## Studi  Kasus Perebutan Frekuensi
3600-4200MHz Antara Fixed Satellite Service Dan International Mobile Telecommunication Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis

## Bambang Setiawan dan Ronny La Ode Aksah
Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta ronny.laode.aksah@gmail.com

## Abstrak
Jaringan  selular  generasi  baru  5G  diklaim  akan  mempunyai  kecepatan akses  20  kali  lebih  cepat  dari  jaringan  selular  4G  pada  saat  ini.  Untuk mengantisipasi  kebutuhan  frekuensi,  maka  pada  World  Radio Communication  2015  (WRC-2015)  komunitas  International  Mobile Telecommunication  Advanced  (IMT-Advanced)  telah  meminta  kepada International Telecommunication Union (ITU) untuk menambah alokasi frekuensi  3600-4200MHz  untuk  IMT.  frekuensi  ini  adalah  frekuensi Extended-C-Band  dan  C-Band  yang  saat  ini  digunakan  oleh  Fixed Satellite  Services  (FSS)  sebagai  frekuensi  Downlink  (Space-to-earth). Sementara  itu  komunitas  industri  telekomunikasi  satelit  menentang identifikasi  ini  karena  frekuensi  Extended-C-Band  dan  C-Band  ini masih  sangat  penting  bagi  industri  satelit  untuk  menopang telekomunikasi satelit terutama pada daerah tropis yang memiliki curah hujan  yang  tinggi.  Pemerintah  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Direktorat Jenderal SDPPI Kementrian Kominfo sebagai regulator telekomunikasi Indonesia  memutuskan  untuk  tidak  mengidentifikasi  frekuensi  ini sebagai  frekuensi  IMT.  Penelitian  ini  digunakan  untuk  meneliti keputusan  Pemerintah  dengan  REGULATORY  IMPACT  ANALYSIS (RIA)  atau  dikenal  sebagai  Analisa  Dampak  Implementasi  Undang- Undang.
Kata Kunci : FSS, IMT, Satellite, dan Regulatory Impact Analysis

## Abstract
5G new generation mobile network is claimed to have access speed 20 times faster than 4G cellular network at this time. To anticipate the need for frequencies, at World Radio Communication 2015 (WRC-2015) the International  Mobile  Telecommunication  Advanced  (IMT-Advanced) community  has  requested  the  International  Telecommunication  Union (ITU)  to  increase  the  allocation  of  the  3600-4200MHz  frequency  for IMT.  These  frequencies  are  the  Extended-C-Band  and  C-Band frequencies  currently  used  by  Fixed  Satellite  Services  (FSS)  as  the Downlink  (Space-to-earth)  frequency.  Meanwhile,  the  satellite telecommunications industry community  is  opposed  to this identification  because  the  Extended-C-Band  and  C-Band  frequencies
are  still  very  important  for  the  satellite  industry  to  support  satellite telecommunications  especially  in  tropical  regions  with  high  rainfall. The  Indonesian  government,  represented by the  Directorate General  of SDPPI  of  the  Ministry  of  Communications  and  Informatics  as  the Indonesian  telecommunication  regulator  decided  not  to  identify  this frequency  as  the  frequency  of  IMT.  This  study  is  used  to  examine  the Government's  decision  with  REGULATORY  IMPACT  ANALYSIS (RIA) or otherwise known as the Impact Analysis of Implementation of the Act.
Keyword : FSS, IMT, Satellite, and Regulatory Impact Analysis
Received December 2016 Accepted for Publication January 2017 DOI: 10.22441/incomtech.v7i3.1172

## 1. PENDAHULUAN
Dalam bidang telekomunikasi dikenal ada tiga sumber daya alam terbatas yang harus  diatur  sebaik-baiknya  dalam  penggunaannya.  Dua  di  antaranya  adalah spektrum  frekuensi  dan  orbit  satelit.  Sesuai  dengan  Constitution  of  the International Telecommunication Union (ITU) Artikel 44 ayat 2, bahwa spektrum frekuensi dan orbit satelit adalah sumber alam terbatas sehingga harus digunakan secara  rasional,  efisian  dan  ekonomis.  Disebutkan  juga  pada  artikel  Constitution of  the  International  Telecommunication  Union  (ITU)  45  ayat  1  bahwa  dalam penggunaannya  tidak  boleh  menyebabkan  gangguan  interferensi. [1] Penggunaan sumber  daya  spektrum  frekuensi  diatur  dalam  Regulasi  Radio  atau  yang  dikenal mendunia sebagai Radio Regulations. Radio Regulations pertama kali ditetapkan pada  tahun  1995  dalam  konfrensi  radio  sedunia  yang  diadakan  oleh  ITU  dan negara-negara  anggotanya  (dikenal  dengan  World    Radiocommunication Conference  disingkat  menjadi  WRC)  pada  tahun  1995  di  Jenewa,  Swiss.  World Radiocommunication  Conference  diadakan  setiap  tiga  atau  empat  tahun  sekali dengan  agenda  pembahasan  seputar  regulasi  radio  sedunia  dan  keputusannya kemudian  menjadi  kerangka  kerja  untuk  diratifikasi  menjadi  undang-undang telekomunikasi di masing-masing negara anggota ITU, termaksud Indonesia.
Pada  agenda  WRC  yang  terakhir  pada  tahun  2015,  ada  agenda  yang  menarik perhatian  pebisnis  telekomunikasi  satelit  sedunia,  yaitu  WRC-2015  agenda  item 1.1  yaitu  permintaan  Telekomunikasi  Bergerak  Internasional  /  International Mobile  Telecommunication  (IMT)  untuk  memberikan  penambahan  alokasi frekuensi  sebagai  antisipasi  lonjakan  kebutuhan  data  seluler  di  masa  mendatang. OFCOM sebagai regulator asal Inggris memberikan survey Call For Input kepada stakeholder (industri satelit, industri seluler, regulator, administrator, vendor, dan lain-lain)  sehubungan  dengan  agenda  1.1.  tersebut  untuk  didengarkan  pendapat mereka serta bukti-bukti yang dapat mereka berikan untuk alokasi frekuensi baru tersebut.  Secara  spesifik  OFCOM  menawarkan  dilakukan  studi  lebih  mendalam terhadap  frekuensi-frekuensi  kandidat  sebagai  berikut:  470-694MHz,  1300- 1400MHz,  1427-1527MHz,  1452-1492MHz,  1695MHz-1700MHz,  2700- 2900MHz,  3600-3800MHz,  3800MHz-4200MHz,  5350-5470MHz,      5850- 5925MHz,  5925-6425MHz,  4400-4900MHz,  13.4-14GHz,  18.1-18.6GHz,  27-
29.5GHz,  dan  38-39.5GHz.    Beberapa  range  frekuensi  tersebut  adalah  frekuensi 3600-3800MHz,  3800MHz-4200MHz,    yang  termaksud  dalam  frekuensi Exrended  C-Band  dan  C-Band  yang  digunakan  dalam  industri  telekomunikasi satelit[2].
Banyak penolakan dari industri satelit yang telah dikemukakan antara lain dari Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA) [5] , Asia Pasific Telecommunity  (APT) [6] , EMEA  Satellite  Operators  Association (ESOA) [7] , SES [8] [9] , Global VSAT Forum (GVF) [10] Pada  akhirnya,  pemerintah  Republic  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Kominfo memutuskan  untuk  tidak  mengidentifikasi  frekuensi  3600-3800MHz  dan 3800MHz-4200MHz  ini  sebagai  frekuensi  untuk  IMT-2000  dan  melindunginya untuk FIXED-  SATELLITE  SERVICE atau  Dinas  Satelit  Tetap [11] .  Beberapa pembahasan seputar hal ini akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya.

## 2. ICT REGULATION TOOLKIT
Dikatakan dengan jelas bahwa Frekuensi Radio dan orbit satelit adalah sumber daya  alam  yang  terbatas[1],  oleh  karena  itu  harus  digunakan  secara  rasionaldan dalam  penggunaan  frekuensi  radio  tidak  boleh  menyebabkan  gangguan  kepada pengguna  lain.  Sumber  daya  alam  jika  dikelola  dengan  baik  akan  memberikan dampak  positif  bagi  pengelolanya.  Begitu  juga  dengan  sumber  daya  spektrum frekuensi  radio,  sebagai  sumber  daya  yang  terbatas  namun  bersifat  strategis  jika pengelolaannya  dilakukan  dengan  baik  maka  akan  berdampak  besar  terhadap ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  suatu  negara,  termasuk  Indonesia.  Untuk itu  diperlukan  pengelolaan  yang  efektif,  efisien  dan  tertib  penggunaannya khususnya  pada  bidang  Information  and  Communication  Technology  (ICT). Perkembangan suatu negara di bidang ICT termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi yang baik. Tujuan pengelolaan sumber daya ini agar pemanfaatannya lebih tepat guna, tidak tumpang tindih dan meningkatkan  kualitas  layanan  telekomunikasi  yang  lebih  baik  sehingga  secara tidak  langsung  dapat  meningkatkan  pendapatan  negara  melalui  sektor telekomunikasi.[12].  Setiap  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  harus selalu  mengacu  pada  teori  manajemen  regulasi,  yaitu  pengaturan  teknis  secara efisien, kemudian efisien secara ekonomi, efisien secara fungsional dan akhirnya akan  memberikan  benefit  terbaik  yang  akan  diterima  user,  menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada masyarakat luas.
Prinsip Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio meliputi antara lain:
 Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio bersifat komprehensif, sistemik dan terpadu.
 Penerapan secara nasional mengacu kepada peraturan internasional ITU Regulasi Radio (RR).
 Dikembangkan dalam aturan yang bersifat supra-nasional.
 Mampu mengakomodasikan kebutuhan masa depan.
 Berorientasi  pada  kesejahtaraan  masyarakat  yang  didasarkan  pada kebutuhan  nasional  dan  mengikuti  perkembangan  teknologi  (yang selalu berkembang dan berkelanjutan).

## 2.1.1. Pengenalan Manajemen Spektrum Radio
Spektrum  radio  adalah  bagian  dari  gelombang  radio  yang  berada  pada jangkauan frekuensi dari 9 KHz sampai dengan 30GHz (lihat gambar 1). [13]

## Gambar 1 - Spektrum Frekuensi [13]
Tujuan dari Manajemen Spektrum[13]
Manajemen spektrum mencerminkan banyak kegiatan  yang terpisah, termasuk perencanaan  penggunaan  spektrum,  pengalokasian  dan  penugasan  lisensi spektrum,  menegakkan  kondisi  lisensi,  berinteraksi  dengan  organisasi  regional dan  internasional  dan  sebagainya.  Tujuan  ekonomi  berhubungan  dengan memastikan  bahwa  spektrum  digunakan  dengan  cara  yang  memenuhi  tujuan negara  yang  meliputi  alokasi  sumber  daya  yang  efisien  sesuai  dengan perkembangan  ekonomi  negara  dan  berbagai  tujuan  lainnya.  Tujuan  teknis lainnya berhubungan dengan tujuan yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa frekuensi  layanan  yang  digunakan dalam cara  yang memungkinkan pemanfaatan sumber  daya  secara  maksimum,  menghindari  gangguan  (Interferensi),  celah spektrum  frekuensi  tidak  perlu  besar  (  'guard  band')  antar  pengguna.  Tujuan kebijakan  tingkat  tinggi  berhubungan  dengan  konsistensi  dalam  kebijakan pemerintah tentang hal-hal seperti akses, kompetisi, non-diskriminasi, dan ekuitas dan  keadilan  dalam  hal  pengalokasian  spektrum,  dan  penugasan  untuk  berbagai pengguna.

## 2.1.2. Kebijakan Dan Perencanaan Spektrum
Regulator  spektrum  harus  membuat  keputusan  tentang  penggunaan  spektrum dan kepada siapa harus diizinkan untuk menggunakannya (yaitu, penggunaan dan pengguna).  Kerangka  kerja  internasional  untuk  pemanfaatan  spektrum  frekuensi radio diatur dalam Regulasi Radio ITU.

## 2.1.3. Otorisasi Spektrum
Dengan  otorisasi  spektrum,  manajer  spektrum  menyetujui  penggunaan peralatan komunikasi  radio  dan ijin  penggunaan frekuensi  radio  untuk  pengguna tertentu  atau  kelas  pengguna,  sesuai  dengan  tabel  nasional  dan  internasional alokasi  frekuensi.  Proses  otorisasi  memberikan  kontribusi  pada  berfungsinya operasi  manajemen  spektrum  nasional  dan  menyediakan  akses  ke  jumlah spektrum yang cukup. [13]

## 2.1.4. Pembagian Spektrum
Berbagi spektrum meliputi beberapa teknik diantaranya beberapa administratif, berbasis-pasar  dan  teknis.  Berbagi  Spektrum  dapat  dicapai  melalui  lisensi  dan  / atau  pengaturan  komersial  yang  melibatkan  sewa  spektrum  dan  perdagangan spektrum. Spektrum juga dapat dibagi dalam beberapa dimensi; waktu, ruang dan geografi. Berbagi spektrum biasanya melibatkan lebih dari satu pengguna berbagi bagian  yang sama dari spektrum untuk aplikasi  yang berbeda atau menggunakan teknologi yang berbeda. [13]

## 2.1.5. Harga Spektrum
Untuk  sumber  daya  apapun,  termasuk  spektrum  radio,  tujuan  ekonomi  utama adalah  untuk  memaksimalkan  keuntungan  bersih  kepada  masyarakat  yang  dapat dihasilkan  dari  sumber  daya  yang  seperti  itu.  Ada  distribusi  sumber  daya  yang efisien  menghasilkan  keuntungan  maksimal  kepada  masyarakat.  Harga  yang digunakan sebagai mekanisme penting untuk memastikan sumber daya  spektrum yang digunakan secara efisien oleh pengguna.

## 2.1.7. Pemantauan Spektrum
Memonitoring  atau  pemantauan  spektrum  adalah  salah  satu  dari  empat  fungsi manajemen  spektrum  utama  yang  meliputi  perencanaan  spektrum,  teknik spektrum  dan  otorisasi  spektrum.  Monitoring  spektrum  membantu  manajer spektrum  untuk  perencanaan  dan  penggunaan  frekuensi,  membantu  pengguna untuk  menghindari  penggunaan  yang  tidak  semestinya,  dan  mengidentifikasi sumber interferensi yang merugikan. [13]

## 2.1.8. Hubungan Internasional
Gelombang  radio  tidak  mengikuti  batas  nasional  suatu  negara  dan  banyak penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  berdampak  luar  wilayah  negara  di  mana operasi terjadi. Harmonisasi internasional dari pemanfaatan spektrum penting bagi banyak  aplikasi  karena  misalnya  pengguna  penjelajah  (Roaming),  maritim, penerbangan,  telepon  selular,  dll.  Harmonisasi  internasional  juga  dapat mengurangi  biaya  peralatan  melalui  skala  ekonomi  dan  dapat  mengurangi kemungkinan  gangguan  yang  membahayakan.  Beberapa  perjanjian  multilateral juga dapat dibentuk melalui partisipasi dalam organisasi telekomunikasi regional dan  sub-regional.  Salah  satu  contohnya  adalah  CITEL’s  Inter  American Convention  on  an  International  Amateur  Radio  Permit,  perjanjian  rangka  kerja CEPT  antara Administrasi  dari Austria, Belgia,  Republik Ceko, Jerman, Prancis, Hungaria,  Belanda,  Kroasia,  Italia,  Liechtenstein,  Lithuania,  Luksemburg, Polandia,  Rumania,  Republik  Slovakia,  Slovenia  dan  Swiss  pada  koordinasi frekuensi  antara  29,7  MHz  dan  39,5  GHz  untuk  layanan  tetap  dan  layanan bergerak darat) [13].

## 2.2. Mengembangkan Kapasitas Manajemen Spektrum
Strategi  untuk  organisasi,  fungsi,  proses  pengembangan,  kegiatan  staf,  retensi staf  dan  pelatihan  merupakan  pertimbangan  penting  bagi  regulator  spektrum. strategi  pembangunan  kapasitas  ini  mengalir  dari  undang-undang,  kebijakan  dan kerangka peraturan termasuk  yang lembaga lain yang terlibat dalam aspek-aspek tertentu dari manajemen spektrum.

## 2.2.1. Regulasi Radio
ITU Regulasi Radio telah membagi belahan dunia menjadi tiga region berbeda seperti terlihat pada gambar 2 [12]:

## Gambar 2 - Pemetaan Region ITU

## 2.2.2. Kebijakan Spektrum Radio Indonesia
2.2.2.1 Kebijakan Dan Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio
Manajemen  spektrum  yang  baik  memerlukan  banyak  sekali  perencanaan  pita frekuensi  untuk  mencegah  situasi  interferensi  dan  untuk  mendorong  penggunaan spektrum  frekuensi  radio  yang  efektif  dan  efisien.  Secara  khusus,  “ Fixed- Services ”  (Dinas  Tetap)  dan  “Mobile-Service”  (Dinas  Bergerak)  memerlukan perencanaan yang baik. (lihat Tabel 1.)
2.2.2.2. Pengaturan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Gelombang  radio  merambat  di  ruang  angkasa  tanpa  mengenal  batas  wilayah teritorial negara. Di setiap daerah perbatasan antar dua negara, penggunaan lokasi frekuensi  radio  untuk  teknologi  komunikasi  radio  baru  memerlukan  suatu koordinasi yang erat antar dua negara tersebut untuk mencegah adanya gangguan berbahaya  ( harmful  Interference ).  Secara  internasional  penggunaan  spektrum frekuensi  radio  diatur  oleh  suatu  hukum  internasional  yang  bersifat  mengikat ( treaty )  dalam  bentuk  Regulasi  Radio  ITU,  yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  konstitusi  dan  konvensi  ITU.  Regulasi  Radio  ITU  membentuk suatu  kerangka  kerja  dasar  internasional  di  mana  setiap  negara  anggota mengalokasikan  dan  melakukan  penataan  spektrum  pada  tingkat  yang  lebih rinci. [29]
Tabel  1- Peraturan Alokasi Frekuensi NO REGULASI 1 UU  NO.  36  TAHUN  1999  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI 2 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK

## INDONESIA  NOMOR  3  TAHUN  2016  TENTANG  PERPANJANGAN  IZIN
PITA FREKUENSI RADIO
3

## PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK
INDONESIA  NOMOR  19  TAHUN  2015  TENTANG  PENATAAN  PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN
JARINGAN BERGERAK SELULER 4 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2015  TENTANG  PERENCANAAN PENGGUNAAN  SPEKTRUM  FREKUENSI  RADIO  PADA  PITA  FREKUENSI RADIO 350 – 438 MHz 5 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 6 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  NOMOR 4
TAHUN  2015  TENTANG  KETENTUAN  OPERASIONAL  DAN  TATA  CARA
PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO. 7

## PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK
INDONESIA  NOMOR  25  TAHUN  2014  TENTANG  TABEL  ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA

## 2.2.2.3. Pengaturan Teknis Spektrum Frekuensi Radio
Ditjen  Postel  akan  memformulasikan  kriteria  penetapan  frekuensi  radio  untuk setiap layanan. Ditjen Postel menetapkan regulasi teknis yang harus ditaati seperti kriteria penggunaan bersama ( sharing ), batasan daya pancar ( power ), standar dan spesifikasi  dsb.,  sebagai  bagian  dari  persyaratan  ijin.  Khusus  untuk  ketentuan teknis alat dan perangkat terminal maupun jaringan akses nirkabel sebagai acuan dalam  sertifikasi  perangkat,  telah  ditetapkan  sejumlah  peraturan  baik  berupa Keputusan maupun Peraturan Dirjen Postel, yang ringkasannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2- DAFTAR PERATURAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS NIRKABEL
NO REGULASI 1 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  26  TAHUN  2013  TENTANG  PERSYARATAN  TEKNIS PERANGKAT INTERNET PROTOCOL SET TOP BOX 2 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  9  TAHUN  2014  TENTANG    PERSYARATAN  TEKNIS
SIARAN  DIGITAL  BERBASIS  STANDAR  TERRESTRIAL  ALAT  DAN PERANGKAT  PENERIMA  DIGITAL  VIDEO  – SECOND  GENERATION
TELEVISI BROADCASTING
3 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  7  TAHUN  2014  TENTANG  PERSYARATAN  TEKNIS
PERANGKAT ENCODER INTERNET PROTOCOL TELEVISION 4 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  5  TAHUN  2014  TENTANG  PERSYARATAN  TEKNIS PERANGKAT INTEGRATED RECEIVER/DECODER 5 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN  PERSYARATAN  TEKNIS  ALAT  DAN  PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
6

## PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK
INDONESIA  NOMOR  27  TAHUN  2015  TENTANG  PERSYARATAN  TEKNIS
ALAT DAN/ATAU

## PERANGKAT PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION (LTE) 7 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  17  TAHUN  2013  TENTANG  PENGGUNAAN  PITA SPEKTRUM  FREKUENSI  RADIO ULTRA  HIGH  FREQUENCY PADA  ZONA LAYANAN  I  DAN  ZONA  LAYANAN  XIV  UNTUK  KEPERLUAN  TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL
8 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  8  TAHUN  2013  TENTANG  RENCANA  INDUK ( MASTERPLAN )  FREKUENSI  RADIO  UNTUK  KEPERLUAN  TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478  – 694
MHZ 9 PERATURAN MENTERI  KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  41  TAHUN  2012  TENTANG  PENYELENGGARAAN PENYIARAN  LEMBAGA  PENYIARAN  BERLANGGANAN  MELALUI SATELIT, KABEL, DAN TERESTRIAL 10 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  43  TAHUN  2012  TENTANG  TATA  CARA  SELEKSI PENGGUNA  PITA  FREKUENSI  RADIO  TAMBAHAN  PADA  PITA FREKUENSI  RADIO  2.1  GHz  UNTUK  PENYELENGGARAAN  JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 12 PERATURAN  MENTERI  KOMUNIKASI  DAN  INFORMATIKA  NOMOR  : 37/P/M.KOMINFO/12/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN SATELIT 13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2000  TENTANG  PENGGUNAAN  SPEKTRUM  FREKUENSI  RADIO  DAN

## ORBIT SATELIT

## 2.2.2.4. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Ditjen Postel telah melakukan pemetaan penggunaan spektrum frekuensi radio saat  ini  dan  perencanaan  di  masa  yang  akan  datang  dalam  bentuk  tabel  alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia. Pada tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Mentri  Komunikasi  dan  Informatika  No.25  Tahun  2014  tentang  Tabel  Alokasi Spektrum  Frekuensi  Indonesia  (TASFRI).  TASFRI  berisi  tentang  pengalokasian spektrum frekuensi radio di Indonesia dan menjadi acuan dalam pengelolaan pita frekuensi  yang  lebih  khusus,  rinci  dan  bersifat  operasional.  Pengguna  eksisting dan  calon  pengguna  spektrum  frekuensi,  dianjurkan  untuk  mengenali pengalokasian  yang  telah  dilakukan  di  bidang  spektrum  frekuensi  yang  tertuang dalam  dokumen  TASFRI  tersebut  terhadap  jenis  layanan,  alokasi  dan pengkanalan  yang  terkait  di  dalamnya.  Alokasi  spektrum  frekuensi  radio  di Indonesia  yang  terdapat  di  dalam  TASFRI  mengacu  pada  alokasi  tabel  alokasi spektrum frekuensi yang dikeluarkan secara resmi oleh ITU pada Regulasi Radio edisi tahun 2012 yang juga menjadi acuan bagi negara-negara lain di dunia. Tabel alokasi  spektrum  frekuensi  ITU  terdiri  dari  tiga  kolom,  di  mana  setiap  kolom tersebut  merupakan  pembagian  alokasi  frekuensi  dunia  yang  dinyatakan  sebagai alokasi  Wilayah  ITU.  Pita  frekuensi  yang  dirujuk  pada  setiap  tabel  alokasi spektrum  frekuensi  radio  ITU  tersebut  berada  di  sudut  atas  kiri  atas  dari  setiap bagian kotak pada tabel yang bersangkutan.
Untuk  TASFRI  terdiri  dari  empat  kolom  di  mana  pada  kolom  ke  empat merupakan  alokasi  spektrum  frekuensi  untuk  Indonesia  yang  mengacu  pada Wilayah  3  dari  Tabel  alokasi  spektrum  frekuensi  ITU.  Untuk  referensi  catatan kaki (footnote) yang muncul pada Tabel, di bawah dinas-dinas yang dialokasikan, berlaku  untuk  seluruh  alokasi  yang  ditetapkan.  Referensi  catatan  kaki  yang muncul  di  sebelah  kanan  nama  dinas,  hanya  berlaku  untuk  dinas  tersebut. Terhadap catatan kaki khusus untuk Indonesia pada kolom empat ditandai dengan kode  INS,  dimana  pengalokasian  tersebut  merupakan  uraian  perencanaan  dan penggunaan  pita  frekuensi  dimaksud  berdasarkan  kebutuhan  dan  prioritas nasional.  Ditjen  Postel  dalam  menentukan  perencanaan  pita  (band  plan)  untuk diterapkan  pada  setiap  servis  dalam  TASFRI  berdasarkan  pertimbangan  teknis, antara  lain:  lebar  pita  (bandwidth),  selisih  frekuensi  antara  frekuensi  pemancar dan  frekuensi  penerima  (duplex  separation),  dsb.  Pertimbangan  penting  lainnya dalam penentuan perencanaan pita dalam TASFRI tersebut adalah perkembangan teknologi  dan  ketersediaan  perangkat  komunikasi  radio.  Untuk  keperluan penetapan frekuensi, perencanaan pita dibagi lebih lanjut menjadi beberapa kanal untuk menentukan rencana pengkanalan (channeling plan). [29] Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan  kebijakan  manajemen spektrum  yang  sesuai  dengan  kewajiban  perjanjian  internasional  Regulasi  Radio untuk  memenuhi  kebutuhan  spektrum  nasional.  National  Table  Frequency Allocation  (NTFA)  dikenal  di  Indonesia  sebagai  Tabel  Alokasi  Frekuensi Republik  Indonesia  (TAFRI),  Salah  satu  alat  yang  paling  penting  untuk manajemen spektrum  yang efektif yang dapat menunjukkan bagaimana spektrum dapat digunakan di dalam negeri. [29] Alokasi  Frekuensi  Radio  adalah  pencantuman  pita  frekuensi  radio  tertentu dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia dengan tujuan untuk digunakan  oleh  satu  atau  beberapa  dinas  radiokomunikasi  terestrial  atau  Dinas radiokomunikasi ruang angkasa berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah ini wajib diterapkan  pula  untuk  pita  frekuensi  radio  terkait.  Maka  sesuai  sesuai  Peraturan Mentri  Komunikasi  Republik  Indonesia  No.25  tahun  2014,  maka  Perencanaan penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  nasional  dinyatakan  dalam  Tabel  Alokasi Spektrum  Frekuensi  Radio  Indonesia.  Pada Tabel Alokasi  Frekuensi  Radio  2012 milik  ITU  khususnya  untuk        Region-3  tercantum  bahwa  rentang  frekuensi 3400MHz-3500MHz  dialokasikan  untuk  FIXED  SATELIT  (space-to-earth) sebagai  Basis  Primer  dan  Mobile  sebagai  Basis  sekunder  dengan  Opsi  catatan pada  5.432B.  Sementara  pada  rentang  frekuensi  3500MHz-3600MHz  digunakan oleh FIXED SATELIT (space-to-earth) sebagai Basis Primer dan Mobile sebagai Basis  sekunder  dengan  Opsi  catatan  pada  5.433A.  Sementara  rentang  frekuensi 3600MHz-3700MHz  dan  3700MHz-4200MHz    dialokasikan  untuk  FIXED SATELIT  (space-to-earth)  sebagai  Basis  Primer  dan  MOBILE  sebagai  frekuensi basis primer juga [3] . (Lihat Tabel 1.3. pada Bab sebelumnya.) Sementara  pada  Tabel  Alokasi  Spektrum  Frekuensi  Republik  Indonesia (TASFRI)  2014  menyebutkan  bahwa  rentang  frekuensi  3400MHz-3500MHz dialokasikan  oleh  dinas  SATELIT  TETAP  (angkasa-ke-bumi)  sebagai  frekuensi primer  dan  dinas  bergerak  sebagai  basis  sekunder  dengan  catatan  ITU  5.432B. Kemudian  rentang  frekuensi  3500MHz-3600MHz  dialokasikan  oleh  dinas SATELIT  TETAP  (angkasa-ke-bumi)  sebagai  frekuensi  primer  dan  dinas bergerak  sebagai  basis  primer  dengan  catatan  ITU  5.433A.  Sememtara  Rentang
frekuensi  3600MHz-3700MHz  dan  3700MHz-4200MHz  digunakan  oleh SATELIT  TETAP  (angkasa-ke-bumi)  sebagai  basis  primer  dan  dinas  Bergerak sebagai basis primer juga [4] . (Lihat Tabel 1.4. pada Bab sebelumnya.)

## 2.3. Regulatory Impact Analysis
Regulatory  Impact  Analysis  (RIA) adalah  alat  fundamental  untuk  membantu pemerintah  untuk  menilai  dampak  regulasi.  RIA  digunakan  untuk  menguji  dan mengukur  kemungkinan manfaat,  biaya dan efek dari  peraturan  baru  atau  yang sudah ada. Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan kebijakan dengan ikut data  empirik  berharga  bagi  keputusan  kebijakan,  dan  melalui  pembangunan kerangka  keputusan  rasional  untuk  mengkaji  potensi  pilihan  implikasi  kebijakan peraturan.  Ini  merupakan  faktor  penting  dalam  menanggapi  dampak  terhadap ekonomi  modern  pasar  internasional  yang  terbuka  dan  kendala  anggaran,  dan konsekuensi  dari  tuntutan  kebijakan  yang  bersaing.  Fitur  utama  dari  RIA  adalah pertimbangan  atas  potensi  dampak  ekonomi  proposal  peraturan.  RIA  merupakan alat  kebijakan  penting  untuk  kualitas  peraturan.  Tujuan  keseluruhan  dari  RIA adalah  untuk  membantu  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  mereka  lebih efisien.  Penggunaan  RIA  dapat  berkontribusi  pada  proses  pembuatan  kebijakan dengan  mempromosikan  kebijakan  peraturan  efisien  dan  meningkatkan kesejahteraan  sosial,  literatur  ekstensif  telah  diproduksi  berisi  informasi  tentang pendahuluan,  pelajaran  yang  dipetik  dari  pelaksanaan  dan  tantangan  yang dihadapi  oleh  pemerintah.  OECD,  pelopor  di  bidang  reformasi  regulasi,  juga berkontribusi  pada  penyebaran  pengetahuan  dan  keahlian  tentang  RIA  dengan mengidentifikasi proses praktek terbaik di negara-negara OECD. [14] Regulatory  Impact  Analisis (RIA)  atau  Analisis  Dampak  Kebijakan  pada awalnya  merupakan  alat  kebijakan  yang  digunakan  secara  luas  di  negara-negara OECD. Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD) adalah  organisasi  internasional  yang  terdiri  dari  30  negara  yang  menerima prinsipprinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Regulatory Impact Anallysis (RIA)  adalah  dokumen  yang  dibuat  sebelum  atau  sesudah  peraturan pemerintah yang baru diperkenalkan. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara  terperinci  dan  sistematis  penilaian  potensi  dampak  dari  peraturan  baru untuk  menilai  apakah  kemungkinan  peraturan  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Manfaat  RIA  yaitu  memastikan  secara  sistematis  dalam  menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif. [15] Tuntutan pokok dari RIA adalah sebagai berikut: [16]
 Memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah;
 Memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik;
 Memberikan  alasan  bahwa  regulasi  memaksimumkan  manfaat  sosial bersih dengan biaya minimum;
 Mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan;
 Menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.
Secara  lebih  spesifik,  metode  RIA  merupakan  alat  untuk  mencapai  standar internasional  untuk  kebijakan  berkualitas  sebagaimana  tercantum  dalam  OECD checklist sebagai berikut:

## 2.3.1. Sepuluh Pertanyaan Ria
 Apakah masalah didefinisikan dengan baik? Jawaban :
Masalah perebutan frekuensi   3600-3800MHz dan 3800-4200MHz antara FSS dan IMT ini telah didefinisikan dengan jelas.
 Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan? Jawaban :
Ya, keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan.
 Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah? Jawaban:
Pemerintah Indonesia (dalam hal ini adalah Depkominfo sebagai Pembina
Telekomunikasi Indonesia) memegang peranan penting dalam menentukan  pilihan  yang  ada  termasuk  pengaturan  spektrum  frekuensi radio di Indonesia.
 Apakah regulasi memiliki dasar hukum? Jawaban:
Pemerintah Indonesia (dalam hal ini adalah Depkominfo sebagai Pembina Telekomunikasi Indonesia) memegang peranan penting dalam
menentukan  pilihan  yang  ada  termasuk  pengaturan  spektrum  frekuensi radio di Indonesia.
 Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan? Jawaban :
Sesuai  UU  No.36  Tahun  1999,  pada  Bab  III  Pasal  9  disebutkan  bahwa Telekomunikasi  dikuasai  oleh  Negara  dan  pembinaannya  dilakukan  oleh Pemerintah.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Indonesia  (dalam  hal  ini  adalah Kemenrian Kominfo) terlibat sebagai pengambil kebijakan telekomunikasi di Indonesia
 Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya? Jawaban :
Menurut  UU  No.36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Asas  Manfaat Persatuan,  Kesatuan,    Kemerataan  ekonomi,  masih  lebih  utama  di Indonesia
 Apakah ada transparansi distribusi dampak? Jawaban :
Masyarakat ulas tidak akan merasakan dampaknya secara langsung.
 Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses? Jawaban :
Ya,  regulasi  tersebut  tertuang  jelas  dalam  PerMen  Kominfo  No.25  tahun 2014 dan dapat diakses oleh public baik dalam bentuk website.
 Apakah  semua  pihak  terkait  punya  kesempatan  untuk  mengemukakan pandangannya?
Jawaban :
Ya,  semua  pihak  yang  berkepentingan  senantiasa  diliatkan  dalam penyusunan regulasi.
 Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut? Jawaban :
Regulasi  tersebut  akan  berjalan  dengan  baik  jika  penyelenggara telekomunikasi  di  Indonesia  taat  akan  aturan  dan  pemerintah  senantiasa melakukan  pengawasan  di  lapangan  dan  penindakan  atas  ketidaksesuaian peraturan yang terjadi.
Terlihat  bahwa  dengan  membandingkan  check  list  OECD  tersebut  di  atas dengan  proses  implementasi  metode  RIA  sebagaimana  dijelaskan  di  bagian sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  check  list  OECD  akan  terpenuhi  jika metode RIA dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan keduanya saling terkait dan mendukung.

## 2.4.  Penelitian Terkait Sharing FSS Dengan IMT
Sharing  frekuensi  3600MHz  -  4200MHz  pada  dasarnya  bisa  dilakukan. Frekuensi  ini  adalah  frekuensi  yang  cukup  tangguh  untuk  telekomunikasi.  Pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Awais  Khawar  &  Ishtiaq  Ahmad  menyebutkan bahwa  penggunaan  Indoor  BTS  untuk  IMT  membuat  pembatasan  limit  -60 dBW/MHz  harus  membuat  pemisahan  jarak  minimal  5km  dengan  FSS  untuk mengindari  interferensi  terhadap  FSS [17] .  Sementara  J-T-G-4-5-6-7  menyebutkan bahwa  penggunaan  indoor  BTS  dengan  pembatasan  limit  BTS  EIRP  sebesar 24dbm  bisa  menghindarkan  gangguan  interferensi  terhadap  FSS,  sementara penggunaan BTS Macro Suburban (EIRP 58DBm), Macro Urban (EIRP 61dBm), small  cell  (  EIRP  29dbm)  berpotensi  menginterferensi  FSS [18] . Pada  penelitian Marko  Höyhtyä,  disebutkan  bahwa  Small  Cell  IMT  (EIRP=23dBm)  dengan dinding (yang berfungsi sebagai pelindung berattenuasi -30dB) dapat melindungi FSS dalam jarak 200 meter [20] .

## 2.4.1. Jenis-Jenis Interferensi.
Ada 4 macam  teknik interferensi  telekomunikasi VSAT  yang diketahui  sesuai rekomendasi ITU-R P.452. Keempatnya adalah:
 Interferensi dalam pita [17][18][24][41]
Interferensi  dalam  pita  / in-band  Interferensi disebabkan  dari  sinyal  IMT- Advance  yang  lebih  besar.  keterbatasan  kekuatan  pemancar  Satelit  dan Kerapatan  fluks  listrik  (Power  Flux  Density)  menyebabkan  sinyal  yang diterima  oleh  penerima  VSAT  di  lokasi  bumi  menjadi  sangat  rendah. Pemancar  IMT-Advanced  yang  lebih  dekat  ke  stasiun  bumi  dapat
menghasilkan  tingkat  daya  yang  lebih  tinggi  pada  penerima  VSAT  dari sinyal satelit yang diinginkan.
 Interferensi berdekatan atau emisi yang tidak diinginkan [17][18][19][24][41] Interferensi  berdekatan  atau  emisi  yang  tidak  diinginkan    / adjacent Interferensi  or  unwanted  emissions adalah  emisi  yang  tidak  diinginkan yang  disebabkan  power  yang  sangat  rendah  yang  diterima  oleh  VSAT sementara  emisi  yang  tidak  diinginkan  yang  dihasilkan  oleh  IMT- Advanced  lebih  besar  sehingga  menimbulkan  interferensi  pada  perangkat VSAT.  Di  Paper  lain  ini  dijelaskan  sebagai out-of-band  emission Interferensi .
 Pergeseran LNA/LNB [17][18][24][41]
Pergeseran  LNA/LNB  atau LNA  /  LNB  overdrive disebabkan  LNA/LNB yang dioptimalkan untuk penerimaan tingkat daya yang sangat rendah dari sinyal  satelit,  sehingga  memiliki  memiliki  sensitivitas  yang  sangat  tinggi. Sinyal  IMT-Advanced  yang  memiliki  daya  yang  lebih  tinggi  dapat menggeser  titik  operasi  dari  LNA  /  LNB  sehingga  terjadi  penguatan  yang tidak linear. Hal ini menyebabkan kenaikan product Intermodulasi dan gain sehingga menyebabkan distorsi/kerusakan pada sinyal satelit.
 Intermodulasi LNA/LNB [18][24] Intermodulasi  LNA/LNB atau LNB/LNA Intermodulation (IM) disebabkan penguatan tidak liniear yang dihasilkan oleh 2 atau lebih sinyal input yang dicampur pada input sebuah penguat/amplifier sehingga menimbulkan hasil Product Intermodulation yang melebihi dari ambang batas yang diijinkan.

## 2.4.2. Teknik Mengurangi Interferensi Pada VSAT
Interferensi  sangat  tidak  diinginkan  dalam  segala  macam  teknik  propagasi radio.  Interferensi  biasanya  akan  menimbulkan  ketidak-mampuan  system  untuk mengantarkan  informasi  dari transmitter ke receiver -nya.  Beberapa  teknik  pun dikembangkan  untuk  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  interferensi  IMT  pada VSAT, yaitu sebagai berikut :
 Pemisahan Jarak [7][19][20][21][22][23][24][26]
Pemisahan  jarak  antara  perangkat  VSAT  dan  sumber  interferensi  adalah salah satu penyelesaian masalah. Solusi ini dapat memecahkan masalah bila lokasi pemasangan VSAT dan lokasi BTS terdekat diketahui. Di Indonesia untuk  pemasangan  VSAT  biasanya  tidak  terdaftar  lokasinya.  Untuk jaraknya  sendiri  bisa  tergantung  dari  kekuatan  transmit  BTS,  EIRP  Satelit di daerah tersebut, besar/diameter antenna VSAT dan lain-lain.
 Pemasangan LNB/LNA Filter [19][24]
LNB  Filter  di  sini  berfungsi  sebagai  band  pass  filter  yang  bekerja  pada frekuensi  3400MHz  sampai  dengan  4200  MHz.  Dengan  LNB/LNA  filter ini,  maka  unwanted  emission  di  luar  3400-4200  dapat  diredam  sehingga tidak terjadi Intermodulasi Product pada LNA/LNB.
 Peletakan antenna pada topografi berbukit Dengan pemasangan antenna  VSAT di lokasi lembah yang dikelilingi oleh bukit/gunung  maka  akan  membantu  VSAT  untuk  lebih  terhindar  dari sumber interferensi. Biasanya untuk pebangunan suatu stasiun bumi sangat memperhatikan ini sebagai pelindung alami.
 Pembangunan dinding pelindung di sekitar antenna [7][22][24][27]
Dengan  pembangunan  dinding  pelindung  di  sekitar  antenna,  radiasi Interferensi  akan  berkurang  sekitar  10dB.  Pelindung  ini  dapat  berupa tembok yang mengelilingi antenna VSAT. Namun pembangunan pelindung ini akan mengeluarkan dana yang lebih besar pada provider layanan VSAT.
Gambar 3 - Pemisahan Jarak antara Small Cell IMT dengan FSS
Gambar 4 - Pembangunan Perisai pelindung pada FSS [7]

## Gambar 5 - Pembangunan Perisai pelindung pada FSS [27]
 Mematikan sumber Gangguan DINAS  SATELIT  TETAP  sebagai  pengguna  PRIMER  pada  tabel  alokasi frekuensi  berhak  untuk  mendapatkan  proteksi  jika  terjadi  gangguan interferensi.  Penyebab  gangguan  harus  dimatikan  untuk  menghilangkan gangguan.
 Menggunakan BTS IMT tipe Indoor [17][18][20]
Penggunaan  BTS  indoor  (EIRP<24dBm)  dapat  digunakan  untuk  sharing antara FSS dan IMT, namun pemisahan jarak dan dinding pelindung tetap harus digunakan.

## 2.5. Pita Lebar Broadand Indonesia
Ketutuhan  spektrum  frekuensi  untuk  mobile  broadband  juga  sudah  sangat mendesak.  Menurut  laporan  ITU-R  M.2078  bahwa  seluler  membutuhkan tambahan bandwidth  sebesar 1280-1700MHz pada tahun 2020. Pada saat ini [27 Oktober  2014)  Indonesia  hanya  punya  bandwidth  pita  lebar  yang  efektif  sebesar 425MHz,  artinya  masih  kurang  500MHz  lagi.  Diperkirakan  pada  tahun  2020, Indonesia  akan  membutuhkan  bandwidth  tambahan  untuk  mobile  broadband. Sejauh  ini  nampaknya  pemerintah  akan  memberikan  dukungan  kepada  seluler untuk  mengembangkan  pita  lebar  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena Pembangunan  broadband  nasional  sangat  tergantung  dari  kemampuan  industry seluler mengembangkan layanan mobile broadband (>90%) [42] .
Untuk  menambah  bandwidth  pada  pita  lebar  sehubungan  dengan  krisis spektrum  tersebut,  maka  4  pilar  langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Revisi  peraturan  terkait  spectrum  frekuensi  (Frekuensi  sharing,  NVNO, Flexible use) dengan cara penataan spektrum frekuensi yang komprehensif, digital  deviden  TV  analog,  dan  pembebasan  frekuensi  yang  sudah diidentifikasi oleh ITU untuk IMT band.
2. Penguatan kelembagaan (Kominfo, DETIKnas, BP3TI)
3. Pendanaan untuk “Penggusuran” pendudukan frekuensi
4. Revisi peraturan terkait TIK – Konvergensi, Backbone dan konten. [42]
Gambar 6 - Alokasi frekuensi IMT di Indonesia [42]
Sementara itu berkaitan dengan frekuensi 3.5GHz (3400MHz-3600MHz) yang dipelajari untuk IMT, pita ini berstatus sekunder terhadap layanan satelit FSS [43] . Arah  kebijakan  saat  ini  adalah    pada  pita  frekuensi  3.5  GHz  dengan  range frekuensi  3400  –  3600  MHz  penyelenggaraan  dinas  satelit  harus  mendapatkan perlindungan yang memadai [43] .

## 2.6. Sekilas Telekomunikasi Di Indonesia
Indonesia  adalah  negara  dengan  gugusan  17.508  kepulauan  berada  di  antara 95° Bujur Timur (°E) dan 114° Bujur Timur, dan antara 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan terdiri dari luas 1.904.569 km 2 berupa daratan, luas 1.811.569 km 2 berupa perairan, dan luas 93,000 km 2 berupa danau/sungai. Dengan koordinat latitude  ini,  Indonesia  berada  di  garis  khatulistiwa  dengan  jangkauan  sudut sepanjang  19°  (sejauh  5.624km)  dengan  jumlah  populasi  257  Juta  jiwa  (Jumlah populasi  terbesar  ke-4  di  dunia)  dengan  indikator  ekonomi  Produk  Domestik Bruto (PDB) sebesar 861.9 Milyar. [31]
Gambar 7 - Peta Indonesia
Jaringan  teresterial  di  Indonesia  tersebar  padat  di  Indonesia  bagian  barat  dan tengah,  namun  masih  sangat  kurang  di  Indonesia  bagian  Timur.  Hal  ini disebabkan  infrastruktur  pembangunan  (jalan,  listrik  dll)  masih  belum  dibangun secara merata sehingga membuat area itu belum mudah untuk dijangkau.
Sementara  itu  jaringan  seluler,  beberapa  operator  seluler  sudah  menjangkau kebanyakan  kota  besar  di  tanah  air.  Untuk  pulau  Jawa,  Sumatra,  Bali  dan  Nusa Tenggara  Timur  sudah  cukup  baik  tercakupi  oleh  jaringan  seluler.  Untuk  Pulau Kalimantan dan Sulawesi kebanyakan pada daerah pesisir pantai sudah tercakupi oleh  jaringan  seluler  walaupun  beberapa  daerah  tengah  pulau  masih  ada  yang belum  tercakupi  jaringan  seluler.  Untuk  daerah  timur  seperti  Papua,  Halmahera dan Maluku masih sangat kurang terjangkau oleh jaringan seluler walau beberapa dari operator seluler juga ada yang sudah sampai di pulau-pulau tertentu di Bagian Timur  Indonesia  namun  belum  sampai  ke  pelosok  terpencil  dikarenakan infrastuktur teresterial ataupun fiber optik belum sampai di sana. Untuk beberapa operator  seluler,  mereka  bekerja  sama  dengan  operator  telekomunikasi  satelit untuk  penyediaan  backhaul  seluler  berbasis  satelit  agar  dapat  mencapai  lokasi- lokasi  di  tengah  pulau  atau  daerah  rural  lainnya  yang  belum  terjangkau  oleh jaringan fiber optik ataupun teresterial. [30][31]
Gambar 8 - Penyebaran jaringan Seluler di Indonesia [31]
Akhirnya  ketertinggalan  secara  digital  sangat  terlihat  di  Indonesia  bagian Timur.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  pemerintah  telah  melakukan  pebangunan insfrastruktur Fiber optik nasional bernama “Palapa Ring” yang menghubungkan pulau-pulau  besar  di  Indonesia  yang  diperkirakan  akan  beroperasi  pada  tahun 2020.
Terlihat  pada  gambar  6.  bahwa  untuk  kota-kota  besar  di  pulau  Sumatra (seperti: Banda Aceh, Medan, Padang, Pekan Baru, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung,  Bangka  Belitung  dan  Batam)  sudah  tercakupi  oleh  jangkauan  fiber optik  ditambah  jalur  kabel  FO  bawah  laut  untuk  ke  pulau  jawa,  kalimantan  dan Singapura.  Sementara  untuk  kota-kota  besar  propinsi  di  Pulau  Jawa,  Bali  dan Nusa  Tenggara  Timur  (Seperti:  Merak,  Jakarta,  Bandung,  Semarang,  Surabaya, Jogjakarta,  Mataram,  Ende  dan  Denpasar)  sudah  tercakupi  oleh  jangkauan  Fiber optik  ditambah  dengan  jalur  kabel  FO  bawah  laut  untuk  ke  pulau  Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Untuk Pulau Kalimantan baru sebagian kota besar saja
(seperti:  Pontianak,  Pangkalan  Bun,  Banjarmasin,  Palangkaraya,  Balikpapan  dan Samarinda)  yang  sudah  tercakup  oleh  jangkauan  Fiber  optik  ditambah  dengan jakur kabel bawah laut ke Pulau Sulawesi, Sumatra dan Jawa. Kebanyakan daerah tengah  pulau  Kalimantan  masih  belum  bisa  terjangkau  kabel  Fiber  optik. Sementara untuk kota-kota besar di Pulau Sulawesi (Seperti: Manado, Gorontalo, Palu,  Makassar,  Kendari)  sudah  tercakup  oleh  jangkauan  Fiber  optik  ditambah dengan  jalur  kabel  bawah  laut  ke  Pulau  Kalimantan,  Jawa,  Maluku  dan Halmahera.  Untuk  kota  besar  di  Pulau  Papua  hanya  sedikit  kota  besar  di  daerah pesisir  pantai  yang  tercakupi  kabel  fiber  optik  (seperti  Jayapura,  Biak,  Sorong, Fak-Fak dan Timika). Untuk  daerah tengah-tengah pulau nampaknya masih  sulit terjangkau FO.
Gambar 9 - Infrastruktur Palapa Ring Indonesia[32]

## JARINGAN SATELIT
Jaringan  satelit  VSAT  di  Indonesia  telah  menjadi  salah  satu  pilihan  untuk mendukung  telekomunikasi  di  Indonesia  dengan  jumlah  titik  VSAT  sebanyak 21.638  titik  VSAT  di  seluruh  Indonesia.  Indonesia  sangat  tergantung  pada penggunaan  satelit  sejak  tahun  1976.  Telekomunikasi  satelit  memegang  peranan penting  dalam  menghubungkan  wilayah  Indonesia  dan  melayani  daerah-daerah terpencil  dan  rural  yang  belum  terjangkau  oleh  layanan  teresterial.  Bahkan Indonesia  bagian  Barat  dan  Indonesia  bagian  Tengah  yang  sudah  banyak dijangkau oleh jaringan teresterial pun masih membutuhkan VSAT.
Gambar 10 - Jaringan Satelit di Indonesia [31]

## Gambar 11 - Slot Satelit Indonesia di atas Khatulistiwa [31]

## 2.7. Industri Satelit Di Indonesia
Indonesia  telah  menggunakan  komunikasi  satelit  sejak  tahun  1976  dengan diluncurkannya  satelit  Palapa  sebagai  satelit  pertama.  Pada  saat  itu  Indonesia adalah  negara  pertama  di  kawasan  ASEAN  yang  memiliki  satelit  sendiri. Kapasitas  saat  ini  Indonesia  mempunyai  9  satelit,  terdiri  dari  6  satelit  Geo Stasionary  (GSO)  dan  3  satelit  non  Geo  Stasionary  (NGSO)  dengan  jumlah  155 Transponder  satelit  C-Band  dan  14  transponder  satelit  Ku-Band.  Pertumbuhan penggunaan  Satelit  C-band  transponder  karena  kebutuhan  komersial  untuk backbone  seluler  sekitar  65%,  Penyiaran  24%,  dan  lain-lain  (Perbankan, perkebunan,  pertambangan,  kelautan,  transportasi)  sekitar  11%.  Pertumbuhan pesat  di  transponder  Ku-band  melengkapi  penggunaan  untuk  distribusi  video (DTH) dan data perusahaan (VSAT). Pada saat ini pasokan bandwidth dari satelit nasional kurang mencukupi sehingga harus menggunakan satelit milik asing.

## Tabel  3- Daftar Satelit milik Administrasi Indonesia [31]

## PENGGUNAAN SATELIT ASING
Hak  Labuh  (Landing  Right)  Satelit  adalah  hak  menggunakan  Satelit  Asing yang diberikan Kementerian Komunikasi dan  Informatika kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran. Ketentuan mengenai Hak Labuh diatur melalui  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  21  Tahun  2014 Tentang  Penggunaan  Spektrum  Frekuensi  Radio  Untuk  Dinas  Satelit  Dan  Orbit Satelit,  Pasal  1,  ayat  23.  Pemberlakuan  Hak  Labuh  satelit  asing  di  Indonesia dimulai  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  13/P/M.KOMINFO/8/2005  tentang  Penyelenggaraan  Telekomunikasi yang  Menggunakan  Satelit,  namun  demikian  para  provider  Indonesia (penyelenggara  telekomunikasi  atau  lembaga  penyiaran  berlangganan)  mulai mengajukan  permohonan  hak  labuh  pada  tahun  2007.  Kewajiban  hak  labuh  ini diperlukan  antara  lain  agar  penggunaan  satelit  asing  tidak  menimbulkan interferensi  frekuensi  radio  yang  merugikan  (harmful  Interferensi)  terhadap jaringan  Satelit  Indonesia  dan/atau  terhadap  Stasiun  Radio  terestrial  Indonesia yang telah berizin baik existing maupun planning. Hak Labuh juga menjadi salah satu  alat  tawar  bagi  administrasi  Indonesia  untuk  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  para  penyelenggara  satelit  Indonesia  agar  dapat  beroperasi  di  negara asal filing satelit asing tersebut terdaftar dengan cara resiprokal. [33] Selama  tahun  2015  (per  12  Desember  2015)  telah  diterbitkan  Hak  Labuh kepada  Penyelenggara  Telekomunikasi  dan  Penyiaran  Indonesia  yaitu  beberapa satelit asing yang digunakan di Indonesia dan pengguna utamanya adalah Jaringan Seluler  dan  DTH.  Satelit  masih  memegang  peranan  penting  untuk menghubungkan  Indonesia  dan  melayani  area  yang  tak  terlayani  oleh  jaringan teresterial.  Indonesia  bahkan  masih  membutuhkan  satelit  tambahan  dikarenakan Indonesia bagian timur masih belum tersambung dalam layanan broadband. [33]

## Tabel  4 - Daftar Satelit yang memiliki Hak Labuh di Indonesia [33]

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Metode Analisis
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah Regulatory  Impact Analysis (RIA) untuk mengevaluasi keputusan pemerintah Indonesia pada sidang World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15) baru-baru ini di Jenewa yang  tidak  mengidentifikasi  frekuensi  3400-4200MHz  menjadi  salah  satu frekuensi  dinas  Telekomunikasi  Bergerak  Internasional  / International  Mobile Telecommunication (IMT).

## 3.2. Metode Pengumpulan Data
Sebuah  penelitian  tidak  pernah  terlepas  dari  pengumpula  data.  Data  ini kemudian  dikumpulkan  untuk  menjadi  bahan  studi,  bahan  pertimbangan  dan bahan pengambilan keputusan.
Data  Primer  diperoleh  dari  wawancara  langsung  dan  hasil  deepinterview dengan  responden  yang  dianggap  sangat  menguasai  industri  Satelit  dan  Industri Seluler di  Indonesia  yaitu provider layanan Satelit, provider layanan seluler, dan vendor  seluler. Cara  ini  umum  dilakukan  di  Indonesia.  Wawancara  merupakan salah  satu  bagian  terpenting  dari  setiap  survey.  Tanpa  wawancara,  peneliti  akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada  responden.  Data  semacam  itu  merupakan  tulang  punggung  suatu penelitian survey.
Sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil  Studi Literatur  yang dilakukan dengan  membuka  beberapa  jurnal  yang  didapatkan  dari  berbagai  sumber terpercaya  seperti  IEEE  dan  ITU.  Beberapa  informasi  tambahan  pun  didapatkan dari  Simposium  Internasional  yang  dilakukan  dan  beberapa  kolom  berita  yang didapatkan dari media massa dan internet.

## 4. REGULATORY IMPACT ANALYSIS

## 4.1. Rumusan Masalah
Delegasi  pemerintah  Indonesia  dalam  WRC-2015  yang  dipimpin  oleh Departemen  Kominfo  akhirnya  menyatakan  bahwa tidak  mengidentifikasi frekuensi 3400-4200 ini sebagai frekuensi IMT . Disebutkan dalam CPM Report ketika  FSS  Station  (atau  VSAT)  terpasang  dengan  atau  tanpa  lisensi  individual, maka sharing frekuensi antara FSS dan IMT tidak dapat dimungkinkan pada area yang  sama  sehubungan  tidak  ada  kepastian  jarak  pemisah  minimum  yang  bisa menjamin (gangguan interferensi terhadap FSS) [34] . Dengan kata lain, pemerintah Indonesia  tidak  menyetujui  frekuensi  C-band  dan  Extended-C-band  pada  3400- 4200MHZ  ini  digunakan  untuk  seluler.  Pemerintah  Indonesia  tetap  pada  alokasi frekuensi  sebelumnya  bahwa  frekuensi  ini  digunnakan  hanya  untuk  FIXED SATELITTE SERVICE atau DINAS SATELIT TETAP.

## 4.2. Obyek Kebijakan
Obyektif  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  kemungkinan  sharing frekuensi  antara  FSS  dan  IMT  untuk  mengidentifikasi  pilihan  yang  ada. Kemudian  pilihan  yang  ada  tersebut  dianalisa  dengan  menggunakan  metode REGULATORY  IMPACT  ANALYSIS  dimana  kebijakan  yang  diambil  akan dinilai/dianalisa  apakah  merupakan  keputusan  pemerintah  Indonesia  yang  sesuai dengan keadaan telekomunikasi di Indonesia atau sebaliknya.
Policy  Objective atau  Obyek  Kebijakan  dari  penelitian  ini  adalah  keputusan Pemerintah  Indonesia  dalam  sidang  WRC-2015  yang  tidak  mengidentifikasi frekuensi  3600-3800MHz  dan  frekuensi  frekuensi  3800-4200  MHz  sebagai frekuensi untuk International Mobile Telekomunication (IMT) dengan status tidak ada  perubahan  dikarenakan  frekuensi  tersebut  bersinggungan  dengan  Fixed
Satellite  Services  (FSS)  /  Dinas  Satelit  Tetap  di  tanah  air  sebagai  kategori primer. [34]
4.3. Identifikasi Regulatory Option

## 4.3.1. Skenario Satu :”Tidak Identifikasi / Tidak Berubah”
Pada pilihan scenario satu ini, pemerintah tidak mengidenfikasi frekuensi 3600- 3800 MHz dan 3800-4200 MHz sebagai frekuensi kategori sekunder untuk Dinas Bergerak  Internasional  /  International  Mobile Telecomunication (IMT), sehingga tidak  ada  perubahan  pada  Tabel  Alokasi  Frekuensi  Nasional  dan  Internasional. Frekuensi  3600-3800  MHz  dan  3800-4200  MHz  ini  tetap  dipakai  untuk  DINAS SATELIT TETAP sebagai frekuensi KATEGORI PRIMER.

## 4.3.2. Skenario Dua :”Identifikasi / Berubah”
Pada  pilihan  scenario  dua  ini,  pemerintah  mengidenfikasi  frekuensi          3600- 3800 MHz dan 3800-4200 MHz sebagai frekuensi kategori sekunder untuk Dinas Bergerak  Internasional  /  International  Mobile  Telecomunication  (IMT).  Dengan dilakukan pilihan ini, maka perlu dilakukan amandemen atau perubahan pada UU No.25  tahun  2014  tentang  Alokasi  Frekuensi  Spektrum  Radio  Indonesia  agar frekuensi tersebut tercatat sebagai “Dinas Bergerak” kategori sekunder. Nantinya operator  seluler  di  tanah  air  dapat  menggunakan  frekuensi  tersebut  dalam peyelenggaraan jaringan telekomunikasi seluler mereka.

## 4.4. Assesment Cost Benefit Analysis
4.4.1. Assesment Skenario Satu : ”Tidak Identifikasi / Tidak Berubah”
Keuntungan  yang  didapatkan  jika  Pemerintah  Indonesia  tidak  melakukan identifikasi  frekuensi  3400-3600MHz  dan  3600-3800MHz  sebagai  jika  scenario satu : “Tidak Identifikasi / Tidak Berubah” adalah sebagai berikut:
1. Bagi DINAS SATELIT TETAP (misal : Telekomunikasi VSAT, Penyiaran lewat  Satelit),  frekuensi  ini  tetap  digunakan  untuk  industri  persatelitan  di tanah  air  seperti  kondisi  pada  saat  ini  dan  tidak  ada  resiko  gangguan interferensi  dari  layanan  Dinas  Bergerak  seperti  Jaringan  Seluler.  Seperti yang dikatakan oleh Bpk Dani Indra Widjanarko bahwa dengan penetapan ini,  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  masih  sangat  tergantung kepada  Satelit  sebagai  tulang  punggung  telekomunikasi,  terutama  pada daerah terpencil dan di lautan. Dikatakannya lagi bahwa frekuensi C-Band dan  Extended-C-Band  ini  memiliki  attenuasi  yang  kecil  terhadap  hujan sehingga  ada  kekebalan  terhadap  curah  hujan  di  Indonesia  yang  mana kekebalan  tersebut  tidak  dimiliki  oleh  frekuensi  Ku-Band  ataupun  Ka- Band.  Diulas  pula  oleh  Bpk  Dani  bahwa  keputusan  ini  memberikan kepastian  bisnis  bagi  Industri  Satelit  karena  sebuah  satelit  yang  dibuat  itu merupakan  investasi  jangka  panjang  yang  dirancang  untuk  beroperasi selama  15  tahun  pemakaian  ke  depan  dengan  biaya  investasi  yang  cukup besar.  Bagi  Dinas  Bergerak  (misal  :  Jaringan  Seluler),  tidak  ada keuntungan.  Namun  untuk  Jaringan  Seluler  masih  dapat  menggunakan jaringan  VSAT  sebagai  jalur  tulang  punggung  (backbone)  untuk  area pelosok.
2. Bagi  Dinas  Bergerak  (misalnya  :  Jaringan  Seluler),  tidak  ada  keuntungan yang dapat  diambil dari  keputusan ini. Namun  seperti  yang dikatakan Pak
Ali  Mufti  bahwa  Seluler  dapat  tetap  mempunya  banyak  slot  untuk penggunaan frekuensi ini sebagai backhaul seluler lewat VSAT.
Kerugian  yang  didapatkan  jika  skenario  satu  :  “Tidak  Identifikasi  /  Tidak Berubah” adalah sebagai berikut:
1. Bagi DINAS SATELIT TETAP (misalnya : Telekomunikasi VSAT), tidak ditemukan kerugian jika frekuensi ini tidak diidentifikasi sebagai frekuensi IMT.
2. Bagi  DINAS  BERGERAK Maka harus dicarikan spectrum  frekuensi  baru untuk implementasinya, misalnya pada frekuensi 700MHz dari hasil digital deviden atau 30GHz. Seperti yang disampaikan oleh Bpk Ali Mufti bahwa nantinya setelah sukses dengan migrasi penyiaran TV Analog ke Penyiaran TV  digital,  akan  ada  frekuensi  kosong  yang  merupakan  peninggalan transmisi  TV  analog.  Frekuensi  ini  dapat  digunakan  untuk  seluler.  Dari penelitian  yang  dilakukan,  banyak  dilakukan  penelitian  pada  frekuensi 30GHz dimana memungkinkan bandwidth 1GHz didapatkan.
4.4.2. Assesment Scenario Dua : ”Identifikasi / Berubah”
Keuntungan yang didapatkan jika pemerintah melakukan identifikasi frekuensi
3400-4200 MHz untuk IMT adalah:
1. Bagi DINAS SATELIT TETAP (misal : Telekomunikasi VSAT) Belum ditemukan keuntungan yang akan diterima.
2. Bagi Dinas Bergerak (misal : Jaringan Seluler), Mempunyai band frekuensi baru  yang  sangat  handal  untuk  pengembangan  Jaringan  Seluler,  terutama mengantisipasi lonjakan penggunaan data oleh perangkat seluler.
Kerugian  yang  didapatkan  jika  pemerintah  melakukan  identifikasi  frekuensi 3400-4200 MHz untuk IMT adalah:
1. Bagi DINAS SATELIT TETAP (misal : Telekomunikasi VSAT, Penyiaran lewat Satelit), dikarenakan frekuensi ini digunakan bersama, maka akan ada resiko terkena gangguan interferensi dari jaringan Seluler.
Menurut  Menurut  hasil  penelitian  Awais  Khawar,  Ishtiaq  Ahmad,  and Ahmed  Iyanda  Sulyman  dikatakan  bahwa  Pada  VSAT  dengan  elevasi  5° dapat  terkena  interferensi Out  Of  Band  Emission (OOBE)  jika  dilakukan sharing  frekuensi  dan  untuk  mengamankan/melindungi  sebuah  VSAT, maka  harus  diterapkan  pemisahan  jarak  pelindung  sejauh  sejauh  9.49  Km untuk Indoor  Small  Cell dan  sejauh  48,046  Km  untuk  implementasi Outdoor  Small  Cell [3] .  Sementara  untuk  menghindari  Saturasi Low  Noise Amplifier menurut  Awais  Khawar  dkk  membutuhkan  jarak  bervariasi misalnya  300  meter  untuk  elevasi  VSAT  5°  sampai  1100  meter  untuk elevasi VSAT 45° untuk pemasangan Indoor Small cell seluler [3] . Itu berarti jika  yang akan dipasang adalah Macro Cell  yang lebih kuat  jangkauannya maka diperlukan jarang pemisahan yang lebih besar lagi antara VSAT dan BTS.
Sementara  Song  Jin,  Halong,  dkk  menyatakan  bahwa  dibutuhkan perlindungan jarak pada VSAT dengan elevasi 40° dengan jarak 5km pada VSAT dengan elevasi 30° membutuhkan pemisahan jarak 14 Km [23] . Penulis  mencoba  membuat  daftar  referensi  arah  pointing  antena  VSAT  di Indonesia  ke  semua  satelit  yang  dapat  dipakai  di  Indonesia,  baik  satelit
milik  Indonesia  maupun  satelit  dengan  hak  labuh  (lihat  Lampiran-1  di halaman  belakang).  Nilai  Elevasi  dibawah  nol  atau  minus  menyatakan bahwa satelit terhalang oleh bumi/tanah. Nilai antara 3° sampai dengan 45° adalah elevasi yang berpotensi terkena gangguan interferensi dari IMT jika terdapat  BTS  dalam  radius  1100  meter  sesuai  penelitian  Awais  Khawar dkk [3] .  Nilai  antara  3°  sampai  dengan  40°  adalah  elevasi  yang  berpotensi terkena  gangguan  interferensi  dari  IMT  jika  terdapat  BTS  dalam  radius  5 Km sampai dengan 14 Km sesuai penelitian Song Jin dkk [23] . Nilai Elevasi yang  tidak  ditandai  warna  merah  maupun  kuning  tidak  berpotensi terganggu oleh interferensi BTS IMT.
Sementara itu studi yang dilakukan oleh Plum untuk Ericsson dan Huawei menyatakan  bahwa  dibutuhkan  pemisahan  jarak  dari  VSAT  sejauh  44- 93km untuk Macro Cell dan 2-58km untuk Small Cell, namun mereka tidak menyebutkan secara detail evelasi berapa yang dimaksud. [26] .
Dikatakan  oleh  Bpk  Dani  dalam  interviewnya  bahwa  sharing  frekuensi dengan pemisahan jarak  hanya mudah dilakukan diatas kertas namun sulit penerapannya di lapangan karena instalasi VSAT biasanya sudah memiliki ijin jaringan tertutup yang dimiliki operator penyedia layanan VSAT, dapat diaplikasikan dengan waktu yang singkat dengan mendirikan suatu antenna VSAT.  Sementara  untuk  membangun  sebuah  BTS  dibutuhkan  investasi yang lebih mahal dengan waktu yang cukup panjang. Operator seluler pun akan  sulit  untuk  memastikan  di  radius  sekitar  BTS  tersebut  tidak  terdapat instalasi VSAT sehingga jika operator seluler tetap mendirikan BTS, maka antenna  VSAT  dalam  radius  tersebut  akan  berpotensi  terganggu interferensi.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.14  tahun  2014  Pasal  21  tentang Penggunaan  Spektrum  Frekuensi  Radio  Untuk  Dinas  Satelit  Dan  Orbit Satelit  menyatakan  bahwa  Stasiun  Bumi  yang  akan  dipasang  wajib melengkapi  ISR.  Namun  penyedia  layanan  telekomunikasi  satelit  di Indonesia  nampaknya  belum  mematuhi  aturan  ini  sehingga  data  koordinat perangkat VSAT yang terpasang di seluruh Indonesia tidak tersedia secara lengkap. [38]
2. Bagi  Dinas  Bergerak  (misal  :  Jaringan  Seluler),  Dikarenakan  sekitar  65% penggunaan  VSAT  adalah  untuk  backhaul  seluler,  maka  kemungkinan bandwidth  backhaul  seluler  yang  melalui  VSAT  akan  mengalami kekurangan alokasi frekuensi. Penggunaan Frekuensi C-band yang tadinya dialokasikan  untuk  DINAS  SATELIT  TETAP  yang  kemudian  dipakai untuk  backhaul  seluler  lewat  VSAT  akan  termakan  oleh  sinyal  BTS, bagaikan memakan kaki sendiri.
3. Perlu  koordinasi  khusus  antara  Penyelenggara  telekomunikasi  Satelit, Penyelenggara  telekomunikasi  seluler  dan  Kementrian  Kominfo  agar permasalahan interferensi dan penangulangannya dapat segera diatur dalam suatu peraturan yang jelas.
4. Jika  interferensi  tidak  teratasi  oleh  IMT,  maka  operator  IMT  diharuskan menyewa transponder dari penyelenggara satelit yang alokasi freekuensinya bertepatan dengan satelit Indonesia [43] .

## 4.5. Konsultasi Dengan Stakeholder
Untuk mendukung assessment di atas, maka penulis melakukan deep interview dengan beberapa nara sumber yang ahli dibidangnya yaitu:
 Provider Telekomunikasi Seluler
 Provider Telekomunikasi Satelit
 Vendor perangkat telekomunikasi Seluler
 Regulator telekomunikasi Indonesia.

## Interview Dengan Provider Seluler
• Memaksimalkan penggunaan frekuensi yang ada
• Beberapa BTS Operator Seluler menggunakan VSAT sebagai Backhaul
• Sharing frekuensi harus dengan pengaturan (pemisahan  jarak,  memprioritaskan  pengguna  pertama,  menghilangkan interference)
• Tidak ada database akurat lokasi VSAT.
• Mencari alternative frekuensi lain

## Interview Dengan Provider Satelit
 Indonesia  masih  sangat  tergantung  pada  layanan  telekomunikasi  berbasis satelit.
 Penggunaan VSAT sebagai backhaul Seluler sebesar 65%.
 Jaminan investasi jangka panjang (15 tahun).
 Telkom-3 (gagal) +/- Rp2Trilyun,
 BRIsat (sukses) sebesar Rp3.375Trilyun.
 Sharing Frekuensi hanya mudah di atas kertas.
 Frekuensi 3400-4200MHz tetap untuk FSS (Tahan Hujan, SLA tinggi)
Interview Dengan Kominfo:
 Sharing frekuensi antara IMT dan FSS masih sulit dilakukan pada saat ini.
 Tahun 2009, BWA (3500MHz) pernah menginterferensi VSAT.
 Penjajakan  sharing  frekuensi  dengan  pemasangan  VSAT  di  daerah  rural dan IMT di daerah urban.
 VSAT pilihan satu-satunya pilihan telekomunikasi masyarakat pada daerah terpencil
 Pembangunan infrastruktur Teresterial (FO) sedang dipercepat.

## 4.6. Penentuan Pilihan Terbaik
Dari  hasil  penelitian,  sharing  antara  FSS  dan  IMT  dimungkinkan  pada penggunaan  IMT  BTS small  cell  Indoor dengan  pembatasan  EIRP  sebesar <24dBm.  Sementara  itu  penggunaan  IMT  BTS macro  suburban,  Macro  Urban dengan EIRP di atas >24dBm menunjukkan adanya interferensi pada FSS.
Dari hasil pengamatan obyek kebijakan, identifikasi pilihan regulasi, assesment cost  benefit  analysis,  hasil  interview  dengan  menggunakan  Regulatory  Impact Analysis,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  pilihan  terbaik  adalah  pada  opsi pilihan  pertama  yaitu  “Tidak  Identifikasi  /  Tidak  Berubah”.  Pilihan  ini berdasarkan data-data berikut:
 Frekuensi  3400-4200GHz  yang  dipakai  oleh  FSS  sebagai  frekuensi downlink  (ruang  angkasa  ke  Bumi)  Extended-C-Band  dan  C-Band  adalah frekuensi  yang  kebal  terhadap  redaman  hujan  yang  intensitasnya  tinggi terutama di daerah tropis seperti Indonesia.
 Frekuensi  FSS  KU-Band  pada  frekuensi  10.95-12.75GHz  dan  frekuensi Ka-Band  pada  frekuensi  17.30-21.20GHz  sebagai  frekuensi  frekuensi downlink (ruang angkasa ke Bumi) alternatif FSS C-Band adalah frekuensi yang  kurang  kebal  terhadap  redaman  hujan  karena  terjadi  penurunan penerimaan diakibatkan hujan yang intensitasnya tinggi [39] .
 Sharing frekuensi antara FSS dan IMT masih belum mulus karena masalah interferensi. Sementara solusi pemisahan jarak pun belum ada standar jarak minimal agar FSS bebas dari interferensi dari IMT [34]
 Jaringan  teresterial  yang  belum  mencakupi  seluruh  daratan  dan  area-area terpencil membuat FSS menjadi pilihan satu-satunya pada daerah tertentu. Bahkan BTS seluler pun memanfaatkan FSS sebagai backhaul.
Dari  hasil  analisa  kelebihan  dan  kekurangan,  maka  penulis  menyimpulkan bahwa  penggunaan  frekuensi  C-Band  masih  sangat  dibutuhkan  oleh  Industri Satelit  sebagai  Frekuensi  Primer  dikarenakan  geografi  Indonesia  yang  berbentuk kepulauan  menyebabkan  sulitnya  pengembanan  infrastuktur  Fiber  Optic  antar pulau dan lokasi-lokasi terpencil. Selain itu letak geografis Indonesia yang berada di lingkungan tropis di mana curah hujan sangat tinggi, maka ketahanan frekuensi C-band  /  extended-C-Band  sangat  diandalkan  oleh  penyedia  layanan telekomunikasi satelit.
Hasil  ini  sejalan  dengan  pemikiran  pemerintah  yang  tertuang  dalam  website SDPPI,  “Pita  Frekuensi  satelit  C  band  merupakan  frekuensi  yang  sangat  stategis bagi  Indonesia  karena  digunakan  untuk  komunikasi  satelit.  Banyak  daerah  di Indonesia khsusunya di  Indoensia timur  yang belum  terjangkau oleh komunikasi terrestrial (optik) sehingga sangat bergantung pada komunikasi satelit. Sementara itu,  negara-negara  Eropa,  Korea  dan  Jepang  yang  telah  maju  sistem  komunikasi terestrialnya  (kabel  optik)  menginginkan  agar  pita  frekuensi  satelit  C-band digunakan  untuk  kebutuhan  IMT.  Perubahan  pita  C  Band  untuk  IMT  akan merugikan  kepentingan  Indonesia.  Oleh  karena  itu  dalam  konferensi  ini, Indonesia  memperjuangkan  agar  pita  satelit  tidak  digunakan  untuk  layanan IMT" [11]

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  metode  Regulatory  Impact Analysis  memperlihatkan  hasil  yang  sama  dengan  keputusan  pemerintah Indonesia  untuk  tidak  mengidentifikasi  frekuensi  3400-4200MHz  sebagai  salah satu  frekuensi  IMT.  Artinya  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia adalah  keputusan  yang  tepat  pada  saat  ini.  Indonesia  masih  membutuhkan
telekomunikasi berbasis Satelit untuk menunjang telekomunikasi di Indonesia dan mempersatukan  Indonesia,  baik  di  daerah  perkotaan,  pedesaan  maupun  area terpencil.  Frekuensi  3400-4200MHz  sebagai  frekuensi  Extended-C-band  dan  C- Band  sangat  mendukung  untuk  digunakan  di  Indonesia  karena  kebal  terhadap curah hujan iklim tropis seperti di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  ITU,  1994,  " Constitution  Of  The  International  Telecommunication  Union  (ITU)" diunduh dari http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-06/itu_const.xml tanggal  10 September 2016
[2]  Ofcom,  2013,  " Future  Demand  For  Mobile  Broadband  Spectrum  And  Consideration  Of Potential  Candidate  Bands  -  World  Radiocommunication  Conference  2015  Agenda  Item 1.1 ", Call for Input 18 Maret 2013 diunduh dari https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0030/55875/cfi-mobile-bb.pdf tanggal  23
Oktober 2016 .
[3]  ITU, 2012, " Final Acts WRC-12 ", pada World Radiocommunication Conference tahun 2012 di Geneva diunduh dari http://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.9-2012/en tanggal 23 Oktober 2016.
[4]  Kementrian  Kominfo,  2014,  " Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Tabel  Alokasi  Spektrum  Frekuensi  Radio Indonesia ", Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014
[5]  CASBAA, 2014, " WRC-15 Agenda Items That Threaten Fss Frequencies ", artikel.
[6]  APT,  2014,  " APT  Report  On  Frequency  Usage  Of  The  Band  3400-3600  MHz  No. APT/AWG/REP-37 ",  Meeting  APT  Wireless  Group  ke  16  di  Pattaya  Thailand  pada  18-21 Maret 2014
[7]  ESOA,  2015,  " Industry  View  On  C-Band  Related  Wrc-15  Agenda  Items  (I.E.  AI  1.1  AND 9.1-5) ", ATU/ITU Radiocommunication Forum di Niamey Nigeria pada 24 April 2015.
[8]  SES, 2014, " Challenges Faced By Fss In C-Band ", Forum RRS-14-Asia pada 26 Mei 2014
[9]  SES,  2015,  " WRC  Agenda  Items  1.1,  1.6.2  And  10 ",  ITU/MIC  International  Satellite Symposium 2015 di Danang Vietnam pada 30 September 215
[10]  ESOA  &  GVF,  2015,  " Ofcom  Spectrum  Review ",  diunduh  dari https://www.esoa.net/cms- data/positions/OFCOM%20Spectrum%20Review%202015%20-
%20GVF%20%20ESOA%20final.pdf pada 12 Desember 2015 [11]  Kominfo,  2015,  " Perjuangan  Kepentingan  Indonesia  Dalam  Konferensi  Komunikasi  Dan Radio  SeduniA  (World  Radiocommunication  Conference-WRC)  TAHUN  2015 "  website SDPPI http://www.postel.go.id/info_view_c_27_p_2439.htm diakses pada 2 Desember 2016 [12]  ITU,  " Radio  Regulation  -  Edition  Of  2016 ",  Genewa,  tahun  2016  diunduh  dari http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en pada 2 Desember 2016
[13]  ITU,  2008,  “ ICT  Regulation  Toolkit  –  Spectrum  Management ”  website  diakses  dari http://www.ictregulationtoolkit.org pada 7 Oktober 2016
[14]  Wawan Ridwan, 2011, " Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi ", InComTech Jurnal Telekomunikasi dan Komputer  vol.  2  no.2,  tahun  2011  diunduh  dari http://mte.pasca.mercubuana.ac.id/wp- content/uploads/2010/09/01_jurnal_wawan_01-20.pdf pada 1 Maret 2016
[15]  Zainullah  Manan,  2011,  " Pemilihan  Opsi  Regulasi  Layanan  Pita  Frekuensi  Radio  2,3  Ghz Untuk Keperluan Layananpita Lebar Nirkabel Dengan Metode Regulatory Impact Analysis ", InComTech  Jurnal  Telekomunikasi  dan  Komputer  vol.  2  no.2,  tahun  2011  diunduh  dari http://mte.pasca.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/03_journal_zainul_37- 62.pdf pada 1 Maret 2016
[16]  Nasokah,  2008,  " Implementasi  Regulatory  Impact  Assessment  (Ria)  Sebagai  Upaya Menjamin  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyusunan  Peraturan  Daerah ",  Jurnal  Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008 halaman 443 - 458
[17]  Khawar, Awais, dkk, " Spectrum Sharing Between Small Cells And Satellites: Opportunities And  Challenges ",  IEEE  ICCW  2015  -  Workshop  on  Cognitive  Radios  and  Networks  for Spectrum  Coexistence  of  Satellite  and  Terrestrial  Systems  (CogRaN-Sat),  pada  8-12  Juni 2015
[18]  ITU-R  M.2109,  2014,  " Sharing  Studies  Between  International  Mobile  Telecommunication- Advanced  Systems  And  Geostationary  Satellite  Networks  In  The  Fixed-Satellite  Service  In The  3  400-4  200  Mhz  And  4  500-4  800  Mhz  Frequency  Bands  In  The  Wrc  Study  Cycle
Leading To WRC-15 ", Join Task Group 4-5-6-7 pada 18 Agustus 2014
[19]  Jorn  Christensen,  2012,  " Interference  From  Broadband  Wireless  Access  Into  Satellite  C- Band  Fss  Applications ",  IEEE  Globecom  2012,  Global  Communication  Conference Exibition & Industry Forum, di California USA, pada 5 Desember 2012
[20]  Marko Höyhtyä, 2015, " Sharing Fss Satellite C Band With Secondary Small Cells And D2d Communications ", Communication Workshop (ICCW), 2015 IEEE International Conference on 8-12 June 2015 in London, page 1606 - 1611
[21]  Lway  Faisal,  2014,  " Terrestrial-To-Satellite  Interference  In  The  Cband:  Tractabel Calculation Technique ", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, . Vol. 65 No.3 tanggal 31st July 2014
[22]  LWAY  FAISAL,  2009, "Imt-Advanced  And  Fss  Interference  Area  Ratio  Methodology ", Jurnal    diunduh  dari www.sersc.org/journals/IJMUE/vol10_no3_2015/31.pdf pada  11
November 2016
[23]  Song Jin, 2013, " Analysis Of Adjacent Channel Interference Between Fss System And Imt-A System ",  Microwave,  Antenna,  Propagation  and  EMC  Technologies  for  Wireless Communications (MAPE), 2013 IEEE 5th International Symposium on 29-31 Oct. 2013 in Chengdu
[24]  APT,  2008,  " The  Co-Existence  Of  Broadband  Wireless  Access  Network  In  The  3400- 3800mhz And Fixed Satellite Service Networks In The 3400-4200mhz Band " APT Report No APT/AWF/REP-5 Edisi Maret 2008 diunduh pada 2 Desember 2016
[25]  Sana Aijaz, " Effects Of Deploying Imt-Advanced Systems On Fixed Satellite Services In The 3 400 - 3 600 Mhz Frequency Band In Pakistan ", ICAST 2008 2nd International Conference on Advances in Space Technologies, Islamabad, Pakistan, 29th – 30th November, 2008
[26]  Plum,  2015,  " Use  Of  C-Band  (3400/3600-4200  Mhz)  For  Mobile  Broadband  In  Hungary,
Italy, Sweden And The Uk - A Report For Ericsson, Huawei And Qualcomm ", June 2015
[27]  Lway  Faisal,  2009,  " Fss  Shielding  And  Antenna  Discrimination  Effect  On  Interference Mitigation  Techniques ",  International  Journal  of  Multimedia  and  Ubiquitous  Engineering, Vol. 10, No. 3 tahun 2015, halaman. 343-352
[28]  Comsys,  2014,  " Comsys  Vsat  Report  13th  Edition ",  London  England,  diunduh  dari http://www.comsys.co.uk/pdfs/p_vr_bro.pdf tanggal 28-Juni-2016.
[29]  Denny  Setiawan,  2010,  " Alokasi  Frekuensi  -  Kebijakan  Dan  Perencanaan  Spektrum Indonesia ",  diterbitkan  oleh  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika,  Direktorat  Jendral
Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, ISBN 978-979-17678-1-1 diunduh dari
http://www.academia.edu/9342833/Alokasi_Frekuensi_KEBIJAKAN_DAN_PERENCANA AN_SPEKTRUM_INDONESIA_Depko diakses tanggal 28-Juni-2016.
[30]  Gerson,  2015,  " Satellite  Regulatory  And  Usage  In  Indonesia ",  ITU/MIC  International Satellite Symposium 2015, Danang City, Vietnam pada 30 September- 1 October 2015
[31]  Mulyadi,  2016,  " Indonesian  Satellite  Service  Regulatory  Framework ",  ITU  International Satellite Symposium 2016 di Bali pada 6-8 September 2016
[32]  Ismail, 2016, " Tantangan Indonesia Era Fixed And Mobile Broadband ", Fti Motivation Day, 2016 Mahasiswa TPB Angkatan 2016 di Bandung pada 12 November 2016
[33]   DirJen  SDPPI,  2016,  " Data  Statistik  SDPPI  2016  Semester  I ",  diunduh  dari http://sdppi.kominfo.go.id/downloads/44/20160831113004- Buku_Dastik_Semester_2_2015_FINAL_250816.pdf pada 28-Juni-2016
[34]  ITU,  2015,  " Republik  Of  Indonesia  -  Proposal  For  Work  Of  The  Conference ",  World Radiocommunication Conference WRC-2015 di Jenewa pada 2-27 November 2015
[35]  ITU,  2015,  " Final  Acts  WRC-15 ",  World  Radiocommunication  Conference  2015  di  Jenewa pada 2-27 November 2015
[38]  Menkominfo, 2014, " Peraturan Mentri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No 21  Tahun  2015  Tentang  Peggunaan  Spektrum  Frekuensi  Radio  Untuk  Dinas  Satelit  Dan Orbit Satelit "
[39]   Gusti  Ayu  Meliati,  2008,  “ Studi  Perencanaan  Broadband  Vsat  Internet  Dengan Menggunakan  Ka-Band  Di  Indonesia ",  Paper  Skripsi,  Universitas  Indonesia,  diunduh  dari http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/623/jbptitbpp-gdl-gustiayume-31120-1-2008ta-1.pdf pada 11 November 2016
[40]  Chenxi  Su,  Xianghui  Han,  2014,  " Coexistence  Analysis  Between  Imt-Advanced  System  And Fixed Satellite Service System ", Military Communications Conference (MILCOM) by IEEE, di Baltimore pada 6-8 Oktober 2014, page 1692-1697
[41]  ITU, “ Report Itu-R S.2199 – Studies On Compability Of Broadband Wireless Access Systems And  Fixed-Satellite  Service  Networks  In  The  3400-4200  Mhz  Band ”,  diakses  dari http://www.itu.int/publ/R-REP/en pada 10 Desember 2016
[42]  Denny Setiawan, 2014, “ Perkembangan Teknologi Telekomunikasi Wireless Dan Tantangan Bagi  Indonesia  Ke  Depan ”,  Seminar  Sistem  Telekomunikasi  dan  Informasi  (STTI)  2014 Unika Admajaya tanggal 27 Oktober 2014 di Jakarta
[43]  Ditjen  Postel,  2009,  “ Penataan  Spektrum  Frekuensi  Radio  Layanan  Akses  Pita  Lebar Berbasis  Nirkabel  (Broadband  Wireless  Access/BWA) ”,  White  Paper,  diakses  online  dari http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/frekuensi/kepmen/101106%20white- paper%20bwa.pdf