## ANALISIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI KHDTK UNIVERSITAS TANJUNGPURA
(Analysis of Forest Area Management in KHDTK Tanjungpura University)
Gusti Hardiansyah 1*) , DYB Pranoto 1) , Zuhry Haryono 1) , Erianto 1) , Iskandar AM 1) , A F Tanjung 1) , Sofyan Zainal 1) , Iswan Dewantara 1)
1 Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jl Daya Nasional Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
* e-mail: gustihardiansyah@fahutan.untan.ac.id
Abstract
KHDTK at Tanjungpura University is a forest area managed for education, research, and community service.  This  research  objective  is  to  analyze  the  management  of  KHDTK.  Using  field  observation methods and interviews with KHDTK managers. The interview technique is carried out through in-depth interviews. Using two levels of analysis (1) qualitative descriptive analysis of management (2) content analysis of statutory regulations related to KHDTK. The results of the analysis explain environmental management through community involvement in the form of MPTS enrichment agroforestry, meeting household needs in the form of utilizing water sources and firewood. Forest management is carried out by planting RHL which expands its use for voluntary carbon and protecting/securing forests from forest and land fires, encroachment/illegal logging. Utilization of forest products in the form of NTFPs such as rattan, bajakah roots, resin, and honey. Funding resource management comes from DIPA funds from the Faculty of Forestry which are divided into research, PKM, KHDTK natural laboratory management, and Cooperation grant funds. The challenge in KHDTK management is the dominance of regulations governing KHDTK administration requirements such as PBPH which is profit-oriented, while KHDTK has  special  characteristics  (cost  center).  The  10%  area  utilization  limitation  for  funding  investment opportunities seems to be lopsided with the specific aim of training and training which manages the landscape  of  forest  areas  requiring  capital-intensive  investment  so  that  program  management  runs optimally.
Keywords: analysis, KHDTK, Forest area management.

## Abstrak
KHDTK  di  Universitas  Tanjungpura  (UNTAN)  merupakan  kawasan  hutan  yang  dikelola  untuk kepentingan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk menganalisis pengelolaan KHDTK. Menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap  pengelola  KHDTK.  Teknik  wawancara  yang  dilakukan  melalui  indept  interview. Menggunakan dua tingkat analisis yaitu (1) analisis deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan, dan (2) Analisis  isi  (content  analysis)  peraturan  perundangan  terkait  dengan  KHDTK.  Hasil  analisis menjelaskan  pengelolaan  lingkungan  melalui  pelibatan  masyarakat  dalam  bentuk  agroforestri pengayaan  MPTS,  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  berupa  pemanfaatan  sumber  air  dan pemanfaatan kayu bakar. Pengelolaan hutan yang dilakukan berupa penanaman RHL yang diperluas pemanfaatannya  untuk  voluntary  karbon  dan  perlindungan/pengamanan  hutan  dari  karhutla, perambahan/pembalakan  liar.  Pemanfaatan  hasil  hutan  berupa  HHBK  seperti  rotan,  akar  bajakah, getah damar, dan  madu. Pengelolaan  sumberdaya pendanaan bersumber dari dana DIPA Fakultas Kehutanan  yang  terbagi untuk penelitian, PKM, pengelolaan  laboratorium alam KHDTK dan  dana hibah Kerjasama. Tantangan pada pengelolaan KHDTK adalah dominannya peraturan yang mengatur persyaratan administrasi KHDTK seperti PBPH yang berorientasi profit, sedangkan KHDTK memiliki karakteristik  khusus  (cost  center).  Pembatasan  pemanfaatan  kawasan  10%  untuk  peluang  investasi pendanaan  seakan  menjadi  timpang  dengan  tujuan  khusus  diklat  yang  mengelola  bentang  alam kawasan hutan membutuhkan investasi padat modal agar pengelolaan program berjalan optimal.
Kata kunci: analisis, KHDTK, Pengelolaan kawasan hutan.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  kawasan  hutan  dengan tujuan  khusus  (KHDTK)  merupakan strategi penting dalam menjaga keberlanjutan  sumber  daya  alam  dan konservasi  lingkungan  di  berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah diberikan hak pengelolaan oleh
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan Republik Indonesia. KHDTK di  Universitas  Tanjungpura  (UNTAN)
merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan
pendidikan, penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat.  Seperti  pada  umumnya KHDTK  di  Indonesia,  pengelolaannya masih  menghadapi  berbagai  tantangan yang kompleks.
Terletak dikoordinat 109°14’0” BT -  109°33’0”  BT  dan  0°07’0”  LU  - 0°14’0”  LU,  ditetapkan  melalui  SK MenLHK  No.  656  Tahun  2016  seluas 19.622 ha sebagai Hutan Pendidikan dan Latihan.  Mayoritas  70%  Hutan  Rawa Sekunder,  30%  Hutan  Lahan  Kering Sekunder, berada dalam kawasan Hutan Produksi  (HP)  dan  Hutan  Produksi Terbatas  (HPT).  Terhitung  tujuh  tahun eksisting  pengelolaan  sejak  ditetapkan pada  tahun  2016,  sejumlah  penelitian
sebelumnya  menunjukkan  pengelolaan kawasan  hutan  umunya  seringkali terkendala  oleh  berbagai  masalah, seperti  konflik  kepentingan,  perubahan iklim, kebakaran hutan, dan kekurangan sumber  daya  manusia  dan  finansial (Damanik et  al., 2014;  Depari et  al ., 2020; Puspitasari et al., 2020). Selain itu, keterlibatan  masyarakat  dan  pihak terkait  dalam  pengelolaan  kawasan hutan  menjadi  faktor  penting  dalam mencapai tujuan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam
(Qodriyatun , 2020).  Sehingga  perlu diungkap apakah  permasalahan tersebut juga terdapat di KHDTK UNTAN.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan KHDTK UNTAN dalam upaya mengidentifikasi beragam permasalahan yang  timbul  dalam  tata  kelola  yang sedang  dihadapi  oleh  pengelola  dan memberikan  rumusan  solusi  terbaik yang  dapat  diimplementasikan  secara faktual. Sehingga muncul gambaran utuh informasi terkini terkait kondisi pengelolaan  KHDTK  yang  sedang dihadapi  oleh  perguruan  tinggi  di Indonesia.
