Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Siber
( Cyber Terorism ) Di Indonesia Oleh
Boby Iskandar Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Eren Arif Budiman Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

## Abstrak
Di indonesia cyber terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 , Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  53  tahun  2017.  Namun  pokok  perkara  hukum  yang  sebenarnya bertumpu  pada  UU  ITE  No.19  tahun  2016  menurut  hemat  penulis  masih  banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, karena memuat hal- hal  yang  bersifat  umum  dan  belum  mampu  maksimal  dalam  menanggulangi  jenis cyber  terorism melalui  sarana  sistem  hukum  pidana  dengan  spesifik  dan  jelas, sehingga  UU  ITE  No.19  tahun  2016 ini  seringkali  digunakan  untuk  menjerat  pelaku yang  semata-mata  menggunakan  sarana  elektronik  saja  sehingga  menimbulkan kesan  ambigu  dalam  penerapannya  karena  menurut  hemat  penulis,  seharusnya keberadaan UU ITE ini seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatan dalam dunia siber yang didalamnya juga termasuk terorisme siber ( cyber terorism ).

## A.  Pendahuluan
Perkembangan  pesat  dalam bidang  teknologi  dan  informasi  yang semakin  maju  saat  ini  terjadi  karena semakin banyak kebutuhan manusia baik itu sarana komunikasi, transportasi,  dan  banyak  lagi  hal lainnya yang berguna untuk memudahkan  hidup  manusia  di  era modern  saat  ini  untuk  membantu aktifitasnya  sehari-hari.  Hal  ini  tentu saja  memacu  kita  untuk  mengejar ketertinggalan  dan  dituntut  untuk melek  terhadap  perubahan  saat  ini dan  mendorong  adanya  revolusi teknologi  pada  abad  21,  namun dibalik keberhasilan itu, ada terdapat banyak  celah  bagi  para  pelaku kejahatan  juga  untuk  memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan tujuannya,  khususnya  di  bidang terorisme. Apa yang dulunya
kejahatan terorisme dijalankan
secara konvensional, namun  saat ini kejahatan  terorisme  dapat  dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang  semakin  canggih,  sehingga dampak  negatif  dari  aksi  terorisme siber  lebih  parah  daripada  aksi terorisme  konvensional,  karena  aksi terorisme  siber  bersifat  massif  dan terstruktur  yang  berdmpak  secara global.
Kemajuan dunia teknologi informasi  tidak  terlepas  dari  jaringan komputer yang menghubungkan koneksi  antar  negara  atau  antar benua  yang  berbasis transmission control protocol/internet protocol . Internet digambarkan sebagai kumpulan  jaringan  komputer  yang terdiri dari sejumlah jaringan yang
lebih  kecil  yang  mempunyai  sistem jaringan yang berbeda-beda. 1
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  sebelumnya  oleh  Sri  Ayu Astuti  dalam  jurnal Rechtsidee pada tahun  2015,  mengemukakan  bahwa aksi terorisme yang marak
belakangan ini ditenggarai merupakan hasil giat masif dari ruang cyber.  Kejahatan  berkaitan  dengan ideologi  dan  pencucian  otak  (brain wash)  mengenai  paham  negara  dan perekrutannya  dengan  melakukan komunikasi  aktif  menggunakan  alat teknologi,  menjadi  kegiatan  utama yang  digerakan oleh kepentingan kelompok radikalisasi untuk melakukan  aksinya.  Contoh  nyata yang  dapat  kita  lihat  saat  ini  adalah organisasi  Radikal  yang  dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq
1 Maskun, Kejahatan Siber suatu pengantar, Jakarta, Prenada Media Grup, 2013 hal.46
2 Sri Ayu Astuti, Penegakan Hukum Terhadap Terorisme Dunia Maya Di Indonesia, Jurnal
and Syam/Syria) menggunakan jejaring  media  sosial  untuk  merekrut anggota  baru  dan  terus  secara  kuat mempublikasikan keberadaan kelompoknya sebagai kekuatan negara  baru  yang  akan  memimpin kekhalifahan  di  muka  bumi  dan dengan  berbagai  cara  melakukan aksi teror melalui dunia maya 2
Dengan adanya internet
sebagai “the network of the networks” ke seluruh dunia, membuat terciptanya suatu ruang (space) atau dunia baru, yang dinamakan Cyberspace. 3
Cyberspace  diyakini  sebagai suatu bangunan atau ruang komunikasi  global  dimana  tidak  ada satu  pun  negara  yang  berhak mengatur apa saja isi informasi yang
Rechtsidee FH Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, 2015, hlm.2
3 Edmon Makarim,Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Raja Grafindo,2005, hal.5
ingin  dikomunikasikan  antara  dua orang atau banyak orang. 4
Terorisme  siber  merupakan salah  satu  bentuk  kejahatan  cyber. Dari  segi  konsep, Cyber  terrorism tidak jauh berbeda dengan terorisme yang dilakukan dengan cara konvensional / tradisional, hanya saja disini memiliki unsur “cyber”.
