Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2808
PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo PUTUSAN BANDING NOMOR 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo PUTUSAN KASASI NOMOR 392 K/AG/2021)

## Fitrian Noor
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin fitrian_noor@gmail.com M. Fahmi Al-Amruzi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin fahmialamruzi@gmail.com
Ahmadi Hasan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ahmadihasan58@yahoo.com

## Abstrak
Artikel  ini bertujuan  mengetahui  problematika eksekusi  putusan hak asuh anak dalam putusan  perceraian di  pengadilan  agama.  Anak  adalah  korban  dalam  perceraian  kedua  orang  tuanya  termasuk  dalam menikmati  kecukupan  kebutuhan  pendidikan,  kesehatan,  pangan  dan  kasih  sayang.  Dalam  Pasal  105 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun  adalah  hak  ibunya,  sedangkan  apabila  anak  tersebut  sudah  mumayiz  maka  anak  tersebut  berhak memilih,  dan  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya.  Hal  ini  menyebabkan  sering  terjadinya problematika  di  lapangan  manakala  putusan  hak  asuh  anak  diputuskan  kepada  ibunya.  Penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan  bahan hukum dengan studi  dokumen  atau  bahan  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  ada  problematika  eksekusi anak  yaitu:  1)  anak  yang  belum  mumayiz  tersebut  sudah  dekat  dengan  ayah  dan  keluarganya,  2)  anak tersebut  dipindahkan  dari  lokasi  tempat  tinggal  ayah,  sehingga  harus  melibatkan  banyak  pihak  untuk melacaknya,  3)  ibu  yang  mendapatkan  hak  asuh  anak  tersebut  kurang  melakukan  pendekatan  secara personal  kepada  anak,  4)  pihak  lawan  (eks  suami)  menghalang-halangi  proses  eksekusi  tersebut  dengan melakukan  perlawanan.  Saran  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  menerapkan  join  custody  atau  shared parenting dalam kehidupan anak pasca perceraian kedua orang tuanya.
Kata Kunci: hak asuh anak, mumayyiz, pasca perceraian, shared parenting

## Abstract
This article aims to find out the problems of the execution of child custody decisions in divorce decisions in religious courts. The child is a victim in the divorce of both  parents including in enjoying the adequacy of the needs of education, health, food and affection. Article 105 states that in the event of a divorce, the child who is not yet mumayyiz or not yet 12 years old is the right of the mother, while if the child is mumayiz then the child has the right to choose, and the maintenance costs are borne by the father. This causes frequent problems in the field when the child's custody decision is decided to the mother. This research is normative legal research that is prescriptive. This research  approach uses a statute approach and a case approach. The technique of  collecting legal materials in this study uses legal material collection techniques with the study of documents or library materials. The results of  this study  explain that there are problems with the execution of the child, namely: 1) the child who has not been mumayiz is close to the father and his family, 2) the child is transferred from the location where the father lives, so it must involve many parties to track
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
it,  3)  the  mother  who  gets  custody  of  the  child  does  not  take  a  personal  approach  to  the  child,  4)  the opposing party (ex-husband) obstructs the execution process by resisting. The suggestion from this study is to apply join custody or shared parenting in the life of children after divorce of both parents.
Keywords: child custody , mumayyiz , post-divorce, shared parenting

## PENDAHULUAN
Kehidupan  rumah  tangga  tidak  selamanya  berjalan  mulus  seperti  apa  yang  dibayangkan dan  dicita-citakan  oleh  manusia.  Permasalahan  rumah  tangga  yang  timbul  dapat  saya  berakhir dengan  perceraian  oleh  pasangan.  Apabila  pasangan  tersebut  tidak  memiliki  keturunan, problematika  pasca  perceraian  setidaknya  tidak  banyak  terjadi.  Persoalan  yang  paling  sering timbul  pasca  perceraian  adalah  harta  bersama  dan  hak  asuh  anak.  Hak  asuh  anak  menjadi  topik menarik  dalam  artikel  ini  meskipun  sudah  banyak  yang  membahasnya  dalam  beberapa  artikel. Seperti  Fri  Yosmen  (2017),  yang  membahas  tentang  hak  asuh  anak  mumayyiz  dalam  putusan Pengadilan  Agama  Padang  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Padang,  simpulan  yang  dibangunnya adalah  ketika  membuat  putusan,  baik  di  Pengadilan  Agama  (PA)  maupun  Pengadilan  Tinggi Agama (PTA) di Padang, mereka menggunakan Kitab Hukum Acara (KHI) sebagai acuan karena dianggap  lebih  komprehensif  daripada  peraturan  lain  seperti  Undang-Undang  Perkawinan. Prosedur  yang  diikuti  oleh  hakim  untuk  memutuskan  kasus  tersebut  telah  sesuai  dengan  aturan yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan penemuan hukum yang digunakan. Terakhir,  karena  adanya  interpretasi  yang  berbeda  terhadap  Pasal  105  KHI  oleh  hakim,  perkara yang  sama  dapat  menghasilkan  putusan  yang  berbeda. 1 Seirama  dengan  penelitian  Yosmen tersebut,  Arnengsih,  et  al.  (2020)  juga  membahas  tentang  bagaimana  hal  asuh  anak  akibat  cerai gugat  nomor  perkara  0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr,  yang  berkesimpulan  bahwa  1)  Majelis  hakim memutuskan  untuk  menerima  gugatan  Tergugat  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam persidangan dan didasarkan pada bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak serta pertimbangan kesejahteraan  anak.  2)  Hakim  menggunakan  metode  konstruksi  hukum,  yaitu  pengkongkretan hukum  (rechtsvervjnings),  untuk  menemukan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  metode  ini,  hakim dapat  mengabaikan  pasal  hukum  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  saat  ini. Meskipun  penelitian-penelitian  tersebut  memiliki  persamaan,  perbedaannya  terletak  pada pembahasan masalah eksekusi yang dianalisis menggunakan teori pembaruan hukum Islam. 2
Dalam  perbedaan  pendapat  tentang  berapa  umur  mumayiz  ini,  Muhammad  Zainuddin Sunarto  and  Ahmad  Baidawi  (2020)  menyebutkan  dalam  pandangan  mazhab  Syafii,  mumayyiz sendiri  setidaknya  dibatas  umur  7  tahun,  sehingga  pada  umur  7  tahun  anak  diperbolehkan  untuk
1 Fri  Yosmen,  "Hak  Asuh  Anak  Mumayyiz  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Padang  Dan Pengadilan Tinggi Agama Padang," Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 33, No. 1 (2017).
2 Arnengsih,  Ramdani  Wahyu  Sururie,  and  Mohammad  Sar‟an,  "Hak  Asuh  Anak  Akibat  Cerai Gugat  Dalam  Perkara  Nomor  0915/Pdft.G/2017/Pa.Bgr," Jurnal  Al-Ahwal  al-Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1, No. 1 (2020).
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
memilih  sendiri.  Tentu  pendapat  ini  tidak  sejalan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyebutkan bahwa Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka anak yang belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  sedangkan  apabila  anak tersebut sudah mumayiz maka anak tersebut berhak memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 3
Berupa melepaskan dari belenggu ketentuan fikih dan KHI tersebut, Mansari, et al. (2018) menyarankan  bahwa  hakim  sebaiknya  tidak  hanya  mempertimbangkan  jenis  kelamin  orangtua saat memutuskan pengasuhan anak, melainkan harus memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi  prioritas  utama.  Disarankan  kepada  pembuat  kebijakan  untuk  menggunakan  pandangan ini sebagai referensi saat merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan  hak  asuh  anak  jika  mereka  tidak  mampu  mengasuhnya  dengan  baik. 4 Demikian juga  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Zaenal  Fanani  (2017) yang  menyimpulkan  bahwa  Pasal  105  dan  156  KHI  tidak  responsif  gender,  moralitas,  kesehatan dan  kemampuan  mendidik  dan  memelihara  anak  tidak  bisa  dimonopoli  oleh  jenis  kelamin tertentu. 5 Tentu  hal  ini  tidak  menyalahi  kaidah  dari  regulasi  yang  ada,  Irfan  Islami  and  Aini Sahara (2019) dan Mohammad Hifni (2016) menyebutkan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu atau  ayah  dilihat  dari  kualitas  keduanya  dalam  memelihara  anak  tersebut,  juga  dipertimbangkan kenyamanan anak dalam pemeliharaan mereka. 6
Dalam  konsideran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, disebutkan  bahwa  anak  merupakan  amanah  dan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan oleh karena itu harus dihargai sebagaimana layaknya manusia lainnya. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, diperlukan dukungan  kelembagaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  melindungi  hak-hak  anak  dan menjamin  pelaksanaannya.  Perlindungan  anak  mencakup  segala  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menjamin  hak-hak  anak  dan  melindunginya  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sehingga  mereka dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  dengan  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan.  Tujuan  dari  perlindungan  anak,  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  ini,  adalah  untuk  memastikan  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  mereka  dapat
3 Muhammad  Zainuddin  Sunarto  and  Ahmad  Baidawi,  "Hak  Asuh  Anak  Dalam  Perspektif  KHI Dan Mazhab Syafii," HAKAM Vol. 4, No. 1 (2020).
4 Mansari  et  al.,  "Hak  Asuh  Anak  Pasca  Terjadinya  Perceraian  Orangtua  Dalam  Putusan  Hakim Mahkamah  Sya‟iyah  Banda  Aceh," Gender  Equality:  Internasional  Journal  of  Child  and  Gender  Studies Vol. 4, No. 2 (2018).
5 Ahmad Zaenal  Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum  Keluarga Perspektif  Keadilan Jender," Muslim Heritage Vol. 2, No. 1 (2017).
6 Irfan Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," Jurnal  al-Qada'u:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga Islam Vol. 6, No. 2 (2019).  Lihat  juga  Mohammad  Hifni,  "Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  Suami  Istri  Dalam  Perspektif Hukum Islam," bi Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam) Vol. 1, No. 2 (2016).
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  dengan  baik,  serta  dilindungi  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, dengan  harapan  dapat  terwujudnya  anak-anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.
Setelah perceraian kedua orang tuanya, anak akan hidup dengan kekurangan kasih sayang kedua  orang  tuanya.  Apalagi  apabila  terjadi  gugatan  hak  asuh  anak,  sering  kali  eksekusi  untuk mendapatkan  hak  asuh  anak  tersebut  tidak  berhasil.  Umul  Khair  (2020)  menyebutkan  bahwa pelaksanaan  hak  asuh  anak  setelah  terjadinya  perceraian  pada  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan putusan  pengadilan  agama  di  Kenagarian  Jopang  Manganti. 7 Tentu  hal  ini  tidak  saja  dialami  di Kenagarian Jopan Manganti, tetapi juga menjadi  masalah  yang  kompleks yang terjadi di seluruh wilayah  Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh  Eka Dewi Adnan, et al. (2022) bahwa setelah putusan  pengadilan  yang  menghukum  ayah  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak  pasca perceraian,  keefektifitasannya  dipengaruhi  oleh  ekonomi,  pihak  ibu  yang  telah  mampu,  dan komunikasi. 8 Selain  faktor  tersebut,  Raudhatunnur  (2016)  menyebutkan  ada  faktor  kurangnya kesadaran  hukum  tentang  pemahaman  hak  anak,  ayah  kawin  lagi,  dan  adanya  pembatasan hubungan antara ayah dan anak oleh ibunya. Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Eka dkk, Betra Sarianti (2018) menyebutkan juga bahwa dari tujuh kasus yang diteliti menunjukan tingkat kesadaran  ayah  membayar  nafkah  anak  sangat  rendah  kalaupun  ada  ayah  memberi  nafkah  pasca perceraian nilainya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. 9
Demikian  pula  jika  terjadi  perceraian  tanggung  jawab  memberi  nafkah  beralih  kepada siapa  yang  memelihara  anak  apakah  ayah  atau  ibu,  sementara  yang  lain  lepas  tanggung  jawab. Meskipun  menurut  peraturan  perundang-undangan  orang  tua  yang  menelantarkan  anak-anaknya pasca  perceraian,  baik  itu  dilakukan  oleh  bapak  maupun  ibunya  maka  dikenakan  pasal  76A  dan pasal  76B  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  sedangkan  pidana  yang dikenakan pada orang tua tersebut dapat dilihat pada pasal 77 dengan pidana penjara paling lama 5  tahun  dan  denda  banyak  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Dan  dikenakan  pasal  77B dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  juga.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  problem-problem  dalam  pemeliharaan anak  pasca  perceraian  masih  meninggalkan  problematika  yang  berkepanjangan.  Sehingga  harus diberikan solusi-solusi yang berpihak kepada kepentingan anak.
7 Umul  Khair,  "Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian," Jurnal  Cendekia Hukum Vol. 5, No. 2 (2020), http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index.
8 Eka  Dewi  Adnan,  Syahruddin  Nawi,  and  Dachran  S.  Busthami,  "Efektifitas  Tanggungjawab Ayah  Terhadap  Nafkah  Anak  Setelah  Perceraian  (Studi  Putusan  Di  Pengadilan  Agama  Klas  1b Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/Pa.Sgm)," Journal of Lex Generalis Vol. 3, No. 10 (2022).
9 Raudhatunnur, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 2, No. 2 (2016). Lihat juga Betra Sarianti, "Tingkat  Kepatuhan  Ayah  Membayar  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian," Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum Vol. 27, No. 2 (2018).
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
Di Kalimantan Selatan pada tahun rentang waktu 2020-2022 ini saja, sudah menerima 70 perkara hadhanah, dan dari 70 perkara tersebut, ada 6 perkara yang mengajukan eksekusi terhadap hak  asuh  anak.  Sedangkan  di  Pengadilan  Agama  Martapura,  sejak  tahun  2020  sd  2022,  perkara hadhanah  berjumlah  9  perkara,  dan  dari  9  perkara  tersebut,  ada  1  yang  mengajukan  eksekusi terhadap  hak  asuh  anak.  Meskipun  bukan  menjadi  perkara  yang  mayoritas  di pengadilan  agama, namun problematika yang diakibatkan atas perkara ini menyita banyak perhatian masyarakat dan pemerintah, karena berkaitan dengan anak.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  mengulas  problematika  yang  terjadi  dalam  eksekusi anak  di  Pengadilan  Agama  Martapura  atas  perkara  Nomor  342/Pdt.G/2020/PA.Mtp  jo  Putusan Banding  Nomor  32/Pdt.G/2020/PTA.Bjm,  jo  Putusan  Kasasi  392  K/Ag/2021.  Kajian  yang membedakan  dari  penelitian  sebelumnya  adalah,  artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana problematika eksekusi anak dibahas dari sisi hukum pidana, hukum Islam, dan psikologi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian normatif ( legal research), metode ini digunakan terhadap penelitian  teks  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  yang  telah incracht. Beberapa  pendekatan  masalah  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach). Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai penguasaan anak yang ada terjadi sejak putusan pertama hingga upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh para pihak. Sumber data yang penulis gunakan adalah Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, jo Putusan Kasasi 392 K/Ag/2021,  dan meneliti jurnal dan artikel yang berkenaan dengan fokus masalah yang selanjutnya dianalisis secara kualilatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dijadikan fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Hak Asuh Anak
Hak  asuh  anak  atau  dalam  bahasa  Arab  disebut  sebagai hadhanah. Secara  bahasa hadhanah berasal  dari (ان ْض ِح-ُ نضحيُ-َُنَضح) yang  berarti  mengasuh,  merawat,  memeluk. 10 Menurut Sayyid  Sabiq,  Hadhanah  adalah  bertanggung  jawab  dalam  menjaga  anak-anak,  baik  itu  laki-laki atau  perempuan  yang  masih  kecil  atau  yang  sudah  besar  tetapi  belum  dewasa  secara  hukum (tamyiz),  dengan  memberikan  perhatian,  perlindungan,  dan  kebaikan  yang  dibutuhkan.  Hal  ini dilakukan tanpa perintah dari siapapun, dan bertujuan untuk melindungi anak dari segala hal yang
10 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 104.
