## MITIGASI BENCANA PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: PERSPEKTIF FIKIH PERLINDUNGAN ANAK
Muhammad Habibi Miftakhul Marwa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan email: habibi.marwa@law.uad.ac.id disampaikan 14/10/2020 – di -review 19/04/2021 – diterima 20/11/2021 DOI: 10.25123/vej.v7i2.4314

## Abstract
Child marriage, in the final analysis, is denial of childrens basic right. The practice also violates the prevailing law which sets a statutory age limitation for both men and women to marry at 19 years. The author seeks to analyse this legal-societal issue from Islamic law perspective. The analysis starts from  the  general  observation  that  to  prevent  future  dissent-disolvement  of  marriages,  both  parties should consider “rusyd”, in other words, their own or potential partners psychological, biological, and socio-economic  maturity.  In  addition,  to  prevent  child  marriage,  attention  should  be  given  to  basic values  of  benefit  (al  mashlalah),  the  general  principle  of  affection  (mawaddah  wa  rahmah)  and fulfillment of needs (taufir al-hajat).
Keywords: prevention; child marriage; fiqh.

## Abstrak
Perkawinan anak mengakibatkan hilangnya kesempatan anak-anak mendapatkan dan menikmati hak-hak dasar mereka. Padahal usia perkawinan dalam hukum negara telah ditetapkan bagi laki- laki  dan  perempuan  adalah  19  tahun.    Persoalan  ini  ditelaah  dari  sudut  pandang  hukum  Islam. Titik  tolak  utama  adalah  bahwa  untuk  mencegah  kemudaratan  dalam  perkawinan,  pilihan  calon pasangan seyogianya mempertimbangkan rusyd , kedewasaan psikologis, biologis, sosial-ekonomi. Terkait  dengan  ini  adalah  ikhtiar  mencegah  perkawinan  anak  berdasarkan  nilai  dasar kemaslahatan (al mashlalah), prinsip umum kasih sayang ( mawaddah wa rahmah ) dan pemenuhan kebutuhan ( taufir al-hajat ).
Kata Kunci: pencegahan; perkawinan anak; fikih.

## Pendahuluan
Perkawinan  anak  merupakan  praktik lama  yang  telah  meluas  di  berbagai belahan  dunia.  Pola  perkawinan  anak  dilakukan  dengan  menikahkan  anak perempuan  dengan  laki-laki  dewasa  dan  menjodohkan  laki-laki  dengan perempuan dimana salah satu atau keduanya dikategorikan masih berusia anak- anak. 1 Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2017  menunjukkan  bahwa  angka perkawinan  di  bawah  umur  sebesar  25,2  persen  atau  1  dari  4  anak  perempuan
1 Reni  Kartikawati  and  Djamilah,  Dampak  Perkawinan  Anak  Di  Indonesia,  3.1,  Jurnal  Studi Pemuda, 1, 16, 2014. hlm. 3
menikah  pada  usia  anak  (di  bawah  18  tahun).  Ada  sekitar  340  ribu  anak perempuan  menikah  sebelum  umur  18  tahun.  Sedangkan,  tahun  2018  BPS mencatat sekitar 11,2 persen atau 1 dari 9 perempuan di Indonesia pada usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan statistik pemuda Indonesia  BPS  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  2  dari  100  pemuda  melakukan perkawinan  di  bawah  umur  16  tahun.  Sekitar  20  provinsi  dengan  preferensi perkawinan  anak  di  atas  angka  nasional  tertinggi  Provinsi  Sulawesi  Barat  yaitu 19,4 persen, sementara terendah adalah Provinsi DKI Jakarta, 4,1 persen. Kondisi demikian apabila tidak segera dicarikan penyelesaian, Indonesia akan mengalami darurat  perkawinan  anak  yang  berakibat  tidak  terpenuhinya  hak-hak  anak sebagaimana  amanat  konstitusi 2 dan  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip perlindungan  anak  seperti  prinsip  tumbuh  kembang  anak  serta  prinsip  yang terbaik  untuk  anak. 3 Menurut  Hasto  Wardoyo,  Kepala  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN),  menyebutkan  bahwa  perkawinan  usia dini  dapat  dikategorikan  sebagai  bagian  bencana  nasional  karena  dapat menggerogoti ekonomi negara dan berdampak pada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. 4
Penyebab  terjadinya  perkawinan  anak  selain  karena  hamil  di  luar  nikah, kemiskinan,  minimnya  pendidikan,  agama,  dan  budaya,  serta  besarnya  toleransi yang  diberikan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (disingkat  Undang-Undang  Perkawinan).  Undang-Undang  Perkawinan  yang  lama menyatakan  seseorang  diizinkan  melakukan  perkawinan  jika  laki-laki  sudah berusia  19  tahun  dan  perempuan  usia  16  tahun.  Ketentuan  umur  16  tahun  bagi perempuan  dianggap  tidak  mencerminkan  perlindungan  anak.  Apalagi  adanya
2 Dewan Pimpinan Republik Indonesia Rakyat, Risalah Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU Perkawinan, DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 5
3 Fadli Andi Natsif, Problematika Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, 5.2, Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 175, 186, 2018, hlm. 184
4 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/perkawinan-usia-anak-bencana-nasional-yang-gerogoti- ekonomi-indonesia, diakses pada 30 April 2021, jam 10.14 WIB.
pengaturan  dispensasi  nikah  menjadi  celah  terjadinya  perkawinan  anak.  Ada batasan yang harus diperhatikan saat memberikan dispensasi nikah yaitu adanya alasan sangat mendesak, biasanya karena terlanjur hamil di luar nikah. 5 Problem yang belum terpecahkan yaitu perkawinan di bawah umur digolongkan melanggar hukum,  namun  sanksi  hukumannya  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  undang- undang tersebut. 6
Membangun keluarga sakinah harus dirancang sejak melakukan pemilihan pasangan  dengan  mempertimbangkan  aspek kedewasaan  biologis  dan  psikologi- sosial. Kedewasaan harus dipahami bukan hanya dari sisi usia tetapi juga kesiapan calon  pengantin  sebelum  berumah  tangga.  Pengaturan  usia  minimal  dalam Undang-Undang  Perkawinan  sebelum  perubahan  lebih  dominan  aspek kedewasaan  biologis. 7 Seiring  disosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (disingkat  Undang-Undang  Perlindungan  Anak),  disebut  anak  bagi  yang berusia di bawah 18 tahun. Maka usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan lama dikategorikan usia di bawah umur sehingga menimbulkan silang pendapat di kalangan masyarakat sampai ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hingga akhirnya Senin, 16 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan  Undang-Undang  Perkawinan  yang  baru  sebagai  momentum  untuk mencegah pernikahan dini  dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Perkawinan anak menghambat tercapainya hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,
5 Thogu  Ahmad  Siregar  and  Petrus  Richard  Sianturi,  Dispensasi  Kawin  Akibat  Hamil  Di  Luar Perkawinan  Dan  Dampaknya  Pada  Formulasi  Pidana  Zina,  6.2. Veritas  et  Justitia ,  424,  449, 2020, hlm. 446
6 Sofia  Hardani,  Analisis  Tentang  Batas  Umur  Untuk  Melangsungkan  Perkawinan  Menurut Perundang-Undangan  Di  Indonesia,  40.2 An-Nida’ :  Jurnal  Pemikiran  Islam,  126,  139,  2015, hlm. 138
7 Inna  Noor  Inayati,  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Hukum,  HAM  Dan Kesehatan, 1.1, Jurnal Bidan: Midwife Journal, 46, 53, 2015, hlm. 1
dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 8 Selain itu, setiap anak  juga  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  berkembang, mempertahankan  hidup,  meningkatkan  taraf  kehidupannya 9 ,  dan  berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. 10 Maraknya pernikahan diri menjadikan hak-hak anak sulit tercapai.
Muhammadiyah salah satu yang merespon persoalan anak. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  telah  menyelenggarakan Musyawarah  Nasional Tarjih Muhammadiyah  XXX  Tahun  2018  di  Makassar dengan salah satu bahasan  mengenai Fikih Perlindungan Anak. Fikih ini disusun untuk  dijadikan  tuntunan  dan  rujukan  dalam  menyikapi  berbagai  permasalahan anak  perspektif  hukum  Islam.  Selain  itu,  fikih  ini  memiliki  relevansi  terhadap fenomena  pernikahan  anak  di  Indonesia  yang  sangat  mengkhawatirkan  hingga akhirnya  pemerintah  menetapkan  batas  minimal  usia  perkawinan  laki-laki  dan perempuan adalah 19 tahun.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  penulis  tertarik  mengambil  rumusan masalah, bagaimana konsep kedewasaan dan mitigasi perkawinan anak perspektif fikih  perlindungan  anak  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  keluarga  sakinah? Artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  sumber data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi pustaka  untuk  mendapatkan  data  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Untuk melengkapi data sekunder dilakukan wawancara dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.  Dari  data  yang  diperoleh  kemudian  diklasifikasikan  dan
8 Undang-Undang  R.I.  No.  23  Tahun  2002,  Perlindungan  Anak,  L.N.R.I.  Tahun  2002  No.  109, Pasal 1 angka (15)
9 Undang-Undang  Dasar  Negara  R.I  Tahun  1945,  Pasal  28B  ayat  (2),  jo.  Undang-Undang  R.I. No.39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Pasal 53 ayat (1)
10 Undang-Undang R.I. No.39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Pasal 62,  jo  Undang-Undang  R.I.  No.  23  Tahun  2002,  Perlindungan  Anak,  L.N.R.I.  Tahun  2002  No. 109, Pasal 8
disistematisasi  untuk  dianalisis  secara  deskriptif  dengan  pendekatan  konsep (conceptual approach) yaitu fikih perlindungan anak . 11

## Pembahasan

## Konsep Kedewasaan
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Guna  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal  harus dipertimbangkan  dengan  baik  dalam  memilih  pasangan  hidup  adalah  masalah kedewasaan.  Kedewasaan  dalam  perkawinan  menjadi  hal  penting  yang mempengaruhi  keberhasilan  rumah  tangga.  Kesiapan  dan  kematangan  calon pengantin  sebagai  prasyarat  membangun  rumah  tangga  yang  bahagia, memperoleh  keturunan  yang  baik  dan  sehat,  dan  kekal  tidak  berakhir perceraian. 12
Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  batas  usia  minimal untuk  menikah  melalui  umur,  melainkan  menggunakan  ukuran baligh dan mukallaf. Tidak  diaturnya  usia  perkawinan  dalam  rukun  dan  syarat  perkawinan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengaturnya. 13 Artinya, batas minimal  usia  nikah  merupakan  persoalan  fikih  yang  terikat  oleh  situasi masyarakat  dimana  fikih  tersebut  diberlakukan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa masalah  usia  perkawinan  diserahkan  kepada  manusia  untuk  menentukan berdasarkan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing. Nabi Muhammad saw. bersabda sebagaimana yang diriwayatkankan oleh Imam Bukhari:
“Wahai  para  pemuda,  barang  siapa  yang  telah  mampu (istita’ah), maka menikahlah.  Sebab,  menikah  itu  lebih  menundukkan  pandangan  dan
11 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  and  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris, I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 158
12 Aprianti,  Zahroh  Shaluhiyah,  and  Antono  Suryoputro,  Fenomena  Pernikahan  Dini  Membuat Orang  Tua  Dan  Remaja  Tidak  Takut  Mengalami  Kehamilan  Tidak  Diinginkan,  13.1,  Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 61, 73, 2018, hlm. 62
13 M Ghufron, Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, 06. 02, Al-Hukama’ : The Indonesia Journal of Islamic Family Law , 319, 336, 2016, hlm. 321
menjaga  kehormatan  diri.  Barangsaiapa  yang  tidak  mampu,  maka hendaklah  ia  berpuasa.  Karena  sesungguhnya  puasa  itu  dapat  meredam nafsunya” (HR. Bukhari). 14
Berdasarkan  hadist  di  atas  dapat  dipahami  bahwa istita’ah menjadi prasyarat  pernikahan  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan.  Kemampuan  atau kesanggupan merupakan bagian dari kedewasaan seseorang secara fisik, mental, dan  finansial  yang  belum  tentu  dimiliki  oleh  anak  yang  masih  di  bawah  umur. Sehingga  bagi  yang  belum  dewasa  harus  menunda  perkawinanya  sampai  sudah dinyatakan dewasa dan mampu secara fisik, mental, dan ekonomi.
Ada tiga istilah mengenai konsep kedewasaan dalam Al-Qur’an, yaitu baligh (QS. An-Nur: 59), rusyd (QS. An-Nisa’: 6), dan asyuddah (QS. Al-Ahqaf: 15) dan (Al- Qashash: 14). 15 Baligh merupakan fase dimana seseorang mengalami kedewasaan secara  fisik  (biologis)  dengan  ciri  mengalami  mimpi  basah  (laki-laki)  dan menstruasi (perempuan). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:
“Dan  apabila  anak-anakmu  telah  sampai  umur  baligh,  maka  hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.  Demikianlah  Allah  menjelaskan  ayat-ayat-Nya.  Dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59)
Jika  tanda-tanda  fisik baligh tidak  muncul  pada  waktunya,  maka kedewasaan  ditandai  dengan  usia.  Anak  yang  belum baligh dengan  tanda-tanda fisik disebut anak mumayyiz yaitu anak semenjak usia tujuh tahun hingga dewasa, seperti  sabda  Nabi  Muhammad  saw.:  “Suruhlah  anak-anakmu  shalat  ketika mereka  berusia  tujuh  tahun,  dan  hukumlah  mereka  apabila  setelah  berusia sepuluh tahun belum juga shalat.” (HR. Abu Dawud). 16
14 Abu ’Abdillah Muhammad Ibn Ismail Bukhari, ed. by Mustafa Dib Al-Buga, Sahih Bukhari, Dar Ibn Kasir dan Al-Yamamah li At-Tiba’ah wa An-Nasyr wa Ta-Tauzi, Damaskus, 1994.
15 Wawancara  dengan  Hamim  Ilyas,  Wakil  Ketua  Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan  Pusat Muhammadiyah, tanggal 26 Juni 2020 jam 14.08 WIB
16 Abu  Dawud  Sulaiman  Ibn  Al-  Asy’s  As-Sinistani,  ed.  by  Syu’aib  Al-Arna’ut  dan  Muhammad Kamil Qarah Balali, Sunan Abi Dawud , Mu’assasat Ar-Risalah li At-Tiba’ah wa An-Nasyr wa At- Tauzi, Beirut, 1994.
Kesiapan menikah minimal harus mempertimbangkan rusyd bukan baligh. Rusyd merupakan  fase  seseorang  mampu  mengatur  hidupnya  sendiri  termasuk dalam  mengasuh  anak. Rusyd mengandung  kesempurnaan  akal  dan  jiwa  yang menjadikan  seseorang  memiliki  kemampuan  untuk  bersikap  dan  bertindak setepat mungkin. Jika baligh lebih ditekankan pada aspek fisik, maka rusyd ukuran kedewasaan  dalam  aspek  psikologi-sosial,  sehingga  memiliki  kecakapan  dan kepandaian dalam mengatur hidupnya. Membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya  berpegang  pada  fisiologis  saja,  tetapi  harus  pakai  standar rusyd. 17
Pentingnya  memperhatikan rusyd bagi  calon  pasangan  pengantin  dinyatakan dalam firman Allah Swt:
“Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. Kemudian  jika  menurut  pandapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya…” (Q.S. An-Nisa: 6)
Ayat  di  atas  memuat  dua  tanda  kedewasaan, yaitu  mencapai  usia  mampu untuk menikah, dan rusyd (cerdas memelihara harta) . Ditekankannya kedewasaan seseorang  dalam  melakukan  perkawinan  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan  dan  mencegah  kemudharatan  (hal-hal  merugikan). Mampu menikah  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  organ  seksual  dalam  menjalankan fungsinya sebagai orang dewasa secara biologis dengan ciri-ciri telah ihtilam atau mimpi basah atau menstruasi. Sedangkan rusyd, yaitu dewasa atau matang secara psikologis  dan  sosial.  Mampu  melangsungkan  perkawinan  tidak  cukup  hanya baligh saja, melainkan harus ditambah syarat kedua yaitu rusyd .
Adanya batas usia anak merupakan batas maksimum untuk menunjukkan kemampuan seseorang dan dinyatakan mulai memiliki status di hadapan hukum. Hal  ini  berakibat  beralihnya  status  usia  anak  menjadi  usia  dewasa  yang  dapat bertanggung  jawab  secara  mandiri  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan. Ketentuan  kedewasaan  di  dalam  Islam  jika  dianalisis  menggunakan  peraturan
17 Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah, 7.1, Justisi, 1, 13, 2021, hlm. 10
perundang-undangan  akan  ditemukan  perbedaan  dalam  penentuan  batas  anak dan  dewasa.  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, kecuali kalau sudah menikah. Seseorang yang telah menikah meskipun belum berusia 21 tahun  tidak  akan  menjadi  belum  dewasa  lagi  jika  pernikahan  tersebut  bubar. Pengaturan  ini  menunjukkan  kalau  KUH  Perdata  memandang  kematangan seseorang  jika  telah  berusia  21  tahun  dimana  secara  biologis  dan  psikologis dianggap mampu dan cakap melakukan perbuatan keperdataan. Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  menegaskan  bahwa  disebut anak  bagi  yang  belum  berusia  21  tahun  dan  belum  pernah  kawin.  Begitu  juga Pasal  98  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menggunakan  batas  usia  anak yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21  tahun,  sepanjang  anak tersebut  tidak  cacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan. Dari berbagai peraturan tersebut dapat dipahami kalau usia dewasa seseorang ketika sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak catat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Anak dalam  pandangan Muhammadiyah adalah seseorang  yang belum berumur  18  tahun  untuk  urusan muamalah dan  12  tahun  untuk  urusan  ibadah.
Artinya, seseorang dikatakan dewasa jika sudah berusia di atas 18 tahun. Undang- Undang Perkawinan terbaru menggunakan usia dewasa laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Usia dewasa 19 tahun menurut penulis telah memenuhi kriteria kematangan  umur  seseorang  untuk  melangsungkan  perkawinan  dimana  sudah terjadi  akumulasi  kesiapan  secara  fisik  (biologis),  ekonomi,  sosial,  dan  psikologi (kejiwaan).  Setidaknya  umur  segitu  telah  mengacu  pada  aspek  kesehatan  dan kondisi anak yang kelak akan dilahirkan.
