Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Ike Roza Mardian 1 , Yurniwati 2*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas che.ches1983@gmail.com , yurniwati.fekon.unand@gmail.com ,
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 10 September 2022 Disetujui : 19 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
Accountability  is  an  obligation  to  be  responsible  for  the  implementation  of  activities  and  final results to the community as the holder of the obligation, in accordance with the provisions of the legislation.  The  people  through  the  DPR/DPRD  give  authority  to  the  government  to  manage economic resources, therefore the government has the obligation to convey responsibility, report, present  and  disclose  all  activities  and  activities that  are the  responsibility  of  management.  This research  is  to  examine  the  effect  of  the  Government's  Internal  Control  System,  information technology and organizational commitment to the Accountability of Financial Management of the Covid 19 BTT Fund in the West Sumatra Provincial Government. The data processed is primary data  obtained  directly  from  respondents,  namely  financial  and  asset  managers  at  the  Regional Apparatus Organization (OPD) of the West Sumatra Provincial Government which manages the BTT  Covid  19  budget  for  the  2020  and  2021  Fiscal  Years.  The  results  showed  that  the Government's  Internal  Control  System  had  an  effect  on  the  Accountability  of  Financial Management of the BTT Covid 19 Fund with the highest indicator being the control environment dimension  and  the  lowest  indicator  being  the  risk  assessment  dimension,  while  information technology  and  organizational  commitment  had  no  effect  on  Management  Accountability. Finance of the BTT Covid 19 Fund.
Keywords :  Accountability;  BTT  Covid  19  Fun; Government's Internal  Control  System, Information Technolog; Organizational Commitment

## PENDAHULUAN
Konsep  akuntabilitas  bukanlah  hal  yang  baru  di  sektor  publik  Indonesia,  seluruh  instansi pemerintahan  pada  tingkatan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  menekankan penerapan  konsep  akuntabilitas  dalam  menjalankan  administratif  kepemerintahan  guna memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  publik  (Julia  dan  Wahidahwati,  2020).  Akuntabilitas merupakan  salah  satu  pilar  utama  penyelenggaran  negara,  yaitu  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (UU  No.  28  tahun  1999).  Pemerintah  memiliki  kewajiban mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  sehubungan  dengan  pelaksanaan program dan kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dan pihak lain yang yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut (Artini dan Putra, 2020).
Mengacu  pada  teori  keagenan (agency  theory) ,  akuntabilitas  muncul  sebagai  konsekuensi logis  adanya  hubungan  antara agent dan principal. Akuntabilitas  berawal  untuk  memenuhi permintaan  atau  kewajiban  untuk  memberikan  keterangan  (justifikasi)  atas  aktivitas  yang dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain  sebagai  jawabannya  (Kholmi,  2010).  Akuntabilitas publik  dapat  dimaknai  dengan  adanya  kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent) untuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut  (Haryanto et  al. , 2007). Berdasarkan teori keagenan (agency theory) , pengelolaan keuangan harus diawasi dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Indraswari dan Rahayu, 2021).
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan  dalam  mengelola  sumber  daya  kekayaan  daerah  serta  keseluruhan kegiatan  pemerintah  daerah  dimulai  dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  guna  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Azizah et  al. ,  2015;  Hardiningsih et  al. ,  2019;  Arfiansyah,  2020). Pemerintah  daerah  harus  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  daerah  kepada masyarakat  dan  DPRD  terkait  keberhasilan  maupun  kegagalannya  sebagai  bahan  evaluasi pencapaian kinerja pemerintah  (Fauziyah dan Handayani, 2017).
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi efektivitas penerapan SPIP dalam operasional  instansi  pemerintah.  SPIP  berperan  dalam  mempromosikan  akuntabilitas,  yaitu memastikan  legalitas  dan  keteraturan  operasi  instansi  pemerintah  serta  berkontribusi  terhadap peningkatan  kualitas  informasi  dan  efektivitas  manajemen  secara  umum  (Nogueira  dan  Jorge, 2017).  Penerapan  SPIP  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dana desa,  karena  prosedur  pengelolaan  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  penerapan  SPIP meminimalisir  tindakan  penyelewangan,  mencegah  terjadinya  kecurangan  dan  korupsi, memberikan  keyakinan  memadai  atas  pengelolaan  keuangan  dan  pengamanan  aset  sesuai peraturan  perundang-undangan  serta  memberikan  kepastian  bahwa  pelayanan  publik  dilakukan secara  ekonomis  dan  efisien    (Ichlas et  al. ,  2014;  Juwita,  2014;  Widyatama et  al. ,  2017; Arfiansyah, 2020; Puspa dan Prasetyo, 2020).
Pemanfaatan teknologi informasi pada proses pengelolaan keuangan daerah, meliputi tahap perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dapat  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. karena dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan pengolahan  data,  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  maupun  penyelewengan sehingga  pemerintah  dapat  mempertanggung  jawabkan  pengelolaan  keuangan  secara  tepat  dan cepat  (Marlina et  al. ,  2021).  Pemanfaatan  teknologi  informasi  mempercepat  pelaporan  dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat karena mampu menyediakan informasi real time (Aziiz  dan  Prastiti,  2019)  dan  mempermudah  proses  penyajian  laporan-laporan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebutuhan  manajemen  pemerintah  daerah  secara akurat  dan  tepat  waktu  sebagai  wujud  akuntabilitas  kepada  masyarakat  (Momuat,  2016). Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  memungkinkan  pengawasan karena  integrasi  seluruh  tahapa  dalam  pengelolaan  keuangan  mencakup  perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban.
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dipengaruhi  oleh  komitmen  organisasi instansi  pemerintahan.  Komitmen  organisasi  merupakan  tingkat  sejauh  mana  seorang  pegawai memihak  kepada  organisasi  dan  tujuan-tujuannya,  serta  berniat  untuk  mempertahankan keanggotaannya  dalam  organisasi  (Ikhsan  dan  Isaac,  2008).  Komitmen  organisasi  memiliki kontribusi  besar  pada  organisasi  sektor  publik,  karena  banyaknya  pemangku  kepentingan  dan semuanya  ingin  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  maksimal  (Syafri  dan  Alwi,  2014). Komitmen  organisasi  merupakan  elemen  penting  dari  akuntabilitas  (Cavoukian et  al. ,  2010), yaitu sebagai  media psikologis organisasi kepada karyawan untuk  dapat  menjalankan organisasi sesuai  dengan  kinerja  yang  diharapkan  organisasi  (Chong  dan  Chong,  2002).  Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan karyawan membantu  mewujudkan  tujuan  organisasi  dan  loyalitas  untuk  tetap  menjadi  anggota  organisasi (Zeyn,  2011).  Keterikatan  emosional  menyebabkan  aparatur  merasa  senang  dan  memiliki loyalitas  tinggi  dalam  bekerja  dan  termotivasi  melaporkan  semua  aktivitas  dengan  penuh tanggung jawab dan sukarela (Mutiana et al. , 2017).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh komponen keuangan daerah termasuk  Belanja  Tidak  Terduga  (BTT),  yaitu  pos  belanja  untuk  keadaan  darurat  termasuk keperluan  mendesak  yang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya  dan  pengembalian  atas  kelebihan pembayaran  atas  penerimaan  daerah  tahun-tahun  sebelumnya  serta  untuk  bantuan  sosial  yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. BTT dianggarkan pada setiap pemerintah daerah terutama di daerah rawan bencana untuk mengantisipasi kejadian bencana, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel 1, terlihat bahwa anggaran BTT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020  dan  2021  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2019. Hal  ini  terkait  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  mengalokasi  Dana  BTT  dalam  rangka mengatasi  pandemi  covid  19  berdasarkan  Permendagri  No  20  tahun  2020.  Hal  ini  disebabkan keputusan pemerintah menetapkan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020. Penyediaan  APBD  untuk  penanggulangan  bencana  merupakan  kewajiban  pemerintah  daerah sebagai  bentuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  pengungsi  yang  terkena bencana  sesuai  dengan  standar  pelayanan  minimum  serta  memberikan  pelindungan  masyarakat dari dampak bencana sebagaimana diamanatkan pada UU No 24 Tahun 2007.

## Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Angggaran 2019 - 2021 No Tahun Anggaran Realisasi Rp % 1 2019 3.153.768.000,00 1.945.909.488,00 61,60 2 2020 509.059.730.158,76 445.660.792.457,00 87,55 3 2021 107.000.000.000,00 71.352.130.954,00 66,68
Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Anggaran BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersumber dari penjadwalan ulang  berbagai  program  dan  kegiatan  di  berbagai  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  melalui mekanisme  pergeseran  anggaran  yang  ditetapkan  pada  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat tentang  Perubahan  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Organisasi Perangkat  Daerah (OPD)  bidang  kesehatan  yang  secara fungsional terkait  dengan  antisipasi  dan penangangan  dampak  Pandemi  Covid  19  berkewajiban  untuk  menyiapkan  perencanaan  yang tepat dalam  waktu relatif singkat dalam bentuk penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk  selanjutnya  diverifikasi  Inspektorat  Daerah.  Proses  pencairan  dana  BTT  Covid  19  oleh Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  selaku  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  ke rekening kepada bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan paling lama  1  (satu)  hari  terhitung  sejak  diterimanya  Rencana  Kebutuhan  Belanja  (RKB).  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  wajib  melaksanakan  proses  penatausahaan  dan  menyiapkan  laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP),  teknologi  informasi  dan  komitmen  organisasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  Dana  BTT  Covid  19  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  didasarkan kepada fenomena peningkatan anggaran dan karakteristik khusus Dana BTT Covid 19 mencakup sumber  dana,  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  penatausahaan  yang  dilaksanakan  secara cepat guna mengatasi kedaruratan kesehatan serta pentingnya akuntabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## STUDI LITERATUR

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  adalah  proses  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  (PP  No.  60  Tahun  2008).  Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintahan  (SPIP)  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pengelolaan keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  baik  di  pemerintah  daerah  maupun  di  pemerintah  pusat sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Azizah et al. , 2015).  Hasil  penelitian  Yesinia et  al. (2018),  Aziiz  dan  Prastiti  (2019),    Arfiansyah  (2020) menemukan  bahwa  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPIP)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dan  penelitian  Widyaningsih  (2015), Setyanto  dan  Ritchi  (2018),  Mulyanto et  al. (2020)  dan  Hardiningsih et  al. (2019)  juga menemukan  bahwa  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPIP)  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah H1   :  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintahan  (SPIP)  Berpengaruh  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

## Pengaruh  Teknologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  BTT Covid 19
Teknologi  informasi  digunakan  untuk  mengolah  data,  yaitu  memproses,  mendapatkan, menyusun,  menyimpan,  memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi yang  berkualitas  yaitu  informasi  yang,  relevan,  akurat  dan  tepat  waktu,  yang  digunakan  untuk keperluan  pribadi,  bisnis  dan  pemerintahan  dan  merupakan  informasi  yang  strategis  untuk pengambilan keputusan (Suparman et al. , 2014).  Rofika dan Ardianto (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  berdampak  positif  terhadap akuntabilitas karena memberikan manfaat pada tahap pemrosesan informasi, tahap penyimpanan informasi  dan  tahap  penyebaran  informasi.  Pada  tahap  pemrosesan  informasi,  penggunaan teknologi  informasi  dapat  memudahkan  pelaksanaan  pekerjaan,  efisiensi  waktu,  meningkatkkan akurasi  serta  transparansi  (Pahlawan et  al. ,  2020)  sehingga  memenuhi  kualitas  informasi  yang menjadikan  informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai  nilai  atau  manfaat sebagaimana dinyatakan pada Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005). Pada tahap penyimpanan informasi, adanya database terkomputerisasi akan memudahkan proses  pengambilan  serta  penyimpanan  data  dan  informasi.  Pada  tahap  penyebaran  informasi, penggunaaan  teknologi  informasi  akan  menghasilkan  informasi  yang  relevan  karena mempermudah  akses  dan  komunikasi  informasi  antar  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (Salehi dan Torabi, 2012).
Hasil penelitian yang dilakukan Sapartiningsih et al. (2018), Sarah et al. (2020) , Marlina et al. (2021)  dan  Indraswari  dan  Rahayu  (2021)  menemukan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sejalan dengan itu, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pujiswara et  al. (2014)  dan  Setyanto  dan  Ritchi  (2018)  juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
H2 :   Teknologi  Informasi  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19

## Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19
Komitmen  organisasi  merupakan  dimensi  perilaku  yang  digunakan  organisasi  untuk memberikan  kekuatan  pada  karyawan  untuk  bertahan  dan  menjadi  bagian  suatu  organisasi (Aprilya  dan  Fitria,  2020).  Komitmen  organisasi  akan  menimbulkan  rasa  ikut  memiliki organisasi,  akibatnya  karyawan  mempunyai  rasa  tanggungjawab  dan  kesadaran  untuk melaksanakan  pekerjaannya  dan  termotivasi  melaporkan  semua  aktivitas  dengan  melaksanakan akuntabilitas  kepada  publik  secara  sukarela  termasuk  akuntabilitas  keuangannya  (Zeyn,  2011). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja  membantu  mewujudkan  tujuan  organisasi  dan  loyalitas  untuk  tetap  menjadi  anggota
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
organisasi  (Mutiana et  al. ,  2017).  Dengan  demikian  komitmen  organisasi  merupakan  faktor internal  dalam  diri  setiap  pekerja  yang  dapat  mempengaruhi  kinerjanya  dalam  mencapai  tujuan organisasi,  karena  pekerja  yang  memiliki  tingkat  komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasi cenderung memiliki sikap keberpihakkan, rasa cinta, dan kewajiban yang tinggi terhadap instansi sehingga  hal  ini  akan  memotivasi  mereka  untuk  menyelesaikan  dan  mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dibebankan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik (Sarah et al. , 2020).Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dari akuntabilitas (Cavoukian et al., 2010).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mada et  al. (2017),  Mualifu et  al. (2019).  (Aprilya dan  Fitria  (2020)),  Sari  dan  Padnyawati  (2021),  dan  Zulkifli et  al. (2021)  yang  menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh postif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H3 :   Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskripif verifikatif  dengan  unit  analisis  OPD  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  mengelola anggaran    BTT  Covid  19  di  Bidang  Kesehatan  tahun  anggaran  2020  dan  2021.  Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pengelola keuangan dan aset pada OPD  terkait,  yaitu  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Barat,  RSUD  Pariaman,  RSAM Bukittinggi,  RSJ  HB  Saanin  Padang  dan  RSUD  M.  Natsir  Solok.  Variabel  dependen  pada penelitian  ini  adalah  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  mencakup  dimensi  akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas  keuangan.  Variabel  independen  penelitian  ini  terdiri  atas  (1)  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencakup dimensi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,  komunikasi  dan  informasi  serta  pemantauan,  teknologi  informasi  dan  komitmen organisasi, (2) teknologi informasi, mencakup  dimensi hardware, software, infoware, brainware dan  jaringan  serta  (3)  komitmen  organisasi,  mencakup  dimensi  komitmen  afektif,  komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif
Metode  pengumpulan  data  primer  menggunakan  instrumen  penelitian  berupa  kuesioner tertutup  dengan  skala  likert  1  -  5  yang  disebarkan  kepada  para  responden  yaitu  para  pengelola keuangan dan aset BTT Covid 19 Tahun 2020 dan Tahun 2021 di setiap OPD unit analisis yaitu: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan/Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK),  Kepala  Sub Bagian  Perencanaan,  Bendahara  Pengeluaran,  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Pengurus Barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, staf Subbag Keuangan dan Subbag Perencanaan yang terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  sebanyak  52  orang.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur terhadap responden yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan Dana BTT Covid 19 pada setiap OPD guna melengkapi dan memperkuat hasil pengumpulan data melalui kuisioner. Metode analisis data penelitian adalah analisis statistik inferensial  dengan  menggunakan  software SmartPLS (Partial  Least  Square) 3.0  mencakup pengukuran model (outer model) , struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis.

## HASIL
Pengukuran Outer Model
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155

## Gambar 1. Outer Loading
Berdasarkan  gambar  1  diketahui  bahwa  seluruh  butir  pertanyaan  memiliki  nilai outer model diatas 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuisioner penelitian adalah valid.

## Composite Validity
Tabel 2 Nilai Composite Validity Variabel Cronbach Alpha Composite Reliability Keterangan Akuntabilitas 0,941 0,950 Reliable SPIP 0,966 0,969 Reliable Teknologi Informasi 0,940 0,948 Reliable Komitmen Organisasi 0,937 0,951 Reliable Sumber : Hasil Olah Smart PLS 3.0
Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai cronbach alpha dan nilai composite reliability masing- masing konstruk atau variabel besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat kehandalan data yang baik atau reliable .
Evaluasi  Pengukuran Inner Model Uji R-square (R2)
Tabel 3 Nilai R-square (R2) Variabel R-square R-square Adjusted Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT (Y) 0.755 0,739
Sumber : Hasil olah smart PLS 3.0
Berdasarkan  tabel  3  diketahui  bahwa  nilai R-squares adalah  0.755.  Nilai  tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 sebesar 75,5%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar varibel dalam penelitian ini
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
Pengujian Hipotesis

## Tabel 4
Hasil Perhitungan Bootstrapping Data Penelitian
Hasil  pengolahan  data  yang  ditunjukkan  pada  tabel  4  diketahui  bahwa  variabel  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  memiliki  nilai  t-statistik  sebesar  6,654  lebih  besar  dari pada  nilai  t-tabel  2,00856.  Dengan  demikian  hipotesis  1  diterima  yaitu  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  BTT  Covid 19. Untuk variabel teknologi informasi, nilai t-statistik sebesar 0,478 lebih kecil dari pada nilai t- tabel 2,00856. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak yaitu teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  BTT  Covid  19.  Untuk  variabel  komitmen organisasi, nilai t-statistik sebesar 0,705 lebih kecil dari pada t-tabel 2,00856. Dengan demikian hipotesis  3  penelitian  ditolak,  yaitu  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19.
Persamaan regresi berdasarkan tabel 4 adalah sebagai berikut :

## 𝑌 = 0,852 ( 𝑋 1) - 0,068 ( 𝑋 2) + 0,107 (X3)

## PEMBAHASAN
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19. Temuan ini mengindikasikan bahwa  penerapan  tindakan  dan  prosedur  pengendalian  intern  dalam  pengelolaan  keuangan  dana BTT  Covid  19  meningkatnya  akuntabilitas  pemerintah  atas  pengelolaan  Dana  BTT  Covid  19. Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  organisasi yang  dapat  menimbulkan  perilaku  positif,  mendukung  terlaksanakan  pengendalian  intern  dan manajemen  yang  sehat.  serta  melakukan  tindakan  pengendalian  dan  pemantauan  terhadap pengelolaan  Dana  BTT  Covid  19.  Hasil  analisis  ini  sejalan  dengan  wawancara  yang  dilakukan terhadap  pejabat  Esselon  III  dan  IV  yang  membawahi  perencanaan,  keuangan  dan  pelaporan keuangan  pada  OPD  unit  analisis  penelitian  ini  bahwa  bahwa  pengelolaan  Dana  BTT  Covid  19 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Permendagri No 20 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006  dan  Peraturan  Gubernur.  Sebagai  bentuk  pelaksanaan  kewajiban pertanggungjawaban,  OPD  pengelola  Dana  BTT  Covid  19  menyampaikan  laporan  realisasi kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Hasanah et  al. (2020)  dan    Arfiansyah (2020)  bahwa  prosedur-prosedur  pengelolaan  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  penerapan
Uraian Original Sample Sample Mean Standard Deviation t- Statistik p- Value Sistem  Pengendalian  Intern (X1) =>Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Dana BTT Covid 19 (Y) 0,852 0,858 0,128 6,654 0,000 Teknologi  Informasi  (X2) => Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Dana BTT Covid 19 (Y) -0,068 -0,027 0,143 0,478 0,633 Komitmen  Organsasi  (X3) => Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Dana BTT Covid 19 (Y) 0,107 0,079 0,151 0,705 0,481
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dapat  meminimalisir  tindakan  penyelewangan yang  dilakukan  oleh  aparatur  dan  memberikan  keyakinan  memadai  atas  pengelolaan  keuangan sesuai  peraturan  perundang-undangan  sehingga  memenuhi  kriteria  akuntabilitas.  Namun  hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Pahlawan  et  al.  (2020)  menemukan  bahwa penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dana  desa  serta  hasil  penelitian  Sundari dan  Mulyadi  (2018) juga  menemukan  bahwa  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  di  tingkat kementerian.

## Teknologi  Informasi  Tidak  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Dana BTT Covid 19
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  BTT  Covid  19.  Temuan  penelitian  ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dana BTT Covid  19  Bidang  Kesehatan  tidak  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  kewajiban  akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan keuangan Dana BTT Covid 19. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam penggunaaan dan pemanfaatan teknologi innformasi berupa aplikasi sistem informasi  pengelolaan  keuangan  Dana  BTT  Covid  19  yang  bersifat  darurat  dan  mendesak, padahal  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang mencukupi  dalam  hal  kuantitas  dan  kualitas  serta  ketersediaan  jaringan  internet  dengan kualitas yang baik karena lokasi yang berada di ibu kota Provinsi Sumatera Barat
Hasil  analisis  ini  sejalan  dengan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  pejabat  Esselon  III dan IV yang membawahi perencanaan, keuangan dan pelaporan keuangan pada OPD unit analisis penelitian  ini,  bahwa  pengelolaan  Dana  BTT  Covid  19  mulai  dari  tahap  perencanaan  berupa penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), tahap penatausahaan berupa penyusunan Buku Kas  Umum  (BKU)  dan  tahap  pelaporan  berupa  penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban dilaksanakan  dengan  menggunakan  Ms.  Excel.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  aplikasi  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  berbasis  teknologi  informasi  merupakan  bentuk  investasi  aset tetap tidak berwujud yang menuntut pendanaan dalan jumlah  yang relatif besar mulai  dari tahap perancangan, pembangunan dan pemeliharaan. Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  yang  menjadi  unit  analisis  dalam  penelitian  ini  telah  menerapkan  Pola  Pengelolaan Keuangan  (PPK)  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD),  namun  belum  mampu  untuk melakukan investasi dalam bentuk aplikasi pengelolaan keuangan terintegrasi.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Pahlawan et  al. (2020)  menemukan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana  desa,  karena  belum  optimalnya  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  berupa  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia. Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  gung  jawabkan  pengelolaan keuangan  secara  tepat  dan  cepat  Marlina et  al. (2021)  yang  menemukan  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  berdampak  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  dana  desa,  karena  dapat  meningkatkan  keakuratan  dan  ketepatan pengolahan  data  serta  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  maupun  penyelewengan sehingga  pemerintah  dapat  mempertanggung  jawabkan  pengelolaan  keuangan  secara  tepat  dan cepat  serta  hasil  penelitian  Aziiz  dan  Prastiti  (2019)  yang  menemukan  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  mempercepat  pelaporan  dan  memudahkan pengawasan  oleh  pemerintah  pusat  karena  mampu  menyediakan  informasi  real  time  dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

## Komitmen Organisasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19
Hasil penelitian menemukan bahwa Komitmen Organisasi (X3) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  BTT  Covid  19  Temuan  penelitian  ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
akuntabilitas  pemerintah  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  atas  pengelolaan  Keuangan  Dana BTT  Covid  19.  Kurangnya  integritas  dan  dorongan  yang  berasal  dari  dalam  diri  ASN  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewenangannya disebabkan karena kondisi kedaruratan  kesehatan  pandemi  Covid  19  pada  masa  tersebut  serta  keputusan  pemerintah menetapkan  kebijakan  Work  From  Home  (WFH)  sebagaimana  dituangkan  pada  Surat  Edaran Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  19  Tahun  2020  dan Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2020.  Kebijakan  Work  From  Home  (WFH)  dimaksudkan  untuk mendukung kebijakan pemerintah lainnya terkait pembatasan mobilitas dan menjaga jarak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
Hasil  analisis  ini  sejalan  dengan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  pejabat  Esselon  III dan  IV  yang  membawahi  perencanaan,  keuangan  dan  pelaporan  keuangan  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  menjadi  unit  analisis  dalam penelitian ini bahwa sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibidang  kesehatan,  manajemen  berupaya  meningkatkan  komitmen  anggota  oganisasi  terhadap pencapaian  tujuan  dengan    cara  menciptakan  kenyamanan  bagi  para  ASN  dan  para  pemberi layanan  lainnya  dari  segi  finansial,  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  bekerja.  Sebagai  wujud upaya pemerintah untuk meningkatkan komitmen ASN, pada masa pandemi Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif,  Honorarium,  Uang  Saku  dan/atau  Santunan  Kematian  Bagi  Petugas  Penanggulangan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  Mualifu et  al. (2019)  yang menemukan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  dana  desa  karena  aparatur  yang  memiliki  komitmen  organisasi  akan  menunjukkan tingkat  keikutsertaannya  terhadap  pencapaian  tujuan  organisasi  dan  menyampaikan pertanggungjawaban  guna  mewujudkan  akuntabilitas  dan  penelitian  (Aprilya  dan  Fitria  (2020)) yang  menemukan  bahwa  komitmen  organisasi  mempengaruhi  kecepatan  dan  ketepatan  kerja aparatur  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  tentunya  juga  akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  (1)  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Dana  BTT  Covid  19  (2)  Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 dan  (3)  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Dana BTT Covid 19

## REFERANSI
Aprilya,  K.  R.,  dan  A.  Fitria.  2020.  "Pengaruh  Kompetensi,  Komitmen  Organisasi,  Transparansi  Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa". Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi , Vol.  9, No.  3, hlm.
Arfiansyah,  M.  A.  2020.  "Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa". Journal  of  Islamic  Finance  and  Accounting , Vol.  3, No.  1, hlm: 67 - 82.
Artini, N. L. W., dan I. P. D. S. Putra. 2020. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Klungkung)". Hita  Akuntansi  dan  Keuangan  Universitas  Hindu  Indonesia ,  Vol. Oktober 2020, No., hlm.
Aziiz,  M.  N.,  dan  S.  D.  Prastiti.  2019.  "Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Dana  Desa".
Jurnal Akuntansi Aktual , Vol.  6, No.  2, hlm: 280 - 344. Azizah,  N.,  Junaidi,  dan  A.  R.  Setiawan.  2015.  "Penyajian  Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas  Laporan Keuangan,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  sebagai  Determinan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah". Jurnal  Riset  dan  Aplikasi:  Akuntansi  dan Manajemen , Vol.  1, No.  2, hlm: 111 - 120.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
Cavoukian,  A.,  S.  Taylor,  dan  M.  E.  Abrams.  2010.  "Privacy  by  Design:  essential  for  organizational accountability and strong business practices". Springerlink.com , Vol.  3, No., hlm: 405 – 413. Chong,  V.  K.,  dan  K.  M.  Chong.  2002.  "Budget  Goal  Commitment  and  Informational  Effects  of  Budget Participation  on  Performance:  A  Structural  Equation  Modeling  Approach". Behavioral  Research In Accounting , Vol.  14, No., hlm: 67 - 86.
Fauziyah,  M.  R.,  dan  N.  Handayani.  2017.  "  Pengaruh  Penyajian  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , Vol.  6, No.  6, hlm.
Hardiningsih, P., R. M. O., C. Srimindarti, dan I. Kristiana. 2019. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pemalang)". AKTSAR ,  Vol. 2, No.  1, hlm: 21 - 42.
Haryanto, S., M.Si, Ak., M. S. Drs. Sahmuddin, Ak., dan M. S. Drs. Arifuddin, Ak. 2007. Akuntansi Sektor Publik . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasanah, S., E. Nurhayati, dan D. Purnama. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah  Desa  di  Kecamatan  Cibeureum  Kabupaten  Kuningan". Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis Indonesia , Vol.  4, No.  1, hlm: 17 - 27.
Ichlas, M., A. Dr. Hasan Basri. M.Com, dan M. S. Dr. Muhammad Arfan. SE, Ak, CA. 2014. " Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Kota  Banda Aceh". Jurnal Magister Akuntansi , Vol.  3, No.  4, hlm: 76 - 84. Ikhsan, A., dan M. Isaac. 2008. Accounting Behavioral . Jakarta: Salemba Empat. Indraswari, N. E., dan Y. Rahayu. 2021. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , Vol.  10, No.  4, hlm.
Julia,  D.  i.  A.,  dan  Wahidahwati.  2020.  "Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  Pengendalian Intern,  Dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , Vol.  9, No.  3, hlm: 1-23.
Juwita, R. 2014. "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten". Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , Vol.  4, No.  2, hlm: 615 - 622.
Kholmi, M. 2010. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi". Ekonomika-Bisnis, , Vol.  2, No.  2, hlm: 357 - 370.
Mada,  S.,  L.  Kalangi,  dan  H.  Gamaliel.  2017.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo". Ejournal.unsrat.ac.id , Vol., No., hlm. Marlina,  E.,  S.  Rahmayanti,  dan  A.  D.  R.  A.  Futri.  2021.  "Pengaruh  Kepemimpinan,  Kompetensi, Teknologi  Informasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelola  Dana  Desa  di  Kecamatan  Rakit  Kulim".
Jurnal Akuntansi & Ekonomika , Vol.  11, No.  1, hlm: 89 - 98. Momuat, C. P. I. 2016. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  (Studi  Pada  Kabupaten Minahasa Tenggara)". Jurnal EMBA , Vol.  4, No.  1, hlm: 1519 - 1530. Mualifu,  A.  Guspul,  dan  Hermawan.  2019.  "Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian Internal,  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pemernitah  Desa  Dalam  Mengelola Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Seluruh  Desa  Di  Kecamatan  Mrebet  Kabupaten Purbalingga)". Journal of Economic, Business and Engineering , Vol.  1, No.  1, hlm: 49 - 59. Mulyanto,  N.  A.  Budiman,  dan  M.  N.  Fahmi.  2020.  "Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah,  Dan Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dengan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  Sebagai  Variabel  Moderating". Jurnal  Bingkai  Ekonomi ,  Vol. 6, No.  1, hlm: 1 - 17.
Mutiana,  L.,  Y.  Diantimala,  dan  Zuraida.  2017.  "Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara". Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , Vol.  3, No.  2, hlm: 151 - 167.
Nogueira, S. P. d. S., dan S. M.  F. Jorge. 2017. "The Perceived Usefulness  Of Financial  Information  For Decision-Making  In Portuguese Municipalities: The  Importance Of  Internal  Control". Journal of Applied Accounting Research , Vol.  18, No.  1, hlm: 116 - 136.
Pahlawan,  E.  W.,  A.  Wijayanti,  dan  Suhendro.  2020.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1155
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Indonesia Accounting Journal , Vol.  2, No.  2, hlm: 162 - 172. PP No. 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerinatahan. PP No. 60 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Pujiswara,  I.  B.,  N.  T.  Herawati,  dan  N.  K.  Sinarwati.  2014.  "Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah". E-journal  Jurusan  Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha , Vol.  2, No., hlm.
Puspa,  D.  F.,  dan  R.  A.  Prasetyo.  2020.  "  Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah  Desa,    Sistem  Pengendalian Internal,  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa". Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , Vol.  20, No.  2, hlm: 281 - 298. Rofika,  dan  Ardianto.  2014.  "Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundagan terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah". Jurnal  Akuntansi  &  Akuntabilitas  Publik , Vol.  2, No.  2, hlm: 197 - 209.
Salehi,  M.,  dan  E.  Torabi.  2012.  ""The  Role  Of  Information  Technology  In  Financial  Reporting  Quality: Iranian Scenario". Scientific Journal of Croatia , Vol.  6, No.  1, hlm: 115-127. Sapartiningsih,  D.,  Suharno,  dan  D.  Kristianto.  2018.  "Analisis  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa". Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem  Teknologi  Informasi ,  Vol. 14, No.  1, hlm: 100 – 114.
Sarah,  S.,  T.  Taufik,  dan  D.  Safitri.  2020.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Spi  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu". Jurnal Ilmiah Akuntansi , Vol.  4, No.  4, hlm: 330 - 342.
Sari,  N.  M.  R.,  dan  K.  D.  Padnyawati.  2021.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Desa  Se-Kecamatan  Tabanan,  Kabupaten Tabanan)". Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia , Vol., No., hlm. Setyanto, E., dan H. Ritchi. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA, Penerapan SPI dan Penerapan SAP  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di    Provinsi  Jawa  Barat)". Jurnal  Ilmiah Akuntansi , Vol.  9, No.  1, hlm: 89 - 105.
Sundari,  D.,  dan  J.  Mulyadi.  2018.  "Kompetensi  Pengelola  Anggaran,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Di  Kementerian  Pertahanan Indonesia". Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP , Vol.  5, No.  1, hlm: 26 -23 26.
Suparman, W. E., S. E. Nyoman Trisna Herawati, M.Pd.Ak., , dan S. E. Dr. Edy Sujana, M.Si.Ak. 2014. "Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng". e-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 , Vol.  2, No.  1, hlm.
Syafri,  W.,  dan  Alwi.  2014. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Organisasi  Publik .  Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) Press.
UU  No.  28  tahun  1999. Undang-Undang  Republik  Nidonesia  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Jakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.
Widyaningsih,  A.  2015.  "Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Akuntabilitas Keuangan". Fokus Ekonomi , Vol.  10, No.  1, hlm: 1 - 19.
Widyatama, A., L. Novita, dan Diarespati. 2017. "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)". Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Vol.  2, No.  2, hlm: 1-20.
Yesinia, N. I., N. C. Yuliarti, dan D. Puspitasari. 2018. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa". Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , Vol.  10, No.  1, hlm: 105-112. Zeyn, E. 2011. "Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Pemoderasi". Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan Keuangan , Vol.  1, No.  1, hlm: 21 - 37.
Zulkifli,  Sandrayati,  dan  N.  Ariani.  2021.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara  Enim  Kabupaten  Muara  Enim". Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis,  Auditing,  dan  Akuntansi , Vol.  6, No.  1, hlm: 26-38