## PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU TAHUN 2012-2017
Oleh
Cintia Pratiwi, Erman M,

## *adalah mahasiswa dan dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Riau

## ABSTRACT
This  study  ,  entitled  "  Preparation  of  Road  Map  Pekanbaru  City  Government  Reforms Year  2012  -  2017  "  This  research  is  motivated  by  the  Regulation  of  the  Minister  of Administrative  Reform  and  Bureaucratic  Reform  No.  96  Year  2013  on  the  Establishment  of Regional  Pilot  Project  Reforms  supported  by  the  Local  Government  and  Regulation  of  the Minister of Administrative Reform state No. 37 Year 2013 on Guidelines for Preparation of Road Map  for  local  Government  reforms  ,  which  in  the  regulation  states  that  the  Government  of Pekanbaru  City  designated  as  one  of  the  Bureaucratic  Reform  Pilot  Project  ,  and  each  region Pilot  Project  including  Pekanbaru  required  to  prepare  Road  Map  reforms  for  term  the  next  5 years . Issues contained in this paper are still poor face Pekanbaru city government bureaucracy , lack of  Quick  Wins  program in  the preparation  of  the Road Map , lack of  socialization  Road Map bureaucratic reform and not the establishment of a special regional regulations governing the  Road  Map  Pekanbaru  City  Government  Reforms  of  2012  -2017  .  The  method  used  in  this study  is  a  qualitative  method  that  describes  the  descriptive  data  .  Data  collection  techniques used were interviews , observation and document tracking . While the source of the data used is primary data obtained from the study site and supported by secondary data .
Based on the results of research conducted there is some obstacle in the preparation of the  Road  Map  is  one  of  them  happens  tug  of  interest,  lack  of  a  strong  commitment  to  the structures involved in the implementation of bureaucratic reform , there is a bottleneck in terms of the budget in the absence of specific regulations governing the area of the Road Map reform bureaucracy , having compiled a lack of socialization both internally and universal , the lack of quick  wins  in  the  Road  Map  ,  so  that  the  step  or  action  plan  contained  in  the  Road  Map  are repeat  or  hamier  most  of  it  is  still  the  same  as  the  program  that  has  been  done  previously Pekanbaru city government .
Keywords :reform bureaucracy , Road Map

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  “Penyusunan Road  Map Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya PeraturanMenteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  96  Tahun  2013  tentang Penetapan    Daerah Pilot  Project Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Daerah  dan  didukung  oleh Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  37  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penyusunan Road  Map Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Daerah,  yang  mana  pada  peraturan tersebut  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  ditunjuk  sebagai  salah  satu  daerah Pilot  Project Reformasi  Birokrasi,  dan  setiap  daerah Pilot  Project termasuk  Pekanbaru diwajibkan  menyusun Road  Map Reformasi  Birokrasi  untuk  jangka  5  tahun  ke  depan. Permasalahan  yang  terdapat  di  dalam  skripsi  ini  yaitu  masih  buruknya  wajah  birokrasi pemerintah kota Pekanbaru, minimnya program Quick Wins dalam penyusunan Road Map , tidak adanya sosialisasi Road Map reformasi birokrasi serta tidak dibentuknya Peraturan Daerah yang khusus  mengatur  tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Tahun 2012-2017.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang menjelaskan  data  secara  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan didukung oleh data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyusunan Road Map yaitu salah satunya terjadi tarik ulur kepentingan, tidak adanya komitmen kuat  struktur  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  terdapat  hambatan  dari  segi anggaran  karena  tidak  adanya  peraturan  daerah  yang  mengatur  khusus  mengenai Road  Map reformasi birokrasi, setelah disusun kurangnya sosialisasi baik secara internal maupun universal, minimnya quick  wins dalam Road  Map ,  sehingga  langkah  ataupun  rencana  aksi  yang  terdapat pada Road Map bersifat mengulang atau hampir sebagian besarnya masih sama dengan program yang telah dilakukan Pemerintah kota Pekanbaru sebelumnya.
Keyword: Road Map, ReformasiBirokrasi

## PENDAHULUAN
Birokrasi
pemerintah pada dasarnya  dibentuk  untuk  aktualisasi  tugas pemerintah dalam memberikan dan memenuhi
kebutuhan pelayanan masyarakat,  sehingga  aparat  birokrasi mempunyai  kewajiban  untuk  menjadi pelayanan bagi
kepentingan masyarakat.Pelayanan  birokrasi  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, seperti yang dikemukakan dimana sebenarnya aparat pemerintah yang memiliki  sebutan  abdi  masyarakat  dan abdi  negara  itu  memiliki  tanggung  jawab yang  besar  untuk  memberikan  pelayanan yang
seadil-adilnya kepada
masyarakat.Pada kenyataan justru terbalik,
masyarakat yang ingin menerima pelayanan malah menjadi pelayan terhadap keinginan dari aparat pemerintah 1 .
Gerakan  reformasi  1998  yang seharusnya  menjadi  tonggak  reformasi birokrasi
Indonesia dalam tataran praktisnya sulit diwujudkan.Banyak
kendala  dan  tantangan  yang  membuat reformasi birokrasi masih menjadi wacana dan kalaupun dilakukan sangat parsial. Real itasnya  birokrasi Indonesia masih  menghadapi  peliknya  reformasi kelembagaan  dan  tarikan  politik  yang  tak jarang membuat institusi birokrasi menjadi ajang  tarik-menarik  kepentingan  politik partai-partai.Lebih dari itu, gerakan reformasi  birokrasi  juga  memunculkan pluralism birokrasi karena format kebijakn lebih  merupakan  hasil  dari  kompetisi actor-aktor  dan  tuntutannya  ketimbang monopoli  negar.Salah  satu  indikasinya adalah terbukanya peluang untuk mempengaruhi kebijakan public dan relative  meningkatnya  tanggung  jawab birokrasi  terhdap  masalah-masalah  social dan tekanan social.
1 Siagian,  Sondang,  P.  1994. “Patologi  Birokrasi: Analisis,  Identifikasi,  dan  Terapinya ”.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pentingnya reformasi birokrasi tersebut pada dasranya merupakan konsekuensi  logis  dari real itas  birokrasi Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, yang  masih  jauh  dari  professional  dan netral.  Pengabaian  tentang  hal  ini  akan sangat  membahayakan  nasib  Indonesia  ke depan  karena  kondisi  birokrasi  sebagai pelaku/pelaksana pembangunan yang carut-marut menghambat kemajuan Indonesia.  Begitu  pentingnya  reformasi birokrasi  dalam  mengatasi  problematika ditubuh  birokrasi  yang  begitu  pelik  pada saat ini, membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Reformasi  Birokrasi mencanangkan  adanya  reformasi  birokrasi disetiap lini.
Arah  dan  kebijakan  pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025, sedangkan  operasionalisasinya  ditetapkan dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  20  Tahun  2010  tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Berdasarkan  arahan  Komite  Pengarah Reformasi  Birokrasi  Nasional  dan  sejalan dengan  proses  pelaksanaan  reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012.
Untuk  memastikan  keberhasilan reformasi  birokrasi,  maka  pelaksanaaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah  diawali  dengan  ditetapkannya pemerintah  daerah  yang  menjadi pilot project .Bersamaan dengan itu, pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada pemerintah  daerah  dapat  dilakukan  pada pemerintah daerah nonpilotproject .
Berdasarkan hal tersebut dikeluarkanlah  Keputusan  MenpanRB  No 96  Tahun  2013  Tentang  Penetapan  Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan
Keputusan  MenpanRB  tersebut,  untuk provinsi  Riau  ditunjuklah kota  Pekanbaru dan kabupaten Siak sebagai Pilot Project . Khusus  untuk  Kota  Pekanbaru  sendiri, merupakan kota sebagai pilot project yang cepat  dalam  penyusunan Road  Map Reformasi  Birokrasi .  Selain  memenuhi persyaratan  sebagai  daerah  pilot  project Reformasi  Birokrasi,  penunjukkan  Kota Pekanbaru  tersebut  juga  dilatarbelakangi oleh  beberapa  fenomena  birokrasi  yang terjadi.  Fenomena  tersebut  dapat  kita gambarkan melalui Indeks Persepsi Korupsi,  Integritas  Pelayanan  Publik, Peringkat  Kemudahan  Berusaha,  Indeks Efektivitas  Pemerintahan,  serta  Instansi Pemerintahan yang Akuntabel 2 .
Jika  dilihat  dari  Indeks  Persepsi Korupsi  (IPK),  dari  hasil  survey  terakhir yang dilakukan oleh Transparency International  pada  tahun  2010,  Kota
Pekanbaru dianggap
bermasalah dikarenakan  mendapatkan  skor  terendah yaitu  3,6 3 .  Di  kota  dengan  skor  terendah, Pekanbaru,  pemberitaan  media  lokal maupun  nasional  memang  dipenuhi  oleh kasus-kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat di sana (infokorupsi.com).
Hal ini tentunya sangat mempengaruhi persepsi para pelaku bisnis di  sana.  Sedangkan  jika  dilihat  dari Integritas Pelayanan Publik, Kota Pekanbaru  berdasarkan  Survey  KPK  (16 Desember 2013) menempati posisi keempat
terburuk pelayanan
2 Sasaran  dan  Indikator  Keberhasilan  Reformasi Birokrasi  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia (website menpan)
3 http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/12/30/fitra -kaget-pekanbaru-pelayananpublikterburukke-4- secara-nasional
birokrasinya 4 .Pemerintah  kota  Pekanbaru menempati peringkat 57.  Bahkan indikasi pungli  dan  gratifikasi  masih  terendus  oleh lembaga pengawasan
dan masyarakat 5 .Untuk  peringkat  kemudahan berusaha,  Pemerintahan  Kota  Pekanbaru berada pada posisi 16 dari 20 Kabupaten/Kota  di  Indonesia 6 .    Survei tersebut  dilakukan  pada  tahun  2012  oleh Komite  Pemantau  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  (KPPOD)  bekerja  sama  dengan Doing Bussiness Subnational yang melibatkan  Kementerian  Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PAN&RB).
Disisi  lain,  dalam  hal  instansi pemerintah  yang  akuntabel,  akuntabilitas kinerja  Kota  Pekanbaru  masih  belum  bisa dikatakan baik karena masih mimiliki nilai CC  yang  artinya  perlu  banyak  perbaikan yang  tidak  mendasar.  Hal  ini  didapat  dari hasil  penilaian  akuntabilitas  Kinerja  tahun 2012  per  provinsi  yang  dilakukan  oleh MenpanRB.  Dimana  didapat  hasil  bahwa dari 12 jumlah Kabupaten/Kota di provinsi Riau yang dievaluasi, 2 mendapatkan nilai CC,  8  mendapatkan  nilai  C,  dan  2 mendapatkan nilai D 7 .
Hal  tersebut  menandakan  bahwa hampir  keseluruhan  Kabupaten/Kota  di provinsi Riau termasuk Pekanbaru, akuntabilitasnya  masih  kurang  baik  dan perlu  perbaikan  baik  yang  mendasar ataupun tidak. Berdasarkan peraturan yang telah  menunjuk  Kota  Pekanbaru  sebagai pilot  project  Reformasi  Birokrasi,  maka Kota  Pekanbaru  wajib  untuk  menyusun Road Map reformasi birokrasi sebagai peta jalan  untuk  mewujudkan  Grand  Design reformasi  birokrasi  pada  tahun  2025  yang telah dicanangkan oleh Menteri
4 http://riaufakta.com/terendah-dari-kota-lain- pelayanan-publik-pemko-pekanbaru- dapatrapor merah/
5 http://www.riaupos.co/13324-berita-pekanbaru- urutan-16-perizinan-usaha.html
6 http://www.riaupos.co/13324-berita-pekanbaru- urutan-16-perizinan-usaha.html
7 www.rejalebongkab.go.id
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Penyusunan Road  Map sebagai  upaya percepatan  reformasi  birokrasi  khususnya di  kota  Pekanbaru  terdapat  beberapa masalah  mulai  dari  tidak  dilibatkannya pihak akademisi hingga tidak dipublikasikannya Road  Map reformasi birokrasi  melalui  peraturan  walikota,  hal ini  memberikan  ketertarikan  sendiri  bagi penulis  untuk meneliti  lebih  lanjut mengenai proses penyusunan serta strategi dan  kerangka  penyusunan Road  Map reformasi birokrasi di Kota Pekanbaru.
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  di atas, maka peneliti memberi judul penenlitian “Penyusunan  Road  Map Reformasi  Birokrasi  di  Pemerintah  Kota Pekanbaru tahun 202-20173?”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  mengarah  pada penggunaan
metode
penelitian kualitatif.Peneliti  menggunakan  konsep dan  kerangka  konseptual  yang  mana peneliti  meninjau  secara  langsung  objek penelitian,  mencari  data  dan  memecahkan masalah  yang  sedang  berlangsung  atau dihadapi  saat  ini.Berdasarkan  faktor  yang tampak untuk kemudian dianalasis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang  dapat  menjawab  dan  mengatasi permasalahan  yang  ada.Lokasi  penelitian adalah  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Pekanbaru, dalam lingkup lebih kecil pada Sekretariat  Daerah  Bagian  Organisasi  dan Tatalaksanan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru sebagai  leading  sector  dalam  penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Untuk  memperoleh  data  yang dibutuhkan  dan  sesuai  dengan  jenis penelitian,  digunakan  jenis  penelitian deskriptif, peneliti memberikan uraian atau gambaran  mengenai  fenomena  atau  gejala sosial yang
diteliti
dengan mendeskripsikan variabel mandiri.
Pengumpulan data
yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu: wawancaca,  observasi,  serta  penelusuran dokumen.Observasi  yang dilakukan  dalam penelitian  kualitatif  adalah  observasi dimana  peneliti  terjun  langsung  ke lapangan  untuk  mengamati  prilaku  dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.Wawancara  dilakukan  oleh  dua pihak, yaitu pewawancara yang melakukan wawancara dan terwawancara yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan tersebut.Dokumentasi  dilakukan  dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar,  foto  atau  benda-benda  lainnya yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek  yang diteliti.
Analisis  data,  dalam  menganalisis data  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif.
Hal itu dilatarbelakangi bahwa dari proses penelitian  dan  pengumpulan  data  lebih tepat  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menjabarkan  seluruh  data  atau  fakta  yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori  yang  relevan  dengan tujuan  penelitian  dan  penafsiran  terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman  pada  teori-teori  yang  sesuai. Penelitian ini memusatkan perhatian secara  intensif  terhadap  suatu  objek tertentu  dengan  mempelajarinya  sebagai suatu  kasus,  membahas  fenomena  yang telah  terjadi  kemudian  membandingkan dengan  suatu  kriteria  atau  standar  yang telah  ditetapkan  yaitu  kriteria  yang menjadi tujuan, selanjutnya akan dianalisis dengan  langkah-langkah  seperti  reduksi data,  pengorganisasian  terhadap  data  dan kemudian  data  tersebut  diinterprestasi secara  mendalam  dan  tajam  dengan berbagai sumber, termasuk temuan-temuan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
ROAD

## MAP
REFORMASI

## BIROKRASI  SEBAGAI  LANGKAH AWAL PELAYANAN YANG BAIK

## A. Kebijakan  Penyusunan Road  Map
Reformasi  Birokrasi  di  Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012-2017
Keadaan  birokrasi  kota  Pekanbaru saat  ini  jauh  dari  apa  yang  diinginkan masyarakat.  Masih  banyak  problematika yang  kini  terjadi  di  tubuh  birokrasi  kota Pekanbaru.  Seperti  yang  telah  penulis paparkan pada pendahuluan bahwa saat ini dalam hal pelayanan publik, kota Pekanbaru  masih  termasuk  lamban  dalam pengerjaannya, dan masih banyaknya PNS yang tidak disiplin yang mangkir pada saat jam kerja masih berada pada posisi 16 dari 20  Kabupaten/Kota  dalam  hal  kemudahan perizinan berusaha serta akuntabilitas yang masih  memiliki  nilai  CC  yang  artinya perlu  banyak  perbaikan  yang  tidak mendasar.
Selain itu, Birokrasi kota pekanbaru  masih  perlu  penyempurnaan dalam  hal  berbagai  bidang,  masih  harus melakukan penyempurnaan terutama dalam hal perubahan SOTK yang mengikuti dari struktur pemerintah pusat.”
Selain  itu  Sekretariat  Daerah  kota
Pekanbaru
Bagian
Organisasi dan Tatalaksana yang dalam posisi ini merupakan  leading  sector  dalam  hal pembenahan  birokrasi  di  kota  Pekanbaru mengatakan  bahwa  masih  ada  beberapa permasalahan yang kini dihadapi birokrasi kota Pekanbaru:
“Saat  ini  birokrasi  kota  Pekanbaru  masih menghadapai  berbagai  permasalahan  yang berpengaruh  pada  kualitas  pelayanan public  yang  diberikan  kepada  masyarakat, misalnya  :  Masih  ditemuinya  tumpang tindih  tugas  pokok  dan  fungsi,  baik internal  maupun  di  eksternal  SKPD  yang
ada,  Belum  ditetapkan  dan  diterapkannya Standar  Pelayanan  sebagai  pedoman  kerja bagi  SKPD  dalam  memberikan  pelayanan public, Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian,
Lemahnya mekanisme pelaksanaan pengelolaan  dan  pengawasan  keuangan dan  asset,  Belum  seluruh  SKPD  yang melakukan  survei  kepuasan  masyarakat,
Masih terdapatnya SKPD yang melaksanakan  fungsi  pelayanan  belum disertifikasi  sesuai  Standar  Manajemen Mutu, Masih
belum optimalnya penyelenggaraan pengaduan masyarakat di SKPD dan unit pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.”
Problematika  yang  terjadi  saat  ini di  tubuh  birokrasi  Pemerintah  kota Pekanbaru  disebabkan  oleh  beberapa  hal sebagai berikut 8 : a. Karena belum adanya Standar
Kompetensi  Jabatan  sebagai  pedoman dalam promosi, mutasi dan pendidikan struktural  maupun  fungsional  untuk pengembangan karier PNS;
b. Kurangnya perencanaan,
evaluasi/monitoring terhadap
pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
c. Belum  optimalnya  pemenuhan  akan kebutuhan  pendidikan  dan  pelatihan pegawai  baik  struktural,  fungsional maupun teknis;
d. Belum terpenuhinya secara
proporsional, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM Aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
e. Belum  adanya  pengembangan  sistem data base kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informasi.
f. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku;
g. Masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia  Aparatur  yang  memiliki
8 Hasil wawancara dngan sekretaris Sekretariat Daerah bagian Organisasi dan Tatalaksana dalam hal ini Bapak Wage Suprapto pada tangga 23 Mei 2014.
pengetahuan bidang pengawasan (auditor).
h. Tidak  optimalnya  penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPT sebagai lembaga PTSP i. Belum seluruh kewenangan
penyelenggaraan  perizinan  dan  non perizinan  didelegasikan  kepada  Badan Pelayanan  Terpadu  sebagai  lembaga PTSP;
j. Masih terdapatnya SKPD yang melaksanakan  fungsi  pelayanan  belum disertifikasi sesuai Standar Manajemen
Mutu
k. Belum  adanya  nilai-nilai  utama  yang disepakati  bersama  sebagai  landasan bekerja bagi pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru
l. Kurangnya  komitmen  dan  strategi untuk  mengelola  akan  perubahan  pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Pada  dasarnya  birokrasi  masih mengalami  berbagai  permasalahan  dan masih  jauh  dari  kepuasan  masyarakat dilaterbelakangi  oleh  factor  utama  yaitu mind set dan culture set aparatur birokrasi, yang  masih  belum  bisa  memahami bagaimana pelayanan public yang baik dan apa sebenarnya fungsi birokrasi itu sendiri. Selain  itu  selama  ini  aparatur  birokrasi masih banyak bertindak sebagai “majikan” yang  ingin  dilayani  dan  dihormati  bukan bertindak  sebagai  ”pelayan”  public  sesuai dengan tugas birokrasi itu sendiri.
Dalam  menanggapi  atau  merespon permasalahan  pelayanan  birokrasi  di lingkungan  pemerintah  kota  Pekanbaru, telah  dilaksanakan  beberapa  upaya  guna memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masayarakat.  Beberapa  tindakan  tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pemerintah  kota  Pekanbaru  telah melakukan Penyusunan dan Penerapan Standard Operating Procedures
2. Penerapan e-Government
pada
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Melakukan  Penyusunan,  Penetapan dan Penerapan serta Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
4. Melakukan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
5. Melakukan Analisa Jabatan dan Analisa  Beban  Kerja  Dalam  Rangka Penataan/ Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah
6. Melakukan perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan
4.  Melakukan perbaikan dari segi Sumber Daya Manusia Aparatur
5.  Berkaitan  dengan  pengawasan  telah dilakukan  monitoring,  evaluasi  dan perbaikan terhadap pelaksanaan penyelenggaran  tugas  dan  fungsi SKPD,  namun  hal  ini  masih  terbatas pada  kegiatan  pengelolaan  anggaran yang belum dilakukan dengan efektif.
6.  Melakukan  peningkatan  kinerja  dalam hal Akuntabilitas
7.  Peningkatan dalam Pelayanan Publik
8.  Melakukan  perubahan  pada  Pola  Pikir ( Mind  Set ) dan  Budaya  Kerja ( Culture Set ) Aparatur

## 1. Perencanaan
Dalam tahap perencanaan, penyusunan Road  Map dimulai  dari pembentukan  tim  reformasi  birokrasi pemerintah  kota  Pekanbaru.  Pembentukan tim  reformasi  birokrasi  dibentuk  pada Maret  2013  dengan  berpedoman  pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur  Negara  Nomor  30  tahun  2012 tentang  Pedoman  Pengusulan,  Penetapan, dan  Pembinaan  Reformasi  Birokrasi  pada Pemerintahan Daerah. Melalu Surat Keputusan  Walikota  nomor  110  tahun 2013  tentang  tim  reformasi  birokrasi pemerintah  kota  pekanbaru,  yang  terdiri dari  tiga  bagian  yaitu  Tim  Pengarah,  Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja.
Pihak  lain  yang  terlibat  dalam penyusunan  roadmap  Reformasi  Birokrasi adalah Tim Ahli dan akademisi.
Sedangkan  keikutsertaan  DPRD  Kota Pekanbaru berupa persetujuan atas dokumen  roadmap  Reformasi  Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dalam  buku  pedoman  penyusunan Road Map reformasi birokrasi, Permenpan Rb  No.  37  Tahun  2013,  memang  tidak secara  gamblang  ditetapkan  bahwa  pihak akademisi  harus  diikutsertakan  dalam penyusunan Road  Map .Namun,  dalam penyusunan  standar  pelayanan  didalam Road  Map harus  melibatkan  unsur masyarakat  salah  satunya  akademisi, dengan begini, standar pelayanan merupakan hasil konsensus dengan pemangku  kepentingan.  Ketiadaan  proses pelibatan  masyarakat  dalam  hal  ini akademisi    ini  hanya  akan  mengulang kegagalan  perencanaan  standar  pelayanan tradisional  yang  tidak  bisa  seutuhnya menangkap  aspirasi  masyarakat  sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.
Setelah  membentuk  tim  reformasi birokrasi,  pemerintah  kota  Pekanbaru menetapkan  peraturan-peraturan  sebagai pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan
Road Map
reformasi Birokrasi.  Dimana  pelaksanaan  reformasi birokrasi  pemerintah  kota  Pekanbaru berpedoman pada :
1. Undang-undang  no.  25  tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang  no.  28  tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara Yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Perpres no. 81 tahun 2010
tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Permenpan  &  RB  no.  20  tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014
5. Permenpan  &  RB  no.9  tahun 2011tentangPedoman  Penyusunan Road Map Reformasi BirokrasiKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 6. Permenpan  &  RB  no.10  tahun 2011tentangPedoman  Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan 7. Permenpan & RB no.11 tahun2011 tentangKriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
8. Permenpan  &  RB  no.12  tahun 2011  tentangPedoman  Penataan Tatalaksana ( Business Process ) 9. Permenpan  &  RB  no.  13  tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins ; 10. Permenpan  &  RB  n o. 14  tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan  Program  Manajemen Pengetahuan ( Knowledge Management ) 11. Permenpan & RB no. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi 12. Permenpan  &  RB  nomor  30  tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah. 13. Permenpan  &  RB  no.  31  tahun
2012  tentang  Petunjuk  Teknis
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Setelah membentuk tim dan meletakkan  peraturan  sebagai  pedoman dalam  penyusunan Road  Map refromasi birokrasi,  selanjutnya  tim  melaksanakan beberapa  kali  pertemuan  guna  menyusun Road  Map reformasi  birokrasi  pemerintah kota  Pekanbaru.  Pada  tanggal  4  juni  2013 bertempat  di  ballroom  hotel  aryaduta pekanbaru dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada pemerintah kota pekanbaru untuk membangun kesamaan persepsi, komitmen dan  konsistensi  pelaksanaan  reformasi birokrasi  terhadap seluruh unsur pimpinan
dan  SKPD  serta  unsur  pimpinan  DPRD kota  pekanbaru  dengan  narasumber  dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Selain itu pemerintah kota
Pekanbaru  juga  telah  beberapa  kali melaksanakan
rapat konsolidasi pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  Pada tanggal 30 September 2013, 27 September 2013 di Ruang Rapat BAPPEDA lantai II. Serta melakukan Focus Group Duscussion (FGD) bersama tenaga ahli dalam panyusunan Road Map reformasi birokrasi pada tanggal 9 Januari 2013.
Dalam  proses  perencanaan  atau lebih  tepatnya  pada  hal  penyusunan, melalui rapat kordinasi serta FGD
disusunlah Road  Map reformasi  birokrasi pemerintah kota Pekanbaru dengan
memeperhatikan usulan-usulan dari berbagai  pihak  yang  terlibat,  dimana dalam  hal  ini  leading  sectornya  adalah Sekretariat  Daerah  Bagian  Organisasi  dan Tatalaksana  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. Keterlibatan SKPD dalam  hal  penyusunan sebatas  menyampaikan  usulan  mengenai reformasi birokrasi sesuai dengan tugasnya dalam  kelompok  kerja  penyusunan Road Map .
Setelah  melakukan  beberapa  tahap rapat  konsolidasi,  FGD,  serta  setelah melewati proses revisi yang dilakukan oleh Ortal  sebagai  leading  sector,  maka Road Map reformasi  Birokrasi  telah  selesai disusun  pada  November  2013.  Melalui Road  Map yang  telah  disusun  sedemikian rupa  terdapat  beberapa  rencana  aksi  dan langkah-langkah pemerintah kota Pekanbaru  dalam  menjalankan  reformasi birokrasi  untuk  jangka  5  tahun  kedepan 2013-2017, sebagai berikut:
Dalam Road Map reformasi birokrasi terdapat 8  (delapan)  area perubahan,  yaitu  Organisasi,  Tatalaksana, Peraturan  Perundang-Undangan,  Sumber Daya  Manusia  Aparatur,  Pengawasan, Akuntabilitas,  Pelayanan  Publik,  Pola Pikir dan Budaya Kerja

## 2. Sumber Daya Manusia
Dalam  mendukung  pelaksanaan reformasi  birokrasi  sangat  ditentukan  oleh kapasitas  dan  kapabilitas  Sumber  Daya Manusia  Aparaturnya,  adapun  daftar tingkat  pendidikan  dan  jumlah  PNS  pada Pemerintah  Kota  Pekanbaru  tahun  2012 menurut  data  BKD  tahun  2012mayoritas SKPD  pemerintah  kota  Pekanbaru  masih berda  di  tingkat  pendidikan  S1  dan  SMU, dan masih minim tenaga ahli atau aparatur yang  sudah  memiliki  pendidikan  S3.  Hal ini  tentunya  akan  berpengaruh  pada kualitas  kinerja  seseorang,  dimana  tingkat pendidikan  akan  memepengaruhi  pola pikir dan kualitas kerja seseorang.

## 3. Perencanaan Anggaran
Anggaran  yang  dialokasikan  untuk mendukung  pelaksanaan  9  (sembilan) program dan kegiatan dari 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru, dialokasikan melalui APBD Kota Pekanbaru  sesuai  dengan  kemampuan keuangan  daerah.  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kota Pekanbaru  terkait  dengan  tujuan,  program dan  kegiatan,  indikator  kinerja  program ( outcome )  dan  kegiatan  ( output )  serta target  tahun  kinerja  pelaksanaan  program dan  kegiatan  reformasi  birokrasi  serta proyeksi  pembiayaan  yang  didukung SKPD penanggung jawab pelaksana penulis  lampirkan  pada  skripsi  ini. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan  bahwa  dalam  pelaksanaan Road Map reformasi  birokrasi  pemerintah  kota Pekanbaru,  Hambatan  yang  saat  ini dihadapi  dalam  perwujudn  reformasi birokrasi  yaitu  dalam  hal  anggaran.Tidak adanya  peraturan  daerah  atau  peraturan walikota  mengenai Road  Map Reformasi Birokrasi  merupakan  salah  satu  alasan kenap  program  reformasi  birokrasi  masih
belum  dianggarkan  secara  khusus.Hal  ini juga  sangat  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  birokrasi  Nomor  37  tahun 2012,  pada  BAB  II  bagian  B  nomor  4g, dinyatakan bahwa provinsi/kabupaten/kota pilot project reformasi birokrasi menetapkan Road  Map dengan  peraturan gubernur/bupati/walikota.
