Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016
Evalina Alissa*, Yeni Erwita**
evalinadasril@yahoo.co.id yennierwita58@gmail.com

## ABSTRAK
Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mewajibkan  hakim  untukterlebih  dahulu  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara  sebelum  perkaranya diperiksa. Diundangkannya PERMA No. I Tahun 2008 dan diperbaharui dengan PERMA No.ITahun 2016 yang memberikan panduan tentang penjelasan prosedur mediasi bagi para pihak untuk menyatakan perdamaian. Objek masalah hukum dalam penelitian ini adalah menganalisis perbandingan substansi dari dua Peraturan Mahkamah Agung,  dan  menganalisis  efektivitas  mediasi  sebagai  solusi  untuk  mengurangi  akumulasi  kasus  sehingga mewujudkan  proses  peradilan  yang  cepat  dan  murah.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  statuta  dan pendekatan  konseptual  terhadap  materi  hukum  yang  telah  dikumpulkan  melalui  penelitian  kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  pengaturan  tentang    mediasi,  yang  telah  mengalami  perubahan dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  I  Tahun  2016  adalah:  (1)  kewajiban    untuk  memberikan  formulir penjelasan hakim ketua majelis tentang mediasi dan formulir pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi yang  wajib  ditanda  tangani  para  pihak,  (2)mempersingkat  waktu  mediasi,  kewajiban  para  pihak  untuk  secara langsung  menghadiri  pertemuan  mediasi,  (3)  adanya  niat  baik  dalam  proses  mediasi  serta  konsekuensi  hukum jika  niat  baik  ini  dilanggar.  Implementasi  mediasi  belum  dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  mengurangi akumulasi kasus perdata karena masih banyak kendala, termasuk rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat  tentang  fungsi  mediasi.  Oleh  karena  itu,  peran  aktif  hakim  yang  ditunjuk  sebagai  mediator  untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang manfaat dan fungsi mediasi dalam sistem hukum perdata di Indonesia sehingga peradilan yang cepat dan murah dapat diwujudkan.
Kata kunci: Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung, Sengketa Perdata

## 1. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  Studi  Komparatif  Mediasi  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung    (PERMA)    No.1  Tahun  2008  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.1 Tahun 2016.Perdamaian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1851 1 , yang kemudian diatur lebih lanjut dalam  Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang menghendaki penyelesaian suatu sengketa  melalui  cara  damai.  Bunyi  Pasal  130  HIR  Ayat  (1)  yaitu  :  “  Jika  pada  hari  yang ditentukan  itu  kedua  pihak  datang,  maka  Pengadilan  Negeri  dengan  pertolongan  ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.” Ayat (2) yaitu : Jika perdamaian yang demikian itu dapat  dicapai,  maka  pada  waktu  bersidang,  diperbuat  sebuah  surat  (akta)  tentang  itu,  dalam mana  kedua  belah  pihak  dihukum  akan  menaati  perjanjian  yang  diperbuat  itu,  surat  mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.” 2
Pasal  130  HIR  dan  Pasal  154  RBG,  menghendaki  penyelesaian  suatu  perkara  perdata dengan  melalui  perdamaian,  dari  pada  proses  perkara  melalui  putusan  biasa.  Lebih menghendaki  penerapan    konsep win-win  solution yaitu  sama-sama  menang,  dari  pada penerapan winning or losing , yaitu menang atau kalah. Bentuk penyelesaian yang digariskan Pasal 130 HIR ini lebih mirip merupakan kombinasi antara sistem mediasi atau konsiliasi. 3 Para pihak yang menyelesaikan sendiri terlebih dahulu kesepakatan untuk damai tanpa campur tangan hakim, kemudian kesepakatan perdamaian itu dimintakan kepada hakim untuk
dituangkan  dalam  bentuk  akta  perdamaian.  Berati  perdamaian  yang  disepakati  para  pihak yang  berperkara  itu  hasil  usaha  para  pihak,  intervensi  dan  peran  hakim  sangat  kecil,  berupa pembuatan  akta  perdamaian  yang  dijatuhkan,  sebagai  putusan  pengadilan  yang  berisi  amar menghukum para pihak agar mentaati mematuhi isi perdamaian.
Pada  prinsipnya  upaya  hakim  untuk  mendamaikan  para  pihak  dalam  perkara  perdata bersifat  imperatif. Hakim  wajib berupaya mendamaikan para pihak  yang berperkara. Hal  ini dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang menyatakan : Jika hakim tidak dapat mendamaikan  para  pihak,maka  hal  itu  mesti  disebut  dalam  berita  acara  sidang.Jadi  menurut pasal  ini,  kalau  hakim  tidak  berhasil  mendamaikan,  maka  ketidakberhasilan  itu  mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian dalam menyebutkan hal itu dalam berita acara sidang,  mengakibatkan  pemeriksaan  perkara  :  -  mengandung  cacat  formil,  dan  berakibat pemeriksaan batal demi hukum.
Namun  demikian  ,  meskipun  tahap  proses  mendamaikan  itu  bersifat  imperatif,  akan tetapi  undang-undang  sendiri  tidak  ada  mengatur  tentang  ancaman  hukumannya  atas pelanggaran  itu.  Apabila  pembuat  undang-undang  berpendapat  kewajiban  mendamaikan  itu sangat  penting  (prinsipil)  bobotnya,  maka  tentu  akan  diatur  ancaman  hukuman  atas pelanggarannya.  Dengan  kata  lain  hakim  yang  mengabaikan  atau  melalaikan  tahap  proses perdamaian,  maupun  berita  acara  yang  tidak  memuat  penjelasan  tentang  tidak  berhasilnya upaya  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara,  dianggap  pelanggaran  tata  tertib  beracara biasa, yang tidak punya akibat yang menyatakan pemeriksaan tidak sah ataupun menyatakan batal demi hukum.
Kenyataan  dalam  praktek  di  pengadilan,    masih  sedikit    perkara  perdata  yang diselesaikan  dan  diputus  secara  perdamaian  melalui  mediasi,  hasilnya  terdapat  kegagalan, artinya  dalam  pelaksanaan  mediasi  banyak  yang  menyatakan  bahwa  ketika  seseorang  telah mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  yang  ada  pihak  lawanya,  maka  itu  sudah  merupakan keputusan  akhir  dan  tidak  ada  titik  temu  dalam  kasus  mereka,  maka  proses  pengadilanlah yang mereka lakukan.   Produk yang dihasilkan oleh peradilan dalam menyelesaikan perkara yang  diajukan  kepadanya,  berupa  keputusan  konvensional,  keputusan  yang  menghasilkan menang  atau  kalah (winning  or  losing) .Kritik  pada  lembaga  peradilan  kenapa  masihsedikit dijumpai  penyelesaian  perkara  berdasarkan  konsep  sama-sama  menang (win-win  solution). Berdasarkan  fakta  ini,  kesungguhan,  kemampuan,  dan  dedikasi  hakim  untuk  mendamaikan boleh dikatakan sangat  mandul.    Tidak berperannya landasan hukum  menyelesaikan perkara melalui  perdamaian.  Ada  yang  berpendapat,  kemandulan  itu  bukan  semat-mata  disebabkan faktor  kurangnya  kemampuan  ,  kecakapan  dan  dedikasi  hakim,  tetapi  lebih  didominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses letigasi berjalan terus, mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar professional fee yang besar dan berlanjut.Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati. 4
Mahkamah  Agung  (  MA  )  sebagai  badan  peradilan  yang  tertinggi  di  Indonesia mensinyalir  adanya  gejala  perilaku  hakim  yang  tidak  bersungguh-sungguh  dalam memberdayakan Pasal 130 HIR untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sikap dan perilaku  hakim  pada  umumnya  dalam  menerapkan  Pasal  130  HIR,  hanyalah  bersifat formalitas saja, hakim bersifat pasif,  bukan karena panggilan hati, dedikasi dan seruan moral, sesuai  dengan  ungkapan  yang  mengatakan:  keadilan  yang  hakiki  diperoleh  pihak  yang bersengketa melalui perdamaian. 5
Berdasarkan  hal  tersebut  MA  merasa  terpanggil  untuk  lebih  memberdayakan  para hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  dengan  perdamaian  yang  telah  digariskan  dalam  Pasal 130  HIR,  melalui  mekanisme  integrasi  mediasi  dalam  sistem  peradilan.  Landasan  formil mengenai  mediasi  dalam  sistem  peradilan  ini  pada  dasarnya,  tetap  bertitik  tolak  pada ketentuan  Pasal  130  HIR,  Pasal  154  RBG.  Namun  untuk  lebih  memberdayakan  dan
mengefektifkannya,  MA  memodefikasikannya  kearah  yang  lebih  bersifat  memaksa ( compulsory ) atau wajib ( mandarory) . 6
Mahkamah  Agung  sejak  tahun  2002,  telah  melakukan  upaya  untuk  mengurangi penumpukan  perkara  di  pengadilan,  dengan  mengeluarkan  SEMA  dan  PERMA  tentang Lembaga  Damai  dan  Mediasi.Mediasi  semula  diatur  dalam  SEMA  No.  1 Tahun  2002,  yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002, yang berjudul “ Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama  Menerapkan  Lembaga  Damai  (  Eks  Pasal  130  ).  Pada  tanggal  11  September  2003, MA  mengeluarkan  PERMA  No.  2  Tahun  2003, sebagai  pengganti  dari  SEMA  No.  1  Tahun 2002.  PERMA  No.  2  Tahun  2003  berjudul  :  “Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan”.  Pada  tahun 2008,  MA  mengeluarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2008  dengan  judul  :  “Prosedur  Mediasi  ”  , yang  merupakan  revisi  dari  PERMA  No.  2  Tahun  2003.  Kemudian  PERMA  No.  1  Tahun 2008  direvisi  kembali    oleh  MA,  karena  dianggap  kurang  sempurna.  dengan  keluarnya PERMA  No.  1  Tahun  2016  dengan  judul  :  “Prosedur  Mediasi”.  Dengan  diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, diharapkan dapat menjawab kelemahan-kelemahan dari PERMA yang  lalu.  Mediasi  efektif  karena  prosesnya  lebih  cepat  dan  murah,  serta  memberikan  akses kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  keadilan.  Keberhasilan  mediasi  sebagai  salah  satu alternatif  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  pencari keadilan, serta untuk mengurangi penumpukan perkara.
Kebijakan MA mewajibkan proses Mediasi sebelum perkara diputus, ada 2 (dua) alasan yaitu : Pertama , MA telah menghadapi akumulasi kasus, masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan.  Keadaan  ini  telah  menyedot  sumber  daya  dan  menyebabkan  cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat danmurah tidak dapat diwujudkan. Kedua , pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri. 7
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas adalah : apa sajakah kelebihan dan kekurangan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1  Tahun  2016  dan  apakah    dengan  dikeluarkannya  PERMA  ini  dapat  mengurangi penumpukan perkara dan tercipta peradilan yang cepat dan murah di Pengadilan.
Adapun  metode  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif. 8 Pendekatan  penelitiannya  adalah  pendekatan  statuta  dan  pendekatan  konseptual, terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

## 2. PENGERTIAN MEDIASI
Mediasi  merupakan  adopsi  dari  bahasa  latin mediare yang  berarti    berada ditengah. 9 Pengertian  ini  lebih  mengarah  kepada  fungsi  dan  peranan  mediator  yakni  sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang salingbersengketa, oleh sebab itu, mediator harus mampu  menjaga  independensiserta  menjaga  keberpihakkan  kepada  salah  satu  pihak  agar menumbuhkankepercayaan  antara  para  pihak  yang  bersengketa.Rachmadi  Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris“ mediation ” yang artinya pemecahan masalah dimana pihak luar  yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  perjanjian  dengan memuaskan. 10
Soesilo Prajogo dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesiamenjelaskan bahwa mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  secaradamai  yang  melibatkan  bantuan  pihak ketiga  untuk  memberikan  solusi  yangdapat  diterima  pihak-pihak  yang  bersengketa. Keberhasilan proses mediasibiasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapandalam  memberikan  usulan-usulan  yang  bersifat  tidak  memihak,  kualitas sertanetralitas  pihak  yang  diminta  untuk  menjadi  penengah. 11 Pengertian  mediasi  juga  dapat dijumpai  dalam  Pasal  1  butir  6  PERMA  RI  No.  2  Tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa
mediasiadalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan  dibantu oleh mediator.
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 7  disebutkan  bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.Dalam PERMA No 1  tahun  2016,  bahwa  yang  dimaksud  denganmediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundinganuntukmemperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu mediator.
Landasan  formil  mengenai  mediasi  dalam  sistem  peradilan  ini  pada  dasarnya,  tetap bertitik  tolak  pada  ketentuan  Pasal  130  HIR,  Pasal  154  RBG.  Namun  untuk  lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, MA memodefikasikannya kearah yang lebih bersifat memaksa ( compulsory ) atau wajib ( mandarory) . 12 Mediasi semula diatur dalam SEMA No. 1  Tahun  2002,  yang  berjudul  “  Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan Lembaga  Damai  (  Eks  Pasal  130  ).  Pada  tanggal  11  September  2003,  MA  mengeluarkan PERMA  No.  2  Tahun  2003.  PERMA  No.  2  Tahun  2003  berjudul  :  “Prosedur  Mediasi  di Pengadilan”. Pada tahun 2008, MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan judul : “Prosedur  Mediasi  ”  ,  yang  merupakan  revisi  dari  PERMA  No.  2  Tahun  2003.  Kemudian kembali    MA  mengluarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016  dengan  judul  :  “Prosedur  Mediasi”, untuk merevisi PERMA No.1 Tahun 2008.
Dengan  menyelesaikan  perkaraa  secara  mediasi  sekurang-kurangnya  ada  tujuh  (7) keuntungan yang diperoleh, yaitu :
a. Untuk  mengurangi  kemacetan  dan  penumpukan  perkara (court  congestion) dilembaga peradilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering  kali  berkepanjangan  dan  memakan  biaya  yang  tinggi  serta  memberikan  hasil  yang kurang memuaskan.
b. Untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  atau  memberdayakan  pihak-pihak  yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
c. Untuk memperlancar jalur keadilan (acces to justice) di masyarakat.
d. Untuk  memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (win-win solution)
e. Penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah.
f. Bersifat tertutup / rahasia (confidential) .
g. Lebih  tinggi  tingkat  kemungkinan  untuk  melaksanakan    kesepakatan,  sehingga  hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin. 13

## 3. PERBANDINGAN  MEDIASI  MENURUT  PERMA  NO.  1  TAHUN  2008  DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016.
Pada tahun  2008, PERMA No. 2 Tahun 2003  diganti dengan PERMA  No. 1 Tahun   2008. Dalam  bagian menimbang  dari PERMA ini disebutkan “ bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap  pelaksanaan  prosedure  mediasi  di  Pengadilan  berdasarkan  PERMA  No.  2  Tahun 2003,  ternyata  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  bersumber  dari  PERMA  tersebut sehingga  PERMA  No.  2  Tahun  2003  perlu  direvisi  dengan  maksud  untuk  lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”.
Dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2008,  sifat  wajib  mediasi  dalam  proses  berperkara  di Pengadilan  lebih  dipertegas  lagi,  bisa  dilihat  dalam  pasal  yang  menyatakan  bahwa  tidak ditempuhnya  proses  mediasi  berdasarkan  PERMA,  merupakan  pelanggaran  terhadap ketentuan  pasal  130  HIR/154RBg  yang  menyatakan  putusan  batal  demi  hukum  (  Pasal  2 ayat(3)). 14 Hakim  dalam  pertimbangan  putusan  perkara  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.( Pasal 2 ayat (4)). 15
Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian memperbaharui lagi PERMA dengan mengeluarkan  kembali  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  setelah  enam  (6)  tahun  berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008.
Ada perubahan ketentuan prosedur mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 dengan PERMA No.1 Tahun 2016 yaitu :
1. Jumlah  Pasal  dalam  PERMA  No.1  Tahun  2008  ada  dua  puluh  tujuh  pasal  (27), sedangkan pasal dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ada tiga puluh sembilan (39) pasal.
2. kewajiban  untuk memberikan formulir, penjelasan hakim ketua majelis tentang mediasi dan  formulir  pernyataan  para  pihak  tentang  penjelasan  mediasi  yang  wajib  ditanda tangani para pihak. 16
3. Jangka  waktu  pelaksanaan  mediasi,  dalam  PERMA  No.1  Tahun  2008  proses  mediasi berlangsung  paling  lama  40  hari  kerja  sejak  memilih  mediator,  atas  kesepakatan  para pihak  jangka  waktu  mediasi  dapat  diperpanjang  paling  lama  14  hari  kerja,  sejak berakhirnya  masa  40  hari  (Pasal  13  ayat  (3  dan  4).  Dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016, proses  mediasi  berlangsung  paling  lama  30  hari  kerja  sejak  memilih  mediator,  atas keepakatan  para  pihak,  jangka  waktu  mediasi  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  hari kerja (Pasal 24).
4. Kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Dalam PERMA No.1 Tahun 2008,  terhadap  penggugat  yang  tidak  beritikad  baik  dalam  melaksanakan  mediasi  tidak ada  akibat  hukumnya  terhadap  gugatannya.  Dalam  PERMA  No.1  Tahun  2016, pelaksanaan  mediasi  dengan  adanya  para  pihak  yang  tidak  beritikad  baik,  mempunyai akibat hukum  terhadap proses  pemeriksaan perkara. Dapat  dilihat dari aspek para pihak yang  tidak  beritikad  baik  yaitu  :  bagi  penggugat  yang  beritikad  tidak  baik,    akibat hukumnya gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO), dan penggugat dikenai kewajiban membayar  biaya  mediasi.  Bagi  tergugat  yang  beritikad  tidak  baik  akibat  hukumnya, dikenai biaya mediasi(Pasal 7)
PERMA  No.1  Tahun  2016  dikeluarkan  dimaksudkan  dan  diharapkan  untuk mengurangi  terjadinya  penumpukan  kasus  dan  penunggakan  perkara  di  Pengadilan  serta untuk  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  dengan  proses  cepat,  sederhana  dan  murah  dalam berperkara.  Namum  kenyataan  dari  beberapa  hasil  penelitian(15)  diberbagai  daerah  dan  di propinsi  Jambi  hingga  saat  ini  belum  banyak  berhasil  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara mediasi.
1 Lihat pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2 R. Susilo, RIB/HIR dengan Penjelasan , Politea, Bogor, 1985, hlm. 88
3 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 239
4 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata . 2005, hlm. 241 5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, hlm. 241
6 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Pendekatan  Mufakat , PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.68
7 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Pendekatan  Mufakat , PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.68
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.83
9 Syahrizal Abbas, Mediasi, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.1-2
10 Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, Bandung,  PT.  Citra AdityaBakti, 2003,hlm 79
11 Soesilo Prajogo, KamusHukum Internasional dan Indonesia, Jakarta: Wacana Intelektual,2007, hlm. 52
12 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.68
13 Golbert,F.Sander, and N.H.Rogers. Dispute Regulation: Negotiation, Mediation, and Ather Process, Boston Toronto, Little Brown and Company, 1992, hlm. 8
14 Lihat Pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008
15 Lihat Pasal 2 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2008
16 Lihat Pasal 17 Ayat (6),(7),dan (9) Perma No. 1 Tahun 2008