## MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Muhammad Fauzan Hakim Pengadilan Agama Lima Puluh Kota

## Abstrak
Aturan tentang nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal  149  hurub  b  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Ulama  sepakat  mengatakan  bahwa perempuan  yang  ditalak  raj‟i  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dan  tempat  tinggal. Pertama,  Syafi‟iyah    dan  Malikiyah    berpendapat  bahwa  perempuan  yang  dijatuhkan talak ba‟in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Hanabilah  dan Zhahiriyah  berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal.  Hanafiyah    berpendapat  bahwa  istri  yang ditalak ba‟in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj‟i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq

## Abstract
Rules about living on the waiting period stipulated in Article 41 letter c of Law No. 1 of 1974  and  Article  149  hurub  b  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI).  Scholars  agree  that women who are divorced raj'i entitled to make a living on the waiting period and a place to  stay.  First,  Shafi'ites  and  Malikiyah  found  women  who  dropped  divorce  ba'in  in  the nonpregnant  state  just  get  the  right  place  to  stay  and  did  not  get  the  right  living. Hanabilah  and  Zhahiriyah  found  not  eligible  to  earn  a  living  and  shelter.  Hanafiyah found ba'in divorced wives who remain entitled to make a living and stay like women who are divorced raj'i by enacting paragraph 6 of the letter al-Thalaq
Kata Kunci : Maqashid; Nafkah; Idah

## Pendahuluan
Dalam  fikih  klasik  disebutkan  bahwa  para  ahli  fikih  sepakat  mengatakan perempuan  yang  ditalak  raj’i  masih  berhak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat tinggal 1 namun  para  ahli  fiqh  masih  berbeda  pendapat  tentang  perempuan  yang ditalak ba’in. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri  yang ditalak ba’in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj’i karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. 2 Sedangkan di rumah ini terkurung,  karena  suaminya  masih  ada  hak  kepadanya.  Jadi  dia  wajib mendapatkan  nafkahnya.  Nafkahnya  ini  dianggap  hutang  yang  resmi  sejak  hari jatuhnya  talak.  Hutang  ini  tidak  dapat  dihapus,  kecuali  sudah  dibayar  lunas  atau dibebaskan.”  Ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa  tidak  berhak  mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadis Fatimah bin Qais : bahwa ia telah ditalak tiga kali  oleh  suaminya.  Lalu  Rasul  SAW bersabda  kepadanya (Fatimah)
1 Muhammad  bin  Ibrahim  Ibn  al-Munzir  al-Naisabury  dalam  bukunya al-Ijmâ‟ menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang nafkah dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak raj’iy. Lihat Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, al-Ijmâ‟, (Ajman: Maktabah al- Furqan, 1999), hlm. 48, lihat juga Ali bin Ahmad Ibn Hazm, Murâtib al-Ijmâ‟ , (t.tp: Maktabah al- Qudsy, 1357 H), hlm. 137
2 Abû  Bakar  bin  Mas’ûd  al-Kasâny, Al-Badâi‟  al-Shana‟i‟ ,  (Beirût:  Dâr  al-Kutub  al- Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16
engkau  tidak  ada  hak  nafkah  dari  padanya(suaminya).” 34 Ulama  Syafi’iyah  dan ulama  Malikiyah  menyebutkan  bahwa  hanya    mendapatkan  hak  tempat  tinggal, tetapi tidak mendapatkan hak nafkah, kecuali kalau hamil. 5
Di  Indonesia,  aturan  tentang  nafkah  iddah  diatur  dalam  Pasal  41  Huruf  c UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  149  hurub  b  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Pasal  41  huruf  c  UU  No.  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  Pengadilan  dapat mewajibkan kepada  bekas suami untuk  memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun  1974,  Pasal  149  huruf  b  KHI  menyebutkan  bahwa    bilamana  perkawinan putus  karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib  memberi    nafkah,    maskan    dan kiswah   kepada   bekas   isteri  selama   dalam   iddah,   kecuali   bekas isteri  telah dijatuhi talak  ba’in  atau nusyuz  dan dalam  keadaan  tidak  hamil.
Sekilas  aturan  hukum  dalam  Pasal  149  huruf  b  KHI  terkesan  tidak  adil karena  seorang  mantan  istri  ketika  diceraikan  oleh  suaminya  tidak  dinafkahi (selama  masa  iddah)  sedangkan  dia  tinggal  sendiri  atau  bersama  anak-anaknya dan  terikat  dengan  ketentuan  iddah.  Kondisi  ini  menggambarkan  betapa teraniayanya  perempuan  dalam  masa  iddah,  tidak  dinafkahi  tetapi  harus menunggu  habisnya  masa  iddah.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  perempuan  maka  konsep  nafkah  pasca  perceraian  ini  harus direkontruksi dengan mempertimbangkan maqâshid al-syarî‟ah 6 yang merupakan tujuan  akhir  yang  ditetapkan  syarak  untuk  kemaslahatîan    manusia 7 dan kemashlahatan  manusia  akan  berbeda  seiring  dengan  perbedaan  kondisi  dan waktu.
3 Muwaffiq  al-Dîn  Ibnu Qudâmah, al-Mughny, (Kuwait: Dâr ‘Alim al-Kutub, 1997), Juz 11, hlm. 300 4 Ibid, hlm. 606 5 Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, al-Syarh al-Shaghîr , (t.tp: t.p, t.th),  Juz 2, hlm. 740 6 Secara  etimologi maqâshid  syarî‟ah terdiri  dari  dua  kata  yaitu maqâshid dan syarî‟ah . Maqâshid merupakan bentuk jama’ dari maqshad yang berasal dari suku kata qashada-yaqshidu- qashdan/maqshad 6 yang  berarti ityân  al-syai‟ (mendatangkan  sesuatu) ,  tawajjuh (mengarah), istiqâmah al-tharîq (jalan yang lurus) al-adlu atau al-tawassuth (seimbang). 6 Kata syari’ah secara bahasa  berarti al-dîn (agama)  dan al-tharîqah (jalan)  dalam  bahasa  Arab  biasa  diartikan  dengan jalan  menuju  sumber  air.  Menurut  Ibnu  Taimiyah  secara  istilah  syari’ah  berarti  segala  sesuatu yang  ditetapkan  oleh  Allah  baik  berupa  akidah  ataupun  amaliah. 6 Baca  Ahmad  Ridha, Mu‟jam Matn al-Lughah, (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayah, 1960), Juz 4, hlm. 576; Khalîl bin Ahmad al- Farâhidiy, Kitâb  al-Ain, (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyah,  2003),  Juz  5,  hlm.  54.  Ibn  Manzhûr, Lisân  al-'Arab ,  (Beirut:  Dâr  Ihyâ`  al-Turâts  al-'Arabiy,  1992),    Juz  3,  hlm.  353;  Abd  al-Rahman bin  Abd  al-Qâsim, Majmû‟  al-Fatâwa  Syaikh  al-Islâm  Ahmad  Ibn  Taimiyah, (Madinah  al- Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thibâ’at al-Mushhaf al-Syarîf, 2004), Juz 19, hlm. 306 Secara  terminologi maqâshid  al-syarî‟ah adalah tahqîq  al-maslahah  li  al-nâs (mewujudkan kemaslahatan manusia) dengan jalb al-manfa‟ah (mengambil manfaat) dan daf‟u al- mafsadah (menghindari kerusakan ). Baca Muhammad Thâhir ibn Asyûr, Maqâshid al-Syarî'ah al- Islâmiyah ,  (t.tp:  Dar  al-Basha'ir  li  intajy  'ilmy),1988,  hlm.  171;  'Allâl  al-Fâsi, Maqâshid  al- Syarî'ah  wa  Makârimuhu ,  (Beirut:  Dâr  al-Gharb  al  Islâmy,  1993)  ,  hlm.  7;  Wahbah  al-Zuhaily, Ushûl  al-Fiqh  al-Islâm y,  Juz  II,    (Beirut:  Dâr  al-Fikr,1986),  hlm.  1017;  Al-Raisûni, Naẕhariyyat Al-Maqâshid „inda Al-Imâm Asy-Syâthibi , (Beirut, Al-Muassasah Al-Jami’iyyah Li Al-dirâsat wa Al-Nasyr wa Al-Tawzî’, 1995), hlm. 19.
7 Ahmad al-Raisûni, Loc. Cit .

## Konsep Nafkah
Ulama  meriwayatkan  dua  kata  dasar  bagi  nafkah  ( nafqah) ;  ada  yang mengatakan  berasal  dari  akar  kata al-infaq yang  berarti  pengeluaran, 8 ada  juga yang  mengatakan  bahwa  ia  berasal  dari  akar  kata al-nufuq yang  berarti  hancur. 9
Ibn  Bakar 10 menjelaskan  bahwa  nafkah  yang  dimaksud  di  sini  bukanlah  berasal dari  akar  kata al-nufuq,  nafaq atau nifaq .  Akan  tetap  ia  merupakan  nama  bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. 11 Sedang secara syara', seperti  disebutkan  al-Munawiy, 12 ia  berarti  sesuatu  yang  mesti  dibayarkan seseorang  buat  kehidupan  orang  yang  menjadi  tanggungannya,  seperti  isterinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. 13
Dalam  klasifikasi  berdasarkan  pihak  yang  berhak  menerimanya,  nafkah biasanya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  nafkah  untuk  diri  sendiri  dan  nafkah  untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah  untuk  dirinya  daripada  nafkah  untuk  orang  lain.  Adanya  nafkah  untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan,  dan  hubungan  kepemilikan  (tuan  terhadap  budaknya). 14 Salah  satu nafkah  yang  disebabkan  perkawinan  adalah  nafkah  kepada  istri  yang  wajib dibayarkan  selama  terikat  ikatan  perkawinan  dan  tetap  berlanjut  setelah perceraian, yakni selama masa iddah.

## Legalitas Nafkah Iddah
Dalam  Islam  aturan  tentang  nafkah  pasca  perceraian  atau  nafkah  iddah berdasar kepada ayat al-Qur’an dan hadis nabi, yaitu:
a. Al-Qur’an surat al-Thalaq ayat 1:
Hai  nabi,  apabila  kamu  menceraikan  Isteri-isterimu  Maka  hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang  wajar)  dan  hitunglah  waktu  iddah  itu  serta  bertakwalah  kepada
8 Yahya  bin  Syarf  bin  Marw  al-Nawawiy, Tahrîr  Alfazh  al-Tanbîh ,  (Damaskus:  Dâr  al- Qalam, 1408 H), hlm. 288. Muhammad 'Abd al-Ra`uf al-Munawiy, al-Tauqîf 'Ala Muhimmat al- Ta'arif , (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H), hlm. 703 9 Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali al-Qawnuniy, Anîs al-Fuqaha` , (Jedah: Dar al-Wafa`, 1406 H), hlm. 168. Lihat juga dalam: Muhamamd Amin Ibn 'Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala  al-Durr  al-Mukhtar ( Hasyiyah  Ibn  'Abidin ),  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1386  H),  Juz  3,  hlm.  571- 572
10 Zayn  bin  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Bakar, al-Bahr  al-Ra`iq , (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 4, hlm. 188
11 Ibn 'Abidin, Op.Cit., Juz 3, hlm. 572 12 Al-Munawiy, Op.Cit., hlm. 703 13 Al-Qawnuniy, Op.Cit., hlm. 168. Lihat juga: Ibn Aliy al-Husniy, Op.Cit., Juz 2, hlm. 572. Ibn Bakar, Op.Cit., Juz 4, hlm. 188
14 Ala` al-Din Muhammad bin Ali Al-Husniy, 1386 H, Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar , Bairût: Dâr al-Fikr Juz 2, hlm. 572
Allah  Tuhanmu.  janganlah  kamu  keluarkan  mereka  dari  rumah  mereka dan  janganlah  mereka  (diizinkan)  ke  luar  kecuali  mereka  mengerjakan perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  Maka Sesungguhnya  dia  Telah  berbuat  zalim  terhadap  dirinya  sendiri.  kamu tidak  mengetahui  barangkali  Allah  mengadakan  sesudah  itu  sesuatu  hal yang baru.
b. Al-Qur’an surat al-Thalaq ayat 6:
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah ditalak)  itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga  mereka  bersalin,  Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak- anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu  menemui  kesulitan  Maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak itu) untuknya.

## c. Hadis riwayat Nasa’i
Dari  Fathimah  bin  Qays,  ia  berkata:  "Aku  menemui  Nabi  SAW,  dan menjelaskan  bahwa  aku  adalah  anak  dari  keluarga  Khalid.  Suamiku,  si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal.
Mereka  tidak  mengabulkannya.  Mereka  menjelaskan  kepada  Rasulullah bahwa  "Suaminya  telah  menyampaikan  talak  sebanyak  tiga  kali". Fathimah  berkata  lagi:  "Rasulullah  SAW  bersabda:  'Hak  nafkah  dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa`iy) 15
Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan  yang  ditalak  raj’i  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dan  tempat tinggal. 16 Terhadap  perempuan  yang  ditalak  ba’in,  para  ulama  sepakat mengatakan  bahwa  apabila  perempuan  tersebut  dalam  keadaan  hamil,  maka  dia berhak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal. 17 Adapun  terhadap  perempuan
15 Ahmad  bin  Syu'aib  Abu  'Abd  al-Rahman  al-Nasa`i, Sunan  al-Nasa`iy-al-Mujtabi , (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin  'Ali  bin  Musa  Abu  Bakar  al-Baihaqi, Sunan  al-Baihaqi  al-Kubra ,  (Makkah  al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin  'Ali  bin  Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhbâr Syarh Muntaqa al-Akhbâr , (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al- Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108.  'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, Sunan al- Daruquthniy , (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22
16 Muhammad  bin  Ibrahim  Ibn  al-Munzir  al-Naisabury, Loc.  Cit ,  lihat  juga  Ali  bin Ahmad Ibn Hazm, Loc. Cit
17 Wahbah  Al-Zuhaili, Fiqh  al-Islâmi  wa  Adillatuh. (Dar  al-Fikr,  Beirut,  1998) , Juz  7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, al-Fawakih al- Diwaniy , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63
yang dijatuhkan talak ba’in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut:
