Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105

## Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

## Abdul Wahid
Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia drabdulwahid01@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian yakni dapat memahai perbedaan pengaturan dan sistem hukum ekstradisi pelaku tindak  pidana  korupsi  terhadap united  nation  convention  against  corrupti on  dan  pola  perjanjian bantuan timbal balik sebagai kerjasama suatu negara dalam ekstradisi terpidana korupsi. Ekstradisi harus  diawali  dengan  perjanjian,  selama  ini  pelaku  korupsi  yang  berhasil  dikembalikan  ke Indonesia  tetapi  assetnya  tidak  dapat  dikembalikan  karena  ekstradisi  hanya  mengatur  mengenai pelaku  tindak pidana atau orangnya, pengembalian aset  korupsi dilakukan apabila ada perjanjian bantuan  timbal  balik,  sesuai United  Nations  Convention  Against  Corruption .  Penulisan  ini memiliki  urgensi  untuk  mengulas  peran  negara  dalam  hukum  ekstradisi,  menjawab  langkah  dan kebijakan  atas  problematika  hukum  ekstradisi.  Metode  penelitian  yakni  normatif  dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  yakni  kendala  pelaksanaan ekstradisi  diantaranya,  adanya  negara  memberikan  perlindungan  terhadap  harta  benda  pelaku, keterbatasan  wewenang  sesuai  dengan  batas  negara  dan  yuridiksi  peradilan,  perbedaan  sistem hukum antarnegara, perjanjian antarnegara. Sebaiknya pemerintah lebih  meningkatkan  perjanjian ekstradisi ke berbagai negara agar para pelaku dan asetnya dapat dikembalikan di Indonesia untuk menjaga  stabilitas  perekonomian  negara  dan  pemerintah  harus  aktif  untuk  menelusuri  harta  para koruptor  di  luar  negeri  dan  melakukan  kerjasama  dengan  negara  lain  untuk  membekukan  asset korupsi. Kebaruan penelitian ini adalah memberikan perbandingan nyata antara hukum ekstradisi di  Indonesia  dengan  UNCAC.  Selain  itu,  dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi,  memberikan ulasan  yang  jelas  tentang  pemberlakuan  hukum  ektradisi  internasional  dimana  Indonesia diposisikan sebagai negara peminta atau diminta.
Kata kunci: Ekstradisi; Pelaku; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
The  aim  of  the  research  is  to  be  able  to  understand  the  differences  in  regulations  and  the  legal system  for  the  extradition  of  perpetrators  of  corruption  against  the  United  Nation  Convention against Corruption and the pattern of mutual assistance agreements as a cooperation of a country in  the  extradition  of  corruption  convicts.  Extradition  must  begin  with  an  agreement,  so  far corruptors who have been successfully returned to Indonesia but their assets cannot be returned because  extradition  only  regulates  the  perpetrators  of  criminal  acts  or  their  persons,  returning corruption assets is carried out if there is a mutual assistance agreement, according to the United Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  This  writing  has  an  urgency  to  answer  steps  and policies on extradition law problems. The research method is normative by taking an approach to legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The results of the research are the obstacles to the implementation of extradition including, the existence of a state providing  protection  for  the  perpetrator's  property,  limitations  of  authority  according  to  state borders  and  judicial  jurisdiction,  differences  in  legal  systems  between  countries,  agreements between  countries.  The  government  should  further  increase  extradition  agreements  to  various countries  so  that  the  perpetrators  and  their  assets  can  be  returned  to  Indonesia  to  maintain  the stability  of  the  country's  economy  and  the  government  must  be  active  in  tracing  the  assets  of corruptors abroad and cooperating with other countries to freeze corruption assets.
Keywords : Extradition; Corruption Crime; Perpetrator
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  prinsip-prinsip demokrasi,  yang  menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas,  dan  integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Demokrasi sendiri yang telah kita anggap  selesai  pasca  reformasi  tahun  1998  menjadi  tidak  berarti  ketika  korupsi masih  mengurita  di  bumi  Indonesia  dihampir  setiap  sendi  kehidupan  berbangsa dan bernegara. 1 Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian  dari  korupsi)  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  sangat  rumit.  Akhir- akhir  ini  masalah  ekstradisi  menjadi  penting,  tidak  hanya  bagi  kepentingan penegakan  hukum  yang  dihadapi  oleh  Indonesia,  namun  juga  hal  yang  sama dihadapi  oleh  negara-negara  lain  terutama  semakin  meningkatnya  pelaku-pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang melarikan diri ke luar negeri.
Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  akan  membawa bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. 2 Tindak pidana korupsi yang meluas  dan  sistematis  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa ( ordinary crime ) melainkan telah  menjadi  suatu  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ). 3 Kejahatan korupsi dan pencurian langsung aset publik, dan pencucian uang yang dicuri dari publik  biasanya merupakan ciri khas rezim otoriter. Mengingat  bahwa hubungan antara kejahatan ekonomi ini dan pelanggaran hak asasi manusia sekarang sudah jelas; telah menjadi keharusan bagi negara-negara yang muncul dari konflik untuk jmemulihkan aset. Namun, pemulihan aset digambarkan sebagai “salah satu yang paling  rumit    di  bidang  hukum.  Ini  sangat  sulit  jika  negara  tersebut  merupakan negara  yang  gagal  menghadapi,  korupsi  yang  meluas,  atau  dengan  sumber  daya yang terbatas seperti negara pasca konflik. 4
Berdasarkan UNCAC ( United Nation Convention against Corruption) untuk melawan  tindakan  korupsi,  mayoritas  negara  telah  sepakat  untuk  mencegah  dan memberantasnya  dengan  cara  mengadakan  kerjasama  internasional  dalam berbagai  forum.  Kemudian  Indonesia  meratifikasi  menjadi  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  pengesahan United  Nations Convention  Against  Corruption ,  2003.  Untuk  menghindari  hasil  korupsi
1 Komang Adi Kurniawan Saputra, A.A. Ketut Jayawarsa, and Ni Made Intan Priliandani, “Antonio  Gramsci  Hegemonical  Theory  Critical  Study :  Accounting  Fraud  Of  Hindu  -  Bali,” International Journal of Business 27, no. 2 (2022): 1–11.
2 Ani  Matei  and  Ciprian  Drumasu,  “Corporate  Governance  and  Public  Sector  Entities,”
Procedia
Economics and Finance
26, no. December (2015): 495–504, https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00879-5.
3 Kim  K  Jeppesen,  “The  Role  of  Auditing  in  the  Fight  against  Corruption,” The  British Accounting Review 51, no. 5 (2019): 100798.
4 Moni  Muskanan,  “The  Effectiveness  of  the  Internal  Controlling  System  Implementation in  Fiscal  Decentralization  Application,” Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences 164,  no. August (2014): 180–93, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.066.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
digunakan  kejahatan  lain,  sehingga  dalam  Konvensi  PBB  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Korupsi bahwa korupsi  tidak lagi merupakan masalah lokal  (satu negara  saja)  tetapi  merupakan  fenomena  internasional  yang  mempengaruhi seluruh  masyarakat  dan  perekonomian  dunia.  Sehingga  korupsi  dimasukkan sebagai  salah  satu  bentuk  dari Crime  as  bussines,  economic  crime,  white  collar crime, official crime atau sebagai salah satu bentuk dari abuse of power. 5
Pada  tahun  2003  (UNCAC)  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006. Dalam UNCAC tersebut, setiap negara penandatangan  konvensi  dianjurkan  untuk  melakukan  kerja  sama  sebagai  salah satu  upaya  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Masalah  MLA diatur  dalam  Pasal  46  yang  sebagian  isinya  menyatakan  bahwa  bagi  negara peserta  konvensi  wajib  untuk  memberikan  bantuan  timbal  balik  dengan  dasar adanya  suatu  undang-undang,  traktat-traktat,  perjanjian-perjanjian  yang merupakan  kewajiban  bagi  negara  peserta  untuk  melakukan  kerja  sama internasional  guna  pemberantasan  korupsi  adalah  melalui  ekstradisi  (Pasal  44 UNCAC), Pengalihan/pemindahan orang-orang  yang sudah dihukum ( transfer of sentenced person ), di mana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau bentuk  lain  perampasan  kebebasan  karena  pelanggaran  yang  terkait  dengan korupsi  yang  berada  di  negara  lain  untuk  dipindahkan  ke  negara  yang menjatuhkan  hukuman  agar  terpidana  dapat  menyelesaikan  hukuman  di  negara tersebut (Pasal 45 UNCAC). 6 Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perjanjian-  perjanjian  internasional  dalam  bentuk  kerjasama  dalam  rangka memberantas tindak pidana korupsi,  sebagaimana  yang pernah disampaikan oleh Kusumaatmadja  bahwa  pemberantasan  korupsi  harus  ditingkatkan  dalam  rangka pengamanan  dan  penyelamatan  keuangan  dan  kekayaan  negara  salah  satunya adalah kerjasama atau perjanjian ekstradisi. 7
Penelitian  ini  berangkat  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  oleh  Bello (2014), 8 hasil  penelitian  yakni  penegakan  tindak  pidana  korupsi  lintas  negara dapat dilakukan dengan ekstradisi dimana negara yang bersangkutan bekerjasama dengan  negara  yang  memberi  permintaan  dalam  melakukan  penangkapan, deportasi  maupun  pengembalian  aset  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian selanjutnya  dari  Zhou  (2021) 9 menunjukan  hasil  pelaksanaan  ekstradisi  terhadap
5 Stuart  S  Yeh,  “APUNCAC  and  the  International  Anti-Corruption  Court  (IACC),” Laws 10, no. 1 (2020): 1.
6 Mosgan Situmorang,  “Harmonisasi Hukum Nasional Di  Bidang Korupsi Dengan  United Nations  Convention  Against  Corruption,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 329–46.
7 Situmorang.
8 Akeem Olajide Bello, “United Nations and African Union Conventions on Corruption and Anti-Corruption  Legislations  in  Nigeria:  A  Comparative  Analysis,” African  Journal  of International and Comparative Law 22, no. 2 (2014): 308–33.
9 Alex Yue Feng  Zhu and Kee Lee Chou,  “Collective  Action in the  Anti‐Extradition Law Amendment  Bill  Movement  in  Hong  Kong:  Two  Integrative  Group  Identification  Models,” Analyses of Social Issues and Public Policy 21, no. 1 (2021): 1033–53.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
pelaku  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  ektradisi yang  dibuat  antara  suatu  negara  dengan  negara  lainnya  dan  kewajiban  negara untuk  melaksanakan  ektradisi  sesuai  dengan  perjanjian-perjanjian  internasional yang  telah  diratifikasi.  Penelitian  lainnya  dari Khassenova et  al. (2018) 10 menyatakan  bahwa  terdapat  kekeliruan  dalam  pelaksanaan  ekstradisi  terhadap pelaku  korupsi  lintas  negara  berbasis United  Nation  Convention  Against Corruption , sehingga perlu kajian dan penelitian lebih lanjut.
Dalam  konteks  hukum  pidana  internasional,  penyerahan  pelaku  kejahatan dari suatu negara kepada negara lain tidak mesti berdasarkan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara dua negara. Namun lebih didasarkan pada prinsip kepercayaan antara  kedua  negara  ( omnia  praesumuntur  rite  esse  acta ).  Kenyataannya  dalam praktik ekstradisi, Pemerintah Indonesia gagal bernegosiasi dengan negara-negara tujuan  para  koruptor,  dalam  rangka  mengekstradisi  para  koruptor  untuk  diadili. Para  koruptor  yang  melarikan  diri  ke  luar  negeri  seolah  tidak  tersentuh  oleh hukum.  Aparat  penegak  hukum  seolah  tidak  berdaya. 11 Segala  instrumen  hukum pidana  seolah  hanya  macan  kertas  belaka.  Bagi  Pemerintah  Republik  Indonesia tindak  pidana  korupsi  termasuk  dalam  daftar  kejahatan  yang  pelakunya  dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30.
Berdasarkan  penelitian  dan  fenomena  diatas,  terdapat  beberapa  hal  yang belum  dianalisis  lebih  lanjut  yakni  bagaimana  negara  berperan  dalam  hukum ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia dan  UNCAC. 12 Selain  itu  penelitian  ini  juga  turut  menganalisis  pola  perjanjian bantuan  timbal  balik  sebagai  kerjasama  suatu  negara  dalam  ekstradisi  terpidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahai perbedaan pengaturan dan sistem  hukum  ekstradisi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  terhadap united  nation convention  against  corrupti on  dan  menganalisis  pola  perjanjian  bantuan  timbal balik sebagai kerjasama suatu negara dalam ekstradisi terpidana korupsi.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  dalam  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  normatif  yaitu dengan  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  melalui  pendekatan  terhadap asas-asas  hukum  serta  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam
10 Almagul  Khassenova  et  al.,  “Problems  of  Implementation  of  the  United  Nation Convention Against Corruption in Kazakhstan Legislation,” Journal of Advanced Research in Law and Economics 9, no. 7 (37) (2018): 2316–23.
11 Miguel  João  Costa,  “The  Emerging  EU  Extradition  Law.  Petruhhin  and  Beyond,” New Journal of European Criminal Law 8, no. 2 (2017): 192–215.
12 Wycliffe  Amukowa,  “The  Challenges  of  Anti-Corruption  Initiatives:  Reflections  on Strategies of the Defunct Kenya’s Anti-Corruption Commission,” Mediterranean Journal of Social Sciences 4, no. 2 (2013): 481.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
peraturan  perundang-undangan. 13 Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  data-data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam  Masalah  Pidana,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Againts Corruption 2003.  Bahan  hukum sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer. Menurut pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini, serta bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan hukum  penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder,  seperti  kamus  umum,  majalah  dan  jurnal  ilmiah  yang  relevan dengan penelitian ini. 14

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Ekstradisi  :  Persepketif  Hukum  di  Indonesia  dan United  Nation Convention Against Corrupti on
Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  melalui  dua instrumen  hukum,  yaitu  instrumen  pidana  dan  instrumen  perdata.  Instrumen pidana  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  menyita  harta  benda  milik  pelaku  dan selanjutnya  oleh  penuntut  umum  dituntut  agar  dirampas  oleh  Hakim.  Instrumen perdata  dilakukan  oleh  Jaksa  Pengacara  Negara  atau  instansi  yang  dirugikan terhadap  pelaku  korupsi  (tersangka,  terdakwa,  terpidana  atau  ahli  warisnya  bila terpidana meninggal dunia. Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya  lebih  sederhana  dan  mudah. 15 Walaupun  dalam  kenyataannya  masih mendapatkan  kesulitan,  terutama  terjadi  dalam  proses  pembuktian  Hal  ini dikarenakan  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang berdasi  yang  memiliki  intelektualitas  tinggi  ( white  collar  crime ).  Sejalan  dengan pendapat  Bambang  Purnomo  dimana  pembuat  delik  korupsi  mempunyai kecakapan  atau  pengalaman  dalam  suatu  pekerjaan  tertentu  yang  memberikan kesempatan korupsi. 16
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  memuat  ketentuan  yang berkaitan  dengan  harta  benda  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  baik
13 Rahmat Saputra and Apriyanti Widiansyah, “Environmental Protection and Management of  The  National  Capital  Development  in  The  Perspective  of  Sustainable  Development  Goals,” Journal of  Land and  Environmental Law 1, no. 1 (2022): 26–36.
14 James  L.  Gibson,  Gregory  A.  Caldeira,  and  Lester  Kenyatta  Spence,  “Why  Do  People Accept  Public  Policies  They  Oppose?  Testing  Legitimacy  Theory  with  a  Survey-Based Experiment,” Political Research Quarterly 58, no. 2 (2005): 187–201, https://doi.org/10.1177/106591290505800201.
15 Rebecca  Niblock  and  Anna  Oehmichen,  “Local  Law  Repercussions  on  EU  Extradition Law: Perspectives from Continental Europe and England and Wales,” New  Journal  of European Criminal Law 8, no. 2 (2017): 116–27.
16 Paul  Arnell,  “The  Contrasting  Evolution  of  the  Right  to  a  Fair  Trial  in  UK  Extradition Law,” The International Journal of Human Rights 22, no. 7 (2018): 869–87.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
orang  perorang  maupun  korporasi.  Pasal  28  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  mengatur  untuk  kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan  harta  benda  isteri  atau  suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap  orang  atau korporasi  yang  diketahui  dan  atau  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. 17
Untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  atau  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  berwenang  meminta keterangan  kepada  bank  tentang  keadaan  keuangan  tersangka  atau  terdakwa. 18 Pasal  29  ayat  (1) jo .  ayat  (2)  dan  (3),  Permintaan  keterangan  kepada  bank sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ayat  (1)  diajukan  kepada  Gubernur  Bank Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Gubernur Bank  Indonesia  berkewajiban  untuk  memenuhi  permintaan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dalam  waktu  selambat-lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja, terhitung  sejak  dokumen  permintaan  diterima  secara  lengkap  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
Jika merujuk pada Pasal 29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim  dapat  meminta  kepada  bank  untuk  memblokir rekening  simpanan  milik  tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  hasil  korupsi. Dalam  hal  hasil  pemeriksaan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  tidak  diperoleh bukti  yang  cukup,  atas  permintaan  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim,  bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.
Selanjutnya  Pasal  30  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang sedang  diperiksa.  Terdakwa  wajib  memberi  keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya  dan  harta  benda  isteri  atau  suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap  orang atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang bersangkutan.
Seorang pelaku kejahatan kemungkinan dapat melarikan diri ke luar negeri begitu  juga  dengan  pelaku  kejahatan  korupsi  dengan  berharap  bahwa  ia  tidak dapat diadili oleh negara asalnya. Tidak semudah itu seseorang pelaku lari dengan mudah,  karena  suatu  negara  kemungkinan  telah  membuat  perjanjian  ekstradisi
17 Emile  Kok-Kheng  Yeoh,  “‘  Glory  to  Hong  Kong’:  Exploring  Hong  Kong’s  Anti- Extradition  Law  Amendment  Bill  2019  (Anti-ELAB)  Protests  and  Their  Implications,” Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations 6, no. 3 (2020): 819–XIII.
18 Zhu  and  Chou,  “Collective  Action  in  the  Anti‐Extradition  Law  Amendment  Bill Movement in Hong Kong: Two Integrative Group Identification Models.”
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
terlebih  dahulu. 19 Praktik  negara-negara  dalam  melakukan  penyerahan  penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut. 20
Hubungan baik dan bersahabat  antara dua negara dapat lebih memudahkan dan  mempercepat  penyerahan  penjahat  pelarian.  Bahkan  masing-masing  pihak akan  membiarkan  wilayahnya  dijadikan  sebagai  tempat  pelarian  dan  mencari perlindungan  bagi  penjahat-penjahat  dari  negara  musuhnya. 21 Kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang  bersangkutan  patut  diadili  dan  dihukum.  Pemberantasan    tindak    pidana korupsi  sangat  erat  kaitannya  dengan penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum.  Upaya penegakan  hukum  pidana  dalam  pemahaman sistem  hukum  ( legal  system ) sebagaimana    dikemukakan    oleh    Lawrence M.        Friedman        meliputi  beroperasinya          komponen-komponen    “peraturan perundang-undangan/substansi    ( legal    substance ),    aparat    penegak hukum/struktur    ( legal    actors )  dan    budaya    hukum/kultur    ( legal    culture )”. 22 Ekstradisi  ternyata  merupakan  sarana  untuk  dapat  mengadili  dan  menghukum  si pelaku  kejahatan  oleh  negara locus  delicti atau  negara  yang  memiliki  yurisdiksi atas kejahatannya itu. Sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dari si korban atau anggota  masyarakat  dapat  dipulihkan.  Para  pelaku  kejahatan  yang  mempunyai niat untuk melarikan diri ke negara lain mungkin akan berpikir dua kali di dalam melaksanakan  niatnya  itu,  sebab  dia  akan  merasa  dibayang-bayangi  oleh ekstradisi. 23 Perjanjian ekstradisi sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi  adalah:   Penyerahan  oleh  suatu  negara  kepada negara  yang  meminta  penyerahan  seseorang  yang  disangka  atau  dipidana  karena melakukan  suatu  tindak  pidana  di  luar  wilayah  yang  menyerahkan  dan  di  dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diartikan  ekstradisi  sebagai  penyerahan menunjukkan  suatu  proses  dimana  suatu  negara  menyerahkan  atas  permintaan negara  lainnya,  seorang  dituduh  karena  kriminal  yang  dilakukannya  terhadap undang-undang  negara  pemohon  yang  berwenang  untuk  mengadili  pelaku kejahatan tersebut. Sehingga pelaksanaan ekstradisi diperlukan kerjasama berupa
19 Vincent  Guangsheng  Huang  and  Xueqing  Li,  “Diffusion-Proofing  Protest  Paradigm: Mass Media and China’s Prevention of Social Movement Spillover During the Hong Kong Anti- Extradition Law Amendment Bill Movement,” The International Journal of Press/Politics , 2022, 19401612221123244.
20 Yipeng  Xi,  Anfan  Chen,  and  Weiyu  Zhang,  “The  Expression  of  Cultural  Identities  in Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement: A Semantic Network Analysis of Tweets,” Social Science Computer Review , 2021, 08944393211012267.
21 Thomas Yun-tong Tang and Michelle W T Cheng, “The Politicization of Everyday Life: Understanding  the  Impact  of  the  2019  Anti-Extradition  Law  Amendment  Bill  Protests  on  pro- Democracy  Protesters’  Political  Participation  in  Hong  Kong,” Critical  Asian  Studies 54,  no.  1 (2022): 128–48.
22 Rosemary  Davidson,  Ben  Lloyd,  and  Adam  Payter,  “Extradition  Law:  Recent Developments and the Potential Impact of Brexit.,” Criminal Law Review , no. 10 (2016): 743–64.
23 Paul  Arnell  and  Gemma  Davies,  “The  Forum  Bar  in  UK  Extradition  Law:  An Unnecessary Failure,” The Journal of Criminal Law 84, no. 2 (2020): 142–62.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
adanya  perjanjian  internasional. 24 Perjanjian  internasional  merupakan  syarat penting  untuk  pengembalian  seseorang  yang  melarikan  diri  ke  negara  lain. Ekstradisi  juga  dapat  terlaksana  melalui  proses  timbal  balik  (asas  resiprositas). Artinya,  tanpa  perjanjian  internasional,  sebuah  negara  dapat  mengembalikan seseorang  pelaku  ke  negara  peminta,  dengan  syarat  kemudian  perbuatan  itu dibalas oleh negara diminta.
Pelaku  kejahatan  yang  melarikan  diri  atau  yang  berada  di  wilayah  negara lain,  maka  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  kriminal  atas  si  pelaku  ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara  langsung  di  dalam  wilayah  negara  tempatnya  berada,  sebab  tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan.  Negara  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  si  pelaku  ataupun kejahatannya  tidak  bisa  mencari  atau  menangkap  langsung  si  pelaku  kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang  legal  dengan  permintaan  resmi  dan  syarat-syarat  yang  tertuang  dalam perjanjian bersama. 25
Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi,  yang merupakan  dasar  hukum  nasional  dalam  melakukan  ekstradisi  kepada  pelaku kejahatan, ada beberapa prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan  ekstradisi.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi tersebut  pada  Bab  X  diatur  tentang  permintaan  ekstradisi  oleh  pemerintah Indonesia.  Sehingga  status  pemerintah  Indonesia  berkedudukan  sebagai  negara peminta.
Pasal  44  Undang-undang  Nomor    1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi ditegaskan,  apabila  seseorang  disangka  melakukan  sesuatu  kejahatan  atau  harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka  atas  permintaan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia  atas  nama  Presiden  Republik  Indonesia,  dapat  meminta ekstradisi orang tersebut yang harus diajukan melalui saluran diplomatik. Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatik.
Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur tentang penyerahan  orang  yang diminta itu kepada  Indonesia. Menurut Pasal  ini, apabila  orang  yang  dimintakan  ekstradisinya  tersebut  dalam  Pasal  44  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi  telah  diserahkan  oleh  negara asing,  orang  tersebut  dibawa  ke  Indonesia,  dan  diserahkan  kepada  instansi  yang berwenang.  Jika  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  peminta  dan  permintaan ekstradisi Indonesia dikabulkan oleh negara diminta, maka Indonesia yang datang
24 Yeoh,  “‘  Glory  to  Hong  Kong’:  Exploring  Hong  Kong’s  Anti-Extradition  Law Amendment Bill 2019 (Anti-ELAB) Protests and Their Implications.”
25 Xi, Chen, and Zhang, “The Expression of Cultural Identities in Hong Kong’s Anti- Extradition Law Amendment Bill Movement: A Semantic Network Analysis of Tweets.”
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
mengambil  orang  yang  diminta  itu  ke  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  negara diminta.  Indonesia  sebagai  negara  peminta  adalah  sangat  berkepentingan  untuk mengambil  atau  menghukum  orang  yang  bersangkutan.  Pihak  yang berkepentingan  harus  mengambil  dan  membawa  kembali  orang  tersebut  ke negaranya sendiri. 26
Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, tata  cara  mengenai  penyerahan  dan  penahanan  sementara  orang  yang  diminta penyerahannya  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Akan  tetapi  jika  dilhat  dari perjanjian ekstradisi yang telah ada, seperti perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Philipina, maka tata cara  mengenai  penyerahan  dan  penahanan  sementara  orang  yang  diminta  adalah dengan  tunduk  semata-mata  pada  hukum  pihak  yang  diminta.  Dengan  kata  lain, tata  cara  tersebut  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan negara diminta. 27
Permintaan  penyerahan  wajib  dinyatakan  secara  tertulis  dan  dikirim  di Indonesia kepada Menteri Kehakiman dan di negara diminta kepada Menteri yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  peradilan  melalui  saluran  diplomatik. 28 Permintaan  penyerahan  wajib  disertai:  1)  Lembaran  asli  atau  salinan  yang disahkan dari penghukuman dan pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan  dikeluarkan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  hukum  negara- peminta; 2) Keterangan  dari  kejahatan  yang  diminakan  penyerahannya,  yakni waktu  dan  tempat  kejahatan  dilakukan,  uraian  yuridis,  dan  penunjukan  pada ketentuan-ketentuan hukum  yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin; dan 3) Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu  keterangan  tentang  hukum  yang  bersangkutan  dan  uraian  yang  secermat mungkin  dari  orang  yang  diminta  penyerahannya  bersama-sama  dengan keterangan  lain  apapun  juga,  yang  dapat  membantu  menentukan  identitas  dan kebangsaannya.
Karena korupsi  sebagai  salah satu  kejahatan lintas negara, maka salah satu cara untuk menangkap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri melalui saranan ekstradisi. 29 Ekstradisi  sebagai  pranata  hukum,  kini  tidak  perlu  diragukan  lagi keberadaannya  baik  sebagai  bagian  dari  hukum  internasional  pada  umumnya
26 Indra  Kurniawan,  “Suap  Di  Sektor  Swasta  Sebagai  Suatu  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia  Berdasarkan  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC),” Buletin KonstitusI 2, no. 1 (2021).
27 Hu  Qian  and  Chen  Qiang,  “China’s  Extradition  Law  of  2000,” Chinese  J.  Int’l  L. 1 (2002): 647.
28 André  Klip,  “Europeans  First!:  Petruhhin,  an  Unexpected  Revolution  in  Extradition Law,” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 25, no. 3 (2017): 195–204.
29 Cecily  Rose,  “An  International  Economic  Law  Perspective  on  the  United  Nations Convention  Against  Corruption,”  in European  Yearbook  of  International  Economic  Law  2020 (Springer, 2021), 83–106.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
ataupun sebagai bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya, bahkan juga  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional  negara-negara. 30 Sebagai  bagian  dari hukum  internasional,  ekstradisi  tampak  dalam  bentuk  perjanjian-perjanjian internasional bilateral ataupun multilateral-regional sedangkan sebagai bagian dari hukum  nasional  ekstradisi  tampak  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi. 31
Pasal  43  ayat  (1)  UNCAC  tentang  Kerja  Sama  Internasional,  menentukan bahwa  negara-negara  pihak  wajib  bekerja  sama  dalam  masalah-masalah  pidana. Ayat  (2)  Pasal  ini  menentukan  bahwa  dalam  hal  kerja  sama  internasional, manakala kejahatan ganda ( dual criminality ) dianggap sebagai persyaratan, hal ini dianggap sebagai telah terpenuhi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (5) tentang Ekstradisi, menentukan bahwa apabila suatu negara pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat  adanya suatu  perjanjian menerima suatu  permintaan  ekstradisi dari negara pihak  lainnya  di  mana  negara  itu  tidak  memiliki  perjanjian  ekstradisi,  ia  dapat mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi. Selanjutnya ayat (18)  menentukan  bahwa  negara-negara  pihak  wajib  mengupayakan  untuk mengadakan  perjanjian-perjanjian  atau  pengaturan-pengaturan  bilateral  dan multilaeral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi. UU No. 7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  UNCAC  yang  diundangkan  pada  tanggal  18 April 2006. Salah satu arti penting dari ratifikasi konvensi ini adalah dalam rangka meningkatkan  kerja  sama  internasional  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ekstradisi, bantuan  hukum  timbal  balik,  penyerahan  narapidana,  pengalihan  proses  pidana, dan kerja sama penegakan hukum. 32
Ada  tiga  asas  hukum  pidana  internasional  yang  digunakan  dalam  UNCAC yang  pertama  adalah  asas  universal  yang  menyatakan  bahwa  suatu  negara  dapat menggunakan  yurisdiksinya  terhadap  seseorang  yang  berada  di  wilayah yurisdiksinya ketika orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan hukum nasional  negara  lain  atau  menurut  hukum  internasional,  dan  negara  yang  merasa dilanggar hukumnya menolak untuk menjalankan yurisdiksinya. Pelaksanaan asas universal  ini  erat  kaitannya  dengan  kepentingan  hukum  bagi  seluruh  dunia. Karena  UNCAC  menggunakan  asas  universal,  maka  setiap  negara  pada prinsipnya  terikat  untuk  mengadili  atau  mengekstradisi  pelaku  tindak  pidana korupsi  di  mana pun ia berada, dengan catatan perbuatan  yang disangkakan atau telah  diputus  itu  rumusan  delik  nya  sesuai  dengan  UNCAC,  mengingat  rumusan
30 D Chryssiokos, “The United Nations Convention against Corruption: An Overview with Special  Focus  on  the  Provisions  Relevant  to  Criminal  Justice  Authorities,” Resources  Material Series , no. 83 (2014): 139–50.
31 Khassenova  et  al.,  “Problems  of  Implementation  of  the  United  Nation  Convention Against Corruption in Kazakhstan Legislation.”
32 Zhanat  Askarovna  Mamitova,  “On  the  Implementation  of  Article  20  of  the  United Nations  Convention  against  Corruption  into  the  Criminal  Legislation  of  the  Republic  of Kazakhstan,” Life Science Journal 11, no. 5s (2014).
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
delik  korupsi  tiap  negara  itu  berbeda,  sekalipun  telah  menandatangani  dan meratifikasi UNCAC.
Asas  kedua  adalah  asas aut  dedere  aut  punere .  Bahwa  pelaku  kejahatan internasional  diadili  berdasarkan  hukum  negara  yang  menjadi locus  delicti .
Berkaitan dengan asas hukum pidana “ au dedere au punere ”, ketika suatu negara di  mana  pelaku  tindak  pidana  melarikan  diri  tidak  mau  menghukumnya,  maka hendaknya  negara  tersebut  menyerahkan  pelaku  tindak  pidana  kepada  negara  di mana  pelaku  tindak  pidananya  ( locus  delicti )    sebagai  negara  yang  mempunyai wewenang mengadili. Ketiga adalah asas aut dedere aut judicare . Asas ini berarti bahwa setiap negara wajib menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka menangkap, menahan, menuntut,  dan  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional,  meskipun  menurut hukum  nasional  negara  yang  menjadi locus  delicti bukan  merupakan  kejahatan atau belum diatur oleh hukum nasional negara bersangkutan.
3.2 Pola Perjanjian Bantuan Timbal Balik Sebagai Kerjasama Suatu Negara Dalam Ekstradisi Terpidana Korupsi
Salah  satu  jalan  keluar  dalam  memecahkan  permasalahan  ekstradisi  bagi terpidana  korupsi  adalah  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  negara  lain melalui perjanjian bantuan timbal balik, khususnya dalam masalah pidana ( Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau biasa disingkat dengan MLA). 33 MLA ini  merupakan  salah  satu  cara  yang  sering  dianjurkan  dalam  berbagai  pertemuan internasional  dan  Konvensi-Konvensi  PBB,  misalnya  dalam United  Nations Convention Against Transnational Crime , 2000 (UNCATC) atau United  Nations Convention  Against  Corruption ,  2003  (UNCAC)  yang  telah  diratifikasi  oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Menurut aturan UNCAC  tersebut,  setiap  negara  penandatangan  konvensi  dianjurkan  untuk melakukan kerja sama dalam bentuk MLA, sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
Masalah Mutual  Legal  Assistance (MLA)  diatur  dalam  Pasal  46  yang sebagian  isinya  menyatakan  bahwa  bagi  negara  peserta  konvensi  wajib  untuk memberikan  bantuan  timbal  balik  dengan  dasar  adanya  suatu  undang-undang, traktat-traktat,  perjanjian-perjanjian  yang  merupakan  kewajiban  bagi  negara peserta  untuk  melakukan  kerja  sama  internasional  guna  pemberantasan  korupsi adalah  melalui  ekstradisi  (Pasal  44  UNCAC),  pengalihan/pemindahan  orang- orang  yang  sudah  dihukum  ( transfer  of  sentenced  person ),  di  mana  orang-orang yang  telah  dijatuhi  hukuman  penjara  atau  bentuk  lain  perampasan  kebebasan karena pelanggaran yang terkait dengan korupsi yang berada di negara lain untuk dipindahkan  ke  negara  yang  menjatuhkan  hukuman  agar  terpidana  dapat menyelesaikan hukuman di negara tersebut (Pasal 45 UNCAC).
33 Yeh, “APUNCAC and the International Anti-Corruption Court (IACC).”
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
Dalam  praktik,  mekanisme  permintaan  ekstradisi  berdasarkan  ketentuan undang  undang.  Prosedurnya  terdiri  atas  beberapa  ketentuan  yaitu  kedudukan sebagai  negara  diminta  ( Requested  state ),  kedudukan  sebagai  negara  peminta ( Requesting state ), dan kerja sama penegak hukum ( Requested state ), berdasarkan perjanjian  internasional  (asas pacta  sunt  servanda ),  bahwa  suatu  negara  tidak boleh  menolak  pelaksanaan  suatu  perjanjian  dengan  alasan  bertentangan  dengan sistem hukum nasional. Sebagai negara peminta ( Requesting state ) dalam praktik pada  umumnya  menyangkut  masalah  permintaan  pencarian  dan  penangkapan, biasanya  apabila  pelaku  kejahatan  melarikan  diri  ke  luar  negara,  aparat  penegak hukum  (Polri/Kejaksaan  Agung)  meminta  bantuan  Interpol  untuk  melakukan pencarian  dan  penangkapan,  kerjasama  penegak  hukum  kerjasama  penegakkan hukum  yang  tertua  adalah  ekstradisi.  Kemudian  diikuti  kerjasama  penegakkan hukum lainnya.
Proses  ekstradisi  saat  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  peminta,  yaitu: permintaan  pencarian  sekaligus  penangkapan  dan  penahanan;  penyiapan persyaratan  permintaan  ekstradisi,  pemeriksaan  permintaan  oleh  Menteri  Hukum dan HAM; diperiksa dan di kirim secara formal oleh Menteri Luar Negeri kepada negara  diminta  (bagi  yang  telah  memiliki  perjanjian),  dikirim  secara  formal melalui  saluran  diplomatik  NCB-INTERPOL  Negara-Diminta  (bagi  yang  tidak memiliki  perjanjian);  Pemeriksaan  dipengadilan  di  Negara-Diminta;  Putusan Pengadilan;  disalurkan  ke  Menteri  Kehakiman  di  Negara  Diminta;  pelaksanaan Ekstradisi. 34
Apabila  seseorang  dituduh  melakukan  sesuatu  kejahatan  atau  harus menjalani  pidana  karena  karena  melakukan  sesuatu  kejahatan  yang  dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi negara indonesia dan diduga berada di negara lain, maka atas permintaan jaksa agung atau Kapolri, mentri kehakiman atas nama presiden  dapat  meminta  ekstradisi  orang  tersebut  yang  diajukannya  melalui saluran  diplomatik. 35 Apabila  orang  yang  dimintakan  ekstradisi  tersebut  telah diserahkan  oleh  negara  lain,  maka  orang  tersebut  dibawa  ke  Indonesia  dan diserahkan ke instansi yang berwenang.
Setelah  Indonesia  menandatangani  konvensi  anti  korupsi United  Nation Convention Against Corruption / UNCAC (Konvensi PBB Melawan Korupsi) dan meratifikasinya,  maka  pertama,  Indonesia  telah  menunjukkan  komitmen  dan keseriusan  yang  tinggi  kepada  masyarakat  internasional  dalam  mencegah  dan memberantas  korupsi.  Kedua,  Indonesia  dapat  menerapkan  standar  internasional dalam memberantas korupsi, baik menyangkut legal flamework dan strateginya. 36
34 Oleg  M  Reznik  et  al.,  “The  Features  of  E-Declaration  as  an  Effective  Tool  to  Prevent Corruption,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (2019): 1–6.
35 Situmorang, “Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption.”
36 John  Sandage,  “Global  Corruption  and  the  Universal  Approach  of  the  United  Nations Convention against Corruption,” Osgoode Hall LJ 53 (2015): 7.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
Ketiga,  Indonesia  dapat  mendesak  dunia  internasional  untuk  melakukan pemberantasan  korupsi  menyangkut  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  upaya ekstradisi  para  koruptor,  penerapan  Mutual Legal  Assistance (MLA), asset recovery , dan sebagainya.
Banyaknya  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  di  mana  kemudian pelaku  menyembunyikan  hasil  kejahatannya  di  negara  tetangga.  Hal  ini mengakibatkan, Indonesia menghadapi kesulitan di dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut. 37 Sebenarnya, salah satu jalan keluar  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  adalah  membuat  kerja  sama Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana.
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana dengan berbagai negara sebelum meratifikasi dan menerapkannya. Mutual  Legal  Assistance atau  saling  memberi  bantuan, merupakan  permintaan  bantuan  berkenaan  dengan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di  sidang pengadilan sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan  negara  yang  diminta. 38 Bantuan  yang  dimaksud  tersebut  dapat mengidentifikasi  dan  mencari  orang,  mendapat  pernyataan  lainnya,  menunjukan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan  atau  membantu  penyidikan,  menyampaikan  surat,  melaksanakan permintaan  penggeledahan  dan  penyitaan,  perampasan  hasil  tindak  pidana, memperoleh  kembali  sanksi  denda,  berupa  uang  sehubungan  dengan  tindak pidana,  melarang  transaksi  kekayaan,  dan  bantuan-bantuan  lainnya  yang  sesuai UU  No.  1  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against Corruption.
Komunikasi  dalam  kerja  sama Mutual  Legal  Assistance dapat  dilakukan, baik  melalui  jalur  diplomatik  maupun  melalui  jalur central  authority .  Ada  juga negara  yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia.  Kurang  progresif  kalau  dilihat  dari  jumlah  perjanjian Mutual  Legal Assistance yang  dimiliki  Indonesia,  yaitu  hanya  tiga  perjanjian,  tampak  kesan Indonesia kurang progresif. Di samping itu, Indonesia sering kali lambat di dalam melakukan  ratifikasi  terhadap  perjanjian  MLA  yang  sudah  ditandatangani.  Dari ketiga  perjanjian  tersebut,  ada  satu  perjanjian  MLA  yang  walaupun  sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini belum diratifikasi, yaitu perjanjian Mutual Legal Assistance dengan Korea. 39
37 Kurniawan, “Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).”
38 Dimitri  Vlassis,  “The  United  Nations  Convention  against  Corruption:  A  Successful Example of International Action against Economic Crime,” Temida 15, no. 2 (2012): 61–70.
39 Sarah Shulman, “The Criminalization of Bribery: Can the Foreign Corrupt Practices Act Be  Applicable  to  the  Anti-Bribery  Provisions  of  the  United  Nations  Convention  against Corruption,” Am. U. Int’l L. Rev. 29 (2013): 717.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
Sharing  profit  Asset merupakan  salah  satu  aspek  dari Mutual  Legal Assistance .  Aset  yang  disita  sebagian  dibagikan  kepada  negara  yang  membantu penyelesaian  kasus  tersebut,  baik  untuk  biaya  operasional  atau  lainnya.  Ini meruakan  suatu  masalah  baru.  Indonesia  memiliki  ketentuan  yang  mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik  Masalah  Pidana,  namun  beberapa  negara,  seperti  Thailand,  tidak  ada pengaturannya.
Indonesia  perlu  mengundangkan  dan  membuat  peraturan  pelaksanaan  soal ketentuan  Pasal  57  mengenai  masalah sharing  profit  asset ini.  Ini  menjadi membuka  peluang  keberhasilan  mengejar  barang  bukti  dan  hasil  tindak  pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu  ini  dapat  dirundingkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM,  yang  sudah barang tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut.
Perjanjian  ekstradisi  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  sangat  penting bagi  Indonesia.  Sebab,  beberapa  penjahat  ekonomi,  terutama  koruptor  Indonesia kelas  kakap  melarikan  uang  hasil  kejahatan  tersebut  ke  luar  Indonesia  dan bersembunyi  di  sana. 40 Adanya  perjanjian  ekstradisi  ini,  diharapkan  dapat mempersempit  ruang  gerak  mereka  dan  akhirnya  dapat  ditangkap  dan  diproses secara  hukum.  Salah  satu  contoh,  sebagai  bekas  jajahan  Inggris,  Singapura menganut  sistem  hukum  Anglo-Amerika  atau  dikenal  sebagai Common  Law System. Sistem  ini  yang  memutuskan  seseorang  diekstradisi  atau  tidak  adalah pengadilan,  bukan  pemerintah. 41 Permintaan  pemerintah  Indonesia  atas pengembalian  koruptor  (ekstradisi)  sepenuhnya  tergantung  pada  kewenangan pengadilan  untuk  memutuskan.  Perjanjian  ekstradisi  yang  sudah  ditandatangani oleh  kedua  belah  negara  menjadi  tidak  maksimal  apabila  dihadapkan  pada penerapan hukum di Singapura.
Dalam  hal  penanggulangan  kejahatan  transnasional  diperlukan  kerjasama regional  dan  internasional.  Kerjasama  internasional  tersebut  dilakukan  melalui sarana ekstradisi, transfer terhukum, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, investigasi  bersama,  serta  pemindahan  proses  peradilan. 42 Perbedaan  terminologi dan  definisi  dapat  menghambat  dalam  perjanjian  ekstradisi:  Ekstradisi  pada intinya  ialah  penyerahan  seorang  atas  dasar  permintaan  berdasarkan  suatu perjanjian  dari  negara  peminta  kepada  negara  diminta.  Namun  perumusan  ini, amat  ditentukan  dalam  materi  yang  diatur  dalam  perjanjian  ekstradisi,  tentang bagaimana  menyerahkan  seperti  yang  diatur  dalam  hukum  perjanjian  ekstradisi,
40 Shulman.
41 Situmorang, “Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption.”
42 Kurniawan, “Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).”
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
yang diatur dalam Konvensi UNCAC serta, yang diatur dalam perjanjian bilateral masing-masing negara. 43
Uang  hasil  korupsi  di  Indonesia  tidak  akan  mudah  diparkir  di  sana  selama undang-undang  tentang  pencucian  uang  berjalan  secara  adil  dan  efektif  di Singapura. Hukum  Singapura  lebih  berfokus  pada  kasus-kasus  domestik  dan mengabaikan  aliran  dana  hitam  internasional  ke  Negara  Singapura  itu. 44 Tak pelak,  uang  haram dari  korupsi,  kejahatan  keuangan,  dan  pembalakan  liar mengalir  deras  ke  bank-bank  Singapura,  terlepas  dari  klaim  ketatnya  undang- undang pencucian uang di sana.

## 4. PENUTUP
Tujuan penelitian ini adalah menjawab  bagaimana negara berperan dalam hukum ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam  perspektif  hukum di Indonesia  dan  UNCAC.  Solusi  ekstradisi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  melarikan  diri  ke  luar  negeri  diantaranya  ada  tiga  asas  hukum  pidana internasional yang digunakan dalam UNCAC dan hukum Indonesia, yang pertama asas  universal  yang  menyatakan  bahwa  suatu  negara  dapat  menggunakan yurisdiksinya  terhadap  seseorang  yang  berada  di  wilayah  yurisdiksinya  ketika orang tersebut melakukan tindak pidana  berdasarkan hukum nasional negara lain atau  menurut  hukumInternasional.  Asas  yang  kedua  yaitu  Asas aut  dedere  aut punere .  Bahwa  pelaku  kejahatan  internasional  diadili  berdasarkan  hukum  negara yang menjadi locus delicti . Asas ketiga adalah Asas aut dedere aut judicare bahwa setiap negara  wajib menuntut dan mengadili  pelaku kejahatan internasional  serta wajib  bekerja  sama  dengan  negara  lain  dalam  rangka  menangkap,  menahan, menuntut,  dan  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional,  meskipun  menurut hukum  nasional  negara  yang  menjadi locus  delicti bukan  merupakan kejahatanatau  belum  diatur  oleh  hukum  nasional  negara  bersangkutan.  Alternatif solusi  lain  dari  ekstradisi  adalah  dengan  meminta  bantuan  PBB,  juga  terutama yang sangat berpengaruh di sini adalah diplomasi. Sedangkan dalam hal menurut hukum  negara  yang  diminta,  perbuatan  itu  tidak  dikualifikasikan  sebagai kejahatan  korupsi  meskipun  negara  tersebut  telah  meratifikasi  UNCAC,  maka negara  tersebut  berkewajiban  untuk  menyerahkan  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  melarikan  diri  keluar  negeri  berdasarkan  asas aut  dedere  aut  judicare . Apabila semua ketentuan ekstradisi menurut hukum internasional sudah terpenuhi sebagaimana  yang dimaksud dalam UNCAC,  maka tidak ada alasan bagi  negara diminta  untuk  tidak  menyerahkan  pelaku  kepada  negara  peminta  yang  memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku.
DAFTAR PUSTAKA Amukowa, Wycliffe. “The Challenges of Anti-Corruption Initiatives: Reflections
43 Eddy  Omar  Sharif  Hiariej,  “United  Nations  Convention  Against  Corruption  Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1 (2019): 112–25.
44 Hiariej.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
on  Strategies  of  the  Defunct  Kenya’s  Anti-Corruption  Commission.” Mediterranean Journal of Social Sciences 4, no. 2 (2013): 481.
Argandoña, Antonio. “The United Nations Convention against Corruption and Its Impact  on  International  Companies.” Journal  of  Business  Ethics 74,  no.  4 (2007): 481–96.
Arnell,  Paul.  “The  Contrasting  Evolution  of  the  Right  to  a  Fair  Trial  in  UK Extradition  Law.” The  International  Journal  of  Human  Rights 22,  no.  7 (2018): 869–87.
Arnell,  Paul,  and  Gemma  Davies.  “The  Forum  Bar  in  UK  Extradition  Law:  An Unnecessary Failure.” The Journal of Criminal Law 84, no. 2 (2020): 142– 62.
Bello,  Akeem  Olajide.  “United  Nations  and  African  Union  Conventions  on Corruption  and  Anti-Corruption  Legislations  in  Nigeria:  A  Comparative Analysis.” African Journal of International and Comparative Law 22, no. 2 (2014): 308–33.
Brunelle-Quraishi, Ophelie. “Assessing the Relevancy and Efficacy of the United Nations  Convention  Against  Corruption:  A  Comparative  Analysis.” Notre Dame J. Int’l & Comp. L. 2 (2011): 101. Chakraborty, Ananya. Extradition Laws in  the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism . Springer, 2019. Chryssiokos,  D.  “The  United  Nations  Convention  against  Corruption:  An Overview with Special Focus on the Provisions Relevant to Criminal Justice Authorities.” Resources Material Series , no. 83 (2014): 139–50. Costa, Miguel João. “The Emerging EU Extradition Law. Petruhhin and Beyond.” New Journal of European Criminal Law 8, no. 2 (2017): 192–215. Davidson,  Rosemary,  Ben  Lloyd,  and  Adam  Payter.  “Extradition  Law:  Recent Developments  and  the  Potential  Impact  of  Brexit.” Criminal  Law  Review , no. 10 (2016): 743–64.
Gibson,  James  L.,  Gregory  A.  Caldeira,  and  Lester  Kenyatta  Spence.  “Why  Do People  Accept  Public  Policies  They  Oppose?  Testing  Legitimacy  Theory with  a  Survey-Based  Experiment.” Political  Research  Quarterly 58,  no.  2 (2005): 187–201. https://doi.org/10.1177/106591290505800201.
Hiariej,  Eddy  Omar  Sharif.  “United  Nations  Convention  Against  Corruption Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 1 (2019): 112–25.
Huang,  Vincent  Guangsheng,  and  Xueqing  Li.  “Diffusion-Proofing  Protest Paradigm:  Mass  Media  and  China’s  Prevention  of  Social  Movement Spillover  During  the  Hong  Kong  Anti-Extradition  Law  Amendment  Bill Movement.” The International Journal of Press/Politics , 2022, 19401612221123244.
Jeppesen,  Kim  K.  “The  Role  of  Auditing  in  the  Fight  against  Corruption.” The British Accounting Review 51, no. 5 (2019): 100798. Khassenova,  Almagul,  Anna  Kudryavtseva,  Amanbec  Mashabaeyv,  Zhanna Ualiyeva, and Denis Shakenov. “Problems of Implementation of the United Nation Convention Against Corruption in Kazakhstan Legislation.” Journal of Advanced Research in Law and Economics 9, no. 7 (37) (2018): 2316–23. Klip,  André.  “Europeans  First!:  Petruhhin,  an  Unexpected  Revolution  in Extradition Law.” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
e-ISSN : 2621-4105
Justice 25, no. 3 (2017): 195–204.
Kurniawan, Indra. “Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di  Indonesia  Berdasarkan  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC).” Buletin KonstitusI 2, no. 1 (2021).
Mamitova, Zhanat Askarovna. “On the Implementation of Article 20 of the United Nations Convention against Corruption into the Criminal Legislation of the Republic of Kazakhstan.” Life Science Journal 11, no. 5s (2014). Matei,  Ani,  and  Ciprian  Drumasu.  “Corporate  Governance  and  Public  Sector Entities.” Procedia Economics and Finance 26, no. December (2015): 495– 504. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00879-5.
Muskanan,  Moni.  “The  Effectiveness  of  the  Internal  Controlling  System Implementation  in  Fiscal  Decentralization  Application.” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 164, no. August (2014): 180–93. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.066.
Niblock,  Rebecca,  and  Anna  Oehmichen.  “Local  Law  Repercussions  on  EU Extradition  Law:  Perspectives  from  Continental  Europe  and  England  and Wales.” New Journal of European Criminal Law 8, no. 2 (2017): 116–27. Qian, Hu, and Chen Qiang. “China’s Extradition Law of 2000.” Chinese J. Int’l L. 1 (2002): 647.
Reznik,  Oleg  M,  Vladyslav  Shendryk,  Olena  Zapototska,  Evgen  Popovich,  and Maksym Pochtovyi. “The Features of E-Declaration as an Effective Tool to Prevent  Corruption.” Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory  Issues 22 (2019): 1–6.
Rose, Cecily. “An International Economic Law Perspective on the United Nations Convention  Against  Corruption.”  In European  Yearbook  of  International Economic Law 2020 , 83–106. Springer, 2021.
Sandage,  John.  “Global  Corruption  and  the  Universal  Approach  of  the  United Nations Convention against Corruption.” Osgoode Hall LJ 53 (2015): 7. Saputra,  Komang  Adi  Kurniawan,  A.A.  Ketut  Jayawarsa,  and  Ni  Made  Intan Priliandani.  “Antonio  Gramsci  Hegemonical  Theory  Critical  Study : Accounting  Fraud  Of  Hindu  -  Bali.” International  Journal  of  Business 27, no. 2 (2022): 1–11.
Saputra,  Rahmat,  and  Apriyanti  Widiansyah.  “Environmental  Protection  and Management  of  The  National  Capital  Development  in  The  Perspective  of Sustainable Development Goals.” Journal of  Land and  Environmental Law 1, no. 1 (2022): 26–36.
Shulman,  Sarah.  “The  Criminalization  of  Bribery:  Can  the  Foreign  Corrupt Practices  Act  Be  Applicable  to  the  Anti-Bribery  Provisions  of  the  United Nations  Convention  against  Corruption.” Am.  U.  Int’l  L.  Rev. 29  (2013): 717.
Situmorang, Mosgan. “Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United  Nations  Convention  Against  Corruption.” Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 329–46. Tang,  Thomas  Yun-tong,  and  Michelle  W  T  Cheng.  “The  Politicization  of Everyday Life: Understanding the Impact of the 2019 Anti-Extradition Law Amendment  Bill  Protests  on  pro-Democracy  Protesters’  Political Participation in Hong Kong.” Critical Asian Studies 54, no. 1 (2022): 128– 48.
Received: 21-5-2022 Revised: 21-5-2022 Accepted: 9-2-2023
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, Aisyah Anudya Palupi
Vlassis,  Dimitri.  “The  United  Nations  Convention  against  Corruption:  A Successful  Example  of  International  Action  against  Economic  Crime.”
Temida 15, no. 2 (2012): 61–70. Weilert, A Katarina. “United Nations Convention against Corruption (UNCAC)– after Ten Years of Being in Force.” Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 19, no. 1 (2016): 216–40.
Xi,  Yipeng,  Anfan  Chen,  and  Weiyu  Zhang.  “The  Expression  of  Cultural Identities  in  Hong  Kong’s  Anti-Extradition  Law  Amendment  Bill Movement:  A  Semantic  Network  Analysis  of  Tweets.” Social  Science Computer Review , 2021, 08944393211012267. Yeh, Stuart S. “APUNCAC and the International Anti-Corruption Court (IACC).” Laws 10, no. 1 (2020): 1.
Yeoh, Emile Kok-Kheng. “‘ Glory to Hong Kong’: Exploring Hong Kong’s Anti- Extradition  Law  Amendment  Bill  2019  (Anti-ELAB)  Protests  and  Their Implications.” Contemporary  Chinese  Political  Economy  and  Strategic Relations 6, no. 3 (2020): 819–XIII.
Zhu,  Alex  Yue  Feng,  and  Kee  Lee  Chou.  “Collective  Action  in  the Anti‐Extradition  Law  Amendment  Bill  Movement  in  Hong  Kong:  Two Integrative  Group  Identification  Models.” Analyses  of  Social  Issues  and Public Policy 21, no. 1 (2021): 1033–53.