## JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen September 2015, Vol. 2 No.2. hal. 48 - 62

## Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto

## Oleh :

## Nekky Rahmiyati                                 Sri Andayani                          Hotman Panjaitan
Dosen Fakultas  Ekonomi                    Dosen Fak. Ilmu Sosial dan Politik        Dosen Fakultas  Ekonomi Untag Surabaya                                       Untag Surabaya                                 Untag Surabaya Email: nekky_888@yahoo.com          Email: leknanik@yahoo.com        Email: hotman_pp@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan pemberdayaan "masyarakat" miskin yang menggunakan "Teknologi Tepat Guna" , adalah: 1).  Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif "masyarakat" , memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi. 2). Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global. 3). Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang "teknologi" .
Model tipe kajian dalam penelitian ini  adalah deskriptif kualitatif, berusaha untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang terkait dengan  model pemberdayaan  masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna.  Populasi penelitian adalah semua lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis penerapan  teknologi tepat guna di Kota Mojokerto dan masyarakat yang mendapatkan hibah/bantuan penerapan  teknologi tepat guna. Sampel diambil secara random di masing-masing Kecamatan. Teknik sampel menggunakan teknik insidental  dan purposive random sample,  dan  analisis data  menggunakan  analisis Kualitatif pada 100 responden.
Simpulan penelitian: 1). Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat hingga muncul perubahan yang efektif dan efisien. 2).  Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan perekonomian sangat diperlukan dukungan teknologi tepat guna yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat. 3).   Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna cenderung mencari jalan "termudah"  dalam menentukan sasaran atau penerima /calon adaptor teknologi tepat guna.  4).    Terjadi masalah ke "Tepat gunaan" teknologi karena ketidak sesuaiannya antara   teknologi tepat guna yang di implementasikan dengan kondisi lokasi. 5).   Keberlanjutan usaha agar UMKM mandiri, perlu pendampingan teknis dan non teknis. 6).   Peran Pemerintah adalah hal yang mutlak harus ada dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna
Keys word: Pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna,

## PENDAHULUAN
Undang-Undang No 32 Tahun  2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang No
23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan  bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahandi luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuanpada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Komitmen Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat  Guna  telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan Ada indikasi bahwa masya-rakat indonesia mengalami penurunan atau bahkan kehilangan daya untuk membangun kreativitas dalam upaya untuk bisa bertahan di masa mendatang, indikasi terjadinya ketidak berdayaan masyarakat dalam meng-hadapi perubahan dan permasalahan terakumulasi dan menimbulkan frustasi sosial, terlihat semakin luasnya keresahan sosial (social unrest), kerusuhan atau kekerasan, serta terjadinya gejala disintegrasi sosial. Fakta juga memperlihatkan adanya krisis pada masyarakat yaitu bertambahnya penduduk miskin, terbelakang terpencil dan terpuruk. Sehingga  untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Secara konkrit, pembedayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat (Sumodiningrat, 1997). sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan.
Kemiskinan  adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan,  di  Indonesia.  Secara umum, angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur terus menurun.   Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro- rakyat.

## Tabel 1.: Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Mojokerto
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin 2012 7,94 6,46 2013 8,22 6,63

## Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah mem- berikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat  dalam mengem- bangkan hak-hak dasar mereka.
Pemberdayaan masyarakat dalam pem- bangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masya- rakat seharusnya mampu berperan mening- katkan kualitas sumber  daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Program Pemerintah menyebutkan bahwa pemberdayaan "masyarakat" miskin merupakan jalan untuk mengentaskan "masyarakat" miskin dan diarahkan melalui dua jalur, yaitu penurunan berbagai biaya hidup yang harus dipikul oleh keluarga miskin dan peningkatan kemampuan "masyarakat" dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan keduanya harus terlaksana secara seiring. Sedangkan tujuan pemberdayaan "masya- rakat" miskin yang menggunakan "Teknologi Tepat Guna" , adalah:
a. Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif "masyarakat" , memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.
b. Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung  jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global.
c. Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang
"teknologi" .
Dengan pemahaman tersebut, implementasi teknologi tepat guna   bukan saja mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat  miskin, tetapi juga dapat menjadi strategi jangka panjang untuk meraih kesejahteraan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan kajian tentang model pember- dayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna.

## Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat  melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto ?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat  melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto ?
3. Bagaimana model yang efektif tentang pemberdayaan masyarakat  melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto ?

## Tujuan Penelitian
1. Melakukan  Identifikasi dan Inventarisasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto
2. Mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat  melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto
3. Menyusun model pemberdayaan masya- rakat  melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto

## KAJIAN PUSTAKA Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi bukanlah hal yang baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi telah menarik perhatian ekonom sejak jaman kaum merkantilisme , kaum klasik sampai Marx dan Keynes . Pada mulanya pembangunan negara sedang berkembang diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau  populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Salah satu definisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang ( Meier dalam Kuncoro, 2003:17). Semula banyak yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah pendapatan rakyatnya. Dengan diting- katkannya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi Negara Sedang Berkembang (NSB) dapat terpecahkan, misalkan melalui apa yang dikenal dengan
”dampak merembes kebawah” ( trickle down effect ). Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GNP/ GDP) perkapita riil, dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan (setelah dideflasi dengan indeks harga) harus lebih tinggi diban- dingkan tingkat pertumbuhan penduduk.
Namun pada akhir dasa warsa 1960-an pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada kenaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) saja tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan. Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan ( necessary ) tetapi tidak mencukupi ( sufficient ) bagi proses pembangunan (Esmara dalam Kuncoro, 2003:9).
Pembangunan ekonomi tidak lagi memuja  Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Oleh karena itu, Todaro (2004:26) mengatakan bahwa: ”keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ( basic needs ), (2) meningkatnya rasa harga diri ( self-esteem ) masyarakat sebagai manusia dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih ( freedom from servitude ) yang merupakan salah satu dari hak manusia”.  Pembangunan dalam konteks tujuan sosial yang berorientasi kesempatan kerja, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok (Dudley Seers dalam Kuncoro, 2003:10). Dengan demikian indikator kunci pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi: (1) indikator ekonomi yaitu Gross National Product (GNP) per kapita dan (2) indikator sosial
yaitu Human Development Index (HDI) atau Physical Quality Life Index (PQLI).
Pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2006:6), dari definisi tersebut mempunyai pengertian:
1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus;
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita;
3. Kenaikan pendapatan per kapita  itu harus berlangsung dalam jangka
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang. Sistem kelembagaan ini
Pembangunan ekonomi dapat dipan- dang sebagai kenaikan pendapatan per kapita, karena kenaikan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk daerah kabupaten dan kota diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pada suatu saat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi peningkatan, saat yang bersamaan pula terjadi pertumbuhan jumlah penduduk. Pada kondisi demikian akan dapat terjadi peningkatan pendapatan per kapita  bila pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan kenyataan tersebut para ahli ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi ( economic development ) dengan pertumbuhan ekonomi ( economic growth ). Pembangunan ekonomi menurut Arsyad (1999:7) sebagai:
a. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan  tingkat pertumbuhan penduduk;
b. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjadi dalam suatu  negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya
(tranformasi struktural).
Untuk pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, ataukah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

## Pemberdayaan  Masyarakat
Menurut  Kartasasmita (1996) yang mengacu pada pendapat chambers, pember- dayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mene-rangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat people centered , participatory , empowering dan sustainable .  Dari definisi tersebut, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat Indonesia.
Secara konkrit, pembedayaan masya- rakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat,  sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat, mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penye- diaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pember-
dayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya,  serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.
Menurut Sumodiningrat (1999 : 134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pember- dayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu: pertama , Kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua , Kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga , Kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.
Pelaksanaan pemberdayaan masya- rakat,    menurut Kartasasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama , Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua , Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga , Member- dayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarkat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan.  Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.
Dalam rangka pemberdayaan masya- rakat  tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya (socio- cultural) yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui  (1) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan public untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) Fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah;  (3) Fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; serta (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan.    Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha yaitu keterbatasan modal,  di samping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan, rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan.

## Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan.  Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat melaui pengelolaan teknologi tepat guna adalah:
1. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin.
2. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Posyantek dan wartek Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dilaksanakan berdasarkan prinsip  sebagai berikut:
a. Meningkatkan usaha ekonomi
b. Mengembangkan kewirausahaan
c. Memberikan manfaan secara berke-
lanjutan
d. Sederhana

## Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Jamasy (2004) menge- mukakan bahwa konsekuensi dan tang- gungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pember- dayaan    adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.
Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikir- kan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.
Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan  yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pember- dayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

## Teknologi Tepat Guna
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas  Teknologi tepat guna adalah ada sebuah gerakan idelogis (termasuk manifestasinya) yang awalnya diartikulasikan sebagai  intermediate technology  oleh seorang ekonom bernama Dr. Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher dalam karyanya yang ber- pengaruh, Small is Beautifull. Walaupun nuansa pemahaman dari teknologi tepat guna sangat beragam di antara banyak bidang ilmu dan penerapannya, teknologi tepat guna umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal. Secara umum, dapat dikatakan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan. Baik Schumacher maupun banyak pendukung teknologi tepat guna di masa modern juga menekankan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang berbasiskan pada manusia penggunanya.
Teknologi tepat guna paling sering didiskusikan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan sebagai sebuah alternatif dari proses transfer teknologi padat modal dari negara-negara industri maju ke negara-negara berkembang. Namun, gerakan teknologi tepat guna dapat ditemukan baik di negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, gerakan teknologi tepat guna muncul menyusul krisis energi tahun 1970 dan berfokus terutama pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan (sustainability). Di samping itu, istilah  teknologi tepat guna  di  negara maju memiliki arti yang berlainan, seringkali merujuk pada teknik atau rekayasa yang berpandangan istimewa terhadap ranting-
ranting sosial dan lingkungan. ] Secara luas, istilah teknologi tepat guna biasanya diterapkan untuk menjelaskan teknologi sederhana yang dianggap cocok bagi negara- negara berkembang  atau  kawasan perdesaan yang kurang berkembang di negara-negara industri maju. Seperti dijelaskan di atas, bentuk dari "teknologi tepat guna" ini biasanya lebih bercirikan solusi "padat karya"  daripada "padat modal". Pada pelaksanaannya, teknologi tepat guna seringkali dijelaskan sebagai penggunaan teknologi paling sederhana yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif di suatu tempat tertentu.
Teknologi tepat guna  adalah ada sebuah gerakan idelogis (termasuk manifes- tasinya) yang awalnya diartikulasikan sebagai intermediate technology oleh seorang ekonom bernama Dr. Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher dalam karyanya yang ber- pengaruh,  Small is Beautifull. Walaupun nuansa pemahaman dari teknologi tepat guna sangat beragam di antara banyak bidang ilmu dan penerapannya, teknologi tepat guna umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal. Secara umum, dapat dikatakan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan. Baik Schumacher maupun banyak pendukung teknologi tepat guna di masa modern juga menekankan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang berbasiskan pada manusia penggunanya.
Teknologi tepat guna paling sering didiskusikan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan sebagai sebuah
alternatif dari proses transfer teknologi padat modal dari negara-negara industri maju ke negara-negara berkembang. Namun, gerakan teknologi tepat guna dapat ditemukan baik di negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, gerakan teknologi tepat guna muncul menyusul krisis energi tahun 1970 dan berfokus terutama pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan (sustainability). Di samping itu, istilah  teknologi tepat guna  di  negara maju memiliki arti yang berlainan, seringkali merujuk pada teknik atau rekayasa yang berpandangan istimewa terhadap ranting- ranting sosial dan lingkungan. Secara luas, istilah teknologi tepat guna biasanya diterapkan untuk menjelaskan teknologi sederhana yang dianggap cocok bagi  negara- negara berkembang  atau  kawasan perdesaan yang kurang berkembang di negara-negara industri maju. Seperti dijelaskan di atas, bentuk dari "teknologi tepat guna" ini biasanya lebih bercirikan solusi "padat karya" daripada "padat modal". Pada pelaksanaannya, teknologi tepat guna seringkali dijelaskan sebagai penggunaan teknologi paling sederhana yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif di suatu tempat tertentu.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan kajian,  maka model  tipe kajian dalam kegiatan ini   adalah deskriptif kualitatif,  kajian ini berusaha untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang terkait dengan  model pemberdayaan masya- rakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto.   Dalam tipe kajian yang demikian terdapat tiga (3) langkah pokok, yaitu :
1. Pengumpulan data
2. Klasifikasi, pengkategorian dan analisis data
3. Penarikan kesimpulan

## PEMBAHASAN
Pemberdayaan masyarakat yang efektif membuat masyarakat menjadi berdaya yaitu masyarakat menjadi dinamis, lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, lebih mampu mengakses
teknologi tepat guna. Dalam penelitian ini akan mengkaji bebrapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna antara lain:

## Aspek Usia
Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 hingga 59 tahun karena secara ekonomi sudah mandiri, produktif adalah tindakan reaktif yang dapat menghasilkan sesuatu. Tindakan produktif tercermin pada kerja keras, kerja cerdas, mampu bersikap mandiri, berfikir visioner dan religius. Manusia yang produktif adalah : 1) Manusia yang proaktif (mengambil tanggung jawab tentang kehidupan kita sendiri, tidak menyalahkan situasi/ keadaan, memusatkan perhatian pada hal- hal yang bisa diperbaiki.
2) Mampu menggambarkan  hasil akhir yang ingin dicapai secara jelas (menyusun rencana secara detail dan komprehensif)
3) Fokus pada prioritas, mendahulukan yang lebih utama (mengutamakan kerjasama dan bersifat kooperatif, mengembangkan kedua pihak)
4) Berpikiran menang/menang bukan menang/kalah (memahami orang lain sebelum orang lain memahami anda, tidak bersifat egois)
5) Selalu melakukan sinergi dengan orang lain
6) Senantiasa bersyukur atas semua hasil usaha.
Adapun data usia responden yang mengikuti program pemberdayaan melalui teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.: Data Responden Menurut Kelompok Umur
Kelompok umur Jumlah Persentase 20-30 15 15 % 31-40 22 22% 41-50 38 38% 51-60 25 25% Sumber: data diolah
Karakteristik responden menurut usia berguna dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan. Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan sebagian besar kepada penduduk usia kerja, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kebutuhan setiap kelompok umur mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga program pemberdayaan yang dilakukan juga seharusnya berbeda. Program pemberdayaan bisa efektif antara lain apabila terjadi :
a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
b) Pelembagaan sistem pembangunan partisi- patif
c) Pengembangan kemitraan dalam pemba- ngunan
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di dalam masyarakat.

## Aspek Pendidikan
Pendidikan mempunyai arti penting yaitu meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus menerus dan berjalan secara cepat, manusia dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perubahan masyarakat.  Peserta program pemberdayaan adalah orang yang telah sadar akan pentingnya pendidikan untuk mening- katkan kehidupan yang lebih baik, adapun data tingkat pendidikan responden sebagai berikut:

## Tabel 3.: Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan terakhir Jumla h Persentase Tamat SD - SLTP 45 SLTA 45 Perguruan Tinggi 10 Sumber: data diolah
Sebagian besar responden telah lulus SLTP dan SLTA, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang utama dan sudah terpenuhi, yang perlu diperhatikan dalam program pemberdayaan melalui
Teknologi Tepat Guna ini adalah bahwa aktivitas belajar dalam menghadapi perubahan antara lain:
1. Kemampuan untuk mendapatkan infor- masi
2. Ketrampilan kognitif yang tinggi
3. Kemampuan menggunakan strategi
4. Kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai
5. Adanya pemahaman dan motivasi untuk belajar

## Aspek Usaha
Di Kota Mojokerto terdapat 684 usaha mikro kecil dan menengah(sumber data dari Dinas Koperasi dan Perindag) dengan berbagai usaha, sehingga sesuai dengan sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna yang antara lain masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin serta masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, maka  diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

## Tabel 4.: Data Responden Menurut Usaha
Jenis usaha Jumlah persentase Jasa 10 10 % Dagang 65 65 % Industri 25 25 % Sumber: data diolah
Dari Tabel  diatas, responden sebagian besar telah mempunyai usaha antara lain: loundry,  salon,  pracangan, menerima pesanan snack/ makanan , peternak ikan, batik, pengrajin sepatu dan lain-lain yang digolongkan dalam kategori: jasa, dagang dan industri, hal ini menunjukkan apabila pemberdayaan masyarakat efektif maka akan terjadi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

## Aspek Sistem Perekrutan Sasaran Pemberdayaan
Data menunjukkan bahwa sasaran pemberdayaan masyarakat dari sistem
perekrutan peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

## Tabel 5.: Data Responden Menurut Sistem Perekrutan
Keterangan Jumlah responden Persentase Mendaftarkan diri 43 43 % Penunjukan Kelurahan 57 57 % Teman - Sumber: data diolah
Dari tabel diatas terlihat  bahwa sasaran pemberdayaan  yang selama ini dilakukan terkesan tanpa sosialisasi langsung ke masyarakat, tetapi  berdasarkan penunjukan dari Kelurahan 57 %  hal ini yang dilakukan oleh BPM. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya peserta yang selalu ikut pelatihan terus menerus (spesialisasinya sebagai peserta pelatihan) dan yang benar-benar mendaftarkan serta  melalui seleksi 43 % berarti diawal perekrutan telah dilakukan  sosialisasi, melalui pemasangan banner, melalui sosialisasi di kelurahan, hal  ini yang dilakukan oleh Disnaker dan dilakukan seleksi.  Secara garis besar rekruitmen peserta pelatihan seharusnya melalui tahapan: 1) Pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna. 2) Pengumuman, 3) Seleksi pasif, 4) Seleksi aktif  melalui wawancara dan focus group discussion, 5) Pembekalan melalui pelatihan.
Dalam teori segmentasi terdapat 2 segmentasi yaitu: 1). Segmentasi demografis, membagi sasaran menjadi beberapa  variabel yang diukur  dari usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan.  Informasi demografi adalah informasi yang mudah terjangkau dan relatif murah untuk mengidentifikasi sasaran  program.  2). Segmentasi psikografi  yaitu  strategi seg- mentasi sasaran tidak cukup hanya menggunakan segmentasi demografi tetapi dalam metode psikografi yaitu  perilaku sasaran akan diobservasi melalui kelas sosial (social class), gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai kehidupan yang dianut (value), dan kepribadian (personality)  dengan diterap-
kannya kedua segmen terhadap sasaran maka penetapan sasaran akan lebih efektif.

## Aspek Ketepatan Teknologi Tepat Guna
Untuk membantu peningkatan dan perkembangan UMKM, perlu diberikan bantuan teknologi tepat guna, namun bantuan yang diberikan harus sesuai kebutuhan, tetapi hasil penelitian menunjukkan:
Tabel 6.: Data Responden Menurut Aspek Ketepatan Teknologi Tepat Guna Keterangan Jumlah responden Persenta se Sangat sesuai kebutuhan 5 5 % Sesuai kebutuhan 35 35 % Tidak sesuai 40 40 % Sangat tidak sesuai 15 15 % Sumber: data diolah
Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa 55 % bantuan teknologi tepat guna belum sesuai  dengan kebutuhan masyarakat, belum menjawab permasalahan masyarakat, sedangkan 45 %  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah contohnya mesin jahit, alat memasak yang menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi. Beberapa permasalahan yang terjadi di UMKM dalam menerima bantuan Teknologi Tepat Guna antara lain:
1) Belum tersedianya /disiapkan ruang proses produksi oleh UKM penerima bantuan.
2) Kurang memadainya energi penggerak mesin peralatan (listrik, gas dan bahan bakar lainnya)
3) Minimnya dukungan SDM yang memiliki keahlian teknis, sehingga bantuan mesin peralatan tidak berfungsi secara maksimum.
Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada koordinasi terlebih dahulu antara UKM dan pemberi bantuan Teknologi Tepat Guna dan bagaimana pemilihan Teknologi Tepat Guna  yang  yang tepat agar bantuan Teknologi Tepat Guna  tersebut dapat dipergunakan secara maksimal.
Hampir semua orang kalau mendengar istilah teknologi tepat guna yang terbayangkan
adalah teknologi canggih, terkesan peralatan/mesin yang rumit, harga yang mahal, membutuhkan ketrampilan /keahlian khusus (tinggi) untuk mengoperasionalkan serta dihasilkan pabrik yang memiliki modal besar. Padahal kata teknologi tidak selalu mengacu pada hal-hal yang canggih, rumit dan mahal, yang perlu kita perkenalkan dan kembangkan ke masyarakat adalah teknologi yang mudah, murah, ramah lingkungan serta memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat,

## Aspek Pendampingan
Peran fasilitator sangat penting dan strategis untuk mendorong perubahan atau memperkuat perubahan yang terjadi dalam masyarakat kearah yang lebih baik, dikarenakan dalam kehidupan masyarakat (terkait dengan pengetahuan) ada 4 golongan manusia yaitu:
golongan I : yaitu orang yang tahu, bahwa dirinya tahu.  golongan II : yaitu orang yang tidak tahu, bahwa dirinya tahu.  golongan III : yaitu orang yang tahu, bahwa dirinya tidak tahu.  Golongan IV: orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.
Pada golongan I, fasilitator berperan memperkuat pengetahuan dan keyakinan klien, sehingga ia mampu menerapkan perubahan (adopsi Teknologi Tepat Guna) dengan penuh percaya diri. Pada Golongan II fasilitator berperan menyadarkan mereka bahwa klien memiliki pengetahuan yang cukup tentang sesuatu , menumbuhkan rasa percaya diri klien agar mau dan dapat memanfaatkan kelebihannya untuk meraih kesuksesan. Pada Golongan III Fasilitator berperan membantu klien agar ia memperoleh pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna, sehingga dengan pengetahuan/ketrampilan tersebut klien akan dapat melakukan perubahan untuk meningkatkan produktivitasnya. Pada golongan IV fasilaitaor perlu melakukan pendekatan, khususnya agar klien muncul kesadarannya, ketuk hatinya agar ia sadar , setelah sadar beri pengetahuan/ketrampilan tentang teknologi tepat guna agar ia dapat melakukan perubahan. Sehingga tahapan dalam kegiatan ini antara lain:
1) Melakukan komunikasi, informasi dan
edukasi;
2) Melakukan temu informasi
3) Melakukan sosialisasi alat 4) Melakukan pelatihan
5) Melakukan magang
6) Melakukan study banding
Yang lebih penting lagi adalah fasilitator dan masyarakat secara bersama-sama menggali potensi yang ada di masyarakat. Terkait teknologi tepat guna, ada beberapa kemung- kinan  potensi yang terkandung dalam masyarakt, antara lain:
1) Teknologi tersebut mungkin sudah ada/tersedia di masyarakat setempat, namun belum sempurna. Maka teknologi tersebut dapat dikaji/didalami lebih lanjutuntuk dikembangkan menjadi teknologi tepat guna  yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat
2) Teknologinya belum ada di masyarakat setempat,akan tetapi potensi sumber daya cukup tersedia. maka, teknologi dapat diadopsi dari teknologi yang sudah ada yang berasal dari daerah lain/lembaga perguruan tinggi/ lembaga penelitian atau yang diproduksi oleh industri.
3) Potensi sumber daya di masyarakat tersedia, akan tetapi teknologinya belum tersedia di masyarakat setempat, dan juga belum diproduksi olehlembaga perguruan tinggi/ lembaga penelitian atau yang diproduksi oleh industri.maka, perlu dilakukan penelitian/pengkajian yang terkait untuk dapat menginovasi penciptaan teknologi  tepat guna yang baru.
apabila fasilitator tidak tergarap secara baik, maka:
a) Tidak terciptanya komunikasi dan hubungan yang baik
b) Pembinaan yang tidak berkesinam- bungan karena sebatas teknologi sampai ketangan masyarakat
c) Teknologi yang sudah di masyarakat tidak memberikan manfaat karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat.

## Aspek Monitoring dan Evaluasi Pasca Kegiatan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

## Tabel 7.: Data Responden Menurut Aspek Monitoring dan Evaluasi
Keterangan Jumlah responden Persentase Dilakukan monev, 1 kali 48 48% Tidak pernah dilakukan monev 52 52%

## Sumber: data diolah
Tabel diatas menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih sangat kurang, padahal monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring adalah mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan dan antisipasinya atau upaya pemecahannya.
Sedangkan evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau pentingnya suatu kebijakan, program atau kegiatan. Kegunaan evaluasi antara lain:
1) Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program atau kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
2) Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
3) Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, layak, efektif dan efisien
4) Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan.
Sehingga melihat pentingnya monitoring dan evaluasi, maka pemberdayaan melalui penerapan teknologi tepat guna harus dilakukan monev pasca kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan teknologi tepat guna untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya.

## Aspek Dampak Teknologi Tepat Guna
Hasil penelitian tentang dampak tekno- logi tepat guna terlihat pada tabel 7.
Tampak pada Tabel bahwa 60 % menyatakan bantuan Teknologi Tepat Guna yang selama ini diberikan tidak berdampak secara ekonomi. Artinya setelah diperkenalkan / dikembangkan dan di fasilitasi kepada masyarakat dan berujung pada ketidak berhasilan dalam merubah/ memperbaiki kehidupan masyarakat, berbagai hal yang terjadi karena ketidaksiapan masyarakat hal ini terindikasi dari ketidak seriusan / lemahnya keterlibatan dalam menerapkan teknologi yang antara lain karena:
a) Keterbatasan pengetahuan
b) Rendahnya ketrampilan
c) Keterbatasan modal
d) Pola pikir masyarakat yang sulit berubah

## Tabel 8.: Data Responden Menurut Dampak Teknologi Tepat Guna
Keterangan Jumlah responden Persentase Berdampak secara ekonomi 40 40 % Tidak berdampak secara ekonomi 60 60 %
Sumber: Data diolah
Maka hal ini dapat diatasi dengan di bangun personal mastery atau pribadi yang mampu menjadi spirit bagi kelompok/lingkungan nya dalam diri anggota masyarakat.

## Aspek Promosi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek keterlibatan responden dalam promosi/pameran adalah sebagai berikut:

## Tabel 9.: Data Responden Dari Aspek Promosi
Keterangan Jumlah responden Persentase Pernah mengikuti pameran 10 10 % Tidak pernah mengikuti pameran 90 90 % Sumber: Data diolah
Di era globalisasi dan adanya kesepa- katan perdagangan bebas, menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menuntut masyarakat kita untuk meningkatkan daya saing  dengan cara lebih produktif dan efisien.  Salah satu  upaya strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi adalah dengan pameran teknologi tepat guna yang merupakan hasil kreativitas , inovasi/karya cipta masyarakat/kelompok yang akan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi tentang teknologi tepat guna untuk pengembangan usahanya
2. Menjadi barometer kemajuan teknologi tepat guna yang telah diadopsi dan di daya gunakan oleh masyarakat
3. Merupakan forum untuk menggali pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Salah satu upaya untuk memperkokoh ekonomi domestik adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan hal ini dapat pula dilakukan dengan gelar produk unggulan yang merupakan hasil pemberdayaan melalui teknologi tepat guna, karena gelar produk/pameran mempunyai tujuan: menye- barkan informasi produk kepada target pasar potensial, meningkatkan penjualan dan profit, mendapatkan pelanggan baru, membentuk citra produk.
pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable develop- ment, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong penggerak yang
akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi , sosial, ekologi yang dinamis. Salah satu faktor internal adalah self organizing dari masyarakat, dan  faktor eksternalnya adalah adanya fasilitator/ pendamping. Indikator keberhasilan pember- dayaan masyarakat antara lain:
1. Keberlanjutan organisasi komunitas yang terbangun
2. Keberlanjutan visi,misi, prinsip dan nilai yang dianut
3. Mampu mengidentifikasi permasalahan serta menetapkan prioritasnya
4. Mampu merumuskan alternatif peme- cahan masalah
5. Mampu memperluas kerjasama
Dari uraian diatas dapat dibuatlah model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna sebagai berikut:

## Gambar 1.
Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna
Pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain:
1. Pendekatan Mikro
Pemberdayaan dilakukan terhadap sasaran secara individu melalui bimbingan , konseling, stress management, tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih sasaran dalam menjalankan tugas kehidupannya.
2. Pendekatan Mezzo
Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok sasaran, kelompok sebagai model intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap sasaran agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Pendekatan Makro
Biasa disebut large system strategy karena tujuan perubahan  diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat,manajemen konflik adalah strateginya Kegiatan pemberdayaan yang baik, umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan, karena obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang dinamikanya beragam dan pendampingan hendaknya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan masyarakat, juga mampu memunculkan berbagai potensi masyarakat, sehingga akan mempercepat proses pemberdayaan yang bernilai tambah tinggi.  Didalam Model pemberdayaan tersebut peran pendamping sangat penting antara lain:
1. Fasilitator yaitu sebagai pemberi motivasi, kesempatan dan dukungan
2. Pendidik yaitu berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi, menyelenggarakan pelatihan
3. Perwakilan masyarakat karena berperan melakukan interaksi dengan lembaga- lembaga eksternal, membangun jaringan kerja
4. Peran-peran teknis maka fasilitator dituntut untuk mampu menjadi manajer perubahan dan melaksanakan tugas-tugas teknis.
Sehingga apabila digambarkan peran fasilitator terhadap kemandirian  masyarakat adalah sebagai berikut:

## Gambar.2
Model Hubungan Pemberdayaan Masyarakat , Pendampingan, Peningkatan Produktivitas dan Kemandirian Komunitas
Keberhasilan teknologi tepat guna diukur dengan empat (4) faktor yaitu:
1. Kelayakan teknis, teknologi harus menghasilkan nilai lebih, mempunyai fitur atas kemampuan yang makin beragam untuk  memenuhi keperluan yang makin beragam, hemat dalam menggunakan sumber daya termasuk energi, awet dan faktor tenis lainnya
2. Dapat menghasilkan keuntungan finansial. Teknologi tepat guna harus dapat menghasilkan produktivitas ekonomi atau keuntungan finansial, salah satu cara untuk mengevaluasi produktivitas teknologi adalah dengan menghitung rasio output rupiah dibandingkan dengan input rupiah.Teknologi yang tidak meng- hasilkan keuntungan atau nilai produktivitasnya kurangdari satu, disebut non performing, teknologi tersebut tidak akan tahan lama
3. Diterima oleh masyarakat. Teknologi dapat diterima karena memang diperlukan dan bermanfaat bagi pengguna, disenangi, mudah dan enak dipakai, dapat di beli dengan harga terjangkau, serta tidak bertentangan dengan kebiasaan, adat istiadat budaya, dan agama yang ada di masyarakat.
4. Teknlogi harus sesuai dengan lingkungan. Faktor ini akan menentukan keberadaan teknologi di tengah masyarakat yang menggunakannya

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat hingga muncul perubahan yang efektif dan efisien.
2. Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan perekonomian sangat diperlukan dukungan teknologi tepat guna yang  relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat
3. Implementasi pemberdayaan masya-rakat melalui teknologi tepat guna cenderung mencari jalan "termudah" dalam menentukan sasaran atau penerima /calon adaptor teknologi tepat guna.
4. Terjadi masalah ke "Tepat gunaan" teknologi karena ketidak sesuaiannya antara   teknologi tepat guna yang di implementasikan dengan kondisi lokasi
5. Keberlanjutan usaha agar UMKM mandiri, perlu pendampingan teknis dan non teknis
6. Peran Pemerintah atau dukungan  stake holder adalah hal yang mutlak harus ada dalam pemberdayaan masyarakat mela-lui penerapan teknologi tepat guna.

## REKOMENDASI
Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi tepat guna yang berfungsi menunjang kegiatan perekonomian maka perlu dilakukan sosialisasi teknologi tepat guna, pelatihan teknis dan pendam-pingan
2. Untuk membantu masyarakat menggu- nakan teknologi tepat guna perlu dilakukan identifikasi kebutuhan, maka diperlukan penyusunan data tentang potensi dan kebutuhan teknologi tepat guna
3. Diperlukan sosialisasi dan pendam-pingan berkelanjutan tentang keberadaan teknologi tepat guna dan peman-faatannya bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengembangan
potensi lokal.
5. Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap program/ kegiatan untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, " Model-model Pemberdayaan " Yogyakarta Arsyad, Lincolin, 2006, ” Ekonomi Pemba- ngunan” ,STIE YKPN, Yogyakarta Jamasy O, 2004, " Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan " Jakarta Selatan, Blantika Kartasasmita,G 1996, " Pemberdayaan Masyarakat Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat" .  Institut Teknologi Bandung Kuncoro, Mudrajad, 2003, ” Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan” , UPP AMP YKPN,
Yogyakarta.
Sumodiningrat,Gunawan 2009 " Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menang-gulangi Angka Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat ", Jakarta , Elex Media Komputindo Sumodiningrat, Gunawan, 1999" Pember- dayaan Masyarakat dan jaringan Pengaman Sosial" , Jakarta,  PT Gramedia Utama
Todaro, Michael P & Smith, Stephen C, 2004,
" Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga ” Erlangga, Jakarta