## PELAYANAN KEDATANGAN KAPAL MENGGUNAKAN METODE HOST TO HOST OLEH PT DIV SAMUDERA ABADI DALAM RANGKA MENUNJANG KELANCARAN ANGKUTAN LAUT DI KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM
Sukiman 1* , Dinda Suci Lestari 2
1 Akademi Maritim Cirebon
2 Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon
*Email: hublasukiman@gmail.com Email: dinda.lestari@akmicirebon.ac.id

## ABSTRACT
Each user of port services must be charged a port service rate by the Batam Concession Agency or the Batam Port Office using the Host to Host method. The purpose of this study was to find out about the procedure for submitting a ship's arrival at the Batam Sea Port Office, the stages of issuing a bill of lading for mooring services using the Host to Host system at the Batam Sea Port Office and the stages of the payment process for an invoice for mooring services from PT. Batam ABADI SAMUDERA DIV to Batam Sea Port Office. The method in this research is descriptive qualitative by using the method of observation (observation), interviews, documentaries and literature. The Host To Host method is very important to support the arrival and departure of ships in the Batam area, because Host To Host is a system that connects computer networks to one another to process ship documents  to  be  processed  before  carrying  out  loading/unloading  activities  at  the  port.  Cannot  Submit  Ship Arrivals Through the Host to Host System If the History of a Vessel that was previously inputted has not been “Closed” by the Batu Ampar Port Work Unit. When inputting documents for submitting a ship's arrival permit, the agent must completely complete the required documents so as not to hinder the process of submitting a ship's arrival permit by providing a check list, Ship Arrival Notification, PUK Form, Form 1A, Last Port Cleareance, Crew List, Measurement Letter and Sea Certificate at the Batam Sea Port Office 52. Meanwhile, the documents used for the “Closing” process are Last Port Cleareance (In), Form 2A.1 (anchoring & mooring services), Port Cleareance, PUK sheet, Form 1A, and Invoice Settlement/Moding Payment Note.
Keywords: Host To Host Method; Sea Transportation Smoothness; Ship Arrival Service

## ABSTRAK
Setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode Host to Host . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengajuan kedatangan kapal di Kantor Pelabuhan Laut Batam, tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat  kapal  dengan  menggunakan  sistem Host  to  Host di  Kantor  Pelabuhan  Laut  Batam  dan  tahapan  proses pembayaran nota tagihan jasa labuh tambat dari PT. DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam.  Metode  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  pengamatan (observasi),  wawancara,  dokumenter  dan  kepustakaan.  Metode Host  To  Host sangat  penting  untuk  menunjang kedatangan dan keberangkatan kapal di wilayah batam, karena Host To Host adalah sistem yang menghubungkan jaringan  komputer  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  memproses  dokumen  kapal  yang  akan  di  proses  sebelum melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang di pelabuhan.  Tidak Dapat Melakukan Pengajuan Kedatangan Kapal Melalui Sistem Host to Host apabila riwayat sebuah kapal yang sebelumnya diinput belum di “ Close ” oleh satuan kerja Pelabuhan Batu Ampar. Pada saat melakukan peng-inputan dokumen pengajuan ijin kedatangan kapal, agen harus benar – benar melengkapi dokumen-dokumen yang dperlukan agar tidak menghambat proses pengajuan ijin kedatangan kapal dengan cara memberikan Cek list, Pemberitahuan Kedatangan Kapal, Form PUK, Form 1A , Last  Port  Cleareance , Crew  List ,  Surat  Ukur  dan  Surat  Laut  di  Kantor  52  Pelabuhan  Laut  Batam.  Sedangkan dokumen  yang digunakan untuk proses “ Closing ”  yaitu Last  Port  Cleareance  (In) , Form 2A.1  (jasa  labuh  & tambat), Port Cleareance , lembar PUK, Form 1A, dan Faktur Lunas/Nota Lunas Labuh Tambat.
Kata Kunci : Kelancaran Angkutan Laut; Metode Host To Host ; Pelayanan Kedatangan Kapal

## PENDAHULUAN
Menurut Ridwan dalam jurnalnya (2013: 92-101) Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia yang memiliki garis panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, sehingga 2/3  luas  wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  lautan.  Dengan  potensi  tersebut,  Indonesia  memiliki potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dan tentu saja potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk  menuju  Indonesia  yang  lebih  maju  dan  sejahtera.  Selain  itu  Negara  Indonesia  juga  merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.058 pulau. Yang secara geografis terletak diantara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Sebagai  Negara  kepulauan  yang  memiliki  peran  penting  dalam  perdagangan,  Indonesia mengoptimalkan perhubungan laut sebagai media penghubung dengan negara lain. Dimasa sekarang ini dimana era perdagangan bebas kian menjadi konsep ekonomi yang dianut oleh banyak negara didunia termasuk  Indonesia.  Selain  itu  Indonesia  juga  mempunyai  banyak  wilayah  seperti  Batam,  Karimun, Bintan  adalah  salah  satu  provinsi  Kepulauan  Riau  (KEPRI)  dengan  berbagai  kawasan  yang  bisa dijadikan tempat industri dan pelabuhan sebagai tempat perdagangan dengan peraturan undang-undang yang berbeda.
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2007  tentang  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  menetapkan  kawasan  Batam  ditetapkan  sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk perdagangan. Pulau Batam diberikan istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free  Trade Zone) yang langsung dikelola penuh oleh  BP  Batam  (Badan  Pengusahaan).  Kawasan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  atau  yang  biasa disebut KANPEL (Kantor Pelabuhan) untuk menetapkan jenis dan tarif layanan pada kantor pelabuhan laut badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan 2 pelabuhan bebas Batam. Peraturan Kepala Kantor  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  (PERKA  NO  17  TAHUN 2016) pada BAB 1 Pasal 1 No 50 perka tersebut tertulis bahwa US$ adalah Mata Uang yang digunakan untuk perhitungan kegiatan pelayaran luar negeri dan kapal berbendera asing.
Kemudian  BP  Batam  mengeluarkan  Tarif  Baru  Peraturan  Kepala  Kantor  Badan  Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 17 Tahun 2018. Pada  PERKA BAB 1 Pasal 5 No 1 tersebut tertera bahwa segala jenis kegiatan jasa kepelabuhanan ditagih dalam mata uang Rupiah (RP), jadi  Nota  yang  akan  timbul  nanti  sudah  tidak  menggunakan  mata  uang  US$  Amerika  melainkan menggunakan Mata Uang Ripuah (RP).  PERKA NO 17 Tahun 2018 BAB IV tentang Penagihan dan Penyetoran, Pasal 149 :
1. Setelah menerima rincian kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan  estimasi  biaya  yang  telah  di  hitung  oleh  sistem,  pengguna  jasa  harus  menyetorkan  dana sebagai deposit sebesar 100% dari nilai estimasi biaya.
2. Deposit  tersebut  disetorkan  pada  pihak  Bank  yang  ditunjuk  oleh  Penyedia  Jasa  dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
3. Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit.
4. Deposit itu akan di Blokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.
Demikian  hal  tersebut  yang  membuat  terbitnya  aturan  yang  menyatakan  setiap  pengguna  jasa kepelabuhanan wajib dikenakan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Pengusahaan Batam atau Kantor Pelabuhan Batam dengan metode Host to Host . Tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk  mengetahui  tentang  prosedur  pengajuan  kedatangan  kapal  di  Kantor  Pelabuhan  Laut Batam.
2. Untuk mengetahui tahapan penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat kapal dengan menggunakan sistem Host to Host di Kantor Pelabuhan Laut Batam.
3. Untuk  mengetahui  tahapan  proses  pembayaran  nota  tagihan  jasa  labuh  tambat  dari  PT.  DIV SAMUDERA ABADI Batam ke Kantor Pelabuhan Laut Batam.
Menurut  Sevima  tahun  2016  didalam  sebuah  mading  BP  yang  ditunjukan  kepada  agen  untuk proses pengimputan kapal Host to Host secara umum sering dikenal H2H adalah “sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung“. Lebih sederhananya: “komunikasi atau hubungan di dalam  sebuah  jaringan  komputer  yang  terjadi  antar host ,  yaitu  komputer  dengan  perangkat  lain  yang terhubung satu sama lain”. Sistem Host to Host digunakan untuk transaksi Online yang menghubungkan server Kantor Pelabuhan Laut Batam, Pelindo, KSOP, Imigrasi, Karantina, dan Bea dan Cukai dengan server Bank yang di tunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
Bagi pengguna jasa menyiapkan Deposit terlebih dahulu sesuai dengan nominal yang di tetapkan dalam estimasi biaya. PUK (Pernyataan Umum Kapal) hanya berlaku untuk 3x24 jam terhitung sejak diterbitkan oleh Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT), dan di terbitkan paling sedikit 7 hari kerja  sebelum  kapal  berlabuh  atau  lepas  jangkar  di  area  operasi  Kantor  Pelabuhan  8  Laut  Badan Penusahaan  Batam.  Dalam  pembayaran  Sistem Host  to  Host yang  di  lakukan  oleh  pihak  Badan Pengusaha  Batam  yaitu  Pelabuhan  Umum  dan  Pelabuhan  Khusus.  Selama  menerima  rincian  rencana kegiatan dari Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, pengguna jasa harus menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 125% dari nilai estimasi biaya. Deposit itu kemudian disetorkan pada pihak Bank yang telah ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan  rekening  atas  nama  pengguna  jasa.  Kegiatan  kepelabuhanan  tidak  dapat  dilaksanakan sebelum  penyedia  jasa  menerima  konfirmasi  dari  pihak  Bank  atas  ketersediaan  deposit,  jika  deposit tersebut ada maka akan diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia jasa.

## METODE
Metode  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  deskriptif  kualitatif  adalah suatau  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  metodologi  yang  menyelidiki  suatu fenomena  masalah  yang  terjadi,  penelitian  membuat  suatu  gambaran  komplek,  meneliti,  laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan pelaku yang diamati.  Penelitian  kualitatif  digunakan  jika  masalah  belum  jelas,  untuk  mengetahui  makna  yang tersembunyi, untuk memahami masalah, untuk mengembangkan teori dan memastikan kebenaran data.. Untuk memperoleh data-data yang akurat penulis melakukan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :
1. Metode Pengamatan (Observasi), Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan mencatat  secara  langsung  tentang  kegiatan  pengurusan  dokumen  ke  lapangan  pada  bagian operasional  jasa  keagenan  khususnya  di  bagian  Divisi  Operasional  di  PT.  DIV  SAMUDERA ABADI
2. Metode Wawancara ( Interview ), Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak  yang terlibat  kegiatan  pengurusan  dokumen,  baik  di  PT.  DIV  SAMUDERA  ABADI  Cabang  Batam maupun pihak instansi-instansi lain yang terlibat didalamnya.
3. Metode Dokumenter, Penulis melakukan pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penyelesaian  dokumen  baik  mengenai  format  maupun pengisiannya.
4. Metode Kepustakaan, Penulis melakukan pengumpulan data dengan referensi berupa jalan studi pustaka  atau  buku-buku  catatan  maupun  arsip-arsip  yang  berada  di  PT.  DIV  SAMUDERA ABADI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Pross  Pelayanan  kedatangan  kapal  melalui  metode Host  To  Host tentunya  memiliki prosedur yang harus dilakukan secara teratur  (tertib). Pada saat kapal akan masuk di perairan Batam, pemilik  kapal  akan  menunjuk  agen  yang  ada  di  Batam  contohnya  yaitu  PT.  Div  Samudera  Abadi. Tahapan awal yang dilakukan pihak agen membawa dokumen yang sudah di tentukan dalam penerbitan nota tagihan jasa labuh tambat dari proses permohonan hingga realisasi pemakaian jasa labuh tambat dari  proses  permohonan  hingga  realisasi  pemakaian  jasa  labuh  tambat  banyak  tahapan  yang  akan dilaluinya.
Kantor pelabuhan (KANPEL) adalah suatu kantor pelayanan dimana salah satu akses atau proses ketika kapal akan sandar di pelabuhan Batam, ketika kapal sandar makan pihak agen yang telah ditunjuk oleh Principal (pemilik) kapal tersebut mengajukan suatu dokumen untuk melaksanakan kegiatan kapal bongkar  muat  dan  lain  sebagainya.  48  Pihak  KANPEL  yaitu  petugas  pusat  Pelayanan  Administrasi Terpadu  (PPAT)  akan  menginput  data  seperti  permohonan  kedatangan  kapal, Form 1A,  PUK (Pernyataan  Umum  Kapal), Last  Port  Clearance ,  Surat  Ukur  ( Tonnage ),  Surat  Laut.  Pihak  PPAT memasukkan data tersebut kedalam sistem mereka sesuai dengan apa yang kita tulis, setelah diproses keluarlah suatu nota Hold dana, barulah pihak agen bisa melakukan kegiatan.
Metode Host To Host ini tidak dapat dilakukan untuk pengajuan kedatangan kapal apabila dalam proses  pengurusannya  kapal  akan  tiba  namun  belum  di close .  Agen  pelayaran  harus  memberikan dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  satuan  kerja  sebagai  bukti  bahwa  kapal  tersebut  telah  selesai melaksanakan  kegiatan  di  pelabuhan  Batam.  Tahapan  proses  penerapan  sistem Host  to  Host untuk penerbitan  nota  tagihan  jasa  kepelabuhanan  di  kawasan  kantor  pelabuhan  laut  BP  Batam.  Untuk memperjelas proses sistem Host To Host tersebut dibawah ini akan dijelaskan alur proses sistem Host To Host .
1. Sebelum  kedatangan  kapal  pihak  agen  yang  telah  ditunjuk  oleh principal menyiapkan  segala dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Shipping Staff / Shipping Agent meminta pengajuan layanan jasa ke Bank yang akan ditunjuk oleh pihak agen untuk melaksanakan sistem Host To Host dan menyerahkan berkas yang dibutuhkan oleh pihak Bank. Pihak bank akan menginput data tersebut dan dimasukkan ke dalam pihak Host To  Host ,  pihak  PT.  Div  Samudera  Abadi  sebagai  proses  pembayaran Hold dana  agar  bisa berlangsungnya kegiatan dan faktur lunas setelah kegiatan selesai.
3. Port operator yaitu pihak bank yang meminta deposit dana sebelum pemberian layanan jasa yang akan berlangsung. Jika tidak melakukan pengisian atau deposit kepada pihak bank, maka pihak agen PT. Div Samudera Abadi tidak akan bisa melakukan segala kegiatan yang akan dilakukan.
4. Pihak  PT.  Div  Samudera  Abadi  melakukan Top  Up ke  rekening  bank  yang  ditunjuk  untuk melaksanakan proses Host To Host Besarnya Top Up yang dilakukan PT. Div Samudera Abadi sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan kegiatan kapal sandar.
5. Port operator yaitu pihak keuangan kantor Pelabuhan Laut Batam melakukan pengecekan atas kecukupan dana / Hold dana. Jika dana yang ada direkening pihak pengguna jasa cukup sesuai dengan biaya yang di input oleh pihak PPAT maka terbitlah Hold dana.
6. Jika Hold dana telah keluar maka pihak agen bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan.
7. Ketika  kegiatan  sudah  selesai  dan  kapal  berangkat,  penerbitan  realisasi  biaya  layanan  jasa diajukan kepada pihak keuangan dengann membawa berkas dari pihak PPAT ke pihak keuangan.

## 8. Setelah faktur lunas keluar maka transaksi berhasil.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut,  petugas  mempunyai  beberapa  strategi  untuk menangani hambatan hambatan yang sering terjadi. Pada saat pengajuan kedatangan kapal di pelabuhan laut  Batam  harus  mengikuti  alur  yang  sudah  berlaku  dan  harus  melengkapi  dokumen-dokumen  yang wajib  dilampirkan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  agar  dapat  berjalan  dengan  lancar  perlu  adanya strategi  atau  cara  tertentu  untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap  pengguna  jasa  di  Pelabuhan  Laut Batam sebagai berikut:
1. Petugas harus lebih tegas dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan  kinerja  dan  disiplinnya  waktu  secara  optimal  agar  proses  pembuatan  dokumen semakin cepat.
3. Lebih mengevaluasi lagi dokumen yang diserahkan Agen kepada petugas.
4. Agen harus paham akan kinerja pada sistem Host To Host .
5. Agen  harus  mempersiapkan  biaya  untuk  Hold  Dana  estimasi  kapal  sandar  agar  bisa  diproses dengan cepat.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan:
1. Metode Host To Host sangat penting untuk menunjang kedatangan dan keberangkatan kapal di wilayah batam, karena Host To Host adalah sistem yang menghubungkan jaringan komputer satu dengan  yang  lainnya  untuk  memproses  dokumen  kapal  yang  akan  di  proses  sebelum melaksanakan kegiatan bongkar/muat barang di pelabuhan.  PT. Div Samudera Abadi sudah dapat mengikuti metode Host To Host dan mengikuti  semua prosedur  yang  sudah ditetapkan dengan baik dan disiplin di Pelabuhan Laut Batam.
2. Tidak  Dapat  Melakukan  Pengajuan  Kedatangan  Kapal  Melalui  Sistem Host  to  Host Apabila Riwayat Sebuah Kapal yang Sebelumnya diInput Belum di “ Close ” Oleh Satuan Kerja Pelabuhan Batu Ampar. Pada saat melakukan peng-inputan dokumen pengajuan ijin kedatangan kapal, agen harus  benar  –  benar  melengkapi  dokumen-dokumen  yang  dperlukan  agar  tidak  menghambat proses  pengajuan  ijin  kedatangan  kapal  dengan  cara  memberikan  Cek list ,  Pemberitahuan Kedatangan Kapal, Form PUK, Form 1A , Last Port Cleareance, Crew List , Surat Ukur dan Surat Laut  di  Kantor  52  Pelabuhan  Laut  Batam.  Sedangkan  dokumen  yang  digunakan  untuk  proses “ Closing ” yaitu Last Port Cleareance (In), Form 2A.1 (jasa labuh & tambat), Port Cleareance , lembar PUK, Form 1A, dan Faktur Lunas/Nota Lunas Labuh Tambat.
3. Alur timbulnya Hold Dana dengan menggunakan sistem Host to Host di Kantor Pelabuhan Laut Batam  adalah  peng-inputan  dokumen  yang  yang  telah  dilengkapi  oleh  agen  kemudian diveririfikasi  oleh  pihak  Kantor  Pelabuhan  Laut  Batam  dan  timbulnya Hold Dana  yang dikeluarkan oleh pihak keuangan Kantor Pelabuhan Laut Batam. Namun jika ada kendala pada saat dana sudah di Hold , Dana tersebut tidak dapat dikembalikan lagi melainkan dengan alasan yang  jelas,  agen  harus  merealese  dana  tersebut  di  Kantor  Pelabuhan  Laut  Batam  dengan melampirkan Form Realease dana, Pernyataan Pembatalan, Hold Dana cancel , dan SPK cancel.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  sebagai  hasil  pembahasan  dari  penelitian  ini,  maka  penulis  dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi perusahaan dan instansi terkait. Saran tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Pada  saat  akan  melakukan  penginputan  Agen  PT.  DIV  SAMUDERA  ABADI  hendaknya memperhatikan apakah kapal tersebut sudah benarbenar di closing oleh pihak satuan kerja Pelabuhan Laut Batam. Karena jika Riwayat kapal tersebut belum di close tentu saja tidak bisa untuk di input untuk melakukan pengajuan kedatangan melalui sitem Host to Host .
2. Agen PT. DIV SAMUDERA ABADI hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kapal atau Nahkoda untuk kepastian kedatangan kapal sebelum peng-inputan. Karena jika dana sudah di Hold maka  dana  tersebut  tidak  dapat  dikembalikan  lagi  melainkan  dengan  alasan  yang  jelas  dan proses release -nya  juga  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  mengembalikan  dana  yang sudah di Hold .
3. Jika  pengurusan  dokumen  untuk  pengajuan  kedatangan  kapal  biasanya  terjadi  kendala,  Agen  PT. DIV SAMUDERA ABADI hendaknya lebih menekankan komunikasi  kepada pelanggan terutama bila ada masalah yang terjadi karena koneksi internet yang menghambat pengajuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardi  ,  2018  .  “Peran  Perusahaan  Pelayaran  PT.  Div  Samudera  Abadi  Dalam  Mengageni  Kapal  Di Pelabuhan Batu Ampar Batam”. Karya Tulis Tidak di Publikasikan.
Dian, Aina. 2016. Penanganan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Pada Perusahaan Pelayaran PT. Div Samudera Abadi di Pelabuhan Batu Ampar Batam. Karya Tulis Tidak di Publikasikan.
Kosasih,Engkos dam Hananto Soewondo. 2007.Manajemen Perusahaan Pelayaran. Jakarta : Rajawali Pers.
Lasabuda, Ridwan. (2013) Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax.
Msc, Herry Gianto dan Arso Martopo. 1990. Pengoprasian Pelabuhan Laut. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengusahaan  Keagenan Kapal.
Peraturan Menteri No. 55 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelabuhan Laut.
Peraturan Pemerintah No. PM 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1969 Tentang Perhubungan Laut.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kepelabuhanan.
Salim, H.A Abba. 1993. Manajemen Transportasi. Jakarta.
Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.