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
dapat  merusak  fisik,  mental,  dan  spiritualnya  sehingga  anak  dapat  mandiri  dan  siap  menghadapi tanggung jawab di masa dewasa nanti. 11
Zainuddin  Ali  menukil  dalam  bukunya,  bahwa  arti  dari  pemeliharaan  anak  meliputi tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mengawasi,  memberikan  pelayanan  yang  layak,  dan  memenuhi kebutuhan  hidup  anak.  Tanggung  jawab  ini  berlangsung  terus-menerus  sampai  anak  mencapai usia dewasa yang ditetapkan secara hukum, di mana anak dianggap sudah mandiri secara finansial dan  dapat  mengurus  dirinya  sendiri. 12 Dalam  hal  pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau belum  mencapai  umur  12  tahun,  maka  Pasal  105  KHI  menyatakan  pemeliharaannya  adalah  hak ibunya, sedangkan manakala anak tersebut sudah dapat memilih atau dewasa maka pemeliharanya diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  untuk  memeliharanya,  namun biaya pemeliharaan akan tetap dibebankan kepada ayahnya.
Istilah  " Hadhanah "  dalam  hukum  perdata  umum  dapat  disebut  sebagai  pengasuhan  atau perwalian.  Hak  pengasuhan  atau  perwalian  adalah  hak  yang  dimiliki  seorang  anak  dari  orang tuanya,  dan  sekaligus  menjadi  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak.  Undang-Undang  Perkawinan Pasal  45  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memuat  ketentuan  yang  mengharuskan  kedua  orang  tua  untuk melakukan  pemeliharaan  dan  pendidikan  terbaik  kepada  anak-anak  mereka.  Kewajiban  ini  akan berlangsung hingga anak menikah atau sudah mandiri secara finansial. 13
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  mencakup kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak yang melekat pada anak. Pasal 4 UUPA tersebut menyebutkan  bahwa:  “ Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”. Sedangkan mengenai tanggung jawab orang tua terhaddap  kesejahteraan  anak  secara  rohani,  jasmani  dan  sosial,  diatur  oleh  Pasal  9  Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan  Anak  yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak  baik  secara rohani, jasmani maupun sosial”. 14
11 As-Sayyid  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  1983),  h.  21.  Lihat  juga  Amir Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahah  Dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:  Prenata  Media,  2014),  h.  327.  Lihat  juga  Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 415. 12 Lihat Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 64.
13 BADILAG  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Pedoman  Pelaksaan  Tugas  Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II (Jakarta: MA-RI Badilag, 2011).
14 Lihat  juga  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak  pada  Pasal  2  ayat  1,  2  dan  3  menyebutkan  bahwa  (1)  usaha  kesejahteraan  anak pertama-tama  dan  terutama  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua.  (2)  Pemerintah  dan/atau  masyarakat melaksanakan  usaha  kesejahteraan  anak  dengan  tujuan  membantu  mewujudkan  kesejahteraan  anak.  (3) Pemerintah  mendorong,  membimbing,  membina  masyarakat  untuk  berperan  serta  melaksanakan  usaha kesejahteraan  anak.    Hal  ini  juga  didukung  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105  Huruf  c  yang
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 3 Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat  (3)  yang  bersifat  lintas  sektoral,  dilakukan  secara  terkoordinasi,  terpadu  dan  dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing. Pada Pasal 4 dan Pasal 5 15 sangat jelas  mengatur  tentang  bagaimana  peran  orang  tua,  pemerintah,  dan  masyarakat  dalam perkembangan anak.

## B. Penyajian Data Dari Perkara
1. Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp
Perkara  ini  adalah  perkara  gugat  hak  asuh  anak,  yang  diajukan  oleh  mantan  istri  kepada mantan suami, atas  hak asuh  kedua orang anak yang masih dibawah  umur,  yaitu 11 tahun dan  7 tahun, dengan alasan yang pada pokoknya, setelah perceraian terjadi, kedua anak tersebut diasuh oleh  mantan  suami,  yang  menurut  gugatan  Penggugat  (mantan  istri)  bahwa  Tergugat  (mantan suami)  sibuk  bekerja  dari  pagi  sampai  sore  hari,  sehingga  kedua  anak  tersebut  lebih  sering ditinggal dengan orang tua atau saudara Tergugat. Menurut Penggugat, bahwa memang Tergugat mengizinkan  Penggugat  untuk  menjenguk  dan  bertemu  dengan  anak-anak  tersebut,  namun dilarang  untuk  membawa  keluar  walau  hanya  sebentar.  Dalam  proses  mediasi,  ternyata  tidak berhasil  mencapai  kata  sepakat  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Dalam  jawabannya,  alasan Tergugat  menolak  tuduhan  Penggugat  bahwa  dia  sibuk  bekerja  sejak  pagi  sampai  sore.  Menurut Tergugat,  bahwa  sebelum  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  anak-anak  tersebut  sudah terbiasa  dengan  neneknya  (orang  tua  Tergugat)  sehingga  sudah  familiar  dengan  lingkungan tersebut.  Kemudian  kenapa  Tergugat  melarang  Penggugat  membawa  anak-anak  tersebut  keluar, karena adanya ucapan dari Penggugat  yang  mengancam bahwa tidak akan mempertemukan saya lagi  dengan  anak  –  anak  saya  dan  ucapan  tersebut  di  lontarkan  juga  oleh  kaka  ipar  penggugat. Tergugat  menambahkan  bahwa  alasannya  untuk  tetap  memelihara  dan  merawat  kedua  anak tersebut adalah karenakan Tergugat tidak ingin kedua anak tersebut memiliki sifat/prilaku mental
menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  terjadinya  perceraian  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  bapaknya”. Berdasar  hal  tersebut  ayah  wajib  memberikan  biaya  nafkah  kepada  anaknya  setiap  bulan,  dan  demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.
15 Sementara  dipasal  Pasal  4  disebutkan:  “(1)  Usaha  kesejahteraan  anak  terdiri  atas  usaha pembinaan,  pengembangan,  pencegahan  dan  rehabilitasi.  (2)  Usaha  kesejahteraan  anak  yang  dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang  tidak  mempunyai  orang  tua  dan  terlantar,  anak  terlantar,  anak  yang  tidak  mampu,  anak  yang mengalami  masalah  kelakuan  dan  anak  cacat.  (3)  Ketentuan  mengenai  penetapan  syarat  dan  kriteria  anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri”.  Kemudian Pasal 5 menyebutkan:  “(1) Usaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk  memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial.  (2)  Pembinaan, pengembangan,  pencegahan  dan  rehabilitasi  dilaksanakan  dalam  bentuk  asuhan,  bantuan,  dan  pelayanan khusus.”
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
seperti  Penggugat  yang  telah  menghancurkan  rumah  tangga  mereka  dengan  bermain serong/berkhianat di saat masih menjadi istri  sah saya (Tergugat), apalagi di saat usia anak-anak Tergugat  masih  di  bawah  umur  seperti  sekarang  ini.  Yang  mana  dengan  perbuatan  penggugat tersebut  dapat  mempengaruhi  perkembangan  mental  dan  jiwa  anak  dalam  menjalani kehidupannya  nanti.  Menjawab  dari  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  menyatakan  dalam repliknya bahwa Penggugat lah yang melahirkan dan mengerti dengan naluri anak-anak tersebut, juga  karena  anak-anak  tersebut  masih  belum  mumayyiz,  sehingga  menurut  Kompilasi  Hukum Islam Pasal 105, anak-anak tersebut harus diserahkan pemeliharaannya kepada ibunya.
Dalam  pertimbangnnya,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Martapura,  mediasi  yang dilakukan  tidak  berhasil.  Menurut  keterangan  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dihadirkan  di persidangan,  memang  ditemukan  bahwa  Tergugat  tidak  melarang  Penggugat  bertemu  dengan anak-anak  tersebut,  namun  karena  bicara  dengan  nada  tinggi  saat  bertemu,  maka  Tergugat melakukan  pembatasan  tersebut.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Martapura  memberikan pertimbangan  dengan  mengemukakan  surah  al-Tahrim  ayat  6,  dan  Pasal  45  ayat  (1)  Kompilasi Hukum Islam, kemudian menyampaikan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  juga  Pasal  41  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan, juga Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
Majelis Hakim juga Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya,  apabila  ibu  dianggap  tidak  cakap,  mengabaikan  atau  mempunyai  prilaku  buruk  yang akan  menghambat  pertumbuhan  jasmani,  rohani,  kecerdasan  intelektual  dan  agama  sianak”  dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak  yakni  “setiap  anak  berhak  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri”;
Walaupun Penggugat tidak meminta dwangsom, namun Majelis Hakim mempertimbangkan  penggunaan  dwangsom  sebagai  alat  eksekusi  tidak  langsung  untuk mendorong Tergugat yang kalah  untuk memenuhi prestasinya  sesuai dengan Pasal 606 Rv huruf (a  dan  b).  Selain  itu,  hasil  Rakernas  Mahkamah  Agung  RI  tahun  2012  menyarankan  agar  dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Oleh  karena  itu,  agar  pelaksanaan  eksekusi  tidak  sulit,  Hakim  dapat  memberlakukan  dwangsom kepada Tergugat yang kalah. Dalam kasus ini, Majelis Hakim akan menggunakan  hak  ex officio untuk memberlakukan dwangsom terhadap Tergugat.
Dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Martapura  memutuskan  untuk, mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh kepada  Penggugat (mantan Istri), dan  menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  untuk  kedua  orang  anak  tersebut  sejumlah
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut berusia dewasa  atau dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan sejak dijatuhkan putusan dijatuhkan. Namun juga Penggugat diperintahkan untu memberikan akses kepada Tergugat untuk berkumpul dengan  kedua  anaknya  tersebut.  Karena  pada  faktanya  kedua  anak  tersebut  saat  ini  masih  di tangan Tergugat, maka  Tergugat diperintahkan untuk memyerahkan kedua anak tersebut, setelah putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,  apabila  tidak  dilakukan  maka  Tergugat  harus  membayar dwangsom sejumlah  RP100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  setiap  hari,  apabila  sejak  putusan  ini BHT kedua anak tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat.

## 2. Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Bjm
Atas  putusan  tingkat  pertama  tersebut,  Tergugat  melakukan  banding  kepada  Pengadilan Tinggi  Agama  Banjarmasin.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Banding,  Menimbang,  bahwa  atas  dasar apa  yang  telah  dipertimbangkan  oleh  Pengadilan  Agama  Martapura  dalam  perkara  a  quo,  maka Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  berpendapat,  bahwa  secara  umum  dapat  disetujui  dan  oleh karenanya  pertimbangan  tersebut  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat Banding  sendiri  dengan  menambah  dan  mempertajam  pertimbangan  serta  memperbaiki  amar putusan  Pengadilan  Agama  Martapura  dalam  perkara  a  quo.  Menimbang,  bahwa  keberatan- keberatan  yang  diajukan  oleh  Pembanding/Tergugat  dalam  memori  bandingnya  hanyalah mengulang  apa  yang  telah  disampaikan  pada  pemeriksaan  tingkat  pertama,  lagi  pula  dalil  yang dijadikan alasan Pembanding/Tergugat dan menitik beratkan pada prilaku Terbanding/Penggugat, yaitu  mengkhianati  perkawinan,  yang  mana  telah  melakukan  perselingkuhan,  baik  chat  lewat WhatsApp, jalan bersama dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya telah melakukan nusyuz/ durhaka  terhadap  Pembanding  dan  tidak  layak  menjadi  seorang  ibu  bagi  kedua  anaknya; Menimbang,  bahwa  mengenai  keberatan  Pembanding  tersebut  di  atas,  menurut  Majelis  Hakim Tingkat  Banding  tidak  beralasan,  karena  perilaku  buruk  Terbanding  dimaksud,  yaitu  melakukan percakapan  WhatsApp  dengan  seseorang  lelaki  yang  bukan  muhrimnya  tidak  dapat  dianggap mempengaruhi  secara  kejiwaan  atau  mental  dari  kedua  anak  Pembanding  dan  Terbanding, masing-masing  bernama:  Anak  I,  lahir  tanggal  19  Mei  2013  dan  Anak  II,  lahir  tanggal  01 Desember 2009, karena menurut Majelis Hakim Banding, anak yang masih di bawah umur belum bisa  memahami/menilai  suatu  perbuatan  buruk  seperti  halnya  dalam  percakapan  WhatsApp tersebut dan tidak mudah mengakses konten WhatsApp, karena biasanya bersifat rahasia;
Dalam  permasalahan  ini,  Majelis  Hakim  Banding  menyajikan  dalil,  dari  Khasiah  Ibnu Abidin dalam al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu dan hadis Nabi saw.,
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
ةيبرت ىلع ينمأ يرغل ةناضح لاف :قلاخلأا ىلع ةناملأا ،هقلاخأ يموقتو دلولا نبا ديق نكل .مارلحا وهللا وأ نازلبا رهتشم وأ يركس نم ةأرما وأ ًلاجر قسافلاك اله نوكيف ،دلولا هب عيضي ًاقسف هنوكب ملأا ةناضح نم عنالما قسفلا نيدباع اهيف لقعي نس في دلولا حبصي لم ام ،روجفلبا ةفورعم تناك  ولو ةناضلحا قح نم عزتنيف ،همأ روجف لجرلا امأ .ةنيمأ يرغ انهلأ ؛داسفلا نم هقلاخلأ ًناوص ،اه .هل ةناضح لاف ةبصعلا قسافلا 16
Artinya: Ibnu  Abidin  menjelaskan  bahwa  kefasikan  yang  menghalangi  hak  untuk mengurus  anak  adalah  kefasikan  seorang  ibu  sehingga  menyia-nyiakan  anak.  Ia  tetap berhak  mengurus  hadhanah  anak  meskipun  sudah  terkenal  fasik,  dengan  syarat  selama anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya.
Majelis Hakim Banding, menyampaikan bahwa bahwa dengan sulitnya seorang ibu yang melahirkan  anak  dimaksud  ingin  bertemu  dengan  anaknya,  lagi  pula  anak  tersebut  sekarang dipelihara  oleh  selain  ibu  kandungnya,  maka  dikhawatirkan  akan  berdampak  negatif  terhadap perkembangan psikologi pertumbuhan dan pendidikan anak, oleh karenanya berdasarkan maksud dari  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak, maka memisahkan anak dengan ibu kandungnya  akibat  terjadinya  cerai  antara  Penggugat/Terbanding  dengan  Tergugat/Pembanding adalah tidak layak/patut;
Menimbang,  bahwa  ibu  anak  tersebut  (Terbanding/Penggugat)  sejak  bercerai  sampai sekarang  belum  menikah  dan  berkeinginan  untuk  memelihara  dan  mendidik  anaknya  secara mandiri yang pada hakekatnya hanyalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik dan psikologis anak dimaksud.
لاإ ،اهتقفش روفول عاجملإبا ةافو وأ قلاطب ةقرفلا دعب دلولا ةناضبح قحأ ملأا يرغ وأ ،ةحاينو ةقرسو ءانغو نازك هب دلولا عيضي ًاروجف ةرجاف وأ ةدترم نوكت نأ .ًاعئاض دلولا كترتو ،تقو لك جرتخ نبأ ،ةنومأم
17
16 Wahbah  az-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islâmi  Wa  Adillatuh (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  1989),  Jilid  10.  h. 7306.
17 az-Zuhaili, Jilid 10, h. 7298. Dapat dilihat juga dalam Musthafâ al-Khîn, Musthafâ al-Bighâ, and „Alî al-Syarîjî, Al-Fiqh Al-Manhajî „Alâ Mazhab Al-Imâm Al-Syâfi‟î (Dimasyq: Dâr al-Qalam, 2020), Jilid 4, h. 191.
ةناضحب  نيلأ  اهنلأ  .ةيبزتلاو  ةياعزلا  ءابعأ  ىلع  اهزبصو  ،اهتقفش  رىفىل  :ةيلاتلا  بابسلأل  ،بلأا  نه  ةناضحلاب  قحأ  ملأا  نإ ىنحلاو ةفطاعلا نه هيلإ نىجاتحي اه لذب ىلع ردقأو ،نهتياعرو ،لافطلأا
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
Artinya:  “ Menurut  ijma‟  bahwa  urutan  orang  yang  berhak  memegang  hadhanah  dari kelompok  perempuan  adalah  ibunya  anak  setelah  terjadi  perceraian  karena  thalak  atau karena  kematian,  kemudian  apabila  ibunya  anak  tidak  ada  maka  berpindah  kepada ibunya  ibu  anak  karena  sama-sama  kedudukannya  dalam  hal  pewarisan  dan  karena sama-sama  mengalami  melahirkan  anak  kemudian  apabila  anak  yang  memerlukan hadhanah  tidak  memiliki  pengasuh  yang  berhak  dari  jalur  perempuan,  maka  hak hadhanah berpindah ke jalur laki-laki.”
Menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  Banding,  bahwa  Terbanding  (mantan  istri)  telah memenuhi  sebagagai  syarat  untuk  memegang  hak  hadhanah.  Meskipun  akhirnya  mengoreksi putusan  Pengadilan  Agama  Martapura,  namun  Majelis  Hakim  tingkat  banding,  menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura dengan memberikan hak hadanah kepada Penggugat/Terbanding.

## 3. Nomor 392 K/Ag/2021
Atas  putusan  banding  tersebut,  Tergugat/Pembanding  mengajukan  kasasi,  yang mengajukan  petitum,  agar  Mahkamah  Agung  sebagai judex  juris mengabulkan  permohonan Pemohon  Kasasi,  dan  membatalkan  putusan judex  facti . Judex  juris dalam  pertimbangannya mempertimbangkan bahwa  pertimbangan  hukum yang digunakan oleh judex facti tidaklah  salah, dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, harus ditolak.
Setelah  Putusan  Kasasi  tersebut  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  pada  intinya  adalah menguatkan  putusan  Pengadilan  Agama  Martapura,  yang  memberikan  hak  asuh  kepada Penggugat  (mantan  Istri),  dan  memberikan  perintah  kepada  Tergugat  (mantan  suami)  untuk menyerahkan secara sukarela kedua anak tersebut kepada Penggugat, dengan ancaman dwangsom apabila tidak melakukannya dalam masa waktu yang telah ditetntukan.  Namun, setelah melewati waktu  tersebut  ditentukan  ternyata  Tergugat  (mantan  suami)  tidak  menyerahkan  secara  sukarela kepada Penggugat. Hal ini membuat Penggugat  (mantan istri) mengajukan permohonan eksekusi dengan  Nomor  2/Pdt.Eks/2022/PA.Mtp,  yang  diajukan  pada  tanggal  30  Maret  2022,  yang kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Pengadilan  Agama  Martapura  dengan  melakukan  penetapan Aanmaning  pada  tanggal  07  April  2022,  yang  dilaksanakan aanmaning pada  tanggal  20  April 2022, yang menurut laporan Pengadilan Agama Martapura, sampai akhir tahun 2022, belum bisa dilakukan  eksekusi  dengan  alasan  hendak  dilakukan  pendekatan  kekeluargaan  negosiasi
Artinya: “Sungguh  ibu  lebih  berhak  atas  pengasuhan  daripada  ayah  karena  beberapa  alasan berikut:  pertama,  kasih  sayangnya  lebih  luas  serta  kesabarannya  lebih  besar  dalam  menanggung  beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu  lebih lembut  dalam mengasuh dan menjaga  anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan .”
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
penyerahan anak, yang dalam laporan Pengadilan Agama Martapura LIPA 5 bulan Februari 2023, eksekusi  ini  selesai  dengan  alasan  bahwa  permohonan  tersebut  dicabut  oleh  Penggugat  (mantan istri)  dengan  alasan  laporan  bahwa  proses  negosiasi  secara  kekeluargaan.  Hal  ini  adalah  bentuk keputusasaan  dari  pihak  pemenang  perkara  akan  sulitnya  eksesusi  pengasuhan  anak,  karena banyak hal yang harus diperjuangkan.
Hal ini harus diberikan  solusi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, dan hak-hak  dari  orang  tua  (mantan  istri  dan  mantan  suami).  Apa  yang  harus  dilakukan  oleh  negara dalam  menyikapi  persoalan  yang  menjadi  dilema  di  masyarakat  ini,  yang  sampai  saat  ini  belum ada  pemecahan  masalahnya.  Biasanya  majelis  hakim,  saat  perceraian  terjadi,  hanya  akan memberikan  nasihat,  yang  mana  nasihat  tersebut  tidak  memiliki  daya  ikat  dalam  putusan. Sedangkan  dengan  putusan  memberikan  hak  hadanah  melalui  perjalanan  panjang  yang  tidak berakhir sesuai dengan putusan yang dimenangkan.
Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  tentang  hak  asuh  anak,  dimana  anak  di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya dan anak di atas 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh antara ayah atau ibunya. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak, tetapi jika tidak mampu,  ibu  juga  bisa  membantu.  Orang  tua  yang  tidak  mendapatkan  hak  asuh  masih  memiliki hak  untuk  bertemu  anak  mereka,  namun  tidak  boleh  membawa  anak  tanpa  izin  dari  orang  tua yang  mendapatkan  hak  asuh.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Pidana (KUHP).
Lengkapnya Pasal 330 KUHP berbunyi:
1. “Barang  siapa  dengan  sengaja  menarik  seorang  yang  belum  cukup  umur  dari kekuasaan  yang  menurut  undang-undang  ditentukan  atas  dirinya,  atau  dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
2. “Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau  bilamana  anaknya  belum  berumur  dua  belas  tahun,  dijatuhkan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun.”
Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  seseorang  dapat  dihukum  jika  dengan  sengaja membawa atau melarikan anak yang belum dewasa dari kekuasaan pemegang hak asuh anak yang sah. Anak yang belum cukup umur didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 21 tahun atau belum  menikah,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Namun,  penting  untuk  dapat  membuktikan bahwa  pelaku  yang  membawa  atau  melarikan  anak  tersebut  bukanlah  anak  yang  secara  sukarela melarikan diri dari orang tuanya. Oleh karena itu, jika seorang ayah membawa anaknya yang hak asuhnya  sebenarnya  berada  di  tangan  ibunya,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
pelanggaran  dalam  konteks  pasal  330  KUHP.  Meskipun  pemegang  hak  asuh  anak  memiliki  hak terbesar dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak, seharusnya ia masih memberikan kesempatan kepada mantan pasangannya untuk bertemu dan melepas rindu dengan anak mereka. Di sisi lain, orang tua yang tidak memperoleh hak asuh juga harus memahami posisi mereka di mata hukum.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak 18 ,  dimana setiap  anak  tetap  berhak  untuk  bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan kedua  orang  tuanya.  Lebih  lanjut  dalam  Undang-  Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat,  dididik,  diarahkan  dan  dibimbing  kehidupannya  oleh  orang  tua  atau  walinya  sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap  anak  berhak  untuk  tidak  dipisahkan  dari  orang  tuanya  secara  bertentangan  dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ”.
Konsep  yang  diberikan  adalah  bagaimana  memenuhi  hak  anak,  tanpa  mengabaikan  hak- hak  orang  tuanya,  yang  harus  diatur  secara  tegas  oleh  negara  sebagai  pembuat  hukum.  Berkaca dari  beberapa  negara  yang  menerapkan shared  parenting ,  antara  lain  Amerika  Serikat,  Kanada, Inggris,  Australia,  Selandia  Baru,  dan  beberapa  negara  di  Eropa  seperti  Norwegia,  Swedia,  dan Denmark.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  undang-undang  dan  praktik  keluarga  dapat  bervariasi  di antara negara-negara ini, bahkan di antara yurisdiksi di dalam negara yang sama.
Dalam  bidang  psikologi  hukum,  terdapat  dua  jenis  kebutuhan  pemeliharaan  anak  yang dapat  dibedakan. Pertama ,  terdapat legal  custody ,  yang  mencakup  seluruh  kebutuhan pemeliharaan anak menurut hukum, termasuk biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum umumnya. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya dibagi oleh ayah dan ibu, meskipun ayah lebih sering memenuhi kebutuhan ini. Kedua , terdapat physical custody , yang
18 Beberapa hak anak pasca perceraian yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:
1) Hak atas nafkah: Anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua yang ditinggali setelah perceraian.  Nafkah  tersebut  mencakup  kebutuhan  pangan,  sandang,  kesehatan,  pendidikan,  rekreasi,  dan kebutuhan lainnya.
2) Hak  untuk  berkumpul  dengan  orang  tua:  Anak  berhak  untuk  bertemu  dan  berkumpul dengan kedua orang tuanya secara teratur, kecuali jika pertemuan tersebut berbahaya bagi anak.
3) Hak  untuk  mendapatkan  pendidikan:  Anak  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak.
4) Hak  untuk  memperoleh  informasi:  Anak  berhak  untuk  memperoleh  informasi  tentang hak-haknya dan terlibat dalam proses keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.
5) Hak untuk dilindungi dari kekerasan dan  eksploitasi:  Anak  berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
6) Hak  atas  warisan:  Anak  berhak  atas  bagian  dari  harta  orang  tuanya,  baik  yang  hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
7) Hak  untuk  dilindungi  dari  dampak  buruk  perceraian:  Anak  berhak  untuk  dilindungi  dari dampak buruk perceraian, seperti konflik orang tua dan ketidakstabilan emosional.
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
mencakup  kebutuhan  pemeliharaan  anak  secara  fisik  karena  anak  belum  dapat  merawat  dirinya sendiri  secara  jasmani  maupun  rohani.  Contoh  kebutuhan  tersebut  antara  lain  menyusu  dari  ibu, mandi,  memakai  pakaian,  merawat  diri  sendiri,  menjaga  kesehatan,  makan  dan  minum,  belajar berkomunikasi, bermain dengan teman, dan memenuhi kebutuhan perkembangan anak.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mengatur tentang pengasuhan anak secara rinci, bahkan dalam Peraturan Pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975,  tidak  ada  pengaturan  yang  sama  sekali.  Namun,  setelah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  dan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, ada peraturan mengenai hak asuh anak bagi anak di bawah umur,  yaitu  masalah  hadhanah.  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  dijelaskan  dalam  Pasal  42 sampai  Pasal  54  bahwa  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun  dengan  baik,  hingga  anak  tersebut  menikah  atau dapat  hidup  mandiri.  Orang  tua  juga  berwenang  mewakili  anak  mereka  dalam  segala  urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Pasal 45 menyatakan:
1) “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
2) “Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  meskipun  perkawinan  antara  kedua orangtua putus.”
Pasal 46 menyatakan:
1) “Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik”
2) “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”
Pasal 47 menyatakan:
1) “Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  otangtuanya  selama  mereka  tidak dicabut kekuasaannya.”
2) “Orangtua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar Pengadilan.
Pasal 48 menyatakan:
“Orangtua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggadaikan  barang-barang  tetap  yang dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.” Pasal 49 menyatakan:
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
1) “Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas  permintaan  orangtua  yang  lain,  keluarga  anak  dalam garis  lurus  ke  atas  dan  saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannyaterhadap anaknya.”
b. “Ia berkelakuan buruk sekali”
2) “Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”
Setidaknya  beberapa  aturan  perundang-undangan  tersebut  memberikan  kesempatan  yang luas bahwa shared parenting/ join custody sebagai solusi permasalahan pemenuhan hak-hak anak dalam  mendapatkan  kasih  sayang  kedua  orang  tuanya  pasca  perceraian.  Namun  demikian  bukan tidak  dengan  masalah,  yang  menjadi  masalah  berikutnya  adalah  keadaan  psikologis  pasangan yang  sudah  bercerai  tersebut,  tidak  hanya  memandang  anak  sebagai  objek  yang  harus  diberikan kasih  sayang  tetapi  permasalahan  hati  yang  menyebabkan  “kebencian”  kepada  mantan pasangannya. Tidak hanya dengan mantan pasangan, tetapi juga dengan anak yang “diubah” oleh mantan pasangan untuk  ikut merasakan  kebencian  kepada mantan pasangan lainnya.  Rifqi Fauzi (2020) menyebutkan bahwa Komunikasi antarpribadi yang harmonis pada keluarga broken home melibatkan  komitmen  yang  baik  dari  kedua  orang  tua  yang  bercerai  untuk  tetap  memperhatikan perkembangan moral dan kepribadian anak mereka dengan baik, meskipun telah bercerai. Hal ini terlihat pada kesepakatan kedua orang tua untuk tetap menjaga hubungan yang  harmonis dengan anak  mereka  dan  berusaha  mengasuhnya  secara  baik.  Sebaliknya,  pada  keluarga  broken  home yang tidak harmonis, komunikasi antarpribadi dengan anak tidak berjalan baik dan menyebabkan kurangnya  perhatian  terhadap  perkembangan  moral  dan  kepribadian  anak  secara  langsung,  yang pada akhirnya dapat memengaruhi moral dan kepribadian anak. Oleh karena itu, disarankan agar orang  tua  dalam  kondisi  apapun  dan  seberapa  sibuk  pun,  harus  selalu  menyisihkan  waktu  untuk berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara  langsung  dengan  anak  mereka. 19 Hal  ini  juga  dikuatkan oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ferren  Alwinda  and  Yugih  Setyanto  (2021),  yang menyimpulkan  bahwa  bahwa  perceraian  berdampak  pada  perubahan  hubungan  komunikasi antarpribadi antara anak dengan orang tua, yang pada mulanya hangat menjadi renggang. Namun hal  ini  tidak  berlaku  bagi  hubungan  komunikasi  orang  tua  yang  masih  tinggal  serumah  dengan anaknya. 20 Uswatun  Hasanah  (2019)  menyatakan  bahwa  dampak  psikologis  pada  anak  terjadi
19 Rifqi Fauzi, "Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan)," Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 2, No. 1 (2020).
