## J urnal Legisia
Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN
Muh. Afif Muzakki muhafifmuzakki194@gmail.com Universitas Sunan Giri Surabaya
Ali Sodiqin Universitas Sunan Giri Surabaya alisadiqin@unsuri.ac.id
Abdul Qudussalam Universitas Sunan Giri Surabaya abdul@unsuri.ac.id
Dewi Murniati Universitas Sunan Giri Surabaya dewi83.advokat@gmail.com

## Abstract
Divorce cases in Indonesia are increasing, this has also resulted in many male parents (fathers) ignoring their responsibilities to their children. In connection with legal provisions, children must still receive their rights as children based on Article 45 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage which states "Both parents are obliged to care for and educate their children as best as possible". The aim of this research is to analyze and identify parents' responsibilities towards children after divorce, as well as  legal  efforts  that can  be  taken to guarantee  children's  rights.  This  research uses  normative  legal research methods, with a statutory regulation approach and secondary data as research references. The research  results  show  that  parents'  responsibilities  towards  children  after  divorce  include  the responsibility  to  meet  the  child's  living  needs,  provide  emotional  support,  and  provide  adequate education and teaching. Legal efforts that can be taken to guarantee children's rights include efforts to settle outside of court and submitting a petition to court. In this case, the court can decide on matters relating to children's rights, such as custody, maintenance and the interests of the child as a whole. This research provides a more comprehensive view of the legal issues relating to parental responsibility after  divorce.  In  addition,  this  research  can  provide  insight  to  the  public  on  the  importance  of safeguarding children's rights and welfare in the context of divorce, while encouraging awareness of the  responsibility  of  parents  in  providing  the  necessary  protection  and  support  for  the  optimal development of their children.
Keywords : Judicial review, parental responsibility, divorce

## ABSTRAK
Kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat, hal ini pula mengakibatkan banyaknya orang tua laki-laki (Ayah) menghiraukan tanggung jawabnya kepada anak. Berkaitan dengan ketentuan hukum bagi anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak berdasarkan pasal Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  data  sekunder  sebagai  rujukan  penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian meliputi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, memberikan dukungan emosional, serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang memadai. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk  menjamin  hak-hak  anak  meliputi  upaya  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dan  pengajuan permohonan  ke  pengadilan.  Dalam  hal  ini,  pengadilan  dapat  memutuskan  hal-hal  yang  berkaitan dengan hak-hak anak, seperti hak asuh, nafkah, dan kepentingan anak secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  menjaga  hak  dan  kesejahteraan  anak  dalam  konteks perceraian,  sekaligus  mendorong  kesadaran  akan  tanggung  jawab  orang  tua  dalam  memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan bagi perkembangan optimal anak-anak mereka.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, tanggungjawab orang tua, perceraian

## PENDAHULUAN.
Kehadiran  anak  dalam  keluarga  menambah  kebahagiaan  sebuah  pernikahan  karena anak  pada  hakikatnya  adalah  anugerah  Tuhan  kepada  manusia  atau  pasangan  suami  istri. 1 Harus  dijaga,  dirawat  dengan  baik agar  anak  mampu  berkembang  dengan  baik.  Orang  tua bertanggung jawab untuk melindungi semua hak anak-anaknya. Agar tidak menjadi korban dari  tindakan  siapapun  (individu  atau  kelompok,  organisasi  swasta  atau  negara)  secara langsung maupun tidak langsung 2 .
Pernikahan  merupakan  bersatunya  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan yang diakui oleh negara sebagai suatu kesatuan/persatuan yang kekal.  Suami isteri akan di karuniai  anak  oleh  Tuhan.  Anak  harus  dirawat,  dijaga,  dan  dibina  hingga  anak  tersebut menjadi  dewasa.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  hukum  Indonesia,  selain  KUH  Perdata Buku 1 Bab V Tentang Orang (biasa disebut KUH Perdata), Pasal 104 menyatakan  seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan. Oleh karena itu mereka berdua terikat oleh suatu kesepakatan bersama mengenai pemeliharaan anak-anaknya 3 . Pernikahan  bukanlah  sebuah  kebutuhan  yang  bersifat  sesaat,  namun  bila memungkinkan  sebaiknya  hanya  satu  kali  seumur  hidup,  karena  pernikahan  mengandung nilai-nilai leluhur. Pernikahan merupakan kodrat manusia karena dengan pernikahan tumbuh
1 K Wantjik Saleh. (1996). Hukum Perkawinan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 15
2 Ardialnsyah, A., Nggeboe, F., & Hariss, A. (2017). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Persfektif Hukum Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 7(1),
3 Fahmi, S. N. (2014). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Repository Universitas Jember
Submit Approve Publish 11 Desember 2023 30 Desember  2023 30 Januari 2024
subur,  saling  memberi,  dan  membantu  sehingga  terciptalah  keluarga  yang  harmonis. 4 Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia, sebagaimana dalam UU Perkawinan No  1  Tahun  1974  menyatakan  tujuan  pernikahan  mewujudkan  keluarga  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Anak  adalah  anugerah  Tuhan bagi  manusia,  mereka  dirawat  dan  dilindungi  dengan hak-hak anak mereka karena kita sedang mempersiapkan anak-anak ini menjadi manusia kuat yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Meraka tidak mampu melindungi dirinya sendiri dalam  berbagai  kondisi.  Hal  ini  disebabkan  karena  anak  merupakan  makhluk  lemah,  tak berdaya  yang  membutuhkan  kasih  sayang  dan  perhatian.  Anak  juga  mempunyai  hak  atas layanan yang mengembangkan keterampilan 5 . Seorang anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri  dari  situasi  dan  kondisi  yang  membahayakan.  Anak  harus  dilindungi  agar  tidak mengalami kerugian baik secara sosial, fisik, maupun mental. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri. Hal ini disebabkan karena anak merupakan makhluk lemah, tak berdaya yang membutuhkan kasih sayang  dan  perhatian.  Anak  juga  mempunyai  hak  atas  layanan  yang  mengembangkan keterampilan.
Jika  orang  tua  berpisah  atau  bercerai,  tanggung  jawabnya  mereka  untuk  menjamin hak-hak  anaknya  tidak  berakhir.  Anak  harus  tetap  mempertahankan  hak-hak  yang ditentukan  dalam  ayat  1  UU  Nomor  45  sebagai  anak.  1/1974  yang  mengatur  tentang perkawinan,  “Kedua  orang  tua  wajib mengasuh  dan  mendidik  anaknya  sebaik  mungkin. Tanggung  jawab  orang  tua  yang  disebutkan  dalam  ayat  1  bagian  ini  berlaku  sampai  anak tersebut  menikah  atau  hidup  sendiri,  yang  juga  tetap  berlaku  jika  terjadi  putusnya perkawinan diantara kedua or ang tuanya”.
Perceraian  sebaiknya  hanya  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  setelah  memperbaiki hubungan dan sudah jelas bahwa akhir-akhir ini tidak ada pilihan lain selain perceraian antara suami  dan  istri,  bukan  hal  yang  tabu  jika  banyak  dialami  oleh  masyarakat  dan  selebritis perceraian,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  banyaknya  wanita  yang  kini  berani  menceraikan suaminya. Hal ini karena didasarkan pada adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, yakni adanya persamaan kesempatan dalam segala bidang, khususnya dalam kehidupan kerja. Terlihat  saat  ini  banyak  sekali  wanita  karir  yang  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan rumahnya.  Tak  jarang  penghasilan  istri  lebih  sedikit  dibandingkan  suami,  sehingga perempuan  berani  menggugat  cerai suaminya.  Perceraian  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga berdampak  negatif  terhadap  mental  atau  emosional  anak,  termasuk  perceraian  karena keegoisan orang tua tanpa kepentingan terbaik bagi anak.
