PERAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA PESERTA DIDIK DI KELAS VII SMP NEGERI 4 KOTA TERNATE
Saifa I. Hamjah 1 , Wahyudin Noe 2 , Nani Rajaloa 3 Univeristas Khairun Ternate (saifahihamjah@gmail.com) (wahyudinnoe@unkhair.ac.id) (nanirajaloa@unkhair.ac.id)

## Info Artikel
Sejarah Artikel: Diterima (okt) (2023) Disetujui (nov) (2023) Dipublikasikan (nov) (2023)
Keywords: Pembelajaran PPKn, Kesadaran Hak Asasi Manusia, Peserta Didik

## Abstrak
______________________________________________________________
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  kesadaran  hak  asasi  manusia (HAM)  pada  peserta  didik  agar  menghargai  dan  menghormati  HAM,  serta menghindari terjadinya perilaku pelanggaran HAM. Tujuan dari penelitian ini untuk  menganalisis  lebih  jauh  terkait:  1)  gambaran  kesadaran  HAM  pada peserta didik, dan 2) upaya guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran HAM pada  peserta  didik  di  kelas  VII  SMP  Negeri  4  Kota  Ternate.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi,  sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan  proses  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa: 1) Gambaran kesadaran HAM pada peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat beberapa peserta didik yang melanggar HAM, seperti mem bully teman sejawat, mengambil  barang  teman  tanpa  seizin  pemiliknya,  dan  menyepelekan pendapat teman sendiri karena merasa paling benar. Namun disisi lain sudah ada  Sebagian  besar  peserta  didik  yang  telah  menerapkan  nilai-nilai  HAM dengan baik, seperti menghargai kepemilikan orang lain, menerima perbedaan pendapat  dan  identitas  sosial  budaya  dengan  orang  lain,  menunjukan  sopan santun,  bersikap  tidak  diskriminatif  serta  menaati  aturan  sekolah. 2)  Upaya guru  PPKn  dalam  menumbuhkan  kesadaran  HAM  kepada  peserta  didik, diantaranya: a) Pembelajaran PPKn. Guru dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada  peserta  didik  dapat  melalui  pembelajaran  PPKn;  b)  Pembiasaan (habituasi).  Dimana  membiasakan  peserta  didik  untuk  menghargai  dan menghormati HAM orang lain dalam pergaulannya baik didalam kelas maupun diluar kelas; serta c) Keteladanan Guru dan Pimpinan Sekolah. Keteladanan dari guru dan pimpinan sekolah berupa karakter yang baik dalam menerapkan nilai- nilai HAM akan digugu dan ditiru oleh peserta didik.
2023 Universitas Negeri Gorontalo Under the license CC BY-SA 4.0

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249

## PENDAHULUAN
Hak asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dari sejak lahir. Menurut UU RI Nomor 39 bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat dan martabat manusia” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Dari pengertian tersebut sangat jelas dimana setiap manusia dijamin hak-haknya oleh siapapun termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara.  Namun  kenyataannya  terkadang  HAM  tidak  diperoleh  sebagaimana  mestinya, perilaku  tidak  adil  dan  diskriminatif  kepada  warganegara,  organisasi  atau  golongan tertentu masih saja terjadi di negara ini baik dilakukan oleh antar warganegara sendiri maupun negara, baik kategori pelanggaran HAM kecil maupun pelanggaran HAM berat, seperti  pelecehan,  pemerkosaan,  penculikan,  penganiayaan,  hingga  pembunuhan. Berbagai  perilaku  buruk  tersebut  harus  dijatuhi  hukuman  yang  seadil-adilnya  tanpa pandang bulu.
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  sebagai  instrumen pendidikan  dalam  menegakkan  HAM  bermaksud  sebagai  upaya  tindakan  preventif (pencegahan)  atas  pelanggaran  HAM.  Berfungsi  membentuk  pola  pikir  ( mindset )  dan kesadaran  peserta  didik  terhadap  HAM  dengan  saling  menghargai  dan  menghormati HAM.  Menurut  Farid  Wajdi  Ibrahim  bahwa  “Pendidikan  kewarganegaraan  dapat digunakan sebagai salah satu upaya memformat masyarakat madani (civil society) untuk menanamkan  kesadaran  terhadap  nilai-nilai  universal  kemanusiaan  kepada  para pelajar/mahasiswa secara sistematik” (Ibrahim, 2012).  Jika di sekolah masih terdapat pelanggaran HAM oleh peserta didik maka peserta  didik belum menghayati nilai-nilai kesadaran HAM seutuhnya. Oleh karena itu pembelajaran PPKn dapat digunakan sebagai wahana dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik karena materi HAM merupakan  salah  satu  topik  kajian  pada  mata  pelajaran  PPKn.  Nilai-nilai  HAM  harus terinternalisasi  dalam  karakter  peserta  didik  baik  sikap  dan  perilakunya,  seperti menghargai kepemilikan orang lain, menerima perbedaan pendapat dan identitas sosial budaya  orang  lain,  menunjukan  sopan  santun,  tidak  diskriminatif  serta menaati/menjunjung tinggi aturan sekolah.
Namun  kenyataan  yang  terlihat  masih  terdapat  beberapa  peserta  didik  yang kurang menyadari nilai-nilai HAM di sekolah. Hal tersebut sebagaimana terlihat di SMP Negeri 4 Kota Ternate dimana beberapa peserta didik yang melakukan pelanggaran HAM, seperti  masih  suka  mem bully teman-temannya,  mencaci  maki  teman,  menghina,  suka mengambil barang teman tanpa meminta izin terlebih dahulu, serta tidak menghargai pendapat  orang  lain.  Fenomena  demikian  tentu  harus  menjadi  perhatian  semua  guru terutama guru PPKn ketika proses pembelajaran berlangsung. Salah satu penyebabnya karena pembelajaran PPKn hanya memperhatikan dampak instruksional ( instructional effect ) semata dimana peserta didik hanya diorientasikan untuk menguasai materi PPKn yang telah diajarkan oleh guru, atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif  saja.  Namun  sesungguhnya  pembelajaran  PPKn  juga  memiliki  misi  untuk membentuk  karakter  peserta  didik  menjadi  lebih  baik  sebagai  dampak  penggiring ( nurturant  effect ).  Menurut  Djahiri  bahwa  “PKn  merupa kan  program  Pendidikan/ pembelajaran  yang  secara  programatik-prosedural  berupaya  memanusiakan  manusia ( humanizing ) dan membudayakan ( civilizing ) serta memberdayakan peserta didik/siswa (diri dan kehidupannya) supaya menjadi warganegara yang baik” (Noe et al., 2021).
Disamping  itu  pembelajaran  PPKn  seyogyanya  mendorong  peserta  didik  untuk menerapkan HAM secara langsung melalui pembiasaan (habituasi) di lingkungan sekolah yang kemudian dapat menular ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk  mengetahui  sejauhmana  penguatan  nilai-nilai  HAM  di  sekolah  maka  penulis tertarik  mengangkat  sebuah  penelitian  di  sekolah  dengan  judul  “Peran  Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peserta Didik di Kelas VII SMP Negeri 4 Kota Tern ate”. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada Guru PPKn sebagai upaya mendorong peserta didik menjadi warganegara muda yang cerdas dan baik ( smart and good young citizen ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berlokasi  di  SMP  Negeri  4  Kota  Ternate  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  metode  studi  kasus.  Menurut  Lexy  J.  Moleong  bahwa “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  perilaku  orang- orang  yang  diamati” (Moleong, 2014). Adapun metode studi kasus ( case study ) karena penelitian ini dilakukan
secara  intensif,  terperinci  dan  mendalam  terhadap  kelompok  tertentu.  Menurut  stake bahwa  “studi  kasus  merupakan  penelitian  dimana  peneliti  didalamnya  menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibat asi waktu dan peristiwa” (Creswell, 2015).
Subyek penelitian terdiri dari Guru PPKn dan peserta didik. Teknik pengumpulan data  terdiri  dari  tiga  proses  yakni  observasi,  wawancara,  serta  studi  dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan teknik analisis data Matthew B. Miles dan A.  Mic hael  Huberman  yaitu  “reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/ verifikasi” (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data maksudnya data yang telah diperoleh dikelompokan  seperti  memilah  dan  memilih  data  yang  berkaitan  dengan  rumusan masalah. Lalu data tersebut disajikan/diuraikan secara sederhana dan obyektif sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai bagian terakhir dalam menganalisis data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HAM  bersifat  kodrati  yang  dimiliki  setiap  manusia  yang  wajib  dihormati  oleh siapapun  dan  dimanapun  orang  itu  berada,  termasuk  di  negara  ini.  Penghormatan terhadap  HAM  akan  menciptakan  keserasian,  keselarasan  dan  keseimbangan  dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya agar HAM dapat terlaksana di masyarakat adalah melalui  pendidikan  dimana  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  agar  memahami dan  menyadari  pentingnya  menghormati  HAM  tersebut,  sekaligus  mencegah  adanya pelanggaran  HAM  baik  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah/negara  itu sendiri.
Salah satu tools yang berfungsi menanamkan kesadaran HAM kepada masyarakat khususnya peserta didik yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn sebagai  program  kurikuler  adalah  mata  pelajaran  yang  berperan  strategis  dalam membelajarkan  nilai-nilai  kemanusiaan  kepada  peserta  didik  sehingga  terbentuk karakter  yang  baik  ( good  character ),  sebagaimana  pandangan  Winataputra  dan Budimansyah  bahwa  “kedudukan  PKn  sebagai  pendidikan  nilai  merupakan  suatu kebutuhan  sosiokultural  yang  jelas  dan  mendesak  bagi  kelangsungan kehidupan  yang berkeadaban” (Budimansyah,  2010).  Hal  demikian  sebagaimana  yang  terlihat  di  SMP Negeri 4 Kota Ternate, dimana salah satu peran pembelajaran PPKn di kelas VII adalah
berupaya  menumbuhkan  kesadaran  HAM  pada  peserta  didik  agar  terhindar  dari penyalahgunaan HAM kepada orang lain, terutama kepada sesama teman sebaya. Untuk lebih jelasnya, penulis akan uraikan di bawah ini:

## 1. Gambaran Kesadaran HAM peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate
Gambaran kesadaran HAM pada peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat peserta didik yang belum menunjukan sikap dan perilaku yang berkesadaran HAM, namun sebagian besar peserta didik telah menunjukan  hal  tersebut.  Peserta  didik  yang  berkesadaran  HAM  terlihat  dari  sikap mereka  yang  mau  menerima  dan  menghargai  adanya  perbedaan  serta  tidak memperlakukan secara diskriminatif kepada orang lain yang berbeda latar belakang atau identitas  dengan  dirinya  baik  agama,  suku,  sosial  ekonomi  maupun  budaya  yang berbeda-beda
Selain itu mereka juga menunjukkan sikap sopan santun kepada siapa saja yang ada  di  sekolah  baik  kepada  teman  sebaya  maupun  guru-guru.  Contohnya  menghargai kepemilikan orang lain khususnya teman sebaya, artinya mereka bisa membedakan yang mana  milik  sendiri  dan  mana  milik  orang  lain  sehingga  berhati-hati  untuk  tidak menyentuh atau bahkan mengambil milik orang lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain dengan bersikap terbuka atas masukan/koreksi, seperti mendengarkan dan tidak  memotong  pembicaraan  orang  yang  sedang  berbicara  serta  tidak  merendahkan orang  lain  dengan  perkataan  kasar  seperti  mencaci  dan  membully.  Mereka  berupaya untuk  tidak  merendahkan  harkat  dan  martabat  orang  lain  serta  memperlakukannya dengan  baik.  Semuanya  saling  menjaga  dan  tidak  mengganggu  satu  sama  lain  karena ketika  tidak  mengindahkannya  maka  memunculkan  ketidaksukaan  atau  antipati  dari orang lain.
Selanjutnya  peserta  didik  juga  senantiasa  menaati/menjunjung  tinggi  aturan sekolah. Kepatuhan dapat memberikan suasana yang tertib dalam pelaksanaan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah, seperti cara berpakaian yang sopan dan rapi serta datang ke sekolah dengan tepat waktu, mengerjakan berbagai tugas yang diberikan guru dan  mengumpulkannya  tepat  waktu,  serta  tidak  membuang  sampah  secara sembarangan.  Mereka  menyadari  dengan  sepenuh  hati  pentingnya  penegakan  aturan demi jaminan atas HAM di lingkungan sekolah.
Berbagai  sikap  dan  perilaku  demikian  telah  menunjukan  pemahaman  dan kesadaran mereka dalam ber-HAM. Menumbuhkan HAM tentu sangat berkaitan dengan ketaatan atas peraturan hukum mengenai HAM, artinya penerapan HAM akan berjalan baik  apabila  ketaatan/kepatuhan  terhadap  HAM  juga  berjalan  dengan  baik.  Menurut Aulia Rosa Nasution ada empat prinsip dasar HAM yaitu 1) Kebebasan, artinya kebebasan merupakan  ciptaan  Sang  Pencipta  kepada  umat  manusia  agar  bermartabat,  2) Kemerdekaan,  artinya  manusia  harus  merdeka  dari  bentuk  belenggu/dijajah  dalam bentuk apapun, 3) Persamaan, artinya manusia sama-sama ciptaan Tuhan sehingga tidak boleh  membedakan  manusia  yang  satu  dengan  lainnya,  dan  4)  Keadilan,  artinya memperoleh  perlakuan  yang  sama  seperti  dihadapan  hukum  dan  pemeri ntahan” (Nasution, 2016).
Namun  disisi  lain  masih  terdapat  beberapa  peserta  didik  yang  belum menunjukkan  suatu  sikap  dan  perilaku  yang  berkesadaran  HAM,  bahkan  melanggar HAM.  Sikap  dan  perilaku  demikian  terlihat  dari  sikap  yang  tidak  menghargai  dan menghormati perbedaan latar belakang/identitas budaya. Menurut Deklarasi universal UNESCO bahwa “ that no one invoke cultural to infringe upon human rights guaranted by international law ”, dimana tidak ada yang boleh memunculkan keragaman budaya untuk melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional (Hanberger, 2010).
Lalu  sikap  yang  tidak  menghargai  pendapat  teman  ketika  berdiskusi  dengan menunjukkan  sikap  merasa  paling  benar  dan  pintar  sendiri  dengan  menyepelekan pendapat yang lain. Terkadang sikap seperti ini bisa menjadi faktor pemicu munculnya keributan  dalam  diskusi,  bahkan  jika  dibiarkan  membesar  dapat  berpotensi  menjadi pertikaian. Kemudian terdapat juga perilaku yang senang mem bully teman dimana sering keluar perkataan yang tidak senonoh seperti mencaci dan menghina, bahkan ada juga yang nakal dimana mengambil barang teman tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Fenomena  tersebut  merupakan  sikap  dan  perilaku  yang  tidak  terpuji  sehingga  perlu mendapat  perhatian  baik  guru-guru,  pimpinan  sekolah,  bahkan  melibatkan  orang  tua siswa agar turut serta membina dan mendidiknya agar anak menjadi lebih baik.

## 2. Upaya Guru PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran HAM kepada Peserta Didik SMP Negeri 4 Kota Ternate
Upaya  guru  PPKn  dalam  menumbuhkan  kesadaran  peserta  didik  dilakukan melalui  proses  pembelajaran  PPKn  dengan  cara  memberikan  pamahaman  mengenai HAM  yang  berbasiskan  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Disamping  itu,  menumbuhkan kesadaran  HAM  dapat  dilakukan  melalui  pembiasaan  (habituasi)  dimana  penerapan secara  langsung  nilai-nilai  HAM  didalam  pergaulan  peserta  didik  baik  di  dalam  kelas maupun di luar kelas. Lalu upaya lain menumbuhkan kesadaran HAM dapat diterapkan melalui keteladanan oleh guru dan pimpinan sekolah dimana memberikan contoh perihal penerapan nilai-nilai HAM di sekolah sehingga dapat digugu dan ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya diuraikan berikut ini.
Pertama , menumbuhkan kesadaran  HAM  melalui  pembelajaran  PPKn  di  kelas. Upaya guru PPKn dalam membelajarkan HAM kepada peserta didik relatif sudah baik dengan  mengarahkan  peserta  didik  untuk  memahami  dan  menyadari  pentingnya penerapan HAM di sekolah. Penerapan HAM yang dimaksud seperti peserta didik harus menghormati hak-hak orang lain dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Dalam proses pembelajaran PPKn, guru dapat berupaya secara optimal untuk membuka pola pikir  ( mindset )  peserta  didik  agar  mengenal  lebih  dekat  perihal  HAM  didalam kehidupannya, Sebab tidak sedikit peserta didik yang melakukan pelanggaran/kejahatan HAM  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  karena  ketidaktahuannya  tentang  HAM  itu sendiri. Tentu hal tersebut tidak patut dilakukan, terlebih dapat merugikan diri sendiri yang  berakibat  buruk  terhadap  masa  depan.  Maka  pembelajaran  PPKn  harus  hadir sebagai  upaya  pencegahan  terjadi  berbagai  perilaku  buruk  tersebut.  Karena  pada dasarnya  PPKn/PKn  merupakan  mata  pelajaran  yang  dapat  berfungsi  membangun integrasi  sosial  atas  perbedaan  pada  peserta  didik  sebagaimana  pernyataan  Carsten Ljunggren bahwa “PKn merupakan salah satu bidang kajian ilmu yang memiliki peran yang  signifikan  dalam  membangun  integrasi  sosial  ( sosial  integration )  dan  karakter bangsa ( nation and character building ). PKn dijadikan sebagai alat untuk memperkuat identitas kewarganegaraan seseorang” (Ljunggren, 2014).
Oleh karena itu peserta didik diharuskan memiliki kompetensi agar memahami dan  menerapkan  HAM  didalam  pergaulannya.  Adapun  kompetensi  yang  dimaksud sebagaimana pendapat Margaret S. Branson  yang terdiri dari 3 (tiga) kompenen penting
yaitu:  “(1) Civic  Knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan)  berkaitan  dengan kandungan  atau  apa  yang  seharusnya  diketahui  oleh  warganegara;  (2) Civic  Skill (kecakapan/keterampilan  kewarganegaraan),  adalah  kecakapan  intelektual  dan partisipatoris  warganegara  yang  relevan;  dan  (3) Civic  Disposition (watak kewarganegaraan)  yang  mengisyaratkan  pada  karakter  publik  maupun  privat  yang penting  bagi  pemeliharaan  dan  pengembangan  demokrasi  konstitusional” (Branson, 1998).  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bawa  PPKn/PKn  merupakan  mata pelajaran yang berperan strategis untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk memiliki  ketiga  komponen  tersebut  sebagai  modal  menjadi  warganegara  yang  baik dalam menerapkan HAM.
Disamping peserta didik harus memiliki kompetensi yang baik, maka seyogyanya guru juga memiliki kompetensi yang baik dalam membelajarkan HAM kepada peserta didik,  baik  kompetensi  pedagogik,  professional,  personal  maupun  sosial  sehingga pembelajaran menjadi efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai HAM, baik bersifat teori maupun  pelaksanaannya.  Terutama  mengangkat  berbagai  contoh  kasus  terjadinya pelanggaran  HAM  baik  di  lingkungan  sekolah  maupun  diluar  sekolah  (masyarakat), dimulai  yang  sifatnya  pelanggaran  HAM  hingga  kejahatan  HAM.  Guru  PPKn  memiliki kewajiban  moril  untuk  senantiasa  selalu  mengingatkan  kepada  peserta  didik  dengan tanpa rasa bosan agar menjauhkan diri dari berbagai pelanggaran/kejahatan HAM agar terhindar dari sanksi/hukuman.
Guru dituntut membelajarkan HAM secara lebih kreatif dan inovatif dengan model pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik antusias untuk mengikutinya. Telah ada  beberapa  penelitian  yang  menghasilkan  sebuah  model  pembelajaran  yang  tepat untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  peserta  didik  dalam  ber-HAM.  Salah satunya adalah menggunakan model ADDIE, sebagaimana hasil penelitian M. Mona Adha & Hermi Yanzi bahwa “model ADDIE yang meliputi: Analyze berupa kebutuhan, peserta didik dan seterusnya. Design berupa rumusan kompetensi dan strategi. Develop berupa materi  ajar,  asesmen  dan  seterusnya. Implement berupa  tatap  muka,  asesmen  dan seterusnya. Evaluasi terhadap program pembelajaran perbaikan. Model ADDIE dalam rangka menanamkan nilai- nilai demokrasi dan HAM”. Model tersebut mendapat respon dan apresiasi yang tinggi baik dari guru maupun peserta didik karena dapat membawa pembelajaran menjadi menarik dan efektif (Adha & Yanzi, 2013).
Kedua , membentuk  kesadaran  HAM  peserta  didik  melalui  pembiasaan (habituasi). Disamping pembelajaran PPKn, perlu juga disertakan dengan pembiasaan dalam  penerapan  nilai-nilai  HAM  di  kehidupan  peserta  didik.  Dalam  bahasa  Ki  Hajar Dewantara,  pembiasaan  ( pakulinan , gewoontevorming )  adalah  salah  satu  metode penanaman nilai-nilai budaya kepada anak- anak” (Dewantara, 2013). Dimana penerapan nilai  HAM  tersebut  harus  dilakukan  secara  terus-menerus  sehingga  otomatis  akan terbiasa yang akhirnya menjadi sebuah karakter yang baik ( good character ). Pembinaan karakter  siswa  jangan  hanya  dilakukan  didalam  kelas  ketika  pelajaran  berlangsung, melainkan  harus  dilanjutkan  di  luar  kelas  melalui  kegiatan  pembiasaan  hidup berkarakter (Budimansyah, 2010).
Pembiasaan  nilai-nilai  HAM  yang  dimaksud  seperti  menaati  aturan  sekolah, menghargai  pendapat  orang  lain,  bersikap  sopan  santun  kepada  siapapun,  tidak membeda-bedakan dalam bergaul, tidak mengganggu dan merendahkan diri orang lain dengan cara mem bully , mencaci ataupun menghina. Oleh karena itu setiap guru harus mengontrol pergaulan peserta didik secara seksama. Ketika dilihat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan peserta didik maka langsung ditegur dan dibina sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Dengan demikian karakter yang baik di sekolah akan berdampak positif terhadap peserta didik di lingkungan luar sekolah seperti lingkungan keluarga  dan  masyarakat.  Selain  itu,  suatu  karakter  yang  baik  sebagai  modal  penting untuk masa depan peserta didik.
Ketiga , membentuk kesadaran HAM peserta didik melalui keteladanan. Salah satu proses  pendidikan  HAM  yang  paling  efektif  dalam  membangun  kesadaran  ber-HAM peserta  didik  yaitu  keteladanan  dari  guru  dan  pimpinan  sekolah.  Peran  guru  dalam mendidik akan senantiasa tersorot oleh peserta didiknya, baik perkataan, sikap maupun tindakan  sehari-hari.  Ketika  guru  mampu  menunjukkan  karakter  yang  baik  terutama dalam menghargai dan menghormati HAM seperti memperlakukan peserta didik tanpa melihat  latar  belakang  sosialnya,  maka  akan  digugu  dan  ditiru  oleh  anak  didiknya. Begitupun pimpinan sekolah, melalui kebijakan sekolah yang benar dan adil khususnya berkaitan  perlindungan  terhadap  HAM  akan  memberikan  pengaruh  yang  baik  kepada peserta  didik.  Mereka  akan  merasa  aman  dan  nyaman  selama  berada  di  lingkungan sekolah.  Dalam  pedoman  sekolah  tentang  Pengembangan  Pendidikan  Budaya  dan Karakter Bangsa didefinisikan bahwa “keteladanan adalah perilaku dan sikap pendidik
(orang  tua/guru)  dalam  memberikan  contoh  terhadap  tindakan-tindakan  yang  baik sehingga  diharapkan  menjadi  panutan  bagi  peserta  didik  (anak/siswa)  untuk mencontohnya” (Kemendiknas,  2010).  Dengan  demikian  membangun  kesadaran  ber- HAM  kepada  peserta  didik  dapat  dilakukan  melalui  proses  pembelajaran  PPKn, pembiasaan (habituasi), serta keteladanan guru dan pimpinan sekolah.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama , gambaran kesadaran HAM pada peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat dikatakan belum optimal.  Hal  tersebut  terlihat  dari  beberapa  peserta  didik  yang  belum  berkesadaran HAM,  namun  Sebagian  besar  peserta  didik  telah  menerapkan  nilai-nilai  HAM  didalam pergaulan  di  sekolah.  Kesadaran  HAM  peserta  didik  terlihat  seperti  menghargai kepemilikan  orang  lain,  menerima  perbedaan  pendapat  dan  identitas  sosial  budaya orang  lain,  menunjukan  sopan  santun,  tidak  diskriminatif  kepada  setiap  orang  serta menaati/menjunjung tinggi aturan-aturan sekolah. Sedangkan peserta didik yang belum berkesadaran  HAM  seperti  mem bully teman  sejawat,  mengambil  barang  teman  tanpa seizin  pemiliknya,  serta  menyepelekan  pendapat  teman  karena  merasa  paling  benar. Kedua , upaya guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran HAM kepada peserta didik, diantaranya: 1) Pembelajaran PPKn, maksudnya seorang guru dalam menanamkan nilai- nilai HAM kepada peserta didik dilakukan melalui pembelajaran PPKn; 2) Pembiasaan (habituasi), maksudnya membiasakan peserta didik untuk menghargai dan menghormati HAM orang lain baik didalam kelas maupun diluar kelas; serta 3) Keteladanan Guru dan Pimpinan  Sekolah,  maksudnya  ketika  guru-guru  dan  pimpinan  sekolah  telah memperlihatkan karakter yang baik kepada peserta didik tentang penerapan nilai-nilai HAM maka secara otomatis akan digugu dan ditiru oleh peserta didik.

## Daftar Pustaka
Adha,  M.  M.,  &  Yanzi,  H.  (2013).  Model  pengembangan  pembelajaran  pendididikan kewarganegaraan  berbasis  multikultur  dalam  rangka  menanamkan  nilai-nilai HAM dan demokrasi. Media Komunikasi FIS , 12 (2). Branson, M. S. (1998). The role of civic education . CCE. Budimansyah,  D.  (2010). Penguatan  pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  membangun karakter bangsa . Widya Aksara Press. Creswell,  J.  W.  (2015). Research  design:  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed (ketiga). Pustaka Pelajar.
Dewantara, K. H. (2013). Ki Hadjar Dewantara : pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka (bagian I: Pendidikan) . UST-Press.
Hanberger, A. (2010). Multicultural Awareness in Evaluation: Dilemmas and Challenges.
Evaluation , 16 (2), 177 – 191. https://doi.org/10.1177/1356389010361561
Ibrahim,  F.  W.  (2012).  Pembentukan  masyarakat  madani  di  Indonesia  melalui  Civic Education. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA , 13 (1), 130 – 149.
Kemendiknas.  (2010). Pengembangan  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa . Kemendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (BP3K). Ljunggren, C. (2014). Citizenship Education and National Identity: Teaching Ambivalence.
Policy
Futures in Education , 12 (1), 34 – 47. https://doi.org/10.2304/pfie.2014.12.1.34
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2014). Analisis  data  kualitatif:  buku  sumber  tentang metode-metode baru . UI-Press.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya. Nasution,  A.  R.  (2016).  Urgensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan karakter  bangsa  Indonesia  melalui  demokrasi,  HAM  dan  masyarakat  madani. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 8 (2), 201 – 212.
Noe,  W.,  Hasmawati,  H.,  &  Rumkel,  N.  (2021).  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai wahana  pendidikan  Karakter  menurut  pemikiran  Udin  S.  Winataputra. Untirta Civic Education Journal , 6 (1), 40 – 57.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. Nomor 39, Pemerintah Pusat RI (1999).