## KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKOWI TERHADAP MASALAH KEWARGANEGARAAN DALAM MERESPONS ISU GLOBAL: STUDI KASUS
COVID-19
Hastangka 1 , Muhammad Farid 2
Pusat Studi Pancasila, UGM 1 , President University, Cikarang, Jawa Barat ,2
Email : hastangka@gmail.com 1 ; mfarid@president.ac.id 2
Naskah diterima: 03/03/2020 revisi: 28/04/2020 disetujui: 28/04/2020

## Abstrak
Peran  negara  menjadi  penting  dalam  upaya  menjawab  tantangan  kewarganegaraan. Fenomena penyebaran virus Corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada  awal  bulan  Desember  2019  menjadi  titik  tolak  awal  kasus  merebaknya  virus  Corona yang  sampai  sekarang  menjadi  persoalan  dunia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  arah  dan  model  kebijakan  Presiden    Joko  Widodo  dalam  menangani tantangan kewarganegaraan pada konteks  kebijakan dalam dan luar negeri untuk menanggapi isu global, yaitu pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam dengan skala  nasional.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan menggunakan analisa koherensi internal,  interpretasi, heuristika, dan analisis wacana terhadap  data  yang  bersumber  dari  pemerintah,  media  massa  cetak  maupun  daring,  buku, jurnal  ilmiah,  dan  majalah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  politik Presiden  Jokowi  dalam  menghadapi  masalah  kewarganegaraan  dalam  kasus  penanganan kasus Covid-19 menekankan pada model kebijakan politik partisipatoris dan responsif.
Kata kunci : Kebijakan politik, Global, Kewarganegaraan, Covid-19.

## POLITICAL POLICY OF JOKOWI PRESIDENT ON CITIZENSHIP PROBLEMS IN RESPONDING TO GLOBAL ISSUES: CASE STUDY COVID-19 Abstract
The role of the state becomes essential in the effort to answer the challenges of citizenship. The phenomenon of the spread of the Coronavirus that was first discovered in the city of Wuhan, China, in early December 2019 became the starting point for cases of the outbreak of the Coronavirus, which until now has become a global problem. The purpose of this research is to describe the direction and model  of  President  Joko  Widodo's  policy  in  dealing  with  the  citizenship  challenge  in  the  context  of domestic  and  foreign  policy  to  respond  to  global  issues,  the  Covid-19  pandemic  which  has  been designated as a non-natural disaster on a national scale. This research is using a qualitative approach using  internal  coherence  analysis,  interpretation,  heuristics,  and  discourse  analysis  of  data  sourced from  the  government,  print  and  online  mass  media,  books,  scientific  journals,  and  magazines.  The results of this study indicate that President Jokowi's political policy in dealing with citizenship issues in the handling of the Covid-19 case emphasizes participatory and responsive political policy models.
Keywords: Political Policy, Global, Citizenship, Covid-19.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740

## PENDAHULUAN
Isu merebaknya Corona virus disease atau dikenal  sebagai  istilah  Covid-19  di  berbagai negara  dan  wilayah  di  dunia  telah  menjadi perhatian  masyarakat  dunia.  Wabah  Covid-19 yang  bermula  di  daerah  Wuhan,  Hubei, Tiongkok  pada  akhir  tahun  2019  sampai  bulan Maret  2020  menjadi  persoalan  serius  yang dihadapi  umat  manusia.  Proses  penyebaran Covid-19 yang dianggap cepat dengan menyebabkan kematian cukup tinggi di berbagai negara telah membawa kebijakan kesehatan dan politik  setiap  negara  untuk  melakukan  berbagai upaya  dan  langkah  untuk  mencegah  semakin meluasnya wabah Covid-19.
Kehadiran  negara  dalam  menangani  isu kewarganegaraan  berkaitan  dengan  cara  dan pencegahan Covid-19 akibat dari proses uji coba ilmu  pengetahuan,  interaksi  sosial,  dan  kontak sosial  secara  masif  menjadi  perlu.  Berbagai kebijakan  negara  dilakukan  dengan  cara  yang berbeda-berbeda  seperti  di  tempat  asal  virus muncul, Wuhan, Tiongkok melakukan lockdown  seluruh  kota  sejak  23  Januari.  Kota yang  memiliki  jumlah  penduduk  sekitar  11  juta jiwa  ini  melakukan  tindakan  untuk  antisipasi merebaknya  Covid-19  ke  luar  kota  atau  luar negeri.  Dalam  hal  ini,  setiap  orang  di  Wuhan, Tiongkok  selama  lockdown  tidak  boleh  masuk dan  ke  luar  kota  tersebut  sebagai  upaya  untuk melakukan  pencegahan  menyeluruh  agar  proses penyebaran  Covid-19  dapat  dipantau  dan
dikendalikan.  Beberapa  negara,  melakukan kebijakan  melakukan  rapid  test  yang  dilakukan ke setiap warga negara seperti di Korea Selatan dan Jepang untuk mengantisipasi potensi wabah Covid-19  menyebar  atau  menular  ke  anggota masyarakat yang lain.
Sedangkan  negara  tetangga  Indonesia, yakni  Singapura  mengembangkan  penelitian untuk  mengembangkan  alat  tes  mempercepat mendeteksi  Covid-19  dan  beberapa  obat  untuk menyembuhkan Covid-19. (Tampubolon,2020)
Wabah  Covid-19  menjadi  persoalan global  ketika  Organisasi  Kesehatan  Dunia  atau World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19  sebagai  ’pandemi’  pada  Maret  2020. Dalam hal ini, penyebaran Covid-19 ke berbagai negara dalam waktu relatif singkat – paling tidak pada periode Januari hingga Maret 2020 – telah memicu  tekanan  atau  stress  di  kalangan masyarakat  dunia  (WHO,  18  Maret  2020,  hlm. 1).
Menurut catatan WHO, sampai tanggal 29 Maret  2020  telah  terjadi  634.835  kasus  Covid- 19  di  200  negara  dengan  angka  kematian mencapai 29.957 jiwa. (https://www.who.int/emergencies/diseases/nov el-coronavirus-2019,  akses,  27  Maret  6:48) Berikut  ini  data  dari  WHO  terkait  10  besar Negara yang mengalami kasus pendemik Covid- 19.

## Tabel. 1.1 10 Besar Negara terkena Kasus Covid-19.
No Negara Kasus 1 China 82356 2 Italia 92472 3 USA 103321 4 Spanyol 72248 5 Jerman 52547 6 Iran 35408 7 Perancis 37145 8 Swiss 13152 9 Korea Selatan 9583 10 Belanda 9762
Data tersebut menunjukkan bahwa hingga 29 Maret 2020, angka kasus Covid-19 terbanyak berada  di  negara  Tiongkok  dan  wilayah  Eropa dan  sekitarnya.Sedangkan    di  Indonesia,  angka kasus  Covid-19  per  29  Maret  2020  ialah  1.285 orang  terkena  kasus  Covid-19;  64  orang
sembuh,  dan  114  orang  meninggal  (Sumber: kemenkes, 2020;BNPB, 2020).
Kebijakan politik negara dalam menangani  kasus  pendemi  Covid-19  dianggap menyebabkan orang mengalami kondisi ketakutan.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Kasus  positif  Covid-19  pertama  di Indonesia  diumumkan  oleh  pemerintah  pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu kasus positif Covid- 19  yang  menimpa  dua  warga  Depok,  Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, jumlah positif Covid-19  terus  bertambah;  bahkan  Menteri Perhubungan  Budi  Karya  Sumadi  dinyatakan positif  Covid-19  pada  tanggal  1  Maret  2020 (CNN Indonesia, 27 Maret 2020).
Tanggapan  akan  situasi  merebaknya wabah pandemi yang muncul terjadi di kalangan akademik, dengan menunjukkan beberapa perguruan  tinggi  melakukan  berbagai  kebijakan tindakan  preventif  dengan  meliburkan  kegiatan perkuliahan kemudian diganti dengan e learning atau  kuliah  daring,  situasi  semakin  memburuk kemudian  negara  membuat  berbagai  himbauan dan  kebijakan  sporadis  dengan  menganjurkan masyarakat  untuk  menghindari  kontak  sosial, interaksi  sosial  untuk  dibatasi  dengan  istilah social  distancing,  dan  dampaknya  beberapa pusat  perbelanjaan  mulai  kehilangan  pembeli atau  konsumen,  tempat  penginapan  mulai  sepi pengunjung,  dan  pusat  pusat  keramaian  mulai kehilangan  pengunjung.  Himbauan  lain  ialah untuk  memakai  masker,  cuci  tangan  dengan hand sanitizer, dan dilarang berjabat tangan, dan himbauan  untuk  tidak  mudik.  Hingga  muncul kepanikan  dari  masyarakat  terjadi  pembelian massal  masker,  hand  sanitizer  sampai  pada tindakan penimbunan alat-alat dan perlengkapan tersebut.
Diumumkannya kasus positif Covid-19 di Indonesia segera memicu kepanikan masyarakat. Seperti  diberitakan  oleh  BBC  Indonesia  (5 Maret  2020),  Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Ritel Indonesia  Roy  Mandey  mengatakan  bahwa  di Jakarta,  Semarang,  Surabaya,  dan  Bali  sempat terjadi panic buying atau aksi belanja yang tidak wajar,  menyusul  pengumuman  kasus  positif Covid-19  pertama  di  Indonesia.  Akibat  panic buying,  masyarakat  memborong  mi  instan  dan bahan  pangan  lainnya,  serta  masker,  gel pembersih tangan (hand sanitizer), dan disinfektan yang tersedia.
Sejumlah  reaksi  juga  bermunculan  dari kepala  daerah  seperti  Provinsi  Jawa  Barat, Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi  Banten,  hingga Kotamadya  Solo  yang  menghentikan  proses belajar  mengajar  di  ruang  kelas  dari  tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK. Sebagai gantinya, diadakan proses belajar mengajar jarak jauh  dengan  cara  daring  atau  online.  Selain  itu, universitas-universitas  juga  menutup  kampus dan  menerapkan  belajar  mengajar  jarak  jauh
hingga  periode  waktu  tertentu  (BBC  Indonesia, 17  Maret  2020).  Lebih  jauh,  pada  tanggal  24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Mendikbud)  Nadiem  Anwar Makarim  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  4 tahun  2020  yang  membatalkan  Ujian  Nasional (UN)  untuk  tahun  2020.  Hal  ini  dilakukan dengan menempatkan “kesehatan lahir dan batin siswa,  guru,  kepala  sekolah,  dan  seluruh  warga sekolah”  sebagai  “pertimbangan  utama  dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan” (Kemendikbud, 24 Maret 2020)
Presiden  Joko  Widodo  sendiri  pada tanggal  15  Maret  2020  sudah  mengeluarkan imbauan  agar  masyarakat  mengurangi  aktivitas di  luar  rumah  agar  penyebaran  virus  Covid-19 dapat  ditekan.  Dalam  hal  ini,  Presiden  Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk belajar,  bekerja,  dan  beribadah  di  rumah (Jannah, 15 Maret 2010).
Pada tataran tertentu, kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi eskalasi keprihatinan  terhadap  penyebaran  Covid-19  di tingkat negara dan warga negara, terutama sejak diumumkannya kasus positif Covid-19.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Ruliana (2020),  kepanikan  di  kalangan  masyarakat terjadi  karena  informasi  mengenai  Covid-19, terutama  dalam  hal  angka  kematian,  proses karantina, dan lain-lain menyebar dengan sangat cepat  atau  viral.  Hal  ini  menciptakan  suatu kerangka  berpikir  bahwa  “risiko  kesehatan  dari epidemi  ini  dibingkai  sebagai  menakutkan  dan tidak  terkendali,  yang  berkontribusi  pada epidemi  ketakutan”.  Informasi  itu  sendiri  dapat berupa  rumor  yang  beredar  di  media  sosial, hingga  informasi  dari  media  tradisional  dan pemerintah.  Lebih  jauh  Ruliana  menjelaskan bahwa  menurut  Direktur  Pusat  Kedokteran Tropis UGM, Riris Andono Ahmad (dikutip dari laman  web  Kagama.co,  22  Maret  2020), peredaran  informasi  dari  media  massa  dan media  sosial  telah  menimbulkan  kepanikan masyarakat,  sehingga  epidemi  kepanikan  ini lebih  cepat  menyebar  dari  pada  epidemi penyakit  itu  sendiri.  Hal  ini  telah  menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian penyakit menular.
Situasi terjadi ketegangan mulai pertengahan  Maret  2020,  warga  semakin ketakutan  dan  himbauan  pemerintah  semakin keras  dampaknya  ialah  beberapa  tempat  ibadah ditutup,  karena  ada  himbauan  dari  pemerintah untuk  menghindari  kerumunan  dan  keramaian dan menjaga jarak sekitar 1-2 meter.   Berbagai
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
media  elektronik,  daring,  dan  cetak  mulai menayangkan  tentang  penyebaran  Covid-19 hingga  korban-korban  akibat  Covid-19.  Di Indonesia  terdapat  11  besar  media  elektronik yang  dikelola  swasta  yang  berpengaruh  yaitu Metro  TV,  GTV,  ANTV,  RCTI,  TV  One, Global  TV,  Kompas  TV,  Trans  TV,  Trans  7, SCTV, dan Indosiar dan 1 media nasional yaitu TVRI.  Dari  media  swasta  yang  intensif  secara terus menerus memberitakan tentang isu Covid- 19  ialah  Metro  TV  dengan  tag  line  ‘Bersatu Melawan Korona”, dan TV One dengan tagline “Bersama  Kita  Lawan  Corona”    ,sedangkan media pemerintah TVRI dengan tagline “Indonesia  Melawan  Covid-19”.  Media  lain lebih banyak membangun iklan layanan masyarakat dan sedikit menyampaikan berita isu Covid-19  dalam  bentuk  data  dan  informasi umum.  Media  yang  secara  terus  menerus menayangkan  berita  tentang  Covid-19  telah menambah  kepanikan  warga  negara  dalam menanggapi isu global pendemi Covid-19.
Selain  itu,  pejebat  pemerintah  sendiri tercatat pernah membuat pernyataan publik yang tidak efektif dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19.
Menurut  Chairil  (2020),  pada  Januari- Februari  2020,  pemerintah  terlihat  melakukan desekuritisasi,  yaitu  upaya  untuk  menggiring keluar  isu  Covid-19  dari  wacana  keamanan (sekuriti),  sehingga  isu  itu  tidak  dianggap sebagai  ancaman  yang  tidak  membutuhkan penangan  keamanan.  Padahal,  pada  saat  itu, beberapa pihak sudah mengingatkan kemungkinan  keberadaan  virus  Corona  di Indonesia.
Upaya  desekuritisasi  itu  terlihat  dari berbagai pernyataan berbagai pejabat pemerintah  yang  tidak  menunjukkan  “rasa krisis” (sense of crisis) atau kapasitas merespon krisis.
Pernyataan-pernyataan itu beragam, seperti  Indonesia  sebagai  satu-satunya  negara besar  di  Asia  yang  belum  memiliki  virus Corona,  mendiskreditkan  penelitian  Harvard tentang  kemungkinan  keberadaan  virus  Corona, kelakar  bahwa  virus  Corona  tidak  dapat  masuk ke  Indonesia  karena  prosedur  berbelit-belit, hingga  kelakar  bahwa  masyarakat  Indonesia kebal virus.
Selain itu, pemerintah juga kerap mengeluarkan  pernyataan  yang  lebih  condong pada  upaya  untuk  menjaga  citra  “aman”  dan “stabil”  di  mata  investor.  Hal  ini  terlihat  dari
pernyataan  seperti  adanya  pertimbangan  untuk memberi  insentif  untuk  wisatawan  dan  biro travel,  rencana  penyusunan  anggaran  bagi influencer  untuk  mendukung  sektor  pariwisata, hingga keinginan agar tenaga kerja asing (TKA) asal  Tiongkok  segera  kembali  ke  Indonesia  apa bila virus Corona sudah mereda (Chairil, 2020).
Berbagai  pernyataan  yang  dibuat  oleh pemerintah  melalui  media  daring,  elektronik, maupun  cetak  memberikan  kesan  negara  dalam membuat  kebijakan  politik  untuk  meresponse isu  global  wabah  Covid-19  belum  berjalan secara  maksimal.  Pada  konteks  ini,  media sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan  pesan  dan  kebijakan  negara dinilai masih belum efektif.
Pada dasarnya, media komunikasi merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator dalam penyampaikan pesan kepada komunikan  baik  secara  lisan  maupun  tulisan. Penggunaan  saluran  komunikasi  yang  tepat menjadikan komunikasi efektif. Saluran komunikasi  dengan  mempergunakan  alat  bantu baik  visual  maupun  non  visual  (lisan  maupun tulisan)  memudahkan  proses  komunikasi  dalam organisasi  atau  institusi  (Mingkid,  2015:190). Media  Komunikasi  publik  yang  disampaikan oleh  berbagai  media  cetak  dan  elektronik merupakan  media  pembawa  pesan  tentang bagaimana permasalahan-permasalahan kewarganegaraan seperti pendidikan, kemiskinan,  akses,  fasilitas,  jaminan  hak,  dan perlindungan  hak,  sosial,  dan  kesehatan  selalu menjadi  bahan  materi  dalam  pemberitaan. Proses  komunikasi  yang  disampaikan  media untuk  membawa  pesan  kepada  masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh institusi dalam hal ini pemerintah  menjadi bahan dan pengamatan  untuk  membuat  pertimbangan apakah  pemerintah  sudah  benar  mengurusi urusan  kewarganegaraan  dan  bisa  mengatasi persoalan  kewarganegaraan  dengan  efektif  dan efesien.
Masalah  Covid-19  dalam  konteks  ini dilihat sebagai persoalan kewarganegaraan yang dihadapi  perlu  mendapatkan  penanganan  dari negara atau masyarakat lain. Persoalan kewarganegaran ialah persoalan yang menyangkut  hak  hidup,  akses,  fasilitas  publik, dan masalah berkaitan hajat hidup warga negara. Masalah  kewarganegaraan  terkadang  dapat menjadi  persoalan  politik  karena  terdapat politisasi  atas  masalah  tersebut.  Muzammil menjelaskan bahwa politisasi suatu permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dapat
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
dilakukan  oleh  pemerintah  atau  kalangan masyarakat  seperti  individu  atau  kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat maka ia  akan  berwujud  imbauan  atau  tuntutan  agar pemerintah  menaruh  perhatian  yang  saksama terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya  itu.  Apabila  mungkin  juga menjadikannya  sebagai  program  pemerintah. Tujuan  pemasyarakatan  ini  untuk  menggugah perhatian  dan  dukungan  dari  masyarakat  luas pada umumnya, dan pemerintah pada khususnya. Apabila upaya datang dari pemerintah  maka  ia  berwujud  pernyataan tentang  tekad  pemerintah  untuk  menangani permasalahan tertentu (Muzammil, 2016: 186).
Penelitian  ini  akan  melakukan  kajian tentang kebijakan politik presiden Jokowi dalam menanggapi  isu  global  melalui  studi  kasus persoalan Covid-19. Kajian kebijakan politik ini diarahkan  untuk  membahas  posisi  pemerintah dalam  menangani  masalah  kewarganegaraan yang terjadi. Persoalan-persoalan kewarganegaran muncul dan terjadi dapat dilihat pada  dua  arah  yaitu  pertama,  arah  dari  negara karena  kebijakan  negara  yang  kurang  berpihak pada  penanganan  persoalan  kewarganegaraan antara  lain  masalah  hidup,  masalah  akses, masalah  fasilitas,  dan  masalah  hukum,  masalah kesehatan,  masalah  lingkungan,  dan  sosial- budaya. Kedua, arah dari warganegara, menyangkut persoalan interaksi sosial, komunikasi  sosial,  dan  hak  hidup.  Kebijakan politik  era  Kepemimpinan  Presiden  Jokowi menarik  untuk  diteliti    karena  pada  era  ini banyak  memberi  ruang  yang  cukup  besar  bagi perumusan  kebijakan  politik  luar  negeri  dan dalam  negeri  yang  bersifat  revolusioner. Misalnya,  kebijakan  komposisi  menteri  dari kelompok  professional,  dekonstruksi  struktur kelembagaan  negara,    Kasus  Covid-19  menjadi tantangan  bagi  pemerintahan  presiden  Jokowi dalam  menangani  masalah  kewarganegaraan terkait  kebutuhan  akan  jaminan  kesehatan, jaminan  hidup  layak,  dan  jaminan  akan mendapatkan  pekerjaan  dan  tempat  tinggal. Secara  khusus  penelitian  ini  akan  menganalisis konsep,  model,  dan  praktek  kebijakan  politik yang  dibuat  oleh  presiden  Jokowi  dalam menjawab  isu  global  yaitu  penanganan  Covid- 19.  Studi  ini  merupakan  bagian  dari  studi kewarganegaraan untuk memberikan pemahaman  secara  komprensif  tentang  cara kerja  negara  dan  bernegara.  Dalam  sejarah kepemimpinan  di  Indonesia,  setiap  presiden
memiliki  kebijakan  politik  yang  unik  dalam menangani kasus publik tertentu.
Sebagaimana Widhiyoga menyatakan bahwa seiring dengan perubahan kepemimpinan, identitas  politik  Indonesia  juga  berpotensi mengalami  pergeseran  identitas.  Pada  akhirnya, perubahan  politik    dalam  negeri  di  Indonesia berujung  pada  runtuhnya  Orde  Baru.  Di  masa Reformasi  ini,  terjadi  pergantian  presiden Republik Indonesia selama beberapa kali seiring dengan dinamika internal maupun proses pemilu di  Indonesia.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  era sebelum  reformasi,  setiap  presiden  akan membawa  gaya  dan  orientasi  politik  luar negerinya  sendiri.  (Widhiyoga  dan  Harini, 2019:563)

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekat-an kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh  dari  dokumen,  teks,  buku,  jurnal ilmiah,  dan  media  baik  cetak  maupun  daring, dan peraturan perundang-undangan.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan  Januari  sampai  dengan  Maret  2020. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta.

## Target/Subjek Penelitian
Target  dan  Subjek  penelitian  ini  berupa kebijakan  dan  data-data  mengenai  penyebaran virus Covid-19.

## Data
Analisis data  menggunakan  analisis interpretasi,  heuristika,  koherensi,  dan  analisis wacana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian dan sejarah singkat Covid-19
WHO  mendefinisikan  Corona  Virus Disease  (Covid-19)  adalah  sebagai  berikut: “Coronavirus  disease  (COVID-19)  is  an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus”.
Korona  Virus  ini  menjadi  populer  dan kemudian  disingkat  menjadi  Covid-19.    Covid- 19 merupakan salah satu virus yang menyebabkan terganggunya saluran pernapasan. Infeksi  ini  dapat  menginfeksi  hewan  dan manusia.  Proses  penyebaran  virus  ini  melalui
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
percikan batuk atau bersin dan media lain seperti benda  dan  alat  yang  dipakai  atau  disentuh  oleh orang  yang  terjangkit  virus  korona.  Pada dasarnya,  tingkat  kematian  bagi  orang  yang terkena  virus  ini  sebesar  2  %  jauh  lebih  rendah dari  MERS  atau  SARS  yang  mencapai  10  % (Kemenkes;  WHO).  Covid-19  pertama  kali ditemukan  sebagai  epidemik,  penyakit  yang menyerang  orang  atau  kelompok  orang  dalam waktu  bersamaan  di  Wuhan,  Hubei,  Tiongkok pada  bulan  Desember  2019.  Sejak  wabah  virus ini  semakin  meluas  dan  menyebar  ke  berbagai negara Covid-19 ini tidak hanya dikatakan sebagai  epidemik  kemudian  oleh  WHO statusnya  ditingkatkan  menjadi  pandemi  yang berarti  wabah  penyakit  yang  berkembang  atau menyebar  ke  seluruh  dunia.  Status  wabah  virus ini  dari  epidemik  menjadi  pendemik  dimaknai sebagai status persebarannya sampai ke berbagai wilayah dan lintas negara. Hal ini bukan berarti bahwa  virus  ini  dianggap  mematikan.  WHO
menjelaskan  bahwa  Covid-19  menyebar  luas sebagai  pandemik  karena  dari  berbagai  macam virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa  hingga  penyakit  yang  lebih  parah. COVID-19  menyebar  terutama  melalui  tetesan air  liur/saat  bersin  atau  air  keluar  dari  hidung ketika  orang  yang  terinfeksi  batuk  atau  bersin, jadi  penting  bagi  masyarakat  untuk  memahami etiket  (misalnya,  ketika  batuk  dengan  menutup mulut). Sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk
Covid-19
(lihathttps://news.un.org/en/story/2020/03/1059 261, diakses 27 Maret 2020, 3:56).
Awal mula Covid-19 ditemukan di daerah Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019.  Sehingga  nama  virus  ini  dikenal  sebagai Covid-19,  angka  19  menandakan  tahun  awal terjadinya wabah virus pada tahun 2019. Berikut kronologi pandemik Covid-19.
Tabel. 1.2 Kronologi pandemik Covid-19 Tahun Deskripsi 19 Desember 2019 Pejabat  kesehatan  China  melaporkan  ke  WHO  bahwa  terjadi peristiwa  sebanyak  41  pasien  dengan  penyakit  radang  paru-paru misterius. Sebagian besar terhubung dengan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. 1 Januari 2020 Pasar Ikan Huanan ditutup. 7 Januari 2020 Otoritasi  China  melakukan  identifikasi  sejenis  virus  korona  baru yang disebut novel coronavirus or nCoV. 11 Januari 2020 China mengumumkan kematian pertama kali karena virus Korona. 13 Januari 2020 Virus korona terjadi di luar China, tepatnya di Thailand 20 Januari 2020 Warganegara  Amerika  berusia  35  tahun,  di  kota  Snohomish, Washington terkena kasus korona. 23 Januari 2020 Wuhan mulai menjadi daerah di karantina dalam beberapa hari. 30 Januari 2020 WHO menyatakan darurat epidemi. 2 Februari 2020 Kematian  kedua  akibat  virus  Korona  di  luar  China  tercatat  di Filipina. 9 Februari 2020 Korban  tewas  di  Cina  melampaui  epidemi  SARS  2002-2003, dengan angka kematian tercatat sebanyak 811. 11 Februari 2020 WHO mengumumkan bahwa virus korona disebut Covid-19 12-29 Februari 2020 Virus  korona  mulai  mewabah  ke  berbagai  negara  antara    lain Korea Selatan, Iran, Italia, dan Amerika Serikat. 8 Maret 2020 Italia melakukan lockdown. 11 Maret 2020 WHO mengumumkan Covid-19 menjadi pandemi. 17 Maret 2020 Italia  melaporkan  475  angka  kematian  karena  Covid-19,  angka kematian  satu  hari  tertinggi  untuk  negara  mana  pun  sejak  wabah dimulai. 24 Maret 2020 Secara  global,  telah  terjadi  lebih  dari  375.000  kasus  COVID-19 yang  dikonfirmasi,  dengan  sekitar  258.000  kasus  aktif  dan berkelanjutan, sekitar 101.000 pemulihan, dan 16.370 kematian.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Sumber:https://www.businessinsider.sg/coronavirus-pandemic-timeline-history-major-events- 2020-3?r=US&IR=T, diakses 27 Maret 2020 4:42.
Kronologi  di  atas  menunjukkan  bahwa fenomena  wabah  Covid-19  sebagai  persoalan warganegara  untuk  mendapatkan  jaminan  dan perlindungan  dari  negara,  serta  kepastian informasi  atas  persoalan  Covid-19  yang  akhir- akhir  ini  menjadi  konsumsi  publik  dan  politik. Dalam  berbagai  pemberitaan  media  Covid-19 lebih diberitakan sebagai virus yang mematikan dan menakutkan. Berbagai korban akibat Covid- 19  setiap  saat  di  update  secara  terus  menerus. Pola  dan  strategi  penanganan  yang  dilakukan beragam  mulai  dari  upaya  untuk  lockdown sebagai langkah ekstrim, kemudian cuci tangan, social distancing, dan isolasi diri di rumah.

## Wacana Covid-19 Dalam Pemberitaan Media
Sepanjang  bulan  Januari  sampai  dengan Maret 2020, wacana Covid-19 dalam pemberitaan  media  elektronik  dan  cetak menunjukkan intensitas yang meningkat. Konten berita  yang  muncul  dalam  pemberitaan  Covid- 19 ialah pertama, persoalan Alat Pelindung Diri (APD),  persoalan  fasilitas  kesehatan  untuk menangani  pasien  positif  atau  Pasien  Dalam Pemantauan  (PDP),  Orang  Dalam  Pemantauan (ODP)  dan  pasien  yang  lainnya  belum menjangkau dan maksimal, serta kesiapan medis dan  non  medis  dalam  penanganan  Covid-19. Kedua,  persoalan  tentang  maraknya  kasus Covid-19  yang  tersebar  di  berbagai  daerah  dan kota, termasuk beberapa negara di dunia. Ketiga, kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  kasus Covid-19,  serta  siaran  rilis  yang  disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam  menyampaikan  kasus  dan  penyebaran Covid-19.
Konten  berita  tersebut  bisa  ditemukan sepanjang bulan Maret 2020 dalam pemberitaan di  media  elektronik  khususnya  Metro  TV, Trans7,  Kompas  TV  dan  TV  One  yang  cukup intensif  dalam  periode  bulan  Maret  2020 memberitakan  kasus  Covid-19.  Misalnya,  17 Maret  2020,  Siaran  Indonesian  Lawyer  Club (ILC) TV One, membuat judul ‘Corona Pro dan Kontra Lockdown”, 17 Maret 2020, Mata Najwa program Trans7 membuat judul “Setop Corona”, 18 Maret 2020, TV One membuat judul Corona: Potret  Ekonomi  Kita  Ke  Depan”,  23  Maret 2020,  TV  One  program  Fakta  membuat  judul “Melawan  Corona  Memutus  Rantai  Virus”, pukul  21.00;  24  Maret  2020,  ILC  TV  One
membuat  judul  “Corona  Simalakama  Bangsa Kita”,  TV  One,  25  Maret  membuat  siaran berjudul  “Corona:  Apa  Strategi  Menolong Rupiah?”;  Siaran  Metro  TV  membuat  judul Demi  Publik  “masa  krusial  penanganan  Covid- 19,  27  Maret  2020  pukul.20.00-21.00.    28 Maret,  program  Prime  Time  News,  Metro  TV, Pkl. 17.30 membahas kelangkaan Alat Pelindung  Diri  (APD)  bagi  tenaga  medis  dan persoalan  kebijakan  atau  peraturan  karantina wilayah, 28 Maret 2020, Pogram Sapa Indonesia Kompas TV membuat judul “Polemik Karantina wilayah  Korona”,  pkl.  19.00,  28  Maret  2020, program  Apa  Kabar  Indonesa  TVOne  membuat judul  “Daerah  Karantina  Corona  #dirumah saja”,  pkl.19.30.  Framing  yang  dibuat  oleh media dalam menanggapi Covid-19 menunjukkan  peta  penekanan  pada  isu  warga negara terkait dengan ekonomi, kebijakan publik untuk menangani penyebaran Covid-19, kebijakan  lokal,  kesehatan  masyarakat,  dan korban  jiwa  akibat  dari  infeksi  Covid-19. Wacana Covid-19 dalam media elektronik lebih mengarah  pada  seputar  potensi  dampak  Covid- 19,  masalah  dan  peta  penyebaran,  dan  strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

## Kebijakan Politik Presiden Jokowi
Secara  umum  terdapat  empat  faktor  yang mempengaruhi  kebijakan,  yaitu  lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan,  dan  aktivitas  masyarakat  perihal kebijakan (Ripley, 1985: 34). Proses pembuatan dan  pelaksanaan  kebijakan  dibagi  menjadi empat tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), perumusan, dan pengesahan tujuan dan program, pelaksaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (Surbakti, 1999: 97). Sejak Jokowi  menjadi  presiden  pada  periode  pertama tahun 2014-2018, Jokowi menerapkan kebijakan politik untuk menjawab dan mengatasi persoalan publik-kewarganegaraan yang unik dan menarik dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya.  Kebijakan  umum  yang  ditawarkan oleh  Presiden  Jokowi  pada  awal  pemerintahan melalui  Nawacitanya  dengan  menghadirkan kembali  negara  untuk  melindungi  segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
warga  negara.  Dalam  aspek  ini  Jokowi menerapkan    kebijakan  dalam  negeri  dan  luar negeri  yang  dapat  menjadi  titik  tolak  pola  dan strategi  yang  diterapkan  dalam  menjawab tantangan  dan  persoalan  warga  negara.  Dalam konsepsi  teoritis  tentang  kebijakan.  kebijakan memiliki tingkatan pilihan yang akan dirumuskan  dan  dijalankan,  secara  teoritis terdapat  dua tingkatan  yaitu,  kebijakan  strategis dan  kebijakan  non  strategis  (Wantu,  Alam,  dan Ali,2017:12).  Kebijakan  strategis  merupakan kebijakan  yang  memiliki  luas  dan  cakupannya berjangka panjang dan berdampak pada keberlanjutan masa depan suatu negara.
Sedangkan  kebijakan  non  strategis  lebih menekankan  pada  kebijakan  taktis  operasional dalam  waktu  jangka  pendek.  Pada  konteks kebijakan  politik  Presiden  Jokowi  ini  memiliki arah dua pilihan tersebut kebijakan strategis dan kebijakan yang bersifat non strategis. Kebijakan strategis dalam bentuk prosedur dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkankan pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan kebijakan taktis operasional  antisipasi  penanganan  dan  dampak Covid-19 di masyarakat melalui kartu pra kerja, bantuan  langsung  masyarakat,  dan  berbagai paket  kebijakan  lain  seperti  penurunan  bunga dan penundaan cicilan.
Pada  aspek  kebijakan  dalam  negeri, Jokowi mendorong stabilitas kehidupan demokrasi dengan membangun sistem demokrasi  yang  mapan  dan  stabil,  membangun dari pinggiran, mewujudkan pertahanan nasional kuat, dan Indonesia aman. Pada aspek kebijakan luar negeri sebagai bentuk politik luar negeri ini dalam  diplomasi  internasional.  Politik  luar negeri  yang  dimaksud  adalah  arah  kebijakan suatu  negara  untuk  mengatur  hubungan  dengan negara  lain  dengan  tujuan  kepentingan  nasional dalam negara tersebut dalam lingkup internasional(Arifin, Jumadi, Najamudin, 2018:101).Politik Luar Negeri suatu negara pada dasarnya  selalu  mengarah  pada  usaha-usaha untuk  mencapai  kepentingan  nasional.  Politik luar  negeri  inilah  yang  menjadi  salah  satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negaranya (Widhiyoga  dan  Harini,  2019:565).  Bentuk kebijakan  politik  luar  negeri  yang  nampak menonjol  ialah  Perlindungan  Warga  Negara, Indonesia  terpilih  menjadi  Dewan  Keamanan
PBB  Perdamaian  Mancanegara  Sejajar  dengan Negara-Negara Maju.
Kebijakan  umum  politik  Presiden Jokowi lebih  banyak  menjaga  keseimbangan  antara diplomasi  politik  luar  negeri  dan  memperkuat ketahanan  nasional  dengan  menekankan  pada pembangunan  di  seluruh  aspek  kehidupan. Kebijakan  politik  Presiden  Jokowi  banyak memfokuskan  pada  kebijakan  pembangunan infrastruktur  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang ramping  dan  efesien  dengan  beberapa  penataan beberapa  lembaga  dan  perampingan  lembaga eksekutif.

## Kebijakan Politik Penanganan Covid-19
Persoalan  wabah  Covid-19  yang  mulai menyebar  ke  berbagai  negara  sejak  akhir Desember  2019  hingga  Maret  2020  merupakan persoalan  warga  negara  yang  krusial  pada  abad ke-21  ini.  Dampak  dari  wabah  Covid-19  tidak hanya  pada  persoalan  warga  negara  yang  sakit tetapi juga menyangkut kesiapan layanan publik yang  terhambat  seperti  beberapa  sekolah  tutup, perguruan  tinggi  menghentikan  kegiatan  belajar mengajar  untuk  beberapa  minggu,  layanan publik di pemerintah juga berjalan tidak optimal, serta  beberapa  tempat  publik  untuk  mengakses kehidupan  warga  negara  seperti  pasar,  tempat perbelanjaan  sebagian  harus  menghentikan kegiatannya. Selain itu, masyarakat yang bekerja di  sektor  informal  mulai  merasakan  kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan pelanggan/konsumen. Covid 19 mulai masuk ke Indonesia  diidentifikasi  pada  awal  bulan  Maret 2020, ketika seorang warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia melakukan kontak atau bertemu  dengan  2  orang  Warga  negara Indonesia.  Warga  negara  Jepang  ini  dinyatakan terjangkit  virus  korona  saat  setelah  berkunjung ke  Indonesia.  Kemudian  kedua  WNI  tersebut diisolasi  RSPI  Sulianti  Saroso,  Jakarta  untuk mencegah  virus  tersebut  agar  tidak  tersebar  ke luar (lihat: https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-usul- virus-corona-masuk-indonesia-berawal-dari-2- warga-jepang.html,  diakses  27  Maret  2020 5:24).
Dalam  menyikapi  meluasnya  wabah Covid-19,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) mengeluarkan Surat Keputusan yaitu Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Bencana  Nomor  9  A  Tahun  2020  Tentang Penetapan  Status  Keadaan  Tertentu  Darurat Bencana  Wabah  Penyakit  Akibat  Virus  Corona Di Indonesia. Isi dari surat keputusan yang terbit tanggal  28  Januari  2020  menyebutkan  bahwa Indonesia  menetapkan  Status  Keadaan  Tertentu Darurat  Bencana  Wabah  Virus  Corona.  Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum  keputusan  tersebut  berlaku  selama  32 (tiga puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.  Sejak  itu,  Indonesia  menetapkan  keadaan darurat  Bencana  selama  32  hari.  Namun perkembangan  dan  situasi  di  dunia  tentang penyebaran  Covid-19  semakin  meluas  dan intensif  telah  berdampak  pada  kepanikan  dan ketakutan  di  Indonesia.  Dampak  tersebut membawa  perubahan  kebijakan  dari  BNPB untuk  memperpanjang  status  keadaan  darurat bencana  wabab  Virus  Corona  pada  bulan Februari, BNPB menerbitkan Keputusan Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status  Keadaan  Tertentu  Darurat  Bencana Wabah  Penyakit  Akibat  Virus  Corona  di Indonesia.  Kebijakan  tersebut  di  keluar  tanggal 29  Februari  2020.  Isi  dari  keputusan  tersebut ialah  memperpanjang  status  keadaan  darurat bencana  wabah  penyakit  akibat  virus  Corona mulai  tanggal  29  Februari  2020  sampai  dengan 29  Mei  2020,  selama  91  (Sembilan  puluh  satu hari).
Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  7  Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)  yang  ditetapkan  pada  tanggal  13  Maret 2020.  Keppres  ini  kemudian  diikuti  dengan lahirnya  Keppres  No.9/2020  yang  membahas tentang  beberapa  perubahan  struktural.  Pasal  3 Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  7  Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) memiliki tujuan: (a) meningkatkan ketahanan  nasional  di  bidang  kesehatan;    (b) mempercepat  penanganan  COVID-19  melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah  daerah;  (c)  meningkatkan  antisipasi perkembangan  eskalasi  penyebaran  COVID-19; (d) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan  operasional;  dan  (d)  meningkatkan kesiapan  dan  kemampuan  dalam  mencegah,
mendeteksi,  dan  merespons  terhadap  COVID- 19.
Kebijakan  politik  Presiden  Jokowi  dalam menanggapi  persoalan  global  wabah  pendemi Covid-19, presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan  yang  mengarahkan  pada  ketahanan nasional  dengan  melindungi  segenap  bangsa. Kebijakan  Keppres  ini  menunjukkan  komitmen presiden  untuk  melakukan  perlindungan  warga negara  dari  ancaman  wabah  pendemi  Covid-19. Dalam  waktu  10  hari  sejak  virus  korona  mulai mewabah  ke  Indonesia  langkah-langkah  secara kelembagaan dilakukan dengan membuat Keppres  yang  diterbitkan  pada  13  Maret  2020. Keppres  ini  termasuk  payung  hukum  penting dalam  melaksanakan  dan  membuat  tindakan penanganan  kasus  wabah  Covid-19.  Langkah yang  dilakukan  oleh  pemerintah  salah  satunya membuat  rumah  sakit  darurat  di  Wisma  Atlet, Jakarta  bagi  warga  negara  yang  terindikasi terkena Covid-19, memberikan pelayanan gratis di  rumah  sakit  yang  telah  ditunjuk  oleh pemerintah  untuk  menangani  para  pasien  yang terkena Covid-19. Pada 20 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019.  Dalam  Inpres  tersebut  terdapat  7  agenda yang difokuskan untuk mempercepat penanganan  Covid-19.  7  agenda  tersebut  antara lain sebagai berikut:
Pertama, Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan- kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  (Refocussing kegiatan,  dan  realokasi  anggaran)  dengan mengacu  kepada  protokol  penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  dan rencana  operasional  percepatan  penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  yang ditetapkan  oleh  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19).
Kedua, Mempercepat refocussing kegiatan  dan  realokasi  anggaran  melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan  usulan  revisi  anggaran  kepada Menteri Keuangan
sesuai dengan kewenangannya.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Ketiga, Mempercepat pelaksanaan pengadaan  barang  .dan  -jasa  untuk  mendukung percepatan  ·  penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-I  9)  dengan  mempermudah  dan memperluas  akses  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulan dan Bencana, Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2008  tentang Pendanaan  dan  Pengelolaan  Bantuan  Bencana, Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengdaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah, dan  Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
Keempat,  Melakukan  pengadaan  barang dan  jasa  dalam  rangka  percepatan  penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Kelima,  Melakukan  pengadaan  barang dan  jasa  alat  kesehatan  dan  alat  kedokteran untuk  penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Ke-enam,  Khusus  kepada:  1.  Menteri Keuangan  untuk  memfasilitasi  proses  revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.  2.  Menteri  Dalam  Negeri  untuk mengambil  langkah  langkah  lebih  lanjut  dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) dan.atau  perubahan  peraturan  kepala  Daerah tentang  penjabaran  APBD  untuk  percepatan penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 3.  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  untuk  melakukan  percepatan  penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-19).4.  Menteri  Kesehatan  untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  yang belum? memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  .5. Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  untuk  melakukan  pendampingan dan  pengawasan  keuangan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terhadap  akuntabilitas  keuangan  negara  untuk percepatan  penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).6 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  rangka percepatan  penanganan  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).
Ke-Tujuh, Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Pada  aspek  normatif,  negara  membuat beberapa  langkah  dalam  bentuk    kebijakan normatif  melalui  Keputusan  Presiden.  Instruksi Presiden,  dan  Maklumat  Kepolisian  Republik Indonesia  nomor:  Mak/2/III/2020  Tentang Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona( COVID-19)  Serta  Sosialisasi  tentang  antisipasi penyebaran  Virus  Corona  (Covid  19).  Pada aspek  masyarakat,  cara  merespons  kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 masih mengalami  kendala  atau  pro  dan  kontra. Kelompok pro merasa penting untuk melakukan isolasi  diri  menjaga  keamanan  dan  keselamatan jiwa  keluarga  dan  kerabat  dari  penyebaran Covid-19,  kelompok  kontra  merasa  akan mengancam  perekonomian  rakyat  dan  sebagian orang dapat kehilangan pekerjaan dan penghidupan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  politik  Presiden Jokowi  dalam  merespons  isu  global  Covid-19 yang  berdampak  pada  kehidupan  masyarakat secara  nasional  digambarkan  dalam  model sebagai berikut
Skema  model  kebijakan  politik  Presiden Jokowi

## Sumber: hasil analisis penelitian,2020
Berdasarkan  skema  model  kebijakan politik  di  atas  menunjukkan  bahwa  kekuatan kebijakan  politik  Presiden  Jokowi  dalam
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Masyarakat
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
merespons  wabah  pendemi  Covid-19  lebih menekankan  pada  kebijakan  responsive  dan partisipatif  dengan  melibatkan  dua  kekuatan yaitu  pemerintah  daerah  sebagai  kepanjangan kekuasaan  pemerintah  pusat  dan  masyarakat sebagai  unsur  subjek  kebijakan.  Sebelumnya kebijakan  presiden  Jokowi  selalu  membahas kebijakan  yang  bersifat  Top  Down,  artinya peran dan partisipasi masyarakat kurang nampak dan  menonjol,  namun  dalam  kasus  Covid-19, peran  masyarakat  dan  pemerintah  daerah semakin  nampak  dengan  ditunjukkan  pada Keppres  tentang  Gugus  Tugas  percepatan penanganan kasus Corona dan strategi karantina wilayah  yang  melibatkan  peran  pemerintah daerah dan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  kebijakan  politik  presiden  Jokowi  dalam merespons  persoalan  global  ini  menekankan pada  kebijakan  politik  partisipatoris-responsif. Kebijakan  partisipatoris  responsif  menekankan pada  kebijakan  yang  melibatkan  partisipasi publik dan responsif  terhadap persoalan penyebaran pandemi Covid-19.
Saran
Penelitian tentang kebijakan politik presiden Jokowi ini menarik untuk dikembangan dengan  menekankan  keberlanjutan  sampai kapan  kebijakan  ini  akan  berakhir  dan  aspek dampak  sosial  dan  ekonomi  terhadap  kebijakan politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam menangani kasus Covid-19 seperti apa. Sehingga  penelitian  berikut  dapat  menjadi tindaklanjut dari penelitian dasar ini sebagai titik pijak dalam melakukan penelitian lanjutan

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin.  M.  Zulhan,  Jumadi,  Najamuddin.(2018). “Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Masa Transisi  Pemerintahan  Orde  Lama
Pemerintahan  Orde  Baru  Tahun  1965- 1973”, JURNAL PATTINGALLOANG, Pemikiran Pendidikan  dan  Penelitian  Kesejarahan,
Vol 5 No.1 Juli 2018, 100-11.
BBC  Indonesia (5  Maret  2020).  “Virus  corona: Panic buying terjadi di enam kota besar, 'ini bukti tidak ada kebijakan yang solid di  seluruh  kementerian  dan  pemda'”.
https://www.bbc.com/indonesia/indones ia-51739946
BBC Indonesia (17 Maret 2020). “Virus corona:
Sekolah,  universitas  meniadakan  kelas, pemerintah  Indonesia  belum  resmi liburkan sekolah”.
https://www.bbc.com/indonesia/indones ia-51769074. Chairil,  Tangguh  (23  Maret  2020).  “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Pandemi  Covid-19:  Desekuritisasi  di Awal,  Sekuritisasi  yang  Terhambat”. Universitas Bina Nusantara. https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respons -pemerintah-indonesia-terhadap- pandemi-covid-19-desekuritisasi-di- awal-sekuritisasi-yang-terhambat/
CNN  Indonesia  (27  Maret  2020).  “Lonjalan
Kasus  Corona  RI  Dari  Dua  Positif Hingga 893 Kasus. https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20200327095133-20-487390/lonjakan- kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga- 893-kasus.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang  Tentang  Refocussing  Kegiatan, Realokasi  Anggaran  serta  Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019.
Jannah,  Selfie  Miftahul  (15  Maret  2020). “Antisipasi Corona, Jokowi Sebut Kerja, Belajar & Ibadah dari Rumah”. Tirto.id. https://tirto.id/antisipasi-corona-jokowi- sebut-kerja-belajar-ibadah-dari-rumah- eFfr
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (24
Maret 2020). https://www.kemdikbud.go.id/main/blog /2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan- kebijakan-pendidikan-dalam-masa- darurat-penyebaran-covid19.
Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  7  Tahun 2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  9  A Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Status
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Keadaan  Tertentu  Darurat  Bencana Wabah  Penyakit  Akibat  Virus  Corona
Di Indonesia. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  13  A Tahun  2020  Tentang  Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana  Wabah  Penyakit  Akibat  Virus Corona di Indonesia. Maklumat Kepolisian Republik Indonesia nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona( COVID-19 ) Serta  Sosialisasi  tentang  antisipasi penyebaran Virus Corona ( Covid 19). Mingkid.E.(2015).“Penggunaan Media Komunikasi  Promosi  Pariwisata  Oleh Pemerintah Kota Manado”, Sosiohumaniora,  Volume  18  No.  3
November 2015: 188 – 192.
Muzammil,      As’ad.(2016).  “Kebijakan Pemerintah  Dalam  Bidang  Pendidikan Dari  Orde  Lama  Sampai  Orde  Baru (Suatu Tinjauan Historis)”, POTENSIA: Jurnal  Kependidikan  Islam,  Vol.  2,  No. 2, Desember 2016.
Ripley,  Randal  B.(1985).  Policy  Analysis  in Political  Science,  Chicago:  Nelson-Hal Publishers, 1985, hlm. 34-48.
Ruliana,  Poppy  (24  Maret  2020).  “Covid-19: Pandemi  Media  Sosial”.  iNews.id. https://www.inews.id/news/nasional/cov id-19-pandemi-media-sosial?page=all
Surbakti,  Ramlan.(1999).  Memahami  Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, hlm. 197-199. Undang-Undang Dasar 1945.
Tampubolon, Marco.(2020). Ilmuwan Singapura
Temukan Cara Mempercepat Pembuatan Vaksin Virus
Corona Covid-19, https://www.liputan6.com/bola/read/421 0407/ilmuwan-singapura-temukan-cara-
mempercepat-pembuatan-vaksin-virus- corona-covid-19, akses 24 Maret 21:30.
Wantu  S.M,  Alam  Andi  S.  Ali,F.(2017).Studi Analisa  Kebijakan  Konsep,  Teori,  dan
Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan  Pemerintah.  Bandung.Refika Aditama.
Widhiyoga,  Ganjar.  Harini,  Setyasih.(2019). “Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014)”, Research  Fair  Unisri  2019,  Vol  3,
Number 1, Januari 2019.
World  Health  Organization  (18  Maret  2020).
Mental Health and Psychosocial Considerations  During  the  COVID-19 Outbreak.
Internet: https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/mental-health- considerations.pdf https://bnpb.go.id/
https://www.kemkes.go.id/ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel -coronavirus-2019, akses, 27 Maret 6:48 https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-usul- virus-corona-masuk-indonesia-berawal- dari-2-warga-jepang.html  ,  diakses  27 Maret 2020 5:24).
Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740