## ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 SESUAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
Oleh :

## Harsono Njoto
Mas Rara Tri Retno Herryani

## A. Latar Belakang
Dunia   telah   dihebohkan   dengan   kehadiran   wabah   jenis   baru Corona   Virus Disease (Covid - 19) yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 World Health Organization (WHO) menerima laporan terkait kasus pneumonia unknown etiology (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. 1 Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan   oleh   Otoritas   Nasional   Cina   kepada   WHO.   Namun   selama pneumonia unknown etiology berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut.
Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi  bahwa penyakit  tersebut merupakan  wabah jenis baru bernama corona virus disease . 2 Corona virus disease (Covid–19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid -19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan   mereka   yang   memiliki   masalah   medis   mendasar   seperti   diabetes,   penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.
1 World Health Organization, “Pneumonia of unknown cause – China”, https://www.who.int/csr/don/05-january- 2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/, (diakses pada 4 Januari 2021)
2 Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI , hlm. 11
Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan total kematian yang banyak dan membahayakan negara, tertanggal 30 Januari 2020 melalui World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Corona Virus   Disease   2019 atau   yang   dikenal   dengan   covid-19   sebagai   suatu   kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 wabah dinyatakan sebagai   pandemi. 3 Sehingga   berbagai   upaya   perlindungan   dilakukan   di   setiap   negara dengan   Implementasi   kebijakan   yang   berbeda.   Misalnya   pada   negara   Italia,   yang menerapkan   kebijakan   dengan   melakukan blockade terhadap   aktivitas   dan   akses masyarakat yang dikenal sebagai istilah Lockdown .
Perkembangan   penyebaran   wabah   pandemi   secara   signifikan   terus   meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Presiden kemudian   menerbitkan   Keputusan   Presiden   (Keppres)   Republik   Indonesia   Nomor   11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.
Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penetu-an keadaan darurat ini   masih   dalam   lingkup   staatsnoodrecht,   dimana   negara   diwajibkan   mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat. 4 Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan.
Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pan-demi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda keta-tanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah.
Dalam   konteks   pemilihan   kepala   daerah   Tahun   2020,   seluruh   aktor   pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai-partai politik sepenuhnya menunggu
3 World Health Organization,
“Coronavirus
disease (COVID-19) outbreak”, https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19, (diakses pada 4 Januari 2020).
4 Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 34.
respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi Covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaran pemilihan Gubernur, Bu- pati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.
Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020  tentang  Penundaan Tahapan Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.   Keputusan   tersebut   secara   garis   besar   terdapat   4   tahapan   penyelenggaraan pemilihan   kepala  daerah  yang  ditunda   meliputi  pelantikan  panitia  pemungutan   suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.
Melihat   kedalam   muatan   materinya,   keputusan  tersebut  hanya  terbatas   kepada penundaan   penyelenggaraan   teknis   pilkada   sampai   tahap   penetapan   daftar   pemilih, namun tahapan penyeleggaran pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat   (6)   Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2016   tentang   perubahan   kedua   atas   UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .
Pemilihan Umum di tengah-tengah Covid-19 menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak sudut pandang dari berbagai lapisan masyarat yang bersepakat dengan tetap melakukan pemilihan umum atau juga yang tidak bersependapat. Sehingga dengan semakin banyaknya diskursus soal pemilihan umum ini sehingga besar kemungkinan akan lahir banyak pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan diatas makan perlu melakukan sebuah tinjaun yuridis sebagai landasan atau pijakan   dalam   penyelenggaraan   pemilihan   umum   saat   ini.   Walaupun   pada   akhirnya kebijakan tersebut akan banyak menuai pro dan kontra.
Pada   tanggal   4   Mei   2020   Presiden   telah   menetapkan   Peraturan   Pemerintah Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020   tentang   Perubahan   Ketiga   Atas Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Perpu No. 2 Tahun 2020”) yang sebagai dasar hukum penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan di   bulan   September   2020   menurut   Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2016   yang merupakan   perubahan   kedua   atas   Undang-Undang   tentang   Pilkada).   Pada   prinsipnya Perpu No. 2 Tahun 2020 ini menuangkan hasil kesepakatan bersama antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan  Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum   Republik   Indonesia   (Bawaslu   RI),   dan   Dewan   Kehormatan   Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 14 April 2020.
Perpu No. 2 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga dari UU No. 1 Tahun 2015 ternyata hanya berjumlah 3 pasal perubahan yakni Pasal 120, 122A, dan Pasal 201A. Perpu No. 2 Tahun 2020 ini betul-betul fokus terhadap penundaan Pilkada akibat adanya pendemi global yakni wabah Covid-19. Sebagai wujud suatu landasan untuk menunda Pilkada akibat covid-19 mungkin Perpu No. 2 Tahun 2020 mungkin dapat dirasakan cukup. Namun jika melihat dari substansi Penulis sebetulnya begitu menyayangkan.
Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu   lokal.   Sedianya,   berdasarkan   Pasal   201   ayat   (6)   UU   No.   10   Tahun   2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.   Keputusan   ini   menimbulkan   perdebatan   di   masyarakat,   terutama   di   kalangan akademisi.  Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat  secara nasional. 5
Pertimbangan  dikeluarkannya  Perppu No. 2 Tahun 2020 bahwa dalam  rangka penanggulangan   penyebaran   COVID-19   sebagai   bencana   nasional   perlu   diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya   dilakukan   penundaan   tahapan   pelaksanaan   pemilihan   gubernur   dan   wakil
5 Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah urgensi pelaksanaan Pilkada ditengah pendemi Covid-19 pada tahun 2020 sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ?

## C. Metode Penelitian
Jenis   penelitian   yang   dilakukan   ialah   penelitian   hukum   normatif,   yaitu   suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran berdasarkan logika  keilmuan dari   sisi   normatifnya.   Penelitian   normatif   adalah   suatu   proses   menemukan   hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 6
Langkah   awal   yang   dilakukan   dalam   penelitian   normatif   ini   adalah   dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan bahan dilakukan   melalui   studi   kepustakaan   yakni   dengan   mempelajari   sumber-sumber   atau bahan tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
Untuk   menjawab   permasalahan   dilakukan   melalui   pengumpulan   bahan-bahan hukum   dilakukan   dengan   cara   mengidentifikasi   dan   menginventarisasi   aturan   hukum positif, meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal imiah, dan laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.
6 Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana, hal. 35
Pengolahan   bahan-bahan   hukum   dilakukan   dengan   cara   menstrukturkan, mendeskripsikan,   dan   mensistematisasi   bahan-bahan   hukum   tersebut   dalam   2   (dua) tataran, yaitu: Pertama, Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga   tertata   dalam   suatu   sistem   yang   koheren.   Kedua,   Tataran   Teleologis,   yaitu mensistematisasi   peraturan   hukum   berdasarkan   substansi   hukum   dengan   cara   menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya lebih   jelas   dan   berkembang   dengan   menerapkan   metode   teleologis   sebagai   patokan sistematisasi internalnya.
Analisis   bahan   hukum   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   dengan mengunakan   metode   deskriptif,   yaitu   metode   yang   memusatkan   dan   fokus   pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan   menghasilkan   kesimpulan   berdasarkan   bahan-bahan   hukum   yang   dapat dipertanggungjawabkan.

## D. Pembahasan
1. Pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   Jo. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2019   tentang   Perubahan   atas   Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Pertama ,   Pasal   201A   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dalam   Perpu   No.   2   Tahun   2020 menurut Penulis terdapat pemaknaan ganda dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Penulis hal ini tidak sejalan dengan Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011   yang   menyebutkan   bahwa   peraturan   perundang-undangan   yang   baik seyogyanya memiliki kejelasan rumusan.
Tabel 1 Perbadingan Pengaturan Waktu Pelaksaan Pilkada antara UU No. 10 Tahun 2016 dengan Perpu No. 2 Tahun 2020
UU No. 10 Tahun 2016 Perpu No. 2 Tahun 2020

## Pasal 201 ayat (6)
Pemungutan   suara   serentak   Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,   serta   Walikota   dan   Wakil Walikota   hasil   pemilihan   tahun   2015 dilaksanakan   pada   bulan   September tahun 2020.