Pertama, Syafi’iyah 18 dan  Malikiyah 19 berpendapat  bahwa  perempuan yang  dijatuhkan  talak  ba’in  dalam  keadaan  tidak  hamil  hanya  mendapatkan  hak tempat  tinggal  dan  tidak  mendapatkan  hak  nafkah.  Adanya  hak  tempat  tinggal bagi istri ynag dijatuhi talak ba’in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq,  yaitu  pada kalimat askinûhunna (berikanlah  mereka tempat  tinggal). 20
Adapun  mengenai  tidak  tidak  adanya  hak  nafkah  bagi  istri  yang  dijatuhi  talak ba’in  adalah  karena  perintah  memberikan  nafkah  dikaitkan  dengan  kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut. 21
Kedua, Hanabilah 22 dan  Zhahiriyah 23 berpendapat  bahwa  tidak  berhak mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal.  Dasar  dari  pendapat  ini  adalah    zahir hadis riwayat al-Nasa’i di atas yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais  telah ditalak tiga kali  oleh  suaminya.  Lalu  Rasul  SAW bersabda  kepadanya  (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi’in dan Ishaq. 24
Ketiga, Hanafiyah 25 berpendapat  bahwa  istri  yang  ditalak  ba’in  tetap berhak  atas  nafkah  dan  tempat  tinggal  seperti  perempuan  yang  ditalak  raj’i berdasarkan  zahir  ayat  6  dari  surat  al-Thalaq.  Hanafiyah  berpendapat  bahwa dalam  surat al-Thalaq  ayat enam secara  zahir  terdapat perintah tentang wajibnya memberikan  tempat  tinggal  yaitu  pada  kalimat askinûhunna (berikanlah  mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah  suaminya.  Istri  yang  ditalak  ba’in  tersebut  akan  terkurung  di  rumah suaminya  disebabkan  suaminya  masih  ada  hak  kepadanya  berupa  kepastian  ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehinngga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan  nafkahnya.  Adapun  mengenai  nafkah  dalam  ayat  tersebut  yang dikaitkan  dengan  kehamilan,  hal  itu  dikarenakan  iddah  hamil  adalah  iddah  yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak  hari  jatuhnya  talak.  Hutang  ini  tidak  dapat  dihapus,  kecuali  sudah  dibayar
18 Muhammad bin Idris al-Syafi’I, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237
19 Malik  bin  Anas, al-Mudawwanat  al-Kubra, (Beirut:  Dar  al-fikr  al-Arabi,  t.th),  Juz  4, hlm. 189
20 Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, al-Syarh al-Shaghîr , (t.tp: t.p, t.th),  Juz 2, hlm. 740
21 Wahbah al-Zuhaili, Tafsîr al-Munîr, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008) , Juz 28, hlm. 674
22 Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, al-Mughny, (Kuwait: Dâr ‘Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606 23 Ibnu Hazm, Op. Cit., Juz 10, hlm. 282
24 Wahbah al-Zuhaili, Loc. Cit 25 Abû  Bakar  bin  Mas’ûd  al-Kasâny, Al-Badâi‟  al-Shana‟i‟ ,  (Beirût:  Dâr  al-Kutub  al- Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16
lunas  atau  dibebaskan. 26 Pendapat  ini  juga  merupakan  pendapat  Umar  bin Khaththab, Ibnu Mas’ud, sahabat dan tabi’in lainnya dan al-Tsauri. 27
Dalam  hukum  positif  aturan  tentang  nafkah  setelah  perceraian  diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 hurub b KHI. Pasal 41  huruf  c  UU  No.  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  Pengadilan  dapat mewajibkan kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa  bilamana  perkawinan  putus karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib memberi   nafkah,   maskan   dan  kiswah kepada   bekas   isteri   selama   dalam   iddah,   kecuali   bekas isteri  telah dijatuhi talak ba’in  atau nusyuz  dan dalam  keadaan  tidak  hamil.

## Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan 28
Sebagaimana  disebutkan  di  muka  bahwa  hukum  nafkah  iddah  tidak mencerminkan  perlidungan  perempuan,  oleh  karenanya  sudah  seharusnya  dikaji ulang  (direkontruksi)  karena  tidak  dapat  lagi  mewujudkan  mashlahah  (nilai keadilan).  Dalam  hukum  Islam  rekontruksi  hukum  merupakan  suatu  hal  yang harus  dilakukan  sesuai  dengan  perkembangan  kondisi.  Ibnu  al-Qayyim  al- Jauziyah  (W.  751  H)  dalam  bukunya I‟lâm  al-Muwaqqi‟în  „an  Rabb  al-„âlamîn menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:
تاينلاو لاىحلأاو ةنكملأاو ةنمزلأا ريغت بسحب اهفلاتخاو يىتفلا ريغت 29
Bahwasanya  fatwa  dapat  berubah  karena  adanya  perubahan  zaman, tempat,  keadaan dan niat.
Ibnu  al-Qayyim  menyebutkan  bahwa  syari’at  Islam  dibangun  untuk kepentingan   manusia dan tujuan-tujuan  kemanusiaan  yang  universal (maqâshid
26 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: al-Fath li al-A’lâm al-Arabiy, t.th), Juz 2, hlm. 216 27 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit. , hlm. 673. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jâmi‟ li Ahkâm al-Qur‟an, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, t.th), Juz 21, hlm. 53 28 Dalam  kajian  hukum  Islam  di  Indonesia  dikenal  beberapa  terminologi  tentang pembaruan  hukum  Islam,  yaitu rekonstruksi, reformasi,  modernisasi,  reaktualisasi,  dekonstruksi, tarjih,    ishlâh  dan  tajdîd. Dari  berbagai  istilah  tersebut  yang  popular  digunakan  adalah  istilah ishlâh, dan tajdîd. 28 Tajdîd mengandung  arti    membangun  kembali,  menghidupkan  kembali, menyusun  kembali  atau    memperbaikinya      agar    dapat    dipergunakan  sebagaimana  yang diharapkan. 28 Sedangkan  kata ishlâh diartikan dengan   perbaikan   atau memperbaiki. 28 Menurut Bisthâmi  Muhammad  Sa’îd 28 kata tajdîd lebih  tepat  digunakan        untuk        membahas  tentang pembaruan   hukum,    sebab   kata tajdîd mempunyai  arti   pembaruan,    sedangkan      kata ishlâh meskipun   sering digunakan    secara  berdampingan,     tetapi   lebih  berat  pengertiannya kepada        pemurnian.  Baca  Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: RajagGrafindo  Persada,  2006),  hlm.  145.  Lois    Ma'luf, Al-Munjîd    al-AbJady, ( Bairût :  Libanon Dar    al-Masyriq,  1986),  hlm.  229;  Bisthâmi      Muhammad      Sa’îd, Mafhûm    Tajdîd  al-Dîn, (Jeddah: Markaz al-Ta’shil li al-Dirasat wa al-Buhuts, 2012),  hlm.   26-27
29 Ibnu  al-Qayyim  Al-Jauziyah, I‟lâm  al-Muwaqqi‟în  „an  Rabb  al-„âlamîn ,  Juz  III (Bairût: Dâr  al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993M-1414H), hlm. 11.
al-syarî‟ah) yakni  keadilan,  kerahmatan,  kemaslahatan  dan  kebijaksanaan  atau mengandung  makna  (hikmah)  bagi  kehidupan.    Jadi,  prinsip-prinsip  ini  harus menjadi  dasar  dan  substansi    dari    seluruh  persoalan    hukum    Islam. Penyimpangan  terhadap  prinsip-prinsip  ini  berarti bertentangan dengan cita-cita syari’at  atau  agama.  Dengan  demikian,  setiap  hal  yang  zhalim,  tidak  memberi rahmat, bukanlah hukum Islam. 30
Al-Syâthibi  menyebutkan  bahwa  syarat  pertama  bagi  seseorang  untuk sampai  pada  tingkatan  mujtahid  adalah  memahami maqâshid  al-syarî‟ah secara komprehensif. 31 Dalam  kontek  yang  sama  berkaitan  dengan  relevansi  kaidah maqâshid dalam ijtihad kontemporer Musfir bin Ali Al-Qahthany dalam bukunya manhaj  Istinbâth  ahkâm  al-Nawâzil  al-Fiqhiyyah  al-Mu‟âshirah menyebutkan salah  satu  yang  dibutuhkan  oleh  seorang  mujtahid  dalam  menetapkan  persoalan kontemporer adalah memelihara maqâshid al-syarî‟ah . 32 Seorang Mujtahid sangat butuh terhadap maqâshid al-syarî‟ah ketika memahami nash-nash (al-qur’an dan sunnah)  untuk  mengaplikasikannya  dalam  hukum.  Begitu  juga  ketika  dia  ingin menyesuaikan  antara  dalil-dalil  yang  (tampak)  berlawanan,  karena  ketika  itu  dia mesti  mengunakan maqâshid  al-syarî‟ah .  Seorang  mujtahid  juga  mesti memperhatikan  sesuatu  yang  ada  kemalahahatannya  bagi  manusia  dan menjauhkan sesuatu yang ada kemudharatannya bagi mereka. 33
Mashlahah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian  besar,  yaitu: Pertama ,  kemaslahatan  yang  secara  jelas  diakui  sebagai  maslahah  oleh  syara' ( mashlahah  mu‟tabarah) .  Terhadap  kemaslahatan  seperti  ini,  tak  ada  beda pendapat  bahwa  ia  harus  diakui  sebagai  maslahat  dan  harus  diikuti. Kedua , sesuatu  yang  secara  jelas  disebutkan  bukan  sebagai  maslahah  oleh  syara' (mashlahah  mulghah) .  Kemaslahatan  seperti  ini  juga  tidak  diperdebatkan  bahwa ia harus ditinggalkan. 34
Mashlahah mursalah sendiri juga dapat dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: Pertama, mashlahah  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  sekunder manusia  (تاجاحلا;  populer  dengan  sebutan mashlahah  hâjiy ),  seperti  pemberian wewenang  kepada  wali  untuk  menikahkan  anak  perempuan  yang  masih  kecil
