Vol. 6 No. 1 (2022)

## PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI APLIKASI ONLINE OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Abdul Wahid 1 , Rohadi Rohadi 2 , Siti Alisah 3 1 2 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email@: abdul.wahid@umc.ac.id , rohadi.mh@umc.ac.id , siti.alisah@umc.ac.id

## Abstract
One of the conditions for the validity of the agreement mentioned above is legal competence. Legal competence in question is that if a person commits a legal act, he can be subject to certain legal actions against him. One of the conditions for a person to be legally proficient is that he is an adult. Adults here are seen from the age limit determined by each legal discipline. Failure to fulfill the requirements for legal competence will result in the cancellation of the agreement being requested by the judge. So that the agreement can be canceled at the will of one of the parties but if the parties wish to continue, the sale and purchase agreement can still be carried out provided that the terms of the agreement are valid according to Article 1320. This type of research is normative juridical, namely the type of research conducted by studying norms - existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The legal force of agreements made by minors in e-commerce transactions can still be considered valid. However, this can later cause legal problems for minors who carry out e-commerce transactions, because the agreement is weak. After all, it does not fully meet the legal requirements of the agreement law based on Article 1320 of the Civil Code, namely the subjective requirements. While the legal consequences of an online sale and purchase agreement (e-commerce) carried out by minors, which is the agreement can be canceled. This is different from being null and void because null and void can only be done if the objective conditions are not met while the minors are included in the subjective conditions. However, as long as the parties are not concerned about the non-fulfillment of one of the legal conditions of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code and the parties continue to carry out the agreement they have made, the contract is made to remain valid so that it is binding and becomes law.
Keywords: Agreements, Purchases, Online Applications, Minors.

## Abstrak
Salah satu syarat sahnya perjanjian yang telah disebutkan di atas yaitu cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya. Syarat seseorang dikatakan cakap hukum salah satunya bahwa ia telah dewasa. Dewasa di sini dilihat dari adanya  batasan  umur  yang  ditentukan  oleh  masing-masing  disiplin  hukum.  Tidak  dipenuhinya  syarat  kecakapan hukum,  maka  akan  berakibat  bahwa  perjanjiannya  dapat  dimintakan  pembatalannya  kepada  hakim.  Sehingga perjanjian  dapat  dibatalkan  atas  kehendak  salah  satu  pihak  tetapi  apabila  para  pihak  berkehendak  untuk  tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa syarat sahnya perjanjian menurut  Pasal  1320.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari  norma-norma  yang  ada  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang dibahas. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dalam transaksi e-commerce masih bisa dianggap sah. Namun, hal ini nantinya dapat menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang  melakukan  transaksi  e-commerce  tersebut,  dikarenakan  perjanjian  tersebut  lemah  karena  tidak  sepenuhnya memenuhi  syarat  sah  dalam  hukum  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHP  Perdata  yaitu  syarat  subjektifnya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) yang dilakukan oleh orang belum dewasa yang adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan orang belum dewasa termasuk syarat subjektif. Namun sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, untuk kontrak dibuat tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang.
Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Aplikasi online, Anak di Bawah Umur.

## A. Pendahuluan
Perdagangan  pada  awalnya  dilakukan secara  konvensional,  dimana  penjual  dan pembeli secara fisik bertemu. 1 Seiring dengan perkembangannya,  transaksi  yang  pada awalnya  mempertemukan  antara  penjual  dan pembeli  secara  langsung,  kini  tergantikan dengan  adanya  transaksi  elektronik  atau transaksi online . Transaksi elektronik ini dapat juga disebut dengan electronic commerce atau yang disingkat dengan e-commerce . E-commerce adalah kegiatan bisnis dengan menggunakan jaringan komputer berupa internet. 2 Secara yuridis, transaksi elektronik telah diatur  dalam  Pasal  1  butir  2  UndangUndang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, selanjutnya  disebut  dengan  UU  ITE. Sedangkan  jual  beli  diatur  dalam  Pasal  1457 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Dalam proses jual beli, terjadi suatu  perikatan  atau  perjanjian  antara  kedua belah pihak dimana perjanjian tersebut harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata antara  lain,  adanya  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak,  kecakapan  untuk  membuat perikatan, suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian  tersebut,  suatu  perjanjian  menjadi sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para pihak yang membuatnya. 3
Salah satu syarat sahnya perjanjian yang telah  disebutkan  di  atas  yaitu  cakap  hukum. Cakap  hukum  yang  dimaksud  adalah  apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka
1 S.  Sahabuddin,  “ Transaksi  Konvensional  dengan Transaksi  E-Commerce  (Pendekatan Komparatif)” ,  Artikel Unbari Tahun 2017, hal. 26-27.
2 Abdul  Halim  Barkatullah,  2017, Hukum Transaksi  Elektronik  di  Indonesia  (Sebagai  Pedoman  dalam Menghadapi  Era  Digital  Bisnis  E-Commerce  di  Indonesia) , Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 11.
ia  dapat  dikenakan  tindakan  hukum  tertentu terhadap  dirinya. 4 Syarat  seseorang  dikatakan cakap  hukum  salah  satunya  bahwa  ia  telah dewasa.  Dewasa  di  sini  dilihat  dari  adanya batasan  umur  yang  ditentukan  oleh  masing- masing disiplin hukum.
Tidak  dipenuhinya  syarat  kecakapan hukum,  maka  akan  berakibat  bahwa perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya  kepada  hakim.  Sehingga perjanjian  dapat  dibatalkan  atas  kehendak salah  satu  pihak  tetapi  apabila  para  pihak berkehendak  untuk  tetap  melanjutkan  maka perjanjian  jual  beli  tersebut  masih  dapat dilakukan  dengan  ketentuan  bahwa  syarat sahnya  perjanjian  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh.
Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah:  (1)  Pandangan  hukum terhadap  anak  di  bawah  umur  dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik (online)  dan  (2)  Akibat  hukum  yang ditimbulkan terhadap transaksi jual beli secara elektronik (online) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## B. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari  norma-norma  yang  ada  atau peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan permasalahan yang dibahas. 5 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif, maksudnya  adalah  dari  penelitian  ini diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan
3 Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus) , Jakarta: Prenada Media, hal. 1.
4 Nahrowi, “Penentuan  Dewasa  Menurut  Hukum Islam  dan  Berbagai  Disiplin  Hukum” ,  KORDINAT  Vol. XV No. 2, (Oktober, 2016), hal. 254.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 14.
diteliti.  Analisis  dilakukan  berdasarkan gambaran,  fakta  yang  diperoleh  dan  akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan  dalam  menyimpulkan  suatu solusi  sebagai  jawaban  dari  permasalahan tersebut. 6

## C. Pembahasan
1. Pandangan  Hukum  Transaksi  Jual Beli  Secara  Elektronik  Anak  di Bawah Umur Sama halnya dengan transaksi konvensional,  transaksi  jual  beli  secara elektronik  juga  didasarkan  atas  suatu perikatan.  Perikatan  merupakan  suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di  mana  pihak  yang satu berhak  atas sesuatu dari  pihak  lain,  dan  pihak  yang  lain berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan tersebut. 7 Perikatan  dapat  dituangkan  dalam bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.  Dalam  Pasal  1313  KUHPerdata dijelaskan mengenai definisi suatu perjanjian.
Hubungan  antara  perikatan  dan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan sumber  perikatan.  Berdasarkan  Pasal  1320 KUHPerdata, terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut sebagai berikut:
a. Kesepakatan.  Dalam  transaksi  jual  beli secara online, kesepakatan terjadi pada saat pembeli  tertarik  untuk  membeli  dan melakukan  pemesanan  terhadap  barang yang  ditawarkan  oleh  penjual.  Setelah melakukan pemesanan, pembeli melakukan pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian penjual akan melakukan konfirmasi  ulang  kepada  pembeli  dan mengirimkan pesanan barang tersebut.
b. Kecakapan.  Seseorang  dikatakan  cakap hukum  apabila  orang  tersebut  sudah dewasa dan sehat pikirannya. 8 Sedangkan di
6 Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 27.
7 R.  Subekti,  1992, Aspek-Aspek  Hukum  Perikatan Nasional , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 2-3.
Indonesia  terdapat  berbagai  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  batasan  usia  minimal  seorang anak  dianggap  sudah  dewasa  atau  cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain:
1) Pasal  330  KUHPerdata;  orang  yang belum  dewasa  adalah  orang  yang belum  berusia  21  tahun  dan  tidak kawin  sebelumnya  atau  seseorang dikatakan  dewasa  jika  telah  berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah.
2) Pasal  47  dan  50  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan;  kedewasaan  seseorang ditentukan  bahwa  seseorang  berada dalam  kekuasaan  orang  tua  atau  wali sampai umur 18 tahun.
3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1); batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri sendiri  atau  dewasa  adalah  21  tahun, selama  anak  tersebut  tidak  cacat fisik/mental  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan.
4) Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak;  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Ukuran kedewasaan pada  seseorang  sangat  relatif,  karena tergantung  dari  perspektif  undang- undang yang mengatur dan perbuatan hukum  yang  dilakukan  tersebut. Disebutkan  pula  dalam  KUHPerdata Pasal 1330 mengenai pihak yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain:
8 Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 2, (September 2019), hal. 205.
- Orang-orang  yang belum dewasa, hanya  dapat  melakukan  hak  dan kewajibannya  dengan  perantaraan orang tua atau walinya.
- Orang  yang  berada  di  bawah pengampuan.  Menurut  Pasal  433 KUHPerdata  adalah  orang  yang dungu,  gila  atau  mengalami gangguan kejiwaan serta pemboros dan pemabuk.
- Orang-orang  perempuan,  dalam hal-hal  yang  ditetapkan  oleh undang-undang dan pada umumnya  semua  orang  kepada siapa undang-undang telah melarang  membuat  persetujuan- persetujuan tertentu (pengecualian). Namun diundangkannya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, ketidakmampuan perempuan/istri untuk melakukan perbuatan  hukum  dihapuskan, meskipun  ketentuan  tersebut bersifat  khusus  namun  sejajar dengan  KUHPerdata.  Maka  saat ini perempuan dalam perkawinan/seorang istri dianggap telah  cakap  melakukan  perbuatan hukum.
Oleh  karena  itu  dalam  suatu  transaksi, apabila  transaksi  tersebut  tidak  merugikan kedua  belah  pihak  maka  perjanjian  tersebut dianggap  sah.  Hal  ini  berlaku  juga  untuk transaksi jual beli secara online.
1) Suatu hal tertentu/Objek dalam perjanjian. Dalam transaksi jual beli secara online barang yang ditawarkan tidak dapat dilihat  secara  langsung,  tetapi  melalui online  berupa  gambar/foto  dimana pelaku  usaha  wajib  mencantumkan keterangan secara rinci mengenai barang yang  ditawarkan  seperti  banyaknya, ukuran, berat, dan harganya.
2) Sebab  yang  halal.  Suatu perjanjian  harus didasarkan  atas  iktikad  baik  dimana perjanjian  tidak  boleh  bertentangan dengan  undang-undang,  kesusilaan  dan ketertiban umum. Permasalahan  muncul  ketika  penjual ataupun  pembeli  merupakan  anak  di  bawah umur,  sedangkan  sampai  saat  ini  belum  ada peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai ketentuan  batasan  umur  seorang  anak  di bawah  umur  dalam  melakukan  transaksi  jual beli  secara  online/internet.  Oleh  karena  itu, perjanjian  dalam  transaksi  jual  beli  secara internet/online  oleh  anak  di  bawah  umur masih  dapat  dikatakan  sah,  namun  apabila kelak  di  kemudian  hari  timbul  suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian  tersebut  lemah  karena  tidak memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata secara utuh.
2. Akibat Hukum yang Timbul terhadap Transaksi Jual Beli Secara Elektronik yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Jual  beli  secara online ( e-commerce ) membutuhkan media internet dalam melakukan proses transaksi yang terjadi tanpa perlu  adanya  pertemuan  langsung.  Dasar pengaturan  perjanjian  jual  beli  online menggunakan ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata.  Perjanjian  dapat  dikatakan  sah apabila  memenuhi  empat  syarat  sahnya perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata antara lain: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan,  (3)  Suatu  hal  tertentu,  dan  (4) Suatu  sebab  yang  halal.  Unsur  pertama  dan kedua  disebut  sebagai  syarat  subjektif, sedangkan  unsur  ketiga  dan  keempat merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.  Sedangkan  apabila  syarat  objektif
tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut adalah batal demi hukum. 9 Dalam jual beli secara online ( e-commerce ), syarat  kecakapan  pada  masingmasing  pihak baik penjual/pelaku usaha maupun pembeli/customer biasanya tidak diperhatikan. Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dewasa. Sedangkan ketentuan mengenai  seorang  anak  dianggap  dewasa berdasarkan  hukum  positif  maupun  hukum Islam berbeda dan tidak ada yang menjelaskan secara  rinci. Tidak  hanya  di  Indonesia, internet  dengan  segala  kemudahan  aksesnya membuat anak ( minors ) di luar negeri terkena dampaknya  juga.  Di  luar  negeri,  justru  anak ditargetkan sebagai konsumen online. Hal ini menimbulkan  kekhawatiran  bagi  anak  di bawah umur untuk membeli produk tersebut. Permasalahan terjadi ketika barang yang diterima  oleh  responden  tidak  sesuai  dengan gambar yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha  melalui  media  online  tersebut. Responden  sempat  mengajukan  komentar keberatan kepada penjual toko online tersebut, tetapi  penjual/pelaku  usaha  tidak  pernah menanggapi keluhan dari responden sehingga responden terpaksa membiarkan hal tersebut begitu saja atas adanya kasus wanprestasi dari pihak penjual dalam transaksi online tersebut.
Akibat  hukum  yang  timbul  terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi  jual  beli  secara  online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17  UU  ITE.  Selain  itu,  ketentuan  sahnya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang
9 Totok  Tumangkar, “Keabsahan  Kontrak  dalam Transaksi  Komersial  Elektronik” ,  Hukum  dan  Dinamika Masyarakat  Vol.  10  No.  1,  ISSN:  No.  0854-2031, Oktober 2012, hal 38.
10 Lihat Peraturan Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (2).
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu: 10
1) Terdapat kesepakatan para pihak;
2) Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Terdapat hal tertentu;
4) Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Dalam  transaksi  melalui  internet,  tidak dipermasalahkan  mengenai  objek  transaksi karena  segala  macam  barang  atau  jasa  dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan  syarat  barang/jasa  tersebut  tidak dilarang  dalam  undang-undang.  Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih  terdapat  banyak  kekurangan.  Sehingga dalam  penerapannya,  ketentuan  mengenai syarat  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh. 11 Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual  beli  secara  online,  maka  perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya  adalah  syarat  subjektif.  Sehingga perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  atas kehendak  salah  satu  pihak,  tetapi  jika  para pihak  berkehendak  untuk  tetap  melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan.  Sedangkan  upaya  penyelesaian hukum  dalam  sengketa  wanprestasi  belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur,  belum  ada  peraturan  yang  mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian  yang  seharusnya  dilakukan  oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku  usaha.  Berdasarkan  ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE,
11 Wahid,  A.,  Kusuma,  E.,  &  Sarip,  S.  (2020). Upaya  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Jual  Beli  Tanah Secara  Di  Bawah  Tangan. Mahkamah:  Jurnal  Kajian Hukum Islam , 5 (1), 22-35.
upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  dalam sengketa  belanja  online  tersebut  terdapat  dua jalur, yaitu:
1) Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang  baik  pembeli  atau  pihak  yang merasa  dirugikan  dapat  mengajukan gugatan  ke  pengadilan,  hal  ini  sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
2) Non-Litigasi,  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui  proses  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Merujuk  pada  peraturan  di  atas, mengingat  bahwa  anak  di  bawah  umur  tidak memenuhi  syarat  kecakapan  dalam  membuat suatu  perjanjian,  maka  upaya  penyelesaian hukum  hanya  dapat  dilakukan  dengan ketentuan  bahwa  pihak  yang  melayangkan gugatan  adalah  wali  dari  anak  yang  masih  di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Berbagai resiko yang dihadapi anak  di  bawah  umur  secara  online  tersebut menimbulkan adanya  kebijakan  perlindungan anak secara online di berbagai negara, antara lain:
1) Multi-layered  Policies (Kebijakan  Berlapis- lapis), merupakan kebijakan langsung dan tidak langsung yang terdiri dari: 12 (a) Legal measures ,  (b) Self  and  Co-Regulation ,  (c) Technical Measures, (d) Awareness raising and education, dan (e) Positive content provision and child safety zone .
2) Multi-stakeholder  Effort (Upaya  berbagai Pemangku  Kepentingan) ;  (a)  Governments and public authorities , (b) Children , (c) Parents and  caregivers .,  (d) Educators  and  public institutions, dan (e) Private sector .
3) Multi-level Policies (Kebijakan Multi Level), antara  lain;  (a)  National level dan  (b) International cooperation . Kerjasama internasional  dalam  hal  ini  pada  tingkat kebijakan/ policy maupun operasional.
12 Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD),  2012, The  Protection  Of  Children Online , OECD, hal. 40.
Anak  dengan  segala  keterbatasan  yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  yang selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945  dalam Pasal  28B  ayat  (2).  Selain  itu,  perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  2.  Anak sebagai  generasi  penerus  bangsa  perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan  guna  memberikan  jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.
Sedangkan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  selanjutnya  disebut UU PK, perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi  menempatkan  konsumen  pada posisi  yang  lemah.  Terlebih  apabila  yang menjadi konsumen adalah seorang anak yang masih di bawah umur.  Tetapi dalam UU PK belum  mengatur  secara  pasti  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  setiap  anak yang  berpartisipasi  sebagai  salah  satu  pihak, yakni  konsumen.  Sehingga  menimbulkan banyaknya  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung  jawab  terhadap  hak-hak  anak sebagai  konsumen.  Pada  UU  Perlindungan Konsumen perlu pengaturan khusus mengenai ketika  anak  berperan  sebagai  konsumen dikarenakan anak berbeda dengan konsumen dewasa.  Dalam  peraturan  perundang- undangan tidak perlu dibentuk undangundang baru  tetapi  memerlukan  harmonisasi  antara UU PK dan UU Perlindungan Anak, dimana UU  Perlindungan  Anak  dijadikan  sebagai
bahan  pertimbangan  atas  keterlibatan  anak sebagai konsumen.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  sebagai berikut:
1. Kekuatan  hukum  dari  perjanjian  yang dibuat  oleh  orang  yang  belum  dewasa dalam  transaksi  e-commerce  masih  bisa dianggap  sah.  Namun,  hal  ini  nantinya dapat menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang melakukan transaksi
e-commerce tersebut, dikarenakan  perjanjian  tersebut  lemah karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah  dalam  hukum  perjanjian  berdasarkan Pasal  1320  KUHP  Perdata  yaitu  syarat subjektifnya.
2. Sedangkan  akibat  hukum  terhadap perjanjian  jual  beli  online  (e-commerce) yang dilakukan oleh orang belum dewasa yang  adalah  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan.  Hal  tersebut  berbeda  dengan batal  demi  hukum,  karena  batal  demi hukum  hanya  dapat  dilakukan  apabila syarat objektif tidak terpenuhi sedangkan orang  belum  dewasa  termasuk  syarat subjektif.  Namun  sepanjang  para  pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai  tidak  terpenuhinya  salah  satu syarat  sahnya  perjanjian  menurut  Pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap melaksanakan  perjanjian  yang  telah dibuatnya, untuk kontrak dibuat tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undangundang  bagi  para  pihak  yang membuatnya.

## E. Rekomendasi
1. Adanya  peraturan  khusus  yang  dapat melindungi konsumen, dapat melindungi hak  para  pihak  apabila  terjadinya wanprestasi,  serta  dapat  mempunyai
daya legitimasi terkait dengan orang yang belum dewasa yang melakukan perjanjian jual beli online.
2. Perlunya  diadakan  sosialisasi  dan penyuluhan  kepada  masyarakat  umum, orang tua dan terutama bagi anak rejama yang  mungkin  masih  awan  mengenai akibat hukum apa yang dapat timbul dari sebuah  jual  beli  online  (e-commerce) apabila tidak memnuhi syarat-syarat sah dari  sebuah  perjanjian,  serta  bagi  para pelaku jual beli online harus tau dan juga memahami  peraturan  dalam  membuat suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian itu  sudah  di  atur  dalam  KUHPerdata. Supaya  di  kemudian  hari  tidak  terjadi permasalahan dari akibat tidak cakapnya seseorang  dalam  membuat  suatu perjanjian  tersebut.  Apabila  pembeli tetap ingin melakukan transaksi jual beli secara online bisa menggunakan aplikasi jual  beli  yang  menggunakan  sistem pembayaran  Rekening  Bersama  karena melibatkan pihak ketiga seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli dan sejenisnya, sehingga peluang terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha menjadi lebih sempit.

## Daftar Pustaka
Ambo  Aco  dan  Andi  Hutami  Endang, “Analisis  Bisnis  E -commerce  pada Mahasiswa  Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar”, Jurnal  Insypro, Information System and Processing Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 5-6, https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.
3246 .

## Hananto  Prasetyo,  “Pembaharuan  Hukum
Perjanjian  Sportentertainment  Berbasis Nilai Keadilan, Studi Kasus Pada Petinju Profesional  di  Indonesia,” Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4, No. 1, April 15, 2017: hlm. 65., https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645

## .I  Gusti  Made  Karmawan,  “Dampak
Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis Ecommerce pada Perusahaan  Amazon.Com,” ComTech: Computer,  Mathematics  and  Engineering
Applications Vol.  5,  No.  2,  Desember  1,
2014: hlm.
749., https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2
.2237 .
M.  Arsyad  Sanusi,  “Transaksi  Bisnis  dalam
Electronic  Commerce,  E-commerce: Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM Vol.  8,  No.  16,  Oktober  16, 2001: hlm. 10., https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.i ss16.art2 .
Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari,
dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi
Belanja  Online,  E-commerce  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah  Umur Melalui  Media  Sosial  Di  Desa Baktiseraga” e-Journal  Komunitas  Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 1 No.
2, 2018, hlm. 8.
Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian  Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Dan  Hukum Islam,” Jurnal Repertorium Vol.  4,  No.  2,
2017: hlm. 80.
Retna  Gumanti,  “Syarat  Sahnya  Perjanjian,
Ditinjau  Dari  KUHPerdata,” Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 5, No. 1, 2012: hlm. 7.
Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum terhadap  Perjanjian  dalam  Jual  Beli Online  yang  Dilakukan  oleh  Anak  di Bawah  Umur”, Jurnal  Wawasan  Yuridika Vol.  3  No.  2,  2019,  hlm.  201, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jw y .
Sri  Haryanti  dan  Tri  Irianto  Tjendrowaseno, “Rancang  Bangun  Sistem  Informasi Ecommerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus,” Journal Speed - Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi Vol.  3,  No.  1,  2011:  hlm.  10., http://dx.doi.org/10.3112/speed.v3i1.8 89 .
Wahid,  A.,  Kusuma,  E.,  &  Sarip,  S.  (2020). Upaya  Hukum  Penyelesaian  Sengketa Jual  Beli  Tanah  Secara  Di  Bawah Tangan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (1), 22- 35. 10.24235/mahkamah.v5i1.6005
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perikatan , Bandung: Alumni, 1982.
Afif Khalid, Hukum Perdata , Yogyakarta: Lkis, Cet. 1, 2018.
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum
Perlindungan Konsumen , Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum , Jakarta: Radja Grafindo Persada,
2001.
Bryan  A  Garner,  E-commerce: The  Practice  of Buying and Selling Goods and Services through Online Consumer Services on the Internet , n.d. dalam;  Jack  Febrian,  Kamus  Komputer &  Teknologi  Informasi,  Bandung: Informatika, 2007.
Dedy  Mulyana, Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
Herlien  Soerojo, Kepastian  Hukum  Hak  Atas Tanah  di  Indonesia ,  Arkola,  Surabaya,
2003.
Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007.
Hukum Perjanjian , Bandung: PT Alumni, 2010.
Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif , Bandung: Remadja Rosdakarja, 1999.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Aneka  Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 1994.
Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Kontrak , Bandung: CV Mandar Jaya, 2016.
P.N.H.  Simanjuntak,  S.H., Hukum  Perdata Indonesia ,  Jakarta:  Prenada  Media GROUP, 2015.
R.  Subekti, Aneka  Perjanjian ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1995.
Ronny  Hanitjo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Salim, Hukum  Perjanjian ,  Teori  dan  Praktik Penyusunan  Perjanjian,  Jakarta:  Sinar
Gafika, cet 5, 2008.
Subekti, Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Waris ,
Ringkasan, Bandung: Intermasa, 1990
Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Jakarta:  Intermasa,
2005.
Sudaryat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar , Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 1999.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11.
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.