hari,  ada  juga  yang  berpendapat  14  (empat  belas  hari)  bahkan  ada  yang  beranggapan bahwa masing-masing somasi 30 (tiga puluh hari) hal ini disandarkan dari kebiasaan masing-masing pihak.
Dalam  hukum  perdata  pertangungjawaban  secara  hukum  terbagi  menjadi  dua  hal  yaitu pertangungjawaban  karena  kesalahan  adalah  pertangungjawaban  berdasarkan  kesalahan-kesalahan  yang dibuat  oleh  si  pembuat  kesalahan  hal  ini  mengakibatkan  si  pembuat  kesalahan  harus  menanggung pertangungjawaban  yang  dilakukannya  seperti,  kegagalan  pembayaran  hutang,  hal  ini  merupakan  bentuk dari  kesalahan  yang  harus  dipertangungjawabkan  melalui  hukum  perdata  dengan  cara  membayar  hutang pokok ditambah bunga dan denda.
Pertangungjawaban  yang  Kedua  adalah  pertangungjawaban  secara  hukum  berdasarkan kesengajaan,  hal  ini  adalah  bentuk pertangungjawaban  yang  hadir karena kesengajaan  si pembuat, karena kesengajaan ini membuat hadirnya pertangungjawaban hukum berupa penggantian  hutang, bunga maupun denda yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
Dalam  kasus  wanprestasi  yang  diselesaikan  secara  perdata,  debitur  dapat  dimintai pertanggungjawaban  hukum untuk  membayar ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa setiap tuntutan termasuk ganti rugi  yang diminta  harus dituliskan secara  lengkap dan jelas  dalam  surat  gugatan.  Hal  ini  karena  dalam  gugatan  perdata  berlaku  sebuah  asas  yang  disebut  ultra petita atau hakim dalam putusannya tidak boleh  menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta. Jadi jika kreditur tidak menuntut ganti rugi dalam surat gugatan, putusan atas kasus wanprestasi tidak akan memuat mengenai ganti rugi.(Nurrita, 2015)
Kasus  ini  memberikan  pertangungjawaban  kepada  debitur  untuk  membayar  keseluruhan  hutang- utang  yang  diperjanjikan  oleh  debitur  dan  kreditur  karena  bentuk  daripada  pertangungjawaban  hutang- piuyang  yang  telah  dibuat  oleh  debitur  dan  kreditur.  Lalu  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  dalam mekanisme  pertangungjawaban  hukum  hutang  piutang  adalah  melalui  berbagai  runtutan,  yang  Pertama adalah melakukan somasi, disertai dengan mediasi, hingga rekstrukturisasi hutang, jika Kedua hal tersebut tidak  tercapai  perdamaian  maka  dapat  melanjutkan  proses  perkara  tersebut  ke  pengadilan  sebagaimana yang telah diatur dalam Kuh Perdata.
Hal yang membuat semakin pelik adalah hutang-piutang melalui aplikasi dalam hal ini pinjaman online atau peer to peer landing tidak mensyaratkan jaminan apapun dalam hutang tersebut, seperti jaminan barang ataupun jaminan kebendaan, jaminan berfungsi sebagai penjamin hutang akan tetap dibayarkan oleh debitur  karena  jika  tidak  dibayarkan  akan  membuat  barang  jaminan  tersebut  dilelang  di  muka umum.(Harris, 2017)
Pinjaman online atau peer to peer landing hanya mensyaratkan ktp/identitas diri sebagai jaminan, yang dapat  menimbulkan pertanyaan apakan  identitas diri dapat berlaku sebagai  jaminan. Nyatanya tidak
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
hal  ini  dikarenakan  identitas  diri  tidak  bisa  dilakukan  eksekusi  berupa  pelelangan  dimuka  umum  karena dinilai tidak berharga secara materil untuk khalayak umum, jaminan jaminan yang berharga adalah benda benda yang memiliki nilai ekonomis.
Jaminan  yang  memiliki  nilai  ekonomis  adalah  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah,  rumah  dan bangunan,  jaminan  benda  bergerak  adalah  kendaraan,  perhiasan  dan  lain  sebagainya.  Identitas  diri  tidak akan  memiliki  nilai  ekonomis  meskipun  di  era  tranformasi  digital  hal  tersebut  merupakan  asset  pribadi namun  tetap  saja  tidak  bisa  diuangkan  atau  dijual  kepada  khalayak  ramai,  karena  identitas  diri  bukan merupakan barang yang umum dijual kepada public.
Maka  dari  itu  pinjaman  secara  online  atau peer  to  peer landing  merupakan  pinjaman  tanpa jaminan  yang  memberikan  keleluasaan  terhadap  debitur  dalam  melakukan  perjanjian  hutang-piutang dengan  pihak  manapun,  keleluasaan  ini  membuat  banyak  pihak  debitur  yang  berkelakuan  tidak  dengan itikad baik seperti meminjam tanpa ada itikad untuk menggembalikan dan meminjam hanya untuk menipu kreditur hal inilah yang membuat banyak perusahaan-perusahaan pinjaman online atau peer to peer landing menjadi bangkrut.
Namun  terlepas  dari  hal-hal  itikad  tidak  baik  debitur  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pertangungjawaban  hukum  terkait  dengan  kewajiban  pembayaran  hutang  dapat  disandarkan  terhadap  dua hal  yaitu  berdasarkan  kelalaian  ataupun  berdasarkan  kesalahan  si  debitur,  hal  ini  pun  diperkuat  dengan putusan NO.267/Pdt.G/2020/PN Bdg yang menjelaskan bahwa:
1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat beriktikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi;
4. Menghukum  Tergugat  untuk  segera  melaksanakan  kewajiban  hutang  sebesar  Rp67.600.000,00 (Enam  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  secara  seketika,  sekaligus  dan  tuntas  kepada Penggugat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde );
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp980.000,00  (Sembilan  ratus delapan puluh ribu rupiah);
Putusan  tersebut  menguatkan  posisi  kreditur  dalam  kepastian  hukum  bahwa  haknya  adalah mendapatkan  penggantian  hutang  sebagaimana  yang  tertera  dalam  perjanjian  putusan  ini  menegaskan bahwa  debitur  harus  tetap  membayarkan  hutangnya  meskipun  tidak  dilekati  dengan  jaminan,  sehingga memunculkan  pertangungjawaban  hukum  berdasarkan  kesalahan  yang  dibuat  yaitu  wanprestasi  dengan cara  tidak  melakukan  hal-hal  yang  diperjanjikan  oleh  kreditur  dan  debitur  sebagaimana  yang  dimaksud dalam perjanjian.
Pertangungjawaban  yang  dilakukan  untuk  mengembalikan  ke  keadaan  asal  sebelum  terjadinya sengketa  antara  kreditur  dan  debitur  yang  membuat  masing-masing  pihak  menjadi  mendapatkan  keadilan berdasarkan porsinya masing-masing.

## 4. Kesimpulan
Otoritas  Jasa  Keuangan  berperan  untuk  menjalankan  fungsi  pengaturan  dalam  perlindungan terhadap pengguna peer to peer lending , secara khusus diatur mengenai peer to peer lending pada Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  Pasal  1  Angka  3  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK  LPMUBTI).  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  putusan  No.267 NO.267/Pdt.G/2020/PN  Bdg  bahwa  tergugat  budi  santosa  melakukan  pinjaman  melalui  aplikasi/online kepada PT satu stop finansial selama setahun dengan pinjaman Rp.40.000.000,- dengan tenor pembayaran selama satu tahun.
Dalam  pasal  1754  Kuh  Perdata  dijelaskan  bahwa  hutang  piutang  adalah  perjanjian  dengan  mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena  pemakaian, dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hal ini berkenaan dengan teori pertangungjawaban hukum secara perdata bahwa kewajiban pembayaran  hutang  merupakan suatu bentuk pertangungjawaban  melalui hukum  perdata  yang  mendeskripsikan  bahwa  pembayaran  hutang-piutang  ditambah  denda  dan  bunga merupakan suatu bentuk kewajiban si berhutang kepada orang yang telah meminjamkan Sebagian hartanya kepada  si  berhutang.  Perjanjian  yang  telah  dibuat  bahwa  ketika  para  pihak  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban  atau  prestasi  sebagaimana  yang  telah  disepakati  didalam  perjanjian  maka  dengan  itikad  baik pihak  lainya  melakukan  beberapa  kali  peringatan  baik  teguran  tertulis  ataupun  lisan, maka  pihak  lainya dinyatakan  terang  melakukan  wan  prestasi  atau  cidera  janji  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  1328 KUHPerdata.

## 5. Daftar Pustaka
Abdi,  M.  (2017).  Studi  kepustakaan  mengenai  landasan  teori  dan  praktik  konseling. Jurnal  Unversitas Surabaya . Agustiyani.  (2018,  March  3). OJK  Tak  Tanggung  Jawab  jika  Ada  Fintech  Bangkrut .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180303133022-78-280165/ojk-tak-tanggung-jawab-jika- ada-fintech-bangkrut Asshiddiqie, J. (2010). Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta . Konstitusi Press. Debora,  D.  (2021).  Legal  Protection  On  Consumers  Of  Fintech Peer  to  peer Lending  Due  To  Covid-19 Pandemic. Nagari Law Review , 5 (1), 69–75.
Dewanthara,  N.  M.  I.  P.,  &  Resen,  M.  G.  S.  K.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Pemberi Pinjaman  Akibat  Terjadinya  Gagal  Bayar Peer  to  peer Lending. Acta  Comitas  Jurnal  Hukum Kenotariatan , 5 (3).
Hardika,  R.  A.  N.  J.  M.,  &  Ardianto,  F.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi Online. Serambi Hukum , 8 (02), 23092. Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial .
Harris,  F.  (2017).  Pembebasan  Jaminan  Kebendaan  dalam  Jaminan  Fidusia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 46–57.
Hartanto,  R.,  &  Ramli,  J.  P.  (2018).  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam Peer  to  peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (2), 320–338.
Laucereno,  S.  F.  (2019,  August  7). Wow!  Ada  Nasabah  Nakal  Ngutang  di  60  Aplikasi  Rentenir  Online . DetikFinance. https://finance.detik.com/fintech/d-4655662/wow-ada-nasabah-nakal-ngutang-di-60- aplikasi-rentenir-online
Nurrita, S. (2015). Wanprestasi dan akibatnya terhadap perjanjian. Bali. Jurnal Universitas Udayana . Raharjo, H. (2009). Hukum perjanjian di Indonesia .
Volume 11 No. 1. Mei  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Rahmahafida,  N.  I.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pihak  Pemberi  Pinjaman  pada  Layanan  Pinjaman Pendidikan  Berbasis  Teknologi  Informasi  terhadap  Risiko  Gagal  Bayar. Jurist-Diction , 3 (2),  541– 558. Simamora, Y. S. (2009). Hukum Perjanjian . Laksbang Pressindo. Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .