## ISLAM DAN PERGERAKAN CIVIL SOCIETY KEBUDAYAAN TRANSNASIONAL HIZMET DI INDONESIA
Ozi Setiadi
ABSTRACT:    The  conclusion  of  this  study  is  that  Islam  is  a  religion  that became  one  of  the  cultural  resources  contribute  to  the strengthening  of  civil  society,  so  that  religion  becomes  a media  that  plays  an  important  role  in  widening  the  public sphere  and  are  in  a  position  that  is  in  line  with  the  civil society.
The  truth  of  this  conclusion  is  supported  by  a  number  of findings  related  to  the  research  object,  which  Hizmet movement in Indonsia as one Muslim civil society. First, the Hizmet  movement  in  Indonesia  as  a  transnational  civil society  movement  that  carries  the  Islamic  themes  emerged and developed in Indonesia using a cultural approach as their collective  agenda.  This  movement  has  a  set  of  economic independence  through  business  people,  improve  education through cultural criticism, and make the dialogue as a means for conflict resolution and brotherhood.
Second, is the Hizmet movement ideology ( services ), which adopts  the  ideology  of  Islamic  values.  This  ideology popularized  by  Fethullah Gülen and  followed  by  those  who were inspired by his thoughts, and then establish a culture of civil  society  movement  known  as  Hizmet  movement.  This ideology  promoting  ignorance,  poverty,  and  conflict  as  a common enemy that must be fought.
Third,  ignorance,  poverty,  and  conflict  into  a  separate reference to the Hizmet movement in performing services for the  humanitarian  movement.  This  transnational  movement then  set  up  humanitarian  agencies.  It  also  became  its  own model  and  characterizes  the  movements  which  promote dialogue  and  tolerance.  In  Indonesia,  this  movement  has established  educational  institutions,  social  institutions, economic  institutions,  and  the  relationship  between universities.  They  joined  in  PASIAD  Indonesian,  Turkish Indonesian  Trade  Association  (  TITA  ),  Fethullah  Gülen Chair,  and  dershane.  The  existence  of  this  growing movement  and  can  be  seen  from  the  distribution  that  have established  humanitarian  agencies  in  major  cities  in Indonesia.  It  became  the  Hizmet  movement  efforts  in
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
building  a  civil  society  in  Indonesian  culture,  and  to  prove that Islam is in line with the civil society.
Keywords: Islam, civil society, hizmet, and culture
PENDAHULUAN
Civil society adalah sebuah konsep yang lahir dari dunia barat pada abad  kedua  puluh.  Ia  menjadi  sebuah  konsep  yang  terlahir  belakangan, setelah  konsep  pemerintahan  yang  fenomenal  dan  dianggap  sebagai  sebuah konsep  yang  terbaik  saat  ini  yaitu  demokrasi.  Meski  terlahir  belakangan, bukan  berarti  bahwa civil  society  mudah  diterima  oleh  berbagai  kalangan. Asal-usulnya  yang  bermula  dari  Barat  memberikan  pandangan  yang tersendiri bagi umat Muslim. Islam sebagai agama universal dan dianut oleh sepertiga  penduduk  dunia  menjadi  salah  satu  agama  yang  dianggap  paling berpeluang  dalam  menanggapi  hal  ini.  Hal  ini  disebabkan  sebagai  agama yang  bersifat  menyeluruh  dan  melingkupi  semua  aspek  kehidupan,  Islam dianggap  memiliki  kesamaan  konsep  dengan civil  society.  Akan  tetapi, anggapan  kesamaan  konsep  ini  tidak  berjalan  dengan  mulus  karena  adanya perbedaan  pandangan  antara  satu  kalangan  umat  Muslim  dengan  umat Muslim yang lain.
Kalangan  yang  menolak  keras  konsep civil  society  adalah  umat Muslim yang berpandangan fundamental. Mereka menganggap bahwa Islam adalah  agama  yang  kompleks  yang  mengajarkan  semua  aspek  kehidupan, sehingga tidak memerlukan konsep lain seperti civil society. Lebih lagi civil society  merupakan  konsep  yang  berasal  dari  Barat,  sehingga  menurut kelompok  ini  tidak  layak  dianut  sebagai  sebuah  sistem  yang mensejahterakan.  Masyarakat  Barat  yang  notabene  beragama  selain  Islam menjadi  sebuah  alasan.  Doktrin  Islam  yang  secara  normatif  menyebutkan bahwa terdapat sekelompok umat beragama tertentu yang tidak akan pernah menyukai  umat  Muslim  sampai  umat  ini  mengikuti  apa  yang  mereka kerjakan  adalah  alasan  yang  memperkuat  kalangan  fundamentalis  dalam menolak  ajaran-ajaran  Barat.  Apalagi  sumber-sumber  normatif  Islam,  yaitu Al-Quran  dan  Hadis,  dianggap  suci  dan  sudah  baku,  maka  tidak membutuhkan penginterpretasian kembali, bahkan oleh kalangan Barat. Oleh sebab  itu, civil  society  dianggap  tidak  akan  mungkin  sesuai  dengan  Islam, bahkan  menurut  kelompok  ini  Islam  dan civil  society  memang  wajib bertentangan. 1
Kelompok  lain  berpendapat  berbeda,  bahwa  Islam  tetap  saja memiliki  nilai-nilai  yang  dapat  disandingkan  dengan civil  society.  Menurut
1 Sukron  Kamil, Pemikiran  Politik  Islam  Tematik  :  Agama  dan  Negara, Demokrasi,  Civil  Society,  Syariah  dan  HAM,  Fundamentalisme  dan  Anti  Korupsi (Jakarta: Kencana, 2013), 128.
kelompok ini, meski civil society berasal dari Barat, akan tetapi dalam Islam juga  terdapat  hal  yang  serupa.  Fahmi  Huwaidi  megemukakan    bahwa civil society merupakan antitesis dari masyarakat Muslim, yang mana negaranya harus  negara  Islam. 2 Civil  society  bila  dalam  istilah  Barat,  maka  dalam istilah  kalangan  Muslim  terdapat al-mujtama’  al-madani  atau  masyarakat Madani. Ini membuktikan bahwa dalah Islam juga berbicara mengenai civil society.  Cendikiawan  Muslim  awal,  seperti  al-Mawardi,  al-Farabi,  Ibn Thaimiyah  dan  lainnya  juga  berbicara  tentang civil  society,  meski  mereka berbicara  pada  konteks  kepemimpinan  saja.  Hal  ini  menyebabkan civil society  sebagai  sebuah  konsep  yang  modern  dipandang  hanya  dengan  satu sisi  saja,  sehingga  melupakan  dimensi  yang  lain.  Oleh  sebab  itu,  Fethullah Gülen  mengemukakan  bahwa  apabila  terdapat  salah  satu  atau  sekelompok orang  yang  unggul  atas  kelompok  yang  lain,  mereka  tidak  dapat  dikatakan mewakili  Islam  secara  keseluruhan, 3 karena  Islam  tidak  dapat  dilihat  dari satu aspek saja, begitu pula dalam melakukan pandangan melalui kacamata Islam terhadap civil society. Pergerakan hizmet adalah salah satu pergerakan civil society Muslim yang  menggunakan  Islam  sebagai  landasan  dalam  menjalankan  pergerakan mereka.  Pergerakan  ini  diinspirasi  oleh  Muhammed  Fethullah  Gülen  dan melakukan  pergerakan  melalui  aspek  kebudayaan.  Kemiskinan,  kebodohan, dan  konflik  menjadi  alasan  utama  bagi  pergerakan  ini  untuk  menjalankan pelayanan bagi umat manusia. Fokus pergerakan yang menyangkut nilai-nilai dan  kepentingan  komunal  menjadikan  pergerakan  ini  sebagai civil  society yang  bersifat  kebudayaan.  Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  akan  menjelaskan bahwa  terdapat  pandangan  yang  berbeda  dalam  memahami civil  society, sehingga civil society yang oleh kalangan cendikiawan Muslim klasik dilihat sebagai sebuah konsep yang sangat dekat dengan negara, pada kenyataannya juga menjadi konsep yang mandiri dari negara. Lebih lanjut, tulisan ini akan membantah  kelompok  fundamentalis  yang  beranggapan  bahwa  Islam  tidak sejalan dengan civil society.
2 Fahmi  Huwaidi, Demokrasi  dan  Masyarakat  Madani ,  terjemahan  dari al- Islam  wa  al-Dimu  Qrathiyyah ,  (Bandung:  Mizan,  1996),  294,  dalam  Sukron  Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 126. 3 Lebih  lanjut  Gülen  mengatakan  bahwa  masyarakat  Islam  terjebak  pada lingkaran  setan.  Mereka  mengulangi  kesalahan  yang  sama  tanpa  bisa  berhasil menemukan jati diri  mereka  sesungguhnya.   Keberhasilan  yang  mereka peroleh  satu langkah,  di  susul  dengan  kemunduran  beberapa  langkah  dengan  berbagai penyimpangan terhadap jalan yang lurus. Baca lebih lanjut dalam M. Fethullah Gülen, Bangkitnya Spriritualitas Islam, terj. Fuad Saefuddin (Jakarta: Republika, 2012), 20- 25.

## PEMBAHASAN
A. Konsep Civil Society Civil society sudah dikenal sejak abad ke-18 dalam tradisi Eropa dengan berbagai  macam  istilah,  seperti koinonia  politike  dalam  bahasa  Yunani, societas civilis dalam bahasa Latin, societe civile dalam bahasa Perancis, dan burgerliche  gesellchaft  dalam  bahasa  Jerman,  semuanya  mensinonimkan pengertian civil  society  dengan  negara. 4 Beberapa  pemikir  Barat mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai civil society. Hegel (1770- 1831)  berpendapat civil  society  adalah  ruang  yang  menghubungkan  antara negara dan  masyarakat. 5 Sedangkan Ernest Gellner (1925-1995) mengemukakan  bahwa civil  society  merupakan  sebuah  masyarakat  maupun institusi di luar pemerintah yang tidak memiliki hubungan secara terstruktur dan  terikat,  melainkan  berdiri  sendiri  dan  otonom,  sehingga  memiliki kekuatan untuk mengimbangi negara. 6
Nurcholis  Madjid  lebih  menggunakan  istilah  masyarakat  madani  dalam memahami civil  society. 7 Menurutnya  masyarakat  Madani  adalah  sebuah konsep yang merujuk pada masyarakat Islam yang ada di Madinah pada masa
4 J.  Keane, Civil  Society  and  the  State (London:  Verso,  1988),  35-36,  dalam Bachtiar  Alam,  “Antropologi  dan  Civil  Society:  Pendekatan  Teori  Kebudayaan,”
Antropologi Indonesia Th. XXIII No. 60 (September-Desember 1999), 194.
5 Konsep  ini  juga  dikemukakan  oleh  Habermas  yang  berpendapat  bahwa ruang  publik  terletak  di  antara  negara  dan  masyarakat  dalam  bentuk  jaringan  untuk bertukar  informasi  dan  cara  pandang.  Jürgen  Habermas, Between  facts  and  norms: Contributions  to  a  discourse  theory  of  law  and  democracy (Cambridge:  MIT  Press, 1996).  360  dalam  Muhammad  Zubair  Khan,  dkk.,  “From  Habermas  Model  to  New Public Sphere: A Paradigm Shift,” Global Journal of Human Social Science Volume 12  Issue  5  Version  1.0  (Maret  2012),  44,  http://socialscienceresearch.org/index.php/ GJHSS/article/view/312/271 (diakses pada tanggal 31 Desember 2012).
6 O’leary mengemukakan apa yang selama ini dilakukan oleh Gellner melalui tulisannya  yang  menekankan  bahwa;  meskipun  Gellner  mendirikan  hubungan  antara nasionalisme  dan  egalitarianisme  di  masyarakat  modern,  ia  tidak  menekankan hubungan  yang  saling  memperkuat  antara  nasionalisme,  egalitarianisme  dan demokratisasi,  apalagi,  terhadap  doktrin  nasionalis  yang  bukan  sesuatu  yang  liberal, sosialis dan konservatif, sehingga menurutnya perlu berbagi. Lihat Brendan O’leary, “On  the  Nature  of  Nationalism:  An  Appraisal  of  Ernest  Gellner’s  Writings  on Nationalism,” Cambridge University Press, Great Britain B.J.Pol.S. 27, (1997), 191, http://www.polisci.upenn.edu/ppec/PPEC%20People/Brendan%20O'Leary/publicatio ns/  Journal%20Articles/Oleary_BJPS_Appraisal_Gellner.pdf  (diakses  pada  tanggal  8 Januari 2013).
7 Culla  menyebutkan  istilah civil  society merupakan  padanan  kata  dari “masyarakat  madani”.  Umumnya,  mereka  yang  menggunakan  istilah  “masyarakat madani”  adalah  yang  berlatar  belakang  “Islam  modernis”,  sedangkan  “masyarakat sipil”  atau civil  society umumnya  digunakan  oleh  mereka  yang  beraliran  “Islam kultural”. Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi  Civil  Society  Wacana  dan  Aksi  Ornop  di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 2006) , 35-36.
Rasulullah  Saw.,  yang  dibangun  sebagai  masyarakat  yang  berperadaban. 8 Bakti  mencoba  menjelaskan  lebih  lanjut  apa  yang  dimaksud  dengan masyarakat  madani.  Menurutnya  kata  Madinah  dan  Madani  memiliki hubungan  semantik  yang  erat.  Kedua  kata  ini  merujuk  kepada  negara. Memang, Medinat,  dari  akar  yang  sama  dengan  madina,  juga  digunakan dalam bahasa Ibrani modern, seperti pada kata Medinel Yisrael, dan memiliki konotasi agama dan hukum sebagaimana disebutkan dalam Talmud. 9
Hikam, berbeda dengan Madjid, ia lebih suka menggunakan istilah civil society,  dan  mengemukakan  bahwa  civil  society  merupakan  area  yang  di dalamnya terdapat kehidupan sosial yang terorganisasi dan memiliki ciri-ciri yang  khas,  seperti  sukarela,  swasembada,  swadaya,  dan  kemandirian  yang tinggi,  apalagi  bila  berhadapan  dengan  negara. 10 Begitu  pula  dengan  M. Riyaas  Rasyid,  menurutnya civil  society  merupakan  masyarakat  yang memiliki  kemandirian,  tidak  bergantung  kepada  negara  dan  memiliki jaringan-jaringan  yang  produktif. 11 Berdasarkan  berbagai  pendapat  yang muncul  dari  kalangan  pemikir  di  atas  inilah  dapat  diambil  benang  merah bahwa civil  society,  masyarakat  madani,  masyarakat  sipil  atau  istilah  lain yang dekat dengan para pemikir tersebut setidaknya memiliki ciri-ciri umum yaitu kemandirian, menempati ruang, dan berperadaban.
8 Istilah masyarakat Madani ini pada awalnya dikenalkan oleh Anwar Ibrahim dalam  Simposium  Nasional  dalam  rangka  Forum  Ilmiah  pada  acara  festival  Istiqlal, 26  September  1995  di  Jakarta.  Pandangan  ini  kemudian  banyak  diikuti  oleh cendikiawan Muslim Indonesia, seperti Nurcholis Madjid, M. Dawam Rahardjo, dan Azyumardi Azra. Lihat dalam Tim ICCE, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan  Masyarakat  Madani, 140.  Berbeda  dengan  Bakti  yang  mengemukakan  bahwa sebenarnya  istilah  masyarakat  Madani  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Muhammad Naguib  al-Attas,  seorang  ilmuan  dari  Malaysia.  Anwar  Ibrahim  hanya  melanjutkan penggunaan istilah tersebut.  Andi Faisal Bakti,  “On the Concept of Civil Society or Masyarakat  Madani  and  Paramadina,”  491,  http://www.andifaisalbakti.com/wp- content/uploads/2012/04/On-the-Concept-of-Civil-Society-or-Masyarakat-Madani- and-Paramadina.pdf (diakses pada tanggal 26 Juli 2013). Konsep ini telah mengalami perluasan,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Vijender  Singh  bahwa  konsep civil society berpindah  dari  'masyarakat  beradab'  menuju  sebuah  perdebatan  sosial  dan memunculkan  tindakan  kelompok  yang  kini  berada  di  luar  arena  politik.  Vijender Singh, “An Analysis of Concept and Role of Civil Society in Contemporary,” India Global  Journal  of  Human  Social  Science ,  Volume  12  Issue  7  Version  1.0  (April 2012),  71,  http://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/340/298 (diakses pada tanggal 31 Desember 2012).
9 Andi Faisal Bakti, “On the Concept of Civil Society or Masyarakat Madani and Paramadina,” 491.
10 Muhammad A.S. Hikam, “Civil Society and Government Relations in the Post  Reformasi  Indonesia:  Preliminary  Observations,” Usindo  Brief ,  (19  Januari 2010), 1, http://usindo.org/wp-content/uploads /2010/08/Hikam-Brief-Final.pdf
(diakses pada tanggal 10 Januari 2013).
11 Lihat dalam Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 130.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
Definisi-definisi  yang  dikemukakan  di  atas  kemudian  melahirkan tipologi-tipologi civil  society,  yakni  tipologi  vertikal,  tipologi  horizontal (kebudayaan), dan tipologi diagonal (moderat). 12 Tipologi vertikal bermakna hubungan yang berkaitan dengan politik antara civil society dengan negara, yang mana civil society berjuang untuk memperbaiki sistem politik, sehingga menjadikannya lebih demokratis. Ini merupakan sebuah konsep politik yang berkaitan  secara  struktural  dengan  negara.  Salah  satu  tokoh  pemikir  yang mengungkapkan  konsep civil  society  ini  adalah  Antonio  Gramsci  (1891- 1937) yang erat dengan konsep hegemoninya. 13 Gramsci  menganalisis civil  society  dengan  menggunakan  konsep hegemoni.  Hegomoni  adalah  lokus  (kedudukan)  dari civil  society,  dan  ini merupakan sebuah  karakteristik  bagi civil society selain  konflik  politis  dan pergulatan  sosio-ekonomi. 14 Meski  hegemoni  terkesan  mengakomodir kepentingan-kepentingan  ekonomi  kelas  penguasa,  namun  yang  dimaksud hegemoni  oleh  Gramsci  justru  kebalikannya,  menolak  manifestasi  langsung kepentingan ekonomi mereka dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat. 15
12 Tipologi  vertikal  juga  banyak  diperkenalkan  oleh  para  peneliti  lokal.  Ini dilakukan  untuk  memudahkan  penelitian  dengan  membedakan civil  society dalam hubungannya dengan negara. Lihat Iwan Gardono Sudjatmiko, “Wacana Masyarakat Sipil di Indonesia,” dalam Jurnal Sosiologi , No. 9, (Tahun 2001), 37, dalam  Syamsul Hadi, dkk., “Perkembangan Wacana Civil Society,” CIVIC Journal For Civil Society Empowerment vol. 1 no.3 (Desember 2003), 78. 13 Hegemoni  berarti  bahwa  pengaruh  kepemimpinan  dan  intelektual kelompok atas kelompok yang lain sebagai bentuk kepemimpinan moral, bukan hanya sekedar menguasai sumber-sumber produksi. Lihat juga Peter Mayo, “The Centrality of  the  State  in  Neoliberal  Times:  Gramsci  and  beyond,” International  Gramsci Journal No.  3  (Maret  2011),  64,  http://www.uow.edu.au/arts/research/gramsci- journal/  (diakses  pada  tanggal  5  Maret  2013).  Selain  hegemoni,  pemikiran  politik Gramsci juga fokus pada kekuasaan dan dominasi.
14 Hal  besar  yang  dilakukan  oleh  Gramsci  adalah  beradaptasi  dengan  Marxs dan  Hegel  dengan  konsep  Hegelian  dari civil  society dan  gagasan  dalam mengamankan  negara  seperti  ide  untuk  menerima  kesetaraan  dialektik  dengan ekonomi. Nigel Greaves, “Resisting Abstraction: Gramsci’s Historiological Method,” International  Gramsci  Journal No.  3  (Maret  2011,  39,  http://www.uow.edu.au/arts/ research/gramsci-journal/ (diakses pada tanggal 5 Maret 2013).
15 Gramsci  mengembangkan  analisis  Marx  tentang  struktur  dan  dinamika kapitalisme  namun  tetap  kritis  terhadap  pendapat  yang  mengagung-agungkan ekonomi  kapitalis  seperti  Adam  Smith  dan  lainnya.  yang  paling  dasar  dalam  tingkat ekonomi-perusahaan  adalah  “serikat”  atau  “kerajinan”  mentalitas  dimana  seorang pedagang “merasa wajib untuk berdiri dengan pedagang yang lain, produsen dengan produsen  yang  lain.  Dengan  kata  lain,  para  anggota  kelompok  profesional  sadar kesatuan dan homogenitas, dan kebutuhan untuk mengatur hal itu”. Mike Donaldson, “Gramsci,  Class  and  Post-Marxism,” International  Gramsci  Journal No.  1  (Juli 2008),  5-18.  http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@arts/@gramsci /documents/doc/uow136956.pdf (diakses pada tanggal 5 Maret 2013).
Ia  dengan  sadar  mengemukakan  bahwa  pembentukan  sebuah  hegemoni terdapat pada area civil society bukan negara. 16 Negara hanyalah sebuah alat bagi  suatu  kelompok  yang  dominan  untuk  mengkooptasi  kelompok  lain dalam civil society, meski ia juga tidak menafikan bahwa antara negara dan civil  society  terdapat  keterikatan  yang  membawa  keduanya  pada  hubungan timbal-balik.
Hubungan  antara civil  society  dengan  negara  setidaknya  memunculkan dua  argumentasi. 17 Pertama,  negara  harus  lebih  kuat  dari civil  society  agar negara  dapat  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap civil  society,  tidak hanya itu, melainkan juga masyarakat secara umum. 18 Pendapat kedua yang menyatakan  bahwa civil  society  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan check  and  balances,  sehingga  civil  society  dalam  beberapa  hal  memiliki kemampuan yang lebih dibanding dengan negara. 19 Hendro Prasetyo serta Ali
16 Dalam konsep Gramscian, ' civil society ' dan hubungannya dengan teori dan praktek hegemoni merupakan gagasan yang diperdebatkan. Pada banyak kasus, fokus pada  hubungan  antara civil  society dan  kekuasaan  pada  tingkat  negara  formal  telah mengakibatkan abstraksi keluar dari konsep teori hegemoni secara keseluruhan. Lebih lanjut lihat dalam Kylie Smith, “Gramsci at the margins: subjectivity and subalternity in a theory of hegemony,” International Gramsci Journal No. 1, 2 (April 2010),   41, http://www.uow.edu.au/ content/groups/public/@web/@arts/@gramsci/documents/doc/uow134747.pdf (diakses pada tanggal 3 Maret 2013).
17 Yaman  dalam  tesisnya  mengungkapkan  bahwa  gagasan  mengenai civil society telah  lama  muncul  sejak  abad  ke-18,  yang  mana  ide  awal  mengenai  gagasan ini  mencuat  karena  hubungannya  dengan  negara.  Awal  mula  abad  ke-18,  ia mengungkapkan bahwa civil society dilambangkan sebagai antitesis terhadap negara. Kemudian  berkembang  lagi  pada  abad  ke-19  yang  mengkombinasikan civil  society dengan  masyarakat  borjuis,  ekonomi  dan  pasar.  Baru  pada  abad  ke-20, civil  society memiliki makna khusus yang berkaitan dengan demokrasi. Lihat Mine Yaman, “Civil Society  and  Democratic  Consolidation:  the  Case  of  Tusiad,”  (Tesis  Bilkent University:  Ankara,  2002),  3,  http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002069.pdf  (diakses pada tanggal 16 Januari 2013).
18 Ini  adalah  sebuah  konsep  yang  sering  diungkapkan  oleh  Hegel  dan  para pengikut  setianya.  Mereka  berpendapat  bahwa  negara  adalah  perwujudan  tertinggi dari  nilai  Ilahi  di  muka  bumi.  Negara  memiliki  kekuasaan  absolut  dalam memanifestasikan  dirinya  sebagai  ungkapan  menuju  pemenuhan  kebutuhan  yang sempurna bagi warganya. Edward W. Younkins, “Hegel's Authoritariant State as the Divine  Idea  on  Earth,” Le  Quebecois  Libre ,  Montreal  (15  November  2005), http://www.quebecoislibre.org/05/051115-11.htm  (diakses  pada  tanggal  16  Januari 2013).
19 Islamoglu  mengemukakan  pendapat  yang  sering  disampaikan  oleh  para filosof  Yunani  bahwa  baik  privasi  dan civil  society perlu  dipertahankan  terhadap gangguan-gangguan  yang  dilakukan  oleh  negara.  Lihat  H.  Islamoglu,  “Civil Society/Public  Sphere:  History  of  the  Concept,” International  Encyclopedia  of  the Social  &  Behavioral  Sciences : Elsevier  Science ,  2001,  1897,  http://www.nyu.edu
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
Munhanif berpandangan bahwa dalam hal ini civil society merupakan sebuah tameng  yang  menjadi  pelindung  bagi  masyarakat  dalam  berhubungan dialektis dengan negara. 20
Tipologi civil  society  kedua  adalah  tipologi  horizontal,  yakni  civil society hubungannya dengan budaya yang memiliki sifat yang khas, seperti religius,  kesukuan,  membela  kepentingan  umum  dan  hak-hak  kolektif, memiliki  kepercayaan,  keyakinan,  serta  simbol  dan  nilai-nilai. 21 Konsep kebudayaan  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  kalangan  seperti Koentjaraningrat  dan  Sukron  Kamil  akan  membantu  dalam  memahami maksud  dari civil  society  budaya.  Menurut  Koentjaraningrat  kebudayaan merupakan wujud ideal yang bersifat abstrak dan tak dapat diraba yang ada dalam  pikiran  manusia,  dapat  berupa  gagasan,  ide,  norma,  keyakinan,  dan lainnya. 22 Kamil menyebutkan pendapat Clyde Kluckhon bahwa kebudayaan merupakan sistem ide, pengetahuan, dan acuan bagi manusia untuk menjalani kehidupan.  Sedangkan  Kamil  mendefenisikan  kebudayaan  adalah  cara berpikir,  cara  merasa,  cara  meyakini,  dan  cara  menganggap. 23 Definisi kebudayaan inilah kemudian yang mendasari lahirnya civil society budaya. Civil society dalam tipologi ini berawal dari apa yang dikemukakan oleh Alexis de’ Tocqueville (1805-1859). Ia berpendapat bahwa meskipun antara civil  society  dan  negara  terdapat  hubungan  timbal  balik,  layaknya  sebuah hubungan  simbiosis  mutualisme,  namun  nilai  dari civil  society  itu  sendiri baru  bisa  dibangun  dan  dikembangkan  ketika  dihadapkan  pada  negara. 24
/ipk/calhoun/files/calhounCivilSociety  PublicSphereHistoryOfConcept.pdf,  (diakses pada tanggal 22 Januari 2013).
20 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 133. 21 Baca juga Iwan Ismi Febriyanto, “Konsep dan Tipologi Civil Society dalam Negara  Demokrasi,”  dalam  http://sosialitadanpolitik.blogspot.com/2012/10/konsep- dan-tipologi-civil-society-dalam.html (diakses pada tanggal 27 Juli 2013).
22 “Pengertian  Budaya,”  16,  http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2006-2-00920- JP-bab%202.pdf (diakses pada tanggal 27 Juli 2013). Dalam referensi lain disebutkan bahwa  kebudayaan  menurut  Koentjaraningrat  adalah  keseluruhan  gagasan  dan  karya manusia,  yang  harus  dibiasakannya  dengan  belajar,  beserta  keseluruhan  dari  hasil budi  dan  karyanya  itu.  Encep  Supriatna,  “Transformasi  Pembelajaran  Sejarah Berbasis Religi dan Budaya untuk Menumbuhkan Karakter Siswa,” 25,  http://atikan- jurnal.com/wp-content/uploads  /2012/06/2.encep_.upi_.jun_.12.pdf  (diakses  pada tanggal 27 Juli 2013).
23 Lihat  Sukron  Kamil,  “Korupsi  sebagai  Persoalan  Kebudayaan:  Mencari Akar  Masalah  Korupsi  di  Indonesia  dan  Solusinya,”  dalam Korupsi  mengorupsi Indonesia:  sebab,  akibat,  dan  prospek  pemberantasan ,  edt.  Wijayanto  dan  Ridwan Zachrie (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 46.
24 Hubungan  dialektis  akan  semakin  memperlihatkan  peran civil  society. Setidaknya  ada  tiga  hal  yang  dapat  menjadikan  hubungan  tersebut  dialektis,  yaitu mendukung negara, menjadi antitesis dari negara, atau menjadi alternatif dari negara
Lebih  jauh,  berdasarkan  penelitian  de’  Tocqueville  inilah  muncul  ciri-ciri yang  kini  popular  dengan  ciri-ciri civil  society  kebudayaan  (horizontal). Kamil  menyebutkan  setidaknya  tipologi  tersebut  memiliki  dua  ciri  utama, yaitu civility  (keberadaban)  dan  fraternity  (persaudaraan),  sedangkan  ciri pendukungnya adalah trust  (kepercayaan),  solidaritas,  toleransi, akuntabilitas,  kerterikatan  pada  hukum,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia (HAM). 25 Masyarakat yang memiliki ciri seperti ini oleh Nurcholis Madjid  disebut  dapat menjadi civil society yang sesungguhnya,  yakni  yang berperadaban.
Dawam  Rahardjo  dan  AS.  Hikam,  mengemukakan  tipologi  ini  berupa ruang  ( space)  antara  rakyat  dengan  negara.  Mereka  berpendapat  dalam beberapa  hal  bersifat  strategis  dan  demi  kepentingan  bersama civil  society akan menjadi mitra bagi negara, sebaliknya, dalam persoalan-persoalan yang tidak strategis civil society justru akan menjadi alternatif dari pemerintah itu sendiri. 26 Civil  society  memiliki  peran  yang  lebih  tidak  hanya  melakukan critical of government, lebih dari itu, mejadi alternatif dari pemerintah ketika persoalan dalam sebuah negara sudah semakin parah. 27 Oleh sebab itu, civil society  dalam  hal  ini  memiliki  ciri  kesukarelaan  (voluntary), keswasembadaan  ( self  generating),  keswadayaan  (self  supporting), kemandirian terhadap negara, dan terikat pada peraturan bersama. Tipologi civil  society  terakhir  adalah  tipologi  moderat  yang menggabungkan  dua  tipologi  sebelumnya.  Tipologi  ini  berupa civil  society yang  mandiri,  yang  menempati  ruang,  kritis,  dan  mengedepankan kemaslahatan  umum.  Ia  merupakan  sebuah  lembaga  non  pemerintah  yang memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  hubungan  timbal-balik  yang  saling menguntungkan  dengan  pemerintah,  karena civil  society  memiliki kemampuan  untuk  mendukung  negara.  Tipologi  ini  lebih  dikenal  dengan istilah pilar-pilar penegak civil society yang terdiri dari organisasi-organisasi
ketika  negara  tidak  mampu  untuk  menjalankan  perannya  sebagai  pemberi kemaslahatan bagi warganya.
25 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 130.
26 Hikam  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  negara  adalah  hasil  karya  dari masyarakat,  bukan  sebaliknya.  Pembagian  peran  dan  fungsi  baru  terjadi  ketika masyarakat sudah semakin modern, sehingga semakin jelas bahwa masyarakat sambil mencoba  mengontrol  apa  yang  terjadi  di  wilayah  negara.  Muhammad  A.S.  Hikam, Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society (Jakarta: Erlangga, 2000), 82.
27 Sulistyo  menyebutkan  bahwa  negara  berkewajiban  secara  kolektif memberikan  rasa  aman  terhadap  warga  negaranya,  dan  secara  kolektif  pula meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  seluruh  masyarakat.  Dermawan Sulistyo,  dkk., Keamanan  Negara,  Keamanan  Nasional  dan  Civil  Society (Jakarta: Pensil,  2009),  199.  Pendapat  ini  seakan  memberikan  isyarat  bahwa  ketika  negara sudah  tidak  lagi  mampu  menangani  persoalan  yang  kian  berat  yang  terjadi  pada rakyatnya, maka civil society muncul sebagai alternatif.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017 32
civil society, mahasiswa, dan media massa. 28 Organisasi-organisasi tersebut seperti  organisasi  politik,  organisasi  kemasyarakatan,  lembaga  pendidikan, lembaga  swadaya  masyarakat  dan  organisasi  pemberdayaan  perempuan. 29 Pilar-pilar ini memiliki fungsi mendukung dan mengawasi, bahkan terkadang berfungsi pula sebagai alternatif.
Para cendikiawan Muslim memiliki pandangan yang berbeda dengan para pemikir di atas. Bakti mengemukakan terdapat pemikir Islam yang berbicara tentang civil  society,  salah  satunya  adalah  Ibnu  Khaldun  yang mengemukakan  konsep hadhârah  yang  dapat  diterjemahkan  sebagai peradaban.  Kata  ini  berasal  dari  kata  “sipil”  dalam  masyarakat  sipil. 30 Pemikir  lainnya  tidak  secara  gamblang  menyebut  istilah civil  society,  akan tetapi  mengisyaratkannya  melalui  kriteria  dalam  pengangkatan  seorang pemimpin.
Beberapa pemikir yang berbicara mengenai kriteria dalam mengangkatan seorang  pemimpin  adalah  al-Mawardi,  al-Baqillani  dan  Abu  Ya’la  al-Farra. Al-Mawardi  memberikan  12  kewajiban  dasar  yang  harus  dilakukan  oleh seorang  pemimpin. 31 Ketika  kedua  belas  kewajiban  dasar  tersebut  sudah tidak lagi dapat dilakukan oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut harus dilengserkan. Al-Baqillani berpendapat bahwa seorang pemimpin yang meninggalkan  salat,  tidak  menegakkan  syariat,  melakukan  pelanggaran terhadap  hak-hak  dasar  masyarakat,  seperti  berbuat  zalim  dan  membunuh, maka  ia  harus  diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  pemimpin.  Sedangkan Abu  Ya’la  al-Farra,  lebih  sensitif  dari  al-Mawardi  dan  al-Baqillani  yang mengemukakan  bahwa  bila  seorang  pemimpin  memiliki  kekurangan  pada dirinya dan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang dipimpinnya dan hal itu sulit untuk diobati, maka ia wajib memecat dirinya sendiri. 32 Kamil menyebutkan bahwa berbagai kriteria yang disampaikan oleh para pemimpin di atas agaknya oleh para pemikir dikembalikan pada dua konsep pemilihan yaitu ahl al-Halli wa al-‘Aqd atau ahl as-Syaukah (seperti lembaga
28 Tim  ICCE, Pendidikan  Kewargaan,  Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat Madani, 141. 29 Lihat juga Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 131-132.
30 Andi Faisal Bakti, “On the Concept of Civil Society or Masyarakat Madani and Paramadina,” 489.
31 Martinez  mengemukakan  pendapat  al-Mawardi  bahwa  ada  dua  belas kewajiban  dasar  yang  harus  dimiki  oleh  seorang  pemimpin,  salah  satunya  adalah meletakkan  sistem  yudisial  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  keadilan.  Patricia  A Martinez,  “The  Islamic  state  or  the  state  of  Islam  in  Malaysia,” Contemporary Southeast Asia ; (Desember 2001), 492,
dalam http://e-
resources.pnri.go.id:2058/docview/205217493/ fulltextPDF/13D0561442C4A69581E/3?accountid=25704  (diakses  pada  tanggal  25 Maret 2013). Bila kewajiban-kewajiban ini tidak dapat dipenuhi  maka pemimpin itu layak untuk mundur atau dilengserkan.
32 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik , 147.
perwakilan  rakyat),  bisa  juga  dengan bai’at.  Sedangkan  pelengseran dilakukan  dengan  cara-cara  yang  tidak  sah,  seperti  mengangkat  senjata, fitnah  (kekacauan  atau  anarki)  dan ikhtilâf  (perbedaan  pandangan). 33 Pelengseran yang dilakukan merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintahan  guna  memperoleh  kekuasaan,  namun  dalam  konsep civil society  perlawanan  dilakukan  bukan  sekedar  ingin  menggulingkan kekuasaan,  melainkan  mendukung  kekuasaan  yang  sedang  berjalan.  Hal  ini disebabkan  pemerintah  dianggap  belum  mampu  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  rakyatnya,  sehingga  membutuhkan  dukungan  dari civil  society. Inilah yang oleh Masoud Kamali disebut sebagai sebuah hal yang diinginkan oleh  Islam  dan  sistem  pemerintahan  modern. 34 Negara  memberikan  ruang bagi civil society untuk melakukan tindakan yang mampu mendukung negara dalam mengatasi persoalan warganya.
Al-Farabi  memberikan  pandangan  khusus  dalam  hal  ini.  Menurutnya negara seperti organ tubuh manusia. Otak atau akal adalah pimpinan utama dalam mengendalikan sistem koordinasi tubuh. Organ-organ tubuh yang lain akan  bersinergi  dengan  akal  untuk  melakukan  apa  yang  dikehendaki.  Ini berarti  bahwa  masyarakat  adalah  ujung  tombak  atau  pelaku  utama  dalam sebuah  negara,  sedangkan  kepala  negara  merupakan  pembuat  sistem  yang akan  dijalankan  oleh  rakyatnya,  meski  terkadang  rakyat  harus  sedikit bertoleransi pada aturan yang memberatkan mereka. 35 Civil society dalam hal ini berperan sebagai sebuah sarana yang memediasi negara dengan warganya.
33 Sukron  Kamil, Pemikiran  Politik  Islam  Tematik ,  148. Ahl  al-Halli  wa  al- ‘Aqd secara harfiah berarti orang  yang dapat  memutuskan  dan  mengikat. Sedangkan para  ahli fiqh  siyasah mengartikan  ini  sebagai  orang  yang  memiliki  kewenangan untuk  memutusan  dan  menentukan  sesuatu  atas  nama  umat  (warga  negara).  Lebih lanjut  lihat  dalam  Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 137.
34 Masoud  Kamali  mengemukakan  bahwa civil  society yang  ada  di  negara- negara  Muslim  dibangun  atas  kelompok  tradisional  seperti  ulama  dan  pedagang melalui perubahan-perubahan utama, kemudian mengalami proses modernisasi seperti yang ada pada masyarakat. Masoud Kamali, “Civil Society and Islam: a Sociological Perspective,” Archives  Européennes  de  Sociologie 42.  3  (Desember  2001),  479, http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview/216940878/fulltextPDF/13D096BA4AD2 C1F726D/1?accountid=25704 (diakses pada tanggal 4 Maret 2013). Inilah yang tidak dipahami  oleh  kebanyakan  pemikir  barat  dikarenakan  kegagalan  mereka  dalam memahami  Islam  sebagai  agama  dan  juga  teori  politik  yang  menjadikannya  sebagai sumber pengesahan kekuasaan.
35 Menurut  Al-Farabi,  pertanyaan  dari  toleransi  sama  seperti  pertanyaan politik  secara  umum,  yakni  memusatkan  perbedaan  alami  antara  manusia  dalam kemampuan mereka untuk memahami esensi apa yang dimaksud. Ini menjadi sebuah hal  yang  prinsip,  dengan  meningkatkan  kesejahternaan  masyarakat  dan  peraturan yang mudah dicermati serta dilaksanakan oleh semua orang. Al-Farabi, The Political Regime , trans. Muhsin Madhi, dalam Medieval Political Philosophy , ed. Ralph Lerner
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
Sama  halnya  dengan  al-Mawardi  bahwa  masyarakat  yang  baik  adalah masyarakat  yang  taat  peraturan.  Ibn  Thaimiyah  menambahkan,  masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan analisis tajam terhadap pemerintah. Lebih jauh menurut Kamil, Ibn Thaimiyah menekankan bahwa prinsip dasar yang ditekankan dalam Al-Quran pada sistem pemerintahan adalah amanah dan  adil.  Ketika  dua  hal  ini  tidak  lagi  dapat  dijalankan  dengan  baik  oleh seorang  pemimpin,  maka  rakyat  berkewajiban  untuk  melakukan  kritik terhadap pemerintahan tersebut. 36
Penjelasan  mengenai  sikap  para  pemikir  Islam  di  atas,  jika dikelompokkan  berdasarkan  pada  tiga  tipologi civil  society,  maka  baik  al- Mawardi,  al-Baqillani,  Abu  Ya’la  al-Farra,  al-Farabi,  dan  Ibn  Thaimiyah agaknya berpendapat bahwa hubungan civil society lebih bersifat struktural daripada  kebudayaan  apalagi  organisasi-organisasi civil  society.  Padahal konsep  Islam  dan civil  society  oleh  banyak  kalangan  juga  dilihat  dari  sisi kebudayaan dan organisasinya.
Hubungan  kebudayaan  dan  organisasi-organisasi civil  society  ini  dapat dilihat  dari  konsep ummah. 37 Konsep  ini  berawal  dari  sebuah  sistem transregional  perdagangan  Muslim  dan  jaringan  haji.  Jaringan  ini dihubungkan  oleh  perkembangan  informasi  dan  teknologi  yang  mana  telah menyediakan  ruang  kesempatan  untuk  pergerakan  sosial  Muslim  guna memobilisasi  melalui  sebuah  kebangkitan ummah  sebagai  sebuah  ajaran Islam  universal. 38 Konsep  inilah  yang  dianggap  dapat  menyatukan  umat
and  Muhsin  Madhi  (Ithaca:  Cornell  University  Press,  1993),  40,  dalam  Michael Sweeney, “Greek Essence and Islamic Tolerance: Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Rush'd,” The Review of Metaphysics 65. 1 (September 2011), 41,  http://e-resources.pnri.go.id: 2058/ docview/897114386/fulltextPDF/13D09A4757 A72532390/3?accountid=25704 (diakses  pada  tanggal  26  Maret  2013).  Lihat  juga  Sukron  Kamil, Pemikiran  Politik Islam Tematik , 151. 36 Lihat Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik , 152.
37 Konsep ummah berbeda dengan konsep civil society yang dikenalkan oleh Barat.  Dalam  konsep  ini  terdapat  nuansa  keagamaan, ukhwah ,  transendental,  dan berperadaban  yang  religius  dibanding civil  society yang  sekuler  dan  berpotensi  pada disintegrasi  umat.  Lihat  juga  Adi  Suryadi  Culla, Masyarakat  Madani:  Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),  cet.  II,  111-113.,  Iqbal  mengemukakan  bahwa ummah bersifat  universal meliputi  seluruh  kaum  Muslim,  dan  disatukan  oleh  ikatan  ideologi  yang  kuat  dan komprehensif, yaitu Islam. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 178. 38 Joshua D. Hendrick, “Global Islam and the Modern World: Transnational Muslim  Social  Movements  and  the  Movement  of  Fethullah  Gülen,  a  Comparative Approach,” dalam Islam  in  the  Contemporary  World-2 (New  Jersey:  Tughra  Books, 2009), 124.
Muslim secara global dan menjalankan sebuah pergerakan pada lebih dari dua negara, 39 berdasarkan kesamaan agama, yakni Islam. Konsep ummah  lebih  luas  dari  pengertian  civil  society  secara  vertikal yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan  mengembalikan  nilai-nilai  sosial yang  selama  ini  tidak  terfokus,  bahkan  tidak  diperhatikan  oleh  pemegang kekuasaan. 40 Lebih dari itu, ummah muncul sebagai sebuah ajaran normatif salah  satunya  bertujuan  untuk  mengatasi  kemunduran  dan  krisis pada  umat yang  mengakibatkan  timbulnya  solidaritas  dan  menetapkannya  sebagai pergerakan. 41 Pada  tataran  praktis  Joshua  D.  Hendrick  menyebutkan pernyataan  Samuel  Huntington  dalam outline  tesisnya  “Clash  of Civilization”  yang  sepakat  bahwa  menguatnya  konsep  ummah  diwujudkan melalui pergerakan sosial Muslim. Ini disebabkan adanya sebuah indikasi dari perpecahan budaya antara Barat dan Islam. 42

## B. Pergerakan Hizmet  sebagai  Civil  Society  Transnasional  Muslim  yang
Diinspirasi oleh Fethullah Gülen
Pergerakan hizmet  merupakan  salah  satu  pergerakan  civil  society transnasional yang fokus terhadap kemunduran umat Muslim. Hizmet adalah kata dalam bahasa Turki, dalam bahasa Arab disebut khidmah, yang berarti pelayanan, 43 sedangkan  secara  terminologi hizmet  merupakan  ideologi penyadaran sosial yang bertujuan untuk menghamba kepada Allah Swt. dan
39 Pergerakan  sosial  keagamaan  kini  tidak  hanya  menjadi  pergerakan transregional,  melainkan  sudah  meluas  menjadi  pergerakan  transnasional.  Lihat Jackie  Smith,  Charles  Chatfield,  and  Ron  Pagnucco,  edt. Transnational  Social Movements and Global Politics, (New York: Syracus University Press, 1997), 43. 40 Bill  Moyer,  “The  Movement  Action  Plan:  A  Strategic  Framework Describing The Eight Stages of Successful Social Movements,”
http://historyisaweapon.com/defcon1/moyermap.html,  (diakses  pada  tanggal  07  Mei 2012). Konsep ummah juga tidak dapat disamakan dengan konsep civil society secara umum,  seperti  konsep  Hegelian  atau  Marxis.  Para  pengikut  Hegel  memaknai civil society sebagai  sesuatu  yang  dapat  melumpuhkan  diri  sendiri,  sedangkan  pengikut Marx menganggap civil society adalah sebuah penghambat menuju masyarakat tanpa kelas.
41 Ini juga terjadi pada pergerakan Muhammadiyah, yang mana gagasan utama yang  melahirkan  pergerakan  sosial  keagamaan  karena  pemahaman  terhadap  sumber (kitab),  ulama,  praktek  ajaran  Islam  dan  fakta  kehidupan  umat  yang  menimbulkan keprihatinan.  Gagasan  ini  yang  mendorong  Ahmad  Dahlan  membentuk Muhammadiyah.  Lihat  lebih  lanjut  dalam  Syarifuddin  Juhri  dkk, 1  Abad Muhammadiyah  Gagasan  Pembaruan  Sosial  Keagamaan (Jakarta:  Kompas,  2010), 15. 42 Joshua D. Hendrick, “Global Islam and the  Modern World: Transnasional Muslim  Social  Movements  and  the  Movement  of  Fethullah  Gülen,  a  Comparative Approach,” 124.
43 Ahmad Sunarto, Kamus Alfikr (Surabaya: Halim Jaya, 2007), cet. III.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
diwujudkan  melalui  pengabdian  serta  pelayanan  kepada  sesama  guna mendapatkan ridâ-Nya. Istilah ini berkontribusi secara luas dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi, tidak hanya dalam konteks Muslim tetapi juga  dalam  konteks  non-Muslim. 44 Ini  kemudian  menjadi  sebuah  ideologi yang  dianut  oleh  berbagai  kalangan  dengan  berbagai  pofesi  dan menjadikannya  sebagai  sebuah  pergerakan  yang  dikenal  dengan  pergerakan hizmet.
Pergerakan hizmet  diinspirasi  oleh  Muhammad  Fethullah  Gülen, tokoh  sentral  yang  memberikan  pengaruh  besar  dalam  penyebaran  ideologi pergerakan hizmet di berbagai negara. Ia adalah sosok yang melanjutkan apa yang  dilakukan  oleh  Said  Nursi  melalui  institusionalisasi  pendidikan, ekonomi,  dan  resolusi  konflik  melalui  dialog. 45 Hal  ini  diajarkan  melalui jaringan transnasional dershane, 46 seperti apa yang telah dilakukan oleh Nursi sebelumnya. Ia juga memberikan pandangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip  demokrasi,  seperti  pandangannya  terhadap  kompleksitas
44 Erkan  Togoslu,  “Hizmet:  from  Futuwwa  Tradition  to  the  Emergence  of Movement  in  Public  Space,”  (15  November  2008), Fethullah  Gülen  Chair, dalam www.fethullahGülenchair.com (diakses  tanggal  9  November  2011).  Lebih  lanjut Enayat  mengatakan  bahwa  pembatasan  yang  ditempatkan  oleh syarî’ah dalam kebenaran  non-muslim  tidak  permanen  dan  tidak  dapat  dihilangkan  karena  non- muslim  selalu  memiliki  pemikiran  untuk  masuk  ke  dalam  agama  Islam,  dan  dengan cara  demikian  mereka  mengatasi  ketidakmampuan  politik.  Hamid  Enayat, Modern Islamic Political Thought (Kuala Lumpur: The Macmillan Press, 2001), 189.
45 Pria  kelahiran  Desa  Erzurum,  Izmir,  Turki,  pada  tanggal  27  April  1941, merupakan seorang pemikir yang sangat populer tidak hanya di negaranya, tetapi juga telah meluas ke negara-negara lain. Gerakan dialog mencapai puncaknya pada sebuah konferensi  yang  dilakukan  di  Vatikan,  Roma.  Gülen  bertemu  dengan  Paus  Johanes Paulus  II  atas  undangan  pimpinan  tertinggi  gereja  katolik  tersebut.  Muhammad Fethullah  Gülen, Bangkitnya  Spiritualitas  Islam ,  terj.  Fuad  Saefuddin  (Jakarta: Republika, 2013), XVIII.
46 Desrshane berasal  dari  kata ders yang  berarti  pelajaran  dan hane yang berarti  rumah.  Secara  etimologi  kata dershane berarti  rumah  belajar,  sedangkan secara  terminologi dershane berarti  sebuah  tempat  untuk  menginternalisasi  teks-teks filosofis risalei  nur. Yavuz  menyebutkan  bahwa  Gülen  telah  membentuk  jaringan transnasional dershane yang kuat. Lihat dalam M. Hakan Yavuz, “Nasil bir Thrkiye” (What  Type  of  Turkey?),  Milliyet  (Istanbul),  (11  August  1997),  dalam  M.  Hakan Yavuz,  “Towards  an  Islamic  Liberalism?,”  593.  Bandingkan  dengan  Çetin  yang menyebutkan  bahwa  Gülen  menginspirasikan  sebuah  pergerakan  sosial  sipil transnasional yang terdapat di Turki sebagai sebuah dasar keimanan inisiatif budaya – bukan  membentuk  jaringan  transnasional.  Lihat  dalam  Muhammed  Çetin,  “The Contribution  of  Islamic  Scholarship  to  Democracy,”  105.  disampaikan  pada konferensi The  Significance  of  Education  for  the  Future:  The  Gülen  Model  of Education , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta-Indonesia, 19-21 Oktober 2010.
kehidupan modern, kontraksi dalam keterbukaan ruang individu dan ekspresi kolektif budaya, moral dan nilai-nilai spiritual. 47
Pemikiran  Gülen  memang  banyak  dipengaruhi  oleh  gurunya  Said Nursi  (1876-1960), 48 seorang  ulama  yang  berpandangan  Islam  Sunni- Hanafi, 49 dan  hidup  sezaman  dengan  tokoh  sentral  pencetus  sekularisasi Turki,  Mustafa  Kemal  Attaturk.  Nursi  banyak  menghasilkan  karya  berupa kitab-kitab  yang  dikenal  dengan Risale-i  Nur.  Karya-karya  inilah  yang menginspirasi  Gülen  untuk  mengajarkan  dan  mengaplikasikan  pesan-pesan Risale-i  Nur  dalam  konteks  global. 50 Gülen  dan  pengikutnya  kemudian terlibat dalam pergerakan nurcu dan mempopulerkan pergerakan hizmet yang memfokuskan  pergerakan  pada  bidang  pendidikan,  dialog  serta  ekonomi. 51 Gülen sepertinya memahami benar apa yang dikemukakan oleh Al-Mawardi mengenai  kriteria  untuk  menjadi  seorang  pemimpin  diantaranya  harus berpengetahuan  dan  visioner. 52 Oleh  sebab  itu,  ketiga  bidang  yang  menjadi fokus pergerakan hizmet merupakan wujud dari sebuah visi yang jelas demi
47 Muhammed  Çetin,  “The  Contribution  of  Islamic  Scholarship  to Democracy”, 103.
48 Said  Nursi  adalah  pemikir  Islam  yang  melahirkan  karya  fenomenal  yang dikenal  dengan Risale-i  Nur .  Lebih  lanjut  lihat  dalam  Sükran  Vahide, Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi: Transformasi Dinasti Utsmani Menjadi Republik Turki (Jakarta: Anatolia,2007). Pemikiran Nursi sendiri banyak dipengaruh oleh tokoh sufi  terkenal  yaitu  Maulana  Jalaluddin  Rumi.  Sebelum  Nursi,  juga  ada  pemikir  lain yang juga mempengaruhi pemikiran Gülen, yaitu Muhammad Lutfi yang berasal dari Alvar.  Gülen  mengistilahkan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Lutfi  adalah  seperti  ilham yang  datang  dari  alam  lain.  Muhammad  Fethullah  Gülen, Bangkitnya  Spiritualitas Islam, XI. 49 Bruckmayr  mengemukakan  bahwa  Gülen  serta  misi  pergerakannya dipengaruhi  oleh  pemikiran  Nursi  yang  menekankan  keprihatinan  mereka  terhadap dialog  antar  umat  beragama.  Philipp  Bruckmayr,  “Fethullah  Gülen  and  Islamic Literary Tradition”, Islam in the Age of Global Challenges--Conference Proceedings, 17  November  2008,  168,  http://medya.zaman.com.tr/2008/11/17/bruckmayr.pdf (diakses pada tanggal 20 Maret 2013).
50 Apa  yang  dilakukan  oleh  Said  Nursi  kemudian  diteruskan  oleh  Fethullah Gülen  dan  pengikutnya.  Ini  telah  dilakukan  lebih  dari  satu  abad.  Pergerakan  ini bertujuan  untuk  mentransformasikan  hubungan  pemikiran  politik  imperatif  dari masyarakat modern. Karen A. Fontenot dan Michael J. Fontenot, “M. Fethullah Gülen as a Transformational Leader: Exemplar for the “Golden Generation”,” 2.
51 Pergerakan yang dibuat oleh Gülen lebih didedikasikan kepada pendidikan, sebuah  pendidikan  dari  hati  dan  jiwa,  bertujuan  untuk  memperkuat  kemampuan  dan menyediakan  kebaikan  serta  melayani  orang  lain  dengan  sepenuhnya.  Muhammad Fethullah Gülen, Essay-Perspektives-Opinions, 9. 52 Lihat juga Patricia A Martinez, “The Islamic State or the State of Islam in Malaysia,” Contemporary  Southeast  Asia ;  (December  2001),  492,  http://e- resources.pnri.go.id:2058/docview/205217493/fulltextPDF/ 13D0561442C4A69581E/3?accountid=25704 (diakses pada tanggal 25 Maret 2013).
mengatasi  kemunduran  tidak  hanya  umat  Muslim,  tetapi  juga  masyarakat luas.
Pemikiran  Gülen  yang  moderat  memunculkan  berbagai  spekulasi, bahwa di satu sisi, pergerakan hizmet adalah pergerakan yang liberal karena tidak  ekslusif  bagi  umat Muslim semata, sedangkan  di  sisi lain,  pemikiran- pemikirannya dianggap dapat menjadi penyeimbang bagi para pemikir Islam yang  ekstrem  dan  fundamental. 53 Dua  sisi  argumentasi  ini  bila  melihat definisi civil  society  yang dikemukakan  oleh  AS  Hikam,   maka pergerakan hizmet  memiliki  ciri  yang  khas,  yaitu  tidak  memihak  pada  pihak  manapun dan memiliki kemandirian, bahkan terhadap negara sekalipun. 54 Bentuk  kemoderatan  Gülen  diwujudkan  melalui  dialog.  Kim menjelaskan  bahwa  menurut  Gülen,  dialog  muncul  sebagai  konsekuensi alami  dari  humanisme,  dan  ia  mendefinisikan  humanisme  sebagai  doktrin cinta  dan  kemanusiaan.  Dialog  dalam  arti  sebenarnya  adalah  sublimasi  dan perpanjangan  pragmatis  humanisme,  yang  hanya  dapat  dilakukan  dengan saling  menghormati,  toleransi  dan  cinta. 55 Ide  ini  berkembang  tidak  hanya dialog  secara  individu,  tetapi  juga  melalui  lembaga,  guna  mencapai  sebuah kesepahaman antara satu dengan yang lain. John Locke dalam teori kontrak sosial  juga  mengemukakan  demikian.  Menurut  Locke, civil  society  adalah hasil  dari  kontrak  sosial  dari  masyarakat  yang  telah  disepakati  bersama. 56
53 James  Harrington,  seorang  pakar  Hak  Sipil  Universitas  Texas,  membuat sebuah  buku  yang  berjudul    “Penguatan  kebebasan  berpendapat,  Beragama  dan Demokrasi  di  Turki:  Pengadilan  Politik  Fethullah  Gülen”.   Ia  mengatakan  bahwa gerakan  Gülen  merupakan  gerakan  yang  paling  baik  dalam  memerankan demokratisasi di Turki saat ini. Gerakan ini telah memainkan peranan yang lebih luas dalam lingkup global. Selain membantu merubah citra buruk yang selama ini melekat pada  Islam.  Red.  Yudha  Manggala  P  Putra,  “Pakar  Barat:  Turki  Contoh  Ideal  bagi Dunia Islam”, Republika Online, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- mancanegara/12/05/02/m3e7yp-pakar-barat-turki-contoh-ideal-bagi-dunia-islam (diakses pada tanggal 11 Nopember 2012).
54 Hikam  mengemukakan  bahwa civil  society merupakan  area  yang  di dalamnya  terdapat  kehidupan  sosial  yang  terorganisasi  dan  memiliki  ciri-ciri  yang khas,  seperti  sukarela,  swasembada,  swadaya,  dan  kemandirian  yang  tinggi,  apalagi bila berhadapan dengan negara. Lihat dalam Muhammad A.S. Hikam, “Civil Society and  Government  Relations  in  the  Post  Reformasi  Indonesia:  Preliminary Observations,” Usindo  Brief ,  (19  Januari  2010),  1,  http://usindo.org/wp-content/ uploads/2010/08/Hikam-Brief-Final.pdf (diakses pada tanggal 10 Januari 2013).
55 Heon  C.  Kim  dalam  Editorial,  “Fethullah  Gülen,  The  Most  Important Figure  of  Tolerance  and  Dialogue,”  4. http://en.fgulen.com/press-room/news/3620- fethullah-gulen-the-most-important-figure-of-tolerance-and-dialogue-says-dr-heon- kim?format=pdf (diakses pada tanggal 20 Maret 2013).
56 Baca  juga  Eric  R.  Claeys,  “The  Private  Society  and  the  Liberal  Public Good  in  John  Locke's  Thought,”  231  dan  234,  http://e-resources.pnri.go.id
Sama  halnya  dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh  yang berperan  aktif  dalam  dialog,  meski  dialog  yang  dilakukan  melibatkan berbagai kalangan akan tetapi tujuannya adalah mencapai kesepahaman agar tercapainya kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis, serta demi kepentingan bersama.
Ajaran  Gülen  tentang  dialog  merupakan  sebuah  alternatif  yang diperuntukkan  bagi  dua  gerakan  yang  selama  ini  mengatasnamakan  jihad atau  pergerakan  fundamentalis  dan  orang-orang  di  Barat  yang  meyakini adanya  benturan  peradaban  antar  penganut  agama. 57 Meski  Barat  saat  ini menjadi  kiblat  bagi  kemodernan,  namun  Bilici  mengemukakan  dalam kesimpulannya  bahwa  pergerakan hizmet  yang  diinspirasi  oleh  Gülen melakukan  sebuah  upaya  modernisasi  tanpa westernisasi,  yaitu  berusaha untuk  menciptakan  modernitas  non-Barat. 58 Ini  dianggap  menjadi  sebuah ketidakberpihakan  Barat  dan  memiliki  ciri  khas  tersendiri  tanpa mengatasnamakan kelompok manapun, seperti kelompok yang
mengatasnamakan jihad tersebut.
Wujud lain yang ditunjukan sebagai bentuk kemoderatan Gülen dan pergerakan hizmet  adalah  toleransi.  Toleransi  merupakan  wujud  dari  cinta yang  diajarkan  oleh  Gülen  dan  kemudian  mempertimbangkannya  sebagai model dari dialog antar agama, budaya dan peradaban. 59 Ini menjadi sebuah hal yang menarik karena melibatkan tidak hanya kalangan pergerakan hizmet itu sendiri, melainkan juga di luar dari pergerakan tersebut. Dawam Rahardjo dan AS. Hikam dalam tipologi civil society kebudayaan mengemukakan hal ini  memang  wajar  terjadi. Civil  society  akan  secara  sukarela  melakukan berbagai  hal  yang  dianggap  perlu  untuk  dilakukan.  Oleh  sebab  itu,  selain kesukarelaan  ciri  lain  yang  dimilikinya  adalah  keswasembadaan  dan keswadayaan,  mandiri  serta  terikat  pada  peraturan  bersama. 60 Ini membuktikan  secara  sederhana  bahwa  pergerakan hizmet  masuk  dalam
:2058/docview/205284454/fulltextPDF/13CA2B342 2E27C003D7/2?accountid=25704 (diakses pada tanggal 6 Maret 2013).
57 Editorial, “Fethullah Gülen,  The  Most Important  Figure  of Tolerance and Dialogue”, 1.
58 Mucahit  Bilici,  “The  Fethullah  Gülen  Movement  and  Its  Politics  of Representation  in  Turkey,” The  Muslim  World 96.  1    (Januari  2006),  17,  http://e- resources.pnri.go.id:2058/docview/216435705/fulltextPDF/ 13D1ECA416C18E38ADF/1?accountid=25704  (diakses  pada  tanggal  30  Maret 2013).
59 Orhan  Akkurt,  “Gülen,  The  Most  Important  Figure  Of  Tolerance  and Dialogue,” Today’s  Zaman ,  25  Juli  2010,  13,  http://www.gulenconference.nl/ gc2010/files/ News_FG.pdf (diakses pada tanggal 7 April 2013).
60 Muhammad A.S. Hikam, “Civil Society and Government Relations in the Post Reformasi Indonesia: Preliminary Observations,” 1.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
kategori  pergerakan civil  society  yang  berbasis  budaya,  maka  ia  tergolong pada tipologi kebudayaan.
Alexis  de’  Tocqueville  menyebutkan  bahwa civil  society  dengan tipologi  kebudayaan  didasarkan  pada trust  (kepercayaan)  dan  solidaritas. 61 Para  pelaku  pergerakan hizmet  percaya  dengan  apa  yang  dikomunikasikan oleh Gülen secara langsung maupun melalui buku atau media lain, sehingga pergerakan ini menjadi solid dengan kesatuan ideologi yang dianutnya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh M. Riyas Rasyid bahwa civil society  memiliki  jaringan-jaringan  yang  produktif. 62 Jaringan-jaringan produktif inilah yang dikenal dengan jaringan formal dan informal. Jaringan produktif  tersebut  tidak  hanya  yang  menghasilkan  pendapatan  ekonomi, lebih dari itu, dapat menanamkan ideologi hizmet dan menerapkannya dalam berbagai  hal.  Jaringan-jaringan  tersebut  secara  sederhana  menghubungkan antara sebuah lembaga dan kehidupan bermasyarakat, baik nasional maupun transnasional.
Produktifitas pergerakan hizmet ditandai, setidaknya, dengan jumlah sekolah-sekolah  hizmet  yang  berkembang  sangat  pesat  dan  tersebar  di banyak negara. Yavuz mengemukakan setidaknya terdapat tiga ratus sekolah, mulai  dari  Turki  ke  Siberia  dan  Filiphina. 63 Antep  bahkan  menyebutkan bahwa pergerakan Gülen telah mendirikan lebih dari lima ratus sekolah dan enam  universitas  di  sekitar  seratus  negara.  Pergerakan  ini  juga  bergabung dengan koran harian Turki ( Zaman), beberapa stasiun TV termasuk Ebru TV di  Amerika  Serikat,  dan  sebuah  konfederasi  dari  ribuan  pengusaha (TUSKON). 64 Hal  ini  mengambarkan  perkembangan  pergerakan hizmet  di dunia, serta keberadaanya sebagai sebuah civil society transnasional Muslim.

## C. Pergerakan Hizmet di Indonesia
Salah  satu  bentuk  transnasional  pergerakan hizmet  adalah keberadaannya  Indonesia  sejak  tahun  1995.  Pergerakan  ini  dibawa  oleh Mustofa  Kenel,  Hakan,  dan  Abdul  Galib.  Kebodohan,  kemiskinan,  dan konflik  menjadi  tema  utama  yang  mendorong  pergerakan  ini  datang  ke
61 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 130.
62 Rasyid  mendefenisikan civil  society sebagai  masyarakat  yang  memiliki kemandirian,  tidak  bergantung  kepada  negara  dan  memiliki  jaringan-jaringan  yang produktif. Lihat dalam Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik , 130.
63 M.  Hakan  Yavuz,  “Islam  and  the  Secular  State:  The  Gülen  Movement,” review  by:  Tamer  Balci, Journal  of  the  American  Oriental  Society ,  Vol.  125,  No.  2 (Apr. - Jun., 2005), 331-333, American Oriental Society Stable , http://www.jstor.org/ stable/20064359. (diakses tanggal 19/03/2012).
64 Lihat dalam Abdullah T. Antepli, “Contemporary Islamic Converstions: M. Fethullah  Gülen  on  Turkey,  Islam,  and  the  West  by  Nevval  Sevindi,”  review  by: Ahmet T. KuruVol. 62, No. 3 (Summer, 2008), 529-530 , Middle East Journal , http:// www.jstor.org/stable/25482552. (diakses tanggal 19/03/2012).
nusantara.  Mereka  mendirikan  dan  tinggal  di dershane  serta  mendirikan sekolah hizmet  untuk  pertama  kali  di  Indonesia,  yaitu  sekolah  Pribadi Depok. 65 Yavuz mengemukakan bahwa pergerakan hizmet telah membangun jaringan  transnasional dershane  yang  kuat  sebagai  wadah  untuk menghasilkan  orang-orang  yang  nantinya  ikut  dan  berkontribusi  dalam pergerakan hizmet.  Sasaran  utamanya  adalah  generasi  muda,  dengan memberikan stimulus melalui berbagai kegiatan seperti perlombaan, seminar, tour, perjalanan wisata, dan beasiswa.
Dawam  Rahardjo  dan  AS.  Hikam  mengemukakan  demikian,  bahwa civil  society  kebudayaan  memang  dibangun  atas  dasar  komitmen  dan kesukarelaan  yang  kuat.  Pergerakan hizmet  memperlihatkan  hal  ini  dalam pergerakannya,  sehingga  tidak  jarang  kemudian  menarik  simpati  kalangan muda  untuk  bergabung  dengan  pergerakan  ini.  Wajar  bila Ḉ etin mengemukakan  bahwa  pergerakan hizmet  memiliki  para  pengikut  yang dengan  sukarela  berkontribusi  terhadap  pergerakan  ini.  Mereka  melakukan berbagai hal tanpa imbalan atau dijanjikan sesuatu.
Persaudaraan merupakan salah satu ciri dari civil society seperti yang dikemukakan oleh Tocqueville, Hikam, dan Riyas Rasyid. Ini menjadi sarana strategis  dalam  peningkatan  kerja  sama  dalam  bidang  bisnis  guna meningkatkan ekonomi. Bidang bisnis sekaligus menjadi sebuah sarana bagi pergerakan hizmet  untuk  mendukung  misi  kemanusiaan  yang  diembannya. Lebih lanjut, setiap perusahaan dapat berkontribusi dalam misi kemanusiaan melalui  berbagai  program  bantuan  kemanusiaan,  pendidikan,  sosial,  agama, dan  lainnya.  Pernyataan  Yavuz  menjadi  sesuatu  yang  patut dipertimpertimbangkan  bahwa  pergerakan hizmet  didukung  oleh  jaringan bisnis  yang  kuat. 66 Mereka  mendukung  berbagai  program  yang  dijalankan oleh  pergerakan  ini,  seperti  perjalanan  ke  Turki,  kamp  musim  panas,  dan sekolah.
Salah  satu  jaringan  pebisnis  yang  dibangun  oleh  pergerakan hizmet di  Indonesia  adalah Turkish  Indonesian  Trade  Association  (TITA)  yang berdiri pada tahun 2008. Lembaga ini adalah sebuah perkumpulan bisnis yang mewakili  ketertarikan  para  pelaku  bisnis  sektor  swasta  terhadap  hubungan komersial/bisnis antara Indonesia dan Turki. TITA berafiliasi kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) komite di Jakarta dan konfederasi pelaku bisnis dan industri (TUSKON) di Turki. 67 Meski lembaga ini didirikan guna mendukung hubungan ekonomi kedua negara, melalui perdagangan dan
65 Wawancara dengan Ali Ünsal, direktur Fethullah Gülen Chair, pada tanggal 7 Mei 2013 di sekretariat Fethullah Gülen Chair.
66 M.  Hakan  Yavuz,  “Nasil  bir  Thrkiye”  (What  Type  of  Turkey?),  Milliyet (Istanbul),  (11  August  1997),  dalam  M.  Hakan  Yavuz,  “Towards  an  Islamic Liberalism?: The Nurcu Movement and Fethullah Gülen,” 604.
67 TITA,  “Tentang  Tita,”  http://www.tita.or.id/index.php/tentangtita  (diakses pada tanggal 22 Mei 2013).
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
transaksi  bisnis,  namun  tetap  saja  program  pergerakan hizmet  di  Indonesia mendapat dukungan yang kuat darinya.
Pernyataan Ryas Rasyid menjadi penting dalam menanggapi hal ini, bahwa  menurutnya  c ivil  society  kebudayaan  memang  memiliki  jaringan- jaringan  yang  produktif,  seperti  pergerakan hizmet  memiliki  yang  jaringan bisnis  yang  kuat. 68 Jaringan-jaringan  produktif  ini  mendukung  penuh  apa yang  dilakukan  oleh  pergerakan hizmet  melalui  sokongan  dana  yang  tidak sedikit.  Pergerakan hizmet  melalui  TITA  juga  menggambarkan  bahwa adanya  hubungan antara  pemerintah  dengan civil  society  pada  hal-hal yang bersifat publik, sehingga civil society tidak hanya mampu menjadi antitesis bagi negera tetpi juga dapat bermitra dengannya.
Kelembagaan hizmet  di  Indonesia  juga  diwujudkan  dalam  bentuk dialog.  Langkah  ini  lebih  mengarah  kepada  apa  yang  dilakukan  oleh Fethullah  Gülen  dalam  menjelaskan  tentang  toleransi,  cinta,  dan kemanusiaan  antar  umat  manusia.  Bentuk  dialog  ini  dilakukan  sejak  lama, puncaknya  dalam dialog antar  umat  beragama,  dilakukan  pertama kali  oleh Fethullah  Gülen  pada  tahun  2001  yang  mana  ia  berdialog  dengan  Paus Yohanes  Paulus  II  di  Vatikan. 69 Dialog  ini  juga  dilakukan  oleh  pergerakan hizmet  yang  ada  di  Indonesia  dengan  berbagai  kalangan,  seperti  ormas, termasuk  Nahdatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah,  tokoh  masyarakat, cendikiawan, dan pemerintah melalui kementerian agama dan lembaga lain. Ini  tidak  terlepas  dari  tujuan  pergerakan hizmet  yang  disebutkan  oleh Fethullah  Gülen  dalam  bukunya Islam  Rahmatan  lil  ‘Alamin,  bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh Ridâ Allah Swt. 70 Islam sebagai agama yang memberi rahmat tidak hanya kepada umat Muslim tetapi juga sekalian alam.
Pergerakan hizmet  di  Indonesia,  meski  telah  melakukan  dialog, namun belum mengembangkan konsep dialog sebagaimana yang digagas oleh
68 Sukron  Kamil, Pemikiran  Politik  Islam  Tematik:  Agama  dan  Negara, Demokrasi,  Civil  Society,  Syariah  dan  HAM,  Fundamentalisme  dan  Anti  Korupsi (Jakarta: Kencana, 2013),  130.
69 Muhammad  Fethullah  Gülen, Bangkitnya  Spiritualitas  Islam ,  terj.  Fuad Saefuddin (Jakarta: Republika, 2013), XVIII.
70 Ridâ yang  dimaksud  adalah  pemberian  dari  Allah  SWT.  sehingga  Ia  tidak akan  murka  kepada  sang  penerima  untuk  selamanya.  M.  Fethullah  Gülen, Islam Rahmatan lil ‘Alamin, trans. Fauzi  A. Bahreisy (Jakarta: Republika, 2011), 302. Hal yang sama juga sampaikan Ali Ünsal, direktur Fethullah Gülen Chair, dalam seminar Coexistence  of  Civilizations  and  The  Role  of  “Hizmet”  Between  East  and  West, 30 Nopember 2011 di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta. Lebih lanjut dijelaskan oleh  Togoslu  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  semua  pembangunan  dan  prestasi dipertimbangkan  sebagai  sebuah  pencaharian  demi  Tuhan.  Erkan  Togoslu,  “Hizmet: from  Futuwwa  Tradition  to  the  Emergence  of  Movement  in  Public  Space” , 15 November  2008, Fethullah  Gülen  Chair, dalam  www.fethullahGülenchair.com (diakses tanggal 9 November 2011).
Gülen,  walaupun Yunus  Emre  telah  muncul  sebagai  sebuah  lembaga  yang membidanginya. Lembaga yang juga memiliki fungsi yang hampir sama dan berkembang sebagai salah satu lembaga dialog adalah Fethullah Gülen Chair (FGC), berdiri sejak tahun 2009 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 71 setelah sebelumnya ada di beberapa negara seperti Australia dan Belgia. Ini berawal dari  sebuah  konferensi  yang  diadakan  di  Belanda  dan House  of  Lord  di London,  Inggris.  Para  pelaku  pergerakan hizmet  berhasil menyita  perhatian masyarakat  Barat  melalui  konferensi  tersebut.  Ini  pula  yang  membawa Fethullah  Gülen  Chair  didirikan  di  Universitas  Katolik  Australia.  Selain konferensi,  studi  terhadap  pergerakan hizmet  diterbitkan  oleh  Universitas Utah, 72 juga  langkah  Gülen  melakukan  dialog  dengan  tokoh  Kristen,  Paus Yohanes  Paulus  II  di  Vatikan  tahun  2001,  berakibat  pada  diterimanya pemikiran Gülen di dua universitas di Australia dan Belgia. 73
Bentuk  dialog  yang  dilakukan  oleh  FGC  tidak  hanya  secara  lisan melainkan  juga  tertuang  dalam  pendekatan  personal-kelembagaan  melalui program  perjalanan  wisata  yang  diikuti  oleh  para  akademisi,  petinggi birokrasi,  rektor,  direktur  institut,  hingga  dewan  pertimbangan  presiden  ke beberapa  negara  seperti  Turki,  Vietnam,  Brunei  Darussalam,  Kamboja, Australia, Malaysia, Amerika, Yordania, dan Thailand. 74 Kunjungan ke Turki tersebut mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah dan lembaga-lembaga hizmet, seperti  mengunjungi  Koran  terbesar  di  Turki  “Zaman”,  Universitas  Fatih, Semanyolu  TV,  dan  Gazeteciler  ve  Yazarlar  Vakfi  (Yayasan  Jurnalis  dan Penulis). 75 Meski  hal  ini  pada  satu  sisi  dianggap  sebagai  upaya  untuk mensosialisasikan  ideologi hizmet,  namun  dalam  tataran  civil  society kebudayaan hal ini dianggap sebagai sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan konstituennya.
71 Editorial,  “Fethullah  Gülen  Chair,” Fethullah  Gülen  Chair  Bulletin , Agustus-September-Oktober (2011), 3. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang lahir  sebagai  langkah  konkrit  terciptanya  perdamaian  dunia,  mengusung terselenggaranya  dialog  antar  agama  dan  budaya,  menjunjung  tinggi  filantropi  dan pengabdian pada sesama.
72 “TURKEY: Fethullah Gulen promotes a modern Islam,” Oxford Analytica Daily  Brief  Service, (18  Januari  2008),  http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview /192450464/13E111F457611FF80D4/1?accountid=  25704  (diakses  pada  tanggal  16 Mei 2013)
73 “TURKEY/INT:  Gulen  movement  faces  more  global  scrutiny,” Oxford Analytica Daily Brief Service, (4 Feruari 2011), http://e-
resources.pnri.go.id:2058/docview/849229679/13E111F457611FF80D4/2? accountid=25704 (diakses pada tanggal 16 Mei 2013)
74 Editorial,  “Studi  Tour  ke  Thailand,  Kamboja,  dan  Vietnam,” Fethullah Gülen Chair Bulletin , Februari, Maret, April (2011), 17. 75 Baca  dalam  Editorial,  “Tour  ke  Turki,” Fethullah  Gülen  Chair  Bulletin, Mei, Juni Juli, (2011), 13.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
Hal  ketiga  yang  dilakukan  oleh  pergerakan hizmet  sebagai  civil society  budaya  tertuang  dalam  bidang  pendidikan.  Pacific  Countries  Social and Economic Solidarity Association atau yang lebih dikenal dengan sebutan PASIAD  yang  beridiri  di  Indonesia  sejak  tahun  1990-an  adalah  lemabaga yang  membidangi  hal  ini.  PASIAD  mendirikan  beberapa  sekolah  dalam bentuk  mitra  kerja  yaitu  di  Aceh,  Tangerang  Selatan,  Depok,  Semarang, Bandung, Seragen, dan Yogyakarta. 76 Setiap sekolah memiliki lebih dari 600 orang  siswa  sebagaimana  pada  sekolah  Kharisma  Bangsa  di  Tangerang Selatan yang memiliki jumlah siswa sebanyak 600 orang lebih dengan rata- rata  siswa  perkelas  sebanyak  20-25  orang. 77 Ini  memperlihatkan  bahwa sekolah-sekolah mitra kerja PASIAD mudah diterima oleh banyak kalangan, selain keberhasilan pergerakan hizmet dalam mendirikan lebih dari tiga ratus sekolah, mulai dari Turki hingga ke Siberia dan Filiphina. 78 Lebih lanjut hal ini sekaligus memberi penjelasan bahwa civil society merupakan masyarakat mandiri yang menempati ruang ( space), sehingga dalam kepentingan bersama menjadi  mitra  bagi  negara, 79 sesuai  pendapat  Dawam  Rahardjo  dan  AS. Hikam.
76 Sekolah-sekolah tersebut di antaranya adalah  Lembaga Pendidikan Pribadi Depok,  Pribadi  Bilingual  Boarding  School  Bandung,  Fatih  Bilingual  School  Fatih, Lembaga Pendidikan Semesta, Fatih Bilingual School Banda Aceh, Kharisma Bangsa School  of  Global  Education,  Bilingual  Boarding  School  Seragen,  Kesatuan  Bangsa School  Yogyakarta.  Lihat  PASIAD  Indonesia,  “Sekolah  Mitra  Kerja  PASIAD”, http://www.pasiadindonesia.org/index.php/sekolah-mitra-kerja-pasiad  (diakses  pada tanggal 29 April 2013).
77 Dialog  singkat  dengan  Mustofa,  29  Mei  2013  di  Kharisma  Bangsa  pada acara  studi  banding  badan  eksekutif  mahasiswa  fakultas  Ushuluddin  IAIN  Sumatera Utara.
78 M.  Hakan  Yavuz,  “Islam  and  the  Secular  State:  The  Gülen  Movement”, review  by:  Tamer  Balci,  Journal  of  the  American  Oriental  Society,  Vol.  125,  No.  2 (Apr.  - Jun., 2005), 331-333, American Oriental Society Stable , http://www.jstor.org /stable/20064359.  (diakses  tanggal  19/03/2012).  Lebih  lanjut  Antepli  menyebutkan pergerakan Gülen telah mendirikan lebih dari lima ratus sekolah dan enam universitas di  sekitar  seratus  negara.  Pergerakan  ini  juga  bergabung  dengan  koran  harian  Turki ( Zaman ),  beberapa  stasiun  TV  (termasuk Ebru  TV di  Amerika  Serikat),  dan  sebuah konfederasi  dari  ribuan  pengusaha  (TUSKON).  Lihat  dalam  Abdullah  T.  Antepli, “Contemporary Islamic Converstions: M. Fethullah Gülen on Turkey, Islam, and the West byNevval Sevindi,” review by: Ahmet T. Kuru, Middle East Journal, Vol. 62, No.  3  (Summer,  2008),  529-530, Middle  East  Institute, http://www.jstor.org/stable /25482552. (diakses tanggal 19/03/2012).
79 Hikam  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  negara  adalah  hasil  karya  dari masyarakat,  bukan  sebaliknya.  Pembagian  peran  dan  fungsi  baru  terjadi  ketika masyarakat sudah semakin modern, sehingga semakin jelas bahwa masyarakat sambil mencoba  mengontrol  apa  yang  terjadi  di  wilayah  negara.  Muhammad  A.S.  Hikam, Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society (Jakarta: Erlangga, 2000), 82.
Melihat  berbagai  lembaga  kemanusiaan hizmet  di  atas,  maka  ini sesuai  dengan  teori civil  society  dengan  tipologi  kebudayaan  yang dikemukakan  oleh  Alexis  de’  Tocqueville, 80 serta  Muhammad  As.  Hikam, bahwa civil  society  merupakan  area  yang  di  dalamnya  terdapat  kehidupan sosial  yang  terorganisasi  dan  memiliki  ciri-ciri  yang  khas,  seperti kesukarelaan,  persaudaraan,  swasembada,  swadaya,  dan  kemandirian  yang tinggi,  apalagi  bila  berhadapan  dengan  negara. 81 Kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga hizmet  tidak  bergantung  kepada  negara, meski mereka menjadi lembaga yang menjembatani hubungan antara kedua negara,  yakni  Turki  dan  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan civil  society kebudayaan lebih mengedepankan kepentingan komunal yang bersifat umum dari pada hubungan yang struktural dengan negara.

## D. Kebudayaan sebagai Fokus Pergerakan Hizmet di Indonesia
Melihat  apa  yang  dilakukan  oleh  pergerakan hizmet  di  Indonesia terlihat  bahwa  pergerakan  ini  memfokuskan  diri  pada  hal-hal  yang  bersifat kebudayaan,  sehingga  pergerakan  ini  menjadi civil  society  budaya.  Hal  ini dilakukan  dalam  upaya  membangun  kemandirian  ekonomi  melalui pemberdayaan kelas menengah, dialog sebagai resolusi konflik dan kritisisme melalui pendidikan. Kritisisme dapat dilihat dari kemampuan pergerakan ini dalam  mendirikan  sekolah-sekolah  bertaraf  internasional  yang  tersebar  di beberapa  daerah  di  Indonesia,  seperti  Depok,  Banda  Aceh,  Bandung, Tangerang  Selatan,  Yogyakarta,  dan  Semarang. 82 Selain  itu,  pergerakan  ini juga  membangun  lembaga  bimbingan  belajar,  lembaga  hubungan  antar perguruan  tinggi,  serta  tempat  tinggal  bagi  mahasiswa  dan  pelajar.  Lebih lanjut dalam  upaya membangun kritisisme tersebut, pergerakan hizmet juga melakukan  berbagai  macam  program,  di  antaranya  olimpiade  sains  dan teknologi  internasional,  olimpiade  bahasa,  dan  olimpiade  matematika  bagi para  siswa  sekolah  menengah  pertama  dan  menengah  atas,  serta  kursus bahasa.
Dialog  sebagai  resolusi  konflik  dilakukan  oleh  pergerakan hizmet sebagai  sebuah  langkah  untuk  mewujudkan  persaudaraan.  Langkah  ini  di Indonesia dilakukan dengan berbagai kalangan seperti NU, Muhammadiyah, para  petinggi  pemerintahan,  dan  akademisi.  Sayangnya,  dialog  yang dilakukan oleh pergerakan hizmet masih terbatas pada internal umat Muslim dalam  bentuk  seminar  maupun  konferensi,  belum  meluas  hingga  kalangan
80 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, 130. 81 Muhammad A.S. Hikam, “Civil Society and Government Relations in the Post  Reformasi  Indonesia:  Preliminary  Observations,” Usindo  Brief ,  (19  Januari 2010), 1, http://usindo.org/wp-content/uploads/2010/08/Hikam-Brief-Final.pdf (diakses pada tanggal 10 Januari 2013).
82 Lihat “Sekolah Mitra Kerja PASIAD,” dalam http://www.pasiadindonesia. org/index.php/sekolah-mitra-kerja-pasiad (diakses pada tanggal 29 April 2013).
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
eksternal, yaitu umat agama lain. Hal ini yang masih menjadi problem bagi pergerakan hizmet dalam upaya resolusi konflik antar penganut agama. Lebih dari  itu,  kemampuan  dialog  yang  dimiliki  oleh civil  society  menunjukkan kemampuannya  dalam  menjalin  kerjasama,  tidak  hanya  dengan  kalangan internal  atau  sesama civil  society  yang  bernuansa  homogen  melainkan  juga ketika berhadapan dengan negara. Oleh sebab itu, semakin berkualitas dialog yang dibangun oleh civil society dan melibatkan berbagai pihak, maka hasil yang akan dicapai juga akan lebih besar.
Pergerakan hizmet  berupaya  untuk  melakukan  pembentukan  kultur masyarakat  agar  masyarakat  dapat  berdialog  dan  memberikan  resolusi terhadap  berbagai  konflik  yang  terjadi,  meski  dialog  yang  dilakukan  oleh pergerakan hizmet  di  Indonesia  baru  sebatas  kepada  sesama  Muslim.  Civil society  ini  berupaya  untuk  menanamkan  nilai-nilai  bagi  masyarakat. Layaknya  sebuah civil  society  kebudayaan,  pergerakan  hizmet  berorientasi kepada nilai-nilai keagamaan, berupaya mementingkan kepentingan komunal, bersifat  dialogis,  serta  hal  lain  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  de’ Toqueville,  Nurcholis  Madjid,  AS.  Hikam,  Ryas  Rasyid,  dan  Dawam Rahardjo.
Melihat berbagai penjelasan di atas bila dianalisis melalui teori civil society,  maka  akan  terlihat  bahwa  pergerakan  hizmet  merupakan  gerakan civil society Muslim yang fokus terhadap budaya. Hal ini berbeda dengan apa yang  dikemukakan  oleh  al-Mawardi,  al-Baqillani,  Abu  Ya’la  al-Farra,  al- Farabi,  dan  Ibn  Thaimiyah  bahwa civil  society  memiliki  kaitan  yang  jelas dengan  kepemimpinan,  sehingga  membicarakan civil  society  dalam  sejarah Islam  akan  berkaitan  erat,  bahkan  secara  struktural  dengan  negara. Pergerakan hizmet  memperlihatkan  hal  yang  berbeda,  yaitu  bersifat kebudayaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun sebagai hadarah dan  Nurcholis  Madjid  sebagai  masyarakat  madani.  Lebih  jauh,  hal  ini membuktikan  bahwa civil  society  dalam  dunia  muslim  juga  berbicara  pada konteks  komunal  tidak  hanya  yang  dialektis  dalam  berhubungan  dengan negara.
Konsep ummah adalah bentuk nyata yang diajakarkan dalam doktrin Islam.  Ini  memperlihatkan  kepentingan  komunal  tidak  hanya  ekslusif  umat Muslim semata, melainkan juga umat agama lain. Pergerakan hizmet melalui doktrin  cinta  dan  toleransi  bupaya  untuk  menjadikan  manusia  dalam  satu ikatan yang sama, yang dalam Islam disebut ummah. Konsep ini bila dilihat dari  kacamata civil  society  kebudayaan  sangat  kental  dengan  nilai-nilai persaudaraan,  kepercayaan,  dan  peradaban.  Pergerakan hizmet  melalui pemahaman  konsep  ini  melakukan  apa  yang  mereka  sebut  sebagai  tindakan positif  melalui  tindakan  kolektif.  Tindakan  kolektif  inilah  nantinya  yang dapat menyelesaikan persoalan yang mereka anggap sebagai musuh bersama, yaitu  kebodohan,  kemiskinan,  dan  konflik.  Wujud  dari  semua  ini  adalah
tindakan  nyata  melalui  kelembagaan hizmet  yang  diperuntukkan  khusus untuk menangani hal tersebut.
Melihat  fokus  yang  dilakukan  oleh  pergerakan hizmet,  maka  dapat terlihat  bahwa  pergerakan  ini  tidak  memiliki  hubungan  yang  struktural dengan  negara.  Ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ernest  Gellner (1925- 1995)  yang  mana civil  society  tidak  memiliki  hubungan  strukrutal  dengan negara,  sehingga  berdiri  secara  otonom. 83 Ia  adalah  sekelompok masyarakat yang  mandiri  terhadap  negara, 84 terhubung  melalui  jaringan-jaringan  yang produktif, 85 dan hanya membutuhkan ruang gerak yang disebut dengan ruang publik.  Pergerakan hizmet  membuktikan  hal  tersebut  melalui  berbagai kegiatan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Civil  society  ini  memiliki  pola  kebudayaan  yang  hanya mengedepankan prinsip-prinsip kultural seperti kepentingan umum, ideologi, dan  agama.  Fokus  pergerakan hizmet  pada  pendidikan,  dialog,  sosial,  dan ekonomi menggambarkan misi kemanusiaan yang diembannya. Ini sekaligus membawa banyak perubahan dalam berbagai lini. Ideologi yang dipergunakan untuk  kepentingan  publik,  cepat  atau  lambat,  akan  diserap  oleh  publik, sehingga publik dengan sendirinya akan menjalankan apa yang mereka sebut dengan kepentingan bersama. Lebih lanjut, ini menggambarkan bahwa Islam sebagai  agama  yang  universal  dan  salah  satu  sumber  kebudayaan    memiliki kontribusi  dalam  penguatan civil  society,  dan  dibuktikan  melalui  konsep ummah  (persaudaraan)  yang  tertuang  dalam  doktrin  normatif  Islam.  Islam menjadikan  agama  yang  tidak  hanya  berbicara  pada  tataran  transendental, melainkan juga berbicara pada tataran konsep khususnya konsep civil society. Hal ini membuktikan bahwa agama, yang dalam hal ini adalah Islam, menjadi media  yang  berperan  penting  dalam  memperlebar  ruang  publik  dan  berada dalam posisi yang sejalan dengan civil society . KESIMPULAN Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Islam merupakan agama yang menjadi  salah  satu  sumber  budaya  berkontribusi  dalam  penguatan civil society,  sehingga  agama  menjadi  media  yang  berperan  penting  dalam
83 Brendan O’leary, “On the Nature of Nationalism: An Appraisal of Ernest Gellner’s  Writings  on  Nationalism,” Cambridge  University  Press, Great  Britain B.J.Pol.S. 27, (1997), 191,
http://www.polisci.upenn.edu/ppec/PPEC%20People/Brendan%20O'Leary/publicatio ns/Journal%20Articles/Oleary_BJPS_Appraisal_Gellner.pdf  (diakses  pada  tanggal  8 Januari 2013).
84 Muhammad A.S. Hikam, “Civil Society and Government Relations in the Post Reformasi Indonesia: Preliminary Observations,” 1.
85 Pernyataan  ini  dikemukakan  oleh  M.  Riyas  Rasyid.  Lihat  dalam  Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik , 130.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
memperlebar ruang publik dan berada dalam posisi yang sejalan dengan civil society.
Kebenaran  kesimpulan  ini  didukung  oleh  sejumlah  temuan  terkait dengan  objek  penelitian,  yaitu  pergerakan hizmet  di  Indonsia  sebagai  salah satu civil society Muslim. Pertama, pergerakan hizmet di Indonesia sebagai sebuah gerakan civil society transnasional yang mengusung tema-tema Islam muncul  dan  berkembang  di  Indonesia  dengan  menggunakan  pendekatan budaya  sebagai  agenda  kolektif    mereka.  Pergerakan  ini  memiliki kemandirian ekonomi melalui himpunan para pebisnis, meningkatkan budaya kritisisme  melalui  pendidikan,  dan  menjadikan  dialog  sebagai  sarana  bagi resolusi konflik dan persaudaraan.
Kedua, pergerakan hizmet merupakan gerakan yang berideologi hizmet (pelayanan),  yaitu  ideologi  yang  mengadopsi  nilai-nilai  Islam.  Ideologi  ini dipopulerkan  oleh  Fethullah  Gülen  dan  diikuti  oleh  orang-orang  yang terinspirasi oleh pemikirannya, kemudian mendirikan sebuah pergerakan civil society  kebudayaan  yang  dikenal  dengan  pergerakan  hizmet.  Ideologi  ini mengedepankan kebodohan, kemiskinan, dan konflik sebagai musuh bersama yang harus diperangi.
Ketiga,  kebodohan,  kemiskinan,  dan  konflik  menjadi  acuan  tersendiri bagi  pergerakan hizmet  dalam  menjalankan  gerakan  pelayanan  demi kemanusiaan .  Pergerakan  transnasional  ini  kemudian  mendirikan  lembaga- lembaga  kemanusiaan.  Ini  sekaligus  menjadi  model  tersendiri  dan  menjadi ciri khas pergerakan yang mengedepankan dialog dan toleransi. Di Indonesia, pergerakan  ini  telah  mendirikan  lembaga-lembaga  pendidikan,  lembaga sosial,  lembaga  ekonomi,  dan  hubungan  antar  perguruan  tinggi.  Mereka tergabung dalam PASIAD Indonesia, Turkish Indonesian Trade Association (TITA),  Fethullah  Gülen  Chair,  dan dershane.  Eksistensi  pergerakan  ini semakin  meningkat  dan  dapat  dilihat  dari  penyebarannya  yang  telah mendirikan  lembaga-lembaga  kemanusiaan  di  kota-kota  besar  di  Indonesia. Ini menjadi upaya pergerakan hizmet dalam membangun civil society budaya di  Indonesia,  dan  sekaligus  membuktikan  bahwa  Islam  sejalan  dengan civil society.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  Bachtiar.  “Antropologi  dan  Civil  Society:  Pendekatan  Teori Kebudayaan.” Antropologi  Indonesia  Th.  XXIII  No.  60
(September-Desember 1999). Akkurt,  Orhan.  “Gülen,  The  Most  Important  Figure  Of  Tolerance  and Dialogue.” Today’s Zaman, 25 Juli 2010, 13,
http://www.gulenconference.nl/gc2010/files/News_FG.pdf (diakses pada tanggal 7 April 2013).
Antepli,  Abdullah  T.  “Contemporary  Islamic  Converstions:  M.  Fethullah Gülen  on  Turkey,  Islam,  and  the  West  by  Nevval  Sevindi,” review by: Ahmet T. KuruVol. 62, No. 3 (Summer, 2008), 529- 530 , Middle East Journal, http:// www.jstor.org/stable/25482552. (diakses tanggal 19/03/2012). Bakti, Andi Faisal. “On the Concept of Civil Society or Masyarakat Madani and Paramadina.”
http://www.andifaisalbakti.com/wp- content/uploads/2012/04/On-the-Concept-of-Civil-Society-or- Masyarakat-Madani-and-Paramadina.pdf  (diakses  pada  tanggal 26 Juli 2013).
Bilici,  Mucahit.  “The  Fethullah  Gülen  Movement  and  Its  Politics  of
Representation  in  Turkey.” The  Muslim  World  96.  1    (Januari 2006), http://e- resources.pnri.go.id:2058/docview/216435705/fulltextPDF/13D1 ECA416C18E38ADF/1?accountid=25704 (diakses pada tanggal 30 Maret 2013).
Bruckmayr, Philipp. “Fethullah Gülen and Islamic Literary Tradition.” Islam in  the  Age  of  Global  Challenges--Conference  Proceedings,  17 November 2008, http://medya.zaman.com.tr/2008/11/17/bruckmayr.pdf  (diakses pada tanggal 20 Maret 2013).
Culla,  Adi  Suryadi. Rekonstruksi Civil  Society  Wacana  dan  Aksi Ornop  di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2006.
Culla, Adi Suryadi. Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan  Cita-cita  Reformasi.  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1999. cet. II.
Donaldson,  Mike.  “Gramsci,  Class  and  Post-Marxism.” International  Gramsci  Journal  No.  1  (Juli  2008),  5-18. http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@arts/@gramsci /documents/doc/uow136956.pdf  (diakses  pada  tanggal  5  Maret 2013).
Enayat,  Hamid. Modern  Islamic  Political  Thought.  Kuala  Lumpur:  The Macmillan Press, 2001.
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
Gülen,  M.  Fethullah. Bangkitnya  Spriritualitas  Islam.  terj.  Fuad  Saefuddin. Jakarta: Republika, 2012.
Gülen, M. Fethullah. Islam Rahmatan lil ‘Alamin. trans. Fauzi A. Bahreisy.
Jakarta: Republika, 2011.
Greaves, Nigel. “Resisting Abstraction: Gramsci’s Historiological Method.” International  Gramsci  Journal  No.  3  (Maret  2011,  39, http://www.uow.edu.au/arts/  research/gramsci-journal/  (diakses pada tanggal 5 Maret 2013).
Habermas,  Jürgen. Between  facts  and  norms:  Contributions  to  a  discourse theory of law and democracy. Cambridge: MIT Press, 1996.
Hadi,  Syamsul.  “Perkembangan  Wacana  Civil  Society.” CIVIC  Journal  For Civil Society Empowerment vol. 1 no.3 (Desember 2003).
Hendrick,  Joshua  D.  “Global  Islam  and  the  Modern  World:  Transnational Muslim  Social  Movements  and  the  Movement  of  Fethullah Gülen,  a  Comparative  Approach,”  dalam Islam  in  the Contemporary World-2 (New Jersey: Tughra Books, 2009), 124.
Hikam,  Muhammad  A.S.  “Civil  Society  and  Government Relations  in  the  Post  Reformasi  Indonesia:  Preliminary Observations.” Usindo Brief, (19 Januari 2010), http://usindo.org/wp-content/uploads /2010/08/Hikam-Brief- Final.pdf (diakses pada tanggal 10 Januari 2013).
Hikam,  Muhammad  A.S. Islam,  Demokratisasi,  dan  Pemberdayaan  Civil Society. Jakarta: Erlangga, 2000. Huwaidi,  Fahmi. Demokrasi  dan  Masyarakat  Madani,  terjemahan  dari  al- Islam wa al-Dimu Qrathiyyah. Bandung: Mizan, 1996.
Iqbal,  Muhammad. Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Islamoglu,  H.  “Civil  Society/Public  Sphere:  History  of  the  Concept.”
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Elsevier Science, 2001, 1897, http://www.nyu.edu/ipk/calhoun/files/calhounCivilSocietyPublic
SphereHistoryOfConcept.pdf,  (diakses  pada  tanggal  22  Januari 2013).
Juhri,  Syarifuddin. 1  Abad  Muhammadiyah  Gagasan  Pembaruan  Sosial Keagamaan. Jakarta: Kompas, 2010.
Kamil,  Sukron. Pemikiran  Politik  Islam  Tematik:  Agama  dan  Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme dan Anti Korupsi. Jakarta: Kencana, 2013.
Kamali,  Masoud.  “Civil  Society  and  Islam:  a  Sociological  Perspective.” Archives  Européennes  de  Sociologie  42.  3  (Desember  2001),
479,
http://e-
resources.pnri.go.id:2058/docview/216940878/fulltextPDF/13D0
96BA4AD2C1F726D/1?accountid=25704 (diakses pada tanggal 4 Maret 2013).
Keane, J. Civil Society and the State. London: Verso, 1988
Khan,  Muhammad  Zubair.  dkk.,  “From  Habermas  Model  to  New  Public Sphere:  A  Paradigm  Shift.” Global  Journal  of  Human  Social Science  Volume  12  Issue  5  Version  1.0  (Maret  2012), http://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/3 12/271 (diakses pada tanggal 31 Desember 2012).
Martinez, Patricia A. “The Islamic state or the state of Islam in Malaysia.” Contemporary  Southeast  Asia;  (Desember  2001).  http://e- resources.pnri.go.id:2058/docview/205217493/ fulltextPDF/13D0561442C4A69581E/3?accountid=25704 (diakses pada tanggal 25 Maret 2013).
Mayo, Peter. “The Centrality of the State in Neoliberal Times: Gramsci and beyond.” International  Gramsci  Journal  No.  3  (Maret  2011),
http://www.uow.edu.au/arts/research/gramsci-journal/  (diakses pada tanggal 5 Maret 2013).
Putra,  Yudha  Manggala  P.  “Pakar  Barat:  Turki  Contoh  Ideal  bagi  Dunia Islam.” Republika Online, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- mancanegara/12/05/02/m3e7yp-pakar-barat-turki-contoh-ideal- bagi-dunia-islam (diakses pada tanggal 11 Nopember 2012).
O’leary,  Brendan.  “On  the  Nature  of  Nationalism:  An  Appraisal  of  Ernest
Gellner’s  Writings  on  Nationalism.” Cambridge  University Press, Great Britain B.J.Pol.S. 27, (1997),
http://www.polisci.upenn.edu/ppec/PPEC%20People/Brendan% 20O'Leary/publications/Journal%20Articles/Oleary_BJPS_Appr aisal_Gellner.pdf (diakses pada tanggal 8 Januari 2013).
Singh,  Vijender.  “An  Analysis  of  Concept  and  Role  of  Civil  Society  in
Contemporary.” India Global Journal of Human Social Science, Volume 12 Issue 7 Version 1.0 (April 2012). http://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/3
40/298 (diakses pada tanggal 31 Desember 2012).
Smith,  Kylie.  “Gramsci  at  the  margins:  subjectivity  and  subalternity  in  a theory  of  hegemony.” International  Gramsci  Journal  No.  1,  2 (April 2010). http://www.uow.edu.au/ content/groups/public/@web/@arts/@gramsci/documents/doc/uow134 747.pdf (diakses pada tanggal 3 Maret 2013).
Smith,  Jackie.  Charles  Chatfield,  and  Ron  Pagnucco,  edt. Transnational Social  Movements  and  Global  Politics,  (New  York:  Syracus University Press, 1997).
Sukron  Kamil,  “Korupsi  sebagai  Persoalan  Kebudayaan:  Mencari  Akar
Masalah  Korupsi  di  Indonesia  dan  Solusinya.”  dalam Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan, edt. Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Sunarto, Ahmad. Kamus Alfikr. Surabaya: Halim Jaya, 2007. cet. III.
Sulistyo,  Dermawan. Keamanan  Negara,  Keamanan  Nasional  dan  Civil Society. Jakarta: Pensil, 2009.
Vahide, Sükran. Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi: Transformasi Dinasti Utsmani Menjadi Republik Turki. Jakarta: Anatolia,2007.
Yaman,  Mine.  “Civil  Society  and  Democratic  Consolidation:  the  Case  of
Tusiad.”  (Tesis  Bilkent  University:  Ankara,  2002),  3, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002069.pdf (diakses pada
tanggal 16 Januari 2013).
Yavuz,  M.  Hakan.  “Islam  and  the  Secular  State:  The  Gülen  Movement.” review  by:  Tamer  Balci, Journal  of  the  American  Oriental Society, Vol. 125, No. 2 (Apr. - Jun., 2005), 331-333, American
Oriental  Society  Stable.  http://www.jstor.org/stable/20064359. (diakses tanggal 19/03/2012).
Younkins,  Edward  W.  “Hegel's  Authoritariant  State  as  the  Divine  Idea  on Earth.” Le  Quebecois  Libre,  Montreal  (15  November  2005), http://www.quebecoislibre.org/05/051115-11.htm  (diakses  pada tanggal 16 Januari 2013).