## TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

## Luki Natika
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com

## Abstrak
Era  digital  membawa  perubahan  fundamental  dalam  berbagai  aspek  kehidupan, termasuk  dalam  tata  kelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Masyarakat  kini terbiasa dengan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Hal ini mendorong transformasi pelayanan publik menuju model yang lebih prima, efisien, dan efektif.
Tulisan  ini  mengkaji  transformasi  pelayanan  publik  di  era  digital  dengan menguraikan  latar  belakang  pemikiran,  kerangka  pemikiran,  metode  penelitian, pembahasan, dan simpulan.
Transformasi  pelayanan  publik  di  era  digital  ditandai  dengan  digitalisasi  layanan, penerapan  teknologi,  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Transformasi  ini membawa  manfaat  seperti  meningkatkan  aksesibilitas,  efisiensi,  efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Meskipun terdapat banyak manfaat, transformasi pelayanan publik di era digital juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan digital, keamanan data, sumber daya manusia, dan perubahan budaya.
Pemerintah perlu terus mendorong transformasi pelayanan publik dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan transformasi yang efektif, pelayanan publik di Indonesia  dapat  menjadi  lebih  prima,  efisien,  dan  efektif,  sehingga  dapat meningkatkan  kepuasan  masyarakat  dan  mewujudkan  Indonesia  yang  maju  dan sejahtera.
Kata kunci: Transformasi, Pelayanan Publik, Era Digital

## Abstract
The  digital  era  has  brought  fundamental  changes  to  various  aspects  of  life,  including governance and public services. People are now accustomed to services that are fast, easily accessible, and technology-based. This drives the transformation of public services towards a more excellent, efficient, and effective model. This article examines the transformation of public services  in  the  digital  era  by  describing  the  background  of  thought,  framework  of  thought, research methods, discussion, and conclusions. The transformation of public services in the digital  era  is  marked  by  the  digitalization  of  services,  the  application  of  technology,  and increased  public  participation.  This  transformation  brings  benefits  such  as  increasing accessibility,  efficiency,  effectiveness,  transparency,  and  accountability.  Despite  the  many benefits, the transformation of public services in the digital era also faces several challenges, such as the digital divide, data security, human resources, and cultural change.
The  government  needs  to  continue  to  promote  the  transformation  of  public  services  by overcoming the various challenges that exist. With effective transformation, public services in Indonesia can become more excellent, efficient, and effective, so that they can increase public satisfaction and realize a prosperous Indonesia.
Keywords: Tranformation, Public Services, Digital Era

## Pendahuluan
Era digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat kini terbiasa dengan layanan yang cepat,  mudah  diakses,  dan  berbasis  teknologi.  Hal  ini  mendorong  transformasi fundamental  dalam  model  pelayanan  publik,  mengantarkannya  menuju  era  yang lebih  prima,  efisien,  dan  efektif.  Selama  ini  tuntutan  masyarakat  dalam  pelayanan publik  sangat  betul  sekali  dirasakan  oleh  masyarakat,  karena  masyarakat  sangat mengingkan sekali tuntutan pelayanan publik terhadap birokrasi pemerintahan itu lebih  mudah,  praktis,  dan  cepat  di  era  perkembangan  zaman  saat  ini.  Tantangan Pelayanan  publik  tradisional  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  yang menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, seperti:
1. Proses  yang  Berbelit-belit:  Masyarakat  harus  melalui  banyak  tahapan  dan prosedur  yang  rumit  untuk  mendapatkan  layanan,  menghabiskan  waktu  dan tenaga yang tidak perlu.
2. Kurangnya  Transparansi  dan  Akuntabilitas:  Informasi  tentang  layanan  publik tidak  mudah  diakses  dan  tidak  tersedia  secara  komprehensif,  sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat. Penyelenggara layanan  publik  juga  kurang  akuntabel  atas  kualitas  layanan  yang  diberikan, memicu rasa frustrasi dan ketidakpercayaan.
3. Inefisiensi  dan  Keterbatasan  Sumber  Daya:  Proses  pelayanan  publik  seringkali tidak  efisien  dan  memakan  waktu  lama,  yang  disebabkan  oleh  keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan.
4. Kesenjangan Akses Layanan: Akses terhadap layanan publik tidak merata dan masih  banyak  masyarakat  yang  tertinggal,  terutama  di  daerah  terpencil  dan terdepan.
Masyarakat saat ini menginginkan layanan publik yang mudah diakses, cepat, akurat, dan prima. Teknologi digital menawarkan berbagai solusi untuk menjawab kebutuhan  tersebut.  Pemerintah  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk  melakukan transformasi  digital  pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  dan  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Hal  ini sejalan  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020- 2024  yang  menitikberatkan  pada  pembangunan  manusia  dan  daya  saing  bangsa. Kemudian  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  37  Tahun  2019  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Elektronik  dan  Instruksi  Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional. Kebutuhan  akan  Transformasi  yang  Komprehensif  saat  ini  yang  diingikan Masyarakat adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan  tuntutan  globalisasi  mendorong  transformasi  pelayanan  publik  di  era  digital. Tujuan transformasi Pelayanan Publik, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan  kata  lain  Transformasi  ini  harus  dilakukan  secara  komprehensif  dan
menyeluruh, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan  kualitas,  efisiensi,  dan  efektivitas  pelayanan  publik.  Ada  beberapa penerapan pelayanan publik di era digital yang harus diketahui, contohnya :
1. Layanan online: Banyak instansi pemerintah yang telah menyediakan layanan online, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, dan pendaftaran BPJS Kesehatan.
2. Media  sosial:  Media  sosial  dapat  digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan masyarakat, memberikan informasi tentang pelayanan publik, dan menerima keluhan dari masyarakat.
3. Aplikasi  mobile:  Banyak  instansi  pemerintah  yang  telah  mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
4. Big data: Big data dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya transformasi pelayanan publik di era digital saat ini, maka akan menuju  mengarah  ke  pelayanan  public  yang  bisa  menjadikan  salah  satunya  yaitu pelayanan prima lebih efesien dan efektif.

## Kerangka Teori
Istilah konsep dasar dari pada pengertian atau definisi dapat dijelaskan Menurut Kominfo, transformasi pelayanan publik di era digital adalah: "Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang semula manual menjadi elektronik dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk meningkatkan  kualitas,  efisiensi,  dan  efektivitas  pelayanan  publik."  Di  Era  digital ditandai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang pesat,  dan  penggunaannya  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.sedangkan  menurut Menteri PANRB mendefinisikan transformasi pelayanan publik di era digital sebagai: "Proses  perubahan  fundamental  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat  dan  akuntabilitas  penyelenggara  pelayanan  publik."  Dengan  adanya perubahan pelayanan publik berarti TIK memiliki potensi besar untuk mengubah cara kerja organisasi, termasuk dalam pelayanan public. Era digital membawa perubahan pada  ekspektasi  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik,  yaitu  lebih  cepat,  mudah diakses, dan berbasis digital.
Prof. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa transformasi pelayanan publik di  era  digital  adalah:  "Suatu  keniscayaan  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat. Transformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan."
Transformasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  adalah  suatu keniscayaan untuk mencapai beberapa tujuan penting, yaitu:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik: Transformasi ini bertujuan untuk  menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  lebih  transparan,  akuntabel, partisipatif,  efektif,  dan  efisien.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  mendorong  partisipasi  mereka  dalam proses pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Tata kelola pemerintahan yang baik
dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang baru bagi mereka.
Transformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan,  dan    transformasi  ini  tidak  dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Selanjutnya  dengan  meliputi  semua  aspek  pemerintahan,  Transformasi  ini  harus dapat menyentuh semua aspek pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, dan dari perumusan kebijakan hingga implementasinya.
Bila  dijelaskan  kembali  dalam  konsep  dasar  pengertian  pelayan  publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  dasar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan  publik  bukan  hanya  satu  aktivitas  tunggal,  tetapi  bisa  terdiri  dari beberapa  langkah  atau  proses  yang  berurutan  sebagai  Pemenuhan  kebutuhan pelayanan  dasar  bahwa  Pelayanan  publik  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  masyarakat,  seperti  kebutuhan  akan  pendidikan,  kesehatan,  dan  keamanan. Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  Pelayanan  publik  harus  dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Karena bagi setiap masyarakah elayanan publik itu tidak boleh diskriminatif  dan  harus  dapat  diakses  oleh  semua  masyarakat,  tanpa  memandang latar belakang mereka. Atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative, maka Pelayanan publik dapat berupa pemberian barang, seperti dokumen kependudukan, jasa,  seperti  layanan  kesehatan,  dan/atau  pelayanan  administratif,  seperti pengurusan  izin  usaha.  Penyelenggara  pelayanan  publik  adalah  pihak  yang berwenang untuk memberikan pelayanan publik, seperti instansi pemerintah, badan usaha  milik  negara,  dan  badan  usaha  milik  daerah.  Beberapa  Contoh  Pelayanan Publik, diantaranya:
1. Pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Lahir.
2. Pelayanan  kesehatan,  seperti  pemeriksaan  kesehatan,  rawat  inap,  dan persalinan.
3. Pendidikan, seperti sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri.
4. Penegakan  hukum,  seperti  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan penyelesaian perkara pidana.
5. Pelayanan  transportasi,  seperti  penyediaan  angkutan  umum  dan pembangunan infrastruktur jalan.
Ada beberapa Prinsip-prinsip Pelayanan Publik, diantaranya :
1. Akuntabilitas: Penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  pengguna  layanan  dan masyarakat.
2. Transparansi: Informasi tentang pelayanan publik harus terbuka dan mudah diakses oleh pengguna layanan dan masyarakat.
3. Partisipasi: Pengguna layanan dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Efektivitas: Pelayanan publik harus mencapai tujuan yang diinginkan dengan
cara yang optimal.
5. Efisiensi:  Penggunaan  sumber  daya  yang  minimal  untuk  mencapai  tujuan pelayanan publik.
6. Keadilan: Pemberian pelayanan publik yang adil dan merata kepada semua pengguna layanan.
7. Kepuasan pengguna layanan: Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan.
8. Profesionalisme:  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  berlandaskan pada kompetensi, kode etik, dan standar pelayanan yang tinggi.
9. Responsivitas: Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  Pelayanan  publik  diatas  adalah  kegiatan  yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup  masyarakat.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  dilakukan  dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, keadilan, kepuasan pengguna layanan, profesionalisme, dan responsivitas. sehinggaTransformasi  pelayanan  publik  di  era  digital  merupakan  alat  untuk mengubah paradigma pelayanan publik tradisional menjadi pelayanan publik yang berbasis  digital.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan publik.
Suatu  proses  perubahan  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, efisien, efektif,  transparan,  dan  akuntabel.  Sehingga  semunya  itu  adalah  upaya  untuk memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Transformasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan data, privasi, dan inklusivitas." Konsep Teori Pendukung dalam kajian tulisan ini yaitu :
1. Teori Good Governance Teori  ini  menekankan  pentingnya  pemerintahan  yang  baik,  akuntabel, transparan,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Transformasi pelayanan  publik  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  good  governance,  yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik.
2. Teori E-Government Teori ini membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam  pemerintahan,  termasuk  dalam  pelayanan  publik.  Transformasi pelayanan  publik  erat  kaitannya  dengan  penerapan  e-government,  yaitu penggunaan TIK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.
3. Teori New Public Service
Teori  ini  menekankan  pentingnya  pelayanan  publik  yang  berkualitas, berorientasi  pada  pelanggan,  dan  menggunakan  prinsip-prinsip  manajemen modern. Transformasi pelayanan publik sejalan dengan prinsip-prinsip New Public  Service,  yaitu  meningkatkan  fokus  pada  pelanggan  dan  menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaan pelayanan publik.
4. Teori Public Value
Teori  ini  menekankan  pentingnya  penciptaan  nilai  publik  dalam  pelayanan publik,  yaitu  manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Transformasi
pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan nilai publik bagi masyarakat, yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  berkualitas,  efisien,  dan efektif.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, analisis data, studi literasi dan atau studi literatur review yang di dasarkan oleh bahan primer dan skunder yaitu UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  bahan  dasar,  bahan sekunder terdiri dari buku, surat kabar, jurnal, dokumen dan internet/website yang berisi topik yang relevan/terkait dan menitikberatkan pada meningkatkan efisiensi pelayanan  publik  dengan  teknologi  di  era  digital.  Data  yang  diperoleh  dianalisis secara deskriptif untuk memahami transformasi pelayanan publik di era digital.

## Hasil dan Pembahasan Transformasi Pelayanan Publik
Transformasi digital pelayanan publik di era digital telah membawa perubahan signifikan  dalam  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia. Seperti hal nya peningkatan aksesibilitas layanan, diantaranya :
1. Penyediaan Layanan Online, Banyak  instansi  pemerintah  telah  menyediakan  layanan  online,  seperti pengurusan  dokumen  kependudukan,  pembayaran  pajak,  dan  pendaftaran BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik tanpa harus datang ke kantor instansi terkait.
2. Pemanfaatan Media Sosial, Media  sosial  telah  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  tentang pelayanan  publik,  menerima  keluhan  dari  masyarakat,  dan  membangun komunikasi yang lebih interaktif dengan masyarakat.
3. Pengembangan Aplikasi Mobile, Berbagai  instansi  pemerintah  telah  mengembangkan  aplikasi  mobile  untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Transformasi  pelayanan  publik  di  era  digital  saat  ini  dapat  meningkatan Efisiensi  dan  Efektivitas  Layanan,  dalam  hasil  seperti  adanyan  Penyederhanaan dalam  Proses  Pelayanan  yang  dapat  menunjukan  Banyak  proses  pelayanan  publik telah disederhanakan untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Dengan hal  tersebut  maka  secara  Otomasi  Tugas-tugas  Manual  itu  Banyak  tugas-tugas manual  dalam  pelayanan  publik  telah  diotomatisasi  menggunakan  teknologi informasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Namun Integrasi Sistem dan Basis Data harus betul-betul Integrasi sistem dan basis data antar instansi pemerintah  telah  dilakukan  untuk  menghindari  duplikasi  data  dan  meningkatkan efektivitas layanan.
Peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  tranformasi  pelayanan  publik  di era digital saat ini sudah di dorong untuk meningkatkan Informasi publik mengenai tentang pelayanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui website, media  sosial,  dan  aplikasi  mobile.  sedangkan  Mekanisme  pengaduan  masyarakat telah diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini peran pengawasan pelayanan publik terhadap Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik melalui berbagai forum dan kanal komunikasi
telah meningkat.
Selain  itu  Peningkatan  Kualitas  Layanan  aparatur  harus  dibarengi  dengan Kompetensi  aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  baik  dan  harus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Karena Penerapan Standar pelayanan  publik  yang  lebih  tinggi  telah  diterapkan  untuk  memastikan  kualitas layanan yang prima, dan dapat meningkatan kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik menunjukkan tren peningkatan,
Setiap  penyelenggaraan  transformasi  pelayanan  publik  pasti  selalu  ada Tantangan dan Hambatannya. Meskipun terdapat banyak kemajuan, masih terdapat beberapa  tantangan  dan  hambatan  dalam  transformasi  pelayanan  publik  di  era digital, antara lain:
1. Kesenjangan Digital: Kesenjangan digital, seperti keterbatasan akses internet dan  kemampuan  menggunakan  teknologi,  masih  menjadi  hambatan  bagi sebagian masyarakat untuk mengakses layanan publik digital.
2. Keamanan Data: Keamanan data pengguna layanan publik menjadi perhatian utama, karena kebocoran data dapat berakibat fatal.
3. Kapasitas  Aparatur  Pemerintah:  Kapasitas  aparatur  pemerintah  dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.
4. Kurangnya  Koordinasi  Antar  Instansi:  Kurangnya  koordinasi  antar  instansi pemerintah dapat menghambat integrasi sistem dan basis data, serta duplikasi layanan.
Terlepas dari Tantangan dan Hambatannya bila di bahas lebih lajut sebenarnya tranformasi  pelayanan  publik  di  era  digital  telah  memberikan  Transformasi pelayanan publik yang menawarkan berbagai manfaat, seperti:
1. Meningkatkan  Aksesibilitas:  Layanan  publik  menjadi  lebih  mudah  diakses oleh  masyarakat  melalui  berbagai  platform  digital,  seperti  website,  aplikasi mobile, dan media sosial.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Proses pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi TIK, seperti sistem antrean online, chatbot, dan big data.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Penyelenggara layanan publik dapat  dipantau  dan  diawasi  dengan  lebih  mudah  oleh  masyarakat  melalui platform digital.
4. Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat:  Masyarakat  dapat  terlibat  lebih  aktif dalam  proses  perumusan  dan  evaluasi  kebijakan  pelayanan  publik  melalui platform digital.
5. Meningkatkan  Kualitas  Layanan:  Teknologi  TIK  dapat  membantu meningkatkan kualitas layanan publik, seperti dengan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat, serta mempercepat proses pelayanan.
Transformasi  digital  pelayanan  publik  di  Indonesia  telah  membawa  berbagai kemajuan  dan  perubahan  positif  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Hal  ini  didorong oleh  berbagai  faktor,  seperti:  adanya  Kebijakan  Pemerintah,  mengenai  Peraturan Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  sehingga  Peraturan  ini  menjadi  landasan  bagi  pelaksanaan  transformasi digital  di  seluruh  sektor  pemerintahan,  termasuk  pelayanan  publik.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Elektronik, Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan publik berbasis
elektronik,  mulai  dari  perencanaan,  pengembangan,  hingga  implementasi  dan Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Transformasi  Digital Nasional, intruksi presiden ini yang mengaharuskan segala bentuk pelayan dari pusat sampai daerah harus sudah terintegrasi dengan digitalisasi.
Berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah tersebut Pemanfaatan Teknologi saat ini sangat betul sekali dirasakan oleh Masyarakat, dari berbagai teknologi TIK seperti  cloud  computing,  big  data,  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  efisiensi, efektivitas,  dan  kualitas  pelayanan  publik.  Layanan  Online  sudah  Banyak  instansi pemerintah  menyediakan  layanan  online,  seperti  pengurusan  dokumen kependudukan,  pembayaran  pajak,  dan  pendaftaran  BPJS  Kesehatan.  Hal  ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik tanpa harus datang ke kantor  instansi  terkait.  Sedangkan  Aplikasi  Mobile:  Berbagai  aplikasi  mobile dikembangkan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  layanan  publik, seperti aplikasi Peduli Lindungi untuk melacak penyebaran COVID-19 dan aplikasi Satu Hati untuk mengakses berbagai layanan publik dari berbagai instansi.
Keterlibatan  Masyarakat  dalam  proses  transformasi  digital  menjadikan Masyarakat  yang  dapat  memberikan  masukan  dan  saran  melalui  berbagai  kanal seperti  survei  online,  forum  diskusi,  dan  media  sosial  dan  Masyarakat  didorong untuk  menggunakan  layanan  publik  digital  dari  Berbagai  program  edukasi  dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan mendorong mereka untuk menggunakan layanan publik digital. Secara keseluruhan  transformasi pelayanan publik di era digital ini telah memberikan peningkan pelayanaan publik bagi masyarakat. Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia baik di pusat maaun sampai daerah sudah bisa dan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam  meningkatkan  kualitas,  aksesibilitas,  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan akuntabilitas pelayanan publik.

## Menuju Pelayanan Publik yang lebih baik
Transformasi  digital  membawa  perubahan  signifikan  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk  dalam  hal  pelayanan  publik.  Di  era  digital  ini,  masyarakat menuntut pelayanan yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Membangun pelayanan yang baik di era digital membutuhkan upaya komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, dengan fokus pada beberapa aspek utama:
1. Visi dan Strategi yang Jelas:
a. Membangun  visi  yang  jelas  tentang  masa  depan  pelayanan  publik  yang ideal,  dengan  fokus  pada  kemudahan  akses,  efisiensi,  efektivitas,  dan kepuasan pengguna.
b. Merumuskan  strategi  yang  komprehensif  untuk  mencapai  visi  tersebut, dengan  mempertimbangkan  aspek  teknologi,  infrastruktur,  sumber  daya manusia, regulasi, dan budaya.
2. Infrastruktur dan Konektivitas:
a. Memperluas  akses  internet  dan  infrastruktur  digital  ke  seluruh  wilayah untuk  memastikan  masyarakat  dapat  mengakses  layanan  digital  dengan mudah.
b. Meningkatkan kualitas jaringan internet untuk menunjang kelancaran dan stabilitas layanan digital.
c. Membangun  infrastruktur  digital  yang  aman  dan  tangguh  untuk melindungi data dan privasi pengguna.
3. Kapasitas Aparatur:
a. Meningkatkan  kapasitas  aparatur  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan teknologi digital melalui pelatihan dan pengembangan.
b. Membangun budaya digital yang adaptif dan inovatif dalam lingkungan birokrasi.
c. Menyediakan  dukungan  dan  pendampingan  bagi  aparatur  dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi digital.
4. Layanan yang Berpusat pada Pengguna:
a. Memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna melalui riset dan survei untuk merancang layanan yang tepat sasaran.
b. Mengembangkan  layanan  yang  mudah  digunakan  dan  dipahami  oleh semua kalangan masyarakat.
c. Menyediakan berbagai kanal layanan yang mudah diakses, seperti online, offline, dan mobile.
d. Membangun  sistem  pengaduan  dan  umpan  balik  yang  efektif  untuk menampung masukan dan kritik dari pengguna.
5. Inovasi dan Teknologi:
a. Memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan  cloud  computing  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas layanan.
b. Berinovasi dalam pengembangan layanan digital yang kreatif dan solutif untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
c. Memanfaatkan platform media sosial untuk membangun komunikasi yang interaktif dan transparan dengan pengguna.
6. Keamanan dan Perlindungan Data:
a. Memastikan  keamanan  data  pengguna  dengan  menerapkan  standar keamanan data yang ketat.
b. Memberikan edukasi tentang keamanan digital kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan.
c. Membangun  regulasi  dan  kebijakan  yang  melindungi  privasi  dan  data pribadi pengguna.
7. Kolaborasi dan Keterlibatan Masyarakat:
a. Membangun  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak,  seperti  sektor  swasta, akademisi,  dan  komunitas  masyarakat,  untuk  mendukung  transformasi digital pelayanan publik.
b. Melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perancangan  dan  pengembangan layanan digital untuk memastikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
c. Membangun  budaya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Kunci menuju pelayanan yang baik di era digital adalah komitmen yang kuat dari  pemerintah,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  dan  dukungan  dari  berbagai pemangku  kepentingan.  Dengan  menerapkan  strategi  yang  tepat  dan  mengatasi berbagai tantangan, pelayanan publik di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dapat menjadi lebih mudah diakses, cepat, akurat, transparan, akuntabel, dan prima, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Transformasi  digital  pelayanan  publik  adalah  proses  berkelanjutan  yang
membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pelayanan publik di Indonesia dari tingkat  pusat  sampai  tingkat  daerah  dapat  menjadi  lebih  baik  dan  memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.

## Kesimpulan
Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Transformasi pelayanan publik di era digital telah menunjukkan hasil yang positif dan membawa kemajuan signifikan dalam meningkatkan kualitas, aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai  pelayanan  prima  yang  efisien  dan  efektif.  Upaya  ke  depan  yang  harus dilakukan  adalah  Memperluas  akses  internet  dan  infrastruktur  digital  ke  seluruh wilayah,  Meningkatkan  edukasi  dan  literasi  digital  Masyarakat,  Memperkuat keamanan  data  pengguna  layanan  public,  Meningkatkan  kapasitas  aparatur pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi, Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah.
Dengan  mengatasi  tantangan  dan  hambatan  tersebut,  serta  terus  melakukan inovasi dan pengembangan, transformasi pelayanan publik di era digital diharapkan dapat  mencapai  tujuannya  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima  yang  efisien  dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, transformasi ini dapat dicapai dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

## Referensi
Agus  Rahardjo.  (2023).  Transformasi  Digital  Pelayanan  Publik:  Menuju  Era  Baru Pelayanan Publik yang Lebih Baik. Pustaka LP3 FEB UI.
Asep  Saeful  Rahmat  &  Nenden  Rika  Sari.  (2021).  Tantangan  dan  Strategi Implementasi  Transformasi  Digital  Pelayanan  Publik  di  Indonesia.  Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 2.
Evi  Dwi  Astuti  &  Riris  Retno  Wati.  (2020).  Peran  Teknologi  Digital  dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Era  Pandemi  COVID-19.  Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2.
Eko Prasetyo & Muhammad Nurul Arifin. (2021). Transformasi Digital dan Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Penerbit Pustaka LP3 FEB UI.
I  Nyoman  Trisantosa,  Dewi  Kurniasih,  &  Musa  Hubeis.  (2022).  Pelayanan  Publik Berbasis Digital: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. CV Pustaka Cendekia Utama.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi: https://www.menpan.go.id/
Kementerian Komunikasi dan Informatika: https://www.kominfo.go.id/
Muhammad  Nurul  Arifin  &  Eko  Prasetyo.  (2020).  Digitalisasi  Pelayanan  Publik: Strategi Menuju Pelayanan Publik yang Prima. Penerbit Pustaka LP3 FEB UI.
Muhammad  Ridwan  &  M.  Syarifudin.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Transformasi  Digital  Pelayanan  Publik  di  Indonesia.  Jurnal  Reformasi Birokrasi, Vol. 17, No. 3.
Ombudsman Republik Indonesia: https://ombudsman.go.id/
Onno  Purbo.  (2019).  Transformasi  Digital  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Peluang.
Penerbit PT Elex Media Komputindo.
Rini Puspita Sari & Dian Anggraini. (2023). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Dimensi: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 17, No. 1.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  dan R&D. Bandung : Alfabeta
Tri Hastuti Rahayu & Eko Prasetyo. (2019). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Menuju  E-Governance  yang  Efektif  dan  Efisien.  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik, Vol. 10, No. 1.