## NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DAN POSISI ILMU HUKUM TATA NEGARA *)
Oleh: Otong Rosadi
(Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk)

## Abstrak
Sejak  Reformasi  1998  lalu  hingga  kini,  kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  bergerak  dinamis.  Di masa  depan  kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  akan  lebih  dinamis.  Dinamisasi  politik ketatanegaraan  akan  melahirkan  dua  hal  sekaligus.  Pertama,  kecenderungan  politik  menjadi  lebih demokratis dan terbuka. Kedua menjadi semakin ruwet, dan mudah pecah (fragile). Kecenderungan ruwet  dan  mudah  pecah  sistem  (politik)  ketatanegaraan  kita  terjadi  karena  masa  transisi  kita  yang lama dan Amandemen UUD 1945 bukanlah hasil amandemen yang sempurna. Kondisi ini menuntut lahirnya produk-produk hukum ketatanegaraan sebagai rule of game bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia sekarang dan di masa datang. Dalam konteks inilah Ilmu Hukum Tata Negara kelak akan menjadi materi pengajaran yang menarik minat (interessant) serta sangat penting (par-ecellence) bagi banyak kalangan.

## Kata kunci: konstitusi, negara, pancasila

## Abstract
Since the Reformation in 1998 and until now, the Indonesian constitutional life of dynamic moves. In the future the constitutional life of Indonesia will be more dynamic. Dynamics of politics will  give birth to two things at once. First, the political tendency to become more democratic and open. Both are  becoming  increasingly  complicated  and  fragile  (fragile).  The  tendency  intricate  and  fragile system of (political) our constitutional transition occurs because we are old and Amendment of 1945 is not the result of a perfect amendment. These conditions require birth products of constitutional law as a rule of the game for the Indonesian constitutional life now and in the future. In this context the State Constitutional Law will become teaching materials that interest (interessant) as well as very important (par-ecellence) for many people.

## Keywords: constitution, country, Pancasila

## A. Pendahuluan
Sejak Reformasi 1998  yang diawali krisis finasial,  lalu  krisis  ekonomi  dan  berujung  pada krisis  sistem  politik  (ketatanegaraan)  Indonesia. Puncaknya  adalah  pengunduran  diri  Presiden Suharto, yang baru saja dipilih oleh MPR (hasil Pemilu  1997)  di  Sidang  Umum  MPR,  lalu  di- gantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. 1 Pe-
*) Artikel ini disiapkan juga untuk Kuliah Umum di Fakul- tas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
1 Otong  Rosadi, Landasan  Hukum  Berhentinya  Presiden , Harian Republika, tanggal 21 Mei 1998.
ristiwa  ini  menandai  berakhirnya  sistem  (Poli- tik)  Ketatanegaraan  Indonesia  di  bawah  Orde Baru. Pilihan politik Pemerintahan Habibie, yang menyatakan  bahwa  pemerintahannya  ha-  nya bersifat transisional dan Kesepakatan Na- sional untuk  menyelenggarakan  Pemilu  yang  di- percepat 1999, menandai perubahan corak kehi- dupan ketatanegaraan Indonesia dari kecenderu- ngan  otoriatian  atau  tepatnya  nondemokratis menjadi demokratis.
Di  dalam  coraknya  yang  demokratis  ini- lah, kehidupan ketatanegaraan terus bergerak
Negara dan Konstitusi Dalam Perspektif Hukum ...

## Otong Rosadi
dengan dinamis. Banyak Undang-undang dibuat dalam masa Pemerintahan BJ Habibie dan sete- lahnya  (Presiden  Abdurahman  Wahid  dan  Me- gawati  Soekarnoputri).  Seluruh  undang-undang yang dibuat sangat „reformatif‟ bahkan „revolu- tif‟  untuk  ukuran  pada  masa  itu.  Tuntutan  Re- formasi sistem ketatanegaraan, dalam banyak hal dipenuhi.  Ini  ditandai,  misalnya  dengan  la- hirnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Poi- tik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan U- mum,  UU  No.  4  Tahun  1999  tentang  Susunan dan  Kedudukan,  MPR,  DPR  dan  DPRD,  UU Pemerintahan Daerah (UU No. 22 dan 25 Tahun 1999), UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penye- lenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari KKN;  UU  No.  35  Tahun  1999  tentang  Peruba- han UU tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 39  Tahun  1999  tentang  HAM.  Beberapa  un- dang-undang tentang Pembentukan Daerah Oto- nom  Baru  (DOB).  Termasuk  mengenai  penye- lenggaraan  haji,  zakat,  telekomunikasi,  kehuta- nan,  Informasi  publik,  dan  lain-lain  undang-un- dang.
Puncak dari terpenuhinya agenda reforma- si  adalah  Perubahan  UUD  1945. 2 Perubahan  di- lakukan  dalam  Sidang  MPR  dari  tahun  1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan didasarkan pa- da pertimbangan bahwa sistem dan corak peme- rintahan  Indonesia  menghasilkan  penyelengga- raan Pemerintahan Negara  yang cenderung oto- rian  (nondemokratis).  Menjadi  pertanyaan  ke- mudian,  apakah  Perubahan  UUD  1945  dan praktek  ketatanegaraan  pascareformasi  1998- 2016 (18 tahun) ini menghadirkan sistem ketata- negaraan  Indonesia  yang  ideal?  Kajian  menge- nai  hubungan  antara  Negara,  Fungsi  Konstitusi dan perspektif hukum ketatanegaraan dewasa ini serta dan prospek Ilmu Hukum Tata Negara In- donesia di masa depan penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini.
Artikel ini penting disusun karena bebera- pa alasan. Pertama, karena pembahasan menge- nai  Negara  dan  Fungsi  Konstitusi  adalah  pem- bahasan klasik yang tak pernah selesai dan sela- lu menjadi perhatian banyak pemikir kemudian. Kedua, Hukum ketatanegaraan Indonesia  dewa-
2 Bandingkan  dengan  Teguh  Satya  Bhakti, Pola  Hubu- ngan Presiden dan DPR Menurut Perubahan UUD 1945, dalam Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009, hlm. 117
sa  ini  tengah  berada  pada  fase  transisional  de- ngan gerak yang sangat dinamis. Ketiga, hukum ketatanegaraan  di  masa  transisi  ini  haruslah menjadi „landasan‟ yang kokoh bagi sistem ke- tatanegaraan  (politik)  Indonesia  yang  juga  ber- gerak  dinamis.  Keempat,  ke  depan  diperlukan penataan  sistem  ketatanegaraan  yang  lebih  ber- sifat  keindonesiaan  berdasarkan  Pancasila  yang holistik  dan  terintegrasi.  Bukan  hukum  ketata- negaraan  yang parsial dan tidak mempunyai ru- jukan filosofikal yang tegas. Dan kelima, posisi ilmu  hukum  tata  negara  Indonesia  di  masa  de- pan  harus  menyesuaikan  dengan  perkembangan zamannya.
Artikel  ini,  bagian  dari  ikhtiar  untuk  me- nemukan  pokok-pokok  dan  dasar  atau  landasan hukum  ketatanegaraan  Pancasila.  Sebagai  suatu ikhtiar, artikel ini terlalu summir dan harus men- dapatkan  sanggahan,  kritik,  masukan,  dan  per- baikan  dari  penulis  juga  pembaca  yang  berke- sempatan menyimaknya.

## B. Negara  dan  Fungsi  Konstitusi:  Pembaha- san Klasik Hingga Modern
Sejak  Socrates,  Filsuf  Yunani  yang  juga memikirkan tentang keberadaan negara. Pemiki- ran Socrates dilanjutkan oleh Murid terbesarnya Plato  (429-347  SM).  Plato  membuka  sekolah Filsafat  di  Athena  dengan  nama  “Academia”. Plato  banyak  menulis  buku  antara  lain  Politiea (negara),  Politikos  (ahli  Negara)  dan  Nomoi (undang-undang).  Murid  terbesar  Plato  adalah Aristotes,  dari  banyak  bukunya  Aristoteles membahas  mengenai Ethica (tentang  Keadilan) dan Politica (tentang  Negara). 3 Hukum  dan Konstitusi  menjadi  diskursus  yang  menarik  dan terus berkembang, setelahnya hingga dewasa ini.
E.C.S.  Wade dalam bukunya “ Constituti- onal  Law ”  menyebutkan  Undang-undang  dasar adalah  suatu  naskah  yang  berisi  kerangka  kerja dan  tugas-tugas  pokok  dari  badan-badan  peme- rintah  suatu  negara  dan  menetukan  pokok-po- kok  cara  kerja  badan-badan  tersebut.  ( a  docu- ment  which  sets  out  the  framework  and  princi- pal  functions  of  the  organs  of  government  of  a state and declares the principles governing the
3 I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na‟a, Memahami Ilmu Negara  &  Teori  Negara, (Bandung:  Refika  Aditama, 2012), hlm. 60-61
Otong Rosadi
operation of the organs ). 4
Beranjak  dari  pendapat E.C.S.  Wade ter- sebut, Miriam  Budiardjo 5 mengemukan  bebe- rapa  fungsi  dari  konstitusi,  yaitu  sebagai  beri- kut: Pertama ,  Bagi  yang  memandang  negara dari  sudut  kekuasaan  (organisasi  kekuasaan), maka konstitusi merupakan kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dalam negara dibagi. Herman  Finner menamakan  undang- undang  dasar  sebagai  “riwayat  hidup  suatu  hu- bungan  kekuasaan” (The  Autobiography  of  a Power Relationship).
Kedua, bagi  Negara  yang  mendasarkan diri  pada  demokrasi  konstitusional,  undang-un- dang  dasar  mempunyai  fungsi  yang  khas,  yaitu membatasi  kekuasaan  pemerintah  sehingga  pe- nyelenggaraan negara (kekuasaan) tidak berbuat sewenang-wenang.  Dengan  demikian  diharap- kan hak-hak warga negara lebih terlindung. Ga- gasan  atau  faham  pembatasan  kekuasaan  mela- lui  undang-undang  dasar  ini  dinamakan “Kons- titusionalisme”. Menurut Carl  J.  Friederich, Konstitusionalisme merupakan  gagasan  bahwa pemerintahan  merupakan  kumpulan  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh  dan  atas  nama  rak- yat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan  akan  menjamin  bahwa  kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak di salah  gunakan  oleh  mereka  yang  mendapat  tu- gas  untuk  memerintah.  Cara  pembatasan  yang dianggap paling efektif adalah membagi kekua- saan.
Ketiga ,  pada  negara-negara  komunis  (du- lu)  gagasan Konstitusionalisme tidak  dikenal. Undang-undang  dasar  di  negara  komunis  mem- punyai fungsi ganda, yaitu disatu pihak mencer- minkan kemenangan-kemenangan yang telah di- capai  dalam  menuju  masyarakat  komunis  dan pihak  lain  undang-undang  dasarnya  memberi- kan  rangka  dan  dasar  hukum  untuk  perubahan masyarakat  yang  dicita-citakan  dalam  perkem- bangan tahap berikutnya.
Keempat, Pada  Negara-negara  baru  yang timbul di kawasan Asia dan Afrika misalnya In- dia,  Filipina  dan  Indonesia,  maka  kebaradaan dari undang-undang dasar merupakan salah satu atribut kenegaraan yang melambangkan kemer-
dekaan  yang baru diperoleh. Negara-negara ter- sebut,  menganggap  undang-undang  dasar  seba- gai  dokumen  yang  mempunyai  arti  yang  khas ( konstitusionalisme ).
Bagi saya, dalam artinya yang khas inilah maka Konstitusi dapatlah dipahami, tidak sema- ta  sebagai  atribut  kenegaraan  bagi  Negara  baru atau  rezim  baru  namun  juga  sekaligus  sebagai sumber  hukum  dasar  bagi  pengaturan  pembagi- an  kekuasaan  (organisasi  negara),  kewenangan, dan  hubungan  antara  Negara  dengan  warganya secara garis besar.

## C. Hukum  Ketatanegaraan  Indonesia:  UUD 1945 Hingga Perubahan
Menurut Sri  Soemantri  M., apabila  dila- kukan penyelidikan tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai kons- titusi  atau  undang-undang  dasar.  Dengan  demi- kian dapat disebutkan bahwa negara dan konsti- tusi merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipi- sahkan  satu  dengan  yang  lain.  Seperti  halnya negara-negara  lain,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berkonstitusi yang ditetapkan tanggal 18  Agustus  1945,  sehari  setelah  pernyataan Proklamasi Kemerdekaan. 6
UUD  1945  itu,  ditetapkan  oleh  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ran- cangan  UUD  1945  dibuat  (disiapkan)  oleh  Ba- dan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemer- dekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dalam  sidang-si- dangnya yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai  dengan  tanggal  16  Juli  1945.  Ke-  dua badan  ini  semula  merupakan  bentukan  Pe- merintah  Pendudukan  Jepang,  pada  perkemba- ngannya  kemudian  kedua  badan  ini  melakukan perbahan  dan  penambahan  anggota,  serta  mela- kukan pekerjaan yang melampaui tugas yang di- emban  serta  tujuan  pembentukan  awalnya.  Di- lihat dari sistematikanya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdiri  dari:
(1) Pembukaan UUD 1945 dan (2) Batang Tu- buh yang  terdiri  dari  37  (tiga  puluh  tujuh)  pasal.  4 (empat)  pasal  Aturan  Peralihan,  dan  Aturan Tambaha.  Dan  penjelasan  Undang  Undang  Da- sar. 7
Secara teoretis dilihat dari kedudukannya
4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 96
5 Ibid , hlm. 96-99 6 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konsti- tusi, (Bandung: Alumni, 1987) , hlm. 2 7 Ibid., hlm. 3.
Negara dan Konstitusi Dalam Perspektif Hukum ...
dalam  sistem  hukum  suatu  negara,  ada  Undang Undang  Dasar  yang  berkedudukan  sebagai  atu- ran  hukum  yang  tertinggi  dalam  sistem  hukum negaranya,  (terutamanya  terhadap  kaidah-kai- dah  hukum  tertulis  lainnya).  Undang  Undang Dasar yang berkedudukan tidak lebih tinggi dari kaidah  hukum  tertulis  lainnya  disebut  Undang Undang Dasar berderajat rendah. Kriteria berde- rajat tinggi dan berderajat rendah, dilihat dari ada tidaknya  “hak  menguji  materiil”  terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ji- ka suatu negara menentukan bahwa undang-un- dangnya  tidak  dapat diuji  “undang-undang  ti- dak  dapat  diganggu  gugat”, maka  UUD-nya berderajat  rendah.  UUD  1945  termasuk  konsti- tusi yang berderajat tinggi karena ia menjadi ba- tu  uji  bagi  undang-undang  di  bawahnya,  terda- pat ketentuan yang mengatur hak melakukan uji materiil (judicial review). Ketentuan ini telah di- atur  dalam  UUD  1945  dengan  lahirnya  Mahka- mah Konstitusi. Salah satu kewenangan yang di- milikinya  adalah  melakukan  pengujian  undang- undang terhadap UUD 1945.
Mengenai  kedudukan  UUD  1945  dalam sistem  hukum  dan  tata  urutan  perundang-unda- ngan  di  Indonesia,  terdapat  Ketetapan  MPRS Nomor  XX/MPRS/1966  tentang  Memorandum DPR-GR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Re- publik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Per- undangan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPR ini disebutkan bahwa UUD 1945 merupa- kan  perwujudan  dari  Pancasila  sebagai  sumber dari  segala  sumber  hukum.  Dalam  memoran- dum  DPR-GR  disebutkan  bahwa:  “Ketentuan- ketentuan  yang  tercantum  di  dalam  pasal-pasal Undang  Undang  Dasar  adalah  ketentuan-keten- tuan  yang  tertinggi  tingkatnya  yang  pelaksana- annya  dilakukan  dengan  Ketetapan  MPR,  Un- dang-undang atau Keputusan Presiden.”
Sedangkan dalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hu-
corak  (sistem)  Penyelenggaraan  Pemeritahan Negara-nya  UUD  1945  pernah  dijalankan  de- ngan  corak  sangat  Demokratis,  demokratis, Nondemokratis, dan cenderung Otoriter. Dan itu dilaksanakan sejak 1945 hingga 1998 (kecuali  di masa Konstitusi RIS dan UUD Sementara, 1949- 1959),  hingga  kemudian  Indonesia  mema-  suki sejarah  baru 8 dengan  telah  dilakukannya amandemen  keempat  UUD  1945  pada  Sidang Tahunan  MPR  tanggal  10  Agustus  2002  yang lalu. 9 Amandemen adalah sebutan lain untuk pe- rubahan.  MPR  sendiri  secara  resmi  mengguna- kan istilah Perubahan UUD 1945.
Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  menca- tat  beberapa  kali  penggantian  dan  perubahan Undang Undang Dasar, yaitu:
(a) Perubahan  Undang  Undang  Dasar  1945, melalui  Maklumat  Wakil  Presiden  No- mor X tanggal 16 Oktober 1945 Jo Mak- lumat  Pemerintah  tanggal  14  November 1945, yang berubah pertanggungjawaban menteri-menteri  yang  semula  kepada Presiden  menjadi  kepada  Komite  Nasio- nal Indonesia. Sehingga menganut Kabi- net Parlementer;
(b) Pergantian  Undang  Undang  Dasar  1945 dengan  Konstitusi  RIS  1949,  melalui Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Serikat  Nomor  48  Tahun  1950,  Indone- sia  menjadi  Negara  Federal  dengan  Sis- tem Pemerintahan Parlementer;
(c) Pergantian  Konstitusi  Republik  Indone- sia  Serikat  (RIS)  menjadi  UUD  Semen- tara  1950,  melalui  Undang-undang  No- mor 7 Tahun 1950; (d) Pergantian UUD Sementara 1950 dengan UUD 1945, me- lalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 159 Tahun 1959;
(d) Perubahan  Pertama  UUD  1945,  tanggal 19 Oktober 1999, oleh MPR,   Perubahan
kum  dan  Tata Urutan Peraturan  Perundang-un- dangan, disebutkan bahwa: “Undang-Undag Da- sar  1945  merupakan  hukum  dasar  tertulis  Ne- gara Republik Indonesia, memuat dasar dan ga- ris hukum dalam penyelenggaraan negara.”
Sejak  ditetapkan,  UUD  1945,  pernah  di- ganti  oleh  Konstitusi  RIS  1949,  lalu  menjadi UUD  Sementara  1950,  kembali  ke  UUD  1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dilihat dari
8 Sebagian  besar  tulisan  ini  telah  dipublikasikan  dalam Jurnal  Res-publica  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Univ. (lancangkuning Pekanbaru, Vol. 2 No. 3 Oktober 2002). 9 Istilah amandemen berasal dari istilah asing „to amend‟ (bahasa  Inggiris)  yang  berarti  mengubah.  Mengubah  un- dang-undang dasar dalam bahasa Inggris biasa disebut „to amend  the  constitution‟, sedangkan  perubahan  undang- undang  dasar  dalam  bahasa  Inggrisnya „constitutional amandement‟. Lihat Sri Soemantri M, Prosedur … op. cit., hlm. 133.
Negara dan Konstitusi Dalam Perspektif Hukum ...

## Otong Rosadi
Kedua  UUD  1945,  tangga  18  Agustus 2000, oleh MPR, Perubahan Ketiga UUD 1945,  tanggal  19  Novemberi  2001,  oleh MPR  dan  Perubahan  Keempat    UUD 1945,  tanggal  10  Agustus  2001,  oleh MPR.
Perubahan  mendasar  pertama  adalah  ada- nya penegasan dalam Pasal 1 Ayat (2) Kedaula- tan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Ketentuan Pa- sal 1 Ayat (2) UUD 1945 semula berbunyi: „Ke- daulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR‟. Perubahan pasal ini me- rupakan reposisi terhadap faham kedaulatan yang dianut  UUD  1945.  Bila  selama  ini  kedau-  latan rakyat direduksi menjadi kedaulatan MPR (baca: kedaulatan  negara),  maka  Perubahan  Ke-  tiga dan  Keempat  UUD  1945  mengembalikan kedulatan  kepada  rakyat  menurut  Undang  Un- dang  Dasar  (kedaulatan  rakyat  dengan  berdasar hukum). Hal ini dipertegas oleh Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Dilihat  dari  segi  kelembagaan  negara,  pe- rubahan  terjadi  mulai  dari  MPR  yang  semula merupakan  lembaga  tertinggi  negara  pemegang kedaulatan  rakyat,  hanya  menjadi  badan  negara yang  merupakan  rapat  gabungan (joint  session) dari  DPR  dan  DPR  (Dewan  Perwakilan  Dae- rah).  DPD  merupakan  negara  yang  anggotanya mewakili  setiap  daerah  di  Indonesia.  Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemi- lihan  umum.  Perubahan  lainnya  adalah  menge- nai  mekanisme  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden  (dalam  satu  paket)  yang  dipilih  lang- sung oleh rakyat.
Perubahan  Pertama,  Kedua,  Ketiga  dan Keempat  UUD  1945  masih  menyisakan  sejum- lah  persoalan  mendasar  ketatanegaraan  Indone- sia.  Persoalan  itu  adalah  belum  disusunnya  un- dang-undang pelaksanaan (organik) yang meng- atur  lebih  lanjut  ketentuan  dasar  dalam  UUD 1945. Persoalan lainnya yang masih mengganjal adalah  dipandang  oleh  berbagai  kalangan  Peru- bahan  UUD  1945  yang  telah  dilakukan  masih belum  selaras,  belum  sempurna  dan  disana-sini tidak sistematis.
Melihat  catatan  sejarah  di  atas,  maka  pe- rubahan  Undang  Undang  Dasar  1945  yang  se- suai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 dilakukan oleh MPR hasil Pemilu
1999  ini.  Perubahan  Pertama  hingga  Keempat UUD  1945  oleh  dan  melalui  mekanisme  MPR menunjukkan  ikhtiar  MPR  melaksanakan  ama- nah reformasi konstitusi. Ikhtiar MPR ini sudah berada  pada  rel  konstitusi  (baca  hukum  ketata- negaraan, dalam arti luas). Karenanya sepanjang Pasal 37 UUD 1945 belum diubah, maka meka- nisme yang berlaku adalah mekanisme  yang di- tempuh oleh dan melalui MPR.
Sebagaimana  yang  kita  pahami  bahwa Undang  Undang  Dasar  merupakan  produk  dari suatu  generasi  dan  (kurun  waktu  tertentu)  yang dibuat  oleh  orang-orang  terpilih  pada  saat  itu. Karenanya konstitusi berisi pikiran-pikiran para penyusunnya.  Sebagai  sebuah  karya  bersama orang-orang  yang  dibuat  pada  zamannya  terda- pat dua hal yang harus kita perhatikan mengenai daya  berlakunya  konstitusi. Pertama, karena  ia dibuat oleh banyak orang (para penyusun), 10 ma- ka  konstitusi  merupakan  hasil  kompromi  dari beragam pandangan dari para penyusun. Kedua, karena sebuah konstitusi dibuat pada suatu masa tertentu,  maka  persoalan  yang  dituangkan  (dia- tur)  dalam  konstitusi  juga  persoalan-persoalan yang  berkembang  (terpikirkan)  pada  saat  itu. Dalam hal ini Undang Undang Dasar sangat ter- pengaruh oleh pandangan hidup (falsafah berpi- kir)  dari  pada  pembentukannya (the  founding father) serta  situasi  dan  kondisi  pada  saat  Un- dang  Undang  Dasar  itu  dibuat. 11 Adalah  wajar jika  terhadap  ketentuan  dalam  Undang  Undang Dasar  dimungkinkan  adanya  perubahan  sesuai dengan  perkembangan  kebutuhan  dan  zaman- nya. Pandangan filsafat, nilai, dan kehendak da- ri  suatu  generasi  tertentu  ada  yang  tetap  diang- gap  sesuai  dengan  generasi  berikutnya,  tetapi kebanyakan  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan kebutuhan generasi berikutnya.
Terhadap  Undang  Undang  Dasar  merupa- kan  hal  yang  wajar  jika  diperbaharui,  karena Undang  Undang  Dasar  merupakan  buatan  ma- nusia yang tentunya tidak sempurna, ada „celah- celah‟  yang  menunjukkan  kelemahan,  yang  pa- da  saat  dibuatnya.  Mengenai  hal  ini K.C. Wheare, merupakan tatkala dirancang dan  dite-
10 Nama  badan/lembaga  penyusun  konstitusi:  Konstituan- te,  Komisi  Konstitusi,  Badan  Negara,  atau  seperti  Indo- nesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 11 Rosjidi Ranggawidjaja, Wewenang Menafsirkan UUD, (Bandung: Citra Bhakti Akademika, 1996), hlm. 51.
Negara dan Konstitusi Dalam Perspektif Hukum ...
tapkan Undang Undang Dasar cendering meng- gambarkan kepentingan dan keyakinan yang do- minan pada saat itu. Pengaturannya mencermi- kan ciri atau karakter masyarakat pada saat itu. 12
Soekarno, Ketua Panitia Perancang UUD dan Ketua PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, mengutarakan: “ UUD yang dibuat sekarang ini, adalah UUD Sementara. Kalau boleh saya me- makai  perkataan:  ini  adalah  UUD  kilat.  Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana le- bih  tenteram,  kita  tentu  akan  mengumpulkan kembali  MPR  yang  dapat  membuat  UUD  yang lebih  lengkap  dan  lebih  sempurnya ” 13 Sementa- ra itu, Bagir Manan menyebutkan berbagai ala- san perlunya pembaharuan UUD 1945, yaitu: 14
1. Struktur  UUD  1945  menempatkan  dan memberikan  kekuasaan  yang  besar  pada kekuasaan eksekutif;
2. Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem „cheks  and  balances‟, antar  ca- bang-cabang pemerintahan (lembaga ne- gara)  untuk  menghindari  penyalahguna- an  kekuasaan  atau  suatu  tindakan  me- lampaui  batas.  Misalnya  tidak  adanya pembatasan  kekuasaan  Presiden  menge- luarkan Perpu;
3. Terdapat  berbagai  ketentuan  yang  tidak jelas (vague) yang membuka peluang pe- nafsiran bertentangan dengan prinsip ne- gara berdasrkan konstitusi. Misalnya ke- tentuan Pasal 6 mengenai pemilihan pre- siden  terdapat  penggalan  kalimat:  „…. Dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali‟, yang membuka peluang penafsiran, bah- wa  Presiden  dapat  dipilih  terus  menerus sesudahnya  Presiden  menyelenggarakan periode sebelumnya.
4. Struktur  UUD  1945  banyak  mengatur ketentuan organik (undang-undang orga- nik), tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus dipedomani. Misal-
12 K.C.  Wheare, Modern  Constitution ,  (London:  Oxford University Press, 1969), hlm. 68, menyebutkan:  “ A cons- titution  is  indeed  the  resultante  of  parallelogram  forces- political, economic and social-which operate at that time its adoption.” . 13 Saafroeddin Bahar (Et. All), Risalah Sidang …op., hlm. 311.
14 Bagir Manan, Pembaharuan Undang Undang Dasar 1945, (Bandung:  Makalah  Disampaikan  di  UNPAD,  Ok- tober 1998).
nya  Pasal  18  mengenai  pemerintahan daerah,  setiap  undang-undang  yang  di- buat berbeda materi muatannya;
5. Berkaitan  dengan  adanya  Penjelasan UUD  1945.  Tidak  ada  kelaziman  Un- dang Undang Dasar mempunyai penjela- san.  Apalagi  dalam  Penjelasan  UUD 1945  ada  yang  tidak  konsisten  dengan batang  tubuh.  Misalnya  dalam  Pasal  6 Ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden di- pilih oleh MPR, sedangkan dalam Penje- lasan UUD 1945: “Presiden diangkat oleh Majelis,  bertunduk  dan  bertanggung jawab kepada Majelis”;
6. Berkaitan  dengan  kekosongan  materi muatan.  Meskipun  diakui  Undang  Un- dang Dasar hanya memuat asas-asas dan kaidah-kaidah konstitusi  yang pokok sa- ja. Tetapi tidak berarti harus meninggal- kan  hal-hal  penting  yang  mestinya  ada. Misalnya  mengenai:  hak  asasi  manusia, masa jabatan presiden, dan tentang pem- batasan  waktu  pengesahan  rancangan undang-undang oleh presiden.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disebutkan  bahwa  Negara  adalah  suatu  organi- sasi  kekuasaan  yang  terdiri  atas  unsur  rakyat (penduduk),  wilayah  dan  pemerintah.  Pemerin- tahlah  yang  menyelenggarakan  dan  melaksana- kan  tugas-tugas  demi  terwujudnya  tujuan  nega- ra. Di Negara demokrasi, pemerintah  yang baik adalah  pemerintah  yang  menjamin  sepenuhnya kepentingan  rakyat  serta  hak-hak  dasar  rakyat. Upaya  mewujudkan  pemerintahan  yang  menja- min  hak  dasar  rakyat  serta  kekuasaan  yang  ter- batas  itu  dituangkan  dalam  suatu  aturan  berne- gara  yang  umumnya  disebut  kostitusi  (hukum dasar  atau undang-undang dasar negara). Kons- titusi  atau  undang-undang  dasar  negara  menga- tur  dan  menetapkan  kekuasaan  negara  sedemi- kian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan ne- gara  efektif  untuk  kepentingan  rakyat  serta  ter- cegah dari penyalahgunaan kekuasaan.
Gagasan  bahwa  kekuasaan  Negara  harus dibatasi  serta  hak-hak  dasar  rakyat  dijamin  da- lam  suatu  konstitusi  dinamakan  konstitusiona- lisme. “Konstitusionalisme adalah gagasan bah- wa pemerintah merupakan suatu kumpulan akti- vitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, te- tapi yang tunduk pada beberapa pembatasan
yang  dimaksud  untuk  memberi  jaminan  bahwa kekuasaan  yang  diperlukan  untuk  pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka  yang menda- pat  tugas  untuk  memerintah.  Pembatasan  yang dimaksud  termaktub  dalam  konstitusi.  (Carl.  J. Friederich).

## D. Hukum  Ketatanegaraan  Pancasila:  Idea- lita dan Realita
Hasil  Perubahan  UUD  1945  (1999-2002), merubah banyak hal dalam sistem ketatanegara- an Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik In- donesia  Tahun  1945,  dalam  praktek  menimbul- kan  penyimpangan  (deviasi)  dalam  pelaksana- annya.  Beberapa  hal  yang  menurut  penulis  me- nonjol  secara  garis  besar  dapat  diuraikan  seba- gai berikut, yaitu:
a. Bentuk (Bangunan) Negara Kesatuan te- tap  menjadi  pilihan  dalam  perubahan UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 1, Pasal  18  Pasal  18A  dan  Pasal  18B.  Na- mun  demikian  dalam  praktek  betuk  ne- gara  Kesatuan  ini  mempunyai  kecende- rungan  bersifat  federalis.  Misalnya  poli- tik  hukum  pengaturan  desentralisasi-asi- metris  untuk  Daerah  Istimewa  NAD, Otonomi Khusus Papua dan DIY.
b. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil. Pasangan  Presiden  dan  wakil.  Presiden dipilih  langsung  oleh  rakyat  untuk  masa jabatan  5  (lima)  tahun.  Presiden  dalam sistem  Pemerintahan  Presidensiil  harus mempunyai  keleluasaan  dalam  menye- lenggarakan pemerintahan, memilih para pembantunya: para Menteri, Kapolri dan Panglima  TNI.  Namun  dalam  praktek pasca  perubahan  UUD  1945.  Pada  saat Presiden  akan  memilih  para  pembantu- nya:  Menteri,  Jaksa  Agung,  Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan lain-lain jabatan.  Presiden  terkesan  „tergantung‟ kepada  DPR,  dan  bahkan  kepada  Ketua Umum Partai.
c. Sistem  Kamar  di  Parlemen  yang  mem- punyai bikameral  system, yaitu  terdiri dari  Dewan  perwakilan  Rakyat  (DPR) dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD). Keduanya  dippilih  melalui  mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat  (repre-
sentatif) Namun kewenangan dan fungsi- nya berbeda.
d. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, melainkan hanya merupakan Badan tem- pat bergabungnya DPR dan DPD. Kedu- dukan  dan  fungsi  MPR  juga  dipandang „tidak jelas‟ setelah amandemen.
e. Hadirnya Mahkamah Konstitusi yang di- beri wewenang untuk melakukan consti- tutional  review terhadap  Undang-Un- dang  dalam  kalimat  Pasal  24C  ayat  (1) UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945:  “...menguji  undang-undang  terha- dap  Undang-Undang  Dasar,  memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara yang  kewenangannya  iberikan  oleh  Un- dang-Undang Dasar, memutus pembuba- ran partai politik, dan memutus perselisi- han tentang hasil pemilihan umum.”
Adalah wajar jika terhadap ketentuan Un- dang Undang Dasar dilakukan perubahan sesuai dengan  perkembangan  kebutuhan  dan  zaman- nya. Pandangan filsafat, nilai, dan kehendak da- ri  suatu  generasi  tertentu  ada  yang  tetap  diang- gap sesuai dengan generasi berikutnya, tidak se- suai  lagi  dengan  kebutuhan  dan  tantangan  za- mannya.  Mengenai  Pancasila  sebagai  Falsafah Negara  saya  berpandangan  bahwa  Nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila,  masihlah  sa- ngat  relevan  menjadi Filosofische  Grondslag bagi  UUD  1945,  sekaligus  menjadi  bintang  pe- mandu  (asas  utama),  dan  lalu  menjadi  batu  uji (juga  asas  utama)  dalam  pelaksanaannya.  Saya juga berpandangan bahwa Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan masih belum selaras dengan Filsafat  Pancasila,  belum  sempurna  se-  bagai suatu  dokumen  khas  (konstitusionalism)  dan disana-sini tidak sistematis.
Misalnya pada perubahan mendasar perta- ma, penegasan dalam Pasal 1 Ayat (2) Kedaula- tan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Ketentuan Pa- sal 1 Ayat (2) UUD 1945 semula berbunyi: „Ke- daulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR‟. Perubahan Pasal 1  ayat (2) selain  merupakan  reposisi  terhadap  faham kedaulatan yang dianut UUD 1945. Bila selama ini  kedaulatan  rakyat  direduksi  menjadi  kedau-
Negara dan Konstitusi Dalam Perspektif Hukum ...
latan MPR (baca: kedaulatan negara), maka Pe- rubahan  Ketiga  dan  Keempat  UUD  1945  me- ngembalikan  kedulatan  kepada  rakyat  menurut Undang  Undang  Dasar  (kedaulatan  rakyat  de- ngan  berdasar  hukum).  Hal  ini  dipertegas  oleh Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah nega- ra  hukum. Namun  di  sisi  lain  malah  membuat MPR,  menjadi  tidak  jelas  kedudukan,  wewe- nang  dan  fungsinya.  Dilihat  dari  segi  kelemba- gaan negara, MPR yang semula merupakan lem- baga tertinggi negara pemegang kedaulatan rak- yat,  hanya  menjadi  badan  negara  yang  merupa- kan rapat gabungan (joint session) dari DPR dan DPR (Dewan Perwakilan Daerah).
Pada sisi yang lebih dalam lagi bagi saya, Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bertenta- ngan dengan nilai yang dianut dalam sila Kerak- yatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmah/Kebijakasa- naan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Apa- lagi jika hal ini kita hubungkan dengan Pasal  6A ayat  (1)  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipi-  lih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Bagi saya Sistem Penyelenggaraan Pe- merintahan  Negara  Republik  Indonesia  yang dianut  oleh  UUD  1945  yakni:  “Sistem  Peme- rintahan  MPR,  lebih  dekat  dan  sesuai  dengan Filsafat  Pancasila  yang  dianut  Indonesia”,  di- bandingkan “Sistem  Pemerintahan  Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar” se- bagaimana yang dianut oleh Pasal Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  di- laksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Pasal  4  ayat  (1) Presiden  Republik  Indone-  sia memegang  kekuasaan  pemerintahan  menu-  rut Undang  Undang  Dasar. Sebagaimana  yang diatur  dalam  Perubahan  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  keingi- nan  untuk  melakukan  Perubahan  Kelima  UUD 1945,  haruslah  ditempatkan  sebagai  ikhtiar  be- sar  bangsa  Indonesia  untuk  mengembalikan UUD  1945  kepada  kesejatiannya,  sebagai  do- kumen  pendirian  Negara,  tonggak  pencapaian/ perjalanan  bangsa,  cita-cita  dan  tujuan  berne- gara,  pembagian  kekuasaan  negara  dan  sekali- gus  filosofi,  nilai,  asas  dan  kaidah  ketatanega- raan yang bersifat fundamental.  Ikhtiar  besar ini tentu saja haruslah menjadi konsensus ber- sama (nasional) seluruh anak bangsa serta dila- kukan sesuai dengan hukum ketatanegaraan  In-
donesia.  Perubahan  Kelima  UUD  1945  yang mengembalikan  sistem  ketatanegaraan  kepada Hukum  Ketatanegaraan  Pancasila  adalah  ke- perluan  kita,  sekarang  dan  di  masa  yang  akan datang.  Sekarang  dengan  memulainya  menaf- sirkan  dan  mengimplemantasikan  norma  dalam UUD  1945  dalam  bentuk  perundang-undangan berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  saat  ber- samaan juga menyiapkan Dokumen Awal Peru- bahan  Kelima  UUD  1945  yang  komprehensif melalui  kajian  mendalam  di  MPR,  dengan  ter- buka  dan  melibatkan  sebanyak-banyak  partisi- pasi rakyat.

## E. Prospek  dan  Model  Pengajaran  Hukum Tata Negara: Penutup
Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945 un- tuk  mengembalikan  sistem  ketatanegaraan kepada  Hukum  Ketatanegaraan  Pancasila  seba- gai  keperluan  kita  bersama,  tidaklah  gagasan sederhana.  Karenanya  Pendidikan  Tinggi  Hu- kum,  harus  juga  menjadi  bagian  yang  membe- rikan  kontribusi  bagi  upaya  ini.  Ilmu  Pengeta- huan hukum termasuk Hukum Tata Negara ada- lah  ilmu  kemasyarakatan  yang  terus  berkem- bang sedemikian rupa mengikuti pengembangan masyarakat. Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia  dalam  kurun  waktu  dua  windu  16 (empat  belas)  tahun  terakhir  ini,  sejak  bergulir- nya tuntutan reformasi 1997-1998 demikian ce- pat.  Menuntut  pula  kesiapan  Ilmu  Hukum  me- ngikuti pekembangan zaman dan kebutuhan hu- kumnya.
Sesuatu  yang  sebelumnya  tidak  mungkin menjadi mungkin, perubahan ketatanegaraan de- wasa ini semakin cepatnya dengan perubahan di bidang-bidang lain. UUD 1945  yang secara po- litik pada masa Orde Baru „disakralkan‟ dan „haram‟ diubah telah mengalami 4 (empat) kali perubahan  dalam  kurun  waktu  empat  tahun (1999-2002). MPR lembaga negara yang berwe- nang  melakukan  Perubahan,  malah  merefosisi eksistensi yang dimiliki dirinya. Perubahan UUD 1945  membawa  implikasi  pada  berubah-  nya format  (wujud,  struktur,  kultur  dan  proses) seluruh  sendi  dari  sistem  kehidupan  bernegara dan  bermasyarakat,  termasuk  pada  sistem  pe- nyelenggaraan  pemerintahan  negara  hingga  le- vel paling rendah. Tantangan hari ini dan ke de- pan juga semakin banyak, luas dan kompleks.

## Otong Rosadi
Keadaan  ini  menuntut  pengajaran  materi Hukum  Tata  Negara  menyesuaikan  dengan  pe- rubahan  yang terjadi dalam kehidupan bernega- ra  dan  di  tengah  pergaulan  masyarakat  antar bangsa.  Pendekatan  pengajaran  Hukum  Tata Negara  yang  semula historical-forma-institutio- nal, sudah saatnya ditambah dengan pendekatan yang  lebih komprehensif  -  fungsional  -  holistik . Masalah  ketatanegaran  harus  dipandang  dari berbagai  sudut  pandang  (komprehensif)  dengan tetap  tidak  melupakan  pendekatan  formal  agar tetap ajeg secara hukum (objektif).
Materi  yang  disampaikan  dalam  perku- liahan  haruslah  sesuai  dengan  situasi/keadaan pada zamannya. Upaya penyesuaian materi per- kuliahan dapat dilakukan dengan penyempurna- an  kurikulum  dan  dapat  pula  dilakukan  dengan penyampaian  materi  (topik)  mata  kuliah  yang disesuaikan dengan suasana kemasyarakatan pa- da saat itu.
Saya ingin menutup artikel ini dengan me- ngutip kembali pandangan Maha Guru Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia, Djokosoetono, bahwa  kebutuhan  untuk  senantiasa  menyesuai- kan dengan tuntutan perkembangan zaman diha- rapkan agar mata kuliah tidak hanya teori sema- ta tetapi juga sesuai dengan kenyataan, tidak „knowledge for knowledge‟ akan tetapi „know- ledge for what?‟. Sebuah pandangan yang tidak saja  akan  tetap  relevan  kapan  pun,  tetapi  juga sesuai  dengan  konsep  penyusunan  Kurikulum yang  Berbasis  Kompetensi  (KKNI)  dan  sesuai dengan  Kebutuhan  Zamannya,  yang  dewasa  ini tengah dilakukan oleh Pendidikan Tinggi di  In- donesia.
Karena  di  masa  depan  kehidupan  ketata- negaraan Indonesia akan lebih dinamis lagi, yang akan  melahirkan  dua  hal  sekaligus. Perta-  ma, kecenderungan  politik  menjadi  lebih  de- mokratis dan terbuka. Kedua malah menjadi se- makin kacau, ruwet, dan mudah pecah (fragile). Apapun  dampaknya  kondisi  ini  menuntut  la- hirnya  produk-produk  hukum  ketatanegaraan Indonesia sekarang dan dimasa datang yang res- ponsif.  Dengan  demikian  mata  kuliah  Hukum Tata Negara kelak akan menjadi materi pengaja-
bukan  hanya  bagi  mahasiswa  Fakultas  Hukum seperti selama ini.
Penstudi  Ilmu  Hukum  umumnya  dan  hu- kum  tata  negara  khususnya,  tidak  hanya  meng- kaji Hukum Tata Negara, secara logos-positivis- tik-strukturalistik- semata. Namun pengkaji Hu- kum Tata Negara (termasuk Ilmu Hukum, seca- ra  umum)  haruslah  menggunakan  segenap  hati (qalbu), akal dan budi. Hukum, menurut Awalu- din Marwan tidaklah harus berhenti pada keter- hubungannya  dengan  hukum  (norma,  kaidah) lainnya.  Namun  juga  memiliki  relasi  dengan pemikiran  hukum.  Hukum  hendaknya  memiliki basis filosofis dan sains. 15
Keadaan  ini,  pada  gilirannya  harus  pula mendorong  penstudi  hukum  tata  negara,  tidak hanya  mengkaji  Hukum  Tata  Negara  dari  per- spektif „struktural-formal‟ semata namun juga „fungsional-actual‟, juga dengan memperhatikan kondisi  kekinian  selalu.  Kajian  terhadap green constitution (Konstitusi Hijau) seperti yang ditu- lis Jimly Ashshiddiqie bahkan „deep constituti- on‟ , juga kajian terhadap konsep „desentralisasi a-simetris‟ dalam konteks Negara Kesatuan Re- publik  Indonesia,  sistem  perlindungan  jaminan sosial  warga  negara  dan  kajian-kajian  lainnya haruslah  menjadi  subjek  (Ilmu)  Hukum  Tata Negara  Indonesia  ke  depan.  Dengan  tentu  saja memperkuat  basis  filsafat  yang  sesuai  dengan konteks  keindonesiaan.  Karena  bukankah  cara berhukum  yang  tetat  untuk  masyarakat  Indone- sia adalah cara berhukum Indonesia (Pancasila).
ran  yang menarik  minat (interessant) serta  sa- ngat penting (par-excellence) bagi banyak kala- ngan mahasiswa dan peminat hukum lainnya,
15 Awaludin  Marwan, Dekonstruksi  Teks  Hukum:  Ketika Derrida  Memikirkan  Hukum dalam  Jurnal  Konstitusi, Mahkamah  Kosntitusi,  Volume  6  Nomor  4,  Nopember 2009.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bagir Manan, Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Editor H. Mashudi dan Kuatana Magnar), (Bandung: Mandar Maju, 1986)
, Konvensi Ketatanegaraan, (Bandung: Armico, 1987).
, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , (Kerawang: Uniska, 1993)
Emir Soendoro, Kembali Ke UUD 1945, (Depok: Cinta Indonesia, 2014)
I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na‟a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitu- si , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , (Jakarta: Buana Imu Popular, 2007)
K.C. Wheare, Modern Constitution , (London: Oxford University Press, 1969) Otong Rosadi, Hukum Tata Negara: Teks dan Konteks, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Rosjidi Ranggawidjaja, Wewenang Menafsirkan UUD, (Bandung: Citra Bhakti Akademika, 1996) Sri Soemantri M., Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, (Jakarta, Rajawali, 1984) ., Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987 )
., Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Edisi II (Bandung: Alumni, 2006) ., Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan , (Bandung: Rosda, 2015)
Tukiran Taniredja, et. all., Indonesia Negara Paripurna (Purwokerto: UMP, 2016)

## Jurnal dan Artikel Lepas
Awaludin Marwan, Dekonstruksi Teks Hukum: Ketika Derrida Memikirkan Hukum dalam Jurnal Konstitusi, Mahkamah Kosntitusi, Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009.
Otong Rosadi, Jurnal Res-publica Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Univ. Lancangkuning Pekanbaru, Vol. 2 No. 3 Oktober 2002.
, Landasan Hukum Berhentinya Presiden, Harian Republika, tanggal 21 Mei 1998.
Teguh  Satya  Bhakti, Pola  Hubungan  Presiden  dan  DPR  Menurut  Perubahan  UUD  1945, dalam Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009