Tersedia Online: https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah p-ISSN: 1858-2621 e-ISSN: 2615-2150

## BURUH DALAM SEJARAH INDONESIA: STUDI TENTANG AKTIVITAS BURUH
PADA MASA PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA PERIODE 1870-1942
Danan Tricahyono Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta danan.tricahyono@student.uns.ac.id
Abstrak -Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perburuhan di Nusantara pada masa pemerintah  kolonial  Belanda  pada  periode  1870-1942.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka dengan  menggunakan  buku  serta  artikel  penelitian  sebagai  bahan  referensi.  Dari  sistem  tanam paksa ke penerapan undang-undang agraria posisi buruh bertransformasi dari pekerja rodi menjadi pekerja  yang  sifatnya  kontrak.  Memasuki  awal  abad  20  terjadi  gerak  tranformasi  buruh.  Arus urbanisasi  berdampak  pada  bertambahnya  jumlah  buruh.  Kondisi  tersebut  dapat  menjadi  ladang subur bagi perkembangnya revolusioner kiri. Para buruh  banyak menuntut perbaikan nasib dalam hubungannya  dengan  pemberian  upah  yang  layak.  Memasuki  masa  depresi  ekonomi  1930  para buruh  mengalami  nasib  yang  berbeda.  Sebagian  mengalami  Putus  Hubungan  Kerja  (PHK)  dan penurunan upah. Guna mengatasi masalah tersebut diberikan beberapa solusi seperti pengumpulan dana  yang  digunakan  untuk  membuka  lahan,  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  untuk membuka  pelatihan  bagi  para  petani  serta  ada  inisiatif  pendirian  koperasi  sebagai  sarana menciptakan usaha-usaha ekonomi.
Kata kunci: Sejarah, Buruh, Kolonial Belanda

## LABORER IN INDONESIAN HISTORY: STUDY OF LABOR ACTIVITIES DURING
THE DUTCH COLONIAL RULE OF THE PERIOD 1870-1942
Danan Tricahyono Postgraduate, Sebelas Maret University danan.tricahyono@student.uns.ac.id
Abstract- This study aims to analyze labor dynamics in the archipelago during the Dutch colonial government  in  the  period  1870-1942.  This  research  uses  a  literature  study  using  books  and research articles as reference material. From the system of forced cultivation to the application of agrarian laws, the position of workers has transformed from corpse workers to contract workers. Entering  the  early  20th  century  there  was  a  movement  of  labor  transformation.  The  current urbanization  has  an  impact  on  increasing  the  number  of  workers.  These  conditions  can  become fertile  ground  for  the  development  of  the  revolutionary  left.  The  workers  demand  a  lot  of improvement  in  their  fate  in  relation  to  the  provision  of  decent  wages.  Entering  the  economic depression  era  of  1930  the  workers  experienced  a  different  fate.  Some  of  them  experienced Termination  of  Employment  (PHK)  and  decreased  wages.  In  order  to  overcome  this  problem, several solutions were provided, such as raising funds to open land, to create jobs, to open training for  farmers,  and  an  initiative  to  establish  cooperatives  as  a  means  of  creating  economic enterprises.
Keywords: History, labor, Dutch colonial
Pendahuluan
Pekerja merupakan orang yang bekerja  kepada  orang  lain  dan  mendapatkan upah  dari  hasil  pekerjaanya.  Dalam  bahasa sehari-hari  pekerja  dibagi  menjadi  tiga  yaitu pekerja  kantor,  pekerja  kasar  atau  kuli,  dan pekerja  terampil  (pekerja  yang  memiliki keterampilan  tertentu  misalnya  tukang  kayu) (Yuliati,  2012).  Pekerja  merupakan  bagian dari  masyarakat  yang  memiliki  eksistensi dalam  perjalanan  sejarah.  Mengenai  sejarah asal-usul  buruh  atau  terbentuknya  sarekat pekerja belum tentu setiap orang mengetahuinya. Maka dari itu topik penulisan buruh sangat menarik untuk ditulis. Eksistensi gerakan  buruh  di  Indonesia  dimulai  sejak diterapkanya  Sistem  Tanam  Paksa  tahun 1830.  Periode  tersebut  merupakan  masa penting  dalam  sejarah  buruh.  Penerapan Sistem  Tanam  Paksa  oleh  pemerintah Kolonial  Belanda  mengubah  sistem  pertanian yang  telah  ada.  Para  pemilik  lahan  pertanian dipaksa bekerja rodi mengabdikan diri kepada pemerintah. Para petani bekerja sebagai buruh tani  tanpa  diberi  upah.  Buruh  tani  bekerja dalam  ikatan  feodalisme  (Tim  Nasional Penulisan Sejarah, 2010a).
Sistem feodalisme perlahan-lahan mulai  hilang  ketika  pemerintah  Kolonial Belanda  menerapkan  kebijakan  baru  yang dikenal  sebagai  Sistem  Politik  Pintu  Terbuka (Liberal)  tahun  1870.  Pemerintah  Kolonial Belanda  menerapkan  kebijakan  paket  liberal, wujud  dari  paket  liberal  berupa  dilakukannya pembukaan  lahan  perkebunan,  pendirian pabrik,  pembangunan  infrastruktur,  serta mengundang  para  investor  asing  untuk menanamkan modalnya di Nusantara. Kebijakan  tersebut  berdampak  pada  eksodus tenaga  kerja  (pekerja)  untuk  bekerja  pada proyek-proyek  pertanian,  perkebunan  dan infrastruktur.  Guna  mengatasi  kekurangan tenaga  kerja  pemerintah  Kolonial  Belanda mencari  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  (Iqbal, 2011).
Perkembangan  ekonomi  pada  masa liberal cukup baik, ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor pemerintah Kolonial  Belanda,  misalnya  pada  komoditi tembakau  antara  tahun  1870  sampai  1885. Tetapi,  perkembangan  tanaman  perdagangan mulai  seret  setelah  tahun  1885.  Bahkan perdagangan  tembakau mengalami penurunan yang  drastis.  Hal  tersebut  berdampak  pada pengurangan  upah  pekerja  yang  berujung pada  berkurangnya  kesejahteraan  pekerja (Daliman,  2012).  Krisis  pada  tahun  1885 diperparah  dengan  penyakit  yang  menyerang tanaman  perkebunan  seperti  tebu.  Wabah penyakit  pada  tanaman  secara  perlahan-lahan membuat  para  kapitalis  pergi  dari  bumi Nusantara.  Para  kapitalis  merasa  takut  jika bisnisnya akan rugi. Melihat fenomena seperti itu  pemerintah  Belanda  mengadakan  evaluasi dan  berupaya  melakukan  perbaikan  sistem ekonomi.  Usaha  yang  ditempuh  dengan menerapkan kebijakan Politik Etis pada tahun 1900.
Politik Etis merupakan kebijakan yang diperjuangkan
untuk mengadakan desentralisasi  ekonomi  dan  kesejahteraan rakyat  (Tim  Nasional  Penulisan  Sejarah, 2010b). Pemerintah
Kolonial Belanda menerapkan  gagasan  baru  yang  dikenal dengan Trilogi  Van  Deventer (Edukasi, Irigasi,  dan  Imigrasi).    Rangkaian  proses transformasi  yang  dilakukan  pemerintah Kolonial Belanda  melahirkan kesadaran kelas dalam  struktur  ekonomi  masyarakat.  Para pekerja mengalami proses radikalisasi menentang  pemerintah  Kolonial  Belanda. Munculnya  paham  komunisme  di  Uni  Soviet secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan  pekerja  di  Nusantara.    Pemerintah Kolonial  Belanda  mulai  mencurigai  gerakan- gerakan  buruh.  Masifnya  buruh  dalam melakukan  aksi  mogok  membuat  pemerintah curiga  jika  aksi  tersebut  ditunggangi  oleh kaum  komunis.  Salah  satu  buktinya  pada tahun
1930 pemerintah kolonial membubarkan Sarekat Kaum Pekerja
Indonesia  (SKBI)  karena  dicurigai  sebagai pendukung gerakan kebangsaan (Iqbal, 2011).
Dampak pembersihan terhadap sarekat buruh  membuat  gerakan  buruh  tidak  lagi bergaung  dalam  gerakan  kebangsaan.  Masuk periode  pada  penjajahan  Jepang  tahun  1942 nyaris  tidak  ada  sarekat  buruh  yang  mampu bertahan.  Dari  pemaparan  tersebut,  artikel  ini akan  mengantarkan  para  pembaca  untuk memahami  kondisi  pekerja  pada  masa pemerintah  Kolonial  Belanda  pada  tahun 1870-1942.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi pustaka.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan dengan  mengkaji  karya  tertulis  berupa dokumen  tertulis  termasuk  hasil  penelitian yang  termuat  dalam  artikel  jurnal  yang  dapat mendukung  dalam  proses  penelitian  (Agung, 1992).  Peneliti  melakukan  analisis  terhadap data-data  yang  telah  dikumpulkan  sehingga dalam pencarian data peneliti dapat menemukan  informasi  yang  diperlukan  untuk mendukung penelitianya. Riset pustaka manfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Riset pustaka membatasi  kegiatannya  hanya  pada  bahan- bahan  koleksi  perpustakaan  saja  tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008).
Peneliti  memilih  berbagai  macam sumber yang telah disediakan di perpustakaan dengan  mempertimbangkan  sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti harus  cermat  dalam  memilih  sumber-sumber yang akan digunakan sebagai rujukan. Peneliti harus  melakukan  kritik  ekstern  dan  intern untuk  memastikan  jika  sumber  acuan  yang digunakan  benar-benar  memiliki  kredibilitas dari  sisi  penulis  dan  orisinalitas  dari  sisi tulisan.  Sehingga  karya  yang  dihasilkan memiliki kualitas dan kuantitas yang nantinya dapat
dipertanggungjawabkan
secara akademik.
Peneliti  memerlukan  studi  pustaka dalam  rangka  mendapatkan  informasi  yang diinginkan  sehingga  dapat  dengan  mudah memecahkan  atau  mencari  solusi  untuk masalah  yang  sedang  diteliti.  Setelah  peneliti memperoleh  data  peneliti  merangkum  inti tulisan  ( annotated  bibliography )  (Indriati, 2005).  Kegiatan  mencatat  dilakukan  oleh peneliti  untuk  mempermudah  mengingat  data yang  ditemukan  dan  apabila  kekurangan  data akan  mudah  menemukan  sumber  yang  sama. Sehingga  peneliti  ketika  menuliskan  sumber diharapkan  menuliskan  data  dengan  lengkap, data  ini  menyangkut  (judul,  penulis,  tahun terbit,  dan  lain-lain).  Data  yang  telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan  aspek  kronologis,  otentitas,  dan tematis. Proses klasifikasi dibutuhkan peneliti untuk  pengecekan  tentang  keabsahan  dan kredibilitas  data  yang  dibutuhkan  sampai proses penafsiran.

## Posisi Pekerja Pada Masa Politik Liberal
Pekerja pada masa  diterapkanya Undang-Undang Agraria tahun 1870
bertransformasi dari pekerja yang bekerja rodi berubah  menjadi  pekerja  yang  sifatnya kontrak.  Semua  ini  tidak  lepas  dari  politik kolonial  baru  yang  berusaha  memberikan kebebasan  kepada  pemodal  swasta  asing untuk  menanamkan  modalnya  ke  Nusantara. Masuknya  pemodal  ke  Nusantara  berdampak pada  pengembangan  industri  dan  perkebunan baru  serta  bertambahnya  eksploitasi  tenaga rakyat.  Permasalahan  yang  muncul  sebagai akibat  dari  pengembangan  industri  dan perkebunan  berupa  sulitnya  mencari  tenaga kerja  atau  buruh.  Kesulitan  yang  dialami disebabkan  keengganan  buruh  untuk  bekerja, karena  upah  diberikan  sangat  murah  kepada para  pekerja.  Dampaknya  jarang  rakyat  yang bersedia  bekerja  di  perkebunan  milik  swasta asing.  Kesulitan  dalam  mencari  pekerja  tidak berlaku  untuk  semua  daerah  di  Nusantara (Daliman, 2012).
Kesulitan  pemerintah  dalam  mencari pekerja  berlaku  di  daerah  luar  Pulau  Jawa.
Rata-rata  penduduk  Jawa  bersedia  bekerja kepada  pemerintah  meskipun  diberi  upah sedikit,  tetapi  ini  tidak  berlaku  di  Sumatra Timur.  Penduduk  Jawa  diberi  upah  sedikit tetap  bekerja  karena  mereka  melakukan pekerjaan  tersebut  untuk  pemenuhan  nafkah dan  masih  ada  sedikit  ikatan  dengan  pejabat desa  yang  memaksa  mereka  untuk  bekerja (Breman, 1986). Sementara penduduk Sumatra  Timur  memberikan  argumen  jika keenggananya  untuk  bekerja  karena  jumlah penduduknya sedikit dan perkebunanya sangat luas,  apabila  mereka  bekerja  menjadi  pekerja tetap  maka  kesejahteraan  ekonomi  sulit diterima.  Alasan  sedikitnya  upah  yang diterima  juga  merupakan  faktor  keenggenan penduduk Sumatra Timur bekerja di perkebunan Deli. Masalah pekerja di Sumatra
Timur  ternyata  memaksa  pemerintah  mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Mengingat  perkebunan  tembakau membutuhkan  tenaga  kerja  yang  banyak (Daliman, 2012).
Guna mengatasi permasalahan sulitnya mendapatkan tenaga kerja, pemerintah Kolonial Belanda mencari alternatif dengan mendatangkan kuli (pekerja) dari luar Sumatra dan luar negeri. Pemerintah memilih  pekerja  dari  Jawa  dan  negara  Cina. Pada tahun-tahun pertama pengusaha menarik para  pekerja  dari  Jawa  melulalui Deli Maatschapij atau  sering  disebut Werek  Deli (agen  tenaga  kerja).  Dalam  mencari  pekerja werek  melakukan  berbagai  upaya,  dengan cara  tipuan  ataupun  membujuk  calon  pekerja yang  diincarnya.  Sebagai  contoh,  para  calon pekerja  diajak  oleh  werek  pergi  menonton wayang,  kemudian  mereka  disandera  dan dikirim ke Sumatra Timur (Sairin, 1993). Para werek  rela  melakukan  berbagi  upaya  yang buruk  seperti  penyandraan  karena  dorongan bayaran  yang  tinggi.  Para  werek  menerima bayaran  sebesar  266  hari  gaji  para  pekerja  di Jawa.  Para  pekerja  saat  itu  menerima  gaji sebesar  30  sen  gulden  sehari  (Sairin,  1993). Jika dihitung gaji yang diterima werek sebesar
7980  sen  gulden.  Pemerintah  Belanda  juga memanfaatkan para pekerja lama yang pulang ke  Jawa  untuk  mengajak  pekerja  baru  untuk didatangkan ke Sumatra Timur.
Guna mendatangkan pekerja dari Cina pemerintah  Belanda  juga  menggunakan  agen seperti  rekrutmen  pekerja  Jawa.  Pekerja  Cina didatangkan  dari  Penang  dan  Singapura melalui  perantara-perantara  ( Broker )  atau kheh-thau (perantara  khusus)  Cina.  Usaha mendatangkan  pekerja  dari  Cina  ke  Sumatra Timur  berhasil.  Terhitung  sejak  dibukanya perkebunan  tembakau  di  Deli  untuk  pemodal asing pada tahun 1871 berhasil mempekerjakan  3.000  pekerja  yang  di dominasi  oleh  Cina.  Meskipun  demikian, usaha  mendatangkan  pekerja  melalui  jasa perantara  dinilai  membutuhkan  biaya  yang mahal  oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda. Akibat  kesulitan  tersebut  para  pengusaha  di Deli memiliki alternatif untuk mencari pekerja langsung ke negeri Cina (Ismain, 1999).
Sejak  tahun  1879  para  pengusaha perkebunan di Sumatra Timur telah bergabung  dengan  perkumpulan  pengusaha- pengusaha  perkebunan  Deli  (DPV  atau Deli Planters  Vereniging )  tujuan  dibentuknya perkumpulan  para  pengusaha  perkebunan untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  oleh  para  pengusaha,  salah satunya tenaga kerja. Dalam rangka mengurusi tenaga kerja DPV pada tahun 1888 mendirikan  biro  imigrasi  yang  mengurusi seleksi  secara  langsung  penetapan  para pekerja  dari  Cina  dan  juga  mengurus pengangkutan  tenaga  pekerja  dari  Cina  ke Sumatra  Timur.  Peranan  DPV  lainya  yang tidak  kalah  penting  mengurusi  pembagian pekerjaan  di  perkebunan.  Peran  DPV  sebagai biro imigrasi menunjukan perkembangan yang signifikan.  Tercatat  pada  tahun  1889  jumlah pekerja  Cina  yang  telah  masuk  ke  Nusantara berada pada kisaran 5.167 dan bertambah lagi pada tahun 1890 menjadi 6.666 (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010a).
Pekerja  perkebunan  Sumatra  Timur yang  didatangkan  dari  Cina  bekerja  dengan sistem  kontrak.  Mengutip  pendapat  Mint dalam  (Tim  Nasional  Penulisan  Sejarah, 2010a) sistem kerja kontrak merupakan “suatu sistem dimana pihak majikan membayar biaya pengangkutan pekerja-pekerja dari tempat asal mereka  ke  tempat  pekerjaan,  sedangkan  para pekerja  mengikat  diri  bekerja  untuk  masa beberapa  tahun  dengan  upah  tertentu”. Melihat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan  oleh  para  pengusaha  untuk mendatangkan para pekerja ke Sumatra Timur membuat organisasi
perkebunan mengeluarkan  kebijakan  jika  calon-calon pekerja  diwajibkan  untuk  menandatangani kontrak  kerja  terlebih  dahulu  sebelum  resmi dipekerjakan  di  perkebunan.  Semua  ini dilakukan  untuk  menjamin  rasa  aman  para pekerja dapat bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan.  Rata-rata  pekerja  Cina  yang didatangkan  ke  Nusantara  laki-laki,  sangat jarang pekerja perempuanya. Pekerja perempuan yang banyak berasal dari Jawa.
Pada tahun 1888, pemerintah Kolonial Belanda  mengeluarkan  sebuah  peraturan. Dalam  peraturan  tersebut  memuat  mengenai persyaratan  hubungan  antara  kerja  kuli kontrak  di  Sumatra  Timur  yang  dikenal dengan koeli ordonnantie . Mengutip pendapat Daliman (2012) “ koeli ordonantie merupakan bentuk  aturan  yang  menyangkut  hubungan majikan  dengan  kuli  kontrak”.  Implemetasi dari  aturan  tersebut  mengikat  diantara  kedua pilah  pihak.  Pada  sisi  majikan,  memberikan jaminan-jaminan  tertentu  apabila  pekerja melarikan  diri  sebelum  kontraknya  habis. Sementara pada sisi kuli (pekerja) melindunginya  dari  tindakan  sewenang- wenang majikan. Dalam prakteknya aturan ini lebih  memihak  pada  majikan.  Para  pekerja tetap yang paling banyak menerima hukuman.
Koeli ordonatie lebih memiliki hubungan  pada  sistem  upah.  Pada  saat
peraturan  tersebut  diterapkan  upah  yang diterima  pekerja  sebesar  6  dollar  per  bulan bagi pekerja laki-laki.  Jika dikurskan 1  dollar setara  dengan  2  gulden,  jadi  12  gulden  gaji yang  diterima  oleh  pekerja.  Kemudian  nilai dolar  mengalami  penurunan,  1  dollar  setara dengan 1.10 gulden, jadi para pekerja laki-laki menerima upah sebesar 4.40 dollar. Sementara pekerja perempuan menerima upah separo  dari  upah  yang  diterima  pekerja  laki- laki.  Jadi  gaji  mereka  sebesar  2.20  dollar (Rosidah, 2012).
Penerapan koeli  ordonatie diikuti dengan  ancaman  hukuman  yang  diarahkan kepada para pekerja yang melanggar ketentuan  kontrak  kerja  lebih  dikenal  istilah poenalie sanctie . Mengutip pendapat Daliman (2012) “ poenalie sanctie merupakan hukuman keras  yang  diberikan  kepada  para  pekerja yang  tidak  bersedia  bekerja  atau  melarikan diri  dari  tempat  bekerja”.  Bagi  para  pekerja yang  melarikan  diri  akan  dicari  oleh  polisi. Nama-nama  para  pekerja  juga  dicantumkan dalam  pamflet  untuk  disebarkan  dan  mereka masuk  sebagai  DPO  (Daftar  Pencarian Orang).  Para  pekerja  yang  berhasil  ditangkap mereka akan dikembalikan di tempat kerjanya.  Pekerja  yang  berani  melakukan perlawanan akan diberi kekerasan oleh polisi. Hukuman  lain  yang  biasa  diterima  berupa perpanjangan  masa  kerja  tetapi  mereka  tidak diberi upah.
Penerapan poenalie  sanctie pada awalnya hanya di Sumatra Timur.
Perkembanganya berikutnya aturan tersebut di terapkan  untuk  semua  perkebunan  yang terletak  di  luar  pulau  Jawa. Poenalie  sanctie sangat memperkuat kedudukan para pengusaha  perkebunan.  Keberadaan  para pengusaha  tidak  ada  yang  mengawasi, membuat  keadaan  para  pekerja  menjadi sangat  menyedihkan.  Guna  menahan  para pekerja  selain  diterapkanya poenalie  sanctie para majikan memberikan kesempatan kepada
para  pekerja  untuk  bermain  judi  saat menerima gaji. Cara para pengusaha menjerat para  berhasil.  Para  pekerja  yang  kalah  dalam judi  mereka  akan  terjerat  dalam  hutang  yang besar.  Guna  melunasi  hutangnya  para  pekerja harus  bekerja  untuk  mendapatkan  uang. Konsekuensinya  bagi  para  pekerja  harus menandatangani  kontrak  baru  dengan  para pengusaha  (Tim  Nasional  Penulisan  Sejarah, 2010a).
Pada  akhir  abad  19  akhir,  terdapat salah  satu  tulisan  yang  menarik  dari  seorang pengacara  Belanda  bernama  Van  Den  Brand. Dalam  tulisanya  yang  berjudul De  Millionen van  Deli (Jutaan  dari  Deli)  disebutkan  jika kondisi rakyat Deli yang sangat memprihatinkan. Van Den Brand menggambarkan kondisi pekerja yang bekerja di  Sumatra  Timur  buruk  sekali,  bahkan disamakan  seperti  perbudakan.  Tulisan  dari Van  Den  Brand  menimbulkan  kemarahan besar  bagi  masyarakat  Belanda.  Banyak masyarakat  Belanda  yang  melakukan  protes terhadap  perlakuan  para  pengusaha  terhadap para pekerja. Protes yang dilakukan masyarakat  Belanda  membuat  pemerintah Kolonial mulai berusaha mengadakan perbaikan  keadaan  lingkungan  kerja  di Sumatra  Timur.  Secara  lambat  usaha  untuk perbaikan  para  pekerja  berhasil  pada  abad  20 (Daliman, 2012).

## Gerak Tranformasi Buruh
Abad  20  merupakan  era  perubahan politik  kolonial  di  Nusantara.  Keprihatinan kaum humanis terhadap nasib kaum Bumiputra  membuat  pemerintah  Kolonial Belanda  menerapkan  kebijakan  politik  balas budi  atau  yang  dikenal  dengan  Politik  Etis. Tokoh  pelopor  Politik  Etis  diantaranya  Van Deventer,  Van  Kol.  C.  Th,  dan  P. Broosschooft. Para kaum humanis seperti Van Deventer  memiliki  anggapan  jika  daerah jajahan  bukan  untuk  terus  diambil  hasilnya tetapi juga harus mengusahakan kesejahteraan bagi  rakyatnya  (Tim  Nasional  Penulisan
Sejarah,  2010b).  Dengan  demikian  kebijakan mengenai  daerah  jajahan  menjadi  berubah. Beberapa kebijakan baru diterapkan, misalnya program  emigrasi,  edukasi,  dan  politik kemakmuran.  Penetapan  kebijakan  baru mempengaruhi kehidupan masyarakat Bumiputra  dalam  konteks  waktu  tersebut. Salah  satu  buktinya  munculnya  berbagai organisasi  politik  dan  kesadaran  rakyat  untuk merdeka.
Organisasi  politik  yang  muncul  pada awal  abad  20  sebagai  konsekuensi  dari perubuhan  fungsi  daerah  jajahan  menurut pemerintah  kolonial.  Sejak  awal  mobilisasi pekerja  merupakan  prioritas  besar  dari organisasi  politik  maupun  sarekat  pekerja. Berawal  dari  terbentuknya Indische  Bond pada  tahun  1899,  organisasi  yang  menjadi wadah  bagi  pekerja  Indo  dalam  berbagai bidang  seperti  pekerja  kantor  pos,  pegawai kereta  api,  dan  kantor  pajak.  Para  pekerja memberanikan  diri  menentang  kondisi  kerja yang buruk dengan upah rendah dan jam kerja yang  panjang.  Walaupun  sebagaian  besar anggotanya masih keberatan menerima angota dari kalangan Bumiputra (Saptari, 2013).
Tahun 1906 didirikan Staatsspoorbond , tetapi permasalahan mengenai  keanggotaan  kembali  muncul. Terjadi perdebatan mengenai pemilihan anggota. Perbedaan terjadi mengenai penerimaan pekerja Bumiputra. Pada kesempatan ini keanggotaan pekerja
Bumiputra  mendapatkan  jatah  yang  lebih banyak dibandingkan pada organisasi Indische Bond .  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan penggunaan  bahasa  Melayu  sebagai  bahasa penghubung banyak dipakai oleh para pekerja. Walaupun demikian posisi orang-orang Bumiputra  belum  bisa  mendapatkan  haknya untuk menentukan pimpinan dalam organisasi tersebut.  Dua  tahun  berikutnya,  berdiri  VSTP ( Vereeniging voor Spooren Tramweg
Personeel )  di  Semarang.  VSTP  merupakan perkumpulan sarekat buruh pekerja kerata api.
Keangggotaan  VSTP  pada  awal  berdiri berjumlah  200  orang  Eropa  dan  10  orang Bumiputra  (Saptari,  2013).  Pada  akhir  1913 VSTP  memiliki  anggota  sebanyak  1.242 orang  (673  Eropa  dan  569  Bumiptera),  pada Januari  1915  beranggotakan  2.292  dan anggota  bumiputra  telah  mencapai  1.439 orang,  pada  Januari  1917  VSTP  mencapai 4.915 orang (837 Eropa dan 4078 Bumiputra) (Novita, 2015). Jika dilihat terjadi transformasi jumlah keanggotaan dalam tubuh
VSTP dari awal berdiri sampai periode 1917. Jumlah  pekerja  Bumiputra  pada  tahun  1917 naik  hampir  empat  kali  lipat  dari  jumlah pekerja  Eropa.  Naiknya  jumlah  pekerja bumiputra  didorong  oleh  pengaruh  Sneevlit yang berideologi sosialis-komunis.
Sneevlit  memberikan  pengaruh  yang besar terhadap sifat keanggotaan dalam tubuh VSTP.  Buruh  bumiputra  diberi  kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam sarekat buruh. Rapat  VSTP  yang  diselengggarakan  pada Februari 1914 memutuskan memberikan jatah tiga dari tujuh posisi eksekutif untuk golongan Bumiputra.  Ini  sebagai  tanda  awal  tahap perkembangan  VSTP  dan  perubahan  struktur dalam  tubuh  Sarekat  buruh  yang  dikontrol oleh  golongan  bumiputra  (Novita,  2015). Pergerakan kaum buruh di Semarang semakin hidup ketika Semaun datang pada tahun 1916. Ia  dikenal  sebagai  tokoh  penggerak  kaum revolusioner  yang  menganut  ajaran  marxis. Semaun  dipilih  untuk  menjadi  pemimpin VSTP pada tanggal 26 Mei 1919 menggantikan  H.W  Dekker.  Pada  tahun  yang sama,  Semaun  berperan  dalam  pendirian sarekat  buruh  pelabuhan  di  Semarang  yang bernama Havenaarbeidersbond, yang kemudian  tahun  1924  berganti  nama  menjadi Serikat Laut dan Gudang (Serilagu). Pendirian beberapa  sarekat  buruh  tersebut  jika  dilihat dari  kacamata  politik  merupakan  mesin penggerak  Semaun  untuk  menjalankan  misi komunisme.
Perkembangan sarekat buruh di Semarang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  faktor komunisme dan meningkatnya arus urbanisasi.  Ingelson  (1981)  menyatakan bahwa  sejak  tahun  1916  telah  terjadi  proses industrialisasi  di  Jawa,  munculnya  industri batik  di  Solo  dan  Yogyakarta,  industri percetakan,  industri  baja  telah  menarik  para pekerja  dari  desa  untuk  pindah  ke  kota-kota besar.  Semarang  merupakan  salah  satu  dari tiga  kota  yaitu  Batavia  dan  Surabaya  yang menjadi  roda  penggerak  bagi  kegiatan ekonomi Belanda. Arus urbanisasi berdampak pada  bertambahnya  jumlah  buruh.  Kondisi tersebut  dapat  menjadi  ladang  subur  bagi perkembangnya  revolusioner  kiri.  Dengan menunggangi Sarekat
Buruh, kaum revolusioner melakukan aksi-aksi pemogokan.
Secara bergelombang aksi pemogokan buruh  dimulai  pada  tanggal  21  Januari  1922 ketika  para  pegawai  bumiputra  di  kantor pegadaian  Mlaten,  Poncol,  Karang  Turi melakukan pemogokan akibat tuntutan perbaikan  gaji  dan  persoalan  harga  diri.  Satu hari  sebelum  pemogokan  terjadi  insiden antara pegawai pegadaian Karang Turi dengan beheerder (Kepala  Pegadaian).  Pada  saat  itu, pegawai  pegadaian  diperintah  oleh beheerder untuk  mengangkat  barang-barang  ke  tempat pelelangan,  tetapi  perintah  tersebut  ditolak oleh  pegawai  pegadaian.  Peristiwa  tersebut memicu  perselisihan  diantara berheerder dengan  pegawai  pegadaian  yang  berakibat pada  pecahnya  aksi  pemogokan.  Penolakan yang dilakukan para pegawai pegadaian tidak secara  serta  merta  tanpa  adanya  dasar. Sebenarnya sejak tahun 1919 telah dikeluarkan  aturan  tentang  pengangkatan barang  yang  dilakukan  oleh  tukang  kebun (Yuliati, 2012). Sebagai akibat dari keputusan penghematan anggaran belanja negara, pemerintah  melakukan  pemecatan  terhadap para petugas pengangkat barang dan tugasnya dilimpahkan terhadap pegawai.
Dari peristiwa pemogokan di pegadaian  Mlaten,  Poncol,  dan  Karang  Turi,
memunculkan semangat penyebarluasan anjuran  bagi  seluruh  kaum  buruh  di  Hindia Belanda  untuk  berpartisipasi  memberikan dukungan baik dalam bentuk uang dan tenaga. Melalui  harian  Sinar  Hindia  disiarkan  suatu iklan  lowongan  pekerjaan  di  pegadaian  guna menarik  masa.  Masa  yang  telah  terkumpul kemudian melakukan aksi pemogokan. Yuliati (2012)  mengatakan  bahwa  telah  terjadi pemogokan  sebanyak  75  kantor  pegadaian yang  meliputi  Karangturi,  Poncol  dan  Depok di  Semarang.  Pemogokan  para  pegawai pegadaian  nantinya  mampu  menginspirasi pemogokan para Sarekat Buruh Kereta Api di Jawa tahun 1923.
Pada  tahun  1923  terjadi  peristiwa penting  dalam  sejarah  Indonesia.  Sarekat Buruh  Kereta  Api  (VSTP)  melakukan pemogokan. Awalnya terjadi tuntuan dari para buruh kepada pimpinan
staatsspor
menyangkut  masalah  nasib  mereka.  Melalui Semaun selaku tokoh yang dianggap pemimpin  para  buruh  menemui staatsspor guna membicarakan masalah tunjangan kemahalan bagi para buruh, jumlah jam kerja yakni  8  jam  per  hari,  pembentukan  dewan pendamai dan upah minimum sebesar f. 1, per hari  (Yuliati,  2012).  Khusus  mengenai  upah buruh,  perbandingan  antara  buruh  di  Jawa dengan buruh di Deli memang sangat berbeda. Buruh di Deli pada periode 1920-an menerima gaji  dua  minggu  sekali.  Para  pekerja perkebunan menerima gajian besar dan gajian kecil  serta  tunjangan  natura  seperti  tekstil. Pada saat menerima gajian besar para pekerja bisa  dipandang  sebagai  hari  pesta.  Hal  ini terjadi karena biasanya pada hari Sabtu daerah perkebunan menjadi seperti pasar. Perkebunan dipenuhi  dengan  pedagang  yang  menjajakan daganganya  seperti  pakaian  dan  mainan. Biasanya  para  pekerja  membelikan  uangnya untuk  keperluan  sehari-hari  (Sairin,  1993). Berbeda  sekali  dengan  buruh  di  Jawa  yang mengalami  eksploitasi  tenaga  kerja.  Mereka
dituntut bekerja 10 sampai 12 jam sehari, serta upah  yang  kurang  dari  f.14  per  dua  minggu (Novita,  2015).  Dengan  demikian  bisa disimpulkan  jika  kecenderungan  buruh  di Jawa melakukan aksi-aksi pemogokan disebabkan  faktor  kesejahteraan  yang  masih rendah.  Terlihat  dari  upaya  eksploitasi  jam kerja  yang  tinggi  tapi  belum  diikuti  dengan upah yang setara.

## Depresi  Ekonomi  dan  Perubahan  Posisi Pekerja
Pada  tahun  1930  bisa  dibilang pemerintah  Kolonial  Belanda  mengalami masa yang sulit. Kegiatan ekonomi mengalami  penurunan,  kegiatan  ekspor  yang menjadi tumpuan ekonomi Belanda mengalami  penyusutan  secara  besar-besaran. Komoditi  ekspor  seperti  gula  mengalami goncangan  akibat  lesunya  kegiatan  ekspor. Dampaknya  semakin  meluas  hingga  bidang jasa yang melayani komoditi ekspor, misalnya perkereta-apian,  pelabuhan,  dan  jasa  ekspor sangat  menderita.  Keadaan  yang  tidak menentu membuat perubahan drastis ekonomi pemerintah  Kolonial  Belanda.  Pemerintah Kolonial  Belanda  dihadapkan  pada  persoalan cara untuk menggerakan roda ekonomi dalam kondisi depresi.
Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  ekonomi  yang  logis  berupa penghematan  dan  pengorganisasian  kembali dan  keputusan  Putus  Hubungan  Kerja  (PHK) bagi  kaum  pekerja.  Walaupun  tidak  semua pekerja  mengalami  PHK.  Para  pemodal memiliki  alasan  jika  pekerja  yang  di  PHK merupakan  mereka  yang  kurang  terampil dalam  pekerjaanya.  Para  pekerja  yang  ada  di Surabaya memiliki nasib agak lebih baik, para pekerja  hanya  mengalami  penurunan  upah. Hal  ini  seperti  digambarkan  oleh  Dick  dalam Saptari  (2013)  “para  pekerja  yang  bekerja  di sektor  formal  mengalami  penurunan  upah”. Penurunan  upah  diikuti  dengan  penurunan harga barang domestik. Penurunan upah buruh tidak begitu berdampak terhadap
kesejahteraan  buruh.  Harga  barang  domestik yang  turun  tetap  bisa  dijangkau  oleh  para buruh dalam
pemenuhan kebutuhan hidupanya,  harga  bahan  pangan  ikut  turun. Para buruh tetap bisa makan. Jadi permasalahan  yang  muncul  di  Surabaya  tidak begitu berat.
Situasi  krisis  membuat  pemerintah mencari  solusi  untuk  mengatasi  masalah pekerja  yang  putus  hubungan  kerja.  Solusi pertama  yang  diberikan  dengan  membentuk komite-komite yang ditugaskan untuk mengurusi  para  pekerja  yang  menganggur. Komite-komite tersebut berkutat pada kegiatan  mengumpulkan  dana  yang  akan diberikan kepada para pekerja, komite-komite juga    mengumpulkan  dan  membagikan pakaian. Komite-komite tersebut juga mendirikan  tempat  pelatihan  dan  usaha-usaha kecil  yang  diperuntukan  bagi  para  pekerja agar  bisa  membuka  kerja  baru.  Pemerintah juga menyediakan dana penolong, tetapi dana tersebut  paling  banyak  diberikan  kepada orang  Eropa.  Salah  satu  buktinya  di  industri gula,  tercatat  7.644  bekas  pekerja  Eropa mendapat  dana  penolong  dan  hanya  700 pekerja  Bumiputra  yang  mendapat  dana penolong.  Jadi  dapat  disimpulkan  pada  masa depresi  ekonomi  terjadi  perubahan  nasib pekerja,  yang  semula  pekerja  mendapat  upah tinggi  dalam  bekerja,  kemudia  mengalami penurunan upah akibat kebijakan
penghematan ekonomi.

## Konservatisme Gerakan Pekerja
Dalam kondisi ekonomi yang mengalami  depresi  membuat  para  pekerja mencari berbagai macam cara dalam mempertahankan hidupnya. Timbul kekhawatiran  diantara  pekerja  jika  kondisi eknomi  yang  sedang  surut  membuat  mereka mengalami ancaman pemecatan dan kehilangan  pekerjaan.  Masalah  kebimbangan akibat  merosotnya  ekonomi  tidak  hanya dialami oleh para pekerja. Hal ini juga dialami
pula  oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda  dan pihak pengusaha. Pemerintah Kolonial Belanda  khawatir  jika  kondisi  ekonomi  yang memburuk akan
berdampak pada
ketiakstabilan  politik.  Bagi  para  pengusaha kekhawatiran  muncul  jika  secara  tiba-tiba muncul  goncangan  sosial.  Terutama  yang paling  menjadi  perhatian  adalah  pergerakan kaum baruh.
