PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJAMIN OLEH NEGARA oleh I Nyoman Gede Remaja 1
( nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak: Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memvonis orang lain telah melakukan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana,  padahal  belum  ada  atau  belum selesai  proses  hukum  yang  dijalani  oleh  orang  bersangkutan.  Ketika  orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan suatu pencurian, kita sudah memvonis orang tersebut  sebagai  pencuri. Cap sebagai  penjahat  yang diberikan  kepada  yang  bersangkutan  tentu  akan  berpengaruh  negatif  pada  diri orang tersebut. Bagaimana jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap,  siapa  yang  bisa mengembalikan  cap  sebagai  penjahat  terhadap  yang  bersangkutan.  Kebiasaan- kebiasaan seperti ini sering kali terjadi di masyarakat, padahal hukum di Indonesia menganut  asas  Praduga  tak  Bersalah  ( presumption  of  innocent ).  Dalam penyelenggaraan  peradilan  baik  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  maupun pengadilan  wajib  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  Hak-hak  Asasi  dari tersangka.  Artinya  para  pejabat  peradilan  pada  tingkatnya  masing-masing  tidak boleh  berlaku  sewenang-wenang  di  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai sebuah hak dari tersangka di dalam praktik  hukum  di  masyarakat  masih  belum  optimal.  Masyarakat  sering  kali memberikan vonis duluan sebelum adanya putusan pengadilan,  yang seolah-olah orang  bersangkutan  sudah  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Diaturnya Asas  Praduga  tak  Bersalah  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan (hukum  positif)  di  Indonesia  maka  Hak  Atas  Praduga  tak  Bersalah  merupakan Hak  Asasi  Manusia  yang  dijamin  pelaksanaannya  oleh  Negara,  karena  itu  setiap orang  baik  penegak  hukum  maupun  masyarakat  wajib  menghormati  dan melaksanakan asas tersebut di dalam praktik hukum di Indonesia.
Kata  Kunci:  Asas  Praduga  tak  Bersalah,  kepastian  hukum,  keadilan  hukum  dan perlindungan HAM

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
hukum,  pemerintah dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 39  Tahun  1999.  Hak  ini  merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada diri manusia bersifat universal dan langgeng.
Hormat  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  bagian  integral  dalam pelaksanaan  yang  benar  dari  setiap  sistem  peradilan.  Promosi  dan  perlindungan atas  hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan  asasi  sudah  merupakan bagian  integral  dari  misi  PBB  sejak  pendiriannya  pada  tahun  1945.  Diinjak- injaknya  hak-hak  asasi  manusia  yang  terjadi  selama  perang  dunia  kedua memberikan  keyakinan  umum,  bahwa  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia merupakan prasyarat hakiki dari kemajuan, kedamaian dan keadilan.
Prinsip ini termanifestasi dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang  disahkan  oleh  Sidang  Umum  pada  tahun  1948,  yang  pada  kalimat  pertama Mukadimahnya  menyatakan  :  “Sedang  pengakuan  terhadap  martabat  yang melekat dan terhadap hak-hak yang sepadan dan tidak dapat diganggu gugat dari semua  manusia  adalah  dasar  untuk  kebebasan,  keadilan  dan  kedamaian  dunia”. Pernyataan  tersebut  menyatakan  bahwa  semua  orang  adalah  sederajat  dihadapan undang-undang;  penangkapan,  penahanan,  atau  pengasingan  yang  sewenang- wenang dilarang;  mempromosikan bahwa hak setiap orang  yang dituntut  dengan hukuman  harus  dianggap  tidak  bersalah  sampai  ia  terbukti  bersalah  dalam  suatu pengadilan  yang  adil  dan  terbuka,  tertuduh  mempunyai  kesempatan  untuk membela  diri;  dan  menolak  penyiksaan  dan  hukuman  yang  kejam,  tidak manusiawi dan melecehkan martabat kemanusiaan (Kunarto, 1996: 41).
Hal tersebut menandakan hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting  di  dalam  penyelenggaraan  peradilan,  termasuk  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia.  Salah  satu  asas  yang  harus  diperhatikan  guna  mewujudkan hak-hak  asasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  asas  praduga  tak  bersalah, yang  mengamanatkan  bahwa  tidak  seorangpun  dapat  dianggap  bersalah  kecuali berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap.
