## DEMOKRASI MEMBANGUN KEKUASAAN

## GOKMA TONI PARLINDUNGAN S
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat gokmatoniparlindungan@gmail.com
Abstract: Academic  democracy  has  no  single  meaning.  Because  of  this  theoretical  problem, when  it  is  applied  in  state  administration,  things  happen  that  are  not  the  same  between  one country  and another.  However,  in  fact,  in  this  understanding  of democracy  there  are  values that  are  universal.  These  values  can  be  used  as  a  minimum  measure  of  whether  a  country consistently implements the principles of democracy or not. This means that these values are a condition for whether a country adheres to a democratic system or not.
Keywords: Democracy, Power.
Abstrak: demokrasi  secara  akademik  memiliki  pengertian  yang  tidak  tunggal.  Oleh  karena persoalan  teoritis  ini,  maka  pada  saat  diterapkan  dalam  penyelenggaraan  negara  terjadi  hal yang  tidak  sama  antara  negara  yang  satu  dengan  negara  yang  lain.  Meskipun  demikian, sesungguhnya  di  dalam  pemahaman  tentang  demokrasi  tersebut  terdapat  nilai-nilai  yang bersifat  universal.  Nilai-nilai  tersebut  dapat  dijadikan  ukuran  minimal  apakah  suatu  negara menerapkan  secara  konsisten  asas  demokrasi  tersebut  atau  tidak.    Artinya,  nilai-nilai  tersebut menjadi suatu syarat apakah negara menganut sistem demokrasi atau tidak.
Kata Kunci: Demokrasi, Kekuasaan.

## A. Pendahuluan
Melihat dinamika penyalahgunaan kekuasaan yang masih terus menerus berlangsung dan bahkan  sudah  ada  semenjak  munculnya  kekuasaan  itu  sendiri,  maka  sedari  awal  sebenarnya sudah  ada  gagasan  untuk  membangun  kekuasaan  itu  untuk  mele-katkan  kepada  fitrahnya semula  yaitu  untuk  memberikan  tempat  terhormat  kepada  rakyat  dalam  mengatur  negara sekaligus  memberikan  pedoman  kepada  penyelenggara  negara  bagaimana  membangun kekuasaan  untuk  maksud  tersebut.  Gagasan  itu  melahirkan  percikan  pemikiran  mengenai pengelolaan kekuasaan lewat mekanisme demokrasi.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada  tingkat  terakhir  rakyat  memberikan  ketentuan  dalam  masalah-masalah  pokok  yang mengenai  kehidupannya,  termasuk  dalam  menilai  kebijaksanaan  pemerintahan  negara  oleh karena  kebijaksanaan  tersebut  menen-tukan  kehidupan  rakyat.  Dengan  demikian  negara demokrasi  adalah  negara  yang  diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  dan  kekuasaan  rakyat atau  jika  ditinjau  dari  organisasi  ia  berarti  sebagai  suatu  pengorganisasian  negara  yang dilakuakn oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.  Demokrasi  seperti  dikatakan  tadi  ada-lah  bentuk  pemerintahan  rakyat  sehingga pemerintahan itu mele-kat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan  orang  lain  atau  badan  yang  diserahi  untuk  memerintah.  Kekuasaan  yang  dimi-liki oleh rakyat tersebut dimanifestasikan dalam bentuk ikut serta menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan dan gerak politik negaranya dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.
Dengan  demikian,  di  dalam  negara  yang  menganut  asas  demokrasi  kedudukan  rakyat sangat  penting  sebab  di  dalam  negara  tersebut  rakyatlah  yang  memegang  kedaulatan  yaitu kekuasaan  yang  mengatasi  warganegara  dan  anak  buah  bahkan  di  atas  undang-undang,  atau dengan kata lain kedaulatan adalah  kekuasaan yang penuh dan langgeng  kepunyaan  republik. Di  dalam  negara  demokrasi,  suatu  negara  dianggap  milik  masyarakat  karena  secara  formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat.
Meskipun  pada  umumnya  pengertian  demokrasi  itu  dapat  dikatakan  tidak  mengandung kontradiksi  kaena  di  dalamnya  meletakkan  posisi  rakyat  dalam  posisi  amat  penting,  namun pelaksanaan (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternya-ta prinsip ini telah menempuh
berbagai  rute  yang  tidak  selalu  sama.  Adanya  berbagai  rute  atau  pengejawantahan  tentang demokrasi  itu  menunjukkan  pula  beragamnya  kapasitas  peranan  negara  maupun  peranan rakyat. Minimal ada 3 (tiga) rute yang sampai saat ini bisa dicatat tentang upaya untuk menuju demo-krasi  modern,  yaitu  revolusi  borjuis  yang  ditandai  dengan  kapita-lisme  dan parlementerisme  (Prancis,  Inggris),  revolusi  dari  atas  yang  juga  kapitalis  dan  berpuncak kepada  fasisme  (Jerman),  dan  revolusi  petani  seperti  terlihat  pada  rute  komunis  yang  sampai tahap tertentu didukung oleh kaum buruh (seperti Rusia dan Cina).

## B. Metodologi Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif , merupakan  pendekatan  melalui  penelitian  hukum  dengan  meneliti  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum (Sunggono,    1997).  Berkaitan  dengan  itu,  maka  penelitiannya  lebih  mengutamakan  sumber data dalam bentuk bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## C. Hasil dan Pembahasan
Demokrasi dalam zaman modern banyak dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia dan dianggap sebagai bentuk pemerintahan  yang seharunysa.  Anggapan pemikiran  seperti ini berkembang setelah Perang Dunia II dan kemudian menggejala pada seluruh sistem organisasi politik  dan  organisasi  sosial  lainnya.  Kemenangan  demokrasi  semula  yang  merupakan  hasil dari pertentangan  antara fasisme  versus liberalisme, yang kemu-dian paham pertama diterima dan berpengaruh penting dalam perlawanan semula, bahwa demokrasi adalah sebuah paradoks. Di  satu  sisi  ia  mensyaratkan  adanya  jaminan  kebebasan  serta  peluang  berkompetisi  dan berkonflik, namun di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Kunci  untuk  mendamaikan  paradoks  dalam  demokrasi  semacam  ini  tampaknya  terletak  pada cara  memper-lakukan  demokrasi.  Demokrasi  seyogyanya  diperlakukan  semata-mata  sebagai proses atau cara dan bukan sebagai sebuah tujuan, apalagi kemudian disakralkan.
Manakala  demokrasi  diperlakukan  sebagai  cara,  maka  keteraturan,  stabilitas,  dan konsensus  tidak  kita  tempatkan  pula  sebagai  sebuah  tujuan  yang  sakral.  Dengan  demikian, keteraturan,  stabilitas,  dan  konsensus  yang  dicita-cita-kan  dan  dibentuk  pun  diposisikan sebagai  hasil  bentukan  dari  proses  yang  penuh  dengan  kebebasan,  persuasi  dan  dialog  yang bersifat  konsensual.  Berbeda  halnya  ketika  keteraturan,  stabilitas,  dan  konsensus  diposisikan sebagai  tujuan  yang  sakral,  maka  boleh  jadi  ia  dibentuk  secara  ironis  dan  paradoksal  oleh pemaksaan,  koersi,  represi,  dan  intimidasi.  Kenyataan  terakhir  inilah  yang  seringkali  muncul dalam  praktik  politik  demokrasi,  sehingga  demokrasi  sebagai  idea  politik  menjadi  satu  kotak yang terpisah dengan kotak yang lain.
Satu hal yang dapat dibaca dari berbagai studi penelusuran istilah demokrasi ialah bahwa istilah tersebut tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi  tingkat  kompleksitas  kehidupan  masyarakat  maka  semakin  rumit  dan  tidak  sederhana pula  demokrasi  didefinisikan.  Meski-pun  tidak  sepenuhnya  dapat  dipandang  dalam  bentuk periodisasi  yang  bersifat  kronologis,  tetapi  tidak  dapat  diingkari  bahwa  perbedaan  konsepsi demokrasi  tersebut  merupakan  hasil  dari  proses  dialetika  dan  interaksi  dengan  realitas masyarakat  dan  negara.  Salah  satu  hasil  akomodasi  pendefinisian  demokrasi  terhadap perkembangan  masyarakat  adalah  semakin  bergesernya  kriteria  partisipasi  langsung  rakyat dalam  formulasi  kebijakan  oleh  model  perwakilan.  Selain  itu,  penempatan  posisi  dan  peran penguasa atau negara juga senantiasa mengalami pendefinisian ulang, bergeser dari posisi dan peran “penjaga malam” atau “pemadam kebakaran” ke arah posisi dan peran yang lebih besar dan menentukan.
Demokrasi  sangat  dekat  dengan  konsep  kedaulatan  rakyat  yang  menekankan  bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  sehingga  sinergitas  kedua  konsep  ini  adalah  bagaimana memben-tuk  suatu  pemerintahan  yang  didasarkan  atas  kehendak  orang  banyak  dan  untuk menjalankan  kepentingan  bersama.  Dalam  praktik  politik,  “kehendak  rakyat”  jarang  sekali itupun jika pernah ada, merupakan kehendak seluruh rakyat. Dalam negara demo-krasi, terang tidak  ada,  dan  mungkin  juga  tidak  dalam  negara  berbentuk  apapun,  pemerintah  yang  sedang
berkuasa  merupakan  pilihan  semua  warganegara.  Artinya,  walaupun  tidak  seluruh  rakyat terlibat  secara  langsung  dalam  proses  pemilihan  peme-rintah  yang  berkuasa,  sering  diklaim sebagai “kehendak rakyat.”
Kedaulatan  ( sovereignty )  merupakan  konsep  kekuasaan  yang  tertinggi  ( supreme authority ) dalam suatu negara. Gagasan tentang kedaulatan sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno.  Aristoteles,  misalnya,  pada  saat  melakukan  studi  atas  berbagai  konstitusi  sempat menyinggung adanya sesuatu yang “superior” dalam suatu unit politik, apak itu satu beberapa, atau banyak.
Menurut  Jack  H.  Nagel  pembicaraan  tentang  kekuasaan  selalu  meliputi  2  (dua)  aspek, yaitu  lingkup  kekuasaan  ( scope  of  power )  dan  jangkauan  kekuasaan  ( domain  of  power ). Persoalan  lingkup  kedaulatan  mengarah  kepada  kegiatan  yang  ada  dalam  fungsi  kedaulatan yang meliputi 2 (dua) fokus, yaitu
(a)siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan
(b)apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi tersebu.
Sedangkan  jangkauan  kedaulatan  berbicara  tentang  siapa  yang  menjadi  subyek  dan pemegang kedaulatan. Secara umum kerang-ka pemikiran dari Nagel tersebut akan digunakan sebagai  acuan  untuk  mencari  pemahaman  tentang  kedaulatan  rakyat,  khususnya  pertanyaan tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.
Konsepsi kedaulatan baru dirumuskan secara sadar dan sistematis oleh seorang pemikir Prancis  yaitu  Jean  Bodin.  Dialah  yang  mengasosiakan  kedaulatan  dengan  negara  sehingga kedau-latan  merupakan  atribut  negara.  Dalam  pengertian  ini,  kedaulatan  dipandang mengekspresikan  kapasitas  untuk  menjalankan  kewa-jiban  dan  mempunyai  hak  serta kemampuan untuk melakukan tindakan.
Sebelum  menuju  kepada  pemahaman  tentang  kedaulatan  rakyat,  maka  akan  dibahas terlebih dahulu tentang siapa  yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam ilmu hukum ada 5 (lima) teori untuk memberikan penjelasan, yaitu:
(a)Kedaulatan Tuhan;
(b)Kedaulatan Raja; (c)Kedaulatan Negara; (d)Kedaulatan Hukum; dan (e)Kedaulatan Rakyat. Pertama ,  ajaran  kedaulatan  Tuhan  merupakan  konsepsi  mengenai  kekuasaan  tertinggi yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dipegang  oleh  Tuhan.  Secara  langsung,  artinya Tuhanla yang memegang kekuasaan tertinggi yang biasanya dipersoni-fikasikan dalam pribadi seorang  penguasa  yang  dianggap  sebagai  Tuhan.  Sementara,  kedaulatan  Tuhan  secara  tidak langsung diwujudkan dengan  kekuasaan  yang dipegang oleh  wakil  Tuhan di muka bumi  atau diwujudkan  melalui  hukum  Tuhan  sebagai  sumber  hukum  tertinggi.  Perwujudan  kedaualatan Tuhan  melalui  hukum  dapat  ditemui  dalam  ajaran  agama  yang  tidak  melembaga-kan  agama dalam bentuk personifikasi. Ajaran Islam, misalnya, merupakan bentuk kedaulatan Tuhan yang diwujudkan  melalui  aturan  hukum  (syariah)  yang  bersumber  kepada  Kitab  Suci  Alquran. Kedaulatan Tuhan melalui aturan hukum ini lazim disebut sebagai Nomokrasi.
Kedua, ajaran  kedaulatan  raja  beranggapan  bahwa  rajalah  yang  memegang  kekuasaan tertinggi  dalam  suatu  negara.  Pan-dangan  seperti  ini  muncul  terutama  setelah  periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa.
Ketiga ,  ajaran  kedaulatan  raja  menjadi  dasar  ajaran  kedaulatan  negara.    Semula  dalam konsep  kedaulatan  raja  kekuasaan  tertinggi  ada  pribadi  raja  atau  kaisar,  tetapi  dengan perkembangan  negara  nasional  modern  berkembang  juga  ajaran  mengenai  pribadi  arti-fisial yang menjelma ke dalam negara.  Dengan demikian, terjadi pergeseran pandangan dari konsep personal ke artifisial.
Keempat ,  ajaran  kedaulatan  hukum  berpandangan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  dimiliki oleh hukum. Ada 3 (tiga) pengertian dalam ajaran ini, yaitu:
(a)kedaulatan  hukum  mengacu  kepada  kapasitas  suatu  tatanan  untuk  membuat  aturan,  hak, dan kewa-jiban bagi dirinya sendiri;
(b)kedaulatan hukum mengacu kepada suatu kompetensi organ legislatif; dan
(c)menunjukkan adanya suatu keterkaitan norma dalam suatu hirarki hukum.
Corak pemikiran kedaulatan hukum antara lain nampak dalam tulisan Hans Kelsen yang berpendapat bahwa kedaulatan terletak pada aturan-aturan konstitusi dalam suatu negara. Pandangan  ini  berpijak  kepada  asumsi  bahwa  negara  merupakan  suatu  tatanan  hukum nasional  sehingga  kedaulatan  tertinggi  terletak  pada  norma  hukum  yang  secara  hirarkis merupakan norma tertinggi ( Grundnorm ). Kelima , ajaran kedaulatan rakyat berpandangan bahwa keku-asaan tertinggi terletak pada tangan  rakyat.  Konsepsi  kedaulatan  rakyat  ini  berakar  pada  doktrin  Romawi,  yaitu lex  regia , yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat ( populus ). Dalam hal ini kedaulatan rakyat dapat dipahami dalam beberapa pengertian:
(a)Rakyat diartikan sebagai “seluruh rakyat”, dalam suatu wilayah negara;
(b)Rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu “bangsa” ( the nation, das Volk );
(c)Korporatis, maksudnya “rakyat” juga meliputi penguasa;
(d)Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan ( the electorate ); dan (e)Kekuasaan rakyat diwakilkan dalam suatu majelis.

## D. Penutup
Keseluruhan  uraian  tersebut  menunjukkan  bahwa  demokrasi  secara  akademik  memiliki pengertian  yang  tidak  tunggal.  Oleh  karena  persoalan  teoritis  ini,  maka  pada  saat  diterapkan dalam  penyelenggaraan  negara  terjadi  hal  yang  tidak  sama  antara  negara  yang  satu  dengan negara yang lain. Meskipun demikian, sesungguhnya di dalam pemahaman tentang demokrasi tersebut terdapat nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan ukuran minimal apakah suatu negara menerapkan secara konsisten asas demokrasi tersebut atau tidak. Artinya,  nilai-nilai  tersebut  menjadi  suatu  syarat  apakah  negara  menganut  sistem  demokrasi atau tidak.

## Daftar Pustaka
Bambang Sunggono,  1997, Metodologi Penelitian Hukum” , Grafindo Persada, Jakarta. Gokma  Toni  Parlindungan  S,  Prinsip-Prinsip  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Hukum Respublica, Volume 6, Nomor 2, 2017.
Gokma  Toni  Parlindungan  S,  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Nagari  di Kabupaten Pasaman Barat, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 2, 2019,
Gokma  Toni  Parlindungan  S,  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  Memperkuat  Sistem Presidensial Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 3, Nomor 5, 2021.