Volume 4, No 1, Juni 2019; (64-73)
Available at: http://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester :

## Keadilan, Demokrasi dan HAM dalam Perspektif Pentakosta
Andreas Sese Sunarko

## Sekolah Tinggi Teologi El-Shadday Surakarta
andreassesesunarko@gmail.com
Abstract: Justice,  democracy  and  human  right  are  crucial  instruments  of  a  modern  country  where the  implementation  should  consider  the  equity  and  run  together  as  unity.    Modern  country  that  is able  to  implement  those  instruments  consistenly  will  become  a  souvereint  authority,  gain economically  prosperity  and  have  a  humanly  dignity.  However,  in  the  real  practice  of  those instruments, a dichotomy occured with arguing about Western and Eastern democracy.  Due to the unsolved  differentiation  problems  for  the  practice  of  democracy,  there  are  some  chlases  in  law enforcement, which bring a negative impact such asa human right violation. Despite of the existence of many concepts of justice, democracy and human right, the author are intending to analyse from another  persepective,  Pentacostal  perspective.  This  analysis  aims to  a  fresh  point  of view  that  will bring a positive impact for the implementation of justice, democracy and human rights.
Keywords: democracy; human right; justice; Pentecostal; Pentecotalism
Abstrak :  Keadilan,  Demokrasi  dan  HAM  adalah  merupakan  instrumen-instrumen  penting  dari sebuah negara modern, dimana dalam pelaksanaannya secara ideal harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh berjalan secara parsial.a  Negara modern yang mampu menjalankan instrumen-instrumen ini  secara  konsisten  akan  menjadi  negara  yang  berwibawa  secara  kedaulatan  dan  sejahtera  secara ekonomi  dan  bermartabat  dari  sisi  kemanusiaan.  Dalam  prakteknya  seringkali  terjadi  benturan- benturan kepentingan dari para pemangku pentingan yang pada akhirnya membuat kurang efektifnya penegakan hukum yang melahirkan ketidakadilan dan ketidakadilan ini berimplikasi pada terjadinya pelanggaran  HAM.  Terlepas  dari  adanya  banyak  konsep  tentang  Keadilan,  Demokrasi  dan  HAM maka  penulis  akan  mengkajinya  dalam  perspektif  yang  berbeda  yaitu  dari  perspektif  Pentakosta. Harapannya  adalah  dari  perspektif  Pentakosta  ini  nantinya  akan  memberikan  dampak  bagi pelaksanaan Keadilan, Demokrasi dan HAM secara universal.
Kata kunnci: demokrasi; HAM; keadilan; Pentakosta

## PENDAHULUAN
Isu tentang keadilan, demokrasi dan Hak Azasi Manusia (selanjutnya dibaca HAM) smapai hari  ini  menjadi  salah  satu  isu  yang  masih  uptodate,  relevan  dan  yang  terus  diperjuangkan baik  dalam  tataran  konseptual  maupun  tataran  praktikal.  Dalam  tataran  konseptual  karena masih adanya dikotomi antara pandangan negara-negara barat dan negara-negara timur yang masih  berdebat  tentang  hal  ini.  Sedangkan  dalam  tataran  praktikal  fakta  menunjukkan adanya  negara-negara  yang  sudah  menjalankan  keadilan,  demokrasi  dan  HAM  secara normatif dan ada pula negara-negara yang masih tertatih-tatih dalam memperjuangkannya.
Keadilan,  demokrasi  dan  HAM  adalah  kebutuhan  rill  dari  semua  umat  manusia  di dunia ini, bahkan menjadi salah satu parameter sebuah bangsa itu yang akan dikategorikan
Article Genesis : Received: June 2019 Revised:  June 2019
Accepted:  June 2019
sebagai  sebuah  bangsa  yang  maju  atau  modern.    Sebuah  bangsa  yang  maju  dan  modern bukan  saja  ditentukan  dengan  tersedianya  infrastruktur  yang  baik,  tingkat  ekonomi  yang baik,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dimana  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  itu  terlihat  adanya  jaminan  keadilan  bagi  seluruh  rakyatnya, berjalannya proses demokrasi serta adanya perlindungan atas HAM warga negaranya.
Ketiga  hal  tersebut  diatas  saling  terkait  sehingga  pelaksanaanya  tidak  bisa  dilakukan secara parsial tetapi harus berjalan bersama-sama.  Warganegara suatu bangsa akan merasa terlindungi  hak-haknya  manakala  hukum  berjalan  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  tebang pilih,  untuk  bisa  menegakkan  hukum  mesti  didukung  dengan  iklim  demokrasi  yang kondosif, tidak ada kekuasaan yang absoulut atau tirani.
Praktik  keadilan,  demokrasi  dan  HAM  seringkali  terkendala  bukan  dari  warganegara melainkan  datang  dari  para  pemangku  kepentingan;  elit-elit  kekuasaan  dan  elit  politik. Manakala semua pemangku kepentingan tidak bisa menanggalkan rasa egoisnya maka yang terjadi adalah ketidakadilan, dimana ketidakadilan akan menjadi bentuk pelanggaran HAM, disinilah  demokratisasi  menjadi  terpasung.  Melihat  kenyataan  yang  ada  penulis  ingin menunjukkan  wujud  keadilan,  HAM  dan  demokratisasi  dari  perspektif  Pentakosta  dengan harapan perspektif ini bisa menjadi  jawaban sekaligus menjadi  pola baru  bagi pelaksanaan keadilan, HAM dan demokratisasi secara universal.

## METODE
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis sosial, yaitu memberikan gambaran  tentang  situasi  dan  keadaan  sosial  terkait  kasus  keadilan,  demokrasi  dan  HAM. Metode  deskriptif  juga  digunakan  untuk  mendeskripsikan  masing-masing  konsep  keadilan, HAM dan demokrasi.

## Konsep Keadilan
Persoalan  tentang  keadilan (justice/gerecht) dan  kebenaran (truth/rechtig) dalam  hukum  di masyarakat itu akan terus dibicarakan karena hal ini menyangkut hakikat kemanusiaan dan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebagaimana kita pahami, Aristoteles menganggap hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi, sehingga keadilan menurut  Aristoteles mempunyai  dua makna:  Adil  dalam  undang-undang bersifat  temporer  atau  berubah-ubah  sesuai  dengan  waktu  dan  tempat,  sehingga  sifatnya tidak  tetap  dan  keadilannya  pun  tidak  tetap,  dan  dil  menurut  alam  berlaku  umum,  sah  dan abadi  sehingga  terlepas  dari  kehendak  manusia,  kadang-kadang  bertentangan  dengan kehendak manusia sendiri.
Keadilan  alam  merupakan  himpunan  norma-norma  hukum  alam  dalam  memuat prinsip-prinsip  umum  yang  bersumber  pada  alam  budi  manusia.  Warga  Yunani  kuno  telah memiliki hak-hak yang disebut isogaria (hak berbicara) dan isonomia (persamaan di depan hukum). 1 Dari  pandangan  Aristoteles  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  konsep  keadilan adalah produk manusia yang akan dijadikan sebuah instrumen untuk melindungi harkat dan
1 H.A. Masyhur Effendi,SH,MS , Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional , (Bogor : Ghalia Indonesia), 1993, 14
martabat manusia itu sendiri. Jadi keadilan adalah sesuatu yang sangat penting dalah hidup bermasyarakat.
Dalam  bagian  lain  keadilan  dipandang  dari  sudut  hak,  adalah  keadilan  khusus  yaitu keadilan  yang  memberikan  masing-masing  haknya  bagi  tiap  warganegara,  maka  keadilan sebagai hak dapat dibedakan atas:
Justitia commutativa yaitu keadilan yang memberikan masing-masing haknya dengan mengingat  bahwa  jasa  harus  seimbang  dengsn  balas  jasa  atau  prestasi  harus  sesuai  dengan kontra prestasi.
Justitia  distributiva yaitu  keadilan  yang  memberikan  masing-masing  haknya  dengan memberikan kualitas masing-masing.
Justitia vendicativa yaitu keadilan yang membakas atau menhukum, dimana hukuman diberikan  secara  proposional  menurut  berat  ringannya  lejahatan  atau  pelanggaran  yang dilakukan. 2
Dari  konsep  ini  dapat  dipahami  bahwa  keadilan  itu  bermanfaat  melindungi  hak-hak masyarakat di satu sisi dan disisi yang lain keadilan mendatangkan konsekensi hukum bagi yang  melanggarnya.  Oleh  karenanya  keadilan  menjadi  sangat  penting  untuk  diterapkan secara konsisten sehingga manusia menemukan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi dan dihargai.

## Konsep HAM
Istilah  HAM  merupakan  terjemahan  dari  Droits  de’L  home  (Perancis),  Human  Right (Inggris),  Menselijkerechten  (Belanda),  di  Indonesia  sendiri  dikenal  dengan  Hak  Azasi Manusia  yang  oleh  UU  No.39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  diartikan  sebagai seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan yang Maha Esa. 3 Untuk memperkuat pendapat tersebut beberapa pendapat dari ahli, seperti: Baharudin  Loppa,  yang  mengatakan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak-hak  yang melekat  pada  manusia  yang  tanpa  dengannya  manusia  mustahil  dapat  hidup  sebagai manusia. Berikutnya, ada Ubaidillah, yang menurutnya, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. 4 Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan  kehidupan  manusia.  Cipto  berpendapat,  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar (asasi)  yang  dimiliki  dan  melekat  pada  manusia,  karena  kedudukannya  sebagai  manusia. Tanpa  adanya  hak  tersebut  manusia  akan  kehilangan  harkat  dan  martabatnya.  Miriam Budiarjo  mengatakan  bahwa,  Hak  azasi  manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia  yang telah  diperoleh  dab  dibawanya  bersamaan  dengan  kelahiran  atau  kehadirannya  di  dalam kehidupan masyarakat.
Dari  semua  pendapat  yang  tersebut  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  hak  asasi manusia itu adalah sesuatu yang sangat berharga karena hak asasi manusia adalah anugerah
2 Wisnu Tri Hanggoro (editor), Bunga Rampai Pancasila , (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen), 1986,
88
3 Supriantoko, Pendidikan Kewarganegaraan , (Jakarta: Penaku), 2008 , 125
4 Ubdailah, A , Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyakat Madani, (Jakarta:IAIN, Jakarta Press) , 2000, 207
Tuhan yang diberikan atau dilekatkan dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, dan hal  yang  juga  penting  lagi  tanpa  hak  itu  maka  hakikat  dan  harkat  manusia  itu  tidak  akan pernah  ada.    Maka  menurut  hemat  penulis  pelanggaran  atas  HAM  merupakan  pelanggaran kemanusiaan yang terbesar yang harus dihentikan.
Kalau  dilihat  dari  pengertian  hak  asasi  manusia  dan  hakikatnya  maka  dapat  terlihat ciri-ciri HAM itu, antara lain: Pertama, merupakan hak yang berisi norma yang sudah pasti dan  memiliki  prioritas  tinggi  yang  penegakannya  bersifat  wajib.  Kedua,  bersifat  universal yang dimiliki manusia semata-mata dan dapat diterapkan di seluruh dunia. Ketiga, dianggap ada dengan sendirinya tidak bergantung pada pengakuan pihak lain dan akan efektif setelah dijadikan norma hukum.  Keempat, dipandang sebagai  norma  yang penting atau primafacie right yang memiliki kekuatan cukup dalam menghadapi  benturan dengan norma lokal atau nasional. Kelima, mengaplikasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah tidak tergantung pada  penerimaan,  pengakuan  dan  penerapan  terhadapnya.  Terakhir,  menetapkan  standart minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. 5
Dalam  sejarah  perjuangan  HAM  melalui  proses  yang  panjang  dengan  lahirnya beberapa dokumen penting cetusan tuntunan HAM yaitu: Magna Charta; Petition of right; Habeas corpus act; Bill of right; Declaration des droit de l’ home et du citoyrn. Setelah itu diikuti munculnya dokumen pernyataan HAM dalam UU dari sebuah negara yang merdeka. Puncaknya  dokumen  HAM  itu  dideklarasikan  oleh  PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948 yaitu Declaration of human right. 6

## Konsep Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan kratos yang berarti “rakyat  berkuasa”  ( goverment  of  the  rule  by  the  people ).  Jadi  demokrasi  adalah “pemerintahan  oleh  rakyat”  dimana  kekuasaan  tertinggi  ada  pada  rakyat  dan  dijalankan langsung  oleh  mereka  atau  oleh  wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih  melalui  sebuah  sistem pemilihan.  Menurut  Abraham  Lincoln  demokrasi  adalah  goverment  of  the  people,  by  the people for the people yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Menurut  konsep  demokrasi  kekuasaan  menyiratkan  arti  politik  dan  pemerintahan, sedangkan  rakyat  beserta  warga  masyarakat  yang  didefinisikan  sebagai  warganya.  Dalam kenyataannya  baik  dari  segi  konsep  maupun  praktek,  demos  menyiratkan  makna diskriminatif,  karena  demos  bukanlah  rakyat  secara  keseluruhan  tetapi  hanya  populus tertentu yakni mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari para pengontrol akses  ke  sumber-sumber  kekuasaan  yang  diakui  dan  bisa  mengklaim  memiliki  hak-hak prerogatif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  urusan  publik  dan pemerintahan. 7
Menurut  Cipto  dalan  demokrasi  dikenal  dengan  nilai-nilai  yang  harus  diwujudkan untuk  dapat  terselenggarakanya  pemerintahan  yang  demokratis  yaitu:  Pertama,  kebebasan
5 Ibid,126
6 Dr.  H. Syahrial Syarbani,MA , Pendidikan Pancasila , (Bogor : Ghalia Indonesia), 2011, 252
7 Tim Nasional Dosen Pendidkan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung : Alfa Beta), 2011, 125
menyatakan  pendapat.  Kebebasan  berpendapat  adalah  sebuah  hak  bagi  warganegara  biasa yang  wajib  dilindungi  dengan  undang-undang  dalam  sebuah  sistem  politik  demokrasi. Kedua,  kebebasan  berkelompok  atau  berserikat.  Berkelompok  dalam  suatu  organisasi merupakan  nilai  dasar  demokrasi  yang  diperlukan  bagi  setiap  warganegara.  Kebebasan berkelompok  diperlukan  untuk  membentuk  organisasi  mahasiswa,  partai  politik,  organisasi masa,  perusahaan  dan  kelompok-kelompok  lain.    Kebutuhan  berkelompok  atau  berserikat merupakan  naluri  dasar  manusia  sebagai  mahluk  sosial  yang  tidak  mungkin  bisa  dingkari. Ketiga,  kebebasan  berpartisipasi.  Kebebasan  berpartisipasi  sesungguhnya  merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok .
Ada 4 jenis  partispasi  yaitu:  Pemberian suara dalam pemilihan umum baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif (DPR, DPD); Partisipasi dalam arti melakukan kontak atau  hubungan  dengan  pejabat  pemerintah;  Partisipasi  dalam  bentuk  protes  terhadap lembaga  atau  pemerintah;  Mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  jabatan  publik  mulai  dari Lurah sampai Presiden dan anggota DPR sesuai dengan sistem yang berlaku.
Keempat,  kesetaraan  antar  warga.  Kesetaraan  atau  egalitarianisme  merupakan  salah satu  nilai  fundamental  yang  diperlukan  bagi  pengembangan  demokrasi  di  Indonesia. Kesetaraan  disini  diartikan  sebagai  adanya  kesempatan  yang  sama  bagi  semua warganegaranya tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Golongan (SARA). Kelima, rasa percaya ( trust ). Rasa percaya antara politisi dengan pemerintah merupakan nilai dasar yang diperlukan  dalam  pembentukan  demokrasi.  Jika  rasa  percaya  tidak  ada  maka  besar kemungkinan  pemerintah  akan  kesulitan  dalam  menjalankan  agendanya  karena  lemahnya dukungan  sebagai  akinat  kelangkaan  kepercayaan.  Dalam  kondidi  seperti  ini  pemerintahan bisa  terguling  dengan  mudahnya  sebelum  waktunya  sehingga  membuat  proses  demokrasi berjalan semakin lambat.
Keenam,  kerjasama.  Kerjasama  diperlukan  untuk  mengatasi  persoalan  yang  muncul dalam  masyarakat.    Kerjasama  yang  dimaksud  disini  adalah  kerjasama  dalam  kebajikan. Kerjasama  hanya  mungkin  terjadi  jika  setiap  orang  atau  kelompok  bersedia  untuk mengorbankan sebagian dari apa  yang diperoleh  dari kerjasama tersebut.  Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok. 8