20 Ferren  Alwinda  and  Yugih  Setyanto,  "Komunikasi  Antar  Pribadi  Orangtua-Anak  Pasca Perceraian," Koneksi Vol. 5, No. 2 (2021). Lihat juga  Siti Salwa Ratu Ghaisa, "Komunikasi Interpersonal
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
ketika  orang  tua  bercerai,  dimana  anak  merasa  tidak  nyaman  dengan  kehadiran  ayahnya  yang membawa pasangan baru yang bukan ibunya sendiri. Sebagai hasilnya, anak mengalami kesulitan dalam  berinteraksi  dengan  ayahnya  dan  ibu  dari  anak-anak  tersebut  harus  bisa  mengatur  waktu agar anak-anak tetap merasa dicintai oleh kedua orangtuanya meskipun sudah bercerai. Perceraian dapat  mempengaruhi  perkembangan  anak  dan  menghambat  aspek-aspek  perkembangan  anak seperti  hilangnya  cinta  dari  kedua  orang  tua,  kekurangan  perhatian,  perlindungan,  dan  kasih sayang. 21
Beberapa penelitian tersebut diatas, diperoleh data bahwa perceraian akan mempengaruhi gaya  komunikasi  antar  pasangan,  dan  juga  anak.  Hal  ini  akan  menyebabkan  problem  baru terhadap  pemahaman  bersama  tentang shared  parenting/join  custody yang  menjadi  saran  untuk dijadikan  solusi  dalam  permasalahan  ini.  Lantas  bagaimana  konsep  shared  parenting  yang diharapkan  dalam  solusi  permasalahan  ini,  apakah  sama  dengan  konsep  shared  parenting  yang berlaku di Amerika, Canada, dan negara lainnya.  Maghfirah and Gushairi (2020) menyimpulkan bahwa seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum  Islam. Akan tetapi, telah  terjadi pembaruan  dalam  perkembangan  hak  asuh  anak  ini,  karena  lebih  memperhatikan  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak,  maka  lahirlah  putusan-putusan  pengadilan  yang  memberikan  hak  asuh anak  kepada  ayah. 22 Selain  itu,  konsep  pengasuhan  bersama  ( Shared  parenting) ,  boleh  juga menjadi  perhatian  segala  pihak  untuk  diterapkan  hak  asuh  bersama  di  Indonesia.  Meskipun judulnya  tentang  konsep  shared  parenting,  namun  secara  spesifik  Maghfirah  dan  Gushairi  tidak mengajukan konsep tersebut secara dalam artikel yang mereka tulis.
Menurut Maghfirah dan Gushairi,  yang pada intinya adalah  bahwa jika dilihat dari nash- nash  syariah  dan  ketentuan  hukum  perkawinan  Indonesia,  termasuk  yurisprudensi  mengenai  hak asuh  anak,  konsepsi  pengasuhan  anak  bersama  bertujuan  untuk  menjamin  kepentingan  terbaik anak.  Hal  ini  bukan  hanya  terkait  dengan  siapa  yang  merawat  anak,  namun  juga  bagaimana pengasuhan anak dapat memberikan manfaat, kebaikan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Konsep  shared  parenting  atau  hak  asuh  bersama  dapat  membantu  memenuhi  hak-hak  anak  yang harus diberikan oleh orang tua, seperti yang disebutkan oleh Khoirudin Nasution dalam artikelnya tentang  hak-hak  anak.  Hak-hak  tersebut  mencakup  hak  umum  seperti  mendapatkan  nama  yang baik,  jaminan  keselamatan,  dan  kesehatan,  hak  pada  masa  pengasuhan  seperti  hak  atas  air  susu ibu,  jaminan  hidup,  nafkah,  dan  pendidikan  dasar,  serta  hak  pasca  pengasuhan  seperti  hak
Antara  Orangtua  Dan  Anak  Pasca  Perceraian  (Studi  Kasus  Di  Banjarmasin  Utara  Kota  Banjarmasin)," Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 3, No. 1 (2020).
21 Uswatun  Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," Jurnal  Agenda Vol. 2, No. 1 (2019).
22 Maghfirah and Gushairi, "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian:  Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer," Hukum Islam Vol. 20, No. 2 (2020).
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
mendapat  pendidikan  keahlian,  kepribadian,  sosial,  dan  profesional,  perlakuan  adil  tanpa diskriminasi jenis kelamin, dan hak untuk menikah setelah dewasa. 23
Meliani  and  Indra  Budi  Jaya  (2022)  menjelaskan  bahwa  konsep  yang  digunakan  dalam penerapan sistem hak asuh bersama di  Indonesia adalah konsep pembagian hak asuh fisik/waktu tinggal  dan  konsep  pembagian  hak  asuh  legal/  tanggungjawab,  dengan  pola  pembagian  waktu tinggal  di  tetapkan  oleh  hakim  di  Pengadilan  tanpa  mengurangi  nilai  kepentingan  terbaik  anak. Hal  ini  merupakan  bentuk  transformasi  hukum  pengasuhan  anak  yang  sebelumnya  berlaku  di Indonesia. Setelah dilakukan komparasi mengenai norma hukum yang mengatur tentang hak asuh bersama  bagi  anak  di  bawah  umur  ditemukan  bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  hak  asuh  anak  menempatkan  subjek  hukum  secara  berbeda  sehingga berimplikasi terhadap posisi hukumnya. 24
Shared parenting atau join custody , di Canada, mengacu pada pengaturan di mana kedua orang  tua  bertanggung  jawab  secara  bersama-sama  untuk  mengasuh  anak  mereka  setelah perceraian  atau  pemisahan. 25 Konsep  ini  bertujuan  untuk  mempromosikan  keterlibatan  orang  tua yang  lebih  seimbang  dalam  kehidupan  anak  mereka  dan  memperkuat  hubungan  antara  anak  dan kedua orang tua.
Di Kanada, undang-undang tentang hukum keluarga mengakui bahwa anak memiliki hak untuk  menjalin  hubungan  dengan  kedua  orang  tua  mereka,  dan  kedua  orang  tua  mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan mengasuh anak mereka setelah perceraian atau pemisahan. Namun, keputusan tentang pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak dan dapat  berbeda-beda  di  setiap  kasus.  Pada  umumnya,  pengadilan  Kanada  cenderung  mendorong pengaturan pengasuhan bersama antara kedua orang tua, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk tidak  melakukannya,  seperti  kekerasan  atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  pengaturan pengasuhan  bersama,  kedua  orang  tua  akan  membagi  waktu  yang  setara  dalam  mengasuh  anak mereka dan membuat keputusan penting tentang kesejahteraan anak bersama-sama.
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  setiap  kasus  pengasuhan  anak  adalah  unik  dan keputusan  akhir  tentang pengaturan pengasuhan akan didasarkan pada  kepentingan  terbaik anak.
23 Maghfirah and Gushairi h. 199.
24 Meliani and Indra Budi Jaya, "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum," Fastabiq: Jurnal Studi Islam Vol. 3, No. 1 (2022). 25 Nicholas Bala et al., "Shared Parenting in Canada: Increasing Use but Continued Controversy," Family Court Review Vol. 55, No. 4 (2017). Lihat juga dalam Hayley Davies, "Shared Parenting or Shared Care?  Learning  from  Children's  Experiences  of  a  Post‐Divorce  Shared  Care  Arrangement," Children Society Vol. 29, No. 1 (2015). Lihat juga Mia Hakovirta and Minna Rantalaiho, "Family Policy and Shared Parenting  in  Nordic  Countries," European  Journal  of  Social  Security Vol.  13,  No.  2  (2011).  Lihat  juga Constance R Ahrons, "Joint Custody Arrangements in the Postdivorce Family," Journal of Divorce Vol. 3, No. 3 (1980).
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
Jika  Anda  memiliki  pertanyaan  tentang  konsep  shared  parenting  di  Kanada,  disarankan  untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara hukum keluarga yang berpengalaman.
Sebenarnya  di  Indonesia  sendiri,  sudah  banyak  hakim-hakim  yang  melalui  putusannya menyiratkan  untuk shared  parenting, namun  yang  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dihindari  adalah kehendak  dari  salah  satu  pihak  untuk  menguasai  dan  menjauhkan  anak-anak  mereka  dari kehidupan  mantan  pasangannya  menjadi  masalah  sendiri  yang  harus  diselesaikan.  Seperti putusan-putusan tentang perceraian yang pada amarnya  untuk tidak membatasi mantan pasangan untuk  menjenguk  anak-anaknya.  Tentu  juga  harus  dimaknai  adalah  dengan  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  mantan  pasangan  untuk  ikut  mendidik  dan  memberikan  kasih sayangnya  kepada  anak-anak  tersebut  yang  meskipun  saat  ini  ada  dalam  pengasuhan  mantan pasangan.  Menitipkan  anak  kepada  sebuah  lembaga  independen  yang  menangani  pengasuhan anak  pasca  perceraian,  dimana  diatur  kapan  masing-masing  pasangan  dapat  menjenguk  dan berinteraksi  dengan  akan-anaknya  tersebut,  tidak  menjadi  solusi  terbaik  bagi  anak.  Setidaknya konsep  berpikir  pasangan  yang  telah  bercerai  dan  keluarga  masing-masing  untuk  memberikan kesempatan  kepada  mantan  pasangan  untuk  ikut  mendidik  dan  memberikan  kasih  sayangnya kepada anak-anak mereka tanpa ikut campur dan mempengaruhi psikologi anak untuk membenci atau menjauhi mantan pasangan yang tidak ikut mengasuh pada saat ini.

## KESIMPULAN
Pasca  perceraian,  masing-masing  pasangan  yang  bercerai  memiliki  ego  untuk mendapatkan  hak  asuh  dari  anak  mereka.  Keinginan  untuk  menjauhkan  anak  dari  mantan pasangannya  membuat  komunikasi  yang  buruk  antar  pasangan,  keluarga  juga  anak.  Beberapa perkara pengasuhan anak, dari  tingkat pertama, banding, dan kasasi,  hingga pengajuan  eksekusi, kebanyakan tidak dapat dieksekusi, yang akhirnya pihak yang memenangkannya harus mencabut perkara  permohonan  eksekusinya  tersebut.  Hal  ini  menjadi  problem  besar,  bahwa  anak  sebagai objek  eksekusi  tidak  seperti  objek  eksekusi  lainnya.  Proses  yang  lama  akan  mempengaruhi psikologis  anak,  doktrin  yang  dimasukan  oleh  mantan  pasangan  untuk  membenci  mantan pasangannya,  sangat  mungkin  terjadi,  sehingga  meskipun  mantan  pasangan  tersebut memenangkan  hak  pengasuhan  anak,  tetap  pada  akhirnya  tidak  mendapatkan  pengasuhan  anak tersebut.  Karena  hak  asuhnya  secara  hukum  menjadi  miliknya,  tetapi  secara  fakta  anak  tersebut tidak memiliki komunikasi yang baik dan telah berubah cara pandangnya kepada mereka. Negara juga  sebenarnya  sudah  menerbitkan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
Saran  penulis  adalah  dalam  perkara  perceraian  dan  penguasaan  hak  anak,  maka semaksimal  mungkin  diputuskan  dengan  perdamaian  dengan  perjanjian  pemeliharaan  anak, dengan memenuhi legal custody dan phisycal custody, sehingga diharapkan setelah perceraian hak anak terhadap kehidupan jasmani dan rohaninya terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  Eka  Dewi,  Syahruddin  Nawi,  and  Dachran  S.  Busthami.  "Efektifitas  Tanggungjawab Ayah  Terhadap  Nafkah  Anak  Setelah  Perceraian  (Studi  Putusan  Di  Pengadilan  Agama Klas 1b Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/Pa.Sgm)." Journal of Lex Generalis Vol. 3, No. 10 (2022): 13.
Ahrons,  Constance  R.  "Joint  Custody  Arrangements  in  the  Postdivorce  Family." Journal  of Divorce Vol. 3, No. 3 (1980): 189-205.
al-Khîn,  Musthafâ,  Musthafâ  al-Bighâ,  and  „Alî  al-Syarîjî. Al-Fiqh  Al-Manhajî  „Alâ  Mazhab Al- Imâm Al-Syâfi‟î . Dimasyq: Dâr al-Qalam, 2020.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Alwinda,  Ferren  and  Yugih  Setyanto.  "Komunikasi  Antar  Pribadi  Orangtua-Anak  Pasca Perceraian." Koneksi Vol. 5, No. 2 (2021): 7.
Arnengsih,  Ramdani  Wahyu  Sururie,  and  Mohammad  Sar‟an.  "Hak  Asuh  Anak  Akibat  Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017/Pa.Bgr." Jurnal Al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1, No. 1 (2020): 12.
az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh . Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
Bala,  Nicholas,  Rachel  Birnbaum,  Karine  Poitras,  Michael  Saini,  Francine  Cyr,  and  Shawna LeClair.  "Shared  Parenting  in  Canada:  Increasing  Use  but  Continued  Controversy." Family Court Review Vol. 55, No. 4 (2017): 513-30.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Davies,  Hayley.  "Shared  Parenting  or  Shared  Care?  Learning  from  Children's  Experiences  of  a Post‐Divorce Shared Care Arrangement." Children Society Vol. 29, No. 1 (2015): 1-14.
Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." Muslim Heritage Vol. 2, No. 1 (2017): 24.
Fauzi, Rifqi. "Komunikasi  Interpersonal  Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Fenomenologi  Di  Kecamatan  Kuningan  Kabupaten  Kuningan)." Jurnal  Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 2, No. 1 (2020): 24.
Ghaisa, Siti Salwa Ratu. "Komunikasi Interpersonal Antara Orangtua Dan Anak Pasca Perceraian (Studi  Kasus  Di  Banjarmasin  Utara  Kota  Banjarmasin)." Mutakallimin:  Jurnal  Ilmu Komunikasi Vol. 3, No. 1 (2020): 8.
Hakovirta,  Mia  and  Minna  Rantalaiho.  "Family  Policy  and  Shared  Parenting  in  Nordic Countries." European Journal of Social Security Vol. 13, No. 2 (2011): 247-66.
Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak." Jurnal Agenda Vol. 2, No. 1 (2019): 7.
Hifni,  Mohammad.  "Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  Suami  Istri  Dalam  Perspektif  Hukum Islam." bi Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam) Vol. 1, No. 2 (2016): 32.
Fitrian  Noor,  M.  Fahmi  Al-Amruzi,  Ahmadi  Hasan:  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Putusan Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  Kasus  Nomor  342/PDT.G/2020/PA.MTP  Jo  Putusan  Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)
Indonesia, BADILAG Mahkamah Agung Republik. Pedoman Pelaksaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II . Jakarta: MA-RI Badilag, 2011.
Islami, Irfan and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada  Bapak  Pasca  Perceraian." Jurnal  al-Qada'u:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga Islam Vol. 6, No. 2 (2019): 14.
Khair,  Umul.  "Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian." Jurnal  Cendekia Hukum Vol. 5, No. 2
(2020): 16. http://e-jurnal.stih- pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index.
Maghfirah  and  Gushairi.  "Konsep  Shared  Parenting  Dalam  Hadhanah  Pasca  Perceraian:  Kajian Perundang-Undangan  Perkawinan  Islam  Kontemporer." Hukum  Islam Vol.  20,  No.  2 (2020): 18.
Mansari,  Iman  Jauhari,  Azhari  Yahya,  and  Muhammad  Irvan  Hidayana.  "Hak  Asuh  Anak  Pasca Terjadinya  Perceraian  Orangtua  Dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Sya‟iyah  Banda Aceh." Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 4, No. 2 (2018): 22.
Meliani and Indra Budi Jaya. "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum." Fastabiq: Jurnal Studi Islam Vol. 3, No. 1 (2022): 13.
Raudhatunnur. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 2, No. 2 (2016): 8. Sabiq, As-Sayyid. Fiqh as-Sunnah . Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 27, No. 2 (2018): 13.
Sunarto,  Muhammad  Zainuddin  and  Ahmad  Baidawi.  "Hak  Asuh  Anak  Dalam  Perspektif  KHI Dan Mazhab Syafii." HAKAM Vol. 4, No. 1 (2020): 20.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahah  Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Prenata Media, 2014.
Yosmen,  Fri.  "Hak  Asuh  Anak  Mumayyiz  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Padang  Dan Pengadilan Tinggi Agama Padang." Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 33, No. 1 (2017): 14.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia . Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.