Gambar 1. Kondisi camp utama KHDTK di Desa Simpang Kasturi ( Condition of the main KHDTK camp in Simpang Kasturi Village ). METODE PENELITIAN Kajian dilaksanakan dengan observasi  di  kawasan  yang  meliputi bentang alam Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu  Raya  dan  pengambilan  data terhadap pengelola KHDTK UNTAN di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.  Metode  yang  digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara terhadap pengelola KHDTK
UNTAN.  Teknik  wawancara  yang dilakukan  melalui indept  interview (Boyce dan Neale, 2006).
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini antara lain berupa peraturan perundang- undangan  terkait  pengelolaan  KHDTK dan  pemanfaatan  hutan,  data  dan informasi tentang kondisi KHDTK serta dokumen lain yang mendukung penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan dua  tingkat  analisis  yaitu  (1)  analisis deskriptif kualitatif
terhadap pengelolaan  KHDTK,  dan  (2)  Analisis isi  ( content  analysis )  (Solikhah et  al ., 2016;  Roza et  al .,  2020)    peraturan
perundangan  terkait  dengan  KHDTK. Analisis deskriptif pengelolaan KHDTK diperoleh  berdasarkan  hasil  observasi, indepth interview , data sekunder dokumen  pengelolaan  KHDTK.  Teknik analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui karakteristik kegiatan pengelolaan KHDTK  serta  permasalahan  regulasi  di lapangan  yang  diperoleh  dari content analysis aturan  perundangan  terkait KHDTK. Content  analysis merupakan metoda penelitian yang digunakan untuk menganalisis  dokumen  tertulis  seperti laporan, surat, transkrip wawancara dan bentuk  tertulis  lainnya  yang  bersifat fleksibel  dan  dapat  diterapkan  untuk banyak  persoalan  di  dalam  informasi penelitian,  baik  sebagai  metode  yang berdiri  sendiri  maupun  bersama  dengan metode lain (Mash dan White 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Eksisting Pengelolaan

## KHDTK UNTAN
KHDTK UNTAN berada di bentang alam  kawasan  hutan  di  Kabupaten Landak  ±5.002  ha  (26%),  Kabupaten
Mempawah  ±6.117  ha  (31%)  dan Kabupaten Kubu Raya ±8.511 ha (43%). Terdapat  14  Desa  (4  Kecamatan diataranya Sebangki, Mandor, Segedong dan  Kuala  Mandor  B)  yang  berada  di dalam/sekitar  areal  KHDTK  (Simpang Kasturi,  Mandor,  Kayu  Tanam,  Kayu Ara, Sumsum, Agak, Manggang, Sungai Segak;  Peniti  Besar,  Peniti  Dalam  I, Peniti Dalam II; Retok, Kubu Padi, Padi
Jaya Fakultas Kehutanan UNTAN dalam melaksanakan tugas pengelolaan KHDTK menunjuk Ketua Laboratorium Alam (KHDTK-Arboretum) yang merupakan  pengelola  yang  mewakili
Fakultas  Kehutanan  dalam  melakukan penyelenggaraan  pengelolaan  KHDTK. Berbagai  kegiatan  pengelolaan  hutan yang telah dilaksanakan meliputi: pembinaan lingkungan, pembinaan hutan,  pengelolaan  sumberdaya  hutan,
pelayanan tridharma (pendidikan,
penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat), dan
pengembangan sumberdaya pendanaan.
Kegiatan  pengelolaan  lingkungan sebagai  bentuk  sumbangsih  KHDTK UNTAN  kepada  masyarakat  di  dalam dan  sekitar  kawasan  hutan  yang dilakukan selama ini pelibatan masyarakat  dalam  bentuk  agroforestri pengayaan MPTS, pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti
pemanfaatan sumber air dan
pemanfaatan  kayu  bakar.  Menurut informasi dari Kepala Desa Peniti Dalam 1,  Peniti  Dalam  2,  Peniti  Besar,  Retok dan  Sumsum,  masyarakat  yang  terlibat dalam  pengayaan  MPTS  pada  lahan mereka adalah mayoritas yang memiliki lahan  di  dalam  kawasan  hutan  yang umumnya  ditanami  pohon  karet  dan sawit, mereka tergabung dalam kelompok  tani  di  desa  dan  tanaman MPTS yang umumnya tanaman introduksi  ditanam  disela-sela  tanaman utama  atau  di  batas  lahan  mereka (Hardiansyah et  al., 2022;  Hardiansyah et al., 2023).
Agroforestri  ataupun  pengayaan MPTS  yang  dilakukan  oleh  masyarakat masih  belum  bisa  dinilai  berhasil  atau tidak  karena  belum  mencapai  di  atas masa  P2  atau  lewat  dua  tahun  setelah penanaman.  Hal  ini  juga  menjadi tinjauan  penting  karena  umumnya masyarakat hanya menanam sekedarnya tanpa  dilakukan  perawatan  minimal dengan cara pendangiran dan pemupukan yang dilakukan rutin secara berkala,  disebabkan  masyarakat  masih menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan  harian  lebih  diutamakan daripada mengeluarkan biaya pembelian pupuk untuk perawatan tanaman MPTS di lahan mereka (Ekawati et al., 2021).