## Pasal 201A ayat (1)
Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   201   ayat   (6) ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana  dimaksud dalamPasal  120 ayat (1).

## Pasal 201A ayat (2)
Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (l) dilaksanakanpada bulan Desember 2020.
Sebagaimana  dapat   dilihat   dalam   tabel  diatas   dalam  satu  kesatuan  pengaturan Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015 sampai dengan Perppu No. 2 Tahun 2020) terdapat norma yang sama-sama masih berlaku dan memiliki maksud yang berbeda yaitu Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang tidak dicabut dalam Perpu No. 2 Tahun 2020   akan   tetapi   disisipkan   Pasal   201A   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   yang   sama-sama mengatur waktu pelaksanaan Pilkada. Rumusan yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal yang seharusnya adalah Perpu No. 2 Tahun 2020 ini justru merubah jadwal Pilkada tersebut cukup di Pasal 201. Ketika Pasal 201 masih hidup dan muncul Pasal 201A maka hemat Penulis hal ini jelas tidak bekesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Kedua , Perpu No. 2 Tahun 2020 telah menyelesaikan 1 (satu) judul RUU dalam Program Legislasi Nasional  (Prolegnas) 2020-2024 yakni RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 20 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2019 sejatinya telah diatur bahwa Prolegnas jangka menengah bisa dievaluasi setiap akhir tahun dan bahkan di Pasal 23 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 juga diatur bahwa dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undnag- Undang (RUU) di luar Prolegnas. Kondisi tertentu tersebut juga jika merujuk Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2019 salah satunya adalah untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dengan demikian pendemi Covid-19   yang   merupakan   bencana   nasional   sejatinya   sudah   memenuhi   unsur. Namun Kembali lagi, karena RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun
2015 merupakan judul RUU long list Prolegnas 2020-2024 maka kehadiran Perpu No. 2 Tahun 2020 menurut Penulis telah menyelesaikan judul RUU dalam Prolegnas tersebut, walaupun memang bukan hasil ideal yang diharapkan. Dalam hal ini Penulis menilai amat disayangkan peluang melahirkan suatu aturan setingkat undang-undang hanya berisi penundaan saja.
Ketiga , Perpu No. 2 Tahun  2020 seharusnya  dapat sekaligus  menindaklanjuti kewajiban   selaku   pembentuk   undang-undang   yakni   menjalankan   amanat   putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sesuai dengan dasar hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011. 7 Dalam pasal tersebut diatur bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang adalah tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut putusan MK ini juga penting karena dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 12  Tahun  2011  secara   eksplisit  dinyatakan  bahwa  tindak  lanjut   atas  putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddilakukan oleh DPR atau Presiden. 8 Karena Perpu merupakan produk dari Presiden dan DPR hanya bisa memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 maupun Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, maka menurut hemat Penulis hal ini sungguh disayangkan.
Menurut   analisis   Penulis   tercatat   ada   6   (enam)   putusan   MK   yang   wajib ditindaklanjuti yakni sebagai berikut :
1. Putusan   MK   No.54/PUU-XIV/2016   yang   memuat   pokok   amar   putusan sebagai berikut:
a. Menyatakan frasa “ dan dimuat ” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang   Penetapan   PERPU   Nomor   1   Tahun   2014   Tentang   Pemilihan Gubernur,   Bupati   dan   Walikota   menjadi   Undnag-Undang   bertentangan dengan   UUD   NRI   Tahun   1945   dan   tidak   memiliki   kekuatan   hukum mengikat,   sepanjang   tidak   dimaknai   tidak   mengacu   pada   nama   yang
7 Lihat   Pasal   10   huruf   d   Undang-Undang   Nomor   12   tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang- Undangan
8 Lihat   Pasal   10   ayat   (2)   Undang-Undang   Nomor   12   tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang- Undangan
termuat/tercantum   dalam   DPT   melainkan   pada   jumlah   penduduk   yang telah memiliki hak pilih.
b. Menyatakan frasa “ dan tercantum ” dalam Pasal 41 ayat (3) UU No. 10 Tahun   2016   bertentangan   dengan   UUD   NRI   Tahun   1945   dan   tidak memiliki   kekuatan   hukum   mengikat,   sepanjang   tidak   dimaknai   tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
c. Menyatakan kata “ tidak ” dalam Pasal 48 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum   mengikat,   sepanjang   berkata   “tidak”   dalam   pasal   dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.
2. Putusan MK No.71/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g   Undang-Undang   Nomor   10  Tahun   2016   tentang   Perubahan   Kedua   Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan   Walikota   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana kealpaan dan tindak   pidana   politik   dalam   pengertian   suatu   perbuatan   yang   dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai   pandangan   politik   yang   berbeda   dengan   rezim   yang   sedang berkuasa. ” Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana kealpaan dan
tindak   pidana   politik   dalam   pengertian   suatu   perbuatan   yang   dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai   pandangan   politik   yang   berbeda   dengan   rezim   yang   sedang berkuasa   atau   bagi   mantan   terpidana   telah   secara   terbuka   dan   jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. ” 3. Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “ ... yang keputusannya bersifat mengikat ” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Putusan   MK   No.   56/PUU-XVII/2019   menyatakan   bahwa   Pasal   7   ayat   (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   Dan   Walikota   Menjadi   UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5898)   bertentangan   dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara   bersyarat   sepanjang   tidak   dimaknai   telah   melewati   jangka   waktu   5 (lima)   tahun   setelah   mantan   terpidana   selesai   menjalani   pidana   penjara berdasarkan   putusan   pengadilan   yang   telah   mempunyai   kekuatan   hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun   2014   tentang   Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   Dan   Walikota   Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5898) selengkapnya berbunyi:
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,   serta   Calon   Walikota   dan   Calon   Wakil   Walikota   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
...
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana yang   diancam   dengan   pidana   penjara   5   (lima)   tahun   atau   lebih,   kecuali terhadap   terpidana   yang   melakukan   tindak   pidana   kealpaan   dan   tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak   pidana   dalam   hukum   positif   hanya   karena   pelakunya   mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan   terpidana   selesai   menjalani   pidana   penjara   berdasarkan   putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau   terbuka   mengumumkan   mengenai   latar   belakang   jati   dirinyasebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang.
5. Putusan   MK   No.   48/PUU-XVII/2019   mempunyai   amar   putusan   sebagai berikut:
a. Menyatakan   frasa   “Panwas   Kabupaten/Kota”   dalam   Pasal   1   angka   17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat
(3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3);
Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat   (2);   Pasal   193ayat   (1);   Pasal   193   ayat   (2);   Pasal   193B   ayat(2) Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   dan   Walikota   Menjadi   Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang   sebagaimana   telah   diubah   terakhir   dengan   Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang   Pemilihan Gubernur,   Bupati,   dan   Walikota   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang- Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945   dan   tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;
b. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal   23   ayat   (3)   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2015   tentang Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota   Menjadi   Undang-Undang   sebagaimana   telah   diubah   terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   dan   Walikota   Menjadi   Undang-Undang (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016   Nomor   130, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun   1945   dan   tidak   mempunyai   kekuatan   hukum   mengikat   secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu
Provinsi   dan   Bawaslu   Kabupaten/Kota   sebagaimana   dimaksud   dalam Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   2017   tentang   Pemilihan   Umum (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2017   Nomor   182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
c. Menyatakan   Pasal   24   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   Undang-Undang   Nomor   1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota   Menjadi   Undang-Undang   sebagaimana   telah   diubah   dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang   Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah   diubah   terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2016 tentangPerubahan   Kedua   Atas   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2015 tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016   Nomor   130,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor   5898),   bertentangan   dengan   Undang-Undang   Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 menyatakan sebagai berikut:
a. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang   Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   dan   Walikota   Menjadi   Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “ terganggu jiwa/ingatannya ” tidak dimaknai sebagai   “ mengalami   gangguan   jiwa   dan/atau   gangguan   ingatan
permanen   yang   menurut   profesional   bidang   kesehatan   jiwa   telah menghilangkan   kemampuan   seseorang   untuk   memilih   dalam   pemilihan umum ”;
b. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang   Pemilihan   Gubernur,   Bupati,   Dan   Walikota   Menjadi   Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5678)   tidak mempunyai   kekuatan   hukum   mengikat   sepanjang   frasa   “ terganggu jiwa/ingatannya ” tidak dimaknai sebagai “ mengalami gangguan jiwa dan/ atau   gangguan   ingatan   permanen   yang   menurut   profesional   bidang kesehatan   jiwa   telah   menghilangkan   kemampuan   seseorang   untuk memilih dalam pemilihan umum ”;
Hal ini menurut Penulis juga sangat disayangkan mengingat dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 diatur bahwa Pilkada dilaksanakan Desember 2020, seharusnya justru aspek hukumnya dalam hal ini tinggal menindaklanjuti putusan MK yang sifatnya final   dan mengikat  justru  terlupakan  yang  padahal   tinggal  eksekusi  saja.  Hal  ini penting menurut Penulis mengingat sistem hukum yang kita anut yakni civil law dimana   peraturan   perundang-undangan   menjadi   yang   utama   dari   pada   putusan pengadilan. Dengan demikian hal ini jelas merupakan kekurangan dari Perpu No. 2 Tahun 2020 ini.
Keempat , Perpu No. 2 Tahun 2020 seharusnya juga dapat menjadi jembatan bagi perubahan arah politik pembentukan undang-undang kepemiluan. Hadirnya Putusan MK   No.   55/PUU-XVII/2019,   telah   memberikan   dampak   baru   yakni   memberikan alternatif keserentakan Pemilu yang termasuk didalamnya menggabungkan Pilkada kedalam keserentakan Pemilu.
Dahulu   melalui   Putusan   MK   No.   97/PUU-XI/2013   telah   menyatakan   dalam pertimbangan putusannya bahwa Pilkada bukan merupakan rezim Pemilu, melainkan rezim Pemda. Namun dalam Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK
No.   55/PUU-XVII/2019,   Penulis   menganalisis   bahwa   sepertinya   MK   tidak   ingin terjebak dalam pemikiran pemisahan rezim lagi. Oleh karena itu maka pemikiran ini seharusnya dipahami juga oleh Pemerintah dan sepatutnya Perpu No. 2 Tahun 2020 ikut memberikan jalan untuk terwujudnya hal tersebut.
Kelima , seharusnya ketika membentuk Perpu No. 2 Tahun 2020 ini, Pemerintah juga memahami bahwa sudah terlalu banyak perubahan yang muncul untuk UU No. 1 Tahun 2015 ini. Maka jika mau taat dengan Lampiran II angka 237 UU No. 12 Tahun 2011 sepatutunya Pemerintah memahami bahwa jika perubahan peraturan perundang- undangan mengakibatkan sistematika yang berubah, materi yang berubah lebih dari 50%, atau esensinya berubah maka lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam bentuk yang baru. Apa yang terjadi dahulu dapat menjadi contoh, misalnya ketika melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu No. 1 Tahun 2014) yang mencabut   secara   keseluruhan   UU   No.   22   Tahun   2014   (UU   tentang   Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota) dalam Pasal 205 Perpu No. 1 Tahun 2014 tersebut.
Keenam , kalaupun misalnya ada yang ingin pula ditambahkan dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 yang belum terwujud hingga kini dan merupakan salah satu esensi dalam ketaatan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 yakni menjalankan amanat Lampiran II angka 149 UU No. 12 Tahun 2011. Adapun Lampiran II angka 149 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan   tetapi   belum   mulai   berlaku,   gunakan   frasa   ditarik   kembali   dan dinyatakan tidak berlaku.”. Hal ini jelas penting karena dalam kenyataannya UU No. 22 Tahun 2014 pasca diundangkan belum pernah sekalipun berlaku, dan justru lalu dicabut begitu saja dengan Pasal 205 Perpu No. 1 Tahun 2014.
Sepatutnya menurut Penulis, pada pembentuk undang-undang selalu mentaati UU No. 12 Tahun 2011 jo.UU No. 15 Tahun 2019 dalam segala pembentukan undang- undang.   Hal   ini   mengingat   UU   No.   12   Tahun   2011   jo.UU   No.   15   Tahun   2019 merupakan amanat langsung dari konstitusi yakni dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara tegas menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan   undang-undang”.   Penulis   berharap   pembentukan   peraturan   perundang-
undangan kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengikuti selalu UU No. 12 Tahun 2011 jo.UU No. 15 Tahun 2019.]
2. Urgensi   pelaksanaan   Pilkada   ditengah   pendemi   Covid-19   pada   tahun   2020 sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2020
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak penting untuk tetap dilaksanakan di tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020   tentang Perubahan Ketiga  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Penetapan Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014   tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perpu No. 2 Tahun 2020) telah memberikan landasan hukum pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 yang   pemungutan   suaranya   dilakukan   pada   bulan   Desember   2020.   Melaksanakan Pilkada   di   tengah   terjadinya   pandemic Corona   Virus   Disease 2019   (Covid-19) mungkin dianggap sebagai suatu rencana yang berbahaya dan berpotensi merugikan banyak pihak, namun kita perlu juga mengetahui sisi-sisi yang lain agar mengetahui urgensi   pelaksanaan   Pilkada   tersebut.   Dalam   hal   ini   Penulis   akan   mencoba menganalisis kondisi kedaruratan yang mengakibatkan tetap harus berlangsungnya Pilkada di masa Pandemi Covid-19 ini.
Pertama , problematika berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Seperti disebutkan dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2016  tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun   2014  tentang   Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota   Menjadi   Undang-Undang  (UU No. 10  Tahun  2016), bahwa  pada  bulan Desember 2015 yang lalu telah dilasanakan Pilkada serentak untuk pertama kalinya. Sesuai dengan masa jabatan pemeritah daerah yang 5 (lima) tahun, maka pada tahun 2020   ini   masa   jabatan   kepala   daerah   dan   wakil   kepala   daerah   seyogyanya   akan berakhir.
Berahirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada tahun 2015 akan berimplikasi kepada kekosongan jabatan pada pemerintah daerah
tersebut. Bilamana situasi ketidakjelasan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang   seharusnya   dilaksanakan   September   2020   tersebut   dibiarkan   (sebelum   pada akhirnya keluar Perpu No. 2 Tahun 2020 memberikan dasar Desember 2020), maka akan memunculkan beragam kerumitan berikutnya. Kerumitan tersebut yakni terkait dengan perlu adanya penyiapan Penjabat untuk mengisi kekosongan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu diketahui bahwa terkait hal ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi :
1. Untuk   mengisi   kekosongan   jabatan   Gubernur   maka   diangkat   Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya;
2. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat Pejabat Bupati/ Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama
Kondisi   ini   jelas   bukanlah   hal   yang   mudah   karena   Pilkada   di   tahun   2020 diselenggarakan untuk 270 daerah, tidak dapat dibayangkan betapa besar kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama yang harus disediakan.
Kalaupun   misalnya   ketidakjelasan   kondisi   kapan   pelaksanaan   Pilkada   2020 tersebut disolusikan dengan menambah masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, hal ini juga tidak dapat dilakukan. Kita dapat belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 17/PUU-VI/2008 yang saat itu diajukan oleh Pemohonnya Drs. H. Sjachroedin Zp, S.H. selaku Gubernur Lampung pada saat itu. Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008 pada pokoknya memberikan pemahaman bahwa masa   jabatan   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   haruslah   sesuai   dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini dalam Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008, MK membatalkan Pasal 28 huruf q UU No. 12 tahun 2008 karena berpotensi mengurangi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah   ditetapkan   oleh   undang-undang   yakni   5   tahun.   MK   dalam   konklusi pertimbangan   hukumnya   di   poin   [4.3]   juga   menyatakan   bahwa   untuk   ketentuan tersebut ”....tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi,
karena   menimbulkan   perlakuan   yang   tidak   sama   antar-sesama   pejabat   negara   dan mengakibatkan ketidakpastian hukum ( legal uncertainty, rechtsonzekerheid )”.
Dengan demikian pula dengan asumsi yang sama pula, dengan berlandaskan asas kepastian   masa   jabatan   kepala   daerah   menurut   Putusan   MK   No.   17/PUU-VI/2008 maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pula tidak dapat ditambah sama   sepertihalnya   tidak   dapat   dikurangi.   Oleh   karena   itu,   memberlakukan penambahan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya berakhir di Tahun 2020 adalah tidak mungkin dilakukan.
Kedua , problematika terganggunya jadwal keserentakan Pilkada di tahun 2024. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 telah diatur bahwa Pilkada serentak dilakukan secara bertahap  sampai   dengan  pelaksanaan  pilkada  serentak  secara   nasional   tahun  2024. Pelaksanaan   pilkada   serentak   secara   bertahap   tersebut   dilakukan   sebagai   upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan   kota   yang   akan   menyelenggarakan   Pilkada.   Tujuan   yang   ingin   dicapai   dari keserentakan tersebut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Adapun dalam terkait dengan efektif dan efisien tersebut menurut Chester I. Barnard   dijelaskan   bahwa   “ When   a   specific   desired   end   is   attained   we   shall   say thatthe action is effective. When the unsought consequences of the action aremore important   than   the   attainment   of   the   desired   end   and   aredissatisfactory,   effective action, we shall say, it is inefficient. When theunsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient.Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objectiveaim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it iseffective   or   not ”.   Dalam   hal   ini   Chester   I.   Barnard   memaknai   efisiensi   dalam pelaksanaan   pemilihan   dengan   salah   satu   indikator   yang   relevan   yaitu   "manakala tujuan   Pemilu   itu   tercapai   dan   semua   komponen   pendukung   pelaksanaan   Pemilu berjalan efektif tanpa menimbulkan ekses atau akibat buruk yang lebih besar yang ditanggung   oleh   masyarakat"   maka   hal   ini   dapat   dijadikan   indikator   bahwa
pelaksanaan  pemilihan  tersebut efisien  (Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015).
Sebagai wujud solusi dari beberapa problematika yang muncul dari ketidakpastian kapan   waktu   diselenggarakannya   pemungutan   suara   Pilkada   di   tahun   2020,   maka hadirlah Perpu No. 2 Tahun 2020. Kehadiran Perpu No. 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia   (KPU   RI)   telah   mengeluarkan   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum Republik   Indonesia   Nomor:   179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020   Tentang   Penundaan Tahapan   Pemilihan   Gubernur   Dan   Wakil   Gubernur,   Bupati   Dan   Wakil   Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran   Covid-19   (Keputusan   KPU   No.   179   Tahun   2020).   Akibatnya,   terjadi penundaan-penundaan   tahapan   yang   pastinya   juga   menggeser   jadwal   pemungutan suara   yang   menurut   Pasal   201   ayat   (6)   UU   No.   10   Tahun   2016   seyogyanya dilaksankan.
Sebagai wujud solusi dari beberapa problematika yang muncul dari ketidakpastian kapan   waktu   diselenggarakannya   pemungutan   suara   Pilkada   di   tahun   2020,   maka hadirlah Perpu No. 2 Tahun 2020. Kehadiran Perpu No. 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia   (KPU   RI)   telah   mengeluarkan   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum Republik   Indonesia   Nomor:   179/PL.02-Kpt/01/KPU   /III/2020   Tentang   Penundaan Tahapan   Pemilihan   Gubernur   Dan   Wakil   Gubernur,   Bupati   Dan   Wakil   Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran   Covid-19   (Keputusan   KPU   No.   179   Tahun   2020).   Akibatnya,   terjadi penundaan-penundaan   tahapan   yang   pastinya   juga   menggeser   jadwal   pemungutan suara   yang   menurut   Pasal   201   ayat   (6)   UU   No.   10   Tahun   2016   seyogyanya dilaksankan.   Terkait   dengan   pencanangan   bulan   Desember   2020   sebagai   waktu pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini, perlu kita ketahui hal ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, terdapat 8 negara yang menyelenggarakan   pemiludi   tengah   corona.   Salah   satunya   Korea   Selatan   (Korsel)
yang menyelenggarakan pemilu DPR pada 15 April 2020. 9 Dengan 10 ribu lebih orang positif   Covid-19,   Korsel   justru   berhasil   mencetak   partisipasi   pemilu   terbaik   sejak 1992.   Angka   partisipasinya   sebesar   66%   atau   meningkat   8,1%   dari   tahun sebelumnya. 10 Adapun   kunci   dari   keberhasilan   Pelaksanaan   Pemilu   2020   adalah menggabungkan protokol Kesehatan penanganan Covid-19 di saat pelaksanaan Pemilu di Korsel. Melihat hal tersebut maka dengan belajar dari Korsel maka pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Indonesia akan mendapatkan keberhasilan yang sama sepanjang   dalam   pelaksanannya   nanti   mematuhi   protokol   Kesehatan   penanganan Covid-19.
