## Urgensi Membentuk KPK di Daerah

## Ria Casmi Arrsa
Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya
ria.casmiarrsa@gmail.com

## A B S T R A K
Terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  di daerah merupakan bagian dari cita-cita otonomi daerah. Oleh karena itu, gagasan untuk membentuk KPK di daerah merupakan komitmen dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Ide  membentuk  KPK  di  daerah  tiada  lain dimaksudkan  sebagai  upaya  simultan  untuk  mempercepat  strategi pencegahan,  edukasi,  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang selama ini telah menjerat Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan Pengusaha baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam konteks pembentukan  kelembagaan  KPK  di  daerah  bukan  dimaksudkan untuk  mengambil  alih  tugas  pemberantasan  korupsi  dari  lembaga- lembaga  yang  ada  sebelumnya  baik  ditingkat  Kepolisian  dan Kejaksaan.  Sinergitas  antar  penegak  hukum  sangat  penting  agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada VHEHOXPQ\DPHQMDGLOHELKHIHNWLIGDQH¿VLHQ
Kata  Kunci :  Pembentukan,  KPK,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Good Governance.

## A B S T R A C T
The  realization  of  good  and  clean  governance  in  the  area part of the ideals of regional autonomy. Therefore, the idea to establish he  Commission  in  the  area  of  a  commitment  in  order  to  follow the  provisions  of  Article  19  paragraph  (2)  of  Law  No.  30  of  2002 on  the  Corruption  Eradication  Commission.  The  idea  of  forming WKH&RPPLVVLRQLQWKHDUHDDUHDLPHGDVDVLPXOWDQHRXVHɣRUWWR speed  up  prevention  strategies,  education,  and  the  eradication  of FRUUXSWLRQWKDWKDGEHHQHQVQDUHG+HDGRI5HJLRQDO/RFDO2ɤFLDOV and  Businessmen  both  at  provincial,  district/city.  In  the  context of  the  institutional  establishment  of  the  Commission  in  the  area is  not  intended  to  take  over  the  task  of  eradicating  the  corruption of  institutions  that  existed  previously  at  both  the  Police  and  the Prosecutor. Synergy between law enforcement agencies is essential WKDWHɣRUWVWRFRPEDWFRUUXSWLRQE\LQVWLWXWLRQVWKDWKDYHEHHQWKHUH EHIRUHWREHFRPHPRUHHɣHFWLYHDQGHɤFLHQW
Keywords :  Formation,  KPK,  the  police,  judiciary,  good governance

