## OPEN ACCESS
Vol. 6 No. 2: 168-178 Tahun 2023
Artikel penelitian 

## Jurnal Akuatiklestari
E-ISSN: 2598-8204 http://ojs.umrah.ac.id/index.php/akuatiklestari
DOI: https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v6i2.5612

## Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lamun di Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan
Effectiveness of Seagrass Conservation Area Management in The East Area of Bintan Island
Sayyidah Nur Habibah 1  , Rudi Febriamansyah 2 , Mahdi Mahdi 2
1 Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam, Program Pascasarjanan, Universitas Andalas, Padang, Indonesia 25166
2 Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang, Indonesia 25166
ABSTRAK. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  tingkat  efektifitas  pengelolaan  konservasi sumberdaya lamun di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan. Akhir-akhir ini ditemukan sejumlah masalah pada kondisi lamun di perairan kawasan konservasi Bintan. Sebagai habitat laut yang berperan penting bagi kehidupan sumberdaya perairan dan masyarakat, ekosistem lamun perlu dikelola  dengan  baik.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif,  yakni  dengan  melakukan  survei  menggunakan  kuisioner  dan  FGD.  Metode  analisis efektifitas  menggunakan  pendekatan  METT  atau Management  Effectiveness  Tracking  Tools dengan  variabel  yang  diukur  yaitu  aspek  konteks,  perencanaan,  inputs,  proses,  output  dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas pengelolaan konservasi sumberdaya lamun di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan masuk dalam kategori kurang efektif dengan nilai skor METT 62,59% atau dengan nilai total efektifitas 87 dari 139 nilai maksimum. Berdasarkan elemen yang diukur yang masuk dalam kategori kurang efektif adalah elemen konteks (61,54%), perencanaan (57,14%), proses (56%), output (60,61%). Elemen yang dinilai sudah efektif adalah elemen input (71,43%) dan outcome (74,07%).
ABSTRACT. This study aims to assess the level of effectiveness of seagrass resource conservation management  in  the  waters  of  the  eastern  region  of  Bintan  Island.  Recently,  a  number  of problems have been found in the condition of seagrasses in the waters of the Bintan conservation area. As a marine habitat that plays an important role for the life of aquatic resources and society, seagrass ecosystems need to be managed properly. This study uses a quantitative and qualitative descriptive  approach,  namely  by  conducting  a  survey  using  a  questionnaire  and  FGD.  The effectiveness  analysis  method  uses  the  METT  or  Management  Effectiveness  Tracking  Tools approach with the variables measured namely aspects of context, planning, inputs, processes, outputs  and  outcomes.  The  results  showed  that  the  level  of  effectiveness  in  managing  the conservation of seagrass resources in the eastern waters of Bintan Island was included in the less effective category with a METT score of 62.59% or a total effectiveness of 87 out of 139 maximum values. Based on the measured elements that fall into the less effective category are elements of  context  (61.54%),  planning  (57.14%),  process  (56%),  output  (60.61%).  Elements  that  are considered effective are input (71.43%) and outcome (74.07%).
 How to cite this article:
Habibah, S.N., Febriamansyah, R., & Mahdi, M. (2023). Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lamun di Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan . Jurnal Akuatiklestari, 6(2): 168-178. DOI: https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v6i2.5612

## 1. PENDAHULUAN
Lamun  ( Seagrass )  adalah  satu-satunya  tanaman  berbunga    yang  tumbuh  di  lingkungan  laut.  Seperti  semua tumbuhan autotrofik, lamun berfotosintesis, di zona fotik terendam, dan sebagian besar terjadi di perairan pantai yang dangkal dan terlindung yang berlabuh di dasar pasir atau lumpur. Ekosistem lamun paling produktif di dunia sebagai penyerap  karbon,  menyediakan  habitat  dan  makanan  bagi  keanekaragaman  kehidupan  laut (UNEP,  2020);  Short  & Coles, 2006) , serta mempengaruhi lingkungan fisik, kimia, dan biologi perairan pesisir (Papenbrock, 2012); (Orth et al ., 2006) .  Satu  miliar  orang  tinggal  dalam  jarak  100  km  dari  padang  lamun  dan  20  persen  perikanan  terbesar  dunia bergantung pada ekosistem lamun. Emisi dari hilangnya lamun diperkirakan menyumbang hingga 299 Tg karbon ke atmosfer per tahun (UNEP, 2020) . Ekosistem lamun memberikan jasa yang berkaitan dengan kesehatan, stabilitas dan kesejahteraan lingkungan di sekitarnya (R.C & N.A, 2003), (Unsworth et al ., 2019) . Ekosistem lamun adalah ekosistem paling terancam di bumi (Lukman et al. , 2020) . Sebuah sintesis dari 215 penelitian yang dipublikasikan menunjukkan bahwa  habitat  lamun telah  berkurang    di  seluruh  dunia (UN  WCMC,  2014);  (Lukman et al .,  2020);  (UNEP,  2020);
 Info Artikel: Diterima: 31 Maret 2023 Revisi: 17 April 2023 Disetujui: 26 April 2023 Dipublikasi: 21 Mei 2023
 Keywords:
Konservasi, Lamun, Kawasan Konservasi Perairan, Wilayah Timur, Pulau Bintan
 Penulis Korespondensi: Sayyidah Nur Habibah Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam, Program Pascasarjanan, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia 25166 Email: sayyidahabibah@gmail.com
(Shilland et al ., 2021) . akibat dari tekanan populasi manusia pesisir (Orth et al ., 2006) . Menurunnya habitat lamun juga terjadi di pesisir perairan Bintan.
Pulau Bintan memiliki letak yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Yang terletak pada posisi 1 o 5’0.000”U dan 104 o 29’27.000”T.  Pulau Bintan memiliki letak yang sangat yang strategis dan berbatasan langsung dengan perairan negara lain seperti Laut China Selatan, Selat Malaka. Luas daratan Bintan adalah 1.173 𝑘𝑚 2 (453  sq  mi)  (total  luas  adalah  60.057  kilometer  persegi  (23.188  sq  mi)  termasuk  96%  luas  laut).  Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat saat ini. Sejak awal tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2022 kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi di perairan di wilayah timur pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan dikelola sebagai taman. Penetapan  ini  merupakan  upaya  untuk  melindungi,  melestarikan,  dan  memanfaatkan  keanekaragaman  hayati  laut seperti  padang  lamun  yang  berpeluang  besar  untuk  menunjang  pengembangan  wisata  perairan  yang  berkelanjutan. Perairan sekitar kawasan konservasi ini memiliki peran penting bagi masyarakat lokal, terutama bagi nelayan setempat untuk mencari ikan dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi (Indriani et al ., 2017); (Putri et al ., 2018); (Adi et al ., 2019); (Nugraha et al ., 2021) serta usaha sektor pariwisata (Mulyadi et al ., 2017) . Selain itu  upaya  keberlanjutan  kawasan  konservasi lamun  penting  diperhatikan (Karlina et al .,  2018);  (KKP  RI, 2012); (Hockings et al ., 2006);(Musdalifa, 2014); (Rahmawati, 2011)(Mulyadi et al ., 2017) . Ini sudah diwujudkan sejak lama melalui penetapan Kawasan konservasi lamun Bintan bulan agustus 2007 dengan SK Bupati No. 36/VIII/2007 seluas 1,212,102.57 hektar. Akhir-akhir ini sejumlah masalah ditemukan pada kondisi lamun di perairan kawasan konservasi Bintan  yang  mempengaruhi  kesehatan  populasi  lamun,  kelangsungan  hidup  biota-biota  lautnya  serta  pendapatan masyarakat yang bergantung hidup pada kawasan tersebut. Ini dibuktikan dari berbagai penelitian sebelumnya, seperti penurunan  tutupan  lamun (Nugraha et  al .,  2019),  (Nugraha et  al .,  2021);  (Karlina et  al .,  2018) .  Hilangnya  lamun  dan degradasi keanekaragaman hayati lamun akan berdampak serius bagi keanekaragaman hayati laut dan populasi manusia yang bergantung pada sumber daya dan jasa ekosistem lamun.
Menurunnya kondisi kawasan lamun di perairan pesisir Bintan tentu tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan kawasan  konservasi  telah  dilakukan.  Karena  itu  penilaian  efektifitas  pengelolaan  kawasan  konservasi  yang  sudah berjalan saat ini perlu diketahui untuk mengetahui lebih awal bagaimana status efektivitas pengelolaannya saat ini, serta mengetahui elemen apa saja yang dinilai masih belum efektif untuk selanjutnya dapat diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan konservasi sumberdaya lamun di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan.

## 2. BAHAN DAN METODE

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kawasan  Konservasi  Lamun  Kabupaten  Bintan  yang  dikenal  dengan  sebutan TRISMADES “ Trikora Seagrass Management Demonstration Site ” yang mana lokasi tersebut terdapat di tiga desa yakni di Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, dan Desa Berakit ( Gambar 1 ). Kawasan konservasi lamun tersebut kini telah masuk dalam kawasan konservasi perairan di wilayah timur Pulau Bintan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  18  Tahun  2022,  tepatnya  di  Blok  B  (Kecamatan  Gunung  Kijang,  Kabupaten  Bintan).  Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada bulan Maret - Juni tahun 2022.

## 2.2. Alat dan Bahan
Tool yang digunakan untuk penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi adalah Management Effectiveness Tracking Tools  atau  METT (KemenLH,  2017);  (Sue  Stolton et al .,  2021);  (Sue  Stolton  &  Dudley,  2016) .  METT  akan memvisualisasi hasil pengukuran pengelolaan dalam kategori tingkat efektifitas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan panduan wawancara untuk mengumpulkan data primer dari responden dan informan. Kuisioner dan panduan wawancara dalam penelitian ini mengikuti panduan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan METT.

## 2.3. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan  secara  sistematis  mengenai  fakta  dan  hubungan  antara  fenomena  yang  diteliti.  Data  primer  yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi lamun Kabupaten Bintan serta pemetaan stakeholder dalam pengelolaan ( Tabel 1 ).
Tabel 1 . Responden Penelitian Data Metode Pengumpulan Data Sumber Data Responden Informan Keterlibatan Masyarakat Wawancara Pria Wanita Unsur Jumlah 15 15 Aspek Konteks, Aspek Perencanaan,
Input , proses,
output , outcome . FGD Pemerintah 6 Lembaga Penelitian/Akademisi 1 NGO 1 Tokoh Masyarakat 1
Penentuan  responden  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara purposive sampling dengan  pertimbangan  memiliki informasi  dan  pengetahuan  kawasan  konservasi  lamun  Bintan  mulai  dari  perencanaan  hingga  evaluasi  implementasi pengelolaan kawasan konservasi lamun Bintan. Yaitu pejabat inti pengelolaan kawasan konservasi (Kadis DKP Bintan, Kadis DKP Kepri, Kasi konservasi dan pengawasan, staf lapangan, Ketua SUOP), lembaga penelitian dan pakar teknis) yang memiliki pengetahuan tentang kawasan konservasi, LSM yang konsen dengan kawasan konservasi, NGO serta tokoh masyarakat di lokasi penelitian. dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berasal dari pengamatan  langsung  saat  kunjungan  lapangan  dilakukan,  serta  dilengkapi  dengan  hasil  wawancara  kepada  pihak pengelola  kawasan.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  data-data  instansi  terkait  (DKP  Kepri)  dan  tinjauan literatur internet.
Pada dasarnya, data sekunder digunakan untuk mendukung data hasil kunjungan lapangan yaitu seperti data sejarah kawasan, tanggal pengukuhan, daftar potensi sumberdaya kelautan perikanan, jumlah tenaga kerja, daftar keikutsertaan pegawai dalam pelatihan, dan lainnya. Kerangka pemikiran penelitian dituangkan dalam Gambar 2.

## 2.5. Analisis Data
Analisis METT (Management Effectiveness Tracking Tools) digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan kawasan  konservasi. Penilaian  efektifitas  untuk  kawasan  konservasi  perairan  dilakukan  menggunakan  Dashboard METT 4 (S Stolton et al ., 2021) . METT 4 dieksplor berupa Score Card untuk Mencapai Tujuan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan . Mempertimbangkan bahwa METT lebih banyak difokuskan untuk penilaian efektivitas kawasan daratan, maka untuk kawasan konservasi yang didominasi oleh perairan dilakukan dengan menggunakan Score Card yang merupakan adopsi dari METT. Tujuan Scorecard ini adalah untuk membantu pengelola kawasan konservasi perairan  menentukan dimana  kesuksesan  mereka  dan  dimana  sektor  yang  harus  ditingkatkan. Metode scorecard  ini dapat mengevaluasi dan melaporkan performa dari pengelolaan yang telah dilakukan pada kawasan konservasi perairan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015) .
Metode ini dilakukan dengan memberi skor kriteria-kriteria dari elemen penilaian (konteks, perencanan, input, proses, output, dan hasil akhir). Pengisian kartu skor oleh responden di input dengan memindahkan skor masing-masing pertanyaan ke dalam template Microsoft Excel yang terdapat pada form penilaian METT-4. Data yang diinput ke dalam aplikasi kemudian akan divisualisasi hasil penilaian efektitas berupa grafik efektifitas pengelolaan.
Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penilaian METT adalah memilih pernyataan yang dianggap paling sesuai dalam setiap indikator (pertanyaan dalam assessment form) dengan keadaan nyata di kawasan konservasi terkait. Pemilihan kesesuaian pernyataan dalam tiap indikator tersebut kemudian  secara otomatis akan mendapatkan poinnya  masing-masing.  Dalam  melakukan  penilaian  terhadap  METT  assessment  form,  telah  terdapat  poin  (angka) tertentu yang tersedia di setiap indikator. Poin-poin tersebut terdiri dari poin 0 sampai dengan 3 untuk 34 indikator utama,  sedangkan  poin  +1  untuk  setiap  indicator  tambahan  (additional  point).  Nilai  paling  tinggi  dari  seluruh pertanyaan  dan  pertanyaan  tambahan  adalah  139,  dengan  setiap  nomor  indikator  memiliki  nilai  maksimum  yaitu  3. Penjelasan tingkat indikator pada METT assessment form disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2 . Metode Penilaian Indikator Utama METT Assessment Form No Poin Keterangan 1 3 Sangat sesuai dengan pertanyaan 2 2 Cukup sesuai dengan pertanyaan 3 1 Sedikit sesuai dengan pertanyaan 4 0 Tidak sesuai dengan pertanyaan 5 +1 Additional points yang terpenuhi
Sumber: (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015)
Setelah selesai mengisi seluruh pertanyaan, poin yang dikumpulkan kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan nilai maksimum pertanyaan. Bila dari 34 pertanyaan sebagai indikator pengelolaan efektif pada bagian assessment form terdapat pertanyaan yang dianggap tidak relevan dengan kawasan, maka pertanyaan tersebut kemudian dapat diabaikan. Hal ini akan berdampak pada total skor, yaitu total skor bukan senilai 139, melainkan 139 dikurangi dengan 3 poin setiap butir pertanyaan yang diabaikan. Nilai akhir dari menyelesaikan penilaian dapat dihitung sebagai persentase dari 139 atau nilai total  dari  seluruh  pertanyaan  yang  relevan  dengan  kawasan  konservasi  tersebut.  Selain  itu,  dalam  menentukan pertanyaan- pertanyaan yang tidak relevan, harus disertai dengan penjelasan pelengkap pada kolom ‘ explanation’ . Untuk mendapatkan persentase tingkat Efektivitas pengelolaan yaitu dari total nilai (rata-rata skor) dibagi dengan total nilai ideal (nilai 139) ( Tabel 3 ). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝒁 = 𝒓𝒔 𝒑 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
Ket: Z  = Tingkat Efektivitas rs  = Total nilai (rata-rata skor) yang diperoleh P  = Total nilai ideal (KemenLH, 2015)
Tabel 3 . Tabel Rangkuman Nilai Efektifitas Pengelolaan Nilai total yang diperoleh Kemungkinan nilai total METT Kemungkinan nilai total yang disesuaikan Persentase Konteks 26 Perencanaan 14 Input 14 Proses 25 Output 33 Outcome 27 100%
Nilai efektivitas pengelolaan dapat dibagi dalam tiga kategori efektif, cukup efektif dan kurang efektif yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 . Kategori Tingkat Efektifitas Pengelolaan No Tingkat Efektifitas Kategori 1 0 % -33,9 % Kurang efektif 2 34 % -66,9 % Cukup efektif 3 67 % -100 % Efektif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Efektifitas Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Lamun di Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan
Dari  hasil  analisis  tingkat  efektifitas  pengelolaan  konservasi  lamun  di  Perairan  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan menggunakan kriteria METT dapat dsimpuljan bahwa tingkat efektifitas pengelolannya masuk dalam kategori kurang efektif  dengan  nilai  skor  METT  62,59%  yang  merupakan  nilai  rata-rata  dari  seluruh  elemen  penilaian  efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Secara rinci nilai masing-masing elemen yang diukur dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 3 . Nilai Total Skor METT Elemen Efektifitas Pengelolaan
Nilai ini dikalkulasikan dari enam elemen atau aspek penilaian yaitu konteks, perencanaan, input, proses, output, dan outcome. Penilaian efektifitas pengelolaan konservasi lamun tersebut kemudian diuraikan secara rinci per aspek berikut ini.

## 3.1.1. Aspek Konteks
Konservasi  lamun  terdapat  di  kawasan  konservasi  Perairan  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan  yang  sudah  memiliki status hukum yakni melalui penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tanggal 18 maret 2022 tentang  kawasan  konservasi  di  perairan  diwilayah  timur  Pulau  Bintan.  Penetapan  ini  merupakan  upaya  untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti padang lamun yang berpeluang besar untuk  menunjang  pengembangan  wisata  perairan  yang  berkelanjutan.  Kawasan  ini  sebelumnya  sudah  ditetapkan sebagai kawasan konservasi daerah yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati No. 261/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 (Dermawan et  al .,  2014) ,  sebagai  kawasan  konservasi  tumbuhan  lamun  atau  disebut  dengan  TRISMADES  “ Trikora Seagrass Management Demonstration Site ” yang mana lokasinya terdapat di tiga desa di Kecamatan Gunung Kijang yakni di Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, dan Desa Berakit seluas 23.293,48 hektar. Kawasan konservasi lamun ini saat ini berdasarkan KepmenKP nomor 18 Tahun 2022 tersebut terletak di area II yaitu Perairan sekitar Gunung Kijang .
Untuk pengendalian penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tersebut keputusan tersebut juga telah membagikan  dalam  3  kategori  wilayah  pengelolaan  yaitu  zona  inti,  pemanfaatan  terbatas,  dan  zona  lain  sesuai peruntukan  kawasan  termasuk  zona  rehabilitasi,  zona  bangunan,  zona  Pelabuhan/tambat  labuh  dan  zona  sesuai karakteristik kawasan.
Terkait  penegakan  hukum  di  kawasan  konservasi  masih  belum  berjalan  efektif  karena  Kepmen  Kelautan  dan Perikanan No 18 Tahun 2022 tersebut belum diketahui seluruh masyarakat, sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap penetapan kawasan tersebut terlebih dahulu. Namun demikian penetapan tersebut mendapat dukungan dari berbagai NGO, institusi nasional dan masyarakat lokal.
Integrasi kawasan dalam perencanaan pesisir yang lebih besar masuk dalam zona Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dokumen RZWP3K ini sudah dapat surat dari mentri kelautan dan perikanan untuk di intregasikan dan sudah menjadi materi teknis dalam integrasi dengan RTdan RW. Terkait potensi sumberdaya di kawasan konservasi ini tersedia informasinya berupa kajian-kajian akdemis hasil penelitian baik dari LIPI-Coremap CTI, perguruan tinggi lokal dan NGO lokal.
Dari penilaian efektifitas pengelolaan aspek konteks diketahui bahwa persentase nilai skor METT masuk kategori kurang  efektif  yakni  61,54%  dengan nilai total skor  16  dari  26 nilai  maksimum  ( Gambar  4 ).  Kurang  efektifnya nilai konteks ini sangat dipengaruhi oleh masa transisi penetapan status hukum kawasan ini menjadi kawasan konservasi perairan nasional di wilayah timur pulau Bintan yang dikelola sebagai taman. Sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui perubahan status kawasan tersebut dan bagaimana pengelolaannya.

## Gambar 4. Nilai Skor METT Aspek Konteks Pengelolaan
Teknis presentasi penilaian ASPEK dan elemen-elemen dari setiap Aspek, menurut saya  harus berurutan, sekaligus memberikan penilaian terhadap elemen dari konteks ini, baru ada jaring laba-laba nya. Misalnya dalam aspek konteks, pertama adalah penilaian terhadap status hukum. Keberadaan SK Bupati tentang kawasan konservasi lamu di tahun 2007,  kemudian  pengukuhan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.18  Tahun2022  tentang  Kawasan Konservasi  di  Perairan  di  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  telah  memperkuat  status  hukum kawasan ini dengan sangat kuat, sehingga disepakati dengan skor tertinggi 4.

## 3.1.2. Aspek Perencanaan
Berdasarkan hasil survei dan dokumen usulan pembentukan kawasan konservasi diketahui bahwa tujuan utama kawasan  konservasi  ini  telah  memiliki  tujuan  yang  disepakati  namun  belum  tertuang  dalam  dokumen  rencana pengelolaan  yang  telah  disahkan.  Adapun  tujuan  pembentukan  kawasan  konservasi  disepakati  tersebut  yaitu;  (1) Melindungi  dan  melestarikan  sumberdaya  ikan  serta  tipe-tipe  ekosistem  penting  di  perairan  untuk  menjamin keberlanjutan  fungsi  ekologisnya,  (2)  Mewujudkan  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  dan  ekosistemnya  serta  jasa lingkungannya  secara  berkelanjutan.  (3)  Melestarikan  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  sumberdaya  ikan  di  dalam dan/atau  di  sekitar  Kawasan  Konservasi  Bintan,  (4)  Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  Kawasan Konservasi Bintan.
Dari empat tujuan di atas, sumber daya sasaran dalam pendirian Kawasan Konservasi Bintan adalah: (1) Sumber daya ikan yang berada di dalam kawasan - dimana ikan yang dimaksud mencakup ikan-ikan jenis ekonomis penting, ikan-ikan karang, kuda laut, penyu, dugong, dolphin, dan jenis biota air lainnya yang ada di perairan, (2) Jenis ekosistem terumbu karang dan padang lamun, (3) Tradisi, budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat yang terjadi di dalam kawasan.
Namun meskipun memiliki tujuan yang sudah disepakati namun pengelolaan belum diimplementasikan dengan baik terhadap semua tujuan yang disepakati, hal ini disebabkan oleh dokumen rencana pengelolaan (RP) sedang dalam tahap penyusunan dan belum disahkan. Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Pengelolaan 2023-2042 Taman di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang disusun oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola  (SUOP)  Taman  Wisata  Perairan  Timur  Pulau  Bintan  (TWP-TPB)  Dinas  Kelautan  Perikanan  Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga implementasi pengelolaan untuk semua tujuan yang disepakati baru bisa terlaksana dengan baik pada tahun 2023.
Dari  penilaian  efektifitas  pengelolaan  aspek  perencanaan  diketahui  bahwa  persentase  nilai  skor  METT  masuk kategori kurang efektif yakni 57,14% dengan nilai total skor 8 dari 14 nilai maksimum ( Gambar 5 ). Kurang efektifnya nilai  perencanaan  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  rancana  pengelolaan  untuk  jangka  panjang  (RP)  yang  masih  belum
disahkan,  namun  sudah  masuk  dalam  tahap  draft  final.  Sehingga  ini  menjadi  salah  satu  hambatan  untuk mengimplementasikan pengelolaan kawasan konservasi sesuai tujuan kawasan konservasi.
Gambar 5. Nilai Skor METT Aspek Perencanaan Pengelolaan

## 3.1.3. Aspek Input
Elemen atau aspek input adalah salah satu elemen yang diukur untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan, tuuannya untuk mengetahui sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan. Diantara sumberdaya itu adalah unsur riset, untuk mengetahui kesesuaian program pengelolaan dengan hasil riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat  cukup  survei  dan  riset  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  NGO,  perguruan  tinggi  lokal  dan  nasional, namun kurang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Sehingga hasi riset belum dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Demikian pula roadmap riset belum ada.
Sumberdaya  berikutnya  adalah  jumlah  pegawai  yang  akan  melaksanakan  tugas  mengelola  kawasan  konservasi, Diketahui dari hasil survei bahwa jumlah pegawai yang tersedia dibawah tingkat opti mum untuk kegiatan pengelolaan kritis  (minimal).  Pegawai  cukup  secara  fungsi  (tenaga  admini  trasi  dan  teknis)  namun  jumlahnya  kurang.  Jumlah pegawai yang memadai untuk mengimplementasikan pengelolaan yang efektif sangat penting. Sehingga kedepan jumlah pegawai ini perlu ditingkatkan.
Selain itu  sumberdaya  yang terpenting  lainnya  adalah  anggaran  yang  tersedia.  Diketahui  bahwa  anggaran  yang tersedia  mencukupi  untuk  melaksanakan  program  pengelolaan  saat  ini  tetapi  perlu  ditingkatkan  untuk sepenuhnya  mencapai pengelolaan yang efektif . Dalam hal melaksanakan program pengelolaan kawasan konservasi di daerah  ini  selain  anggaran dari  pemerintah,  juga terdapat  kegiatan  kontribusi  dari  LSM/NGO,  dan  dana  CSR  pihak swasta yang memiliki usaha di sekitar kawasan.
Dari penilaian efektifitas pengelolaan aspek input diketahui bahwa persentase nilai skor METT masuk kategori kurang  efektif  yakni  64,29%  dengan  nilai  total  skor  9  dari  14  nilai  maksimum  ( Gambar  6 ).  Kurang  efektifnya  nilai perencanaan ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya hasil riset yang mengarah pada kebutuhan pengelolaan konservasi, terbatasnya jumlah pegawai dan anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan.

## 3.1.4. Aspek Proses
Aspek proses adalah bagian terpenting dari kerangka pengelolaan konservasi yang efektif, karena bagaimana proses dilakukan dapat mempengaruhi efektif tidaknya sebuah upaya pengelolaan. Beberapa isu yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan pada aspek proses antara lain Pendidikan dan penyadartahuan, pemerintah dan swasta di sekitar kawasan, pelibatan dan partisipasi para fihak, masyarakat lokal, staf terlatih, perlengkapan dan monitoring.
Diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  program  yang  telah dilaksanakan  pada  tahun  2022  oleh  SUOP  DKP  Kepri dalam rangkaian penyusunan Rencana Pengelolaan antara lain focus group discussion di tingkat desa, training-workshop menyusun Rencana Pengelolaan, training workshop untuk stakeholders , Workshop for Management Plan , Workshop Pengawasan dengan kalangan penegakan hukum dan stakeholders , Pelatihan Pokmaswas, dan Training Workshop Pemanfaatan TWP Timur Pulau Bintan untuk Perikanan Berkelanjutan.
Namun  dari  seluruh  kegiatan  tersebut  belum  ada  bagian  dari  program  Pendidikan  dan  penyadartahuan  bagi masyarakat  lokal,  sehingga  program  masih  dinilai  kurang  secara  kuantitas.  Selain  itu  diketahui  masih  kurangnya pelibatan para fihak memberikan masukan yang berarti dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga kurang didukung oleh jumlah dan tingkat keahlian staf memadai dan perlengkapan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sehingga  kedepan  perlu  ditingkatkan  sesuai  tujuan  pengelolaan.  Karena  keterbatasan  tersebut  turut  mempengaruhi kegiatan monitoring yang hanya dilakukan sekali dalam setahun.
Dari penilaian efektifitas pengelolaan aspek proses diketahui bahwa persentase nilai skor METT masuk kategori kurang efektif yakni 56% dengan nilai total skor 14 dari 25 nilai maksimum ( Gambar 7 ). Kurang efektifnya nilai proses ini sangat dipengaruhi oleh pelibatan para fihak, ketersediaan jumlah pegawai, perlengkapan, kegiatan monitoring, dan program yang diarahkan untuk tujuan pengelolaan yang efektif.
Gambar 7 . Nilai Skor METT Aspek Proses Pengelolaan

## 3.1.5. Aspek Outputs
Aspek  outcome  bagian  penting  dari  rangkaian  penilaian  efektiftas  pengelolaan  kawasan  konservasi,  tujuannya untuk menilai apa saja hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pengelolaan dan aksi, termasuk penyediaan produk dan jasa. Dari indicator konteks diketahui status hukum telah meningkat dengan ditetapkannya keputusan Menteri nomor  18 Tahun  2022 tentang  kawasan  konservasi  perairan  di  wilayah  timur  Pulau  Bintan.  Sebagi  output  pengikut lainnya  adalah  terbaginya  zona-zona  peruntukan  di  kawasan  konservasi  tersebut  lengkap  dengan  batasan  dan  titik koordinatnya, kawasan konservasi telah terintegrasi dengan ICM, inventarisasi sumberdaya sudah mulai ditingkatkan dengan melakukan pengukuran-pengukuran di lapangan, kesadaran dan kepedulian para fihak mulai meningkat. Saat ini  di  kawasan  konservasi  lamun  di  Bintan  sudah  ditemukan  produk  dan  pelayanan  berupa  peta  batas  zona  sesuai peraturan, yang terpasang ditempat strategis di desa. Fasilitas pengunjung di kawasan tersebut sudah mulai membaik. Namun  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  yakni  aktifitas  pendidikan  lingkungan  belum  dilaksanakan,  aktifitas pengelolaan untuk mengurangi ancaman belum berjalan baik, sehingga aktifitas pengelolaan juga belum berjalan dengan baik.
Dari penilaian efektifitas pengelolaan aspek output diketahui bahwa persentase nilai skor METT masuk kategori kurang efektif yakni 60,61% dengan nilai total skor 20 dari 33 nilai maksimum ( Gambar 8 ). Kurang efektifnya nilai proses ini  sangat  dipengaruhi  oleh  dukungan  aktifitas  pendidikan  dan  pengelolaan.  Pentingnya  pendidikan  ini  perlu melibatakna berbagai stakeholder terkait terutama dari pihak perguruan tinggi/akadmisi.
Gambar 8 . Nilai Skor METT Aspek Output Pengelolaan

## 3.1.6. Aspek Outcomes
Aspek outcome adalah elemn terakhir dari penilaian efektitas pengelolaan kawasan konservasi, yang  bermaksud untuk menilai sejauh mana tujuan sudah tercapai. Beberapa komponen yang dinilai antara lain a) pelatihan pegawai, pelatihan pegawai yang sesuai dengan tujuan pengelolaan masih perlu ditingkatkan; b) pengelolaan sudah sesuai dengan tujuan utama kawasan konservasi, namun hanya pada beberapa tujuan saja sehingga belum beralan optimal; c) gangguan ancaman,  telah  mulai  berkurang  sejak  penetapan  kawasan  menjadi  kawasan  konservasi;  3)  Kondisi  sumberdaya, meskipun sudah ada penetapan kawasan konservasi namun kondisi sumberdaya di perairan sekitar masih sama dengan sebelumnya;  4)  Kesejahteraan  masyarakat,  sejak  kawasan  tersebut  menjadi  kawasan  konservasi  kesejahteraan masyarakat menunjukkan sedikit meningkat dari biasanya. Selain itu terdapat nilai tambah lainnya seperti pengelolaan kawasan konservasi sudah sesuai dengan budaya termasuk praktek tradisional, hubungan, sistem sosial, fitur budaya, situs  bersejarah  dan  monumen  terkait  dengan  sumber  daya  perairan  dan  penggunaannya,  konflik  pemanfaatan sumberdaya cenderung menurun, semua fihak mulai merasakan manfaat keberadaan kawasan termasuk manfaat non finansial; 5) Kesadaran lingkungan, sedikit meningkat, 6) kepatuhan pengguna, terdapat 50 – 75% pengguna sudah mulai mematuhi peraturan yang ditetapkan; 7) Kepuasan stakeholder, 50% - 75% stakholder merasa puas dengan proses dan output dari kawasan konservasi tersebut.
Dari penilaian efektifitas pengelolaan aspek outcomes diketahui bahwa persentase nilai skor METT masuk kategori efektif yakni 74,07% dengan nilai total skor 20 dari 27 nilai maksimum ( Gambar 9 ).
Efektifnya  nilai  proses  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  dampak   kawasan  secara  keseluruhan  terhadap peningkatan  pendapatan/ekonomi dan standar hidup masyarakat. Penetapan perairan di wilayah timur Pulau Bintan menjadi kawasan konservasi mendapat sambutan yang sangat baik bagi seluruh masyarakat lokal, dan sangat mereka nantikan. Karena pengalaman dari penetapan kawasan konservasi lamun sebelumnya di area yang sama, masyarakat telah merasakan dampak positif dari kawasan konservasi terhadap peninngkatan pendapatan meraka baik dari usaha nelayan, usaha pariwisata, usaha perdagangan dan usaha lainnya.

## 4. SIMPULAN
Dari  hasil  analisis  tingkat  efektifitas  pengelolaan  konservasi  lamun  di  Perairan  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan menggunakan kriteria METT dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pengelolannya masuk dalam kategori kurang efektif dengan nilai skor METT 62,59%. Kondisi ini ditunjukkan oleh masih rendahnya beberapa komponen efektifitas pengelolaan yaitu elemen proses (56%), perencanaan (57,14%), elemen output (60,61%), elemen konteks 61,54%, dan elemen input 64,29%. Namun demikian keberadaan kawasan konservasi lamun memberikan nilai elemen outcome yang efektif  (74,07%).  Ini  ditunjukkan  oleh  terjadinya  peningkatan  kualitas  kondisi  sumberdaya,  peningkatan  kesesuaian pengelolaan  dengan  tujuan  kawasan,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  Peningkatan  kesadaran  masyarakat terhadap  lingkungan,  peningkatan  kepatuhan  pengguna  terhadap  peraturan  di  kawasan,  peningkatan  kepuasan stakeholder terhadap proses dan output dari kawasan konservasi, peningkatan kepatuhan pengguna terhadap peraturan di kawasan dan terjadinya penurunan ancaman.
Penelitian ini menyarankan beberapa hal penting untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Bintan  yaitu  perlu  ditingkatkan  peran  perguruan  tinggi  melalui  riset  di  kawasan  konservasi  di  Bintan,  keterlibatan stakeholder /pihak swasta dan masyarakat lokal, dan program Pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, terutama Ketua Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Timur Pulau Bintan beserta jajarannya di DKP Provinsi Kepri, Koordinator Prodi INRM, dan Pimpinan beserta  Staf Sekolah Pascasarjana UNAND yang sangat saya banggakan.

## 6. REFERENSI
Adi, W., Nugraha, A. H., Dasmasela, Y. H., Ramli, A., Sondak, C. F. A., Mirah, N. D., & Sjafrie. (2019). Struktur Komunitas Lamun di Malangrapat, Bintan. Enggano , 4(2), 148 – 159.
Hockings, M., Stolton, S., & Leverington, F. (2006). Evaluating effectiveness : a framework for assessing management effectiveness of protected areas, 2nd edition. In Evaluating effectiveness : a framework for assessing management effectiveness of protected areas, 2nd edition . https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2006.pag.14.en
Indriani, Wahyudi, A. J., & Yona, D. (2017). Cadangan Karbon di Area Padang Lamun Pesisir Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Oseanologi Dan Limnologi Di Indonesia , 2 (3), 1. https://doi.org/10.14203/oldi.2017.v2i3.99
Karlina, I., Kurniawan, F., & Idris, F. (2018). Pressures and status of seagrass ecosystem in the coastal areas of North Bintan, Indonesia. E3S Web of Conferences , 47 , 1 – 6. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184704008 KemenLH,  D.  K.  S.  A.  dan  E.  (2017). Pedoman  Penilaian  Efektifitas  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  di  Indonesia .  Retrieved  from http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/Pedoman_Penilaian_Efektivitas_Pengelolaan_KK_di_Indonesia.pdf KKP  RI.  (2012). Kepdirjen  KP3K  Nomor  44/KP3K/2012  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  E-KKP3K .  Retrieved  from http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/viewdownload/26-keputusan-dirjen/585-sk-dirjen-kp3k-no-44-kp3k-2012- tentang-pedoman-teknis-evaluasi-efektivitas-pengelolaan-kawasan-konservasi-perairan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil
Lukman,  K.  M.,  Uchiyama, Y.,  Quevedo,  J.  M.  D.,  &  Kohsaka,  R.  (2020).  Local  awareness  as  an  instrument  for  management  and conservation  of  seagrass  ecosystem:  Case  of  Berau  Regency,  Indonesia. Ocean  and  Coastal  Management ,  (September),  105451. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105451
Mulyadi, A., Yoswaty, D., & Ilahi, I. (2017). Ekowisata Bahari Di Kawasan Konservasi Lamun. Berkala Perikanan Terubuk , 45 (1), 95 – 111. Musdalifa, M. (2014). Hubungan Kondisi Padang Lamun Dengan Sampah Laut di Pulau Barranglompo . Universitas Hasanudin. Nugraha, A. H., Ramadhani, P., Karlina, I., Susiana, & Febrianto, T. (2021). Sebaran Jenis dan Tutupan Lamun di Perairan Pulau Bintan . 6 (2), 323 – 332. Retrieved from https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jurnalenggano/article/view/12272/pdf Nugraha, A. H., Srimariana, E. S., Jaya, I., & Kawaroe, M. (2019). Struktur ekosistem lamun di Desa Teluk Bakau, pesisir bintan timur- Indonesia. Depik , 8 (2), 87 – 96. https://doi.org/10.13170/depik.8.2.13 Orth,  R.  J.  et  al.  (2006).  A  global  crisis  for  seagrass  ecosystems. BioScience , 56 (12),  987 – 996.  https://doi.org/10.1641/0006- 3568(2006)56[987:AGCFSE]2.0.CO;2
Papenbrock, J. (2012). Highlights in Seagrasses’ Phylogeny, Physiology, and Metabolism: What Makes Them Special? ISRN Botany , 2012 , 1 – 15. https://doi.org/10.5402/2012/103892
Putri, P. I., Lestari, F., & Susiana. (2018). Potensi Sumberdaya Lamun sebagai Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan Beloreng, Tembeling, Kabupaten Bintan. Jurnal Akuatiklestari , 2 (1), 14 – 21. https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v2i1.2348 R.C, P., & N.A, M. (2003). Seagrass Ecosystem Seagrass .
Rahmawati, S. (2011). Ancaman terhadap Komunitas Padang Lamun. Oseana , 36 (2), 49 – 58.
Shilland,  R.  et  al.  (2021).  A  question  of  standards:  Adapting  carbon  and  other  PES  markets  to  work  for  community  seagrass
conservation. Marine Policy , 129 . https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104574 Short, F. T., & Coles, R. G. (2006). Global Seagrass Research Methods. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. Elsevier Science  B.V.,  Amsterdam.  Retrieved  from  http://www.agrifs.ir/sites/default/files/Global  Seagrass  Research  Methods%2C Volume 33  %7BF.T. Short%7D %5B9780444508911%5D %28Elsevier Science - 2001%29.pdf Stolton, S, Dudley, N., & Hockings, M. (2021). METT 4 Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT) . Stolton, Sue, & Dudley, N. (2016). METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tool (METT). In Wwf-Uk . UN WCMC. (2014). Biodiversity Seagrass. Retrieved December 28, 2022, from https://biodiversitya-z.org/content/seagrass UNEP. (2020). Out of the Blue the Value of Seagrasses .
Unsworth, R. K. F. et al. (2019). Global challenges for seagrass conservation. Ambio , 48 (8), 801 – 815. https://doi.org/10.1007/s13280-018- 1115-y

## Profil Singkat
Sayyidah  Nur  Habibah,  merupakan  lulusan  Magister  Pengelolaan  Terpadu  Sumberdaya  Alam,  Universitas  Andalas, Padang. Orcid ID : https://orcid.org/0000-0001-5735-1686 Scopus ID : 58073765400