Belajar   dari   pengalaman   negara-negara   lain   yang   berhasil   menyelenggarakan pemilu   di   masa   pademi   Covid-19,   maka   kata   kunci   yang   utama   adalah   adaptasi. Manusia   seharusnya   dapat   selalu   beradaptasi   dengan   segala   perubahan   yang   ada karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dibekali dengan akal pikiran untuk menghadapi untuk berbagai situasi yang ada. Korsel telah telah membuktikan bahwa beradaptasi dengan situas Pademi Covid-19 maka pemilu mungkin dilakukan, apalagi kita yang hanya menyelenggarakan Pilkada di beberapa daerah saja (bukan pemilu yang pelaksanannya di seluruh wilayah di Indonesia). Oleh karena itu penting kiranya kita  merajut  optimisme  pelaksanaan  Pilkada  2020  dalam   masa  pandemi  Covid-19.

## E. Penutup
Pembentuk undang-undang seharusnya mentaati UU No. 12 Tahun 2011 jo.UU No. 15 Tahun 2019 dalam segala pembentukan undang-undang. Hal ini mengingat UU No.   12   Tahun   2011   jo.UU   No.   15   Tahun   2019   merupakan   amanat   langsung   dari konstitusi yakni dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara egas menyatakan bahwa “ Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara   pembentukan   undang-undang   diatur   dengan   undang-undang ”.   Penulis   berharap 9 Antara   News,   Korea   Selatan   gelar   pemilu   legislatif   di   tengah   pandemi   COVID-19 (https://www.antaranews.com/foto/1423345/korea-selatan-gelar-pemilu-legislatif-di-tengah-pandemi-covid-19), diakses 18 Januari 2021.
10 Republika, Pemilu Korsel Catat Partisipasi Tertinggi, (https://republika.co.id/berita/qck55o366/pemilu-korsel- catat-partisipasi-tertinggi), diakses pada 18 Januari 2021
pembentukan   peraturan   perundang-undangan   kedepannya   bisa   lebih   baik   lagi   dan mengikuti selalu UU No. 12 Tahun 2011 jo.UU No. 15 Tahun 2019.
Belajar   dari   pengalaman   negara-negara   lain   yang   berhasil   menyelenggarakan pemilu di masa pademi Covid-19, maka kata kunci yang utama adalah adaptasi.Manusia seharusnya dapat selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dibekali denganakal pikiran untuk menghadapi untuk berbagai situasi yang ada. Apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan pada tahun 2020 maka akan menimbulkan konsekuensi yang kurang baik dalam berbagai hal terutama pada penanganan pandemic Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang   Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020   tentang   Perubahan Ketiga   Atas   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

## Literatur
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana
Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Rajawali Press

## Jurnal
Richard   Kennedy,   Bonaventura   Pradana   Suhendarto,   "Diskursus   Hukum:   Alternatif   Pola Pengisian   Jabatan   Kepala   Daerah   di   Masa   Pandemi   Covid-19",   Jurnal   Pembangunan
Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

## Yurisprudensi
Putusan MK No.54/PUU-XIV/2016 Putusan MK No.71/PUU-XIV/2016 Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016 Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015

## Internet
World   Health   Organization,   “Pneumonia   of   unknown   cause   –   China”, https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/.
World Health Organization, “Coronavirus disease (COVID-19) outbreak”, https://www.who.int/ westernpacific/emergencies/covid-19, (diakses pada 4 Januari 2020).
Antara   News,   Korea   Selatan   gelar   pemilu   legislatif   di   tengah   pandemi   COVID-19 (https://www.antaranews.com/foto/1423345/korea-selatan-gelar-pemilu-legislatif-di- tengah-pandemi-covid-19), diakses 18 Januari 2021.