## TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PEGADAIAN TERHADAP TANAH
PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN1960 (STUDI SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN DI KAMPUNG TINGKEM ASLI DAN TINGKEM BERSATU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) Oleh:
Nurdin Seniara, SH/Dr.Ridwan Nurdin, MCL Email: weinseniara97@gmail.com

## ABSTRAK
Gadai  ialah  suatu  yang  diperoleh  seseorang  berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak  yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang  yang  berpiutanguntuk  mengambil  pelunasan dari barang  tersebut,  secara  didahulukan  dari  pada  orang-orang  berpiutang  lainnya.  Dengan kecualian  hanya  untuk  melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkan  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana  yang  harus  didahulukan. 50 Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu. Perkataan jual menurut hukum adat  berarti  menyerahkan  (over  dragen)  jadi  tidak  identik  dengan  perkataan  verkoop  dalam bahasa  Belanda,  dalam  perkataan  verkoop  disinggung  pengertian  berpindahnya  hak  milik. Dilain pihak istilah verkoop seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti  bilamana  jangka  waktu  telah  lewat  maka  pihak  kedua  menjadi  pemilik  tanah  yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya.
Kata Kunci  : Tinjauan Sosiologis, Pegadaian,  Tanah Pertanian

## A. PENDAHULUAN
Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut: “Atas dasar hak  menguasai  dari  Negara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  ditentukan  adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan- badan hukum”.
Dengan  demikian,  yang  dimaksud  istilah  tanah  dalam  pasal  4  tersebut  di  atas  ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat di miliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul diatas hak permukaan bumi  (hak  atas  tanah)  termasuk  di  dalamnya  bangunan  atau  benda-benda  yang  terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum. Dan persoalan hukum yang dimaksudkan adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman atau benda yang terdapat diatasnya.
50 Eliset, Sulisteni, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata , hlm.159
Hak  gadai  tanah  dalam  sistem  perundangan-undangan  Indonesia  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h. Dimana hak gadai tanah ini termasuk salah satu ke dalam hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Namun dalam undang-undang  yang lebih dikenal  dengan UUPA, hak gadai  ini tidak diberi  pengertian secara jelas. Guna memperoleh penjelasan yang lebih, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian hak gadai tanah pertanian.
a. Menurut  Boedi  Harsono,  gadai  adalah  hubungan  hukum  antara  seseorang  dengan  tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Sebatas uang gadai belum  dikembalikan,  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  “pemegang  gadai”.  Selama  itu  hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang-gadai atau yang lazim disebut  “penebusan”,  tergantung  pada  kemauan  dan  kemampuan  pemilik  tanah  yang megadaikan. 51
b. Menurut Iman Sudiyat (Indonesia), yaitu Penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah  uang  secara  tunai,  dengan  ketentuan  penjual  tetap  berhak  atas  pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. 52
c. Menurut Urip Santoso, Hak gadai (gadai tanah) adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang  kepada  orang  lain,  untuk  sementara  waktu  yang  sekaligus  diikuti  dengan pembayaran  sejumlah  uang  oleh  pihak  lain  secara  tunai,  sebagai  uang  gadai  dengan ketentuan  bahwa  pemilik  tanah  baru  memperoleh  tanahnya  kembali  apabila  melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama. 53

## 1. Sebab-Sebab Terjadinya Gadai
Terjadinya  hak  gadai  berdasarkan  konversi  dan  jual  gadai.  Terjadinya  karena  konversi sepanjang  berlakunya  UUPA,  dimana  hukum  adat  sebagai  landasan  pokok  hukum  Agraria Nasional  yang  dihilangkan  cacat-cacatnya,  sehingga  gadai-menggadai  merupakan  budaya kepribadian  pergaulan  bangsa  Indonesia  masih  dapat  dipergunakan  dalam  hubungan  hukum asal dihilangkan sifat pemerasan. Jual gadai adalah perbuatan hukum bersifat tunai dan terang, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya  saat  itu  dengan  perjanjian  bahwa  tanah  itu  akan  kembali  kepada  pemilik  setelah
51 Boedi Harsono , Hukum Agraria Indonesia , (Jakarta 2002), hlm. 391.
52 Iman Sudiat, Hukum adat, Sketsa Hukum Adat , (Liberti Yoyakarta 1981), hlm. 28
53 Urip  Santoso, Hukum  Agraia  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,(Jakarta,  Kencana  Pranada Media Grup: 2007), hlm.131
dikembalikan uang sepenuhnya (uang tebusan). Menurut UUPA selama masa 7 tahun terhadap tanah pertanian, tambak dan tanaman keras. 54
Asal  terjadinya  hak  sewa  atas  tanah  pertanian,  seseorang  yang  miliki  tanah  pertanianya karena  membutuhkan  sejumlah  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  maka  ia menyerahkan  tanahnya  dalam  bentuk  sewa  dalam  jangka  waktu  tertentu  kepada  pihak  lain, pihak lain tersebut bisa perorangan atau pabrik. Hak sewa tanah pertanian bisa terjadi dalam bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau tertulis memuat unsut-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban bagi pemiliktanh pertanian dan peyewa. 55

## 2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Tanah
Perbuatan untuk memperoleh kembali tanah, dengan mengembalikan jumlah yang diutang (dipinjam)  disebut  menebus.  Gadai  pada  umumnya,  tanah  dapat  ditebus  oleh  pegadai  setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh- tumbuhan yang belum dipetik hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut,  agar  pegadai  menebus  tanahnya  pada  suatu  waktu  tertentu.  Untuk  melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan, yakni: 56 a. Menganakgadaikan  ( onderverpanden ),  dimana  penerima  gadai  menggadaikan  tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai, dan kedua antara penggadai kedua (yang  merupakan  penerima  gadai  pertama)  dengan  pihak  ketiga  (sebagai  penerima gadai yang kedua).
b. Memindah  gadaikan  ( doorverpanden ),  yakni  suatu  tindakan  dimana  penerima  gadai menggadaikan  tanah  kepada  pihak  ketiga,  dan  pihak  ketiga  tersebut  menggantikan kedudukan  sebagai  penerima  gadai  untuk  selanjutnya  berhubungan  langsung  dengan penggadai.  Dengan  demikian,  maka  setelah  terjadi  pemindahan  gadai,  maka  hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.
Setelah selesainya jual gadai maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk mengolah serta menarik keuntungan dari yang menjadi objek gadai. Dengan penerimaan tanahpenerima gadai  berhak  untuk  menikmati  manfaat  yang  melekat  pada  hak  milik,  seperti  memetik  hasil
54 UUPA Tentang Pegadaian Tanah PertanianTahun 1960.
55 Urip  Susanto. Hukum  Agrarian  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  (Prenada  Media  Cetakan Ketiga 2007), hlm. 145
56 Soerjono Soekamto, Hukum Adat Indonesia , (Cetakan Kedua Jakarta, 1983), hlm. 192
tanah itu sepenuhnya, mengerjakan atau mendiaminya, menyuruh orang lain mengerjakannya dengan pembatasan: 57
a. Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain,
b. Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (2 tahunan)
c.  Mengoperkan  gadai  (doorverpanden)  atau  pun  menggadaikan  kembali  atau menggadaikan dibawah harga (underverpanden) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.
d. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenis itu. Menurut  hukum  adat,  gadai-menggadai  tanah  hanya  dilakukan  diantara  orang-orang Indonesia asli, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata mengatur hak-hak pemakai hasil dalam bagian kedua sesuai dengan ketentuan yang telah di atur, menyangkut hak dan pemakaian hak pakai dalam gadai dapat diketahui pada perincian ketentuan pasal 765, 766, 770, 771. 772, 773, 774, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 765KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila hak pakai hasil berkenaan dengan barang yang tidak lepas musnah, tetapi lama-lama menjadi susut karena pemakaian, seperti pakaian, seperai, perabot rumah tangga dan lain- lain sejenis itu; maka pemakai hasil berhak mempergunakan barang-barang sesuai dengan tujuannya, tanpa berkewajiban untuk mengembalikannya pada akhir hak pakai hasil dalam keadaan lain dan keadaan pada waktu itu, sepanjang barang-barang itu tidak menjadi buruk karena itikad buruk atau kesalahan dan pemakai hasil”.
Pasal 766 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila hak pakai hasil meliputi kayu tebangan, pemakai hasil berhak menikmatinya, asal memperhatikan tata tertib waktu dan jumlah penebangan, sesuai dengan kebiasaan  yang selalu dilakukan pemilik, tetapi pemakai hasil atau ahli warisnya tidak berhak minta ganti rugi, sehubungan dengan penebangan biasa terhadap pohon-pohon tebang, ranting-ranting dan  pohon-pohon  yang  tinggi  batangnya,  yang  kiranya  dilalaikannya  selama  hak  pakai hasil berjalan”.
Pasal 770KUHPerdata yang berbunyi:
57 Www.//JurnalHak Dan Kewajiban Penerima Gadai. Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2017
“Tanaman yang berasal dan pembibitan yang dapat dicabut, tanpa merusaknya, termasuk juga dalam hak pakai hasil, asal pemakai hasil menggantinya menurut adat setempat dan kebiasaan pemilik”.
Pasal 771KUHPerdata yang berbunyi:
“Pohon buah yang mati, demikian pula yang karena kebetulan tumbang atau tercabut dan tanah, menjadi milik pemakai hasil, asal digantinya dengan yang lain”.
Pasal 772KUHPerdata yang berbunyi:
“Pemakai  hasil  boleh  menikmati  sendiri  hak  pakai  hasilnya,  menyewakan  atau menggadaikannya,  bahan  boleh  menjualnya,  membenahinya  atau  menghidangkannya. Akan  tetapi,  baik  dalam  menikmatinya  sendiri  maupun  dalam  menyewakannya, menggadaikan  atau  menghibahkannya,  ia  harus  berbuat  menurut  adat  setempat  dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang  waktu  penyewaan  dan  penggadaian,  ia  harus  memperhatikan  sifat  dan  tujuan barang barang  yang  bersangkutan, serta  bertindak menurut  adat setempat dan kebiasaan para pemilik.
Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun.
Pasal 773KUHPerdata yang berbunyi:
“Semua  sewa  atau  gadai  barang  tak  bergerak  yang  ada  dalam  hak  pakai  hasil  yang dilakukan  untuk  waktu  lebih  dan  dua  tahun,  atas  permintaan  pemilik,  dapat  dibatalkan, sebelum  sewa  atau  gadai  mulai  jalan,  bila  dalam  waktu  itu  hak  pihak  pemakai  hasil berakhir”.
Pasal 774KUHPerdata yang berbunyi:
“Pemakai hasil berhak  menikmati hasil tanah tambahan  yang  ada dalam haknya karena perdamparan.
Ia  berhak  menikmati  hak  pengabdian  tanah,  seolah-olah  ia  sendiri  pemiliknya  dan  pada umumnya ia berhak menikmati semua hak-hak lainnya yang sedianya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Demikian pula ia berhak berburu dan menangkap ikan”.
Berhubung dengan ketentuan KUHPerdata tentang asas yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2),  yang  meniadakan  perbedaan  warga  negara  asli  dan  keturunan  asing  dalam  memperoleh
suatu hak atas tanah, maka kiranya hak gadai sesudah berlakunya UUPA dapat juga dipunyai oleh para warga negara Indonesia keturunan asing.
Dalam pada itu mengingat sistim UUPA bahwa bagi orang-orang asing dan badan-badan hukum  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  itu  perlu  adanya  peraturan  yang  tegas memungkinkannya (sebagai misalnya untuk hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan) maka kita berkesimpulan bahwa orang-orang Asing dan Badan-badan Hukum tidak diperbolehkan untuk menguasai tanah dengan hak gadai. 58 a. Prosudur Gadai Menurut Undang-Undang Nomor. 56 Tahun 1960
Dalam  rangka  membagun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila,  Udang-Undang  Pokok  Agraria  (Undang-Undang  No.5  tahun  1960) menetapkan  dalam  pasal  7,  bahwa  agar  tidak  merugikan  kepentingan  umum,  maka pemilik  dan  pengusaha  tanah  yang  melampui  batas  tidak  diperkenankan.  Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah  petani-petani  bertanah.  Sebagian  mereka  itu  merupakan  buruh  tani,  sebagian lainya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian  bagi  hasil.  Para  petani  yang  mempunyai  tanah  sebagian  terbesar  masing- masing tanahnya kurang dari satu hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi di samping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu, kita jumpai petani-petani yang tidak bertanah  dan  yang  tanah-tanah  pertanian  yang  luasnya  berpuluh-puluh,  beratus-ratus bahkan  beribu  hektar.  Tanah  itu  tidak  semuanya  dipunyai  mereka  dengan  hak  milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Tanah itu berasal dari dari tanah-tanah  kepunyaan  para  petani  yang  tanahnya  tidak  cukup,  yang  karena  keadaan terpaksa  meggadaikan  atau  menyewakan  kepada  orang  yang  kaya.  Biasanya  orang- orang  yang  menguasai  tanah  yang  luas  itu  tidak  dapat  mengerjakan  sendiri.  Tanah- tanahnya  dibagi  hasilkan  kepada  petani-petani  yang  tidak  bertanah  atau  yang  tidak cukup tanahnya. 59
Dalam  peraturan  ini  sudah  diatur  pula  soal  gadai  tanah  pertanian.  Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dangan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas
58 Effendi Perangin Angin, Sari Kuliah Hukum Agraria , Notariat Fakultas Hukum UI, Esa, (Jakarta, 1978), hlm. 107
59 Boedi Harsono. Hukum Agraria Idonesia . Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Cetakan Kesembilan Belas 2008), hlm. 494
maka  tanah  itu  tetap  berada  dalam  penguasaan  yang  meminjamkan  tadi  (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian merupakan  bunga  dari  utang  tersebut.  Penebusan  tanah  itu  tergantung  pada  kemauan dan  kemampuan  yang  megadaikan.  Banyak  gadai  yang  berlangsung  bertahun-tahun, berpuluh  tahun  bahkan  ada  pula  yang  dilanjutkan  oleh  para  ahli  waris  pegadai  dan pemegang gadai, karena pegadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.
Besarnya  uang  gadai  tidak  saja  tergantung  pada  kesuburan  tanahnya,  tetapi terutama pada kebutuhan pegadai akan kredit, oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur  digadaikan  dengan  uang  gadai  yang  rendah.  Biasanya  orang  yang  megadaikan tanahnya hanya bila berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhanya  maka  biasanya  orang  lebih  suka  menyewakan  tanahnya.  Berhubungan dengan  hal-hal  yang  telah  dirincikan  maka  kebanyakan  gadai  itu  diadakan  dengan imbagan yang sangat merugikan penggadai dan menguntungkan pihak pelepas uang. 60
b. Hapusnya Hak Gadai Tanah
Seperti halnya hak tanah lainnya, hak gadai dapat juga hapus. Maksud dari hapusnya hak gadai  bahwa  pembeli  gadai  sudah  tidak  lagi  memiliki  hak  tanah  yang  sebelumnya  dikuasai dengan  hak  gadai.  Menurut  Pasal  7  Undang-Undang  No.  56/Prp/1960  hapusnya  hak  gadai ituantara lain disebabkan sebagai berikut 61 :
a. telah dilakukan penebusan oleh si pemberi gadai
b. sudah  berlangsung  7  (tujuh)  tahun  bagi  gadai  tanah  pertanian,  tambak  dan  tanaman keras,
c. putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan “milik-beding”
d. dicabut untuk kepentingan umum,
e. tanah musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.
Penebusan  dilakukan  dengan  mengembalikan  uang  gadai  yang  dulu  diterima  oleh  orang pemberi gadai. Jika mengenai gadai tanah pertanian, maka uang tebusannya tidaklah sebesar uang gadai, akan tetapi sebesar menurut rumus yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 56Prp, Tahun 1960. 62 Sedangkan dalam hal hak gadai terhapus, jika tanahnya
60 Boedi Harsono. Hukum Agraria Idonesia . Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Cetakan Kesembilan Belas 2008), hlm. 498
61 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Repormasi , (Bandung 2007), hlm. 75
62 Urip  Santoso, Hukum  Agraia  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,(Jakarta,  Kencana  Pranada Media Grup: 2007), hlm.134
musnah dikarenakan faktor bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor. Karena menginggat Indonesia  sendiri  merupakan  wilayah  yang  rawan  bencana  alam,  maka  dalam  hal  ini  uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh si pemegang gadai. 63
Dalam  ketentuan  KUHPerdata  menyangkut  tentang  hapusnya  hak  gadai  di  atur  dalam bagian keempat tentang berakhirnya hak pakai hasil, sesuai dengan ketentuan bunyi pasal; 64 Pasal 807KUHPerdata yang berbunyi:
Hak pakai hasil berakhir:
1. Karena meninggalnya pemakai hasil.
2. Bila tenggang waktu hak pakai hasil itu telah lewat, atau syarat-syarat diberikannya hak itu telah dipenuhi.
3. Karena percampuran, yaitu bila hak milik dan hak pakai hasil jatuh ke tangan satu orang.
4. Karena pemakai hasil melepaskan haknya untuk pemilik.
5. Karena  lewat  waktu,  yaitu  bila  pemakai  hasil  selama  tiga  puluh  tahun  tidak menggunakan haknya.
6. Karena semua barang yang berhubungan dengan hak pakai hasil itu musnah.
Pasal 808 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil yang diberikan kepada beberapa orang bersama-sama, berakhir dengan meninggalnya pemakai yang terakhir”.
Pasal 809 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tanpa  mengurangi  ketentuan  dalam  Bab  14  Buku  Pertama  kitab  undang-undang  ini tentang  hak  nikmat  yang  diberikan  undang-undang  bagi  orangtua,  hak  pakai  hasil  yang diberikan kepada orang ketiga hingga ía mencapai batas usia tertentu, tetap berlaku sampai batas usia tersebut, sekalipun orang ini sebelum batas usia tersebut telah meninggal dunia”. Pasal 810 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tidak ada hak pakai hasil yang dapat diberikan kepada suatu perhimpunan untuk suatu jangka waktu lebih dan tiga puluh tahun”.
Pasal 811 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila barang yang dikenakan hak pakai hasil hanya sebagian saja yang musnah, maka hak itu  tetap  berlaku  atas  bagian  yang  masih  ada.Bencana  banjir  yang  menimpa  tanah  sama sekali  tidak  mengakibatkan  berakhirnya  hak  pakai  hasil  atas  tanah  itu,  sejauh  pemakai
63 Ibid, hlm. 76
64 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).(grahamedia,  cetakan  ketiga, tahun 2015)
hasil,  menurut  sifat  barangnya,  masih  dapat  menjalankan  haknya.Hak  pakai  hasil  pulih kembali  seluruhnya,  setelah  tanah  tersebut  karena  alam  atau  karena  pekerjaan  orang, menjadi kering kembali tanpa mengurangi ketentuan pasal 594”.
Pasal 812 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila hak pakai hasil hanya dikenakan atas gedung, dan gedung hancur karena kebakaran atau  rusak  tanpa  disengaja  atau  runtuh  karena  tuanya,  maka  pemakai  hasil  tidak  berhak menikmati hasil tanahnya, atau memakai bahan-bahan reruntuhan dan gedung tersebut. Bila hak pakai hasil diberikan atas suatu barang, yang sebagian berupa gedung, pemakai hasil tetap berhak menikmati tanah dan menggunakan bahan-bahan reruntuhan gedung itu, baik untuk membangun gedung baru, maupun untuk memperbaiki gedung lain yang juga merupakan bagian dan barang itu”.
Pasal 813 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil atas sebuah perahu berakhir, bila perahu itu sedemikian rusak, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Pemakai hasil tidak berhak atas sebuah bahan-bahan reruntuhan ataupun sisa-sisa perahu tersebut”.
Pasal 814 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil atas bunga, uang, piutang atau ikatan tidak berakhir karena dilunasinya uang  pokok.  Pemakai  hasil  berhak  menuntut  supaya  uang  tersebut  dibungakan  lagi untuknya”.
Pasal 815 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil dapat juga berakhir karena pemakai hasil menyalahgunakan haknya, baik karena merusak barang itu maupun karena membiarkannya menjadi rusak, dengan cara tak memperbaiki dan tak memeliharanya”.
Pasal 816 KUHPerdata yang berbunyi:
“Dalam hal tersebut dan tergantung pada keadaan, Hakim boleh menyatakan batal seluruh hak  pakai  hasil,  atau  menyerahkan  barang  dalam  pengurusan  pihak  ketiga. Ataumenyerahkannya  kembali  kepada  pemilik  dengan  perintah  agar  setiap  tahun  ia membayar sejumlah uang tertentu kepada pemakai hasil sampai waktu hak pakai hasil itu berakhir.
Tetapi  bila  pemakai  hasil  atau  yang  berpiutang  kepadanya  menawarkan  diri  untuk memperbaiki penyalahgunaan itu dan untuk selanjutnya memberikan jaminan yang cukup, maka Hakim boleh mempertahankan pemakai hasil dalam menikmati hak-haknya”.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hapusnya hak gadai harus sesuai dengan praturan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 56 tahun 1960, yaitu telah dilakukan penebusan oleh
pemberi  gadai,  sudang  berlangsung  7  (tujuh)  tahun  bagi  gadai  tanah  pertanian,  putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan milik beding, dicabut untuk kepentingan umum, dan tanahnya musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.

## HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Kecamatan Bukit
Pelaksanaan gadai di Desa TingkemAsli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten  Bener  Meriah,  tetap  berpedoman  kepada  hukum  adat  dan  tidak  sesuai menurut Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dengan alasan gadai tanah pertanian menurut hukum adat mewakili keinginan kedua pihak  (penggadai  dan  penerima  gadai),  atau  faktor  pendukung  bertahannya  gadai menurut hukum adat karena masih kentalnya nilai-nilai adat dalam masyarakat, yang didasari  oleh  persamaan  tujuan  penggadai,  pemangku,  pendukung  dan  wadah  yang tersedia  di  dalam  komunitas  masyarakat  di  Kampung  Tingkem  Asli  dan  Tingkem Bersatu.
Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Kecamatan Bukit khususnya di Kampung Tingkem  Asli  dan  Tingkem  Bersatu  Kecamatan  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diketahui oleh Reje Kampung (kepala kampung). Tanah pertanian baik kebun maupun sawah yang berisi di  dalamnya,  apabila  tanah  tersebut  telah  digadaikan  maka  penggadai  berhak menikmati seluruh isi maupun hasil yang ada di atas tanah tersebut. 65
Dalam  pelaksanaan  Gadai  Tanah  Pertanian  biasanya  dilaksanakan  satu  tahun,  dua tahun,  tiga  tahun  dan  ada  yang  lebih  dari  pada  tiga  tahun,  dan  sekarang  sudah  jarang melaksanakan  gadai  sampai  tujuh  tahun.  Pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  melakukan perjanjian  terlebih  dahulu  dalam  melakukan  transaksi  gadai    tanah,  dalam  pelaksanaanya mempunyai  perjanjian  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaanya.  Adapun  dalam  surat keterangan gadainya berupa: 66
1. Kwitansi
2. Materai 6000
3. Diketahui oleh kepala kampung, dan
4. Saksi.
(Surat keterangan terlampir)
66 Idham Watan, Reje Kampung Tigkem Bersatu, Pada Tgl 25 januari 2018. 09. 00 WIB
Pihak pegadai tanah pertanian harus mentaati ketentuan yang berlaku antara lain: 67
1. Merawat dan memelihara tanaman yang ada di atas tanah tersebut,
2. Tidak boleh menggadaikan lagi kepada orang lain,
3. Bila waktu kesepakatan telah tiba, maka pihak kedua tidak boleh untuk menahan tanah tersebut.
3.1.   Faktor-Faktor Timbulnya Gadai Tanah Pertanian Di Kec. Bukit
a. Memenuhi kebutuhan
b. Memelukan uang
c. Mempunyai hutang
Biasanya  dalam  pegadaian  tanah  pertanian  baik  sawah  maupun  kebun,  timbulnya gadai  tanah  pertanian  karena  mempunyai  keperluan  dan  kepentingan  mendadak  sehingga pemilik tanah menggadaikan tanah yang dimilikinya. 68

## 3.2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Di Kec. Bukit
Dalam  hal  penerimaan  gadai  peneliti  juga  memperoleh  data  yang  bila disimpulkan  ada  tiga  faktor  yang  menjadi  kendala  pelaksanaan  gadai  tanah  di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit yaitu:

## 1. Faktor Ekonomi
Bahwa  realita  yang  ada  sekarang  dimana  kondisi  ekonomi  yang menjadi bagian dari suatu faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai tanah di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem  Bersatu,  alasanya  bahwa  kebutuhan  hidup  yang  menjadikan    masyarakat    harus menggadaikan  tanah pertaniannya.
2. Faktor Sosial
Melalui  hubungan  sosial  ini  menjadikan  peluang  bagi  masyarakat  saling membutuhkan  sehingga  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang  menyebabkan  perjanjian gadai menggadai ini terjadi dan ini memang sulit untuk dibendung sehingga alternatif yang  harus  di  tempuh  oleh  pemerintah  adalah  dengan  mendesak  pemerintah  pusat maupun daerah melahirkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian gadai di masyarakat terutama di wilayah.
3. Lingkungan.
Karena  masyarakat  di  Kecamatan  Bukit  kampug  Tingkem  Asli  dan  Bersatu  sudah terbiasa sejak dahulu menggadaikan tanah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut
67 Abd  Muthalib  Pemilik  Tanah  Yang  Menggadai  Tanahnya,  Pada  Tanggal  24  Januari 2018. 16. 00 WIB
68 Idham Watan, Reje Kampung Tigkem Bersatu, Pada Tgl 27 januari 2018. 10. 00 WIB
sudah  menjadi  adat  kebiasaan  sehingga  sudah  menjadi  ketetapan  umum  bila  seseorang menggadaikan  tanah.  Sebuah  masyarakat  dalam  pelaksanaan  perjanjian  gadai  tanah merupakan perjanjian atau akad dalam bermu’amalah yang dilakukakan oleh dua pihak dalam bentuk  hutang  piutang  dengan  menyerahkan  sesuatu  (barang)  sebagai  jaminan  hutang. Sementara  dalam  undang-undang  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 7 UU No 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yaitu:
1. Gadai di daerah ini lebih spesifik karena nilai gadai hampir menyamai harga beli sehingga mengembalikan  tanah  gadai  kepada  pemilik  dengan  tanpa  mendapat  tebusanakan merugikan pemegang gadai.
2. Gadai  itu  mempunyai  fungsi  sosial,  yaitu  bersifat  tolong  menolong,  sehingga  tidak  ada unsur pemerasan dan selalu ditebusi tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.

## 3.5. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian
Dalam  pelaksanaanya  sudah  ada  perjanjian  tentang  pelaksaan  gadai  tanah  pertanian, pelaksanaanya harus di sutujui dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut,  dan  tentunya  sebelum  pelaksanaanya  dilaksanakan  harus  disepakati  kedua  belah pihak. Dalam perjanjian memang tidak menyebutkan lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa, tetapi dalam pelaksanaan biasanya di selesaikan oleh kedua belah pihak tanpa harus membawa kepada kepala kampung, apabila kedua belah pihak tersebut tidak bisa atau belom dapat menyelesaikan masalahnya, maka barulah kedua belah pihak tersebut mendatangi kepala kampung untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan adat dan ditambahkan dengan  Undang-undang. 69 Biasanya  dalam  pegadaian  timbul  sengketa  dikarenakan  pihak pertama belum mampu melunasi tanah pertanian yang di gadaikan, dan pihak kedua atau yang penerima gadai meminta kembali uang yang di berikanya. 70
Mengenai pengembalian tanah yang digadaikan dalam pelaksanaannya mengharuskan si pemilik tanah melakukan penebusan kembali atas tanahnya yang digadaikan tersebut, jumlah nominalnya haruslah sama seperti pada saat si pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada pemegang gadai. Namun dalam pengembalian gadai tanah yang berlaku di dalam Hukum Adat tidak  di  atur  mengenai  jangka  waktu  gadai  tanah  tersebut.  Sehingga  banyak  gadai  yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.
70 Nasriansyah, Reje Kampung Tingkem Asli, Pada Tgl 24 Januari 2018. 10.00 WIB

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Ar-Rahman al-Jajiry, Kitab Al-Fiqh ‘Ala al-Majhab al-arba’ah , (Beirut: Dar al- fikr).
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalah , (Universita Islam Indonesia,Tahun 1993).
Al Khotib asy Syarbini, Mughni al Muhtaj , (Beirut Dar Al Kutub al Ilmiayah, jus: 3).
Abd. Ar-Rahman, Al-Jaziry, KItab Al-Fiqh ala-Majhab .
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia .  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Tanah  (Cetakan Kesembilan Belas 2008)
Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reposmasi , (Bandung 2007)
G.  Kartasapoetra  Dkk. Hukum  Tanah,  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan  Pendaya  Gunaan Tanah . (Jakarta, Ptrineka Cipta: 1991).
Hasbi Ash-sshiddiqi, Hukum-Hukum Fiqih Islam , (Jakarta: Bulan Bintang 1970).
Hasbi Ash-sshiddiqi, Pengantar Fiqih Mu’amalah , (Jakarta: Bulan Bintang)
Ibnu Qudamah, Al-mughni , (Mesir: Muktabah Al-Jumhuriyah).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  (Grahamedia,  cetakan  ketiga,  tahun 2015).
Urip  Santoso, Hukum  Agraia  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,(Jakarta,  Kencana  Pranada  Media Grup: 2007).
Rizki Hamdani, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Sawah Di Kemukiman Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie . (skripsi, banda aceh syiah kuala: 2016).
Syarifah rizki anggraini, Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah Di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie . (skripsi, banda aceh: syiah kuala: 2016).
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (UI Press, Jakarta: 1982)
Zainuddin, metode penelitian hukum , (jakarta: sinar grafika, 2014).
Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, Mukhtar as Shihah , Kairo, (Dar al-Hadist, 2002 M).
Wjs. Poerwadarminta , Kamus Umum Bahasa Indonesia , (PN Blai Pustaka, 1997).

## INTERNET
http://www.pnbanjarbaru.go.id/index. Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat
www.pengertianpakar.com>biologi. Di akses pada tanggal 12 mei 2017