## KEDUDUKAN PENGATURAN
TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA

## Syamsul Askandar
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email : syamsulaskandar@gmail.com

## Abstrak
Delik perzinahan yang tercantum dalam sistem hukum pidana zina sangat miskin terhadap apresiasi norma kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat. Baik norma yang bersumber dari adat maupun agama, sehinggasepantasnya perubahan peraturan  dan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  masalah  perzinahan dilakukan oleh negara melalui pembuatan hukum positip.
Kata kunci: perzinahan, norma hukum, kedudukan

## Abstract
The offense of adultery stated in the criminal law system for adultery is very poor towards  the  appreciation  of  the  norm  of  decency  that  develops  in  society.  Both norms  come  from  custom  and  religion,  so  it  is appropriate  that  changes  in  laws and  regulations  governing  the  issue  of  adultery  are  carried  out  by  the  state through the making of positive laws.
Keywords: adultery, legal norms, position

## PENDAHULUAN
Allah Tuhan Yang Maha Esa menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, dalam sebuah ikatan suci yang bernama pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari keburukan hawa nafsu yang  dimilikinya.  Ikatan  suci  pernikahan  (baca:perkawinan)  didalam  Al-Qur’an disebut  dengan Mitsaqan  Ghalidzan ,  yaitu  sebuah  ikatan  yang  kuat  yang  tidak mudah untuk diputus.
Ikatan  suci  perkawinan  di  Indonesia  dicatat  oleh  lembaga  perkawinan untuk  mengukuhkan dan mendapatkan keabsahan secara hukum  atas perkawinan tersebut.  Pengertian perkawinan menurut  pasal  1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  adalah:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
Kemuliaan  perkawinan  diantaranya  terletak  pada  terjalin  serta  makin eratnya  hubungan  kekerabatan  keluarga  antara  kedua  belah  pihak.  Dimana hubungan  kekerabatan  antar  keluarga  dalam  ikatan  perkawinan  akan  saling menguatkan  hubungan  dan  keberlangsungan  sebuah  perkawinan  guna  mencapai tujuan dari perkawinan.
Hubungan  suami  istri  yang  diikat  dalam  ikatan  perkawinan,  memang nyata akan mengalami semacam ujian. Dan diantara ujian dalam keluarga adanya
pihak  ketiga  dari  pasangan,yang  kemudian  mengkibatkan  perselingkuhan sehingga menimbulkan tindakan atau perbuatan perzinahan.

## METODE PENELITIAN
Jenis dan pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalam menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normative), yaitu salah satu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  hukum  yang  konsisten  dari  sisi  normatif.  Logika  keilmuan  yang konsisten dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan  disiplin ilmiah dan cara kerja hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang menjadi objeknya adalah hukum  itu  sendiri.  Sudikno  Mertokusumo  menuliskan  tentang  objek  dari  ilmu hukum  adalah  hukum  yang  terutama  terdiri  atas  kumpulan  peraturan-peraturan hukum  yang  tampaknya  bercampur  aduk  merupakan  chaos  dan  tidak  terbilang banyaknya yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ilmu hukum normatif tidak melihat hukum  sebagai  sesuatu  yang  chaos  atau  mass  of  rules  tetapi  melihatnya  sebagai suatu  structured  whole  of  system. 1 Dalam  penelitian  ini  setidaknya  ada  tiga pengkajian  yang  akan  dilakukan  menurut  jenis  sumbernya.  Yaitu  sumber  hukum primer,  sumber  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 2 Prosedur  dalam pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  dalam  penelitian  dan  penulisan  tesis ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  primer,nbahan  hukum sekundermaupun  bahan  non  hukum,  yang  selanjutnya  diinventarisasikan  sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan Hukum yang berhubungan dengan masalah yang  dibahas  kemudian  dipaparkan  secara  sistematis,  dianalisi  untuk diinterpretasikan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku. 3 Analisis  yang  dilakukan dalam  penelitian  tesis  ini  menggunakan  metode  preskriptif,  yaitu  setiap  analisi tersebut  akan  dikembalikan  pada  norma  hukum  karena  alat  ujinya  adalah  norma hukum  yang berdasarkan pada logika. Preskriptif  itu menentukan hukumnya dan bagamana  cara  penyelesaiannya.  Preskriptif  dengan  memberikan  pengetahuan tentang  apa  hukumnya  bagi  suatu  kejadian  tertentu  kemudian  bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum tersebut.

## PEMBAHASAN
Zina  merupakan  perbuatan  keji  dan  tercela,  serta  perbuatan  yang  sesat. Seabagaimana Al-qur’an menyebutkan “Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya  zina  itu  merupakan  perbuatan  keji  serta  seburuk-buruknya  jalan” (Alqur’an Surat Al-Isra’ Ayat 32).
Zina,  secara  definitif  diartikan  sebagai  perbuatan  persetubuhan  antara laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  terikat  pernikahan  atau  perkawinan. 4 Begitu juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tentang zina sebagai: 1. Perbuatan  bersenggama  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  terikat  oleh hubungan  pernikahan  (perkawinan);  2.  Perbuatan  bersenggama  seorang  laki-laki yang  terikat  perkawinan  dengan  seorang  perempuan  yang  bukan  isterinya,  atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. 5
1 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 57.
2 Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 141.
3 Johny Ibrahim, Op. Cit, hal. 392
4 https:// id.m.wikipedia .org/wiki/Zina diakses pada 9 Juli 2019
5 https:// www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/zina .html diakses pada 9 Juli 2019
Hukum  positif  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  disini  mengatur masalah  zina  dalam  pasal  284  KUHP.  Yang  bertujuan  diantaranya  adalah  untuk menjaga  kesucian  lembaga  perkawinan  dari  pengaruh  yang  diakibatkan  dari perbuatan zina yang dimungkinkan bisa terjadi. Yang antara lain  mencegah hidup suburnya  pelacuran  yang  dapat  menjadi  sumber  penyakit  yang  membahayakan masyarakat  dan  mencegah  perbuatan  main  hakim  sendiri  sebagai  akibat  dari adanya perzinahan. 6
Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) memberikan definisi zina adalah  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan yang  telah  kawin  dengan  perempuan  atau  laki-laki  yang  bukan  isteri  atau suaminya. 7 Definisi  zina  menurut  KUHP  ini  tidak  mencakup  perbuatan persetubuhan  seorang  laki-laki  atau  perempuan  yang  masih  sama-sama  lajang, sehingga  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan perempuan  yang  sama-sama  lajang  tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  perbuatan zina.
Tentu  pengertian  ini  jauh  lebih  sempit  dari  pada  pengertian  zina  yang dipahami  oleh  masyarakat,  karena  definisi  yang  diberikan  oleh  KUHP  tentang zina  hanya  dapat  terjadi  apabila  salah  salah  satu  pelaku  atau  kedua  pelaku  telah terikat tali perkawinan.
Sangat berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang komunal dan religius. yang mana segala bentuk perzinahan, baik itu dilakukan oleh orang yang sedang  dalam  ikatan  perkawinan  maupun  tidak  dalam  ikatan  perkawinan, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.
Nilai-nilai kesusilaan yang ada ditengah masyarakat Indonesia merupakan sebuah  konsepsi  dasar  masyarakat  Indonesia  dalam  melihat  dan  menilai  sebuah perbuatan,  termasuk  didalamnya  tentang  persoalan  zina.  Dan  konsepsi  ini hendaknya  menjadi  spirit  dalam  pembentukan  hukum  dan  perundang-undangan nasional.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menyebut  zina  dengan kata  overspel,  yaitu  bentuk  tindak  pidana  kesopanan  dalam  hal  persetubuhan antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan.  Tindak kejahatan perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
1.a Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak ( overspel ), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
1.b Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2.a Seorang  pria  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  itu,  padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
2.b Seorang  wanita  yang  telah  kawin  yang  turut  serta  melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 8
6 http:// www.google.com/amp/s/boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/10/17analisis-yuridis- tindak-pidana-perbuatan-zina-perzinahan-dalam-perspektif-hukum-islam/amp/ diakses 8 Juli 2019
7 https:// m.hukumonline .com/berita/baca/lt4e11c8adcccd4/definisi-zina-dalam-kuhp-akan-direvisi/ diakses 6 Juli 2019
8 “ KUHP & KUHAP” , Citra Wacana. Cetakan Pertama 2008. hal. 100
Jadi  seorang  laki-laki  atau  perempuan  dikatakan  melakukan  kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:
1. Melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  atau  laki-laki  bukan  suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
3. Dirinya sedang dalam perkawinan Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  nama  aslinya  adalah
Wetboek  van  Strafrecht  vorr  Nederlandsch-Indie (WvSNI),  adalah  produk Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Yang kemudian pada tahun 1946 dengan  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  1  tentang  Peraturan  Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie berubah nama menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) dan disebut dengan Kitab Undang-undang Hukup Pidana.
Perbedaan  konsepsi  antara  KUHP  dan  nilai-nilai  kesusilaan  yang  ada ditengah  masyarakat  Indonesia  tentang  masalah  zina  merupakan  persoalan tersendiri dari sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena memang KUHP yang ada dan berlaku di negara ini bukanlah produk asli Indonesia,  melainkan  kitab  perundang-undangan  negara  Belanda  yang  diadobsi oleh negara Indonesia.
Tindak pidana merupakan istilah yang mempunyai pengertian dasar dalam ilmu  hukum,  sebuah  istilah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  ciri  tertentu  pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana  haruslah  diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas untuk  dapat  memisahkan  dengan  istilahn  dipakai  sehari-hari  dalah  kehidupan masyarakat. 9
Dalam  KUHP  Kejahatan  zina  merupakan  tindak  pidana  aduan  absolute, artinya  dalam  segala  kejadian  pezinahan  itu  diperlukan  syarat  pengaduan  untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.
