INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 85-97 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Pemegang Pertama Desain Industri Kotak Kemasan Yang Didaftarkan Oleh Pihak Lain
Yechieldo Pakpak 1 ✉ , Firdaus 2 , Dasrol 3

## Universitas Riau
Email: yechieldo.pakpak3385@student.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perlindungan  atas  Desain  Industri  ini  dibutuhkan  agar  kreativitas  terdorong  dan  menjadi  bentuk penghargaan  dan  perlindungan  atas  Desain  Industri  untuk  pencipta.  Aturan  perlindungan  Desain Industri di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. penelitian ini dilakukan agar diketahui perlindungan hukum pemilik pertama atas desain industri yang didaftarkan  oleh  pihak  ketiga  dan  untuk  mengetahui  upaya  hukum  yang  berkeadilan  kepada  pihak pertama atas desain industri yang haknya didaftarkan oleh pihak lainnya. jenis penelitian ini tergolong sebagai  penelitian  hukum  normatif.  dalam  penelitian  hukum  normatif,  sumber  datanya  yaitu  data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Data penelitian hukum normatif dikumpulkan memakai teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menariknya kesimpulan, penulis memakai metode berpikir deduktif yakni cara berpikir yang menariknya kesimpulan dari sebuah dalil ataupun pernyataan yang sifatnya umum menuju pernyataan yang sifatnya khusus. berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum kepada pemilik desain industri di Indonesia yang pada prinsipnya berupa perlindungan kepada desain yang terdaftar. Desain industri yang terdaftar mempunyai ciri-ciri khusus dan bendanya jelas bisa dilihat mata, sementara Hak Desain melindungi satu segi pada konfigurasi dan bentuk berbagai barang yang tidak mempunyai syarat penampakan visual. Sementara upaya hukum yang bisa pemegang hak desain industri lakukan yaitu menggugat pembatalan desain industri, permohonan pemutusan sementara (injuction) terhadap Pengadilan Niaga agar dicegah kelanjutan pelanggaran dan masuknya barang yang dianggap melakukan penganggaran Hak Desain Industri  ke  jalur  perdagangan,  tergolong  tindakan  importasi,  dan  dituntut  gugatan  pidana  ataupun perdata terkait dari pelanggaran hak desain industri.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembatalan Pendaftaran

## Abstract
Protection of Industrial Design is needed to encourage creativity and become a form of appreciation and protection of Industrial Design for the creator. This research is conducted in order to know the legal protection of the first owner of the industrial design registered by a third party and to know the legal remedies that are fair to the first party for industrial designs whose rights are registered by other parties. this type of research is classified as normative legal research. in normative legal research, the data source is secondary data which includes tertiary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Normative legal research data is collected using literature study data collection techniques. Data obtained from literature studies will be analyzed qualitatively. To draw conclusions, the author uses the deductive method of thinking, which is a way of thinking that draws conclusions from a postulate or statement that is general to a statement that is specific. based on the results of the study, it can be understood that legal protection to industrial design owners in Indonesia is in principle in the form of protection to registered designs. Registered industrial designs have  specific characteristics and the object can clearly be seen by the eye, while Design Rights protect one aspect of the configuration and shape of various goods that do not have visual appearance requirements. Meanwhile, the legal remedies that can be taken by the holder of industrial design rights are suing for the cancellation of the industrial design, requesting injuction to the Commercial Court in order to prevent  the  continuation  of  infringement  and  the  entry  of  goods  deemed  to  have  budgeted  the Industrial  Design  Rights  into  the  trade  channel,  classified  as  importation  actions,  and  prosecuting criminal or civil lawsuits related to infringement of industrial design rights.
Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Cancellation of Registration

## PENDAHULUAN
Hak kekayaan intelektual, sesuai dengan namanya berkaitan dengan hasil olah otak manusia,  atau  dalam  kata-kata  Bently  dan  Sherman,  hukum  hak  kekayaan  intelektual “ regulates the creation, use and exploitation of mental or creative labour ” dengan tujuan melayani  kepentingan  masyarakat  luas.  Sumber  daya  manusia  dikembangkan  sehingga memperkuat kemampuan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam negaranya (Purba, 2011). Sesuai dari prinsipnya, hak kekayaan intelektual yaitu kumpulan kaidah hukum mengenai kekayaan intelektual yang terlindung dari hukum yang menjadi hak  investor atau pencipta  yang  dimiliki.  Saat  ini,  istilah  dari  kekayaan  intelektual  mempunyai  arti  yakni berbagai jenis kekayaan intelektual yang menjadi ciptaan atau kreasi hasil olah intelektual manusia ( human intellect) ataupun pikiran otak manusia (human mind). (Purba, 2012).
Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak privat. Hak privat diartikan bahwa hak atas kekayaan intelektual yang secara eksklusif hanya seseorang atau suatu badan hukum yang memilikinya. Meskipun begitu, hak privat tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat. Hak kekayaan  intelektual  menjadi  hak  eksklusif  pula,  yang  mana  yang  memegang  hak
melakukan  kontrol  dengan  penuh  dari  barang  yang  melekat  pada  hak  atas  kekayaan intelektualnya  (Nurachmad, 2012)
Hukum  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yaitu  fundamental  perekonomian  suatu  negara. Agar diketahui sejauh apa perkembangan ekonomi yang telah negara capai bisa terlihat dari sebanyak apa HKI yang bangsa tersebut miliki. Mengingat desain industri yaitu satu diantara unsur pada kekayaan intelektual. Desain industri yang dilindungi berdasarkan dari konsep  pemikiran  yaitu  desain  industri  terlahir  tidak  dipisahkan  pada  keterampilan kreativitas  karsa,  rasa,  dan  cipta  yang  manusia  miliki.  Sehingga  ia  menjadi  produk peradaban dan intelektual manusia.
Terdapat persamaan dari hak cipta desain industri dan bisa seni grafika (seni lukis), namun perbedaan yang dimiliki nantinya akan lebih bisa dilihat saat desain industri tersebut bentuknya lebih dekat dengan paten. Bila desain industri tersebut awalnya terwujud dalam bentuk grafik/gambar atau karikatur, lukisan, satu dimensi yang bisa dijadikan hak cipta, sehingga pada tahap selanjutnya ia tersusun berbentuk tiga ataupun dua dimensi dan bisa terwujud  dari  satu  pola  yang  menciptakan  produk  materil  serta  bisa    dilakukan  pada kegiatan industri.
Undang-undang desain industri terlahir di Indonesia dilatar belakangi dari dua alasan. Pertama  berkaitan  dari  kewajiban  Indonesia  yang  menjadi  anggota  WTO  yang  perlu memberikan  aturan  lebih  baik  terkait  perlindungan  desain  industri.  Sementara  alasan keduanya yaitu berkaitan pada maksud pemerintah dalam melindungi secara efektif kepada bermacam bentuk pelanggaran pada desain industri berupa peniruan, pembajakan, dan penjiplakan. (Utomo, 2011).
Melalui  Perjanjian  WTO  (WTO  Agreement)  yang  diratifikasi,  hal  itu  nantinya memberikan pengaruh diberlakukannya TRIPs (Trade-related Intellectual Property Rights) di Indonesia, suatu klausul yang diatur mengenai hak atas kekayaan intelektual. TRIPs yang dilaksanakan bertujuan agar dilindungi dan dijamin hak kekayaan intelektual dikarenakan sebagai salah satu persyaratan penting dalam meningkatkannya investasi (Sardjono, 2009). Ini tidak terdapat perubahan mulai dari Undang-Undang Desain Industri yang berlaku di tahun  2000.  Hal  itu  tidak  sama  pada  undang-undang  dalam  bidang  hak  kekayaan intelektual lain berupa merek, paten, hak cipta yang sudah dilakukan perubahan berkali-kali agar  dipatuhi TRIPs  Undang-Undang  Desain  yang  umumnya  terdapat  57  pasal,  yang berhubungan  pada  arti  desain,  syarat  perlindungan  desain  yang  mematuhi  desain, penyelesaian  dan  pembatalan  sengketa  desain,  permohonan  pendaftaran,  serta  ruang lingkup hak. Ini diatur berbagai hal yang penting (Nurachmad, 2012). Ketetapan perbaruan desain  pada  intinya  dilakukan  dalam  tiga  tingkat  perbandingan:  berbeda/tidak  serupa,
serupa, dan identik, sesuai dengan kreasi desain dan jenis produknya. Hal itu dikarenakan desain industri membuat penciptaan visual produk dilibatkan, yang kreasi lakukan dalam menciptakan  skala  perbandingan  visual  serta  tampilan  visual  agar  kebaruan  desain ditentukan. Tersedianya perlindungan desain hanya bila desainnya terdaftar (Mayana, 2017). Perlindungan tidak ada, jika registrasi tidak ada (Nissa, 2019).
Berdasarkan data dari DJKI permohonan atas pendaftaran desain industri yang masuk dari 2015-2020 ada sebanyak 17.078 permohonan pendaftaran desain industri yang ada, diantaranya 8.053 permohonan dari luar negeri dan 15.025 permohonan yang berasal dari dalam negeri, Untuk lebih rincinya bisa terlihat dari tabel yaitu:
Tabel 1. Jumlah Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Sumber Data : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020. Untuk  melindungi  desain  industri  dari  peniruan,  sehingga  desain  industri  itu  perlu terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Terciptanya hak atas desain industri  ini  dikarenakan  pendaftaran  dan  akan  mendapatkan  hak  eksklusif  atas  sebuah desain. Sehingga Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 menganut sistem pendaftaran yang sifatnya konstitutif, yaitu sistem yang menerangkan hak akan terbit sesudah pendaftaran dilakukan ( first to file) (Maulana, 2010). Berdasarkan data yang ada di DJKI perlindungan desain  industri  dari  2015-2020  ada  sebanyak  17.288  desain  industri  yang  dilindungi  di Indonesia, diantaranya 7.443 dari  luar  negeri  dan 9.845 dari  dalam negeri.    Untuk lebih rincinya bisa terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Perlindungan Desain Industri
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Luar Negeri 1.438 1.279 1.192 1.352 1.805 377 Dalam Negeri 1.907 1.552 1.472 1.954 2.306 654 Asal Perlindungan Desain Industri Pada Tahun Tertera
Sumber Data : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020 Dengan  banyaknya  pendaftaran  dan  perlindungan  desain  industri  yang  harus dilindungi oleh DJKI tidak sedikit pula permasalahan atas pelanggaran hak desain industri yang pernah ada. Tercatat di mahkamah agung ada 110 kasus tentang desain industri yang pernah dikerjakan.
Satu diantara kasus yang ada antara desain industri kotak kemasan makanan yang Benny  Sujono  dengan  Ruben  Samuel  Onsu  miliki.  Melihat  dari  deskripsi  kasus  pada
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Luar Negeri 1.284 1.320 1.322 1.368 1.528 1.231 Dalam Negeri 2.625 2.527 2.319 2.432 2.835 2.287 Asal Permohonan Masuk Pada Tahun Tertera
keputusan  No.  16/PDT.SUS-DesainIndustri/2020/PN  Niaga  Jkt.Pst.  Antara  Benny  Sujono, bertempat  tinggal  di Jalan  Raya  Kedoya  Pesing  Nomor  27C,  RT.  001/RW.  001 Desa/Kelurahan  Kedoya  Utara,  Kecamatan  Kembangan,  Jakarta  Barat  yang  menjadi Penggugat dengan Ruben Samuel Onsu bertempat tinggal di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III Nomor 22 Kav. 21, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan menjadi tergugat Kasus ini diawali saat Benny Sujono memberikan gugatan terhadap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan merasakan dirugikan atas pendaftaran desain industri dari kotak kemasan makanan ayam geprek milik Ruben Samuel Onsu, seperti diketahui bahwa Benny Sujono sudah memproduksi dan/atau membuat serta mengenalkan dan memakai desain kotak kemasan makanan yang mereknya “I Am Geprek Bensu Sedap Benerrr” mulai 17 April 2017.
Benny  Sujono  merasa  bahwa  Ruben  Samuel  Onsu  tidak  berhak  melakukan pendaftaran desain industri kotak kemasan makanan tersebut, karena desain tergugat itu bukanlah  desain  yang  terbaru  (sebelumnya  sudah  terdapat  pengungkapannya)  jadi demikian desain industri kotak kemasan makanan milik tergugat harus batal sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri.
Dalam gugatannya pada Benny Sujono menjelaskan desain kotak kemasan makanan yang  Ruben  Samuel  Onsu  miliki  telah  didaftarkan  melalui  iktikad  tidak  baik,  sehingga permintaan pendaftaran desain industri yang diberikan dari iktikad tidak baik perlu ditolah berdasar pada ketetapan pasal 4 Undang- Undang Desain Industri, yang dinyatakan : “Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan”.
Dari  keputusan  hakim  Niaga  Jakarta  Pusat  Nomor  16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  menerangkan  desain  industri  yang  Ruben  Samuel  Onsu miliki  dibatalkan.  Untuk  pemutusan  perkaranya,  Hakim  Pengadilan  Niaga mempertimbangkan  bahwa  desain  industri  kotak  kemasan  makanan  ayam  geprek  yang tergugat  miliki  tidak  mempunyai  perbaruan  serta  menentang  peraturan  perundang- undangan yang ada. Jadi gugatan penggugat dikabulkan pada putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat dan menyatakan desain industri kotak kemasan makanan dari Ruben Samuel Onsu yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000049596 batal demi hukum.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian  hukum  normatif.  Pada  penelitian hukum normatif, sumber datanya yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  primer.  Data  penelitian  hukum  normatif
dikumpulkan  memakai  teknik  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan.  Data  yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Untuk ditariknya kesimpulan, penulis memakai metode berpikir deduktif yakni cara berpikir yang menariknya kesimpulan dari sebuah dalil ataupun pernyataan yang sifatnya umum menuju pernyataan yang sifatnya khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Pemilik Pertama Atas Desain Industri Yang Didaftarkan Oleh Pihak Ketiga
Desain industri ( indutrial design) yaitu karya intelektual yang memberikan hasil produk yang  berkarakter  khusus  pada  tampilan  ornamental  ataupun  formal,  yang  menciptakan kesan  estetis,  serta  produksinya  dilakukan  dengan  massal  (Purba,  2011).  Perlindungan hukum pada desain industri yaitu atas faktor non-fungsional, hal itu berbeda dengan paten. Tetapi, desain industri bisa memberikan fasilitas fungsi, seperti desain khusus kendaraan bermotor yang diperhatikan aerodynamics (Purba, 2011).
TRIPs diatur mengenai persyaratan perlindungan ( requrement for protection). Pada ketetapan  itu  dikatakan  bahwasanya  berbagai  negara  anggota  yang  diatur  mengenai perlindungan  kepada  " indenpendently  created  industrial  designs"  dari  orisinil  ataupun kriteria baru. Sehingga tergantung dari setiap negara anggota menerima kebebasan dalam memilih  satu  ataupun  dua  kriterianya.  Tetapi  hanya  perlu  diingat  bahwa  cakupan perlindungan  tidak  bisa  “ designs  dictated  essemstially  by  techniccal  or  functional consideratioons ”.  Diartikan  secara  esensial    perlindungan  yang  dipertimbangkan  pada desain bukan atas dasar fungsional ataupun teknis (Purba, 2011)
Terdapatnya pendesain, perlindungan ataupun pihak penerima hak itu, mempunyai hak  eksklusif  dalam  melarangnya  pihak  ketiga,  tanpa  diberikan  izin,  untuk  mengimpor, menjual, membuat barang ataupun melekatkannya desain yang menjadi salinan ( copy) atau substansi  yang  dimiliki  berupa  salinan  desain  yang  terlindungi,  asalkan  perbuatan- perbuatan  itu  dilaksanakan  demi  kepentingan  komersial.  Serta  jangka  perlindungannya minimal 10 tahun (Purba, 2011)
Terkait  kriteria  kebaruan  itu,  Pasal  25  TRIPs  sebetulnya  memberi  kebebasan  untuk negara anggota agar memilihnya sendiri apakah menggunakan kriteria "orisinal" ( original) atau "baru" ( new). Dari pilihan itu, kriteria "baru" lebih dipilih Indonesia yang menjadi dasar dalam mengakui suatu desain. Dengan memilih kriteria itu, terdapat dasar pertimbangan yaitu dikarenakan dalam menerapkan kriteria orisinalitas diperlukan pemeriksaan yang lebih sulit,  sementara  ketika  pembentukan  undang-undang  Desain  Industri,  terdapat
keterbatasan  pada  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  memeriksa  syarat  orisinalitas (Simanjuntak, 2006)
Article 25 TRIPs, disebutkan bahwa (Santoso):
1. Negara anggota diwajibkan melindungi desain produk industri yang asli ataupun baru. Negara anggota bisa ditetapkan bahwasanya sebuah desain yang tidak asli atau baru jika  yang  berkaitan  tidak  dengan  jelas  memiliki  perbedaan  dibandingkan  desain lainnya  yang  sudah  diketahui  ataupun  dikombinasikan  dari  berbagai  desain  yang sudah  diketahui.  Negara  anggota  bisa  memutuskan  bahwa  perlindungan  yang didapatkan tidak termasuk desain yang memakainya berkaitan pada aspek fungsional atau teknis.
2. Negara  anggota  diwajibkan  memberikan  jaminan  bahwa  syarat  agar  diperoleh perlindungan  pada  desain tekstil, khususnya yang berkaitan  dengan  pengumuman atau pemeriksaan, biaya, secara tidak wajar tanpa menghambat kesempatan dalam mendapatkan  perlindungan.  Negara  anggota  mempunyai  keleluasaan  dalam mengaturnya  kewajiban  tersebut  dengan  aturan  perundang-undangan  mengenai Desain Produk Industri ataupun Hak Cipta.
Sesuai yang dinyatakan di atas, hak atas desain industri pada prinsipnya didapatkan untuk desain baru. Arti dari baru ini yakni desain yang tidak pernah ada serta desainnya berbeda dengan yang sebelumnya sudah ada ketika mendaftarkan desain itu. Menurut Budi Santoso  bahwasanya  Penetapan  “kebaruan”  di  atas  menciptakan  masalah  yang  cukup serius.  Hal  itu  diakibatkan  Undang-Undang  Desain  di  Indonesia  yaitu  bari  mengartikan dahulunya  sudah  ada  desain  yang  tercipta  dari  anggota  masyarakat  yang  meminta perlindungan dengan hak cipta di kantor hak Cipta, Paten, dan Merek (saat ini Direktorat jenderal HKI) serta hal itu sudah terjadi sejak lama, jadi desain sudah banyak yang ada dan memperoleh  perlindungan  hak  cipta  (Santoso).  Sedangkan  Ranti  Fauza  Mayana, memandang penentuan unsur baru ataupun tidak pada sebuah desain menjadi sesuatu yang  susah  bahkan  pandangan  baru  untuk  masyarakat  industri  belum  pasti  sesuai  dari pandangan baru menurut pendesainnya. Seperti dari banyaknya kasus, masyarakat industri memberikan arti dari “baru” jika konfigurasi bentuk lahiriah yang dimiliki tidak sesuai dari apa yang ada. Strategi pasar reaktif yang masyarakat industri anut nantinya memakai asas defensive-imitative  second  but  better.  Berdasarkan  pemahaman  itu  selera  pasar  yaitu peristiwa sosial yang terlahir  dikarenakan spirit zaman yang berubah. Contohnya desain sepatu olahraga yang hampir sama timbul dikarenakan spirit “kecepatan” ataupun ponsel yang ringan timbul dikarenakan praktis (Mayana, 2017).
Sementara  Muhamad  Djumhana  memandang  bahwa  desain  lama  yang  diperbaiki masih  bisa  mendapatkan  hak  desain  baru  disebabkan  adanya  sesuatu  yang  baru  di dalamnya berdasarkan pada perkembangan teknik dan ilmu baru, seperti perbaikan pada segi  ekonomi,  sosial,  lingkungan,  dan  yang  lain.  Maksud  perbaikan  ini  bisa  terlihat  dari manfaatnya yang lebih baik, kerugian pemakaian yang hilang, berupa lebih hemat energi, lebih aman, dan sebagainya. Hal itu boleh dilakukan disebabkan terdapat kegiatan yang secara  dialektis  diketahui  desainnya  selalu  mengalami  perkembangan  berputar  menjadi sebuah  siklus  yang  selanjutnya  menimbulkan  sesuatu  yang  baru,  yang  seyogyanya terlindungi oleh hukum (Djumhana dan Djubaedillah).
Selain  kriteria  baru,  desain  industri  itu  harus  belum  pernah  diberitahuan,  entah  itu dengan  cara  apa  saja  sebelum  tanggal  prioritas  ataupun  tanggal  permintaannya,  jika permintaan  itu  diberikan  melalui  hak  prioritas  (Simanjutak,  2006).  Sesuai  dengan  paten, seperti  penemuan  yang  ingin  mendaftarkan  paten,  perlu  berupa  sesuatu  yang  baru (novelty)  (Gautama  dan  Winata,  2004).  Pasal  2  Undang-Undang  Desain  Industri menetapkan lebih lanjut apa yang dipandang baru. Hak desain industri sekadar didapatkan bagi  desain  industri  baru.  Dipandang  baru  bila  tanggal  penerimaan  desain  industri  itu tidaklah sesuai dari pengungkapan yang sebelumnya sudah ada. Arti dari pengungkapan sebelumnya  yakni  mengungkapkan  desain  industri  sebelum  tanggal  prioritas  ataupun tanggal penerimaannya bila permintaan diberikan melalui hak prioritas, sudah dipakai atau diumumkan di Indonesia maupun luar negeri (Gautama dan Winata, 2004).
Sistem konstitutif diterapkan oleh desain industri di Indonesia, berdasarkan hal yang sesuai  aturan  pada  UUDI,  permintaan  pendaftaran  desain  industri  menjadi  tahap  dalam mendapatkannya hak atas  desain industri  yakni  sertifikat Desain Industri. Sebuah desain yang  bisa terdaftar yaitu desain yang  fiturnya dua dimensi, tiga dimensi  dan gabungan kedua hal itu. Elemen pada fitur desain tiga dimensi bisa seperti konfigurasi dan bentuk, selanjutnya elemen yang terdapat pada fitur dua dimensi seperti garis, warna, garis dan warna. Sementara elemen yang terdapat pada kombinasi dua hal itu seperti konfigurasi dan komposisi, bentuk, komposisi dan bentuk (Utomo, 2010).
Pada pasal itu diterangkan bahwasanya hak desain industri bida didapatkan atas dasar permintaan yang tertulis diajukan melalui kelengkapan deskripsi, data identitas, dan contoh desain  industri  yang  pendaftarannya  dimohonkan  serta  biaya  permohonannya  dibayar. Persyaratan  yang  perlu  lengkap  menjadi  persyaratan  minimal  permohonan  yang selanjutnya akan memperoleh tanggal penerimaan atau disebut file data bila syarat tersebut sudah lengkap. tanggal mengajukan permohonan bisa sama dengan tanggal penerimaan tersebut  jika  semua  syarat  sudah  dipenuhinya  ketika  mengajukan  permohonan.  Namun
apabila saat mengajukan permohonan tersebut, semua syarat yang diminta belum dipenuhi dan akan terpenuhi pada hari yang lain, sehingga tanggal penerimaannya diberikan saat syarat minimal permohonan dipenuhi yang diterangkan pada pasal 11 UUDI. Terdapatnya tanggal penerimaan bertujuan untuk penetapan ketikan perhitungan jangka waktu desain industri mulai berlaku (Djaja, 2009).
Perlindungan  hukum  dari  desain  industri  didapatkan  sesuai  atas  pertama  kali pendaftaran, tetapi tidak seluruh desain industri bisa terdaftar. Dalam mendapatkannya hak atas desain industri, desain itu perlu memenuhinya ketetapan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang- Undang  Desain  Industri,  yakni  desain  itu  perlu  baru  serta  tidak  menentang  aturan perundang-undangan yang ada, kesusilaan, agama, atau ketertiban umum.
Dari berbagai fakta yang terlihat pada sengketa Desain Industri Geprek Bensu kali ini, Geprek  Bensu  milik  Ruben  Onsu  sudah  mengikuti  desain  industri  yang  dimiliki  Benny Sujono,  dikarenakan  desain  industri  kotak  kemasan  makanan  tersebut  sudah  digunakan oleh pihak Benny Sujono 17 April 2017. Dari hal itu pihak tergugat yaitu Ruben Samuel Onsu serta majelis Hakim menilainya tidak mempunyai itikad baik, jadi terpaksa Desain Industri Geprek Bensu miliki Ruben Onsu perlu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cabut.
Upaya  Hukum  Yang  Berkeadilan  Kepada  Pihak  Pertama  Atas  Desain  Industri  Yang Didaftarkan Haknya Oleh Pihak Lain
John Locke dari karya miliknya yang mempunyai judul Second Treatise of Government dikemukakan  teori  atau  konseptual  tentang  Labour  Theory  atau  Property  Theory.  John Locke  memberikan  penjelasan  konsep  hak  milik  untuk  manusia  yang  memperlihatkan bahwa hak milik atas benda bagi setiap orang pada kondisi alamiah ataupun natural state sudah  Tuhan  berikan  yang  berbentuk  anugerah  pada  setiap  manusia.  Namun  agar anugerah  Tuhan  bisa  dinikmati,  maka  hal  itu  harus  diwujudkan  oleh  manusia  yang bentuknya  nyata  melalui  kerja  atau  labor  atau  upaya  manusia  dalam  mewujudkannya anugerah itu menjadi nyata yang nantinya memunculkan value atau nilai untuk benda yang sudah  nyata  itu  (Hughes,  1988).  Artinya  bahwa  tiap  individual  manusia  memiliki  hak kebendaan atas diri pribadi sendiri yang menjadi bentuk kerja atau upaya manusia.
Sesuai yang sudah diketahui bahwa tujuan memberlakukan UU Desain Industri yang terdapat  pendaftaran  salah  satunya  yaitu  untuk  berbagai  desain  produk  industri memperoleh  perlindungan  hukum,  entah  itu  untuk  keperluan  dalam  mendapatkan kegunaan ekonomi, ataupun demi keperluan mempertahankan haknya jika ada pihak lain yang melanggarnya hak desain industri. Mengartikan bahwa Desain Industri yang mulai dari terdaftarnya  akan  memperoleh  perlindungan  dari  negara  yang  berbentuk  hak  eksklusif. Mendaftarkan desain industri bisa dilakukan jika syarat kebaruan ( novelty) terpenuhi.
Terdapat banyak fakta yang didapatkan dari desain industri yang tidak mempunyai unsur kebaruan tetapi terdapat pada Ditjen HKI serta memperoleh sertifikat desain industri yang  peredarannya  luas  di  masyarakat.  dari  fakta  itu,  jika  ada  pihak  yang  merasakan kerugian atas pendaftaran desain itu atau dipandang sudah melakukan pelanggaran hak desain industri pihak lainnya, sehingga bisa membatalkan pendaftaran atas desain industri yang berkaitan.
Ketetapan pendaftaran yang dibatalkan itu sendiri ada pada UU Desain Industri yang tertuang  dalam  Bab  VI  mengenai  Pembatalan  Desain  Industri.  Sesuai  ketetapan  itu, pembatalan atas desain industri bisa dilaksanakan dengan dua mekanisme, yaitu: Pertama, membatalkan pendaftaran desain industri melalui permintaannya  pemegang hak desain industri sesuai yang  ditetapkan pada  pasal 37 UU Desain Industri. Kedua,  membatalkan pendaftaran desain industri sesuai gugatannya yang ditetapkan Pasal 38 UU Desain Industri.
Tertuju pada ketetapan Pasal 38 UU Desain Industri itu, sehingga menurut Penulis, jika ada  desain  industri  yang  terdaftar  tidak  baru  ataupun  tidak  terdapat  unsur  kebaruan ( novelty) serta ada pihak yang mendapatkan kerugian atas desain industri yang terdaftar itu, sehingga pihak bersangkutan yang merasakan kerugian bisa mengambil upaya hukum melalui permohonan membatalkan pendaftaran  desain itu dengan diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran di Pengadilan Niaga.
Sebuah  hak  desain  industri  yang  pendaftarannya  dibatalkan  sesuai  keputusan Pengadilan Niaga,  sekadar  bisa  dilaksanakan  dari upaya hukum  kasasi pada Mahkamah Agung.  Keputusan  Pengadilan  Niaga  mengenai  pembatalan  hak  desain  industri  yang nantinya diberitahukan ke Ditjen HKI maksimal 14 hari sesudah tanggal putusan dikatakan. Sesudah itu Ditjen HKI nantinya dicatat keputusan atas gugatan pembatalan yang sudah diperoleh kekuatan hukum tetap pada Daftar Umum Desain Industri serta diberitahukan pada Berita Resmi Desain Industri.
Suatu  produk  yang  tercipta  pada  bidang  perindustrian  bisa  menjadikan  ekonomi Negara mengalami perkembangan yang pesat. Sengketa yang timbil pada bidang industri diakibatkan oleh: (Djumhana, 1999)
1. Terdapat pihak yang memakai desain industri tanpa hak, yakni terdapat pihak yang memakai  desain  yang  tanpa  mendapatkan  hak  atau  izin  agar  diperolehnya keuntungan.
2. Para pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda.
3. Permohonan atau bantahan Pencoretan Pendaftaran Desain.
Menuntutnya ganti rugi ataupun menghentikannya semua penciptaan desain produk yang melakukan pelanggaran bisa diberikan jika pemegang haknya merasakan kerugian
dan memang sudah terdapat pelanggaran pada desain produk itu. Sesuai permintaan pihak yang  memiliki  desain  industri  ataupun  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga,  pihak  tidak memperoleh  izin  dalam  menggunakan  desain  industri  itu  bisa  pula  memohon dibatalkannya  pendaftaran. Produksi  dan pendistribusian  produk “GEPREK BENSU” yang Ruben Samuel Onsu lakukan mempunyai konfigurasi yang sama dengan “AYAM GEPREK BENSU”  miliki  “PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono”  yang menyebabkan  terdapat  kerugian immaterial  dan  material  kepada  pihak  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono.  Menurunnya keuntungan  dari  penjualan  produk  “PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono”  dianggap  menjadi kerugian  immaterial  dan  material  yang  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  rasakan,  yang merasakan  nama  baiknya  tercemar  dikarenakan  produk  yang  beredar  persis.  Sehingga kerugian yang PT Ayam Geprek Benny Sujono rasakan dan berdasarkan hukum yang sudah ada  jadi  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  memiliki  hal  dalam  menuntut  ganti  rugi  dan menggugat serta diajukan upaya hukum pidana. Karena Hukum sengketa yang sama dari desain industri ayam Geprek Bensu Ruben Samuel Onsu dan Ayam Geprek Bensu PT Ayam Geprek  Benny  Sujono  yaitu  membatalkan  pendaftaran  dikarenakan  gugatan,  menuntut ganti rugi dan terdapat akibat hukum pidana.
Diterangkan dengan rinci di Undang – Undang Desain Industri Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), berikut isi dari pasalnya:
Pasal 44 ayat (1) bahwa:
“Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  38,  penerima  Lisensi  tetap  berhak  melaksanakan  Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.” Pasal 46 ayat (1) bahwa:
“Pemegang Hak Desain Industri atau p enerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.”
