## “PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG PENERTIBAN, PENGAWASAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS/ BERALKOHOL DI KOTA SAMARINDA”.
Rusiadi, S.H dan Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H

## ABSTRAK
Peredaran  ataupun  tempat  penjualan  minuman  beralkohol  adalah  semua  tempat  yang sudah  mendapatkan  ijin  oleh Kepala Daerah  secara  tertulis  untuk  menjual  minuman beralkohol  dalam  kemasan  secara  eceran  ataupun diminum secara langsung  ditempat penjualnya,  namun peredaran penjualan minuman  beralkohol    tidak  memiliki  ijin tertulis, sehingga  pengawasan  yang  di  lakukan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja sebagai aparat  yang berwenang untuk melakukan pengawasan yang berfungsi sebagai pencegahan  maupun  penindakan  terhadap  bentuk  penyimpangan, peredaran, dan penyalahgunaan, minuman  beralkohol  yang  tidak  memiliki  ijin  tertulis  sesuai  dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol di Kota Samarinda.
Kata kunci: pengawasan, penertiban dan pengamanan SATPOL PP

## ABSTRACT
Circulation or point of sale alcoholic beverages are all places that have been granted permission  by  the  Regional  Head  in  writing to  sell alcoholic  beverages  in  packaging Retail  and  taken  directly  place  the  seller,  but  the  circulation  of  the  sale  of  alcoholic beverages  do  not  have  written  permission,  so  that  surveillance  conducted  by  Civil Service  Police  Unit  as  officers  authorized  to  perform  oversight  function  as  both prevention  and  prosecution  of  any  deviation,  trafficking,  and  abuse,  alcoholic beverages  which  do  not  have  written  permission  in  accordance  with  the  Regional Regulation  No.  5  of  2003  on  regulating,  monitoring,  circulation  and  sale  of  liquor  / alcoholic in Samarinda.
Keywords: supervision, control and security SATPOL PP

## BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, merupakan  salah  satu  wujud  reformasi  otonomi  daerah  dalam  rangka meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraanotonomidaerah  untuk memberdayakan  daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  adanya otonomi  daerah  melalui  Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  Jo  Undang- undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di harapkan daerah dapat  lebih  kreatif  dan  inovatif  mengelola  daerahnya  menuju  kesejahteraan masyarakatnya.  Daerah  berlomba-lomba  membuat  inovasi-inovasi  dalam  hal
perbaikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  wujud  implementasi  tata pemerintahan  yang  baik.Kemampuan  daerah  dalam  menjabarkan  peraturan  yang lebih  tinggi  (Lex  Spesialis)  juga  di  dukung  dengan  kewenangan  daerah menciptakan hukum yang baru (Law Making).
Kewenangan  daerah  menjalankan  urusannya  di  atur  dalam  sebuah  peraturan daerah  dan  selanjutnya  disebut  PERDA,  adalah  sebagai  instrumen  pengendali terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  samping  kreatif  dan  inovatif  juga mempunyai esensi kemandirian. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap  dalam  masyarakat  akan  mendorong  terciptanya  stabilitas  nasional  dan akan  menjamin  kelancaran  penyelanggaraan  pemerintahan  di  daerah  maupun pelaksanaan  pembangunan  daerah,  maka  tugas  kepala  daerah  akan  bertambah, terutama  dalam  penegakan  peraturan  daerah,  dalam  penyelenggaran  ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat,  maka  di  bentuklah  Satuan  Polisi  Pamong Praja  (Undang-undang  Nomor  32  Pasal  148  ayat  1 tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah).  Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja  sangatlah  strategis  karena  mempunyai  fungsi  sebagai  pembantu  kepala daerah  dalam  penegakan  peraturan  daerah  maupun  peraturan/keputusan  kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Kota  Samarinda  merupakan  ibu  kota  Kalimantan  Timur  yang  penduduknya terdiri  dari  bermacam-macam  suku  agama  dan  budaya,dengan  keberagaman tersebut  maka  terjadi  perpaduan  yang  muncul  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam kota  itu  sendiri,di  mana  kebiasaan  negatif  seperti  mengkonsumsi  minuman beralkohol,sudah  di  jadikan  salah  satu  kebiasaan  sehari-hari  oleh  sebagian masyarakat  kota  Samarinda,sehingga  bagi  pelaku  usaha  dapat  di  jadikan  suatu bisnis  yang  sangat  menggiurkan  agar  mendapatkan  untung  semata  tanpa memikirkan  dampak  negatifnya.  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  di  antaranya adalah  dapat  merusak  mental  pikiran  anak  generasi  muda kita  sebagai  penerus cita-cita bangsa.
Dalam rangka melaksanakan program umum pemerintah daerah sebagai mana tercantum  dalam  undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah daerah,  maka  dalam  usaha  mengadakan  sinkronisasi  pada  kegiatan  yang menyangkut  ekonomi  perlu  di  tinjau  dan  di  telaah  kembali,  dalam  rangka pemberian isi otonomi daerah yang riil dan luas kepada daerah dengan mengingat kemampuan  daerah  masing-masing  perlu  di  tetapkan  dasar-dasar  untuk melakukan  suatu  usaha  khususnya  di  kota  samarinda.  Usaha  yang  di  didirikan oleh  daerah  dewasa  ini  pada  umumnya  usaha  yang  tidak  hanya  mengutamakan mencari  keuntungan semata  namun  tidak  mengesampingkan  fungsi  sosial terhadap  masyarakat  setempat.  Perekonomian  daerah  pada  saat  ini  di  pastikan akan berbeda dengan perekonomian pada tahun sebelumnya. Oleh karna itu agar perekonomian daerah berjalan sesuai dengan harapan yaitu mampu meningkatkan kesejahtraan  masyarakat  dalam  arti  yang  sebenarnya  maka  pemerintah  di  tuntut melakukan antisipasi terhadap kendala-kendala yang menghambat dan menyusun skenario kebijakan pembangunan yang lebih responsif.
Sejalan  dengan  perkembangan  pembangunan  yang  semakin  pesat  terutama dalam hal ijin legalitas suatu usaha,maka melaksanakan usaha-usaha harus sesuai dengan aturan  dan  fungsinya. Maka  sangat  di  butuhkan  peran  pemerintah  dalam hal  ini  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  minuman  beralkohol
khususnya,  guna  dapat  memudahkan    pengawasan  sehingga  dapat  mengurangi rawan  tindak  kejahatan  yang  di  sebabkan  mengkonsumsi  minuman  beralkohol, diharuskan  selalu  berperan  aktif  dalam  mengawasi  bila mana  terdapat  tempat penjualan minuman  beralkohol  yang  beraktifitas  yang  diduga  terdapat penyimpangan  maka  pemerintah  kota  samarinda  dapat  melakukan  tindakan sebagaimana  yang  di  atur  dalam  peraturan  daerah  nomor  5  tahun  2003  tentang penertiban,pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol pasal 1  huruf  (i)  menyatakan,  “Peredaran  minuman  keras/  beralkohol  adalah  jumlah minuman beralkohol  yang di pasok atau  yang di edarkan di daerah”dan huruf (j) menyatakan,  “tempat  penjualan  minuman  beralkohol  adalah  semua  tempat  yang sudah mendapatkan ijin oleh kepala daerah secara tertulis untuk menjual minuman beralkohol  dalam  kemasan  secara  eceran  maupun  diminum  langsung  ditempat penjualnya”.
Masalah yang sering di temukan adalah penjualan minuman beralkohol  tidak memiliki  ijin  tertulis,sehingga  pengawasan  yang  di  lakukan  bukan  hanya berfungsi  sebagai  upaya  pencegahan  maupun  penindakan  terhadap  bentuk penyimpangan  penyalah  gunaan,melainkan  juga  berfungsi  sebagai  upaya  untuk memberi  dorongan  bagi  perbaikan  dan  penyesuaian  seluruh  tempat  penjualan minuman  beralkohol  baik  yang  menyangkut  kebijakan  maupun  perencanaan sehingga  proses  tercapainya  tujuan  dalam  meminimalisir  dan  membatasi peredaran minuman beralkohol dapat di laksanakan secara efektif dan efisien.
Guna  untuk  mengoptimalkan  pengawasan  dan  penertiban  maka  pemerintah daerah  harus  dapat  menciptakan  aparatnya  secara  professional  dan  berwibawa guna  mampu melaksanakan  tugasnya  hingga  dapat  tercapainya  tujuan  untuk menciptakan  masyarakat  yang  aman  tertib  dan  tentram  dalam  bermasyarakat. Namun  secara  manusiawi  tidak  menutup  kemungkinan  masih  ada  terdapat kekurangan atau kesalahan yang  terjadi dalam pelaksanaan dilapangan.
Dalam  pengawasan  dan  penindakan  ada  ketentuan  sanksi  yang  di  terapkan terhadap  pelanggaran  ketentuan  penjualan  miniman  beralkohol  di  kota  samarinda melalui peraturan  daerah  kota  samarinda  nomor  5  tahun  2003  tentang  penertiban, pengawasan, peredaran  dan  penjualan    minuman  keras/beralkohol  dalam  wilayah Kota  Samarinda  perlu  adanya  sanksi yang  tegas  yaitu  berupa  sanksi administrasi dan  sanksi  pidana  yang  meliputi  peringaan  denda,  penjara  (kurungan)  yang setimpal  sehingga  pengawaan  dan  peertiban  dapat  dilakukan  atau  diterapkan dengan baik sesuai dengan poses hokum yang berlaku.
Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010,
Polisi pamong praja berwewenang:
a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,aparaturatau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas perda dan/atau peraturan kepala daerah ;
b. Menindak  warga  masyarakat,aparatur  atau  badan  hukum  yang  mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Fasilitasi  dan  pemberdayaan kepastian  penyelenggaraan  perlindungan masyarakat;
d. Melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga  masyarakat, aparaturatau badan  hukum  yang  di  duga  melakukan  pelanggaran  atas  perda  dan/  atau peraturan kepala daerah;dan
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  atas  perda  dan/atau  peraturan kepala daerah.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebt  diatas  maka  permaalahan  dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  fungsi  pengawasan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap peredaran  minuman  beralkohol  di  tinjau  dari  peraturan  daerah  nomor  5  tahun 2003  tentang  penertiban,  pengawasan,  peredaran  dan  penjualan  minuman keras/beralkohol ?
2. Faktor  apa  saja  yang  menjadi  kendala  dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam mengawasi  peredaran  minuman  beralkohol  ditinjau  dari  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2003  Tentang  Penertiban,  Pengawasan,  Peredaran,  dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol di Kota Samarinda ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  apakah  satuan  polisi  pamong  praja  telah  melakukan pengawasan,terhadap  peredaran  minuman  keras/beralkohol  di  kota  Samarinda telah  sesuai  dengan  peraturan  daerah  nomor  5  tahun  2003  tentang  penertiban, pengawasan,  peredaran  dan  penjualan  minuman  keras/  beralkohol  di  kota Samarinda.
2. Untuk  mengetahui  faktor  apasaja  yang  menjadi  kendala  dari  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  minuman keras/beralkohol di Kota Samarinda.
Penelitian ini berguna untuk :
1. Sebagai  sumbangan  pemikiran  bagi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Samarinda  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  minuman  keras/beralkohol sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol di Kota Samarinda.

## BAB II METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah penelitian  Hukum  Normatif, yaitu  penelitian  yang mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  dilakukan penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  skunder.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primery data) dan data sekunder (secondary data). Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat 1 .sedangkan  yang  dimaksud  dengan  data sekunder  ialah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  penelitian  kepustakaan  dan
1 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skiripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung 2003,hal. 65.
dokumen,  yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain,  yang sudah tersediah  dalam  bentuk  buku-buku  atau  dokumen  yang  biasanya  disediakan  di perpustakaan. 2

## 3. Teknik Perolehan Data
Data  yang  penulis  kumpulkan  kemudian  di  olah,  dengan  lengkah-langkah sebagai berikut :
a. Pemeriksaan  Data  (Editing),  yaitu  mengoreksi  apakah  data  yang  penulis kumpulkan  sudah  cukup  lengkap,sudah  benar  dan  sudah sesui/relevan  dengan permasalahan yang di teliti.
b. Penandaan  Data  (Coding),  yaitu  memberi  catatan  atau  tanda  khusus  terhadap data  yang penulis kumpulkan berdasarkan klasifikasi batasan objek dan subyek masalah yang di teliti.
c. Rekonstruksi Data (Reconstructing),  yaitu penulis menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di interprastasikan.
d. Sistematisasi  Data  (Systematizing),  yaitu  menempatkan  data  menurut  kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah dalam penulisan ini.
4. Analisis Data
Sebagai  langkah  selanjutnya  dalam  menindak  lanjuti  tehnik  pengelolaan  data, maka intinya ada di dalam menganalisa data. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif,  maksudnya  data  yang  diperoleh disajikan secara apa adanya dalam kalimat yang benar, lengkap dan sistimatis, agar tidak  menimbulkan  multi  tafsir  dan  kemudian  dijadikan  sebagai  dasar  dalam menarik suatu kesimpulan.

## BAB III PEMBAHASAN
1. Fungsi  pengawasan  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  terhadap  peredaran minuman  beralkohol  ditinjau  dari  peraturan  daerah  nomor  5  tahun  2003 tentang  penertiban,  pengawasan,  peredaran  dan  penjualan  minuman keras/beralkohol.
ketentraman  dan  ketertiban  umum  adalah  suatu  keadaan  dinamis  yang memungkinkan  Pemerintah.Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  dapat  melakukan kegiatannya  dengan  tentram,  tertib  dan  teratur.Untuk  menunjangpelaksanaan pembangunan  di  daerah  secara  berkesinambungan,  ketentraman  dan  ketertiban umum  merupakan  kebutuhan  dasar  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesejahtraan masyarakat.
Untuk  mewujudkan  fungsi  Polisi  Pamong  Praja  yang  baik  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  gangguan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  didaerah  serta menegakan  Peraturan  Daerah  dalam  rangka  menyamankan  dan  mengoptimalkan pola  standarisasi  pelaksanaan  tugas-tugas  operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja harus  diperlukan  suatu  pembekalan  ilmu  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan tugas-tugas  pokok  menjadi  pedoman  bagi  Polisi  Pamong  Praja  agar  dalam melaksanakan  tugas  menyelenggarakan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta
2 Soejono Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.12.
meningkatkan  kepatuhan  dan  ketaatan  masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Kepala  Daerah  terlaksana  dengan  baik.Tujuan  pembekalan  ilmu pengetahuan  bagi  personil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  untuk  keseragaman pelaksanaan  tugas  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menyelenggarakan  ketentraman  dan ketertiban  umum  dan  Penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah, dan  juga  dapat  menghindari  prilaku-prilaku  yang  melanggar  norma-norma  hukum terhadap  masyarakat  oleh  oknum  anggota  Satpol  PP  sehingga    terciptanya ketentraman  dan  ketertiban  umum  dengan  suasana  yang  mengarah  kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi  bekerja  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  kegiatan membimbing,  mendorong,  mengarahkan,  menggerakan  termaksud  kegiatan koordinasi  dan  bimbingan  teknis  untuk  pelaksanaan  sesuatu  dengan  baik,  teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
Pengawasan  minuman  beralkohol  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sangat berfungsi  untuk  dapat  meminimalisir  tindakan  yang  diakibatkan  minuman beralkohol terhadap  gangguan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  adalah  segala usaha,  tindakan  dan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  perencanaan,  penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketentraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
Fungsi  Pengawasan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  terhadap  peredaran minuman  beralkohol  juga  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  segala  bentuk ancaman  dan  gangguan  terhadap  ketentraman  dan  ketertiban  umum  didalam masyarakat,  serta  menjaga  agar  roda  pemerintahan  dan  peraturan  perundang- undangan  dapat  berjalan  lancar,  sehingga  pemerintah  dan  rakyat  dapat  melakukan kegiatan  secara  aman,  tertib  dan  teratur  dalam  rangka  memantapkan  Ketahanan Nasional.
Menurut  hemat  kami fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Samarinda  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja,  sebaliknya  harus didukung  dengan  tingkat  profesionalisme  yang  tinggi  dan  selalu  bersinergi  dengan instansi pemerintah lainnyadan Kepolisian serta  bermitra dengan masyarakat,  yang dapat diwujudkan melalui berbagai  tindakan preventif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan  dan  penggalangan  masyarakat.  Upaya  ini  dapat  diterapkan  guna mencegah  secara  dini  gangguan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  sekaligus dapat  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  bersinggungan  dengan  masyarakat secara  arif  dan  bijaksana.Keberadaan  minuman  beralkohol  di  wilayah  Kota Samarinda  telah  menjadi  kebutuhan  oleh  sekelompok  masyarakat,  sehingga khususnya pelaku usaha  menjadikan suatu sumber pendapatan penghasilan melalui proses  peredaran  minuman  beralkohol  ini,  dimana  peredaran  minuman  beralkohol dikelolah  oleh  beberapa  perusahaan    setempat  yang  disebut  Distributor,  namun usaha  yang  dikelolalah  tersebut  sering  terdapat  penyimpangan  atau  pelanggaran hukum  yang  menimbulkan  gangguan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  didalam masyarakat.
Melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya  yakni  pada  fungsi  yang  mencakup  fungsi  operasi,  fungsi  koordinasi  dan
fungsi  pengawasan,  menunjukan  betapa  penting  dan  strategisnya  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan daerah. Karena itu eksistensi Polisi Pamong  Praja,  baik  secara  personil  maupun  institusi  yang  menangani  bidang ketentraman  dan  ketertiban  umum,  akan  mengalami  perkembangan  sejalan  dengan luasnya  cakupan  tugas  dan  kewajiban  kepala  daerah  dalam  menyelenggarakan bidang  pemerintahan,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang – undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah, untuk memperjelas aturan yang sudah ditentukan, bukti yang sudah di temukan oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja    Pemerintah  kota  Samarinda,  telah  melakukan  upaya hukum  sesuai    protap    operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  seluruh  Indonesia. Berdasarkan  laporan  dan  aduan,  juga  kegiatan  rutin  patroli  pengawasan  rutin keliling,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  mencari  bukti  awal  suatu  kejadian  yang disangkakan  sebagai  perbuatan  pelanggaran  Peraturan  Daerah.  Jika  benar  terdapat unsur pelanggaran, petugas akan memberikan teguran dengan pemanggilan kepada pemilik  usaha  yang  di  duga  melanggar  Peraturan  Daerah.  Pemilik  akan  diproses sesuai  ketentuan  Peraturan  Daerah.  Tindakan  proses  di  atas  merupakan  upaya Preventif dari Pemerintah Kota. Selanjutnya jika upaya preventif tidak di indahkan, pemerintah  kota  melalui  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  akan  melakukan  upaya Represif  Non  Yustisi,  yaitu  petugas  akan  menindak  tegas,  dan  atau  upayaRepresif Yustisi, yaitu dengan menyita minuman beralkohol tersebut untuk dijadikan barang bukti    yang  dapat  dimusnakan  serta  mempolisikan  pemiliknya  untuk  diajukan  ke Pengadilan negeri setempat.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  oleh  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Samarinda,  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kota  Samarinda,  Pemerintah  Daerah  diarahkan untuk  menciptakan  aparat  yang  lebih  professional  dan  berwibawa,  serta  mampu melaksanakan  seluruh  tugasnya  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  penertiban terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol, dengan dilandasi semangat dan sikap  pengabdian  pada  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  dalam  hubungan  ini kemampuan  aparat  pemerintah  Kota  Samarinda  untuk  merencanakan  dan melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol lebih ditingkatkan.
Namunn fungsi  pengawasan  minuman  beralkohol  yang  dilakukan  oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda  bukanlah  hanya  sebagai  tugas kewajiban semata namun telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat yang menginginkan  situasi  yang  nyaman  dan  kondusif,  mengingat  dampak  yang ditimbulkan minuman beralkohol sangat berbahaya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah  Kota  dapat  melakukan  tugasnya  secara  profesional,  berwibawa,  dan menciptakan  sumber  daya  aparaturnya  dengan  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang tinggi,  sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  penuh  dengan  tanggung  jawab, namaun semua ini dapat terwujud apabila terpenuhi segala yang menjadi kebutuhan dalam  melakukan  tugas  pengawasan  seperti  sarana  dan  prasarana,  juga  payung hukum yang dapat melindungi personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena saat  melaksanakan  pengawasan  dan  penindakan  selalu  berbenturan  dengan masyarakat,  organisasi  masyarakat  bahkan    organisasi  politik  yang  memiliki
kekuatan hukum. Sehingga penulis memahami keadaan yang di alami oleh petugas tersebut.  Berarti penerapan ketentuan Peraturan  Daerah Kota Samarinda  Nomor 5 tahun  2003  Tentang  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  kurang  efektif,  tidak memiliki  daya  paksa,  tidak  tegas  dan  tembang  pilih,  Penulis  mengira  masalah  ini pasti  diketahui  pihak  pemerintah  kota  secara  terbatas,  demikian  juga  terhadap masyarakat.
Fakta ini menunjukkan pula bahwa penjualan minuman beralkohol dalam kota  masih  diperbolehkan  hanya  dengan  meminta  persetujuan  pejabat  pembuat kebijakan  tidak  tertulis.  Dan  keberadaan  ketentuan  Perda  Kota  Samarinda  Nomor 5 tahun  2003  bersifat fleksibel.  Namun  masih  disayangkan, bahwa  adanya kebijakan diatas tidak terbuka disampaikan ke masyarakat.
2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol  Ditinjau  Dari  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang Penertiban, Pengawasan,
Peredaran Dan Penjualan Minuman
Keras/Beralkohol Di Kota Samarinda.
1. Saat  ini  mengingat  dari  kemampuan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  kota Samarinda  yang  terbatas,  dengan    jumlah  personil  yang  minim,  jangkauan wilaya Kota Samarinda yang begitu luas sehingga pengawasan dan penertiban tidak mudah dilakukan.
2. Kurangnya  pengetahuan  serta  pemahaman  dari  masyarakat  tentang  arti  dan fungsi  yang  terkandung  didalam  peraturan  daerah.Masyarakat  yang  tidak  mau bekerja  sama  dalam  memberikan  kesaksian  dalam  proses  peradilan  terhadap keberadaan  tempat-tempat  peredaran  minuman  beralkohol  yang  diduga melanggar  peraturan  dan  dianggap  mengganggu  ketertiban  umum  dan ketentraman  di  masyarakat.  Demi    mendukung  pelaksanaan  pengawasan  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maka sangat dibutuhkan peran dari masyarakat  luas  dalam  hal  mendukung  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  melalui  peraturan  daerah  Kota  Samarinda  agar  masyarakat  dapat berperan  aktif  menerima  akan  arti  dan  fungsi  sosial  yang  terkandung  dalam Peraturan  Daerah  sehingga  antara  aparat  pemerintah  dengan  masyarakat  dapat bersinerji  dan  membantu  melakukan  kontroling  sesuai  dengan  aturan  demi tercapainyasituasi  daerah  yang  kondusif  sehingga  ketertiban  umum  dan ketentraman  di  masyarakat  dapat  terwujud.  Selain  itu  juga  kurang  efektifnya sosialisasi tentang  Peraturan  Daerah  yang  di  lakukan  oleh  Pemerintah  Kota Samarinda sehingga Peraturan Daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuanya  minim  banyak  yang  tidak  memahami  bahkan  ada  pula  yang tidak mengetahui apa sebenarnya Perataturan Daerah tersebut, sehingga dalam pengawasanya  sering  ditemukan  pelanggaran  banyak  dilakukan  oleh masyarakat yang sebagian besar minim pengetahuan.
3. Lemahnya sanksi dari Peraturan Daerah, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi  pelaku  pelanggaran  Peraturan  Daerah. Sanksi  merupakan  tindakan  tegas yang  diberikan  kepada  siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap peraturan,  dan  mempunyai  sifat  memaksa  sehingga  sanksi  tersebut  dapat menimbulkan  efek  jera  bagi  semua  pelaku  pelanggaran,  sebaliknya  apabila sanksi yang diberikan tidak dapat membuat jera pada pelaku pelanggaran maka menurut penulis sanksi yang tertera dalam peraturan tersebut tidak efektif dan bahkan  sia-sia,  sehingga  segerah  direvisi  kembalidengan  bantuan  para
akademisi dan para praktisi dengan melalui pertimbangan dan pemikiran yang sempurna dengan implementasi di lapangan, agar Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda dapat terlaksana dan di patuhi oleh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali sehingga terwujudnya Kota Samarinda yang tertib dan tentram.
4. Minimnya  sarana  dan  prasarana,  yaitu  :  kurangnya  kendaraan  berupa  mobil truck guna untuk mengangkut barang bukti, kurangnya mobil patroli dan motor sebagai  alat  untuk  melakukan  pengawasan,  berhubung  luasnya  wilayah  Kota Samarinda  yang  sulit  di  jangkau,  juga  lokasi  dan  bangunan  kantor  yang  kecil sehingga  tidak  bisa  menyediakan  tempat  penyimpanan  barang  bukti  dan  lain- lain.  Untuk  melaksanakan  pengawasan  peredaran  minuman  beralkohol  di wilayah  kota  samarinda  anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  bawah kepemimpinan  Kepala  Satuan  telah  melakukan  program  pengajuan  anggaran untuk  melengkapi  segala  yang  menjadi  kebutuhan  dalam  melaksanakan  tugas berupa  sarana  dan  prasarana  namun  pemerintah  kota  dinilai  lamban  dalam merealisasikan  kucuran  anggaran  dengan  alasan  keterbatasan  atau  minimnya kas  pemerintah  kota,  sehingga  untuk  merealisasikan  anggaran  tersebut  perlu waktu yang cukup lama dan dengan keterlambatan tersebut dapat menimbulkan tidak  maksimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Pemerintah  Kota  Samarinda,  namun  dengan  keterbatasan  yang ada  tidak  menyurutkan  semangat  bagi  semua  anggota  Satuan  Polisi  Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daearah.
Menurut  penulis  untuk  mengantisipasi  segala  yang  menjadi  kendala  dalam melakukan  pengawasan  maka  Pemerintah  Kota  harus  melakukan  peninjauan kembali terhadap tugas berat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk  dapat  merealisasikan  anggaran  tambahan  guna  sarana  dan  prasarana  dan lainnya,  penambahan  personil  untuk  melakukan  pengawasan  mengingat  luasnya wilayah  Kota  Samarinda  dan  padatnya  penduduk  Kota  Samarinda.  Kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  arti  Peraturan  Daerah,  maka  sosialisasi  serta penyuluhan  kepada  masyarakat  lebih  ditingkatkan lagi  dan  dilakukan  secara rutinitas dan terprogram.Namun karena itu  Satuan Polisi Pamong Praja harus tetap melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak  Peraturan  Daerah  sehingga  tidak menimbulkan  opini  pembiaran  terhadap  pelanggaran  Peraturan  Daerah  dari masyarakat  sehingga  ketentraman  dan  ketertiban  umum  dapat  tercapai  dengan maksimal dan efisien sesuai dengan cita-cita dan tujuan pemerintah. Payung hukum untuk Satuan  Polisi Pamong  Praja  dalam  melaksanakan  tugas  dibuat  khusus  lebih tegas  dan  secara  vertikal  dari  pusat  kedaerah,  demi  terjaga  dan  terlaksananya Peraturan  Daerah  tersebut,  dikarekan  dalam  melaksanakan  tugas  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  selalu  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  luas,  sering terjadi gesekan bahkan jadi sasaran oleh oknum dari organisasi masyarakat bahkan organisasi politik yang merasa mempunyai kekuatan politik.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan berdasarkan  pembahaan  terhadap  penulisan  tersebut  diatas  dapat  disumpulkan bahwa :
1. pengawasan  minuman  beralkohol  oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Samarinda  melalui  Peraturan  daerah  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  penertiba,
Pengawasan, Peredaran, penjualan minuman keras/beralkohol hanya merupakan  minuman    paying  hokum  bagi  pelaku  usaha  untuk  dapat menempatkan  barang  daganganya  berupa  minuman  beralkohol  secara  legal, aman,  serta  terpusat.  Hal  ini  karena  untuk  mendorong  peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat khuhsus, namun seharusnya juga dapat menyeimbangkan antara fungsi ekonomi dan fungsi social guna dapat menjaga ketertiban  umum  dan  ketentraman  di  masyarakat  dalam  Wilayah  Kota Samarinda.
2. Upaya hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol belum maksimal, masih terdapat peredaran penjualan minuman beralkohol  yang tidak memiliki ijin tertulis dan tidak pada tempatnya,  disebabkan beberapa faktor,  yaitu faktor ekonomi dan faktor politik,  apabila tidak dilakukan pengawasan dengan baik hal ini dapat berdampak pada menurunya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan demi  menjaga ketentraman dan ketertiban umum  di  masyarakat. Menurut penulis saat ini pengawasan peredaran minuman beralkohol  di  Kota  Samarinda,  tergantung kepada kemampuan Aparatur Pemerintah  Kota  Samarinda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang  ada,  dan Pemerintah  Kota  Samarinda berwewenang memberikan hukuman Administrasi,  Perdata,  ataupun Pidana terhadap  orang atau badan hukum  yang  melanggar ketentuan hukum.  Selain itu dalam melaksanakan kewenanganya guna menegakan Peraturan  Daerah  melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota juga untuk serta membantu Kepala  Daerah  dan Instansi Pemerintah lainnya, sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman beralkohol  di Kota  Samarinda  yang  merupakan masalah tersendiri bagi Pemerintah  Kota Samarinda.  Semua ini dilakukan  agar  menimbulkan efek jera bagi  orang  atau badan hukum  yang  melakukan pelanggaran Peraturan  Daerah. Sebab itu peredarannya selalu diawasi dan ditindak langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda apabila benar ada ketentuan hokum yang dilanggar.

## B. Saran
Oleh karenanya adapun saran terhadap permasalahan tersebut diatas adalah :
1. Dalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Samarinda harus dibekali ilmu pengetahuan  yang  khusus tentang pengawasan dan penertiban  agar  fungsi penegakan peraturan daerah dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai aturan dan foksinya. Dalam melaksanakan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang arti dan fungsi peraturan daerah khususnya tentang minuman beralkohol sehingga dapat dikontrol dan dilakukan pengawasan dengan baik, untuk menepis opini- opini dari masyarakat atas tindakan kekerasan dan anarkis yang selalu dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, juga harus didukung dengan anggaran operasional  yang  tinggi untuk memenuhi biaya-biaya serta kebutuhan sarana prasarana. Maka Pemerintah  Kota  Samarinda harus mendukung sepenuhnya dan segera merealisasikan.
2. Upaya hokum Preventif dan Refresif  Non  Yustisi sebaiknya tetap terus dilaksanakan untuk menepis anggapan kalau Pemerintah tidak bersikap
membiarkan adanya perbuatan pelanggaran Peraturan  Daerah,  Perlu dilakukan pengawasan  yang  terintegrasi secara jelas, terkoordinasi antar Instansi Pemerintah  Kota  Samarinda,  agar  penegakan Peraturan  Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol terlaksana dengan efektif dan maksimal, sehingga dapat menciptakan suasana yang teratur, nyaman dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur/Buku
Abdussalam  R, Penegakan  Hukum  di  Lapangan  oleh  Polri,Gagas  Mitra  Catur Gemilang, 2001
Abdul  Hakim  , Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT  Citra Panitya Bakti, Bandung, 2003.
Abdul  Latief, Hukum  Dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII Pers, 2005,
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Memahami  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, http://www.legalitas.org/databese/artikel/Uup3.Htm,  di  unduh  pada 16 nop 2005.
Ahmat  Kamil,  dan  M.  Fauzan, Kaidah-kaidah  Hukum  Yurispudensi,  Jakarta kencana, 2005.
Bagir  Manan, Sistem  Peradilan  Berwibawa:  Suatu  Pencarian,  Mahkama  Agung RI, 2004.
Bisri, Ilhami,Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip Dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Hakim,  M  Arief,2004,Bahaya  Narkoba  Alkohol  cara  islam  mengatasi,mencegah dan melawan,Nuansa,Bandung.
Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 82. Kabin,Achmad,2007,Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya,PT Bengawan Ilmu,Semarang.
Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta. S.F.Marbun, Dimensi-dimensi
Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Bandung 2001.
Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional,Surabaya: Air Langga University Prees, 2005, hal. 12.
Dr.H.Abdul  Manan,  SH.,S.IP,  M.Hum, Aspek-aspek  Pengubah  Hukum,  Jakarta: Kencana, 2006 Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. Perihal Undang-Undang, Jakarta 2010 Prof.Dr.  Yuliandri,SH.,M.H. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Baik, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia,Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Mentri Perdangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol.
- Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Republik  Indonesia,  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi pamong Praja.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Keraja Satuan Polisi Pamong Praja
- Republik  Indonesia,Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  5  Tahun  2003 Tentang  Penertiban,Pengawasan, Peredaran  dan  Penjualan  Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.