## STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BARU DALAM HAL GADAI CESSIE FIKTIF

## Clinton Eintstein Daniel E-mail:  clintoneinstein@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Ambar Budhisulistyawati

## E-mail:  ambarbudhi@staff.uns.ac.id

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keyword : cessie; application; law
Kata Kunci : cessie; penerap- an; hukum This article aims to find out how far legal protection applied for new creditor in cessie and legal stand for law application to law protection  for  cessie  reviewed  by  National  Law  Number  42  of 1999  on  Fiducia’s  Guarantee  and  Book Of  Private  Law  and  the weaknesses  of  the  law  which  protected  the  new  creditor.  This research is normative law basic with a prescriptive view and law approach. This research’s primary data resources is the national law and Book of Private Law Indonesia, and then for the secondary data resource is obtained by official document,scientific document, law journals, and literature which support this research. This research data  collection  techniques  used  is  library  studies  with  syllogism method by seeing the law and  the fact of  that law to  concluded it  with  the result  is there’s so  many weakness on the laws about cessie because that cessies law only explain the meaning of cessie and  referral  mechanism  without  protect  the  new  creditor  it  self which means the law is vulnerable to being made it fictious because the document can be made with   signed   agreement      which   that signed   agreement   isn’t   has   a   perfect argumentation as an authentic agreement, and it doesn’t have a rule that cessie must be registered on any certain institution so that new creditors are prone to fictitious cessie. Because of that, we need a cessie’s law reformulation from a law that protect the new creditor, and a law that makes cessie must be registered on cessie institution it self.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diterapkan kepada kreditur baru dalam bidang cessie dan dasar penerapan konstruksi hukum dari penerapan perlindungan hukum dari cessie ditinjau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam peraturan tersebut dalam  melindungi kreditur  baru. Penelitian  ini adalah penelitian  hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan pendekatan perundang- undangan. Sumber data primer  ini undang-undang  dan Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata,  kemudian untuk
data sekunder diambil dari telaah tulisan karya-karya ilmiah, jurnal hukum, serta literatur yang mendukung dalam melakukan penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  studi kepustakaan dengan  metode penelitian silogisme dengan cara  melihat  aturan hukum dan  juga melihat fakta hukum kemudian ditarik menjadi suatu konklusinya yang menghasilkan bahwa  ada  nya  kelemahan  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  cessie karena peraturan cessie hanya menjelaskan tentang pengertian dan tata penyerahan dari cessie itu sendiri tanpa adanya peraturan mengenai perlindungan kepada kreditur baru itu sendiri  sehingga  rawannya  terjadi  cessie  fiktif  karena  akta cessie boleh dibuat secara bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum tidak sesempurna akta otentik, juga  tidak adanya  aturan  bahwa  cessie  harus  didaftarkan  kepada suatu  lembaga apapun sehingga kreditur baru rawan terkena  cessie  fiktif.  Maka  dari  itu  perlunya  reformulasi peraturan hukum mengenai cessie dimulai dari aturan untuk perlindungan kreditur baru, dan aturan bahwa cessie yang  harus didaftarkan ke suatu lembaga khusus tersendiri.

## A.  Pendahuluan
Di dalam dunia perbankan mengalami perkembangan yang berarti di dalam kegiatan perekonomian. Namun , seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian tersebut memberikan sebuah efek dimana pihak kreditur yang dimana memiliki niat atau orientasi terhadap mendapatkan keuntungan namun sesuai dengan hukum dan peraturan hukum yang ada di Indonesia.
Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada adalah salah satunya dengan cara melakukan perikatan, perikatan yang dimaksudkan adalah menciptakan suatu hubungan hukum antara satu  pihak  dengan pihak  yang  lain.  Salah  satu  bentuk  dari perikatan adalah perjanjian yang dimana menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Salah satu jenis perjanjian yang sering digunakan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia adalah perjanjian kredit yang dimana perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman   mengenai   hubungan-hubungan   hukum   antar   keduanya   yaitu pemberi kredit (kreditur) dan pihak peminjam kredit (debitur).
Kreditur memberikan pinjaman kredit tidak semata-mata hanya memberikan pinjaman saja namun kreditur disini memiliki tujuan untuk mencari   keuntungan lewat   pinjaman   yang   diberikan   dari   akibat   dari pemberian fasilitas kredit,
keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut dikenal dengan nama bunga.
Untuk menjaga keamanan untuk menghindari resiko tersebut kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai cara untuk menghindari resiko yang akan ditimbulkan,  untuk  itu di dalam kegiatan utang-piutang  antara pihak peminjam (debitur)  dan  pihak  pemberi pinjaman  (kreditur)  biasanya  akan menuangkan klausula untuk mengajukan jaminan sebagai cara pemberian kepastian untuk pelunasan utang . Jaminan memberikan kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan melunasi pinjaman dana yang diberikan oleh kreditor sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Dalam kegiatan pinjaman oleh debitur terhadap kreditur akan menimbulkan suatu tanggungan  yang  disebut  dengan Piutang.  Kreditur  di dalam hal pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit (utang) debitur tersebut, yaitu dapat berupa jaminan kebendaan, yang salah satunya berupa pengikatan   jaminan  secara   Fidusia   atau   disebut   jaminan   yang dilakukan dengan dasar kepercayaan.
Di dalam pengikatan jaminan yang dilakukan secara kepercayaan dengan benda tetap dalam penguasaan si pemilik maka dari itu pengikatan jaminan memberikan kepastian bahwa debitur pasti akan membayar hutang yang telah diberikan oleh kreditur kepadanya dan untuk mencegah kerugian apabila  terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur.Dalam  melakukan penyelesaian  kredit tidak  selalu  lancar  namun  sering  terjadi  permasalah didalam penyelesaian kredit tersebut.
Penyelesaian kredit bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah   suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai   kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur sedangkan penyelesaian kredit dilakukan dengan cara melalui lembaga hukum Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dalam penyelesaian kredit, semakin dikenal dengan suatu teknik baru dalam menyelamatkan uang yaitu dengan cessie yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengalihan piutang kepada kepada kreditur baru tanpa menghilangkan aspek hukum yang terjadi didalam perjanjian utang dari debitur kepada pihak penerima piutang yang baru atau yang dapat disebutkan sebagai kreditur baru.
Cessie dilakukan dengan cara penyerahan secara tertulis dengan akta otentik atau dengan akta dibawah tangan yang dimana berisi tentang hak apa saja yang dilimpahkan kepada kreditur baru yang dimana pelimpahan hak tersebut telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan suatu ketentuan hukum atau konsekuensi hukum yang baru dimana peralihan cessie ini akan mengalihkan hak atas penagihan utang yang awalnya dipegang oleh kreditur lama akan digantikan atau dialihkan sepenuhnya terkait dengan isi dari perjanjian kepada kreditur yang baru,, namun dalam praktiknya untuk lebih menguntungkan
kreditur lama, cessie tersebut dialihkan dengan sistem gadai yang  dimana kreditur  lama akan  menggadaikan  hak  nya atas utang tersebut kepada penerima gadai dalam rangka untuk menyelamatkan dan mencegah terjadinya wanprestasi dari debitur.
Di dalam sistem gadai tersebut terkadang terjadi suatu kasus dimana barang yang digadaikan seperti kasus ini adalah cessie yang dimana cessie yang digadaikan oleh pihak penggadai ketika piutang ingin ditagih, debitur tersebut menghilang tanpa jejak atau tidak dapat dihubungi dan mengalami kredit macet yang dimana pembayaran atas utang oleh debitur tidak lagi dilakukan dan barang yang telah dijaminkan sebagai jaminan utang tidak ditemukan atau telah diperalihkan dahulu oleh debitur, hal ini menimbulkan kerugian  secara  materiil kepada  penerima  gadai  atau  yang  secara  definisi dapat  diartikan sebagai cessie  fiktif . Berdasarkan uraian di atas, maka di artikel ini akan membahas dan mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum kreditur baru apabila dihadapkan dengan persoalan cessie fiktif.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perjanjian   Kredit   merupakan   salah   satu   jenis   perjanjian   yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian ini secara umum berisi perjanjian kredit  berisi  pihak  pemberi  kredit,  tujuan  pemberian  kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberikan bank, tingkat bunga kredit, biaya-biaya lain, jangka waktu pengembalian, jadwal pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan kredit, syarat yang harus dipenuhi sebelum dicairkan,  kewajiban nasabah  selama  kredit  belum dilunasi,  serta  hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum lunas, yang juga ada yang mengatur terkait dengan klausul mengenai cessie.
Menurut KUHPerdata, cessie adalah suatu cara pengalihan utang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang- piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak- hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat 1 (satu) adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. Pengalihan ini terjadi atas dasar hubungan perikatan yang timbul dari perjanjian (Suharnoko dan Endah Hartati,2005:101).
Cessie di dalam pelaksanaannya sesuai dengan pengertian yang telah diberikan sebelumnya, cessie memberikan suatu hubungan hukum dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
1.   Hubungan antara kreditur lama (cedent) dengan debitur (cessus);
2.   Hubungan   antara   kreditur    lama    (cedent)    dengan   kreditur    baru (cessionaris);
3.   Hubungan  antara  debitur  (cessus)  dengan  kreditur  baru  (cessionaris) (J.Satrio,1991:25).
Dengan dilakukannya pengalihan piutang atas nama (cessie) oleh bank kepada  pihak  ketiga  maka  muncullah  hubungan  hukum antara  bank  yang kemudian disebut kreditur lama dengan pihak ketiga yang kemudian disebut kreditur baru. Hubungan hukum yang selanjutnya muncul dari cessie adalah hubungan   hukum  antara   kreditur   baru   dengan   debitur.   Sejak   berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur lama tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur kepadanya.
Perlindungan hukum bagi para pihak khususnya cessionaris (kreditur baru) dan cessus (debitur) dalam hal pemberitahuan setelah dilakukannya penandatangangan akta cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.
Pasal 613 ayat 1 KUH Perdata berbunyi :“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.“ Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata berbunyi: “Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang  berutang  sebelum penyerahan itu  diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”
Pasal 613 KUH Perdata tersebut berada dalam Bagian Kedua Buku Kedua KUH Perdata dibawah judul Tentang Cara Memperoleh Hak Milik, jadi cessie merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam proses cessie adalah penyerahan tagihan atas nama dari cedent ke cessionaris.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah secara khusus dan rinci mengenai cessie yang dimana cessie hanyalah dijelaskan sebagai bentuk peralihan piutang , di dalam Pasal 613 KUH Perdata hanya disepakati istilah teknis hukum yang berkaitan dengan cessie, orang yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut cedent, yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah cessionaris, sedangkan cessus adalah debitur, yang mempunyai utang, juga di dalam Pasal 613 ayat  1 (satu) KUH Perdata juga tidak mengatur secara rinci mengenai cessie serta hanya menjelaskan secara umum cessie.
Untuk lebih lanjut mengenai cessie memiliki kelemahan yang dimana cessie dapat dibuat  menjadi cessie fiktif karena minimnya aturan hukum yang menjelaskan tentang cessie. Cessie ditinjau kembali berdasarkan Pasal 613 ayat 1 (satu) , cessie dapat dibuat dengan dua cara yaitu dituangkan dalam akta otentik atau surat dibawah tangan.
Jika cessie dituangkan dalam akta dibawah tangan yang dimana akta dibawah tangan memiliki kelemahan pembuktian yaitu :
1.   Undang-undang mengakui surat-surat dan akta bawah tangan sebagai alat bukti tertulis,  namun Pasal 1876  ternyata Undang-undang  juga memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan.
2.   Dalam  Pasal  1876   KUHPerdata   dijelaskan   bahwa   “Barangsiapa dihadapi dengan  suatu  tulisan  di  bawah  tangan  oleh  orang  yang mengajukan tuntutan terhadapnya,   wajib mengakui  atau memungkiri tanda  tangannya secara  tegas,  tetapi  bagi  para  ahli warisnya atau orang  yang  mendapat hak  darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”.
Pasal 1877  KUH  Perdata  juga  mengatakan  bahwa  “Jika  seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.“. Dalam hal ini, pihak lawan bisa saja memiliki beberapa argumentasi ketika  dirinya  memungkiri  atau  menyangkal  suatu  surat  atau perjanjian yang dibuat di bawah tangan, misalnya:
1.    Surat  Perjanjian  tersebut  tidak  pernah  ada/tidak  pernah  dibuat (menolak secara mutlak);
2. Surat Perjanjian tersebut tidak ditandatangani olehnya (bukan tandatangannya);
3.  Surat Perjanjian tersebut memang  ditandatangani,   tapi   waktu ditandatangani isinya bukan seperti itu; atau
4.  Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani, tapi yang ditunjukan saat ini ada perbedaan dengan pada saat ditandatangani.
Sudah sangat jelas apabila keberadaan, isi atau tandatangan dari suatu akta bawah tangan dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan kita ternyata menambah suatu beban pembuktian baru dalam persidangan bahwa surat atau akta bawah tangan tersebut benar-benar ada, isinya memang benar itu dan memang  benar  sudah  ditandatangani  oleh  pihak  lawan  kita  pada  saat perjanjian  tersebut  di buat.  Hal  ini  memberikan  celah  bahwa  cessie  yang dituliskan di akta bawah tangan bias tidak diakui dan dianggap fiktif.
Dalam  pokok-pokok  mengenai  cessie  pun  sebutkan  bahwa  cessie dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (oneigelijke pandrecht),    posisinya    sama    dengan    penyerahan    dengan constitutum possessorium,    tetapi    pada    cessie    tagihan    sebagai    jaminan    tidak ada constitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cessie  sebagai  penyerahan  tagihan  atas  nama  mempunyai Droit  de suite tanpa pemberitahuan.
Dalam arti hak milik atas tagihan yang dimiliki kreditur lama sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus,  juga dalam  penggunaannya,  cessie  sebagai  jaminan  tidak  bertentangan dengan  asas- asas   hukum   jaminan,   sebagaimana   ternyata   bahwa   cessie memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang, tetapi dikarenakan piutang tersebut telah memiliki nilai atau harga tertentu, maka penerima cessie dapat langsung menguasai   piutang tersebut   (tidak   bertentangan   dengan   Pasal   1154
KUHPerdata), dan karenanya kreditur tidak harus melakukan penjualan atas piutang itu secara di muka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim dilakukan (sebagaimana dimaksud Pasal 1155 KUHPerdata), melainkan  cessionaris  dapat  langsung  mengeksekusi  piutang  atas  nama tersebut dari cessus.
Dengan penjelasan dari pokok cessie dapat ditunjukkan bahwa cessie yang apabila dibuat secara fiktif dengan celah dimana cessie hanya dibuat berdasarkan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sesempurna akta otentik dan secara peraturan didalam perundang- undangan semua aspek terpenuhi, hal ini membuat kreditur baru hanya mengetahui objek yang dialihkan piutangnya kepadanya lewat akta dibawah tangan saja tidak mengetahui objek piutangnya secara fisik yang secara kenyataan  hal tersebut adalah  rentan  untuk  difiktifkan  karena  objek  yang dicessie-kan  tidak  lah diketahui  bentuk  nyatanya  ataupun  fisiknya  karena objek hanya dituangkan didalam akta dibawah tangan dan didalam peraturan perundang-undangan, cessie adalah sah karena didalam Pasal 613 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) KUHPerdata untuk cessie hanya menyebutkan sah apabila akta nya dibuat secara dibawah tangan atau secara otentik.
Begitu juga mengenai apabila digadaikan pun dijelaskan bahwa dalam Pada pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa: “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya perlu untuk diketahui bahwa piutang atas bawa selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang.”. Cara meletakkan hak gadai pada piutang atas bawa yaitu dengan menahan surat bukti yang dijaminkan kepada kreditur atas jumlah uang tertentu, yang berakhir dengan adanya pelunasan.
Pasal 1152 bis. KUH Perdata disebutkan bahwa: “untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endosemen pada surat hutangnya dan diserahkan hutang pada pemegang gadai”. Untuk itu cara meletakkan hak gadai pada piutang atas tunjuk, surat hutangnya harus dipindahkan (di- endoser) dan diserahkan kepada penerima gadai. Pada endosemennya dicatat bahwa piutangnya telah digadaikan. Setelah perjanjian gadai      berakhir      maka diendoser pada pemberi gadai lagi. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama :
1.  Perjanjian gadai; antara debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai yang bentuknya harus tertulis
2.  Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa “hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya (perjanjian gadainya) kepada debitur”. Cara penyerahan piutang atas nama (vordering op naam), dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gadainya kepada debitur, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan  debitur  hanya  dapat  membayar  hutangnya  pada pemegang gadai atau berpiutang (yang menerima gadai). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dapat dengan lisan maupun tertulis.
Yang menjadi kelemahan dalam hal gadai cessie tersebut adalah kembali ke dasar yang adalah dimana perjanjian yang dibuat dapatlah berupa perjanjian dibawah tangan yang memiliki kekuatan hukum yang tidak sesempurna akta otentik yang dilakukan dan ditandatangani di pejabat yang berwenang sehingga apabila perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya mengenai piutang ternyata adalah fiktif yang dimana objeknya tidak pernah ada atau surat dibawah tangan yang tidak diakui ketika kreditur melakukan penagihan kepada debitur.
Didalam Pasal 11 ayat 1 (satu) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut menunjukkan perlindungan hukum yang sempurna dalam melindungi pihak kreditur karena objek fidusia sudah terjamin keaslian dan keberadaannya sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi seperti tidak membayar utang hingga jatuh tempo selesai, pihak kreditur dapat melakukan eksekusi objek fidusia tanpa perlu khawatir objek jaminan tersebut fiktif.
Tetapi berbeda dengan gadai, gadai didalam peraturannya tidak diatur bahwa objek gadai haruslah didaftarkan pada lembaga manapun, hal tersebut memberikan celah kepada debitur untuk membuat objek gadai yang dimana dalam hal ini adalah cessie menjadi objek gadai fiktif karena aturan yang ada dapat dikatakan tidak mengatur tentang keberadaan dari objek cessie tersebut nyata atau tidak,
Didalam pasal 1150  KUHPerdata disebutkan bahwa  “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya  penyelamatan barang  itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”.
Sesuai dengan aturan bahwa objek gadai haruslah diserahkan kepada pemilik gadai, yang dimana objek dalam hal ini adalah akta cessie yang dapat berupa akta otentik atau dibawah tangan tanpa perlunya ada pendaftaran terlebih dahulu, karena tidak adanya aturan mengenai objek cessie tersebut harus didaftarkan ke lembaga apapun, objek cessie semakin mem iliki peluang menjadi objek fiktif.

## D.  Sim pulan
Perlindungan   hukum   yang   didapat   oleh   kreditur   baru   dalam melakukan cessie dituliskan dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.”. Yaitu dengan adanya akta yang dibuat secara otentik yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadinya wanprestasi atau pembayaran utang tidak dilakukan oleh debitur kepada kreditur baru.
Kelemahan hukum dalam hal gadai cessie fiktif ini adalah dibagian dasar dari perjanjian awal yang dimana akta cessie yang dibuat adalah akta dibawah tangan yang pada dasarnya rentan menjadi akta fiktif karena dalam Pasal 1876 ternyata Undang-undang juga memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan. Dalam perihal gadai pun dalam meletakkan hak gadai pada piutang atas bawa yaitu dengan menahan surat bukti yang dimana adalah akta cessie  bawah tangan  yang  dijaminkan kepada kreditur, Selain  itu  didalam aturan gadai tidak mengatur bahwa dalam kegiatan gadai, objek gadai harus lah didaftarkan kepada lembaga manapun dan objek gadai hanya diserahkan kepada kreditur dalam hal ini adalah kreditur baru sesuai dengan pasal 1150 KUHPerdata.

## E. Saran
1.  Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari permasalahan yang terjadi adalah   dibentuknya   formulasi   baru   atau   merekonstruksi   kembali peraturan-peraturan yang mengatur tentang cessie karena didalam peraturan yang ada yang mengatur terkait cessie tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjabaran terkait cessie, peraturan yang ada saat ini mengenai cessie hanya diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang dimana hanya  menjelaskan  tentang  pengertian  cessie  dan  tata cara penyerahannya, tidak ada aturan secara khusus yang menjelaskan tentang perlindungan hukum kepada kreditur baru apabila terjadi cessie fiktif.
2.   Meninjau dari kelemahan gadai cessie yang dimana cessie dapat dibuat secara akta dibawah tangan yang  memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sekuat akta otentik dan akta dibawah tangan dapat tidak diakui oleh debitur, saran yang dapat diberikan adalah perubahan mendasar kepada peraturan tersebut  dengan dibuatnya peraturan baru  yang menjelaskan bahwa akta cessie haruslah dibuat secara otentik dihadapan dan ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang  agar  tidak  adanya celah untuk   melakukan   tindakan   yang   dapat   merugikan   kreditur baru dikemudian hari.

## F.  Daftar Pustaka
Herlien Boediono.2010.Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya.
Juli Irmayanto dkk. 2004 ,Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Universitas Trisakti.
J. Satrio.1991. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Bandung: Alumni.
Mariam Darus Badrulzaman, Mariam arus. 1991.Perjanjian Kredit Bank,Bandung: Citra Aditya.
Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group
Philipus   M.   Hadjon.   1987.   Perlindungan   Bagi   Rakyat   di Indonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu
Puteri Natalia Sari. 2010. Pengalihan Piutang secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia,”, Jakarta: UI.
Riky Rustam. 2017, Hukum Jaminan, Yogyakarta:UII Press
Satjipto Rahardjo. 2000, Ilmu hukum,Bandung: Citra Aditya Bakti
Setiono. 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Soeharnoko dan Endah Hartati. 2008, Doktrin Subrogasi Novasi dan Cessie , Jakarta: Kencana
Soerjono Soekanto. 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Subekti, R. 1990, Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta : Intermasa Jurnal dan Artikel Ilmiah
Hassanain Haykal. 2018. “Perlindungan Hukum bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan   yang   Dilakukan   oleh   BPR   Tanpa   Ijin   Debitur   Sebelum Terjadinya Likuidasi (Studi Pada BPR Yang Telah Dilikuidasi)”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume 10, Edisi I. Universitas Kristen Maranatha.
I Gusti Ngurah Anom. 2015. “Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”ّ Jurnal advokasi. Vol. 15. No.2. September 2015. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
Akhmad Budi Cahyono. 2004. “Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan  Piutang Atas Nama”  Jurnal  Ilmu  Hum. Volume 2, Nomor  1. Universitas Esa Unggul
Yuristia Eka Erwanda. 2017.  “Analisis Yuridis Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Utang Debitur (Studi Kasus atas Putusan PN Pekanbaru No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr)”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 18, Nomor 2. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Habib Adjie  dan Emmy Haryono Saputro. 2015. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1, Nomor 1. Universitas Narotama