## P E N D A H U L U A N
Politik  hukum pembentukan lembaga anti rasuah di Indonesia berawal  dari  mandat  konstitusional  sebagaimana  termaktub  di dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Atas  dasar  mandat  tersebut  maka,  Pemerintah  menindaklanjuti pembentukan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan  Bebas dari  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang    mengamanatkan pembentukan KPK. Sepemahaman saya dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism ,  yang  berarti  mendorong  atau  sebagai  stimulus  agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada VHEHOXPQ\DPHQMDGLOHELKHIHNWLIGDQH¿VLHQ$UUVD
Namun  demikian  saya  memandang  bahwa  seiring  dengan
kepercayaan publik (public trust) dan dorongan publik yang semakin menguat  terhadap  kinerja  KPK  dalam  hal  pemberantasan  korupsi di  Indonesia  menjadikan  model trigger  mechanism sebagaimana dimaksud terkesampingkan. Meskipun berbagai Nota Kesepahaman atau Memorandum  of  Understanding  (MoU) antara  KPK  dengan POLRI  dan/atau  Kejaksaan  telah  dijalin  diantara  lembaga  penegak hukum  nampaknya  masih  belum  bisa  menjembatani  berbagai problem fundamental terkait dengan relasi komunikasi, koordinasi, sinergitas  maupun  supervisi  baik  dalam  ranah  pencegahan  dan penindakan  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi  pada  ranah  penyelenggara  negara  baik  ditingkat  pusat  dan daerah.
Pada  sisi  lain  terhadap  kelembagaan  KPK  sejak  dibentuk sampai saat ini berbagai turbulensi sistemik terus terjadi mulai dari praktek  kriminalisasi  pimpinan  KPK,  penyuapan  pimpinan  KPK (kasus  cicak  versus  buaya),  deligitimasi  kepegawaian,  deligitimasi SURVHGXU SHQLQGDNDQ NRQÀLN VHNWRUDO DQWDU OHPEDJD SHQHJDN hukum  bahkan  deligitimasi  anggaran  turut  mewarnai  perjalanan KPK  dalam  menjalankan  mandat  rakyat  untuk  menjalankan  tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Meskipun  demikian  dalam  masa  hampir  13  tahun  sejak dibentuknya  kelembagaan  KPK  telah  berkiprah  dan  berkontribusi secara  positif  dalam  mengawal  terwujudnya  Indonesia  bersih  dari korupsi.  Banyak  kemajuan  yang  telah  dicapai.  Menurut  data  yang dilansir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah  berhasil  menyelamatkan  keuangan  negara  dengan  memberi kontribusi  kepada  negara  sebesar  Rp  270  Triliun  melalui  kegiatan pencegahan  korupsi  sejak  tahun  2010-2014.  Disamping  itu  KPK juga  berkontribusi  terhadap  penataan  sistem  maupun  mendorong percepatan  reformasi  birokrasi  kelembagaan  baik  ditingkat pemerintah pusat dan daerah (KPK, 2015).
Sejalan dengan realita kinerja pemberantasan korupsi sebagaimana dijelaskan diatas nampaknya, potensi kerugian negara akibat  penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  telah menjalar  diberbagai  instansi  lembaga  negara  yang  menjalankan sistem  kenegaraan  baik  pada  tingkat  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif. Manakala korupsi sudah sedemikian meruyak pada tubuh penyelenggara negara maka bangsa Indonesia berpotensi besar untuk menghadapi zona negara gagal yang tentunya bukanlah suatu anasir
atau analisis yang dangkal mengingat bahwa menurut laporan yang Study World Economic Forum dan Universitas Harvard pada tahun 2002  tentang  negara  gagal,  menunjukkan  bahwa  dari  59  negara Indonesia masuk karakteristik negara gagal karena tingginya angka kriminalitas  dan  kekerasan,  korupsi  merajalela,  serta  suasa  ketidak pastian yang tinggi (Isrok, 2011).
Sehubungan  dengan  kondisi  diatas  maka  potret  pemberantaan korupsi  di  Indonesia  semakin  kompleks  mengingat  mewabahnya perilaku  korupsi  yang  menjalar  diberbagai  lini  penyelenggaraan Negara baik ditingkat pusat dan diberbagai daerah baik pada tingkat Provinsi,  Kabupaten/Kota.  Kasus  korupsi  yang  terjadi  diberbagai daerah melibatkan sejumlah petinggi pemerintahan. Dalam catatan Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  dan  pemantauan  berbagai pemberitaan  media  praktek  korupsi  telah  berkembang  sedemikan pesat dan sistemik. Daftar tersebut akan semakin bertambah panjang, mengingat  masih  banyak  sejumlah  pelaku  kejahatan  korupsi  yang melibatkan petinggi pemerintahan daerah yang belum mendapatkan izin  pemeriksaan  dari  institusi  diatasnya.  Berikut  sejumlah  kasus korupsi  yang  melibatkan  sejumlah  kepala  pemerintahan  di  daerah itu:
Tabel 1 Kasus Korupsi yang Melibatkan  Sejumlah Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
NO NAMA JABATAN KASUS BESAR KERU- GIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI KASUS KORUPSI GUBERNUR 1 AJ Sondakh Gubernur Sulut Manado Beach Hotel Rp. 11,5 Miliar 2 Zaenal Bahar Gubernur Sumbar Kasus Korupsi Dana APBD 2002 Rp. 5,9 Miliar 3 Djoko Munandar Gubernur Banten Dana Perumahan Dewan Rp. 10 Miliar 4 Lalu Serinata Gubernur NTB Kasus Korupsi APBD NTB tahun 2001 dan tahun 2004 Rp. 24 Miliar 5 Abdullah Puteh Gubernur NAD Mark up Pengadaan Helikopter MI-2 Rp. 6,8 Miliar 6 Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten Penyuapan Hakim MK untuk sengketa Pilgub Banten dan pilkada lebak Rp 1 Miliar untuk pilkada lebak dan Rp 7 Miliar untuk pilkada banten 7 Alex Hesegem Mantan Wakil Gubernur Papua Disebut pernah mengirimkan uang Rp 125 Juta untuk konsultasi sengketa pilkada Merauke, Asmat dan Boven Digoel Belum Diketahui
NO NAMA JABATAN KASUS BESAR KERU- GIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI 8 Barnabas Suebu Gubernur Papua kasus dugaan korupsi dalam pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Rp 35 Miliar 9 Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara Terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000- 2007. Belum diketahui 10 Awang Faroek Ishak Gubernur Kalimantan Timur Tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal. Belum di ketahui 11 Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu Terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007. Belum diketahui 12 Thaib Armaiyn Gubernur Maluku Utara Tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007. Belum diketahui 13 Annas Maamun Gubernur Riau Anas ditangkap bersama delapan orang lainnya di sebuah rumah di kawasan Perumahan Citra Grand Cibubur. Setelah pemeriksaan intensif, Annas dan seorang dosen Universitas Riau bernama Gulat Medali Emas Manurung ditetapkan sebagai tersangka. Annas diduga menerima suap
Rp 2 miliar terkait usulan perubahan status perkebunan sawit 14 Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara Tersangka kasus korupsi dana Ba ntuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hasil pajak APBD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013. Tersangka diduga melakukan suap agar proses pembahasan
APBD,
pengesahan
APBD, dan LPJ APBD Sumut sejak 2012-2015 lancar. Nilai suapnya diduga mencapai Rp 50 Miliar. 15 Zulkifli Nurdin Gubernur Jambi dugaan korupsi pembangunan Mes Pemprov Jambi di Jakarta yang anggarannya masuk dalam APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2003. Diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 32 miliar itu masih diselidiki. KORUPSI WALIKOTA 1 Badrul Kamal Walikota Depok Korupsi Dana Rutin Kota Depok Rp. 9,4 Miliar 2 Zuiyen Rais Walikota Padang Kasus Korupsi APBD 3 Khalik Effendi Walikota Bengkulu Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN) Rp.  65 Miliar 4 Raymundus Sailan Walikota Singkawang Korupsi APBD 2003 Rp. 1,95 Miliar
NO NAMA JABATAN KASUS BESAR KERU- GIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI 5 Sunaryo Wakil Wali Kota Cirebon Terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai dalam APBD Kota Cirebon 2004 Rp    4,9 Miliar 6 Mochtar Muhammad Wali Kota Bekasi Terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Belum diketahui 7 Ilham Arief Sirajuddin Wali Kota Makassar Ilham diduga melakukan korupsi dalam Kerja Sama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibat perbuatan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp38,1 miliar. KORUPSI BUPATI 1 Gahral Syah Bupati Halmahera Barat Kasus korupsi dana pemekaran wilayah pada 2002-2003 Rp. 23,5 Miliar 2 Drs. Chairullah Bupati Serdang, Sumut Kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan proyek Pembinaan Keamanan Ketertiban dan proyek Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2004 Rp. 2,3 Miliar 3 Lukman Abu Nawas Bupati Kendari Penyelewangan keuangan Negara dengan cara mengeluarkan dana APBD 2003 untuk pesangon DPRD Rp. 2 Miliar 4 Syamsul Hadi Bupati Banyuwangi Korupsi Pembelian Kapal Sri Tanjung Rp. 15 Miliar 5 H.M. Madel Bupati Sarolangun, Jambi Korupsi Pembangunan Dermaga Ponton Rp. 3,5 Miliar 6 Ibrahim Agustinus Bupati Kupang Dana Proyek Pengadaan 300 Unit Rumpon Rp. 3,9 Miliar 7 Bahruddin H. Lisa Bupati Barito Selatan Kayu Ilegal Rp. 80 Miliar 8 Bina B Bahajak Bupati Nias Dana PSDA Kehutaann tahun 2001 Rp. 2 Miliar 9 Anthony Bagul D Bupati Ruteng, Flores Pembangunan Rumah Pribadi Bupati Rp. 3 Miliar 10 Masdjumi Bupati Berau Kasus korupsi peniadaan pungutan Dana Reboisasi (DR) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 88 Miliar 11 Imam Muhadi Bupati Blitar Kasus korupsi uang kas Kab. Blitar Rp. 32 Miliar 12 Imam Yuliansyah Bupati Barito Utara, Kalteng Lelang illegal logging Rp 3 Miliar 13 Felix Fernandez Bupati Flores Timur, NTT Pembelian tanah untuk lokasi terminal Waibalun, Larantuka dan kasus pembelian kapal ikan Belum di Ketahui 14 Daniel Banunaek Bupati Timor Tengah Selatan Kasus dana purna bakti Timor Tengah Selatan, 1999-2004 Rp 1 Miliar 15 Christian Nehemian Dellak Bupati Rote Ndao, NTT Proyek pengadaan dua unit kapal penampung ikan dan biaya operasional 10 unit kapal penangkap ikan tahun anggaran 2002
Belum di Ketahui
NO NAMA JABATAN KASUS BESAR KERU- GIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI 16 Hambit Bintih Bupati Gunung Mas Tertangkap tangan penyuapan hakim MK Rp 3 Miliar 17 Raja Bonaran Situmeang Bupati Tapanuli Tengah Penyuapan Hakim MK (inisial AM) Rp 1,8 Miliar 18 Rusli Sibua Bupati Pulau Morotai Disangka melakukan Penyuapan Hakim MK (inisial AM) Rp Rp 1 Miliar 19 Budi Antoni Aljufri Bupati Empat Lawang Kasus penyuapan hakim MK inisial AM Rp 10 Miliar 20 Rycko Menoza Bupati Lampung Selatan Disebut mengirm uang pada hakim MK inisial AM Rp 500 Juta 21 Romi Herton Bupati Palembang Korupsi penyuapan hakim MK dalam Sengketa Pilkada Kota Palembang Rp 19,886 Miliar 22 Rachmat Yasin Bupati Bogor Rachmat diduga menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Selain Rachmat, KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, dan pihak PT Bukit Jonggol Asri, Fransiscus Xaverius Yohan Yap. Suap Rp4,5 miliar yang diberikan kepada Rachmat dengan maksud memuluskan tukar menukar
kawasan hutan di Bogor untuk kepentingan PT Bukit Jonggol Asri. 23 Ade Swara Bupati Karawang Ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan menerima uang yang diduga hasil pemerasan terkait izin penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Ditaksir Rp 5 Miliar 24 Marthen Luther Dira Tome Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Diduga melakukan korupsi dana pendidikan luar biasa (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2007 Belum diketahui 25 Zaini Arony Bupati Lombok Barat Zaini melakukan pemerasan terkait izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Belum diketahui 26 Yesaya Sombuk Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk ditangkap KPK usai menerima uang sejumlah 100 ribu dollar singapua dari Teddy Renyut. Belum diketahui 27 Fuad Amin Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin di duga menerima suap dari PT Media Karya Sentosa. Fuad Amin juga diduga menerima pemotongan realisasi anggaran dari satuan kerja perangkat daerah di Bangkalan selama ia menjabat sebagai bupati. Fuad Amin juga diduga terlibat dalam penerimaan uang atas penempatan calon pegawai negeri sipil di Bangkalan pada 2014-2010. Belum diketahui
SUMBER: KORUPSI GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI,  DIOLAH DARI LAPORAN ICW DAN BERBAGAI  MEDIA CETAK DAN/ATAU ELEKTRONIK
Berdasarkan  data  diatas  menujukkan  bahwa  secara  kuantitatif jumlah  kejahatan  korupsi  di  Indonesia  tergolong  sangat  tinggi. Sejumlah Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau pimpinan  DPRD  terlibat  tindak  pidana  korupsi  dengan  berbagai modus  operandi .  Penulis  berpendapat  bahwa  pola  dan/atau  relasi terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh Pemerintahan dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain Pertama, adanya bentuk  penyalahgunaan  kewenangan (abuse  of  power) ,  yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai suatu kewenangan tertentu untuk bertindak atas dasar legalitas hukum yang bekerjasama dengan SLKDN ODLQ GHQJDQ FDUD VXDS PHQJXUDQJL VWDQGDU VSHVL¿NDVL DWDX volume  dan  penggelembungan  dana (mark  up). Penyalahgunaan wewenang  tipe  seperti  ini  adalah  biasanya  memiliki  sifat  non politis  dan  dilakukan  oleh  level  pejabat  yang  tidak  terlalu  tinggi kedudukannya. Kedua, discretinery  abuse  of  power, pada  tipe  ini penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah karena memiliki  kewenangan  istimewa  yaitu  legalitas  untuk  mengeluarkan kebijakan  tertentu  misalnya  Keputusan  Gubernur,  Bupati/Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang  biasanya  menjadikan  mereka  dapat  bekerjasama  dengan kawan/kelompok  maupun dengan keluarganya. Ketiga, Idiological abuse of power, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan  kepentingan  tertentu  dari  kelompok  atau  partainya.  Bisa  juga terjadi  dukungan  kelompok  pada  pihak  tertentu  untuk  menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga ekskutif, dimana kelak mereka akan  mendapatkan  kompensasi  dari  tindakannya  itu,  hal  ini  yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat  berbahaya,  karena  dengan  praktek  ini  semua  elemen  yang mendukung  akan  mendapatkan  kompensasi.  Sehubungan  dengan analisis  diatas  maka  untuk  memperkuat  gagasan  penulis  untuk mengkonstruksi gagasan pembentukan KPK di Daerah maka, berikut ini  penulis  paparkan  pula  terkait  dengan  perkembangan  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

## *UD¿N,QGHNV3HUVHSVL.RUXSVL,3.,QGRQHVLD7DKXQ
SUMBER: UNODC TAHUN 2013

## *UD¿NGLDWDVPHQXQMXNNDQVHFDUD
time series skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Khusus di dua tahun terakhir, nampak bahwa IPK Indonesia tidak bergerak dari angka 32. Ini menunjukkan, bahwa kerja-kerja serius untuk melawan korupsi tidaklah boleh berhenti pada satu titik, dimana pencapaian terbaik  diperoleh.  Perang  melawan  korupsi  harus  dilakukan  oleh segenap komponen bangsa.
Berdasarkan  perkembangan  indeks  persepsi  korupsi  dimaksud maka praktek korupsi dan lemahnya penegakan hukum merupakan ancaman bagi stabilitas negara. Di dalam United Nation Convention Againts  Corruption-2003 menyatakan  bahwa  ancaman  yang ditimbulkan  oleh  korupsi  terhadap  stabilitas  dan  keamanan masyarakat  yaitu  dapat  merusak  lembaga-lembaga  negara  dan  tata nilai  demokrasi,  nilai  etika,  prinsip  keadilan  serta  mengacaukan pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  penegakan  hukum.  Hal senada juga diungkapkan oleh UNODC bahwa:
“Corruption  is  a  complex  social,  political  and  economic SKHQRPHQRQ WKDW DɣHFWV DOO FRXQWULHV &RUUXSWLRQ XQGHUPLQHV democratic institutions, slows economic development and contributes to  governmental  instability.  Corruption  attacks  the  foundation  of democratic institutions by distorting electoral processes, perverting the  rule  of  law  and  creating  bureaucratic  quagmires  whose  only reason for existing is the soliciting of bribes. Economic development is stunted because foreign direct investment is discouraged and small EXVLQHVVHVZLWKLQWKHFRXQWU\RIWHQ¿QGLWLPSRVVLEOHWRRYHUFRPH the “start-up costs” required because of corruption”. (UNODC, 2014)
Berdasarkan  analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  kinerja pemberantasan  korupsi  yang  dijalankan  oleh  KPK  perlu  diperkuat guna  mensinergikan  gerakan  anti  korupsi  khususnya  di  daerah. Penulis  memandang  bahwa episentrum korupsi  didaerah  melekat pada relasi kekuasaan yang dibangun atas dasar demokrasi prosedural yang  bersifat  transaksional.  Pola  korupsi  di  daerah  meruyak sedemikian  massif  dengan  berbagai  motif.  Sepanjang  pengalaman penulis dalam mengadvokasi gerakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) pola korupsi di daerah GDSDWWHULGHQWL¿NDVLGDULEHUEDJDLEHQWXNDQWDUDODLQ money politic dalam Pilkada, korupsi dana bantuan sosial, suap pejabat didaerah, SUR\HN¿NWLI mark-up DQJJDUDQJUDWL¿NDVLLOOHJDO
(illegal gratuity) GDODP EHUEDJDL EHQWXN JUDWL¿NDVL VHNV YRXFKHU EHODQMD YRXFKHU umroh dan/atau haji), korupsi APBD, pungutan liar,penyalahgunaan kewenangan  dalam  mengambil  kebijakan  khususnya  dalam pemanfaatan barang milik daerah dan/atau perizinan, tindak pidana SHQFXFLDQ XDQJ SHQ\HUWDDQ PRGDO ¿NWLI SUR\HN ¿NWLI SHUVDLQJDQ usaha  yang  tidak  sehat  dengan  modus  monopoli  dalam  proses pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam rotasi jabatan dan seleksi CPNS didaerah.
Sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka tindak pidana korupsi harus diberkikan kekhususan agar dapat secara masif  memberikan  dampak  penguatan  tata  kelola  pemerintahan guna  mewujudkan  Indonesia  bersih  dari  praktek  korupsi,  kolusi dan  nepotisme.  Sejalan  dengan  beragamnya  modus  tindak  pidana

## NRUXSVLVHEDJDLPDQDGLLGHQWL¿NDVLPDNDJDJDVDQXQWXNPHPEHQWXN
KPK didaerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang strategis guna memaksimalkan  gerakan  pemberantasan  korupsi  baik  dari  aspek pencegahan,  pemberantasan  dan  penataan  sistem  pemerintahan  di daerah yang memiliki maruah anti korupsi.
Gagasan untuk membentuk KPK didaerah sebagaimana dimaksud terbuka peluang manakala ditelisik dari ketentuan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  khususnya  Pasal  19  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berkedudukan  di  ibukota  negara Republik  Indonesia  dan  wilayah  kerjanya  meliputi  seluruh  wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu ketentuan ayat (2) Komisi Pemberantasan  Korupsi  dapat  membentuk  perwakilan  di  daerah Provinsi. Sejalan dengan ketentuan yuridis dimaksud penulis hendak
mengangkat isu hukum (legal issue) terkait dengan gagasan politik hukum  pembentukan  KPK  di  daerah  guna  mensinergiskan  serta optimalisasi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## P E M B A H A S A N
1. Aspek Legal Kelembagaan Negara dalam Membentukan KPK di Daerah
Gagasan  membentukan  KPK  di  daerah  tidak  terlepas  dari perkembangan ajaran kekuasaan negara yang mengalami pergeseran paradigma  tatkala  pembagian  kekuasaan  bergeser  ke  arah pemisahan  kekuasaan  dalam  rangka  menghindari absolutisme dan kesewenang-wenangan  dari  kekuasaan  itu  sendiri.  Pada  akhirnya proses  perkembangan  negara-negara  modern  tidak  terlepas secara  substansial  dari  ajaran  Montesquieu,  Van  Vollenhoven,  Van $SHOGRRUQ %DJDLPDQDSXQ PRGL¿NDVL NHOHPEDJDDQ \DQJ SDOLQJ modern  dipastikan  tidak  terlepas  dari  model  subtansi  kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Beranjak pada pandangan diatas maka perkembangan organisasi non elected agencies ini telah muncul sejak sebelum diperkenalkan reorganisasi  antara  tahun  1972-1974.  Pemerintahan  lokal  Inggris sudah biasa bekerja dengan menggunakan banyak ragam dan bentuk organisasi  yang  disebut joints  comiitess , board dan  sebagainya untuk tujuan prinsip economies of scale dalam rangka peningkatan pelayanan  umum  (Asshidiqie,  2006).  Birokrasi  dituntut  untuk semakin  ramping  dalam  istilah Stephen  P.  Robbins ” slimming down  bureucracies ”  adapun  yang  dimaksud  dengan agencies dapat  disebut  sebagai  dewan  ( council ),  komisi  ( comision )  Komite ( comitee ), badan ( board ), atau otorita ( autority ). Hal tersebut diatas dikelompokan oleh Gerry Stoker kedalam tipe organisasi, yaitu (a) Tipe pertama adalah organ yang bersifat central goverment’s arms length agency, (b) Tipe kedua, adalah organ yang merupakan local authority implementing agency, (c) Tipe ketiga, organ atau institusi sebagai public/private parthnership organization, (d) Tipe keempat organ sebagai user-organization , (e) Tipe kelima, organ merupakan intergovermental  forum ,  (f)  Tipe  keenam,  organ  yang  merupakan joint boards (Kana, 1999).
Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam konteks kelembagaan negara  di  berbagai  belahan  dunia  telah  mengalami  perkembangan
organisasi negara yang pesat. Perkembangan dimaksud dialami oleh Amerika dan Perancis. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut state auxiliary  organs ,  atau auxiliary  institutions sebagai  lembaga negara  yang  bersifat  penunjang.  Adakalanya  lembaga-lembaga baru  tersebut  disebut  sebagai self  regulatory  agencies,  independen supervisory bodies , atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran  ( mix  function )  dan  fungsi  penghukuman  yang  biasa dipisahkan  tetapi  justeru  dilakukan  secara  bersamaan  (Prasetyo, 2010).
Penulis mengelompokkan lembaga-lembaga negara yang sifatnya agencies yang  ada  dilapangan,  berdasarkan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan.  Beberapa  inventarisasi  lembaga-lembaga tersebut antara lain terbagi menjadi :
a.  Kelompok pertama adalah Komisi-komisi yang lahir berdasarkan konstitusi.  Ciri  utama  terletak  pada  proses  rekruitmen  dan pertanggung  jawaban  dengan  keterlibatan  tidak  hanya  pada satu  lembaga  kekuasaan  saja,  tetapi  bisa  saja  bertaut  antara Kekuasaan  eksekutif-legislatif  dan  Yudikatif.  Kedudukan  yang kuat  tidak  tergantung  pada  situasi  politik  karena  disebutkan dalam konstitusi.
b.  Kelompok  kedua  adalah  Komisi-komisi  yang  lahir  atas  dasar Undang-undang. Ciri utama terletak pada proses rekruitmen dan pertanggung jawaban yakni dengan keterlibatan tidak hanya pada satu  lembaga  kekuasaan  saja,  tetapi  bisa  saja  bertaut  atau  tidak bertaut Kekuasaan eksekutif-legislatif dan Yudikatif.
c.  Kelompok  ketiga  adalah  Komisi-komisi  yang  lahir  atas  dasar Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden. Ciri  utama  adalah  komisi  ini  terbentuk  atas  kebijaksanaan Presiden dan mempertanggung jawabkan kepada Presiden.
d.  Kelompok  keempat  adalah  Komisi-komisi  yang  lahir  atas  dasar Peraturan, Keputusan di Lingkungan Departemen.
e.  Kelompok  Kelima  adalah  Komisi-komisi  yang  lahir  atas  dasar Peraturan Daerah.
Berdasarkan  kriteria  pengelompokan  tersebut  diatas  maka
didapati contoh-contoh lembaga tersebut antara lain :
1.  Kelompok  pertama  adalah  lembaga-lembaga  yang  lahir berdasarkan konstitusi yakni UUD 1945 adalah :
a.  Komisi Pemilihan umum (KPU), meskipun dalam UUD 1945 tidak ditulis dengan huruf besar, yang dimaknai oleh lembaga
KPU karena hal ini dapat juga ditafsirkan dalam bentuk nama lembaga lainnya. Psal 22E ayat 5;
b.  Komisi  Yudisial  (KY)  UUD  1945  pasal  24B  dan  diatur  lebih lanjut dalam UU No 22 Tahun 2004
2.  Kelompok  kedua  adalah  lembaga-lembaga  yang  lahir  atas  dasar Undang-undang misalnya :
a.  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.
b.  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM) dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
c.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi.
d.  Komisi Banding Paten dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
e.  Komisi Banding Merek dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek.
f.  Komisi Kepolisian dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
g.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
h.  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Penyiaran.
i.  Komisi  Kebenaran  Dan  Rekonsiliasi  (KKR)  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2004  Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.
j.  Ombudsman  Republik  Indonesia    dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  No.  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman Republik Indonesia. Dalam sejarahnya dahulu bernama Komisi Ombudsman  Nasional  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Presiden  No.  44  Tahun  2000  Tentang  Komisi  Ombudsman Nasional
3.  Kelompok  ketiga  adalah  lembaga-lembaga  yang  lahir  atas  dasar Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, misalnya sebagai berikut
a.  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  181  Tahun 1998  Tentang  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap
Perempuan.
b.  Komisi  Hukum  Nasional  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Presiden No 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional.
c.  Komisi Nasional Lanjut Usia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia
4.  Kelompok keempat adalah lembaga-lembaga yang lahir atas dasar Peraturan dan Keputusan di lingkungan Kementerian.
5.  Kelompok  Kelima  adalah  lembaga-lembaga  yang  lahir  atas dasar suatu peraturan daerah, misalnya sebagai berikut : Komisi Pelayanan  Publik  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Propinsi  Jawa  Timur  No.  11  Tahun  2005  Tentang  Pelayanan
Publik
Dari peta konsolidasi lembaga-lembaga agencies meskipun belum lengkap,  nampaklah  bahwa  di  daerah  telah  mewabah  lembaga- lembaga agencies mulai  dari  pemerintah  propinsi  sampai  dengan pemerintah kota/kabupaten. Banyaknya lembaga-lembaga agencies yang  berbentuk  komisi-komisi  tidak  terlepas  karena  belum  adanya pengaturan  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  pembentukan  dan standar-standar  bahwa  sebuah  komisi  harus  di  bentuk.  Paradigma yang  paling  banyak  berkembang  adalah  setiap  ada  permasalahan pasti  diperlukan  aturan  dan  setiap  aturan  dimungkinkan    muncul kelembagaan  yang  terkadang  pula  tugas  pokok  dan  fungsinya  ada kemiripan dengan lembaga lainnya. Beberapa hal yang harus disadari bahwa kelembagaan baru akan memunculkan beban anggaran yang tidaklah sedikit, mulai dari perkantoran, SDM dan operasional.

## ,GHQWL¿NDVL7HUKDGDS.HGXGXNDQ.HOHPEDJDDQ.3.GL

## Daerah
Kedudukan  komisi-komisi  negara  tidak  akan  pernah  dilepaskan dari  akar  teori  kekuasaan  negara.  Penulis  berpendapat  akar  teori kekuasaan  negara  dimulai  oleh montesquieu yang  di  kenal dengan  kekuasaan  negara  terbagi  menjadi  3  yaitu  : kekuasaan legislatif,  kekuasaan  pemerintahan  dan  kekuasaan  kehakiman . Perkembangan  waktu  ajaran  trias  politika  sesungguhnya  adalah untuk  melaksanakan  kemerdekaan  politik  yang  kemudian  muncul
ajaran  kekuasaan  negara  yang  baru  seperti  dikemukakan  oleh Van Vollenhoven yang diikuti juga Van Apeldoorn yakni dibedakan menjadi 4 yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman dan ditambah satu yakni kekuasaan kepolisian (Fadjar, 2003). Berikut penulis paparkan peta pembentukan komisi- komisi negara di Indonesia melalui tabel sebagai berikut:

## 7DEHO,GHQWL¿NDVL.RPLVL.RPLVL1HJDUD
FUNGSI CABANG PENGKAJIAN PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Cabang Kekuasaan Eksekutif (lebih pada kedekatan fungsi) Komisi Hukum Nasional Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Lanjut Usia,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek Cabang Kekuasaan Yudikatif (lebih pada kedekatan fungsi) - - Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk), Komisi Kepolisian, Komisi Yudisial Cabang Kekuasaan Legislatif (lebih pada kedekatan fungsi) - - -
Berdasarkan tabel di atas maka, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi  yang  bersifat  mandiri  tidak  dimasukkan  dalam  konstitusi. Pencantuman  ini  bukan  berarti  tidak  memiliki  komitmen  terhadap penegakan  hukum,  pemberantasan  korupsi.  Akan  tetapi  lebih mengarah  kepada  alasan-alasan  yakni  kedudukan    Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  ranah  cabang  kekuasaan  yudikatif. KPK  dibutuhkan  pada  situasi  dimana  persoalan  korupsi  harus ditangani secara ekstra diluar sistem yang sudah ada. Jika persoalan korupsi tidak lagi menjadi ekstra cukuplah ditangani dengan sistem penegakan hukum yang sudah ada.
Beranjak dari pandangan di atas maka dalam konteks penegakan pemberantasan  korupsi  di  daerah  maka  dipandang  penting  untuk membentuk  kelembagaan  KPK  di  daerah  sebagai  komitmen  untuk mewujudkan  desain  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance) Penyelenggaraan  otonomi  daerah  berdasarkan  UU
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan
keleluasan  pada  daerah  yang  menekankan  pada  prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan serta  memperhatikan  potensi  dan  keaneka  ragaman  daerah. Daerah  diberikan  otonomi  daerah  yang  seluas-luasnya,  nyata  dan bertanggung jawab.
Namun  demikian  dalam  perkembangannya  praktek  otonomi daerah yang luas telah melahirkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh birokrasi daerah. Komitmen untuk mewujudkan desain  tata  pemerintahan  yang  bersih  dari  korupsi  diawali  oleh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan  korupsi  dan  penyusunan  Rancangan  Aksi  Nasional Pemberantasan  Korupsi  (RAN-PK)  2004-2009  menjadi  basa-basi birokrasi.  Hampir  tak  bergigi  dalam  konteks  perlawanan  terhadap gurita korupsi ini. Inpres tersebut seakan dipinggirkan oleh lembaga- lembaga yang menerima instruksi percepatan pemberantasan korupsi (Isra, 2009).
Harapan publik yang hampir jatuh ke titik nadir, mulai tumbuh kembali  ketika  KPK  serius  membongkar  praktek  busuk  di  berbagai institusi sentral. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus ditangani secara luar biasa pula. KPK didirikan dengan  misi  utama  melakukan  penegakan  hukum.  Korupsi  pada dasarnya  adalah  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan pribadi.  Hanya  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  yang  bisa melakukan korupsi. Dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat  tinggi  dan  elit  politik.  Situasi  ini  menyebabkan  Kejaksaan atau  Kepolisian  acapkali  tidak  bisa  leluasa  untuk  menegakkan hukum.  Kondisi  ini  diperparah  lagi,  karena  para  penegak  hukum tersebut  justru  merupakan  sumber  dan  pelaku  sekaligus  pelindung para koruptor.
Dibandingkan  dengan  Kejaksaan  dan  Kepolisian,  KPK  dinilai lebih  transaparan  dan  akuntabledalam  hal  memilih  kasus-kasus strategis.  Posisi  sebagai triger  mechanisme menjadikan  lembaga ini  harus  benar-benar  menempatkan  perkara  besar  dan  secara langsung membahayakan publik atau perekonomian negara sebagai indikator.  Melihat  potret  korupsi  di  daerah  yang  tergambar  maka, gagasan pembentukan perwakilan KPK di daerah menjadi kebijakan yang amat strategis. Barangkali kewenangan KPK Daerah dikurangi dibandingkan dengan KPK Pusat. Misalnya perwakilan KPK di daerah
dengan kewenangan terbatas yang bersifat non penindakan, seperti menerima laporan masyarakat dan melakukan tugas-tugas dibidang pencegahan. Atau bisa juga KPK daerah memiliki kewenangan dalam penanganan kasus yang nilai kerugian negaranya minimal adalah Rp 500 juta. Dasar pemikirannya adalah karena faktanya jumlah korupsi di daerah lebih besar dibanding pusat.
Data  Independent  Report  Indonesia  ICW  2007  misalnya,

## DNWRU NRUXSVL EDQ\DN WHUMDGL GL WLQJNDW UHQGDK 8QGDQJ
Undang  Nomor  30  Tahun  2002  sesungguhnya  membuka  peluang terwujudnya pembentukan perwakilan KPK di daerah. Pasal 19 ayat (2) menyatakan “KPK dapat membentuk perwakilan di daerah ibukota provinsi”.  Mengacu  pada  gambaran  umum  tersebut  maka  gagasan membentuk KPK didaerah dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme kontrol  publik  untuk  menilai  keberanian  lembaga-lembaga  negara untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  penyelenggaran  negara  yang bersih dari praktek korupsi. Kita berharap dengan pembentukan KPK di daerah dapat meminimalisir (atau bahkan mehilangkan) praktek- praktek korupsi di daerah.

## 3. Dampak Positif adanya KPK Perwakilan di Daerah
Dalam  situasi  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum konvensional mengalami stagnansi dalam penanganan kasus korupsi, pada  sisi  itu  pula  pertarungan  politik  juga  turut  berkontribusi menciptakan  perilaku  dan/atau  tindakan  koruptif  yang  kian  massif dan sistemik. Denagn kondisi ini tentu kita berharap agar Kepolisian ataupun  Kejaksaan  segera  pulih  dari  himpitan  kepentingan politik  praktis  yang  berorientasi  pada  kepentingan  sekelompok elit  kekuasaan  semata.  Desakan  publik  yang  terus-menerus menyuarakan agar kedua institusi tersebut menangani kasus korupsi secara  serius  diimbali  dengan  macetnya  proses  hukum  ditingkat penyelidikan dan/atau penyidikan. KPK perwakilan di daerah hadir dan di konstruksikan guna menjawab pemasalahan tersebut. Dengan bermodalkan  profesionalitas,  akuntabilitas,  dan  integritas    yang tinggi kehadiran KPK perwakilan di daerah diharapkan bisa jadi akan dapat  mengontrol  hasrat  korupsi  yang  lahir  dari  kekuasaan  tanpa batas  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Lord  Acton  bahwa absolutely power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely yang berarti kekuasaan  cenderung  untuk  korup  dan  kekuasaan  mutlak korup secara mutlak.

## 4. Prediktabilitas Terhadap Dampak Negatif Membentuk KPK di Daerah
Di  luar  dampak  positif  yang  dapat  diberikan  atas  kehadiran KPK  Perwakilan  Daerah,  nampaknya  kita  juga  harus  memikirkan dampak  negatifnya,  atau  paling  tidak  kemungkinan  terburuk  yang bisa muncul.Terutama jika dikaitkan dengan visi dan misi KPK yang strategis.  Sebagaimana  kita  tahu,posisi  dan  peran  KPK  sebenarnya adalah trigger mechanism. Artinya, KPK didesain untuk mendorong dan  memicu  lahirnya  semangat  dan  tradisi  baru  dalam  penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum konvensional. Salah satu  latar  belakang  berdirinya  KPK  adalah  karena  aparat  penegak hukum  konvensional  telah  gagal  dalam  mengemban  amanat konstitusi, yakni melakukan pemberantasan korupsi (Husodo, 2008).
Kehadiran  KPK  di  daerah  diharapkan  dapat    memberikan teladan, contoh, dan model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi yang tinggi. Dengan hadirnya KPK perwakilan, ada kesan yang muncul bahwa KPK akan menggantikan posisi  kejaksaan  dan  kepolisian.  Padahal,  sejatinya  KPK  tidak dimaksudkan  untuk  sampai  pada  titik  ini.  KPK  lebih  banyak diharapkan  dapat  memberantas  korupsi  yang  melibatkan  pejabat negara  dan  aparat  penegak  hukum  yang  selama  ini  tidak  dapat disentuh  oleh  aparat  penegak  hukum  konvensional.  Menghadirkan KPK  perwakilan  juga  berarti  pertaruhan  integritas.  Sebuah  kondisi yang sulit dipertahankan dalam level yang paling tinggi saat rentang kendali  kian  jauh.Dalam  ilmu  manajemen  standar,  rentang  kendali akan  sangat  memengaruhi  efektivitas  dari  kontrol  itu  sendiri. Dengan  demikian,  tantangan  KPK  perwakilan  adalah  bagaimana mereka  dapat  memastikan  bahwa  integritas  dari  orang-orang  yang kelak  akan  mengisi  jabatan  KPK  perwakilan  dapat  dijaga  dengan baik.  Kasus  AKBP  Suparman,  seorang  mantan  penyidik  di  KPK yang melakukan pemerasan terhadap saksi di bawah ancaman telah membuka  kewaspadaan  semua  pihak  bahwa  setiap  saat,  siapa  pun yang  ada  di  KPK,  akan  dapat  tergelincir,  menggunakan  wewenang yang  dimilikinya  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  konspirasi yang justru akan melanggengkan praktek korupsi.

## P E N U T U P

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka gagasan untuk membentuk KPK di daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ranah ilmu hukum kelembagaan negara maka konsep Komisi-Komisi Negara  akan  dibagi  menjadi  2  kelompok  yaitu  Komisi  Negara  yang lahir  dan  diatur  di  dalam  konstitusi  dan  Komisi  Negara  yang  lahir dan  diatur  Undang-Undang.  Dengan  demikian  maka  pembentukan KPK  di  daerah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari keberlanjutan regulasi (sustainable regulation) sekaligus mata rantai regulasi  yang  terkandung  di  dalam Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Rekomendasi
Pentingnya  mendesain  secara  komprehensif  kedudukan  komisi- komisi negara dipandang strategis bagi penataan sistem kenegaraan Indonesia  kedepan.  Penataan  sebagaimana  dimaksud  dimulai  dari reformasi konstitusi sampai dengan peraturan perundang-undangan XQWXNGLODNXNDQUHVWUXNWXULVDVLGDODPUDQJNDHIHNWL¿WDVGDQH¿VLHQVL kinerja kelembagaan negara. Bukan menjadi sebuah jaminan bahwa semakin  banyak  lembaga  agencies  akan  menjadi  efektif.  Bisa  jadi akan semakin tumpang tindih dan penggunaan anggaran yang jauh GDULH¿VLHQ$NDQWHWDSLXQWXNPHPEHQWXN.3.GLGDHUDKPHUXSDNDQ kebutuhan mendesak dan strategis karena kehadirannya diharapkan dapat  mempercepat  terwujudnya  desain  tata  kelola  pemerintahan yang baik (good governance) di daerah.

## R E F E R E N S I
Arrsa,  Ria  Casmi, Rekonstruksi  Politik  Hukum  Pemberantasan Korupsi  Melalui  Strategi  Penguatan  Penyidik  dan  Penuntut Umum  Independen  KPK ,  Jakarta:  Jurnal  Rechtsvinding  Vol.  3 No. 3 Tahun 2014, 2014.
Asshidiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi , Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Fadjar,  A.  Mukthie, Reformasi  Konstitusi  Dalam  Masa  Transisi
Paradigmatik , Malang: Penerbit In-Trans, 2003.
Husodo,  Adnan  Topan,  Wacana  Pembentukan  KPK  Perwakilan, diakses  dari  http://www.antikorupsi.org/id/content/wacana- pembentukan-kpk-perwakilan, 2008.
Isra,  Saldi, Sepuluh  Tahun  Otonomi  Daerah:  Kemajuan  dan
Persoalan  Pemberantasan  Korupsi  di  Daerah ,  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Kreatif  dan  Mandiri Tanpa  Korupsi”.  Diselenggarakan  oleh  Harian  Padang  Ekspres, Hotel  Pangeran  Beach,  17  Februari  2009  diakses  dari http:// www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/493- sepuluh-tahun-otonomi-daerah-kemajuan-dan-persoalan- pemberantasan-korupsi-di-daerah.html, 2009.
Isro, Negara  Yang  Gagal  Ditinjau  Dari  Aspek  Bernegara  yang Demokratis  Berkeadilan ,  Malang:  Pidato  Pengukuhan  Guru Besar  Hukum  Tata  Negara  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, KPK  Selamatkan  Uang  Negara Rp  270  T ,  diakses  dari http://www.kpk.go.id/id/berita/berita- sub/2641-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-270-t, 2015.
Phlips  A.  Kana, Kedudukan  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebagai Hukum  Dasar  Tertulis  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Disertasi Program S3 Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.
Prasetyo,  N.D, Jaminan  Kedudukan  dan  Fungsi  Komisi-Komisi Negara  dalam  Konstitusi ,  Jakarta:  Jurnal  Konstitusi  MK-RI, 2010.
8QLWHG1DWLRQ2ɤFHRQ'UXJVDQG&ULPH812'& Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2013 , Jakarta: UNODC Indonesia

## 2ɤFH
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.