Sedangkan, asyuddah merupakan  kedewasaan  yang  sempurna  dari  segi fisik,  ilmu  pengetahuan,  dan  sosial-ekonomi.  Ibarat  buah,  maka  fase baligh itu
masih  mentah,  fase rusyd sudah  masak,  dan  fase asyuddah sudah  matang.  Fase asyuddah dinyatakan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:
“Dan  setelah  Musa  cukup  umur  dan  sempurna  akalnya,  Kami  berikan kepadanya  hikmah  (kenabian)  dan  pengetahuan.  Dan  demikianlah  Kami memberi  balasan  kepada  orang-orang  yang  berbuat  baik.”  (QS.  Al-Qasas: 14)
Menurut  Tafsir  Jalalain,  yang  dimaksud baligh sehingga  layak melangsungkan  perkawinan  adalah  sudah  mimpi  basah  atau  menstruasi.  Jika memakai  ukuran  Imam  Syafii,  usia baligh seseorang  15  tahun. Rusyd menggunakan  parameter  kepatutan  dalam  bidang  agama  dan  harta  benda, sementara asyuddah yaitu  dewasa  karena  telah  mencapai  kesempurnaan kekuatan  (fisik),  akal,  dan  pemikirannya  dengan  minimal  usia  30  tahun  atau  33 tahun,  dan  puncak  kesempurnaan  akalnya  di  usia  40  tahun.  Usia  dewasa (asyuddah) yang dijelaskan dalam surat  Al-Ahqaf ayat 15 adalah setelah seorang anak  dikandung  dan  disapih  oleh  ibunya  hingga  tiga  puluh  bulan  hingga  telah mencapai umur 40 tahun. Ayat ini turun ketika Abu Bakar Ash-Shidiq berusia 40 tahun, yaitu dua tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul. 18
Menurut  Imam  Hanifah,  kedewasaan  seseorang  mulai  18  tahun  bagi  laki- laki  dan  17  tahun  untuk  perempuan.  Adapun kedewasaan  menurut  Imam Malik, menetapkan 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, Imam Syafii dan Hanbali, menentukan masa kedewasaan seseorang ditandai mimpi basah atau menstruasi,  tetapi  karena  tanda-tanda  itu  datangnya  tidak  sama  pada  semua orang,  maka  kedewasaan  ditentukan  dengan  umur.  Disamakannya  masa kedewasaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  karena  kedewasaan  itu  ditentukan dengan akal, dengan akal akan timbul taklif, dan karena akal juga hukum menjadi ada. 19 Imam  Ja’fari  berpendapat  bahwa  wali  dapat  mengawinkan  anaknya
18 Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli and Al-Imam Jalaluddin Abdirrahim bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain , eLBA, Surabaya, 2012, hlm. 776
19 Mardi Candra, Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur, 1st edn, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 50
meskipun  baru  berusia  15  tahun  bagi  laki-laki  dan  9  tahun  bagi  perempuan. 20
Mengingat  menikah  di  bawah  umur  mengandung madharat, sedangkan Islam melarang  kemudharatan,  maka  usia  ideal  perkawinan  adalah  21  tahun  dengan tidak  membedakan  laki-laki  dan  perempuan  dengan  merujuk  Ali  bin  Abi  Thalib yang membagi tiga fase dalam mendidik anak, di mana masing-masing fase adalah 7 tahun. 21
Tingkat  kecakapan  seseorang  sudah  ada  sejak  dalam  kandungan  hingga akhir  hayat.  Periode  janin  dimulai  sejak  dalam  kandungan  sampai  lahir.  Periode anak dimulai saat lahir hingga usia tujuh tahun. Periode mumayyiz saat usia tujuh tahun  hingga  dewasa.  Periode  dewasa  berlangsung  hingga  meninggal  dunia. 22
Khasanah ushul  fiqh telah  mengenalkan  dua  macam  kecakapan  seseorang,  yaitu (1) ahliyah al-wujub yaitu kecakapan menerima hak dan kewajiban, (2) ahliyah al- ada’ yaitu  kecakapan  menjalankan  hukum. Ahliyah  al-ada’ dibagi  tiga  macam yaitu:  (1) ‘Adim  al-Ahliyyah yaitu  sama  sekali  tidak  cakap,  seperti  seorang  anak yang  masih  kecil  dan  belum  baligh;  (2) Ahli  ah  al-Ada’  Na i ah yaitu  sudah mempunyai kecakapan namun belum sempurna; dan (3) Ahliyyah al-Ada’ Kamilah yaitu sudah kecakapan yang sempurna. Dengan melihat konsep kecakapan dalam ushul fiqh di atas, maka perkawinan di bawah umur masuk tingkatan kedua yaitu belum  memiliki  kecakapan  sempurna (Ahli  ah  al-Ada’  Na i ah) Apabila pasangan  suami-isteri  belum  kecakapan  secara  sempurna,  maka  akan  kesulitan mewujudkan rumah tangga yang sakinah , ma addah   a ra mah. 23
Fakta  lain  ada  sebagian  masyarakat  muslim  masih  menikahkan  anaknya yang belum dewasa dengan sebab tertentu diantaranya karena tradisi dan agama. Misalnya  di  Pakistan,  Afganistan,  dan  sejumlah  negara  Timur  Negara,  dimana
20 Nur  Fadhilah  Khairiyati  Rahmah,  Rekontruksi  Batas  Usia  Perkawinan  Anak  Dalam  Hukum Nasional Indonesia, 4.1, Journal de Jure, 49, 61, 2012, hlm. 52
21 Hasil  wawancara  dengan  Wawan  Gunawan  Abdul  Wahid,  Anggota  Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 Januari 2020 jam 18. 12 WIB 22 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah  XXX,  I,  Panitia  Muasyawarah  Nasional Tarjih Muhammadiyah  XXX, Yogyakarta, 2018, hlm. 14
23 Muhammad Fuad Zain and Ansori Ansori, Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0, 1.1, ADHKI: Journal of Islamic Family Law , 45, 56, 2019, hlm. 53
orang  tua  menikahkan  anak  perempuannya  dengan  motif  untuk  membantu keluarga  mempelai  laki-laki  membayar  hutang  atau  bahkan  menyelesaikan perselisihan  keluarga. 24 Dalil  agama  yang  sering  digunakan  adalah  hadist  Nabi Muhammad saw.: “Nabi saw. menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun.” (HR. Bukhari). 25
Hadist  di  atas  hanya  memberi  kabar (khabariyah) mengenai  perkawinan Nabi  Muhammad  saw.,  tidak  menyatakan  perintah  maupun  larangan  soal perkawinan di bawah umur, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan adanya  batas  minimal  usia  dibolehkannya  perkawinan  bagi  perempuan. 26 Ibnu Syubromah  dalam  memahami  hadits  tersebut  tidak  secara  tekstual,  namun melihat  dari  aspek  historis,  sosiologis,  dan  kultural  saat  itu. 27 Sekalipun  hadis tersebut  hendak  dijadikan  rujukan,  maka  harus  dipahami  bahwa  kebolehan tersebut  sifatnya  khusus  ( lex spesialis )  bukan  kebolehan  secara  umum  ( lex generalis ). Artinya, perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah merupakan ketentuan  yang  sifatnya  khusus  bagi  Rasulullah  yang  tidak  dapat  begitu  saja dilakukan oleh umatnya. 28 Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, juga menyatakan bahwa praktik  perkawinan  Aisyah  usia  6  tahun  dan  baru  berkumpul  dengan  Nabi Muhammad  di  usia  9  tahun  dapat  dibenarkan  untuk  kondisi  saat  itu,  namun konteks  sekarang  apalagi  sudah  ada  aturan  pemerintah  yang  membatasi  usia perkawinan  adalah  19  tahun,  maka  perkawinan  di  bawah  usia  itu  tidak diajurkan. 29
Sebagian  orientalis  yang  membenci  Islam  dan  umat  Islam  menggunakan hadist  perkawinan  Nabi  Muhammad  dengan  Aisyah  untuk  menyerang  pribadi Rasulullah dengan menuduh sebagai sosok yang suka menikah dengan perempuan
24 Sonny Dewi Judiasih, et al, Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia : Beserta Perbandingan Usia Perkawinan  Dan  Praktik  Perkawinan  Bawah  Umur  Di  Beberapa  Negara,  Kesatu,  PT.  Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 26
25 Pimpinan  Pusat  ’Aisyiyah  and  Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,
Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, II, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017, hlm. 64
26 Supri  Yadin  Hasibuan,  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Tentang  Batas  Minimal  Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya, 1.2, Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum, 79, 87, 2019, hlm. 5
27 Hardani, supra no. 6, hlm. 137
28 Khairiyati Rahmah, supra no. 20, hlm. 53
29 Natsif, supra no 3, hlm. 181
di bawah umur. Tuduhan semacam ini harus diluruskan dengan cara memahami hadist tersebut secara komprehensif. Aisyah dipersunting Rasulullah berdasarkan perintah  Allah  melalui  wahyu  dalam  mimpi  beliau 30 ,  sebagaimana  sabda  Nabi Muhammad saw.:
“Aku  melihatmu  dalam  mimpiku  selama  tiga  malam,  ketika  itu  datang bersamamu  malaikat  yang  berkata:  ini  adalah  istrimu.  Lalu  aku  singkap tirai yang menyembunyikan wajahmu, lalu aku berkata sesungguhnya hal itu telah ditetapkan di sisi Allah.” (HR. Bukhari Muslim). 31
Hadist pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw., harus diposisikan dan  dipahami  dengan  benar  melalui  tiga  tinjauan.  Pertama, tinjauan  perawi. Riwayat yang menyebutkan usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah ini hanya berasal dari Hisyam bin ‘Urwah, tidak oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Usia Hisyam waktu itu sudah 71 tahun dan telah berpindah ke Irak saat meriwayatkan hadist  tersebut.  Menurut  para  ahli,  saat  Hisyam sudah  berusia  lanjut  ingatannya sangat menurun. Oleh karena hanya Hisyam sendiri yang meriwatkan, maka layak dikritisi.  Ya’kub  bin  Syaibah,  dalam  penilaiannya  menyebutkan:  “Apa  yang diriwayatkan Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang diceritakannya saat ia telah menetap  di  Irak.”  Ya’kub  juga  menambahkan  jika  Anas  bin  Malik  menolak informasi Hisyam terkait usia perkawinan Rasulullah dengan Aisyah ini. 32
Kedua, tinjauan  historis.  Menurut  at-Thabari,  empat  anak  Abu  Bakar  As- Sidiq, termasuk Aisyah dilahirkan pada masa jahiliyah sebelum tahun 610 M. Jika Aisyah dinikahkan saat usia 6 tahun, maka ia lahir pada tahun 613 M. Hal ini tentu bertentangan dengan keterangan at-Thabari di atas yang menyebutkan kelahiran Aisyah sebelum tahun 610 M. Berikutnya, jika Aisyah dinikahkan sebelum  tahun 620  M,  berarti  Aisyah  tidak  mungkin  menikah  di  bawah  umur  10  tahun  dan dengan  demikian  seharusnya  hidup  bersama  dengan  Nabi  pada  usia  di  atas  13 tahun. Selain itu, untuk mengetahui usia tepat Aisyah menikah dengan Nabi dapat dibandingkan dengan usia kakak perempuan Aisyah yaitu Asma’ binti Abu Bakar.
30 Muhammad  Syafii  Antonio,  Muhammad  SAW.: The  Super  Leader  Super  Manager, IX,  Tazkia Multimedia & ProLM Center, Jakarta, 2009, hlm. 302
31 Muslim, Shahih  Muslim ,  ed.  by  Muhammad  Fuad  Abd  Baqi,  Dar  Al-Fikr  li  At-Tiba’ah  wa  An- Nasyr wa At-Tauzi, Beirut, 1994.
32 Muhammadiyah, supra no. 22, hlm. 78
Menurut Abdurrahman bin Abi Zinad, usia Aisyah dengan Asma selisih 10 tahun. Menurut  Ibnu  Hajar  Al-Asqalani,  Asma  hidup  hingga  usia  100  tahun  dan meninggal  dunia  pada  tahun  73  atau  74  H.  Artinya,  apabila  Asma’  meninggal dalam  usia  100  tahun  dan  meninggal  dalam  tahun  73  atau  74  H,  berarti,  saat peristiwa  hijrah  terjadi  usia  Asma’  sekitar  27  atau  28  tahun  (100-73).  Sehingga usia  Aisyah  (27  atau  28)  –  10  sama  dengan  17  atau  18  tahun  waktu  hijrah. Dengan demikian, usia Aisyah saat menikah dengan Rasulullah adalah antara 17 tahun atau 18 tahun (usia Asma 27 atau 28 tahun – 10 tahun usia Aisyah). 33
Ketiga, tinjauan hukum Islam. Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw.  terjadi  saat  periode  Makkah.  Ayat-ayat  yang  turun  pada  periode  Makkah (Makkiyah) berkaitan  dengan  akidah  dan  akhlak.  Periode  tersebut  belum memasuki  masa tas ri’ yaitu  masa  dirumuskannya  hukum-hukum far’i  ah ‘amali  ah Oleh karena itu, hadist yang menjelaskan peristiwa perkawinan Aisyah dengan  Rasulullah  di  mana  usia  Aisyah  masih  6  tahun  dan  hidup  bersama  Nabi pada usia 9 tahun, tidak dapat dijadikan pijakan terhadap penetapan perkawinan anak. 34
Kedewasaan  seseorang  merupakan  salah  satu  pertimbangan  untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan terdapat  tanggung  jawab  yang  akan  diemban  pasangan  pengantin  baik  sebagai suami-istri  maupun  orang  tua  bagi  anak-anaknya  kelak.  Kedewasaan  menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan kebahagiaan keluarga, dimana hal tersebut  menuntut  adanya  kesiapan  suami-istri  secara  psikologi,  sosial,  dan ekonomi dalam membangun rumah tangga. Karena, sejatinya spirit pernikawinan Islam  adalah  untuk  menjaga  kemaslahatan  keluarga  dengan  kemampuan menjalankan  fungsi-fungsi  keluarga,  seperti  fungsi  spiritual,  sosial,  finansial,  dan pendidikan.  Pasangan  yang  belum  memiliki  kedewasaan  yang  cukup  dianggap sulit  mewujudkan  fungsi  keluarga  yang  seharusnya  dikerjakan  bersama  antara suami-istri  dalam  rumah  tangga.  Pentingnya  kedewasaan  bagi  calon  pengantin dalam  perkawinan  guna  mempersiapkan  mental  yang  matang  untuk  membina
33 ’Aisyiyah and Muhammadiyah’Aisyiyah and Muhammadiyah. supra no. 25, hlm. 66, 67
34 Id, hlm. 79
keluarga  yang  bahagia.  Pasangan  yang  belum  mencapai  usia  dewasa  akan kesulitan melaksanakan tujuan perkawinan. Seseorang yang telah memberanikan diri  membentuk  rumah  tangga  berarti  harus  berani  pula  mencukupi  kebutuhan keluarga  dan  anak-anaknya.  Bagi  yang  belum  memiliki  kesiapan  mental  dan finansial  justru akan  menimbulkan  persoalan di  kemudian  hari  yang  berdampak terhadap keretakan keluarga.

## Fikih Perlindungan Anak
Indonesia  memiliki  perhatian  relatif  lebih  maju  dalam  bidang  hukum perlindungan  anak  karena  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (disingkat  UUD  NRI  1945)  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak didefinisikan sebagai:
“Segala  bentuk  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  supaya  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabatnya,  serta  mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi.” 35
Perlindungan  dapat  dimaknai  sebagai  kegiatan  langsung  maupun  tidak langsung  untuk  menghindarkan  anak  dari  tindakan  yang  membahayakan  fisik dan/atau  psikis. 36 Artinya,  dalam  setiap  fase  kehidupan  anak  harus  mendapat perlindungan  yang  berkelanjutan  dan  terarah  untuk  menjamin  hak  dasar  anak supaya fisik dan mentalnya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. 37 Intinya perlindungan  anak  adalah  terpenuhinya  hak-hak  asasi  anak  yang  melekat  sejak dilahirkan  sampai  meninggal  dunia,  seperti  perlindungan  terhadap  agama, kesehatan pendidikan, hak sosial, dan perlindungan yang sifatnya khusus.
Perlindungan terhadap hak-hak anak dinyatakan dalam Pasal 28B UUD NRI 1945.  Tujuan  perlindungan  anak  adalah  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak dasar anak supaya dapat melangsungkann hidup, berkembang, dan berpartisipasi
35 Undang-Undang  R.I.  No.  23  Tahun  2002,  Perlindungan  Anak,  L.N.R.I.  Tahun  2002  No.  109, Pasal 1 ayat (1)
36 Analiansyah and Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh, 1.1, Gender E ualit  : Internasional Journal Of Child And Gender Studies , 51, 68, 2015, hlm.5
37 Fransiska  Novita  Eleanora  and  Andang  Sari,  Pernikahan  Anak  Usia  Dini  Ditinjau  Dari Perspektif Perlindungan Anak, XIV.1,  Progresif : Jurnal Hukum, 50, 63, 2020, hlm. 58
secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta memperoleh perlindungan dari setiap tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam rangka terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas tinggi, berakhlak mulia, dan hidup sejahtera.
Islam  telah  memberikan  petunjuk  penting  terhadap  perlindungan  anak seperti  hak  untuk  hidup,  dan  tumbuh  dan  berkembang.  Sebagaimana  dalam firman Allah Swt:
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah  yang  akan  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  juga  kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al- Isra’: 31).
Anak juga harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan  adil,  hak  memperoleh  nama,  status,  dan  mengetahui  orang  tuanya, seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt:
“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh)  seorang  anak  yang  namanya  Yahya,  yang  sebelumnya  Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.” (QS. Maryam : 7)
Fikih  perlindungan  anak  merupakan  kelanjutan  dari  pembahasan mengenai  tuntunan  penguatan  dan  pemberdayaan  anak  yang  sudah  disahkan menjadi  buku  Tuntunan  Menuju  Keluarga  Sakinah.  Keberadaan  fikih  ini  sebagai upaya mencari solusi setidaknya atas sembilan persoalan perlindungan anak dan cara mewujudkannya. Tiga persoalan berkaitan hak hidup dan tumbuh kembang anak,  seperti  masalah  aborsi,  kematian  bayi  dan  anak  balita,  dan stunting. Tiga persoalan lain terkait hak sipil anak, seperti mengenai identitas anak, pengasuhan anak, dan anak berhadapan dengan hukum. Tiga persoalan lainnya berhubungan dengan hak perlindungan, yaitu pernikahan anak, pengangkatan anak, trafficking, dan  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Semua  itu  dalam  rangka  memberikan perlindungan  dan  peningkatan  kapasitas  anak  berdasarkan  dalil-dalil  hukum
Islam. Tulisan ini difokuskan pada aspek hak perlindungan khususnya mengenai perkawinan anak.
Fikih  perlindungan  anak  dibuat  secara  berurutan  dan  berjenjang  terdiri dari  tiga  hal,  yaitu  nilai-nilai  dasar (al-qiyam  al-asayiyah) dan  prinsip-prinsip umum (al-ushul al-kulliyah), dan ketentuan hukum praktis (al-ahkam al-far’i  ah) . Norma  dasar  bersifat  abstrak  merupakan  payung  bagi  norma  dibawahnya,  yaitu norma  kedua  yang  memuat  asas-asas  umum  yang  merupakan  deduksi  dari  nilai dasar.  Ia  merupakan  konkretisasi  dari  nilai  dasar.  Sedangkan,  prinsip-prinsip umum  kemudian  memayungi  norma  konkret.  Pedoman  praktis  ini  merupakan turunan dari prinsip umum . Jika prinsip umum masuk dalam dan menjadi kategori yuridis, maka ketentuan praktis ini bagian dari aspek yuridis itu sendiri. Adanya pertingkatan norma ini yang menjadi karakteristik fikih produk Muhammadiyah. Dengan  karakter  khas  fikih  Muhammadiyah  maka  aspek  yang  dibahas  bukan hanya aspek amaliyah praktis (yuridis), tetapi moral-etis dan teologis. 38
Penemuan  solusi  terhadap  perkawinan  anak  dalam  fikih  perlindungan anak didasarkan pada teori dasar, teori tengah, dan pedoman praktis. Teori dasar dicari  melalui  penemuan  terhadap  nilai-nilai  dasar,  teori  tengah  digali  melalui penemuan prinsip-prinsip umum, dan hak perlindungan yang diderivasi dari nilai dasar  dan  prinsip  utama.  Pertama, nilai  dasar  atau  teori  dasar  dalam  fikih perlindungan  anak  terhadap  perkawinan  di  bawah  umur  adalah al-maslahah (kemaslahatan) . Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  syariat  Islam (maqashid syariah) termasuk  dalam  perlindungan  anak  adalah  mewujudkan  kemashlatan kemanusiaan  universal (jalbu  al-mashlih) dan  menolak  kemafsadatan (dar’u  al- mafasid). Setiap produk Tarjih diupayakan untuk menjaga unsur-unsur maqashid syariah 39 bahkan  relatif  sering  dipakai  dalam  setiap  pertimbangkan  dalam mengambil  putusan. 40 Fikih  perlindungan  anak  merupakan  sebuah  ikhtiar
38 Niki Alma Febriana Fauzi, Nalar Fikih  Baru  Muhammadiyah: Membangun Paradigma Hukum Islam Yang Holistik, 15.1, Afkaruna, 19, 42, 2019, hlm.31
39 Samsuri  and  Iffah  Nur  Hayati,  Kajian  Tematis  Keputusan-Keputusan  Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan, 5.2, Millah , 243, 260, 2006, hlm.5
40 Wawan Gunawan Abdul Wahid, Pandangan Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhamamadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Istbat Nikah : Analisis Maqashid Asy-S ari’ah , 12.2, Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 215, 236, 2013, hlm.221
mewujudkan maksud syariah pada anak. Implementasi norma konkret (al-ahkam al-far’i  ah) bagian  untuk  menjaga  tujuan  agama. Maqashid perlindungan  anak dari  perkawinan  anak  berupa  nilai-nilai  dasar  yang  salah  satunya  adalah al- maslahah . Al-maslahah sebagai maqashid  syariah bertujuan  untuk  mencapai maksud  diturunkannya  syariat  oleh  Allah  Swt. 41 Perlindungan  anak  dalam perkawinan  di  bawah  umur  tidak  boleh  didasarkan  pada  hawa  nafsu,  namun dalam  rangka  menolak  kerusakan  dan  meraih  manfaat.  Dalam  konteks perlindungan anak, setiap perilaku normatif harus diarahkan mencapai maqashid syariah yang  memuat  perlindungan  terhadap  lima  pokok,  yaitu  perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kedua, prinsip  umum  perlindungan  anak  dari  perkawinan  anak berlandaskan  pada mawaddah  wa  rahmah (kasih  sayang)  dan taufir  hajiyat (pemenuhan kebutuhan hidup). Prinsip mawaddah wa rahmah merupakan konsep kasih  sayang  yang  harus  terwujud  dalam  membangun  keluarga  melalui perkawinan. Perbedaan keduanya terletak pada sumber munculnya kasih sayang. Mawaddah adalah  kasih  sayang  yang  berasal  dari  interaksi  fisik,  sedangkan rahmah berarti  kasih  sayang  yang  lahir  dari  interaksi  hati  atau  batin.  Jika mawaddah merupakan cinta potensial seseorang terhadap orang yang disayangi, maka rahmah adalah  cinta  aktual  berupa  usaha  untuk  berbuat  kebaikan  bagi orang  yang  disayangi. 42 Orang  tua  harus  memberikan  kasih  sayang  kepada  anak dengan  tidak  menikahkannya  jika  masih  di  bawah  umur,  karena  dapat menghalangi  terhadap  pemenuhan  hak  anak  seperti  hak  pendidikan,  hak perlindungan eksploitasi, dan hak tumbuh kembang anak di masa mendatang.
Prinsip taufir  al-hajiyat dalam  perlindungan  anak  menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini dikonsep supaya anak dapat  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  sebagai  bekal  kehidupan  di  dunia  dan akhirat.  Orang  tua  harus  memastikan  bahwa  kebutuhan  anaknya  terpenuhi dengan baik, sebagaimana firman Allah Swt.:
41 Ika  Yunia  Fauzia  and  Abdul  Kadir  Riyadi,  Prinsip  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqashid  Al- S ari’ah , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.52
42 ’Aisyiyah and Muhammadiyah, supra no. 25, hlm.38
ىُل ۡىَمۡلٱ ىَلَعَو ََۚةَعاَضَّرلٱ َّمِتُي نَأ َداَرَأ  ۡهَمِل  ِِۖهۡيَلِماَك ِهۡيَل ۡىَح  َّهُهَدََٰل ۡوَأ  َه ۡعِض ۡرُي  ُت ََٰدِل ََٰىۡلٱَو َّهُهُق ۡزِر ۥُهَل ِد َّهُهُتَى ۡسِكَو
... َِۚفوُر ۡعَمۡلٱِب
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi  yang  ingin  menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban  ayah menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka  dengan  cara  yang  patut…”  (QS. Al-Baqarah: 233).
Kebutuhan  hidup  anak  yang  didasarkan  pada  potensi  yang  dimiliki  harus dipastikan terpenuhi dengan baik. Hak anak yang terancam tidak terpenuhi akibat praktik  perkawinan  di  bawah  umur  adalah  hak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran.  Hak  ini  sebagai  wujud  pengembangan  potensi  akal  yang  harus dikembangkan.  Potensi  intelektual  anak  diarahkan  untuk  terus  berfikir  dan belajar  ilmu  pengetahuan.  Supaya  anak  mendapatkan  hak  atas  pengembangan potensi dirinya, maka segala yang menghambat terwujudnya hak-hak anak harus dicegah.  Dengan  pengembangan  kemampuan  intelektual  anak  atas  dasar keimanan  menjadikan  Allah  Swt  akan  meninggikan  derajat  seseorang, sebagaimana firman-Nya:
…
“…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11).
Ketiga , pedoman praktis berupa hak perlindungan. Berdasarkan nilai-nilai dasar  dan  prinsip-prinsip  umum  tersebut,  kemudian  diimplementasikan  dalam bentuk  pedoman  praktis  dalam  kerangka  hak-hak  anak.  Sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  fikih  perlindungan  anak,  maka  perkawinan  anak  masuk  ranah hak  perlindungan  yaitu  hak  dilindungi  dari  perkawinan  anak.  Meskipun  semua manusia memiliki hak pernikahan, namun hak tersebut belum berlaku bagi anak jika belum sampai pada usia minimal nikah. Artinya, anak harus dihindarkan dari perkawinan  di  bawah  umur  supaya  mendapatkan  hak-haknya.  Karena  ini berkaitan  dengan  masa  depan  anak,  maka  segala  sesuatu  yang  dapat meningkatkan pemenuhan hak anak harus diraih dan mencegah yang merusak.
Hal penting yang harus dicatat dan diperhatikan adalah bahwa tidak semua persoalan  anak  berakhir  dengan  sebuah  solusi  berupa  hukum far’i  ah yang merujuk  langsung  kepada  Al-Qur’an dan  Sunah , tetapi  ada  solusi  berupa  hukum yang tidak merujuk pada ketentuan Islam, seperti hukuman takzir terhadap tindak pidana  pada  anak  kecil  yang  tidak  diambil  langsung  dari  sumber  utama  hukum Islam, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memberikan hukuman setimpal sesuai yang diperbuat anak tersebut.  Diperoleh juga solusi yang tidak berbentuk hukum far’i  ah namun  lebih  kepada  pedoman  umum  seperti  dalam  kasus perkawinan  anak.  Solusi  yang  diberikan  berupa  rekonstruksi  pemahaman mengenai  tujuan  perkawinan  yang  berdampak  terhadap  keluwesan  batas  usia yang  berbasis  pada  kedewasaan (rusyd) atau (asyuddah) bukan baligh. Dengan demikian,  pengaturan usia  pernikahan  (kedewasaan) merupakan  bagian  penting untuk  terwujudnya  tujuan  perkawinan  sekaligus  memberikan  perlindungan kepada anak.

## Mitigasi Bencana Perkawinan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai:
“Peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam  dan/atau  faktor  non-alam  maupun  faktor  manusia  sehingga mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” 43
Menurut  penulis,  perkawinan  anak  bagian  dari  bencana  meskipun  bukan disebabkan  karena  faktor  alam  dan  non-alam,  tetapi  lebih  pada  faktor  manusia dan sosial. Hal ini terbukti dari berbagai laporan dan penelitian terhadap dampak negatif  akibat  perkawinan  anak  seperti  kematian  ibu  dan  anak,  pendidikan, kesehatan, stunting, psikologi,  kependudukan,  dan  ekonomi.  Jika  tidak  ditangani secara serius akan menjadi bencana dan memberikan efek domino bagi kehidupan mayarakat.
43 Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 2007, Penanggulangan Bencana, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 66, Pasal 1 angka (1)
Permasalahan  hukum  perkawinan  yang  menjadi  masalah  di  masyarakat secara nasional bahkan internasional adalah perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Perkawinan anak dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  mencapai  umur  yang  ditentukan oleh  hukum  positif  pada  suatu  negara.  Undang-Undang  Perkawinan  dijadikan pedoman  dalam pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia  menyatakan  laki-laki  dan perempuan  diizinkan  menikah  jika  sudah  berusia  19  tahun.  Peraturan  ini menujukkan bahwa usia perkawinan jadi bagian yang penting dan inheren dengan tujuan  perkawinan,  meskipun  jika  belum  mencapai  usia  itu  dapat  mengajukan permohonan dispensasi nikah.
Undang-Undang  Perkawinan  tidak  secara  eksplisit  melarang  nikah  di bawah umur meskipun telah diatur batas minimal usia perkawinan. Bahkan masih terdapat  celah  seseorang  untuk  melangsungkan  perkawinan  anak  melalui dispensasi nikah yang merupakan pengecualian dari Pengadilan bagi kedua calon mempelai  atau  salah  satu  yang  masih  di  bawah  umur  minimal  dan  boleh melangsungkan  perkawinan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Perkawinan.  Dispensasi  dapat  dipahami sebagai  sebuah pengecualian.  Dalam  konteks hukum,  maka  hukum pengecualian merupakan  tindakan  berdasarkan  hukum  yang  menyatakan  bahwa  suatu peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku  untuk  suatu  hal  yang  bersifat khusus. 44 Pengaturan  dispensasi  nikah  yang  baru  lebih  ketat  dibandingkan sebelumnya.  Hal  ini  dibuktikan  adanya  ketentuan  bahwa  dispensasi  diberikan dalam  keadaan  darurat  dan  memaksa  dengan  disertai  bukti-bukti  yang  cukup serta harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum dilaksanakan perkawinan anak. 45
Idealnya  tujuan  dispensasi  nikah  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Hal-hal  yang  lebih  banyak  positifnya  harus  menjadi
44 Mardi Candra supra no. 19, hlm. 113
45 Undang-Undang R.I. No.16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 186, Pasal 7
pertimbangan  hakim  dalam  pemberian  dispensasi  nikah  dibanding  hal  yang negatif.  Artinya,  dispensasi  nikah  dapat  diberikan  atas  pertimbangan  meraih kemaslahatan  kehidupan  calon  mempelai  dan  mencegah  kemudaratan  dengan harapan  dapat  terwujud  tujuan  perkawinan,  meskipun  syarat  sah  perkawinan belum terpenuhi. Hal ini supaya tidak terkesan “memudahkan” dan meremehkan hakikat perkawinan, hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah harus bisa  memutus  seadil-adilnya  dengan  berpijak  pada  Undang-Undang  Perkawinan, KHI, dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta benar-benar mempertimbangkan maslahat  mursalah (metode  penemuan  hukum  Islam berdasarkan  kemaslahatan  umum).  Jika  selama  ini  hakim  Pengadilan  dalam memberikan dispensasi nikah masih menggunakan kriteria dewasa baligh, sudah saatnya merubah paradigmanya dengan minimal memakai pedoman rusyd.
Pemberian dispensasi harus bermuara pada pemberian perlindungan anak dan membantu calon pengantin supaya terhidar dari perbuatan yang dilarang oleh agama  dan  negara.  Hakim  harus  memiliki  perspektif  perlindungan  anak  dalam menangani  perkara  dispensasi  nikah  dan  berusaha  mengintegrasikan  Undang- Undang  Perkawinan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  sehingga terwujud  perlindungan  anak dalam pemberian  dispensasi  nikah  di  bawah umur. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan manusia, karena  dengan  pemberian  dispensasi  diharapkan  dapat  membantu  mewujudkan tujuan  perkawinan  dan  mengurangi  akibat  yang  tidak  baik  dalam  kehidupan kedua calon pengantin.
Penyebab  perkawinan  anak  karena  faktor  kemiskinan,  keterbatasan pendidikan  dan  ekonomi,  dampak  negatif  teknologi,  konflik  perang,  tradisi,  dan agama.  Bahkan  hukum  terkadang  bisa  memberi  peluang  masyarakat  untuk melakukan  perkawinan  anak. 46 Menurut  Kharlie 47 ,  ada  tiga  faktor  utama perkawinan  anak  di  Indonesia,  yaitu  karena  pendidikan,  ekonomi,  dan  hamil  di
46 Koalisi  Perempuan  Indonesia  Untuk  Keadilan  dan  Demokrasi,  et,  al,  Naskah  Akademik  RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, 2019, hlm. 14
47 Siregar and Sianturi, supra no. 5, hlm. 432
luar  nikah (married  by  accident). Pasangan  yang  belum  dewasa  namun  tetap melangsungkan  perkawinan  akan  mengalami  kesulitan  penyesuaian  diri  dalam mengemban tanggung jawab sebagai suami-istri maupun orang tua bagi anaknya yang  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan  dan perceraian.  Hal  ini  sesuai  data  Badan  Peradilan  Agama  Tahun  2014  bahwa perkawinan di bawah umur rentan mengalami perceraian dengan angka 254.951 gugat cerai, 106.608 cerai talak, dan sebanyak 11.774 anak karena hamil di luar nikah. 48
Undang-Undang  Perkawinan  meskipun  masih  memberi  celah  adanya perkawinan  anak  tetapi  dampak  pernikahan  dini  mengakibatkan  tidak terpenuhinya  hak  asasi  anak.  Perkawinan  di  bawah  umur  menjadikan  anak kesulitan mendapatkan hak pendidikan, sehingga potensi untuk mengembangkan intelektual  dan  prestasi  anak  menjadi  kurang  optimal.  UUD  NRI  1945  Pasal  28C ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, praktik perkawinan di bawah umur menjadikan  anak  kehilangan  hak  pendidikan  dan  pengajaran  yang  baik. Perkawinan  usia  dini  terlebih  karena married  by  accident berpotensi  tidak melanjutkan  pendidikan.  Khususnya  anak  perempuan  yang  menikah  di  bawah umur 18 tahun berpeluang enam kali lebih besar tidak menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan yang menikah di atas 18 tahun. 49
Hak  pendidikan  yang  tidak  terpenuhi  berdampak  kepada  pekerjaan.  Bagi yang tidak memiliki jenjang pendidikan biasanya akan mendapatkan upah rendah karena  bekerja  di  sektor  informal,  sementara  sektor  formal  kebanyakan memberikan  syarat  minimal  jenjang  pendidikan  tertentu  bagi  karyawannya. Perkawinan anak meskipun tidak memiliki dampak langsung terhadap partisipasi tenaga  kerja  perempuan,  namun  dengan  tingginya  fertilitas  yang  disebabkan perkawinan  anak  dapat  mempengaruhi  peran  perempuan  di  dunia  kerja  dan berpengaruh  pada  jumlah  jam  kerja.  Kenyataan  ini  dapat  dimengerti  karena
48 Radhiya  Bustan,  Persepsi  Dewasa  Awal  Mengenai  Kursus  Pranikah,  3.1,  Jurnal  Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 82, 95, 2015, hlm. 84
49 Siregar and Sianturi, supra no. 5, hlm. 432
perkawinan  anak  akan  berdampak  terhadap  perempuan.  Apabila  perkawinan perempuan dapat ditunda sampai 20 tahun diprediksi mampu menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB). 50
Orang  tua  yang  menikahkan  anaknya  di  usia  dini  dengan  alasan  sebagai jalan keluar dari kemiskinan merupakan bagian dari bentuk eksploitasi anak dan menjadi  benih  tejadinya  kekerasan  baik  secara  verbal  maupun  fisik  dan  yang menjadi korban adalah perempuan. Perkawinan pada usia anak rentan mengalami Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  perceraian. 51 Dampak  perkawinan anak juga merambah pada aspek kesehatan dan kematian. Bayi yang lahir dari ibu berusia  di  bawah  20  tahun  berpotensi  meninggal  sebelum  usia  28  hari  atau  1.5 kali  lebih  besar  dibandingkan  ibu  berusia  20-30  tahun.  Bahkan  1  dari  3  balita mengalami stunting akibat  perkawinan  dan  kelahiran  anak.  Perkawinan  anak  di bawah  18  tahun  sekitar  53  persen  menderita  mental disorder  depresi. Ibu  yang melahirkan  muda  rawan  mengalami  kerusakan  pada  organ  reproduksi  dan menjadi  komplikasi  saat  kehamilan  dan  melahirkan  sebagai  penyebab  kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun. 52
Perkawinan  anak  meskipun  dalam  hukum  Islam  (fikih)  masih menimbulkan  perdebatan  antara  kelompok  tekstual  dan  kontekstual,  dimana kelompok  tekstual  menyatakan  setuju  dengan  perkawinan  anak  karena pemahaman agamanya yang tekstual seperti dalam memahami hadist pernikahan Rasulullah  dengan  Aisyah.  Sementara,  yang  menolak  perkawinan  anak  dalam memahami  dalil  hukum  perkawinan  disesuaikan  zaman  dengan  menggunakan aspek kesehatan, budaya, dan psikologi. Namun, perkawinan anak dari sisi agama dianggap  kurang  sesuai  dengan maqashid  syariah nikah  yaitu  membangun keluarga sakinah , mawaddah dan rahmah dari suami-istri . Ibnu Syubromah secara tegas  menyatakan  bahwa  agama  melarang  perkawinan  di  bawah  umur,  karena
50 Gaib Hakiki, et al, Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020, hlm. 48
51 Defi Uswatun Hasanah, Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum, 12.2, Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 109, 106, 2018, hlm. 1
52 Woro  Srihastuti  Sulistyaningrum,  Perkawinan  Anak :  Dampak,  Tantangan,  Dan  Strategi Pencegahannya,  Direktur  Keluarga,  Perempuan,  Anak,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020, hlm. 8
tidak  sejalan  dengan  nilai  esensial  perkawinan  dalam  pemenuhan  kebutuhan biologis yang menyehatkan dan mendapatkan keturunan yang berkualitas. 53
Ditinjau  dari  konsep al-dharuriyat  al-khamsah atau  lima  kebutuhan  asasi yang  harus  dilindungi,  perkawinan  anak  bertolak  belakang  dengan hifdz  al-nafs (menjaga jiwa) , hifdz al-aql (menjaga akal) dan hifdz al-nasl (menjaga keturunan) .
Anak  di  bawah  umur  sangat  berisiko  bagi  jiwanya  ketika  melakukan  hubungan seksual sementara organ reproduksinya belum matang. Akal dan pendidikan anak yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  kurang  berkembangan  maksimal, karena  putus  sekolah.  Idealnya  usia  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak digunakan  untuk  peningkatan  kapasitas  akal.  Perkawinan  anak dianggap  kurang makruf,  karena  usia  anak  dilihat  dari  segi  jiwa,  pikiran,  dan  organnya  belum dewasa, sehingga belum mampu mengemban tugas sebagai orang tua bagi anak- anaknya  yang  akan  ada. 54 Secara  rasional,  pasangan  suami-istri  yang  telah menikah  dan  memenuhi  persyaratan  ideal  baik  secara  fisik,  mental,  sosial  dan ekonomi  belum  tentu  dapat  membina  dan  mendirikan  rumah  tangga  secara sempurna, apalagi orang belum dewasa maka sulit menuju keluarga sakinah.
Supaya tidak menjadi bencana nasional diperlukan upaya mitigasi bencana perkawinan anak. Mitigasi bencana dapat dipahami sebagai tindakan pada tahap pra  bencana  yang  bertujuan  meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  oleh bencana. 55 Mitigasi  ini  mencakup  perencaan  dan  pelaksanaan  tindakan-tindakan untuk  mengurangi  risiko  sebelum  terjadi  bencana.  Mitigasi  perkawinan  anak  di sini  lebih  ditekankan  pada  penyadaran  dan  peningkatan  pemahaman  tentang perkawinan  secara  holistik.  Pencegahan  perkawinan  anak  diperlukan  kolaborasi dengan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran publik tentang urgensi pengurangan risiko pernikahan dini.
53 Achmad  Suhaili,  Relevansi  Batas  Usia  Perkawinan  Dalam  Membentuk  Keluarga  Sakinah,  1.1, Al-Bayan , 1, 15, 2018, hlm. 95
54 Hasil wawancara dengan  Lailatis Syarifah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 27 Januari 2020 jam 17.13 WIB
55 Isngadi Isngadi and Mufti Khakim, Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Dan Fikih  Kebencanaan  Terhadap Perilaku  Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19), 7.1, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 202, 2014, 2021, hlm. 210
Keberhasilan melakukan mitigasi perkawinan anak dibutuhkan kesadaran bersama  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait,  yaitu  individu,  keluarga 56 , masyarakat,  dan  pemerintah.  Individu  yang  dimaksud  di  sini  adalah  anak  itu sendiri  sebagai  subjek  atas  hak-haknya.  Salah  satu  cara  meminimalkan  risiko bencana  adalah  dengan  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  yang  ada  pada setiap individu dan kemampuan lingkungan untuk mencegah bencana tersebut. 57 Oleh  karena  itu,  masing-masing  calon  pengantin  harus  memiliki  literasi perkawinan yang baik mulai dari pemahaman tentang hakikat perkawinan hingga meraih  keluarga  sakinah.  Dipastikan  mempunyai  bekal  dan  persiapan  untuk membangun  rumah  tangga  serta  memahami  tanggung  jawab  masing-masing sebagai  suami-istri  dan  orang  tua  dari  anaknya.  Mitigasi  yang  demikian  disebut mitigasi  dari  diri  sendiri  yang  sangat  diperlukan  untuk  mengurangi  nikah  dini. Orang tua (keluarga) juga punya kewajiban untuk mengarahkan supaya anak tidak terjerumus dalam perkawinan di bawah umur. Kurangnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi  dan  Seksual  (PKRS)  yang  komprehensif  sejak  dini  juga  menjadi penyebab  perkawinan  anak. 58 Maka  penting  sekali  menyampaikan  informasi kesehatan  reproduksi  yang  komprehensif  kepada  anak  sesuai  usia perkembangannya.  Pemahaman  yang  baik  tentang  kesehatan  reproduksi  pada anak  akan  memberi  manfaat  bagi  kesehatan  dirinya  dan  terhindar  dari  perilaku negatif.
Orang  tua  berkewajiban  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  demi mewujudkan  anak  yang  berkualitas.  Orang  tua  harus  membimbing  dan memastikan terpenuhinya kebutuhan anak. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan hadist Nabi Muhammad saw.: “Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi dirimu dan  anak-anakmu  dengan  cara  yang  baik.” (HR.  Al-Bukhari). 59 Hadist  tersebut memberikan  penegasan  bahwa  yang  berkewajiban  mencukupi  kebutuhan  hidup
56 Ade Chayawyta, et al, Pendekatan Hermeneutic Dan Teologis Studi Islam Pada Anak, 1.1, Jurnal Qurroti : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 40, 62, 2019, hlm. 54
57 Suyadi,  Zalik  Nuryana,  and  Niki  Alma  Febriana  Fauzi, The  Fiqh  of  Disaster:  The  Mitigation  of Covid-19  in  the  Perspective  of  Islamic  Education-Neuroscience ,  51, International  Journal  of Disaster Risk Reduction, 101848, 2020, hlm. 6
58 Kartikawati and Djamilah, supra no. 1, hlm.1
59 Abu ’Abdillah Muhammad Ibn Ismail Bukhari, supra no. 14
istri dan anak adalah suami. Pemenuhan kebutuhan demi kemaslahatan anak ini berlangsung ketika masih anak-anak hingga dewasa. Lingkungan masyarakat juga berperan  dan  bertanggung  jawab  untuk  berpartisipasi  dalam  mewujudkan lingkungan  protektif  dengan  melakukan  pencegahan  perkawinan  anak  melalui penciptaan  kehidupan  masyarakat  yang  teratur,  berpedoman  pada  nilai-nilai moral  agama,  sehingga  tidak  terjadi  pergaulan  bebas.  Masyarakat  dapat membantu  dengan  sosialisasi  Undang-Undang  Perkawinan  dan  dampak perkawinan  anak.  Jika  ada  anak  yang  diduga  akan  dinikahkan  dini  masyarakat harus ikut mencegah, dimediasi, dan diberi edukasi.
Sementara,  pemerintah  sebagai  otoritas  tertinggi  punya  tanggung  jawab lebih  untuk  pencegahan  perkawinan  anak.  Sebagai  pengemban  amanat  rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan kebutuhan hidup publik, pemerintah  memiliki  kewenangan  dengan  menggerakkan  sumber  daya  untuk menekan  angka  perkawinan  di  bawah  umur  di  antaranya  dengan  menetapkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkalanjutan. Peraturan tersebut untuk mendukung penghapusan perkawinan anak di Indonesia dengan mengatur usia minimal perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. 60
Mitigasi  perkawinan  anak  menjadi  bagian  penting  dalam  pemberian perlindungan  terhadap  anak  dan  mewujudkan  keluarga  sakinah.  Jalan  menuju keluarga  sakinah  hanya  dapat  ditempuh  melalui  pernikahan  yang  dilaksanakan dengan  prinsip  otonomi,  kedewasaan  dengan  mempertimbangkan  usia  yang matang, mitsaqan  ghalizhan, kebahagiaan  dan  kekekalan  keluarga,  pernikahan yang  dicatatkan, al-qiwamah, dan  monogami.  Dalam  konteks  fikih  perlindungan anak,  mitigasi  perkawinan  anak  meniscayakan  kerjasama  antar  mulai  dari individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan perannya masing-masing untuk  bersama-sama  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  agar  memahami dan menyadari kemudaratan yang timbul dari perkawinan anak di bawah umur,
60 Marwa, supra no.17
sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir sebagai modal untuk  mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

## Penutup
Perkawinan  anak  bertentangan  dengan  upaya  pemberian  perlindungan anak  dalam  pemenuhan  hak-hak  anak  seperti  hak  pendidikan,  kesehatan, kehidupan  tanpa  kekerasan,  dan  mendapatkan  hidup  yang  layak. Mempertimbangkan  kedewasaan  seseorang  merupakan  hal  penting  yang  harus dilakukan  calon  suami-istri  dalam  memilih  pasangan  hidup  sebelum  menikah untuk  meminimalisir  perkawinan  anak  sekaligus  usaha  mewujudkan  keluarga sakinah.  Kriteria  dewasa  menurut  fikih perlindungan  anak  bukan  sekedar sudah baligh, tetapi  seseorang  minimal  sudah  mencapai rusyd atau  kedewasaan  secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi.
Fikih perlindungan anak memberikan pedoman perlindungan kepada anak perspektif Islam. Fikih perlindungan anak berpijak pada nilai dasar al-mashlahah (kemaslahatan) , prinsip umum al-mawaddah wa ar-rahmah (kasih sayang) dan at- taufir  al-hajiyat (pemenuhan  kebutuhan),  serta  pedoman  praktis  berupa  hak perlindungan  supaya  dilindungi  (terhindar)  dari  perkawinan  anak.  Perkawinan anak  kurang  memenuhi  unsur-unsur  tujuan  syariat  Islam (maqashid  syariah), karena  bertentangan  terhadap  pemenuhan hifdz  al-nafs (menjaga  jiwa) ,  hifdz  al- aql (menjaga akal) dan hifdz al-nasl (menjaga keturunan). Batas usia minimal 19 tahun  untuk  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  Undang-Undang Perkawinan telah memenuhi kriteria fikih perlindungan anak.
Mitigasi  perkawinan  anak  perspektif  fikih  perlindungan  anak mengehendaki  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  memberikan perlindungan  anak  agar  saling  kerjasama  antara  individu,  keluarga,  masyarakat, dan  pemerintah  untuk  bersama-sama  memiliki  kesadaran  dan  memberikan edukasi  perkawinan  serta  melakukan  pencegahan  nikah  di  bawah  umur.  Orang tua  punya  andil  untuk  mewujudkan  keluarga  sakinah  dengan  memberikan pendidikan Islam dan menjamin hak-hak anak dengan tidak menikahkan anaknya di  usia  dini.  Dalam  keadaan  mendesak  dan  darurat  hakim  Pengadilan  dalam
memberikan  penetapan  dispensasi  nikah  harus  mempertimbangkan  hukum positif,  kemaslahatan,  dan  melindungi  hak-hak  anak  agar  terpenuhi  secara optimal.  Hakim  dalam  menentukan  syarat  kedewasaan  dapat  merujuk  fikih perlindungan  anak  dengan  berpijak  pada  ukuran rusyd atau asyuddah bukan baligh .

## Daftar Pustaka
Buku: Abu ’Abdillah  Muhammad  Ibn  Ismail  Bukhari, Sahih  Bukhari ,  ed.  by  Mustafa  Dib Al-Buga, Dar Ibn Kasir dan Al-Yamamah li At-Tiba’ah wa An-Nasyr wa Ta- Tauzi, Damaskus, 1994.
Abu Dawud Sulaiman Ibn Al- Asy’s As-Sinistani, Sunan Abi Dawud , ed. by Syu’aib Al-Arna’ut dan Muhammad Kamil Qarah Balali, Mu’assasat Ar-Risalah li At- Tiba’ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, Beirut, 1994.
Al-Imam  Jalaluddin  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Al-Mahalli,  and  Al- Imam  Jalaluddin  Abdirrahim  bin  Abu  Bakar  As-Suyuthi, Tafsir  Jalalain , eLBA, Surabaya, 2012.
Dewan Pimpinan Republik Indonesia Rakyat, Risalah Dalam Rangka Penyusunan RUU  Tentang  Perubahan  UU  Perkawinan,  Dewan  Perkawilan  Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
Gaib Hakiki,  Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.
Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020.
Ika  Yunia  Fauzia,  and  Abdul  Kadir  Riyadi,  Prinsip  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqashid Al-S ari’ah , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014. Koalisi  Perempuan  Indonesia  Untuk  Keadilan  dan  Demokrasi,  Naskah  Akademik RUU  Perubahan  UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Indonesia, 2019.
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  Materi  Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah  XXX,  I,  Panitia  Muasyawarah  Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, Yogyakarta, 2018.
Mardi  Candra,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia :  Analisis  Tentang Perkawinan Di Bawah Umur, 1st edn, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Muhammad  Syafii  Antonio,  Muhammad  SAW :  The  Super  Leader  Super  Manager , IX, Tazkia Multimedia & ProLM Center, Jakarta, 2009.
Mukti  Fajar  Nur  Dewata,  and  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Muslim, Shahih Muslim , ed. by Muhammad Fuad Abd Baqi, Dar Al-Fikr li At-Tiba’ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, Beirut, 1994.
Pimpinan  Pusat  'Aisyiyah,  and  Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan  Pusat Muhammadiyah,  Tuntunan  Menuju  Keluarga  Sakinah,  II,  Suara Muhammadiyah,  Yogyakarta, 2017.
Sonny  Dewi  Judiasih,  at  al,  Perkawinan  Bawah  Umur  Di  Indonesia :  Beserta Perbandingan  Usia  Perkawinan  Dan  Praktik  Perkawinan  Bawah  Umur  Di Beberapa Negara, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
Woro  Srihastuti  Sulistyaningrum,  Perkawinan  Anak :  Dampak,  Tantangan,  Dan Strategi  Pencegahannya,  Direktur  Keluarga,  Perempuan,  Anak,  Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020.

## Jurnal:
Achmad  Suhaili,  Relevansi  Batas  Usia  Perkawinan  Dalam  Membentuk  Keluarga Sakinah, 1.1, Al-Bayan , 1, 15, 2018.
Ade  Chayawyta,  Eva  Fajar  Sari,  Marlia  Sholikhah,  and  Muhammad  Baharuddin,
Pendekatan Hermeneutic Dan  Teologis  Studi  Islam  Pada  Anak,  1.1, Jurnal Qurroti : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 40, 62, 2019. Analiansyah,  and  Syarifah  Rahmatillah,  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  (Studi  Terhadap  Undang-Undang  Peradilan Anak  Indonesia  Dan  Peradilan  Adat  Aceh),  1.1, Gender  E ualit  : Internasional Journal Of Child And Gender Studies , 51, 68, 2015. Aprianti, Zahroh Shaluhiyah, and Antono Suryoputro, Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua Dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, 13.1,  Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 61, 73, 2018.
Defi Uswatun Hasanah, Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan  Hukum,  12.2,    Jurnal  Harkat :  Media  Komunikasi  Gender,  109, 116, 2018.
Fadli  Andi  Natsif,  Problematika  Perkawinan  Anak:  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif, 5.2, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam,
175, 186, 2018.
Fransiska Novita Eleanora, and Andang Sari,  Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, XIV.1, Progresif : Jurnal Hukum, 50, 63, 2020.
Inna  Noor  Inayati,  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Hukum, HAM Dan Kesehatan, 1.1, Jurnal Bidan : Midwife Journal , 46, 53, 2015. Isngadi,  and  Mufti  Khakim,  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana  Dan  Fikih  Kebencanaan  Terhadap Perilaku  Warga  Muhammadiyah  (Studi  Kasus  Covid-19),  7.1,  Jurnal Komunikasi Hukum (JKH ) , 202, 114, 2021.
M,  Ghufron,  Makna  Kedewasaan  Dalam  Perkawinan,  06.02, Al-Hukama’ :  The Indonesia Journal of Islamic Family Law , 319, 336, 2016.
Muhammad  Fuad  Zain,  and  Ansori  ,  Rekontruksi  Batas  Usia  Perkawinan  Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0, 1.1,  ADHKI: Journal of Islamic Family Law , 45, 56, 2019.
Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa,  Pengaturan  Batas  Usia  Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah, 7.1, Justisi , 1, 13, 2021. Niki  Alma  Febriana  Fauzi,  Nalar  Fikih  Baru  Muhammadiyah:  Membangun Paradigma Hukum Islam Yang Holistik, 15.1, Afkaruna , 19, 42, 2019. Nur Fadhilah Khairiyati Rahmah, Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia, 4.1, Journal de Jure , 49, 61, 2012.
Radhiya Bustan, Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah, 3.1, Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora, 82, 95, 2015.
Reni  Kartikawati  ,  and  Djamilah,  Dampak  Perkawinan  Anak  Di  Indonesia,  3.1,
Jurnal Studi Pemuda, 1, 16, 2014).
Samsuri, and Iffah Nur Hayati, Kajian Tematis Keputusan-Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan, 5.2, Millah , 243, 260, 2006. Sofia  Hardani,  Analisis  Tentang  Batas  Umur  Untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut  Perundang-Undangan  Di  Indonesia,  40.2, An-Nida’ : Jurnal Pemikiran Islam, 126, 339, 2015.
Supri Yadin Hasibuan, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia  Pernikahan  Dan  Konsekuensinya,  1.2,  Teraju :  Jurnal  Syariah  Dan Hukum, 79, 87, 2019.
Suyadi,  Zalik  Nuryana,  and  Niki  Alma  Febriana  Fauzi, The  Fiqh  of  Disaster:  The Mitigation of Covid-19 in the Perspective of Islamic Education-Neuroscience , 51, International Journal of Disaster Risk Reduction , 101848, 2020. Thogu  Ahmad  Siregar,  and  Petrus  Richard  Sianturi,  Dispensasi  Kawin  Akibat Hamil  Di  Luar  Perkawinan  Dan  Dampaknya  Pada  Formulasi  Pidana  Zina, 6.2, Veritas et Justitia , 424, 449, 2020.
Wawan  Gunawan  Abdul  Wahid,  Pandangan  Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhamamadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Istbat Nikah : Analisis Maqashid Asy-S ari’ah , 12.2, Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 215, 236, 2013.

## Internet:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) https://www.bkkbn.go.id/detailpost/perkawinan-usia-anak-bencana- nasional-yang-gerogoti-ekonomi-indonesia,  diakses  30  April  2021,  jam 10.14 WIB.

## Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165 Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2002 No. 109
Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 2007, Penanggulangan Bencana, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 66
Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 297 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1 Undang-Undang R.I. No.16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 186

## Wawancara:
Wawancara dengan Hamim Ilyas, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tanggal 26 Juni 2020 jam 14.08 WIB
Wawancara dengan Lailatis Syarifah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 27 Januari 2020 jam 17.13 WIB
Wawancara  dengan  Wawan  Gunawan  Abdul  Wahid,  Anggota  Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 Januari 2020 jam 18. 12 WIB