## EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PETERNAKAN SAPI PERAH DI KAMPUNG SUSU LAWU KELURAHAN SARANGAN KACAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN
*1 Nihayatus Sholichah, *2 Charity Oktoliya 1 Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr. Soetomo Surabaya *ninis.fadillah@gmail.com
Artikel History Submit: 25 Februari 2022 Review: 29 Maret 2022
Revised: 24 April 2022 Accepted: 1 Juni 2022 Abstract: Community  empowerment  through  the  management  of dairy cattle is one of the flagship programs of the Magetan Regency Government which aims to improving the economy of the people of Kampung  Susu  Lawu  who  incidentally  are  dairy  farmers  so  that farmers can spread their wings in marketing the livestock products they have managed through this empowerment after that. This paper means  to  reveal  and  analyze  data:  1)  the  process  of  community empowerment through the management of dairy farms in the Susu Lawu  village,  Sarangan  sub-district,  Plaosan  sub-district,  Magetan district,  and  2)  community  empowerment  evaluation  through  the management of dairy farms in the Susu Lawu village, Sarangan sub- district,  Plaosan  sub-district.  magnet  district.  This  paper  was conducted  using  a  qualitative  case  study  approach.  Data  collection techniques  used  are:  (1)  observation,  (2)  interviews,  and  (3) documentation. This paper had result that indicate if: (1) The process of  Community  Empowerment  through  the  management  of  dairy farms  in  the  Susu  Lawu  Village,  Sarangan  Sub-district,  Plaosan District,  Magetan  Regency  is  generally  quite  mature  in  terms  of planning  by  selecting  activities  based  on  the  priority  needs  of community groups. In general, its implementation can support the success of the Empowerment Program through the management of dairy farms and improve the community's economy. (2) Evaluation through the management of dairy farms in the Susu Lawu Village, Sarangan  Sub-district,  Plaosan  District,  Magetan  Regency  is  quite successful  in  developing  skills  and  increasing  the  income  of community groups.
Keywords: Community Empowerment, Dairy Farm Management

## Pendahuluan
Virus  corona  sudah  memberikan  perubahan  pada  bermacam-macam  segi kehidupan  bermasyarakat  termasuk  pada  negara  Indonesia,  bermula  dari  tingkatan nasional sampai dengan tingkat desa. Desa sendiri adalah sebagai gerbang depan untuk menyalurkan  bantuan  dari  pemerintahan  untuk  masyarakat  di  desa  ketika  pandemic
berikut berlangsung, berdasarkan hal tersebut maka adanya pengalaman dari desa mampu menjadi  sebuah  studi  pembelajaran  untuk  kita.  Seperti  yang  kita  ketahui  di  tanggal  31 Desember  2019,  World  Health  Organization  pada  Negara  China  membuat  sebuah laporan akan kasus pneumonia yang tak diketahui etiologi dari kasus itu sendiri pada Kota Wuhan,  Provinsi  Hubei  China,  dan  di  tanggul  7  Januari  2020,  Cina  memberikan identifikasi pneumonia yang tak diketahui etiologi dari hal itu sendiri selaku jenis baru corona  virus,  dan  akhirnya  do  tanggal  30  Januari  2020  World  Health  Organization melakukan penetapan pada virus corona selaku kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadikan  resah  di  seluruh  belahan  bumi.  Pennambahan  jumlah  kasus  virus  corona terselanggara  pada  periode  waktu  yang  cukup  cepat  serta  telah  tersebar  antar  negara mencakup pada negara Indonesia, di Indonesia kasus virus corona terus bertambah secara cepat  dari  suatu  tempat  kepada  tempat  lainnya  yang  menjadikan  masyarakat  harus membatasi aktivitas diluar rumah akibatnya penyebaran virus corona bisa memberikan penekanan pada tingkatan kesejahteraan warga desa seperti keluarga pelaku serta pekerja Usaha Kecil dan Menengah, serta pekerja yang bergaji rendah dalam usaha skala besar atau  menengah  kepada  tingkatan  yang  lebih  rendah,  bahkan  ke  tingkat  dibawah  garis kemiskinan.  Banyaknya  keluarga  yang  hampir  jatuh  miskin,  dan  sangat  miskin  sebab pengaruh dari virus corona pada kegiatan operasional dari usaha kecil ataupun mikro, serta pekerja yang dirumahkan dalam bermacam-macam sektor ekonomi formal serta informal (Budastra, 2020:48-57).
Kemiskinan ialah sebuah permasalahan pada bidang sosial yang tak bisa terlepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang kronis yang memiliki keterkaitan pada permasalahan pengangguran serta kesenjangan sosial yang mampu memunculkan sebuah masalah sosial. Upaya guna menanggulangi permasalahan pada  bidang  kemiskinan  ialah  tugas  dari  pemerintah  baik  pemerintahan  pusat  ataupun pemerintahan daerah. Maka dari persoalan tersebut, diperlukan terdapatnya seluruh pihak yang mendukung ketika memberjalankan program penanggulangan kemiskinan. Program- program  penanggulangan  kemiskinan  itu  sendiri  sudah  dilakukan  pengaturannya  pada PerDa Kota Magetan No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magetan. Berdasarkan Laporan Bappeda Kota Magetan tentang Verifikasi dan Identifikasi Warga  Miskin  Kota  Magetan  Pemerintah  Kota  Magetan  melakukan  upaya  untuk mempercepat  upaya  untuk  menanggulangi  kemiskinan  menengok  tinggi  angka kemiskinan  pada  Kota  Magetan.  Di  tahun  2018 – sekarang  Dinas  Peternakan  dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah memberjalankan program pelatihan keterampilan
bagi masyarakat miskin pada Dusun Singolangu atau sekarang disebut dengan Kampung Susu  Lawu  itu  sendiri.  Ketika  melaksanakan  program  itu  sendiri  tak  seluruh  warga menghadiri penyelenggaraan program sebab profesi masyarakat dominan pada profesi itu petani dan buruh tani namun sebagian masyarakatnya juga berprofesi sebagai peternak sapi perah. Berdasarkan hal tersebut menjadikan pola pikir warga yang miskin yang tak turut  serta  pada  program  untuk  menanggulangi  kemiskinan  itu  sendiri  implikasi  dari program itu kurang mempengaruhi ketika memberikan solusi agar masyarakat terbebas dari  kemiskinan.  Selain  hal  tersebut,  masyarakat  miskin  pada  Dusun  Singolangu mempunyai  tingkatan  pendidikan  masihlah  rendah.  Modal  berapapun  besarnya  dapat habis  sebab  masyarakat  tak  pintar  untuk  melakukan  pengelolaan  akan  keuangan. Begitupun pada program yang sudah dilakukan pada Kampung Susu Lawu aktivitas yang sudah  dilakukan  tak  terdapat  sebuah  sinkronisasi  di  antaranya  terdapat  pada  aktivitas untuk mengolah makanan dimana terdapat masyarakat miskin yang memperoleh bantuan tak diberi suatu pelatihan guna melakukan pemasaran ataupun promosi pada produknya. Di samping hal tersebut produk yang dibuat oleh masyarakat tak memiliki sebuah merek dagang.  Ketidak  mampuan  melakukan  persaingan  menggunakan  produk  yang  sudah semenjak lama teredar di masyarakat dikarenakan pangsa pasar yang belumlah kuat. Di samping hal tersebut, masyarakat pun belumlah mengetahui bagaimanakah metode guna mengembangkan  produknya.  Masyarakat  miskin  belumlah  sanggup  melakukan  inovasi pada produk yang sudah dibuat.
Evaluasi ialah sebuah usaha guna melakukan penentuan akan manfaat ataupun kegunaan sosial dari sebuah kebijakan ataupun program. Maka dari hal tersebut, ketepatan tujuan  serta  target  dari  sebuah  kebijakan  bisa  selalu  dipertanyakan,  sehingga  kegiatan mengevaluasi pun berkenaan bersama prosedur guna memberikan evaluasi tujuan serta target kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi bergantung pada fakta dan nilai. Guna memastikan bahwasanya kebijakan ataupun program sudah meraih kinerja  yang  paling  tinggi,  dibutuhkan  tak  hanya  hasil-hasil  kebijakan  berharga  untuk beberapa individu, kelompok, ataupun masyarakat; tetapi juga hendaknya ditunjang oleh sejumlah  bukti  bahwasanya  dengan  aktual  ialah  sebuah  konsekuensi  dari  aksi  yang dilaksanakan guna melakukan pemacahan akan permasalahan tertentu. Ketiga, orientasi saat ini juga masa lalu..
Tuntutan evaluatif memiliki perbedaan jika dilakukan perbandingannya bersama tuntutan  advokatif.  Evaluasi  lebih  ditujukan  kepada  hasil  saat  ini  serta  pada  masa  lalu
daripada hasil di masa mendatang. Evaluasi memiliki sifat yang retrospektif serta sesudah aktivitas ataupun kegiatan tersebut dilaksanakan. Keempat, dualitas nilai. Nilai-nilai yang menjadi  dasar  dari  tuntutan  evaluasi  memiliki  kualitas  ganda.  Nilai  dianggap  memiliki tujuan sekaligus metodenya. Dalam hal ini, evaluasi serupa bersama rekomendasi sejauh berkaitan bersama nilai yang terdapat bisa dirasa selaku sesuatu yang intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilainilai dilakukan penataannya pada sebuah hierarki yang melakukan refleksi akan kepentingan relatifdan saling bergantung antara tujuandan sasaran.
Fungsi  evaluasi  kebijakan  publik  berdasar  dari  opini  Dwijowijoto  (2011:  463) mempunyai  4  fungsi,  ialah  “eksplanasi,  kepatuhan,  audit,  dan  akunting”.  Dengan melaksanakan  upaya  mengevaluasi  bisa  digambarkan  sebuah  realita  penyelenggaraan program serta generalisasi mengenai pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang dilakukan pengamarannya. (1) Eksplanasi, evaluator mampu memberikan indetifikasi akan permasalahan, keadaan, serta aktor yang menunjang kesuksesan maupun gagalnya dari  sebuah  kebijakan;  (2)  Kepatuhan,  dengan  melaksanakan  upaya  mengevaluasi  bisa mengerti apa tindakan para pelaku, baik birokrasi ataupun pelaku yang lain, disesuaikan bersama standar prosedur yang dilakukan penetapannya oleh kebijakan; (3) Audit, dengan melaksanakan  upaya  mengevaluasi  bisa  mengerti,  apa  output  sungguh-sungguh tersampaikan  pada  kelompok  saran  kebijakan,  ataupun  terdapat  sebuah  penyimpangan maupun  kebocoran;  (4)  Akunting,  dengan  melaksanakan  upaya  mengevaluasi  bisa mengerti apakah akibat ekonomi dari kebijakan itu sendiri.
Evaluasi  kinerja  kebijakan  dilaksanakan  guna  memberikan  penilaian  akan  hasil yang  diraih  oleh  sebuah  kebijakan  sesudah  kebijakan  tersebut  dilaksanakan penyelenggaraannya. Hasil yang diraih bisa dilakukan pengukurannya pada ukuran jangka pendek  ataupun  output,  jangka  panjang  ataupun  out  come.  Evaluasi  kinerja  kebijakan melalui melaksanakan penilaian komprehensif pada:
1) Mencapai target (output)
2) Mencapai tujuan kebijakan (outcome)
3) Kesenjangan (gap) antar target serta tujuan bersama pencapaian
4) Perbandingan (benchmarking) menggunakan kebijakan yang serupa pada lokasi lainnya yang sukses menerapkan kebijakan tersebut.
5) Identifikasi faktor penunjang kesuksesan ataupun ketidakberhasilan yang menjadi penyebab  adanya  kesenjangan,  serta  memberi  rekomendasi  guna  memberikan penanggulangan akan kesenjangan.
Tiga  fungsi  itu  sendiri  memperlihatkan  sebuah  peran  penting  dari  mengevaluasi suatu  kebijakan  yang  dilaksanakan  supaya  tahapan  kebijakan  dengan  menyeluruh  bisa terlaksana  dengan  baik.  Berdasar  dari  Lester  &  Stewart  dalam  Winarno  (2008:  227), evaluasi kebijakan bisa dilakukan pembedaannya pada 2 dua tugas yang tidak sama. Tugas pertama  ialah  guna  melakukan  penentuan  akan  konsekuensi-konsekuensi  apakah  yang diciptakan oleh sebuah kebijakan melalui metode memberikan gambaran pada dampak. Sementara  itu,  tugas  kedua  ialah  guna  memberikan  penilaian  akan  kesuksesan  ataupun gagalnya  sebuah  kebijakan  menurut  standar  ataupun  kriteria  yang  sudah  ditentukan terdahulu.
Tugas pertama tertuju dalam usaha guna mengamati apa program kebijakan publik meraih tujuan ataupun pengaruh yang dikehendaki maupun tak dikehendaki. Jika tidak, faktor  apakah  yang  mempengaruhinya.  Contohnya,  apa  disebabkan  adanya  kasalahan ketika  melakukan  perumusan  akan  permasalahan  ataupun  disebabkan  oleh  beberapa faktor lainnya. Tugas kedua pada evaluasi kebijakan secara mendasar memiliki keterkaitan yang sangat rekat bersama tugas pertama. Sesudah diketahu beberapa konsekuensi dari adanya  kebijakan  dengan  menggambarkan  pengaruh  dari  kebijakan  publik,  kemudian dapat  diketahui  apa program  kebijakan  yang  diselenggarakan  sesuai  ataupun  tak sesuai pada pengaruh yang dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai apa program yang dilaksanakan mengalami kesuksesan ataupun kegagalan. Melalui hal tersebut, tugas kedua pada kegiatan mengevaluasi kebijakan yakni memberikan penilaian apa sebuah kebijakan sukses  ataupun  gagal  ketika  mencapai  pengaruh  yang  dikehendaki.  Berdasarkan  dua persoalan  yang  dijabarkan,  kemudian  bisa  menyimpulkan  tentang  makna  penting  dari kegiatan mengevaluasi pada kebijakan publik. Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya sebuah kebijakan untuk mencapai pengaruh yang dikehendaki bisa menjadi  pedoman  guna  melakukan  perubahan  ataupun  memberikan  perbaikan  pada kebijakan pada masa mendatang. Ada berbagai alasan guna memberikan jawaban kenapa diperlukan adanya aktivitas mengevaluasi kebijakan. Alasan itu sendiri bisa digolongkan jadi 2 dimensi, internal serta eksternal. Yang memiliki sifat internal, di antaranya:
1) Guna tahu akan kesuksesan dari sebuah kebijakan. Melalui terdapatnya evaluasi kebijakan  bisa  ditemui  sebuah  informasi  apa  sebuah  kebijakan  berhasil  maupun  tak berhasil.
2)  Guna  tahu  akan  tingkat  keefektivitasan  dari  sebuah  kebijakan.  Aktivitas mengevaluasi suatu kebijakan bisa menilai apa sebuah kebijakan meraih tujuan ataupun kebalikannya.
3) Guna memberikan jaminan akan menghindari mengulangi kesalahan (guarantee to non recurrence). Informasi yang mencukupi mengenai nilai suatu hasil kebijakan secara otomatis dapat memberi rambu supaya tak mengulang kesalahan yang serupa pada proses mengimplementasikan  kebijakan  yang  sama  ataupun  kebijakan  lainnya  di  masa mendatang.
Sementara itu, alasan yang mempunyai sifat eksternal setidaknya bagi 2 kepentingan:
1)  Guna  memberikan  pemenuhan  akan  prinsip  akuntabilitas  publik.  Aktivitas penilaian pada kinerja kebijakan yang sudah dilakukan pengambilannya ialan satu di antara beberapa  wujud  dari  pertanggungjawaban  pembuat  kebijakan  pada  publik,  baik  yang berkaitan  dengan  langsung  ataupun  tak  langsung  menggunakan  implementasi  tindakan kebijakan.
2)  Guna  mengsosialisasikan  manfaat  dari  adanya  suatu  kebijakan.  Melalui terdapatnya  aktivitas  mengevaluasi  kebijakan,  masyarakat  luas,  terkhusus  kelompok sasaran serta penerima, bisa tahu akan manfaat dar adanya suatu kebijakan dengan lebih terukur.
William N. Dunn (2003: 609) mencetuskan kriteria-kriteria rekomendasi kebijakan yang serupa bersama kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan meliputi:
1)  Efektifitas (effectiveness). Berkaitan bersama apa sebuah alternatif meraih hasil (akibat)  yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2)  Efisiensi  (efficiency).  Berkaitan  bersama  jumlah  usaha  yang  digunakan menghasilkan  tingkat  efektifitas  tertentu.Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari rasionalitas  ekonomi  adalah  merupakan  hubungan  antara  efektifitas  dan  usaha,  yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3)  Kecukupan  (adequacy).  Berkaitan  bersama  seberapakah  jauhnya  sebuah tingkatan keefektifitasan memberikan pemuasan akan kebutuhan, nilai, ataupun peluang terciptaknya  sebuah  permasalahan.  Kriteria  kecukupan  menekankan  pada  kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4) Perataan (equity). Berkaitan bersama rasionalitas legal serta sosial juga mengarah pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam
masyarakat. kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya,  unit  pelayanan  atau  manfaat  moneter)  atau  usaha  (misalnya  biaya  moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan  pendidikan,  atau  pelayanan  pendidikan  kadang-kadang  didistribusikan  atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing,  yaitukeadilan  atau  kewajaran  dan  terhadap  konflik  etis  sekitar  dasar  yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
5) Responsivitas (responsiveness) berkaitan bersama seberapakah jauhnya sebuah kebijakan mampu memberikan kepuasan akan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai dari kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Karakteristik  responsivitas  memiliki  peran penting  sebab  analisis  yang  bisa  memberikan  kepuasan  pada  seluruh  kriteria  yang  lain seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masihlah mengalami kegagalan apabila belumlah  memenuhi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang  seharusnya  memperoleh keuntungan yang disebabkan oleh keberadaan dari sebuah kebijakan.
6)  Ketepatan  (appropriateness).  Kriterian  ketepatan  dengan  dekat  memiliki hubungan  bersama  rasionalitas,  substantif,  sebab  pertanyaan  mengenai  ketepatan kebijakan  tak  berkenaan  bersama  satuan  kriteria  perorangan  namun  2  ataupun  lebih karakteristik  dengan  bersama-sama.  Ketepatan  tertuju  kepada  nilai  ataupun  harga  dari tujuan  program  serta  pada  kekuatan  atas  asumsi  yang  menjadi  landasan  dari  beberapa tujuan itu sendiri.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  memiliki  tahpan-tahapan  serta berkesinambungan  sudah  sukses  dalam  memberikan  perbaikan  pada  keadaan perekonomian baik pada skala regional atau kerjasama antara suatu daerah dengan daerah lain maupun nasional atau kerjasama ditingkat nasional. Perbaikan keadaan perekonomian itu sendiri bisa dijalani melalui melakukan pemanfaatan pada SDA ataupun SDM. SDM ialah  persoalan  yang  penting  pada  pembangunan,  sebab  SDM  yang  rendah  membuat keadaan masyarakat kurang sanggup untuk mengamati dan juga memberikan solusi pada permasalan  pada  kehidupan  yang  selanjutnya  dapat  membuat  sebuah  dampak  kepada bidang  pengangguran,  maka  berdasar  dari  hal  tersebut,  pengembangan  ataupun pemberdayaan manusia ialah persoalan yang wajibs erta hendaknya dilaksanakan.
Pembangunan  ialah  sebuah  serangkaian  usaha  memberikan  perwujudan  akan pertumbuhan serta perubahan dengan terencana serta sadar yang ditempuh oleh sebuah negara  bangsa  menuju  ke  modernitas  dengan  tujuan  membina  bangsa.  Serta  pada
bermacam-macam bidang mencakup pembangunan pada bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga pertahanan serta keamanan. Pada keterkaitannya bersama pembangunan ekonomi,  dalam  era  otonomi  daerah  layaknya  sekarang,  melakukan  perwujudan  pada pembangunan nasional kepada bidang ekonomi tak hanya menjadi pertanggungjawaban dari pemerintahan pusat namun juga daerah, persoalan berikut menjadi akibat terdapatnya desentralisasi  yang  menjadikannya  menuntut  kepada  pemerintahan  pusat  memberi sebagian  wewenang  pada  Pemerintahan  daerah  ketika  melakukan  pengaturan  serta pembangunan pada potensi setiap daerah.
Akan tetapi pemerintahan daerah belumlah dengan optimal melakukan usaha guna menunjang  pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  sebuah  daerah  hendaknya dilakukan perencanaan dengan matang serta optimal bersama beberapa program yang bisa dipakai  guna  mencepatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Yang  menjadikannya  disesuaikan bersama  tujuan  pembangunan  daerah  yaitu  guna  memberikan  kesejahteraan  pada masyarakat.  Pembangunan  yang  dilakukan  tak  hanya  bertujuan  guna  melakukan pengejaran  pada  pertumbuhan  ekonomi  akan  tetapi  pun  hendaknya  ditujukan  supaya perkembangan itu sendiri bisa diperoleh hasil dengan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukan perencanaan dari sebuah daerah,  namun  perencanaan  bagi  sebuah  daerah.  Perencanaan  pembangunan  ekonomi daerah  bisa  dianggap  sebagai  perencanaan  untuk  memperbaiki  penggunaan  berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta secara bertanggung jawab.
Melalui  perencanaan  pembangunan  ekonomi  daerah,  suatu  daerah  dilihat  secara keseluruhan  sebagai  suatu  unit  ekonomi  (economic  entity)  yang  didalamnya  terdapat berbagai  unsur  yang  berinteraksi  satu  sama  lain.  (Kuncoro,  2004:46).  dan  diperlukan berbagai  upaya  inovatif  dan  kreatif  oleh  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  masyarakatnya.  Diantara  yang  dapat  dilakukan,  yaitu  dengan program pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:74) menjelaskan, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup  pengertian  community  development  (pembangunan  masyarakat)  dan community-based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat).
Masalah  pembangunan  merupakan  masalah  yang  kompleks  atau  sering  terjadi, seperti masalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang selalu terjadi saat menjalankan sebuah organisasi. Dan pembangunan juga memiliki banyak aspek misalnya aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Pada masa orde baru
pembangunan masyarakat dilakukan dengan menggunakan program dari negara yang di fokuskan  atau  di  sentralkan.  Dimana  pembangunan  masyarakat  dilakukan  oleh  pihak pemerintah sendiri baik dengan dukungan dalam negeri (kemampuan) maupun dukungan dari negara - negara maju ataupun organisasi internasional.
Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku yang dimulai dari mengubah  mindset  individu  dan  masyarakat.  Pengetasan  kemiskinan  hanya  dapat dilakukan  melalui  upaya  pemberdayaan  masyarakat  karena  masyarakat  didorong  untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.
Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  benar-benar  mempersiapkan  dengan matang semua kegiatan pemberdayaan masyarakat sebelum dimulai.
Menurut  Chambers  dalam  (Kartasasmita,  1996:142)  Pemberdayaan  masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangun an, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”. Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa konsep  pembangunan  dengan  model  pemberdayaan  masyarakat  tidak  semata-mata memenuhi  kebutuhan  dasar  (basic  need)  masyarakat  saja  tetapi  lebih  sebagai  upaya mencari alternative pertumbuhan ekomoni lokal.
Menurut  Kuncoro  (2004:38)  “Dengan  otonomi  daerah,  ada  tendensi  masing - masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai  hal,  terutama  mengumpulkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah).  Otonomi kemudian diidentikkan dengan automoney. Artinya, otonomi diterjemahkan semata-mata dari upaya meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD. Dalam praktek, otonomi berarti upaya penggalakan, penggalangan, dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dengan cara apapun.
Alasan  memilih  Kabupaten  Magetan  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Kabupaten Magetan  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Indonesia  yang  banyak  memiliki  sumber  daya yang cukup melimpah. Kabupaten Magetan mempunyai 19 kecamtan yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Dengan ibu kota Kabupaten. yang terletak di kecamatan Magetan. Secara geografis kabupaten Magetan terletak di bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi., bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo  dan  Kabupaten  Wonogiri  (Jawa  Tengah),  bagian  barat  berbatasan  dengan
Kabupaten  Karanganyar  (Jawa  Tengah),  bagian  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan pada tahun 2018 mencapai 64,860 jiwa. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin  di  kabupaten  Magetan  masih  dalam  tingkatan  yang  tinggi,  maka  dalam  desa Magetan  dapat  juga  menerapkan  program  dari  pemerintah.  Dengan  adanya  program pemberdayaan  masyarakat  maka  akan  dapat  mengurangi  kemiskinan  terutama  pada pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dapat dibuat pemerintah untuk bisa membangun suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan suatu daerah bisa di lakukan dengan memfasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah  di  perdesaan,  meningkatkan  juga  partisipasi  masyarakat  guna  membangun desa,dll.
Magetan juga memiliki banyak potensi alam yang belum diketahui masyarakat luas khususnya masyarakat pedesaan. Salah satu kawasan yang mempunyai potensi dan dapat dikembangkan menjadi kawasan wira usaha yaitu masyarakat di dusun singolangu atau sekarang  lebih  dikenal  dengan  kampung  susu  lawu  Kel.  Sarangan  Kec.  Plaosan  Kab. Magetan.  Dusun  ini  memiliki  potensi  yaitu  sebagai  tempat  yang  menghasilkan  banyak sekali sumber daya alam yaitu sayur-sayuran san sebagainya. Namun yang menarik dari dusun  ini  yaitu  mayoritas  penduduknya  menekuni  bidang  peternakan  sapi  perah  yang selanjutnya di produksi dalam berbagai macam olahan susu, misalnya permen susu.
Potensi kampung susu ini dapat dilihat dari segi fisik dan non fisik. Potensi fisik meliputi, tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Potensi non fisik pada kampung susu ini adalah lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, begitu banyak potensi di kampung susu dusun  singolangu  ini.  Potensi  tersebut  dapat  di  kembangkan  untuk  menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya dengan mengembangkan potensi peternakan yang ada di kampung susu lawu tersebut dan potensi lainnya.
Pembangunan ekonomi masyarakat kabupaten Magetan terkait dengan pengelolaan peternakan sapi perah, diharapkan pembangunan sektor usaha ini menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi. Peningkatan jumlah usaha  ini  dibarengi  dengan  perhatian  dan  pembinaan  yang  cukup  dari  pemerintah kabupaten  terkait  dengan  peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusianya  maupun kemampuan pendanaan usahanya.
Penelitian  ini  di  fokuskan  kedalam  Evaluasi  pemberdayaan  masyarakat  melalui pengelolaan  peternakan  sapi  perah  di  kampung  susu  lawu.  Karena  ingin  mengetahui bagaimana tindakan pemerintah serta bagaimana evaluasi terhadap program ini selain itu
warga dusun Singolangu banyak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi perah,  disini  pemerintah  lebih  bisa  meningkatkan  kualitas  penduduk/warga  dusun singolangu melalui pemberdayaan pengelolaan peternakan. Sehingga dari pemberdayaan tersebut  bisa  menghasilkan  skill  atau  keterampilan  baru  serta  bisa  memperluas pengetahuan para peternak sapi perah agar kualitas susu dari perternakan tersebut bagus. Selain itu agar Kampung Susu Lawu bisa menjadi tempat wisata pendamping dari wisata Telaga  Sarangan  yang  letaknya  tidak  jauh  dari  lokasi  Kampung  Susu  Lawu.  Konsep pembedayaan hampir menjadi agenda kerja tiap pemerintahan. Baik dari pemerintahan pusat  ataupun  pemerintahan  desa  yang  memberikan  naungan  pada  satuan  kerja masyarakat  paling  kecil.  Adanya  konsep  pemberdayaan  berkaitan  dengan  apa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat,  berkaitan  dengan  dengan  hal  tersebut  maka  pemerintah dikeluarkan sebagai umpan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari konsep yang ditawarkan masyarakat mampu mandiri serta menyesuaikan dengan potensi yang dipunya oleh masyarakat.

## Metodologi
Penelitian berikut  menerapkan  metode  kualitatif  “dalam penelitiannya.  Adapun alasan kenapa dipilih metode kualitatif adalah, karena masalah penelitian ini masih belum jelas atau atau belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu  peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  melakukan  eksplorasi  terhadap  objek penelitian. Dengan memfokuskan pada tujuan mengenai yakni mafaat, serta faktor yang mempengaruhi  dari  objek  penelitian,  dimana  objek  dari  penelitian  ini  adalah Pemberdayaan Masyarakat.”
Berdasarkan hal tersebut, tentu kurang pas jika diterapkan pada metode kuantitatif yang mana lebih menekan pada pembuktian hipotesis dengan menggambarkan fenomena melalui  angka  dan  statistika.  Penelitian  ini  menetapkan  posisinya  untuk  mendapatkan gambaran yang lebih komprehemsif yang dilakukan pada situasi sosial (social situation) yang  mana  melibatkan  tempat,  pelaku,  dan  aktivitas  (place,  actor,  activities)  yang berinteraksi  secara  sinergis  dari  objek  penelitian.  Sehingga  akan  ditemukan  data  yang murni dari apa yang terjadi dilapangan.
Fokus  kajian  penelitian  adalah  Bagaimana pelaksanaan  Program Pemberdayaan Masyarakat  Melalui  Pengelolaan  Peternakan  Sapi  Perah  di  Kampung  Susu  Lawu  Kel. Sarangan  Kec.  Plaosan  Kab.  Magetan.  Serta  Bagaimana  evaluasi  terhadap  Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu  Kel.  Sarangan  Kec.  Plaosan  Kab.  Magetan.  Pada  fokus  tersebut  akan  diteliti menggunakan  teori  William  N.  Dunn  yang  memiliki  enam  variabel  yaitu  Efisiensi, Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsitivitas, dan yang terakhir adalah Ketepatan. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena teori tersebut relevan dengan variabel yang dipakai serta permasalahan yang ada dari sasaran penelitian ini. digunakan. Teknik- teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi dan Teknik Observasi.

## Hasil Penelitian

## Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik
Dalam  Studi  analisis  kebijakan  publik,  maka  salah  satu  cabang  bidang  kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (public policy) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Menurut  Anderson  dalam  Winarno  (2008:166),  secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat dikatakan  sebagai  kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Sedangkan implementasi yangtidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan kependudukan tersebut  tidak  dapat  berhasil  dalam  mewujudkan  dampak  atau  hasil  akhir  yang  telah dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor- faktor diantaranya: pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri itu memang jelek (bad policy) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad luck). Adapun telaah  mengenai  dampak  atau  evaluasi  kebijakan  adalah  dimaksudkan  untuk  mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan”.
Menurut  Lester  dan  Stewart  (Winarno,  2008:166)  evaluasi  kebijakan  dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang  berbeda, tugas pertama adalah untuk  menentukan konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dengan  cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Evaluasi  kebijakan  merupakan  persoalan  fakta  yang  berupa  pengukuran  serta penilaian  baik  terhadap  tahap  implementasi  kebijakannya  maupun  terhadap  hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga  menentukan  langkah  yang  dapat  diambil  dimasa  yang  akan  datang.  Sinyal tersebut  lebih  diperjelas  oleh  Dolbeare  (1975:  95)  dijelaskan  bahwa:  “Policy  impact analysis entails an extension of this research area while, atthe same time, shifting attention toward the measurment of the consequencesof public policy. In other words, as opposed to the study of what policycauses”. Dengan demikian yang didefinisikan oleh Dye (1981: 366), secara singkat analisis dampak kebijakan “menggaris bawahi” pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what causes policy.
Konsep  evaluasi  dampak  yang  mempunyai  arti  sama  dengan  konsep  kebijakan. “Policy evaluation is learning about the consequences of public policy”. Adapun definisi yang lebih kompleks oleh Wholey dalam Dye(1981: 366) adala h sebagai berikut: “Policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a nationalprogram in meeting its  objectives,  or  assesment  of  the  relative  effectivenessof  two  or  more  programs  in meeting common objectives” Evaluasi Kebijakan adalah me rupakan suatu aktivitas untuk melakukan  penilaian  terhadap  akibat-akibat  atau  dampak  kebijakan  dari  berbagai program-program  pemerintah.  Pada  studi  evaluasi  kebijakan  telah  dibedakan  antara “policy  impact/outcome  dan  policy  output.  “Policy  Impact/outcome” adalah  akibat- akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  melalui  pelaksanaan  sebuah kebijakan.

## Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan
James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:”
a. Tipe Pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
b. Tipe  Kedua  Merupakan  tipe  evaluasi  yang  memfokuskan  diri  pada  bekerjanya kebijakan  atau  program-program  tertentu.  Tipe  evaluasi  ini  lebih  membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
c. Tipe  Ketiga  Tipe  evaluasi  kebijakan  sistematis,  tipe  kebijakan  ini  melihat  secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.
Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengelolaan  peternakan sapi perah dengan cara melihat hasil pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015 Menurut  Edi  Suharto  (2012:61),  tujuan  kebijakan  publik  sosial,  dalam  konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat  mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua  pengertian  yang  saling  terkait,  yakni  memecahkan  masalah  sosial  dan  memenuhi kebutuhan sosial.
Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-mod dalam analisis kebijakan publik adalah:
a. Model  Prospektif  ialah  wujud  kebijakan  yang  mengarahkan  kajiannya  pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif .
b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan  setelah  kebijakan  diimplementasikan.  Model  ini  biasa  disebut  model evaluatif,  karena  banyak  melibatkan  pendekatan  evaluasi  terhadap  dampakdampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap  konsekuensikonsekuensi  kebijakan  yang  mungkin  timbul,  baik  sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan Berdasarkan pada ketiga tipe evaluasi kebijakan diatas maka nantinya peneliti akan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan.

## Dimensi Evaluasi Kebijakan
Dampak  dari  kebijakan  mempunyai  beberapa  dimensi  dan  semuanya  harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002: 171- 174) setidaknya
ada  lima  dimensi  yang  harus  dibahas  dalam  meperhitungkan  dampak  dari  sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:
a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang- orang yang terlibat
b. Kebijakan  mungkin  mempunyai  dampak  pada  keadaankeadaan  atau  kelompok- kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
c. Kebijakan  mungkin  akan  mempunyai  dampak  pada  keadaankeadaan  sekarang  dan yang akan datang
d. Evaluasi  juga  menyangkut  unsur  yang  lain  yakni  biaya  langsung  yang  dikeluarkan untuk membiayai programprogram kebijakan publik
e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.
Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.  Evaluasi  dalam  hal  ini  berfungsi  untuk  menilai  aspek  instrumen  (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
b. Evaluasi  kebijakan  berusaha  untuk  menilai  kepastian  tujuan  atau  target  dengan masalah  dihadapi.  Pada  fungsi  ini  evaluasi  kebijakan  memfokuskan  diri  pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama  dari  segi  metodologi.  Artinya,  evaluasi  kebijakandiupayakan  untuk menghasilkan  rekomendasi  dari  penilaian-penilaian  yang  dilakukan  atas  kebijakan yang dievaluasi.
Evaluasi  kebijakan  secara  sederhana  menurut  William  Dunn  dalam  Agustino (2008:187),  berkenaan  dengan  produksi  informasi  mengenai  nilai-nilai  atau  manfaat- manfaat  kebijakan  hasil  kebijakan.  Ketika  ia  bernilai  bermanfaat  bagi  penilaian  atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi  evaluator,  secara  khusus,  dan  pengguna  lainnya  secara  umum.  Hal  ini  dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu
fungsi  evaluasi  kebijakan  adalah  harus  memberi  informasi  yang  valid  dan  dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  menurut  Webster  dalam  Oxford  English  Dictionary (Sedarmayanti, 2000: 78) adalah terjemahan dari kata empowerment yang mengandung dua  pengertian:  (1)  to  give  power  to  (memberi  kekuasaan,  mengalihkan  kekuatan  atau mendelegasikan  otoritas  pada  pihak  lain),  (2)  to  give  ability,  to  enable  (usaha  untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya di suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu  masyarakat  sehingga  mereka  dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.
a. Pemberdayaan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  orang  -  orang  yang kurang beruntung.
b. Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  dimana  manusia  menjadi  cukup  kuat  untuk berpartisipasi  dalam  berbagi  pengontrolan  atas  dan  mempengaruhi  terhadap kejadian-kejadian  serta  lembaga-lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
c. Pemberdayaan  menunjuk  pada  usaha  pengalokasian  kembali  kekuasaan  melalui pengubahan struktur sosial.
d. Pemberdayaan  adalah  suatu  cara  dimana  masyarakat,  organisasi,  dan  komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya.
Menurut  Eddy  Papilaya  yang  dikutip  oleh  Zubaedi  (2007:42)  Pemberdayaan adalah  upaya  untuk  membangun  kemampuan  masyarakat  dengan  mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.
Menurut  Widjaja  (2002:77)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  pemberian wewenang  pendelegasian  wewenang  atau  pemberian  otonomi  kejajaran  bawah  yang intinya  pemberdayaan  upaya  membnagkitkan  segala  kemampuan  yang  ada  untuk mencapai  tujuan  dan  pemberdayaan  diadakan  agar  daerah  semakin  mampu  serta
mandirian,  maksudnya  mampu  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menunjukkan  ciri  sebagai  masyarakat  serta  membangun  kesejahteraan  masyarakat  itu sendiri.
Menurut  Soeharto  (2006:76)  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untk memandirikan  masyarakat  serta  potensi  kemampuan  yang  mereka  memiliki.  Adapun pemberdyaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan  dan  potennsi  yang  dimiliki  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangankan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja.2003:169).
Menurut  Eko  (2004:11)  Pemberdayaan  merupakan  sebuah  gerakan  dan  proses berkelanjutan  untuk  membangkitkan  potensi,  memperkuat  partisipasi,  membangun peradaban  dan  kemandirian  masyarakat.  Menurut  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelkasanaan  pembangnan  didesa  ditunjukan  untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapam kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan perioritas kebututuhan masyarakat.
Dari  beberapa  defenisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkat kemampuan dan kopetensi yang dimiliki oleh masyarakat  sehingga  masyarakat  berkemmpuan  dan  berkekuatan.  Pemberdayaan masyarakat  merupakan  upaya  memandirikan  masyarakat  melalui  perwujudan  potensi kemampuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian  pada  setiap  upaya pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  dipandang  sebagai sebuah  pemacu  untuk  meenggerakan  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Pemnberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek seehingga mampu menciptakaan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.
Menurut  Soeharto  (2006:61)  peran  program  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan social ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut :
1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (acceptable).
2. Dikelola  oleh  masyarakat  secaraterbuka  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan (accountable).
3. Memberikankan  pendapatan  yang  memadai  dan  mendidik  masyarakat  untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainbele).
5. Pengelola  dan  dan  pelestarian  hasil  dapat  dengan  mudah  dan  digulirkan  dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.
Prinsip  utama  dalam  mengembangkan  konsep  pemberdayaan  masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (Sutrisno,2005:18) ada lima macam yaitu:
1. Pendekatan dari bawah (button up approach) pada kondisi ini pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan  dan  beberapa  kegiatan  setahap  demi  setahap  untuk  mencapai  tujuan dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi  (participation):  dimana  setiap  actor  yang  terlibat  memiliki  kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep  berkelanjutan:  merupakan  pengembangan  kemitraan  dengan  seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonom.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal,ragionaldan nasional. Oleh karena itu agar dapat memahami secara mendalam pengertian pemberdayaan maka  perlu  mengkaji  beberapa  pendapat  dari  ilmuan,  salah  satu  diantaranya  adalah menurut  Mubarak  (2010:34)  pemberdayaan  masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  upaya untuk  memulihkan  atau  meningkatkan  kemampuan  suatu  komunitas  untuk  mampu berbuat  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  mereka  dalam  melaksanakan  hak-hak  dan tanggungjawabnya selaku aggota masyarakat. Lalu pada pemberdayaan pendekatan proses lebih  memungkinkan  pelaksanaan  pembangunan  yang  memanusiakan  manusia.  Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi,  bukan  dalam  bentuk  mobilisasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan program  membuat  masyarakat  tidak  semata-mata  berkedudukan  sebagai  konsumen program,  tetapi  juga  sebagai  produsen  karena  telah  ikut  serta  terlibat  dalam  proses
pembuatan  dan  perumusannya,  sehingga  masyarakat  merasa  ikut  memiliki  program tersebut  dan  mempunyai  tanggungjawab  bagi  keberhasilannya  serta  memiliki  motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo,2006).

## Proses Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Suharto  (2005:60)  Sebagai  proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  memperkuat  kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan.  Cara-cara Motivasi, Pelatihan, Pembinaan dan evaluasi:
1. Cara melakukan Motivasi
Motivasi  dapat  ditimbulkan  dengan  cara  membuat  rancangan  kerja  yang memungkinkan  seorang  pegawai  bersedia  melakukan  ke  arah  itu.  Maka  dari  itu rancangan  kerja  harus  memuat  simpilkasi,  standarisasi,  dan  spesialisasi.Rancangan pegawai memiliki ciri-ciri tersebut bisa meningkatkan motivasi pegawai.Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa motivasi bisa ditimbulkan melalui rancangan kerja. Ciri-ciri rancangan kerja yang baik adalah yang bersifat simplikasi maksudnya adalah  rancangan  kerja  harus  mempunyai  nilai  pelaksanaan  (implikasi)  yang mendekati keadaan kerja yang sebenarnya. Rancangan kerja juga harus mempunyai standarisasi, maksudnya ada nilai standar yang ditetapkan.
2. Cara - cara melakukan pelatihan dan pembinaan Program latihan mempunyai 3 tahapan yaitu:
a. Penilaian  kebutuhan  pelatihan  (need  assesment),  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  agar  bisa  menentukan  dibutuhkannya  atau  tidak program pelatihan.
b. Pengembangan  program  pelatihan  (development),  memiliki  tujuan  untuk merancang  lingkungan  pelatihan  dan  metode  -  metode  pelatihan  yang dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan pelatihan
c. Evaluasi  program  pelatihan  (evalution),  yang  tujuannya  untuk  menguji  dan menilai  apakah  program-program  pelatihan  yang  telah  dijalani  secara  efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Program Pemberdayaan merupakan serangkaian perencanaan yang sudah  dirancang  masyarakat  dan  pemerintah  terkait  yang  diawali  dengan  seleksi lokasi/wilayah  kemudian  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dilanjutkan  dengan proses  pemberdayaan  masyarakat  dan  akan  di  akhiri  dengan  kemandirian  masyarakat dalam  tahap  pelaksanaan  progran  ini  sangat  diuntungkan  karna  dari  pihak  Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi para peternak sapi perah di kampung susu lawu ini. Selain itu masyarakat sendiri juga bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana mengelola peternakan secara baik, selain mengelola  peternakan  sapi  perah  pihak  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten Magetan juga memberikan cara bagaimana hasil dari sapi perah tersebut diolah menjadi berbagai  macam  produk  contohnya  seperti  dodol  susu,  permen  susu,  susu  segar  siap minum dan masih banyak lagi. Dalam tahap pelaksanaan Ini juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga menyediakan Omah susu agar peternak sapi perah bisa langsung menjual hasil peternakannya kepada pengepul dari berbagai macam kota. Selain itu tahap pelaksanaan ini juga mengarahkan masyarakat Kampung Susu Lawu untuk merawat dan mengelola peternakan dengan baik.
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Tahap  Evaluasi  sangatlah  penting  karena masyarakan adalah penggerak program pemberdayaan masyarakat maka sudah seharusnya masyarakat  dilibatkan  dalam  hal  evaluasi  program  pemberdayaan  yang  bertujuan  agar program pemberdayaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tapi juga diperlukan umpan  balik  tentang  masalah  dan  kendala  yang  terjadi  saat  program  pemberdayaan tersebut  berlangsung  serta  mencari  solusi  atau  pemecahan  masalah  dalam  setiap permasalahan terkait program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.
Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahapan evaluasi yaitu:
(1) Menetapkan apa yang harus dievaluasi
(2) Menyusun rencana evaluasi
(3) Pengumpulan data
(4) Analisis dan Presentasi data
(5) Pengambilan Keputusan.
Pada tahap evaluasi in masyarakat diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi  Program  Pemberdayaan  tersebut.  Kita  yang  kita  tahu  bahwa  partisipasi masyarakat adalah hal yang penting untuk berjalannya sebuah kebijakan maupun program- program yang dilakukan oleh pemerintah.
Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan,  sehingga  efektivitas  menunjukan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Jika  hasil  kebijakan  semakin  mendekati  sasaran,  berarti mungkin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektifivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/ tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang  dimaksud  yaitu  pencapaian  hasil  dari  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui pengelolaan  peternakan  sapi  perah  yang  dilihat  dari  ketepatan  waktu  kesesuaian  hasil dengan  tujuan  yang  diinginkan.  Peneliti  berpendapat  agar  program  pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya :
1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah
2. Perlunya pemahaman masyarakat dan pihak pelaksana program pemberdayaan secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.
Efektifitas  program  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pengelolaan  Peternakan Sapi Perah di Kampung susu Lawu sudah sangat efisien karena dengan adanya program pemberdayaan ini mampu membantu perekonomian masyarakat Kampung Susu Lawu dapat dilihat dari penjualan yang meningkat dari harga susu yang mulanya Rp. 5.200 per liter  sekarang  sudah  meningkat  menjadi  Rp.  8.000  per  liternya.  Efektivitas  program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di Kampung sudah berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi peternak sapi perah. Selain itu para  peternak  juga  sangat  menyambut  dengan  baik  saat  program  pemberdayaan  itu dilaksanakan.
Efisiensi  biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil Penerapan Program  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pengelolaan  Peternakan  sapi  perah  di Kampung Susu Lawu berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata sudah efisien, karena kurang  didukung  dengan  ketersediaan  sumber  daya  dan  yang  memadai.  Peneliti berpendapat  bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan  apapun  agar  tercapai  hasil  yang diharapkan  maka  harus  didukung  dana  yang  memadai.  Demikian  pula  halnya  dalam penerapan  Program Pemberdayaan Masyarakat ini.  Karena dana merupakan  salah  satu sumber  daya  yang  harus  ada  dalam  penerapan  manajemen.  Tanpa  ada  dukungan  dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.
Selain  itu  efisiensi  dari  program  pemberdayaan  ini  juga  sudah  sangat  bagus disamping  untuk  membantu  perekonomian  pihak  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan Kabupaten  Magetan  juga  telah  menyiapkan  program  KSL  yang  membantu  untuk memberdayaakan  para  peternak  sapi  perah  di  Dusun  Singolangu  yang  sekarang  ini menjadi  program  unggulan  atau  prioritas  Kabupaten  Magetan,  selain  sapi  perah  yang menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Magetan juga mempunyai 3 agro yang menjadi prioritas saat yaitu : (1) Agro Industri, (2) Agro Wisata, dan (3) Agro Bisnis. Dari situ  bisa  dilihat  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten  Magetan  Sangat Mengedepankan  Program  Pemberdayaan  ini.  Masyarakat  Kampung  Susu  juga  sangat berpartisipasi untuk memajukan dusunnya.
Program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini sudah dilakukan cukup adil dan merata sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Masyarakat  yang  mengikuti  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengelolaan peternakan sapi perah ini juga mengatakan bahwa mendapatkan banyak fasilitas, modal, dan ilmu yang dimana kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan para peternak sapi perah namun juga menguntungkan semua lapisan masyarakat. Pemerataan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di kampung susu lawu sudah sangat berhasil dan sangat sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerataan ini memang ditujukan agar  masyarakat  yang  tidak  beternak  sapi  perah  juga  bisa  merasakan  imbas  yang  baik karena adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini dan  khususnya  agar  peternak  sapi  perah  di  Kampung  Susu  Lawu  ini  bisa  mengelola peternakan sapi perah dengan baik dan benar
Respon yang dikeluhkan oleh masyarakat dari program pemberdayaan ini adalah kelanjutan dari program pemberdayaan tersebut dan juga solusi mengurangi limbah yang sekarang  menumpuk  di  Dusun  Singolangu  yang  sampai  sekarang  belum  diatasi  dan mengganggu  masyarakat  sekitarnya.  Dari  respon  masyarakat  merupakan  sebuah kesesuaian yang didapat dari lapangan dan berharap ada feedback atau umpan balik dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan langsung bisa diatasi ataupun di perbaiki secara baik.
Namun  dari  dari  pihak  Dinas  juga  sudah  merespon  keluhan  dari  mayarakat Kampung  susu  dengan  cara  mengagendakan  pengembangan  program  pemberdayaan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan KSL yang dilakukan pada tahun 2019 itu perencanaan lalu tahun 2020 pembangunan tahap 1 lalu pada tahun 2021 pembangunan tahap 2 atau finishing. Lalu mengawal dengan biaya operasional dana pembangunan KSL
berasal  dari  APBD  Kab.  Magetan,  melakukan  kajian  dan  koordinasi  dengan  dinas  lain untuk  mengembangkan    titik  kunjung  wisata  KSL  lebih  ke  profesional  dengan  cara di branding, pelayanan yang memuaskan atau berstandart titik pariwisata selalu di akomodir. Selanjutnya disnakan kab. Magetan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk berusaha meningkatkan  populasi  sapi  perah  di  kampung  susu  lawu  dan  populasi  lahan  hijau  di kampung susu lawu.
Program pemberdayaan melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini dianggap sudah  tepat    karena  didukung  oleh  potensi  yang  ada  di  dusun  singolangu  dan  juga masyarakat  singolangu  sangat  mendukung  dan  menerima  program  pemberdayaan masyarakat ini karena dulu yang berternak sapi penggemuk/potong yang notabennya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali baru panen dan menjual ternaknya sekarang dengan sapi perah setiap hari mereka bisa mendapatkan pemasukan atau omset lebih dinamis termasuk masyarakat sekitar yang menerima susu segar dari singolangu ini di terima oleh pasar dan publik. Program pemberdayaan masyarakat ini sudah sangat tepat walaupun ada sedikit kendala  yang  belum  bisa  ditanggulangi  oleh  pihak  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan Kabupaten magetan namun mereka sudah sangat banyak merasakan hal - hal positif yang disebabkan oleh adanya pemberdayaan ini. Dengan begitu banyaknya potensi alam yang ada di Dusun Singolangu semakin memudahkan para peternak sapi perah untuk merawat ternaknya.
Dengan  adanya  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengelolaan peternakan sapi perah ini juga sudah tercapai dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah  yang  mampu  mencukupi  kebutuhan  masyarakat  Dusun  Singolangu  yang selama  ini  masih  banyak  yang  berprofesi  menjadi  petani  atau  pekebun  sekarang  sudah banyak  beralih  kebidang  peternakan  sapi  perah  karena  masyarakat  di  penuhi permodalannya dan fasilitasnya oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu bergerak secara  mandiri  dalam  mengelola  peternakannya.    Program  pemberdayaan  ini  sudah mumpuni mulai dari segi modal, fasilitas dan pembinaanya. Dalam kasus ini juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan membuat Koperasi Desa khusus untuk transaksi  jual  beli  susu  segar  dan  olahannya  yang  di  olah  oleh  ibu – ibu  PKK  Dusun singolangu.

## Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat
1. Faktor  Penghambat  Sebelum  Adanya  Program  Pemberdayaan  melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah
Banyak  masalah  atau  kendala  yang  terjadi  saat  program  pemberdayaan  ini berlangsung  salah  satunya  adalah  karena  tidak  semua  masyarakat  Dusun Singolangu berprofesi sebagai peternak sapi perah banyak yang menolak adanya pemberdayaan  masyarakat  ini  sehingga  Masyarakat  Dusun  Singolangu  masih terpecah belah antara Peternak sapi Penggemuk dengan peternak sapi perah karna disaping  modal  untuk  sapi  perah  sendiri  cukup  mahal,  maka  pola  pikir  warga dusun  singolangu  masih  sangat  kurang  mumpuni  dan  kurang  adanya  niat. Kemudian banyak Masyarakat masih takut untuk beranjak dari pekerjaan mereka yang penghasilannya masih sangat rendah dan juga Ada satu atau dua warga yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk beternak sapi perah jadi sebagai pionir yang menimbulkan sebagian masyarakat yang sudah ada niat menjadi ragu. Selain  itu  dilihat  dari  letak  lokasi  atau  Geografis  tanah yang  dibutuhkan  sangat terbatas  dan juga menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan solusinya membuat IPAL di sebelah Timur Kampung susu Lawu tetapi saat ini masih dikaji dan dicarikan dana.
2. Faktor Pendukung Setelah Adanya Program Pemberdayaan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah
Banyak  juga  faktor  pendukung  program  pemberdayaan  ini  selain  Sumberdaya yang sudah memadai dan cocok untuk beternak sapi perah banyak juga dinas di kabupaten magetan yang mendukung program pemberdayaan ini seperti Dompet Duafa, Bank Jatim kabupaten Magetan dan khususnya Pemkab Megetan Sendiri yang menjadikan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu ini sebagai program unggulan kabupaten magetan dan juga setelah adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan ini juga mengalami Peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Susu  Lawu  meningkat  pesat  walaupun  belum  bisa  dimasukkan  dalam  kategori pengetasan  kemiskinan  namun  dengan  adanya  pemberdayaan  masyarakat  ini sudah mampu mengurangi kemiskinan yang ada dan juga Membuka peluang usaha untuk semua masyarakat yang ada di kampung susu, dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat kampung susu lebih berani untuk melangkah dan mencoba hal baru dalam dunia bisnis sehingga Kreatifitas dan juga kemampuan masyarakat Dusun
Singolangu  meningkat  pesat  daripada  sebelumnya  hal  ini  dapat  dilihat  dari bagaimana masyarakat mengelola peternakan dan juga hasil peternakan yang ada sekarang  Selain  pengelolaan  susu  itu  juga  ada  sayuran  lalu  tanaman  hias, pengunjung dari luar selain menikmati olahan susu juga banyak yang membeli atau tertarik pada bunga dan sayur, sehingga yang tidak berprofesi sebagai peternak sapi masyarakat bisa menjual sayuran dan tanaman hias.

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pengelolaan  Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan
a. Sosialisasi.
Sosialisasi  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  wadah  yang  ada  seperti musyawarah dan pertemuan tingkat RT, RW, dan PKK merupakan sarana yang efektif mengingat dana operasional yang ada juga terbatas. Sehinga masyarakat miskin merasakan keterbukaan informasi hal itu berdampak adanya kesamaan pemahaman antar peternak sapi perah dengan pemerintah pelaksana program pemberdayaan masyarakat.
b. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  di  Kampung  Susu  Lawu  dapat  dikatakan  sudah  cukup tinggi. Dapat dilihat dari masyarakat yang berperan aktif dalam rembug warga untuk  menggali  potensi  /  keterampilan  apa  yang  dapat  dikembangkan  yang nantinya akan dimasukan kedalam musrenbang.
c. Program Pemerintah
Yang Harus Dilaksanakan Adanya program ini merupakan perpanjangan tangan dari  pemerintah  pusat  dalam  penanggulangan  kemiskinan  sehingga  menjadi kewajiban  Pemerintah  Kota  Magetan  dalam  menjamin,  menghormati,  dan melindungi dalam pemenuhan hakhak dasar warga miskin.
d. Program Pelatihan
Yang  Diberikan  Sesuai  Dengan  Kapasitas  dan  Dapat  Diterima  Masyarakat Program pelatihan keterampilan ini sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin karena  kegiatan-kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  sesuai  dari rekomendasi  dari  masyarakat  miskin  dan  para  peternak  sapi  perah.  kegiatan
tersebut melihat potensi masyarakat miskin dan peternak sapi perah yang dapat dikembangkan.
e. Modal
Masyarakat  yang  sudah  mendapat  bekal  keterampilan  sering  kali  terkendala dengan  masalah  permodalan  awal  dalam  membuka  suatu  usaha.  Dalam pemenuhan  kebutuhannya  saja  masyarakat  dapat  dikatakan  masih  terbatas sehingga masyarakat tidak jarang setelah pelaksanaan pelatihan berhenti karena terbatas dari segi permodalan.
f. Program  Yang  Dilaksanakan  Tidak  Berkelanjutan  untuk  membuat  IPAL  ini tidak  Selesai  dari  jadwal  yang  telah  direncanakan  tidak  ada  keberlanjutan bagaimana  masyarakat  menanggulangi  masalah  limbah  peternakan  sapi  perah. Jadi masyarakat malah terganggu dengan limbah yang dihasilkan karena tidak ada tindakan lanjut
2. Evaluasi  terhadap  Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pengelolaan  Peternakan  Sapi  Perah  di  Kampung  Susu  Lawu  Kelurahan  Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
a. Efektivitas
Penanggulangan  kemiskinan  melalui  program  Program  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel.  Sarangan  Kec.  Plaosan  Kab.  Magetan  menyatakan  bahwa  tujuan  dari program  ini  sudah  tercapai.  Tercapainya  tujuan  pelaksanaan  program penanggulangan  kemiskinan  dapat  diukur  dengan  warga  miskin  menjadi terentaskan dengan penurunan angka kemiskinan di Kampung Susu Lawu dari tahun  2018-  sekarang.  Selain  penurunan  angka  kemiskinan,  partisipasi masyarakat miskin dirasakan meningkat di Kampung Susu Lawu seperti dalam Musyawarah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang di adakan oleh Dinas Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten  Magetan.  Target  sasaran  program keterampilan merupakan masyarakat miskin yang sesuai dengan klasifikasi warga miskin  Kampung  Susu  Lawu  dan  juga  terfokus  pada  peternak  sapi  perah. Walaupun pada pelaksanaan sasaran program ini belum menyasar 100 % pada masyarakat  miskin  tetapi  dari  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten Magetan telah berusaha sesuai dengan database yang ada.
b. Efisiensi
Program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini sudah sangat efisien dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat selama program pemberdayaan  masyarakat  itu  berlangsung,  selain  itu  efiensi  dari  program  ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang memberikan sejuta manfaat untuk masyarakat Dusun Singolangu selain untuk peternak sapi perah manfaat itu juga dirasakan oleh banyak masyarakat lainnya.
c. Kecukupan
Perbaikan ekonomi masyarakat miskin sudah dapat dirasakan  oleh warga miskin yang  mengikuti  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan  belum  maksimal.  Program  pelatihan  ini  belum  dapat  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  secara  signifikan.  Hanya  segelintir  masyarakat  yang merasakan  perbaikan  ekonomi  karena  melanjutkan  bekal  pelatihan  tersebut untuk membuka suatu usaha. Dari sisi lain seperti perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir dengan program pelatihan keterampilan ini memberikan perubahan. Masyarakat lebih proaktif dalam mengakses programprogram penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin dari perilaku konsumtif berubah menjadi lebih produktif, dan dari pola pikir masyarakat tidak maju sudah mengarah pada lebih maju.
d. Pemerataan
Pendistribusian  dana  yang  dilakukan  pelaksana  sudah  merata  dan  wajar  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Kampung  Susu  Lawu.  Dana  yang  ada langsung  ditransfer  ke  kelompok  yang  ikut  dalam  program  pemberdayaan masyarakat.  Dilihat  dari  fasilitas  yang  diberikan  masyarakat  dikatakan  sudah memadai. Hal itu dibuktikan dengan pembelian peralatan yang masih baru dan tempat  pelaksanaan  pelatihan  yang  memadai  yang  dilaksanakan  di  Kampung Susu Lawu.”
e. Responsivitas
Program  pelatihan  keterampilan  yang  dilaksanakan  di  Kampung  Susu  Lawu sudah  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan-kebutuhan masyarakat  dituangkan  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang dilaksanakan.  Dengan  demikian  pelatihan  keterampilan  tersebut  disesuaikan dengan potensi masyarakat peternak  sapi perah.  Potensi tersebut berdasarkan
musyawarah  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  yang  telah  dilaksanakan sebelumnya selanjutnya naik ke tingkat kelurahan untuk menetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, sehingga dari kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pelaksana akan memfasilitasi kegiatan tersebut.”
f. Ketepatan
Pengaruh  positif  dari  program  berikut  bisa  dirasa  dengan  meluas.  Bisa  dirasa masyarakat memiliki motivasi menjadi peternak sapi perah meskipun masyarakat kerap terhalangi oleh modal. Masyarakat pun diajak guna berkreatifitas dengan bekal yang diterimanya untuk membuka suatu usaha dan menghilangkan pikiran bahwa  yang  mempunyai  pendidikan  tinggi  secara  formal  biasanya  dapat membuka  usaha.  peran  ibu  untuk  anak-anaknya  dirasakan  berkurang  karena mengalami kesibukan-kesibukan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya.

## Saran
1. Perlunya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti penanganan pembuangan limbah  atau  IPAL  yang  saat  ini  sangat  di  keluhkan  oleh  masyarakat  sekitar. Selanjutnya, untuk keterampilan yang mulai jalan seperti permen susu, stik susu, dan dodol susu perlu diadakannya pelatihan mengenai penjualan hasil produksi ataupun memfasilitasi  masyarakat  dengan  membuka  stand  penjualan  pada  saat  ada  acara Kantor  Pemerintahan  di  Kota  Magetan  ataupun  kerjasama  pemerintah  dengan usaha menengah dengan cara penitipan produk yang dihasilkan ke toko-toko yang ada  di  Kota  Magetan  dengan  sistem  bagi  hasil  dan  memperluas  pasar  bagi masyarakat Dususn Singolangu.
2. “Mengajak  masyarakat  yang  tingkat  ekonominya  menengah  ke  atas  untuk berpartisipasi dalam peminjaman modal, dengan cara pembuatan aplikasi start-up investasi.  Jadi,  masyarakat  menengah  ke  atas  menginvestasikan  sejumlah  modal dengan nominal Rp 50.000,00 melalui aplikasi start-up tersebut dengan ketentuan bagi hasil seperti 25% bagi pemilik modal dan 75% bagi pelaku usaha. Selain itu, memaksimalkan  staf-staf  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten  Magetan untuk melaksanakan palatihan keterampilan dilaksanakan misalnya dua kali dalam setahun karena kebanyakan masyarakat penerima program pelatihan keterampilan tidak mempunyai bekal sama sekali. Disamping itu, memaksimalkan monitoring dan evaluasi SKPD sesudah program pelatihan dilaksanakan sampai dengan masyarakat miskin tersebut mendirikan suatu usaha dari bekal yang diterima. Didukung dengan
memaksimalkan peran pendamping seperti Perguruan Tinggi dan CSR dengan cara memberikan seminar ke masyarakat miskin ataupun memberi pelatihan pembukuan tentang laporan keuangan agar masyarakat mampu menghitung output dan income dari penjualan susu segar.

## Daftar Pustaka
Ambar  Teguh  Sulistyani.  (2004). Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan , Yogyakarta: Gava Media Asep Saefuddin, dkk. (2003).
A. W.  Widjaja.  2002. Komunikasi  dan  Hubungan  Masyarakat .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Edi Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: PT Refika Aditama.
Eko, Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa . Samarinda.
Kartasasmita  Ginanjar.  1996. Pembangunan  untuk  Rakyat  Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan . PT. Pustaka Cidesindo; Jakarta.
Kuncoro,  Mudrajad.  1997. Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan ,  Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah:   Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Jakarta:   Penerbit Erlangga.
Mubarak,  Zaki,  2010, Evaluasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di
Desa
Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan, Tesis, Semarang: Universitas  Diponegoro.
Sedarmayanti, 2000, R estrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk   Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan , Bandung; Penerbit   Mandar Maju 427.
Sutrisno, D. (2005) “ Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya
dalam Pengelolaan  Jaringan  Irigasi  Mendut  Kabupaten  Semarang .”  Tugas  Akhir  tidak diterbitkan,  Prorgam  Studi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Fakultas  Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
Suharto,  Edi.  2006. Membangun Masyarakat  Memberdayakan Rakyat .  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta
Undang-undang No 57 tahun 2005 tentang desa.
Widjaja,  HAW.  2003. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Asli  Bulat  dan  Utuh .  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Zubaedi, Wacana  Pembangun  Alternatif:  Ragam  Prespektif  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat , (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm 42.
Jurnal:
Munawar  Noor  (2011).  P emberdayaan  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  Politik  dan  Ilmu  Sosial Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.
Website:
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-24.pdf http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan- masyarakat/
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).