JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No. 2 – Agustus 2023, Hal. 392-404 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.8301.392-404

## STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN SYARIAH

## Faidatul Hikmah
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia faidatulhikmahfhubbprogresif@gmail.com

## Abstrak
Perbincangan  mengenai  penggunaan  analogi  dalam  metode  interpretasi  hukum  telah  mengalami perkembangan yang beragam seiring waktu, perbedaan sistem hukum, dan variasi di antara negara-negara yang  menganutnya.  Perbedaan  dalam  paradigma,  substansi  norma,  teknis  hukum,  dan  tujuan  berhukum telah menyebabkan perbedaan pandangan terhadap penggunaan analogi menjadi tak terhindarkan. Namun, dengan  munculnya  perkembangan  kontemporer  dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  bersifat  eklektis, peran  analogi  mengalami  transformasi  baru  setelah  pengesahan  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis terhadap pasal-pasal UU No.  1  Tahun  2023  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  analogi.  Pendekatan  perbandingan  dipilih  untuk menemukan  relevansi  dan  perbedaan  dalam  penggunaan  analogi  antara  sistem  hukum  Indonesia kontemporer,  common  law,  dan  syariah.  Temuan  penelitian  menunjukkan  adanya  dualisme  dalam penggunaan analogi di Indonesia pasca pengesahan KUHP Nasional. Penggunaan analogi dilarang dalam kasus  yang  melibatkan  penegakan  asas  legalitas  formil,  namun  diperbolehkan  dalam  penegakan  asas legalitas  materiil.  Selanjutnya,  sistem  hukum  common  law  mengizinkan  penggunaan  analogi  dalam rangka  menemukan  relevansi  dari  yurisprudensi  berdasarkan  asas  stare  decisis.  Di  samping  itu,  dalam sistem  hukum  syariah,  analogi  digunakan  sebagai  qiyas,  yaitu  metode  untuk  menentukan  hukum  dalam kasus  yang  belum  diatur  oleh  nash  (perundang-undangan).  Penggunaan  analogi  dalam  asas  legalitas formil di Indonesia berkorelasi dengan sistem civil law seperti dalam KUHP Lama, sedangkan dalam asas legalitas  materiil  berkorelasi  dengan  common  law  dengan  tujuan  mencapai  keadilan  substantif.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  peran  analogi dalam  hukum  pidana,  sehingga  dapat  menjadi  pedoman  bagi  pemerintah,  aparat  penegak  hukum,  dan masyarakat dalam mewujudkan penerapan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Kata  Kunci: Analogi;  Hukum  Pidana;  Metode  Interpretasi  Hukum;  Dualisme  Penggunaan;  Sistem Hukum

## Abstract
The discussion on the use of analogy in legal interpretation has evolved over time, different legal systems, and variations among countries. Differences in paradigm, norm substance, legal technicalities, and legal objectives have made different views on the use of analogies inevitable. However, with the emergence of contemporary  developments  in  Indonesian  criminal  law  that  are  eclectic  in  nature,  the  role  of  analogy has undergone a new transformation after the enactment of Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code. This research adopts the juridical-normative method, focusing on the analysis of the articles of Law No. 1 Year 2023 relating to the use of analogies. A comparative approach was chosen to find the relevance and differences in the use of analogy between the contemporary Indonesian legal system, common law, and sharia.  The  research  findings  show  that  there  is  dualism  in  the  use  of  analogy  in  Indonesia  after  the enactment  of  the  National  Criminal  Code.  The  use  of  analogy  is  prohibited  in  cases  involving  the enforcement of the principle of formal legality, but allowed in the enforcement of the principle of material legality.  Furthermore,  the  common  law  legal  system  allows  the  use  of  analogies  in  order  to  find  the relevance of jurisprudence based on the principle of stare decisis. In addition, in the sharia legal system, analogy is used as qiyas, which is a method to determine the law in cases that have not been regulated by nash (legislation). The use of analogy in the principle of formal legality in Indonesia correlates with the civil law system as in the Old Criminal Code, while in the principle of material legality correlates with the common law with the aim of achieving substantive justice. The purpose of this study is to provide a
comprehensive understanding of the role of analogy in criminal law, so that it can be a guideline for the government,  law  enforcement  officials,  and  the  community  in  realizing  the  application  of  justice  in Indonesia.
Keywords: Analogy; Criminal Law; Method of Legal Interpretation; Dualism of Use; Legal System

## I. PENDAHULUAN
Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai langkah signifikan dalam rekodifikasi  hukum  pidana  Indonesia,  yang  membawa  perubahan  fundamental  dalam  berbagai aspek seperti paradigma, substansi norma, dan teknis pelaksanaan hukum pidana (Malau, 2023). Proses  dekonstruksi  terhadap  fondasi  nilai-nilai  positivisme  dan  keadilan  retributif  dalam KUHP  membuka  jalan  bagi  pengenalan  pemikiran-pemikiran  baru  yang  lebih  holistik  dan inklusif.  Salah  satu  perubahan  utama  yang  memunculkan  dimensi  politik  hukum  dalam pembaruan  KUHP  adalah  transformasi  asas  legalitas  dan  pembatasan  dalam  penggunaan analogi,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  (Vincentius  Patria  Setyawan, 2023).  Dengan  adanya  perubahan  ini,  hukum  pidana  Indonesia  mengalami  evolusi  menuju pendekatan  yang  lebih  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  nilai-nilai  keadilan  yang diperlukan dalam masyarakat.
Sebelum  dilakukan  pembaruan,  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  Lama  yang  diadopsi  dari Wetboek  van  Stafrecht  voor  Nedherlands  Indi e  (WvS-NI)  menegaskan  prinsip  asas  legalitas formil yang disadur dari pemikiran legisme Eropa Kontitental  (Setyawan, 2021). Pasal 1 Ayat (1)  KUHP  Lama  secara  tegas  menyebutkan  bahwa:  “ Tiada  suatu  perbuatan  dapat  di  pidana, kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada,  sebelum perbuatan dilakukan ”. Postulat dalam pasal ini dikembangkan dari adegium L.A. von Feurbach, yakni “ nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ”, yang berarti tiada pemidanaan tanpa  pengaturan  sebelumnya  dalam  undang-undang  yang  sah.  Konsekuensi  dari  penggunaan asas  legalitas  tersebut  terbagi  menjadi  tiga. Pertama ,  bahwa  hukum  pidana  hanya  didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Kedua , tidak diperbolehkan adanya analogi dalam pemidanaan. Ketiga , hukum pidana tidak berlaku retroaktif (Yanto, 2022a). Formulasi asas legalitas dalam KUHP Lama yang secara historis memperoleh pondasi pemikiran dari para pemikir abad klasik, seperti Auguste Comte, John Austin, H.L.A Hart, dan Hans Kelsen, sangat mengedepankan prinsip kepastian hukum. Kepastian harus dicapai sebagai instrumen  dalam  menciptakan  tertib  sosial,  sesuai  dengan  norma  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  yang  berkuasa.  Hukum  dimaknai  sebagai  entitas  yang terbatas,  yakni lex  scripta (tertulis)  dan lex  certa (jelas,  terperinci)  (Yanto,  2021).  Dalam konsepsi  sistem  hukum  yang  berkembang  di  negara-negara  Eropa  Kontinental,  atau  dikenal sebagai civil  law  system ,  analogi  dalam  hukum  pidana  adalah  bagian  praktik  yang  dilarang, dengan  secara  praktikal  bertentangan  dengan  prinsip  kepastian.  Analogi  yang  memberi keleluasaan  bagi  hakim  dan  penegak  hukum  untuk  melakukan  interpretasi  ekstensif  dengan perumpamaan dan mempersamakan kasus yang satu dengan lainya sebagai suatu hal yang dapat berpijak pada norma yang sama, menjadi ruang diskresif yang mengkhianati prinsip lex scripta dan lex  scripta ,  sehingga  dalam  praktiknya  tidak  boleh  digunakan.  Dengan  prinsip  asas konkordansi  di  era  kolonialisme,  keseluruhan  model  pemikiran  tersebut  diadopsi  di  Indonesia melalui WvS-NI sejak 1 Januari 1918, dan diberlakukan pasca kemerdekaan dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Faisal & Rustamaji, 2022).
Dalam  pembaruan  KUHP,  UU  No.  1  Tahun  2023  menempatkan  asas  legalitas  dalam posisi yang tidak berubah dari KUHP Lama, bahkan terdapat penegasan Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan  bahwa:  “ Dalarn  menetapkan  adanya  Tindak  Pidana  dilarang  digunakan analogi ”(Wibowo  dkk.,  2023).  Secara  teoritik,  rumusan  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  (2)  KUHP Nasional tersebut memberi legitimasi pada asas legalitas formil, yakni legalitas yang didasarkan pada peraturan  tertulis,  dengan salah satu  konsekuensinya  yakni  tidak  dipergunakanya  analogi dalam  penentuan  tindak  pidana.  Namun,  KUHP  Nasional  mengintroduksi  pula  asas  legalitas materiil,  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1),  yakni:  “ ketentuan  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  1  tidak  mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dalam menentukan apakah seorang patut dipidana meski perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan  perundang-undangan ”  (Malau,  2023).  Pasal  ini  menganulir  karakter  monopolistik dari  asas  legalitas  dan  mengakomodasi  ruang  bagi  diberlakukanya  hukum  yang  hidup  dalam sistem  hukum  pidana  Indonesia.  Berdiferensiasi  dengan  asas  legalitas  formil,  asas  legalitas materiil tidak bersumber dari hukum yang tertulis, sehingga keberlakuan larangan analogi tidak dapat  diterapkan  terhadap  asas  legalitas  materiil.  Dalam  posisi  ini,  penegakan  hukum  pidana melalui  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dapat  menggunakan  analogi  sebagai  instrumen interpretasi,  yang  disesuaikan  dengan  kearifan  lokal  dan  nilai-nilai  sosio-kultural  masyarakat (Manullang & Krisnalita, 2023).
Instrumentasi  Pasal  1  dan  2  KUHP  Nasional  Indonesia  mengindikasikan  telah terjadinya  perkembangan  yang  signifikan  dalam  pemikiran  hukum  pidana  di  tanah  air  terkait dengan penggunaan analogi. Terdapat fenomena transformasi yang dinormatisasi dalam KUHP, dengan  perluasan  asas  legalitas  dari  monolistik  menjadi  monodualistik.  Analogi  yang diharamkan  dalam  asas  legalitas  formil,  dapat  diberlakukan  dalam  asas  legalitas  materiil (Irawan &  Pura,  2023). Meski  formulasi  kebijakan  terkait implementasi  asas legalitas materiil belum sepenuhnya selesai, dengan masih terbukanya ruang kekosongan hukum ( rechtvacuum ), namun kedudukan analogi dalam hukum pidana telah menjadi diskursus yang terbuka. Analogi dipandang  sebagai  intrumen  penafsiran  hukum  yang  potensialitas,  dapat  menjadi  pedoman dalam  penciptaan  keadilan  substantif,  namun  dapat  pula  menghasilkan  kekaburan  hukum, inkonsistensi  norma,  dan  benturan  perundang-undangan.  Untuk  itu,  elaborasi  terhadap  analogi dalam hukum pidana adalah perdebatan yang eklektikal dan dialektis.
Selain Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai civil law system sebagai pondasi, perihal analogi  dalam  hukum  pidana  juga  merupakan  diskursus  penting  dalam  sistem  hukum  lain, diantaranya  adalah  sistem  hukum  Anglo-Saxon  atau common  law  system ,  dan  sistem  hukum Syariah  atau Islamic  law  system .  Terhadap  keduanya,  terdapat  sejumlah  persamaan  dan perbedaan persepsi terhadap asas legalitas dalam semua tataran, baik paradigma nilai, substansi norma,  hingga  teknikalisasi  implementasi  dalam  penegakan  hukum.  Pandangan-pandangan tersebut  dapat  menjadi  komparasi  objektif  guna  menilai  kompatibilitas  pembaruan  KUHP Indonesia dan integrasi analogi dalam asas legalitas materiil.
Penelitian sebelumnya oleh Danel Aditia Situngkir (2018) mengidentifikasi pandangan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  asas  legalitas  dan  larangan  analogi  merupakan  asas  umum  yang  digunakan  secara internasional.  Namun  terdapat  perbedaan  cara  pandang  dan  penerapan,  diantaranya  terdapat negara  yang  memberi  ruang  bagi  analogi  sebagai  cara  penafsiran  alternatif,  dan  tidak  sama sekali  (Situngkir,  2018).  Penelitian  berikutnya  oleh  Annisa  Hafizah,  dkk  (2022)  tentang  asas legalitas  dalam  hukum  pidana  Indonesia  dan  Islam  menghasilkan  temuan  bahwa  terdapat perbedaan tujuan antara asas legalitas di Indonesia dan Islam, namun berbeda dengan Indonesia yang melarang analogi, hukum pidana Islam memperbolehkan praktiknya (Hafizah dkk., 2022). Secara  konklusif,  kedua  penelitian  diatas  telah  memberikan  gambaran  umum  tentang penggunaan  asas  legalitas  dan  analogi  dalam  hukum  pidana,  namun  belum  terdapat perbandingan spesifik antara penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia, common law system , dan sistem hukum syariah.
Penelitian  ini  menghadirkan  inovasi  dengan  melakukan  perbandingan  penggunaan analogi di Indonesia, sistem common law, dan sistem hukum Islam, dengan merujuk pada dasar hukum  KUHP  Nasional  yang  baru  ditetapkan  melalui  UU  No.  1  Tahun  2023.  Seperti  yang diketahui,  revisi  KUHP  membawa  sejumlah  perubahan  mendasar  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia,  termasuk  dalam  penggunaan  analogi.  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perbandingan pandangan terkait penggunaan analogi di  ketiga sistem  hukum tersebut.  Hal ini diharapkan  dapat memberikan  referensi  yang berharga  dan  masukan  kebijakan  bagi  pemerintah,  aparat  penegak  hukum,  dan  masyarakat dalam  merumuskan,  menerapkan,  dan  memperkuat  nilai-nilai  hukum  pidana  dalam  konteks kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  tercipta  ketertiban
umum  dan  keadilan  substantif  yang  menjadi  landasan  bagi  masyarakat  dalam  mencapai kesejahteraan bersama.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  yuridis-normatif,  yang  melibatkan eksplorasi  melalui  studi  bahan  pustaka,  analisis  kasus  konkret,  serta  abstraksi  ide  beserta komprasinya  secara  terpadu  (Benuf  &  Azhar,  2020).  Fokus  analisis  ditujukan  pada perbandingan  penggunaan  analogi  dalam  KUHP  yang  baru  disahkan,  dengan  pengamatan mendalam  terhadap  perbandingan  dengan  sistem  hukum  civil  law,  common  law,  dan  sistem hukum  Islam.  Sumber  data  penelitian  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  khususnya UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP,  serta  referensi  dari  buku,  jurnal,  artikel,  dan  literatur terkait lainnya  yang  dapat diandalkan.  Penjabaran  analisis  dilakukan  secara deskriptif-analitik, dengan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan validitas hubungan relasional antara kedua konsep dalam perbandingan penggunaan analogi dalam konteks sistem hukum pidana. Dengan demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  mendalam  terhadap  peran analogi dalam hukum pidana, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman dan pengembangan sistem hukum di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  pemikiran  negara  hukum  modern  (rechtstaat  atau  rule  of  law)  sebagai lawan  dari  negara  kekuasaan  (machtstaat  atau  tirani)  memainkan  peran  penting  dalam pembentukan konsep asas legalitas dalam hukum pidana (Yanto, 2022b). Pembentukan asas ini terkait  erat  dengan  sejarah  penegakan  hukum  selama  Abad  Pertengahan  dan  periode absolutisme feodal yang sering kali ditandai oleh penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran klasik yang  meyakini  bahwa  penguasa  merupakan  perwakilan  Tuhan  di  dunia  seringkali mengakibatkan konsentrasi kekuasaan yang tidak terbatas, yang pada gilirannya memunculkan tindakan  sewenang-wenang  dan  penindasan  terhadap  masyarakat.  Seiring  dengan berkembangnya  gerakan  Renaisans  dan  Pencerahan,  serangkaian  revolusi  terjadi,  dengan Revolusi  Prancis  (1789)  dan  Revolusi  Amerika  Serikat  (1765-1783)  menjadi  yang  paling terkenal. Hasil dari revolusi-revolusi tersebut menandai dimulainya era negara hukum modern, yang ditandai oleh pembatasan kekuasaan pemerintah dan penguasa. Dalam konteks penegakan hukum,  Montesquieu  memperluas  gagasan  John  Locke  tentang  pemisahan  kekuasaan,  yang membagi dan mengendalikan kekuasaan dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif, atau kehakiman, dianggap merdeka dan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan  lainnya.  Konsep  ini  diadopsi  oleh  Indonesia  melalui  Pasal  24  UUD  1945.  Dengan menggali  sejarah  dan  filosofi  di  balik  konsep  asas  legalitas  ini,  kita  dapat  memahami  betapa pentingnya  pembatasan  kekuasaan  dan  kebebasan  yudikatif  dalam  menjaga  keadilan  dan kedaulatan hukum dalam masyarakat.
Prinsip  pembatasan  kekuasaan  yang  mengkarakterisasi  negara  hukum  modern  tidak terbatas  dalam  ruang  eksekutif  dan  legislatif,  melainkan  juga  yudikatif.  Terdapat  dualisme dalam  kekuasaan  kehakiman. Pertama ,  bahwa  hakim  diberikan  kemerdekaan  (independensi) dan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Menurut Richard D. Aldrich, kemerdekaan tersebut  dimaknai  sebagai  kemerdekaan  individu (personal  independent) dan  kemerdekaan substantif (substantive  independent). Kemerdekaan  personal  berkaitan  dengan  keberadaan dari hakim beserta dengan hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim  dapat  menjalankan  peran  dan  kedudukanya  dalam  memutus  perkara  di  peradilan. Sementara  kemerdekaan  substantif  berarti  kebebasan  hakim  dalam  menentukan  isi  putusan berdasarkan  pertimbangan ratio  legis yang  relevan,  bebas  intervensi,  dan  berkekuatan  hukum tetap  ( inkracht ). Kedua ,  bahwa  kemerdekaan  yang  dimiliki  oleh  hakim  tersebut  dibatasi  oleh peraturan  perundang-undangan.  Dalam  menjalankan  kebebasanya,  hakim  dibatasi  oleh prosedur, hukum acara, dan asas legalitas serta larangan analogi. Keseluruhan proses tersebut, menjadikan  hakim  dapat  berdiri  dalam  ruang  tengah  diantara  independensi  dan  akuntabilitas,
sehingga  kebebasan  hakim  dalam  menemukan  hukum  tidak  menjadi  kebebasan  absolut, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab (Adityo, 2013).
