## WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG INFÂQ

## Achyar Zein
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20731 e-mail: achyar.zein@yahoo.com
Abstract:  The  Qur’anic  Perspectives  on  Donation  ( Infâq ). Wealth distribution is an important concept regarding social welfare. One of key concepts on wealth distribution in the Qur’an is infâq, which stands for efficient attitude and practices  on  one  hand  and  reducing  wastefullness  on  the  other.  Works  on Qur’anic exegesis and Islamic law, both classical works and modern ones, contain much discussion  about  this  concept.  The  author  argues  that  one  of  the  most dominant views regarding infâq is that it is considered as a non-binding act of charity or a recommended act (sunnah) in Islamic law. Ibn ‘Abbâs, for instance, holds that it renders a bridging concept between zakât and almsgiving. This paper is an attempt to explore the concept of infâq by analyzing various Qur’anic verses and provide a comparison with prominent views of Islamic scholars.
Kata Kunci : infâq, keborosan dan al-nafaqah

## Pendahuluan
Infâq adalah konsep yang ditawarkan al-Qur’an dalam urusan pengelolaan dan pendistribusian harta. Konsep ini bertujuan agar pemilik harta ( shâhib al-amwâl ) dapat mengelola hartanya dengan baik dan terhindar dari sifat pemborosan dan kekikiran. Selain itu, infâq juga bertujuan untuk membimbing pemilik harta supaya lebih terarah, sesuai, berhasil guna dan berdaya guna dalam mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Dengan demikian, infâq adalah sebagai pembatas dari sifat boros (membelanjakan harta dengan tidak terarah) dan sifat kikir (menumpuk-numpuk harta).
Pembahasan tentang infâq, khususnya dalam wacana fiqh iqtishâdi, tampaknya kurang bergaung bila dibanding pembahasan tentang zakat, bahkan tidak sedikit karya- karya monumental di bidang ekonomi yang terkesan seolah-olah mengenyampingkan pembahasan infâq .  Padahal  al-Qur’an  banyak  sekali  menginformasikan  bagaimana urgennya infâq dalam menumbuhkembangkan perekonomian umat karena prinsip
fundamental  ekonomi  didasarkan  kepada  perolehan  dan  pendistribusian  harta. 1 Berdasarkan kategori kedua inilah (pendistribusian harta) maka pembahasan tentang infâq cukup urgen untuk diperbincangkan.
Dalam fenomena masyarakat terdapat pemahaman yang terkesan tumpang tindih dalam memandang zakat, sedekah dan infâq . Zakat selalu diartikan dengan pemberian yang  status  hukumnya  wajib  sedangkan  sedekah  dan infâq dikonotasikan  sebagai pemberian yang status hukumnya sunah. Status hukum yang dimiliki oleh sedekah dan infâq sedikit mengundang kebingungan tentang letak perbedaan keduanya sekalipun sudah jelas diposisikan oleh al-Qur’an. Implikasi yang dapat dirasakan adalah munculnya interpretasi secara mendadak bahwa sedekah diberikan untuk seseorang secara langsung, sedangkan infâq menyangkut suatu lembaga atau kadang-kadang keduanya disebut secara bersamaan dalam satu kasus.
Untuk mendudukkan pengertian infâq ini dipandang perlu membahas ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan infâq . Pernyataan al-Qur’an tentang infâq dirasa cukup jelas demikian juga mengenai sasarannya karena infâq merupakan jalan tengah untuk mengatasi sifat keborosan dan kekikiran yang ada pada diri manusia. Infâq, zakat dan sedekah diinformasikan dalam al-Qur’an dengan format yang berbeda dan bahkan ayat- ayat yang membahas ketiga persoalan ini bila dilihat dari segi kuantitasnya tidak terlalu jauh berbeda. Karena itu, tulisan kali ini ingin melihat bagaimana kedudukan infâq berdasarkan informasi al-Qur’an baik dari segi pengertian maupun eksistensinya dalam bidang ekonomi.

## Pengertian infâq dalam al-Qur’an
Pengertian tentang infâq dan al-nafaqah pada prinsipnya adalah sama, apalagi kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama. Bahkan al-Qur’an sendiri pernah menyebutkan keduanya pada satu ayat yang seolah-olah al-nafaqah merupakan bagian kecil dari infâq. 2 Al-Râghib al-Ishfahânî memiliki kecenderungan kepada pengertian ini di mana dia menjelaskan bahwa al - nafaqah adalah salah satu bagian dari infâq . 3 Sedangkan pada versi yang lain menyamakan pengertian antara infâq dengan al-nafaqah, setidaknya yang memiliki kecenderungan dalam konteks kesamaan ini di antaranya Ibn Qudâmah, al-Ghirnâthî, al-Kâsânî dan bahkan Ibn Jarîr al-Thabarî.
Ibn Qudâmah misalnya terkesan mengartikan bahwa infâq dan al-nafaqah adalah
1 Dalam al-Qur’an, kata-kata al-infâq dengan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 74 kali. Lihat Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqî, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), h. 886-887.
2 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 270.
3 Al-Râghib al-Ishfahânî, Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân (Beirût: Dâr al-Ma’rifah, t.t.), h. 502.
sama. Hal ini terlihat melalui pembahasan tentang kewajiban suami memberikan al- nafaqah kepada istrinya yang belum ‘digauli’ atau istri menolak untuk melakukan hal tersebut tanpa ‘uzur. Dalam tataran ini Ibn Qudâmah kadang-kadang menyebutnya dengan al-nafaqah dan kadang-kadang menyebutnya pula dengan infâq . 4
Hal yang sama diungkapkan oleh al-Ghirnâthî. Ia membagi kewajiban al-nafaqah kepada empat sasaran. Pertama , istri dengan syarat dukhûl dan memungkinkan untuk istimtâ‘. Kedua , anak kandung dengan syarat apabila mereka masih kecil dan tidak mempunyai harta. Ketiga , kedua orangtua (ibu dan bapak) dengan syarat bilamana mereka fakir. Keempat , kewajiban memberikan al-nafaqah kepada budak. 5 Pembagian yang dibuat oleh al-Ghirnâthi ini tidak jauh berbeda seperti dibuat oleh al-Kasanî. 6 Berdasarkan ulasan kedua tokoh ini yakni al-Ghirnâthî dan al-Kâsânî dapat diasumsikan bahwa pembagian al-nafaqah yang mereka maksud sama dengan pendistribusian infâq sebagaimana yang lazim diketahui selama ini.
Muhammad al-Syaukânî dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ketika menginterpretasi Q.S. al-Baqarah/2: 3. Menurutnya bahwa infâq ialah mengeluarkan harta secara langsung sedangkan kata  pada ayat ini bermakna ‘sebagian’ agar jangan terkesan boros. Menurut Ibn Jarîr sebagaimana yang dikutipnya dari Ibn Mas‘ûd bahwa kata adalah al-nafaqah seseorang atas keluarganya. Ibn Jarîr juga mengutip pendapat al-Dhahhâk bahwa yang dimaksud dengan al-nafâqât ialah salah satu bentuk pendekatan diri di mana mereka mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan ukuran kesanggupan dan kesungguhan mereka. Menurut Ibn Jarîr lagi bahwa infâq adalah segala sesuatu yang diberikan. 7
Berdasarkan pernyataan di atas tentang pengertian infâq dan al-nafaqah nampaknya kedua persoalan ini sangat sulit untuk dibedakan apalagi kedua akar katanya sama. Terlihat apa yang diungkapkan oleh al-Râghib al-Ishfahânî lebih mudah untuk dimengerti di mana beliau menyebutkan bahwa al-nafaqah adalah sebagian dari infâq.
4 Lihat Ibn Qudâmah, Al-Mughnî, juz VI (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arâbiyah, t.t.), h. 735-736.
5 Muhammad Ahmad Juzai al-Ghirnâthî al-Mâlikî, Qawânîn al-Ahkâm al-Syar’iyah (Beirût: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1979), h. 245-247.
6 Menurut al-Kâsânî bahwa al-nafaqah terbagi kepada empat yaitu 1. al-Nafaqah kepada isteri, 2. al-Nafaqah kepada kerabat, 3. al-Nafaqah kepada budak dan 4. al-Nafaqah kepada hewan atau barang tidak bergerak seperti rumah. Adapun kerabat menurutnya terbagi pula kepada dua yaitu faktor kelahiran seperti anak dan dua orang tua dan faktor bukan karena kelahiran dan ini pun terbagi kepada dua yaitu kerabat yang diharamkan menikahinya seperti adik perempuan, adik perempuan ayah dan adik perempun ibu. Adapun kerabat yang tidak diharamkan menikahinya seperti anak dari adik perempuan ayah begitu juga anak dari adik perempuan ibu. Selengkapnya lihat ‘Ala’ al-Dîn Abî Bakr bin Su’ûd al-Kâsânî al-Hanafî, Kitâb Badâ’i’ al-Shanâ’i’ fî Tartîb al-Syarâ’i’ (Beirût: Dâr al-Kitab al-‘Arâbî, 1982), h. 15-40.
7 Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad al-Syawkanî, Fath al-Qadîr, jilid I (Beirût: Dâr al- Fikr, 1973), h. 36.

## Infâq dan Kaitannya dengan Ekonomi
Satu di antara prinsip ekonomi yang sangat fundamental ialah cara mendapatkan dan mendistribusikan harta. Agar pendistribusian ini tepat guna dan berhasil guna maka langkah-langkahnya diatur sedemikian rupa sehingga terkesan tidak adanya keborosan dan kemubaziran. Apalagi harta yang dikelola pada prinsipnya adalah milik Allah dan sangat wajar jika pendistribusiannya sesuai  dengan kehendak pemiliknya.
Pendistribusian ini didasari kepada keberadaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi menjalankan aktifitas kehidupannya sangat tergantung kepada harta. Meskipun ketergantungan manusia ini sangat besar namun tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya yang dalam istilah Malik ben Nabi menyebutnya dengan ‘dinamika ekonomi’. Terjadinya dinamika ekonomi ini menurutnya disebabkan oleh dua hal yaitu, pertama, adanya kebutuhan primer masing- masing individu yang hanya dapat dipenuhi dengan harta. Kedua , adanya keinginan mensuplai mereka-mereka yang tidak mampu seperti fakir, miskin, ibn sabîl dan lain- lain. 8
Dinamika ekonomi ini menurutnya didasarkan kepada dua prinsip yang sangat asasi. Pertama bahwa untuk mendapatkan sesuap nasi dalam mempertahankan hidup adalah hak bagi setiap mulut. Prinsip asasi yang pertama ini wajib diupayakan dan merupakan tanggung jawab kolektif untuk menanggulanginya. Kedua , adanya kewajiban bagi setiap individu untuk mencari segala macam bentuk kebahagiaan. Prinsip asasi yang kedua ini tidak mesti melalui usaha secara konkrit namun keberadaannya sangat ditentukan oleh prinsip asasi yang pertama. 9
Prinsip asasi inilah yang mendasarkan fondasi ekonomi Islam dengan ketuhanan
8 Malik ben Nabi, Al-Muslim fî ‘Âlam al-Iqtishâd (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), h. 81. Menurut M. Umar Chapra bahwa sistem ekonomi Islam memiliki sasaran-sasaran dan strategi yang berbeda dengan sistem sekuler. Sistem ini didasarkan kepada tujuan kebahagiaan manusia ( al-falâh ), kehidupan yang baik ( hayâtun thaiyibah ) dengan menekankan aspek persaudaraan ( ukhuwah ),  keadilan  sosio  ekonomi  dan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  spritual  umat manusia.  Lihat  M.  Umar  Chapra, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi, terj.  Ikhwan  Abidin  Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.
9 Ibid., h. 82. Menurut Muhammad Sa‘îd Ramadhân bahwa prinsip asasi yang merupakan kebutuhan  manusia  terhadap  adanya  harta  yang  dikelola  dalam  manajemen  ekonomi disebabkan manusia memiliki rasa lapar, haus dan kebutuhan akan pakaian. Lihat Muhammad Sa’îd Ramadhân al-Bûthî, Naqdh Awhâm al-Mâddiyah al-Jadaliyah (al-Diyâlektîyah) (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), h. 262-263. M. Umar Chapra menegaskan bahwa tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam menghendaki: a). Ia tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan. b). Ia tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok. c). Ia tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka. Lihat M. Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 3.
karena adanya ruang pemisah di antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip ketuhanan ini diyakini dapat menjembatani ruang pemisah tadi dan sekaligus sebagai penghubung antara individu dengan masyarakat lainnya. Dengan kata lain adanya  upaya  untuk  saling  membantu  antar  sesama  manusia  dalam  memenuhi kebutuhannya.
Justru itu pandangan Islam terhadap prinsip ekonomi ialah adanya korelasi antara kemaslahatan individu dengan kemaslahatan masyarakat yang diikat kuat dari segi fitrah. Berdasarkan inilah munculnya kewajiban untuk saling membantu bukan saling menghisap dan menyantap di antara keduanya. Satu hal lagi bahwa Islam tidak pernah melarang  seseorang  yang  mencari  kesenangan  pribadinya  melalui  pemanfaatan masyarakat banyak asalkan dilakukan dengan jalan yang baik, namun Islam meng- anjurkan agar kesenangan yang diperoleh melalui masyarakat tadi diinfaqkan supaya yang lainnya dapat merasakan hal yang sama pula. 10
Menurut  M.  Umer  Chapra,  Islam  mengakui  kontribusi  yang  diberikan  oleh kepentingan pribadi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif individu, dorongan, efsiensi dan kewirausahaan. Di pihak lain, kejahatan dari ketamakan, nafsu yang tidak mengindahkan kebutuhan-kebutuhan orang lain dapat diatasi dengan cara memperkenalkan sebuah mekanisme internal yang mampu bekerja secara otomatis dengan penekanan yang tak pernah berakhir pada keimanan kepada Allah, nilai-nilai moral, pertanggungjawaban di hadapan Allah, persaudaraan manusia dan keadilan sosio ekonomi. 11
Meskipun tidak secara eksplisit Chapra menyebutkan mekanisme internal adalah infâq, namun berdasarkan kriteria yang ada diyakini bahwa yang dimaksudkan dengan mekanisme internal tersebut adalah infâq , apalagi Chapra memberikan prinsip dasar ekonominya kepada ketuhanan sesuai dengan prinsip dasar infâq itu sendiri. Karena itu, keberadaan infâq dalam rangka meningkatkan perekonomian umat tidak dapat dipandang sebelah mata.
Dalam konteks ini al-Qur’an menawarkan sebuah sistem yang populer disebut dengan infâq . 12 Sistem  ini  ditawarkan  karena  bertitik  tolak  dari  adanya  larangan
10 Abû al-A’la al-Mawdûdî, Ushûl al-Iqtishâd bain al-Islâm wa al-Nuzhûm al-Mu‘âsharah wa Mu’dhalât al-Iqtishâd wa Hilluha fî al-Islâm (Arab Saudi: al-Dâr al-Su‘ûdiyah, 1985), h. 20-21. 11 M. Umar Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 82.
12 Prinsip dasar dalam al-Qur‘an yang menyebabkan manusia diberi kesempatan untuk mengelola harta karena adanya legitimasi dari Tuhan bahwa manusia adalah khalifah-Nya di muka bumi yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan manusia di dunia. Dengan demikian,  Tuhan  telah  memberikan wewenang  kepada  manusia  untuk  mendapatkan  harta tanpa batas, namun pada sisi lain Tuhan menganjurkan agar harta yang sudah dimiliki diberikan sebagiannya melalui jalan al-infâq . Lihat Nûr al-Dîn ‘Attar, Al-Mu’âmalât al-Mashrafiyah wa al- Ribawiyah wa ‘Ilâjuhâ fî al-Islâm (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1983), h. 26.
berperilaku mubazir ditambah lagi adanya keborosan dalam mendistribusikan harta kepada hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima oleh akal (hura-hura). Kehadiran konsep infâq ini merupakan kajian yang sangat menarik khususnya dalam fiqih iqtishâdî karena pendistribusiannya yang  sangat sistematis.
‘Abd Allâh Nâshih ‘Ulwân memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat satu syari’at  pun  dari  syari’at  umat-umat  yang  terdahulu  seperti  syari’at  Islam  yang memberikan motivasi untuk berinfaq pada jalan yang baik namun mengkritik sifat kikir dan pelit. Hal ini tertuang dalam redaksi-redaksi al-Qur’an dan hadis yang banyak sehingga redaksi-redaksi ini seolah-olah memberikan asumsi bahwa harta yang disimpan wajib diinfaqkan semuanya di jalan Allah, guna memberikan pahala besar bagi yang berinfaq. 13
Kebutuhan manusia terhadap harta merupakan Sunnah Allâh yang tidak dapat dipungkiri karena dengan harta inilah manusia dapat mempertahankan kehidupannya. 14 Untuk mendapatkan dan mengelola harta ini maka muncullah gagasan ‘trendi’ yang dikenal  dengan  istilah  ekonomi  yang  muncul  dari  sudut  pandang  yang  berbeda. Mengenai ekonomi ini terdapat tiga sistem yang sangat populer yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam.
Bila infâq merupakan konsep dalam pengelolaan harta dan merupakan sub bagian dari ekonomi Islam, maka tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan jembatan yang mampu menghubungkan dua sistem ekonomi yang terus bertikai  yaitu  antara  kapitalis  dan  sosialis.  Bila  kapitalis  hanya  mementingkan keuntungan individu maka sosialis lebih mementingkan kelompok. Berlainan halnya dengan Islam yang memberikan kebebasan individu (yang dalam hal ini cenderung kepada kapitalis) pada satu sisi, namun pada sisi lain Islam menekankan bahwa pada hak individu terdapat juga hak orang lain yang harus didistribusikan (yang dalam hal ini cenderung kepada sistem sosialis).
Pada  tataran  aplikasi  dan  akademis  maka  sistem  kapitalis  dan  sosialis  lebih menonjol bila dibanding sistem Islam. Tetapi akhir-akhir ini sistem ekonomi Islam mulai bergaung. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bank-bank Islam yang berdiri. Begitu juga seminar-seminar dan bahkan tidak sedikit perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam.
13 ‘Abd Allâh Nâshih ‘Ulwân, Al-Takâful al-Ijtimâ`î fî al-Islâm (Kairo: Dâr al-Salâm, 1983), h. 52.
14 Kecenderungan  manusia  kepada  harta  memang  sudah  merupakan  ketentuan  Tuhan yang  menjadikan  harta  tersebut  sebagai  hiasan  dalam  kehidupan  manusia  sebagaimana tercantum dalam Q.S. Âli ‘Imrân/3:14,
                                                                                                                                                                                                                                  
Dalam konteks ini, M. Umer Chapra menyebutkan bahwa ketika ‘kran’ ijtihad dibuka selebar-lebarnya, di mana hubungan yang telah melemah karena kekakuan fiqih dan dominasi ilmu ekonomi konvensional di negara-negara Muslim, maka kecenderungan untuk  menormalisasikan  hubungan  antara  ilmu  ekonomi  Islam  dan  fiqih  semakin bergaung. Bila ilmu ekonomi sifatnya memecahkan persoalan yang dihadapi, maka tugas fiqih akan merespons mana di antara solusi yang direkomendasikan sesuai dengan maqâshid al-syarî‘ah (prinsip dasar hukum). 15
Ketiga sistem ekonomi di atas memiliki pandangan yang berbeda terhadap harta baik dari segi pemiliknya, cara mendapatkannya dan bahkan pendistribusiannya.  Beda pandang ini tidak hanya sebatas pemilikan pribadi an sich namun dapat mempengaruhi kebijakan  suatu  negara.  Justru  itu  selalu  diklaim  apakah  suatu  negara  berbentuk kapitalis, sosialis dan Islam sangat tergantung kepada ideologi ekonomi yang dijalan- kannya.
Sistem  ekonomi  kapitalis  sebagaimana  yang  digambarkan  oleh  al-Maudûdî- memandang bahwa harta adalah milik individu yang sedikit pun tidak ada hak atau campur  tangan  orang  lain  di  dalamnya.  Pemilik  harta  memiliki  kebebasan  untuk mengelola hartanya sesuai dengan kemauan dan kesukaannya sampai kepada tingkat monopoli segala jenis produk. Berlainan halnya dengan sistem sosialis di mana individu sama sekali tidak punya hak untuk memiliki dan semuanya diserahkan kepada publik yang dalam hal ini diatur oleh negara sehingga kebebasan individu untuk mengelola harta diatur oleh negara. Adapun Islam seolah-olah berada di antara keduanya dengan arti  kata  memberikan  kebebasan  kepada  individu  untuk  memiliki    dan  mengelola hartanya namun di dalam harta tersebut ada sebagian kecil hak orang lain. 16
Melalui ketiga sistem di atas dapat dianalisis bahwa sistem kapitalis dan sosialis tidak akan bertahan karena sistem kapitalis tidak memberikan gerak dan ruang kepada pihak lain untuk berkembang dan dengan demikian akan tercipta kesenjangan sosial yang menganga. Begitu juga sosialis yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada individu untuk mengelola hartanya akan menimbulkan sifat pemalas karena harta yang didapatnya tidak bisa diberikan kepada keluarga yang dicintainya. Islam akan menciptakan suasana yang kondusif dimana pemilik harta akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memiliki hal yang sama dan inilah yang disebut dengan infâq .
15 M.  Umar  Chapra, Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi:  Sebuah  Tinjauan  Islam, terj.  Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95. Selanjutnya Chapra mengharapkan agar  adanya  interaksi  antara  pakar  ekonomi  dengan fuqahâ ’  guna  membantu  dunia  Islam yang menjunjung tinggi peranan agama.
16 Selengkapnya lihat al-Maudûdî, Ushûl al-Iqtishâd, h. 13-23.

## Pernyataan al-Qur’an Tentang infâq
Harta menurut pandangan Islam merupakan milik Tuhan secara absolut namun Tuhan memberikan hak paten kepada manusia untuk mengelolanya. Pengelolaan ini diatur oleh Tuhan dalam al-Qur’an mulai dari cara mencarinya yang menurut persepsi penulis disebut dengan zakat, kemudian kewajiban mengeluarkan sebagiannya yang dalam tataran ini disebut dengan sedekah hingga kepada pendistribusiannya yang disebut dengan infâq . Ketiga aturan ini merupakan petunjuk bagi manusia agar hak paten yang telah diberikan oleh Tuhan dalam memiliki harta dapat dipelihara sebaik-baiknya. 17
Dengan  demikian,  maka  pembahasan  tentang  harta  tidak  bisa  terlepas  dari pembahasan  tentang  zakat,  sedekah  dan infâq apalagi  ketiga  persoalan  ini  saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Meskipun antara zakat, sedekah dan infâq saling berkaitan, bukan berarti bahwa ketiganya dapat diartikan dalam pengertian yang sama, sehingga kadang-kadang mengaburkan makna hakiki dari zakat, sedekah dan infâq itu sendiri. Dalam tataran fiqh, kadang-kadang dijumpai adanya statement yang menyama- ratakan  ketiga  perspektif  ini  sehingga  terkesan  makna  dari  masing-masing  ketiga persoalan ini selalu tumpang tindih.
Penggandengan kata-kata lain yang berbeda ketika dikaitkan dengan zakat dan sedekah serta infâq dalam al-Qur’an mengindikasikan bahwa ketiga hal ini memiliki perbedaan yang sangat prinsip. Bila informasi tentang zakat selalu digandeng dengan shalat sebagai sarana hubungan manusia dengan Tuhan, maka infâq selalu digandeng dengan anjuran beriman kepada Allah. 18 Penggandengan ini mengindikasikan bahwa persoalan infâq tidak hanya sebatas persoalan kemanusiaan yang dibingkai dalam sosial ekonomi infâq juga merambah soal keimanan. 19
17 Zakat sesuai arti lughawi adalah bertambah, tumbuh dan bersih, maka diasumsikan bahwa zakat adalah anjuran untuk mencari harta dengan jalan yang baik dan suci apalagi Islam memiliki satu prinsip bahwa harta harus bertambah dan merupakan aib bila harta tersebut berkurang, hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem warisan dalam Islam. Sedangkan sedekah sesuai dengan keterangan al-Qur’ân adalah penyisihan sebagian harta yang dimiliki yang khusus diberikan kepada ashnâf yang delapan. Setelah penyisihan tadi dilakukan, maka harta yang ada sudah merupakan milik mutlak seseorang, karena hak orang lain sudah dikeluarkan, pendistri- busian hak mutlak ini diatur oleh al-Qur’an agar si pemilik harta jangan berlaku boros dan jangan pula bersikap kikir dan inilah yang disebut dengan al-infâq . 18 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 3, 254, 267; Q.S. Âli ‘Imrân/3: 17; Q.S. al-Anfâl/8: 3; Q.S. al- Taubah/9: 99. Menurut al-Qardhâwî bahwa perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan  uang,  bukan  sekadar  anjuran  yang  boleh  dikerjakan  atau  ditinggalkan. Kombinasi antara iman dan al-infâq banyak terdapat di dalam ayat al-Qur’an. Lihat Yûsuf al- Qardhâwî, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, terj.  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 138.
19 Ekonomi Islam dapat diibaratkan bagaikan satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang dan atap. Landasannya terdiri atas lima komponen yaitu tauhid , ‘ adîl , nubuwwa, khilâfah dan ma’ad ( return ). Tauhid bermakna ke-Mahatunggalan Allah sebagai Pencipta, pemilik semua
Informasi al-Qur’an tentang infâq dapat dikategorikan kepada beberapa persoalan di antaranya motivasi, 20 efisiensi, 21 sasaran, 22 material, 23 dan etika, 24 yang sekaligus merupakan alasan bahwa infâq termasuk ke dalam persoalan ekonomi karena ekonomi itu sendiri mengatur tentang efisiensi agar shâhib al-amwâl dapat mendistribusikan hartanya dengan tepat guna dan berhasil guna. Mengantisipasi akan hal ini, maka al- Qur’an dan hadis menawarkan konsep infâq dengan berbagai karakteristiknya.
Terdapatnya anjuran untuk melaksanakan infâq dalam al-Qur’an pada prinsipnya menampik pandangan yang seolah-olah keberadaan infâq itu sendiri menempati posisi akhir setelah persoalan zakat dan sedekah. Padahal secara prinsipil anjuran untuk melakukan  ketiga  hal  tadi  menempati  kapasitas  dan  posisi  yang  sama  dalam  hal kewajiban. 25
Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketiga pilar ini baik zakat, sedekah maupun infâq memiliki perbedaan baik esensinya maupun eksistensinya dan sekaligus informasi al-Qur’an dimaksud menolak adanya pendiskriminasian di antara ketiga pilar ekonomi tadi. Pada sisi lain dengan terdapatnya anjuran agar melaksanakan infâq di jalan Allah merupakan bentuk efisiensi terhadap harta yang dimiliki agar shâhib al- amwâl tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran yaitu berupa keborosan, hura- hura dan kemubaziran.
Meski demikian, Islam tetap ‘memerangi’ jiwa manusia dari kekikiran, pemborosan dan  kemewahan,  berusaha  membersihkan  masyarakat  dari  sifat-sifat  tersebut  dan
yang ada di bumi dan di langit, pemberi rezeki yang Maha Adil yang berkuasa atas segalanya. Pengingkaran atas nilai tauhid dapat membawa manusia menjadi megalomania, merasa dirinya hebat,  semua  bisa  diatur  dengan  uang.  Lihat  Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Islam:  Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 176.
20 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 3, 261, 265, 270, 274; Q.S. Âli ‘Imrân/3: 117 dan 134; Q.S. al-Anfâl/8: 3 dan 60; Q.S. al-Taubah/9: 99 dan 121; Q.S. al-Ra’d/13: 22; Q.S. Ibrâhîm/14: 31; Q.S. al - Nahl/16: 75; Q.S. al-Hajj/22: 35; Q.S. al-Qashash/28: 54; Q.S. al-Sajadah/32: 16; Q.S. Sabâ’/34: 39; Q.S. Fâthir/35: 29; Q.S. al-Syûra/42: 38; Q.S. al-Hadîd/57: 7 dan 10; dan Q.S. al-Munâfiqûn/63: 10.
21 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 195, 254, 267, 272; Q.S. Âli ‘Imrân/3: 17 dan 92; Q.S. al- Furqân/25: 67; dan Q.S. al-Taghâbun/64: 16.
22 Q.S. al-Baqarah/2: 215 dan 273; Q.S. al-Nisâ’/4: 34; dan Q.S. al-Thalâq/65: 6.
23 Q.S. al-Baqarah/2: 219.
24 Q.S. al-Baqarah/2: 262; Q.S. al-Nisâ’/4: 38 dan 39; Q.S. al-Mâidah/5: 64; Q.S. al- Anfâl/8: 36; Q.S. al-Taubah/9: 34, 54, 91, 92 dan 98; Q.S. al-Isrâ’/17: 100; Q.S. al-Kahf/18: 42; Q.S. Yâsin/36: 47; Q.S. Muhammad/47: 38; Q.S. al-Munâfiqûn/63: 7; dan Q.S. al-Thalâq/ 65: 7.
25 Dalam  sebuah  hadis  dari  Abû  Hurairah  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  bahwa Rasulullah bersabda melalui firman Allah (hadis Qudsi), Wahai manusia! Laksanakan al-infâq, engkau akan diberi al-infâq. Menurut al-Nawâwî bahwa hadis ini merupakan makna dari firman Allah: Al-Infâq apa saja yang kamu berikan Allah pasti akan menggantinya . Lihat Imâm Muslim, Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwî, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), h. 690-691.
mempersiapkan jiwa manusia pada kegemaran untuk melaksanakan infâq dan memberi dalam upaya memenuhi hak Allah dan manusia. Karena itu, kita hampir tidak pernah menemukan perintah untuk berzikir kepada Allah melainkan senantiasa diiringi dengan perintah untuk melaksanakan infâq di jalan-Nya dan memberi makan kepada orang- orang miskin. 26
Anjuran untuk melaksanakan infâq di jalan Allah berdasarkan informasi al-Qur’an tidak lain merupakan efisiensi yang terpola ke dalam empat bentuk yang bervariasi. Pertama , bentuk perintah dan peringatan seperti Q.S. al-Baqarah ayat 278 dan 279. Kedua, dalam bentuk inkar dan anjuran seperti Q.S. al-Hadîd ayat 10. Ketiga , bentuk ganjaran mulia seperti Q.S. al-Baqarah/2: 245 dan 261. Keempat , dalam bentuk ancaman keras seperti Q.S. al-Taubah/9: 34 dan 35. 27
Berlainan halnya dengan sedekah maka al-Qur’an menunjuk sasaran infâq yaitu ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 28 Begitu juga sasaran infâq diberikan kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah sehingga mereka tidak dapat berusaha di muka bumi namun tidak memproklamirkan kefakirannya, 29 dan begitu juga para istri adalah merupakan sasaran infâq . 30
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsaubân bahwa Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik dinar yang diinfaqkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfaqkan kepada keluarganya dan dinar yang diinfaqkan untuk kenderaanya di jalan Allah serta dinar yang diinfaqkan untuk sahabatnya di jalan Allah”. Menurut al-Nawâwî bahwa yang dimaksud dengan keluarga mencakup orang-orang yang ditangulangi belanjanya seperti istri,  pembantu dan anak. 31
Informasi  tentang  sasaran  ini  agaknya  merupakan  antisipasi  atau  sebagai pelengkap dari bagian-bagian ( ashnâf ) yang delapan dalam sasaran sedekah. Dengan kata lain, al-Qur’an menyediakan format yang berbeda sebagai tawaran jika dalam kelompok delapan ( ashnâf ) masih belum mampu meng couver kelompok-kelompok yang perlu  untuk  diperhatikan.  Karena  itu,  format  yang  ditawarkan  oleh  al-Qur’an  ini bernuansa kekeluargaan, sementara dalam hal sedekah terkesan dalam konteks universal.
26 Mawardi Noor, et al. , Garis-Garis Besar Syariat Islam (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 24.
27 Yûsuf al-Qardhâwî, Norma dan Etika Ekonomi, h. 139-140.
28 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 215.
29 Lihat Q.S. al - Baqarah/2: 273.
30 Lihat Q.S. al-Nisâ’/4: 34; dan Q.S. al-Thalâq/65: 6.
31 Imâm  Muslim, Shahîh  Muslim, h.  692.  Dalam  hadis  yang  lain,  Imâm  Muslim  juga meriwayatkan dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “Adapun yang dimaksud dengan menginfaqkan dinar di jalan Allah ialah al-infâq kepada budak,  miskin dan keluarga, namun yang paling besar pahalanya adalah al-infâq kepada keluarga” .
Kesan yang tertangkap melalui informasi ini ialah prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh al-Qur’an melalui infâq bernuansa kekeluargaan sementara sedekah bernuansa kerakyatan. Kombinasi dari kedua prinsip ini mengindikasikan adanya hak-hak paten bagi keluarga shâhib al-amwâl karena bagaimanapun andil mereka dalam pengumpulan harta tak dapat dinafikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya  al-Qur’an  juga  menjelaskan  bahwa  secara  material  harta  yang diinfaqkan ialah harta yang lebih dari kebutuhan. Menurut al-Qardhâwî apa-apa yang melebihi kebutuhan adalah suatu patokan dalam mengeluarkan al-nafaqah karena tidak ada sedekah kecuali apabila harta yang disedekahkan melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya. Peraturan ini ditetapkan agar dia dan keluarganya dapat hidup serba cukup, tidak mengemis kepada orang lain. 32
Pada sisi lain, al-Qur’an juga memuat tentang etika yang berkaitan dengan infâq . Etika ini dibangun untuk menghormati perasaan orang-orang yang menerima infâq . Salah satu anjuran etika ini ialah agar yang berinfaq jangan menyebut-nyebut (mengungkit- ungkit) pemberiannya dan jangan pula menyakiti perasaan yang menerima. 33

## Penutup
Infâq adalah pendistribusian harta di jalan Allah dengan ruang lingkup kerabat ataupun yang non kerabat dan merupakan mitra yang sama kedudukannya dengan persoalan zakat dan sedekah. Sedangkan dalam konteks fiqh iqtishâdî merupakan salah satu pola dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dengan sasaran yang tepat guna dan berhasil guna agar pemiliki tidak terkesan boros dan tidak pula terkesan kikir.

## Pustaka Acuan
‘Abd al-Bâqî, Muhammad Fu’âd. Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
‘Attâr, Nûr al-Dîn. Al-Mu’âmalât al-Mashrafiyah wa al-Ribawiyah wa ‘Ilâjuhâ fî al-Islâm.
Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1983.
32 Al-Qardhâwî, Norma dan Etika Ekonomi, h. 140-141. Dalam tataran ini al-Qardhâwî kadang-kadang mengidentikkan bahwa al-infâq sama dengan sedekah, meskipun pada awalnya dia mempertanyakan adanya sebagian ulama yang mengidentikkannya.
33 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 262.
Al-Bûthî, Muhammad Sa’îd Ramadhân. Naqdh Awhâm al-Mâddiyah al-Jadaliyah (al- Diyâlektîyah). Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979.
Chapra, M. Umar. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Chapra, M. Umer , Islam and The Economic Challenge, terj. Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
Chapra, M. Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Chapra, M. Umer. Sistem Moneter Islam. Terj. Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, 2000.
Al-Ghirnâthî, Muhammad Ahmad Juzaî. Qawânîn al-Ahkâm al-Syar’iyah. Bayrût: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1979.
Al-Ishfahânî, al-Râghib. Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur‘ân. Beirût: Dâr al-Ma’rifah, t.t.
Ibn Qudâmah, Al-Mughnî. Juz VI, Mesir: Maktabah al-Jumhûriyah al-‘Arâbiyah, t.t.
Imâm Muslim. Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwî. vol. II, Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
Al-Kâsânî al-Hanafî. ‘Ala’ al-Dîn Abî Bakr bin Su’ûd, Kitâb Badâ‘i’  al-Shanâ‘î’  fî  Tartîb al- Syarâ‘î’. Beirût: Dâr al-Kitâb al-‘Arâbî, 1982.
Al-Mawdûdî, Abû al-A’la. Ushush al-Iqtishâd bayna al-Islâm wa al-Nuzhum al-Mu’âsharah wa Mu’dhalât al-Iqtishâd wa Hilluhâ fî al-Islâm. Riyâdh:  Dâr al-Su‘ûdiyah, 1985. Nabi, Mâlik ben, Al-Muslim fî ‘Âlam al-Iqtishâd, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979.
Noor, Mawardi, et al. Garis-garis Besar Syariat Islam. (Jakarta: Khairul Bayaan, 2002.
Al-Qardhâwî, Yûsuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Al-Syawkânî, Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad. Fath al-Qadîr. Juz I, Beirût: Dâr al- Fikr, 1973.
‘Ulwân, ‘Abd Allâh Nâshih. Al-Takâful al-Ijtimâ’î fî al-Islâm. Kairo: Dâr al-Salâm, 1983.