Nasib  pekerja  pada  masa  depresi ekonomi  serba  tidak  jelas.  Melihat  kondisi demikian,  muncul  beberapa  pihak  yang  ikut prihatin  dengan  kondisi  pekerja.  Sarekat Sekerja misalnya mengupayakan pengumpulan  dana  untuk  diberikan  kepada para  pekerja.  Dana  yang  dihimpun  akan digunakan  untuk  membuka  lahan  untuk menciptakan  lapangan  pekerjaan  sebagaian lagi  dananya  dimanfaatkan  untuk  membuka pelatihan  bagi  para  petani  supaya  tetap  bisa bertahan  di  sektor  pertanian.  Berbeda  dengan di  Surabaya,  Dr  Soetomo  memunculkan gagasan  untuk  mendirikan  koperasi-koperasi. Dr  Soetomo  memiliki  pandangan  jika  solusi terbaik  untuk  mengatasi  masalah  pekerja dengan  mengarahkan  pekerja  pada  usaha- usaha  ekonomi.  Pandangan  Soetomo  muncul karena  ia  melihat  pada  fase  sebelumnya banyak  kaum  pekerja  yang  bersentuhan dengan  urusan  politis.  Ketika  politik  bersatu dengan  ekonomi  maka  sulit  untuk  pekerja mencapai kesejahteraan. Pekerja akan terpecah konsentrasinya dalam bekerja (Saptari, 2013).
Di  pihak  lain,  momentum  depresi ekonomi dimanfaatkan oleh organisasi politik untuk  menyerukan  persatuan,  menentang pemecatan  dan  pengurangan  penghasilan. Organisasi  Comite  Pembela  Kesengsaraan Boeroeh  Perempuan  Indonesia  (CKPBPI) telah menunjukan bukti jika dalam menghadapi  depresi  ekonomi  banyak  pekerja perempuan  yang  memperoleh  penghasilan sampingan  dari  pelacuran.  Hal  ini  selaras
dengan  berita  yang  di  muat  oleh  Soera Soerabaya  yang  dikutip  oleh  Saptari  (2013) kondisi  pekerja  pada  masa  depresi  ekonomi sangat  buruk,  contohnya  di  Lasem  terjadi kekerasan  sosial  di  tempat  kerja.  Dari beberapa  bukti  tersebut  organisasi  politik menyarakan  keras  pentingnya  nasionalisme. Mereka mencoba menekankan identitas kebangsaan.  Misalnya  Perserikatan  Pegawai Pegadaian  Hindia  (PPPH)  berubah  namanya menjadi (PPPB) Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemiputra. Jadi dapat disimpulkan,  jika  dalam  menghadapi  kondisi depresi  ekonomi  para  pekerja  mencoba bertahan  dengan  berbagai  cara  mulai  dari yang  jadi  pelacur  sampai  mengikuti  pelatihan kerja.

## Simpulan
Masa  pemerintahan  Kolonial  Belanda di  Indonesia  yang  sangat  lama  melahirkan bermacam-macam  kebijakan  terhadap  daerah jajahan.  Setiap  penerapan  kebijakan  tentunya membawa konsekuensi terhadap sektor-sektor kehidupan  masyarakat  Bumiputra.  Salah  satu sektor  yang  terkena  pengaruh  adalah  pekerja. Posisi  pekerja  pada  masa  Tanam  Paksa, Politik Liberal, Politik Etis berbeda. Jika pada masa tanam paksa pekerja dipekerjakan secara paksa  sehingga  masa  Tanam  Paksa  dikenal sebagai pewaris pekerja yang murah. Berbeda dengan  masa  Politik  Liberal,  pekerja  mulai mendapatkan  upah  yang  lebih  tinggi  dan diperkenalkanya sistem kuli kontrak.
Keberadaan  pekerja  semakin  berkembang semakin  berkembang  pada  masa  politik  etis. Transformasi  politik  mengakibatkan  posisi pekerja  menjadi  organisasi  yang  dianggap penting. Para pekerja mulai berani
menyuarakan dirinya yang menuntut kelayakan  penghidupan.  Dengan  melihat sejarah  pekerja  di  Indonesia  telah  terjadi transormasi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Semoga dengan  perhatian  yang  lebih  dari  pemerintah keadaan  pekerja  di  Indonesia  sekarang  bisa lebih baik dan sejahtera.

## Daftar Pustaka
Agung, I. G. . (1992). Metode Penelitian Sosial (Pengertian dan Pemakaian Praktis) . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Breman, J. (1986). Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial . Jakarta: LP3ES. Daliman, A. (2012). Sejarah Indonesia Abad IX sampai Awal Abad XX . Yogyakarta: Ombak. Indriati, E. (2005). Menulis Karya Ilmiah: Artikel, Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ingelson, J. (1981). Worker Consciousness and Labour Unions in Colonial Java.
Pacific Affairs , 54 (3), 485–501. Iqbal, S. (2011). Pekerja dan Politik. Jurnal
Sosial Demokrasi , 10 (4 Januari-Maret
2011).
Ismain, K. (1999). Marginalisasi Golongan Bumiputra Dalam Kemunculan Fenomena Golongan Menengah Timur Asing Di Indonesia Sejak Abad 17 . Malang, Indonesia.
Novita, A. (2015). Gerakan Sarekat Buruh Semarang. Jurnal of Indonesia History ,
3 (2), 1–7. Rosidah. (2012). Eksploitasi Pekerja Perempuan di Perkebunan Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930 . universitas diponegoro.
Sairin, S. (1993). Kebijaksanaan Perburuhan di Perkebunan Sumatra Timur pada masa Kolonial. Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora II Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 26-27 April 1993. Yogyakarta. Saptari, R. (2013). Bangsa dan Politik Perpekerjaan Dalam Proses Dekolonisasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tim Nasional Penulisan Sejarah, I. (2010a).
Sejarah Nasional Indonesia IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia)
(Soedjono & R. . Leirissa, Eds.). Jakarta:
Balai Pustaka.
Tim Nasional Penulisan Sejarah, I. (2010b).
Sejarah Nasional Indonesia V (Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda) (Soejono & R. . Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
Yuliati, D. (2012). Nasionalisme Pekerja Dalam Sejarah Indonesia. Jurnal Humanika , 16 (No 9 Desember). Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.