## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN PERIZINAN DALAM PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA

## ROMI
Jl.  Kalumpang  No.  7  Kelurahan  Bandar  Buat Kecamatan  Lubuk  Kilangan  Kota  Padang

## Abstrak
Perencanaan  Tata  Ruang  adalah  domain  peme- rintah,  karena  terkait  kepada  pemerintah  sebanyak kebutuhan  dasar  dari  orang  yang  telah  diamanat- kan  oleh  konstitusi.  Setidaknya  ada  dua  alasan yang  memperkuat  argumen  ini,  pertama  perenca- naan  spasial  sangat  berpengaruh  terhadap  iklim investasi  nasional.  Dan  kedua,  perencanaan  tata ruang  yang  tidak  terintegrasi  dapat  menimbulkan konflik  horizontal  pada  tingkat  praktis.  Masalah administrasi  adalah  bagaimana  pengaturan  izin perencanaan  tata  ruang  di  Indonesia  dan  apakah prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  ditampung dalam  peraturan  perencanaan  tata  ruang  di  Indo- nesia.  Dalam  prakteknya,  pelaksanaan  izin  dalam penggunaan  ruang  di  Indonesia  belum  dilaksana- kan  secara  maksimal.  Penyebab  Faktor  utama adalah  karena  tidak  tersedianya  Peraturan  Daerah Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (Perda  RTRW) sebagai  pemanfaatan  kontrol  parasut  utama  ruang di  daerah  tersebut.  Sementara  itu,  terkait  dengan pelaksanaan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang baik,  setidaknya  UU  Penataan  Ruang  adalah  untuk mengakomodasi  empat  prinsip,  yaitu  prinsip-prinsip akuntabilitas,  prinsip  transparansi,  prinsip  parti- sipasi  dan  prinsip  kepastian  hukum.

## Abstract
The  Spatial  planning  is  government  domain,  because its  related  to  the  government  as  much  as  the  basic need  of  people  who  have  been  mandated  by  the  con- stitution. There are at least two reasons that reinforce these  arguments,  the  first  spatial  planning  is  very influential  on  the  national  investment  climate.  And second,  unintegrated  spatial  planning  can  lead  to conflict horizontally  on a practical level. The problem of its paper are how arrangement  of spatial planning permission  in  Indonesia  and  whether  good  gover- nance  principles  are  accommodated  in  spatial planning  regulation  in  Indonesia.  In  practice, implementation  of  permission  in  the  use  of  space  in Indonesia has yet to be implemented to the maximum. The  main  factor  cause  is  due  to  the  unavailability  of regional spatial plan of local regulations (Perda RTRW) as  the  main  parachute  control  utilization  of  space  in the area. Meanwhile, related to the implementation of the principles of good governance, at least the Spatial Planning  Act  has  been  to  accommodate  the  four principles,  namely  principles  of  accountability, transparency  principle,  the  principle  of  participation and the principle of legal certainty.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan terganggunya hegemoni sistem perekonomian bangsa yang selama ini digembar-gemborkan memiliki angka pertumbuhan perekonomian yang spektakuler hingga mencapai 7% 1 .  Akibatnya, krisis ekonomi yang berimbas pada krisis multidimensi tersebut  ternyata  amat  berdampak  negatif  pada  sektor  kehidupan  dan  kesejahteraan bangsa  kita.  Hal  ini  setidaknya  terlihat  pada  tingginya  angka  pengangguran  yang disebabkan  karena  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  dan gulung  tikar -nya  para pengusaha kecil, menengah dan besar dari lapangan bisnis.
Kondisi  yang  dikemukakan  di  atas  secara  nyata  tentu  saja  sangat  menghambat langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan nasional yang telah digariskan di dalam alinea IV UUD 1945. Untuk mengatasi hal tersebut, atas
1 Ahmad  Yani  dan  Goenawan  Widjaja, Kepailitan, PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,1999,    hlm.  1.
Kata  kunci : Good  governance, izin  perencanaan  ruang
tekanan  dari  masyarakat  maka  pemerintah  kemudian  melaksanakan  reformasi  pada seluruh aspek kehidupan.
Salah satu langkah reformasi yang ditempuh guna mengatasi krisis tersebut menurut M. Fajrul Falaakh 2 adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan peme- rintahan yang baik ( good governance ) karena krisis tersebut telah mendorong arus balik yang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara dan perbaikan pemerintahan negara. Namun jika dikontemplasi dan dielaborasi secara lebih lanjut, di samping didorong oleh keinginan untuk menanggulangi krisis terjadi dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional, penerapan prinsip-prinsip good governance juga dilatarbelakangi oleh faktor globalisasi. Menurut Sedarmayanti 3 globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara akan memungkinkan terselenggaranya interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung secara lebih efisien. Alasannya adalah karena globalisasi akan mendorong terlaksananya reformasi sistem pemerintahan dan  perekonomian  termasuk  lingkungan  birokrasinya.  Bahkan  menurut  Bintoro Tjokroaminoto 4 mengutip pidato Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2000, pemerintah Indonesia juga menganggap good governance sebagai salah satu kecenderungan global.
Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa penerapan prinsip- prinsip good governance merupakan salah satu solusi dalam rangka penanggulangan krisis yang telah terjadi dan merupakan suatu keniscayaan dalam upaya pencapaian tujuan nasional yang telah digariskan oleh konstitusi .
Menurut Rustini Wiriaatmadja 5 good governance mencakup aspek kehidupan yang luas mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial serta terkait erat dengan tugas pokok fugsi penyelenggaraan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian dapat dimaklumi, penerapan prinsip-prinsip good governance yang diwujudkan pada sistem pemerintahan dalam praktiknya harus menjadi inspirasi dan tercermin pada mekanisme perencanaan, penetapan dan pelaksananaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Penataan ruang sebagai salah satu bidang yang dikelola oleh pemerintah seharusnya juga mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance baik dalam kegiatan perencanaan, penetapan maupun dalam pelaksanaannya. Alasan utamanya tentu saja karena penataan ruang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 6 karena merupakan salah satu faktor determinan dalam peningkatan iklim investasi secara nasional.
2 M.  Fajrul  Falaakh, Strategi  Menuju  Clean  and  Good  Government, dalam  Bulletin  Solusi  Hukum,  tanggal  8 Juni  2007.
3 Sedarmayanti, Good  Governance  (Kepemrintahan  Yang  Baik),  Bagian  Kedua:  Membangun  Manajemen Kinerja Guna  Meningkatkan  Produktivitas  Menuju  Good  Governance, Mandar  Maju,  Bandung,  2004,  hlm.  1.
4 Bintoro  Tjokroaminoto,  Good  Governance  (Paradigma  Baru  Manajemen  Pembangunan), FH-UI  Press, Jakarta,  2000,  hlm.  19.
5 Rustini  Wiriaatmadja, Dimensi  Hukum  Pengawasan  terhadap  BUMN  yang  Menjual  Sahamnya  di  Pasar Modal  (Go  Public)  dalam  Rangka  Menunjang  Perekonomian  Nasional. Disertasi,  Program  Pascasarjana Univeristas  Padjajaran,  Bandung,  2004,  hlm.  129.
6 Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945  berbunyi:  “ Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat “.
Selama ini penataan ruang telah diatur di dalam UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Namun sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara UU No. 24 Tahun 1992 dinilai memiliki kekurangan-kekurangan substansial di antaranya atribusi pembentukan undang-undang yang masih bersumber pada UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup padahal Undang-undang tersebut telah dicabut oleh UU No. 23 Tahun 1997 7 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kelemahan juga terlihat pada kemungkinan perubahan alokasi ruang atau konversi lahan kawasan lindung menjadi kawasan produksi yang dibuka oleh Pasal 9 UU No. 24 Tahun 1992 dalam kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
Kekurangan lain yang dapat dikemukakan di sini adalah adanya perkembangan baru berupa 8 : pertama , situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan,  keberlanjutan,  demokrasi,  dan  keadilan  dalam  rangka  penyelenggaraan penataan ruang yang baik; kedua, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah; dan ketiga, kesadaran dan  pemahaman masyarakat yang  semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Menyikapi kekurangan tersebut pemerintah bersama-sama dengan DPR kemudian menyetujui RUU Penataan Ruang menjadi UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang) yang menggantikan UU No. 24 Tahun 1992. Undang-Undang Penataan Ruang  yang baru ini kemudian disahkan pada tanggal 26 April 2007 dan dan dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal pengundangannya.
Persoalannya,  mengingat  undang-undang  ini  masih  relatif  baru  diterbitkan  akan menarik sekali kiranya dilakukan eksaminasi dan pengkajian terutama yang berkenaan implementasi  perizinan  pemanfaatan  ruang  dan  penyerapan  prinsip-prinsip good governance dalam undang-undang tersebut dari berbagai aspek dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Asumsi di atas dipertegas karena konflik horizontal dalam praktik pemanfaatan ruang kerap terjadi. Sengketa tanah antara PT Portanigra dan warga Meruya Selatan, sengketa tanah yang berujung pada penembakan warga Desa Alas Tlogo oleh oknum Marinir TNI- AL serta sengketa kepemilikan lahan yang terjadi antara PT Sumber Wangi Alam dengan warga  Mesuji  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  menjadi  topik  hangat  baru-baru  ini setidaknya menggambarkan tingginya intensitas konflik pada pemanfaatan ruang.
7 Dalam  perkembangannya,  UU  No.  23  Tahun  1997  kemudian  digantikan  oleh  UU  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
8 Penjelasan  Umum  UU  No.  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  (Selanjutnya  disingkat  UU  Penataan Ruang).

## 2. Identifikasi  Masalah
Berkaitan  dengan  apa  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  yang  menjadi permasalahan di dalam karya tulis ini, antara lain adalah:
1. Bagaimanakah implementasi perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia?
2. Apakah  prinsip-prinsip good  governance telah  diakomodasi  dalam  regulasi penataan ruang di Indonesia?

## B. Pembahasan

## 1. Implementasi Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang di Indonesia
Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya terbatas 9 .
Pada umumnya, menurut M. Daud Silalahi 10 , suatu ruang tertentu dapat digunakan untuk  berbagai  alternatif  kegiatan,  seperti  permukiman,  industri,  pertanian  dan sebagainya. Apabila suatu kegiatan tertentu telah dilakukan di suatu ruang tertentu, pada waktu  yang  sama  tidak  dapat  dilakukan  suatu  kegiatan  yang  lain  karena  dapat menimbulkan persaingan bahkan konflik dalam pemanfaatan ruang.
Berkaitan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 11 maka diperlukan adanya penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. 12 Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang 13 .  Kegiatan  penyelenggaraan  tata  ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang 14 .
Pengaturan perizinan dalam penataan ruang dapat kita temukan di dalam Pasal 35 UU Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penetapan perizinan merupakan salah satu bentuk  pengendalian  pemanfaatan  ruang 15 .  Ketentuan  tersebut  juga  memperlihatkan kepada kita bahwa perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan
9 Penjelasan  Umum  UU  Penataan  Ruang
10 M.  Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia, Alumni, Bandung,  2001,    hlm.  85.
11 Pasal  3  UU  Penataan  Ruang.
12 Penjelasan  Umum  UU  Penataan  Ruang.
13 Pasal  1  Angka  5  UU  Penataan  Ruang.
14 Pasal  1  Angka  6  UU  Penataan  Ruang,
15 Pasal  35  UU  Penataan  Ruang  berbunyi: “Pengendalian  pemanfaatan  ruang  dilakukan  melalui  penetapan peraturan  zonasi,  perizinan,  pemberian  insentif  dan  disinsentif,  serta  pengenaan  sanksi.”
rencana tata ruang. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 26 ayat (3) UU Penataan Ruang 16 .
Izin  pemanfaatan  ruang  diatur  dan  diterbitkan  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 17 dengan konsekuensi apabila izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka izin yang dikeluarkan akan batal demi hukum 18 . Demikian pula halnya apabila izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan berakibat pada dibatalkannya izin yang telah dikeluarkan 19 . Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar pun dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah apabila kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 20 . Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai  dengan rencana tata ruang, baik yang  dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/ atau sanksi pidana denda.
Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, sebagai regulasi yang relatif baru sebagai pengganti  UU  No.  24  Tahun  1992,  UU  No.  6  Tahun  2007  memberikan  limit  terbatas kepada pemerintah untuk menerbitkan ketentuan pelaksananya. Pasal 78 UU Penataan Ruang merumuskan sebagai berikut:
(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.
(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang- Undang ini diberlakukan;
b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan
c. semua  peraturan  daerah  kabupaten/kota  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Daerah, merupakan salah satu  payung  hukum  atau  pedoman  utama  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  di
16 Pasal  26  ayat  (3)  UU  Penataan  Ruang: “Rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten  menjadi  dasar  untuk penerbitan  perizinan  lokasi  pembangunan  dan  administrasi  pertanahan.”
17 Pasal  1  Angka  37  ayat  (1)  UU  Penataan  Ruang.
18 Pasal  1  Angka  37  ayat  (3)  UU  Penataan  Ruang.
19 Pasal  1  Angka  37  ayat  (2)  UU  Penataan  Ruang.
20 Pasal  1  Angka  37  ayat  (4)  UU  Penataan  Ruang.
daerah. Persoalannya, Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang hingga kini belum semuanya bisa dipenuhi oleh daerah.
Saat ini dari 33 Provinsi, baru terdapat sembilan propinsi yang menyelesaikan dan memiliki raperda RTRW sesuai dengan RTRW nasional. Sementara itu, dari jumlah 491 Kabupaten/Kota,  baru  62  Kabupaten/Kota  yang  telah  ditetapkan  Perda  RTRW-nya 21 . Padahal jika mengacu pada amanat Pasal 78 UU Penataan Ruang, semua daerah tingkat I atau provinsi, wajib memiliki Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW paling lambat dalam kurun waktu dua tahun setelah UU tersebut disahkan atau paling lambat April 2009.  Sementara, untuk  daerah  tingkat II  atau  kabupaten/kota, wajib  menyelesaikan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota paling lambat tiga tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan atau sekira April 2010.
Pada  dasarnya,  RTRW  daerah  merupakan  acuan  penting  dalam  melaksanakan pembangunan, karena berfungsi sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selain sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan, RTRW daerah juga memiliki peran penting dalam kerangka investasi di daerah. Pentingnya RTRW sebagai acuan dalam pembangunan daerah dan invenstasi tergambar dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).  KEK  adalah  kawasan  dengan  batas  tertentu  dalam  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu . UU ini mengamanatkan bahwa lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.
Dengan tidak terselesaikannya Perda RTRW tentunya perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia belum bisa diimplementasikan secara maksimal.  Selaras dengan itu, tentunya secara makro pembangunan dan investasi di daerah juga akan terhambat.

## 2. Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam  Pengaturan Perizinan Pemanfaatan Ruang di Indonesia
Istilah good governance kini  semakin sering  dipakai  sebagai  ukuran bagi  penye- lenggaraan pemerintahan dengan sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilannya. Ada beberapa terjemahan yang diberikan oleh para teoritisi maupun praktisi terhadap peristilahan good governance ini, di antaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang  amanah (Bintoro  Tjokroaminoto 22 ), tata  pemerintahan  yang  baik (UNDP 23 ), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN 24 ), kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan  yang baik (Bondan Gunawan 25 ) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih 26 .
21 http://economy.okezone.com/read/2011/11/30/320/536113/penuntasan-tata-ruang-rtrw-daerah-molor, diakses  tanggal  1  Desember  2011.
22 Bintoro  Tjokroaminoto, 2000, Good  Governance  …op.cit, hlm.  24
23 Sofian  Effendi, Membangun  Good  Governance:  Tugas  Kita  Bersama, Makalah yang  disampaikan  pada tanggal  25  Desember  2005,  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta,  hlm.  1
24 Sedarmayanti,  2004, Good  Governance..op.cit., hlm.  43.
25 Bintoro  Tjokroaminoto, 2000, Good  Governance  …  op.cit., hlm.  19.
26 Sofian  Effendi,  2005, Membangun  Good  …loc.cit.
Istilah “ governance” sebenarnya sudah dikenal sejak lama di dalam literatur, tepatnya sejak  Wodrow  Wilson,  yang  kemudian  menjadi  Presiden  AS  ke-27,  memperkenalkan bidang studi ini kira-kira 125 tahun yang lalu. 27
Istilah government dan istilah governance memiliki pengertian yang berbeda. Istilah government mengandung  pengertian  sebagai  pengarahan  dan  administrasi  yang berwenang  atas  kegiatan  orang-orang  dalam  sebuah  negara,  negara  bagian,  kota  dan sebagainya 28 . Sedangkan istilah governance mengandung pengertian tindakan, fakta pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan 29 . Menurut Syafuan Rozi 30 , governance lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.
Namun menurut Sedarmayanti 31 , perlu juga ditegaskan bahwa istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan belaka, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sofian Effendi 32 .
Berkenaan dengan definisi good governance sendiri ada beberapa pandangan yang perlu dikemukakan. Menurut Bagir Manan 33 , good governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan  yang baik.  Bagi  rakyat  banyak, penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam  menyediakan  pelayanan  dan  perlindungan  dari  berbagai  tindakan  sewenang- wenang  baik  atas  diri,  hak  maupun  harta  bendanya. 34 Pelayanan  yang  dipanjang- panjangkan atau bertele-tele (birokratisasi), bukan hanya memperlambat, tetapi menjadi suatu fungsi “komersial”, karena melahirkan sistem “uang pelicin”, “hadiah” yang tidak lain dari suatu bentuk suap.
Menurut  Bank  Dunia  sebagaimana  dikutip  oleh  Rustini  Wiriaatmadja 35 , good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang  akuntabel  terhadap  publik.  Adapun  Koeshandajani 36 ,  mendefinisikan good governance sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dan yang bersifat  mengarahkan,  mengendalikan,  atau  mempengaruhi  masalah  publik  untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian.
Sementara  itu  menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN) 37 good  governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien  dan  efektif,  dengan  menjaga  “kesinergisan”  intraksi  yang  konstruktif  diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
2 7 Ibid.
28 Sedarmayanti,  2004, Good  Governance..op.cit, hlm.  2.
29 Ibid.
30 Syofuan  Rozi,  2000, Model  Reformasi  Birokrasi, Jakarta:  PPW-LIPI,  hlm.  6.
31 Sedarmayanti,  2004, Good  Governance..op.cit., hlm.  2.
32 Sofian  Effendi,  2005, Membangun  Good  …loc.cit.
33 Bagir  Manan,  1999, Good  Governance  Hindarkan  Rakyat  dari  Tindakan  Negara  yang  Merugikan dalam Majalah  Transparansi  Indoneis  Edisi14    Tanggal  30  Mei  2007.
