## ANALISIS TERHADAP  ARAH DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2005 – 2025

## Mohamad Samsudin
Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor Jl. Nurul Iman No. 01 RT/RW. 01/01, Ds. Waru Jaya, Parung, Bogor Email: m.34din@yahoo.co.id

## Abstract
Indonesian  development  runs  on  the  foundation  of  Indonesia's  long-term vision,  namely  the  realization  of  nation-states,  modern  Indonesia  that  is  safe  and peaceful,  fair  and  democratic,  and  prosperous  by  upholding  human  values, independence  and  unity  based  on  Pancasila  and  The  1945  Constitution.  To  realize this, education as a subsystem is one of the important aspects to be considered in its direction  and  purpose  so  that  education  is  not  merely  an  aspect  of  supporting Indonesia's  development,  but  as  a  locomotive  of  development  itself.  Because  in reality,  education  is  one  aspect  of  life  that  is  run  by  being  influenced  by  various external  aspects  that  are  interrelated  with  each  other  such  as  political,  economic, socio-cultural, defense-security aspects, even ideology has a very strong influence on the continuity of education, and vice versa. This paper aims to  find  out  how the Long Term Development  Plan (RPJP) is specifically  regarding  national  education  between  2005-2010  and  2010-2025.  To achieve  this  goal,  the  author  uses  content  analysis  research  using  written  documents that  have  been  used  as  guidelines  to  determine  the  direction  of  the  Indonesian government's policy in realizing national development. The results of the research in this paper show that the development of national education in the future is based on the paradigm of developing Indonesian people as a whole.  The  humanitarian  dimension  includes  the  three  most  basic  things,  namely: cognitive,  affective,  and  psychomotor.  This  is  based  on  the  desire  to  realize  the education  system  as  a  strong  and  authoritative  social  institution  to  empower  all citizens  of  Indonesia  to  develop  into  quality  human  beings  so  that  they  are  able  and proactively respond to the challenges of an ever-changing era.
Keywords: Direction, Purpose, National Education

## Abstrak
Pembangunan  Indonesia  berjalan  di  atas  landasan  visi  misi  Indonesia  jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang aman dan damai, adil, dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,  kemerdekaan,  dan  persatuan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945. Untuk  mewujudkan  itu  semua,  pendidikan  sebagai  sebuah  subsistem  menjadi  salah satu  aspek yang penting untuk  diperhatikan arah dan tujuannya sehingga pendidikan tidak  hanya  sekadar  aspek  pendukung  pembangunan  Indonesia  semata,  melainkan sebagai  lokomotif  dari  pembangunan  itu  sendiri.  Karena  pada  realitasnya  bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain seperti aspek politik,
ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan-keamanan,  bahkan  ideologi  sangat  erat pengaruhnya  terhadap  keberlangsungan  penyelenggaraan  pendidikan,  demikian  pula sebaliknya.
Makalah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) khususnya mengenai pendidikan nasional  antara tahun 2005- 2010  dan  2010-2025.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  penulis  menggunakan penelitian yang bersifat content analysis dengan menggunakan dokumen tertulis yang telah  dijadikan  pedoman  menentukan  arah  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam mewujudkan pembangunan nasional. Hasil  penelitian  dalam  makalah  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan pendidikan  nasional  ke  depan  didasarkan  pada  paradigma  membangun  manusia Indonesia  seutuhnya.  Dimensi  kemanusiaan  itu  mencakup  tiga  hal  paling  mendasar, yaitu:  kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik.  Hal  ini  dilandaskan  pada  keinginan terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia  berkembang  menjadi  manusia  yang berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan  zaman  yang  selalu berubah.
Kata Kunci: Arah, Tujuan, Pendidikan Nasional

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  membangun  dan meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  (SDM)  menuju  era globalisasi  yang  penuh  dengan  tantangan,  sehingga  disadari  bahwa pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  fundamental  bagi  setiap individu  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  faktor  pendidikan  tidak  dapat diabaikan  begitu  saja  terutama  dalam  memasuki  era  persaingan  yang semakin ketat, tajam, berat pada awal mellinium ini. Untuk menjawab tantangan  tersebut,  perlu  adanya  pendidikan  yang  tidak  hanya mengedepankan  perolehan  kemampuan  pemahaman  teori  semata  pada lulusan,  melainkan  juga  untuk  memperoleh  dan  meningkatkan pengetahuan  serta  keterampilan  individu  dengan  metode  yang  lebih mengutamakan pada praktik daripada teori. Keterampilan-keterampilan yang  diperole  dari  hasil  pola  pendidikan harus  menyentuh  semua  segi kehidupan  baik  secara  individu  maupun  sosial  anak  ,  sepeti physical skill, intellectual skill, social skill, managerial skill , dan lain-lain. 1
Dalam  memetakan  masalah  pendidikan,  perlu  diperhatikan realitas  pendidikan  itu  sendiri,  yaitu  pendidikan  sebagai  sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Gambaran  pendidikan  sebagai  sebuah  subsistem  adalah  kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan
1 Veithzal  Rivai  dan  Sylviana  Murni, Education  Management ,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 34.
dengan  dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek  eksternal  yang  saling  terkait satu  sama  lain.  Aspek  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan- keamanan,  bahkan  ideologi  sangat  erat  pengaruhnya  terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, demikian pula
sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan  bahwa  pendidikan  di  dalamnya  terdiri  dari  berbagai perangkat  yang  saling  mempengaruhi  secara  internal  sehingga  dalam rangkaian  proses input-output pendidikan,  berbagai  perangkat  yang mempengaruhinya  tersebut  perlu  mendapatkan  jaminan  mutu  yang layak oleh berbagai stakeholder yang terkait.
Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai  yang  diharapkan.  Departemen  Pendidikan  selaku  pemegang amanah  pelaksanaan  sistem  pendidikan  nasional  memiliki  kewajiban untuk  mewujudkan  misi  pembangunan  tersebut.  Manusia  sepeti  apa yang ingin dibangun? Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak,  moral,  sosial  dan  fisik  peserta  didik,  atau  dengan  kata  lain menciptakan  manusia  Indonesia  seutuhnya. 2 Untuk  itulah,  pemerintah melalui  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  telah menyusun  program-program  pendidikan  nasional,  baik  jangka menengah maupun jangka panjang.

## B. Rencana  Pembangunan  Pendidikan  Nasional  Jangka  Panjang 2005-2025
Sebagai bangsa yang besar, kaya sumber daya alam, dan memiliki cita-cita  dan  tujuan,  tentunya  bangsa  Indonesia  tidak  hampa  dari  cita- cita.  Dalam  rangka  mencapai  cita-cita  dan  tujuannya  tersebut diperlukan  adanya  suatu  rencana  jangka  panjang  yang  disepakati  oleh segenap  komponen  bangsa.  Dulu  kita  memiliki  yang  namanya  GBHN (Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara)  sekarang  tidak  lagi,  namun kebutuhan  akan  arah  pembangunan  bangsa  tetap  ada.  Oleh  karena  itu diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Penyusunan  Undang-Undang  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  merupakan  amanat  UU  No.  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN).  Di  dalam  UU  tersebut  diatur  bahwa  rencana  pembangunan
2 John  W.  Santrock,. Edicational  Psychology  II  Edition ,  McGraw-Hill Company,  Inc.  alih  bahasa  oleh  Tri  Wibowo,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007), h. 54.
jangka  panjang  merupakan  dokumen  perencanaan  untuk  kurun  waktu 20  tahun,  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang.  Pemerintah  telah menyampaikan  RUU  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  Tahun  2005–2025  kepada  DPR  RI  dengan  surat  Presiden  RI No.  R-01/PU/III/2005  tertanggal  18  Maret  2005.  Untuk  pembahasan RUU  tersebut  dengan  DPR  RI,  Presiden  menugaskan  Menteri  Negara PPN/ Kepala Bappenas sebagai wakil Pemerintah. 3 Sesuai  Pasal  4  UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  SPPN,  RPJPN merupakan  penjabaran  dari  tujuan  dibentuknya  pemerintahan  Negara Indonesia  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dalam  bentuk  visi,  misi,  dan  arah pembangunan Nasional. 4

## 1. Visi Pendidikan Nasional
Pembangunan  Indonesia  di  masa  depan  bersandar  pada  visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa ( nation state ) Indonesia modern yang aman dan damai, adil, dan demokratis, serta  sejahtera  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam  kerangka  visi  jangka  panjang  yang  termuat  dalam  dokumen “Membangun  Indonesia  yang  Aman,  Adil,  dan  Sejahtera”,  Susilo Bambang  Yudhoyono  dan    M.  Yusuf  Kalla  merancang pembangunan Indonesia pada tahun 2005-2009 mengarah pada: 5
a. terwujudnya  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  yang aman, bersatu, rukun, dan damai;
b. terwujudnya  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  yang  menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan
c. terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi  yang  kokoh  bagi  pembangunan  berkelanjutan,  yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Pembangunan  pendidikan  nasional  ke  depan  didasarkan  pada paradigma  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yang
3 Lihat  salinan  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Pokok-Pokok  Penjelasan  Pers  Menteri Negara  PPN/  Kepala  Bappenas  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2007.
4 Lihat  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 ayat (1)
5 Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  M.  Yusuf  Kalla, Membangun  Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera , (ttp: tp, 2004).  h. 69
berfungsi  sebagai  subjek  yang  memiliki  kapasitas  untuk mengaktualisasikan  potensi  dan  dimensi  kemanusiaan  secara optimal.  Dimensi  kemanusiaan  itu  mencakup  tiga  hal  paling mendasar, yaitu: a. afektif yang  tercermin  pada  kualitas  keimanan,  ketakwaan, akhlak  mulia  termasuk  budi  pekerti  luhur  serta  kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
b. kognitif yang  tercermin  pada  kapasitas  pikir  dan  daya intelektualitas  untuk  menggali  dan  mengembangkan  serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. psikomotorik yang mencerminkan pada kemampuan mengembangkan  keterampilan  teknis,  kecakapan  praktis,  dan kompetensi kinestetis. 6
Pendidikan  merupakan  proses  sistematis  untuk  meningkatkan martabat  manusia  secara  holistik,  yang  memungkinkan  ketiga dimensi  kemanusiaan  paling  elementer  di  atas  dapat  berkembang secara  optimal.  Dengan  demikian,  pendidikan  seharusnya  menjadi wahana  strategis  bagi  upaya  mengembangkan  segenap  potensi individu,  sehingga  cita-cita  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya dapat tercapai. Selain  hal tersebut  di atas,  pembangunan  pendidikan  nasional juga  diarahkan  untuk  membangun  karakter  dan  wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Dalam  hal  ini, pemerintah  mempunyai  kewajiban  konstitusional  untuk  memberi pelayanan  pendidikan  yang  dapat  dijangkau  oleh  seluruh  warga negara.  Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan  akses  masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus  dilakukan  bangsa  Indonesia  sesuai  dengan  tujuan  negara Indonesia  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yaitu  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
UUD  1945  mengamanatkan  mengenai  pentingnya  pendidikan bagi  seluruh  warga  Negara  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  28A
6 Departemen  Agama  RI, Kurikulum  2004  Pedoman  Khusus  Bahasa  Arab Madrasah Tsanawiyah , (Jakarta: Kemenag, 2004), h. 32.
Ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapatkan  pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi memperoleh kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat  manusia,  dan  pasal  31  Ayat  (1)  bahwa  setiap  warga  Negara berhak mendapat pendidikan. Sesuai  Ketentuan  Umum  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut: 7 “Terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  Negara Indonesia  berkembang  menjadi  manusia yang  berkualitas  sehingga mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan  zaman  yang  selalu berubah.” Dari  Visi  Pendidikan  Nasional  tersebut  di  atas,  Departemen Pendidikan  berhasrat  pada  tahun  2025  agar  pendidikan  nasional menghasilkan:  “ Insan  Indonesia  Cerdas  dan  Kompetitif  (Insan Kamil/Insan  Paripurna) .” 8 Terdapat  dua  dimensi  pokok  yang menjadi  tujuan  pendidikan  nasional  di  sini,  yaitu  cerdas  dan kompetitif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  insan  Indonesia  cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual,  cerdas  emosional,  cerdas  sosial,  cerdas  intelektual,  dan cerdas  kinestetis.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kompetitif adalah manusia-manusia unggul yang  memiliki daya saing di semua aspek kehidupan di masa depan. Departemen  Pendidikan  memberikan  deskripsi  yang  lengkap tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  insan  cerdas  komprehensif  dan kompetitif. 9 Adapun yang dimaksud dengan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif meliputi:
a. Cerdas spiritual Kecerdasan  spiritual  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  seseorang mengaktualisasikan  dirinya  melalui  olah  hati/kalbu  untuk
7 Lihat Penjelasan atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian Umum
8 Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009 (Jakarta: Kemendiknas, 2005), h. 5.
9 Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009 ,...h. 13. Lihat juga Kemendiknas, Perangkat Peningkatan Mutu Pendidikan untuk SMA dan MA Seri 2 , (Jakarta: Bina Tama Raya, 2009), h. 8.
menumbuhkan  dan  memperkuat  keimanan,  ketakwaan,  dan akhlak  mulia  termasuk  budi  pekerti  luhur  dan  kepribadian unggul.
b. Cerdas emosional & sosial
Kecerdasan emosional ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengaktualisasikan dirinya melalui olah rasa untuk meningkatkan  sensitivitas  dan  apresiasivitas  akan  kehalusan  dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengapresiasikannya.  Adapun  Kecerdasan  sosial  dapat  dilihat dari  bagaimana  seseorang  mengaktualisasikan  dirinya  melalui interaksi  sosial  yang  membina  dan  memupuk  hubungan  timbal balik, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya  diri,  menghargai  kebhinekaan  dalam  masyarakat  dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
c. Cerdas intelektual
Kecerdasan intelektual seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia mampu  mengaktualisasikan  dirinya  melalui  olah  pikir  untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual  ini juga dapat ditunjukkan dengan daya yang kritis, kreatif, dan imajinatif.
d. Cerdas kinestetis
Kecerdasan  kinestetis  seseorang  dapat  dilihat  dari  bagaimana  ia mampu  mengaktualisasikan  dirinya  melalui  olah  raga  untuk mewujudkan  insan  yang  sehat,  bugar,  berdaya  tahan,  sigap, terampil, dan trengginas, sehingga menjadi insan adiraga.
Sedangkan  makna  Insan  Indonesia  Cerdas  Kompetitif  dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
b. Bersemangat juang tinggi
c. Mandiri
d. Pantang menyerah
e. Pembangun dan pembina jejaring
f. Bersahabat dengan perubahan
g. Inovatif dan menjadi agen perubahan
h. Produktif
i. Sadar mutu
j. Berorientasi global
k. Pembelajar sepanjang hayat
Visi  Departemen  Pendidikan  di  atas  lebih  menekankan  pada pendidikan  transformatif,  yang  menjadikan  pendidikan  sebagai motor  penggerak  perubahan  dari  masyarakat  berkembang  menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses  transformasi  struktural  yang  menandai  suatu  perubahan  dari masyarakat  yang  potensi  kemanusiaannya  kurang  berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi  kemanusiaannya  secara  optimal.  Bahkan  di  era  global sekarang,  transformasi  itu  berjalan  dengan  sangat  cepat  yang kemudian  mengantarkan  pada  masyarakat  berbasis  pengetahuan ( knowledge based society ) .
Di  dalam  masyarakat  berbasis  pengetahuan,  peranan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  sangat  dominan.  Masyarakat  Indonesia yang  indeks  teknologinya  masih  rendah  belum  secara  optimal memanfaatkan  Iptek  sebagai  penggerak  utama  ( prime  mover ) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi  tersebut.  Namun  demikian,  peningkatan  indeks  teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer  teknologi  yang  biasanya  menyertai  investasi.  Oleh  karena itu,  kebijakan  pendidikan  harus  sinkron  dengan  kebijakan  investasi tersebut. Pendidikan  harus  terus-menerus  melakukan  adaptasi  dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan  inovasi teknologi  maju,  sehingga  tetap  relevan  dan  kontekstual dengan  perubahan  zaman.  Pendidikan  bertugas  untuk  menyiapkan peserta  didik  agar  dapat  mencapai  peradaban  yang  maju  melalui perwujudan  suasana  belajar  yang  kondusif,  aktivitas  pembelajaran yang  menarik  dan  mencerahkan,  serta  proses  pendidikan  yang kreatif.  Pendidikan  juga  menciptakan  kemandirian  baik  individu maupun  bangsa.  Pendidikan  yang  menumbuhkan  jiwa  kemandirian menjadi  sangat  penting  justru  ketika  dunia  dihadapkan  pada  satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit  bertahan  jika  tidak  memiliki  kemandirian  karena  hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan  harus  menjadi  bagian  dari  proses  perubahan  bangsa menuju  masyarakat  madani,  yakni  masyarakat  demokratis,  taat, hormat,  dan  tunduk  pada  hukum  dan  perundang-undangan, melestarikan  keseimbangan  lingkungan, dan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia.

## 2. Misi Pendidikan Nasional
Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional,  Misi  Pendidikan  Nasional  adalah sebagai berikut: 10
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia;
b. Membantu dan menfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara  utuh  sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka mewujudkan masyarakat belajar;
c. Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidiakn untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
d. Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  prinsip  otonomi  dalam  konteks  Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Departemen  Pendidikan  untuk  Tahun  2005-2009  menetapkan  misi sebagai berikut: “ Mewujudkan Pendidikan yang Mampu Membangun Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif.” Untuk  mewujudkan  misi  tersebut,  Departemen Pendidikan menetapkan beberapa strategi dan program yang disusun berdasarkan skala prioritas. Salah satu bentuk dari prioritas tersebut adalah  penggunaan  dana  APBN/APBD  dan  dana  masyarakat  yang lebih ditekankan pada: 11 a. upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
c. peningkatan  tata  kelola,  akuntabilitas,  dan  citra  publik pengelolaan pendidikan.

## 3. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasioanal Jangka Panjang
Rencana  pembangunan  pendidikan  jangka  panjang  ini dimaksudkan  sebagai  pedoman  bagi  penentuan  penekanan pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  pendidikan  nasional  jangka menengah  serta  memastikan  tercapainya  visi  dan  misi  departemen
10 Lihat Penjelasan atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bagian  Umum.  Bandingkan  dengan Kemendiknas, Perangkat  Peningkatan Mutu  Pendidikan  untuk  SMA  dan  MA  Seri  2 , (Jakarta: Bina Tama Raya, 2009), h. 11.
11 Departemen  Pendidikan  Nasional, Rencana  Strategis  Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 -2009 (Jakarta: Kemendiknas, 2005), h. 16.
dengan  penurunan  program  kerja  yang  realitis,  terintegrasi,  dan berkesinambungan.  Dalam  rencana  pembangunan  jangka  panjang Departemen  Pendidikan  Nasional  2005-2025,  digunakanlah  empat tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu: a. peningkatan kapasitas dan modernisasi;
b. penguatan pelayanan;
c. daya saing regional;
d. daya saing internasional. 12
Setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang di  atas,  akan  diturunkan  dalam  program  kerja  departemen  sesuai kebijakan  pembangunan  jangka  menengah  yang  menekankan  pada tiga tantangan utama, yaitu:
a. pemerataan dan perluasan akses;
b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
c. peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.
Berikut  adalah  penjabaran  mengenai  rencana  pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan untuk periode 2005-2025.
a. Periode 2005-2010: Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi
Lima  tahun  pertama  dalam  rangka  rencana  pembangunan jangka  panjang  (RPJP)  guna  terciptanya  insan  Indonesia  yang cerdas dan kompetitif dalam tatanan masyarakat lokal dan global difokuskan  pada  peningkatan  daya  tampung  satuan  pendidikan yang  ada.  Terlihat  dalam  analisa  situasi  pendidikan  nasional sampai  dengan  saat  ini  bahwa  kebutuhan/ demand melebihi sediaan/ supply sarana  dan  prasarana  pendidikan.  Terlebih  jika diperbandingkan  antara  pola  sebaran  penduduk  Indonesia  dan keberadaan  infrastruktur  pendidikan  yang  masih  menuntut perhatian  lebih.  Apabila  telah  terjadi  keseimbangan  yang  efektif antara  kuantitas  manusia  Indonesia  dengan  kapasitas  pendidikan nasional  maka  poin  utama  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa telah tercapai.
Salah  satu  kendala  dalam  pemerataan  pendidikan  di Indonesia  adalah  cakupan  geografisnya  yang  luas.  Hal  ini memerlukan  modernisasi  pada  sistem  dan  jaringan  informasi menggunakan  TIK  (Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi)  yang
12 Kemendiknas, Perangkat Peningkatan Mutu Pendidikan untuk SMA dan MA Seri 2 , Jakarta: Bina Tama Raya, 2009, h. 65.
memadai.  Luasnya  wilayah  kedaulatan  Republik  Indonesia  dan luasnya  sebaran  penduduknya  dapat  dipersatukan  dengan  jaring- jaring  teknologi  informasi.  Modernisasi  dengan  menggunakan TIK  juga  dapat  meningkatkan  sistem  pengawasan  pada implementasi  program-program  pendidikan.  Dilengkapi  dengan sistem  informasi  manajemen  yang  tangguh,  tantangan  untuk mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel akan  lebih  mudah  dicapai.  Citra  Depdiknas  sebagai  salah  satu institusi pemerintah pun dapat terangkat.
Tema  pokok  pembangunan  pendidikan  nasional  periode tahun  2005-2010  ini  yang  berkonsentrasi  pada  kapasitas  dan modernisasi  sangat  mendukung  program  pemerintah,  yaitu pendidikan untuk semua . Pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan  masyarakat  dan  ke  seluruh  pelosok  negeri  akan mempertinggi  APS  (Angka  Partisipasi  Sekolah)  dan  mengurangi angka buta aksara sehingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Indonesia  akan  semakin  baik.  Perencanaan,  proses,  dan  evaluasi kerja sesuai dan berkesinambungan akan mewujudkan transformasi  rakyat  Indonesia  menuju  masyarakat  yang  berbasis pengetahuan.  Kesempatan  dan  komitmen  terhadap  tata  nilai, terbentuknya  sistem,  dan  prosedur  kerja,  tersusun  dan  tertatanya produk hukum dan struktur organisasi, meningkatnya
akuntabilitas  publik,  dan  sasaran-sasaran  lainnya  yang  relevan akan  sangat  diperlukan  guna  mendukung  tema  strategis  pada periode ini.

## b. Periode 2010-2015: Penguatan Pelayanan
Tema  strategis  pada  periode  tahun  2010-2015  ditekankan pada  pembangunan  penguatan  pelayanan.  Setelah  rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan  mutu  pendidikan  agar  relevan  dan  berdaya  saing. Sasaran  dan  program-program  kerja  yang  terkait  harus  mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa.
Strategi  penguatan  pelayanan  ini  merupakan  milestone (keberhasilan) peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek  kuantitas  kepada  aspek  kualitas.  Didampingi  akses pendidikan  yang  semakin  mudah  dan  akuntabilitas  publik  yang
semakin  transparan,  tema  mutu  layanan  pendidikan  ini  akan menciptakan  para  penggerak  pembangunan  menuju  visi  negara dan  bangsa  Indonesia  yang  aman,  adil,  dan  sejahtera.  Sasaran- sasaran pendukungnya antara lain implementasi dan operasi yang optimal  terhadap  tata  nilai,  sistem  dan  prosedur  (sisdur),  dan koordinasi  kerja  yang  telah  terstruktur.  Pada  periode  ini  pula, Departemen Pendidikan Nasional diharapkan menjadi benchmark technocracy atau teladan di antara institusi pemerintah lainnya.

## c. Periode 2015-2020: Daya Saing Regional
Salah  satu  elemen  pada  deklarasi  visi  pendidikan  nasional tahun 2025 adalah kompetitif pada tingkatan global. Oleh karena itu, pada periode pembangunan tahun 2015-2020 difokuskan pada kualitas  pendidikan  yang  memiliki  daya  saing  regional  pada tingkat ASEAN terlebih dahulu. Standar mutu yang berkesinambungan  pada  periode  ini  diharapkan  relevan  dengan pasar regional ASEAN. Standar tersebut harus berdasarkan pada benchmarking yang obyektif dan realitis.
Program  kerja  yang  berdasarkan  pemahaman  terhadap perkembangan  kebutuhan  pasar  regional  menjadi  faktor  yang sangat  penting  dalam  mencapai  daya  saing  yang  diinginkan. Kegagalan  dalam  menciptakan  mutu  pendidikan  yang  tinggi sesuai  dengan  kebutuhan  atau  yang  tidak  memiliki  daya  saing hanya akan mencetak angka pengangguran baru.
Program  manajemen  pendidikan  melalui  standardisasi, penjaminan  mutu,  kemudian  akreditasi  satuan  atau  program pendidikan  yang  telah  mulai  dilakukan  sebelumnya  akan  lebih difokuskan  dalam  periode  ini.  Semua  itu  dilakukan  tanpa mengesampingkan program-program sebelumnya yang
berhubungan  dengan  kemudahan  akses  pendidikan  dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya.
Sasaran-sasaran  pembangunan  yang  melandasi  kebijakan strategis  pada  periode  ini  meliputi  terbentuk  dan  beroperasinya sistem layanan dan standar tingkat ASEAN, citra Depdiknas yang telah  lintas  Negara  ASEAN,  kerja  sama  antara  Negara-negara ASEAN  terutama  dalam  bidang  pendidikan  yang  semakin mantap,  dan  hal-hal  lain  yang  relevan.  Harapannya  manusia Indonesia  pada  akhir  periode  ini  sudah  bisa  menjadi  titik  pusat gravitasi sosial ASEAN sebagai sebuah entitas sosiokultural.
Al Ashriyyah, Vol.5 No.1 Mei 2019 | 79

## d. Periode 2020-2025: Daya Saing Internasional
Menjelang  perwujudan  visi  rencana  pembangunan  jangka panjang  (RPJP)  yang  ditargetkan  terwujud  pada  tahun  2025  ini, maka  dalam  periode  pembangunan  pendidikan  nasional  tahun 2020-2025  dicanangkan  pencapaian  nilai  kompetitif  secara internasional.  Setelah  pada  RPJM  lima  tahun  sebelumnya, pencapaian  tingkatan  mutu  pendidikan  nasional  Indonesia  telah relevan  dan  memiliki  daya  saing  di  tingkat  regional  ASEAN, maka pada periode ini tingkatan yang ingin dicapai telah berkelas dunia.
Semakin  mengglobalnya  industri  dan  jasa,  termasuk  jasa pendidikan  skala  nasional  dengan  mutu  internasional,  sehingga pendidikan  nasional  bangsa  Indonesia  minimal  menjadi  tuan rumah di negaranya sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya di negeri sendiri. G eneral Agreement on Trade in Service (GATS) adalah contoh komitmen bangsa-bangsa  di  dunia  dalam  menyelenggarakan  globalisasi perdagangan jasa dan industri termasuk pula jasa pendidikan.
Dengan  menuju  terciptanya  standar  mutu  pendidikan berkelas  internasional,  Depdiknas  harus  mempunyai  sistem layanan  standar  internasional,  citra  yang kuat,  dan  mewakili  visi pembangunan  Indonesia,  dan  kerja  sama  yang  erat  dengan bangsa-bangsa  lain  terutama  di  bidang  pendidikan.  Sasaran- sasaran  tersebut  dan  lainnya  yang  dijabarkan  dari  kebijakan strategis  pada  periode  ini  akan  membawa  kepada  terwujudnya visi Departemen Pendidikan Nasional di tahun 2025.
Tonggak-tonggak  keberhasilan  ( milestones )  dalam  rentang waktu  lima  tahunan  merupakan  bagian  dari  rencana  jangka panjang  pembangunan  pendidikan  tahun  2005  sampai  tahun 2025. Tonggak-tonggak keberhasilan mengejewantahkan kebijakan  strategis  proses  perencanaan,  implementasi,  dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang ada
( existing  condition )  untuk  mewujudkan  kondisi  yang  diharapkan ( excepted condition ). Semua tantangan dari segi akses, mutu, dan akuntabilitas  pun  dapat  terjawab  oleh  program-program  kerja yang  relevan  dengan  kebijakan  pada  tiap  periode.  Dengan demikian, visi insan Indonesia cerdas dan kompetitif berdasarkan sistem  pendidikan  yang  berkeadilan,  bermutu,  dan  relevan dengan  kebutuhan  masyarakat  lokal  dan  global  dapat  terwujud pada tahun 2025.

## C. Penutup
Pembangunan  Indonesia  di  masa  depan  bersandar  pada  visi Indonesia  jangka  panjang,  yaitu  terwujudnya  negara-bangsa  ( nation state )  Indonesia  modern  yang  aman  dan  damai,  adil,  dan  demokratis, serta  sejahtera  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan, kemerdekaan,  dan  persatuan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945. Pembangunan  pendidikan  nasional  ke  depan  didasarkan  pada paradigma  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Dimensi kemanusiaan  itu  mencakup  tiga  hal  paling  mendasar,  yaitu:  kognitif, afektif dan psikomotorik.
Visi Pendidikan Nasional adalah “ Terwujudnya sistem
pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan  zaman  yang  selalu  berubah .”  Sejalan  dengan  Visi Pendidikan  Nasional  tersebut;  Depdiknas  berhasrat  untuk  pada  tahun 2025  menghasilkan: Insan  Indonesia  Cerdas  Dan  Kompetitif  (Insan Kamil  /  Insan  Paripurna) yang  meliputi:  Cerdas  spiritual,  Cerdas emosional & sosial, Cerdas intelektual, Cerdas kinestetis.
Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  Misi  Pendidikan  Nasional  adalah “ Mewujudkan  Pendidikan  Yang  Mampu  Membangun  Insan  Indonesia
Cerdas  Komprehensif  Dan  Kompetitif.” Dalam  rencana  pembangunan jangka  panjang  Departemen  Pendidikan  Nasional  2005-2025, digunakanlah empat tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu: (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) penguatan pelayanan; (3) daya saing regional; dan (4) daya saing internasional .

## Daftar Pustaka
Departemen  Agama  RI, Kurikulum  2004  Pedoman  Khusus  Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah , Jakarta: 2004
Departemen  Pendidikan  Nasional, Rencana  Strategis  Departemen Pendidikan  Nasional  Tahun  2005  -2009 .  Jakarta:  Kemendiknas,
2005.
Kemendiknas, Perangkat  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  untuk  SMA dan MA Seri 2 , Jakarta: Bina Tama Raya, 2009.
Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Pokok-Pokok
Penjelasan  Pers  Menteri  Negara  PPN/  Kepala  Bappenas  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-
2025.
Al Ashriyyah, Vol.5 No.1 Mei 2019 | 81
Rivai,  Veithzal  dan  Sylviana  Murni. Education  Management ,  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009. Santrock,  John  W., Edicational  Psychology  II  Edition ,  McGraw-Hill Company,  Inc.  alih  bahasa  oleh  Tri  Wibowo,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
Yudhoyono, Susilo Bambang, dan  M.  Yusuf  Kalla.  Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera. Tp., 2004.