## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TINJAUAN HUKUM DAN NORMA SOSIAL PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH ATAS PERAWATAN IBU KANDUNG
Moh. Waskito Aji Universitas Sunan Giri Surabaya waskito4246@gmail.com
Rahmat Ihya
Universitas Sunan Giri Surabaya rahmatunsuri@gmail.com
Ali Sodiqin Universitas Sunan Giri Surabaya alisadikin@unsuri.ac.id
Abstrack
An agreement to receive wages from the work of caring for elderly biological parents is an unusual agreement.  Because  it  is  considered  uncivilized.  Civil  law  regulations,  agreements  cannot  be  made haphazardly. Must fulfill several conditions. So the aim of this research is to find answers to how to review  article  1320  of  the  Civil  Code  and  the  perspective  of  social  norms  regarding  agreements  to receive wages from caring for biological parents. This research is empirical research using a socio-legal approach method. In the discussion, caring for biological parents who are elderly is the obligation of the child they give birth to. It doesn't matter if they are rich or poor. Because in reality children must be filial to their parents. The results of this research state that the agreement made by Sarmi and his brothers is null and void because it does not fulfill one of the terms of the agreement, namely that the agreement  must  originate  from  a  lawful  cause.  And  the  perspective  of  social  norms  in  Rembang Regency also considers that this is not in accordance with the social norms that apply there.
Keywords: Agremeents. parental care remuneration

## ABSTRAK
Perjanjian untuk memperoleh upah dari hasil pekerjaan merawat orang tua kandung yang telah lansia merupakan  suatu perjanjian  yang  tidak  lazim.  Karena  hal  itu  dianggap  tidak  beradab.    Pengaturan hukum perdata, perjanjian tidak bisa dilakukan secara asal. Harus memenuhi beberapa syarat. Jadi tujuan penelitian  ini adalah untuk menemukan jawaban bagaimana tinjauan pasal 1320 KUH Perdata dan perspektif norma sosial  tentang perjanjian  untuk mendapat upah dari mengasuhan orang tua kandung. Penelitian ini merupakan penelitian  empiris dengan metode pendekatan sosio legal. Dalam pembahasannya,merawat orang tua kandung yang sudah lansia merupakan kewajiban dari anak yang ia lahirkan. Tidak peduli mereka kaya atau miskin. Karena sejatinya anak harus  berbakti kepada orang tuanya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Sarmi dan saudara- saudaranya  adalah  batal  demi  hukum  karena  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  perjanjian  yaitu perjanjian harus berasal dari sebab yang halal. Dan perspektif norma sosial di Kabupaten Rembang juga menilai bahwa hal itu tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di tersebut.
Kata kunci: Perjanjian. Perawatan. Orangtua

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  mahluk  yang  tidak  bisa  hidup  mandiri,  atau  biasa  di  sebut  zoon politicon  adalah  istilah  lain  untuk  menyebutkan  manusia.  dalam  hal  ini  manusia  adalah makhluk yang saling membutuhkan. Tak mampu hidup sendiri. Dan butuh pergaulan umtuk menjalin hubungan terhadap sesamanya. Dalam hal sekecil apapun, manusia pasti tidak dapat melakukannya  sendiri.  Namun  kehidupan  bermasyarakat  tidak  selamanya  berada  di  jalur perdamaian. Banyaknya perbedaan yang muncul di tengah masyarakat sering menimbulkan konflik antar masyarakat. Konflik yang timbul dalam masyarakat sangat beragam. Tak jarang ditemukan masalah atau kasus  baru yang  nyentrik.
Konflik, tidak selamanya konflik timbul karena suatu perbedaan. Masalah ekonomi juga kerap menjadi pemicu emosi yang dapat menimbulkan masalah. Emosi yang terpompa  terus memacu  perilaku  egois.  Sikap  egois  yang  hanya  mementingkan  diri  sendiri  dapat  terus menggerus kasih sayang dan merusak moralitas tanpa pandang bulu. Baik itu kepada orang lain atau kepada keluarga sendiri. Jadi peneliti berpendapat bahwa hubungan ekonomi dengan hukum  sangatlah  erat.  Kedua-duanya  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Bukan  hanya karena hukum bisa bertindak sebagai pengontrol perekonomian, subyek hukum (orang) bisa terjerat  hukum  karena  faktor  masalah  perekonomian.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  oleh adanya kasus - kasus dengan berbagai motif beserta tuntutan tampak berseliweran merebak di tengah-tengah masyarakat. Tak peduli masyarakat dari kalangan atas maupun bawah. Pada permasalahan keluarga yang diteliti adalah tentang perjanjian membayar upah atas pemeliharaan orang tua kandung, yang jelas-jelas notaben-nya adalah seseorang yang memang berhak mendapatkan perawatan dari anak-anaknya di masa ia tua. Bahkan anak kandungnya yang terpaksa bersedia merawat orang tua tersebut membuat surat perjanjian agar saudara lainnya  yang  tidak  ikut  merawat  orang  tua  harus  menepati  janji  untuk  membayar  upah perawatan orang tua setiap bulan.
Kata lazim dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  artinya  sudah  biasa  atau  sudah menjadi hal yang umum. 1 Sedangkan membuat perjanjian pembayaran upah atas perawatan orang tua kandung bukanlah merupakan sesuatu yang dianggap lumrah atau umum. Bahkan terkesan sangat immoral .
Kewajiban anak dalam hal merawat orang tua telah ada di Pasal 46, pada ayat 2 Undang- undang  No.1  Tahun  1974  yang  membahas    perkawinan. Pasal  di  sini  menegaskan  bahwa  anak mempunyai kewajiban yang tak kalah penting dalam hubungan keluarga. 2
Dalam Undang-undang Hukum Perdata dijabarkan sebab-sebab terjadinya Perjanjian. Salah satunya adalah karena sebab yang halal.  Menurut Martha Eri Safira dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata .  Sebab  di  sini  tidak  lain  mengacu  pada  isi  di  dalam  perjanjian  nya. Penyebab dari perjanjian itu haruslah halal yang menyimpan makna bahwa perjanjian itu tidak
1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Semarang: Widyakarya, 2014), 101
2 Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Submit Approve Publish 17 Mei 2023 19 Juni  2023 03 Juli 2023
menyimpang dari Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan . 3
Kata  halal  dalam  keagamaan  adalah  memberi  gambaran  agama  tentang  perilaku manusia,  entah  itu  ucapannya,tindakannya,  maupun  sikap-sikap  atas  benda  yang  ada  di sekitar kita. Sejalan dengan Hukum Perdata, dalam islam sendiri, halal berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi atau sesuatu yang boleh dilakukan. Ini berarti jika kita melakukan sesuatu yang  halal,  kita  akan  terhindar  dari  dosa.  Memeriksa  maksud  dari  Martha  tentang  makna ketertiban  dan kesusilaan ,  kesusilaan  disejajarkan  dengan  norma  kesopanan  yang  bertujuan untuk  membangun  ketertiban  dalam  hubungan  bermasyarakat.  jika  dilihat  dari  KBBI, ketertiban artinya perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan, serta teratur baik. 4 Dan kesusilaan menurut KBBI berarti beradab, sopan santun, mempunyai norma dan kelakuan yang baik,  tata  krama  yang  luhur. 5 Sikap  meminta  upah  atas  pemeliharaan  orang  tua  kandung, tidak  memenuhi unsur-unsur  yang terdapat dalam makna ketertiban dan kesusilaan . Orang  yang  berkelakuan  baik  terhadap  siapa  saja  tanpa  pandang  bulu,  berarti  ia mempunyai kesusilaan yang tinggi. Sebaliknya, orang yang memperlakukan orang lain dengan buruk,  apalagi  orang  lain  tersebut  tidak  lain  adalah  orang  tuanya  sendiri,  maka  ia  bisa dikatakan tidak berkesusilaan.
Teori dan Undang-undang yang saling berkaitan tersebut masih memerlukan analisis lebih lanjut. Dalam konflik sosial ini, tinjauan lansung dari adat atau kebiasaan masyarakat di Kabupaten  Rembang  juga  diperlukan  sehingga  menghasilkan  jawaban  yang  akurat. Berdasarkan  permasalahan  di  atas  maka  bagaimana  hukum  dan  norma  sosial  melihat perjanjian  pemberian  upah  perawatan  anak  terhadap  ibu  kandung  termasuk  hukum  adat Masyarakat rembang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian    empiris  dengan  pendekatan  sosio  legal,  penelitian studi  kasus  perdebatan    perawatan  orangtua  dari  lima  anak,  yang  masing-masing  merasa keberatan dengan alasan masing-masing, sehingga berdasarkan kesepakatan, perawatan Ibu Takinah  di  serahkan  pada  salah  satu  anak  ibu  takinah,  yang  berprofesi  sebagai  ibu  rumah tangga dengan perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) ada pemberian upah sebanyak 3.000.000 setiap bulan, penelitian ini mengunakan data primer yang di dapat melalui wawancara yang kemudian  data  akan  di  analisis  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  tentang  perjanjian yang di anggap sah karena sebab yang halal, termasuk dari norma sosial yang berlaku di desa krangan,  penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  sosio  legal  dan  hasil  penelitian  akan  di deskripsikan secara narasi sebagai hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam kasus ini, kita temukan beberapa tokoh yaitu Sarmi, Mbah Takinah, suami mbah Takinah (Mbah Karsono), dan saudara kandung Sarmi. Mbah Karsono awalnya memutuskan untuk  menitipkan  istrinya  kepada  salah  satu  dari  ke  lima  anaknya  dengan  maksud  agar istrinya  mendapatkan  perawatan  yang  layak.  Mbah  Takinah  tidak  mempunyai  penyakit serius, hanya saja beliau sering lemas dan badannya sakit-sakit karena faktor usia.
3 Martha Eri Safira, Hukum Perdata , (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 89v.
4 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Digital Ocean, 2012), Diakses pada 5 Februari 2023, https://kbbi.web.id/tertib.html
5 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Digital Ocean, 2012), Diakses pada 5 Februari 2023, https://kbbi.web.id/tertib.html
Harapan Mbah Karsono bersambut dengan  kekecewaan. Keempat anak Mbah Karsono tidak ada yang  mau merawat ibu mereka. Mereka enggan merawat Mbah Takinah dengan alasan sama-sama sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Entah apa yang ada di kepala anak- anak Mbah Karsono, sehingga membuat Mbah Karsono bersikeras memohon agar anaknya bersedia merawat ibu mereka. Sebab Mbah Karsono sendiri merasa tidak sanggup menghidupi dan merawat istrinya.  Mbah Karsono yang sudah sangat  tua juga kesulitan untuk berjalan karena tubuh rentahnya yang mulai membungkuk.
Perdebatan  keluarga  itu,  mereka  saling  menuding  satu  sama  lain  agar  bersedia menampung Mbah Tukinah,  dikarenakan salah satu anak dari Mbah Takinah yang bernama Sarmi adalah seorang ibu rumah tangga yang paling mempunyai waktu luang di rumahnya, maka  saudara-saudara  Sarmi  menunjuk  Sarmi  agar  merawat  Mbah  Takinah.  Tetapi  Sarmi menolak keras dengan alasan kerepotan.
Musyawarah  keluarga  itu  masih  berkelanjutan  hingga  keesokan  harinya,  yakni  pada tanggal 20 Februari 2020. Sarmi yang tetap kekeh mempertahankan penolakannya tersebut tiba-tiba  menyampaikan  pendapatnya.  Sarmi  bersedia  merawat  Ibunya,  dengan  syarat saudara-saudara nya mau berkongsi untuk memberi upah kepada Sarmi dengan uang sejumlah Rp.  3.000.000,00  setiap  bulannya.  Sungguh  nominal  uang  yang  cukup  besar  untuk  biaya perawatan seorang ibu kandung yang telah mempertaruhkan apa saja demi dirinya.
Upah ialah hak yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Upah dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari atasan atau pemberi kerja kepada pekerjanya yang ditetapkan dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan  atau  peraturan  perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 6 Ada beberapa macam bentuk upah, diantaranya yaitu:
A. Upah nominal, yakni bayaran itu harus diserahkan kepada karyawan atau pekerja. Uang  yang  diserahkan  ini  sebagai  bentuk  dari  rasa  terimakasih  atas  perbuatan yang telah dilakukan oleh pekerja.
B. Upah  nyata  ( real  woges ),  ialah  bayaran  itu  harus  diterima  oleh  seseorang  yang benar-benar berhak. Upah ini harus berupa uang nyata.
C. Upah  hidup,  ialah  upah  ini  dipergunakan  penerima  untuk  kebutuhan  hidup keluarganya,  misalnya  pendidikan  anak,  iuran  asuransi  jiwa,  serta  pembayaran lain.