## Kasus Pelanggaran Keadilan, Demokrasi dan HAM
Terjadinya  pelanggaran  HAM  tidak  berdiri  sendiri  namun  merupakan  akumulasi  dari terjadinya  ketidakadilan  dalam  masyarakat  dan  macetnya  saluran-saluran  demokrasi  dalam masyarakat.  Melalui  tulisan  ini  penulis  mencoba  memamaprkan  beberapa  contoh pelanggaran HAM yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Pelanggaran HAM di dalam  negeri  di  antaranya  adalah:  Peristiwa  Tri  Sakti  (12  Mei  1998)  korban  meninggal  4 orang  mahasiswa  dan  beberapa  mahasiswa  sampai  saat  ini  belum  ditemukan  rimbanya; Tragedi Semanggi I ( 13 Nopember 1998) korban mati 5 orang puluhan lainnya luka-luka; Tragedi  Semanggi  II  (24  September  1999)  korban  meninggal  5  orang  dan  ratusan  lainnya luka-luka; Kasus pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM (07 September 2004) penyebab
8 Cipto, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: LP3UMY) , 2002, 31-32
meninggalnya  sampai  saat  ini  tidak  diketahui  dugaan  sementara  diracun,  sampai  hari  ini pelaku utamanya belum terungkap.
Kasus pembunuhan Marsinah aktivis buruh (3-4 Mei 1993). Sampai hari ini kasusnya belum  mendapatkan  penyelesaian.  Penculikan  aktivis  Pro  Demokrasi  (1987-1988)  sampai hari  ini  masih  ada  13  aktivis  yang  belum  diketahui  kejelasannya  mati  atau  hidup.  Kasus penganiayaan wartawan  Muhammad Syafrudin  (Udin) 16 Agustus 1996  karena mengkritik kebijakan  pemerintahan  Orde  Baru,  Udin  diduga  diculik  dan  dianiaya  hingga  tewas. Penembakan  misterius  1982-1985  penculikan  dan  penembakan  para  preman,  korbannya ratusan  dan  sampai  saat  ini  dalangnya  tidak  diketahui.  Peristiwa  Kudatuli  (27  Juli  1996) perebutan kantor DPP PDI korban mati 5 dan ratusan luka akibat bentrok dengan aparat dan aktivis  PDI  yang berseberangan.  Konflik berdarah di  Poso (1998-200) terjadi pembunuhan dan pembantaian korbannya ratusan orang. 9
Sementara itu kasus pelanggaran HAM Internasional adalah seperti: Konflik Palestina dan Israel;  Bentrok oposisi dan pemerintah Mesir; Adolf Hitler, Jerman; Benito Mussolini, Italia;  Perang  Bosnia;  Apartheid  di  Afrika  Selatan;  Etnis  Rohingya  di  Myanmar; Pelanggaran HAM Unisoviet tehadap Afganistan. 10

## Kendala Perwujudan Keadilan, Demokrasi dan HAM
Dengan  masih  banyaknya  terjadi  pelanggaran  HAM  yang  muncul  baik  di  dalam  negeri maupun di luar negeri pastinya ada penyebab atau kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kondisi Sosial Budaya: masih tingginya  penerapan hukum adat; status sosial dan stratifikasi penduduk  Indonesia  yang  kompleks;  masih  rendahnya  pemahaman  tentang  HAM  oleh masyarakat;  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dalam  memahami  hak-hak  yang dimilikinya; ketidakberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukum karena keterbatasan faktor  ekonomi;  belum  banyak masyarakat  yang sadar hukum  dan pentingnya penegakan  HAM;  masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  berpartisipasi  dalam  penegakan HAM.
Kendala  Komunikasi  dan  Informasi:  kondisi  geografis  yang  menyebabkan  sulitnya akses komunikasi dan informasi diterima oleh masyarakat; kurangnya sarana dan prasarana yang  memadai  yang  menjadi  prasyarat  penyebaran  informasi  pada  masyarakat;  masih kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berpendidikan,  terampil  dan  perduli  pada  masalah komunikasi dan informasi; terbatasnya sistem komunikasi dan informasi.
Kendala  juga  dapat  datang  dalam  bentuk  kebijakan  Pemerintah:  beberapa  kebijakan pemerintah  yang  masih  pro  kontra  sehingga  tidak  bisa  melindungi  HAM  warganegaranya; untuk  menjaga  stabilitas  nasional  terkadang  pemerintah  sendiri  yang  justru  mengabaikan HAM warganegaranya; belum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh para penguasa.
Perangkat  Perundangan:  beberapa  perundangan  yang  berkaitan  dengan  HAM  belum diratifikasi  oleh  pemerintah  sehingga  pelanggaran  HAM  tidak  bisa  ditangani;  terdapat
9 https://www.zonereferensi.com diunduh 17 Juni 2019
10 https://www.ensiklopediasli.blogspot.com diunduh 17 Juni 201
beberapa  peraturan  perundangan  yang  belu  memiliki  aturan  pelaksanaannya;  terdapat peraturan perundangan yang saling bertentangan; tidak adanya peraturan perundangan yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia sehingga mayoritas ketentuan dibuat setelah terjadinya permasalahan.
Aparat  dan  Proses  Penindakannya.  Masih  terdapat  praktik  pungli  dan  korupsi  dalam diri oknum aparat penegak hukum, akibatnya proses penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. 11

## PEMBAHASAN
Pada  akhirnya  sebelum  membicarakan  perspektif  Pentakosta  berkaitan  dengan  keadilan, demokrasi  dan  HAM  maka  penulis  akan  memulainya  dengan  mendasarkan  pada  pokok ajaran  Pentakosta  dimana  ajaran  pokonya  selalu  bepusat  pada  Yesus  Kristus  atau Christus Centris ,  sehingga  apapun  aktivitas  manusia  harus  mendasarkannya  pada  pengajaran  dan teladan saat Yesus hidup di dunia. Menurut H.L.Senduk pengajaran dan teladan Yesus bisa ditemukan dalam Alkitab, karena Alkitab harus dipahami sebagai Sabda Allah yang hidup. Alkitab  adalah  buku  atas  segala  buku  yang  berlaku  dalam  segala  zaman.  Alkitab  adalah sumber kehidupan orang Kristen dan sabdaNya berlaku bagi segala bangsa. 12
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka untuk melihat persepektif Pentakosta dalam kaitannya dengan keadilan, demokrasi dan HAM penulis sependapat dengan Stachouse yang mengatakan  seorang  yang  percaya  adanya  keadilan,  demokrasi  dan  HAM  menuntut kepercayaan,  keyakinan  atau  asumsi  teologis  tertentu.    Ada  3  (tiga)  asumsi  teologis  yang dapat  menjadi  dasar  teologis  yang  kuat  bagi  HAM,  berakar  dan  bersumber  pada  ajaran teologi  Kristen  (Alkitab)  yang  sehat  dan  pada  prinsipnya  dapat  diterima  secara  universal juga  oleh  mereka  yang  menuntut  keyakinan  atau  kepercayaan  lain. 13 Ada  beberapa  asumsi teologis Pentakosta berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM diuraikan di bawah ini.

## Kedaulatan Allah yang Universal
Setiap  orang  percaya  kepada  Allah  (atau  apapun  namanya)  pasti  memercayai  bahwa  Allah yang  diyakini  itu  mempunyai  kedaulatan  bukan  saja  atau  orang-orang  yang  percaya padaNya  tetapi  juga  atas  segala  sesuatu.  Dengan  perkataan  lain,  Ia  mempunyai  kedaulatan yang  bersifat  Universal.  Berkaitan  dengan  keadilan  ,  hukum  dan  HAM  ,  menurut  Jurgen Moltman:  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  mencerminkan  hak  yang  dimiliki  Allah  (atas manusia).  Itu  berarti  HAM  haruslah  merupakan  pengakuan  terhadap  Allah  dan  tidak merupakan  klaim  yang  menentang  Allah  atau  bertentangan  dengan  klaim  Allah. Selanjutnya  Jan  Lochmanndalam  essainya Human  Right  from  a  Christian  Perspective menjelaskan Hak Allah atas manusia tidak terlepas dari Perjanjian yang dibuat Allah dengan umatNya dan dengan seluruh ciptaanNya . Dengan demikian, hak Allah tersebut merupakan sebuah  konsep  transendental  yang  mengikat  tidak  hanya  umat  dari  keyakinan  lain.
11 gurupguruppkn.com
12 H.L.Senduk, Iman Kristen , (Jakarta: Yayasan Bethel, tanpa tahun),3
13 Eka Darmaputera, Pergulatan dan Kehadiran Kristen di Indonesia , (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 2001, 803
Perjanjian  Allah  yang  mewujud  dalam  sejarah  keselamatan  dan  karya  pembebasan  Allah kini mencakup semua manusia (Yoh 3:16). 14
Berdasarkan  paparan  di  atas  penulis  berpendapat  bahwa  semua  manusia  apakah  itu subyek hukum ataupun penegak hukum harus mengerti bahwa kedaulatan hidup manusia itu adalah  milik  Allah,  sehingga  manusia  harus  memperlakukan  sesamanya  dengan  baik  dan tidak  boleh  sewenang-wenang.  Karena  sesungguhnya  hidup  matinya  seseorang  itu  yang menentukan adalah Allah. Manusia adalah hanya wakilnya Allah,sehingga semua keputusan yang akan dilakukan atau diputuskan berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM harus dipertimbangkan masak-masak sehingga tidak melanggar kedaulatan Allah.

## Manusia adalah Citra Allah
Setiap  orang  dan  semua  orang  yang  mempunyai  hak-hak  asasi  sebagai  manusia,  karena setiap orang adalah pencerminan citra Allah sendiri (Kej 2:16). Sebagai citra Allah, manusia tidak  sekedar  hewan  yang  lebih  tinggi,  melainkan  sebuah  pribadi  dihadapan  Allah  dan bertanggungjawab  penuh  kepada  Allah.    Sebagai  citra  Allah  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban asasinya itu sudah ada, bahkan itu sebelum dituangkan dalam bentuk hukum atau undang-undang.
Sebagai citra Allah, martabatnya sebagai manusia adalah di atas dan melampaui semua perbedaan  rasial,  warna  kulit,  kebudayan  dan  status  sosial.    Ini  berarti  bahwa  setiap  orang dan  semua  orang  diciptakan  sama,  mempunyai  nilai  yang  sama  di  hadapan  Allah  dan seyogianya di hadapan yang lain.  Setiap orang adalah “sesama” bagi yang lain.
Oleh karena itu berkaitan dengan keadilan, demokrasi dan HAM atas hakikat manusia sebagai citra Allah, tidak hanya menunjukkan betapa luhurnya martabat manusia di hadapan Allah.    Tetapi  yang  tidak  kurang  dari  itu  ialah  ia  juga  mengandung  tuntutan  Allah  kepada manusia,  agar  ia  memancarkan  citra  ilahi  dalam  menjalin  seluruh  relasi  kemanusiaannya. Sehingga  segala  otoritarianisme  dan  segala  bentuk  kesewenang-wenangan,  kekuasaan adalah  sikap  yang  tidak  betanggungjawab  kepada  Sang  Pencipta  dengan  mengangkat  diri sebagai”tuhan-tuhan” kecil.  Ini tidak mencerminkan citra ilahi karena melanggar keadilan, demokrasi dan HAM. 15
Citra Allah itu ada di dalam diri setiap manusia, maka siapa pun harus memperlakukan sesamanya  dengan  hormat,  kalaupun  orang  tersebut  terbukti  melakukan  kesalahan  maka  ia harus  diproses  terlebih  dahulu  dengan  hukum  yang  berlaku  sampai  terbukti  kesalahannya baru kemudian di jatuhi hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku.  Siapapun tidak boleh menghukum sesamanya atas dasar asumsi atau praduga, apalagi tanpa dasar dan bukti. Penguasa yang bertindak melanggar keadilan, demokrasi dan adalah penguasa yang otoriter dan  tirani  pastinya  tidak  berkenan  di  hadapan  Tuhan  dan  pada  saatnya  akan mempertanggungjawabkan hal itu dihadapan Tuhan.
14 Ibid 804

## Perjanjian Ilahi
Dengan  mendasarkan  pada  keadilan,  demokrasi  dan  Ham  kepada  perjanjian  (Covenant) yang dibuat oleh Allah dengan seluruh umat manusia, di sini dijumpai suatu prinsip teologis yang  bersifat  dialektis.    Yaitu  pada  satu  pihak  merupakan  prinsip  teologis  yag  “eklusif Kristiani” namun pada pihak lain merupakan prinsip yang “inklusif” manusiawi.
Dua  prinsip  teologis  tersebut  adalah  “kedaulatan  Allah”  dan  “keluhuran  martabat manusia”  dengan  mudah  ditemui  pada  semua  agama  dan  kepercayaan.  Tetapi  prinsip teologis  yang  ketiga  ini,  bahwa  Allah  menjalin  ikatan  khusu  dengan  Israel  atau  dengan komunitas Kristiani (gereja) adalah sesuatu yang khas kristiani.
Ikatan  perjanjian  antara  Allah  dan  manusia  mempunyai  dua  dimensi  yang  penting. Pertama, Ia mengikat manusia dengan Allah. Sebagaimana  yang dikatakan oleh Stachouse, ikatan  membentuk  suatu  komunitas  orang-orang  yang  dengan  sukarela  diikat  oleh  suatu persepsi bersama mengenai kebenaran dan kesungguhan untuk berupaya hidup berdasarkan sebuah  hukum  moral  yang  Universal.  Kedua,  dengan  sendirinya  juga  mengikat  manusia dengan  sesamanya,  dengan  semua  manusia  yang  lain.  Artinya  semua  dan  seluruh  umat manusia  kini  terikat  sebagai  satu  umat  Perjanjian.  Seluruh  tindakan  terhadap  sesama  tidak dapat  lagi  terlepas  dari  konteks  ikatan  perjanjian  manusia  dengan  Allah.    Apa  yang dikehendaki  Allah  mengenai  manusia  menjadi  norma  bagaimana  harus  berlaku  terhadap sesama.  Bila  ingin  agar  Allah  memperlakukan  kita  sebagai  manusia  maka  kitapun  harus memperlakukan sesam kita sebagai manusia yang bermartabat. 16
Dari sini dapat dipahami bahwa hukum utama yang Tuhan berikan pada orang percaya berlaku  dalam  praktik  mewujudkan  keadilan,  demokrasi  dan  HAM  yaitu  “kasihilah sesamamu  manusia  seperti  dirimu  sendiri.”  Sebagi  penutup  penulis  meyakini  apabila perseptif dan prinsip yang adalah Pentakosta diterapkan dengan baik maka pelanggaran akan keadilan, demokrasi dan HAM akan terus berkurang dan bahkan tidak mustahil akan hilang di  muka  bumi  ini.  Oleh  karena  setiap  manusia  harus  punya  kontribusi  dan  niat  yang  kuat dalam mewujudkan pelaksanaan keadilan, demokrasi dan HAM.

## KESIMPULAN
Perwujudan  Keadilan,  Demokrasi  dan  HAM  menjadi  hal  yang  penting  dan  utama  dalam membangun  pemerintahan  yang  bermartabat  dan  sejahtera.  Semua  pemangku  kepentingan masyarakat dan pemerintah, harus dapat  menanggalkan kepentingannya untuk menghindari terjadinya konflik.  Adanya perbedaan pemahaman tentang konsep keadilan, demokrasi dan HAM  harus  dihentikan  dan  menggantikannya  dengan  semangat  mewujudkan  keadilan, demokrasi  dan  HAM  mulai  dari  lembaga  yang  terkecil  keluarga  dan  terus  meluas  ke masyarakat bangsa dan dunia. Terang Roh Kudus dalam pergerakan Pentakosta dan nilainya diharapkan menjadi jawaban atas pelaksanaan keadilan, demokrasi dan HAM sehingga cita- cita mewujudkan kedamaian yang sejati dapat terwujud.
16 Ibid,806-807

## REFERENSI
Cipto. Pendidikan Kewarganegaraan , Yogyakarta: LP3UMY, 2002 Darmaputera, Eka Pergulatan dan Kehadiran Kristen di Indonesia , Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
Effendi, H.A. Masyhur. Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional , Bogor : Ghalia Indonesia, 1993
Hanggoro, Wisnu Tri (editor), Bunga Rampai Pancasila , Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1986
Senduk, H.L. Iman Kristen , Jakarta: Yayasan Bethel, t.th. Supriantoko. Pendidikan Kewarganegaraan , (Jakarta: Penaku), 2008 , 125
Syarbani, H. Syahrial, Pendidikan Pancasila , (Bogor : Ghalia Indonesia), 2011
Tim Nasional Dosen Pendidkan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung : Alfa Beta, 2011
Ubdailah, A. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan
Masyakat Madani. Jakarta:IAIN, Jakarta Press, 2000 https://www.zonereferensi.com diunduh 17 Juni 2019 https://www.ensiklopediasli.blogspot.com diunduh 17 Juni 201 gurupguruppkn.com , diunduh 17 Juni 2019