30 Ibid.
31 Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-Gharnathiy al-Syathibiy al-Malikiy (al-Syathibiy), al- Muwafaqât fi Ushûl al-Fiqh , (Bairût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), Juz 5, hlm. 41 32 Musfir  bin  Ali  al-Qahthany  (al-Qahthany), Manhaj  Istinbâth  ahkâm  al-Nawâzil  al Fiqhiyyah al-Mu‟âshirah, (Riyâdh: Dâr al-Andalus al-khadra’, 2003), hlm. 328 33 Ibid
34 Contohnya  adalah  menyuruh  orang  yang  sangat  kaya  untuk  berpuasa  dua  bulan berturut-turut  sebagai  sanksi  bagi  hubungan  suami  isteri  yang  dilakukannya  di  siang  bulan Ramadhan,  dengan  pertimbangan  itulah  yang  dapat  mencapai  tujuan  hukum  (maslahah)  bagi mereka.  Padahal  yang  dipandang  maslahah  dalam  al-Qur'an  adalah  mengajukan  tiga  sanksi berurutan, dengan memerdekakan budak pada urutan pertama. Ketiga, suatu keadaan yang secara tegas  tidak  disebut,  akan  tetapi  juga  tidak  dibatalkan,  sebagai  kemaslahatan  dalam  nash (mashlahah  mursalah) .  Baca  Muhammad  bin  'Umar  bin  al-Husayn  al-Râziy  (al-Râziy), al- Mahshûl , (Riyâd: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ûd al-Islamiyyah, 1400 H), Juz 6, hlm. 219- 220
dengan  tujuan  supaya  unsur kafâ`ah -nya  dapat  dipenuhi  dan  tidak  menimbulkan kemudharatan  bagi  si  anak  di  masa  depan. Kedua, yang  berkaitan  dengan kebutuhan  tersier  manusia  (نييستلاو  نيسحتلا;  populer  dengan mashlahah  tahsîniy ).
Hal ini biasanya berhubungan dengan adat istiadat dan tata cara pergaulan sehari- hari. Ketiga, yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia (يرورضلا; populer dengan sebutan mashlahah dharûriyy ). Kemaslahatan dharûriyy itu sendiri dapat diketahui dengan mempelajari secara menyeluruh semua ketentuan syara'. Biasaya dibatasi pada lima persoalan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta.
Lima hal terakhir inilah yang disebut dengan maqâshid al-syar' (tujuan syara'). 35
Ditinjau  dari  perspektif maqâshid  al-Syarî‟ah maka  seorang  mantan  istri selama  dalam  masa  iddah  wajib  diberikan  nafkah  karena  tanpa  adanya    nafkah maka  mantan    istri  tersebut  akan  berada  dalam  kondisi  bahaya  disebabkan  tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok),
mashlahah  dalam  perlindungan  mantan  istri  tersebut  adalah hifzh  al-nafs (memelihara  jiwa). Jiwa  merupakan  salah  satu dari dharuriyat  al-Khamsah yang wajib  dipelihara.  Wajibnya  memelihara  jiwa  telah  dimulai  sejak  di  alam  rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan  dengan  syari’at  nikah  dan  pengharaman  zina. 36 Perlindungan  jiwa tersebut  berlanjut  dengan  kewajiban  orang  tua  megurus  anak  tersebut  sejak  lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan,  setelah  menikah  maka  kepengurusannya  beralih  kepada  suami  dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.
Hal  ini  sangat  sejalan  dengan  zhahir  ayat  satu  dari  surat  al-Thalaq  yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi  mantan  istri.  Suatu  hal  yang  tidak  logis  ketika  seorang  perempuan  yang terkurung  di  rumah  mantan  suami  tanpa  ada  yang  menafkahinya.  Logika Hanafiyah  tentang  kewajiban  nafkah  yang  dikaitkan  dengan  kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.
Adapun mengenai hadis Fathimah bin Qais yang menyebutkan bahwa istri yang  dijatuhi  talak  ba’in  tidak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal  bukan hadis  mutawatir 37 akan  tetapi  hanya  merupakan  hadis  ahad  yang  kedudukannya
35 Ibn Qudâmah, Op. Cit , Juz 1, hlm. 169-170
36 Yusûf  Hâmid  al-Alim, al-Maqâshid  al-„Ammah  li  al-Syari‟at  al-Islamiyah, (Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994), hlm. 272
37 Hadis  mutawatir  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  dari  Rasulullah  oleh  sekelompok orang yang mana orang-orang tersebut mustahil untuk berbohong. Para ulama sepakat mengatakan bahwa  hadis  mutawatir  adalah qath‟iy  al-tsubut (kedudukannya  pasti  sebagai  dasar  hukum  dan tidak  memerlukan  ijtihad  lagi  untuk  kedudukannya  tersebut).  Baca  Wahbah  al-Zuhaili, Ushul…., Op. Cit., Juz 1, hlm. 433-434. Baca juga Al-Amidi, Op. Cit., Juz 1, hlm. 151.