D. Upah  minimum (minimum  wages), ialah  upah  ini  diharapkan  dapat  mencukupi kebutuhan hidup keluara karyawan.
E. Upah wajar (fair wages ), ialah bayaran secara wajar yang mana bayaran diberikan oleh  pengusaha  kepada  pekerjanya  sebagai  bayaran  atas  jasa-jasa  yang diberikannya kepada atasannya, sesuai dengan prosedur dan kesepakatan 7
Penjelasan tentang upah. Nah di sini Sarmi tidak percaya begitu saja atas sanggupan upah yang  telah  diiyakan  oleh  saudara-saudaranya.  Sarmi  takut  pada  suatu  hari  nanti  saudara- saudaranya ingkar janji. Sarmi benar-benar menginginkan suatu perjanjian hitam di atas putih. Sarmi dengan terang-tetangan meminta saudara-saudara nya membuat perjanjian yang berisi pernyataan bahwa Kayani, Karjani, dan Rusmini akan berkongsi untuk membayar Sarmi atas perawatan yang Sarmi lakukan untuk ibu kandungnya sendiri.
Perjanjian  yang  dimaksudkan  oleh  Sarmi  asalnya  adalah  keinginan  bu  Sarmi  agar saudara-saudaranya menepati janji sesuai dengan keinginan bu Sarmi. Arti dari janji tersebut
6 T.n, Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),hal.1
7 Iman Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja,(Jakarta: djambatan, 1999), hal 108
yaitu    semua  pihak  menyetujui  apa  yang  diikrarkan.  semua  pihak  bersedia  dan  sanggup melakukan  atau  memberikan  sesuatu  sesuai  apa  yang  diperjanjikan  oleh  mereka.  Dalam perjanjian ini maka terdapat yang namanya prestasi. Jika mereka ingkar janji maka mereka melakukan wanprestasi. 8
Perjanjian hitam di atas putih tersebut berisi tentang pernyataan janji pembayaran upah atas pemeliharaan Mbah Takinah Selaku orang Tua kandung dari Saudara Sarmi (pihak yang merawat bu Takinah). Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh seluruh anak Mbah Takinah yakni, Saudara Karjani, saudara Karyani, Saudara Sarmi, dan Saudara Rasmini. Perjanjian tersebut ada pada saat terdengar kata sepakat diantara mereka. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku laksana undang-undang bagi  yang  membuat  perjanjian.  Pernyataan  demikian  jelas  membebaskan  para  pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, melakukan perjanjian pada siapapun, menentukan bagaimana  isi  perjanjiannya,  pelaksanaannya,  dan  apa  syaratnya,  dan  Menentukan  bentuk perjanjian,  yaitu  tertulis  atau  lisan.  Jadi  sahkah  perjanjian  di  antara  anak-anak  dari  Mbah Takinah ini.
Dari sisi syarat sahnya Perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 telah  diatur  mengenai  syarat  sah  dari  suatu  perjanjian.  Dalam  melakukan  perjanian,  harus memenuhi beberapa syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kita tarik sub suatu sebab  yang  halal.  Dalam  Suatu  sebab  yang  halal,  kita  lihat  dahulu  bagaimana  isi  dari perjanjiannya.  Apakah  halal  atau  tidak.  Menurut  pendapat  Yulia  dalam  bukunya  yang berjudul  Hukum  Perdata,  sebab  yang  halal  mengandung  makna  yaitu  isinya  perjanjian  itu sama sekali tidak melenceng dari aturan atau undang-undang yang berlaku. Selain itu juga tak menyalahi norma ketertiban dan kesusilaan. 9
Dalam  hal  jual  beli  tentu  ada  pihak  yang  satu  menginginkan  uang  dan  pihak  yang satunya  lagi  menghendaki  barang  agar  bisa  menjadi  hak  miliknya.  Dari  contoh  ini  jelas sebabnya  adalah  sebab  yang  halal  dan  perjanjian  tersebut  isinya  tidak  menyimpang  dari peraturan serta tidak melakukan penyimpangan norma ketertiban dan kesusilaan. 10 Menilik dari pendapat Nanda Amalia dalam buku yang berjudul Hukum Perikatan, maksud dari suatu sebab yang halal adalah sesuatu hal yang dilakukan dalam bentuk yang halal, entah itu asal muasalnya, entah itu proses atau hasilnya. Semuanya harus sesuai dengan koridor dan tidak menyimpang dari aturan-aturan ataupun hukum yang ditetapkan. 11
Sikap  meminta  upah  atas  pemeliharaan  orang  tua  adalah  bertentangan  dengan  norma kesusilaan.  Norma  kesusilaan  adalah  norma  yang  dilihat  dari  kebiasaan  masyarakat  secara umum.  Aturan  norma  kesusilaan  ini  menjadi  pedoman  atau  pegangan  atas  perilaku  dalam suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu. Norma ini sumbernya ialah hati nurani atau berkaitan dengan moral manusia.  Suatu sebab yang halal dalam syarat perjanjian menempati posisi  menjadi Syarat sah objektif . syarat objektif berkaitan dengan  bagaimana perjanjiannya. Sesuatu yang menjadi Objek perbuatan hukum tersebut. Perihal tertentu Konsekwensi yuridis yang  tercipta  dari  tidak  adanya  salah  satu  syarat  objektif  jelas  berakibat    kontrak  menjadi tidak sah. Dalam hukum perdata ialah batal demi hukum (null and void) 12 .
8 Subekti, Hukum Perjanjian, cet XVI, (Bandung: PT Intermasa, 1996), hal 1
9 Yulia, Hukum Perdata, (Medan: CV. Biena Edukasi, 2015), 88.
10 I Wayan  Agus Vijayantera, “ Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis , (Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, No 1, 2020), Dikutip pada 21 januari 2022, https://ejournal.undiksha.ac.id
11 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Nangroe Aceh Darussalam, Unimal Press, 2012), 36.
12 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perdata mengenai Perikatan, (Jakarta: FH-Utama, 2014), 85.
Dalam  perjanjian  bisa  juga  mengalami  kebatalan.  Pembatalan  Perjanjian  dalam  KUH Perdata, disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama yakni Pembatalan mutlak , yang dimaksudkan di  sini  apabila  perjanjian  harus  dianggap  batal,  meski  tanpa  dimintai  oleh  suatu  pihak. Sehingga perjanjian seperti ini, dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan  relative terjadi, karena perjanjian yang  diciptakan oleh anak-anak, yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Hukum dari perjanjian ini ialah batal  demi  hukum.  Semua  kesepakatan  yang  diajukan,  harus  dinyatakan  batal  atas  dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.
Perikatan  tidak  menjadikan  batal  apabila  perjanjian  dibuat  oleh  perempuan  yang bersuami,  asalkan  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  melampaui  batas-batas  yang  telah ditetapkan. selanjutnya adalah karena Perikatan yang dibuat karena dipaksa. Apapun yang dipaksa, dalam hukum tidak sah karena tidak timbul atas keinginan orang yang bersangkutan itu  sendiri.  Yang  yang  terpenting  dalam  hukum  adalah  atas  keinginan  dan  kesadaran  dari pelaku. 13 Dalam kasus ini, berakhirnya perjanjian tersebut adalah termasuk Pembatalan mutlak (absolute nietigheid).
Norma sosial merupakan kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan  sudah  ada  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  serta  memiliki  batasan  wilayah tertentu. 14 Sebelum  melihat  Perspektif  Norma  Sosial  di  Desa  yang  bersangkutan.  Perlu  kita ketahui  bahwa  keadaan  wilayah  dapat  mempengaruhi  dan  menentukan  perangai  warga  di lokasi  itu.  jadi  karakter  warga  satu  dengan  karakter  warga  di  wilayah  yang  lainnya  tentu berbeda.  Dalam  penelitian  penulis,  kita  ambil  contoh  orang-orang  di  Desa  Ngasinan Kecamatan  Kragan  Kabupaten  Rembang,  karakteristik  mereka  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungan, ,masyarakat, pendapatan ekonomi, dan agama yang dianut. 15
Desa Ngasinan berkecamatan di Kragan, Kabupaten Rembang. Desa Ngasinan punya 2  jalur  jalan  sangat  jauh  dari  jalan  raya  ke  pusat  kecamatan  yang  pertama. Dari  arah  barat warga melewati Desa Sendangwaru terlebih dahulu, dan dari arah timur harus warga harus melewati  Desa  Kendalagung  yang  jaraknya  ialah  12  kilometer  dari  Kecamatan,  kabupaten kotanya memiliki jarak 45 kilometer dari Kabupaten. Ada kesulitan tantang  akses keluar dan masuk  desa.  Kendala  tersebut  yaitu  jalanan  rusak,  aspal  yang  berlubang  serta  terbatasnya kendaraan. jangankan angkutan roda empat, kendaraan roda dua atau ojekpun tidak ada. Jadi mau tidak mau,  warga harus menggunakan  kendaraan pribadi untuk pergi ke luar desa. Desa  Ngasinan  wilayahnya  tak  terlalu  luas,  jumlah  penduduk  di  sana  sebagian  besar berada  di  bidang  sektor  pertanian.  Tetapi  menurut  mereka  menjadi  petani  yang  utamanya dirasa  tidak  cukup  untuk  mencukupi  kebutuhan  mereka.  Karena  banyak  juga  warga  yang menggarap  sawah  bukan  dengan  sawahnya  sendiri.  Mereka  harus  menyewa  sawah  atau membagi  hasil  sawahnya  kepada  pemilik  sawah  yang  mengajak  patungan. 16 mengamati kebiasaan mereka. Dalam hal sosial mereka cukup baik. Antar tetangga mereka saling tegur sapa, bahasa karma halus yang menjadi cirri khas kelembutan orang jawa juga masih sering terdengar di desa ini. Selain itu, hubungan anak dan orang tua juga rata-rata baik.
Kasus  keluarga  mbah  Takinah  ini  sangat  bersebrangan  dengan  warga  desa  Ngasinan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, Selaku Kepala Desa Ngasinan, perbuatan dari  pelaku  perjanjian  membayar  upah  atas  pemeliharaan  orang  tuanya  tersebut  sangat bertolak belakang dari karakter warga Desa Ngasinan. Menurutnya, anak yang tidak ikhlas
13 Mariam Darus Badrulzaman,  hal. 125.
14 Wikipedia, Norma Sosial, Dikutip pada 6 Januari 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norma _Sosial.
15 Data  Kependudukan  Kelurahan  Ngasinan  Kecamatan  Kragan  Kabupaten  Rembang  Pada  Bulan  November Tahun 2022
16 https://www.google.com/url?sa=t&sourch=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kragan,_Rembang , “Kragan”, (Rembang, 2022), Di akses pada 30 Desember 2022).
merawat orang tuanya berarti memiliki akhlak yang tidak terpuji dan sangat tidak etis. Tidak seharusnya seorang anak menuntut upah atas perawatan untuk orang tuanya sendiri. 17
Perwatan  orangtua  layaknya  dilakukan  dengan  Ikhlas  tanpa  pamrih,  dan  menurut pendapat Bapak Hariyanto dikarena perbuatan tersebut sangat immoral. pendapat dari Bapak Kasmuri, warga desa Ngasinan.
Menurut Bapak Kasmuri, selama ini beliau melihat rata-rata hubungan anak dengan orang tua  di  desa  itu  terlihat  baik-baik  saja.  Dan  masih  banyak  anak  yang  menggunakan  bahasa karma Inggil saat bicara dengan orang tua. Namun melihat kasus tersebut, pak Kasmuri sangat kecewa dengan tindakan si anak. Meminta upah karena merawat orang tua adalah perbuatan yang tidak bisa dimaklumi. 18
Kemudian  mewawancarai  Bapak  Maftukhin  selaku  Remaja  Masjid  di  kelurahan Ngasinan. Dia berpendapat kalau kita juga tidak tahu menahu apa yang dilakukan orang tua si anak sehingga anak-anaknya serentak menolak untuk merawat orang tua mereka. Namun sejahat-jahatnya  orang  tua,  mereka  tetap  berjasa  bagi  hidup  kita.  Dan  jika  ada  anak  yang meminta  upah  karena  dia  telah  memelihara  orang  tuanya,  tindakannya  betul-betul keterlaluan.  Padahal  di  Desa  Ngasinan  juga  sering  diadakan  acara  keagamaan.  Ada  juga ceramah agama yang membahas tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. 19
Orang tua kita yang telah lansia wajib kita nafkahi. Karena mereka tidak mungkin mampu mencari uang untuk membiayai kehidupan mereka. Kondisi mereka yang sudah rentah akan menyulitkan mereka dalam melakukan beberapa aktivitas, terutama mencari uang. Maka dari itu,  kita  sebagai  anak  yang  telah  dewasa  wajib  memberi  nafkah  kepadanya  dan  berbakti kepada mereka. Bentuk bakti pada orangtua diantaranya adalah, secara ikhlas memberikan hak dan kewajibannya kepada orang tua, membiasakan diri berperilaku taat dan patuh pada keduanya, tidak melakukan tindakan yang akan mengecewakan keduanya, mengerjakan hal- hal untuk memperoleh ridha keduanya, menampakkan rasa hormat, baik kepada orang tua di jalan kebenaran. Kita sebagai anak diharapkan untuk mengingat jasa-jasa dan pengorbanan orang tua kita. Senantiasa kita harus merasa berhutang budi kepada mereka. 20
Pelaksanaan kewajiban seorang anak termasuk sebuah hak yang harus didapatkan oleh orang tua dari sang anak. Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kewajiban  anak  yang  telah  dewasa  lainnya  yaitu  mereka  wajib  memelihara  orang  tua  dan keluarganya.Terdapat kewajiban anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya secara garis lurus  ke  atas,  apabila  sang  anak  telah  dewasa  dan  fikirannya  matang,  kemudian  karena memang  sang  anak  mampu  untuk  membantunya.  Banyaknya  ceramah  agama  yang  sering mereka  dengar,  belum  menjamin  mereka  akan  berbakti  kepada  orang  tuanya.  Isi  dari perjanjian mereka ada sangkut pautnya dengan uang. Jadi saat uang menggelapkan mata, hati mereka akan tertutup.
Norma atau pedoman yang dipegang oleh warga desa Ngasinan sudah baik dan seperti ajaran  Islam.  Seperti  yang  kita  semua  ketahui,,  dalam  Qur’an  maupun  Hadits  banyak pelarangan durhaka kepada orang tua. Allah sangat menganjurkan umatnya agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Dalam kasus keluarga Mbah Takinah, sangat jelas jikalau anak- anaknya memang harus menafkahi Mbah Takinah secara otomatis dikarenakan mereka sudah dewasa dan Mbah Takinah benar-benar memerlukan bantuan mereka. Akibat dari kejadian
17 Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, Pada Hari Rabu, Tanggal 30 november 2022, Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
18 Hasil wawancara dengan Bapak Kasmuri, Pada Hari Rabu, 30 November 2022, Pukul 18.30
19 Hasil wawancara dengan Saudara Maftukhin, Pada Hari Rabu, Tanggal 30 November 2022, Pukul 11.00 WIB Via WhatsApp.
20 Endang lestari,  kewajiban anak kepada orang tuaislam untuk disiplin ilmu kedokteran, seminar, -- Diunduh Pada 3 Januari 2023, https://pspk.fkunissula.ac.id
itu,  membuat  Mbah  Takinah  sangat  sedih  dan  hatinya  menjadi  sakit.  Dalam  Islam,  setiap perbuatan  atau  ucapan  anak  yang  menyakiti  hati  kedua  orang  tuanya  adalah  bentuk  dari durhaka.
Warga desa Ngasinan menganggap perilaku Bu Sarmini dan saudaranya yang lain adalah perbuatan yang salah. Dan jelas perbuatan itu melanggar norma sosial di desa Ngasinan karena meminta upah atas jasa merawat orang tua tidak sesuai dengan kebiasaan di desa tersebut. Bu Sarmi  dan  keluarganya  telah  melakukan  penyimpangan  sosial  dan  agama.  Norma  Sosial memiliki  banyak  fungsi,  diantaranya  yaitu  sebagai  pegangan  hidup  untuk  semua  warga masyarakat di wilayah tertentu, memberi kestabilan bagi kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi teratur, mengikat warga masyarakat, memunculkan sanksi dan peraturan tegas bagi pelanggarnya, menciptakan ketertiban masyarakat, pelanggarnya meraskan efek jera sehingga berfikir puluhan kali untuk mengulang perbuatan jeleknya, sebagai wujud dari nilai-nilai yang tertanam di hati masyarakat, dan suatu standar atau batasan kategori-kategori tingkah laku anggota masyarakat. 21
Upaya  untuk  mengatasi  dan  menanggulangi  kasus  yang  serupa  demean  kasus  bu Takinah, seharusnya perangkat desa setempat mengawasi warganya dan menghimbau mereka agar para warga tidak berbuat seenaknya terhadap orang tua kandung. Siraman rohani atau ceramah tentang keutamaan berbakti kepada orang tua sangat diperlukan di sini agar para warga  senantiasa  ikhlas  berbakti  kepada  orang  tuanya.  Selain  itu,  juga  diperlukan memberikan edukasi kepada warga tentang hukum perdata, agar ke depannya mereka tidak membuat perjanjian yang tidak umum.

## KESIMPULAN
Perjanjian tertulis yang dilakukan oleh Saudara Sarmi, Saudara Karjani, Saudara Karjani, dan Saudara Rasmini  hukumnya  tidak sah. Hukum perdata menyatakan bahwa ini batal demi hukum (null and void). Saudara Sarmi menyalahi Undang-Undang Hukum Perkawinan. Salah satu  syarat  perjanjian  dalam  hukum  perdata  tidak  dipenuhi  oleh  bu  sarmi  dan  saudara- saudarnya. Mereka tidak memahami dan menerapkan suatu sebab yang halal dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian itu tidak dapat berlanjut atau otomatis berakhir walaupun mbah Takinah belum  meninggal  dunia.  Menurut  Perspektif  Norma  sosial  di  Desa  Ngasinan,  Kabupaten Seragan, kabupaten Rembang, Bu Sarmi melakukan pelanggaran sosial karena perbuatannya yang sangat keterlaluan. Bu sarmi menyalahi perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang di desa Ngasinan. Perbuatannya bertolak dengan norma sosial yang dipegang teguh masyrakat desa  Ngasinan.  Undang-undang  Perkawinan  dan  Hukum  Islam  memang  tidak  lansung menghakimi  lansung  bahwa  anak  yang  meminta  upah  atas  pemeliharaan  orang  tua  adalah anak durhaka karena menyalahi aturan agama. Anak wajib menafkahi orang tuan jika sudah dewasa dan orng tuanya tidak mampu. Tetapi kenyataan yang dilakukan oleh Saudara Sarmi adalah  kebalikan  dari  aturan  yang  tertulis.  Ia  tidak  menafkahi,  tetapi  ia  malah  meminta bayaran dalam merawat orang tuan yang telah melahirkannya
21 Asep Mulyana, dkk, MODUL 2 NILAI DAN NORMA, (Jawa Barat: PP PAUD dan Dikmas, 2017), Di akses pada 5 Januari 2023, https://www. Asep.modul_2_nilai_dan_norma.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep Mulyana, dkk, MODUL 2 NILAI DAN NORMA , (Jawa Barat: PP PAUD dan Dikmas, 2017), Di akses pada 5 Januari 2023,
https://www.asep.modul_2_nilai_dan_norma.ac.id .
Budiyanto, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta: Erlangga Data Kependudukan Kelurahan Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Pada Bulan November Tahun 2022
Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Digital Ocean, 2012), Diakses pada 5 Februari 2023, https://kbbi.web.id/tertib.html .
Endang lestari, kewajiban anak kepada orang tua islam untuk disiplin ilmu kedokteran, seminar.
Diunduh Pada 3 Januari 2023, https://pspk.fkunissula.ac.id .
Informasi tentang desa Kragan,
https://www.google.com/url?sa=t&sourch=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/ wiki/Kragan,_Rembang , “Kragan”, (Rembang, 20222), Di akses pada 30 Desember 2022).
Iman Soepomo. 1999. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja . Jakarta: djambatan Setiawan, Oka, I Ketut, 2014, Hukum Perdata mengenai Perikatan , Jakarta: FH-Utama Vijayantera, Agus, I Wayan,  “Kajia n Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, (Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, No 1, 2020), Dikutip pada 21 januari 2022,
https://ejournal.undiksha.ac.id
Safira, Martha , Hukum Perdata, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).
Nanda Amalia, 2012, Hukum Perikatan, Nangroe Aceh Darussalam, Unimal Press Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, cet XVI , Bandung: PT Intermasa,
Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widyakarya T.n, Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006).
Wikipedia, Norma
Sosial,
Dikutip pada 6 Januari 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norma _Sosial.
Yulia, 2015, Hukum Perdata, Medan: CV. Biena Edukasi