Gambar 2. Instalasi air bersih dari program pengabdian kepada masyarakat dan Program  ICCTF ( Clean  water  installation  from  community  service programme and ICCTF programme ). Agroforestri sebenarnya dapat
menjadi  obyek  yang  sangat  strategis untuk  pendidikan  dan  penelitian  (Orwa et  al., 2009),  misalnya  riset  mahasiswa menjadikan  hal  tersebut  menjadi  obyek penelitian, fieldtrip mahasiswa  dalam negeri atau asing menjadikan agroforestri  menarik  untuk  dikunjungi dan dipelajari sehingga memberi manfaat  bagi  masyarakat  untuk  saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat sekitar KHDTK  UNTAN  memanfaatkan  kayu bakar umumnya dari pohon dan ranting yang tumbang secara alami dan memanfaatkan  air  dari  sungai  maupun anak sungai yang mengalir untuk mandi, cuci  dan  kakus.  Kondisi  sungai  alam yang  berwarna  kecoklatan  tidak  dapat dijadikan  sumber  air  minum,  hal  ini disebabkan  ekosistem  di  KHDTK
UNTAN  mayoritas  70%  merupakan Hutan  Rawa  Sekunder  (HRS)  dan bergambut. Guna memenuhi sumber air minum, masyarakat umumnya menampung  air  hujan  atau  membuat pipa  saluran  air  secara  swadaya  yang bersumber dari mata air di bukit sekitar desa.
Kegiatan  pengelolaan  hutan  yang dilakukan oleh KHDTK UNTAN berupa pelaksanaan  penanaman  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan perlindungan/pengamanan hutan. Program RHL yang dibantu pembiayaan oleh BPDASHL Kapuas melalui kerjasama pihak ketiga yang melibatkan masyarakat  setempat  sebagai  buruh harian lepas penanaman. Tidak menutup kemungkinan pengelola KHDTK
UNTAN juga membuka peluang kemitraan melalui kerjasama penanaman
RHL  dengan  pihak  lainnya.  Kerjasama penanaman  RHL  untuk  skema  jual  beli karbon  secara  sukarela  atau voluntary guna  meningkatkan  capaian  serapan karbon  yang  dihitung  menggunakan proyeksi dengan durasi tertentu (Antonio et  al. ,  2022).  Program  ini  dilaksanakan dengan  sistem  pengelola  KHDTK UNTAN  menyediakan  lahan  dengan ketentuan  kritis  sehingga  layak  untuk dilaksanakan  RHL  dan  jasa  penanaman melibatkan masyarakat setempat termasuk pemeliharaan tegakan sehingga mengoptimalkan
peran
masyarakat dalam pelestarian  dan meningkatkan  kapasitas  penghidupan harian (Purwanti et al. , 2022), bagi mitra menyediakan  dana  yang  dialokasikan untuk  penanaman  dan  pemeliharaan dengan durasi waktu tertentu.
Manfaat  secara  aspek  ekonomi program ini memiliki tujuan untuk imbal balik  pembiayaan  per  hektar  dari  luas tutupan  hutan  yang  berhasil terjaga  dan dipulihkan, sedangkan bagi mitra memiliki  manfaat  keberhasilan  tersebut dapat  diklaim  bahwa  mereka  telah berkontribusi dalam menjaga iklim bumi dan telah mencapai status karbon netral, mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  dan berkontribusi pada pencapaian target net zero  emission sesuai  dengan  target pemerintah,  sertifikat  status  karbon netral  yang  mereka  dapatkan  dapat meningkatkan trust di  perekonomian global  dan  memudahkan  bagi  mereka untuk  menggalang  pembiayaan  bagi keberlanjutan perusahaan. Manfaat
secara  aspek  ekologi  program  ini memiliki  tujuan  memperbaiki  lahan kritis akibat
kebakaran hutan,
perambahan  dan  pembalakan  liar  yang terjadi  di  masa  lampau,  menambah luasan  tutupan  hutan,  meningkatkan keanekaragaman  hayati  dan  kualitas sumber  mata  air  yang  berada  di  dalam areal KHDTK UNTAN. Manfaat secara aspek sosial program ini memiliki tujuan membuka kesempatan masyarakat setempat memperoleh penghasilan tambahan  bagi  perekonomian  mereka dengan  menjadi  buruh  harian  lepas, mitra  mendapatkan  citra  merek  sebagai perusahaan hijau dan kelola sosial yang positif  serta  berpeluang  mendapatkan peringkat PROPER yang dianugerahkan oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang
penilaiannya  dilaksanakan  setiap  tahun, sedangkan  bagi  pengelola  KHDTK UNTAN  mendapatkan  tambahan  biaya pendanaan untuk pengelolaan hutan.
Program  perlindungan/pengamanan hutan  yang  dilakukan  oleh  pengelola KHDTK  UNTAN  antara  lain  patroli karhutla, patroli pengamanan hutan, dan perlindungan  tegakan.  Patroli  karhutla dilakukan  terpadu  untuk  mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tingkat  tapak,  terutama  di  desa-desa rawan karhutla seperti Desa Peniti Besar, Desa Peniti Dalam 1, Desa Peniti Dalam 2,  Desa  Sungai  Segak  dan  Desa  Retok. Patroli  melibatkan  peran  serta  para pihak, mulai dari Babinsa dan
Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan Masyarakat  Peduli  Api  (MPA).  Upaya ini dilakukan untuk mensinergikan para pihak  dalam  pemantauan  di  tingkat tapak, melakukan deteksi dini pada areal rawan  kebakaran.  Pendekatan  kepada
masyarakat  juga  terus  diupayakan melalui sosialisasi pencegahan karhutla.
Patroli pengamanan hutan merupakan kegiatan yang penting untuk mencegah  perambahan  dan  pembalakan liar di kawasan hutan. Patroli pengamanan hutan di KHDTK UNTAN dilakukan  secara  rutin  untuk  mencegah dan  membatasi  ruang  gerak  tindak pelaku  pengrusakan  kawasan  hutan. Patroli ini merupakan kegiatan preventif yang  dilaksanakan  untuk  mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan hutan  dan  mencegah  terjadinya  tindak pidana kehutanan guna menjaga keutuhan kawasan hutan. Petugas patroli melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan GAKKUM untuk melakukan pemantauan  dan  pengawasan  terhadap aktivitas  yang  mencurigakan  seperti perambahan dan pembalakan  liar, diharapkan dapat meminimalisir perambahan dan pembalakan  liar. Sedangkan kegiatan perlindungan tegakan hutan dilakukan guna memantau kondisi  tegakan  pohon  yang  terserang penyakit,  pohon  lapuk  dan  mati,  serta rawan tumbang yang dinilai membahayakan  di  jalur  setapak,  dekat aktivitas  masyarakat  maupun  fasilitas bangunan.
Gambar 3. Budidaya lebah kelulut dari program pengabdian kepada  masyarakat dan  Program  ICCTF ( Kelulut  bees  cultivation  from  community  service programme and ICCTF programme ).
Kegiatan  pemanfaatan  hasil  hutan yang  dapat  dilakukan  terdiri  dari
pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  (HHK) dan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK).
Umumnya jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat berupa rotan, akar bajakah, getah damar,
dan madu. Pemanfaatan HHBK berusaha mengacu  regulasi  yang  dipersyaratkan, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan:  undang- undang ini merupakan hukum dasar yang  mengatur  aspek  hutan  di Indonesia,  termasuk  KHDTK  dan pemanfaatan HHBK. Pemegang izin KHDTK wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Kawasan Hutan: peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci tentang pengelolaan KHDTK, termasuk  pemanfaatan  HHBK  di dalamnya.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.91/Menhut-II/2014 tentang  Penatausahaan  Hasil  Hutan Bukan  Kayu  yang  Berasal  dari
Hutan  Negara;  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan  Nomor:  P.27/MenLHK-
Setjen/2015.
4. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor: P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/201 6 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara. 5. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.34/MenLHK-II/2017 tentang Tata Cara  Pemberian  Izin  Usaha  Hutan
Kayu  Produksi  di  Luar  Hutan  dan Konversi  Hutan:  Peraturan  Menteri ini mengatur izin usaha hutan untuk kegiatan  pemanfaatan  kayu  di  luar hutan  atau  konversi  hutan  yang sesuai  dengan  konsep  multiusaha kehutanan. 6. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.15 Tahun 2018 tentang Kawasan Hutan dengan  Tujuan  Khusus  adalah peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini mengatur  tentang  kawasan  hutan dengan tujuan khusus, yang dikelola secara  komprehensif,  mandiri,  dan terpadu  untuk  kepentingan  umum seperti penelitian dan pengembangan,  pendidikan  dan pelatihan, serta religi dan budaya. 7. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.77/MenLHK-II/2018 tentang Tata Cara  Pemberian  Izin  Usaha  Hutan untuk Pengelolaan HHBK:
Peraturan  Menteri  ini  memberikan panduan  tentang  pemberian  izin usaha  hutan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK),  yang  merupakan  salah satu aspek dari multiusaha kehutanan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.83/MenLHK-II/2018 tentang Tata
Cara  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Bukan  Kayu  di  Kawasan  Hutan: Peraturan  ini  memberikan  panduan tentang  tata  cara  pemanfaatan
HHBK  di  wilayah  hutan,  termasuk KHDTK. 9. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.22/MenLHK-Setjen/2019  tentang Multiusaha  Kehutanan:  Peraturan Menteri ini secara khusus membahas tentang multiusaha kehutanan,  mengatur  tata  cara, prinsip, dan ketentuan terkait dengan implementasi konsep ini.
10. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1 0/2019  tentang  Pemanfaatan  Hasil
Hutan  Bukan  Kayu  pada  Hutan
Produksi  dan  Pemungutan  Hasil
Hutan  Bukan  Kayu  pada  Hutan Negara. 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  Perencanaan
Kehutanan,  Perubahan  Peruntukan dan  Fungsi  Kawasan  Hutan,  serta Penggunaan Kawasan Hutan.
12. Keputusan  Menteri  Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Rencana Pengelolaan HHBK:  Keputusan ini memberikan panduan tentang penyusunan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  rencana pengelolaan  HHBK  di  wilayah hutan.
13. Keputusan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor SK.479/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2020  tentang  Perubahan  Atas Keputusan  Menteri  Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  Nomor SK.315/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017  tentang  Jenis  Hasil  Hutan Bukan Kayu yang Tidak Memerlukan  Izin  Khusus  untuk Kegiatan  Pemanfaatan:  Keputusan ini mengklasifikasikan jenis HHBK yang dapat dimanfaatkan tanpa izin khusus, memberikan pedoman terkait hal ini. Kegiatan pelayanan Tridharma Perguruan  Tinggi  yang  dilakukan  oleh Fakultas  Kehutanan  UNTAN  sebagai pengelola  KHDTK  berupa  pelayanan pendidikan, riset/penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Termasuk  pelayanan  Tridharma  dengan pengelolaan  fasilitas  yang  digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, riset/penelitian bidang
lingkungan  hidup  dan  kehutanan  bagi kalangan  umum.  Menurut  fungsi  dan potensi di KHDTK yang tergolong tinggi selayaknya dapat menarik minat berbagai  kalangan  untuk  melakukan riset/penelitian,  namun  hal  ini  tidak nampak  dalam  grafik  aktifitas  yang tersaji  pada  Gambar  4.  Menurut informasi  dari  pengelola  KHDTK, jumlah orang yang mengunjungi
KHDTK  termasuk  fluktuatif  dari  tahun ke tahun.
.
Gambar 4. Grafik jumlah pengunjung di KHDTK UNTAN ( Graph of the number of visitors in the KHDTK UNTAN ). Pengunjung mayoritas dari mahasiswa yang melakukan riset/penelitian,  diklat  dan  praktikum.
Hasil  pencarian  di  jurnal  nasional  dan laman  online  lainnya,  hasil  penelitian yang  terpublikasi  dan fact  sheet dalam rentang  tahun  2018-2023  sejumlah  9 judul  dengan  topik  penelitian  terkait dengan  manajemen  hutan  (sub  sosial kehutanan  dan  perencanaan  hutan)  dan konservasi.
Terbatasnya jumlah pengunjung untuk melakukan penelitian disebabkan informasi mengenai
keberadaan KHDTK UNTAN di internal mahasiswa Fakultas Kehutanan UNTAN tergolong minim dan aksesibilitas untuk menjangkau  KHDTK  tergolong  cukup berat.  Hal  ini  disebabkan  kondisi topografi KHDTK UNTAN yang dominan gambut, akses jalan desa yang rusak  parah  dan  terpisah  oleh  aliran sungai  cukup  besar  yang  hanya  dapat ditempuh dengan kapal motor/ketinting. Lokasi terdekat menuju KHDTK
UNTAN  ditempuh  selama  2,5  jam menggunakan  dua  jenis  transportasi yaitu motor dan ketinting.
Rendahnya  minat  pengunjung  dari tahun ke tahun harus segera diantisipasi oleh  pengelola,  minimal  dengan  cara intensifikasi informasi kepada mahasiswa agar tertarik melakukan riset dengan  pemberian  insentif  berupa pendampingan selama kegiatan penelitian, pemberian bantuan konsumsi selama kegiatan dan fasilitasi transportasi.
Pengelolaan sumberdaya pendanaan sebagai yang diupayakan oleh pengelola KHDTK  UNTAN  bersumber  dari  dana DIPA  Fakultas  Kehutanan  dan  dana hibah  kerjasama  yang  tidak  melanggar undang-undang. Sedangkan untuk sumber  pendanaan  yang  berasal  dari pemanfaatan  sumberdaya  hutan  dari HHBK  dan  HHK  serta  jasa  lingkungan belum  dapat  dimaksimalkan  karena kendala  administrasi  perizinan  dan
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Penelitian 0 3 0 2 1 3 Diklat 15 10 189 32 0 0 Praktikum 18 247 20 0 0 0 Kegiatan lain 20 58 47 18 36 49 0 50 100 150 200 250 300 O ra n g
keterbatasan fasilitas sarana pendukung. Pendanaan (Gambar 5) yang dialokasikan untuk kegiatan di KHDTK bersumber dari (1) Dana DIPA Fakultas Kehutanan  untuk  penelitian  dan  PKM
yang  dilakukan  di  KHDTK  per  tahun
anggaran; (2) Dana pengelolaan laboratorium  alam  KHDTK  per  tahun anggaran; (3) Dana hibah dan kerjasama, riset pendanaan dll (ICCTF- BAPPENAS).
Gambar  5.  Grafik  pendanaan  program  kegiatan  di  KHDTK  UNTAN ( Funding graph of programme activities at KHDTK UNTAN ). KHDTK  UNTAN  dengan  tujuan khusus diklat sampai saat ini pengelolaannya belum menghasilkan profit center , karena sesuai dengan peruntukannya  adalah cost  center dan dibatasi  pemanfaatan  wilayah  maksimal 10%  dari  total  perizinan.  Namun  tidak menutup kemungkinan bisa menghasilkan profit dengan memaksimalkan pengelolaan berlandaskan  P.22/MenLHK-Setjen/2019 yang mengatur tentang konsep multiusaha kehutanan, memberikan panduan mengenai tata cara, prinsip, dan ketentuan terkait  dengan  implementasi  multiusaha kehutanan di Indonesia.
2. Kondisi Eksisting Pengelolaan

## KHDTK UNTAN
Analisis  deskriptif  kualitatif  dan analisis  konten  terhadap  pengelolaan kawasan  hutan  oleh  perizinan  berusaha diatur  dalam  PP  23  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Kehutanan yang berisikan garis besar perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan serta  pemanfaatan  hutan,  pengelolaan perhutanan  sosial,  perlindungan  hutan, pengawasan,  dan  sanksi  administratif.  PP ini  memperbaiki  dan  menyempurnakan aturan-aturan  sebelumnya  yang  tercerai- berai  dan  tumpang  tindih  antar  pasal- pasalnya.  Beberapa  masalah  krusial  yang kontroversial  dalam  UU  Cipta  Kerja terjawab tuntas melalui PP ini tanpa harus menunggu  Peraturan  Menteri.  Selain  itu, PP ini juga mempertegas dan memperjelas kategori kriteria hutan produksi.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Nomor  8  Tahun  2021 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 Dana DIPA Dana Pengelolaan Dana Hibah/Kerjasama
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan
Hutan  Produksi  mengatur  tentang  tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,  serta  pemanfaatan  hutan  di  hutan lindung  dan  hutan  produksi.  Peraturan  ini mengubah  Sistem  Verifikasi  Legalitas Kayu  atau  SVLK  menjadi  Sistem Verifikasi  Legalitas  dan  Kelestarian. Perubahan  ini  seiring  dengan  perubahan konsep  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan (IUPH)  menjadi  perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan konsep multiusaha. Peraturan tersebut membuat
pengelolaan  KHDTK  mengacu  kepada peraturan  perundangan  umum  yang  lebih bersifat  orientasi  profit  seperti  Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hal ini  tidak  relevan  dengan  kekhususan KHDTK  pendidikan  dan  pelatihan  yang lebih bersifat cost center dengan karakteristik  yaitu  (1)  Menyelenggarakan sesuai  fungsi  dan  tujuan  khusus  KHDTK sebagai hutan diklat yang menyelenggarakan  Tridharma  Perguruan
Tinggi  meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat  dengan  konsep  pengelolaan hutan berkelanjutan; (2) Mengelola potensi sumberdaya  hutan  untuk  dimanfaatkan sesuai  peruntukannya  sebagai  pendidikan dan pelatihan.
Aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UNTAN sebagai pengelola  KHDTK  tidak  seperti  yang diharapkan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh masih sering ditemukan perambahan  dan  pembalakan  liar  yang dilakukan oleh beberapa oknum
masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan
penelitian yang dilakukan oleh Febrina et al
(2022) masyarakat menganggap keberadaan  KHDTK  membatasi  aktivitas mereka  sehingga  34,05%  berpersepsi negatif,  namun  44,68%  berpandangan netral.  Persepsi  negatif  yang  cukup  tinggi menandakan  kebiasaan  masyarakat  yang dahulunya  terbiasa  berburu  hewan  liar apasaja  yang  ditemukan  dan  penghasilan utamanya menebang kayu merasa terbatasi dan  dilarang  karena  keberadaan  KHDTK yang  juga  mengadakan  penyadartahuan dan sosialisasi tentang tumbuhan satwa liar dilindungi. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7  Tahun  2021  tentang  Perencanaan
Kehutanan,  Perubahan  Peruntukan  dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan  Hutan,  segala  keterbatasan pengelolaan  dan  pembatasan  regulasi mengenai  maksimal  10%  pemanfaatan kawasan,  sedangkan  pendanaan  dari perguruan  tinggi  yang  terbatas  membuat pengelola KHDTK kesulitan untuk mencari  pendanaan  tambahan.  Berbeda dengan  PBPH  yang  saat  ini  diberi keluwesan  untuk  menjalankan  multiusaha tanpa batasan 10% pemanfaatan kawasan. Hal  ini  menjadi  ketimpangan  besar bagaimana  bisa  program  pendidikan  dan pelatihan  dapat  berjalan  secara  optimal dengan  mengelola  suatu  bentang  alam kawasan hutan yang pastinya membutuhkan  padat  modal seperti halnya PBPH namun regulasi membatasi, membutuhkan persyaratan yang rumit dan tidak dapat langsung melakukan perizinan tanpa  melibatkan  badan  usaha.  Sumber pendanaan  dalam  kegiatan  pengelolaan KHDTK belum diatur sehingga pengelola
mengalami  keragu-raguan  dalam  mencari inisiatif  sumber  pendanaan  yang  baru, hanya  pengelola  yang  memiliki  pondasi pendanaan besar dari universitas besar yang mampu berjalan dengan lancar. Sebenarnya permasalahan  ini  bisa  diatasi  dengan  cara menghapus  batasan  10%  pemanfaatan kawasan  dan  memberikan  kebebasan kepada universitas yang menjadi pengelola, kebebasan  itu  sejalan  dengan  program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh
pemerintah  pusat.  Kebebasan  tersebut harus  linier  dengan  fungsi  dan  tujuan khusus  KHDTK  yang  diberikan  izin pemanfaatan  sesuai  diklat,  litbang,  religi dan budaya.
Penyelenggaraan Tridharma
Perguruan  Tinggi  oleh  KHDTK  UNTAN dengan  peruntukan  diklat, namun regulasi yang  harus  dilaksanakan  seperti  sektor swasta dalam bentuk PBPH. Menunjukkan bahwa  aspek  pengelolaan  legal  belum dapat dijalankan secara menyeluruh karena keragu-raguan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan KHDTK.
Ketidakpastian  dalam  sumber  pendanaan dan  ketegasan  format  aturan  administrasi antara  PBPH  dan  KHDTK  menyebabkan pengelola  hanya  melaksanakan  program kegiatan  sesuai  standar  pendanaan  yang ada.

## 3. Konsep Solusi Pengelolaan KHDTK UNTAN
Pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi belum mampu dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana sektor privat yang mengelola  pemanfaatan  hutan,  sehingga fungsi  dan  tujuan  KHDTK  untuk  hutan diklat  yang  dikelola  secara  lestari  dengan kepastian pendanaan melalui pemanfaatan
multiusaha belum dapat terwujud.
Pengelolaan  KHDTK  memiliki  peluang dapat dikelola dengan maksimal berdasarkan  konsep  pengelolaan  hutan lestari bila diberikan
keluwesan/fleksibilitas  kelola  berdasarkan keunggulan yang linier dengan fungsi dan tujuan  khususnya.  Fakultas  Kehutanan sebagai  pengelola  KHDTK  UNTAN merupakan  lembaga  yang  kompeten  di bidang  kehutanan,  namun  terkendala dengan  permasalahan  kompleks  tersebut. Sehubungan  dengan  kondisi  terkini, tawaran konsep solusi pengelolaan KHDTK diklat yang ideal dengan kondisi saat ini yaitu:
1. Menghapus  batasan  10%  pemanfaatan kawasan  dan  memberikan  kebebasan kepada lembaga pendidikan/universitas dan  lembaga  penelitian  yang  menjadi pengelola  dengan  prinsip  pengelolaan hutan  lestari,  kebebasan  itu  sejalan dengan  program  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat. Kebebasan tersebut harus linier dengan fungsi dan tujuan khusus KHDTK yang sesuai  izin  pemanfaatan  berupa  diklat, litbang, religi dan budaya.
2. Pengelola KHDTK melakukan pengelolaan  terprogram  berdasarkan rencana  pengelolaan  jangka  panjang yang  dispesifikkan  menjadi  rencana pengelolaan  jangka  menengah  dan rencana  pengelolaan  tahunan  KHDTK yang  disusun  menurut  prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari/asas keberlanjutan. 3. Pengelola
KHDTK diberikan
kewenangan  khusus  sesuai  fungsi  dan tujuannya yang berbeda dengan
ketentuan  bagi  PBPH.  KHDTK  dapat berlaku  fleksibel  dalam    pengelolaan hutan  lestari  yang  terintegrasi  seperti pemanfaatan sumberdaya hutan, pemasaran sumberdaya hutan, perlindungan  sumberdaya  hutan  dan jasa lingkungan.
4. Pendanaan yang dihasilkan dari pemanfaatan  sumberdaya  hutan  bisa digunakan langsung untuk investasi dan pengelolaan KHDTK sesuai fungsi dan tujuan  izin  pemanfaatanya  serta  dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
5. Memiliki  indikator  untuk  menilai keberhasilan  pengelolaan,  monitoring- evaluasi  dan  jaring  pengaman  sosial ( safeguards ) bagi pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan.
Konsep  solusi  pengelolaan  bagi KHDTK  perlu  didorong  secara  komunal oleh  pengelola  se-nasional  agar  terjadi akselerasi  perubahan  kebijakan  yang mengakomodir  tujuan  khusus  KHDTK. Terobosan  ide  yang  berkembang  harus diberdayakan  sesuai  dengan  falsafah perguruan  tinggi  bahwa  kampus  merdeka dengan ide-ide progresif yang berkembang sesuai paradigma global, misalnya konsep pembiayaan  lanjutan  dan  program  yang berkesinambungan  melalui  pendanaan hibah  kemitraan  yang  dikelola  oleh  suatu Badan Layanan Umum misalnya BPDLH, bagi  pengelola  KHDTK  yang  tergolong berhasil dalam memenuhi indikator pengelolaan  akan  dilanjutkan  kembali pembiayaan  hibah  kemitraan  berbasis kinerja keberhasilan.

## KESIMPULAN
Setelah  mengkaji  dari  berbagai  hasil analisis  pengelolaan  KHDTK  UNTAN,
dapat  disimpulkan  secara  rinci  menjadi beberapa poin, yaitu:
1. Pengelolaan lingkungan melalui pelibatan  masyarakat  dalam  bentuk agroforestri pengayaan MPTS, pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga berupa  pemanfaatan  sumber  air  dan pemanfaatan kayu bakar.
2. Pengelolaan  hutan  yang  dilakukan berupa penanaman RHL yang diperluas pemanfaatannya untuk voluntary karbon  dan  perlindungan/pengamanan hutan  dari  karhutla,  perambahan, pembalakan  liar,  serta  pemantauan kondisi tegakan.
3. Pemanfaatan hasil hutan berupa HHBK seperti rotan, akar bajakah, getah damar, dan  madu.  Sedangkan  HHK  belum dimanfaatkan dengan optimal
4. Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan, riset/ penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan misalnya intervensi yang tepat  berupa  agroforestri  pengayaan MPTS  serta  peningkatan  kapasitas pemberdayaan.
5. Pengelolaan  sumberdaya  pendanaan bersumber  dari  dana  DIPA  Fakultas Kehutanan yang terbagi untuk penelitian, PKM, pengelolaan
laboratorium  alam  KHDTK  dan  dana hibah  kerjasama  yang  tidak  melanggar undang-undang.
6. Permasalahan pada pengelolaan
KHDTK  disebabkan  oleh  dominannya peraturan  yang  mengatur  persyaratan administrasi  KHDTK  seperti  PBPH yang  berorientasi  profit,  sedangkan KHDTK memiliki karakteristik khusus ( cost center ). Pembatasan pemanfaatan
kawasan  10%  untuk  peluang  investasi pendanaan  seakan  menjadi  timpang dengan  tujuan  khusus  diklat  yang mengelola bentang alam kawasan hutan membutuhkan  investasi  padat  modal agar  pengelolaan  program  berjalan optimal.
7. Tuntutan  pengelolaan  optimal  yang dominan seperti PBPH dengan regulasi yang membatasi bagi KHDTK membuat  pengelola  ragu-ragu  untuk mencari  inisiatif  pendanaan  yang mumpuni. Sehingga dari ketidakpastian tersebut menyebabkan mayoritas program  kegiatan  dijalankan  hanya standar sesuai pendanaan yang tersedia.
8. Konsep  solusi  yang  ditawarkan  berupa penghapusan batasan 10% pemanfaatan kawasan  dan  memberikan  fleksibilitas kepada  pengelola  KHDTK,  hal  itu sejalan  dengan  program  MBKM  bagi perguruan  tinggi,  linier  dengan  fungsi dan tujuan khusus sesuai izin pemanfaatan  KHDTK  berupa  diklat, litbang,  religi  dan  budaya,  pendanaan dari  hasil  pemanfaatan  sumberdaya alam  bisa  digunakan  langsung  untuk investasi  dan  pengelolaan  KHDTK dengan  syarat  dapat  dipertanggung- jawabkan  secara  jelas,  serta  memiliki indikator  untuk  menilai  keberhasilan pengelolaan,  monitoring-evaluasi  dan jaring pengaman sosial ( safeguards ).
9. Pertimbangan konsep solusi pengelolaan bagi KHDTK perlu
didorong  oleh  pengelola  KHDTK  se- nasional agar terjadi akselerasi perubahan kebijakan yang mengakomodir tujuan khusus KHDTK
yang sesuai dengan paradigma global.
10. Terobosan  ide  konsep  pembiayaan lanjutan  terhadap  pengelola  KHDTK yang tergolong berhasil dalam memenuhi  indikator  pengelolaan  layak memperoleh pembiayaan hibah
kemitraan berbasis kinerja keberhasilan melalui hibah kemitraan dari BPDLH.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  LPPKM  Universitas  Tanjungpura yang  telah  memberikan  bantuan  dan dukungan  terhadap  penelitian  ini  melalui biaya  PNBP  (DIPA)    023.17.2.677517/ 2023 tanggal 30 November 2022 Berdasarkan  Surat  Perjanjian  Pelaksanaan Penelitian. No. SPK Penelitian: 2259/UN22.7/PT.01.03/  2023  tanggal  27
April 2023. Serta kepada ke-14 kepala desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan KHDTK  UNTAN,  pengelola  KHDTK UNTAN  dan  semua  pihak  yang  telah mendukung  dan  berkolaborasi  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  J.,  Mateo-Márquez,  José,  M.,
González-González, Constancio
Zamora-Ramírez. (2022). An International  Empirical  Study  of Greenwashing and Voluntary Carbon  Disclosure.  Journal  of Cleaner Production, 363, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2 022.132567 Boyce,  C.,  &  Neale,  P.  (2006) Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input (pp. 3-7). Watertown, MA: Pathfinder International. https://www.academia.edu/downl
oad/33661461/m_e_tool_series_in depth_interviews.pdf
Damanik, R.N., Afandi, O., & Asmono, L.P. (2014). Persepsi Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Sumber Daya Hutan (Studi Kasus Tahura  Bukit  Barisan,  Kawasan Hutan  Sibayak  II,  Kabupaten Karo). Peronema Forestry Science Journal, 3(2), 1-9, https://www.neliti.com/id/search? q=Rena%20Novelia%20Damanik Depari,  F.A.,  Martunis,  &  Moulana,  R.
(2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan  Di  Desa  Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Pertanian,  5(4),  201-
215, E-ISSN: 2614-6053
Ekawati, S., Sylviani, Surati, Ramawati, Handoyo,  Prasetyo,  B.D.,  Lugina, M.,  Hidayat,  D.C.,  Sumirat,  B.K.,
Hardiansyah,  G.,  Mariani,  Y., Yusro, F., Oktoria, S., Kusrini, N., Pranoto,  D.Y.B.,  &  Roslinda,  E. (2021). Factors affecting communities in adopting sustainable peat cultivation techniques  and  strategies  for implementation  (a  case  study  in Pulang Pisau, Central Kalimantan).  IOP  Conf.  Series: Earth  and  Environmental  Science 917 (2021) 012022, https://doi.org/10.1088/1755- 1315/917/1/012022 Febrina,  N.,  Dewantara,  I.,  &  Anwari, M.S. (2022).  Persepsi Masyarakat Dusun Kopiang Kecamatan Mandor  Terhadap  Keberadaan Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan Khusus UNTAN Kabupaten Landak.  Jurnal  Hutan  Lestari, 10(3), 536-546, https://dx.doi.org/10.26418/jhl.v1
0i3.53558
Hardiansyah,  G.,  Erianto,  Pranoto, D.Y.B., Haryono, Z., & Mahdi, I.
(2023). Upaya Kesejahteraan Masyarakat  Melalui  Penanaman MPTS  Di  Dusun  Mianas  Dalam Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan Khusus (KHDTK) UNTAN. Community Development Journal: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat, 4(4), 9505–9512. https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4. 20449
Hardiansyah,  G.,  Junaidi,  Yusro,  F., Mariani, Y., Roslinda, E., Kusrini,
N.,  Diba,  F.,  Oktoriana,  S., Erianto,  Iskandar,  Burhanuddin, Pranoto,  D.Y.B.,  Ekawati,  S., Silviani, Surati, Ramawati, Prasetyo, B.D., Handoyo, Charity, D., Wanjaya, A.H., & Nurdwiansyah, D. (2022). A study of  sustainable  peat  cultivation implemented by the community of Tumbang  Nusa  Village,  Central Kalimantan.  IOP  Conf.  Series: Earth  and  Environmental  Science 1025 (2022) 012005, https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1025/1/012005
Orwa,  C.,  Mutua,  A.,  Kindt,  R.,
Jamnadass,  R.,  &  Simons,  A.J. (2009). Agroforestree Database: a tree reference and selection guide. Version 4. https://www.cabdirect.org/cabdire ct/abstract/20177200441 Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan  dan  Lahan  (RHL)  Di Kabupaten  Bone  Bolango.  Jurnal Belantara, 5(1), 72–80, https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.8
Puspitasari,  E.,  Suhardi,  &  Bakti,  D. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap  Keberadaan  Kawasan Hutan Sebagai Sumberdaya Lingkungan di Kecamatan Kedungjati  Kabupaten  Grobogan. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management), 10(1), 1-10. ISSN: 2460-5824 Qodriyatun,  S.N.  (2020).  Peran  dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan  Kawasan  Konservasi secara Kolaboratif. Jurnal DPR RI, 24(1), 43-56, https://dprexternal3.dpr.go.id/inde x.php/kajian/article/download/185 8/866 Roza,  A.,  Fikri,  A.,  &  Rusli,  A.M.
(2020). Analisis Kenyamanan Jalur  Pedestrian  Jalan  PS.  Baru Kota  Padang  Dengan  Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif. Journal  of  Civil  Engineering  and Vocational  Education  (CIVED), 7(2), 98-109, https://doi.org/10.24036/cived.v7i 2.109838 Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif.  Komunika,  10(2),  342- 362, doi:10.24090/kom.v10i2.2016.pp 342-362
White,  M.D.,  &  Marsh,  E.E.  (2006).
Content  Analysis:  A  Flexible Methodology. Library Trends 55(1), 22-45. https://doi.org/10.1353/lib.2006.0 053