B. Monitoring  Pelaksanaan Road  Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru 2012 - 2017
Dalam  hal  kebijakan  penyusunan Road Map dukungan struktur bisa dikatakan  cukup  baik,  dimana  struktur yang terlibat dalam penyusunan memberikan  masukan,  pandangan,  serta tanggapan  dalam  penyususnan Road  Map reformasi  birokrasi.Namun,  dalam  hal pelaksanaan  setelah Road  Map rampung disusun,  bentuk  dukungan  itu  jauh  dari predikat baik.Setiap kelompok kerja maupun  Ortal  sebagai  leading  sector terkesan  tidak  memiliki  komitmen  yang kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi.Masing-masing  SKPD  berjalan masing-masing.
Quick  Wins (program  percepatan) masih  minim  bahkan  bisa  dikatakan  tidak ada  dala Road  Map reformasi  birokrasi Pemko  Pekanbaru.Hal  ini  tidak  sejalan dengan  Permenpan  nomor  37  Tahun  2011 mengenai pedoman penyusunan Road Map Reformasi  Birokrasi  yang  menyatakan bahwa  dalam  penyusunan  harus  terdapat program Quick  Wins sebagai  langkah kongkrit dan langkah cepat dalam melaksanakan  reformasi  birokrasi.Tidak adanya Quick Wins menggambarkan setiap struktur  masih  belum  sepenuhnya  bekerja keras dalam melaksanakan program reformasi  birokrasi,  hanya  sekedar  usulan perubahan  yang  bersifat  abstrak  tanpa adanya langkah kongkrit.
Dari  segi  political  will,peneliti mengakui  masih  minimnya  kemauan
berbagai  pihak  dalam  hal  reformasi birokrasi.  Saat  ini  walaupun Road  Map telah  selesai  disusun  namun  belum  ada implementasi terutama dalam hal sosialisasi.Kita  tau  bahwa  obat  dari patologi  birokrasi  itu  sendiri  adalah implementasi  daripada Road  Map .Selain itu Road Map tidak hanya sekedar disusun, namun  juga  harus  disosialisasikan  serta diimplementasikan.Sosialisasi  tidak  hanya bersifat  internal  atau  hanya  sekedar sosialisasi  dikalangan  satker  tapi  juga sosialisasi secara menyeluruh yang melibatkan masyarakat.Karena hasil reformasi birokrasi ini memang tidak dapat dengan  instan  dinikamti  keberhasilannya, karena menyangkut perilaku manusia.Selain itu, jika ingin melaksanakan  reformasi  birokrasi  segera bentuklah peraturan daerah.Dengan
demikian, pelaksanaan program ini mengikat  dan  dari  segi  anggaranpun terbantu.Dalam  hal  ini  kerjasama  peran anatar  eksekutif  dan  legislative  sangan diperlukan  karena  terkait  permasalahan anggaran.
Dukungan struktur sangat dibutuhkan  baik  dalam  hal  penyusunan maupun  dalam  pelaksanaan  reformasi birokrasi  di  Pemerintah  Kota  Pekanbaru seperti  yang  tertuang  dalam  rancangan Road  Map reformasi  birokrasi  Pemko Pekanbaru,  adapun  penanggung  jawab pelaksana program dan kegiatan reformasi birokrasi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru adalah  seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  terkait  dengan pelaksanaan  program  reformasi  birokrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya, sebagai Ketua  Tim  Pengarah  adalah  Walikota Pekanbaru,  Wakil  Ketua  dijabat  oleh Wakil  Walikota  Pekanbaru  dan  Sekretaris Tim  Pengarah  dijabat  oleh  Sekretaris Daerah  serta  anggotanya  adalah  Staf  Ahli Bidang  Pemerintahan  dan  Staf  Ahli Bidang Pembangunan. Dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan  pada agenda  rencana  aksi  pelaksaan  reformasi birokrasi  yang  menjadi  tanggung  jawab
SKPD/ unit kerja terkait sebagaimana yang telah ditetapkan, apabila terjadi perubahan pada  struktur  organisasi  dan  tata  kerja yang  mengakibatkan  terjadinya  perubahan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi, maka  program  dan  kegiatan  agenda rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi  dilaksanakan  sesuai  dengan perubahan  kewenangan  SKPD/unit  kerja tersebut.
Jika  dilihat  dari  langkah  yang dilakukan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru selama  ini  dalam  merespon  kondisi real pelayanan  birokrasi  dengan  Kebijakan
Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Tahun  2013- 2017  memiliki  keterkaitan  dan  sejalan. Namun jika dianalisis lebih lanjut program atau rencana aksi yang akan dilakasanakan dalam  upaya  implementasi  reformasi birokrasi  yang  tertuang  di  dalam Road Map , sebagian besarnya merupakan langkah-langkah atau program yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah  Kota  Pekanbaru  sendiri  jauh sebelum  ditetapkannya  Pekanbaru  sebagai Pilot  Project  Reformasi  Birokrasi.  Lalu, kenapa masih terjadi problematika birokrasi?.
Wajah birokrasi di Indonesia secara umum dan Pekanbaru secara khusus masih  menggambarkan  kekurangan  dari beberapa  bagian.Prilaku  aparat  birokrasi yang masih belum sepenuhnya memamhami makna serta tugas dan fungsi birokrasi itu sendiri.Birokrasi yang merupakan  kunci  dalam  kemajuan  suatu Negara dan sangat berhubungan serta tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat,  saat  ini  banyak  mendapat kritikan  atas  kinerja  aparaturnya  yang berdampak  pada  enggannya  masyarakat untuk bersentuhan dengan birokrasi.
