## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.785

## Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Pangkalan Udara
Firman Wijaya 1 , Abdul Atik 2 , Diah Turis Kaemirawati 3
1,2,3 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Correspondence email : 69firmanwijaya@gmail.com, abdulatik96@gmail.com, diahturis_k@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak . Berdasarkan PP No. 27 Th. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam  mengamankan  dan  memelihara  BMN  yang  berada  dalam  penguasaannya. Permasalahan  tanah  pada  wilayah  TNI  AU  Lanud  Srimulyono  Herlambang  di  Palembang  tidak  dapat  diserahkan  kepada masyarakat  ataupun  dihapus  dari  pencatatan  BMN,  kecuali  telah  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan mendapatkan  izin  dari  Kementerian  Keuangan.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  prosedur  dalam  pemanfaatan lahan  berdasarkan  PP  Nomor  27/2014  serta  penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah  Barang  Milik  Negara  di  Pangkalan  Udara (LANUD)  Sri Mulyono  Herlambang  (SMH)  Palembang. Metode penelitian  yang  digunakan adalah studi  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Penguasaan  Fisik  Tanah  oleh  TNI  adalah  bahwa  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  telah menguasai  fisik  tanah  seluas  260  ha  di  Kelurahan  Sukarami,  namun  masyarakat  Pemilik  telah  menguasai  fisik  tanah  tersebut selama  20  tahun  lebih  dan  telah  ada  alas  hak  dari  masyarakat  Pemilik  berupa  surat  keterangan  tanah  dari  Kepala  Desa/Lurah maupun  camat  yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum  pengajuan permohonan  hak untuk  memperoleh  sertifikat hak  milik  atas tanah yang dikuasainya kepada kantor Pertanahan Kota Palembang.
Kata Kunci : Barang Milik Negara, Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), PP No.27, Pemanfaatan Lahan
Abstract.  Based  on  Government  Regulation  No.  27  of  2014  on  The  Management  of  State/Regional  Property,  Users  of  Goods  / Power of Goods Users are authorized and responsible in securing and maintaining State Property (BMN) which is in its control. Land problems in the Indonesian Air Force  (TNI  AU) of Srimulyono Herlambang  (SMH) area in Palembang cannot be handed over to the community or removed from state property records, unless there has been a court decision with permanent legal force and  get  permission  from  the  Ministry  of  Finance.  This  research  aims  to  find  out  how  the  procedures  in  land  use  based  on Government Regulation Number 27/2014 as  well  as the resolution of disputes over land rights of State Property at Sri Mulyono Herlambang (SMH) Air Base in Palembang. The research method used is a case study. The results of the research revealed that the Physical Use of Land by the Indonesian Air Force is that the TNI AU Cq. Sri Mulyono Herlambang Air Base has controlled the physical area of 260 ha in Sukarami Village, but the Owner's (community) has controlled the physical land for more than 20 years and  there has  been  a basis of  rights from  the  owner's  in the  form of land  certificates from  the Village Head / Lurah and camat  that  can  be  used  as  the  legal  basis  for  applying  for  the  right  to  obtain  a  certificate  of  property  rights  for  the  land  he controlled at the Land Office of Palembang City.
Keywords: State Property, Sri Mulyono Herlambang (SMH) Air Base, Government Regulation (PP) No.27, Land Use

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengamankan dan memelihara BMN  yang  berada  dalam  penguasaannya.  Dalam  pengelolaan  BMN  yang  semakin  berkembang  dan  kompleks  perlu dikelola secara optimal guna tercapainya pemerintahan yang adil dan makmur. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN dikelola oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
Terhadap  pengelolaan  barang  milik  negara  (selanjutnya  disebut  “BMN”),  pemanfaatan  barang  tersebut  dapat disewakan kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu/paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sewa 1  (  satu)  kali  dengan  imbalan  uang  tunai,  yang  tarifnya  ditentukan  oleh  pengelola  barang.  Selain  sewa  guna  usaha, kerjasama  pemanfaatan  dengan  pihak  lain  juga  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka meningkatkan  penerimaan  negara  bukan  pajak  dengan  cara  meningkatkan  penerimaan  negara  bukan  pajak.  Karena sudah  tidak  digunakan  lagi  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengguna  barang  dan/atau  surat  kuasa pengguna barang, maka pengelola barang harus menetapkan BMN mana yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak berlaku lagi. digunakan oleh pihak lain dan tidak digunakan lagi oleh pengguna barang. Mencakup kegiatan  sebagai  tindak  lanjut  pengelolaan  pengajuan  BMN:  penetapan  status  penggunaan,  pemanfaatan,  dan pemindahtanganan;  dan  menentukan  status  transfer.  Adapun  besaran  iuran  tetap  dan  bagi  hasil  yang  akan  dibagikan
kepada  rekanan  dalam  pemanfaatan  BMN,  bagi  hasil  maksimal  70%  berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan tim pengelola barang, pengguna barang, serta otoritas pemerintah. 1
Permasalahan  tanah  yang  merupakan  Barang  Milik  Negara  pada  wilayah  TNI  AU  Lanud  Srimulyono Herlambang  di  Palembang  yang  berlokasi  di  Jl.  Adi  Sucipto,  Sukarami,  Talang  Betutu,  Sukarami,  Kota  Palembang, Prov.  Sumatera  Selatan.  Luas  tanah  ±  720  Ha.  c.  Asal-usul:  Penguasaan  tanah  berdasarkan  Skep  KSAP  Nomor: 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950. d. Status: Milik Kemhan/TNI c.q. TNI AU Lanud Smh tercatat dalam  IKN Nomor Registrasi 50309000000001 Kode Barang 2.01.03.06.003 yang diperuntukkan sebagai Pangkalan Udara TNI AU Lanud Smh. Namun, BMN hanya dapat digunakan oleh pejabat yang dilimpahkan oleh pengguna barang (pejabat yang berwenang) dan diizinkan oleh kepala unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengguna barang (pejabat yang berwenang). 2
TNI  AU  telah  beberapa  kali  menerima  dan  menjawab  pengaduan  dari  masyarakat  yang  mengklaim  atas kepemilikan  tanah  di  atas  tanah  TNI  AU  Lanud  Smh  di  Palembang  dan  apabila  yang  bersangkutan  keberatan  atas penjelasan  tersebut  dipersilakan  menempuh  jalur  hukum  melalui  pengadilan.  Barang  Milik  Negara  (BMN)  TNI  AU Lanud  Smh  tidak  dapat  diserahkan  kepada  masyarakat  ataupun  dihapus  dari  pencatatan  BMN,  kecuali  adanya keputusan  pengadilan  dengan  hukum  tetap  serta  mendapatkan  izin  dari  Kementerian  Keuangan  selaku  Pengelola BMN.
Barang Milik Negara (BMN) TNI AU Lanud Smh tidak dapat diserahkan kepada masyarakat ataupun dihapus dari pencatatan BMN, kecuali telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti “bagaimana prosedur dalam  pemanfaatan  lahan  berdasarkan  PP  Nomor  27/2014  serta  penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah  dalam  rangka pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  Terhadap  Aset  Tanah  di  Pangkalan  Udara  (LANUD)  Sri  Mulyono  Herlambang (SMH)  Palembang  berdasarkan  PP  27  Tahun  2014  (Pendekatan  Kasus  Terhadap  Sertifikasi  Tanah  di  Atas  Tanah Borders Pangkalan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang”.

## METODE
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif ( normative law research ) dimana dalam menjawab permasalahan  penulis  mengkaji  berdasarkan  pengertian  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  teori  hukum.  Berdasarkan  tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  menggunakan  tipe penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research ),  maka  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  adalah  suatu  metode  yang  dilakukan  secara  komprehensif  agar  mendapat pemahaman  yang  mendalam  beserta  masalah  yang  dihadapi  dengan  tujuan  masalahnya  dapat  terselesaikan.  Subjek penelitian  dalam  pendekatan  ini  adalah  anggota  Pangkalan  Udara  (LANUD)  Sri  Mulyono  Herlambang  (SMH) Palembang. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam.
Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif ( normative law research ), yang mana penulis menganalisis topik berdasarkan  pemahamannya  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  putusan  pengadilan,  dan  teori hukum.  Teknik  masalah  yang  digunakan  dalam  penulisan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  adalah pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  adalah  metode  komprehensif  yang  digunakan  untuk  memperoleh pemahaman  menyeluruh  tentang  situasi  dan  masalah  yang  dihadapi  dengan  tujuan  menyelesaikan  masalah.  Dalam pendekatan  ini,  subjek  penelitian  yaitu  anggota  Pangkalan  Udara  (LANUD)  Sri  Mulyono  Herlambang  (SMH) Palembang. Sementara itu, wawancara mendalam digunakan guna memperoleh data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Studi Kasus
Ketentuan Hukum tentang Penguasaan Tanah Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan UUPA Menurut  para  ahli  Perdata  (Suyling,  Pitlo,  Asser)  hak  kepemilikan  ( eigendom )  ialah  hak  terkuat  ( volstrekste ) dimana  terdapat  beberapa  wewenang  menguasai  ( beschikking )  secara  nyata  guna  menikmati  ataupun  dilakukannya perbuatan  yang  berhubungan  dengan  hukum  atas  benda  ( feitelijke  rechtshandelingen ). 3 Sehubungan  dengan  hal  ini, “terkuat” memiliki arti atas relevansinya terhadap hak-hak lain seperti hak sewa, hak pakai, serta hak memungut hasil dll.  Menurut  KUHPerdata,  hak  milik  secara  spesifik  dijelaskan  dalam  Pasal  584  yang  berbunyi  “Hak  milik  atas sesuatu  kebendaan  tak  dapat  diperoleh  dengan  cara  lain,  melainkan  dengan  pemilikan,  karena  perlekatan,  karena daluwarsa,  karena  pewarisan  baik  menurut  undang-undang,  maupun  menurut  wasiat,  dan  karena  penunjukan  atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.  Atas  dasar tersebut, maka dalam mendapatkan hak milik ada beberapa cara, yakni:
1 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN
2 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan BMN
3 Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata , (Prenada Media, 2012)
1. Pemilikan atau pendakuan ( Toeeigening ),
2. Perlekatan atau penarikan ataupun ikutan ( Natrekking ),
3. Lewat waktu atau daluwarsa ( verjaring ) 4. Pewarisan,
5. Penyerahan ( levering ).
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 584 KUH Perdata, bahwa “apabila hak milik berpindah dari satu orang ke orang  lain,  yang  menerima  pengalihan  itu  haruslah  orang  yang  secara  sah  berhak  mengatur  barang  itu  (asas  nemo plus)”. Nemo Plus menyatakan bahwa seseorang tidak dapat melepaskan hak yang tidak dimilikinya, dan bahwa orang yang memiliki suatu objek biasanya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya.
Dalam  hal  pengakuan  hak  atas  tanah,  menurut  hukum  adat  diakui  sebagai  akibat  adanya  otonom  masyarakat dengan  tujuan  mengatur  hubungan  hukum.  Akibatnya,  di  kalangan  masyarakat  hukum  adat,  terdapat  tingkat kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  kemampuan  kelompok  sosial  ( social  field )  untuk  mengembangkan  mekanisme pengaturan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tanah  sendiri  ( self-regulation ),  yang  disertai  dengan  kemampuan  untuk memaksa,  dimana  pentahapan  mekanisme  ini  melalui  norma  hukum  dan  lembaga  yang  diakui.  Namun,  jika  ada campur  tangan  dari  pihak  luar  (seperti  negara),  maka  keberadaan  masyarakat  dan  norma  yang  disepakati  menjadi semi-otonom oleh karena faktor eksternal. Ketika keadaan eksternal berdampak pada perilaku sosial, hasilnya adalah multiplisitas  aturan  yang  saling  mempengaruhi  secara  dinamis  dalam  perilaku  sosial  budaya  yang  berbeda.  Sejalan dengan  hipotesis  Moore  tentang  bidang  sosial  semi-otonom  ( Semi-Autonomous  Social  Field ),  Achmad  Sodiki menyebut  realitas  ini  sebagai  akibat  dari  dinamika  hukum  dalam  masyarakat.  Sementara  itu,  B.F.  Sihombing membedakan antara dua jenis hukum tanah adat, yakni: yang terjadi di masa lalu dan yang berlaku saat ini. 4 Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara”.  Oleh  karena  itu,  Negara bertindak  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat.  Lebih  lanjut,  mengenai  hak  menguasai  dari  Negara  telah ditetapkan dalam UUPA (Pasal 1 ayat 2), dimana Negara berwenang untuk:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa tersebut
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

## Landasan  Yuridis Penguasaan Fisik  atas  Tanah oleh Pihak  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  di Palembang
Adapun penguasaan fisik tanah oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang yang berawal atas keluarnya Surat  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Perang  (KSAP)  Nomor  023/P/KSAP/50  tanggal  25  Mei  1950  dimana ditugaskan bahwa TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk mengambil alih dan menguasai seluruh lahan pertanahan  yang  dahulu  dikuasai  oleh  pemerintah  pendudukan  penjajahan  Jepang  di  sekitar  Lanud  Sri  Mulyono Herlambang Palembang, untuk kepentingan kegiatan operasional TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dalam hal  menjaga  kedaulatan  dan  mempertahankan  NKRI  dari  serangan  penjajah  yang  akan  mencoba  masuk  kembali  ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 5
Menindak  lanjuti  Surat  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Perang  (KSAP)  Nomor  023/P/KSAP/50  tanggal  25 Mei  1950  tersebut  maka  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  segera  melakukan  pengambilalihan  dengan cara  menguasai  secara  fisik  lahan  pertanahan  seluas  591,3  Ha  tersebut  dan  dilakukan  pengamanan  secara  ketat terhadap  lahan  pertanahan  yang  terletak  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh Banyuasin  I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin)  tersebut, dan  secara bertahap  TNI  AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang  membangun  kekuatan  pertanahan  militer  guna  mengantisipasi  serangan-serangan  militer  asing  yang mencoba  memasuki  kembali  wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  tersebut  dan  juga  membangun  komplek- komplek  perumahan  untuk  prajurit  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dan  bangunan-bangunan  lainnya yang digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tersebut.
Perkembangannya  lahan  pertanahan  yang  telah  resmi  dikuasai  secara  fisik  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri Mulyono  Herlambang,  berdasarkan  SKPT  No.  630.2.25.28/BKM/1993  yang  terbitkan  Kantor  Pertanahan  Kota Palembang maka TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang mengakui bahwa seluas 302,78 ha dari 591,3 ha lahan pertanahan  yang  terletak  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  telah  memiliki  sertipikat  hak  pakai,  diantaranya  adalah,  sertifikat  hak  pakai  No.1 tanggal 13 Juni 1997 seluas 35,25 ha dan sertifikat hak pakai No. 4 tanggal 25 Juni 1997 seluas 267,53 ha. Selebihnya
4 Mohammad Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , (Gama Media, Yogyakarta, 2013), hal. 76
5 www.Berometer.Medan.co.net, diakses pada hari Senin tanggal 5 Maret 2020
lahan  pertanahan  seluas  260  ha  yang  berada  dalam  penguasaan  fisik  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang dinyatakan  belum  bersertifikat  dan  menjadi  objek  sengketa  antara  TNI  AU  cq.  Lanud  Suwodo  dengan  komunitas masyarakat  Pemilik  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota Palembang (dh Musi Banyuasin).
Tanah  seluas  260  ha  yang  berada  dalam  penguasaan  fisik  TNI  AU  cq.  Lanud  Suwodo  yang  belum disertifikatkan  oleh  pihak  TNI  AU  cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  telah  dikuasai  secara  fisik  oleh  komunitas masyarakat  Pemilik  yang  hingga  saat  ini  sebanyak  4000  kepala  keluarga  yang  bermukim  dan  bertempat  tinggal  di areal  pertanahan  tersebut.  Sengketa  lahan  pertanahan  antara  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dengan komunitas masyarakat Pemilik yang telah menguasai secara fisik lahan pertanahan seluas 260 Ha tersebut yang hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum dapat diambil solusi hukum untuk mengakhiri sengketa tersebut.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983 tentang Terhitung sejak akhir tahun  1953,  permohonan  penyelesaian  tanah  rakyat  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Jepang  tidak  perlu  dilayani  lagi. Pada intinya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983 tentang Terhitung sejak akhir  tahun 1953 menginstruksikan  kepada  TNI  AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang  untuk tidak lagi melayani permohonan penyelesaian tanah rakyat yang diambil alih pemerintah Jepang, dan juga menginstruksikan kepada TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang agar tetap menguasai fisik tanah di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) untuk kegiatan operasional pertahanan dan keamanan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TNI  AU  cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  tetap  berupa  menguasai  lahan  pertanahan  seluas  260  ha  yang menjadi  objek  sengketa  tersebut  karena  tanah  seluas  260  ha  yang  saat  ini  dikuasai  secara  fisik  oleh  komunitas masyarakat  Pemilik  telah  terbit  Register  Inventaris  Kekayaan  Negara  (IKN)  Nomor  50506001.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas 260 ha tersebut bukan merupakan milik TNI AU cq. Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  tetapi  merupakan  Inventaris  Kekayaan  Negara  Republik  Indonesia  melalui  instansi Departemen Keamanan Republik Indonesia, dan terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia. TNI AU Cq. Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dalam  kapasitasnya  hanya  memakai  lahan  pertanahan  tersebut  untuk  kegiatan operasional pertahanan keamanan angkatan udara dalam menjaga dan mempertahankan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dasar hukum dari penguasaan fisik tanah seluas 260 Ha oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah sebagai berikut:
1. Surat  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Perang  (KSAP)  nomor  023/P/KSAP/50  tanggal  25  Mei  1950  mengenai “lapangan-lapangan  terbang  serta  bangunan-bangunan  yang  termasuk  lapangan  dan  alat-alat  yang  berada  di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia”.
2. Surat Edaran Mendagri nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintahan pendudukan Jepang.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor Agr. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang serta batas waktu penyelesaian persoalan tanah tersebut sampai akhir tahun 1953.
4. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  593/III/AGR  tanggal  7  Januari  1983  tentang  Terhitung  sejak  akhir tahun 1953, permohonan penyelesaian tanah rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang tidak perlu dilayani lagi.
5. Peta Situasi Lanud Sri Mulyono Herlambang nomor 12 tahun 1991.
6. Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  nomor  630.2.2518/PKM/1993  tanggal  26  Februari  1993  yang menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang menguasai tanah seluas 591,3 Ha.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pada Pasal 42 dinyatakan: “(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2)  Pengamanan  Barang  Milik  Negara/Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.”
8. Register Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor 50506001
9. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  118/KM.6/2015  tentang  Penetapan  Status  Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan yang memasukkan tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  sebagai  aset negara dalam hal ini adalah aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

## Landasan Yuridis Penguasaan Fisik Tanah oleh Komunitas Masyarakat Pemilik Berdasarkan Hak Menguasai Bangsa (HMB)
Sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  bahwa“tanah  dan  air  beserta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Sehubungan  dengan
frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD terkadang menimbulkan pengertian yang salah, dimana tidak sedikit orang  percaya  bahwa,  sesuai  dengan  persyaratan  Pasal  33  UUD,  pemerintah  memiliki  seluruh  tanah  di  Indonesia. Anggapan  ini  tidak  benar  karena  menurut  asas  Hukum  Agraria  Indonesia,  negara  tidak  memiliki  tanah.  Hal  ini dijelaskan  dalam  Penjelasan  Umum  nomor  II  ayat  (1)  UUPA,  bahwa  “Seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan tanah  air  seluruh  rakyat  Indonesia,  bersatu  padu  sebagai  bangsa  Indonesia,”  serta  terkandung  dalam  Pasal  1  ayat  2 yang  berbunyi  “Seluruh  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  adalah  bumi,  air,  dan  ruang angkasa dari bangsa Indonesia”. 6 //
Dengan  kata  lain,  "bumi,  air,  dan  udara  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  kemerdekaannya diperjuangkan  oleh  seluruh  bangsa,  dipandang  sebagai  milik  rakyat  Indonesia  seutuhnya,  dan  bukan  hanya  milik pemiliknya".  Demikian  hubungan  hak  ulayat  antara  warga  negara  Indonesia  dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa Indonesia ini ditingkatkan ke tingkat yang paling tinggi, yaitu pada tingkat seluruh wilayah Negara. 7 Berdasarkan pernyataan UUPA yang demikian, maka hak menguasai negara tidak menghapuskan atau bahkan mengurangi hak milik yang telah diperoleh orang dengan tenaga kerjanya (warga negara Indonesia). Hak milik terus menjadi hak yang paling kuat dan paling disadari sepenuhnya, namun hal tersebut tidaklah mutlak, yang berarti bahwa mereka  yang  memiliki  hak  untuk  melakukan  apapun  yang  mereka  inginkan  sendiri  tidak  memiliki  wewenang  untuk melakukannya di bawah  hukum. Negara  Indonesia sebagai pemegang hak menguasai yang dianalogikan dengan hak ulayat seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewenangan khusus atas tanah yang diadili oleh orang perseorangan dan badan hukum, maupun hak milik.

## Kedudukan  Hukum  Pihak  yang  Bersengketa  yaitu  Pihak  TNI  AU  Cq  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dan Masyarakat Pemilik Kelurahan Sukarami terhadap Penguasaan Fisik Tanah di Kelurahan Sukarami
Tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  yang  secara  fisik  dikuasai  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri Mulyono Herlambang sudah termasuk ke dalam Inventaris. Sejak dimasukkannya bukan sebagai pemilik tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  menjadi  Inventaris  Kekayaan  Negara  (IKN)  dalam  hal  ini  adalah  Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sejak tahun 2002 maka kedudukan hukum TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah menjadi pengguna IKN yang menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan kegiatan operasional TNI AU Cq dengan Nomor 50506001. Lanud Sri Mulyono Herlambang dalam rangka menjaga Kedaulatan Wilayah Udara  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  pemilik  pada  dasarnya  telah  melakukan  pemilikan  terhadap tanah  seluas  260  ha  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  tersebut,  merupakan  tanah  IKN  milik  Departemen Pertahanan Keamanan, bukan milik TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Penguasaan  fisik  tanah  oleh  masyarakat  Pemilik  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang yang diakui oleh TNI AU Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  telah  dikuasai  sejak  tahun  1950  melalui  surat  keputusan  KSAP  No. 023/P/KSAP/50  tanggal  25  Mei  1950,  juga  diakui  oleh  komunitas  masyarakat  Pemilik  telah  dikuasai  dan  diduduki sejak tahun 1948. Namun demikian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan terhadap alas hak yang dimiliki oleh komunitas  masyarakat  Pemilik  sebagai  bukti  penguasaan  fisik  atas  tanah  yang  saat  ini  menjadikan  tempat tinggal/rumah tersebut ternyata adalah surat  keterangan tanah  (SKT) yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat atau yang langsung dikeluarkan oleh camat. SKT yang dimiliki oleh masyarakat dikeluarkan oleh lurah/camat yang  tertuang  adalah  tahun  1970.  Namun  demikian  ada  pula  SKT  yang  dikeluarkan  oleh  lurah/camat  di  atas  tahun 1980 hingga tahun 2000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunitas masyarakat  Pemilik berdasarkan  SKT yang  dimilikinya  sebagai  bukti  penguasaan  fisik  atas  tanah  yang  saat  ini  menjadi  tempat  tinggal/rumah  dan  lahan pertanian tersebut baru diperoleh mulai tahun 1970 hingga tahun 2000. 8
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kedudukan  hukum  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri Mulyono  Herlambang  hanya  merupakan  pengguna  fisik  tanah  untuk  kegiatan  operasional  militer  demi  kepentingan dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan masyarakat Pemilik kedudukan hukumnya adalah melakukan pemilikan atas  tanah seluas 260 ha yang merupakan inventaris kekayaan  negara dalam hal  ini  adalah  milik  Departemen  Pertanahan  Keamanan  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  pemilik untuk dapat memiliki tanah tersebut harus melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut melalui proses pelepasan IKN sebagaimana  tersebut  di  atas,  di  mana  masyarakat  harus  mengajukan  permohonan  pelepasan  hak  atas  tanah  yang
6 Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA , (Alumni, Bandung, 2011), hlm. 26
7 Ibid ,. hlm.27
8 Abdul Rahman Aziz, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia , (Alumni, Bandung, 2013), hlm.
sekarang  dikuasainya  kepada  Departemen  Pertahanan  Keamanan  Republik  Indonesia  dan  juga  Menteri  Keuangan Republik Indonesia untuk dapat dilakukan proses hukum pelepasan hak atas tanah tersebut menjadi milik masyarakat Pemilik dengan membayar sejumlah uang kepada negara dalam hal ini melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## Analisis Permasalahan
Kasus Posisi Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tentang Sengketa Penguasaan Fisik Tanah antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan Masyarakat Pemilik di Kelurahan Sukarami
Gugatan  yang  diajukan  oleh  87  orang  masyarakat  Pemilik  ke  Pengadilan  Negeri  Palembang  pada  dasarnya dalam petitum gugatan tersebut memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar para Pemilik dinyatakan sebagai pemilik  tanah  yang  sah  dari  lahan  pertanahan  seluas  5,6  ha  yang  pada  saat  itu  telah  dikuasai  secara  fisik  oleh masyarakat  petani  Pemilik  dan  telah  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal  perumahan  dan  sebagai  lahan  pertanian  oleh masyarakat  Pemilik  tersebut  dan  para  masyarakat  Pemilik  selaku  penggugat  memohon  kepada  Pengadilan  Negeri Palembang untuk memberikan izin kepada penggugat mendirikan bangunan tempat tinggal serta bangunan-bangunan lainnya  sebagai  tempat  usaha  dari  para  penggugat  serta  dapat  diberikan  izin  oleh  pihak  yang  berwenang  agar mengeluarkan ijin kepemilikan yang sah atas lahan pertanian yang telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat Pemilik sebagai  penggugat.Atas  gugatan  yang  diajukan  para  penggugat  ke  Pengadilan  Negeri  Palembang  pada  tahun  1989 tersebut  maka  Pengadilan  Negeri  Palembang  dalam  Putusan  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG,  atas  perkara  gugatan sengketa  kepemilikan  lahan  pertanahan  seluas  5,6  ha  antara  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dengan masyarakat Pemilik tersebut dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
1. Para  penggugat  sebanyak  87  kepala  keluarga  berhak  untuk  menggarap  tanah  yang  telah  dikuasai/diduduki  dan digarapnya selama puluhan  tahun, namun para penggugat bukan merupakan pemilik  tanah tetapi menguasai fisik tanah selama puluhan tahun. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti yang sah dari para masyarakat Pemilik yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
2. Menyatakan tergugat TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk membayar ongkos perkara sampai hari ini dihitung sebesar Rp 35.400 (tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah)
3. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya
Atas  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tersebut  tergugat  TNI  AU  Cq. Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  yang  mengadili  perkara  tersebut  mengeluarkan  amar  putusan  dalam  amar  putusan yaitu:
1. Menolak  gugatan  dari  penggugat  Pemerintah  Republik  Indonesia  di  Jakarta  cq.  Panglima  ABRI  di  Jakarta  cq. Kepala  Staf  Angkatan  Udara  Republik  Indonesia  di  Jakarta  c.q  Komandan  Pangkalan  TNI  Angkatan  Udara Palembang tersebut
2. Menghukum  tergugat  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  yang ditetapkan sebanyak Rp 2000.000 (dua juta rupiah)
Dasar  Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tentang  Sengketa  Penguasaan Fisik Tanah antara TNI AU Cq. Lanud SMH
Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangan  hukumnya  memeriksa  permohonan  kasasi  dari  pemohon  kasasi  yaitu TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang.  Pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa,  tanah  yang  menjadi  objek sengketa antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan masyarakat Pemilik pada dasarnya adalah tanah yang belum memiliki sertifikat hak berdasarkan Pasal 16 ayat (1)UUPA No.5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa, “Hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  dimiliki  oleh  orang  perorangan,  organisasi,  badan  hukum  maupun  kelompok masyarakat adat yang diakui oleh negara adalah:
a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa
f. Hak Membuka Tanah
g. Hak Memungut Hasil Hutan
h. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di  atas  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA No. 5 Tahun 1960.
Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun  1960  yang  menyebutkan  bahwa,  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah”. Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan Pasal
19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, di mana pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang -bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9)  PP  No.  24  Tahun  1997  disebutkan  bahwa,  “Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah  kegiatan  pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini”.
Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangan  hukum  menyatakan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa baik TNI  AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang maupun masyarakat Pemilik yang bermukim di area lahan pertanahan seluas 5,6 ha bukan merupakan pemilik hak atas tanah tersebut, namun merupakan pihak yang sama- sama  mengklaim  menguasai  fisik  tanah  tersebut.Selanjutnya  dasar  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah Agung menyatakan bahwa, “Di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tidak dikenal hak garapan atas tanah, dan juga alas hak  penguasaan  fisik  atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  terhadap  lahan pertanahan  seluas 5,6 ha tersebut bukan merupakan alas  hak  yang diakui di dalam hukum pertanahan yaitu instruksi Kepala  Staf  Angkatan  Perang  (KSAP)  No.  023/P/KSAP/50  tanggal  25  Mei  1950”.  Selain  itu  dasar  pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, atas tanah sengketa masih dalam pengajuan permohonan hak pakai dengan dikaitkan belum adanya pembebasan hak orang lain atas tanah sengketa seluas 5,6 ha tersebut sehingga pemohon kasasi/ tergugat/pembanding tersebut belum memiliki hak atas  tanah sengketa seluas 5,6 ha tersebut. Oleh karena  itu  penguasaan  fisik  tanah  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dapat  dikatakan  sebagai penguasaan fisik tanah yang tidak memiliki alas hak yang diakui di dalam hukum pertanahan.
Dasar  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  selanjutnya  mengenai  alasan  pemohon  kasasi yang  menyatakan  bahwa  penguasaan  fisik  tanah  seluas  5,6  ha  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang untuk  kepentingan  keselamatan/keamanan  wilayah  terbang  di  Pangkalan  Udara  oleh  majelis  hakim  dinyatakan  tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima lasan tersebut, karena tanah tersebut tidak dikuasai secara nyata oleh  TNI AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang,  dan  tidak  dapat  dikatakan  mengganggu  keselamatan  penerbangan  karena berada  di  dalam  wilayah  pangkalan  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang,  karena  selama  puluhan  tahun ternyata bahwa pemukiman penduduk di wilayah Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) yang diduduki oleh masyarakat Pemilik selama puluhan tersebut belum pernah terjadi kecelakaan penerbangan di daerah tersebut.
Selain  itu,  dicabutnya  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Cq.  Direktur  Jenderal  Agraria  No. SK01/HPL/DA/70  dengan  surat  Keputusan  Dalam  Negeri  No.  SK150/DJA/1982  tanggal  8  September  1982 membuktikan bahwa lahan pertanahan seluas 5,6 ha yang diduduki oleh masyarakat Pemilik bukan merupakan tanah yang  dikuasai  secara  fisik  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  pemohon  kasasi Pemerintah Republik  Indonesia Cq. Panglima ABRI di Jakarta Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Republik  Indonesia di  Jakarta  Cq.  Komandan  Pangkalan  TNI  Angkatan  Udara  Medan  tersebut  harus  ditolak.  Oleh  karena  itu  pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah diwajibkan pula membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

## Implikasi Hukum Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG terhadap TNI AU Cq. Lanud SMH
Fakta  persidangan  yang  terungkap  pula  bahwa  para  termohon  kasasi  dahulu  penggugat/terbanding  dapat membuktikan bahwa penguasaan fisik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah memiliki alas hak yang diakui sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Surat Keterangan Tanah  yang  ditandatangani  oleh  camat  dan  diketahui  oleh  Lurah  tempat  di  mana  tanah  tersebut  berlokasi.SKT  yang dikeluarkan  oleh  Camat  dan  diketahui  oleh  Lurah  setempat  tersebut  dapat  dijadikan  alas  hak  untuk  mengajukan permohonan  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  secara  fisik  oleh  87  orang  sebagai  termohon  Kasasi  dahulu penggugat/terbanding  tersebut  untuk  memperoleh  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  tersebut.  Dengan  demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya menyatakan bahwa TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak berwenang dalam penguasaan fisik atas tanah objek sengketa seluas 5,6 ha yang telah diduduki selama lebih dari puluhan tahun oleh 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  sebagai termohon kasasi dahulu penggugat / terbanding tersebut.
Alas hak yang dapat dijadikan alat bukti untuk pengajuan permohonan hak atas tanah yang baru oleh pemohon hak  baru  dengan  dasar  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang menjelaskan  bahwa  “Pemohon  mengajukan  permohonan  dengan  mengisi  blangko  formulir  permohonan  pendaftaran tanah  yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan, dengan melampirkan alat bukti berupa a) Alat Pembuktian  hak
baru  (Pasal  23  PP  No.  24  tahun  1997);  b)  Penetapan  pemberian  hak  dari  pejabat  yang  berwenang  memberikan  hak yang bersangkutan, menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari Tanah Negara/Tanah Hak Pengelolaan; c) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak milik”. 9
Hak  pengelolaan  dibuktikan  dengan  penetapan  pemberian  hak  pengelolaan  oleh  pejabat  yang  berwenang:  1) Tanah  wakaf  dibuktikan  dengan  akta  ikrar  wakaf;  2)  Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dibuktikan  dengan  akta pemisahan; 3) Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tersebut  mengakibatkan  terjadinya akibat hukum terhadap penguasaan fisik tanah di mana 87 orang yang telah menduduki secara nyata tanah seluas 5,6 ha  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  tersebut  telah  dinyatakan  sebagai  penguasa  fisik  tanah  yang  sah  berdasarkan ketentuan  hukum  pertanahan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Putusan  MA  No.  229.K/PDT/1991  juga  telah  menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah dari TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah suatu penguasaan fisik tanah yang tidak sah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, 87 orang warga masyarakat  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh Musi  Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  memiliki  hak  secara  hukum  pertanahan  untuk  menguasai  secara  fisik  dan mengusahakan tanah seluas 5,6 ha tersebut sebagai areal pertanahan yang telah digunakan oleh 87 warga masyarakat Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi Banyuasin)  tersebut  sebagai  areal  tanah  untuk  membangun  perumahan  tempat  tinggal  dan  sebagai  tempat  untuk berusaha di bidang pertanian dengan menjadikan areal tersebut sebagai lahan pertanian.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.Plg  mengakibatkan  TNI  AU  Lanud  Sri Mulyono Herlambang harus menyerahkan 5,6 ha luas tanah milik 87 orang Pemilik yang selama ini dikuasai oleh TNI AU  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG menimbulkan hak bagi 87 orang yang memenangkan perkara sengketa tanah seluas 5,6 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang tersebut untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang dikuasainya ke Kantor Pertanahan Kota Palembang tanpa adanya halangan atau keberatan dari pihak TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang. Hal ini disebabkan karena Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tersebut  telah  memberikan  hak  penguasaan fisik tanah kepada 87 orang  warga di Kelurahan  Sukarami (dh  Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang seluas 5,6 ha dan sekaligus memberikan kewenangan untuk  mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh  87  orang  Pemilik  tersebut  ke  Kantor  Pertanahan Kota Palembang untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh 87 orang warga masyarakat Sari Rejo yang berkedudukan sebagai Pemilik tersebut.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tidak  menyatakan  secara  eksplisit tentang  wilayah  atau  areal  pertanahan  yang  mana  yang  menjadi  hak  dari87  orang  warga  masyarakat  Kelurahan Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  yang telah  memenangkan  gugatan  terhadap  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  melalui  putusan  Mahkamah Agung  tersebut.  Secara  interpretasi  hukum  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG yang menyatakan bahwa 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang merupakan pihak yang memiliki hak untuk  menguasai  secara  fisik  tanah  seluas  5,6  ha  tersebut,  yang  dimaksud  adalah  tanah  yang  saat  ini  diduduki  oleh warga  masyarakat  sebanyak  87  orang  tersebut  yang  harus  diserahkan  oleh  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono Herlambang kepada warga masyarakat tersebut.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tersebut  secara  eksplisit memang tidak menjelaskan lokasi mana di areal pertanahan di Kelurahan  Sukarami  (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang seluas 5,6 ha yang menjadi hak  penguasaan  fisik  dari  87  orang  warga  masyarakat  Sari  Rejo  tersebut.  Namun  secara  interpretasi  hukum  jelas bahwa  akibat  hukum  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah  bahwa  tanah  seluas  5,6  ha  yang  dimaksud  adalah tanah  yang  saat  ini  telah  digunakan  menjadi  tempat  pemukiman  /  perumahan  maupun  areal  pertanian  yang  telah diduduki  secara  nyata  selama  lebih  dari  20  tahun  oleh  87  orang  warga  masyarakat  yang  tinggal  areal  pertanahan tersebut  yang  berada  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang Polonia.
Hukum  putusan  Mahkamah  Agung  No.  No.  229.K/PDT/1991  terhadap  pemohon  kasasi  dahulu  tergugat  / pembanding yakni  TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah  sejak  keluarnya putusan Mahkamah  Agung tersebut maka hak menguasai fisik tanah seluas 5,6 ha yang pada awalnya di klaim adalah di bawah penguasaan TNI
9 Florianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah , (Visimedia, Jakarta, 2008), hlm. 87
AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, beralih penguasaan fisiknya kepada 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  yang menjadi penguasa fisik tanah yang sah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian  termohon  kasasi  dahulu  tergugat/  pembanding  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang,  dalam pelaksanaan/eksekusi putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG wajib menyerahkan tanah seluas 5,6 ha yang menjadi objek sengketa kepada 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) yang telah memenangkan gugatan perkara sengketa tanah seluas 5,6 ha tersebut dari TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tersebut.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tidak  berlaku  mutatis  mutandis terhadap seluruh warga masyarakat yang berada di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  Polonia,  karena  Putusan  Pengadilan Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tersebut  hanya  memberikan  kekuasaan  dan  kewenangan  dalam menguasai fisik tanah terhadap 87 orang warga masyarakat Sari Rejo dengan luas 5,6 ha yang telah menggugat TNI AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  hingga  ke  Mahkamah  Agung  dan  memenangkan  gugatan  tersebut. Sedangkan  untuk  warga  masyarakat  secara  keseluruhan  di  Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi  Banyuasin)  Kecamatan  Palembang  tidak  dapat  menjadikan Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  sebagai  dasar  untuk  menguasai  tanah  yang saat  ini  diduduki  oleh  warga  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  Kelurahan  Sukarami  (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang di  luar  dari  87  orang  warga  masyarakat  yang  telah  memenangkan  gugatan  penguasaan  fisik  tanah  atas  TNI  AU  Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan penguasaan fisik atas tanah yang saat ini  diduduki  oleh  warga  masyarakat  tersebut,  dan  juga  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan  permohonan hak atas tanah yang mereka kuasai.
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG hanya berlaku untuk 87 orang  warga masyarakat  yang  telah  memenangkan  gugatan  perkara  sengketa  seluas  5,6  ha  terhadap  TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri Mulyono  Herlambang,  dan  putusan  MA  tersebut  tidak  berlaku  untuk  warga  masyarakat  yang  menduduki  tanah  di Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi Banyuasin)  di  luar  objek  sengketa  seluas  5,6  ha  tersebut.  Oleh  karena  itu  warga  masyarakat  lainnya  yang  tinggal  di Kelurahan  Sukarami  (dh  Talang  Kelapa),  Kecamatan  Sukarami  (dh  Banyuasin  I),  Kota  Palembang  (dh  Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang belum memperoleh suatu kepastian  hukum terhadap penguasaan fisik tanah  yang diduduki oleh masyarakat tersebut karena belum ada dasar  hukum  yang kuat untuk menempatkan  warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi  Banyuasin)  tersebut  sebagai  penguasa  fisik  tanah  yang  sah  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  bidang  hukum  pertanahan.  Oleh  karena  itu  maka  sengketa  pertanahan  yang  terjadi  antara TNI  AU  Cq.  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dengan  warga  masyarakat  yang  belum  memperoleh  putusan  tentang kepastian hukum atas penguasaan fisik tanah yang didudukinya secara nyata tersebut masih tetap berlangsung, hingga adanya  suatu keputusan hukum melalui pengadilan yang menyatakan bahwa  warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin  I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) di luar 87 orang yang telah memenangkan gugatan sengketa penguasaan fisik tanah tersebut juga dinyatakan merupakan penguasa fisik tanah yang sah melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( incraht van gewisjgde ).

## SIMPULAN
Akibat  hukum  atas  Putusan  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  terhadap  kedua  belah  pihak  yaitu  TNI  AU  cq. Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  dan  masyarakat  Pemilik  atas  penguasaan  fisik  tanah  di  Kelurahan  Sukarami  (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang adalah  bahwa  pihak  TNI  AU  Cq  Lanud  Sri  Mulyono  Herlambang  wajib  mematuhi  putusan  MA  No.  229k/Pdt/1991 yang  telah  memenangkan  87  orang  penggugat  dari  komunitas  masyarakat  Pemilik,  dengan  mengeksekusi  putusan Mahkamah  Agung  tersebut,  dan  menyerahkan  lahan  pertanahan  seluas  5,6  ha  kepada  87  orang  masyarakat  Pemilik yang telah menguasai fisik tanah dan menduduki tanah tersebut yang digunakan sebagai  lahan tempat  tinggal/rumah dan  areal  pertanian  oleh  87  orang  penggugat  yang  dimenangkan  melalui  putusan  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut.  Putusan  Nomor:  177/Pdt.G/2014/PN.PLG  tersebut  juga  mengakibatkan  87  orang  masyarakat  Pemilik tersebut  berhak  mengajukan  permohonan  hak  baru  ke  Kantor  Pertanahan  Kota  Palembang  untuk  dapat  diterbitkan sertifikat  hak  atas  tanah  seluas  5,6  ha  tersebut  ke  atas  nama  87  orang  masyarakat  Pemilik  tersebut  atau  ke  para  ahli warisnya.  Hendaknya  komunitas  masyarakat  Pemilik  memberikan  agar  dapat  menyelesaikan  sengketa  pertanahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum pertanahan.
Firman Wijaya et al., Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Pangkalan Udara

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul Rahman Aziz. Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung: Alumni, 2013 Achmad Ali. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata , Prenada Media, 2012 Achmad  Sodiki. Penataan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Daerah  Perkebunan  Kabupaten  Malang.  (Studi  tentang Dinamika Hukum), Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013 Eddy Ruchiyat. Sistem Pendaftaran Tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA , Bandung: Alumni, 2011 Florianus SP. Sangsun. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia. 2008 Mohammad Mahfud MD. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2013

## Peraturan Perundang-Undang
UUPA  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah KUH Perdata
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Putusan Mahkamah Agung No. 229.K/PDT/1991

## Internet
www.lenterainfo.co.id www.Berometer.Medan.co.net