## PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI KEJADIAN BENCANA ALAM UNTUK PENDIDIKAN KEBENCANAAN NASIONAL
Oleh: Ahmad Yani*)

## Abstrak
Pendidikan Kebencanaan Nasional merupakan pendidikan yang sangat dibutuhkan di negara yang selalu dihadang oleh bencana. Namun untuk dilembagakan masih sangat  sulit  dilakukan.  Tulisan  ini  dapat  dijadikan  bahan  bacaan  awal  untuk memulai  usaha  membangun  Pendidikan  Kebencanaan  pada  umumnya  dan pendirian Pusat Pelatihan dan Simulasi Kejadian Bencana Alam pada khususnya. Sambil  menanti  terwujudnya  gagasan  ini,  sebaiknya  pendidikan  kebencanaan sudah  dimulai  oleh  semua  pihak  terutama  oleh  para  guru  IPS  dan  Geografi  di sekolah.  Sekolah  yang  telah  mencoba  melakukan  simulasi  evaluasi  gempa  bumi, banjir, dan kebakaran patut dihargai, apalagi jika sudah dijadwalkan secara rutin di sekolah.

## Kata Kunci: bencana, pendidikan, simulasi
*) Drs. Ahmad Yani, M.Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS-UPI.

## 1. Pendahuluan
Indonesia adalah  negara rawan  bencana geologi  atau bencana  alam  seperti gempa  bumi,  tanah  longsor,  dan  gunungapi  meletus.  Untuk  mengurangi  korban jiwa  dan  harta  benda,  banyak  pihak  yang  mengusulkan  agar  masyarakat  diberi pemahaman  yang  benar  tentang  bencana  alam  sebagai  upaya  mitigasi  bencana. Secara  ilmiah,  mitigasi  ( mitigate )  berarti    tindakan-tindakan  untuk  mengurangi bahaya supaya kerugian dapat diperkecil. Mitigasi meliputi tindakan perlindungan yang  dapat  diawali  dari  persiapan  sebelum  bencana  itu  berlangsung,  menilai bahaya  bencana,  penanggulangan  bencana,  berupa  penyelamatan,  rehabilitasi  dan relokasi.  Menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  No.  131  Tahun  2003, mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat- akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan  fisik,  kewaspadaan  dan  kemampuan.  Kegiatan  kesiapsiagaan  antara  lain berupa  pelatihan  atau  pembelajaran  untuk  menyiapkan  diri  pada  saat  bencana terjadi.
Dari  sekian  banyak  kegiatan  mitigasi,  satu  yang  paling  strategis  adalah pembelajaran atau pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan  merupakan wahana yang  efektif  untuk  membangun  perilaku  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana. Dalam referensi Biro Mitigasi Sekretariat Bakornas PBP (2005), mitigasi  bencana yang berbasis pada pendidikan masyarakat disebut paradigma pengurangan resiko.
Mitigasi bencana awalnya memang bersifat konvensional yang menganggap bencana sebagai  suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dielakan dan tidak dapat  dikurangi  resikonya.  Prinsip  utamanya  agar  para  korban  segera  mendapat pertolongan,  sehingga  fokusnya  memberi  bantuan  atas  kedaruratan  ( emergency ). Pandangan  kedua  berkembang  menjadi paradigma  antisipasi; tujuannya  lebih diarahkan  kepada  identifikasi  daerah-daerah  rawan  bencana,  mengenali  pola-pola yang  dapat  menimbulkan  bencana,  dan  penataan  ruang.  Pandangan  ketiga  adalah paradigma  pembangunan yaitu  bersifat  mengintegrasikan  upaya  penanganan bencana  dengan  program  pembangunan,  misalnya  melalui  perkuatan  ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Pandangan keempat adalah  paradigma pengurangan  resiko .  Dalam  paradigma  terakhir  ini  penanganan bencana  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk  mengelola dan  menekan  resiko  terjadinya  bencana.  Pendekatan  ini  memandang  masyarakat sebagai  subyek  dan  bukan  obyek  dari  penanganan  bencana  dalam  proses pembangunan.
Pada  paradigma  pengurangan  resiko,  mitigasi  dimaknai  sebagai  kewajiban berbagai  pihak,  baik  para  ahli,  pemerintah,  maupun  masyarakat  secara  luas.  Para ahli  barangkali  memiliki  tugas  untuk  menjelaskan  peristiwa  terjadinya  gempa, gunung  api,  longsor,  atau  banjir.  Dengan  pengetahuannya,  mereka  memetakan tempat-tempat  rawan  bencana.  Saat  ini  sudah  dikembangkan  suatu  sistem peringatan  dini  ( Early  Warning  System ).  Uji  cobanya  pernah  dilakukan  di  daerah Yogyakarta  dan  sekitarnya  dengan  menggunakan  layanan Value  Added  Short Message  Service (VASMS).  Layanan  SMS  merupakan  teknologi  yang  dapat diakses  secara  mudah  dan  dapat diterima oleh  masyarakat  luas  dalam waktu  yang singkat.  Dengan  tingkat  kepemilikan  handphone  yang  cukup  tinggi,  pemanfaatan channel  layanan  seluler  akan  lebih  efektif.  Layanan Jogja  Early  Warning  System ini adalah gagasan dari PT. Inspira Inovasi Indonesia sebagai anak perusahaan PT. Gamatechno  Indonesia  dengan  Badan  Meteorologi  dan  Geofisika  (BMG) Yogyakarta  dan  didukung  oleh  Badan  Informasi  Daerah  (BID)  Propinsi Yogyakarta,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  informasi  bencana kepada masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.
Kewajiban  pemerintah  adalah  mengkaji  dan  menguatkan  koordinasi  dan komunikasi  untuk  kelancaran  bantuan  dan  pencegahan  dampak  sampingan  yang menimbulkan bertambahnya korban. Peran serta pemerintah sangat penting, karena untuk  hal  yang  dianggap  mudah  seperti  distribusi  bantuan  bagi  korban  bencana ternyata tidak sesederhana  yang  kita  pikirkan. Banyak pihak  yang kesulitan untuk menyampaikan bantuan dengan tepat. Di sejumlah media massa selalu ada laporan tentang  keluhan  masyarakat  yang  belum  mendapat  bantuan  tetapi  di  tempat  lain justru  sangat  menumpuk.  Kasus  yang  menyakitkan,  justru  ada  oknum  “relawan” yang  mengambil  bantuan  untuk  kepentingan  pribadinya.  Sebut  saja  kasus  yang mencuat  ke  permukaan  dengan  isu  pengambilan  barang  (maling)  sumbangan bantuan Aceh oleh sekelompok relawan pada tahun 2005.
Adapun  tanggung  jawab  masyarakat  adalah  menguatkan  ketangguhan dirinya  sendiri  dalam  mengatasi  bencana.  Untuk  melahirkan  masyarakat  yang
tangguh,  perlu  ada  upaya  pembelajaran  tentang  bencana  alam  agar  mereka  dapat berusaha  menghindari  resiko  yang  lebih  banyak  dan  memakluminya  dengan kesabaran. Forum atau sarana yang telah  banyak  dimanfaatkan untuk memperkuat masyarakat  antara  lain  pengajian,  rapat-rapat  di  kelurahan,  penyebaran leaflet, poster, dan lain-lain.
Semua yang telah dijelaskan di atas sudah dan sedang dilaksanakan. Namun apakah sudah dapat  menjamin  adanya  berkelanjutan. Kenyataannya, ketika gempa terjadi atau banjir  bandang menyapu permukiman, kita cenderung kembali  kepada tahap awal perkembangan mitigasi yaitu  yang  bersifat konvensional . Semua orang panik  dan  pasrah  kepada  nasib.  Di  koran,  radio  dan  televisi  berkumandang  lagi ajakan untuk membantu meringankan penderitaan. Bukti bahwa kita memiliki pola mitigasi  konvensional,  misalnya  pada  saat  wartawan  mewawancari  masyarakat korban bencana, ia akan bertanya: “ apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? ”. Dijawab  oleh  masyarakat ”…..belum!,  kami  berharap  agar  pemerintah  segera membantu  kami! ”.  Jika  telat  diberi  bantuan,  mereka  berdemo  dan  mendesak  agar Bupati  atau  Guberbur  turun  dari  singgasananya!.  Pertanyaan  wartawan  yang normatif  (cenderung  tidak  kreatif)  tersebut  adalah  bukti  yang  perlu  kita  evaluasi. Pemerintah dianggap dewa penyelamat yang banyak uang, dan masyarakat kurang berperan  serta  dalam  mengatasi  masalah.  Pertanyaan  wartawan  itu  adalah  bukti ketiadaan sistem yang baik dalam mengatasi masalah pasca bencana.

## 2. Kesiagaan Melalui Pengintegrasian Kurikulum
Pengintegrasian  materi  kebencanaan  dalam  kurikulum  di  sekolah  banyak digagas oleh  banyak pihak. Prakoso Bhairawa Putera S, Peneliti  Muda  Kebijakan dan Perkembangan Iptek – LIPI pernah menulis di PR online tentang penyampaian materi kesiagaan bencana yang diintegrasikan dengan mata pelajaran. Sebelum ada kebijakan  tentang  pendidikan  kebencanaan,  ia  menyarankan  agar  ada  pelatihan untuk  siswa,  guru,  ataupun  karyawan.  Materi  pelatihan  diarahkan  untuk peningkatan  ketrampilan  menghadapi  bencana  dan  mengkaji  perencanaan menghadapi bencana.
Selanjutnya  Prakoso  menyatakan  bahwa  untuk  masyarakat  umum, sosialisasi  kebencanaan dapat berupa penyuluhan  interaktif  yang dilakukan secara rutin  dengan  melibatkan  unsur  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  pemerintah, dinas  kesehatan,  pemadam  kebakaran,  palang  merah,  angkatan  bersenjata,  hingga pekerja kantor dan para profesional.
Menurut  Prakoso,  Jepang  sudah  melaksanakan  metode  pendidikan kesiapsiagaan  terhadap  bencana  sejak  1971.  Hampir  di  setiap  kota  besar  dan prefectures di Jepang terdapat pusat pelatihan pencegahan bencana. Pusat pelatihan ini  menyediakan  latihan  dan  simulasi  secara  gratis  kepada  setiap  warga  negara maupun  pengunjung.  Simulasi  yang  disediakan  meliputi  simulasi  gempa  bumi ( jishin ),  simulasi  badai  ( taihu ),  pemadaman  api  menggunakan fire  extinguisher , penyelamatan  ketika  kebakaran,  permainan  mengendarai  helikopter  untuk mengevakuasi  korban  bencana,  dan  lainnya.  Pelajar  setingkat shogakko (sekolah dasar)  berkewajiban  untuk  mendatangi,  mengenal,  dan  mengikuti  simulasi
pencegahan  bencana  di  pusat  pencegahan  bencana  terdekat.  Semua  diintegrasikan dengan kurikulum belajar.
Jepang  menurut  penulis  adalah  negara  yang  serius  menciptakan  suasana kesiagaan dengan adanya pusat-pusat pelatihan dan simulasi. Dengan adanya pusat pelatihan mitigasi bencana diharapkan akan terbangun pemahaman tentang mitigasi bencana  yang  terintroduksi  sejak  dini  sehingga  kelak  akan  memiliki  perilaku kesiagaan mitigasi bencana yang melekat.
Bagaimana  dengan  Indonesia?.  Pelatihan  menghadapi  bencana  umumnya tanpa  koordinasi  dan  sporadis.  Di  sekolah-sekolah  hanya  dilakukan  seadanya  dan oleh  sekolah-sekolah  yang  peduli  saja.  Di  lingkungan  pesantren  juga  pernah dirintis.  Sebut  saja  di  Pesantren  Darussalam  Watucongol  Magelang  pernah menyelenggarakan  Pelatihan  Manajemen  Resiko  Bencana  Bagi  Guru/Ustadz  dan santri Senior.  Kegiatan pelatihan kerjasama antara Community Based Disaster Risk Management  Nahdlatul  Ulama (CBDRMNU)  Kabupaten  Magelang  bersama Project  Manager  Unit (PMU)  CBDRMNU  Jakarta.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  25 orang  guru  (ustadz)  dan  murid  senior  dari  5  kleompok  Kecamatan  yang  telah dibentuk oleh Santri Siaga Bencana Kabupaten Magelang ( NU online ).
Walaupun  kegiatan  pendidikan  bersifat  sporadis  dan  tidak  berkelanjutan tetapi  sebagai  usaha  masyarakat  patut  dihargai.  Sekurang-kurangnya  dapat memberi  wawasan  singkat  tentang  bencana.  Namun  jika  ditakar  dengan  besarnya masalah yang dihadapi, usaha yang sporadis dan angin-anginan tersebut tentu saja tidak  memadai.  Perlu  direncanakan  dengan  manajemen  yang  lebih  baik.  Di dalamnya  perlu  ada  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilengkapi  dengan berbagai alat simulasi untuk mendukung latihan.

## 3. Pusat Pelatihan Dan Simulasi Kejadian Bencana
Bencana  berdasarkan sumber penyebabnya dapat dibedakan atas  lima yaitu (a) bencana geologis berupa letusan gunung api, gempa, longsor dan gerakan tanah, (b)  Bencana  klimatologis  berupa  kekeringan,  badai,  dan  banjir;  (c)  Bencana meteorit,  jatuhnya  benda  langit  ke  permukaan  bumi;  (d)  bencana  lingkungan berupa kebakaran hutan polusi, dan kegagalan teknologi lainnya, (e) bencana akibat ulah  manusia    berupa  rusaknya  budaya  masyarakat  yang  unggul  oleh  berbagai pengaruh  seperti  konflik  antar  etnis,  KKN,  Korupsi,  penyakit,  dan  sebagainya. Karakteristik  bencana  alam  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia  menurut BAKORNAS (2005) adalah: Banjir, Tanah longsor, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan  lahan,  Angin  Badai,  Gempa  Bumi,  Tsunami,  Letusan  Gunungapi,  Kegagalan Teknologi, dan Wabah penyakit. Namun dari semua bencana  yang disebutkan ada bencana  yang  bersifat  mendadak  antara  lain  gempa  bumi, tsunami, tanah  longsor, banjir bandang, dan angin ribut.
Untuk  bencana  alam  yang  tidak  mendadak  barangkali  mudah  untuk dihindari,  walaupun  tetap  harus  dipersiapkan  mental  para  korban  karena dampaknya bisa lebih besar dan meluas. Bencana kekeringan, misalnya, walaupun memiliki  waktu  jeda  yang  panjang  tetapi  jika  korban  tidak  mendapat  solusi  yang cepat akan merembet pada krisis lainnya yang lebih berbahaya.
Bencana  alam  yang  bersifat  mendadak  dapat  juga  dibagi  lagi  menjadi  dua yaitu yang dapat terantisipasi dan tidak dapat terantisipasi. Yang dapat terantisipasi antara  lain  tanah  longsor  dan  banjir  bandang  sedangkan  yang  tidak  terantisipasi adalah  gempa  bumi,  tsunami,  angin  ribut.  Jika  dibandingkan  lagi  antara  gempa bumi,  tsunami,  dan  angin  ribut  maka  gempa  bumi  adalah  bencana  yang  tidak memiliki jeda sama sekali.
Pusat  pelatihan  dan  simulasi  kejadian  bencana  alam  yang  akan  diusulkan dalam  tulisan  ini  adalah  untuk  pendidikan  kebencanaan  yang  bersifat  mendadak yaitu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, dan angin ribut. Artinya diversifikasi  pusat  pendidikan  dan  pelatihan  diperuntukan  untuk  mitigasi  lima bencana alam di atas. Sebagaimana pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdikat) yang lain, ada sejumlah persyaratan untuk mendirikan pusdiklat kebencanaan antara lain kurikulum, sarana dan prasarana, peserta, dan instruktur. Berikut ini adalah gagasan awal untuk membangun pusdiklat kebencanaan yang bermanfaat bagi mereka yang akan merintis dan mewujudkan gagasan ini.

## a. Kurikulum Kebencanaan
Kurikulum  kebencanaan  sekurang-kurangnya  memiliki  ruang  lingkup empat aspek yaitu:
1) Pendidikan pencegahan yaitu upaya preventif agar kerusakan dan korban dapat dikurangi jika terjadi bencana.
2) Pendidikan tanggap darurat yaitu upaya mencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta  pemberian  bantuan  darurat  (sandang,  pangan,  obat-obatan,  perlindungan dan lain-lain).
3) Pendidikan rehabilitasi yaitu perbaikan fisik dan non fosik serta pemberdayaan dan mengambaian harkat hidup korban bencana
4) Pendidikan  rekonstruksi  yaitu  pembangunan  kembali  prasarana/sarana  serta fasilitas umum yang rusak agar kehidupan normal kembali.
Dari empat aspek di atas, akan mudah diurai menjadi sejumlah kompetensi dasar  yang  harus  dicapai  oleh  peserta  diklat.  Untuk  pencapaian  kompetensi biasanya  akan  dipertimbangkan  dua  hal  yaitu  waktu  dan  peserta  diklat.  Waktu diklat mungkin dapat dikelompok pada empat paket yaitu:
1) Paket Wisata
2) Paket Sosialisasi
3) Paket Dasar
4) Paket Manajer
Paket  wisata  merupakan  paket short  time yaitu  pelatihan  dengan  waktu  1 atau 2 jam saja. Tujuannya hanya mengenal secara umum tentang berbagai bencana dan  cara  cepat  menyelamatkan  diri.  Paket  ini  cocok  bagi  pelajar  dan  masyarakat umum  dari  TK,  SD,  SMA,  PT,  dan  masyarakat  awam.  Kegiatan  pelatihan  adalah menyaksikan  pameran,  pemutaran  film,  simulasi  di  tempat  khusus  baik  di  dalam ruangan  maupun  halaman  yang  sudah  dirancang  untuk  melakukan  latihan  dalam menghadapi  bencana.  Untuk  gempa  bumi,  perlu  diracang  bangunan  mekanik simulasi gempa  bumi.  Walaupun pelatihan  bersifat serius tetapi di dalamnya sarat
dengan  suasana  wisata.  Instruktur  diangkat  dan  ditugaskan  dari  pusat  diklat  yang telah terlatih.
Paket  Sosialisasi  merupakan  pelatihan  bagi  relawan  amatir  dengan  fokus pada  pendidikan  pencegahan,  tanggap  darurat,  rehabilitasi  dan  rekonstruksi. Walaupun ruang lingkupnya sangat luas tetapi pembekalan hanya diarahkan untuk menjadi  relawan  setempat.  Artinya  peserta  yang  mengikuti  diklat  adalah  para pemuda yang berasal dari daerah-daerah rawan bencana. Mereka diambil dari para anggota karang taruna dengan pendidikan setingkat SMP dan SMA. Peserta diutus dan dibiayai oleh pemerintah daerah. Kompetensi yang diharapkan adalah menjadi agen sosialisasi dan pemandu teknis  bagi  masyarakat sekitarnya.  Waktu pelatihan antara  7  –  10  hari.  Materi  teori  yang  disarankan  antara  lain  tentang  kebencanaan, karakteristik korban, dan teori SAR. Materi praktek antara lain P3K, evakuasi, dan rehabilitasi sementara.
Paket  Dasar  merupakan  pendidikan  dan  latihan  bagi  para  relawan  dari Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  Anggota  SAR,  pejabat  pemerintah  tingkat  lokal, dan para teknisi sarana umum  seperti para pedam kebakaran,  instalasi  listrik, gas, dan  air,  para  perancang  transportasi  darat,  para  psikolog,  dan  lain-lain.  Waktu pelatihan  antara  20  –  30  hari  dengan  peserta  yang  relatif  homogen.  Artinya pelatihan  tidak  dapat  dilakukan  bagi  semua  latar  belakang  profesi.  Pelatihan dibantu  oleh  pemerintah  pusat  dengan  tujuan  agar  para  teknisi  sarana  umum tersebut dapat melakukan rehabilitasi dan rekonstruski sarana umum dengan cepat. Para  pelatih  pada  paket  dasar  adalah  para  ahli  bencana,  praktisi  sarana  umum, psikolog, kepolisan, dan para instruktur dari komponen SARNAS dan TNI.
Paket  manajer  merupakan  pelatihan  bagi  para  pimpinan  dan  pengambil keputusan.  Peserta  terdiri  dari  para  camat,  bupati,  gubernur,  para  anggota  dewan, pimpinan  perusahaan  tertentu,  dan  lain-lain.  Waktu  pelatihan  fleksibel  sesuai kesepakatan  antara  lembaga  diklat  dengan  para  peserta  dan  atau  perintah  dari atasan.  Materi  yang  disampaikan  berupa  mitigasi  tingkat  manajer.  Dampak  yang diharapkan  dari  pelatihan  ini  adalah  agar  para  pimpinan  memiliki  wawasan kebencanaan.  Aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  dan  anggota dewan mempertimbangkan aspek bencana alam.

## b. Sarana dan prasarana
Untuk  membangun  pusat  pelatihan  diklat  kebencanaan  tergantung  pada kurikulum  yang  akan  dikembangkan.  Di  bawah  ini  digagas  sarana  dan  prasarana lengkap untuk semua paket diklat:
1) Ruang pelatihan yang memuat 40 orang peserta
2) Ruang simulasi gempa bumi
3) Halaman untuk simulasi evakuasi dan pertolongan pertama
4) Ruang pameran dan alat peraga baik 2 maupun 3 dimensi
5) Ruang pemutaran film
6) Perpustakaan
7) Ruang Pusat studi kebencanaan
8) Laboratorium forensik kebencanaan
9) Gudang pemeliharaan peralatan praktek
10) Ruang instruktur dan administrasi
11) Penginapan peserta
12) Sarana peribadatan
13) Dan sarana lain yang diperoleh atas kerjasama yang baik dengan instansi terkait misalnya  markas  besar  SARNAS,  BMG,  PVMBG  (Pusat  Vulkanologi,  dan Mitigasi  Bencana Geologi),  kepolisian, 3 unsur TNI (Darat, Laut, dan Udara), dan kerjasama internasional.

## c. Peserta
Sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian  kurikulum,  peserta  adalah  dari semua  unsur  dari  kalangan  pelajar  dari  TK  sampai  PT,  unsur  kepemudaan, masyarakat  awam,  para  relawan,  para  teknisi  sarana  umum,  kepala  daerah  dan anggota dewan. Pelayanan paket yang harus banyak dilakukan adalah paket wisata dan  paket  sosialisasi  karena  keduanya  adalah  sasaran  utama  pendidikan masyarakat.  Sedangkan  Paket  Pelatihan  Dasar  da  Manajer  mungkin  jarang dilakukan  tetapi  harus  disediakan  paketnya  agar  lebih  terintegrasi  dalam membangun masyarakat siap menghadapi bencana.

## d. Produk Pusat Diklat Kebencanaan
Selain  sebagai  pusat  pendidikan  dan  latihan,  Pusdiklat  juga  memiliki peranan  penting  untuk  mengembangkan  berbagai  teknologi  dan  produk  informasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya;
1) Peta  rawan  dan  komunitas  rentan  bencana  dan  mendisiminasikannya  kepada seluruh masyarakat.
2) Perencanaan kedaruratan ( contingency planning )
3) Perencanaan  dan  temuan  teknologi early  warning  system yang  dipahami  oleh seluruh lapisan masyarakat
4) Mengevaluasi  seluruh  kebijakan  yang  berpotensi  meningkatkan  kerentanan bencana yang bersifat kasuistik

## 4. Pendidikan Kebencanaan Nasional
Pendidikan  Kebencanaan  Nasional  merupakan  gagasan  besar  yang  banyak diinginkan  oleh  banyak  pihak  tetapi  sulit  untuk  dilembagakan.  Para  ahli pendidikan,  para  pengelola,  dan  para  praktisi  pendidikan  di  lapangan  semuanya menunggu.  Walaupun  harus  diakui,  tidak  tahu  siapa  yang  sedang  ditunggu. Sebagian dari mereka sudah mencoba angkat bicara tetapi frekwensinya naik turun. Di  saat  musibah  datang,  barulah  banyak  orang  yang  berbucara,  sebaliknya  jika tidak ada kejadian bencana suaranya nyaris tidak terdengar. Tulian ini juga bagian dari bisik-bisik yang mungkin didengar mungkin tidak. Sebagai penulis, saya tidak pernah  putus  asa.  Sekurang-kurangnya  dapat  dibaca  oleh  mahasiswa  jurusan pendidikan geografi dan para guru di sekolah.
Untuk  menggagas  pusat  pendidikan  dan  pelatihan  rasanya  cukup  jelas kegiatannya. Sebagai tambahan, Pusdilat kebencanaan idealnya dibangun di setiap
kota provinsi dan atau kabupaten. Kedudukannya hampir sama dengan kepentingan kita terhadap perpustakaan daerah dan musium daerah. Embrio pendirian Pusdiklat dapat  dirintis  oleh  perguruan  tinggi  setempat  yang  bekerjasama  dengan  Satuan Koordinasi  Pelaksana  Penanggulangan  Bencana  dan  Penanggulangan  Pengungsi setempat.  Jika  perlu,  kewenangan  pendirian  diklat  bisa  juga  dilakukan  oleh Satkorlak tingkat kabupaten/kota.
Sambil menunggu reaksi dan tanggapan dari masyarakat dan pihak lainnya, Pendidikan  Bencana  Nasional  bisa  kita  mulai  dari  sekolah.  Walaupun  tidak  ada ruang kurikulum di sekolah bagi Pendidikan Kebencanaan (nasibnya sama dengan Pendidikan  Lingkungan  Hidup),  namun  pendidikan  kebencanaan  perlu  terus dihidupkan.  Bagi  guru  IPS  (di  SD  dan    SMP)  dan  Geografi  di  SMA  Pendidikan Kebencanaan  merupakan  kewajiban  kita  untuk  terus  disosialisasikan.  Caranya dapat  disinggung  pada  setiap  penyampaian  kompetensi  mata  pelajaran.  Sesekali coba  melakukan  simulasi  bencana  gempa  bumi  seperti  yang  pernah  dilakukan disejumlah sekolah:
1) SD Alzhar Jakarta pada akhir tahun 2009,
2) TK  dan  SD  Karangturi  Semarang,  yang  bekerja  sama  dengan  Palang  Merah Indonesia  (PMI)  Kota  Semarang  itu  menceritakan  terjadinya  bencana  gempa bumi yang menyebabkan bangunan sekolah runtuh dan terbakar.
3) SD  Panunggangan  1  dan  4,  Panunggangan  Barat,  Cibodas,  Kota  Tangerang menggelar simulasi gempa dan banjir, pada Kamis 18/2/2010.
4) Sekolah Dasar Negeri 4 Lampegan di Garut, Jawa Barat sekitar Oktober 2009
5) Taman  kanak-kanak  (TK)  dan  sekolah  dasar  (SD)  Priangan  Bandung,  Jawa Barat,  menggelar  simulasi  gempa  bumi  dan  kebakaran  pada  sekitar  Oktober
2009.
6) Dan mungkin di tempat lainnya.
Walaupun  hanya  bersifat  parsial  tetapi  itulah  kepedulian  guru  dalam memberi  pengalaman  simulasi  gempa  bumi  kepada  masyarakat.  Jika  usaha semacam  itu  tidak  bisa  dilakukan,  guru  IPS  dan  geografi  sebaiknya  dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Lakukan  mitigasi  bencana  sebelum  memulai  pembelajaran.  Setelah  berdoa, sebaiknya  guru  mempersilakan  siswa  untuk  mengatur  dan  merencanakan evakuasi  jika  gempa  tiba-tiba  terjadi  (jalur  pelarian  sudah  dibayangkan  oleh seluruh siswa). Ini dilakukan setiap hari sebagai bentuk kewaspadaan bersama.
2) pembiasaan  kepada  anak  didik  untuk  melakukan  mitigasi  bagi  dirinya  sendiri (cara meloloskan diri) jika berada di sebuah bangunan (di hotel, di sekolah, di tempat  ibadah,  di  tempat  pertemuan,  dan  lain-lain).  Pembiasaan  yang  harus dilakukan misalnya sekilas memastikan jumlah meja yang kuat dalam ruangan, arah pintu keluar, pilar/tiang bangunan pokok, lokasi alat pemadam kebakaran, toliet,  dan  bentuk  bangunan  secara  keseluruhan.  Tidak  harus  diperiksa  secara teliti,  tetapi  cukup  dilirik  oleh  mata  secara  sekilas.  Jika  terjadi  gempa  maka dalam benaknya sudah tergambar tempat yang akan dituju untuk berlindung.
3) Kewaspadaan  jika  melihat  potensi  bahaya.  Hal  ini  biasa  dilakukan  oleh  para pencinta  alam  yang  melakukan  perjalanan  di  tengah  hutan.  Jika  melihat
percikapn  api  atau  puntung  rokok,  mereka  segera  akan  mematikannya.  Kita juga seharusnya dapat melakukannya, misalnya waspada terhadap potensi tanah longsor, banjir, atau kebakaran.

## 5. Penutup
Gagasan  besar  ini  bukanlah  sesuatu  yang  mustahil  untuk  dilaksanakan. Lembaga  pendidikan  yang  memeroduksi  guru  seperti  Universtas  Pendidikan Indonesia  dan  universitas-universitas  lain  bekas  IKIP  sebaiknya  menjadi  pelopor dalam  mewujudkan  Pendidikan  Kebencanaan  Nasional.  Bagi  para  ilmuwan  dan praktisi  pendidikan,  Pendidikan  Kebencanaan  Nasional  sebaiknya  sudah  mulai dirintis  untuk  dijadikan  sebagai  ilmu  tersendiri  sebagamana  Pendidikan Lingkungan Hidup.

## Daftar Pustaka
Coburn, AW., RSJ. Spence & A. Pomonis. 1994. Mitigasi Bencana. Architectural Reseach  Limited, The  Oast  House,  Malting  Lane,  United  Kingdom, Available: http://www.undmtp.org/ Indonesia/Disaster _mitigation/Mitigasi Direktorat  Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana,  Departemen  Energi  dan
Sumberdaya Mineral, Gempa Bumi dan Tsunami . Bandung. Gustavo Wilches, 1995, Bencana dan Lingkungan , Program Pelatihan manajemen Bencana, UNDP. http://www.undmtp.org/ Indonesian/ Disaster_mitigation/Mitigasi
Reed,  Shelia,  1995,  Pengantar  Tentang  Bahaya, Program  Pelatihan  Manajemen Bencana.UNDP .
Sarwedi  Oemardi.  ”Pendidikan  dan  Mitigasi  Bencana  Alam:  Pelajaran  Berharga dari Aceh”, Homepage Pendidikan Network, 2 Januari 2005.
UNDP,  1992, Tinjauan  Umum  Manajemen  Bencana,  Program  Pelatihan Manajemen Bencana .