Perceraian  merupakan  fenomena  sosial  yang  kompleks  dan  memiliki  dampak  yang signifikan pada kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak yang menjadi pihak yang paling rentan. Ketika suatu pernikahan mengalami kegagalan dan berakhir dengan perceraian, anak- anak  seringkali  menjadi  saksi  atau  korban  langsung  dari  ketegangan  dan  perubahan  yang terjadi dalam lingkungan keluarga mereka. Dalam konteks inilah, penting untuk melakukan
4 Ismail, M. (2018). Tujuan Yuridid Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Penceraian. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
5 Maulana Hassan Wadong, (2000). Advokasi Dan Hukum Perlindungn Anak , Jakarta: PT.Grasindo, Hal. 18
tinjauan  yuridis  terhadap  tanggung  jawab orang  tua  terhadap  anak  pasca  perceraian,  guna memahami  bagaimana  hukum  mengatur  hak  dan  kewajiban  orang  tua  dalam  konteks  ini. Fenomena  perceraian  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  dalam  perkembangan  masyarakat. Namun,  seiring  dengan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  tingkat  perceraian  telah mengalami peningkatan  yang cukup signifikan.  Data statistik menunjukkan bahwa jumlah perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, dan dengan demikian, meningkatkan urgensi untuk memahami dan mengatasi dampak perceraian pada anak-anak.
Perceraian  mempunyai  akibat  hukum,  salah  satunya  adalah  orang  tua  tetap bertanggung jawab atas pengasuhan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut 6 . Seiring berjalannya  waktu,  semakin  banyak  pula  kasus  perceraian,  dan  perceraian  juga  membawa berbagai  akibat  hukum,  salah  satunya  adalah  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  tetap memberikan  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  kepada  anak.  Dari  beberapa  kasus perceraian  yang  terjadi,  terdapat  berbagai  bentuk  diantaranya  ada  yang  dalam  putusan pengadilan menuntut mengenai nafkah terhadap anak. Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan dan diketahui semua orang.
Seiring  berjalannya  waktu,  jumlah  kasus  perceraian  semakin  meningkat  dan perceraian  disertai  dengan  hukum,  salah  satunya  adalah  kewajiban  orang  tua  untuk  tetap tanggung  jawab  kepada  anak.  Ada  berbagai  jenis  kasus  perceraian  saat  ini,  ada  yang memerlukan tunjangan anak berdasarkan perintah pengadilan dan ada pula yang tidak. Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan dan diketahui semua orang.
Salah  satu  aspek  penting  yang  perlu  dicermati  adalah  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anak  pasca  perceraian.  Dalam  konteks  hukum,  tanggung  jawab  ini  melibatkan sejumlah aspek, mulai dari hak asuh, pemeliharaan, pendidikan, hingga perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Meskipun banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban orang tua setelah perceraian, implementasi dan pemahaman mengenai hal ini  seringkali  menimbulkan  permasalahan  dan  kontroversi.  Faktanya,  banyak  ayah  dari anaknya  yang  mengabaikan  kewajibannya  untuk  mengasuh,  mengasuh,  melindungi  dan mendidik setelah perceraian. Banyak hal yang menyebabkan ayah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, seperti bekerja di luar negeri, menikah lagi untuk mengutamakan istri dan keluarga baru, hak-hak anak dialihkan kepada mantan istri, karena diasumsikan mantan istri dapat  mengurus  sendiri  anak-anaknya  dan  anak-anaknya  untuk  dibayar,  ditolak.  Kasus tersebut sering dijumpai pada perceraian pasangan muda. Tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada mantan pasangannya. Begitu pula  seorang  ayah  tidak  bisa  lepas  dari  kewajiban  mengasuh  anak-anaknya  dan  mengasuh anak-anaknya sampai mereka dewasa. Anak juga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayah kandungnya agar kelak anak menjadi dewasa dan hubungan anak dengan ayahnya tidak putus 7 .
6 Aditama, L. F. & Sulistiowati, I. F. (2016). Tentang l Tanggung l Jawab Orang l Tua l Terhadap l Ana l Setelah Perceraian Di Sidoarjo . Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4.
7 Mumu, V. AL. J. (2018). Tinjauan l Yuridis l Tentang l Tanggung l Jawab l Orang l Tua l Terhadap Anak l Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat l (1). Lex Privatum, 6(8), Article 8.
Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian juga  relevan  dalam  kerangka  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Hak-hak  anak,  sebagaimana diatur  dalam  konvensi  internasional,  harus  dijamin  dan  dilindungi,  terlepas  dari  status keluarga mereka. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah sistem hukum yang ada telah cukup efektif  dalam  melindungi  hak-hak  anak  pasca  perceraian,  serta  apakah  ada  potensi  untuk perbaikan atau penyempurnaan. Keberlanjutan penelitian ini juga terkait erat dengan peran lembaga-lembaga  terkait,  seperti  lembaga  peradilan  keluarga,  dinas  sosial,  dan  lembaga bantuan  hukum,  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yang  mendukung  kesejahteraan anak  pasca  perceraian.  Evaluasi  terhadap  kinerja  lembaga-lembaga  tersebut  dapat memberikan  wawasan  mengenai  efektivitas  sistem  yang  ada  dan  memberikan  dasar  bagi perubahan atau perbaikan yang diperlukan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yurisprudensi  normatif, yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini ketentuan hukum dan  keterangan  lainnya  dijadikan  acuan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.
Adapun  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: a). Pendekatan Legislatif yaitu UU No. 1/1974 dan KHI. Khususnya, dalam kaitannya dengan  perkawinan,  perceraian  dan  harta  perkawinan,  mengupayakan  klarifikasi  terhadap ketentuan-ketentuan  yang  ada  untuk  mendukung  legalitas  permasalahan  yang  terlibat.  b). Pendekatan  konseptual  berdasarkan  doktrin  dan  posisi  yang  dikembangkan  dalam yurisprudensi pasca perceraian mengenai tanggung jawab orang tua.
Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, a). Bahan hukum primer: Bahan hukum utama adalah bahan hukum pengikatan resmi yang dibuat oleh negara  dan/atau  badan  negara,  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan kegiatan keuangan, peraturan terkait antara lain: Kitab UU hukum Perdata. UU No. 35 Th/. 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b). Bahan Hukum Sekunder menjelaskan bahan hukum  primer,  termasuk  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  lembaga  keuangan.  c).  Bahan Hukum  Tersier  menjelaskan  permasalahan  atau  istilah-istilah  yang  terdapat  pada  bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, leksikon, dan dokumen tertulis lainnya.
Analisis  data  dilakukan  untuk  menunjukkan  keakuratan  pengalaman  empiris  orang tersebut,  tanpa  mengurangi  kebenaran  informasi  yang  diberikan  responden/informan. Informasi  yang  diterima  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deduktif,  yaitu  data  yang ditemukan  di  lapangan  dianalisis  dari  informasi  umum  yang  diuraikan  dan  diperoleh pemahaman khusus. 8 Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini dilakukan cara sebagai berikut: a). Mengingkatkan ketekunan, untuk pengamatan yang lebih penuh perhatian dan
8 Qadir. Q. H dan Wahyu. H. (2013). Pedoman Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi,  Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Edisi Revisi 1; Makassar: Alauddin Press). Hal 10-22.
konsisten. b). Menggunakan Bahan referensi, informasi hasil wawancara yang perlu didukung atau divalidasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akibat Hukum Bagi Orang Tua yang tidak Bertanggung Jawab Melaksanakan Kewajiban Pasca Terjadinya Perceraian
Pasca  perceraian  orang  tua  harus  memiliki  kesadaran  untuk  menjaga  hak-hak  yang harus diberikan kepada  anak.  Sangat berbahaya  jika orang tua mengabaikan kewajibannya terhadap  anak  untuk  memberikan  kebutuhan  anak.  Jika  orang  tua  tidak  memenuhi kewajibannya terhadap anak setelah perceraian, atau jika orang tuanya tidak memenuhi hak anak setelah perceraian, maka dapat diajukan gugatan dan dituntut. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak, adalah urusan perdata. Kasus perdata, jika tidak dilaporkan, tidak akan  dilanjutkan.  Seseorang  yang  mempunyai  permasalahan  hukum  perdata  dapat mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya. Pemohon dapat menggunakan pengadilan agama untuk menyelesaikannya, jika pemohon beragama islam. Apabila pemohon ingin  menggunakan  ketentuan  KUH  Perdata,  maka  pemohon  dapat  menyelesaikan  di pengadilan  negeri,  setelah  sidang  dan  penetapan  ketua  hukum,  terdakwa  melaksanakan tugasnya.
Putusan  pengadilan  merupakan  kekuatan  tetap  dan  mengikat,  maka  putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Hak inilah yang dapat digunakan untuk  meminta  negara  dilaksanakannya  suatu  putusan  yang  dibuat  mengenai  kewajiban terhadap  anak,  apabila,  pihak  yang  melaksanakan  kewajiban  itu  tidak  menuruti  dengan sukarelattmenurut putusan itu, atau dengan sengaja tidak mengambil suatu keputusan. Oleh karena  itu,  implementasi  keputusan  mungkin  memerlukan  paksaan,  yaitu.  pemohon mengajukan permohonan penegakan hukum kepada pengadilan yang bersangkutan 9 . Apabila pemohon ingin menggunakan ketentuan KUH Perdata, maka pemohon dapat menyelesaikan di  pengadilan  negeri,  setelah  sidang  dan  penetapan  ketua hukum,  terdakwa  melaksanakan tugasnya.  Jika  kewenangan  orang  tua  dicabut,  maka  orang  tua  tetap  wajib  mengasuh anaknya 10 , hal ini sesuai dengan Pasal 49 (2) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa orang tua  bebas  terhadap  anak  kandungnya,  namun  tidak  lepas  dari  kewajiban  untuk  mengasuh anak kandungnya. 11
Hal  tersebut  merupakan  ujian  bagi  orang  tua  yang  tidak  menunaikan  tanggung jawabnya  terhadap  anaknya.  Berbeda  dengan  orang  tua  yang  tidak  kompeten  atau  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  anaknya,  mereka  dikecualikan  dalam  mengasuh  anak. Adapun pembebasan tanggung jawab orang tua diatur secara khusus dalam KUH Perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 319 KUH Perdata.  Kendala Hukum Bagi Orang Tuat yang tidak  Bertanggung    Jawab    Melaksanakan    Kewajban    Pasca    Terjadinya    Perceraian    di
9 M. Marwan., Jimmy P. (2009). Kamus L Hukum, l Reality l Publisher, Surabaya, h.651.
10 Gunarsa, S. D. (1999).Psikologi L untuk L Keluarga. L Jakarta: L Gunung L Agung L Mulia, h. 15 11 Ramlah,  R.  (2021).  Tanggung L Jawab L Orang L Tua L Terhadap  Hak  Hadhanah L dan L Nafkah L Anak L Pasca Perceraian:  Perspektif L Hukum L Islam L dan L Putusan L Pengadilan L Agama.  Harakat  An-Nisa: Jurnal  Studi  Gender Dan Anak, 6(1), Article 1
Indonesia.  Terdapat  kendala  hukum  yang  dihadapi  orang  tua  tanpa  hak  asuh  setelah perceraian di Indonesia antara lain: 12
a) Lemahnya  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  kewajiban orang  tua  pasca perceraian. Hal ini disebabkan  oleh keterbatasan jumlah aparatur hukum dan kebijakan hukum yang belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian.
b) Kurangnya  pemahaman  orang  tua  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  terhadap anak pasca perceraian. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak.
c) Faktor  ekonomi  yang  menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  kewajiban  orang  tua pasca  perceraian,  terutama  kewajiban  memberikan  nafkah  dan  biaya  pendidikan kepada anak.
d) Kurangnya Perlindungan terhadap hak anak, hal ini disebabkan karena kelemahan dalam sistem peradilan keluarga dan kurangnya penegakan hukum terhadap hak-hak anak.
e) Ketidaksetaraan gender dalam putusan hukum, putusan pengadilan terkadang tidak memberikan  perlakuan  yang  setara  terhadap  hak  dan  kewajiban  orang  tua berdasarkan  jenis  kelamin.  Hal  ini  disebabkan  karena  Stereotip  gender  dalam pengambilan keputusan atau interpretasi subyektif hak asuh.
f) Kurangnya  edukasi  hukum  bagi  masyarakat,  masyarakat  seringkali  kurang  paham mengenai hak dan kewajiban mereka pasca perceraian. Kurangnya edukasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum keluarga.
Kendala hukum bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab pasca perceraian harus memberikan  kesimpulan  yang  menggambarkan  kerangka  hukum  yang  berlaku, mengidentifikasi  kendala  utama,  dan  menyajikan  rekomendasi  konstruktif.  Pemahaman mendalam terhadap peraturan undang-undang yang relevan dan implementasinya merupakan langkah kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan perlindungan hak- hak anak pasca perceraian.

## Bentuk-Bentuk  Hukum  Bagi  Orang  Tua  yang  tidak  Bertanggung  Jawab  Melaksanakan Kewajban Pasca Terjadinya Perceraian
Jika  orang  tua  tidak  bertanggung  jawab  atas  kewajibannya  terhadap  anak  setelah perceraian, maka mereka dapat dikenakan sejumlah hukuman atau sanksi.
a) Jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menghidupi anak, maka orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau denda sesuai Pasal 285 KUHP. 13
12 Tresnawati, R. (2019). Perlindungan i Anak i Pasca i Perceraian i Dalam i Perspektif i Hukum Islam Dan Positif. Jurnal Hukum Islam , 16(2), 199-214 13 Putra, A. R., & Ma'shum, M. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memberikan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian. Jurnal Hukum dan Peradilan , 10(1), 1-10.
b) Jika  orang  tua  asuh  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan  pendidikan kepada  anak  setelah  perceraian,  pengadilan  negeri  dapat  mencabut  hak  asuh  sesuai dengan UU No 35 Th 2014 tentang Perubahan Atas UU No 35 Th 2014 Pasal 133. (2) Th 2014. Th 2002 tentang Perlindungan Anak. 14
c) Jika  anak  mendapatkan  kekerasan  setelah  perceraian,  orang  tua  yang  melakukan kekerasan dapat  dikenakanLsanksiLpidanaLberdasarkan pasal 80 UU  Perlindungan Anak No 35 Th 2014. 15
d) Jika orang tua yang memiliki hak asuh tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak pasca perceraian, maka pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua tersebut dan memberikan hak asuh pada orang lain atau lembaga sosial sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 16
Bentuk-bentuk hukum yang dapat diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran dan  regulasi  yang  berlaku  di  wilayah  hukum  tertentu.  Penting  untuk  memastikan  bahwa sanksi atau mekanisme hukum yang dipilih sesuai dengan kebutuhan anak, dan seiring waktu, memberikan kesempatan bagi perbaikan dan pemulihan hubungan antara orang tua dan anak.

## Upaya Pencegahan Orang Tua yang tidak Bertanggung Jawab Melaksanakan Kewajban Pasca Terjadinya Perceraian
Terdapat  beberapa  upaya  untuk  menghindari  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab kepada anaknya pasca terjadi perceraian yaitu: 17
a) Pendidikan dan sosialisasi: Orang tua perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak pasca perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye edukatif mengenai hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian
b) Mediasi  dan  konseling:  Orang  tua  yang  mengalami  konflik  dalam  melaksanakan kewajiban pasca perceraian dapat diarahkan untuk mengikuti mediasi dan konseling untuk  menyelesaikan  masalah  secara  damai  dan  menghindari  terjadinya ketidakadilan bagi anak.
c) Pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  ketat:  Pihak  yang  berwenang,  seperti lembaga pengadilan, kepolisian, dan dinas sosial perlu mengawasi dan menegakkan hukum  dengan  tegas  terhadap pelanggaran  kewajiban  orang  tua  pasca  perceraian, terutama dalam hal memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak.
d) Penyediaan  Akses  Mudah  ke  Bantuan  Hukum:  Memastikan  ketersediaan  dan aksesibilitas  lembaga  bantuan  hukum  yang  menyediakan  layanan  konsultasi  dan pendampingan hukum bagi  orang tua yang mengalami kesulitan pasca perceraian.
14 Lestari, D. P., & Jati, S. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Kegagalan Orang Tua Menyediakan Pendidikan Pasca Perceraian . Jurnal Hukum Novelty , 10(2), 242-255.
15 Afriani, D., & Khairani, N. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak Pasca Perceraian. Jurnal Pembaharuan Hukum , 5(3), 405-417.
16 Tresnawati, R. (2019). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. Jurnal Hukum Islam , 16(2), 199-214.
17 Wijaya, Y. A. P., & Indrasari, M. R. (2021). Perlindungan i Anak Pasca i Perceraian i Dalam i Perspektif i Hukum Dan Filsafat . Jurnal i Hukum i dan i Pembangunan , 51(2), 220-229.
Menerapkan  solusi  teknologi  seperti  aplikasi  atau  situs  web  untuk  memberikan informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah.
e) Promosi  Mediasi  dan  Konsiliasi:  Mendorong  penggunaan  mediasi  sebagai  metode penyelesaian sengketa.  Mediasi dapat membantu orang  tua mencapai kesepakatan yang  lebih  baik  terkait  hak  asuh  dan  pemeliharaan  anak  tanpa  harus  melibatkan proses  pengadilan  yang  panjang.  Menyelenggarakan  pelatihan  keterampilan komunikasi untuk orang tua agar mereka dapat berinteraksi secara positif dan efektif dalam menentukan keputusan terkait anak.
f) Kerjasama Lintas Sektor: Kerjasama dengan lembaga kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga kesejahteraan masyarakat untuk  memonitor  dan  menilai  keadaan  keluarga  pasca  perceraian  secara  holistik. Koordinasi antar lembaga: Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga seperti peradilan keluarga, dinas sosial, dan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan pendekatan terintegrasi dalam menangani kasus perceraian.
Upaya pencegahan harus diikuti oleh evaluasi periodik untuk menilai efektivitasnya. Selain  itu,  perubahan  regulasi  atau  kebijakan  yang  relevan  harus  dipertimbangkan  untuk memastikan  bahwa  upaya  pencegahan  selalu  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan kebutuhan  nyata  orang  tua  pasca  perceraian.  Dengan  demikian,  implementasi  upaya pencegahan  dapat  memberikan  dampak  positif  dalam  mengatasi  kendala  hukum  yang mungkin dihadapi oleh orang tua pasca perceraian di Indonesia.

## SIMPULAN
Setelah terjadi perceraian, orang tua memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak. Anak memegang kedudukan hukum dalam pasal 42-44 dan pasal 55, termasuk hak-hak anak yang melibatkan hak dan kewajiban dari kedua orang tua. Asas perwalian juga menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Hak-hak anak  perlu  dijaga  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua  agar  kepentingan  anak  tetap  terlindungi. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26.  Orangtttua  memiliki  kewajiban  hukum  terhadap  anak  setelah  terjadnya  perceraian. Terdapat beberapa akiba hukum yang dihadapi oleh orangttua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak pasca perceraian yaitu (1) pelanggaran kewajiban memberikan nafkah kepada anak, dapa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 285 Kitab UU Hukum Pidana, (2) jika tidak memenuhi kewajiban memberikan pendidikan yang layak, maka hak asuh dapat dicabut oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, (3) jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (4) jika tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak pasca perceraian, maka pengadilan dapat mencabut hak asuh orang  tua  tersebut  dan  memberikan  hak  asuh  pada  orang  lain  atau  lembaga  sosial  sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Saat ini masih terdapat beberapa kendala hukum di Indonesia, yaitu lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak pasca perceraian.
Dengan memahami secara mendalam aspek yuridis tanggung jawab orang tua terhadap anak  pasca  perceraian,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  pada pengembangan  kebijakan  yang  lebih  baik,  penguatan  perlindungan  hak  anak,  dan peningkatan  kesejahteraan  keluarga  pasca  perceraian.  Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi  sumber  referensi  yang  berharga  bagi  para  praktisi  hukum,  peneliti,  dan pembuat  kebijakan  dalam  menanggapi  permasalahan  kompleks  yang  terkait  dengan perceraian dan dampaknya terhadap anak-anak.
Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum keluarga, memberikan  pandangan  yang  lebih  komprehensif  terhadap  isu-isu  hukum  yang  berkaitan dengan  tanggung  jawab  orang  tua  setelah  perceraian.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan anak dalam konteks perceraian, sekaligus mendorong kesadaran akan tanggung jawab orang tua  dalam  memberikan  perlindungan  dan  dukungan  yang  diperlukan  bagi  perkembangan optimal anak-anak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama, L. F. &  Sulistiowati, I.  F. (2016). Tentang Tanggung Jawab Orang Tua  Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo . Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4.
Afriani,  D.,  &  Khairani,  N.  (2018).  Tanggung  Jawab  Orang  Tua  dalam  Perlindungan  Anak Pasca Perceraian. Jurnal Pembaharuan Hukum , 5(3), 405-417.
Ardialnsyah,  A.,  Nggeboe,  F.,  &  Hariss,  A.  (2017).  Kajian  Yuridis  Penelantaran  Anak  Oleh Orang Tua Menurut Persfektif Hukum Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 7(1),
Fahmi, S. N. (2014). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Repository Universitas Jember
Gunarsa, S. D. (1999). Psikologi untuk Keluarga . Jakarta: Gunung Agung Mulia, h. 15
K Wantjik Saleh. (1996). Hukum Perkawinan Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, h. 15
Lestari, D. P., & Jati, S. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Kegagalan Orang Tua Menyediakan Pendidikan Pasca Perceraian . Jurnal Hukum Novelty , 10(2), 242-255.
M. Marwan Dan Jimmy P. (2009). Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h.651.
Maulana Hassan Wadong, (2000). Advokasi Dan Hukum Perlindungn Anak , Jakarta: PT.Grasindo, Hal. 18
Mumu, V. AL. J. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayatl (1). Lex Privatum, 6(8), Article 8.
Putra, A. R., & Ma'shum, M. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memberikan Nafkah Pada Anak Pasca Perceraian. Jurnal Hukum dan Peradilan , 10(1), 1-10.
Ramlah, R. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama. Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 6(1), Article 1
Tresnawati, R. (2019). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. Jurnal Hukum Islam , 16(2), 199-214.
Tresnawati, R. (2019). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif. Jurnal Hukum Islam , 16(2), 199-214
Wijaya,  Y.  A.  P.,  &  Indrasari,  M.  R.  (2021).  PerlindunganiAnak  Pasca  Perceraian  Dalam Perspektif Hukum Dan Filsafat . Jurnal Hukum dan Pembangunan , 51(2), 220-229.