Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
Safitri Mashuda Nurul 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Safitrimashuda@gmail.com 1

## Abstract
Murder  cases  are  abhorrent  to  basic  human  decency;  Murder  is  defined  in  Article  338  of  the  Criminal Code and there are three different types of murder, namely firstly by accident and by mistake, secondly by intentional killing but with tools that are not meant to kill or to be toyed with and thirdly murders that are planned and carried out with the intent to kill. In accordance with Article 340 of the Criminal Code, premeditated  murder  is  murder  in  which  the  method  used  to  commit  the  murder,  the  time  it  was committed, or the method used to cover up the crime was intentional and planned. Two parts, or factors, make  up  the  subjective  and  objective  nature  of  premeditated  murder.  This  is  why  the  punishment  is harsher than ordinary murder. As stipulated in the Criminal Procedure Code, a suspect or defendant has the  right  to  be  accompanied  by  a  legal  adviser  during  the  entire  interrogation  process.  Individual freedom  of  movement  was  severely  restricted  and  eventually  revoked  during  detention.  Because  the writer cannot ensure the integrity of the justice system here, the writer will use a normative juridical law study that takes a statutory and conceptual approach. Investigators, public prosecutors and judges must exercise due diligence and moral prudence within the limits of such arrest and/or detention.
Keywords: detention, premeditated murder, suspect.

## Abstrak
Kasus pembunuhan sangat menjijikkan bagi kesopanan dasar manusia; pembunuhan didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP dan ada tiga jenis pembunuhan yang berbeda yaitu pertama tidak disengaja dan karena kesalahan,  kedua  pembunuhan  dengan  sengaja  tetapi  dengan  alat  yang  tidak  dimaksudkan  untuk membunuh atau untuk dipermainkan dan ketiga pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan dengan maksud  untuk  membunuh.  Sesuai  dengan  Pasal  340  KUHP,  pembunuhan  berencana  adalah pembunuhan yang mana cara yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, waktu dilakukannya, atau cara yang digunakan untuk menutupi kejahatan itu disengaja dan direncanakan. Dua bagian, atau faktor, membentuk  sifat  subjektif  dan  objektif  dari  pembunuhan  berencana.  Inilah  sebabnya  mengapa hukumannya  lebih  keras  daripada  pembunuhan  biasa.  Sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP,  tersangka atau  terdakwa  berhak  didampingi  penasihat  hukum  selama  seluruh  proses  interogasi.  Kebebasan bergerak individu sangat dibatasi dan  akhirnya dicabut selama penahanan. Karena  penulis tidak dapat memastikan integritas sistem peradilan di sini, penulis akan menggunakan studi hukum yuridis normatif yang  mengambil  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim harus  melakukan  uji  tuntas  dan  kehati-hatian  moral  dalam  batas-batas  penangkapan  dan/atau penahanan tersebut.
Kata kunci: penahanan, pembunuhan berencana
PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Republik Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, prinsip-prinsip instrumental ini harus dikodifikasikan dalam undang-undang untuk menjamin perlindungan yang sama bagi setiap orang di bawah hukum. Secara khusus, pasal 1 angka 3 UUD 1945 menyatakan , “dalam hal  ini  terdapat  uraian  tentang  hak  asasi  manusia  yang  tercantum  dalam pasal  25  UUD  1945, bahwa  setiap  orang  untuk  melindungi  dirinya  sendiri,  keluarga,  kehormatan,  martabat  ,  dan harta benda yang dimiliki di bawah ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi  manusia” .  Penting  untuk  diingat  bahwa  hukum  bukanlah konsep  yang  abstrak;  melainkan  tertanam  dalam  tatanan  masyarakat  dan  memiliki  implikasi praktis bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Melanggar  norma-norma  kesopanan  manusia  yang  diterima  secara  universal, pembunuhan adalah penghilangan nyawa manusia lain dengan sengaja, baik dengan melanggar atau  mengabaikan  hukum.  Pasal  338  KUHP  mengatur  jenis  pembunuhan  yang  paling  dasar sering  disebut  doodslag,  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah.  Sesuai  dengan  ketentuan KUHP  Pasal  338.1  disebutkan  bahwa :  “ Siapa  pun  yang  dihukum  karena  pembunuhan  biasa harus  menjalani  hukuman  setidaknya  lima  belas  tahun  penjara  karena  pembunuhan  biasa ”. Pembunuhan mengakibatkan kematian, yang jelas merupakan akibat yang besar. Faktanya, nilai hidup  seseorang  tidak  ada  bandingannya.  Akibatnya,  masuk  akal  bahwa  masyarakat  akan berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada nyawa seseorang yang terancam oleh orang lain, melalui penerapan aturan hukum yang kuat yang membawa kemungkinan hukuman yang sangat  keras  bagi  mereka  yang  melakukan  pembunuhan.  Mengutip  Pasal  340  KUHP: “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  perencanaan  terlebih  dahulu  membunuh  nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".
Seperti halnya setiap kejahatan, ada faktor subyektif dan obyektif yang harus ada agar pembunuhan  dianggap  terencana.  Berdasarkan  preferensi  pribadi  sendiri,  dikandung sebelumnya  disengaja,  subjek  konkret  (tindakan  membunuh)  dan  objek  konkret  (kehidupan orang  lain).  Dengan  tidak  adanya  niat  jahat,  hukuman  pembunuhan  berencana  dalam  KUHP tetap  sama  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  338.  Perencanaan  ke  depan  (voorbedachte
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
rade)  sama  dengan  waktu  yang  berlalu  antara  niat  untuk  membunuh  dan  pelaksanaannya,  di mana  si  pembunuh  dapat  dengan  tenang  mempertimbangkan  cara  pembunuhan  itu  akan dilakukan.  Pembunuhan  berencana  berbeda  dengan  pembunuhan  dalam  hal  penundaan eksekusi  sampai  timbul  niat  membunuh  sehingga  pelaku  dapat  mempersiapkan  bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan, sedangkan pembunuhan dilakukan pada saat niat membunuh terbentuk (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338). Masih mungkin bagi si pembunuh untuk mempertimbangkan  kembali  apakah  akan  melakukan  pembunuhan  atau  tidak,  dan merencanakan  dengan  tepat  bagaimana  dia  akan  melakukannya,  dalam  periode  antara keputusan untuk membunuh dan tindakan pembunuhan yang sebenarnya. Menurut R. Soesilo, merencanakan sama dengan direncanakan dahulu, terjemahan literal dari frasa bahasa Belanda met  voorbedach  rade,  yang  berarti  si  pembunuh  memiliki  waktu  untuk  mempertimbangkan dengan  tenang  logistik  pembunuhan  sebelum  melaksanakannya  di  antara  momen  tersebut. inspirasi  dan  momen  eksekusi  aktual.  Pasal  340  KUHP  berlaku  untuk  kasus  pembunuhan berencana ini, dan permohonan ini sesuai dengan bukti yang diajukan, sanksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa.

## METODE PENELITIAN
Studi  hukum  normatif  dilakukan  untuk  ide  ini.  Tujuan  dari  penelitian  hukum  normatif adalah  untuk  mengklarifikasi  berbagai  masalah  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  dengan  menawarkan  penjelasan  menyeluruh  tentang  topik  tersebut  dengan  cara yang  mudah  dicerna.  Penelitian  hukum  normatif,  yang  memandang  hukum  sebagai  suatu sistem  normatif,  menitikberatkan  pada  bidang  penyelidikan  ini.  Dalam  konteks  ini,  sistem normatif  mengacu  pada  seperangkat  aturan  dan  menopang  semua  kerangka  hukum  dan peraturan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Istilah  kejahatan  disebut  sebagai  Strafbaarfeit  dalam  KUHP  (sehingga  disebut  sebagai KUHP),  meskipun  pelanggaran  lebih  umum  digunakan  dalam  literatur  tentang  hukum  pidana dan  kejadian  pidana  lebih  umum.  digunakan  oleh  legislator.  Moeljatno  menerangkan pelanggaran  dalam  pengertian  strafbaar  feit  Belanda,  adalah  setiap  tindakan  yang  melanggar hukum  dan  dapat  ditelusuri  kembali  ke  pelaku  tertentu  dan  secara  eksplisit  ditentukan  oleh undang-undang  untuk  menjamin  hukuman  tertentu.  Menurut  Amir  Ilyas,  terjemahan  delik (straafbarfeit)  yang  digunakan  para  ahli  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dalam beberapa  kasus.  Tidak  masalah  apakah  istilah  itu digunakan  untuk  merujuk pada  strafbaarfeit atau  tidak,  asalkan  konteksnya  jelas,  seperti  dalam  bukunya  KUHAP,  Wirdjono  Prodojikoro menggunakan  frasa  kejadian  pidana,  tetapi  selama  hampir  dua  puluh  tahun  ia  menggunakan istilah “Tindak Pidana”.

## Pengertian Pembunuhan
Pembunuhan,  yang  didefinisikan  sebagai  pembunuhan  manusia  lain  secara  tidak  sah, dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Pasal 338 KUHP menyatakan, pada bagian yang relevan,  bahwa  "barang  siapa  dengan  sengaja  membunuh  nyawa  orang  lain  diancam  dengan pembunuhan paling lama lima belas tahun." Misdrijven tegen het leven, secara harfiah berarti "kejahatan  terhadap  nyawa",  mengacu  pada  tindakan  kekerasan  yang  secara  langsung membahayakan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Abdul Qodir Aulia sebagaimana dikutip Hakim Rahman, Jika manusia lain mengambil nyawa atau jiwa Adami, orang itu telah melakukan pembunuhan.  Karena  roh  adalah  penggeraknya,  mencabut  nyawanya  sama  dengan melumpuhkan bagian  tubuh  mana pun, menjadikan pembunuhan  sebagai  tindakan  mencabut nyawa orang lain.
Pembunuhan Berencana
Hukuman mati atau seumur hidup, atau jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,  dapat  dijatuhkan  untuk  pembunuhan  terencana  (moord),  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 340 KUHP. Berbagai tahap perencanaan diperlukan untuk pembunuhan "biasa" dan jenis pembunuhan  yang  diatur  dalam  Pasal  338  KUHP.  Pembunuhan  berencana  membawa  bahaya pidana yang lebih buruk daripada hukuman pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
KUHP.  Meskipun  hukuman  mati  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  untuk  pelanggaran  lain terhadap  nyawa  manusia,  fakta  bahwa  nyawa  terdakwa  diambil  menjadi  dasar  beratnya hukuman. Ini dengan asumsi bahwa persiapan yang sangat teliti telah dilakukan. Pelanggar yang dinyatakan  bersalah  atas  pembunuhan  berencana  menghadapi  hukuman  mati,  meskipun mereka bisa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara hingga dua puluh tahun.

## Pengertian Penyidikan
Metode utama yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan tindak  pidana  dalam  konteks  perkara  pidana  adalah  penyidikan.  Investigasi  dapat  dilakukan setelah  kejahatan  dilakukan.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  yang  menurut  dan menurut cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan maksud  untuk  memperjelas  sifat  kejahatan  (Pasal  1  angka  2  KUHAP  dan  Pasal  1  angka  1).  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia).  dan mengidentifikasi  siapa  yang  melakukannya.  Dengan  melakukan  investigasi,  aparat  penegak hukum  berharap  dapat  membuktikan  tanpa  keraguan  bahwa  kejahatan  telah  dilakukan  dan, pada akhirnya, untuk menemukan dan menangkap penjahat bersalah untuk ini.

## Pengertian Penahanan
Penahanan  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Ayat  21  KUHAP  sebagai  penahanan  tersangka atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau  pengadilan  dengan persetujuannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. . Menurut Pasal  21  Bab  1  Undang- undang  ini,  yang  dimaksud  dengan  “penahanan”  adalah  penahanan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau pengadilan menurut ketentuan dan  menurut  cara  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  ini.  Pasal  penangguhan  penahanan berupa uang dan harta benda Hanya ada dua pasal dalam KUHAP yang memberikan petunjuk nyata  mengenai  topik  penangguhan  penahanan  yang  bersifat  materiil:  siapa  yang  berwenang membuat penetapan penangguhan penahanan, dan di mana tersangka atau terdakwa mungkin berada ditemukan jika status tersebut diubah menjadi penangguhan penahanan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Proses Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Kaidah Hukum Pidana di Indonesia
Sebagai  negara  demokrasi  konstitusional,  Republik  Indonesia  mensyaratkan  asas-asas instrumental  tersebut  dikodifikasikan  dalam  undang-undang  untuk  menjamin  perlindungan yang sama bagi setiap orang di bawah hukum.  Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan dalam konteks ini hak asasi manusia dijelaskan secara rinci dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas haknya atau  haknya  untuk  hidup,  kebebasan,  atau  properti  tanpa  proses  hukum  yang  semestinya. Untuk  tujuan  yang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan  perilaku  manusia,  hukum  sangat mendasar untuk berfungsinya masyarakat mana pun. Tanpanya, mustahil membayangkan masa depan  di  mana  bangsa  kita  tidak  diatur  oleh  seperangkat  aturan.  Dalam  kebanyakan  kasus, penahanan  tersangka  atau  terdakwa  bukanlah  konsekuensi  sederhana  dari  tindakannya  yang menuntut  pembalasan.  Terdakwa  atau  tersangka  masih  diberikan  keuntungan  dari  keraguan sampai  pengadilan  memutuskan  dia  bersalah.  Terdakwa  atau  tersangka  juga  diberikan perlindungan  tertentu,  termasuk  kesempatan  untuk  meminta  pembebasan  sementara  dari penahanan.  Dalam  sistem  peradilan  pidana,  langkah-langkah  seperti  penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan semuanya digunakan untuk  menegakkan  hukum. Kemudahan penahanan dapat dilakukan karena aparat penegak hukum memiliki kekuatan yang tidak dapat disangkal untuk menahan seseorang yang dituduh  melakukan kejahatan di bawah ketakutan akan hukuman yang ditentukan. Meskipun penahanan diperbolehkan, namun hanya dapat digunakan untuk penyelidikan masalah pidana yang mendasarinya. Tersangka tidak wajib ditahan  meskipun  tindak  pidana  yang  diduga  dilakukannya  memenuhi  kriteria  penahanan karena  penahanan  dapat  dilakukan  terhadap  tersangka  manapun.  Pedoman  penahanan prapersidangan adalah sebagai berikut:
1. Non – diskriminasi
Konsep  nondiskriminasi  harus  ditegakkan  setiap  saat  selama  pelaksanaan  perintah penahanan. Perempuan, terutama yang sedang hamil atau menyusui, anak-anak, lanjut usia,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.255
yang  sakit,  atau  yang  cacat  berhak  untuk  bebas  dari  penahanan  sewenang-wenang  oleh penegak hukum. Penentuan jenis ini tidak dapat dianggap diskriminatif.

## 2. Praduga tidak bersalah
Tahanan  berbeda  dari  mereka  yang  dinyatakan  bersalah  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu, penahanan  harus  menjadi  pilihan  terakhir,  pejabat  yang  cakap  harus  memberikan  perhatian yang  setinggi-tingginya  pada  asas  praduga  tak  bersalah.  Dalam  hal  penahanan  yang  tidak dapat  dihindari,  tersangka  yang  ditahan  harus  diperlakukan  berbeda  dari  mereka  yang dinyatakan bersalah di pengadilan.
3. Upaya terakhir
Penggunaan  penahanan  pra-sidang  harus  diminimalkan.  Seseorang  yang  belum  dinyatakan bersalah  di  pengadilan  ditahan  dalam  tahanan  praperadilan.  Praduga  tidak  bersalah  dapat dirusak  oleh  pilihan  untuk  menahan  tersangka  di  penjara  sebelum  diadili.  Akibatnya, penahanan sebelum sidang pidana harus menjadi pilihan terakhir.

## 4. Beralasan dan diperlukan
Jika  ada  kebutuhan  yang  sah  untuk  melakukannya,  penahanan  pra-sidang  dapat dilaksanakan.  Tindakan  penahanan  prapersidangan  hanya  diperbolehkan  dalam  keadaan yang sangat terbatas menurut undang-undang hak asasi manusia.
5. Pengujian segera oleh pengadilan
a. Pasal  21  KUHAP  mensyaratkan  bahwa  beban  harus  dipenuhi,  meskipun  tidak  ada mekanisme  dalam  kitab  undang-undang  untuk  memastikan  bahwa  orang  yang ditahan dibawa ke pengadilan untuk menggugat syarat dan ketentuan penahanan.

## Kebijakan Penyidik Dalam proses Penahanan Menurut KUHAP
Dalam  KUHAP,  dibedakan  tiga  kategori  penahanan  yang  berbeda  tergantung  pada kewenangan pejabat tersebut. Selain itu, ini menunjukkan kematangan sistem peradilan pidana saat ini. Ada tiga kategori penahanan yang berbeda:
Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, bertujuan untuk kepentingan penyidikan;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kemampuan penyidik menahan tersangka paling sering dikutip dari KUHAP. Kekuasaan penahanan di tingkat penyidikan diperluas dengan sejumlah undang-undang tambahan. Dapat menemukan ketentuan ketentuan tersebut di:
a. Jaksa Agung dalam kedudukannya sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang memulai atau  memperpanjang  penahanan  untuk  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000.
b. UU  Zat  Narkotika  tahun  2009  (UU  No.  35).  Pasal  75  KUHP  memberikan  kewenangan  kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menahan dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan  atau  peredaran  gelap  narkotika  atau  prekursor  narkotika  selama  dilakukan penyidikan terhadap kegiatan tersebut.
Menurut hal tersebut di atas, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau di bawah pengawasan  penyidik  oleh  penyidik  pembantu.  Dengan  kata  lain,  nilai  inkuiri  ditentukan  oleh seberapa  pentingnya  melakukan  investigasi  itu  sendiri,  yang  pada  gilirannya  didasarkan  pada kriteria  yang  objektif.  Penyelidik  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  tersangka  yang dipenjara  setelah  perintah  penahanan  dikeluarkan.  Sedangkan  kepala  rutan  pada  akhirnya bertanggung  jawab  atas  kesehatan  tersangka  selama  berada  dalam  tahanan  (lembaga  yang mengurus tahanan).
Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan Penahanan  oleh  penuntut  umum  karena  alasan  penuntutan  berdasarkan  Pasal  20  ayat (2)  KUHAP.  Dalam  menjalankan  kewenangannya,  kejaksaan  harus  berpegang  pada  UU  No.  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  agar  selalu  diperhatikan.  Jaksa  wajib senantiasa  menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat  profesinya,  sebagaimana  digariskan dalam  Pasal  8  ayat  4 UU  Kejaksaan.  Ini  termasuk  bertindak sesuai dengan hukum  setiap  saat, dengan memperhatikan norma agama, kesusilaan, kesusilaan, dan kewajiban untuk menyelidiki dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
Penahanan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan,  yang  dimaksudkan  untuk  kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hakim  memiliki  kekuasaan  untuk  menahan  seseorang  jika  dia  percaya  itu  adalah kepentingan terbaik dari pemeriksaan yudisial untuk melakukannya.
1. Seorang  hakim,  penyidik,  atau  penuntut  semua  dapat  meminta  hak  asuh  tersangka  atau terdakwa jika mereka menganggap perlu untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum.
2. Penuntut  Umum  tidak  boleh  menggunakan  sisa  waktu  penahanan  yang  menjadi  tanggung jawab Penyidik dalam hal pertimbangan penahanan.
3. Waktu  terjadinya  penangkapan  atau  penahanan  harus  dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk menghitung  pengurangan  pidana  penjara  dari  pidana  yang  diberikan  oleh  penyidik,  penuntut umum, dan pengadilan.
4. Jangka  waktu  penahanan  harus  ditentukan  dalam  putusan  agar  Kepala  Lapas  tidak mengetahui kapan tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari Lapas.
5. Pengadilan Negeri sekarang memiliki yurisdiksi atas hal tersebut karena telah masuk dalam Daftar  Pengadilan  Negeri;  oleh  karena  itu  Hakim  tidak  berwenang  untuk  memperpanjang masa penahanan Jaksa Penuntut Umum melampaui akhir masa penahanan yang sekarang.
Walaupun  seluruh  masa  penahanan  harus  dikurangi  dengan  pidana  yang  dijatuhkan oleh  hakim  selama  tersangka atau  terdakwa  masih  dalam  tahanan  (Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP), hakim  dapat  mengambil  keputusan  tanpa  mengurangi  masa  penahanan.  dalam  keadaan  luar biasa  (Pasal  33  ayat  (1)  1)  KUHP).  Secara  hukum,  penanggung  jawab  tempat  penahanan memiliki wewenang untuk membebaskan tersangka atau terdakwa.

## KESIMPULAN
Asas  Isonamia,  yang  sering  dikenal  dengan  asas  persamaan  di  depan  hukum, menegaskan bahwa  semua  warga negara  harus  diperlakukan sama  di  bawah  hukum,  terlepas dari  status  sosial  ekonomi,  afiliasi politik,  kedudukan agama atau  sosial, atau  faktor  pembeda lainnya.  Sampai  kesalahan  ditetapkan  di  pengadilan,  semua  orang  menikmati  praduga  tidak bersalah,  oleh  karena  itu  tidak  boleh  ada  pengecualian  bagi  siapa  pun  dalam  hal  perlakuan. Tujuan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara berdasarkan Pancasila diberikan  tingkat  perlindungan  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Jika  terjadi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pelanggaran  atau  perbuatan  melawan  hukum,  hal  ini  memastikan  bahwa  pelakunya  akan menghadapi akibat hukum, baik pejabat negara maupun warga negara.
Kemudian, tegakkan hukum dan gunakan hukuman yang diberikan oleh mereka. Dengan memperhatikan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  menjadi  jelas  bahwa penyidik  adalah  Polri  sehingga  berhak  melakukan  penangkapan  dan  penahanan.  Selain kewenangan  penangkapan  yang  diberikan  dalam  KUHAP,  undang-undang  antikorupsi memberikan  kewenangan  kepada  Kejaksaan  Agung  untuk  melakukan  penangkapan.  Untuk menjaga agar aparatur tidak berperilaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, maka aparatur memiliki kewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana. Beberapa aspek akses terhadap keadilan dijamin dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi dalam sistem peradilan,  kekebalan  dari  penuntutan  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  surut,  dan akses  terhadap  penasihat  hukum.  Ini  menekankan  perlunya  kehati-hatian  di  pihak  penyelidik saat bekerja dengan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA
Edy  Sunaryo  Berutu,  (2017)  penangkapan  dan  penahanan  tersangka  menurut  KUHAP  dalam hubungananya dengan hak asasi manusia.
Tedjo Asmo Sugeng. (2020) TINJAUAN KUHAP TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Umi enggasarsari , (2005) TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA  DI  LEMBAGA  KEPOLISIAN  BERDASARKAN  KUHAP  DAN  PERATURAN PELAKSANAANNYA, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3495 https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/420 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, cet. Ke-duabelas, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2005. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Jakarta, 1988. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.