Selain beberapa permasalahan birokrasi  kota  Pekanbaru  yang  telah penulis  sampaikan,  dari  sudut  pandang lain,  Problematika  pada  tubuh  birokrasi kota Pekanbaru pada dasarnya dikarenakan
belum  tumbuhnya  budaya  kota  Pekanbaru dalam  hal  kebijakan.  Pekanbaru  tidak berusaha untuk menampilkan sisi lain dari budaya  kota  yang  pada  sisi  lainnya membantu  pemerintah  kota  sendiri  dalam hal  pembenahan  birokrasi  serta  dalam  hal pembuatan  serta  pengawasan  kebijakan. Seperti  yang  sebelumnya  te;ah  dilakukan di  salah  satu  kota  besar  di  Indonesia, Bandung yang mana kota tersebut memiliki  Komunitas  Budaya  Masyarakat Kota  yang sangat  mempunyai  andil dalam hal dasar kebijakan serta pengwasan dalam hal implementasi kebijakan. Dari segi Ilmu Pemerintahan,  dapat  dikatakan  bahwa bahwa  pemerintah  kota  Pekanbaru  masih belum berfungsi jika kita lihat dari fungsi- fungsi  pemerintah.  Serta  kekuatan  diuar pemerintah (ex:preman) lebih kuat saat ini daripada kekuatan pemerintah kota Pekanbaru itu sendiri. Selain itu, problematika  pada  tubuh  birokrasi  kota Pekanbaru  pada  dasarnya  bukan  karena kelemahan  system  atau  lainnya,  namun dikarenakan  adanya  factor  X  dalam menjalankan  tugas  birokrasi  (semisalnya, “segan  terhadap  si  A  dikarenkan  adanya factor relasi diluar ikatan dinas/pekerjaan). Hal  ini  berkaitan  dengan  teori  yang dikemukan  oleh  eberpa  ahli  mengenai prilaku aparat birokrasi di dunia ketiga.”
Pada  saat  ini  birokrasi  Indonesia dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya masih  belum  sesuai  dengan  teori  yang ada.Dimana birokrasi yang sesuangguhnya merupakan organisasi yang modern- rasional  yang  mempunyai  nilai  dasar efisien  dan  efektif.Pada  saat  ini  baik Indonesia secara umum ataupun Pekanbaru  secara  khusus,  prilaku  aparat birokrasinya  masih  bersifat  tradisional yang  tidak  bebas  nilai  dan  hanya berorientasi pada kepentingan. Nilai dalam hal  ini,  yaitu  birokrasi  Pemerintah  Kota Pekanbaru maupun Indonesia masih disandarkan  pada  nilai-nilai  persaudaraan, kelompok, partai, daerah, bukan berdasarkan  nilai-nilai  yang  berkaitan dengan  keterampilan.  Hal  inilah  yang
menyebabkan  birokrasi  tidak  berjalan secara  efketif  dan  efisien.Produk  dan sasaran  birokrasi  di  Indonesiapun  hingga saat  ini  belum  jelas.Hal  ini  menunjukkan bahwa  birokrasi  Indonesia  masih  belum modern,  hanya  merk  birokrasinya  saja yang  modern  tapi  dari  segi  aplikatifnya belum,  karena  belum  memnuhi  nilai  daar birokrasi yaitu  efisien,  efektif,  dan rasional.”
Sinkronisasi  antar Road  Map Reformasi Birokrasi dan Langkah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merespon kondisi real pelayanan birokrasi sudah  terwujud  dan  saling  berhubungan dan  sejalan,  namun  yang  perlu  digarus bawahi  adalah  bukan  hanya  sinkronisasi yang  dibutuhkan  namun  komitmen  dari semua pihak untuk melaksanakan perubahan  kearah  yang  lebih  baik  dan lebih inovatif dalam menyusun Quick Wins sebagai  langah  percepatan  pelaksanaan reformasi birokrasi.
Melalui program
reformasi birokrasi ini diharapkan Birokrasi melakukan perubahan dalam rangka menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat,  birokrasi  yang  menjalankan tugas  dan  fungsinya  dengan  bertanggung jawab  dan  birokrasi  yang  tangguh  serta siap menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Sedangkan birokrasi di  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  pada  masa yang  akan  datang  mampu  memberikan pelayanan  publik  yang  transparan  dan akuntabel menuju Kota Metropolitan Yang Madani.  Birokrasi  kota  Pekanbaru  harus netral, mengutamakan kepentingan publik, dan jangan dikaitkan dengan unsur politik.
Birokrasi  yang  baik,  professional, efisien,  efektif  serta  rasional  merupakan dambaan setiap pihak. Namun hal itu tidak akan  bisa  terwujud  jika  hanya  sekedar harapan  dalam  hal  ucapan,  tetapi  juga harus disertai dengan keinginan  yang kuat untuk  berubah  dan  perubahan  pola  pikir aparatur  birokrasi.  Kunci  dalam  merubah
birokrasi  ialah  pimpinan.Karena  dengan adanya  kekuasaan,  perubahan  terhadap birokrasi akan cepat terlaksana.”
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi dengan berpedoman pada Road Map yang telah  disusun  harus  segera  dilaksanakan dan  diimplementasikan,  karena  kunci perwujudan  dari good  gonvernance yaitu reformasi birokrasi. Seperti yang disampaikan  Mustopadidjaja,  bahwa  jika proses  reformasi  birokrasi  dijalankan dengan baik, maka akan terwujudlah good governance di dalam birokrasi di Indonesia yang  selanjutnya  bisa  dijadikan  alat  untuk melakukan pembangunan masyarakat madani. Dalam asumsi teoritik itu menggambarkan  betapa  luasnya  cakupan reformasi  birokrasi  itu  parallel  dengan luasnya  dampak  atau  pengaruh  yang ditimbulkannya  terhadap  perbaikan  tata kelola sebuah pemerintahan ( good gonvernance ). 9
Road  Map reformasi  birokrasi pemerintah  kota  Pekanbaru  telah  disusun sedemikian  rupa  untuk  jangka  5  tahun kedepan dengan periode 2013-2017, sebagaimana yang  disampaikan  oleh Bapak  wage  masih  perlu  pendalaman  dan penyempurnaan. Keberhasilan penyusunan sosialisasi,  serta  implementasi Road  Map pada akhirnya akan mempercepat keberhasilan pelaksaan reformasi birokrasi di pemerintah kota Pekanbaru.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  uraian  analisis danpembahasan  yang  telah  dipaparkan, bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa;
1. Kondisi real pelayanan  birokrasi  di pemerintah  kota  Pekanbaru  masih mengalami  banyak masalah dan masih kurang  efektif  dan  efisien  dalam pemberian  pelayanan.  Prilaku  aparatur birokrasi  juga  masih  jauh  dari  kata profesinalitas,  kurang  disiplin  serta
9 Ibid . Hal: 167.
lambannya  aparatur  birokrasi  dalam memberikan pelayanan merupakan kondisi real birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini
2. Langkah  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam merespon kondisi real
pelayanan  birokrasi, sudah  dapat
dikatakan  baik,  namun  masih  belum mampu
mewujudkan pelayanan birokrasi yang sesuai harapan masyarakat  yang  rasional,  efisien  dan efektif.
3. Kebijakan  Pemerintah  kota  Pekanbaru dalam  menyusun Road  Map reformasi birokrasi  tealh  dilaksanakan, Road
Map reformasi birokrasi telah rampung disusun namun masih terdapat beberapa  kekurangan  seperti  tidak adanya Quick  Wins ,  belum  adanya peraturan  daerah  ataupun  peraturan walikota yang khusus mengatur
tentang Road Map Reformasi Birokrasi,  kurangnay  kordinasi  dan dukungan  antar  struktur,  minimnya sosialisasi baik internal maupun universal, serta minimnya political will struktur dalam melaksanakan reformasi birokrasi  dikarenakan  belum  adanya perubahan mind set aparatur birokrasi.
4. Road  Map reformasi  birokrasi  dengan langkah  Pemko  Pekanbaru  dalam merespon  kondisi real pelayanan birokrasi  sudah  memiliki  sinkronisasi yang  baik,  namun  masih  bersifat kontinyu.  Maksudnya  adalah,  rencana aksi  yang  terdapat  pada Road  Map mayoritas adalah langkah-langkah yang  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh Pemko  Pekanbaru.  Belum  terlalu nampaknya  langkah-langkah  kongkrit serta rencana aksi  yang inovatif dalam pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Arif, Mirrian Sjofyan, dkk. 2010. “Manajemen Pemerintahan”. Jakarta: Universitas Terbuka.
Badan  Pusat  Statistik.  “Pekanbaru  Dalam Angka, 2013”.
Hasan, Erliana. “Reformasi Birokrasi Kajian  dengan  Pendekatan  Filosofi dan Praktis Manajemen Pemerintahan”. Dalam Jurnal Administrasi  Pemerintahan  Daerah Vol. II Edisi keenam 2005 “Reformasi  Birokrasi  Pemerintahan”. Jatinangor: Program Pascasarjana STPDN/IPDN DEPDAGRI RI. Mustafa, Delly. 2013. “Birokrasi
Pemerintahan”. Bandung: Alfabeta.
Namawi,  Zaidan.  2013. “Manajemen Pemerintahan”. Jakarta:  PT.    Raja Grafindo Persada.
Ndraha, Talizudhuhu. 2005. “Kybernologi (Ilmu  Pemerintahan  Baru)”. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
R.  Siti  Zuhro.  “Good  Gonevernance  dan Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia”. Dalam Jurnal Penelitian Politik Vol. 7 No.  1,  2010  “ Good  gonvernance dan Korupsi”. Jakarta: LIPI.
Sedarmayanti.  2003.  “ Good  governance (Kepemerintahan  yang  Baik)  dalam Rangka  Otonomi  Daerah”.  Bandung: Mandar Maju.
Setiyono,  Budi.  2012. “Birokrasi  dalam Perspektif  Politik  dan  Administrasi”. Bandung: Nuansa Cendekia.
Siagian,  Sondang,  P.  1994. “Patologi
Birokrasi:  Analisis,  Identifikasi,  dan Terapinya ”. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suaedi, Falih. 2004. “Reformasi Birokrasi dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi
Daerah: Suatu  Tinjauan Teori  Kultur Administrasi”. Dalam
jurnal Administrasi  Publik,  Vol.1  No.2,
Oktober 2004. Subarsono.  2005. “Analisis  Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi” .Yogyakarta : Pustaka
Pelajar. Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011 . “Memahami Good governance Dalam Perspektif  Sumber  Daya  Manusia”.
Yogyakarta: Gava Media.
Suryadinata,  Ermaya.  1998. “Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam EraGlobalisasi”. Bandung:
CV
Ramadhan.
Thoha, Miftah. 2008. “Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. “ Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good gonvernancedan Perwujudan Masyarakat Madani ”. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
William N. Dunn. 2002. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)” .Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  No.  37  tahun  2013  yang merupakan perubahan dari Permenpan
RB  Nomor  9  Tahun  2011  tentang
Pedoman  Penyusunan Road  Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemerintah Daerah
Peraturan  Presiden  Nomor  81  tahun  2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  20  tahun  2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  13  tahun  2011 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Quick Wins ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  30  tahun  2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden  Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  96  Tahun  2013 tentang Penetapan Pilot Project
Reformasi  Birokrasi  Pada  Pemerintah Daerah

## Internet
http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/12/ 30/fitra-kaget-pekanbaru-pelayanan- publik-terburuk-ke-4-secara-nasional http://riaufakta.com/terendah-dari-kota- lain-pelayanan-publik-pemko- pekanbaru-dapat-rapor-merah/
http://www.riaupos.co/13324-berita- pekanbaru-urutan-16-perizinan- usaha.html
http://www.ti.or.id/index.php/publikation/2 010/11/11/indeks-persepsi-korupsi- kota-kota indonesia-2010
www.menpan.go.id www.rejalebongkab.go.id
Riau Pos, 26 Februari 2013 . “PNS Mangkir saat Jam Kerja”.