Beberapa peneliti berpendapat bahwa kegiatan terorisme di cyberspace dianggap sebagai Cyber- terrorism 5

## B.  Metode Penelitian
Penelitian dalam  ilmu  hukum  adalah keseluruhan  aktifitas  berdasarkan disiplin  ilmiah  untuk  mengumpulkan, mengklasifikasikan,  menganalis  dan menginterpretasikan fakta serta
4 Edmon Makarim, Ibid
5 Zahri Yunus dan Rabiah Ahmad, A Dynamic Cyber- terrorism Framework dalam Internasional Journal of Computer Science and Information Security Vo. 10, No 2,2012. hlm. 149
hubungan di lapangan hukum dan di lapangan  lain-lain  yang  relevan  bagi kehidupan  hukum,  dan  berdasarkan pengetahuan  yang  diperoleh  dapat dikembangkan  prinsip-prinsip  ilmu pengetahuan  dan  cara-cara  ilmiah untuk  menanggapi  berbagai  fakta dan hubungan tersebut 6 .
L.Morris  Cohen  sebagaimana  yang dikutip oleh Zainuddin
Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai  segala  aktivitas  seseorang untuk menjawab permasalahan hukum  yang  bersifat  akademik  dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum,  norma-norma  hukum  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,  maupun yang
6 Teuku Muhammad Radie, Makalah:Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan HukumNasional, 1974, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14, online pada lib.ui.id/file?file=pdf/metadata-20164472.pdf,
diakses pada tanggal 25 Mei 2021
berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. 7
Eksistensi  rangkaian  suatu  metode penelitian dapat diawali dari
penentuan jenis  penelitiannya,  dimana  jenis penelitian  ini  juga  menggunakan Jenis  penelitian  yuridis normatif, yaitu  penelitian  terhadap  asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang ada  terkait  dengan  cyber-terrorism, cyber crime, dan terorisme.
Penulis  juga  menggunakan  desain penelitian  kuantitatif  dengan  desain deskriptif  dimana  tujuan  dari  desain ini sendiri adalah untuk menggambarkan,  menjelaskan  dan mendeskripsikan segala situasi, fakta dan  kondisi  tentang  masalah  yang ada secara akurat dan sistematis
Dalam melakukan penyusunan penelitian  ini,  penulis  melakukan pengambilan  data  di  Perpustakaan
Universitas Indonesia untuk melengkapi informasi yang diperlukan,  pengambilan  data  di Badan Nasional Penanggunggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas untuk penanggulangan kejahatan terorisme ,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN)  yang  bertanggung  jawab untuk  keamanan  ruang  siber  dan juga mengurusi masalah infrastruktur siber dan teknologinya dan Bareskrim Polri khususnya di direktorat tindak pidana siber (Dittipidsiber)  yang  dibentuk  untuk melakukan penegakan hukum terhadap  kejahatan  siber.  Secara umum,  Dittipidsiber  menangani  dua
7 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19
kelompok  kejahatan,  yaitu computer crime dan computer-related crime.

## C.  Hasil dan Pembahasan
Secara umum yang dimaksud
kejahatan komputer atau kejahatan di duniacyber (cybercrime) adalah
“Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan  komputer  tanpa  ijin  dan dengan  melawan  hukum  dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan  atau  kerusakan  pada  fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut 8 .