Mengingat  kejahatan  zina  adalah  tindak  pidana  yang  untuk  terjadinya diperlukan  dua  orang,  disebut  penyertaan  mutlak,  yang  tidak  dapat  dipisahkan satu dengan yang lain ( onsplitsbaarheid ), walaupun si pengadu mengadukan satu orang  saja  diantara  dua  orang  yang  yang  telah  melakukan  berzina  itu,  tidak menyebabkan  untuk  tidak  dilakukannya  penuntutan  terhadap  orang  yang  tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, berhak untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas opportunitas. 10
Perzinahan  pada  hakekatnya  termasuk  salah  satu  delik  kesusilaan  yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu  pembuktian  secara  tepat  dan  cermat  sangat  diperlukan  yakni  dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Pemeriksaan  secara  tepat  dan  cermat  terhadap  alat-alat  bukti  tersebut diperlukan  terhadap  tindak  pidana  ini  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan. 11
9 Kartonegoro, Diklat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), hal. 62
10 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 61-62.
11 Susitianingsih, ”Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP ”(Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam, Bandung, April  2013.
Sebagai  Negara  hukum,  Indonesia  mendasarkan  setiap  tindakan  dan kewenangan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Tindakan tersebut  melipuli  pelanggaran  peraturan  hukum  atau  pelanggaran  hak.  Sesuai dengan asas negara hukum. pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka
Hukum  dilihat  dari  isinya  dibedakan  menjadi  hukum  publik  dan  hukum privat.  Hukum  publik  merupakan  hukum  yang  mengatur  kepentingan  umum, hubungan antar negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran dengan No. 9 tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980 menyatakana:
a. Seorang  suami  yang  tidak  tunduk  pada  pasal  27  BW  yang  tidak  ada  izin beristeri  lebih  dari  seorang  (menurut  pasal  3,  jo  4,  dan  5  UU  No.  1  Tahun 1974)berlaku pula asan monogamy seperti yang terdapat pada pasal 27 BW;
b. Pasal  284  ayat  (1)  huruf  a  KUHP  berlaku  pula  terhadap  suami  yang  tidak tunduk  pada  pasal  27  BW  dan  tidak  ada  izin  dan  Pengadilan  Agama  untuk beristeri  lebih  dari  seorang,  yang  melakukan  perzinahan  sesudah  berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan;
c. Oleh  karena  itu,  seorang  suami  yang  bezina  baik  hal  tersebut  dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan sebagai pembuat (dader);
Terdapat juga putusan MA yang menafsirkan dan memutuskan pengertian zina menurut  hukum  adat  yang  dapat  dipidana.  Ini  terdapat  dalam  pertimbagan hukum  putusannya  Nomor  93  K/Kr/1976  tanggal  19  Nopember  1977,  yang menyatakan:  “Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan memutuskan perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP. 12
Zina  secara  definitif  menurut  pakar  islam,  “adalah  menyetubuhi wanita  tanpa  diketahui  akad  nikah  menurut  syara’  atau  disebabkan  wanita adalah budak belian”. 13 Para ulama mendefinisikan zina dengan redaksi yang berbeda,  akan  tetapi  secara  substansi  pengertiannya  hampir  sama.  Dan diantara pendapat tersebut antara lain:
1. Abdul  Audah  seorang  ulama  madzhab  Maliki  mendefinisikan  zina  sebagai persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  baligh  dan  berakal  (mukallaf) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Menurut  ulama  dari  kalangan  Syafi’iyah,  Zina  adalah  memasukkan  zakar kedalam farji yang diharamkan karena dzatnya tanpa ada subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. 14
3. Menurut  ulama  Hanafiyah  zina  diartikan  sebagai  nama  bagi  persetubuhan yang  haram  dalam  qubul  (kemaluan)  seorang  perempuan  yang  masih  hidup dalam  keadaan  ikhtiar  (tanpa  paksaan)  di  dalam  negeri  yang  adil  yang dilakukan  oleh  orang-orang  kepadanya  berlaku  hukum  Islam,  dan  wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
12 https://budi399.wordpress.com/2009/10/22/zina/ diakse 9 Juli 2019
13 Ibnu Hajar Ash-Qalany, “Bulughul Maram ”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), halaman 190.
14 Abi Zakariya Yahya Al-Anshari, “Fathul Wahhab” , Juz 2,  (Surabaya: Al-Hidayah Tanpa tahun), hal. 156
Pengertian zina secara definitif yang diberikan oleh para ulama dari ketiga madzhab  tersebut  secara  esensi  tidak  ada  perbedaan  yang  berarti,  karena perbuatan  zina  yang  dimaksudkan  oleh  definisi  diatas  setidaknya  memenuhi  dua unsur yang antara lain:
1. Terdapat persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
2. Laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah. Zina dalam islam adalah perbuatan yang terlarang (haram), dan termasuk kedalam  perbuatan  dosa  besar  apabila  dilakukan.  Perbuatan  zina  dalam  Islam selain merupakan dosa besar yang mendapatkan sanksi hukum dihadapan Tuhan, juga merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman bagi pelakunya dalam  hukum  islam  yang  dikenal  dengan  Jarimah  dan  hudud.  Yaitu  sebuah hukuman  yang  dapat  diberlakukan  kepada  pelaku  perbuatan  zina  sesuai  dengan kategorisasi zina yang dilakukan.
Islam mengklasifikasi perbuatan zina dengan begitu detail dan terperinci, sehingga  kategori  zina  yang  dilakukan  sesuai  dengan  sanksi  yang  harus dipertanggung  jawabkan.  Dan  diantara  pengklasifikasian  zina  menurut  islam antara lain:
1. Muhshon , yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai ikatan  pernikahan.  laki-laki  yang  telah  menikah  dan  perempuan  belum menikah,  maka  kategori  muhshon  dikenakan  kepada  laki-laki  sedangkan bagi perempuan tidak, begitu pula sebaliknya.
2. Ghairu  Muhshon ,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang tidak/belum terikat oleh status pernikahan.
Pengkategorisasian  status  zina  yang  dilakukan  menghendaki perbuatan zina itu dapat dihukum dengan hukum yang terdapat dalam jarimah dan hudud dalam hukum islam. Jarimah atau hudud bagi pelaku zina muhshon dapat dikenakan hukum qishas dan rajam, sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhshon dapat dikenakan sanksi hukum had maupun ta’zir.

## PENUTUP
Dari  pembahasan  yang  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  delik perzinahan  yang  tercantum  dalam  sistem  hukum  pidana  zina  sangat  miskin terhadap apresiasi norma kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat.  Baik norma  yang  bersumber  dari  adat  maupun  agama.  Maka  sepantasnya  perubahan peraturan  dan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  masalah  perzinahan dilakukan oleh negara melalui pembuatan hukum positip.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abi Zakariya Yahya Al-Anshari, tt, Fathul Wahhab , Juz 2,  Surabaya: Al- Hidayah.
Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ibnu Hajar Ash-Qalany, 1992, Bulughul Maram , Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Johny Ibrahim, 206, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.
Kartonegoro, tt, Diklat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
Internet
https:// id.m.wikipedia .org/wiki/Zina diakses pada 9 Juli 2019 https:// www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/zina .html diakses pada 9 Juli 2019 http:// www.google.com/amp/s/boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/10/17anal isis-yuridis-tindak-pidana-perbuatan-zina-perzinahan-dalam-perspektif- hukum-islam/amp/ diakses 8 Juli 2019 https:// m.hukumonline .com/berita/baca/lt4e11c8adcccd4/definisi-zina-dalam- kuhp-akan-direvisi/ diakses 6 Juli 2019 . https://budi399.wordpress.com/2009/10/22/zina/ diakse 9 Juli  2019
Undang-Undang dan Makalah KUHP & KUHAP” , Citra Wacana. Cetakan Pertama 2008. Susitianingsih, Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP , (Analisa Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam, Bandung, April  2013.