## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) 

## Hotnidah Nasution
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Tangsel Email: nidanasution@yahoo.com
Abstract: Nullity Polygamy in the Religious Court. According to the positive law in Indonesia, Muslim husband may practice polygamy, and the polygamy can be recorded at  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  if  he  got  permission  from the Religious  Court.  If  permission  is  not  obtained  from  the  Religious  Court,  then according to the provisions of article 44 of Government Regulation No. 9 of 1975 the  marriage  can  not  be  authorized.  Therefore,  if  polygamous  marriages  is recorded by the KUA when marriages have permission from a religious court.
Keywords: cancellation, polygamy, religious court
Abstrak: Pembatalan  Perkawinan  Poligami  di  Pengadilan  Agama. Menurut hukum  positif  di  Indonesia,  suami  Muslim  dapat  melakukan  poligami  dan poligami dapat dicatat di KUA jika ia mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika izin  dari  Pengadilan  Agama  tidak  diperoleh,  menurut  ketentuan  pasal  44 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  pernikahan  dilarang  untuk melakukan  pencatatan.  Jadi  jika  ada  pernikahan  poligami  dicatat  oleh  Kantor Urusan  Agama  ketika  pernikahan  ada  izin  dari  Pengadilan  Agama  sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan poligami ke Pengadilan Agama.
Kata Kunci: pembatalan, poligami, pengadilan  agama
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2986
 Naskah diterima: 12 Maret 2013, direvisi: 21 April 2013, disetujui untuk terbit: 31 Mei 2013.

## Pendahuluan
Menurut  Pasal  3  ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974   pada asasnya seorang pria hanya  boleh  memiliki  seorang  isteri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  memiliki  seorang suami.  Ini  artinya  bahwa  dalam  suatu    perkawinan  seorang  suami  hanya  boleh mempunyai  seorang  isteri,  begitu  juga  sebaliknya  seorang  istri  hanya  boleh mempunyai  seorang  suami,  selanjutnya  pada  penjelasan  pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  1 Tahun 1974 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.   Akan tetapi      sekalipun  demikian  asas  yang  dianut  oleh  Undang-undang  perkawinan sebenarnya  bukan  asas  monogami  mutlak  tetapi  adalah  monogami  yang  tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang  suami  boleh  beristeri  lebih  dari  seorang  perempuan  apabila    dikehendaki  oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi  izin) dan juga   mendapat  izin dari Pengadilan (Pasal 3 (2), 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).
Jika izin dari pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasa1  44  PP  No.  9  Tahun  1975  Pegawai  Pencatat  dilarang  untuk  melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih  dari seorang. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan poligami yang dicatatkan di KUA,  padahal  perkawinan  tersebut  tanpa  persetujuan  istri  pertama  dan  juga  tidak ada  izin  dari  pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  istri  pertama. Padahal secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi  syarat-syarat  yang  diantaranya  adalah  adanya  izin  pengadilan  yang dilampirkan  ketika  melakukan  pemberitahuan  kehendak  nikah  ke  KUA  yang mewilayahi tempat pernikahan dicatatkan (pasal 6 angka 2 huruf d  PP No. 9 Tahun 1975.
Dengan demikian jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA, sedangkan izin  istri  pertama  dan  izin  dari  pengadilan  agama  tidak  ada,  maka  pihak  yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  termohon  atau  ke  tempat perkawinan tersebut dilakukan.
Menurut  peraturan  perundang-undangan  perkawinan  pemeriksaan  perkara permohonan  pembatalan  perkawinan  poligami  sama  dengan  pemeriksaan  gugatan perceraian,  akan  tetapi  dalam  hal  memutuskan  apakah  perkawinan  tersebut  dapat dibatalkan  karena    semata  tidak  ada  putusan  tentang  izin  dari  pengadilan  masih diperdebatkan,  ada  yang  berpendapat  bahwa  ukuran  terakhir  dari  kriteria  bisa dibatalkan  atau  tidak  bisa  dibatalkan  sebuah  perkawinan  bukanlah  bergantung  dari undang-undang  sendiri,  tetapi  bergantung  kepada  hukum  agamanya  misalnya  bagi orang  islam  ukuran  terakhir  dapat  batal  atau  tidaknya  perkawinan  poligaminya berada  pada  hukum  Islam,  sementara  itu  ada  juga  yang  berpendapat    bahwa perkawinan poligami dapat dibatalkan jika tidak ada ijin istri dan ijin dari pengadilan semata  karena  itu  makalah  ini  mencoba  melihat  praktek  pembatalan  perkawinan  di pengadilan agama dengan melihat beberapa putusan.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 139

## Pengertian
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia  pembatalan  berasal  dari  kata  batal,  yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti  menganggap  perkawinan  yang  telah  dilakukan  sebagai  peristiwa  yang  tidak sah,  atau  dianggap  tidak  pernah  ada.  Menurut  Yahya  Harahap  pembatalan perkawinan  ialah  tindakan  pengadilan  yang  berupa  keputusan  yang  menyatakan perkawinan yang dilakukan itu  dinyatakan tidak sah ( No legal force or declared void) . Dan sesuatu yang dinyatakan No legal force ; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada. 1
Sementara  itu  kata  poligami  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani, yaitu  polus  yang  berarti  banyak  dan  gomos  yang  berarti  perkawinan.  Bila pengertian  kata  ini  digabungkan,  maka  poligami  akan  berarti  suatu  perkawinan yang  banyak  atau  lebih  dari  seorang 2 atau  dengan  kata  lain  poligami  adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih. Dengan demikian pembatalan perkawinan  poligami  adalah  tindakan  pengadilan  yang  berupa  keputusan  yang menyatakan  perkawinan  poligami  yang  dilakukan  itu  dinyatakan  tidak  sah  dan dianggap  tidak  pernah  ada.  Secara  umum  pembatalan  perkawinan  dalam  khazanah fiqih Islam disebut fasakh . Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan a-Arab, menyatakan bahwa fasakh berarti batal ( naqada ) atau bubar ( faraqa ) 3 .
Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan  kepada  nikah,  maka  ia  akan  membawa  maksud  membatalkan  atau membubarkan  pernikahan  oleh  sebab-sebab  tertentu  yang  menghalangi  kekalnya perkawinan  tersebut. 4 Sedang  Abu  Zahroh  dalam  kitabnya Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah menyebutkan  “ fasakh hakikatnya  adalah  sesuatu  yang  diketahui  atau  terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan  konsekuensi  dari  diketahuinya  sesuatu  yang  mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah. 5
Putusnya  hubungan  perkawinan  dalam  bentuk fasakh dapat  terjadi  karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang  mencegah  kelangsungan  hubungan  perkawinan  itu.  kesalahan  yang  terjadi waktu akad misalnya:  a). Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan. b). Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak  pilih.  tetapi  setelah  besar  dia  menyatakan  pilihan  untuk  membatalkan
1 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975,  cetakan pertama (medan;CV Zahir Trading, 1975), h.
71
2 Supardi Mursalin, Menolak poligqmi, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam (Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h.15
3 Ibnu Manzur, Lisan al-Arab Juz III, Dar Al-Fikr, Qatar, 1994. h. 45 4 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, Dar  al-Qalam, Quwait, 1990. h. 60 5 Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, h . 324.
perkawinan. c). Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.
Sedangkan kesalahan terjadi setelah berlangsung akad perkawinan misalnya: a). Suami  terputus  sumber  nafkahnya  dan  si  istri  tidak  sabar  menunggu  pulihnya kehidupan  ekonomi  si  suami.  b).  Salah  seorang  mengalami  cacat  fisik  yang  tidak memungkinkan  melakukan  hubungan  suami  istri.  c).  Salah  seorang  murtad  dan tidak mau diajak kembali kepada Islam. 6
Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bahwa terhadap penyebab fasakh yang jelas, misalnya istrinya adalah  saudara sepersusuan, maka suami istri itu wajib mem- fasakh pernikahannya atas kemauan suami istri itu sendiri, tanpa perlu campur tangan  pengadilan.  Artinya,  dengan  sendirinya  setelah  diketahuinya  status sepersusuan,  maka  suami  istri  itu  harus  memisahkan  dirinya.  Tetapi  jika  penyebab fasakh itu  masih  samar-samar,  maka  perlu  putusan  pengadilan  yang  mem- fasakh pernikahan mereka. 7
Berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang tanpa membedakan alasan fasakh apakah alasan tersebut jelas atau masih  samar  semuanya  menjadi  kewenangan  pengadilan  yang  menyelesaikannya artinya fasahk atau  batalnya  suatu  perkawinan  harus  berdasarkan  keputusan pengadilan, termasuk dalam hal ini pembatalan perkawinan poligami.

## Dasar Pembatalan perkawinan poligami
Pasal  22  UU  No.  1  tahun  1974  menyatakan  bahwa  “Perkawinan  dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan.”    Syarat–syarat  melangsungkan  perkawinan  adalah  hal-hal  yang  harus dipenuhi ketika  melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, 7,8,9 UU No. 1/1974 yang jika disimpulkan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama; Ada persetujuan dari kedua belah pihak, Kedua; Antara kedua belah pihak tidak ada : a). hubungan darah dalan garis  keturunan  lurus ke bawah atau ke atas; b). hubungan darah  dalam garis  keturunan  menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;    c).  hubungan  semenda,  yaitu  mertua,  anak  tiri,  menantu  dan  ibu/bapak tiri;  d).    hubungan  susuan,  anak  susuan,  saudara  dan  bibi/paman  susuan;  e). hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;  f). hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ketiga; Calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai wanitanya 16 tahun atau jika belum mencapai umur dimaksud ada  dispensasi  dari  pengadilan.  Untuk  yang  belum  berumur  21  tahun,  harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orangtua telah
6 Amir Syarifuddin. Garis-garis besar fiqh,  h.134-135
7 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , diterjemahkan oleh Moh. Thalib denganJudul Fikih Sunnah , jili VIII (cet. VII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990 h. 125-126.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 141
meninggal  atau  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  ijin  dapat  diperoleh dari  orang  tua  yang  masih  hidup  atau  orangtua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya. Keempat; bila  orangtua  telah  meninggal  dunia  atau  tidak  mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas. Kelima; seorang  yang  terikat  tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,  kecuali  dalam  hal  yang  tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2) 8 dan  dalam  Pasal  4 9 Undang-Undang    No  1  Tahun  1974. Keenam; suami  dan  istri  yang  telah  cerai  kawin lagi  satu  dengan  yang  lain  dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  maka  diantara mereka  tidak  boleh  dilangsungkan  perkawinan  lagi,  sepanjang  hukum,  masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Selanjutnya  pada Pasal 24  UU No 1 tahun 1974 menyatakan: “Barang siapa karena  perkawinan  masih  terikat  dirinya  dengan  salah  satu  dari  kedua  belah  pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- undang ini.  Kemudian  pada Pasal  27 disebutkan (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan  dibawah  ancaman  yang  melanggar  hukum.  (2)  Seorang  suami  atau isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila  pada  waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
Dari    apa  yang  diatur  dalam  Undang–Undang  Perkawinan  diatas  dapat dipahami  bahwa  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  dapat  dibatalkan  adalah perkawinan  poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan (Pengadilan Agama bagi  yang  beragama  Islam  dan  Pengadilan  Negri  bagi  yang  non  Islam).  Hal  yang sama    juga  diatur  dalam  pasal  71  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi  "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami  melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama." Kata "dapat" dalam Pasal ini mempunyai makna alternatif  bisa batal  dan  bisa  pula  tidak. Artinya,  Pasal  ini  bersifat  kasuistis.  Tidak  setiap  poligami tanpa  ijin  Pengadilan  harus  dibatalkan.  Dalam  penjelasan  terhadap  Pasal  ini  hanya dijelaskan  pembatalan  yang  menyangkut  alasan  penipuan.  Sedang  yang  dengan alasan poligami tanpa ijin Pengadilan tidak ada penjelasannya. 10
Jika pasal 71 KHI diatas diperbandingkan dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: ”Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak
8 Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
9 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilandi  daerah  tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri  lebih  dari  seorang  apabila:  a.  istri  tidak  dapat  memnjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri;  b.  istri mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  c.  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan
10 Moh. Faishol Hasanuddin , Beberapa Kontroversi Seputar Pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil). Diakses Dari www.pta-ambon.go.id.
memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.”  Terhadap  pasal  ini  R. Soetojo  Prawirohamidjojo  mengatakan  bahwa:    kata  “dapat”  dalam  pasal  tersebut tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah  sah  kemudian  baru  menjadi  batal  karena  adanya  putusan  pengadilan (vernietigbaar) sebagai  lawan  dari  batal  demi  hukum,  jadi  kalau    mengikuti  alam pembentuk  undang-undang  maka  suatu  perkawinan  itu,  ada  yang  bisa  dibatalkan dan  ada  yang  tidak  bisa  dibatalkan  atau  ada  perkawinan  yang  sah  dan  ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan. 11
Wirjono  Projodikoro  mengatakan  ada  beberapa  kejadian  perkawinan  yang batal demi hukum, contohnya apabila pengantin yang dikawinkan oleh catatan cipil ternyata  berjenis  kelamin  yang  sama,  maka  menurutnya  perkawinan  ini  dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan tetapi dalam hal ini sekalipun dalam kenyataannya perkawinan itu bukan perkawinan tetapi oleh karena pelaksanaannya  telah  dilakukan  melalui  formalitas  yuridis,  maka  untuk menghilangkan legalitas yuridis ini haruslah tetap melalui pengadilan. 12
Moh. Faishol Hasanuddin  berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan  Pasal 22  yang menyatakan: Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain." Maka menurutnya dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan  atau  tidak  bisa  dibatalkan  sebuah  perkawinan  bukanlah  bergantung  dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya masing-masing. Artinya,  sekalipun  undang-undang    telah  mengatur  regulasinya  seperti  yang  diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5  Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya juga diatur dengan  ketentuan  Pasal  22  –  28,  akan  tetapi  keputusan  akhir  ada  pada  hukum agamanya  masing-masing. 13 Dengan  demikian  menurutnya  jika  pelaku  poligami adalah  seorang  muslim,  maka  ukuran  terakhir  bagi  bisa  batal  atau  tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam. 14
Pada  pasal  yang  lain  yaitu  pada  pasal  2  UU  No  1  tahun  1974  menentukan bahwa  sahnya  suatu  perkawinan    apabila  perkawinan  tersebut  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari Pasal ini menurut Moh. Faishol  Hasanuddin 15 dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia  menundukkan  diri  pada  hukum  agama  masing-masing  pemeluknya. Dengan  demikian    bagi  muslim  berlaku    hukum  Islam  artinya  sahnya  perkawinan seorang yang beragama islam apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum
11 Yunita Neni Susiandari, Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Orang Tua: Menurut UU No 1 Tahun 1974 ( Studi Kajian Gugatan Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.G/2004/PA YK) diakses dari http://jurnal.dikti.go.id 12 Yunita Neni Susiandari, Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Orang Tua: Menurut UU No 1 Tahun 1974.
13 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil) Diakses Dari Www.Pta-Ambon.Go.Id , Tanggal 10 Juli 2011
14 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah.
15 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 143
Islam.  Moh.  Faishol  Hasanuddin  selanjutnya  menjelaskan 16 bahwa    memang    jika merujuk  pada  penjelasan  pasal  2  UU  No  1  tahun  1974,  penjelasan  tersebut mempersempit  ruang  gerak  hukum  agama  dengan  membatasi  hukum  agama  pada "sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini." Akan tetapi, menurutnya hakim sebagai penegak keadilan memperoleh kewenangan yudikatif  untuk  menggali  hukum  dan  keadilan,  mengikuti  dan  memahami  nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai pesan Pasal 28 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  yang  diamandemen  dengan  UU  No  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi:  "Hakim  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.” 17
Hakim  wajib  menggali  hukum  maksudnya  adalah  hakim  wajib  mencari ketentuan  hukum  meski  hukum  itu  tidak  berada  dalam  ketentuan  hukum  tertulis atau  ada  dalam  ketentuan  hukum  tertulis,  tetapi  bertentangan  dengan  nilai  hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, pencarian itu dilakukan melalui penggalian terhadap pendapat para fuqaha Islam, termasuk meneliti sahih tidaknya sebuah hadis guna  memperkuat  dalil  pendapat  hukumnya.  Selanjutnya,  setelah  hukum  itu  digali dan  didapatkan,  hakim  wajib  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  itu 18 termasuk  di  dalamnya  "mengikuti  dan  memahami"  nilai  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat  yang  mempercayai  keabsahan  dan  kebenaran  hukum  poligami  meski tanpa ijin Pengadilan. Sehingga maslahat dari keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang menggunakan hukum tersebut.
Karena  itu,  menurut  Moh.  Faishol  Hasanuddin  substansi  dari  pembatalan nikah  dengan  alasan  poligami  tanpa  ijin  pengadilan  bukanlah  karena an  sich “tiadanya ijin Pengadilan.” Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya ijin pengadilan berpeluang  pada  menabrak  adanya  halangan  perkawinan  secara  syari’i.  Karena pemeriksaan persidangan ijin  poligami pada prinsipnya berfungsi untuk  memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar’i nyata-nyata tidak ada  halangan  yang  dilanggar,  maka  tidak  ada  alasan  untuk  memaksakan pembatalannya, hanya karena an sich tidak adanya ijin pengadilan. 19

## Tata Cara  Permohonan  Pembatalan Perkawinan Poligami
Undang-undang  Perkawinan  menganut  prinsip  tidak  ada  suatu  perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya  dapat  diputuskan  oleh  pengadilan. 20 Pengadilan  yang  dimaksud  adalah
16 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah 17 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah 18 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah 19 Moh.  Faishol  Hasanuddin  Beberapa  Kontroversi  Seputar pembatalan Nikah
20 Pasal 37 PP No 9 Tahun 1975, Lihat   Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam &Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h.555
Pengadilan  Agama  bagi  muslim  dan  Pengadilan  Negeri  bagi  mereka  yang  non muslim. 21
Tata  cara  mengajukan  pembatalan  perkawinan  poligami  sama  dengan  tata cara  pengajuan  gugatan  perceraian, 22 sedangkan  yang  berkenaan  dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan poligami dilakukan sama  dengan  tata  cara  gugatan  perceraian  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  20s/d pasal  36  PP  No  9  tahun  1975, 23 karena  itu  tatacaranya  dapat  dipaparkan  sebagai berikut: 24
Pertama; Surat  permohonan  pembatalan  perkawinan  poligami 25 oleh pemohon  (istri pertama) atau kuasanya diajukan ke pengadilan  (Pengadilan Agama bagi  Muslim  dan  Pengadilan  Negeri  bagi  Non-Muslim)  yang  daerah  hukumnya meliputi  daerah  kediaman    termohon  atau  ke  pengadilan  yang  daerah  hukumnya meliputi  tempat  berlangsungnya  perkawinan,  yang  isinya  memberitahukan  niatnya untuk  membatalkan  perkawinan  tersebut    disertai  dengan  alasan-alasannya  serta membayar  uang  muka  biaya  perkara  /perskot  pada  bank  yang  ditunjuk  oleh pengadilan . (pemahaman  dari pasal 38 PP  No 9 tahun 1975   dikaitkan dengan pasal 20 PP  No 9 tahun 1975).
Kedua; Pengadilan  memanggil  para  termohon  yang  dalam  perkawinan poligami    dapat  terdiri  dari  termohon  I  (suami),  termohon  II  (istri  kedua)  dan termohon  III  (KUA  tempat  dicatatkan  perkawinan  ke  dua)  secara  tertulis  dengan melampirkan  surat  permohonan  pemohon  yang  secara  yuridis  harus  sudah disampaikan  selambat-lambatnya  3  hari 26 sebelum  persidangan  pemeriksaan dilakukan 27 (pasal 38 PP  No 9 tahun 1975   jo pasal 26 ayat (4) PP  No 9 tahun 1975).
Ketiga; Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan poligami selambat-lambatnya  30  hari  sejak  permohonan  diajukan  (pasal  38  ayat  (2)  PP    No  9 tahun 1975   jo pasal 29  ayat (1) PP  No 9 tahun 1975).
21 Pasal 63 UU No1 Tahun 1974,  Ibid, h.535
22 Pasal 38 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 , Ibid, h.556
23 Pasal 38 ayat 3 PP No 9 Tahun 1975, Ibid
24 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, cet ke 2, (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia),  h. 67
25 Permohonan  dapat  diajukan  secara  tertulis  atau  secara  lisan  ,  lihat  Chatib    Rasyid    dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama , Yokyakarta, UII Press, 2009, h.64
26 tidak termasuk hari besar atau hari libur, lihat  Abdul Manan  , Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta, Yayasan al Hikmah,  2000 , h. 84
27 Pemohon,    dan  para  termohon      yang  terdiri  dari  suami  ,      istri  ke  II  serta  KUA  yang mencatatkan  pernikahan  tersebut)  harus  datang  menghadiri  sidang  Pengadilan  berdasarkan  Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (pasal 82 ayat (2) UU No.7/1989, pasal 26,27 dan 28 PP No. 9/1975  Jo pasal 121,124 dan 125 HIR)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 145
Keempat; Pengadilan  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam  sidang tertutup 28 , sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. 29
Kelima; Apabila  keputusan  pengadilan  telah  mempunyai  keputusan  yang tetap, 30 panitera  pengadilan  menyampaikan  satu  lembar  dari  keputusan  itu  kepada pegawai  pencatat  perkawinan,  untuk  selanjutnya  dicatat  pada  daftar  yang diperuntukkan untuk itu.

## Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami
Seperti  telah  dipahami  bahwa  pembatalan  perkawinan  poligami  dilakukan setelah  terjadi  akad  nikah  yang  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  perkawinan tersebut  telah  memperoleh  keturunan/anak.  Jika  faktanya  demikian,  maka persoalannya  adalah      bagaimana  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan  terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut . Jawaban terhadap persoalan ini ditemukan dalam  pasal  28  ayat  (2)  UU  Perkawinan  jo.  pasal  75    dan  76  Kompilasi  dengan rumusan yang berbeda.
Menurut    Pasal  28  ayat  (2)  UU  No  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa Keputusan  tidak  berlaku  surut  terhadap:  a).  Anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut. b). Suami  atau  isteri  yang  bertindak  dengan  beriktikad  baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan  lain  yang  lebih  dahulu.  c).  Orang-orang  ketiga  lainnya  tidak  termasuk dalam  a  dan  b  sepanjang mereka  memperoleh  hak-hak  dengan  iktikad  baik  sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal  75  KHI  berbunyi  “Keputusan  pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku surut  terhadap:  a).  perkawinan  yang  batal  karena  salah  satu  dari  suami  isteri murtad.  b).  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut.  c).  Pihak  ketiga sepanjang  mereka  memperoleh  hak-hak  dengan  beriktikad  baik,  sebelum  keputusan pembatalan  perkawinan  mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
Menurut  Ahmad  Rofik, 31 karena  secara  teknis  tidak  diatur  bagaimana  seha- rusnya  tata  hubungan  keluarga  antara  suami  isteri  yang  perkawinannya  diajukan proses  pembatalan    maka  sebaiknya  antara  suami  isteri  perlu  menjaga  agar  selama
28 Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari  isi  (dalil-dalil)  permohonan  pembatalan  perkawinan/tuntutan  di  muka  Sidang  Pengadilan berdasarkan  alat  bukti  berupa  surat-surat,  saksi-saksi,  pengakuan  salah  satu  pihak,  persangkaan  hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268
29 Pemohon  atau  Termohon  secara  pribadi  atau  masing-masing  menerima  salinan  putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
30 Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
31 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo  Persada, 1995 h.151
dalam  proses  pembatalan  di  Pengadilan,  tidak  melakukan  hubungan  suami  isteri, pernyataan  tersebut    senada  dengan  apa  yang  diatur  pada  pasal  1  ayat  (2)  Peraturan Menteri  Agama  No  2  Tahun  1954. 32 Ini  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  perbuatan hukum  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip  hukum  Islam.  Karena  proses  pengajuan pembatalan tersebut dapat diajukan apabila diketahui atau diduga terdapat bukti-bukti yang meskipun masih harus menunggu pembuktian di Pengadilan, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar agar mereka tidak melakukan hubungan.
Pertimbangan  hukumnya,  dalam  situasi  demikian,  antara  suami  isteri tentu mengalami  keraguan  tentang status perkawinannya, apakah masih dibenarkan bergaul atau tidak. Dalam situasi ragu, seseorang dianjurkan untuk tidak  melakukan sesuatu  sampai  dia  menjadi  yakin.  Sebagaimana  sabda  Rasulullah  SAW.  dari  Anas: “Tinggalkanlah  sesuatu  perbuatan  yang  meragukanmu,  kepada  sesuatu  perbuatan yang tidak meragukanmu.” (HR. Ahmad).
Tetapnya  hubungan  hukum  antara  anak  dengan  ibu  dan  bapaknya  dalam perkawinan yang dibatalkan menurut Ahmad Rofik 33 didasarkan kepada prinsip baraah  al-ashliyah, hukum  sesuatu  yang  telah  berlangsung  ditetapkan  sebagaimana asalnya.  Sejalan  dengan  kaidah:  “Prinsipnya  adalah  menetapkan  hukum  yang  ada menurut keadaan yang ada.”

## Putusan PA Tentang  Perkara Permohonan Pembatalan Poligami
Pertama; Putusan  Nomor  :0775/Pdt.G/2008/PA.Plg. 34 Putusan  ini  adalah tentang  perkara  pembatalan  perkawinan  poligami  yang  amarnya:  1).  Mengabulkan permohonan Pemohon. 2). Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dan  Termohon  II  (pada  tanggal  21  Desember  2008  yang  terdaftar  di  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Ilir  Timur  II  Palembang.  3).  Menyatakan  kutipan  akta  nikah Nomor  1422/69/XII/2007  tanggal  27  Desember  2007  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang tidak berkekuatan hukum.
Amar diatas berdasarkan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut: 1). Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  pasal  3,  4,  5  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  jo pasal  7,  8,  9,  10  (1)  PP  No.  9  tahun  1975  dimana  perkawinan  Termohon  I  dan Termohon  II  tidak  memenuhi  prosedur  dan  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  2).  Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan pernikahan  Termohon  I  dan  Termohon  II  telah  melanggar  pasal  22,  23,  24,  dan  26
32 “Selama  perkara  pembatalan  itu  dalam  proses  di  Pengadilan,  sebaiknya  Pengadilan mengusahakan  agar  supaya  suami  istri    yang  bersangkutan  berpisah  tempat  tinggal,  demi  menghindari wati  subhat,  yaitu  persetubuhan  yang  diragukan  sahnya.  Lihat  Sosroatmodjo,  Wasit  Aulawi,  Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta , Bulan Bintang, 1981, h.69
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , h.152 34 Diakses dari www. pa -palembang.net , tanggal 18 agustus 2011
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 147
Undang-Undang  01  jo  pasal  37  Peraturan  Pemerintah  tahun  1975  serta  Ketentuan pasal 71, 73 Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu permohonan dapat diterima dan dikabulkan. 3). Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon dengan segala alasan tersebut, terbukti dan menyakinkan karenanya sesuai dengan  ketentuan  pasal  22  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  jo  pasal  71  (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal.
Kedua; Putusan Nomor: 1033/Pdt.G/2008/PA.Plg. 35 Putusan ini amarnya: 1). Menerima  dan  mengabulkan  permohonan  Pemohon;  2).  Membatalkan  perkawinan antara  Termohon  I  (Bambang  Adiwijaya  bin  Kms.Usman  AR)  dengan  Termohon  II (Zulhidraini  Novita  Arianti,  S.E  binti  Thamrin  Saaddudin)  yang  dilakukan  di Palembang  pada  tanggal  23  Juni  2007;  3).  Menyatakan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor 378/18/VII/2007  tanggal  25  Juni  2007  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum;  4). Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Amar  diatas  berdasarkan  pertimbangan  yang  diantaranya  sebagai  berikut: Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  diatas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  pasal  3,4,5  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo pasal  7,8,9,10  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dimana  perkawinan Termohon  I  dengan  Termohon  II  tidak  memenuhi  prosedur  dan  syarat-syarat  yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga; Putusan    Nomor  :  102/Pdt.G/2009/PA.Kuala  Tungkal. 36 Putusan  ini adalah  putusan  tentang  pembatalan  nikah  antara  termohon  I  dengan  termohon  II dimana pemohonnya adalah Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, yang amarnya: 1). Mengabulkan  permohonan  Pemohon,  2).  Membatalkan  perkawinan  Termohon  I (TERMOHON  I)  dengan  Termohon  II  (TERMOHON  II)  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Tungkal  Ilir  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  pada  tanggal  16  Oktober 2008 , 3).  Menyatakan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  855/65/X/2008,  tanggal  20 Oktober  2008  yang  dikeluarkan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tungkal  Ilir Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  4). Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara diatas.
Amar  diatas  ditetapkan  majlis  hakim  berdasarkan  pertimbangan  hukum diantaranya:  1).  Majelis  berpendapat  bahwa  permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon  telah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  23 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  73  Kompilasi Hukum  Islam,  oleh  karenanya  patut  diterima  dan  dipertimbangkan  lebih  lanjut,  2). Perrmohonan  pembatalan  nikah  yang  diajukan  Pemohon  terhadap  pernikahan Termohon  I  dan  Termohon  II,  telah  memenuhi  ketentuan  yang  dimaksud  Pasal  9, Pasal  22  dan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
35 Diakses dari pta-palembang.net, tanggal 18 Agustus 2011
36 Diakses dari www. pa -kualatungkal.net , tanggal 19 Agustus 2011
Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis  Hakim  memandang  perlu  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kecamatan  Tungkal  Ilir  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  pada  tanggal  16  Oktober 2008,  3).  Untuk  menghindari  keraguan  khususnya  bagi  pihak  Termohon  I  dan Termohon  II,  Majelis  memandang  perlu  untuk  menyampaikan  ketentuan  yang dimaksud  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Jo.  Pasal  74  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  batalnya  suatu perkawinan  dimulai  setelah  putusan  Pengadilan  Agama  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  75  Kompilasi  Hukum  Islam,  salah  satunya  yaitu terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Keempat; PUTUSAN Nomor : 753/Pdt. G/2010/PA Tgr. 37 Putusan ini adalah perkara  pembatalan  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Tenggarong  oleh penggugat  sebagai  istri  pertama  terhadap  tergugat  I  (suami  penggugat),  tergugat  II (istri kedua dari tergugat I) dan KUA sebagai turut tergugat , yang amarnya adalah: 1).  Mengabulkan  gugatan  Penggugat.  2).  Menetapkan,  membatalkan  perkawinan Tergugat  I,  Gofar  Ismail  bin  Ali  Imron,  dengan  Tergugat  II,  Tuti  Setiawati  binti  Ali Alwi,  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Linggang  Bigung, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 17 Maret 2010.   3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah  Nomor  16/02/IV/2010,  tanggal  8  April  2010  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Linggang  Bigung,  Kabupaten  Kutai  Barat,  tidak berkekuatan  hukum.  4).  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara ini sebesar Rp 2. 521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
Amar  diatas  berdasarkan    pertimbangan    diantaranya  sebagai  berikut: Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terbukti  telah  terjadi  pernikahan  baru  yang dilangsungkan Tergugat I dengah Tergugat II adalah poligami yang tidak memenuhi syarat  dan  prosedur  hukum  yang  berlaku  yang  diawali  oleh  pemalsuan  identitas ( vide :  Tergugat  I  mengaku  bujangan,  padahal  sudah  dan  masih  mempunyai  isteri dengan  dua  orang  anak),  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian pernikahan tersebut cacat hukum, sehingga beralasan untuk dibatalkan.
Menimbang,  bahwa  dengan  dibatalkannya  pernikahan  Tergugat  I  dan Tergugat  II  yang  dilangsungkan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Linggang Bigung,  Kabupaten  Kutai  Barat,  maka  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Nomor  16/02/IV/2010,  bertanggal  8  April  2010  tersebut,  harus  dinyatakan  tidak berkekuatan hukum.
37 Diakses dari http://perkara.pa-tenggarong , tanggal 19 Agustus 2011
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 149
Dari  beberapa  putusan  yang  dipaparkan  diatas  nampaknya  secara  praktek para  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pembatalan  nikah  poligami  masih berpatokan kepada pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 3, 4, 5 , 22, 23, 24 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7, 8, 9, 10 (1),  pasal  37    PP  No.  9  tahun  1975  serta  ketentuan  pasal  71,  73  Kompilasi  Hukum Islam,    bahkan  dalam  satu  putusan 38 sekalipun  perkawinan  poligami  tersebut  telah diisbatkan  nikahnya  dan  telah  mendapatkan  penetapan  isbat  nikah  namun  dalam faktanya penetapan isbat nikah poligami tersebut dibatalkan oleh pengadilan agama yang sama setelah adanya gugatan pembatalan Isbat Nikah  yang diajukan oleh istri pertama    yang  salah  satu  pertimbangan  dari  majlis hakim  nya  menyebutkan  bahwa proses  perkara  Pengajuan  Isbat  Nikah  Tergugat  I  dengan  Tergugat  II  tersebut  tidak sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  tentang  perlunya  izin  dari  istri  atau dari Pengadilan  terhadap pernikahan  poligami sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 39 berbeda dengan Moh. Faishol Hasanuddin seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya menurutnya  substansi  dari  pembatalan  nikah dengan  alasan  poligami  tanpa  ijin  pengadilan  bukanlah  karena  semata-mata “tiadanya ijin Pengadilan,” Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya ijin pengadilan berpeluang  pada  menabrak  adanya  halangan  perkawinan  secara  syari’i.  Karena pemeriksaan persidangan ijin  poligami pada prinsipnya berfungsi untuk  memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar’i nyata-nyata tidak ada  halangan  yang  dilanggar,  maka  tidak  ada  alasan  untuk  memaksakan pembatalannya, hanya karena an sich tidak adanya ijin pengadilan.

## Kesimpulan
Seorang suami  boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila istri pertama memberi  izin dan juga mendapat  izin dari Pengadilan, jika izin dari pengadilan tidak diperoleh,  maka  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perkawinan tersebut  tidak  boleh  dicatatkan.  Jika  perkawinan  poligami  dicatatkan  di  KUA sedangkan izin istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama tidak ada, maka pihak yang  berkepentingan  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan tersebut  ke  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  termohon  atau  ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.
Menurut UUP pemeriksaan permohonan pembatalan poligami sama dengan pemeriksaan  gugatan  perceraian,  akan  tetapi  dalam  hal  memutuskan  apakah perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena semata tidak ada putusan tentang izin dari pengadilan masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah
38 Putusan  Nomor : 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj diakses dari http://www.palumajang.net/publikasi-putusan , tanggal 20 Agustus 2011
39 Nampaknya pasal  (40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)  yang menjadi dasar bahwa hakim berpendapat bahwa isbat nikah melanggar hukum karena tidak ada ijin istri  atau ijin dari pengadilan  tidak tepat karena kedua pasal tersebut berkaitan dengan gugatan perceraian
bergantung  dari  undang-undang  sendiri  ,  tetapi  bergantung  kepada  hukum agamanya.  Akan  tetapi  ada  juga  yang  berpendapat    bahwa  pembatalan  tersebut bergantung  dari  undang-undang  itu  sendiri.  Namun  dari  beberapa  putusan  seperti dipaparkan  diatas  nampaknya  secara  praktek      para  hakim  membatalkan  nikah poligami didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan perkawinan.

## Pustaka Acuan
Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Manajemen  PT  Raja  Grafindo Persada, 1995 Harahap  ,  Yahya, Hukum  Perkawinan  Nasional  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 ,  cetakan pertama,  Medan: CV Zahir Trading, 1975
Hasanuddin, Moh. Faishol , Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah(Analisis Dimensi  Yuridis Materiil)  dalam    Www.Pta-Ambon.Go.Id , diunduh  pada  10 Juli 2011
Ibnu Manzur, Lisan al-Arab , Juz III , Dar Al-Fikr, Qatar, 1994. Khalaf, Abdul Wahab, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, Dar al-Qalam, Quwait, 1990.
Manan,  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , Jakarta :Yayasan al Hikmah,  2000
Mursalin,  Supardi, Menolak  poligami,  Studi  tentang  Undang-Uundang  Perkawinan  dan Hukum Islam ,   Yokyakarta:  Pustaka Pelajar, 2007 Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2009/PA.Kuala Tungkal dalam
www.pa- kualatungkal.net ,  diunduh pada 19 Agustus 2011
Putusan    Nomor: 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj  dalam  http://www.palumajang.net /publikasi-putusan diunduh pada  20 Agustus 2011
Rasyid, Chatib    dan  Syaifuddin, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek  Pada Peradilan Agama , Yokyakarta:  UII Press, 2009 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah ,  diterjemahkan  oleh  Moh.  Thalib  dengan  Judul Fikih Sunnah , jili VIII , cet. VII,  Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990 Sosroatmodjo,  Wasit  Aulawi,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Jakarta  ,  Bulan Bintang, 1981
Syarifuddin, Amir Garis-garis besar fiqh ,  Jakarta: Kencana, 2003