## JPASDEV

## Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)
Mu’ammar Kadafi 1
1 PMII Kalbar
Korespondensi Penulis : kadafimalaya91@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation Process of the Family Hope Program in Education in Sungai Malaya Village, Sungai Ambawang District,  Kubu  Raya  Regency.  This  type  of  research  is  descriptive  using  a  qualitative approach.  In  this  study,  researchers  used  the  concept  of  the  theory  of  Erwan  Agus Purwanto  and  Dyah  Ratih  Sulistyastuti  related  to  the  implementation  of  policies  that cover  3  (three)  basics  namely;  Dissemination,  Delivery  Activities  and  Utilization  of Policy Output as a knife for analysis. The Hope Family Implementation Program (PKH) in Education in  Sungai Malaya Village,  Ambawang River District, Kubu Raya Regency has  not  been  running  optimally  in  accordance  with  PKH  objectives,  there  are  still recipients who do not match the benefits of PKH. The cause of the socialization aspect is the perceived constraints based on the region of residence. Deficiencies in infrastructure create obstacles in their implementation.  Aspects of Delivery  Activities Program Family Expectations  for  some  people  are  right  on  target.  But  there  are  still  people  who  are entitled  to  this  program  don't  get  it.  Regarding  PKH  beneficiaries,  the  Regency government  did  not  take  part  in  it,  all  based  on  data  submitted  and  determined  by  the central party. Aspects of Utilizing Policy Output are still being found students clothes that are  not  appropriate  to  wear  and  attendance  attendance  that  is  not  optimal.  The  Family Hope Program Companion suggestion is expected to work well so that the Family Hope Program  that  has  been  determined  can  run  well,  such  as  socialization,  initial  data collection, validation and reporting every month.
Keywords: Implementation,  Program,  Socialization, Delivery  Activities ,    Utilization of Policy Output

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menggambarkan  dan  menganalisis  Proses  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  Bidang  Pendidikan  di  Desa  Sungai  Malaya  Kecamatan Sungai  Ambawang  Kabupaten  Kubu  Raya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  konsep  teori  Erwan  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti  terkait implementasi  kebijakan  yang  mencangkup  3  (tiga)  dasar  yaitu;  Sosialisasi, Delivery Activities dan  Pemanfaatan Policy  Output sebagai  pisau  analisis.  Kesimpulan  dari  hasil penelitian  secara  garis  besar  proses  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Bidang  Pendidikan  di  Desa  Sungai  Malaya  Kecamatan  Sungai  Ambawang  Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan PKH yaitu masih adanya penerima  yang  belum  tepat  sasaran  hanya  sebagian  orang  yang  merasa  sangat mendapatkan  manfaat  dengan  adanya  PKH.  Penyebab  dari  aspek  sosialisasi  adanya kendala  yang  dirasakan  berdasarkan  wilayah  tempat  tinggal.  Kekurangan  dalam insfrastruktur  membuat  adanya  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Aspek Delivery Activities Program Keluarga Harapan untuk beberapa orang sudah tepat sasaran. Namun  masih  ada  orang-orang  yang  berhak  atas  program  ini  tidak  mendapatkannya. Terkait penerima bantuan PKH pihak pemerintah Kabupaten tidak ikut andil didalamnya, semua  berdasarkan  data  yang  disampaikan  dan  penentuan  oleh  pihak  pusat.  Aspek Pemanfaatan Policy  Output masih  ditemukannya  pakaian  peserta  didik  yang  tidak  layak pakai serta absensi kehadiran yang belum optimal. Saran Pendamping Program Keluarga Harapan  diharapkan  bisa  bekerja  dengan  baik  supaya  Program  Keluarga  Harapan    yang telah  ditentukan  bisa  berjalan  dengan  baik,  seperti  sosialisasi,  pendataan  awal,  validasi dan pelaporan setiap bulannya.
Kata  Kunci  : Implementasi,  Program,  Sosialisasi,  Delivery  Activities,  Pemanfaatan Policy Output.

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki  penduduk  terbesar  ke  empat  di dunia. Populasi  penduduk  yang  sangat  besar  membuat Indonesia  memiliki  banyak  sekali  persoalan- persoalan  rumit  yang  terjadi  di  masyarakat, salah  satunya  adalah  kemiskinan.  Salah  satu faktor  penyebab  kemiskinan  yaitu  rendahnya pendidikan  masyarakat.  Aspek  pendukung majunya  kualitas  penduduk  suatu  negara  atau wilayah  satu  diantaranya  ialah  berdasarkan tingkat  pendidikan  warga  negaranya.  Makin tinggi  tingkat  pendidikan  penduduknya  maka akan  mempengaruhi  pembangunan  dinegara tersebut. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan  yang  diselenggarakan  di  Indonesia, baik  itu  secara  terstruktur  maupun  tidak terstruktur.
Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan  bahwa  mengentaskan  kemiskinan dan  mengembangkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  merupakan  usaha  kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup lima
bidang  utama  yang  disebut  big  five,  yaitu bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan,  bidang perumahan,  bidang  jaminan  sosial,  dan  bidang pekerjaan  sosial.  Dalam  hal  ini,  kesejahteraan mengacu  kepada  kebijakan  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  sosial  kepada  fakir miskin  dalam  bidang  kesehatan,  pendidikan, perumahan dan jaminan sosial guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  mereka  agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan  pemerintah,  kesejahteraan  sosial  juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat .
Selain  itu  pilihan  pemerintah  untuk  tidak melakukan  sesuatu  juga  merupakan  kebijakan publik  karena  mempunyai  pengaruh  (dampak yang  sama    dengan  pilihan  pemerintah  untuk melakukan sesuatu. Berbagai cara telah ditempuh  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan.  Salah  satu  cara  yang dilakukan  pemerintah  untuk mengatasi  masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  atau
miskin  yang  disebut  sebagai  Bantuan  Sosial atau (Bansos). Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material.  Bansos diantaranya adalah seperti dana BOS, Jamkesmas,  PNPM-Mandiri,  Raskin,  Bantuan Lansung Tunai, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin.

## 2.   METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  mempunyai banyak definisi, namun di sini, peneliti hanya mengutip satu definisi yang dinilai representatif  dan  mengakomodir  definisi- defenisi  yang  lain.  Menurut  Bogdan  dan Taylor  (1975:5)  yang  dikutip  oleh  Lexy  J. Moleong  (2013:4)  mendefinisikan  penelitian kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati.
Dalam  langkah  teknisnya,  penelitian  ini berusaha  mengetahui  dan  mengidentifikasi proses  penyaluran  penerima  dana  bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan cara memahami unsur-unsur keselarasan dan keefektifitasan  program yang ada di dalamnya serta metode penerima dana.
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif.  Pengertian  metode  deskriptif sebagaimana tulis oleh Moh. Nazir
(1989:63)  yang  dikutip  oleh  Andi  Prastowo (2011:201-202)  adalah  metode  yang  dalam meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,  ataupun  kelas  peristiwa  pada masa  sekarang.  Maksud  “pada  masa sekarang”  di  sini  merupakan  sebuah gambaran  bahwa  perspektif  waktu  yang dijangkau dalam penelitian ini adalah waktu sekarang  atau  sekurang-kurangnya  jangka
waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.
Dalam penelitian ini, data dan kesimpulan yang  dihasilkan  merupakan  gambaran  apa adanya tentang keberadaan penyaluran penerima  dana  Program  Keluarga  Harapan (PKH)    pada  masa  saat  ini  atau  pada  masa waktu  dilakukan  penelitian.  Maka  yang dihasilkan  tidak  menjamin  tentang  prosesnya pada masa yang akan datang. 3. HASIL DAN PENELITIAN
1. Sosialisasi Program

## Keluarga

## Harapan
Sosialisasi  menurut  kamus  besar  Bahasa Indonesia  berarti  upaya  memasyarakatkan sesuatu  sehingga  menjadi  dikenal,  dipahami, dihayati  oleh  masyarakat  atau  pemasyarakatan. Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih (2012:75- 78)  tahap  sosialisasi  ini  lebih  mengarah  pada penyampaian  informasi  kepada  kelompok sasaran  dengan  tujuan  kelompok  sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasi-kan  sehingga  mereka  tidak
hanya  akan  dapat  menerima  berbagai  program yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  akan  tetapi berpartisipasi  aktif  dalam  upaya  mewujudkan tujuan-tujuan  kebijakan.  Sosialisasi  dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.  Sosialisasi  secara  langsung  melalui: ceramah,  forum  warga,  sarasehan,  dialog interaktif  lewat  radio  /  tv/  internet.  Sedangkan sosialisasi  secara  tidak  langsung  terjadi  ketika para petugas garda depan (street-level burreaucrats) dalam  mensosialisasikan  suatu kebijakan  tidak  berinteraksi  dengan  kelompok sasaran maupun stakeholder secara face to face tetapi  melalui  papan  pengumuman,  pamflet, leaflet,  spanduk,  brosur,  buku  saku,  iklan layanan  masyarakat  lewat  TV,  radio,  surat kabar,  dan  website.  Dalam  buku  Petunjuk Teknis  sosialisasi  PKH  dilakukan  secara langsung  dengan  kegiatan  FDS  yang  dibentuk oleh Pendamping. Kegiatan sosialisasi
mencakup  paling  sedikit  mengenai  kebijakan
PKH, produk dan tata cara
penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial,
dan  tata  cara  penyampaian  pengaduan  yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
2. Delivery  Activities /  Penyaluran

## Dana Program Keluarga Harapan
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  suatu program  yang  diberikan  kepada  keluarga  miskin. Penting  sekali  pelaksanaan  yang  baik  pada program  ini.  Alasannya  adalah  program  tersebut akan  terlihat  baik  apabila  tepat  pada  sasarannya.
Pelaksanaan  merupakan  bagian  dari  impelentasi Program  keluarga  harapan.Menurut  Erwan  Agus Purwanto  dan  Dyah  Ratih  (2012  :  75-78) diperoleh  delivery  activities  /  penyaluran  dana yaitu  Yaitu  kegiatan  untuk  menyampaikan policy
output kepada kelompok sasaran.
Delivery  activities dinilai  berhasil  apabila sampai  atau  diterima  oleh  kelompok  sasaran dengan  baik.  Kriteria  baik  disini  dapat  dijelaskan melalui  beberapa  indikator,  yaitu:  tepat  waktu penyampaian,  tepat  kuantitas,  tepat  kualitas  dan tepat  sasaran.  Dalam  implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH) policy  output nya adalah penyaluran dana bantuan kepada penerima yaitu bidang pendidikan atau peserta didik. Ketika
policy  output telah  sampai  kepada  kelompok sasaran  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan tersebut  telah  menimbulkan policy  output  effect (efek  suatu  kebijakan)  yaitu  dampak  yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada  kegiatan delivery  activities suatu policy output kepada  kelompok  sasaran.  Kualitas policy effect yang  baik  adalah  ketika  seluruh  kelompok sasaran  yang eligible (memenuhi  kriteria) memperoleh dana bantuan tersebut.
3. Pemanfaatan Policy Output

## Program Keluarga Harapan
Tujuan  kebijakan  diharapkan  akan muncul  manakala  hasil  kebijakan (policy output) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik  oleh  kelompok  sasaran  sehingga  dalam jangka  panjang  hasil  kebijakan  akan  mampu diwujudkan. Pemanfaatan policy output menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih dalam  proses  implementasi  Setelah  kelompok sasaran menerima policy output adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan  yang  menunjang  kehidupan  utama kelompok  sasaran.  Sebagai  contoh  dalam
penelitian ini adalah setelah seorang penerima/peserta  didik  menerima  bantuan  dana PKH dari pemerintah maka dia akan menggunakan  dana  tersebut  untuk  membiayai kebutuhan peserta didik. Secara teoritis, dengan menggunakan  dana      PKH  tersebut  maka pelayanan  pendidikan  peserta  didik  menjadi jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  kondisi sebelumnya  yang  memiliki  banyak  kekurangan bahkan tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Ketika  cara  pemanfaatan  dana  dilakukan dengan baik, maka diharapkan tingkat pendidikan  peserta  didik  menjadi  meningkat, jika  ini  terjadi  maka    kualitas  anak-anak  didik ikut  meningkat.  Konsekuensi  lebih  lanjut  dari meningkatnya kualitas pendidikan, maka meningkat pula tingkat kesejahteraannya.
Peningkatan kesejahteraan peserta didik tersebut yang  kemudian  disebut  sebagai  dampak  dari adanya  suatu  kebijakan  atau  program  ( policy impact ).  Begitu  pula  dengan  Program  Keluarga Harapan  harus  dimanfaatkan  dengan  baik.
Keterkaitan  dengan  hal  ini  yaitu  SOP  dalam pelaksanaan kegiatan.
\ Menurut  Charles.  O.  Jones  dalam  Gaffar (1997) bahwa tahap pengorganisasisan mengarahkan kepada terwujudnya implementasi kebijakan yang dilaksanakan.Pada aspek pengorganisasian  meliputi  beberapa  hal  antara lain : penataan sumber daya, Standar Operational
Procedure , kesatuan antar pelaksana dan penetapan sarana dan   prasarana. Setiap  organisasi  dalam  menyelenggarakan tugas  dan  fungsi  kegiatannya,  khususnya  pada Pemerintahan  Desa  Sungai  Ambawang  tentu memerlukan  suatu  perencanaan  kerja  di  bidang pengolahan  data,  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas  yang  disesuaikan  dengan  jenis  dan banyaknya jumlah kegiatan yang ada. Perencanaan  mencakup  penentuan  mengenai sumber  daya  yang  diperlukan  seperti  sumber daya manusia, peralatan dan biaya.
Sumber  daya  merupakan  faktor  penting dalam  menuju  misi  dan  tujuan  serta  pencapaian hasil  suatu  organisasi,  sebab  tanpa  adanya
sumber  daya,  proses  yang  terjadi  dalam organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dari  berbagai  sumber  daya  yang  terdapat  dalam organisasi,  faktor  manusia  merupakan  sumber daya  yang  paling  penting  dari  sebuah  organisasi untuk  mencapai  tujuannya,  mengingat  perasaan, kemampuan,  keterampilan,  pengetahuan,  akal dan pikiran.
Dirgulirkannya  kebijakan  otonomi  daerah secara langsung berpengaruh terhadap pandangan  baru  untuk  melihat  sisi  sumber  daya manusia  sebagai  suatu  yang  sangat  penting dalam  organisasi.  Pencapaian  kinerja  petugas Pemerintahan  Desa  Sungai  Ambawang.  akan sangat  ditentukan  oleh  penataan  sumber  daya manusiannya,  apakah  telah  mencukupi  secara kuantitas maupun telah terpenuhi secara kualitas sehingga  kinerja  petugas  pelaksana  pemungutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan, dengan  melihat  kondisi  kuantitas  sumber  daya manusia yang ada pada
Pemerintahan Desa Tersebut dalam pemberian  pelayanan  yakni  jumlah  komposisi pegawai  negeri  sipil  dibandingkan  jumlah pegawai  tenaga  kontrak  dimana  komposisi pegawai  negeri  sipil  masih  kurang  sehingga dibantu  dalam  pemberian  pelayanan  dengan pegawai  kontrak.  Hal  ini  dikarenakan  peraturan kepegawaian  terbaru  yang  belum  mengatur pengangkatan pegawai negeri sipil 5 (lima) tahun terakhir.  Sehingga,  Perangkat  Desea  untuk mengatasi  hal  ini  mengangkat  pegawai  kontrak guna  mendukung  kinerja  pelayanan  berjalan dengan  baik.  Dengan  begitu,  secara  khusus sumber  daya  manusia  yang  ada  masih  belum cukup mendukung kinerja pemerintahan desa.
Dari  segi  kualitas  sumber  daya  diamati  dari data  kepegawaian  dan  riwayat  pendidikan dimana pegawai yang adamemiliki latar belakang pendidikan yang tinggi namun rata-rata bukan  sarjana  statistika.  Selain  itu,  guna mendukung  kuantitas  sumber  daya  manusia dalam  meningkatkan  kompetensi  yang  dimiliki oleh pemerintahan desa Sungai Ambawang yang
bukan  berlatar  belakang  sarjana  di  bidangnya akan mengikuti kegiatan pelatihan atau pendidikan  yang  terkait  dengan  bidang  tersebut sebagaimana  tugas  dan  fungsi  sumber  daya manusia  tersebut.  Namun,  dalam  pengamatan penulis  dalam  dua  tahun  ini  belum  pernah diadakan  pelatihan  atau  pendidikan  terkait  hal tersebut.  Dari  hasil  observasi  dapat  diketahui bahwa  penataan  sumber  daya  pada  Aparat
Pemerintahan Desa
belum maksimal.
Implementasi kebijakan tersebut
membutuhkan  penataan  sumber  daya  yang memiliki kompetensi dalam mendukung keberhasilan kebijakan
PKH untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya.  Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan, penataan  sumber  daya  manusia  belum  maksimal dalam mendukung Implementasi kebijakan PKH. Hal  tersebut  sejalan  seperti  yang  dikatakan Kepala Dinas pada bulan Juni saat diwawancarai di  ruang  kerjanya,  bahwa  secara  umum  sumber daya  manusia  atau  sumber  daya  aparatur  di Pemerintahan  Desa  dan  di  atasnya  sebagai
pendukung  program  apabila  ditinjau  dari  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman  dalam organisasi  cukup  tinggi.  Hal  ini  tercermin  dari komposisi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai kontrak  yang  berpendidikan  terakhir  cukup memadai.  Dengan  demikian,  sumber  daya manusia yang dimiliki pemerintahan desa yang k memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  cukup tinggi.
Penulis  juga  melakukan  wawancara dengan Kepala Desa dan jajarannya mengatakan bahwa :
Dalam  tahapan  ini,  seperti  untuk  Satu Data  Desa  dan  Kecamatan  semuanya  sama, formatnya  sama,  datanya  sama,  tapi  seperti itu,  karena  mereka  adalah  orang-orang pelayanan,  maka  dari  kami  melaksanakan penerimaan  operator  untuk  di  setiap  desa dan  kecamatan  agar  membantu  keterisian data  untuk  kepentingan  pemerintah  desa, selain itu  karena operator-operator ini lebih fokus  tidak  seperti  pegawai  yang  lain  yang juga mengerjakan Pelayanan  terkait PKH di
tingkat desa dan Kecamatan pada masyarakat
Berdasarkan  uraian  wawancara  di atas,  diketahui  bahwa  dalam  pengisian  data tentu  saja  melibatkan  pegawai  di  kantor desa, kelurahan dan kecamatan, karena para pegawai  juga  melakukan  pelayanan  pada masyarakat maka aparat desa juga melaksanakan  penerimaan  operator  untuk membantu  pengisian  data  terkait  kegiatan PKH.   Menurut  Charles  O.  Jones  dalam Gaffar  (1997)  bahwa  penetapan  sarana  dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan  Program  PKH  yang  untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Ambawang
Kota Pontianak sangat
berhubungan  erat  dengan  ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan
Prasarana
penunjang pelaksanaan pengelolaan  Program  PKH  tersebut  sudah mencukupi  dan  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan  tersebut  untuk
pembangunan berkelanjutan di Kota Pontianak  seperti  laptop,  printer,  alat  tulis kantor  maupun  bangunan  kantor  Desa,  dan Kecamatan  (Sumber  :  Camat  Sungai Ambarang 2020)
Hal ini didukung  dengan hasil studi dokumentasi  penulis  juga  diketahui  sarana dan  prasarana  yang  ada  sangat  mendukung dan  menunjang  pelaksanaan  pengelolaan Program PKH a. Studi dokumen menunjukkan  bahwa  fasilitas  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan sangat memadai .
Selain  sarana  dan  prasana  dalam pengorganisasi program Menurut Charles O. Jones  dalam  Gaffar  (1997)  mengatakan bahwa tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran  sebuah  kebijakan  yang  masih bersifat  abstrak  ke  dalam  kebijakan  yang lebih  bersifat  operasional.  Pada  tahap interprestasi (interpretation) lebih menitikberatkan  pada  kejelasan,  ketelitian, konsistensi,  penyusunan  prioritas,  sumber
daya  yang  cukup  dan  lain  sebagainya. Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat diperoleh informasi bahwa tahap interprestasi  meliputi  beberapa  hal  antara lain  adalah  isi  dan  tujuan  kebijakan, petunjuk  pelaksanaan,  teliti  dan  konsisten serta  dukungan  masyarakat  dan  sikap masyarakat terhadap kebijakan.
Berikut akan disajikan analisis yang berkaitan  dengan    isi  dan  tujuan  kebijakan adalah sebagai berikut :
Isi  dan  tujuan  dalam  implementasi kebijakan Program PKH untuk
pembangunan  berkelanjutan  di  kecamatan Sungai AMbawang yang terkait dengan data sesuai  dengan  aturan  yang  terkait  yaitu Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  4.1 Tahun  2017  tentang  Satu  Data  untuk
Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak  bertujuan  untuk  mewujudkan perencanaan  pembangunan  yang  berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data
pembangunan Daerah yang akurat, terintegritasi,  lengkap,  akuntabel,  dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan. Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh Charles  O.  Jones  dalam  Gaffar  (1997) bahwa  isi  dan  tujuan  kebijakan  sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.
Dilaksanakannya implementasi kebijakan Program PKH untuk  pembangunan  berkelanjutan  di Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan
pengendalian,
monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan pembangunan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Isi dan tujuan kebijakan  berhubungan  dengan  tata cara pengelolaan seperti pengumpulan, pengolahan,  verifikasi  dan  validasi, diseminasidan analisis data  yang telah terlaksana  dengan  baik.  Hal  tersebut sejalan  apa  yang  dikemukakan  oleh
Kepala  Desa  dan  Aparat  Kecamatan yang menyatakan bahwa :
Isi dan tujuan kebijakan pengelolaan  Program  PKH  saat  ini sudah  dilaksanakan  oleh  anggota Wali  data  Pembantu  .Isi  dan  tujuan dan kebijakan tersebut
dilaksanakannya demi memiliki satu  basis  data  pembangunan  yang akurat,  terpusat  dan  terintegrasi. Sejalan  dengan  pelaksanaan  isi  dan tujuan  yang  terkait  dengan  adanya pengelolaan  Program  PKH  yang efektif.

## 4.    SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1.  SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  tentang  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Desa  Sungai  Malaya  Kecamatan Sungai  Ambawang  Kabupaten  Kubu  Raya  maka dapat  dikemukakan  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Sosialisasi  sudah  dilakukan  dengan  baik.
Namun,  ada  kendala-kendala  yang  yang menghambat  sosialisasi  PKH  di  Desa  Sungai Malaya  seperti  jalan  yang  becek  ketika  hujan
sehingga  menghambat  sosialisasi,  sedangkan waktu pagi digunakan warga untuk bekerja dan malam  untuk  istirahat.  Hal  ini  membuat sosialisasi  tidak  efektif  dalam  menjalankan kewajibannya masing-masing. Kebanyakan penerima  yang  mendapatkan  bantuan  PKH  di Desa  Sungai  Malaya  mengatakan  melakukan kewajiban  dengan  baik  karena  akan  diberikan sanksi apabila tidak melakukan sesuai arahan pendamping.  Jadi,  dari  paparan  diatas  bisa dikatakan  bahwa  Program  Keluarga  Harapan akan  berjalan  dengan  baik  jika  saling  adanya koordinasi dan kerjasama
2. Delivery activities / penyaluran dana adalah proses pelaksanaan  PKH  bagi  beberapa  orang  merasa sudah  tepat  sasaran.  Pendamping  PKH  harus mendata  masyarakat  yang  miskin  sesuai  dengan data yang ada dilapangan supaya tidak salah dalam menentukan  calon  peserta    yang  mendapatkan bantuan  Program  Keluarga  Harapan,  dan  bantuan yang  diberikan  bisa  digunakan  sebagaimana mestinya.  Bantuan  Program  Keluarga  Harapan diharapkan  KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)
penerima  bantuan  memiliki  akses  yang  lebih  baik untuk  memanfaatkan  pelayanan  sosial  dasar kesehatan,  pendidikan,  pangan  dan  gizi  termasuk menghilangkan
kesenjangan sosial, ketidakberdayaan  dan  keterasingan  social  yang selama ini melekat pada diri warga miskin. Sasaran penerima  bantuan  PKH  para  pendamping  harus mendata dengan baik berdasarkan kenyataan. Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  di  Desa  Sungai  Malaya  Kecamatan Sungai  Ambawang  Kabupaten  Kubu  Raya. Pendamping  PKH  banyak  mengalami  kendala dalam  melaksanakan  Program  Keluarga  Harapan dari  masyarakanya  itu  sendiri  sampai  dengan rintangan  yang  lainnya  yaitu  jalan  yang  becek membuat  pendamping  Program  Keluarga  Harapan kesusahan untuk turun lapangan
3. Pemanfaatan policy  output yaitu  manfaat Program  Keluarga  Harapan  Bagi  Keluarga Sangat  Miskin  di  Desa  Sungai  Malaya Kecamatan  Sungai  Ambawang  Kabupaten
Kubu Raya.Adanya Program Keluarga Harapan  masyarakat  sangat  terbantu  untuk
biaya  pendidikan  anaknya.  Nilai  positif  yang sangat  dirasakan  yaitu  adanya  kesadaran masyarakat  untuk  melanjutkan  ke  jenjang yang  lebih  tinggi,  dengan  bantuan  tersebut pula masyarakat yang ada di Desa SungaiMalaya bisa membelanjakan
pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari.
Dari  beberapa  kesimpulan  diatas  yang telah  terurai  bahwa  proses  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Bidang
Pendidikan di Desa Sungai Malaya Kecamatan  Sungai  Ambawang  Kabupaten Kubu  Raya  belum  berjalan  secara  optimal sesuai dengan tujuan PKH yaitu masih adanya penerima  yang  belum  tepat  sasaran  hanya sebagian orang yang merasa sangat mendapatkan  manfaat  dengan  adanya  PKH. Banyak  juga  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaanya  sehingga  membuatnya  tidak efektif.

## 4.2. REKOMENDASI
1. Pendamping Program Keluarga Harapan
diharapkan  bisa  bekerja  dengan  baik  supaya
Program  Keluarga  Harapan    yang  telah ditentukan  bisa  berjalan  dengan  baik,  seperti sosialisasi,  pendataan  awal,  validasi  dan pelaporan  setiap  bulannya.  Tambah  lagi  harus memberikan  peringatan  yang  lebih  kepada penerima  supaya  mereka  ingat  akan  hak  dan kewajiban  sebagai  penerima  bantan  Program Keluarga Harapan.
2. Penerima Program Keluarga Harapan diharapkan bisa  bekerja  sama  dengan  pendamping  Program Keluarga  Harapan  supaya  program-program yang  telah  disiapakan  oleh  pendamping  PKH bisa  dilaksanakan  dengan  baik  dan  penerima program PKH bisa mendapatkan hak yang harus mereka  dapatkan.  Pendamping  juga  harus  lebih objektif  dalam  pendataan  masyarakat  miskin agar bantuan PKH merata.
3. Program Keluarga Harapan harus bisa membawa dampak  yang  lebih  baik  dalam  pendidikan karena  tujuannya  jelas  untuk  kesejahteraan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.    (2008). Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Bungin,  B.  (2003). Analisis  Data  Penelitian Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis dan
Metodologis ke Arah
Penguasaan  Model  Aplikasi. Jakarta
: PT Grafindo Persada
Islamy,  M.  I.  (2009). Prinsip  –  Prinsi Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta : Bumi Aksara. Istianto,  B.  (2009).  Manajemen  Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan
Publik.  Jakarta:  Mitra  Wacana
Media.
Moleong,  J.  L.  (2013). Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya.
M.O  Royani.  (2015).  Buku  Kerja  Pendamping dan  Operator  PKH.  Jakarta  : Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan  Sosial  Kementrian  Sosial RI. Mustopadidjaja. (2003). Perencanaan  Strategi Instansi Pemerintahan. Jakarta : Lembaga Administrasi. Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta  :  PT  Elex  Media Komputindo Purwanto,  A.  ,  Erwan,  S.R.  (2012) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya  di  Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Prastowo,  A.  (2011).  Metode  Penelitian  Kualitatif dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Ritonga,  H. (2003). Perhitungan Penduduk Miskin.
Badan Pusat Statistik (BPS) , Jakarta.
Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung:  CV.  Alfabeta Bandung.
………….  (2011). Metodologi  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan R  &  D . Bandung: Penerbit Alfabeta.
…………. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: PT Alfabet.
Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktik. Jakarta: Renika Cipta.
Syarif  Hidayat.(  2013). Teori  dan  Prinsip Pendidikan. Tangerang : PT PustakaMandiri.
Tohardi,  Ahmad.  2002.  “  Model  Penelitian Kebijakan  Kualitatif  Tohardi.”
Journal  of  Public  Administration and Sociology of Development 1, N0.2  (2020)  :    61-62.  doi.:
http://dx.doi.org/10.2648/jpasdev. vli1.41615 Wahab, S., A. (2010) . Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Winarno,  B.  (2007). Kebijakan  publik  Teori, Proses.
Yogyakarta:
Media Pressindo.

## Sumber Perundang – Undangan
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Menteri  Sosial  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga Harapan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  2010  Tentang  Pembangunan Yang Berkeadilan.

## Sumber Dokumen
Data  Penduduk  Penerima  PKH  Desa  Sungai
Malaya Kecamatan Sungai Ambawang    2017.  Kubu  Raya  : Kecamatan Sungai Ambawang.
Data  FASDIK  Penerima  PKH  Desa  Sungai
Malaya Kecamatan Sungai
Ambawang  2017.  Kubu  Raya  : Kecamatan Sungai Ambawang.
Data  Mandatori  PKH  Kecamatan  Sungai Ambawang  2017.  Kubu  Raya  : Kecamatan Sungai Ambawang.
Data  PPKH  Desa  Sungai  Malaya  2019 Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya
Data  RPJM  Desa  Sungai  Malaya    2017
Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya
Badan  Pusat    Statistik    Kabupaten  Kubu  Raya.
2017. Jumlah  Penduduk  Miskin  di
Kabupaten Kubu Raya : BPS.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial Nomor
26/LJS/12