JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 11-19
Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk ( Impor ) dan Barang Keluar ( Ekspor ) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram
Mintasrihardi 1 , Baiq Reinelda 2 , Elisyah 3 1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 10-02-2018 Disetujui: 11-03-2018
Abstrak : Perdagangan Internasional dilakukan oleh semua Negara di Dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan  ekspor  impor  barang.  Manfaat  dilakukannya  kegiatan  ini  salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor barang akan  menimbulkan  kewajiban  kepabeanan.  Secara  teknis,  proses  importasi melibatkan  banyak  kepentingan  atau  pihak,  baik  itu  kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearence , hingga  pada  proses  pengeluaran  barang  tiba.  Sebaik    apapun  sistem  yang digunakan  apabila  tidak  didukung  oleh  aparat  yang  bersih  atau  profesional ditambah  oleh  pihak-pihak  yang  berusaha  memanfaatkan  kelemahan peraturan  yang  ada  untuk  kepentingan  pribadi,  tentunya  sistem  tersebut tidak  akan  bisa  berjalan  dengan  baik  atau  malah  sia-sia.  Dalam  hal  ini, diperlukan  pengawasan  yang  efektif  kepada  aparat  bea  dan  cukai  dalam melaksanakan tugas pengawasan lau lintas barang tersebut.Tujuan penelitian ini  untuk  mendeskripsikan  mekanisme  pengawasan  terhadap  ekspor  dan impor  barang  dan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi pengawasan kepabeanan.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Dalam hal  ini peneliti mendedkripsikan mekanisme  pengawasan terhadap  lalu  lintas  barang  ekspor  dan  impor  yang  dilakukan  oleh  Bea  dan Cukai  Mataram.  Oleh  karena  itu  peneliti  melakukan  observasi  dan wawancara  kemudian  menganalisisnya  dengan  pengumpulan  data,  reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa mekanisme pengawasan terhadap    lalu  lintas  ekspor  impor  yang  dilakukan  oleh  KPPBC  TMP  C mataram sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan  dimulai dari pengumpulan  informasi  dari  intelijen,  penelitian  dokumen,  pemeriksaan fisik,  penetapan  jalur  terhadap  barang  yang  melewati  daerah  pabean  serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin.

## Abstract
International  Trade  is  conducted  by  all  countries  in  the  World including  Indonesia.  Indonesia  conducts  international  trade  with  export goods  import  activities.  The  benefits  of  doing  this  activity  one  of  them increase the state revenue. Any export activity of imported goods will result in  customs  duties.  Technically,  the  importation  process  involves  a  lot  of interests  or  parties,  be  it  activities  before  the  goods  arrive,  the  process  at the  time  of  the  goods  arrived,  the  process  of  customs  clearence,  until  the goods release process arrived. As good as any system that is used if it is not

## Kata Kunci:
1. Pengawasan
2. Ekspor
3. Impor
4. Kepabeanan
Keyword:
1. Supervision
2. Export
3. Import
4. Customs
supported by a clean or professional apparatus plus parties who try to take advantage of existing regulatory weaknesses for personal benefit, of course the system will not be able to run well or even in vain. In this case, effective supervision  of  customs  and  customs  authorities  in  carrying  out  the monitoring  tasks  of  the  goods.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the monitoring mechanisms on the export and import of goods and to determine what factors influence the control of customs.
This  research  is  qualitative  research  with  descriptive  approach.  In this case the researcher describes the monitoring mechanism to the traffic of export  and  import  goods  conducted  by  Customs  and  Excise  of  Mataram. Therefore,  researchers  conducted  observations  and  interviews  then analyzed  it  with  data  collection,  data  reduction,  data  display,  and conclusions.
From  the  analysis  result,  it  is  found  that  the  monitoring  mechanism  to import  export  traffic  conducted  by  KPPBC  TMP  C  mataram  is  in accordance  with  the  rules  of  invitation  begins  with  gathering  information from  intelligence,  document  research,  physical  inspection,  determining  the path  to  goods  passing  through  customs  area  and  reporting  supervision results to the center on a regular basis.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Perdagangan  Internasional  dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan  kegiatan  ekspor  impor  barang.  Manfaat dilakukannya    kegiatan  ini  salah  satunya menambah  penerimaan  negara.  Setiap  kegiatan ekspor  impor  barang  akan  menimbulkan kewajiban  kepabeanan.  Beberapa    kewajiban tersebut  adalah  pembayaran  bea  masuk,  bea keluar  dan  pajak.  Berdasarkan  data  yang diperoleh dari kemenkeu.go.id, pada tahun 2017 penerimaan  negara  yang  berasal  dari  bidang kepabeanan  menyumbang  sebesar  12%  dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang  kepabeanan  ikut  berperan  dalam penerimaan  negara  oleh  karena  itu  perlu  untuk dilakukan pengawasan.
Institusi yang berwenang untuk melaksanakan  tugas  pengawasan  di  bidang kepabeanan  adalah  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  (DJBC).  Pengawasan  yang  dilakukan oleh DJBC merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Pengawasan ini dilakukan  karena  diterapkannya self  assesment system dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan.  Instansi  vertikal  DJBC  yang menjalankan  tugas  pengawasan  atas  kegiatan
ekspor impor barang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang  Kepabeanan  mulai  diberlakukan  pada tanggal  1  Maret  1997.  Karena    adanya  tuntutan dan masukan dari masyarakat untuk dilaksanaakannya  revisi  terhadap  Undang  – Undang  Nomor  10  Tahun  1995  Tentang Kepabeanan.  Ini  merupakan  wujud  nyata  dari kurangnya  antisisipasi  dari  pihak-pihak  terkait dalam konstruksi hukum kepabeanan Indonesia. Di  lain  pihak,  perkembangan  modifikasi  norma hukum bagi pengaturan perdagangan internasional  semakin  pesat.  Oleh  karena  itu, situasi yang dihadapi oleh sumber daya manusia di  lingkungan  kepabeanan  Indonesia  semakin tertinggal dalam upaya mengikuti arus perkembangan pemikiran ekonomi perdagangan internasional, apalagi  dalam  upaya memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan perubahan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 Tentang  Kepabeanan  menjadi  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2006  Tentang  Kepabeanan adalah  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan  dan  pengembangan  perekonomian nasional  yang  berkaitan  dengan  perdagangan global,  mendukung  kelancaran  arus  barang  dan meningkatkan  efektivitas  pengawasan  atas  lalu lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah
pabean Indonesia  dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan  pencegahan  dan  penindakan penyelundupan.
Berdasarkan artikel dikutip dalam suarantb.com (2017) bahwa Bea cukai Mataram menerima  kunjungan  dari  Kepala  Dinas Perdagangan  Provinsi  NTB,  Dra.  Hj.  Selly Andayani,  M.Si  dan  jajaran  dan  Dinas  Tenaga Kerja  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi NTB.  Kunjungan  tersebut  dalam  rangka membangun sinergi untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  aturan yang  ditetapkan  pemerintah.  Seperti  diketahui, larangan  membawa Hand  Phone lebih  dari  dua buah  dari  luar  negeri,  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Perdagangan    (Permendag  )  Nomor  38 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  82/2012  tentang Ketentuan  Impor  Telepon  Seluler,  Komputer Genggam  dan  Komputer  Tablet.  Regulasi tersebut mengatur tentang pembatasan maksimal barang  elektronik  yang  dibawa  masuk  kedalam negeri.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari seksi  penindakan  dan  penyidikan  KPPBC  TMP C  Mataram  pada  pertengahan  tahun  2017 pelanggaran  yang  terjadi  di  bidang  kepabeanan adalah  sebanyak  150  kasus  pelanggaran.  Jenis pelanggaran yang terjadi antara lain, penyelundupan pemberitahuan jumlah dan/ atau jenis  pos  tarif Harmonized  System (HS)  yang salah,  pemberitahuan  jumlah  dan  jenis  yang tidak  sesuai  dengan  uraian  barang,  mengimpor barang  yang  merupakan  barang  larangan  atau pembatasan,  mengimpor  barang  yang  tidak tercantum dalam manifes.  Jenis  pelanggaran ini tentu akan mengganggu penerimaan negara dan kerugian    lain  bagi  negara.  Adapun  kasus  atau kejadian  yang  terjadi  di  lingkungan  KPPBC Mataram  adalah  banyaknya  jumlah  impor hand phone baik melalui jasa pengiriman pos maupun barang  yang  di  bawa  oleh  penumpang  melalui Bandar  Udara  yang  sering  kali  melanggar peraturan  Permendag  tentang  batas  maksimal pemasukan  barang  tersebut.  Kasus  selanjutnya adalah  pada Customs  Declaration yang  diisi oleh  penumpang  tidak  sesuai  dengan  barang bawaan,  sering  kali  petugas  bea  dan  cukai menemukan  barang  larang  dan  batasan  seperti minuman  beralkohol  lebih  dari  1  liter, membawa  binatang  peliharaan,  membawa  alat kesehatan  dalam  jumlah  berlebih,  membawa narkotika,  dan  lainnya  yang  tidak  dicantumkan pada  dokumen.  Oleh  karena  itu  KPPBC  Tipe
Madya  Pabean  C  Mataram  harus  lebih meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran  kepabeanan  dan  dapat  lebih mengoptimalkan penerimaan negara yang berupa  bea  masuk,  bea  keluar  dan  pajak  serta mencegah kerugian bagi negara lainnya.
Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu  kegiatan-kegiatan  sebelum  barang  tiba, proses  pada  saat  barang  tiba,  proses customs clearence ,  hingga  pada  proses  pengeluaran barang  tiba.  Sebaik    apapun  sistem  yang digunakan  apabila  tidak  didukung  oleh  aparat yang  bersih  atau  profesional  ditambah  oleh pihak-pihak  yang  berusaha  memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan  pribadi,  tentunya  sistem  tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  pengawasan yang  efektif  kepada  barang  ekspor  maupun impor  oleh  bea  dan  cukai  dalam  melaksanakan tugas pengawasan lau lintas barang tersebut.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  maka penting kiranya melakukan penelitian bagaimana  mekanisme  pengawasan  pabean tehadap  arus  masuknya  barang  (Impor)  dan barang keluar (Ekspor) sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dan meminimalisir  pelanggaran  yang  sering  terjadi dan  di  implementasikan  berdasarkan  peraturan peraturan  perundang-undangan  yang  belaku  di Indonesia.
Tinjauan Pustaka a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola ( manage ) keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik.  Konsep  Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan
berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56)
mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana,
(51:2015) Administrasi
Publik dapat dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi
maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan.
Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Pengertian Pengawasan
Menurut Sutedi (2012:58-59)
pengawasan  adalah  suatu  kegiatan  untuk menjamin  atau  menjaga  agar  rencana  dapat diwujudkan  dengan  efektif.  Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga  agar  organisasi  itu  dapat  mencapai tujuannya,  mutlak  diperlukan  pengawasan. Menurut Rahmadi (2006:194), rencana
merupakan bagian tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian  tujuan.    Sedangkan  berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal (PerDirJen) Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana  Kepabeanan  menjelaskan  bahwa pengawasan  adalah  “keseluruhan  kegiatan pengawasan  kepabeanan  dan  cukai  yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika  dan  pengelolaan  sarana  operasi”. Siagiaan  (2012:  259)  pengawasan  dilakukan berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian  rencana  dengan  kegiatan yang sedang berlangsung.
Menurut Saidi (2011:70), Bentuk pengawasan  dalam  rangka  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara  dapat berupa:
1. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan terhadap bawahannya dalam suatu
lingkungan kerja. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat  jenderal,  Inspektorat  Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota.
3. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut  Situmorang  (  1998:27),  dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang  berkembang  atau  membangun,  maka kontrol  /  pengawasan  sangat  urgent  atau penting  baik  pengawasan  secara  vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun  represif  agar  maksud  atau  tujuan negara  atau  organisasi,  maka  dalam  hal  ini pengawasan  ini  dapat  pula  di  klasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni :
1. Pengawasan  Langsung  dan  Pengawasan Tidak Langsung
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan  yang  dilakukan  secara pribadi  oleh  pimpinan  atau  pengawas dengan mengamati, meneliti,
memeriksa, mengecek sendiri  di  tempat pekerjaan dan menerima laporan- laporan  secara  langsung  pula  dari pelaksana.  Hal  ini  dilakukan  dengan inspeksi.
b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung diadakan  dengan  mempelajari  laporan- laporan  yang  diterima  dari  pelaksana baik  lisan  maupun  tertulis,  mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.
2. Pengawasan  Preventif  dan  Pengawasan Represif
a. Pengawasan Preventif
Dilakukan melalui preaudit sebelum  pekerjaan  dimulai.  Misalnya dengan mengadakan
pengawasan terhadap  persiapan-persiapan,  rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan  tenaga  dan  sumber-sumber lain.
b. Pengawasan Represif
Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi),
meminta  laporan  pelaksanaan  dan sebagainya.
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern a. Pengawasan Intern Pengawasan Intern adalah pengawasan  yang dilakukan oleh aparat dalam  organisasi  itu  sendiri.  Pada dasarnya  pengawasan  harus  dilakukan oleh pimpinan sendiri.
b. Pengawasan Ekstern Pengawasan    Ekstern  adalah pengawasan  yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.
Adapun  macam-macam  pengawasan yang  tercantum  dalam  Lampiran  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yakni: 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalah serangkaian  kegiatan  yang  bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung  terhadap  bawahannya,  secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas  bawahan  tersebut  berjalan  secara efektif  dan  efisien  sesuai  dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan  fungsional  adalah pengawasan  yang dilakukan oleh aparat pengawasan  secara  fungsional  baik intern  pemerintah  maupun  ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan  tugas  umum  pemerintahan dan  pembangunan  agar  sesuai  dengan rencana  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
3. Pengawasan Masyarakat Pengawasan
masyarakat
pengawasan  yang dilakukan oleh warga masyarakat  yang  disampaikan  secara lisan  atau  tertulis  kepada  aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan,  atau  keluhan/pengaduan  yang bersifat  membangun  yang  disampaikan baik  secara  langsung  maupun  melalui media.
4. Pengawasan Legislatif
Pengawasan  legislative  adalah
pengawasan yang dilakukan oleh lembaga  perwakilan  rakyat  terhadap kebijaksanaan  dan  pelaksanaan  tugas- tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
c. Pajak,  Bea  dan  Cukai  Lalu  Lintas  Barang dalam Kepabeanan
Pengertian pajak menurut Bohari (2012:25)  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara berdasarkan undang-undang (dapat
dipaksakan),  yang  langsung  dapat  ditunjuk atau digunakan untuk membiayai pembangunan.  Pengertian  Pajak  atas  lalu lintas  barang  adalah  sebagai  pungutan  negara atas  pemasukan  dan  pengeluaran  barang  ke dalam  maupun  keluar  daerah  pabean  yang terutang  oleh  pengguna  jasa  kepabeanan  saat barang melintasi batas negara Indonesia.
Melewati  batas-batas  negara  atau  dari pulau  satu  ke  pulau  lain  di  dalam  daerah. Pajak  atau  bea  yang  dipungut  atas  lalu  lintas barang  impor  berupa  bea  masuk,  pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Sedangkan untuk barang-barang ekspor adalah bea keluar.
Kepabeanan  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan adalah :

## 16 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 1, Bulan Maret Tahun 2018
“Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  pengawasan  lalu lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah pabean  serta  pemungutan  bea  masuk  dan  bea keluar.”
Menurut Putra (2009:40) Barang  yang termasuk  dalam  barang  jenis  barang  larangan dan pembatasan pemasukan
dan
pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia  tanpa  ijin  dari  instansi  berwenang adalah:
1) Narkotika ( Narcotics )
2) Bahan peledak ( Explosive materials )
3) Petasan ( Fire works )
4) Senjata  api  dan  amunisi  ( fire  arm  and ammunition )
5) Psikotropika ( Psychotropics )
6) Buku  dengan  barang  cetakan  tertentu ( Defined books and printed materials )
7) Media  rekam  audio  dan  /  atau  visual ( Audio and/or Visual recording media )
8) Alat-alat
telekomunikasi
( Telecommmunication equipment )
9) Mesin  fotocopi  berwarna,  bagian  /  suku cadang  dan  peralatannya  ( Colour  photo
Copy, parts and equipment therenf ) 10) Beberapa  jenis  tumbuhan  dan  satwa  liar yang  dilindungi  serta  bagian-  bagiannya ( Undangered  species  of  wild  fauna  and flora, and parts therenf ) .
11) Beberapa  jenis  ikan  tertentu  ( Certain species of fish )
12) Makanan  dan  minuman  yang  tidak terdaftar  pada  Departemen  Kesehatan  RI ( Unregistered  food  and  beverages  at  The
Departement of Health ) 13) Obat-obatan ( medicines )
14) Bahan-bahan berbahaya ( Dangerous materials ) 15) Pestisida ( Pesticides )
16) Bahan  perusak  lapisan  ozon  dan  barang yang  menggunakan  bahan  perusak  lapisan ozon  ( Ozonedepicting  substances  and goods containing ozone depleting substances )
17) Limbah ( Wastes ) 18) Benda  cagar  budaya  ( Cultural  valuable goods )
19) Produk tertentu ( Certain products )
20) Uang  rupiah  dengan  jumlah  tertentu ( Certai amount of rupiah in cash )
d. Tipe  Pelanggaran  Kepabeanan  (bidang pengecekan keluar dan masuk barang)
Menurut Sutarto (2010:103)
pelanggaran  pabean  sebagaimana  dimaksud dalam  konvensi  Kyoto  adalah  “ Customs offence,  means  any  breach,  or  attempted breach  of  custom  law ”  (pelanggaran  pabean adalah  setiap  pelanggaran,  atau  percobaan pelanggaran, terhadap UU pabean). Pelanggaran  dimaksud  dikelompokkan  ke dalam  dua  kelompok  yakni  pelanggaran ketentuan administrasi  yang dikenakan sanksi administrasi  berupa  denda  yang  besarannya tercantum ketentuan perundang-undangan serta  penerapannya  diatur  dalam  peraturan pemerintah  tentang  sanksi  administrasi.Yang kedua  adalah  pelanggaran  ketentuan  pidana yang  ancaman  pidananya  diatur  dalam ketentuan  perundang-undangan  dan  diproses sesuai hukum acara pidana.
Dalam  buku  Sutarto  (2010:103)  Pelanggaran pabean menurut WCO Handbook for commercial  Fraud  Investigators dipilah menjadi enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu sebagai berikut :
1. Penyelundupan
2. Uraian barang tidak benar
3. Pelanggaran nilai barang
4. Pelanggaran negara asal barang
5. Pelanggaran  fasilitas  keringanan  bea masuk atas barang yang diolah
6. Pelanggaran impor sementara
7. Pelanggaran perizinan ekspor/impor
8. Pelanggaran transit barang
9. Pemberitahuan  jumlah  muatan  barang tidak benar
10. Pelanggaran  spesifikasi  barang  dan perlindungan konsumen
11. Barang  melanggar  hak  atas  kekayaan intelektual
12. Transaksi gelap
13. Pelanggaran pengembalian bea
14. Usaha fiktif
15. Likuidasi palsu

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6).
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data  primer  yang  merupakan  data  yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  langsung (observasi)  dengan  pihak-pihak  terkait.  Dalam hal  ini  pegawai  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean C  Mataram  khususnya  pada  Seksi  Penindakan dan  Penyidikan  (P2)  dan  Seksi  Pelayanan Kepabeanan  dan  Cukai  dan  Dukungan  Teknis (PKCDT) yang terkait dengan penelitian ini.
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan ( Field Research )
a. Pengamatan ( Observasi )
b. Wawancara ( Interview )
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  mengikuti  konsep  yang  diberikan Miles  dan  Huberman.  Miles  dan  Huberman dan  Saldana  (2014),  mengemukakan  bahwa aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara  terus  menerus  pada  setiap  tahapan penelitian  sehingga  sampai  tuntas,  dan datanya  sampai  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data,  yaitu data  reduction,  data display,  data  reduction,  dan  conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
a. Mekanisme  Pengawasan  Lalu  Lintas Barang  pada  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean C Mataram
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean C Mataram atau biasa  disebut  KPPBC  Mataram,  ada pengawasan  barang  masuk  (  impor  )  baik impor  umum  maupun  impor  yang  dibawa oleh  penumpang  dan  paketan  melalui  jasa POS  dan  barang  keluar  (  ekspor  )  yang disini skalanya cukup kecil yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu sakala  penerbangan  yang  hanya  terdiri  dari dua asal negara yaitu Malaysia dan Singapura. Untuk  paket  Pos  itu  sendiri  kebanyakan barang  kiriman  TKI  yang  bekerja  di  luar
negeri. Adapun mekanisme pengawasan  yang dilakukan  oleh  pejabat  bea  cukai  baik  ekspor dan impor adalah sebagai berikut :
a) Mekanisme Pengawasan terhadap
Barang Masuk ( Impor ) Pengawasan  impor  barang  dilakukan oleh Seksi Kepabeanan dan Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2).
Pengawasan  barang  impor  yang  dilakukan oleh  KPPBC  TMP  C  Mataram  sudah sesuai  dengan  PerDirjen  Bea  dan  Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana  Pengawasan.  Dalam  pelaksanaan tugas  pengawasan,  KPPBC  TMP  C Mataram juga telah menerapkan jalur-jalur pengawasan  untuk  melihat  sejauh  mana akan  dilakukan  pengawasan  terhadap barang  tersebut.  Kemudian  mekanisme melalui CEISA (Customs- Excise Information  System  and  Automation) untuk  penetapan  jalur  lalu  lintas  barang untuk  warna  merah  biasanya  untuk importir  baru  yang  memiliki  risiko  tinggi (high  risk)  dan  dilakukan  pemeriksaan fisik.  Setelah  sistem  terbaca  merah  maka
keluar  SPJM  (Surat  Pemberitahuan  Jalur Merah) kemudian pihak bea cukai menunjuk  pelaksana  pemeriksa  untuk memeriksa barang tersebut. Setelah dibongkar maka hasil pemeriksaan tersebut Tang gal Lokasi Komoditi Jumlah dan Jenis Barang Aturan Larangan dan Batasan 11- Jan- 16 Kantor Pos 15. Barang Lartas lainnya 63 pcs Syringe Permenkes no.1190/ Menkes/ per/ VIII/ 2010 ttg izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 29- Jan- 16 Bil 9 Sejata dan Bahan peledak 2 pcs senjata tajam Perpu 20/1960 jo. Kep. Kapolri no. Skep/82/ii/2004 jo. R/13/i/2005 29- Jan- 16 Bil 11. Cites 3 ekor burung Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan 29- Feb- 16 BIL 15. Barang Lartas Lainnya 12 pcs burung Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan 31- Mei- 16 Bil 10. Obat-obatan & Bahan Kimia 6 pk Obat Obatan Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan
Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
30- Jun- 16 Kantor POS 10. Obat-obatan & Bahan Kimia 6 Pk Kosmetik Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
di  upload  untuk  diteliti  oleh  atasan. Apabila tidak disetujui maka tambah bayar, apabila  disetujui  maka  diterbitkan    SPPB (Surat  Persetujuan  Pengeluaran  Barang) maka  selanjutnya  barang  tersebut  dapat keluar  dari  bandara.  Untuk  jalur  kuning hanya dilakukan penelitian dokumen tanpa melalui pemeriksaan fisik kemudian barang  tersebut  langsung  keluar.  Untuk jalur  hijau  langsung  keluar  dan  di  audit dibelakang  oleh  pihak  bea  dan  cukai. Penjaluran  tersebut  dilakukan  oleh  sistem kantor  pusat  bea  dan  cukai  dengan memperhatikan manajemen
risiko komoditi dan perusahaan.
b) Mekanisme Pengawasan terhadap
Barang Keluar (ekspor)
Pengawasan ekspor barang dilakukan oleh Seksi Kepabeanan dan Seksi Penindakan  dan  Penyidikan.    Pengawasan pada  ekspor  barang  telah  dilakukan  sesuai dengan PerDirjen Bea dan Cukai Nomor P- 53  /BC/2010  tentang  Tata  Laksana Pengawasan.  Pengawasan  yang  dilakukan atas ekspor barang sama dengan pengawasan  yang  dilakukan  atas  impor barang  yaitu  melalui  kegiatan  intelijen, penindakan  dan  penyelidikan.  Kegiatan intelijen yang  meliputi pengumpulan informasi,    pengolahan  dan  analisis informasi  terkait  dengan  adanya  indikasi pelanggaran  kepabeanan  yang  selanjutnya akan ditindaklanjuti. Selain itu pengawasan juga dengan dilakukan penelitian dokumen dan  pemeriksaan  fisik.  Salah  satu  jenis kasus  yang  terjadi  adalah  penyelundupan. Penyelundupan dilakukan dengan memalsukan  pemberitahuan  Pabean  yang disampaikan kepada Kantor Pabean.
Pelanggaran  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor  antara  lain  masih  adanya  eksportir yang  memanfaatkan self  assesment  system untuk  melakukan  pelanggaran,  kurangnya pengetahuan  eksportir  tentang  peraturan kepabeanan. Oleh karena itu KPPBC TMP C  Mataram  harus  lebih  meningkatkan pengwasannya agar tidak terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan peran  pengguna  jasa  KPPBC  TMP  C Mataram  pada  penerimaan  negara  dalam bentuk penerimaan cukai, bea masuk dan lain lain  dalam  kurun  waktu  2  tahun  terakhir sangat signifikan dalam sumbangsihnya untuk
pembangunan negara. Data pencapaian realisasi  dan  komposisi  penerimaan  KKPBC TMP C Mataram dari tahun 2016 hingga 2017 adalah sebagai berikut : bea masuk sebesar Rp 43.632.000.000,  Cukai  HT  sebesar  Rp 512.496.000.000,  Cukai  EA  sebesar  Rp 67.200.000.000,  Cukai  MMEA  sebesar  Rp 240.000.000.000, dan cukai lainya sebesar Rp 12.983.648.784.  Total  penerimaan  bea  dan cukai  Mataram  selama  dua  tahun  terakhir adalah  sebesar  Rp  876.311.648.784.  Dari keseluruhan  penerimaan  tersebut  KPPBC TMP C Mataram didominasi dari sektor cukai hasil tembakau.

## Simpulan
Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea dan Cukai Tipe madya Pabean C Mataram sudah melaksanakan mekanisme pengawasan lalu lintas barang  baik  ekspor  maupun  impor  dengan  tetap berpedoman  kepada  Undang  –  Undang  dan peraturan  yang  terkait  dengan  pengawasan tersebut mulai dari penelitian dokumen, pemeriksaan  fisik  dan  penetapan  jalur  terhadap barang  yang  melewati  daerah  pabean  serta melaporkan  hasil  pengawasan  kepada  pusat dengan  rutin.  Dari  data  yang  didapatkan  dari seksi  Penindakan  dan  Penyidikan  Sepanjang Tahun    2016-2017  terdapat  3.104  penindakan. Kemudian  realisasi  penerimaan  negara  dari sektor  bea  dan  cukai  mataram  yang  dilihat  dari pengawasan  penindakan  adalah  sebesar  Rp 876.311.648.784.
Saran 1. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi importir, eksportir  maupun  PPJK  yang  baru  terkait peraturan  kepabeanan  terkait  ekspor  dan impor sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan ini eksportir  dan  importir  bisa  memahami  dan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan.
2. Perlunya  kesepakatan  bersama  mengenai penetapan standar yang jelas terkait informasi  yang  dimuat  dalam invoice atau packing  list antara  negara  yang  melakukan kegiatan  ekspor  impor.  Sehingga  masing- masing  negara  dalam  melakukan  kegiatan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor barang menjadi lebih mudah.
3. Pelatihan  dan  pendidikan  yang  diberikan kepada Pegawai atau Aparat KPPBC TMP C Mataram diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Karena  sebaik  apapun  sarana  dan  prasarana
yang  terdapat  pada  KPPBC  TMP  C Mataram tetapi tidak didukung oleh kualitas dan  keterampilan  SDM  maka  pemanfaatan sarana  dan  prasarana  tersebut  tidak  akan berjalan optimal.

## Daftar Pustaka
[1] Anonim.(2016). Pendapatan  Negara  APBN 2016 .  (Diakses  tanggal  20  Desember  2017) dari http://kemenkeu.go.id.
[2] Bohari,  H.  2012.  Pengantar  Hukum  Pajak. Rajawali Pers:Jakarta.
[3] Hapsari,Murti ayu,
Triyani. 2015.
Mekanisme Pengawasan Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  Terhadap  Penyelundupan Narkotika.  GEMA  THN  XXVII:  FH  UNS Surakarta
[4] HR,  Ridwan.  2006.  Hukum  Administrasi Negara. Rajawali Pers: Jakarta.
[5] Herdiansyah, Haris. 2012.Metode Penelitian Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial.  Salemba Humanika: Jakarta.
[6] Helinawati, Yunita.dkk.2016.Analisis
Implementasi  Pengawasan  Ekspor  Impor Barang  Pada  Kppbc  Tipe  Madya  Pabean Juanda.Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)|  Vol.  10 No. 1: Universitas Brawijaya Malang
[7] Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Remaja Rosdakarya: Jakarta.
[8] Miles,M.B.,A.M. Huberman, and I. Saldana.2014. Qualitative Data Analysis.Edisi  Ketiga.  United  States  of America: SAGE. [9] Putra,  Juniawan.  2009.  Skripsi  Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan Bea dan Cukai.Universitas Sebelas
Maret:Surakarta.
[10] Ratnasari, Dewiyanti.2014. Skripsi
[11] Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang  pada  Daerah  Pabean  Oleh  kantor
Bea dan Cukai Makassar. Universitas Hasanuddin: Makassar
[12] Saidi,  Muhammad  Djafar.  2011.  Hukum Keuangan Negara. Rajawali Pers:Jakarta.
[13] Semedi, Bambang. 2013. Pengawasan
Kepabeanan.  Widyaiswara  Pusdiklat  Bea dan Cukai:Jakarta.
[14] Siagiaan, S.P. 1980. Administrasi
Pembangunan. PT. Gunung Agung: Jakarta.
[15] Situmorang,  Victor.  1998.  Aspek  Hukum Pengawasan  Melekat  dalam  Lingkungan Aparatur Pemerintah. Rineka Cipta:Jakarta.
[16] Sugiyono, Prof. Dr. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif,  dan  R&D. Alfabeta,cv : Jakarta.
[17] Sutarto,    Eddhi.  2010.  Rekonstruksi  Sistem Hukum Pabean Indonesia. Erlangga: Jakarta.
[18] Sutedi,  Adrian.  2012.  Aspek  Hukum Kepabeanan. Sinar Grafika: Jakarta
Artikel/Modul/Diktat:
[1] Undang-undang  Nomor  17  tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
[2] Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor  1  Tahun  1989  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat [3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
[4] Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai Nomor  :  Per-16/BC/2016  Tentang  Petunjuk Pengeluaran Barang Impor Untuk dipakai
[5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang  Ketentuan  Impor barang Kiriman [6] Peraturan Menteri Keuangan Nomor
131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 74/PMK.01/2009  Tentang  Organisasi  dan Tata  kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
[7] Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (2010). Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai Nomor  P-53/ BC/2010  tentang Tata Laksana Pengawasan .