Istilah  cyber  crime  saat  ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan
tindakan kejahatan
yang
menggunakan komputer 9 . Barda
Nawawi  Arief  juga  merujuk  pada
8 Goodall, K. (2013). Conceptualising ‘Racism’ in Criminal Law. Cambridge University Legal StudieseeJournal,Vol. 33, (No 2 June). hal.9
kerangka (sistemik) Draft Convention on  Cyber  Crimedari  Dewan  Eropa (Draft No. 25, Desember 2000), yang menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi cyber  crime sebagai  “ crime related to technology, computers and the  internet ”  atau  secara  sederhana berarti  kejahatan  yang  berhubungan dengan  teknologi,  komputer  dan internet.
Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang ini  merupakan  fenomena  munculnya kejahatan  di  dunia  maya  yang disebut cyber  crime dimana  pada dasarnya  ini  merupakan  kejahatan tradisional yang berkembang mengikuti  perkembangan  teknologi juga, sehingga mengakibatkan evolusi  dari  jenis  kejahatan  yang
9 Arief, Barda N. (2005). Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex. Jurnal LawReform,Vol. 1, (No.1), hal 3
serupa  terjadi  di  masa  lalu.  Sebagai ilustrasi,  kita  dapat  memperhatikan gambar berikut.
(Sumber :www.quora.com)
Surface web atau yang dikenal juga  dengan Visible  web merupakan bagian  dari World  Wide  Web (www)
yang tersedia untuk umum dan dapat dicari  dengan  mesin  pencari  web standar.  Surface  Web  hanya  terdiri dari  10  persen  dari  informasi  yang ada  di  internet.  Surface  Web  dibuat dengan  koleksi  halaman  Web  publik di  server  yang  dapat  diakses  oleh mesin pencari apa pun. Surface web
dapat  digunakan  oleh  semua  orang untuk  mengakses  sosial  media, belanja  online,  belajar,  hingga
bekerja. Hanya saja semua kegiatan pengguna  di  internet  dapat  dilihat oleh penyedia ISP.
Deep  Web,  d alam  istilah awam Deep  Web merupakan  level yang  lebih  dalam  dari  visible  web  di internet. Deep  Web merujuk  kepada situs  web  yang  tidak  bisa  diakses dengan mudah melalui mesin pencari konvensional  seperti  Google  atau Yahoo.  Hal  ini  dikarenakan  konten yang  ada  pada Deep  Web belum diindeks  oleh  mesin  pencari  umum yang digunakan. Bisa dikatakan, jika sebuah situs web tidak diindeks oleh mesin pencari situs, maka alamat itu hanya dapat diakses dengan menavigasi langsung ke URL melalui tautan atau mengetikkan alamat web yang  tepat  di  browser  web.  Banyak situs  web  yang  menggunakan  Deep Web  karena  alasan  informasi  yang mereka  miliki  tidak  dimaksudkan
untuk konsumsi publik. Pemilik konten  membuat  informasi  tersebut tidak dapat diakses dengan memastikan tidak muncul dalam hasil pencarian  browser  internet.  Perlu dicatat bahwa Deep Web tidak selalu ilegal dan ada banyak kegiatan yang terjadi  yang  sepenuhnya  dalam konteks  hukum.  Banyak  pengguna yang  menggunakan Deep  Web sebagai  salah  satu  situs  web  yang mengizinkan penggunaan dan komunikasi  secara  anonim  dan pribadi. Deep  Web juga  digunakan oleh  para  junalis,  whistleblowers (pelapor), pengunjuk rasa, kelompok advokasi anti sensor, hingga masyarakat yang ditindas oleh rezim politik.
Dalam  Deep  Web  terdapat bagian khusus yang tersembunyi dan berisi  sejumlah  besar  data  dan
informasi yang sangat sensitif, rahasia, dan juga penting, seperti:
 Situs  internal  perusahaan  besar, asosiasi, dan organisasi perdagangan.
 Sistem  intranet  sekolah,  perguruan tinggi, dan universitas.
 Akses ke database online.
 Situs  web  yang  dilindungi  password dengan akses hanya anggota
 Halaman enshrouded Paywall.
 Halaman  akses  berjangka  waktu seperti  yang  ditemukan  di  situs pengambilan tes online.
 Mengurangi  paywalls  untuk  konten digital yang diblokir.
 Akun pribadi seseorang untuk media sosial, email, perbankan, dan lainnya.
Dark  Web atau  yang  lebih dikenal dengan Dark Net merupakan bagian yang paling dalam di internet, lebih  dalam  dari Deep  web .  Untuk
mengakses Dark  Net ,  diperlukan tingkat  kecakapan  internet  tertentu, dengan langkah-langkah yang diperlukan  yang  harus  diambil  untuk tidak hanya memasuki dunia enshroud  ini  sambil  menjaga  privasi maksimal.
Untuk
menjaga anonimitas,  pengunjung Dark  Net biasanya  menggunakan  perangkat lunak  anonimitas  khusus  seperti  Tor untuk  menutupi  identitas  mereka seperti lokasi, alamat IP, dll.
Dark  Web sangat  menarik bagi pengguna internet karena berbagai alasan. Sifat dan metodologi  rumit  yang  diperlukan untuk  mengakses  dunia  ini  telah secara  efektif  menjadikan Dark  Net dunia rahasia, penuh dengan kegiatan  yang  bersemangat,  pasar gelap,  pemandangan,  dan fasilitas
10 https://cyberthreat.id/read/6226/Apa-Beda- Surface-Web-Deep-Web-dan-Dark-Web , akses 25 Mei 2021
yang  terbatas  pada  beberapa  orang atau organisasi tertentu.
Dark  Web secara  historis hanya  menjadi  salah  satu  bagian yang  diakses  pengguna  internet, sebesar  3  persen.  Dan  banyak digunakan oleh organisasi kejahatan dan perdagangan ilegal. 10
Penulis  juga  telah  mencoba mengkaji isi dalam dark web , dimana penulis  juga  mendapatkan  bukti nyata  bahwa  baik  barang  terlarang seperti  pembelian  senjata,  jasa pembunuh bayaran, sampai perdagangan manusia bisa di dapatkan disini denan menggunakan pembayaran  melalui  bitcoin  atau crypto  currency lainnya,  namun  saat ini lebih popular menggunakan bitcoin 11 .
11 Penulis menggunakan tor onion yang dijalankan oleh system operasi linux tails 4.01 untuk mengakses sebuah situs zqktlwi4fecvo6ri.onion yang dijelaskan lebih lanjut, Sebagai layanan
Di  indonesia  sendiri  cyber terorisme  di  atur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana Terorisme yang telah direvisi menjadi Undang undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, dan  untuk  lembaga  pendukung  dan pihak  terkait  yang  ikut  serta  dalam penanganan segalajenis tindak pidana  dan  serangan  cyber  di Indonesia  di  atur  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 53  tahun  2017  tentang  Badan  Siber dan Sandi Negara.
tersembunyi, yang disebut dengan The Hidden Wiki. Situs ini menyediakan berbagai tautan dalam format wiki ke layanan dan situs tersembunyi lain di clearnet (situs yang hanya dapat diakses di peramban standar). Tautan-tautan tersebut ada yang mengarah ke situs berbagi pornografi anak
Pada  Pasal  46  b  Undang- undang  No.  5  tahun  2018  tentang Perubahan atas Undang-undang no. 15  tahum  2003  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  No.  1  tahun  2002 tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang  menyatakan  bahwa  semua peraturan  pelaksana  harus  dibentuk dalam  waktu  1  tahun  sejak  22  Juni 2018  yakni  saat  undang-undang tersebut diundangkan. Namun hingga  saat  inI,  Pemerintah  baru menyelesaikan  1  buah  peraturan
pelaksana yaitu
Peraturan
Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2019 tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,
dan situs perdagangan elektronik yang menjual barang dan jasa selundupan, termasuk senjata, uang dan dokumen identitas palsu, informasi kartu kredit curian, pembunuh bayaran, dan obat-obatan seperti Silk Road.
dan  Petugas  Pemasyarakatan.  PP tersebut  pun  juga  baru  diundangkan pada       13       November       2019.
Kesimpulannya,    selama    masa    1 tahun sebagaimana diamanatkan UU Terorisme,  tidak  ada  satu  produk peraturan pelaksana pun yang dibuat oleh  Pemerintah  maupun  DPR. Padahal, masih terdapat 1 peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan  kebijakan  pidana  yang  juga perlu segera dibentuk, yakni tentang Pembentukan
Tim Pengawas Penanggulangan  Terorisme  yang direncanakan  dapat  terlaksana pada tanggal 22 Juni 2021. 12 Berkembangnya
tindak kejahatan dari berbasis konvensional menjadi  elektronik  tentu  sangat berbahaya,  maka  dari  itu  perlu formulasi, pencegahan, dan
12 https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32593/t/L egislator+Dorong+DPR+Segara+Bentuk+Tim+Peng awas+Penanggulangan+Terorisme , ases pada 25 mei 2021.
penanganan  yang  tepat  dari  pihak berwajib untuk menghadapi
kejahatan cyber terrorism .
Ancaman cyber terrorism cepat  atau  lambat  tidak  hanya  akan mempengaruhi  keamanan  nasional tapi juga akan mempengaruhi keamanan internasional, sangat penting  bagi  kita  untuk  mengetahui bagaimana  sistim  hukum  mengatur mengenai cyber  terrorism .  Karena dalam  kehidupan  nyata,  kelompok- kelompok  teroris  dapat  melakukan hal-hal yang antara lain 13 :
 Meningkatkan publisitas dan mempperkuat propaganda
Teroris memang memilih dan mendistribusikan  informasi  tindakan mereka  walaupun  tindakan  mereka dapat  dikatakan  tidak  umum/wajar. Seperti beberapa artikel
13 https://inet.detik.com/cyberlife/d-1350189/7- ancaman-teroris-lewat-internet , akses 25 Mei 2021
menggambarkan kekerasan, seringkali  dalam  bentuk  video  dan gambar.  Sebagai  contoh  sebuah situs  menjadi  pra-misi  foto-foto  yang dipublikasikan  oleh  Harimau  Tamil, skuadron  Tiger  Air  yang  beberapa hari  sebelumnya  telah  melakukan serangan udara yang sukses terhadap  pemerintah  Sri  Lanka. Contoh  yang  lebih  ekstrim  lagi, distribusi  pemenggalan  wartawan Daniel  Pearl  oleh  organisasi  teroris 'Gerakan  Nasional  Untuk  Pemulihan Kedaulatan Pakistan'.

##  Data Mining
Internet  adalah  sumber  informasi yang  sangat  besar  dan  siapapun dapat memanfaatkan dan para teroris juga dapat menggunakannya.
Menurut  Menteri  Pertahanan  Donald Rumsfeld  yang  berbicara  15  Januari 2003,  sebuah  manual  pelatihan  Al- Qaeda di Afghanistan mengatakan
kepada pembacanya bahwa
'Menggunakan sumber-sumber
publik  secara  terbuka  dan  tanpa menggunakan cara-cara ilegal
sangat mungkin untuk
mengumpulkan  80%  dari  semua informasi  yang  diperlukan  tentang musuh-musuh meraka.
Internet memungkinkan akses kepada  peta  yang  sangat  rinci  dan akurat,  berbagai  skema  dan  sumber data  lainnya,  yang  memungkinkan teroris mengumpulkan informasi tersebut  sebagai  target  yang  sangat potensial.  Lebih  penting  lagi,  begitu data ini telah dikumpulkan, dikompilasi  ke  dalam  satu  buah 'volume'  dan  menjadi  'how'  dan seolah-olah  sebagai  manual  yang didistribusikan  di  antara  organisasi teroris.
 Pendanaan / funding
Kelompok-kelompok teroris telah memanfaatkan secara penuh kemampuan internet untuk
menciptakan  dana,  apakah  dana tersebut sah atau bahkan sebaliknya. Metode  utama  teroris  mencapai  hal ini adalah dengan cara:
a.  Menjual barang, barang yang secara langsung
berkaitan
dengan
organisasi  teroris  seperti  CD,  DVD
dan buku-buku organisasi tersebut.
b.  Membuat Website dan email berbasis  banding,  yakni  mengirim email  ke  simpatisan  yang  terdaftar dan  tertarik  pada  situs  web  group tersebut, posting pesan di newsgroup/forum dan website mereka sendiri yang akan memberikan arah, bagaimana dan di mana  sumbangan  tersebut  dapat didapat.
c.  Deception, menggunakan amal yang tampaknya sah atau bisnis yang tidak
diketahui para donaturnya dan kemudian mengarahkan dana tersebut untuk kegiatan teroris.
d.  Aktivitas  kriminal,  yakni  melakukan aktivitas  tidak  sah/kriminal  untuk mendapatkan  dana  bagi  kelompok teroris  tersebut  termasuk  penipuan kartu  kredit,  broker  online,  investasi keuangan dan lainnya.

##  Rekruitmen anggota
Pada  bagian  ini  pada  dasarnya terkait dengan propaganda, organisasi  teroris  dapat  memantau pengguna  yang  menelusuri  web mereka,  menangkap  profil  mereka dan  informasi  tentang  mereka  dan bila dianggap mungkin sangat berguna untuk merekrut mereka dan menghubungi mereka. Proses perekrutan dimulai dari ketika pengguna  internet  mulai  menyerap propaganda  pada  website-website yang  sering  dikunjungi  dan  menarik
bagi mereka, misalnya sering dibahas  tentang  'karismatik'  gaya penyampaian yang disampaikan 'Osama  Bin  Laden'  melalui  pesan- pesan video.
Mungkin  didorong  oleh  video  ini, pengguna  internet  mencari  jawaban atas pertanyaan yang diinginkan dan kemudian  pergi  mengunjungi  ke internet  chat-room  dan  forum-forum diskusi
yang
membahas
ketidaktahuan mereka. Kemungkinan pengguna yang terlihat oleh perekrut yang  selalu  mengawasi  melalui forum-forum  diskusi  dan  mendorong mereka  kepada  tahapan  diskusi tentang  isu-isu  agama  dan  diskusi tentang sentimen politik dan kemudian melibatkan mereka kepada diskusi terorisme dan akhirnya indoktrinasi pribadi dalam perekrutan mereka.
 Komunikasi dan Jaringan
Kelompok-kelompok  teroris  baru- baru  ini  telah  berubah  dan  memiliki hirarki  yang  jelas  dalam  organisasi dengan  pemimpin  yang  ditunjuk, memiliki  banyak  pemimpin  dan  sel- sel  pemimpin  independen,  sehingga pemimpin mereka dapat bersembunyi  dengan  aman.  Internet memfasilitasi  komunikasi  antara  sel- sel  yang  memungkin  pertukaran informasi dan manual.
Internet  juga  membantu  komunikasi internal  didalam  sel  terutama  dalam kaitannya dengan perencanaan serangan. Untuk menghindari dideteksi  dan  sebagai  target  oleh aparat  keamanan,  seringkali  pesan dikirim  oleh  kelompok  melalui  email yang  sangat  populer  seperti  Hotmail dan Yahoo dan juga dapat dikirimkan dari  tempat-tempat  umum  seperti perpustakaan  dan  internet  cafe, kadang juga menggunakan chat-
room  untuk  memfasilitasi  kegiatan mereka.
Selain itu, steganografi dapat digunakan  untuk  menyembunyikan informasi  yang  ditanam  dalam  file grafis disalah-satu situs web tersebut.  File  grafis  juga  dapat digunakan  untuk  mengirim  pesan yang  sangat  halus  seperti  membalik orientasi  pistol  grafis  yang  artinya dapat  saja  sebagai  rencana  tahap berikutnya  dan  kelanjutan  sebuah operasi. Metode lainnya untuk menyembunyikan petunjuk dan pesan dengan menggunakan bahasa kode
 Penggunaan disinformasi oleh kelompok-kelompok  teroris  sering digunakan  untuk  membangkitkan rasa  takut  dan  panik  kepada  orang lain  dengan  mengirimkan  berbagai ancaman  ke  korbannya  seperti penayangan video eksekusi brutal,
menciptakan  serangan  psikologis dsbnya melalui penggunaan ancaman cyberterorism.
 Disinformasi
Cara ini digunakan untuk
mengalihkan perhatian dari serangan balik dengan merilis berbagai serangan tipuan sehingga pemerintah  dan  aparat  penegak hukum  sulit  untuk  melacak  mereka. Namun  langkah-langkah  ini  tidak sepenuhnya efektif karena berlapisnya sistem keamanan saat ini sebagai  contoh,  setelah  menerima informasi  tentang  potensi  serangan (CERT Alert), tingkat keamanan pada semua  spektrum  diseluruh  negara meningkat  dari  hitam,  abu-abu  dan akhirnya  menjadi  putih  atau  bebas dari ancaman cyber terrorism.
Seperti  yang  telah  penulis sampaikan  sebelumnya  bahwa  Di indonesia  sendiri  cyber  terorisme  di
atur dalam Undang-Undang
Terorisme  Nomor  1  Tahun  2002  , Undang-Undang  ITE  Nomor  19 Tahun 2016  dan  peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  53  tahun 2017.  Namun  pokok  perkara  hukum yang sebenarnya bertumpu pada UU ITE  No.19  tahun  2016  menurut hemat penulis masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya  belum  sistemik,  karena memuat  hal-hal  yang  bersifat  umum dan  belum  mampu  maksimal  dalam menanggulangi  jenis cyber  terorism
melalui sarana sistem hukum pidana dengan  spesifik  dan  jelas,  sehingga UU  ITE  No.19  tahun  2016  ini seringkali  digunakan  untuk  menjerat pelaku
yang
semata-mata
menggunakan sarana elektronik saja
sehingga menimbulkan kesan
ambigu dalam penerapannya karena menurut  hemat  penulis,  seharusnya
keberadaan  UU  ITE  ini  seharusnya lebih difokuskan kepada penanganan kejahatan  dalam  dunia  siber  yang didalamnya  juga  termasuk  terorisme siber ( cyber terorism ).
Oleh karena itu penulis, dalam penelitian  ini  mengangkat  judul Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana Tentang  Penanggulangan  Tindak Pidana  Terorisme  Siber  ( Cyber Terorism ) Di Indonesia

## D.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian awal,  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan formulasi hukum terorisme siber  ( cyber  terorism )  termasuk didalamnya tentang pencegahan dan penanggulangan  diantaranya  telah ada dalam Undang-Undang Di indonesia  sendiri  cyber  terorisme  di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah
direvisi menjadi Undang undang No. 5  Tahun  2018  tentang  Perubahan atas  UU  No  15  Tahun  2003  dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun
2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi  Elektronik,  dan  untuk lembaga pendukung dan pihak terkait
yang  ikut  serta  dalam  penanganan segalajenis tindak pidana dan serangan  cyber  di  Indonesia  di  atur dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  53  tahun  2017 tentang  Badan  Siber  dan  Sandi Negara.
Namun undang-undang
tersebut  memiliki  kelemahan  yuridis yang mengakibatkan system pemidanaan  tidak  dapat  berjalan dengan maksimal dan dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum, apalagi hingga mei 2021 belum
terbentuk
tim pengawas penanggulangan Terorisme. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi  Elekronik  juga  belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana cyber terrorism seperti  tidak  menuangkan kata cyber  terrorism atau  terorisme siber  sehingga  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tindak  pidana  terorisme  siber  ( cyber terrorism ), selain itu, dasar pengenaan  pasal  untuk  menjerat pelaku terorisme dengan menerapkan  Undang-Undang  No.  5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  atau  pada Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  ITE,  walaupun  dapat digunakan,  namun  hanya  sebatas pasal-pasal  yang  dapat  mendukung atau  cocok  dengan  satu  sama
lainnya  untuk  dapat  menjerat  pelaku tindak  pidana  cyber  terrorism  akan tetapi  dalam  kedua  undang-undang inI, karena tidak memberikan definisi gramatikal  yang  jelas  mengenai cyber terrorism  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum atas Tindakan cyber terrorism , karena dalam tindak pidana  terorisme  Apabila  dilihat  dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antaraterorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme  transnasional  saja  namun tidak  memberikan  definisi  yang  jelas tentang cyber  terrorism /  terorisme siber.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Edmon Makarim, 2005, Kompilasi Hukum
Telematika,
Jakarta, Raja Grafindo.
Golose,  Petrus.  2015.  Invasi
Terorisme  Ke  Cyberspace.  YPIK, Jakarta.
Maskun,  2013,  Kejahatan  Siber suatu  pengantar,  Jakarta,  Prenada Media Grup
Suhariyanto Budi, Tindak Pidana
Teknologi Informasi Cybercrime:
Urgensi  Pengaturan  Dan  Celah
Hukumnya,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2013.
Sunggono Bambang, 2015,
Metodologi Penelitian Hukum Jakarta
: Rajawali Pers
Suparni  Niniek,  2009,  Masalah
Cyberspace  :  Problematika  Hukum dan Antisipasi Pengaturannya, Jakarta : Fortun Mandiri Karya Yonah Alexander, Cyber
Terorism  and  Information  Welfare , Oceana TM, United State
Zainuddin  Ali,  2010,  Metode Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm.19

## Jurnal dan Penelitian Lain
Arief,  Barda  N.  2005,  Kebijakan Penanggulangan  Cyber  Crime  dan Cyber Sex. Jurnal Law Reform,Vol. 1, No.1.
Goodall, K. 2013, Conceptualising ‘Racism’ in Criminal
Law.  Cambridge   University  Legal StudieseeJournal,Vol. 33, No 2.
Sri Ayu Astuti, 2015, Penegakan Hukum  Terhadap  Terorisme  Dunia Maya Di Indonesia, Jurnal Rechtsidee FH Universitas Muhamadiyah Sidoarjo.
Zahri Yunus dan Rabiah Ahmad,
2012,  A  Dynamic  Cyber-terrorism
Framework dalam Internasional Journal  of  Computer  Science  and Information Security Vo. 10, No 2.
Cyberterrorism and its prevention in Indonesia, Jurnal Media Hukum vol 27 no 2, 2020
Tindak  pidana  cyber  terorism dalam  transaksi  elektronik,  2014 jurnal Lex administratum vol II no 3
Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Dunia Maya (Cyber-Terrorism) Berdasarkan Hukum Internasional, jurnal kerthanegara 2016, vol 4 no 6
Terrorism  and  Cyberspace:  A Phenomenon  of  Cyber-Terrorism  as
Transnational  Crimes,  2019,  Jurnal Fiat Justisia, vol 13 no 4
Internet Dan Terorisme:
Menguatnya  Aksi  Global  Cyber- Terrorism  Melalui  New  Media  2017,
jurnal gama societa. Cyberterrorism: Suatu Tantangan Komunikasi Asimetris
bagi  Ketahanan  Nasional,  2017,
jurnal inter komunika, vol 2 no 1
Strategi
Keamanan Cyber
Security Di Kawasan Asia Tenggara: Self-Help  Atau  Multilateralism,  2019, Jurnal Asia Pacific Studies, Vol 3 No 2

## Undang-Undang dan peraturan lainnya
Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  No.  19  Tahun 2016

## Media Online
Teuku
Muhammad Radie, Makalah:Penelitian  Hukum  dalam Pembinaan dan Pembaharuan HukumNasional, 1974, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14, online pada
www.lib.ui.id/file?file=pdf/metadata-
20164472.pdf , diakses pada tanggal
25 Mei 2021
Dark web,
https://cyberthreat.id/read/6226/Apa- Beda-Surface-Web-Deep-Web-dan- Dark-Web , akses 25 Mei 2021
pembentukan tim pengawas terorisme,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/ 32593/t/Legislator+Dorong+DPR+Se gara+Bentuk+Tim+Pengawas+Pena nggulangan+Terorisme , ases pada
25 mei 2021.
Ancaman teroris,
https://inet.detik.com/cyberlife/d- 1350189/7-ancaman-teroris-lewat- internet , akses 25 Mei 2021