Dikaitkan  dengan  perkembangan  Hak-hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yang dibagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu :
1. HAM Generasi I (Pertama) adalah Hak Sipil dan Politik
2. HAM Generasi II (Kedua) adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. HAM Generasi III (Ketiga) adalah Hak-hak Solidaritas.
Maka  hak  atas  praduga  tak  bersalah  dapat  dikatagorikan  sebagai  HAM Generasi  I    (Pertama)  yaitu  Hak  Sipil  karena  berkaitan  dengan  hak-hak  pribadi warga negara.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  seringkali  kita  memvonis  orang  lain  telah melakukan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana,  padahal  belum  ada  atau  belum selesai  proses  hukum  yang  dijalani  oleh  orang  bersangkutan.  Ketika  orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan suatu pencurian, kita sudah memvonis orang tersebut  sebagai  pencuri. Cap sebagai  penjahat  yang diberikan  kepada  yang  bersangkutan  tentu  akan  berpengaruh  negatif  pada  diri orang tersebut. Bagaimana jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap,  siapa  yang  bisa mengembalikan cap sebagai penjahat terhadap yang bersangkutan.
Kebiasaan-kebiasaan  seperti  ini  sering  kali  terjadi  di  masyarakat,  padahal hukum  di  Indonesia  menganut  asas  Praduga  tak  Bersalah  ( presumption  of innocent ).  Ketentuan  ini  diatur  dalam  butir  ke  3  huruf  c  Penjelasan  Umum KUHAP,  yang  menyatakan:  “setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut  dan/atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal tersebut, diatur juga dalam Pasal 8 ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan:  “setiap  orang  yang  disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Secara  teoritis  hukum  diharapkan  dapat  memenuhi  3  nilai  dasar,  yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai dasar ini berhubungan
dengan  keabsahan  berlakunya  suatu  kaidah  hukum.  Kaidah  hukum  yang keabsahannya  berlaku  secara  yuridis  berhubungan  dengan  adanya  kepastian hukum,  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  terciptanya  ketertiban  di masyarakat.  Kaidah  hukum,  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut masyarakat,  dianggap  memiliki  keabsahan  berlaku  secara  filosofis.  Keabsahan berlaku  secara  filosofis  berhubungan  dengan  nilai  keadilan.  Hukum  yang memiliki  kemanfaatan  secara  nyata  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat, dianggap memiliki keabsahan berlaku secara sosiologis.
Hukum merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, baik manusia sebagai mahluk individu maupun manusia sebagai mahluk sosial. Hukum sangat  diperlukan  untuk  menata  kehidupan  manusia  dalam  kehidupannya  sehari- hari,  sehingga  tercipta  tatanan  yang  memungkinkan  manusia  mengembangkan harkat dan martabat kemanusiaannya.
Pengadilan  sebagai  salah  satu  tempat  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menegakkan  hukum,  merupakan  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara, sehingga  ditempat  inilah  orang  bisa  mencari  keadilan  untuk  menyelesaikan masalahnya.  Pengadilan  juga  muaranya  penegakan  hukum  setelah  lembaga- lembaga  yang  lain  seperti  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Seorang  hakim  dalam memutus sebuah perkara wajib berpedoman pada aturan hukum, artinya kepastian hukum  (asas  legalitas)  wajib  ditegakkan  tetapi  yang  lebih  utama  yang  harus diperhatikan  seorang  hakim  adalah  keadilan.  Karena  itu,  hakim  dalam  memutus perkara  didasarkan  pada  minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  ditambah  dengan keyakinannya. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan masyarakat dalam arti luas bukan keadilan orang-perorang.
Namun  demikian,  dalam  penyelenggaraan  peradilan  baik  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan  maupun  pengadilan  wajib  memperhatikan  dan mempertimbangkan Hak-hak Asasi dari tersangka. Artinya para pejabat peradilan pada  tingkatnya  masing-masing  tidak  boleh  berlaku  sewenang-wenang  di  dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
Permasalahan  yang  menjadi  topik  pembahasan  dalam  paper  singkat  ini adalah  pengaturan  mengenai  asas  praduga  tak  bersalah  sebagai  bagian  dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  namun  penerapan  asas  praduga  tak  bersalah  sebagai sebuah  hak  dari  tersangka  di  dalam  praktik  hukum  di  masyarakat  masih  belum optimal.  Masyarakat  sering  kali  memberikan  vonis  duluan  sebelum  adanya putusan  pengadilan,  yang  seolah-olah  orang  bersangkutan  sudah  bersalah melakukan suatu tindak pidana.

## KAJIAN TEORITIS
Teori  yang  digunakan  sebagai  landasan  filosofis  dalam  mengkaji permasalahan  dalam  paper  ini  adalah  Teori  Gabungan  ( Verenigings-Theorien ) yang merupakan gabungan dari Teori Absolut (Mutlak) dan Teori Relatif (Nisbi) dalam hal pemidanaan. Teori Absolut menginginkan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Sedangkan Teori Relatif menyatakan  bahwa  suatu  kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu pidana,  harus  diperhatikan  juga  manfaatnya  suatu  pidana  bagi  masyarakat  atau bagi si pelaku itu sendiri. Teori Relatif melihat bahwa upaya menjatuhkan pidana adalah untuk  memperbaiki  si  penjahat  agar menjadi  orang  yang baik,  yang tidak lagi  melakukan  kejahatan.  Dengan  demikian,  Teori  Gabungan  disatu  pihak mengakui adanya unsur pembalasan ( Vergelding ) dalam hukum pidana dan dilain pihak  mengakui  pula  unsur prevensi dan  unsur  memperbaiki  penjahat  yang melekat pada tiap pidana  (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 27).
Teori  Gabungan  ini  berkaitan  dengan  keefektifan  sistem  pemidanaan  yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:
a. Severity (membebani),  dimana severity menerapkan  adanya  keseimbangan dalam  menerapkan  hukuman  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  seorang pelanggar hukum. Artinya hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jenis  pelanggaran  yang  dilakukannya.  Jika  pelanggaran  yang  dilakukannya berat  maka  hukuman  juga  harus  berat,  begitu  pula  sebaliknya,  sehingga
diharapkan  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  dirasakan  membebani agar tidak mengulangi perbuatannya.
b. Celerity  /  swift (  segera),  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  harus  ada kecepatan  dan  ketanggapan  hukum.  Artinya  siapapun  yang  melakukan pelanggaran  hukum  harus  segera  ditindak,  berdasarkan  hukum  yang  sudah diundangkan.  Hukum  harus  cepat  melaksanakan  penegakan  hukum,  tidak menunggu waktu atau mengulur-ulur waktu.
c. Certainty (kepastian),  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  ada  kepastian hukum. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus di tindak berdasarkan  hukum  yang  sudah  diundangkan.  Hukum  harus  pasti  baik hukuman,  jenis  pelanggaran  yang  dilakukannya,  ancaman  hukumannya  dan hukum  harus  tegas  ketika  dihadapkan  pada  suatu  masalah  sebagai  benteng mencari keadilan bagi masyarakat.
Aspek  Ketiga  yang  mempengaruhi  sistem  pemidanaan,  yaitu Certainty (kepastian) berhubungan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu “Suatu perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada”  (Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Sinar  Grafika).  Hal  ini  sesuai  dengan  Konsep Negara  Hukum  yang  dianut  Bangsa  Indonesia  sebagaimana  dituangkan  dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Konsep  Negara  Hukum  ini  juga  digunakan  sebagai  pisau  analisis  di  dalam mengkaji  permasalahan  dan  paper  ini.  Pemilihan  konsep  ini  disamping  karena pertimbangan  Negara  Indonesia  telah  menyatakan  diri  sebagai  negara  hukum, juga karena konsep negara hukum menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat. Disamping  itu  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konsep  Negara  Hukum  ( Rechtsstaat )  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Sri Soemantri mengandung empat unsur penting, yaitu :
1. Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  berdasar  atas hukum /peraturan perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap HAM
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan) (Mien Rukmini,  2003: 37).
Unsur  yang  pertama  dan  kedua  merupakan  unsur  yang  penting  di  dalam mengkaji permasalahan di dalam paper ini. Unsur yang pertama berkaitan dengan segala  tindakan  pemerintah  (termasuk  didalamnya  para  penegak  hukum)  dan masyarakat  harus  didasarkan  pada  hukum/peraturan  perundang-undangan.  Oleh karena  peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  asas  praduga  tidak bersalah,  maka  dalam  hal  penerapan  Teori  Gabungan  tersebut  wajib memperhatikan  asas  ini.  Sedangkan unsur  yang kedua berkaitan dengan jaminan dari  negara  terhadap  Hak-hak  Asasi  Manusia  termasuk  dalam  hal  penerapan sistem pemidanaan.

## ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  pengaturan  tentang  Asas Praduga  tak  Bersalah  sudah  ada  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia, diantaranya terdapat dalam:
1. Undang-undang  Dasar  1945;  Pasal  28  D  ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Walaupun tidak  secara  tersurat  disebutkan  tentang  asas  praduga  tak  bersalah  tetapi  dari rumusan  pasalnya  dapat  terlihat  bahwa  UUD  1945  menjamin  adanya perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum,  termasuk  hak  untuk  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 8  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “  Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, dituntut,  dan/atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
3. Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999  tentan  Hak  Asasi  Manusia;  Pasal  18 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perhatian  negara  (eksekutif  dan  legislatif) terhadap  perlindungan  HAM  khususnya  Hak  Atas  Praduga  tak  Bersalah  sudah cukup baik. Namun demikian, pelaksanaan asas ini didalam praktik hukum masih belum  optimal.  Seperti  yang  dikatakan  Bagir  Manan  (dalam  Mien  Rukmini), bahwa  keberhasilan  suatu  peraturan  perundang-undangan  bergantung  kepada penerapan  dan  penegakannya.  Apabila  penegakan  hukum  tidak  berjalan  dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang  memberikan  arti  sesuai  dengan  tujuannya.  Penegakan  hukum  merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan (Mien Rukmini,  2003: 3).
Kelahiran  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  sejak  diundangkan  pada  tanggal  31  Desember  1981  disambut baik  oleh  segenap  masyarakat  Indonesia  dengan  perasaan  sukacita  dan  penuh harapan  akan  terwujudnya  kepastian  hukum  dan  tertib  hukum  berdasarkan kebenaran dan keadilan.
KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran serta  martabat  manusia  yang  dikenal  dengan  hak-hak  asasi  manusia.  Ketentuan- ketentuan  hukum  pidana  yang  tercantum  dalam  KUHAP  bukan  saja  mengatur tentang  tata  cara  yang  wajib  dilaksanakan  dan  dipatuhi  oleh  aparat  penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia (H.M.A. Kuffal, 1997: 1). Hal ini agak  berbeda  dengan  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana  yang  pernah  diatur  dalam HIR ( Herziene Inlandsch Reglement ).
KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “sederajat” sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan  yang  utuh.  Tersangka  atau  terdakwa  telah  ditempatkan  KUHAP
dalam  posisi  “ his  entity  and  dignity  as  human  being”, yang  harus  diperlakukan sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan.  Hukum  mesti  ditegakkan!,  namun dalam  pelaksanaannya  hak  asasi  utama  yang  melekat  pada  diri  tersangka  atau terdakwa “tidak boleh ditelanjangi”. Hak-hak utama tersebut salah satunya adalah hak  atas  praduga  tidak  bersalah,  yang  digunakan  sebagai  asas  dalam  hukum pidana Indonesia.
Dianutnya  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  KUHAP,  memberi  pedoman kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  mempergunakan  prinsip  akusatur  dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan  yang  inkuisitur  atau  “ inquisitorial  system” ,  yang  menempatkan tersangka/terdakwa  dalam  pemeriksaan  sebagai  obyek  yang  dapat  diperlakukan dengan  sewenang-wenang.  Prinsip  inkuisitur  ini  dulu  dijadikan  landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum :
- sudah  apriori  menganggap  tersangka/terdakwa  bersalah.  Seolah-olah  si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik,
- tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan  hak-hak  asasi  manusia  dan  haknya  untuk  membela  dan mempertahankan  martabat  serta  kebenaran  yang  dimilikinya.  Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima  nasib  sial,  meringkuk  dalam  penjara.  Contoh;  kasus  Sengkon  dan Karta,  yang  meringkuk  menjalani  hukuman  beberapa  tahun,  ternyata  pelaku yang sebenarnya adalah orang lain dan banyak lagi contoh kasus yang lain. Beralihnya  prinsip  inkuisitur  menjadi  akusatur,  diharapkan  penerapan KUHAP  di  dalam  praktik  dapat  benar-benar  memberikan  jaminan  terhadap  hak- hak  asasi  manusia.  Penerapan  KUHAP  sering  terbentur  pada  persoalan pemahaman  yang  masih  belum  sama  tentang  KUHAP  sebagai  satu  rambu pengikat untuk meletakkan dasar-dasar sistem manajemen yang baik dan terarah. Pemahaman  yang  melekat  pada  aparatur  penegak  hukum  sampai  saat  ini  adalah KUHAP semata-mata diukur sebagai legitimasi yuridis bagi tugas dan wewenang
yang  bersifat  sektoral  bagi  instansi-instansi  terkait.  Makna  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  ( Criminal  Justice  System )  masih  dalam  cita-cita,  terutama  bagi para  pakar  hukum  pidana  (Romli  Atmasasmita,  2001:  14).  Begitu  pula  di  dalam penerapan  asas  praduga  tak  bersalah,  masing-masing  sub-sistem  dalam  sistem peradilan pidana terkadang memiliki prinsip/pedoman yang berbeda.
Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya mendapatkan hak-haknya  seperti  hak  untuk  segera  mendapatkan  pemeriksaan  dalam  tahap penyidikan,  hak  segera  mendapatkan  pemeriksaan  pengadilan  dan  mendapatkan putusan  seadil-adilnya,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  50  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Selain  itu,  mereka  mempunyai  hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan  pembelaan,  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  hak  untuk mendapatkan kunjungan keluarganya serta hak-hak lainnya sesuai  dengan tujuan Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  (KUHAP),  yaitu  memberi  perlindungan hak-hak asasi kepada setiap individu.
Kalau  dikaitkan  dengan  Sistem  Hukum  sebagaimana  dinyatakan  oleh Lawrence  Meir  Friedman,  yang  terdiri  dari  : Structure (Struktur  Hukum), Substance (Substansi  Hukum)  dan Legal  Culture (Budaya  Hukum),  maka kelemahan  di  Indonesia  adalah  pada  Budaya  Hukumnya  ( Legal  Culture )  yang meliputi penegakan hukum dan perilaku masyarakat.
Penegakan  hukum  menyangkut  tentang  perlakuan  para  penegak  hukum terhadap  mereka  yang  ditangkap  karena  diduga  melakukan  suatu  tindak  pidana, dari  proses  penangkapan  sampai  pada  proses  pemeriksaan  masih  ada  terlihat adanya  perlakuan  yang  seolah-olah  yang  bersangkutan  telah  bersalah  melakukan suatu tindak pidana.
Perilaku  masyarakat  dalam  menanggapi  adanya  penangkapan  terhadap seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  seringkali  mengesankan  telah memvonis  bahwa  yang  bersangkutan  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana yang dituduhkan. Hal ini juga sering dilakukan oleh media massa baik elektronik maupun  cetak,  yang  mengeluarkan  pernyataan-pernyataan  bahwa  seolah-olah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut telah bersalah.
Perlakuan  aparat  penegak  hukum  dan  stigma  masyarakat  seperti  tersebut diatas, merupakan cermin bahwa jaminan terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah  di  Indonesia  belum  berjalan  secara  optimal.  Mestinya  hal  ini  dapat dihindarkan dengan cara penerapan dan penegakan hukum  yang berkeadilan dan menjunjung  kepastian  hukum.  Penegakan  hukum  yang  tidak  hanya  ditujukan kepada  tersangka/terdakwa,  tetapi  juga  kepada  penegak  hukum  dan  masyarakat yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  asas  praduga  tidak  bersalah. Walaupun  Teori  Absolut  dalam  pemidanaan  menyatakan  setiap  kejahatan  harus diikuti  dengan  pidana,  tidak  boleh  tidak  tanpa  tawar  menawar,  namun  demikian dalam  proses  penentuan  benar  tidaknya  yang  bersangkutan  melakukan  kejahatan harus  tetap  sesuai  dengan    prinsip  akusatur  sebagai  sebuah  pedoman  dalam penerapan dan pelaksanaan KUHAP di dalam praktik hukum.

## PENUTUP
Diaturnya  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan  (hukum  positif)  di  Indonesia  maka  Hak  Atas  Praduga  Tidak  Bersalah merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh Negara, karena itu setiap orang baik penegak hukum maupun masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan asas tersebut di dalam praktik hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  H  Zainal  Asikin,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
H.M.A. Kuffal. 1997. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum . IKIP Malang. Kunarto.  1996. Ikhtisar  Implementasi  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penegakan Hukum . Jakarta: Cipta Manunggal. Mien  Rukmini.  2003. Perlindungan  HAM  melalui  Aas  Praduga  Tidak  Bersalah dan  Asas  Persamaan  Kedudukan  dalam  Hukum  pada  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia . Bandung: PT Alumni. Romli  Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia  & Penegakan Hukum . Bandung: CV. Mandar Maju. Wirjono  Prodjodikoro.  2003. Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  Bandung: PT Refika Aditama.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana