## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA CILEGON
Mayu Ma’lumatiyah 1 , Budi Hasanah 2 , Ahmad Zainuri 3
Pogram Studi Administrasi Publik, Universitas Serang Raya 123

## Abstract
Cilegon  City  is  a  city  with  complex  social  problems including the increasing  number  of vagrants  and  beggars.  The  Cilegon  City  Social  Office  as  a  government  agency  has  the responsibility  to  handle  this  problem.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the effectiveness of organizations that serve vagrants and beggars in Cilegon City. This study used  qualitative  descriptive  method  using  analytical  tools;  Lubis  and  Martani  theories which consisted of three approaches: 1) source approach; 2) approach to the process; and 3) approach to goals. The results showed that the effectiveness of organizations that serve the vagrants  and  beggars,  in  this  case  the  Cilegon  City  Social  Office  not  yet  effective,  was evidenced by the increasing number of vagrants and beggars, the availability of facilities that were not optimal and the absence of optimal collaboration with stakeholders. However, the Cilegon City Social Office still continues to strive in carrying out the development of vagrants and beggars with limited facilities in accordance with existing regulations

## Abstrak
Kota  Cilegon  merupakan  kota  dengan  permasalahan  sosial  yang  kompleks termasuk  meningkatnya  jumlah  gelandangan  dan  pengemis.  Dinas  Sosial  Kota Cilegon sebagai instansi pemerintah memiliki tangggung jawab untuk menangani masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas organisasi yang  melayani  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Cilegon.  Pada  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  alat  analisis yaitu  teori  Lubis  dan  Martani  yang  terdiri  dari  tiga  pendekatan:  1)  pendekatan sumber;  2)  pendekatan  pada  proses;  dan  3)  pendekatan  terhadap  tujuan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi yang melayani gelandangan dan pengemis, dimana hal ini Dinas Sosial Kota Cilegon belum efektif dibuktikan dengan  meningkatnya  jumlah  gelandangan  dan  pengemis, ketersediaan fasilitas yang  belum  optimal serta  belum  adanya  kolaborasi secara optimal  dengan  para stakeholders.  Namun,  Dinas  Sosial  Kota  Cilegon  masih  terus  berupaya  dalam melaksanakan  pembinaan  gelandangan  dan  pengemis  dengan  fasilitas  yang terbatas sesuai dengan peraturan yang ada
Kata Kunci: Efektivitas organisasi, pembinaan, gelandangan, pengemis
Keywords: organization effectiveness, coaching, vagrants, beggars
Article history: Submission: May 2024 Revised: May 2024 Accepted: Juni 2024 Published: Juni 2024
*Corresponding author Email: budihasanah@gmail.com

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Di lingkungan perkotaan banyak terjadi permasalahan sosial yang disebabkan oleh daerah  miskin  akibat  terpuruknya  perekonomian  dan  permasalahan  sosial  tersebut semakin bertambah karena sedikitnya lapangan pekerjaan atau kurangnya tenaga kerja sehingga  kesejahteraan  sosial  menghilang  dimana  masalah  ini  masuk  pada  kategori Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS).  Munculnya  PKMS  di  perkotaan membawa  peluang  terjadinya  gangguan  keamanan  dan  pesatnya  perkembangan pertumbuhan perkotaan seiring dengan pesatnya laju urabanisasi (Sihombing, M. Justin, 2005: 61). Disana kondisi PMKS sering dijumpai misalnya di jalan yang terdapat lampu merah, toko, pasar, bahkan perumahan-perumahan. Secara hukum, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah  Kota  Cilegon  adalah  daerah  yang  bertanggung  jawab  untuk  memberikan dukungan,    melaksanakan  urusan  pelayanan  dasar  termasuk  penyelenggaran kesejahteraan sosial.
Kota  Cilegon,  Provinsi  Banten  dikenal  sebagai  kota  industri  dan  terletak  diujung barat laut pulau Jawa, di tepi selat sunda. Kota ini memiliki luas wilayah 175,50 km² dan terbagi  menjadi  delapan  kecamatan  dan  43  kelurahan  dengan  jumlah  penduduk  pada tahun  2021  sebesar  434.896  jiwa/orang  (https://cilegonkota.bps.go.id/ ) .  Kota  Cilegon sampai  saat  ini  memperlihatkan  pertumbuhan  pembangunan  seperti  banyaknya perkantoran, sarana hiburan, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan jumlah penduduk miskin dalam tren naik pada 10 tahun terakhir dari 3,81 persen menuju 3,98 persen (databoks, 2024)  sejalan  dengan  tingginya  jumlah  PMKS  khususnya  gelandangan  dan  pengemis. Untuk  terkelolanya  penduduk  tersebut  maka  peraturan  daerah  membentuk  Dinas Daerah dimana untuk urusan gelandangan dan pengemis terkait pembinaannya menjadi tugas Dinas Sosial Kota Cilegon yang kemudian membentuk struktur organisasi dimana dari aspek struktural yang ada terdapat aspek struktural yang mendasar dari organiasi yaitu  adanya standard  operating  procedures (Winarno,  2016:  207).  Oleh  karena  itu, seharusnya  pemerintah  daerah  khususnya  Dinas  Sosial  Kota  Cilegon  mampu memberikan layanan yang membantu gelandangan dan pengemis untuk dapat mandiri, berdaya dan percaya diri dalam menjalankan kehidupan mereka. Terdapat empat model layanan yang telah diperkenalkan diberbagai wilayah di Indonesia dan beberapa wilayah di luar negeri: 1) model sistem panti, sistem lingkungan pondok sosial (liponsos), sistem rumah transit ( transit home) dan perumahan masyarakat (Maryatun, 2022) dimana Kota Cilegon saat ini menerapkan sistem transit home didalamnya terdapat proses pembinaan dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
Pembinaan  merupakan  salah  satu  strategi  yang  digunakan  untuk  mengatasi permasalahan  gelandangan  dan  pengemis  yang  ada.  Untuk  mengatasi  permasalahan

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
gelandangan  dan  pengemis  yang  ada  maka  pelaksanaan  pembinaan  memerlukan perhatian khusus dari semua pihak  untuk memastikan pembinaan berjalan efektif dan mencapai  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  diharapkan.  Menurut Mannan  (2017),  pembinaan  adalah  suatu  proses  yang  secara  sadar  direncanakan, dikelola,  dan  diarahkan  untuk  membimbing,  dan  mengembangkan  landasan kepribadian,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  seimbang,  utuh,  dan  serasi  melalui upaya  pendidikan  formal  maupun  nonformal  yang  dilaksanakan  secara  bertanggung jawab  dimana  bakat  dan  kemampuan  yang  dimiliki  sebagai  upaya  lebih  lanjut  untuk secara  sukarela  ditingkatkan,  diperbaiki  dalam  rangka  mencapai  harkat  dan  martabat manusia  yang  setinggi-tingginya.  Efektivitas  kegiatan  tersebut  dapat  dirumuskan sebagai pencapaian tujuan, yang menunjukkan sejauh mana tujuan telah tercapai (Yuki dkk, 2014).
Efektivitas  adalah  salah  satu  indikator  ketercapaian  tujuan  pemerintah  maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan atau peraturan  untuk menyelesaikan masalah  yang  ada.  Hal  ini  menunjukan  derajat  pencapaian  sasaran  (Sumaryadi,  2005: 105) dengan menggunakan indikator 1) pencapaian tujuan; 2) kemampuan beradaptasi; 3)  kepuasan  dalam  kerja;  4)  kenyamanan  dan  motivasi;  serta  5)  tanggung  jawab (Tangkilisan,  2005:  314).  Selain  itu,  terdapat  pula  indikator  mengenai  efektivitas  suatu organisasi  dalam  menjalankan  program  rehabilisasi  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri Sosial  Nomor  16  Tahun  2019  pasal  17  antara  lain,  1)  asupan  makan;  2)  sandang;  3) perbekalan kesehatan; 4) bimbingan jasmani, psikis, dan rohani;  5) konseling sosial; 6) pembuatan NIK, akta kelahiran, akta nikah dan KIA; 7) bimbingan keterampilan dasar; 8)  akses  terhadap  pendidikan  dan  layanan  kesehatan  dasar;    9)  penelusuran  keluarga. Terdapat tiga pendekatan dalam efektivitas suatu organisasi dan ini yang dipakai peneliti sebagai alat analisis yaitu pendekatan sumber, proses, dan sasaran (Lubis dan Martani, 1998: 56 dalam Yuki, 2014: 4).
Pada  pasal  1  Peraturan  Daerah  Kota  Cilegon  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Ketertiban,  Kebersihan,  dan  Keindahan  mengatur  mengenai  syarat-syarat  agar pemerintah  dapat  menyelenggarakan  kegiatannya  dengan  tertib,  nyaman,  lingkungan yang bersih dan rapi tetap terjaga sehingga suasana indah tercipta. Alasan dikeluarkan peraturan  ini  adalah  untuk  mengendalikan  dan  membatasi  pertumbuhan  dan perkembangan  masalah  kesejahteraan  sosial  di  Kota  Cilegon.  Hal  ini  tercantum  dalam BAB II tentang Ketertiban Pasal 4 Point d “setiap orang, perseorangan dan/atau badan hukum  dilarang  berkeliaran  di  jalan-jalan  dan/atau  di  tempat-tempat  umum  untuk meminta  sumbangan,  dengan  cara  apapun  dan  dengan  alasan  apapun.”  Gelandangan adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mempunyai tempat tinggal yang layak atau pekerjaan tetap, tidak mengikuti aturan dan norma kehidupan bermasyarakat  sedangkan  pengemis  adalah  orang  yang  mencari  penghasilan  melalui

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
simpati orang lain dengan berbagai cara dan alasan apapun di tempat umum (Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2007  tentang  penanganan gelandangan dan pengemis). Berikut terdapat data jumlah gelandangan  dan pengemis hasil Razia yang dilakukan oleh Satgas Pamong Praja Kota Cilegon, sebagai berikut:
Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon No Tahun Gelandangan Pengemis Jumlah 1 2019 8 11 19 2 2020 12 14 26 3 2021 18 11 29 4 2022 20 14 34 Total 58 50 108
Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2023
Tabel tersebut terlihat jumlah gelandangan dan pengemis yang terazia setiap tahun semakin bertambah. Jika dilihat dari pendataan akhir pada tahun 2023 di bulan Januari terdapat  12  orang  yang  terazia  yaitu  dua  belas  geladangan  dan  sepuluh  pengemis. “namun  jumlah  tersebut  belum  mencakup  seluruh  gelandangan  dan  pengemis  yang tercata  di  Kota  Cilegon  karena  masih  banyak  yang  belum  tertangkap  pada  saat penjaringan  sebab  masih  ada  yang  bersembunyi  atau  melarikan  diri  pada  saat  razia dilakukan.” (staff PPNS Satpol PP, hasil wawancara, 14/03/23). Jumlah gelandangan dan pengemis  yang  semakin  meningkat  dapat  berakibat  adanya  tindakan  kriminalitas, ketertiban  lalu  lintas  terganggu,  menimbulkan  keresahan  dan  ketidaknyamanan masyarakat. Banyaknya gelandangan dan pengemis tidak hanya berasal dari penduduk tetap  Kota  Cilegon  namun  ada  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  seperti  Kota  Serang, Kabupaten  Serang,  Rangkasbitung,  Jawa  Tengah  dan  berasal  dari  daerah  lainnya. Adapun  penyebab  para  gelandangan  dan  pengemis  ini  memilih  Kota  Cilegon  karena faktor  tingkat  pendapatan  lebih  besar  dibandingkan  kota  lainnya.  Hal  ini  yang melatarbelakangi  untuk  dilakukan  penelitian  mengenai  efektivitas  organisasi  dalam pembinaan  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Cilegon.  Selain  itu,  kajian  mengenai pengentasan  kemiskinan  ini  masuk  ke  dalam  Rencana  Induk  Riset  Nasional  2017-2045 dan  menjadi  salah  satu  pilar  pembagunan  Indonesia  2045  yaitu  pilar  pemerataan pembangunan  diantaranya  terdiri  dari  percepatan  pengentasan  kemiskinan  dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan (Kementerian PPN, 2019).

## METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif dimana  teori  menurut  Lubis  dan  Martani  digunakan  sebagai  alat  untuk  menganalisis

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
dengan  tiga  pendekatan,  yaitu:  1)  pendekatan  sumber,  tediri  dari  empat  unsur  yaitu regulasi, sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana; 2) pendekatan proses, tediri dari dua unsur yaitu mekanisme kegiatan dan ketercapaian tujuan; 3) pendekatan sasaran yang terdiri satu unsur yaitu sikap. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa  obseravasi,  survey,  wawancara  dan  data  sekunder  berupa  dokumen  tertulis, artikel  jurnal,  media online .  Metode  wawancara  yang  digunakan  yaitu  wawancara terstruktur  dengan  menggunakan  teknik purposive  informant dalam  menentukan informan yaitu Kepala Bidang Rehabilisasi Sosial, Pejabat Fungsional dan Staff Bidang Rehabilisasi Dinas Sosial Kota Cilegon, Staff Rumah Singgah (Balai Rehabilisasi Napza Adhiyaksa Kota Cilegon, Plt Kepala Bidang Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  tokoh  masyarakat,  masyarakat  Kota  Cilegon, pihak  geladangan  dan  pengemis.  Teknik  analisis  data  dengan  menggunakan  aktivitas dan  analisis  data  menurut  Miles  dan  Huberman  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi data, dan penyajian data. Metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validasi dan reliabilisasi dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN DISKUSI
Kota  Cilegon  merupakan  wilayah  bekas  kewedanan  (Wilayah  Kerja  Pembantu Bupati  KDH  Wilayah  Cilegon)  terdiri  dari  tiga  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Cilegon, Bojonegara  dan  Pulomerak  dimana  sampai  saat  ini  secara  administratif  Kota  Cilegon dengan  luas  wilayah  175,5  Km²  ini  telah  menjadi  delapan  Kecamatan  dari  hasil pemekaran  wilayah  yaitu  Kecamatan  Ciwandan,  Citangkil,  Pulomerak,  Purwakarta, Grogol, Cilegon, Jombang, dan Kecamatan Cibeber berdasakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dimana jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 43.897 jiwa yang terdiri dari 220.889 laki-laki dan 214.008 perempuan pada tahun 2020 (BPS Kota Cilegon, 2020).
Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana daerah di bidang sosial agar dapat  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  Keputusan  Walikota  Nomor  68  Tahun  2008 tentang uraian tugas jabatan dan struktur di lingkungan Dinas Sosial Kota Cilegon serta Peraturan  Walikota  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  tenaga  Kerja  Dinas Sosial Kota Cilegon. Dinas Sosial yang memiliki visi “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat,” merupakan Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang sosial yaitu  memberikan  bantuan    perlindungan  melalui  kegiatan-kegiatan  pelayanan, rehabilitasi,  jaminan,  dan  pembinaan  termasuk  kepada  gelandangan  dan  pengemis. Artinya,  selain  membuat  peraturan  tersebut,  pemerintah  harus  memiliki  komitmen tinggi  untuk  dapat  mengimplementasikannya.  Hal  ini  sependapat  menurut  Finer (Hamdi, 2015:24) “the power of government is the power to enact law and to enforce it.”

## Gambaran Umum Gelandangan dan Pengemis di Kota Clegon
Keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  semakin  merajalela  di  Kota  Cilegon  dan

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
hal  ini  meresahkan  masyarakat  khususnya  pengguna  jalan  karena  mereka  sering berkeliaran  di  lampu  merah  PCI,  Masjid  Agung  Cilegon,  Damkar,  parkiran  Mall Ramayana  Cilegon,  Apotik  Gama,  emperan  toko,  jalanan  trotoar  pinggir  jalan  Kota Cilegon, dan jalan-jalan serta tempat umum lainnya. Mereka melakukan aksinya dengan mengamen membawa alat musik seadanya, membersihkan kaca mobil, menjadi manusia silver, memakai kostum badut dan berbagai aksi lain. Jumlah gelandangan dan pengemis di Kota ini menunjukan peningkatan yaitu sebanyak 19 orang pada tahun 2019, 26 orang pada tahun 2020, 29 orang pada tahun 2021, 34 orang pada tahun 2022 dan pendataan akhir  tahun  2023  pada  Bulan  Januari  berjumlah  12  orang  dimana  data  tersebut  hanya pengemis dan gelandangan yang terazia. Artinya masih banyak dari mereka yang belum terazia dan terdata. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena adanya gelandangan dan pengemis  yang  berasal  dari  luar  wilayah  Kota  Cilegon  yaitu  berasal  dari  Serang, Rangkas, Tangerang. Kegiatan ini disebabkan oleh berbagai faktor dimana faktor yang mendominasi adalah faktor kemiskinan dan ekonomi dimana sulitnya mencari lapangan pekerjaan,  harga  bahan  pokok  yang  mahal.  Hal  ini  menjadi  isu  atau  tantangan  yang berkaitan dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat (Soegijoko, B. Tjahjati, T. Firman, 2005  dalam  Kustiwan:  2018).  Selain  itu  terdapt  juga  faktor  usia,  cacat  fisik  serta  faktor sosial dan kultur atau budaya (Mardiyati, 2015) yaitu kegiatan turun temurun, di suruh orang tua, karena mindset seperti lebih baik mengemis dari pada pengangguran, malas berusaha. Adapun hasil penelitian lain mengenai gelandangan dan pengemis disebabkan karena  faktor  gangguan  psikologis,  merasa  bebas  dan  senang  hidup  menggelandang, keterbatasan  pendidikan  dan  ketrampilan,  masalah  demografi,  frustasi  akibat masalahalahan keluarga dan rumah tangga (Waleleng, 2023).
Kegiatan  gelandangan  dan  mengemis  adalah  kegiatan  sehari-hari  dan  menjadi salah  satu  mata  pencaharian  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dimana  dalam  sehari bisa mencapai Rp 30.000 – Rp 60.000. Mereka sengaja melakukan kegiatan tersebut karena sebagian  besar  masyarakat  Kota  Cilegon  masih  banyak  yang  memberi  mereka  uang. Terlihat belum tegas pemberian sanksi baik kepada gelandangan dan pengemis maupun pihak yang memberi. Hal ini menjadi magnet bagi mereka dan bahkan ada satu keluarga termasuk  membawa  anak  mengadu  nasib  di  Kota  Cilegon  dimana  tidak  hanya  uang, tidak  sedikit  pula  yang  diberi  nasi  kotak.  Namun  dari  mereka  ada  juga  yang mengumpulkan  barang-barang  bekas  yang  bisa  dijual  yang  bernilai  ekonomis.  Usia gelandangan dan pengemis di Kota Serang sangat bervariatif yaitu 15-40 tahun dan ada juga yang berusia 40-60 tahun.
Efektivitas  Organisasi  dalam  Pembinaan  Gelandangan  dan  Pengemis  oleh  Dinas Sosial Kota Cilegon
Efektivitas organisasi publik memiliki tiga pendekatan yaitu 1) pendekatan sumber

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
terdiri  dari empat indikator yaitu  regulasi, sumber daya manusia, dana atau anggaran serta  sarana  dan  prasarana;  2)  pendekatan  proses  terdiri  dari  dua  indikator  yaitu berkaitan dengan mekanisme kegiatan dan ketercapaian tujuan; 3) pendekatan sasaran yang terdiri dari sikap. Regulasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya diperlukan dalam penanganan dan pembinaan gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Cilegon. Hal ini  menjadi  salah  satu  dasar  yang  mencerminkan  keseriusan  pemerintan  dalam menangani  masalah  ini  dimana  terdapat  dalam  Peraturan  Walikota  Cilegon  Nomor  5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan (K3) dan Peraturan Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2018  BAB  III  Pasal  26.  Hal  ini,  Dinas  Sosial Kota  Cilegon  mengupayakan  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  bekerjasama dengan  Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan arahan atau  surat tugas yang  dikeluarkan  dalam  merazia  dan  kemudian  dilakukan  mendataan  dan  diberikan pembinaan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon di tempat penampungan (shelter) atau rumah singgah dalam jangka yang tidak lama yaitu tiga sampai satu minggu. Artinya, gelandangan dan pengemis sudah jelas melanggar peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Keindahan, Ketertiban, dan kebersihan.
Dalam proses pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon sesuai arahan Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  BAB  III  Pasal  26 menjelaskan  bahwa  rehabilisasi  sosial  dasar  tuna  sosial  khususnya  gelandangan  dan pengemis di luar panti atau di luar lembaga dimana saat ini Dinas Sosial Kota Cilegon berupaya  dalam  pembinaan  hanya  sebatas  melakukan  pembinaan  di  tempat penampungan  atau  rumah  singgah  dimana  Dinas  Sosial  Kota  Cilegon  merupakan Lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengemis  dan  gelandangan  dengan mengacu  pada  Peraturan  Walikota  Cilegon  Nomor  53  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Penaanganan  Pemulangan  Orang  Terlantar  di  Perjalanan,  Wanita  Pekerja  Seks,  Bekas Narapidana,  Gelandangan  dan  Pengemis,  Pemularaan  dan  Pemakaman  Jenazah Terlantar. Namun, sampai saat ini, pihak gelandangan dan pengemis masih banyak yang belum  mengetahui  regulasi  tersebut  serta  pemerintah  sampai  saat  ini  dalam  proses pembinaan belum sampai pada pembinaan yang menjadikan gelandangan dan pengemis menjadi mandiri dan berdaya. Salah satu kendala lain dimana penanganan gelandangan dan  pengemis  ini  belum  efektif  adalah  minim  anggaran  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  daerah  yang  bersumber  dari  APBD  dimana  Dinas  Sosial  mendapatkan anggaran sekitar Rp 636.000.000,- . Anggaran ini tidak hanya digunakan khusus  untuk menangani  gelandangan  dan  pengemis  namun  digunakan  secara  umum  untuk menangani rawan sosial seperti PSK, anak jalanan, balita terlantar, lanjut  usia dan lain sebagainya.  Dari  jumlah  anggaran  tersebut  hanya  sekitar  Rp  60.000.000,-  yang dialokasikan  untuk  pelaksanaan  patrol,  selama  pembinaan  maupun  pemulangan  para gelandangan  dan  pengemis  ke  daerah  asal  mereka.  Jumah  tersebut  digunakan  untuk

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
kebutuhan  sarana  dan  prasarana  berupa  tempat  penampungan  bernama  Balai Rehabilitasi  Napza  Adhiyaksa  dimana  tempat  tersebut  bukan  difungsikan  untuk rehabilitasi  namun  hanya  sebagai  panti  penampungan  para  PMKS  untuk  memenuhi kebutuhan  tempat  tidur  dan  makan,  kamar  mandi,  ruang  dapur  yang  berolakasi  di Cikerai Kota Cilegon. Keterbatasan dana seharusnya bukan menjadi alasan penanganan gelandangan dan pengemis  ini terabaikan. Hal ini seharusnya dapat mendorong policy makers bisa dapat lebih kreatif dalam penanganan masalah ini (Wibawa, 2011: 53).
Selain itu, pemenuhan sandang dan pangan selama proses pembinaan dimana para gelandangan  dan  pengemis  harus  diberi  modal  usaha  bagi  warga  pribumi  setelah dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon selain  sosialiasi  dan  himbauan,  masih  sebatas  memberikan  arahan,  nasihat, bimbingan mental psikologis dan sosial oleh beberapa narasumber karena sifatnya hanya sementara mereka  tinggal  sekitar  tiga  sampai  tujuh  hari  tergantung  kondisi  kesehatan  para gelandangan  dan  pengemis  misalnya  seperti  lansia  tetap  tinggal  sampai  ada  pihak keluarga  ada  kabar  atau  menjemput  mereka.  Kurangnya  anggaran  berdampak  pada sampai saat ini sehingga Kota Cilegon belum sepenuhnya merealisasikan regulasi yang ada.  Oleh  karena  itu,  proses  rehabilisasi  diserahkan  ke  Pemerintahan  Provinsi  Banten tepatnya  di  Rangkas,  Kabupaten  Lebak.  Padahal,  sebelumnya  sekitar  tahun  2017 diberikan pembinaan melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit dan perbengkelan oleh  Dinas  Sosial  Kota  Cilegon  namun  saat  ini  karena  banyaknya  kendala  beberapa diantaranya  minat  bakat  gelandangan  dan  pengemis  dalam  mengikuti  kegiatan  ini sangat  kecil  dan  tidak  ada  alternatif  kegiatan  pelatihan  keterampilan  lain  yang  di tawarkan  oleh  pemerintah  setempat.  Artinya,  fungsi  pemerintahan  khususnya Pemerintah  Kota  Cilegon  yaitu  memberikan  pelayanan  dan  dilakukannya pemberdayaan  (Rasyid,  1996  dalam  Zinal,  2019)  dalam  hal  penanganan  masalah  ini belum berjalan dengan baik. Padahal proses pembinaan untuk memangani gelandangan dan pengemis terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial:
1. Kesejahteraan  Sosial  merupakan  prasyarat  terpenuhinya  kebutuhan  material, spriritual  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah penyelenggaraan pelayanan sosial yang ditargetkan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga  negara  meliputi  rehabilitas  sosial,  pemberdayaan  sosial  dan  perlindungan sosial.
Permasalahan gelandangan serta pengemis di Kota Cilegon cenderung sangat sulit dihilangkan sampai pada ke akar permasalahan dan jumlah gelandangan dan pengemis

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
terus  mengalami  peningkatan.  Masih  banyak  yang  belum  terazia  dan  Adapun  yang sudah terazia dan terdata sampai pada pembinaan dilingkup Dinas Sosial Kota Cilegon namun masih banyak yang kembali ke jalan. Kurangnya tolok ukur mengenai efektivitas dan legislasi yang terlalu bersifat umum (Jones, 1996: 365). Dalam penanganan masalah ini  butuh  waktu  yang  cukup  panjang  dan  komitmen  dari  para  implementator  dalam menjalankan  regulasi  yang  ada  dan  butuh  adanya  kolaborasi  dengan stakeholders agar hasilnya  lebih  optimal  (Soetomo,  2008:  338)  serta  pemerintah  atau  pemerintah  daerah sebagai organisasi publik tidak hanya digerakkan oleh aturan namun perlu adanya sense of mission (David Osborne dan Ted Gaebler, 1992 dalam Parsons, 2011 :461).

## SIMPULAN
Penanganan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon terhalang oleh minimnya  anggaran  dimana  salah  satu  dampak  tersebut  sampai  saat  ini  belum terlealisasi  tempat  panti  rehablisasi  yang  optimal,  kurangnya  kesadaran  dari  para geladangan  dan  pengemis  serta  proses  pembinaan  tersebut  tidak  dapat  diberikan pelatihan  khusus  berupa  keterampilan  karena  sumber  daya  manusia  belum  mampu menerima  jenis  pelatihan  khusus  ini.  Selain  itu,  waktu  yang  terbatas  dalam melaksanakan  suatu  pembinaan  yang  berupa  pmbinaan  sosial,  mental,  spiritual  yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon. Oleh karena itu kegiatan pelatihan dan keterampilan dialihkan ke Dinas Sosial Provinsi Banten. Butuh adanya komitmen yang tinggi  dalam  penanganan  masalah  sosial  ini  salah  satunya  diperlukan  revisi  peraturan yang  ada  yaitu  Peraturan  Walikota  Cilegon  Nomor  5  tahun  2003  Tentang  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  karena  sudah  lama  dan  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisi  saat  ini  atau  diformulasikan  kembali  regulasi  khusus  di  Pemerintahan  Kota Cilegon  mengenai  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  ini  sebagai  indikasi keseriusan pemerintah sehingga dalam mengimplementasikan  kebijakan tersebut lebih aplikatif.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2020.
Databoks.  2024.  3,98% Penduduk  di  Kota  Cilegon  Masuk  Kategori  Miskin . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/25/3-98-penduduk-di-kota- cilegon-masuk-kategori-miskin . Diakses pada 10 Mei 2024 https://cilegonkota.bps.go.id/
Hamdi,  Muchlis.  2015. Kebijakan  Publik  (Proses,  Analisis,  dan  Partisipasi). Bogor:  Ghalia Indonesia.
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: PT Raja Grafindo
Kementerian  PPN.  2019. Indonesia  2045:  Berdaulat,  Maju,  Adil,  dan  Makmur .  Badan

## Copyright © 2024, Mayu Ma’lumatiyah, Budi
Hasanah, Ahmad Zainuri http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150  to this article Page 240-249 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Efektivitas Organisasi Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kustiwan, Iwan. 2018. Perencanaan Kota . Tagerang Selatan: Universitas Terbuka. Manan, Syaepul. 2017. Pembinaan Akhlak Mulia melalui Keteladanan dan Pembiasaan . Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim. Vol. 15. No. 1
Mardiyati, Ani. 2015. Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya .
Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 79-89
Maryatun,  dkk.  2022 .  Upaya  Penanganan  Permasalahan  Gelandangan  dan Pengemis .  Jurnal Sosio Informa. Vol. 8. No. 01. Januari-April. Kesejahteraan Sosial
Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan . Jakarta: Prenada Media Group)
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2007  tentang penanganan gelandangan dan pengemis
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Standar  Nasional  rehabilisasi Sosial
Sihombing, M. J. 2005. Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal . Yogyakarta: Narasi Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Simaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah . Jakarta: Citra Utami
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial Waleleng,  Grace.  J;  Pratiknjo,  Maria.  2023. Faktor-Faktor  Terjadinya  Gelandangan  Dan Pengemis  Di  Kota  Manado .  Jurnal  Agri-SosioEkonomi  Unsrat,  ISSN  (p)  1907–  4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 717 – 726
Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu. Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Pubik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT Buku Seru Tangkilisan,  Noggittessel.  2005. Manajemen  Publik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia
Yuki,  Deli,  dkk.  2014. Efektivitas  Pembinaan  dan  Pelatihan  Gelandangan  dan  Pengemis  oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru . Jurnal Jom FISIP. Vo;. 2. No. 1 Zinal, Irhamni. 2019. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Gelanangan dan Pengemis) . Jurnal: Tatapamong, Vol. 1 No.2. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1154 .  Diakses  pada  18 Juli 2023