## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah
Stevi Hendi Lawalata 1 , Jenny Kristiana Matuankotta 2 , Novyta Uktolseja 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: stevi.lawalata@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Dikirim: 04/01/2021 Direvisi: 20/02/2021 Dipublikasi: 24/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Consignment; Indemnity; Transfer of Rights.
Introduction: Securing land for the building of the Hunimua Ferry Crossing Port in Liang State,  Central  Maluku Regency, the deliberate mechanism that should be a means of compromise in the form of mutual compensation often does not reach a consensus, hence the way the dispute is resolved through the court's channel. On the other hand, in order for the completion of the assumed oil price to be paid by monetary or monetary services.
Purposes  of  the  Research: The  study  will  review  payment  procedures  by conifers and other monetary services for the development of the Hunimua ferry crossing of maluku district as a transference of land rights.
Methods  of  the  Research: The  study  is  normatif  yuridis,  using  analytic descriptive  research  types  by  using  primary,  secondary  and  tertiary  source material. The approach used was a statute approach, a conceptual approach and a  case  approach.  The  technique  for  collecting  legal  materials  used  literature studies that were then analyzed qualitatively to address the issues discussed. Results of the Research: Payment procedures through consignment / deposit of money conducted by PT.  ASDP Ferry (PERSERO) is in accordance with the provisions of the national land law in terms of the transfer of rights, which has been carried out according to land acquisition procedures through socialization and deliberation with land rights holders, but because the land is still in dispute, it is in accordance with the provisions of Law No.  2 of 2012, PT ASDP Fery Persero made a request for payment through consignment / deposit money.  The consignment / deposit of money by PT ASDP Fery Persero for the construction of the Hunimua Ferry Crossing Port in Liang State, Central Maluku Regency has legal consequences for the transfer of land rights which are transferred from land rights holders to PT ASDP Fery Persero so that the construction activities of the Hunimua Ferry Port expansion can be carried out.

## Abstrak
Kata Kunci: Konsinyasi; Ganti Rugi;
Pengalihan Hak.
Latar  Belakang: Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  Pelabuhan penyeberangan  Fery  di  Negeri  Liang  Maluku  Tengah,  mekanisme musyawarah  yang  seharusnya  menjadi  sarana  untuk  mencari  jalan tengah  terkait  besaran  ganti  kerugian  seringkali  tidak  mencapai  kata sepakat,  sehingga  cara  penyelesaian  sengketa  di  tempuh  melalui  jalur pengadilan.  Disisi  lain,  agar  pelaksanaan  pembangunan  seyogyanya diharapkan  tetap  dilanjutkan  maka  dilakukanlah  penetapan  ganti kerugian melalui konsinyasi/penitipan uang.
Tujuan  Penelitian: Mengkaji  prosedur  pembayaran  melalui konsinyasi/penitipan  uang  serta  akibat  konsinyasi/penitipan  uang untuk  pembangunan  Pelabuhan  Penyeberangan  Ferry  Hunimua  di

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 16 – 29
E-ISSN: 2775-5649
Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah sebagai satu peralihan hak atas tanah
Metode  Penelitian: Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif, menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.
Hasil  Penelitian: Prosedur  pembayaran  melalui  konsinyasi/penitipan uang  yang  dilakukan  oleh  PT.  ASDP  Ferry  (PERSERO)  telah  sesuai dengan ketentuan hukum tanah nasional dalam hal proses pengalihan hak,  yang  mana  telah  dilakukan  sesuai  prosedur  pengadaan  tanah melalui sosialisasi dan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah, namun  karena  tanah  tersebut  masih  dalam  sengketa,  sehingga  sesuai dengan  ketentuan  UU  Nomor  2  Tahun  2012,  PT  ASDP  Fery  Persero melakukan permohonan penawaran pembayaran melalui
konsinyasi/penitipan uang. Konsinyasi/penitipan uang oleh PT ASDP Fery  Persero  untuk  pembangunan  Pelabuhan  Penyeberangan  Ferry Hunimua di Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah berakibat hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang beralih dari pemegang hak atas tanah kepada PT ASDP Fery Persero sehingga kegiatan pembangunan perluasan  Pelabuhan  Penyeberangan  Ferry  Hunimua  dapat dilaksanakan.

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  memenuhi  amanat  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI Tahun 1945) dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu, jumlah penduduk terus bertambah  dan  sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk di Indonesia 1 .
Termasuk  dalam  kegiatan  pembangunan  nasional  itu  adalah  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ini  harus  terus  diupayakan pelaksanaannya  seiring  dengan  semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  disertai  dengan semakin meningkatnya  kemakmuranny 2 . Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum  memberikan  penghormatan  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  memberikan perlindungan hukum dan dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak. 3
Tanah adalah tempat bermukim manusia, sebagai sumber penghidupan juga menjadi tempat persemayaman  terakhir  manusia  bahkan  dalam  filosofi  budaya  Jawa  seperti  yang  dikutip  Arie
1 Taufik Triwidyanto, “Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Kepentingan Umum Di Kota Surakarta” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), h. 34. http://eprints.ums.ac.id/4197/.
2 Eny Rochaida, “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur,” Forum Ekonomi 18, no. 1 (2016): 14–24, h. 15. https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.42.
3 Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Jalan  Untuk  Kepentingan  Umum,”  SASI  26,  no.  3  (2020):  415–433, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397, h. 415.
E-ISSN: 2775-5649                             PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 1, No. 1 (2021): 16-29
Sukanthi  Hutagalung  dikenal  istilah  “sadumuk  bathuk  sanyari  bumi,  ditohi  tumekaning  patsi” 4 . Berdasarkan kenyataan tersebut maka tanah bagi kehidupan manusia tidak saja  mempunyai  nilai ekonomis dan  kesejahteraan semata, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik,  budaya, psikologis bahkan juga mengandung aspek-aspek pertahanan dan keamanan nasional.
Menurut  konsepsi  hukum  tanah  nasional,  seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  kekayaan  nasional,  sehingga  semua  tanah  yang  ada  di  dalam  wilayah  negara  kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu menjadi Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat  (1))  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (selanjutnya disebut UUPA).
Dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera  berdasarkan Pancasila  dan  UUD NRI Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu  upaya  pembangunan  dalam  kerangka  pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum 5 .
Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tersebut  memerlukan  tanah  yang  pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan  hukum  tanah  nasional,  antara  lain  prinsip  kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian, keterbukaan,  kesepakatan,  keikutsertaan,  kesejahteraan,  keberlanjutan,  dan  keselarasan  sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara 6 . Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik 7 .
Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang dikenal dengan begitu banyak gugus pulau sehingga dijuluki Provinsi Seribu Pulau. Letak geografis yang dipisahkan oleh laut antara satu pulau dengan pulau yang lain membentuk karakter kehidupan masyarakat bergantung pada hasil  laut.  Kondisi  ini  juga  mempengaruhi  perkembangan  transportasi  di  provinsi  ini,  dimana masyarakatnya  dominan  menggunakan  transportasi  laut  sejak  nenek  moyang  dengan menggunakan perahu layar dari satu pulau ke pulau yang lain bahkan menuju ke ibu kota provinsi yaitu Kota Ambon.
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (selanjutnya disebut PT. ASDP Ferry) adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan  untuk  penumpang,  kendaraan  dan  barang.  Fungsi  utama  perusahaan  ini  adalah menyediakan  akses transportasi publik  antar  pulau  yang  bersebelahan  serta  menyatukan  pulau- pulau  besar  sekaligus  menyediakan  akses  transportasi  publik  ke  wilayah  yang  belum  memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis) 8 .
Sejalan dengan hal tersebut di atas, PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) membutuhkan tanah  seluas  +  46.560  m 2 di  Hunimua,  Negeri  Liang,  Kecamatan  Salahutu,  Kabupaten  Maluku Tengah, untuk merenovasi dan memperbesar bangunan dermaga penyeberangan ferry yang telah
4 Arie  Sukanthi  Hutagalung  and  Markus  Gunawan,  Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008), h. vii.
5 Tim Penelitian Hukum, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (Jakarta, 2013), h. 1.
6 Endang  Purwaningsih  and  Derta  Rahmanto,  “Pengadaan  Tanah  Demi  Kepentingan  Umum  Dalam  Perjanjian Pengusahaan  Jalan  Tol  (PPJT)  Trans  Sumatera,”  Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu  Hukum  5,  no.  2  (2019):  927–946, https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.140.
7 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
8 Wikipedia, “ASDP Indonesia Ferry,” wikipedia.org, 2020,
https://id.wikipedia.org/wiki/ASDP_Indonesia_Ferry.
ada  di  bangun  sebelumnya  oleh Kementerian  Perhubungan  RI  agar lebih  baik  dan  representatif demi kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Terhadap kebutuhan tanah tersebut PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) bermaksud untuk membayar ganti kerugian atas tanah seluas + 46.560 m 2 kepada pemilik tanah.
Pada  saat  PT.  ASDP  INDONESIA  FERRY  (PERSERO)  menerima  tanah  beserta  bangunan dermaga  penyeberangan  ferry  dari  Kementerian  Perhubungan  RI  sebagaimana  tersebut  di  atas, tanah  tersebut  belum  dilakukan  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pemilik  tanah,  hal  tersebut dikarenakan objek tanah tersebut sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2002 sedang menjadi objek perkara di Pengadilan antara ABDULLAH HAHUAN, THALIB LESSY maupun NADJAMUDIN LESSY dengan putusan tingkat akhir yaitu tidak ada menyebutkan pihak mana yang dinyatakan sebagai  pihak  yang  berhak  atas  objek  tanah  sengketa  tersebut  (Putusan  Peninjauan  Kembali Mahkamah Agung Nomor: 179 PK/PDT/2002 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4280 K/PDT/1989 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 79/Pdt/1982/PT.MAL Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB dan Putusan Peninjauan Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor:  222  PK/Pdt/1992  Jo.  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung Nomor:  125  K/Pdt/1990  Jo.  Putusan  Banding  Pengadilan  Tinggi  Maluku  Nomor: 58/Pdt/1985/PT.MAL  Jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ambon  Nomor:  9/1983/Perd.G/PN.AB). Selanjutnya  pada  tahun  2009  di  atas  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  tersebut  terbit  Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 atas nama PAMA DJAMALI seluas 12.360 m 2 dan Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 atas nama SALEH LESSY seluas 2.000 m 2 .
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry  (Persero)  telah  melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak / ahli waris baik dari  ABDULLAH HAHUAN, THALIB LESSY, NADJAMUDIN LESSY maupun pemilik Surat Sertifikat Hak Milik No: 1479 seluas 12.360 m 2 yaitu PAMA DJAMALI dan pemilik Surat Sertifikat Hak Milik No: 1500 seluas 2.000 m 2 yaitu SALEH LESSY untuk bermusyawarah dan bernegosiasi serta melakukan koordinasi dengan pihak- pihak lain yang dipandang dapat membantu guna penyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah di pelabuhan penyeberangan Hunimua PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO), namun para pihak / ahli waris tidak ada kesepakatan damai diantara mereka. Ketidaksepakatan ini bukan karena angka atau  nilai  rupiah  yang  akan  dibayarkan  tetapi  dikarenakan  masing-masing  pihak  /  ahli  waris merasa bahwa pihaknya yang paling berhak atas ganti rugi tanah tersebut (masih dipersengketakan kepemilikannya). Sehingga upaya pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, musyawarah dan negosiasi yang telah berjalan dari awal sampai dengan yang terakhir untuk pembayaran ganti rugi tersebut tidak menemukan kesepakatan dan dinyatakan gagal.
Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Pelabuhan penyeberangan Fery di Negeri Liang Maluku  Tengah,  mekanisme  musyawarah  yang  seharusnya  menjadi  sarana  untuk  mencari  jalan tengah  terkait  besaran  ganti  kerugian  seringkali  tidak  mencapai  kata  sepakat,  ada  juga  karena beberapa pihak yang bersengketa mengklaim sebagai  pemilik lahan sehingga, berdasarkan hasil penilaian/appraisal harga tanah oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dimana untuk menentukan besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  kemudian  menitipkannya  ke  Pengadilan  Negeri  Ambon  melalui prosedur  konsinyasi  dengan  dikeluarkannya  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Ambon  Nomor    01- Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN  Amb  Tanggal  19  September  2017.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dilakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum nornatif  yang  sepenuhnya  mempergunakan  data  sekunder,  maka  penyusunan  kerangka  teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak di
E-ISSN: 2775-5649                             PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 1, No. 1 (2021): 16-29
perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsionil di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 9

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Prosedur Pembayaran Melalui Konsinyasi/Penitipan Uang Oleh PT. ASDP Ferry (PERSERO)

## 3.1.1 Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Dalam  Pembangunan  Pelabuhan  Penyeberangan  Ferry Hunimua di Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah
Pengadaan  tanah  merupakan  cara  untuk  memeroleh  tanah  untuk  pembangunan  bagi kepentingan  umum.  Pasal  18  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa:  “untuk kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah bisa dicabut, dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.” Ketentuan tersebut menjadi dasar penjabaran  pengaturan  pengadaan  tanah  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Dalam pelaksanaan penetapan lokasi tanah untuk perluasan dermaga penyeberangan fery di Hunimua Negeri Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ini, lokasi tersebut adalah tanah  milik  beberapa  orang  warga  masyarakat  Negeri  Liang  yang  ternyata  masih  dalam  proses sengketa.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pada saat pada saat PT ASDP Ferry (Persero) menerima tanah beserta bangunan dermaga penyeberangan ferry dari Kementerian Perhubungan RI, tanah tersebut belum dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada warga masyarakat yang mengklaim objek tanah tersebut adalah tanah miliknya dan sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2002 terjadilah saling gugat-menggugat antara mereka dengan putusan tingkat akhir yaitu tidak ada menyebutkan pihak mana yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor:179 PK/PDT/2002 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4280 K/PDT/1989 Jo.  Putusan  Banding  Pengadilan  Tinggi  Maluku  Nomor:  79/Pdt/1982/PT.MAL  Jo.  Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 377/1982/Pts.Perd.G/PN.AB dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah  Agung  Nomor:222  PK/Pdt/1992  Jo.  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor:125 K/Pdt/1990  Jo.  Putusan  Banding  Pengadilan  Tinggi  Maluku  Nomor:  58/Pdt/1985/PT.MAL  Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:9/1983/Perd.G/PN.AB).
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  perluasan  pelabuhan  penyeberangan  Ferry Hunimua di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ini, dikarenakan objek objek tanah seluas+ 46.560 m 2 yang akan digantikan kerugiannya tersebut masih dipersengketakan kepemilikannya  oleh  para  pihak  yang  masing-masing  tetap  mengklaim  sebagai  pemilik  tanah tersebut.,  maka  PT.  ASDP  Fery  (Persero)  sebagai  Instansi  yang  memerlukan  tanah  berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, melalui Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah secara bersama-sama telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak, baik  secara  kekeluargaan  sebagai  upaya  musyawarah  maupun  negosiasi  untuk  menyelesaikan persengketaan kepemilikan tanah dimaksud secara damai.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 56. https://doi.org/340.072.
Pertemuan-pertemuan dengan para pihak dilaksanakan pada waktu dan tempat yaitu sebagai berikut:
1) Pertemuan  I,  diselenggarakan  pada  tanggal  1  Juni  2016  bertempat  di  Hotel  Elizabeth Ambon;
2) Pertemuan  II,  diselenggarakan  pada  tanggal  4  Juni  2016  bertempat  di  Hotel  Amaris Ambon;
3) Pertemuan  III,  diselenggarakan  pada  tanggal  22  Juni  2016  bertempat  di  The  Natsepa Resort,  Maluku  Tengah,  melibatkan  Bupati  Maluku  Tengah,  Sekda  Maluku  Tengah, Camat Salahutu, Raja Liang dan pihak TNI AURI Ambon;
4) Pertemuan  IV,  diselenggarakan  pada  tanggal  17  Agustus  2016  bertempat  di  Pendopo Kabupaten  Maluku  Tengah,  Masohi,  melibatkan  Bupati  Maluku  Tengah  dan  Sekda Maluku Tengah.
Berdasarkan  hasil  pertemuan-pertemuan  musyawarah  maupun  negosiasi  yang  telah dilakukan tersebut pada intinya semua para pihak tidak keberatan dan sepakat untuk menyerahkan tanah mereka kepada PT. ASDP Ferry (Persero) dengan ganti kerugian, namun para pihak tersebut tetap  tidak  ada  kesepakatan  damai,  hal  ini  dikarenakan  masing-masing  pihak  merasa  pihaknya yang  paling  berhak  atas  pembayaran  ganti  kerugian  tanah  tersebut  berdasarkan  alas  hak  tanah ataupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan para pihak di atas, pada tanggal 22 Februari 2017 bertempat di Hotel Amaris Ambon, PT. ASDP Ferry (Persero) juga telah mengundang para pihak  dengan  tujuan  menyampaikan  jumlah  uang  ganti  kerugian  yang  nantinya  akan  di Konsinyasikan di Pengadilan Negeri Ambon. penyampaian jumlah uang Konsinyasi sebagaimana yang  telah  dijelaskan  diatas,  disampaikan  oleh  PT.  ASDP  Ferry  (Persero)  kepada  para  pihak berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik MUHAMMAD ADLAN dan REKAN tertanggal 16 November 2016 dengan rincian sebagai berikut:
No Para Pihak Luas Tanah (Rp) Bangunan(Rp) Pepohonan (Rp) Jumlah Ganti Kerugian (Rp) 1. Pama Djamali. 12.360 m 2 , Rp. 1.705.680.000,- - 137 Batang, Rp. 102.750.000,- Rp. 6.850.630.000,-
2. Saleh Lessy 2.000 m 2 , Rp. 276.000.000,- Penginapan  186 m 2 dan  Rumah 45 m 2 Rp. 322.600.000,-

## 3.
Abdusamad 32.200 m 2 , Rp. 4.443.600.000,- -
4.
Muhammad Lessy

## 5. Daud Hahuan
Menurut Pasal 10 huruf (d) dan Pasal 42 ayat (2) huruf (b) ke-2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka ganti kerugian atas tanah seluas+ 46.560 m 2 (termasuk pohon kelapa sebanyak 137 batang dan bangunan penginapan/rumah seluas 231 m 2 yang berada diatas tanah tersebut) yang terletak di Hunimua, Negeri  Liang,  Kecamatan  Salahutu,  Kabupaten  Maluku  Tengah,  dibayarkan  dengan  cara Konsinyasi  (dititipkan)  di  Pengadilan  Negeri  setempat  yaitu  Pengadilan  Negeri  Ambon.  Pada
tanggal     19 September 2017 dikeluarkannya Penetapan Nomor: 01/Pdt. P. Konsinyasi/2017/PN Amb yang menyatakan bahwa konsinyasi yang  diajukan oleh Pemohon telah sah untuk dilakukan. Penetapan  itu  berisikan      sah  dan  berharga  penawaran  pembayaran  dan  penitipan  sebagai konsinyasi dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

## 3.1.2 Prosedur  Pembayaran  Melalui  Konsinyasi/Penitipan  Uang  Oleh  PT.  ASDP  Ferry (PERSERO)
Hapusnya perikatan dengan  cara konsinyasi  diawali  penawaran pembayaran.  Penawaran pembayaran  dilakukan  oleh debitur atau dapat dilakukan juga oleh notaris atau juru sita disertai dua  orang  saksi kepada kreditur atau kuasanya pada  waktu  dan  tempat  yang telah  disepakati saat  akan  berakhirnya  perikatan  dengan  syarat  utang  telah  terpenuhi  semuanya.  Penawaran pembayaran yang dilakukan oleh debitur ini mengalami penolakan dari kreditur, oleh karena itu berdasar Pasal  1406 KUH Perdata debitur dapat mengajukan penetapan penitipan di pengadilan setempat. Sebelum penitipan dilakukan, kreditur  harus diberitahu mengenai tempat dan  waktu dimana  penawaran  disimpan.  Adanya  penetapan  konsinyasi  dari  pengadilan  inilah  yang mengakhiri segala perikatan yang terjadi antara kreditur dengan debitur.
Dasar  hukum  untuk  melakukan  konsinyasi  salah  satunya  adalah  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal  34,  apabila  tanah  telah diperoleh    lebih    dari    75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  jumlah  pemilik  atau  telah  mencapai kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya ganti kerugian, maka terhadap sisa  tanah  yang belum dibayarkan atau disetujui oleh sebagian kecil  kurang dari  25%  (dua  puluh lima persen) pemilik dapat dititipkan pada pengadilan negeri.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum  menyatakan,  bahwa  konsinyasi  baru  dapat  dilakukan  apabila  masyarakat pemegang  hak  atas  tanah  menolak  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil musyawarah.  Konsinyasi  atau  penitipan  uang  diatur  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012,  menyatakan  bahwa  selama  14  (empat  belas)  hari  tidak  ada  pengajuan  keberatan terhadap  bentuk    dan/atau    besarnya  ganti  kerugian  setelah  dilakukan  musyawarah  sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012,    maka  secara hukum pihak yang berhak (dalam hal ini pemilik tanah) dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai harga appraisal yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa ganti kerugian dapat dititipkan di pengadilan negeri  setempat  terhadap  pihak  yang  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian berdasarkan hasil musyawarah.
Konsinyasi  atau  penitipan  uang  ini  berguna  dalam  mempercepat  proses  pengadaan  tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan yang memaksa. Masalah ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak, karena pada hakikatnya ganti rugi merupakan konsenkuensi yang melekat pada proses pengadaan tanah.
Ganti kerugian yang dimaksud adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak terhadap proses pengadaan tanah. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jhon  Rawls yang berpandangan bahwa keadilan adalah prinsip-prinsip yang akan dipilih secara rasional oleh orang sebelum ia tahu kedudukannya dalam masyarakat (original position).  Menurut  Rawls  cara  yang  adil  untuk  menyatukan  berbagai  kepentingan  yang  berbeda adalah  melalui  keseimbangan  kepentingan  tersebut.  Masyarakat  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah tentunya membutuhkan adanya ganti kerugian yang adil menurut masyarakat. Oleh karena itulah ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dalam bentuk uang, maka harus sesuai
perhitungan  yang  wajar.  Ganti  kerugian  dihitung  berdasarkan  nilai  pada  saat  pengumuman penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Pertanahan.
Pembayaran  ganti  kerugian  tersebut  harus  kepada  pemilik  tanah  yang  berhak  tidak diperkenankan dilakukan melalui perantara atau kuasanya. Pembayaran ganti rugi harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak sesuai dengan kesepakatan mengenai besarnya nilai dan bentuk ganti kerugian yang telah disepakati.
Adanya  konsinyasi  ini  berakibat  hubungan hukum  antara  pemilik  tanah  dengan  tanahnya dapat  diputus  dan  proses  pembangunan  bagi  kepentingan  umum  dapat  terlaksana  secara  tepat waktu.  Dari  apa  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan perluasan  Pelabuhan  Penyeberangan  Ferry  Hunimua  di  Negeri  Liang,  Kecamatan  Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Artinya bahwa pada saat PT ASDP Fery Persero melakukan beberapa kali musyawarah dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, tetapi  tidak  ditemukan  satu  kesepakatan  siapa  yang  berhak  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah. Sehingga,  PT  ASDP  Fery  Persero  mengajukan  permohonan  konsinyasi/penitipan  uang  ke pengadilan  Negeri  Ambon.  Pada  tanggal  19  September  2017  Pengadilan  Negeri  Ambon mengabulkan  permohonan  tersebut  melalui  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Ambon  Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN. Amb.

## 3.1.3 Kesesuaian  Pembayaran  Melalui  Konsinyasi/Penitipan  Uang  Oleh  PT.  ASDP  Ferry (PERSERO) dengan ketentuan hukum sebagai proses pengalihan hak
Kegiatan menyediakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai fungsi sosial tanah, artinya bahwa tanah tidak hanya berfungsi bagi pemegang hak atas tanahnya saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Berarti bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan individu (pemilik, penguasa, penyewa) dengan kepentingan masyarakat dan negara, dalam pendayagunaan tanah tersebut.
Boedi Harsono menyebutkan bahwa asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional terhadap pemengang hak atas tanah adalah 10 :
1) Bahwa  penguasaan  dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah.
2) Bahwa  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  tanpa  adanya  landasan  haknya  tidak dibenarkan, bahkan diancam    dengan    sanksi pidana.
3) Bahwa  penguasaan  dan penggunaan tanah  yang telah dilandasi hak atas tanah yang disediakan  oleh  Hukum  Tanah  Nasional,  dilindungi  oleh  hukum  terhadap  gangguan pihak manapun.
4) Bahwa oleh hukum di sediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada.
5) Bahwa dalam keadaan biasa bila diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun perolehan  tanah  yang  dihaki  seseorang,  harus  melalui  musyawarah  agar  tercapai kesepakatan.
10 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 342.
6) Dalam     keadaan     biasa, tidak   dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun terhadap pemegang hak atas tanahnya.
7) Dapat  dilakukan  pencabutan  hak  sesuai  aturan  dalam  Undang-  Undang  Nomor  20 Tahun  1960  dalam  keadaan  yang  memaksa,  karena  tanah  yang  bersangkutan  untuk kepentingan  umum  yang  tidak      memungkinkan  untuk  diganti  tempat  lain  dan  tidak berhasil memperoleh kesepakatan.
8) Bahwa    dalam    perolehan atau  pengambilan tanah baik atas dasar kesepakatan atau pencabutan hak, pemengang hak berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian yang bukan hanya meliputi tanahnya, bangunan, dan tanaman miliknya, melainkan kerugian- kerugian lain yang dideritanya akibat penyerahan tanah yang bersangkutan.
9) Bahwa  bentuk  dan  jumlah  imbalan  yang  diberikan  tidak  boleh  menyebabkan pemegangnya mengalami kemunduran dibidang sosial dan ekonominya.
Terkait dengan Teori kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Theo Huijbers  mengatakan  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  diantara  tiga  aspek  yang diperlukan di samping keadilan dalam arti sempit dan tujuan keadilan atau finalitas untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum  dapat  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati.  Oleh  karena  itu,  prosedur pembayaran melalui konsinyasi/penitipan uang oleh PT ASDP Fery Persero juga harus sesuai dengan  hukum  positif.  Artinya  bahwa  apa  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai konsinyasi/penitipan uang itu, wajib untuk dilaksanakan oleh PT.  ASDP  Fery  Persero.  Dalam  pelaksanaannya,  prosedur  konsinyasi  atau  penitipan  uang  di pengadilan oleh PT. ASDP Fery Persero sudah melalui prosedur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan konsinyasi ini, diharapkan dapat menimbulkan sebuah kepastian hukum baik bagi pemilik tanah yang bersengketa maupun bagi PT ASDP Fery Persero.
Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dalam perbuatan konsinyasi/penitipan uang sebagai bentuk pengalihan hak untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan ferry Hunimua di Negeri Liang  Kabupaten  Maluku  Tengah  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prosedur  sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum tanah nasional yang diawali dengan musyawarah dengan para pemilik  tanah  yang  masih  bersengketa  soal  kepemilikan  tanah.  Karena  musyawarah  tidak menemukan solusi akibat dari adanya klaim kepemilikan tanah tersebut oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sah. Oleh karena itulah, PT ASDP Ferry Persero melakukan proses konsinyai ke Pengadilan Negeri Ambon dengan perhitungan ganti rugi yang wajar sesuai dengan NJOP tanah tersebut yang dilakukan oleh apraisal.
3.2 Akibat  Konsinyasi/Penitipan  Uang  Pada  Pembangunan  Pelabuhan  Penyeberangan  Ferry Hunimua di Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Peralihan Hak Atas Tanah

## 3.2.1 Pengaruh Konsinyasi/Penitipan Uang Pada Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua di Negeri Liang
Permasalahan  pembangunan  di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  bagian  besar  yaitu  masalah obyek  Masalah  pembebasan  tanah  sangat  rawan  dalam  penanganannya,  karena  di  dalamnya menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  apabila  dilihat  dari  kebutuhan  pemerintah  akan  tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas,  oleh  karena  itu  satu-satunya  cara  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  membebaskan
tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA 11 .
Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan tol tersebut  terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  (PPT)  dan dibantu  oleh  pegawai  kantor  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK).  Salah  satu  diantaranya  yaitu terdapat beberapa pihak yang tanahnya tidak mau dilakukan pencabutan hak dengan alasan tanah tersebut adalah hak milik mereka, padahal dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menyebutkan  bahwa  “Semua  hak  atas  tanah mempunyai fungsi sosial”. Maksud dari fungsi sosial disini adalah bahwa segala hak atas tanah digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  warga  Negara  Indonesia  sehingga  tanah  milik masyarakat khususnya warga negara Indonesia dapat diambil alih hak kepemilikannya oleh negara.
Berdasarkan  hal  tersebut  tim  PPT  dengan  para  pihak  terkait  yang  telah  melakukan musyawarah kepada para warga berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum melakukan kegiatan penitipan uang ganti rugi (konsinyasi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
Sehingga konsekuensi yang diterima oleh para pemegang hak atas tanah yaitu tanah mereka menjadi  milik  negara,  namun  para  pemegang  hak  atas  tanah  juga  dapat  mengajukan  gugatan keberatan ke pengadilan negeri terkait dengan penetapan nilai ganti rugi yang menurut rumusan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
Penetapan  besarnya  nilai  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa  penilai/penilai  publik  (Pasal  63  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).
Sebelum  para  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  melakukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterimanya  hasil  penilaian  dari  penilai,  selanjutnya  hasil kesepakatan  dari  musyawarah  tersebut  menjadi  dasar  pemberian  ganti  rugi  kepada  pihak  yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 Undang-Undang No 2 Tahun 2012).
Apabila  dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  musyawarah  penetapan  ganti  rugi,  selanjutnya  Pengadilan Negeri akan memutus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila pihak yang berhak menolak terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan Putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. Putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum  tetap  tersebut  menjadi  dasar  pemberian  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  berhak  (Pasal  38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).
11 S. D Marlijanto, “Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang)” (Tesis: Universitas Diponegoro, 2010), h. 86.
Penitipan ganti rugi melalui pengadilan bersumber pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2012  berikut  peraturan  pelaksanaannya.  Berdasarkan  Pasal  42  dan  Pasal  43  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil  musyawarah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37,  atau  Putusan  Pengadilan Negeri/Mahkamah  Agung  sebagaimana  dimaksud  Pasal  38,  ganti  rugi  dititipkan  di  Pengadilan Negeri setempat.
Penitipan ganti rugi juga dapat dilakukan terhadap:
1) Pihak yang berhak menerima ganti rugi tidak diketahui keberadaannya.
2) Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti rugi sedang menjadi objek perkara di Pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikkannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank.
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  terkait  dengan  proyek  pembangunan  pelabuhan penyeberangan Fery Hunimua sudah dilaksanakan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar peraturan pokoknya dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum  jo  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan umum jo Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  umum  sebagai  peraturan  teknis pelaksanaannya.
Dengan  demikian,  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  sejalan  dengan  teori penyelenggaraan kepentingan umum yaitu bahwa tujuan/tugas pemerintah meliputi keseluruhan tindakan,  perbuatan  dan  keputusan  dari  alat-alat  pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan pemerintahan yaitu bukan saja tercapainya suatu ketertiban di dalam masyarakat akan tetapi juga tercapainya tujuan nasional atau kepentingan bersama/umum. Melalui hukum positif yang berlaku mengenai  hukum  tanah  nasional  maka  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk  kepentingan  umum  dapat  terlaksana  mesikpun  memang  dalam  pelaksanaan  seringkali terjadi pertentangan hak dan kewajiban dari para pihak.
Oleh Karena itulah, dengan telah sesuainya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan pelabuhan  penyeberangan  Fery  Hunimua  di  Negeri  Liang  maka  konsinyasi/penitipan  uang memberikan  pengaruh  dan  solusi  bagi  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  pelabuhan penyeberangan  Fery  Hunimua.  Konsinyasi  menjadi  salah  satu  cara  bagi  PT.  ASDP  Fery  Persero untuk dapat melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan penyeberangan Fery Hunimua di atas tanah milik para pihak yang mengklaim dan masih bersengketa terkait kepemilikan tanah tersebut tentunya dengan adanya perhitungan ganti kerugian yang wajar.

## 3.2.2 Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah Pada Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua di Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah
Pelepasan  hak  atas  tanah  dapat  diserahkan  secara  sukarela  atau  ada  ganti  rugi  kepada pemilik tanah. Penyerahan secara sukarela atau dengan ganti rugi inilah yang disebut melepaskan hak, dalam prakteknya istilah sukarela itu tidak murni lagi,  sebab ada unsur ganti rugi, dalam bahasa  sehari-hari  penyerahan  sukarela  seperti  itu  adalah  akibat  tindakan  penggusuran  oleh suatu pihak yang menang dalam sengketa tanah di pengadilan 12 . Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan hak atas tanah akibat adanya  konsinyasi/penitipan  uang  ganti  kerugian  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  2 tahun 2012. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 menyebutkan Ganti Kerugian diberikan  kepada  Pihak  yang  Berhak  berdasarkan  hasil  penilaian  yang  ditetapkan  dalam musyawarah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (2)  dan/atau  putusan  pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5). Pada saat pemberian Ganti Kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib, melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
Pihak  yang  Berhak  menerima  Ganti  Kerugian  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan  Tanah  yang  telah  diserahkan  kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  menjadi tanggung  jawab  Pihak  yang  berhak  menerima  Ganti  Kerugian.  setiap  orang  yang  melanggar ketentuan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  41  ayat  2  huruf  a  UU  Nomor  2  tahun  2012  telah  dilaksanakan  atau  pemberian pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2012, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang di kuasai langsung oleh negara.
Jika  dikaji  dengan  Teori  Kepastian  Hukum  melalui  pandangan  Theo  Huijbers  yang mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu diantara tiga aspek yang diperlukan di samping  keadilan  dalam  arti  sempit  dan  tujuan  keadilan  atau  finalitas  untuk  sampai  pada pengertian  hukum  yang  memadai.  Ketentuan  hukum  tanah  nasional  mengenai  ganti  kerugian melalui  kosinyasi/penitipan  uang  sudah  jelas  diatur  dalam  UU  Nomor  2  Tahun  2012.  Sehingga ketentuan ini harus diimplementasikan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan, sehingga tujuan kepastian hukum itu dapat terwujud.
Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 44 ayat 1 Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian atau  instansi  yang  memperoleh  tanah  dalam  Pengadaan  Tanah  untu  Kepentingan  Umum  dapat diberikan insentif perpajakan. Selanjutnya pada ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
12 Desy Kosita Hallauw, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja, “Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon,” SASI 26, no. 1 (2020): 111–118, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256, h. 114.
Secara  teknis  bila  terjadi  penolakan  atas  bentuk  dan  besaran  ganti  rugi  maka  pihak  yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 73  ayat  1  Perpres  No.  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.  Dalam  ayat  2  pasal  tersebut  diterangkan  selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri berhak memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari  kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sementara ayat 3 menjelaskan bahwa pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat 4 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
Maria SW Sumardjono menilai bahwa waktu 14 hari adalah waktu yang sangat singkat bagi pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  keberatan.  Sehingga  apabila  ketentuan  tersebut  tidak mendapat sosialisasi dimasyarakat, akan terjadi keributan dimasyarakat karena apabila telah lewat dari 14 hari dianggap menerima putusan pengadilan negeri 13 .
Selanjutnya pada tahap kasasi, ketika keputusan mahkamah agung sudah dikeluarkan, maka pada hakikatnya saat itulah pihak yang berhak sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanahnya karena telah hapus.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  pada  saat  dikabulkannya  permohonan penawaran  ganti  kerugian  melalui  konsinyasi/penitipan  uang  melalui  Penetapan  Konsinyasi Pengadilan negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN Ambon yang kemudian tidak di ajukan keberatan oleh para pihak yang mengklaim sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 14 hari, maka secara hukum menurut UU Nomor 2 Tahun 2012  hak atas tanah dari pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut menjadi hapus. Artinya bahwa hak atas tanah tersebut menjadi beralih dari pihak-pihak tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini PT ASDP Fery Indonesia.
Dengan  beralihnya  hak  atas  tanah  dari  para  pihak  yang  mengklaim  kepemilikan  tanah tersebut  kepada  PT  ASDP  Fery  Persero,  maka  secara  hukum,  PT  ASDP  Fery  dapat  melakukan kegiatan perluasan pembangunan pelabuhan penyeberangan fery Hunimua di atas tanah tersebut.

## 4. Kesimpulan
Prosedur  pembayaran  melalui  konsinyasi/penitipan  uang  yang  dilakukan  oleh  PT.  ASDP Ferry  (PERSERO)  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  tanah  nasional  dalam  hal  proses pengalihan hak, yang mana telah dilakukan sesuai prosedur pengadaan tanah melalui sosialisasi dan  musyawarah  dengan  pemegang  hak  atas tanah,  namun  karena  tanah  tersebut  masih  dalam sengketa,  sehingga  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  PT  ASDP  Fery  Persero melakukan permohonan penawaran pembayaran melalui konsinyasi/penitipan uang.
Konsinyasi/penitipan  uang  oleh  PT  ASDP  Fery  Persero  untuk  pembangunan  Pelabuhan Penyeberangan  Ferry  Hunimua  di  Negeri  Liang  Kabupaten  Maluku  Tengah  berakibat  hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang beralih dari pemegang hak atas tanah kepada PT ASDP Fery Persero sehingga kegiatan pembangunan perluasan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua
13 DPR RI, “Rapat Dengar Pendapat Umum: Mendengarkan Pendapat Pakar” (Jakarta, 2011), h. 227.
dapat  dilaksanakan.  Walaupun  demikian,  konsinyasi/penitipan  uang  tidak  secara  serta  merta menyebabkan PT. ASDP Ferry Persero dapat melakukan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua karena harus memenuhi semua persyaratan guna pelaksanaan pembangunan.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam penelitian, khususnya kepada  Direktur  SDM  dan  Layanan  Korporasi,  Vice  President  Pengelolaan SDM  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry  (Persero)  dan  General  Manager  Cabang  Ambon  PT.  ASDP Indonesia  Ferry  (Persero)  yang  selalu  memberikan  dukungan  dan  motivasi  bagi  penulis  sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## Referensi
DPR RI. “Rapat Dengar Pendapat Umum: Mendengarkan Pendapat Pakar.” Jakarta, 2011.
Hallauw, Desy Kosita, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja. “Analisis Hukum Surat Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Adat  (Dati)  Di  Kota  Ambon.”  SASI  26,  no.  1  (2020):  111–118. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2007.
Hutagalung, Arie Sukanthi, and Markus Gunawan.  Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum.” SASI 26, no. 3 (2020): 415–433. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397.
Latif,  Abdul.  Hukum  Administrasi  Dalam  Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2014.
Marlijanto,  S.  D.  “Konsinyasi  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang).” Tesis: Universitas Diponegoro, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2007. https://doi.org/340.072.
Purwaningsih, Endang, and Derta Rahmanto. “Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Trans Sumatera.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2019): 927–946. https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.140.
Rochaida, Eny. “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera  Di  Provinsi  Kalimantan  Timur.”  Forum  Ekonomi  18,  no.  1  (2016):  14–24. https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.42.
Tim Penelitian Hukum. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Jakarta, 2013.
Triwidyanto, Taufik. “Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Kepentingan Umum Di
Kota Surakarta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. http://eprints.ums.ac.id/4197/. Wikipedia. “ASDP Indonesia Ferry.” wikipedia.org, 2020.
https://id.wikipedia.org/wiki/ASDP_Indonesia_Ferry.