Pasal 54 ayat (1) bahwa:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Dari ketiga pasal itu, siapa saja baik itu disengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran pada bida desain industri sehingga akan mendapatkan akibat hukum berupa
yang sudah terjabar dalam pasal di atas, bisa dihukum dengan perdata (menuntut ganti rugi) serta bisa dihukum dengan pidana (membayarkan denda atau dipidana penjara).
Pembatalan  pendaftaran  yang  ada  pada  desain  industri  dalam  menghapus  semua akibat hukum yang berhubungan pada hak desain industri serta hal lainnya yang asalnya dari  desain  industri  itu  (Saidin,  2010).  Terkait  dengan  desain  industri  yang  batal  sesuai gugatannya, penerima lisensi tetap mempunyai hak melakukan lisensi hingga jangka waktu yang diputuskan berakhir dari perjanjian lisensi itu. Penerima lisensi itu tidak diwajibkan lagi terus membayar royalti yang sebenarnya masih wajib dilaksanakan pada pemegang hak desain  industri  yang  benar.  Ketentuan  itu  ada  pada  Pasal  44  Undang-Undang  Desain Industri, yang disebutkan: “Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.” Sesuai bunyi ketetapan Pasal itu mengartikan perjanjian lisensi yang dimiliki tidak berakhir, namun tetap  terus  beralih  pada  pemilik  desain  industrinya  yang  sejati.  Dalam  hal  ini  penerima lisensinya  tidak  diwajibkan  lagi  membayar  royalti  yang  sebenarnya  masih  wajib dilaksanakannya terhadap pemegang hak desain industri yang haknya batal, namun wajib melaksanakan  peralihan  pembayaran  royalti  agar  jangka  waktu  lisensinya  terhadap pemegang hak desain industri yang  sebetulnya (Usman).

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  pemilik  pertama  atas  desain  industri  yang  didaftarkan  oleh pihak ketiga dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan hukum perlindungan desain industri  yang  berlaku  di  suatu  negara.  Beberapa  prinsip  yang  bisa  digunakan  dalam memberikan  perlindungan  hukum  pemilik  pertama  atas  desain  industri  diantaranya Prioritas Pendaftaran, Pelanggaran Hak, Pengecualian atau Keistimewaan, Perjanjian dan Lisensi  dengan  kata  lain  pemilik  pertama  yang  mendaftarkan  desain  industri  biasanya mempunyai hak eksklusif atas desain tersebut, serta pihak ketiga harus mematuhi hukum yang  berlaku  atau  mencari  izin  atau  lisensi  dari  pemilik  pertama  jika  ingin menggunakannya.  Namun,  peraturan  dan  aturan  perlindungan  hukum  desain  industri dapat  bervariasi  secara  signifikan  antara  negara,  sehingga  penting  untuk  memahami hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu.
Upaya hukum yang berkeadilan kepada pihak  pertama atas desain industri yang didaftarkan haknya oleh pihak lain dapat beragam tergantung pada kasus dan yurisdiksi tertentu. Namun, beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam upaya hukum yang adil bagi  pihak  pertama diantaranya Perlindungan Hukum, Hukum Perlindungan  Kekayaan
Intelektual, Proses Hukum yang Adil, Bukti dan Fakta, Ganti Rugi yang Adil, Penyelesaian Sengketa. Dengan kata lain upaya hukum yang berkeadilan untuk pihak pertama atas desain industri yang didaftarkan oleh pihak lain harus mencakup perlindungan hukum yang kuat, proses hukum yang adil, dan hak untuk ganti rugi yang sesuai jika hak pihak pertama dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaja, Ermansyah, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika,  Jakarta, 2009,
hlm. 388
Djumhana,  Muhammad,  1999, Aspek-Aspek  Hukum  Desain  Industri  di  Indonesia,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Gautama, Sudargo, 2000, Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hughes, Ju stin, 1988, “The Philosophy of Intellectual Property”, Washington: George-town Law journal.
Nissa, Khoirun, 2019, Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia, Journal of Private and Commercial Law, JPCL 3 (2).
Nurachmad, Much, 2012, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta.
Purba, Achmad Zen Umar, 2011, Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis, PT Alumni, Bandung.
Purba, Afrillyanna, 2012, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan  Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, PT Alumni, Bandung.
Saidin, OK, 2010, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sardjono, Agus, 2009, Membumikan HKI di Indonesia, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia,
Bandung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Utomo,  Tomi  Suryo,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta.