## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia
Shalahudin Serba Bagus 1 , Adam Wildan Mubarak 2
1 Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan; 2 Universitas Airlangga shalahudddinserba@unisda.ac.id
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
According to the law, the perpetrators of criminal acts of corruption can be held accountable through the heirs of the criminals who died through civil lawsuits. However, in practice there are conflicting principles of criminal law due to the transfer of the lawsuit into a civil lawsuit. Just like the responsibility that should be criminal liability will become civil liability. The analysis in this paper explains what is unclear about religious blasphemy and links it to the principle of legality. The sources used are not only primary sources such as statutory regulations, but also secondary sources such as journals or articles on the internet.
Keywords: Criminal liability, perpetrators, criminal acts, corruption.

## Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI  1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang  dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil ( due process of law ).
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ( equality before the law ).
Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (UU HAM). Lebih lengkapnya pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata,  maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh  hakim yang jujur dan adil
untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Untuk memenuhi Hak memperoleh keadilan tersebut salah satunya adalah dengan memberikan pertanggungjawaban atas kerugian kepada pelaku yang membuat  kerugian. Sebagaimana yang hendak diuraikan pada tulisan ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang meninggal dunia, khususnya pada tindak pidana korupsi.
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio . Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie . Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. 1 Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). 2
Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). 3
Dengan demikian aturan mengenai tindak pidana korupsi harus diatur secara ketat. Dalam hal ini
1 Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, h. 7 2 WJS  Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
menganai pertanggungjawabannya. Khusus dalam tulisan ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang sudah meninggal   dikarenakan adanya prinsip-prinsip yang tidak sesuai dalam praktiknya atau bahkan bisa dikatakan ketidak jelasan pada aturan pertanggungjawaban pidananya.

## METODOLOGI
Pendekatan yang dilgunakaan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan    perundang-  undangan ( statute approach ) dan Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), pendekatan kasus Penelitian normatif ini, penulis melakukan beberapa pendekatan untuk membantu kelancaran penulisan diantaranya adalah:
1. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk- produk hukum, 4 Produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini UU nomor 32tahun 2009 tentang lingkungan hidup
2. Pendekatan konseptual
( conceptual approach ),  pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-
4 Bahder Johan Nasution, “ Metode Penelitian Ilmu Hukum ”, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.92
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan  permasalahan yang dihadapi. 5
Adapun konsep atau asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas dalam hukum pidana. Konsep yang dimaksu ada soal pembantuan dan lingkungan hidup
3. Pendekatan kasus ( case approach) dengan menganalisis pustusan yang berkaitan dengan pembantuan tindak pidana lingkungan hidup melalui konstruksi hukumnya.

## Spesifikasi Penulisan
Dalam penelitian in penelitian ini normatif.  Tipe  penelitian  hukum mengkaji beberapa problematika hukum dari segi yuridis normatif secara Doctrinal Research atau penelitian doctrinal  dikarenakan penelitian ini bersumber dari Undang-Undang atau aturan hukum yang dinyatakan dalam bentuk doktrin. Dalam hal ini tentu akan berkaitan dengan doktrin hukum atau pendapat para ahli yang memberikan arahan atau intruksi terhadap isu hukum.  Penelitian yuridis normatif tentunya penulis juga tidak mengabaikan pengkajian serta
5 Johnny Ibrahim, “ Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif ” (Cet 3. Malang : Bayumedia Publishing, 2007), h. 306
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
menelaah asas –  asas dan prinsip hukum yang ada di dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif melingkupi penelitian atas suatu sistematika hukum, asas hukum, perbandingan hukum, taraf penyelarasan hukum vertikal dan horizontal serta sejarah hukum. 6

## Metode Analisis Data
Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode ini adalah metode analisis bahan hukum yang dikumpulkan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang  berlaku  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan  yang diangkat.  Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara mendalam melalui tataran normatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapat kesimpulan yang bersifat preskriptif dan terapan.

## PEMBAHASAN
Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia
6 Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, “Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research”, Deakin Law Review, Volume 17, Nomor 1, h.110.

## Konsep Pelaku Tindak Pidana Umum yang Meninggal Dunia
Pelaku tindak pidana yang meninggal secara harfiah sudah dapat dimengerti, sehingga dalam hal ini lebih terfokus dalam hal pemidaannya. Pada tindak pidana umum pelaku pidana yang meninggal dunia akan dinyatakan gugur dalam hal penuntutannya. Sebagaimana dalam Pasal 77 KUHP yang menjelaskan bahwasannya terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Terlebih lagi penjelasan pada tiap ayat dalam Pasal 77 diantaranya :
• Ayat (1) menjelaskan bahwa penuntutan gugur jika terdakwa meninggal dunia atau binasa. Namun, pengecualian diberikan jika kematian terdakwa disengaja oleh pihak tertentu.
• Ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal karena luka- luka yang dialaminya sendiri, ketentuan pengecualian dalam ayat (1) tidak berlaku.
R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah
melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. 7 Sehingga dapat disimpulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo dapat dikatakan bahwa bilamana terdakwa yang meninggal dunia maka akan dialihkan ke gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris dari pelaku tindak pidana yang meninggal tersebut..
Konsep Pelaku Tindak Pidana korupsi yang Meninggal Dunia
Tindak Pidana Korupsi dalam praktiknya merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas Asas lex specialis derogat legi generali yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Sehingga untuk menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia maka harus melihat pada  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Aturan mengenai pelaku tindak pidana yang meninggal dunia  tidak jauh beda dengan Pasal 77 KUHP mengenai
7 R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. h.91
pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, Sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Kemudian diperjelas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  bahwasannya Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa untuk meminta pertanggungjawaban atas
kerugian yang disebabkan pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah Meninggal Dunia Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban dalam hal ini
lebih ter fokuskan
pada pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung-  jawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan. 8
Pertanggungjawaban pidana dapat dipandang  bahwasannya suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana.  Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur
8 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. 9
Hukum Pidana tentunya tidak akan lepas dengan asas legalitas, begitupun dalam hal pertanggungjawabannya. Sehingga beberapa ahli mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana selalu dengan mengaitkan variabel asas legalitas. Sebagaimana menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. 10 Kata “objektif” tersebut yang menjadi variabel implementasi asas legalitas dalam hukum pidana.
Sedangkan menurut Chairul Huda secara tegas mencantumkan istilah “asas legalitas” pada penjelasannya mengenai pertanggungjawaban pidana. Beliau menjelaskan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas
9 Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.
10 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 11
Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah Meninggal Dunia
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sering diartikan sebagi bentuk pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia dikarenakan adanya frasa “…dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” Sehingga dapat disimpulkan ahli warisnya yang bertanggungjawab melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan. Dengan demikian pertanggungjawabannya bukan pertanggungjawaban pidana
Melihat apa yang disampaikan oleh Ruslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif. Sedangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan pertanggungjawaban pidananya apalagi sampai pada celaan yang objektif sebagaimana yang dikatakan Ruslan Saleh.
Frasa dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “…secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara,…” yang berarti bisa dikatakan bahwa pasal tersebut hanya mensyaratkan bukti nyata atas adanya kerugian keuangan Negara, bukan bukti nyata pelaku melakukan tindak pidana korupsi.
Untuk menentukan pertanggungjawaban tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. hal tersebut juga didasari atas adanya asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence . Asas tersebut diterapkan pada Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dianggap tidak sesuai bilamana ahli waris pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban  atas tindak pidana korupsi yang belum benar-benar terbukti secara nyata melakukan tindak pidana korupsi.
Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana korupsi belum diatur secara jelas dan kongkret. Sehingga perlunya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut agar tidak ada permasalahan atau meminimalisir permasalahan dalam praktiknya. Serta dalam pengaturannya tetap menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana.

## PENUTUP
Kesimpulan
Pelaku tindak pidana korupsi yang secara eksplisit sudah dapat dipahami dari segi bahasa. Sehingga untuk penjelasannya merujuk pada peraturan undang-undangan, tepatnya pada Pasal 77 KUHP dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang mana dapat disimpulkan dari frasa kedua aturan tersebut bahwa apabila terdapat pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dalam proses penuntutan. Maka jaksa pengacara Negara atau instansi yang dirugikan melakukan gugatan secara perdata terhadap ahli warisnya.
Pasal 77 KUHP dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  secara garis besar hanya menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan apabila terdapat pelaku tindak pidana korupsi, bukan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidananya. Dalam apabila mengikuti Pasal 77 KUHP dan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pertanggungjawabannya bukan pertanggungjawaban pidana. Sehingga perlu aturan lain yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidananya.

## Saran
Pasal 77 KUHP dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  tidak menjelaskan apa yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Sehingga diperlukan penjelasan yang kongkrit mengenai pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia agar aturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dapat diatur secara komprehensif.
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia harusnya diatur dalam peraturan peundang-undangan , khususnya dalam hal ini dala Undang- Undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. karena akan dirasa tidak sesuai bila pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi adalah pertanggungjawaban secara perdata.

## DAFTAR BACAAN
Duncan,  Nigen., et.al “Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research”, Deakin Law Review, Volume 17, Nomor 1 Hamzah,  Andi.  1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Huda, Chairul 2006 “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana Prenada Media, Jakarta Ibrahim,  Johnny 2007,  “ Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif ” (Cet 3. Malang : Bayumedia Publishing)
Mahrus, Hanafi. 2015Siitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers Nasution, Bahder Johan.  2008  “ Metode Penelitian Ilmu Hukum ”, Bandung
: Mandar Maju
Soesilo.  R,  1991. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor Huda, Chairul 2006 “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana Prenada Media, Jakarta WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta
Saleh,  Roeslan Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia