Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL
Yurista Ardien Adhipradana 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: yardien7@gmail.com

## Abstract
Prostitution s a phenomenon that s familiar to society. Prostitution s considered a crime against decency or  morals.  There  are  3  parties  nvolved  n  this  practice  of  prostitution,  namely,  pimps,  commercial  sex workers  who  are  victims  of  TIP  or  commercial  sex  workers  who  sell  themselves.  The  purpose  of  this research s to find out what s the urgency of criminalizing Commercial Sex Workers. the factors that cause the  crime  of  prostitution,  the  majority  of  the  problem  lies  n  economic  factors  which  are  nfluenced  by one's ncome or needs, especially the difficulties for women to meet their needs especially women who do not have skills so that competitiveness n the world of work s very low, then coupled with the occurrence of a pandemic which has made fewer and fewer jobs and competition n the world of work s even tighter, this  has  made  them  choose  shortcuts  by  colonizing  themselves  (their  bodies)  n  order  to  survive.  n addition, social factors also nfluence, especially environmental conditions, environmental conditions, and one's education. This study uses a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach,  and  a  comparative  approach.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that  basically criminalizing  Commercial  Sex  Workers  s  not  possible  because  Commercial  Sex  Workers  are  basically victims so Commercial Sex Workers should not be criminalized but n rehabilitation.
Keywords: urgency, criminalization, commercial sex workers, prostitution

## Abstrak
Prostitusi  merupakan  fenomena  yang  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat.  Prostitusi  dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral. Ada 3 pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ini yaitu,  Mucikari,  Pekerja  Seks  Komersial  yang  menjadi  korban  TPPO  atau  Pekerja  Seks  Komersial  yang menjajakan  diri  sendiri.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  apa  urgensi  mengkriminalisasi  Pekerja Seks  Komersial.  faktor – faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  prostitusi,  mayoritas masalahnya terletak pada faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang terutama kesulitan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhannya apalagi para wanita yang tidak memiliki keterampilan  (skill)  sehingga  daya  saing  dalam  dunia  kerjanya  sangat  rendah,  kemudian  ditambah dengan terjadinya pandemi yang membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit dan persaingan di dunia kerja  semakin  ketat  lagi,  hal  ini  membuat  mereka  memilih  jalan  pintas  dengan  menjajahkan  diri (badannya) agar tetap bisa bertahan hidup.  Selain itu, faktor sosial juga berpengaruh terutama kondisi lingkungan, suasana lingkungan, dan pendidikan seseorang Penelitian ini meenggunakan metode yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang – undangan,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan komparatif. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mengkriminalisasi Pekerja  Seks  Komersial  itu  tidak  bisa  karena  Pekerja  Seks  Komersial  pada  dasarnya  merupakan  victim sehingga sudah seharusnya Pekerja Seks Komersial bukan di kriminalisasi tetapi di rehabilitasi.
Kata kunci: urgensi, kriminalisasi, pekerja seks komersial, prostitusi

## PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Prostitusi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, apalagi di ndonesia Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral, dan melawan hukum (Aulia & Neno, 2019). Prostitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan – kerajaan jawa.  Fenomena  prostitusi  hingga  saat  ini  masih  menjadi  masalah  yang  belum  teratasi. Prostitusi adalah salah satu masalah sosial kompleks yang ada di tengah – tengah masyarakat, kata “prostitusi” yang dapat diartikan juga sebagai “pelacuran” sejak dulu menjadi pembicaraan di tengah – tengah masyarakat Indonesia, banyak penilaian baik secara objektif maupun secara subjektif yang menilai bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman, dan berbagai penilaian – penilaian serta sikap anti pati kepada “pelacur” tanpa sedikitpun memperhatikan  kaitan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  yang  mempunyai  hubungan  erat dengan adanya praktik prostitusi.
Jika ditinjau dari faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana prostitusi, mayoritas  masalahnya  terletak  pada  faktor  ekonomi  yang  dipengaruhi  oleh  penghasilan  atau kebutuhan  seseorang  terutama  kesulitan  bagi  wanita  untuk  memenuhi  kebutuhannya  apalagi para wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill) sehingga daya saing dalam dunia kerjanya sangat  rendah,  kemudian  ditambah  dengan  terjadinya  pandemi  yang  membuat  lapangan pekerjaan  semakin  sedikit  dan  persaingan  di  dunia  kerja  semakin  ketat  lagi,  hal  ini  membuat mereka  memilih  jalan  pintas  dengan  menjajahkan  diri  (badannya)  agar  tetap  bisa  bertahan hidup.    Selain  itu,  faktor  sosial  juga  berpengaruh  terutama  kondisi  lingkungan,  suasana lingkungan, dan pendidikan seseorang.(Adiningtyas & Loviana, 2018).
Di  iIndonesia  iangka  iprostitusi  isemakin  itahun  isemakin  imeningkat  ihal  iini  iterbukti iberdasarkan  iCATAHU  i(Catatan  iTahunan)  iKomisi  iNasional  iAnti  iKekerasan  iterhadap iPerempuan  iyang  imencatat  idinamika  ipengaduan  ilangsung  ike  iKomnas  iPerempuan, ilembaga  ilayanan,  idan  iBadan  iPeradilan  iAgama  idengan  iangka  isebanyak  i338.  i496  ikasus ikekerasan  iberbasis  igender  i(KBG)  iterhadap  iperempuan  idengan  irincian  ipengaduan  ike iKomnas  iPerempuan  i3.838  ikasus,  ike  ilembaga  ipelayanan  i7.029  ikasus,  idan  ike  iBadan iPeradilan  iAgama  i327.629  ikasus.  iAngka  i – iangka  itersebut  imenggambarkan  ipeningkatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
isignifikan  i50%  ikekerasan  iberbasis  igender  i(KBG)  iterhadap  iperempuan  iyaitu  i338.496 ikasus ipada itahun i2021 idari i226.062 ikasus ipada itahun i2020.
Pada idasarnya iprostitusi imemiliki idampak iterutama idampak inegatif iyang itumbuh iditengah – tengah  imasyarakat  isalah  isatunya  idengan  iadanya  iprostitusi  iakan  icenderung imeningkatkan  iangka  ikriminalitas,  imengganggu  iketentraman  iserta  iketenangan  idari imasyarakat  isetempat,  imenyebabkan  isering  iterjadinya  iperkelahian  idalam  irumah  itangga isehingga  ikasus – kasus  iperceraian  icenderung  imeningkat,  idan  idapat  imengganggu iperkembangan  imental  ianak – anak  iyang  iada  idi  idaerah  isekitar  itempat  iprostitusi (Defianasari, 2019).
Berkaitan dengan prostitusi, pada dasarnya KUHP sudah mengaturnya, baik dalam Pasal 296 yang berbunyi :
“Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh orang  lain,  dan  menjadikan  sebagai  pencaharian  atau  kebiasaan,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima b elas ribu rupiah” Kemudian  juga  diatur  terkait  tindak  pidana  sebagai  mucikari  yang  mengambil keuntungan dalam Pasal 506 yang berbunyi :
“Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seseorang  wanita  dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam denga n pidana kurungan paling lama satu tahun”
Dari  ketentuan  dua  Pasal  tersebut  yang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  hanyalah mucikarinya padahal jika kita lihat dalam praktik prostitusi ada dua pihak lain yaitu pekerja seks komersial  (PSK)  nya  dan  pengguna  jasanya  yang  juga  terlibat  dalam  tindak  pidana  prostitusi. Bahkan  diundangkannya  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  pun  belum  mampu  menjawab  kekosongan  hukum  terkait  sanksi  pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasanya yang ditinggalkan oleh KUHP. Oleh karena  itu  tidak  adanya  pemidanaan  terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  dan  Pengguna  Jasanya timbul  keresahan  di  tengah – tengah  masyarakat  walaupun  sudah  ada  beberapa  Peraturan Daerah  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  dan  Pengguna  Jasanya tersebut  tapi  belum  mampu  menjawab  dan  menciptakan  equality  before  the  law  serta  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
seharusnya  Peraturan  Daerah  mengatur  terkait  kejahatan  sehingga  perlu  adanya  pengaturan yang  secara  nasional  untuk  pemidanaan  terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  dan  Pengguna Jasanya  tersebut.  Hal  tersebut  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  menghilangkan kekosongan  hukum  yang  ada  pada  hukum  nasional  di  Indonesia.  Berdasarkan  penjelasan tersebut  diatas  penelitian  ini  mempersoalkan  Urgensi  Mengkriminalisasi  bagi  Pekerja  Seks Komersial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ni  menggunakan  metode  yuridis  normatif  sebgaimana  menurut  Peter Mahmud  Marzuki  yakni  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  guna  menjawab  su  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan penelitian  ni  menggunakan  pendekatan  perundang – undangan,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan komparatif dengan negara Malaysia karena perbedaan sistem pemerintahan yang dianut di ndonesia  presidensial  sedangkan di  Malaysia  system pemerintahannya  parlementer. Dengan  bahan  hukum  primer  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  nformasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  buku,  hasil karya lmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan su hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ni.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensi Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial

## Pandangan Viktimologi Kritis Terhadap Pekerja Seks Komersial
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu.  Secara  terminologis,  viktimologi  berarti  suatu  studi  yang  mempelajari  tentang  korban penyebab  timbulnya  korban  dan  akibatakibat  penimbulan  korban  yang  merupakan  masalah manusia  sebagai  suatu  kenyataan  sosial.  Viktimologi  merupakan  suatu  pengetahuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ilmiah/studi  yang  mempelajari  suatu  viktimalisasi  (criminal)  sebagai  suatu  permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti  studi/ilmu  pengetahuan  (I  Gusti  Ngurah  Parwata,  2017).  Pengertian  viktimologi mengalami  tiga  fase  perkembangan.  Pada  awalnya,  viktimologi  hanya  mempelajari  korban kejahatan  saja.  Pada  fase ini  dikatakan  sebagai  penal  or  special  victimology.  Pada  fase  kedua, viktimologi  tidak  hanya  mengkaji  masalah  korban  kejahatan  saja  tetapi  meliputi  korban kecelakaan.  Pada  fase  ini  desebut  sebagai  general  victimology.  Fase  ketiga,  viktimologi  sudah berkembang  lebih  luas  lagi  yaitu  mengkaji  permasalahan  korban  penyalahgunaan  kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new viktimologi. Menurut J.E.Sahetapy,  pengertian  Viktimologi  adalah  ilmu  atau  disiplin  yang  membahas  permasalahan korban  dalam  segala  aspek,  sedangkan  menurut  Arief  Gosita  Viktimologi  adalah  suatu  bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan  dan  penghidupannya.  Viktimologi  memberikan  pengertian  yang  lebih  baik  tentang korban  kejahatan  sebagai  hasil  perbuatan  manusia  yang  menimbulkan  penderitaan  mental, fisik,  dan  sosial.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  peran  yang sesungguhnya  para  korban  dan  hubungan  mereka  dengan  para  korban  serta  memberikan keyakinan  dan  kesadaran  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  mengetahui  bahaya  yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara  tentang  korban  kejahatan,  cara  pandang  kita  tidak  dilepaskan  dari  viktimologi. Melalui  viktimologi  dapat  diketahui  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  korban,  seperti: faktor  penyebab  munculnya  kejahatan,  bagaimana  seseorang  dapat  menjadi  korban,  upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Menurut kamus Crime  Dictionary,  yang  dikutip  Bambang  Waluyo  :  Victim  adalah  orang  telah  mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan  atau  usaha  pelanggaran  ringan  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan  korban  adalah:  Mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana,  hubungan  antara pelaku dengan  korban, rentannya  posisi  korban  dan  peranan korban  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Menurut  J.  E.  Sahetapy,  ruang  lingkup  viktimologi meliputi  bagaimana  seseorang  (dapat)  menjadi  korban  yang  ditentukan  oleh  suatu  victimity yang  tidak  selalu  berhubungan dengan masalah  kejahatan,  termasuk  pola  korban  kecelakaan, dan  bencana  alam  selain  dari  korban  kejahatan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Viktimologi dengan  berbagai  macam  pandangannya  memperluas  teori-teori  etiologi  kriminal  yang diperlukan  untuk  memahami  eksistensi  kriminalitas  sebagai  suatu  viktimisasi  yang  struktural maupun  nonstruktural  secara  lebih  baik.  Selain  pandangan-pandangan  dalam  viktimologi mendorong  orang  memperhatikan  dan  melayani  setiap  pihak  yang  dapat  menjadi  korban mental, fisik, dan sosial.
Dengan  dipelajarinya  viktimologi,  diharapkan  akan  banyak  manfaat  yang diperoleh.iManfaat viktimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut:
a. Viktimologi  mempelajari  hakikat  siapa  itu  korban  dan  yang  menimbulkan  korban,  apa artinya  viktimisasi  dan  proses  viktimisasi  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  proses viktimisasi;
b. Viktimologi  memberikan  sumbangan  dalam  mengerti  lebih  baik  tentang  korban  akibat tindakan  manusia  yang  menimbulkan  penderitaan  mental,  fisik,  sosial.  Tujuannya tidaklah  untuk  menyanjung-nyanjung  pihak  korban,  tetapi  hanya  untuk  memberikan beberapa  penjelasan  mengenai  kedudukan  dan  peran  korban  serta  hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan  kegiatan  pencegahan  terhadap  berbagai  macam  viktimisasi,  demi menegakkan  keadilan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  yang  terlihat  langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
c. Viktimologi  memberikan  keyakinan,  bahwa  setiap  individu  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  mengetahui,  mengenai  bahaya  yang  dihadapinya  berkaitan  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kehidupan  pekerjaan  mereka.  Terutama  dalam  bidang  penyuluhan  dan  pembinaan untuk  tidak  menjadi  korban  struktural  atau  non-struktural.  Tujuannya  untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek  politik  pada  penduduk  dunia  ketiga  akibat  penyuapan  oleh  suatu  korporasi internasional,  akiba-akibat  sosial  pada  setiap  orang,  akibat  polusi  industri  terjadinya viktimisasi  ekonomi,  politik,  dan  sosial  setiap  kali  seorang  pejabat  menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
e. Viktimologi  memberikan  dasar  pemikiran  untuk  masalah  penyelesaian  viktimisasi kriminal.  Pendapat-pendapat  viktimologi  dipergunakan  dalam  keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari  dan  dalam  proses  peradilan  kriminal,  merupakan  juga  studi  mengenai  hak  dan kewajiban asasi manusia.
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama, yaitu :
a. Manfaat  yang  berkenaan  dengan  usaha  membela  hak-hak  korban  dan  perlindungan hukum;
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.
Manfaat  viktimologi  ini  dapat  memahami  kedudukan  korban  sebagai  sebab  dasar terjadinya  kriminalitas  dan  mencari  kebenaran.  Dalam  usaha  mencari  kebenaran  dan  untuk mengerti  akan  permasalahan  kejahatan,  delikuensi  dan  deviasi  sebagai  satu  proporsi  yang sebenarnya secara dimensional.

## Pekerja Seks Komersial Menurut Viktimologi
Pekerja  Seks  Komersial  menurut  viktimologi  juga  bisa  menjadi  korban  dan  bisa  juga memang  sebagai  pelaku  dari  Tindakan  prostitusi.  Korban  dapat  mempunyai  peranan  dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ataupun tidak langsung, Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang  akan  menjadi  calon  ataupun  sikap  dan  keadaan  yang  dapat  memicu  seseorang  untuk berbuat  kejahatan.  Permasalahan  kemudian,  muncul pertanyaan,  mengapa  korban  yang  telah nyata-nyata  menderita  kerugian  baik  secara  fisik,  mental  maupun  sosial,  justru  harus  pula dianggap  sebagai  pihak  yang  mempunyai  peran  dan  dapat  memicu  terjadinya  kejahatan, bahkan  korban  pun  dituntut  untuk  turut  memikul  tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
Dapat  ditegaskan  bahwa  jika  hendak  mengamati  masalah  kejahatan  menurut  proporsi yang  sebenarnya  dia  berbagai  dimensi  (secara  dimensional)  maka  mau  tidak  mau  harus memperhitungkan  peranan  korban  (victim)  dalam  timbulnya  suatu  kejahatan.  Dalam kenyataan,  tidak  mudah  membedakan  sikap  peranan  yang  dimainkan  korban,  karena  korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau  tidak  langsung,  sendiri  atau  bersama-sama,  bertanggung  jawab  atau  tidak,  secara  pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.(Rena yulia, 2010).
Pihak  korban dalam situasi  dan  kondisi  tertentu dapat  pula  mengundang  pihak  pelaku untuk  melakukan  kejahatan  pada  dirinya  akibat  sikap  dan  tindakannya.  Dalam  hal  ini  antara pihak  korban  dan  pelaku  tidak  ada  hubungan  sebelumnya  (tidak  perlu).  Misalnya  korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang  lain  untuk  mengambilnya  tanpa  izin.  Bisa  juga  karena  sikap  dan  tingkah  laku  pihak korban,  sehingga  menimbulkan  kebencian,  kemuakan  dan  tindakan  yang  merugikan  pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan bertugas di bidang keamanan. Pihak  korban  memungkinkan,  memudahkan  dirinya  untuk  menjadi  sasaran  perbuatan jahat.(Yulia Rena, 2010).
Kebanyakan  korban  yang  berada  dalam  golongan  lemah  mental,  fisik,  sosial  ekonomi, yang  tidak  dapat  atau  tidak  berani  melakukan  perlawanan  ebagai  pembalasan  sering dimanfaatkan sesuka hati  oleh pelaku  yang  merasa dirinya  lebih  kuat  dan lebih berkuasa  dari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
korban. Menurut Mendhelson, (Bambang waluyo, 2014:19). Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:
1. Yang sama sekali tidak bersalah,
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya,
3. Yang sama salahnya dengan pelaku,
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku,
5. Yang korban adalah satu satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).
Dalam  hal  ini  pekerja  seks  komersial  pada  dasarnya  menurut  Undang-Undang  No  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  pidana  Perdagangan  Orang  posisinya  adalah sebagai  korban  yang  sama  sekali  tidak  bersalah  karena  dalam  UU  tersebut  pekerja  seks komersial dianggap sebagai korban dari sebuah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Hentig  beranggapan  bahwa  peranan  korban  dalam  menimbulkan  kejahatan  adalah (Bambang  Waluyo,  2014:20).Tindakan  kejahatan  memang  dikehendaki  oleh  si  korban  untuk terjadi.
1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
3. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.
Pekerja  seks  komersial  sebagai  korban  dari  sebuah  tindak  kejahatan  merupakan orang yang sulit lepas dari situasi perdagangan orang baik itu oleh dirinya atau oleh orang lain. Pada dasarnya pekerja seks komersial memiliki peranan dalam terjadinya sebuah kejahatan, misalnya mereka tidak segera melaporkan terlepas dia tidak mengetahui kemana dia melaporkan sebuah tindakan kejahatan dalam hal ini eksploitasi seksual tersebut, tetapi jika dia mengetahui dimana mereka  harus  melaporkan  sebuah  tindak  kejahatan  tersebut  dan  seterusnya  maka  peranan pekerja  seks  komersial  menjadikan  si  korban  atau  dirinya  sebagai  kesempatan  untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Apa yang dilakukan pihak korban.
2. Bilamana dilakukan sesuatu.
3. Dimana hal tersebut dilakukan.
Dalam  hal  ini  pekerja  seks  komersial  sebagai  korban  dari  sebuah  tindak  kejahatan merupakan orang yang sulit lepas dari situasi perdagangan orang baik itu oleh dirinya atau oleh orang  lain,  dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  pidana Perdagangan  Orang  memposisikan  pekerja  seks  komersial  sebagai  korban.  Oleh  karena  itu peranan  pekerja  sek  komersial  sebagai  korban  ini  dibutuhkan  untuk  melakukan  pelaporan terkait jika dilakukan sesuatu dan dimana tempat dilakukannya sesuatu tersebut.

## Kriminalisasi
Kriminalisasi  merupakan “Proses yang  memperlihatkan  perilaku  yang  semula  tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”. “Kriminalisasi merupakan  salah  satu  masalah  sentral  kebijakan  hukum  pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan  pidana)  dan  kebijakan  penalisasi  (ancaman  sanksi  pidana  apa  yang  sebaiknya dikenakan  kepada  si  pelaku pelanggaran)” “Kriminalisasi menurut  Sudarto  adalah  penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana Prinsip-prinsip kriminalisasi adalah sebagai berikut:
a. Mendukung tercapainya tujuan nasional,
b. Perbuatan  yang  diskriminalisasi  mengakibatkan  kerugian  atau  mendatangkan  korban (subsosialiteit),
c. Memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle),
d. Harus dapat ditegakkan (enforceable),
e. Memperhatikan  prinsip  hukum  pidana  sebagai  sarana  terakhir  (ultimum  remidium), subsidairitas bukan premium remidium,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
f. Menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum (precision principle), dan
g. Perbuatan  yang  dikriminalisasikan  harus  (digambarkan  secara  jelas  dalam  ketentuan hukum pidana (clearness principle)
Terkait  dengan  salah  satu  prinsip  kriminalisasi  berupa  memperhatikan  prinsip  pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remidium), maka perlu diketahui penyebab timbulnya doktrin ultimum remidium tersebut, yaitu sebagai berikut :
a. Keterbatasan  kemampuan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  hanya  mampu menyelesaikan masalah kejahatan secara symptomathic, bukan penyebabnya;
b. Norma  ancaman  sanksi  Hukum  Pidana  paling  berat  dibanding  norma  ancaman  sanksi hukum lain karena itu hendaknya hanya dipakai manakala norma (hukum) yang lain tidak mampu mengatasi masalah (senjata pamungkas),
c. Penggunaan norma Hukum Pidana menimbulkan stigmatisasi sosial
Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, “kriminalisasi merupakan  tindakan  atau  penetapan  penguasa  mengenai  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang oleh  masyarakat  atau  golongan-golongan  masyarakat  dianggap sebagai perbuatan  yang  dapat dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau  membuat  suatu  perbuatan  menjadi  perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.
Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa “kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa  perbuatan  tertentu  harus  dinilai  sebagai  perbuatan  pidana  yang  merupakan  hasil  dari suatu  penimbangan-penimbangan  normatif  yang  wujud  akhirnya  adalah  suatu  keputusan (decisions)”.
“Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Proses  ini  diakhiri  dengan  terbentuknya  undang- undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana”. “Pengertian kriminalisasi  dapat  pula  dilihat  dari  perspektif  nilai.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.
Pengertian  kriminalisasi  tersebut  menjelaskan  bahwa  ruang  lingkup  kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana  dan  dapat  dipidana,  tetapi  juga  termasuk  penambahan  (peningkatan)  sanksi  pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.
Berhubungan  dengan  masalah  kriminalisasi,  Muladi  mengingatkan  mengenai  beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:
1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori the misuse of criminal sanction
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip ultimum remedium
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi  harus  mengandung  unsur  subsosialitet  mengakibatkan  bahaya  bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan  rakyat  dan  memberikan  kemungkinan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk mengekang kebebasan itu.

## Asas – Asas dalam Kriminalisasi
Selain  itu  ada  asas-asas  yang  harus  diperhatikan  untuk  menilai  suatu  perbuatan  itu termasuk  tindak  pidana  atau  bukan,  yaitu  Ada  3  (tiga)  asas  yang  perlu  diperhatikan  oleh pembentuk  Undang-Undang  dalam  menetapkan  suatu  perbuatan  sebagaai  tindak  pidana beserta  ancaman  sanksi  pidananya,  yakni  asas  legalitas,  asas  subsidairitas  dan  asas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum  pidana,  dan  mempunyai  fungsi  mengatur  terhadap  kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang  hukum  pidana.  Asas  legalitas  merupakan  asas  pokok  dalam  penetapan  kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Asas subsidairitas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai  ultinum  remidium  (senjata  pamungkas/upaya  terakhir)  dalam  penangulangan kejahatan  yang  menggunakan  instrumen  penal,  bukan  sebagai  premium  remidium  (senjata utama)  untuk  mengatasi  masalah  kriminalitas.  Sedangkan  asas  persamaan/  kesamaan dimaksudkan  untuk  mengadakan  sistem  hukum  pidana  yang  lebih  jelas  dan  sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana.

## Syarat – Syarat Kriminalisasi
Kemudian  juga  harus  memperhatikan  syarat-syarat  untuk  mengkriminalisasi  suatu perbuatan,  dimana  Kriminalisasi  harus  mempertimbangkan  secara  mendalam  mengenai perbuataan  apa  yang  sepatutnya  dipidana,  syarat  apa  yang  seharusnya  dipenuhi  untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu. Dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :
1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita- cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

## Perbuatan yang Digolongkan Sebagai Perbuatan Pidana
Pengaturan  terhadap  perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus untuk perbuatan  yang  digolongkan  sebagai  perbuatan  pidana  setelah  penetapan  atau  pengesahan KUHP  di  Indonesia  pada  tahun  1946.  Masalah  pekerja  seks  komersial  di  Indonesia  sangat bertentangan  dengan  norma  hukum,  khususnya  norma  agama,  norma  kesopanan  dan  norma kesusilaan.  Dalam KUHP Indonesia masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial  ataupun  pemidanaan  terhadap  para  PSK  tersebut.  Sesuai  dengan  penjabaran  yang telah diberikan pada latar belakang sebelumnya, KUHP hanya dapat menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap penyedia jasa PSK saja (Mucikari atau Germo) namun belum bisa menjatuhkan pidana  terhadap  PSK  itu  sendiri.  Beberapa  pasal  lain  dalam  KUHP  yang  berhubungan  dengan Prostitusi ini selain pasal 295 dan 506 adalah pasal 297 yang membahas tentang perdagangan anak  laki-laki  dan  perempuan  untuk  dijadikan  pekerja  seks,  dan  pasal  295  yang  mengatur tentang penyedia jasa prostitusi seperti yang diatur dalam pasal 296 namun dengan objek jasa yang ditawarkan adalah jasa anak dibawah umur yang belum dewasa dan dijadikan sebagai PSK. Indonesia seharusnya  sudah  mulai  melihat  prostitusi  ini sebagai suatu  tindak  pidana dan  cara untuk  menghentikan  tindak  prostitusi  ini  adalah  dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap  para pelaku  prostitusi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  para  Pekerja  Seks  Komersial  itu  sendiri. Pelaku prostitusi yang dalam hal ini para Pekerja Seks Komersial sudah layak untuk dimasukkan kedalam hukum pidana kita karena telah memenuhi tiga kriteria kriminalisasi yang disampaikan oleh Moeljatno. Pertama, bekerja sebagai PSK sudah jelas adalah suatu tindakan yang harusnya dilarang  karena  tidak  sesuai  dengan  norma  yang  ada  di  Indonesia.  Kedua,  penjatuhan  pidana terhadap para PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada dan mengurangi prostitusi itu sendiri.  Ketiga,  penjatuhan  hukuman  terhadap  para  Pekerja  Seks  Komersial  ini  tentu  dapat dilakukan  apabila  ada  PSK  yang  tertangkap  nantinya  karena  perbuatannya  memanglah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
melanggar norma dan meresahkan masyarakat. Dengan tiga kriteria tersebut sudah jelas bahwa para  Pekerja  Seks  Komersial  memang  sudah  selayaknya  dijatuhkan  sanksi.  Indonesia  menilai para Pekerja Seks Komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari  prostitusi  dan  bekerja  sebagai  PSK  karena  paksaan  dari  sang  penyedia  jasa  (Germo  atau Mucikari), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  KUHP  kita  sekarang.  Selain  itu  penyebab  terjadinya prostitusi  ini  antara  lain  permasalahan  ekonomi  yang  dialami  oleh  para  PSK  tersebut.  Namun kenyataannya  seperti  contoh  kasus  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  seorang  artis  pun menjadi Pekerja Seks Komersial dan dalam kasus tersebut terungkap bahwa dia dibayar hingga puluhan  juta.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  menjadi  Pekerja  Seks  Komersial  bukan  lagi  soal keadaan  terpaksa  dan  karena  faktor  ekonomi,  namun  lebih  kearah  pekerjaan  yang  dapat menghasilkan  uang  dengan  mudah  dan  cepat.  Jadi  anggapan  tentang  menjadi  Pekerja  Seks Komersial adalah paksaaan dan dilakukan atas dasar desakan ekonomi sudah tidak lagi benar. Maka dari itu menjadi Pekerja Seks Komersial sudah bisa dikatakan sebagai murni tindak pidana dan harus diatur dalam KUHP Indonesia.

## Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial di ndonesia
Di dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, sedangkan bagi para PSK tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga penjatuhan pidana terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  tertentu  saja.  Namun  dengan  hanya  diatur dalam  Peraturan  Daerah,  maka  penjatuhan  sanksi  terhadap  para  Pekerja  Seks  Komersial  ini sangat  bergantung  terhadap  tempat  dimana  prostitusi  tersebut  dilakukan  dan  dimana  PSK tersebut ditangkap. Beberapa Peraturan daerah yang mengatur tentang Pekerja Seks Komersial antara lain:
1. PERDA  Prov.DKI  Jakarta NO.8  TH.2007  Tentang  Ketertiban  Umum  Peraturan  mengenai Pekerja  Seks  Komersial  diatur  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  PERDA ni.  Pada  poin  “b”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menyatakan  bahwa  menjajakan  atau  menjadi  Pekerja  Seks  Komersial  adalah  dilarang, Pidana  yang  dijatuhkan  kepada  para  Pekerja  Seks  Komersial  ni  adalah  kurungan  mulai dari dua puluh hari hingga paling lama sembilan puluh hari, atau dikenakan denda paling sedikit lima ratus ribu rupiah dan hingga tiga puluh juta rupiah.
2. PERDA  Kab.  ndramayu  NO.7  TH.1999  Pasal  7  pada  PERDA  ni  menjelaskan  bahwa  para pelaku  prostitusi  baik  tu  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana yang  kemudian  dalam  pasal  9  ayat  (1)  mengatur  tentang  sanksi  yang  dapat  diberikan yaitu diancam kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal lima juta rupiah.
3. PERDA Kota Tangerang NO.8 TH.2005 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ni menyatakan bahwa  dilarang  melakukan  perbuatan  prostitusi  baik  sendiri  ataupun  bersama-sama kemudian pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan orang yang melanggar pasal tersebut dapat diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.
4. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 39 ayat (1) poin  “b”  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang  menawarkan  diri  ataupun menyediakan  diri  sendiri  untuk  perbuatan  prostitusi.  Sanksi  pidana  terhadap  pasal  ni termuat  dalam  pasal  58  ayat  (2)  yang  menyatakan  orang  yang  melanggar  ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat dikenakan denda maksimal lima puluh juta rupiah dan  juga dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
5. PERDA  Kab.  Badung  NO.7  TH.  2016  Tentang  KetertibanUmum  Dan  Ketenteraman Masyarakat Ketentuan tentang Pekerja Seks Komersial pada Peraturan Daerah ni diatur dalam  Pasa l  26  ayat  (2)  pada  poin  “a”  dengan  bunyi  sama  dengan  Peraturan  Daerah Denpasar nomor 1 tahun 2015 yaitu melarang siapapun yang sengaja menawarkan diri atau  menyediakan  diri  untuk prostitusi dan dapat dikenakan sanksi  yang sama dengan PERDA Denpasar yang disebutkan sebelumnya yaitu pidana kurungan paling lama enam bulan  atau  pidana  denda  maksimal  lima  puluh  juta  rupiah  namun  tanpa  keterangan sanksi lain dari peraturan lainnya yang berlaku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
6. Delik  Lokika  Sanggraha  Hukum  Adat  Bali  memiliki  aturan  tersendiri  mengenai  aturan terhadap  hubungan  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan  diluar  pernikahan.  Aturan tersebut dikenal deng an “Lokika Sanggraha”. Delik Adat Lokika Sanggraha di atur dalam Kitab  Adhigama.  Pasal  359  Kitab  Adhigama  menjelaskan  Lokika  Sanggraha  adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana keduanya belum  terikat  suatu  perkawinan  yang  sah  menurut  Hukum  Nasional  maupun  Hukum Adat.  Hukum  Adat  ni  memiliki  landasan  yuridis  yaitu  terdapat  pada  Undang-Undang Dasar  1945  Pa sal  18B  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik ndonesia, yang diatur dalam undang- undang.” (Datu & Yusa, 2019).
Contoh  Peraturan  Daerah  diatas  memperlihatkan  bahwa  bagaimana  daerah-daerah  di Indonesia  menentang  adanya  prostitusi  dan  melarang  seseorang  untuk  bekerja  dalam  bidang prostitusi yang salah satunya adalah Pekerja Seks Komersial. Dengan demikian, sudah saatnya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  kita  mencantumkan  mengenai  pemidanaan  terhadap Pekerja Seks Komersial ini karena permasalahan ini adalah permasalahan yang menurut daerah- daerah  di  Indonesia  sangat  penting  sehingga  dimasukkan  dalam  Peraturan  Daerah  mereka. Namun karena hanya terdapat pada Peraturan Daerah, maka penerapannya sangat bergantung terhadap  dimana  Pekerja  Seks  Komersial  itu  menjajakan  dirinya  dan  dimana  para  PSK  itu ditangkap. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap para PSK tersebut juga akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan Peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia,  oleh  sebab  itu  KUHP  sebagai  induk  dari  hukum  pidana  di  Indonesia  perlu diperbaharui.  Suatu  Negara  pastinya  memiliki  hukum  yang  dicita-citakan  atau  ius constituendum  untuk  dapat  memfasilitasi  perkembangan  yang  ada  di  masyarakat,  tidak terkecuali  dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  diatur  dalam  Wetboek  van  Strafrecht  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
merupakan  warisan  dari  penjajah  Belanda  yang  muatannya  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

## Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial di Malaysia
Negara  Malaysia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  hukum  Anglo  Saxon  yang lebih  merujuk  pada  hukum  kebiasaan  dan  yurisprudensi  menjadi  sendi  utama  dalam  sistem hukumnya.  Berbeda  dengan  Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum  Civil  Law  yang  lebih merujuk kepada peraturan perundangundangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Akan  tetapi  dalam  perumusan  peraturan,  baik  Malaysia  maupun  Indonesia  tetap  tidak mengesampingkan  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  seperti  hukum  adat  dan  hukum  islam. Meskipun demikian pemisahan antar kedua system hukum tersebut tidak begitu ekstrim karena efek dari adanya globalisasi yang begitu pesat menyebabkan hukum terus bergerak.
Dalam  segi  sosial  masyarakat  Malaysia  yang  mayoritas  merupakan  pemeluk  agama islam.  Dalam  hal  ini  antara  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  sebuah  persamaan,  yaitu merupakan negara mayoritas islam. Dapat kita lihat pada negara Malaysia yang memiliki hukum positif berdasarkan hukum islam. Bahkan dalam pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi, negara  Malaysia  menggunakan  hukum  islam  yang  dimuat  dalam  Syariah  Criminal  Offences (Federal  Territories)  Act  1997  yang  merupakan  suatu  undang-undang  yang  mengatur  segala bentuk  pelanggaran  pidana  syariah  di  negara  Malaysia.  Namun  peraturan  tersebut  hanya terbatas  pada  wilayah  teritorial  Kuala  Lumpur  dan  Labuan.  Dan  peraturan  tersebut  hanya berlaku  bagi  pemeluk  agama  islam  saja.  Berdasarkan  Syariah  Criminal  Offences  (Federal Territories) Act 1997, tindak pidana prostitusi dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana syariah yang termuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 ayat (1). Dalam pasal tersebut mengatur setiap pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  prostitusi,  baik  para  pelaku  atau  subyek  prostitusi seperti PSK dan pengguna jasa maupun mucikarinya itu sendiri. Prostitusi diatur dalam Pasal 21 Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 yang menyebutkan bahwa:
a. Setiap  wanita  yang  melacurkan  dirinya  sendiri  akan  dinyatakan  bersalah  karena melakukan  pelanggaran  dan  akan  dihukum  denda  yang  tidak  melebihi  lima  ribu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ringgit atau dipenjara selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.
b. Siapa saja yang —
1) melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya; atau
2) menyebabkan  atau  mengizinkan  istri  atau  anak  perempuan  di  bawah  pelacur careto sendiri,
Akan  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  pelanggaran  dan  akan  dihukum  dapat dikenakan  denda  tidak  melebihi  lima  ribu  ringgit  atau  hukuman  penjara  untuk  jangka  waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.
Pasal  22  Syariah  Criminal  Offences  (Federal  Territories)  Act  1997  mengatur  mengenai mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pasal ni menyebutkan bahwa:
22.  Setiap  orang  yang  bertindak  sebagai  muncikari  akan  dinyatakan  bersalah  karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara dengan jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).
Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) lebih mengatur terhadap pihak yang terlibat dalam hubungan  seks  diluar  pernikahan  yang  sah.  Hal  ni  sejalan  dengan  unsur-unsur  prostitusi  yang lebih  cenderung  melakukan  hubungan  seks  diluar  pernikahan  yang  sah.  Pasal  23  ayat  (1) menyebutkan bahwa:
23.  (1)  Setiap  pria  yang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  seorang  wanita  yang  bukan strinya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan wajib akan dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun darinya.
(2)  Setiap  wanita  yang  melakukan  hubungan  seksual  dengan  seorang  pria  yang  bukan suaminya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan harus dihukum karena denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
cambuk  tidak  melebihi  enam  tahun  stroke  atau  kombinasi  apa  pun  darinya.  (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

## KESIMPULAN
Kriminalisasi  Pekerja  Seks  Komersial  pada  dasarnya  tidak  penting  dan  tidak  mendesak karena posisi mereka menjadi korban ketika memang mereka di eksploitasi oleh orang lain yang memegang  kendali  terhadap  dirinya  tersebut,  tetapi  ketiadaan  urgensi  ni  bukan  berarti membuat  keberadaannya  tidak  perlu  diatur  di  dalam  KUHP  sebagai  lex  generalisnya  atau Undang-Undang  lain  sebagai  lex  specialisnya,  urgensinya  dari  pengaturan  terkait  pekerja  seks komersial  ni  ketika  mereka  mengalami  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  jika  mereka  secara  sukarela  menjadi  pekerja  seks  komersial  maka pemerintah  wajib  bertanggung  jawab  karena  mereka  masuk  kedalam  new  viktimologi  yang merupakan  korban  dari  kemiskinan  struktural  sehingga  mereka  menjadi  pelaku  tindak kejahatan dalam hal ni perbuatan asusila.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiningtyas,  S.  W.,  &  Loviana,  M.  R.  (2018).  GAYA  HIDUP  PEKERJA  SEKS  KOMERSIAL  (PSK).
KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling , 5 (2). https://doi.org/10.33373/kop.v5i2.1525
Aulia,  D.  L.  N.,  &  Neno,  Y.  (2019).  PENGETAHUAN,  SIKAP  DAN  MOTIVASI  PEKERJA  SEKS KOMERSIAL TERHADAP KEIKUTSERTAAN PEMERIKSAAN VA. Jurnal Kebidanan Malahayati , 5 (4). https://doi.org/10.33024/jkm.v5i4.2026
Datu, ., & Yusa, . G. (2019). Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di ndonesia. E- Journal lmu Hukum Kertha Wicara , 8 (9), 1 – 19. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/57756/33716
Defianasari,  C.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  Dalam Prostitusi Online. Simposium Hukum ndonesia , 1 (1).
I Gusti Ngurah Parwata. (2017). Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan. Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan , 8 (2), 1 – 86.
Suparyanto  dan  Rosad  (2015.  (2020). 済無 No  Title  No  Title  No  Title. Suparyanto  Dan  Rosad (2015 , 5 (3), 248 – 253.