sebagai  dalil  masih  diperdebatkan. 38 Dalam  konteks  ini  hanya  Hanabilah  dan Zhahiriyah  yang  mengamalkan  hadis  tersebut  sedangkan  jumhur  ulama  yakni Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Syafi’iyah  tidak  mengamalkan  hadis  tersebut.  Di samping itu hadis Fathimah bin Qais ini ditolak oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khaththab  berkata: “kita  tidak  akan  meninggalkan  al-Qur‟an  dan  hadis dikarenakan perkataan seorang perempuan yang yang tidak diketahui apakah dia benar atau tidak”. 39 Di  sisi  lain  sebagaimana disebutkan oleh  al-Jashshâsh  patut diduga  kebijakan  Rasulullah  menggugurkan  hak  Fathimah  bin  Qais  dikarenakan dia terlalu banyak bicara dengan keluarga suaminya sehingga dia disuruh pindah dan  perpindahan  tersebut  dapat  dianggap  nusyuz  dan  nusyus  menggugurkan nafkah dan tempat tinggal. 40
Jika  dikaitkan  dengan  kondisi  keindonesiaan  yang  mana  telah  terjadi pergeseran peradaban yang sudah tentu berimplikasi kepada mashlahah yang ada. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran sistem kekerabatan/kekeluargaan dari keluarga besar (extended family) ke keluarga kecil (nuclear  family). 41 Di  kalangan  masyarakat  Minangkabau  saja  yang  terkenal sangat kental dengan sistem kekerabatan keluarga besar (mamak-keponakan) juga telah  terjadi pergeseran tersebut. Dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Meiyenti pada  tahun  1999  sebagaimana  dikutip  oleh  Indraddin  dan  Dwiyanti  Hanandini menunjukkan bahwa dari 90 keluarga  yang hidup di kota Padang 83 diantaranya telah hidup dengan sistem keluarga inti.
Perubahan  sistem  kekerabatan  ini  akan  berimplikasi  kepada  perlindungan perempuan  ketika  terjadi  perceraian. Dalam  sistem  keluarga  besar  ketika  terjadi perceraian mantan istri dan anak-anaknya akan bergabung dengan keluarga besar bahkan  biaya  hidup  juga  bisa  ditanggung  oleh  keluarga  besar  tersebut.  Ketika perceraian terjadi dalam sistem kekerabatan keluarga kecil maka mantan istri dan anak-anak bisa terlantar terutama ketika istri hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.
Aturan hukum dalam Pasal  149  huruf  b  KHI  sepanjang  mengenai nafkah iddah talak ba’in jika ditinjau dari perspektif maqâshid al-syarî‟ah dan dikaitkan dengan perubahan sistem kekerabatan (dari keluarga besar ke keluarga inti) tidak lagi  tepat  untuk  diterapkan  dan  jauh  dari  keadilan.  Dengan  demikian  ketentuan Pasal  149  huruf  b  tersebut  dapat  dikesampingkan.  Dengan  dikesampingkannya ketentuan Pasal tersebut  maka penafsira Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 meliputi  talak  raj’i  dan  ba’in.  Hal  ini  juga  telah  ditegaskan  dalam  buku  II
38 Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan orang perorangan baik seorang, dua orang atau lebih dan tidak mencapai  posisi mutawatir. Mayoritas ulama berpendapat  bahwa kedudukan hadis  ahad  adalah zhanniy  al-Tsubut (masih  memerlukan  ijtihad  untuk  menjadikannya  sebagai dasar hukum). Baca Wahbah al-Zuhaili, Ibid 39 Al-Jashshâsh, Ahkâm  al-Qur‟an, (Beirut:  Dar  Ihya’  al-Turâts  al-Arabi,  1992) , Juz  5, hlm. 357
40 Ibid
41 Faturochman, Revitalisasi  Peran  Keluarga dalam  Buletin  Psikologi  tahun  IX  No.  2 tahun 2001, hlm. 2
mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama  sekalipun  tidak  ada  kata  tegas  untuk  mengeyampingkan  ketentuan  Pasal 149 huruf b. 42

## Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  mantan  istri  yang dijatuhkan  talak  wajib  diberikan  nafkah  tanpa  dibedakan  apakah  talak  tersebut raj’iy  atau  ba’in.  Hukum  wajib  ini  berdasar  kepada  pertimbangan  maqâshid  al- Syarî’ah,  yakni  memelihara  mashlahah  jiwa  (hifzh  al-nafs).  Dengan  wajibnya pemenuhan  nafkah  mantan  istri  selama  masa  iddah  maka  mantan  istri      tersebut terjamin  kehidupannya  sampai  dia  bisa  kawin  lagi  atau  bisa  menghidupi  dirinya sendiri setelah keluar dari aturan iddah yang memagarnya.
Diharapkan kepada para mufti dan cendekiawan muslim mensosialisasikan konsep  ini sehingga  dapat diterima dengan baik  oleh  masyarakat.  Adapun  dalam tataran hukum positif para hakim tidak perlu lagi ragu dalam menerapkan konsep ini karena Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 membuka peluang untuk itu dan juga  telah  dipertegas  dalam  buku  II  mahkamah  Agung  tentang  pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama.

## Daftar Pustaka
Abd  al-Rahman  bin  Abd  al-Qâsim, Majmû‟  al-Fatâwa  Syaikh  al-Islâm  Ahmad Ibn  Taimiyah, (Madinah  al-Munawwarah:  Majma’  al-Malik  Fahd  Li Thibâ’at al-Mushhaf al-Syarîf, 2004)
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  RajagGrafindo Persada, 2006)
Ahmad Ridha, Mu‟jam Matn al-Lughah, (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayah, 1960), Juz 4, hlm. 576;
Al-Alim,  Yusûf  Hâmid, al-Maqâshid  al-„Ammah  li  al-Syari‟at  al-Islamiyah,
(Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994)
Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar, Sunan al-Baihaqi al-Kubra , (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994)
Al-Dardiri, Ahmad bin Muhammad, al-Syarh al-Shaghîr , (t.tp: t.p, t.th)
Al-Daruquthni, 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan, Sunan al-Daruquthniy , (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966)
42 Ditjen  Badilag  MA-RI, Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama , (Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2014), hlm. 150
Al-Farâhidiy,  Khalîl  bin  Ahmad, Kitâb  al-Ain, (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyah, 2003)
Al-Fâsi,  'Allâl, Maqâshid  al-Syarî'ah  wa  Makârimuhu ,  (Beirut:  Dâr  al-Gharb  al Islâmy, 1993)
Al-Kasâny, Abû Bakar bin Mas’ûd, Al-Badâi‟ al-Shana‟i‟ , (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010)
Al-Munawiy,  Muhammad  'Abd  al-Ra`uf, al-Tauqîf  'Ala  Muhimmat  al-Ta'arif , (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H)
Al-Nawawiy,  Yahya  bin  Syarf  bin  Marw, Tahrîr  Alfazh  al-Tanbîh ,  (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H)
Al-Nafrawiy, al-Malikiy, Ahmad bin Ghanim bin Salim, al-Fawakih al-Diwaniy , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H)
Al-Naisabury,  Muhammad  bin  Ibrahim  Ibn  al-Munzir, al-Ijmâ‟, (Ajman:
Maktabah al-Furqan, 1999)
Al-Nasa`i,  Ahmad  bin  Syu'aib  Abu  'Abd  al-Rahman, Sunan  al-Nasa`iy-al- Mujtabi , (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986)
Al-Qurthubi,  Muhammad  bin  Ahmad, al-Jâmi‟  li  Ahkâm  al-Qur‟an, (Beirut:
Muassasah al-Risâlah, t.th)
Al-Qawnuniy,  Qasim  bin  'Abdillah  bin  Amir  'Ali, Anîs  al-Fuqaha` ,  (Jedah:  Dar al-Wafa`, 1406 H)
Al-Raisuni,  Ahmad, Nazhariyyat    al  Maqâshid  „inda  al-Imam  Syâtibi ,    (Rabat: Dar al-Aman, 1991)
Al-Râziy, Muhammad bin 'Umar bin al-Husayn, al-Mahshûl , (Riyâd: Jami'ah  al- Imam Muhammad bin Su'ûd al-Islamiyyah, 1400 H)
Al-Syafi’I, Muhammad bin Idris, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
Al-Syaukani,  Muhammad  bin  'Ali  bin  Muhammad, Nail  al-Authâr  min  Ahâdîts Said  al-Akhbâr  Syarh  Muntaqa  al-Akhbâr ,  (t.tp:  Idarah  al-Thaba'ah  al- Minbarah, t.th.)
Al-Zuhaily, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islâm y, Juz II,  (Beirut: Dâr al-Fikr,1986)
Bisthâmi      Muhammad      Sa’îd, Mafhûm    Tajdîd  al-Dîn, (Jeddah:  Markaz  al- Ta’shil li al-Dirasat wa al-Buhuts, 2012)
Faturochman, Revitalisasi Peran Keluarga dalam Buletin Psikologi tahun IX No. 2 tahun 2001
Ibnu  al-Qayyim,  Al-Jauziyah, I‟lâm al-Muwaqqi‟în „an Rabb al-„âlamîn ,  Juz  III (Bairût: Dâr  al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993M-1414H)
Ibn Asyûr, Muhammad Thâhir, Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah , (t.tp: Dar al- Basha'ir li intajy 'ilmy)
Ibn  'Abidin,  Muhamamd  Amin, Hasyiyah  Radd  al-Mukhtar  'Ala  al-Durr  al- Mukhtar ( Hasyiyah Ibn 'Abidin ), (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H)
Ibn Hazm, Ali bin Ahmad, Marâtib al-Ijmâ‟ , (t.tp: Maktabah al-Qudsy, 1357 H)
Ibn Manzhûr, Lisân al-'Arab , (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabiy, 1992)
Ibnu  Qudâmah,  Muwaffiq  al-Dîn, al-Mughny, (Kuwait:  Dâr  ‘Alim  al-Kutub, 1997)
Lois  Ma'luf, Al-Munjîd  al-AbJady, ( Bairût : Libanon   Dar  al-Masyriq, 1986)