34 Ibid.
35 Rustini  Wiriatmadja,  2004, Dimensi  Hukum  …loc.cit.
36 Koeshandajani,  2001, Manajemen  Otonomi  Daerah, Jakarta:  LAN-RI,  hlm.  25 .
37 LAN-BPKP,  2000, Akuntabilitas  dan  Good  Governance, Jakarta:  LAN-RI,  hlm.  7.
Merujuk pada definisi good governance yang dikemukakan oleh LAN diatas, maka elemen pelaksana ( stakeholder ) good governance setidaknya terdiri dari tiga pilar yaitu pemerintah,  dunia  usaha  atau  sektor  swasta  dan  masyarakat  ( civil  society) 38 . Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan  otoritas  politik,  ekonomi  dan  administrasi  ketiga  unsur  tersebut  memiliki interaksi dan jaringan yang setara dan sinerjik 39 .
Gambar Pilar Good Governance
Sumber:  Sedarmayanti,  2004,  hlm.  38
Selanjutnya berkenaan dengan prinsip-prinsip atau karakteristik good governance , menurut Rustini Wiriaatmadja 40 antara lain adalah akuntabilitas, transparansi, keter- bukaan  dan  penegakan  hukum.  Dengan  bahasa  yang  sedikit  berbeda,  Sedarmayanti 41 mengemukakan bahwa ada empat prinsip utama good governance, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum ( rule of law ).
Karakteristik good governance menurut kedua pendapat di atas jika ditinjau lebih lanjut setidaknya memiliki kesamaan dengan karakteristik yang dikemukakan oleh World Bank 42 , yaitu masyarakat sipil yang kuat dan parsipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan
38 Sofian  Effendi,  2005, Membangun  Budaya  Birokrasi  Untuk  Good  Governance, Makalah yang  disampaikan pada  Lokakarya  Nasional  Reformasi  Birokrasi  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Negara Pemberdayaan  Aparatur  Negara  di  Jakarta  pada  tanggal  22  Desember  2005.
39 Sofian  Effendi,  2005, Membangun  Good  …op.cit, hlm.  2–3.
40 Rustini  Wiriaatmadja,  2004, Dimensi  Hukum  … hlm.  130.
41 Sedarmayanti,  2004, Good  Governance..op.cit, hlm.  7.
42 Loina Lalolo Krina P, 2003, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good  Public  Governance  Bappenas,  Jakarta,  hlm.  7-8.
yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Sementara itu, menurut Bagir Manan 43 prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerin-tahan  yang  baik  dapat  berupa  : responsible,  accountable,  controlable, transparancy, limitable dan lain sebagainya.
Sebagai pembanding, menurut UNDP 44 , karakteristik good governance mencakup : participation (partisipasi) ; rule of law (aturan hukum) ; transparency (transparansi) ; responsiveness (daya tanggap) ; consensus orientation (berorientasi konsensus) ; equity (berkeadilan) ;  effectiveness  and  efficiency (efektif  dan  efisien) ;  accountability (akuntabilitas) ; and strategic vision (visi strategis).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa good governance adalah tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepastian hukum ( rule of law ).
Pengertian dan jabaran dari prinsip-prinsip good governance di atas adalah sebagai berikut 45 : pertama , akuntabilitas, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan; kedua , transparansi,  maksudnya  keterbukaan  dalam  manejemen  pemerintahan,  lingkungan, ekonomi dan sosial; ketiga, partispasi, yaitu penerapan  pengambilan keputusan yang demokratis, pengakuan HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat; dan keempat , kepastian hukum, good governance memberikan kepastian hukum  dan rasa keadilan bagi masyarakat terhadap setiap tindakan pemerintah.
Pasal 2 UU Penataan Ruang telah menggariskan ada sembilan asas dalam penataan ruang di Indonesia yaitu: a. keterpaduan, b. keserasian, keselarasan, keseimbangan, c. keberlanjutan, d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, e. keterbukaan, f. kebersamaan dan kemitraan, g. perlindungan kepentingan umum, h. kepastian hukum dan keadilan, i. akuntabilitas.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa karakteristik atau prinsip- prinsip good governance yang dijadikan acuan dalam pembahasan di sini adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, partispasi dan kepastian hukum.
a. Prinsip Akuntabilitas
Menurut Pasal 2 butir i UU Penataan Ruang, prinsip akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan penataan ruang. Menurut penjelasan Pasal 2  butir  i  yang  dimaksud  dengan  “akuntabilitas”  adalah  bahwa  penyelenggaraan penataan  ruang  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  prosesnya,  pembiayaannya, maupun hasilnya.
Di dalam doktrin dikemukakan bahwa seseorang akan menjadi bertanggung jawab  terhadap  suatu  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  apabila  perbuatannya
43 Bagir  Manan,  1999, Good  Governance  Hindarkan  Rakyat  dari  Tindakan  Negara  yang  Merugikan dalam Majalah  Transparansi  Indoneis  Edisi14    Tanggal  30  Mei  2007.
44 Loina  Lalolo  Krina  P,  2003, Indikator  &  Alat….op.cit ,  hlm.  5.
45 Rustini  Wiriaatmadja,  2004, Dimensi  Hukum  … hlm.  129.
bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku 46 .  Suhubungan  dengan  itu  maka, menurut Pasal 55 ayat (2) UU Penataan Ruang guna menjaga penyelenggaraan tata ruang tetap berjalan pada treknya maka dilakukan tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Bila kemudian ditemukan penyimpangan terhadap peraturan yang telah digariskan maka dikenakan sanksi baik administratif, perdata maupun pidana. 47 b. Prinsip Transparansi
Menurut  Pasal  2  butir  e  UU  Penataan  Ruang,  prinsip  transparansi  atau keterbukaan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan penataan ruang. Menurut penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Bahkan menurut Pasal 13 ayat (2) dalam melakukan pembinaan penataan ruang  pemerintah  melakukannya  melalui  penyebarluasan  informasi  penataan ruang kepada masyarakat 48
Mengetahui rencana tata ruang adalah  hak dari setiap orang 49 ,  masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah 50 . Selanjutnya, pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
c. Prinsip Partisipasi
Konsepsi peran serta masyarakat, walaupun berbagai pihak telah berkeinginan menetapkannya sejak tahun 80-an, tetapi secara formal baru terwujud konsepsinya di tahun 1992 melalui pengundangan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang di sahkan pada tanggal 13 Oktober 1992. Hal ini juga sebagai upaya mengantisipasi dan menjaga kesinambungan pembangunan. Dengan bergantinya regulasi, maka secara normatif setiap kegiatan yang berkenaan dengan penataan ruang menuntut adanya partisipasi masyarakat sebagaimana tercermin pada Pasal 65 UU Penataan Ruang 51 .
Perlu juga dikemukakan bahwa bentuk peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang sebagai mana dimaksud ole Pasal 65 ayat (2) butir b di atas, baik  orang  perseorangan  maupun  korporasi,  antara  lain  mencakup  kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Bahkan Pemerintah
46 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State, Russel  &  Russel,  New  York,  1971,  hlm.  95.
47 Lihat  Pasal  57,  dan  Pasal  69  –  75  UU  Penataan  Ruang.
48 Pasal    13  ayat  (2)  butir  g  UU  Penataan  Ruang.
49 Pasal    60  butira  UU  Penataan  Ruang.
50 Penjelasan  Pasal  60  huruf  a  UU  Penataan  Ruang.
51 Pasal  65  UU  Penataan  Ruang.berbunyi:  (1) Penyelenggaraan  penataan  ruang  dilakukan  oleh  pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.  (2) Peran  masyarakat dalam penataan  ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a.partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam  pemanfaatan  ruang;  dan  c.  partisipasi  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  (3)Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  tata  cara  dan  bentuk  peran  masyarakat  dalam  penataan  ruang  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.
dalam melakukan pembinaan penataan ruang juga turut melibatkan masyarakat 52 . Di samping itu, peran serta masyarakat juga terlihat dalam pengawasan penataan ruang 53 .
Mengingat peraturan pelaksana dari UU Penataan Ruang tahun 2007 belum ada,  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  76  UU  Penataan  Ruang,  maka  peraturan pelaksana sebelumnya masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan diganti. Peraturan pelaksana yang dimaksud tidak lain adalah Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, yang disahkan pada tanggal 3 Desember 1996.
Pemerintah juga telah  menetapkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Dalam perundangan tersebut di amanatkan bahwa untuk penyelenggaraan  penataan  ruang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam  melaksanakan  dan  mengamankan  aturan  tersebut  amat  sangat  penting artinya karena hasilnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat di wilayahnya.
d. Prinsip Kepastian Hukum
Menurut Pasal 2 butir h UU Penataan Ruang, prinsip kepastian hukum atau keadilan  merupakan  salah  satu  asas  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang. Menurut penjelasan Pasal 2 butir h yang dimaksud dengan “kepastian hukum atau keadilan” adalah adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  bahwa  penataan  ruang dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat  serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa selama penataan ruang dilakukan  bertentangan dengan  hukum atau bertentangan  dengan rasa  keadilan maka  siapapun  memiliki  kesempatan  untuk  mengajukan  tuntutan  pembatalan maupun gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin 54 .

## C. Penutup
Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa  implementasi  perizinan  pemanfaaatan  ruang,  hingga  saat  ini  belum  dapat dilaksanakan  secara  maksimal  karena  Perda  RTRW  sebagai  instrumen  utama  acuan penerbitan perizinan pemanfaatan ruang di daerah belum diterbitkan oleh sebagian besar pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Sementara  itu,  terhadap akomodasri prinsip-prinsip good governance dalam pemanfaatan ruang, UU Penataan Ruang  telah mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partispasi dan kepastian hukum.
52 Pasal    13  ayat  (1)  butir  g  UU  Penataan  Ruang.
53 Pasal  55  ayat  (4)  UU  Penataan  Ruang.  berbunyi: “Pengawasan  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  dengan  melibatkan  peran  masyarakat.”
54 Pasal    60  butir  e  dan  f  UU  Penataan  Ruang.

## D.  Daftar Pustaka

## Buku dan Disertasi
Ahmad Yani dan Goenawan Widjaja, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999 Bintoro Tjokroaminoto, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan),
FH-UI Press, Jakarta, 2000 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York Russel & Russel, New York, 1971 Koeshandajani, Manajemen Otonomi Daerah, LAN-RI, Jakarta, 2001 LAN-BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, LAN-RI,  Jakarta, 2000 Lawrence Meir Friedmann, The Legal System, A Social Science Perspective, Russel Sage Founfation, New York
Loina  Lalolo  Krina  P, Indikator  &  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Bappenas, Jakarta, 2003 Sedarmayanti, Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik),  Bagian  Kedua: Membangun Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Mandar Maju, Bandung, 2004
Syofuan Rozi, Model Reformasi Birokrasi, PPW-LIPI, Jakarta, 2000
M. Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan  Dalam Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Inonesia, Alumni, Bandung, 2001

## Disertasi dan Makalah
Rustini Wiriaatmadja, Dimensi Hukum Pengawasan terhadap BUMN yang Menjual Sahamnya di Pasar Modal (Go Public) dalam Rangka Menunjang Perekonomian Nasional. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2004 Sofian  Effendi, Membangun  Good  Governance:  Tugas  Kita  Bersama, Makalah yang disampaikan pada tanggal 25 Desember 2005, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada —————————, Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005

## Media Massa
Bulletin Solusi Hukum Edisi I/Tahun IV tanggal 8 Juni 2007 Majalah Transparansi Indoneis Edisi14  Tanggal 30 Mei 2007 http://aparaturnegara.bappenas.go.id/.../REFORMASI%20BIROKRASI%20GOOD%
Reformasi Birokrasi ,  diakses tanggal 30 Mei 2007
http://economy.okezone.com/read/2011/11/30/320/536113/penuntasan-tata- ruang-rtrw-daerah-molor, diakses tanggal 1 Desember 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang