## MENGUNGKAP FENOMENA PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN
Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo Email: nanu_lasa@yahoo.co.id Universitas Merdeka Madiun

## Abstrak
Penelitian    ini    bertujuan  untuk    mengungkap  pengawasan  publik  terhadap pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  Dana  Desa  di  kabupaten  Madiun.  Jenis penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis.  Penelitian  ini dilakukan di wilayah Kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli  dan  Agustus  tahun  2017.  Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  metode wawancara  mendalam (indept  interview )  dan  diskusi  berkelompok  atau focus group  discussion  (FGD) dengan  para  informan  yang  terdiri  dari stakeholders Dana  Desa,  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah  desa  (kepala  desa  dan  perangkat desa),  unsur  organisasi  kemasyarakatan  desa  (anggota  Badan  Permusyawaratan Desa), lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati Dana Desa dan wartawan. Di  sisi  lain,  dilakukan  studi  literatur  untuk  memahami  fenomena  yang  terjadi terkait pengawasan Dana Desa.  Hasil penelitian menemukan penyebab lemahnya pengelolaan  Dana  Desa  atau adanya kecenderungan penyalahgunaan  Dana Desa, yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan  dari  Camat,  Lemahnya  unsur  pembinanaan  dan  pengawasan  oleh Tim  Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4),  lemahnya pengawasan oleh BPD, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa,  tingginya  biaya  non  budgeter,  dan  kurang  cakapnya  sumber  daya  manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.
Keywords : Dana Desa, pengawasan publik

## Abstract
This  study  aims  to  reveal  public  oversight  of  the  management  and accountability  of  Village  Funds  in  Madiun  district.  The  kind  of  this  research  is qualitative and the data analysis used phenomenology approach. his research was conducted in Madiun Regency. Data collection was conducted in July and August of  2017.  The  research  data  was  collected  by  indepth  interview  and  focus  group discussion  (FGD)  with  informants  consisting  of  village  fund  stakeholders, consisting  of,  Village  Government  Elements  (Village  Head  and  Village  Device), Elements  of  village  community  organizations  (members  of  the  Village Consultative  Representatif),  village  fund  observers  and  journalists.  The  others side, done literary study to support phenomenon occored associated with village fund.  The result of the research finds the cause of the weakness of Village Fund management  or  the  tendency  of  misuse  of  the  Village  Fund.  That  are  the  non- functioning of the role of the village counselor, the weakness of the guidance and supervision of the Camat, the weakness of the guarding and supervision elements by  the  Government  and  Development  Security  Control  Team  (TP4),  the  poor supervision  by  BPD,  the  lack  of  public  participation  in  the  monitoring  of  the
Village  Fund,  the  high  cost  of  non  budgeters,  and  the  lack  of  competent  human resources (HR) managers of Village Funds and Village Heads. Keywords: Village Fund, public oversight

## PENDAHULUAN
Keberadaan  UU  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  telah  memberikan dasar  yang  kuat  bagi  masyarakat  desa untuk memimpin dan berpartisipasi dalam pembangunan  desa.  Konsekuensi  UU  ini, akan  dikucurkan  sejumlah  besar  uang yang belum pernah ada sebelumnya dalam pengelolaan  keuangan  desa,  baik  dari anggaran pemerintah maupun kewenangan desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desanya sendiri. UU  ini  mengharuskan  pemerintahan  desa untuk  membuka  pintu  partisipasi  bagi warga desa, memerintah secara transparan dan  akuntabel,  dan  memenuhi  hak-hak masyarakat dalam keterbukaan informasi.
UU  Nomor  6    Tahun  2014  tentang Desa  mendefinisikan  pembangunan  desa sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Sedangkan  tujuan  pembangunan  desa dinyatakan  di  dalam  pasa  l78  ayat  (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan   dasar,   pembangunan  sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.
Konsep  pembangunan  desa  di  dalam UU  Desa  ini  disebut  dengan village  self planning, yaitu  perencanaan  desa  yang berdiri sendiri dan diputuskan sendiri oleh desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.  Konsep  perencanaan  desa dalam  UU  Desa  mengalami  perubahan apabila  dibandingkan  dengan  UU  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  dan  PP  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Pemerintah Desa. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dari perencanaan  desa.  Sebelumnya  dalam  PP
Nomor  72  Tahun  2005  pasal  63 disebutkan  perencanaan  desa  merupakan bagian    dari    perencanaan kabupaten/kota sehingga perencanaan desa yang dilakukan  lebih  banyak  mengusulkan  ke atas  daripada  mengambil  keputusan  di tingkat  lokal  (desa)  yang  pada  praktiknya telah  menjadikan  desa  sebagai  objek pembangunan.
Pada  pasal  79  ayat  (4)  dan  (5)  UU Desa  disebutkan  bahwa  peraturan  desa tentang   RRPJM  Desa  dan  RKP  Desa merupakan    satu-satunya    dokumen perencanaan  di  desa  dan  merupakan pedoman  dalam  penyusunan  APBDesa.
Desa merancang program/kegiatan pemenuhan hak warga disertai
anggarannya,  yang  kemudian  dituangkan dalam  kebijakan  berupa  dokumen  RPJM Desa,  RKP  Desa  dan  APB  Desa.  Alur perencanaan pembangunan desa tadi jelas sekali  merupakan  pelaksanaan  prinsip onevillage, oneplan, onebudget sebagaimana diatur dalam  UU Desa.  Jika desa menunaikan
tanggungjawab pembangunan  dengan,  maka  desa  akan langsung  berperan  penting  memenuhi hak-hak  warga  atas  pelayanan  dasar  dan pengurangan kemiskinan. Pemberian segenap  kewenangan  desa  ini,  diikuti dengan  penyerahan  sumber  daya/dana berdasarkan prinsip money follow function. Namun disisi lain, meningkatnya sumber  daya/dana  yang  dikelola  desa memperbesar risiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Pasal  80  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan    dengan    mengikut  sertakan masyarakat desa. Ketentuan ini dijabarkan  lebih  lanjut  di  dalam  PP Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang    Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  yaitu  bahwa partisipasi  masyarakat  di  dalam  proses perencanaan pembangunan desa
dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Di dalam pasal 81 ayat (4) ditegaskan bahwa  pembangunan  lokal  berskala  desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan  pelaksanaan  program  sektoral yang  masuk  ke  desa  diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.
Di  sisi  lain,  UU  ini  menghadirkan risiko  yang  cukup  besar  karena  banyak desa  yang  belum  memiliki  pengalaman dalam  mengelola  dana  yang  cukup  besar. Potensi risiko yang cukup nampak adalah adanya penyalahgunaan atau penyimpangan  penggunaan  dana  ( fraud )
oleh  pihak  tertentu  dan  juga  adanya konflik  vertikal  dan  horizontal  di  tingkat desa.
Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah “ Fraud Triangle ” (Wells, J. T.,  2011)  yaitu:  adanya  kesempatan ( opportunity ),  adanya  tekanan (pressure) serta karena sikap atau karakter (rasionalization), dan  dalam  pengelolaan Dana  Desa  ke  tiga  kondisi  tersebut  amat sangat  memungkinkan  terjadi,  untuk  itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu  secara  aktif  melakukan  pencegahan terjadinya  penyalahgunaan  dana  dan terjadinya  konflik  dengan  bersama-  sama melakukan  pengawalan  dalam  proses pembangunan desa.
UU Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan  desa.  Pasal  82  UU  Desa menyatakan  secara  tegas  hak  masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan.  Berbagai  temuan  hasil pengawasan  dan  pemantauan,  termasuk berbagai  keluhan    atas    pelaksanaan pembangunan    desa,  dapat  disampaikan masyarakat  kepada      pemerintah    desa dan    Badan      Permusyawaratan    Desa (BPD).    Keterlibatan  masyarakat  desa
dalam mengawasi dan memantau pembangunan  desa,dapat  juga  dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan  desa  dalam  Musyawarah
Desa.
Upaya  mengawasi  dan  memantau pembangunan  desa  dan  pengelolaan keuangan  desa  diharapkan  mendorong adanya  akuntabilitas  pemerintah  desa, sehingga akan memberikan dampak positif  kepada kepala desa dan aparatnya dalam  menjalankan  pemerintahan.  Jadi, pengawasan  dilakukan  bukan  berarti masyarakat  desa  tidak  percaya  dengan proses  pembangunan  dan  pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.  Masyarakat  desa  dapat  melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan  desa  dan  pengelolaan APBDesa  di  tiga  tahapan,  yaitu  tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
Untuk  meminimalisir  resiko  yang mungkin terjadi, selain adanya pengawasan masyarakat juga ada pendamping  desa  yang  ditunjuk  oleh kementerian  desa,  mempunyai  tugas mendampingi  desa  mulai  perencanaan, pelaksanaan  hingga  pertanggungjawaban Dana  Desa.  Proses  pengawasan    secara langsung  dalam  setiap  kegiatan  tentunya telah  dilakukan  untuk  mengarahkan  desa agar pemanfaatan Dana Desa dan prosesnya  sesuai  dengan  aturan  dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan penelitian disimpulkan:
“Bahwa  sampai  saat  ini  APBD masih  belum  bisa  dikategorikan berpihak pada rakyat, bahwa perencanaan  dan  penganggaran daerah  di  kota  maupun  kabupaten sudah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, namun keterlibatan masyarakat tidak disertai  dengan  memperjuangkan partisipasi masyarakat sebagai
stakeholders  dan  lebih  banyak  ke aspek  formalitas  semata”.  (Rahaju dan Wibisono, 2016)
Pada  penelitian  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  dalam  penyusunan APBD  di  berbagai  tingkatan,  salah satunya  di  tingkat  desa  (Musrenbang Desa)  lebih  banyak  ke  aspek  formalitas semata. Di sisi lain, dalam hal pelaksanaan  dan  pengawasan  masih terdapat  kelemahan  yang  ditunjukkan dalam penelitian berikut:
“Namun  dalam  pengelolaan  (Dana Desa)  tersebut  masih  kurang  baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana,  tidak  ada  transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran Dana Desa itu  sendiri.  Hambatan  partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran  Dana  Desa  masih  lemah baik  dari  segi  pikiran,  tenaga, keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan  oleh  keputusan  yang tidak  bijaksana,  komunikasi  yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat,  and  pendidikan  yang rendah. (Syahrul Syamsi, 2014)
Salah  satu  tugas  BPD  adalah melakukan  pengawasan  perencanaan  dan pengelolaan APBDesa dan Alokasi Dana Desa. Namun dalam menjalankan fungsinya, BPD juga kurang optimal. “Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bebakung belum optimal dalam melakukan pengawasan  hal  tersebut  dapat dilihat  dari  kinerja  BPD  dalam merumuskan  agenda  perencanaan masih sangat kurang dan peran aktif BPD  dalam  melakukan  pengawasan langsung belum berdasarkan standar  operasional  pengawasan BPD serta koordinasi antar anggota BPD dalam berkerjasama melakukan pengawasan di
lapangan.  Faktor  lain  disebabkan kurangnya  pengetahuan  terhadap fungsi  dan  tugasnya  selaku  BPD serta  latar  belakang  pendidikan yang  rendah  menjadi  faktor  utama lemahnya pengawasan terhadap distribusi ADD dilaksanakan.
(Danel, 2016)”
Pada  penelitian  lain  menyimpulkan bahwa BPD kurang optimal menjalankan fungsinya dalam pengawasan APBDesa.
“BPD  di  Desa  Senambah  masih belum bisa berperan secara optimal dalam pengawasan pengelolaan APBDes.  ada  beberapa  kendala yang dialami dalam dalam pelaksanaan pengawasan ini,
misalnya,  kurangnya  kerja  sama antar  anggota  BPD  dan  kurangnya kesadaran  anggota  BPD  dalam melaksanakan  fungsi  dan  tanggung jawabnya  sebagai  BPD  dalam melaksanakan  pengawasan.  (Deri. 2017)”
Pengawasan Dana Desa juga dilakukan  secara  tidak  langsung  (tidak melekat)  oleh  organisasi  atau  lembaga yang  tidak  terlibat  langsung  dalam pengelolaan  Dana  Desa,  yaitu  inspektorat di tingkat pemerintah daerah, oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  baru  saja juga telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan  Dana  Desa  di  tingkat nasional  oleh  Presiden  RI,  dan  rencanaya Kementerian  Desa  PDTT  juga  akan melibatkan Polri dalam pengawasan Dana Desa.
Fungsi  pengawasan  yang  ketat  dan melibatkan berbagai pihak tersebut menunjukkan keinginan dan tekad pemerintah  atas  keberhasilan  program Dana Desa sehingga mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat di desa dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Hingga  tahun  ini  pemerintah  sudah mengucurkan  Dana  Desa  sebanyak  Rp 127,74  triliun.  Rinciannya  tahun  2015
sebesar  Rp  20,76  triliun,  tahun  2016 sebesar  Rp  49,98  triliun  dan  tahun  2017 sebesar  Rp  60  triliun.  Total  desa  yang menerima  dana  tesebut  sebanyak  74.093 desa  (detik.com,  9/08/2017).  Dalam kenyataannya penyalahgunaan Dana Desa masih  dilakukan  di  beberapa  daerah,  dan hingga  saat  ini  sudah  masuk  sedikitnya 362  laporan  mengenai  penyalahgunaan
Dana Desa (tempo.com, 4/08/2017). Berita terakhir tentang penyimpangan  Dana  Desa  yaitu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap  11  pejabat  di  Kabupaten Pamekasan,  Jawa  Timur,  dalam  sebuah operasi  tangkap  tangan  (OTT)  yang berlangsung  hari  Rabu  tanggal  2  Agustus 2017.  Mereka  diduga  menerima  suap terkait pengelolaan Dana Desa (kumparan.com).  KPK  telah  menetapkan 5 orang tersangka dugaan suap penanganan kasus korupsi penyelewengan Dana  Desa,  yaitu  Bupati  pamekasan
Ahmad  Syafii,   Kepala Kejaksaan  Negeri Pamekasan,  Rudi  Indra  Prasetyo,  Kepala Inspektorat  Pamekasan  Sucipto  Utomo, Staf  Inspektorat  Solehudin,  dan    Kepala Desa Dasok Kabupaten Pamekasan, Agus Mulyadi, sebagai tersangka (kompas.com, 3/08/2017)
Kepala  Desa  Kranggan  (Sriyono), kecamatan  Geger,  kabupaten  Madiun menjadi  tersangka  penggelapan    dana bantuan  keuangan  khusus  (BKK)  setelah terkena  operasi  tangkap  tangan  (OTT) oleh  Satgas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar (Saber  Pungli)  Polres  Madiun  (Radar
Mejayan, 11/08/2017).
Berbagai penyimpangan dalam pengelolaan  Dana  Desa  sangat  mungkin akan  mengakibatkan  tujuan  dari  program Dana  Desa  tidak  bisa  terwujud.  Hal  ini dapat diindikasikan dari pernyataan Menteri  keuangan  Sri  Mulyani  dalam acara  “Pajak  Bertutur”  pada  11  Agustus 2017 yang juga mempertanyakan efektivitas  penggunaan  Dana  Desa.  Hal ini  karena  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS) terakhir justru menunjukkan
adanya kenaikan jumlah penduduk
miskin,  jika  membandingkan  data  BPS,
Maret 2017 - September 2017 (kompas.com,  11/08/2017).  Menteri  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi (Mendes  PDTT),  Eko  Putro
Sandjojo  meminta  kepada  masyarakat turut  membantu  melakukan  pengawasan penggunaan dana desa (tempo.co, 17/08/2017).
Peran  masyarakat    (publik)  yang setiap  saat  melihat,  mengamati  dan merasakan  langsung  proses  pengelolaan Dana  Desa  untuk  berbagai  program kegiatan  di  desanya  sendiri  sangat diperlukan,  karena  pada  prinsipnya  Dana Desa  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat  berhak  tahu  dan  berhak mendapatkan  informasi  yang  benar  dan akuntabel  atas  pengelolaan  Dana  Desa serta berhak ikut mengawasi pemanfaatan Dana Desa agar sesuai dengan  kebutuhan masyarakat desa.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, rumusan  masalah  yang  diajukan    adalah:
Bagaimanakah pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di kabupaten  Madiun  yang  selama  ini    telah dilakukan? Penelitian  ini  bertujuan untuk mengungkap  pengawasan  publik  terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di kabupaten Madiun.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif yang  bertujuan  menafsirkan  fenomena yang  terjadi  yang  dilakukan  dengan melibatkan berbagai metode.
“Penelitian kulitatif merupakan penelitian yang bermaksud
memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  presepsi,  motivasi, tindakan  dan  lain  secara  holistic  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2012: 6).
Penelitian ini menggunakan paradigma  interpretif,  yang  mempunyai tujuan  penelitian  untuk  memaknai  ( to interpret  atau  to  understand ,  bukan to predict ).  Paradigma  interpretif  ini  lebih menekankan pada makna ( interpret ) seseorang terhadap sebuah simbol (Sopanah, 2009). Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah Kabupaten  Madiun  dengan  obyek  analisis yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan  Dana  Desa.  Pengumpulan data  dilakukan  pada  Juli  sampai  dengan Agustus 2017. Data penelitian dikumpulkan  dengan  metode  wawancara yang  mendalam  ( indept  interview )  dan melakukan  diskusi  berkelompok  atau focussed  group  discussion  (FGD) dengan para  informan  yang  terdiri  dari stake holder Dana Desa, yang terdiri dari,  unsur pemerintah  desa  (Kepala  Desa  dan Perangkat Desa), unsur organisasi kemasyarakatan  desa  (anggota  Badan Permusyawaratan Desa), Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  pemerhati Dana Desa dan wartawan. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, Pendekatan fenomenologi memiliki tujuan untuk memahami respon atas keberadaan manusia atau masyarakat, dan pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien  dalam  Sopanah,  2009).  Metode yang  digunakan  adalah fenomenologi hermeneutik yaitu berkaitan dengan menginteprestasikan  dan  memahami  hasil pemikiran  manusia  yang  memberikan  ciri pada  dunia  sosial  dan  kultural  (Van Manen,  1990  dalam  Creswell,  2014).  Di sisi  lain,  dilakukan  studi  literatur  untuk memahami  fenomena  yang  terjadi  terkait pengawasan Dana Desa.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Temuan hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  secara langsung  dengan  melakukan  wawancara yang  mendalam  dengan  berbagai  unsur
stakeholders Dana  Desa  di  kabupaten Madiun  pada  bulan  Juli  sampai  dengan Agustus  2017,  serta  dilakukannya focus group discusion (FGD) dengan stakeholders lainnya,  diperoleh  beberapa hal  terkait  dengan  fenomena  pengawasan pengelolaan Dana Desa. a. Tidak berfungsinya peran Pendamping Dana Desa Pendamping  desa  yang  ditunjuk oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi (Kemendesa) dalam melakukan pengelolaan  dan  pemanfaatan  Dana Desa  terutama  pendamping  lokal belum  mampu  melakukan  tugas  dan fungsinya sebagaiamana PP nomor 47 tahun  2016  Perubahan  PP  nomor  43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa
Nomor  6  Tahun  2014.  Hal  ini  juga yang  dikeluhkan  oleh  sebagian  besar desa-desa  di  Kabupaten  Madiun, banyak pendamping desa atau bahkan hampir  semua  pendamping  desa  di
Kabupaten Madiun yang tidak berfungsi. Hal ini bukan karena tidak paham atas  tugas  dan  fungsinya  namun kebanyakan mereka juga tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan  dalam  pengelolaan  Dana
Desa. Bahkan ironisnya mereka justru bertanya  kepada  Perangkat  Desa  atau pelaksana kegiatan Dana Desa tentang berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan pekerjaannya,  teknis  kegiatan  dan lain-lain.    Hal  ini  sebagaimana disampaikan  oleh  salah  satu  kepala desa  di  kabupaten  Madiun  yang mengatakan:
“…  pendamping  desa  tidak berfungsi sama sekali, tidak tahu tugasnya  di  desa.  Orangnya  ada tapi  mereka  tidak  mambantu sama  sekali.  Berbeda  dengan Pendamping  PNPM  dulu  yang selalu  membantu  dan  memberi solusi jika ada masalah di desa.”
b. Lemahnya unsur pembinanaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Camat
Peran  Camat  sebagai  unsur pengawas  dan  pembina  desa  sangat jelas  disebutkan  dalam  PP  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 154, sehingga tugas  tersebut  melekat  pada  diri pribadi  seorang  Camat  dan  tidak  bisa didelegasikan ke orang lain. Kenyataannya peran Camat tersebut masih sangat lemah, di mana banyak  Camat  yang  tidak  tahu menahu mengenai kegiatan penggunaan  Dana  Desa  yang  ada  di wilayahnya.  Bahkan  ada  Camat  yang mendelegasikan  perannya  tersebut kepada  Kepala  Urusan  Pemerintahan Desa  yang  ada  di  bawahnya,  yang secara  teknis  ternyata  mereka  sama sekali  tidak  paham  atas  pengelolaan Dana  Desa.  Bahkan  hubungan  antara desa  dengan  Camat  seperti  ini terutama  dalam  pengelolaan  Dana
Desa  seringkali  menimbulkan  atau memunculkan  biaya non  budgeter yang besar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh desa dalam  laporan  pertanggungjawaban Dana Desa, sehingga hal ini memunculkan  persoalan  baru  bagi pemerintah  desa  dalam  melakukan pertanggungjawaban, hingga melakukan berbagai rekayasa pelaporan  untuk  menutup  biaya  non bageter  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan  oleh  direktur  Bina  Desa Madiun sebagai berikut :
“…Camat  tidak  mampu  menjalankan fungsinya  sebagai  pengawas  dan Pembina  Dana  Desa  sebagaimana pasal  154  dalam  PP  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Desa  Nomor  6 Tahun 2014. Bahkan dalam berhubungan/berkomunikasi  dengan kecamatan  mengenai  Dana  Desa, telah  memunculkan  biaya-biaya  non
budgeter  yang  harus  ditanggung  oleh desa  dan  secara  teknis  tidak  bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel  oleh  kepala  desa  melalui laporan  pertanggungjawaban  Dana Desa  karena  tidak  masuk  dalam perencanaan desa (APB Desa).”
Kondisi seperti ini telah
membuat  pemerintah  desa  berada dalam posisi yang lemah dan tertekan, karena tidak mungkin untuk  melawan pembina  atau  pengawasnya,  namun mengalami kesulitan dalam menyusun laporan  pertanggungjawaban  Dana Desa.
c. Lemahnya unsur pembinanaan dan pengawasan  oleh    Tim  Pengawalan Pengamanan  Pemerintahan  dan Pembangunan (TP4)
Direktur  Bina  Desa  Madiun mengatakan,
“Tim  Pengawalan  Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)  Kejaksaan  Negeri  Madiun kurang  menjalankan  fungsinya dengan  baik.  Seandainya  fungsi ini  dijalankan,  maka  hal-hal negatif  terkait  dengan  Dana Desa bisa diminimalkan” . Di  sisi  lain,  menyikapi  operasi tangkap tangan oleh KPK di
Pamekasan  pada  Rabu  (2/08/2017), disampaikan oleh wartawan Jawa Pos (4/08/2017),  “Hal  itu  tidak  akan terjadi jika Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri Pamekasan menjalankan fungsinya dengan baik. Namun bukannya  memberi  petunjuk,  Kepala Kejari Pamekasan Rudi Indra Prasetya masalah  memeras  Kepala  Desa  yang di dampinginya.
d. Lemahnya  Pengawasan  Dana  Desa oleh BPD Pengawasan  Dana  Desa  oleh
BPD  lebih  banyak  karena  unsur formalitas, cenderung menyetujui
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan  Dana  Desa.  Anggota  BPD yang merupakan representasi masyarakat desa seharusnya menjalankan  amanah  pasal  55  UU Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, yaitu mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala  Desa;  b.  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;  dan  c.  melakukan  pengawasan kinerja Kepala Desa. Kondisi semacam ini seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bina Desa Madiun:
“Secara  umum  dalam  hal pengawasan  Dana  Desa  oleh BPD  hanya  formalitas  saja, mengikuti kebiasaan, dan kurang renpon  terhadap  permasalahan Dana Desa. Seharusnya pencegahan penyimpangan pengelolaan  Dana  Desa  bisa dilakukan sejak tahap perencanaan. Selanjutnya diawasi dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. e. Lemahnya  Partisipasi  Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa Secara umum partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  Dana Desa  bisa  dikatakan  rendah.  Salah satu tokoh masyarakat mengatakan: “Kebanyakan
masyarakat
Madiun  pasif,  tidak  mau  konflik, takut  terbawa-bawa  masalah. Bahkan  mereka  kurang  paham terhadap  anggaran  desa  dan rencana pembangunan desa. Seharusnya mereka bisa menyalurkan  aspiranya  terkait penyimpangan Dana Desa karena  tidak  sesuai  dengan perencanaan atau kualitas pekerjaan fisik yang jelek kepada BPD  atau  ke  Kepala  Desa Langsung”. f. Tingginya biaya non budgeter yang dikeluarkan berkaitan dengan pengelolaan  Dana  Desa  yang  tidak bisa di pertanggungjawabkan
Terungkap pula bahwa selama ini desa-desa  telah  menanggung  biaya non  budgeter  yang  tinggi  dalam kegiatan  pengelolaan  Dana  Desa, yang keberadaanya tidak mudah untuk dihindari.  Kondisi  ini  seolah-olah sudah menjadi budaya yang berlangsung  turun-temurun  (lama). Biaya-biaya  tersebut  tidak  masuk dalam  APB  Desa,  karena  dalam pembahasan  RPJM  dan  RKP  Desa biaya  tersebut  tidak  pernah  diusulkan sehingga tidak bisa dipertangungjawabkan melalui mekanisme  pertangungjawaban  Dana Desa. Beberapa contoh yang diungkapkan  oleh  perangkat  desa  dan kepala  desa  tentang  biaya  tersebut antara  lain:  biaya  keamanan,  biaya publikasi  dan  biaya  pembinaan  dari instansi  di  atasnya,  di  mana  biaya tersebut tidak ada bukti pengeluarannya. Mengenai  terjadinya  biaya  non budgeter tersebut sebagaimana diceritakan oleh perangkat desa sebagai berikut:
“...Sering  ada  oknum  yang  mengaku sebagai  petugas  keamanan,  sebagai wartawan  atau  sebagai  LSM  yang meminta dana untuk keamanan program  kegiatan,  juga  ada  uang pembinaan  untuk  instansi  pembina atau  pengawas.  Semua  itu  tidak  bisa dipertanggungjawabkan.”
g. Kurang  cakapnya  SDM  pengelola Dana Desa dan Kepala Desa Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  di tingkat  desa  di  mana  di  dalamnya terdapat mekanisme perencanaan, pelaksanaan,  pencairan  dana,  dan pertanggungjawaban.  Pada  beberapa desa  di  kabupaten  Madiun,  pekerjaan
Tim  Pelaksana  Dana  Desa  ini  kurang
dipahami  oleh  Tim  Pelaksana  Dana Desa sehingga berdampak pada kesulitan implementasi dan pertanggungjawaban Dana Desa tersebut. Beberapa kasus yang ditemui,  yaitu  kesulitan  pelaporan kegiatan, pelaporan perpajakan, bahkan terdapat Kepala Desa Kranggan (Sriyono), kecamatan Geger,  kabupaten  Madiun  menjadi tersangka  penggelapan    dana  bantuan keuangan  khusus  (BKK)  setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh  Satgas  Sapu  Bersih  Pungutan Liar  (Saber  Pungli)  Polres  Madiun (Radar Mejayan, 11/08/2017).
Hal  ini  seperti  yang  dikatakan oleh  salah  satu  Perangkat  Desa  di Kabupaten Madiun:
“…  Tim  Pelaksana  Dana  Desa terutama  bendahara  seringkali mengalami kesulitan dalam meng-SPJ-kan  dan  melaporkan pajak.  Bendahara  juga  kurang memahami mekanisme pencairan dana sehingga bisa dimanfaatkan oleh oknum Kades… “.
“Bahwa  banyak  kepala  desa yang belum siap menerima alokasi  Dana  Desa,  hal  ini dibenarkan  oleh  Menteri  Desa PDTT.  Kondisi  itu  membuat mereka rawan
melakukan kesalahan  prosedur  yang  bisa berujung  pada  ranah  korupsi”.
(Jawa Pos, 4/08/2012)

## PEMBAHASAN  HASIL PENELITIAN
Beberapa  hasil–hasil  temuan  tersebut di atas, mengindikasikan adanya penyalahgunaan/penyimpangan (fraud) atas pengelolaan Dana Desa, yang dikarenakan  lemahnya  pencegahan  dan pengawasan  yang  dilakukan  di  mana lemahnya  pencegahan  tersebut  terjadi karena  tidak  berfungsinya  faktor-faktor kunci pencegahan dan pengawasan.
Agar  pengelolaan  dan  pemanfaatan Dana  Desa  dapat  sesuai  aturan  dan  tujuan program diperlukan beberapa kondisi yang mendukung, di antaranya:
a. Masyarakat  yang  paham  APBDesa dan mau berpartisipasi Lemahnya partisipasi masyarakat desa dikarenakan ketidaktahuan mereka  atas  anggaran  desa  (APB Desa) dalam perencanaan pembangunan  desa.  Padahal  tujuan pembangunan  desa  harusnya  dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga APB Desa sebenarnya milik masyarakat  desa.  Perlunya  upaya pemerintah  daerah,  akademisi  dan pemerhati atau penggiat pembangunan  desa  untuk  membuat kegiatan yang pada intinya memberikan pendidikan (pengetahuan)  pada  masyarakat  desa tentang  anggaran  desa  dan  rencana pembangunan  desa  mulai  dari  RPJM Desa, RKP Desa hingga APB Desa. Dokumen desa tersebut seharusnya berisi keinginan masyarakat  desa  dan  menyadarkan masyarakat  desa  bahwa  rencana pembangunan  desa  tersebut  adalah miliknya  sehingga  mereka  berhak untuk  terlibat  dan  mengawasinya. Dengan  paham  terhadap  anggaran desa  dan  rencana  pembangunan  desa, tentunya  partisipasi  masyarakat  akan meningkat.

## b. Evaluasi  keberadaan  Pemdamping Desa
Perlunya  ada  informasi  sampai ke  Kementerian  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi (Kemendesa  PDTT)  tentang  kinerja
Pendamping  Desa  yang  indikasinya tidak terlalu menggembirakan, sehingga  perlu  ada  evaluasi  atas keberadaan  mereka  di  desa.  Pada kenyataannya  banyak  desa  yang melakukan  konsultasi  kepada  pihak lain  (bukan  pendamping  desa)  karena lebih  paham  mekanisme  dan  kegiatan
pengelolaan  Dana  Desa,  sehingga perlu  membuka  wacana  agar  desa dapat  menunjuk  sendiri  pendamping atau konsultannya dengan memanfaatkan Dana Desa tersebut. c. Pejabat yang kompeten dan peduli Perlunya peran dari “whistleblower” yang dapat mensuarakan kepada pemerintah daerah  tentang  kinerja  Camat  sebagai pembina  dan  pengawas  desa  dalam pelaksanaan  Dana  Desa,  sehingga perlu ada evaluasi terkait peran Camat oleh pemerintah daerah, dan menyiapkan  pejabat  yang  kompeten sebagai  Camat.  Selain  itu  perlu dilakukan  evaluasi  terhadap  pejabat struktural  di  bawah  Camat,  yaitu Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) karena secara umum kurang  memahami  dan  berperan  aktif sebagai  kepanjangan  tangan  Camat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan Dana Desa.
Pejabat  pengawas  dan  pembina desa  (Camat  atau  sebutan  lain)  perlu belajar  lagi  tentang  UU  Desa  dan  PP Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014, khususnya  pada  pasal  154  agar  lebih paham dan mengerti sehingga mampu menjalankan peran mereka sebagaimana  di  uraikan  dalam  PP tersebut. Seharusnya  pembinanaan  dan pengawasan  oleh  Tim  Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri  Madiun  bisa  menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Fungsi  ini justru untuk pencegahan penyelewengan Dana Desa. d. Pelatihan, Pembinaan, dan Pengawasan terus-menerus Harus  diakui  bahwa  perilaku koruptif di berbagai lapisan masyarakat,
terutama dalam
pengelolaan Dana Desa adalah budaya yang  dihasilkan  dari  proses  interaksi masyarakat dan hukum yang panjang. Rasanya  tidak  adil  bila  indikasi penyimpangan pengelolaan Dana Desa hanya dibebankan kepada kepala desa  dan  tim  pelaksana  Dana  Desa. Kegiatan  pelatihan,  pembinaan,  dan pengawasan  terhadap  Dana  Desa harus  terus-menerus  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  berwenang  dan kompeten. Selanjutnya partisipasi publik/masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,  dan  wartawan  terhadap pengelolaan  dan  pengawasan  Dana Desa hendaknya terus didorong untuk dilakukan.  Hal  ini  diharapkan  ke depan perencanaan, pengadministrasian,  pengelolaan,  dan pertanggungjawaban  Dana  Desa  akan semakin  baik  dan  tepat  sasaran  untuk pemberdayaan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diberikan dari analisa  atas  di  atas  terkait  dengan pengawasan publik Dana Desa di kabupaten Madiun, di antaranya: 1. Tidak berfungsinya peran Pendamping Desa dalam menjalankan pendampingan mekanisme pengelolaan Dana Desa. 2. Lemahnya  unsur  pembinaan  dan pengawasan  dari  Camat.  Hal  ini mengindikasikan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan ( fraud ) atas pengelolaan Dana Desa.
3. Lemahnya  unsur  pembinanaan  dan pengawasan  oleh    Tim  Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri Madiun. Hal ini mengindikasikan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan ( fraud ) atas
pengelolaan Dana Desa.
4. Lemahnya  pengawasan  Dana  Desa oleh  BPD  dan  lebih  banyak  karena unsur formalitas saja.
5. Masih lemahnya partisipasi masyarakat  di  banyak  desa  dalam melakukan  pengawasan  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  Dana  Desa sebagai  dampak  kurang  dipahaminya anggaran desa dan rencana pembangunan desa oleh masyarakat. 6. Bahwa diindikasikan adanya penyimpangan  atas  pengelolaan  Dana Desa,  hal  ini  nampak  dari  adanya biaya non  budgeter yang  tidak  bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme  pelaporan  Dana  Desa  dan memicu munculnya rekayasa- rekayasa kegiatan dan pertanggungjawaban  lainnya  untuk menutupi biaya non budgeter tersebut. Indikasi penyimpangan ini bisa berdampak pada kasus hukum. 7. Kurang cakapnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa. 8. Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pelaporan Dana Desa di kabupaten Madiun masih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Creswell, John W. 2014. Penelitian  kualitatif  dan  desain riset. Jakarta: Pustaka Pelajar.
[2] Danel. 2016. eJournal Ilmu Pemerintahan,  4  (1)  2016:  167- 176 ISSN 2477-2631, (ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id), Studi  Tentang  Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bebakung  Kecamatan  Betayau Kabupaten Tana Tidung. [3] Deri. 2017. eJournal Ilmu Pemerintahan,  2017,  5  (1):  121- 132 ISSN 2477-2458, (ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id). Peran  Badan  Permusyawaratan Desa  (  BPD)  dalam  Pengawasan Pengelolaan  Apbdes  Di  Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. [4] Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [5] Rahaju,  ML.  Endang  Edy  dan Wibisono,  Nurharibnu.  2016. Call for  paper  Seminar  Nasional  Ilmu Ekonomi,  Universitas  Merdeka Madiun: Potret  Partisipasi  (Semu) Publik Sebagai Pengambilan Keputusan  Representatif  Dalam Penyusunan APBD. [6] Sopanah. 2009. Studi Fenomologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan  APBD,  Simposium Nasional  Akuntansi  (SNA)  XII Palembang, 4-6 November 2009 di Universitas Sri Wijaya Palembang.
[7] Syahrul  Syamsi.  2014. JISIP: Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  ISSN.  2442-6962  Vol.  3, No. 1 tahun 2014, (www.publikasi.unitri.ac.id). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. [8] Wells, J.T. 2011. Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection ,  3 rd edition.  Hoboken, New  Jersey,  John  Wiley  &  Sons,
Inc., pp.1–400
[9] UU  RI.  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
[10] UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[11] PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
[12] PP Nomor 43 Tahun  2014  tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
[13] https:// news .detik.com/berita/d-
3591780/agar-kasus-dana-desa-di- pamekasan-tak-terulang_  Rabu  09 Agustus 2017, 07:39 WIB.
https://www.tempo.co/read/fokus/2017/08/ 04/3538/korupsi-dana-desa-362- laporan-masuk-ke-kpk_4 agustus 2017.
https://www.kompas.tv/content/article/102 37/video/berita-kompas-tv/kpk- tetapkan-5-tersangka-suap- penyelewengan-dana-desa_3  agustus 2017.
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/ 11/184357426/kemiskinan-naik-sri- mulyani-pertanyakan-pengelolaan- dana-di-daerah_11 agustus 2017
http://www.tempo.co/read/news/2017/08/1 7/299900822/mendes-pdtt-minta- masyarakat-pantau-pelaksanaan- proyek- pembangunan_17Agustus2017.
Radar  Mejayan ,  Camat  Tunjuk  Sekdes Jadi Plt Kades Kranggan, halaman 32, 11/08/2017. Jawa  Pos ,  Dana  Desa  Untuk  Proyek Bupati, halaman 1 dan 11, 4/08/2012. Jawa Pos, Tak Cakap, Kepala Desa Rawan
Diperas, halaman 1 dan 11,
4/08/2017.