PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN TOKO MODERN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG DI TINJAU DARI PERDA NO 10 TAHUN 2013
Made Wahyu Arthadana 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail: { arthadana024@yahoo.com , ketutsudiatmaka.unduksha@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com ,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengetahui  dan  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap keberadaan toko modern  yang tidak memiliki izin atau melengkapi izin di Kabupaten Buleleng,  yang berkaitan  dengan  efektivitas  Perda  No  10  Tahun  2013  terkait  izin  pendirian  toko  modern  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  dan  solusi  penegakan  hukum  terhadap  toko  modern  yang  tidak  memiliki  izin terkait  keberadaannya  sesuai  dengan  Perda  No  10  Tahun  2013.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan yakni deskriptif, seumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  studi  dokumen.  Teknik  pengumpulan  sampel penelitian  dengan  teknik Non  Probability  Sampling. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dianalisis secara  diskriptif  kualitatif  melalui  tahap-tahap  konseptualisasi,  kategorisasi,  relasi  dan  eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 belum dapat dikatakan efektif dikarenakan  pemerintah  daerah  kurang  tegas,  adanya  kerancuan  dalam  peraturan,  tidak  adanya koordinasi  yang  baik  antar  instansi  yag  berkaitan  serta  keterlambatan  terentuknya  perauran  daerah yang dibentuk. (2) solusi dari penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya  dapat  dilakukan  melalui  pengarahan  kepada  Masyarakat  dan  Badan  Hukum  yang melanggar  perda,  Melakukan  Pembinaan  dan  atau  Sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  Badan Hukum.  Melihat  berbagai  hal  tersebut  tentu  sangat  diperlukan  adanya  penegakan  hukum  yang  baik oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pusat.
Kata-kata kunci: Toko Modern, Efektifitas dan Penegakan Hukum.

## Abstract
This study  aims to find out and analyze  law enforcement  on the  existence of modern stores that do not have permits or complete permits in Buleleng Regency, which relate to the effectiveness of  Peraturan  Daerah  no  10  tahun  2013  regarding  permits  for  the  establishment  of  modern  stores  in the  Buleleng  Regency  and  law  enforcement  solutions  to  modern  stores  that  having  no  permission related to its existence in accordance with Peraturan Daerah no 10 tahun 2013. The type of research used is a type of empirical legal research, the nature of the research used is descriptive, sources of data used namely primary data, secondary data consisting of primary, secondary and available legal materials.  Techniques  for  collecting  data  through  interviews,  document  studies.  The  technique  of collecting research samples is the  non-probability sampling technique. Processing and data analysis techniques  are  analyzed  descriptively  qualitatively  through  the  stages  of  conceptualization, categorization, relations and explanations. The results of the study show (1) Peraturan Daerah no 10 tahun 2013 cannot effective, its because the regional government is less assertive, there is confusion in the regulations, there is no good coordination between agencies and the delay in the formation of regional arrangements. (2) solutions from law enforcement to modern stores that do not have permits related  to  their  existence  can  be  done  through  directing  to  the  Community  and  Legal  Entities  that violate  local  regulations,  Conduct  Guidance  and  or  Socialization  to  the  public  and  Legal  Entities.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 3 Tahun 2019)
Seeing these various things is certainly very necessary for the existence of good law enforcement by the government, increasing coordination with relevant agencies and building communication between regional and central government.
Keywords: Modern Stores, Effectiveness and Law Enforcement.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berdaulat telah mendeklarasikan kemerdekaanya pada  tanggal  17  Agustus  1945,  sebuah tonggak  sejarah  yang  menyatakan  bahwa bangsa  Indonesia  telah  lahir  dan  siap berdiri  di  atas  kaki  sendiri  mengelola negara ini lepas dari tirani penjajahan yang beradab-abad.  Dengan  demikian  sejak Indonesia  merdeka  telah  menyatakan sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas hukum, hal tersebut dengan jelas disebutkan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  selanjutnya  disingkat UUD  1945  yang  secara  fundamental merupakan  norma  hukum  tertinggi  bangsa Indonesia  dinyatakan  bahwa  Republik Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan  ( machsstaat) .  Prinsip  dasar  ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah  Negara  Hukum”  (Wiko  Garuda, 2011:5-7). Ditetapkannya Republik Indonesia  sebagai  negara  hukum tentunya mengandung  makna  bahwa  hukum  yang mengandung  unsur  pertama  keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan  sebagai  cita-cita  menuju masyarakat adil dan makmur.
Sejarah  mencatat  sejak  lahirnya  era reformasi  tahun  1998,  kini  kewenagan untuk  menggerakan  negara  ini  secara konstitusi  dilimpahkan  ke  daerah-daerah untuk  mengelola  sumber  daya  daerahnya yang  melahirkan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah. Dalam penjabaran undang-undang tersebut menimbang: bahwa dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
Pertimbangan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintahan  daerah  diseluruh  Indonsia berlomba-lomba  untuk  menggali  potensi daerahnya  seperti  potensi  sumber  daya alam, manusia dan tentunya sumber  pajak untuk pendapatan daerah guna menggerakan  roda  pemerintahan  dan memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.  Berbagai  peraturan  daerahpun muncul,  baik  tingkat  provensi  dan  tingkat kabupaten  kota  untuk  mengatur  dan  tata kelola  dalam  untuk  menggali  berbagai potensi yang ada diwilayahnya.
Pembangunan  menjadi  suatu  proses kegiatan  yang  dianggap  penting  dan  wajib dilaksanakan oleh indonesia, karena globalisasi  yang  disertai  dengan  kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses  pembangunan  harus  mencakup seluruh  aspek  baik  ekonomi  maupun sosial.  Seperti  yang  terdapat  dalam (Todara,  2006:28),  menyebutkan  bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik  sekaligus  tekad  suatu  masyarakat untuk  berupaya  sekeras  mungkin  melalui serangkaian  kombinasi  proses  sosial, ekonomi  dan  institusional  demi  mencapai kehidupan yang serba lebih baik.
Pembangunan pada intinya bertujuan untuk  menjadikan  kehidupan  masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera  merupakan  kondisi  tidak  miskin dan  menjadi  keinginan  setiap  orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian  yang  memungkinkan  orang-orang bermasyarakat  dengan  baik,  tenang  dan
tidak  menimbulkan  kecemburuan  sosial (Dumairy,  1996:65-66).  Untuk  mencapai hal  tersebut,  keberhasilan  pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena
semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.
Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi
didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian  dalam memproduksi  barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan  pendapatan  masyarakat  pada suatu periode tertentu (Sukirno, 2006:423). Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari  masyarakat.  Jumlah  penduduk yang  semakin  pesat,  maka  semakin  besar pula  tuntutan  kebutuhan  terhadap  pasar baik secara kuantitas maupun kualitas.
Berkembangnya toko modern menyebabkan pergeseran paradigma berfikir  masyarakat  seperti  halnya  budaya hidup  konsumtif,  mengikuti  trend  merek yang  di  ikuti  masyarakat,  adanya  berbagai produk  yang  siap  saji,  praktis  dengan menjamurnya  toko  modrn  di  berbagai daerah  mengakibatkan  pasar  tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaanya.  Sejalan  dengan  hal  itu perkembangan  zaman  juga  menentukan bentuk  dari  pasar,  yakni  pasar  tradisional meningkat  menjadi  pasar  yang  lebih modern  dan  sekarang  banyak  ditemukan usaha-usaha  ritel  modern  baik  skala  kecil maupun  besar  seperti  minimarket  hingga bermunculan swalayan-swayalan yang semakin  modern  dengan  pengembangan manajemen yang lebih mapan.
Keberadaan  pasar  tradisional  dan  toko modern  sudah  menjadi  bagian  yang  tidak terlepaskan  dalam  kehidupan  masyarakat perkotaan. Keberadaan toko modern dapat mengubah  kondisi  sosial  masyarakat  baik dari  segi  ekonomi,,  norma,  ranah  budaya, sekaligus  paradigma  yang  berlangsung dengan  mengutamakan  toko  modern. Sebelum  adanya  toko  modern,  anak-anak lebih  memilih  bermain  bersama  teman- teman  disekitar  rumahnya.  Akan  tetapi, setelah berdiriya toko modern mereka lebih
memilih jalan-jalan ke mall atau sejenisnya. Contoh  di  atas  menunjukan  bahwa  toko modern dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat.
Pemerintah telah membuat peraturan yang  tertuang  dalam  Perpres  No.  112 Tahun  2007  yang  mengatur  tentang  pasar tradisional  dan  toko  modern.  Akan  tetapi, pada kenyataanya peraturan tersebut tidak di  implementasikan  dengan  baik.  Banyak peraturan  yang  tidak  dipatuhi  oleh  pendiri toko  modern,  misalnya  masalah  perizinan, jarak  yang  terlalu  dekat  dengan  pasar tradisional,  penyediaan  tempat  usaha  bagi pedagang kecil.
Keberadaan toko modern menimbulkan  presepsi  yang  berbeda-beda dari  setiap  Kalanga  masyarakat.  Ada kelompok yang berpandangan positif terhadap keberadaan toko modern. Misalnya bagi masyarakat kelas menengah ke  atas,  keberadaan  toko  modern  sangat menguntungkan  karena  mereka  dapat berbelanja  dengan  nyaman  dan  leluasa  di toko  modern.  Akan  tetapi  pandangan negatif atas keberadaanya, mereka merasa dirugikan dengan kehadiran toko modern di lingkungan  sekitarnya,  keberadaan  toko modern  dapat  menyebabkan  ketimpangan secara periodik yang mengakibatkan penjualan toko  tradisional mengalami penurunan.
Keberadaan toko modern akan berpengaruh  terhadap  pola  perubahan berbelanja masyarakat. Masyarakat banyak  memilih  berbelanja  di  toko modern dengan  berbagai  alasan.  Misalnya,  di  satu sisi toko modern dikelola secara professional  dengan  fasilitas  yang  serba ada  seperti  arena  bermain  untuk  anak- anak,  ruangan  ber-AC  (Air  Conditioner), dan  ada  juga  yang  dilengkapi  dengan mesin  ATM  (Anjungan  Tunai  Mandiri). Kemudahan, kenyamana, tersedianya berbagai  fasilitas  dan  perbedaan  harga menjadi  alasan  bagi  masyarakat  untuk memilih berbelanja di toko modern.
Di  sisi  lain,  pasar  tradisional  masih berhadapan  dengan  masalah  pengelolaan yang  kurang  profesional  dan  ketidak nyamanan  bagi  para  pengunjung.  Minat pembeli untuk berbelanja semakin berkurang  karena  berbagai  alasan,  seperti tempat  yang  kurang  bersih,  beberapa
pasar  tradisional  juga  masih  becek  ketika saat  musim  hujan.  Pasar  tradisional  dan toko  modern  bersaing  dalam  pasar  yang sama, yaitu pasar ritel atau eceran.
Banyaknya  pendirian  toko  modern saat ini juga berdampak terhadap penjualan di  pasar  tradisional.  Hal  itu  di  pengaruhi karena  banyaknya  pendirian  toko  modern yang menyalahi aturan mengenai ketentuan Perda perizinan pembangunan toko modern.  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan  Perlindungan  Pasar  Tradisioal,  Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  menjadi dasar pengaturan, pengawasan dan penertiban  bagi  permasalahan  pendirian toko modern di Kabupaten Buleleng.
Definisi  toko  modern  dijelaskan  pada Pasal  1  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan  Perlindungan  Pasar  Tradisioal,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengertian toko  modern  menurut  ketentuan  pasal  1 ayat  (9)  menyebutkan bahwa Toko modern adalah  toko  dengan  sistem  pelayanan mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang dengan eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk  Perkulakan.  Selanjutnya  pasal  1 ayat  (49)  Izin  Usaha  Toko  Modern selanjutnya disebut  IUTM adalah izin untuk dapat  melaksanakan  usaha  pengelolaan toko  modern  yang  diterbitkan  oleh  pejabat yang berwenang.
Pemberian  izin  pada  dasarnya  salah satu  langkah  untuk  pembukuan  suatu pelaksanaan  hukum  bagi  masyarakat  agar dapat  melaksanakan  kegunaan  adanya suatu  hukum  dan  disamping  itu  secara langsung  juga  turut  ambil  bagian  dalam pelaksanaannya.  Izin  di  butuhkan  untuk melegalkan  suatu  kegiatan  usaha  yang dilakukan sesuai dengan Perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  arti  luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk
memperbolehkan  melakukan  tindakan  atau perbuatan  tertentu  yang  secara  umum dilarang.
Keberadaan toko modern yang berada  di  Kabupaten  Buleleng  memang berdampak  positif  terhadap  konsumen
karena  memberikan  kemudahan  untuk mendapatkan  kebutuhan  yang  diinginkan. Tetapi hal tersebut menimbulkan permasalahan  tersendriri  yaitu  mematikan para  pedagang  di  pasar  tradisional.  Di kabupaten Buleleng sendiri banyak terdapat toko  modern  dengan  status  waralaba  yang menyalahi aturan. Toko modern di Kabupaten  Buleleng  kurang  memerhatikan penentuan tata ruang wilayah
menggunakan lokasi yang tepat. Seperti  yang  dijelaskan  Pemkab
Buleleng sebenarnya telah membuat regulasi terkait pendirian toko modern yaitu Perda No 10 Tahun 2013 tentang Penataan,  Pembinaan,  dan  Perlindungan Pasar  Tradisioal,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern  di  Kabupaten  Buleleng. Toko Modern  Minimarket  Kabupaten  Buleleng yang  menyimpulkan  bahwa  pendirian  toko modern  harus  memperhatikan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  juga aturan  zonasi  atau  jarak  dengan  pasar tradisional.
Aturan  lanjut  tekait  pendirian  toko modern itu dalam  Perda Kabupaten Buleleng  No  10  Tahun  2013  tentang Penataan,  Pembinaan,  dan  Perlindungan Pasar  Tradisioal,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern  di  Kabupaten  Buleleng,  Bab IX,  Jenis  dan  Kewenangan  Penertiban  Izin pasal 26 ayat 1:
1)  Pelaku  usaha  yang  akan  melakukan kegiatan  usaha  di  bidang  pasar tradisional,  pusat  perbelanjaan  dan/ atau toko modern, wajib memiliki:
a.  IUP2T untuk pasar
tradisional; b.  IUPP  untuk  pertokoan, mall, plasa,  pusat  perbelanjaan, dan pusat perdagangan; dan c.  IUTM untuk minimarket, supermarket, department
store, hy permarket dan perkulakan.
Dalam  penelitian  ini  mendapatkan kasus  salahsatunya  yang  terjadi  terkait pendirian  toko  modern  yang  terdapat  di Desa  Pejarakan,  Kecamatan  Gerokgak yang  menyahi  aturan  terkait  pendiriannya karena  tidak  mengantongi  izin  dan  zonasi minimal dengan pasar tradisional tidak lebih dari  500  (lima  ratus)  meter.  Namun  dalam pula  Pemkab  Buleleng  sendriri  masih
mengalami beberapa kendala dalam penegakan  hukum  terhadap  perizinan pendirian  toko  modern.  Dari  data  yang tercatat  pada  Badan  Pelayanan  Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng Bulan April  2017  jumlah  Toko  Modern  dengan Sistem Waralaba yaitu :
KECAMATAN BELUM MEMILIKI SAMA SEKALI SUDAH MEMILIKI NAMUN BELUM LENGKAP Kecamatan Banjar - 7 Kecamatan Gerokgak 8 17 Kecamatan Busungbiu - 2 Kecamatan Seririt 6 4 Kecamatan Buleleng 26 25 Kecamatan Tejakula 1 6 Kecamatan Kubutambahan - 4 Kecamatan Sawan 1 7 Kecamatan Sukasada 4 7
Sumber:  dinas  penanaman  modal  dan pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kabupaten Buleleng.
Oleh karena  itu masih  banyak kasus- kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  terkait pendirian toko modern yang masih mengambang status hukumnya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengenai pendirian  toko  modern  memang  menjadi masalah  yang  belum  terselesaikan  dengan baik  oleh  Pemkab  Buleleng.  Hal  tersebut dikarenakan  tingkat  kesadaran  yang  masih rendah  mengenai  perizinan  pendirian  toko modern.  Selain  itu  presepsi  masyarakat akan  rumitnya  birokrasi  untuk  mengurus perizinan usaha toko modern juga merupakan  salah  satu  alasan  masyarakat tidak mengurusi izin usahanya. Tidak hanya itu,  alasan  tidak  ingin  mengeluarkan  biaya untuk  perizinan  pun  juga  menjadi  alasan mereka  demi  mendapatkan  keuntungan usaha  dan  keuntungan  pribadi  masing-
masing.  Dari  alasan-alasan  tersebutlah para pengelola toko modern mengurusi izin usaha dan bisa disebut toko modern illegal.
Berdasarkan  permasalahan  diatas, pengelolaan  zonasi  pasar  tradisional  dan pasar modern menjadi kewenangan pemkab  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini terdapat  kesenjangan  antara  das  sein dengan  das  sollen,  penulis  mengamati bahwa  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan  Perlindungan  Pasar  Tradisioal,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
Kabupaten
Buleleng belum dalam pelaksanaanya  maksimal.  Maka  dari  itu Pemerintah  Daerah  harus  melaksanakan ketertiban  terkait  pendirian  Toko  Modern  di Kabupaten Buleleng, sehingga dalam penelitian  skripsi  ini  penulis  mengambil judul “Penegakan  Hukum  Terhadap Keberadaan  Toko  Modern  Di  Wilayah Kabupaten Buleleng Di Tinjau Dari Perda No  10  Tahun  2013” penelitian  ini  sangat penting dilakukan karena dapat mendorong Pemkab Buleleng mengelola pasar tradisional  dan  pasar  modern  secara berkesinambungan,  sehingga  masyarakat kecil  khuusnya  tidak  dirugikan  dengan keberadaan toko modern.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  efektivitas  Perda  No  10 Tahun 2013 terkait izin pendirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng?
2.  Bagaimana  solusi  penegakan  hukum terhadap  toko  modern  yang  tidak memiliki  izin  terkait  keberadaannya sesuai  dengan  Perda  No  10  Tahun 2013?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  pembahasan  masalah  ini  adalah penelitian  hukum  empiris  yang  beranjak dari kesenjangan antara das sollen (Law in Book) dan das  sein  (Law  in  Action) yang terkait  dengan  Perda  Nomor  10  Tahun 2013  Tentang  Penataan,  Pembinaan,  dan
Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten  Buleleng.  Menurut  (Soekanto, 2007:51)  penelitian  hukum  empiris  atau sosiologis  yang  terdiri  dari  penelitian terhadap  indentifikasi  hukum  (tidak  tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.
Penulis menerapkan penelitian deskritif yang  bertujuan  menggambarkan secara tepat keadaan, gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  dirujuk oleh teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma  hukum,  karya  tulis  yang dimuat  baik  dalam  literature  mapun  jurnal, doktrin,  serta  laporan  penelitian  terdahulu. Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan wawancara  dan  studi  dokumen,  data  bagi suatu  penelitian  merupakan  bahan  yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan  penelitian.  Oleh  karena  itu, data  harus  selalu  ada  agar  permasalahan penelitian  itu  dapat  dipecahkan.  Dalam penelitian  ini  jenis  data  yang  dikumpulkan terdiri  dari  data  yang  bersifat  primer  dan data yang bersifat sekunder.
Teknik  yang  digunakan  dalam  skripsi ini  adalah  Teknik Non  Probability  Sampling yaitu  dengan  menggunakan  teknik  ini  akan memberikan  peraan  yang  sangat  besar pada penelitian untuk menentukan pengambilan  sampelnya.  Setelah  semua bahan  hukum  yang  diperlukan  terkumpul kemudian  dilakukan  teknik  analisis  bahan hukum  secara  kualitatif  yang  artinya penelelitian  ini  akan  perupaya  untuk memaparkan  sekaligus  untuk  melakukan analisis  terhadap  permasalahan  yang  ada dengan cara yang sistematis untuk memperoleh  kesimpulan  yang  jelas  dan benar (Sunggono, 2002:106).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Perda  No  10  Tahun  2013 Terkait  Izin  Pendirian  Toko  Modern  Di Wilayah Kabupaten Buleleng
permasalahan dalam suatu kebijakan, sebuah  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan dari  kebijakan  merupakan  suatu  hal  yang
harus  di  perhatikan.  Karena  dari  ukuran dasar tujuan inilah kita dapat memproyesikan bagaimana kebijakan dapat  berjalan  efektif  sesuai  dengan tujuannya.  Sebuah  ukuran  kebijakan  juga harus disesuaikan dengan keadaan sosikultural  dimana  kebijakan  tersebut dijalankan.  Jika  kebijakan  tersebut  ingin terlaksana dengan maksimal. Maka kebijakan  tersebut  haruslah  menyesuaikan dengan keadaan masyarakat selaku pelaksana  dari kebijakan  tersebut terutama di  daerah  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini.
Efektifitas  berasal  dari  kata  efek yang  artinya  pengaruh  yang  ditimbulkan oleh  sebab,  akibat  atau  dampak.  Efektif yang  artinya  berhasil,  efektifitas  adalah pencapain tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan  yang  tepat  dari  serangkaian alternative atau pilihan cara dan menetukan pilihan  dari  beberapa  pilihan  lainnya. Efektifitas  bisa  juga  diartikan  sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentuka.  Efektifitas  berasal  dari  kata efektif  yang  artinya  suatu  kemampuan untuk  menghasilkan  yang  spesifik  yang terukur
Menurut  Soerjono  Soekanto,  suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:
a.  Dapat  mencapai  tujuan  yang  telah dikehendaki,
terutama pembentukhukum serta pelaksana.
b.  Hukum efektif apabila didalam masyarakat,  warganya  berprilaku sesuai  dengan  apa  yang  telah dikehendaki oleh hukum.
Efektivias  hukum  menyoroti  tentang bagaimana  suatu  peraturan  yang  dibentuk untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan, sehingga  untuk  mengukur  efektifitas  dari suatu  peraturan  dilihat  dari  keberhasilan pencapaian tujuan yang di inginkan.
Berdasarkan penelitian melaui proses wawancara dengan Sekertaris Dinas
Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 23  Januari  2019  mengenai  Efektivitas Perda  No  10  Tahun  2013  terkait  izin perdirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai
berikut.  Hal  yang  paling  umum  menganai tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Penanaman dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu
Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  75 Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata Kerja Dinas Daerah dimana tugas pokoknya adalah “membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administa si perizinan”.
Untuk  melaksanakn  tugas  tersebut diatas  Dinas  Penanaman  dan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Buleleng, menyelengagarakan fungsi: a.  Perumusan kebijakan dibidang Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Administrasi Perizinan;
b.  Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Administrasi Perizinan;
c.  Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan; d.  Pelaksanaan administrasi
Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
Selanjutnya  setiap  penyelenggaraan
Toko Modern harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah.  Oleh  karena  itu  setiap  pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai dengan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Izin  dapat  diterbitkan  setelah pemohon  melengkapi  seluruh  persyaratan yang  sesuai  dengan  prosedur.  Sebelum diterbitkannya izin, pemohon dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha.
Syarat-Syarat yang diperlukan dalam permohonan  mendirikan  Izin  Usaha  Toko Modern yaitu:
1.  Copy KTP dan KK
2.  Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang
3.  Copy  surat  rekomendasi  peruntukan lahan HGB
4.  Copy Persetujuan Prinsip 5.  Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan instansi yang membidangi.
6.  Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7.  Copy  Izin  Undang-Undang  Gangguan (HO)
8.  Program  kemitraan  yang  di  lengkapi MoU  dengan  UMKM  yang  telah disahkan oleh instansi yang membidangi. 9.  Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku 10. Surat  keterangan  tempat  usaha  dari perbekel/lurah disahkan
camat setempat.
Adapun  prosedur  dan  proses  dalam pengurusan  permohonan  Izin  Usaha  Toko Modern  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Buleleng:
1.  Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk mendapatkan infromasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan  izin  yang  dimohon,  biaya dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mendapatkan  layanan  perizinan  serta memberikan formulir pendaftaran;
2.  Pemohon mengisi formulir permohonan dengan  dilengkapi  semua  persyaratan yang  telah  ditetapkan  dan  mengajukan atau  memasukan  formulir  permohonan dan  persyaratan  yang  diperlukan  ke loket pelayanan A;
3.  Petugas  pelayanan  menerima  dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan,  jika  tidak  lengkap  maka berkas  dikembalikan  kepada  pemohon untuk dilengkapi;
4.  Jika persyaratan sudah lengkap prosedur  selanjutnya  adalah  petugas verifikasi  mengecek  apakah  termasuk izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan;
5.  Petugas  verifikasi  berkas  melakukan pemeriksaan  teknis  terhadap  berkas- berkas  tersebut  dan  membuat  surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan  penjadwalan  pemeriksaan  ke lapangan;
6.  Kepala  Seksi  memeriksa  dan  memberi paraf  lembar  disposisi  permohonan yang  lengkap  untuk  diajukan  kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan
Perizinan  dan  Non  Perizinan  Auntuk memohon tidak lanjut;
7.  Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Amenganalisa  berkas  dan  mengajukan persetujuan  verifikasi  lapangan  serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan Verifikasi lapangan;
Perizinan  dengan  kegiatan  usaha atau  usaha  dapat  menimbulkan  dampak yang  signifikan  bagi  masyarakat  dan  atau lingkuan  sekitarnya,  makan  sebelum  izin diterbitkan,  permohonannya  harus  dibahas dan  mendpatkan  rekomendasi  persetujuan dari tim teknis terkait.
8.  Tim  teknis  melakukan  pemeriksaan lapangan
9.  Tim teknis membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan)  dan  menyerahkan  BAP kepada  Kepala  Seksi  dan  Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A;
10. Kepala  Seksi  dengan  Kepala  Bidang Penyelenggaraan  Perizinan  dan  Non Perizinan  A  membuat  surat  penolakan jika  hasil  pemeriksaan  ternayata  tidak sesuai  dengan  peraturan  (Peraturan Daerah,  RTRW,  RDTR  dan  Peraturan lainnya),  kemudian  diajukan  ke  Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
Sejauh  ini  pelanggaran  masih  terjadi oleh  bangunan  komersil,  tetapi  tetap  saja Pemerintah  Daerah  tetap  memberikan  izin tersebut  padahal  sudah  jelas  apabila  izin tidak sesuai maka akan dibuat penolakan 11. Petugas  verifikasi  berkas  membuat surat penolakan sesuai hasil pemeriksaan  Tim  Teknis  dan  berkas pemohon
dikembalikan kepada
pemohon;
12. Jika hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai  maka  permohonan  perizinan disetujui  berdasarkan  BAP  oleh  Tim Teknis,  petugas  mencetak  konsep  izin dan  melakukan  perhitungan  SKRD (Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah) sebagai dasar pembayaran Retribusi di Loket Pembayaran dan Kasir;
13. Setelah pemohon menyerahkan SKRD/SKPD dan melakukan pembayaran pada loket pembayaran/kasir maka pemohon akan diberikan bukti pembayaran;
14. Berdasarkan  SKRD/SKPD,  petugas pencetakan izin akan melakukan
penomoran dan pencetakan izin;
15. Selanjutnya  izin  yang  sudah  dicetak  di koreksi dan diparaf oleh Kepala Seksi;
16. Izin  yang  sudah  dicetak  juga  dikoreksi dan  diparaf  oleh  Kepala  Bidang Penyelenggaraan  Perizinan  dan  Non Perizinan A;
17. Setelah  paraf  dari  Kepala  Seksi  dan Kepala  Bidang  lengkap  baru  izin diajukan  ke  Kepala  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  untuk  di  tanda tangani; 18. Loket Penyerahan izin Bidang Pengaduan,  Kebijakan  dan  Pelaporan Layanan  akan  meregister  izin  yang terbit dan menyerahkan kepada pemohon;
19. Izin  diterima  oleh  pemohon  sesuai dengan jenis izin yang diajukan;
20. Semua perizinan yang telah diterbitkan, selanjtnya  berkasnya  disimpan  pada Bidang  Pengaduan,  Kebijakan  dan Pelaporan  Layanan  sebagai  bagian dari Dokumen Negara
21. Laporan data izin yang di terbitkan dan pengaduan  masyarakat  selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi  layanan  perizinan  dan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Dengan  diterbitkannya  izin  usaha tersebut,  diharapkan  para  pelaku  usaha mematuhi  segala  aturan  atau  ketentuan berlaku  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Daerah. Toko Modern yang belum memiliki izin  masih  banyak  dimana  pemilik  setelah membangun  baru  membuat  izinnya  dan izinlah yang menjadi masalah karena sudah jelas  melanggar  aturan  yang  berlaku,  dan DPMPPTSP  tersebut  hanya  menyalani yang akan mengajukan permohonan perizinan.  Solusi  terhadap  Toko  Modern agar  secara  mandiri  mendaftarkan  usaha ke DPMPPTSP yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya dalam
mendaftarkan usahanya supaya tidak terjadinya  suatu  permasalahan  dikemudian hari  yang  mengakibatkan  usaha  yang sudah  di  bangun  bisa  di  eksekusi  karena tidak  adanya  Izin  yang  menyatakan  bahwa usaha yang dimilikinya itu bodong.
Solusi  Penegakan  Hukum  Terhadap Toko  Modern  Yang  Tidak  Memiliki  Izin Terkait  Keberadaannya  Sesuai  Dengan Perda No 10 Tahun 2013
Berdasakan  penelitian  melalui  proses wawancara dengan Kepala
Seksi Pembinaan  dan  Pengawasan  yaitu  Bapak Drs.  I  Nyoman  Damayantha  mengenai kegiatan usaha Toko Modern,  solusi terkait penegakan harus dilakukan dengan melalui Skema  Penegkan  Perda  Pada  Satuan Polisi Pamong Praja :
1.  Melakukan  pengarahan  kepada Masyarakat  dan  Badan  Hukum yang melanggar perda. (Setiap izin memerlukan penegakan yang ketat oleh  pejabat  atau  instansi  yang mengeluakan  izin  tersebut.  Perlu adanya  kesesuaian  antara  izin yang  dikeluarkan  dengan  fakta yang  terjadi  dilapangan.  Tentunya penegakan  terhadap  pelaksanaan perizinan  Toko  Modern  ini  harus dilakukan  secara  terkordinasi  oleh instansi tekait sesuai dengan kewenangannya 2.  Melakukan  Pembinaan  dan  atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum. (Dalam pendirian  Toko  Modern  di  suatu daerah, memang seharusnya terdapat sosialisasi dari pihak yang bersangkutan  kepada  masyarakat yang  disekitar  rencana  pendirian
Toko  Modern,  hal  ini  sebagai upaya  pihak  masyarakat  paham akan dampak-dampak positif maupun  negative  dari  rencana berdirinya  toko  modern  tersebut. Dalam  hal  ini  sosialisasi  memang bukan tanggung jawab dari pemerintah atau khususnya Satpol
PP,  hal  ini  seharusnya  dilakukan sendiri  oleh  pihak  managemen Toko Modern yang akan berdiri).
3.   Preventif Non Yustisial yaitu Pelanggaran dimana yang melanggar  akan  diberikan  Surat
Pernytaan  apabila  dalam  15  hari tidak  ada  kabar  maka  akan diberikan  Surat Teguran  I  dalam  7 hari, Surat Teguran II dalam 3 hari dan yang terakhir Surat Teguran III dalam  3  hari  jika  tidak  ada  inisiatif
dari  pemilik  toko  maka  akan dilakukan Tindakan oleh Tim Yustisi 4.  Tindakan Yustisial yaitu Tim Yustisi  (Penyelidikan,  Penyidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Pelakasanaan  Sidang)  melakukan Eksekusi Ekekusi Solusi  atau  Upaya  yang  penulis rekomendasikan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern  yang Tidak Memiliki Izin Terkait   Keberadaanya Sesuai Dengan  Perda  Nomor  10  Tahun  2013 hambatan  dalam  perlohan  izin  usaha  Toko Modern yaitu:
1)  Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya  surat  izin  usaha  Toko
Modern dan tata cara serta persyaratannya; 2)  Setiap  masyarakat  yang  datang  untuk memohon diberikan pemahaman mengenai  PERDA  izin  usaha  Toko Modern dalam  Perda Nomor 10 Tahun
2013;
3)  Mempercepat  dan  memperbanyak  tim teknis  lapangan  untuk  memudahkan dan mempercepat peninjauan lapangan. 4)  Dikanakan Sanksi terhadap penyalahgunaan izin usaha Toko Modern secara tegas.
Sanksi  merupakan  hal  yang  tidak dapat dipisahkan dengan sebuah peraturan. Sanksi berguna untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban terhadap subjek hukum.
a.  Paksaan  pemerintah  (bestuursdwang).
Kewenangan untuk menyingkirkan, mencegah,
melakukan atau mengembalikan
dalam keadaan semula  apa  yan  betentangan  dengan ketentuan  perundang-unangan  antara lain  dapat  berupa  penarikan  kembali keputusan  atau  ketetapa,  termasuk ketetapan menuntungkan seperti penghapusan.
b.  Denda administratif. Sanksi yang berupa  kewajiban  membayar  sejumlah uang dikarenakan melanggar ketentuan  yang  ada  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Pengenaan  denda admnistrasi yang terdapat dalam hukum  pajak.  Pembuatan  undang-
undang  dapat  memberikan  wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan  hukuman  yang  berupa denda  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
c.  Uang  paksa  (dwangsom).  Sanksi  ini dapat  mengganti  sanksi  bestuurdwang apabila  secara  praktis  sulit  dijalakan. Pengenaan  uang  paksa  dalam  Hukum Administrasi  dapat  dikenakan  kepada seseorang  atau  warga  negara  yang tidak mematuhi atau melanggar
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah,  sebagai  alternative  dari tindakan paksaan pemerintah.
Dwangsom  dapat  diuraikan  sebagai tindakan-tindakan  yang  nyata  dari penguasa  guna mengakhiri suatu keadaan  yang  dilarang  oleh  suatu kaidah hukum administrasi negara (bila masih) melakukannya apa yang
seharusnya  ditinggalkan  oleh  para warga  karena  bertentangan  dengan undang-undang. Pelanggaran izin biasanya
diklarifikasikan  dalam  2  (dua)  bentuk yaitu:
a.  Pemegang  izin  melanggar  kewajiban yang telah ditetapkan.
b.  Pemegang  izin  memberikan  data  atau informasi yang salah sewaktu mengajukan permohonan izin.
Maka  izin  akan  diberikan  kembali apabila  pelanggar  telah  melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan dan memperbaiki  hal-hal  yang  telah  dianggap sebagai hal yang menyimpang dari ketentuan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2013  tentang  Penataan,  Pembinaan, Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di  Kabupaten  Buleleng telah  berjalan selama 5 tahun. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai respon atas menjamurnya toko modern di Kabupaten Buleleng dan kekhawatiran akan tergerusnya usaha lokal  akibat  maraknya  toko  modern
yang  tidak  terkendalikan.  Di  dalam kurun waktu tersebut Peraturan Daerah  No  110  Tahun  2013  belum dapat dikatakan efektif.
2. Adapun solusi dari penegakan hukum terhadap  toko  modern  yang  tidak memiliki  izin  terkait  keberadaannya dapat dilakukan sebagai berikut:
1.  Melakukan  pengarahan  kepada Masyarakat  dan  Badan  Hukum yang melanggar perda.
2.  Melakukan  Pembinaan  dan  atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum.
3.  Mengadakan  sosialisasi  tentang pentingnya  surat  izin  usaha  Toko Modern  dan  tata  cara  serta persyaratannya;
4.  Setiap  masyarakat  yang  datang untuk memohon diberikan
pemahaman  mengenai  PERDA izin  usaha  Toko  Modern  dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013;
5.  Mempercepat  dan  memperbanyak tim teknis lapangan untuk memudahkan  dan  mempercepat peninjauan lapangan. 6.  Dikanakan Sanksi terhadap penyalahgunaan  izin  usaha  Toko Modern secara tegas.
Saran  yang  dapat  diberikan  terkait  dengan perasalahan tersebut adalah:
1.  Menegakkan  peraturan  yang  telah dibuat oleh pemerintah sendiri. Penertiban  harus  segera  dilakukan agar  tidak  semakin  banyak  toko modern  yang  bermunculan  tanpa  izin serta melanggar
peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaiknya kontrol terhadap toko yang melanggar  jarak  sebelum  peraturan ini  dibuat  juga  dilakukan  mengingat tertera bahwa jika sudah memiliki izin gangguan atau izin usaha perdagangan  maka  akan  ditunggu sampai  habis  lalu  diminta  untuk mengikuti sementara untuk yang baru IPPT atau IMB diminta untuk langsung mengikuti aturan ini.
2.  Koordinasi antar instansi harus diperbaiki baik mengingat tiga lembaga  memiliki  tiga  wewenang yang berbeda namun saling berkaitan. Koordinasi  dibutuhkan  agar  tidak  ada
miss  communication dan  kerancuan data.  Koordinasi  ini  juga  dilakukan  di dalam internal setiap instansi misalnya  dalam  pembagian  sumber daya. 3.  Merevisi peraturan untuk
mengakomodasi  perkembangan  toko modern yang telah ada saat ini. Selain itu  juga  mempertegas  sanksi  yang diberikan  kepada  toko  modern  yang melanggar  agar  menimbulkan  efek jera.
Jika memang
akan mengoptimalkan  kemitraan  dengan UMKM  seharusnya  ada  ketegasan dalam bentuk misalnya menjembatani agar  ada  kesepakatan  yang  benar- benar saling menguntungkan
sebagaimana prinsip kemitraan. 4.  Membangun komunikasi dengan
aparat  pemerintahan  tingkat  bawah seperti  kecamatan,  kelurahan  dan kepala  dusun  untuk  mempermudah pengawasan dan pencegahan adanya toko  modern  yang  berdiri  tanpa adanya  ijin.  Aparat  pemerintahan tingkat bawah merupakan yang paling dekat  dengan  masyarakat  sehingga lebih  memudahkan  untuk  mengawasi karena lingkupnya yang lebih kecil. 5.  Mengkaji  ulang  sanksi  yang  diberikan agar tidak terlalu longgar dan menimbulkan pelanggaran yang berulang-ulang.  Sanksi  seperti  denda lebih  diperberat  agar  tidak  menjadi celah  untuk  pelanggar  agar  tetap dapat  beroperasi  tanpa  mengurus perizinan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Achmad  Ali,  2000 ,  Menguak  Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis ,  Jakarta:  PT  Gunung Agung Bambang Sunggono, 2002, Metode
Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
Burhan  Bungin,  2007, Metode  Penelitian Kuantitatif: Aktualisasi Metodologi
Kea  rah  Ragam  Varian  Kontemporer , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,
2001, Metodologi  Penelitian , Jakarta:Bumi Aksara.
Dumairy.  1996.  Perekonomian  Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ibrahim  Johnny,  2006, Teori  Metodologi  & Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005 ,  Penelitian Hukum , Kencana Primada Media,Jakarta. Philipus M Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perijinan , Surabaya:Yuridika. Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta:UII Press Sadono  Sukirno,  2006, Mikro  Ekonomi, Teory Pengantar, Edisi Ketiga ,
Jakarta : raja grafindo persada.
Sjachran  Basah,  1992,  “Perizinan  di Indonesia”, Makalah  untuk  Penataran Hukum  Administrasi  dan  Lingkungan , Fakultas  Unair  Surabaya,  November 1992 Soerjono  Soekanto,  1981, Sosiologi  Suatu Pengantar , Rajawali Press, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta.
Soehiono,  1994, Asas-asas  Hukum  Tata Pemerintahan , Yogyakarta:Liberty. Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum (Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya ),  ELSAM  dan  HUMA, Jakarta. Suratman  dan  Philips,D.  2015 .  Metode
Penelitian Hukum . Bandung:
ALFABETA.
Todaro,  Michael  P.  dan  Stephen  C.  Smith. 2006.  Pembangunan  Ekonomi  Edisi kesembilan  Jilid  1.  Devri  Barnadi,dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Wiko  Garuda,  2011, Pembangunan  sistem
Hukum Berkeadilan . Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai
Implementasi.  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta .

## Jurnal/Skripsi :
Bambang  Djau,  ST,  2009.  “Seminar Nasional  Menuju  Penataan  Ruang Perkotaan
Yang Berkelanjutan, Berdayasaing, dan B erotonomi”.
Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, ISBN No. 978- 979-98808-2-6
Bagir Manan, 1996, “Bentuk-Bentuk Perbuatan  Keperdataan  yang  Dapat Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah”, Majalah  Ilmiah  Universitas Padjajaran ,  Bandung,  No.3  Vol.  14,
hlm.  33  diakses  pada  8  September 2018 Jimly Asshiddiqie. Tanpa Tahun. Penegakan Hukum. Makala.http://jimly.com. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013 Sjachran  Basah,  1996,  “Sistem  Perizinan sebagai Instrumen Pengendali
Lingkungan”, Makalah  pada  Seminar
Hukum  Lingkungan ,  diselenggarakan oleh  KLH  bekerjasama  dengan  Legal Mandate Compliance end Enforcement program dari BAPEDAL, 1-2  Mei  1992,  Jakarta, hlm  3  diakses pada 8 September 2018
Informasi-Pendidikan.com, 2013,
Pembahasan  Penelitian  Empiris ,  hlm  1. diakses Agustus 2018
Internet : http://www.koranbuleleng.com/2016/11/08/p
uluhan-toko-modern-di-buleleng-tak- berijin-pol-pp-akan-lakukan- penertiban/ diakses Senin 10
September 2018 pukul 13.15 Wita.

## Perundang-undang :
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran  Negara  republik  Indonesia Nomor 5587).