Kontekstualisasi  analogi  dalam  hukum  pidana,  merupakan  bagian  instrumen  yang membatasi  ruang  penemuan  hukum  oleh  hakim.  Analogi  tidak  dapat  dilepaskan  kedudukanya dari  asas  legalitas  formil,  lantaran  larangan  analogi  hanya  dapat  diimplementasikan  terhadap suatu ketentuan yang terikat oleh asas legalitas formil. Dalam hal ini, larangan analogi ditujuan guna memastikan upaya penegakan hukum oleh hakim tidak ditafsirkan secara kreatif sehingga melanggar peraturan perundang-undangan, atau memutus suatu perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis dengan cara membuat perumpamaan. Larangan analogi memastikan  bahwa  pemidanaan  dilakukan  berdasar  pada  ketentuan  yang lex  scripta dan lex certa (Tampubolon & Simbolon, 2022).
Terhadap larangan analogi yang demikian, terdapat sejumlah pandangan berbeda dalam beberapa sistem hukum utama di dunia, diantaranya civil law system, common law system, dan syariah.  Pandangan  yang  berbeda  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosio-kultural,  histori,  dan berbagai  faktor  ekstra-judisial  lain  yang  membentuk  karakter  hukum  dalam  masyatakat penganut masing-masing sistem hukum. Bagi Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah civil  law  system ,  yang  diwarisi  dari  era  kolonial  Hindia-Belanda  (Asnawi,  2013).  Meski demikian,  terdapat  transformasi  signifikan  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  pasca penetapan  KUHP  Nasional.  Analisis  dalam  pembahasan  ini  akan  dibagi  menjadi  dua  bagian utama. Pertama , perkembanagn penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia pasca UU No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP. Kedua ,  analisis  perbandingan  penggunaan  analogi  di Indonesia dengan sistem hukum common law dan syaria law . Sebagai perbandingan konseptual, kedua  sistem  hukum  tersebut  tidak  dilimitasi  dalam  domian  negara,  melainkan  secara  umum dengan  menangkap  nilai-nilai  dan  pandangan  pokok  masing-masing  sistem  hukum  terhadap penggunaan analogi dalam hukum pidana.

## 3.1 Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional
Instrumentasi  asas  legalitas  formil  dalam Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nedherlands Indie oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki latar belakang politik segregatif yang menyangkal  diberlakukanya  hukum  adat  dan  hukum  yang  hidup  sebagai  sumber  pemidanaan yang  sah  (Situngkir,  2018).  Politik  penguasaan  oleh  pemerintah  kolonial  diimplementasikan dengan prinsip unifikasi hukum, bahwa seluruh warga negara tunduk pada satu sumber hukum pidana  yang  seragam,  yakni  ketentuan  dalam  WvS-NI  yang  disusun  berdasarkan  WvS  yang diberlakukan  oleh  Kerajaan  Belanda  (Johari  dkk.,  2023).  Secara  substantif,  keseluruhan karakteristik  dari  asas  legalitas  formil  mencerminkan  prinsip-prinsip  dasar  positivisme  Eropa Kontinental, diantaranya dijelaskan dalam tabel berikut:(Asnawi, 2013).
Tabel 1. Karakter asas legalitas dalam tradisi hukum Eropa Kontinental ( Civil Law )
Karakter Asas Legalitas Civil Law Penjelasan Lex Scripta Hukum  dimaknai  sebagai  peraturan  yang  tertulis,  terkodifikasi,  dan dikeluarkan  oleh  otoritas  yang  berwenang.  Reduksionisme  pengertian ‘hukum’  dengan  pembatasan  dalam  ruang  undang-undang  bersandar  pada pandangan Pure  Theory  of  Law Kelsenian,  dengan  menolak  unsur-unsur meta-yuridis  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Sifat lex  scripta menolak keseluruhan bentuk norma yang tidak tercantum dalam perundang-undangan resmi sebagai sumber hukum bagi pemidanaan. Lex Certa Jelas dan rinci. Setiap jenis perbuatan yang dilarang harus bersifat jelas dan memperoleh  pengaturan  detail  terkait  dengan  ancaman  pidana  yang diberikan. Lex  certa membatasi  metode  penafsiran  dengan menolak  analogi yang  tidak  memiliki  kejelasan  pasti.  Batasan lex  certa menolak  metode pemidanaan yang dilakukan tanpa melalui hukum acara yang prosedural dan
formal. Larangan Analogi dan Penerapan Interpretasi Ekstensif Meskipun  analogi  tidak  dapat  diterapkan,  asas  legalitas  dalam  paham civil
law memberi keleluasan bagi hakim untuk menerapkan interpretasi ekstensif, yakni interprestasi yang diperluas dalam rangka menemukan relevansi antara norma dengan perbuatan. Berbeda dengan tradisi common law yang memberi kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum, hakim dalam tradisi
civil law cenderung berperan sebagai pelaksana undang-undang. Non-Retroaktif Asas  legalitas  membatasi  keberlakuan  pada  kasus  yang  terjadi  sebelum peraturan perundang-undangan ditetapkan. Dalam hal kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat, non-retroaktif dapat dikecualikan.
Linear dengan empat karakter asas legalitas tersebut, asas legalitas yang terdapat dalam WvS-NI  dan  KUHP  Lama  Indonesia  memiliki  tiga  pemaknaan  yang  sama,  yakni  berdasarkan hukum  tertulis,  larangan  analogi,  dan  prinsip  non-retroaktif.  Larangan  dalam  beranalogi menjadikan posisi hakim dalam sistem hukum civil law sebagai pelaksana undang-undang, dan tidak  menjalankan  kemerdekaanya  untuk  melakukan  penemuan  hukum  dalam  pengejaran keadilan substantif (Vincentius Patria Setyawan, 2023).
Karakterisasi asas legalitas dan pembatasan interpretasi dengan larangan analogi secara kontekstual  mereduksi  muatan  kearifan  lokal  dalam  realitas  sosio-kultural  masyarakat.  Jauh sebelum  era  kolonialisme,  masyarakat  Indonesia  telah  memiliki  kearifan  dan  bentuk-bentuk hukum  adat  yang  kaya.  Penelitian  Snouck  Hurgronje  menginventarisasi  wilayah  hukum  adat menjadi 19 bagian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:(Hidayat, 2022)
Tabel 2. Wilayah hukum adat menurut klasifikasi Snouck Hurgronje dalam De Atjehers (1857)
No. Wilayah Hukum Adat No. Wilayah Hukum Adat 1 Aceh 11 Sulawesi Selatan 2 Gayo, Alas, Batak, Nias & Batu 12 Ternate 3 Minangkabau & Mentawai 13 Ambon dan Maluku 4 Sumatera Selatan & Enggano 14 Irian 5 Bangka dan Belitung 15 Timor 6 Kalimantan 16 Bali dan Lombok 7 Minahasa, Sangihe, dan Talaud 17 Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura 8 Gorontalo 18 Daerah Swapraja 9 Toraja 19 Jawa Barat
10 Derah Melayu
Sumber: De Atjehers, diolah oleh penulis.
Pembatasan  analogi  dalam  asas  legalitas  WvS-NI  dan  KUHP  Lama  menyangkal eksistensi, keberlakuan, dan praktik pemidanaan dengan berbasis hukum adat (Baljanan, 2022). Padahal,  hukum  adat  memiliki  relevansi  yang  lebih  tinggi  terhadap  pencapaian  keadilan substantif  dan  kemanfaatan,  karena  disusun  berdasarkan  nilai-nilai  sosio-kultural  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Dalam  pembahasaan Eugene  Ehrlich ,  hukum  yang  terbangun dari nilai-nilai sosio-kultural dan diterapkan seiring perkembangan masyarakat tersebut dikenal sebagai  hukum  yang  hidup  ( living  law )  (Irawan  &  Pura,  2023).  Perspektif  positivisme  dalam asas  legalitas  formil  beroposisi  dengan living  law, lantaran  positivisme  mengedepankan kepastian  sebagai  instrumen  penciptaan  ketertiban  yang  absolut,  sedangkan living  law memandang  kemanfaatan  dan  keadilan  substantif  sebagai  forma  tertinggi  yang  melampui kepastian hukum (Arief, 2012).
Dalam  rumusan  KUHP  Nasional,  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  2023 mengintroduksi keberlakuan asas legalitas materiil, yang mengindikasikan bahwa hukum yang hidup  dapat  diterapkan  sebagai  sumber  pemidanaan.  Pengertian  dari  ‘hukum  yang  hidup’
dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2, yakni: “ Yang dimaksud dengan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’  adalah  hukum  adat  yang  menentukan  bahwa  seseorang  yang  melalrukan perbuatan  tertentu  patut  dipidana.  Hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  dalam  pasal  ini berkaitan  dengan  hukum tidak  tertulis  yang  masih  berlaku dan  berkembang  dalam  kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut,  Peraturan  Daerah  mengatur  mengenai  Tindak  Pidana  adat  tersebut ”  (Zain,  2023). Ketentuan  terkait  berlakunya  hukum  yang  hidup  tidak  dapat  dipersamakan  sebagai  bagian integral  dari  KUHP,  lantaran  masih  akan  diatur  dalam lex  specialis melalui  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Daerah.  Kontekstualisasi  dari  pembagian  ini  menjadikan  adanya dualisme  sumber  pemidanaan,  dengan  asas  legalitas  dan  pelarangan  analogi  dalam  KUHP Nasional  tidak  bersifat  mengikat  bagi  hukum  yang  hidup.  Secara  konklusif,  perbedaan pandangan dalam penggunaan analogi menurut perkembangan KUHP di Indonesia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru terkait dengan legalitas, sumber hukum, analogi, dan
kategorisasi delik Kategori KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Asas legalitas Formil Formil dan materiil Sumber hukum Peraturan perundang- undangan tertulis Peraturan  perundang-undangan  tertulis  dan hukum yang hidup Analogi Dilarang Dilarang  untuk  hukum  formil  dengan  sumber pada peraturan perundang-undangan, diperbolehkan  untuk  hukum  materiil  dengan sumber pada hukum yang hidup Delik Pelanggaran ( mala in prohibita )  dan  kejahatan ( mala in see )
Tindak pidana

## Sumber: analisis penulis
Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam paradigma berhukum pidana menurut asas legalitas  formil  dan  materiil, keduanya masih terikat  dalam  satu tujuan  yang  sama,  yakni penciptaan keadilan substantif (Mahuli & Karim, 2022). Meskipun pendekatan legalitas formil digunakan,  hakim  tetap  berkewajiban  untuk  mempertimbangkan  unsur-unsur  diluar  hukum sebagai  bagian  dari  pertimbangan  sebelum  menjatuhkan  pidana.  Sebelum  KUHP  Nasional, prinsip  ini  diabadikan  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa: " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Genta,  2019).  Selain  itu,  KUHP  Nasional  juga  menetapkan  tujuan  pemidanaan,  yang  berarti bahwa  hukum  pidana  wajib  diterapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  substansial,  bukan  hanya linearitas  prosedural  antara  putusan  dengan  bunyi  perundang-undangan.  Dalam  Pasal  51  UU No. 1 Tahun 2023, dijelaskan tujuan pemidanaan, yang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
Tujuan Pemidanaan Paradigma Keadilan
Mencegah  dilakukanya  tindak  pidana  dengan  menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
Preventif
Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan dan  pembimbingan  agar  menjadi  orang  yang  baik  dan berguna. Rehabilitatif
Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  tindak pidana,  memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa aman dan damai dalam masyarakat. Restoratif
Menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa bersalah pada terpidana. Korektif
Sumber: UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diolah oleh penulis
3.2 Perbandingan Penerapan Analogi Indonesia dengan Sistem Common Law dan Syariah Sistem hukum common law ( common law legal system ) merupakan sistem hukum yang dikembangkan oleh negara-negara Anglo-Saxon, dengan Inggris sebagai promotor utama yang menyebarkan common  law ke  berbagai  negara  melalui  penaklukan  dan  penjajahan.  Kata common law bersumber dari bahasa ‘comune’ , yang berarti masyarakat, kebiasaan umum, atau tradisi yang dilaksanakan secara setempat. Common law adalah sistem hukum yang berantitesis dengan civil law di Eropa Kontinental. Saat ini, common law masih digunakan dan berkembang di  negara-negara  yang  memiliki  keterkaitan  historis  dengan  Inggris,  diantaranya  Amerika Serikat,  Kanada,  Malaysia,  India,  Australia,  Selandia  Baru,  Afrika  Selatan,  Bahrain,  dan Barbados  (Aulia  &  Al-Fatih,  2018).  Sementara  sistem  hukum  syariah  dibangun  dari  tradisi pemikiran  Islam  yang  berkembang  di  negara-negara  muslim,  diantaranya  Saudi  Arabia,  Irak, Iran,  Libya,  Brunei  Darussalam,  Afganistan,  Pakistan,  Yaman,  dan  negara-negara  Timur Tengah  serta  Afrika  Utara  lainya.  Sistem  hukum  syariah  menjadikan  agama  sebagai  landasan dalam berhukum, dan menempatkan Al-Qur’an dan Hadist sebagai instrumen paling mendasar bagi  penciptaan  ketertiban  dalam  masyarakat  (Abdullah,  2022).  Dalam  taraf  sistem  hukum, perbandingan  antara  sistem  hukum Civil  Law,  Common  Law, dan  Syariah  dapat  dilihat  dalam tabel berikut:
Tabel 5. Perbedaan sistem hukum civil law, common law , dan syariah
Kategori Sistem Civil Law Sistem Common Law Sistem Hukum Syariah Negara penganut Roman-Germania (Eropa Kontinental) dan jajahanya di Asia, Afrika,  dan  Amerika Latin. Inggris dan persemakmuran  (Anglo- Saxon) Timur  Tengah,  Afrika Utara, dan negara- negara Islam. Sumber hukum utama Kodifikasi tertulis Yurisprudensi Al-Qur’an dan hadist Hakim dalam proses persidangan Hakim tidak terikat pada preseden, yurisprudensi tidak menjadi acuan. Berlakunya  doktrin stare decisis atau  preseden, hakim mengikuti yurisprudensi. Hakim terikat yurisprudensi, dalam hal yurisprudensi dinilai  benar  menurut tuntutan syariah. Sistem peradilan Inkuisitorial, hakim mempuinyai  peran yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara Adversary sistem,  pihak yang bersangketa menggunakan ahli hukum untuk menjelaskan perkara  kepada  hakim juri. Inkuisitorial dengan berbasis nilai-nilai agama. Sumber: analisis penulis
Dalam  sistem civil  law ,  hakim  menempatkan  diri  dalam  posisi  untuk  menemukan hukum  ( rechtvinding )  secara  otonom.  Dalam  penelurusan  Ahmad  Rifai  (2010),  terdapat perbedaan mendasar dalam pola penemuan hukum yang digunakan oleh hakim di sistem hukum common  law dan civil  law. Pertama ,  sistem  hukum common  law menggunakan  metode penemuan hukum otonom, yang berarti bahwa hakim dapat menemukan rumusan hukum diluar dari ketentuan perundang-undangan, dengan terutama merujuk pada yurisprudensi untuk kasus yang sama atau hampir sama menurut asas stare decisis . Kedua, dalam sistem civil law, hakim menggunakan  metode-metode  penemuan  heteronom,  yang  berarti  bahwa  hakim  tidak  dapat secara  mandiri  memutus  perkara  berdasarkan  norma-norma  diluar  undang-undang.  Asas legalitas  membatasi  kemampuan  hakim  untuk  menggunakan  rasionalitas  materiil  dan pertimbangkan meta-yuridis dalam penegakan hukum.
Terhadap kebebasan hakim dalam menemukan hukum di negara-negara penganut civil law ,  asas  legalitas  yang  dikenal  adalah  legalitas  materiil,  dan  analogi  dapat  diterapkan  sejauh memberi  ruang  bagi  tercapainya  rasa  keadilan.  Analogi  termasuk  sebagai  bagian  dari  metode interpretasi  hukum,  yang  dalam  sistem common  law diasosiasikan  dengan  interpretasi yuridprudensi. Hal ini dapat ditelusuri dari karakter kasus yang telah diputuskan dapat berbeda dengan  kasus  berikutnya,  namun  terdapat  konsep-konsep  umum  yang  mengharuskan  kasus kedua  diputuskan  dengan pemidanaan  yang  mendekati atau menyerupai  kasus  pertama.  Untuk itu, analogi dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen bagi hakim di negara-negara common law . Selain Inggris dan negara-negara common law, Denmark dan Tiongkok adalah dua negara yang secara terang menggunakan analogi dalam hukum pidana.
Selanjutnya,  sistem  hukum  Islam  mengenal  analogi  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan dari penegakan hukum. Analogi dalam konsep syariah dikenal sebagai qiyas. Qiyas merupakan penetapan  suatu  hukum  dan  perkara  baru  yang  belum  ada  pada  masa  sebelumnya  namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga  dihukumi  sama.  Dalam  pengertian  ini,  esensi  dari  analogi  sebenarnya  berfokus  pada upaya  untuk  memperluas  jangkauan  berlakunya  norma  dengan  cara  menggeneralisasi  norma yang  lebih  umum  dan  menerapkannya  pada  situasi  konkret  yang  belum  diatur  dalam  hukum tertulis.  Terdapat  empat  elemen  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  penerapan  qiyas, diantaranya  sebagai  berikut,  a)  terdapat  situasi  pokok  yang  telah  diatur  oleh nash ( peraturan tertulis ) yang diambil sebagai acuan perbandingan, b) ada situasi baru yang belum diatur dalam nash  yang  akan  dibandingkan,  c)  hukum  yang  diterapkan  pada  situasi  pokok  yang  kemudian diterapkan pada  situasi  baru,  d) terdapat alasan  hukum  yang  serupa  yang menjadi  dasar  untuk menetapkan hukum antara situasi pokok dan situasi baru yang belum diatur (Azhari, 2014).
Qiyas diterapkan menurut kesamaan dan kesetaraan hukum antara peristiwa yang belum diatur (tanpa nash/dalil) dengan peristiwa lain yang sudah diatur nash -nya. Ini didasarkan pada persamaan 'illat (alasan)  hukum  kedua  peristiwa  tersebut.  Artinya,  ketika nash menetapkan hukum  untuk  suatu  tindakan  dan 'illat hukum  tindakan  tersebut  ditemukan  melalui  metode analisis,  jika  kasus  dengan  'illat  hukum  serupa  ditemukan,  maka  kasus  tersebut  diberlakukan dengan hukum yang sama berdasarkan 'illat hukum yang sama. Rukun-rukun qiyâs termasuk, a) a l-Ashl/al-maqîs  ‘alaih , peristiwa yang sudah diatur oleh nash, b) far’u , peristiwa yang belum memiliki  nash,  c)  hukum al-ashl ,  hukum  yang  berlaku  pada  peristiwa  yang  sudah  diatur, d) ‘‘illat, alasan  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  peristiwa  yang  sudah  diatur.  'illat  ini  juga menjadi dasar dari far’u, sehingga far’u dianggap setara dengan al-ashl dalam hal hukumnya.
Sebagai  contoh  penggunaan  qiyâs,  terdapat  larangan  terhadap  barang-barang  yang memabukkan  yang  memiliki 'illat hukum  yang  sama  dengan  khamr  (minuman  keras).  Dalam Al-Qur’an  dan  hadist,  hanya  terdapat  beberapa  minuman  yang  dikategorikan  sebagai khamr, dengan latar belakang pada kondisi masyararakat Jarizah Arab di abad ke-5. Namun demikian, larangan tersebut diperluas dengan mengharamkan seluruh minuman yang beralkohol, ataupun minuman  yang  tidak  beralkohol  namun  memabukan.  Kondisi  ini  diperoleh  dari  analogi,  yang sama-sama memberi  keburukan  dan  hilangnya  kesadaran  olah  yang mengkonsumsinya.  Selain minuman, makanan yang memabukan juga diharamkan menurut hukum qiyas (Sulistiani, 2018).
Secara  konklusif,  perbedaan  antara  sistem  hukum  pidana  Indonesia, common  law, dan  Islam, dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 6. Perbandingan analogi dalam sistem hukum Indonesia, common law, dan syariah
Karakteristik Sistem Hukum Indonesia pasca KUHP Nasional Sistem Common Law Sistem Hukum Syariah Penggunaan analogi Dualistis. Dilarang dalam  perkara  dengan penyelesaian asas legalitas formil. Diperbolehkan dalam perkara dengan penyelesaian asas legalitas materiil. Diperbolehkan dalam menemukan relevansi yurisprudensi berdasarkan stare decisis . Diperbolehkan  sebagai qiyas untuk menemukan hukum atas perkara yang  belum  terdapat dalam nash . Sumber larangan analogi Dituliskan  secara  tegas dalam  Pasal  1  Ayat  (2) yang  mengikat  dalam penegakan hukum berdasarkan asas legalitas formil. Tidak  terdapat  larangan dalam peraturan. Tidak  terdapat  larangan dalam peraturan. Tujuan Analogi  dilarang  untuk mencapai kepastian hukum  dan  penegakan hukum yang prosedural- formil  dalam  prinsip legalitas formil. Analogi diperbolehkan untuk mencapai keadilan substantif  dalam  asas legalitas materiil berdasarkan hukum yang hidup. Analogi diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu  yang  memiliki detail  berbeda  dengan kasus sebelumnya, namun dipersamakan melalui metode interpretasi sehingga hakim dapat menemukan rumusan hukum yang tepat, orientasi  pada  keadilan substantif. Qiyas diterapkan sebagai  metode  untuk menemukan hukum bagi perkara yang belum memperoleh pengaturan. Qiyas dapat diterapkan melalui putusan hakim atau doktrin para ulama untuk menemukan hukum. Sumber: analisis penulis
Berdasarkan  perbandingan  tersebut,  diperoleh  perbedaan  pandangan  terkait  dengan analogi  dalam  tiga  sistem  hukum  yang  berbeda.  Dalam  posisi  Indonesia,  meski  merupakan negara  yang  turut  mengadopsi  sistem civil  law, namun  persepsi  terhadap  analogi  telah mengalami  evolusi  yang  signifikan.  Dalam  rumusan  Pasal  1  Ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  2023, larangan terhadap analogi diberlakukan dalam rangka menjaga asas legalitas formil, sementara Pasal  2  Ayat  (1)  menetapkan  kebolehan  dilakukanya  penyimpangan  (deviasi)  atas  analogi dengan  menggunakan  asas  legalitas  materiil.  Meskipun  tidak  dapat  digunakan  dalam  legalitas formil, namun interpretasi yang mendekati analogi tetap digunakan, yakni interpretasi ekstensif. Seperti  halnya  analogi,  interpretasi  ekstensif  mengaitkan  suatu  norma  dengan  perkara  hukum konkret melalui tarikan yang meluas, namun tidak sampai pada tahap ‘perumpamaan’. Ruang semu  yang  membedakan  antara  analogi  dan  penafsiran  ekstensif  diselesaikan  oleh  kebijakan hakim.  Misalnya,  dalam  kasus  hakim  Bismar  Siregar  yang  menafsirkan  pengertian  ‘barang’ dengan kehormatan wanita, sehingga tindakan mengambil kehormatan tersebut setara atau sama dengan  pencurian,  penafsiran  tersebut  menurutnya  adalah  ekstensif,  namun  dibatalkan  dalam putusan banding karena dikategorikan sebagai analogi.
Dalam asas legalitas materiil, penggunaan analogi ditempatkan sebagai alat yang dapat digunakan serupa dengan dalam sistem common law dan syariah. Kedua sistem hukum tersebut memungkinkan hakim menggunakan analogi dalam mencari hukum (rechtvinding) untuk kasus-
kasus  yang  terjadi.  Pemahaman  penting  dalam  paradigma  common  law  dan  syariah  adalah bahwa  pengkodean  hukum  tidak  mungkin  mencakup semua  aspek  kehidupan masyarakat,  dan hukum  tertulis  bukan  satu-satunya  panduan  dalam  pemidanaan.  Dalam  situasi  ini,  analogi menjadi  salah  satu  cara  untuk  memastikan  keadilan  substantif  dalam  putusan  terhadap  suatu kasus, bahkan ketika tidak ada ketentuan pasti yang tertulis. Secara konseptual, KUHP Nasional Indonesia  telah  mengadopsi  gagasan  common  law  dan  syariah,  namun  masih  dalam  tahap pengakuan  (rekognisi)  dan  belum  mencapai  implementasi  norma  yang  menyeluruh.  Dengan demikian,  pengembangan  lebih  lanjut  dan  penerapan  praktik  tersebut  dapat  memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Perkembangan ilmu hukum pidana telah mengubah posisi dan pentingnya penggunaan analogi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk dalam dimensi waktu, tempat, dan sistem hukum  yang  dianut  oleh  negara-negara.  Analisis  dalam  penelitian  ini  menghasilkan  dua kesimpulan  utama.  Pertama,  penggunaan  analogi  dalam  hukum  pidana  Indonesia  setelah pengesahan  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  Nasional  menunjukkan  karakteristik dualistik.  KUHP  Nasional  menegaskan  bahwa  sumber  hukum  pidana  Indonesia  harus berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan,  dengan  asas  legalitas  formil  yang  melarang penggunaan analogi, namun juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dengan asas legalitas materiil  yang  memungkinkan  penggunaan  analogi.  Dalam  konteks  asas  legalitas  materiil, analogi  menjadi  instrumen  penting  dalam  mencapai  keadilan  substantif.  Kedua,  baik  sistem hukum  common  law  maupun  syariah  memperlakukan  analogi  sebagai  bagian  integral  dari metode interpretasi hukum. Common law mengandalkan asas stare decisis, yang mengharuskan hakim  mengikuti  putusan  sebelumnya  sebagai  acuan  utama.  Sementara  itu,  sistem  hukum syariah  menggunakan  qiyas  sebagai  metode  untuk  menemukan  hukum  dalam  situasi  yang belum diatur oleh nash (perundang-undangan). Oleh karena itu, meskipun asas legalitas formil Indonesia  yang  melarang  penggunaan  analogi  memiliki  kemiripan  dengan  tradisi  civil  law seperti  dalam  KUHP  Lama,  asas legalitas  materiil  yang  memperbolehkan  penggunaan  analogi menunjukkan  kesamaan  dengan  pendekatan  common  law  dan  sistem  hukum  syariah.  Dengan demikian,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  peran  analogi  dalam  berbagai  sistem  hukum dapat  memberikan  panduan  yang  berharga  bagi  perkembangan  hukum  pidana  Indonesia  ke depan.

## 4.2 Saran
Saran  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  berkaitan  dengan  pengembangan  formulasi dalam penerapan asas legalitas materiil dan konsep hukum yang hidup. Penting bagi pemerintah untuk  memastikan  bahwa  tidak  terjadi  positivisasi  berlebihan  terhadap  hukum  positif,  yang dapat mengurangi nilai keberlakuan hukum yang hidup dan mengubahnya menjadi mirip sistem civil law. Hal ini akan membuat penggunaan analogi dilarang dan tidak dapat digunakan untuk mencapai  keadilan  substantif  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlunya  kehati-hatian  dalam mengatur  perumusan  hukum  untuk  memastikan  bahwa  hukum  yang  berlaku  dapat memperhitungkan  konteks  yang  beragam  dan  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan  yang substansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  U.  (2022).  Relevansi  Penerapan  Asas  Legalitas  dalam  Penjatuhan  Sanksi  pada Masyarakat Hukum. Al Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2 (1).
Adityo, R. D. (2013). Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi  tentang Polemik dan  Tantangan  Penegakan  Hukum  Progresif  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 2 (1).
https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1910
Arief,  B.  N.  (2012). RUU  KUHP  Baru:  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum Pidana Indonesia . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam
Upaya  Menegakkan  Keadilan  HAM  Kaum  Perempuan  di  Indonesia. Nizham:  Jurnal Studi Keislaman , 01 (01). https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/839
Aulia,  F.,  &  Al-Fatih,  S.  (2018).  Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  Dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY , 25 (1), 98. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993 Azhari, F. (2014). Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran , 13 (1). https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86
Baljanan,  G.  M.  et  al.  (2022).  Eksistensi  Instrumen  Hukum  Lokal  dalam  Menjamin  Hak-hak Masyarakat  Adat dalam Perspektif Informal Justice System di Kep Kei Besar. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum , 2 (1).
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504 Faisal,  &  RUstamaji,  M.  (2022).  Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana  dalam  RUU  KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana , 10 (2), 2 Juli 2921.
https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08.
Genta,  Y.  (2019).  Reinterpretasi  Makna  Asas  Legalitas  sebagai  Bentuk  Pengakuan  Hukum Pidana  Adat  dalam  Upaya  Menjamin  Hak  Asasi  Masyarakat  Adat. Padjadjaran  Law Review , 7 (1).
Hafizah,  A.,  Ablisar,  M.,  &  Lubis,  R.  (2022).  Asas  Legalitas  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia dan  Hukum  Pidana  Islam. Mahadi:  Indonesia  Journal  of  Law , 1 (1),  1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311
Hidayat,  I.  (2022).  Keberadaan  Hukum  Pidana  Adat  dalam  Ruang  Lingkup  Hukum  Pidana Indonesia. Wajah Hukum , 6 (2). https://doi.org/DOI 10.33087/wjh.v6i2.1095, h.360-361 Irawan,  A.,  &  Pura,  M.  H.  (2023).  Analisis  Yuridis  Ketentuan  Hukum  yang  Hidup  dalam
Masyarakat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia. Ajudikasi :  Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 59–74. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453
Johari,  Afrizal,  T.  Y.,  &  Fatahillah.  (2023).  Kedudukan  Asas  Legalitas  dalam  Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora , 1 (1).
Mahuli, J. I., & Karim, A. (2022). Mempertimbangkan Prinsip-prinsip Hukum dalam Kejahatan Ekonomi  dari  Sudut  Pandang  Teori  Hukum. All  Fields  of  Science  Journal  Liaison Academia and Sosiety , 2 (4), 75–80. https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.477
Malau,  P.  (2023).  Tinjauan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Baru  2023. AL-
MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 837–844.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815
Manullang,  S.  O.,  &  Krisnalita,  L.  Y.  (2023).  Daya  Ikat  KUHP  Nasional  terhadap  Eksistensi Undang-undang  Khusus  Sebelumnya  Ditinjau  dari  Perspektif  Filsafat  Hukum. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (2). https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112
Setyawan, V. P. (2021). Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum. Justitia et Pax , 37 (1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Asas  Legalitas  dalam  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Hukum  Pidana
Internasional. Soumatera Law Review , 1 (1), 22. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398
Sulistiani,  S.  L.  (2018).  Perbandingan  Sumber  Hukum  Islam. Tahkim  (Jurnal  Peradaban  dan Hukum Islam) , 1 (1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174
Tampubolon,  M., &  Simbolon,  P.  G. M.  (2022).  Perbandingan  Sistem  Hukum Inggris  dengan Jerman  (Refleksi  terhadap  Sumber  Hukum  dan  Penerapan  Hukum  Indonesia). Yurispruden :  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang , 5 (2),  141. https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114
Vincentius  Patria  Setyawan.  (2023).  Pemaknaan  Asas  Legalitas  Materiil  dalam  Pembaruan
Hukum  Pidana  Indonesia. Gudang  Jurnal  Multidisiplin  Ilmu , 1 (1),  13–15. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3
Wibowo, A. F., Sadam, A. V., & Ramadavin, M. (2023). 7 Implikasi Pasal Living Law  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terbaru terhadap Kehidupan Masyarakat. Jurnal Hukum dan Keadilan , 9 (1). Yanto,  A.  (2021). Mazhab-Mazhab  Hukum:  Suatu  Pengantar  Memahami  Dimensi  Pemikiran Hukum . Segap Pustaka.
Yanto, A. (2022a). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya . Megalitera.
Yanto,  A.  (2022b). Hukum  dan  Manusia:  Riwayat  Peralihan  Homo  Sapiens  Hingga  Homo Legalis . Segap Pustaka.
Zain, M. A. (2023). Peran Desa Adat dalam Merumuskan dan Mengimplementasikan Ketentuan
Pidana Berasal dari Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur dalam KUHP Baru. Jurnal Rechtsvinding , 12 (1).
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101